## SYARIATISASI PENDIDIKAN WUJUD GOOD GOVERNANCE KOTA BANDUNG DALAM SLOGAN
AGAMIS-INKLUSIF : Analisis Kritis Kebijakan Birokrasi Publik
Suhartiningsih, Toat Haryanto, Sadari dan Ummah Karimah suff_asect@yahoo.com

## Abstrak
Pemerintahan Jawa Barat dalam cakupan wilayah Indonesia pada  tahun  2010  penduduknya  mencapai  2.953.431  Jiwa,  dari jumlah  penduduk  Indonesia  yang  terdiri  dari  244.215.984  Jiwa, dengan penduduk miskin mencapai 9,89 %. Slogan yang senantiasa dibangun  yakni  mewujudkan  sosok  insan  Jawa  Barat  yang  agamis dengan 7 ( tujuh ) penciri utama yakni : (1) Sehat, cerdas dan cermat,
(2)  Produktif  dan  berdaya  saing  tinggi,  (3)  Mandiri  dan  pandai mengatur  diri,  (4)    Berdaya  tahan  tinggi  dalam  persaingan,  (5) Pandai  membangun  jejaring  dan  persahabatan  global,  (6) Berintegritas tinggi dan (7) Bermartabat.
Beberapa  kebijakan  pemerintah  Jawa  Barat  berupaya mengembangkan  visi-misinya  dengan  melakukan  peningkatan Perguruan  Tinggi  di  Jawa  Barat  di  antaranya  melakukan peningkatan  Perguruan  Tinggi  dari  15%  (2012)  menjadi  25%  pada tahun  2018,  Pe-negeri-an  beberapa  Perguruan  Tinggi  Swasta berbasis  4  (empat)  kewilayahan  dan  sebaran  penduduk,  adanya dukungan pengembangan fasilitas kampus dan perpustakaan, adanya dukungan  peningkatan  kualitas  penelitian  dosen,  adanya  dukungan peningkatan  pendidikan  dosen,  Beasiswa  untuk  mahasiswa  jenjang diploma,  S1,  S2,  dan  S3,  Beasiswa  atau  biaya  bantuan  mahasiswa terhadap program-program yang relevan untuk masyarakat, program riset  kreatif  ( creative  research )  sedangkan  untuk  solusi  terobosan pembangunan  :  SDM,  Agama,  Kesehatan,  Tenaga  Kerja,  Energi, Lingkungan, Infrastruktur, Wisata dan Budaya.
Artikel  ini  memfokuskan diri  pada  bagaimana  wilayah  kota Bandung  dalam  mewujudkan  cita-cita  yang  diimpikan  oleh pemerintah Jawa Barat yakni mewujudkan masyarakat yang agamis dengan tujuh syarat tersebut. Terkait dengan kehidupan keberagamaan,  kebijakan-kebijakan  syariat,  di  mana  hukum  Islam pascareformasi  tidak  bisa  dilepaskan  dari  fenomena  kebijakan- kebijakan bernuansa syariat diberbagai tempat di tanah air, termasuk di wilayah kota Bandung.
Kata Kunci : Good Governance, Syariatisasi Pendidikan, Bandung

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  berjudul  “syariatisasi  pendidikan  wujud  good governance kota Bandung dalam slogan agamis-inklusif : analisis kritis  kebijakan  birokrasi  publik ”.  Artikel  ini  berawal  dari kegelisahan akademik, dimana persoalan dalam dunia pendidikan terjadi  karena  berbagai  faktor  yang  sangat  multi  dimensi  dan saling berkelindan. Dengan demikian hanya dengan pemerintahan ( good  governance )  yang  baiklah  segala  persoalan  akan  bisa terjawab tentunya dengan sistem dan kebijakan  pendidikan  yang tepat dan bermutu yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini. 1
Menyadari  bahwa  dunia  pendidikan  selalu  dihadapkan dengan  persoalan,  maka  artikel  ini  berupaya  mengelaborasi  akar persoalan,  apa  sebenarnya  yang  dibutuhkan  dan  dihadapi  dunia pendidikan.  Dunia  pendidikan  sedang  mengalami  berbagi persoalan  baik  persoalan  teoritis  maupun  politis  sejalan  dengan dinamika perkembangan masyarakat saat ini. Untuk meneropong beragam  isu  pendidikan  sekilas  bisa  dipaparkan  beberapa  tema misalnya  tentang  Ujian  Nasional,  Kurikulum,  Guru,  Anggaran Pendidikan,  Literasi,  Penerimaan  Siswa  baru,  Mutu  Pendidikan, Pendidikan Tinggi, dan Wawasan Pendidikan. 2
Dari  sekian  tema  yang  disebutkan  di  atas  menuntut  para praktisi  pendidikan  agar  mampu  mencari  format  dan  strategi yang tepat dimasa yang akan datang. Diakui, persoalan-persoalan yang selalu menyelimuti  dunia pendidikan sampai saat  ini selalu berada  di  dalam  lingkaran  :  tujuan  yang  tidak  sejalan  dengan kebutuhan  masyarakat,  metode  pengajaran  yang  statis  dan  kaku, sikap  dan  mentalitas  pendidik,  kurikulum  yang  tidak  progresif dan faktor-faktor lainnnya.
Dalam  konteks  ini,  dituntut  untuk  bagimana  menjawab tantangan-tantang  di  atas  yang  memang  sudah  terasa  sebagai problematika dilingkungan pendidikan baik dalam skala nasional maupun skala kecil. Tentunya  siapapun  tidak ingin mereka  yang hidup dibawah generasi merasakan masalah ini, jika hal itu terus terjadi  maka  yang  dirasakan  adalah  kemandegan  dalam  sistem pendidikan  yang  tidak  kunjung  selesai  dan  selalu  melahirkan mereka  sebagai  generasi  yang  lahir  dari  produk  gagal  sebuah sistem pendidikan.
1 Samsul  Nizar  dan  Muhammad  Syaifudin, Isu-isu  Kontemporer tentang Pendidikan Islam (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), 1.
2 Teropong  Pendidikan  Kita  :  Antologi  Artikel  2006-2007 ,  Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional, ed.2, 2007, vi.
Artikel yang ada dihadapan pembaca ini merupakan salah satu  dari  sekian  karya  mengenai  pendidikan  yang  tersebar diseluruh  tanah  air.  Artikel  ini  diharapkan  menjadi  sumbangan yang  berharga  bagi  pengembangan  khazanah  kepustakaan  yang selama  ini  diakui  masih  sangat  membutuhkan  karya-karya  para pakar dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Spesifikasi dari artikel ini memuat pemaparan
tentang upaya-upaya pengembangan  isu-isu  pendidikan  memalui good  governance , terkait  adanya syariat-isasi pendidikan  yang  didasarkan  pada informasi perkembangan terakhir dalam ilmu pendidikan.
Sepanjang sejarah telah membuktikan bahwa dalam setiap adanya  masa  kampanye  pemilu  presiden,  pendidikan  selalu  di nomer satukan dalam orasi politik untuk mengambil simpatik dari masyarakat.  Pendidikan  dieluh-eluhkan  menjadi problem solver untuk  memecahkan  segala  macam  masalah  bangsa  seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan lain-lain. Akan tetapi terkadang  pemerintah  sama  sekali  belum  mampu  menyentuh problem  mendasar  pendidikan,  bahkan  pemahaman  mereka  atas isu  pendidikan  terkesan  kurang  mendalam.  Mereka  terjebak jargon-jargon  populis  dan  retorika  politik  tanpa  substansi  dalam keadaan  demikian  pemerintah  masih  terindikasi  “ bad good governance” belum masuk pada “ good governance”.
Kunci  keberhasilan  mengatasi  merebaknya  isu  dan permasalah  di  dunia  pendidikan  adalah  dengan  adanya pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Karena  dengan pemerintahan  yang  baik,  maka  akan  muncul  kepercayaan  yang mendalam  dari  masyarakat  dan  itu  akan  membuahkan  banyak keberhasilan bagi pendidikan Indonesia.
Prinsip  efisiensi,  efektifitas,  akuntabel,  transparan, partisipatif    yang  menjadi  kata  kunci  dalam  penerapan good governance telah    berhasil  dalam  menyisir  terlembaganya bad governance, yang dimasa lalu, telah menjadi ciri utama birokrasi di  Indonesia.  Anjuran  tentang  perlunya  perubahan mind-set atas pentingnya  sistem  pemerintahan  untuk  menerapkan  prinsip- prinsip kewirausahaan birokrasi, telah menjadi paradigma tunggal dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Semangat  yang  berlebihan  dalam  menyambut  prinsip- prinsip  itu  membuat  mudah    terlena  tanpa  mempertanyakan secara  kritis,  apakah good  governance sesungguhnya  bukan sekedar tool yang netral dari kepentingan ideologis. Mungkinkah good  governance memiliki  agenda  tersendiri  ( hidden  agenda ) yang  ujung-ujungnya  menempatkan  pasar  sebagai  tombak perubahan  yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UUD 1945, ataukah good  governance merupakan  kebutuhan  masa  transisi yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  anak  tangga  untuk  menuju negara kesejahteraan.
