## Peran Pemerintah dan Swata Dalam Perekonomian

## Dwi Candra Putra
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia
E-mail: candraputra16091988@gmail.com
Article History:
Received: 20 September 2022
Revised: 07 Oktober 2022 Accepted: 07 Oktober 2022
Abstract: Government  is  a  system  for  exercising authority  and  power  in  regulating  the  social, economic  and  political  life  of  a  country or  its  parts. Another definition of government is a group of people who  jointly  assume  limited  responsibility  for exercising power. Government can also be interpreted as  the  ruler  of  a  country  or  the  highest  body  that governs  a  country.  Basically  the  government  sector can be categorized into the public sector. The public sector is an organization of state economic entities to carry out their duties as controllers of society towards prosperity.  This  control  is  in  the  form  of  providing useful services to the public. Institutionally, the public domain includes government non-profit organizations and  non-governmental  non-profit  organizations. Government agencies such as the central government, regional  governments,  and  other  government  work units,  are  forms  of  government  organizations.  While the forms of non-profit non-governmental organizations  are  volunteer  organizations,  private hospitals,  private  high  schools  and  universities, foundations, NGOs, BUMN/BUMD, religious organizations,  political  organizations,  and  so  on. Qualitative  descriptive.  that  the  role  of  the government and the private sector is seen to be very important in supporting the economy. In addition, the center of economic development is the development of supporting and adequate infrastructure. With limited funds  as  well  as  APBN  or  APBD  owned  by  the government,  the  role  of  the  private  sector  in  the involvement  of  infrastructure  development  is  very much needed. The private sector can contribute to the development and financing of infrastructure that has been planned by the government. However, this does not  mean  that  the  private  sector  takes  a  full  role  in infrastructure  financing,  but  that  the  role  of  the government  as  a  regulator  is  indispensable  in controlling  and  overseeing  infrastructure  so  that  it can be used with the community as well as possible.
Keywords: Government, Development
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  pemerintah  dan  swasta  memegang  peranan  penting  dalam  mewujudkan suatu  kondisi  ekonomi  suatu  negara.  Dengan  adanya  hubungan  yang  saling  berkesinambungan antara  pemerintah  dan  swasta  akan  memberikan  suatu  dampak  yang  sangat  signifikan  dalam peningkatan taraf ekonomi dan aktivitas ekonomi suatu negara. Pemerintah adalah sistem untuk menjalankan  wewenang  dan  kekuasaan  dalam  mengatur  kehidupan  sosial,  ekonomi  dan  politik, suatu Negara atau bagian-bagianya. Pengertian pemerintah lainnya adalah sekelompok orang yang secara  bersama-sama  memikul  tanggung  jawab  terbatas  untuk  menggunakan  kekuasaan. Pemerintah  juga  bisa  diartikan  sebagai  penguasa  suatu  negara  atau  badan  tertinggi  yang memerintah suatu negara.
Istilah  pemerintah  mungkin  pernah  kita  dengar  dalam  kaitannya  dengan  kolonial  yang membentuk kata pemerintah kolonial. Pengertian pemerintah kolonial sendiri adalah pemerintah yang  dibangun  dibawah  inspirasi  filsafat  merkantilisme  yang  tercermin  dalam  pemerintahan wilayah  yang  diduduki.  Sistem  Pemerintahan  adalah  sistem  yang  dimiliki  suatu  Negara  dalam mengatur  pemerintahannya.  Setiap  Negara  memiliki  sistem  untuk  menjalankan  kehidupan pemerintahannya.  Sistem  tersebut  adalah  sistem  pemerintahan.  Menurut  Prof.  Pamudji,  sistem adalah  suatu  kebulatan  atau  keseluruhan  yang  utuh,  dimana  didalamnya  terdapat  komponen- komponen  yang  pada  gilirannya  merupakan  sistem  tersendiri  yang  mempunyai  fungsi  masing- masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai satu tujuan. (Prof. Drs. S. Pamudji, MPA, 1985:955)

