## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus Diease 2019 di Kabupaten Lamongan
Fahmi Anas
Universitas Airlangga Surabaya Email: anasf412@gmail.com

## Abstract
This study examines the policies of the Lamongan Regency government in preventing and  overcoming  the  Covid-19  outbreak.  Lamongan  Regency  Regulation  No.  35  of  2020 concerning the prevention and control of Corona Virus 2019 in transition to recovery is one of the policies issued by the Lamongan Regency Government. This research aims to implement prevention and recovery policies in overcoming the Covid-19 outbreak in Lamongan Regency. The research method used is descriptive qualitative. The use of a qualitative approach in this research is descriptive analysis, the researcher wants to describe the policy of controlling and preventing  Covid-19  in  the  transition  to  recovery  in  Lamongan  Regency  This  research  uses data sources from scientific journals, literature books, official websites which then come from descriptive  analysis  of  prevention  policies,  and  recovery  in  the  response  to  the  Covid-19 outbreak in Lamongan Regency. The results  of the study explained that the prevention and control of the Corona Diease 2019 Virus in the transition to recovery in Lamongan Regency was the formation of a Covid-19 accelerated handling task force to accelerate the handling of Covid-19,  the  availability  of  health  facilities  and  infrastructure  for  the  Covid-19  test, quarantine  or  isolation  areas,  as  well  as  massive  close  contact  tracing.  Prohibition  of traveling  without  masks,  guaranteeing  goods  vehicle  activities  and  business  operations (shops).  The  involvement  of  various  parties  has  greatly  helped  government  programs  in overcoming Covid-19, such as the village head, community leaders and the interaction of the TNI  and  Polri  which  greatly  helped  create  security  and  order  during  the  prevention  and recovery of Covid-19 countermeasures in Lamongan Regency.
Keywords: Policy, Corona Virus Diease 2019, Lamongan Regency.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021

## Pendahuluan
Pemerintah Indonesia dihadapkan pada  situasi  sulit  terkait  dengan pandemik  covid  19  untuk  menekan angka  kematian  penduduk  yang  terkena penyakit  tersebut,  dan  dampak  sosial ekonomi dari penyebarab virus.
Kesigapan  dan  antisipasi  penyebaran virus  pada  masa  awal  pandemik dipertanyakan banyak pihak. Paling tidak
Badan
Kesehatan Dunia (WHO) meragukan claim pemerintah  bahwa Indonesia  masih  tergolong  negara  yang bebas  penyebaran.  Saat  ini  di  seluruh dunia  sedang  terjadi  sebuah  pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) telah menetapkan Corona  Virus  Disease 2019 atau  Covid-19  sebagai  sebuah  ancaman pandemi.  Pengertian  pandemi  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) merupakan  wabah  yang  berjangkit serempak  di  mana-mana  atau  meliputi geografi yang luas (Ristyawati, 2020).
Kasus  Covid-19  muncul  bermula terjadi  di  Wuhan,  Tiongkok  dan  mulai menyebar  ke  hampir  seluruh  dunia. Penyebaran  Covid-19  ini  sangat  cepat dan tidak ada yang mempu memprediksi kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini. Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi  global  jelas  menimbulkan
kekhawatiran  dari  beragam  kalangan, khususnya  masyarakat.  Kekhawatiran masyarakat  semakin  sangat  terasa dengan  melihat  lonjakan  kasus  yang cukup  cepat,  dan  melihat  kurangnya kesiapan  beberapa  elemen  yang  cukup vital  untuk  “memerangi”  Corona  Virus Diease  2019 .  Melihat  tingginya  tingkat persebarannya  yang  begitu  cukup mengharuskan  pemerintah untuk  segera mengambil  langkah  strategis.  Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari Covid-19 (Ristyawati, 2020).
Pandemi  global  yang  terjadi  saat ini  jelas  menimbulkan  kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat  dalam  pencegahan  maupun penanganan  kasus  Covid-19  sesuai amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Semua Negara sangat gencar melakukan berbagai  kebijakan  karena  adanya pandemi  Corona  Virus Diease  2019 .  Tak terkecuali  Negara  Indonesia,  Indonesia kini kondisinya semakin memprihatinkan.  Pemerintah  Indonesia bahkan  sudah  menetapkan  virus  ini sebagai  bencana  non  alam  Covid-19 (Zahrotunnimah,  2020).  Semua  aspek kehidupan  terkendala  karena  Covid-19. Ekonomi,  Pariwisata,  dan  aspek  lainnya

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
mengalami  penurunan  drastis.  Dengan kondisi  seperti  ini,  pemerintah  gencar membentuk  kebijakan-kebijakan  dalam memerangi pandemi Covid-19.
Mengingat  angka  positif  terjangkit Corona  Virus Diease 2019  (Covid-19) mulai  menunjukkan  grafik  naik.  Tentu pemerintah  tidak  ingin  angka  positif terjangkit  Covid-19  terus  naik,  melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan  langsung  dengan  negara- negara  terdampak  penularan  Covid-19 (Suni, 2020).
Berbagai  upaya  dilakukan  oleh berbagai  Negara  untuk  menanggulangi penyebaran  Corona  Virus Diease 2019 (Covid-19)    dan  meminimalisir  dampak yang  ditimbulkannya,  kebijakan  yang diambil  oleh  banyak  Negara  yang terpapar  Covid-19  terpusat  kepada  2 (dua)  kebijakan  utama  yaitu social distancing dan  atau lockdown .  Indonesia sebagai salah satu Negara yang terpapar Covid-19  melakukan  kebijakan  yang sama.    Kasus  Covid-19  yang  merupakan pandemi  global  jelas  menimbulkan kekhawatiran  dari  beragam  kalangan, khususnya masyarakat. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan  pemerintah untuk  segera mengambil langkah strategis.
Dengan  menetapkan  kebijakan- kebijakan  antisipatif  untuk  mengatasi
dampak  dari  Covid-19.  Untuk  menekan angka  positif  Covid-19,  pemerintah mengeluarkan dasar hukum dan kebijakan untuk mempercepat penanganan  Corona  Virus Diease 2019 (Covid-19). Salah satunya adalah Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  atau PSBB  yang  diatur  oleh  PP  nomor  21 tahun  2020.  PSBB  ini  dapat  menekan angka  kerumunan  massa  yang  dapat menjadi  indikator  penyebaran  virus Covid  19.  Penyebaran  Covid-19  harus ditanggulangi  secara  cepat,  karena diperkirakan 70% masyarakat Indonesia dapat  tertular,  dan  1,5  juta  lebih penduduk  Indonesia  akan  meninggal apabila  tidak  ada  respon,  serta penanganan dari pemerintah (Harahap & Bandung, 2020).
Kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  adalah  peraturan yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes)  dalam  rangka  melakukan percepatan  penanganan  pandemi  Covid- 19  yang  sedang  mewabah.  Pembatasan kegiatan  masyarakat  meliputi  sekolah diliburkan dan perkantoran, pembatasan kegiatan  di  tempat  keramaian  atau fasilitas  umum  dan  pembatasan  khusus lainnya  yang  berkaitan  dengan  aspek keamanan.  Efektivitas  diberlakukannya PSBB  dalam  praktiknya  di  lapangan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
hanya  akan  sukses  jika  semua  lapisan masyarakat mengaplikasikan pembatasan-pembatasan  dan  sesuai dengan  protokol  kesehatan  yang  telah ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Dengan demikian  pemberlakuan  PSBB  mampu mengubah  produktivitas  setiap  individu melalui  perubahan  institusional  dan transformasi  struktural  yang  terjadi  di tengah-tengah masyarakat selama pemberlakuan  PSBB  (Awalia  &  Nurwati, 2020).
Apabila  dilihat  dari  beberapa tinjauan  kebijakan  PSBB  yang  dipilih oleh Pemerintah dalam menyikapi kasus Covid-19  yang  ada  saat  ini,  memang masih dalam proses pelaksanaan, namun memang di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang mengalami perkembangan dengan  kebijakan  yang  ada.  Tetapi,  jika dikaitkan  dengan  amanat  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  kebijakan  PSBB banyak  yang  kurang  efektif  karena  pasti masyarakat  merasa  bahwa  belum mendapatkan perlindungan hukum dalam  hal  ini  yaitu  kebijakan  yang  ada yang  dibuat  oleh  pemerintah  saat  ini.
Terutama berkaitan
dengan tanggungjawab negara terhadap
kesehatan masyarakat dan tenaga medis khususnya yang ada pada Pasal 28 H ayat
(1)  dan  Pasal  33  ayat  (3)  yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah  hak  setiap  orang  yang  menjadi tanggungjawab negara atas penyediaannya. Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat optimal,  tidak  hanya  menyangkut masalah  individu  tetapi  meliputi  semua faktor  yang  berkontribusi  terhadap hidup  yang  sehat  dan  juga  hak  atas kesehatan  serta  hak  atas  pelayanan medis.
Pada  saat  ini,  berdasarkan  data pasien  positif  yang  terkonfirmasi,  kurva kasus  Corona  Virus Diease  2019 masih terus  meningkat.  Hal  tersebut  tentu sangat  membuat  masyarakat  khawatir dan  membuat  kesan  bahwa  pemerintah belum  sigap  dalam  menyelesaikan masalah  Covid-19  ini.  Diterapkannya kebijakan  PSBB  hanyalah  salah  satu pilihan dalam rangka melakukan tindakan
mengurangi risiko bertambahnya  korban.  Seperti  yang diketahui,  bahwa  kebijakan  PSBB ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam  hal  ini  adalah  Menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang  kesehatan.  Pemerintah  daerah dan  pihak  swasta  harus  tunduk  pada PSBB  yang  ditetapkan  Menteri.  Tanpa mengabaikan  pentingnya  PSBB  dalam penanganan  wabah  Covid-19.  Penelitian

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
ini menggambarkan bagaimana produktivitas  setiap  individu  terus berjalan  di  tengah-tengah  pandemi  yang sedang  mewabah  (Awalia  &  Nurwati, 2020).  Banyak  provinsi  yang  ikut melaksanakan  PSBB,  tidak  terkecuali Provinsi  Jawa  Timur.  Terkait  dengan kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh Gubernur  yaitu  Instruksi  Gubernur  jawa Timur  No.  53  tahun  2020  tentang penerapan  protokol  kesehatan  dalam pencegahan  dan  pengendalian  Corona Virus Disease 2019 (Peraturan Gubernur,
2020).  Provinsi  Jawa  Timur  mengikuti pembatasan  sosial,  termasuk  Kabupaten Lamongan.
Covid-19 meskipun baru ditemukan  di  Kota  Wuhan  China  pada akhir  tahun  2019  tetapi  penyebarannya begitu cepat, hingga berselang 4 (empat) bulan  setelah  laporan  kasus  pertama yaitu  pada  bulan  April  2020  setidaknya terdata  lebih  dari  200  Negara  memiliki kasus Covid-19 dengan korban terinfeksi sebanyak 2.300.000 (dua juta tiga ratus) orang  yang  mana  total  kematian  akibat Covid-19  lebih  dari  150.000  (seratus lima  puluh  ribu)  orang  seluruh  dunia (World  Health  Organization,  2020). Penyebaran Corona Virus Diease 2019 di Kabupaten  lamongan  di  mulai  April 2020,  beberapa  pekan  pada  bulan  April dan  Mei  2020  Kabupaten  Lamongan
sempat  berada  di  peringkat  tiga terbanyak  (kasus  Positif  Covid-19)  di Provinsi Jawa Timur (Yasa, 2020).
Ada beberapa kajian yang pernah membahas tentang Kebijakan Pemerintah  terkait  Corona  Virus Diease 2019  (Pujaningsih  dan  Sucitawathi, 2020)  mengatakan  dalam  penelitiannya Pemerintah  Provinsi  Bali  menerapkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PKM).  Munculnya  Keppres No.  9  Tahun  2020,  Presiden  telah mendelegasikan  kewenangannya  pada setiap  Gubernur  untuk  dapat  lebih merespon aktif dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi daerahnya. Peraturan Walikota Denpasar Nomor  32  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  di Desa,  Kelurahan  dan  Desa  Adat  dalam Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease (Covid-19) merupakan salah satu kebijakan  yang  dibuat  Pemerintah  Kota Denpasar.  Penerapan  kebijakan  PKM dalam  penanggulangan  wabah  Covid-19 di  Kota  Denpasar  sudah  berjalan  efektif. Keterlibatan  pihak  desa  adat  sangat membantu  program  Pemerintah  Kota Denpasar.
Ristyawati  (2020),  penelitiannya tentang  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penelitiannya  mengatakan  efektifitas

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
kebijakan pemerintah pada masa pandemi  dan  bagaimana  upaya  yang dilakukan agar kebijakan yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan PSBB banyak yang  kurang  efektif,  upaya  yang dilakukan  agar  kebijakan  PSBB  yang diberikan  selama  masa  pandemi  efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 Pemerintah
Pusat dan Pemerintah
Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata, Pemerintah menjamin  dan  memastikan  terutama kepada  kaum  menengah  ke  bawah mampu  memenuhi  kebutuhannya  untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan  tidak  terkurangi  suatu  apapun harkat  martabat  masyarakatnya    dan perlunya  peran  publik  dalam  hal  saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain.
Berbicara  mengenai  kebijakan pemerintah  terkait  pandemi  Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan menerbitkan kebijakan terkait pencegahan  pandemi  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19).  Peraturan diterbitkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Lamongan, untuk itu dibuatlah Peraturan Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang pedoman pencegahan  dan  pengendalian  Corona
Virus Diease 2019 dalam transisi darurat ke  pemulihan  Kabupaten  Lamongan adalah dibentuknya gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) Covid-19 untuk  mempercepat  penanganan  Covid-
19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lamongan menggambil langkah percepatan atau akselerasi untuk mencapai target, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten  Lamongan  terus  berupaya untuk meningkatkan kualitas pencegahan penyebaran Covid-19 melalui riset dan studi guna memperoleh strategi  yang  tepat.  Untuk  diketahui, Lamongan  sebelumnya  telah  melakukan berbagai  strategi  untuk  memutus penyebaran  Covid-19.  Di  antaranya dengan  mencari  penderita  sebanyak mungkin  agar  segera  dapat  tertangani, melakukan screaning ,  rapid  massal menggunakan Afias 6 (enam), memperkuat  tracing  dan  isolasi,  serta melakukan test swa p (Hidayat, 2020).
