## ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING AUDIT DELAY IN REGENCIES/CITIES OF SOUTH SUMATRA PROVINCE IN 2016-2020
ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATRA SELATAN TAHUN 2016-2020
Shelly Krisandri
Accounting Sector Public Department of State Polytechnic of Sriwijaya shellykrissandri@gmail.com

## ABSTRACT
In  the  districts  and  municipalities  of  South  Sumatra,  this  study  seeks  to  ascertain  the size  of  local  governments,  audit  findings,  audit  opinions,  leverage,  and  the  degree  to which  regional  finances  depend  on  audit  delays.  17  counties  and  cities  in  South Sumatra  make  up  the  study's  population.  85  saturated  samples  from  17  districts  and municipalities  in  South  Sumatra  were  collected  over  a  5-year  period  and  used  in  the study. Using document technology, data collection methods. Multiple linear regression analysis was conducted in this study using SPSS version 25. According to the findings of partial  and  concurrent  investigations,  regional  government  size  (X1),  audit  findings (X2), audit opinion (X3), leverage (X4), and regional-level financial reliance (X5) had negligible or no effects on audit delays.
Keyword: Audit Delay, Size of Government, Audit Findings, Audit Opinion, Leverage, and level of regional Financial Dependences

## ABSTRAK
Di  kabupaten  dan  kotamadya  di  Sumatera  Selatan,  studi  ini  berupaya  memastikan ukuran  pemerintah  daerah,  temuan  audit,  opini  audit,  leverage,  dan  sejauh  mana keuangan daerah bergantung pada penundaan audit. 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menjadi populasi penelitian. 85 sampel jenuh dari 17 kabupaten dan kotamadya di  Sumatera  Selatan  dikumpulkan  selama  periode  5  tahun  dan  digunakan  dalam penelitian  ini.  Menggunakan  teknologi  dokumen,  metode  pengumpulan  data.  Analisis regresi linier berganda dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS versi 25. Menurut temuan investigasi parsial dan bersamaan, ukuran pemerintah daerah (X1), temuan  audit  (X2),  opini  audit  (X3),  leverage  (X4),  dan  daerah  -tingkat  financial reliance (X5) memiliki pengaruh yang dapat diabaikan atau tidak berpengaruh terhadap audit delay.
Kata  Kunci :  Audit  Delay,  Ukuran  Pemerintahan,  Temuan  Audit,  Opini  Audit, Leverage, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN
Dalam menangani keuangan
negara  daerah,  pemerintah  bertanggung jawab  kepada  rakyat  melalui  LKPD. Laporan  keuangan  memiliki  sejumlah fitur  kualitatif,  salah  satunya  adalah relevan. Informasi yang relevan memberikan umpan balik, prediktabilitas,  dan  tepat  waktu  dan lengkap.  Kemampuan  untuk  membuat keputusan berdasarkan informasi terkini, tentu  saja,  merupakan  aset  yang berharga.
Sesuai  dengan  UU/No.1/2004 tentang  perbendaharaan  negara  dan  UU RI  nomor  15  Tahun  2004  tentang.
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan  Negara  menjelaskan ketepatan  waktu  penyerahan  LKPD. Dalam  waktu  tiga  bulan  setelah  akhir tahun anggaran, LKPD harus diserahkan kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  untuk  mendapatkan  persetujuan (UU  No.1/2004  Pasal  55  ayat  3).  BPK harus  memberikan  Laporan  Hasil Pemeriksaan  (LHP)  kepada  DPRD dalam  waktu  dua  bulan  sesudah menerima  LKPD  setelah  pemeriksaan selesai (UU No.15/ 2004 Pasal 17 ayat 1 dan 2). LKPD yang sudah ditinjau harus disampaikan  paling  lambat  lima  bulan sesudah akhir tahun anggaran (Lase dan Sutaryo,  2014). Waktu  antara  rilis laporan  keuangan  dan  rilis  opini  audit dikenal  sebagai  audit  delay.    Adapun jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang dari tahun 2016 – 2020 yang  mengalami audit delay yaitu Sejumlah  15    LHP  atau  17,64%  dari  85
LHP. Berdasarkan  pernyataan  tersebut menunjukkan  bahwa  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat  yang  mengalami audit  delay terutama  pada  tahun  2019.  Karena pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk menyampaikan LKPD yang tidak diaudit kepada  BPK  selambat-lambatnya  tiga bulan  sesudah  akhir  tahun  anggaran,
pemerintah daerah tidak dapat melakukannya tepat waktu. Audit LKPD dapat memakan waktu hingga lima bulan sejak  akhir  tahun  anggaran,  jika diselesaikan  sesuai  dengan  Standar Pemeriksaan Keuangan Nasional (SPKN).  Oleh  karena  itu,  LKPD  BPK diterbitkan  satu  semester  setelah  LHP tahun anggaran berakhir,
yang sebelumnya  satu  semester  setelah  itu. Mungkin  ada  penundaan  antara  akhir tahun fiskal dan penerbitan laporan audit sebab  peninjauan  atau  prosedur  audit yang memakan waktu. Dalam akuntansi,
ini  dikenal  sebagai  audit  delay,  yaitu waktu yang diperlukan untuk menerbitkan  laporan  audit  setelah  akhir tahun fiskal (31 Desember). Transaksi  keuangan  pemerintah daerah  besar  lebih  banyak  dibandingka dengan pemerintah daerah kecil, menurut penelitian sebelumnya. Kompleksitas  pengelolaan  keuangan akan  membuat  penyusunan  laporan keuangan  menjadi  lebih  lama  sebagai akibat  dari  meningkatnya  volume transaksi.  Ada  bukti  bahwa  ukuran pemerintah daerah berdampak dan cukup besar  terhadap  audit  delay,  menurut Wibowo,  Wafa,  dan  Vanesha  (masing- masing 2019, 2018, dan 2020). Berbeda dengan  penelitian  ini,  (Tullah  et  al, 2019)  tidak  menemukan  hubungan antara  ukuran  pemerintah  daerah  dan audit delay . Temuan  audit  mengungkapkan penyimpangan  pemerintah  daerah  dari norma dan aturan pengelolaan keuangan. Waktu  penyelesaian  laporan  yang  lebih lama  dan  penundaan  audit  tambahan akan  disebabkan  oleh  peningkatan volume  temuan  auditor.  Berdasarkan hasil  penelitian  (Wafa, et  al ,  2018)
menyatakan kalau temuan audit
berdampak  dan  signifikan  positif  pada Audit  Delay .  Hal  tersebut  berlainan dengan  temuan  riset  dari  (Rachmawati, et  al ,  2016)  yang  menunjukkan  kalau temuan  audit  berdampak  negatif  dan signifikan pada audit delay.
Untuk  menghindari  keterlambatan BPK LHP, sebaiknya tidak menyampaikan  opini  audit  selain  opini
WTP  kepada  pemerintah  daerah.  WTP adalah  tingkat  keberhasilan  tertinggi dalam standar akuntansi dan manajemen keuangan.  Kepala  daerah  di  Indonesia ingin  melihat  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  dengan  opini  BPK WTP. Untuk menghindari keterlambatan
BPK LHP, sebaiknya tidak
menyampaikan  opini  audit  selain  opini WTP  kepada  pemerintah  daerah.  jadi. Opini  audit  selain  opini  WTP  dapat menyebabkan  waktu  audit  yang  lebih lama,  yang  diterima  secara  luas.  Sesuai dengan  (Wibowo,  dkk,  2019),  (Wafa, dkk,  2018),  dan  (Armansyah,  2015), opini  auditor  berdampak  dan  signifikan pada  proses  audit.  Menurut  (Verwati  et al,  2016),  opini  audit  tak  berdampak pada  audit  delay.  Ini  bertentangan dengan temuan kami.
Rasio  utang  terhadap  ekuitas dikenal  sebagai  leverage.  Waktu  audit lebih  pendek  untuk  rasio  leverage  yang lebih rendah karena pengujian menyeluruh tidak diperlukan, sedangkan rasio  leverage  yang  lebih  tinggi membutuhkan lebih banyak waktu sebab kompleksitasnya. Hasil
penelitian (Siregar, 2015), (Bakar, et al , 2019), dan (Pratiwi,  2018)  menyatakan  kalau leverage berdampak dan signifikan pada audit  delay .  Hal  ini  berlainan  dengan temuan  riset  dari  (Jonarth ,  et  al ,  2016) yang  menunjukkan  kalau leverage tak berdampak pada audit delay.
Peneliti  (Cohen  dan  Loventis,
2013) menemukan bahwa ketergantungan  suatu  daerah  pada bantuan  pemerintah  pusat  berdampak langsung  pada  kemampuannya  untuk menyiapkan  anggarannya  tepat  waktu karena  kepatuhan  yang  lebih  besar terhadap  peraturan  pemerintah  pusat. pelaporan  keuangan  pemerintah  dan mempersingkat  waktu  yang  dibutuhkan untuk  audit.  Audit  delay  dipengaruhi secara  positif  dan  signifikan  oleh besarnya ketergantungan keuangan daerah,  menurut  (Tullah  et  al,  2019). Sedangkan (Purnama dkk, 2018)
menemukan  korelasi  negatif  antara ketergantungan  keuangan  daerah  dan audit delay, hal ini tidak terjadi di sini . Sesuai  dengan  penjelasan  diatas, maka perumusan masalah dalam riset ini
yaitu  guna  mengidentifikasi  dampak parsial  maupun  simultan  dari  Ukuran Pemerintah  daerah,  Temuan  Audit, Opini  Audit,  Leverage,  dan  Tingkat
Ketergantungan  Keuangan  Daerah  di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.  Dengan  begitu,  hasil  riset  ini bisa  menjadi  masukan  buat  Pemerintah Kabupaten  Provinsi  Sumatera  Selatan yang  masih  mengalami  keterlambatan dalam  menghasilkan  Laporan  Hasil Pemeriksaan.

## Telaah  Literatur  Dan  Pengembangan
Hipotesis Teori Keagenan Penundaan audit harus diperhitungkan  ketika  menerapkan  teori keagenan. Karena nilai informasi laporan keuangan  berkurang  apabila  laporan  tak disampaikan  tepat  waktu,  audit  delay secara  langsung  terkait  dengan  waktu rilis  laporan  keuangan.  Pengambil keputusan  harus  memilik    akses  tepat waktu ke informasi agar dapat berdampak  pada  hasil  proyek  Ghozali dan  Chariri,  (2007)  dalam  (Muladi, 2014).

## Audit Delay
Terdapat  audit  delay  jika  auditor independen  tidak  menyelesaikan  proses audit  pada  tanggal  yang  ditentukan dalam  laporan  auditor  (Malinda,  2015). Bahkan  untuk  perusahaan  publik,  rilis tepat  waktu  dari  laporan  keuangan  yang diaudit  sangat  penting,  karena  pasar modal  adalah  tempat  perusahaan- perusahaan  ini  mendapatkan  pendanaan mereka. Penting bahwa auditor memiliki cukup  waktu  untuk  mengumpulkan  data yang cukup untuk mendukung temuannya. Ukuran Pemerintah Daerah Ukuran pemerintah daerah, menurut (Tullah, 2019), adalah
gambaran skala daerah. Entitas akuntansi berfungsi  sebagai  proxy  untuk  ukuran wilayah.  Menurut  UU/No.  17  /  2013 Keuangan  Negara  ,  pemerintah  daerah yaitu  Satuan  kerja  pemerintah  yang terdiri dari satu atau lebih mata pelajaran akuntansi  sebagaimana  ditentukan  oleh peraturan  perundang-undangan  adalah pemerintah daerah yang menjadi subyek pelaporan.
Temuan Audit Norma dan peraturan pengelolaan keuangan pemerintah daerah  ditemukan  menyimpang  dalam temuan  audit.  Sebelum  dimasukkan dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP)  BPK,  pemerintah  daerah  terkait akan  dihubungi  untuk  memberikan tanggapan  atau  klarifikasi  atas  temuan tersebut.

## Opini Audit
Sesuai  dengan  UU/No.  15/  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,
Opini yang diberikan BPK yaitu: “Opini WTP  (Wajar  Tanpa  Pengecualian), Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian),  Opini  TMP  (Tidak
Memberikan  Pendapat)  dan  Opini  TW (Tidak Wajar).

## Leverage
Rasio  leverage  (LVRG)  menilai kapasitas  untuk  memenuhi  kewajiban keuangan  jangka  pendek  dan  jangka panjang.

## Tingkat  Ketergantungan  Keuangan
Daerah Untuk menentukan ketergantungan  keuangan  suatu  daerah pada  pemerintah  federal,  bandingkan jumlah uang yang diterima daerah dalam pembayaran transfer dengan jumlah total uang yang diperoleh daerah tersebut.
Pengaruh Ukuran

## Pemerintahan Daerah Terhadap audit Delay
Total  aset  dapat  digunakan  untuk mengukur  ukuran  pemerintah.  Semakin banyak  uang  yang  dimiliki  pemerintah, semakin percaya diri dalam ramalannya.
Dengan  lebih  banyak  uang,  pemerintah dapat melaporkan lebih cepat. Akibatnya,  mereka  berasumsi  bahwa pemerintah  dengan  sumber  daya  atau aset  keuangan  yang  signifikan  akan dapat menyediakan lebih banyak laporan keuangan  yang  diaudit  kepada  publik karena  mereka  akan  memiliki  akses  ke informasi  dengan  leluasa,  lebih  banyak akuntan,  sistem  informasi  yang  lebih baik,  SPI  yang  lebih  kuat,  pengawasan investor  dan  peraturan,  dan  pengawasan publik  (Siregar,  2015).  Berdasarkan penjelasan dan riset itu bisa dirumuskan hipotesis pertama pada riset ini yaitu: H1 :  “Ukuran pemerintah daerah berpengaruh  terhadap Audit  delay pada    pemerintah  Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

## Pengaruh  Temuan  Audit  Terhadap Audit Delay
Dalam  bentuk  opini  dan  temuan audit, BPK mengkaji pelaporan keuangan  pemerintah  daerah.  Masalah yang diperoleh oleh auditor di lapangan disebut  sebagai  temuan  audit.  Panjang laporan  audit  dipengaruhi  oleh  jumlah temuan  audit.  Seperti  yang  ditemukan (Cohen  dan  Leventis,  2013),  kontak auditor-ke-auditor menjadi lebih medalam  dan  membutuhkan  waktu lebih  lama  pada  saat  ada  masalah akuntansi.  Audit  telah  menemukan masalah akuntansi yang serius. Sebagai akibat  dari  tingginya  volume  temuan audit,  BPK  akan  membutuhkan  lebih banyak  waktu  untuk  memeriksa  hasil dengan auditor lapangan serta pemerintah  daerah  sebelum  temuan tersebut  dapat  memenuhi  syarat  untuk
dimasukkan  dalam  laporan  audit.
Berdasarkan  penjelasan  dan  penelitian tersebut  dapat  dirumuskan  hipotesis kedua dalam riset ini ialah: H2 :  “Temuan Audit berpengaruh terhadap audit delay pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan”. Pengaruh  Opini  Audit  Terhadap Audit Delay Hasil dari kerja lapangan digunakan  untuk  membentuk  opini tentang  masalah  tersebut.  Auditor  tidak perlu memberikan opini audit
berdasarkan  hasil  kerja  lapangan  jika tidak  ditemukan  masalah  atau  bukti penyimpangan besar dari GAAP, selama tidak ditemukan masalah material. harus mengawasi  segala  sesuatu  yang  dapat membahayakan keberhasilan penyelesaian audit, Yuana, (2008) dalam (Fendi  Armansyah,  2015)  .  Berdasarkan penjelasan  dan  penelitian  tersebut  bisa dibuat  hipotesis  ketiga  pada  riset  ini yaitu:
H3:  “Opini  Audit  berpengaruh  terhadap audit  delay pada  pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan”
Pengaruh  Leverage  Terhadap  Audit Dalay
Rasio  gearing  dapat  digunakan untuk  menentukan  rasio  leverage. Akibatnya, auditor akan lebih fokus pada kewajiban  sebagai  akibat  dari  kenaikan gearing  tinggi.  Semakin  banyak  hutang yang  dimiliki  pemerintah,  semakin banyak  pengawasan  yang  diterimanya, yang  memaksa  pemerintah  untuk menyiapkan  laporan  keuangan  lebih cepat karena harus
mempertanggungjawabkan  uang  yang telah  diterimanya.(Vuko, et  al ,  2014), (Nuryatno, et  al, 2018)  menyebutkan bahwa leverage berdampak  pada audit
delay .  Sesuai  dengan  penjelasan  dan penelitian  itu  bisa  dibuat  hipotesis keempat pada riset ini yaitu:
H4:  “Leverage  berpengaruh  terhadap
audit  delay pada  pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan”. Pengarug  Tingkat  Ketergantungan Keuangan  Daerah  Terhadap  Audit
Delay
Setiap  tahun,  sebagai  bagian  dari pemerataan pembangunan nasional, pemerintah pusat memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana  alokasi  umum  (DAU)  dan  dana alokasi khusus (DAK). Adalah tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengontrol  pemakaian  DAU  dan  DAK di pemerintah daerah. Semakin sulit bagi Pemda yang sebagian besar mengandalkan bantuan pemerintah pusat guna mentaati standar pemerintah pusat, seperti  melaporkan  informasi  keuangan secara  tepat  waktu  Pemerintah  daerah yang  gagal  menyerahkan  laporan keuangan  mereka  tepat  waktu  kepada pemerintah  federal  berisiko  terkena sanksi memiliki bantuan mereka disampaikan terlambat. Laporan keuangan  pemerintah  daerah  akan dengan singkat disiapkan dan audit delay dapat dihindari. Sesuai dengan penjelasan  dan  penelitian  tersebut  dapat dirumuskan  hipotesis  kelima  pada penelitian ini yaitu: H5: “TKKD berpengaruh terhadap audit delay pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera   Selatan”.
Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah  Temuan  Audit  ,  Opini  Audit, Leverage, Dan Tingkat Ketergantungan  Keuangan  Daerah Terhadap Audit Delay H6 :   “Ukuran  Pemerintah  Daerah, Opini  Audit,  Temuan  Audit, Leverage, dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan  terhadap Audit  delay
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi  dan  sampelnya  yaitu  17 Pemerintah  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Selatan  tahun  periode  2016  – 2020.  Metode  perolehan  sampel  pada riset  ini  yaitu  menggunakan  sampel jenuh  dengan  total  sampel  85  yang didapat  dari  17  kabupaten/kota  provinsi
Sumatera  Selatan  dikali  5  tahun.  Data sekunder  berupa  dokumentasi  yaitu Laporan  Hasil  Pemeriksaan  yang  sudah diaudit BPK lewat situs http://sumsel/bpk.go.id. Data  tersebut kemudian  diolah  memakai  software SPSS  Versi  25  yang  kompatibel  dengan Windows .
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Ukuran Pemerintahan yang mempunyai  lebih  banyak  sumber  daya melaporkan  lebih  sering  daripada pemerintah  dengan  sumber  daya  yang lebih sedikit.
Ukuran Pemerintah Daerah : ASSET = Ln Total Aset Temuan Audit (X2) Temuan  dari  audit  yaitu  masalah yang  diidentifikasi  auditor  di  tempat kerja  (Zaenal  Wafa  dan  Nugraeni,  2018 :53).  Temuan  Audit  :  BPK  menghitung
temuan  audit  yang  tercantum  dalam Temuan  Audit  Laporan  Keuangan Daerah tahun anggaran yang bersangkutan
Opini Audit (X3)
Pendapat auditor atas temuan audit atas  laporan  keuangan  pada  akhir periode  dikenal  sebagai  opini  audit (Maldefian Putra Bakar  dan Fefri Indra Arza, 2019)
Opini  Audit:  Kode  1  Untuk  Opini WTP, Kode 0 Untuk Opini Non WTP Leverage (X4) Indikator  ketergantungan  suatu daerah  pada  kreditur  untuk  membiayai aset  daerahnya  adalah  rasio  leverage (LVRG). (Indah Puspa Sari, 2016)
Leverage : Total Kewajiban/ Total Aset

## Tingkat  Ketergantungan  Keuangan Daerah (X5)
Membandingkan  total  pembayaran transfer  yang  diterima  oleh  pemerintah daerah  dengan  total  pendapatan  daerah merupakan pendekatan untuk menentukan ketergantungan fiskal daerah. (Tullah, et al,  2016)
TKKD  :  (Total  Pendapatan  Transfer/
Total Pendapat X100%) Audit Delay (Y) Audit Delay yaitu durasi pelaksanaan  pemeriksaan  diukur  dari akhir tahun anggaran sampai dengan hari BPK  mengeluarkan  laporan  hasil pemeriksaan (Wafa, dkk : 2018)
Audit Delau = Jumlah hari antara tanggal tutup buku tahun anggaran pemda dengan tanggal  diterbitkannya
Model Penelitian Model persamaan regresi yaitu : AD = α + b 1 UPD + b 2 TA+ b 3 OI + b 4 LV+ b 5 TKKD+ e
Keterangan :

## HASIL PENELITIAN DAN Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan informasi  berupa  mean  (mean),  standar deviasi,  varians,  maksimum,  minimum, bilangan,  jangkauan,  kurtosis,  dan skewness (kesenjangan distribusi), menurut  (Ghozali,  2018).  Statistik deskriptif untuk data variabel terikat dan variabel bebas disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics
N Minimu m Maximu m Mean Std. Deviation Audit Delay_Y 85 68.00 177.00 138.5294 26.39065 Ukuran Pemda_X1 85 27.83 30.55 28.7987 .53991 Temuan Audit_X2 85 2.00 19.00 7.9176 3.39892 Opini Audit_X3 85 .00 1.00 .9647 .18562 Leverage_X4 85 .01 18.41 2.6511 3.21150 TKKD_X5 85 2.16 682.83 90.5626 66.83656 Valid N (listwise) 85
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2022

## Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil  Uji  Analisis  Regresi  Linear Berganda  bisa  diamati  dalam  tabel yaitu:
Tabel 2. Hasil Regregresi Liniear
Berganda Coefficients a Model T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 364,82 1 159,39
8 2,289 ,025
X1 Ukuran Pemda
-8,272 5,519 -,169 -1,499 ,138
X2 Temuan Audit
-,006 ,914 -,001 -,007 ,995 X3 Opini Audit 9,125  17,017 ,064 ,536 ,593 X4 Leverage ,238 ,982 ,029 ,242 ,809
X5 TKKD ,028 ,046 ,072 ,612 ,543
a. Dependent Variable: Y Audit Delay
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2022 Persamaan regresi yang ditunjukkan di bawah ini berasal melalui temuan  analisa  regresi  linier  berganda dalam Tabel 2: AD   = 364,821– 8,272UPD – 0,006TA + 9,125OA + 0,238LVRG + 0,028TKKD +e Model regresi yang ditunjukkan di atas  menunjukkan  hubungan  positif antara  audit  delay  dan  opini  audit, leverage,  dan  ketergantungan  keuangan daerah.  Sedangkan  terdapat  korelasi yang  buruk  antara  audit  delay  dan  hasil audit  dengan  ukuran  pemerintah  daerah. Regresi  ini  kemudian  paling  baik dijelaskan sebagai berikut:
1. Poin  Konstanta  (α)  mempunyai  poin sekitar  364,821  berarti  jika  variabel Opini  Audit,  Ukuran  Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Leverage dan Tingkat  Ketergantungan  Keuangan Daerah  tak  terjadi  variasi  atau  tetap, alhasil  variabel  Audit  Delay  per Kabupaten/Kota bakal bernilai 364,821. 2. Nilai  koefisien  variabel  ukuran pemerintah  daerah  adalah  -8,272, artinya  audit  delay  akan  berkurang sebesar 8,272 jika ukuran pemerintah daerah  bertambah.  Koefisien  negatif menunjukkan bahwa hubungan antara ukuran  pemerintah  daerah  dan  audit delay  berbanding  terbalik.  Semakin tinggi  nilai  Ukuran  Pemerintah Daerah,  maka  tingkat  Audit  Delay akan semakin menurun.
3. Nilai  koefisien  variabel  hasil  audit sebesar  -0,006  yang  menunjukkan bahwa  jika  hasil  audit  naik  alhasil audit delay bakal turun sekitar 0,006. Menurut  koefisien  negatif,  ada korelasi  yang  buruk  antara  temuan audit  dan  audit  delay.  Tingkat  audit delay  menurun  seiring  dengan meningkatnya nilai hasil audit.
4. Nilai  koefisien  variabel  opini  audit sebesar  9,125  yang  artinya  jika  opini
audit  naik  maka  audit  delay  juga meningkat  sebesar  9,125.  Koefisien positif  berarti  opini  audit  dan  audit delay  berhubungan  positif.  Tingkat audit delay meningkat seiring dengan meningkatnya nilai opini audit.
5. Koefisien  leverage  sebesar  0,238, yang  menunjukkan  bahwa  semakin panjang leverage maka akan semakin lama  audit  delay.  Leverage  dan  audit delay berkorelasi positif, seperti yang ditunjukkan  oleh  koefisien  positif. Tingkat audit delay meningkat seiring dengan meningkatnya nilai leverage
6. Variabel  ketergantungan  keuangan daerah  memiliki  nilai  koefisien sebesar  0,028  yang  menunjukkan bahwa  ketika  naik  maka  audit  delay juga  naik  sebesar  0,238.  Koefisien positif  menunjukkan  korelasi  positif antara  audit  delay  dengan  tingkat ketergantungan  keuangan  daerah.
Derajat audit delay meningkat seiring dengan tingkat
ketergantungan keuangan daerah. Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis – Uji t

## Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2022
Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Audit Delay Sesuai  dengan  hasil  pengujian hipotesis  peneliti,  uji  t  peneliti  (parsial) menghasilkan nilai t-hitung buat variabel Ukuran  Pemerintah  Daerah  sekitar  - 1.499.  Poin  t-hitung  yang  dihasilkan  (-
1,499 < 1,990) < poin t-tabel. Selain itu, nilai signifikansi variabel ukuran pemerintah  daerah  sebesar  0,138  yang berada di atas kriteria signifikansi 5% ( α =  0,05).  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  ukuran pemerintah daerah provinsi/kota Sumatera  Selatan  memiliki  pengaruh yang  dapat  diabaikan  dan  tidak signifikan  terhadap  variabel  audit  delay. Akibatnya,  hipotesis  awal  riset  ini terbantahkan. Selain itu, dapat diketahui bahwa  koefisien  determinasi  adalah 0,038 berdasarkan kekuatan atau pengujian korelasi antara variabel terikat dan variabel bebas guna mengidentifikasi tingkat penjelasan variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Hal  ini  menyatakan  kalau opini  audit  dan  variabel  riset  lainnya berpengaruh  terhadap  3,8%  variabel audit  delay  di  kabupaten/kota  Sumatera Selatan,  sedangkan  variabel  penelitian lainnya  berpengaruh  terhadap  sisanya sebesar 92%.
Temuan  riset  ini  konsisten dengan temuan riset Tullah et al (2019), yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki sedikit atau tidak  berdampak  pada  waktu  audit. Karena  entitas  akuntansi  yang  lebih sedikit  tidak  selalu  berarti  penyampaian laporan  keuangan  yang  lebih  cepat, jumlah  entitas  tidak  berpengaruh  pada audit  delay  (Tullah,  183:  2019). Meskipun  pemerintah  daerah  cukup besar,  apabila  didukung  oleh  sistem pengendalian  internal  yang  efektif  dan sesuai  dengan  aturan  akuntansi  yang relevan,  audit  delay  tidak  akan  terjadi. Menurut  teori  kepatuhan,  pemerintah yang lebih besar sering mengungkapkan laporan  keuangan  mereka  lebih  cepat dan  patuh  daripada  yang  lebih  kecil, sebagai  akibat  dari  banyaknya  sumber informasi  yang  mengalir  dari  akuntan dan sistem informasi yang lebih canggih
(Purnomo, et  al ,  2018).  Berlainan dengan  temuan  riset  dari  Wibowo, et  al (2019) , Wafa, et al (2018), dan Vanesha
et  al (2020)  menyatakan  kalau  ukuran pemerintah  daerah  berdampak  dan signifikan pada Audit Delay . Pengelolaan  keuangan  akan  menjadi lebih  rumit  karena  volume  transaksi keuangan  yang  akan  memperpanjang proses pembuatan laporan keuangan.

## Pengaruh  Temuan  Audit  Teradap Audit Delay
Variabel  hasil  audit  mempunyai poin  t-hitung  sekitar  -0,007  berdasarkan temuan  parsial  uji-t  untuk  variabel  hasil audit.  Nilai  t-hitung  yang  dihitung  (- 0,007  <  1,990)  <  poin  t-tabel.  Variabel hasil audit juga memiliki nilai signifikansi  sebesar  0,095  yang  lebih tinggi dari kriteria signifikansi 5% ( α = 0,05).  Maka  bisa  dikatakan  kalau  di kabupaten/kota Sumatera Selatan variabel  hasil  audit  tak  berdampak  dan tidak  signifikan  pada  variabel  audit delay.  Ini  menyiratkan  bahwa  hipotesis kedua  riset  ini  terbantahkan.  Selain  itu,
dapat diketahui bahwa koefisien determinasi  adalah  0,038  berdasarkan kekuatan  atau  pengujian  korelasi  antara variabel  terikat  dan  bebas  guna mengidentifikasi tingkat penjelasan variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Hal  ini  menyatakan  kalau temuan  audit  dan  variabel  riset  lainnya memiliki  pengaruh  terhadap  3,8% variabel  audit  delay  di  kabupaten/kota Sumatera  Selatan,  sedangkan  variabel penelitian  lainnya  memiliki  pengaruh sebesar 92% sisanya.
Menurut  penelitian  Rachmawati dkk.  (2016),  hasil  audit  berpengaruh negatif  dan  signifikan  pada  audit  delay, hal ini menyatakan kalau hasil audit tak cukup  berdampak  pada  audit  delay. Studi  ini  mendukung  temuan  itu.  Hasil audit  mempengaruhi  waktu  audit,
berbeda  dengan  temuan  Muladi  (2014) dan Fachrurozi (2014). Karena penyimpangan  SAP  dan  pelanggaran kepatuhan hukum dan peraturan lainnya, temuan  audit  terbukti  dalam  pendapat; maka  dari  itu,  diperkirakan  semakin banyak  temuan  audit  maka  proses  audit akan  semakin  lama.  Auditor  tentunya akan  menjalankan  prosedur  audit tambahan  apabila  terdapat  temuan  yang mengarah  pada  ketidakwajaran  laporan keuangan untuk memperoleh bukti yang cukup.  Waktu  yang  dibutuhkan  auditor untuk  menanggapi  temuan  juga  akan lebih  lama  karena  ada  lebih  banyak temuan. Penggunaan sampel dan periode waktu  yang  beragam  menjadi  penyebab disparitas ini.

## Pengaruh  Opini  Audit  Terhadap Audit Delay.
Nilai t variabel opini audit sebesar 0,536  berdasarkan  hasil  uji  t  parsial. Nilai  t-hitung  yang  dihasilkan  (0,536  < 1,990)  lebih  kecil  dari  nilai  t-tabel. Selain  itu,  nilai  signifikansi  variabel opini  audit  sebesar  0,593  berada  di  atas taraf  signifikansi  5  persen  (  =  α  0,05) yang  menunjukkan  signifikan.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa variabel opini audit di provinsi atau kota Sumatera  Selatan  tidak  dan  tidak berpengaruh  secara  substansial  terhadap variabel  audit  delay.  Hipotesis  ketiga dalam penyelidikan ini dengan demikian terbantahkan. Selain itu, dapat diketahui bahwa  koefisien  determinasi  adalah 0,038 berdasarkan kekuatan atau pengujian korelasi antara variabel terikat dan bebas guna mengidentifikasi tingkat penjelasan variabel independen terhadap variabel  dependen.  Hal  ini  menyatakan kalau opini audit dan variabel penelitian lainnya  berpengaruh  terhadap  3,8% variabel  audit  delay  di  kabupaten/kota Sumatera  Selatan,  sedangkan  variabel
penelitian  lainnya  berpengaruh  pada sisanya sebesar 92%. Temuan  penelitian  ini  konsisten dengan  penelitian  Ibrahim  dan  Rosita (2016), yang menemukan bahwa kesimpulan  dari  opini  audit  tidak memiliki  dampak  yang  cukup  besar terhadap  audit  delay.  Sebanyak  3 kabupaten/kota  ditolak  dalam  penelitian ini,  dengan  persentase  masing-masing 96,47 persen dan 3,53 persen, sedangkan 15  kabupaten/kota  di  Sumatera  Selatan memperoleh  opini  diskualifikasi  dari tahun  2016  hingga  2020.  Perbandingan ini  menunjukkan  dengan  tegas  bahwa opini  audit  tidak  memiliki  opini diskualifikasi.  terkait  audit  delay  di kabupaten  atau  kota  di  Provinsi Sumatera  Selatan  yang  menghadapi audit  delay  di  kota  dari  tahun  2016 hingga  2020.  Perihal  ini  berlawanan dengan  riset  Tullah  et  al.  (2019),  yang menyatakan kalau dampak audit opinion delay pada audit delay adalah positif dan signifikan.  Aryaningsih  dan  Budiartha (2014)  mengklaim  bahwa  pemerintah daerah  dapat  mengalami  audit  delay yang  lama  jika  mencari  opini  audit  di luar  WTP  karena  auditor  perlu  mencari dukungan  tambahan  untuk  kesimpulan audit  mereka.  Ini  akan  memakan  waktu untuk  menemukan  bukti  dan  temuan audit,  yang  menunjukkan  penundaan audit.  Menerima  rekomendasi  PAP menunjukkan tata kelola keuangan yang kuat  di  pihak  pemerintah  daerah,  yang mengurangi penundaan
audit.
Penggunaan  berbagai  sampel  dan periode  waktu  menghasilkan  temuan penelitian yang beragam.

## Pengaruh  Leverage  Terhadap  Audit Delay
Nilai  t  variabel  leverage  sebesar 0,173  berdasarkan  hasil  uji  t  parsial.
Nilai  t-hitung  yang  dihasilkan  (0,242 <1,990) < nilai t-tabel. Variabel leverage
juga  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar 0,809 lebih tinggi dari kriteria signifikansi  5%  (  α  =  0,05).  Maka  bisa dinyatakan  kalau  variabel  audit  delay  di kabupaten/kota  Sumatera  Selatan  tidak berpengaruh dan tidak penting. Akibatnya,  hipotesis  keempat  dalam penelitian  ini  tidak  terbukti.  Selain  itu, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi  adalah  0,038  berdasarkan kekuatan  atau  pengujian  korelasi  antara variabel  terikat  dan  bebas  guna mengidentifikasi tingkat penjelasan variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Maka,  leverage  dan  variabel penelitian  lainnya  berpengaruh  terhadap 3,8% variabel audit delay di kabupaten/kota Sumatera Selatan, sedangkan  variabel  penelitian  lainnya berpengaruh pada 92% sisanya. Temuan  riset  ini  relevan  dengan Ibrahim  dan  Rosita  (2016)  yang menunjukkan hasil Leverage tak berdampak dan tak signifikan pada Audit
Delay .  Walaupun  pemerintah  memiliki jumlah  kewajiban  yang  cukup  tinggi, Auditor  tidak  dapat  memperluas  audit mereka  karena  kepatuhan  yang  tepat waktu  menjaga  risiko  ketidakpatuhan tetap  rendah.  Berbeda  dengan  hasil penelitian  dari  Vuko  dan  Cular  (2014), Lestari dan Nuryatno (2018) menyampaikan kalau leverage berdampak  pada  audit  delay.  Leverage yang  tinggi  akan  tentunya  membuat auditor akan meningkatkan perhatiannya terhadap  kewajiban.  Hal  ini  karena berbagai sampel dan periode waktu yang digunakan.

## Pengaruh  Tingkat  Ketergantungan
Keuangan  Daerah  Terhadap  Audit Delay
Variabel  tingkat  ketergantungan keuangan  daerah  memiliki  nilai  t-hitung sebesar  0,612  berdasarkan  hasil  uji  t parsial.  Nilai  thitung  (0,612  <  1,990)
lebih  tinggi  dari  nilai  t-tabel.  Sementara itu,  poin  sig  variabel  Ketergantungan Keuangan Daerah > 0,05 (0,542 > 0,05) dan  berada  di  atas  taraf  signifikansi  5 persen  (  α  =  0,05)  yaitu  0,543.  Ini menyiratkan  bahwa  hipotesis  kelima riset  ini  tidak  didukung.  Maka  bisa disimpulkan  kalau  variabel  audit  delay untuk  kabupaten/kota  di  Sumatera Selatan  tidak  dan  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  tingkat ketergantungan  keuangan  daerah.  Selain itu,  dapat  diketahui  bahwa  koefisien determinasi  adalah  0,038  berdasarkan kekuatan  atau  pengujian  korelasi  antara variabel  terikat  dan  bebas  guna mengidentifikasi tingkat penjelasan
variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tingkat  ketergantungan  keuangan  daerah dan variabel penelitian lainnya
berdampak  pada  3,8%  variabel  audit delay  di  kabupaten/kota  Sumatera Selatan,  sedangkan  variabel  penelitian lainnya  berpengaruh  pada  sisanya sebesar 92%.
Temuan  riset  ini  relevan  dengan
Purnama, et al (2018) yang menunjukkan kalau Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berdampak  negatif  dan  signifikan  pada Audit Delay, artinya temuan audit belum cukup  berdampak  pada  audit  delay. Berbeda dengan temuan riset dari Tullah et  al (2019)  yang  menunjukkan  hasil Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berdampak positif dan signifikan pada audit  delay. Muradi  (2014) berpendapat bahwa ketergantungan keuangan  daerah  yang  lebih  besar mengurangi  penundaan  audit  karena pemerintah pusat menghukum pemerintah  daerah  karena  terlambat mengajukan  laporan  keuangan  dengan menunda dukungan. Laporan. Penggunaan  berbagai  sampel  dan
periode  waktu  menghasilkan  temuan penelitian yang beragam
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis – Uji F
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2022
Pengaruh  Opini  Audit,  Ukuran Pemerintah  Daerah,  Temuan  Audit,
Leverage, dan Tingkat Ketergantungan  Keuangan  Daerah secara simultan terhadap Audit Delay
Sesuai  dengan  hasil  pengujian hipotesis,  dampak  Opini  Audit,  Ukuran Pemerintah  Daerah,  Temuan  Audit, Leverage,  dan  Tingkat  Ketergantungan Keuangan  Daerah  pada  Audit  Delay mempunyai  poin  Fhitung  sekitar  0,625. Fhitung  lebih  kecil  dari  Ftabel  sekitar 2,33    (0,625  <  2,33).  Selain  itu,  tingkat signifikansi  untuk  variabel  seperti  opini audit,  ukuran  pemerintah  daerah,  hasil audit, rasio leverage, dan ketergantungan keuangan  daerah  semuanya  lebih  tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 (5 persen), atau  0,681.  Sampai  bisa  diringkas  kalau variabel Opini Audit, Ukuran Pemerintah  Daerah,  Temuan  Audit, Leverage,  dan  Tingkat  Ketergantungan Keuangan  Daerah  secara  simultan  tak berdampak dan tak signifikan pada Audit Delay  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Selatan.  Hal  ini  menunjukkan kalau  hipotesis  keenam  riset  ini  benar.
Selain  itu,  jelas  bahwa  koefisien determinasi  0,038  didasarkan  pada pengujian  kekuatan  hubungan  antara variabel dependen dan variabel independen  untuk  menilai  tingkat pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen. Berarti pada riset ini, opini  audit,  ukuran  pemerintah  daerah, hasil audit, leverage, dan ketergantungan keuangan daerah semuanya berpengaruh terhadap 3,8% variabel yang berhubungan  dengan  audit  delay  di kabupaten/kota  di  Sumatera  Selatan.
Sedangkan  variabel  lainnya  berdampak pada 9 variabel sisanya.

## PENUTUP Kesimpulan
Temuan  penelitian  adalah  sebagai berikut  berdasarkan  deskripsi  dan analisis:
1. Secara  parsial  Ukuran  Pemerintah Daerah  (X 1 )  tidak  berdampak  dan tidak  signifikan  pada  Audit  Delay dengan  (Y)  di  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Secara  parsial  Temuan  Audit  (X 2 ) tidak  berdampak  dan  tidak  signifikan pada  Audit  Delay  dengan  (Y)  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Selatan.
3. Secara parsial Opini Audit (X 3 ) tidak berdampak  dan  tidak  signifikan  pada Audit Delay dengan (Y) di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Selatan.
4. Secara  parsial  Leverage  (X 4 )  tidak berdampak  dan  tidak  signifikan  pada Audit Delay dengan (Y) di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Selatan. 5. Secara parsial Tingkat Ketergantungan  Keuangan  Daerah (X 5 )  berdampak  dan  tidak  signifikan pada  Audit  Delay  dengan  (Y)  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Selatan.
6. Secara  simultan  Ukuran  Pemerintah Daerah  (X 1 ),  Temuan  Audit  (X 2 ), Opini  Audit  (X 3 ),  Leverage  (X 4 )  dan Tingkat  Ketergantungan  Keuangan Daerah  (X 5 )  tidak  berdampak  dan tidak  signifikan  pada  Audit  Delay dengan  (Y)  di  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”.

## Saran
Disarankan  untuk  melakukan penelitian tambahan dengan sampel yang berbeda.  Selanjutnya,  fakta  bahwa koefisien  determinan  penelitian  ini hanya  3,8%  menunjukkan  bahwa sejumlah  besar  variabel  independen lainnya  juga  mempengaruhi  audit  delay. Selanjutnya,  variabel  independen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat diubah atau diperluas oleh peneliti masa depan.  Diharapkan  peneliti  selanjutnya dapat  menambah  jumlah  tahun  subjek penelitian,  menambah  topik  penelitian, atau memperluas bidang studi

## DAFTAR PUSTAKA
Armansyah,  Fendi.  (2015).  Pengaruh Ukuran  Perusahaan,  Profitabilitas, dan  Opini  Auditor  terhadap  Audit Delay. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi. Volume 4 Nomor 10.
Aris  Muladi,  (2014).  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  Audit  Delay  pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia Badan  Pemeriksaan  Keuangan.  (2016). Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Palembang. -------(2017). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Palembang. -------(2018). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.
--------(2019). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Palembang. --------(2020_. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Palembang. Bakar,  Maidelfian  Putra  dan  Fefri  Indra Arza.  (2012).  Pengaruh  Ukuran Pemerintah  Daerah,  Opini  Audit, dan  Leverage  Terhadap  Audit Delay. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. 1(3) : 1168-118 , ISSN : 2656-3649 Cohen,  Sandra  dan  Stergios  Leventis. 2013. Effect of Municipal, Auditing  and  Political  Factors  on Audit  Delay. Accounting  Forum . Volume 37(1) : 40-53. Fachrurozi,  Luthfi.  (2014).  Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Audit  Delay  pada  Pemerintah Daerah  di  Indonesia. Skripsi. Semarang:  Fakultas  Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Fachruzzaman,  Nila  Aprila  dan  Desi Siska  Pratiwi.  (2017).  Pengaruh Opini  Audit  dan  Kualitas  Auditor
Terhadap  Audit  Delay  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di Indonesia. Jurnal  Akuntansi .  Vol. 7, No.3, ISSN 2303-0356 Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Multivarieta dengan Program IBM SPSS  25    (Edisi  9). Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Handayani,  et  al.  (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuanttatif. Yogyakarta  :  Pustaka Ilmu. Hardini,  Ziza  Gita  dan  Sukirman. (2016). Analisis Determinan Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Indonesia.
Accounting  Analisys  Journal. 5(1)
: 2556-6765.
Ibrahim,  Alwin  Malik  dan  Rosita
Suryaningsih.  (2016).  Pengaruh Profitabilitas,  Leverage,  Reputasi KAP  dan  Opini  Audit  terhadap Audit Delay (Studi pada Perusahaan  Sketor  Infrastruktur, Utilitas  dan  Transportasi  selama periode 2012-2014. Ultima Accounting. 8(1) Juni 2016. . Jonartha,  I  Wayan  Pion  dan  Bambang Suprasto  H.  (2016).  Pengaruh Ukuran  Perusahaan,  Keberadaan Komite  Audit  dan  Leverage terhadap  Audit  Delay. E-Jurnal Akuntansi . 16(3) : 2302-8556. Malinda, Dwi Apriliane. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Audit  Delay  (Studi  empiris  pada Perusahaan  Perambangan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia Tahun 2008-2013. Program Sarjana  Akuntansi,  Universitas Negeri Yogyakarta.
Muladi,  A  dan  Sudarno,  S.  (2014). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Audit  Delay  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Indonesia. Doctoral  dissertation,  Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
Nuryatno,  Muhammad  dan  Syarifa
Yunindiah  Lestari.  (2018).  Faktor yang  Mempengaruhi  Audit  Delay dan Dampaknya terhadap Abnormal  Return  Perusahaan  di Bursa  Efek  Indonesia. Junrna Analisa Akuntansi dan Perpajakan . 2(1) : 2548 – 9283. Pratiwi,  Desi  Setiana.  (2018).  Ukuran
Perusahaan  Memoderasi  Pengaruh Profitabilitas,  Leverage,  Komite
Audit  dan  Komisaris  Independen terhadap  Audit  Delay. Magister Akuntansi FEB, Universitas Trisakti. 2(1).  E-ISSN  :  2599  – 1175. ISSN : 2599 - 0136.
Priyatno,  D.  (2018). Panduan  Mudah Olah  Data  Bagi  Mahasiswa  dan
Umum. Edisi  Kesatu.    Yogyakarta : Andi, ISBN: 978-979-29-7172-9. Purnama, Meryza, Rindu Rika Gamayuni  dan  Yunia  Amelia. (2018).  Pengaruh  Opini  Audit, Tingkat Ketergantungan Pemerintah  Daerah  dan  Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Audit Delay. Graha  Ilmu  Universitas Lampung. Puryati,  Dwi.  (2020).  Faktor  yang Mempengaruhi Audit Delay. Jurnal  Akuntansi.7. P-ISSNN: 2339-2436, E-ISSN : 2549-5968. Rachmawati, Sella, Rini dan Yessi Fitri. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Ketepatan  Waktu Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmu
Akuntansi,  9(1).  P-ISSN  :  1979- 858X, e-ISSN : 2461-1190. Republik  Indonesia.  (2004).  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara.
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik  Indonesia.  (2004).  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  Dan Daerah.
Romasi  Lumban  Gaol,  Krista  Srikandi Duha,  (2021).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Audit  Delay  pada Perusahaan  Pertambangan  yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. JRAK –7(1), Maret 2021, p-ISSN : 2443-1079 e-ISSN : 2715-8136 Sari,  Indah  Puspa.  (2016).  Pengaruh Ukuran  Pemerintah  Daerah,  PAD, Leverage,  Dana  Perimbangan  dan
Ukuran Legislatif terhadap Kinerja
Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi  pada  Kab/Kota  Pulau Sumatera). Jurnal Online Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi. 3(1)  : 679-692. Siregar.  (2015).  Pengaruh  Karakteristik Pemerintah  Terhadap  Audit  Delay pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. JRAK. 11(2)
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.
Edisi  Kedua.  Cetakan  Kesatu.
Bandung : CV Alfabeta.
Tullah,  Dewi  Sarifah,  Erna  Apriyanti dan  FitrI  Rianti.  (2019).  Pengaruh Ukuran  Daerah,  Opini  Audit  dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Audti Delay pada Pemda  di  Kabupaten/Kota  di Indonesia  periode  2015-2016. Komunikasi  Ilmiah  Akuntansi  dan Perpajakan. 12(2)  :  2086  –  7662,
e-ISSN : 2622-1950. Vanesha,  Abriany  dan  Efrizal  Syofyan. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah,  Opini  Audit  dan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah  Sebelumnya  (Petahana) Terhadap  Audit  Delay  pada Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. 2(4) : 3389-3857, November 2020. ISSN: 2656-3649 Verawati,  Ni  Made  Adhika  dan  Made Gede Wirakusuma. (2016). Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi  KAP,  Opini  Audit  dan Komite  Audit  pada  Audit  Delay. E-Jurnal Akuntansi. Volume 17(2),) : 1083-1111 Vuko,  Tina  dan  Marko  Cular.  (2014). Finding  Determinants  of  Audit
Delay  by  Pooled  OLS  Regression Analysis. Croation  Operational Research Review. p.p :81-91 Wibowo,  Fajar  Hendro  dan  Endang Purwaningsih.  (2019).  Pengaruh
Nilai  APBD,  Total  Asset,  Opini
Audit, dan Latar Belakang Pendidikan  terhadap Audit  Delay Pemerintah Daerah di Subosukowonosraten. Media Akuntansi. 92(1).
Wafa,  Zaenal  dan  Nugraeni.  2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit  Delay pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Indonesia. JRAMB. 4(1). ISSN : 2460-1233.