IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG  STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  BERBASIS AKRUAL (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT)
1 Abdurrahim, 2 Dwi Nur Hidayati, 3 Budiarto
1,2. Akademi Sekretari dan Manajemen Mataram
3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram
1 y24197@yahoo.com

## Abstract
This  study  is  intended  to  determine  the  factors  that  influence  the  success  of  local governments  in  the  implementation  of  PP  71/2010  on  Accrual  Based  Government Accounting Standard. This quantitative research employs the regression method to analyse the  regulations,  human  resources,  commitment,  other  supporting  elements  and  training which seem to influence the accomplishment of local governments in the implementation of PP  71/2010  on  Accrual  Based  Government  Accounting  Standard.  The  population  of  the study is the regional finance management personnel in 32 Government Work Units (SKPD) within  the  district  government  of  West  Lombok  comprising  of  head  of  SKPD  and/or  the finance administration officer (PPK), treasurer, and the planning staff. Sample is selected through  the  purposive  sampling  technique  in  which  96  respondents  are  given questionnaires. Only 71 respondents return the questionnaires. Likert scale is used for the data  measurement.  The  result  of  the  study  shows  that  regulation,  human  resources, commitment,  other  supporting,  and  training  elements  partially  and  simultaneously  have positive  effect  to  the  accomplishment  of  local  governments  in  the  implementation  of  PP 71/2010 on Accrual Based Government Accounting Standard.
Keywords :  Implementation  PP  71/2010,  regulation,  human  resources,  commitment, supporting elements, training.

## Abstrak
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  PP  71/2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual.  Jenis  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  yang  akan  diuji dengan menggunakan metode regresi untuk menganalisis pengaruh regulasi, sumber daya manusia,  komitmen,  perangkat  pendukung  dan  pelatihan  terhadap  keberhasilan pemerintah daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrual. Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  pengelola  keuangan  daerah  pada  32  unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam Pemerintah Kabupaten  Lombok  Barat  yang terdiri dari kepala SKPD dan / atau petugas administrasi keuangan (PPK), bendahara, dan staf  perencanaan.  Sampel  dipilih  melalui  teknik  purposive  sampling  di  mana  dari  96 responden  yang  diberikan  kuesioner  hanya  71  responden  mengembalikan  kuesioner. Pengukuran  data  menggunakan  skala  likert.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa regulasi,  sumber  daya  manusia,  komitmen,  perangkat  pendukung,  dan  pelatihan  secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap implementasi  pemerintah daerah dalam penerapan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Kata  kunci: implementasi  pp  71/2010,  regulasi,  sumber  daya  manusia,  komitmen, perangkat pendukung, pelatihan

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  menuntut  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  kapabilitas  dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah  umumnya  belum  menjalankan  fungsi  dan  peranan  secara  efisien,  terutama  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  (Halim et  al ,  2007:  23).  Pengelolaan  keuangan  daerah, sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah,  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim et  al ,  2007:  24).  Dalam  hal  ini,  pedoman  dan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010    tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.
Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)    yang  selanjutnya  disebut  PP  71/2010  harus  diiringi dengan  keberhasilan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah sesuai  dengan  PP  71/2010.  Saat  ini,  pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  sesuai dengan  Permendagri  64/2013  tentang  Penerapan  SAP    Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah Daerah.
Keberhasilan  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  ditinjau  dari:  1)  Persepsi  aparatur pemerintah  daerah  terhadap  perubahan  regulasi,  sebagaimana  beberapa  studi  tentang pengaruh  perubahan  regulasi,    yaitu  Bastian  (2006:  8),  Araújo  (1999)  dalam  Jorge et  al. (2007),  Yang  (1994)  dalam  Chow  (1995)  dan  Azhar  (2007).  2)  Keberhasilan  SDM (Christiaens et  al. ,  2007; Jorge et  al. ,  2007  dan  Azhar  2007;  Bastian,  2006;  Luder et  al., 2003  dalam  Christiaens et  al. ,2007;  dan  Fernandes,  2004  dalam  Jorge et  al., 2007);  3)
Komitmen dari aparatur pemerintah (Bastian, 2006: 7; Christiaens et al., 2007; dan Azhar, 2007);  4)  Perangkat  pendukung  yang  ada  (Halim et  al ,  2007:  41-42;    Tikk,  2010;  dan Azhar  2007);  dan  5)  Pelatihan  yang  relevan  (Bastian,  2006:  9;  Christiaens et  al, 2007; Luder et al., 2003 dalam Christiaens et al. ,2007; dan  Fernandes, 2004 dalam Jorge et al., 2007).
