Amartya  Kheista,  Richard  C.  Adam  (2023) Perlindungan  Hukum  bagi  Pemegang  Saham  Publik  Akibat Pengenaan Suspensi Perdagangan Saham Emiten Oleh Bursa Efek Indonesia, (8) 11,
https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PEMEGANG  SAHAM  PUBLIK  AKIBAT PENGENAAN  SUSPENSI  PERDAGANGAN  SAHAM  EMITEN  OLEH  BURSA EFEK INDONESIA

## Amartya Kheista, Richard C. Adam
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia Email : amartyakheista@gmail.com, richard.adam@srslawyers.com

## Abstrak
Perumusan  penelitian  ini;  a)  Bagaimana  akibat  suspensi  perdagangan  saham  PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk oleh Bursa Efek Indonesia? Jenis penelitian ini termasuk  pada  metode  penelitian  hukum  normatif  (yuridis  normatif).  Penelitian yuridis  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai sebuah  bangunan  sistem  norma.  Penelitian  hukum  normatif  juga  merupakan penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  caraa  meneliti  dengan  menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Dalam hal terjadinya suspensi pada PT Falmaco Nonwoven  Industri  Tbk  akibat  adanya  keterlambatan  penyampaian  laporan keuangan  serta  belum  membayar  denda  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  para pemegang  saham  terutama  pemegang  saham  publik  yang  mana  tidak  memiliki kendali  pada  suatu  perusahaan.  Dalam  hal  terjadinya  kerugian  ini  OJK  yang kewenangannya sebagai pengawasan, pemeriksaan serta perlindungan dapat hadir sebagai  langkah  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  pemegang  saham  yang mana merupakan konsumen pada sektor jasa keuangan. OJK hadir sebagai tempaat pengaduan adanya hal yang tidak tercapainya kesepakatan.
Kata  Kunci: Perlindungan  Hukum;  Pemegang  Saham;  Suspensi;  Perdagangan  Saham Emiten

## Abstract
The formulation of this study; a) What is the result of the suspension of trading shares of PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk by the Indonesia Stock Exchange? This type of  research  belongs  to  normative  legal  research  methods  (normative  juridical). Normative juridical research is legal research that puts law as a building system of norms.  Normative  legal  research  is  also  legal  research  conducted  by  researching using library materials or secondary data. In the event of suspension of PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk due to late submission of financial statements and not paying fines, it can cause losses to shareholders, especially public shareholders who do not have  control  over  a  company.  In  the  event  of  this  loss,  OJK,  whose  authority  is supervision,  inspection  and  protection,  can  be  present  as  a  legal  step  that  can  be taken  by  shareholders  who  are  consumers  in  the  financial  services  sector.  OJK  is present as a place to complain about things that are not reached.
Keywords: Legal Protection; Shareholder; Suspension; Stock Trading of Issuers

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  sangat  memperhatikan pertumbuhan perekonomiannya (Indriyani, 2016). Indonesia tidak henti-hentinya dalam melakukan pembangunan ekonomi meskipun sempat mengalami kesulitan karena adanya efek  Covid-19.  Salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam  pembangunan  ekonomi Indonesia sendiri adalah dalam bidang pasar modal.
Pasar Modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara tak terkecuali bagi  Indonesia,  hal  itu  ditandai  bahwa  pasar  modal  merupakan  salah  satu  indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara (Khairan, 2019). Hal ini terjadi karena pasar modal berkaitan  dengan  kemampuan  masyarakat  suatu  negara  untuk  dapat  memberi menyalurkan dana dalam melakukan investasi.
