JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )

## KONFLIK AGRARIA ANTARA ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) PANGALENGAN DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP)

## Dinda Primayanti
Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD E-mail: dprimayanti22@gmail.com

## Muhammad Fedryansyah
Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD
E-mail: m.fedryansyah@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Konflik  agraria  adalah  salah  satu  bentuk  konflik  yang  sering  terjadi  di  Indonesia.  Provinsi  Jawa  Barat  merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi konflik agraria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologis terjadinya konflik, tipe konflik, dan penyebab dari konflik agraria antara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pangalengan dengan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Jenis  penelitian  studi  literatur  adalah  mencari  referensi  teori  yang  relevan  dengan  kasus  atau  permasalahan  yang ditemukan.  Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  konflik  agraria  antara  Aliansi  Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pangalengan dengan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) termasuk ke dalam tipe konflik terbuka. Selain itu, penyebab konflik yang terjadi tersebut juga dianalisis dengan menggunakan teori hubungan masyarakat dan teori negosiasi prinsip.
Kata Kunci : konflik agraria, analisis konflik, tipe konflik

## ABSTRACT
Agrarian conflict is one form of conflict that often occurs in Indonesia. West Java Province is one of the areas prone to agrarian conflicts. This study aims to determine the chronology of the occurrence of conflict, the type of conflict and  the  causes  of  agrarian  conflicts  between  the  Aliansi  Gerakan  Reforma  Agraria    (AGRA)  Pangalengan  and Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan  (PDAP). This study uses the literature study method. This type of literature study research is looking for theoretical references that are relevant to cases or problems found. Based on the results of the analysis of agrarian conflicts between the Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pangalengan and Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) belong to the type of open conflict and the causes of conflict are analyzed using public relations theory and principle negotiation theory.
Keywords: agrarian conflict, conflict analysis, type of conflict

## PENDAHULUAN
Menurut  Soerjono  Soekanto  (2006:  91) konflik merupakan perbedaan atau pertentangan  antar  individu  atau  kelompok sosial  yang  terjadi  karena  perbedaan kepentingan,  serta  adanya  usaha  memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai  dengan  ancaman  atau  kekerasan. Salah satu bentuk konflik yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik agraria. Menurut Konsorsium Performa Agraria (KPA)
terdapat  lima  provinsi  penyumbang  konflik agraria  terbesar,  yaitu  Jawa  Timur  (60 konflik),  Sumatera  Utara  (59  konflik),  Jawa Barat  (55  konflik),  Riau  (47  konflik),  dan Lampung  (35  konflik).  Kelima  provinsi tersebut menyumbang 38,85 persen dari total 659 konflik agraria yang terjadi di Indonesia selama tahun 2017 ( Sumber: www.tirto.id ). Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  salah satu  wilayah  yang  rentan  terjadi  konflik agraria.  Salah  satu  contoh  kasus  konflik
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
agraria  yang  terjadi  di  Jawa  Barat  adalah konflik  lahan  antara  AGRA  Pangalengan dengan PDAP. Konflik tersebut telah terjadi sejak tahun 2003. Konflik ini bermula ketika tanah  di  Pangalengan  tersebut  adalah  lahan perusahaan  daerah  milik  Pemprov  Jabar bernama  PD  Mamin.  Karena  keterbatasan modal,  PD  Mamin  tidak  mengelola  lahan tersebut dan menelantarkannya. Penelantaran lahan  tersebut  dimanfaatkan  oleh  petani untuk menggarap lahannya sejak tahun 2000. Pada  tahun  2003  PDAP  datang  mengklaim bahwa  tanah  seluas  134  hektar  tersebut adalah haknya. PDAP merupakan perusahaan hasil  akuisisi  dari  PD  Mamin  dan  tiga perusahaan daerah. Secara legalitas memang lahan  tersebut  merupakan  hak  PDAP.  Akan tetapi petani penggarap atau AGRA Pangalengan mengklaim bahwa terdapat UU Pokok  Agraria  yang  menjelaskan  bahwa tanah  tidak  boleh  diterlantarkan.  Satu ketentuan  di  dalam  UU  Pokok  Agraria menyebutkan,  hak  atas  tanah  hilang  karena ditelantarkan  dan  tidak  diurus.  Sehingga menurut  AGRA  Pangalengan  tanah  tersebut bukan  lagi  hak  milik  PDAP.  Konflik  lahan antara  AGRA  Pangalengan  dengan  PDAP terus  berlarut-larut  karena  belum  adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
Berdasarkan  isu  konflik  tersebut  dalam penanganan  konfliknya  perlu  diketahui terlebih dahulu kronologis terjadinya konflik, tipe  konflik  dan  penyebab  dari  konflik tersebut.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini dilakukan  untuk  membahas  konflik  agraria antara AGRA Pangalengan dengan PDAP.