## METODE PENELITIAN
Metode yang peneliti gunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang telah  ada  dengan  gambaran  suatu  kelompok  masyarakat,  suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu pemikiran  ataupun  peristiwa  dari  masa  sekarang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena  yang  diselidiki.  Sedangkan  untuk  menganalisa  suatu  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  analisa  kualitatif.  Penelitian  dengan  menggunakan  metode  ini  lebih menekankan pada analisa data dedukif , serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. (Lexi J Moleong, 2017:80)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada dasarnya sektor pemerintah dapat dikategorikan ke dalam sektor publik. Sektor publik adalah  sebuah  organisasi  entitas  ekonomi  negara  untuk  menjalankan  tugas  sebagai  pengendali masyarakat menuju kesejahteraan. Kendali tersebut berupa penyediaan layanan yang bermanfaat untuk publik. Secara kelembagaan, wilayah publik meliputi organisasi non laba pemerintahan dan organisasi  non  laba  non  pemerintahan.  Badan-badan  pemerintah  seperti  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  dan  unit-unit  kerja  pemerintah  lainnya,  merupakan  bentuk  organisasi pemerintah. Sedangkan bentuk organisasi non laba non pemerintah adalah organisasi sukarelawan, rumah  sakit  swasta,  sekolah  tinggi  dan  universitas  swasta,  yayasan,  LSM,  BUMN/BUMD, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya
Beda  faktor  yang  mempengaruhi,  beda  juga  tujuan  pencapaian  suatu  hasil  kegiatan  dari organisasi,  seperti  sektor  swasta.  Sektor  swasta  adalah  organisasi  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  keuntungan  atau  laba.  Faktor  yang  mempengaruhi  sektor  swasta  berbeda  dengan sektor  publik,  seperti  tujuan  organisasi,  sumber  pendanaan,  pertanggung  jawaban,  struktur
organisasi,  karakteristik  anggaran,  dan  terakhir  ada  sistem  akuntansi.  Untuk  sumber  pendanaan sektor  publik  berasal  dari  pajak,  retribusi,  utang,  obligasi  pemerintah,  laba  BUMN/BUMD, penjualan  aset  negara,  sumbangan,  hibah;  sedangkan  sektor  swasta  mendapatkan  modal  proses kerja fungsi yang berasal dari pembiayaan internal, modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, dan penerbitan saham.
Berdasarkan definisi masing masing dari sektor publik maupun sektor swasta dapat terlihat bahwa terdapat hubungan dalam menjalankan suatu roda perekonomian dalam suatu lingkungan adapun  dalam  hal  ini  suatu  negara.  Sektor  publik  pada  dasarnya  mempunyai  kekuatan  untuk mengatur dan memerintah dalam memberikan suatu regulasi serta aturan yang dapat diterapkan pada  suatu  bagian  dari  negara.  Menurut  kaum  klasik  mengatakan  bahwa  yang  penting  bagi pemerintah adalah tidak mengerjakan aktivitas–aktivitas yang telah dikerjakan oleh para individu, entah itu baik atau jelek, tetapi Pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas–aktivitas yang sama sekali tidak/belum pernah dikerjakan oleh sektor swasta baik secara perorangan maupun bersama– sama.
Menurut Adam Smith (klasik), Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu:
1) Fungsi  pemerintah  untuk  memelihara  keamanan  dalam  negeri  dan  pertahanan.  Agar warga negara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman
2) Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama
3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan. Agar warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Peran ideal pemerintah, seperti yang dimaksud di atas, sudah sejak lama digariskan dalam ekonomi  klasik,  demikian  pula  secara  imperatif  konstitusi  telah  mengaturnya.  Oleh  sebab  itu, masalah krusial yang harus dibenahi adalah komitmen yang lebih tegas dari pelaku-pelaku ekonomi terhadap  hal  tersebut.  Rendahnya  komitmen  memiliki  kecenderungan  linier  dengan  kearifan moralitas  untuk  mengarahkan  perilaku  pelaku-pelaku  ekonomi  khususnya  di  tingkat  mikro ekonomi.  Mengingat  akar  masalah  dari  kerusuhan  tersebut  maka  menjadi  lebih  relevan  bila mengurut  perbaikan  kinerja  perekonomian  bermula  dari  penyelenggaraan  proses  pembelajaran ekonomi, khususnya di fakultas ekonomi, muatan moral harus merupakan bagian terpenting dari proses pembelajaran tersebut.
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  bersama  Badan  Usaha  Milik  Swasta  (BUMS)  dan koperasi bahu membahu dalam memajukan perekonomian nasional. Pada BUMS, badan usaha ini murni didirikan untuk mendapatkan keuntungan secara optimal. BUMS merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya disokong oleh pihak swasta. BUMS turut mengembangkan usaha dan modalnya, serta memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas. Meski  demikian,  ruang  lingkup  bidang  usaha  yang  bisa  digarap  BUMS  terbatas.  BUMS  hanya mengelola bidang-bidang usaha yang terkait sumber daya ekonomi, tetapi tidak vital dan strategis. Sumber  daya  strategis  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  tetap  berada  di tangan  negara untuk  pengelolaannya.  Namun,  cakupan  bidang  BUMS  yang  dapat  digarap  masih  luas,  seperti industri ekstraktif, pertanian, perdagangan, dan jasa. BUMS memiliki tujuan dan peranan penting dalam  perekonomian  nasional.  Oleh  sebab  itu,  regulasi  atau  peraturan  di  Indonesia  yang mendukung sektor swasta diperlukan dalam memajukan perekonomian secara bersama-sama. Ada keuntungan timbal balik yang diterima baik oleh negara maupun perusahaan swasta.
Adapun peran BUMS dalam perekonomian sebagai berikut:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
1) Meningkatkan penerimaan devisa negara ketika perusahaan swasta melakukan aktivitas ekspor dan impor
2) Membantu  pemerintah  mengupayakan  aktivitas  produksi  dalam  usaha  meningkatkan kemakmuran masyarakat.
3) Membantu peningkatan lapangan kerja sehingga mengurangi masalah pengangguranIkut berperan dalam membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak di berbagai jenisnya.
Dalam perekonomian suatu negara, pada dasarnya ada pihak pemerintah dan pihak swasta. Bagaimanapun, sebagaimana telah dijelaskan di atas, kedua pihak ini tentu memiliki tujuan yang berbeda, meskipun jika keduanya berjalan dengan baik, mereka akan memberikan dampak positif bagi  perekonomian  suatu  negara.  Jika  kita  lihat  di  sisi  pemerintah,  pemerintah  pada  dasarnya mempunyai  fungsi  yaitu  mengarahkan,  mengawasi,  mengawasi  serta  menjadi  tokoh  dalam perekonomian  negara  untuk  meningkatkan  keinginan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  lebih luas.  Dalam  perkembangannya,  sebagai  pemerintah  yang  apalagi  memegang  kekuasaan  dalam suatu bangsa, pemerintah harus menjaga iklim positif dalam perekonomian suatu bangsa. Dengan cara ini, pemerintah memegang kendali penuh dalam ekonomi tidak dapat sepenuhnya diberikan kepada swasta.
Sedangkan, di pihak swasta, fokus mereka adalah mencari keuntungan dari berbagai bentuk barang  atau  jasa.  Namun,  keuntungan  yang  diperoleh  tentu  bagi  golongan  atau  individu  yang terlibat. Meskipun demikian, pihak swasta dalam perekonomian negara tetap penting karena dalam prosesnya,  pihak  swasta  membantu  masyarakat  seperti  menyerap  tenaga  kerja,  memberikan peningkatan daya beli dan kreatifitas masyarakat, hingga menambah pemasukan negara. Namun, perekonomian tetap tidak dapat sepenuhnya diserahkan ke pihak swasta dan perlu adanya pihak pemerintah sebagai pemegang kendali utama.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa peran pemerintah dan swasta terlihat sangat penting  dalam  menunjang  perekonomian.  Selain  itu,  pusat  dalam  perkembangan  perekonomian adalah  dengan  pembangunan  infrastruktur  yang  menunjang  dan  memadai.  Dengan  keterbatasan dana serta APBN atau APBD yang dimiliki oleh pemerintah, maka peranan pihak swasta dalam keterlibatan  pembangunan  infrastruktur  sangat  dibutuhkan.  Pihak  swasta  dapat  berkontribusi dalam pembangunan maupun pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan pemerintah. Akan tetapi,  bukan  berarti  bahwa  swasta  mengambil  peranan  penuh  dalam  pembiayaan  infrastruktur melainkan peranan pemerintah sebagai pihak regulator sangat diperlukan dalam mengontrol serta mengawal infrastruktur agar bisa digunakan dengan masyarakat secara sebaik-baiknya.

## DAFTAR REFERENSI
https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapaperekonomian- tidak-bisa-sepenuhnya-diserahkan-kepada-pasar-atau-pihak-swasta Pamudji, S, Prof, Drs, MPA. (1985). Kepemimpinan transformasional Pemerintahan di Indonesi Jakarta : Bina Aksara
Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdaka