## Penyebab Kontestasi Negatif Dalam Beragama Di Negara Berbhineka Pada Era Digital

## Anak Agung Gde Oka Widana
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali, Indonesia agungwidana@stikeswiramedika.ac.id

## Abstract
This research fundamentally aims to build a spirit of optimism and straighten the perspective  of  religious  believers  regarding  their  existence  as  religious  people  in  a pluralistic country. The three issues that are the focus of attention in this research are related to the causes, consequences and also solutions in overcoming the phenomenon of negative contestation in religion in the digital era in a pluralistic country. As a qualitative research,  the  data  obtained  is  collected  by  relying  on  library  techniques  and  also document  recording,  where  the  analysis  knife  used  to  dissect  the  data  that  has  been collected is done through qualitative descriptive techniques. The results of the analysis show that the phenomenon of negative contestation in religion is actually caused by the extreme point of view of the people, egocentric personalities, technological developments, religious  populism,  excessive  freedom  of  social  media,  the  Three  Education  Centers (family, school and society) lack of synergy, and national disintegration. This has resulted in  the  emergence  of  intolerance,  religious  arrogance,  reduced  religious  empathy,  and disturbed  people's  mental  health.  However,  this  can  be  overcome  through  religious moderation, cultivating tolerance intensively, maximizing the collaboration of the Three Centers of Education, refraining from negative debates, improving the quality of religious instructors, tightening supervision of social media, broadening horizons, improving the moral quality of the people, and obeying the rule of law.

## Keywords: Contestation; Religious; Country; Bhineka or Compound; The Digital Age

## Abstrak
Penelitian  ini  secara  fundamental  bertujuan  untuk  membangun  jiwa  optimisme serta  meluruskan  cara  pandang  dari  para  penganut  agama  mengenai  eksistensi  dirinya sebagai  umat  beragama  di  negara  majemuk.  Tiga  permasalahan  yang  menjadi  fokus perhatian dalam penelitian ini terkait penyebab, akibat dan juga solusi dalam mengatasi fenomena kontestasi negatif dalam beragama pada era digital di negara majemuk. Sebagai penelitian  kualitatif,  data  yang  diperoleh  dikumpulkan  dengan  mengandalkan  teknik kepustakaan dan juga pencatatan dokumen, dimana pisau analisis yang digunakan untuk membedah data yang telah terkumpul dilakukan melalui teknik deskriptif kualitatif. Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  fenomena  kontestasi  negatif  dalam  beragama  justru disebabkan  oleh  sudut  pandang  umat  yang  ekstrim,  pribadi  yang  egosentris, perkembangan teknologi, populisme agama, kebebasan media sosial yang kebablasan, Tri Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah dan Masyarakat) kurang bersinergi, dan disintegrasi bangsa. Hal tersebut mengakibatkan munculnya intoleransi, arogansi beragama, empati umat  beragama  berkurang,  dan  kesehatan  mental  umat  terganggu.  Namun  hal  tersebut bisa  diatasi  melalui  moderasi  beragama,  membudayakan  toleransi  secara  intensif, memaksimalkan kolaborasi Tri Pusat Pendidikan, menahan diri dari perdebatan negatif, meningkatkan kualitas penyuluh agama, memperketat pengawasan terhadap media sosial, memperluas wawasan, meningkatkan kualitas moral umat, dan taat aturan hukum.
Kata Kunci: Kontestasi; Beragama; Negara; Bhineka atau majemuk; Era Digital

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  sebuah  negara  yang  juga  terkenal  majemuk  dengan  grafik jumlah  penduduknya  yang  tiap  tahun  semakin  meningkat  tentu  memerlukan  sebuah manajemen atau sebuah tata kelola yang baik pada semua lini atau pada semua bidang. Melihat  data  terbaru  dari  Badan  Pusat  Statistik  (Tim  Penyusun  2023),  tentunya  hal tersebut bukanlah hal yang terbilang mudah untuk mengatur 278,69 juta jiwa penduduk Indonesia  hanya  dengan  mengandalkan  kelincahan  dari  strategi  manual  semata. Tidak mengherankan  bila  teknologi  juga  turut  dilibatkan  untuk  berperan  serta  dalam memanajemen  tatanan  kemasyarakatan  (tatanan  sosial)  di  Nusantara.  Kehadiran teknologi yang dimaksud bukan berarti untuk mengajak personal atau masyarakat agar hanya  mengutamakan  teknologi  semata  (fanatik  teknologi),  namun  mengajak  personal agar mampu memanajemen atau mengharmoniskan eksistensi teknologi yang dimaksud agar  berjalan  selaras  dan  dapat  disinergikan  secara  baik  dengan  cara  manual  (non- teknologi) lainnya manakala menyelesaikan suatu hal atau sebuah masalah.
Pada  masyarakat  yang  multikultural,  sebagaimana  halnya  di  Indonesia, keberadaan  dari  interaksi  sosial  antar  personal  memang  tergolong  cukup  tinggi intensitasnya,  sehingga  kemampuan  sosial  warga  masyarakat  dalam  berinteraksi  antar personal  (juga  melalui  ranah  digital)  perlu  atau  wajib  dimiliki  oleh  setiap  anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis (1988), mencakup tiga wilayah (hal), yaitu : (1) affiliation (kerja sama); (2) cooperation and resolution conflict (kerjasama dan penyelesaian konflik); serta (3) kindness , care and affection or emphatic skill (keramahan, perhatian,  dan  kasih  sayang)  yang  baik  (Akhmadi,  2019).  Ketiga  hal  tersebut  secara fundamental  mutlak  untuk  diimplementasikan,  tentunya  dengan  tujuan  agar  interaksi personalitas antar warga masyarakat (khususnya dalam ruang digital) dapat berjalan atau terimplementasi  dengan  baik,  penuh  dengan  perhatian,  keramahan  dan  kepedulian. Namun,  hal  yang  tergolong  menyedihkan  sekaligus  mengecewakan  adalah  manakala kehadiran  dari  teknologi  digital  yang  dimaksud  justru  tampil  kebablasan  dan  juga sepihak.  Bahkan  dalam  kenyataannya,  kehadiran  teknologi  digital  dalam  beberapa  hal pada ruang beragama justru memunculkan suatu realita kontestasi atau persaingan yang cukup  mengkhawatirkan.  Realita  tersebut  tentu  saja  sangat  berbahaya,  khususnya  bagi keharmonisan antar metode yang sejak awal telah digunakan dalam menjalankan rutinitas beragama secara intensif di negara majemuk seperti halnya di Indonesia.
Fenomena  persaingan  di  era  globalisasi  yang  sarat  akan  perkembangan  dan perubahan  merupakan  fenomena  yang  sangat  sering  terjadi,  dan  bahkan  menjadi fenomena  yang  seakan  telah  membudaya  dalam  dimensi  sosial  kemasyarakatan  di Nusantara.  Persaingan  yang  paling  jelas  terlihat  adalah  pada  sektor  ekonomi,  dimana masyarakat selalu ingin berada pada tingkatan ekonomi yang lebih tinggi dari masyarakat lainnya (tetangganya, temannya, saudaranya). Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah kontestasi  atau  persaingan  tersebut  telah  menyusup  masuk  kedalam  ruang  keyakinan spiritual  personal  yang  dibingkai  oleh  identitas  agama.  Sehingga  manakala  situasional tersebut  terjadi  maka  akan  memunculkan  beragam  permasalahan  yang  sangat  ekstrim. Dapat dikatakan bahwa tidak hanya kontestasi ekonomi dan kontestasi ragam agama saja yang  menjadi  realita  yang  mengkhawatirkan  di  era  modern,  namun  kontestasi  agama dengan  teknologipun  ternyata  mampu  menjadi  “sumbu”  pemicu.  Tidak  mengherankan pula hal tersebut sering terlihat mengingat di Zaman Kali Yuga yang penuh dengan kabut kekalutan  ini,  dominan  manusianya  lupa  akan  esensi  dirinya  lahir  ke  dunia.  Dominan hanya berpikir untuk memenuhi aspek materialnya semata, sehingga tidak mengherankan jika  di  era  modern  banyak  bermunculan  tampilan-tampilan  personal  yang  seolah berkompetisi  dalam  meningkatkan  kualitas  material  duniawinya  sendiri.  Terlalu  sibuk menghimpun  dana  untuk  membeli  alat  berteknologi  tinggi  namun  lupa  menghimpun
pengetahuan agama untuk meningkatkan kualitas diri. Terlalu sibuk mencari-cari peluang berkeuntungan tinggi namun sarana persembahyangan tidak pernah terbeli. Serta masalah yang  paling  sering  terlihat  di  lapangan  dan  kerapkali  membudaya  adalah  terlalu  asik menghujat dan mencari-cari kesalahan agama lain melalui teknologi, namun citra agama sendiri akhirnya terdegradasi.
Fenomena  saling  menghujat  serta  kebiasaan  mencari-cari  kesalahan  ataupun mencari-cari kekurangan agama lain dengan memanfaatkan media teknologi tentu saja merupakan  fenomena  yang  sangat  berbahaya,  terutama  berbahaya  bagi  kebhinekaan berbangsa dan bertanah air. Hal senada juga ditemukan oleh Randani, Latuconsina, dan Achmad (2022) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa konten yang disampaikan dalam  format  narasi  ataupun  tulisan  melalui  media  sosial  seringkali  memunculkan beragam pro dan kontra di kalangan internal dari umat beragama itu sendiri. Hal tersebut semakin diperkeruh oleh masifnya beragam informasi-informasi yang bermunculan dan bertebaran  di  media  sosial  yang  perlu  ditinjau  kembali  kebenarannya  serta  adanya kebiasaan publik yang terbiasa menelan mentah-mentah segala informasi yang tersebar tanpa mengevaluasi, memfilter serta menganalisis kembali informasi yang bermunculan sehingga beresiko  akan  menggiring opini dari para pengguna media sosial yang bukan berdasarkan fakta yang ada melainkan dari asumsi yang beresiko memunculkan konflik perpecahan bahkan bisa menimbulkan tindakan kriminal.
Sekiranya  terbukti  terkait  penggambaran  dunia  di  Zaman  Kali  Yuga  oleh  kitab Nitisastra , sargah IV.10 , yang telah menyatakan dengan sangat jelas bagaimana peliknya karakter serta perilaku manusia yang jelas-jelas beragama, namun tidak bersusila. Ayat tersebut  menyatakan  bahwa;  “ Pandening  kali murkaning  jana  wimoha matukar arebut kawiryawan,  Tan  wring  ratnya  makol  lawan  bhratara  wandhawa,  ripu  kinayuh pakacrayan, Dewa-drewa winacadharma rinurah kabuyutan inilan padasepi, wyartha ng capatha  su  pracasti  linebur  tekaping  adhama  murka  ring  jagat” .  Artinya;  karena pengaruh  jaman kaliyuga ,  manusia  menjadi  kegila-gilaan,  suka  berkelahi  (saling menghujat,  mencaci  maki),  berebut  kedudukan  yang  tinggi-tinggi,  mereka  tidak mengenal  dunianya  sendiri,  bergumul  melawan  saudara-saudaranya  sendiri,  mencari perlindungan  kepada  musuh,  barang-barang  suci  dirusakkan,  tempat-tempat  suci dimusnahkan, dan orang dilarang masuk ke tempat suci, sehingga tempat itu menjadi sepi. Kutuk tidak berarti lagi, hak istimewa tidak berlaku, semua itu karena perbuatan orang- orang  angkara  murka”.  Dari  penggambaran  tersebut  sudah  lebih  dari  cukup  untuk menggambarkan  karakter  personal  yang  mengaku  beragama  di  jaman  yang  penuh kekalutan  ini.  Agama  seolah  hanya  menjadi cover pelengkap  identitas  diri  semata, padahal  agama  merupakan  pedoman  bagi  personal  dalam  menuntun  dan  mengarahkan kehidupannya di dunia, baik dalam konteks individual ataupun sosial. Agama merupakan pengetahuan positif yang memuat beragam tata cara berkehidupan bagi manusia mulai dari kelahiran sampai kematian (Gepu, 2021).
Beragam  fenomena  kontestasi  negatif  dalam  beragama,  baik  dalam  lingkup internal  agama  itu  sendiri  maupun  dalam  lingkup  eksternal  tersebutlah  yang  menjadi fokus  kajian  penulis  dalam  artikel  ini,  khususnya  mencari  akar  penyebab  dari kemunculannya di era modern hingga seolah mengakar dan membudaya di masyarakat. Perlu  ada  kajian  yang  mendalam  dan  berkelanjutan,  khususnya  dari  sudut  pandang kebhinekaan  beragama  guna  menemukan  solusi  atau  langkah  terbaik  yang  berperan sebagai alat dalam meluruskan perspektif publik atau umat terhadap perbedaan yang ada di masyarakat. Disamping itu, kajian ini juga bertujuan untuk mendewasakan pola pikir yang over fanatism dalam beragama, sehingga tidak ada lagi fenomena saling menghujat, menghina dan mengintervensi antar umat beragama yang berbeda, sehingga harapan akan terwujudnya keharmonisan dalam negeri berbhineka dapat terwujud.

## Metode
Penelitian  mengenai  penyebab  kontestasi  negatif  dalam  beragama  di  negara berbhineka merupakan penelitian kualitatif, dengan pola analisis yang tentunya holistik serta mendalam. Sumber utama yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data-data  mengenai  fenomena  konflik  beragama,  ketegangan  dan  perdamaian  antara kelompok  agama.  Data  yang  menjadi  sasaran  analisis  dikumpulkan  melalui  beberapa metode,  diantaranya  pencatatan  dokumen  dan  juga  kepustakaan.  Metode  pencatatan dokumen dalam penelitian ini memaksimalkan penggunaan benda-benda tertulis seperti halnya buku, artikel jurnal, surat kabar, majalah, dokumen terkait serta media sosial atau platform digital. Melalui ragam sumber catatan dokumen tersebut peneliti menelisik lebih jauh  dengan  jalan  membaca  sehingga  diperoleh  sejumlah  data  penting  dalam  berbagai bentuk, seperti untaian kalimat, pesan-pesan, opini, inspirasi, bahkan ideologi atau yang senada  dengan  itu.  Khusus  untuk  data  yang  dikumpulkan  melalui  metode  kepustakaan dilakukan melalui beberapa langkah mendasar, diantaranya mencermati secara spesifik, mengkaji referensi, menganalisis dan mengidentifikasi beragam informasi serta segenap pengetahuan yang terdapat dalam beragam sumber kepustakaan yang telah dikumpulkan, diantaranya hasil penelitian sejenis, data-data mengenai fenomena kontestasi beragama, buku-buku refrensi atau sumber bacaan untuk menopang proses penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Fenomena Kontestasi Negatif Dalam Beragama
Terdapat  beberapa  fakta  fenomena  yang  memang  sulit  untuk  dihindari  terkait eksistensi  agama-agama  di  Nusantara  (Indonesia).  Seringkali  fakta  atas  fenomena tersebut  memunculkan  persoalan-persoalan  berlatar  agama  yang  sekan  tidak  pernah berhenti. Hal tersebut disebabkan oleh tantangan serta kendala yang senantiasa muncul manakala  mencari  titik  temu  di  antara  agama-agama  yang  ada.  Fakta  mengagetkan ditemukan  oleh  Haryani  (2020)  dalam  penelitiannya  yang  mengemukakan  bahwa eksistensi dari agama-agama tidak hanya berperan menjadi pemersatu namun juga bisa menjadi  pencetus  masalah  yang  beresiko  memecah-belah  umat.  Hal  tersebut  terlihat ketika  umat  beragama  cenderung  mengidentifikasi  diri  sebagai  bagian  dari  suatu kelompok  agama  tertentu  dan  yang  bukan  sepaham  dengannya  menjadi  orang  di  luar kelompoknya. Hal tersebut beresiko memunculkan persaingan yang lebih dikenal sebagai fenomena kontestasi dalam beragama.