Artikel  ini  akan  mencoba  melakukan  tinjauan  kritis: sejauhmana good  governance yang  telah  banyak  berjasa  dan menjadi  rujukan  utama  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan pada era-reformasi, dan berdampak pada kemajuan pendidikan di Indonesia  sehingga  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945  “ untuk memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa ”. 3
Dengan melakukan rethinking atau tinjauan kembali atas paradigma tunggal yang selama ini telah menghegemoni mind - set seluruh stakeholders , yang diyakini sebagai jalan tunggal  dalam mensejahterakan  masyarakat  dengan  menjadikan  pendidikan sebagai  ujung  tombak  keberhasilan.  Pertanyaannya  adalah mampukah  membangun redesign tata  kelola  pemerintahan  yang baik  yang  tujuan  akhirnya  adalah  menegakkan  amanat  dan prinsip-prinsip Negara dalam UUD 1945.
Untuk  itu  artikel  ini  akan  memaparkan  dan  sekaligus untuk  memberikan  kontribusi  kepada  pemerintah  agar  menjadi good  governance (pemerintahan  yang  baik)  guna  untuk  segera dapat  mendiskusikan  dan  menerapkan  segala  kebijakan- kebijakannya sehingga dapat terus membangun, mengembangkan dan  mampu  menyelesaikan  segala  macam  isu  dan  permasalahan kritis  pendidikan.  Karena  isu-isu  dalam  dunia  pendidikan jumlahnya  sangat  tak  terhingga,  maka  dalam  artikel  ini memfokuskan terlebih dahulu pada tiga hal permasalahan sentral yang  menjadi  isu  dalam  dunia  pendidikan  yang  patut  untuk dibahas.  Tiga  sentral  penting  tema  kajian  pembahasan  isu pendidikan  dalam  artikel,  antara  lain  :  Peningkatan  Mutu, Pemerataan Akses dan Efisiensi Anggaran.
3 Samsul  Nizar  dan  Muhammad  Syaifudin, Isu-isu  Kontemporer tentang Pendidikan Islam (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), 1.
B. Trilogi  Isu  Pendidikan  Kritis 4 : Quovadis  Good Governance
1) Mutu pendidikan
Dibandingkan  dengan  negara-negara  ASEAN,  mutu pendidikan  di  Indonesia  masih  rendah,  seperti  dilaporkan Human Development Index (HDI).
Mengukur Tingkat Kemajuan Pembangunan Pendidikan di Suatu Negara Negara Urutan Persentase Singapura Ke-28 (0,888) Brunei Darussalam Ke-31 (0,872) Malaysia Ke-58 (0,790) Thailand Ke-74 (0,768) Indonesia Ke-112 (0,682) Laporan  HDI  tahun  2003  dalam  tabel  di  atas menunjukkan, Indonesia pada urutan ke-112 (0,682) dari 175 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28  (0,888),  Brunei  Darussalam  ke-31  (0,872),  Malaysia ke-58  (0,790),  Thailand  ke-74  (0,768),  dan  Filipina  ke-85
(0,751).  Meski  laporan  HDI  bukan  hanya  mengukur  status pendidikan  (tetapi  juga  ekonomi  dan  kesehatan),  namun  ia merupakan dokumen rujukan yang valid guna melihat tingkat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu negara.
Isu  dalam  mutu  pendidikan  terkait  pada  komponen- komponen sebagai berikut :
1) Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan (kepala sekolah, pengawas, penilik),
2) Kurikulum Pengajaran
3) Metode Pembelajaran
4) Bahan Ajar
5) Alat Bantu Pembelajaran dan
6) Manajemen Sekolah
Keenam  elemen  ini  saling  berkait  dalam  upaya
meningkatkan  kualitas  belajar-mengajar,  yang  berpuncak pada  peningkatan  mutu  pendidikan.  Namun,  guru  tetap merupakan  faktor  determinan  dalam  menentukan  tinggi- rendahnya mutu pendidikan.
4 Amich Alhumami,http://tirtamartya.wordprees.com/2007/06/07 ,
Amich  Alhumami  adalah Peneliti  Sosial;  Bekerja  di  Direktorat  Agama  dan Pendidikan, Bappenas, Jakarta.
Jumlah  total  guru  sekitar  2,4  juta  orang,  sebagian besar  berlatar  belakang  pendidikan  SLTA  dan  D3  untuk jenjang  TK-SD-SMP,  dan  sebagian  kecil  tamatan  S1  untuk jenjang  SMA.  Tentu  saja  ini  berpengaruh  pada  kemampuan mengajar,  yang  diukur  dengan  penguasaan  materi  pelajaran dan metodologi pengajaran.
Selain itu, banyak  guru  yang mengajar di  luar bidang keahliannya,  yang  secara  teknis  disebut mismatch .  Contoh ekstrem,  guru  sejarah  mengajar  matematika  dan  IPA,  yang terutama banyak dijumpai di madrasah (MI, MTs, MA). Guru mismatch ini  jelas  tidak  mempunyai  kompetensi  untuk mengajar  mata  pelajaran  yang  bukan  bidang  keahliannya sehingga  dapat  menurunkan  mutu  aktivitas  pembelajaran.
Dengan  demikian,  upaya  peningkatan  mutu  guru  mutlak dilakukan yang bisa ditempuh melalui program sertifikasi dan penyetaraan  D3  dan  S1  menurut  bidang  studi  yang  relevan. Namun,  upaya  ini  harus  disertai  pula  dengan  peningkatan kesejahteraan  guru  melalui  pemberian  insentif.  Ini  sangat penting  agar  motivasi  guru  dalam  mengajar  makin  kuat  dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik kian bergelora.
2) Pemerataan akses
Pemerataan  pendidikan  merupakan  isu  paling  kritis karena  berkait  erat  dengan  isu  sensitif,  yakni  keadilan  dalam memperoleh akses pendidikan. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak asasi setiap warga bangsa yang dijamin konstitusi.  Maka,  pemerintah  wajib  memberi  pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat.
Keberhasilan  pelayanan  pendidikan  dapat  dilihat  dari  angka partisipasi. Menurut  data  survei  sosial  ekonomi  nasional  tahun
2003, angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD, SMP, dan  SMA  berturut-turut  adalah  92,6%,  63,5%,  dan  40,6%.
Meski  APM  pada  jenjang  SD  sudah  cukup  tinggi,  pada jenjang  lanjutan  (SMP  dan  SMA)  angka  yang  dicapai  masih rendah.  Bila  angka-angka  itu  dielaborasi  berdasar  kategori desa-kota,  status  sosial-ekonomi  (kaya-miskin),  dan  provinsi (Jawa-luar Jawa), akan ditemukan fakta disparitas yang amat mencolok.  Sebagai  contoh,  APM  pada  jenjang  SLTP  dan SLTA  di  perkotaan,  masing-masing  mencapai  71,9%  dan 56,1%,  sementara  di  pedesaan  baru  mencapai  54,1%  dan 28,7%.
Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017 | 161
Juga ada perbedaan amat signifikan APM SLTP pada kelompok  masyarakat  kaya  dan  miskin,  masing-masing 72,3%  dan  49,9%.  Fakta  disparitas  ini  juga  dijumpai  di provinsi-provinsi  Jawa-luar  Jawa.  APM  SLTP  di  Daerah Istimewah  Yogyakarta  78%,  sementara  di  Kalimantan  Barat, Sulawesi  Tengah,  Bangka-Belitung,  Papua,  dan  Gorontalo kurang  dari  50%.  Bahkan  di  NTT  masih  di  bawah  40%. Kenyataan  disparitas  itulah  bisa  menjadi  justifikasi  guna melakukan ekspansi program pendidikan secara lebih merata.
Untuk  itu,  agenda  penting  yang  harus  menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi  kelompok  masyarakat  miskin  yang  berjumlah  sekitar 38,4  juta  atau  17,6%  dari  total  penduduk.  Problem kemiskinan  menjadi  hambatan  utama  dalam  mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih  tertinggal  juga  harus  mendapat  perhatian  guna mencegah  munculnya  kecemburuan  sosial.  Dalam  konteks ini,  kebijakan affirative action amat  relevan  diterapkan  guna mengatasi  kesenjangan  partisipasi  pendidikan  antar  daerah dan antar kelompok masyarakat.
3) Efisiensi anggaran
Rendahnya  alokasi  anggaran  pendidikan  selalu mengemuka  dalam  perdebatan  publik.  Banyak  pihak menuntut  agar  alokasi  anggaran  pendidikan  dinaikkan  guna mencapai tujuan (1) meningkatkan mutu dan (2) memperluas akses  (pemerataan).  Pemerintah  telah  memberi  komitmen untuk  meningkatkan  anggaran  pendidikan  secara  bertahap agar mencapai 20% dari APBN.
Namun,  kenaikan  anggaran  tidak  akan  berarti  bila tidak  disertai  upaya  efisiensi.  Isu  efisiensi  menyangkut  cara memanfaatkan  dana  yang  ada  untuk  membiayai  berbagai program  dan  jenis  kegiatan  dalam  penyelenggaraan pendidikan.  Untuk  itu  harus  mampu  membuat  skala  prioritas dan  menentukan  program  utama  agar  sasaran  yang  telah ditetapkan  bisa  tercapai.  Maka,  disiplin  dalam  penggunaan anggaran menjadi amat penting guna menghindari penyaluran dana yang tidak sesuai peruntukannya. Hanya dengan disiplin anggaran  yang  dilakukan  secara  ketat,  misalokasi  dapat dicegah.