Selanjutnya,  peneliti  menggunakan  faktor  regulasi,  SDM,  komitmen,  perangkat pendukung,  dan  adanya  pelatihan    sebagai  faktor-faktor  yang  diduga  akan  berpengaruh dalam  keberhasilan    pemerintah  daerah  dalam  implementasi  PP  71/2010  tentang  SAP Berbasis  Akrual.  Hasil  pengamatan  awal  terhadap  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat,  menunjukkan  bahwa  pengelolaan keuangan  daerah  selama  5  (lima)  tahun  terakhir  sejak  tahun  2013  –  2017  berdasarkan pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  bahwa  pada  2013  memperoleh  opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada 2014 – 2017  atau empat tahun berturut-turut memperoleh  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  telah dilaksanakan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Selanjutnya, hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian  tentang  keberhasilan  pengelolaan  keuangan  daerah  sesuai  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP),  khususnya  keberhasilan  daerah  dalam  implementasi  PP  71/2010 tentang SAP Berbasis Akrual.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  masalah  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  adalah  “Apakah  regulasi,  SDM,  komitmen,  perangkat  pendukung,  dan pelatihan  merupakan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan    pemerintah  daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrual?”

## KAJIAN PUSTAKA Standar Akuntansi Pemerintahan
Penetapan  sebuah  standar  akuntansi  di  lingkungan  pemerintah  dirasakan  sangat penting,  sebagai  salah  satu  kunci  transparansi  dan  akuntabilitas  laporan  keuangan  oleh sektor pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009:148) standar akuntansi merupakan pedoman atau  prinsip-prinsip  yang  mengatur  perlakuan  akuntansi  dalam  penyusunan  laporan keuangan  untuk  tujuan  pelaporan  kepada  para  pengguna  laporan  keuangan,  sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.
Standar  akuntansi  sangat  diperlukan  untuk  menjamin  konsistensi  dalam  pelaporan keuangan.  Tidak  adanya  standar  akuntansi  yang  memadai  akan  menimbulkan  implikasi negatif  berupa  rendahnya  reliabilitas  dan  obyektivitas  informasi  yang  disajikan, inkonsistensi  dalam  pelaporan  keuangan  serta  menyulitkan  dalam  pengauditan  (Halim et al ,  2007:  124).  Pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, selanjutnya  disebut  SAP,  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  pada tanggal  6  Juli  2005.  Selanjutnya,  pada  bulan  Oktober  2010  pemerintah  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP)  Berbasis  Akrual,  sebagai  pengganti  PP  24/2005.  SAP  Akrual  dikembangkan  dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting  Standards  (IPSAS) dan  memperhatikan  peraturan  perundangan  serta  kondisi Indonesia.
Implementasi  PP  71/2010  secara  bertahap  pada  pemerintah  daerah  diatur  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan strategi penerapan SAP Berbasis Akrual pada tahun 2011  meliputi:  1)  Penyiapan  aturan  pelaksanaan  dan  kebijakan  akuntansi;  2) Pengembangan  Sistem  Akuntansi  dan  Teknologi  Informasi;  dan  3)  Pengembangan kapasitas  SDM  dengan  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  sebelumnya  yakni, UU  17/2003  dan  pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  sesuai  PP  58/2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Permendagri  13/2006, jo Permendagri  59/2007, jo Permendagri  21/2011  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Permendagri No.64/2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada Pemerintah Daerah.
Beberapa  literatur  dan  penelitian  yang  berhubungan  dengan  reformasi  akuntansi pemerintah  atau  reformasi  akuntansi  akrual  (Yang,  1994  dalam  Chow et  al .,  1995; Christiaens dan Peteghem, 2007;  Jorge et al., 2007; Christiaens dan Rommel, 2008: dan Tikk,  2010)  menyatakan  implementasi  akuntansi  akrual  pada  awal  reformasi  mengalami permasalahan pelaksanaan konseptual. Reformasi akuntansi pemerintahan dapat dianggap sebagai kondisi penting bagi keberhasilan reformasi konsekuensi lainnya. Oleh karena itu, sebuah  implementasi  yang  memadai  tentang  reformasi  akuntansi  memegang  peranan penting  dalam  keberhasilan  reformasi  manajemen  pemerintahan,  khususnya  ketika mengimplementasikan  reformasi  akuntansi  pemerintahan  (Christiaens  dan  Peteghem, 2007).  Jorge et  al. (2007)  menyatakan  bahwa  masalah  penting  dalam  pelaksanaan  basis akrual  berkaitan  dengan  pencatatan  dan  penentuan  nilai  aset  domain  publik.  Masalah- masalah  praktis  dalam  pengembangan  reformasi  akuntansi  antara  lain  kerangka  yang mendasari  akuntansi  akrual  tidak  selaras  dengan  konteks  pemerintah  (Christiaens  dan Rommel,  2008).  Selanjutnya,  masalah  besar  yang  perlu  dipecahkan  muncul  dari  proses transisi ke basis akuntansi akrual (Tikk, 2010).

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan  keuangan  daerah  (Halim et  al ,  2007:  24).  Menurut  Devas  dkk.  (1987:  279) pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah  sebagai  berikut:1)  Tanggungjawab ( accountability ),  2)  Mampu  memenuhi  kewajiban  keuangan,  3)  Kejujuran,  4)  Hasil  guna ( efectiveness ) dan daya guna ( efficiency ), dan 5) Pengendalian.
