## Wazin

## MURABAHAH DALAM HUKUM POSITIF DAN IMPLEMENTASI PADA  PRAKTEK PEMBIAYAAN KONSUMEN

## Abstrak
Praktek ekonomi yang berkembang kini semakin luas dan beragam. Karena itu diperlukan aturan-aturan hukum yang baru dan diperbaharui agar dapat mengatasi masalah-masalah  ekonomi  yang  memerlukan  penanganan  hukum.  Hukum  akan kehilangan  eksistensi  dan  fungsinya  jika  tidak  mampu  mengatasi  masalah  yang terjadi di masyarakat.
Secara historis perkembangan hukum  Islam dalam hukum  positif  di Indonesia mengalami  dinamika  yang  cukup  panjang  dari  sejak  masuknya  Islam  ke  Indonesia hingga  masa  reformasi  sekarang.  Perkembangan  yang  cukup  menggembirakan adalah  ketika  diterbitkan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  serta diterbitkannya  beberapa  paket  regulasi  menyangkut  praktek  ekonomi  syariah  di Indonesia.
Di  Indonesia,  bersamaan  dengan  berkembangnya  perbankan  syariah,  maka kebutuhan untuk membahas konsep fiqh muamalah tidak hanya terbatas pada tataran wacana,  tetapi  juga  harus  tertuang  pada  hukum  positif.  Hal  ini  mengingat    praktek ekonomi  syari’ah  semakin  berkembang,  tidak  hanya  pada  lembaga  keuangan  bank tetapi juga lembaga keuangan bukan bank. Beberapa bentuk transaksi syari’ah telah dipraktekan  dalam  kegiatan  ekonomi  termasuk  di  dalamnya  akad  dengan menggunakan prinsip murabahah.
Salah  satu  paket  regulasi  yang  cukup  penting  adalah  terbitnya  paket  regulasi yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip  Syariah,  yaitu  Peraturan  tentang  Kegiatan  Perusahaan  Pembiayaan Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  Peraturan  tentang  Akad-Akad  Yang  Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.  Penerbitan paket  regulasi  tersebut  adalah  untuk  memberikan  landasan  hukum  yang  memadai berkaitan  dengan  kegiatan  Perusahaan  Pembiayaan    syariah  serta  guna  memenuhi kebutuhan  masyarkat  pada  industri  pembiayaan  yang  memerlukan  keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada Syariat Islam.
Dalam  kegiatan  Perusahaan  Pembiayaan  yang  berdasar  prinsip  syariah  ini terdapat prinsip-prinsip transaksi murabahah khususnya pada kegiatan Pembiayaan Konsumen. Beberapa  ketentuan  mengenai  murabahah  tertuang  dalam  Pasal  23 Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007.
Kata Kunci: Murabahah, hukum positif.

## I. Pendahuluan
Salah  satu  aturan  yang  ditetapkan  dalam  fiqh  muamalah  yang  merujuk  pada ayat-ayat  Al  Qur’an  dan  hadist  serta  ijtihad  para  fuqaha  adalah  konsep  murabahah yaitu  transaksi  jual  beli  dalam  Islam.  Al-Qur’an,  tidak  pernah  secara  langsung membicarakan  tentang  murabahah,  meski  di  sana  ada  sejumlah  acuan  tentang  jual beli.  Demikian pula dalam hadis, tampaknya  tidak ada hadis  yang memiliki  rujukan langsung kepada murabahah. Namun murabahah ini, ada dalam pembahasan jual beli dalam kitab-kitab fiqh.
Para ulama generasi awal, seperti Imam Malik dan Syafi’i  yang secara khusus menyatakan  bahwa  jual  beli  murabahah  adalah  halal,  tidak  memperkuat argumentasinya  dengan  satu  hadist  pun.  Al-Kaff  seorang  kritikus  murbahah kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah”salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya.” Menurutnya, para tokoh ulama mulai  menyatakan  pendapat  mereka  tentang  muarbahah  pada  seperempat  pertama abad kedua Hijriyah, atau bahkan lebih akhir lagi. 1
Murabahah  pada  awalnya  merupakan  konsep  jual  beli  yang  sama  sekali  tidak ada hubunganya dengan pembiayaan. Namun dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan kesulitan dalam penerapan mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan beberapa  sektor.  Oleh  karena  itu  beberapa  ulama  kontemporer  telah  membolehkan penggunaan  murabahah  sebagai  bentuk  pembiayaan  alternatif  dengan  syarat  syarat tertentu. Dua hal yang harus diperhatikan adalah: 2
1. Murabahah  digunakan  hanya  sebagai  alat  untuk  menghindar  dari  “bunga”  dan bukan  instrumen  ideal  untuk  mengemban  tujuan  riil  ekonomi  Islam.  Instrumen ini  hanya  digunakan  sebagai  langkah  transisi  yang  diambil  dalam  proses Islamisasi  ekonomi  dan  penggunaanya  hanya  terbatas  pada  kasus  kasus  ketika mudharabah dan musyarakah tidak/ belum dapat diterapkan.
2. Murabahah  muncul  bukan  hanya  untuk  menggantikan  “bunga”  dengan “keuntungan”  melainkan  sebagai  bentuk  pembiayaan  yang  diperbolehkan  oleh ulama  Syariah  dengan  syarat  syarat  tertentu.  Apabila  syarat  syarat  ini  tidak dipenuhi, maka murabahah tidak digunakan dan cacat menurut syariah.
Seiring dengan perkembangannya, Murabahah dalam perbankan syari’ah didefenisiskan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual  beli barang  antara  bank  dan  nasabah  dengan  cara  pembayaran  angsuran.  Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh  nasabahnya  dengan  membeli  barang  itu  dari  pemasok  barang  dan  kemudian menjualnya  kepada  nasabah  tersebut  dengan  menambahkan  suatu  mark-up  atau margin  keuntungan.  Dengan  kata  lain,  penjualan  barang  oleh  bank  kepada  nasabah dilakukan atas dasar cost plust profit. 3
Transaksi  dengan  menggunakan  akad  jual  beli murabahah ini  sudah  menjadi kebutuhan  yang  mendesak  dalam  kehidupan.  Banyak  manfaat  yang  dihasilkan,  baik bagi  yang  berprofesi  sebagai  pedagang  maupun  bukan.  Di  Indonesia,  bersamaan dengan berkembangnya perbankan syariah, maka kebutuhan untuk membahas konsep
fiqh  muamalah  tidak  hanya  terbatas  pada  tataran  wacana,  tetapi  juga  harus  tertuang pada  hukum  positif.  Hal  ini  mengingat  praktek  ekonomi  syari’ah  semakin berkembang, tidak hanya pada lembaga keuangan bank tetapi juga lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi syari’ah, pegadaian syari’ah dan pasar modal syari’ah.

## II. Sejarah Hukum Islam di Indonesia
Hukum dalam  Islam  merupakan  ruh  dalam  aspek  ajaran  yang  paling  kuat mendominasi  pemahaman  umat  Islam  dibanding  pemahaman  disiplin  keilmuan tradisional  mapan  lainnya.  Melihat  bagaimana  pentingnya  kedudukan  hukum  Islam bagi  masyarakat  muslim,  maka  dapat  dimengerti  mengapa  dalam  berbagai kesempatan umat Islam selalu berusaha untuk melegalpositifkan atau melegalformalkan  fiqh  Islam  dalam  hukum  negara.  Demikian  pula  halnya  yang terjadi pada umat Islam Indonesia pada jaman kolonialisme dan pasca kemerdekaan. Pada  dasarnya  usaha  melegalformalkan  hukum  Islam  pada  masyarakat  muslim Indonesia  selalu  diawali  dengan  gejala  living  law  atau  hukum  yang  hidup.  Artinya bahwa  sebelum  hukum  Islam  tersebut  menjadi  hukum  positif  yang  disahkan  oleh negara,  hukum  tersebut  sudah  menjadi  instrumen  penting  dalam  mengatur  beberapa perkara  di  masyarakat.  Kondisi  seperti  ini  menguntungkan,  karena  ketika  hukum tersebut  menjadi  hukum  positif  pemberlakuannya  menjadi  berfungsi  maksimal  pada masyarakat  muslim.  Demikianlah  gejala  ini  terdapat  pada  eksistensi  hukum  Islam pada jaman kolonialisme maupun pasca kemerdekaan.
Dinamika  hukum  Islam  dalam  politik  hukum  Indonesia  mengalami  pasang surut  yaitu  ketika  hukum  Islam  sudah  menjadi  hukum  yang  hidup  pada  jaman kerajaan  atau  kesultanan  di  Nusantara,  hingga  kebijakan  VOC  dalam  melegalkan hukum  Islam    dan  kemudian  dikerdilkan  kembali  oleh  Belanda  dengan  kebijakan pemberlakuan  kembali  hukum  adat  untuk  masyarakat  muslim  sampai  kepada  pasca kemerdekaan.
Kini  hukum  Islam  semakin  memiliki  eksistensinya  di  Indonesia  ketika  negara memberi kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,  shadaqah  dan  wakaf  hingga  perkembangan yang  mutakhir  yaitu  kewenangan  Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan  perkara usaha ekonomi syari’ah.
Potret sejarah legislasi hukum  Islam di  Indonesia dapat mulai ditelusuri  mulai dari masuknya Islam ke Indonesia. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam telah menyatu  dan  menjadi  hukum  yang  hidup.  Akulturasi  hukum  Islam  dengan  hukum adat berjalan harmonis. Di beberapa daerah seperti Sulawesi, Aceh, Minangkabau dan Riau, hukum Islam diterima sederajat dengan hukum adat. Hal ini dibuktikan dengan sebuah pepatah “ adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah dan syara mengata, adat  memakai ”.  Sifat  fleksibel  dari  hukum  Islam  memungkinkan  akulturasi  hukum Islam terhadap hukum adat lebih harmonis hampir tanpa benturan.
Seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, wewenang kekuasaan yang selama  ini  dijalankan  oleh  lembaga  tahkim  dipindahkan  dan  diberikan  kepada
pengadilan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  hukum  Islam  benar-benar  dapat  ditegakkan untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat dan merupakan penjabaran dari tugas  keulamaan.  Dalam  sejarahnya  muncul  berbagai  lembaga  pengadilan  Islam  di berbagai  tempat  seperti Pengadilan  Serambi di  Jawa, Mahkamah  Syar’iyah di Sumatra dan Kerapatan Qadi di Banjar dan Pontianak. Lembaga-lembaga pengadilan ini  tidak  hanya  menuntaskan  persoalan  perdata  saja  tapi  dalam  batas-batas  tertentu juga menangani persoalan pidana.
Dukungan untuk melaksanakan ajaran dan hukum  Islam pada waktu itu bukan hanya  dari  ulama-ulama  tetapi  juga  dari  penguasa  politik  para  raja  dan  sultan. Tercatat dalam sejarah, kerajaan-kerajaan seperti Kesultanan Aceh, Deli, Palembang, Goa  dan  Tallo  di  Sulawesi  Selatan,  Kesultanan  Buton,  Bima,  Banjar,  Ternate danTidore,  juga  Kesultanan  Banten,  Cirebon,  Surakarta  dan  Yogyakarta.  Kerajaan- kerajaan  tersebut  telah  menggunakan  hukum  Islam  terutama  hukum  keluarga  dan hukum perdata sebagai hukum positif di negerinya. 4
Pelaksanaan  hukum  Islam  juga  dijalankan  oleh  para  kadi  dan  para  kadi  yang diangkat  oleh  masyarakat,  jika  kekuasaan  politik  formal  tidak  mendukung pelaksanaan  hukum  Islam.  Hal  ini  terjadi  sekitar  abad  17  di  Batavia.  Penghulu  dan kadi  diangkat  oleh  masyarakat  pendatang  sekitar  Batavia  yang  sebagian  besar beragama  Islam  karena  pada  waktu  itu  Batavia  berada  dalam  pengaruh  kekuasaan Belanda.
Di  Pulau  Jawa,  seperti  di  Yogyakarta,  Surakarta,  Madura,  Sunda  dan  Banten, hukum  Islam  dikembangkan  melalui  jalur  pendidikan  di  pondok  pesantren.  Bahkan dalam  struktur  kekuasaan  kerajaan  Mataram  (yang  kemudian  pecah  menjadi Yogyakarta  dan  Surakarta)  telah  masuk  dalam  struktur  birokrasi  negara.  Penghulu Ageng di pusat Kesultanan menjalankan fungsi kordinasi dengan penghulu-penghulu di  desa-desa  dan  kabupaten  dalam  pelaksanaan  hukum  Islam  terutama  di  bidang hukum keluarga dan perdata.
Di  Jawa  memang  terdapat  benturan  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat, terutama  di  bidang  hukum  kewarisan  dan  hukum  tanah.  Tetapi  di  bidang  hukum perkawinan,  kaidah-kaidah  hukum  Islam  diterima  dan  dipraktekan.  Benturan  antara hukum  Islam  dan  hukum  adat  juga  terjadi  di  Minangkabau,  namun  lama  kelamaan benturan itu mencapai harmoni.
Realitas  yang  mengambarkan  bahwa  hukum  Islam  telah  menjadi  hukum  yang hidup,  membuat  pemerintahan  kolonial  Belanda  mengakui  eksistensi  hukum  Islam. Melalui kantor dagang Belanda VOC (1602-1880) pada 25 Mei 1760 mengeluarkan Resolutie der Indische Regeering yang berisi ketentuan diberlakukannya sekumpulan aturan  hukum  perkawinan  dan  hukum  kewarisan  menurut  hukum  Islam  untuk dipergunakan  pada  pengadilan  VOC  bagi  orang  Indonesia.  Resolusi  yang  terkenal dengan  nama Compendium  Freijer ini  dalam  batas-batas  tertentu  bisa  dikatakan sebagai legislasi hukum Islam pertama di Indonesia. 5
Bukti lain dari legislasi hukum Islam pada zaman kolonial Belanda terlihat dari adanya Compendium  Mogharrer yang  materinya  diambil  dari  kitab Al  Muharrar
karya  Imam  Rafi’i.  Compendium  ini  berisi  hukum  pidana  Islam  dan  adat  yang dipakai di daerah Karsidenan Semarang, Jawa Tengah. 6
Sampai akhir abad 19 politik kolonial Belanda pada mulanya menguntung kan posisi  hukum  Islam.  Belanda  mengeluarkan  Staatsblad  No.  152  tahun  1882  yang mengatur  dan  mengakui  adanya  peradilan  agama  di  Jawa  dan  Madura.  Dengan demikian  terdapat  indikasi  kuat  bahwa  pemerintah  kolonial  Belanda  menerima keberadaan hukum Islam.  Dari fakta ini maka seorang ahli hukum Belanda Lodewijk Willem  Christian  van  den  Berg  (1845-1927)  mengembangkan  teori Receptio  in Complexu .  Dalam  teori  ini  dinyatakan  bahwa  orang  Islam  di  Indonesia  telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya sebagai satu kesatuan.
