Problem Kultural Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia:

## Perspektif Total Quality Management
Ilyas Yasin Program studi Pendidikan Sejarah, STKIP Yapis Dompu E-mail corresponding: ilyascendekia@gmail.com
Article History: Received: 2021-07-22  ||  Revised: 2021-07-28  ||  Published: 2021-08-30 Sejarah Artikel : Diterima: 2021-07-22  ||  Direvisi: 2021-07-28  ||  Dipublikasi: 2021-08-30

## Abstract
In the midst of increasingly fierce global competition, efforts to improve the quality of education in Indonesia are  facing  serious  challenges.  The  challenges  in  question  are  not  only  related  to  aspects  of  funding  and infrastructure but also cultural barriers. This last obstacle is mainly related to mental attitudes, culture and a set of value systems that are embraced and owned by the community, especially education actors. As a result, although  the  government  has  tried  to  issue  a  number  of  pro-education  policies,  it  often  does  not  show  a positive correlation with improving the quality of education as in the case of teacher certification. Therefore, this paper tries to offer the need for a new approach in an effort to improve the quality of education, namely the Total Quality Management (TQM) approach. This approach is expected to be able to overcome some of the cultural obstacles to improving the quality of education in Indonesia.
Keywords: Education Quality, Cultural Constraints, Total Quality Management.

## Abstrak
Ditengah  kompetisi  global  yang  kian  ketat  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  Indonesia  menghadapi tantangan cukup berat. Tantangan dimaksud tidak hanya menyangkut aspek pendanaan dan sarana prasarana tapi juga hambatan budaya. Hambatan terakhir ini terutama berhubungan dengan sikap mental, budaya dan seperangkat system nilai yang dianut dan dimiliki masyarakat khususnya para pelaku pendidikan. Akibatnya, meski pemerintah sudah berupaya mengeluarkan sejumlah kebijakan yang propendidikan namun seringkali tidak  menunjukkan  korelasi  positif  dengan  meningkatnya  mutu  pendidikan  sebagaimana  dalam  kasus sertifikasi  guru.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  mencoba  menawarkan  perlunya  pendekatan  baru  dalam  upaya peningkatan  mutu  pendidikan  yakni  pendekatan  Total  Quality  Management  (TQM).  Pendekatan  ini diharapkan mampu mengatasi sebagian kendala kultural peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
Kata kunci: Mutu Pendidikan, Kendala Kultural, Total Quality Management.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  era  globalisasi  dewasa  ini,  mutu  pendidikan  sangat  memengaruhi  kemampuan  dan  daya saing  sebuah  bangsa.  Berbeda dengan  era  sebelumnya,  dalam  era  ini  eksistensi  dan  pertarungan masa  depan  sebuah  bangsa  tidak  lagi  ditentukan  oleh  ketersediaan  sumberdaya  alam  yang melimpah  ( natural  resources )  tapi  sangat tergantung  pada  kualitas  sumberdaya  manusia  ( human resources ) yang dihasilkan melalui pendidikan.   Oleh karena itu, untuk memenangkan persaingan tersebut  maka  tidak  ada  pilihan  lain  kecuali  melakukan  investasi  sebesar-besarnya  di  bidang pendidikan,  dengan  demikian,  peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia  (SDM)  tidak  sekedar kebutuhan tapi juga akan ikut menentukan survive sebuah bangsa di masa depan. Sebagai investasi yang  bersifat  jangka  panjang,  investasi  sumberdaya  manusia  ( human  investment ),  di  bidang pendidikan memang tidak dapat langsung dilihat hasilnya sebagaimana proyek fisik, namun dalam perspektif  masa  depan  investasi  pendidikan  memainkan  peranan  strategis  dalam  mendorong mobilitas  sosial  seorang  individu  baik  untuk  meningkatkan  kemampuan  literasi,  menyiapkan estafeta kepemimpinan dalam masyarakat maupun untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja ( social demand and manpower ).
Dalam  konteks  pendidikan  nasional,  agenda  peningkatan  mutu  pendidikan    makin  mendesak karena  sejumlah  hasil  survei  dan  penelitian  menunjukkan  bahwa  Indeks  Pembangunan  Manusia
(IPM)  Indonesia  masih  sangat  rendah,  termasuk  di  kawasan  Asia  Tenggara,  berdasarkan  laporan yang dikeluarkan badan dunia PBB United Nations Development Program (UNDP) tahun 2005, IPM Indonesia berada pada urutan 110 dari 177 negara dengan indeks 0.697, kondisi ini jauh berada di bawah negara Asia lainnya seperti Malaysia (61, indeks 0.796), Thailand (73, indeks 0.778), Filipina (84, indeks 0.758) bahkan Vietnam (108, indeks 0.704). Meskipun pada 2006 dan 2007 naik pada urutan 108, namun pada tahun 2008 dan 2009 IPM Indonesia kembali turun dan berada di urutan 109  dan 111 dari 147 negara (http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_ Manusia).
