## RELASI FIQH MUAMALAT DENGAN EKONOMI ISLAM
Zainil Ghulam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia e-mail: wanlam09@gmail.com
Abstract:
Association  of  human  society,  will  lead  to  personal  interests for  the  sake  of  self-sufficient.  From  this  will  be  born  the rights  and obligations  that  must  be  observed  as  a  result  of  the  fulfillment  of human  life  necessities.  Every  human  being  bears  the  rights  and obligations of each. Therefore, the association's rights and obligations should  be  regulated  in  accordance  with  the  law  and  order  that  is clearly not harm each other. For example, every human being must be in need of property or the property of others. To meet these needs, the emerging practice of barter (exchange of goods), then buying and selling  directly  and  are  now  developing  more  advanced  such  as  e- commerce.  Practices  such  as  these  need  standards  clear  law  to protect  the  rights  and  obligations  of  each.  From  here,  the  Muslim scholars  to  formulate  diligence  "rules  of  the  game"  are  clear  and properly conforming the Islamic Sharia, known as Fiqh Muamalat. In Islam, the fundamental philosophy of Islamic Economics is unity of god (Sura 39:38). The concept of monotheism confirms that Allah is the  One  mighty  One,  the  creator  of  all  beings.  Human  beings  as creatures  are  derived  from  the  same  creation  and  discount  equal rights  and  obligations  as  a  vicegerent  on  earth.  Thus,  in  Islamic Economics  unknown  economic  strata,  because  the  principle  is  the equitable distribution of economic resources for the benefit of human life  and  the  universe.  Humans  as  economic  beings  (homo economicus) will certainly study the economy as part of his behavior to meet their needs in accordance with the principles prisnip human interaction.  Therefore,  the  pattern  of  interaction  between  people (read:  Muamalat)  in  economic  practice  (Islam),  it  can  be  concluded that the real Islamic economic is part of the Fiqh Muamalat.
Keywords : Fiqh Muamalat relations, Islamic economics

## Pendahuluan
Pembahasan Muamalat sebetulnya telah banyak didiskusikan oleh elemen manusia sejak dulu, karena muamalat itu sendiri sejatinya adalah tata  cara  atau  peraturan  yang  bersangkutan  dengan  urusan  dunia,  lebih jelasnya  berkaitan  langsung  dengan  segala  aktifitas  manusia  dengan manusia lainnya,  yang  dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan perkembangan  seiring  dengan  perkembangan  peradaban  dan  teknologi. Manusia sebagai makhluk sosial, mau tidak mau pernah melakukan satu kegiatan muamalat dengan manusia lainnya untuk memenuhi hajat hidup dan kehidupannya.
Pergaulan  manusia  dalam  masyarakat,  akan  menimbulkan kepentingan  pribadi  demi  mencukupi  kebutuhannya.  Dari  sinilah  akan lahir  hak  dan  kewajiban  yang  harus  diperhatikan  sebagai  akibat  dari pemenuhan hajat  kehidupan  manusia.  Setiap  manusia  memikul  hak  dan kewajibannya  masing-masing.  Oleh  karenanya,  hubungan  hak  dan kewajiban ini  harus  diatur  sesuai  dengan  hukum  dan  tatanan  yang  jelas agar tidak merugikan satu sama lainnya. Sebagai contoh, setiap manusia pasti  akan  membutuhkan  harta  atau  barang  milik  orang  lain.  Untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut,  muncul  praktek  barter  (tukar  menukar barang),  kemudian  jual-beli  secara  langsung  dan  sekarang  berkembang lebih  maju  seperti e-commerce .  Praktek-praktek  seperti  ini  perlu  patokan- patokan hukum yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban masing- masing.  Dari  sinilah,  para  sarjana  muslim  berijtihad  untuk  merumuskan ―aturan main‖ yang jelas dan benar —sesuai Syariat Islam— yang dikenal dengan Fiqh Muamalat.
Menurut  Juhaya  S.  Praja  bahwa  ―Pengunaan  istilah  Fiqh  awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang  berkeanaan  dengan  keyakinan  ( ‘aqaid )  maupun  yang  berkenaan
dengan  hukum-hukum  praktis  ( amaliah )  dan  akhlak.  Oleh  karena  itu dijumpai istilah al-fiqh al-akbar dan al-fiqh al-asgar . Kedua istilah ini mulai diperkenalkan oleh Abu Hanifah. al-Fiqh al-akbar berkonotasi usuhul al-din yang  kemudian  dikenal  ulama  dengan  nama  ilmu  tauhid,  ilmu  kalam, ilmu ‘aqaid . Adapun al-fiqh al-asgar berkonotasi ushul  al-fiqh , yakni  dasar- dasar pembinaan fiqih atau metodologi hukum Islam‖. 1
Saat  ini,  pengunaan  terminologi  Hukum  Fiqh,  secara  garis  besar dikategorikan  meliputi:  a).  Hukum  Ibadah,  meliputi  tata  cara  bersuci, shalat,  puasa,  haji,  zakat,  sumpah,  dan  aktivitas  sejenis  terkait  dengan hubungan  seorang  hamba  dengan  Tuhannya.  b).  Hukum  Muamalah, meliputi tata cara melakukan akad, transaksi, hukum pidana atau perdata dan  lainnya  yang  terkait  dengan  hubungan  antarmanusia  atau  dengan masyarakat luas. 2
Manusia  juga  disebut  sebagai  makhluk  Ekonomi,  karena  secara kodrati  ia  akan  membutuhkan  barang  dan  jasa  sepanjang  hidupnya. Untuk  memenuhi  kebutuhannya  ini,  ia  akan  mempertimbangkan  secara rasional berdasarkan adat, etika dan pranata sosial lainnya sebagai pijakan relasi  antar  manusia  dalam  mewujudkan  kepentingan  pribadi  masing- masing.
