## PENGUATAN KEBIJAKAN  INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA
Iwan Satibi Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Universitas Pasundan Bandung iwan.satibi71@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  diilhami  oleh  munculnya  fenomena  tentang  urgensi  penguatan kebijakan  investasi daerah, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya yang hingga saat ini  dinilai  belum  menunjukan  perkembangan  yang  menggembirakan.  Padahal, secara  fungsional  peningkatan  investasi  daerah  diyakini  akan  memberikan implikasi  yang  signifikan  terhadap  akselerasi  pembangunan  daerah  dan  kualitas pelayanan  publik.  Melalui  pendekatan  kualitatif  dan  metode  deskriptif,  penelitian ini telah mengungkap bahwa penguatan kebijakan pengembangan potensi investasi daerah, secara empirik  sangat membantu dalam mendukung iklim investasi daerah, baik  pada  sektor  pariwisata,  pertanian,  kehutanan  dan  perkebunan,  peternakan, perikanan  maupun  industri.  Untuk  mendukung  keberhasilan  kebijakan  tersebut, dibutuhkan  adanya  dukungan  dan  pelayanan  birokrasi,  promosi  investasi  daerah, ketepatan model kemitraan dan kualitas menajamen investasi daerah.
Kata Kunci : Kebijakan, Investasi Daerah, Pelayanan Publik

## Abstract
This research was inspired by the emergence of the phenomenon of the urgency of strengthening  regional  investment  policies,  particularly  in  Tasikmalaya  Regency, which  until  now  has  not  been  shown  to  show  encouraging  developments.  In  fact, functionally  increasing  regional  investment  is  believed  to  have  significant implications for the acceleration of regional development and the quality of public services. Through a qualitative approach and descriptive method, this research has revealed that strengthening the policy of developing regional investment potential, empirically  is  very  helpful  in  supporting  the  regional  investment  climate,  both  in the  tourism,  agriculture,  forestry  and  plantation,  livestock,  fishery  and  industrial sectors. To support the success of the policy, bureaucratic support and services are needed,  the  promotion  of  regional  investment,  the  accuracy  of  the  partnership model and the quality of local investment management.
Keywords: Policy, Regional Investment, Public Services

