Implementasi Kebijakan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Di KecamatanBalongbendo Kabupaten Sidoarjo (Studi Pelanggaran Ijin Pemanfaatan Ruang)
Dody Feryanto Kurniawan, 1 Cahyo Sasmito, 2 Cakti Indra Gunawan 3 123 Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
Korespondensi Penulis Utama : dodyferyanto@gmail.com

## Abstract
This  study  was  conducted  to  find  out  how  the  Implementation  of  the  Detailed  Spatial Planning  (RDTR)  Policy  in  Balongbendo  District,  Sidoarjo  Regency  uses  an  approach  to  space utilization  violations.  The  research  was  conducted  using  qualitative  research  methods  in Balongbendo District, Sidoarjo Regency. Determination of informants using purposive sampling and data analysis is done by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of the RDTR Policy in Balongbendo District has been going well, seen from various space utilization permits such as permits for housing development, industry, trade and service activities, shophouse construction and so on. The supporting factors are good  cooperation  between  policy  implementing  agencies,  socialization  of  RDTR  policies, socialization  of  RDTR  policies  to the  community, seriousness and consistency  of  RDTR  policy implementation,  while  the  inhibiting  factor  is  public  understanding  of  the  importance  of implementing RDTR policies. community is not evenly distributed, lack of supervision on space utilization activities, there are still acts of violation of RDTR provisions.

## Keywords: Spatial Planning, RDTR Policy, Violation of Space Utilization Permit

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Rencana Detil  Tata  Ruang  (RDTR)  Di  Kecamatan  Balongbendo  Kabupaten  Sidoarjo  menggunakan pendekatan pada pelanggaran ijin pemanfaatan ruang. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian  kualitatif  di  Kecamatan  Balongbendo  Kabupaten  Sidoarjo.  Penentuan  informan menggunakan Purposive Sampling dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan RDTR Di Kecamatan Balongbendo sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari terakomodirnya berbagai ijin pemanfaatan ruang seperti ijin pengembangan perumahan, industri, kegiatan perdagangan dan jasa,  pembangunan  ruko  dan  lain  sebagainya.  Faktor  pendukungnya  yakni  kerjasama  yang  baik terjalin  antara  instansi  pelaksana  kebijakan,  kejelasan  substansi  kebijakan  RDTR,  dilakukan sosialisasi  kebijakan  RDTR  kepada  masyarakat,  keseriusan  dan  konsistensi  instansi  terkait melaksanakan kebijakan RDTR, sedangkan faktor penghambatnya yakni pemahaman masyarakat mengenai  pentingnya  peraturan  zonasi  masih  rendah,  sosialisasi  kebijakan  RDTR  kepada masyarakat  belum  merata,  kurangnya  pengawasan  pada  aktivitas  pemanfaatan  ruang,  masih terdapat tindakan pelanggaran ketentuan RDTR.

## Keyword : Tata Ruang, Kebijakan RDTR, Pelanggaran Ijin Pemanfaatan Ruang

## JPASDEV

## 1. PENDAHULUAN
Rencana  Rinci  Tata  Ruang  (RDTR) adalah rencana rinci tata ruang Kabupaten / Kota  dengan  peraturan  zonasi  wilayah  / perkotaan. Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 59 Tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang menetapkan bahwa “setiap RTRW kabupaten/kota  harus  menentukan  bagian dari  wilayah  kabupaten/kota  yang  perlu disusun RDTR nya. Pertimbangan penetapan  kawasan  yang  akan  disusun RDTR harus merupakan kawasan perkotaan atau  kawasan  strategis  kabupaten/kota. Kawasan  strategis  kabupaten  kota  dapat disusun rencana detilnya apabila merupakan kawasan  yang  mempunyai  ciri  perkotaan atau  akan  direncanakan  menjadi  kawasan perkotaan”.  Sehingga  bisa  disimpulkan bahwa RDTR merupakan suatu perencanaa mendefinisikan  suatu  blok  pada  suatu
kawasan fungsional untuk mendeskripsikan kegiatan  dalam  bentuk  spasial  Fungsi  ini mempertimbangkan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional tersebut sehingga tercipta lingkungan yang harmonis  antara  kegiatan  pokok  dan kegiatan penunjang pada kawasan fungsional tersebut.
RDTR digunakan untuk pengendalian kualitas pemanfaatan  ruang  wilayah  / kota berbasis  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW),  acuan  kegiatan  pemanfaatan ruang  yang  lebih  rinci  untuk  kegiatan pemanfaatan  ruang  yang  ditentukan  oleh kebijakan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW),  acuan  kegiatan  pengendalian pemanfaatan  ruang,  penerbitan  izin  acuan pemanfaatan  ruang,  dan  informasi  dalam Perencanaan Gedung Referensi dan Perencanaan
Lingkungan  (RTBL).  Dalam  sistem tata ruang kota secara rinci, aturan zonasi merupakan  pengaturan  penggunaan  ruang lebih  lanjut,  yang  diatur  dalam  pola penggunaan  ruang  suatu  wilayah.  Aturan zonasi  ini  dapat  dijadikan  acuan  dalam penyusunan RTRK / RTBL.Rencana Rinci
Tata  Ruang  (RDTR)  dan  aturan  zonasi sangat diperlukan sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Selain itu  juga  menjadi  acuan  dalam  pemberian izin  pemanfaatan  ruang,  khususnya  izin mendirikan bangunan. Saat ini, mengingat

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Perda  RTRW  Kabupaten  /  Kota  harus memberikan RDTR Perda dalam waktu 36 bulan  setelah  diundangkannya  Perda RTRW  Kabupaten,  maka  cukup  banyak daerah  dan  kota  yang  telah  menerbitkan Perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) (www.tataruang.atrbpn.go.id, 2020).
Penataan  ruang  /  penggunaan  lahan merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan wilayah dan contoh pelaksanaan kebijakan pembangunan. Secara  umum  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang  Penatagunaan  Tanah  dinyatakan bahwa  penataan  ruang  yang  dilakukan harus memiliki tiga fungsi yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengaturan.  Rencana  Detail  Tata  Ruang (RDTR)  merupakan  bagian  dari  sistem geografis  dan  saling  terkait  dengan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kabupaten/Kota  dan  didukung  dengan peraturan  zonasi  /  blok  dalam  Undang- undang  No  26  Tahun  2007  Tentang Penataan Ruang. Penataan ruang bertujuan untuk  mewujudkan  ruang  wilayah  yang memenuhi kebutuhan pembangunan
dengan  selalu  menjaga  model  alokasi investasi kolaboratif yang ramah lingkungan  dan  efisien,  dapat  dijadikan acuan dalam rencana pembangunan untuk kesejahteraan  masyarakat,  membakukan hubungan  antara  berbagai  aktivitas  dan fungsi ruang untuk mencapai pemanfaatan ruang  yang  berkualitas.  Penataan  ruang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai perencanaan  pemanfaatan  ruang  dan potensi kota, serta pembangunan prasarana penunjang yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kegiatan sosial dan ekonomi  yang  dibutuhkan  (Budiharjo, 2011:27).  Untuk  dapat  melaksanakan kegiatan  masyarakat  secara  efektif  dan mencapai keterpaduan tujuan pembangunan,  perlu  diatur  pembagian tanah(Dardak, 2006).
Dengan  berjalannya  waktu,  dilihat berdasarkan pertumbuhan penduduk sangat  pesat  dari  tahun  ke  tahun. Pertumbuhannya  akan  dibarengi  dengan peningkatan permintaan. Peningkatan jumlah  penduduk  tidak  disertai  dengan penambahan jumlah lahan sehingga banyak  penggunaan  lahan  yang  semata- mata untuk kepentingan memenuhi

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
kebutuhan sendiri, dan terkadang penerapan  lahan  dilupakan.  Salah  satu dampaknya  adalah  perubahan  fisik  lahan (ruang)  atau  alih  fungsi  lahan  dari  lahan pertanian  menjadi  lahan  non  pertanian, sebagian  besar  alih  fungsi  lahan  tidak dilakukan penambahan luas.Menurut (Khiyaroh,  2017)    pada  penelitiaanya mengemukakan bahwa dalam kurun waktu delapan  tahun  dari  2009  hingga  2017, banyak perubahan telah terjadi di pinggiran  kota.  Perubahan  penggunaan lahan  yang  paling  umum  adalah  konversi pertanian lahan basah menjadi pemukiman, yang sebagian besar merupakan  pemukiman  terjadi  di  Desa Muktiharjo.  Hal  ini  disebabkan  karena Desa  Muktiharjo  merupakan  desa  yang dekat dengan pusat kota dan memiliki lahan yang cukup luas.
Pada situasi nyatanya, diketahui luas lahan  yang  sering  melakukan  kegiatan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat akan terus berkurang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)  1:  5000  Tahun  2015,  perubahan tata guna lahan di suatu kawasan terkadang tidak  sejalan  dengan  rencana  tata  ruang
yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. Isi dari detail denah ruang meliputi denah struktur  ruang  dan  denah  pola  ruang. Rencana  tata  ruang  meliputi  rencana sistem  permukiman  pusat  dan  rencana sistem  jaringan  infrastruktur,  sedangkan rencana  pola  ruang  meliputi  peruntukan kawasan  lindung  dan  kawasan  pertanian.. Kawasan perkotaan di Kabupaten Sidoarjo sejauh  ini  berkembang  pesat.  Sehingga perlu  ada  pengendalian  pertumbuhan penggunaan  lahan  terutama  di  wilayah Kecamatan Balongbendo diharapkan dapat menggunakan  lahan  yang  ada  sesuai dengan  rencana  tata  ruang  agar  dapat memperoleh  manfaat  yang  maksimal  dari penggunaan lahan sesuai dengan kesesuaian  lahan.  Strategi  pembangunan perkotaan
Kabupaten Sidoarjo dikoordinasikan  dengan  penataan  ruang wilayah  Kecamatan  Balongbendo  dan wilayah  administrasi  jalan  sekitarnya untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten.
Perubahan  penggunaan  lahan  harus memperhatikan  perencanaan  penggunaan ruang yang berkelanjutan. Rencana alokasi pemanfaatan ruang disusun dalam rencana

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
rinci ruang. RDTR diatur dalam keputusan pemerintah  yang  memiliki  kekuatan hukum  dan  tunduk  pada  Undang-Undang Penataan  Ruang  No.  26  Tahun  2007. Kabupaten  Sidoarjo  telah  mempunyai rencana umum tata ruang berupa Peraturan Daerah  Nomor  6  Tahun  2009  tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo. Untuk menyelaraskan  dengan  Peraturan  Daerah, diperlukan  suatu  rencana  rinci  yang merupakan  penjabaran  dari  RTRW  dan berfungsi  mengatur  dan  menata  kegiatan fungsional berupa RDTR. Menurut (Septian, 2010) pada penelitiaanya mengemukakan  bahwa  kesuaian  besarnya lahan  yang  tidak  sesuai  dapat  disebabkan oleh banyak faktor, antara lain ketidaktahuan  pemilik  tanah  terhadap rencana  pemerintah,  konversi  lahan  tanpa sepengetahuan desa atau pemerintah, atau kurangnya  pengawasan  desa  atau  cabang oleh  pemerintah  kabupaten  mengawasi penggunaan lahan yang ada.
Kecamatan Balongbendo sendiri diketahui merupakan salah satu kecamatan yang berpotensi mengalami perkembangan secara fisik maupun non fisik. Perkembangan  fisik  yang  dimaksud,  yaitu
pertumbuhan daerah terbangun, sedangkan perkembangan non fisik yaitu perkembangan sosial-ekonomi. Kecamatan Balongbendo  termasuk  SSWP  IV  dengan fungsi  utama  pertanian  teknnis,  zona industry ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah. Berdasarkan  Perda  No.    6  Tahun  2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo bahwa di  Kecamatan  Balongbendo  merupakan kawasan permukiman perkotaan, maka dari itu perlu adanya identifikasi tata ruang agar penggunaan  lahan  tersebut  sesuai  dengan rencana  yang  ada.  Kegiatan  ini  dilakukan untuk  mengetahui  tingkat  kesesuaian penggunaan ruang faktual terhadap Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  serta  untuk mengetahui  jenis  penyimpangan  penataan ruang.  Dalam  upaya  pengendalian  dan penataan pemanfaatan ruang, maka dilakukan pemetaan identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Balongbendo.
Adapun tujuan dilakukakannya identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di  Kecamatan  Balongbendo  sendiri  yaitu :
1) Mengubah paradigma bahwa permasalahan  dan  penanganan  terhadap

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
pelanggaran  pemanfaatan  ruang  menjadi inisiasi  dari  upaya  pengendalian  dan penataan ruang, 2)  Mengidentifikasi pola- pola kegiatan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan tata ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, 3) Memberikan arahan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan jenisnya dan mengkatogerikannya ke dalam bentuk- bentuk  pelanggaran  sesuai  dengan  nilai- nilai normative peraturan tata ruang daerah, 4)  Memberikan  gambaran  arahan  sanksi yang  dapat  diberlakukan  sesuai  jenis  dan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang, 5) Tersusunnya  dokumen  teknis  yang  lebih detail  menyangkut  bentuk  penertiban terhadap  pelanggaran  pemanfaatan  ruang yang dapat diberlakukan baik untuk pelaku pelanggaran  maupun  pejabat  pemerintah yang terkait (Laporan Identifikasi Pelanggaran
Pemanfaatan
Ruang Kecamatan  Balongbendo,  2020).Usaha
untuk  mengetahui  jenis  dan  bentuk pelanggaran  yang  terjadi  serta  pemecahan permasalahan sesuai dengan kondisi eksisting  di  lapangan.  Upaya  pemecahan
permasalahan  dikaitkan  dengan  peraturan daerah yang telah ditetapkan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  berlokasi  di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
Penentuan informan menggunakan Purposive Sampling dengan informan  Pegawai  Dinas  Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang dan Pegawai Kantor  Kecamatan  Balongbendo.  Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Instrumen penelitian  yaitu  peneliti  sendiri  yang didukung  dengan  panduan  wawancara. Analisis  data  dilakukan  dengan  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.Untuk menguji keabsahan atau validitas data penelitian ditentukan melalui pengujian kredibilitas dengan menganalisis  trianggulasi  teknik  untuk mengetahui  apakah  data  yang  ditemukan akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