Pasar  Modal  merupakan  sarana  yang  disediakan  guna  mencari  sumber pembiayaan  maupun  sebagai  sarana  investasi  yang  melibatkan  seluruh  potensi  dana masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri (Syarief & Junaidi, 2021). Pasar modal merupakan alternatif bagi investor untuk melakukan pendanaan baik untuk pemerintah maupun  swasta.  Adanya  kegiatan  dalam  pasar  modal  tak  terlepas  dengan  adanya perusahaan-perusahaan  di  dalamnya  (Fathoni,  2021).  Perusahaan  menurut  KBBI merupakan  kegiatan  yang  diselanggarakan  dengan  peralatan  atau  dengan  cara  teratur dengan  tujuan  mencari  Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  sangat memperhatikan pertumbuhan perekonomiannya.
Salah  satu  bentuk  perusahaan  yang  dikenal  oleh  masyarakat  adalah  perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dengan  berkembangnya  perseroan  terbatas  menjadikan  persaingan  usaha  terus meningkat,  sehingga  memerlukan  strategi-strategi  lain  untuk  membuat  perusahaan tersebut memenangkan persaingan bisnis yang terus semakin meningkat. Salah satu yang menjadi  alternatif  dalam  menyikapi  persaingan  tersebut  adalah  kebutuhan  pendanaan. Dalam prosesnya perseroan dapat memperoleh pembiayaan melalui penambahan modal salah satunya adalah menjual saham perusahaan melalui kegiatan pasar modal (Nikmah, 2021).  Pasar  modal  merupakan  tempat  bertemunya  investor  sebagai  pemilik  dana  dan perusahaan  yang  memerlukan  dana.  Dalam  prosesnya  seorang  investor  yang  telah membeli saham suatu perusahaan maka kemudian menjadi pemegang saham (Gunadi & Widyatama, 2021).
Kegiatan  pasar  modal  ini  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal.  Dalam  kegiatan  pasar  modal  tesebut  perseroan  terbatas  perlu mengubah statusnya menjadi Perseroan terbuka yang akan menjual sebagai kepemilikan saham  perusahaannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  instrumen  keuangan  dengan penawaran  umum  (go  public)  atau  Initial  Public  Offering  (IPO)  (Pasaribu,  2019). Penawaran umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU PM memuat mengenai definisi
sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. Sedangkan emiten menurut UU PM adalah perusahaan sebagai pihak yang melakukan penawaran umum atau go public. Pencatatan penawaran umum atau go public atas efek dikeluarkan oleh perusahaan tersebut di PT Bursa Efek Indonesia.
Setelah  dilakukan  pencatatan  atau  listing  terdapat  kewajiban  dari  emiten  untuk menerapkan keterbukaan (Disclosure). Degan adanya prinsip keterbukaan, investor dapat melakukan  penilian  atas  perusahaan  dan  memberikan  pertimbangan  bagi  investor mengenai  jual-beli  efek  yang  ditawarkan  (Arifin,  Sulistyaningsih,  Praja,  Heniyatun,  & Iswanto, 2022). Kewajiban penerapan prinsip keterbukaan tak hanya dilakukan di awal penawaran namun hal teresebut terus berlanjut sepanjang perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik.
Dengan  adanya  kegiatan  jual-beli  efek  yang  diselenggaraakan  oleh  BEI  tak terlepas  dengan  adanya  masalah-masalah  yang  ditimbulkan  pada  perusahaan  tercatat seperti  salah  satu  contohnya  adalah  keterlambatan  peneyerahan  laporan  keuangan. Dengan adanya masalah tersebut tindak lanjut dari BEI adalah memberikan sanksi kepada perusahaan  yang  berupa  penghentian  sementara  (suspensi)  perdagangan  efek  terhadap suatu perusahaan yang telah melanggar adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan. Suspensi mengakibatkan adanya penghentian sementara jual-beli suatu efek, sehingga  menghambat  adanya  investor  untuk  melakukan  jual-beli  efek  suatu  emiten. Pemegang  saham  harus  menunggu  suspensi  tersebut  dicabut  agar  dapat  menjual sahamnya kembali. Suspensi yang berkepanjangan berakhir dengan adanya penghapusan pencatatan (delisting).
