## PERSPEKTIF PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN STUDI TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM  PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Asmak ul Hosnah Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan Po.Box. 452 Bogor e-mail : asmakulhosnah@gmail.com Naskah diterima : 09/08/2017, revisi : 04/09/2017, disetujui 13/9/2017

## Abstrak
Pemilihan  umum  merupakan  ciri  demokrasi.  Martabat  negara dipertaruhkan  di  dalam  pemilihan  umum.  Dalam  konteks  demikian  maka hukum harus memastikan agar pemilihan umum terselenggara sebagaimana mestinya. Hukum pidana turut merawat agar praktik-praktik yang melanggar ketentuan  pemilihan  umum  dapat  dijerat  sehingga  menimbulkan  efek  jera. Tinggal  persoalannya,  bagaimana  aparat  penegak  hukum  dapat  memproses kasus-kasus  tindak  pidana  pemilu  secara  fair  dan  berkualitas  ditengah keterbatasan waktu yang ada. Selain itu, efek jera dalam hukum pidana harus diperhatikan  sehingga  di  masa  depan  praktik  pelanggaran  pidana  pemilu dapat diminimalisasi.
Kata kunci : pidana, Pemilu, Presiden, demokrasi

## A. PENDAHULUAN
Di  dalam  sebuah  negara  demokrasi,  pemilihan  umum  mendapatkan tempat esensial untuk  memastikan agar pengisian jabatan publik dilakukan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  kedaulatan  rakyat.  Secara  definisi,  sistem politik  yang  demokratis  itu  sendiri  menurut  Henry  B  Mayo  dirumuskan sebagai  “kebijakan  umum  ditentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh  wakil  wakil yang  diawasi  secara  efektif  oleh  rakyat  dalam  pemilihan-pemilihan  berkala yang  didasarkan  atas  prinsip  kesamaan  politik  yang  diselenggarakan  dalam
suasana terjaminnya kebebasan politik”. 1 Dengan demikian, salah satu wujud konkrit prinsip demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum secara reguler untuk mengisi jabatan-jabatan publik. 2
Di  Indonesia,  penyelenggaraan  pemilihan  umum  terdiri  atas penyelenggaraan  pemilihan  umum  untuk  Presiden  dan  Wakil  Presiden, pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan Kepala Daerah  (Gubernur,  Bupati  dan  Walikota).  Bila  melacak  ketentuan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ketentuan pemilihan umum terbagi dua. Pertama, pada Pasal 22 E UUD 1945 mengatur pemilihan  umum  bagi  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  dan  Presiden  serta  Wakil Presiden.  Sedangkan,  kedua,  untuk  pemilihan  Kepala  Daerah  (Gubernur, Bupati dan Walikota) diatur pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
Di  dalam  tulisan  ini,  kajian  dibatasi  hanya  pengaturan  pada  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden  sebagai  implementasi  Pasal  22  E  UUD  1945.  Selain  itu,  perspektif yang dikaji dari sudut pengaturan pidana pada undang-undang tersebut.

