Taufik Jahidin

## Praktik Walimatul Ursyi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam

## Taufik Jahidin
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Almuslim, Bireuen, Indonesia taufikjahidin69@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  berfokus  pada  menganalisis  praktik walimatul  ursyi di  masyarakat Kecamatan  Jangka  Kabupaten  Bireuen  yang  terpengaruh  oleh  nilai-nilai  budaya  lokal  dan perkembangan  budaya  modern  serta  relevansinya  dengan  perkembangan  hukum  Islam.  Urgensi penelitian  ini  terletak  pada  kebutuhan  untuk  memahami  interaksi  antara  tradisi  dan  budaya  lokal dengan  ajaran  syariat  Islam,  khususnya  dalam  konteks  praktik walimahtul  ursyi di  Kabupaten Bireuen.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  study kasus.  Penelitian  ini  merupakan  perpaduan  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan, sehingga sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dari sumber data lapangan (data primer)  dan  sumber  data  kepustakaan  (data  skunder).  Hasil  penelitian  menunjukkan  praktik walimatul  ursyi di  Kabupaten  Bireuen  mencerminkan  perpaduan  harmonis  antara  nilai-nilai budaya  lokal  dan  syariat  Islam.  Meskipun  ada  beberapa  aspek  yang  perlu  disesuaikan  agar sepenuhnya  sesuai  dengan  syariat  Islam,  namun  esensi  dari  praktik  ini  tetap  mempertahankan tradisi  dan  kearifan  lokal  masyarakat  Bireuen. Novelty penelitian  ini  yaitu  eksplorasi  mendalam mengenai  bagaimana  tradisi  lokal  masyarakat  Kabupaten  Bireuen,  khususnya  praktik walimatul ursyi, berinteraksi dan berintegrasi dengan syariat Islam, serta bagaimana adaptasi dan modifikasi tradisi  tersebut  dihadapkan  dengan  tantangan  budaya  modern  dan  kebutuhan  untuk  tetap  sejalan dengan  prinsip-prinsip  hukum  syari’at.  Sehingga  penelitian  ini  berpotensi  untuk  menjadi  acuan dalam  penelitian  lebih  lanjut  yang  berkaitan  dengan  implementasi  hukum  Islam  dalam  konteks sosial budaya tertentu, khususnya dalam konteks pernikahan dalam masyarakat Islam.
Kata kunci: Walimatul ursyi, Budaya lokal, Hukum Islam, Pernikahan

## Abstract
The  purpose  of  this  research  focuses  on  analyzing  the  practice  of  "walimatul  ursyi"  within  the community  of  Jangka  Subdistrict,  Bireuen  Regency,  which  is  influenced  by  local  cultural  values and the development of modern culture, as well as its relevance to the development of Islamic law. The  urgency  of  this  research  lies  in  understanding  the  interaction  between  tradition  and  local culture  with  Islamic  teachings,  especially  in  the  context  of  the  "walimatul  ursyi"  practice.  The research  method  employs  a  qualitative  approach  with  a  case  study  research  design.  This  study combines literature research and field research. Thus the data sources obtained include field data and library sources. The research findings indicate that the "walimatul ursyi" practice in Bireuen Regency reflects a harmonious blend of local cultural values and Islamic Sharia. Although some aspects need adjustment to align with Islamic lawfully, the essence of this practice still retains the traditions and local wisdom of the Bireuen community. The novelty of the research lies in its in- depth exploration of how the local traditions, particularly the "walimatul ursyi" practice, interact and  integrate  with  Islamic  Sharia,  as  well  as  how  the  adaptation  and  modification  of  these traditions are confronted with the challenges of modern culture and the need to remain in line with the principles of Sharia law. Therefore, this research has the potential to serve as a reference for further studies related to the implementation of Islamic law within specific socio-cultural contexts, especially in the context of marriage in Islamic society.
Keywords: Walimatul Ursyi, Local culture, Islamic law, Marriage

## 1. PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  salah  satu  perwujudan  ikatan  suci  dalam  hidup manusia  yang  telah  diatur  dalam  hukum  Islam  dan  seringkali  disertai  dengan serangkaian  upacara  dan  adat  istiadat. 1 Salah  satu  di  antaranya  adalah  praktik walimatul ursyi , yaitu acara syukuran atau pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh  mempelai  pria  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  dan  kebahagiaan  atas pernikahannya. Praktik ini telah menjadi bagian penting dalam proses pernikahan di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  termasuk  di  Kabupaten  Bireuen,  Kecamatan Jangka,  Provinsi  Aceh.    Penelitian  ini  berfokus  pada  analisis  terhadap  praktik walimatul  ursyi yang  berlangsung  di  masyarakat  Kabupaten  Bireuen.  Adanya varian  praktik  lokal  ini  menarik  untuk  diteliti,  terlebih  dari  perspektif  syariah Islam; apakah praktik tersebut masih relevan dengan perkembangan hukum Islam saat  ini  atau  justru  terjadi  penyimpangan  dari  ajaran  tersebut.  Perkawinan  di masyarakat  Aceh,  khususnya  di  Kecamatan  Jangka,  Bireuen,  tidak  terlepas  dari pengamalan nilai-nilai syariat  Islam, demikian juga pelaksanaan walimatul ursyi .
Selain  itu,  sunnah  bagi  pasangan  yang  menikah  untuk  mengundang  orang  solih kaya  dan  miskin  ke walimatul  ursy .  Sesuai  dengan  sabda  Nabi  SAW  dalam sebuah hadits yang berbunyi:
Artinya :  Dari Abu Sa’id dari Nabi  shallallahu ‘alaihi  wa sallam, beliau  bersabda,  “Janganlah  engkau  berteman  kecuali  dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa.”
Dengan  berbagai  kriteria  dalam  pelaksanaannya  yaitu  pasangan  pengantin agar  mengundang  orang-orang  solih,  maka  tidak  boleh  terjadi  penyimpangan akidah, 2 , 3 seperti  percampuran  antara  tamu  undangan  laki-laki  dan  perempuan, akan  tetapi  masih  terdapat  beberapa  kasus  yang  menunjukan  adanya penyimpangan dalam pelaksanaan walimatul ursyi . Penyimpangan tersebut antara lain  berkaitan  dengan  pakaian  pengantin  wanita  yang  tidak  memenuhi  syarat syariah, percampuran antara tamu laki-laki dan perempuan, serta penyelenggaraan musik modern yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Observasi awal menunjukkan  adanya  ketidaksesuaian  antara  aturan  syariat  Islam  dengan  praktik walimah yang berlangsung di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan  signifikan  dalam  praktik walimatul  ursyi ,  yang  berkaitan  tidak
1 Rifdah  Rifdah,  “Praktik  Talak  Pada  Masyarakat  Bangka  Belitung  Perspektif  Fiqh  Dan  Hukum Positiif,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 262, https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335.
2 Gema  Mahardhika  Dwiasa,  K.  N.  Sofyan  Hasan,  and  Achmad  Syarifudin,  “Fungsi  Itsbat  Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian,” Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 7, no. 1 (2019): 15, https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265.
3 Ahmad Cholid Fauzi, “Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri,” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (2018): 94, https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234.
hanya  dengan  aspek  agama,  tetapi  juga  aspek  budaya  dan  sosial  dalam masyarakat. Permasalahan ini kemudian menjadi topik fokus penelitian ini untuk dilacak akar penyebabnya serta implementasinya  terhadap perkembangan  hukum Islam di masyarakat Kabupaten Bireuen.
Berdasarkan  konteks  masyarakat  Kabupaten  Bireuen, walimatul  ursyi memiliki peran penting sebagai bagian dari tradisi pernikahan. Meskipun walimah dianggap  sebagai  bentuk  ibadah  dan  rasa  syukur  kepada  Allah  SWT,  praktik walimatul  ursyi saat  ini  tampaknya  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  hukum  syari’at.  Banyak  aspek  dari  walimah,  seperti  tata  rias  pengantin yang berlebihan, pemasangan foto pengantin, dan kecenderungan untuk mengikuti tren modern, telah menyebabkan pemborosan. Selain itu, nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan  terhadap  hukum-hukum  syari’at  mulai  ditinggalkan,  sehingga  makna sejati  dari  walimah  menjadi  pudar.  Hal  ini  menimbulkan  kegelisahan,  terutama karena  tujuan maqashid  al-syari’ah untuk  menciptakan  keluarga  yang  penuh dengan kasih sayang dan rahmat menjadi sulit untuk dicapai.
Merujuk  pada  beberapa  penelitian  sebelumnya  terdapat  persamaan  dari ketiga  penelitian  yang  dikaji  dengan  penelitian  ini  yaitu  terletak  pada  fokus mereka  terhadap  praktik  dan  tradisi  pernikahan  dalam  masyarakat  dengan berpedoman pada hukum Islam. Penelitian Rahem berfokus pada tradisi ngunjeng tandhe’  yang  berakar  dalam  kebudayaan  lokal  Madura  dan  dikaitkan  dengan ajaran  Islam,  mirip  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan  yang  juga  meninjau praktik  lokal  di  Kabupaten  Bireuen. 4 Penelitian  Mukti  berkutat  pada  konsep pelaksanaan walimatul  ursy dalam  hukum Fiqh ,  identik  dengan  penelitian  yang akan  dibahas  yang  juga  berkaitan  erat  dengan walimatul  ursy . 5 Sedangkan penelitian  Harisah  mengkaji  praktik  hutang  piutang  dalam  tradisi  ompangan dalam walimatul  ursy , yang juga  relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena walimatul ursy juga menjadi pusat pembahasannya. 6 Namun, ada beberapa perbedaan signifikan antara penelitian-penelitian  tersebut  dengan penelitian yang akan  dilakukan.  Pertama,  penelitian  ini  lebih  berfokus  pada  pengaruh  nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan budaya modern terhadap praktik walimatul ursy di  masyarakat  Kabupaten  Bireuen,  sementara  penelitian  sebelumnya  lebih menekankan  pada  praktik  kebudayaan  dan  agama  secara  spesifik.  Kedua, penelitian  ini  akan  mempertimbangkan  relevansi  praktik walimatul  ursy dengan perkembangan  hukum  Islam,  sementara  penelitian  sebelumnya  tidak  secara langsung  mengkaitkan  hal  ini.  Ketiga,  penelitian  ini  lebih  spesifik  diteliti  di
4 Zaitur  Rahem,  “Tradisi  Ngunjeng  Tandhe’  Dan  Nilai  Moderasi  Beragama  (Studi  Di  Kabupaten Sumenep  Madura),” Ahsana  Media  Jurnal  Pemikiran,  Pendidikan  Dan  Penelitian  Ke-Islaman 9,  no.  1 (2023): 62–72, http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia.