Memahami efisiensi anggaran harus diletakkan dalam konteks  organisasi  penyelenggara  pendidikan.  Struktur organisasi  Departemen  Pendidikan  Nasional  yang  besar dengan  jumlah  personel  amat  banyak  jelas  menuntut pembiayaan  yang  besar  pula.  Untuk  itu,  hal  penting  yang patut  diperhatikan  adalah  bagaimana  beban  biaya  dalam mengoperasikan  organisasi  raksasa  ini  jangan  sampai menyedot anggaran yang besar.
Biaya operasional organisasi pendidikan harus ditekan seminimal mungkin sehingga dana yang ada dapat disalurkan langsung  ke  pihak-pihak  penerima  yang  berhak,  yaitu sekolah/universitas  dan  siswa/mahasiswa.  Bila  anggaran pendidikan  lebih  banyak  digunakan  untuk  mengongkosi organisasi,  ini  merupakan  salah  satu  bentuk inefisiensi .
Karena itu, tuntutan kenaikan anggaran pendidikan 20% harus diikuti upaya efisiensi , dengan menetapkan target dan sasaran secara  benar  dan  mengevaluasi  pos-pos  anggaran  yang menjadi sumber inefisiensi .
Inilah  tiga  isu  sentral  pendidikan  yang  harus  menjadi fokus perhatian bagi para calon pemimpin dalam membangun good governance .  Sehingga  adanya  peningkatan  mutu pendidikan guna melahirkan lulusan yang berkualitas dengan standar  kompetensi  tinggi  sehingga  siap  menghadapi kompetisi  global. Pemerataan pendidikan amat kritikal untuk menjamin  keadilan,  terutama  bagi  masyarakat  miskin  dalam memperoleh  kesempatan  pendidikan.  Efisiensi  anggaran harus  dilakukan  guna  memastikan  pemanfaatan  dana  secara benar  untuk  menghindari  misalokasi,  salah  sasaran,  dan kebocoran.
C. Good Governance sebagai  konfigurasi  Isu  Pendidikan  di Indonesia
Setelah  memaparkan  tiga  isu  pendididikan  kritis  yakni peningkatan  mutu,  pemerataan  akses  dan  efisiensi  anggaran, artikel  ini  akan  menindaklanjuti  bagaimana  memberikan  porsi dan  solusi  atas  persoalan  yang  semestinya  harus  dilakukan  oleh pemerintah, kunci keberhasilannya terletak pada Good Governance .
Konsep Good Governance 5 yang umumnya merujuk pada buku  David  Osborn  dalam  “ Reinventing  Government”  and “Banishing  bureaucracy:  the  five  strategies  for  reinventing government ”  (1997)  yang  terkenal  menganjurkan  pentingnya kewirausahaan  birokrasi  dalam  rangka  melakukan  efisiensi- efektifitas, telah mendominasi paradigma tata kelola
pemerintahan di Indonesia. Posisi negara diletakkan sebagai corporate yang tugasnya memaksimalkan keuntungan, tanpa kewajiban untuk memposisikan rakyat sebagai pemiliki tunggal saham perusahaan. Terma  efisiensi,  efektifitas,  akuntabel,  transparan,  partisipatif yang  menjadi  kata  kunci  untuk  menyisir  manajemen bad- governance yang selama ini telah menjadi ciri utama  birokrasi di Indonesia,  telah    lama    menghegemoni mind-set penyelenggara
Negara dalam menciptakan  tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana  paradigma  induknya, neo-liberalisme yang ingin  meletakkan  pasar  sebagai  generator  utama  dalam perubahan, tugas utama negara adalah membiarkan pasar bekerja dalam  regulasinya  sendiri  ( self-regulating ),  khususnya  dalam memaksimalkan  profit.  Prinsip  efisiensi  atau  efektifitas  yang menjadi keharusan untuk menciptakan good governance , jadinya sekedar  sebagai intrument atau tool untuk mempermudah negara sebagai perpanjangan pasar.
5 Kata  Governance,  biasanya    diterjemahkan  dalam  berbagai  arti. World  Bank  misalnya,  mengartikan  sebagai  ” the  way  state  power  is  used  in managing  economic  and  social  resources  for  development  society ”.  Dengan demikian  “governance”  dianggap  sebagai  cara  bagaimana  kekuasaan  negara digunakan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan social guna membangun masyarakat. Lihat Sadu Wasistiono,” Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, dalam Syamsuddin Haris (eds),”  Desentralisasi,  Demokratisasi  dan  Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah, AIPI  and  Partnership  for  Governance  reform  in  Indonesia,  2002.  Sementara UNDP mendefinisikan governance sebagai” The exercise of polical, economic and  administrative  authority  to  manage    nation’  s  affair  at  all  levels”. Governance  lebih  diartikan  sebagai  pengguna  kewenangan  politik,  ekonomi dan  administrasi  untuk  mengelola  masalah-masalah  nasional  pada  semua tingkatan. Menurut UNDP,  tata pemerintahan memiliki tiga domain: 1. negara atau pemerintahan (state); 2. sector swasta atau dunia usaha (private sector): 3. Masyarakat  (society.)  Ketiga  aktor  tersebut  saling  berinteraksi  dan menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga terjalin kerjasama ( networking atau kolaborasi ) untuk memberikan pelayanan publik.
Sehingga, tidak ada penagihan kepada Negara bagaimana seharusnya  keuntungan  itu  didistribusikan.  Sekiranya  pelayan publik,  anggaran  berbasis  kinerja  dan  proses  perencanaan  yang partisipatif,  dianggap  sebagai  elemen-elemen  terpenting  dalam menegakkan good governance , semuanya masih dalam semangat konfigurasi corperate social responsibility , yang ujung-ujungnya untuk kepentingan (keamanan) corporate itu sendiri.
Model  pengelolaan  publik  tetap  dalam  cengkrama dominasi  pasar.  Disini    posisi  masyarakat  hanya  diletakkan sebagai nasabah yang  perlu  dilayani  dalam  memperoleh    hak- haknya sebagai konsumen dan bukan hak-haknya sebagai pemilik kedaulatan.
Warga  negara  tidak  sama  dengan  konsumen,  dan kebebasan tidak boleh disamakan dengan kebebasan untuk menjual dan  membeli  dalam  ruang  pasar.  Pasar  tidak  menciptakan  atau mempertaruhkan  nilai-nilai  etis,  yang  mestinya  dilegitimasi melalui dialog demokratis dan dipertahankan melalui aksi publik. 6 Sementara itu otonomi daerah sebagai upaya demokratisasi  tingkat  lokal,  yang  telah  memberikan  peluang seluas-luasnya  bagi  pemerintah  daerah  untuk  merencanakan  dan mengelola  pembangunan  daerahnya  sendiri,  dalam  banyak  hal telah  memberikan  kontribusi  yang  siginifikan  atas  terciptanya good and clean governance .
Kendatipun  begitu,  dalam  banyak  kasus,  prinsip-prinsip tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  bagi pemerintah  daerah  yang  biasanya  dicirikan  adanya  :    kualitas pelayanan  publik  yang  memadai,  rendahnya  angka  korupsi, terciptanya  sensitivitas  yang  tinggi  atas  kebutuhan  dasar  publik yang  berkaitan  dengan  kesehatan,  pendidikan,  dan  pelayanan sosial  lain  yang  tercerminkan  dalam  komposisi  APBD, transparansi  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  dalam  setiap program pembangunan,  partisipatipasi publik, efisiensi birokrasi,
kepekaan ( responsiveness ) terhadap kebutuhan publik, penegakan  hukum,  akuntabilitas  publik,  serta  keadilan  sosial umumnya masih banyak mengalami berbagai distorsi. 7
6 Giddens,  Anthony, The  Third  Way  and  Its  Critics (Cambridge: Polity Press, 2000), 162.
7 Saidi, Anas, Kemiskinan Berdimensi Sosial-Budaya: Upaya Mencari Model        Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis  Participatory  Poverty  Assessment , Artikel, Diktis-LIPI, 2006, 3.
Pada  umumnya  ciri-ciri    negatif  atas  terjadinya  “tata kelola pemerintahan yang buruk” ( bad governance ) yang ditandai oleh  :  rendahnya  sensitifitas  terhadap  kebutuhan  dasar  ( basic need) kelompok masyarakat kurang beruntung (miskin), birokrasi yang  tidak  efisien,  tingginya  tingkat  korupsi,  rendahnya partisipasi  publik  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan pemantauan  pembangunan,    serta  lemahnya  penegakan  hukum, rendahnya  mutu  pendidikan  disana-sini  masih  memperlihatkan kecenderungan  umum yang  memprihatinkan.
Data  yang  disajikan    Indonesia coruption  watch selama tahun  2004,  misalnya,  telah  memperlihatkan  ada  425  kasus korupsi yang terjadi di daerah. Dari  kasus itu, DPRD menduduki posisi teratas dengan 125 kasus (27,65%) dan disusul oleh kepala daerah  sebanyak  84  kasus  (18,54%)  selebihnya  oleh  para birokrat, pejabat BUMN dan Pimpinan Proyek.
Pada  tahun  2008,  menurut  ICW,  dari  444  terdakwa korupsi yang diadili di pengadilan umum, 277 (62.38%) terdakwa di  antaranya  divonis  bebas.  Persentase  ini  meningkat dibandingkan  dengan  tahun  2007,  yang  tingginya  56,84%.  Dari 277 terdakwa korupsi yang divonis bebas tahun 2007, 121 orang di  antaranya  terjadi  ditingkat  Mahkamah  Agung.  Sebagian  besar pemerintah  daerah  masih  memperlihatkan  kecenderungan  umum yang  serba  mengutamakan  kepentingan-kepentingan  diri  sendiri ( self-servicing ) daripada kepentingan masyarakat.
