## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana  Perimbangan Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Dan  Kota  Di  Kawasan  Banjar  Bakula  provinsi  Kalimantan Selatan
Akhmad Syaukani ¹ , Mukhlan Khariry 2 , Cici Asmawatiy 3 * 1, 2, 3* STIA Bina Banua Banjarmasin, Indonesia
Corresponding Author: Cici Asmawatiy cici.asmawati@stiabinabanuabjm.ac.id

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  and  analyze  the  influence  of  Regional  Original  Income  and Balancing  Funds  on  the  Financial  Performance  of  Regency  and  City  Governments  in  the  Banjar Bakula  Area,  South  Kalimantan  Province.The  method  used  in  this  analysis  is  quantitative,  the analysis tool in this research uses SmartPLS 3.0. This software can analyze SEM models based on variance or better known as Partial Least Square. SEM model analysis with SmartPLS can identify and estimate relationships between latent (predicted) variables. This research has a complex model and  a  limited  number  of  samples,  so  data  analysis  uses  SmartPLS  software.  SmartPLS  uses  a bootstrapping  or  random  doubling  method.  Where  the  PLS-SEM  analysis  consists  of  two  sub models,  namely  the  measurement  model  (measurement  model)  or  external  model  and  the structural model (structural model) or internal model. The results of this research show that local revenue  has  a  positive  and  significant  effect  on  the  financial  performance  of  Regency  and  City Regional  Governments  in  the  Banjar  Bakula  Area,  South  Kalimantan  Province,  with  a  P-value  of 0.000  <  0.05,  while  the  Balancing  Fund  has  a  negative  but  not  significant  effect  on  the  financial performance of the Government. Regions and Cities in the Banjar Bakula Area, South Kalimantan Province, with a P-value of 0.386 > 0.05.
Keywords: Regional Original Income; Balancing Funds; Financial Performance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuidan manganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di Kawasan  Banjar  Bakula  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Metode  yang  digunakan  dalam  analisis  ini yaitu kuantitatif, alat analisis dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS 3.0. Perangkat lunak ini dapat menganalisis model SEM berdasarkanvarian atau lebih dikenal dengan Partial Least Square. Model  analisis  SEM  dengan  SmartPLS  dapat  mengidentifikasidan  mengestimasi  hubungan  antar variabel laten(prediction), penelitian ini memiliki model yang kompleks serta jumlah sampel yang terbatas, sehingga dalam analisis data menggunakan software SmartPLS. SmartPLS menggunakan metode bootstrapping atau  penggandaan  secara  acak.    Di  mana  analisis  PLS-SEM  terdiri  dari  dua sub  model  yaitu  model  pengukuran (measurement model) atau outer model  dan  model  struktural (structural  model )  atau inner  model. Hasil  penelitian  ini  menunjukanPendapatan  asli  daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan  Kota  di  Kawasan  Banjar  Bakula  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  dengan  P-value  0,000  <  0,05 sedangkan  Dana  Perimbangan  berpengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  pada  Pemerintah  Daerah  dan  Kota  di  Kawasan  Banjar  Bakula  Provinsi  Kalimantan Selatan, dengan P-value 0,386 > 0,05.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Pertimbangan; Kinerja Keuangan

## A. PENDAHULUAN
Menurut  Kuncoro  (2016:  169)  pembiayaan  pemerintah  daerah dalam  hubungannya  dengan  pembiayaan  dari  pemerintah  pusat  di  atur sebagai  berikut:  (1)  Urusan  yang  merupakan  tugas  pemerintah  pusat  di daerah  dalam  rangka  dekonsentrasi  dibiayai  atas  beban  APBN;    (2) Urusan  yang  merupakan  tugas  pemerintah  daerah  dalam  rangka desentralisasi  dibiayai  dari  dan  atas  beban  APBD;  (3)  Urusan  yang merupakan  tugas  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  tingkat atasnya,  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  tugas  pembantuan,  dibiayai oleh  pemerintah  pusat  atas  beban  APBN  atau  oleh  pemerintah  daerah diatasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan.
