(AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Model  pembinaan terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  Kendari
INFO PENULIS
St. Fatmawati L Universitas Sulawesi Tenggara fatma.sultra@gmail.com +6281388226370 Rifkah Anniza Rahman
Universitas Sulawesi Tenggara rifkahanniza94@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 2, Agustus 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Fatmawati  L,  St.,  &  Rahman,  R.  A.  (2022).  Model    pembinaan  terhadap  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (2), 102-110

## Abstrak
Pola  pembinaan  yang  dilakukan  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III Kendari  terhadap  Narapidana  antara  lain  pelaksanaan  pembinaan  kepribadian,  yang mana terdiri dari pembinaan kerohanian agama (Islam,  Kristen,  Katholik, dan Budha), Pembinaan  terkait  eksistensi  kesadaran  nasionalisme,  penyuluhan  terkait    Hukum maupun HAM, penyuluhan pada aspek  kesehatan, pembinaan rekreasi yang terdiri atas pembinaan  olahraga,  kegiatan  acara  nonton  tv,  dan  pelayanan  perpustakaan. Selanjutnya  ada  pembinaan  kemandirian  atau  ketrampilan  dan  kesenian.  Seluruh Narapidana  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III    Kendari  yang  berjumlah 106  orang  telah  menerima  program  pembinaan  yang  dilaksanakan  di  LAPAS  dengan aman  dan  tertib.  Sedangkan  Kendala  yang  dihadapi  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari antara lain adalah kurangnya jumlah petugas pengamanan yang  berjaga,  masih  adanya  oknum  petugas  yang  menjembatani  Narapidana mempunyai  barang-barang  terlarang  seperti  (handphone,  powerbank,  kabel  charge), kurangnya  dana  untuk  bahan  makanan  yang  akan  diberikan  kepada  Narapidana sehingga  menyebabkan  makanan  yang  dikonsumsi  kurang  layak,  kurangnya pengetahuan  petugas  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Kendari mengenai  tata  cara  penggunaan  senjata  api,  sehingga  menyebabkan  petugas  yang berjaga  tidak  di  bekali  dengan  senjata  apapun  untuk  berjaga-jaga  ketika  terjadi keributan antar Narapidana di dalam blok hunian.
Kata Kunci:   Penyelesaian Sengketa, Perdata, Hybrid Arbitration, Arbitration.

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan  pembinaan  Narapidana  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan  bertujuan  agar Narapidana  menjadi  manusia  seutuhnya,  sebagaimana  telah  menjadi  arah  pembangunan nasional,  melalui  jalur  pendekatan  memantapkan  iman  dan  membina  mereka  agar  mampu berintegrasi  secara  wajar  di  dalam  kehidupan  kelompok  selama  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  dan  kehidupan  yang  lebih  luas  (masyarakat)  setelah  menjalani  pidananya. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  yang  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  pemasyarakatan Narapidana/anak  didik.  Salah  satu  fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  melaksanakan fungsi  pembinaan  yang  merupakan  proses  sistem  pemasyarakatan  sebagai  realisasi pembaharuan  pidana  yang  dahulu  dikenal  penjara  juga  merupakan  suatu  proses  pembinaan Narapidana  yang  memandang  Narapidana  sebagai:  makhluk  Tuhan,  individu  dan  anggota masyarakat.
