PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK
Yuliana Yuli Wahyuningsih 1 , Hilda Novyana 2 , Hermina 3 , Kayus Kayowuan Lewoleba 4 , Dwi Desi Yayi Tarina 5 , Satino 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
1 yuli080706@gmail.com
Abstrak: Praktik pengangkatan anak merupakan suatu prosedur yang mengizinkan seseorang untuk menjadi orangtua  angkat  bagi  anak  yang  tidak  memiliki  orangtua  dan  keluarga.  Pengangkatan  anak  dilaksanakan dengan  motif  dan  tujuan  yang  berbeda-beda,  meskipun  tujuan  dan  latar  belakang  yang  berbeda-beda  dalam mengangkat  seorang  anak,  ndamun  semua  prosesdur  harus  mengikuti  hukum  positif  yang  berlaku.  Pasca pengangkatan anak, maka hak asasi manusia yang melekat harus dilindungi dan dijaga dengan baik, seperti hak untuk  memperoleh  perlindungan,  pendidikan,  dan  lain-lain.  Dengan  makna  lain  artinya  seorang  anak  harus tercapai  kesejahteraannya.  Di  Indonesia  realitanya  kesejahteraan  anak  adopsi  masih  jauh  dari  optimal. Penelitian  ini  merumuskan  suatu  masalah  bagaimana  praktik  hak  pengangkatan  anak  (adopsi)  beserta kesejahteraannya berdasarkan hukum positif dan bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menciptakan  kesejahteraan  anak  di  Indonesia?  Adapun  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian normatif  yuridis,  melalui  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep  akan  menjawab  kedua rumusan  masalah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  undang-undang  hak  asasi  manusia  terhadap  anak beserta  undang-undang  kesejahteraan  anak  sudah  cukup  mengakomodir  untuk  mendukung  jalannya kesejahteran seorang anak pasca pengangkatan anak (adopsi), namun dalam praktiknya masih kurang optimal, hal  ini  menjadi salah satu faktor penghambat kesejahteran anak itu  dapat terwujud, saran  untuk  pemerintah adalah menciptakan kegiatan sosialisasi kebutuhan anak secara masif dan sistematis secara nasional.
Kata Kunci: Adopsi Anak, Kesejahteraan anak, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang.
Abstract: The practice of child adoption is a procedure that allows a person to become an adoptive parent for a child who does not have parents and family. Although there are different purposes and backgrounds for adopting a child, all processes must follow the applicable positive law. After the adoption of a child, the inherent human rights must be protected and maintained properly, such as the right to protection, education, and others. In other words, it means that a child's welfare must be achieved. In Indonesia, the reality is that the welfare of adopted children is far from optimal. This research formulates a problem of how the practice of child adoption rights and welfare based on positive law and how the supporting factors and inhibiting factors in creating child welfare in Indonesia? The research method used is juridical normative research, through a statutory approach and concept approach will answer both problem formulations. The results of the study indicate that the law on human rights to  children  and  the  law  on  child  welfare  have  accommodated  enough  to  support  the  welfare  of  a  child  after adoption, but in practice it is still not optimal, this is one of the inhibiting factors for the welfare of the child to be realized,  the  suggestion  for  the  government  is  to  create  massive  and  systematic  socialization  activities  of children's needs nationally.
Keywords: Child Adoption, Child welfare, Human Rights, Law.
Received ; 11 Agustus 2023; Accepted ; 02 September 2023; Published ; 03 September 2023

## Al-Mabsut
Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 16 No.2 September 2022 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
The article is published with Open Access Journal at https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://ejournal.iaingawi.ac.id/
Yuliana Yuli Wahyuningsih, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino
222 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  potensi  dan  penerus  cita-cita  bangsa  yang  menjadi  landasannya ditetapkan oleh generasi sebelumnya. Di mana setiap anak bisa mengambil tanggung jawab ini membutuhkan kemampuan seluas-luasnya luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara spiritual, fisik dan sosial. Namun kenyataannya kita sering melihat anak- anak  karena  generasi  penerus  bangsa  tidak  seperti  yang  kita  bayangkan.  Bahkan  banyak orang hidup dalam kemiskinan selama masa kanak-kanak mereka karena hak-hak mereka terkikis  hak  mereka  sebagai  anak.  Kondisi  ekonomi  keluarga  yang  berbeda-beda  cukup mempengaruhi kesejahteraan anak itu sendiri, berbeda halnya dengan keluarga yang belum memiliki  anak,  ketika  mereka  memiliki  finansial  yang  cukup  maka  yang  dilakukan umumnya adalah mengangkat anak dari panti asuhan atau keluarga lain yang mereka kenal dan memiliki banyak anak.
Pengangkatan  anak  adalah  proses  hukum  di  mana  seseorang  atau  pasangan  yang tidak  memiliki  hubungan  darah  dengan  seorang  anak  secara  resmi  menjadi  orang  tua pengganti  anak  tersebut. 214 Proses  ini  memberikan  hak  dan  kewajiban  orang  tua  angkat untuk  merawat,  mendidik,  dan  melindungi  anak  sebagaimana  halnya  orang  tua  biologis. Tujuan dari pengangkatan anak adalah memberikan perlindungan dan stabilitas bagi anak yang tidak memiliki orang tua atau berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk diurus  oleh  orang  tua  kandungnya.  Dengan  pengangkatan,  anak  tersebut  akan mendapatkan  keluarga  pengganti  yang  mampu  memberikan  kasih  sayang,  perhatian,  dan pendidikan yang layak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
Jika  melihat  regulasi  khusus  mengenai  adopsi  anak  di  Indonesia  maka  dikemudian hari  tidak  menutup  kemungkinan  akan  menimbulkan  beberapa  tantangan  dan  persoalan. Salah satu tantangan utama adalah kurang maksimalnya kerangka hukum yang ada saat ini, untuk  lebih  spesifiknya  kekurangan  tersebut  pada  praktik    menangani  proses  adopsi. kekurangan ini menimbulkan ketidakpastian  dan ambiguitas, sehingga mempersulit calon orang tua angkat, orang tua kandung, dan anak angkat untuk mengarungi sistem adopsi. 215 Kepastian  hukum  yang  tidak  optimal  dalam  praktik  pengangkatan  anak  di  Indonesia diperparah  kembali  dengan  kondisi  keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia semakin memperumit pengaturan adopsi. Berbagai daerah di Indonesia memiliki aturan hukum adat masing-masing mengenai kedudukan anak angkat. Berbagai pandangan tentang  adopsi  dalam  masyarakat  hukum  adat  menambah  lapisan  kompleksitas  proses adopsi  dan  dapat  mengakibatkan  ketidakkonsistenan  dan  ketidaksesuaian  dalam  praktik hukum. 216
214 Muhammad  Heriawan,  " Pengangkatan  Anak  Secara  Langsung  Dalam  Perspektif  Perlindungan  Anak ." Katalogis 5.5 (2017).
