Peran Kepala Desa dalam Alokasi Dana Desa di Bidang Infrastruktur:
Studi Kasus Desa Kalapeh Baru - Kabupaten Murung Raya

## Melia Sintha, Robert Caniago
Ilmu Pemerintahan – Universitas Kristen Palangka Raya meliasintha.ms@gmail.com

## Abstract
This  research  is  located  in  Kalapeh  Baru  Village,  Sumber  Barito  District,  Murung  Raya Regency. The research was conducted with the aim of finding out the role of the Village Head in managing the Village Fund Allocation, especially in the field of infrastructure in the Kalapeh Baru Village. The research findings show that the role of the village head is going well. The role of the Village Head in village financial management, including Village Fund Allocation as stipulated  in  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  20  of  2020  in  Chapter  IV  on Management states that village financial management consists of planning, implementation, administration, reporting and accountability in Kalapeh Village It's just been going well. The inhibiting factor in the Village Head managing the Village Fund Allocation in Kalapeh Baru Village consisted of a lack of cooperation from the community and also the State Ministry of Village Consultative. In addition, the supporting factor is the realization of the budget can run on time, as well as full support from the Regional Government of Murung Raya Regency.
Keywords : Village Fund Allocation, Village Head, Infrastructure.

## Abstrak
Penelitian ini berlokasi di Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa khususnya dalam bidang infrastruktur di Desa Kalapeh Baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa sudah berjalan dengan baik. Adapun peran Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dalam BAB  IV  tentang  Pengelolaan  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  terdiri  dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  di  Desa Kalapeh Baru telah berjalan dengan baik. Faktor penghambat dalam Kepala Desa mengelola Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Kalapeh  Baru  terdiri  dari  kurangnya  kerjasama  dari  oknum masyarakat  dan  juga  Badan  Permusyawaratan  Desa  setempat.  Selain  itu,  faktor pendukungnya adalah realisasi anggaran dapat berjalan tepat waktu, serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Kepala Desa, Infrastruktur.

## Latar Belakang
Undang-undang  (UU)  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  mengenai Pemerintahan  Daerah  hadir  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  setiap  daerah untuk lebih mandiri melalui pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat, yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  Otonomi  Daerah.  Berkaitan  dengan  hal tersebut, secara lebih spesifik otomomi daerah merupakan cikal bakal terbentuknya otonomi pada lingkup yang lebih kecil, yakni desa yang kemudian dikenal dengan istilah  otonomi  desa.  Sidang  Paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  (DPR  RI)  pada  tanggal  18  Desember  2013,  kemudian  melahirkan  UU Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Di  mana  pada  Pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan bahwa:
“ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurusurusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  ini  kemudian  membuka  kesempatan bagi desa untuk mandiri dalam mengurus rumah tangga desa termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya alam sampai pada pengeloaan keuangan, sehingga pada gilirannya  kemandirian  desa  ini  kemudian  diharapkan  mampu  menciptakan pemerataan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan, perbaikan kualitas hidup, serta mampu mengatasi permasalahan baik secara sosial maupun budaya yang selama ini dihadapi, di mana hal tersebut adalah cita-cita kita bersama sebagai bagian dari suatu bangsa.
Upaya pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa adalah salah  satunya  melalui  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Menurut  Peraturan  Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di dalam Pasal 1 a yat (9) menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”
Kesempatan  besar  yang  dilimpahkan  bagi  desa,  berbanding  lurus  dengan tanggungjawab dan peran yang besar pula, terutama bagi pemerintah desa. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa berupa kewajiban membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APB  Desa.  Laporan  ini  dihasilkan  dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran;  pelaksanaan  dan  penatausahaan;  hingga  pelaporan  dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
Salah satu desa yang menerima sumber keuangan desa berupa ADD adalah Desa  Kalapeh  Baru  sejak  tahun  2011.  Pelaksanaan  ADD  di  Desa  Kalapeh  Baru  ini didasarkan  pada  fakta  bahwa  sebagai  pilar  otonomi  daerah,  desa  semakin
membutuhkan  pendanaan  yang  seimbang  untuk  menjalankan  peran  yang  lebih konkrit  dalam  pembangunan  daerah.  Kepala  Desa  Kapaleh  Baru  berharap  dengan adanya  ADD  ini,  perencanaan  partisipatif  berbasis  masyarakat  akan  lebih berkelanjutan,  karena  masyarakat  dapat  langsung  terlibat  dalam  pembuatan dokumen perencanaan dan ikut merealisasikannya.
Kondisi Desa Kalapeh Baru sebelum menerima ADD masuk dalam kategori tertinggal, salah satu penyebab utamanya adalah minimnya infrastruktur yang ada di Desa  Kalapeh  Baru.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bersama,  keberadaan infrastruktur  yang  memadai  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  dalam peningkatan pembangunan serta perkembangan bahkan menunjang kemajuan sosial ekonomi di suatu desa.