Dalam  agama  Islam,  filsafat  fundamental  Ekonomi  Islam  adalah tauhid  (QS  39:38).  Konsep  tauhid  ini  menegaskan  bahwa  Allah  adalah dzat  yang  maha  Esa,  pencipta  seluruh  makhluk.  Manusia  sebagai makhluknya  berasal  dari  ciptaan  yang  sama  dan  memliki  hak  dan kewajiban  yang  setara  sebagai khalifah di  bumi.  Maka  dari  itu,  dalam Ekonomi  Islam  tidak  dikenal  strata  ekonomi,  karena  asasnya  adalah
1 Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam ,  (Bandung:  Pusat  Penerbitan  Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995), h. 12.
2 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , Juz I,  (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h.  33-34.  Lihat  juga,  Ahmad  Muhammad  al-Sayid  dan  Yusuf  ‗Ali  Badiwi, al-Mufid  fi  al- Ibadat wa al-Mu’amalat , (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1998), h. 7.
pemerataan  sumber  daya  ekonomi  untuk  kemaslahatan  kehidupan manusia dan alam semesta.

## Terminologi Fiqh Muamalat
Istilah  Fiqh  Muamalat  ini,  terangkai  dari  dua  kata  yanki fiqh dan muamalat . Kata Fiqh 3 berasal dari
هقف - هقفي – اهقف yang artinya pengetahuan dan  pemahaman  tentang  sesuatu. 4 Makna  ini  dipertegas  oleh  Abi  al- Husan  Ahmad,  bahwa  kata  fiqh  menunjuk  pada  maksud  sesuatu  atau ilmu  pengetahuan.  Itulah  sebabnya,  setiap  ilmu  yang  berkaitan  dengan sesuatu  disebut  fiqh. 5 Secara  etimologis,  kata  fiqh  juga  berarti ―kecenderungan  dalam  memahami  sesuatu  secara  mutlak‖  atau  ― mengetahui  sesuatu,  memahami,  dan  menanggapi  secara  sempurna‖. 6 Begitu  juga  Wahbah  al-Zuhaili  mendefinisikan  kata  fiqh  secara  bahasa adalah al-fahmnu (pemahaman), baik pemahaman secara holistik maupun parsial. 7 Kata  Fiqh  pada  mulanya  digunakan  oleh  orang  Arab  untuk menyebutkan  seseorang  yang  ahli  dalam  mengawinkan  unta,  dan  yang mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dengan unta betina yang  sedang  bunting.  Ungkapan fahlun  faqihan ,  sebagai  julukan  bagi seseorang  yang  ahli  dalam  masalah  unta,  merupakan  kata  umum  yang digunakan di kalangan mereka. Dari ungkapan ini dapat diyakini bahwa fiqh  berarti  pengetahuan  dan  pemahamn  yang  mendalam  tentang sesuatu. 8
3 Dedi  Supriyadi,  M.Ag., Sejarah  Hukum  Islam,  Dari  Kawasan  Jazirah  Arab  sampai Indonesia , (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 20-21.
4 Sya‘ban Muhammad Isma‘il, al-Tasyri’ al-Islamiy Mashadiruhu wa Athwaruhu , (Kairo: al-Nahdah al-Misriyah, 1985), h. 10.
5 Abi al-Husan Ahmad, Mu’jam Maqayis al-Lughah , Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 442.
6 Umar  Shihab, al-Qur’an  dan  Kekenyalan  Hukum ,  (Semarang:  Dina  Utama,  1993),  h. 28.,  Lihat  juga,  Abu  Bakar  Aceh, Ilmu  Fiqih  Islam  dalam  Lima  Madzhab ,  (Jakarta:  Islamic Research Institute, 1997), h. 11.
7 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , Juz I, h. 33.
8 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Tertutp , (Bandung: slaman, 1994),  h. 1.
Adapun  pengertian  fiqh  secara  istilah, 9 jika  ditelisik  dari  masa konsepsinya sampai perkembangannya adalah:
1. Menurut  Abu  Hanifah,  definisi  Fiqh  adalah اهيهع ايو اهن اي سفُنا ةفرعي
(pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia). 10
2. Imam Syafi‘i mendefinisikan Fiqh sebagi berikut: ةيهًعنا ةيعرشنا واكحلأاب ىهعنا ةيهيصفتنا اهتندا ٍي ةبستكًنا (suatu  ilmu  yang  membahas  hukum-hukum syari‘ah  amaliyah  (praktis)  yang  diperoleh  dari  dalil-dalil  yang terinci). 11
3. Abdul  Wahab  Khallaf  mendefinisikan  fiqh  dengan  pengetahuan tentang  hukum-hukum  syara‘  mengenai  perbuatan  manusia  yang diusahakan  dari  dali-dalil  yang  terinci  atau  kumpulan  hukum  syara‘ mengenai  perbuatan  manusia  yang  diperoleh  dari  dalil-dalil  yang terinci. 12
4. Menurut  al-Amidi,  seorang  ulama‘  Syafiiyah,  mendefinisikan  fiqh sebagai  ilmu  tentang  hukum-hukum  syari‘ah  dari  dalil-dalil  yang terinci.  Sementara  menurut  fuqaha  Malikiyah,  fiqh  adalah  ilmu tentang  perintah-perintah  syari‘ah  dalam  masalah  khusus  yang diperoleh dari aplikasi teori illat atau pencarian hukum dengan dalil. 13
Dari  pemaparan  di  atas,  mengutip  pendapat  Dede  Supriyadi, M.Ag.,  dapat  disimpulkan  bahwa  makna  fiqh,  telah  menjadi  disiplin tersendiri.  Istilah  fiqh  atau  sering  pula  disebut  dengan  fiqh  Islami  – biasanya  diartikan  dengan  hukum  Islam  atau  ada  yang  menyebutnya dengan  hukum  positif  Islam.  Ilmu  fiqh  dapat  berarti  ilmu  hukum  Islam ( Islamic  Jurisprudence ),  sebagaimana  tertuang  dalam  definisi al-Ilm  bi  al-