Untuk  merespon  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  di  atas  maka  pemerintah  telah melakukan  beberapa  terobosan  penting sebagai  bagian  dari  reformasi  kebijakan pendidikan  baik menyangkut visi, regulasi, strategi hingga pembiayaan pendidikan, dalam hal ini,  pemerintah telah menetapkan bahwa strategi dan prioritas pembangunan pendidikan nasional diarahkan pada tiga hal pokok yaitu (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan (3) penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan citra publik (Renstra Depdiknas, 2007).  Perubahan  kebijakan  pendidikan  tersebut  memang  niscaya  karena  bagaimanapun pendidikan  merupakan  sesuatu  yang  menimbulkan  efek  terhadap  banyak  warga  masyarakat  dan memengaruhi  semua  tingkatan  pemerintah  (Jalal  dan  Musthafa,  2001:  41),  Pendidikan  juga merupakan  kebutuhan  paling  asasi  bagi  semua  orang  karena  masyarakat  yang  berpendidikan setidaknya dapat mewujudkan tiga hal yaitu pertama , dapat membebaskan dirinya dari kebodohan dan  keterbelakangan. Kedua ,  mampu  berpartisipasi  dalam  proses  politik  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  demokratis,  dan ketiga ,  memiliki  kemampuan  untuk  membebaskan  diri  dari kemiskinan  (Sulistyastuti,  2007:  21),  bahkan  Olsen  dkk  (Tilaar  dan  Nugroho,  2008:  267) menegaskan  bahwa  dalam  abad  ke-21  ini  pendidikan  merupakan  kunci  bagi  eksistensi, kelangsungan,  dan  keamanan  global.  Lebih  dari  itu,  suatu  kebijakan  pendidikan  bahkan merefleksikan  pilihan-pilihan  politik,  tradisi,  nilai  dan  konsepsi  masa  depan  sebuah  negara (UNESCO,  1973:  170),  artinya,  seperti  apa  sebuah  bangsa  memandang  diri  dan  masa  depannya dapat dilihat dari keberpihakannya di bidang pendidikan.
Jepang,  Korea  Selatan  dan  Singapura  adalah  contoh  nyata  bagaimana  sebuah  bangsa  yang  hidup dan  dikaruniai  sumberdaya  alam yang  terbatas  tetapi  berhasil  tampil  menjadi  negara  maju  serta memiliki tingkat daya saing ( competitiviness ) yang tinggi berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Demikian  juga,  usia  sebuah  bangsa  juga  bukan  merupakan  jaminan  untuk  tampil  sebagai  bangsa yang  maju  dan  mencapai  peradaban  yang tinggi,  sejumlah  bangsa seperti  Yunani,  Romawi,  Mesir adalah beberapa contoh diantara bangsa paling tua peradabannya di dunia tapi ternyata hingga kini belum kunjung mencapai kemajuan seperti di masa lalu, sebaliknya, beberapa bangsa yang relatif muda  seperi  Amerika  Serikat  justru  mampu  mengungguli  bangsa-bangsa  lain,  Salah  satu penyebabnya  adalah  karena  tidak  tersedianya  dukungan  SDM  yang  berkualitas  serta  manajemen SDM  yang  baik,  sebab  tanpa  manajemen  sumberdaya  manusia  yang  handal,  pengelolaan, penggunaan  dan  pemanfaatan  sumber-sumber  lainnya  menjadi  tidak  berdaya  guna  dan  berhasil guna  (Siagian,  2008:  4).  SDM  bermutu  penting  karena  berkaitan  dengan  kemampuan  mengelola SDA sehingga menjadi kompetitif, kapasitas SDM ini penting karena ia merupakan elemen penting dalam  setiap  organisasi  dan  menentukan  kualitas  kehidupan  masyarakat  baik  berupa  barang maupun  jasa  (Werther&Davis,  1985:  6),  Karena  itulah,  pendidikan  merupakan  satu-satunya instrumen yang efektif untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah bangsa. Beberapa negara  sudah  membuktikan  bahwa  investasi  pendidikan  akan  berpengaruh  secara  langsung terhadap peningkatan kualitas SDM dan daya saing bangsa tersebut, beberapa studi yang dilakukan Bank  Dunia  menunjukkan  bahwa  investasi  pendidikan  sebagai  kegiatan  inti  pengembangan  SDM terbukti  telah  memiliki  sumbangan yang sangat signifikan  terhadap  tingkat keuntungan  ekonomi (MC  Mochan  dan  Boediono  1992  dalam  Fatah  2009),  berdasarkan  temuan  studi  tersebut  bahwa keuntungan ekonomi ( rate of return ) investasi pendidikan ternyata lebih tinggi daripada investasi fisik dengan perbandingan rata-rata 15,3% dan 9,1%. Ini berarti bahwa investasi dalam pendidikan merupakan upaya yang menguntungkan  baik secara sosial maupun ekonomis (Fatah, 2009: 79).