5 Ibnu Mukti,  “Konsep  Pelaksanaan  Walimatul  Ursy Menurut Fiqh  Syafi’iyyah,” Jurnal  Al-Mizan 7, no. 2 (2020): 127–35, https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/580.
6 Harisah-harisah  and  Moh  Karimullah  Al  Masyhudi,  “Praktik  Hutang  Piutang  Dalam  Tradisi Ompangan  Pada  Walimatul  ‘Ursy  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syari’Ah  Di  Desa  Sentol  Kecamatan Pademawu  Kabupaten  Pamekasan,” Syar’ie 5,  no.  2  (2022):  137–45,  https://stai-binamadani.e- journal.id/Syarie/article/view/387/286.
wilayah  Kabupaten  Bireuen,  sementara  penelitian  sebelumnya  dilakukan  di wilayah lain seperti Kabupaten Sumenep Madura dan Kabupaten Pamekasan.
Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada  pentingnya  memahami  dan mengevaluasi  praktik walimatul  ursyi di  Kabupaten  Bireuen,  khususnya  dalam konteks  bagaimana  tradisi  dan  budaya  lokal  berinteraksi  dengan  ajaran  syariat Islam.  Dalam  masyarakat  Kabupaten  Bireuen, walimatul  ursyi bukan  hanya sekedar tradisi, tetapi juga manifestasi dari pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, observasi awal menunjukkan adanya potensi  penyimpangan  dalam  pelaksanaannya,  yang  mungkin  disebabkan  oleh pengaruh budaya modern atau interpretasi lokal terhadap ajaran Islam.
Penelitian  ini  memberikan  tiga  kontribusi  penting.  Pertama,  penelitian  ini memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  praktik walimatul  ursyi di Kabupaten  Bireuen  dan  bagaimana  adapun  implementasi  dalam  konteks  sosial budaya  setempat.  Dengan  begitu,  penelitian  ini  memberikan  pengetahuan  baru mengenai  bagaimana  kebudayaan  lokal  dan  perkembangan  budaya  modern berpengaruh  pada  praktik walimatul  ursyi. Kedua,  penelitian  ini  memberikan sudut pandang yang baru dalam melihat relevansi praktik walimatul ursyi dengan perkembangan  hukum  Islam,  memberikan  wacana  baru  mengenai  bagaimana hukum  Islam  berperan dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Bireuen. Ketiga, penelitian ini berpotensi untuk menjadi acuan dalam penelitian  lebih  lanjut  yang  berkaitan  dengan  implementasi  hukum  Islam  dalam konteks  sosial  budaya  tertentu,  khususnya  dalam  konteks  pernikahan  dalam masyarakat  Islam.  Penelitian  ini  melibatkan  dimensi  hukum,  sosial,  dan  budaya dalam  membahas  suatu  praktik  adat  dan  tradisi  dalam  masyarakat.  Bertujuan untuk  menganalisis  praktik walimatul  ursyi di  masyarakat  Kecamatan  Jangka Kabupaten  Bireuen  yang  terpengaruh  oleh  nilai-nilai  budaya  lokal  dan perkembangan  budaya  modern  serta  relevansinya  dengan  perkembangan  hukum Islam.
