ISSN (e): 2598-8069
Implementasi Peraturan Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak Dengan Aplikasi Berbasis Mobile Phone

## M HUSNI SYAHBANI 1
1 Universitas Tridinanti Palembang Email : husnisyahbani@univ-tridinanti.ac.id

## ABSTRAK
Meningkatnya  penggunaan  pesawat  tanpa  awak  atau  drone  di  seluruh  dunia memberikan  masalah  baru  pada  dunia  penerbangan.  Penggunaan  drone  yang tidak  terkendali  akan  meningkatkan  resiko  yang  membahayakan  penerbangan khususnya  penerbangan  sipil.  Untuk  Mengantisipasi  hal  tersebut  pemerintah membuat Peraturan keselamatan dan keamanan pengoperasian drone yang diatur dalam  CASR  107.  Dengan  perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini, implementasi peraturan tersebut dapat dikemas dalam aplikasi mobile. Makalah ini bertujuan merancang prototipe aplikasi mobile yang mengadopsi aturan CASR 107. dalam mengembangkan aplikasi menggunakan metode prototipe. Hasil penelitian ini  menghasilkan  sebuah  prototipe  aplikasi  yang  sesuai  dengan  regulasi pemerintah dalam CASR 107.
Kata kunci : Aplikasi Mobile , Civil Aviation Authority (CAA), Drone , Directorat of General  Communication  Administration  (DGCA),  Federal  Aviation Administraion (FAA), Smartphone, Pesawat Tanpa Awak.

## ABSTRACT
The increasing use of drones around the world presents a new problem for the aviation world. Uncontrolled use of drones will increase the risk of endangering flights, especially civil aviation. To anticipate this, the government has made the rules for the safety and security of drone operations regulated in CASR 107. With the development of current information technology, the implementation of these regulations can be packaged in a mobile application. This paper aims to design a prototype  of  a  mobile  application  that  adopts  CASR  107  rules.  In  developing applications using the prototype method. The results of this study resulted in a prototype application that complies with government regulations in CASR 107.
Keywords : Civil Aviation Authority (CAA), Directorate of General Communication Administration (DGCA), Drones, Federal Aviation Administraion (FAA), Security ,Smartphones,  Unmanned Aircraft,  Mobile Applications.

## 1. PENDAHULUAN
Pesawat  tanpa  awak  atau  UAV  (Unmanned  Aerial  Vehicle)  atau  yang  lebih  dikenal  dengan nama  drone  menjadi  teknologi  yang  sedang  populer  dan  penggunaannya  mengalami peningkatan  kebutuhan  yaitu  sebagai  alat  Intelligence,  Reconnaissance,  Surveillance  dan sistem akuisisi target sasaran [1]. Di Amerika saja, diperkirakan ada sekitar 1 Juta drone pada tahun 2015. Beberapa perusahaan elektronik mulai merambah ke bisnis ini, apalagi beberapa perusaahaan Cina juga mulai [2] memasuki bisnis pembuatan drone dan menawarkan produk dengan harga yang lebih terjangkau dengan spesifikasi yang bersaing. Berbagai perusahaan menawarkan  produk  drone  dengan  spesifikasi  dan  harga  yang  bervariasi,  mulai  dari  yang paling sederhana yang hanya dikendalikan dengan remote control hingga dilengkapi dengan GPS yang bisa dikendalikan secara otonomous.  Beberapa produk drone dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi dan berbagai sensor untuk keamanan hingga aplikasi mobile yang terhubung  dengan  smartphone.  Bahkan  beberapa  produk  telah  menggunakan  smartphone untuk mengendalikan dan memonitor pergerakan pesawat.
Potensi  bahaya  cukup  besar  di  penerbangan,  membuat  penggunaan  pesawat  tanpa  awak harus  diatur  serta  diawasi  pihak  yang  berwenang.  Pengaturan  dan  pengawasan  harus dilakukan    agar  penggunaan  drone  tidak  membahayakan  baik  bagi  penerbangan  sipil, pengguna  atau  operator  sendiri  maupun  lingkungan  sekitar.  Apalagi  jika    dioperasikan  di daerah perkotaan yang  padat penduduk, potensi mencederai orang lain atau menimbulkan kerugian  akan  cukup  besar.  Salah  satu  contoh  kasus  tabrakan  drone  dengan  pesawat Southwest Airline di Bandara Heatrow Inggris pada tahun 2015 dan menyebabkan kerusakan pada bagian winglet.
Untuk menjamin keamanan penerbangan sipil, lembaga penerbangan sipil Amerika atau FAA (Federal Aviation Administration) telah menerbitkan aturan tentang pengoperasian UAV dalam FAR  (Federal  Aviation  Rules)  part  107.  Peraturan  tersebut  mulai  diimplementasikan  pada Agustus tahun 2016. Peraturan tersebut telah diadopsi oleh indonesia dan dituangkan CASR 107  dan  Peraturan  Menteri  no  163  tahun  2015  selain  itu  untuk  melakukan  pengawasan diperlukan aplikasi yang dapat memberikan pantauan kondisi dan kendali UAV secara terus menerus  [2].  Aplikasi  ini  sekaligus  sebagai  media  sosialisasi  mengenai  aturan  pemerintah tentang  pengoperasian  UAV  di  kalangan  profesional.  Dan  dengan  bantuan  GPS/GLONAS memudahkan  perencanaa  jalur  terbang  dengan  perangkat  lunak  yang  compatible  dengan drone pada gadget yang dipilih [3].
Seiring perkembangan Teknologi Informasi ada kecenderungan trend penggunaan teknologi informasi beralih ke smartphone [4]. Pada penelitian sebelumnya telah dikembangkan desain antar  muka  aplikasi  monitoring  pesawat  tanpa  awak  pada  smartphone,  pada  penelitian tersebut belum menerapkan proses regulasi sebelum melakukan penerbangan tanpa awak, Sehingga  pada  penelitian  ini  dikembangkan  kembali  aplikasi  mobile  dengan  menerapkan metode prototipe untuk menghasilkan aplikasi mobile yang menerapkan regulasi yaitu CASR 107.
Implementasi Peraturan Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak Dengan Aplikasi Berbasis Mobile Phone

## 2. METODOLOGI
Pada pengembangan aplikasi menggunakan metode prototype, yaitu meliputi tahap-tahap:

## Gambar 1 Metodologi Prototipe [5]
a. Pengumpulan Kebutuhan
b. Proses desain yang cepat.
c. Membangun prototipe.
d. Evaluasi dan perbaikan.

## 2.1. Pengumpulan Kebutuhan
Pada tahap pengumpulan kebutuhan dilakukan studi referensi terhapap peraturan-peraturan terkait penggunaan drone baik di Indonesia maupun luar negeri, dengan informasi ini akan dibuat beberapa peraturan yang dapat diadopsi dalam aplikasi yang akan dikembangkan.
Pada  tahap  proses  desain  yang  cepat    dilakukan  perancangan  alur  aplikasi  berdasarkan informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Pada proses ini dihasilkan flow chart aplikasi yang akan dikembangkan.
Pada  tahap  membangun  prototipe  dilakukan  pengkodean  aplikasi  menggunakan  Bahasa pemograman  JAVA,  yang  merupakan  Bahasa  native  pada  android.  Pada  tahap  ini  akan menghasilkan aplikasi demo yang dapat digunakan untuk pengembangan konsep lebih lanjut.
Pada Tahap Evaluasi dan perbaikan dilakukan dengan mendemokan aplikasi kepada pengguna dan  selanjutnya  pengguna  akan  melakukan  evaluasi  terhadap  fitur  dalam  aplikasi,  hasil evaluasi akan digunakan sebagai point dalam melakukan perbaikan aplikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Tahap Pengumpulan Kebutuhan
Pada tahap pengumpulan kebutuhan dilakukan studi referensi terhapap peraturan-peraturan terkait penggunaan drone baik di Indonesia maupun luar negeri, adapun hasil pada tahap ini antara lain:
1. Di Amerika drone merupakan alat pertahanaan yang dapat melawan aksi terorisme di negawanya  [6].  Oleh  karena itu  berbagai  aturan  dikeluarkan lembaga  penerbangan sipil Amerika FAA (Federal Aviation Administration) dijadikan acuan serta diadopsi di berbagai  negara  termasuk  indonesia.  Peraturan  penerbangan  yang  dikeluarkan  FAA disebut  FAR  (Federal  Aviation  Rules).  FAR  terdiri  dari  beberapa  bagian  (part)  yang mengatur  berbagai  macam  aktivitas  penerbangan  seperti  desain  dan  perawatan pesawat,  operasi  airline,  pelatihan  pilot,  balon  udara,  aeromodeling,  serta  operasi pesawat tanpa awak.
2. Di  Indonesia  telah    mengadopsi    beberapa  peraturan  dari  FAR  menjadi  CASR  (Civil Aviation  Safety  Regulation).  Peraturan  yang  diadopsi  lembaga  penerbangan  sipil indonesia DGCA (Directorat General of Civil Aviation) seperti CASR 23, CASR 121, CASR 145,  dll  telah  diterapkan  untuk  mengatur  aktivitas  penerbangan  sipil.  Peraturan keselamatan dan keamanan untuk pesawat tanpa awak ukuran kecil diatur dalam FAR 107  dan  diadopsi  menjadi  CASR  107  oleh  DGCA.  FAR  107  merupakan  peraturan keselamatan  sipil  tentang  sistem  pesawat  udara  kecil  tanpa  awak  atau    small umnanned aerial system. Small unmanned aerial system didefinikan sebagai pesawat yang memiliki berat kurang dari 55 lbs (25 Kg).  Peraturan keselamatan pesawat tanpa awak sipil juga merupakan sesuatu yang baru di Amerika. Kemungkinan masih akan ada  pengembangan  atau  perubahan  aturan  seiring  dengan  berkembang  teknologi pesawat tanpa awak. Walaupun telah diadopsi di Indonesia lewat Peraturan Menteri nomor  PM  163  Tahun  2015,  di  Amerika  sendiri  peraturan  ini  baru  akan  efektif diberlakukan pada 29 Agustus 2016. Selain Amerika dan Indonesia, Inggris juga telah memberlakukan  peraturan  yang  hampir  sama.  Berikut  merupakan  ilustrasi  yang dikeluarken lembaga penerbangan sipil inggris CAA (Civil Aviation Authority) tentang cara pengoperasian peswat tanpa awak/ drone dalam CAP 722 [7].

## Gambar 2 Peraturan penerbangan drone di amerika

## 3.2 Tahap Proses Desain
Pada tahap ini dilakukan desain alur aplikasi, adapun hasil desain alur aplikasi digambarkan sebagai berikut:
Implementasi Peraturan Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak Dengan Aplikasi Berbasis Mobile Phone

## Gambar 3 Alur Aplikasi

## 3.3 Tahap Membangun Prototipe
Pada tahap membangun prototipe, dilakukan proses pengkodean aplikasi menggunakan tools android studio dengan Bahasa pemograman JAVA, adapun hasil tahapan ini ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1 Deskripsi umum dan penjelasan konsep fitur aplikasi mobile untuk  keamanan pengoperasian drone di Indonesia Konsep Fitur Deskripsi umun Map Menunjukkan peta lokasi dimana operator sedang berada secara realtime dengan data GPS Menampilkan ruang udara yang bisa diterbangi oleh drone Memberikan peringatan jika area yang dipilih operator merupakan daerah terlarang untuk terbang Memberikan informasi jika ada operator drone lain yang sedang melakukan akitivitas di sekitar lokasi
Planning Mode Memasukkan data –data rencana penerbangan (Flight Plan) seperti: Nama Pilot dan operator Jenis Pesawat yang digunakan Nomor registrasi Jenis penerbangan Durasi terbang yang direncanakan Lokasi, tanggal, serta waktu terbang Memberi peringatan jika kondisi terbang yang direncanakan tidak sesuai dengan peraturan seperti terbang pada malam hari atau ada penerbangan drone lain di dekatnya Preflight check Sebelum terbang fitur ini akan memberikan peringatan untuk melakukan Preflight inspection dan fungsional check pesawat terutama sistem kendali dan prosedur lose communication. Peringatan tentang batasan jarak pandang visibility yang disyaratkan regulasi minimal   3 mil (4.8 Km) Fly Know/Ready to Fly Memberikan peringatan jika waktu terbang melebihi waktu yang diperbolehkan (Daylight Operation only) Pada saat Take off, secara otomatis waktu terbang dihitung dengan dengan aplikasi semacam stopwatch
Memberikan peringatan jika operator terbang melebihi batasan ketinggian, kecepatan dan jangkauan yang ditentukan regulasi
Otomatis menyimpan data terbang yang telah dimasukkan di flight plan pada saat pesawat mendarat Mengupdate data terbang yang telah direkam dari mulai take off hingga landing Log book Memberikan informasi mengenai lama jam terbang yang telah dilakukan UAV dan menyimpan data penerbangan yang baru saja dilakukan Memasukkan catatan atau komentar selama penerbangan. Menampilkan data dan ringkasan penerbangan yang telah dilakukan sebelumnya.

## 3.4 Tahap Perbaikan dan Evaluasi
Pada tahap perbaikan dan evaluasi diperoleh hasil:
1. Peraturan  keselamatan  yang  dimplementasikan  dalam  software  ini  tidak  semua mengadopsi regulasi pada CASR.
Adapun aturan yang telah diimplementasi diantaranya:
 Aturan pengoperasian pada siang hari (30 menit sebelum matahari terbit dan 30 menit setelah matahari terbenam) dengan anti-collision light
 Batasan Kecepatan groundspeed maksimum 100 mph (87 knots atau 161 Km/Jam)
 Ketinggan maksimum 500 feet (152 m) dari atas permukaan tanah
 Jarak Pandang minimal 3 mil (4.8 Km) dari control station
 Pengoperasion pada ruang udara kategori B, C, D, dan E memerlukan izin dari ATC (Air Traffic Controller)
 Pengoperasian pada ruang udara ketegori G tidak memerlukan izin ATC
 Tidak boleh mengoperasikan lebih dari satu pesawat dalam satu waktu
 Memerlukan inspeksi visual oleh pilot sebelum terbang (preflight inspection)
2. Aplikasi memiliki batasan lain yang bisa menjadi kendala yaitu spesifikasi drone yang berbeda. Ada   drone yang telah memiliki standard keamanan yang cukup memadai dari pabrikan ada yang tidak. Sebagai contoh tidak semua drone dilengkapi dengan
GPS  untuk  mengetahui  ketinggian  dan  kecepatan  terbang.  Beberapa  fitur  mungkin tidak  dapat  diaplikasikan  untuk  beberapa  jenis  drone  bahkan  ada  fitur  yang  telah dimiliki  drone  dari  pabrik.  Hal  ini  perlu  menjadi  pertimbangan  dalam  melakukan perancangan aplikasi yang lebih detail.

## 4. KESIMPULAN
Peraturan pemerintah dalam pengoperasian drone harus dipatuhi bagi setiap operator baik untuk keperluan hobby , rekreasi ataupun aplikasi di bidang pekerjaan. Semakin meningkatnya populasi drone baik di Indonesia maupun di seluruh dunia meningkatkan potensi bahaya pada dunia  penerbangan  sehingga  peraturan  keselamatan  yang  telah  dibuat  perlu  untuk  segera dimplementasikan.  Pada  penelitian  ini  berhasil  mengembangkan  prototipe  aplikasi  yang mengadopsi  peratuhan  pemerintah  yaitu  CASR  107.  Aplikasi  mobile  ini  dapat  digunakan sebagai sarana komunikasi antara pilot dengan pesawat. Selain itu, aplikasi mobile ini memiliki potensi  yang  besar  untuk  dikembangkan  dan  dimanfaatkan  untuk  membantu  akitifitas kehidupan sehari-hari. Namun pada penelitian ini belum menerapkan semua peraturan dalam CASR 107 secara penuh sehingga sebagai saran pengembangan penelitian selanjutnya agar aplikasi dapat mencakup semua peraturan yang terdapat pada CASR 10.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] U.  W.  T.  Purnomo  Putro,  T.  K.  Priyambodo  dan  R.  Sumiharto,  “Pengembangan Antarmuka  Stasiun  Pemantauan  Pesawat  Tanpa  Awak  Menggunakan  Aplikasi Android,” Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems (IJEIS), pp. 113-122, 2014.
[2]   F. A. Nugroho, R. Sumiharto dan R. M. Hujja, “Pengembangan Sistem Ground Control Station Berbasis Internet Webserver pada Pesawat Tanpa Awak,” Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems (IJEIS), pp. 1-12, 2018.
[3]   M. Rizki, “Perencanaan Jalur Terbang Tanpa Pilot Pada Proses Pengumpulan Data Untuk Pemetaan Dengan Penerbangan Tanpa Awak,” JURNAL LINK, pp. 3-13, 2018.
[4]   Statista, “Smartphone User Penetration In Indonesia,” 1 Juli 2016. [Online]. Available: https://www.statista.com/statistics/321485/smartphone-user-penetration-in- indonesia/.
[5]   D. Purnomo, “Model Prototyping Pada Pengembangan Sistem Informasi,” JIMP - Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan, pp. 54-61, 2017.
[6]   I.  Anjani,  “Analisis  Penggunaan  Pesawat  Tanpa  Awak  (Drone)  dalam  Kebijakan Kontraterorisme Amerika Serikat Pasca 9/11,” Journal of International Relations, pp. 79-87, 2015.
[7]   L. Kelion, 1 Juli 2016. [Online]. Available: https://www.bbc.com/news/uk-36069002.
[8]   J. D. P. Poston dan L. F. Bouvier, An Introduction to Demography, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
[9]   S. R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” dalam The City Reader, 2nd penyunt., R. T. Gates dan F. Stout, Penyunt., New York, Routledge Press, 1969.
[10]  M. I. Borer, “From Collective Memory to Collective Imagination: Time, Place, and Urban Redevelopment,” Symbolic Interaction, vol. 33, no. 1, pp. 96-144, 2010.
[11]  R.-I. Stoica, “Heterotopia Urbana: Some Conceptual Considerations of Urban Heritage,” dalam Forum UNESCO University and Heritage 10th International Seminar "Cultural Landscapes in the 21st Century", Newcastle-upon-Tyne, 2006 [2005].

## Implementasi Peraturan Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak Dengan Aplikasi Berbasis Mobile Phone
[12]  R.  P.  Voskuil,  Bandoeng:  Beeld  van  Een  Stad,  Indonesian  penyunt.,  Bandung:  Dept. Planologi and Jagaddhita, 1996.
[13]  Z.  Xi,  “Comparison  between  American  and  Chinese  Community  Building.,”  2004. [Online]. Available: http://comm-org.wisc.edu/papers2004/zhangxi.htm. [Diakses 10 May 2007].
[14]  D.  Mac  Leod,  “Post-Modernism  and  Urban  Planning,”  1992.  [Online].  Available: http://www3.sympatico.ca/david.macleod/POMO.HTM. [Diakses 25 June 2010].
[15]  A. R. Darlis, “Impementation Visible Light COmmunication,” dalam International Optical Conference, Bandung, 2015.