Fenomena Kontestasi dan lawannya yaitu Akseptasi selalu terlihat muncul dalam rutinitas  beragama.  Kontestasi  bermakna  ada  pihak-pihak  yang  bertentangan  sehingga menimbulkan “ clash of argument ”. Dalam lingkup ini, terdapat pertukaran yang saling bersaing  terhadap  nilai,  fakta  dan  kebijakan  terhadap  sumber-sumber  masalah  yang memotivasi tindakan-tindakan. Sementara Akseptasi mengandung pengertian bahwa ada berbagai  pihak  atau  dua  sisi  yang  menerima  sisi-sisi  yang  disepakati  atau  disetujui. Kontestasi  memperlihatkan  masalah-masalah  dari  berbagai  perspektif  yang  berbeda, saling bersaing. Pertama , apakah setiap aktor menggunakan kata untuk pengertian yang sama  dan  apa  saja  yang  ada  di  dalam  pemikirannya  (Vancil,  1993). Kedua ,  mencakup siapa-siapa yang pro dan siapa-siapa yang kontra ( agents ). Ketiga , melakukan identifikasi terhadap sebab-sebab kontroversi yang berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif-motif. Keempat ,  mencermati  tentang  karakteristik  dan  sejarah  keyakinan  dan kebijakan yang  ada sekaligus  mempertimbangkan nilai  dan kebijakan yang seperti apa yang ditawarkan dalam kontestasi tersebut.
Menelisik teori kontestasi yang dipelopori oleh Pierre Bourdieu, terdapat 2 (dua) unit  analisis,  yakni  “arena”  dan  “capitalsymbolic”.  Dalam  pemaparannya,  Bourdieu membingkainya dalam konsep Habitus, dimana Habitus itu sendiri merupakan kebiasaan-
kebiasaan  tertentu  bagaimana  tujuan  tersebut  dicapai.  Habitus  tidak  dapat  dipisahkan dengan konsep Bourdieu tentang arena ( field ). Konsep arena pada dasarnya merupakan panggung  bagi  sebuah  kontestasi  kuasa-kuasa  untuk  mempengaruhi  orang  lain  dalam memperebutkan dominasi.  Dalam hal  ini,  arena  adalah ruang geografi, seperti wilayah desa, kota, serta negara. Muara dari arena tersebut adalah lokasi terjadinya suatu peristiwa untuk mencapai tujuan dominasi tertentu. Apabila kontestasi kebenaran dalam arena desa, maka  objek  analisis  dari  teori  kontestasi  Bourdieu  adalah  berkaitan  dengan  persoalan dominasi  serta  cara-cara  memainkan  kuasa  dalam  lingkup  desa  setempat  (Bourdieu, 1996).
Selama  ini  publik  hanya  mengenal  dan  mendengar  istilah  kontestasi  dalam persepsi  yang  cukup  terbatas  yaitu  hanya  di  ruang  perlombaan  saja.  Hal  tersebut dikarenakan didalamnya ada arena, ada pihak yang berlawanan, dan juga ada persaingan. Padahal  jika  diperhatikan,  kontestasi  juga  terjadi  pada  setiap  lini  kehidupan  manusia, demikian  pula  dalam  kehidupan  beragama.  Mungkin  terdengar impossible (tidak mungkin),  namun  jika  nurani  berkenan  untuk  jujur  serta  membuka  kepekaan  hati, kontestasi  beragama  nyata  adanya  dan  berlangsung  hampir  setiap  detik.  Kontestasi beragama tidak lagi hanya dalam ruang verbal semata, namun sudah mengarah pada sikap atau  perilaku.  Kontestasi  beragama  dalam  ruang  verbal  umumnya  terjadi  dalam  ruang debat yang melibatkan keberadaan umat dengan latar belakang agama yang berbeda, yang diwarnai oleh curahan opini yang saling menyudutkan (memojokkan), selain pembelaan dan  pembenaran.  Talcott  Person  bahkan  menyatakan  bahwa  agama  merupakan  satu- satuanya  acuan  sistem  nilai  ( system  referenced  values )  bagi  seluruh  sistem  tindakan ( system  of  action ).  Pada  lingkungan  sosial  masyarakat  yang  Teistik,  eksistensi  agama ditempatkan  sebagai  satu-satunya  penuntun  dalam  mengarahkan  sikap,  perilaku  serta pilihan orientasi tindakan bagi penganutnya (Ismail, 2017). Namun yang menjadi masalah adalah manakala ajaran agama yang berperan sebagai penuntun tersebut disalahartikan, bahkan  diplesetkan.  Maka  akan  bermunculan  beragam  perilaku  negatif  yang  sangat ekstrim,  radikal  serta  anarkis  yang  keluar  dari  batas  kewajaran  yang  justru mengatasnamakan  agama,  seperti  tindakan  terorisme,  perusakan  tempat  ibadah,  dan sebagainya.
Contoh lain dari kasus kontestasi negatif dalam beragama yang sering muncul di lapangan  terlihat  dalam  aktifitas  penyiaran  agama  yang  seringkali  didalamnya menyisipkan  perbandingan-perbandingan  negatif  antar  agama,  bahkan  cenderung menjelek-jelekkan  agama  lain  dan  mengagung-agungkan  agamanya  sendiri  dengan tujuan untuk menambah pengikut. Fenomena tersebut sangat sering terjadi, bahkan juga sudah masuk ke lembaga pendidikan formal (sekolah). Dengan dalih untuk ikut menjaga eksistensi  agamanya,  sejumlah  oknum  secara  terang-terangan  menyerang  (menyindir) ajaran atau rutinitas religi dari agama lain hanya agar ajaran agama lain semakin terlihat buruk  dimata  publik,  sehingga  lambat  laun  semakin  ditinggalkan.  Peningkatan  skala kuantitas  jumlah  pengikut  menjadi  misi  utamanya,  sehingga  mampu  menjadi  “power mayoritas”  yang  dalam  sejumlah  keputusannya  cenderung  otoriter  namun  berjubah demokrasi.  Hal  tersebut  sepadan  dengan  representasi  dari  “ will  to  power” (kehendak untuk berkuasa) dengan cara serta bentuk apapun. Atau kehendak ingin menguasai orang lain dengan menyebut bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Suatu sikap yang pongah atau angkuh menganggap dirinya lebih baik, lebih agung, ataupun lebih pantas (Apollo, 2019).
Berdasarkan  kajian  atau  analisa  ilmiah  yang  mendalam  tersebut  maka  dapat diketahui  bahwa  fenomena  kontestasi  negatif  dalam  beragama  adalah  suatu  peristiwa kemunculan  egosentrisme  personal  atau  umat  dalam  mengagungkan  agamanya  sendiri secara tidak terkendali ( lose of control ) dengan jalan membanding-bandingkan agamanya
sendiri  dengan  agama  lainnya.  Hal  tersebut  merupakan  fenomena  kontestasi  yang tergolong  negatif  dan  sangat  beresiko  dalam  beragama  karena  akan  memunculkan ketersinggungan  antar  umat  beragama.  Efek  terparah  dari  ketersinggungan  dimaksud tentunya dapat berskala luas yaitu perpecahan antar umat beragama.
2. Penyebab Kontestasi Negatif Dalam Beragama Di Negara Berbhineka Pada Era Digital
a. Cara Pandang Beragama
Berdasarkan kajian definitif dari People & Bailey (2006), “Cara pandang personal diartikan sebagai cara seseorang dalam mengartikan kenyataan serta peristiwa. Termasuk gambaran mengenai diri  sendiri serta bagaimana  seseorang berhubungan dengan dunia sekitar”.  Ishi et  al .,  (1999)  bahkan  mengembangkan  definisi  yang  lebih  luas  dengan menyatakan  bahwa  “Cara  pandang  itu  sendiri  merupakan  orientasi  budaya  terhadap Tuhan, Alam dan Kosmos, sesama, pertanyaan tentang keberadaan sesuatu, kehidupan, moral  serta  alasan  etis,  penderitaan,  kematian,  dan  juga  isu  filosofis  lainnya  yang mempengaruhi  bagaimana  anggota  dalam  memandang  dunia.”  Jadi  singkatnya,  cara pandang  memuat  prinsip-prinsip  dasar  yang  dijunjung  tinggi  oleh  seseorang  dalam hidupnya. Cara pandang adalah inti dari karakter dan perilaku seseorang. Cara pandang menyediakan dasar persepsi yang diyakini seseorang atas realitas yang dihadapi  dalam hidup  seseorang.  Karakter  dari  cara  pandang  tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  yang paling signifikan dalam menentukan perilaku hidup dari seseorang.
Cara pandang yang beresiko untuk menjadi penyebab dari kemunculan fenomena kontestasi beragama di negara berbhineka tersebut adalah cara pandang yang tergolong ekstrim,  egosentris,  keras  ataupun  kaku.  Cara  pandang  yang  ekstrim  tersebutlah  yang beresiko  memunculkan  fanatisme  yang  berlebihan  ( over  vanatism ).  Perlu  diketahui bersama  bahwa  apapun  yang  berada  pada  kuantitas  yang  berlebihan  tidaklah  baik, meskipun  eksistensinya  bertujuan  baik  atau  positif.  Seperti  halnya  Air  Putih  yang memiliki  manfaat  yang  luar  biasa  bagi  kesehatan,  namun  apabila  dikonsumsi  secara berlebihan tentu berefek kurang baik bagi sistem pencernaan. Demikian pula obat-obatan yang  jika  dikonsumsi  berlebihan  (tidak  sesuai  dosis)  tentu  akan  berefek  buruk  bagi Kesehatan, meskipun keberadaannya berperan sangat baik dalam membantu memulihkan kondisi  bahkan  menyelamatkan  nyawa  manusia,  inilah  yang  melahirkan  istilah  “Over Dosis”. Hal yang sama juga berlaku dalam mempelajari & mengimplementasikan ajaran agama,  yang  jika  dipahami  secara  berlebihan  dan  keluar  dari  batasan  kewajaran  serta tanpa didampingi oleh seorang Guru Keagamaan yang bijak dan mumpuni, maka sangat beresiko  memunculkan  karakter-karakter  yang  ekstrim  dan  fanatik,  serta  dari  sinilah melahirkan  istilah  “Over  Fanatisme”.  Karenanya  cara  pandang  sangat  perlu  untuk dikontrol  serta  ditata  dengan  baik  dan  benar.  Menurut  Robles  (2013)  fanatisme digambarkan sebagai bentuk kepatuhan yang penuh dengan gairah tanpa syarat. Dikenal pula sebagai bentuk antusiasme yang terlalu berlebihan terhadap suatu hal, keras kepala, tanpa  pandang  bulu  atau  menggunakan  cara-cara  dengan  kekerasan.  Selain  itu, perwujudan  dari  fanatisme  ditandai  dengan  adanya  pola  pemikiran  yang  dogmatis  dan egosentris  serta  tidak  memiliki  toleransi  terhadap  perbedaan  dan  keinginan  untuk memaksakan pandangan secara sepihak, rasa harga diri meningkat dan merasa berkuasa.
Hal  senada  juga  ditampilkan  oleh  Zatullah  (2021)  dalam  penelitiannya  yang menyatakan  bahwa  adanya  dorongan  berupa  perasaan  (ego)  untuk  ingin  menjadi  yang paling benar serta tidak boleh terbantahkan sehingga bermunculanlah kembali kontestasi dalam  hal  ideologi  dan  bahkan  juga  kontestasi  dalam  beragama.  Fanatisme  berlebih terhadap ajaran para tokoh-tokoh agama juga memungkinkan untuk menjadi salah satu faktor  pemicu  munculnya  gesekan-gesekan  kontestasi  yang  ekstrim  seperti  halnya
fenomena war (peperangan), sehingga membuat para pelaku war cenderung sulit untuk menerima opini  ataupun masukan yang berbeda  dari yang sudah diyakini  atau pelajari sebelumnya.  Bahkan  dalam  beberapa  kasus,  opini  yang  sejatinya  cenderung  biasa  saja dan  masih  bisa  untuk  diterima  dengan  akal  sehat  justru  kerap  dipermasalahkan,  hanya karena prasangka negatif serta tidak ingin disaingi atau tersaingi.