## TINJAUAN PUSTAKA
Konflik  berasal  dari  Bahasa  Latin “ configure ”  yang  berarti  saling  memukul. Secara  sosiologis,  konflik  merupakan  suatu proses antara dua orang atau lebih yang salah satu  pihak  berusaha  menyingkirkan  pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya  tidak  berdaya.  Sedangkan menurut  Pruitt  dan  Rubin  (2004)  konflik
adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan  atau  suatu  kepercayaan  bahwa aspirasi  pihak-pihak  yang  berkonflik  tidak dapat dicapai secara simultan.
Menurut Fisher, dkk. (2000: 5) mengungkapkan  bahwa  konflik  dibedakan menjadi  dua  sumbu:  sasaran  dan  perilaku. Sesuai  dengan  definisi,  bahwa  konflik merupakan  hubungan  antara  dua  pihak  atau lebih  (individu  atau  kelompok)  yang memiliki  atau  merasa  memiliki,  sasaran- sasaran  yang  tidak  sejalan.  Terdapat  empat tipe  konflik  yang  memiliki  potensi  dan tantangannya sendiri, yaitu sebagai berikut:
1. Tanpa  konflik,  setiap  kelompok atau masyarakat yang hidup dengan damai dan  ingin  keadaan  tersebut  terus berlangsung,  maka  harus  hidup bersemangat  dan  dinamis  dengan memanfaatkan  konflik  perilaku  dan tujuan serta mengelola konflik secara kreatif.
2. Konflik  laten,  sifatnya  tersembunyi sehingga perlu diangkat ke permukaan  agar  dapat  ditangani secara efektif.
3. Konflik  terbuka,  yaitu  konflik  yang berakar  dalam  dan  sangat  nyata. Konflik  ini  memerlukan  berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.
4. Konflik  di  permukaan,  konflik  yang memiliki  akar  dangkal  atau  bahkan tidak  berakar.  Konflik  ini  muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai  sasaran  yang  dapat  diatasi dengan meningkatkan komunikasi.
Dalam  memahami  cara-cara  mengelola konflik  terdapat  beberapa  teori  mengenai berbagai penyebab konflik.
Untuk mengetahui  penyebab  konflik  agraria  antara AGRA Pangalengan dengan PDAP, digunakan  dua  teori,  yaitu  teori  hubungan masyarakat dan teori negosiasi prinsip. Teori hubungan  masyarakat  menganggap  bahwa
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara  kelompok  yang  berbeda  dalam  suatu masyarakat. Teori ini mengemukakan komunikasi  yang  jarang  terjalin  dan  tidak saling  pengertian  antar  dua  kelompok masyarakat  yang  menjadi  potensi  konflik, serta  tidak  ada  toleransi  dalam  lingkungan tersebut.  Sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam teori  ini  adalah  meningkatkan  komunikasi dan  saling  pengertian  antara  kelompok- kelompok  yang  mengalami  konflik.  Selain itu,  untuk  mengusahakan  toleransi  dan  agar masyarakat lebih saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.
