## KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU INKLUSI SOSIAL MASYARAKAT SADAR HUKUM
Zegovia Parera 1 , Salvadoris Pieter 2 , Mulyadi A. Tajuddin 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Musamus
Email : 1 parera01@unmus.ac.id, 2 salvadorispieter@unmus.ac.id, 3 mulyadi@unmus.ac.id
Informasi Artikel:
Dikirim: (diisi editor) ; Direvisi: (diisi editor); Diterima: (diisi editor)
Publish (diisi editor)
Abstrak: Peraturan  Bupati  Merauke  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengurangan  Pemakaian Kantong Plastik, diharapkan dapat mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Merauke. Namun,  regulasi  tentang  penanggulangan  sampah  tersebut  belum  sepenuhnya  didukung  oleh kerjasama    yang  baik  dari  masyarakat  dan  para  pelaku  usaha.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah menganalisis  bagaimana  efektivitas  pengendalian  sampah  plastik  untuk  mendukung  kelestarian lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Merauke.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian Hukum Empiris, selain mengkaji hukum secara teoritis atau normatif, juga mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Hasil dari penelitian dapat dinyatakan bahwa regulasi pengendalian sampah plastik yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Merauke Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik telah dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha toko modern dan swalayan, namun demikian regulasi ini belum dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh  pelaku  usaha  restoran/rumah  makan/cafe/penjual  makanan  dan  pasar  tradisional.  Perlunya sosialisasi  dan  penegakkan  hukum  terhadap  Peraturan  Bupati  Merauke  Nomor  23  Tahun  2019 tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik terutama bagi para pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan dan pasar tradisional.
Kata Kunci : hukum, kelestarian lingkungan hidup, sampah plastik
Abstract: Merauke Regent’s Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, is hoped that it can support environmental sustainability in Merauke Regency. However, the regulation  on  handling  transparency  has  not  been  fully  endorsed  by  good  cooperation  from  the community and business actors. The purpose of this study is to analyze how the effectiveness of plastic waste control is to support environmental sustainability in Merauke Regency. The research method used is Empirical Law research, in addition to studying the law theoretically or normatively, it also examines the law in its implementation. The results of the research can be stated that the regulations for controlling plastic waste as outlined in the Merauke Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags have been complied with and implemented properly by modern shop and supermarket business actors, however this regulation has not been complied  with  and  implemented  properly  by  restaurants/restaurants/cafes/food  vendors  and traditional  markets.  The  need  for  socialization  and  law  enforcement  against  Merauke  Regent Regulation  Number  23  of  2019  concerning  Reducing  the  Use  of  Plastic  Bags,  especially  for restaurant/restaurant/cafe/food sellers and traditional market business actors.
Key Word: law, environmental sustainability, plastic waste

## PENDAHULUAN
Lingkungan hidup  merupakan karunia yang tidak ternilai harganya, untuk dinikmati  dan  dimanfaatkan  oleh  setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Rahmat yang  dilimpahkan  tersebut  tidak  akan  ada gunanya,  apabila  lingkungan  tidak  dapat terjaga keberadaannya. Kualitas
lingkungan  hidup  sangat  tergantung  pada tingkah  laku  manusia  (Karim,  2018; Rohmah et al., 2021). Rusaknya lingkungan hidup adalah karena ketidaktahuan manusia dalam melestarikan,  mengelola  dan  menjaga lingkungannya.  Seperti  yang  dijelaskan dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  dalam  pasal  1  ayat  2,  bahwa  : “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.
Terpeliharanya  fungsi  lingkungan hidup  merupakan  kepentingan  rakyat banyak, hal itu merupakan tanggung jawab dan  peran  anggota  masyarakat.  Setiap kegiatan  yang  memadukan  lingkungan hidup,  merupakan  sarana  untuk  mencapai kegiatan yang berkelanjutan. Disamping itu
adanya  pembangunan  yang  berwawasan lingkungan  atau  pembangunan  yang memperhatikan lingkungan hidup menjamin  kesejahteraan  dan  mutu  hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang (Lestariyanti & Hakim, 2020; Purba  &  Yunita,  2017).  Adapun  yang menjadi peran masyarakat dalam pelestarian  lingkungan  hidup  terdapat dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  pasal  70 yaitu:  Masyarakat  memiliki  hak  dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk  berperan  aktif  dalam  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Peran  masyarakat  dapat  berupa: Pengawasan  sosial;  Pemberian  saran, pendapat,  usul,  keberatan,  pengaduan; dan/atau  Penyampaian  informasi  dan/atau laporan  (Asdriyandi  Juliandoni,  2013; Karim, 2018; Kiptiah, 2021; Lestariyanti & Hakim,  2020;  Wahyudin,  2017).  Peran serta masyarakat dalam upaya berpartisipasi  aktif  terhadap  pekestarian lingkungan ditujukan untuk: a). meningkatkan kepedulian dalam
perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup;  b).  meningkatkan  kemandirian, keberdayaan  masyarakat,  dan  kemitraan; c).  menumbuhkembangkan  kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d).
