## MAKNA FRASA SEMUA ORANG YANG BERTINDAK DALAM PEMBUATAN, PENYIMPANAN, PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
Oleh:

## Nabyla Fauzi
Email: Fauzinabila01@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Seorang  notaris  memiliki  kemamapuan  untuk  melakukan  penilaian  bagi  para  penghadap/ pihak-pihak  dengan  memperhatikan  penghadap/pihak-pihak  tersebut  harus  cakap  dan berwenang.  Pada  bagian  kepala  akta  terdapat  frasa  yang  dipakai  datang  dan  menghadap dengan mengandung muatan "hadir" dan agar notaris dapat mengenali dengan cermat serta meneliti,  menyelidiki  kebenaran  dari  diri  penghadap  oleh  karenanya  notaris  harus  "ber hadapan dan membacakan sendiri akta  nya. Tujuan penelitian ini untuk menemukan Makna frasa  semua  orang  yang  bertindak  dalam  pembuatan,  penyimpanan,  penyerahan    protokol notaris.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian yakni  bahwa  Notaris    harus  dapat  menilai  penghadap/  pihak-pihak  dengan  memperhatikan penghadap/pihak-pihak  tersebut  harus  cakap  dan  berwenang  dan  notaris  dapat  mengenali dengan  cermat  serta  meneliti,  menyelidiki  kebenaran  dari  diri  penghadap  oleh  karenanya notaris  harus  "ber  hadapan  dan  membacakan  sendiri  akta  nya"  dan  makna  frasa  pada ketentuan  Pasal  58  UUJN  mencerminkan  Kepastian  hukum  sebagai  kejelasan  norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan.
Kata Kunci: Notaris, Para Penghadap, Frasa.

## Abstract
A notary has the ability to make an assessment of the appearers/parties by taking into account that the appearers/parties must be competent and authorized. At the head of the deed there is a phrase used to come and appear containing the content of "present" and so that the notary can identify carefully and research, investigate the truth of the appearer, therefore the notary must "stand before and read the deed himself. The purpose of this research is to find out The meaning of the phrase everyone who acts in making, storing, submitting notary protocols. The type of research used is normative juridical research. The results of the research are that the Notary must be able to assess the appearers/parties by paying attention to the appearers/the parties  must be competent  and  authorized  and  Notaries  can  identify  carefully  and  research, investigate  the  truth  of  the  appearer,  therefore  the  notary  must  "stand  before  and  read  his deed  himself"  and  the  meaning  of  the  phrase  in  the  provisions  of  Article  58  UUJN  reflects legal  certainty  as  a  clarity  of  norms  so  that  it  can  be  used  as  a  guide  for  people  who  are subject to regulations.
Keywords: Notary, Appears, Phrases.

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Notaris  adalah  pekerjaan  yang  dapat dipercaya  yang  merupakan  profesi  bidang hukum  yang  memiliki  tugas  melaksanakan layanan dan memberikan jaminan kepastian dan  perlindungan  hukum  terhadap  warga melalui  penerbitan  akta  otentik  atas tindakan  hukum  melaksanakan  legalisasi dan  warmeking  atas  surat-surat  di  bawah tangan.  Akta  otentik  Notaris  ialah  sebuah bukti  yang  sempurna  untuk  pihak-pihak yang  melakukan  tindakan  hukum  itu  yang menyebutkan  kewajiban  dan  hak  pihak- pihak  yang  disebutkan  dengan  lengkap  di dalam akta otentik tersebut. 1
Pada  Pasal  58  ayat  2  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya disebut  UUJN),  Notaris  melakukan  daftar akta,  daftar  surat  di  bawah  tangan,  daftar surat  dibawah  tangan  yang  di  bukukan  dan daftar  surat  lain  yang  diwajibkan  oleh UUJN.  Pengertian  tersebut  didapatkan  dari UUJN melihat pada pembuatan, penyimpanan,  dan  penyerahan  protokol Notaris. 2
Tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya  memiliki  pengaruh  signifikan untuk  memberikan  kepastian  hukum,  akta
1 Abdul  Bari  Azed, Profesi  Notaris  sebagai  Profesi Mulia (Jakarta : Media Ilmu, 2005), h. 68.
2 Lihat ketentuan Pasal 58 ayat 2 UUJN
Notaris  memiliki  sifat  autentik.  Akta autentik  ialah  sebuah  alat  bukti  yang sempurna yakni jika akta autentik dijadikan alat  bukti  di  sebuah  perkara,  sehingga  tak perlu  bukti  lainnya  yang  menyebutkan bahwasanya  akta  autentik  sudah  bisa dijamin  kevalidannya.  Akta  autentik  itu ialah  sebagai  berkas  Negara  yang  wajib dijaga sebaik mungkin supaya tak mengalami  kerusakan  dan  kehilangan, tanggung  jawab  Notaris  disebutkan  UUJN Pasal  58  yakni  pembuatan,  penyimpanan, dan  penyerahan  Protokol  Notaris  sebagai tanggung  jawab  Notaris  yakni  melaksana- kan  daftar  akta  mencatat  minuta  akta  yang sudah  dibuat  dalam  buku  daftar  akta  setiap harinya  dengan  memberi  nomor  urutnya, nomer  bulan,  tanggal,  sifatnya  akta  dan nama  pihak-pihak  dengan  tak  ada  sela-sela kosongnya. 3
Terkait seseorang Notaris yang mempunyai pekerjaan yang artinya menjadi pejabat  umum  yang  mana  fungsinya, tugasnya,  wilayah  kerja  pemerintah  pada umumnya/badan perlengkapan pada khususnya. 4 Jabatan  ialah  sebuah  bentuk pekerjaan/tugas  yang  sengaja  di  buat  atas peraturan  hukum  guna  tujuan  khusus  dan memiliki sifat kesinambungan yang merupakan sebuah lingkup profesi
3 Salim  HS. Peraturan  Jabatan  Notaris (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) , h. 25
4 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik (Bandung: RefikaAditama, 2008), h. 16.
permanen.  Jabatan  ialah  sebuah  subyek hukum,  yaitu  penyokong  kewajiban  dan hak, supaya sebuah perkerjaan bisa terlaksana  jadi  wajib  dilaksanakan  subyek hukum  lain  yakni  seseorang  yang  di- namakan pejabat. Terkait dalam melaksanakan jabatan, UUJN Pasal 58 ayat (1)  menyebutkan  terkait  Notaris  membuat- kan  daftar  surat  di  bawah  tangan  yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan,  daftar  surat  lainnya  yang diharuskan  oleh  Undang-undang.  Aturan tersebut  diatur  pada  UUJN  Pasal  65  A menyebutkan Notaris yang melanggar Pasal 58 dan 59 bisa disanksi: 5
Buku daftar akta ialah sebuah protokol yang  di  periksa  Majelis  Pengawas  Daerah yang selanjutnya disebut dengan MPD INI. Buku  repotorium  wajib  di  tanda  tangani lebih dulu oleh ketua MPD diwilayah kerja Notaris pada keadaan kosong, apabila telah ter  isi,  buku  tak  boleh  di  tanda  tangani. Terkait  itu,  bahwasanya  repotorium  ialah pengatur  pada  kantor  Notaris,  karenanya apabila  terdapat  kekeliruan  pada  catatan repotorium,  sehingga  Notaris  dianggap kurang  dalam  administratif. 6 Dalam  Pasal 58 ayat 2 UUJN, dikatakan bahwa: 7
Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Notaris  setiap hari  mencatat  semua  akta  yang  di  buat oleh  atau  di  hadapannya,  baik  dalam bentuk  minuta  akta  ataupun  originali,
5 Lihat ketentuan Pasal 65A UUJN
6 Habib Adjie, Op. Cit, h. 20
7 Pasal 58 ayat 2 UUJN
tanpa  sela-sela  kosong,  masing-masing dalam  ruang  yang  ditutup  dengan  garis- garis tinta, dengan mencantumkan nomor  unit,  nomor  bulanan,  tanggal, sifat  akta,  dan  nama  semua  orang  yang bertindak  baik  untuk  dirinya  sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
Berdasarkan  Pasal  58  ayat  2  tersebut, terdapat frasa “Semua orang yang bertindak baik”,  dimana  tidak  dijelaskan  secara spesifik  siapa  saja  yang  dimaksud  semua orang,  sehingga  menimbulkan  multitafsir yang  mengakibatkan  terjadi  kekaburan norma dan tidak berkepastian hukum.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas, sehingga permasalahan dalam penulisan ini yaitu,:
1. Apa  makna  frasa  semua  orang  yang bertindak  dalam  pembuatan,  penyimpa- nan,  penyerahan  protocol    notaris  yang terdapat dalam Pasal 58 ayat 2?
