## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Demokrasi di Tengah Pandemi COVID-19: Apa yang Didahulukan? Keselamatan atau Kepentingan
Democracy in the Midst of the COVID-19 Pandemic: What Comes First? Safety or Interest?
Alexsander Yandra 1* , Adrian Faridhi 2 , Khuriyatul Husna 3 1,2,3 Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
*Email Korespondensi: alexsy@unilak.ac.id Diterima: 3 Februari 2022 Direvisi: 23 Mei 2022 Disetujui: 30 Juni 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i1.255
Abstrak: Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  tetap melaksanakan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  meskipun  kesehatan  nasional  menjadi ancaman.  Tahapan  kampanye  tatap  muka  pada  pemilihan  kepala  daerah  menjadi  salah  satu sorotan  negatif  di  tengah  lonjakan  kasus  COVID-19,  karena  dikhawatirkan  akan  menimbulkan kluster  baru    kasus  COVID-19.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  akan  memetakan  dan mengeksplorasi  persoalan  pelanggaran  protokol    kesehatan  pada  tahapan  kampanye  yang dilakukan  oleh  calon  kepala  daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan analisis  isi  dan  fenomenologi  sebagai  metode.  Pengumpulan  data  diawali  dengan  memetakan masalah  pelanggaran  protokol  kesehatan  pada  tahapan  kampanye  melalui  berita  di  14  media terpilih. Hasil pemetaan berupa tren dan berbagai polemik pelanggaran dielaborasi dengan kasus pelanggaran  yang  terjadi  di  daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelanggaran  terhadap protokol Kesehatan sangat tinggi pada masa kampanye hingga  sampai pada pelanggaran dugaan tindak  pidana.  Kontestasi  politik  yang  terjadi  pada  tahapan  kampanye  di  masa  pandemi  tidak menjadi  halangan  bagi  calon  kepala  daerah  yang  mengikuti  pemilihan.  Sehingga  terlihat  bahwa pemilihan  yang  terjadi  di  masa  pandemi  tidak  berpihak  kepada  rakyat  dikarenakan  kepentingan politik  calon  kepala  daerah  lebih  penting  dibandingkan  dengan  Kesehatan  masyarakat  sebagai pelaku demokrasi itu sendiri.  Mengesampingkan Kesehatan rakyat menjadi catatan buruk dalam pelaksanaan demokrasi.
Kata Kunci: Pilkada serentak; kampanye; pandemi COVID-19; demokrasi
Abstract: Indonesia as one of the countries that adhere to a democratic system continues to carry out  direct  regional  head  elections  even  though  national  health  is  a  threat.  The  face-to-face campaign stage in the regional head election is one of the negative highlights of the  COVID-19 incident because it is feared that it will cause a new cluster of  COVID-19 cases. Therefore, this study  will  find  and  explore  the  problem  of  violating  health  protocols  at  the  campaign  stage carried out by candidates for regional heads. This study uses an approach with content analysis and  phenomenology  as  methods.  Data  collection  begins  with  the  problem  of  violating  health protocols at the campaign stage through news in 14 selected media. The results of the mapping in the form of trends and various polemics of violations are elaborated on cases of violations that occurred  in  the  regions.  The  results  of  the  study  showed  that  violations  of  the  health  protocol were  very  high  during  the  campaign  period  to  violations  of  alleged  criminal  acts.  Political contestation  that  occurred  at  the  campaign  stage  during  the  pandemic  did  not  become  an obstacle for regional head candidates who took part in the election.  So, it can be seen that the elections  that  took  place  during  the  pandemic  were  not  in  favor  of  the  people  because  the political interests of regional head candidates were more important than public health as actors of  democracy  itself.  Putting  aside  people's  health  is  a  bad  record  in  the  implementation  of democracy.
Keywords : Simultaneous elections; campaigns; COVID-19 pandemic; democracy

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Pemilu merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini  tugas  pemerintah  adalah  menjamin  dan  melindungi  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dalam menyalurkan  hak-hak  politiknya  selama  pemilu (Yandra,  2016) .  Perubahan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  membawa  Indonesia  pada  negara  demokrasi (kedaulatan  rakyat)  dan  nomokrasi  (negara  hukum) (Fahmi  et  al.,  2019). Pemilu  sebagai  salah satu  praktik  kekuasaan  dan  pemerintahan  yang  berkelanjutan  harus  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  hukum  yang  adil  dan  nilai-nilai  kemanfaatan.  Salah  satu  prinsip  dasar  negara  hukum yang demokratis adalah adanya jaminan yang adil bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya (Eichenhofer, 2015).
Praktiknya  pelaksanaan  pemilu  tidak  serta  merta  berjalan  sebagaimana  mestinya, permasalahan  pemilu  dan  pemilukada  secara  umum  menunjukkan  bahwa  sistem  politik  dan penyelenggaraan pemilu belum mencapai titik yang mapan (Sinclair et al., 2018). Pemilu adalah pesta demokrasi  yang diselenggarakan di  negara  yang merupakan negara  demokrasi/kedaulatan rakyat (Fahmi  et  al.,  2019). Suksesi  kepemimpinan  di  daerah  (Pilkada)  tidak  jauh  berbeda dengan  nilai-nilai  yang  ingin  dicapai  oleh  kedaerahan (Faridhi,  2019). Indonesia  menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember pada situasi darurat Kesehatan yaitu pandemi COVID- 19.  Pelaksanaan  Pilkada  semula  seharusnya  digelar  pada  23  September  namun  sempat  ditunda karena  COVID-19,  meski  pemerintah  tetap  melaksanakannya  karena  kampanye  politik  adalah bagaimana  membangun  dan  meningkatkan  kualitas  bersama  masyarakat  (Anwar,  2019), dibutuhkan  kreativitas  agar  kampanye  yang  ditawarkan  melahirkan  politik  kegembiraan (Arianto,  2015).  Kewajiban  penguasa  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  merupakan konsekuensi  dari  prinsip  kedaulatan  rakyat (Jacob,  2019). Kampanye  merupakan  salah  satu bentuk  promosi  calon  kepala  daerah  dalam  kampanye  politik,  pesan-pesan  yang  dibawa  oleh calon  penting  untuk  ditawarkan  kepada  pemilih (Fatimah,  2018). Dalam  mengkomunikasikan pesan politik yang terdiri dari, Pertama, pemetaan karakteristik pemilih; Kedua, pemetaan isu-isu krusial  pemilihan  kepala  daerah;  dan  Ketiga,  menentukan  pesan  politik  penting  dalam membangun  citra  politik (Lalancette  &  Raynauld,  2019). Pemilih  juga  menggunakan  media sosial  sebagai  sumber  referensi  dan  informasi  politik.  Penggunaan  media  sosial  sebagai  alat politik  (kampanye)  pada  tahun  2014,  korelasinya  rendah  hanya  42,3%  partisipasi  politik  yang dapat dipengaruhi oleh penggunaan media sosial (Perangin-angin & Zainal, 2018).