Jenis hukuman klasik yang terjadi pada beberapa era sebelum masehi atau zaman dahulu hukuman masih bersifat pidana fisik,  misalnya  pidana  cambuk,  potong  tangan dan  bahkan pidana    mati    (pemenggalan    kepala)  atau    digantung.    Dengan    lahirnya    pidana    hilang kemerdekaan,  hukuman  tentunya    berubah    menjadi  pidana    penjara    selama  rentan    waktu yang  telah  ditentukan  oleh      Hakim(Narotama,  2018).Seiring  dengan  hal  tersebut,  eksistensi bangunan  tempat  penahanan  sementara  semakin  diperlukan,        apalagi        dengan        adanya pidana pencabutan   kemerdekaan   untuk   waktu   yang ditentukan  oleh  hakim  tersebut  yang tentunya  memerlukan          waktu  yang  lama,  sehingga  diperlukan    adanya  wadah    atau  wujud tempat  untuk  menahan pelaku tindak pidana. Berbicara terkait eksistensi penjara, di Indonesia secara kronologis garis waktunya sudah  ada  sejak  era zaman  Belanda. Hal Ini tentunya dapat dirujuk melalui Destichten Reglement Tahun  1917. Dalam    Pasal    28    ayat    (1) Reglement tersebut    telah  dinyatakan        bahwa:  Penjara merupakan tempat   pembalasan   yang dinilai setimpal   atas   suatu bentuk dari perbuatan atau tindak    pidana    yang  tentunya  telah  dilakukan  oleh  si  pelaku  tindak  pidana  dan  juga  sebagai tempat    pembinaan    terhadap    Narapidana  atau    pelaku    tindak    pidana.      “Tujuan    pidana penjara tersebut   adalah    pembalasan    yang setimpal   dengan   mempertahankan sifat dari pidana penjaranya”  yang  harus  diutamakan, tetapi  pada  akhir  Tahun  1963  yang  dinyatakan bahwa    pidana    penjara  adalah    pemasyarakatan  dan  hak      tersebut      lebih  mengarah  atau mengutamakan  “pembinaan”  ( reeducatie  andre-socialisatie ).    Sebenarnya  “pemasyarakatan” tersebut  bisa  diartikan  secara  umum  memasyarakatkan  kembali  seorang  pelaku  dari  tindak pidana    yang  selama  ini  salah  jalan  dan  merugikan  orang  lain/masyarakat  dan mengembalikannya   kembali  kejalan   yang    benar  dengan   cara  dalam  membina    orang   yang

## Abstract
The pattern of development carried out by the Class III Kendari Women's Correctional Institution  for  prisoners  includes  the  implementation  of  personality  development, which consists of religious spiritual development (Islam, Christianity, Catholicism, and Buddhism),  coaching  related  to  the  existence  of  nationalism  awareness,  counseling related  to  law  and  human  rights,  counseling  on  aspects  of  health,  recreational development  which  consists  of  sports  coaching,  TV  viewing  activities,  and  library services. Furthermore, there is the development of independence or skills and arts. All 106 inmates of the Kendari Class III Women's Penitentiary have received the coaching program which was carried out in LAPAS in a safe and orderly manner. Meanwhile, the obstacles  faced  by  the  Class  III  Kendari  Women's  Penitentiary  include  the  lack  of security  guards  on  guard,  there  are  still  unscrupulous  officers  who  bridge  prisoners who have prohibited items such as (mobile phones, powerbanks, charge cables), lack of funds for food to be given. to prisoners, causing the food consumed to be inadequate, the lack  of  knowledge  of  the  officers  at  the  Kendari  Class  III  Women's  Correctional Institution regarding the procedures for using firearms, causing the officers on guard to not be equipped with any weapons in case of a commotion between inmates within the block. occupancy.
Keywords : Dispute Resolution, Civil, Hybrid Arbitration, Arbitration.
bersangkutan  tersebut    sehingga  dapat  menguntungkan    atau    berguna  bagi  orang  lain  atau masyarakat pada umumnya.
Selanjutnya,  sistem  Pemasyarakatan  yang  sudah    dilaksanakan    sejak    Tahun    1964 tersebut  tentunya  harus  ditunjang    dengan  adanya  payung    hukum  agar  lebih    berarti eksistensinya  yaitu  Undang-undang  nomor    12    Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  UU Pemasyarakatan tersebut menguatkan   usaha-usaha   dalam proses  mewujudkan suatu  sistem Pemasyarakatan  yang  merupakan  bentuk  tatanan  pembinaan  bagi  Warga  Binaan Pemasyarakatan (Sastro et al., 2019).
Dalam upaya melakukan pembinaan yang dilakukan terhadap Subjek  Narapidana Wanita, tentunya harus  dibedakan dengan pola  pembinaan  terhadap  Narapidana Pria. Sebab, wanita mempunyai  perbedaan  yang sangat signifikan baik  secara  fisik maupun secara psikologis, hal ini tentunya diatur dalam Pasal 12 ayat 1  dan  2 Undang-undang  Nomor  12  Tahun 1995:
Ayat  (1) Dalam   rangka   pembinaan  terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan  penggolongan  atas  dasar Umur, Jenis  kelamin, Lama  Pidana  yang  dijatuhkan, Jenis Kejahatan,kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan (Sinaga, 2018)
Pembinaan    Narapidana   bagi   perempuan   yang   dilakukan diLembaga Pemasyarakatan perempuan  didalam    Undang-undang    Nomor    12    Tahun  1995    tentang    Pemasyarakatan, ternyata    masalah  terkait  Narapidana  wanita  tidak  disebutkan  pengaturannya.    Dikarenakan yang  disebutkan  hanya Narapidana,  tidak  dibedakan  antara  Narapidana laki-laki  maupun Narapidana  wanita,  hal ini tentunya mengakibatkan adanya  kekosongan    norma,   sehingga untuk kedepannya hal  ini   perlu   untuk mendapat  pengaturan norma antara Narapidana laki- laki  dan  Narapidana  wanita  tidak  bisa  diperlakukan  dengan  kondisi  yang  sama,  mengingat bahwa  perbedaan  fisik  maupun  psikologis yang ada antara laki-laki dan wanita. Untuk dapat mengakomodasi  tempat  khusus  untuk  menghukum  atau  membina  Narapidana/Tahanan perempuan.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-undang  nomor 12 Tahun   1995   pasal 1 dan 2, dibuatlah Lembaga Pemasyarakatan khusus      perempuan. Tujuan  didirikan Lembaga  Pemasyarakatan Khusus  perempuan  tersebut  adalah  untuk  memisahkan  antara    Narapidana  pria  dan Narapidana  perempuan  dengan  faktor  alasan  faktor  keamanan  dan  psikologis  (Pinem  et  al., 2020).
Adapun  konsep  cara  dalam  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan    perempuan  pada dasarnya  secara  fundamental  tidak  jauh  berbeda  dengan  lembaga  pemasyarakatan  pada umumnya.  Hanya  sedikit  wujud  kekhususan,  dimana  Lembaga  Pemasyarakan    perempuan lebih    banyak    diberikan  keterampilan,  seperti  keterampilan  menjahit,      menyulam,  maupun memasak    yang    identik    dengan    pekerjaan  wanita  sehari-hari.  Selain  itu  Lembaga Pemasyarakatan    Wanita    memberikan    cuti    haid  bagi    narapidanya    yang    mengalami menstruasi.  Dalam     hal     melakukan     pekerjaan,      Narapidana  wanita   diberikan    pekerjaan yang  relatif   lebih ringan   jika   dibandingkan   dengan   Narapidana laki-laki (Nurjaya, 1990). Warga  Binaan  atau  Narapidana  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III    Kendari, menjadi perhatian masyarakat, dimana perempuan (kaum ibu) mempunyai peranan yang tinggi dalam  mendidik/membangun  generasi  tetapi  justru  menjadi  warga  yang  bermasalah  karena pelanggaran-pelanggaran, yang berawal dari harapan dan keinginan dalam kehidupannya yang tidak  terpenuhi. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pola pembinaan terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III  Kendari.

## B. Metodologi

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  yaitu penelitian  yang  mengkaji  secara  normatif  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  narapidana lanjut  usia  secara  Undang-Undang,  perasaan  hukum  dan  penerapan  norma  terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari .

## 2.  Jenis dan Sumber Data
Data primer, yaitu data yang langsung didapatkan dari pihak pertama. Untuk mendapatkan data primer ini penulis secara langsung turun dilapangan untuk menghubungi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan materi terkait penelitian.
Data sekunder, yaitu data yang tentunya diperoleh melalui bahan-bahan tertulis (pustaka), seperti :
a.  Buku-buku  literasi,  tulisan,  literatur  lain  yang  mana  berkaitan  dengan  materi pembahasan terkait penlitian
b.  KUHP c.  Dan bahan tulisan lain

## d. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Sehubungan   dengan   tata   cara   yang dipergunakan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi, maupun data untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan  metode  Deskriptif  kualitatif,  yaitu  suatu  metode  yang  dapat  mengungkapkan perbedaan antara teori kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.
Guna mendukung kajian tersebut, diadakan pula penelitian sebagai berikut :
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Untuk  mendapatkan  data  sistemasis,  faktual  serta  akurat  data  dikumpulkan  penulis melalui  adanya  kepustakaan,  yang  dengan  membaca  bahan-bahan,  tulisan-tulisan  dan literatur  yang  berkenaan  dengan  masalah  kejahatan  perjudian  yang  dilakukan  oleh perempuan,  disamping  untuk  mempelajari  peraturan-peraturan  pemerintah.  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  digunakan  sebagai  pedoman  didalam  melakukan penelitian dilapangan, agar masalah atau data yang diperoleh sesuai dengan fakta, serta menghindari adanya tumpang tindih atau penyimpangan yang tidak diinginkan. Sasaran utama  dari  penelitian  ini  adalah  ditujukan  terhadap  sumber-sumber  tertulis.  Oleh karenanya  penelitian  ini  banyak  diarahkan  kepada  buku-buku  dan  sumber-sumber lainnya (Effendy, 2011).