Perlu diketahui, berdasarkan data aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC), 1 September  2020,  Kabupaten  Lamongan memiliki kasus terkonfirmasi positif 657 orang.  Menurut  Subuh  (2020),  angka kesembuhan  berjumlah  538  orang  dan 60  (enam  puluh)  orang  meninggal.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
Kabupaten  Lamongan  terus  bekerja keras  untuk  menekan  angka  penularan COVID-19. Meskipun Kabupaten Lamongan  dalam  jumlah  akumulatif kematian  mencapai  9.44  persen.  Salah satu  angkah  Tim  Gugus  Tugas  adalah memburu  pelanggar-pelanggar  protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkolaborasi dengan semua  lapisan  masyarakat  sehingga angka  kematian  Covid-19  bisa  ditekan dan diperbaiki sampai pulih kembali.
Ada  beberapa  kendala  dalam penanganan  Covid-19  di  Kabupaten Lamongan.  Di  antaranya  adalah  orang yang tertutup serta lupa telah melakukan kontak  dengan  siapa  saja,  serta kurangnya  edukasi  dan  sosialisasi  pada masyarakat (Santoso, 2020). Pemerintah Kabupaten Lamongan banyak melakukan edukasi  pada  masyarakat,  pelaksanaan patroli  lingkungan,  serta  cek  poin. Menurut  Muhammad  Abid  Khumaidi (2020)  penanganan  Covid-19  yang berlarut-larut  bisa  memunculkan impact sosial, ekonomi, dan politik.
Sementara terkait kegiatan perekonomian masyarakat, seperti kegiatan di pasar dan tempat pelelangan ikan,  aturan  diperketat  sehingga  semua pelaku  ekonomi  memperhatikan  dan mentaati protokol kesehatan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah.
Keterlibatan  berbagai  pihak  sangat membantu  program  pemerintah  dalam menanggulangi  Covid-19,  seperti  halnya pihak kepala desa dan tokoh masyarakat serta  keterlibatan  TNI  dan  Polri  sangat membantu  terciptanya  keamanan  serta ketertiban  selama  kegiatan  pencegahan dan  pemulihan  penanggulangan  Covid- 19  di  Kabupaten  Lamongan.  Pemberian hukuman  melalui  sanksi  administratif serta  sanksi  sosial  dengan  bantuan aparat  petugas  dan  aparat  desa dilakukan  agar  masyarakat  disiplin mentaati  protokol  kesehatan  dan  tidak membuat  kerumunan  untuk  memutus rantai penularan Covid-19.
Kebijakan  dan  peraturan  harus diterbitkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Lamongan, untuk itu dibuatlah Peraturan Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang pedoman pencegahan  dan  pengendalian  Corona Virus Diease 2019 dalam transisi darurat ke  pemulihan  (Peraturan  Bupati,  2020). Transisi  darurat  menuju  pemulihan adalah  salah  satu  langkah  terbaik pemerintah Kabupaten Lamongan karena fokus utamanya adalah mengembalikan atau memperbaiki keadaan  akibat  Covid-19,  diharapkan kebijakan bisa berjalan efektif membawa percepatan penanganan Covid-19. Sehingga pandemi cepat berlalu,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
kehidupan  kembali  normal,  ekonomi kembali tumbuh dan masyarakat sejahtera.  Adapun  penelitian  ini  ingin melihat  bagaimana  penerapan  dan langkah  kebijakan  pencegahan  dan pengendalian  Corona  Virus Diease  2019 dalam  transisi  darurat  ke  pemulihan Kabupaten Lamongan.
Kajian Pustaka
Kebijakan
Publik Menurut Michael  Hill  (1993:34)  dalam  (Sore, 2017)  Kebijakan  Publik  merupakan suatu  keputusan  berdasarkan  hubungan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  aktor politik  guna  menentukan  tujuan  dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan  situasi  tertentu.  Menurut Wahab  (dalam  Ramdhani,  A.,  & Ramdhani,  2016)  menyatakan  mengenai kebijakan publik bahwa:
1. Kebijakan  publik  merupakan
suatu tindakan yang berorientasi  pada  pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku.
2. Pada  Hakekatnya  kebijakan publik  memiliki  pola-pola tertentu tertentu yang mengarah  pada  pencapaian tujuan  yang  dilakukan  oleh pemerintah, dan bukan
merupakan  keputusan  yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan  publik  berkenaan dengan tindakan atau aktivitas yang sengaja dilakukan secara sadar  dan  terukur  oleh pemerintah  dalam  bidang tertentu.
4. Kebijakan publik dapat bersifat  positif  dalam  arti kebijakan publik yaitu pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi  suatu  masalah tertentu,  atau  bersifat  negatif yaitu  keputusan  elite  politik untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan  publik  memberikan
perhatian kepada masalah-masalah publik,  sehingga  untuk  menyelesaikan masalah yang terjadi pemerintah memiliki  alat  yaitu  sebuah  kebijakan.
Masalah publik terjadi apabila melibatkan banyak orang dan mempunyai  akibat,  dan  akibat  tersebut tidak  terjadi  pada  orang-orang  yang secara  langsung  terlibat,  tetapi  juga sekelompok orang lain yang secara tidak langsung  terlibat.  Setelah  Perang  Dunia II, kata policy mengandung arti kebijakan sebagai sebuah rationale, yaitu penilaian penuh  pertimbangan.  Sehingga  menurut Wayne  Parsons  dalam  (Suciati,  2017), kebijakan adalah usaha untuk

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
mendefinisikan  dan  menyusun  basis rasional  untuk  melakukan  dan  tidak melakukan suatu tindakan.
Menurut  Woll,  dalam  kebijakan publik  ada  tiga  hal  yang  berpengaruh sebagai  tindakan  pemerintah.  Pertama, kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah untuk  kehidupan  masyarakat.  Kedua, adanya output dalam  bentuk  program untuk  masyarakat.  Ketiga,  adanya dampak  kebijakan  untuk  kehidupan masyarakat.  Kebijakan  publik  adalah kebutuhan  mendasar  dari  masyarakat, karena  dengan  kebijakan  publik  dapat tercipta  keteraturan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Kebijakan  publik  berkaitan dengan  aturan  yang  dibuat  oleh pemerintah  dan  dilaksanakan  oleh sebuah  negara.  Ruang  lingkup  kebijakan publik  sangat  luas,  bisa  berbicara  aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pertanian.
Kebijakan  mengenai  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di Indonesia  untuk  yang  pertama  kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta  kemudian  diikuti  oleh  beberapa daerah  lainnya  di  Indonesia.  Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan  PSBB  tersebut.  Antara  lain adalah  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)  Nomor  9  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19),  dan  juga Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020  tentang  Kebijakan  Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan Untuk  Penanganan  Pandemi  Corona Virus Disease 2019  dan  atau  dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan Perkekonomian Nasional  dan  atau  Stabilitas  Sistem Keuangan.