Tahapan  kampanye  merupakan  tahapan  yang  krusial  bagi  pelanggaran  pemilu,  namun alat peraga kampanye yang tentunya akan melibatkan perkumpulan orang, seperti rapat terbatas, tatap  muka,  dialog  hingga  debat  publik/terbuka  antar  pasangan  calon,  dapat  dengan  mudah melanggar hak asasi  manusia. Pembatasan  COVID  yang dipromosikannya (Bao, 2020;  Faridhi, 2020;  Landman  &  Splendore,  2020). Sementara  kondisi  penyebarannya  semakin  meningkat, menempatkan  Indonesia  sebagai  negara  dengan  Case  Fatality  Rate  tertinggi  di  dunia (Thorik, 2020). Pada  tahapan  kampanye  Pilkada  Serentak  2020  di  bulan  November  hingga  Desember terjadi  tren  peningkatan  kasus  aktif  COVID-19.  Peningkatan  kasus  aktif  yang  terjadi  serta pergerakannya dari bulan ke bulan dapat dilihat pada Gambar 1.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gambar 1. Tren Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia Sumber: Laporan Analisis data COVID-19 update pe r 20 Desember 2020, hal 13 (https://covid19.go.id)
Data  kasus  aktif  pasti  akan  bertambah  jika  penerapan  protokol  kesehatan  kemudian disingkat prokes tidak dipatuhi, dan kampanye masif  yang melibatkan banyak orang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Peningkatan pelanggaran protokol kesehatan pada masa  kampanye  Pilkada  2020  terjadi  seiring  dengan  peningkatan  kegiatan  kampanye  yang menggunakan  metode  tatap  muka  atau  rapat  terbatas.  Bawaslu  Rekap  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu),  terdapat  375  pelanggaran  protokol  kesehatan  yang  terjadi  dalam kurun waktu 6 hingga 15 Oktober 2020. Jumlah pelanggaran tersebut meningkat 138 kasus jika dibandingkan dengan surveilans pada periode sebelumnya,  yakni sejak 26 September. hingga 5 Oktober sebanyak 237 kasus (kompas.com). Selanjutnya, hingga akhir kampanye Pilkada 2020, terdapat 1.763 pelanggaran protokol kesehatan selama kampanye Pilkada 2020. Sebanyak 1.210 di  antaranya  dikenai  teguran  tertulis  dan  168  lainnya  dikenai  sanksi  pembubaran.  Jika  melihat data  pelanggaran  pelayanan  kesehatan  pada  tahap  ini  yaitu  sebanyak  2.126  kasus,  maka  tahap kampanye paling banyak terjadi pelanggaran terhadap prokes COVID-19.
Melihat  berbagai  persoalan  terkait  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  di  tengah pandemi  COVID-19,  maka  artikel  ini  mencoba  untuk  melakukan  pemetaan  dan  eksplorasi terhadap berbagai polemik pelanggaran protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya pada tahapan kampanye. Identifikasi penyebaran kasus positif saat kampanye menjadi  polemik  atau  bagian  integral  dari  hasil  pelaksanaan  demokrasi.  Penelitian  ini berkontribusi  dalam  menjawab  kebutuhan  negara  akan  kajian  komprehensif  dalam meminimalisir  tumbuhnya  kluster  baru  dalam  pelaksanaan  demokrasi  di  masa  mendatang  dari hasil  pemetaan  dan  eksplorasi  yang  dilakukan.  Selain  itu  penelitian  ini  memberikan  pemikiran akan  peringatan  ( reminder )  bagaimana  penyelenggara  Pilkada  agar  mampu  mempersiapkan segala  sesuatunya  dalam  proses  berdemokrasi  baik  mekanisme  maupun  regulasi  khususnya ketika kondisi dalam ancaman (darurat) yaitu pandemi COVID-19.
Dalam  ilmu  politik,  ada  dua  macam  pengertian  demokrasi;  pemahaman  normatif  dan pemahaman  empiris.  Dalam  pengertian  normatif,  demokrasi  adalah  sesuatu  yang  secara  ideal dimaksudkan untuk dilaksanakan atau dilaksanakan oleh suatu negara, sebagaimana dinyatakan oleh kebijaksanaan konvensional  Presiden  Lincoln, “pemerintahan dari rakyat,  oleh rakyat,  dan untuk  rakyat,” (Tariq  et  al.,  2022). Ungkapan  normatif  ini  sering  diterjemahkan  ke  dalam

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
konstitusi  masing-masing  negara,  namun  kajian  ini  juga  harus  mencatat  bahwa  apa  yang normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari di suatu negara. (Manoharan,  2020). Oleh  karena  itu,  sangat  perlu  melihat  bagaimana  makna  demokrasi  secara empiris, yaitu demokrasi dalam manifestasinya dalam kehidupan politik praktis.
Sementara  itu,  pemahaman  empiris  tentang  demokrasi  sebagian  besar  didasarkan  pada kerangka berpikir metodis  milik (Schumpeter, 2010) bahwa metode demokrasi  adalah prosedur institusional  untuk  mencapai  keputusan  politik  di  mana  individu  memperoleh  kekuatan  untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk mendapatkan suara rakyat. Huntington dalam (Piano,  2019) mendefinisikan  demokrasi  sebagai  negara  di  mana  pembuat  keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem dipilih melalui pemilihan yang adil, jujur, dan berkala, di mana  para  kandidat  bebas  bersaing  untuk  mendapatkan  suara  dan  hampir  semua  penduduk dewasa berhak untuk memilih (Piano, 2019).
Baik  pemahaman  normatif  maupun  empiris  tentang  demokrasi  sepakat  bahwa  sistem tersebut  menghasilkan efek-efek berikut dalam  kehidupan politik suatu negara:  1) Menghindari tirani  pemerintahan;  2)  Melahirkan  pengakuan  keberadaan  manusia;  3)  Menjamin  adanya kebebasan  publik;  4)  Menghargai  manusia  untuk  bertindak  sesuai  keinginannya;  5)  Penguatan otonomi  moral;  6)  Menjamin  proses  pembangunan  manusia;  7)  Menghormati  kepentingan pribadi;  8).  Memastikan  kesetaraan  politik;  9)  Mewujudkan  kehidupan  yang  lebih  rukun  dan damai;  10)  Menghasilkan  kemakmuran (Dahl,  2020). Mengikuti  pandangan  teoritis  tersebut, penelitian  ini  menggunakannya  sebagai  alat  analisis,  khususnya  dalam  mengkaji  polemik pelanggaran  protokol  kesehatan  (prokes)  COVID-19  pada  masa  kampanye  Pilkada  Serentak 2020.