Sedangkan teori negosiasi prinsip beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan terdapat perbedaan  pandangan  tentang  konflik  oleh pihak-pihak yang sedang mengalami konflik. Dalam teori ini sasaran yang ingin dicapainya adalah membantu pihak-pihak yang mengalami  konflik  untuk  memisahkan perasaan  pribadi  dengan  berbagai  masalah dan  isu,  dan  memampukan  mereka  untuk melakukan negosiasi berdasarkan atas kepentingan-kepentingan  mereka  daripada posisi  tertentu  yang  sudah  tetap.  Selain  itu, yang  ingin  dicapai  dalam  teori  ini  adalah untuk melancarkan proses pencapaian kesepakatan  yang  menguntungkan  kedua belah  pihak  atau  semua  pihak.  Pada  suatu konflik  diusahakan  agar  bias  memisahkan perasaan  pribadi  dengan  masalah  yang terjadi,  sehingga  dapat  dilakukan  negosiasi berdasarkan  kepentingan-kepentingan  dan ketetapan  yang  sudah  ada  dan  diharapkan mampu dicapainya kesepakatan yang menguntungkan  kedua  belah  pihak  (Fisher, 2000: 8).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis penelitian  studi  literatur.  Jenis  penelitian studi  literatur  adalah  mencari  referensi  teori yang relevan dengan kasus atau
permasalahan  yang  ditemukan.  Dalam melakukan  penelitian  ilmiah  ini,  digunakan teknik  penyusunan  secara  sistematis  untuk memudahkan  langkah-langkah  yang  akan diambil.  Kajian  literatur  diarahkan  pada buku-buku  yang  membahas  konflik,  jurnal, berita  dan  penelitian  yang  telah  dilakukan berkaitan  dengan  konflik  agraria  antara AGRA Pangalengan dengan PDAP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik  antara  petani  penggarap  dengan PDAP  telah  terjadi  sejak  2003.  Proses penyelesaian konflik tersebut masih berlarut larut.    Belum  ditemukan  titik  kesepakatan antara  AGRA  Pangalengan  dengan  PDAP. Hingga berujung upaya kriminalisasi terhadap beberapa petani penggarap. Awalnya tanah garapan petani di Pangalengan adalah lahan perusahaan daerah milik  Pemprov  Jabar  bernama  PD  Mamin. Perusahaan  itu  menguasai  lahan  karena mempunyai  hak  pengelolaan  lahan.  Akan tetapi,  selama  bertahun-tahun  PD  Mamin menelantarkan  lahan  itu  karena  ketidak mampuan  daya  dukung  finansial.  Oleh karena itu, lahan tersebut dimanfaatkan oleh petani dan mulai digarap sejak tahun 2000.
Mulai  tahun  2003  PDAP  mengklaim tanah  seluas  134  hektar  itu  hak  mereka. Perusahaan ini didirikan 23 September 1998, hasil  akuisisi  dari  PD  Mamin  dan  tiga perusahaan daerah. Akan tetapi pihak AGRA mengklaim  bahwa  terdapat  UU  Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa tanah tidak boleh diterlantarkan. Satu ketentuan di dalam UU  Pokok  Agraria  menyebutkan,  hak  atas tanah  hilang  karena  ditelantarkan  dan  tidak diurus.  Sehingga  menurut  AGRA  tanah tersebut bukan lagi hak milik PDAP. PDAP mengajak  petani  untuk  bermitra  agar  tidak ada pihak yang dirugikan. Program kemitraan  dengan  para  petani  ditawarkan sesuai  surat  rekomendasi  Ketua  DPRD Bandung pada 2005. Isi surat rekomendasi itu menganjurkan konflik di Pangalengan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
diselesaikan  secara  kekeluargaan  agar  tidak ada  pihak  yang  dirugikan.  Point  tawaran kerjasama antara PDAP dan petani penggarap itu antara lain, PDAP menyediakan  bibit  dan  pupuk  tanaman holtikultura, petani penggarap boleh menggarap lahan. Nanti, ada pembagian hasil yang disebut dengan istilah maro, atau 50:50. Pada  awalnya  beberapa  warga  menyepakati program kerja sama tersebut. Namun setelah diketahui bahwa lahan yang menjadi sasaran program  tersebut  adalah  lahan  Sampalan, maka  warga  menolak  kesepakatan  tersebut dan  meminta  agenda  pembahasan  tersebut diulang  kemudian  hari  dan  bersama  angota AGRA.  Setelah  dilakukan  beberapa  kali upaya sosialisasi program kemitraan dengan para petani penggarap hasilnya tidak pernah menemukan  titik  temu.  Pihak  AGRA  dan PDAP  masih  sama-sama  ingin  mengklaim lahan tersebut.