2. Penelitian Lapangan (Field Research) Sedangkan  untuk  melihat  secara  jelas  faktor-faktor  penyebab  dan  upaya penanggulangan  kejahatan  perjudian  yang  dilakukan  oleh  perempuan,  penulis melakukan  penelitian  lapangan,  yaitu  penelitian  yang  diadakan  langsung  dilapangan untuk mendapatkan data/informasi yang akurat (Creswell, 2017).
a. Observasi,  yaitu  kegiatan  suatu  metode  pengumpulan  data  yang  secara  langsung terhadap  obyek  sasaran  melalui  pengamatan  dan  pencatatan  yang  sistematis  guna melihat dari dekat apa saja yang menjadi penyebab seorang perempuan melakukan kejahatan  perjudian.  Observasi  ini  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  dalam mengungkapkan  data/informasi  secara  obyektif  sesuai  dengan  kenyataan  yang diperoleh dan analisa berdasarkan fakta tersebut.
b. Interview,  yaitu  suatu  metode  pengumpulan  data  melalui  tanya  jawab  atau wawancara langsung kepada narasumber.
Dari  kedua  metode  yang  dipergunakan  ini,  penulis  berusaha  seoptimal  mungkin melakukan penelitian dalam memberikan analisa    tentang    pembinaan   narapidana atau  warga,binaan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III  Kendari.

## 4  Analisis Data
Metode  analisis  yang   digunakan  dalam  penulisan ini adalah pertama-tama menyusun hasil penelitian yang berpangkal tolak dari hasil penelitian lapangan (data diperoleh langsung dari  responden)  kemudian  data  itu  dikelompokkan  sesuai  dengan  garis  besar  isi  penulisan. Kelompok data yang telah diinventarisir diolah dalam bentuk penganalisaan.
Agar dapat menghasilkan data yang bersifat objektif rasional penganalisaan ini senantiasa didasarkan pada analisis kulitatif dan kuantitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
Pola  Pembinaan      Terhadap      Narapidana        Di  Lembaga    Pemasyarakatan  Perempuan Kelas III  Kendari Pembinaan Narapidana
Setiap manusia tentunya memiliki hak-hak hidup berdasarkan kodrat manusia itu sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat kehidupan, sehingga hal ini diketahui bersifat suci. Tata Pelaksanaan sistem dalam  pemasyarakatan suatu sebagai bagian dari eksistensi pembangunan dalam  bidang  hukum  pada  khususnya  dan  pembangunan  nasional  secara  umum  tidak  dapat
dilepaskan  pada pengaruh  dari  situasi  lingkungan  yang  strategis  maupun  perkembangan  dari waktu  ke  waktu  baik  itu  dalam  lingkup  nasional,  regional  maupun  internasional.  Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan NKRI tentunya menjunjung tinggi eksistensi dari hukum dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat terutama bagi masyarakat yang membutuhkan wujud dari perlindungan hukum dan kemudian  dijamin oleh Negara. Artinya setiap warga Negara memiliki hak yang sama di mata atas dasar keadilan. Asas- asas  persamaan  terkait  kedudukan  ini    tentunya  sangat  krusial  ditegakkan  terutama  dalam kehidupan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Pelaksanaan  pidana  penjara  melalui  sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia diketahui mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan.  pembahasan  Umum  Undang-Undang  Pemasyarakatan yang merupakan perubahan dari ide secara yuridis filosofis melalui sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang dinyatakan bahwa: (Priyanto, 2006) :
1. Bagi  Negara  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila,  ideologi  baru  mengenai  fungsi atas  pemidanaan  yang  tidak  lagi  sekedar pemenjaraan  akan tetapi  juga  merupakan suatu  upaya  rehabilitasi  serta  reintegrasi  sosial.  Warga  Binaan  Pemasyarakatan dewasa ini diketahui telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan
2. Sistem  pemenjaraan  yang  sangat  menekankan  pada  unsur  balas  dendam  dan penjeraan  yang  disertai  dengan  lembaga  “rumah  penjara”  secara  berangsur-angsur dipandang  sebagai  suatu  sistem  dan  sarana  yang  tidak  sejalan  dengan  konsep rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  agar  Narapidana  menyadari  kesalahannya,  tidak lagi  berkehendak  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan  kembali  menjadi  warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga serta lingkungan.