Pada  perkembangan  selanjutnya  kebijakan  politik  kolonial  Belanda  justru melakukan penyempitan bagi ruang gerak perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal  ini  dilakukan  karena  Belanda  melihat  bahwa  perkembangan  hukum  Islam  di Indonesia  tidak  menguntungkan  bagi  kepentingan  kolonial  Belanda  bahkan menghambat  ekspansi  dan  juga  sosialisasi    dalam  rangka  mengeruk  keuntungan ekonomi  ( gold ),  memperluas  kekuasaan  ( glory )  dan  missi  agama  ( gospel ). Penyempitan ruang gerak perkembangan hukum Islam ini dikemas dalam konsep Het Indische Adatrecht yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven (1874-1933) dan C.S. Hurgronje  (1857-1936),  yang  selanjutnya  dikenal  dengan  teori Receptie .  Teori  ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum adat masing-masing. Hukum Islam berlaku apabila sudah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.
Dengan munculnya teori Receptie pemerintah kolonial Belanda memberlakukan Stb  1937  No.116  yang  berisi  pencabutan  wewenang  Pengadilan  Agama  untuk menangani  masalah  waris  dan  lainnya.  Perkara-perkara  ini  kemudian  dilimpahkan kepada Landraad (Pengadilan  Negeri). 7 Secara  praktis  dan  efektif  teori  Receptie  ini baru berhasil dilaksanakan oleh Ter Haar, dengan cara mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang hidup di badan-badan pengadilan negeri sepanjang tahun 1930- 1942. 8 Teori  Receptie  ini  juga  jelas  terlihat  pada  pasal  134  (2)  I.S  1929  yang menyatakan bahwa jika terdapat perkara antara orang Islam dengan orang Islam maka dapat diselesaikan oleh hakim agama apabila hukum adat mereka menghendakinya.
Pada  perkembangan  selanjutnya  teori Receptie ini  mendapat  reaksi  dari ilmuwan  hukum  Hazairin  (1906-1975)  dan  Sajuti  Tahlib  (1929-1990)  dengan mengemukakan  teori Receptio  a  contrario yang  menyatakan  bahwa  justru  hukum adatlah  yang  berada  dibawah  hukum  Islam  dan  harus  sejiwa  dengan  hukum  Islam. Dengan  kata  lain,  hukum  adat  baru  dapat  berlaku  jika  telah  dilegislasi  oleh  hukum Islam.
Usaha  untuk  menempatkan  kedudukan  hukum  Islam  pada  kedudukan  semula terus menerus dilakukan oleh para pemimpin Islam. Ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan terbentuk untuk merumuskan dasar hukum negara Indonesia merdeka, para pemimpin  Islam  yang menjadi anggota badan tersebut terus berusaha untuk  “mendudukkan”  hukum  Islam  dalam  Negara  Republik  Indonesia. 9 Para
pemimpin  yang merancang Undang-Undang Dasar 1945 mencapai persetujuan  yang dituangkan  dalam  satu  piagam  yang  dinamakan  Piagam  Jakarta  (22-6-1945).  Dalam Piagam  Jakarta  tepatnya  pada  bagian  Mukadimah  atau  Pembukaan  antara  lain dinyatakan  “berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  Esa  dengan  menjalankan  syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.  Tujuh kata terakhir  yang tercantum dalam Piagam Jakarta  oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  tanggal  18-8-1945  diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Tentang  usaha  melegal-positifkan  hukum  Islam  pasca  kemerdekaan  Mahsun Fuad menuliskan:
Menilik  pada  catatan  sejarah  yang  ada  pada  pasca  kemerdekaan, kesadaran  umat  Islam  untuk  melaksanakan  hukum  Islam  boleh dikatakan  semakin  meningkat.  Perjuangan  mereka  atas  hukum  Islam tidak  berhenti  hanya  pada  tingkat  pengakuan  hukum  Islam  sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi sudah sampai pada tingkat lebih jauh yaitu legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum  Islam  menjadi  bagian  dari  sistem  hukum  nasional  ,  bukan semata substansinya, tetapi secara legal formal dan positif. Fenomena ini  pertama  kali  muncul  setidaknya  berbarengan  dengan  lahirnya Piagam  Jakarta  pada  22  Juni  1945,  dimana  sila  pertamanya  berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam  Bagi  Pemeluk-Pemeluknya”.  Perjuangan  bagi  legislasi  hukum Islam  tidak  mampu  mempertahankan  tujuh  kata  terakhir  dari  hiruk pikuk polarisasi dasar negara. Dengan  hilang tujuh kata tersebut maka menjadi  sangat  sulit  bagi  siapapun  untuk  melegalpositifkan  hukum Islam (syari’ah) dalam bingkai konstitusi Negara. 10
Pada  tahun  1957  dikeluarkan  PP  No.  45  tentang  Pembentukan  Pengadilan Agama/  Mahkamah  Syar’iyah  di  luar  Jawa  dan  Madura.  Tetapi  PP  No.  45  1957  ini masih  mengandung  teori  receptie  karena  memuat  rumusan  “menurut  hukum  yang hidup  diputus  menurut  hukum  Islam”.  Artinya  bahwa  pencari  keadilan  mempunyai kebebasan  memilih  untuk  berperkara  di  Pengadilan  Agama  ataukah  di  Pengadilan Negeri. 11
Berbagai peraturan perundang-undangan yang materinya diambil dari kitab fiqh yang dianggap representatif telah disahkan oleh pemerintah Indonesia selain UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan yang merupakan  tindak  lanjut  dari  Undang-Undang  No.  5  tahun  1960  tentang  Pokok- pokok Agraria.