9 Dedi  Supriyadi,  M.Ag., Sejarah  Hukum  Islam,  Dari  Kawasan  Jazirah  Arab  sampai Indonesia , h. 22.
10 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , Juz I,  h. 30
11 Ibid ., h. 31 12 Abdul  Wahab  Khallaf ,  Ilmu  Ushul  al-Fiqh ,  (Jakarta:  al-Majlis  al-‗A‘la  al-Indunisi, 1972), h. 11
13 Mun‘im Sirry, Sejarah Fiqh Islam (Sebuah Pengantar) , (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 14.
Ahkam . Ilmu fiqh juga berupa materi hukum, bahkan juga prosedur dalam proses di pengadilan (hukum acara), sebagaimana tertuang dalam definisi Majmu’at  al-Ahkam. Meskipun  pada  saat  ini,  fiqh  biasa  diartikan  hukum Islam, hukum di sini tidak selalu identik dengan law atau rules (peraturan perundang-undangan).  Fiqh  lebih  dekat  dengan  konsep  etika  ( religious ethics ). 14
Adapun  kata  Mua‘malat,  secara  etimologi  berasal  dari  kata مياع ةهياعي مياعي yang  artinya  saling  bertindak,  saling  berbuat,  dan  saling mengamalkan. 15 Sedangkan  pengertian  Mu‘amalat  secara  terminologis, dapat  dibedakan  dalam  pengertian  secara  sempit  dan  luas.  Definisi Mu‘amalat secara arti luas sebagai berikut:
1. Menurut al-Dimyathi adalah: رخلأن اببس ٌىكين يىيَدنا ميصحتنا (mengahasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi). 16
2. Muhammad  Yusuf  berpedapat  bahwa  muamalat  adalah  peraturan- peraturan  Allah  yang  harus  diikuti  dan  ditaati  dalam  hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. 17
3. Muamalat  adalah  segala  peraturan  yang  diciptakan  Allah  untuk mengatur  hubungan  manusia  dnegan  manusia  dalam  hidup  dan kehidupan. 18
Sedangkan pengertian Muamalat dalam arti sempit, 19 didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:
1. Menurut  Hudari  Beyk  adalah  :
ىهعفاُي لدابتي اهب يتنا دىقعنا عيًج تلاياعًنا
(Mu‘amalat  adalah  semua  akad  yang  membolehkan  manusia  saling menukar manfaatnya).
14 Dedi  Supriyadi,  M.Ag., Sejarah  Hukum  Islam,  Dari  Kawasan  Jazirah  Arab  Sampai Indonesia , h. 25.
15 Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. Fiqh Muamalah ., (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 1.
16 Al-Dimyathi, I’ananh al-Talibin , (Semarang: Toha Putra, tt), h. 2.
17 Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. Fiqh Muamalah , h. 2.
18 Ibid.
2. Idris  Ahamad  berpendapat  bahwa  Mu‘amalat  adalah  aturan-aturan Allah  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia  dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. 20
3. Menurut Rasyid Ridha, Mu‘amalat adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. 21
Dari  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud dengan fiqh Mu‘amalat dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah  yang  wajib  ditaati  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan manusia  dalam  kaitannya  dengan  memperoleh  dan  mengembangkan harta benda. Perbedaan pengertian Mu‘amalat dalam arti sempit dengan pengertian  dalam  arti  luas  adalah  dalam  cakupannya.  Mu‘amalat  dalam arti  luas  mencakup  masalah  waris,  misalnya,  padahal  masalah  waris dewasa  ini  telah  diatur  dalam  disiplin  ilmu  tersendiri,  yaitu  dalam  fiqh mawaris  ( tirkah), karena  masalah  waris  telah  diatur  dalam  disiplin  ilmu tersendiri,  maka  dalam  Mu‘amalah  pengertian  sempit  tidak  termasuk  di dalamnya. 22
Mengutip  pendapat  Dimyauddin  Djuwaini, 23 bahwa  konsep  Fiqh Mu‘amalat  sebenarnya  adalah  tawaran  Islam  memberikan  warna  dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun  etika.  Artinya,  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritulisme. Kegiatan ekonomi  yang  dilakukan  tidak  hanya  berbasis  nilai  materi,  akan  tetatpi terdapat  sandaran  transendental  di  dalamnya,  sehingga  akan  bernilai
20 Ibid., lihat Fiqh al-Syafi’iyyah , (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 1.
21 Ibid . 22 Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. Fiqh Muamalah , h. 3.
23 Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar  Fiqh  Muamalah ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2010), h. xviii
ibadah.  Selain  itu,  konsep  dasar  Islam  dalam  kegiatan  Mu‘amalat (ekonomi)  juga  sangat  konsen  terhadap  nilai-nilai  humanisme.  Diantara kaidah dasar Fiqh Mu‘amalat adalah sebagai berikut: 24
1. Hukum  Asal  dalam  Mu‘amalat  adalah Mubah .  Ulama  fiqh  sepakat bahwa  hukum  dalam  transaksi  Mu‘amalat  adalah  diperbolehkan ( mubah ), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita  tidak  bisa  mengatakan  bahwa  sebuah  transaksi  itu  dilarang sepanjang  belum/tidak  ditemukan  nash  yang  secara sharih melarangnya.
2. Konsep  Fiqh  Mu‘amalat  untuk  mewujudkan  Kemaslahatan,  Fiqh Mu‘amalat  akan  senstiasa  berusaha  mewujudkan  kemaslahatan, mereduksi  permusuhan  dan  perselisihan  diantara  manusia.  Allah tidak  menurunkan  syari‘ah  kecuali  dengan  tujuan  untuk merealisasikan  kemaslahatan  hiduyp  hambaNya,  tidak  bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.