2. METODE
Penelitian  ini  dilakukan di  Kecamatan  Jangka  di  desa  Jangka  Alue,  Jangka Mesjid, Jangka Alue U, Jangka Alue Bi, di Kabupaten Bireuen.Tokoh masyarakat setempat  diwawancarai  untuk  mendapatkan  informasi  dari  informan,  untuk mendukung penelitian ini, digunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan  metodologi  kualitatif  yang  menggabungkan  penelitian  studi  kasus dan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus untuk menyelidiki alasan di balik  fenomena  pada  perayaan  pernikahan,  atau  prosesi  walimah,  di  wilayah Kabupaten  Bireuen.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi data  primer  dari  penelitian  lapangan  dan  data  sekunder  dari  penelitian kepustakaan  karena  penelitian  ini  merupakan  perpaduan  antara  penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
Demografi yang dipilih untuk penelitian ini terkait erat dengan masalah yang sedang  diselidiki.  Seluruh  populasi  dari  17  Kecamatan  yang  membentuk
Kabupaten  Bireuen  menjadi  populasi  penelitian.  Sampel  adalah  bagian  dari komponen populasi yang diteliti, dan sementara prinsip dasar pengambilan sampel adalah  memilih  bagian  dari  populasi,  kesimpulan  dari  keseluruhan  populasi diharapkan  dapat  diperoleh.  Partisipan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua kecamatan  di  Kabupaten  Bireuen  yaitu  Kecamatan  Peusangan  dan  Kecamatan Jangka. Setiap kecamatan terdiri dari empat desa, dengan melibatkan empat tokoh kunci: tokoh agama ( Teungku Imum ), tokoh adat ( Peutua Adat ), tokoh perempuan yang  terkait  dengan  prosesi  walimah,  pemerhati  evolusi  syariat  Islam,  dan kepedulian sosial budaya.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  tahapan  yang  utama  dari  penelitian, prosedur  pengumpulan  data  adalah  tahap  proses  yang  paling  penting.  Penelitian ini  tidak  akan  mendapatkan  data  yang  memenuhi  kriteria  data  yang  telah ditetapkan jika tidak memilih metode pengumpulan data. Adapun tempat (lokasi) pesta walimah dilaksanakan  di  Desa  Jangka  Alue  Kecamatan  Jangka  pada  Mei 2022.  Analisis  data,  harus  disusun  secara  lebih  komprehensif.  Moleong mengklaim bahwa pada tahap pengorganisasian, data perlu disusun menjadi pola dan  kategori  agar  lebih  mudah  untuk  mengidentifikasi  tema. 7 Artinya,  catatan observasi  yang  tidak  teratur  dan  transkrip  wawancara  digabungkan  sedemikian rupa  sehingga  menjadi  catatan.  Strategi  ini  memungkinkan  analisis  data  yang lebih  akurat  dan  cepat.  Menurut  Miles  dan  Huberman,  analisis  data  terdiri  dari tiga kegiatan, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi. 8 Sehingga data dapat direduksi  untuk  analisis  data  dengan  mengelompokkan,  mengklasifikasikan,  dan menyusunnya.  Setelah  dikumpulkan,  informasi  harus  disajikan  dengan  gaya naratif  yang  mudah  dibaca  dan  dipahami.  Terakhir,  kesimpulan  dicapai  dengan menawarkan  penalaran  dan  kesimpulan  berdasarkan  data  dari  sumber  yang ditentukan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik walimatul  ursyi yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  budaya  lokal masyarakat di Kabupaten Bireuen adalah yang berkenaan dengan adat peujok but (penyerahan  kuasa  adat)  dari  keluar  penyelenggara  praktik walimah kepada pimpinan  gampong  (desa)  yaitu  tengku  imum,  tengku  geuchik  dan  seluruh perangkat  adat  gampong,  sehingga  tanggung  jawab  penyelenggaraan walimah sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  pimpinan  dan  masyarakat  gampong,  kemudian pada  hari walimah dilanjutkan  dengan  adat  penyajian  makanan  dan  minuman kepada  tamu  undangan  dan  secara  khusus  dilaksanakan  adat  penyambutan  dara baro (pengantin wanita)  yang dikenal  dengan  adat  tuka payong, tuka bate ranub, kemudian  dilanjutkan  dengan  penyajian  makan  bersama  linto  termasuk  tamu undangan  khusus  lainnya,  dan  dilanjutkan  dengan  duduk  sanding  di  pelaminan,
7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
8 Luthfi  Auni  and  Nidawati  Nidawati,  “The  Semiotic  Meaning  and  Philosophy  of  Symbols  in  the Gayo  Ethnic  Marriage  Processions  in  Central  Aceh,” Jurnal  Ilmiah  Peuradeun 11,  no.  1  (2023):  39, https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.811.
diakhiri dengan adat pet boh trueng atau adat tung dara baroe (pengantin wanita) dari  keluarga  linto  sehingga  secara  simbolis  bergabungnnya  kedua  keluarga tersebut dalam jalinan hubungan silaturrahmi sehingga dengan selesainya kegiatan adat  tersebut  maka  berakhirlah  semua  kegiatan  praktik walimatul  ursyi di masyarakat  Kabupaten  Bireuen,  semua  tahapan-tahapan  nilai  budaya  lokal  yang dikemukakan  diatas  masih  memiliki  nilai-nilai  yang  sejalan  dengan  prinsip- prinsip hukum syariat islam. 9,10
Kegiatan walimatul  ursyi merupakan  bagian  dari  konsepsi  syariat  Islam yang  dianjurkan  oleh  Nabi  Muhammad  Saw,  hal  tersebut  dilakukan  untuk mensyukuri  nikmat  Allah  atas  rezeki  yang  diberikan  kepadanya,  sehingga  dia dapat  melaksanakan  pernikahan  dan  melanjutkan  dengan  prosesi  kegiatan walimah dengan menyiapkan kenduri. 11,12 Hal yang sama juga dikemukakan oleh tokoh  perempuan  Desa  Jangka  Alue  Ibu  Laila  Nusyur,  SE  beliau menjelaskan;“bahwa  adat  masyarakat  Bireuen  merupakan  bentuk  keselarasan untuk memperlancar kegiatan prosesi walimatul ursyi ”.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ilsyas Abdullah sebagai tokoh Adat  di  Desa  Jangka  Mesjid  Kecamatan  Jangka  menurut  beliau;  “adat  jok  but (kenduri peu jok but keu gampong) sesuatu yang penting karena melalui adat peu jok but perencanaan dan musyawarah praktik walimatul urysi akan berjalan sesuai dengan  yang  direncanakan,  bila  adat  peu  jok  but  tidak  dilakukan  maka penyelenggaraan  praktik walimah bisa  dipastikan  gagal  karena  tidak  ada perencanaan yang matang”.