2. Apa frasa „semua orang yang bertindak‟ sudah  sesuai  dengan  asas  kepastian hukum?.
Penelitian  ini  merupakan  buah  pikir peneliti, terkecuali yang sudah dicantumkan sumbernya dan oleh penulis tidak pernah di ajukan  pada  instansi  mana  pun,  dan  juga tidak  hasil  plagiat.  Makna  Frasa  Semua Orang  Yang  Bertindak  Dalam  Pembuatan, Penyimpanan,  Dan  Penyerahan  Protokol Notaris” dapat dipastikan keasliannya serta pembahasan dan kesimpulan pada penelitian  ini  pada  dasarnya  didasari  oleh penelitin  sebelumnya  yakni  2  tesis  yang
sejenis.  Beberapa  rujukan  dan  referensi penelitian  tesis  hukum  tersebut,  yakni: pertam,  penelitian  Junita  Tampubolon Universitas Sumatera Utara, judul penelitian  Akibat  Hukum  atas  Buku  Daftar Akta Notaris yang Tak Di tanda tangani dan diparaf  oleh  MPD.  Isu  hukum  yang  diteliti yakni  jika  terjadinya  kekeliruan  dalam pembuatan  akta  dan  pihak  notaris  tidak melakukan pengecekan secara rutin terhadap  daftar  akta.hasil  dari  penelitian yakni  bahwasannya  Ketentuan  buku  daftar akta  berdasarkan  UUJN,  harus  adanya kewajiban  melakukan  daftar  akta,  daftar surat di bawah tangan, daftar surat di bawah tangan  yang  di  bukukan,  dan  daftar  surat lainnya.
Penelitian  kedua,  Disca  Triani  Dewi Universitas Jember, judul penelitian Tanggungjawab  Notaris    Pemegang  Pro- tokol  atas  Kerahasiaan  Akta  Apabila Terjadi  Peralihan  Protokol.  Isu  hukum Pertanggung  jawaban  notaris  terhadap peralihannya tanggung jawab notaris kepada  notaris  terdahulu  kepada  notaris yang  menerima  tanggung  jawab  atas terjaganya kerahasian protokol notaris yang telah diberikan. Hasil dari penelitian bahwa pemberian  Salinan  Protokol  Notaris  pada pihak  yang  memiliki  kepentingan  tak disebutkan  dengan  spesifik  pada  UUJN ataupun  KEN  maka  tidak  diperbolehkan diberikannya informasi atas protokol.
Protokol  notaris  merupakan  berkas  negara
tak  juga  disebutkan  dengan  tegas  pada UUJN  sehubungan  kebijakan,  pembinaan, dan pengelolaan protokol notaris.
Originalitas  penilitian  penulis  adalah bentuk  penelitian  hukum  yang  berbeda sebab  dalam  penelitian  diatas  tidak  sama dengan  penelitian  hukum  penulis  yang memfokuskan  kepada  pemahamann  notaris terhadap  Makna  Frasa  Semua  Orang  Yang Bertindak  Dalam  Pembuatan,  Penyim- panan,  Penyerahan  Protokol  Notaris”. Perbedaan  dengan  peneliti  sebelumnya ialah  isu  hukum  yang  diteliti  berbeda. Penulis  Junita  Tampubolon  membahas terkait daftar akta notaris yang tidak ditanda tangani  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah/ MPD, penulis Disca Triana Dewi membahas  terkait  Tanggungjawab  Notaris Pemegang  Protokol  Atas  Kerahasiaan  Akta Apabila  Mengalami  Peralihan  Protokol, sedangkan penulis membahas terkait Makna Frasa Semua Orang yang Bertindak dalam  Pembuatan,  Penyimpanan,  Penyera- han Protokol Notaris  yang memiliki  makna yang  fundamental,  sehingga  notaris  harus memiliki kemampuan dalam menilai penghadap yang hadir dihadapannya.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  yaitu  tipe  penelitian  yang bersifat  yuridis  normatif (legal  research), yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau
norma-norma  dalam  hukum  positif. 8 Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan  cara  mengkaji  berbagai  aturan hukum yang bersifat formil seperti undang- undang,  peraturan-peraturan  serta  literatur yang  berisi  konsep-konsep  teoritis  yang kemudian dihubungkan dengan per- masalahan  yang  akan  diuraikan  pada pembahasan penulisan tesis ini yaitu makna frasa  semua  orang  yang  bertindak  dalam pembuatan, penyimpanan, penyerahan protocol notaris.

## PEMBAHASAN
A. Makna  Frasa  Semua  Orang  Yang Bertindak Dalam Pembuatan, Penyimpanan,  Penyerahan  Protocol
Notaris
Subjek hukum pada hakihatnya merupakan  segala  sesuatu  yang  dapat memperoleh  hak  dan  kewajiban  dari hukum. Subjek hukum berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam objektif hukum. hak  -  hak  subjektif  adalah  hak  -  hak  yang secara  subjektif  dapat  di  miliki  atau dilaksanakan  oleh  subjek  hukum.  Subjek hukum  dalam  bahasa  Belanda  disebut rechtsubject sedangkan  dalam  bahasa inggris subject  of  law .  Secara  universal rechtsubject diartikan  sebagai  pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. 9
8 Herowati  Poesoko, Diktat  Mata  Kuliah  Metode Penulisan dan Penelitian Hukum (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), h. 34-35.
9 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum:  Suatu Pengantar, (Jakarta,Liberty 1988) h. 53.
