Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 85

## MODEL PENYELESAIAN  SENGKETA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH PADA BANK WAKAF  MIKRO BERBASIS PESANTREN
Nurjamil,  Siti  Nurhayati, Ahmad Agung,  Ineu Risnaningsih nurjamil@ikopin.ac.id, sitiibunyaeza@gmail.com, ahmadagung64@yahoo.com irisnaningsih@gmail.com
Institut Koperasi Indonesia Bandung

## Abstract
The purpose of this study is to elaborate the problematic financing dispute resolution model of Waqf Micro Bank  (BWM) based on Islamic Microfinance Institution (LKMS). This research is an analytical descriptive research with normative juridical approach. The data were obtained from library research and field research through in-depth interviews with related parties including the management of the Micro  Waqf  Bank   Islamic  Microfinance  Institution  Ranah  Indah  Darussalam  Ciamis  West  Java Indonesia  and  Commissioner  of  the  Financial  Services  Authority  of  Indonesia   then  analyzed qualitatively. This research was conducted in Ciamis and Bandung West Java Indonesia. The finding of  this  study  has  confirmed  that  Sharia  economic  disputes  are  the  absolute  competencies  of  the Religious  Courts  based  on  Article  49  of  Law  Number  3  of  2006  concerning  Amendments  to  Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts including disputes on BWM financing. In disputes that occur in troubled financing BWM the stages of completion are b y intensive collection (cash collateral), rescheduling,  reconditioning,  or  restructuring  or  also  k nown  as  the  stages  of  fulfillment  of performance  and  deliberation  and  mediation  between  BWM  management  and customers involving other customers both in the scope “umpi” and cluster to be dealt joint responsibility among customers so that the settlement of disputes through litigation in religious courts does not need to be tak en by the parties.
Keywords: Problematic Financing, Micro Waqf Bank , Dispute Resolution , Deliberation, non litigation
Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengelaborasi  model  penyelesaian  sengketa  pembiayaan  bermasalah pada  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  berbasis  pesantren  di  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS) Ranah  Indah  Darussalam  Ciamis.  Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis dengan  pendekatan  yuridis    normatif.  Data  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian lapangan  dan  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif.  Penelitian ini dilakukan di Ciamis dan  Bandung. Setelah  dilakukan  penelitian  disimpulkan  bahwa  sengketa  ekonomi  syariah  merupakan  kompetensi absolut  Pengadilan  Agama  berdasar  pada  pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama termasuk sengketa pada  pembiayaan  BWM.  Dalam  sengketa  yang  terjadi  pada  pembiayaan  bermasalah  BWM  tahapan penyelesaiannya adalah dengan  dengan cara penagihan secara intensif (cash collateral) , penjadwalan kembali  ( rescheduling ),  persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  atau  penataan  kembali  ( restructuring ) atau  yang  dikenal  pula  dengan  tahapan  pemenuhan  atas  prestasi  dan  langkah  terakhir  adalah musyawarah  dan  mediasi  antara  manajemen  BWM  dengan  nasabah melibatkan nasabah lainnya baik dalam  skup  umpi  maupun  rumpun  untuk  diselesaikan  secara  tanggung  renteng  bersama  seluruh nasabah  sehingga  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  di  Pengadilan  Agama  tidak  perlu ditempuh oleh para pihak.
Kata  Kunci: Pembiayaan  Bermasalah,  Bank  Wakaf  Mikro,  Penyelesaian   Sengketa, Musyawarah, non litgasi.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law

## PENDAHULUAN
Politik  hukum  Islam  Indonesia  mengatur  dana  philantrophy  (zakat,  infaq,  shadakah dan  wakaf  disingkat  menjadi  ZISWAF)  dalam  bentuk  hukum  positif. Mengenai zakat diatur dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pegelolaan Zakat dan mengenai wakaf, diatur  dengan  Undang-undang  No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada perkembangannya pemanfaatan  dana  philantrophy  tersebut  berevolusi  dari aktivitas sosial, keagamaan, menjadi core  ekonomi  bisnis  produktif.  Sebagai  contoh,  konsep  wakaf  saat  ini  mengenail  istilah wakaf  uang  ( cash  waqf ),  wakaf  saham,  dan  mengarah  pada  penyediaan  lahan  serta pembiayaan  infrastruktur  jalan,  jembatan,  hotel,  apartemen,  real  estate,  perusahaan,  bahkan merambah  ke  dalam  dunia  investasi  melalui  perjanjian  pemanfaatan  lahan  yang  melahirkan hak  konsesi  (Nurjamil,  2018:7)  bahkan  saat  ini  sejalan  dengan  era  revolusi  industry  4.0 diperkenalkan  adanya  pemanfaatan  teknologi  digital  dalam  bidang  keuangan  atau financial technology (ditulis fintech) termasuk dalam pengelolaan wakaf.