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Kualitatif  dengan  Kajian  Pustaka,  penelitian  kualitatif merupakan  suatu  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  objek  yang  alamiah  dimana
peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  gabungan, analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis  kualitas-kualitasnya,  alih-alih  mengubahnya  menjadi  entitas-entitas  kuantitatif (Mulyana,  2008:  150),  tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat  deskipsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan  antar  fenomena  yang  diselidik,  adapun  sumber  data  yang  dijadikan  acuan  dalam penelitian  ini  diantaranya  Referensi-referensi  pustaka  yang  bersumber  dari  literature  terkait dengan  Problem  Kultural  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  di  Indonesia:  Perspektif  Total  Quality Management

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Mutu Pendidikan: Perspektif  TQM
Dewasa ini dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan berat. Salah satu tantangan penting  yang  dihadapi  baik  dunia  pendidikan,  bisnis  dan  pemerintahan  kini  adalah  masalah mutu, munculnya masalah penganggura, menurunnya kesejahteraan serta rendahnya daya saing telah  mendorong  lahirnya  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  baik  melalui serangkaian  kegiatan  penelitian  maupun  mengadopsi  teori-teori  yang  pernah  sukses  dalam dunia  bisnis,  salah  satu  pendekatan  yang  digunakan  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan dewasa ini adalah pendekatan Total Quality Management (TQM) atau Manajemen Mutu Terpadu. Semula pendekatan ini dikembangkan dalam dunia bisnis tapi kemudian juga digunakan dalam dunia  pendidikan  dan  pemerintahan,  meski  terdapat  sebagian  kecil  kalangan  yang  menolak penggunaan pendekatan TQM dalam dunia pendidikan, tapi secara umum dapat diterima. Secara filosofis,  konsep  ini  menekankan  pada  pencarian  secara  konsisten  terhadap  perbaikan  yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggan, strategi yang dikembangkan dalam  penggunaan  TQM  dalam  dunia  pendidikan  adalah  institusi  pendidikan  memposisikan dirinya  sebagai  institusi  jasa  atau  dengan  kata  lain  menjadi  industri  jasa,  yakni  industri  yang memberikan pelayanan ( service ) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan ( customer ). Jasa atau pelayanan yang diinginkan pelanggan tentu saja merupakan sesuatu yang bermutu dan memberikan  kepuasan  kepada  mereka.  Maka  pada  saat  itulah,  dibutuhkan  suatu  sistem manajemen  yang  mampu  memberdayakan  institusi  pendidikan  agar  lebih  bermutu (Riyadi&Fachrurrozi, 2008: 5-6).
Menurut Arcaro (1997: 6), jika benar-benar dipersiapkan maka TQM dapat menjadi salah satu cara yang dapat membantu pelaku pendidikan mengatasi perubahan lingkungan dewasa ini. Hal itu  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  ketakutan  dan  meningkatkan  kepercayaan  terhadap sekolah.  TQM  juga  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  untuk  mengembangkan  aliansi  antara pendidikan, dunia usaha dan pemerintah. Secara operasional, penerapan TQM dalam pendidikan harus memerhatikan beberapa hal pokok yaitu, pertama , perbaikan terus-menerus ( continuous improvement ), Kedua , menentukan standar mutu ( quality assurance ), Ketiga , perubahan kultur ( change  of  culture ), Keempat ,  perubahan  organisasi  ( upside-down  organization ). Kelima , mempertahankan  hubungan  dengan  pelanggan.  ( keeping  close  to  the  customer ) (Riyadi&Fachrurrozi, 2008: 7-11).
Dengan  mengadopsi  langkah-langkah  implementasi  TQM  tersebut  maka  diyakini  akan  lebih mudah mencapai standar mutu pendidikan terpadu. Menurut Arcaro (1997: 6-7), transformasi menuju  sekolah  mutu  terpadu  diawali  dengan  menekankan  tentang  pentingnya  mutu  di kalangan dewan sekolah, pegawai, staf, siswa, orangtua dan masyarakat, proses dimulai dengan mengembangkan suatu mutu visi dan misi di daerah, sekolah dan departemen daerah. Visi mutu berfokus  pada  pertemuan  antara  kebutuhan  pelanggan,  menyiapkan  keterlibatan  masyarakat dalam program, mengembangkan system untuk mengukur nilai tambah pendidikan, dukungan system bagi kebutuhan siswa dan pegawai untuk mengelola perubahan, pengembangan secara berkelanjutan dan selalu bekerja keras untuk menghasilkan produk pendidikan yang lebih baik.