3. Menetapkan harga yang kompetitif. Masyarakat sangat membutuhkan  barang  produksi,  tidak  peduli  ia  seorang  yang  kaya atau  miskin,  mereka  mengingatkan  konsumsi  barang  kebutuhan dengan  harga  yang  lebih  rendah.  Harga  yang  lebih  rendah  tidak mungkin  dapat  diperoleh  kecuali  dengan  pemangkasan  biaya produksi.  Untuk  itu,  harus  dilakukan  pemangkasan  biaya  produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya oevrhead lainnya.
4. Meninggalkan intervensi yang Dilarang. Islam memberikan tuntunan kepada  kaum  muslimin  untuk  mengimani  konsepsi qadha’ dan qadar Allah.  Apa  yang  telah  Allah  tetapkan  untuk  seorang  hamba  tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain, dan rezeki seorang hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu
24 Ibid ., h. xviii-xxiv.
disadari  bahwa  nilai-nilai  solidaritas  sosial  ataupun  ikatan persaudaraan dengan ornag lain lebih penting daripada sekadar nilai materi. Untuk itu, Rasulullah melarang untuk menumpangi transaksi yang  sedang  dilakukan  orang  lain,  kita  tidak  diperbolehkan  untuk intervensi  terhadap  akad  ataupun  jual  beli  yang  sedang  dilakukan oleh  orang  lain.  Rasulullah  bersabda:  seseorang  tidak  boleh melakukan  jual  beli  atas  jual  beli  yang  sedang  dilakukan  oleh saudaranya‖.
5. Menghindari  Eksploitasi.  Islam  mengajarkan  kepada  pemeluknya untuk  membantu  ornag-orang  yang  membutuhkan  dimana Rasulullah  bersabda:  ―Sesama  orng  muslim  adalah  saudara,  tidak mendzalimi satu sama lainnya...,  barnag  siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan barang siapa  membantu  mengurangi  beban  sesama  saudaranya  maka  Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti‖.
6. Memberikan  keleunturan  dan  toleransi.  Toleransi  merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi  kehidupan.  Nilai  toleransi  ini  bisa  dipraktekkan  dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus  dalam  transaksi  finansial,  nilai  ini  bisa  diwujudkan  dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait.  Karena  Allah  akan  memberikan  rahmat  bagi  orang  yang mempermudah dalam transaksi jual beli.
7. Jujur dan Amanah. Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan.  Namun,  kata  jujur  tidak  semudah  mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup  keuntungan  berlimpah  dengan lipstick kebohongan  dalam bertransaksi.  Sementara,  orang  yang  jujur  harus  menahan  dorongan
materialisme  dari  cara-cara  yang  tidak  semestinya.  Perlu  perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan.

## Falsafah Ekonomi Islam
Banyak  ragam  pendapat  dari  para  sarjana  muslim  yang menawarkan definisi ekonomi Islam. Diantara defiinisi tersebut adalah :
1. Menurut  M.  Umaer  Chapra,  ekonomi  Islam  ilmu  yang  membantu merealisasikan  kesejahteraan  manusia  ( falah )  melalui  alokasi  dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa  membatasi  kebebasan  individu  ataupun  menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis. 25
2. Menurut  M.  Akram  Khan,  ekonomi  Islam  memusatkan  perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia ( falah ) yang dicapai dengan mengorganisasikan  sumber  daya  di  bumi  atas  dasar  kerjsama  dan partsipasi. 26
3. Muhammad  Abdul  Manan  berpendapat, Islamic  Economics  is  a  social sciences  with  studies  the  economic  problems  imbuded  with  the  values  of Islami. Ilmu  pengetahuan  sosial  yang  mempelajari  masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 27
4. Menurut  Hazanuzaman,  ekonomi  Islam  adalah  pengetahuan  dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam  memperoleh  sumber-sumber  daya  material  memenuhi
25 Nurizal  Islamil, Maqashid  Syari’a  dalam  Ekonomi  Islam ,  (Yogyakarta:  Smart  WR, 2014),  h.  48.  Lihat;  M.  Umer  Chapra, What  Is  Islamic  Economics ,  (Saudi  Arabia:  Islamic Research and Training Institute, 1996), h. 33.
26 Nurizal Islamil, Maqashid Syari’a dalam Ekonomi Islam , h. 48. Lihat: M. Akram Khan,
Islamic Economics: Nature and Needs , J. Res, Islamic Econ , Vol. 1, No.2,  (1404/1984), h. 51.
27 Dr.  Rozalinda,  M.Ag., Ekonomi  Islam;  Teori  dan  Aplikasinya  pada  Aktivitas  Ekonomi , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 3. Lihat, Muhammad Abdul Manan, Islamic Economics: Theori and Practice (A Comperative Study ), (Delhi: Idarah Adabiyah, 1970), h. 3.
kebutuhan  manusia  yang  memungkinkan  untuk  melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. 28
Dari  beberapa  definisi  yang  telah  disebutkan,  mengutip  pendapat Nurizal  Ismail,  bahwa  tujuan  dari  ekonomi  Islam  adalah  merealisasikan falah kepada  ummat  manusia  di  muka  bumi  melalui  pendayagunaan sumber-sumber  daya  yang  dianugerahkan  oleh  Allah  kepada  manusia dengan  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh-Nya.  Batasan-batasan tersebut  menegaskan  bahwa  adanya  perbedaan  sudut  pandang ( worldview )  antara  ekonomi  Islam  dan  konvensional.  Karena  dengan berbedanya worldview makan  akan  mengahasilkan  kesimpulan  yang berbeda  dari  makna  dan  tujuan  hidup    manusia  dalam  berekonomi. Islamic worldview adalah sebuah pandangan konprehensif dan terpadu di sekitar kita dan tempat manusia di dalamnya.  Menurut al-Attas, dikenal dengan ru’yatul  Islam  lil  wujud .  Definisi  al-Attas  adalah  ― a  metaphysical survey of the visible as well as the invisible worlds including perspective of life as whole ‖.  Karena  itu, worldview dalam  ekonomi  Islam  tidak  hanya  terbatas pada dunia saja, tetapi akhiratlah yang menjadi tujuan akhirnya, sehingga dalam  pembahasannya  hubungan  ekonomi  dengan  nilai-nilai  agama merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan.  Hasilnya  sumber- sumber  rujukan  ekonomi  Islam  tidak  hanya  sebatas  pada  akal  manusia saja  melainkan  pada  wahyu  ( revelation ).  Sebaliknya  konvensional  yang merujuk pada sekularisme menandang  bahwa ekonomi merupakan hasil dari pemikiran manusia melalui pengalaman dari sesuatu yang nyata, hal ini didukung  oleh pernyataan  Chapra bahwa worldview dari  sekuler  dan materialis  mementingkan  kepada  aspek  material  dari  kesejahteraan manusia  dan  cenderung  mengabaikan  aspek-aspek  spiritual.  Sumber-
28 Dr. Rozalinda, M.Ag., Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi , h. 3. Lihat: Hazanuzzaman, Definition of Islamic Economics dalam Journal Of Research in Islamic Economics, Vol. 1 No. 2, 1984.
