ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2017
Feni Febriayanti
(fenifebriana123@gmail.com)
Muhammad Faris (faris67@gmail.com)
Jurusan Akuntansi Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  berpengaruh  terhadap  tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah  pada Kabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur Tahun 2015-2017.Metodeanalisis  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif. Data  yang  telah  dikumpulkan  dianalisis  dengan  metodeanalisis  data yang  terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik  sebelum melakukan  pengujian  hipotesis.  Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian ini  menggunakan  regresi  linier  berganda  dengan  uji  t,  uji  F  dan  uji koefisien determinasi, dengan jumlah sampel 38 Kabupaten/Kota setiap tahunnya  dari  tahun  2015-2017.  Akhirnya  dapat  disimpulkan  bahwa secara  simultan  baik  Pajak  Daerah  maupun  Retribusi  Daerah mempunyai  pengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai  kontribusi  sebesar  77,3%  terhadap  variabel  Kemandirian Keuangan  Daerah,  sedangkan  sisanya  sebesar  22,7%  disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Tingkat KemandirianKeuangan Daerah, Pajak Daerah,
Retribusi Daerah

## ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the significant impact of Local  Taxes  and  Retribution  in  regency/  city  at  East  Java  Province  in 2015-2017.The  analytical  method  used  is  a  quantitative  method.  The data which have already collected are processed with classic asumption test before  hypothesis test.  Hypothesis test in this research use  double regression  with  t  test,  F  test  and  coefficient  determination  test,  with total  sample  of  38  regency/city  every  year  from  2015-2017.  Finally,  it can  be  concluded  simultaneously  Local  Tax  and  Retribution  have  a positive  significant  impact  to  the  regional  financial  independence. Variables Local Taxes and Retribution only has a contribution of 77,3% of  the  Regional  Financial  Independence  variable,  while  the  remaining
Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 2 Desember 2019 Page 162-175
22,7% was contributed by other  variables that are not observed in this study.
Keywords : Regional Financial Independence, Local Tax, Retribution

## A. LATAR BELAKANG
Banyaknya  daerah  di  Indonesia  membuat  pemerintah  pusat  sulit mengkoordinasi  pemerintahan  yang  ada  di  daerah-daerah  sehingga untuk  memudahkan  pelayanan  dan  penataan  pemerintahan,  maka pemerintah  pusat  mengubah  kebijakan  yang  sebelumnya  berasas sentralisasi menjadi desentralisasi. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut  adalah  lahirnya  otonomi  daerah.  Pertimbangan  mendasar terselenggaranya  otonomi  daerah  adalah  perkembangan  kondisi  di dalam  negeri  yang  mengindikasikan  bahwa  rakyat  menghendaki keterbukaan dan kemandirian.
Kemandirian  daerah  dalam  berotonomi  daerah  dapat  diketahui melalui  seberapa  besar  kemampuan  sumber  daya  keuangan  daerah tersebut  agar  mampu  membangun  daerahnya.  Pendapatan  asli  daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi  salah  satu  sumber  penerimaan  pemerintahdaerah  dalam peningkatan  kemandirian  keuangan  daerah.  Sumber – sumber penerimaan  daerah  yang  potensial  harus  digali  secara  maksimal, namun  tentu  saja  di  dalam  koridor  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur pendapatan asli daerah  yang  utama.  Kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan daerah.
Sunarto  dan  Sunyoto  (2016)  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah mempengaruhi  Kemandirian  daerah  dan  juga  dapat  mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi daerah. Pajak dan Retribusi Daerah yang tinggi berarti  jumlah  uang  yang  masuk  ke  kas  daerah  semakin  banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian  daerahnya.  Daerah  dengan  tingkat  kemandirian  yang tinggi berarti kabupaten/kota tersebut mampu memenuhi kebutuhannya  tanpa  melibatkan  pihak  luar,  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  pusat.  Campur  tangan  pemerintah  pusat  lebih  kecil  jika kemandirian  daerah  tersebut  tinggi.  Namun  sebaliknya,  jika kemandirian  kecil  campur  tangan  pemerintah  pusat  semakin  besar. Daerah  yang  mandiri  berarti  laju  perekonomian  meningkat,  hal  ini menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  juga  mengalami peningkatan.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Sesuai  asas money  follows  function  penyerahan  kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang  sebelumnya  masih  dipegang  oleh  Pemerintah  Pusat  di  era  Orde Baru.  Dengan  demikian  daerah  menjadi  mampu  untuk  melaksanakan segala urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan.  Jika  mekanisme  tersebut  sudah  terwujud  makacita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan (Haryanto, 2014:7).