## Kerangka Konsep
Dalam penelitian ini, adapun kerangka konsep dan metode yang digunakan, adalah sebagai berikut:

## Kepala Desa dan Pemerintah Desa
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Murung  Raya  Nomor  2  Tahun  2010  tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Murung Raya, ayat (7) dan (8) menyebutkan bahwa:
“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain  adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.
Secara lebih spesifik, kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa, tentu memiliki wewenang dan tanggungjawab yang lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya nomor 4 tahun 2019 pasal 10 ayat (1) dan (2) bahwa kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD dan pemerintah daerah dapat  melakukan  pembinaan,  pendampingan,  dan  pengawasan  atas  penggunaan ADD.
Dengan  kata  lain,  Kepala  Desa  dan  Pemerintah  Desa  adalah  para implementor  kebijakan  yang  saling  berkoordinasi  dalam  mengelola  ADD  yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan wewenang serta kewajiban yang dimiliki, para implementor  ini  diharapkan  mampu  bersinergi  sehingga  pengelolaan  ADD diperuntukan untuk kepentingan serta kemajuan desa dan masyarakat setempat.

## Alokasi Dana Desa
Pengertian  Alokasi  Dana  Desa  seperti  yang  terdapat  dalam  UU  Nomor  6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) adalah:
“….merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.”
Kemudian,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  Pasal  68  ayat  (1) menyebutkan:
“alokasi  dana  desa  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  keuanga n  pusat  dan daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota  untuk  desa  paling  sedikit  10%  (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proposional”.
Senada  dengan  dua  definisi  sebelumnya,  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18, mengatakan bahwa:
“ alokasi  dana  desa  berasal  dari  APBD  kabupaten/kota  yang  bersumber  dari  bagian dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).”
Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah distribusi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota,  untuk  kemudian  diteruskan  kepada  pemerintah  desa  dengan pengelolaan yang terbuka dan bertanggungjawab, demi tercapainya tujuan dan solusi terhadap permasalahan yang selama ini dihadapi oleh desa.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa
“keuangan desa adalah semua hak dan kew ajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan,   penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban keuangan desa”.
Dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  terdapat  beberapa  tahap,  yang  pada setiap  tahapnya  terdapat  aturan  dan  juga  ketentuan.  Asas  yang  digunakan  dalam pengelolaan keuangan desa seperti terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020:
“ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,   partisipatif,  serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  APB  desa  merupakan  dasar pengelolaan  keuangan  desa  dalam  masa  1  (satu)  tahun  anggaran  mulai  tanggal  1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.”
Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dalam BAB  IV  tentang  Pengelolaan  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

## Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah tanah air, tentu akan  berdampak  positif  terhadap  terciptanya  konektivitas  antar  wilayah, meningkatkan  kualitas  hidup  dan  juga  roda  ekonomi  masyarakat,  serta menumbuhkan  daya  saing  serta  kreativitas  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  ilmu  ekonomi,  infrastruktur  merupakan  wujud dari public  capital (modal  publik)  yang  dibentuk  dari  investasi  yang  dilakukan
pemerintah.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  infrastruktur  dalam  lima  (5)  tahun terakhir  diharapkan  bisa  menjadi  investasi  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia. Adapun potret pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang terdapat dalam gambar berikut ini:

## Gambar 1
Pembangunan Infrastruktur Jokowi 2015-2019

## Sumber: setneg.go.id
Dengan  demikian,  kehadiran  ADD  sebagai  bagian  dari  orientasi pembangunan nasional yang dimulai dari desa, dirasa merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan khususnya di Desa Kalapeh  Baru,  guna  menciptakan  pemerataan  pembangunan  nasional  sekaligus menjadi  wadah  untuk  memberdayakan  masyarakat  sehingga  warga  desa  mampu untuk mandiri dan sejahtera.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  di  mana  jenis  ini digunakan  dalam  menggambarkan  situasi  atau  fenomena  yang  menjadi  topik penelitian ini sehingga diharapkan dapat memberikan informasi, membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terkait obyek yang akan diteliti. Sementara metode yang digunakan adalah kualitatif karena penulis ingin menggali informasi  secara  langsung  dan  mendalam  dengan  narasumber  guna  memperoleh informasi yang akurat mengenai Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa  di  Bidang  Infrastruktur  di  Desa  Kalapeh  Baru  Kecamatan  Sumber  Barito Kabupaten Murung Raya.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  primer  dan  sekunder.  Langkah- langkah  pengumpulan  data  sebagaimana  disebutkan  oleh  Creswell  (2009:266) meliputi  usaha  membatasi  penelitian,  mengumpulkan  informasi  melalui  observasi dan wawancara, baik yang terstruktur atau tidak, serta dokumentasi maupun usaha merekam atau mencatat informasi. Untuk menganalisis data hasil penelitian, peneliti
menggunakan  model  interaktif  dari  Miles  dan  Huberman  (2014:  33)  dengan komponen-komponen  yaitu:  Reduksi  Data,  Penyajian  Data,  dan  Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

## Hasil Penelitian
Sebagian  besar  dana  ADD  yang  dikelola  oleh  Kepala  Desa  dalam pembangunan  infrastruktur  di  Desa  Kalapeh  Baru  dianggarkan  kepada  renovasi kantor desa, sementara pembangunan infrastruktur yang sifatnya lebih kompleks dan menggunakan  dana  yang  besar,  dikelola  menggunakan  DD  (Dana  Desa)  yang dialokasikan kepada desa melalui APBN, hal ini dikarenakan besaran dana DD lebih besar  jika  dibandingkan  dengan  ADD  yang  bersumber  dari  pemerintah  daerah. Dalam  pengelolaan  ADD  di  Kalapeh  Baru khususnya  pembangunan  infrastruktur, telah  berjalan  dengan  baik.  Lebih  lanjut,  penulis  akan  memaparkan  peran  Kepala Desa secara lebih spesifik pada poin-poin dibawah ini:

## Perencanaan
Berdasarkan  temuan  penelitian,  kemudian  penulis  menyesuaikan  dengan peraturan  yang  berlaku  yakni  UU  Nomor  6  Tahun  2014,  penulis  menemukan kesesuaian  antara  peraturan  yang  berlaku  dengan  proses  perencanaan  yang dilakukan oleh Kepala Desa Kalapeh Baru, dalam hal ini khusus mengenai bidang infrastruktur.  dalam  proses  perencanaan  ini  beliau  melibatkan  masyarakat. Partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan adalah merupakan hal yang sangat penting, dan dalam hal ini proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kalapeh Baru sudah cukup baik, meskipun ditemukan fenomena berupa masih ada  beberapa  oknum  masyarakat  yang  kurang  berpartisipasi  dan  merasa  tidak memiliki kepentingan dalam proses tersebut.
Padahal, dimulai dari partisipasi dengan keinginan untuk hadir dalam setiap kegiatan  desa  merupakan  bentuk  masyarakat  maju,  dan  hidup  di  desa  yang  maju pula. Selain itu, salah satu tujuan dalam ADD adalah pemenuhan hak suatu desa agar dapat  menyelenggarakan  otonomi  desa  agar  dapat  maju  dan  berkembang
berdasarkan  demokratisasi,  keanekaragaman,  partisipatif,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Hal  ini  terus  berusaha  ditonjolkan  dengan  peran  kepala  desa  untuk melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah desa, yang menunjukkan bahwa partisipasi  masyarakat  sudah  cukup  baik.  Selain  itu,  dalam  melaksanakan  proses perencanaan  ini  kepala  desa  juga  tetap  mengedepankan  kepentingan  masyarakat umum.