Selanjutnya  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Jufri  tokoh  adat  desa  Jangka Alu Bi Kecamatan Jangka beliau mengatakan bahwa “tanpa kenduri adat (peu jok but  keu  gampong)  maka  praktik walimatul  ursyi tidak  akan  berjalan  baik  dan lancar  karena  kurangnnya  perencanaan  dan  persiapan,  dan  faktor  adat  paling menentukan  adalah  adat  peu  jok  but  atau  kenduri  peu  jok  but  keu  gampong”. Menurut  beliau  bila  adat  tidak  bertentangan  dengan  syariat  maka  praktik  adat yang  demikian  itu  menjadi  elemen  hukum  Islam  dan  akan  memperkuat  serta memperlancar pelaksanaan kegiatan praktik walimatul ursyi ”.
Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh T. Muhammad Nasir YS tokoh adat  desa  Jangka  Alue  U  Kecamatan  Jangka,  “menurut  beliau  masyarakat mengawasi adat kebiasaan walaupun dengan pertimbangan-pertimbangan syariat,
9 Mohamad  Sar’an  and  Syahrianda  Juhar,  “Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Perkawinan  Adat (Prosesi  Perkawinan  Adat  Melayu  Riau),” Familia:  Jurnal  Hukum  Keluarga 3,  no.  2  (2022):  90–112, https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.71.
10 Muhammad  Nasir  and  Budi  Juliandi,  “The  Practice  of  Walimat  Al-‘Urs:  Competing  Sharia  and Tradition  in  Aceh,” Journal  of  Contemporary  Islam  and  Muslim  Societies 5,  no.  2  (2022):  290, https://doi.org/10.30821/jcims.v5i2.9341.
11 Inayatillah  et  al.,  “Social  History  of  Islamic  Law  from  Gender  Perspective  in  Aceh:  A  Study  of Marriage  Traditions  in  South  Aceh,  Indonesia,” Samarah 6, no. 2 (2022): 573–93, https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.14598.
12 Eris Hanifah et al., “Analysis of the Education Value of the Samawa Family at the Reception Before the Marriage Ceremony: Tradition Versus Islamic Sharia Values in the Community Lio Cibarusah Bekasi,” Jurnal  Serambi Ilmu 23, no. 2 (2022): 1–15,  https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/serambi- ilmu/article/view/4769/3745.
bisa  dipastikan  semua  masyarakat  memiliki  adat  kebiasaan  termasuk  dalam penyelenggaraan  praktik walimatul  urysi ,  selanjutnya  beliau  juga  menyebutkan bahwa  beberapa  prosesi  adat  yang  dianggap  penting  dalam  praktik walimah, misalnya  adat  peu  jok  but  keu  gampong,  pakaian  adat  pengantin  atau  linto  dara baroe,  adat  tuka  payong,  adat  tukat  bate  ranub,  ada  duduk  pengatin  dan  adat  pet boh  trueng,  ini  semua  rangkaian  prosesi  adat  yang  menghiasi  dalam  tata  cara penyelenggaraan  praktik walimatul  ursyi sehingga  dengan  demikian  antara  adat dengan  syariat  menjadi  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu  dengan yang lainnya”.
