EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN  2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TERHADAP ANAK
(STUDI DI POLRES BULELENG)
Oleh : Putu Seli Yuliani 1 , I Nyoman Gede Remaja 2
(nym.remaja@unipas.ac.id)
Abstrak: Anak  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  mempunyai  hak  atas  hidup  dan merdeka serta mendapat  perlindungan baik  dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tidak ada satu orangpun atau pihak lain yang boleh merampas hak  atas  hidup  dan  kemerdekaannya.  Karena  itu,  peneliti  tertarik  melakukan penelitian  tentang  Efektifitas  UU  RI  No.  35  Tahun  2014  Juncto  UU  RI  No.  17 Tahun  2016  dalam  menurunkan  tingkat  kejahatan  terhadap  anak  di  Kabupaten Buleleng, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  ilmiah  dengan  jenis  penilitian hukum  empiris,  yang  diantaranya  harus  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  dalam masyarakat,  menggunakan  data  primer  dan  data  skunder.  Pengumpulan  data menggunakan  studi  pustaka  dan  penelitian  lapangan.  Data  dikumpulkan  dengan melakukan  studi  dukumentasi  dan  wawancara.  Data  di  analisis  dengan menggunakan  metode  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskritif  analisis.  Dari penelitian yang dilakukan maka hasil yang diperoleh : UU RI No. 35 Tahun 2014 jo  UU  RI  No.  17  Tahun  2016  sudah  efektif  dalam  penanganan  kasus  anak  di Kabupaten  Buleleng,  namun  demikian  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh Kepolisian Reseor Buleleng dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak dan terhadap kendala tersebut sudah dilakukan beberapa upaya oleh Kepolisian Resor Buleleng.
Kata kunci : Anak, Perlindungan Hukum dan Kejahatan

## PENDAHULUAN
Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan dan juga makhluk sosial yang sejak dalam kandungan sampai dia dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta  mendapat  perlindungan  baik  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa dan  negara,  oleh  karena  itu  tidak  ada  setiap  manusia  atau  pihak  yang  boleh merampas hak atas hidup dan kemerdekaannya.
Anak  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara  agar  setiap  anak  kelak
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
mampu  memikul  tanggung  jawab  tersebut.  Mereka  perlu  mendapat  kesempatan yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik, mental maupun sosial. Pada hakekatnya hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari  hak  asasi  manusia  yang  mendapat  jaminan  dan  perlindungan  hukum  baik hukum  nasional  seperti  yang termuat  dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  (selanjutnya  ditulis  UU  RI  No.  39  Tahun  1999),  yang  telah mencantumkan  tentang  hak  anak,  pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara  untuk  memberikan perlindungan  pada  anak  melalui  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  (yang  selanjutnya  ditulis  UU  RI  No.  35 Tahun  2014)  baik  secara  umum  maupun  perlindungan  anak  secara  khusus  atau perlindungan anak yang menghadapi permasalahan hukum (sebagai pelaku tindak pidana) ( Tini Rusmini Gorda A.A.Ayu Ngurah,  2014: 1).
Namun kenyataannya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum  memberikan  jaminan  bagi  anak  untuk  mendapatkan  perlakuan  dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga  dalam  melaksanakan  upaya  perlindungan  terhadap  hak  anak  oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.
Sebagai  implementasi  dari  hal  tersebut,  pemerintah  telah  mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak  (yang  selanjutnya  ditulis  UU  RI  No.  23  Tahun  2002)  yang  telah  diubah, namun Undang-Undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih ada tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi  anak.  Disisi  lain  maraknya  kejahatan  terhadap  anak  di  masyarakat  salah satunya  adalah  kejahatan  seksual,  memerlukan  peningkatan  komitmen  dari pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  serta  semua  pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
Perubahan  UU  RI  No.  23  Tahun  2002,  juga  mempertegas  tentang  perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk
memberikan  efek  jera,  serta  mendorong  adanya  langkah  konkret  untuk memulihkan  kembali  fisik,  psikis  dan  sosial  anak  korban  dan/  atau  anak  pelaku kejahatan.  Bila  anak  sejak  masih  dalam  kandungan  sampai  lahir,  tumbuh  dan berkembang  menjadi  dewasa  kurang  mendapat  perhatian  dan  perlindungan  dari orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  dan  bangsa,  maka  anak  yang  menjadi  orang dewasa melalui proses tersebut, yang bersangkutan tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan  apa  yang  diharapkan  dalam  ketentuan  hukum  yang  telah  ditetapkan.  Hal tersebut  akan  sangat  merugikan  generasi  penerus  masa  depan  keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara ( Tini Rusmini Gorda A.A.Ayu Ngurah,  2014: 2).
Untuk  mencegah  hal  tersebut  di  atas,  maka  diperlukan  perlindungan  hukum terhadap  anak  secara  konkrit  baik  substansial,  struktural  maupun  kultural  yang dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  hak-hak  dasar  dan kebebasan-kebebasan  dari  sejak  lahir  sampai  menjadi  dewasa  akan  semakin mantap  sebagai  generasi  penerus  masa  depan  yang  akan  menjadi  tiang  fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara semakin kokoh, kuat, dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.
Khusus  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari  aspek  hukum tampaknya  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dan  strategis  tanpa mengenyampingkan perlindungan dari aspek-aspek lainnya. Perlindungan hukum terhadap  anak  dari  aspek  hukum  lebih  menitikberatkan  perlindungan  bagi  diri pribadi anak baik itu secara fisik maupun psikis, yang mana perlindungan tersebut dituangkan dalam bentuk aturan hukum atau perundang-undangan  yang tentunya memiliki  sifat  memaksa  ( imperative ).  Sifat  memaksa  inilah  yang  menjadi kekhususan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari  aspek  hukum,  sebab  jika aturan hukum atau perundang-undangan tidak ditaati oleh pihak-pihak lain maka akan  mengakibatkan  sanksi.  Dengan  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai  subyek  hukum,  maka  diharapkan  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan kembang  anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  dan  negara  bisa  berlangsung dengan  baik  tanpa  mendapat  ancaman-acaman  yang  membahayakan  dirinya misalnya : kejahatan ( H.R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016: 33).
Seperti halnya diwilayah Kabupaten Buleleng, kasus kejahatan terhadap anak masih  banyak  terjadi.  Oleh  karena  itu  perlu  kerjasama  semua  pihak,  baik pemerintah  daerah,  kepolisian  maupun  masyarakat  dalam  mengantisipasi maraknya kekerasan terhadap anak. Sehingga kasus kekerasan anak masuk dalam kategori  mengkawatirkan.  Tingginya  kasus  kekerasan  terhadap  anak  karena lemahnya pengawasan dan perlindungan dari orang-orang disekitar anak-anak.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  menandakan  bahwa  kasus-kasus  kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng perlu dilakukan penanganan yang serius dan terpadu  dari  semua  pihak,  terutama  kepolisian  sebagai  pintu  masuk  penanganan kekerasan pada anak diharapkan mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam pengungkapan kasus-kasus kekerasan pada anak.
Dari  latar  belakang  tersebut  di  atas,  peneliti  memandang  perlu  dilakukan penelitian  untuk  mengetahui  Efektivitas  UU  RI  No.  35  Tahun  2014  juncto Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  (yang  selanjutnya ditulis  UU  RI  No.  17  Tahun  2016)  dalam  penanganan  kasus  kejahatan  terhadap anak  di  Wilayah  Hukum  Polres  Buleleng,  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam penanganan  kasus  kejahatan  terhadap  anak  serta  upaya-upaya  yang  dilakukan Kepolisian Resor Buleleng.
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  diuraikan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana Efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 juncto UU RI No. 17 Tahun 2016  dalam  penanganan  kasus  kejahatan  terhadap  anak  di  Wilayah  Hukum Polres Buleleng?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak?
3. Apa  upaya  yang  dilakukan  Kepolisian  Resor  Buleleng  untuk  mengatasi kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menangani  kasus  kejahatan  terhadap anak?

## METODE PENELITIAN
Pembahasan tentang efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  Tahun  2014  Juncto  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2016 dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Terhadap Anak, menggunakan jenis penelitian  hukum  empiris.  Hal  tersebut  dikarenakan  penelitian  ini  mengkaji tentang  penerapan  hukum  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif
(menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkann atau melukiskan secara tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lainnya di dalam aspek-aspek yang diselidiki, serta tidak menggunakan hipotesis. Penelitian ini  mendeskripsikan  tentang  keefektifan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  Juncto  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2016.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Polres  Buleleng,  pemilihan  lokasi  penelitian dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  dimana  bagian  yang  terpenting adalah  untuk  memudahkan  dalam  proses  pencarian  data.  Kemudahan  tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Wilayah Kabupaten Buleleng sehingga penelitian  lebih  mudah  dijangkau.  Alasan  yang  lain  adalah  Polres  sebagai  pusat pengumpulan  data  berkaitan  dengan  kasus  kejahatan  terhadap  anak  dan  kasus tentang kejahatan anak di Polres Buleleng masih banyak terjadi.
Data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Data  primer,  yaitu  data  yang  berasal  dari  sumber  data  utama  yang  berupa tindakan-tindakan  sosial  dan  kata-kata  dari  pihak-pihak  yang  terkait  dengan masalah  yang  diteliti    (Lexy  J.  Moeloeng,  2013:  103).  Sehingga  peneliti mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan
dari  pihak-pihak  terkait  yaitu  Banit  IDIK  dan  Banit  Lindung  di  bagian  Unit PPA Polres Buleleng.
2. Data sekunder,  yaitu data  yang berasal  dari bahan kepustakaan  yang berupa peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  karya  ilmiah,  Koran,  majalah, internet serta dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Data skunder  ini  berasal  dari  penelitian  kepustakaan  yaitu  :  Perpustakaan Universitas Panji Sakti Singaraja dan Perpustakaan Daerah.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
“Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal-hal,  serta keterangan-keterangan    atau  karakteristik  sebagian  atau  seluruh  elemen  polulasi yang  akan  menunjang  atau  mendukung  penelitian”  (Iqbal  Hasan,  M.,  2002 : 83). Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti :
a. Teknik  studi  dokumentasi  atau  kepustakaan,  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam  tehnik  studi  dokumentasi  ini  peneliti  membaca,  memahami  dan menginventarisir buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Panji Sakti Singaraja dan Perpustakaan Daerah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana  atau  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal,  2006:  167).  Wawancara  disini  adalah  merupakan  cara  yang digunakan untuk  memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai  tujuan tertentu.  Tehnik  wawancara  ini  digunakan  dengan  cara  peneliti mempersiapkan dulu daftar-daftar pertanyaan yang terkait dengan penelitian, kemudian  mengajukan  pertanyaan  kepada  pihak-pihak  terkait  yaitu  Banit IDIK dan Banit Lindung di Bagian Unit PPA Polres Buleleng.
Analisis  data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian”.  Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.
Metode  kualitatif  yang  dimaksud  disini  adalah  meneliti  obyek  penelitian dalam  situasinya  yang  nyata  atau  alamiah  atau  riil  ( natural  setting ).“Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan jumlah” (Soejono  dan  Abdurahman  H.,  2003:  26).  “Alur  pengolahan  data  adalah  sebagai berikut  :  data  dikumpulkan,  kemudian  disusun  secara  sistematis,  direduksi, dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan  sebagai  jawaban  atas permasalahan”.  Semua data yang terkumpul kemudian disusun, dipilih, sehingga mendapatkan  data  yang  sesuai  dengan  isu  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini. Data  yang  terpilih  digunakan  untuk  menganalisis  dan  menemukan  jawaban  dari isu  hukum  berkaitan  dengan  efektivitas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  Juncto  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2016, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Juncto  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  dalam penanganan  kasus  kejahatan  terhadap  anak  di  Wilayah  Hukum  Polres Buleleng.
Efektivitas  merupakan  tujuan  atau  sasaran  yang  telah  dicapai  sesuai  dengan rencana. Apabila seseorang mengatakan bahwa kaidah hukum berhasil atau tidak dalam  mencapai  suatu  tujuan,  maka  hal  itu  biasanya  diatur  dari  apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak.
Untuk menjamin kehidupan seorang anak agar bisa berjalan atau berlangsung secara normal, maka Negara memberikan perlindungan hukum  yakni UU RI No. 23  Tahun  2002,  namun  seiring  waktu  berjalan  Undang-Undang  tersebut  belum
dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang tersebut yang sudah berjalan dan  diterapkan  selama  12  tahun  akhirnya  diubah  dengan  UU  RI  No.  35  Tahun 2014  tentang  perubahan  atas  UU  RI  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
UU RI No. 35 Tahun 2014 mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama terhadap pelaku tindak  kejahatan  seksual  yang  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera,  serta mendorong  adanya  langkah-langkah  konkrit  untuk  memulihkan  kembali  fisik, psikis,  dan  sosial  anak.  Tidak  hanya  itu  saja,  UU  RI  No.  35  Tahun  2014  yang berlaku sejak 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan “pradigma hukum” diantaranya  memberikan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  kepada  negara, pemerintah, pemerintah  daerah, masyarakat,  keluarga, orang tua  atau wali dalam menyelenggarakan  perlindungan  anak,  serta  dinaikkannya  ketentuan  pidana minimal  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  serta  diperkenalkannya sistem  hukum  baru  yakni  adanya  hak  restitusi.  UU  RI  No.  23  Tahun  2002 mengalami  perubahan  kedua  dengan  UU  RI  No.  17  Tahun  2016  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang.  Undang-Undang  ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 November 2016.
Berdasarkan  pertimbangan  bahwa  kekerasan  seksual  terhadap  anak  semakin meningkat  secara  signifikan  yang  mengancam  dan  membahayakan  jiwa  anak, merusak  kehidupan  peribadi  dan  tumbuh  kembang  anak  serta  mengganggu  rasa kenyamanan,  ketentraman,  keamanan,  dan  ketertiban  masyarakat,  pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan kedua sehingga mampu mencegah secara komperhensif  terjadinya  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Dimana  Undang- Undang  ini  sering  disebut  dengan  Perpu  Kebiri  karena  bersifat  spesifik  ke tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
Adapun Pasal-Pasal yang mengalami perubahan antara lain :
1. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga menyatakan :
(1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Psal  76D  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  pula setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  orang  tua,  wali,  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga, pengasuh  anak,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  yang  menangani perlindungan  anak,  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  secara bersama-sama,  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Selain  terhadap  pelaku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku  yang  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(5) Dalam  hal  ini  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya  fungsi reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia,  pelaku  di  pidana  mati seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4)  dan  ayat  (5),  pelaku  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa pengumuman identitas pelaku.
(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan  pidana  pokok  dengan  memuat  jangka  waktu  pelaksanaan tindakan.
(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.
2. Selain itu, diantara Pasal 81 dan 82 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 81A yang menyatakan sebagai berikut :
(1) Tindakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  81  ayat  (7)  dikenakan untuk  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  dilaksanakan  setelah terpidana menjalani pidana pokok.
(2) Pelaksanaan  tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  di  bawah pengawasan  secara  berkala  oleh  kementrian  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sosial daan kesehatan.
(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  tindakan  dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga menyatakan :
(1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  76E  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  orang  tua,  wali,  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga, pengasuh  anak,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  yang  menangani perlindungan  anak  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  secara bersama-sama,  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Selain  terhadap  pelaku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku  yang  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
(4) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya  fungsi reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia,  pidananya  ditambah  1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Selain  dikenai  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai dengan  ayat  (4),  pelaku  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa pengumuman identitas pelaku.
(6) Terhadap  pelaku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  sampai  dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan  pidana  pokok  dengan  memuat  jangka  waktu  pelaksanaan tindakan.
(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.
4. Diantara  Pasal  82  dan  Pasal  83,  disisipkan  Pasal  82A  yang  menyatakan sebagai berikut :
Pasal 28A
(1) Tindakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (6)  dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
(2) Pelaksanaan  tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  di  bawah pengawasan  secara  berkala  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  tindakan  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Kasus-kasus  permasalahan  anak  yang  selama  ini  terjadi  di  Kabupaten Buleleng dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 antara lain :
Kasus-Kasus Permasalahan Anak di Kabupaten Buleleng
No Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak Tahun 2012  2013  2014  2015  2016  2017 1 Pemerkosaan 2 - - - - - 2 Perbuatan cabul 1 4 9 3 2 1 3 Penganiayaan Anak 10 7 6 13 12 4 4 Penelantaran Anak 1 - - 1 - - 5 Melarikan  Gadis  di  bawah Umur 6 5 9 2 2 1 6 Persetubuhan Anak 14 15 14 8 5 1 7 Penyekapan Anak - - - - - - 8 Membuat Perasaan tidak Menyenangkan - - - - - - 10 Penculikan - - - - - - 11 Perdagangan Anak - - - - - - 12 Pembunuhan - - - - - - Jumlah Kasus 34 31 38 27 21 7
Sumber : Unit PPA Polres Buleleng
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  dapat  dilihat  dari  2012  ke  2013  kasus  anak mengalami  penurunan  3  kasus,  tapi  di  tahun  2014  mengalami  kenaikan  kasus secara  signifikan.  Setelah  adanya  UU  RI  No.  35  tahun  2014  kasus  anak  mulai menurun  karena  beratnya  pidana  yang  dijatuhkan  bagi  pelaku  kejahatan  anak, apalagi sekarang telah berlaku UU RI No. 17 Tahun 2016 yang secara spesifik ke tindakan  kebiri  bagi  pelaku  kejahatan  terhadap  anak.  Adapun  penangan  kasus pelaporan kejahatan terhadap anak Kepolisian Resor Buleleng khususnya di Unit PPA per tahunya sebagai berikut :

## Penyelesaian Kasus selama tahun 2012
No Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak Keterangan P21 SP3 Damai/ Cabut Selesai di Lidik Mediasi/r estorative Jalan Ditempat 1 Pemerkosaan 1 - - - - 1 2 Perbuatan cabul 1 - - - - - 3 Penganiayaan Anak 3 - 2 4 - 1 4 Penelantaran Anak - 1 - - - - 5 Melarikan  Gadis  di bawah Umur 1 1 2 - 2 - 6 Persetubuhan Anak 10 1 1 - 1 1 7 Penyekapan Anak - - - - - - 8 Membuat  Perasaan tidak Menyenangkan - - - - - - 10 Penculikan - - - - - - 11 Perdagangan Anak - - - - - - 12 Pembunuhan - - - - - - Jumlah Kasus 16 3 5 4 3 3 Penyelesaian Kasus tahun 2013 No Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak Keterangan P21 SP3 Damai/ Cabut Selesai di Lidik Mediasi/re storative Jalan Ditempat 1 Pemerkosaan - - - - - - 2 Perbuatan cabul 3 - - - - 1 3 Penganiayaan Anak 2 2 3 - - - 4 Penelantaran Anak - - - - - - 5 Melarikan  Gadis  di bawah Umur 3 1 1 - - - 6 Persetubuhan Anak 10 2 1 - - 2 7 Penyekapan Anak - - - - - - 8 Membuat  Perasaan tidak Menyenangkan - - - - - -
10 Penculikan - - - - - - 11 Perdagangan Anak - - - - - - 12 Pembunuhan - - - - - - Jumlah Kasus 18 5 5 -- - 3 Sumber : Unit PPA Polres Buleleng Penyelesaian Kasus tahun 2014 No Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak Keterangan P21 SP3 Damai/ Cabut P19 Mediasi/re storative Jalan Ditempat 1 Pemerkosaan - - - - - - 2 Perbuatan cabul 4 1 3 - - 1 3 Penganiayaan Anak 1 - 4 1 - - 4 Penelantaran Anak - - - - - - 5 Melarikan  Gadis  di bawah Umur 1 3 4 - - 1 6 Persetubuhan Anak 6 2 2 - 2 2 7 Penyekapan Anak - - - - - - 8 Membuat  Perasaan tidak Menyenangkan - - - - - - 10 Penculikan - - - - - - 11 Perdagangan Anak - - - - - - 12 Pembunuhan - - - - - - Jumlah Kasus 12 6 13 1 2 4 Sumber : Unit PPA Polres Buleleng Penyelesaian Kasus tahun 2015 No Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak Keterangan P21 SP3 Damai/ Cabut P19 Mediasi/re storative Jalan Ditempat 1 Pemerkosaan - - - - - - 2 Perbuatan cabul 2 1 - - - - 3 Penganiayaan Anak 2 6 3 1 - 1 4 Penelantaran Anak - - 1 - - - 5 Melarikan  Gadis  di bawah Umur - 2 - - - - 6 Persetubuhan Anak 4 3 - - - 1
7 Penyekapan Anak - - - - - - 8 Membuat  Perasaan tidak Menyenangkan - - - - - - 10 Penculikan - - - - - - 11 Perdagangan Anak - - - - - - 12 Pembunuhan - - - - - - Jumlah Kasus 8 12 4 1 - 2 Sumber : Unit PPA Polres Buleleng Penyelesaian Kasus tahun 2016 No Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak Keterangan P21 SP3 Damai/ Cabut Blm bisa ke Sidik Diversi Jalan Ditempat 1 Pemerkosaan - - - - - - 2 Perbuatan cabul 1 - 1 - - - 3 Penganiayaan Anak - - 4 1 2 4 4 Penelantaran Anak - - - - - - 5 Melarikan  Gadis  di bawah Umur - - 2 - - - 6 Persetubuhan Anak 3 1 - 1 - - 7 Kekerasan - - - - - 1 8 Membuat  Perasaan tidak Menyenangkan - - - - - - 10 Penculikan - - - - - - 11 Perdagangan Anak - - - - - - 12 Pembunuhan - - - - - - Jumlah Kasus 4 1 7 2 2 5
Sumber : Unit PPA Polres Buleleng
Penyelesaian Kasus tahun 2017
N o Jenis Kasus kejahatan Terhadap Anak Keterangan P21 SP3 Damai/ Cabut Blm bisa ke Sidik Diversi Masih dalam proses 1 Pemerkosaan - - - - - - 2 Perbuatan cabul - - - - - 1 3 Penganiayaan Anak - - 1 - - 3 4 Penelantaran Anak - - - - - - 5 Melarikan  Gadis  di bawah Umur - - 1 - - - 6 Persetubuhan Anak - - - - - 1 7 Kekerasan - - - - - - 8 Membuat  Perasaan tidak Menyenangkan - - - - - - 10  Penculikan - - - - - - 11  Perdagangan Anak - - - - - - 12  Pembunuhan - - - - - - Jumlah Kasus - - 2 - - 5 Sumber : Unit PPA Polres Buleleng
Dari uraian tabel di atas dapat di ketahui banyaknya kasus kejahatan terhadap anak  dari  tahun  2012  sampai  dengan  sekarang  dapat  dilihat  kasus  yang  P21 sebanyak 58 kasus, SP3 sebanyak 26 kasus, P19 sebanyak 2, cabut secara damai sebanyak 37 kasus, restorative sebanyak 3 kasus, diversi sebanyak 2 kasus, kasus tidak berjalan sebanyak 14 kasus, masih dalam proses 5 kasus.
Dalam  hal  ini  UU  RI  No.  35  Tahun  2014  sudah  bisa  berjalan  efektif  dan bahkan di terapkannya UU RI No. 17 Tahun 2016 bisa memberikan sanksi  yang tepat bagi pelaku kejahatan dan memberikan efek jera bagi pelaku untuk menekan jumlah kejahatan di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Buleleng yaitu dengan Ketut Sudarmayasa, selaku Banit IDIK di unit PPA Polres Buleleng,
menurut  beliau  menangani  kasus  kejahatan  anak  tentu  banyak  kendala  yang dihadapi Kepolisian Resor Buleleng khususnya bagi Unit PPA diantaranya yaitu :
Kendala  pertama  adalah  pihak  penyidik  memiliki  keterbatasan  waktu  dalam memproses  berkas  dari  tindak  pidana  tersebut.  Adanya  keterbatasan  waktu  yang diberikan  untuk  mengungkap  tindak  pidana  tersebut,  pihak  penyidik  mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Beda halnya  dengan  kasus  KDRT  yang  dapat  memyelesaikan  berkas  perkara  sesuai dengan  target  waktu  yang  diberikan.  Lain  halnya  dengan  tindak  pidana kekerasan/kejahatan  yang  tidak  bisa  terungkap  lebih  dari  satu  bulan,  berkas tersebut  baru  bisa  terungkap  setelah  berbulan-bulan  bahkan  bertahun-tahun.  Hal ini dikarenakan penyidik mengalami kekurangan personil. Saat ini, personil yang dimiliki  unit  PPA  adalah  sebanyak  6  personil.  Hal  ini  berbanding  jauh  dengan besar  wilayah  Kabupaten  Buleleng  dengan  jumlah  penduduknya  yang  cukup padat,  sehingga  dalam  pelaksanaan  pengungkapan  tindak  pidana  kekerasan  pada anak masih kurang maksimal.
