Relevansi Ketentuan Kompilasi ...

## Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung
Perspektif Mubadalah
Hud Leo Perkasa Maki, Nawa Angkasa, Amrina Rosyada, Ibnu Akbar Maliki, Lisna Mualifah
Fakulstas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia E-mail : hudleoperkasamaki@gmail.com,

## Abstract
Ihdad  is  a  period  of  mourning  performed  by  the  wife  and  husband,  this  is confirmed in KHI article 170 CHAPTER XIX about the period of mourning. However,  in  the  article  some  words  have  the  potential  to  cause  problems, where the text in article 170 paragraph (1) greets women while not for men. The four words are wajib, iddah time, mourning, and slander. While the men in  article  170  paragraph  (2)  are  greeted  with  the  word  propriety.  The perception  raised  by  the  article  is  the  emergence  of  gender  injustice  in  the form of stereotypes for women as a source of chaos. This study aims to find out  how  mubadalah  reads  the  vision  of  ihdad  reciprocity  in  KHI  and mubadalah strategy in  creating ihdad reciprocity for men and women. This research is a qualitative research using a content analysis approach, namely by  dismantling  KHI  as  an  authoritative  text  with  a  trilogy  of  mubadalah (mabadi ', qawa'id, and juz'i). Meanwhile, to reveal the meaning of propriety in article 170 paragraph (2), the theory of „urf is used. The findings of the study  are  that  in  the  perspective  of  mubadalah  implicitly  the  text  in  article 170  already  greets  men  and  women.  The  application  of  the  strategy  of mubadalah  in  ihdad  must  pay  attention  to  the  traditions  of  the  community. The  contribution  of  this  research  is  to  increase  the  wealth  of  knowledge about the understanding of ihdad in KHI which has a vision of mubadalah as well as provide a strategy of mubadalah in realizing the reciprocity of ihdad so that it can be applied in society with a social and legal approach.
Keywords : Ihdad, KHI, Mubadalah.

## Abstrak
Ihdad  merupakan  masa  berkabung  yang  dilakukan  istri  maupun  suami,  hal ini  ditegaskan  dalam  KHI  BAB  XIX  pasal  170  tentang  masa  berkabung. Akan  tetapi  dalam  pasal  tersebut  terdapat  beberapa  kata  yang  berpotensi menimbulkan problem secara gender, di mana teks dalam pasal 170 ayat (1) menyapa  perempuan  sedangkan  tidak  bagi  laki-laki.  Tulisan  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan content  analysis,  yakni  dengan  membongkar  KHI  sebagai  teks  otoritatif dengan trilogi mubadalah (mabadi‟, qawa‟id, dan juz‟i). Data diperoleh dari
Volume 18  Nomor 2, Halaman 388-408 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
sumber  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Selanjutanya  data  dianalisis  secara  kualitafi  dengan  menerapkan  cara berpikir  deduktif.  Dari  hasil  penulusuran  pasal  170,  diketahui  ada  empat kata  yang  berpotensi  menimbulkan  problem  terkait  ihdad  dalam  perspektif mubadalah,  ke  empat  kata  itu  adalah  wajib,  masa  iddah,  berduka  cita,  dan fitnah.  Sedangkan  laki-laki  dalam  pasal  170  ayat  (2)  disapa  dengan  kata kepatutan.  Persepsi  yang  ditimbulkan  oleh  pasal  tersebut  ialah  timbulnya ketidakadilan gender berupa stereotip bagi kaum perempuan sebagai sumber kekacauan. Sedangkan untuk mengungkap makna kepatutan pada pasal 170 ayat  (2),  digunakan  teori  „urf.  Hasil  temuan  dalam  penelitian  ialah  bahwa dalam  perspektif  mubadalah  secara  implisit  teks  pada  pasal  170  sudah menyapa  laki-laki  dan  perempuan.  Penerapan  strategi  mubadalah  dalam ihdad harus memperhatikan tradisi masyarakat.
Kata kunci : Ihdad, KHI, Mubadalah.

## Pendahuluan
Peradaban  Arab  pra-Islam  sering  dikenal  dengan  nama  Era  Jahiliyyah (kebodohan).  Penamaan  ini  tidak  murni  dikarenakan  kebodohan  mereka  dalam berbagai  segi  dan  tidak  berperadaban,  namun  karena  ketiadaan  pengetahuan  mereka akan  agama,  tata  cara  kemasyarakatan,  politik,  dan  pengetahuan  tentang  ke-Esaan Allah. Diantara preseden buruk yang melekat  pada Arab pra-Islam adalah kondisi  dan kedudukan wanita yang dipandang sebelah mata, bahkan setengah manusia. 1
Dalam  lingkup  perkawinan  misalkan,  dikenal  adanya  tradisi iddah dan ihdad (atau hidad) . Iddah dan ihdad merupakan tradisi Arab jahiliyah yang diberlakukan bagi seorang perempuan yang ditinggal mati  oleh suaminya atau anggota keluarganya yang lain. Perempuan yang sedang dalam masa ihdad harus mengisolasi diri di dalam ruang
1 Yuangga  Kurnia  Yahya,  “Pengaruh  Penyebaran  Islam  di  Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara:    Studi Geobudaya dan Geopolitik,” Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam 16, no. 1 (Juni 2019): 46.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-11-18| Published : 2021-12-30.
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
terpisah  selama  satu  tahun  penuh.  Selama  pengasingan  tersebut,  seorang  perempuan tidak  diperkenankan  untuk  memakai  wewangian,  memotong  kuku,  menyisir  rambut, dan  berganti  pakaian.  Dia  akan  diberi  seekor  binatang  seperti  keledai,  kambing  atau burung untuk dipakai menggosok-gosok kulitnya. Diilustrasikan dalam sebuah  hadits, begitu busuknya bau badan perempuan yang ber- ihdad tersebut, sehingga tidak seorang pun  berani  menghampirinya.  Seandainya  ia  keluar  ruangan,  dengan  segera  burung gagak  akan  menyergap  karena  bau  busuk  yang  ditimbulkan. 2 Tradisi  ini  terus berlangsung di tengah bangsa Arab sebelum datangnya Islam.
Islam  datang  membawa  pengaruh  dan  perubahan  besar  dalam  tatanan  sosial kemasyarakatan bangsa  Arab,  termasuk  aspek  status  sosial  bagi  kaum  perempuan  dan ihdad .  Dalam  konteks ihdad ini,  Islam  datang  dengan  syari‟at  pengurangan  waktu berkabung  bagi  seorang  istri,  dan  pelaksanaanya  tidak  melalui  cara-cara  yang merendahkan kaum perempuan. Sehinga pada saat itu ihdad merupakan ketentuan yang mengatur  tentang  masa iddah .  Yakni  masa  menunggu  bagi  seorang  wanita  yang  baru berpisah  dari  suaminya.  Baik  berpisah  karena  perceraian,  ataupun  kematian.  Dalam rentang waktu tertentu seorang perempuan tidak dibenarkan untuk menikah lagi sampai waktu  tertentu  tersebut  berakhir. 3 Setelah  masa  tunggu  tersebut  habis,  maka  seorang perempuan berhak untuk  memilih  dan menentukan nasibnya sendiri. Sehingga  sejarah suram  kehidupan  kaum  perempuan  perlahan  mulai  berubah  dalam  masyarakat  Islam periode Rasullullah.