215 Tan,  Y..  (2021,  April  20). Atypical  Presentation  of  Anti-NMDAR  encephalitis  in  a  Male  Patient  –  an Unfortunate Mimic. Neuroscience and Neurological Surgery, 8(3), 01-03. https://doi.org/10.31579/2578- 8868/160
216 Sujana,  N.,  Landrawan,  N.  I.  W.,  &  Sari,  N..  (2022,  June  23). The  Position  Of  Women  Sentana  Peperasan (Appropriate  Children)  View  From  The  Perspective  Of  Bali  Traditional  Health  Law . https://scite.ai/reports/10.46650/jsds.4.1.1262.24-28
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 |       223 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu pertama, pengangkatan anak dalam  arti  luas.  Ini  menimbulkan  hubungan  nasab  sehingga  ada  hak  dan  kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orangtua sendiri. Kedua, ialah pengangkatan anak dalam  arti  terbatas,  yakni  pengangkatan  anak  orang  lain  kedalam  keluarga  sendiri  dan hubungan antara anak yang diangkat dan orangtua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan  sosial  saja. 217 Di  Indonesia,  ada  tiga  sistem  hukum  yang  berlaku  dan mengatur permasalahan  tentang  pengangkatan  anak.  Ketiga  sistem  hukum  itu  adalah  hukum  islam, hukum  adat  dan  hukum  barat.  Implementasi  hukum  Islam  dirasakan  cukup  akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, salah satunya adalah pengangkatan  anak,  Penerapan  hukum  positif  di  Indonesia  diwujudkan  dalam  bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI. Kompilasi Hukum Islam sesuai Inpres Nomor : 1 Tahun  1991  memiliki  tujuan  untuk  digunakan  oleh  instansi  pemerintah  dan  masyarakat yang memerlukannya.
Sementara  itu,  dalam  hukum  adat  sendiri  memiliki  posisi  khusus  dalam  praktik hukum ditengah-tengah masyarakat, kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat  sosialis  Indonesia  dan  menjadi  pengatur-pengatur  hidup  bermasyarakat.  Di dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak.
Anak  angkat  didalam  hukum  adat  diartikan  sebagai  suatu  ikatan  social  yang  sama dengan ikatan secara biologis. Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir  sama  dengan  anak  sendiri,  yaitu  dalam  hal  kewarisan  dan  perkawinan.  Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan  anak  yang  mengakibatkan  hubungan  nasab  antara  anak  angkat  dengan orangtua  angkat  dan  tidak  pula  menyebabkan  hak  waris. 218 Adapun  dalam  hukum  barat sendiri  dalam  pengangkatan  anak  juga  telah  menciptakan  ketentuannya  sendiri, sebagaimana diatur dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.  Artinya,  akibat  pengangkatan  tersebut  maka  terputus  segala  hubungan  perdata, yang  berpangkal  pada  keturunan  karena  kelahiran,  yaitu  antara  orang  tua  kandung  dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya  adalah  sama  dengan  anak  kandung.  Sehingga  yang  bersangkutan  berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya
Dari  ketiga  sistem  hukum  diatas,  praktik  pengangkatan  anak  (adopsi)  dalam mensejahterakan  seorang  anak  sejatinya  belum  terwujud  secara  mudah  dan  sederhana, praktiknya  masih  banyak  kendala-kendala  yang  dihadapi,  baik  dari  hukum  adat,  hukum islam  maupun  hukum  barat  sendiri,  Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  melihat  dari kacamata  hukum  positif,  artinya  melalui  dua  undang-undang  yang  paling  relevan  untuk
217 M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum , (Jakarta : Akademika Presindo, 1985) hal. 2
218 Muderi Zaini, Adopsi : Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 1995) hal. 23
Yuliana Yuli Wahyuningsih, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino
224 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
menekan  pertumbuhan  kesejahteraan  anak,  Indonesia  setidaknya  berupaya  untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut secara optimal sudah dapat disematkan berhasil atau  belum,  hasil  kesejahteraan  anak  ini  sangat  penting  untuk di ungkapkan  berdasarkan data,  karena  merealisasikan  kesejahteraan  anak  tidak  menggunakan  anggaran  belanja negara yang sedikit. adapun kedua undang-undang tersebut adalah pertama yaitu undang- undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada undang-undang ini secara eksplisit  mengatur  di  Pasal  35  bahwa  Hak  anak  adalah  hak  asasi  manusia  dan  untuk kepentingannya  hak  anak  itu  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak  dalam kandungan.  Kedua  undang-undang  nomor  4  tahun  1979  tentang  kesejahteraan  anak, undang-undang  ini  menjadi  tolok  ukur  kesesuaian  anata  sistem  hukum  dengan  ketiga sistem hukum yang ada dalam praktik pengangkatan anak.