Banyaknya kebijakan terkait PSBB yang  tumpang  tindih  antara  Pemerintah Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah  yang disebabkann karena kurangnya koordinasi.  Di  satu  sisi,  Pemerintah Daerah lebih mengetahui kebutuhan dan karakteristik daerahnya karena Pemerintah  Daerah  merupakan  pejabat publik  yang  sifatnya  paling  dekat  dan lebih  memahami  betul  masyarakat  di wilayahnya.  Di  sisi  lain,  Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan kedaruratan  kesehatan  yang  mana mengakibatkan  penerapan  kebijakan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
PSBB dalam menyikapi adanya Covid-19 menjadi  lebih  lamban  atau  kurang  sigap karena  salah  satunya  adalah  harus melalui mekanisme yang terlalu panjang.
Pada  kenyataannya,  penerapan PSBB di masing-masing daerah yang ada di Indonesia tentu berbeda-beda dan hal tersebut  dapat  ditinjau  dari  beberapa sisi.  Dari  sisi  mekanisme  syarat penerapan  PSBB,  tercantum  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020 pada Pasal 2 yaitu :
(1)  Dengan  persetujuan  menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah  dapat  melakukan Pembatasan  Sosial  Berskala Besar atau pembatasan terhadap  pergerakan  orang dan  barang  untuk  satu provinsi  atau  kabupaten  atau kota tertentu.
(2)  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman,  efektifitas,  dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Selain  itu,  syarat  yang  harus dipenuhi  oleh  suatu  daerah  untuk mendapatkan  ketetapan  PSBB  juga dipertegas  dalam  Permenkes  Nomor  9 Tahun 2020 yang terdapat pada Pasal 2 : Untuk  dapat  ditetapkan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar,  suatu  wilayah provinsi atau kabupaten atau kota harus memenuhi  kriteria  sebagai  berikut: Jumlah  kasus  dan/atau  jumlah  kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa  wilayah;  dan  Terdapat  kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah  atau  negara  lain  (Ristyawati, 2020).
Kebijakan  publik  secara  hierarki bisa bersifat nasional, regional, dan lokal. Bentuk-bentuk  kebijakan  publik  juga beraneka  ragam  seperti  Undang-Undang Dasar  (UUD),  Undang-Undang  (UU)  atau
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan
Pemerintah  (PP),  Peraturan  Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan lain-lain  (Suciati,  2017).  Instruksi Gubernur  Jawa Timur No. 53 tahun 2020 tentang  penerapan  protokol  kesehatan dalam  pencegahan  dan  pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Kabupaten  Lamongan  Nomor  35  Tahun 2020  tentang  pedoman  pencegahan  dan pengendalian  Corona  Virus Diease  2019

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
dalam  transisi  darurat  ke  pemulihan merupakan  kebijakan  yang  dibuat
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk menanggulangi penyebaran  Corona  Virus Diease  2019 melalui  program  pengendalian  dan pencegahan Corona Virus Diease 2019 .
Sebelum  menetapkan  sebuah kebijakan, pemerintah tentunya berdasar pada  pertimbangan-pertimbangan  hal yang  bersifat  komprehensif.  Hal  ini menjadi  penting  karena  menentukan implikasi  dan  hasil  dari  penetapan kebijakan itu sendiri. Kebijakan merupakan  rangkaian  tindakan  yang mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti dan  dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu  masalah  tertentu  (James  E. Anderson). Istilah kebijakan publik lebih sering  dipergunakan  dalam  kaitannya dengan  tindakan-tindakan  atau  kegiatan pemerintah.  Dapat  pula  disimpukan bahwa  kebijakan  publik  merupakan rangkaian  tindakan  pemerintah  yang bersifat mengatur dalam rangka merespons  permasalahan  yang  dihadapi masyarakat  dan  mempunyai  tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik, dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan
dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.
Penanganan  masalah  pandemi Covid-19  merupakan  pekerjaan  rumah yang  tidak  bisa  dipandang  sebelah  mata bagi pemerintah (khususnya Pemerintah Kabupaten  Lamongan).  Banyak  faktor yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk  merumuskan  kebijakan  sebuah aturan.  Semakin  banyak  data  dan informasi sebagai bahan evaluasi rujukan pengambilan keputusan, semakin meminimalkan  kemungkinan  dampak buruk  hasil  sebuah  kebijakan  nantinya. Para  ahli  kebijakan  publik  memercayai bahwa hasil kebijakan yang buruk dapat disebabkan  karena  kebijakan  itu  sendiri tidak  cukup  baik  dan  atau  kebijakan tersebut  baik  tapi  tidak  memungkinkan dalam  tataran  implementasinya. Analisis kebijakan  itu  sendiri  memberikan informasi  kepada  pembuat  kebijakan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah.
Kebijakan  publik  secara  singkat diartikan  oleh  Dye  (Islamy,  1994) sebagai” whatever  goverments  choose  to do  or  not  to  do ”  yang  merujuk  pada respon  tindakan  pemerintah  terhadap masalah  publik.  Sedangkan  menurut Anderson  (2006)  kebijakan  publik adalah berbagai tindakan atau kebijakan- kebijakan  yang  dikembangkan  oleh

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.  Dalam  konteks  Covid-19, maka  respon  pemerintah  Kabupaten Lamongan  yang  mewujudkan  adanya kebijakan  pengendalian  dan  pencegahan Corona Virus Diease 2019 dalam transisi darurat  ke  pemulihan  di  Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk menanggulangi  penyebaran  Covid-19 merupakan  tindakan  pemerintah  dalam praktik kebijakan publik.
Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Pendekatan  kualitatif  dengan  analisis deskrtiptif  digunakan  sebagai  metode penelitian,  alasan  penggunaan  metode analisis  deskriptif  didasarkan  dengan adanya  kesesuaian  dengan  tujuan penelitian  yang  ingin  menggambarkan tentang penanggulangan dan pengendalian  Covid-19.  Penggunaan pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian melalui  analisa  deskriptif  peneliti  ingin menggambarkan  penerapan  kebijakan pengendalian  dan  pencegahan  Corona Virus Diease 2019 dalam transisi darurat ke  pemulihan  di  Kabupaten  Lamongan. Analisa data dilakukan setelah mendapatkan  data  melalui  penelitian kepustakaan yang disusun, dianalisa, dan disajikan  untuk  mendapatkan  gambaran yang  sistematis  tentang  penerapan
kebijakan  transisi  darurat  ke  pemulihan di Kabupaten Lamongan dalam mencegah  penyebaran  Covid-19  di tengah masyarakat.
Studi  dokumentasi  digunakan sebagai  teknik  pengumpulan  data  untuk menggali data sekunder berupa dokumen-dokumen yang dianggap relevan  dengan  tema  penanggulangan Covid-19  yang  menjadi  fokus  kajian penelitian.  Adapun  dokumen  tersebut terdiri  dari  jurnal  ilmiah,  literatur  buku, situs website dan  referensi  lainnya .
Teknik analisis data dilakukan melalui 3 (tiga)  tahap  kegiatan  yang  didsarkan pada konsep Creswell (2007) yaitu tahap reduksi  data,  penyajian  data  dam penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).