Coy dan Dixon (2004) menyelidiki perubahan kualitas laporan tahunan untuk tahun 1996  dan  2000  dari  delapan  universitas  Selandia  Baru  dengan  menggunakan  indeks akuntabilitas publik (PAI). Mereka mengungkapkan perubahan hasil, dengan peningkatan secara keseluruhan kualitas laporan tahunan di periode pertama 1992-1996, namun kedua negatif  dan  evolusi  positif  selama  periode  kedua,  1996-2000.  Semua  hasil  penelitian sebelumnya  menunjukkan  sedikit  perbaikan  dari  waktu  ke  waktu,  tetapi  dengan  sedikit perhatian atau tidak ada efek mengatur diri sendiri reformasi akuntansi pemerintahan dan penentu mungkin menjelaskan evolusi.
Penelitian terdahulu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  dapat  ditemukan  dalam  penelitian  Kristiawati  (2015), Putra,  dkk  (2015),  Adirianto,  dkk  (2017),  yang  menganalisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Hasil  analisis  dari  ketiga  peneliti  tersebut  menyimpulkan  bahwa  komitmen,  SDM,  gaya kepemimpinan,  dan  perangkat  pendukung  termasuk  system  informasi  akuntansi  secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrual.

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Pemerintah  Daerah  Dalam Implementasi PP  71/2010 Tentang SAP Berbasis Akrual
Faktor-faktor  yang  akan  mempengaruhi  pemerintah  daerah  dalam  implementasi  PP 71/2010  tentang  SAP  Berbasis  Akrual  adalah:  regulasi,  SDM,  komitmen,  perangkat pendukung,  dan  pelatihan  bagi  petugas  pengelola  keuangan  sebagaimana  diuraian  di bawah ini :

## 1) Regulasi dan Implementasi PP 71/2010
Regulasi,  sebagai  layaknya  untuk  setiap  perubahan,  pihak  internal  yang  sudah terbiasa dengan sistem yang lama, akan enggan mengikuti perubahan. Beberapa tantangan dalam  implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  diantaranya  adalah  resistensi terhadap  perubahan  (Bastian  2006:  8).  Araújo  (1999)  dalam  Jorge et  al. (2007) menjelaskan,  bahwa  penekanan  pada  aturan  hukum,  tradisi  birokrasi  dan  perlawanan terhadap  perubahan,  terpusat,  kontrol  melalui  hirarki,  dan  fokus  pada  proses  input,  telah menghambat  keberhasilan  reformasi  akuntansi  (akrual).  Jorge et  al. (2007) mengungkapkan  bahwa  keterlambatan  dalam  pelaksanaan  kerangka akuntansi  pemerintah yang  baru,  di  antara  faktor-faktor  lain,  adalah  masalah  yang  terkait  dengan  pengenalan akuntansi  akrual.  Yang  (1994)  dalam  Chow et  al. (1995)  mengungkapkan  bahwa  pada awal penerapan standar akuntansi di China pelaporan keuangan yang menekankan regulasi profesional  dan justifikasi,  adanya  pertimbangan  budaya,  akan  sangat  sulit  dicapai  dalam praktek.  Namun,  penelitian  Azhar  (2007)  menyimpulkan  bahwa  regulasi  tidak mempengaruhi terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13/2006.
Dalam  penelitian  ini,  regulasi  adalah  persepsi  responden  tentang  perubahan peraturan, keputusan dan perundangan dalam waktu yang singkat, dan perubahan tersebut sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya, dan dipandang sebagai suatu keadaan  yang mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam implementasi PP 71/2010.
2) Sumber Daya Manusia (SDM) dan Implementasi PP 71/2010 Hasil  penelitian  Christiaens et  al. (2007),  menunjukkan  tiga  variabel  (dukungan konsultan, pelatihan lanjutan staf akuntansi, dan ukuran kota) merupakan variabel penentu
yang  penting  dalam  tahun  pertama  pelaksanaan  reformasi  akuntansi  pemerintahan  kota Flemish.  Pengalaman  di  Portugal,  sesuai  laporan Public  Administration  Accounting Standardization  Commission  (PAASC) tahun  2003  menyimpulkan  antara  lain  bahwa penerapan  sistem  yang  baru  (basis  akrual)  masih  dalam  tahap  dengan  masalah  yang kompleks  dan  kesulitan  untuk  mengatasinya,  serta  sebagian  besar  berkaitan  dengan kesesuaian  aplikasi software dan  ketidakcukupan  SDM  yang  berkualitas. The  Court  of Accounts (2003) antara lain mengungkapkan hal-hal terpenting  dalam pelaksanaan sistem akuntansi  baru  (akrual)  adalah:  1)  Kesulitan  dalam  integrasi  program software, 2) Kekurangan  SDM  dan  keuangan,  3)  Kesulitan  dalam  menyajikan  beberapa  laporan keuangan,  seperti  Neraca  dan  Laporan  Operasional,  4)  Membutuhkan  reformulasi  sistem pengendalian internal, dan 5) Kekurangan kelompok pendukung teknis (Jorge et al. , 2007). Hal  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  Azhar  (2007)  mengenai  keberhasilan  penerapan Permendagri  13/2006  pada  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  yang  menyimpulkan  bahwa SDM  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  penerapan  Permendagri  13/2006.  Dalam penelitian  ini,  SDM  dipandang  sebagai  suatu  dukungan  yang  kuat  terhadap  keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010.

## 3) Komitmen dan Implementasi PP 71/2010
Faktor  komitmen  dalam  implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  merupakan kunci  keberhasilan  dari  suatu  perubahan.  Diundangkannya  tiga  paket  keuangan  negara serta  undang-undang  pemerintahan  daerah  menunjukkan  keinginan  yang  kuat  dari  pihak eksekutif  dan  pihak  legislatif  untuk  memperbaiki  sistem  keuangan  negara,  termasuk perbaikan  atas  akuntansi  pemerintahan  (Bastian,  2006:  7).  Hasil  penelitian  Christiaens et al. (2007),  misalnya  menunjukkan  bahwa  komitmen  para  pembuat  keputusan  mungkin faktor lain yang relevan. Pengalaman Selandia Baru (IFAC PSC, 1994) mengetahui bahwa tanpa komitmen pengambil keputusan dalam  menggunakan informasi akrual, pelaksanaan reformasi akuntansi pemerintah tidak mungkin berhasil. Sebuah pernyataan yang didukung oleh Ryan (1998) dalam Christiaens et al. (2007) berpendapat bahwa keberhasilan inovasi tergantung  pada    iklim  penerimaan  antara  pemerintah  (Ryan,  1998).  Studi  di  AS menunjukkan  tingkat  kepatuhan  yang  lebih  tinggi  karena  kepentingan  peningkatan  dalam pengungkapan  keuangan  kota  (Allen  dan  Sanders,  1994).  Hal  ini  juga  didukung  oleh penelitian  Azhar  (2007)  mengenai  keberhasilan  penerapan  Permendagri  13/2006  pada Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyimpulkan bahwa komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan  penerapan  Permendagri  13/2006.  Dalam  kaitan  dengan  penelitian  ini, komitmen  dipandang  sebagai  suatu  keyakinan  dan  dukungan  yang  kuat  terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010.
4) Perangkat Pendukung dan Implementasi PP 71/2010
Perangkat  pendukung  adalah  alat  untuk  mendukung  terlaksananya  kegiatan  atau pekerjaan  seperti  komputer  ( hardware ), software dan  lain-lain.  Semakin  kompleksnya aktivitas  pemerintah  daerah  dan  pusat  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  maka informasi  menjadi  dasar  pengambilan  keputusan  yang  akurat,  tepat  sasaran,  dan  tidak ketinggalan  jaman  bagi stakeholder (Halim et  al ,  2007:  41-42).  Hasil  penelitian  Tikk (2010)  mengungkapkan  penerapan  akuntansi  akrual    dalam  entitas  sektor  publik  Estonia dilakukan  dengan  berbagai  upaya  untuk  menciptakan  sistem  akuntansi  kontemporer  di sektor publik. Sebuah pondasi yang memadai telah diletakkan untuk transisi ke akuntansi akrual  secara  penuh,  yang  juga  didukung  dengan  mengembangkan  sistem  teknologi informasi (Tikk, 2010).
Perangkat pendukung ini diukur berdasarkan ketersediaan perangkat pendukung dan kemutakhirannya.  Dalam  kaitan  dengan  penelitian  ini,  perangkat  pendukung  dipandang
sebagai suatu keadaan yang akan mempengaruhi keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010.

## 5) Pelatihan dan Implementasi PP 71/2010
Pelatihan  relevan  yang  dikuti  oleh  petugas  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah upaya  peningkatan  pengetahuan  dan  ketarampilan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah dapat  mendukung  tercapainya  tujuan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hasil  penelitian Christiaens et  al. (2007),  misalnya  mengungkapkan  bahwa  dukungan  profesional  dan pelatihan  staf  akuntansi  merupakan  variabel  penentu  yang  penting  pada  tahun  pertama pelaksanaan  reformasi  akuntansi  pemerintahan  kota  Flemish.  Kota  yang  melaksanakan pelatihan terhadap stafnya, menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.  Luder et al. (2003)  dalam  Christiaens et  al. (2007)  menunjukkan  bahwa  pelatihan  terhadap  staf akuntansi  yang  berkelanjutan  dalam  teknik  akuntansi  dapat  diharapkan  tingkat kepatuhannya dalam penerapan reformasi akuntansi pemerintahan lebih signifikan. Dalam kaitan dengan penelitian ini, pelatihan dipandang sebagai suatu dukungan kompetensi yang akan mempengaruhi keberhasilan daerah dalam  implementasi PP 71/2010.

## Rerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Rerangka Pemikiran
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  dan  landasan  teori  yang  diuraikan  di  depan, bahwa  variabel  independen  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Sebagai  variabel independen  adalah:  regulasi,  SDM,  komitmen,  perangkat  pendukung,  dan  pelatihan; sedangkan  variabel  independen  adalah  keberhasilan  daerah  dalam    implementasi  PP 71/2010  tentang  SAP  Berbasis  Akrual.  Hubungan  variabel  independen  terhadap  variabel dependen digambarkan dalam rerangka pemikiran berikut ini :

## Gambar 1. Rerangka Pemikiran

## Pengembangan Hipotesis
Regulasi,  sebagai  layaknya  untuk  setiap  perubahan,  pihak  internal  yang  sudah terbiasa  dengan  sistem  yang  lama,  akan  enggan  mengikuti  perubahan.  Beberapa  hasil penelitian  terdahulu  mengungkapkan  bahwa  regulasi  berpengaruh  terhadap  keberhasilan reformasi akuntansi (Bastian, 2006: 8; Araújo, 1999 dalam Jorge et al. , 2007; Yang, 1994 dalam  Chow et  al. ,  1995);  walaupun  penelitian  Azhar  (2007)  menyimpulkan  bahwa regulasi tidak mempengaruhi terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13/2006. Mengenai  SDM,  hasil  penelitian  Christiaens et  al. (2007),  laporan Public Administration  Accounting  Standardization  Commission  (PAASC) tahun  2003,  dan The
Regulasi
SDM
Pengalaman kerja     (+)
Komitmen Pengalaman kerja     (+)
Perangkat Pendukung ung
Pelatihan
Keberhasilan Daerah
Court  of  Accounts (2003)  antara  lain  mengungkapkan  bahwa    dalam  pelaksanaan  sistem akuntansi  baru  (akrual)  adalah  kekurangan  kelompok  pendukung  teknis  (Jorge et  al. , 2007).  Hasil  penelitian  Azhar  (2007)  mengenai  keberhasilan  penerapan  Permendagri 13/2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyimpulkan bahwa SDM berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13/2006. Hasil penelitian Luder et al. (2003) dalam  Christiaens et  al. (2007)  dan  Fernandes  (2004)  dalam  Jorge et  al. (2007), mengungkapkan bahwa pelatihan staf akuntansi merupakan variabel penentu yang penting pada  tahun  pertama  pelaksanaan  reformasi  akuntansi  pemerintahan  dan  memberikan pelayanan akuntansi yang responsif.
Dalam hal komitmen sebagai variabel independen, hasil penelitian Allen dan Sanders (1994),  Ryan  (1998),    Christiaens et  al. (2007),  dan  Azhar  (2007)    menunjukkan  bahwa komitmen  para  pembuat  keputusan  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  penerapan reformasi akuntansi pemerintahan.
Faktor  perangkat  pendukung  dalam  implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan berupa  teknologi  informasi  berperan  dalam  upaya  pemerintah  untuk  lebih  akuntabel  dan transparansi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahannya.  Semakin  kompleksnya  aktivitas pemerintah  daerah  dan  pusat  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  maka  informasi menjadi  dasar  pengambilan  keputusan  yang  akurat,  tepat  sasaran,  dan  tidak  ketinggalan jaman bagi stakeholder (Halim et al , 2007: 41-42). Hasil penelitian Tikk (2010) dan Azhar (2007) mengungkapkan penerapan akuntansi akrual  dalam entitas sektor publik didukung dengan  mengembangkan  sistem  teknologi  informasi,  dan  bahwa  perangkat  pendukung berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan reformasi akuntansi.
Selanjutnya, faktor-faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrual. Keberhasilan dalam implementasi  dimaksud  dapat  ditunjukkan  antara  lain  dengan  tingkat  penyelesaian penyusunan  Laporan  Keuangan,  yang  mencakup:  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:
H 1 :  Regulasi,  SDM,  Komitmen,  Perangkat  Pendukung,  dan  Pelatihan  Mempunyai Pengaruh  terhadap  Keberhasilan  Daerah  dalam  Implementasi  PP  71/2010  tentang SAP Berbasis Akrual”.

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan pada    32 Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Lombok Barat. Responden yang dipilih, dengan metode purposive sampling, dengan kriteria antara lain pejabat dan/atau aparatur yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah di  masing-masing  SKPD  yaitu  Kepala  SKPD  atau  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan Staf Perencanaan.
Berdasarkan  kriteria  tersebut,  jumlah  responden  direncanakan  sebanyak  96  orang yang  menjadi  responden,  dan  yang  mengembalikan  jawaan  kuisioner  sebanyak  71 responden.  Teknis  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  statistik  deskriptif dan regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis statistic deskriptif, dilakukan uji validitas  dan  reliabilitas  atas  seluruh  pertanyaan/pernyataan  yang  ada  dalam  kuisioner, untuk mengetahui apakah pernyataan yang digunakan telah valid dan reliabel untuk diuji. Hasil  pengujian  bahwa  seluruh  pernyataan  yang  digunakan  telah  valid  dan  reliabel. Selanjutnya  dilakukan  analisis  statistic  deskriptif.  Kemudian  dilakukan  uji  asumsi  klasik
yang  terdiri  atas  uji  normalitas,  multikolinearitas,  dan  heteroskedastisitas,  serta  dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu uji t dan uji F.
Berdasarkan  hipotesis  yang  diajukan,  maka  model  penelitian  dapat  dibuat  sebagai berikut:
Hipotesis  penelitian  diuji  dengan  menggunakan  analisa  regresi  berganda.  Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independent secara keseluruhan  terhadap  varibel  dependen.  Pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  uji  F atau yang biasa disebut dengan Analysis of Varian (ANOVA).
Pengujian  dengan  membandingkan  F-hitung  dengan  F-tabel  dilakukan  dengan ketentuan  yaitu  apabila  F-hitung  >  F-tabel  (α  0,05),  maka  H o ditolak  (berpengaruh), sementara  sebaliknya  apabila  F-hitung  <  F-tabel  (α  0,05),  maka  H o diterima  (tidak berpengaruh).  Adapun  F tabel dicari dengan memperhatikan tingkat kepercayaan  (α) dan derajat bebas (degree of freedom)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  sesuai  metode  penelitian  yang  telah  diuraikan  di  atas diperoleh  data  yang  selanjutnya  dengan  analisis  statistik  diperoleh  hasil  penelitian.  Data penelitian  yang  digunakan  adalah  data  primer  berupa  jawaban  responden  atas  kuesioner yang telah dikirim sebanyak 71 orang dari yang direncanakan sebanyak 96 orang.
Hipotesis  yang  akan  diuji  adalah  pengaruh  regulasi,  SDM,  komitmen,  perangkat pendukung,  dan  pelatihan  terhadap  keberhasilan  daerah  dalam  implementasi  PP  71/2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual.  Ringkasan  hasil  pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## Tabel 1. Ringkasan Pengujian Hipotesis
Model Unstandardized Coefficient Standardized Coefficient T Sig Β Std Error  Beta Constant -2.276 0.625 -3.642 0.001 Regulasi (X1) 0.548 0.111 0.484 4.955 0.000 SDM (X2) 0.655 0.113 0.462 5.783 0.000 Komitmen (X3) 0.232 0.083 0.231 2.797 0.007 Perangkat Pendukung (X4) 0.052 0.123 0.047 2.421 0.009 Pelatihan (X5) 0.118 0.101 0.109 3.160 0.001 R =   0.772 R 2 =   0.596 Adjusted R 2 =   0.565 F = 19.148 Sig. F =   0.000
Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan tersebut ditunjukkan dalam model penelitian sebagai berikut:
Keberhasilan Daerah dalam Implementasi PP 71/2010 = β 0 + β 1 Regulasi + β 2 Komitmen + β 3 SDM + β 4 Perangkat   Pendukung + e
Y = -2.276+ 0.548 X 1 +  0.655 X 2 + 0.232 X 3 + 0.052 X 4 + 0.118 X 5 + e
Berdasarkan  persamaan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  koefisien  dari  variabel independen masing-masing bertanda positif, yang berarti bahwa keberhasilan daerah dalam implementasi  PP  71/2010  tentang  SAP  Berbasis  Akrual  akan  meningkat  dengan  adanya peningkatan  dalam  hal  SDM,  komitmen,    perangkat  pendukung,  dan  pelatihan,  termasuk adanya perubahan regulasi. Nilai statistik F dapat digunakan untuk menilai goodness of fit suatu  model  penelitian  (Kuncoro,  2007:  81).  Dari  uji  statistik  F  atau  tabel  ANOVA, diperoleh nilai F hitung dengan tingkat signifikan  19.148. Karena probabilitas 0.000 lebih kecil  dari  0.05  maka  hasil  dari  model  regresi  menunjukkan  bahwa  regulasi,  SDM, komitmen,  perangkat  pendukung,  dan  pelatihan  yang  relevan  secara  bersama-sama ( simultan )  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  daerah  dalam  implementasi  PP  71/2010 tentang SAP Berbasis Akrual.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  sebagaimana  ditunjukkan  pada  tabel  1  di  atas    bahwa  regulasi berpengaruh  terhadap  keberhasilan  daerah  dalam  implementasi  PP  71/2010  tentang  SAP Berbasis  Akrual  (B  =  0.548;  t  =  4.955). Hasil  ini  menolak  hasil  penelitian  Azhar  (2007). Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  pengaruh  positif  dari  regulasi  berbeda  dengan pernyataan  Bastian  (2006),  Araújo  (1999)  dalam  Jorge et  al. (2007),  dan  Yang  (1994) dalam  Chow  (1995).  Perbedaan  ini  terjadi  karena  perubahan  regulasi  dengan diundangkannya PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrual, dalam implementasinya dapat dilaksanakan  secara  bertahap  dari  penerapan  SAP  Berbasis  Kas  Menuju  Akrual  menjadi penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  paling  lama  4  (empat)  tahun  setelah  Tahun  Anggaran 2010  atau  sampai  dengan  tahun  2014.  Dalam  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2010 mengacu pada PP71/2010 khususnya sesuai dengan Lampiran II PP71/2010 yakni penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.
Sumber  daya  manusia  (SDM) sangat  berperan  dalam  keberhasilan  daerah  dalam implementasi  PP  71/2010  tentang  SAP  Berbasis  Akrual.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  SDM  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  daerah  dalam  implementasi  PP  71/2010 tentang  SAP  Berbasis  Akrual  (B  =  0.655;  t  =  5.783).  Hal  ini  mendukung  hasil  penelitian Azhar  (2007),  Christiaens et  al. (2007),  laporan Public  Administration  Accounting Standardization  Commission  (PAASC) tahun  2003,  (Jorge et  al. ,  2007),  Bastian  (2006), Luder et al. (2003) dalam Christiaens et al. (2007).
Faktor  komitmen  berpengaruh  positif  terhadap  keberhasilan  daerah  dalam implementasi  PP  71/2010  tentang  SAP  Berbasis  Akrual.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  komitmen  dari  aparatur  pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap keberhasilan  daerah  dalam  implementasi  PP  71/2010  tentang  SAP  Berbasis  Akrual  (B  = 0.232; t = 2.797). Hal ini juga mendukung hasil penelitian Azhar (2007), Christiaens et al. (2007), Ryan (1998) dalam Christiaens et al. (2007), Allen dan Sanders (1994).
Adapun  mengenai  perangkat  pendukung  dan  sistem  informasi  yang  mempengaruhi keberhasilan  daerah  dalam  implementasi  PP  71/2010  tentang  SAP  Berbasis  Akrual  (B  = 0.052;  t  =  2.421),  hal  ini  mendukung  hasil  penelitian  Azhar  (2007),  Tikk  (2010)  dan pernyataan Halim et al. (2007).
Adanya pelatihan yang relevan juga berpengaruh terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi  PP  71/2010  tentang  SAP  Berbasis  Akrual.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan menunjukkan bahwa adanya pelatihan yang relevan   dalam pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi  keberhasilan  daerah  dalam  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010 (B = 0.118; t =  3.160). Hal ini mendukung hasil penelitian Christiaens et al.
(2007), dan penelitian Fernandes (2004) dalam Jorge et al. (2007).

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  sesuai  metode  penelitian  dan  analisis yang  dilakukan  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor  regulasi,  SDM,  komitmen,  perangkat  pendukung,  dan  pelatihan  secara  parsial dan  bersama-sama  ( simultan )  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  daerah  dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrual.
2. Pengaruh faktor regulasi dan SDM terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP  71/2010  tentang  SAP  Berbasis  Akrual  relatif  lebih  tinggi  daripada  faktor komitmen,  perangkat  pendukung,  dan  pelatihan  yang  relevan,  dengan  nilai  terendah pada faktor  perangkat pendukung.  Hal ini menunjukkan bahwa perangkat pendukung dan  adanya  pelatihan  yang  relevan  merupakan  faktor  yang  saling  melengkapi  yaitu adanya  perangkat  pendukung  seperti  aplikasi  teknologi  informasi  SIMDA  kiranya diperlukan adanya pelatihan yang memadai.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  tersebut,    beberapa  saran  dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  daerah  dalam  implementasi  PP 71/2010  tentang  SAP  Berbasis  Akrual  (regulasi,  SDM,  komitmen,  perangkat pendukung,  dan  adanya  pelatihan  yang  relevan)  memiliki  nilai  statistik  yang  rendah, maka  disarankan  bagi  penelitian  selanjutnya  untuk  memasukkan  variabel  lain  yang diduga  turut  mempengaruhi  keberhasilan  daerah  dalam  implementasi  PP  71/2010 tentang SAP Berbasis Akrual antara lain dukungan konsultan dan pelatihan di bidang pengelolaan  keuangan  daerah.    Demikian  juga  penetapan  responden  terpilih  dan jumlahnya perlu ditingkatkan.
2. Variabel perangkat pendukung yang berpengaruh positif terhadap keberhasilan daerah dalam  implementasi  PP  71/2010  tentang  SAP  Berbasis  Akrual  dengan  nilai  statistik terendah,  menggambarkan  bahwa  adanya  perangkat  pendukung  ( hardware dan software )  hendaknya  didukung  dengan  kualitas  penyediaan  SDM  dengan  latar pendidikan  yang  sesuai  dan  penyelenggaraan  pelatihan  akuntansi  yang  memadai  dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adirianto,  M.  2017.  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penerapan  Akuntansi  Berbasis Akrual pada SKPD Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 6, No. 11, November 2017.