## PENDAHULUAN
Secara  normatif  investasi  daerah  (local  investment)  diyakini  sebagai  suatu kekuatan  strategis  untuk  mengakselerasi  pembangunan  daerah.  Investasi  daerah tidak  hanya  mengembangkan  konsep  tanpa  adanya  urgensitas  keseriusan pemerintah  dalam  mereformasi  birokrasi.  Agenda  pemerintah  daerah  harus  jelas dan  komprehensif  yang diselaraskan  dengan  iklim  investasi.  Buruknya  iklim investasi  saat  ini,  akibat  buruknya  kebijakan,  salah  urus  birokrasi  dan  adanya desentralisasi  pemerintahan  sebagai  konsekuensi  logis  dari  otonomi  daerah.  Pada sisi  lain,  munculnya  “dis - harmonisasi”  kebijakan  antara    pemerintah  pusat  dan daerah  juga menjadi  salah  satu  kendala  yang  cukup  serius  dalam  meningkatkan potensi investasi daerah. Sebab itu, perbaikan iklim investasi adalah tantangan bagi pemerintah  daerah  maupun  pusat.  Tanpa  penguatan  kebijakan  dan  perbaikan kebijakan  investasi,  niscahya  perbaikan  perekonomian  Indonesia  akan  segera tercapai. Kondusivitas iklim investasi tersebut perlu dibangun di antaranya, melalui ; 1). Kebijakan Investasi; 2) Dukungan dan Pelayanan Birokrasi Bidang Investasi; 3) Promosi Daerah Dalam Investasi ; 4) Kemitraan (Partnership) Investasi dan (5) Regional Manajemen Investasi.
Persepsi  yang dibangun oleh pemerintah daerah atas kepentingan ekonomi daerah  tiada  lain  dengan  kelonggaran  dan  keterbukaan  iklim  investasi.  Betapa pentingnya  investasi  bagi  daerah  agar  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah, langkah  yang  ditempuh  mulai  dari  promosi  investasi,  kunjungan  pejabat  daerah keluar  negeri,  perumusan  kebijakan  investasi,  penyempurnaan  peraturan  dan regulasi,  penyusunan master-plan investasi,  pengembangan  sistem  informasi investasi,  pelayanan one-roof  system atau one-stop  shop,  dan  pengembangan partnership.  Namu  semua  itu  belum  optimal  dilakukan  dan  dikembangkan pemerintah  daerah.  Ini  berarti  pemerintah  daerah  belum  sepenuhnya  mengalami
reorientasi  peran,  dari  peran  tradisional  menuju  kewiraswastaan.  Di  sinilah  peran birokrasi  sesungguhnya  yang  harus  cerdas  dalam  menangkap  setiap  perubahan yang tengah terjadi.
Menurut  Budiono  (2018)  bahwa:  Pemerintahan  wirausaha  bersedia meninggalkan program lama. Ia bersifat inovatif, imajinatif dan kreatif, serta berani mengambil  resiko.  Ia  juga  mengubah  beberapa  fungsi  kota  menjadi  sarana penghasil  uang  daripada  menguras  anggaran,  menjauhkan  diri  dari  alternatif tradisional  yang  hanya  memberikan  sistem  penopang  hidup.  Ia  bekerja-sama dengan  sektor  swasta,  menggunakan  pengertian  bisnis  yang  mendalam, menswastakan  diri,  mendirikan  berbagai  perusahaan  yang  menghasilkan  laba.  Ia berorientasi  pasar,  memusatkan  pada  ukuran  kinerja,  memberi  penghargaan  pada jasa. Ia pun harus mengatakan: “mari ki ta selesaikan pekerjaan ini dan tidak takut untuk memimpikan hal- hal besar.”
Dari  ilustrasi  di  atas  akan  tumbuh  apa  yang  disebut  investasi.  Investasi tidak  datang  sendiri,  melainkan  harus  diundang  dengan  inovatif,  imajinatif  dan kreatif,  serta  berani  mengambil  resiko.  Persis  seperti  dilontarkan  Schumpeter (1994)  bahwa  investasi  otonom  (autonomous  investment)  akan  dipengaruhi  oleh perkembangan-perkembangan  pemerintahan  daerah  jangka  panjang,  seperti  :  1) Tingkat  keuntungan  investasi  yang  diramalkan  akan  diperoleh;  2)  Tingkat  bunga; 3) Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan; 4) Kemajuan teknologi; 5) Tingkat  pendapatan  nasional  dan  pemerintahan  daerah  serta  perubahan- perubahannya.
Sejalan dengan konteks di atas, , Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi investasi    untuk  mengembangkan  berbagai  sektor  ekonomi  dalam  mendukung potensi  yang  dimiliki.  Berbagai  potensi  pengembangan  ekonomi  yang  terdapat  di Kabupaten Tasikmalaya  sejauh ini telah berkembang dengan pesat seiring dengan laju  perkembangan  dan  pertumbuhan  kota.  Potensi  kegiatan  perekonomian  suatu wilayah  pada  dasarnya  merupakan  daya  tarik  bagi  penduduk  untuk  melakukan usaha  di  berbagai  sektor,  karena  terdapatnya  peluang  yang  cukup  besar  untuk
berusaha.  Disamping  itu  potensi  perekonomian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  tolak ukur tingkat pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah/kota.
Pada  posisi  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Tasikmalaya  terus  berupaya mendorong  kemajuan  kegiatan  ekonomi  dari  berbagai  sektor  serta  melalui serangkaian paket kebijakan  yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi terutama dalam  skala  lokal  dan  regional.  Salah  satunya  dengan  memberikan  informasi terhadap  perkembangan  dan  peluang  investasi  yang  dapat  dikembangkan  dan merupakan  manifestasi  dari  penguatan  Kebijakan  Pembangunan  Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Sektor  pertanian,  industri  pengolahan,  perdagangan,  keuangan,  property serta  jasa-jasa  terus  dikembangkan  sejalan  dengan  pertumbuhan  dan  kebutuhan masyarakat.  Namun  demikian,  secara  keseluruhan  sektor  ini  perlu  di  tingkatkan peranannya terutama bagi pengembangan kegiatan lainnya yang lebih aplikatif dan menarik investasi  yang berorientasi pada pengembangan skala besar atau modern. Kegiatan  Investasi  pada  seluruh  sektor  untuk  wilayah  Kabupaten  Tasikmalaya selanjutnya  diharapkan  dapat  menjadi  pendorong  terjadinya  pertumbuhan  secara merata  pada  seluruh  sektor,  seperti  sektor  transportasi,  industri  daerah, perdagangan,  jasa  dan  investasi  lainnya,  serta  saling  mendukung  keberadaan potensi  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Tasikmalaya.  Aktivitas investasi perdagangan  dan  investasi  bidang  lainnya  memungkinkan  perekonomian menghasilkan output yang  signifikan,  pemanfaatan  sumber  daya  lokal  secara optimal  dan  terjadinya  dinamika  dalam  proses  pertukaran  produksi  antar  daerah maupun lintas sektor.
Upaya  memperkuat  dan  memperluas  sektor  investasi  dalam  konteks pembangunan ekonomi memiliki feasibilitas yang tinggi,  mengingat potensi yang dimiliki  masyarakat,  swasta  dan  pemerintah  cukup  signifikan.  Namun persoalannya,  potensi  yang  tersebar  pada  berbagai  wilayah  tersebut  belum terencana  secara  optimal  dan  kurang    terinventarisir  dengan  baik.  Implikasinya, jelas  akan  mengganggu  kelancaran  pertumbuhan  ekonomi    secara  signifikan,
mengingat kegiatan investasi daerah terutama pada sektor riil merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya sektor ekonomi.
Sejalan dengan konteks di atas, peran serta para investor dalam mendukung akselerasi    pembangunan  ekonomi  tidak  hanya  membutuhkan  dukungan  terhadap pembinaan usahanya, tetapi juga membutuhkan serangkaian paket kebijakan  yang dapat  memberikan  penguatan  terhadap  pertumbuhan  iklim  investasi  daerah. Dengan demikian, para investor dan pelaku usaha lainnya mendapatkan  kepastian dan  gambaran  yang  komprehensif  tentang  peluang  investasi  daerah  yang memungkinkan mereka untuk berinvestasi.
Sesuai  dengan  konteks  kajian  yang  akan  dilakukan,  maka  metode  kajian yang  akan  digunakan  adalah Metode  Deskriptif  Survey. Penggunaan    metode desriptif survey didasarkan pada pertimbangan bahwa metode deskriptif digunakan untuk  menggambarkan  suatu  kondisi/gejala,  sistem,  peristiwa  (seseorang, kelompok  orang,  lembaga/institusi,  masyarakat  saat  ini berdasarkan  data  dan informasi yang tersedia (Nawawi, 1998). Selain itu, metode ini tidak hanya sebatas menemukan dan mengumpulkan data serta informasi semata, tetapi juga melakukan analisis  dan  interpretasi  terhadap  data  dan  informasi  yang  telah  diperoleh  secara komprehensif. Dengan demikian diharapkan dapat memetakan masalah  yang akan dikaji,  sehingga    hasil  kajian  tersebut  akan  memberikan  makna  yang  signifikan sesuai dengan sasaran dan out put kajian yang telah ditetapkan.