Dalam  kenyataannya  komposisi  penggunanaan  dana dalam  APBD  65-70%  masih  diperuntukkan  untuk  kepentingan penyelenggaraan negara. Sebaliknya, dana  yang secara langsung dinikmati  masyarakat  dalam  pelayanan  publik  (kesehatan, pendidikan  dan  pelayanan  sosial  lainnya),  umumnya  di  bawah 3%. Bahkan tidak jarang yang di bawah 1%.
Sekedar    ilustrasi  anggaran  makan  dan  minum  untuk penyelenggara  pemerintah  daerah  Banten  yang  dicanangkan dalam  RAPBD  2006  telah  mencapai  sekitar  Rp  33,25  milyar, sedangkan  untuk  dana  pengentasan  kemiskinan  malah  hanya sekitar Rp 7 milyar. Padahal di wilayah ini, jumlah orang miskin, menurut  BPS,  mencapai  702.000  keluarga  atau  sekitar  34,2%. Sedangkan  jumlah  keluarga  yang  belum  memiliki  rumah  layak huni sekitar 750.000 atau 49,3%.
Sementara  itu  di  tingkat  makro  pembangunan  ekonomi yang  terlalu  kuat  berkiblat  kepada  paradigma neoliberalisme , membuat  konsep  negara  kesejahteraan  versi  UUD  1945  yang menempatkan  rakyat  sebagai  pemilik  kedaulatan  ekonomi menjadi  terbengkalai  secara  sistematis.  Kebijakan  yang  serba mengedepankan  privatisasi,  deregulasi,  stabilitas  fiskal  dan moneter,  diluar  telah  membuahkan  polarisasi  ekonomi  yang sangat tajam, juga mendatangkan efek domino atas terbengkalainya  hak-hak  dasar  rakyat  khususnya  dalam pendidikan tinggi dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena itu tidak mengherankan jika hak-hak dasar rakyat yang  dirumuskan  dalam  negara  kesejahteraan  versi  UUD  1945, khususnya  yang  tercantum  dalam  pasal,  31,  33  dan  34  yang meletakkan  rakyat  sebagai  pemilik  kedaulatan  ekonomi, pendidikan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi negara, rakyat miskin yang menjadi tanggungjawab negara, menjadi
terabaikan. 8 Tidak  diketahui  secara  persis  apakah  hal  ini merupakan  konsekuensi  logis  dari  keharusan  mengikuti  anjuran neoliberalisme yang  tertuang  dalam washington  consensus . Konsensus  itu  terdiri  atas  10  elemen,  yang  biasa  dirangkum menjadi  tiga  pilar,  yaitu  (1)  disiplin  anggaran  pemerintah  atau fiskal  disiplin  ( fiscal  austerity ),  (2)  liberalisasi  pasar  ( market liberalization ), dan (3) privatisasi BUMN, yang jelas dependensi pemerintah  terhadap  lembaga-lembaga  donor,    khususnya  IMF dan  World  Bank,  membuat  Indonesia  menjalankan washington concencus ,    yang  serba  pro-pasar  yang    tidak  memihak  pada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan ekonomi, seperti diamanatkan pada pasal 33 UUD 1945.
8 M  Fadjroel  Rachman,  dalam  artikelnya  (Kompas,  16  Mei  2009), “Republik  Tanpa  Alternatif”,  menengarai  bahwa  dalam  bidang  ekonomi– pemerintahan  era-reformasi–sekedar  menjalankan  kebijakan  orde-baru  (neo- liberalisme). Diilustrasikan, SBY, JK dan Megawati menjual blok minyak dan gas,  menjual  BUMN  dan  berutang  massif.  Megawati  membuat    kontrak  blok gas  Tangguh,  yang  potensial  merugikan  Negara  Rp  750  triliun  (25  tahun), menjual murah Indosat sekitar Rp 5,62 triliun kepada Temasek Holding, dijual lagi kepada Qtel (Qatar) senilai 1.8 miliar dollar AS, dan penguasaan Indosat oleh  Qtel  diizinkan  ABY-JK  hingga  65%.  SBY-JK  juga  menjual  BUMN, seperti PT Garuda Indonesia, PT  Krakatau Steel, PT Bank Tanbungan Negara, PT Yoga Karya, dan PTPN III,IV, VII. Bahkan SBY-JK selama 26 Mei 5 Mei 2009  menjual  59  blok  migas,  akibatnya  dari  total  produksi  minyak  Indonesia (September 2008) sebesar 850.892 barreal per-hari, Chevron Pasific Indonesia menguasai 425.478 harrel-per hari, sedangkan Pertamina hanya 108.233 barrel per hari.
Indikator negatifnya adalah tingginya tingkat pengangguran   terbuka  (mencapai  29,94 juta jiwa), kemiskinan mencapai  (56,6  juta  jiwa)  dan  kesenjangan  ekonomi  seperti digambarkan    Globe  Asia,  2007,  yang  menyebutkan,  150  orang Indonesia  memiliki aset Rp 419 triliun.
Sementara bagi sekitar 37,17 juta orang  Indonesia (BPS, 2007)  hanya  mempunyai  pengeluaran  dari  Rp  166.967/perbulan (Rp  5.565/hari)  untuk  hidup  (makan,  pakaian,  perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan).
Semua  itu    memberikan  sinyal  yang  paling riil bahwa proses  marjinalisasi  bagi  kelompok  yang  tidak  beruntung  ini,
sangat  rentan  atas  munculnya deprivasi    relative yang  potensial menjadi absolut .
Oleh  karena  itu  mestinya,  paradigma good  governance yang  digunakan,  tidak  hanya  mengedepankan  privatisasi  dalam sektor  publik  serta  memposisikan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  dan  pelayanan  publik,  seperti  yang  dituangkan dalam  model citizen’s  carters ,  tetapi  juga,  meletakkan masyarakat  sebagai pemilik kedaulatan.
Pelayanan  publik,  harus  disemangati  untuk  memenuhi hak-hak  dasar  masyarakat  yang  wajib  didahulukan  daripada sekedar  memperbesar  keuntungan  yang  prioritas  distribusinya tidak diarahkan pada pemilik saham.
Disini  prinsip-prinsip good  governance yang  selama dijadikan  referensi  tunggal  perlu  mendapatkan  koreksi  dalam bentuk  “ post ”,  yang  menempatkan  negara  memiliki  fungsi ganda.  Di  satu  pihak  negara  berkewajiban  memaksimal pertumbuhan  ekonomi  sebagai  tangga  menuju  kemakmuran, tetapi  tetap  berprinsip  pada  paradigma  negara  kesejahteraan ( welfare  state )  model  UUD  1945  dan  bukan  model  paradigma neoliberalisme .
Di lain pihak negara berkewajiban untuk memenuhi hak- hak  rakyat  yang  paling  dasar  (pendidikan,  kesehatan, pengentasan  kemiskinan  dsb),  sebagai  sesuatu  yang  sifatnya taken for granted.
Dalam wilayah-wilayah yang berkaitan dengan pelayanan  publik  dasar,  negara  harus  memberi  subsidi  optimal, khususnya bagi penduduk miskin, sebagai investasi sosial dalam menyelamatkan  generasi (anak) masa depan  yang terbengkalai. 9
Untuk  menindak  lanjuti  uraian  di  atas,  artikel  ini  memfokuskan diri  tentang  adanya  syariatisasi  pendidikan  dalam  mewujdukan good  governance di  kota  Bandung  melalui  kebijakan-kebijakan birokrasi puliknya.

## D. Syariatisasi Good  Governance sebagai  Konfigurasi
Kebijakan Birokrasi Publik kota Bandung Jawa Barat yang terdiri dari 26 Kabupaten/Kota, Luasnya mencapai  3.709.528,44  Ha,  dengan  626  Kecamatan,  638 Kelurahan  dan  5.316  Desa.  Dalam  cakupan  wilayah  Indonesia pada  tahun  2012  penduduknya  mencapai  44.548.431  Jiwa,  dari jumlah  penduduk  Indonesia  yang  terdiri  dari  244.215.984  Jiwa, dengan penduduk miskin mencapai 9,89%. 10
9 Dalam  fenomena  yang  berkaitan  dengan  dunia  pendidikan,
“privatisasi”  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN),  melalui  BHM  yang  secara teoritis memberikan “jatah” pada mahasiswa miskin sekitar 20 persen,  dalam kenyataannya  jauh  panggang  dari  api  (konon,  hanya  di  bawah  2%  yang terealisir).  Penetapan  sumbangan  fakultas  favorit  seperti  Fakultas  Kedokteran antara  Rp  75  juta  sampai  Rp  200  juta,    bukan  hanya  menyumbat  peluang mahasiswa tak mampu untuk menjadi dokter, tetapi juga, telah mempersiapkan komersialisasi  jasa  kesehatan  sebagai  pabrik  mencetak  uang  yang  sepi  dari rasa  empati terhadap nilai-nilai  kemanusiaan. Kebijakan ini nampaknya mirip dengan  Bank  Dunia  yang  mendorong  pungutan  bagi  pendidikan  menengah (barangkali juga dasar) dan perawatan kesehatan dasar, sementara cost recovery penuh direkomendasikan untuk yang “bukan pelayanan dasar seperti pendidikan universitas  dan  pelayanan  kesehatan  non  esensial. Penyediaan  air  dan  sanitasi merupakan  pelayanan  lain  yang  “kebanyakan  harga  dapat  dipulihkan  melalui pungutan dari pemakai” (lihat Abrahansen, 2000).