## MASALAH
Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  maka  penulis  menyiimpulkan kepada  dua  rumusan  masalah  yaitu,  Bagaimana  praktik  hak  pengangkatan  anak  (adopsi) beserta kesejahteraannya berdasarkan hukum positif dan bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. 219 Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statue approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  kualitatid.  Analisis kualitatif  dilakukan  dengan  cara  mengadakan  kategorisasi  bahan  penelitian  yang  telah dikumpulkan  berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti  dan  selanjutnya  diinterpretasi dengan  metode  deskriptif  analitis.  analisis  data  dilakukan  dengan  cara  interpretasi terhadap  baham  hukm  yang  telah  dikumpulkan  berdasarkan  konsep  dan  teori  dalam penelitian  ini.  selanjutnya  berdasarkan  analisis  data  tersebut.  dirumuskan  suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik  Pengangkatan  Anak  (adopsi)  berdasarkan  Teori  Kesejahteraan  Negara  dan Tanggungjawab Negara serta hukum positif di Indonesia
Negara  kesejahteraan  ( welfare  state) memiliki  perhatian  besar  mengingat  bahwa negara  kesejahteraan  ( welfare  state) dianggap  sebagai  jawaban    untuk  mensejahterakan rakyat  atas  bentuk  keterlibatan  negara. 220 Negara  kesejahteraan  ( welfare  state)
219 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke- 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15
220 Oman Sukmana, 2016, “ Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, Jurnal Sospol, Vol. 2 No. 1  (Juli-Desember  2016),  Hlm  102-120.  Jurnal  Sospol,  Vol.  2  No.  1  (Juli-Desember  2016),  Hlm  102-120 (umm.ac.id)
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 |       225 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
mendampingi dalam sebuah aksi dalam melindungi negara terhadap masyarakat terutama rakyat  yang  lemah,  tidak  berkecukupan,  pengangguran,  yang  berkaitan  dengan  konsep kesejahteraan  yang  merupakan  pembaruan  dari  negara  pasif.  Konsep  dari  negara kesejahteraan ( welfare state) yakni bahwa negara dituntut untuk bertanggung jawab secara luas  terhadap  masalah  sosial-ekonomi  yang  dihadapi  oleh  rakyat.  Perkembangan  inilah yang  memberikan  legalitas  bagi  negara  intervensionis  abad  ke-20.  Negara  justru  wajib melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial-ekonomi guna menjamin terciptanya kesejahteraan seluruh masyarakat. 221
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  telah  di  desain  sebagai  sebuah  negara kesejahteraan  ( welfare  state) yang  tercantum  pada  pembukaan  UUD  NRI  1945  yang menyatakan  bahwa  “Pemerintah  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Konsep dasar dari sebuah  negara  kesejahteraan  ( welfare  state) muncul  dari  upaya  negara  untuk  mengelola sumber daya yang ada demi tercapainya tujuan negara yakni meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Cita-cita ini kemudian diartikan dalam sebuah kebijakan yang telah di konsultasikan  ke  publik  dan  kemudian  dapat  diliha  apakah  negara  tersebut  betul-betul mewujudkan kesejahteraan rakyatnya atau tidak. 222
Bangunan  suatu  negara  yang  dikehendaki  berdasarkan  UUD  NRI  1945  ialah  negara kesejahteraan ( welfare state) . Dalam konsep ini, negara tidak hanya sekedar untuk menjaga ketertiban,  namun  juga  mampu  berperan  aktif  dalam  upayanya  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, negara tidak hanya berada pada ranah politik, namun juga berada  pada  ranah  sosial  dan  ekonomi.  Dalam  hak  asasi  manusia,  negara  tidak  hanya sekedar  melindungi  dan  menghormati,  tetapi  juga  harus  melakukan  upaya  dalam penemuhan dan kemajuan hak asasi manusia. 223
Teori  negara  kesejahteraan  ( welfare  state) memandang  bahwa  suatu  negara bertanggung  jawab  dalam  mengupayakan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  warga negaranya. 224 Salah satu aspek kesejahteraan sosial yakni hak dan perlindungan bagi anak- anak,  termasuk  anak  anak  yang  tidak  mempunyai  orang  tua  dan  keluarga.  Praktik pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia telah diatur oleh undang-undang dan melibatkan peran pekerja sosial dalam prosesnya. 225 Adopsi juga merupakan bagian dari upaya negara kesejahteraan,  di  mana  adopsi  harus  memberikan  kesempatan  bagi  anak  yang  tidak memiliki  orang  tua  dan  keluarga  untuk  menemukan  rumah  baru  yang  dapat  memenuhi kebutuhan  fisik,  emosional  dan  sosial  mereka.  Pengangkatan  anak  (adopsi)  juga  harus
221 Jazim Hamidi, 2009,” Teori dan Politik Hukum Tata Negara ”, Yogyakarta: Total Media.
222 Triwibowo, Darmawan; & Bahagijo, Sugeng. 2006, “ Mimpi Negara Kesejahteraan ”, Jakarta: LP3ES.
223 Jimly Asshidiiqie, 2005, “ Format Kelembagaan  dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 ”, Yogyakarta: FH UI.
224 Pierson,  Christopher,2007,” Welfare  State:  The  New  Political  Economy  of  Welfare ”,  Pennsylvania:  The Pennsylvania State University Press.
225 Nina Mariani Noor dan  Ro’fah, 2019,  “ Praktik  Adopsi Anak  dan Peran Pekerja Sosial  dalam  Proses  Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta ”, Jurnal PKS Vol 18 No 2 Agustus 2019; 95 - 112
Yuliana Yuli Wahyuningsih, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino
226 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  yaitu  ha  katas  identifikasi  diri, pendidikan, kesehatan dan partisipasi di dalam sebuah masyarakat. 226
Teori  tanggung  jawab  negaraadalah  teori  yang  memandang  posisi  negara  sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  28I  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  pada  hakikatnya  menyatakan  bahwa  negara,  khususnya pemerintah  sebagai  pengelola,  tidak  hanya  bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan  dan pelaksanaan  semua  hak  asasi  manusia,  seperti  yang  dinyatakan  dalam  konstitusi  negara, tetapi  juga  untuk  melindungi  dan  memajukan  hak-haknya. 227 Oleh  karena  itu,  wajar  jika semua hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijamin dan dilindungi oleh negara tanpa terkecuali.
Teori  negara  kesejahteraan  dan  teori  tanggung  jawab  negara  dalam  praktik pengangkatan anak (adopsi) merupakan dua konsep yang berkaitan dengan peran negara dalam  mensejahterakan  warga  negara,  termasuk  anak  yang  membutuhkan  perlindungan dan  pengasuhan.  Teori  tanggung  jawab  negara  menekankan  bahwa  negara  harus bertanggung  jawab  untuk  mengamankan  hak-hak  dasar  dan  kebutuhan  setiap  warga negara, sedangkan teori negara kesejahteraan menekankan bahwa negara harus bertindak aktif  sebagai  penyedia  layanan  sosial,  pendidikan,  perawatan  kesehatan,  dan  keamanan bagi  rakyatnya.  Teori  kesejahteraan  negara  sering  menjadi  dasar  untuk  membentuk kebijakan publik, termasuk anggaran negara, program sosial dan peraturan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada pendekatan yang  berbeda  untuk  mencapai  tujuan  negara  kesejahteraan,  dan  perbedaan  ideologi  dan nilai dapat mempengaruhi penerapan teori dalam praktinya.