## JPASDEV

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Kebijakan  Rencana  Detil Tata  Ruang  (RDTR)  Di  Kecamatan Balongbendo
Kebijakan penataan ruang / penggunaan  lahan  adalah  panduan  dalam aktivitas pelaksanaan pembangunan wilayah dan contoh pelaksanaan kebijakan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang  Penatagunaan  Tanah  dinyatakan bahwa  penataan  ruang  yang  dilakukan harus memiliki tiga fungsi yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengaturan.  Rencana  Detail  Tata  Ruang (RDTR)  merupakan  bagian  dari  sistem geografis  dan  saling  terkait  dengan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kabupaten/Kota  dan  didukung  dengan peraturan  zonasi  /  blok  dalam  Undang- Undang  No  26  Tahun  2007  Tentang Penataan  Ruang.  Isi  rencana  rinci  tata ruang  meliputi  rencana  tata  ruang  dan rencana  pola  tata  ruang.  Perencanaan  tata ruang meliputi perencanaan sistem perumahan  pusat  dan  perencanaan  sistem jaringan infrastruktur, sedangkan perencanaan tata ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan
pertanian.  Dengan  bantuan  denah  lantai, diharapkan dapat dievaluasi sesuai dengan tata ruang selama pembangunan.
Penataan  ruang  memiliki  tujuan untuk  mewujudkan  ruang  wilayah  yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan  selalu  menjaga  model  alokasi investasi kolaboratif yang ramah lingkungan  dan  efisien,  serta  dapat dijadikan acuan dalam rencana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang juga bertujuan untuk  membakukan  hubungan  antara berbagai aktivitas dan fungsi ruang untuk mencapai pemanfaatan ruang yang berkualitas, Perencanaan ruang diharapkan dapat mempermudah proses pembangunan dan  meminimalisir  konflik  kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Penataan ruang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai perencanaan  pemanfaatan  ruang  dan potensi kota, serta pembangunan prasarana penunjang yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kegiatan sosial dan ekonomi  yang  dibutuhkan  (Budiharjo, 2011:27). Selain itu untuk dapat melaksanakan kegiatan masyarakat secara efektif  dan  mencapai  keterpaduan  tujuan

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
pembangunan,  perlu  diatur  pembagian tanah (Dardak, 2006).
Implementasi sendiri diartikan sebagai bagian dari kebijakan atau bentuk pelaksanaan ataupun pelaksaan dari kegiatan  yang  ditentukan  oleh  undang- undang, telah menjadi kesepakatan bersama antara berbagai pemangku kepentingan ( stakeholders ) dalam mengorganisir peserta (publik atau swasta), dan memobilisasi prosedur teknis terkait  untuk  interkoneksi  yang  secara bersama  menghasilkan  pendapatan  yang berlaku  untuk  kebutuhan  khusus  (Wahab, 2016:133). Sedangkan disisi lain kebijakan publik  memiliki  sifat  yang  berorientasi pada tujuan, sifat yang dimaksud dikategorikan  sebagai  tuntutan  kebijakan keputusan  kebijakan  ( policy  decisions ), keluaran  kebijakan  ( policy  outputs ),  dan hasil  akhir  kebijakan  suatu  kebijakan ( policy outcomes ) (Suharno dalam Sasmito, dkk 2020:51).
Terkait aktivitas implementasi kebijakan  publik  dalam  hal  ini  yang dimaksud  adalah  Implementasi  Kebijakan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dengan mengidentifikasi Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang  Di  Kecamatan  Balongbendo.  Oleh karena itu berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Sidoarjo  di Kecamatan Balongbendo merupakan kawasan permukiman perkotaan, maka dari itu perlu adanya identifikasi tata ruang agar penggunaan  lahan  tersebut  sesuai  dengan rencana  yang  ada.  Kegiatan  ini  dilakukan untuk  mengetahui  tingkat  kesesuaian penggunaan ruang faktual terhadap Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  serta  untuk mengetahui  jenis  penyimpangan  penataan ruang.  Dalam  upaya  pengendalian  dan penataan pemanfaatan ruang, maka dilakukan pemetaan identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan  Balongbendo.  Oleh  karena  itu untuk  membantu  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo dalam mendapatkan arahan pemanfaatan ruang yang kondusif, terkendali dan tertata dalam perkembangannya  sesuai  dengan  arahan kebijakan  tata  ruang  yang  berlaku  dalam Perda  No.  6  Tahun  2009  tentang  RTRW Kabupaten  Sidoarjo  dan  Perda  Kabupaten Sidoarjo No. 5 tahun 2019 tentang Rencana Detail  Tata  Ruang  Dan  Peraturan  Zonasi

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Bagian  Wilayah  Perkotaan  Kecamatan Balongbendo Tahun 2019 – 2039.
Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten  Sidoarjo  No.  5  Tahun  2019
tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Dan Peraturan Zonasi
Bagian Wilayah Perkotaan Kecamatan Balongbendo Tahun 2019  –  2039  berdasarkan  penyajian  data primer  yang  ditemukan  peneliti  berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disampaikan sebelumnya bahwa implementasi kebijakan berbagai  aturan  yang  terdapat  didalam RDTR tersebut sudah berjalan dengan baik hal  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya koordinasi  yang  dilakukan  oleh  instansi yang berkewenangan memberikan rekomendasi perijinan, selain itu kebijakan RDTR  juga  dapat  mengakomodir    izin pengembangan perumahan, industri, kegiatan perdagangan dan jasa, pembangunan  ruko  dan  lain  sebagainya. Wujud  ruang  di  Kecamatan  Balonbendo sendiri sejauh ini masih belum terlihat, hal ini  disebabkan  adanya  perubahan  proses penetapan ijin pemanfaatan ruang sebelum dan  sesudah  kebijakan  RDTR  ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA).
Jika dilihat dari proses implementasinya  masih  terdapat  terbagai hal yang meyebabkan implementasi kebijakan  RDTR  jadi  terkesan  belum maksimal,  dimana  hal  yang  menjadi penyebab kurang maksimalnya implementasi  kebijakan  tersebut  yakni masih terdapat pelanggaran yang ditemukan  pada  ijin  pemanfaatan  ruang  di Rencana  Blok  Kawasan  Fungsional  yang sudah ditetapkan dalam RDTR Kecamatan Balonbendo  :  1)  Perumahan,  Peribadatan, Makam, Balai Desa, dan SPBU berdiri  di Rencana Kawasan untuk Zona  Industri, 2) Industri, Kantor Hankam, Perdagangan dan Jasa  berdiri  di  Rencana  Kawasan  untuk Zona  Perumahan.  Hal  ini  disebabkan karena  masih  tersedia  luasnya  lahan  yang belum digunakan di kawasan tersebut serta sikap acuh masyarakat yang mendahulukan pembangunan  dari  pada  pengurusan  ijin pemanfaatan,  sehingga  jika  dilakukan penindakan terhadap bangunan yang sudah berdiri  sebelum  ada  penetapan  RDTR  di Kecamatan Balongbendo akan ada penyesuaian  antara  proses  insentif  dan disinsentif  namun  penindakannya  berbeda

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
dengan  bangunan  yang  ijinnya  sudah diproses sesuai ketentuan pada RDTR.
Untuk mewujudkan ketertiban pemanfaatan ruang di Kecamatan Balongbendo perlu dilakukannya peningkatan  sosialisasi  bagi  pegawai Kecamatan  Balonbendo,  Perangkat  Desa, dan terutama Masyarakat ataupun Pemohon terkait  substansi  aturan  pada  RDTR  serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut  dilapangan,  sehingga  kedepannya pihak-pihak terkait implementasi kebijakan RTDR  paham  mengenai  arti  penting peraturan  zonasi  dan  pada  prakteknya setiap  orang  akan  mengajukan  ijin  dalam pemanfaatan  ruang  dengan  sesuai  dengan proses  dan  prosedur  yang  ada,  selain  itu perlu  adanya  keseriusan  serta  konsistensi dari instansi terkait dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan RDTR, dan adanya integrasi  berbagai  ijin  sesuai  dengan ketentuan  pada  RDTR  sehingga  dapat menjadi  arahan  aturan  pengembangan perencanaan wilayah di Kecamatan Balongbendo.
Hasil  penelitian  diatas  mendukung penelitian  yang  dilakukan  oleh ( Hapsari,
2015)  yang  mengemukakan  bahwa  ada
perubahan  penggunaan  lahan  terjadi  pada 149,54 hektar atau 5,6% dari luas wilayah dalam kurun waktu lima tahun. Sebagaimana diketahui RDTR paling tepat digunakan untuk mengklasifikasikan kesesuaian  perubahan  penggunaan  lahan yaitu  87,21%,  11,18  belum,  dan  5,28% tidak  sesuai.  Ketidaksesuaian  yang  terjadi berada di kawasan konservasi dengan luas 4,02 Ha. Sisanya berada kawasan pengembangan seluas 3,83 Ha. Ketidaksesuaian yang ada juga dipengaruhi oleh  faktor  geografis  seperti  jenis  tanah, lokasi, ketersediaan air, dan juga kemiringan lereng.
Kemudian pernyataan yang serupa di sampaikan (Sugiarto, 2017) dalam penelitianya bahwa implementasi pengendalian  pemanfaatan  ruang  dan sanksi  administratif  dalam  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten Sidoarjo adalah empat instrumen pengendalian  pemanfaatan  ruang  yaitu penetapan  peraturan  zonasi,  perizinan, pemberian  insentif  dan  disinsentif,  serta pengenaan  sanksi,  hanya  dua  instrumen yang  diimplementasikan  oleh  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu instrumen

## JPASDEV
perijinan dan pengenaan sanksi. Disisi lain (Nasrudin,  2018)  mengemukakan  dalam penelitiannya bahwa terjadinya pelanggaran  intensitas  pemanfaatan  ruang yang  disebabkan  karena  ketidaksesuaian penerapan peraturan dilapangan, kurangnya perhatian petugas/dinas dalam pengendalian pemanfaatan ruang,
ketidaktahuan masyarakat tentang
Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ketinggian Bangunan (KB), maupun Garis Sempadan Bangunan (GSB).
Lebih lanjut (Febrianda, 2020) dalam penelitiaannya mengemukakan bahwa pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  lahan lapangan  Porsing  baru  sampai  pada  tahap pemantauan karena belum adanya kegiatanpembangunandi lokasitersebut dan pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Teluk Kuantan telah dilakukan sesuai dengan teori dan undang- undang yang berlaku instrument pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  Teluk Kuantan, dari 4 instrumen yang berlakuhanya 3 instrumensaja yang baru di implementasikan yaitu perizinan, peraturanzonasi dan pemberiansanksi. Sedangkan  pemberian  insentif  dan  di
insentif  belumdi  implementasikan  karena belum  tercantum  dalam  aturan  tata  ruang yang  berlaku.Sedangkan  (Lababa,  2021) dalam  penelitiannya    mengungkapakan bahwa kesesuaian antara penggunaan tanah berbasis  bidang  tanah  dengan  RDTR terklasifikasi  menjadi  sesuai  82,22  %,  dan tidak  sesuai  12,77  %,  dimana  penggunaan tanah  di  Desa  Argodadi  sebagian  besar telah  dipergunakan  sesuai  dengan  RDTR yang  berarti  sebagian  besar  masyarakat  di Desa  Argodadi  telah  mematuhi  peraturan tata ruang yang berlaku.
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang difokuskan  pada  Implementasi  Kebijakan Rencana  Detil  Tata  Ruang  (RDTR)  Di Kecamatan  Balongbendo,  maka  peneliti menganalisis  dengan  menggunakan  model Edward III dalam Widodo (2017:97), yang memiliki empat variabel pendekatan yaitu:
1. Komunikasi
Ada  beberapa  unsur  yang  dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan  implementasi  sebuah  kebijakan salah satunya adalah Komunikasi. Berkaitan dengan kebijakan atau pelayanan publik,  komunikasi  menduduki  peranan yang  sangat  penting  dan  strategis,  karena

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
semua
bentuk pelayanan publik memerlukan  komunikasi,  baik  pelayanan dalam  bentuk  barang  maupun  pelayanan jasa.  Kemampuan  menjalin  komunikasi yang  baik  dalam  proses  pelayanan  publik tentu saja akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan  publik  itu  sendiri  (Gie,  T.L. dalam  Hardiyansyah,  2015:  16).  Dalam komunikasi  terdapat  tiga  hal  penting  yang harus  diperhatikan  untuk  melihat  apakah komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan  baik  atau  tidak.  Tiga  hal  penting tersebut  yaitu  transmisi,  konsistensi,  dan kejelasan  (Edward  III  dalam  Widodo, 2017:97).
Dalam penelitian ini konteks komunikasi  yang  dimaksud  adalah  agar Implementasi  Kebijakan  Rencana  Detil Tata  Ruang  (RDTR)  Di  Kecamatan Balongbendo  ini  dapat  berjalan  dengan baik.  Jika  dilihat  berdasarkan  indikator keberhasilan komunikasi menurut  Edward III  dalam  (Widodo,  2017:97),  maka kehadiran dimensi transmisi atau transformasi  menghendaki  agar  Kebijakan Rencana  Detil  Tata  Ruang  (RDTR)  dapat informasikan  kepada  para  stakeholder pelaksana,  kelompok  sasaran,  dan  pihak
lain  yang  terkait  dengan  implementasi kebijakan  tersebut.  Dimensi  kejelasan menghendak Kebijakan RDTR yang ditransmisikan  kepada  para  pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan  langsung  maupun  tidak langsung terhadap Kebijakan RDTR dapat diterima  dengan  jelas  sehingga  di  antara mereka  mengetahui  apa  yang  menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari  Kebijakan  RDTR  tersebut.  Dimensi konsistensi  menghendaki  agar  Kebijakan RDTR  yang  ditransmisikan  kepada  para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan  langsung  maupun  tidak langsung terhadap kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.
Berdasarkan  penyajian  data  primer yang  ditemukan  peneliti  berupa  hasil wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi yang  disampaikan  sebelumnya  bahwa bentuk  komunikasi  yang  dilakukan  Pihak Dinas  Perumahan,  Permukiman,  Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah adanya koordinasi dengan Kecamatan  terkait,  seperti  Kecamatan Balongbendo dan Pemerintah Desa setempat untuk mengeluarkan rekomendasi

## JPASDEV
ijin  pemanfaatan  ruang,  kemudian  setelah rekomendasi  ijin  pemanfaatan  tersebut keluar  dan  persyaratan  layananan  lainya lengkap  maka  pihak  instansi  terkait  diatas akan  menindaklanjuti  dengan  pengecekan kondisi  wilayah  zonasi  ke  lokasi  yang diajukan ijin pemanfaatan ruangnya, apakah ruang yang diajukan sesuai dengan ketentuan  zonasi  pada  Kebijakan  RDTR maka ijin akan diterbitkan maksimal tujuh hari kerja sejak permohonan di ajukan.
Hasil penelitian diatas di dukung oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kurniati, 2016) dalam penelitiaannya menyampaikan bahwa  pada  prinsipnya  Pemkot  Bandung telah melakukan sosialisasi tentang rencana tata  ruang  kota  kepada  masyarakat  namun masih ditemui kendala dari sisi konsistensi informasi  yang  diberikan,  sehingga  masih saja  terjadi  pelanggaran  dalam  penataan ruang,  dimana  ada  beberapa  masalah  alih fungsi  lahan  karena  perilaku  oknum  dan kepedulian masyarakat yang masih kurang. Kemudian disisi lain (Sutaryo, 2018) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa masih kurangnya  koordinasi  dan  sosialisasi rencana  tata  ruang  yang  lebihluas,  dengan melibatkan  peran  serta  masyarakat  dan
dukungan  penuh  dari  seluruh  pemangku kepentingan  (stakeholder)  yang  terlibat seperti  pakar,  peneliti,  swasta,  Lembaga kemasyarakatan,  dan  lain  sebagainya karena  jika  ada  kesinambungan  informasi yang  jelas  antara  masyarakat  dengan pemerintah, dapat menjadikankoridorjalanJatiwaringinlebihm endekatikekonseppenataanruangseperti yang  tertuang  dalam  RDTR  Kota  Bekasi 2011-2031.
Sedangkan pernyataan sedikit berbeda  disampaikan  (Widodo,  2017) dalam penelitiannya menyatakan komunikasi  dalam  kegiatan  implementasi kebijakan  tata  ruang  di  Kota  Semarang, bahwa  dalam  rencana  tata  ruang  di  Kota Semarang faktor komunikasi menjadi salah satu  kendala  untuk  kemajuan  Kota Semarang.  Karena  bila  di  lihat  dari lapangan,  komunikasi  antara  pemerintah dengan  masyarakat  masih  sangat  buruk. Tetapi  komunikasi  antara  dinas  –  dinas terkait sudah berjalan dengan baik.
2. Sumber Daya
Selain  komunikasi,  unsur  yang mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan sebuah  kebijakan  adalah  sumber  daya.

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Faktor  sumber  daya  mempunyai  peranan penting dalam implementasi  kebijakan atau program  (Edward  III  dalam  Widodo (2017:98). Bagaimanapun jelas dan konsistennya serta akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan tersebut,  jika  para  Dinas  Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan  Balongbendo,  dan  Pemerintah Desa  setempat  selaku  pelaksana  kebijakan kurang  mempunyai  sumber  daya  untuk melakukan  pekerjaan  secara  efektif,  maka implementasi  kebijakan  RDTR  tersebut tidak akan efektif. Ketersediaan sumberdayapendukungkhususnyasumberd ayamanusia sangat penting untuk menentukan  keberhasilan  implementasi suatu  kebijakan.  Disisi  lain  Gunawan (2015:91)  mengemukakan  bahwa  ada  dua elemen yang menjadi penunjang berjalannya program atau kebijakan pemerintah yaitu1) Sumber Daya Manusia berupa masyarakat umum, apparat pemerintah,  pimpinan,  dan  operator,  2) PerangkatLunakberupa  system  operasi, perangkat  lunak  serbaguna,  perangkat
lunak  aplikasi  khusus,  pengembangan khusus, dan pengembangan dadakan.
Adanya  ketetapan  mengenai  tugas pokok  dan  fungsi  dalam  implementasi kebijakan  publik  menuntut  ketersediaan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas. Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas meliputi  sumber  daya  yang  manusia  yang memiliki  etos  kerja  dan  pemahaman  yang baik mengenai substansi kebijakan RDTR. Pentingnya  kesiapan  sumber  daya  yaitu sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan  tersebut  tidak  bisa  terlepas  dari sumber  daya  lain  yang  mendukung  dan memadai  seperti  peralatan  serta  anggaran. Sehingga  apabila  sumber  daya  manusia tidakmemadai makakebijakantidakakanterlaksanadengan baik.
Berdasarkan  penyajian  data  primer yang  ditemukan  peneliti  berupa  hasil wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi yang  disampaikan  sebelumnya  bahwa ketersediaan sumber daya yang mendukung Implementasi  Kebijakan  RDTR  di  Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata  Ruang  Kabupaten  Sidoarjo  masih kurang,  terutama  sumber  daya  yang  bisa

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
mengolah  data  seperti  pengelohan  peta lokasi  jalan  exsisting  sesuai  dengan  peta pada  dokumen  Kebijakan  RDTR,  untuk sumber  daya  yang  ada  di  Pemerintah Kecamatan  Balonbendo  sendiri  sudah tersedia  dan  kompeten,  namun  hanya memiliki tugas pokok dan fungsi mendukung, membantu  dan melaksanakan arahan dari ketetapan RDTR yang diberikan oleh pihak Dinas terkait.
Temuan  hasil  penelitian  diatas  di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Kurniati,  2016)  dalam  penelitiaannya menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan  tata  ruang  telah  tersedia  dengan cukup,  namun  dari  sisi  SDM  masih kekurangan SDM untuk melakukan pengawasan serta pengendalian atas pelanggaran  tata  ruang  dan  bangunan. Kemudian disisi lain (Adama, 2017) dalam penelitianya  mengemukakan  bahwa  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Donggala sebagai  implementor  Peraturan  Daerah yang utama, dinilai sudah mumpuni karena para  staf  yang  dilibatkan  memiliki kemampuan  yang  tepat  sesuai  dengan
keahlian  yang  diperlukan  untuk  penataan ruang dan bangunan Kabupaten Donggala.
Sedangkan pernyataan sedikit berbeda  disampaikan  (Widodo,  2017) dalam  penelitiannya  menyatakan  sumber daya dalam kegiatan implementasi kebijakan  tata  ruang  di  Kota  Semarang, bahwa  sumber  daya  menjadi  salah  satu faktor untuk program ini. Di dalam program ini sumber daya manusia sudah cukup baik untuk  menjalankan  tugasnya  karena  para pelaksana sudah di siapkan untuk program ini.  Tetapi  dalam  sumber  daya  juga  ada salah  satu  faktor  yang  menghambat  yaitu sumber  daya  finansial,  di  Kota  Semarang terhalang  dana  anggaran  APBD.  Padahal anggaran itu menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu Kota.
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana
Selainkomunikasi, sumberdaya, disposisimerupakanunsurketiga yang mempengaruhidalamkeberhasilanpelaksan aansuatukebijakan(Edward III dalam Nugroho, 2014:673).Disposisiatausikap yang dimaksudmerupakankesungguhandari para  pelaksana  yakni  Dinas  Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo,
Pemerintah

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Kecamatan  Balongbendo,  dan  Pemerintah Desa setempat dalam melaksanakan kebijakan  RDTR.  Jika  kebijakan  tersebut ingin  terlaksana  secara  efektif,  maka  para pelaksana  dari  kebijakantersebut  juga dengankemampuannyaharusterdorongsepe nuhhati  dan  memilikikomitmen  yang  kuat dalam  melaksanakan  kebijakan  RDTR. Para  pelaksana  kebijakan  harus  antusias dalam  melaksanakan  kebijakan  tersebut sesuai dengan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab  sesuai  dengan  peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari implementasi  kebijakan  tersebut  yang telahditetapkansebelumnyadapattercapaide nganbaik.
Berdasarkan  penyajian  data  primer yang  ditemukan  peneliti  berupa  hasil wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi berkaitan  dengan  disposisi  atau  sikap pelaksana  yang  disampaikan  bahwa  jika pada proses pengajuan perijinan pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan  arahan dan  ketentuan  pada  Rencana  Detail  Tata Ruang  (RDTR)  maka  akan  dilakukan penindakan ke lokasi yang diajukan ijinnya oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo,
Pemerintah Kecamatan Balongbendo, serta Pemerintah  Desa  setempat  sebab  RDTR sendiri  berfungsi  sebagai  pedoman  dan rujukan, kemudian sebagai komitmen untuk mengoptimalkan  pelaksanaan  kebijakan RDTR  maka  jika  ada  pemohon  yang melanggar saat proses pengajuan ijin  akan di  berikan  sanksi  sesuai  ketentuan  Tata Ruang.  Hasil  penelitian  diatas  di  dukung oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Kurniati,  2016)  dalam  penelitiaannya menyatakan  bahwa  secara  disposisi  pada umumnya  aparatur  pelaksana  kebijakan telah berupaya melaksanakan dan menegakkan  kebijakan  ini,  namun  masih ditemukan  oknum  yang  melanggarnya sehingga  terjadi  pelanggaran-pelanggaran alih  fungsi  lahan  sehingga  mengurangi resapan air.
Senada  dengan  penyataan  yang disampaikan  diatas  (Corolina,  2014)  pada penelitiannya mengemukakan bahwa dalam  proses  implementasi  kebijakan  tata ruang, pihak yang menjadi pelaksana terdiri dari pemerintah yaitu Bupati yang dibantu oleh jajaran SKPD yang terdiri dari Badan Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Pertanahan  Nasional,  Badan  Lingkungan Hidup, dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Selain itu juga melibakan developer dan masyarakat. Setiap pihak yang terlibat tersebut  memiliki  peran  masing-masing dalam  prosedur  perijinan  alih  fungsi  yang kemudian  dikomunikasikan  bersama  antar aktor  dalam  sebuah  rapat  bersama  untuk menetukan kelayakan dari sebuah permohonan  perijinan  alih  fungsi  yang diajukan oleh developer.
Kemudian  disisi  lain  (Adama,  2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sikap pemerintah dalam melaksanakan  kebijakan  ini  dipengaruhi oleh  pandangannya  yang  menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini sulit dilaksanakan  walaupun  Rencana  Detail tentang Tata Ruang sudah ada. Oleh karena itu,  Peraturan  Daerah  ini  harus  terus dikawal meskipun ada beberapa kelemahan agar  kedepannya  dapat  diperbaiki  karena pemerintah  tetap  menginginkan  Peraturan Daerah tentang Tata Ruang terus dilanjutkan.
Sedangkan pernyataan sedikit berbeda  disampaikan  (Widodo,  2017) dalam penelitiannya menyatakan mengenai
disposisi  dalam  kegiatan  implementasi kebijakan  tata  ruang  di  Kota  Semarang, bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  tata ruang  di  Kota  Semarang,  pelaksana  harus mengerti  terhadap  kebijakan  yang  sudah dibuat.  Sikap  mereka  dalam  menyikapi kebijakan tersebut juga harus dipahami oleh seorang pelaksana agar mereka berpedoman pada ketentuan yang ada. Jika mereka  tidak  bisa  berpegang  kepada pedoman  yang  ada  pasti  ada  sanksi  yang menunggu berikutnya. Selain itu tanggung jawab pelaksana dalam mengimplementasikan  dari  apa  yang mereka  pahami  dalam  kebijakan  pun  turut menjadi  salah  satu  faktor  keberhasilan suatu implementasi.
4. Struktur Birokrasi
Selain komunikasi, sumberdaya, disposisi, unsur keempat yang mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah struktur  birokrasi  yang  terdapat  pada lembaga-lembaga  atau  instansi  pemerintah (Edward  III  dalam  Nugroho,  2014:673). Kehadiran birokrasi sendiri bertujuan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu pekerjaan  yang  terikat  pada  peraturan-

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
peraturan  yang  bersifat  rutin,  artinya volume pekerjaan besar akan tetapi sejenis dan bersifat berulang-ulang, dan pekerjaan yang  memerlukan  keadilan  merata  dan stabil (Prayudi Atmosudirdjo dalam Pasolong 2013:67).
Struktur  birokrasi  berkenan  dengan kesesuaian organisasi yang menjadi penyelenggara  implementasi  kebijakan publik.  Koordinasi  menjadi  factor  penting dalam  struktur  organisai  agar  dapat melaksanakan  kebijakan  tersebut  dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan  kebijakan  public  melibatkan banyak  orang,  bidang  dan  lingkungan. Strukturbirokrasimemilikipengaruh yang signifikanterhadapimplementasikebijakan yang  biasanya  sudah  dibuat Standard Operation  Procedure ( SOP ).  Sementara SOP  tersebut  menjadi  pedomanbagisetiap implementor  dalam  bertindak  agar  dalam pelaksanaan  kebijakan  tidak  melenceng dari  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan sebelumnya (Edward III, dalam Winarno, 2015: 208).
Keberhasilan  proses  implementasi menghendaki  struktur  birokrasi  yang melingkupi    aspek-aspek  seperti  struktur
organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu pekerjaan  yang  terikat  pada  peraturan- peraturan  yang  bersifat  rutin.  Berdasarkan penyajian  data  aprimer  yang  ditemukan peneliti berupa hasil wawancara, observasi, dan  dokumentasi  yang  berkaitan  dengan Struktur Birokrasi sebelumnya disampaikan bahwa struktur tatanan organisasi,  bagan,  pembagian  kerja  pada Dinas  Perumahan,  Permukiman,  Cipta Karya  &  Tata  Ruang  Kabupaten  Sidoarjo dan  Pemerintah  Kecamatan  Balongbendo untuk  menjalankan  tugas-tugas  secara umum  sudah  teratur  termasuk  dalam implementasi  kebijakan  RDTR,  namun sebagai  salah  satu  bentuk  mewujudkan ketertiban  pelayanan administrasi  perlu dilakukan penyesuaian ketersediaan petunjuk  teknis  pelaksanaan  Kebijakan RDTR  sehingga  tidak  menimbulkan  miss komunikasi bagi instansi yang melaksanakan dalam memberikan rekomendasi  ijin  pemanfaatan  ruang, adapun  instansi  yang  dimaksud  adalah Dinas  Perumahan,  Permukiman,  Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo,

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Pemerintah  Kecamatan  Balongbendo,  dan Pemerintah Desa setempat.
Hasil penelitian diatas di dukung oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kurniati, 2016)  dalam  penelitiaannya  menyatakan bahwa  jika  ditinjau  dari  struktur  birokrasi pada  dasarnya  sudah  dibentuk  struktur birokrasi  yang  cukup  baik  dengan  adanya SKPD yang berwenang dalam mengimplementasikan  kebijakan  penataan ruang tersebut, namun disisi lain harus lebih ditingkatkan  koordinasi  antar  SKPD  dan lebih dipertegas lagi dengan regulasi untuk mengatur  atas  pelanggaran  tata  ruang  dan bangunan.Kemudian  disisi  lain  (Adama, 2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa komitmen dan koordinasi diperlukan untuk mensukseskan implementasik  ebijakan  yang  bersifat kompleks,  mengikat  dan  membutuhkan kerjasama  dari  berbagai  pihak,  tetapi berakibat  pada  tindakan  pemborosan terhadap  sumberdaya  alam  yang  langka, merintangi perubahan, menciptakan kekacauan,  mengarah  kepada  kebijakan bekerja dalam lintas tujuan, dan menghasilkan  fungsi-fungsi  penting  yang terabaikan. Oleh karenaitu, dalam
mengimplementasikan  sebuah  kebijakan setiap unit-unit organisasional mengembangkan  prosedur  pengoperasian standard ( Standart Operasional Procedure (SOP) untuk mengatasi situasi kondisi dan stiuasi tersebut.
Sedangkan pernyataan sedikit berbeda  disampaikan  (Widodo,  2017) dalam  penelitiannya  menyatakan  struktur birokrasi  dalam  kegiatan  implementasi kebijakan  tata  ruang  di  Kota  Semarang, bahwa tugas dan fungsi yang dimiliki oleh suatu organisasi ini akan menjadikan proses implementasi  menjadi  lebih  efektif  atau berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang  telah  direncanakan  di  Peraturan Walikota  Nomor  33  Tahun  2008  tentang tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang. Dinas tata  ruang  sendiri  mempunyai  tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di  bidang  tata  kota  berdasarkan  asas otonomi dan tugas pembantu.
Faktor Pendukung & Faktor Penghambat  Implementasi  Kebijakan Rencana  Detil  Tata  Ruang  (RDTR)  Di Kecamatan  Balongbendo  Kabupaten Sidoarjo

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
1) Faktor pendukung dalamproses
Implementasi  Kebijakan  Rencana  Detil Tata  Ruang  (RDTR)  Di  Kecamatan BalongbendoKabupaten  Sidoarjo  yang ditemui Peneliti di lingkungan
Kecamatan Balongbendo ialah : adanya kerjasama  yang  baik  terjalin  Dinas Perumahan,  Permukiman,  Cipta  Karya dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Sidoarjo, Pemerintah  Kecamatan  Balongbendo serta Pemerintah Desa setempat, kejelasan  substansi  dan  tujuan  pada kebijakan RDTR yang dijalankan , sudah ada sosialisasi dilakukan kepada masyarakat mengenai subtansi peraturan zonasi  Rencana  Detil  Tata  Ruang (RDTR), ada keseriusan dan konsistensi dari  para  pelaksana  kebijakan  dalam melaksanakan  ijin  pemanfaatan  ruang tersebut terutama dari Dinas Perumahan, Permukiman,  Cipta  Karya  dan  Tata Ruang  Kabupaten  Sidoarjo  sehingga implementasi  kebijakan  tersebut  dapat berjalan optimal.
Temuan  hasil  penelitian  diatas mendukung  penelitian  yang  dilakukan oleh (Akbar, 2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa faktor
pendukung implementasi kebijakan penataan ruang dan wilayah di Kecamatan  Mijen  Kota  Semarang adalahadanyaKebijakan yang jelas,tersedianya  data  dan  informasi geologi  lingkungan,  komitmen  dari pelaksana  kebijakan  dan  tersedianya anggaran. Kemudian disisi lain (Corolina,  2014)  yang  menyatakan bahwa  faktor  pendukung  implementasi tata  ruang  antara  lain  adalah  adanya pertama  rapat  koordinasi  antar  aktor pelaksana  kebijakan,  dalam  model kebijakan Van Horn dan Van Meter poin ini  termasuk  dalam  hubungan  antar organisasi  yang  berjalan  dengan  baik dalam menetukan kelayakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan.  Selain  itu  adalah  adanya peningkatan  jumlah  penduduk  dan kemudahan aksesibilitas Kabupaten Sidoarjo  sehingga  menjadi  daya  tarik untuk mengembangkan kawasan perumahan,  poin  ini  termasuk  dalam faktor  sumberdaya  nonmanusia  yaitu bahwa  lingkungan  fisik  dan  sosial memiliki keuntungan bagi pengembangan  kawasan  perumahan.

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Disisi  lain  (Muliawan,  2019)  pada penelitiannya  mengemukakan  bahwa dalam  implementasi  kebijakan  publik perlu di dukung oleh regulasi, kerjasama internal dan eksternalinstansi, dan sikap antusias  Instansi  Pelaksana  dalam menyikapi untuk bagaimana berjalannya kebijakan yang sudah di tetapkan.
2) Faktor Penghambat dalamproses
Implementasi  Kebijakan  Rencana  Detil Tata  Ruang  (RDTR)  Di  Kecamatan Balongbendo  Kabupaten  Sidoarjo  yang ditemuiPeneliti di lingkungan Kecamatan Balongbendo, ialah  : masih rendahnya  pemahaman  masyarakat  di Kecamatan Balongbendo mengenai pentingnya peraturan zonasi pada dokumen  Kebijakan  RDTR,  sosialisasi untuk  memberikan  pehamaman  kepada masyarakat  mengenai  kebijakan  RDTR masih belum merata, kurangnya pengawasan pada aktivitas pemanfaatan ruang,  masih  ada  tindakan  masyarakat yang  melanggar  ketentuan  RDTR dengan  melakukan  pembangunan  di wilayah zonasi terlebih  dahulu sebelum ijin pemanfaatan ruang diproses
sehingga dapat mempersulit pengurusan ijin.
Temuan  hasil  penelitian  diatas mendukung  penelitian  yang  dilakukan oleh (Akbar, 2014) yang mengemukakan bahwa faktor
penghambat  implementasi  kebijakan penataan ruang dan wilayah di Kecamatan  Mijen  Kota  Semarang adalah  komunikasi  kurang  maksimal, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dilapangan, permasalahan  pembebasan  lahan,  dan kondisi  masyarakatmasih  banyak  tidak memahami  arti  penting  tata  ruang. Kemudian  disisi  lain  (Corolina,  2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor  penghambat  implementasi  tata ruang  yang  ditemukan  selama  proses penelitian  adalah  bahwa  pemerintah daerah  memiliki  dapat  melakukan pengendalian  dan  penataan  pada  lahan yang melalui proses perijinan. Selain itu, dalam  rangka  pengawasan  di  lapangan pemerintah  terkendala  oleh  jumlah personil  yang  terbatas  sehingga  kinerja dari pengawasan menjadi kurang maksimal. Disisi lain (Muliawan, 2019)

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
pada penelitiannya mengemukakan bahwa faktor penghambat dalam implementasi  kebijakan  publik  yakni perubahan-perubahan regulasi yang
begitu cepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat,  namun  kesiapan  kondisiSumber Daya  Manusia  di  Pemerintah  Daerah masih  rendah  dan  kebijakan  untuk pelaporan dari Pemerintah Pusat
khususnyaKementerian
Keuangan dalam  menggunakan  aplikasi  online untuk
pelaporan yang
belum
disosialisasikan.

## Model Implementasi
Model Implementasi yang digunakan untuk
menganalisis Implementasi
Kebijakan  Rencana  Detil  Tata  Ruang (RDTR)  Di  Kecamatan  Balongbendo Kabupaten  Sidoarjo  pada  penelitian  ini menggunakan  model  George  Edward  III yang  mengemukan  bahwa  terdapat  empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi kebijakan  yaitu  komunikasi,  sumber  daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Adapun untuk menjelaskan secara keseluruhan  mengenai  keterkaitan  model
tersebut  berdasarkan  berdasakan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 1. Bagan  Model Implementasi Kebijakan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Di Kec.Balongbendo Kab.Sidoarjo
Sumber : Diolah dari datahasil penelitian,

## Tahun 2021

## 4. Simpulan &Rekomendasi
4.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan beberapa hal terkait Implementasi  Kebijakan  Rencana  Detil Tata  Ruang  (RDTR)  Di  Kecamatan Balongbendo, antara lain:
1. Implementasi Kebijakan Rencana Detil Tata  Ruang  (RDTR)  Di  Kecamatan Balongbendo dilihat dari sudut pandang  komunikasi,  sumber  daya, disposisi  atau  sikap  pelaksana,  dan struktur  birokrasi  secara  umum  sudah berjalan  dengan  baik  hal  ini  dapat dilihat  dari  terakomodirnya  berbagai izin  pemanfaatan  ruang  seperti  izin

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
pengembangan  perumahan,  industri, kegiatan perdagangan dan jasa, pembangunan ruko dan lain sebagainya,  dan  adanya  koordinasi yang  dilakukan  oleh  instansi  yang berkewenangan memberikan rekomendasi perijinan. 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Di Kecamatan Balongbendo. Faktor pendukungnya meliputi :ada kerjasama yang  baik  terjalin  Dinas  Perumahan,
Permukiman,  Cipta  Karya  dan  Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah  Kecamatan  Balongbendo serta  Pemerintah  Desa  setempat,
kejelasan  substansi  dan  tujuan  pada kebijakan  RDTR  yang  dijalankan,
dilakukannya sosialisasi kepada
masyarakat mengenai subtansi
peraturan  zonasi  Rencana  Detil  Tata
Ruang  (RDTR),ada  keseriusan  dan konsistensi  dari  instansi  terkait  dalam melaksanakan  ijin  pemanfaatan  ruang sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan optimal. Faktor penghambatnya meliputi : pemahaman masyarakat di Kecamatan Balongbendo  mengenai  pentingnya peraturan zonasi pada dokumen
Kebijakan  RDTR  masih  rendah,
sosialisasi untuk memberikan pehamaman kepada masyarakat mengenai  kebijakan  RDTR  belum
merata,kurangnya  pengawasan  pada aktivitas  pemanfaatan  ruang,  masih terdapat  tindakan  masyarakat  yang melanggar  ketentuan  RDTR  dengan melakukan  pembangunan  di  wilayah zonasi  terlebih  dahulu  sebelum  ijin pemanfaatan  ruang  diproses  sehingga dapat  mempersulit  proses  pengurusan ijin.
4.2. Rekomendasi
1.  Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya  dan  Tata  Ruang  Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan
Balongbendo beserta Pemerintah Desa terkait  harus  serius  dan  konsisten memaksimalkan implementasi kebijakan  RDTR  sehingga  dapat mengurangi  pelanggaran  pemanfaatan ruang dengan meningkatkan sosialisasi kepada  masyarakat  guna  memberikan pemahaman mengenai substansi kebijakan  RDTR  dan  arti  penting penataan ruang.
2.  Perlu  dilakukan  pengawasan  terhadap aktivitas pemanfaatan ruang dilapangan sehingga proses pengajuan ijin  pemanfaatan  ruang  oleh  pemohon atau  masyarakat  dapat  sesuai  dengan ketentuan pada kebijakan RDTR.
3.  Perlu dilakukan pengintegrasian berbagai  ijin  sesuai  dengan  ketentuan pada  RDTR  sehingga  dapat  menjadi arahan aturan pengembangan perencanaan  wilayah  /  ruang  di Kecamatan Balongbendo.

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development

## Referensi
Adama,  A.  (2017.)  Implementasi  Kebijakan
Pemanfaatan Ruang Kecamatan Banawa KabupatenD onggala. e Jurnal Katalogis, 5 (11), 138-146. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php /Katalogis/article/viewFile/9768/7766 Akbar,  D.A.  (2014)  ImplementasiPenataan Ruang dan Wilayah Perkotaandi KecamatanMijen Kota Semarang. Journal  of  Politic  and  Government Studies, 3 (3), 1-18.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/j pgs/article/view/5710
Budihardjo,  E.  (2011). Penataan  Ruang  &
Pembangunan Perkotaan .Bandung :Alumni. Corolina, L.C. (2014). ImplementasiKebijakanAlihFungsiLaha nPertanianMenjadi Kawasan Perumahan. JurnalAdministrasiPublik (JAP) , 2 (2), 224-229. http://administrasipublik.studentjournal.
ub.ac.id/index.php/jap/article/view/368/ 249 Dardak,  A.H.  (2006). Peran  Penataan  Ruang dalam  Mewujudkan  Kota Berkelanjutan di  Indonesia .  Bogor:  Institut  Pertanian Bogor.
Ditjen  Tata  Ruang.  (2020). Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang . www.tataruang.atrbpn.go.id, Diakses 23 September 2020. Febrianda, M. (2020). AnalisisPengendalianPemanfaatan RuangDi Kecamatan Kuantan TengahKabupaten  Kuantan  Singingi. Jurnal  Planologi  Dan  Sipil  (JPS) , 2( 2), 147-160. http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JPS /article/view/939/810
Gunawan  Cakti,  I.  (2015). Sistem  Informasi Manajemen Dan E-Government . Malang : CV. IRDH.
Hapsari,  A.  (2015).  Kesesuaian  Perubahan Penggunaan  Lahan  Dengan  Rencana Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  Di  Wilayah Peri-Urban  Kasus:  Kecamatan  Godean
Tahun 2009-2014. Jurnal Bumi Indonesia, 4 (4), 1- 10.http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php /jbi/article/view/410 Hardiansyah. (2015). KomunikasiPelayananPublik, Konsep dan Aplikasi . Yogyakarta :Gava Media. Khiyaroh,  Etty  Wihdatul.  2017. Analisis Kesesuaian  Perubahan  Penggunaan Lahan  Dengan  Rencana  Detail  Tata
Ruang (RDTR) Di Kecamatan
Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2009- 2017 . Skripsi diterbitkan.Fakultas Geografi,  Program  Studi  Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kurniati. P.S. (2016). ImplementasiKebijakanPenataan
RuangDi  Kota  Bandung. Jurnal  Ilmu Politik dan Komunikasi, 6 (2),  101-111. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/ article/download/326/294
Lababa,  D.P.  (2021).  KesesuaianPenggunaan Tanah  BerbasisBidang  TanahTerhadap Kajian  Rencana  Detail  Tata  Ruang.
Jurnal  Tunas  Agraria,  4 (2),  213-228. https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/JTA /article/download/141/140/326
Laporan Identifikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang  Kecamatan  Balongbendo  Tahun 2020
Muliawan I, Sasmito C,&CI Gunawan. (2019).
ImplementasiPenyaluran  Dana  Desa  Di Kabupaten  SambasKalimantan  Barat. JurnalIlmuAdministrasi, 16 (1), 97-111.

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Nasrudin , B.  (2018).  Analisis  Pelanggaran Intensitas  Pemanfaatan  Ruang  Pada Koridor Jalan Jatiwaringin. Jurnal Ilmiah Plano Krisna , 12 (2), 1-11. https://jurnal.teknikunkris.ac.id/index.ph p/PlanoKrisna/article/view/418/411 Nugroho,  R.,  (2014). KebijakanPublik  di Negara-Negara Berkembang .
Yogyakarta. PustakaPelajar.
Pasolong, H. (2007). TeoriAdministrasiPublik . Bandung.Alfabeta.
Peraturan  Daerah  Nomor    6  Tahun  2009 Tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo
Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010
Pasal  59  Tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang Penatagunaan Tanah Sasmito,  Cahyo.,  Laka,  Yihanes  Handranus., Yulita,. Gunawan, Cakti. 2020.
Manajemen  Kebijakan  Publik  Sektor Pariwisata . Malang: CV IRDH. Septian,  I.  (2019). Analisis  Kesesuaian Perubahan  Penggunaan  Lahan  Tahun 2010-2018 Dengan Rencana Detail Tata Ruang  (RDTR)  di  Kecamatan  Depok Kabupaten  Sleman .  Skripsi  diterbitkan.
Sleman.Fakultas Geografi, Program Studi Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sugiarto, A. (2017). Implementasi
Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  dan
Sanksi  Administratif  dalam  Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5 (1), 41-60. http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp
Sutaryo. (2018). Analisis Pelanggaran Intensitas Pemanfaatan RuangPada Koridor Jalan Jatiwaringin. JurnalIlmiah Plano Krisna,12 (2), 1-11. https://docplayer.info/storage/108/18528 8527/185288527.pdf
Wahab, S.A. (2016). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Widodo,  C.A.  (2017).  Implementasi  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review , 6 (4), 1-9. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/j ppmr/article/view/17284 Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik: Konsep  dan  Aplikasi,  Analisis  Proses Kebijakan  Publik .  Malang:  Media  Nusa Creative.
Winarno,  B.  (2014). Kebijakan  Publik:  Teori, Proses,  dan  Studi  Kasus .  Yogyakarta: PT. Buku Seru.