sumber  rujukan  ekonomi  konvensional  hanya  sebatas  pada  akal  ( reason ) manusia  saja  dan  mengembalikan  ilmu  yang  memberikan  cara  kepada manusia  untuk  mendapatkan  kesejahteraannya  ( falah )  yang  berdsarkan pada sumber-sumber lain. 29
Adapun karakteristik ekonomi Islam menurut Yusuf al-Qardhawi, sebagaimana  dikutip  Dr.  Rozalinda,  M.Ag.,  bahwa  ekonomi  Islam  itu adalah  ekonomi  yang  berasaskan  ketuhanan,  berwawasan  kemanusiaan, berakhlak,  dan  ekonomi  pertengahan.  Sesungguhnya  ekonomi  Islam adalah ekonomi ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Dari pengertian yang dirumuskan al-Qardhawi ini muncul  empat  nilai-nilai  utama  yang  terdapat  dalam  ekonomi  Islam sehingga menjadi karakteistik ekonomi Islam yaitu: 30
1. Iqtishad  Rabbani (Ekonomi  Ketuhanan).  Ekonomi  Islam  adalah ekonomi  ilahiyyah  karena  titik  awalnya  berangkat  dari  Allah  dan tujuannya  untuk  mencapai  ridha  Allah.  Karena  itu  seorang  Muslim dalam  aktivitas  ekonominya,  misalnya  ketika  membeli  atau  menjual dan  sebagainya  berarti  menjalankan  ibadah  kepada  Allah.  Semua aktifitas  ekonomi  dalam  Islam  kalau  dilakukan  sesuai  dengan syariatnya dan niat ihlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.
2. Iqtishad Akhlaqi. Hal yang membedakan anatara sistem ekonomi Islam dengan  sistem  ekonomi  lain  adalah  dalam  sistem  ekonomi  Islam antara  ekonomi  dengan  akhlak  tidak  pernah  terpisah  sama  sekali., seperti  tidak  pernah  terpisahnya  antara  ilmu  dengan  akhlak,  antara siyasah dengan  akhlak  karena  akhlak  adalah  urat  nadi  kehidupan Islami.  Kesatuan  antara  ekonomi  dengan  akhlak  ini  semakin  jelas terlihat  pada  setiap  aktivitas  ekonomi,  baik  yang  berkaitan  dengan
29 Nurizal Islamil, Maqashid Syari‘a dalam Ekonomi Islam, h. 48-49.
30 Dr. Rozalinda, M.Ag., Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi , h. 10-12; Bandingkan juga dengan Dr. Al-Saih Ali Husain, al-Fiqh al-Islamiy; al-Iqtishad wa al- Mu’amalat al-Maliyah , (Tripoli-Libya: Kulliyat a-Da‘wah al-Islamiyah, 2003), h. 12-88.
produksi,  konsumsi,  distribusi,  dan  sirkulasi.  Seorang  Muslim  baik secara  pribadi  maupun  kelompok  tidak  bebas  mengerjakan  apa  saja yang  diinginkannya  ataupun  yang  menguntungkannya  saja.  Karena setiap Muslim terikat oleh iman dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam  setiap  akitivitas  ekonomi,  disamping  terikat  dengan  undang- undang dan hukum-hukum syariat.
3. Iqtishad Insani (Ekonomi Kerakyatan). Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan kesempatan bagi manusia untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Untuk  itu,  manusia  perlu hidup dengan pola  kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia  mampu  melaksanakan  kewajibannya  kepada  tuhan,  kepada dirinya,  keluarga,  dan  kepada  manusia  lain  secara  umum.  Manusia dalam  sistem  ekonomi  Islam  adalah  tujuan  sekaligus  sasaran  dalam setiap  kegiatan  ekonomi  karena  ia  telah  dipercayakan  sebagai khalifahNya  (QS  al-Baqarah  [2]:30).  Allah  memberikan  kepada manusia  beberapa  kemampuan  dan  sarana  yang  memungkinkan mereka  melaksanakan  tugasnya.  Karena  itu,  manusia  wajib  beramal dengan  berkreasi  dan  berinovasi  dalam  setiap  kerja  keras  mereka. Dengan  demikian  akan  dapat  terwujud  manusia  sebagai  tujuan kegiatan  ekonomi  dalam  pandangan  Islam  sekaligus  merupakan sarana  dan  pelakunya  dengan  memanfaatkan  ilmu  yang  telah diajarkan Allah kepadanya.