Setelah  lahirnya  dua  undang-undang  yang  berhubungan  erat  dengan  legalisasi hukum Islam di atas, pada tahun 1989 lahir UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yaitu sebuah lembaga peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Dalam  pasal  49  UU  No.  7  tahun  1989  dinyatakan  bahwa  peradilan  agama  bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di  bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat serta wakaf dan shadaqoh.  Undang-undang No.
7  tahun  1989  ini  mempunyai  nilai  strategis,  sebab  keberadaannya  telah  memancing lahirnya  peraturan-peraturan  baru  sebagai  pelengkap.  Pada  tahun  1991  Presiden  RI mengeluarkan  Inpres  No.  1  tahun  1991  yang  berisi  tentang  sosialisasi  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).  KHI  disusun  dengan  tujuan  memberikan  pedoman  bagi  para hakim  agama  dalam  memutus  perkara  dalam  lingkup  peradilan  agama.  Beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  lain  yang  memuat  dan  mendukung terlaksananya hukum Islam di Indonesia, diantaranya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.
Pada  tahun  2006  telah  diberlakukan  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  peradilan agama.  Pada  pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006  terdapat  kewenangan  baru  di  bidang ekonomi syari’ah, zakat dan infaq selain perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan  shadaqoh.  Perluasan  kewenangan  tersebut  sesuai  dengan  perkembangan  hukum dan  kebutuhan  masyarakat  muslim  akan  usaha  ekonomi  syari’ah.  Dengan  demikian peradilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang ekonomi syari’ah. Selanjutnya apabila terjadi sengketa ekonomi syari’ah maka dapat diselesaikan  melalui  jalur  hukum  yaitu  Pengadilan  Agama  yang  merupakan kewenangan baru  di bidang ekonomi syari’ah. Hakim pengadilan agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi  yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukumnya, karena hakim wajib berijtihad menciptakan hukum untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya.
Berkaitan  dengan  UU  No.  3  Tahun  2006,  maka  ditetapkanlah  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi  Syari’ah.  Peraturan  ini  ditetapkan  untuk  kelancaran  pemerikasaan  dan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. Diputuskannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah ini dimaksudkan agar hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  yang  berkaitan  dengan ekonomi  syari’ah  mempergunakan  prinsip  syari’ah  dalam  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syari’ah.

## III. Murabahah Dan Pembiayaan Konsumen Dalam Hukum Positif
Dengan melihat pengalaman sejarah, perkembangan hukum Islam di Indonesia di  masa  depan  nampaknya  akan  banyak  dipengaruhi  oleh  kebutuhan  masyarakat muslim  di  Indonesia  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  tertentu  ataupun dipengaruhi  oleh  wacana-wacana  yang  mengemuka  di  kalangan  masyarakat  muslim Indonesia. Penggunaan  perangkat epistemologis Fiqh Islam yang mapan diharapkan dapat  dengan  bersegera  menjawab  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  muslim  yang berkembang sesuai jaman.
Praktek ekonomi yang berkembang kini semakin luas dan beragam. Karena itu diperlukan  aturan-aturan  hukum  yang  baru  dan  diperbaharui  agar  dapat  mengatasi masalah-masalah  ekonomi  yang  memerlukan  penanganan  hukum.  Hukum  akan kehilangan  eksistensi  dan  fungsinya  jika  tidak  mampu  mengatasi  masalah  yang
terjadi di masyarakat. Melalui kerangka hukum  Islam (sumber-sumber hukum Islam dan metode penetapannya) yang elastis, sebenarnya hukum Islam selamanya tak akan kehilangan eksistensi. Tetapi jika  hukum Islam hanya berhenti pada tingkat wacana dan  tidak  mendapat  pengesahan  dari  pemerintah,  ia  tetap  tidak  akan  memiliki kemampuan  mengikat  yang  pada  akhirnya  hukum  Islam  tetap  kurang  memiliki eksistensinya dan fungsinya di masyarakat.