Pandemi  COVID-19  telah  membawa  perubahan  baru  dalam  tatanan  seluruh  aspek kehidupan  masyarakat  dunia,  termasuk  masyarakat  Indonesia.  Selama  vaksin  belum  secara mutlak  didistribusikan  ke  seluruh  penduduk,  otomatis  protokol  kesehatan  menjadi  wajib. Protokol  tersebut  menyerukan  penerapan  pola  perilaku  hidup  sehat  dan  pelaksanaan perlindungan  dasar  dengan  menggunakan  masker,  cuci  tangan,  menjaga  jarak  dan memperhatikan  waktu  interaksi  dengan  orang  lain  untuk  mengurangi  risiko  penyebaran  wabah Corona (Islam  et  al.,  2020). Protokol  kesehatan  ini  menjadi  acuan  pelaksanaan  kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  mengategorikan  efek  sehat  atau  tidak  sehat dari  COVID-19,  kondisi  demam  38  derajat  Celsius  dan  batuk/pilek  disertai  sesak  napas  (sesak napas  atau  napas  cepat)  merupakan  ciri-ciri  awal,  meskipun  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu dengan  penerapan  Rapid  Test,  Swab,  dan  Polymerase  Chain  Reaction  (PCR).  Sedangkan  cara kerja  Rapid  Test  untuk  deteksi  virus  SARS  Co-2  adalah  dengan  mendeteksi  antibodi  dan antigennya, PCR adalah metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus. Tenaga kesehatan (Nakes) di fasilitas kesehatan akan melakukan screening suspect COVID-19, jika  seseorang  memenuhi  kriteria suspect COVID-19,  maka  akan  dirujuk  ke  salah  satu  Rumah Sakit (RS) rujukan yang harus menggunakan alat pelindung diri ( APD); jika tidak, maka orang tersebut  akan  dirawat  inap  atau  rawat  jalan  tergantung  pada  diagnosis  dan  keputusan  dokter fasilitas kesehatan tersebut. Kenyataannya, hanya sebagian masyarakat yang telah melaksanakan kebijakan  protokol  kesehatan  yang  telah  ditetapkan  dan  dijelaskan  oleh  Kementerian.  Oleh karena  itu,  edukasi  dan  penegakan  disiplin  terhadap  penerapan  protokol  kesehatan  COVID-19 tetap diperlukan karena di sana virus terus menghasilkan varian yang lebih mematikan.
Artikel ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama , mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam tahapan kampanye proses pemilihan kepala daerah dan menyajikan literatur review terkait demokrasi dan pemilu, protokol Kesehatan. Kedua, menjelaskan metode yang digunakan untuk menjawab penelitian. Ketiga , eksplorasi hasil temuan dan diskusi berupa tren dan polemik pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye serta dampaknya pada kualitas demokrasi di masa Pandemi COVID-19.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  isi  dan  fenomenologi sebagai  metode.  Metode  analisis  isi  ini  digunakan  untuk  melihat  berapa  banyak  berita  media (konten)  yang  membicarakan  tentang  pelanggaran  protokol  kesehatan  di  tahapan    kampanye pada  Pilkada  tahun  2020  di  masa  pandemi  COVID-19.  Pemetaan terhadap  tren  dan  polemik pelanggaran  protokol  kesehatan  peneliti  lakukan  dengan  cara  penelusuran  terhadap  berita  yang diekspos  oleh  14  (empat  belas)  media  terpilih.  Media  dipilih  berdasarkan  peringkat  yang dilakukan  oleh  Alexa  rang  pada  media  yang  sering  diakses  oleh  masyarakat  Indonesia. Pemilihan berita di media dilakukan dari tanggal 25 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 (pada tahapan kampanye). Hasil identifikasi berita di media diseleksi berdasarkan kriteria dan  di  Analisa  berdasarkan  dampak  dan  kendala  pelaksanaan  Pilkada  di  tengah  pandemi, pelanggaran prokes  hingga dugaan tindak pidana selama tahapan kampanye menjadi  poin  yang didalami  secara  teoritis.  Hasil  temuan  disajikan  dalam  bentuk  tabel  dan  gambar  kemudian  di elaborasi  berdasarkan  konsep  dan  teori  yang  digunakan.  Untuk  melakukan  pengujian  data khususnya  dalam  fisibilitas  tahapan  kampanye (Yandra,  2017) peneliti  melakukan  proses triangulasi data pada pihak terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Tahap  berikutnya  penarikan  kesimpulan  data  yang  kemudian  dilakukan  analisis  data  serta dideskripsikan secara mendalam dan menukik.

## Hasil dan Pembahasan

## Menelusuri  Polemik  dan  Tren  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  pada  Masa  Kampanye Pilkada Serentak 2020
Pelaksanaan  demokrasi  khususnya  Pilkada  di  tengah  tingginya  kasus  COVID-19  tidak terlepas  dari  berbagai  polemik  yang  berimplikasi  terhadap  dimundurkannya  waktu  pelaksanaan yang  awalnya  dilaksanakan  pada  September  namun  akhirnya  Desember  2020  baru  dapat terealisasi.  Kemunduran  pelaksanaan  ini  juga  berdampak  terhadap  bergesernya  tahapan  dalam pelaksanaan  Pilkada  atau  demokrasi  di  aras  lokal  tersebut  salah  satunya  tahapan  kampanye. Kampanye adalah bagian dari proses sosialisasi dari kandidat untuk mempengaruhi para pemilih, maka tahapan ini sangat menentukan bahkan dalam kampanye kandidat akan menyampaikan visi dan misi kepada pemilihnya (konstituen).
Pembatasan  pelaksanaan  kampanye  ini  menimbulkan  berbagai  aksi  dan  reaksi  baik  dari kandidat  maupun  pemilih  yang  kuatir  akan  terpapar  COVID-19.    Peneliti  mengumpulkan  data dari  14  media  yang  sering  diakses  di  Indonesia  berdasarkan  rangking  Alexa  Rang,  yaitu: Okezone.Com, Tribunnews.Com, Mindsofthepeople.com, Kompas.Com, Detik.Com,
Suara.Com,  Kumparan.Com,  Merdeka.Com,  Liputan6.Com,  SindoNews.Com,  Jawapos.Com, Cnn Indonesia, Cnbn Indonesia, dan Tempo.Com yang ditelusuri sejak kampanye digelar hingga selesai  yaitu  pada  25  September  hingga  5  Desember.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dari Tabel 1 .
Tabel 1. Media Berita yang digunakan dalam Pengumpulan Data Media Berita Jumlah Berita Okezone.com 6 Tribunnews.com 13 Pikiran rakyat.com 5 Kompas.com 23 Detik.com 13 Suara.com 7 Kumparan.com 3 Merdeka.com 17

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Media Berita Jumlah Berita Liputan6.com 5 Sindonews.com 13 Jawapos.com 7 Cnnindonesia.com 21 Cnbcindonesia.com 9 Tempo.com 20 Total 162 Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022
Berdasarkan Tabel  1 di  atas,  terdapat  total  162  pemberitaan  dari  14  media  nasional  di Indonesia.  Data  yang  terkumpul  ditemukan  berbagai  macam  polemik  dan  tren  pelanggaran protokol  kesehatan  dominan  selama  masa  kampanye  bahkan  ada  yang  meninggal  dunia.  Data yang  telah  ditemukan  kemudian  disaring  menjadi  3  permasalahan  utama,  yaitu:  hambatan  dan dampak Pilkada di tengah pandemi, pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dan dugaan tindak pidana di tengah Pilkada. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Tren dan Polemik Selama Kampanye Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022
Dari Gambar  2 terlihat  bahwa  media  CNN  Indonesia  lebih  aktif  memberitakan  tentang hambatan  dan  dampak  Pilkada  di  tengah  pandemi  yaitu  16  berita,  untuk  pelanggaran  protokol kesehatan  (prokes)  lebih  aktif  diberitakan  Kompas.com  media  yaitu  8  berita  dan  berita  tentang dugaan  tindak  pidana.  Tempo.com  melaporkan  lebih  aktif,  yakni  sebanyak  7  berita.  Tiga pemberitaan  memastikan  bahwa  Pilkada  dalam  masa  pandemi  COVID-19  masih  sarat  akan masalah dan polemik.