Isi dan Pembahasan
Kebijakan publik adalah kebutuhan  mendasar  dari  masyarakat, karena  dengan  kebijakan  publik  dapat tercipta  keteraturan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Efektivitas  upaya  untuk mempercepat  penanganan  Covid-19 memerlukan dukungan dari semua pihak sehingga  pandemi  tersebut  dapat  cepat diatasi.  Penanganan  Covid-19  perlu dipercepat  untuk  menyelamatkan  lebih banyak  orang  dari  bahaya  Covid-19  dan mempercepat  juga  pemulihan  ekonomi. Upaya  pemulihan  ekonomi  tidak  efektif jika  tidak  ada  dukungan  dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
penanganan kesehatan. Untuk itu, sangat penting untuk dipahami bahwa penanganan  kesehatan  perlu  ditangani terlebih  dahulu  hingga  efektif  sehingga upaya  pemulihan  ekonomi  juga  dapat diakselerasi (Yustinus, 2020).
Kebijakan  pemerintah  Kabupaten Lamongan  menganai  pencegahan  dan pemulihan  tentu  juga  perlu  dukungan dan pengawasan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten  Lamongan  terus  berupaya untuk meningkatkan
kualitas pencegahan penyebaran Covid-19
melalui  penelitian  dan  studi  untuk memperoleh  strategi  yang  tepat.  Tim Gugus Tugas mencari penderita sebanyak  mungkin  agar  segera  dapat tertangani, mencoba melakukan screaning,  rapid  massal  menggunakan Afias  6,  memperkuat  tracing  dan  isolasi, serta  melakukan  tes  swap.  Upaya penanganan  di  Kabupaten  Lamongan terlihat  lebih  sistematis  dibandingkan Wilayah  atau  Kabupaten  lain,  hal  ini ditandai  dengan  langkah  Pemerintah membangun  fasilitas  isolasi  untuk penderita  Covid-19.  Dalam  menangani
Covid-19 Pemerintah Kabupaten Lamongan
menilai bahwasannya
semakin  cepat  diketahui  kasus  positif dalam jumlah banyak, bisa cepat tracing ,
bisa  cepat surveillance ,  penatalaksanaan pun menjadi semakin bagus dan akurat.
Koordinator bidang preventif dan Promotif  Satgas  Penanganan  Covid-19 Kabupaten  Lamongan  (Hidayat,  2020) mengungkapkan  Swab  Test  dan  PCR menjadi  metode  dan  langkah  yang langsung  di  rekomendasikan  oleh World Health Organization (WHO). Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lamongan mencoba memperkuat  prosedur  pengendalian, Pemerintah
Kabupaten Lamongan memanfaatkan  Swab  Test  tidak  lagi menggunakan  Rapid  Test.  Swab  Test dirasa  menjadi  pilihan  utama  karena dianggap  mempunyai    hasil  yang  lebih akurat. Pemerintah Kabupaten Lamongan  selain  menggunakan  Swab Test  juga  menggunakan  PCR  dengan kapasitas  70  sampel  setiap  harinya. Keakuratan  Swab  test  dan  PCR diharapkan kedepan mampu mendapatkan  temuan  yang  berkualitas sehingga  memudahkan tracing dan isolasi  untuk  memutus  rantai  penularan Covid-19 di Kabupaten Lamongan.
Keseriusan pemerintah
Kabupaten  Lamongan  menangani  Covid-
19 juga diperlukan solidaritas masyarakat Lamongan. Menurut
koordinator  bidang  preventif  dan Promotif  Satgas  Penanganan  Covid-19

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
Kabupaten  Lamongan  Hidayat  (2020), bahwasannya  Peningkatan tracing dan scrining juga  harus  diikuti  oleh masyarakat untuk melakukan isolasi dan kepatuhan  pada  protokol  kesehatan, kerja sama antara gugus tugas percepatan  penanganan  (GTPP)  dengan masyarakat diharapkan penularan Covid- 19 di Kabupaten Lamongan bisa ditekan, memberikan  perlindungan,  keamanan, kenyamanan pada masyarakat Kabupaten Lamongan.
Selain melakukan langkah penelusuran  kontal  erat  atau tracing dengan  cepat  pada  masyarakat  yang terkonfirmasi  tertular  Covid-19,  Gugus Tugas  Percepatan  Penangan  (GTPP) Covid-19 juga melakukan sosialisasi pada masyarakat Kabupaten Lamongan mengenai  pentingnya  memutus  rantai penularan  Covid-19  dengan  mematuhi protokol  kesehatan,  memakai  masker, menjaga kebersihan, pembatasan aktivitas  atau  mobilitas  masyarakat,
mengindari kerumunan. Kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan menganai  pencegahan  dan  pemulihan tentu  juga  perlu  dukungan  dan pengawasan. Dari kebijakan ini dilakukan  pengawasan,  seperti  wajib memakai masker saat keluar dari rumah bagi  masyarakat.  Hal  ini  perlu  diawasi
karena pemakaian masker dapat meminimalisir penularan Covid-19.
Kebijakan publik menurut Anderson  (2006)  adalah  berbagai tindakan  atau  kebijakan-kebijakan  yang dikembangkan  oleh  badan-badan  dan pejabat-pejabat pemerintah. Dalam konteks Covid-19, maka respon pemerintah  Kabupaten  Lamongan  yang membuat  peraturan  atau  kebijakan mengenai  pengendalian  dan  pencegahan Corona Virus Diease 2019 dalam transisi darurat  ke  pemulihan  di  Kabupaten Lamongan  adalah  sebagai  upaya  untuk menanggulangi penyebaran Corona Virus Diease  2019 merupakan  salah  satu tindakan  pemerintah  dalam  praktik kebijakan publik.
Implementasi  kebijakan  publik dalam perkembangannya memiliki banyak  model  dan  tujuan  untuk  melihat sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan  dan  faktor-faktor  apa  saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Grinlde (1980)
mengungkapkan  bahwa  implementasi kebijakan  dipengaruhi oleh isi kebijakan ( content  of  the  policy )  dan  lingkungan kebijakan ( context of the policy ). Edward III  (Tachjan,  2008)  mengungkapkan implementasi kebijakan publik dipengaruhi  oleh  faktor  komunikasi,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
sumber  daya,  disposisi  dan  struktur birokasi.
Kebijakan transisi darurat menuju pemulihan  adalah  salah  satu  langkah terbaik pemerintah Kabupaten Lamongan  karena  fokus  utamanya adalah mengembalikan atau
memperbaiki  keadaan  akibat  Covid-19.
Pemerintah Kabupaten
Lamongan melakukan  berbagai  upaya  untuk memulihkan  kembali  aktivitas  normal masyarakat
Kabupaten Lamongan ditengah-tengah  pandemik  Covid-19. Pemerintah  Kabupaten  Lamongan  selain membentuk  Gugus  Tugas  Percepatan
Penanganan Covid-19, Pemerintah
Kabupaten
Lamongan bekerjasama dengan  Kementerian  PUPR  untuk membangun  tempat  atau  fasilitas  Isolasi Covid-19  untuk  masyarakat  Kabupaten Lamongan.  Fasilitas  Isolasi  Covid-19 dibangun  dengan  perencanaan  dan pelaksanaan yang cepat.