Perumusan penelitian ini; a) Bagaimana akibat suspensi perdagangan saham PT Falmaco  Nonwoven  Industri  Tbk  oleh  Bursa  Efek  Indonesia?  b)  Bagaimana  langkah hukum bagi para Pemegang Saham atas suspensi saham PT. Falmaco Nonwoven Industri Tbk.?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  termasuk  pada  metode  penelitian  hukum  normatif  (yuridis normatif).  Penelitian  yuridis  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  meletakkan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Penelitian  hukum  normatif  juga merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  caraa  meneliti  dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 1985) .
Peter  Mahmud  Marzuki  (2013)  berpendapat  bahwa  penelitian  hukum  normatif adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif merupakan suatu penelitian yang mengedepankan pada analisis teks-teks hukum dan  dokumen-dokumen  hukum  guna  memahami,  menafsirkan  dan  mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur suatu persoalan atau permasalahan hukum tertentu.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni menggunakan bahan hukum atau  data  sekunder  dalam  penelitian  hukum  normatif.  Sehingga  menggunakan  bahan-
bahan  hukum  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.
Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pengumpulan  data  studi  kepustakaan (Library  Reseacrh).  Studi  kepustakan  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  Data  yang  diperoleh  juga  digunakan  sebagai  dasr  teori  untuk menganalisa data primer  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan.  Data  sekunder  yang  berasal  dari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku teks, dan dari instansi atau lembaga lain yang memili keterkaitan dengan judul penelitian ini.
Pendekatan  penelitian  pada  penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  dengan metode  yang  dilakukan  dengan  Pendekatan  Undang-Undang  (Statue  Approach)  yang merupakan  penelaahan  semua  pertauran  perundang-undangan  dan  regulasi  yang ebrsangkutan dengan isu hukum yang sedah diteliti, yakni pendekatan dengan menelaah menggunakan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal,  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lainnya yang akan berkaitan dengan penelitian ini.
Teknik  analisis  data  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif, yakni analisis dengan ebrsumber pada bahan hukum  berdasarkan  konsep,  teori,  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  ebrlaku dengan tidak menggunakan konsep yang diukur atau dilakukan perhitungan secara angka
Hasil dan Pembahasan
Bagaimana  akibat  suspensi  perdagangan  saham  PT  Falmaco  Nonwoven  Industri Tbk oleh Bursa Efek Indonesia?
Suspensi  perdagangan  pada  saham  merupakan  penghentian  sementara  pada kegiatan  jual-beli  saham  emiten  oleh  BEI  (Ansori,  2022).  Menurut  pada  Kep- 00077/BEI/05-2023,  suspensi  efek  adalah  penghentian  sementara  perdagangan  efek perusahaan tercatat pada BEI. Akibatnya, Saham yang disuspensi tersebut menjadi saham pasif, sehingga dengan adanya kondisi suspensi, pemegang saham tidak dapat melakukan transaksi pada Bursa atas saham yang dimilikinya (Saputra & Budiharto, 2016).
Suspensi perdagangan saham oleh BEI juga dapat diartikan sebagai bentuk sanksi yang diberikan BEI kepada perusahaan dengan penghentian sementara perdagangannya dalam waktu tertentu sehingga tak satupun pemegang saham mampu membeli ataupun menjual  sahamnya  hingga  pemberitahuan  pencabutan  suspense (Bonjou  &  Muryanto, 2019).  Hal  ini  juga  terjadi  pada  salah  satu  emiten  PT  Falmaco  Nonwoven  Industri (FLMC) yang mengalami suspensi sejak desember 2022.
FLMC disuspensi terhitung sejak 1 Desember 2022 yang disebabkan oleh belum menyampaikan  laporan  keuangan  interim  per  30  Juni  2022  yang  kemudian  dilanjut dengan  pengumuman  untuk  kedua  kalinya  suspensi  berdasarkan  pada  No.  Peng-SPT- 00015/BEI.PP1/12-2022 karena adanya keterbukaan informasi yang tidak memadai. Dan timnbul  untuk  ketiga  kalinya  saham  FLMC  disuspensi  pada  Juli  2023  perihat
keterlambatan  laporan  keuangan  serta  belum  menyampaikan  LK  Auditan  per  31 Desember 2022 dan belum membayar denda.
Pengumuman suspensi terhadap emiten FLMC tersebut juga diteruskan kepada: 1)  Kepala  Eksekutif  Pengawas  Pasar  Modal,  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2)  Direktur Pengawasan  Transaksi  Efek,  Otoritas  Jasa  Keuangan  3)  Direktur  Penilaian  Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan. 4)  Direksi  PT  Falmaco  Nonwoven Industri Tbk. 5) Direksi PT Victoria Sekuritas Indonesia (Penjamin Pelaksana Emisi). 6) Direksi PT Wanteg Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi). 7) Direksi PT Adimitra Jasa Korpora (BAE). 8) Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 9) Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
Direksi  PT  Indonesian  Capital  Market  Electronic  Library,  Dengan  beberapa pengumuman  mengenai  disuspensinya  suatu  emiten  pada  PT  Falmaco  Nonwoven Industri  Tbk  ini  mengakibatkannya  perdagangan  jual-beli  pada  emiten  ini  dihentikan secara sementara. Hal ini mengakibatkan para pemegang saham dalam perusahaan ini tak dapat menjual atau membeli sahamnya. Dengan demikian jika suatu emiten disuspensi perdagangannya  mengakibatkan  terhenti  secara  sementara  perdagangannya,  para pemegang  saham  mayoritas  maupun  pemegang  saham  minoritas  tidak  dapat  menjual sahamnya. Hal ini dapat memberi kerugian bagi para pemegang saham karena akibat dari suspensi yang tidak menentu pencabutan suspensi tersebut.
Suspensi merupakan bagian dari sanksi yang diberikan oleh BEI yang sebelumnya telah diberikan surat peringatan terlebih dahulu. Menurut pada Keputusan Direksi PT BEI dengan  No  Kep  307/BEJ/07-2004  (Peraturan  Nomor  I-H  tentang  Sanksi)  Jenis  sanksi yang  dikenakan  bursa  terhadap  pelanggaran  yaitu:  a)  Peringatan  tertulis  I,  b) Peringatan  tertulis  II,  c)  Peringatan  tertulis  III,  d)  Denda  setinggi-tingginya  Rp 500.000.000,  -  (lima  ratus  juta  rupiah),  e)  Penghentian  sementara  perdagangan  efek perusahaan tercatat (suspensi) di bursa.
Kemudian  Bursa  juga  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Direksi  PT  BEI  dengan Nomor: Kep-00077/BEI/05-2023 mengenai Peraturaan Nomor I-L tentang suspensi efek yang mengatur mengenai dasar-dasar pelanggaran apa saja yang dapat dikenakan sanksi suspensi  efek  tersebut.  Maka  dari  itu  suatu  pengenaan  sanksi  berupa  suspensi  efek terhadap suatu emiten berdampak sekali kepada para pemegang sahamnya sehingga yang seharusnya  kegiatan  jual-beli  saham  ini  akan  menguntungkan  bagi  pihak  yang memberikan dananya pada suatu emiten akan tetapi menjadi terhenti sementara dengan waktu  yang  tidak  ditentukan  pasti  pencabutan  suspensinya  sehingga  menyebabkan kerugian bagi pemegang saham.