Kendala  kedua  adalah  kurang  mendapat  informasi  tentang  si  pelaku  juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah si  pelaku.  Informasi  yang  di  dapat  penyidik  hanyalah  seputar  ciri-ciri  fisiknya, alamat  rumah,  nomor  telepon,  keberadaan  sementara  dari  pelaku,  sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal ini dikarenakan juga banyak informasi yang  diberikan  dari  kerabat  pelaku,  korban,  keluarga  korban  sering  kali  berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik lapangan. Masyarakat masih merasa tabu atau aneh terhadap kata-kata kejahatan atau kekerasan seksual dan sejenisnya, hal inilah  yang  masih  dipegang  teguh  oleh  masyarakat,  sehingga  upaya  untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan seksual sulit untuk terdeteksi. Kurangnya kesadaran  masyarakat  tentang  kemungkinan  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak masih  rendah, sehingga  upaya pencegahan melalui  sosialisasi  sulit  direspon oleh masyarakat. Faktor masyarakat terutama keluarga tidak dapat membantu akar dari permasalahan  dalam  hal-hal  pemicu  kekerasan  anak  misalnya  masalah perekonomian keluarga.
Kendala ketiga adalah pihak penyidik kesulitan  mendapat  keterangan dari  si korban  yang  telah  memiliki  trauma  berat.  Trauma  berat  yang  dimiliki  seorang anak sangat rentan untuk diminta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari  tindak  pidana  kekerasan  seksual  sodomi  atau  pencabulan.  Bahkan  si  korban anak takut untuk mengungkap kejadian yang dialami karena faktor ancaman dari si pelaku, bahkan takut kalau nama baik korban tercemar akan hal ini. Anak masih sulit menceritakan masalah secara detail. Banyak korban ataupun saksi (keluarga korban)  yang  enggan  memberikan  keterangan  yang  nyata  dan  bahkan  banyak kasus tentang kejahatan anak yang dilaporkan dan pada akhirnya laporan tersebut di  cabut  karena  kurangnya  bukti  dan  faktor-faktor  lain.  Banyak  kasus  kejahatan anak yang tidak dilaporkan karena malu, menutupi kasus tersebut  yang dianggap cara  terbaik  dan  bahkan  banyak  kasus  kejahatan  anak  yang  terhenti  karena beberapa  pihak  menghendaki  adanya  mediasi  antara  pihak  korban  dengan  pihak pelaku kejahatan. Padahal mediasi bukan solusi keadilan melainkan melemahkan kondisi korban. Adanya anggapan dari korban kekerasan (anak) bahwa kekerasan yang  diterima  atau  dilakukan  oleh  orang  tua  merupakan  suatu  kewajaran  dari orang tua dalam mendidik anak.
Kendala  keempat,  dalam  penyidikan  mengenai  tindak  pidana  kekerasan seksual  pada  anak,  salah  satu  langkah  penyidik  mendapatkan  alat  bukti  berupa visum.  Dalam  pelaksanaannya  bahkan  tidak  ditemukan  kesulitan  yang  sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarga yang  melakukan  visum  adalah  berasal  dari  keluarga  yang  kurang  mampu.  Pihak korban  sering  merasa  keberatan  membayar  proses  visum  yang  cukup  mahal. Perbedaan tarif dalam melakukan visum berbeda-beda. Visum di Buleleng sendiri dapat  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Buleleng  dengan membawa surat pengantar SPKP yang berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak membawa atau mendapat surat SPKP maka  hasil  visum  yang  dilakukan  oleh  korban  tidak  dianggap  sah  secara  hukum sebagai  alat  bukti.  Sehingga  dengan  terjadinya  hal  tersebut  perlu  dapat
penanganan langsung dari pihak yang berwenang untuk mendirikan rumah sakit di tiap-tiap Kepolisian untuk memperlancar hasil visum tersebut.
Kendala kelima adalah faktor pembiayaan, Wilayah kabupaten Buleleng yang sangat  luas  sulit  memberikan  kontribusi  yang  besar  pada  terhambatnya penanganan  kasus  kekerasan  anak. Kepolisian  Resor Buleleng masih terkendala minimnya  biaya  untuk  melakukan  sosialisasi  yang  menyasar  anak-anak  SMP, SMA,  Fakultas-fakultas,  masyarakat.  Hal  ini  berguna  agar  dapat  meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak di wilayah Kabupaten Buleleng. Bahkan sekarang ini  perlu  adanya  sosialisasi  ke  tingkat  SD  karena  banyak  anak  yang  menjadi korban  kejahatan  menyasar  anak  SD,  hal  ini  karena  minimnya  pengetahuan tentang tindak pidana kejahatan anak.
Kendala  berikutnya  mengenai  sarana  dan  perasarana,  kurangnya  sarana  dan perasarana  yang  memadai  untuk  penyelidikan  dan  pengungkapan  dari  tindak pidana  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Unit  PPA  Polres  Buleleng  yaitu  tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah  seperti  peralatan  computer,  rak  lemari  untuk  menyimpan  berkas- berkas  serta  meja  dan  kursi,  adanya  penggunaan  ruang  penyidik  yang  kurang maksimal  karena  keterbatasan  dana  atau  biaya  untuk  menyelidiki  sebuah  tindak pidana.  Bahkan  sarana  yang  sangat  penting  belum  bisa  terwujud  yaitu pembentukan  “Rumah  Aman  bagi  Anak”  hal  ini  merupakan  salah  satu  langkah konkrit  untuk  mencegah  kekerasan  terhadap  anak.  Di  rumah  aman  tersebut  anak tidak  hanya  melindungi  anak  dari  tindak  kekerasan  terhadap  anak,  tapi  juga petugas  akan  memberikan  pengetahuan  terkait  perlindungan  anak  melalui berbagai macam sosialisasi.
Masih  banyak  kasus  yang  dilaporkan  ke  Kepolisian  Resor  Buleleng  belum sepenuhnya bisa terselesaikan dan berlanjut ke pengadilan karena laporan yang di terima  pada  akhirnya  dicabut  atau  berlangsung  secara  damai.  Bahkan  banyak kasus  yang  dilaporkan  tapi  kurangnya  alat  bukti  yang  dapat  membuat  tersangka bisa ditahan.
Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng untuk mengatasi kendala- kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kejahatan terhadap anak.
Pada  hakekatnya  kejahatan  merupakan  masalah  kemanusiaan  dan  sekaligus masalah  sosial  yang  memerlukan  pemahaman  tersendiri.  Kejahatan  sebagai masalah  sosial  merupakan  gejala  yang  dinamis  yang  selalu  tumbuh  dan  terkait dengan  gejala  dan  struktur  kemasyarakatan  lainnya  yang  sangat  kompleks  yang merupakan suatu masalah sosial politik.
Penanggulangan  kejahatan  sangat  diperlukan  bagi  masyarakat,  adapun penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :
1. Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana. Usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam  penanggulangan  kejahatan  secara  pre- emtif  adalah  menanamkan  nilai-nilai/norma-norma  yang  baik,  sehingga norma-norma  tersebut  terinternalisasi  dalam  diri  seseorang.  Meskipun  ada kesempatan  untuk  melakukan  pelanggaran/kejahatan  tapi  tidak  ada  niatnya untuk  melakukan  hal  tersebut,  maka  dari  itu  tidak  akan  ada  lagi  tindak kejahatan.  Jadi  dalam  usaha  ini,  faktor  niat  menjadi  hilang  meskipun  ada kesempatan.  Cara  pencegahan  ini  berasal  dari  teori  NKK,  yaitu  :  Niat  + Kesempatan terjadi Kejahatan.
2. Preventif
Upaya-upaya  preventif  ini  adalah  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  Pre- emtif  yang  masih  dalam  tataran  pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan. Dalam  upaya  ini  yang  ditekankan  adalah  menghilangkan  kesempatan  untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam upaya ini kesempatan ditutup.
3. Represif
Upaya  ini  dilakukan  pada  saat  telah  tejadi  tindak  pidana/kejahatan  yang tindakannya  berupa  penegakan  hukum  ( law  enforcemenet )  dengan menjatuhkan hukuman.
Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  atau kejahatan  pada  anak  berbeda  dengan  penyidikan  tindak  pidana  yang  dilakukan
oleh orang dewasa. Berikut akan dijelaskan mengenai upaya yang dilakukan unit PPA  dalam  mengungkap  tindak  kejahatan  pada  anak.  Upaya  yang  dilakukan antara lain :
Upaya  yang  pertama,  dalam  pelaksanaan  pengungkap  tindak  pidana kekerasan atau kejahatan pada anak yang masih kurang maksimal, pihak penyidik melakukan  penambahan  jumlah  personil  unit  PPA  Polres  Buleleng.  Idealnya, jumlah personil di Unit PPA yang dimiliki adalah sekitar 10 personil dan untuk 1 orang  penyidik  hanya  mengungkap  sekitar  1-2  tindak  pidana  saja.  Dalam  hal  ini pelaku  dan  korban  beserta  keluarga  yang  ingin  melakukan  pengaduan  tidak menunggu  terlalu  lama  untuk  memproses  pengaduan  dari  tindak  pidana  pada anak.
Upaya  kedua,  adalah  untuk  anak  yang  menjadi  korban  dari  tindak  pidana kekerasan  seksual  terutama  untuk  kasus  pelecehan  dan  anak  yang  mengalami trauma  berat  secara  fisik  maupun  psikis,  pihak  penyidik  menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu seorang anak  dalam  masa  pemulihan  dan  membantu  selama  proses  penyidikan berlangsung  agar  tidak  menimbulkan  rasa  takut.  Berdasarkan  hasil  wawancara penulis,  seorang  anak  yang  mengalami  atau  menjadi  tindak  pidana  kekerasan seksual  sering  terdapat  trauma  yakni  trauma  fisik  dan  trauma  psikologi.  Untuk trauma  fisik  biasanya  pihak  penyidik  dan  korban  melakukan  pemeriksaan  ke dokter atau rumah sakit. Sedangkan terauma psikologi, pihak penyidik melakukan pengobatan  berupa  konseling  di  P2TP2A  (Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemerhati Perempuan dan Anak) di Kabupaten Buleleng dan juga pengobatan ke psikolog . pemulihan ini tergantung kepada psikis korban seberapa berat korban mengalami trauma tersebut.
Upaya  ketiga,  biasanya  dari  pihak  penyidik  memberikan  bantuan  dana  bagi korban  untuk  melakukan  visum.  Hal  ini  bertujuan  agar  kasus  yang  ditangani Polres  Buleleng  di  Unit  PPA  bisa  berjalan  lancar.  Dalam  penanganan  visum  ini banyak  korban  yang  dari  keluarga  miskin  yang  tidak  mampu  membayar  hasil
visum sehingga kasus tersebut dihentikan dan bahkan dari pihak keluarga korban mencabut laporan tersebut.
Upaya yang keempat yang dilakukan oleh penyidik untuk para orang tua dari anak-anak  yang  menjadi  pelaku  ataupun  korban  tindak  pidana  kekerasan  adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak dimasa  mendatang.  Biasanya  solusi  yang  diberikan  kepada  pelaku  atau  korban yang  masih  anak-anak  adalah  dapat  menyelesaikan  masalah  secara  kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke penuntutan dan persidangan.
Upaya  kelima,  pihak  penyidik  menjalin  komunikasi  dan  memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana kekerasan atau kejahatan pada  anak  yang  telah  selesai  menerima  hukuman.  Hal  ini  dilakukan  untuk mencegah  tindak  pidana  yang  pernah  dialami  korban  atau  dilakukan  tersangka tidak terulang kembali.
Upaya  berikutnya  yaitu  pengajuan  perbaikan  sarana  dan  prasarana  berupa ruang mediasi dan ruang penyidikan anak untuk  di perluas dan memberikan rasa nyaman  bagi  korban.  Mengusulkan  pembangunan  rumah  aman  bagi  korban kejahatan  untuk  memberikan  rasa  aman  bagi  korban  ataupun  saksi  dari  kejadian tersebut,  sehingga  korban  mendapat  sosialisasi  tentang  kejahatan-kejahatan  dan upaya  untuk  menghindari  hal  tersebut.  Upaya  dalam  penanggulangan  tindak kejahatan  telah  dilakukan  oleh  berbagai  instansi  pemerintah  dan  aparat  penegak hukum maupun masyarakat. dalam hal ini perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kejahatan  tersebut,  hal  ini  tidak  saja  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  saja, tetapi juga dari orang tua, pihak sekolah dan masyarakat pada umumnya.
Di  samping  upaya  dari  pihak  Kepolisian,  ada  juga  upaya  dari  pemerintah sebagai wakil negara memiliki kewajiban untuk melindungi generasi muda bangsa mempunyai  peran  melalui  pembuatan  aturan-aturan  hukum  dan  kebijakan- kebijakan  yang  mendukung  kearah  tumbuh  dan  kembang  anak  secara  baik. Kebijakan  dalam  hal  pendidikan  dengan  mengedepankan  pendidikan  karakter pada  anak  menjadi  salah  satu  solusi  untuk  menciptakan  anak  bangsa  yang berkarakter  dan  berkepribadian  yang  baik.  Dalam  penanganan  kasus  kejahatan terhadap  anak  kepolisian  mengalami  hambatan  atau  kendala  yang  terletak  pada
peran  pemerintah  yang  memiliki  alat  kekuasaan  negara,  yang  sedapatnya  dapat meminimalisir faktor pemicu terjadinya pergaulan bebas dan khususnya  masalah kejahatan  seksual  pada  anak,  bukan  hanya  lewat  regulasi  namun  sigap  dan melakukan  tindakan  nyata  dalam  berbagai  bidang  khususnya  dalam  menyikap perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  berkembang  sangat cepat.  Kepala  desa  selaku  kepala  pemerintahan  ditingkat  paling  bawah  dan bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  kurang  bersosialisasi  atau  kurang melakukan konseling kemasyarakatan. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan  sosialisasi  yang  tepat  sasaran  sangat  diharapkan  untuk  mengurangi tindak  kejahatan  pada  anak.  Pencegahan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian yang  bekerjasama  dengan  instansi  terkait  yaitu  dengan  melakukan  sosialisai tentang Undang-Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat, sekolah-sekolah, universitas,  dan  bahkan  tidak  hanya  menyasar  anak  remaja  saja,  sekarang  pihak Kepolisian  akan  merencanakan  melakukan  sosialisasi  di  tingkat  Sekolah  Dasar. Hal ini dilakukan karena banyaknya kasus yang terjadi di lingkup Sekolah Dasar.
Adapun  tujuan  yang  didapatkan  dari  adanya  sosialisasi  tersebut  agar masyarakat  mengerti  dan  mengetahui  informasi  tentang  tindak  pidana  kejahatan yang marak terjadi akhir-akhir ini, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memunculkan  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat  akan  bahaya  tindak  pidana kejahatan atau kekerasan pada anak. Sosialisasi  tersebut  dapat  dilakukan  melalui penyuluhan  dan  kerjasama  dengan  media  massa  khususnya  kerjasama  dengan Radio  dengan  dialog  interaktif  tentang  kejahatan  anak  yang  semakin  merajalela. Dengan adanya penyuluhan dan kerjasama tersebut,  maka dari pihak masyarakat bila  mana  terdapat  hal-hal  yang  mencurigakan  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana kejahatan pada anak, dapat langsung melapor ke kantor Polisi terdekat atau langsung ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
Orang tua sebagai  orang  yang paling pertama dan paling dekat  dengan  anak mempunyai peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Peran orang tua dalam memberikan pendidikan karakter sejak dini dan melakukan pengawasan terhadap  pelaku  anak  perlu  dimaksimalkan,  dengan  cara  memberikan  perhatian yang baik dan tepat kepada anak. Hal ini penting dilakukan mengingat anak tidak
hanya  berinteraksi  dengan  orang  tua  tetapi  juga  orang  lain  disekelilingnya  yang bisa  saja  memberikan  pengaruh  ataupun  dampak  buruk  terhadap  anak,  apalagi anak  yang  cendrung  lebih  sering  berinteraksi  dengan  dunia  maya  (internet) melalui gudget yang mudah dibawa kemanapun anak berada.
Orang tua harus mampu melakukan pengawasan yang bijak terhadap anak di dalam  interaksi  tersebut.  Peran  yang  diberikan  orang  tua  dapat  menyembuhkan trauma  pada  anak  baik  secara  fisik  maupun  psikis  dan  dapat  membantu  selama proses penyidikan berlangsung. Pihak orang tua agar tidak memarahi korban atau pelaku terhadap perbuatan  yang terjadi  agar anak tersebut  tidak ketakutan dalam memberikan kesaksian kepada penyidik.
Pihak  sekolah  sebagai  lembaga  formal  dalam  pendidikan,  yang  mendidik anak bangsa kearah  yang lebih baik,  mempunyai kewajiban  dan tanggung jawab untuk  menciptakan  anak-anak  dengan  kepribadian  dan  prestasi  yang  baik. Pendidikan  karakter  penting  diwujudkan  dalam  setiap  mata  pelajaran  yang diberikan  di  sekolah,  sehingga  dalam  menerapkan  mata  pelajaran  tersebut kedepannya selalu dilakukan dengan dilandasi pada moral dan perilaku yang baik. Dari pihak sekolah sekarang ini sudah dibentuk “sekolah Aman” hal ini berguna untuk  memantau  perkembangan  anak  di  sekolah.  Dimana  struktur  sekolah  aman sendiri  terdiri  dari  Babinsa  sebagai  Ketua  Pelaksana,  Kepala  Sekolah  sebagai penanggung  jawab,  perwakilan  dari  orang  tua  per  masing-masing  kelas  menjadi anggota. Selanjutnya kejadian yang terjadi di sekolah setiap bulannya di laporkan ke Dinas Pendidikan terkait.
Selain  itu  masyarakat  secara  umum  juga  mempunyai  kewajiban  untuk menciptakan  anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  yang  memiliki  karakter  dan prilaku  yang  positif,  dengan  cara  memberikan  pengaruh-pengaruh  yang  positif terhadap  anak  dan  menghindari  perilaku-perilaku  yang  dapat  menimbulkan dampak buruk pada perilaku anak.
Menurut  Taufik  Hidayat  selaku  Banit  IDIK  di  unit  PPA  Polres  Buleleng, dalam  menangani  kendala-kendala  tersebut  upaya  yang  dilakukan  dalam menangani kasus kejahatan anak diantaranya:
a. Bagi keluarga; agar selalu memberikan pemahaman dan ajarkan kepada anak untuk  menolak  segala  sesuatu  perbuatan  yang  tidak  senonoh,  ajarkan  anak untuk  menyampaikan  atau  menceritakan  jika  terjadi  sesuatu  dengan  dirinya. Bahkan apabila jika terjadi  kekerasan tersebut sebaiknya segera melaporkan pada  pihak  yang  berwajib  untuk  mempercepat  penanganan  kasus  dan  pihak polisi  agar segera dapat  mengambil  tindakan lebih lanjut  terhadap tersangka sehingga dapat mengurangi tindak kejahatan.
b. Bagi  pihak  sekolah;  agar  selalu  mengawasi  kegiatan  siswa  di  lingkungan sekolah.  Pengawasan  tersebut  dapat  langsung  dilakukan  oleh  Guru  ataupun pegawai  di  lingkup  sekolah  atau  berupa  pemasangan  CCTV  di  setiap  sudut sekolah  yang  dianggap  rawan  terjadinya  tindak  kejahatan.  Apabila  ada prilaku  yang  menyimpang  dari  anak,  segara  dapat  diketahui  sehingga mengurangi tindak kejahatan.
c. Bagi  masyarakat;  agar  selalu  menjaga  keamanan  lingkungan,  terutama tempat-tempat  yang  sepi  untuk  meminimalisir  tindak  kejahatan.  Seperti halnya melakukan patroli ke sekeliling desa ataupun lingkungan dan bahkan setiap  tempat  yang  dianggap  rawan  terjadi  tindak  kejahatan  hendaknya dilengkapi dengan kamera pengintai atau CCTV.
Dalam  menangani  kasus  kejahatan  terhadap  anak  Unit  PPA  selalu berkordinasi  dengan  P2TP2A  dan  Dinas  Sosial  terkait  dalam  penanganan  kasus kejahatan terhadap anak. Untuk pelaku kejahatan wajib didamping oleh Bapas dan LSM,  sedangkan  korban  didamping  oleh  orang  tua,  LSM  dan  melakukan konsultasi  ke  psikolog  untuk  keberlangsungan  hidup  korban  atau  pelaku  tindak kejahatan anak.

## PENUTUP
Sebagai  akhir  dari  pembahasan,  berdasarkan  apa  yang  telah  dibahas  pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU RI No. 17 Tahun 2016 sudah efektif dalam penanganan  kasus  kejahatan  terhadap  anak  di  Wilayah  Hukum  Polres
Buleleng,  terbukti  dengan  semakin  menurunnya  angka  kejahatan  terhadap anak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  kepolisian  Resor  Buleleng  dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak adalah :
a. Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana
b. Kurang mendapat informasi tentang si pelaku
c. Pihak  penyidik  kesulitan  mendapat  keterangan  dari  si  korban  yang  telah mengalami trauma berat.
d. Mengalami  masalah  dalam  hal  pembiayaan  untuk  visum  karena  banyak orang yang menjadi korban berasal dari keluarga kurang mampu.
e. Dana  oprasional  penyidik  yang  kurang  memadai  dibandingkan  dengan jumlah wilayah Kabupaten Buleleng yang sangat luas.
f. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
g. Masih  banyak  kasus  yang  dilaporkan  belum  sepenuhnya  terselesaikan karena kurangnya alat bukti
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  kepolisian  Resor  Buleleng  untuk  mengatasi kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menangani  kasus  kejahatan  terhadap anak adalah :
a. Penambahan jumlah personil untuk memaksimalkan pelayanan.
b. Untuk  anak  yang  menjadi  korban,  terutama  untuk  kasus  pelecehan  yang mengalami  trauma  berat  secara  fisik  maupun  psikis,  pihak  penyidik menyediakan  pendampingan  dari  seorang  psikolog,  orang  tua,  pengacara atau  orang  yang  dipercayai  oleh  korban,  sehingga  dapat  membantu seorang  anak  dalam  masa  pemulihan  dan  membantu  selama  proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut.
c. Pihak  penyidik  mengusahakan  bantuan  dana  bagi  korban  yang  tidak mampu untuk melakukan visum.
d. Memberikan  motivasi  dan  memberikan  solusi  yang  terbaik  kepada  para orang  tua  dari  anak-anak  yang  menjadi  pelaku  ataupun  korban  tindak pidana kekerasan untuk kehidupan anak dimasa mendatang.
e. Pihak  penyidik  menjalin  komunikasi  dan  memberikan  pengawasan terhadap pelaku atau korban yang telah selesai menerima hukuman. Guna mencegah  tindak  pidana  yang  pernah  dialami  korban  atau  dilakukan tersangka tidak terulang kembali.
f. Pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruang mediasi dan ruang penyidikan  anak  untuk  diperluas  dan  memberikan  rasa  nyaman  bagi korban  dengan  mengusulkan  pembuatan  Rumah  Aman  bagi  korban ataupun saksi dari tindak pidana tersebut.
g. Pemerintah  mempunyai  peran  melalui  pembuatan  aturan-aturan  hukum dan  kebijakan-kebijakan  yang  mendukung  kearah  tumbuh  dan  kembang anak secara baik. Kebijakan dalam hal pendidikan dengan mengedepankan pendidikan  karakter  pada  anak  menjadi  salah  satu  solusi  untuk menciptakan anak bangsa yang berkarakter dan berkepribadian yang baik.
h. Peran Orang tua yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Peran orang  tua  dalam  memberikan  pendidikan  karakter  sejak  dini  dan melakukan  pengawasan  terhadap  pelaku  anak  perlu  dimaksimalkan, dengan cara memberikan perhatian yang baik dan tepat kepada anak.
i. Pihak  sekolah  sebagai  lembaga  formal  dalam  pendidikan,  mempunyai kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  melakukan  pendidikan  karakter dalam  setiap  mata  pelajaran  yang  diberikan  di  sekolah,  sehingga  selalu dilakukan dengan dilandasi pada moral dan perilaku yang baik.
j. Peran  masyarakat,  dengan  cara  memberikan  pengaruh-pengaruh  yang positif  terhadap  anak  dan  menghindari  perilaku-perilaku  yang  dapat menimbulkan dampak buruk pada perilaku anak.
k. Unit  PPA  selalu  berkordinasi  dengan  P2TP2A  dan  Dinas  Sosial  terkait dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,Zainal.  2006. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
H.R.Abdussalam  dan  Adri  Desasfuryanto.  2016. Hukum  Perlindungan  Anak . Jakarta: PTIK.
Iqbal  Hasan,M.  2002 .  Metode  Penelitian  dan  Aplikasinya .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Lexy.J.Moeloeng.  2013. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya Offset.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Tini  Rusmini  Gorda  A.A.Ayu  Ngurah.  2014. Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak Korban Fedofilia . Surabaya: PMN. hlm 1.