Sepanjang  potensi  sumber  keuangan  daerah  belum  mencukupi, pemerintah  pusat  memberikan  sejumlah  sumbangan  kepada  pemerintah daerah.  Dengan  demikian  bagi  pemerintah  Kabupaten/Kota,  di  samping mendapat  bantuan  dari  pemerintah  pusat  juga  mendapat  limpahan  dari Pemerintah  Provinsi.  Meskipun  bisa  jadi  limpahan  dana  dari  provinsi tersebut  juga  berasal  dari  pemerintah  pusat  lewat  APBN.  Ada  beberapa hal  yang  dianggap  menjadi  penyebab  utama  rendahnya  PAD  di Kabupatendan  Kota  di  Kawasan  BanjarBakula  Provinsi  Kalimantan Selatansehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, yaitu: (1) Kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan  daerah;  (2)  Tingginya  derajat  sentralisasi  dalam  bidang perpajakan,  karena  semua  jenis  pajak  utama  yang  paling  produktif  baik pajak  langsung  maupun  tidak  langsung  ditarik  oleh  pusat;  (3)  Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai  sumber  penerimaan;  (4)  Alasan  politis  dimana  banyak  orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme; (5) Kelemahan dalam pemberian  subsidi  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  yang hanya  memberikan  kewenangan  yang  lebih  kecil  kepada  Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan di daerahnya.
Seiring  dengan  besarnya  tuntutan  kepada  daerah  untuk  dapat melaksanakan  otonomi  daerah,  maka  salah  satu  upaya  yang  dapat dilaksanakan  adalah    mengoptimalkan  peran  PAD  di  dalamnya.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjawab  bagaimana  peran PAD  dan  Dana  Perimbangan,  mampu  meningkatkan  kinerja  keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Kawasan  Banjar  Bakula Provinsi Kalimantan Selatan.
Berdasarkan uraian di atas bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Kawasan  Banjar  Bakula  Provinsi  Kalimantan Selatan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan  masih  lemah.  Bahkan  masalah  yang  sering  muncul adalah  rendahnya  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  menghasilkan target  atau  anggaran  pendapatan  daerah  yang  akurat.  Untuk  jelasnya target  dan  realisasi  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Banjar  Provinsi Kalimantan Selatan.
Dari data Target, Realisasi dan ketercapaian tertinggi dan terendah PAD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan. Target tertinggi PAD yaitu pada Kabupaten Banjar  tahun  2020  dan  target  terendah  PAD  yaitu  pada  Kota  Banjarbaru pada tahun 2022, sedangkan realisasi tertinggi PAD yaitu pada Kabupaten Banjar tahun 2022 dan realisasi terendah PAD yaitu pada Kota Banjarbaru tahun 2021, dan untuk persentase ketercapaian PAD tertinggi yaitu pada Kabupaten  Banjar  pada  tahun  2022  dan  persentase  ketercapaian  PAD terendah yaitu pada Kabupaten Tanah Laut tahun 2022.

## B. LITERATURE REVIEW

## Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah
Kinerja  merupakan  pencapaian  atas  apa  yang  direncanakan,  baik oleh pribadi maupun organisasi. Secara sederhana, kinerja seseorang atau organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang  direncanakan.  Apabila  pencapaian  melebihi  target,  maka  kinerja dikatakan  sangat  baik,  sedangkan  apabila  lebih  rendah  dari  target  maka dapat  dikatakan  bahwa  kinerjanya  buruk.  Menurut  Bastian  (2016:329) kinerja  merupakan  gambaran  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwakinerja  sebagai  hasil kerja  yang  dicapai  seseorang  pegawai,  sebuah  proses  manajemen  atau suatu  organisasi  secara  keseluruhan,  dimana  hasil  kerja  tersebut  harus dapat  ditunjukkan  buktinya  secara  konkrit    dan  dapat  diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan)
Menurut Halim (2017:208) kinerja keuangan merupakan kemampuan organisasi/perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya  yang  dimilikinya.  Undang-undang  nomor  33  tahun  2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Menurut  Fahmi  (2018:142)  kinerja  keuangan  adalah  suatu  analisis yang  dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  suatu  perusahaan  telah
melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah  pelaksanaan  aturan-aturan  yang  berlaku  sudah  dilakukan  secara baik dan benar.
