## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN BANTUAN MENYEMBUNYIKAN PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)
Siswanto Sp 1)
Shandra Sari 2)
Lestari Victoria Sinaga 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2, 3)
E-mail:
siswantspi@gmail.com 1) shandrasari@gmail.com 2)
Missthary35@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This  research  method  is  normative  juridical.  The  formulation  of the  problem  studied  is  how  to apply  punishment  for  terrorist  criminal  acts  in  criminal  cases  Number  66/Pid.Sus/2020/PN.Jkt and  Case  Analysis  of  Decision  Number  66/Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Tim.  The  results  are  the application  of  punishment  for  perpetrators  of  terrorist  crimes  in  criminal  cases  Number 66/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Timur on behalf of the defendant Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto; it must be in accordance with the law that regulates, whether it is an act of experimentation, hiding information about terrorism and providing assistance to terrorism. The application of the law in accordance with Article 15 in conjunction with Article 7 of the Law of the  Republic  of  Indonesia  Number  15  of  2003  concerning  the  Stipulation  of  Government Regulation  in  Lieu  of  Law  Number  1  of  2002  concerning  the  Eradication  of  Criminal  Acts  of Terrorism is a good and wise thing if it refers to the purpose of establishing the Terrorism Act The  imposition  of  punishment  is  believed  to  be  a  goal  that  creates  a  deterrent  effect  for  the perpetrators  themselves  so  as  to  minimize  the  occurrence  of  similar  things.  Because  in  its provisions  the  law  does  not  discriminate  but  views  everyone  as  the  same  and  the  law  must  be enforced  on  violators.  Thus  the  author  agrees  with  the  judge's  decision  which  sentenced  the defendant  to  a  penalty  of  5  (five)  years  in  prison.  The  Panel  of  Judges  agrees  with  the  Public Prosecutor  on  the  guilt  of  the  defendant  who  has  violated  the  Public  Prosecutor's  indictment, however  regarding  the  length  of  the  sentence,  the  Panel  of  Judges  will  consider  the  defense  of the  Defendant's  Legal  Advisory  Team  and  therefore  the  Panel  of  Judges  will  decide  for themselves the length of the sentence to be served by the defendant based on the circumstances burdensome and lighten on the defendant and the length of the sentence in full in this ruling. Keywords; Immigration Crime, Investigation, Suspect .

## ABSTRAK
Metode  penelitian  ini  adalah  yuridis  normative.Adapun  rumusan  masalah  yang  diteliti  adalah Bagaimana Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana teroris dalam perkara pidana Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Jkt dan Analisis Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN
Jkt.Tim.Adapun  hasilnya  Penerapan  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana  teroris  dalam  perkara
pidana Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Timur atas nama terdakwaMuhammad Tomy Als Tomy Als  Abu  Nia  Bin  Azwir  Koto;  memang  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  mengatur,  baik  itu perbuatan  percobaan,  menyembunyikan  informasi  tentang  terorisme  dan  memberikan  bantuan terhadap  terorisme.  Penerapan  hukum  sesuai  dengan  Pasal  15  Jo  Pasal  7  Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme merupakan hal yang baik dan bijaksana jika mengacu pada tujuan pembentukan Undang-Undang terorisme itu  sendiri.Dimana  dengan  memberlakukan  pemidanaan  diyakini  sebagai  tujuan  yang menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  itu  sendiri  sehingga  meminimalisir  terjadinya  hal  yang serupa.  Karena  pada  ketentuannya  hukum  tidak  membeda-bedakan  namun  memandang  setiap orang  itu  sama  dan  hukum  harus  ditegakkan  pada  pelanggar.  Dengan  demikian  penulis  setuju terhadap  putusan  hakim  yang  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  dengan  sanksi  5(lima) tahun penjara. Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa yang  telah  melanggar  dakwaan  Penuntut  Umum,  akan  tetapi  mengenai  lamanya  hukuman, Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  pembelaan  Tim  Penasihat  Hukum  Terdakwa  dan karenanya  Majelis  Hakim  akan  memutuskan  sendiri  lamanya  pidana  yang  akan  dijalani  oleh terdakwa  dengan  berdasarkan  dari  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  pada  diri terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapnya dalam amar putusan ini.
Kata Kunci; Tindak Pidana Imigrasi, Penyidikan, Tersangka.

## 1. PENDAHULUAN
Terorisme  ialah  kesalahan  kepada manusiawi  serta  kesalahan  kepada  peradaban yang  jadi  bahaya  untuk  seberinda  bangsa  dan kompetitor  dari  seluruh  agama  di  bumi  ini. Terorisme dalam kemajuannya sudah membuat  badan  yang  memiliki  jaringan  garis besar  dimana  kelompok-  kelompok  teroris yang bekerja diberbagai negeri sudah terkooptasi  oleh  sesuatu  jaringan  terorisme Global  dan  memiliki  ikatan  serta  metode kerjasama  satu  serupa  lain  bagus  dalam pandangan  operasional  prasarana  ataupun bentuk pendukung( support infrastructure).
Terorisme  selaku  sesuatu  kelakuan kesalahan  jadi  sesuatu  perihal  yang  amat menyeramkan sebab tidak memandang korban selaku sesuatu kekeliruan dari aksi serta tidak diskriminatif  korban.  Dengan  begitu  orang yang tidak ketahui menahu hendak arti tujuan serta  tujuan  kreator  teror  hendak  jadi  korban tidak berdosa( innocent victim).
Pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana terorisme  harus  dihukum  dan  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  dan  demikian
juga  terhadap  pihak-pihak  yang  membantu tindak  pidana  terorisme  juga  harus  dihukum seperti  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri 66/Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Tim  dengan  terdakwa Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir  Koto  yang  telah  bergabung  dengan kelompok JAD sejak tahun 2018. JAD sendiri adalah  organisasi  terlarang  dimana  JAD sendiri berafiliasi dengan ISIS.
Terdakwa  pada  pertengahan  bulan Desember  2018  Abu  Zahra  memberikan informasi  kepada  terdakwa  dan  ikhwan- ikhwan yang berada di kamp lahan milik Bang Wan  kalau  Hendra  Saputra  alias  ABU Hamzah,  Dedi  alias  Abu  Alham,  Wahyudin alias Abu Muslim alias Raja, Pak Ikhsan alias Abu  Fatih  dan  Risky  telah  ditangkap  oleh aparat  Kepolisian  di  daerah  Krueng  Mane Aceh  Utara.  Setelah  mendapatkan  informasi Terdakwa  dan  ikhwan-ikhwan  masih  tetap bertahan  di  lahan  milik  Bang  Wan,  setelah pasokan  beras  habis  dan  tidak  ada  lagi  yang mengantar  logistik  ke  kamp  terdakwa  dan ikhwan-ikhwan  memutuskan  untuk  turun gunung  dan  pindah  ke  daerah  perkotaan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN BANTUAN MENYEMBUNYIKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)
Siswanto Sp 1), Shandra Sari 2), Lestari Victoria Sinaga 3)
tepatnya  di  daerah  Meureudeu  Pidie  Jaya. Setibanya  di  daerah  Meureudeu  Pidie  Jaya Abu  Zahra  mengontrak  sebuah  ruko  untuk ditempati  para  ikhwan  dan  keluarganya. Setelah beberapa hari berada di ruko terdakwa dan  ikhwan-ikhwan  lainnya  sepakat  untuk menunjuk dan mengangkat Abu Zahra sebagai amir  JAD  di  kelompok  sebagai  pengganti Hendra  Saputra  alias  Abu  Hamzah.  Akibat perbuatan terdakwa yang memberikan bantuan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, maka Muhammad Tomy Als Tomy Als  Abu  Nia  Bin  Azwir  Koto  di  pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
Dengan  latar  belakang  uraian  di  atas, maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan menulis tentang “Pertanggungjawaban Pidana Memberikan Bantuan Menyembunyikan  Pelaku  Tindak  Pidana Terorisme (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim) ”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Terorisme  merupakan  seluruh  aksi yang penuhi unsur- unsur perbuatan kejahatan cocok  dengan  determinasi  dalam  hukum. Hukum  No  5  Tahun  2018  Mengenai Pergantian  Atas  Undang-  Undang  No  15 Tahun  2003  Mengenai  Penentuan  Peraturan Penguasa  Pengganti  Undang-  Undang  No  1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan  Kejahatan  Terorisme  Jadi  Hukum pula  muat  determinasi  mengenai  pendanaan buat aktivitas teroris selaku perbuatan kejahatan terorisme.
Terorisme merupakan sesuatu tindakan  yang  dicoba  oleh  tiap  orang  yang dengan terencana memakai kekerasan ataupun bahaya kekerasan buat memunculkan atmosfer teror  ataupun  rasa  khawatir  kepada  orang
dengan  cara  menyebar  ataupun  memunculkan korban  yang  bertabiat  massal,  dengan  metode merampas  kebebasan  ataupun  lenyapnya nyawa  serta  harta  barang  orang  lain,  ataupun menyebabkan kehancuran ataupun kebangkrutan kepada obyek- obyek vital yang penting  ataupun  area  hidup  ataupun  sarana khalayak ataupun sarana nasional.
Penafsiran perbuatan kejahatan terorisme bagi Pasal 1 nomor 1 serta nomor 2 peraturan  No  5  Tahun  2018  Mengenai Pergantian  Atas  peraturan  No  15  Tahun  2003 Mengenai  Penentuan  Peraturan  Penguasa Pengganti Hukum No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme  Jadi  Hukum  kalau  perbuatan kejahatan  terorisme  merupakan  seluruh  aksi yang penuhi unsur- unsur perbuatan kejahatan cocok  dengan  determinasi  daiam  hukum  ini. Terorisme ialah aksi yang memakai kekerasan ataupun bahaya kekerasan yang memunculkan atmosfer  teror  ataupun  rasa  khawatir  dengan cara  menyebar,  yang  bisa  memunculkan korban  yang  bertabiat  massal,  serta  atau ataupun  memunculkan  kehancuran  ataupun kebangkrutan  kepada  subjek  vital  yang penting,  Iingkungan  hidup,  sarana  khalayak, ataupun sarana global dengan corak pandangan  hidup,  politik,  ataupun  kendala keamanan.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Buat  membahas  kasus  yang  sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan  periset  dalam  riset  ini,  hendak dipergunakan  tata  cara  serta  metode  riset begitu  juga  dibawah  ini.  Tipe  riset  yang dicoba merupakan riset yuridis normatif.Watak riset dalam riset ini merupakan  bertabiat  deskriptif  analitis.  Tipe informasi  yang  dipakai  dalam  riset ini  merupakan  riset  daftar  pustaka(  library research).  Pangkal  informasi  yang  dipakai dalam  riset  ini  merupakan  informasi  inferior yang  berbentuk  materi  hukum  pokok:  Buku
Hukum  Hukum  Kejahatan,  Undang-  Undang No  15  Tahun  2003  Mengenai  Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme, Hukum No 5 Tahun  2018  Mengenai  Pergantian  Atas Hukum  No  15  Tahun  2003  Mengenai
Penentuan  Peraturan  Penguasa  Pengganti Hukum  No  1  Tahun  2002  Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme  Jadi  Hukum,  Hukum  No  9  Tahun 2013 Mengenai Penangkalan serta Pemberantasan Perbuatan
Kejahatan Pendanaan Terorisme.. Materi hukum inferior: ialah  materi-  materi  hukum  yang  didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan hasil riset  hukum  yang  terdapat  hubungannya dengan  permasalahan  yang  diawasi  serta materi hukum tersier ialah materi hukum yang aksesoris  karakternya  membagikan  petunjuk ataupun  uraian  bonus  kepada  materi  hukum pokok  serta  materi  hukum  inferior.  Materi hukum  tersier  ini  ada  dalam  riset  misalnya kamus  hukum,  kamus  bahasa,  ensiklopedia serta lain serupanya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam
Putusan No.66/Pid.Sus/2020/PN/
Jkt.Tim.