Tahapan  Pilkada  2020  yang  digelar  di  270  daerah  di  Indonesia  tetap  dilanjutkan  meski lonjakan  kasus  COVID-19  semakin  meningkat.  Pada  saat  yang  sama,  banyak  pihak  mendesak agar  Pilkada  2020  ditunda  namun  realitasnya  ditunda  untuk  dimundurkan  waktunya  sambil penyelenggara  menyiapkan  berbagai  instrumen  pendukung  pelaksanaan  Pilkada  dimasa pandemi. Tekanan datang dari berbagai  kalangan, mulai  dari tokoh  masyarakat,  aktivis  pemilu, bahkan  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU),  dan  Pengurus  Pusat  (PP)  Muhammadiyah. Bahkan  guru  besar  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah  Azyumardi  Azra memutuskan  abstain  sebagai  bentuk  solidaritas  kemanusiaan  terhadap  orang  yang  meninggal akibat  terpapar  COVID-19 (Farisa,  2020). Hal  tersebut  membuktikan  banyaknya  pihak  yang
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 kendala dan dampak pilkada ditengah pendemi pelanggaran prokes
dugaan tindak pidana

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
tidak  setuju  dengan  pelaksanaan  Pilkada,  mungkin  pada  waktu  itu  para  tokoh  lebih mengedepankan  rasa  kemanusiaan  dan  kesehatan  yang  utama  dibandingkan  pelaksanaan berdemokrasi.
Keputusan  pemerintah  untuk  tetap  melaksanakan  Pilkada  serentak  2020  bisa  dianggap sebagai  ancaman  bagi  keselamatan  rakyat (Disantara  et  al.,  2022). Namun,  ada  beberapa  hal yang membuat pemerintah ngotot melanjutkan Pilkada serentak 2020, antara lain:
1. Menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada 2020;
2. Bencana  COVID-19  tidak  memberikan  kepastian  karena  tidak  ada  orang  atau  lembaga yang dapat memastikan kapan COVID-19 akan berakhir;
3. Pemerintah  tidak  menginginkan  270  daerah  yang  akan  melaksanakan  Pilkada  2020 dipimpin oleh Pejabat Sementara (Plt) secara bersamaan;
4. Pilkada  2020  sebenarnya  diundur  dari  September  ke  Desember.  Oleh  karena  itu, penundaan  tersebut  sebenarnya  dilakukan  untuk  menanggapi  tekanan  masyarakat  yang sebagian menginginkan tidak melaksanakan Pilkada pada September 2020.
Pada  masa  kampanye  di  tengah  pandemi  yang  saat  ini  penyebaran  virus  COVID-19 sangat  pesat,  komunikasi  yang  dilakukan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  kepada  masyarakat terkait proses Pilkada 2020 dilakukan secara virtual dan pendekatan digital namun dinilai kurang baik  dan  efektif  oleh  salah  satu  anggota  dewan  Pembina  Perludem  yaitu  Titi  Aggraini  karena tidak  semua  elemen  masyarakat  dapat  mengakses  pendekatan  ini.  Misalnya  masyarakat  adat, perempuan miskin yang mungkin didomestikasi, penyandang disabilitas dan sebagainya (Umam, 2020). Perludem  menilai  bahwa  pendidikan  dan  pembangunan  yang  belum  merata  dalam teknologi informasi juga mempengaruhi kualitas pemilu  yang karena terkait dengan akses  yang belum merata.
Berbeda dengan kampanye pemilu sebelumnya, kampanye pemilu 2020 dilakukan ketika penyebaran  COVID-19  sangat  aktif,  membuat  pemerintah  menetapkan  6  larangan  selama kampanye,  di  antaranya  membatalkan  pertemuan,  konser  musik,  jalan-jalan  santai,  kompetisi, donor  darah  dan  memperingati  hari  lahir  partai  politik  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Perundang-undangan.  KPU  melalui  (PKPU)  Nomor  13  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Kedua Atas  PKPU  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  Dalam  Kondisi Bencana  Non  Alam  COVID-19.  Kampanye offline (tatap  muka)  bukan  satu-satunya  kampanye yang ditawarkan oleh pemerintah, bahkan pemerintah juga merekomendasikan kampanye online sebagai  alternatif  lain  bagi  pasangan  calon  untuk  menyampaikan  gagasannya  dalam  situasi pandemi  COVID-19 (Asri,  2021;  Herman  &  Fadhliah,  2021). Namun  kampanye online hanya dilakukan di 37 kabupaten/kota dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. Menurut  Bawaslu,  ada  beberapa  kendala  yang  mengakibatkan  233  daerah  terdampak.  masih melakukan kampanye luring Beberapa di antaranya adalah masalah jaringan internet  yang tidak mendukung,  kuota  internet  dan  keterbatasan  fitur  di  gadget,  serta  kurangnya  peminat  sehingga sedikit peserta kampanye yang ikut serta (Erwanti, 2020).
Kampanye  tatap  muka  rawan  meningkatkan  penyebaran  COVID-19,  karena  masih banyak  pihak  yang  tidak  menerapkan  protokol  kesehatan.  Tidak  hanya  itu  pelanggaran kampanye  juga  terjadi  karena  melibatkan  anak-anak.  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu)  Kabupaten  Bandung  mencatat  ada  lima  kasus  pelanggaran  terhadap  anak  selama kampanye  Pilkada  2020,  di  antaranya  membawa  anak  saat  kampanye,  melibatkan  anak  dalam berbagai kegiatan yang bertujuan menggalang dukungan baik offline maupun online , menjadikan anak sebagai bintang utama kampanye. iklan politik dan mem- posting foto, video anak-anak atau alat  peraga  lainnya (Simbolon,  2020;  Widodo,  2020). Politik  uang  juga  masih  menjadi  tren, apalagi  di  masa  pandemi  yang  dampak  ekonominya  sangat  jelas (Bakker,  2021). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 37 kasus dugaan politik uang selama 10 hari terakhir kampanye Pilkada, dugaan politik uang ditemukan di 26 kabupaten/kota. Pelibatan anak- anak dan politik uang dalam kampanye di masa COVID juga tidak bisa dihindari praktik tersebut

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
semakin membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada sebelum COVID maupun pada masa COVID tidak ada perbedaan walaupun pembatasan kampanye sudah dilakukan.
Selain  37  kasus  dugaan  politik  uang,  Bawaslu  juga  menemukan  alat  peraga  kampanye (APK)  baru  yang  dipasang  di  200  daerah/kota.  Secara  total,  Bawaslu  mengawal  247.732  APK selama 70 hari acara. Kekerasan terhadap penyelenggara pemilu juga terus berlanjut. Sedikitnya 30  pengawas  pemilu  mengalami  kekerasan  saat  bertugas.  Sebanyak  28  orang  mengalami kekerasan  verbal  dan  2  orang  mengalami  kekerasan  fisik.  Masalah  lainnya  adalah  distribusi peralatan pemungutan suara atau logistik di TPS. Masih ada 47 kabupaten/kota yang bermasalah logistik  dan  distribusi.  Di  antaranya  surat  suara  yang  rusak,  jumlah  surat  suara  yang  diterima tidak  sesuai,  dan  kotak  suara  rusak  atau  hilang  hingga  alat  perjanjian  sanitasi  belum  datang (Putri, 2020). Semestinya kejadian ini secara teknis tidak terjadi kesiapan penyelenggara dalam mendistribusikan logistik masih belum baik.