## PEMBAHASAN
Pembahasan  hasil penelitian ini akan diarahkan pada tiga hal pokok, yakni; pertama,  potret  potensi  investasi  daerah  Kabupaten  Tasikmalaya, kedua faktor penguatan  kebijakan  investasi  daerah,  dan ketiga,    kendala  dan  strategi  untuk mendukung keberhasilan kebijakan investasi daerah.

## A. Potensi Investasi Daerah
Untuk mendukung pertumbuhan investasi daerah,  Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa potensi sumber daya unggulan  yang cukup feasible untuk dikembangkan.  Potensi investasi  daerah  yang  dimaksud,  antara  lain meliputi: potensi  investasi Sektor Pariwisata,  Sektor Agribisnis,  Sektor Industri  Kecil  dan Menengah Sektor Kelautan, Sektor Kehutanan  dan  Perkebunan. Sektor-sektor tersebut dalam kerangka kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya merupakan core  bisnis unggulan dan  berpeluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga saat ini, pemanfaatan sektor-sektor tersebut belum tergali secara maksimal  dan  memerlukan kehadiran  investor  dalam pengembangan lebih lanjut.

## 1. Potensi Investasi Sektor Pariwisata
Potensi  pariwisata  tersebut  tersebar  di  hampir  diseluruh  pelosok  daerah Kabupaten  Tasikmalaya,  antara  lain:  Objek  wisata  alam  Gunung  Galunggung, Wisata Bahari Pantai Cipatujah, wisata Tirta Cipanas Pamoyanan, Wisata Budaya Kampung  Khas  Adat  Naga  dan  Wisata  Kriya  Rajapolah,  dll.  Pada  tahun  2018 jumlah  kunjungan  wisatawan  baik  wisatawan  nusantara  maupun  mancanegara sebanyak 1.421.728 orang.

## 2. Potensi Investasi Sektor Pertanian
Secara  umum  Kabupaten  Tasikmalaya  merupakan  daerah  pertanian  yang mempunyai  keunggulan  komparatif  baik  sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya manusianya,  Kekayaan  sumber  daya  pertanian  yang  tersedia  tersebut  belum dimanfaatkan secara  optimal.  Sebagai  daerah  pertanian  Kabupaten  Tasikmalaya memiliki  beberapa  komoditas  pertanian  yang  menjadi  unggulan  daerah  yang memerlukan  pengembangan  yang  terdiri  dari  komoditas  tanaman  pangan, komoditas sayuran dan komoditas buah-buahan.
3. Potensi Investasi Sektor Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten  Tasikmalaya  pada  tahun  2018  mempunyai  lahan  hutan  seluas
±73.095  Ha  dan  kebun  seluas  ±  59.683  Ha.  Potensi  hutan  dan  kebun  yang  ada merupakan  peluang  usaha  yang  cukup  baik  untuk  dikembangkan  dalam  rangka produksi kayu-kayuan maupun hasil perkebunan. Kerjasama pengembangan hutan rakyat  maupun  perkebunan  rakyat  sangat  dimungkinkan  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.