Sebagai  respon atas perkembangan dana pilantrofi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan  Bank  Indonesia  (BI)  saat  ini  telah  menjadikan  zakat  infaq  shadaqah dan wakaf sebagai  program  prioritas  pembangunan  ekonomi  dimana  salah  satunya  dengan  membentuk Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  bernama  Bank  wakaf  Mikro  (BWM)  yang hingga Desember 2019 baru dioperasikan di 20 pondok pesantren di Indonesia dari target 100 BWM,  salah  satunya  yaitu  di  Pondok  Pesantren  Darussalam  Ciamis.  BWM  dengan segmentasi  nasabah  masyarakat  menengah  ke  bawah  (tidak bankable dan feasible ) merupakan  upaya  alternatif  pemerintah  dalam  menjembatani  masyarakat  miskin  agar  dapat mengakses  permodalan  usaha  melalui  dana  filantropi  dengan  skema  pembiayaan  berbasis syariah yang didasarkan pada perjanjian  pembiayaan syariah.
Sebuah  skema perjanjian bisnis yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, keabsahannya  merujuk  kepada  syarat  universal  yang  dikenal  dengan  syarat subyektif yaitu cakap  hukum, artinya para pihak harus dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dengan kata  lain  bukan  subyek  hukum  orang  di  bawah  umur  atau  subyek  hukum  dibawah pengampuan dan syarat obyektif yaitu mengenai hal tertentu, artinya obyek bisnis yang jelas diketahui  dan  disepakati  para  pihak  dan  kausa  halal  artinya  obyek  bisnis  tersebut  tidak bertentangan dengan hukum dan norma lain yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut berlaku baik  itu  pada  perjanjian  dengan  obyek  bisnis  konvensional  maupun  bisnis  syariah,  dengan pengecualian  bahwa  dalam  bisnis  syariah perjanjian tersebut dikenal dengan istilah akad dan adanya kualifikasi  bebas masyir (perjudian), gharar (penipuan), riba, tadlis dan dzalim. Pada  praktiknya,  dalam  proses  perjanjian  bisnis  tidak  jarang terjadi keadaan dimana salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  prestasi  yang  disepakati,  baik  itu  karena  alasan  tidak mampu  atau  tidak  mau,  yang  dalam  istlah  ilmu  hukum  disebut  wanprestasi  yang  kemudian menimbulkan  sengketa  antara  pihak  yang  menuntut  adanya  penyelesaian.  Dalam  kaitanya dengan  akad  atau  perjanjian  bisnis  antara  nasabah  dengan  manajemen  Bank  Wakaf  Mikro (BWM)  pada  kenyataannya  wanprestasi  tersebut  juga  terjadi.  Penelitian  ini  dimaksudkan untuk  mengelaborasi  bagaimana  model  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  para pihak  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan tetap  menjaga  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  syariah  yang  melekat  pada  BWM  tersebut sebagai  sebuah  lembaga  keuangan  mikro syariah not-profit oriented yang berbadan hukum koperasi.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 87
Peneltian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kedudukan  hukum  Bank  Wakaf  Mikro (BWM)  sebagai  sebuah  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  dan  menentukan  skema  penyelesian  permasalahan  hukum  yang  muncul  dalam pengguliran  dana Bank Wakaf Mikro (BWM) berbasis pesantren.
Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis  dengan pendekatan  yuridis    normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan ( library research ) dan  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  menggali  informasi  dari  para  informan melalui  teknik  wawancara  mendalam  dan  selanjutnya  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  BWM  Ranah  Indah  Darusslaam  Pondok  Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  suatu pendekatan  penelitian  yang  menggunakan  kaidah-kaidah  hukum  dan  mengutamakan penelitian  kepustakaan  serta  implementasinya  dalam  praktik  (Ronny  Hanitjo  Soemitro, 1990:97).  Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  desktiptif-analitis  (Soerjono  Soekanto,  dan  Sri Mamudji,  1994:141)  yaitu  memberikan  fakta-fakta  secara  sistematis  disertai analisis tentang teori  penyelesaian  sengketa  bisnis  syariah,  pembiayaan  bermasalah  dan  BWM.  Tahapan penelitian  dimulai  dengan  penelitian  pustaka  ( library  research ),  kemudian  penelitian  virtual ( virtually  Research )  melalui  media  teknologi  informasi  yang  ditujukan  untuk  menggali informasi  berdasarkan  data  sekunder  dari  buku,  jurnal,  artikel  ilmiah  dan  website  dan selanjutnya tahap penelitian lapangan ( field research ) dalam rangka memperoleh data primer yang  bersumber  dari  informan  melalui  teknik  wawancara  mendalam.  Data-data  yang diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan,  virtual  dan  lapangan    kemudian  dianalisis  secara kualitatif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  antara  lain  di  Perpustakaan  IKOPIN  Jatinangor, Peprustakaan Universitas Padjadjaran, Bank Wakaf Mikro LKMS Ranah Indah Darussalam dan OJK.