1. Kronologis Kasus
tersangka  dalam  permasalahan  ini adalahMuhammad  Tomy  Als  Tomy  Als  Abu Nia  Bin  Azwir  Koto  bersama-  sama  dengan Wahyudin  nama  lain  Abu  Mukmin  nama  lain Raja,  Rendy,  Harin  Setya  Asmoro,  Abdullah Als Abdul, Ahmad Ihsan( penuntutan terpisah),  pada  dekat  2018  s atau  d  Juni 2019 ataupun  setidak-  tidaknya  pada  dekat  tahun 2018  s  atau  d  2019  bertempat  di  Jalan.  Pinus Cantik  III  Kel.  Panarung  Kec.  Pahandut  Kota Palangkaraya  Kalimantan  Tengah,  rumah kontrakan Jalan. Sei Mencirim Kel.–Kec.Area Sunggal  Sumatera  Utara  di  Mesjid  Ulayat Jalan.  Mabar  Area,  di  hutan  gunung  Salak Aceh  barak  Kilometer  26,  di  barak  tanah kepunyaan Abang WAN, di wilayah Meureudeu
Pidie Berhasil ataupun
setidaktidaknya pada sesuatu tempat lain yang sedang  tercantum  di  dalam  wilayah  hukum Majelis  hukum  Negara  Palangkaraya,  tetapi bersumber  pada  Artikel  85  KUHAP  serta Pesan  Ketetapan  Pimpinan  Dewan  Agung  RI No:  108  atau  KMA  atau  SK  atau  VII  atau 2019  bertepatan  pada  25  Juli  2019  mengenai penunjukan  Majelis  hukum  Negara  Jakarta Timur  buat  mengecek  serta  memutuskan masalah  kejahatan  atas  julukan  tersangka Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir  Koto,  hingga  Majelis  hukum  Negara Jakarta  Timur  berhak  memeriksa  masalah  itu, melaksanakan musyawarah kejam, eksperimen, ataupun pembantuan buat melaksanakan  perbuatan  kejahatan  terorisme, dengan terencana memakai kekerasan ataupun bahaya  kekerasan  berarti  buat  memunculkan atmosfer  teror  ataupun  rasa  khawatir  kepada orang dengan cara menyebar ataupun memunculkan lenyapnya nyawa ataupun harta barang orang lain, ataupun buat memunculkan kehancuran  ataupun  kebangkrutan  kepada obyek- obyek vital yang penting, ataupun area hidup,  ataupun  sarana  khalayak,  ataupun sarana Global.
Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal  10  Juni  2019  sekira  jam  16.00  wib  di rumah kontarkan milik Terdakwa yang berada di  Jl.  Pinus  Permai  III  Kel.  Panarung  Kec. Pahandut  Kota  Palangkaraya  Kalimantan Tengah.  Terdakwa  ditangkap  oleh  aparat Kepolisian dikarenakan :
a. Terdakwa telah bergabung dengan kelompok  JAD  sejak  tahun  2018,  JAD sendiri  adalah  organisasi  terlarang  dimana JAD sendiri berafiliasi dengan ISIS.
b. Terdakwa  mengikuti  kegiatan  Uzlah  pada saat  bergabung  dengan  kelompok  JAD Aceh  Utara  di  gunung  Salak  KM  26 namun kegiatan Uzlah tersebut sangat jauh melenceng  dari  pengertian  Uzlah  itu sendiri  dimana  kegiatannya  diisi  dengan kajian-kajian  dan  pelaksanaan  idad  guna mempersiapkan  diri  untuk  hijrah  dan berjihad.
c. Terdakwa  mengetahui  dan  terlibat  dalam perencanaan serta pembelian kapal dimana kapal  tersebut  akan  digunakan  untuk sarana  transportasi  kelompok  JAD  Aceh
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN BANTUAN MENYEMBUNYIKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)
Utara  untuk  hijrah  dan  berjihad  ke  Suriah bergabung dengan ISIS.
d. Terdakwa adalah amir Uzlah Palangkaraya dimana  Terdakwa  bersama-sama  dengan ikhwan-ikhwan  lainnya  telah  melakukan perencanaan untuk melakukan Fai, adapun maksud dan tujuan Fai adalah :
1) Maksud, mengambil dengan cara paksa (mencuri/merampok) harta orang- orang  non  muslim  dan  orang  cina dimana hasil Fai akan dikumpulkan.
2) Tujuan,  dari  hasil  Fai  tersebut  akan digunakan  untuk  hijrah  ke  Suriah bergabung dengan ISIS.
Terdakwa sudah berbaiat pada bulan Maret  2018  di  rumah  kontrakan  Jl.  Sei Mencirim Kel.–Kec. Medan Sunggal Sumatera  Utara,  pada  saat  itu  Terdakwa berbaiat  sendiri  tanpa  disaksikan  oleh  orang lain.  Cara  Terdakwa  berbaiat  adalah  dengan membaca  teks  yang  ada  di  handphone  dan  isi baiat yang Terdakwa ucapkan adalah terdakwa bebaiat  kepada  Syaikh  Abu  Bakar  Al Baghdadi  untuk  mendengar  dan  taat  dalam keadaan  susah  maupun  senang  selama  tidak melihat  kekafiran  yang  nyata  tidak  peduli terhadap celaan orang yang suka mencela.
Pada  akhir  bulan  Juni  2018  Rendy menghubungi  Terdakwa  melalui  handphone memberitahu  bahwa  sudah  di  Aceh  bersama Wahyudin,  selanjuntnya  meminta  Terdakwa untuk menyusul ke Aceh melaksanakan Uzlah (mengisolasi  diri  dari  kehidupan  duniawi, dimana  dijelaskan  juga  tentang  tempat  untuk Uzlah  salah  satunya  di  hutan  atau  didalam gua). Maksud dan tujuan lain dari Uzlah yaitu selain  mengisolasikan  diri  dari  kehidupan duniawi  juga  melakukan  idad  dalam  rangka persiapan hijrah dan jihad untuk tempat Uzlah, maka  untuk  tempat  dan  lokasi  harus tersembunyi dan tidak diketahui oleh masyarakat luas maksudnya adalah :
a. Agar tidak diketahui akidah.
b. Agar  lebih  khusyuk  dalam  melakukan ibadah dan melakukan serangkaian kegiatan  Uzlah  maupun  kegiatan  lainnya salah satunya idad.
Tujuannya  adalah  agar  kegiatan  kami  tidak diketahui  oleh  masyarakat  luas  dan  aparat keamanan  dalam  hal  ini  pihak  Kepolisian karena  yang  mengikuti  Uzlah  adalah  anggota Jamaah Anshorut Daulah (JAD).
Motivasi Terdakwa bergabung dengan kelompok JAD Aceh Utara adalah :
a. Bisa berkumpul dengan saudara  yang satu aqidah;
b. Terdakwa  mempunyai  tujuan  yang  sama dengan  kelompok  JAD  Aceh  Utara  yaitu hijrah  ke  syam  untuk  membela  kaum muslimin yang ditindas oleh kaum syiah.
c. Terdakwa  mempunyai  tujuan  yang  sama dengan kelompak JAD KM 26 Aceh Utara yaitu  bersama-sama  untuk  menegakkan syairat  Islam  di  Indonesia  dengan  cara berjihad melawan anshour thogut .
d. Berencana  untuk  mengganti  ideologi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Pancasila  dan  UUD  1945  dengan  hukum syariat Islam.
Terdakwa
menyembunyikan keberadaan Wahyudin alias Abu Muslim alias Raja adalah : a. Dikarenakan
apabila Terdakwa melaporkan adalah suatu kekafiran dimana Wahyudin  alias  Abu  Muslim  alias  Raja merupakan  saudara  seakidah  tauhid  dan apabila  Terdakwa  melaporkan  tentu  akan membuat terdakwa menjadi seorang kafir.
b. Dikarenakan Wahyudin alias  Abu Muslim alias  Raja  merupakan  saudara  seakidah tauhid  dan  sama-sama  tergabung  dengan
kelompok
JAD maka
Terdakwa berkewajiban untuk melindunginya.
Terdakwa  ikut  bergabung  dengan kelompok  JAD  Aceh  Utara  salah  satunya
adalah  megetahui  kalau  kelompok  JAD  Aceh Utara akan melakukan hijrah ke Suriah dengan menggunakan  kapal  maka  Terdakwa  tertarik untuk  berangkat  dan  bergabung  dengan
kelompok JAD  Aceh  Utara.  Akibat  perbuatan terdakwa bersama kelompok dalam melakukan pelatihaan/Idad untuk berperang di Suriah bergabung dengan ISSI yang diperuntukan  untuk  melakukan  amliyah  dapat menimbulkan ketakutan dan korban dimasyarakat.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum.
Adapun  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum  adalah  dakwaan  alternatif  sebagai berikut :
a. Cema  awal:  Aksi  tersangka  begitu  juga diatur  serta  diancam  kejahatan  bagi Artikel  15  Jo  Artikel  7  Hukum  Republik Indonesia  No  15  Tahun  2003  Mengenai
Penentuan  Peraturan  Penguasa  Pengganti
Hukum  No  1  Tahun  2002  Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme jadi Hukum.
b. Cema  kedua:  Aksi  tersangka  begitu  juga diatur  serta  diancam  kejahatan  bagi Artikel  12B  Ke  1  Hukum  Republik Indonesia  No  5  Tahun  2018  Mengenai Pergantian  Atas  Hukum  No  15  Tahun 2003  Mengenai  Penentuan  Peraturan Penguasa  Pengganti  Hukum  No  1  Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme jadi Hukum.

## 3. Tuntutan Penuntut Umum.
Tuntutan  pidana  Jaksa  Penuntut Umum  menuntut  supaya  Majelis  Hakim  yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
a. Melaporkan  tersangka  Muhammad  Tomy Als  Tomy  Als  Abu  Nia  Bin  Azwir  Koto sudah  teruji  dengan  cara  legal  serta memastikan bersalah melaksanakan
Perbuatan  Kejahatan  Terorisme  begitu juga diatur serta diancam kejahatan dalam Artikel 15 jo artikel 7 Peraturan Penguasa
Pengganti  Undang–Undang  R.  I.  No  1 tahun  2002  yang  sudah  diresmikan  jadi Undang–Undang  R.  I  No  15  tahun  2003 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme dalam cema Pertama b. Menjatuhkan  kejahatan  kepada  tersangka Muhammad  Tomy  Als  Tomy  Als  Abu Nia  Bin  Azwir  Koto  berbentuk  kejahatan bui  sepanjang  7(  7)  Tahun  dikurangi sepanjang tersangka terletak dalam narapidana  sedangkan  dengan  perintah tersangka senantiasa ditahan
c. Memutuskan supaya tersangka diberatkan buat  melunasi  bayaran  masalah  sebesar Rp. 5. 000,-( 5 ribu rupiah).

## 4. Fakta Hukum
Berdasarkan alat bukti yang diajukan  diperolehfakta-fakta  hukum  sebagai berikut:
a. Terdakwa  ditangkap  pada  hari  Senin tanggal  10  Juni  2019sekira  jam  16.00  wib di  rumah  kontarkan  milik  Terdakwa  yang beradadi  Jl.  Pinus  Permai  III  Kel.
Panarung Kec. Pahandut Kota PalangkarayaKalimantan Tengah. Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisiandikarenakan :
1) Terdakwa  telah  bergabung  dengan kelompok  JAD  sejak  tahun2018,  JAD sendiri  adalah  organisasi  terlarang dimana  JAD  sendiriberafiliasi  dengan ISIS.
2) Terdakwa  mengikuti  kegiatan  Uzlah pada  saat  bergabungdengan  kelompok JAD  Aceh  Utara di gunung Salak  KM 26  namunkegiatan  Uzlah  tersebut sangat jauh melenceng dari pengertianUzlah  itu  sendiri  dimana kegiatannya diisi dengan kajian- kajiandan  pelaksanaan  idad  guna mempersiapkan  diri  untuk  hijrah  dan berjihad. 3) Terdakwa  mengetahui  dan  terlibat dalam  perencanaan  sertapembelian kapal  dimana  kapal  tersebut  akan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN BANTUAN MENYEMBUNYIKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)
Siswanto Sp 1), Shandra Sari 2), Lestari Victoria Sinaga 3)
digunakan  untuksarana  transportasi kelompok  JAD  Aceh  Utara  untuk hijrah danberjihad ke Suriah bergabung dengan ISIS. 4) Terdakwa adalah amir Uzlah Palangkaraya dimana Terdakwabersama-sama dengan ikhwan-ikhwan lainnya telah melakukanperencanaan untuk melakukan  Fai,  adapun  maksud  dan tujuanFai adalah : a) Maksud,  mengambil  dengan  cara paksa(mencuri/merampok) harta orang-orang  nonmuslim  dan  orang cina dimana hasil Fai akandikumpulkan.