10 Data ini diambil dalam acara workshop penelitian dosen Perguruan Tinggi  Agama  Islam  Swasta  Kopertais  wilayah  II  Jawa  Barat  dan  Banten Jatinangor, 26 juni 2013, yang disampaikan oleh, Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa  Barat  dengan  tema  : kebijakan  pemerintah  provinsi  jawa  barat  dalam bidang penelitian .
Slogan yang senantiasa dilayangkan oleh pemerintah Jawa Barat  yakni  mewujudkan  sosok  insan  Jawa  Barat  yang  agamis dengan  7  (tujuh)  penciri  utama,  yakni  :  (1)  Sehat,  cerdas  dan cermat,  (2)  Produktif  dan  berdaya  saing  tinggi,  (3)  Mandiri  dan pandai mengatur diri, (4) Berdaya tahan tinggi dalam persaingan, (5)  Pandai  membangun  jejaring  dan  persahabatan  global,  (5)
Berintegritas tinggi, dan (6) Bermartabat Pemerintah Jawa Barat yang terus berupaya mengembangkan  visi-misinya  dengan  melakukan  peningkatan Perguruan  Tinggi  di  Jawa  Barat,  yakni  dengan  peningkatan- peningkatan sebagai berikut :
1) Peningkatan Perguruan Tinggi dari 15% (2012) menjadi 25% pada tahun 2018
2) Pe-negeri-an  beberapa  Perguruan  Tinggi  Swasta  berbasis  4 (empat) kewilayahan dan sebaran penduduk
3) Dukungan pengembangan fasilitas kampus dan perpustakaan
4) Dukungan peningkatan kualitas penelitian dosen
5) Dukungan peningkatan pendidikan dosen
6) Beasiswa untuk mahasiswa jenjang diploma, S1, S2, dan S3
7) Beasiswa  atau  biaya  bantuan  mahasiswa  terhadap  program- program yang relevan untuk masyarakat Jabar
8) Program  Riset  Kreatif  ( Creative  Research )  :  untuk  solusi terobosan  pembangunan  Jawa  Barat-Banten  :  SDM,  Agama,
Kesehatan,  Tenaga  Kerja,  Energi,  Lingkungan,  Infrastruktur, Wisata dan Budaya.
Sebagai  gambaran  lokasi,  peta  di  bawah  ini  dapat memperjelas di mana letak wilayah kota Bandung dalam bingkai Jawa Barat, antara lain :
Artikel  ini  membidik  bagaimana  wilayah  kota  Bandung dalam mewujudkan sosok insan yang agamis sesuai dengan cita- cita pemerintahan Jawa Barat dengan 7 (tujuh) syarat tersebut di atas.  Terkait  dengan  kehidupan  keberagamaan,  perda-perda syariat,  di  mana  hukum  Islam  pascareformasi  tidak  bisa dilepaskan  dari  fenomena  perda-perda  bernuansa  syariat diberbagai tempat di tanah air, termasuk di wilayah Jawa Barat.
Sejak  reformasi  1998  beberapa  daerah  di  Indonesia memproduksi  perda-perda  syariat,  baik  di  Sumatra,  Jawa, Kalimantan  maupun  di  Sulawesi.  Daerah-daerah  yang  telah menghasilkan  perda-perda  semacam  itu  antara  lain  NAD, Propinsi  Sumbar,  Kota  Solok,  Padang  Pariaman,  Kota  Padang,
Kota  Bengkulu,  Pasaman  Barat,  Riau,  kota  Pangkal  Pinang,
Propinsi  Banten,  kota  Tangerang,  Cianjur,  Gresik,  Jember,  Kota Banjarmasin,  Propinsi  Gorontali,  Bulukumbang,  dan  masih banyak lagi, tidak jarang perda-perda itu dinilai bermasalah oleh banyak kalangan. 11
Di  Jawa  terdapat  tidak  kurang  dari  30  perda  bernuansa syariat  telah  lahir.  Garut,  Kota  Tangerang,  dan  Cianjur merupakan  DATI  II  yang  paling  sering  disebut  terkait  dengan perda bernuansa syariat di jawa. Garut memiliki perda kesusilaan (no. 6/2000), perda pengelolaan ZIS (no.1/2003), dan SK Bupati tahun 2000 tentang busana muslimah bagi seluruh karyawati.
Kota  Tangerang  memiliki  perda  tentang  pelarangan pengedaran  dan  penjualan  minuman  beralkohol  (perda  no.
7/2005)  dan  pelarangan  pelacuran  (no.8/2005).  Sementara  di Cianjur  memiliki  perda  pengelolaan  zakat  (no.7/2000)  dan pemakaian Seragam Muslimah (Edaran no.061/2896/ORG).
Masih  banyak  perda  yang  bermunculan  di  berbagai wilayah,  namun  di  bawah  ini  akan  memperlihatkan  perda-perda yang muncul di wilayah Jawa Barat saja antara lain :
11 Kompas, 12 April 2007.
Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017 | 171

## Fenomena Perda Bernuansa Syariat di Jawa Barat 12
N o Asal Peraturan Jenis Nomor/ Tahun Perihal 1 Kab. Bandung perda 9/2005 ZIS 2 Cirebon Perda 77/2004 Pendidikan  Madrasah  Diniah Awaliah Perda 5/2002 Larangan  Perjudian,  Prostitusi, Minuman Keras 3 Kota Cilegon Perda 7/2005 Perusahaan  Daerah  BPR  Syariah Kota Cilegon 4 Kab. Serang Perda 1/2007 Ketentuan Penyelenggaraan Wajib  belajar  Madrasah  Diniyah Awaliyah Perda 6/2002 Pengelolaan Zakat 5 Prop. Banten Perda 4/2004 Pengelolaan Zakat 6 Kab. Tangerang Perda 24/2004 Pengelolaan ZIS 7 Kota Tangerang Perda 7/2005 Pelarangan Pengedaran dan Penjualan minuman beralkohol Perda 8/2005 Pelarangan Pelacuran 8 Prop. Jabar Keputus an Gubernu r 73/2001 Pengelolaan  Zakat,  Pengurus BAZ Prop. Jabar 9 Sukabumi Kep.Bu pati 114/2003 Susunan Organisasi dan Personalia Pengurus Badan Pengkajian  dan  Pengembangan Syariat Islam (BPPSI) Sukabumi Intruksi Bupati 04/2004 Pemakaian  busana  muslim  bagi siswa dan mahasiswa di Sukabumi Perda 11/2005 Penertiban minuman beralkohol Perda 12/2005 Pengelolaan Zakat 10 Kab. Indramayu Perda 30/1999 Prostitusi Perda 30/2001 Pelarangan peredaran dan penggunaan minuman keras Perda 2/2003 Wajib  belajar  madrasah  diniah awaliah Perda 7/2005 Pelarangan minuman beralkohol Edaran - Wajib busana muslimah dan Bupati pandai  baca  al-Qur‟an  untuk siswa sekolah 11 Kab. Cianjur Perda 7/2000 Pengelolaan Zakat 12 Cianjur Perda - Gerbang  marhamah  (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah) Surat Edaran 9/2003 061/2896/ ORG Anjuran pemakaian seragam kerja  (muslim-muslimah)  pada hari kerja 13 Karawang Perda 10/2002 Pengelolaan ZIS 12 Muhyar  Fanani, Membumikan  Hukum  Langit  :  Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008), 154-158.
14 Garut Perda 6/2000 Kesusilaan Perda 1/2003 Pengelolaan ZIS 15 Tasikmalaya Surat Edaran Bupati -/2001 Peningkatan  Kualitas  keimanan dan ketakwaan Perda 28/2000 Pemberantasan Pelacuran Perda 5/2004 Pengendalian  dan  Pengawasan minuman keras 16 Purwakarta Perda - Anti maksiat 17 Depok Perda - Anti maksiat Dengan  perda-perda  tersebut  pemerintahan  Jawa  Barat masih  menemukan  tantangan  yang  besar  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  agamis-inklusif,  bagan  di  bawah  ini  bisa menggambarkan beberapa aspek tantangan tersebut :
Memperhatikan  adanya  perda  syariat  dan  tantangan  Jawa Barat dalam proses pembangunan berbasis pengetahuan tersebut, maka  disinyalir  akan  ada  proses  syariatisasi  kebijakan  publik yang  terjadi  dicakupan  wilayah  Jawa  Barat,  termasuk  dalam  hal ini kota Bandung dengan slogannya Bandung Agamis.

## E. Bandung dalam Slogan Agamis-Inklusif
Untuk  dapat  mewujudkan good  governance diperlukan beberapa  nilai  dasar  sebagai  asas  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.  Nilai-nilai  dasar  tersebut  bisa  ditemukan  dalam  al-Qur‟an, maupun as-Sunnah, sebagai sumber syariat.