Berdasarkan  kajian  beberapa  sumber  pustaka  tersebut  maka  dapat  diketahui bahwa  cara  pandang  yang  ekstrim  atau  cara  pandang  yang  berlebihan  juga  berperan sebagai  penyebab  dari  kemunculan  kontestasi  negatif  dalam  beragama  di  negara berbhineka,  khususnya  pada  era  digital.  Cara  pandang  beragama  yang  cenderung berlebihan  tersebutlah  yang  menjadi  faktor  krusial  dalam  memantik  kemunculan fanatisme  yang  berlebihan  ( over  vanatism ),  sehingga  beresiko  pada  citra  agama  itu sendiri.  Eksistensi  agama  secara  keseluruhan  atau  salah  satu  agama  di  dunia  beresiko memperoleh  stigma  yang  buruk  bahkan  cenderung  dijauhi  dikarenakan  “oknum” umatnya menjalankan ajaran agamanya secara ekstrim, keras dan bahkan kaku. Realita tersebut juga memungkinkan bagi “oknum” umat beragama lainnya untuk “menyerang”, baik  secara  verbal  ataupun  non-verbal  untuk  menjatuhkan  agama  lainnya  sehingga terlihat buruk di mata publik dan lambat laun ditinggalkan oleh para penganutnya.
b. Perkembangan Teknologi (Kebebasan Media Sosial Yang Kebablasan)
Sebagaimana yang telah diketahui bersama, perkembangan teknologi merupakan sebuah  trend  yang  sangat  sulit  untuk  dibendung.  Perkembangan  teknologi  juga bertanggungjawab  penuh  atas  beragam  perubahan  yang  terjadi  pada  setiap  aspek kehidupan  manusia  di  dunia.  Salah  satu  produk  dari  teknologi  yang  paling bertanggungjawab  terhadap  beragam  perubahan  aspek  kehidupan  manusia  tentunya adalah  internet  (media  sosial)  yang  seakan  telah  menjadi  bagian  inti  atau  penunjang pokok  dari  kehidupan  manusia.  Perkembangan  teknologi  dapat  dikategorikan  laksana “Pisau  Bermata  Dua”,  dimana  perubahannya  dapat  menghantarkan  kualitas  kehidupan manusia  ke  arah  yang  lebih  baik  manakala  manusia  mampu  memfungsikannya  secara bijak.  Namun  situasinya  akan  berbanding  terbalik  manakala  teknologi  tersebut  justru digunakan atau dimanfaatkan untuk menghancurkan. Sama halnya dengan kemunculan fenomena kontestasi negatif dalam beragama, dimana keberadaannya semakin liar dan tidak  terkendali  dikarenakan  oleh  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  teknologi  guna mengakses  dan  mem- publish beragam  keterangang-keterangan  atau  informasi  fiktif mengenai  agama,  sehingga  bagi  umat  yang  kurang  bijak  dalam  mencerna  akan  sangat mudah  terprovokasi  dan  dibenturkan  satu  sama  lain.  Bahkan  menurut  hasil  kajian  dari Zatullah  (2021)  dalam  artikelnya  menyebutkan  bahwa  kontestasi  beragama  di  media sosial dapat berujung ke fenomena war atau peperangan di media sosial. Fenomena war di media sosial dimaksud umumnya diisi oleh 2 (dua) kelompok yang tidak sepaham dan tidak  mencapai  kesepakatan  dalam  suatu  hal  hingga  menghadirkan  kontradiksi  utama yang dapat memunculkan perasaan yang kesal bahkan frustasi manakala tujuannya tidak tersampaikan atau bahkan terhambat.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  media  sosial  memang  memiliki  pengaruh  yang sangat besar dan signifikan dalam kehidupan setiap personal. Bahkan dalam realitanya, karier  dari  sejumlah  orang  sangat  ditentukan  oleh  kualitas  dari  kemampuannya  dalam bermedia sosial. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa selain berdampak positif, media sosial juga beresiko memunculkan dampak negatif. Realita tersebut juga ditegaskan oleh Rafiq  (2020)  dalam  penelitiannya  yang  menyimpulkan  bahwa  media  sosial  memang memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positif dari media sosial secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat kearah yang lebih baik, namun  dampak  negatifnya  justru  membawa  perubahan  sosial  masyarakat  yang menghilangkan tatanan nilai atau norma di masyarakat Indonesia.
Menurut  Nurani  (2018),  saat  ini  telah  banyak  bermunculan  fenomana  dimana media sosial dijadikan sebagai alat propaganda oleh oknum tertentu yang memiliki misi tertentu pula didalamnya, sehingga beragam  cara dilakukan untuk mempengaruhi serta menarik hati umat, terlebih dalam konteks misinya saat berbicara agama. Dan yang kerap kali  ditemui  di  lapangan  adalah  bagaimana  media  sosial  tidak  semata-mata  hanya memberikan  informasi  saja  namun  memiliki  sisi  doktrin  yang  demikian  kuat.  Tidak mengherankan  pula  mengingat  publik  saat  ini  cenderung  pragmatis  dimana  hal  yang disajikan  di  media  sosial,  langsung  diterima  dan  dipercaya  begitu  saja  tanpa  ditelaah (dievaluasi) terlebih dahulu. Saat ini pula media sosial terkesan seperti sebuah agama baru dalam masyarakat. Publik seakan dibuat mabuk oleh keberadaan media sosial yang ada, bahkan segala persoalan atau masalah apapun yang ditemui maka publik akan langsung bergegas  lari  ke  media  sosial.  Hal  tersebut  karena  media  sosial  menawarkan  nilai kepraktisan  yang  riil.  Ekstrimnya  lagi,  media  sosial  secara  perlahan  bahkan  mampu membentuk karakter personal di masyarakat.
Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, kehadiran teknologi (khususnya penggunaan media sosial yang terlalu kebablasan) beresiko sebagai pendorong terjadinya kontestasi negatif dalam beragama jika tidak dikontrol (diawasi) dengan sangat selektif. Perkembangan teknologi yang  hanya  mengutamakan  keuntungan  finansial  tanpa  mempertimbangan  resiko  atau efek moralitasnya lambat laun justru bisa merugikan dari pengguna teknologi itu sendiri. Bahkan  dalam  konteks  keagamaan,  kehadiran  teknologi  yang  tidak  diawasi  beresiko memantik  pertentangan,  pertengkaran  bahkan  “peperangan”  di  dunia  maya.  Realita tersebut mutlak untuk menjadi pertimbangan bersama, agar kedepannya eksistensi dari penggunaan  teknologi  (media  sosial)  dapat  lebih  terkontrol  dan  diawasi  oleh  pihak berwenang  agar  pemanfaatan  teknologi  (media  sosial)  bisa  sesuai  dengan  porsi  dan kaidahnya
c. Populisme Agama
Populisme pada awalnya dipahami sebagai fenomena sosial-politik dengan rekam historisasinya  yang  cukup  panjang.  Karenanya,  hampir  tidak  ada  definisi  yang  baku dalam  mengartikan  istilah  populisme  tersebut.  Pengertian  dari  Populisme  justru bergantung  pada  situasional  ataupun  kondisi  sosial  serta  perpolitikan  di  masyarakat. Populisme  terkadang diidentikan dengan aspirasi  dari ideologi  kanan,  namun  di  waktu yang  lain  juga  diidentikan  dengan  aspirasi  politik  kiri.  Sederhananya,  populisme merupakan  suatu  pemahaman  yang  menghadapkan  politik  “rakyat  banyak”  dengan politik “elite” yang  justru  digambarkan atau disimbolisasikan  sebagai  tamak dan jahat (Hadiz,  2017).  Terdapat  sejumlah  kategori  dari  pendekatan  yang  diimplementasikan dalam studi populisme tersebut yaitu; ideasional, diskursif, organisasional atau multikelas (Hadiz & Richard Robinson, 2017).
Pertama ,  pendekatan diskursif yang  dikemukakan  oleh  Ernesto  Laclau,  dimana pendekatan tersebut memfokuskan pada konstruksi politik tentang penyatuan “tuntutan atau aspirasi” yang homogeni ( chain of equivalen ) dari masyarakat yang heterogen ( logic of  different ) dalam dikotomi  (pemisahan  atas dua hal  yang saling bertentangan) antara tuntutan  “rakyat”  yang  tidak  terpenuhi  dan  kekuasaan  yang  tidak  responsif.  Tuntutan tersebut disatukan dengan kesamaan simbolik antar rakyat melalui proses diskursif dalam bentuk  agenda  politik  bersama  (Laclau,  2005). Kedua ,  pendekatan ideasional yang dicetuskan  oleh  Cas  Mudde  yang  lebih  memfokuskan  perhatiannya  pada  aspek  ide, retorika, serta manuver politik populis dengan tiga elemen dasarnya, yaitu; (1) rakyat ( the people ), (2) elit ( the elite ), dan (3) kehendak rakyat umum ( thegeneral will of people ). Bagi Cas Mudde, kehadiran populisme ialah sebuah ideologi prosedural yang lentur ( a thin-centered  ideology )  yang  menegaskan  pada  pembelahan  tajam  antara  “rakyat  yang
murni” berbudi luhung dengan kaum “elit korup” yang diasosiasikan sebagai kelompok penindas yang tamak  dan selalu mengabaikan kehendak umum  (Mudde &  Kaltwasser, 2017). Ketiga ,  pendekatan  organisasional  atau  multikelas,  yang  pendekatannya  tidak hanya  terfokus  pada  mode  organisasi  dan  strategi  gerakan  politik  populis,  termasuk kemapanan  institusi  perwakilan  yang  dihadapinya,  namun  juga  aksentuasi (penekanannya)  pada  basis  sosial  dan  material  dari  populisme  terkait  konflik  atas kekuasaan serta sumber daya pada konteks historis tertentu (Hadiz, 2017). Dari berbagai jenis  pendekatan,  dapat  dinyatakan  bahwa  populisme  ialah  suatu  pertentangan  politik antara rakyat kebanyakan dan elite politik yang secara ideologi lentur.
Namun  menurut  Rooduijn  (2018),  justru  dalam  beberapa  dekade  terakhir gelombang  populisme  intens  menyerang  negara-negara  demokrasi  di  dunia. Perkembangan  dari  kelompok  populis  tersebut  tidak  hanya  disebabkan  karena  isu keamanan,  namun  juga  dikarenakan  pandangan  negatif  masyarakat  tentang  kelompok elite. Populisme modern telah ada sejak abad ke-19, namun pergerakan paling signifikan terjadi di kawasan Eropa. The Guardian mencatat publikasi artikel dengan pembahasan seputar  “populism”  dan  “populist”  pada  tahun  1998  kira-kira  berjumlah  300  artikel. Selanjutnya,  pada  tahun  2015  terjadi  peningkatan  hingga  1000  artikel  dan  juga  2000 artikel  pada  tahun  berikutnya.  Populisme  sejatinya  sudah  berkembang  seiring  dengan perkembangan  Demokrasi,  namun  peningkatan  aktivitas  kelompok  populis  justru semakin  meningkat  selama  10  tahun  terakhir.  Dapat  dikatakan  bahwa  Populisme merupakan paham yang memecah kondisi masyarakat menjadi dua, yaitu  “rakyat” dan “elite”.  Populisme  muncul  karena  ketidakpuasan  rakyat  terhadap  kinerja  elite. Sederhananya, Cass Mudde mengartikan kelompok populis sebagai “tuan rumah”, baik itu di “sayap kanan” maupun di “sayap kiri”.
Menurut  Vedi  R.  Hadiz dalam  bukunya  Populisme  Islam,  kehadiran  populisme agama  setidaknya  dipicu  oleh  tiga  hal  mendasar,  yaitu;  (1)  Ketimpangan  sosial  yang sangat tinggi, (2) Peningkatan jumlah penduduk muda yang terdidik dan punya aspirasi tinggi  sehingga  antara  realitas  dengan  aspirasi  sangat  berjarak,  serta  (3)  Tidak  ada organisasi  yang  mampu  menyalurkan  aspirasi  dan  kepentingan  kelompok-kelompok sehingga dalam waktu tegang, sewaktu-waktu bisa dirakit untuk keperluan politik sesaat (Putra, 2019). Apabila dianalisis, keberadaan fenomena kontestasi beragama di era digital dalam faktor pemicu populisme beragama masuk ke poin yang pertama dan ketiga, yaitu dikarenakan ketimpangan sosial dan organisasi. Ketimpangan sosial tidak hanya masalah kesenjangan ekonomi, namun juga muncul karena kesenjangan status sosial, kesenjangan perspektif  (cara  pandang)  yang  beresiko  memunculkan  kecemburuan  sosial.  Selain  itu kurangnya ruang organisasi penyalur aspirasi atau opini guna meluruskan perspektif yang keliru  juga  beresiko  bagi  umat  beragama  menjadi  lepas  kendali  dalam  berwacana  di media sosial.
Apabila dikaitkan dengan ranah spiritualis, populisme agama sederhananya justru identik dengan politisasi agama. Memang tidak mudah untuk menebak isi hati dari para aktor  populisme,  terkait  ketulusan  dari  para  aktor  populisme  tersebut  dalam memperjuangkan  agama  atau  sebaliknya  justru  memanfaatkan  agama  hanya  untuk kepentingan politik. Kaitannya dengan hal tersebut tentunya diperlukan adanya semacam pengawasan serta evaluasi yang intensif dan juga mendalam. Jika dikaitkan dengan realita yang ada, memang terasa miris manakala agama secara riil telah dipolitisasi oleh sejumlah oknum  hanya  untuk  kepentingan  suatu  kelompok  atau  golongan  tertentu  saja.  Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat dipahami bahwa, populisme agama justru beresiko sebagai pendorong terjadinya sebuah kontestasi negatif dalam beragama, dan hal tersebut tentunya sangat beresiko dalam menciptakan kegaduhan yang ekstrim dan berkelanjutan.

## d. Kualitas Tri Pusat Pendidikan
Tri Pusat Pendidikan merupakan salah satu ajaran dari Ki Hadjar Dewantara yang bersifat  konsepsional,  artinya  hal  tersebut  merupakan  sebuah  konsep  pemikiran  yang seharusnya  diimplementasikan  dalam  kehidupan.  Pendidikan  merupakan  suatu  usaha dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna memberi bimbingan kepada peserta didik secara merdeka, yang didasarkan pada kodratnya. Tri Pusat Pendidikan yang dimaksud diantaranya;  pendidikan  di  lingkungan  Keluarga,  Sekolah,  dan  di  Masyarakat.  Upaya implementasi dari konsep Tri Pusat Pendidikan guna mensinergikan antara pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat ditempuh dengan jalan membangun komunikasi yang baik, komunikasi positif secara langsung ataupun melalui media cetak, komunikasi  pamong  dengan  wali  maupun  dengan  alat  komunikasi,  serta  rutin  atau intensif dalam menyelenggarakan forum sarasehan yang juga disertakan agenda parenting yang menghadirkan tokoh psikolog untuk memberikan bimbingan serta konsultasi. Hal tersebut memungkinkan pendidikan di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat dapat berjalan  harmonis,  selaras  dan  saling  mendukung,  serta  bersinergi  bersama  dalam menanamkan dan menumbuhkembangkan karakter positif sehingga dapat terwujud good character atau budi pekerti yang luhur (Masjid et al . 2019).
Kurang stabilnya kualitas Tri Pusat Pendidikan yang melibatkan aspek lingkungan keluarga, sekolah dan juga masyarakat tersebut tentunya beresiko memunculkan beragam fenomena kontradiktif, yang salah satu diantaranya adalah fenomena kontestasi beragama sebagaimana  yang  menjadi  fokus  kajian  penelitian  ini.  Minimnya  penanaman pemahaman  nilai-nilai  agama  di  lingkungan  sekolah,  keluarga  dan  juga  di  masyarakat memungkinkan personal berpikir dan bersikap secara dangkal, demikian pula sebaliknya terlalu berlebihan dalam mengasosiasikan beragam ajaran agama di lingkungan sekolah, keluarga  dan  masyarakat  memungkinkan  personal  berpikir  dan  bersikap  secara berlebihan  atau  fanatik  berlebihan  ( Over  Fanatism ).  Herdiana, et  al (2022)  dalam kajiannya  bahkan  telah  menegaskan  bahwa  lingkungan  keluarga,  sekolah  dan  juga masyarakat  merupakan  penentu  dalam  menjadikan  generasi  muda  yang  memiliki karakter, sikap dan tanggung jawab serta kepribadian yang baik. Pendidikan tidak mampu berhasil secara maksimal apabila salah satu dari ketiga lingkungan tersebut tidak mampu saling  bersinergi  satu  sama  lain.  Karenanya,  perlu  adanya  harmonisasi  serta  sinergitas dari ketiga lingkungan pendidikan tersebut sehingga akan membentuk pendidikan yang semakin berkembang dan maju.