Penyalahgunaan bansos juga menjadi tren baru dalam kampanye 2020 untuk kepentingan pasangan  calon  dan  kepentingan  kampanye  khususnya  bagi  pasangan  calon,  di  mana  pasangan calon  memberikan bantuan sosial  kepada  warga  yang  gambar  atau lambangnya bukan lambang pemerintahan  (menghilangkan  pelabelan  bantuan  dari  pemerintah).  Seperti  yang  kita  ketahui, bantuan sosialnya dari pemerintah daerah semestinya menjadi tanggung jawab dari lemabag bir. Ini  jelas  merupakan  dugaan  tindak  pidana  karena  telah  melanggar  Pasal  71  ayat  3  UU  Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyalahgunaan wewenang. Calon Bupati Kendal nomor 3 Tino Indro  Wardono  dilaporkan  oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Kendal  karena diduga  mengancam  akan  mengeluarkan  warga  yang  tidak  memilih  sendiri  dari  daftar  penerima Bantuan  Sosial  Tunai  (BST).  Pelapor  adalah  relawan  Kendal  (mitra)  dan  Koalisi  Masyarakat Kendal untuk Pemilu Berintegritas (KMKKPB) dengan bukti rekaman suara Tino Wardono dan ini  sudah  termasuk  kampanye  tidak  sehat  dan  kampanye  hitam (Wicaksono,  2020). Dari beberapa  Preferensi  dan  Tren  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  di  Masa  Pilkada  2020  dapat disajikan pada Tabel 2:
Tabel 2 . Preferensi dan Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan di Masa Pilkada 2020
No Media Berita Preferensi Jumlah Berita Tinggi Sedang Rendah 1 Okezone  6 2 Tribunnews  13 3 Pikiran rakyat  5 4 Kompas  23 5 Detik.com  13 6 Suara  7 7 Kumparan  3 8 Merdeka  17 9 Liputan 6  5 10 Sindonews  13 11 Jawa pos  7 12 Ccn indonesia  22 13 Cnbc indonesia  8 14 Tempo.com  19
Keterangan : Rendah =< 6, Sedang = 6-12, Tinggi => 12
Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022
Berdasarkan Tabel 2 di atas terlihat bahwa liputan berita tentang trend issue selama masa

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kampanye tertinggi yang dilaporkan dan diterbitkan oleh kompas.com, yaitu 23 item berita. 15 di antaranya  melaporkan  dampak  dilanjutkannya  Pilkada  2020  di  tengah  situasi  kesehatan  yang tidak  stabil  yang  mengakibatkan  kematian  dan  dugaan  tindak  pidana  dan  8  di  antaranya melaporkan COVID-19 dan pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye.
Pelanggaran  protokol  kesehatan  pada  saat  Pilkada  2020  bukanlah  hal  yang  pantangan karena  terjadi  sering  kali  di  berbagai  kegiatan  atau  aktivitas  kampanye.  Banyaknya  data  yang terkumpul menunjukkan bahwa masih ada pihak-pihak yang melanggar prokes pada kampanye, sebaliknya media berita populer menunjukkan fakta serta melaporkan kejadian tersebut ke publik melalui  pemberitaannya  bahwa  pelanggaran  prokes  merupakan  potret  buruk  dari  ketaatan  pada aturan dan pengabaian terhadap pentingnya kesehatan. Meski mengikuti prokes adalah hal yang wajib dalam kampanye, studi ini menunjukkan bagaimana fakta di lapangan secara menyeluruh menggambarkan  perbedaan  tersebut  bahwa  prokes  justru  menghalangi  akses  dalam menyampaikan  pesan  kampanye.  Pelanggaran  prokes  dipicu  karena  masih  banyak  pasangan calon  yang  lebih  memilih  kampanye  tatap  muka,  dan  pemerintah  telah  mengeluarkan  sanksi untuk  pelanggaran  paling  berat  terhadap  protokol  kesehatan,  yaitu  membubarkan  kegiatan kampanye dan mengurangi jatah jadwal kampanye dari pasangan calon. Jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah kerumunan massa tanpa menjaga jarak, tidak menggunakan masker, dan  tidak  memiliki hand  sanitizer ,  dan  sejak  26  September  hingga  14  Oktober  ditemukan pelanggaran prokes sebanyak 1.448, di antaranya 1.290 diberikan teguran tertulis, sementara 158 diberhentikan (Piri, 2020).
Data  lain  juga  menunjukkan  setelah  dua  hari  kampanye  dilaksanakan,  Badan  Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaporkan 10 kegiatan yang tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti pembatasan jumlah peserta kampanye yang melebihi kapasitas karena hanya bisa diikuti 50  orang  sebagaimana  yang  sudah  di  atur,  tidak  memakai  masker,  tidak  menyediakan hand sanitizer ,  tidak  menjaga  jarak  dan  tidak  tersedianya  fasilitas  cuci  tangan.  Ini  ditemukan  di  10 wilayah, yaitu Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul, Tojo Una-Una, dan Bungo (Triatmojo, 2020).
Pelanggaran  terhadap  protokol  kesehatan  dapat  memicu  klaster  baru  yang  bahkan  dapat mengakibatkan  kematian  akibat  virus  COVID-19  yang  tidak  terkendali.  Tercatat  ada  96 pengawas yang dinyatakan positif, sebanyak 20 pengawas tingkat kabupaten. 76 lainnya adalah pengawas  di  tingkat  desa  (kelurahan)  di  Kabupaten  Boyolali,  Jawa  Tengah.  Tidak  hanya  dari pihak penyelenggara, virus COVID-19 juga telah menyebar ke peserta pemilu. Ada sebanyak 60 calon kepala daerah yang tersebar dari 21 provinsi yang positif terpapar  COVID-19 hingga satu meninggal dunia (Cipto, 2020). Realitas dan fenomena pelanggaran prokes pada masa kampanye Pilkada  2020  semestinya  menjadi  perhatian  pemerintah  untuk  mempersiapkan  mekanisme  atau aturan  pelaksanaan  Pilkada  dalam  situasi  darurat.  Kebijakan  pemerintah  dalam  mengantisipasi pelanggaran  prokes  hanya  bersifat  peringatan  sehingga  dalam  penegakan  aturan  cenderung bersifat anjuran maupun himbauan.