Pada  dasarnya  setiap  subyek  hukum mempunyai  kewenangan  hukum,  meskipun demikian  tidak  semua  subyek  hukum mempunyai  kecakapan  bertindak  yang diatur  oleh  undang-undang. 10 Setiap  subjek hukum  yang  berwenang  untuk  melakukan perbuatan  hukum  ( rechts  bevoedg) adalah pengemban  hak  dan  kewajiban  hukum, termasuk hukum kontrak. Untuk terjalinnya hubungan  hukum  kontraktual  disyaratkan ada  atau  dilakukannya  suatu  perbuatan hukum  yang  menggerakkan  kewenangan tersebut.  Siapa  yang  dapat  atau  boleh melakukan  perbuatan  hukum  dan  me- ngikatkan  diri  dalam  hubungan  hukum kontraktual  adalah  mereka  yang  cakap  dan mampu melakukan perbuatan hukum ( hendelings  bekwaam) berupa  membuat kontrak  yang  menimbulkan  akibat  hukum kontraktual. 11
Pasal  1329  KUHPerdata  membuat norma  hukum  umum  bahwa  sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang – undang, setiap  orang  ( natuurlijke  person) dianggap cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum. Ini  berarti  bahwa  mereka  yang  tidak  cakap melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang  tidak  dapat  melakukan  perbuatan hukum. Kecakapan bertindak adalah
10 Pasal  1329  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.
11 Muhammad syaifuddin, Hukum Kontrak, memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatic,  dan  praktik  hukum  (Seri  pengayaan hukum perikatan), (Bandung,Mandar Maju, 2012), h. 123.
kemampuan  untuk  melakukan  perbuatan hukum  dengan  akibat  hukum  yang  sem- purna. Berkaitan dengan kecakapan bertindak, hukum tidak mengaturnya secara tegas.  Undang-undang  hanya  mengatur tentang  siapa  saja  yang  dinyatakan  tidak cakap  dalam  Pasal  1330  KUHPerdata. 12
Kecakapan  bertindak  maupun  kewenangan bertindak,  keduanya  berkaitan  dengan peristiwa melakukan perbuatan hukum.
Dalam  kaitannya  dengan  melakukan perbuatan  hukum,  dan  syarat  sebagai penghadap  atau  pihak  dalam  sebuah  akta, UUJN  telah  memperjelas  dengan  Pasal  39 ayat  (1),  yang  menyatakan  bahwa  syarat untuk menjadi pihak atau penghadap adalah paling  sedikit  berumur  18  (delapan  belas) tahun  atau  telah  menikah  dan  cakap melakukan perbuatan hukum. Sehingga dari ketentuan  Pasal  tersebut  bahwa  umur  18 tahun  sudah  dinyatakan  cakap  dan  dewasa untuk  melakukan  perbuatan  hukumnya tanpa  bantuan  orang  tua.  bahwa  praktek mengenai  kecakapan  bertindak  dalam melakukan  perbuatan  hukum  sedikit  ada perbedaan  antara  Notaris  dan  PPAT  satu dengan yang lain.
Batasan usia dewasa dalam melakukan perbuatan  hukum  adalah  orang  telah berumur  21  tahun  atau  sebelumnya  telah menikah  terlebih  dahulu.  Dasar  hukum
12 Vitra  Hana  Sharfina  dan  Satria  Sukananda.
Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Volume 03, Nomor 02 Oktober 2019), h.. 319.
yang  dipakai  adalah  Pasal  330  KUH Perdata  yang  menyatakan  bahwa  :  “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan  tidak  lebih  dahulu  menikah”.  Oleh karena  hal  tersebut  diatas,  maka  di  dalam praktek sehari-hari pembuatan akta, baik itu akta  notaris  maupun  akta  PPAT,  tetap berpegang  pada  anggapan  bahwa  seorang penghadap  telah  dikatakan  dewasa  dalam melakukan perbuatan hukum, apabila sudah berusia  21  tahun.  Apabila  terjadi,  adanya seorang penghadap yang masih berumur 18 tahun, hendak melakukan perbuatan hukum,  maka  selaku  Notaris  dan  PPAT menyarankan agar perbuatan hukum tersebut,  dilakukan  dengan  bantuan  orang tuanya  sebagai  kuasa  dan  mewakili  dalam melakukan perbuatan hukum anak tersebut. Batasan usia dewasa tersebut tetap dipegang  dan  dijadikan  salah  satu  syarat terhadap  pembuatan  semua  akta,  baik terhadap  akta  notaris  maupun  akta  PPAT. Terutama  akta-akta  yang  menyangkut peralihan  hak  atas  tanah,  sebab  akta-akta tanah  tersebut  wajib  dilakukan  pendaftaran di  BPN,  sedangkan  BPN  adalah  sebagai instansi  pemerintah  yang  masih  memakai ketentuan  KUH  Perdata,  dimana  batasan usia dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum adalah usia 21 tahun. 13
13 Ningrum  Puji  Lestari, Kecakapan  Bertindak Dalam  Melakukan  Perbuatan  Hukum  Setelah Berlakunya  Undang-Undang  No  30  Tahun  2004
Oleh  sebab  itu,  di  dalam  setiap perbuatan hukum dan pembuatan akta-akta, baik  itu  akta  notaris  maupun  akta  PPAT, maka  harus  dibedakan  satu  dengan  yang lain,  sebab  jabatan  Notaris  dan  PPAT berbeda  dan  sudah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berbeda  pula. Apabila  setiap  perbuatan  hukum  selalu didasarkan  pada  peraturan  yang  ada,  maka perbuatan  yang  hendak  dilakukannyapun akan  diakui  keberadaannya,  keabsahannya dan  juga  dijamin  kepastian  hukumnya. seseorang  telah  dianggap  dewasa.  Dalam praktek pembuatan akta sehari-hari, disesuaikan  dengan  keperluannya,  yaitu apabila  terdapat  penghadap  yang  datang pada  Notaris,  dan  ingin  melakukan  per- buatan  hukum  yang  berkaitan  dengan perbuatan  peralihan  hak  atas  tanah,  maka dalam  hal  ini  notaris  dalam  kedudukanya sebagai  PPAT,  sehingga  harus  dibedakan tugas  pokok  dan  kewenangannya  masing- masing.  Sebab  perbuatan  hukum  yang berkaitan  dengan  tanah,  peralihan  hak  atas tanah  dan  pendaftaran  tanah,  adalah  akta- akta  pertanahan,  yang  hanya  boleh  dibuat oleh  notaris  dalam  kedudukannya  selaku PPAT. Maka selaku PPAT, harus memakai pedoman  umur  dewasa  dan  cakap  melaku- kan  perbuatan  hukum  adalah  21  tahun seperti  yang  ditentukan  KUH  Perdata.
Tentang  Jabatan  Notaris ,  Thesis  (Semarang: Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas  Diponegoro  Semarang,2008), h.63.
Sedangkan  terhadap  akta-akta  yang  hanya berkaitan dengan jabatannya selaku Notaris, maka  memakai  pedoman  usia  dewasa adalah  18  tahun,  yaitu  terhadap  akta-akta umum  yang  dapat  diberlakukan  dan berhubungan langsung dengan pihak ketiga dan  sama  sekali  tidak  berhubungan  dengan BPN.
Pernyataan  kehendak  secara  diam- diam. Perbuatan hukum terdiri atas:
1) Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan  hukum  yang  di  lakukan  oleh satu pihak, tetapi memunculkan hak dan kewajiban  pada  satu  pihak  pula. Misalnya,  pembuatan  surat  wasiat (Pasal  875  KUHPerdata),  pemberian hibah suatu benda (Pasal 1666
KUHPerdata);
2) perbuatan  hukum  dua  pihak,  yaitu perbuatan  hukum  yang  di  lakukan  oleh dua  pihak  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban  bagi  kedua  pihak  tersebut. Misalnya,  persetujuan  jual  beli  (Pasal 1457  KUHPerdata),  perjanjian  sewa- menyewa  (Pasal  1548  KUHPerdata), dan lain-lain. Menurut pendapat hukum, yaitu dibagi menjadi dua.
Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, subjek hukum di Indonesia adalah manusia.  Subjek  hukum  dibagi  menjadi dua,  yaitu  manusia  atau  orang  dan  badan hukum,  Badan  hukum  dibagi  menjadi  dua, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik.  Objek  hukum  merupakan  segala
sesuatu  yang  berguna  bagi  subjek  hukum, biasanya  berupa  benda.  Objek  hukum dibagi  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  benda berwujud  dan  benda  tidak  berwujud. Adapun perbuatan hukum adalah perbuatan yang  memiliki  akibat  akibat  hukum. Misalnya,  pembayaran  utang,  baik  berupa pemberian  uang  maupun  barang.  Perbuatan hukum  dibagi  menjadi  hukum  satu  pihak dan  hukum  antara  dua  pihak.  Menurut pendapat lain, disebut juga dengan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh subjek  dan  perbuatan  hukum  yang  tidak dilakukan oleh subjek.
Akta  yang  dibuat  secara  notariil menurut  undang-undang  mempunyai  sifat, bahasa,  bentuk,  bagian  dan  tehnik  pem- buatan  yang  spesifik  atau  khusus.  Akta Notaris ( Notariel Acta ) sebagaimana diuraikan  UUJN  mempunyai  sifat  otentik, sehingga  tidak  perlu  diragukan  lagi  kesem purnaan  (keabsahannya)  karena  proses pembuatan maupun kewena ngan pejabatnya  telah  sesuai  dengan  yang dimaksud  pada  KUH  Perdata  Pasal  1870 bertalian  dengan  KUHPerdata  Pasal  1868. Segala  sesuatunya  dengan  mengindahkan aturan-aturan  yang  ditetapkan  dalam  bab- bab yang berikut." 14 Pembuatan akta notariel mempunyai  2  (dua)  bagian  jenjang  waktu,
14 Ni  Nyoman  Candra, Tanggung  Jawab  Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris  Diganti Meninggal Dunia  Sebelum  Cuti  Berakhir, Jurnal  Interpretasi Hukum Vol.1, No.1-Agustus 2020 , h. 62
yaitu: 15 Dalam  Pasal  58  ayat  2  UUJN, dikatakan  bahwa: 16 Dalam  daftar  akta  se- bagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap  hari  mencatat  semua  akta  yang  di buat  oleh  atau  di  hadapannya,  baik  dalam bentuk minuta akta ataupun originali, tanpa sela-sela  kosong,  masing-masing  dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan  mencantumkan  nomor  unit,  nomor bulanan,  tanggal,  sifat  akta,  dan  nama semua  orang  yang  bertindak  baik  untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
Berdasarkan  Pasal  58  ayat  2  tersebut, terdapat frasa “Semua orang yang bertindak baik”,  dimana  tidak  dijelaskan  secara spesifik  siapa  saja  yang  dimaksud  semua orang,  sehingga  menimbulkan  multitafsir yang  mengakibatkan  terjadi  kekaburan norma  dan  tidak  berkepastian  hukum. Dalam  menguraikan  hak  tersebut  penulis mengadopsi makna kepastian hukum menurut Utrecht mengatakan, teori kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni, 1) peraturan  yang  memiliki  sifat  universal menjadikan  setiap  orang  mengerti  sesuatu yang  di  larang  dan  tak  dilarang  dalam melakukan  suatu  perbuatan.  2) keamanan
15 Andi  prajitno. Kewenangan  Notaris  akta  otentik notaris ,  (Surabaya,  CV  Putra  Media  Nusantara, 2018), h.11.
16 Pasal 58 ayat 2 UUJN
hukum  untuk  setiap  orang  dari  perbuatan kesewenang-wenangan penguasa. 17
Jika  dikaitkan  dengan  “frasa  semua orang yang bertindak” dalam Pasal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa peraturan  tersebut  belum  memberikan pemahaman  terhadap  pembaca  peraturan mengenai  makna  tersebut,  yang  berarti menimbulkan  kerancuan.  Untuk  menjamin kepastian hukum haruslah dibuat frasa yang dapat dipahami oleh pembaca.
Kepastian  hukum  adalah  garansi  bagi setiap  orang  terkait  hukum  yang  ber- substansi keadilan. Gustav Radburch menyatakan  bahwa  kepastian  hukum  tidak bisa  terlepas  dari  keadilan  hukum  karena keduanya merupakan bagian yang tetap dari hukum.  Menurutnya,  kepastian  hukum wajib  dipertahankan  untuk  ketertiban  dan keamanan  suatu  negara.  Hukum  positif wajib  dilaksanakan  dan  berlandaskan  teori kepastian  hukum  agar  tercapai  suatu  nilai yang  ingin  dicapai  yaitu  nilai  keadilan  dan kebahagiaan. 18
Apabila maksud dan tujuan pembuatan akta tidak melanggar hukum, ideologi, adat istiadat  dan  budaya,  maka  akan  ditindak- lanjuti  dengan  meminta  kelengkapan  data/ dokumen  baik  asli  maupun  fotokopi  yang harus  dilengkapi  oleh  penghadap/pihak untuk  diteliti  kebenarannya.  Data  pen-
17 Roduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu Hukum (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1999),  h.
385.
18 Achmad Ali, Op.Cit , h. 82-83.
dukung atau dokumen dimaksud antara lain identitas  diri,  status  keperdataan,  surat perijinan,  surat  kepemilikan,  sidik  jari  dan lain-lain, yang harus dicermati dengan teliti keabsahannya. Kemungkinan akibat hukumnya  juga  harus  diterangkan  secara jelas dan tegas. Kemudian dibuatlah konsep minuta  aktanya.  Identitas  diri  dimaksud adalah  domisili  hukum  sebagaimana  pada KUHPe-rdata  Pasal  17  yang  tertulis  Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya,  dimana  ia  menempatkan  pusat kediamannya.
Dalam hal tidak adanya tempat tinggal yang  demikian  maka  tempat  kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.  Dari  uraian  Pasal  tersebut  dapat disimpulkan  identitas  diri  adalah  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  atau  paspor  yang menunjukkan domisili hukum dimana dapat dihubungi setiap saat. Kata "dikenal" dalam akta  mempunyai  arti  "penunjukan  identitas diri"  yang  dikeluarkan/diterbitkan  oleh Dinas Kependudukan di Indonesia, dan kata "di  perkenalkan"  dimaksud  adalah  bagi mereka yang tidak mempunyai identitas diri atau identitas dirinya dikeluarkan/ diterbitkan selain dari Dinas Kependudukan di Indonesia. Dan data pendukung identitas diri  pihak-pihak  perlu  ditambahkan  dengan cap jari berdasarkan UUJN Nomor 2 Tahun 2014  Pasal  16  huruf  c,  tertulis  melekatkan surat  dan  dokumen  serta  sidik  jari penghadap  pada  minuta  akta,  Sidik  jari
(salah satu bentuk surrogate) disini dibubuh kan  pada  kertas  tersendiri  dan  dilekatkan pada  minuta  akta  bersama-sama  dengan data pendukung lainnya.
Setelah  pihak-pihak  mengerti  dan memahami  keterangan  dari  Notaris  tentang isi  konsep  minuta  dan  diberi  kesempatan untuk  memperbaiki,  kemudian  setelah pihak(  pihak)  menyatakan  setuju,  sepakat dan  mengetahui  akibat  hukumnya,  maka dengan  segera  Notaris  menyiapkan  minuta aktanya,  memerlukan  waktu  yang  lamanya tergantung  pada  situasi  dan  kondisi  bisa sesaat  kemudian  juga  bisa  beberapa  hari kemudian.  Minuta  akta  siap,  di  hadapan pihak  dan  saksi-saksi  dibacakan,  diterang- kan  sekali  lagi,  kemungkinan  ada  pem- betulan  dari  pihak(-pihak)/penghadap  dan notaris  wajib  menyelidiki  sekali  lagi kebenaran subyek hukum/pihak-pihak/ penghadap  tersebut,  karena  asas  kehati- hatian  walau  pun  ini  tidak  tertulis  tetapi tersirat hal ini terbukti dari kata Menghadap/Berhadapan  pada  saya  notaris dalam  akta  notariel.  Setelah  penghadap/ pihak  menerima,  mengetahui,  mengerti, memahami  dan  setuju  atas  apa  yang direlatir  dalam  minuta  akta  oleh  Notaris, maka  dengan  segera  minuta  akta  itu diparaf/dibubuhi  surrogate  tanda-tangan bila  ada  perbaikan  ( Renvoi )  dan  diakhiri dengan pembubuhan surrogate berupa tanda tangan maupun cap sidik jari ber turut-turut oleh  pihak-pihak/penghadap,  saksi-saksi
dan  terakhir  notaris. 19 "Dihadapan"  mem- punyai pengertian  akta tersebut dibuat oleh pihak-pihak  dihadapan  notaris.  Notaris hanya  mendengarkan  dan  merelatir  serta men  konstanter  kehendak  dari  pihak-pihak kedalam  akta,  kemudian  ditandatangani dihadapan  notaris.  tidak  mencampuri  isi akta  atau  kepentingan/  kehendak  pihak- pihak  kecuali  mengarahkan  agar  tidak  me langgar  dan  sesuai  dengan  amanah  hukum, per  undang-undangan  maupun  hukum  adat setempat.  Hal  demi-kian  disebut  sebagai akta  pihak-pihak  atau  akta  partai  ( Partij Acta ). Makna dari kata dihadapan, menghadap  maupun  berhadapan  yang dituliskan  pada  awal  akta  tersebut  ter- kandung  maksud  agar  notaris  dapat mengenali  dengan  cermat  serta  meneliti, menyelidiki  kebenaran  dari  diri  penghadap oleh  karenanya  notaris  harus  "ber  hadapan dan  membacakan  sendiri  akta  nya".  proses perilaku  meneliti  dan  menyelidiki  disini merupakan suatu kewajiban keharusan bagi notaris  terlebih  sebagai  standard  untuk menyelidiki  dan  merupakan  peri  laku kehatihatian  notaris.  hal  tersebut  memang tidak  tersurat  atau  tertulis  dengan  jelas tetapi  tersirat  dalam  kata  kata  meng- hadap/berhadapan  sendiri  dan  di  bacakan sendiri,  bukan  didelegasikan.  Penghadap (komparanten)  adalah  orang  yang  meng hadap  dan  menandatangani  akta  harus
19 Ibid, h. 19.
memenuhi  KUHPerdata  Pasal  1320  dan Pasal 1330 dan harus ditulis sesuai identitas diri  (ID)  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  atau  Paspor,  dalam  kapasitasnya bertindak selaku :
1) Diri  sendiri:  harus  diketahui  status  nya (pria/wanita  dan  kawin/tidak  kawin), bilamana  sudah  menikah  perlu  di- pertanyakan  ada  tidaknya  perjanjian kawin  (perlu  diperhatikan  ada  banyak macam perjanjian kawin);
2) Kuasa  harus  dilampiri  dengan  Surat Kuasa yang berisikan uraian secara singkat,  jelas,  tapi  cukup  terinci/ mendetail  tentang  perbuatan  hukum yang  di  kuasakan.  Bila  surat  kuasa dibuat  di  bawah  tangan  (onderhand), maka  surat  kuasa  tersebut  harus  di lekatkan  pada  minuta  akta.  Jabatan harus  melihat  surat  pengangkatan  dan akta  pendirian  badan  hukum/usaha/ perkumpulan;
3) Wali orangtua; harus lihat akta kelahiran.
4) Wali  Pengampu/Kurator:  harus  di- lampiri  Surat  Keputusan  atau  Surat Pengangkatan dari Pengadilan Negeri.
5) Perwakilan  Sukarela  Catatan:  Bilamana penghadap berada di rumah sakit atau di
Lembaga  Pemasyarakatan  sebaiknya pejabat  setempat  harus  mengetahui
bilamana  perlu  dijadikan  saksi  dalam akta. 20
Terjemahan  frasa  tersebut  menjadi "Menghadap"  ternyata  menimbulkan  per- bedaan pengertian, mengingat kata menghadap  dianggap  mempunyai  arti bahwa  kedudukan  dan  status  orang  yang menghadap  lebih  rendah  daripada  notaris. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia," "meng hadap," di antaranya, berarti "datang bertemu  dengan":  "datang  men  "jumpai", "datang  ke";  dan  bertemu  muka  dengan". Pada  bagian  kepala  akta,  sifat  kalimat seyogianya adalah konstatif karena tujuannya  adalah  menyatakan  faktanya, seperti  tanggal,  waktu,  dan  hadirnya  para saksi  di  hadapan  notaris.  Untuk  akta  partij atau  akta  pihak  dan  mengingat  adanya anggapan  muat  an  yang datang  menghadap "lebih  rendah  dari  notaris,  serta  adanya  ke mungkinan  notaris  datang  ke  tempat penghadap  pada  pembuatan  wasiat  missal- nya  atau  hadimya  notaris  pada  suatu  rapat umum  pemegang  saham  yang  pemegang sahamnya  relatif  banyak  sehingga  tidak memungkinkan  diadakan  di  kantor  notaris, maka  frasa  "netral"  dapat  digunakan "Hadir". 21
20 Ibid, h. 59.
21 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum Perdata  Dibidang  Kenotariatan ,  (Bandung,  PT Citra Aditya Bakti, 2013), h.270.
B. Frasa ‘Semua

## Orang Yang Bertindak’  Dalam  Ketentuan  Asas Kepastian  Hukum
Para  ahli  hukum  telah  memberikan pendapatnya  terhadap  apa  yang  dimaksud dengan  asas-asas  hukum.  Menurut  Satjipto Rahardjo,  “asas  hukum  adalah  jiwanya peraturan  hukum,  karena  asas  hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”. 22 Menurut  Sudikno,  “asas  hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (rechtsbeginsel) adalah  pikiran  dasar  yang  umum  sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat  ditemukan  dengan  mencari  sifat-sifat umum  dalam  peraturan  konkret”. 23 Asas Kepastian  hukum  diartikan  sebagai  ke- jelasan  norma  sehingga  dapat  dijadikan pedoman  bagi  masyarakat  yang  dikenakan peraturan  ini.  Pengertian  kepastian  tersebut dapat  dimaknai  bahwa  ada  kejelasan  dan ketegasan  terhadap  berlakunya  hukum  di dalam masyarakat.
Suatu akta Notaris memberikan kepastian  bahwa  suatu  kejadian  dan  fakta tersebut  dalam  akta  betul-betul  dilakukan oleh  Notaris  atau  diterangkan  oleh  pihak- pihak  yang  menghadap  pada  saat  yang tercantum  dalam  akta  sesuai  dengan prosedur  yang  sudah  ditentukan  dalam
22 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  (Bandung: Alumni, 1986), h. 85.
23 Sudikno Mertokusumo,
Mengenal
Hukum ,(Yohyakarta: Liberty, 1986), h.32.
pembuktian  akta.  Secara  formal,  untuk membuktikan kebenaran  dan kepastian ten- tang  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  pukul  atau waktu  menghadap,  dan  identitas  dari  para pihak  yang  menghadap  (comaparanten), paraf  dan  tanda  tangan  para  pihak/ penghadap,  membuktikan  apa  yang  dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau pernyataan. 24
Adanya ketentuan bahwa dalam pembacaan akta Notaris harus dihadiri oleh paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi,  hal  ini sejalan  dengan  Asas  dalam  Hukum  Acara Pidana  dengan  istilah  Asas  " Unus  Testis Nullus  Testis "  yang  diatur  dalam  pasal  169 HIR/Pasal  306  RBg  yang  berbunyi: "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat  bukti  lain  di  muka  pengadilan  tidak boleh  dipercaya.  Jadi  keterangan  seorang saksi  saja  adalah  tidak  cukup  untuk  mem- buktikan  bahwa  dalih  yang  dikemukakan dalam  gugatan  terbukti.  Prinsip  tersebut diatas  juga  dianut  oleh  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana,  yang tersimpul dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang  menyatakan:  "Keterangan  seorang saksi  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan
24 Mia Elvina, Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat  Oleh  Notaris  Yang  Tidak  Dibacakan  Dan Ditandangani  Secara  Bersama-Sama ,  Universitas Islam  Indonesia  Yogyakarta,  Yogyakarta,  Lex Renaissance, Vol 5 No 2, 2020, h. 449.
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 25
Memperkenalkan  memiliki  arti  bahwa para  penghadap  bahwa  yang  diharuskan oleh  undang-undang  ialah  pengenalan (bekendheid) dari para penghadap (verschijnende  personen) dan  bukan  dari para  pihak (partijen) ,  jadi  bukan  dari  para pihak yang tidak hadir, yakni pihak melalui kuasa (partij  door  gemachtigde). Hal  ini adalah  logis,  oleh  karena  di  dalam  hal sedemikian,  yang  diberi  kuasa  itulah  yang menerangkan kepada notaris, untuk dan atas nama  siapa  ia  ber  tindak  dan  yang  diberi kuasa  itulah  yang  memberikan  penjelasan penjelasan/ keterangan-keterangan me- ngenai orang yang memberi kuasa itu. 26
Jika  ia  memberikan  keterangan-ke- terangan  itu  tidak  secara  lengkap  ataupun keterangan  yang  diberikannya  itu  tidak benar,  maka  hal  itu  adalah  urusannya sendiri dan notaris yang bersangkutan tidak mempunyai  tanggung  jawab  mengenai  itu. Notaris  tidak  mungkin  mengenal  setiap orang  yang  datang  kepada  nya,  akan  tetapi hal  ini  tidak  boleh  menyebabkan,  bahwa sese  orang  yang  tidak  dikenal  oleh  notaris, tidak dapat membuat akta (otentik) dihadapan notaris Untuk kepentingan masyarakat umum harus diciptakan
25 Hatta  Isnaini,  Imam  Safi‟i, Tanggung  Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Terhadap  Kerahasian  Akta ,  Universitas  Yos Sudarso, Surabaya, Vol 2 No 1, 2019, h.219.
26 Ibid.
kemungkinan,  bahwa  notaris,  sekalipun  ia tidak  mengenal  orang  yang  datang  meng- hadap  kepadanya  untuk  membuat  suatu akta, dapat membuat akta otentik.
Undang-undang memberikan jalan dengan  cara  memperkenalkan (bekend- making) para  penghadap  oleh  dua  orang saksi,  yang  mana  dapat  dikatakan  sebagai pengganti (surrogaat) dari  pengenalan (bekendheid). 27 Cara  memperkenalkan  yang dimaksud  di  atas  oleh  undang-undang diuraikan sebagai berikut: "Para penghadap yang tidak dikenal oleh notaris dapat diper- kenalkan  kepadanya  oleh  dua  orang  saksi yang  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetap- kan  oleh  undang  undang  (KUHPerdata) untuk  memberikan  kesaksian  di  muka pengadilan,  dengan  pengertian  bahwa  ke- keluargaan  sedarah  atau  semenda  tidak menjadi alasan untuk pengecualian.
Disahkannya Peraturan Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9 Tahun  2017  tentang  Penerapan  Prinsip Mengenali  Pengguna  Jasa  Bagi  Notaris yaitu  Notaris  wajib  menerapkan  prinsip mengenali  Pengguna  Jasa  yang  paling sedikit  memuat  identifikasi  Pengguna  Jasa, verifikasi  Penggena  Jasa  dan  pemantauan Transaksi  Pengguna  Jasa.  Regulasi  ini merupakan  salah  satu  implentasi  asas kepastian  hukum  terhadap  para  pihak  yang menghadap  dihadapan  notaris  mengingat
27 Lumban  Tobing. Peraturan  jabatan  notaris , (Jakarta, Erlangga, 2018), h.179.
bahwasannya  Kepastian  hukum  sebagai kejelasan  norma  sehingga  dapat  dijadikan pedoman  bagi  masyarakat  yang  dikenakan peraturan  ini.  Selain  itu  juga  dalam ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN) yang  menyebutkan,  dalam  menjalankan jabatannya Notaris wajib membacakan akta di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri paling  sedikit  2  orang  saksi,  atau  4  orang saksi  khusus  untuk  pembuatan  akta  wasiat di bawah tangan dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
Maka  dari  ketentuan  ini  juga  mem- berikan  landasan  dasar  atas  kepastian hukum  harus  adanya  para  pihak  yang menghadap  dihadapan  notaris,  Ketentuan ini  dipertegas  kembali  dalam  Pasal  44 UUJN,  yang  menyatakan  bahwa  segera setelah  akta  dibacakan,  akta  tersebut ditandatangani  oleh  setiap  penghadap, saksi,  dan  Notaris,  kecuali  apabila  ada penghadap  yang tidak dapat membubuhkan tanda  tangan  dengan  menyebutkan  alas  an- nya.  Ketentuan  pembacaan  dan  penan- datanganan  tersebut  adalah  satu  kesatuan dari peresmian akta ( verlijden ).
Mengingat  Akta  Notaris  sebagai  alat bukti,  agar  dapat  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  jika  seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan  akta  tersebut  dipenuhi.  Jika  ada prosedur  yang  tidak  dipenuhi  dan  prosedur yang  tidak  dipenuhi  tersebut  dapat  di-
buktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan  dapat  dinyatakan  sebagai  akta yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai  akta  di  bawah  tangan.  Jika  sudah berkedudukan  seperti  itu,  maka  nilai pembuktiannya  diserahkan  kepada  hakim. Jika pihak yang tersebut dalam akta merasa pihak yang menghadap kepada Notaris pada saat proses pembacaan dan penan- datanganan  akta  tidak  sesuai  kenyataan seperti apa yang tertuang dalam salinan dan minuta  akta  tidak  sesuai  dengan  kenyataan yang  diyakininya  benar,  maka  pihak  yang bersangkutan melakukan pengingkaran terhadap  kepastian  hari,  tanggal  bulan, tahun,  dan  pukul  menghadap  yang  ter- cantum dalam akta. Oleh karena itu dengan implentasi  asas  kepastian  hukum  kepada para pihak  yang menghadap kepada notaris diberikan  perlindungan  dihadapan  hukum, adapun yang harus diperhatikan oleh notaris kepada para penghadap.