Konflik agraria antara AGRA Pangalengan  dengan  PDAP  terus  berlarut- larut.  Sebelumnya,  beberapa  konflik  antara para  petani  dengan  PDAP  pernah  terjadi. Tahun  2006,  perusahaan  bersama  preman berusaha membuldozer lahan garapan petani dengan  dalih  dipakai.  Karena  ada  tanaman warga  maka  warga  bertahan  dan  berusaha untuk melawan. Terdapat konflik fisik tetapi tidak  sampai  menimbulkan  korban  jiwa, masyarakat  hanya  memblokir  alat  berat tersebut. Penyelesaian kasus tersebut difasilitasi  oleh  DPRD  tetapi  pertemuan dengan DPRRD tidak menyelesaikan konflik.  Pada  saat  itu  masing-masing  pihak hanya diminta menahan diri tanpa ada solusi yang jelas.
Konflik  semakin  memuncak  ketika PDAP  melaporkan  beberapa  masyarakat kepada  pihak  kepolisian.  Pihak  AGRA Pangalengan  beranggapan  bahwa  PDAP melakukan  tindakan  kriminalisasi  dalam bentuk  pengaduan  pada  pihak  Polres Bandung  dengan  tuntutan  KUHP  pasal  385 tentang  penggelapan  tanah  di  atas  lahan
bersertifikat  serta  Perpu  NO  51  pasal  06 tahun  1960  tentang  kondisi  darurat.  Konflik sengketa  lahan  yang  terjadi  antara  AGRA Pangalengan  dengan  PDAP  melalui  bentuk kekerasan pada tahun 2004, penyuapan pada tahun  2005  dan  pada  tahun  2011  dengan bentuk upaya kemitraan akan tetapi menimbulkan kriminalisasi.
Pada  Juni  2011  AGRA  Pangalengan menggelar  aksi  massa  ke  Gedung  Sate dengan  jumlah  massa  sekitar  700  orang dengan  arahan  beraudiensi  bersama  dewan komisi  A  dan  C  dengan  tuntutan:  cabut gugatan  hukum  PDAP,  Bubarkan  Tim  30 bentukan  PDAP,  hentikan  segala  bentuk intimidasi terhadap petani penggarap Sampalan,  serta  dikemudian  hari  minta dipertemukan  dengan  pihak  BPN  untuk membahas soal ajuan legalisasi seperti yang telah  dilakukan  AGRA  Pangalengan  pada tahun  2006.  Pihak  dewan  komisi  A  dan  C akan merespon dengan menghentikan tindakan  kriminalisasi  dari  PDAP  serta mengadakan  forum  bersama  antara  AGRA Pangalengan, PDAP, Perangkat Desa Marga Mekar,  dan  BPN  untuk  membahas  status lahan  sampalan  dikemudian  hari.  Dengan syarat  penyusunan  sejarah  lahan  dan menghadirkan  ahli  sejarahnya,  dan  surat  C dari Desa. Akan tetapi, penyelesaian konflik masih belum jelas. Beberapa anggota AGRA malah kembali mendapatkan surat panggilan dari  pihak  kepolisian  atas  laporan  pihak PDAP.  Masyarakat  yang  dilaporkan  pihak PDAP  divonis  delapan  bulan  penjara  pada April 2013 dan resmi ditahan. Pelaporan dan penahanan  beberapa  masyarakat  tersebut diakui  pihak  PDAP  untuk  membuka kesadaran petani yang lain bahwa menduduki lahan  hak  orang  lain  adalah  salah  di  mata hukum.  Di  vonisnya  beberapa  anggota AGRA  Pangalengan  tidak  menjadi  akhir konflik antara  kedua  pihak  tersebut.  Setelah vonis  keluar,  serangkaian  peristiwa  terjadi dan berujung pada bentrokan di depan kantor PDAP.
Pihak AGRA Pangalengan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
mengungkapkan bahwa PDAP telah mengkriminalisasi anggota AGRA
Pangalengan. Konflik antara petani penggarap  dengan  PDAP  itu  sudah  terjadi sejak  tahun  2003.  Proses  penyelesaian berlarut  larut.  PDAP  dan  petani  penggarap tidak pernah menemukan titik kesepakatan.