Sepeninggal  Rasulullah  SAW,  ketentuan  tentang ihdad tetap  dijalankan  oleh umat  Islam.  Bahkan  jumhur  ulama  sepakat  bahwa  wajib  hukumnya  bagi  seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, untuk melaksanakan iddah serta ihdad ini.  Adapun  tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  apakah  perempuan  yang  ber- ihdad atau iddah tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.
Dalam perkembangannya, ketentuan ihdad ini juga diterapkan ke dalam hukum positif  yang  berlaku  di  negara-ngara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  islam. Termasuk  di  indonesa.  Di  indonesia  ketentuan  tentang ihdad ini  diatur  dalam
2 Muhammad  bin  Idris  al-Shafi‟i  dalam  Edi  Susilo,  “Iddah  dan  Ihdad  Bagi  Wanita  Karir,” Al- Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 6, no. 2 (Desember 2016): 276.
3 Abd  Moqsith  Ghazali, Tubuh,  Seksualitas  dan  Kedaulatan  Perempuan:  Bunga  Rampai Pemikiran Ulama Muda (Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002), 138.
Kompilasi  Hukum  Islam  Bab    XIX  tentang  Masa  Berkabung  pasal  70  huruf  (a)  yang redaksi pasalnya adalah sebagai berikut :
“ Isteri    yang    ditinggal    mati    oleh    suami,    wajib    melaksanakan  masa    berkabung selama    masa    iddah    sebagai    tanda    turut  berduka  cita  dan  sekaligus  menjaga timbulnya  fitnah;  Suami  yang  ditinggal  mati  oleh  isterinya,    melakukan    masa berkabung menurut kepatutan ”
Dari  redaksi  tersebut,  diketahui  bahwa  KHI  berbeda  dengan  ketentuan  fiqh  yang  ada dan masyhur terkait ihdad atau iddah . Perbedaannya terletak pada ketentuan ihdad atau iddah  yang  tidak  hanya  dietapkan  bagi  kaum  perempuan,  tetapi  juga  kepada  laki-laki. Adanya  perbedaan  antara  KHI  dengan  fiqh  madzhab    ini,  mengindikasikan  bahwa secara konsep, KHI mengedepankan cara pandang progressif ketika membahas tentang hal-hal yang berkaitan timbal balik antara kaum laki-laki dan perempuan.
Meskipun  demikian,  progresifitas  KHI  ini  belum  sempurna.  Dikatakan demikian,  karena  masih  terdapat  celah  yang  cukup  signifikan,  dan  bisa  digunakan sebagai  landasan  hukum  bagi  kaum  laki-laki,  agar  tidak  perlu  melakukan  masa ihdad atau iddah .  Berkenaan  dengan  ihdad  ini,  maka  dapat  diketahui    bahwa  terdapat  dua problem utama dalam redaksi pasal tersebut :
Pertama, parameter  untuk  menentukan  lamanya  masa  berkabung  antara  suami dan  istri  yang  kurang  mencerminkan  keadilan.  Bagi  pihak  isteri  masa  berkabung  ialah disesuaikan  dengan  masa iddah ,  yakni  4  bulan  10  hari.  Sedangkan  bagi  pihak  suami, lamanya  masa  berkabung  tidak  ada  ketentuan  atau  parameter  yang  pasti.  Ketentuan Ihdad atau iddah bagi laki dalam KHI hanya dibatasi oleh kata “sesuai Kepatutan”
Kedua, mengenai tujuan diberlakukannya ihdad bagi kedua pihak. Redaksi pasal tersebut  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  ihdad  bagi  isteri  ditujukan  untuk  menjaga dirinya  dari  timbulnya  fitnah.  Di  sisi  lain,  tujuan  diberlakukannya  ihdad  bagi  suami tidak dijelaskan dalam redaksi pasal tersebut. Persepsi yang timbul akibat pasal tersebut ialah bahwa dalam hal  ini perempuan adalah pihak yang rentan akan fitnah lantaran ia tidak bisa menjaga dirinya. Padahal, jika berbicara tentang berbuat zina pasca kematian pasangan,  antara  suami  dan  isteri  memiliki  peluang  yang  sama  untuk  melakukannya. Namun dalam hal ini, pasal KHI hanya memberlakukannya pada pihak isteri.
Ketimpangan  normatif  yang  terjadi  dalam  KHI  tersebut  membutuhkan  ulasan yang  menggunakan  perspektif  keseimbangan  hak  laki-laki  dan  perempuan,  yaitu
perspektif mubadalah. Oleh sebab itu  Penelitian ini memposisikan metode mubadalah sebagai  perspektif  dalam  membaca  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam ketentuan ihdad .  Untuk  membatasi  ruang  lingkup  pembahasan,  penelitian  ini  akan mengkaji  cara  pandang mubadalah dalam  membaca  pasal  tentang ihdad yang  diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  pustaka (library  research) atau  penelitian huukum  normatif,  dengan  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  Hukum  Primer berupa peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku Qiraah Mubadalah , dan artikel jurnal membahas tentang ihdad .  Selanjutnya  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  menggunakan  metode content analysis (analisis isi) untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks.
Pembahasan

## Ihdad Dalam Perspektif Fiqh
Ihdad merupakan derivasi dari dua kata, yakni ahadda-yuhidduihdad dan hadda- yuhiddu-hidad yang  artinya  mencegah (al-man’u) .  Keduanya  juga  sama  bermakna meninggalkan berhias diri. 4 Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, ihdad bararti “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani  masa iddah .  Masa  tersebut  adalah  empat  bulan  sepuluh  hari  disertai  dengan larangan-larangannya,  antara  lain:  bercelak  mata,  berhias  diri,  keluar  rumah,  kecuali dalam keadaan terpaksa. 5
Dasar hukum Ihdad terdapat  dalam Surat  At-Talaq ayat  1, sebagaimana firman Allah SWT 6 :
ِهِتَّدِعِل َّنُهوُقِّلَطَف َءاَسِّنلا ُمُتْقَّلَط اَذِإ ُّيِبَّنلا اَهُّ يَأ اَي
َةَّدِعْلا اوُصْحَأَو َّن ۖ َهَّللا اوُقَّ تاَو ْمُكَّبَر ۖ ٍةَنِّ يَ بُم ٍةَش ِحاَفِب  َنيِتْأَي  ْنَأ  َّلَِإ  َنْجُرْخَي  َلََو  َّنِهِتوُيُ ب  ْنِم  َّنُهوُجِرْخُت  َلَ ۖ 4 Edi Susilo, “’Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir,” AL-HUKAMA 6 (2016): 283.
5 Tihami  dalam  Ahmad  Fahru,  “Iddah  dan  Ihdad  Wanita  Karier    (Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum Positif)” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 32.
6 Abd Moqsith Ghazali, Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda (Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002), 151.
ِهَّللا ُدوُدُح  َكْلِتَو ۖ
ُهَسْفَ ن َمَلَظ ْدَقَ ف ِهَّللا َدوُدُح َّدَعَ تَ ي ْنَمَو
ۖ ِر ْدَت  َلَ َهَّللا َّلَعَل ي
اًرْمَأ  َكِلََٰذ َدْعَ ب ُثِدْحُي
Artinya:
“ Hai  Nabi,  apabila  kamu  menceraikan  isteri-isterimu  maka  hendaklah  kamu ceraikan  mereka  pada  waktu  mereka  dapat  (menghadapi)  iddahnya  (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
Janganlah  kamu  keluarkan  mereka  dari  rumah  mereka  dan  janganlah  mereka (diizinkan)  ke  luar  kecuali  mereka  mengerjakan  perbuatan  keji  yang  terang.
Itulah  hukum-hukum  Allah  dan  barangsiapa  yang  melanggar  hukum-hukum Allah,  maka  sesungguhnya  dia  telah  berbuat  zalim  terhadap  dirinya  sendiri. Kamu  tidak  mengetahui  barangkali  Allah  mengadakan  sesudah  itu  sesuatu  hal yang baru.” (Q.S. At-Talaq: 1)
Abu  Yahya  Zakaria  al-Anshari  dan  Sayyid  Abu  Bakar  al-Dimyathi  dalam kitabnya mengemukakan sebuah dalil, yaitu sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW. bersabda :
َأ اَهِج  ْوَز ىَلَع َّلَإ ، ٍث َلََث َقْوَ ف َّدِحَت ْنأ ِرِخَلَا ِمْوَ يْلاَو ِللهاِب ُنِمْؤُ ت ٍةَمِلْسُم ٍةَأَرْم ِلَ ُّلِحَي  َلَ ُةَعَ بْر
اًرْشَعَو ٍرُهْشَأ .
Artinya :
"Tidak  halal  bagi  seorang  perempuan  muslimah  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari kiamat  untuk  berkabung  di  atas  tiga  hari,  kecuali  akibat  kematian  suaminya  yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari.”
Abu  Yahya  Zakaria  al-Anshari  dan  Sayyid  Abu  Bakar  al-Dimyathi  dalam kitabnya  mengemukakan  sebuah  hadits  riwayat  Bukhari  dan  Muslim,  Nabi  SAW. bersabda :
اأ ااه ِج  ْواز ىالاع َّلَإ ، ٍث الَاث اقْوا ف َّدِاتَ ْنأ ِرِخالَا ِمْوا يْلااو ِللهاِب ُنِمْؤُ ت ٍةامِلْسُم ٍةاأارْم ِلَ ُّلِايَ  الَ ٍرُهْْاأ ُةاَا بْرْ
اًرْشاعاو .
Artinya :
"Tidak  halal  bagi  seorang  perempuan  muslimah  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari kiamat  untuk  berkabung  di  atas  tiga  hari,  kecuali  akibat  kematian  suaminya  yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari.”
Apabila diperhatikan, hadis ini berbentuk khabariyah , yaitu Nabi memberitakan bahwa  wanita  yang ditinggal mati  oleh suaminya boleh ber- ihdad selama empat bulan sepuluh  hari.  Namun  menurut  Sayyid  Abu  Bakar  al-Dimyathi,  ulama  telah  ijma‟ menyatakan  bahwa ihdad hukumnya  wajib  atas  wanita  yang  kematian  suami,  karena sesuatu  yang  dibolehkan  sesudah  ada  larangan  adalah  wajib.  Satu-satunya  ulama  yang tidak mewajibkan ihdad atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Imam al- Hasan  al-Bashri.  Meskipun  demikian  menurut  Sayyid  Abu  Bakar  al-Dimyathi,  hal tersebut  tidaklah  menyebabkan  cacatnya  ijma‟  ulama,  dalam  arti  jma‟  ulama  tentang kewajiban ihdad tidak  berkurang  lantaran  Imam  al-Hasan  al-Bashri  tidak  termasuk didalamnya. 7 Menurut  Ibnu  Rusyd,  tujuan  disyariatkannya ihdad ialah  ada  dua,  yakni: agar  para  laki-laki  tidak  mendekati  dan  tergoda  wanita  yang  sedang ‘iddah ;  dan  agar wanita  yang  sedang ‘iddah tidak  mendekati  dan  tergoda  laki-laki.  Kedua  hal  ini  oleh Ibnu Rusyd disebut dengan sad al-dzari’ah (menutup jalan keharaman).
Mengenai  tujuan ihdad kebanyakan  ulama  menyatakan  bahwa ihdad atau berkabung  hanya  berlaku  bagi  perempuan  yang  bercerai  akibat  kematian  suaminya. Tujuannya  adalah  untuk  menghormati  dan  mengenang  suaminya  yang  meninggal. 8 Adapun  menurut  Ibnu  Rusyd  tujuan  disyariatkannya ihdad ialah  ada  dua,  yakni:  agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda wanita yang sedang ‘iddah ; dan agar wanita yang  sedang ‘iddah tidak  mendekati  dan  tergoda  laki-laki.  Kedua  hal  ini  oleh  Ibnu Rushd disebut dengan sad al-dzari’ah (menutup jalan keharaman). Jalan yang dimaksud adalah  interaksi  wanita ‘iddah dengan  laki-laki  (dua  tujuan  di  atas)  dan  berhias  atau bersolek. Sedangkan keharamannya adalah pinangan (khitbah) dan pernikahan pada saat wanita  dalam  masa ‘iddah .  Oleh  sebab  itu  dapat  dikatakan  bahwa ‘illat hukum
7 Adnan  Buyung  Nasution,  “Problematika  Ihdad  Wanita  Karir  Menurut  Hukum  Islam”  (Tesis, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), 20.
8 Arifah  Milati,  “Teori  Ri‟ayah  Al-Maslahah  At-Tufi  dan  Aplikasinya  dalam  Menakar Problematika Ihdad,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (2014): 10.
dishariatkannya ihdad adalah  menjaga  sikap  wanita  dari  terjerumus  dalam  perkawinan pada masa ‘iddah yang dilarang. 9

## Qiro’ah Mubadalah Sebagai Metode Tafsir Dan Perspektif
Mubadalah ............ merupakan  bahasa  Arab  yang  berasal  dari  akar  suku  kata  “ba- da-la” ..... .......... yang  berarti  mengganti,  mengubah,  dan  menukar. Kata  “ mubadalah” merupakan bentuk kesalingan ( mufa’alah ) dan kerja sama antar dua pihak ( musyarakah ) untuk  makna  tersebut,  yang  berarti  saling  mengganti,  saling  mengubah,  atau  saling menukar satu sama lain.
Faqihudin  Abdul  Qodir  dalam  bukunya  berjudul Qira’ah  Mubadalah , mengembangkan istilah mubadalah sebagai perspektif dalam memahami relasi antara dua pihak,  dalam  hal  ini  ialah  relasi  antara  laki-laki  dengan  perempuan  baik  di  ruang domestik  maupun  publik.  Relasi  yang  didasarkan  pada  kemitraan,  kerja  sama, kesalingan,  timbal  balik,  dan  resiprokal.  Istilah mubadalah juga  digunakan  sebagai metode  interpretasi  terhadap  teks-teks  sumber  Islam  yang  meniscayakan  laki-laki  dan perempuan  sebagai  subjek  yang  setara. 10 Lahirnya mubadalah sebagai  sebuah  metode interpretasi  teks  keagamaan  didasari  atas  semangat  tauhid  anti  patriarki  yang  dibawa oleh  Rasulullah  untuk  memanusiakan  manusia,  tanpa  membedakan  antara  laki-laki ataupun  perempuan.  Mengakarnya  budaya  patriarki  bangsa  Arab  pra-Islam  menjadi kendala  serius  dalam  menempatkan  perempuan  dan  laki-laki  menjadi  setara  sebagai hamba Allah.
Qira’ah  mubadalah hadir  untuk  melengkapi  dinamika  teks  dan  realitas  dalam tradisi  keislaman  yang  selama  ini  masih  sedikit  mempresentasikan  kesadaran  bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. 11 Dalam metode mubadalah , teks dikategorikan menjadi tiga. Pertama, mabadi’ , yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam yang menjiwai seluruh ajaran Islam dalam sendi kehidupan apapun. Misalnya teks tentang  tauhid,  kemaslahatan,  dan  lain-lain. Kedua,  qawa’id, yaitu  teks  yang mengandung nilai dasar Islam dalam bidang tertentu. Misalkan dalam perdagangan, ada teks tentang keharusan nilai saling suka rela, kejujuran, dan lain-lain. Ketiga, juz’i, yaitu
9 Susilo, “‟Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir,” 286.
10 Faqihuddin Abdul Qodir, Qira’ah Mubadalah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.
11 Faqihuddin  dalam  Lukman  Budi  Santoso,  “Eksistensi  Peran  Perempuan  sebagai  Kepala Keluarga  (Telaah  terhadap  Counter  Legal  Draf-Kompilasi  Hukum  Islam    dan  Qira‟ah  Mubadalah),” Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 18, no. 2 (2019): 113.
( ًةالاداابُم ) ( ب - د - ل )
teks  tentang  perilaku  tertentu  yang  bersifat  spesifik.  Misalnya,  teks  tentang  pemberian nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan seksual suami, atau istri, dan lain-lain.
Ketiga  jenis  teks  ini  mesti  diletakkan  secara  hierarkis,  yaitu  teks mabadi’, qawa’id, dan juz’i .  Artinya  teks qawa’id tidak  boleh  dipahami  secara  bertentangan dengan mabadi’, dan  teks juz’i tidak  boleh  bertentangan  dengan  teks qawa’id ,  apalagi dengan mabadi’ .  Dengan  cara  kerja  seperti  ini  teks-teks  yang  bias  gender  mesti dipahami  dengan  cara-cara  yang  sesuai  dengan  nilai-nlai  dalam qwa’id dan mabadi’ yang menjiwai dan memayunginya. 12
Cara  baca  ini  telah  memungkinkan  lahirnya  narasi  Islam  yang  menempatkan laki-laki  dan  perempuan  setara  sebagai  manusia.  Diharapkan,  metode  interpretasi mubadalah bukan  hanya  diterapkan  terhadap  teks  Al-Qur‟an  dan  Hadis,  namun  juga teks-teks  regulasi  hukum  positif  berbasis  hukum  Islam  yang  masih  memiliki  aroma budaya  patriarki.  Sehinga  laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  berhak  memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.

## Menggali Visi Mubadalah dalam KHI
KHI  merupakan  produk  hukum  yang  berazaskan  Islam  dengan  berbagai akulturasi  dan  sinkretisasinya  dengan  hukum  serta  kondisi  sosio-kultural  lokal. 13
Pembentukan  KHI  di  sini  bukanlah  suatu  upaya  untuk  membuat  sebuah  mazhab baru  dalam  fiqih  Islam,  namun  hal  tersebut  merupakan  ranah  aplikatif  pemikiran mazhab-mazhab  fiqih  untuk  menjawab  berbagai  persoalan  hukum  Islam  di Indonesia. 14 Oleh  karena  itu,  KHI  tentunya  mempunyai  nilai-nilai  filosofis  yang mengandung kemaslahatan untuk seluruh umat Islam di Indonesia.
Secara umum, pembaharuan hukum Islam dalam KHI sudah memperlihatkan kesetaraan  posisi  antara  laki-laki  dan  perempuan  bila  dibandingkan  dengan ketentuan  dalam  fiqih  klasik. 15 Aturan-aturan  yang  mengikat  antara  laki-laki  dan perempuan  sudah  bisa  dianggap  adil  untuk  konteks  masyarakat  Indonesia  yang memiliki  pola  budaya  tersendiri  dengan  struktur  masyarakat  yang  cenderung
12 Qodir, Qira’ah Mubadalah , 35.
13 Moh. Asy‟ari, “Kompilasi Hukum Islam sebagai Fiqh Lintas Madzhab di Indonesia,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 7, no. 2 (Desember 2012): 326.
14 Andi  Herawati,  “Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai    Hasil  Ijtihad  Ulama  Indonesia,” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 (Desember 2011): 324.
15 Asni,  “Kedudukan  Perempuan  dalam  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia  (Telaah  Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender),” Al-’Adl 1, no. 2 (2008): 9.
pluralistik.  Namun  demikian,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  KHI  merupakan  teks otoritatif, yakni perumusannya dipengaruhi oleh otoritas penafsir di masa lalu yang terpengaruh oleh realitas pada saat itu. Oleh karena itu, beberapa pasal di dalamnya yang tidak secara eksklusif menyapa laki-laki dan perempuan.
Dalam  trilogi mubadalah ,  komposisi  KHI  terbagi  menjadi  teks mabadi’, qawa’id, dan juz’i .  Adapun  pasal-pasal  yang  secara  eksklusif  menyapa  laki-laki  dan perempuan  terdapat  pada  pasal  yang  memiliki  prinsip  dasar  perkawinan,  yakni tergolong  dalam  teks mabadi’ dan qawa’id .  Untuk  lebih  jelasnya  paparan  tentang  teks mabadi’ dan qawaid ini adalah sebagai berikut :

## a. Mabadi’
Teks mabadi’ merupakan  kelompok  teks  yang  memuat  ajaran  nilai fundamental. 16 Ada dugaan kuat  bahwa dalam KHI pada dasarnya sudah memiliki visi mubadalah. Visi mubadalah dalam KHI setidaknya dapat dilihat dari beberapa pasal  yang  memuat  prinsip-prinsip  dasar  dalam  perkawinan.  Di  antara  pasal-pasal tersebut  secara  keseluruhan  sudah  menyapa  laki-laki  maupun  perempuan,  baik secara eksplisit maupun implisit.
Pada  bab  II  Pasal  2  tentang  dasar-dasar  perkawinan  dijelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang  sangat  kuat  atau mitssaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitssaqan ghalidzan pada pasal tersebut memiliki  arti  perjanjian  yang  kokoh  antara  kedua  mempelai  untuk  membangun suatu ikatan perkawinan.
Kata mitssaqan  ghalidzan di  dalam  Al-Qur‟an  setidaknya  ditemukan  dalam tiga tempat, yakni surat al-Ahzab ayat 7, an-Nisa ayat 154, dan  21. Pada surat al- Ahzab  ayat  7  kata mitsaqan  ghalidzan digunakan  untuk  menunjukkan  perjanjian Allah  dengan  sejumlah  Nabi.  Sementara  pada  surat  an-Nisa  ayat  154  kata mitsaaqan ghalidzan digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang Yahudi. Kemudian pada surah an-Nisa ayat 21 kata mitsaqan ghalidzan digunakan untuk menunjuk perjanjian perkawinan (nikah). 17 Berdasarkan ungkapan-ungkapan
16 Qodir, Qira’ah Mubadalah , 196.
17 Gatot Suhirman, “Poligami Kaum Elit Agama Islam (Menimbang Plus-Minus Praktik Poligami Kaum Elit Agama bagi Masyarakat),” Istinbath: Jurnal Hukum Islam 12, no. 2 (Desember 2013): 151.
tersebut,  secara  tidak  langsung  dapat  disimpulkan  bahwa  kesucian  ikatan perkawinan  antara  suami  istri  diumpamakan  dengan  kesucian  hubungan  Allah dengan para nabi atau rasul-Nya.
Meskipun  pasal  tersebut  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  laki-laki  atau perempuan, namun  secara implisit memiliki makna kesalingan dan kemitraan bagi keduanya.  Suatu  perjanjian  kokoh  dalam  perkawinan  tidak  bisa  dilakukan  apabila hanya salah satu pihak yang mengikrarkannya. Artinya, antara perempuan dan laki- laki juga dituntut untuk berjanji menjaga hubungan perkawinannya. Lebih jauh lagi, perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  KHI  ialah  sebagai  ibadah  dan  wujud ketaatan pada Allah SWT, yang sudah barang tentu menjadi kewajiban bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan.
Sementara  itu,  dalam  pasal  3  KHI  dijelaskan  bahwa  tujuan  perkawinan  ialah untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah ,  dan rahmah .  Menurut  M.  Quraish  Shihab  keluarga  sakinah  sebagaimana  dimaksud dalam  KHI  tidak  datang  begitu  saja,  tetapi  ada  syarat  bagi  kehadirannya.  Ia  harus diperjuangkan,  dan  yang  pertama  lagi  utama,  adalah  menyiapkan  kalbu. Sakinah/ketenangan  bersumber  dari  dalam  kalbu,  lalu  terpancar  ke  luar  dalam bentuk  aktivitas.  Memang,  al-Qur'an  menegaskan  bahwa  tujuan  disyariatkannya pernikahan  adalah  untuk  menggapai  sakinah.  Namun,  itu  bukan  berarti  bahwa setiap  pernikahan  otomatis  melahirkan sakinah , mawaddah ,  dan rahmah .  Hal tersebut  menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki beberapa indikator  yakni, setia  dengan  pasangan  hidup;  menepati  janji;  dapat  memelihara  nama  baik;  saling pengertian; dan berpegang teguh pada agama. 18
Dengan  demikian  membina  hubungan  rumah  tangga  dalam  mencapai  tujuan perkawinan  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  salah  satu  pihak  saja.  Masing- masing antara suami  dan isteri dituntut aktif membahagiakan pasangannya dengan dorongan rahmah ,  sekaligus  memperoleh  kebahagiaan  dari  pasangannya  dengan modal mawaddah .  Artinya,  sakinah  sebagai  tujuan  perkawinan  adalah  besifat mubadalah ,  di  mana  harus  dirasakan  oleh  dua  pihak  dalam  pasangan,  dan  juga
18 Eka  Ita  Ussa‟adah,  “Membentuk  Keluarga  Sakinah  Menurut  M.  Quraish  Shihab  (Analisis Pendekatan  Konseling  Keluarga  Islam)”  (Skripsi,  Semarang,  Institut  Agama  Islam  Negeri  Walisongo, 2008), 90.
harus  diproses  secara mubadalah oleh  mereka  berdua,  serta  sekaligus  menjadi tanggung jawab bersama. 19

## b. Qawaid
Teks qawa’id adalah  kelompok  teks  yang  memuat  ajaran  prinsip  tematikal. 20
Pasal  dalam  KHI yang  tergolong dalam  teks qawaid di  antaranya  ialah pasal  yang berbicara mengenai kewajiban suami dan istri. Secara umum kewajiban suami dan isteri  dalam  suatu  hubungan  perkawinan  dijelaskan  dalam  Pasal  77,  yakni:  suami isteri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah dan rahmah yang  menjadi  sendi  dasar  dan  susunan masyarakat;  saling  cinta  mencintai,  hormat  menghormati,  setia  dan  memberi bantuan lahir bathin yang satu  kepada  yang lain;  mengasuh dan memelihara  anak- anak mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan jasmani,  rohani  maupun  kecerdasannya dan  pendidikan  agamanya;  serta  memelihara  kehormatan  antara  keduanya.  Jika suami  atau  isteri  melalaikan  kewjaibannya,  masing-masing  dapat  mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama
Sebagai  tindak  lanjut  dari  pasal  tersebut,  secara  spesifik  masing-masing memiliki  hak  serta  kewajiban  sesuai  dengan  perannya.  Pasal  80  ayat  (1) menjelaskan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Hal tersebut juga diimbangi dengan kewajiban bagi istri kepada suami sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1), ialah berbakti lahir dan  batin  kepada  suami  yang  dibenarkan  oleh  hukum  Islam.  Bakti  seorang  istri dapat  berupa  penyelenggaraan  rumah  tangga  atau  melayani  kebutuhan  seksual suami, yang juga menjadi kebutuhan bagi dirinya sendiri.
Pembebanan  kewajiban  suami  istri  dalam  KHI  tersebut  tak  lain    merupakan wujud  dari  perbuatan  baik  dari  satu  pihak  untuk  pihak  lain.  Pola  relasi  seperti  ini akan menguatkan keduanya dan mendatangkan kemaslahatan. Ia bukan relasi yang dominatif  salah  satu  kepada  yang  lain.  Melainkan  adalah  relasi  berpasangan (zawaj) ,  kesalingan (mubadalah) ,  kemitraan (muawannah) ,  dan  kerja  sama (musyarakah) .  Secara  sederhana,  nilai-nilai mubadalah dalam  KHI  merupakan
19 Qodir, Qira’ah Mubadalah , 336.
20 Qodir, 197.
representasi  dari  lima  pilar  penyangga  kehidupan  rumah  tangga.  Lima  pilar  inilah yang menjadi penyangga visi bersama antara suami istri untuk menjaga kelestarian hubungannya. Adapun lima pilar itu ialah komitmen pada ikatan janji  yang kokoh sebagai  amanah  Allah  Swt (mitsaqan  ghalidzan) ;  prinsip  berpasangan  dan berkesalingan; perilaku saling memberi kenyamanan/ kerelaan; saling memperlakukan  dengan  baik;  dan  saling  berembuk  bersama. 21 Secara  substansi kelima pilar ini mengarah pada pentingnya kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Jika  lima  pilar  ini  dipraktikkan  secara  kokoh  dan  berkesinambungan,  visi  dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.

## Ihdad bagi Laki-laki dan Perempuan dalam KHI Perspektif Mubadalah
Pada  dasarnya ihdad bagi  perempuan  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya diberlakukan  atas  dasar  kemaslahatan.  Tujuan  disyariatkannya ihdad yakni  dalam rangka ta’abbudi (ketaatan  kepada  Allah  SWT),  di  antaranya  adalah:  untuk menjaga  perempuan  dari  timbulnya  fitnah,  yakni  timbulnya khitbah sebelum habisnya  masa iddah ;  agar  para  laki-laki  tidak  mendekati  dan  tergoda  kepadanya; agar wanita yang sedang „ iddah tidak mendekati dan tergoda kepada laki-laki; dan menghormati hak-hak suami serta menjaga perasaan kerabatnya.