4. Iqtishad  Washathi (Ekonomi  Pertengahan).  Karakteristik  Islam  adalah sikap  pertengahan,  seimbang  ( tawazun )  antara  dua  kutub  (aspek duniawi  dan  ukhrawi)  yang  berlawanan  dan  bertentangan.  Arti tawazun (seimbang)  diantara  dua  kutub  ini  adalah  memberikan kepada  setiap  kutub  itu  haknya  masing-masing  secara  adil  atau timbangan yang lurus tanpa mengurangi atau melebihkannya seperti aspek keakhiratan atau keduniawian. Dalam sistem
Islam,individualisme dan sosialisme bertemu dalam perpaduan yang harmonis. Dimana kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat seimbang,  antara  hak  dan  kewajiban  serasi,  imbalan  dan  tanggung jawab terbagi dengan timbangan yang lurus.
5. Washattiyah (pertengahan  atau  keseimbangan)  merupakan  nilai-nilai yang  utama  dalam  ekonomi  Islam.  Bahkan  nilai-nilai  ini  menurut Yusuf al-Qardhawi merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi Islam. Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang  adil yang ditegakkan  oleh  individu  dan  masyarakat.  Berdsarkan  prinsip  ini, sistem  ekonomi  Islam  tidak  menganiaya  masyarakat  terutama golongan ekonomi lemah, seperti yang telah terjadi dalam masyarakat ekonomi  kapitalis,  juga  tidak  memperkosa  hak  dan  kewajiban individu  seperti  yang  telah  dibuktikan  golongan  ekonomi  komunis. Akan  tetapi  Islam  mengambil  posisi  dipertengahan  berada  diantara keduanya, memberikan hak masing-masing individu dan masyarakat secara utuh. Menyeimbangkan antara bidang produksi dan konsumsi, anatar satu produksi dengan produksi lain.

## Relasi Fiqh Muamalah dengan Ekonomi Islam
Diskursus  relasi  antara  Fiqh  Muamalah  dengan  ekonomi  Islam berkutat diantara perdebatan apakah Fiqh Muamalah lebih awal daripada ekonomi  Islam  perspektif science (sebagai  Ilmu)?  Apakah  ekonomi  Islam lahir  setelah  para  sarjana  Muslim  membukukan  pembahasan  Fiqh Muamalah? Ataukah pembahasan ekonomi Islam lebih besar cakupannya dengan Fiqh Muamalah karena bukan hanya membahas sisi hukum dan etika?  dan  masak  banya  lagi  perdebatan  lainnya.  Di  sini,  menarik  untuk
mengutip  analisis  Dr.  H.  Abbas  Arfan,  Lc.,  M.H., 31 perihal  hubungan antara Fiqh Muamalah dengan ekonomi Islam sebagaimana berikut:
Pertama,  ekonomi  (Islam)  memiliki  fungsi  yang  berbeda  dari  Fiqh Muamalah), yakni fungsi deskripsi dan identifikasi fakta-fakta, penemuan terhadap hubungan-hubungan dan hukum-hukum yang menghubungkan fenomena  ekonomi  secara  serentak,  dan  mengupayakan  manfaat ekonomis diantara ketentuan-ketentuan syariah atau menentukan akibat- akibat  ekonomis  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang dalam  kehidupan  ekonomi.  Pada  sisi  lain,  fungsi  fiqh  adalah  untuk mengidentifikasi perintah-perintah syariah dari bukti-bukti tekstual yang terinci dalam hukum aktivitas ekonomi. Perbedaan fungsi tersebut dapat dilihat pula dari perbedaan dasar antara fiqh (muamalat) dengan ekonomi (Islam) adalah bahwa tujuan fiqh yang utama adalah memahami asumsi- asumsi  normatif  yang  secara  esensial  merupakan  perintah-perintah syariah.  Asumsi-asumsi normatife ini  dalam  kenyataannya  menempati totalitas  semu  dari  fiqh  ( the  quasi-totality  of  fiqh). Pada  sisi  lain,  tujuam ekonomi Islam (maupun ekonomi positif) yang utama adalah memahami asumsi-asumsi  deskriptif  dalam  rangka  mengidentifikasi  realitas-realitas dan  menghubungkan  realitas  itu  dengan  fenomena  ekonomi  secara serentak.  Dalam  karangka  fikir  di  atas,  dengan  mengemukakan  contoh berikut ini, memungkinkan untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya perbedaan  fungsi  antara  ekonomi  Islam  dengan  Fiqh  Muamalah.  Dalam kasus monopoli misalnya, teks-teks fiqh akan mengemukakan bukti-bukti tekstual  untuk  mendukung  pelanggaran  monopoli,  apa  saja  yang  tidak boleh dimonopoli, dan sifat serta syarat yang bagaimana suatu monopoli dilarang.  Sedangkan  karya-karya  di  bidang  ekonomi  (Islam)  akan melakukan  identifikasi  terhadap  akar  terjadinya  monopli,  tipe-tipe
31 Dr.  H.  Abbas  Arfan,  Lc.,  M.H., 99  Kaidah  Fiqh  Muamalah  Kuliyah ,  (Malang:  UIN- Maliki Press, 2013), h. 99-102.
monopoli,  pengaruhnya  terhadap  distribusi  pendapatan,  adanya perlakuan pricing yang  berbeda  antara  pasar  monopoli  dengan  pasar kompetitif, berbedaan kuantitas barang yang dijual dan lain sebagainya.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  ekonomi  Islam memfokuskan  diri  pada  aspek  deskriptif  dari  fenomena,  berusaha melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempegaruhinya dan terhadap  hubungan-hubungan  kausal  yang  relevan.  Sedangkan  Fiqh Muamalah melihat fenomena (ekonomi) dari aspek yang normatif, yakni bagaimana  aturan  syariah  terhadap  fenomena  tersebut  kemudian menetapkan  kriteria  kebolehan  dan  larangan  tergantung  fenomena  dan fakta yang dihadapi.