Warga  Binaan diketahui  bukan  saja  objek  akan  tetapi  disebut  juga  sebagai  subyek yang tidak  berbeda  dari  eksistensi  manusia  pada  umumnya  yang  sewaktu-waktu  dapat  melakukan suatu  kesalahan  atau  kekhilafan  yang  dapat  dikenakan  tindakan  sanksi pidana  sehingga  tidak harus  diberantas,  yang  harus  diberantas  adalah  faktor-faktor  yang  mampu  menyebabkan Narapidana  berbuat  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  hukum,  agama,  kesusilaan,  atau kewajiban-kewajiban  dari  segi  sosial  lain  yang  dapat  dikenakan  wujud  sanksi  pidana. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Soejani selaku pegawai Lapas Kendari mengemukakan  bahwa  “Pemidanaan  merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  untuk menyadarkan  warga  binaan  supaya  dapat    menyesali  perbuatannya  lalu  mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat dengan hukum, kemudian menjunjung tinggi adanya nilai-nilai  moral,  sosial  dan  keagamaan,  sehingga  dapat  tercapai  kehidupan  masyarakat  yang aman dan damai”
Narapidana  berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  adalah  terpidana  yang  telah  menjalani  pidana    kemudian  hilang kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Sedangkan  pengertian  dari  terpidana  sendiri merupakan  seorang  yang  dipidana  atas  dasar  putusan  pengadilan  yang  telah  mendapatkan kekuatan  hukum  yang  tetap.  Di  samping  adanya  hak-hak  yang  dimilikinya,  Narapidana diketahui  juga  memiliki  kewajiban  dalam  mengikuti  tata  tertib  program  pembinaan  dan kegiatan  tertentu.  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6  Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjabarkan kewajiban Narapidana adalah:
a. Taat  menjalankan  ibadah  sesuai  agama  dan/  atau  kepercayaan  yang  dianutnya  serta memelihara kerukunan beragama;
b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
f. Menjaga  kebersihan  diri  dan  lingkungan  hunian  serta  mengikuti  kegiatan  yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara    Bidang  Binadik  pada Lapas  perempuan  Kelas  III    Kendari diketahui  seorang  Narapidana  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama,  tidak  ada  perbedaan antara satu sama lainnya. Hal ini kemudian dijalankan atas dasar asas persamaan perlakuan dan pelayanan  dalam  sistem  pembinaan  pemasyarakatan,  yakni  pemberian  perlakuan  dan
pelayanan  yang  sama  kepada  warga  binaan  tanpa  membeda-bedakan.  Sistem  kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara yang dimaksud adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.(wawancara 25 Mei 2020)
Upaya  proses  pembinaan  yang  ada  di  Lapas  Perempuan  Kelas  III  Kendari  terhadap Narapidana yang baru datang tentunya harus mengikuti eksistensi dari prosedur yang berlaku yakni harus mengikuti test urine, periksa kesehatan, dan dilakukan  upaya proses administrasi pemindahan  dari  tempat  sebelumnya.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  karena  untuk  dapat mengetahui  riwayat  kesehatan  Narapidana  agar  dapat  diketahui  dan  melalui  tahap screening apabila subjek Narapidana tersebut mengidap suatu penyakit yang menular serta dapat di atasi dengan penempatan Narapidana tersebut pada ruang isolasi yang sudah disediakan.
Selanjutnya  Kasubsi  keamanan  dan  ketertiban  Lapas  Kelas  III    Misyulwati  SH.,M.M berdasarkan  wawancara  menjelaskan  bahwa  setelah  dilakukan  pemeriksaan  pada  kesehatan awal  dan  juga  administrasi,  Narapidana  digeledah  badan  dan  barang  bawaannya  agar  dapat mencegah  Narapidana  membawa  barang-barang  yang  terlarang.  dalam  hal  ini  suatu  tindakan penggeledahan tersebut ditujukan agar Lapas Perempuan Kelas III  Kendari dapat terbebas dari terbebas dari  HALINAR    atau  biasa  disebut  dengan  (Handphone,  pungutan  liar  dan  narkoba). sebab apabila barang-barang  yang terlarang tersebut sampai masuk kedalam blok hunian maka akan sangat menganggu  proses berjalannya program pembinaan di Lapas.
Kemudian pada selanjutnya Narapidana  diketahui menjalani masa orientasi atau karantina dengan durasi selama 1 minggu, dalam hal ini Narapidana tentunya  tidak diperbolehkan keluar dari kamar hunian sampai waktu 1 minggu. Setelah itu Narapidana dapat melakukan kegiatan- kegiatan  pembinaan  yang  ada.  Setiap  Narapidana  yang  baru  masuk  ke  dalam  area  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Kendari  mendapatkan  ibu  asuh  (pembimbing)  yang mengawasi  setiap  kegiatan yang  dilakukan  oleh  para  Narapidana,  memperoleh  ibu  asuh  yang dilakukan berdasarkan hasil sidang TPP yang  telah dilakukan oleh pejabat struktural.
Menurut Abdi Amin S.H,  Kepala tata usaha Lapas Perempuan Kelas III Kendari, pembinaan yang  dilakukan  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  III  Kendari  meliputi  beberapa kegiatan yang dirasa memiliki bermanfaat selama berada di lembaga pemasyarakatan, dan juga membangun  kepribadian  agar dapat  diterima  kembali  oleh  masyarakat,  kegiatan  ini  tentunya rutin  dilakukan  setiap  hari  dimulai  pukul  05.30.    Adapun  upaya  kegiatan  yang  dilakukan Narapidana  sehari-hari di  dalam  area Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Kendari antara lain sebagai berikut:
1. Jam  05.30  WITA  kamar  tinggal  Narapidana  yang  piket  blok  dibuka  oleh  petugas  pengamanan yang  berwenang,  Narapidana  tersebut  mulai  membersihkan  blok  hunian  dan  lingkungan sekitarnya.
2. Jam  06.00  WITA    diketahui  seluruh  Narapidana  dibukakan  pintu  kamarnya  oleh  petugas pengamanan untuk memulai aktifitasnya.
3. Jam  07.00  WITA  seluruh  Narapidana  harus  bersiap  mengikuti  aplusan  regu  jaga,  serah  terima regu pengamanan dari dinas malam ke dinas pagi.
4. Jam  09.00  –  11.30  WITA  Narapidana  diwajibkan  untuk  mengikuti  kegiatan  rutin  berdasarkan minat  dan  bakat,  ada  yang  bimbingan  iqro  dan  baca  AlQuran  di  Musholla,  ada  yang  kerja  di bimker  (memasak  untuk  kantin,  salon,  membuat  kerajinan  tangan,  menyulam,  merajut, menjahit,  membuat  keset  dan  lain  sebagainya),  kegiatan  kebaktian  di  Gereja,  dan  kegiatan  di Vihara bagi yang beragama Budha semua di lakukan masih di dalam lembaga pemasyarakatan.
5. Jam 12.00 WITA seluruh Narapidana muslim harus sholat dzuhur berjamaah di Musholla.
6. Jam 13.00 Narapidana mengikuti aplusan regu jaga,  serah terima regu pengamanan dari dinas pagi  ke  dinas  siang.  Para  Narapidana  mengikuti  aplusan  tersebut  dengan  tertib,  berbaris didepan kamarnya.
7. Jam  13.30-15.00  WITA  Narapidana  diberikan  waktu  istirahat  di  blok  hunian  dan  dapat melakukan kegiatan lain di luar program pembinaan
8. Jam  17.00  seluruh  Narapidana  kembali  ke  kamar  masing-masing  untuk  beristirahat  dan  pintu kamar terkunci.
Seluruh  rangkaian  dari  kegiatan  tersebut  diatas  dilakukan  Narapidana  dengan  sangat disiplin, hal tersebut guna terciptanya program pembinaan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari  mempunyai  kesempatan  untuk  dikunjungi  oleh  keluarganya,  jadwal  kunjungan tersebut yakni setiap senin, kamis, dan sabtu serta hari raya. Waktu kunjungan yang diberikan pihak Lapas adalah 30 menit, mulai pukul 09.00-14.00 WITA. Selain itu Narapidana diberikan waktu  untuk  menonton  televisi  di  blok  huniannya  yang  jadwalnya  sudah  diatur  oleh  pihak
lapas, yakni setiap rabu malam, dan sabtu malam mulai pukul 20.00  - 00.00 WITA.  Serta hari minggu Narapidana diizinkan untuk bebas menonton televisi dimulai pukul 07.00 – 17.00 WITA. Setiap  program  pembinaan  didampingi  oleh  masing-masing  petugas  yang  menaungi  sebagai instruktur  Narapidana  baik  dari  teknis  maupun  fasilitatif,  Narapidana  sangat  antusias  sebab karena  selain  medapatkan  ilmu,  tentunya  mereka  juga  merasa  lebih  berguna,  meskipun diketahui  mereka  berada  didalam Lapas mereka dapat  memiliki  ilmu  dan  bekal keterampilan agar  dapat  digunakan  ketika  mereka  bebas  nanti.6  Kegiatan  yang  dilakukan  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  Kendari antara lain adalah:
1. Olah  Raga,  agar  dapat  mendukung  setiap  langkah  kegiatan  pembinaan  yang  diberikan  oleh Lapas Perempuan Kelas IIIIA Kendari tentunya diperlukan fisik yang sehat, maka dari itu setiap pagi  secara  bergilir  masing-masing  blok  melakukan  gerakan  senam  pagi  di  bawah  instruktur Warga Binaan itu sendiri dan tentunya diawasi oleh petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut yakni BIMPAS (Bimbingan Pemasyarakatan)
2. Keagamaan,   agar    dapat    meningkatkan      wawasan      terkait pengetahuan agama serta memberikan siraman rohani yang mampu untuk meningkatkan ketakwaan kepada tuhan yang ESA Berdasarkan Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang maha ESA, Lapas Perempuan Kelas III Kendari  mengupayakan  agar  setiap  hari  dilakukan  secara  bergilir  para  warga  binaan pemasyarakatan harus mendapatkan upaya pembinaan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masingmasing.  Kegiatan  ini  terdiri  dari:  untuk  warga  binaan  pemasyarakatan  yang  muslim terdiri  dari:  shalat  dhuha  bersama,  kemudian  belajar  baca  tulis  AlQur’an,  pengajian  oleh ustadzah yang diundang dari luar Lapas. Sedangkan untuk warga binaan yang beragama nasrani mendapatkan upaya pembinaan keagamaan berupa pembahasan Alkitab, renungan terkait puji- pujian,  diskusi/sharing  Alkitab,  doa  bersama  dan  lain  sebagainya.  Bagi  warga  binaan  yang beragama  Budha  beribadah  di  Vihara  bersama  dengan  tamu  yang  diundang  oleh  Lapas Perempuan  Klas  III    Kendari.  Hanya  saja  Lapas  Perempuan  Kelas  III    Kendari  belum  memiliki fasilitas rumah ibadah untuk warga binaan yang beragama Hindu sehingga pembinaan terhadap warga binaan yang beragama Hindu belum maksimal.
3. Kebersihan  dari  Lingkungan,  kebersihan  sangatlah  penting  dalam  sebuah  lembaga pemasyarakatan,  untuk  itu  masing-masing  blok  diwajibkan  untuk  membersihkan  blok  hunian setiap harinya dan kamar setiap hari sabtu dan minggu.
4. Bercocok Tanam, salah satu program yang diikuti oleh beberapa warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari. Dalam program ini warga binaan pemasyarakatan diajarkan untuk dapat bercocok tanam, mengolah lahan, dan juga perawatan tanaman pertanian.  Kegiatan ini dibawahi oleh Kepala Seksi Bimbingan Kerja.
5. Perayaan  Hari  Besar,  selain  program-program  rutin  tersebut,  lembaga  pemasyarakatan  juga mengadaan  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  insidentil  seperti  hari  raya  besar  keagamaan  dan nasional.  Kegiatan  tersebut  dapat  diharapkan  menghilangkan  stress  seluruh  warga  binaan pemasyarakatan dan juga dapat mengilhami makna dari perayan tersebut.
6. Bimbingan kerja, kegiatan kerja ini masih melanjutkan beberapa jenis keterampilan yaitu seperti : menjahit,  salon,  kantin,  sablon,  menyulam/  merajut, talikur,  sulam  pita  dan  membuat  kerajinan tangan yang lainnya.
Selain  petugas,  pihak  Lapas  tentunya  memberikan  upaya  mentoring  yang  datang  dari luar  agar  dapat  mengajarkan  keterampiln  kepada  Narapidana  wanita.  Lapas  Perempuan  Klas IIIA Kendari. seharusnya bekerjasama dengan rumah berbagi untuk kegiatan tata boga, kegiatan tata  rias,  serta  ada  pula  pelatihan  babby  sitter.  Pihak  Lapas  juga  memberikan  kesempatan kepada  Narapidana  yang  mempunyai  bakat  pada  bidang  seni  musik  dan  tari  untuk dikembangkan.
Kegiatan  yang  diberikan  tentunya  sangat wajib  diikuti  oleh  seluruh  Narapidana,  sebab Lapas  Perempuan  Kelas  III  Kendari  telah  menerapkan  buku  rapot  yang  dimiliki  oleh  seluruh Narapidana, agar diketahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh  Narapidana serta siapa saja Narapidana  yang  tidak  mengikuti  program  pembinaan.  Karena  apabila  terdapat  Narapidana tidak mengikuti kegiatan yang telah diberikan maka Narapidana tersebut tidak dapat diberikan hak terkait pembebasan bersyarat, kemudian hak asimilasi, serta hak cuti menjelang bebas dan lain  sebagainya.  Pemberian  sanksi  kepada  Narapidana  yang  tidak  mengikuti  kegiatan  dalam proses  pembinaan  dilakukan  untuk  dapat  menyadarkan  Narapidana  bahwasanya  program pembinaan  tentunya  dilakukan  agar  membuat  mereka  ketika  kembali  lagi  di  tengah-tengah masyarakat dapat memberikan perubahan dan dampak yang positif.