Namun  dijelaskan  oleh ketua MPU Bireuen Bapak Sayed Jamaluddin  yaitu “disamping  adat-adat  yang  telah  ada  di  masyarakat  Bireuen,  terdapat  adat-adat modern  sekarang  ini  seperti  papan  ucapan  selamat  atau  papan  bunga,  foto pengantin,  dan  termasuk  penyelenggaraan  musik  untuk  orang-orang  muda  untuk menyemarakkan  kegiatan  walimah”.  Sehingga  terdapat  penyimpangan  yang berupa  pengenaan  pakaian  pengatin  wanita  (pakain  dara  baroe),  yang  masih menggunakan pakaian adat Aceh yang belum di modifikasi sesuai dengan kriteria syariat, pelaminan pengantin sudah ditempatkan di luar rumah, pemasangan papan bunga atau papan ucapan selamat,  penggelaran  musik untuk orang-orang dewasa yang  tidak  bermuatan  islami,  pemasangan  foto  pengantin  baru  dengan  ukuran besar.    Berdasarkan  aspek  nilai  budaya  lokal  masyarakat  di  Kabupaten  Bireuen bertentangan dengan nilai syariat islam, baik yang berkaitan dengan nilai budaya lokal,  maupun  nilai-nilai  budaya  moderen  saat  ini,  hal  ini  dibuktikan  dalam penyelenggaraan  praktik  walimah  di  masyarakat  Kabupaten  Bireuen  adalah pengantin wanita (dara baro) mengenakan pakaian adat Aceh yang tergolong ketat dan  membalut  aurat,  adanya  penempatan  pelaminan  diluar  rumah  sehingga  dara baro  (pengantin  wanita)  yang  sudah  berhias  dan  berdandan  sempurna  dapat disaksika  oleh  laki-laki  asing  yang  bukan  mahramnya,  adanya  foto  pengantin dengan ukuran besar yang dipajang diluar rumah, adanya papan bunga atau papan ucapan  selamat  yang  dipajang  dipengarangan  rumah  pengantin  dan  semua  aspek adat  yang  dikemukakan  diatas  dalam  penyelenggaran  praktik  walimah  tidak  ada dasarnya  dalam  hukum  syariat  islam  dan  hal  itu  masuk  dalam  kategori penyimpangan.
Pada  praktik walimatul  ursyi di  Kabupaten  Bireuen,  banyak  interaksi  yang tercipta, baik dari aspek syariat  Islam maupun adat istiadat masyarakat setempat. Meski  tampak  seakan-akan  dua  sistem  nilai  ini  berjalan  sendiri-sendiri,  namun pada  kenyataannya  mereka  saling  berinteraksi  dan  memengaruhi  satu  sama  lain dalam  praktik walimatul  ursyi .  Praktik walimatul  ursyi di  Kabupaten  Bireun merupakan manifestasi dari perpaduan antara norma hukum  Islam dengan tradisi lokal  masyarakat  setempat.  Pasal  1  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  suatu  ikatan  batin  antara seorang  pria  dengan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar
e-ISSN : 2621-4105
1945. 13 Keterkaitan ini menunjukkan bahwa praktik walimatul ursyi di Kabupaten Bireuen sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga sejalan dengan syariat Islam.
Selanjutnya,  dalam  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU  no  1  tahun  1974 14 juga dinyatakan  bahwa  perkawinan  didasarkan  pada  persamaan  hak  dan  kewajiban suami istri. Sejalan dengan ini, masyarakat Kabupaten Bireuen juga memiliki adat peujok  but,  yang  merupakan  penyerahan  kuasa  adat  dari  keluarga  pengantin kepada  pimpinan  adat  setempat  untuk  mengatur  berlangsungnya  prosesi perkawinan,  yang  notabene  merupakan  bagian  dari  kegiatan walimatul  ursyi . Praktik walimatul ursy di Kabupaten Bireuen juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda)  Aceh  No.  6/2014  tentang  Hukum  Adat  Aceh,  yang  turut  mengakui  dan mengatur  praktik-praktik  adat  dan  budaya  lokal,  termasuk  dalam  hal  ini  praktik walimatul  ursy .  Pasal  37  Perda  Aceh  tersebut  menyatakan  bahwa  seseorang bertanggung  jawab  melaksanakan  adat  pakaian,  adat  sopan  santun,  adat perkawinan  dan  adat  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  di  wilayah Aceh. 15
Relevansi  praktik walimatul  ursyi yang  dijalankan  di  Kabupaten  Bireuen dengan  hukum  Islam  juga  tampak  pada  masyhurnya  pendapat  para  ulama  yang menegaskan bahwa walimatul ursyi merupakan sunnah rasul yang dianjurkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS An-Nur: 32 yang menyatakan bahwa “Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  diantara  kamu,  dan  orang-orang yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba- hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka  dengan  kurnia-Nya.  Dan  Allah  Maha  luas  (pemberian-Nya)  lagi  Maha Mengetahui”.    Ayat  ini  memberikan  dorongan  kuat  bagi  umat  Islam  untuk melaksanakan  pernikahan  dan  memberikan  bantuan  kepada  mereka  yang membutuhkan  dalam  rangka  pernikahan. Walimatul  ursyi ,  sebagai  bagian  dari proses  pernikahan  dalam  Islam,  menjadi  jembatan  bagi  individu  untuk melaksanakan  anjuran  pernikahan  tersebut. 16,17 Dalam  konteks  ini,  hukum  Islam mendukung  pelaksanaan walimatul  ursyi sebagai  wujud  dari  pemenuhan  sunnah Rasul.
13 Presiden  Republik  Indonesia,  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  1  (Indonesia,  issued 1974).
14 Mahkama  Agung  Republik  Indonesia,  “Perkawinan,”  Mahkama  Agung  Republik  Indonesia
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis- perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo#:~:text=Dalam Pasal 2 Undang- Undang,peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15 Gubernur  Aceh,  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat,  6,  issued  2014, http://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum- Jinayat.pdf.