## B. Konsep Demokrasi dan Pemilu
Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “kedaulatan berada di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar”.  Rumusan demikian  menurut  Jimly  Asshiddiqie  mengandung  arti:  pertama, sesungguhnya,  adalah  rakyat  yang  mrupakan  sumber  kekuasaan  negara, rakyat pula yang secara langsung atau pun tidak langsung menjadi pengurus atau  penyelenggara  negara,  dan  pada  akhirnya  untuk  kepentingan  seluruh rakyat pulalah penyelenggaraan negara dimaksudkan. Kedua, kekuasaan dari rakyat,  oleh  rakyat,  untuk  rakyat  dan  bersama  rakyat  itu  harus diselenggarakan menurut UUD 1945, tidak saja oleh satu lembaga melainkan
1 Ni’matul  Huda, Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Jakarta:  Rajagrafindo  Persada,  2015, hlm.244.
2 Kuswanto, Konstitusionaitas Penyederhanaan Partai Politik , Malang: Setara Press, 2016, hlm.95.
oleh  semua  pejabat  negara  menurut  ketentuan  yang  diatur  dalam  undang- undang dasar. 3
Berdasarkan hal di  atas, maka Indonesia secara jernih menganut konsep negara demokrasi yang secara historis warisan dari perkembangan pemikiran yang telah memiliki akar sejak 2500 tahun silam, khususnya di Yunani Kuno dengan  model  demokrasi  langsung  di  negara  kota  (city  state)  yang bertransformasi  seiring  dengan  dinamika  zaman  menjadi  demokrasi  tidak langsung dengan didasari pada perwakilan (representative democracy). 4
Menurut Afan Gaffar, ada lima hal elemen empirik dari demokrasi yaitu: (a) masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak  untuk  berserikat,  berkumpul  (freedom  of  assembly),  hak  untuk berpendapat (freedom of speech) dan menikmati pers yang bebas (freedom of the press); (b) adanya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur di mana pemilih  bebas  menetukan  pilihannya  tanpa  ada  unsur  paksaan;  (c)  sebagai konsekuensi kedua hal di atas, warga masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya  secara  maksimal  di  dalam  kehidupan  politik  dengan  melaukan partisipasi politik yang mandiri (autonomous participation) tanpa digerakkan; (d)  adanya  kemungkinan  rotasi  berkuasa  sebagai  produk  dari  pemilihan umum  yang  bebas  dan  (e)  adanya  rekruitmen  politik  yang  bersifat  terbuka (open recruitment) untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting di dalam proses penyelenggaraan negara. 5 Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu ciri dari demokrasi.
Pemilihan  umum  itu  sendiri  didasarkan  pada  asas  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta diselenggarakan setiap lima tahun sekali (Pasal  22  E  ayat  (1) UUD 1945).  Sedangkan  institusi  yang  terlibat  di  dalam hukum  pemilu  terdiri  atas  (1)  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP); (2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); (3) Komisi Pemilihan Umum
3 Jimly  Asshiddiqie, Komentar  Atas  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.10-11.
4 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review , Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 10-11.
5 Afan  Gaffar  dalam  Moh  Busyro  Muqoddas,  Salman  Luthan  dan  Muh.  Miftahudin (Penyunting), Politik Pembangunan Hukum Nasional , Yogyakarta: UII Press, 1992, hlm.106.
(KPU);  (4)  Kepolisian  Negara;  (5)  Kejaksaan;  (6)  Pengadilan  Tata  Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan  Tinggi;  (8)  Mahkamah  Agung  dan  (9)  Mahkamah  Konstitusi. Adapun untuk penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: (a)  penyusunan  daftar  Pemilih;  (b)  pendaftaran  bakal  Pasangan  Calon;  (c) penetapan  Pasangan  Calon;  (d)  masa  Kampanye;  (e)  masa  tenang;  (f) pemungutan  dan  penghitungan  suara;  (g)  penetapan  hasil  Pemilu  Presiden dan  Wakil  Presiden;  dan  (h)  pengucapan  sumpah/janji  Presiden  dan  Wakil Presiden (Pasal 3 ayat (6) UU Nomor 42 Tahun 2008.