## PEMBAHASAN
1. Pembiayaan Bermasalah ( Non-Ferforming Financing )
Menurut Pasal 1 angka (25) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu.  Sementara  Renny  Supriyatni  Bachro mengartikan  pembiayaan  sebagai  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  bentuk  uang  yang dikeluarkan  untuk  kegiatan  usaha,  baik  barang  maupun  jasa  dengan  tujuan  mencari keuntungan  (2018:95-96).  Dalam  proses  pembiayaan  yang  diikat  dengan  sebuah perjanjian  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  seperti  utang  piutang,  tidak semua berjalan  dengan  lancar,  adakalanya  terjadi  sebuah  masalah,  baik  itu  berupa terhentinya  pembayaran  maupun  terlambatnya  pembayaran  melebihi  waktu  yang ditetapkan  (jatuh  tempo).  Hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  satu  keadaan  yang disebut pembiayaan bermasalah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  Peraturan  Bank  Indonesia  PBI  No. 8/21/PBI/2006  tentang  Kualitas  Aktiva  Bank  Umum  yang  Melaksanakan  Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 88
No.9/9/PBI/2007  dan  PBI  No.  10/24/PBI/2008,  kualitas  pembiayaan  dinilai berdasarkan  aspek-aspek  prospek  usaha,  kinerja (performance) nasabah,  dan kemampuan  membayar  atau  kemampuan menyerahkan barang pesanan. Atas dasar penilaian  aspek-aspek  tersebut,  kualitas  pembiayaan  ditetapkan  menjadi  5  (lima) golongan yaitu Lancar ( current ), Dalam Perhatian Khusus ( under special mention ), Kurang Lancar (s ubstandard ), Diragukan ( doubtful ), dan Macet ( loss ). Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut Non Performing Financings (NPFs), sama dengan Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit, yang  merupakan  rasio  pembiayaan  bermasalah  terhadap  total  pembiayaan,  adalah pembiayaan  yang  kualitasnya  berada  dalam  golongan  kurang  lancar,  diragukan, dan macet.  Dalam  pengertian  lain,  pembiayaan  bermasalah/  NPFs  adalah  Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet (Ubaidillah,  2018:290). Terjadinya  pembiayaan  bermasalah  dapat  disebabkan  oleh  banyak faktor,baik  faktor  internal  maupun  eksternal,  ada  yang  disebabkan  oleh  nasabah maupun  oleh  pihak  bank  itu  sendiri.  Menurut  Ascarya  (2008:91)  faktor internal dan eksternal yang dimaksud  antara lain:
a. Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak  beritikad  baik,  nasabah  kalah  dalam  persaingan  bisnis  dan  nasabah menghilang;
b. Kecerobohan  nasabah,  yang  meliputi  penyimpangan  penggunaan  pembiayaan, perusahaan dikelola  oleh keluarga yang tidak profesional.
c. Kelemahan  kemampuan  nasabah,  seperti  tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena  terganggunya  kelancaran  usaha,  kemampuan  manajemen  yang  kurang, teknik  produksi  yang  ketinggalan  zaman,  kemampuan  pemasaran  yang  kurang memadai, pengalaman terbatas atau kurang memadai dan informasi terbatas atau kurang memadai.
d. Kelemahan  dalam  analisis  pembiayaan,  diantaranya  analisis  pembiayaan  tidak berdasarkan  data  yang  akurat  atau  kualitas  data  rendah,  informasi  pembiayaan tidak  lengkap,  analisis  tidak  cermat,  jangka  waktu  pembiayaan  tetrlalu  lama, jangka  waktu  pembiayaan  terlalu  pendek  dan  kurangnya  akuntabilitas  putusan pembiayaan.
e. Kelemahan  dalam  dokumen  pembiayaan,  termasuk  didalamnya  adalah  data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik  dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
f. Situasi  ekonomi  yang  negatif  termasuk  di  antaranya  krisis  ekonomi  yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.
g. Situasi  poltik  dalam  negeri  yang  merugikan  antara  lain  pergantian  pejabat tertentu, hubungan  diplomatik  dengan negara lain dan adanya gejolak sosial.
h. Situasi  alam  yang  merugikan  misalnya  bencana  yang  menimbulkan  efek negatif bagi kehidupan
2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah
Menurut  Komar  Kantaatmadja,  sebagaimana  dikutif  oleh  Renny  Supriyatni dan  Andi  Fariana  (2016:34-35),  “sengketa”  dalam  arti  sehari-hari  merupakan
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 89
keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya tertentu, karena ada suatu masalah  dimana  pihak  tersebut  mengiginkan  pihak  lain  untuk  berbuat  sesuatu tetapi pihak  lainnya  menolak  untuk  melakukan  demikian.  Menurut  Nurul  Hidayah  dan Ari Khairudin ( https://journal.uniba.ac.id/index.php/index/index) Penyelesaian perselisihan  atau  sengketa  dalam  hukum  perikatan  Islam,  pada  prinsipnya  boleh dilaksanakan  melalui  tiga  jalan,  yaitu  pertama  dengan  jalan  perdamaian  ( shulhu ) yang  kedua  dengan  jalan    arbitrase  ( tahkim )  dan  yang  terakhir  melalui  proses peradilan ( al-Qadha ).