16 Yapiter  Marpi,  “Keabsahan  Hukum  Pernikahan  Tanpa  Adanya  Walimatul  Ursy  Di  Masa  Kahar Pandemi  Covid-19,” As-Syar’i:  Jurnal  Bimbingan  &  Konseling  Keluarga 2,  no.  2  (2020):  183–94, https://doi.org/10.47476/as.v2i2.130.
17 Mappanyompa and Hidayatussaliki, “Psikologi Perkembangan Manusia Dalam Pendidikan Islam,” Ibtida’iy : Jurnal Prodi PGMI 6, no. 2 (2021): 31, https://doi.org/10.31764/ibtidaiy.v6i2.6300.
Namun  adanya  beberapa  penyimpangan  tersebut,  dari  segi  hukum  adat, praktik-praktik  tersebut  telah  menjadi  bagian  dari  tradisi  dan  budaya  masyarakat Kabupaten  Bireuen.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  Kabupaten  Bireuen  melihat praktik-praktik tersebut sebagai  ekspresi dari identitas budaya mereka dan bukan sebagai  pelanggaran  terhadap  hukum  Islam.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  ada urgensi  untuk  melakukan  revisi  terhadap  praktik-praktik  yang  menyimpang  dari syariat  Islam.  Hal  ini  bukan  hanya  untuk  memastikan  kesesuaian  dengan  norma syariat,  tetapi  juga  untuk  menjaga  kehormatan  dan  martabat  pengantin  wanita. Namun, revisi tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif, dengan melibatkan  masyarakat  setempat  dan  memahami  konteks  budaya  mereka.  Dalam mengatasi  penyimpangan  praktik walimatul  ursyi di  Kabupaten  Bireuen  yang bertentangan  dengan  syariat  Islam,  pendekatan  yang  dapat  diambil  adalah pendekatan  partisipatif  yang  melibatkan  masyarakat  setempat,  tokoh  adat,  dan ulama. 18 Melalui  dialog  dan  diskusi  terbuka,  diharapkan  dapat  dicapai kesepakatan  bersama  mengenai  modifikasi  praktik-praktik  yang  menyimpang tanpa  menghilangkan  esensi  budaya  lokal.  Solusinya,  praktik-praktik  yang bertentangan dengan syariat,  seperti pakaian pengantin yang tidak sesuai syariat, dapat  dimodifikasi  dengan  tetap  mempertahankan  ciri  khas  budaya  lokal.  Selain itu,  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  memadukan  syariat  Islam dengan  tradisi  lokal  dalam  praktik walimatul  ursyi juga  menjadi  kunci  agar perubahan tersebut diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dapat menjadikan praktik walimatul  ursyi di masyarakat Kabupaten Bireuen  tidak  hanya  berakar  pada  tradisi  lokal,  tetapi  juga  berpijak  pada  ajaran Islam  yang  menjadi  fondasi  kehidupan  masyarakatnya.  Sehingga  dari  teori maupun  undang-undang  di  Indonesia,  jelaslah  bahwa  praktik walimatul  ursyi di Kabupaten Bireuen adalah perwujudan interaksi dinamis antara nilai-nilai budaya lokal  dengan  hukum  Islam.  Dalam  praktiknya,  bukan  hanya  hukum  Islam  yang dijunjung  tinggi,  tetapi  juga  adat  istiadat  dan  budaya  lokal  yang  tetap dipertahankan  dan  dihargai.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  tidak bertentangan dengan adat istiadat, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
4. PENUTUP
Praktik walimatul  ursyi di  Kabupaten  Bireuen  mencerminkan  perpaduan harmonis antara nilai-nilai budaya lokal dan syariat Islam. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, namun esensi dari praktik ini tetap mempertahankan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bireuen.  Adat  istiadat  seperti  peujok  but  dan  prosesi  lainnya  menunjukkan bagaimana masyarakat setempat menghargai dan mempertahankan tradisi mereka sambil  tetap  berpegang  teguh  pada  ajaran  Islam.  Hal  ini  menegaskan  bahwa
18 Deden Mauli Darajat, “Strategi Literasi Politik untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa,” Sosio Informa 6, No. 3 (2020): 305–17, Https://E-
Journal.kemensos.go.id/index.php/sosioinforma/article/view/2422/1254.
hukum  Islam  dan  tradisi  lokal  dapat  berjalan  beriringan  dan  saling  melengkapi, asalkan keduanya tidak bertentangan. Dengan pendekatan yang tepat dan inklusif, praktik walimatul  ursyi di  Kabupaten  Bireuen  dapat  terus  berkembang  sejalan dengan syariat Islam tanpa menghilangkan ciri khas budaya lokalnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aristoni,  Aristoni.  “Kebijakan  Hukum  Perubahan  Batasan  Minimal  Umur
Pernikahan  Perspektif  Hukum  Islam.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1
(2021):
393–413. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3198/2111. Auni, Luthfi, and Nidawati Nidawati. “The Semiotic Meaning and Philosophy of Symbols in the Gayo Ethnic Marriage Processions in Central Aceh.” Jurnal Ilmiah Peuradeun 11, no. 1 (2023): 39. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.811.