## C. Pidana Pemilu
Penggunaan istilah tindak pidana di dalam konsep hukum pidana sering disebut juga sebagai perbuatan pidana atau delik yang dalam bahasa Belanda disebut “strafbaar feit”. Jika dikaitkan dengan pemilu maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu. Jadi bila dikaitkan delik atau tindak pidana pemilu maka mengandung arti perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jadi, tindak pidana yang terjadi pada pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu. 6
Ketentuan tindak pidana pemilu di dalam UU Pemilu dimaksudkan untuk menopang  terwujudnya  pemilu  yang  jujur  dan  adil.  Ada  dua  hal  penting berkaitan  dengan  hal  dimaksud.  Pertama,  norma  tindak  pidana  pemilu ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara pemilu dan pemilih dari berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan pemilu yang merugikan. Kedua, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. 7
Di dalam UU Nomor 42 Tahun 2008, tindak pidana pemilu diatur mulai Pasal 202 sampai dengan Pasal 259 dengan ancaman pidana variatif, paling lama  72(tujuh  puluh  dua)  bulan  dan  paling  singkat  3  (tiga)  bulan.  Tindak
6 Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu , Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2 Juni 2015, hlm.266.
7 Ibid, hlm,267.
pidananya  ditujukan  baik  pada  pemilih,  penyelenggara  pemilu,  pasangan calon maupun siapa saja yang terkait pemilu. Seperti pada Pasal 203 ditujukan pada  pemilih  dengan  merumuskan  “setiap  orang  yang  dengan  sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas)  bulan  dan  denda  paling  sedikit  Rp.3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
Sedangkan  bagi  penyelenggara  pemilu  misalnya  pada  Pasal  205 merumuskan  “setiap  anggota  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  tidak menindaklanjuti  temuan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dalam melaksanakan  verivikasi  kebenaran  dan  kelengkapan  administrasi  pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak  Rp.36.000.000,00  (tiga  puluh  enam  juta  rupiah)”.  Demikian  pula terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden berpeluang dipidana sebagimana diatur Pasal 245 ayat (1) yaitu bagi “setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil  Presiden  sampai  dengan  pelaksanaan  pemungutan  suara  putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan  dan  paling  lama  60  (enam  puluh)  bulan  dan  denda  paling  sedikit Rp.25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.
Ada  beberapa  karakter  penting  di  dalam  penanganan  tindak  pidana pemilu  yang  menjadikan  “unik”  dibandingkan  penanganan  tindak  pidana biasa.  Pertama,  perumusan  norma  tindak  pidana  mengacu  pada  UU  Pemilu sebagai  lex  specialis  dari  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Kedua, hukum acaranya tetap dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) sepanjang tidak ditentukan lain di dalam UU Pemilu. Ketiga, penanganan pidananya tidak semata-mata melibatkan hanya penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) namun juga lembaga lain seperti pada Pasal 196 ayat
(1)  UU  Nomor  42  Tahun  2008  yang  mengatur  bahwa  penyidik  kepolisian menyampaikan  hasil  penyidikannya  kepada  penuntut  umum  setelah menerima laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, Kabupaten/Kota. Jadi, Bawaslu misalnya, terlibat dalam  proses  pengawasan  dan  penerimaan  laporan  dugaan  tindak  pidana pemilu.  Keempat,  proses  penanganan  pidana  pemilu  termasuk  terbatas waktunya  seperti  kewajiban  Kepolisian  menyampaikan  hasil  penyidikan disertai berkas perkara ke penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak  menerima  laporan  dari  Bawaslu,  Panwaslu  Provinsi,  Kabupaten/Kota (Pasal 196 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008).
Dalam implementasinya, penanganan tindak pidana pemilu masih perlu terus menerus dibenahi. Pada Pemilu 2004 misalnya, dari laporan pengawas pemilu  yang  diserahkan  ke  kepolisian  sebanyak  187  kasus  tindak  pidana pemilu presiden, maka hanya 79 yang mencapai vonis pengadilan pada kasus tindak pidana pemilu presiden. Terdapat kesenjangan antara laporan dan hasil putusan  pengadilan  untuk  pemilu  2004. 8 Sedangkan  pada  pemilu  Presiden dan Wakil Presiden 2014, kasus yang divonis pengadilan hanya 8 kasus karena kasus  pelanggaran  pidana  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden  menurun drastis. Namun sayangnya dari kasus tersebut umumnya dipidana percobaan. 9 Hal ini dari aspek hukum pidana akan sukar melahirkan efek jera bila pidana percobaan yang dikenakan. Sedangkan karakter kasus pidananya umumnya didominasi oleh tindak pidana menjanjikan sesuatu materi (money politics), mengubah  hasil  suara  (khususnya  pada  pemilu  legislatif),  penggunaan dokumen  palsu  dan  pelanggaran  kampanye  ditempat  terlarang  dan menggunakan fasilitas negara. 10
8 Veri  Junaedi  dan  Yulianto, Panduan  Pemantauan  Penanganan  Pelanggaran  Pidana Pemilu 2009 , Jakarta: KRHN, 2009, hlm.ix.
9 Veri  Junaedi  dkk, Evaluasi  Penegakan  Hukum  Pemilu  2014 ,  Jakarta:  Perludem,  2014, hlm.62-64.
10 Ibid , hlm.64-65.

## D. Penutup
Pemilihan  umum  merupakan  ciri  demokrasi.  Martabat  negara dipertaruhkan  di  dalam  pemilihan  umum.  Dalam  konteks  demkian  maka hukum harus memastikan agar pemilihan umum terselenggara sebagaimana mestinya. Hukum pidana turut merawat agar praktik-praktik yang melanggar ketentuan  pemilihan  umum  dapat  dijerat  sehingga  menimbulkan  efek  jera. Tinggal  persoalannya,  bagaimana  aparat  penegak  hukum  dapat  memproses kasus-kasus  tindak  pidana  pemilu  secara  fair  dan  berkualitas  ditengah keterbatasan waktu yang ada. Selain itu, efek jera dalam hukum pidana harus diperhatikan  sehingga  di  masa  depan  praktik  pelanggaran  pidana  pemilu dapat diminimalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afan  Gaffar  dalam  Moh  Busyro  Muqoddas,  Salman  Luthan  dan  Muh.
Miftahudin  (Penyunting),  Politik  Pembangunan  Hukum  Nasional,
Yogyakarta: UII Press, 1992.
Jimly  Asshiddiqie,  Komentar  Atas  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Khairul  Fahmi,  Sistem  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu,  Jurnal  Konstitusi Volume 12 Nomor 2 Juni 2015.
Kuswanto,  Konstitusionalitas  Penyederhanaan  Partai  Politik,  Malang:  Setara Press, 2016.
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005.
Veri  Junaedi  dan  Yulianto,  Panduan  Pemantauan  Penanganan  Pelanggaran Pidana Pemilu 2009, Jakarta: KRHN, 2009.
Veri Junaedi dkk, Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014, Jakarta: Perludem,
2014.