Adapun  nilai  dasar  yang  dapat  dijabarkan  menjadi  asas- asas  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  yaitu  :  syura, meninggalkan  yang  tidak  bernilai  guna,  keadilan,  tanggung jawab,  dan  amanah,  orientasi  ke  hari  depan. 13 Sebagaimana dijelaskan di bawah ini, antara lain :
1) Nilai dasar Syura
Nilai  dasar  syura  ini  dapat  diturunkan  asas  hukum mengenai  penyelenggaraan  pemerintah  berupa  asas  partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat luas dalam mengambil  keputusan  dan  membuat  kebijakan  adalah  salah  satu prinsip penting good governance .
Masyarakat  tidak  hanya  dijadikan  sebagai  objek  belaka dari  suatu  keputusan  atau  kebijakan,  tetapi  juga  merupakan pelaku  signifikan  di  dalam  proses  tersebut.  Hal  ini  diharapkan dapat  memberikan  legitimasi  lebih  besar  dan  dukungan  kuat terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil.
Dalam  kaitan  dengan  kepemimpinan,  menjadi  suatu ukuran  ke-idea-lan  pemimpin  apabila  ia  dapat  melibatkan  seluas mungkin partisipasi warga masyarakat dalam berbagai keputusan.
Adapun sumber ayat tentang nilai dasar syura yakni :
ْْرِواَش َو ْ... ِرْيَ ْلْاْْيِفْىُه ْ
Artinya : “ Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu …” (Q.S Ali-„Imran (3): 159).
13 Lihat, Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer , cet. Ke-1 (Jakarta : RM Books, 2007), 44-53.
2) Nilai dasar meninggalkan segala yang tidak bernilai guna. Nilai  dasar  berikutnya  dalam  hukum  Islam  adalah penegasan  Nabi  Saw  mengenai  meninggalkan  segala  yang  tidak bernilai guna. Nabi bersabda :
ِْء ْرًَـْناِْو َلَْسِإٍِْْسُحْ ٍِْي ْ ِْهْيُِْعَيَْلاْاَيُْهُك ْرَت ْ Artinya :  “ Sebaik-baik  Islam  seseorang  adalah  bahwa  ia meninggalkan  hal-hal  yang  tidak  berguna.” (HR  at-Tarmizi, Ahmad). 14
Dari  hadis  ini  dapat  diturunkan  asas  efesiensi  dalam penyelenggaraan  kepentingan  publik  (bahkan  kepentingan  diri sendiri  juga).  Efesiensi  merupakan  kesesuaian  hasil  dari  suatu proses  dengan  apa  yang  telah  digariskan  dengan  menggunakan sumber yang ada sebaik mungkin.
3) Nilai dasar Keadilan
Masalah  keadilan  dalam  penyelenggaraan  tata  kelola pemerintahan  yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses  seluruh  warga  masyarakat  terhadap  sumber  daya  politik, ekonomi  dan  administrasi. 15 Dalam  hukum  Islam,  dari  keadilan diturunkan  asas  perlakukan  yangsama  ( al-mu’amalah  bi  al- misl ). 16 Perlakuan  yang  sama  dalam  hukum  Islam  menjadi landasan  hubungan  anatar  manusia  termasuk  dalam  pemberian pelayanan.  Sumber  ayat  yang  melegitimasi  nilai  dasar  keadilan yakni :
...ْى َوْقَّتهِنُْب َرْقَأْ َوُهْاوُنِدْعِا ْ Artinya : “ Berbuat adillah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS. al-Maidah (5) : 8).
14 At-Tirmidzi, Sunan  at-Tirmidzi (Beirut  :  Dar  al-Kutu  al-Ilmiyyah,
2003), 555, Lihat, Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, cet. Ke-
1 (Jakarta : RM Books, 2007), 45.
15 Lihat, Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer , cet. Ke-1 (Jakarta : RM Books, 2007), 49.
16 Abu Zahrah, al-Ilaqat ad-Dauliyyah fi al-Islam (Mesir : Dar al-Fikr al-„Arabi, t.t), 36.

## 4) Nilai dasar Tanggung jawab
Tanggungjawab  bersumber  dari  konsep al-ukhuwwah dalam asas pemberian pelayanan. Tanggungjawab ( responsivitas ) adalah  kemampuan  untuk  mengenali  kebutuhan  masyarakat, menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  serta  merencanakan program-program pelayanan  yang  dibutuhkan oleh masyarakat. 17
Sumber ayat nilai dasar tanggung jawab yakni :
ْىُكْيَهَعْ ٌصي ِرَحْ ْىُّتَُِعْاَيِْهْيَهَعْ ٌزي ِزَعْْىُكِسُفََأْ ٍِّْيْ ٌلوُس َرْ ْىُكَءآَجْْدَقَن ٌْىي ِح َّرْ ٌفوُء َرٍَْيُِِي ْؤًُْناِب
Artinya : “ Telah dating kepadamu seorang utusan (rasul) dari  kalanganmu  sendiri,  berat  dirasakannya  apa  yang  kamu derita,  sangat  memperhatikan  kamu  dan  amat  belas  kasih  lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin ” (QS. At-Taubah (9) : 128).
5) Nilai dasar Amanah
Didalam  konsep  amanah  terdapat  asas  akuntabilitas  dan transparansi.  Keduanya  merupakan  kriteria  penting  dalam  suatu good  governance .  Sumber  ayat  dari  nilai  dasar  amanah,  antar lain:
ْاوُسِبْهَتْ َلا َو َّْقَحْنا ْ ِْمِطٰبْناِب ْ اوًُُتْكَت َو ْ َّْقَحْنا ْ ْْىُتََأ َو ْ ْْعَت ٌَْوًَُه Artinya  :  “ …dan  janganlah  kamu  menyembunyikan
kebenaran, padahal kamu mengetahui ” (QS. al-Baqarah : 42).
6) Nilai dasar orientasi ke hari depan
Nilai  dasar  orientasi  ke  hari  depan  dalam  ajaran  dan hukum  Islam  yakni  sangat  menekankan  kepada  umatnya  agar mereka memperhatikan hari esok dan membuat  perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur‟an yakni : ٍْدَغِنْ ْتَيَّدَقْاَّيْ ٌسْفََْ ْرُظَُتْن َو... ْ ۖ ... Artinya : “… Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa  yang  dipersiapkannnya  untuk  hari  esok… ”  (QS.  al-Hasyr (59) : 18).
Berdasarkan  sumber-sumber  baik  dari  al-Qur‟an  maupun as-Sunnah,  dalam  kasus  kota    Bandung,  disamping  melakukan
17 Dwiyanto,  dkk, Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia (Yogyakarta : Pusat Studi : Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2002), 48.
penjewantahannya juga melakukan sebuah negosiasi sampai pada proses  perumusan  kebijakan,  yang  berusaha  menjadikan  kota Bandung  menjadi good  governance ,  yakni  pemerintahan  yang memiliki tata kelola yang baik.
Good  governance  kemudian  di  tafsirkan  oleh  kota Bandung  menjadi  kota  yang  “bermartabat”.  Seperti  ditemukan dalam  “Naskah  Rencana  Stratejik  kota  Bandung”  pada  tahun 2003-2004 18 dan  tahun  2009-2013 19 ,  nilai  regulasi  yang  hendak dicapai  kota  Bandung  adalah  nilai  untuk  kepentingan  seluruh penghuni  ruang  publik,  yaitu  menjadikan  kota  Bandung  sebagai kota bermartabat (bersih, makmur, taat, dan bersahabat). 20
Pada  Renstra  2004,  motto  bermartabat  menjadi  visi  kota Bandung, visi kota dalam  jangka waktu  tahun 2004-2008 adalah kota  Bandung  sebagai  kota  jasa  bermartabat  (bersih,  makmur, taat, dan bersahabat). 21
Visi ini kemudian diturunkan ke dalam empat indikator 22 , yaitu seperti dalam tabel dibawah ini:
Makna Kata Bermartaba Kota Bandung 23
18 Perda  No.  6, Tahun  2004,  Bandung  Bermartabat,  Dinas  Informasi Komunikasi  Kota  Bandung,  2004.  Lihat,  Tata  Sukayat, Internalisasi  Agama Melalui  Kebijakan  Publik  :  Dakwah  Struktural  Bandung  Agamis ,  cet.  Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 232.
19 Perda  No.  9  Tahun  2009,  lihat,  Lihat,  Tata  Sukayat, Internalisasi Agama  Melalui  Kebijakan  Publik  :  Dakwah  Struktural  Bandung  Agamis ,  cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 232.
20 Sambutan  Walikota  pada  launching  Buku  “Bandung  Agamis”, Pendopo Kota Bandung,  Selasa 18  Agustus 2009. Lihat,  Lihat, Tata Sukayat, Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis , cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 232.
21 Perda  No.  6, Tahun  2004,  Bandung  Bermartabat,  Dinas  Informasi Komunikasi Kota Bandung, 2004. 4. Lihat, Tata Sukayat, Internalisasi Agama Melalui  Kebijakan  Publik  :  Dakwah  Struktural  Bandung  Agamis ,  cet.  Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 232.
22 Rencana  Strategik  Kota  Bandung  Tahun  2003-2004,  Lihat,  Tata Sukayat, Internalisasi  Agama  Melalui  Kebijakan  Publik  :  Dakwah  Struktural Bandung Agamis , cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 232.
23 Sumber : Rencana Strategik Kota Bandung Tahun 2003-2004.
No Kata Bermartabat Makna Bermartabat 1 Bersih (a)  Bersih kotanya dari sampah (b) Bersih  aparat  dari  pemerintahannya dari KKN
(c) Bersih  dari  kegiatan  maksiat  :  judi,
prostitusi, narkoba, dll
(d) Bersih dari berbagai polusi (udara, air, tanah dan suara) (e)  Bersih dari kemusyrikan 2 Makmur (a) Makmur  sejahtera  adalah  pangkal ketenteraman (b)  Makmur sejahtera pangkal keamanan (c)  Makmur sejahtera pangkal kerukunan (d) Makmur  sejahtera  pangkal  kesehatan lahir batin 3 Taat (a) Taat  ajaran  agama  masing-masing dengan benar (b) Taat  pada  aturan  dan  undang- undang/disiplin (c) Taat kepada pemimpin yang adil 4 Bersahabat (a) Berusaha  selalu  menjaga  nilai-nilai hubungan  baik,  saling  melengkapi, saling  melindungi,  saling  mencukupi, saling memajukan, saling membahagiakan sesame sahabat (b) Upaya  saling  mendahului  dalam berbuat kebaikan Sepintas  kata  “bermartabat”  ini  netral,  sehingga  dapat
berlaku  dan  diterima  untuk  semua  nilai  agama  disamping memenuhi  missi  kota  jasa.  Namun  pada  kata  ini  terdapat negosiasi nilai agama.
Kata  “bermartabat”  ini  bermula  dari  surat  terbuka Abdullah  Gymnastiar,  Pimpinan  Pondok  Pesantren Dar-al- Tauhid Bandung. Kisahnya terjadi ketika berlangsung bakal calon walikota Bandung 2003, Aa Gym berharap dan berkeinginan agar walikota yang akan memimpin kota Bandung periode 2003-2008 dapat menjadikan Bandung sebagai kota bermartabat.
Kata  “bermartabat”  pada  tahun  2003-2004  diartikan sebagai  harkat, self  esteem atau  harga  diri,  yang  menunjukkan eksistensi  masyarakat  kota  yang  dapat  dijadikan  teladan  karena
keberhasilan,  kemakmuran,  ketaatan,  dan  kedisiplinannya. 24 Jadi kota  jasa  yang  bermartabat  adalah  kota  yang  menyediakan  jasa pelayanan  dengan  terwujudnya  kebersihan,  kemakmuran, ketaatan, dan kedisiplinan masyarakatnya.
Gagasan ini kemudian diterima dan dijadikan motto juang Dada Rosada pada saat kampanye dan setelah menjadi walikota. 25
Ada negosiasi antara nilai Islam dan nilai agama non Islam serta nilai-nilai  lain  yang  terkait  dengan  kepentingan  pemerintah daerah  yang  menghasilkan  motto  bersama.  Inilah  negosiasi tingkat  pertama.  Adapun  proses  negosiasinya  bisa  dilihat  dalam bagan dibawah ini :
Proses Negosiasi dan implementasi Bandung Agamis 26
Dalam bagan tersebut jelas ada pergeseran kata dari “taat” menjadi  “agamis”,  sehingga  ini  jelas  memberikan  nuansa Bandung  Agamis.  Dari  sini  kemudian  muncullah  di  beberapa taman-taman  kota  dipasang  slogan-slogan  yang  bernada mengingkatkan  dalam  bentuk  kata-kata  hikmah  sehingga seseorang  akan  merasa  dekat  dengan  agama.  Selain  itu,  juga  di trotoar  atau  jalur  hijau  pemisah  jalan,  juga  diusulkan  dipasang lampu-lampu hias bertuliskan asma al-husna .
Sementara  terkait  dengan  pelayanan  publik,  dicerminkan dengan  semakin  meningkatnya  pelayanan  prima  kepada masyarakat, yang memberikan rasa kepuasaan karena aparat yang
24 Dada  Rosada,  Khutbah  Bermartabat  (Bandung  :  DKM  Masjid Raya, 2005), vii. Lihat, Tata Sukayat, Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik  :  Dakwah  Struktural  Bandung  Agamis ,  cet.  Ke-1  (Bandung  :  CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 233.
25 Asep  Budi  Heryanto,  dkk,  Wagiman  dan  Bandung  Bermartabat, Potret  Perjalanan  Dada  Rosada  (Bandung  :  CV.  Delapan  Nama,  2008),  832- 833,  Lihat,  Tata  Sukayat, Internalisasi  Agama  Melalui  Kebijakan  Publik  : Dakwah Struktural Bandung Agamis , cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 233.
26 Dimodifikasi  dari  buku  .  Tata  Sukayat, Internalisasi  Agama Melalui  Kebijakan  Publik  :  Dakwah  Struktural  Bandung  Agamis ,  cet.  Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 237.
semakin  profesional,  bahkan  kewilayahan,  camat  dan  lurah termasuk  pejabat  publik  lainnya  memberikan  keteladanan,  di antaranya  melakukan  shalat  jum‟at  keliling  ( jumling ),  tarawih keliling  yang  rutin  dilakukan  Walikota  dan  Muspida  pada  bulan Ramadhan, itu dilakukan tidak terbatas pada masjid-masjid besar di  kota  saja,  tapi  juga  sampai  ke  masjid-masjid  kecil  di pinggiran. 27
Agama  berfungsi  tidak  saja  pada  pemerintahan  kota  tapi juga  pada  masyarakat  dan  lingkungan  kota.  Agama  yang berfungsi  pada  pemerintah  kota,  akan  melahirkan  pemerintah yang  bersih  dan  berwibawa,  terhindar  dari  perbuatan  KKN  dan pelayanan publik yang memberikan kepuasan pada masyarakatnya. Pemkot dapat menjadikan Islam sebagai landasan dan  spirit  dalam  sebuah  aktifitas  termasuk  pada  perbuatan penetapan kebijakan. Pemkot harus menjadi pelopor pelaksanaan ajaran  Islam,  mengutamakan  nilai-nilai  akhlak  moral,  disiplin dalam  dinas,  adil,  jujur,  santun  dalam  pergaulan,  arif  dan kebijakan.  Pemkot  juga  hendaknya  memberikan  penghargaan khusus kepada pengelola dan aktivis agama maupun ormas-ormas Islam termasuk melibatkannya dalam penyusunan dan sosialisasi kebijakan, ujar Komaruddin.
Menurutnya  juga,  Bandung  agamis  diindikasikan  dengan terbangunnya  masyarakat  yang  cerdas,  beriman  dan  berilmu, masyarakat  yang  taat  beragama  dan  beribadah,  masyarakat  yang berakhlak  mulia  dan  malu  berbuat  salah,  berdisiplin  waktu  dan taat  aturan,  santun  dalam  bersikap,  berkata  dan  berpakaian  serta masyarakat yang setia dan mau tolong menolong. 28
Pada Jasmara (jaringan aspirasi masyarakat dalam bidang agama)  yang  diselenggarakan  Forum  Komunikasi  Pondok Pesantren  (FKPP)  kota  Bandung,  mengemuka  sejumlah  aspirasi yang menegaskan bahwa agamis berarti mewujudkan kesejahteraan  sosial.  Bandung  kota  Agamis,  tidaklah  cukup dengan  hanya  membangun  dan  memperbanyak  sarana  prasarana ibadah,  mengandalkan  dakwah  para  ulama  atau  dengan menggalakan pesantren kilat dan menjadikan baca tulis al-Qur‟an sebagai  suatu  hal  yang  wajib  bagi  setiap  orang  yang  mengaku
27 Tata  Sukayat, Internalisasi  Agama  Melalui  Kebijakan  Publik  : Dakwah Struktural Bandung Agamis , cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 239.
28 Tata  Sukayat, Internalisasi  Agama  Melalui  Kebijakan  Publik  : Dakwah Struktural Bandung Agamis , cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 239-240.
Islam. Tapi juga harus ditunjang upaya, bagaimana memakmurkan dan mensejahterakan umat
dengan
mengembangkan ekonomi syari‟ah. 29
Bandung  kota  Agamis  menuntut  semua  warga  sepakat untuk  membangun  solidaritas  dan  persaudaraan  antar  pemeluk agama,  persaudaraan  kebangsaan.  Dengan  demikian,  salah  satu wujud dari Bandung kota Agamis adalah mewujudkan kerukunan hidup  antar  umat  beragama,  sebagai  dasar  melakukan pembangunan  kota  Bandung  yang  secara  sinergis  melibatkan semua  warga  masyarakat  yang  berbeda  agama,  berbeda  suku, berbeda budaya, dan berbeda bangsa. 30
Miftah  Faridl,  Ketua  MUI  kota  Bandung,  memberikan opini  bahwa  program  Bandung  kota  Agamis  segera  perlu direalisasikan  tanpa  harus  meninggalkan  kekhasannya  sebagai kota  jasa,  kota  modern,  dan  kota  yang  maju.  Suasana  kota Bandung  harus  tetap  Agamis.  Bandung  beragama  harus  ditandai dengan adanya kepatuhan warga dalam mengamalkan agama dan terciptanya  suasana  yang  kondusif  untuk  pengalaman  agama, untuk  itu  perlu  pengetatan  izin  tempat-tempat  hiburan  dan pengawasan serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran. 31
Pada  Semiloka  ini  walikota  Bandung,  Dada  Rosda mengemukakan pentingnya agama bagi pembangunan, menurutnya  “untuk  meraih  kehidupan  kota  Bandung  yang  lebih baik,  agama  dituntut  tampil  sebagai  faktor  penyeimbang  dan pendorong  kemajuan”.  Persoalan  kota  Bandung  yang  cukup kompleks,  adalah  membangun  SDM  berkualitas  dengan  latar belakang  keagamaan  yang  mantap,  karena  agama  merupakan landasan  dan  bingkai  penting  dalam  memfasilitasi  kemajuan  di berbagai aspek kehidupan. 32

## F. Penutup
Secara  umum  dari  uraian  di  atas  akhirnya  dapat disimpulkan  bahwa good  governance ternyata,  merupakan elan
29 Tata  Sukayat, Internalisasi  Agama  Melalui  Kebijakan  Publik  : Dakwah Struktural Bandung Agamis , cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 41.