b) Tujuan,  dari  hasil  Fai  tersebut akandigunakan  untuk  hijrah  ke Suriah bergabungdengan ISIS.
c. Terdakwa sudah berbaiat pada bulan Maret 2018  di  rumahkontrakan  Jl.  Sei  Mencirim Kel.–Kec.  Medan  Sunggal  Sumatera Utara,pada  saat  itu  Terdakwa  berbaiat sendiri  tanpa  disaksikan  oleh  oranglain. Cara  Terdakwa  berbaiat  adalah  dengan membaca  teks  yang  adadi  handphone  dan isi  baiat  yang  Terdakwa  ucapkan  adalah “ Terdakwabebaiat  kepada  Syaikh  Abu Bakar  Al  Baghdadi  untuk  mendengardan taat  dalam  keadaan  susah  maupun  senang selama  tidak  melihatkekafiran  yang  nyata tidak  peduli  terhadap  celaan  orang  yang suka mencela.
d. Pada  bulan  April  2018  Terdakwa  pertama kali  kenal  dengan  Wahyudin  alias  Abu Muslim  Alias  Raja  di  Mesjid  Ulayat  Jl. MabarMedan,  pada  saat  sedang  mengikuti kajian  umum  yang  dipimpin  Bang  Ruli alias Abu Hamzah yang dilaksanakan pada setiap hariSelasa malam setiap minggunya, Terdakwa  mulai  mengikuti  kajianyang diisi  Wahyudin  alias  Abu  Muslim  Alias Raja  dari  pertengahanbulan  April  2018 sampai dengan akhir bulan April 2018, dan
Terdakwasudah  mengikuti  kajian  tersebut sebanyak  tiga  kali  dan  bulan  Juni2018 Terdakwa  bertemu  Rendy  memberitahu bahwa  Wahyudin  alias  Abu  Muslim  Alias Raja telah menghubunginya dan memberitahukankalau Wahyudin alias Abu  Muslim  Alias  Raja  sudah  berada  di Aceh,  Rendy  juga  mengatakan  mungkin dalam  waktu  dekat  akan  menyusulke Aceh.
e. Pada  akhir  bulan  Juni  2018  Rendy menghubungi
Terdakwamelalui
handphone  memberitahu  bahwa  sudah  di Aceh bersamaWahyudin, selanjuntnya meminta  Terdakwa  untuk  menyusul  ke Acehmelaksanakan  Uzlah  (mengisolasi diri dari kehidupan duniawi, dimanadijelaskan  juga  tentang  tempat untuk  Uzlah  salah  satunya  di  hutan  atau didalam gua).
f. Maksud  dan  tujuan  lain  dari  Uzlah  yaitu selain  mengisolasikandiri  dari  kehidupan duniawi  juga  melakukan  idad  dalam rangkapersiapan  hijrah  dan  jihad  untuk tempat  Uzlah,  maka  untuk  tempatdan lokasi  harus  tersembunyi  dan  tidak diketahui  oleh  masyarakatluas  dengan maksudnya  adalah:  Agar  tidak  diketahui akidah  Kami  danAgar  lebih  khusyuk dalam melakukan ibadah dan melakukanserangkaian kegiatan Uzlah maupun kegiatan lainnya salah satunyaidad  dan  Tujuannya  adalah  agar kegiatan kami tidak diketahui olehmasyarakat  luas  dan  aparat  keamanan dalam hal ini pihak Kepolisiankarena yang mengikuti  Uzlah  adalah  anggota  Jamaah Anshorut  Daulah(JAD).  Selama  tinggal  di hutan  gunung  Salak  Aceh  kamp  KM 26adapun  kegiatannya  adalah  :  Kajian yang  dilaksanakan  dua  kaliseminggu  pada hari  Selasa  dan  Kamis  setiap  selesai melaksanakan sholat subuh.
g. Motivasi  Terdakwa  bergabung  dengan kelompok JAD AcehUtara adalah :
1) Bisa  berkumpul  dengan  saudara  yang satu aqidah.
2) Terdakwa  mempunyai  tujuan  yang sama  dengan  kelompokJAD  Aceh Utara  yaitu  hijrah  ke  syam  untuk membela  kaummuslimin  yang  ditindas oleh kaum syiah.
3) Terdakwa  mempunyai  tujuan  yang sama  dengan  kelompakJAD  KM  26 Aceh  Utara  yaitu  bersama-sama  untuk menegakkansyairat  Islam  di  Indonesia dengan cara berjihad melawan anshour thogut.
4) Berencana  untuk  mengganti  ideologi Negara  KesatuanRepublik  Indonesia Pancasila  dan  UUD  1945  dengan hukum syariatIslam.
h. Terdakwa  menyembunyikan  keberadaan Wahyudin  alias  Abu  Muslim  Alias  Raja adalah :
1) Dikarenakan apabila Terdakwa melaporkan adalah suatukekafiran dimana  Wahyudin  alias  Abu  Muslim Alias Raja merupakan saudara seakidah tauhid dan apabila Terdakwamelaporkan tentu akan membuat  Terdakwa  menjadi  seorang kafir.
2) Dikarenakan  Wahyudin  alias  Abu Muslim Alias Raja merupakan saudara seakidah tauhid dan sama-sama tergabungdengan kelompok JAD maka Terdakwa berkewajiban untukmelindunginya. i. Terdakwa ikut bergabung dengan kelompok  JAD  Aceh  Utarasalah  satunya adalah  megetahui  kalau  kelompok  JAD Aceh  Utara  akanmelakukan  hijrah  ke Suriah dengan menggunakan kapal makaTerdakwa  tertarik  untuk  berangkat dan  bergabung  dengan  kelompok  JAD Aceh Utara.