Covid-19 meskipun baru ditemukan  di  Kota  Wuhan  China  pada akhir  tahun  2019  tetapi  penyebarannya begitu cepat, hingga berselang 4 (empat) bulan  setelah  laporan  kasus  pertama yaitu  pada  bulan  April  2020  setidaknya terdata  lebih  dari  200  Negara  memiliki kasus Covid-19 dengan korban terinfeksi sebanyak 2.300.000 (dua juta tiga ratus) orang  yang  mana  total  kematian  akibat
Covid-19  lebih  dari  150.000  (seratus lima  puluh  ribu)  orang  seluruh  dunia (World Health Organization, 2020).
Penyebaran  Corona  Virus Diease 2019 di  Kabupaten  lamongan  di  mulai April  2020,  beberapa  pekan  pada  bulan April  dan  Mei  2020  Kabupaten Lamongan  sempat  berada  di  peringkat tiga terbanyak (kasus Positif Covid-19) di Provinsi  Jawa  Timur.  Menurut  Yasa (2020)  meningkatnya  kasus  Covid-19  di Kabupaten Lamongan menjadi perhatian tersendiri  bagi  pemerintah  untuk membagun  tempat  atau  fasilitas  yang mendukung untuk menampung masyarakat  yang  terpapar  Covid-19. Keberadaan  fasilitas  isolasi  diharapkan mampu  memutus  rantai  penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lamongan.
Pembangunan  fasilitas  ruang isolasi  atau  observasi  di  Kabupaten Lamongan di mulai pada 1 Mei 2020 dan selesai  pada  3  Juni  2020.  Keberadaan fasilitas isolasi atau observasi diharapkan  bisa  membantu  menangani dan  penyembuhan  Covid-19  untuk masyarakat Kabupaten Lamongan. Dalam  rapat  virtual  wakil  Menteri  PUPR John Wempi Wetipo (2020) mengungkapkan bahwasannya pembangunan  fasilitas  dan  observasi  di
Lamongan mempunyai nilai yang strategis  dan  mampu  memberi  nilai

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
besar  terhadap  penanganan  penyebaran Covid-19  di  Kabupaten  Lamongan. Komitmen  dan  soliditas  Pemerintah dalam  menangani  penyebaran  Covid-19 diharapkan mampu mempercepat penanganan Covid-19.
Rumah  sakit  atau  fasilitas  isolasi memiliki  daya  tamping  82  (delapan puluh  dua)  pasien  dengan  ruang perawatan  yang  terpisah.  Bangunan karantina  2  (dua)  terdiri  dari  50  (lima puluh)  tempat  tidur  observasi,  ruang tindakan  dan  ruang  dokter.  Bangunan isolasi terdiri dari 7 (tujuh) tempat tidur, ruang  dokter  dan  perawat.  Bangunan satelit  terdiri  dari  ruang  sterilisasi,  gizi, laundri,  alat  medis  dan  farmasi. Pembangunan  rumah  sakit  ini  bersifat permanen  sehingga  pasca  pandemi Covid-19,  keberadaan  rumah  sakit  ini masih  bisa  dimanfaatkan  untuk  rumah sakit  infeksi  dan  yang  lain  (Kencana, 2020).
Keseriusan Pemerintah
Kabupaten  Lamongan  dalam  melakukan pencegahan  dan  pemulihan  terlihat,
terbukti dengan begitu cepatnya
merespon  wabah  Covid-19  dengan membuat
kebijakan Pemulihan,
Pembentukan  Gugus  Tugas  percepatan pencegahan beserta membangun fasilitas isolasi  atau  observasi  yang  begitu  cepat. Sebelumnya Kabupaten Lamongan belum
memiliki  rumah  sakit  standar  untuk penanganan Covid-19. Respon cepat dari
Pemerintah Kabupaten Lamongan beserta Menteri PUPR dalam pembangunan  fasilitas  isolasi  atau observasi  merupakan  langkah  kongrit untuk  melakukan  pencegahan  dan pemulihan  Covid-19  di  Kabupaten Lamongan.
Berbagai  upaya  dilakukan  oleh berbagai  Negara  untuk  menaggulangi penyebaran Covid-19 dan meminimalisir dampak yang ditimbulkannya.
Pemerintah Kabupaten Lamongan mencoba untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dengan
diterbitkannya  Peraturan  Kabupaten Lamongan  No.  35  Tahun  2020  tentang pedoman  pencegahan  dan  pengendalian Corona Virus Diease 2019 dalam transisi darurat ke pemulihan (Peraturan Bupati, 2020).  Dalam  menangani  Covid-19 Pemerintah Kabupaten Lamongan menilai  bahwasannya  semakin  cepat diketahui  kasus  positif  dalam  jumlah banyak,  bisa  cepat tracing ,  bisa  cepat surveillance , penatalaksanaan pun menjadi semakin bagus dan akurat.
Selain melakukan langkah penelusuran  kontal  erat  atau tracing dengan  cepat  pada  masyarakat  yang terkonfirmasi  tertular  Covid-19,  Gugus Tugas  juga  melakukan  sosialisasi  pada

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
masyarakat Kabupaten Lamongan mengenai  pentingnya  memutus  rantai penularan  Covid-19  dengan  mematuhi protokol  kesehatan,  memakai  masker, menjaga kebersihan, pembatasan aktivitas  atau  mobilitas  masyarakat, mengindari kerumunan. Kebijakan
pemerintah
Kabupaten Lamongan
menganai  pencegahan  dan  pemulihan tentu  juga  perlu  dukungan  dan pengawasan. Dari kebijakan ini dilakukan  pengawasan,  seperti  wajib memakai masker saat keluar dari rumah bagi  masyarakat.  Hal  ini  perlu  diawasi karena pemakaian masker dapat meminimalisir penularan Covid-19.
Selain  dilakukannya  pengawasan tentang  pemakaian  masker,  dilakukan juga  pengawasan  mengenai  mobilisasi masyarakat.  Mobilisasi  masyarakat  yang dimaksud adalah masyarakat yang keluar atau  masuk  dari  tingkat  wilayah  sampai desa.  Mobilisasi  masyarakat  menjadi indikator  terjadinya  penularan  Covid-19 karena  masyarakat  berpindah  dari  satu tempat  ke  tempat  lainnya.  Oleh  karena itu  untuk  mencegah  dan  pemulihan, Gugus Tugas dan Pemerintah
menerbitkan kebijakan pembatasan kegiatan, baik pembatasan kegiatan yang dilakukan  mulai  bekerja  dari  rumah ( work  from  home ),  belajar  dari  rumah ( study from home ), pembatasan kegiatan
agama  dan  pembatasan  kegiatan  di tempat umum lainnya.
Dukungan  dan  pengawasan  pada masyarakat  terkait  protokol  kesehatan menjadi  tugas  bagi  semua  masyarakat, tidak hanya Gugus Tugas dan Pemerintahan  Kabupaten.  Gugus  Tugas yang  dibentuk  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Lamongan  membuat  inisiatif membangun  kerjasama  dengan  semua pihak mengenai dukungan dan pengawasan kepatuhan masyarakat terkait  protokol  kesehatan.  Tim  Gugus Tugas dan Pemerintah membangun kerja sama dengan Dinas Kesehatan, TNI, Polri, Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa dan Tokoh  masyarakat  untuk  pencegahan dan  pemulihan  Kabupaten  Lamongan dari wabah Covid-19.
Tempat  umum  seperti  restoran, rumah  makan,  cafe,  pedagang  kaki  lima usaha  makanan  dan  minuman,  dan mall diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 (Sembilan)  malam  serta  telah  dilakukan pengawasan ketat pada semua unit usaha tersebut.  Setelah  jam  9  (sembilan) malam akan dilakukan patroli jika masih ada  tempat-tempat  umum  seperti restoran,  rumah  makan,  cafe,  pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan  mall  masih  ada  yang  beroperasi, maka  akan  dikenakan  sanksi  larangan berjualan.  Pembatasan  operasi  tempat-

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
tempat  umum  menjadi  salah  satu  fokus untuk diperhatikan karena tempat umum menjadi  salah  satu  pusat  tempat berkerumun masyarakat.
Selanjutnya pembatasan kerumunan  masyarakat  juga  sangat diawasi  saat  pelaksanaan  pencegahan dan  pemulihan  di  Kabupaten  Lamongan. Kerumunan  masyarakat  dianggap  dapat menjadi  sumber  penularan  Covid-19 karena berkumpulnya masyarakat dalam jumlah  yang  banyak.  Pembatasan terhadap  kerumunan  ini  dilakukan melalui  pembatasan  jumlah  (kuantitas) masyarakat  pada  satu  tempat.  Jumlah (kuantitas) yang dimaksud adalah jumlah masyarakat  yang  menuju  tempat  yang biasanya menimbulkan kerumunan masa dibatasi. Dan dianjurkan untuk beralih ke online demi menghindari adanya kerumunan masa melalui metode phsycal distancing .
Pembatasan  ini  perlu  dilakukan karena  melibatkan  banyak  masyarakat dan  seringkali  tersebut  tidak  mematuhi protokol kesehatan. Terdapat juga sanksi yang akan dikenakan terhadap
masyarakat yang melanggar yaitu sanksi administratif  dan  sanksi  sosial  dengan bantuan TNI, Polri, Pemerintah Kecamatan,  Kepala  Desa  dan  Tokoh masyarakat  untuk  pencegahan  dan pemulihan  Kabupaten  Lamongan  dari
wabah Covid-19. Sanksi ini dibuat bukan untuk  menakuti  masyarakat  namun untuk keamanan dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya  solidaritas  dan  kerjasama serta kesadaran dari masyarakat mengenai kedisiplinan di situasi pandemi saat ini.
Sanksi  administratif  dan  sanksi sosial  pada  setiap  masyarakat  yang melanggar ketentuan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait pencegahan  dan  pemulihan  Covid-19 akan  diberikan  teguran  berupa  teguran lisan, perintah berupa keharusan membeli  masker,  perintah  untuk  tidak melanjutkan  perjalanan,  dan  tidak dilayani  dalam  pengurusan  administrasi yang lainnya. Sedangkan sanksi sosial ini diatur sesuai dengan sosial budaya setiap lingkungan  masing-masing.  Jadi  setiap desa  menentukan  sanksi  sosial  sesuai dengan  desa  masing-masing.  Komitmen dan  kerja  sama  yang  kuat  antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan  bantuan  TNI,  Polri,  Pemerintah Kecamatan,  Kepala  Desa  dan  Tokoh masyarakat  beserta  masyarakat  menjadi kunci keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam  menanggulangi  pencegahan  dan pemulihan Kabupaten Lamongan.
Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten Lamongan  transisi  menuju  pemulihan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
implementasinya membutuhkan solidariritas  semua  actor  masyarakat Kabupaten  Lamongan.  Sesuai  dengan konsep kebijakan yaitu diciptakan untuk menyelesaikan masalah publik, kebijakan dirumuskan  atas  dasar  rasionalitas  dan penuh  dengan  pertimbangan  agar  tidak menimbulkan polemik atau permasalahan  baru.  Setiap  kebijakan yang  dibuat  pemerintah  berisi  aturan atau larangan yang mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban untuk semua lapisan masyarakat.
Menurut Mazmanian dan Sabatier (Winarno, 2008) mengungkapkan bahwasannya  implementasi  dipengaruhi oleh karakteristik dari masalah
( tractability of the problems ), karakteristik  kebijakan  atau  undang- undang  ( ability  of  statute  to  structure implementations ),  variabel  lingkungan ( nonstatutory variables affecting implementation ). Berdasarkan pemahaman diatas, konsep implementasi kebijakan  pada  dasarnya  memiliki  tiga faktor  yang  harus  dipenuhi,  yaitu: substansi  atau  isi  kebijakan  yang  rinci, adanya  pelaksana  dan  adanya  sasaran. Jika dikaitkan dengan konsep
implementasi kebijakan
peraturan pencegahan  dan  pengendalian  dari transisi  darurat  menuju  pemulihan sebagai upaya penanggulangan Covid-19
harus  di  dasarkan  tiga  unsur  tersebut. Peraturan  Kabupaten  Lamongan  Nomor 35  Tahun  2020  tentang  pedoman pencegahan  dan  pengendalian  Corona Virus Diease 2019 dalam transisi darurat menuju pemulihan merupakan kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk
menanggulangi penyebaran Corona Virus Diease  2019 merupakan  substansi kebijakan.
Berdasarkan pada konteks implementasi Peraturan Kabupaten
Lamongan  Nomor  35  Tahun  2020 tentang  pedoman  pencegahan  dan pengendalian  Corona  Virus Diease  2019 dalam transisi darurat menuju pemulihan Kabupaten Lamongan, pelaksana  atau implementor adalah Pemerintah  Daerah,  Gugus  Tugas,  TNI, Polri,  Pemerintah  Kecamatan,  Kepala Desa  dan  Tokoh  masyarakat.  Sedangkan kelompok  sasaran  dalam  konteks Peraturan  Kabupaten  Lamongan  Nomor 35  Tahun  2020  tentang  pedoman pencegahan  dan  pengendalian  Corona Virus Diease 2019 dalam transisi darurat menuju pemulihan Kabupaten Lamongan adalah  semua  lapisan  masyarakat Kabupaten Lamongan.
Dengan kebijakan transisi menuju pemulihan  ini  dapat  dikatakan  sebagai pencapaian  tujuan  pemerintah  dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
menciptakan keteraturan dan ketertiban masyarakat  dapat  terwujud.  Sesuai dengan konsep kebijakan yaitu kebijakan dibuat  dengan  tujuan  tertentu  di masyarakat  dan  kebijakan  diciptakan untuk  mengatasi  permasalahan  public atau  masyarakat  dengan  tujuan  dapat mencapai  kesejahteraan  masyarakat melalui peraturan yang dibuat pemerintah.  Maka  pemerintah  dengan sigap memperhatikan keselamatan masyarakatnya dengan membuat peraturan  atau  kebijakan  pencegahan dan  pengendalian  Covid-19  dari  transisi menuju pemulihan. Kegiatan pencegahan dan pemulihan ini selain memiliki tujuan mengamankan masyarakat, juga bertujuan  menekan  angka  penularan Covid-19  di  Kabupaten  Lamongan. Dengan diberlakukannya kebijakan pencegahan  dan  pemulihan  ini  tentu mampu perlahan-lahan mengurangi angka  penularan  hingga  Kabupaten Lamongan menjadi Kabupaten atau zona bersih bebas Covid-19.