Adapun ditinjau dari maqashid syari’ah pelaksanaan ihdad ialah sebagai hifzu al-din (memelihara  agama). Ihdad merupakan  ibadah  kepada  Allah  dan  dalam rangka  mensyiarkan  nilai-nilai  Islam.  Oleh  karenanya,  apabila  perempuan  yang ditinggal  mati  oleh  suaminya  tidak  melaksanakan ihdad ,  maka  eksistensi  agama akan terancam. Di sisi lain pelaksanaan ihdad juga sebagai bentuk dari hifzu al-ard (memelihara  kehormatan)  yakni  untuk  menjaga  timbulnya  fitnah.  Pelaksanaan ihdad ditujukan untuk menghormati hak-hak suami dan menjaga kebaikannya, serta untuk  menyenangkan  hati  sekaligus  menghormati  perasaan  para  kerabat suaminya. 22
Ihdad  merupakan  suatu  bagian  ketentuan  dari  perkawinan  yang  bersifat operasional dan kontekstual, yakni implementasi kasuistik dari prinsip-prinsip dasar
21 Qodir, 343.
22 Edi Irwansyah Aruan, “Ihdad Wanita yang ditinggal Mati oleh Suami pada Pasal 170 Kompilasi Hukum  Islam  ditinjau  menurut  Maqashid    Al-Syari‟ah”  (Tesis,  Riau,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan Syarif Kasim, 2019), 139.
dalam  perkawinan.  Dalam  perspektif mubadalah pasal  tersebut  tergolong  dalam teks juz’i ,  yakni  teks  yang  membicarakan  ajaran  dan  norma  yang  bersifat implementatif dan bersifat operasional. Ihdad sendiri dalam KHI diatur dalam Pasal 170 bab masa berkabung. Adapun bunyi pasal tersebut ialah sebagai berikut:
(1) Isteri    yang    ditinggal    mati    oleh    suami,    wajib    melaksanakan  masa berkabung    selama    masa    iddah    sebagai    tanda    turut  berduka  cita  dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
(2) Suami  yang  ditinggal  mati  oleh  isterinya,    melakukan    masa  berkabung menurut kepatutan.
Pada  dasarnya ihdad dalam  KHI  telah  menyebutkan  secara  eksplisit  antara laki-laki  dengan  perempuan  sebagai  subjek  istri  dan  suami.  Namun,  porsi ihdad yang diberlakukan antara keduanya secara eksplisit (manthuq) tidak mencerminkan adanya  kesalingan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  aspek  sebab  pemberlakuan  dan teknisnya  yang  secara  konkrit  dijelaskan  bagi  perempuan,  namun  tidak  demikian terhadap  laki-laki.  Dalam  skema  teks mubadalah pasal  tersebut  bersifat manthuq (eksplisit) kepada perempuan, akan tetapi mafhum (implisit) kepada laki-laki.
Apabila  ditinjau  dari  segi  penyebutan  laki-laki  dan  perempuan  sebagai subjek,  sudah  seharusnya  pasal  tersebut  menjadi  inspirasi  bagi  pasal  lainnya  agar bisa  menempatkan  antara  keduanya  sebagai  dua  pihak  yang  setara.  Namun  di  sisi lain,  ketiadaan  prinsip  kesalingan  antara  keduanya  membuat  pasal  tersebut  dapat dimaknai ulang agar bisa berlaku mubadalah . Tak kalah pentingnya, yang menjadi alasan  pasal  tersebut  bisa  dimaknai  ulang  ialah  karena  pasal  tersebut  termasuk dalam  teks juz’i ,  yang  harus  diselaraskan  kembali  makna  substansinya  dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan.
Dalam  sub  bab  sebelumnya  telah  dibahas  mengenai  pasal-pasal  dalam  KHI yang  termasuk  dalam  jenis mabadi’ dan qawa’id .  Langkah  tersebut  sebagai  upaya menemukan  gagasan-gagasan  prinsip  yang  menjadi  basis  keseimbangan, kesalingan,  dan  keadilan  relasi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  perkawinan.  Maka langkah  selanjutnya  ialah  menyelaraskan  pasal-pasal  yang  termasuk  dalam  teks juz’i dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal mabadi’ dan qawa’id . Oleh karena  itu,  pasal  tentang  masa  berkabung  harus  diselaraskan  dengan  makna  yang terkandung dalam dasar-dasar perkawinan agar dapat berlaku kesalingan.
Dalam  pasal  170  ayat  1  terdapat  beberapa  kata  yang  berpotensi  menjadi problem,  di  mana  perempuan  disapa  namun  tidak  bagi  laki-laki.  Setidaknya terdapat 4 kata yang disebutkan bagi perempuan namun  tidak bagi  laki-laki, yakni “wajib”, “masa iddah”, “berduka cita”, dan “menjaga timbulnya fitnah”. Pertama, ialah mengenai kata “wajib”. Wajib dalam konteks ihdad merupakan suatu kondisi dimana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak  berhias, tidak bercelak  mata  dan  tidak  boleh  keluar  rumah. 23 Apabila  istri  tidak  melaksanakan ihdad dengan  sedemikian  rupa,  dikhawatirkan  akan  memicu  laki-laki  lain  tergoda dengan  dirinya.  Sehingga  akan  mengakibatkan  zina  atau  pernikahan  sebelum habisnya masa iddah .
Teks  tersebut  haruslah  diselaraskan  kembali  dengan  prinsip  dasar  yang terkandung  dalam  teks mabadi’ -nya.  Jika  kita  merujuk  pada  prinsip  dasar perkawinan dalam KHI, yang dimaksud dengan perkawinan ialah  akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan  ibadah.  Maka ihdad bagi  laki-laki  berlaku  wajib  dan  bukan  hanya sebatas  pada  anjuran.  Hal  tersebut  sebagai  wujud  komitmen  terhadap  ikatan  yang telah dibangun. Bagaimana pun juga, sucinya ikatan dalam perkawinan merupakan salah  satu  wujud  ibadah  kepada  Allah.  Maka  hendaknya  laki-laki  juga melaksanakan ihdad selama  empat  bulan  sepuluh  hari,  minimal  dengan  cara  tidak berpenampilan berlebihan yang dapat memikat hati perempuan lain, atau sebaliknya untuk  tidak  melakukan  pendekatan  kepada  perempuan  lain.  Apabila  suami  tidak melaksanakan ihdad maka  akan  dikhawatirkan  akan  timbul  pernikahan  di  dalam masa berkabung.
Kedua, mengenai kata “masa iddah” . Untuk menggali makna substansial dari pasal  ini  perlu  diketahui  bahwasanya  pemberlakuan ihdad memiliki  korelasi  yang kuat dengan iddah . Ihdad merupakan masa berkabung bagi perempuan yang sedang dalam  masa iddah ,  yakni  selama  4  bulan  10  hari.  Dengan  demikian, iddah dan ihdad merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Artinya,  tidak  akan ada ihdad apabila perempuan tidak sedang dalam masa iddah .
Sementara itu dalam ketentuan fiqih, tujuan pemberlakuan iddah salah satunya sebagai masa tunggu untuk mengetahui bersihnya rahim. 24 Apabila iddah dimaknai demikian  maka  tidak  dapat  berlaku  kesalingan,  karena  hanya  perempuanlah  yang memiliki rahim. Maka dalam hal ini iddah dan ihdad hanya wajib bagi perempuan. Namun apabila dicermati dalam KHI, ihdad yang dimaksud ialah masa berkabung dalam iddah yang  disebabkan  oleh  kematian  suami,  bukan  karena  perceraian  atau putusan pengadilan agama. Hal tersebut ditengarai dengan penyebutan istilah ihdad sebagai masa berkabung.
Dalam  perspektif maqashid  syariah disyariatkannya iddah merupakan  upaya untuk  menjaga  keturunan (hifz  an-nasl) .  Ditinjau  dari  aspek  biologis, ihdad bertujuan  untuk  mengetahui  kebersihan  rahim  atau  kehamilan (bara’ah  ar-rahim) demi  memelihara  kejelasan  garis  keturunan.  Sedangkan    dari  aspek  medis  untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, salah satunya yaitu untuk menghindari penyakit seks  menular. 25 Bagi  laki-laki, iddah dapat    dijadikan  sebagai  masa  tunggu  agar terhindar  dari  penyakit  seks  menular  yang  disebabkan  oleh  pergantian  pasangan dalam waktu dekat.
Ketiga, mengenai  kata  “turut  berduka  cita”.  Menurut  Rachmad,  berduka merupakan  respon  emosi  yang  diekspresikan  terhadap  kehilangan  yang dimanifestasikan  adanya  perasaan  sedih,  cemas,  sesak  nafas,  susah  tidur  dan  lain- lain.  Berduka  merupakan  respon  normal  pada  semua  kejadian  kehilangan. 26
Sedangkan  Menurut  Wahbah  Zuhaili  bahwa ihdad merupakan  hak syar’i dan merupakan  ungkapan  atau  manifestasi  rasa  duka  cita  karena  hilangnya  karunia Allah. dalam bentuk perkawinan sehingga ia tidak mungkin lagi berkumpul dengan bekas  suaminya. 27 Oleh  karenanya  kehadiran  seorang  pasangan  merupakan  faktor yang sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga.
Keempat, yakni teks  yang berbunyi  “menjaga timbulnya fitnah”. Batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar
24 Indar,  “Iddah :  dalam  keadilan  gender,” Raheema:  Jurnal  Studi  Gender  dan  Anak 5,  no.  1 (2010): 55.
25 Wardah  Nuroniyah,  “Diskursus  „Iddah  Berpersepktif  Gender:  Membaca  Ulang  „Iddah  dengan Metode Dalālah al-Naṣṣ,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 12, no. 2 (Desember 2018): 201.
26 Rachmad  dalam  Rossi  Anita  Sari,  “Pengalaman  Kehilangan  (Loss)  dan  Berduka  (Grief)  pada Ibu Preeklampsi yang Kehilangan Bayinya” (Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro, 2015), 13.
27 Fredi Siswanto, “Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender,” 20.
dari  terjadinya khitbah sebelum  masa  berkabung  usai. 28 Seolah-olah  perempuan tersebut  dengan  mudah  melupakan  janjinya  terhadap  Allah  ketika  ia  melakukan akad dengan suaminya.  Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, seolah-olah perempuan  tersebut  ingin  segera  mendapatkan  perhatian  dari  lawan  jenisnya, sehingga  akan menimbulkan persepsi  tidak etis di  masyarakat  yang pada  akhirnya mampu menimbulkan fitnah.
Dari  keempat  kata  menyapa  perempuan  pada  Pasal  170  ayat  (1)  merupakan upaya  untuk  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  wanita  yang  ditinggal  mati  oleh suaminya. Ihdad juga  menjadi  instrumen  bagi  perempuan  agar  terhindar  dari kemafsadatan pasca ditinggal mati oleh pasangannya.

## Strategi Mubadalah Menuju Kesalingan Ihdad
Pada  dasarnya  konstruksi ihdad dalam  KHI  dengan  membedakan  cara  atau kepatutan  yang  disesuaikan  dengan  bagiannya  masing-masing  telah  mengandung prinsip  kesalingan  secara  minimalis.  Namun,  upaya  pembaharuan  hukum  dalam  KHI mengenai ihdad belum  bisa  dikatakan totalitas.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  redaksi Pasal  170,  yang  secara  tekstual  tidak  mencerminkan  keseimbangan  antara  laki-laki dengan  perempuan.  Saat  menyapa  perempuan  pada  ayat  (1)  KHI  menggunakan  model komunikasi manthuq ,  akan  tetapi  saat  menyapa  laki-laki  menggunakan  model komunikasi mafhum melalui kata kepatutan .
Secara lebih rinci  dalam ayat  (1) , empat kata yang tidak disebutkan dalam ayat (2)  ialah  “wajib”,  “masa iddah ”,  “berduka  cita”,  dan  “menjaga  timbulnya  fitnah”.
Empat  kata  tersebut  merupakan  penjabaran  dan  operasionalisasi  dari  pemberlakuan ihdad bagi perempuan. Sedangkan pada ayat (2) , pemberlakuan ihdad hanya dijelaskan bahwa suami yang ditinggal mati istrinya melakukan  masa berkabung (ihdad) menurut kepatutan .  Penjabaran  dan  operasionalisasi-nya  hanya  dijelaskan  dengan  kata “kepatutan”.  Kata  kepatutan  menimbulkan  ketidak  jelasan,  dan  mengindikasikan ketidak  adilan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  hal  ihdad.  Oleh  karena  itu  kata kepatutan ini harus diubah agar dapat memberikan kepastian perintah bagi laki-laki.
28 Fredi Siswanto, 58.
Hal  lain  yang  patut  diperhatikan  adalah,  bahwa  dalam  perspektif  mubadalah terkait  ihdad  dalam  KHI  ini,  maka  perlu  mendefinisikan  ulang  4  kata  yang manthuq terhadap perempuan dalam ayat 1 untuk diterapkan secara patut kepada laki-laki. Mulai dari  memberlakukan  Wajibnya ihdad bagi  laki-laki  sebagaimana  perempuan,  seperti menyatakan dukanya dengan tidak  berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. 29 Memberlakukan  Masa iddah bagi  laki-laki, dalam  hal  ini  diartikan  sebagai masa  tunggu  selama  4  bulan  10  hari  sejak  kematian  pasangan. 30 Berduka  cita,  dalam artian  menunjukkan  sikap  duka  atas  istrinya  yang  meninggal.  Menghindari  terjadinya fitnah  dalam  atian  menghindati  melakukan  atau  terjadinya khitbah sebelum  masa berkabung usai. 31

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  pada  bab  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa KHI sebagai teks otoritatif pada dasarnya sudah memiliki visi mubadalah. Dalam trilogi mubadalah,  komposisi  KHI  terbagi  menjadi  3  teks  yaknimabadi‟(kelompok  teks  yang memuat ajaran nilai fundamental) qawa‟id (teks yang memuat ajaran prinsip tematikal) dan juz‟i (teks  yang membicarakan  ajaran dan norma  yang bersifat  implementatif dan bersifat  operasional).  Adapun  pasal-pasal  yang  secara  eksklusif  menyapa  laki-laki  dan perempuan  terdapat  pada  pasal  yang  memiliki  prinsip  dasar  perkawinan,  yakni tergolong dalam teks mabadi‟ dan qawa‟id. Sedangkan pasal yang termasuk dalam teks juz‟i yakni salah satunya tentang masa berkabung (ihdad). Ihdad dalam KHI pasal 170 secara implisit telah menyapa perempuan dan laki-laki. Empat kata yang tidak menyapa laki-laki pada ayat (1), yakni wajib, masa iddah, berduka cita, dan fitnah pada dasarnya memiliki keseimbangan makna dengan kata kepatutan pada ayat (2). Pintu masuk yang digunakan dalam menyetarakan ihdad bagi perempuan dan laki-laki atas dasar maqasid syariah  dan  kemaslahatan.  Strategi  mubadalah  dalam  menyeimbangkan  ihdad memperhatikan  budaya  masyarakat  setempat  serta  perkembangan  teknologi. Berdasarkan  kesimpulan  penelitian,  maka  penulis  merekomendasikanagar  strategi mubadalah dapat dieksekusi melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan legal dengan
29 Anisah  Nur  Baiti,  “Karakteristik  Percakapan  Rayuan  Gombal  pada  Acara  Sitkom  di  Televisi (Tinjauan Pragamatik)” (Naskah Publikasi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 8.
30 Ike  Rosalina  Dewanti  dan  Endang  Sri  Indrawati,  “Pengalaman  Kehilangan  Ibu  Yang  Menderita Kanker (Sebuah Studi Fenomenologis),” Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip 3, no. 4 (Oktober 2014): 5.
31 Astria Yuli Satyarini Sukendar, “Keabsahan Alat Bukti Berupa Chatting Di Media Sosial Terhadap Proses  Pemidanaan  Atas  Tuduhan  Perzinahan  (Pasal  284  Kuhp),” Jurnal  Mimbar  Keadilan 12,  no.  2 (2019): 252.
melakukan  penangguhan  pendaftaran  nikah  di  KUA  bagi  suami  yang  sedang  dalam masa ihdad. Kedua, pendekatan sosial dengan memperhatikan segala perkembangan dan perubahan tradisi di masyarakat.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Aruan,  Edi  Irwansyah.  “Ihdad  Wanita  yang  ditinggal  Mati  oleh  Suami  pada  Pasal  170 Kompilasi  Hukum  Islam  ditinjau  menurut  Maqashid    Al-Syari’ah.”  Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.
Asman.  “Peranan  Adat  atau  ‘Urf    dalam  Pengembangan  Hukum  Islam  (Kajian  Hukum Islam Klasik).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
Asni.  “Kedudukan  Perempuan  dalam  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia  (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender).” Al- ’Adl 1, no. 2 (2008). Asy’ari, Moh. “Kompilasi Hukum Islam sebagai Fiqh Lintas Madzhab di Indonesia.” Al- Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 7, no. 2 (Desember 2012).
Baiti,  Anisah  Nur.  “Karakteristik  Percakapan  Rayuan  Gombal  pada  Acara  Sitkom  di Televisi  (Tinjauan  Pragamatik).”  Naskah  Publikasi,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta, 2013.
Dewanti,  Ike  Rosalina,  dan  Endang  Sri  Indrawati.  “Pengalaman  Kehilangan  Ibu  Yang Menderita Kanker (Sebuah Studi Fenomenologis).” Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip 3, no. 4 (Oktober 2014).
Fahru, Ahmad. “Iddah dan Ihdad Wanita Karier  (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
Fredi Siswanto. “Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender.” Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014.
Ghazali, Abd Moqsith. Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai
Pemikiran Ulama Muda . Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002.
Hakim, Lukman. “Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir.” Jurnal Studi Ilmu-ilmu al- Qur’an dan Hadis 21, no. 1 (Januari 2020).
Harisudin,  M.  Noor.  “‘Urf  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam  (Fiqh)  Nusantara.” Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam 20, no. 1 (2016).
Herawati, Andi. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai  Hasil Ijtihad Ulama Indonesia.”
Hunafa: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 (Desember 2011).
Indar. “Iddah : dalam keadilan gender.” Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak 5, no.
1 (2010).
Irianto,  Sulistyowati. Perempuan  dan  Hukum:  Menuju  Hukum  yang  Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Iyan,  Anugerah  Purnama.  “Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Hukum  Positif Indonesia.” Lex Crimen 6, no. 8 (Oktober 2017).
M,  Sirajuddin.  “Eksistensi  ‘Urf  sebagai  Sumber  Pelembagaan  Hukum  Nasional.” Madania: Jurnal Kajian Keislaman 19, no. 1 (Juni 2015).
Maimun,  Ach.  “Memperkuat  ’Urf  dalam  Pengembangan    Hukum  Islam.” Al-Ihkam:
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 12, no. 1 (Juni 2017).
Milati,  Arifah.  “Teori  Ri’ayah  Al-Maslahah  At-Tufi  dan  Aplikasinya  dalam  Menakar Problematika Ihdad.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (2014).
Nasution,  Adnan  Buyung.  “Problematika  Ihdad  Wanita  Karir  Menurut  Hukum  Islam.” Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015.
Nuroniyah,  Wardah.  “Diskursus  ‘Iddah  Berpersepktif  Gender:  Membaca  Ulang  ‘Iddah dengan  Metode  Dalālah  al-Naṣṣ.” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 12, no. 2 (Desember 2018).
Qodir,  Faqihuddin  Abdul. Manual  Mubadalah:  Ringkasan  Konsep  untuk  Pelatihan Perspektif  Kesalingan  dalam  Isu  Gender  dan  Islam .  Yogyakarta:  Umah  Sinau Mubadalah, 2019.
———. Qira’ah Mubadalah . Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
Santoso, Lukman Budi. “Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam  dan Qira’ah Mubadalah).” Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 18, no. 2 (2019).
Sari,  Rossi  Anita.  “Pengalaman  Kehilangan  (Loss)  dan  Berduka  (Grief)  pada  Ibu Preeklampsi yang Kehilangan Bayinya.” Skripsi, Universitas Diponegoro, 2015.
Sucipto.  “‘Urf  sebagai  Metode  dan  Sumber  Penemuan  Hukum  Islam.” Asas:  Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 7, no. 1 (2015).
Suhirman,  Gatot.  “Poligami  Kaum  Elit  Agama  Islam  (Menimbang  Plus-Minus  Praktik Poligami Kaum Elit Agama bagi Masyarakat).” Istinbath: Jurnal Hukum Islam 12, no. 2 (Desember 2013).
Sukendar, Astria Yuli Satyarini. “Keabsahan Alat Bukti Berupa Chatting Di Media Sosial Terhadap  Proses  Pemidanaan  Atas  Tuduhan  Perzinahan  (Pasal  284  Kuhp).” Jurnal Mimbar Keadilan 12, no. 2 (2019).
Susilo, Edi. “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir.” Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 6, no. 2 (Desember 2016).
———. “’Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir.” AL-HUKAMA 6 (2016).
Ussa’adah,  Eka  Ita.  “Membentuk  Keluarga  Sakinah  Menurut  M.  Quraish  Shihab
(Analisis  Pendekatan  Konseling  Keluarga  Islam).”  Skripsi,  Institut  Agama  Islam Negeri Walisongo, 2008.
Yahya, Yuangga Kurnia. “Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara:
Studi Geobudaya dan Geopolitik.” Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam 16, no. 1 (Juni 2019).