Pada  konteks  hukum  positif  di  Indonesia,  salah  satu  yang  mendapat legitimasi untuk menyelesaiakn sengketa periakatan Islam adalah Pengadilan Agama. Pada Pasal 49  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan  Agama  (selanjutnya  ditulis  UUPA)  menyebutkan  bahwa  kewenangan Peradilan  Agama  tidak  hanya  meliputi  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf, zakat,  infaq,  shadakah  dan  hadhanah,  namun    juga  terkait  ekonomi  syariah.  Pada penjelasan  Pasal  49  ayat  (3)  UUPA  dinyatakan  bahwa  aktivitas  Ekonomi  Syariah meliputi:  Bank  syariah,  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah,  Asuransi  Syariah, Reasuransi  Syariah,  Reksadana  Syariah,  Obligasi  Syariah  dan  Surat  Berharga Berjangka  Menengah  Syariah,  Sekuritas  Syariah, Pembiayaan Syariah, Penggadaian Syariah,  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan  Syariah,  dan  Bisnis  Syariah.  Sebagai bahan  perbandingan  dalam  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah  (selanjutnya ditulis UUPS), khusus penyelesaian sengketa bidang Perbankan Syariah disebutkan  di dalam Pasal 55 ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai  dengan  isi  akad.  Pada  penjelasan  ayat  (2) Pasal  55  tersebut  dinyatakan  bahwa  yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan  sesuai dengan  isi akad” adalah  upaya sebagai berikut:
a. Musyawarah;
b. Mediasi Perbankan;
c. Melalui  badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas) atau Lembaga Arbitrase lain;  dan/atau
d. Melalui  Pengadilan dalam lingkungan  Peradilan Umum Berdasarkan  Pasal  55  ayat  (2)    dapat  difahami  bahwa  pihak-pihak  yang bersengketa  dalam  Perbankan  Syariah  memiliki  pilihan  hukum  ( choice  of  forum), meskipun sejatinya kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah ada pada  Pengadilan  Agama  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  55  ayat (1) UUPS). Sementara  itu  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  pada  sebuah  lembaga  keuangan seperti  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  secara  eksplisit  sudah  dapat difahami  berdasarkan  penjelasan  Pasal  49  ayat  (3) UUPA merupakan kewenangan Pengadian Agama meskipun pada praktiknya dapat ditemukan hal yang berbeda.
Dalam  sebuah  peneltian  yang  dilakukan  oleh  Nurhasanah  dan  Hotnidah Nasution  (2016:4)  ditemukan  data  bahwa  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah, pengadilan agama merupakan pilihan tertinggi para responden yaitu sebesar  41,6  %.  Berikutnya  disusul  dengan  cara  penyelesaian  sengketa  secara
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 90
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
informal yaitu sebesar 24 %, BASYARNAS sebesar 14,3 %, lembaga ADR lainnya sebesar 13,6 % dan pengadilan negeri sebesar 6,5 %. Hal yang menarik dari paparan ini  adalah  besarnya  porsi  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  secara  informal yaitu 24 % dimana Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan institusi terbesar yang menggunakan penyelesaian sengketa secara informal.
Dalam khasanah keilmuan, beragamnya klausul penyelesaian sengketa bisnis termasuk dalam hal ini pada lembaga keuangan syariah, dimana LKMS adalah salah satunya  sangat  mungkin  terjadi  karena  dalam  hukum  perjanjian dikenal sebuah asas yang  berlaku  universal  yang  disebut  dengan  asas  kebebasan  berkontrak  ( party autonomy atau freedom of contract ). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH  Perdata  yang  menyebutkan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Menurut  Subekti, sebagaimana  dikutip  oleh  Abdul  Ghofur  Anshori,  asas  tersebut  menganut  sistem terbuka  (open  system)  (2006:7).  Sebagai  konsekuensi  logis  dari  asas  kebebasan berkontrak  ( freedom of contract ) tersebut, maka para pihak yang memenuhi syarat sah  perjanjian  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan:  (1)  Pilihan hukum ( choice of law )  dimana  para  pihak  menentukan  sendiri  dalam  kontrak  tentang  hukum  mana yang  berlaku  terhadap  interpretasi  kontrak  tersebut.  (2)  Pilihan  forum  ( choice  of forum atau choice of jurisdiction ) yaitu pilihan tentang lembaga peradilan atau forum mana  yang  dipilih  jika  terjadi  sengketa  di  antara  para pihak dalam kontrak tersebut. (3)  Pilihan  domisili  ( choice  of  domicilie )  yaitu  masing-masing  pihak  melakukan penunjukan  dimana domisili  hukum dari para pihak tersebut
Bank  Wakaf  Mikro  terdiri  dari  tiga  suku  kata.,  yaitu bank dimana  menurut Undang-Undang  Perbankan  diartikan  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup rakyat  banyak.  Yang  kedua  adalah wakaf dimana  menurut  Pasal 1 angka (1) Undang- undang  No  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dinyatakan  bahwa  wakaf  adalah  Perbuatan hukum  wakif  untuk  memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagiann harta miliknya untuk selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  atau  untuk keperluan  ibadah  untuk  kepentingan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syariah.  Yang  ketiga  adalah mikro , yaitu sesuatu yang sempit, kecil, jumlah yang sedikit (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mikro).