j. Bulan  Agustus  2018  di  kamp  KM  26  saat musyawarah  Hendra  Saputra  alias  Abu Hamzah membuka
pembahasan rencanatentang  hijrah  ke  Suriah  dengan
menggunakan kapal, amir JAD AcehUtara KM 26 Hendra Saputra alias Abu Hamzah menanyakankepada jamaah “apakah rencana  kita  hijrah  ke  Suriah  masih maudilanjutkan”,  dijawab  oleh  semua ikhwan  “masih  mau  melanjutkan”dan Pembelian  kapal  baru  terlaksana  setelah pindah  ke  ruko  daerahMeureudu  Pidie Jaya  baru  terlaksana  dimana  sebelumnya Pada  akhirbulan  Januari  2019  amir  Abu Zahra  memerintahkan  Terdakwa  dan  Abu Umar  untuk  melakukan  survey  terhadap kapal  yang  akan  dibeli,kemudian  Abu Umar  mengatakan  kepada  Abu  Zahra  dan ikhwan-ikhwanbahwa dirinya akan melakukan survey ke daerah pantaiLhokseumawe, kemudian selanjutnya Abu Umar mengajak Terdakwa untuk berangkat survey.
k. Terdakwa  dan  Abu  Umar  berangkat dengan menggunakansepeda motor menuju pantai Lhokseumawe untuk melihat  kapal-kapalyang  sedang  parkir  di pinggir  pantai.  Setelah  selesai  melihat- lihatkapal kembali ke ruko untuk melaporkan  hasil  survey  kepada  Abu Zahra  dan  ikhwan-ikhwan,  selanjutnya Abu  Zahra  dan  ikhwanikhwanmengatakan tidak  tertarik  dengan  alasan  kapal  terlalu kecil.Beberapa  hari  kemudian  Terdakwa dan  Abu  Umar  kembali  berangkatuntuk mencari  kapal  dan  kali  ini  tujuannya adalah  pantai  daerahLangsa  Aceh  Timur. Setelah  tiba  di  Langsa  melihat  ada beberapakapal  yang  sedang  parkir  di pinggir  pantai,  selanjutnya  Abu  Umar melihat ada salah satu kapal yang lumayan panjang warna hitam list warna merah.
l. Akibat perbuatan terdakwa bersama kelompok dalammelakukan pelatihaan/Idad  untuk  berperang  diSuriah bergabungdengan  ISSI  yang  diperuntukan untuk melakukan amliyah dapatmenimbulkan  ketakutan  dan  korban dimasyarakat.
3. Amar Putusan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN BANTUAN MENYEMBUNYIKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)
Berdasarkan tuntutan Jaksa
Penuntut  Umum,  maka  Pengadilan  Negeri Jakarta  Timur  memberikan  putusan  yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
a. Menyatakan  Terdakwa  Muhammad  Tomy Als  Tomy  Als  Abu  Nia  Bin  Azwir  Koto terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme  sebagaimana  dakwaan  Pertama Penuntut Umum.
b. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin  Azwir  Koto  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama  5  (lima)  tahun Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan.
c. Memerintahkan  Terdakwa  tetap  berada dalam tahanan.
d. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
B. Analisis Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Bersumber  pada  permasalahan tetapan Kejahatan No 66 atau Pid. Sus atau 2020  atau  PN  Jkt.  Timur  tercantum kedalam  perbuatan  kejahatan  terorisme begitu  juga  yang  diatur  dalam  Artikel  15 Hukum  No  15  Tahun  2003  Mengenai Pemberantasan Perbuatan
Kejahatan Terorisme yang melaporkan aksi tersangka sudah  teruji  dengan  cara  legal  serta memastikan  dengan  perbuatan  kejahatan“ tiap orang yang melaksanakan pemufakatan  kejam,  eksperimen,  ataupun dorongan  buat  melaksanakan  perbuatan pidan terorisme begitu juga yang diartikan dalam Artikel 6, Artikel 7, Artikel 8, Serta Artikel  9,  Artikel  10,  Artikel  11,  serta Artikel 12 dipidana dengan kejahatan yang
serupa selaku pelakon perbuatan kejahatan.
tersangka  sudah  didakwa  oleh biasa  dengan  cema  pengganti,  hingga badan  juri  memilah  cema  yang  sangat cocok  dengan  kenyataan  di  sidang  serta dalam  perihal  ini  Badan  Juri  satu  bahasa dengan  Penggugat  Biasa  kalau  cema  yang sangat cocok merupakan cema  Awal ialah melanggar  Artikel  15  jo  Artikel  7  Hukum Republik  Indonesia  No  15  Tahun  2003 Mengenai  Penentuan  Peraturan  Penguasa Pengganti  Hukum  No  1  Tahun  2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan
Kejahatan  Terorisme  jadi  Hukum  jo Hukum  Republik  Indonesia  No  5  Tahun 2018  mengenai  pergantian  atas  Hukum Republik Indonesia No 15 Tahun 2003Tentang Penentuan Peraturan
Penguasa  Pengganti  Hukum  No  1  Tahun 2002  Mengenai  Pemberantasan  Perbuatan Kejahatan Terorisme jadi Hukum.
Aksi  tersangka  sudah  penuhi unsur-  unsurnya  artikel  yang  didakwakan oleh Beskal Penggugat Biasa ialah:

## 1. Unsur setiap orang
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka  (2)  UU  RI  No.  15  Tahun  2003  tentang Penetapan  PERPU  No.  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi  Undang-Undang,  “Setiap  orang” adalah  orang  perseorangan,  kelompok  orang baik  sipil,  militer,  maupun  polisi  yang bertanggungjawab  secara  individual  atau korporasi.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2, Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5,  Pasal  7  dan  Pasal  8 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang dimaksud  dengan  barangsiapa  adalah  setiap orang  yang  tunduk  dan  dapat  dipertanggung jawabkan  sebagai  subyek  hukum  pidana  di Indonesia  serta  mampu  bertanggung  jawab atas  perbuatan  yang  dilakukannya  secara hukum  sebagaimana  disebutkan  dalam  Surat
Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada  Kesalahan  Subjek (Error  in  Persona) dalam suatu perkara pidana.
Penggugat
Biasa sudah
menghadapkan  tersangka  Muhammad  Tomy Als  Tomy  Als  Abu  Nia  Bin  Azwir  Koto, tersangka  itu  sudah  membetulkan  totalitas bukti diri yang tertera dalam Cema Penggugat Biasa  serta  dalam  sidang,  tersangka  bisa menanggapi persoalan yang diajukan kepadanya dengan balasan yang mudah dalam bahasa Indonesia yang gampang dipahami dan tidak  ditemui  fakta-  fakta  yang  membuktikan tersangka  tersendat  perkembangan  jiwanya ataupun  tersendat  sebab  penyakit,  begitu  pula penjelasan  para  Saksi  yang  pada  pokoknya sudah  membetulkan  kalau  tersangka  yang dihadapkan,  ditilik  serta  diadili  di  sidang Majelis hukum Negara Jakarta Timur merupakan betul selaku tersangka.
Bersumber pada fakta- fakta hukum itu  diatas  hingga  Badan  Hakim  merumuskan kalau  tersangka  merupakan  poin  hukum  yang sanggup dimintai pertanggungjawaban pidananya  serta  dalam  masalah  ini  tidak  ada Kekeliruan  Poin(  Error  in  Pribadi),  alhasil Badan  Hukum  beranggapan  kalau  faktor Barangsiapa sudah terkabul.
2. Faktor Melaksanakan musyawarah kejam, eksperimen,  ataupun  pembantuan  buat melaksanakan perbuatan kejahatan terorisme,  dengan  terencana  memakai kekerasan  ataupun  bahaya  kekerasan berarti  buat  memunculkan  atmosfer  teror ataupun  rasa  khawatir  kepada  orang dengan cara menyebar ataupun memunculkan  korban  yang  bertabiat massal dengan metode merampas kebebasan  ataupun  lenyapnya  nyawa ataupun  harta  barang  orang  lain,  ataupun buat  memunculkan  kehancuran  ataupun kebangkrutan  kepada  obyek-  obyek  vital yang penting, ataupun area hidup, ataupun sarana khalayak, ataupun sarana global.
Menimbang,  bahwa  kata  sambung “atau”  dalam  unsur  ini  menunjukkan  bahwa
perbuatan  yang  harus  dibuktikan  bersifat alternatif,  artinya  cukup  dibuktikan  salah  satu dari  alternatif  perbuatan  ini,  bisa  berupa permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan  untuk  melakukan  tindak  pidana terorisme.  Bahwa  yang  dimaksud  percobaan dalam  perkara  pidana  diatur  dalam  Pasal  53 KUHPidana yang berbunyi:
Pasal  53  KUH  :  Percobaan  untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu  telah  temyata  dari  adanya  permulaan pelaksanaan, dan tidak- selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri. pembantuan  dalam  perkara  pidana  diatur dalam Pasal 56 : Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:
a. Mereka  yang  dengan  sengaja  memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan.
b. Mereka  yang  dengan  sengaja  memberi kesempatan,  sarana  atau  keterangan  untuk melakukan kejahatan itu
Kata  “atau”  dalam  unsur  ini merupakan  alternatif  perbuatan  yang  harus dibuktikan,  “sengaja”  hal  ini  berarti  pelaku menghendaki  dan  mengetahui  perbuatannya dilakukan.  Bahwa  yang  dimaksud  dengan opzet  willens  en  weten (dikehendaki  dan diketahui)  adalah  seseorang  yang  melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi  atau  mengerti weten) akan  akibat dari perbuatan itu.
Kehendak itu dapat ditujukan terhadap:
a. Perbuatan yang dilarang;
b. Akibat yang dilarang.
Dalam  hal  seseorang  melakukan sesuatu  dengan  sengaja  dapat  dibedakan  ke dalam  3  (tiga)  bentuk  sikap  batin,  yang menunjukkan  tingkatan  dari  kesengajaan sebagai berikut:
a. Kesengajaan  sebagai  maksud (opzet  als oogmerk) untuk  mencapai  suatu  tujuan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN BANTUAN MENYEMBUNYIKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)
(dolus directus), dimana pembuat melakukan  perbuatan  yang  dimaksud ditujukan  untuk  menimbulkan  akibat yangdilarang.
b. Kesengajaan  dengan  sadar  kepastian ( opzet metzekerheidsbewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn), apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan  untuk  mencapai  akibatyang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia  tahu  benar  bahwaakibat  itu  pasti  akan mengikuti  perbuatannya  tersebut,maka dari  itu,sebelum  sungguh-sungguh  terjadi akibat  perbuatannya,  pelakuhanya  dapat mengerti  atau  dapat  menduga  bagaimana akibatperbuatannya  nanti  atau  apa-apa yang  akan  turut  mempengaruhiterjadinya akibat perbuatan itu.
c. Kesengajaan  dengan  sadar  kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk- opzet), dalam  hal  ini  keadaan  tertentu yangsemula  mungkin  terjadi  kemudian benar-benar  terjadi.  Kesengajaandengan sadar  kemungkinan  berarti apabila dengan dilakukannyaperbuatan  atau  terjadinya suatu  akibat  yang  dituju  itu  maka disadaribahwa  adanya  kemungkinan  akan timbul akibat lain.
Terorisme  menurut  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2003 tentang  Penetapan  Perpu  No.  1  tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
menyatakan  bahwa  :  “Tindak  Pidana Terorisme  adalah  perbuatan  yang  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan ketentuandalam undang-undang ini”.
Seluruh  faktor  yang  didakwakan kepada tersangka sudah terkabul, maka hingga Badan Juri beranggapan tidak ditemui keadaan yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban kejahatan,  bagus  selaku  alibi  pembenar  serta ataupun  alibi  toleran,  hingga  tersangka  wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah  itu  watak  serta  tujuan  penjatuhan kejahatan  pada  tersangka  tidaklah  buat
menderitakan(  menista)  tersangka,  namun lebih selaku usaha edukatif supaya dikemudian  hari  tersangka  bisa  membenarkan perilakunya, bagi kepercayaan serta kepercayaaannya  dan  cocok  dengan  kemauan hukum  serta  pula  selaku  alat  penataran  untuk warga  supaya  tidak  melaksanakan  perbuatan kejahatan  begitu  juga  yang  sudah  dicoba  oleh tersangka. dengan begitu, badan juri beriktikad kalau kejahatan yang esoknya hendak dijatuhkan  pada  tersangka  telah  lumayan  pas serta  seimbang  cocok  dengan  tingkatan kekeliruan  tersangka  serta  mendekati  rasa kesamarataan dalam warga.
Majelis  Hakim  sependapat  dengan Penuntut  Umum  terhadap  kesalahan  terdakwa yang  telah  melanggar  dakwaan  Penuntut Umum,  akan  tetapi  mengenai  lamanya hukuman,
Majelis
Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Tim Penasihat Hukum  Terdakwa  dan  karenanya  Majelis Hakim  akan  memutuskan  sendiri  lamanya pidana  yang  akan  dijalani  oleh  terdakwa dengan  berdasarkan  dari  keadaan  yang memberatkan  dan  meringankan  pada  diri terdakwa  dan  lamanya  hukuman  tersebut selengkapnya dalam amar putusan ini.
Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan pidana  terhadap  Terdakwa  maka  terlebih dahulu  mempertimbangan  keadaan  yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
1. Keadaan yang memberatkan:
a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
b. Tindak  Pidana  yang  dilakukan  oleh Terdakwa  adalah  kejahatan  luar  biasa dan membahayakan keselamatan negara dan masyarakat.
2. Keadaan yang meringankan:
a. Terdakwa  mengakui  perbuatannya, merasa  bersalah  dan  menyesal  serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana.
b. Terdakwa belum pernah dihukum.
c. Terdakwa  berusia  masih  muda  yang diharapkan  dapat  diperbaiki  tingkah lakunya dikemudian hari.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1 Penerapan  sanksi  untuk  pelaku  perbuatan kejahatan teroris dalam masalah kejahatan No 66 atau Pid. Sus/ 2020/ PN. Jkt. Timur atas  julukan  terdakwaMuhammad  Tomy Als  Tomy  Als  Abu  Nia  Bin  Azwir  Koto; memanglah  wajib  cocok  dengan  hukum yang  menata,  bagus  itu  aksi  eksperimen, merahasiakan  data  mengenai  terorisme serta  membagikan  dorongan  kepada terorisme.  Aplikasi  hukum  cocok  dengan Pasal  15  Jo  Pasal  7  Undang–Undang Republik  Indonesia  No  15  Tahun  2003 Mengenai  Penentuan  Peraturan  Penguasa Pengganti  Hukum  No  1  Tahun  2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan
Kejahatan  Terorisme  ialah  perihal  yang bagus serta bijak bila merujuk pada tujuan pembuatan  Hukum  terorisme  itu  sendiri.
Dimana  dengan  meresmikan  pemidanaan dipercayai selaku tujuan yang memunculkan  dampak  kapok  untuk pelakon  itu  sendiri  alhasil  meminimalisir terbentuknya perihal yang seragam. Sebab pada ketentuannya hukum tidak diskriminatif  tetapi  memandang  tiap orang  itu  serupa  serta  hukum  wajib ditegakkan  pada  pelanggar.  Dengan begitu  pengarang  sepakat  kepada  tetapan juri  yang  menjatuhkan  vonis  pada tersangka dengan hukuman 5( lima) tahun penjara.
2 Penerapan  sanksi  untuk  pelaku  perbuatan kejahatan teroris dalam masalah kejahatan No 66 atau Pid. Sus/ 2020/ PN. Jkt. Timur atas  julukan  terdakwaMuhammad  Tomy Als  Tomy  Als  Abu  Nia  Bin  Azwir  Koto; memanglah  wajib  cocok  dengan  hukum yang  menata,  bagus  itu  aksi  eksperimen,
merahasiakan  data  mengenai  terorisme serta  membagikan  dorongan  kepada terorisme.  Aplikasi  hukum  cocok  dengan Pasal  15  Jo  Pasal  7  Undang–Undang Republik  Indonesia  No  15  Tahun  2003 Mengenai  Penentuan  Peraturan  Penguasa Pengganti  Hukum  No  1  Tahun  2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan
Kejahatan  Terorisme  ialah  perihal  yang bagus serta bijak bila merujuk pada tujuan pembuatan  Hukum  terorisme  itu  sendiri. Dimana  dengan  meresmikan  pemidanaan dipercayai selaku tujuan yang memunculkan  dampak  kapok  untuk pelakon  itu  sendiri  alhasil  meminimalisir terbentuknya perihal yang seragam. Sebab pada ketentuannya hukum tidak diskriminatif  tetapi  memandang  tiap orang  itu  serupa  serta  hukum  wajib ditegakkan  pada  pelanggar.  Dengan begitu  pengarang  sepakat  kepada  tetapan juri  yang  menjatuhkan  vonis  pada tersangka dengan hukuman 5( lima) tahun penjara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  Muslan ,  Sosiologi  dan  Metode Penelitian  Hukum ,  UMM  Press, Malang, 2009.
Adji,  Indriyanto  Seno, Terorisme  dan  HAM dalam  Terorisme:  Tragedi  Umat Manusia . O.C.
Kaligis & Associates, Jakarta, 2017.
Anshari,  Fauzan  Al, Saya  Teroris  (Sebuah Pleidoi . Republika, Jakarta, 2017. Chazawi,  Adami  , Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  2. Raja  Grafindo  Persada , Jakarta, 2018.
Djaja,  Ermansjah ,  KUHP  Khusus,  Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor 15  Tahun  2003,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2009. Hendropriyono, A.M. Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi,
Islam , Buku Kompas, Jakarta,2009.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN BANTUAN MENYEMBUNYIKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)
Huda,  Chairul ,  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan ,Prenada  Media,  Jakarta, 2018.
Ibrahim,  Jhony, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Surabaya, 2008.
Kholiq,  Abdul, Hukum  Pidana  Terorisme,
Graha Ilmu, Yokyakarta, 2012.
Manullang,  AC. ,  Menguak  Tabu  Intelejen:
Teror,  Motif,  dan  Rezim ,  CMB Press, Jakarta, 2011.
Mardenis, Pemberantasan  Terorisme  Politik Internasional  dan  Politik  Hukum Nasional  Indonesia ,  Rajagrafindo
Persada, Jakarta, 2011.
Nasution,Bismar, Metode  Penelitian  Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
Prasetyo,  Teguh, Kriminalisasi  dalam  Hukum Pidana, Nusa  Media ¸ Bandung,
2014.
Pribadi,  Abdurrahman  dan  Abu  Rayyan , Membongkar  Jaringan  Terorisme ,
Abdika Press, Jakarta, 2009.
Renggong,  Ruslan, Hukum  Pidana  Khusus
Memahami  Delik-Delik  Di  Luar KUHP , Prenadamedia Gorup, Jakarta, 2016.
Salam,  Faisal, Motivasi  Tindakan  Terorisme ,
Mandar Maju, Bandung, 2015.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian
Hukum , UI Press, Jakarta, 2016.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mahmudji,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2014.