Allen,  A.  and  G.D.  Sanders.  1994.  “Financial  Disclosure  in  US  Municipalities:  Has  the Governmental  Accounting  Standards  Board  Made  a  Difference?”. Financial Accountability & Management, Vol. 10, No. 3 Azhar,  2007.  “ Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Penerapan  Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh”. Tesis S2 Program Pasca Sarjana USU, Medan.
Baridwan, Z., 2002. “Sistem Akuntansi”, BPFE, Yogyakarta. Bastian, I., 2007. “Sistem Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Chang, C. J., G. Chen, and C. W. Chow. 2008. “Exploring the Desirable and Feasibility of Reforming  China’s  Governmental  Accounting  System”. J.  of  Public  Budgeting, Accounting & Financial Management, 20 4),    482-509.
Christiaens,  J.,  V.V.  Peteghem.  2007.  “Governmental  Accounting  Reform:  Evolution  of the  Implementation  in  Flemish  Municipalities”. Financial  Accountability  & Management , 23(4), November 2007, 0267-4424.
Christiaens,  J.,  J.  Rommel.  2008.  “Accrual  Accounting  Reforms:  Only  for  Businesslike (Part  of)  Governments”. Financial  Accountability  &  Management ,  24(1),  February 2008, 0267-4424.
Chow,  L. M., G.  K. Chau, and S. J. Gray. 1995. “Accounting Reform in China: Cultural Constraints  in  Implementation  and  Development”. Accounting  and  Business Research, Vol. 26, No. 1, pp. 29-49.
Coy,  D.  and  K.  Dixon.  2004.  “The  Public  Accountibility  Index:  Crafting  a  Parametric Disclosure Index for Annual Report”. The British Accounting Review, Vol. 36.
Danim, S. 2002. “Menjadi Peneliti Kualitatif”. Penerbit Pustaka Setia, Bandung. Devas, N., B. Binder, A. Booth, K. Davey, R. Kelly. 1998. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Edisi terjemahan, UI Press, Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan:  Akuntansi  Berbasis  Akrual,  Tantangan  Besar P e m e r i n t a h : http://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih= news&aksi=lihat&id=2526
Efferin,  S.,  S.H.  Darmadji,  Y.  Tan.  2004. “Metode  Penelitian  Untuk  Akuntansi”.
Bayumedia Publishing.
Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. “Standar Akuntansi Pemerintahan”. BPFE, Yogyakarta.
Halim et al. , A. 2007. “Peranan Akuntansi Sektor Publik Dalam Pemerintahan”. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. _______,  2007.  “Sistem  Informasi  Keuangan  Pemerintah  Daerah”. Akuntansi  dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. _______, 2007. “Urgensi Standar Akuntansi Pemerintahan”. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
_______,  2007.  “Pengelolaan  Keuangan  Daerah”. Pengelolaan  Keuangan  Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
_______, 2007. ”Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi III, Salemba Empat, Jakarta. Jorge  S.M.,  J.B.C.  Carvalho,  and  M.  J.  Fernandes.  2007.  “Governmental  Accounting  in Portugal:  Why  Accrual Basis is a Problem?”. J.of  Public  Budgeting,  Accounting & Financial Management, 19 4), 411-446 Winter. Komitmen Kerja: http://www.psikologizone.com/komitmen-kerja . Kuncoro,  M.  2007. “Metode  Kuantitatif:  Teori  dan  Aplikasi  untuk    Bisnis  dan  Ekonomi. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Kristiawati,  E.  2015.  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Penerapan Akuntansi  Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah  Daerah  Kalimantan  Barat”.
AKUNTABILITAS, Vol. VIII, No. 3, Desember 2015 Mardiasmo,  2004.  ” Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah”. Penerbit  ANDI, Yogyakarta.
_______, 2009. ” Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Nordiawan D., 2009. ” Akuntansi Sektor Publik ”. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Nugroho  B.  A., 2005. “Strategi Jitu: Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah  Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah    Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  13  tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  59  tahun  2007  tentang  Perubahan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  13  tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Bupati  Lombok  Barat  Nomor  41  Tahun  2008  tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Putra,  I.W.G.Y.D.  dan  Dodik  Ariyanto,  2015.  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual”. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015):14-32.
Ryan,  C.,  T.  Stanley  and  M.  Nelson,  2002.  “Accountability  Disclosures  by  Queensland Local Government Councils: 1997 – 1999. Financial Accountability & Management. Vol. 18, No. 3.
Sugiyono, 2009. “Statistika untuk Penelitian”. Penerbit Alfabeta, Bandung.
Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  SE.900/316/BAKD  Tahun  2007  tentang “ Pedoman  Sistem  dan  Prosedur  Penatausahaan  dan  Akuntansi,  Pelaporan,  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”.
Tikk,  J.  2010. “ Accounting  Changes  in  The  Public  Sector  in  Estonia ”.  Business:  Theory and Practice, 2010, 111): 77-85.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusa dan Pemerintah Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  tahun  2005  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.