Melihat  konsep  BWM  berdasarkan  definisi  per  kata  sebagaimana  diuraikan  di atas,  secara  pribadi  peneliti  beranggapan  bahwa  BWM  ini  adalah  sebuah  lembaga keuangan  semacam  bank yang terafiliasi dengan pengembangan dana wakaf atau paling tidak ada kaitannya dengan lembaga wakaf yang cakupannya adalah masyarakat dengan ekonomi  menengah  ke  bawah.  Setelah  dilakukan  kajian  dapat  difahami  bahwa  ternyata BWM  merupakan  sebuah  lembaga  keuangan  berbadan  hukum koperasi yang dijalankan berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dikembangkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) bekerjasama  dengan  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional  (LAZNAS)  yang  bertujuan  untuk menurunkan  tingkat  ketimpangan  dan  kemiskinan  (https://www.ojk.go.id/id).  Sesuai namanya,  platform  pembiayaan  BWM  menyasar  masyarakat  kecil  serta  usaha kelompok   mikro  dan  kecil.   Dana  penyaluran  pembiayaan  BWM  berasal  dari  donasi
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 91
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
perusahaan  (CSR)  maupun  individu  yang  dihimpun  oleh  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional (Laznas).  Berdasarkan  data  yang diperoleh, sejak dilaunching pada bulan Oktober tahun 2017 sampai saat ini BWM telah berkembang dan mencapai 38 unit pada nopember 2018 dengan  jumlah  penyaluran  sebanyak  8.373  nasabah  yang  tersebar  di  jaringan  Pondok Pesantren  di  Provinsi  Banten,  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur,  pada  desember  2018 telah didirikan  sebanyak 41 BWM.
Skema Bank Wakaf Mikro merupakan pembiayaan tanpa agunan dengan margin setara 3% yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah (https://danaxtra.com/artikel/mengenal-bank-wakaf-mikro). Penyaluran pembiayaan dilakukan  melalui  organisasi  yang  memiliki  tokoh  masyarakat  yang  berpengaruh  seperti pesantren  atau  jaringan  masjid  Dewan  Masjid  Indonesia  melalui  lembaga  keuangan berbadan  hukum  koperasi  yang  disebut  dengan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (LKMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No 12/POJK.5 tahun 2014.
Berdasarkan  anggaran  dasar  BWM  secara  umum  peneliti  dapat  menguraikan gambaran umum mengenai  BWM dalam bagan sebagai berikut:
No Identitas Keterangan 1 Badan hukum :  Koperasi Jasa 2 Izin usaha :  Lembaga Keuangan Mikro  Syariah 3 Landasan : 1. Al-Quran dan Al-Hadits 2. Pancasila dan UUD NKRI 1945 4 Asas :  Kekeluargaan dan Tolong  Menolong 5 Prinsip dalam menjalankan usaha :  Prinsip syariah yang meliputi: „Adalah (keadilan), Itqan
(Profesional), Amanah (Jujur), Ta‟awun ( Saling tolong menolong),  dan Maslahah (kemanfaatan), Terhindar dari unsur-unsur Maisyir (Perjudian), Tadlis (Penipuan), Gharar (Ketidakpastian), Riba , Dzhulm (Penganiayaan), Risywah (Suap), Barang jasa yang Haram dan/atau Maksiat 5 Prinsip koperasi : 1. Keanggotaan bersifat sukarela; 2. Pengelolaan dilakukan  secara demokratis;
3. Pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil sebanding  dengan  besarnya  jasa  usaha  masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 5. Kemandirian; 6 Prinsip pengembangan koperasi :  1. Pendidikan  perkoperasian dan 2. Kerjasama antar koperasi 7 Perangkat organisasi Koperasi 1. Rapat Anggota; 2. Pengurus;
3. Pengawas;
4. Dewan Pengawas Syariah;
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 92
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
3. Kedudukan Bank Wakaf Mikro (BWM) Sebagai Sebuah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Sistem Hukum di Indonesia
Bank  Wakaf  Mikro  sebagai  sebuah  lembaga  keuangan,  pada  awalnya dipersepsikan sebagai sebuah lembaga yang operasionalnya bersumber dana wakaf, akan tetapi  setelah  dilakukan  peneleitian  dapat  difahami  bahwa  frase  Bank  Wakaf  Mikro hanyalah  merupakan  sebuah branding agar  lembaga  ini  mudah  dikenali  masyarakat sebagaimana  branding  yang  disematkan  pada  istilah  bank  soal,  atau  bank  sampah  yang akhir-akhir  ini  juga  cukup  menyita  perhatian  warga masyarakat, dll. Bank Wakaf Mikro itu  sendiri  merupakan  branding  yang  sengaja  diperkenalkan  oleh  pemerintah  untuk lebih memperkenalkan  wakaf  sebagai  sebuah  potensi  besar  dalam  tatanan  ekonomi  Islam. BWM  lahir  sebagai  sebuah  lembaga  keuangan  mikro  yang  diinisiasi  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  sebagai  regulator  dan  pengawas  bekerjasama  dengan  Lembaga  Amil  Zakat Nasional  (dalam  hal  ini adalah LAZNAS BSM) sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menampung  dana  sosial  yang  berasal dari investor yang dapat berupa dana zakat, infaq, shadaqah,  CSR,  dan  sumbangan  lain  yang  sah  manurut  perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia)  yang juga bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)  sebagai program  lander .  Selanjutnya  dana  dana  sosial  yang  terkumpul  di LAZNAS  BSM  akan  disalurkan  melalui sebuah lembaga berbadan hukum koperasi jasa dengan  izin  usaha  lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  yang  didirikan  oleh pondok pesantren dengan konsep akad mudharabah muqayyadah yaitu kerjasama bagi hasil dengan syarat yang megikat. Artinya Laznas BSM dalam hal ini diposisikan sebagai pemilik  modal (sohibul  maal) sementara  itu  LKMS  diposisikan  sebagai  perantara  atau penyalur  dana  kepada mudharib yaitu  masyarakat  pengguna  dana  dengan  beberapa ketentuan (syarat mengikat), yaitu:
a. LKMS harus berbasis pondok pesantren
b. Harus menggunakan branding  Bank Wakaf Mikro
c. Bersedia menyalurkan pembiayaan dengan prinsip  syariah
d. Bersedia diawasi OJK
e. Tidak menghimpu  dana ( non-deposit taking )
f. Imbal hasil setara 3% per tahun
g. Tidak mensyaratkan agunan
h. Bersedia memberikan pelatihan dan pendampingan Pendirian  Bank  Wakaf  Mikro  didukung  dengan  dana  sosial/filantropi  yang dihimpun  oleh  Laznas  BSM.  Setiap  BWM  mendapatkan  alokasi  dana  sebanyak  4,25 Miliar  Rupiah.  Dengan  rincian  sebanyak  Rp.  250  juta  digunakan  untuk  biaya  pendiirian BWM  yang  meliputi:  akta  pendirian, legalitas, inventaris kendaraan motor berjumlah dua unit,  perlengkapan  kantor  dan  mebelir  serta  biaa  pelatihan  pengurus  dan  pengelola BWM.  Sementara  itu  4  miliar  akan  disimpan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah Mandiri,  dengan  rincian  1  miliar  rupiah  dana  yang  dapat  ditarik  dalam  bentuk  deposito senilai  100  juta  rupiah  untuk  digulirkan  yang  pencairannya  dapat  dilakukan  dalam sepuluh  termin,    sementara  dana  dengan  jumlah  3  miliar  merupakan  dana  yang  dikunci atau  tidak  dapat  ditarik  dimana  dana  tersebut  dialokasikan untuk investasi dalam bentuk deposito,  dimana  hasil  dari  investasi  tersebut  digunakan  untuk  menutupi  biaya operasional BWM.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 93
Pada sistem hukum Indoensia, BWM yang merupakan sebuah branding program pemerintah  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  akan  tetapi  secara  hukum  BWM  tersebut merupakan  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  yang  dalam menjalankan operasionalnya menerapkan  prinsip  syariah.  Secara  umum lembaga keuangan yang disebut LKM diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  ( selanjutnya  disingkat  menjadi  UU-LKM) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 12/POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Lembaga  Keuangan Mikro.  Pada  Pasal  12  ayat  1  UU-LKM  termaktub  bahwa;  Penyaluran  pinjaman  atau pembiayaan  dan  pengelolaan  simpanan  oleh  LKM  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdaarkan prinsip syariah. Sementara itu pada pada Pasal 5 ayat 1 POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tersebut di atas ditegaskan bahwa  LKM  dapat  melaksanakan  usaha  secara  konvensional  atau  berdasarkan  prinsip syariah.
Pada pasal 4 huruf a UU-LKM dinyatakan bahwa syarat mendirikan UKM harus berbentuk  badan  hukum,  maka  secara  eksplisit  menurut  pasal  5  ayat  1  UU-LKM  dan Pasal  2  ayat  1  POJK  No:  12/POJK.05/2014  badan  hukum  yang  dimaksud  dapat berbentuk  koperasi  ataupun  perseroan  terbatas.  Selanjutnya  berdasarkan  pada pertimbangan  LKM  Lembaga  Keuangan  Mikro  yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga  keuangan  yang  khusus  didirikan  untuk  memberikan  jasa  pengembangan  usaha dan  pemberdayaan  masyarakat,  baik  melalui  pinjaman  atau  pembiayaan  dalam  usaha skala  mikro  kepada  anggota  dan  masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa  konsultasi  pengembangan  usaha  yang  tidak  semata-mata  mencari  keuntungan, sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal 1 ayat 1  POJK No  12/POJK.05/2014, maka Bank Wakaf  Mikro  LKMS  ini  juga  didorong  untuk  memilih  badan  hukum  koperasi  dimana pengelolaannya  lebih  banyak  pada  sektor  sosial,  sebagaimana  tersirat  dalam  kalimat  “ yang  tidak  semata-mata  mencari  keuntungan”.  Hal  ini  sangat bertolak belakang dengan prinsip perseroan terbatas yang berprinsip mencari keuntungan ( profit oriented) . Dengan demikian, karena badan hukum koperasi yang menjadi dasar, maka BWM LKMS ini juga tunduk kepada Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas, ternyata ada tiga peraturan yang memayungi BWM LKMS  ini,  yakni  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan Mikro,  POJK  No  :  12/POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan Lembaga  Keuangan  Mikro  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang Koperasi. Dengan adanya tiga peraturan perundang-undangan tersebut maka ada indikasi terjadinya  terjadinya overlapping kewenangan  antar  instansi  yang  mengaturnya, inkonsistensi,  dan  kontradiksi  dalam  pengaturannya.  Sebagai  contoh  adalah  mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap LKM Syariah termasuk Bank Wakaf Mikro LKMS Ranah  Indah  Darussalam  tersebut  serta  penyampaian  laporan  kegiatan.  Berdasarkan Undang-Undang  Koperasi  pengawasan  dan  pembinaannya  di  bawah  kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  sementara  berdasarkan  POJK  kewenangan melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  ada  pada  OJK, meskipun pada Pasal 28 ayat 1 UU-LKM dinyatakan bahwa “Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan LKM dilakukan oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan” dan pada Pasal 28 ayat 2 UU-LKM dinyatakan bahwa “ Dalam  melakukan  pembinaan  sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (1)    Otoritas  Jasa
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 94
Keuangan  melakukan  koordinasi  dengan  kementrian  yang  menyelenggarakan  koperasi dan Kementrian Dalam Negeri”, akan tetapi pada tataran teknis hal tersebut tidak mudah dilaksanakan.  Jika  melihat  Pasal  29  ayat  1  POJK  Nomor  12/POJK.05/2014  tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro secara jelas diatur bahwa LKM  yang  telah  beroperasi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No  1  Tahun  2013 tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  seperti Baitul  Maal  wa  Tamwil (BMT)  wajib mendapat  ijin  usaha  dan  dikukuhkan  oleh  OJK.  Mengingat  pentingnya  keberadaan lembaga  keuangan  mikro  dalam  meningkatkan  perekonomian  masyarakat, maka penting untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
4. Model  Penyelesian  Sengketa  Pada  Pembiayaan  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM) Berbasis Pesantren Studi Kasus Pada LKMS Ranah Indah Darussalam Ciamis Perikatan  adalah  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  paling  sedikit  dua  pihak  yang sama  sama  menyatakan  kesepakatannya  untuk  saling  mengikatkan  diri dalam perjanjian yang  dengan  sendirinya  menimbulkan  hak  dan  kewajiban.  Menurut  Pasal  1338  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi  para  pihak  yang  membuatnya  dimana  istilah  ini  dikenal  dengan  prinsip Pacta  Sun Sevanda. Dalam sebuah akad perjanjian biasanya para pihak membuat klausul mengenai penyelesaian  sengketa  yang  diakibatkan  oleh wanprestasi (keadaan  dimana  salah  satu pihak  dalam  perjanjian  tidak  mampu  memenuhi  prestasi).  Apakah  diselesaikan  dengan musyawarah  secara  kekeluargaan,  melalui  mediasi,  arbitrase  atau  bahkan  jalur  litigasi dalam proses pengadilan.
Pada  sub  bab  ini  peneliti  akan menguraikan bagaimana langkah yang sudah dan akan  ditempuh  oleh  Bank  Wakaf  Mikro  Ranah  Indah  Darussalam  apabila  terjadi persengketaan  antara  pihak  BWM  dengan  nasabah.  Persengketaan  yang  dimaksud biasanya  timbul  karena  adanya  wanprestasi  (pihak  yang  tidak  memenuhi  prestasi  atau kewajiban). Bentuk paling kongkrit dalam hal ini adalah terjadinya kasus dimana nasabah berhenti  membayar  utangnya  kepada  Bank  Wakaf  Mikro  sebagai  pihak  yang  diberi kewenangan  untuk  menggulirkan  dana  dengan  model  pembiayaan  melalaui  akad Al- Qardh sebagaimana diuraikan di atas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan Ketua  Pengurus  BWM  Ranah  Indah  Darussalam,  peneliti  dapat  menguraikan  bahwa terjadi  dua  kasus  wanprestasi  pada  program  pengguliran  dana  melalui  BWM  Ranah Indah  Darussalam  tersebut.  Yang pertama adalah  kasus  meninggalnya  nasabah,  maka kebijakan  BWM  untuk  kasus  tersebut  adalah  dengan  memutihkan  sisa  tunggakan nasabah.  Artinya  sisa  tunggakan  tersebut  akan  dianggap  lunas  berdasarkan  prinsip qardhul  hasan ,  pinjaman  kebajikan  atau  ditutupi  dari  dana  simpanan  wajib  anggota sebanyak  Rp.  2500  (dua  ribu  lima  rupiah)  yang  dibayarkan  setiap pekan atau dari dana imbal bagi hasil yang diberikan oleh setiap nasabah sebanyak Rp. 500 (lima ratus rupiah) dengan  akad ju‟alah .  Kasus kedua ,  adalah  kasus  dimana  nasabah  tidak  sanggup membayar  angsuran  karena  yang  bersangkutan  adalah  seorang  janda,  dalam  keadaan hamil,  sehingga  tidak  mampu  agi  melakukan  kegiatan  usaha.  Pada  kasus  ini  kebijakan yang diambil  oleh BWM Ranah Indah Darussalam adalah sebagi berikut:
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 95
A. Melakukan  pendekatan  kepada  nasabah  dengan  maksud  mengungkap permasalahan yang terjadi.
B. Mengkonfirmasi nasabah mengenai kesanggupannya untuk  membayar tunggakan.
C. Ketika  nasabah  tidak  mempunyai  kesanggupan  untuk  meneyelesaikan kewajibannya,  maka  diminta  pertanggungjawaban  kepada  kelompoknya, selanjutnya jika masih dirasa berat maka secara tanggung renteng setiap nasabah dalah  satu  umpi  akan  diminta  urunan  untuk  menyeesaikan  tuggakan  nasabah yang bersangkutan.

## KESIMPULAN dan SARAN
Penelitian ini menyatakan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, Bank Wakaf Mikro  LKMS  eksistensinya  diakui  sebagai  sebuah  lembaga  keuangan  yang  berbadan hukum  koperasi  jasa  dengan  izin  usaha  lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  yang didasarkan  kepada  tiga  payung  hukum  yang  berbeda,  yakni  Undang-Undang  Nomor 25 tahun  1992  tentang  Koperasi,  Undang-Unndang  Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan POJK No 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  model  penyelesaian  sengketa  bisnis syariah  pada  umumnya  dilakukan  melalui  beberapa  cara,  yakni  litigasi  di  Pengadilan Agama dan non litigasi melalui musyawarah/kekeluargaan, mediasi dan arbitrase syariah. Pada  beberapa  kasus  yang  terjadi  di  BWM  LKMS  Ranah  Indah  Darusslam,  semua permasalahan  dapat  diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan,  seandainya  ada  kaitan dengan kewajiban untuk melunasi pinjaman, apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak  mampu  menyelesaikan,  maka  semua  anggota  dalam  sekup  terkecil  (kelompok), umpi atau bahkan rumpun secara tanggung renteng berkomitmen untuk menyelesaikannya.
Berdasarkan temuan di atas, peneliti merekomendasikan beberapa hal:
1. Bank  Wakaf  Mikro  sebagai  sebuah  lembaga  keuangan syariah seharusnya  memiliki paying  hukum  yang  lebih  khusus,  sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih  terutama dalam masalah koordinasi  dan pelaporan
2. Penyelesaian  sengketa  syariah  yang  terjadi  jika  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan  dengan  komitmen  tanggung  renteng  antara  anggota  dalam  skala rumpun  dan  umpi  merupakan bagian dari penyelesian sengketa alternatif yang harus dipertanahnakan  dan  kemudian  dibuatkan  konsep  yang  lebih  baku  yang  dituangkan dalam Anngaran Rumah Tangga BWM.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Anshori,  Abdul  Ghofur,  2006, Pokok -pokok  Hukum  Perjanjian  Islam  di  Indonesia , Yogyakarta: Citra Media.
Ascarya, 2008, Akad dan Produk Bank Syariah ,  Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Narbuko, Cholid  dan Abu Achmadi,  2002, Metodologi Penelitian , Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 96
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen BIMAS Islam Departemen Agama RI, 2006, Fiqih Wakaf , Jakarta: Depag RI.
Usaman,  Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, Metodologi Penelitian Sosial , Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Praja,  Juhaya  S.,  1997, Perwakafan  di  Indonesia;  Sejarah,  Pemikiran,  Hukum,  dan Perkembangannya , Bandung: Yayasan Piara. Nurjamil, 2018, Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) dalam Pengelolaan Wakaf Produktif , Bogor: Amma Alamia.
Bachro, Renny Supriyatni dan Andi Fariana, 2016, Model Alternatif Mediasi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah , Jakarta: Mitra Wacana Media. Riza,  Risyanti  dan    Roesmidi,  2006, Pemberdayaan  Masyarakat ,  Sumedang:  Alqaprint Jatinangor.
Soemitro,  Ronny Hanitjo,  1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta, Gahlia Indonesia.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  1994, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Suatu  Tinjauan Singkat, Cetakan Keenam, Jakarta, 2003, Hlm. 83, dan Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke – 20 , Alumni, Bandung.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tentang Lembaga Keuangan Mikro POJK No 12/POJK.5/2014 Tentang  Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi  Syari’ah
Sumber Lain
Razaq,  Abdurr,  2014,  “Pengembangan  Model  Pembangunan  Ummat  Melalui  Lembaga Filantropi  Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal ”, Jurnal Intizar , Vol. 20, No. 1.
Itang,  2015,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Kemiskinan” , Tazkiya,  Jurnal  Keislaman, Kemasyarakaan dan Kebudayaan , Volume 16 No I, Januari-Juni. Ulza,  Emaridial dan Herwin Kurniawan, 2018, “Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui  Gerakan  Filantropi  Islam” ,    AL-URBAN:  Jurnal  Ekonomi  Syariah  dan Filantropi Islam Vol. 2, No. 1, Juni.
Nurhasanah  dan  Hotnidah  Nasution,  2016,  “Kecenderungan  Masyarakat  Memilih  Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Jurnal Ahkam , Vol XVI, No. 2, Juli.
Hidayah,  Nurul  dan  Ari  Khairudin,  Wanprestasi  dan  Model  Penyelesaiannya  di  LKMS  (
Studi Pada Lembaga
BMT KSPS BMT Bina Umat Sejatera), https://journal.uniba.ac.id/index.php/index/index, diakses pada tanggal 31 Juli 2019
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 97
Ubaidillah,  2018,  “Pembiayaan  Bermasalah  Pada  bank  Syariah:Strategi  Penanganan  dan Penyelesaiannya”, El-Jizya, Islamic Economis Journal , Vol 6 No. 2, Juli-Desember. http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html). https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin- september-2017-mencapai-10-12-persen.html. http://pendis.kemenag.go.id/ https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank -Wakaf- Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3154/3791 https://danaxtra.com/artikel/mengenal-bank-wakaf-mikro (http://www.pirac.org/2012/05/23/fundraising-untuk -media-komunitas/)