Nggilu,  et  al.  (2016)  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan daerah  untuk  menetapkan  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata,  dan bertanggungjawab.  Sumber – sumber  penerimaan  daerah  yang potensial  harus  digali  secara  maksimal.  Namun  tentu  saja  di  dalam koridor  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  termasuk  di antaranya  adalah  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  memang telahs ejak lama menjadi unsure pendapatan asli daerah yang utama. Haerunnisa  (2018)  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah diharapkan  mampu  mengurangi  ketergantungan  Pemerintah  Daerah kepadaPemerintah  Pusat  karena  pada  prinsipnya,  semakin  besar sumbangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  kepada  APBD  akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang bias menjadi tolak ukur kemandirian keuangan daerahnya.  Berdasarkanhasilpenelitianterdahulu  yang  telahdilakukan oleh  Saprudin  (2018)  di  Kabupaten  Gorontalo,  Kemampuan  Keuangan Daerah  dipengaruhi  oleh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Begitu pula  penelitianSunarto  dan  Sunyoto  (2016)  yang  mengemukakan bahwa  Kemandirian  Keuangan  Daerah  yang  berdampak  pada Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  dipengaruhi  oleh  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Provinsi  Jawa  Timur  secara  geografis  terletak  diantara  111 0 0 Bujur  Timur – 114 0 Bujur  Timur  dan  7 0 12  Lintang  Selatan  -  8 0 48 Lintang  Selatan,  dengan  luas  wilayah  sebesar  47.963  km 2 .  Secara administrative Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Provinsi Jawa Timur  memiliki  beberapa  potensi  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  dapat  dijadikan  sebagai  penerimaan  Pendapatan  Daerah, yaitu  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Dengan  meningkatkan pendapatanAsli  Daerah  darisektorPajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah diharapkan  mampu  mengurangi  ketergantungan  Pemerintah  Provinsi Jawa  Timur  kepada  Pemerintah  Pusat  karena  pada  prinsipnya, semakin  besarsumbangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  kepada APBD  akan  menunjukkan  semakin    kecil  ketergantungan  daerah kepada  pemerintah  pusat  yang  bias  menjadi  tolak  ukur  kemandirian keuangan daerahnya.
Berdasarkan  beberapa  uraian  tersebut,  merasa  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  : “ Pengaruh  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2015- 2017 ” .
Dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  ProvinsiJawa  Timur Tahun 2015-2017?
2. Apakah  Retribusi  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kemandirian Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017?
3. Apakah  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  secara  simultan berpengaruh  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2015- 2017?
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  Pajak  Daerah  terhadap  Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur Tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah secara  simultan  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2015- 2017.
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  hipotesis  penelitian  ini sebagai berikut :
H 1 :Pajak  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kemandirian  Keuangan Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  ProvinsiJawa  Timur Tahun 2015-2017.
H 2 :Retribusi  Daerah  berpengaruh  terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Timur Tahun 2015-2017.
H 3 :Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  berpengaruh  secara  simultan terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pajak Daerah
Mardiasmo  (2013)  Menyatakan bahwa  pajak  daerah  adalah  iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Pajak  Daerah  merupakan  pajak yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  peraturan  daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintah dan pembangunan daerah.
Sedangkan  menurut  Halim  dan  Kusufi  (2012)  yang  dimaksud Pajak  Daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang oleh  pribadiatau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah
Menurut  Halim  dan  Kusufi  (2012:102)  Retribusi  Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Sedangkan menurut  Darwin  (2010:  165) “ Retribusi  adalah  pungutan  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu    yang  khusus disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan  orang atau badan ” .
Siahaan (2013:5) menyatakan bahwa Retribusi adalah pembayaran  wajib  dari  penduduk  kepada  negara  karena  adanya  jasa tertentu  yang  diberikan  oleh  negara  bagi  penduduknya  secara perorangan.  Jasa  tersebut  dapat  dikatakan  bersifat  langsung  yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Retribusi Daerah nantinya akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yang  termauk  ke  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD).
3. KemandirianKeuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi  fiskal)  merupakan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  urusan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan  daerah.  Menurut  Halim  dan  Kusufi  (2013:5)  Kemandirian Keuangan  Daerah  adalah  kemampuan  pemerintah  daerah    dalam membiayai  sendiri  dalam  kegiatan  pemerintah,  pembangunan,  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan retribusi sebagai sumberpendapatan yang diperlukan daerah.