Menurut  Monzer  Khaf,  suatu  perbedaan  harus  ditarik  antara berbagai  bagian  dari  hukum  Islam  yang  memahami  fiqh  muamalah dengan  ekonomi  Islam.  Bagian  yang  disebut  pertama  (Fiqh  Muamalah) menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan bagian yang disebut belakangan (ekonomi Islam), sedangkan yang disebut belakangan (ekonomi  Islam)  mengkaji  proses  dan  pengulangan  kegiatan  manusia yang  berkaitan  dengan  produksi,  distribusi  dan  konsumsi  dalam masyarakat  muslim.  Menurutnya,  ekonomi  Islam  dibatasi  oleh  hukum dagang  Islam,  tetapi  itu  bukan  satu-satunya  pembatas  mengenai  kajian mengenai  ekonomi  tersebut.  Sistem  sosial  Islam  dan  aturan-aturan keagamaan  mempunyai  pengaruh,  atau  bahkan  lebih  banyak  terhadap cakupan  ekonomi  dibandingkan  dengan  sistem  hukum  sendiri.  Tidak adanya  pembedaan  fiqh  muamalah  dengan  ekonomi  Islam  seperti  itu merupakan sumber lain dari kesalahan konsep dalam literatur mengenai ekonomi Islam. Beberapa buku menggunakan alat-alat analisis fiqh dalam ekonomi,  sedangkan  buku-buku  yang  lain  mengkaji  ekonomi  Islam  dari perspektif  fiqh.  Sebagai  contoh,  teori  konsumsi  kadang-kadang  berubah pernyataan  kembali  ke  hukum  Islam  mengenai  beberapa  jenis  makanan
dan  minuman,  bukan  kajian  mengenai  perilaku  konsumen  terhadap sejumlah  barang  konsumsi  yang  tersedia,  dan  teori  produksi  diperkecil maknanya  sebagai  kajian  tentang  hak  pemilik  dalam  Islam  yang  tidak difokuskan pada perilaku perusahaan sebagai unit produksi. Hal ini yang tidak  menguntungkan  dalam  membahas  ekonomi  Islam  dalam peristilahan  fiqh  muamalah  adalah  bahwa  rancangan  seperti  itu,  pada dasarnya  terpecah-pecah,  parsial  dan  kehilangan  keterkaitan  secara menyeluruh dengan teori ekonomi yang menjadi mainstream.
Meskipun  Anas  Zarqa  dan  Monzar  Khaf  mengakui  adanya perbedaan mendasar antara Fiqh Muamalah dan ekonomi Islam, maupun terhadap  adanya  keterkaitan  antara  keduanya,  akan  tetapi  tidak disebutkan  secara  eksplisit  bagian-bagian  yang  manakah  dalam  Fiqh Muamalah  yang  mempunyai  keterkaitan  dengan  ekonomi  Islam.  Untuk mempertegas  adanya  keterkaitan  antara  bagian  Fiqh  Muamalah  dengan ekonomi  Islam  secara  eksplisit,  ada  baiknya  diikuti  pendapat  Syamsul Anwar sebagai berikut:
―Pada  tiga  dasawarsa  terakhir  ini  fiqh  muamalah  mendapat  arti penting  yang  lebih  besar  dengan  lahirnya  ilmu  ekonomi  Islam  dengan institusi  perbankan  dan  asuransi  Islam.  Ilmu  ekonomi  Islam  terkait dengan  fiqh  muamalah  secara  erat.  Bukan  pada  fase  dalam  perjalanan ilmu  ini  mencari  bentuk  dimana  ia  dianggap  sebagai  cabang  fiqh muamalat.  Walaupun  kemudian  pandangan  itu  tidak  dapat  dibenarkan. Namun  hal  ini  menunjukan  betapa  pentingnya  fiqh  muamalah  bagi ekonomi Islam, khususnya menyangkut perbankan dan asuransi Islam.‖
Kedua, join fungsi antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam. Dalam hal  ini,  adalah  formulasi  terhadap  kebijakan-kebijakan  ekonomi  dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kesejahteraan publik. Contoh yang  sangat  baik  untuk  dikemukakan  dalam  hal  ini  adalah  kebijakan fiskal  dan  perbendaharaan  negara  ( bayt  al-mal ).  Secara  historis  kebijakan fiskal  dan  perbedaan  negara  dalam  Islam mengalami  evolusi  sejak  masa
Rosulullah  SAW  sampai  beberapa  generasi  berikutnya  dan  hingga sekarang  kajian  di  bidang  ini  tetap  mendapat  perhatian  yang  sangat signifikan.  Sumbangan  teoritas  dalam  bidang  ini  sangat  berarti  bagi penguatan baik fiqh muamalah maupun ekonomi Islam. Meskipun kedua disiplin  keilmuan  tersebut  akan  melihat  dari  sudut  kajian  yang  berbeda, tetapi dapat dilihat dengan adanya joint function keduanya dalam bidang ini. Dengan melihat joint function antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam  yang  begitu  akomodatif,  sehingga  ada  beberapa  penulis menyamakan  fiqh  muamalah  dengan  ekonomi  Islam.  Qodri  Azizy misalnya,  menyatakan  bahwa  yang  benar  adalah  bahwa  ekonomi  Islam merupakan  fiqh  muamalah  atau  cabang  dari  ilmu  fiqh  atau  ilmu keIslaman,  bukan  cabang  dari  ilmu  ekonomi  sekuler.  Oleh  karena  itu, masalah keterkaitan antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam muncul bagi  orang  yang  berpandangan  bahwa  antara  fiqh  muamalah  dengan ekonomi  Islam  adalah  tidak  sama  dan  tidak  muncul  bagi  mereka  yang berpendapat sebaliknya (yaitu menyamakan antara antara fiqh muamalah engan ekonomi Islam), sebab tidak ada perbedaan dari segi objek material. Ketiga, fungsi yang mendukung fiqh. Dalam hal ini, adalah suatu fungsi dalam  rangka  membentuk faqih (pakar  fiqh)  sampai  pada  pemahaman terhadap  peraturan  syariah  yang  semestinya  dalam  khasus-khasus tertentu,  dimana  faktor-faktor  ekonomi  dapat  berperan  dalam menentukan diantara beberapa aturan yang mungkin lebih relevan untuk diterapkan  dari  pada  yang  lain. 19 Sebagaimana  dipahami  bahwa ketentuan-ketentuan  syariah  adalah  dalam  rangka  merealisasikan kemaslahatan  ( istislah atau consideration  of  public  interest ).  Ekonomi  Islam diharapkan  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  merealisasikan kemaslahatan tersebut  dalam konteks istihsan. Operasionalisasinya dapat dilihat  apabila  dalam  kasus  perdagangan  internasional,  misalnya  GATT, AFTA, WTO, ekonomi Islam dalam kerangka istihsan dapat memberikan
pandangan  yang  berguna  bagi faqih untuk  menentukan  sikap  antara meratifikasi atau tidak perjanjian dagang internasional tersebut.