## Kesimpulan
Peraturan  Kabupaten  Lamongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang pedoman pencegahan  dan  pengendalian  Corona Virus Diease 2019 dalam transisi darurat ke pemulihan merupakan kebijakan yang dibuat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lamongan untuk menanggulangi
penyebaran  Corona  Virus Diease  2019 . Kebijakan pencegahan dan pemulihan ini selain  memiliki  tujuan  mengamankan masyarakat,  juga  bertujuan  menekan angka  penularan  Covid-19  di  Kabupaten Lamongan.  Dengan  diberlakukannya kebijakan pencegahan dan pemulihan ini diharapkan mampu perlahan-lahan mengurangi  angka  penularan  hingga
Kabupaten
Lamongan menjadi
Kabupaten atau zona bersih bebas Covid- 19.  Program  dan  langkah  Pemerintah Kebupaten
Lamongan dalam mengendalikan  dan  pemulihan  adalah membentuk  gugus  tugas  percepatan penanganan
(GTPP)
Covid-19. Pemerintah  Kabupaten  Lamongan  terus berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas pencegahan penyebaran Covid-19 melalui  penelitian  dan  studi  untuk memperoleh  strategi  yang  tepat  serta Tim  Gugus  Tugas  mencari  penderita sebanyak  mungkin  agar  segera  dapat tertangani, mencoba melakukan screaning ,  rapid  massal,  memperkuat tracing dan  melakukan  tes  swap  serta isolasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama  dengan  Kementerian  PUPR untuk  membangun  fasilitas  isolasi  atau observasi  dalam  rangka  penanganan Covid-19.  Fasilitas  yang  mendukung untuk  menampung  masyarakat  yang terpapar  Covid-19.  Keberadaan  fasilitas

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
isolasi  diharapkan  mampu  memutus
rantai penyebaran
Covid-19 di Kabupaten  Lamongan.  Untuk  mencegah dan  pemulihan,  Gugus  Tugas  dan Pemerintah menerbitkan kebijakan pembatasan  kegiatan,  baik  pembatasan kegiatan  yang  dilakukan  mulai  bekerja dari  rumah  ( work  from  home ),  belajar dari rumah ( study from home ), pembatasan kegiatan agama dan pembatasan  kegiatan  di  tempat  umum lainnya.  Komitmen  dan  kerja  sama  yang kuat  antara  Pemerintah  Kabupaten Lamongan  dengan  bantuan  TNI,  Polri, Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa dan Tokoh  masyarakat  beserta  masyarakat menjadi  kunci  keberhasilan  Kabupaten Lamongan dalam menanggulangi pencegahan  dan  pemulihan  Kabupaten Lamongan.  Patroli  dan  adanya  sanksi administratif  serta  sanksi  sosial  bagi masyarakat  yang  melanggar  protokol kesehatan  menjadi  salah  satu  inisiatif Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## Daftar Pustaka
Andersen,  J.E.  (2006). Public  Policy
Making. New York: Holt Renehart. & Wiston.
Creswell, J.W. ( 2007). Qualitative Inquiry and  Reseach  Design:  Choosing
Among Five Approaches. Thousand Oaks: Sage
Publications.
Grindle,  M.S  (1980). Politics  and  Policy Implementation  in  The  Third World. New  Jersey:  Princeton University press.
Islamy,  M.I.  (1994). Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijakan  Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Peraturan  Bupati  Lamongan  Nomor  35 Tahun 2020. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun  2020  Tentang  Pedoman Pencegahan  dan  Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Status  Transisi  Darurat  Menuju Pemulihan.
Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor
53 Tahun 2020 Tentang Penerapan  Protokol  Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019.
Sore,  U.  B.  dan  S.  (2017). Kebijakan Publik . Makassar: CV Sah Media.
Sugiono,  Prof  Dr.  (2017). Metode Penelitian  Kualitatif. Bandung:
Alfabeta.
Tachjan.  (2008). Implementasi  Kebijakan Publik. Bandung:  AIPI  Bandung- Puslit.
Winarmo,  B  (2008). Kebijakan  Publik: Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
World  Healt  Organization.  (2020).
Coronavirus  Disease  (Covid-19) .
Pandemic. Geneva.
Sumber Jurnal Awalia,  N.,  &  Nurwati,  N.  (2020).
Efektivitas Produktivitas Keluarga Ditengah Tengah Pembatasan Sosial Berskala
Besar Selama Covid 19 .
Harahap,  D.  A.,  &  Bandung,  U.  I.  (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani
Pandemi  Covid-19  dan  Tren
Pembelian Online .
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016).
Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan  Publik. Jurnal  Publik,
11(1), 1 – 12.
Ristyawati,  Aprista.  (2020). Efektifitas Kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Masa Pandemi  Corona  Virus  2019  oleh Pemerintah  Sesuai  Amanat  UUD NRI  Tahun  1945. Administrative Law  &  Governance  Journal. Volume  3  Issue  2,  June  2020,
240.
Suciati,  A.  (2017). Kebijakan  Publikdan
Partisipasi Masyarakat
(Implementasi  Perda  No.  15
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah  di  Kota  Bekasi  terhadap
TPA Sumur Batu).
Sucitawathi P, Dewi, Pujaningsih,
Nyoman.  (2020). Penerapan
Kebijakan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah  Covid-19  Di  Kota
Denpasar .  Jurnal  MODERAT,
Volume  6,  No  3  ISSN:  2442- 3777.
Suni,  N.  S.  P.  (2020). Kesiapsiagaan
Indonesia  Menghadapi  Potensi Penyebaran Corona. Pusat
PenelitianBadan  Keahlian  DPR RI,  XII(3),  13 – 18. Diterbitkan, Ciamis : Program  Pascasarjana
FISIP UNIGAL.
Zahrotunnimah,  Z.  (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan  Penyebaran  Virus Corona  Covid-19  di  Indonesia. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan Budaya Syar-I, 7(3).
Sumber Website https://lamongankab.go.id/2020/05/06 /upaya-gugus-tugas-percepatan- penanganan-gtpp-covid-19-kab- lamongan-meningkatkan- kualitas-pencegahan- penyebaran-covid-19.html https://www.antaranews.com/berita/16 95994/pemerintah-efektivitas- penanganan-covid-19-perlu- dukungan-semua-pihak
https://www.merdeka.com/uang/pemer intah-resmikan-fasilitas- observasi-dan-isolasi-covid-19- di-lamongan.html
Tekan  Kematian  COVID-19  Kabupaten
Lamongan,
Kemenkes Siap Terjunkan Tim - Health Liputan6.com