menumbuhkembangkan ketanggapan masyarakat  untuk  melakukan  pengawasan sosial;  dan  e).  mengembangkan  dan menjaga  budaya  dan  kearifan  local  dalam
rangka  pelestarian  fungsi  lingkungan hidup.
Rusaknya lingkungan alam
membuat keseimbangan lingkungan hidup mengalami  ketimpangan.  Banyak  dampak negatif dari rusaknya lingkungan alam yang terjadi,  rentetan  bencana  seperti  banjir, tanah  longsor,  kebakaran,  penggundulan hutan,  pencemaran  dan  lain  sebagainya semakin  menambahkan  jajaran  daftar memperparah kondisi bumi (Rohmah et al., 2021;  Sheila  Nurul  Fajar  &  Dede  Lilis Chaerowati, 2022).
Indonesia  merupakan  salah  satu negara dengan populasi tinggi dan memiliki karakter  yang  menyukai  belanja  bahan makanan (Asdriyandi  Juliandoni,  2013; Kuswardhani  &  Zulhelfa,  2016).  Kantong plastik  digunakan  saat  belanja  di supermarket,  minimarket ataupun di pasar tradisional  yang  pada  akhrinya  menjadi sampah  plastic.  Belum  lagi  ditambah sampah  kemasan  makanan,  minuman  dan lain sebagainya yang rata-rata terbuat dari jenis plastik (Selke et al., 2021). Sementara sampah  plastik  merupakan  jenis  sampah yang  sulit  terurai,  karena  pembusukannya membutuhkan  waktu  seratus  sampai  lima ratus tahun  (Karuniastuti, 2012). Gas emisi Polychlorinated  Dibenzo-p-dioxins yang mengandung racun akan keluar jika sampah plastik  dibakar  di  ruangan  terbuka (Lemieux et al., 2000).
Zat yang  mengandung plastik sulit untuk terurai dalam waktu yang cepat dan jika  masuk ke sungai dan terbawa sampai ke  laut  akan  menyumbang  unsur mikroplastik  ke  laut  (Moore  et  al.,  2011). Sampah  dari  bahan  plastik  ini  akan memenuhi  lautan  dan  menyebabkan rusaknya  kehidupan  di  laut.  Unsur nanopartikel  yang  terkandung  di  dalam plastik  jika  tercerna  oleh  biota  laut  akan menyebabkan  rusaknya  sel  otak  dan mempenharuhi perilaku biota laut (Mattsson et al., 2017).
Pada tahun 2050 di prediksi sampah plastik akan mengotori lautan dan sampah plastik akan lebih banyak dari ikan di lautan (Rhodes, 2018).  Kemungkinan besar akan terjadi  bioakumulasi  dan  biomagnifikasi yang  akan  akan  mempengaruhi  kesehatan manusia  dari  makanan  laut  yang dikonsumsi.  Namun,  meski  demikian masyarakat  dan  pelaku  usaha  masih memiliki  kesadaran  yang  minim  akan bahayanya  sampah  plastik  yang  akan mencemari  lingkungan  tempat  mereka hidup.  Padahal  sesungguhnya  persoalan sampah  plastik  di  Indonesia  kini  menjadi ancaman  yang  sangat  serius  dari  hari  ke hari.
Persoalan  sampah  plastik  juga terdapat di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke merupakan daerah dataran, mulai dari  pesisir  utara  Kabupaten  Merauke hingga  bagian  barat  sampai  ke  Pulau
Kimaam  dan  Komolom.  Sebagian  besar wilayah  Kabupaten  Merauke  berada  pada ketinggian  antara  3-44  meter  di  atas permukaan lau (dpl) dan hanya tiga wilayah yaitu  Distrik  Muting,  elikobel,  dan  Ulilin yang berada pada ketinggian antara  40-60 meter  di  atas  permukaan  laut.  Melihat kenyataan  ini,  Merauke  terancam  sampah plastik karena banyak sampah plastik yang memenuhi pintu-pintu air di beberapa titik pusat  Kota  Merauke.  Kondisi  ini memperlihatkan  bahwa  masih  banyak masyarakat  Merauke  yang  membuang sampah  sembarangan  ke  saluran  air maupun sungai.
Dilansir dari data Dinas
Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Merauke, bahwa terdapat sekitar 70% sampah plastik di  Merauke.  Produksi  sampah  plastik  di Merauke  diprediksi  sebanyak  20  ton  per hari  dari  rata-rata  sampah  yang  diangkut setiap  harinya  sebanyak  40-50  ton. Produksi sampah yang tergolong plastik di
Merauke
cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Hal tersebut juga selaras  dengan  pertambahan  populasi penduduk  Merauke  yang  mengakibatkan semakin  berkembangnya  dunia  usaha  dan tentunya berimbas juga terhadap ancaman kerusakan  lingkungan  hidup  akibat bertambahnya sampah plastik.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah  bertujuan  untuk  mengurangi
pemakaian plastik dan semakin bertambahnya  sampah plastik,  serta  untuk meningkatkan kesadaran dan niat partisipasi  masyarakat  dan  para  pelaku usaha  dalam  pengelolaan  sampah  plastik. Adapun  langkah  konkrit  pemerintah
Kabupaten
Merauke untuk mengimplementasikan  amanat  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tersebut, pada  tanggal  03  September  2019  telah disahkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 23  Tahun  2019  tentang  Pengurangan Pemakaian  Kantong  Plastik  di  Kabupaten Merauke  (Perbup  Merauke  No.  23  Tahun 2019). Dalam hal ini pemerintah Merauke dinilai progresif dalam merespon persoalan sampah plastik yang mengancam pelestarian lingkungan hidup di Merauke.
Peraturan  Bupati  Merauke  Nomor
23  Tahun  2019  tentang  Pengurangan Pemakaian  Kantong  Plastik  di  Kabupaten Merauke  bertujuan  untuk:  a.  melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemakaian  kantong  plastik;  b.  menjamin kelangsungan  kehidupan  makhluk  hidup dan  kelestarian  ekosistem;  c.  menjamin keselamatan  kesehatan  dan  kehidupan warta masyarakat dari ancaman penvemaran dan/atau kerusakan
lingkungan  hidup,  yang  disebabkan  oleh pemakaian kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari; d. melindungi kesehatan warga masyarakat dari pemakaian kantong plastik
terhadap  makanan  dan  atau  minuman;  e. menjaga  kelestarian  dan  keseimbangan fungsi lingkungan hidup; dan f. menjamin pemenuhan  dan  perlindungan  ha  katas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga  masyarakat  akibat  penggunaan kantong  plastik  (Perbup  Merauke  No.  23 Tahun 2019, Pasal 2).
Namun, regulasi
tentang penanggulangan  sampah  tersebut  belum didukung  oleh  kerjasama    yang  baik  dari masyarakat  dan  para  pelaku  usaha.  Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu cara dan upaya yang lebih serius untuk mengantisipasi  penggunaan  plastik  yang tidak  ramah  lingkungan.  Aturan  dan ancaman sanksi yang ada dalam peraturan mengenai pengendalian penggunaan plastik belum  memberikan  efek  jera  dan  belum mampu melahirkan masyarakat yang sadar hukum  lingkungan.  Selain  itu,  belum maksimalnya  sosialisasi  dari  pemerintah kepada masyarakat
menjadikan pelaksanaan regulasi pengendalian sampah plastik  di  Kabupaten  Merauke  belum efektif.  Dengan  melihat  kenyataan  pada latar  belakang  di  atas,  studi  ini  menjadi penting dilakukan.
Sejumlah  peneliti  sudah  berupaya mengkaji  persoalan  lingkungan  ini  dari berbagai  aspek.  Seperti  studi  yang dilakukan  oleh  Wahyudin,  Purba,  Fajar, Syahrifar,  Umar  dan  Munawar  yang memfokuskan  kajiannya  pada  upaya
membangun  masyarakat  sadar  lingkungan (Munawar  et  al.,  2019;  Purba  &  Yunita, 2017;  Syahrivar  &  Setiyonovita,  2017; Umar  &  Noe,  2020;  Wahyudin,  2017). Demikian pula telah ada beberapa peneliti sebelumnya  yang  mengkaji  pelestarian lingkungan  dekaitkan  dengan  masyarakat yang sadar hukum (Asdriyandi Juliandoni, 2013; Micael, 2018; Purwaningsih, 2019). Hanya  saja  belum  ditemukan  studi terdahulu  yang  mengkaji  efektivitas regulasi  tentang  penanganan  persoalan sampah.  Untuk  itu,  studi  ini  bertujuan untuk  menganalisis  efektivitas  regulasi pengendalian  sampah  plastik  untuk mendukung  kelestarian  lingkungan  hidup di Kabupaten Merauke menuju terciptanya inklusi sosial masyarakat sadar hukum.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Selain mengkaji hukum  secara  teoritis  atau  normatif,  juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini penulis mengkaji  Peraturan  Bupati  Merauke Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengurangan  Pemakaian  Kantong  Plastik di Kabupaten Merauke dan
implementasinya  di  lapangan.  Dalam  hal ini penulis melakukan observasi mengawasi  sejauh  mana  efektivitas
pelaksanaan regulasi tersebut oleh Masyarakat Merauke. Metode  penetapan  sampel  adalah secara Purposive Sampling yaitu
pengambilan  informan  secara  sengaja  dan informan  yang  digunakan  adalah  mereka yang  benar-benar  paham  dan  dapat dipercaya menjadi sumber data yang valid dan mengetahui masalah secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  a.
Wawancara dengan mendatangi narasumber  dan  responden  yaitu  para pelaku  usaha  toko  modern  dan  swalayan, serta pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual  makanan  di  pasar tradisional.  Wawancara  dilakukan  dengan memberikan pertanyaan secara teratur dan terstruktur;  b.  Dokumentasi  dengan mengumpulkan  data-data  yang  berkaitan dengan penelitian ini. Analisis Data primer dan  data  sekunder,  dianalisis  secara kualitatif  dengan  menggunakan  landasan teori  dengan  mengaplikasikan  bahan hukum  berupa  Peraturan  Bupati  Merauke
Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengurangan  Pemakaian  Kantong  Plastik di Kabupaten Merauke. Data dan informasi yang diperoleh disajikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegunaan  plastik  bagi  kehidupan masyarakat  modern  saat  ini  telah  meluas
dan  sering  digunakan.  Plastik  yang mempunyai bahan yang murah, ringan dan mudah dibuat telah membuat plastik begitu nyaman  digunakan  dalam  kehidupan sehari-  hari  masyarakat,  hal  ini  telah membuat  hasil  produksi  plastik  selama sepuluh  tahun  terakhir  dilakukan  secara besar-besaran,  hal  ini  diperkirakan  akan terus  bertambah  selama  sepuluh  sampai lima  belas  tahun  yang  akan  datang,  yang menyebabkan  limbah  plastik  akan  terus bertambah banyak dan akan semakin sulit dikendalikan,  dan  akan  menyebabkan rusaknya  lingkungan  hidup,  hal  ini  harus ada tanggapan yang serius oleh pemerintah dalam  mengatur  tiap  individu  untuk menggunakan  plastik,  dan  mengatur  para pelaku usaha agar dapat mencari cara dalam produksi  plastik  dan  mengatur  cara  untuk pengelolaan  hasil  akhir  dari  penggunaan plastik (UN Environment, 2018).
Saat  ini  penggunaan  plastik  di seluruh dunia telah mencapai angka empat ratus  juta  ton  pada  setiap  tahunnya,  yang paling tinggi adalah kantong plastik sebesar tiga puluh enam persen atau seratus empat puluh  empat  juta  ton  dan  yang  paling banyak  adalah  penggunaan  plastik  sekali pakai  ( single-use ),  hal  inilah  yang menyebabkan  peningkatan  sebanyak  lima puluh  persen  limbah  plastik  berasal  dari kantong  plastik.  Dan  parahnya,  Indonesia merupakan  negara  penyumbang  sampah
plastik  terbesar  ke-3  di  dunia  (Nugraheni, 2021).
Oleh sebab itu dari UN
Environment memberikan  komendasikan tentang  penanganan  dan  penguranga sampah kantong plastik sekali pakai dengan cara:  a.  Perbaikan  sistem  pengelolaan limbah  (sampah);  b.  Promosi  alternatif ramah  lingkungan;  c.  Meningkatkan kesadaran sosial dan partisipasi publik; dan d.  Strategi  dan  kesepakatan  pengurangan sukarela.  Dalam  hal  perbaikan  sistem pengelolaan  sampah  dianjurkan  agar digunakan kantong plastik secara berulang (reuse) dan dilakukan daur ulang (recycle) sampah plastik.
Seiring  dengan  rekomendasi  dan petunjuk  dari UN Environment yang meminta  pemerintah  harus  mengatur tindakan perseorangan dalam
menggunakan  plastik,  dan  pebisnis  atau pelaku  usaha  agar  mempunya  kewajiban dalam  mengelola  limbah  plastik.  Di
Indonesia  telah  diterbitkan  berbagai perundangan  dan  peraturan  pemerintah yang mengatur tindakan individu (perseorangan)  dan  pelaku  bisnis  untuk mengelola sampah plastik untuk mencapai penanggulangan  kerusakan  lingkungan hidup,  diantaranya  adalah:  (1)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Saat  ini,  secara  khusus  di Kabupaten  Merauke  telah  diterbitkan Peraturan  Bupati  Merauke  Nomor  23 Tahun 2019 Tentang tentang Pengurangan Pemakaian  Kantong  Plastik  di  Kabupaten Merauke.
Efektivitas Pengendalian Sampah
Plastik  Untuk  mendukung  Kelestarian Lingkungan
Tata  cara  kelola  sampah  plastik merupakan suatu hal yang sulit tidak hanya pada hal kesediaan dana dan fasilitas yang mendukung,  tetapi  juga  seharusnya melibatkan lintas sektoral, baik pemerintah, swasta,  pebisnis  dan  masyarakat  pada umunya.  Hasil  penelitian  di  lapangan  di temukan  bahwa  sampah  tidak  dilakukan pemisahan  dari  tiap  rumah  tangga,  dan yang  lebih  mengawatirkan  ada  rumah tangga yang tidak mengumpulkan sampahnya pada tempat sampah yang telah disediakan  yang  akan  diangkut  oleh petugas  yang  akan  dibawa  ke  Transfer Depo  Sampah  (TPS),  dan  dibiarkan sampahnya  begitu  saja,  atau  dibakar,  dan terkadang ada yang dibuang ke drainase.
Di  sisi  lain,  sampah  yang  akan didaur  ulang  akan  mengalami  prosedur yang  sangat  panjang,  semuanya  diawali dengan  pemisahan  sampah  plastik  yang akan  ditampung  di  tempat  sampah  yang kemudian akan dipilih oleh para pemulung sampah yang kemudian dijual ke pengepul
sampah  plastik  dan  akan  dilakukan  sortir, dijual  ke  pabrik  sampah  plastik  untuk diolah  menjadi  biji  plastik  sebagai  bahan baku  primer  biji  plastik.  Tetapi  seringkali juga  para  pengepul  langsung  menjual sampah  plastik  ke  pabrik  pengolahan lanjutan (pimer manufaktur) tanpa melalui tahapan  penggilingan  plastik.  Faktanya begitu  panjangnya  proses  pengolahan plastik di Kabupaten Merauke
menyebabkan  sampah  plastik  yang  harus mengalami  proses  daur  ulang  tidak  di lakukan oleh para rumah tangga, dan yang lebih  buruknya  sampah  plastik  dibuang langsung  ke  drainase  yang  pada  akhirnya telah  mencemari  lingkungan  di  sekitar drainase itu berada. Dari hasil penggunaan plastik  yang  menjadi  sampah  plastik, ditemui  belum  adanya  masyarakat  yang sadar dan mampu mengolah sampah plastik yang dapat di gunakan kembali.
Diundangkannya  Peraturan  Bupati Nomor  Merauke  23  Tahun  2019  Tentang tentang  Pengurangan  Pemakaian  Kantong Plastik  di Kabupaten Merauke diharapkan mampu memberikan solusi untuk masyarakat menjadi sadar dan mengurangi penggunaan plastik dan diharapkan mampu memberi solusi akan terjadinya kerusakan lingkungan.  Arah  dan  tujuan  yang  ingin dicapai dari peraturan ini adalah untuk bisa dikenadilkannya  sampah  plastik  dari  hasil pengunaan plastik dari pelaku bisnis, baik
di bidang perhotelan, warung, penjual kaki lima bahkan di pasar tradisional.
Regulasi peraturan ini juga diharapkan mampu mengurangi penggunaan plastik seperti sedotan minuman plastik dan Styrofoam . Peraturan Bupati  yang  dikeluarkan  ini  mampu memberikan semangat dan keseriusan bagi berbagai  pihak  untuk  mengurangi  dan penanganan  sampah  plastik  di  Kabupaten Merauke dari berbagai pihak.
Hal  ini  dapat  diamati  dalam  acara launching program  pengendalian  samaph plastik  Pemerintah  Daerah  Merauke bersama  Dinas  Lingkungan  Hidup  yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Merauke dalam  rangka  lebih  mensosialisasikan Peraturan Bupati Merauke tentang Pengendalian  penggunaan  Plastik  Yang diselenggarakan pada Selasa 03 September 2019.  Hal  ini  merupakan  bentuk  gerakan Pemerintah  Kabupaten  Merauke  guna mendorong  dan  mengedukasi  masyarakat agar  lebih  peduli  dan  melakukan  upaya pengurangan  sampah  terutama  sampah plastik serta menolak penggunaan kantong plastik  sekali  pakai  dan  bisa  menerapkan pemakaian kantong ramah lingkungan.
Meskipun sosialisasi terhadap Peraturan  Bupati  Nomor  Merauke  23 Tahun 2019 Tentang tentang Pengurangan Pemakaian  Kantong  Plastik  di  Kabupaten Merauke telah dilaksanakan secara intensif, namun  demikian  untuk  menganalisis
bagaimanakah  keefektifan  pengendalian sampah plastik di Kabupaten Merauke hal ini  untuk  penanggulangan  rusaknya lingkungan hidup namun di lapangan masih ditemui  kendala  yaitu  belum  berjalan maksimal,  yang  menyebabkan  proses pengendalian  sampah  plastik  masih terbatas. Tetapi hal ini tidak memadamkan semangat dan tanggapan positif pemerintah dan  pelalu  bisnis  serta  masyarakat  untuk terus  pasrtisipasi  dalam  menanggulangi kerusakan  lingkungan  dan  untuk  menuju masyarakat  yang  sadar  akan  pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Berdasarkan  observasi  penulis dalam beberapa kesempatan saat berbelanja di  beberapa  toko  modern  dan  pasar tradisional  seperti,  Toko  GS  tidak  lagi menyediakan  layanan  kantong  plastik kepada  para  pembeli.  Para  pembeli  yang berbelanja dalam jumlah yang banyak telah dipersiapkan  untuk  membawa  kantong belanja sendiri dari rumah. Hal ini terlihat berpengaruh pada perilaku konsumen yang telah  menyiapkan  kantong  belanja  sendiri dari  rumah,  hal  ini  yang  akan  menjadi kebiasaan  pengurangan  sampah  plastik  di Kabupaten Merauke.
Tetapi  hal  ini  belum  dipatuhi sepenuhnya  oleh  pelaku  bisnis  restoran, cafe,  dan  pasar  tradisional  seperti  Pasar Wamanggu dan Pasar Baru Mopah Lama di Kabuapeten  Merauke  belum  sepenuhnya mematuhi  regulasi  pengendalian  sampah
plastik  yang  tertuang  dalam  Peraturan Bupati  Nomor  Merauke  23  Tahun  2019 Tentang  tentang  Pengurangan  Pemakaian Kantong  Plastik  di  Kabupaten  Merauke. Dari hasil penelitian penulis, pelaku bisnis masih ada sebagian yang masih memberikan  layanan  penggunaan  kantong plastik  dan  belum  memberikan  pelayanan tanpa  plastik.  Hal  ini  juga  masih  terjadi pada proses pelayanan pembelian makanan melalui  online,  yang  masih  dilayani menggunakan  temapt  minum  plastik, sedotan minuman plastik, dan pembungkus makanan dari bahan styrofoam yang tidak ramah lingkungan. Karena itu, masih perlu dilakukan  upaya  untuk  sosialisasi  dan penegakan  hukum  serta  peraturan  guna pengendalian  penggunaan  plastik  kepada para pelaku bisnis di Kabupaten Merauke.
Berpijak  pada  uraian-uraian  hasil dan pembahasan di atas, dapat dinyatakan bahwa  regulasi  pengendalian  sampah plastik  yang  dituangkan  dalam  Peraturan Bupati  Nomor  Merauke  23  Tahun  2019 Tentang  tentang  Pengurangan  Pemakaian Kantong  Plastik  di  Kabupaten  Merauke telah  dipatuhi  dan  dilaksanakan  dengan baik  oleh  pelaku  usaha  toko  modern  dan swalayan,  namun  demikian  regulasi  ini belum  dipatuhi  dan  dilaksanakan  dengan baik  oleh  pelaku  usaha  restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan.
Dengan demikian regulasi pengendalian  sampah  plastik  belum
sepenuhnya  efektif  untuk  mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Merauke.  Sosialisasi  dan  penegakkan hukum  Peraturan  Bupati  Nomor  Merauke 23 Tahun 2019 Tentang tentang Pengurangan  Pemakaian  Kantong  Plastik di  Kabupaten  Merauke  perlu  ditingkatkan secara  lebih  masif  dan  intensif  terutama kepada  pelaku  usaha  restoran/rumah makan/cafe/penjual  makanan  bahkan  di pasar-pasar  tradisional  di  Kabupaten Merauke.

## PENUTUP
Sampah  plastik  dicirikan  sebagai sampah  anorganik  yang  sulit  terurai, beracun  dan  menyebabkan  pencemaran lingkungan.  Menjadi  masalah  besar  untuk memastikan kelestarian lingkungan. Diperlukan upaya serius untuk mengendalikan sampah plastik yang ramah lingkungan.  Di  Indonesia,  memang  ada regulasi sebagai kerangka hukum pengelolaan  sampah  yang  berwawasan lingkungan,  yang  dituangkan  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 18  Tahun  2008  tentang  pengelolaan sampah.  Namun,  kelemahan  undang- undang  ini  adalah  tidak  mengatur bagaimana  pengelolaan  sampah  plastik yang  berwawasan  lingkungan.  Peraturan yang  berwawasan  lingkungan  untuk pengelolaan  sampah  plastik  penting  untuk memerangi  kerusakan  lingkungan  dan
memastikan kelestarian lingkungan. Sesuai dengan  amanat  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan Sampah, dan untuk menghadapi  peningkatan  sampah  plastik setiap tahun di Kabupaten Merauke. Untuk mengendalikan  laju  peningkatan  jumlah sampah  plastik,  peraturan  telah  ditetapkan dan diundangkan.
Peraturan Badan Pengatur Merauke tentang  pengurangan  penggunaan  kantong plastik telah dipatuhi dan diterapkan dengan baik  oleh  supermarket  dan  operator  ritel modern,  namun  peraturan  ini  belum diadopsi  oleh  pengecer  dan  belum dijalankan  dengan  benar  di  Kabupaten Merauke.  Sebagian  besar  perusahaan dagang  tersebut  masih  menawarkan  jasa jual  beli  menggunakan  gelas  dan  pipet plastik  serta  kemasan  makanan  berbahan polystyrene  yang  tidak  ramah  lingkungan. Direkomendasikan sosialisasi dan penegakan  Perda  Kabupaten  Merauke Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Pengurangan  Penggunaan  Kantong  Plastik di  Kabupaten  Merauke,  khususnya  bagi pelaku bisnis makanan dan kafe dan Pelaku Niaga di Pasar Tradisional.

## DAFTAR RUJUKAN
Asdriyandi Juliandoni. (2013). Pelaksanaan
Bank Sampah Dalam Sistem
Pengelolaan  Sampah  Di  Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan. Skripsi , 3 .
Karim,  A.  (2018).  Mengembangkan Kesadaran  Melestarikan  Lingkungan Hidup Berbasis Humanisme Pendidikan Agama. Edukasia : Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Islam , 12 (2).
https://doi.org/10.21043/edukasia.v1 2i2.2780
Kiptiah,  M.  (2021).  Sosialisasi  kesadaran hukum  lingkungan  Pada  Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. Bubungan  Tinggi:  Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (1). https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1. 1801
Kuswardhani,  M.,  &  Zulhelfa,  M.  (2016). The Effect of Government Policy on Using  Fewer  Plastic  Bags  Towards Society’s Awarness of Going Green. Asia  Tourism  Forum  2016-the  12th Biennial  Conference  of  Hospitality and  Tourism  Industry  in  Asia ,  535– 540.
Lemieux, P. M., Lutes, C. C., Abbott, J. A., & Aldous, K. M. (2000). Emissions of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and  polychlorinated  dibenzofurans from  the  open  burning  of  household waste  in  barrels. Environmental Science  &  Technology , 34 (3),  377–
384.
Lestariyanti,  E.,  &  Hakim,  M.  A.  (2020). Qaryah  Thayyibah:  Reposisi  Eco-
Literacy Melalui Pendidikan Berbasis Masyarakat. Briliant:  Jurnal  Riset Dan Konseptual , 5 (3). https://doi.org/10.28926/briliant.v5i3 .483
attsson, K., Johnson, E. V., Malmendal, A., Linse,  S.,  Hansson,  L.  A.,  & Cedervall,  T.  (2017).  Brain  damage and  behavioural  disorders  in  fish induced  by  plastic  nanoparticles delivered  through  the  food  chain.
Scientific Reports , 7 (1). https://doi.org/10.1038/s41598-017- 10813-0 Micael,  T.  (2018).  Teleologi  Hukum Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor. JURNAL SUPREMASI , 8 (1).
https://doi.org/10.30957/supremasi.v
8i1.398
Moore, C. J., Lattin, G. L., & Zellers, A. F. (2011).  Quantity  and  type  of  plastic debris flowing from two urban rivers to  coastal  waters  and  beaches  of Southern  California. Revista  de Gestão  Costeira  Integrada , 11 (1).
https://doi.org/10.5894/rgci194
Munawar, S., Heryanti, E., & Miarsyah, M.
(2019). Hubungan Pengetahuan Lingkungan Hidup Dengan Kesadaran  Lingkungan  Pada  Siswa Sekolah Adiwiyata. LENSA (Lentera Sains): Jurnal Pendidikan IPA , 9 (1). https://doi.org/10.24929/lensa.v1i1.5
8 Nugraheni,  N.  A.  (2021). 5  Negara  ini Penyumbang Sampah Plastik Terbesar di Dunia, Indonesia Urutan Ke-3 . Tempo.Co.
Peraturan Bupati Nomor Merauke 23 Tahun 2019  Tentang  tentang  Pengurangan Pemakaian  Kantong  Plastik  di Kabupaten Merauke.
Purba,  E.  S.,  &  Yunita,  S.  (2017).
Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan  Fungsi  Lingkungan Hidup. JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL ,
9 (1).
https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i1.6 461
Purwaningsih,  E.  (2019).  Sadar  Hukum,
Sadar Wirausaha Dan Sadar Lingkungan  Bagi  Pemberdayaan Masyarakat  Pesisir  Tanjungpasir. ADIL: Jurnal Hukum , 6 (2). https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.824 Rhodes, C. J. (2018). Plastic pollution and potential solutions. Science Progress ,
101 (3). https://doi.org/10.3184/003685018X 15294876706211
Rohmah, S., Herawati, E., & Kholish, M. A. (2021). Hukum  Islam  dan  Etika Pelestarian Ekologi Upaya Mengurai Persoalan  Lingkungan  di  Indonesia . UB Press.
Selke, S. E. M., Culter, J. D., Auras, R. A., &  Rabnawaz,  M.  (2021).  Plastics Packaging:  Properties,  Processing,
Applications, and
Regulations.
Plastics Packaging . Sheila  Nurul  Fajar,  &  Dede  Lilis Chaerowati. (2022). Kesadaran
Lingkungan  dalam Perubahan  Iklim. Jurnal Riset Manajemen Komunikasi ,
1 (2). https://doi.org/10.29313/jrmk.v1i2.4 65
Syahrivar,  J.,  &  Setiyonovita,  R.  (2017). Pengaruh  Kesadaran  Lingkungan terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik  Ramah  Lingkungan  Di Kawasan  Industri  Cikarang. Jurnal Manajemen , 7 (1). Umar,  S.  H.,  &  Noe,  W.  (2020). Membangun  Kesadaran  Lingkungan Masyarakat  Pesisir  Berbasis  Konsep Green Constitution. Jurnal Geocivic ,
3 (2).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  18  Tahun  2008  Tentang Pengelolaan Sampah.
Wahyudin, U. (2017). Strategi Komunikasi Lingkungan  Dalam  Membangun Kepedulian  Masyarakat  Terhadap Lingkungan. Jurnal  Common , 1 (2). https://doi.org/10.34010/common.v1i 2.576