## Demokrasi dan Pandemi COVID-19
Menjalankan  agenda  pemerintah  di  tengah  pandemi  tidak  semudah  yang  diharapkan karena situasi pandemi menjadi kendala di mana ruang gerak masyarakat terbatas karena alasan kesehatan.  Demokrasi  di  masa  Pandemi  COVID-19  preferensinya  masih  terlihat  tidak  begitu efektif  dari  aspek  kualitas  berkampanye.  Dilihat  dari  data  yang  telah  dihimpun,  kualitas demokrasi  dalam  situasi  pandemi  COVID-19 mencerminkan kualitas  yang kurang memuaskan. Merujuk  pada  teori (Dahl,  2020) tentang  10  efek  demokrasi  terhadap  kehidupan  politik,  maka penelitian  ini  menemukan  bahwa  masih  terdapatnya  beberapa  hal  yang  membuat  Pilkada  jadi suatu proses yang hanya menjalan rutinitas periodik, berikut ini beberapa hal yang terjadi ketika pelaksanaan Pilkada di masa pandemi:

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
a. Tirani pemerintah tetap ada
Pelaksanaan Pilkada dan kampanye di tengah pandemi COVID-19 seolah memunculkan cara  pandang  baru,  bahwa  tirani  pemerintah  memang  benar  terjadi  di  Indonesia. Pemerintah dianggap sewenang-wenang secara otoriter karena mengambil keputusan ini dengan  alasan  menjamin  hak  konstitusional  rakyat  untuk  memilih  dan  dipilih  tanpa memperhatikan kesehatan rakyat (Silalahi & Tampubolon, 2021), Padahal nyawa bangsa Indonesia  jauh  lebih  penting  dari  itu.  Tentu  aspek  kesehatan  dan  kepentingan konstitusional menjadi dua hal  yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan  Pilkada di masa pandemik. Mestinya keselamatan warga negara menjadi prioritas sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
b. Pengakuan orang tentang keberadaan manusia meningkat Pelaksanaan  Pilkada  serentak  2020  di  tengah  Pandemi  COVID-19  tidak  selalu  menjadi kendala  dalam  berdemokrasi,  pasien  positif  COVID-19  juga  memiliki  hak  yang  sama untuk  menggunakan  suaranya  dalam  pemilu  serentak  2020,  yang  menjadi  bukti  bahwa demokrasi masih bisa dilaksanakan. Meski dengan cara  yang berbeda  yakni tanpa harus datang  ke  TPS,  namun  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  yang mendatangi  mereka  harus  menggunakan  alat  pelindung  diri  berupa  masker,  penutup wajah  transparan  dan  sarung  tangan (Akbar,  2021). Protokol  kesehatan  menjadi instrumen dalam menjalankan proses pemungutan suara sewaktu Pilkada, namun dibalik itu semua preferensi yang terjadi penerapan protokol kesehatan masih sering di abaikan. Protokol  kesehatan  menjadi policy pemerintah  dalam  menjaga  agar  keberadaan  warga negara tetap menjadi prioritas di tengah pandemik.
c. Kebebasan publik terjamin
Demokrasi  di  tengah  pandemi  tidak  membuat  pemerintah  menekan  rakyat  untuk  angkat bicara,  pemerintah  tetap  membiarkan  rakyat  menyampaikan  pendapat  di  depan  publik, suara penolakan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi adalah salah satu bukti  nyata  dari  jaminan  adanya  kebebasan  umum,  yang  berarti  bahwa  bagaimanapun kondisi yang dihadapi Indonesia, rakyat tetap memiliki kebebasan secara umum. Jaminan kebebasan  publik  dalam  bentuk  aspirasi  menolak  Pilkada  tetap  menjadi  perhatian pemerintah, otoritas pemerintah sebagai yang memiliki wewenang mencoba memberikan alternatif pilihan kepada warga negara untuk tetap menggunakan hak politiknya.
d. Sedikit penghargaan untuk membiarkan manusia bertindak sesuai keinginan mereka Masyarakat Indonesia seolah-olah “dipaksa” untuk ikut serta dalam pelaksanaan Pilkada, meski  ada  beberapa  pihak  yang  tidak  setuju  bahwa  pemilu  serentak  akan  digelar  di tengah ancaman kesehatan nasional, namun pemerintah tidak mengindahkan. seruan itu, yang  berarti  pemerintah  tidak  menghargai  orang  yang  melakukan  apa  yang  mereka inginkan,  yang  merupakan  keinginan  sebagian  besar  rakyat  Indonesia.  Meski  Pilkada Serentak diundur pemerintah dari September hingga Desember, saat itu kampanye politik tetap  dilakukan  di  tengah  maraknya  penyebaran  COVID-19.  Distorsi  pilihan  keputusan pemerintah  untuk  tetap  melaksanakan  Pilkada  dengan  menunda  pelaksanaan  dengan harapan ada penurunan kasus COVID-19.
e. Tidak ada penguatan otonomi moral
Pilkada  serentak  yang  digelar  di  tengah  pandemi  sepertinya  tidak  memperkuat  otonomi moral  masyarakat (Hayati  &  Noor,  2020). Dalam  situasi  kesehatan  nasional  yang  tidak stabil,  seharusnya  pemerintah  lebih  memperhatikan  kesehatan  rakyat  daripada menjalankan  agendanya  prosedural  demokrasi  itu  sendiri.  Warga  tampaknya  terus

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
diikutsertakan  dalam  pemilihan  umum  khususnya  dalam  tahapan  kampanye  meskipun ancaman  tak  kasat  mata  terhadap  kesehatan  dan  penghidupan  mereka  masih  tinggi  dan meningkat pada saat itu. Warga negara dalam berdemokrasi adalah entitas penting  yang menjadi  objek  politik  dibandingkan  subjek  politik.  Implikasinya  warga  negara  menjadi target  atau  sasaran  dari  para  kandidat  untuk  mendapatkan  dukungan  politik  yang  di konversi melalui suara.
f. Proses perkembangan manusia
Pilkada  2020  di  tengah  ancaman  kesehatan  secara indirect akan  berdampak  terhadap perkembangan hidup warga negara, karena dampak dari pandemik menutup kemungkinan warga  negara  untuk  dapat  bebas  dan  leluasa  untuk  melakukan  segala  yang  diinginkan. Pembatasan dan pelarangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan maupun anjuran  pemerintah  terhadap  warganya  sehingga  perkembangan  manusia  secara  psikis juga  terganggu.  Di  mana  akses  terhadap  sesuatu  yang  umum  dan  atau  tempat-tempat untuk  mendapatkan  ruang  terbuka  juga  dibatasi.  Dalam  konteks  kampanye,  kesempatan untuk  menggali  segala  informasi  yang  penting  semakin  terabaikan  dengan  realitas  yang terjadi.  Serapan  informasi  dan  makna  berkampanye  juga  tidak  mendapatkan  nilai  yang positif sehingga informasi yang didapat cenderung singkat.
g. Pelanggaran menghormati kepentingan pribadi
Di  tengah  lonjakan  kasus  COVID-19,  peningkatan  kesehatan  itu  penting,  namun penyelenggaraan  Pilkada  serentak  di  tengah  pandemi  kesehatan  masyarakat  menjadi taruhannya karena kampanye tatap muka menarik massa di mana jika terjadi kerumunan, COVID-  19  menyebar  lebih  cepat.  Kampanye  yang  pada  Pilkada  tahun  sebelumnya terbuka  dan  mengumpulkan  masa  yang  banyak  bahkan  cenderung  monologis  sekarang kampanya  terbatas  dan  menerapkan  protokol  kesehatan  berimplikasi  dengan pengoptimalan media sosial dan digital dalam berkampanye. Selama pandemi masyarakat di  batasi  aktivitasnya  bahkan work  form  home adalah  bentuk  tetap  bekerja  dari  rumah, selama  inilah  pemanfaatan  internet  semakin  tinggi.  Pesan-pesan  atau  isi  kampanye  di broadcast dengan  pemanfaatan  media  sosial  bahkan  semakin  tingginya buzzer politik yang  melakukan  pemberitaan hoax bahkan  melakukan  tindakan  pelanggaran  terhadap kepentingan pribadi.