TQM dibangun dengan lima pilar utama yaitu (1) berfokus pada pelanggan (2) keterlibatan total para pihak (3) pengukuran (4) komitmen; dan (5) perbaikan secara berkesinambungan (Arcaro, 1997:  29-32).  Menurut  Arcaro,  kelima  pilar  mutu  tersebut  bersifat  universal  dan  dapat
Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) E-ISSN: 2746-7767 Volume 2, Nomor 3, Agustus 2021, Hal (239-246)
diterapkan  dalam  setiap  organisasi  pendidikan  mulai  dari  aktivitas  di  kelas  sampai  kegiatan pemeliharaan. Kelima pilar tersebut juga memiliki fungsi yang sama dan tidak dapat dipisah satu dengan  lainnya,  bagaimanapun,  komponen  mutu  merupakan  dasar  dimana  program  mutu dibangun.  Selanjutnya,  nilai-nilai  dan  keyakinan  yang  dimiliki  sekolah  atau  daerah  akan menentukan  kekuatan  dan  keberhasilan  transformasi  mutu,  sekolah  atau  daerah  harus mengembangkan  fondasi  kekuatan  mutu  berdasarkan  pada  keyakinan  dan  nilai-nilai  individu yang bekerja atau berada dalam sistem tersebut.
Menurut Usman (2009: 513) mutu pendidikan meliputi mutu input, proses, output dan outcome . Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses, proses pendidikan bermutu apabila mampu  menciptakan  suasana  yang  PAKEMB  (Pembelajaran  Aktif,  Kreatif,  Efektif, Menyenangkan  dan  Bermakna),  output  dinyatakan  bermutu  jika  hasil  belajar  akademik  dan nonakademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas, menurut Usman (2009: 514-516) terdapat 13 karakteristik mutu yaitu:
1. Kinerja ( performa ), berkaitan dengan aspek fungsional sekolah
2. Waktu wajar ( timeliness ), selesai dengan waktu yang wajar
3. Handal ( reliability ), usia pelayanan prima bertahan lama
4. Daya tahan ( durability ), tahan banting
5. Indah ( aesthetics )
6. Hubungan  manusiawi  ( personal  interface ),  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral  dan profesionalisme
7. Mudah penggunaannya ( easy of  use ), sarana dan prasarana dipakai
8. Bentuk khusus ( feature ), keunggulan tertentu
9. Standar tertentu ( conformance to specification ), memenuhi standar mutu
10. Konsistensi ( consistency ), keajegan, konstan, atau stabil
11. Seragam ( uniformity ), tanpa variasi, tidak bercampur
12. Mampu melayani ( serviceability ), mampu memberikan pelayanan prima
13. Ketepatan ( accuracy ), ketepatan dalam pelayanan
Mutu  dapat  didefiniskan  sebagai  “sesuatu  yang  memuaskan  dan  melampaui  keinginan  dan kebutuhan pelanggan” (Sallis, 2008: 56). Dalam hal ini pelanggan ( costumer ) pendidikan adalah siswa,  orangtua,  dan  lembaga  pengguna  lulusan  pendidikan/dunia  kerja.  Arcaro  (1997:  55) mengemukakan  bahwa  pencapaian  mutu  tersebut  sebagai  suatu  proses  yang  terstrukturisasi untuk  mengembangkan  hasil  produk.  Ini  mengandung  makna  bahwa  pencapaian  mutu pendidikan tidak semata dilakukan secara horizontal tapi juga bersifat vertikal atau structural, Namun  demikian,  peningkatan  mutu  pendidikan  tidak  cukup  dengan  sejumlah  regulasi  atau keputusan politik tapi juga komitmen terutama dari para pelaku pendidikan itu sendiri. Reeves (2002:  xv)  menjelaskan  bahwa  masalah  pendidikan  tidak  cukup  dipecahkan  ”melalui  legislasi atau  resolusi  tapi  sangat  ditentukan  oleh  pemimpin  pendidikan  yang  efektif  dan  memiliki komitmen  yang  kuat  untuk  memajukan  pendidikan”.  Hal  itu  bisa  dipahami  karena  sebuah resolusi atau regulasi tentang peningkatan mutu pendidikan tentu tidak akan berarti jika tidak diimplementasikan secara sungguh-sungguh.
Oleh  karena  itu  menurut  Arcaro  (1997:  xi-xii)  setiap  program  peningkatan  mutu  pendidikan memerlukan empat komponen dasar yaitu Pertama , harus memiliki komitmen untuk berubah, dan  anggota  dewan  sekolah  dan  pengelola  sekolah  harus  menunjukkan  komitmen  untuk berubah  pula, Kedua ,  memiliki  pemahaman  yang  jelas  tentang  dimana  posisi  sekolah  atau daerah bersangkutan sekarang. Ketiga , memiliki visi yang jelas tentang masa depan, dan setiap orang  di  sekolah  atau  daerah  tersebut  harus  memiliki  visi  tersebut, Terakhir ,  memiliki perencanaan untuk mengimplementasikan mutu di sekolah atau di daerah tersebut.
Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa TQM membutuhkan sebuah perubahan budaya. Pada umunya  perubahan  budaya  ini  sangat  sulit  dilakukan  dan  membutuhkan  waktu  yang  relatif lama.  Budaya  TQM  membutuhkan  perubahan  sikap  dan  sistem  kerja  (Usman,  2009:  586). Menurut  Sallis  (2008:  33-34)  esensi  mutu  adalah  perubahan  budaya  ( change  of  culture ). Perubahan budaya sebuah institusi adalah sebuah proses yang lambat, dan tidak bisa tergesa-
Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) E-ISSN: 2746-7767 Volume 2, Nomor 3, Agustus 2021, Hal (239-246)
gesa. Dampak-dampak TQM hanya akan dicapai jika semua pelakunya merasa perlu untuk ikut terlibat. Makna sejati dari mutu tersebut mampu menyentuh pikiran dan hat semua pelaku. Dan dalam dunia pendidikan, hal itu akan terwujud jika semua staf pendidikan merasa yakin bahwa pengembangan  mutu  akan  membawa  dampak  positif  bagi  mereka  dan  akan  menguntungkan para  anak  didik,  lebih  lanjut  Sallis  (2008:  74)  menjelaskan  bahwa  TQM  bukan  inspeksi.  TQM adalah suatu keinginan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan ’selalu baik sejak awal’. TQM  juga  adalah  sebuah  pendekatan  praktis,  namun  strategis,  dalam  menjalankan  roda organisasi yang memfokuskan diri pada kebutuhan pelanggan dan kliennya. Selain itu TQM juga bukan merupakan sekumpulan slogan, namun merupakan suatu pendekatan sistematis dan hati- hati untuk mencapai tingkatan kualitas yang tepat dengan cara yang konsisten dalam memenuhi kebutuhan  dan  keinginan  pelanggan.  Sallis  (2008:  77)  mengingatkan  bahwa  filosofi  TQM memang berskala besar, inspirasional dan menyeluruh, namun implementasi praktisnya  justru berskala kecil, sangat praktis, dan berkembang. Intervensi drastis tidak sesuai dengan semangat perubahan yang ada dalam TQM. Skema yang muluk-muluk tidak akan menimbulkan kemajuan, sebab hal sedemikian sering terjebak pada kurangnya sumberdaya, dan buntunya sumberdaya bisa mengakibatkan sinisme dan ketidakpuasan.

## b) Paradoks  Pendidikan
Seperti  terlihat  dari  uraian  tersebut  di  atas  bahwa  pencapaian  mutu  yang  baik  (pelayanan maupun  produk)  dalam  sebuah  organisasi  bertumpu  pada  adanya perubahan  budaya dalam organisasi  itu  sendiri  baik  menyangkut  kepastian  dan  kejelasan  visi  yang  hendak  dicapai, perubahan  system  kerja,  komitmen  yang  kuat,  integritas  maupun  budaya  organisasi  yang kondusif.  Sejumlah  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peningkatan  mutu  pendidikan  tidak semata berkaitan dengan persoalan remunerasi atau dukungan sarana prasarana fisik tapi juga ditentukan oleh adanya komitmen serta motivasi untuk melakukan perubahan.
Dalam  konteks  mutu  pendidikan  di  sekolah  misalnya,  penelitian  Cheng  dan  Wong  di  Cina (Mulyasa,  2008b:  9)  menunjukkan  bahwa  sekolah  bermutu  ditandai  dengan  empat ciri  utama yaitu (1) profesionalisme mengajar guru; (2) adanya dukungan pendidikan yang konsisten dari masyarakat; (3) adanya tradisi jaminan mutu ( quality assurance ) dari sekolah;  dan (4) adanya harapan  yang  tinggi  dari  siswa  untuk  berprestasi.  Demikian  juga  sebaliknya,  rendahnya  mutu pendidikan  juga  dipengaruhi  oleh  rendahnya  komitmen  dan  budaya  mutu  itu  sendiri.  Secara spesifik, dalam konteks keguruan Mulyasa (2008a: 10) mengidentifikasi terdapat empat faktor keterpurukkan  mutu  guru  di  Indonesia  yaitu  (a)  masih  banyak  guru  yang  tidak  menekuni profesinya secara utuh disebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan; (b) belum adanya standar profesional  guru  sebagaimana  tuntutan  di  negara-negara  maju;  (c)  kemungkinan  adanya perguruan  tinggi  swasta  yang  mencetak  guru  asal  jadi,  atau  setengah  jadi,  tanpa memperhitungkan  outputnya  kelak  di  lapangan;  dan  (d)  kurangnya  motivasi  guru  dalam meningkatkan  kualitas  diri  karena  guru  tidak  dituntut  untuk  meneliti  sebagaimana  dosen  di perguruan tinggi.