4. PendapatanAsli Daerah (PAD)
Menurut  Halim  dan  Kusufi  (2012:101)  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  adalah  semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber ekonomiasli  daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumbe rpenerimaan  daerah  yang  asli  digali  di  daerah  yang  digunakan  untuk
modal  dasar  Pemerintah  daerah  dalam  membiayai  pembangunan  dan usaha-  usaha  daerah  untuk  memperkecil  ketergantungan  dana  dari pemerintah  pusat.  Sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri dari: 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Halim dan Kusufi, 2012: 101).

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  diambil  peneliti  adalah  penelitian kuantitatif.  Sugiyono  (2012:13)  mengemukakan  penelitian  kuantitatif, sebagai  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  positivism, yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan  data  menggunakan  instrument  penelitian,  analisis  data bersifat  kuantitatif  dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah ditetapkan.    Penelitian  kuantitatif  dalam  melihat  hubungan  variabel terhadap  obyek  yang  diteliti  lebih  bersifat  sebab  akibat  (kausal), sehingga  dalam  penelitiannya  ada  variabel  independen  (sebab)  dan variabel  dependen  (akibat).  Dari  variabel  tersebut  selanjutnya  dicari seberapa besar pengaruh independen terhadap variabel dependen.
Populasiadalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:90)
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintahan  Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi JawaTimur  tahun 2015-2017, yaitu sebanyak 29 Kabupaten dan 9 Kota, sehingga jumlahnya 38 dikali 3 tahun = 114 amatan,  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa Timur.
Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh  populasi  tersebut.  Teknik  sampling  merupakan  teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam  penelitian,  terdapat  berbagai  teknik  sampel  yang  dapat digunakan  dan  karakteristik  dari  sampel  juga  sangat  beragam.  Oleh karena  itu,  pengambilan  sampel  tidak  bias  dilakukan  dengan sembarangan  dan  hanya  menghitung  dari  persentase  populasi (Sugiyono, 2014:91).
Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik non-probability sampling dengan cara purposive sampling yaitu ” teknik penentuan sampel karena memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh  peneliti.  Adapun  pertimbangan  yang  ditentukan  oleh  penulis dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :
a. Laporan  Realisasi  APBD  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur yang tersedia pada Badan Pusat Statistik (BPS) ProvinsiJawa Timur.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
b. Kabupaten/  kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang  mempublikasikan laporan Realisasi APBDnya selama periode2015-2017.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  realisasi  APBD pada  Pemerintah  Kota  dan  Pemerintah  Kabupaten  di  Jawa  Timur periode  2015-2017  yang  diperolehdari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Jawa Timur dan situs (www.jatim.bps.go.id).
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  merupakan  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara  (diperoleh  dan  dicatat olehpihak  lain).  Bahan-bahan  dari  sumber  sekunder  dapat  dipandang sebagai  data  yang  dikumpulkan  sendiri  dan  karena  itu  harus diberiperlakuan dan pengolahan yang sama (S. Nasution, 2009:143).
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  Metode Dokumentasi  (Sugiono,  2012).  Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Uji AsumsiKlasik
Gambar 1: Grafik Uji Normalitas

## Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019
Dari  gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  data  menyebar  di sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti arah  garis  diagonal,  maka  model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Tabel 1: Uji Multikolinearitas Tabel1. hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistics Tolerance VIF 0.775 1.002 0.775 1.002 Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  variabel  tidak  mempunyai masalah multikolinearitas dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10.
Gambar 2: Grafik Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019
Dari gambar di atas menunjukkan Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heterokedastisitas.
Tabel 2: Uji Autokorelasi
Tabel2. hasil Uji Autokerlasi Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1.221476 1.151
Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Dari tabel di atas di ketahui bahwa nilai D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
Tabel 3: Uji Regresi Liniear Berganda
Tabel3. hasil Uji Linier Berganda Unstandardized Coefficients B Std. Error 1.1708 7919.536 0.013 0.001 0.007 0.001

## Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019
Berdasarkan  tabel  di  atas  hasil  análisis  regresi  berganda mengenai  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang  berpengaruh terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah,    maka  dapat  disajikan persamaan regresi yakni sebagai berikut :
Y ̂ = 1.1708+0.013 X 1 + 0.007X 2 Ket : Y ̂ = Kemandirian Keuangan Daerah X 1 = Pajak Daerah X 2 = Retribusi Daerah
a  =1.1708  merupakan  nilai  konstant,  dengan  kata  lain  jika  Pajak Daerah (X 1 ) dan Retribusi Daerah (X 2 ) tidak berubah maka nilai KemandirianKeuangan Daerah (Y) sebesar 1.1708,- b1X 1 =  0.013  yang  artinya  apabila  Pajak  Daerah  (X 1 )  naik  sebesar  .1, maka  pengaruhnya  atas  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y) akan  naik  sebesar  0.013  apabila  Retribusi  Daerah  (X 2 )  dalam keadaan konstan.
b2X 2 = 0.007 yang artinya apabila Retribusi Daerah (X 2 ) naik sebesar 1, maka  pengaruhnya  atas  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y) akan  naik  sebesar  0.007  apabila  Pajak  Daerah  (X 2 )  dalam keadaan konstan.
Tabel 4: Uji Adjusted R Square
R Square Adjusted R Square 0.773 0.766
Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019
Dari  tabel  hasil  uji  Adjusted  R  Square  dengan  SPSS  yang dipaparkan di atas kita dapat mengetahui bahwa hasil nilai R Square =
Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 2 Desember 2019 Page 162-175
0,773.  itu  artinya  bahwa  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah mempengaruhi  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y)  sebesar  77,3%. Sedangkan sisanya yang 22,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lainya.
Tabel 5: Uji Hipotesis (Uji t) model t Sig. Constant 14.772 0.005 Pajak X 1 19.668 0.003 Retribusi X 2 5.158 0.036

## Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  variabel  bebas  yang paling  berpengaruh  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y) adalah vaiabel Pajak Daerah (X 1 ) dengan besar nilai t = 19.668 variabel kedua  yang  paling  dominan  adalah  variabel  Retribusi  Daerah  (X 2 ) dengan besar nilai t = 5.158.
Kemudian untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh tiap- tiap  variable  bebas  Pajak  Daerah  (X 1 )  dan  Retribusi  Daerah  (X 2 ) terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y)  dapat  disajikan  sebagai berikut :
1) Uji t hitung X 1 = Pajak Daerah. Jika t hitung > t tabel = Ho ditolak (signifikan).  t  hitung  <  t  tabel  =  Ho  diterima  (  tidaksignifikan). Level signifikan = 95%, α = 0,05. Derajat kebebasan (df) n – k -1. t hitung19.668 >t tabel 2,571.
Pengaruh  Pajak  Daerah    (X 1 )  terhadap  Kemandirian  Keuangan Daerah (Y) dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan Ho ditolak (berpengaruh secara siknifikan).
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Susianti, et  al. (2017)  Pajak  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah    di  Kota  Makassar.  Hal  ini disebabkan  karena  pajak  daerah  memang  merupakan  salah  satu komponen  dari  PAD  yang  paling  dominan  sebagai  penerimaan daerah. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting  dalam  menopang  pembiayaan  pembangunan  yang bersumber  dari  negara.  Besar  kecilnya  pajak  akan  menentukan kapasitas  anggaran  negara  dalam  membiayai  pengeluaran  negara baik  untuk  pembiayaan  pembangunan  maupun  untuk  pembiayaan anggaran rutin.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
2) Uji  t  hitung  X 2 =  Retribusi  Daerah.  Jika  t  hitung  <  t  tabel  =  Ho diterima  (tidakberpengaruhsignifikan).  t  hitung  >  t  tabel  =  Ho ditolak  (berpengaruhsignifikan).  Level  signifikan  =95%, α =   0,05. Derajat  kebebasan  (df)  n – k  -1.  t  hitung  5.158  >  t  tabel  2,571. Pengaruh Retribusi Daerah (X 2 ) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah  (Y)  dengan  tingkat  kepercayaan  95%  dapat  disimpulkan Ho ditolak (berpengaruh secara siknifikan).
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Nggilu, et  al. (2016)  Retribusi  Daerah  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Gorontalo.  Hal  in  idisebabkan Retribusi  Daerah  sebagai  sumbe  rpenerimaan  yang  diperlukan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Tabel 6: hasil Uji F model F Sig. Regression 21.847  0.005 a

## Residual Total
Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah
Dari tabel di atas hasil uji F dengan SPSS yang dipaparkan di atas kita dapat mengetahui bahwa hasil nilai F hitung sebesar  21.847. Jika F hitung >  F  tabel  =  Ho  ditolak  (signifikan).  Jika  F hitung <  F  tabel  =  Ho diterima  (tidak  signifikan).  Level  signifikan  =  95%,  α  =    0,05.  F hitung 21.847 > F tabel 5,79.
Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y)  dengan  dilakukan  pengujiannya dilakukan secara bersama-sama (simultan). dengan tingkat kepercayaan  95  %  disimpulkan  Ho  ditolak  (berpengaruh  secara siknifikan).
Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh  Nggilu, et  al  (2016).  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Kemandirian  Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Hal ini disebabkan karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan yang diperlukan untuk meningkatkan Kemandirian  Keuangan  Daerah  serta  penerimaan  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  bisa  membuat  Pemerintah  Daerah  tidak  bergantung kepada Pemerintah Pusat dalam mengelola Keuangan Daerah.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :
1. Pajak  Daerah  mempunyai  pengaruh  signifikan  positif  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2015-2017.  Hal  ini  ditunjukkan  dari besarnya  nilai  t  hitung  19.668  >t  tabel  2,571.  Dengan  protentase sebesar 52% dari total pendapatan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah memang merupakan salah satu komponen dari PAD  yang  paling  dominan  sebagai  penerimaan  daerah  (Susianti, et al. 2017).
2. Retribusi  Daerah  mempunyai  pengaruh  signifikan  positif  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2015-2017.  Hal  ini  ditunjukkan  dari besarnya  nilai  t  hitung  5.158>  t  tabel  2,571.  Dengan  prosentase sebesar 1% dari total pendapatan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa  Retribusi  Daerah  merupakan  sumber  penerimaan  yang diperlukan  untuk  meningkatkan  Kemandirian  Keuangan  Daerah (Nggilu, et al. 2016).
3. Hasil yang diperoleh untuk uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa secara  simultan  Pajak  Daerah  (X 1 )  dan  Retribusi  Daerah  (X 2 ) berpengaruh  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y)  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2015- 2017. Hal ini dapat ditunjukkan dari besarnya nilai F hitung 21.847 > F tabel = 5,79.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran.
1. Peneliti  selanjutnya  disarankan  agar  lebih  menambah  kabupaten/ kota  yang  akan  diteliti,  sehingga  akan  diperoleh  sampel  yang  lebih banyak  dan  hasil  yang  lebih  akurat.  Selain  menambah  sampel, penelitian  selanjutnya  disarankan  agar  mengambil  sampel Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Timur. Ini dimaksudkan agar dapat  membandingkan  apakah  hasil  penelitian  ini  berlaku  untuk Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Timur.
2. Peneliti  selanjutnya  disarankan  agar  lebih  banyak  menggunakan variabel independen dalam penelitian.
3. Penggunaan  data  yang  lebih  lengkap  dan  rentang  periode  waktu penelitian  yang  lebih  panjang  sehingga  lebih  mampu  untuk  dapat dilakukan  generalisasi  atas  hasil  penelitian  tersebut,  dengan  tetap memperhatikan pengembangan Provinsi Jawa Timur.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2019, www.jatim.bps.go.id. Darize,  Nurlan.  2009. Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Edisi  2.  PT Indeks. Jakarta.
Ghozali,  Imam.  2005. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Haerunnisa.  (2018) “ Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  di  Kota  Makassar ” . Jurnal Akuntansi. 4 (2), hlm 44-55.
Halim,  Abdul,  2012. Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Edisi  Revisi, Penerbit Salemba Empat.
Halim  dan  Kusufi.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik  :  teori,  konsep  dan aplikasi. Edisi  ke 4. Salemba Empat. Jakarta.
Halim  dan  Kusufi.  2013. Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
Haryanto.  2014. “ Kemandirian  Daerah  Sebuah  Perspektif  dengan metode Path Analysis ” . Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan. Vol 9.
Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta. Nggilu, F., Sabijono, H., & Tiyaroh, V. (2016). “ Pengaruh Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Gorontalo ” . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 16 (4), hlm 623-635.
Novalistia,  L.  R.  (2016) “ Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah  Kabupaten  atau  Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah ” . Jurnal Akuntansi. 2 (2), hlm 11-35. Saprudin.  (2018) “ Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  terhadap Kemampuan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Gorontalo ” . Jurnal Akuntansi. 1 (1) hlm 47-58.
Saragih,  Juli  Panglima,  2003. Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan Daerah dalam Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sunarto  &  Sunyoto,  T.  (2016) “ Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi Daerah  terhadap  Kemandirian  Daerah  yang  berdampak  pada Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  (Studi  Empiris  pada    Kabupaten Dan kota di Jawa Tengah) ” . Dharma Ekonomi. 13 (43) hlm 13-22. Susianti, D., Murhabban., & Zulkarnaini. (2017). “ Pengaruh Kontribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah ” . Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan. 3 (1), hlm 15-28.
Siahan,  Marihot.  P.  2010.  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 2 Desember 2019 Page 162-175
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Administrasi  dan  R&D.  Alfabeta.
Bandung.
Waluyo.  2011. Perpajakan  Indonesia.  Edisi  10.  Salemba  Empat. Jakarta.