Isna dan Ayu (2015:78) kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang  sangat  penting  dikaji  dalam  organisasi  sektor  publik  termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah  dituntut  untuk  mampu  menghasilkan  kinerja  keuangan pemerintah  secara  baik  agar  dapat  memperhatikan  efektivitas,  efesiensi dan ekonomis. Menrut Syamsi (2016:54).
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  kemampuan  suatu daerahuntuk  menggali  dan  mengelola  sumber-sumber  keuangan  asli daerah  dalammemenuhi  kebutuhannya  guna  mendukung  berjalannya sistem  pemerintahan,pelayanan  kepada  masyarakat  dan  pembangunan daerahnya dengan tidak tergantungsepenuhnya kepada pemerintah pusat dan  mempunyai  keleluasaan  di  dalammenggunakan  dana-dana  untuk kepentingan  masyarakat  daerah  dalam  batas-batasyang  ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi,1986: 199).

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  penerimaan  yang diperolehdaerahdarisumber-sumberdidalam wilayahnyasendiriyangdipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah(perda) sesuai  dengan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku.  Menurut Mardiasmo (2017:132) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang  diperoleh  dari  sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah,  oleh  karena  itu  kemampuan  daerah  menggali  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  akan  mempengaruhi  perkembangan  dan  pembangunan daerah  tersebut.  Kontribusi  pendapatan  asli  daerah  yang  semakin  besar terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  akan berpengaruh  terhadap  kecil  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.
Menurut  Dasire  (2016:  38)  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah, hasil  restribusi  daerah,  hasil  pengelolaan    kekayaan    daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  sah,  yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali
pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  selanjutnya  disingkat  PAD adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dasire, 2016:  43).  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai  sumber  penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan  pembangunan  yang  setiap  tahun  meningkat  sehingga kemandirian  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab dapat dilaksanakan.
PAD  merupakan  semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari sumber  ekonomi  asli  daerah.  Menurut  Halim  (2017:  96-98),  kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah dan lain-lain.

## Dana Perimbangan
Dana  Perimbangan  merupakan  pendapatan  daerah  yang bersumber  dari  APBN  yang  terdiri  atas  Dana  Bagi  Hasil  (DBH,  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Dana Perimbangan  selain  demaksudkan  untuk  membantu  Daerah  dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber  pendanaan  pemerintahan  antara  pusat  dan  daerah.  Dana Perimbangan secara rata-rata didaerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80 persen dari penerimaan daerah.
Apabila  realisasi  belanja  daerah  lebih  tinggi  daripada  pendapatan daerah  maka  akan  terjadinya  defisit.  Oleh  karena  itu  untuk  menutup kekurangan  belanja  daerah  maka  pemerintah  pusat  mentransfer  dana dalam  bentuk  Dana  Perimbangan  kepada  pemerintah  daerah.  Semakin besar  transfer  Dana  Perimbangan  yang  diterima  dari  pemerintah  pusat akan  memperlihatkan  semakin  kuat  pemerintah  daerah  tergantung kepada  pemerintah  pusat  untuk  memenuhi  kebutuhan  daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun.
Inter governmental revenue adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang  sengaja  dibuat  untuk  membiayai  program-program  pemerintah daerah. Intergovernmentalrevenuebiasa dikenal dengan Dana
Perimbangan.  Dana  Perimbangan  ini  merupakan  hasil  kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut  adalah  untuk  mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah dengan  daerah  dan  antar  daerah  agar  tidak  ada  satu  daerah  yang
tertinggal  serta  meningkatkan  kapasitas  daerah  dalam  menggali  potensi ekonomi daerah.
Dana  Perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Belanja  Modal merupakan  pengeluaran  anggaran  untuk  memperoleh  asset  tetap  dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

## C. METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional.  Jenis  korelasional  dipakai  untuk  mengukur  kekuatan hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih,  juga  menunjukkan  arah hubungan  antara  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat  (Kuncoro, 2017:16).  Hubungan  tersebut  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan,  sebagai  variabel independen mempengaruhi Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen. Sedangkan fokus laporan keuangan yang digunakan adalah APBD tahun anggaran 2013-2022 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan.