Secara  normative,  upaya  untuk  membangun  budaya  mutu  tersebut  sejatinya  sudah  tertuang secara  eksplisit  dalam  sejumlah  regulasi  pendidikan.  Misalnya,  dalam  pasal  7  ayat  (1)  UU  No 14/2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  dijelaskan  bahwa  sebagai  suatu  pekerjaan  khusus  profesi guru  harus  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  profesionalitas  yaitu  (a) memiliki  bakat, minat,  panggilan  jiwa,  dan  idealisme ;  (b)  memiliki  komitmen  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang  pendidikan  sesuai  dengan  bidang  tugas;  (d)  memiliki  kompetensi  yang  diperlukan sesuai  dengan  bidang  tugas;  (e)  memiliki  tanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  keprofesionalan  secara  berkelanjutan  dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;  dan  (i)  memiliki  organisasi  profesi  yang  mempunyai  kewenangan  mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
Demikian  juga  dalam  politik  penganggaran,  pemerintah  sudah  berupaya  mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan sektor pendidikan yakni sekurang-kurangnya
20%  dari  APBN/APBD.    Bahkan  sejak  2003  hingga  kini  Kemendiknas  berada  pada  urutan pertama  sebagai  departemen/kementerian  yang  mendapat  alokasi  dana  paling  besar  dalam alokasi APBN tapi hal itu tidak selalu berkorelasi positif dengan peningkatan mutu pendidikan. Ini berarti bahwa peningkatan mutu pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh konsistensi yang tinggi dan kesungguhan dari para pelaku pendidikan itu sendiri. Kasus sertifikasi guru kiranya menarik  dikaji.  Meski  tujuan  awal  kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan maupun kompetensi guru, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya ‘peningkatan kesejahteraan’ yang terjadi, sedangkan ‘peningkatan kompetensi’ guru masih sulit diharapkan.
Terdapat  dua  fakta  menarik  tentang  kebijakan  ini. Pertama ,  banyaknya  pengawas,  kepala sekolah, dan guru-guru senior yang tidak lulus sertifikasi.  Pada 2009 dari 11.972 guru peserta sertifikasi, hanya 39 persen yang dinyatakan lulus, sedangkan 61 persen tidak lulus. Termasuk yang tidak lulus tersebut adalah pengawas, kepala dan guru-guru senior. Kegagalan pengawas dan kepala sekolah dalam sertifikasi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan karena salah satu persyaratan  sertifikasi  adalah  mendapatkan  persetujuan  dari  atasannya.  Jika  pengawas  dan kepala sekolah saja tidak lulus sertifikasi, lantas bagaimana mungkin keduanya sebagai atasan para guru dapat memberikan persetujuan terhadap guru-guru yang akan disertifikasi ( Kompas , 8  April  2009). Kedua ,  rendahnya  kinerja  dan  produktivitas  guru-guru  yang  sudah  lulus sertifikasi  baik  menyangkut  pola  kerja,  pembelajaran,  atau  peningkatan  kemampuan  diri ( Kompas, 25  November  2009).  Bahkan  menurut  survei  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia (PGRI) kinerja guru bersertifikasi cenderung rendah dan sebaliknya produktivitas mereka tinggi saat mengikuti sertifikasi. Survei PGRI yang dilakukan pada 16 dari 28 provinsi tentang kinerja guru-guru yang sudah bersertifikasi ternyata menunjukkan hasil yang mengecewakan ( Kompas , 7  Oktober  2009).  Artinya,  kenaikan  tunjangan  profesi  ternyata  tidak  secara  otomatis meningkatkan  kinerja  guru.  Hal  itu  karena  sertifikasi  disederhanakan  sekedar  masalah remunerasi/kesejahteraan.  Bahkan    sebuah  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perbaikan remunerasi  hanya  berpengaruh  sekitar  tiga  bulan  terhadap  kinerja  seseorang  (Dwi  Suryanto, 2007).
Pada  1960-an  ilmuwan  politik  Samuel  P.  Huntington  pernah  melakukan  penelitian  mengenai pengaruh  bantuan  keuangan  dari  lembaga  donor  internasioanl  terhadap  Korea  Selatan  dan sebuah  negara di  Afrika  Selatan.  Ketika  itu  kondisi  ekonomi  Korsel  dan  Afrika  Selatan  hampir sama,  terbelakang.  Dalam  tiga  dasawarsa  kemudian,  kedua  negara  menunjukkan  hasil  yang berbeda. Korsel tumbuh menjadi negara industri baru di kawasan Asia, sedangkan Afsel sampai kini belum banyak berubah. Apa yang membedakan keduanya? Tidak lain adalah mental untuk berubah.