Jadi  berdasarkan  kajian  mendalam  serta  dibantu  oleh  beberapa  acuan  sumber pustaka tersebut  dapat  diketahui  dan dipahami bahwa  sinergitas yang kurang baik  dari elemen  Tri  Pusat  Pendidikan  (lingkungan  keluarga,  sekolah  dan  Masyarakat)  juga merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  yang  signifikan  dari  kemunculan  fenomena kontestasi beragama pada era digital di nusantara. Karenanya perlu diadakan semacam upaya-upaya sinergitas yang mumpuni dengan jalan mempertemukan ketiga elemen Tri Pusat Pendidikan tersebut kedalam sebuah ruang kesepahaman.
3. Akibat Dari Kontestasi Negatif Dalam Beragama di Negara Berbhineka
a. Intoleransi
Indonesia  sebagai  negara  majemuk  (ras,  suku  bahkan  agama)  memang  sangat rawan terjadi benturan ekstrim, anarkisme bahkan konflik. Benturan tersebut seringkali terjadi  karena  dipicu  oleh  sejumlah  perbedaan  yang  seolah  terlihat  konfrontatif (berlawanan). Hal yang sering menjadi pemicu adalah karena perbedaan ideologi dalam beragama, terlebih dalam proses beragama tersebut disisipi oleh sejumlah ideologi yang sengaja diplesetkan atau diputar balikkan dari makna yang sebenarnya. Ujung-ujungnya memunculkan sejumlah pertentangan (konflik agama) yang ekstrim di beberapa wilayah
di Nusantara. Sejatinya tidak ada yang salah dalam ajaran Agama di Indonesia, bahkan di dunia. Namun yang seringkali bermasalah adalah para penganutnya yang seringkali over (berlebihan) dalam menjalankan agamanya, sehingga beresiko memunculkan fenomena over  fanatism atau  fanatik  berlebih.  Umat  beragama  cenderung  akan  menampilkan agamanya sebagai  agama terbaik  dan merendahkan agama lainnya.  Fenomena tersebut secara  jelas  menampilkan  realita  intoleransi  dalam  beragama.  Menurut  Yunus  (2014) dalam artikelnya menyebutkan bahwa bila dirunut kembali catatan kelam sejarah bangsa Indonesia, bisa dilihat bahwa setidaknya bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah kasus  konflik  agama  yang  tersebar  di  sejumlah  penjuru  wilayah  Indonesia,  seperti fenomena konflik agama yang terjadi di Poso pada tahun 1992, lalu konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur yang muncul sekitar tahun 2006. Terdapat pula konflik agama di Bogor terkait Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000 dan mengalami masalah pada tahun 2008.
Pada tahun 2014-2018 berdasarkan data dari komisi untuk Orang Hilang (Kontras) tercatat bahwa terdapat 488 kasus kelam yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran dalam kebebasan beribadah. Beberapa daftar kasus pelanggaran kebebasan beragama pada tahun 2014-2018 tersebut, diantaranya; (1) Penyerangan Gereja St. Lidwina, Yogyakarta, (2) Pembubaran Gafatar, Kalimantan, (3) Penyerangan, perusakan dan pengusiran penganut Ahmadiyah, Lombok Timur, (4) Perusakan Wihara dan Kelenteng, Medan, serta masih banyak lagi kasus lainnya yang cenderung ekstrim dan menyedihkan (Situmorang 2019). Di  era  globalisasi  ini,  memang  masih  banyak  terlihat  fenomena  masyarakat  yang menunjukan rasa intoleransi beragamanya atas suatu golongan tertentu. Fenomena yang dominan  muncul  yaitu  kemelut  yang  terjadi  terhadap  beberapa  film  yang  dianggap menistakan  (menyudutkan)  agama  tertentu,  sehingga  di  setiap  pelosok  mulai bermunculan respon-respon negatif terhadap film tersebut. Semakin memanas lagi tatkala pencipta film tersebut adalah personal yang beragama berseberangan dengan agama yang dimunculkan dalam film tersebut. Perlu dipahami bahwa, apapun yang berlebihan ( over ) itu  tidak  baik,  layaknya  penggunaan  obat-obatan  yang  harus  ada  takaran  (batasan) dosisnya. Demikian pula dalam beragama, dimana umat wajib memahami dengan baik sejumlah  norma  dan  batasan  yang  ada  dan  tertuang  dalam  ajaran  agamanya  masing- masing.  Agama  manapun  pada  dasarnya  dihadirkan  ke  dunia  dengan  harapan  agar umatnya menjadi lebih bijak dalam berpikir, dan bukan justru sebaliknya menjadi rasis dan keras dalam berperilaku.
Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, Intoleransi merupakan salah satu akibat yang muncul dari fenomena  kontestasi  beragama  di  Nusantara  sebagai  negara  berbhineka.  Intoleransi tersebut muncul sebagai akibat dari dominasi egosentrisme personal dalam beragama atau yang  dikenal  sebagai  fanatik  berlebihan  atau over  fanatism .  Fanatik  yang  terlalu berlebihan dalam beragama tentu tergolong negatif karena dapat memicu pola pikir dan tindakan yang berlebihan pula dari para penganutnya. Karenanya diharapkan sekali bagi seluruh  umat  agar  beragama  tidak  hanya  secara  teoritis  namun  juga  harus  beragama secara filosofis agar mampu menemukan makna yang sebenarnya dibalik ajaran agama yang ada  serta yang dianut,  dengan tujuan  agar umat beragama mampu berfikir  secara lebih luas dan bijaksana.
b. Arogansi Beragama (Arrogance Power)
Arogansi  identik  dengan  kesombongan,  yang  dalam  bahasa  agama  juga diistilahkan  dengan Takabbur .  Arogansi  adalah  sikap  merasa  lebih  tinggi  dan  lebih berharga dibandingkan dengan orang lain. Umumnya, orang dengan kepribadian arogan selalu percaya bahwa opini ataupun ide-idenya lebih baik daripada orang lain, dan sulit untuk menerima opini ataupun ide dari orang lain. Arogansi juga dikenal sebagai sikap
penuh kesombongan dan tidak berhati nurani. Karena sikapnya tersebutlah para pelaku akan selalu merasa bahwa dirinya memiliki power untuk berkuasa dan merasa memiliki peran penting dibandingkan dengan orang lain. Terdapat 5 unsur yang ada dalam sikap arogansi  tersebut,  yaitu;  (1)  Ego  yang  besar,  (2)  Merasa  bahwa  pengendalian  internal tidak diterapkan  untuknya,  (3) Memiliki  sikap  yang  interventif/  menekan,  (4) Terbiasa memimpin dengan otoritas, serta (5) Takut kehilangan jabatan, posisi atau status sosial (Horwath, 2011). Arogansi muncul memang karena adanya kesombongan dari dalam diri yang mengakibatkan timbulnya kepercayaan diri untuk melakukan tindakan kecurangan tanpa rasa takut akan sanksi-nya. Penyebab personal menjadi arogan ialah karena merasa telah berhasil mencapai sesuatu yang bagi orang lain sulit untuk digapai. Melakukan hal yang sulit dicapai dapat menstimulus rasa harga diri, terkadang sampai pada titik dimana orang  lain  bahkan  dianggap  tidak  penting.  Hal  tersebut  terjadi  karena  perilaku membandingkan  diri  dengan  orang  lain  secara  tidak  sadar  dilakukan  simultan  (terus menerus),  guna  mengukur  kemajuan  yang  diperolehnya  sendiri.  Bahkan  dalam  ruang pendidikan, sebagaimana dalam penelitian Utami & Adiputra (2021), ditemukan bahwa arogansi bahkan dapat berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik.
Arogansi  tidak  selalu  hanya  berkaitan  dengan  status  sosial  dibidang  strata ekonomi  dan  kedudukan  (jabatan)  semata,  bahkan  arogansi  sudah  menjalar  kedalam ruang keimanan dan menjangkiti umat beragama. Kaitannya dengan konteks keimanan, arogansi  beragama  terlihat  dari  munculnya  fenomena  dan  kebiasaan  membanding- bandingkan secara negatif antara agama yang satu (yang diyakini) dengan agama lainnya, bahkan  hingga  mengklaim  bahwa  ajaran  agamanya  sendiri  yang  paling  benar.  Dalam konteks  sikap,  fenomena  arogansi  beragama  dan  juga  fenomena  klaim  sebagai  agama paling  benar  cenderung  mengarah  pada  sikap  eksklusivisme.  Eksistensi  sikap eksklusivisme memunculkan perspektif bahwa ajaran yang paling benar ataupun terbaik hanyalah  ajaran  agamanya  sendiri,  sedangkan  agama  lain  dipandang  sesat  dan  wajib dikikis, atau pemeluknya dikonversi, sebab agama lainnya tersebut beserta penganutnya dianggap terkutuk dalam pandangan Tuhan (Hidayat 2003). Tentu saja pandangan seperti itu sangat beresiko menimbulkan pertentangan tidak berdasar antar umat beragama.
Jadi  berdasarkan  Analisa  mendalam  serta  ilmiah  tersebut  dapat  diketahui  dan dipahami bahwa, Arogansi Beragama ( Arrogance Power ) merupakan akibat berikutnya yang muncul dari fenomena kontestasi beragama di Nusantara. Setelah dievaluasi secara konprehensif, fenomena  arogansi  beragama kedepannya  sangat  beresiko  memunculkan atau  menumbuhkan  sikap-sikap  eksklusivisme  negatif,  dimana  umat  beragama  hanya akan  merasa  bahwa  ajaran  agamanya  sendiri  yang  paling  benar  dan  menuduh  bahkan menilai bahwa ajaran agama lain salah atau keliru bahkan sesat. Tentu saja resiko tersebut sangat mengerikan, mengingat nusantara sebagai negara berbhineka terdiri dari beragam agama, bahkan beragam suku dan juga ras.
c. Perpecahan atau Disintegrasi Bangsa
Kontestasi  negatif  dalam  beragama  memang  beresiko  memicu  perpecahan  atau disintegrasi  bangsa.  Realita  tersebut  memang  ekstrim  dan  sangat  mengagetkan  serta cenderung  tidak  disadari  oleh  umat  beragama.  Disintegrasi  dipahami  sebagai  kondisi pecahnya  kesatuan  bangsa  menjadi  bagian  yang  saling  terpisah  satu  sama  lain.  Jika dicermati,  munculnya  fenomena  gerakan  pemisahan  diri  tersebut  seringkali  berangkat dari idealisme untuk berdiri sendiri akibat dari ketidakpuasan akan perlakuan pemerintah terhadap  wilayah  atau  kelompok  minoritas,  seperti  masalah  pembangunan,  keadilan sosial,  pemerataan,  otonomi  daerah,  dan  sebagainya  (Santoso  and  Dawwas,  2021). Fenomena  disintegrasi  bangsa  seringkali  diawali  dengan  konflik  internal  yang  cukup merepotkan. Seperti halnya di Nusantara pernah muncul kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka),  yang  kini  sudah  teratasi  dengan  baik.  Dulu  kelompok  tersebut  cukup
merepotkan bangsa, namun dikarenakan semangat persatuan dari bangsa Indonesia pada akhirnya  Aceh  dapat  diselamatkan,  baik  melalui  upaya  militer  maupun  diplomatik (Pratiwi,  2019).  Selain  itu,  masih  ada  peristiwa  ekstrim  lainnya  yang  serupa,  seperti Gerakan Papua Merdeka yang diam-diam menyusun strategi untuk berdisintegrasi dari Indonesia.  Dalam  kasus-kasus  berikutnya,  terdapat  fenomena  lainnya  seperti  konflik- konflik antar suku, ras, dan juga konflik agama. Pertanyaannya tentu apakah fenomena ekstrim tersebut bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan penyelesaiannya. Padahal bangsa  Indonesia  memiliki  Pancasila  yang  merupakan staatsfundamentalnorm dalam bernegara (Saifudin, 2019).
Terdapat  beberapa  faktor  yang  memang  mempengaruhi  munculnya  disintegrasi bangsa,  diantaranya;  faktor  geografis,  demografi,  kekayaan  alam,  ideologi,  politik, ekonomi, sosial-budaya, serta faktor pertahanan & keamanan. Selanjutnya bila dianalisa, posisi  kontestasi negatif  dalam beragama terletak pada  faktor ideologi. Senada dengan beberapa  faktor  tersebut,  disintegrasi  bangsa  juga  dipengaruhi  oleh  perkembangan politik. Bahkan laju perkembangan suatu agama pun sudah dipengaruhi oleh politik, yang lebih  dikenal  dengan  istilah  “dipolitisasi”.  Meskipun  tidak  nampak  secara  langsung, namun statemen para elite politik, yang seringkali memanfaatkan dan juga mempengaruhi sendi-sendi  kehidupan  bangsa,  sebagai  akibat  masih  kentalnya  bentuk-bentuk primodialisme  sempit  dari  kelompok  atau  golongan  tertentu  yang  berlindung  dibalik jubah  Agama  (Isnanta  &  Rahman,  2018).  Bukan  tidak  mungkin,  kedepannya  para  elit politik  secara  sadar  maupun  tidak  sadar  turut  memprovokasi  masyarakat  dalam mengkontestasikan ideologi agamanya. Mengingat masih terbatasnya tingkat intelektual sebagian  dari  masyarakat  Indonesia,  sehingga  sangat  mudah  terprovokasi  oleh  ujaran kaum  elit  yang  memiliki  kepentingan  politik  tersebut  sehingga  dengan  mudah  pula terpengaruh untuk bertindak yang hanya menguntungkan kaum elite politik tertentu saja.
Masalah disintegrasi bangsa sejatinya memang masalah yang sangat krusial dan juga  mengkhawatirkan  bagi  kelangsungan  hidup  bangsa  kedepannya.  Terlebih  jika disintegrasi  bangsa  tersebut  diakibatkan  oleh  adanya  fenomena  kontestasi  negatif  di dalam beragama di masyarakat. Apabila akar permasalahan dari fenomena tersebut tidak segera  ditindaklanjuti  atau  ditanggulangi  secara  bijaksana  maka  akan  memungkinkan memunculkan problem yang berkelanjutan dan berkepanjangan. Tidak sedikit gerakan- gerakan  separatis  yang  muncul  belakangan  ini  dilatarbelakangi  oleh  fanatisme  negatif dalam  beragama.  Jadi  berdasarkan  acuan  beberapa  sumber  pustaka  dan  kajian  ilmiah tersebut  dapat  dipahami  bahwa,  akibat  krusial  lainnya  dari  kontestasi  negatif  dalam beragama  ialah  perpecahan  atau  disintegrasi  bangsa.  Tentu  saja  fenomena  disintegrasi bangsa akibat dari kontestasi beragama tidak dapat disepelekan karena akan merembet dan berdampak sangat luas dan merugikan seluruh tatanan kebangsaan yang telah ada.