Pertimbanganan yang ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sampel  adalah  Kabupaten  dan  Kota  di  Kawasan  Banjar  Bakula  Provinsi Kalimantan Selatan yang mempublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau APBD tahun anggaran 2013-2022. Objek yang  dijadikan  Populasi  dan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah Kabupaten  dan  Kota  di  Kawasan  Banjar  Bakula  Provinsi  Kalimantan Selatan,  yang  terdiri  dari  dua  kota  dan  tiga  Kabupaten,  yaitu  Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS).  PLS  merupakan  model  persamaan Structural  Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan berdasarkan variance atau component based structural equation modeling . Menurut Ghozali & Latan (2015), tujuan PLS-SEM  adalah  untuk  mengembangkan  teori  atau  membangun  teori (orientasi  prediksi).  PLS  digunakan  untuk  menjelaskan  ada  tidaknya hubungan  antar  variabel  laten  ( prediction ).  PLS  merupakan  metode analisis  yang  powerfull  oleh  karena  tidak  mengasumsikan  data  arus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sample kecil (Ghozali, 2011). Penelitian ini memiliki model yang kompleks serta jumlah sampel yang  terbatas,  sehingga  dalam  analisis  data  menggunakan software SmartPLS . SmartPLS menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan  secara  acak.  Oleh  karenanya  asumsi  normalitas  tidak  akan
menjadi  masalah.  Selain  itu,  dengan  dilakukannya bootstrapping maka SmartPLS tidak  mensyaratkan  jumlah  minimum  sampel,  sehingga  dapat diterapkan untuk penelitian dengan jumlah sampel kecil.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Hipotesis Secara Parsial
Pengujian  hipotesis  secara  parsial  pada  model  struktural  ( inner model )  dapat  dilihat  dari  nilai  koefisien  jalur  ( path  coefficient );  nilaiT- statistik  dan  nilai P-value .  Hasil  pengujian  hipotesis  secara  parsial dapatdilihat pada uraian berikut ini.

## Koefisien Jalur (Path Coefficients)
Koefisien jalur (path coefficient) merupakan nilai yangmenunjukkan arah  hubungan  variabel  apakah  arah  hubungan  antarvariabel  konstruk positif  atau  negatif.  Nilai  koefisien  jalur  (path  coefficient)  dapat  dilihat pada Tabel 1:
Tabel 1 Nilai Koefisien Jalur ( path Cofficient ) Konstruk Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah 0, 747 Dana Perimbangan -0,089 Sumber: Data Primer SmartPLS 3.0 , diolah tahun 2023
Berdasarkan  Tabel  diatas,  nilai  koefisen  jalur  tiap  konstrukberada diantara  rentang  nilai  -1  sampai  1,  artinya  pendapatan  asli  daerah  (X1) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan (Y), sedangkan dana perimbangan  (X2)  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan (Y).

## T - Statistic
T-statistic merupakan  nilai  yang  menunjukkan  tingkat  signifikansi dan  besarnya  pengaruh  antara  variabel  eksogen  terhadap  variabel endogen.  Nilai T-statistic ini  diperoleh  dari  prosedur bootstrapping ( resampling method ). Hipotesis dapat diterima apabila nilaiT-statistic >2,008 (tingkat signifikansi 5%) untuk hipotesis dua ekor (twotailed) dan P-value <  0,05  (tingkat  signifikansi  5%)  dari  prosedur.  Hasil  evaluasi Estimate For Path Coefficients dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Hasil Estimate for Path Coefficients Konstruk Original Sampel T-Statistic  P-Value Pendapatan  Asli  Daerah  (X1)=> 0,747 7,723 0,000
Kinerja Keuangan (Y) Dana  Perimbangan  (X2)=>  Kinerja Keuangan (Y) -0,089 0,868 0,386 Sumber: Data Primer SmartPLS 3.0 , Diolah Tahun 2023
Dari Tabel diketahui nilai koefisien jalur (beta) konstruk pendapatan asli  daerah  terhadap  kinerja  keuangan,  dimana  pada  pengaruh  langsung nilai  koefisien  jalur  (beta)  sebesar  0,747,  artinya  bila  pendapatan  asli daerah  meningkat  akan  berpengaruh  terhadap  peningkatan  pendapatan asli  daerah  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0.747.Dilihat dari nilai signifikansi  pengaruh  langsung  pada  konstruk  pendapatan  asli  daerah terhadap  kinerja  keuangan  dengan  T-statistik  lebil  besar  dari  T-tabel sebesar7,723>3,182;  P-value  sebesar  0,000<  0,05  yang  menunjukkan pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan.
Nilai  koefisien  jalur  (beta)  konstruk  dana  perimbangan  terhadap kinerja  keuangan,  dimana  pada  pengaruh  langsung  nilai  koefisien  jalur (beta)  sebesar  -0,089,  artinya  bila  dana  perimbangan  meningkat  akan berpengaruh  terhadap  penurunan  kinerja  keuangan  pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Kawasan  Banjar  Bakula  Provinsi Kalimantan Selatan sebesar -0.089.Dilihat dari nilai signifikansi pengaruh langsung  pada  konstruk  dana  perimbangan  terhadap  kinerja  keuangan dengan  T-statistik  lebil  kecil  dari  T-tabel  sebesar3,182  <0,868;  P-value sebesar  0,386>  0,05  yang  menunjukkan  dana  perimbangan  berpengaruh negatifdan  tidak  signifikan  terhadap  kinerja  keuanganpada  Pemerintah Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Kawasan  Banjar  Bakula  Provinsi Kalimantan Selatan.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kinerja Keuangan (Y)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  jalur (beta)  konstruk  pendapatan  asli  daerah  terhadap  kinerja  keuangan, dimana pada pengaruh langsung nilai koefisien jalur (beta) sebesar 0,747, artinya  bila  pendapatan  asli  daerah  meningkat  akan  berpengaruh terhadap  peningkatan  kinerja  keuanganpada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Kawasan  Banjar  Bakula  Provinsi  Kalimantan Selatan  sebesar  0.747.  Dilihat  dari  nilai  signifikansi  pengaruh  langsung pada konstruk pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan dengan T-statistik  lebih  besar  dari  T-tabel  sebesar  7,723>3,182;  P-value  sebesar 0,000<  0,05  yang  menunjukkan  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh
positif  dan  signifikan  terhadap  peningkatan  kinerja  keuanganpada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Kawasan  Banjar  Bakula Provinsi Kalimantan Selatan.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  penerimaan  yang diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  didalam  wilayahnya  sendiri  yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (perda) sesuai dengan peraturan perundang-  undangan  yang  berlaku.  Menurut  Mardiasmo  (2017:132) Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan daerah menggali  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  akan  mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Kontribusi pendapatan  asli  daerah  yang  semakin  besar  terhadap  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan berpengaruh terhadap kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.
Pemberlakuan  undang-undang  nomor  32  tahun  2004  yang  telah direvisi  dengan  undang-undang  nomor  23  Tahun  2014  membawa implikasi baru bagi perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan di  daerah.    Dampak  yang  paling  dirasakan  oleh  Pemerintah  Daerah adalah  diberikannya  kewenangan  yang  begitu  luas.    Hal  inilah  yang diartikan  sebagai  pemberian  otonomi  kepada  daerah  secara  nyata  dan bertanggung  jawab.  Pada  intinya  pemberian  otonomi  diberikan  atas pertimbangan  bahwa  daerahlah  yang  lebih  mengetahui  kondisi  yang berkembang di wilayahnya.    Namun demikian implikasi dari pelaksanan otonomi  daerah  adalah  bahwa  daerah  dituntut  kemandiriannya  dalam berbagai bidang.
Kemandirian  daerah  harus  didukung  oleh  kemampuan  yang dimiliki, khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu setiap daerah harus mampu berperan aktif dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dikuasainya, dan terutama  yang  berasal  dari  PAD.  Idealnya  adalah  bahwa  PAD  dapat menjadi sumber utama bagi pelaksanaan otonomi daerah.    Sementara itu sumber-sumber  pendanaan/  penerimaan  daerah  lainnya,  seperti  Dana Perimbangan,  pinjaman  daerah,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  hanya bersifat sebagai pemacu bagi pelaksanaan pembangunan.