30 Tata  Sukayat, Internalisasi  Agama  Melalui  Kebijakan  Publik  : Dakwah Struktural Bandung Agamis , cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 242.
31 Edi  Haryadi, Strategi  Pembangunan  Kota  Menuju  Bandung Bermartabat (Bandung : Kesra Kota Bandung, 2007), 9-10.
32 Tata  Sukayat, Internalisasi  Agama  Melalui  Kebijakan  Publik  : Dakwah Struktural Bandung Agamis , cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 247.
vital yang akan mampu menjawab segala problematika pendidikan dengan  terus-meneruskan  melakukan  pemberdayaan  masyarakat ( sipil )  dan  pelayanan  publik,  sebagai  amanat  dari  semangat  UUD 1945  yakni  “ untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa” .  Karenanya,  jika good governance telah ditempuh sebagai pilihan jalan pembebasan dari berbagai patologi birokrasi dan upaya untuk memberikan peluang pada optimalisasi pelayanan publik dibidang pendidikan.
Sementara  itu  secara  lebih  spesifik good  governance di kota  Bandung  berwujud  Bandung  Agamis  sebagai  prioritas program  tata  kelola  pemerintah  yang  baik.  Sedari  awal  nama Bandung  Agamis  diorientasikan  untuk  memenuhi  aspirasi  umat beragama  di  kota  Bandung  untuk  merumuskan  penataan  ruang publik  berdasarkan  visi  agamanya  masing-masing.  Kota  Bandung dengan  mayoritas  bergama  Islam,  maka  secara  otomatis menjadikan  titik  tolak  program  prioritas  Bandung  agamis, kemudian jadi  pelaku dan pengendali kebijakan di kota  Bandung. Meskipun  pada  awalnya  diduga  karena  adanya  kontestasi  politik sebagai  pencitraan  pencalonan  walikota,  namun  pada  akhirnya istilah  Bandung  agamis  menjadi  pintu  bersama  semua  kelompok. Semua  ormas  agama  diberi  kebebasan  dalam  menafsirkan  istilah agamis  tersebut,  sehingga  muncullah  kebijakan-kebijakan  yang mirip  seperti  perda  syariat  sekaligus  juga  kebijakan  peciptaan kerukunan antar umat beragam.
Apapun  rumusan  dalam good  governance ,  artikel  ini menekankan  bahwa  sumber-sumber  dalam  al-Qur‟an  dan  as- Sunnah  telah  memberikan  syarat  berupa  nilai  dasar  yakni  mulai dari  Nilai  dasar  Syura  (Q.S  Ali-„Imran  159),  Nilai  dasar meninggalkan  segala  yang  tidak  bernilai  guna  (HR  at-Tarmizi, Ahmad),  Nilai  dasar  Keadilan  (QS.  al-Maidah:  8),  Nilai  dasar Tanggung jawab (QS. At-Taubah: 128), Nilai dasar Amanah (QS. al-Baqarah : 42) dan Nilai dasar orientasi ke hari depan (QS. al- Hasyr:  18).  Nilai-nilai  dasar  tersebut  merupakan  syarat  mutlak dalam  menciptakan good  governance sebagai  ajaran  dan  hukum syariat Islam yang wajib diimplementasikan di wilayah manapun berada.
Abrahamsen,  Rita, Disciplining  Democracy:  Development
Discources  and  Good  Governance  in  Africa ,  Zed  book, New York, 2000.
Anwar,  Syamsul, Studi  Hukum  Islam  Kontemporer ,  cet.  Ke-1, Jakarta : RM Books, 2007.
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian  :  Suatu  Pendekatan Praktek , Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1993. At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Beirut : Dar al-Kutu al-Ilmiyyah, 2003.
Dwiyanto,  “ Good  Governance  di  Indonesia “,  makalah  seminar Etika  Politik  “ Good  Governance  dan  Money  Politics ”,
Universitas Muhammadiyah Magelang, 15-09-2003. …………,  dkk, Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia, Yogyakarta  :  Pusat  Studi  :  Kependudukan  dan Kebijakan, UGM, 2002.
Fanani  Muhyar, Membumikan  Hukum  Langit  :  Nasionalisasi Hukum  Islam  dan  Islamisasi  Hukum  Nasional  Pasca Reformasi , Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008.
…………, Metode Studi Islam : Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai  Cara  Pandang ,  cet.ke-1,  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar, 2008.
Giddens,  Anthony, The  Third  Way  and  Its  Critics, Cambridge: Polity Press, 2000.
…………, The  Third  Way  The  Renewal  of  Sosial  Democracy , diterjemahkan oleh  Jalan Ketiga Ketut Arya Mahardika, Pembaharuan  Demokrasi Sosial, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
Haryadi,  Edi, Strategi  Pembangunan  Kota  Menuju  Bandung
Bermartabat, Bandung : Kesra Kota Bandung, 2007. Heertz,  Norena, Hidup  di  Dunia  Material:  Munculnya
Gelombang  Neoliberalisme,  dalam  Neoliberlisme, I. Wibowo,  Francis  Wahono  (ed)  Cindelaras  Pustaka Rakyat Cerdas, Yogjakarta, 2003.
Heryanto,  Asep  Budi,  dkk, Wagiman dan Bandung Bermartabat, Potret  Perjalanan  Dada  Rosada, Bandung  :  CV.
Delapan Nama, 2008.
Kompas, 12 April 2007.
Nizar,  Samsul  dan  Muhammad  Syaifudin, Isu-isu  Kontemporer tentang Pendidikan Islam , Jakarta : Kalam Mulia, 2010. Nye,  F.Ivan, Role  Structure  and  Analysis  of  the  Family ,
California & London : Sage of Social Research, 1976.
Osborn, David and Plastrik, Peter, “ Reinventing Governanment” and  “Banishing  bureaucracy:  the  five  strategies  for reinventing  government ”,  firsh  published  in  the  United
State  by  Perses  Books  Publishing,  Asubsidiary  of Perseus Books L.L.C, 1997.
…………, Reinventing  government  :  how  the  entrepreneurial spirit is transformating the public sector , diterjemahkan Abdul  Rosyid,  Mewirausahakan  Birokrasi:  Reinventing
Government:  Mentrasformasi  Semangat  Wirausaha  Ke
DalamStruktur Publik, PPM, Jakarta, 2005 .
Parera,  Frans  M.,  “Menyingkap  Misteri  Manusia  sebagai  Homo
Faber”  dalam  Peter  L.Berger  dan  Thomas  Luckmann,
Tafsir Sosial atas Kenyataan. Rachman, M Fadjroel, dalam artikelnya (Kompas, 16 Mei 2009), “Republik  Tanpa  Alternatif”,  menengarai  bahwa  dalam bidang  ekonomi  -  pemerintahan  era-reformasi  -  sekedar menjalankan kebijakan orde-baru (neo-liberalisme).
Reason,  Peter  and  Hilary  Bradbury  (eds),  Introduction:  Inquiry and  Participation  in  Research  of  a  Worldly  of  Human Aspiration,  in  Handbook&  Practice,  Sage    Publication Ltd 6 Bonhill Street London EC2A 4PU, 2002.
Rosada,  Dada,  Khutbah  Bermartabat,  Bandung  :  DKM  Masjid
Raya, 2005.
S.Kuhn,  Thomas, The  Structure  of  Scientific  Revolutions , Herndon : The University os Chicago Press, 1970.
Saidi,  Anas, Kemiskinan  Berdimensi  Sosial-Budaya:  Upaya Mencari  Model        Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis Participatory  Poverty  Assessment ,  Artikel,  Diktis-LIPI,
2009.
Sedarmayanti,  “ Good  Governance  (Kepemimpinan  yang  baik) dalam  Rangka  Otonomi  Daerah “,  Bandung  :  Penerbit Mandar Maju, 2003.
Stiglitz,  Josepth, Globalization  and  Its  Discontent .  London: Penguin, 2002.
…………, Making  Globalization  Work :  Menyiasati  Globalisasi Menuju  Duniayang  Lebih  Adil,  diterjemahkan  oleh Edriyani Azwaldi, Mizan, Jakarta, 2007.
Streger,  Manfret  B., Globalism , The  New  Market  Ideology,
Rowman & Littlefield Publisher, Inc, USA. Diterjemahkan oleh Heru Parastia, Globalisme
Bangkitnya  Ideologi  Pasar,  terjamahan  dari  Globalism, Lafadl Pustaka, 2005.
Sukayat,  Tata, Internalisasi  Agama  Melalui  Kebijakan  Publik  : Dakwah  Struktural  Bandung  Agamis ,  cet.  Ke-1, Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011.
Wolf,  Martin, Why  Globalization  Work ,  diterjemahman  oleh Samsudin Berlian, Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
Zahrah,  Abu, al-Ilaqat  ad-Dauliyyah fi al-Islam, Mesir :  Dar  al- Fikr al-„Arabi, t.t.