## Pelaksanaan
Dalam tahap pelaksanaan ini, peran kepala desa hanya mengawasi jalannya pembangunan  infrastruktur  yang  dijalankan  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan rencana  pembangunan  yang  telah  dibahas  sebelumnya.  Hanya  saja,  kendala  di lapangan  terkadang  keterlibatan  masyarakat  ini  tidak  mengutamakan  kepentingan umum.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  tarif  yang  dipasang  oleh  masyarakat  untuk membangun  dinilai  terlalu  tinggi,  melebihi  standar  dan  terkesan  memanfaatkan situasi.  Padahal,  kepala  desa  telah  menetapkan  harga  sesuai  dengan  yang  ada dipasaran.  Hal  ini  sangat  disayangkan,  mengingat  inilah  kesempatan  masyarakat untuk  bergotong  royong  membangun  desa  sesuai  dengan  Perda  Murung  Raya Nomor 2 tahun 2010 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

## Penatausahaan
Proses  berikutnya  yang  tidak  kalah  penting  adalah  proses  penatausahaan. Dalam proses ini, peran kepala desa memang tidak begitu banyak, dikarenakan dalam proses ini yang paling banyak berperan adalah bendahara desa. Peran kepala desa dalam tahap ini hanya sebagai pihak yang memeriksa dan memastikan segala bentuk penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan yang berlaku pula, bendahara  desa  wajib  melakukan  pencatatan  mengenai  penerimaan  maupun pengeluaran  dan  melakukan  tutup  buku  setiap  akhir  bulan  secara  tertib.  Melalui proses ini, bendahara  desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban  nantinya.  Adapun  penatausahaan  penerimaan  dan pengeluaran menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

## Laporan dan Pertanggungjawaban
Laporan  dan  pertanggungjawaban adalah  tahap  akhir  dalam  proses pengelolaan  keuangan  desa.  Sejatinya,  laporan  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini merupakan pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat desa atas  pengelolaan  uang  dan  kepentingan  rakyat  oleh  pemerintah  desa  dalam  hal pembangunan  infrastruktur.  Laporan  ini  menjadi  salah  satu  bentuk  akuntabiltas pengelolaan  keuangan  desa,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  asas pengelolaan keuangan desa yakni asas akuntabel, maka melalui pengelolaan keuangan desa yang akuntabel,  diharapkan dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  baik,  untuk masyarakat  desa  dan  juga  fungsi  utama  pengelolaan  keuangan  desa  itu  sendiri. Dengan  demikian,  pelaporan  pengelolaan  keuangan  desa  menjadi  kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa yang menganut asas akuntabel.
Desa  Kalapeh  Baru  mulai  menggunakan  aplikasi  siskeudes  sebagai  media dalam melakukan laporan dan pertanggungjawaban sejak tahun 2017. Pada awalnya, bendahara  desa  mendapatkan  sedikit  kesulitan  dalam  mengoperasikan  aplikasi tersebut,  namun  seiring  berjalannya  waktu  proses  penginputan  data  pun  mulai berjalan  menggunakan  aplikasi  tersebut  dibantu  dengan  pendamping  desa  yang memiliki  keahlian  khusus  dalam  mengoperasikan  aplikasi  tersebut,  dan  seiring berjalannya  waktu bendahara desa merasa aplikasi tersebut sangat membantu dan mempermudah proses pelaporan dan juga pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Kalapeh Baru.

## Kesimpulan
Peran  Kepala  Desa  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  bidang infrastruktur  di  Desa  Kalapeh  Baru  Kecamatan  Sumber  Barito  Kabupaten  Murung Raya  telah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dibuktikan  pada  beberapa  tahap  dalam pengelolaan  keuangan  desa,  yakni  dimulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan serta laporan dan pertanggungjawaban telah terlaksana dengan peran Kepala Desa yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Creswell,  J.  (2009). Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Miles, M.B, Huberman, & Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis, a Methods Sourcebook, Edition 3 . USA: Sage Publications. Terjemahan Tjejep Rohindi, UI- Press.
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Murung Raya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.