Pendapatan  asli  daerah  dapatmemberikan  kontribusi  pertumbuhan pendapatan  daerah.  Jika  pendapatan  daerah  mengalamipeningkatan maka  terjadi  peningkatan  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk
membiayai  kegiatandaerahnya  sehingga  memberikan  indikasi  bahwa pemerintah  daerah  telah  memiliki  kinerja  yangbaik.  Pemerintah  daerah dapat menekan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain agar PADmeningkat setiap tahunnya.
Pendapatan  Asli  Daerah(PAD)  merupakan  tulang  punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan  mempengaruhi  perkembangan  dan  pembangunan  daerah  tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin  kecil  pula  ketergantungan  terhadap  bantuan  pemerintah  pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber  yang  berasal  dari  luar  PAD.  Hal  ini  karena  PAD  dapat dipergunakan  sesuai  dengan  kehendak  dan  inisiatif  pemerintah  daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.(MA Aftsani : 2017).
Adanya  pengaruh  positif  pendapatan  asli  daerah  terhadap  kinerja keuangan  pemerintahdaerah  kabupaten/kota  di  Pemerintah  Daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Kawasan  Banjar  Bakula  Provinsi  Kalimantan Selatan  menandakan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  dapatmeningkatkan pertumbuhan  pendapatan  daerah.  Apabila  pertumbuhan  pendapatan daerah semakinmeningkat maka Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatanmampu mengelola keuangan daerahnyadengan baik.
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  penerimaan  pendapatan  suatu daerah  dengan  cara  dipungut  sesuai  dengan  peraturan  daerah. Pendapatan  asli  daerah  memiliki  kontribusi  terhadap  pertumbuhan pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah mengurangi ketergantungannya  pada  pemerintah  pusat.  Apabila  pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat maka berdampak pada kenaikan kinerja keuangan pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Purwasih  (2018)  Studi  Kasus  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu pula  dengan  hasil  penelitian  Chrisnadwiheryanti,  Wahidahwati,  dan Bambang  Suryono  (2019)  Studi  Kasus  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Putri Puspita Ayu (2018) Studi Kasus Pemda Se- Jawa Barat dan Budianto dan Stanly W Alexander (2016)Studi Kasus pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utarayang menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Dana Perimbangan (X2) terhadap Kinerja keuangan (Y)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Nilai  koefisien  jalur (beta)  konstruk  dana  perimbangan  terhadap  kinerja  keuangan,  dimana pada pengaruh langsung nilai koefisien jalur (beta) sebesar -0,089, artinya bila  dana  perimbanganmeningkat  akan  berpengaruh  negatif  terhadap peningkatan  kinerja  keuanganpada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0.089. Dilihat  dari  nilai  signifikansi  pengaruh  langsung  pada  konstruk  Dana Perimbangan  terhadap  kinerja  keuangan  dengan  T-statistik  lebih  kecil dari  T-tabel  sebesar  0,868<3,182;  P-value  sebesar  0,386>  0,05  yang menunjukkan dana perimbangan berpengaruh negatifdan tidak signifikan terhadap  peningkatan  kinerja  keuanganpada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Kawasan  Banjar  Bakula  Provinsi  Kalimantan Selatan.
Dana  Perimbangan  merupakan  pendapatan  daerah  yang bersumber  dari  APBN  yang  terdiri  atas  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Dana Perimbangan  selain  dimaksudkan  untuk  membantu  Daerah  dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber  pendanaan  pemerintahan  antara  pusat  dan  daerah.  Dana Perimbangan secara rata-rata didaerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80  persen  dari  penerimaan  daerah  (Andirfa  et  al,2016).Apabila  realisasi belanja  daerah  lebih  tinggi  daripada  pendapatan  daerah  maka  akan terjadinya  defisit.  Oleh  karena  itu  untuk  menutup  kekurangan  belanja daerah  maka  pemerintah  pusat  mentransfer  dana  dalam  bentuk  Dana Perimbangan  kepada  pemerintah  daerah.  Semakin  besar  transfer  Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin  kuat  pemerintah  daerah  tergantung  kepada  pemerintah  pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun.
Dengan Dana Perimbangan Pemerintah Pusat mengharapkan daerah dapat  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki  sehingga  tidak  hanya mengandalkan  dana  dari  Pemerintah  Pusat.  Dana  Perimbangan  yang terdiri atas 3 (tiga) jenis Sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan disentralisasi  yang  alokasinya  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  yang lain  karena  masing-masing  jenis  dana  perimbangan  saling  mengisi  dan melengkapi.  Di  beberapa  daerah  peran  DAU  sangat  signifikan  karena kebijakan  belanja  daerah  lebih  didominasi  oleh  jumlah  DAU  dari  pada PAD (Sidik et al, 2002).
Pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  tingkat  ketimpangan pendapatan menunjukkan pengaruh yang signifikan dan bernilai negatif.
Pada intinya alokasi anggaran memiliki peran penting dalam penanganan masalah dalam penelitian ini.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Purwasih  (2018)  Studi  Kasus  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  yang  mengungkapkan  bahwa peningkatan  dana  perimbangan  mengakibatkan  penurunan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Begitu  pula  dengan  hasil  penelitian  Mulia Andirfa,  Hasan  Basri  dan  M.Shabri  A.Majid  (2016)  Studi  Kasus  pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.Budianto dan Stanly W Alexander (2016) Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utarayang  menunjukkan  bahwa  dana  perimbangan  berpengaruh  negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  analisis  dan  pembahasan  di  bab-bab sebelumnya,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1) Pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di Kawasan  Banjar  Bakula  Provinsi  Kalimantan  Selatan;  (2)  Dana Perimbangan  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra,  2016. Akuntansi  Sektor  Publik :  Suatu  Pengantar. Yogyakarta:Erlangga.
Budianto,  Stanly  W  Alexander.  2016.  Pengaruh  PAD  dan  Dana
Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol.  4 No. 4 Desember 2016.
Chrisna  dwi  heryanti,  Wahidahwati,  Bambang  Suryono,  2018.  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  dan  Pertumbuhan Ekonomi  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Jawa  Timur. Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi. Sekolah Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Indonesia  (STIESIA)  Surabaya.e-ISSN:2460- 0585
Davey, Kenneth. 2016. Finance, Public Intergovernmental fiscal relations Local Finance. Jakarta : UI-Press Dwiyanto  ,  Agus.  2003. Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah . Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Erly  Suandy,  2016  Edisi  6. Perencanaan  Pajak. Jakarta  :  Penerbit  Salemba Empat
Fahmi, Irham 2018. Pengantar Manajemen Keuangan . Bandung. Alfabetha Halim, Abdul.    2017 Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Isna , Ardila,    dan Ayu, Anindya, Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan  Pendekatan  Value  for  Money  Pada  Pengadilan  Tebing Tinggi. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis . Vol 15, No. 1/ Maret 2015 Kuncoro, Mudrajad, 2016, Otonomi dan Pembangunan Daerah , Fokusmedia, Jakarta.
Mardiasmo.  2015. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta: Andhi
Mulia  Andirfa,  Hasan  Basri,  M.Shabri  A.  Majid,  2016.  Pengaruh  Belanja Modal,  Dana  Perimbangan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Kinerja  Keuangan  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. Vol  5,  No.3, Agustus 2016.
Ni  Kadek  Novia  Indrawati  Putri,  Ni  Putu  Ayu  Darmayanti.  2019. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Wilayah  Sarbagita  Provinsi  Bali. Jurnal Manajemen  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Udayana  (Unud). Bali, Indonesia, Vol. 8, No. 5, 2019 : 2834-2861.
Purnomo, Budi S.    2016. Obligasi Daerah. Bandung . Alfabetha Syamsi,  Ibnu  2016. Pengambilan  keputusan  dan  sistem  informasi .  Jakarta: Bumi Aksara
Taras,  Tyasani  dan  Luh  Gede  Sri  Artini.2017. Analisis  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD) Dalam  Upaya  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di Kabupaten  Badung  Bali. E-Jurnal  Manajemen  Unud,  Vol.6,  No.5,2017 :2360-2387. Universitas Udayana Bali.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009, Tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2000  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah.
Purwasih.2018  :  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Universitas PGRI. Yogyakarta.
Putri Puspita Ayu, 2018. Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja  Kuangan  Pemda  Se-Jawa  Barat. Jurnal  Akuntansi  dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri. Vol. 3 No.1, Maret 2018.