"Memperkenalkan" (bekendmaking) ini adalah  cara  bagi  orang-orang  yang  tidak dikenal  oleh  notaris  untuk  memungkinkan mereka  membuat  akta  dihadapan  notaris, walaupun  cara  ini  kurang  baik.  Namun kalaupun  cara  ini  dikatakan  kurang  baik, akan  tetapi  mungkin  setiap  cara  lainnya tidak  akan  lebih  baik  dari  cara  tersebut. Dikatakan kurang baik, oleh karena " geloof waardigheid" (nilai  untuk  dipercayai)  dari seorang pejabat umum tidak dapat digantikan  oleh  sesuatu  yang  sama  dengan
itu, di mana dalam hal ini hanya merupakan dua  orang  saksi  yang  tidak  mempunyai " Publica Fides. "
Undang-undang menyatakan sedemiki- an  dalam  Pasal  24  P.J.N.  dengan  men- sejajarkan "pengenalan" (bekendheid) dengan "mem perkenalkan" (bekend- making) . 28 Keharusan  menyatakan  dalam akta tentang pengenalan atau memperkenal- kan.  Pasal  24  P.J.N.  menyebutkan,  bahwa "satu  dan  lainnya  harus  dinyatakan  dalam akta."  Jadi  pengenalan  oleh  notaris  atau "Memperkenalkan" (bekendmaking) kepada notaris harus diberitahukan dalam akta yang bersangkutan.  Dalam  Pasal  22  P.J.N.  tidak diharuskan  untuk  menyatakan  dalam  akta pengenalan  dari  para  saksi,  hanya  tentang perbuatan „memperkenalkan‟ ( bekend- making ) yang diharuskan untuk di nyatakan dalam  akta.Sebenarnya  keharusan  untuk menyatakan dalam akta tentang pengenalan dari  para  saksi  ini  dapat  ditiada  kan  dalam Pasal 24 PJN, oleh karena apabila di dalam aktanya notaris telah menyebutkan: "Meng- hadap  kepada  saya,  notaris  tuan  A."  maka dari  kalimat  itu  telah  dapat  diketahui, bahwa penghadap telah dikenal oleh notaris sebagai  tuan  A.  Sebab  jika  tidak  demikian halnya, maka notaris tidak akan memberikan  kesaksian  sedemikian.  Dalam pada  itu,  oleh  karena  undang  undang  telah
28 Ibid, h. 181.
menentukan  sedemikian,  maka  ketentuan tersebut harus dipenuhi. 29
Menurut  ayat  terakhir  dari  Pasal  25 P.J.N., apabila terjadi pelanggaran terhadap satu  atau  lebih  dari  ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini (yakni Pasal 25 P.J.N.) dan Pasal  sebelumnya  (yakni  Pasal  24  P.J.N.), maka  untuk  tiap-tiap  pelanggaran  notaris dikenakan denda uang sebesar Rp. 25,- dan selain  dari  itu  akta  yang  bersangkutan,  jika di dalamnya tidak disebutkan tempat, tahun, bulan  atau  tanggal,  hanya  mempunyai kekuatan  seperti  akta  di  bawah  tangan, apabila  itu  ditanda  tangani  oleh  para  peng hadap.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut, maka apabila di dalam akta yang bersangkutan  tidak  dinyatakan  tentang pengenalan  (bekendheid)  atau  adanya dilakukan  perbuatan  "memperkenal  kan," notaris  dikenakan  denda  uang  beberapa contoh  dari  hal-hal  yang  dapat  terjadi  di dalam praktek : 30
1. Para  penghadap  dikenal  oleh  notaris, hal mana oleh notaris dinyatakan dalam akta  yang  dibuatnya  itu.  Di  dalam  hal sedemikian tidak terdapat sesuatu pelanggaran.  Orang-orang  yang  disebut dalam  akta  itu  dianggap  benar-benar ada  hadir  dihadapan  notaris,  sampai dapat dibuktikan sebaliknya.
2. Di  dalam  akta  dinyatakan,  bahwa  para penghadap  dikenal  oleh  notaris,  akan
29 Ibid .
30 Ibid, h. 182.
tetapi  ternyata  bahwa  notaris  dalam  hal ini  melakukan  kekhilafan  mengenai identitas  dari  para  peng  hadap,  jadi artinya  notaris  tidak  mengenal  para penghadap.  Sekalipun  undang-undang tidak  menyatakannya  secara  tegas,  akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik.
3. Notaris tidak mengenal para penghadap, akan  tetapi  di  perkenalkan  kepadanya sesuai  dengan  cara  yang  ditentukan dalam  undang-undang  dan  hal  mana juga  dinyatakan  dalam  akta  itu.  Juga dalam  hal  ini  tidak  terdapat  suatu pelanggar  an.  Dalam  pada  itu,  apabila dapat  dibuktikan,  bahwa  para  peng- hadap  yang  disebutkan  dalam  akta  itu sebenarnya  tidak  datang  menghadap kepada  notaris  (para  saksi  pengenal memberikan  keterangan  yang  tidak benar  atau  mereka  me  lakukan  ke- khilafan),  maka  akta  itu  tidak  mem- punyai  ke  kuatan  otentik.  Akan  tetapi hal  ini  bukanlah  disebabkan  kesalahan dari notaris. Notaris telah membebaskan dirinya  dari  segala  tanggung  jawab, dengan  menyuruh  memperkenal  kan para penghadap kepadanya.
4. Notaris tidak mengenal para penghadap dan  mereka  ini  di  perkenalkan  kepada notaris oleh dua orang saksi (pengenal), yang  tidak  memenuhi  persyaratan  yang ditentuakn  oleh  undang-undang  untuk menjadi  saksi.  Akibatnya  ialah,  bahwa akta  itu  tidak  mempunyai  kekuatan
otentik.  Bahwa  dalam  hal  ini  tidak terdapat "pengenalan" (bekendheid) oleh  notaris,  dapat  diketahui  dari kenyataan,  bahwa  di  dalam  akta  itu dinyatakan  tentang  diperkenalkannya (bekend  making)  para  penghadap  oleh para  saksi  (pengenal)  kepada  notaris. Agar perbuatan "memperkenalkan" (bekendmaking) itu dapat menggantikan "pengenalan" (bekendheid), maka adalah  suatu  keharusan  bahwa  hal  itu dilakukan oleh para saksi pengenal yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. oleh undang-undang. Kehilangan otentisitas  dari  akta  itu  tetap  berlaku, sekalipun  kemudian  ternyata  bahwa para  penghadap  yang  disebut  dalam akta itu benar-benar ada datang menghadap kepada notaris.
5. Di  dalam  akta  tidak  ada  disebutkan tentang "pengenalan" maupun mengenai adanya  dilakukan  perbuatan  "mem- perkenalkan."  Di  dalam  hal  sedemikian harus  terlebih  dahulu  diterima,  bahwa notaris  mengenal  para  penghadap,  oleh karena notaris menerangkan dalam akta: "Kepada  saya  datang  menghadap  tuan A."  Dalam  pada  itu  notaris  dikena  kan denda  uang  berdasarkan  ketentuan dalam  Pasal  25  P.J.N.,  oleh  karena notaris  tidak  menyebutkan  dalam  akta mengenai "pengenalan." Kenyataan tidak  disebutkannya  "pengenalan"  itu dalam  akta  tidak  menyebabkan  akta  itu
kehilangan  oten  tisitasnya.  Undang- undang  tidak  ada  menentukan  sedemi kian,  malahan  sebaliknya,  dari  ke- tentuan  dalam  ayat  terakhir  dari  Pasal 25  P.J.N.  nyata  dengan  jelas,  bahwa akta itu,  juga dalam  hal  adanya pelang- garan  terhadap  ke  tentuan  dalam  Pasal 24  P.J.N.  mempunyai  kekuat  oten  tik. Notaris  menyaksikan,  bahwa  tuan  A datang  menghadap  kepadanya.  Penyak- sian  ini  dapat  diterima  sebagai  benar, sampai  dapat  dibuktikan  sebaliknya, sekalipun  notaris  tidak  ada  men- cantumkan  di  dalam  akta  perkataan- perkataan:  "Para  penghadap  dikenal oleh saya, notaris," perkataan perkataan mana  mengandung  arti  :  "penjelasan yang  diberi  kan  oleh  saya  dalam  akta mengenai para penghadap adalah sesuai dengan  nama  dan  sebagainya  yang sebenarnya  yang  dipakai  oleh  para penghadap."  Hal  ini  telah  dinyatakan dalam akta dengan menyebutkan, bahwa tuan A  telah  datang  menghadap. Apabila dalam hal ini dapat dibuktikan, bahwa  notaris  tidak  mengenal  para penghadap,  artinya  bahwa  yang  disebut dalam akta sebagai tuan A tidak datang menghadap kepata notaris, maka akibatnya  ialah  bahwa  akta  itu  tidak mempunyai kekuatan otentik. 31