Pengangkatan  anak  (adopsi)  merupakan  salah  satu  kewajiban  dan  tanggung  jawab negara untuk melindungi dan memeuhi hak-hak yang dimiliki anak. Namun, praktik adopsi di Indonesia menjadi isu yang kontroversial di dalam tiga sistem hukum yaitu hukum islam, hukum perdata dan hukum adat yang masing-masing memiliki pandangan dan pengaturan yang berbeda-beda mengenai praktik pengangkatan anak. Hukum ini timbul karena adanya perkembangan masyarakat di berbagai daerah dimana pengangkatan anak memiliki akibat hukum  yang  berbeda  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain. 228 Hukum  islam  tidak  mengenal pengangkatan anak sebagai hubungan keluarga yang sah, hanya sebagai bentuk sosial dan perlindungan  bagi  anak  yatim  atau  anak  terlantar.  Anak  angkat  tidak  dinasabkan  kepada orangtua angkatnya, oleh karena itu anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya  dan  tidak  menjadi  mahram  bagi  orang  tua  angkatnya  dan  keluarganya.  Oleh karena itu, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris dalam hukum Islam kecuali ada wasiat yang memberikan bagian tertentu.
226 Eko  Setiawan  ,  R.  Nunung  Nurwati  &  Nurliana  Cipta  Apsari,  2021,  “ Kesejahteraan  Anak  Adopsi  Usia Prasekolah  (3-5  Tahun )”,  Jurnal  PERSPEKTIF,  10  (2)  (2021):  609-615  DOI:  10.31289/perspektif.v10i2. 4893
227 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (4).
228 Ahmad Syafii, 2007, “ ADOPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM ”, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 4 (1), 49-62. https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v4i1.192.49-62
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 |       227 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Sedangkan  di  dalam  hukum  perdata,  anak  angkat  berhak  mewaris  dari  orang  tua angkatnya  sebagaimana  anak  kandung. 229 Hukum  perdata  mengatur  pengangkatan  anak sebagai  hubungan  keluarga  yang  sah,  tetapi  tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang  tuanya,  tetapi  mereka  tetap  berhak  mendapatkan  warisan  dari  orang  tua kandungnya.  Di  sisi  lain,  di  dalam  hukum  adat  sistem  pengangkatan  anak  masih  kaku. Pengangkatan  anak  berdasarkan  hukum  adat  dikenal  dengan  cara  dan  mekanisme  yang berbeda-beda. Namun, secara umum prinsip hukum adat dalam pengangkatan anak, yaitu bahwa anak angkat memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang tua angkatnya.
Konsekuensi hukum dari pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum adat berbeda- beda,  yang  berarti  suatu  daerah  mungkin  berbeda  dengan  hukum  adat  daerah  lainnya. Misalnya dalam hukum adat Minangkabau, meskipun pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan  hukum  yang  sah,  namun  perbuatan  tersebut  tidak  membentuk  hubungan kewarisan antara orang tua angkat dan anak angkat. Sementara, didaerah-daerah lain yang menganut sistem kekerabatan bilateral (parental, keibukbapaan), seperti di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Hukum adat  Jawa  mengenal  asas  “ ngangsu  sumur  loro” untuk  kewarisan  anak  angkat.  Asas  itu bermakna  bahwa  seorang  anak  angkat  memperoleh  warisan  dari  dua  sumber,  yaitu  dari orangtua kandung dan orang tua angkat. 230
Praktik  pengangkatan  anak  (adopsi)  harus  didukung  oleh  negara,  karena  anak merupakan  bagian  dari  kesejahteraan  negara  dan  tanggung  jawab  negara.  Jepang merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  permasalahan  terhambatnya  kesejahteraan negara karena kurangnya anak di Jepang adalah masalah yang serius dan mendesak. Jepang menghadapi krisis populasi anak yang menyusut selama 42 tahun berturut-turut, hinggga mencapai rekor terendah baru. 231 Hal ini berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja, peningkatan beban biaya sosial, dan ancaman stagnasi ekonomi. Sehingga tanggung jawab negara  atas  krisis  populasi  di  Jepang  adalah  bagaimana  tanggung  jawab  untuk  mengatasi penyebab dan dampak dari penurunan jumlah penduduk, seperti faktor demografi, sosial, budaya, dan ekonomi.
Menurut penulis praktik pengangkatan anak (adopsi) merupakan sebuah upaya dalam kesejahtaraan negara yakni dengan memberikan hak-hak dan perlindungan bagi anak-anak yang tidak memiliki orangtua atau keluarga atau yang mengalami kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi. Pengangkatan anak dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan  orang  tua  yang  seagama,  mencintai  dan  bertanggung  jawab.  Pengangkatan anak juga dapat memberikan manfaat bagi negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
229 Filemon Sangian, 2017, “ HAK ATAS WARISAN SEORANG ANAK YANG DIADOPSI TERHADAP ORANG TUA WALINYA MENURUT KUH PERDATA ”, Jurnal Lex Et Societatis Vol. 5 No. 2. https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15237
230 A.  Rachmad  Budiono,  1999,  “ Pembaruan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia ”,  Bandung  :  Citra  Aditya Bakti, hlm 189.
231 Mayang Terapulina Br Karo dkk, 2021, “ Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe” , JURNAL TRANSBORDERS| Vol. 4 No. 2 (Juni 2021) | P-ISSN: 2598-7399 & E-ISSN: 2598-9200
Yuliana Yuli Wahyuningsih, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino
228 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Pengangkatan  anak  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi anak, adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 232
Kesejahteraan  anak  telah  dijamin  oleh Undang-Undang  No.39  Tahun  1999  mengenai Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang  No.4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak dimana kedua undang-undang tersebut mengakui bahwa anak merupakan subjek hak asasi manusia  yang  memerlukan  perlindungan  khusus.  Kedua  undang-undang  tersebut  juga menetapkan  bahwa  pengangkatan  anak  harus  didasarkan  pada  kepentingan  terbaik  bagi anak,  menghormati  hak  asal-usul  anak,  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan kesusilaan.
Hak asasi manusia (HAM) merupakan rangkaian hak yang inheren pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan pemberian-Nya yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu  guna  menjaga  kehormatan  dan  melindungi  martabat  manusia.  Hak-hak  asasi manusia  (HAM)  dan  demokrasi  merujuk  kepada  pandangan  universal  tentang  hak  dan kebebasan  individu  serta  bentuk  pemerintahan  yang  melibatkan  partisipasi  masyarakat. Dua konsep ini berasal dari berbagai tradisi sejarah dan budaya di berbagai belahan dunia. Hubungan  antara  konsepsi  HAM  dan  demokrasi  dalam  perkembangannya  sangat  terkait dengan  konsepsi  negara  berdasarkan  hukum.  Di  negara  yang  berdasarkan  hukum,  yang mengatur adalah hukum itu sendiri, bukan individu. 233
Hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tidak  boleh  diatur  dan diterapkan  dengan  diskriminasi  semata-mata  untuk  kepentingan  penguasa  saja,  hal  ini tidak  sesuai  dengan  prinsip  demokrasi.  Hukum  bukanlah  untuk  melindungi  kepentingan segelintir  orang  yang  memiliki  kekuasaan,  melainkan  untuk  memastikan  keadilan  bagi semua  individu.  Oleh  karena  itu,  negara  hukum  yang  berkembang  bukanlah absolute rechtsstaat ,  namun demokratische  reschtsstaat .    Negara  Indonesia  memiliki  tujuan  untuk menjadi negara yang berlandaskan pada hukum formal. Hal ini berimplikasi bahwa negara memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  semua  warga  negaranya  melalui  peraturan- peraturan  yang  ada,  terutama  dalam  menjaga  hak-hak  dasar  mereka  guna  mencapai kesejahteraan  hidup  bersama. 234 Dalam  konstitusi  negara  Indonesia  yang  mulai  berlaku pada  tahun  1945,  diakui  adanya  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia,  yang sebenarnya  sudah  ada  sebelum  deklarasi  PBB  lahir  pada  tanggal  10  Desember  1948. Ketetapan MPR mengenai hak-hak asasi manusia Indonesia diwujudkan melalui ketetapan MPR  No.XVII/MPR/1998  mengenai  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan  berdasarkan  hal  tersebut, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai
232 Salesius Jemaru & Roida Hutabalian, 2020, “ PENGANGKATAN ANAK MELALUI DINAS KESEJAHTERAAN
SOSIAL PERSPEKTIF PERLINDUNGAN . Jurnal Hukum Ius Publicum , 1 (I), 83–97. https://doi.org/10.55551/jip.v1iI.5 233 Jimly Asshiddiqie, 2005, “ Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia ”, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 152. 2
234 Kaelan  dan  Achmad  Zubaidi,  2007,  “ Pendidikan  Kewarganegaraan ”,  Yogyakarta:  Paradigma,  2007,  hlm. 103.
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 |       229 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
peraturan  yang  sangat  signifikan  dalam  mengatur  pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia. 235
Dalam  penjelasan  secara  umum  Undang-Undang  No.39  Tahun  1999  mengenai  Hak Asasi  Manusia,  disebutkan  bahwa  sepanjang  sejarah  Indonesia,  telah  terjadi  berbagai bentuk  penderitaan,  kesengsaraan,  dan  ketimpangan  sosial.  Hal  ini  disebabkan  oleh perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap individu berdasarkan etnis, ras, warna kulit,  budaya,  bahasa,  agama,  golongan,  jenis  kelamin,  dan  status  sosial.  Tindakan  yang tidak adil dan diskriminatif tersebut melanggar hak asasi manusia, baik dalam bentuk yang dilakukan  oleh  pihak  berwenang  terhadap  warga  negara  atau  sebaliknya,  maupun  antara warga  negara  sendiri.  Banyak  dari  tindakan  tersebut  dapat  diklasifikasikan  sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. 236
Setiap  negara  memiliki  tanggung  jawab  dan  kewajiban  untuk  melindungi  Hak  Asasi Manusia,  terutama  dalam  hal  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Bab V mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 71 dan Pasal  72.  Keterkaitan  antara  HAM  dan  negara  hukum  sangatlah  penting,  dan  berpikir berdasarkan  hukum  mencerminkan  cara  untuk  mencapai  keadilan  dan  ketertiban  secara adil  dan  merata,  tanpa  pandang  bulu  kepada  siapapun.  Oleh  karena  itu,  pengakuan  dan penegasan negara hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, artinya hak-hak dan kebebasan individu diakui, dihormati, dan dijaga dengan serius. 237
Mengacu  pada  fakta  bahwa  konstitusi  adalah  dasar  untuk  menciptakan  undang- undang, maka hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian integral dari semua kebijakan nasional, termasuk yang dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan bagi anak-anak yang terlantar dan hak anak lainnya. Dalam implementasi adopsi di Indonesia, kebijakan Hak Asasi Manusia yang diatur  dalam  Undang-Undang  No.39  Tahun  1999  menjamin  bahwa  setiap  anak  memiliki hak  untuk  memiliki  orang  tua  pengganti  atau  wali  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  jika kedua  orang  tua  telah  meninggal  ataupun  tidak  dapat  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawab sebagai orang tua karena alasan yang sah.
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui bahwa hak anak  adopsi  adalah  hak  asasi  manusia  yang  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan penghormatan  dari  seluruh  individu  atau  kelompok.  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menyertakan hak-hak anak adopsi, diantaranya; (1) Hak atas perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan. (2) Hak atas pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hak atas identitas,  pendidikan,  kesehatan,  kesejahteraan,  dan  perlindungan  hukum  yang  sama dengan anak kandung.
235 Winarno, 2012, “ Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan ”, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2012, hlm. 136- 137
236 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
237 A. Mansyur Effendi, 1994, “ Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional” , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm.27.
Yuliana Yuli Wahyuningsih, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino
230 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Untuk menjaga kelangsungan masa depan, anak-anak sebagai generasi penerus perlu mendapatkan  perawatan  serta  pengembangan  yang  meningkatkan  kesejahteraan  mereka. Hal  ini  bertujuan  agar  mereka  dapat  tumbuh  dan  mengembangkan  kepribadian, kemampuan,  dan  keterampilan  yang  sesuai  dengan  usia  mereka,  sehingga  dapat melaksanakan  peran  dan  fungsi  mereka  dalam  kehidupan.  Anak-anak  yang  menghadapi kesulitan dalam hal kesejahteraan akan mengalami hambatan dalam proses pertumbuhan dan  perkembangannya  secara  normal.  Pelayanan  dan  arahan  diperlukan  oleh  anak-anak yang mengalami situasi tersebut agar mereka dapat menjalankan kewajiban hidup mereka sesuai dengan harapan masyarakat. Sama juga dengan anak adopsi yang juga memerlukan perhatian,  arahan,  dan  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  layanan  dan  perlindungan seperti anak-anak yang memiliki orang tua kandung.
Kesejahteraan  anak  di  Indonesia  telah  dijamin  oleh  suatu  undang-undang,  yaitu Undang-Undang  No.4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  sedangkan  kesejahteraan anak merupakan aspek kesejahteraan sosial, sehingga aspek perlindungan anak merupakan aspek  kesejahteraan  sosial  juga.  Usaha-usaha  perlindungan  anak  yang  dijamin  Undang- Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini ditujukan untuk melindungi hak- hak anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan  Anak,  yaitu  (1)  Anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuham,  dan bimbingan  berdasarkan  kasih  saying  baik  di  dalam  keluarganya  maupun  asuhan  khusus untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar;  (2)  Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk mengembangkan  kemampuan  dan  kehidupan  sosialnya,  sesuai  dengan  negara  yang  baik dan  berguna;  (3)  Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan,  baik  semasa  dalam kandungan  maupun  sesudah  dilahirkan;  (4)  Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap lingkungan  hidup  yang  dapat  membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan perkembangannya dengan wajar. 238
Dalam praktik pengangkatan anak (adopsi) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang pengangkatan anak pada Pasal 12 yaitu : Ayat (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak; Ayat (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  pemerintah;  Ayat  (3)  Pengangkatan anak  untuk  kepentingan  kesejahteraan  anak  yang  dilakukan  di  luar  adat  dan  kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 239
Amanat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam materinya  yang  berkaitan  dengan  pengangkatan  anak  adalah  bahwa  pengangkatan  anak (adopsi)  untuk  kepentingan  kesejahteraan  anak,  mengakui  adanya  pengangkatan  anak (adopsi)  menurut  adat  dan  kebiasaan.  Namun  pengangkatan  anak  tersebut  tidak memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  dengan  orang  tua  dan  keluarga  orang  tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.
238 Syuhrie, Erna Sofwan, 1993, “ Perlindungan Anak di Bidang Perdata dan Adopsi Dikaitkan dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak ”, Majalah Hukum Nasional. Hlm 44
239 Djaja  S.  Melialla,  2006,  “ Perkembangan  Hukum  Perdata  tentang  Orang  dan  Hukum  Keluarga ”,  Bandung  : Nuansa Aulia. Hlm 87.
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 |       231 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

## Analisa  Faktor  Pendukung  dan  Faktor  Penghambat  Pengangkatan  Anak  (Adopsi)  di Indonesia
Pada  praktik  pengangkatan  anak  (adopsi)  terdapat  berbagai  faktor  pendukung  dan faktor  penghambat  yang  mempengaruhi  masyarakat  terhadap  pengangkatan  anak.    Oleh karena  itu,  faktor-faktor  tersebut  sangat  penting  dianalisis  sebagai  upaya  untuk memastikan  bahwa  hak-hak  anak  terlindungi  dan  memiliki  kepastian  hukum.  Tanggung jawab ini harus terjamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
Faktor pendukung dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal meliputi fisik maupun psikis, Secara fisik, ini  bisa  mencakup  tingkat  kesuburan  seseorang.  Sementara  itu,  aspek  psikologis  meliputi pandangan  individu  terhadap  sesuatu,  seperti  nilai  yang  mereka  berikan  pada  menjadi orang  tua,  keinginan  untuk  memiliki  peran  tersebut,  memiliki  sifat  altruistik,  dan  melihat anak  adopsi  sebagai  pendukung  kelengkapan  dan  sumber  kebahagiaan.  Faktor  luar  lebih banyak dipengaruhi oleh mitos dan nilai-nilai budaya yang ada, yang juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan keluarga besar, yang menghasilkan tekanan pada individu. Tekanan secara vertikal mencakup tekanan yang terkait dengan norma-norma yang diturunkan dari satu  generasi  ke  generasi  berikutnya  melalui  nilai-nilai  keluarga,  harapan,  stereotip,  dan cerita  mitos.  Dorongan  horizontal  mencakup  situasi  penuh  tekanan  yang  mempengaruhi individu secara pribadi, seperti krisis emosional atau kejadian traumatis. 240
Selain  itu,  ada  beberapa  faktor  pendukung  lain  dalam  adopsi  anak,  antara  lain:  1) Ketidakberhasilan  dalam  mengambil  anak  dari  keluarga  sendiri;  2)  Untuk  menghindari intervensi  dalam  proses  pendidikan  anak,  ditambah  dengan  keyakinan  dan  pengetahuan bahwa  latar  belakang  anak  tidak  mempengaruhi  kepribadian  anak  selama  ia  diberi pendidikan, kasih sayang, dan lingkungan yang baik. Selain itu, juga disadari bahwa karena hubungan dengan orang tua biologis telah terputus, maka orang tua angkat merasa bahwa anak angkat tersebut adalah anak mereka sendiri dengan sepenuh hati.
Di  samping  itu,  tujuan  utama  dari  praktik  pengangkatan  anak  adalah  untuk mempertahankan keutuhan hubungan pernikahan. Tidak semua pasangan suami memiliki kemampuan  untuk  menghadapi  kondisi  istri mereka  yang  tidak  subur  atau  mandul,  serta tidak  dapat  memberikan  keturunan  dalam  keluarga  mereka.  Karena  itulah,  dengan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga dapat memenuhi keinginan dan hasrat untuk  memiliki  anak  meskipun  tidak  memiliki  hubungan  darah.  Sebagai  tanda  bahwa mereka melakukan adopsi berdasarkan keinginan untuk memiliki anak, dapat  dilihat dari bagaimana  mereka  merawat  anak  angkat  dengan  kasih  sayang  yang  sama  seperti  anak kandung  mereka  sendiri,  bahkan  setelah  anak  itu  menikah,  memiliki  anak  sendiri,  tetapi tetap dianggap sebagai anak kandung.
240 Zaini,  Muderis,  1995,  “ Adopsi  Suatu  Tinjauan  dari  Tiga  Sistem  Hukum ”,  Cetakan  ketiga,  Jakarta  :  Sinar Grafika
Yuliana Yuli Wahyuningsih, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino
232 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Selain faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam praktik pengangkatan  anak,  juga  terdapat  faktor-faktor  penghambat  dalam  melakukan  praktik pengangkatan anak di Indonesia. Faktor penghambat diantaranya yakni; 241
1. Bahwa  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  di  pengadilan  tergolong  rumit  serta peraturan  tersebut  terlalu  berbelit-belit  dan  membutuhkan  banyak  biaya  karena  calon orang  tua  angkat  harus  melengkapi  persyaratan  administrasi  demi  terwujudnya pelaksanaan pengangkatan anak jika melalui pengadilan;
2. Membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  memenuhi  ketentuan  suatu  peraturan pengangkatan anak adopsi melalui putusan pengadilan;
3. Pihak  panti  asuhan  tidak  menyediakan  biaya  secara  khusus  dalam  proses  pelaksanaan pengangkatan anak karena panti asuhan lebih menekankan pada fungsi sosialnya untuk mensejahterakan  anak-anak  di  dalam  panti  asuhan  yang  mengalami  permasalahan ekonomi;
4. Faktor budaya masyarakat yang mengutamakan kepentingan  pengangkatan anak tanpa melalui  pengadilan  dan  berangggapan  bahwa  masyarakat  bersifat  kebersamaan  atau komunal  yang  kuat,  artinya  manusia  menurut  hukum  adat  merupakan  makhluk  dalam ikatan kemasyarakatan yang erat meliputi seluruh lapangan hukum dan hukum adat juga beranggapan  bahwa  perhubungan  hukum  dianggap  hanya  terjadi  karena  ditetapkan dengan  suatu  ikatan  yang  dapat  dilihat.  Dengan  demikian  pengangkatan  anak  bagi masyarakat Indonesia mempunyai sifat kebersamaan antar berbagai daerah hukum;
5. Kurangnya  sosialisasi  serta  bimbingan  yang  diberikan  atau  dilakukan  oleh  pemerintah dan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pengangkatan  anak  (adopsi)  melalui  kegiatan penyuluhan,  konseling,  konsultasi,  dan  pendampingan.  Hal  tersebut  mengakibatkan kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  pelaksanaan  pengangkatan  anak (adopsi), bagaimana pengangkatan anak (adopsi) mampu memberpaiki kehidupan yang dialami  anak  dengan  pengasuhan  yang  baik,  dan  pentingnya  kepastian  hukum  atas kedudukan anak angkat di dalam keluarga.
Mengadopsi  anak  pada  dasarnya  merupakan  suatu  tindakan  yang  harus  melalui prosedur hukum dan ditentukan oleh hakim lewat persidangan. Maksud dari proses hukum ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak yang tinggal di tengah masyarakat  dilakukan  dengan  tata  tertib  hukum.  Tujuannya  adalah  agar  pengangkatan anak  di  masa  depan  memiliki  kepastian  hukum  yang  jelas  untuk  anak  dan  orang  tua angkatnya.
Sosialisasi  pengangkatan  anak  (adopsi)  yang  dilakukan  pemerintah  saat  ini  hanya dilakukan  pada  tingkat  daerah  di  daerah-daerah  dan  belum  diadakan  sosialisasi  pada tingkat  provinsi  maupun  nasional  yang  artinya  bahwa  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah masih dilakukan secara sparsial dan belum terintegral pada pemerintah pusat
241 Zolla Andre Pramono & Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, “ PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN PUTRA BAKTI KABUPATEN BATANG” , Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hlm.249.
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 |       233 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
sehingga  sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah  tentang  pengangkatan  anak  (adopsi)  di Indonesia  masih  kurang  optimal  dan  memerlukan  perbaikan.  Kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan  pemerintah  mengenai  praktik  pengangkatan  anak  (adopsi)  adalah  salah  satu faktor terbesar yang dapat menghambat praktik pengangkatan anak di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam sosialisasi tersebut adalah :
1. Kurangnya  kerjasama  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  lembaga  pengasuh  anak, pekerja  sosial,  pengadilan,  organisasi  masyarakat  sipil,  dan  media  massa  untuk mempromosikan  dan  mendukung  praktik  pengangkatan  anak  adopsi    yang  sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak dan masih dilakukan hanya pada tingkat daerah.
2. Kurangnya materi sosialisasi yang mudah dipahami dan menarik, seperti brosur, poster, video,  atau  media  sosial  yang  menjelaskan  tentang  prosedur,  syarat,  manfaat,  dan dampak pengangkatan anak adopsi.
3. Kurangnya  kegiatan  penyuluhan,  konseling,  konsultasi,  dan  pendampingan  bagi  calon orang  tua  angkat  dan  calon  anak  angkat,  baik  secara  langsung  maupun  daring,  yang memberikan informasi dan bantuan yang dibutuhkan.
Isu  ini  tidak  bisa  di  akomodir  oleh  undang-undang,  karena  undang-undang  sifatnya hanya  mengatur  dalam  arti  (statis),  maka  apabila  undang-undang  dapat  berkerja  dengan baik,  maka  penyelenggara  negara  (pemerintah)  harus  melaksanakan  kegiatan-kegiatan sosial  kemasyarakatan  yang  mendukung  akan  terlaksananya  praktik  pengangkatan  anak (adopsi)  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  upaya  bersama  antara  pemerintah, masyarakat,  dan  lembaga-lembaga  terkait  untuk  meningkatkan  sosialisasi  dan  bimbingan mengenai pengangkatan anak adopsi di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah;
1. Mendorong  kerjasama  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  lembaga  pengasuh  anak, pekerja  sosial,  pengadilan,  organisasi  masyarakat  sipil,  dan  media  massa  untuk mempromosikan dan mendukung praktik pengangkatan anak adopsi yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak pada tingkat nasional.
2. Membuat  dan  menyebarkan  materi  sosialisasi  yang  mudah  dipahami  dan  menarik, seperti  brosur,  poster,  video,  atau  media  sosial  yang  menjelaskan  tentang  prosedur, syarat, manfaat, dan dampak pengangkatan anak adopsi.
3. Mengadakan kegiatan penyuluhan, konseling, konsultasi, dan pendampingan bagi calon orang  tua  angkat  dan  calon  anak  angkat,  baik  secara  langsung  maupun  daring,  yang memberikan informasi dan bantuan yang dibutuhkan.

## KESIMPULAN
Undang-Undang  No.39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang No.4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  telah  mengakomodir  dan  memberikan jaminan  untuk  mendukung  jalannya  hak  dan  kesejahteraan  seorang  anak  pasca pengangkatan  anak  (adopsi).  Namun  dalam  praktiknya  masih  kurang  optimal  karena terdapat  perbedaan  konsep  pengangkatan  anak  (adopsi)  dalam  tiga  sistem  hukum  yang
Yuliana Yuli Wahyuningsih, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino
234 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
berlaku di Indonesia yakni Hukum  Islam, Hukum Adat, dan Hukum  Perdata juga terdapat faktor-faktor  penghambat  praktik  pengangkatan  anak  (adopsi)  di  Indonesia  karena kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sehingga  dapat  mempengaruhi kesejahteraan dan hak anak adopsi.

## SARAN
Mendorong kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga pengasuh anak, pekerja  sosial,  pengadilan,  organisasi  masyarakat  sipil,  dan  media  massa  untuk mempromosikan  dan  mendukung  praktik  pengangkatan  anak  adopsi  yang  sesuai  dengan ketentuan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak pada tingkat nasional, Membuat dan menyebarkan materi sosialisasi yang mudah dipahami dan menarik, seperti brosur, poster, video, atau media sosial yang menjelaskan tentang prosedur, syarat, manfaat, dan dampak pengangkatan  anak  adopsi,  Mengadakan  kegiatan  penyuluhan,  konseling,  konsultasi,  dan pendampingan  bagi  calon  orang  tua  angkat  dan  calon  anak  angkat,  baik  secara  langsung maupun daring, yang memberikan informasi dan bantuan yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Syafii, 2007, “ ADOPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM ”, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 4 (1), https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v4i1.192..
A.  Mansyur  Effendi,  1994,  “ Hak  Asasi  Manusia  Dalam Hukum  Nasional  Dan  Internasional” , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
A. Rachmad Budiono,  1999, “ Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ”, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 189.
Budiarto, Pengangkatan  Anak  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum ,  (Jakarta  :  Akademika  Presindo, 1985) hal. 2
Djaja  S.  Melialla,  2006,  “ Perkembangan  Hukum  Perdata  tentang  Orang  dan  Hukum Keluarga ”, Bandung : Nuansa Aulia. Hlm 87. Eko  Setiawan  ,  R.  Nunung  Nurwati  &  Nurliana  Cipta  Apsari,  2021,  “ Kesejahteraan  Anak Adopsi Usia Prasekolah (3-5 Tahun )”, Jurnal PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 609-615 DOI: 10.31289/perspektif.v10i2.4893
Faisal, F., & Rahayu, D. P.. (2021, July 31). Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Masalah-Masalah  Hukum,  50(3),  331-338.  https://doi.org/ 10.14710/  mmh.50.3.2021.331-338Filemon  Sangian,  2017,  “ HAK  ATAS  WARISAN SEORANG  ANAK  YANG  DIADOPSI  TERHADAP  ORANG  TUA  WALINYA  MENURUT  KUH PERDATA ”,  Jurnal  Lex  Et  Societatis  Vol.  5  No.  2.  https://doi.org/10.35796/les.v5i2. 15237 Jazim Hamidi, 2009,” Teori dan Politik Hukum Tata Negara ”, Yogyakarta: Total Media. Jimly Asshidiiqie, 2005, “ Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 ”,
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 |       235 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Yogyakarta: FH UI. Jimly  Asshiddiqie,  2005,  “ Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia ”,  Jakarta:  Konstitusi Press, hlm. 152. 2
Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, “ Pendidikan Kewarganegaraan ”, Yogyakarta: Paradigma, 2007, hlm. 103.
Muhammad  Heriawan,  " Pengangkatan  Anak  Secara  Langsung  Dalam  Perspektif Perlindungan Anak ." Katalogis 5.5 (2017).
Muderi  Zaini, Adopsi  :  Suatu  Tinjauan  Dari  Tiga  Sistem  Hukum ,  (Jakarta  :  Sinar  Grafika, 1995) hal. 23
Mayang Terapulina Br Karo dkk, 2021, “ Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang  Pada  Era  Kepemimpinan  Shinzo  Abe” ,  JURNAL  TRANSBORDERS|  Vol.  4  No.  2 (Juni 2021) | P-ISSN: 2598-7399 & E-ISSN: 2598-9200
Nina Mariani Noor dan Ro’fah, 2019, “ Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta ”, Jurnal PKS Vol 18 No 2 Agustus 2019; 95 - 112
Oman  Sukmana,  2016,  “ Konsep  dan  Desain  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State)”, Jurnal Sospol,  Vol.  2  No.  1  (Juli-Desember  2016),  Hlm  102-120.  Jurnal  Sospol,  Vol.  2  No.  1 (Juli-Desember 2016), Hlm 102-120 (umm.ac.id)
Pierson,  Christopher,2007,” Welfare  State:  The  New  Political  Economy  of  Welfare ”, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
Salesius  Jemaru  &  Roida  Hutabalian,  2020,  “ PENGANGKATAN  ANAK  MELALUI  DINAS KESEJAHTERAAN  SOSIAL  PERSPEKTIF  PERLINDUNGAN . Jurnal  Hukum  Ius Publicum , 1 (I), 83–97. https://doi.org/10.55551/jip.v1iI.5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2009, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15 Sujana, N., Landrawan, N. I. W., & Sari, N.. (2022, June 23). The Position Of Women Sentana Peperasan (Appropriate Children) View From The Perspective Of Bali Traditional Health Law . https://scite.ai/reports/10.46650/jsds.4.1.1262.24-28
Syuhrie,  Erna  Sofwan,  1993,  “ Perlindungan  Anak  di  Bidang  Perdata  dan  Adopsi  Dikaitkan dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak ”, Majalah Hukum Nasional. Hlm 44 Tan, Y.. (2021, April 20). Atypical Presentation of Anti-NMDAR encephalitis in a Male Patient –  an  Unfortunate  Mimic. Neuroscience  and  Neurological  Surgery,  8(3),  01-03. https://doi.org/10.31579/2578-8868/160
Triwibowo, Darmawan; & Bahagijo, Sugeng. 2006, “ Mimpi Negara Kesejahteraan ”, Jakarta: LP3ES.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (4).
Winarno, 2012,  “ Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan ”,  Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2012, hlm. 136-137
Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Soekanto, Soerjono. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yuliana Yuli Wahyuningsih, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino
236 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Sujarweni,  V.  Wiratna.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Lengkap,  Praktis  dan  Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Zaini,  Muderis,  1995,  “ Adopsi  Suatu  Tinjauan  dari  Tiga  Sistem  Hukum ”,  Cetakan  ketiga, Jakarta : Sinar Grafika Zolla Andre Pramono & Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, “ PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENGANGKATAN  ANAK  (ADOPSI)  DITINJAU  DARI  PERATURAN  PEMERINTAH REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  54  TAHUN  2007  TENTANG  PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN PUTRA BAKTI KABUPATEN BATANG” , Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hlm.249.
Zainab  Ompu  Jainah.  (2011). Membangun  Budaya  Hukum  Masyarakat  Penegak  Hukum Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Tentang  Lahirnya  Badan Narkotika Nasional) .” Jurnal Keadilan Progresif 2(2).