## d. Empati Berkurang
Sikap empati merupakan sikap yang penting dan wajib untuk ditumbuhkan dalam diri  setiap  orang  di  lingkungan  sosial.  Empati  ialah  kemampuan  dari  seseorang  dalam membayangkan diri pada posisi orang lain serta mampu memahami dengan intuisi terkait dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati juga dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan imajinatif yang berani serta realitas virtual paling tinggi yang dilakukan secara spontanitas (Pink, 2007). Serupa dengan hal tersebut, menurut Goleman (2003), empati itu sendiri secara fundamental berasal dari semacam peniruan fisik dan secara fisik atas beban  orang  lain,  yang  selanjutnya  memunculkan  perasaan  yang  serupa  di  dalam  diri seseorang  serta  mencoba  menyelesaikan  masalah  dengan  mengambil  prespektif  orang lain.  Dari  empati  tersebutlah  yang  pada  akhirnya  melahirkan  kepedulian  sosial  di masyarakat.
Empati  dalam  realitanya  merupakan  kemampuan  personal  dalam  memahami tentang  sisi  perasaan  dan  juga  emosi  orang  lain,  serta  kemampuan  seseorang  untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Berdasarkan evaluasi di lapangan dan fakta historisnya, Empati mulai dapat dimiliki dan disadari oleh seseorang yaitu ketika menduduki masa akhir kanak-kanak awal (6 tahun). Dikarenakan kemampuan berempati pada diri seseorang telah muncul sejak masa kanak-kanak, maka seyogyanya para remaja sudah  seharusnya  memiliki  empati  pada  dirinya.  Karenanya  dapat  dinyatakan  bahwa semua individu pada dasarnya memiliki dasar kemampuan untuk dapat berempati, namun semua itu cenderung dapat berbeda ketika mengaktualisasikanya (Hurlock, 2013).
Apabila  ditelisik  ke  lapangan,  sejatinya  banyak  perilaku  yang  menyerupai  atau mirip  dengan  perilaku  berempati,  seperti  perilaku  simpatik  yang  didalam  perilaku tersebut  jika  diamati  hampir  sama  dengan  perilaku  yang  menunjukkan  kemampuan berempati. Secara totalitas sikap berempati sangat positif, namun apabila dibawa kedalam ruang fenomena kontestasi negatif dalam beragama, justru eksistensi  dari sikap empati tersebut  seolah  terancam,  bahkan  dapat  dikatakan  cenderung  menghilang.  Hal  tersebut terjadi dikarenakan umat beragama yang terlalu fanatik ( over vanatism ) telah menutup ruang hatinya untuk mencoba mengharmoniskan diri dengan jalan memahami eksistensi dari agama lain. Dikarenakan ruang hati untuk saling memahami tersebut sudah tertutup maka secara otomatis sikap empati sulit untuk muncul. Bahkan menurut penelitian dari Pratiwi  (2019),  menunjukkan  bahwa  semakin  rendahnya  empati  dalam  diri  seseorang maka akan semakin tinggi perilaku penghinaan ataupun perilaku-perilaku negatif lainnya yang akan muncul.
Jadi berdasarkan analisa dari beberapa sumber pustaka dan analisa ilmiah tersebut dapat  diketahui  dan  dipahami  bahwa,  akibat  berikutnya  yang  muncul  dari  kontestasi negatif dalam beragama ialah sikap empati personal lambat laun akan semakin berkurang bahkan dalam beberapa kasus konflik agama berskala besar bukan tidak mungkin akan berakibat  pada  hilangnya  sikap  empati  dari  diri  setiap  umat  beragama  di  nusantara. Realita tersebut tentu saja merupakan ancaman yang mengkhawatirkan karena kepedulian sosial  justru  salah  satunya  terlahir  dari  sikap  empati  seseorang  dalam  lingkungan beragama atau bermasyarakat.
e. Gangguan Kesehatan Mental
Masyarakat  awam  umumnya  cenderung  berpikir  untuk  menjaga  kesehatannya hanya sebatas pada ranah fisik semata, sedangkan aspek psikologisnya atau yang lebih dikenal  sebagai  aspek  mentalitasnya  cenderung  terabaikan.  Padahal,  aspek  mental seseorang sangat penting untuk diperhatikan dan wajib dijaga kesehatannya agar secara totalitas diri mampu memanajemen hidup dengan baik. Istilah Mental itu sendiri berasal dari kata Latin “ mens , mentis ” yang mengarah pada ranah kejiwaan, nyawa, sukma, atman (roh),  dan  juga  diartikan  sebagai  letupan  semangat  (Kartikasari et  al .  2022).  Pada dasarnya  kondisi  mental  yang  sehat  pada  setiap  individu  tidak  dapat  disamaratakan. Realita  tersebutlah  yang  membuka  tabir  urgensi  dari  pembahasan  mengenai  kesehatan mental  yang  mengarah  pada  usaha  dalam  memberdayakan  individu,  keluarga,  maupun komunitas  agar  mampu  menemukan,  menjaga,  serta  mengoptimalkan  kondisi  sehat mental  seseorang  dalam  menghadapi  kehidupan  sehari-hari  (Ayuningtyas et  al .  2018). Namun  yang  menjadi  masalah  adalah  masih  banyak  generasi  nusantara  yang  secara mental seolah mengalami gangguan, yang disebabkan oleh banyak faktor.
Berkaca dari efek yang ditimbulkannya, gangguan kesehatan mental merupakan perilaku  dan  keadaan  emosi  yang  beresiko  menjadikan  seseorang  menderita,  bahkan memunculkan perilaku ekstrim seperti merusak diri sendiri, sehingga berdampak negatif yang  serius  terhadap  kinerja  seseorang,  juga  pada  kemampuan  berinteraksinya  dengan
orang  lain,  serta  dapat  membahayakan  orang  lain  dan  komunitas.  Terdapat  beberapa tanda-tanda gangguan kesehatan mental, yaitu:
1) Banyak konflik batin
Digambarkan  sebagai  kondisi  perasaan  penuh  konflik,  Dada  seakan  tersobek-sobek oleh  pikiran  dan  emosi  yang  antagonistis  bertentangan.  Kepercayaan  diri  dan  harga diri hilang. Diri terasa tidak aman seolah dikejar oleh pikiran atau perasaan yang tidak jelas  sehingga  diri  merasa  takut  &  cemas.  Diri  menjadi  agresif,  suka  menyerang bahkan beresiko melakukan tindak pembunuhan atau bunuh diri (agresifitas ke dalam).
2) Komunikasi sosial terputus dan adanya disorientasi sosial Delusi-delusi  yang  menakutkan  bermunculan  atau  disusupi delusion  of  grandeur (merasa  diri  sendiri  paling  super).  Selalu  merasa  iri,  curiga,  bahkan  dihinggapi delusion  of  persecution atau  khayalan  seolah  dikejar-kejar  sehingga  menjadi  sangat agresif, berusaha melakukan pengerusakan, bahkan melakukan destruksi diri hingga bunuh diri.
3) Ada gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius Penderita umumnya mengalami ilusi (halusinasi) berat & delusi. Pengendalian emosi berkurang & selalu bereaksi berlebihan ( overacting ). Selalu berusaha melarikan diri ke dalam dunia fantasi (khayalan) dimana disana penderita merasa aman. Orang luar dihukum bahkan dijauhi karena dianggap berdosa, jahat & kotor. Karenanya, realitas sosial  menjadi  kacau,  kehidupan  batin  menjadi  kalut,  kusut  dan  kepribadian  pecah berantakan (Burlian 2016).
Apabila diperhatikan dari ketiga indikator tanda-tanda gangguan kesehatan mental tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  fenomena  kontestasi  negatif  dalam  beragama berada  pada  kategori  poin  nomor  2  (dua)  dan  juga  3  (tiga).  Karena  mengingat  dalam kontestasi negatif dalam beragama tersebut memunculkan delusion of grandeur (merasa dirinya paling super), pengendalian emosi yang kurang, selalu bereaksi berlebihan dan kehidupan batinnya menjadi kalut. Akibat krusial lainnya dari kontestasi negatif dalam beragama  ialah  munculnya  gangguan  kesehatan  pada  mental  para  penganut  agama, khususnya pada para penganut yang terlalu fanatik ( over vanatism ). Saat perjalanan hidup beragama dianggap sebagai sebuah kompetisi oleh para penganutnya, maka diri tentunya beresiko  merasa  tertekan  dan  juga  stres,  yang  tentunya  dapat  memunculkan  beragam masalah  kesehatan  mental  seperti;  depresi,  kecemasan,  dan  kelelahan  mental.  Jadi berdasarkan  analisa  dari  beberapa  sumber  pustaka  dan  kajian  ilmiah  tersebut  dapat diketahui  dan dipahami  bahwa,  akibat  selanjutnya yang muncul  dari kontestasi  negatif dalam beragama ialah gangguan pada kesehatan mental seseorang, khususnya beresiko pada terbentuknya rasa bahwa dirinya paling super dan berkuasa ( delusion of grandeur ) dan bahkan dalam beberapa kasus yang terbilang ekstrim, tidak jarang pula melakukan tindak  desktruktif  yang  mengarah  pada  tindakan  perusakan  &  penghancuran  tempat ibadah  hingga  bahkan  melakukan  tindakan  bunuh  diri  yang  tergolong  ekstrim  dengan mengatasnamakan agama.
4. Solusi  Dalam  Mengatasi  Kontestasi  Negatif  Dalam  Beragama  Di  Negara Berbhineka Pada Era Digital
a. Moderasi Beragama
Istilah  Moderasi  sejatinya  telah  umum  digunakan  dalam  sejumlah  atau serangkaian studi ilmiah di lapangan. Menurut kajian dari Kementrian Agama Republik Indonesia  (2019),  istilah  Moderasi  secara  sederhana  justru  dominan  diartikan  sebagai sebuah jalan tengah. Sedangkan pelaksana moderasi itu sendiri seringkali disebut sebagai Moderator.  Realitanya  di  lapangan  pada  sejumlah  forum  diskusi,  seringkali  muncul sejumlah moderator berupa orang yang memang bertugas menengahi dari proses diskusi,
yang  tidak  berpihak  kepada  siapa  atau  pendapat  mana  pun,  serta  mampu  bersikap  adil kepada  segenap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  segenap  diskusi  yang  dilaksanakan. Moderasi juga dalam beberapa situasi bahkan diartikan sebagai “sesuatu yang terbaik’’. Sesuatu yang ada di tengah umumnya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir.
Berkaca pada konteks fundamentalisme agama, terdapat beberapa langkah yang dapat dibangun untuk menghindari disharmoni. Langkah yang dimaksud dapat dilakukan dengan  cara  beragama  yang  moderat,  atau  cara  beragama  yang  inklusif  atau  sikap beragama yang terbuka, yang dikenal sebagai sikap Moderasi Beragama. Istilah Moderasi bermakna  moderat,  merupakan  lawan  dari  ekstrem,  atau  berlebihan  dalam  menyikapi diferensiasi (perbedaan) dan juga keragaman. Khususnya dalam beragama, sikap Moderat itu  sendiri  mengedepankan  sikap  yang  toleran,  saling  menghormati  dan  menghargai, dengan  tetap  meyakini  kebenaran  keyakinan  masing-masing  agama,  sehingga  semua keputusan dapat diterima dengan bijak (kepala dingin), tanpa memunculkan sikap-sikap yang  anarkis.  Karenanya,  moderasi  beragama  ialah  sebuah  jalan  tengah  diantara kebhinekaan  beragama  di  Indonesia.  Moderasi  merupakan  budaya  Nusantara  yang berjalan seiring serta tidak saling menentang antara agama dan local wisdom (kearifan lokal), namun justru mencari penyelesaian atau jalan keluar dengan toleran (Darlis, 2017).
Jadi  dapat  dipahami  dengan  jelas  bahwa  moderasi  beragama  tersebut  secara fundamental  sangat  erat  kaitannya  dengan  situasional  dalam  menjaga  kebersamaan dengan dasar sikap “tenggang rasa”, yang juga dikenal sebagai sebuah warisan leluhur yang  mengajarkan  publik  atau  masyarakat  untuk  saling  memahami  yang  mungkin  ada dan terlihat pada diri setiap orang satu sama lain. Seruan untuk senantiasa bermoderasi atau mengambil sejumlah jalan tengah, baik itu melalui ucapan dan sikap bukan hanya menjadi kepedulian para pelayan publik seperti penyuluh agama, atau warga kementerian agama  namun  juga  teruntuk  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia  dan  seluruh  umat manusia, sehingga tidak sampai memunculkan peristiwa-peristiwa ekstrim yang terbilang merugikan (Akhmadi, 2019).
Berdasarkan  kajian  beberapa  sumber  pustaka  tersebut  maka  dapat  diketahui bahwa  moderasi  beragama  merupakan  sebuah  warisan  edukatif  yang  telah  ada  sejak lampau, yang berperan krusial sebagai solusi dalam mengatasi kontestasi negatif dalam beragama  pada  era  digital  di  Indonesia.  Moderasi  Beragama  yang  dimaksud  secara fundamental dilakukan dalam beberapa sikap dan tindakan (perilaku) yang bersesuaian dengan  ajaran  agama,  diantaranya;  Mampu  bersikap  adil  dan  bijaksana  kepada  semua pihak dari semua jenis agama yang berbeda; Beragama yang moderat (mampu mengambil jalan tengah), inklusif atau terbuka; mengedepankan sikap toleran; tenggang rasa; saling memahami;  saling  menghormati  dan  menghargai,  dengan  tetap  meyakini  kebenaran keyakinan  masing-masing  agama;  berjalan  seiring  serta  tidak  saling  menentang  antar agama dan local wisdom (kearifan lokal) yang berbeda.
b. Membudayakan Sikap Toleransi
Pengertian toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bersifat atau bersikap  menenggang  (menghargai,  membiarkan,  membolehkan)  pendirian  (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang  berbeda atau bertentangan dengan pendirian  sendiri  (Tim  Penyusun  2008).  Kaitannya  dengan  agama,  toleransi  beragama dimaknai  sebagai  sikap  yang  bersedia  menerima  keberagamaan  dan  keanekaragaman agama yang dianut serta dipercaya yang dihayati oleh pihak atau golongan agama atau kepercayaan  lain.  Hal  tersebut  dapat  terwujud  dikarenakan  keberadaan  atau  eksistensi suatu golongan agama atau kepercayaan tertentu yang diakui serta dihormati oleh pihak lain.  Pengakuan  dimaksud  tidak  terbatas  pada  persamaan  derajad  pada  tatanan
kenegaraan, tatanan kemasyarakatan maupun dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, namun juga  perbedaan-perbedaan  dalam  penghayatan  dan  peribadatannya  yang  sesuai  dengan dasar Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Tim Penyusun 1991).