## Kesimpulan
Praktek  Muamalat  sudah  ada  sejak  zaman  dahulu  kala.  Karena antar  sesama  manusia,  sama-sama  memiliki  kebutuhan  yang  tidak dipenuhi sendiri, baik dari degi pengadaan barang atau jasa. Sistim Barter (tukar-menukar  barang)  termasuk  praktek  Muamalat  pada  awal-awal peradaban  manusia,  kemudian  berkembang  menjadi  transaksi  jual-beli hingga  sekarang  transaksi  tersebut  berkembangan  dalam  transaksi multidimesional.
Seiring  perkembangan,  praktek  tersebut  dikenal  dengan  terma ekonomi.  Awalnya,  sistim  keungan  dan  praktek  ekonomi  yang berkembang  di  dunia  adalah  berasas  ekonomi  konvensional.  Dalam ―bingkai‖  ekonomi  konvensional,  rumusnya  adalah survival  of  the  fittes sehingga  praktek  ekonomi  seperti  ini  menggerus  rasa  keadilan  antar sesama manusia. Saat keuangan Amerika mengalami ambruk pada tahun 2009  dengan  model  kapitalistiknya,  dunia  mulai  melirik  ekonomi  Islam karena memiliki konsep yang lebih adil dan sejahtera.
Manusia  sebagai  makhluk  ekonomi (homo  economicus) tentu  akan mempelajari  ekonomi  sebagai  bagian  dari  prilakunya  untuk  mencukupi kebutuhannya  sesuai  dengan  prinsip-prisnip  interaksi  antar  manusia. Maka  dari  itu,  pola  interaksi  antar  manusia  (baca:  Muamalat)  dalam praktek  ekonomi  (Islam),  dapat  disimpulkan  bahwa  sejatinya  ekonomi Islam dalah bagian dari Fiqh Muamalat.

## Daftar Pustaka
Aceh,  Abu  Bakar, Ilmu  Fiqih  Islam  dalam  Lima  Madzhab ,  (Jakarta:  Islamic Research Institute, 1997.
Ahmad  Muhammad  al-Sayid  dan  Yusuf  ‗Ali  Badiwi, al-Mufid  fi  al-Ibadat wa al-Mu’amalat , Beirut: Dar Ibn Kasir, 1998.
Ahmad,  Abi  al-Husan, Mu’jam  Maqayis  al-Lughah ,  Juz  IV,  Beirut:  Dar  al- Fikr, 1979
al-Zuhaili,  Wahbah, al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu ,  Juz  I,    Beirut:  Dar  al- Fikr, 2008.
Chapra,  Umer, What  Is  Islamic  Economics ,  Saudi  Arabia:  Islamic  Research and Training Institute, 1996.
Djuwaini,  Dimyauddin, Pengantar  Fiqh  Muamalah ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010.
Hasan, Ahmad, Pintu Ijtihad Tertutp , Bandung: slaman, 1994.
Hazanuzzaman, Definition of Islamic Economics dalam Journal Of Research in Islamic Economics, Vol. 1 No. 2, 1984.
Husain,  Dr.  Al-Saih  Ali, al-Fiqh  al-Islamiy;  al-Iqtishad  wa  al-Mu’amalat  al- Maliyah , Tripoli-Libya: Kulliyat a-Da‘wah al-Islamiyah, 2003.
Isma‘il,  Sya‘ban  Muhammad, al-Tasyri’  al-Islamiy  Mashadiruhu  wa Athwaruhu , Kairo: al-Nahdah al-Misriyah, 1985
Ismail,  Nurizal, Maqashid  Syari’a  dalam  Ekonomi  Islam ,  Yogyakarta:  Smart WR, 2014.
Khallaf,  Abdul  Wahab ,  Ilmu  Ushul  al-Fiqh ,  Jakarta:  al-Majlis  al-‗A‘la  al- Indunisi, 1972.
Khan, M. Akram, Islamic Economics: Nature and Needs , J. Res, Islamic Econ , Vol. 1, No.2,  1404/1984.
Manan,  Muhammad  Abdul, Islamic  Economics:  Theori  and  Practice  (A Comperative Study ), Delhi: Idarah Adabiyah, 1970.
Praja  ,  Juhaya  S., Filsafat  Hukum  Islam ,  Bandung:  Pusat  Penerbitan Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995.
Rozalinda,  Dr.,  M.Ag., Ekonomi  Islam;  Teori  dan  Aplikasinya  pada  Aktivitas Ekonomi , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
Shihab,  Umar, al-Qur’an  dan  Kekenyalan  Hukum ,  Semarang:  Dina  Utama, 1993.
Sirry,  Mun‘im, Sejarah  Fiqh  Islam  (Sebuah  Pengantar) ,  Surabaya:  Risalah Gusti, 1995.
Suhendi, Dr. H. Hendi, M.Si. Fiqh Muamalah , Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Supriyadi,  Dedi,  M.Ag., Sejarah  Hukum  Islam,  Dari  Kawasan  Jazirah  Arab sampai Indonesia , Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.