Terbentuknya  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  bukan  hanya  disebabkan Pengadilan  Agama  kini  berwenang  menangani  kasus-kasus  hukum  ekonomi Syariah, 12 tetapi  lebih  dari  itu  masyarakat  sudah  sangat  membutuhkan  kepastian hukum  dalam  kontrak  bisnis  Syariah.  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  dapat  merujuk  kepada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Islam  yang pernah  dibuat  pada  zaman  kekhalifahan  Turki  Usmani  yang  tentu  saja  disesuaikan dengan aktivitas ekonomi di zaman modern ini. 13
Pada  dasarnya  beberapa  aturan  yang  sesuai  syariah  telah  ditetapkan  dalam kegiatan-kegiatan  ekonomi  termasuk  dalam  kontrak  bisnis,  khususnya  tentang perusahaan  pembiayaan.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 84/PMK.012/2006  tentang  perusahaan  pembiayaan  disebutkan  bahwa  perusahaan pembiayaan  adalah  badan  usaha  di  luar  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.
Usaha  Perusahaan  Pembiayaan  terdiri  dari  4  hal,  yaitu:  Sewa  guna  Usaha, Anjak  Piutang,  Usaha  Kartu  Kredit,  dan/atau  pembiayaan  konsumen.  Terhadap kegiatan  usaha  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan  tersebut dimungkinkan  untuk  penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  operasionalnya.  Adanya menjadi semakin jelas setelah pada hari Senin, 10 Desember 2007, Badan Pengawas Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam  dan  LK)  melalui  Peraturan  Ketua Bapepam  dan  LK  Nomor  Per-03/BL/  2007  dan  Nomor  Per-04/BL/2007    telah menerbitkakn  satu  paket  regulasi  yang  terkait  dengan  Perusahaan  Pembiayaan  yang melakukan  kegiatan  berdasarkan  Prinsip  Syariah,  yaitu  Peraturan  tentang  Kegiatan Perusahaan  Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  Peraturan  tentang  Akad- Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
Penerbitan  paket  regulasi  tersebut  adalah  untuk  memberikan  landasan  hukum yang  memadai  berkaitan  dengan  kegiatan  Perusahaan  Pembiayaan  yang  melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarkat pada industri  pembiayaan  memerlukan  keragaman  sumber  pembiayaan  dan  pendanaan berdasarkan pada Syariat Islam. 14
Menurut  Suhrawardi  K  Lubis  bahwa  kegiatan  pembiayaan  konsumen  dalam syariat  Islam  dapat  dipandang  sebagai  perbuatan murabahah. 15 Adapun  dasar diperbolehkannya bersandar pada ketentuan hukum  yaitu dari Suhaib ra, menurutnya Rasulallah bersabda:
Tiga  perkara  di  dalamnya  terdapat  keberkatan  yaitu  (1)  menjual  secara  kredit (2)  muqaradhah  (mudharabah)  (3)  mencampur  tepung  dengan  gandum  untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah).
Beberapa  ketentuan  mengenai murabahah yang  tertuang  dalam  Pasal  23 Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 adalah sebagai berikut:
1. Murabahah dilakukan berdasarkan pesanan, atau tanpa pesanan.
2. Dalam  pelaksanaan murabahah berdasarkan  pesanan,  Perusahaan  Pembiayaan sebagai penjual (ba’i) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan  dari konsumen sebagai pembeli (musytari).
3. Murabahah berdasarkan  pesanan  bersifat  mengikat  atau  tidak  mengikat  pihak yang berhutang untuk membeli barang yang dipesannya.
4. Dalam  pelaksanaan murabahah berdasarkan  pesanan  bersifat  mengikat, konsumen sebagai pembeli (musytari) tidak dapat membatalkan pesanannya. Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan Konsumen berdasarkan akad murabahah ini mempunyai hak antara lain: memperoleh bayaran dari konsumen sebesar  harganya  secara  angsuran  sesuai  yang  diperjanjikan,  mengambil  kembali obyek Murabahah apabila  konsumen  sebagai  pembeli (musytari) tidak  mampu membayar  angsuran    sebagaimana  diperjanjikan,  dan  menentukan  penyedia  barang (supplier) dalam  pembelian  obyek Murabahah. Perusahaan  Pembiayaan  Konsumen ini  di  mana  ia  bertindak  sebagai  penjual (ba’i) mempunyai  kewajiban  antara  lain: menyediakan  obyek Murabahah sesuai  yang  disepakati  bersama  dengan  konsumen sebagai pembeli (musytari) dan menjamin obyek Murabahah tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
Dalam  menyediakan  obyek Murabahah Perusahaan  Pembiayaan  Konsumen dapat  mewakilkan  pembelian  barang  tersebut  kepada  konsumen  berdasarkan  prinsip wakalah, yaitu  perjanjian  (akad)  di  mana  pihak  yang  memberi  kuasa (muwakkil) memberikan  kuasa  kepada  pihak  yang  menerima  kuasa  (wakil)  untuk  melakukan tindakan  atau  perbuatan  tertentu. 16 Dalam  hal  pembiayaan  konsumen  ini  pihak  yang diberi  kuasa  adalah  konsumen  selaku  pihak  yang  berkepentingan  mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi.