## Bagaimana langkah hukum bagi para Pemegang Saham Publik atas suspensi saham PT. Falmaco Nonwoven Industri Tbk.?
Pada  dasarnya  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (UU  PT)  tidak  mengatur  secara  spesifik  mengenai  langkah  hukum yang harus dilakukan oleh para pemegang saham publik atas terjadinya suatu suspensi saham.  Akan  tetapi,  jika  dilihat  pada  akibat  dari  adanya  pengenaan  suspensi  yang
berdampak sistematis pada kerugian pemegang sahamnya terutama dalam pembahasan ini mengenai pemegang saham publik, terlebih lagi karena dalam hal ini terjadi akibat dari adanya eprusahaan yang tidak melakukan kewajiban untuk melakukan public expose maka perlu adanya pertanggungjawaban dari direksi atas tindakan perusahaan tersebut. Hal ini termuat pada Pasal 97 ayat 2 UU PT yang menyebutkan bahwa anggota direksi bertanggungjawab  penuh  secara  pribadi  atas  kerugian  perseroan  apabila  bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
Dalam  suspensi  yang  terjadi  pada  emiten  FLMC  dapat  diketahui  sebelumnya bahwa diberikan sanksi suspensi karena adanya pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan keuangan serta belum membayar denda. Sebagaimana diatur pada Pasal 100 ayat 1 UU PT disebutkan bahwa direksi memiliki kewajiban untuk menjalankan serta melaksanakan beberapa tugasnya yakni: a) Membuat daftar pemegang saham,  daftar  khusus,  risalah  RUPS  dan  b)  Risalah  rapat  direksi,  c)  Membuat  laporan tahunan  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  66  dan  dokumen  keuangan  perseroan sebagaiamana  diatur  pada  Undang-Undang  tentang  Dokumen  Perusahaan,  d) Memelihara keseluruhan daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan yang lainnya.
Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh para pemegang saham publik dalam hal terjadinya suspensi saham berdasarkan pada OJK. OJK sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya pasar modal tak hanya mengatur kegiatan emiten dalam BEI, OJK berwenang dalam perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Usaha Jasa Keuangan (Reskiyana & Budiharto, 2016).
Tugas  pengaturan  dan  pengawasan  yang  OJK  lakukan  didasari  oleh  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dicantumkan pada Pasal 8 dan 9. OJK pada Pasal 9 huruf c UU No 21 Tahun 2011 memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan.
Pada  Pasal  28  Undang-Undang  OJK  menyebutkan  bahwa  untuk  melindungi konsumen  dan  masyarakat,  OJK  berwenang  untuk  melakukan  pencegahan  kerugian konsumen dan masyarakat yakni dengan: a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat  atas  karakterisktik  sektor  jasa  keuangan,  layanan  dan  produknya.  b) Meminta  lembaga  jasa  keuangan  untuk  mengehentikan  kegiatan  jika  kegiatan  tersebut berpotensi  untuk  merugikan  masyarakat;  c)  Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Tak  hanya  itu  OJK  juga  meniliki  kewenangan  pembelaan  hukum  sebagaimana diatur  pada  Pasal  30  ayat  1  Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yakni:  a) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  Lembaga  Jasa  Keuangan  yang dimaksud. b) Mengajukan gugatan; 1) Untuk mendapatkan kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dalam penguasaan  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  yang  dimaksud  maupun  dibawah penguasaaan pihak lain dengan itikad baik. 2) Untuk mendapat ganti rugi dari pihak yang
menyebabkan kerugian pada konsumen dan atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Dengan demikian langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham  publik  sebagai  bentuk  perlindungan  hukumnya.  Dalam  perlindungan  hukum sebagai langkah hukum kepada pemegang saham publik perusahaan tercatat salah satunya yang dilakukan adalah pengaduan terhadap perilaku yang merugikan yang dilakukan oleh Lembaga  Jasa  keuangan  sebagai  perantara  antara  kedua  belah  pihak  Mahendra  (2019) sesuai pada Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa keuangan. Pada Pasal 1 angka 3 POJK  No  6/POJK.07/2022  yang  termasuk  dengan  konsumen  adalah  pihak-pihak yang menempatkan  dananya  yang  termasuk  juga  pemodal  di  pasar  modal.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pemegang  saham  termasuk  dalam  konsumen  yang  diatur perlindungannya pada peraturan OJK.