Proses  pemasyarakatan  dan  upaya  pembinaannya  secara  operasional  berusaha  untuk menjauhkan  Narapidana  secara  bertahap  dari  lingkungan  buruk  tembok  penjara  dan mendekatkan  Narapidana  pada  hakekat  hidup  manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu perubahan dalam pelaksanaan pidana penjara yang
kaitannya  deagan  perlakuan  terhadap  Narapidana  berdasarkan  paham  humanisme  dan berdasar  filsafat  Pancasila  sebagai  dasar  dalam  membina  Narapidana.  Pihak  keluarga  dan masyarakat  juga  diberi  kesempatan  untuk  ikut  membina  sehingga  Narapidana merasa  bahwa dia  tetap  diakui  eksistensinya  sebagai  anggota  masyarakat.  Pembinaan  kepribadian  dan pembinaan  kemandirian  Narapidana di  Lapas  Perempuan  Kelas  III  Kendari  berdasarkan  hasil penelitian  dalam  prakteknya  telah  sesuai  dengan  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan,  sehubungan  dengan  pola  pembinaan  yang  dilakukan  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  III  Kendari,  dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  ibu  St.  Fatima,SE, Menjelaskan bahwa pembinaan dilaksanakan secara harmonis dengan memperhatikan hak-hak warga  binaan,  dimana  pembinaan  Kerohanian    yang  bekerjasama  dengan  yayasan  niru  Nabi untuk memberikan pemahaman Alqur an, bagi WBP muslim, untuk WBP  nasrani bekerjasama dengan pihak sinode untuk memberikan pelayanan setiann hari jumat , sedangkan pembinaan kemandirian dan ketrampilan bekerjasama dengan BLK Kendari untuk memberikan pelatihan ,rajut dan macramé yang pengajar dari komunitas crafter sultra untuk pelatihan boga dan jahit dengan mendatangkan pengajar dari pihak BLK.

## D. Kesimpulan
Pola  pembinaan  yang  dilakukan  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III    Kendari terhadap  Narapidana  antara  lain  pelaksanaan  pembinaan  kepribadian,  yang  mana  terdiri dari pembinaan  kerohanian  agama  (Islam,  Kristen,  Katholik,  dan  Budha),  Pembinaan  terkait eksistensi kesadaran nasionalisme, penyuluhan terkait  Hukum maupun HAM, penyuluhan pada aspek    kesehatan,  pembinaan  rekreasi  yang  terdiri  atas  pembinaan  olahraga,  kegiatan  acara nonton tv, dan pelayanan perpustakaan. Selanjutnya ada pembinaan kemandirian/ ketrampilan dan kesenian. Seluruh Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  Kendari yang berjumlah 106 orang telah menerima program pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS dengan aman dan tertib.

## E. Referensi
Arief Barda Nawawi, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Andi Hamzah, 1994, Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum PIdana. Jakarta: Rajawali Pers. ---------------   (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Creswell. (2017). Research Design. California: Sage Publication. Effendy, S. (2011). Sistem Peradilan Pidana. Jakarta Selatan: Referensi.
Kresnadari, A. (2013). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana  Dalam  Keadaan  Hamil. Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 6  No.
2 (9), 1689–1699.
Lamintang, P.A.F. S. (1990). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Maramis,  F.  (2012). Hukum  Pidana  Umum  dan  Tertulis  Di  Indonesia. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Muladi dan Barda Nawawi  Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana,Alumni, Bandung
Nurjaya,  I.  N.  (1990).  Wanita  dan  kejahatan :  antara  teori  dan  realitas. Hukum  Dan Pembangunan , 484–494.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara
Pelaksanaan Hak  pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pradana,  M.  A.,  &  Narotama,  U.  (2018).  Aspek  Hukum  Pemberian  Remisi  Pada  Lembaga Pemasyarakatan. E-Jurnal: Spirit Pro Patria , IV (2), 105–114.
Seregig,  I.  K.  (2017).  Analisis  Yuridis  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Penerapan  Diversi. Pranata Hukum , 2.
Sastro, H. P. A., Marlina, M., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019).      Analisis Hukum    Pemberian Remisi    Terhadap    Narapidana     di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum , 1 (2), 146–156.
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Wardhana, W. (2020). Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara. Jurnal Ilmiah Hukum , 19.