h. Memastikan kesetaraan politik yang merugikan para pemilih Salah satu alasan pemerintah menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi adalah untuk menjamin  hak  konstitusional  rakyat  untuk  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilu  serentak 2020,  yang  artinya  pemerintah  tidak  ingin  pandemi  COVID-19  menghentikan  jalannya periodisasi  pemerintahan.  Agenda  politik  yang  diadakan  setiap  5  tahun  sekali  ini  tentu tidak ingin tertunda dikarenakan bencana non alam ini. Namun jika ditelisik lebih dalam, keputusan  pemerintah  ini  dinilai  merugikan  masyarakat  itu  sendiri  karena  sepanjang pemilu  angka  positif  COVID-19  meningkat.  Seperti  lima  provinsi  yang  mengalami peningkatan  kasus  penularan  COVID-19.  Di  Kalimantan  Utara,  misalnya,  ada  128 kampanye  rapat  terbatas  yang  berlangsung  selama  20  hari  kampanye.  Alhasil,  terjadi peningkatan  penularan  COVID-19  sebanyak  12  kasus (Nugraheny,  2020). Peningkatan kasus inilah yang menginterpretasikan bahwa pandemi COVID-19 berimplikasi terhadap penurunan angka partisipasi politik nasional pada Pilkada 2020 jika dibandingkan dengan pemilu 2019.
i. Menciptakan kebalikan dari kehidupan yang rukun dan damai Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi tidak mengarah pada kehidupan yang rukun

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dan damai, sebaliknya karena pada saat yang sama kasus positif COVID-19 di Indonesia masih  4  ribu  per  hari,  seharusnya  pemerintah  menunda.  pelaksanaan  Pilkada  serentak karena  situasi  penyebaran  COVID-19  sangat  aktif.  Sebaliknya,  pemerintah  seolah-olah memprovokasi massa saat kampanye meski pemerintah menyerukan protokol kesehatan, namun  masih  terlihat  tingkat  kedisiplinan  dan  kepatuhan  para  politisi  dan  warga masyarakat terhadap protokol kesehatan  yang ada dalam kegiatan terkait  Pilkada. masih terlihat (Ukhra, 2022).
j. Kurangnya kemakmuran
Penyalahgunaan dana bansos dan adanya politik uang dalam kampanye merupakan bukti nyata  bahwa  demokrasi  belum  menghasilkan  kesejahteraan  di  masyarakat,  terutama masyarakat  dengan  ekonomi  kelas  bawah,  sebaliknya  dalam  situasi  pandemi  di  mana dampak  ekonomi  masyarakat  tidak  kondusif  atau  terjadinya  instabilitas  ekonomi. Permasalahan lainnya banyaknya warga yang terjadi pemutusan kerja dan sebagian juga dirumahkan  oleh  perusahaan  sehingga  berimplikasi  terhadap  menurunnya  tingkat pendapatan.  Realitas  ini  yang  menjadi  pintu  masuk  munculnya money  politic dalam kampanye  Pilkada  2020  ketika  sebagian  para  pemilih  menerima  pemberian  uang  dari kandidat. Praktik tersebut menjadi bentuk bahwa apa yang dikawatirkan ketika kampanye itu terjadi dan perilaku politik warga menjadi absurd dan pragmatis.
Menjalankan  kampanye  dalam  kondisi  pandemi  COVID-19  dengan  tujuan  menjaga proses  demokrasi  tetap  berjalan,  tentunya  memiliki  tantangan  tersendiri,  mengingat  ini merupakan  kali  pertama  Indonesia  mengalami  situasi  sulit.  Pelanggaran  terhadap  protokol kesehatan sudah menjadi hal yang lumrah selama masa kampanye, karena beberapa pihak belum memahami  seberapa  aktif  penyebaran  virus  yang  berasal  dari  Wuhan  tersebut.  Secara pelaksanaan Pilkada 2020 sudah terlaksana dengan berbagai permasalahan yang terjadi, dengan situasi pandemi COVID ini menunjukkan bahwa kepentingan untuk melaksanakan hak konstitusi tetap  di  wujudkan  meskipun  terjadinya  pengabaian  terhadap  protokol  kesehatan  yang  menjadi peringatan dari pemerintah selama pandemi.
Indikator  capaian  demokrasi  yang  dijelaskan  di  atas,  mendeskripsikan  bahwa  Pilkada 2020  terjadinya  regresifitas  praktik  berdemokrasi  khususnya  pada  tahapan  kampanye.  Kualitas demokrasi  prosedural  tersebut  meski  diperbaiki  dari  aspek  kesiapan  regulasi  dan  keluwesan dalam  memahami  mekanisme  yang  ada.  Pemerintah  sebagai  nakhoda  dalam  menentukan jalannya demokrasi mesti memprioritaskan kepentingan warga negara dibandingkan kepentingan kelompok atau partisan tertentu. Selain itu pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bagi pelaksana demokrasi  untuk  dapat  mempersiapkan  instrumen  yang  tepat  dalam  proses  pemilihan,  apalagi pada saat pandemi pemanfaatan teknologi informasi semakin tinggi intensitasnya.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  peningkatan  pelanggaran  prokes  yang  terjadi sepanjang kampanye pada Pilkada 2020 menunjukkan pengabaian terhadap aturan yang sudah di tetapkan,  sehingga  keengganan  untuk  mematuhi  standar  prokes  yang  ada  menjadi  suatu pantangan  baru  dalam  pelaksanaan  kampanye.  Preferensi  polemik  dan  tren  yang  terjadi  adalah meningkatnya penyebaran kasus COVID-19 pada masa kampanye sebagaimana yang diberitakan oleh media masa mendeskripsikan penyebaran kasus pada penyelenggara, kandidat (calon kepala daerah) dan peserta kampanye sesuatu yang tidak terhindarkan. Pelaksanaan demokrasi di tengah pandemi  khususnya  Pilkada  2020  menimbulkan  asumsi  bahwa  kepentingan  politik  lebih  utama dibandingkan  penyelamatan  Kesehatan  warga.  Kebijakan  untuk  melaksanakan  Pilkada  pada masa  pandemi  merupakan  kebijakan  yang  tidak  berpihak  kepada  rakyat  karena  tetap melaksanakan  Pilkada  ketika  regulasi  pelaksanaan  Pilkada  dimasa  darurat  belum  memenuhi,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
walaupun  hanya  prokeslah  menjadi  standar  utamanya.  Namun  dibalik  itu  semua  kepentingan untuk pelaksanaan konstitusi juga menjadi perhatian yang sangat besar untuk tetap melaksanakan Pilkada. Pergeseran dan pembatasan model kampanye di tengah pandemi selain tidak efektif juga berdampak terhadap pengurangan keterlibatan warga dalam berdemokrasi sehingga berimplikasi terhadap partisipasi politik dan berbagai praktik politik yang inkonstitusional seperti pemaksaan, pengabaian  protokol  kesehatan,  amoral, money  politic dan  sebagainya.  Kajian  ini  berkontribusi dalam  memberikan  pemetaan  secara  menyeluruh  terhadap  polemik  pelanggaran  protokol kesehatan  yang  dilakukan  pada  pemilu  serentak,  yang  akan  bermanfaat  bagi  terciptanya  Model Kampanye Politik ramah COVID-19 untuk pemilu mendatang.

## Daftar Pustaka
Akbar, N. A. (2021). MPR: Ulama Dorong Optimisme Umat Hadapi Pandemi. Replubika.Co.Id . Asri,  G.  M.  (2021). Pendapat  Audiens  Terhadap  Pesan  Kampanye  Online  Bangga  Buatan Indonesia . Universitas Muhammadiyah Malang.
Bakker, L. (2021). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage, and Clientelism at the Grassroots, by Edward Aspinall and Mada Sukmajati. Journal of the Humanities and Social  Sciences  of  Southeast  Asia , 177 (1),  128–130.  https://doi.org/10.1163/22134379- 17701002
Bao,  H.  (2020).  „Anti-domestic  violence  little  vaccine‟:  A  Wuhan-based  feminist  activist campaign during COVID-19. Interface: A Journal for and about Social Movements , 12 (1), 53–63.
Cipto, H. (2020). Ini Daftar 12 Daerah dan Paslon yang Mengikuti Pilkada Serentak Sulsel 2020.
Kompas.Com .
Dahl, R. A. (2020). On Democracy . Yale University Press.
Disantara, F. P., Chansrakaeo, R., Jazuli, M., Ratnayutika, N. P., Umiasih, R. T., & Putri, C. I.
(2022). The Enigma of  Ethics:  Code of Ethics  Enforcement  on Covid-19 Health Protocol.
DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 10–29.
https://doi.org/10.30596%2Fdll.v7i1.8203
Eichenhofer,  E.  (2015).  Social  security  as  a  human  right:  a  European  perspective.  In Research Handbook on European Social Security Law . Edward Elgar Publishing. Erwanti, M. O. (2020, October). Bawaslu: Kampanye Online Pilkada Baru Ditemukan di 37 dari 270 Daerah. Detiknews.Com .
Fahmi, S., Faridhi, A., & Hasnati. (2019). The Development of Indonesian State Concerns before and  After  Amendment  to  the  1945  Constitution. International  Journal  of  Innovation, Creativity and Change , 10 (5), 242–256.
Faridhi, A. (2019). Sengketa Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017. Pagaruyuang Law Journal , 2 (2), 239–256. https://doi.org/10.31869/plj.v2i2.1359
Faridhi, A. (2020). The Violation of Campaign Props Installation in 2019 Election in Pekanbaru.
JOELS: Journal of Election and Leadership , 1 (1), 29–36.
https://doi.org/https://doi.org/10.31849/joels.v1i1.3537
Farisa,  F.  C.  (2020).  Suara-suara  yang  Desak  Pilkada  Ditunda  Vs  Keputusan  Pemangku Kepentingan Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Suara-suara yang Desak Pilkada  Ditunda  Vs  Keputusan  Pemangku  Kepentingan”,  Klik  untuk  baca: https://nasional.kompas.com/read/2020. Kompas.Com .
Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik : Esensi dan Strategi dalam Pemilu. Resolusi , 1 (1), 5–16.
Hayati,  M.,  &  Noor,  R.  S.  (2020).  Korelasi  Pilkada  Langsung  Dan  Korupsi  Di  Indonesia. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2), 102–115. https://doi.org/10.52947/morality.v6i2.174 Herman,  A.,  &  Fadhliah.  (2021). Efektifitas  Media  Sosial  Sebagai  Sarana  Kampanye  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2020 . Universitas Tadulako.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Islam,  M.  S.,  Rahman, K.  M.,  Sun,  Y.,  Qureshi,  M.  O.,  Abdi,  I.,  Chughtai,  A.  A.,  &  Seale,  H.
(2020). Current knowledge of COVID-19 and infection prevention and control strategies in healthcare settings: A global analysis. Infection Control  & Hospital Epidemiology , 41 (10), 1196–120. https://doi.org/10.1017/ice.2020.237
Jacob,  C.  E.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penetapan  Keadaan  Darurat  Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lex Et Societatis , 7 (6), 61– 67. https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25804
Lalancette, M., & Raynauld, V. (2019). The power of political image: Justin Trudeau, Instagram, and celebrity politics. American Behavioral Scientist , 63 (7), 888–924. https://doi.org/10.1177/0002764217744838
Landman,  T.,  &  Splendore,  L.  D.  G.  (2020).  Pandemic  democracy:  elections  and  COVID-19.
Journal of Risk Research , 23 (7), 1060–1066.
https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1765003
Manoharan, N.  (2020).  Uneasy Partnership:  Political  Parties and Governance in  South  Asia.  In Understanding Governance in South Asia . Routledge.
Nugraheny, D. E. (2020). Catatan Kasus  Covid-19 di  Pilkada 2020, Penyelenggara dan Peserta Tertular hingga Meninggal. Kompas.Com .
Perangin-angin, L. L. K., & Zainal, M. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial. Jurnal Aspikom , 3 (4), 737–754. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i4.210
Piano, N. (2019). Revisiting democratic elitism: the Italian school of elitism, American political science, and the problem of plutocracy. The Journal of Politics , 81 (2), 524–538. Piri,  D.  R.  (2020,  November).  Indonesia,  South  Korea  Discuss  Covid-19  Handling,  Migrant Workers Protection. Kompas.Com .
Putri,  B.  U.  (2020).  Temukan  37  Dugaan  Politik  Uang  di  10  Hari  Terakhir  Kampanye  Pilkada 2020. Tempo.Co .
Schumpeter, J. A. (2010). Capitalism, socialism and democracy . Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203857090
Silalahi, F., & Tampubolon, M. (2021). General election based on the principle of Luber-Jurdil and its development in Indonesia. Technium Social Sciences Journal , 20 , 791. Simbolon, H. (2020, October). Bawaslu Temukan 5 Pelanggaran Kampanye Karena Melibatkan Anak di Pilkada Bandung. Merdeka.Com .
Sinclair,  B.,  Smith,  S.  S.,  &  Tucker,  P.  D.  (2018).  “It‟s  largely  a  rigged  system”:  voter confidence  and  the  winner  effect  in  2016. Political  Research  Quarterly , 71 (4),  854–868. https://doi.org/10.1177/1065912918768006
Tariq,  M.,  Muhammad,  I.,  &  Khan,  M.  S.  (2022).  The  Myth  of  Democracy:  An  Appraisal. Rashhat-e-Qalam , 2 (1), 25-34.
Thorik,  S.  H.  (2020).  Efektivitas  pembatasan  sosial  berskala  besar  di  indonesia  dalam penanggulangan pandemi covid-19. Adalah , 4 (1), 115–120.
Triatmojo,  D.  (2020).  Dua  Hari  Kampanye  Pilkada  Berjalan,  Bawaslu  Temukan  18  Kegiatan Tanpa Protokol Kesehatan. Tribunnews.Com . Ukhra,  A.  (2022). Isu  Politik  Identitas  dan  Dinasti  Politik  dalam  Kampanye  Pilkada  Serentak Tahun 2020 . Universitas Muhammadiyah Malang.
Umam,  C.  (2020,  September).  Penyampaian  Informasi  KPU  ke  Publik  Soal  Pilkada  di  Tengah Pandemi Dinilai Buruk. Tribunnews.Com .
Wicaksono,  A.  (2020).  Diduga  Ancam  Pakai  Bansos,  Cabup  Kendal  Dilaporkan  ke  Bawaslu. CNN Indonesia . Widodo,  W.  (2020). Isu  Suku,  Agama,  Ras  dan  Antargolongan  dalam  Politik  Identitas  pada Media Sosial Menjelang Pilkada 2020 di Indonesia . Universitas Mercu Buana.
Yandra,  A.  (2016).  Pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  Problematik  dan  Tantangannya  di

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 70-84 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Indonesia. Jurnal Niara , 8 (2), 38–49.
Yandra,  A.  (2017). Fisibilitas  Pilkada  Serentak  Tahap  Ii  Kota  Pekanbaru  Pasca  Jurnal  Niara Vol 9 NO 2 Januari 2017 , 62–74.