Untuk  memahami  konflik  yang  terjadi tersebut  dapat  dimulai  dari  identifikasi  tipe konflik. Konflik memiliki beberapa tipe, tipe konflik  tersebut  masing-masing  memiliki potensi  dan  tantangannya  sendiri.  Jika dianalisis  konflik  agraria  antara  AGRA Pangalengan  dengan  PDAP  termasuk  ke dalam  tipe  konflik  terbuka.  Sebab  konflik agraria  antara  AGRA  Pangalengan  dengan PDAP  berakar  dalam  dan  sangat  nyata,  dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi  akar  penyebab  dan  berbagai efeknya.  Konflik  ini  telah  terlihat  bahwa perebutan  lahan  yang  terjadi  sebenarnya sudah  jelas  pemilik  lahannya.  Akan  tetapi, kedua  belah  pihak  masih  bersikeras  dan masyrakat  masih  tidak  mau  memberikan lahan garapannya kepada perusahaan, sehingga  konflik  masih  terus  berlangsung dan berlarut-larut.
Dalam  memahami  cara-cara  mengelola konflik  dapat  dibantu  dengan  menganalisis konflik  menggunakan  teori-teori  mengenai berbagai  penyebab  konflik.  Konflik  agraria antara  AGRA  Pangalengan  dengan  PDAP selaras  dengan  teori  hubungan  masyarakat. Dalam  teori  hubungan  masyarakat  konflik disebabkan  karena  polarisasi  yang  terus terjadi,  ketidakpercayaan  dan  permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.  Dalam  konflik  ini  para  petani atau masyarakat memiliki
rasa ketidakpercayaan terhadap PDAP dan kedua belah pihak saling bersikeras, sehingga sulit untuk menemukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ketidakpercayaan  para  petani  atau  AGRA Pangalengan  terhadap  PDAP  membuat perusahaan  melakukan  berbagai  tekanan
yang  berujung  kriminalisasi  pada  petani. Oleh  sebab  itu,  dalam  teori  hubungan masyarakat sasaran yang ingin dicapai dalam teori  ini  adalah  meningkatkan  komunikasi dan  saling  pengertian  antara  masyarakat dengan perusahaan. Selain itu, sasaran yang ingin  dicapai  lainnya  adalah  mengusahakan toleransi  dan  agar  masyarakat  lebih  bisa saling  menerima  keragaman  yang  ada  di dalamnya.
Teori  lainnya  yang  dapat  menjadi  alat bantu untuk mengetahui mengenai penyebab konflik  lahan  antara  AGRA  Pangalengan dengan PDAP adalah teori negosiasi prinsip. Dalam  teori  ini,  konflik  disebabkan  oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan  pandangan  tentang  konflik  oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Dalam hal  ini  konflik  terjadi  sebab  perbedaan pandangan antara masyarakat dengan perusahaan.  Kedua  belah  pihak  sama-sama bersikeras  ingin  mengklaim  lahan  tersebut walaupun  sudah  jelas  diketahui  pemilik lahannya. Kedua belah pihak saling memiliki argumen atas hak kepemilikan lahan tersebut. Sekian  lama  konflik  berlangsung  belum adanya  kesepakatan  yang  menguntungkan kedua  belah  pihak.  Dengan  begitu  sasaran yang  ingin  dicapai  oleh  teori  ini  adalah membantu  pihak-pihak  yang  mengalami konflik  untuk  memisahkan  perasaan  pribadi dengan berbagai masalah, isu, dan memampukan  mereka  untuk  melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan- kepentingan mereka daripada proses tertentu yang sudah tetap. Selain itu, sasaran lainnya adalah untuk melancarkan proses pencapaian kesepakatan  yang  menguntungkan  kedua belah  pihak  antara  masyarakat  dengan perusahaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Konflik  yang  terjadi  antara  kelompok masyarakat dengan perusahaan di Pangalengan  dapat  disebut  sebagai  konflik agraria.  Konflik  tersebut  telah  terjadi  sejak
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
tahun  2003  dan  dimulai  dari  adanya penelantaran lahan oleh perusahaan. Penelantaran lahan tersebut kemudian dimanfaatkan  oleh  petani  untuk  bercocok tanam.  Pada  tahun  2003  PDAP  datang mengklaim  bahwa  tanah  seluas  134  hektar tersebut  adalah  haknya.  Akan  tetapi  atau AGRA  Pangalengan  mengklaim  bahwa terdapat UU Pokok Agraria yang menjelaskan  bahwa  tanah  tidak  boleh diterlantarkan.  Satu  ketentuan  di  dalam  UU Pokok Agraria menyebutkan, hak atas tanah hilang karena ditelantarkan dan tidak diurus. Sehingga menurut AGRA Pangalengan tanah tersebut bukan lagi hak milik PDAP. Konflik agraria  antara  AGRA  Pangalengan  dengan PDAP  terus  berlarut-larut  karena  belum adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak.
Konflik agraria
antara AGRA
Pangalengan  dengan  PDAP  termasuk  ke dalam  tipe  konflik  terbuka.  Sebab  konflik agraria  antara  AGRA  Pangalengan  dengan PDAP  berakar  dalam  dan  sangat  nyata,  dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi  akar  penyebab  dan  berbagai efeknya.  Terdapat  dua  teori  yang  dapat digunakan  untuk  mengetahui  penyebab konfliknya, yaitu teori hubungan masyarakat dan  teori  negosiasi  prinsip.  Berdasarkan analisis  teori  hubungan  masyarakat,  para petani  atau  masyarakat  memiliki  rasa ketidakpercayaan terhadap PDAP dan kedua belah pihak saling bersikeras, sehingga sulit untuk menemukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Sedangkan  teori  negosiasi  prinsip  konflik terjadi  sebab  perbedaan  pandangan  antara masyarakat dengan perusahaan. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras ingin mengklaim  lahan  tersebut  walaupun  sudah jelas  diketahui  pemilik  lahannya.  Kedua belah  pihak  saling  memiliki  argumen  atas hak kepemilikan lahan tersebut.
Saran untuk penyelesaian konflik adalah perlu  adanya  komunikasi  yang  baik  dan
efektif antara kedua belah pihak yaitu AGRA Pangalengan dengan PDAP yang difasilitasi oleh  pemerintah.  Pemerintah  perlu  untuk terlibat  dalam  penyelesaian  konflik  yang terjadi  antara  kedua  belah  pihak  tersebut. Pemerintah harus mampu mengelola konflik secara  konstruktif  sehingga  sumber-sumber penyebab  konflik  dapat  ditangani  tanpa melalui  kekerasan.  Pemerintah  yang  baik yaitu  yang  memiliki  kombinasi  antara berbagai  lembaga,  hukum,  peraturan  serta norma yang memberikan kesempatan kepada masyarakatnya  untuk  berpartisipasi  dan menyuarakan pendapatnya melalui cara-cara yang  adil.  Meningkatkan  komunikasi  antara kedua  pihak  yang  sedang  berkonflik  adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam penyelesaian konflik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Fisher, Simon dkk. 2000. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk
Bertindak. Terjemahan oleh S.N Kartikasari  dkk.  Indonesia:  The  British Council.
Pruitt,  D.G.  dan  J.Z.  Rubin.  2004.  Teori Konflik  Sosial.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Soekanto,  Soerjono.  2006.  Sosiologi  Suatu
Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo
Persada. Sulistyati,  Tri  dkk.  2014.  Analisis  Konflik Lahan  Eks  Kpwn  Di  Desa  Teja,
Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Jurnal Penelitian  Agroforestry  Vol.  2  No.  2, Desember 2014 (hal. 57-66).
Apinino,  Rio.  2017.  Dua  Konflik  Per  Hari,
Catatan Buram Konflik Agraria di 2017. https://tirto.id/dua-konflik-per-hari- catatan-buram-konflik-agraria-di-2017- cCmU .
Nugraha, Indra. 2013. Konflik Lahan Petani dan  PDAP  di  Pengalengan  Berlarut. http://www.mongabay.co.id/2013/06/04/
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
konflik-lahan-petani-dan-pdap-di- pengalengan-berlarut/
Nugraha, Indra. 2013. Buntut Konflik dengan PDAP, Dua Petani Pengalengan Divonis 8 Bulan. http://www.mongabay.co.id/2013/04/06/ buntut-konflik-dengan-pdap-dua-petani- pengalengan-divonis-8-bulan/
Bandung Melawan. 2015. Kronologis Konflik  Lahan  Antara  AGRA  AC Pangalengan dengan
PDAP. https://www.kompasiana.com/ban dungmelawan/55088533a3331135322e3 97e/kronologis-konflik-lahan-antara- agra-ac-pangalengan-dengan-pdap Ratusan  Petani  AGRA  Jabar-Banten  Minta PDAP  Hentikan  Aksi  Kriminalisasi. http://www.pikiran- rakyat.com/bandungraya/2011/07/29/15 3577/ratusan-petani-agra-jabar-banten- minta-pdap-hentikan-aksi