Toleransi  dapat  digunakan  sebuah  solusi  dalam  mengatasi  persoalan  agama, khususnya dalam mengatasi tanda-tanda kemunculan kontestasi beragama di lapangan. Kuncinya adalah pada kesediaan atau kelapang dadaan dalam menerima. Hal senada juga dikemukaan  oleh  Sudarsana  &  Arwani  (2018)  dalam  kajiannya  yang  mengemukakan bahwa  toleransi  merupakan  situasional  kelapang  dadaan  seseorang,  dalam  artian senantiasa rukun  serta  damai  kepada semua insan personal,  memberikan ruang bagi orang  untuk beropini  atau  berpendirian  lain, saling menghormati, dan enggan untuk mengganggu kebebasan  berfikir  dan  keimanan orang  lain. Dalam hal ini ada harapan yang besar agar antar umat beragama mampu membina kerukunan, sebagaimana harapan yang tersurat dalam Atharvaveda, VII.52.1, yang menyebutkan bahwa;
Saṁjñānaṁ naḥ svebhiḥ saṁjñānam arañebhiḥ, Saṁjñanam aśvinā yuvam ihāsmāsu ni ‘acchatam Terjemahannya;
Semoga kami memiliki kerukunan (tenggangrasa) yang sama dengan orang-orang yang sudah dikenal dengan akrab dan dengan orang-orang yang asing. Ya, para Dewa  Asvin,  semoga  engkau  dua-duanya  memberkahi  kami  dengan  keserasian (tenggang rasa dan keharmonisan).
Mengacu pada sloka Atharvaveda tersebut terlihat bahwa ada harapan yang besar dalam  ruang  beragama,  yaitu  agar  semua  umat  mampu  untuk  bertenggang  rasa  antar sesama dengan jalan membina kerukunan dengan semua orang, bahkan  dengan orang- orang  asing  sekalipun.  Perbedaan  yang  ada  dalam  ruang  beragama  bukanlah  untuk dijadikan  sebagai  sarana  berkompetisi,  terlebih  untuk  saling  menghakimi.  Perbedaan keyakinan yang ada di Nusantara justru harus diapresiasi mengingat tidak semua negara di dunia mampu menjaga keindahan “Pelangi Çradha ” dengan warnanya yang beragam di negaranya. Jadi berdasarkan analisa dari beberapa sumber pustaka dan kajian  ilmiah tersebut  dapat  diketahui  dan  dipahami  bahwa,  sikap  toleransi  beragama  mutlak  untuk dibudayakan  di  Indonesia  sebagai  negara  berbhineka  guna  meminimalisir  munculnya kontestasi-kontestasi egosentris dalam beragama yang sejatinya sangat tidak bermanfaat dan cenderung memecah belah. Budaya toleransi beragama justru wajib dikembangkan sebagai  “Lem  Perekat”  antar  “Warna” yang berbeda kedalam satu rangkaian kesatuan yang indah dalam keberagaman. Layaknya keajaiban alam ciptaan Tuhan dengan Pelangi ragam  warna  yang  tidak  terbantahkan  keindahannya,  demikian  pula  dengan  “Pelangi Ragam Agama Nusantara” yang tidak terbantahkan kemuliannya.
c. Maksimalisasi Kualitas Kolaborasi Tri Pusat Pendidikan
Istilah  Kolaborasi  umumnya  dikenal  publik  dengan  istilah  kerja  sama,  namun secara epistimologi dari sudut pandang bahasa Inggris istilah kolaborasi dimaksud berasal dari kata “ co-labour ” yang berarti bekerja bersama. Menurut Schrage, istilah kolaborasi itu sendiri secara sederhana merupakan penyatuan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Hal senada dan spesifik juga disampaikan oleh Emily R Lai yang  beropini  bahwa,  “ Collaboration  is  the  mutual  engagemen  of  participant  in  a coordinated  effort  to  solve  a  problem  together.  Collaborative  interations  are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivty, and interdependece ”. Kolaborasi ialah keterlibatan timbal balik para peserta dalam  upaya  terkoordinasi  untuk  memecahkan  masalah  bersama-sama.  Interaksi kolaboratif dicirikan oleh tujuan bersama, struktur yang simetris, dan tingkat negosiasi, interaksi, dan saling ketergantungan yang tinggi (dalam Harley & Blismas, 2010).
Proses pembelajaran tentu saja tidak pernah lepas dari pengaruh lingkungan. Ki Hajar Dewantara (1990) selaku Bapak Pandidikan Nasional bahkan telah  memasukkan pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran dengan sebutan Tri Pusat Pendidikan yang meliputi pendidikan lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, serta pendidikan di lingkungan sosial (masyarakat). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 13 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional ditemukan juga beberapa jalur pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal, non-formal dan informal yang saling melengkapi (Untari et al . 2020). Bila dicermati, ketiga lingkungan pendidikan tersebut ternyata saling mempengaruhi dalam pembentukan karakter personal yang baik, sehingga terwujud suatu  “struktur bangunan” yang dikenal sebagai pembudayaan yang baik. Peran utama dalam keberhasilan pendidikan nilai-nilai Agama yaitu di lingkungan keluarga.  Hal  tersebut  mengingat  seorang  anak  untuk  pertama  kalinya  memperoleh bimbingan  adalah  di  lingkungan  keluarga,  bahkan  tanpa  harus  dimulai  dengan  tulisan. Didalam  pendidikan  keluarga  terdapat  pendidikan  mendasar  yaitu  pendidikan  kasih sayang,  kewibawaan,  serta  nilai-nilai  kepatuhan.  Karenanya  walaupun  terkesan sederhana,  eksistensi  pendidikan  dalam  keluarga  memiliki  peran  paling  penting  yang sifatnya  pribadi,  yang  berasal  dari  manusia  itu  sendiri  yang  berkeinginan  memberikan pendidikan terbaik untuk sang anak, baik secara jasmani ataupun rohani (Rohman, 2011).
Pengembangan kolaborasi Tri Pusat Pendidikan pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan  beberapa  tahapan,  diantaranya;  Tahap  memulai  kolaborasi,  membangun kolaborasi,  mengembangkan  visi  bersama  dan  mengembangkan  perencanaan  dalam tindakan kolaborasi. Terdapat 5  (lima) langkah kolaborasi Tri Pusat Pendidikan, yaitu; (1)  Mensosialisasikan  visi  sekolah  kepada  orang  tua  dan  masyarakat;  (2)  Memetakan sumber  finansial  dan  sumber  daya  manusia;  (3)  Penyusunan  program  Penguatan Pendidikan  Karakter  (PPK)  yang  mampu  dikolaborasikan  (4)  Melibatkan  pemangku kepentingan; (5) Membuat desain kolaborasi (Untari et al . 2020).
Memaksimalkan  kualitas  tenaga  penyuluh  agama  yang  berperan  sebagai  agen pendidikan di lingkungan sosial atau masyarakat juga mutlak untuk dilakukan. Penyuluh Agama merupakan ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama serta  berperan  dalam  melancarkan  proses  kolaborasi  Tri  Pusat  Pendidikan  itu  sendiri. Penyuluh  Agama  berperan  penting  dalam  masyarakat  karena  khalayak  publik  masih merasakan  pentingnya  kehadiran  sosok  ideal  sebagai  figur  dalam  kehidupan bermasyarakat,  atau  yang  sering  dikenal  dengan  istilah  tokoh  agama  di  masyarakat. Bahkan eksistensi Penyuluh Agama menurut teori strukturisasi justru dilihat sebagai agen yang bisa membentuk struktur dalam masyarakat. Aktifitas para Penyuluh Agama melalui praktik lapangan yang berkelanjutan secara kontinyu akan dapat  menjadi  contoh.  Bagi para  kaum  Penyuluh  Agama,  maka  realita  keragaman  budaya  sejatinya  mengharuskan para  penyuluh  untuk  memahami  pengetahuan  dan  kesadaran  multikultural,  sehingga memiliki kompetensi dalam menghadapi segala perbedaan yang ada, dalam skala sekecil apapun. Penyuluh Agama perlu meningkatkan kualitas persepsi diri, mencukupkan diri dengan  tabungan  pengetahuan  mengenai  keragaman  budaya  nusantara,  memahami adanya  bentuk-bentuk  diskriminasi,  stereotip  serta  rasisme  yang  intens  terjadi  dalam kehidupan  di  masyarakat.  Dalam  lingkungan  masyarakat  multikultural,  para  Penyuluh Agama  diharapkan  mampu  menjadi  fasilitator  perubahan  dan  ahli  dalam  menangani ragam  konflik  serta  mampu  melakukan  komunikasi  kepada  pihak-pihak  terkait  untuk meningkatkan keharmonisan (Akhmadi 2019).
Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan analisa ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, memaksimalkan kualitas Kolaborasi Tri Pusat Pendidikan juga  merupakan  hal  yang  penting  untuk  dilakukan  dalam  meminimalisir  munculnya kontestasi-kontestasi yang negatif dalam beragama. Kolaborasi ketiga pusat pendidikan
yang  dimaksud  diantaranya  adalah  kolaborasi  pada  lingkungan  keluarga,  lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus mampu dikolaborasikan dengan  baik  serta termanajemen guna terciptanya suatu  keluaran yang berkualitas dan berkelanjutan dalam ruang kerja sama yang apik, bersinergi dan saling memahami.
d. Menahan Diri Dari Perdebatan Negatif (Debat Kusir)
Perbedaan pendapat yang sering terlihat dan terdengar di lapangan tidak terlepas dari  adanya  perdebatan.  Perdebatan-perdebatan  yang  sering  terjadi  tersebut  umumnya dilatarbelakangi oleh hawa nafsu serta emosi yang besar dan tidak terkontrol. Ilmu debat pada dasarnya telah dibahas secara spesifik dalam ajaran agama. Di India sendiri, ilmu debat bahkan dilengkapi dengan metode debat yang dikenal dengan istilah Sambhāṣa atau Vāda-Vidhi , yang terdiri atas sejumlah aspek seperti sambhāṣa-praśaṁsā , majelis debat ( pariṣada ),  cara  dan  kebijaksanaan  debat  ( vādopāya ).  Tentunya  debat  yang  dimaksud adalah debat yang positif. Selain itu, didalamnya juga diajarkan tentang kursus debat serta penguasaan beragam istilah yang digunakan dalam debat. Dulu di masa kuno hingga masa klasik kehadiran kursus debat bahkan dilakukan secara serius agar kemampuan berpikir para pelajar dapat terbangun, mampu berpikir kritis, menguasai seni debat, seni berbicara serta  cara  memenangkan  perdebatan.  Perdebatan  positif  dalam  filsafat  Hindu  sendiri sejatinya  memberikan  beberapa  manfaat,  bila  perdebatan  dilakukan  dengan  cara  yang benar dan tujuan yang tepat antara satu  orang dengan orang lainnya,  maka  bermanfaat dalam  meningkatkan  pengetahuan  serta  ketangkasan,  bahkan  dapat  meningkatkan kebahagiaan.  Selain  itu  juga  dapat  membangun  kefasihan  serta  mencerahkan  reputasi. Apabila  terdapat  kesalahpahaman  pada  subjek  yang  telah  dipelajari,  maka  dapat menghilangkan kesalahpahaman itu, dan jika tidak ada kesalahpahaman dalam subjek itu menghasilkan semangat untuk studi lebih lanjut (Surpi et al . 2021).
Sebagai personal beragama yang memiliki ruang keimanan serta dikaruniai akal budi yang baik, ada kalanya bermusyawarah serta mengkaji atau mengevaluasi kembali setiap  permasalahan  yang  muncul  dilapangan  akan  menjadi  pilihan  yang  terbaik,  guna meminimalisir  adanya  perdebatan  negatif  di  lapangan.  Guglani  (2019)  dalam penelitiannya  menyatakan  bahwa  ruang  tempat  debat  terjadi  dapat  terdiri  dari  2  (dua) jenis, diantaranya; (1) Terpelajar, yaitu kumpulan orang-orang bijak dan (2) Bodoh, yaitu kumpulan orang-orang bodoh. Masing-masing dari ruang jenis debat tersebut pun dapat dibagi  lagi  menjadi;  (1)  ramah,  (2)  acuh  tak  acuh  atau  tidak  memihak,  serta  (3) bermusuhan atau berkomitmen untuk satu sisi. Kebijakan kuno mengarahkan bahwa tidak dianjurkan bagi personal untuk masuk dalam debat yang bermusuhan, tidak peduli apakah ruang debat tersebut terdiri dari orang-orang terpelajar ataupun yang tidak terpelajar. Di dalam ruang debat yang terdiri dari personal yang tidak terpelajar, ramah atau acuh tidak acuh, seseorang dapat memasuki perdebatan dengan seseorang yang memiliki ketenaran yang  luar  biasa,  namun  orang  tersebut  tidak  memiliki  pengetahuan,  kebijaksanaan  dan kepandaian dalam berpidato, juga tidak dihargai oleh orang-orang terhormat.
Hal  awal  yang  juga  harus  dipertimbangkan  ialah  harus  memahami  jenis  debat yang dapat berlangsung dengan semangat oposisi ( vigṛhya ) dan juga dilakukan dengan metode yang buruk, berupa; (1) Perselisihan ( jalpa ), serta (2) Celaan ( vitaṇḍā ). Kedua metode  tersebut  pada  dasarnya  tidak  memiliki  nilai  semangat  yang  baik,  karena  pada dasarnya hanya bermaksud untuk membuktikan bahwa pendirian lawan salah atau untuk mengalahkan pihak lain. Seseorang yang senantiasa berpegang teguh pada kode etik tentu akan kesulitan dalam menghadapi kedua jenis perdebatan tersebut. Sebab siapapun yang terlibat dalam perdebatan jalpa atau vitaṇḍā akan selalu bersikukuh dengan opininya dan semata-mata  hanya  ingin  membuktikan  jika  pihak  lawan  salah  serta  segera  ingin mengalahkannya. Cara untuk keluar dari ruang perdebatan yang ekstrim tersebut tentunya
sangat penting sebagai pembelajaran awal (Surpi, et al . 2021). Jadi dapat dipahami bahwa kontestasi apapun yang berujung pada perselisihan atau perdebatan yang cukup ekstrim dan  tidak  berdasar  tentunya  tidak  baik,  terlebih  apabila  perdebatan  tersebut dilatarbelakangi  oleh  keimanan  atau  keyakinan  beragama.  Karenanya  perlu  ada  ruang kontrol atau pengendalian di dalam diri setiap umat beragama.
Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, kontestasi negatif dalam beragama dapat diatasi dengan jalan  menahan  diri  atau  mengontrol  diri,  khususnya  dari  aspek  wicara.  Kurangi  topik- topik yang hanya berperan menyudutkan keimanan atau agama orang lain, terlebih jika diri  belum  memahami  betul  ajaran  yang  sebenarnya  dari  agama  tersebut.  Diam  dalam ruang  pengendalian  diri  itu  penting  guna  meminimalisir  gesekan-gesekan  negatif  yang dapat memicu api pertentangan. Kalaupun harus mengkomunikasikan diri, maka latih dan tingkatkan  kualitas  kemampuan  diri  dalam  berkomunikasi  agar  mampu  memposisikan topik-topik komunikasi dalam alur komunikasi yang santun dan juga bersahabat.
e. Pengetatan Pengawasan Perkembangan Teknologi (Media Sosial)
Pengawasan perkembangan teknologi sejatinya dapat dilakukan dengan jalan aktif melaksanakan  audit  secara  berkala  dan  berkelanjutan.  Audit  perkembangan  teknologi merupakan  bentuk  pengawasan  serta  pengendalian  dari  infrastruktur  teknologi  secara menyeluruh. Dengan melaksanakan audit terhadap teknologi maka dapat dikatakan sudah memiliki  kepedulian  yang  tinggi  terhadap  keberadaan  dari  teknologi  itu  sendiri.  Audit Teknologi yang terencana dengan baik tentunya akan memberikan hasil yang bermanfaat, yaitu  munculnya  evaluasi  terhadap  praktik-praktik  kendali  sistem  terkait  dengan Teknologi  itu  sendiri.  Memang  terdapat  beberapa  alasan  umum  terkait  perlunya pelaksanaan  audit  tersebut,  dimana  salah  satunya  yang  paling  signifikan  adalah  untuk menekan  penyalahgunaan  teknologi  komputerisasi  (Satuan  Pengawas  Internal,  2022). Seperti  halnya  penyalahgunaan  teknologi  untuk  saling  menyerang  atau  berkontestasi negatif  dalam  beragama.  Umumnya  di  media  sosial  yang  dibantu  oleh  perangkat komputerisasi  dianggap  aman  oleh  oknum-oknum  tertentu  untuk  saling  menyindir, mengkritik, mencela, bahkan hingga ke saling mengejek atau menghina.
Terkait  penggunaan  teknologi  media  sosial  sesungguhnya  telah  diatur  dengan sangat  ketat  kedalam  peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  19  tahun  2016,  jadi penggunaan teknologi informasi dapat dinyatakan berada dalam pengawasan pemerintah sehingga  publik  tidak  bisa  secara  bebas  dan  liar  menggunakan  atau  menyebarkan informasi  di  media  sosial  dengan  memanfaatkan  teknologi.  Ketika  pengguna  media teknologi,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  baik  sengaja  maupun  tidak sengaja menyebarkan isu-isu bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), maka isu tersebut beresiko memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana diketahui  bersama  bahwa  teknologi  media  sosial  cenderung  menawarkan  banyak kemudahan  dan  sejalan  dengan  hal  tersebut  maka  efek  dari  globalisasi  pun  dengan mudahnya masuk melalui kemajuan media sosial tersebut (Srijanti, dkk 2008). Tentunya yang berbahaya adalah bagi masyarakat awam yang tidak menyaring berbagai informasi yang  diperoleh  karena  ada  juga  hal-hal  negatif  dalam  bermedia  sosial  yang  dapat membahayakan jika tidak disikapi dengan bijak.
Jadi  berdasarkan  kajian  ilmiah  tersebut  dapat  diketahui  dan  dipahami  bahwa, pengetatan  pengawasan  perkembangan  teknologi  (media  sosial)  secara  fundamental wajib  untuk  dilakukan.  Dengan  senantiasa  memperketat  pengawasan  terhadap perkembangan  teknologi,  khususnya  dalam  bermedia  sosial  maka  dapat  menekan  atau meminimalisir  kontestasi  negatif  dalam  beragama  di  negara  berbhineka.  Pengetatan pengawasan perkembangan teknologi tersebut tentunya harus memiliki dasar yang jelas, sebagaimana  yang  telah  tersurat  dalam  Undang-Undang  Dasar  Nomor  19  tahun  2016,
dimana masyarakat dilarang membuat serta dilarang untuk menyebarkan informasi yang bersifat  tuduhan,  fitnah,  maupun  SARA  (yang  mengatasnamakan  agama)  yang mengundang  pertentangan  dan  kebencian.  Perlu  dipahami  bahwa  yang  akan  terkena jeratan hukumnya tidak hanya yang membuat, namun justru juga yang mendistribusikan serta yang mentransmisikannya.
f. Memperluas Wawasan atau Pengetahuan
Wawasan  adalah  kata  kerja  yang  secara  historis  berasal  dari  bahasa  Jawa. “Wawas”  itu  sendiri  mengandung  makna  melihat,  memandang,  sedangkan  istilah “Wawasan” berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Jadi dalam hal ini, istilah wawasan adalah cara pandang seseorang atau bangsa, sebagai salah satu aspek dari falsafah  hidup.  Didalamnya  termuat  dorongan-dorongan  dan  rangsangan-rangsangan guna  mewujudkan  aspirasi,  mewujudkan  keinginan  serta  kebutuhan  dalam  mencapai tujuan  hidup.  Wawasan  juga  dimaknai  sebagai  pantulan  (refleksi)  serta  pancaran  dari falsafah hidup (Ridhuan, 2019). Wawasan secara umum memang seringkali diidentikan sebagai  pengetahuan  dari  seseorang,  namun  dalam  konteks  yang  lebih  meluas  istilah wawasan sering juga disepadankan dengan identitas kebangsaan.
Senada dengan konsep wawasan, istilah pengetahuan pun sudah sangat familiar di lingkungan  pendidikan.  Bahkan  dalam  kesusastraan  agama,  eksistensi  pengetahuan  itu sendiri dipersonifikasikan sebagai guru. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh kesusastraan Niti Sataka, Sloka 6 berikut;
Vidya nama narasya rupamadhikam pracchannaguptam dhanam vidya bhogakari yasah  sukhakari  vidya  gurunam  guruh  vidya  bandhujano  videsagamane  vidya para devata vidya rajasa pujyate na hi dhanam vidyavihinan pasuh Terjemahannya:
Ilmu pengetahuan dilambangkan sebagai kecantikan manusia yang tersembunyi, sebagai sumber kesenangan, kemasyhuran dan kebahagiaan. Pengetahuan adalah guru dari semua guru. Pengetahuan dapat mengabulkan semua keinginan. Yang dihormati adalah pengetahuan itu, bukan kekayaan seseorang. Karena itu manusia hendaknya terus belajar agar dapat menguasai ilmu pengetahuan itu (Suhardana, 2006).
Salah  satu  tokoh  lampau  yang  terkenal  dengan  konsep  pengetahuannya  adalah Benjamin S. Bloom, yang terkenal dengan teori Taksonomi Bloom-nya. Bloom (1956) sendiri mengenalkan konsep pengetahuan melalui teori taksonomi bloom yang merujuk pada  taksonomi  untuk  tujuan  pendidikan  dan  telah  mengklasifikasikan  pengetahuan tersebut  kedalam  dimensi  proses  kognitif  menjadi  6  (enam)  kategori  yaitu;  (1) pengetahuan  ( knowledge ),  (2)  pemahaman  ( comprehension ),  (3)  aplikasi  ( application ), (4)  analisis  ( analysis ),  (5)  sintesis  ( synthesis ),  dan  (6)  evaluasi  ( evaluation ).  Ke-enam model  taksonomi  tersebut  dikenal  sebagai  Taksonomi  Bloom  versi  lama.  Sedangkan Taksonomi Bloom yang versi baru terdiri dari; Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (Anderson and Krathwohl, 2001).
Berdasarkan klasifikasi pengetahuan dari teori Taksonomi Bloom tersebut dapat dipahami bahwa untuk memperluas wawasan atau pengetahuan maka segenap kategori dimaksud  harus  ada.  Jadi  berbicara  wawasan  atau  pengetahuan  tidak  hanya  tentang mengingat  atau  menghapal  semata,  namun  lebih  meluas  hingga  ke  memahami, mengaplikasikan,  menganalisis  hingga  ke  menciptakan  sebuah  karya  yang  berguna. Demikian  pula  halnya  dalam  beragama,  tidak  hanya  masalah  kemampuan  menghapal ayat-ayat suci atau sloka keagamaan semata, namun harus lebih meluas ke pemahaman, selanjutnya  mampu  mengaplikasikannya,  lalu  menganalisis  serta  mengevaluasi  tingkat efektifitasnya,  dan  terakhir  menciptakan  jalan  atau  cara  terbaik  guna  semakin meningkatkan  penanaman  ajaran  agama  ke  segenap  umat  beragama.  Jadi  berdasarkan
acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa,  memperluas  wawasan  atau  pengetahuan  mutlak  untuk  diterapkan  dalam kehidupan  umat  beragama  agar  daya  nalar  setiap  umat  dapat  terasah  dengan  baik, sehingga  mampu  berpikir  bijak  dan  meminimalisir  munculnya  fenomena  kontestasi negatif dalam beragama di Indonesia, bahkan di dunia.
g. Meningkatkan Kualitas Moral
Moral berasal dari kata bahasa latin yaitu “mores” yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim; mos , moris , manner mores atau manners , morals . Dalam  Bahasa  Indonesia  kata  moral  berarti  akhlak  atau  kesusilaan  yang  mengandung makna  tata  tertib  bhatin  atau  tata  tertib  hati  nurani  yang  menjadi  pembimbing  tingkah laku bhatin dalam hidup. Moral juga adalah suatu ajaran wejangan-wejangan, patokan- patokan,  kumpulan  peraturan,  baik  lisan  maupun  tertulis  tentang  bagaimana  manusia harus  hidup  dan  bertindak  agar  menjadi  manusia  yang  baik  (Kaelan,  2001).  Menurut penelitian dari Ariyoga (2019), nilai moral pada dasarnya muncul dari budi pekerti yang terdapat  dalam  setiap  diri  personal,  dimana  merupakan  suatu  proses  yang  senantiasa berkembang  seperti  halnya  seseorang  berpikir  yang  dapat  membentuk  kepribadian seseorang. Melalui budi pekerti yang luhur niscaya bermunculan nilai-nilai moral yang akan  menuntun  setiap  personal  sebagai  pelaku  yang  mengimplementasikannya  guna memperoleh  kehidupan  yang  lebih  indah  sesuai  dengan  tujuan  agama  Hindu  yaitu Moksha .
Secara  kualitatif,  seluruh  ajaran  dalam  agama  memang  bermaksud  untuk mengarahkan  sisi  moralitas  umat  agar  lebih  terarah.  Namun  seringkali  realitanya berbanding  terbalik,  dimana  para  penganut  agama  (yang  terlalu  fanatik  atau over fanatism )  cenderung  terlihat  ekstrim  dan  kaku.  Bahkan  dalam  realitanya  di  lapangan, tidak  sedikit  ditemukan  para  penganut  agama  yang  dalam  berkata-kata  dan  bersikap cenderung  keras,  sehingga  citra  agamanya  pun  lambat  laun  menjadi  buruk  di  mata penganut  agama  lain.  Tentu  realita  tersebut  sangat  mengerikan,  karenanya  perlu dilakukan pembenahan pada diri umat agar konflik-konflik berbau agama tersebut dapat dihentikan. Kontestasi negatif dalam beragama pun merupakan salah satu pemicu yang beresiko  memunculkan  konflik  agama,  karena  dapat  memicu  konflik  komunal (antaragama).  Meningkatkan  kualitas  moral  dalam  diri  setiap  umat  beragama  pada dasarnya dapat dilakukan dengan jalan membangun masyarakat yang lebih beradab, yaitu masyarakat  yang  memiliki  kehalusan  budi  pekerti,  paham  berlaku  sopan,  baik  secara lahiriah & bhatiniah (spiritualitas atau agama), serta bebas dari segala kesukaran (makmur secara  ekonomi).  Masyarakat  beradab  itu  sendiri  seringkali  dikonseptualkan  sebagai Masyarakat  Madani  ( civil  society )  yang  merujuk  pada  semangat  yang  sama  sebagai sebuah  masyarakat  yang  adil,  terbuka,  demokratis,  sejahtera,  dengan  kesadaran Ketuhanan  yang  tinggi  (spiritualis-filosofis)  dan  diimplementasikan  dalam  kehidupan sosial.  Prinsip  dari  Masyarakat  Madani  itu  sendiri  adalah  berkeadilan  sosial, egalitarianism (kesetaraan sosial), pluralisme (kebhinekaan), toleransi, supremasi hukum, dan pengawasan sosial.
Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui  dan  dipahami  bahwa,  meningkatkan  kualitas  moral  penting  untuk  dilakukan guna mengatasi kontestasi negatif dalam beragama di negara berbhineka selayaknya di Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  membentuk  atau  membangun  budi pekerti yang luhur, senantiasa mengedepankan norma kesopanan dan norma kesantunan dalam  beragama,  menghargai  kemajemukan  beragama,  senantiasa  adil  dalam kebhinekaan,  serta  mengedepankan  toleransi  dalam  beragama.  Apabila  norma-norma kesusilaan tersebut dapat diwujudkan oleh semua umat beragama maka niscaya kualitas moralitas dalam ruang beragama pun akan semakin meningkat.
h. Taat Peraturan Perundang-Undangan (Taat Hukum)
Keberadaan  peraturan  perundang-undangan  dalam  suatu  negara  sangat  mutlak diperlukan,  karena  peraturan  perundang-undangan  bisa  menjadi  petunjuk  ataupun pedoman  dalam  menyelenggarakan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  ataupun bernegara.  Realita  tersebut  pulalah  yang  melahirkan  istilah  bagi  suatu  bangsa  dikenal sebagai “negara hukum”. Konsep negara hukum modern di wilayah Eropa Kontinental berkembang dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “ rechtsstaat ” dari beberapa tokoh terkemuka saat itu, diantaranya; Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain.  Sedangkan  dalam  tradisi  Anglo  di  wilayah  Amerika,  konsep  negara  hukum justru  berkembang  dengan  istilah  “ The  Rule  of  Law ” yang dipelopori oleh tokoh A.V. Dicey. Disamping itu, konsep negara hukum itu sendiri juga berhubungan dengan istilah nomokrasi  ( nomocratie )  yang  bermakna  penentu  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan negara ialah hukum (Asshiddiqie, 2005).