Beragam  tesis  sudah  diajukan  para  ahli  ekonomi,  manajemen,  antropolog,  sosiolog  hingga agamawan berkaitan dengan penyebab keterbelakangan dan kemunduran negara-negara dunia ketiga,  antara lain Growth  Theory yang dikemukakan  oleh  WW.  Rostow  (1960), The  Achieveng Society oleh  David  McClelland  (1961), Modern  Man Alex  Inkeles  (1961)  (Budiman,  1995)  atau Protestan  Ethic -nya  Max  Weber.  Di  Indonesia  sendiri  terdapat  teori  “mentalitas”  yang dikemukakan  Koentjaraningrat,  sedangkan  dari  aspek  teologi  muncul  ‘teologi  rasional’nya Harun Nasution atau ‘teologi inklusif’ Nurcholish Madjid. Namun, baik teori-teori sosial maupun perspektif  teologis  yang  dikemukakan  di  atas  sama-sama  meletakkan  aspek  ‘manusia’  dan ‘kultural’  sebagai  kunci  kemajuan.  David  McClelland  misalnya,  menyatakan  bahwa keterbelakangan  khususnya  di  dunia  ketiga  disebabkan  karena  masyarakatnya  yang  tidak mempunyai  hasrat  berprestasi  ( need  of  achievement ).  Sedangkan  Alex  Inkeles  menekankan bahwa  untuk  mencapai  kemajuan  serta  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi diperlukan ‘manusia-manusia modern’ dan ‘unggul’ yang bisa mengembangkan berbagai sarana material agar menjadi produktif.
Terlepas  dari  kritik  terhadap  teori-teori  modernisasi  tersebut  di  atas,  harus  diakui  bahwa kemajuan,  prestasi  dan  mutu  memang  dipengaruhi  oleh sistem  nilai yang  dianut  dan  dimiliki seseorang atau masyarakat. Sistem nilai tersebut dapat terwujud dalam banyak wajah----entah itu  disebut  ‘budaya’,  ‘mentalitas’,  ‘komitmen’,  ‘panutan’,  atau  ‘agama’.  Menurut  Pidarta  (2004: 109-110) dalam organisasi pendidikan, faktor ‘manusia’ merupakan penentu keberhasilan atau
kegagalan  pendidikan.  Sebab  walaupun  sumber  pendidikan  yang  lain  lengkap,  misalnya  dana mencukupi,  media  lengkap,  bahan  pelajaran  tersedia,  sarana  dan  prasarana  baik,  lingkungan belajar kaya, tetapi pelaksana-pelaksana pendidikan tidak berkompetensi dan tidak berdedikasi belum  tentu  tujuan  pendidikan  akan tercapai.  Sebaliknya,  bila  personalia pendidikan  memiliki kompetensi  dan  dedikasi  yang  baik  walaupun  sumber-sumber  pendidikan  yang  lain  kurang lengkap atau beberapa daripadanya tidak tersedia, para pelaksana pendidikan akan tetap dapat melaksanakan  tugasnya.  Dengan  inisiatif  dan  kreativitas  mereka  akan  dapat  membawa  para siswa/mahasiswa ke dalam proses belajar yang relative baik. Sekolah Shanti Niketan  misalnya, yang terkenal di India hampir seluruhnya hanya bermodalkan tekad Tagore sebagai pendirinya.
Karena  itu,  dalam  bidang  manajemen  maupun  psikologi  kontemporer  semakin  ditekankan tentang  pentingnya  membangun  ‘sistem  nilai’  tersebut  sebagai  fondasi  utama  dalam  bekerja; bahwa  bekerja  tidak  semata-mata  berdimensi  fisik  dan  ekonomi  tapi  juga  berdimensi kemanusiaan  bahkan  spiritualitas  (teologis).  Artinya,  penting  untuk  membangun  kesadaran kolektif  bahwa  seseorang  bekerja  tidak  melulu  karena  dorongan salary atau  sekedar  bentuk aktualisasi  diri  tapi  yang  lebih  penting  adalah  dalam  rangka  menyebarkan  kebaikan,  kasih sayang  dan  kebahagian  kepada  sesama.  Bahkan  lebih  dari  itu,  bekerja  adalah  ekspresi  syukur atas  karunia  kehidupan  kepada  Tuhan.  Sistem  nilai  seperti  inilah  yang  kemudian  melahirkan teori dan pandangan-pandangan baru di bidang psikologi dan manajemen seperti EQ ( Emotional Quitent )  Danial  Goleman,    SQ  ( Spiritual  Quiteint )  Marshall&Danah  Djohar  maupun  ESQ (Emotional  Spiritual  Quitient )  Ary  Ginanjar  Agustian.  Goleman  (2007:  xiii):  faktor  yang memengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  seseorang  adalah  terletak  pada  kemampuan- kemampuan  kecerdasan  emosionalnya  yang  mencakup  pengendalian  diri, semangat dan ketekunan,  serta  kemampuan  untuk memotivasi diri  sendiri.  Menurut  Goleman,  kecerdasan emosional bertumpu pada hubungan antara  perasaan, watak, dan naluri moral. Semakin banyak bukti  bahwa  sikap  etik  dasar    dalam  kehidupan  berasal  dari  kemampuan  emosional  yang melandasainya. Dalam pekerjaan, salah satu kelebihan orang yang memiliki EQ tinggi adalah di saat yang lainnya menyerah, mereka tidak putus asa dan frustasi, justru menjaga motivasi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan (Martin, 2003: 26).
Dilihat  dari  perspektif  TQM  maupun  system  nilai  di  atas  maka  jelas  bahwa  hambatan peningkatan  mutu  pendidikan  di  Indonesia  tidak  semata-mata  berkaitan  dengan  keterbatasan anggaran,  sarana  prasarana  maupun  jumlah  personil  tapi  juga  berhubungan  erat  dengan budaya, mentalitas atau system nilai yang dianut oleh para pelaku pendidikan itu sendiri. Dalam konteks  ini  misalnya,  hingga  kini  masih  banyak  masyarakat  yang  memandang  sebuah  profesi lebih  sebagai  ‘status’  daripada  ‘fungsi’.  Dalam  hal  ini  terdapat  kendala  kultural  di  kalangan masyarakat  luas  yang  menganggap  bahwa  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  termasuk menjadi guru PNS, merupakan ‘puncak pencapaian tertinggi’ dan ‘ comfort zona ’ dalam karir dan kehidupannya sehingga seringkali mematikan kreativitas, inovasi dan semangat belajar. Kendala kultural  seperti inilah antara lain yang menyebabkan sehingga sejumlah kebijakan  pemerintah yang  cukup  berpihak  pada  pendidikan  seringkali  tidak  menunjukkan  pengaruh  signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan itu sendiri.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  dua  hal. Pertama ,  peningkatan  mutu pendidikan memerlukan dukungan semua pihak (pemerintah, swasta, masyarakat, media,  ormas) serta pendekatan yang bersifat multivalent baik secara structural maupun cultural. Kedua ,  meski dari landasan normatif sudah cukup memadai namun usaha peningkatan mutu pendidikan selama ini  cenderung  mengabaikan  pendekatan-pendekatan  kultural.  Hal  itu  terlihat  dari  kurangnya perhatian  terhadap  upaya  untuk  mengurangi  dan  menghilangkan  hambatan-hambatan  kultural dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air.

## DAFTAR RUJUKAN
Arcaro,  S.  (1997). Quality  in  Education:  An  Implementation  Handbook .  New  Delhi:  Vanity  Books International.
Achmad, Arief, ”Hasil Sertifikasi Guru 2009”, Kompas , 26 November 2009.
Budiman, Arief. (1995). Teori Pembangunan Dunia Ketiga . Jakarta: Gramedia.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2007). Rencana  Strategis  Departemen  Pendidikan  Nasional 2005-2009 . Jakarta: Depdiknas.
E. Mulyasa. (2008a). Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru . Bandung: Rosdakarya.
Fatah, Nanang. (2009). Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan . Bandung: Rosdakarya.
Goleman, Daniel.(2007). Emotional Intelligence .  Terj. T. Hermaya. Jakarta: Gramedia
Jalal, F&Musthafa, B. (2001). Education Reform in The Context of Regional Autonomy: The Case of Indonesia. Ministry  of  National  Education-National  Development  Planning  Agency,  The Republic of Indonesia.
Martin, Anthony Dio. (2003). Emotional Quality Management . Jakarta: Penerbit Arga.
Pidarta, M.(2004). Manajemen Pendidikan Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Reeves. D.B. (2002). The Leader’s Guide to Standards . San Francisco: Jossey-Bass.
Riyadi,  Ahmad  Ali  & Fahrurrozi.(2008).  Kata  Pengantar Total  Quality  Management  in  Education . Terj. Ahmad Ali Riyadi & Fachrurrozi. Yogyakarta: IRCiSoD.
Siagian, Sondang P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Sallis,  E.  (2008). Total  Quality  Management  in  Education .  Terj.  Ahmad  Ali  Riyadi  &  Fachrurrozi. Yogyakarta: IRCiSoD.
Sulistyastuti,  R.  (2007).  “Pembangunan  Pendidikan  dan  MDGs  di  Indonesia:  Sebuah  Refleksi Kritis”. Jurnal Kependudukan Indonesia , Vol. II, No. 2.
Suryanto, Dwi. (2007). Transformational Leadership: Terobosan Baru Menjadi Pemimpin Unggul . Bandung: Total Data.
Tilaar, HAR & Nugroho, R.(2008). Kebijakan Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Usman, Husaini. (2009). Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara,
UNESCO. (1972). Learning to be . Paris: UNESCO.
Werther,  B  &  Davis,  K.  (1985). Personnel  Management  and  Human  Resources .  Second  Edition. Singapore: McGraw-Hill.
“Kinerja Guru Rendah, Produktivitas Tinggi Saat Mengikuti Sertifikasi”, Kompas , 7 Oktober 2009.
Enung  Nurhasanah.  (2021). Pengembangan  Multimedia  Pembelajaran  Sejarah  Perkembangan Islam  Berbasis  Macromedia  Flash  untuk  Meningkatkan  Hasil  Belajar  Mahasiswa . Ainara Journal  (Jurnal  Penelitian  Dan  PKM  Bidang  Ilmu  Pendidikan) , 2 (3),  148–153.  Retrieved from http://journal.ainarapress.org/index.php/ainj/article/view/69