31 Ibid, h. 183.

## PENUTUP
1. Makna frasa semua orang yang bertindak dalam pembuatan, penyimpanan, penyerahan protocol notaris  yang  terdapat  dalam  Pasal  58 ayat  2  memberikan  pengertian  semua orang  itu  merupakan  orang  yang menghadap.  kata  menghadap  Pada bagian  kepala  akta    menyatakan faktanya,  seperti  tanggal,  waktu,  dan hadirnya  para  saksi  di  hadapan  notaris. Notaris  harus dapat menilai penghadap/ pihak-pihak dengan memperhatikan penghadap/  pihak-pihak  tersebut  harus cakap  dan  berwenang  serta  tidak termasuk  yang  dilarang  oleh  hukum yang  berlaku,  Pada  bagian  kepala  akta terdapat  frasa  yang  dipakai  untuk menerjemahkan  kata  verscheen  dari kata kerjanya verschijnen yang sebetulnya berarti " te voorschijn komen, zich vertonen “  atau  datang  dan menghadap dengan mengandung muatan  "hadir"  dan  agar  notaris  dapat mengenali dengan cermat serta meneliti, menyelidiki kebenaran dari diri penghadap oleh karenanya notaris harus "ber  hadapan  dan  membacakan  sendiri akta  nya".  Penghadap  (komparanten) adalah  orang  yang  meng  hadap  dan menandatangani  akta  harus  memenuhi KUHPerdata Pasal 1320 dan Pasal 1330 dan  harus  ditulis  sesuai  identitas  diri (ID)  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk
(KTP) atau Paspor.
2. Kepastian  hukum  sebagai  kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman  bagi  masyarakat  yang  di- kenakan peraturan ini. kepastian hukum tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  ada kejelasan  dan  ketegasan  terhadap  ber- lakunya  hukum  di  dalam  masyarakat. Kepastian  hukum  para  penghadap tercermin pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9  Tahun  2017  tentang  Penerapan Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  Bagi Notaris yaitu Notaris wajib menerapkan prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  yang paling  sedikit  memuat  identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Penggena Jasa dan  pemantauan  Transaksi  Pengguna Jasa. Regulasi ini merupakan salah satu implentasi asas kepastian hukum terhadap  para  pihak  yang  menghadap dihadapan notaris mengingat bahwasannya  Kepastian  hukum  sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan  pedoman  bagi  masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Selain itu juga  dalam  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris  (UUJN)  yang  menyebutkan, dalam  menjalankan  jabatannya  Notaris wajib  membacakan  akta  di  hadapan penghadap  dengan  dihadiri  paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus  untuk  pembuatan  akta  wasiat  di
bawah  tangan  dan  ditandatangani  saat itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan Notaris.  Maka  dari  ketentuan  ini  juga memberikan landasan dasar atas kepastian  hukum  harus  adanya  para pihak  yang  menghadap  dihadapan notaris, Ketentuan ini dipertegas kembali  dalam  Pasal  44  UUJN,  yang menyatakan  bahwa  segera  setelah  akta dibacakan,  akta  tersebut  ditandatangani oleh  setiap  penghadap,  saksi,  dan Notaris,  kecuali  apabila  ada  penghadap yang  tidak  dapat  membubuhkan  tanda tangan  dengan  menyebutkan  alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan  tersebut  adalah  satu kesatuan dari peresmian akta (verlijden).  Kemudian,  kata  dihadapan dalam  penandatanganan  akta  tersebut adalah  hadirnya  seorang  Notaris  dalam proses  peresmian  akta  ( verlijden )  atau face  to  face  sebagaimana  diatur  dalam penjelasan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m UUJN.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Abdul  Bari  Azed, Profesi  Notaris  sebagai Profesi  Mulia (Jakarta  :  Media  Ilmu, 2005
Andi  prajitno.  Kewenangan  Notaris  akta otentik  notaris,  2018,  Surabaya,  CV Putra Media Nusantara.
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik , 2008,
Bandung: RefikaAditama, Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan  ,  2013,  Bandung,  PT Citra Aditya Bakti.
Herowati  Poesoko, Diktat  Mata  Kuliah Metode  Penulisan  dan  Penelitian Hukum , 2012, Fakultas Hukum Universitas Jember,
Lumban Tobing. Peraturan jabatan notaris , 2018, Jakarta, Erlangga,
Muhammad  syaifuddin, Hukum  Kontrak, memahami  kontrak  dalam  perspektif filsafat,  teori,  dogmatic,  dan  praktik hukum (Seri pengayaan hukum perikatan), 2012,  Bandung,Mandar Maju,
Salim  HS. Peraturan  Jabatan  Notaris , 2018, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  1986, Bandung: Alumni.
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum: Suatu Pengantar, 1988,
Jakarta,Liberty.
Roduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, 1999,  Bandung:  Citra  Aditya
Bakti,
Jurnal:
Hatta  Isnaini,  Imam  Safi‟i, Tanggung Jawab  Mantan  Karyawan  Notaris Sebagai  Saksi  Terhadap  Kerahasian Akta , Universitas Yos Sudarso, Surabaya, Vol 2 No 1, 2019.
Ningrum Puji Lestari, Kecakapan Bertindak Dalam  Melakukan  Perbuatan  Hukum
Setelah  Berlakunya  Undang-Undang No  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan
Notaris ,  Thesis  (Semarang:  Program Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, 2008.
Mia  Elvina, Implikasi  Hukum  Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak  Dibacakan  Dan  Ditandangani Secara  Bersama-Sama ,  Universitas
Islam Indonesia
Yogyakarta, Yogyakarta,  Lex  Renaissance,  Vol  5 No 2, 2020.
Ni  Nyoman  Candra, Tanggung  Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Diganti  Meninggal  Dunia  Sebelum Cuti  Berakhir ,  Jurnal  Interpretasi Hukum Vol.1, No.1-Agustus 2020.
Vitra  Hana  Sharfina  dan  Satria  Sukananda.
Perlindungan Hukum Atas Hak
Keperdataan Bagi Orang Yang Berada  Dalam  Pengampuan Volume 03, Nomor 02 Oktober 2019.

## Undang-undang:
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Meneteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  19  Tahun  2019 Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pengangkatan,  Cuti,  Permindahan,
Pemberhentian,  Dan  Perpenajngan Masa Jabatan Notaris.
Peraturan Meneteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Mnasuia  Nomor  15  Tahun  2020 Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
Peraturan Meneteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Mnasuia  Nomor  16  Tahun  2021 Tentang  Susunan  Organisasi  Dan Tata  Kerja,  Tata  Cara  Pengangkatan
Dan  Pemberhentian,  Serta  Anggaran
Majelis Pengawas Notaris.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Nabyla  Fauzi adalah  mahasiswa  program studi  magister  kenotariatan  di  Fakultas Hukum Universitas Jember.