Istilah taat hukum tidaklah terlepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik ialah ketaatan hukum. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Menurut H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971), ketaatan itu sendiri dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis; (1) Ketaatan yang  bersifat Compliance atau  ketaatan  seseorang  terhadap  suatu  aturan  karena  takut terkena sanksi; (2) Ketaatan yang bersifat Identification atau ketaatan seseorang terhadap peraturan yang dilatarbelakangi oleh ketakutan jika hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; dan (3) Ketaatan yang bersifat Internalization , yaitu ketaatan seseorang terhadap  aturan,  karena  benar-benar  merasa  aturan  tersebut  sesuai  dengan  nilai-nilai intristik yang dianutnya (Achmad, 2009).
Ketiga jenis  ketaatan  peraturan  tersebut  sejatinya sudah ada, terlebih dalam  hal urusan  agama.  Hanya  saja  masih  perlu  dikaji  lebih  lanjut  realita  implementasi  dan keefektifitasannya di lapangan. Bangsa Indonesia sudah diakui dunia sebagai negara yang memiliki kehidupan beragama yang sangat majemuk, maka untuk menghindari  adanya “gesekan” atau pertentangan dan konflik antar umat beragama, maka hal tersebut diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang HAM,  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  pada  Undang-Undang  ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang turut melandasi pembangunan bidang agama serta  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Hak  konstitusional  yang  berkaitan dengan kebebasan agama diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pada ayat (1) berbunyi, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada ayat (2) berbunyi, “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ”. Hal tersebut jelas bermakna bahwa apapun agama yang dianut oleh Masyarakat di Indonesia wajib  untuk  bisa  hidup  berdampingan  secara  harmonis  dan  penuh  toleransi  dengan pemeluk agama lain tanpa memandang kuantitas pemeluk agama tertentu ataupun tanpa adanya keinginan untuk bersaing hanya untuk terlihat atau diakui sebagai agama terbaik.
Segala  tindakan  yang  mengarah  pada  fenomena  kontestasi  negatif  dalam beragama  yang  beresiko  memunculkan  konflik  agama  tersebut  pun  telah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana (KUHP), sebagaimana yang termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156a yang menyebutkan bahwa, “ Dipidana dengan pidana  penjara  selama-lamanya 5  (lima) tahun,  barang siapa dengan sengaja dimuka  umum  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan  perbuatan  yang  ada  pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang  dianut  di  Indonesia ”  (Moeljatno,  1996).  Selain  itu,  fenomena  kontestasi  negatif dalam beragama yang beresiko memunculkan konflik agama di era digital inipun telah diatur dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), khususnya pada
Pasal  45a,  Ayat  2  yang  berbunyi  “ Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) ”.  Harapan  dari  segenap  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidaklah  muluk-muluk,  dimana  pasal-pasal tersebut menginginkan masyarakatnya taat terhadap aturan hukum yang sudah ada, agar ketertiban dan keharmonisan dalam beragama senantiasa dapat dibangun di masyarakat.
Berdasarkan  kajian  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  mentaati  peraturan perundang-undangan  merupakan  langkah  mutlak  dalam  mengatasi  kontestasi  negatif dalam  beragama  di  negara  berbhineka.  Mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan yang  ada  maka  dapat  dipahami  bahwa  semua  penganut  agama  yang  berbeda  (Hindu, Budha, Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Konghucu) wajib menyadari dan memahami bahwa eksistensi beragama di Indonesia diatur dan diawasi bahkan dilindungi oleh aturan perundang-undangan yang berbadan hukum. Jadi, segala bentuk perspektif ataupun opini bahkan tindakan yang mengarah pada penodaan ataupun gesekan-gesekan negatif lainnya yang  dapat  memicu  permusuhan  antar  penganut  agama  yang  berbeda  sangat dimungkinkan untuk dipidanakan. Karenanya, semua umat beragama di Indonesia dan di dunia  wajib  mentaati  peraturan  hukum  yang  ada  guna  mencapai  keharmonisan  dalam beragama, khususnya di era digital ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  yang  mendalam  terkait  penyebab  kontestasi  negatif  dalam beragama di negara berbhineka di era digital, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena kontestasi negatif dalam beragama ditandai oleh kemunculan egosentrisme umat dalam mengagungkan  agama  sendiri  secara  tidak  terkendali  dengan  jalan  membanding- bandingkan agama sendiri  dengan agama lainnya. Hal  tersebut  beresiko  memunculkan ketersinggungan antar umat beragama. Di era digital, fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa  hal,  seperti  cara  pandang  umat  yang  ekstrim,  egosentrisme  pribadi, perkembangan teknologi, populisme (politisasi) agama, Tri Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah dan Masyarakat) kurang bersinergi, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Sangat ekstrim, mengingat hal tersebut berakibat pada munculnya intoleransi, arogansi beragama ( arrogance  power ),  empati  umat  beragama  semakin  berkurang,  dan  kesehatan  mental umat  menjadi  terganggu.  Namun  hal  tersebut  dapat  diatasi  dengan  jalan  melakukan moderasi  beragama,  intens  membudayakan  toleransi,  memaksimalkan  kolaborasi  Tri Pusat Pendidikan, menahan diri dari debat kusir, meningkatkan kualitas penyuluh agama, memperketat  pengawasan  terhadap  media  sosial,  memperluas  wawasan,  meningkatkan kualitas moral umat beragama, dan taat hukum.

## Daftar Pustaka
Achmad,  A.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan (Judicial  Prudence)  Termasuk  Interprestasi  Undang-Undang  (Legisprudence) . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Akhmadi,  A.  (2019).  Moderasi  Beragama  Dalam  Keragaman  Indonesia. Diklat Keagamaan 13. Anderson, L. W., & David R Krathwohl. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educatioanl Objectives . New York: Addison Wesley Longman, Inc.
Apollo.  (2019). Metafora:  Kuman  Diseberang Lautan Tampak, Gajah Dipelupuk  Mata
Tidak Tampak.” Kompasiana . Retrieved September 25, 2023 (https://www.kompasiana.com/balawadayu/5cc594d83ba7f74b3c2e6c24/metafor a-kuman-di-sebarang-lautan-tampak-gajah-di-pelupuk-mata-tidak-tampak).
Ariyoga,  I.  N.  (2019).  Nilai  Pendidikan  Agama  Hindu  Dalam  Lontar  Swargarohana Parwa. Satya Widya Jurnal Studi Agama, 2, 67–81.
Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia . Edisi Revi. Jakarta: Konstitusi Press.
Ayuningtyas,  Dumilah,  Misnaniarti,  &  Marisa  Rayhani.  (2018).  Analisis  Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi
Penanggulangannya. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 9(1), 1–10. Bourdieu, P. (1996). Distinction: A Social Critique of The Judgemen of Taste. Translated by Richard Nice . USA: Harvard University Press. Burlian, P. (2016). Patologi Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.
Darlis.  (2017).  Mengusung  Moderasi  Islam  Di  Tengah  Masyarakat  Multikultural. Rausyan Fikr, 13, 225–55.
Gepu,  W.  (2021).  Membangun  Militansi  Agama  Pada  Anak  Melalui  Pengelolaan Bersama  Lembaga  Pendidikan,  Lembaga  Keagama  Dan  Keluarga. Satya Sastraharing Jurnal Manajemen, 5 (1), 20–40. Goleman, D. (2003). Kecerdasan Emosional: Mengapa El Lebih Penting Dari Pada IQ . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Guglani, A. (2019). Ānvīkṣikī of the Real from the Lens of Sāmkhya-Yoga and Nyāya Schools. SSRN Electronic Journal, 1–10.
Hadiz, V. R. (2017). Populisme Baru Dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Prisma 36, 38.
Hadiz, V. R., & Richard Robinson. (2017). Competing Populism in Post-Authoritarian Indonesia. International Political Science Review, 38, 488–90. Harley,  J.  &  Nick  Blismas.  (2010). An  Anatomy  of  Collaboration  Within  the  Online Environment,  Dalam  Murugan  Anandarajan  (Ed).  e-Research  Collaboration. Theory . MyIdeas.
Haryani,  E.  (2020).  Pendidikan  Moderasi  Beragama  Untuk  Generasi  Milenial:  Studi Kasus  ‘Lone  Wolf’  Pada  Anak  Di  Medan. EDUKASI:  Jurnal  Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan 18(2), 145–58.
Herdiana, Lusia, Luthfi Nuzul Komariyadi, & Fery Diantoro. (2022). Implementasi Tri Pusat  Pendidikan  Dalam  Rangka  Menjaga  Stabilitas  Proses  Pendidikan  Pada Masa Pandemi COVID-19. Al-Fikrah , 3(1), 52–67. Hidayat, K. (2003). Menafsirkan Kehendak Tuhan . Bandung: Mizan. Horwath, C. (2011). Putting the Freud in Fraud: Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough. In Horwath, Crowe . Hurlock, E. B. (2013). Perkembangan Anak Jilid 2 Edisi Keenam . Jakarta: Erlangga. Ishi,  Satoshi,  Donal  Klopp,  &  Peggy  Cooke.  (1999). Our  Locus  in  the  Universe: Worldview  and  Intercultural  Misunderstandings/Conflicts .  Tokyo:  Dokkyo International Review.
Ismail.  (2017). Sejarah  Agama-Agama  Pengantar  Studi  Agama-Agama .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kaelan. (2001). Pendidikan Moral Pancasila . Yogyakarta: Paradigma. Kartikasari, M. Nur Dewi, Yuli Fitria, Fransiska Erna Damayanti, Sulistyani Prabu Aji, Ira  Kusumawaty,  Hafifatul  Auliya  Rahmy,  Yunike,  Novita  Maulidya  Jalal, Yulifah Salistia Budi, & Rizka Adela Fatsena. (2022). Kesehatan Mental . edited by N. Sulung and Rantika Maida Sahara. PT Global Eksekutif Teknologi.
Laclau, E. (2005). On Populist Reason . London: Verso. Masjid, Akbar Al, Ardian Arief, Arya Dani Setyawan, & Rahayu Retnaningsih. (2019). Tri Pusat Pendidikan Sebagai Upaya Memperkuat Pendidikan Karakter Siswa Di Taman Muda Ibu Pawiyatan. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An, 5, 547–53.
Moeljatno. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jakarta: Bumi Aksara.
Mudde,  Cass,  &  Cristobal  Rovira  Kaltwasser.  (2017). Populism:A  Very  Short Introduction . Oxford: Oxford University Press.
Nurani, H. (2018). Kuasa Media Atas Agama Dan Bentuk Intoleransi Agama Terhadap Media. Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya, 3, 17–27. People,  J.  &  Garrick  Bailey.  (2006). Humanity:  An  Introduction  to  Cultural Anthropology, Seventh Edition . Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Pink, Daniel H. (2007). A Whole New Mind (Alih Bahasa Rusli) . Yogyakarta: Think. Pratiwi, E. A. (2019). Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012). Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah, 2(2), 83.
Pratiwi,  H.  S.  (2019).  Hubungan  Empati  Dengan  Penghinaan  Fisik  Pada  Remaja.”
Psikoborneo, 7 (2), 344–50.
Putra, A. E. (2019). Populisme Islam: Tantangan Atau Ancaman Bagi Indonesia?. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 15 (2).
Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3 (1), 18–29. Randani,  Yulia  Nafa  Fitri,  Jalimah  Zulfah  Latuconsina,  &  Mukhsin  Achmad.  (2022). Kontestasi  Otoritas  Agama  (Studi  Kasus:  Fenomena  WAR  Di  Facebook  Dan Instagram  Dan  Implikasinya Terhadap  Internal  Umat  Islam). At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 4, 1008–10023. Ridhuan, S. (2019). Modul Pembelajaran Online 6 Wawasan Nusantara . 6th ed. Jakarta: Pamu-Esa Unggul.
Robles, M. U. (2013). Fanaticism In Psychoanalysis . London: Karnac Book, ltd. Rohman,  A.  (2011). Memahami  Pendidikan  Dan  Ilmu  Pendidikan .  Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Rooduijn, M. (2018). State of the Field: How to Study Populism and Adjacent Topics? A Plea for Both More and Less Focus. Europenan Journal of Political Research, 58, 362–72.
Saifudin,  Z.  (2019).  Norma  Hukum  RUU  HIP  Sebagai  Bentuk  Pergolakan  Dialektika Ideologi Negara. Amnesti: Jurnal Hukum, 1 (2), 1–13.
Santoso,  Agus  Budi,  &  Rizal  Dawwas.  (2021).  Upaya  Penanggulangan  Disintegrasi Nasional Dalam Menjaga Persatuan Indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1 (1), 20–26.
Situmorang,  V.  H.  (2019).  Kebebasan  Beragama  Sebagai  Bagian  Dari  Hak  Asasi Manusia. Jurnal HAM , 10 (1), 57–68.
Srijanti. (2008). Etika Berwarga Negara . Jakarta: Salemba Empat.
Sudarsana, I. K., & Arwani, G. P. Y. (2018). Internalisasi Pendidikan Karakter Melalui Pelaksanaan Dharmagita Pada Sekaa Teruna. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama , 1 (1), 1-18.
Suhardana,  K.  (2006). Pengantar  Etika  Dan  Moralitas  Hindu:  Bahan  Kajian  Untuk Memperbaiki Tingkah Laku . Surabaya: Paramita.
Surpi, N. K., Widiana, I. G. P. G., Wika, I. M., Avalokitesvari, N. N. A. N., & Untara, I. M. G. S. (2021). Pembelajaran Ānvīkṣikī Dalam Upaya Memperkuat Bangunan Pengetahuan  Hindu  Dan  Relevansinya  Terhadap  Pembelajaran  Filsafat  Hindu Dewasa Ini. In Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya . 54-71.
Tim Penyusun. (1991). Ensiklopedi Nasional Indonesia . Jakarta: PT Cipta Aditya. Tim Penyusun. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Tim Penyusun. (2023). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa) 2021-2023. 27 Juni  2023 1.  Retrieved  (https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah- penduduk-pertengahan-tahun.html).
Untari, S., Maisyaroh, M., Chusniyah, T., Saputra, M., Nurcahyo, H., & Choiri, I. (2020). Kolaborasi  tripusat  pendidikan  dalam  penataan  budaya  sekolah  berbasis pembudayaan  nilai  Pancasila  untuk  membangun  siswa  berkarakter .  CV  AE Media Grafika.
Utami,  L.  A.  &  I  Made  Pradana  Adiputra.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Dimensi  Fraud Crowe  Pentagon  Terhadap  Kecurangan  Akademik  Mahasiswa  Penerima Beasiswa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 11 (2), 360–70. Vancil, D. L. (1993). Rhetoric and Argumentation . Boston: Allyn and Bacon. Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmi Ushuluddin , 16, 217–28.
Zatullah,  N.  (2021).  Konflik  Sunni-Syiah  Di  Sampang  Ditinjau  Dari  Teori  Segitiga Konflik Johan Galtung. Jurnal Ilmu Budaya , 9(1), 86–101.