## 4. Potensi Investasi Sektor Peternakan
Kabupaten  Tasikmalaya  memiliki  potensi  peternakan  yang  sangat memungkinkan  untuk  dikembangkan  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi lokal,  regional  maupun  nasional,  hal  ini  ditunjang  oleh  karakteristik  wilayah Kabupaten  Tasikmalaya  yang  sebagian  besar  mempunyai  perbukitan  datar  yang luas. Komoditas  diantaranya  adalah  Sapi  potong,  Kerbau,  Kambing,  Domba,  Itik, Ayam  dll. Sektor  peternakan  khususnya ayam  ras sangat  terbuka  untuk dikembangkan  karena  Kabupaten  Tasikmalaya  memiliki  potensi  daya  dukung Sumber  Daya  Agribisnis dan  Sumber  Daya  Manusia  untuk  pengembangan peternakan ayam ras.

## 5. Potensi Investasi Sektor Perikanan dan Kelautan
Kabupaten  Tasikmalaya  sejak  dahulu  dikenal  sebagai  salah  satu  sentra budidaya ikan air tawar di Propinsi Jawa Barat. Komoditas  yang sangat prospektif untuk  dikembangkan  meliputi  ikan  mas,  nilem,  gurame,  nila,  udang  galah  dan udang vaname.

## 6. Potensi Investasi Sektor Industri Kecil
Kabupaten  Tasikmalaya  sudah  sangat  dikenal  di  tingkat  regional  maupum internasional  sebagai  produsen  produk  industry kerajinan  yang  handal  karena masyarakatnya  punya  kreativitas  dan  keterampilan  dalam  mengolah  bahan  baku menjadi  aneka  ragam  produk  kerajinan.  Jenis  produk  yang  dihasilkan  sangat bervariatif dan memiliki prospek pasar yang cukup baik bahkan beberapa komoditi pada  sector  ini  seperti  anyaman  mending,  bambu,  pandan  dan  border  telah memasuki pasar ekspor.

## B. Faktor Pendukung Penguatan Investasi Daerah
Investasi  daerah  merupakan  pilar  bagi  daerah  dalam  rangka  mendukung pembangunan  daerah.  Keberhasilan  daerah  dalam mendukung  pertumbuhan  dan perkembangan  investasi  daerah  merupakan  salah  satu  barometer  keberhasilan daerah  dalam  mendukung  pembangunan  daerah.  Dalam  konteks  ini,  terdapat beberapa  faktor  pendukung  dalam  meningkatkan  investasi  daerah,  baik  dalam sektor  pariwisata,  sektor  perkebunan  dan  kehutanan,  sektor  pertanian,  sektor perikanan dan kelautan, serta sektor industri  maupun sektor lainnya. Adapun factor pendukung  investasi  daerah,  antara  lain;  (a)  Kebijakan  Investasi  Daerah,  (b) Dukungan  dan  Pelayanan  Birokrasi  Bidang  Investasi,  (c) Promosi  Daerah  dalam Investasi  Daerah,  (d)  Model  Kemitraan  dalam  Investasi  Daerah,  (e) Manajemen Investasi Daerah.
1. Penguatan Kebijakan Investasi Daerah
Investasi  daerah  tidak  mungkin  dapat  berkembang  dengan  baik  tanpa adanya  serangkaian  paket  kebijakan  yang  mendukung  pertumbuhan  dan perkembangan investasi daerah. Dukungan kebijakan tersebut, dapat dimanifestasikan dalam bentuk kemudahan proses dan prosedur, khususnya terkait dengan  perizinan.  Dari  sisi  proses/prosedur  perizinan, ditemukan  fakta  bahwa proses  perizinan  yang  diterapkan  di  Kabupaten  Tasikmalaya  saat  ini  sudah menggunakan  model  online,  sehingga  secara  operasional  tidak  banyak menimbulkan  permasalahan  yang  krusial.  Fakta  ini  dikuatkan  oleh  sejumlah informan  yang  menyampaikan  bahwa  proses  perizinan  di  lingkungan  Kabupaten Tasikmalaya  saat  ini,  khususnya  terkait  dengan    izin  perumahan  dan  perdagangan dinilai  cukup  adaptable  dan  relative  berjalan  lancar.  Namun  demikian,  untuk perizinan  investasi  yang  berskala  besar  (secara makro)  tampaknya  belum  banyak yang tertarik, sehingga belum banyak yang masuk. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya  desain  masterplan  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  klaster  industry. Kondisi  tersebut kemudian beriplikasi pula pada pengembangan  dan pembukaan investasi yang berskala besar.

## 2. Dukungan dan Pelayanan Birokrasi Bidang Investasi
Investasi  daerah  juga  tidak  mungkin  dapat  berjalan  dengan  optimal, manakala  tidak  ada  dukungan  dan  pelayanan  birokrasi  dalam  bidang  investasi. Secara  empirik  dukungan  pelayanan  dari  birokrasi  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selama ini, dinilai sudah cukup baik. Secara kelembagaan, dukungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diwujudkan dalam bentuk penataan  kelembagaaan  dan  pembentukan  Satuan  Perangkat  Daerah  yang  secara fungsional  dapat  membantu  dalam  mengembangkan  investasi  di  Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini tercermin dari pembentukan SKPD yang menangani masalah perizinan, seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP  Kabupaten Tasikmalaya.
Secara  operasional  proses  pelayanan  perizinan  terkait  dengan  investasi dinilai sudah cukup baik. Dalam konteks tersebut, ada sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam melayani masalah investasi, sebagaimana dilukiskan oleh Suparno  (2017)  antara  lain;    (a) Pelayanan  investasi  yang  efektif,  (b)  Pelayanan investasi yang efisien, (c) Birokrasi yang professional dalam mengelola investasi, (d)  Birokrasi  yang  proaktif  dalam  menarik  investasi dan  (e) Kemampuan  Inovasi dalam  pelayanan investasi.
Selain  itu,  birokrasi  pelayanan  investasi  di  Kabupaten  Tasikmalaya  juga telah  mengembangkan  model  pelayanan  perizinan  yang  bersifat  transparan  dan menekankan adanya kepastian hukum.

## 3. Promosi Daerah dalam Investasi Daerah
Promosi daerah dapat diterjemahkan sebagai proses menginformasikan dan mengingatkan  stakeholder  akan  produk  dan  potensi  daerah  kemudian  membujuk dan  mempengaruhi stakeholder tersebut  untuk  melakukan  pembelian  atau berinvestasi. Adapun tujuan  dari  kegiatan  promosi  daerah  dalam  konteks penanaman modal  (investasi  daerah) anatara  lain: (1) Memberikan  informasi potensi,  peluang,  dan  prosedur  investasi; (2) Meningkatkan  realisasi  investasi; (3) Membentuk dan mempertahankan citra daerah sebagai daerah yang potensial secara ekonomi, menarik dan nyaman untuk investasi;
Secara  kelembagaan  Pemerintah  Kabupaten  Tasikmalaya  sesungguhnya telah melakukan kegiatan promosi daerah untuk tujuan investasi, antara lain dengan melakukan penyediaan dan pelaksanaan promosi melalui media cetak seperti surat kabar,  baliho,  brosur,  dan melalui  media  elektronik  seperti  website,  media  sosial. Namun  kegiatan  promosi  tersebut,  diakui  belum  sepenuhnya  efektif  dalam mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  investasi  daerah  Kabupaten Tasikmalaya.  Bahkan pada  tahun  2018,  kegiatan  investasi  daerah tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk melakukan promosi. Minimnya anggaran ini, kemudian berimplikasi pada penawaran investasi di Kabupaten Tasikmalaya. Baru pada  tahun  2019,  kegiatan  investasi  daerah  Kabupaten  Tasikmalaya  memperoleh kesempatan    untuk melakukan  promosi  ke  tiga  daerah,  yakni  ke  Daerah  Malang, Yogya dan Solo. Namun demikian, karena terbatasnya anggaran, kegiatan promosi ini  juga  dirasakan  belum  sepenuhnya  optimal  untuk  mendukung  pengembangan potensi investasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

## 4. Model Kemitraan dalam Investasi Daerah
Kemitraan  dalam  konteks  investasi  daerah    merupakan  kontrak  di  antara para mitra institusi/ perusahaan di mana syarat dan ketentuan kemitraan dinyatakan secara  jelas  termasuk  rasio  bagi  hasil,  kewajiban,  aset, investasi,  dll.  Dengan perkataan  lain,  Kemitraan  pada  satu  sisi  merupakan  suatu  konsep  aliansi  strategis bisnis  yang  dalam  implementasinya  membutuhkan  suatu  kesetaraan  dan independensi,  kompetensi  inti  (core  competance),  adanya  sesuatu  yang dipertukarkan dan  risiko  serta  manfaat  (benefit)    yang  dapat  dinikmati bersama.(Hanim  &  Ragimun,  2010) Secara  kelembagaan  model  kemitraan  yang dibangun  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Tasikmalaya,  diantaranya  kerjasama  dalam pengelolaan  wisata  seperti  di  Wisata  Galunggung. Namun  demikian,  model kemitraan  yang melibatkan investasi berskala besar tampaknya belum dirumuskan secara khusus.

## 5. Manajemen Investasi Daerah
Secara  substantive  manajemen  investasi  merupakan  suatu  manajemen profesional  yang memegang berbagai sekuritas atau surat berharga seperti, saham, obligasi  serta  aset  yang  lainnya  seperti  properti  bertujuan  untuk  mencapai  target investasi  yang dapat menguntungkan untuk investor.  Investor tersebut bisa berupa institusi  (perusahaan  asuransi,  perusahaan,  dana  pensiun dll)  atau  bisa  juga merupakan  investor  perorangan,  dimana  sarana  yang  dipakai  umumnya  berupa kontrak investasi atau yang biasanya dipakai ialah kontrak investasi kolektif (KIK) seperti  redaksana  (Maruf,  2012). Dalam  konteks  tersebut,  manajemen  investasi daerah  Kabupaten  Tasikmalaya,  tampaknya    belum  didesain  secara  komprehensif dan  sistematis.  Pada  posisi  ini  dibutuhkan  langkah  strategis  untuk  mendesain kembali manajemen investasi daerah  yang visible sehingga mampu menghadirkan para  investor  guna  mendukung pertumbuhan  dan  perkembangan  investasi  di Kabupaten  Tasikmalaya.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Tasikmalaya tampaknya  harus  lebih  proaktif  dalam  melihat  kebutuhan  investor.  Hal  ini  agar investor  bukan  hanya  sekedar  minat,  untuk  masuk  ke  Kabupaten  Tasikmalaya, tetapi benar-benar melaksanakan pengembangan potensi investasi daerah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya secara menyeluruh.

## C. Kendala Pengembangan Investasi Daerah
Secara  empirik,  ditemukan  beberapa  kendala  dalam  pengembangan  dan pertumbuhan    investasi  daerah  di  Kabupaten  Tasikmalaya.  Adapun  kendala  yang dimaksud, dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Kendala Pada Sektor Pariwisata
Pada  sektor  pariwisata,  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi,  antara lain; pertama, Kondisi infrastruktur jalan akses menuju obyek wisata yang rata-rata relative sempit, sehingga  secara fungsional kurang menunjang terhadap  mobilitas atau transportasi menuju kawasan wisata. Kedua, lemahnya dukungan masyarakat. Sejauh  ini  terjadi  dualisme mindset masyarakat  sekitar  lokasi  obyek  wisata, terutama  untuk  investasi  yang  bersentuhan  dengan  fasilitas  perhotelan.  Kultur
masyarakat  yang  memegang  teguh  nilai-nilai  religius  islami,  menyimpan kekhawatiran terhadap kehadiran hotel atau penginapan di wilayah destinasi wisata akan  mengundang  praktek-praktek  asusila  atau  prostitusi. Ketiga,  belum terintegrasinya aspek pengelolaan destinasi wisata.

## 2. Kendala Pada Sektor Pertanian
Pada  sektor  pertanian,  ditemukan  beberapa  kendala  yang  cukup mengganggu  pertumbuhan  dan  perkembangan  investasi pada  sektor  tersebut. Adapun kendala yang dimaksud, antara lain: pertama, status, luas kepemilikan dan alih  fungsi  lahan  yang  tidak  terkendali. Kedua,  ketersediaan  infrastruktur (prasarana  dan  sarana  pertanian)  dinilai  belum  memadai  yang  diakibatkan  oleh faktor masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur dan sarana  prasarana. Ketiga, rendahnya  kualitas  dan  kuantitas  sumberdaya  manusia pertanian dan  kelembagaan pertanian. Keempat, keterbatasan akses petani terhadap lembaga  permodalan. Kelima, belum  optimalnya  koordinasi  instansi  terkait  dalam menunjang  pembangunan  sektor  pertanian. Keenam, Dampak  Perubahan  Iklim (DPI). Ketujuh, masih rendahnya daya saing kompetitif dan komparatif. Kedelapan, masih tingginya penggunaan pupuk dan pestisida dan organik. Kesembilan, masih lemahnya mentalitas para petani. (Ismail, 2014)

## 3. Kendala Pada Sektor Kehutanan
Pada  sektor  kehutanan,  ditemukan  adanya  beberapa  kendala  yang  cukup mengganggu  terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan  investasi  dari  sektor tersebut.  Adapun  kendala  yang  dimaksud,  antara  lain: pertama,  lamanya proses pengajuan  permohonan  HGU  (Hak  Guna  Usaha). Kedua,  Perda  Agribisnis  yang kurang  mendukung. Ketiga,  belum  efektifnya  koordinasi  lintas  sektoral. Keempat, kondisi  infrastruktur  yang  kurang  mendukung.  Akses  jalan  menuju  perkebunan  di Kabupaten  Tasikmalaya  mayoritas  dalam  keadaan  rusak,  meski  sebagian  kecil dalam kondisi baik.

## 4. Kendala Pada Sektor Perikanan
Pada  sector  perikanan,  ditemukan    adanya  sejumlah  kendala  yang menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  investasi  pada  sektor  ini.  Adapun kendala  yang  dimaksud,  antara  lain  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut: pertama, terbatasnya ketersediaan  lahan.  Keberadaan  lahan  atau  kolam  dengan  lokasi  yang strategis  atau  di  jalur  sumber  air  sangat terbatas. Kedua,  adanya  pencemaran  air. Penggunaan  bahan  pestisida  atau  bahan  kimia  dalam  kegiatan  pertanian  telah mencemari  air  di  kawasan  sentra  budidaya  perikanan. Ketiga,  Manajemen tradisional yang masih diterapkan petani budidaya ikan di Kabupaten Tasikmalaya dalam  menjalankan  usahanya,  diyakini  menjadi  hambatan  investor  yang  hendak melakukan  investasi  dengan  pola  kerjasama. Keempat,  fluktuasi  harga  pakan. Harga  pakan  ikan  yang  tidak  stabil  karena  dipengaruhi  nilai  tukar  rupiah  terhap dollar Amerika menjadi tantangan dalam sektor usaha ini.

## 5. Kendala Pada Sektor Industri
Pada sektor industri, ditemukan adanya sejumlah kendala. Adapun kendala investasi  dari  sektor  Industri,  dapat  dijelaskan    sebagai  berikut: pertama, masih terbatasnya  strategi  pemasaran dan  akses  pasar  yang  belum  jelas  mengakibatkan pasar  industri  kerajinan  saat  ini  hanya  berorientasi  untuk  memenuhi  pasar domestik. Kedua,  masih  lemahnya  kualitas  sumber  daya  manusia. Ketiga, terbatasnya  akses  pembiayaan,  karena  keterbatas  kemampuan  untuk menyusun laporan  keuangan  membuat  para  pelaku  usaha  belum  memiliki  kriteria  yang mendukung pihak penyedia modal untuk memberikan bantuan modal.

## D. Strategi Untuk Mendukung Kebijakan Investasi Derah
Mencermati  berbagai  tantangan,  kendala  serta  peluang  yang  dihadapi  oleh Pemerintah  Kabupaten  Tasikmalaya  dalam  konteks  pengembangan  potensi investasi  daerah,  maka  dibutuhkan  adanya  strategi  guna  mendukung  keberhasilan kebijakan investasi daerah. Adapun strategi yang dimaksud, antara lain:
1. Dibutuhkan adanya desain kebijakan yang mampu mendukung pengembangan iklim    investasi  daerah  yang  lebih  feasible  (Sopandi  &  Nazmulmunir,  2012).
Misalnya,  penyusunan  kebijakan grand  design (Masterplan)  Pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal  (RUPM).  Dengan  demikian,  Pemerintah Kabupaten  Tasikmalaya memiliki  dokumen  rencana  strategis  untuk  jangka panjang  dalam  mengkonsolidasikan  semua  potensi investasi  daerah    dalam rangka pembangunan daerah.
2. Dibutuhkan adanya masterplan pariwisata yang dijustifikasi melalui peraturan daerah  atau  peraturan  bupati.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  dilakukan  untuk memberikan  penguatan  terhadap  arah  pembangunan  pariwisata  di  Kabupaten Tasikmalaya.
3. Dibutuhkan  adanya  kegiatan  (program) promosi  penanaman  modal,  dimana Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Tasikmalaya  dapat  menjadi leading  sector  untuk  kegiatan  ini.  Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  meliputi langkah-langkah  sebagai  berikut:  (a) Melakukan  identifikasi  dan  pemetaan potensi investasi daerah secara komprehensif dan sustainable, (b) Membangun citra (image) daerah sebagai tempat  yang  ramah  dan kondusif terhadap dunia usaha; (c) Mendesain strategi promosi yang adaptif, inovatif dan tepat sasaran; (d) Melaksanakan  berbagai  jenis  kegiatan  promosi  yang  lebih  proaktif  dan inovatif untuk meningkatkan investasi seperti pameran, forum, kunjungan, talk show,  seminar, business  matching, roadshow,  iklan;  (e) Penyediaan  dan pelaksanaan promosi melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, baliho, brosur, dan melalui media elektronik seperti website, media sosial, videotron, radio, dan televisi;
4. Perlu  dilakukan colaborative  governance yang  melibatkan  semua  pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan dapat terbangun model kemitraan yang lebih sinergis, antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan  semua stakeholders.  Leading  sector  kegiatan  ini,  bisa  diinisiasi  oleh  DPMPTSP Kabupaten Tasikmaya.
5. Dibutuhkan  adanya  penataan  dan  revitalisasi  infrastruktur,  khususnya  jalan yang    menuju  berbagai  destinasi  wisata  di  Kabupaten  Tasikmalaya.  Dengan
demikian,    diharapkan  dapat  mempermudah  aksesibilitas,  sehingga  lebih menarik  wisatawan  untuk  berkunjung  keberbagai  destinasi  wisata.  Leading sector  kegiatan  ini  dilakukan  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum,  Tata  Ruang, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tasikmalaya.
6. Dalam  rangka  membangun  persamaan  persepsi,  antara  masyarakat  (tokoh masyarakat)  dengan  para  pengusaha,  khususnya  yang  bergerak  dalam perhotelan,  dibutuhkan  adanya  pola  komunikasi  yang  di  inisiasi  oleh Pemerintah  Kabupaten  Tasikmalaya  dalam  rangka  mengeleminir  terjadinya dualisme mindset masyarakat,  sehingga  terbangun  citra  positif  dalam pengembangan investasi daerah, khususnya pada sektor wisata. Leading sector untuk kegiatan ini, bisa  di inisiasi oleh Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Majelis Ulama Kabupaten Tasikmalaya.
7. Untuk  lebih  meningkatkan  kualitas  pelayanan  perizinan,  dalam  rangka mendukung  potensi  investasi  daerah,  dibutuhkan  adanya  penerapan  konsep benchmarking  pada  lembaga  perizinan. Benchmarking adalah  suatu  proses yang biasa digunakan dalam manajemen atau umumnya manajemen strategis, dimana  suatu  unit/bagian/organisasi  mengukur  dan  membandingkan kinerjanya  terhadap  aktivitas  atau  kegiatan  serupa  unit/bagian/organisasi  lain yang  sejenis  baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Leading  sector  untuk kegiatan ini, adalah DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya.
8. Untuk mendukung pengembangan investasi daerah di Kabupaten Tasikmalaya, para pengusaha,  masyarakat dan stakeholders lainnya diharapkan dapat lebih proaktif  untuk  menanamkan  modalnya,  sesuai  pilihan  potensi  investasi  yang diminati    sesuai  dengan  bidang  usaha  masih-masing.  Pola  kerjasama  yang dibangun bisa melalui konsep government to private (pemerintah dan swasta), konsep triple  helix (pemerintah,  bisnis,  akademisi),  dan  bahkan  konsep  penta helix (pemerintah, pengusaha, masyarakat, akademisi, dan media).

## KESIMPULAN
Berdasarkan interpretasi dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka hasil kajian  potensi  investasi  daerah  di  Kabupaten  Tasikmalaya  secara  komprehensif menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Untuk mendukung pertumbuhan investasi  daerah,  Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa potensi sumber daya ekonomi unggulan  yang feasible (layak) untuk dikembangkan. Adapun Potensi-potensi tersebut meliputi: Sektor Pariwisata,  Sektor Agribisnis,  Sektor Industri  Kecil  dan  Menengah Sektor Kelautan, Sektor Kehutanan dan Perkebunan
2. Dari  sekian  banyak  potensi  investasi  daerah  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten Tasikmalaya,  potensi  pariwisata,  khususnya  destinasi  wisata  kawasan  gunung galunggung  dan  wisata  pantai,  tampaknya memberikan  peluang  yang  relative lebih  prospektif.  Hal  ini  didasarkan  pada  pertimbangan,  bahwa  sektor pariwisata tampaknya mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan  dinamika  dan  pergeseran  perilaku  masyarakat  yang  cenderung membutuhkan  aspek  rekreatif.  Dalam  konteks  ini,  destinasi  wisata  kawasan gunung  galunggung  dan  kawasan  pantai,  menawarkan  pesona  tersendiri  bagi Kabupaten Tasikmalaya, sehingga membuka peluang untuk dikembangkan. **

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono, 2018, Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta, BPFE
Hanim, Anifatul dan Ragimun, “ Analisis Factor-faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi  di  Daerah  :  Study  Kasus  di  Kabupaten  Jember  Jawa  Timur ”, Majalah Ekonomi dan Keuangan ,  Vol 14 No 3 Tahun 2010
Maruf,  Ahmad ,  “ Strategi Pengembangan Investasi Daerah : Pemberian Insentif Ataukah  Kemudahan “?,  Jurnal Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan,  Vol 13, No 1, April 2012
Ismail, Isa, “ Kendala Investasi di Era Otonomi Daerah ”, Jurnal Politika, Vol. 5 No
1, Oktober 2014
Hadari Nawawi, 2007, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Schumpeter,  Joseph,  1994, The  Theory  Of  Economic  Development,  Harvard Economic Studies
Sopandi,  Andi  dan  Nazmulmunir,  Nandang,  “ Pengembangan  Iklim  Investasi Daerah ”, Jurnal Kybernan, Vol 3 No 1, Maret 2012
Suparno,  “ Inovasi  Daerah  Untuk  Meningkatkan  Iklim  Investasi”, Jurnal Mimbar Administrasi, Vol 1, No 1, Okto ber 2017