Darajat, Deden Mauli. “Strategi Literasi Politik untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat  Desa.” Sosio  Informa 6,  no.  3  (2020):  305–17.  https://e- journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2422/1254.
Dwiasa,  Gema  Mahardhika,  K.  N.  Sofyan  Hasan,  and  Achmad  Syarifudin. “Fungsi  Itsbat Nikah Terhadap  Isteri Yang Dinikahi  Secara Tidak Tercatat (Nikah  Siri)  Apabila  Terjadi  Perceraian.” Repertorium :  Jurnal  Ilmiah Hukum Kenotariatan 7, no. 1 (2019): 15. https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265. Fauzi, Ahmad Cholid. “Kedudukan  Hukum  Itsbat  Nikah Poligami Sirri.” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (2018): 94. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234.
Gubernur  Aceh.  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat.  6, issued  2014.  http://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun- Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf.
Hanifah,  Eris,  Alex  Kusmardani,  Usep  Saepulloh,  Hayati,  Said  Darnius, Darmawati,  and  Fahmi  Arfan.  “Analysis  of  the  Education  Value  of  the Samawa Family at the Reception Before the Marriage Ceremony: Tradition
Versus  Islamic  Sharia  Values  in  the  Community  Lio  Cibarusah  Bekasi.” Jurnal Serambi Ilmu 23, no. 2 (2022): 1–15. https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-ilmu/article/view/4769/3745. Harisah-harisah,  and  Moh  Karimullah  Al  Masyhudi.  “Praktik  Hutang  Piutang Dalam  Tradisi  Ompangan  Pada  Walimatul  ‘Ursy  Perspektif  Hukum Ekonomi  Syari’Ah  Di  Desa  Sentol  Kecamatan  Pademawu  Kabupaten Pamekasan.” Syar’ie 5,  no.  2  (2022):  137–45.  https://stai-binamadani.e- journal.id/Syarie/article/view/387/286.
Inayatillah,  Mohd  Roslan  Mohd  Nor,  Asy’ari  Asy’ari,  and  Muhammad  Faisal. “Social History of Islamic Law from Gender Perspective in Aceh: A Study of Marriage Traditions in South Aceh, Indonesia.” Samarah 6, no. 2 (2022): 573–93. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.14598.
Mahkama Agung Republik Indonesia. “Perkawinan.” Mahkama Agung Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus- sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021- pengadilan-agama-probolinggo#:~:text=Dalam Pasal 2 Undang-
Taufik Jahidin
Undang,peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mappanyompa,  and  Hidayatussaliki.  “Psikologi  Perkembangan  Manusia  Dalam Pendidikan  Islam.” Ibtida’iy :  Jurnal  Prodi  PGMI 6,  no.  2  (2021):  31. https://doi.org/10.31764/ibtidaiy.v6i2.6300.
Marpi,  Yapiter.  “Keabsahan  Hukum  Pernikahan  Tanpa  Adanya  Walimatul  Ursy Di  Masa  Kahar  Pandemi  Covid-19.” As-Syar’i:  Jurnal  Bimbingan  & Konseling Keluarga 2, no. 2 (2020): 183–94.
https://doi.org/10.47476/as.v2i2.130.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2018.
Mukti,  Ibnu.  “Konsep  Pelaksanaan  Walimatul  Ursy  Menurut  Fiqh  Syafi’iyyah.”
Jurnal Al-Mizan 7, no. 2 (2020): 127–35. https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/580. Nasir,  Muhammad,  and  Budi  Juliandi.  “The  Practice  of  Walimat  Al-‘Urs: Competing  Sharia  and  Tradition  in  Aceh.” Journal  of  Contemporary  Islam and Muslim Societies 5, no. 2 (2022): 290. https://doi.org/10.30821/jcims.v5i2.9341.
Nurfitrah,  Mesya.  “Janji  Menikahi  Yang  Mengikat  Dalam  Kaitannya  Dengan Asas  Pacta  Sunt  Servanda.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  79. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848.
Presiden  Republik  Indonesia.  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  1. Indonesia, issued 1974.
Rahem, Zaitur. “Tradisi Ngunjeng Tandhe’ dan Nilai Moderasi Beragama (Studi Di  Kabupaten  Sumenep  Madura).” Ahsana  Media  Jurnal  Pemikiran, Pendidikan  Dan  Penelitian  Ke-Islaman 9,  no.  1  (2023):  62–72. http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia.
Rifdah, Rifdah. “Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan  Hukum  Positiif.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  2  (2022):  262. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335.
Sar’an,  Mohamad,  and  Syahrianda  Juhar.  “Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap
Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau).” Familia: Jurnal Hukum Keluarga 3, no. 2 (2022): 90–112.
https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.71.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D .  Bandung: Alphabeta, 2018.