Konsumen  juga  memiliki  hak  dan  kewajiban  antara  lain  yakni  hak  untuk menerima  obyek Murabahah dalam  keadaan  baik  dan  siap  dioprasikan,    kewajiban membayar  angsuran  dan  biaya-biaya  lainnya  sesuai  yang  diperjanjikan  dan mengembalikan atau menitipjualkan obyek yang dibiayai.
Obyek Murabahah harus  memenuhi  ketentuan  paling  kurang:  dapat  dinilai dengan  uang,  dapat  diterima  oleh  konsumen,  tidak  dilarang  oleh  syariah  Islam,  dan spesifikasinya  harus  dinyatakan  dengan  jelas,  antara  lain  melalui  identifikasi  fisik, kelaikan,  dan  jangka  waktu  pemanfaatannya.  Secara  konkrit  obyek Murabahah ini antara lain dapat berupa kendaraan bermotor, rumah, barang-barang elektronik, alat- alat rumah tangga bukan elektronik, dan barang konsumsi lainnya.
Perjanjian  yang  dibuat  oleh  Perusahaan  Pembiayaan  Konsumen  yang mendasarkan  pada  akad murabahah ini  paling  kurang  memuat  hal-hal  sebagai berikut:
a. Identitas Perusahaan Pembiayaan dan konsumen.
b. Spesifikasi Obyek murabahah meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran dan tipe.
c. Harga jual, harga beli dan cara pembayaran angsuran.
d. Jangka waktu.
e. Ketentuan jaminan dan asuransi.
f. Ketentuan mengenai uang muka.
g. Ketetntuan mengenai diskon/potongan.
h. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo.
i. Ketentuan  mengenai  wanprestasi  dan  sanksi  bagi  konsumen  yang  menunda pembayaran angsuran, dan
j. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dokumentasi yang diperlukan dalam Murabahah oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen  paling  kurang  meliputi:  surat  persetujuan  prinsip (offering  letter) ,  surat permohonan realisasi Murabahah, akad Wakalah (bila diperlukan), tanda terima uang konsumen,  dalam  hal  Perusahaan  Pembiayaan (ba’i) mewakilkan  kepada  konsumen (musytari) melalui wakalah ,  akad Murabahah ,  perjanjian  pengikatan  jaminan,  dan tanda terima barang.
Menurut Suhrawardi K. Lubis pembiayaan konsumen yang termasuk klasifikasi menjual  secara  kredit,  merupakan  pembiayaan  konsumen  yang  tidak  bertentangan dengan Syariat Islam. 17
Tetapi  jika  dicermati  maka  terdapat  point-point  khusus  yang  dapat  menjadi bahan  analisis  adalah  ada  perusahaan  pembiayaan  yang    melakukan  praktek murabahah sebagai  kontrak  jual  beli  tunai  dan  kredit  dan  ada  pula  perusahaan pembiayaan  yang  berfungsi  sebagai  penyedia  dana.  Dalam  Pasal  116  ayat  (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis:
Penjual  harus  membeli  barang  yang  diperlukan  pembeli  atas  nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.
Dalam hal ini perlu dianalisis apakah perusahaan pembiayaan berperan sebagai penjual  atau  sebagai  lembaga  yang  memberi  hutang.  Artinya  apakah  dalam  kontrak yang dilakukan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan itu transaksi hutang piutang murni ataukah kontrak jual beli dengan cicilan. Perlu pula dianalisis apakah dalam transaksi mengandung unsur riba atau tidak. Disamping itu apakah perusahaan pembiayaan  melakukan  kontrak  jual  beli  atas  suatu  barang  yang  diatasnamakan penjual sendiri?
Dalam  murabahah  dimungkinkan  adanya  kontrak  jual  beli  dengan  memakai jaminan  seperti  tercantum  dalam  pasal  127  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah yaitu:
Penjual  dapat  meminta  kepada  pembeli  untuk  menyediakan  jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah.
Selanjutnya dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis:
Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada  Lembaga  Keuangan  Syariah  dengan  harga  pasar,  atau nasabah  melunasi  sisa  hutangnya  kepada  Lembaga  Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad.
Dalam  konteks  ini  perusahaan  pembiayaan  bukanlah  sebagai  penyedia  dana untuk dihutangkan kepada debitur (konsumen) tetapi sebagai pedagang yang menjual barang  secara  kredit  kepada  pembeli  (debitur),  sehingga  dengan  demikian  barang yang diperjualbelikan tersebut harus diatasnamakan penjual (perusahaan pembiayaan) sebelum terjadinya kontrak jual beli kredit.

## IV. Penutup
Dinamika hukum Islam di Indonesia, dimulai dari masuknya Islam ke Indonesia hingga  kini.  Sempat  mengalami  akulturasi  yang  harmonis  antara  hukum  adat  dan hukum  Islam  serta  diakui  sebagai  hukum  yang  hidup  di  Indonesia  pada  jaman penjajahan Belanda, hukum Islam pun mengalami masa surut ketika penjajah Belanda mengeluarkan  kebijakan  yang  membatasi  pemberlakuan  hukum  Islam.  Sejak  jaman kemerdekaan  hingga  reformasi,  hukum  Islam  memainkan  perannya  kembali,  dari sebatas pemberlakuan mengenai hukum perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sadaqah hingga merambah kepada aspek regulasi yang menyangkut bentuk transaksi-transaksi ekonomi.
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) hingga dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam  serta  beberapa  regulasi  mengenai  transaksi  ekonomi  syariah  merupakan  bukti bahwa  hukum  Islam  memilik  peran  cukup  penting  sejalan  dengan  perkembangan jaman.    Hukum  akan  kehilangan  eksistensinya  jika  tidak  bersifat  elastis  mengikuti perkembangan  jaman.  Hukum  Islam  memproduksi  hukum  melalui  wacana  fiqh  dan produk  fatwa  dalam  menanggapi  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  pada masyarakat  muslim,  dan  karena  itulah  hukum  Islam  tidak  pernah  kehilangan eksistensinya.
Penerbitan  paket  regulasi  tersebut  adalah  untuk  memberikan  landasan  hukum yang  memadai  berkaitan  dengan  kegiatan  Perusahaan  Pembiayaan  yang  melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarkat pada industri  pembiayaan  memerlukan  keragaman  sumber  pembiayaan  dan  pendanaan berdasarkan pada Syariat Islam
Salah  satu  paket  regulasi  yang  diterbitkan  untuk  menanggapi  perkembangan masyarakat  adalah  memberikan  landasan  hukum  yang  memadai  berkaitan  dengan kegiatan  Perusahaan  Pembiayaan  yang  melakukan  kegiatan  berdasarkan  prinsip syariah  serta  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarkat  pada  industri  pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada Syariat
Islam.  Dalam  regulasi  menyangkut  peembiayaan  konsumen  dalam  Perusahaan Pembiayaan  inilah  murabahah  sebagai  salah  satu  pranata  ekonomi  Islam  (fiqh muamalah)  menjadi  referensi  cukup  penting  dan  relevan  dalam  kegiatan  ekonomi syariah sekarang ini.
Perkembangan  praktek  ekonomi  syariah  di  Indonesia  yang  cukup menggairahkan  akan  serta  merta  membawa  semangat  eksplorasi  terhadap  referensi fiqh Islam klasik dan kontemporer dan menghasilkan produk hukum yang turut serta mengatur praktek ekonomi masyarakat muslim Indonesia.

## Catatan Akhir:
1 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah , (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 119.
2 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 84.
3 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,1999), h. 64.
4 http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum- nasional-indonesia.
5 Cik Hasan Basri, Peradilan di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998), h. 108.
6 Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Medika, 2001), h. 59. 7 A. Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 155.
8 Soetandyo Wignjosubroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia , (Jakarta: Rajarafindo Persada, 1995), h. 133.
9 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 259.
10 Mahsun Fuadi, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris,
(Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 55.
11 A. Qodri Azizy , Op.Cit., h. 191. 12 Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  menyatakan  bahwa  Pengadilan  Agama  memiliki  wewenang untuk mengadili sengketa ekonomi.
13 Pada  zaman  Ottoman  Turki  (Turki  Usmani)  yang  berkuasa  pada  abad  16  pernah  memberlakukan hukum  perdata  Islam  yang  bernama  Al  Majallah  Al  Ahkam  Al-‘Adiyah  yang  terdiri  1851  pasal. Pembuatan  kodifikasi  hukum  perdata  Islam  ini  dilatarbelakangi  oleh  suatu  kondisi  dimana perselisihan  kontrak  ekonomi  pada  waktu  itu  mendasarkan  diri  pada  pendapat  para  mazhab  yang berbeda  sesuai  keyakinan  para  hakim  atau  yang  terlibat  kasus  sehingga  menghasilkan  keputusan yang berbeda-beda dalam kasus yang sama.
14 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 140.
15 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam , (Jakarta: Sinar Grafika,2000), h. 109.
16 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 19. menyatakan bahwa pemberian kuasa atau al wakalah ini bermakna At  Tafwidh yang bermakna penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.
17 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 109.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
Anshori,  Abdul  Ghofur, Penerapan  Prinsip  Syariah  Dalam  Lembaga  Keuangan Lembaga  Pembiayaan  dan  Perusahaan  Pembiayaan ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah , Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Azizy, A. Qadri, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
Basri, Cik Hasan, Peradilan di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998.
Fuadi,  Mahsun, Hukum  Islam  Indonesia  Dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga Emansipatoris, Yogyakarta: 2005.
Lubis, Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Muhamad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syari’ah ,  Yogyakarta:  UPP  AMP  YKPN, 2005.
Pasaribu, Chairuman, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Rafiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islamdi Indonesia , Yogyakarta: Gama Medika, 2001.
Sjahdeini , Sutan  Remy, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta : Pustaka Utama Grafiti , 1999 .
Wignjosubroto,  Soetandyo, Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional:  Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan  Hukum  di Indonesia , Jakarta: Rajarafindo Persada, 1995.
http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap- hukum-nasional-indonesia.
__________________________________
Wazin ,  dosen  pada  Fakultas  Syari’ah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN  Sultan  Maulana Hasanuddin Banten.