## Kesimpulan
Dalam hal terjadinya suspensi pada PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk akibat adanya  keterlambatan  penyampaian  laporan  keuangan  serta  belum  membayar  denda dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pemegang  saham  terutama  pemegang  saham publik yang mana tidak memiliki kendali pada suatu perusahaan. Dalam hal terjadinya kerugian  ini  OJK  yang  kewenangannya  sebagai  pengawasan,  pemeriksaan  serta perlindungan  dapat  hadir  sebagai  langkah  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  para pemegang saham yang mana merupakan konsumen pada sektor jasa keuangan. OJK hadir sebagai tempaat pengaduan adanya hal yang tidak tercapainya kesepakatan.

## BIBLIOGRAFI
Ansori,  Saputra  Jaya.  (2022). Pengenaan  Suspensi  Saham  Syari’ah  Dalam  Perspektif Hukum  Islam  (Studi  Pada  Bursa  Efek  Indonesia  Kantor  Perwakilan  Bandar Lampung) . UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
Arifin, Yusuf, Sulistyaningsih, Puji, Praja, Chrisna Bagus Edhita, Heniyatun, Heniyatun, & Iswanto, Bambang Tjatur. (2022). Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi  oleh  Perusahaaan  Publik  Pada  Papan  Akselerasi. Borobudur  Law  and Society Journal , 1 (2), 29–44.
Bonjou, Katerine Septia Ulina, & Muryanto, Yudho Taruno. (2019). Penerapan peraturan penghentian  sementara  perdagangan  saham  (suspensi)  oleh  Bursa  Efek  Indonesia kaitannya terhadap perlindungan hukum investor. Jurnal Privat Law , 7 (1), 143–149.
Fathoni, Hamdan. (2021). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Khazanah Multidisiplin , 2 (1), 33–44.
Gunadi, Ni Luh Dwik Suryacahyani, & Widyatama, Jose. (2021). Perhitungan sebagai Seorang Investor Saham atas Besaran Pajak yang Harus Dibayarkan kepada Negara. Jurnal Locus Delicti , 2 (1), 13–23.
Indriyani, Siwi. (2016). Analisis pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia tahun 2005–2015. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana , 4 (2).
Khairan, Khairan. (2019). Kontribusi Pasar Modal Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesai. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah , 1 (1), 98–114.
Mahendra, Bayu. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEMBELI SAHAM PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERKENA SANKSI SUSPENSI (Studi kasus PT. Evergreen Invesco Tbk.(GREN) .
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2013).  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Nikmah,  Awalina  Alfi.  (2021). Strategi  Bursa  Efek  Indonesia  Kantor  Perwakilan Lampung  dalam  Menumbuhkan  Minat  Masyarakat  Berinvestasi  di  Pasar  Modal Syariah . IAIN Metro.
Pasaribu,  Apri  Yogi.  (2019). TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KERUGIAN SAHAM DI PASAR MODAL .
Reskiyana, Iluk, & Budiharto, Siti Mahmudah. (2016). Perlindungan Investor Dalam Hal Terjadi  Suspensi  Terhadap  Perusahaan  Sekuritas  Oleh  Bursa  Efek  Indonesia. Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1–11.
Saputra, Sri Agung Surya, & Budiharto, Paramitha Prananingtyas. (2016). Perlindungan Hukum  terhadap  Investor  Atas  Diberlakukannya  Forced  Delisting  oleh  Bursa  Efek
Indonesia (Studi Kasus PT Davomas Abadi Tbk). Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1– 18.
Soekanto,  Soerjono.  (1985). Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Cet.
Syarief,  Elza,  &  Junaidi,  Junaidi.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. Journal of Law and Policy Transformation , 6 (1), 72–89.

## Copyright holder:
Amartya Kheista, Richard C. Adam (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: