## Urgensi Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada Kabupaten Lampung Utara

## Hendri Sopian
Universitas Terbuka; hendrisopianpbb@gmail.com * Correspondence: hendrisopianpbb@gmail.com; Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten, Indonesia
Received: 12-09-2023; Accepted: 14-12-2023; Published: 15-12-2023
Abstrak: Lampung  Utara  memerlukan  pembangunan  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Karena  menjadi  salah  satu  kabupaten  tertua  di  Provinsi  Lampung,  Lampung  Utara  seharusnya menjadi kabupaten yang berpengalaman dan maju. Namun fakta yang terjadi tidak sesuai harapan. Penelitian dilakukan sebagai masukan ilmiah untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif menggunakan teknik studi pustaka dan panduan SDGs serta pengalaman daerah lain yang sejenis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Lampung Utara berada pada kuadran 1 dalam analisis SWOT. Sehingga dibutuhkan sejumlah strategi seperti strategi Bottom-Up dan Top-Down  untuk  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan.  Dengan  dilakukannya  sejumlah  langkah  sesuai hasil penelitian,  maka diharapkan tercipta pembangunan  yang berkelanjutan untuk  membuat  Lampung Utara menjadi BETTAH (Bersih, Elok, Tertib, Taqwa, Aman dan Hidup).
Kata Kunci : Lampung Utara; Pembangunan Berkelanjutan; Sejahtera; Strategi; Investasi.
Abstract: Lampung Utara requires sustainable development to improve community welfare. Because it is one of the oldest districts in Provinsi Lampung, Lampung Utara should be an experienced and advanced district. But  the  fact  that  happened  is  not  as  expected.  For  this  reason,  researchers  conduct  research  in  providing scientific input to bring progress and prosperity to the people of Lampung Utara. The research methodology used is descriptive analysis using literature study techniques and SDGs guidelines as well as experiences from other similar regions. The research results show that Lampung Utara is in quadrant 1 in the SWOT analysis. So that a number of strategies are needed, such as Bottom-Up and Top-Down strategies to achieve sustainable development.  By  taking  several  steps  according  to  the  results  of  the  research,  it  is  hoped  that  sustainable development will be created to make Lampung Utara become BETTAH (Bersih, Elok, Tertib, Taqwa, Aman dan Hidup).
Keywords: Lampung Utara; Sustainable Development; Prosperity; Strategy; Investment.

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Lampung  adalah  Lampung  Utara.  Ibukotanya adalah Kotabumi,  yang berjarak lebih dari 100 kilometer dari Bandar Lampung. Secara geografis, Kabupaten Lampung Utara terletak di urutan utara-selatan 4’34°–5,06 Lintang Selatan  dan  104’30°–105’08°  Bujur  Timur.  Kabupaten  tersebut  berbatasan  langsung dengan kabupaten:
a. Bagian Utara : Way Kanan
b. Bagian Selatan : Lampung Tengah c. Bagian Timur : Tulang Bawang Barat d. Bagian Barat : Lampung Barat
Secara topografi, dataran rendah yang tertutup oleh awan vulkanis terletak di bagian timur, dan daerah perbukitan di  sebelah barat  memiliki ketinggian antara 450 dan 1500 meter  dari  permukaan  laut.  Kabupaten  Lampung  Utara  adalah  kabupaten  di  Provinsi Lampung. Luasnya 2.725,63 km2, atau 7,72 persen dari total luas Provinsi Lampung. Itu terdiri dari 23 kecamatan, 247 desa, dan 5 kelurahan (Lampung Utara, n.d.). Pada tahun 2021,  total  penduduk  Kabupaten  Lampung  Utara  mencapai  634  ribu  orang,  dengan mayoritas penduduk usia muda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,89 persen, serta  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  mencapai  66,7  persen  (Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Lampung Utara, 2022). Karena menjadi salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung  dan  didirikan  pada  tanggal  15  Juni  1946,  Kabupaten  Lampung  Utara  harus menjadi kabupaten yang berpengalaman dan maju. Dengan posisi strategis yang berada di jalur tengah lintas Sumatera, seharusnya investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Lampung  Utara.  Namun  berdasarkan  pengamatan  di  lapangan,  jumlah  investasi  lokal maupun  nasional  yang  berinvestasi  dalam  Provinsi  Lampung  di  kota/kabupaten  selain Lampung Utara meningkat, sebagai contoh: pusat perbelanjaan Chandra, Warung Bakso Sonny,  hingga  aplikasi  Gojek/Grab.  Namun  sebaliknya,  sejumlah  investor  seperti  yang disebutkan  tadi  enggan  untuk  melirik  Lampung  Utara  dengan  segenap  potensi  di dalamnya. Bahkan, usaha yang telah ada di Lampung Utara, seperti Ramayana (Admin, 2022),  pusat  perbelanjaan  Taruko  (Wikimapia,  n.d.)  justru  gulung  tikar.  Keengganan investor untuk menanamkan modalnya di Lampung Utara tentu mengganggu terwujudnya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Lampung Utara.
Setidaknya  terdapat  5  (lima)  pilar  permasalahan  di  Kabupaten  Lampung  Utara, yaitu  pilar  infrastruktur/pengembangan  wilayah,  ekonomi,  sosial,  hukum/pemerintahan, dan  lingkungan  (Admin,  2023).  Masalah  infrastruktur/pengembangan  wilayah  seperti kesenjangan  pertumbuhan  kota-desa,  terbatasnya  pembiayaan  jalan,  keterbatasan  irigasi pertanian,  kurangnya  infrastruktur  pelayanan  dasar  terkait  pemukiman  dan  sanitasi. Masalah ekonomi seperti kurangnya nilai tambah hasil pertanian dan keterampilan/kompetensi  SDM.  Masalah  sosial  seperti  akses  rendah  ke  pendidikan  dan kualitas pendidikan yang buruk.  Masalah  hukum/pemerintahan  seperti  pelayanan  publik yang tidak efisien. Masalah lingkungan seperti pencegahan bencana dan pegurangan emisi gas rumah kaca.
Menurut (Budiharjo & Sujarto, 2013), pembangunan berkelanjutan adalah ketika sebuah kota terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya saat ini dan bersaing  dalam  ekonomi  global  sambil  mempertahankan  keselarasan  sosial,  budaya,
politik,  dan  keamanannya  tanpa  mengabaikan  atau  mengurangi  kemampuan  generasi mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Sedangkan  Emil  Salim  (dikutip  oleh (Suardi,  2014)  mengatakan  bahwa  pembangunan  berkelanjutan  atau sustainable development adalah  proses  pembangunan  yang  menggabungkan  manfaat  sumber  daya alam dan manusia dengan mengoptimalkan pembangunan.
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  ( Sustainable  Development  Goals ,  SDGs) adalah agenda  global untuk  pembangunan untuk  perdamaian dan kemakmuran manusia dan  Bumi  untuk  sekarang  dan  masa  depan.  Pada  tahun  2030,  SDGs  bertujuan  untuk memberikan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang. SDGs dapat menjawab  dua  hal,  setidaknya,  berdasarkan  prinsip  "Leave  no  one  behind"  (Tidak tinggalkan satu pun):
a. Keadilan  Prosedural  berarti  semua  pihak,  terutama  mereka  yang  tertinggal,  dapat terlibat dalam proses pembangunan secara keseluruhan.
b. Keadilan  Subtansial:  seberapa  baik  program  pembangunan  dan  kebijakan  dapat menangani masalah masyarakat, terutama kelompok tertinggal.
Pada  bulan  Agustus  2015,  193  negara  mencapai  kesepakatan  tentang  17  tujuan berikut (Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2023):
a. Tujuan 1: Tanpa adanya kemiskinan ( No poverty ): yaitu penghapusan kemiskinan di mana-mana.
b. Tujuan 2: Tanpa rasa lapar ( Zero hunger ): yaitu menghentikan kelaparan, mencapai ketahanan  pangan,  meningkatkan  nutrisi,  dan  mendorong  pertanian  yang berkelanjutan.
c. Tujuan  3:  Kehidupan  yang  sehat  dan  aman  ( Good  health  and  well-being ):  yaitu mendukung gaya hidup sehat dan kesejahteraan untuk semua usia.
d. Tujuan  4:  Pendidikan  berkualitas  tinggi  ( Quality  education ):  yaitu  memastikan pendidikan  yang  layak  dan  inklusif,  dan  memberikan  kesempatan  belajar  seumur hidup kepada semua orang.
e. Tujuan  5:  Keadilan  gender  ( Gender  equality ):  yaitu  mempromosikan  kesetaraan gender dan memberdayakan setiap perempuan.
f. Tujuan  6:  Air  bersih  dan  higienis  ( Clean  water  and  sanitation ):  yaitu  memastikan bahwa semua memiliki akses ke air dan sanitasi.
g. Tujuan  7:  Energi  murah  dan  bersih  ( Affordable  and  clean  energy ):  yaitu memungkinkan semua orang mendapatkan energi modern, murah, dapat diandalkan, dan berkelanjutan..
h. Tujuan 8: Pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan pekerjaan yang layak ( Decent work and economic growth ): yaitu memberikan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang adil, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
i. Tujuan 9: Bisnis, inovasi, dan infrastruktur  ( Industry, innovation, and infrastructure ): yaitu membuat infrastruktur yang kuat, mendorong industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong kreativitas.
j. Tujuan  10:  Mengurangi  gap  ( Reduced  inequalities ):  yaitu  mengurangi  perbedaan antara negara dan di dalamnya.
k. Tujuan  11:  Kota  dan  masyarakat  yang  berkelanjutan  ( Sustainable  cities  and communities ):  yaitu  mengubah  kota  menjadi  tempat  yang  ramah,  aman,  kuat,  dan berkelanjutan.
l. Tujuan 12: Produksi dan konsumsi bertanggung jawab  ( Responsible consumption and production ): yaitu menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
m. Tujuan  13:  Kendali  terhadap  perubahan  iklim  ( Climate  action ):  yaitu  mengambil tindakan penting untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
n. Tujuan 14: Ekosistem di lautan ( Life below water ): yaitu pelindungan dan penggunaan sumber daya laut dan lautan yang berkelanjutan.
o. Tujuan  15:  Ekosistem  di  atas  tanah  ( Life  on  land ):  yaitu  menjaga  hutan  secara berkelanjutan,  mencegah  lahan  berubah  menjadi  gurun,  mencegah  kerusakan  lahan dan mencegah kepunahan keanekaragaman hayati.
p. Tujuan 16: Perdamaian, keadilan, dan institusi yang teguh ( Peace, justice, and strong institutions ): yaitu menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan inklusif.
q. Tujuan  17:  Partnership  untuk  mencapai  tujuan  ( Partnerships  for  the  goals ):  yaitu menghidupkan kembali kolaborasi internasional untuk pembangunan berkelanjutan.
Sumber: Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2023
Gambar 1. SDGs
Visi  dan  misi  Lampung  Utara  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  tahun  2019-2024  mencakup  ketujuh  belas  tujuan  SDGs  (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, n.d.). Visi Lampung Utara yaitu: “Masyarakat Lampung Utara Yang Aman, Agamis, Maju, Dan Sejahtera”. Sedangkan misinya yaitu ada 5 (lima):
1.  Mewujudkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Lampung  Utara  yang  berkualitas  dan berbudaya;
2.  Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor strategis;
3.  Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah;
4.  Mewujudkan tata pemerintahan yang prima; dan
5.  Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Dalam  melakukan  pembangunan  berkelanjutan,  dibutuhkan  sejumlah  strategi.
Peneliti  menawarkan  2  (dua)  strategi  yaitu  strategi Bottom-Up dan Top-Down .  Strategi Bottom-Up yaitu  dengan  mengupayakan  pembangunan  dari  unit  pemerintahan  terkecil, yaitu  Desa.  Sedangkan  strategi Top-Down yaitu  strategi  makro  yang  dibuat  oleh Pemerintah, diantaranya melalui kebijakan yang berdampak sistemik.
Sebenarnya,  tidak  ada  satu  pun  kabupaten  yang  miskin;  yang  miskin  hanyalah kabupaten yang tidak cukup diurus (Suyoto, 2017). Pembangunan berkelanjutan menjadi suatu  keharusan  untuk  mewujudkan  kemakmuran  manusia  (Resolusi  PBB,  2015).  Jadi, peneliti  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan ancaman  Lampung Utara sehingga 5 (lima) pilar permasalahan dan  enggannya investor untuk  masuk  dapat  teratasi.  Sehingga  pembangunan  berkelanjutan  bisa  menjadi  kunci untuk membuat masyarakat Kabupaten Lampung Utara sejahtera.

## 2. Metode
Dalam  penelitian  ini,  konsep  dasar  dari  analisis  deskriptif  yang  digunakan  adalah panduan  SDGs  dan  metode  studi  literatur,  serta  pengalaman  daerah  lain  yang  serupa. Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman (SWOT)  Kabupaten  Lampung  Utara  dalam  membangun  secara  berkelanjutan  dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tujuannya juga adalah untuk menemukan  solusi  untuk  masalah-masalah  yang  menghambat  pembangunan berkelanjutan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A. SWOT Lampung Utara
Analisis  SWOT,  singkatan  dari  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang,  dan  Ancaman, adalah  teknik  perencanaan  strategi  yang  bermanfaat  untuk  mengevaluasi  kekuatan ( strength )  dan  kelemahan  ( weakness ),  peluang  ( opportunity ),  dan  ancaman  ( threat ) proyek.  Selain  digunakan  untuk  tujuan  bisnis,  analisis  ini  juga  dapat  digunakan  untuk menilai kemampuan Kabupaten Lampung Utara. SWOT terdiri dari kekuatan internal dan eksternal.  Kekuatan internal  terdiri dari kekuatan  ( strength ) dan kelemahan ( weakness ). Kekuatan eksternal terdiri dari peluang ( opportunity ) dan ancaman ( threat ) (Mekari Jurnal, 2017). Analisis SWOT adalah alat yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dari empat sisi yang berbeda, di mana relevansinya adalah:
1) Bagaimana kekuatan ( strengths ) dapat memanfaatkan peluang ( opportunities ) saat ini.
2) Bagaimana mengatasi kelemahan ( weaknesses ) yang menghalangi keuntungan.
3) Bagaimana kekuatan ( strengths ) dapat menghadapi ancaman ( threats ) saat ini.
4) Bagaimana  mengatasi  kelemahan  ( weaknesses )  yang  dapat  menimbulkan  acaman ( threats ) atau menciptakan ancaman baru.

## Sumber: Mekari Jurnal, 2017

## Gambar 2. Hubungan dalam SWOT
Kuadran  I,  Kuadran  II,  Kuadran  III,  dan  Kuadran  IV  adalah  contoh  dari  empat kuadran utama yang dihasilkan oleh analisis SWOT. Di kuadran I ada strategi progresif (+,+), di kuadran II ada strategi diversifikasi (+,-), di kuadran III ada strategi perubahan (- ,+) dan di kuadran IV ada strategi bertahan. Strategi yang dipilih adalah yang terbaik dan disesuaikan dengan kondisi di  dalam dan di luar Kabupaten  Lampung Utara (Rangkuti, 2016). Penjelasan tiap kuadran adalah sebagai berikut:

## 1. Kuadran I
adalah  keadaan  yang  paling  menguntungkan  karena  Anda  memiliki  keunggulan dalam  memanfaatkan  peluang  yang  ada.  Metode  yang  diusulkan  adalah  progresif. Singkatnya, Kabupaten Lampung Utara memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan mencapai tingkat kemajuan terbaik.

## 2. Kuadran II
Meskipun ada risiko yang signifikan, keadaan tetap stabil. Singkatnya, strategi yang ditawarkan adalah diversifikasi strategi. Kabupaten Lampung Utara berada dalam kondisi yang baik, tetapi menghadapi banyak ancaman besar, sehingga mungkin  masih menjadi masalah jika hanya berfokus pada strategi terdahulu. Akibatnya, kabupaten didorong untuk segera memulai berbagai inisiatif strategisnya.

## 3. Kuadran III
adalah keadaan yang mengerikan, tetapi juga menawarkan peluang yang sangat baik. Strategi  yang diberikan adalah perubahan. Kabupaten Lampung Utara disarankan untuk mengganti strategi sebelumnya karena mereka mungkin kesulitan memanfaatkan peluang yang ada jika hanya bergantung pada strategi sebelumnya.

## 4. Kuadran IV
Situasi sangat buruk, seta menghadapi masalah besar. Strategi bertahan adalah yang disarankan.  Singkatnya,  Kabupaten  Lampung  Utara  disarankan  untuk  menerapkan pendekatan  bertahan  hidup  dengan  mengelola  faktor  internal  untuk  mencegah  situasi menjadi lebih buruk.
Sumber: 123dok Gambar 3. Posisi Kuadran SWOT
Dalam  menyusun  SWOT  Kabupaten  Lampung  Utara,  Peneliti  membuat  daftar pertanyaan seperti berikut:

## Strength (Kekuatan)
1. Apa keunggulan Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Kabupaten Lampung Utara dapat diunggulkan dari kabupaten lain?
3. Faktor apa yang mendorong mendatangkan investasi ke Kabupaten Lampung Utara?
4. Menurut  pendapat  masyarakat,  apa  keuntungan  yang  dimiliki  Kabupaten  Lampung Utara?
5. Apa keistimewaan Kabupaten Lampung Utara?

## Weakness (Kelemahan)
1. Apa yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan Kabupaten Lampung Utara?
2. Apa yang harus dihindari?
3. Apa  kelemahan  yang  dilihat  dan  dirasakan  oleh  masyarakat  Kabupaten  Lampung Utara?
4. Kondisi apa yang berpotensi mengganggu investasi di Kabupaten Lampung Utara?
5. Apa  yang  telah  dilakukan  oleh  kabupaten  lain  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup mereka dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Utara?

## Opportunity (Peluang)
1. Bagaimana Anda melihat peluang?
2. Apakah ada kecenderungan yang sedang terjadi saat ini yang sesuai dengan manajemen Kabupaten Lampung Utara?

## Threat (Ancaman)
1. Apakah  ada  perkembangan  yang  mungkin  menimbulkan  ancaman  bagi  Kabupaten Lampung Utara?
2. Hambatan apa yang saat ini dihadapi?
3. Apa yang telah dilakukan oleh kabupaten lain?
4. Apakah ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau provinsi yang dapat membahayakan kemajuan Kabupaten Lampung Utara?
Berdasarkan  daftar  pertanyaan  tersebut,  Jawaban  yang  ditemukan  oleh  peneliti adalah sebagai berikut:

## Strength (Kekuatan)
1. Kelebihan yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Utara yaitu tanah yang subur dan penghasil berbagai produk pertanian (Mulyono, 2011).
2. Yang bisa membuat Kabupaten Lampung Utara agar lebih baik dari Kabupaten lainnya yaitu dalam sektor industri bahan baku lebih mudah didapatkan dan rata-rata bernilai ekonomis tinggi (Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Lampung, 2020).
3. Hal  yang  menyebabkan  Kabupaten  Lampung  Utara  memperoleh  mendatangkan investasi yaitu kemudahan regulasi investasi dan perizinan (Kupastuntas.co, 2018).
4. Kelebihan Kabupaten Lampung Utara yang dilihat maupun dirasakan oleh masyarakat yaitu  pemerintah  memberikan  dukungan  dalam  meningkatkan  etos  kerja  dan kewirausahaan bagi masyarakat (Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2022).
5. Keunikan  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Lampung  Utara  yaitu  pemerintah  mampu meningkatkan  rasa  percaya  diri  akan  potensi  daerah  dan  budaya  daerah  Lampung (Sukarta, 2020).

## Weakness (Kelemahan)
1. Hal  yang  harus  ditingkatkan  pada  tata  kelola  Kabupaten  Lampung  Utara  yaitu Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  anggaran  daerah  yang  relatif  kecil  dan  terbatas, dimana  pada  2020  PAD  hanya  sebesar  108  milyar  (6,7%)  dibandingkan  seluruh pendapatan sebesar 1,6 triliun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, 2022).
2. Hal yang harus dihindari dalam pengelolaan Kabupaten Lampung Utara yaitu kondisi tingkat  kriminalitas  dan  premanisme  masih  tinggi  serta  tingginya  praktik  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Ristianto, 2019).
3. Kelemahan yang dilihat maupun dirasakan oleh masyarakat dari Kabupaten Lampung Utara  yaitu  dalam  sektor  industri  dan  pertanian  mayoritas  masih  dilakukan  secara tradisional (Budiman, 2013).
4. Faktor  yang  dapat  menghilangkan  investasi  pada  Kabupaten  Lampung  Utara  yaitu tingkat keterampilan, manajerial dan pendidikan SDM yang relatif rendah, dicerminkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada 2021 mencapai 6,14 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, 2022).
5. Yang  telah  dikerjakan  Kabupaten  lain  untuk  menjadi  lebih  baik  dari  Kabupaten Lampung  Utara  yaitu  misalnya  Kabupaten  Lampung  Barat,  memiliki  tingkat pengangguran terbuka pada 2021 paling rendah se-Provinsi Lampung yaitu 2,8 persen, sehingga  angka kriminalitas  juga ikut rendah (di  mana kriminalitas berbanding lurus
dengan tingkat pengangguran). Berbeda dengan Kab. Lampung Utara  yang memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,14 persen (Wahyudi, 2022).

## Opportunity (Peluang)
1. Kesempatan yang bisa dilihat yaitu Kebijakan yang dibuat dan dukungan yang cukup dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi  dapat  menjadi  inspirasi  bagi  daerah  lain (Balitbangda Provinsi Lampung, 2019).
2. Tren  saat  ini  yang  sejalan  dengan  tata  kelola  Kabupaten  Lampung  Utara  yaitu munculnya peluang besar pasar pariwisata bagi masyarakat domestik dan mancanegara (Admin,  2021)  serta  terbukanya  peluang  bagi  investor  untuk  melakukan  investasi (Budiman, 2013).

## Threat (Ancaman)
1. Perkembangan yang potensial menjadi ancaman untuk Kabupaten Lampung Utara yaitu dengan  adanya  jalan  Tol  Sumatera,  sehingga  masyarakat  yang  melintasi  Kabupaten Lampung  Utara  sebagai  wilayah  perlintasan  Lintas  Tengah  Sumatera  menjadi  turun (Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, 2022).
2. Hambatan  yang  sekarang  sedang  dihadapi  yaitu  meningkatnya  tingkat  kriminalitas yang mengganggu iklim bisnis yang sehat (Sarnubi, 2015).
3. Hal  yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota lain  yaitu misalnya Bandar Lampung yang  memiliki  daya  tarik  lebih  dalam  menarik  investor  dibandingkan  Kabupaten Lampung Utara (Pemerintah Provinsi Lampung, 2013).
4. Perubahan dari kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang bisa mengancam kemajuan Kabupaten Lampung Utara yaitu adanya pemotongan APBD akibat Covid-19 maupun pemotongan  anggaran  dengan  berbagai  alasan,  sehingga  mengganggu  jalannya  roda birokrasi/inovasi pemerintah daerah (Rekanza, 2020).
Peneliti melakukan analisis Internal Factor Analysis Strategy (IFAS) dan External Factor  Analysis  Strategy (EFAS)  atas  Kabupaten  Lampung  Utara  berdasarkan  keempat faktor dalam analisis SWOT tersebut di atas. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai IFAS 0,9 dan nilai EFAS 0,5, yang berarti bahwa Kabupaten Lampung Utara berada pada Kuadran 1 dalam grafik analisis SWOT, dan menurut analisis tersebut, Kabupaten Lampung Utara memiliki  kemampuan  untuk  menerapkan  Strategi  Pengembangan  Berkelanjutan,  yaitu. Strategi  yang  diusulkan  Peneliti  yaitu  strategi bottom-up dan  strategi top-down sesuai uraian berikutnya.

## Sumber: Olahan Peneliti

## Gambar 4. Hasil Analisis SWOT

## B. Strategi Bottom-Up
Dalam  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  di  Kabupaten  Lampung  Utara, Peneliti merekomendasikan strategi Bottom-Up , yaitu strategi yang dibuat dari bawah/dari unit  pemerintahan  terkecil,  yaitu  Desa.  Setidaknya  ada  4  (empat)  strategi  dalam optimalisasi pembangunan berkelanjutan di Desa di Lampung Utara  yaitu (Kementerian Desa, 2015):
1) Pembangunan  desa  partisipatif  adalah  upaya  untuk  mempercepat  dan  meningkatkan kualitas  layanan,  pembangunan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dengan mengutamakan  kekeluargaan,  kegotongroyongan,  dan  perdamaian  sosial  sebagai prioritas utama.
2) Sinergitas pihak berwenang, yang berarti peningkatan koordinasi dan keterlibatan aktif dari  semua  pihak  berwenang,  termasuk  organisasi  non-pemerintah  (NGO),  lembaga swadaya  masyarakat  (LSM),  dunia  usaha,  universitas,  dan  media,  untuk  mendukung dan mengorganisasi tindakan setiap pihak dan aktor dalam sistem sekaligus mencegah tumpang tindih.
3) Pembangunan ekonomi lokal berbasis produksi yang mandiri yang mendukung upaya penguatan ekonomi nasional melalui ketahanan pangan dan energi yang kuat.
4) Percepatan  distribusi  dan  pemanfaatan  Dana  Desa  untuk  mendorong  sektor  ekonomi rill desa.
Desa,  sebagai  bagian  terendah  dari  pemerintahan,  pasti  sangat  dekat  dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, Dana Desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada desa dan dikirim pada APBD Kabupaten/kota. Dana ini dipakai untuk belanja operasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain  Dana  Desa,  ada  juga  Alokasi  Dana  Desa.  Yang  pertama  berasal  dari  APBN, sedangkan yang kedua berasal dari APBD (KPPN Bukittinggi, 2021).
Adapun tujuan Alokasi Dana Desa ada 7 (tujuh) di mana hal tersebut sesuai dengan prinsip pembangunan keberlanjutan dalam SDGs, yaitu:
1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi disparitas sosial.
2. Meningkatkan  kualitas  penganggaran  dan  perencanaan  pembangunan  desa  serta pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mengadvokasi  pembangunan  infrastruktur  di  daerah  pertanian  yang  didasarkan  pada keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang lebih baik.
5. Meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat desa.
6. Meningkatkan kemandirian dan kolaborasi masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakatnya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Tiga  puluh  persen  dana  desa  dialokasikan  untuk  tujuan  penyelenggaraan pemerintah  desa,  seperti  pembiayaan  operasional  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dan biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Di sisi lain, tujuh puluh persen dana  desa  dialokasikan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang  ekonomi, pendidikan,  kesehatan,  dan  ekowisata  (KPPN  Kotabumi,  2021).  Sedangkan  dalam penggunaan  Dana  Desa,  tentu  ada  prioritas  yang  harus  dilakukan.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  program  dalam  SDGs.  Dana  Desa  diberi  prioritas  untuk  membiayai  bidang pemberdayaan  masyarakat  yang  didasarkan  pada  kondisi  dan  potensi  desa.  Ini  sesuai dengan  tujuan  yang  ditetapkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes):
1. Pengembangan  pos  kesehatan  Desa  dan  Polindes,  pengelolaan  dan  pembinaan Posyandu, dan pembinaan dan pengelolaan PAUD adalah bagian dari kebutuhan dasar.
2. Pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa:  Ini  mencakup  pembangunan  dan pemeliharaan  jalan  desa,  jalan  usaha  tani,  embung,  energi  baru  dan  terbarukan, sanitasi lingkungan, pengelolaan air bersih berskala desa, dan irigasi tersier.
3. Membangun  potensi  ekonomi  lokal  membantu  masyarakat  desa  menjadi wirausahawan, meningkatkan pendapatan, dan memperluas skala ekonomi.
Sebagai  bagian  penting  dari  pengelolaan  keuangan  Desa  dalam  APBD,  semua kegiatan yang didanai Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara publik dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Semua kegiatan harus memiliki bukti admistratif, teknis, dan hukum. Dana Desa digunakan dengan cara yang tepat, ekonomis, berkeadilan, efisien, efektif dan terkendali. Sehingga dengan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien, maka seharusnya masyarakat desa di Kabupaten Lampung Utara akan mencapai  kesejahteraan.  Karena  Dana  Desa  bertujuan  untuk  menunjukkan  komitmen negara  untuk  melindungi  dan  memberdayakan  desa  agar  mandiri,  kuat,  maju,  dan demokratis.  Dengan  bantuan  Dana  Desa,  desa  dapat  membangun  dan  memberdayakan desa  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  makmur,  adil  dan  sejahtera.  Namun  dalam menjaga  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  pada  Dana  Desa,  maka  penegak  hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) harus ikut mengawasi penggunaannya (Supriyono, 2021).

## C. Strategi Top-Down
Dalam  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  di  Kabupaten  Lampung  Utara, selain  merekomendasikan  strategi Bottom-Up ,  Peneliti  juga  merekomendasikan  strategi Top-Down yaitu strategi berupa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang berdampak sistemik  pada  masyakarat.  Agar  pembangunan  berjalan  dengan  baik  maka  pemerintah Indonesia hendaknya memiliki konsistensi dalam menggulirkan reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah pusat dan  daerah (Sholihah & Mulianingsih, 2023). Setidaknya telah ada 4 (empat) upaya pemerintah Indonesia yang berdampak juga pada kondisi di Lampung Utara  di  dalam  mendukung  pembangunan  berkelanjutan  di  bidang  ekonomi  (Hajrudin, 2021):
1. Mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja
tepatnya dengan mengesahkan Omnibus Law tentang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pada  2  November  2020.  Tujuan  dari  pengesahan  Omnibus  Law  adalah  untuk menciptakan  lingkungan  yang  lebih  baik  untuk  investasi  dan  usaha,  yang  akan menghasilkan  lapangan  kerja  baru  di  Indonesia.    Pengaturan  mencakup penyederhanaan proses perizinan bisnis, yang meningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan  berusaha;  pemberdayaan,  kemudahan  dan  perlindungan  UMKM;  dan peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional; dan ketenagakerjaan.
2. Menerbitkan OSS-RBA
Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha  yang  dibangun  berdasarkan  tingkat  risiko  dan  skala  kegiatan  usaha.  Ini merupakan  pembaharuan  dari  OSS  versi  pertama  dan  menggabungkan  pendekatan risiko  dengan  sistem online .  Tujuan  OSS-RBA  adalah  untuk  meningkatkan transparansi  dan  transparansi  proses  perizinan  usaha.  Sistem  OSS  yang  terintegrasi memungkinkan  proses  permohonan  izin  menjadi  lebih  mudah,  lebih  cepat,  lebih transparan, dan lebih kredibel. Selain itu, usaha mikro dan kecil dapat memperoleh sertifikasi  halal  dan  sertifikasi  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Ini  juga  selaras dengan temuan penelitian oleh (Riswati, 2021) yang menyatakan bahwa sistem digital yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan, yang melakukan updating data secara konsisten  dan  sungguh-sungguh,  akan  mampu  mendorong  peningkatan  kesadaran bersama dan kesamaan persepsi untuk melakukan perbaikan bersama. Pada konteks yang  lebih  besar,  ini  akan  memungkinkan  pertumbuhan  lingkungan  bersama  untuk pertumbuhan inovasi dan ide-ide strategis untuk membangun daerah.
3. Menerbitkan Daftar Prioritas Investasi (DPI)
Daftar Prioritas Investasi (DPI), yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan terdiri dari tiga bidang, yaitu:
a. Sektor Prioritas
Yang termasuk dalam sektor prioritas adalah proyek padat modal, strategis nasional, dan  berfokus  pada  ekspor,  teknologi  tingkat  tinggi,  dan  penelitian,  pengembangan, dan inovasi.
b. Sektor yang diperuntukkan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
Perusahaan  besar  harus  bekerja  sama  dengan  UMKM  lokal  untuk  menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha, baik besar maupun kecil. Dengan melakukan ini, bisnis akan diizinkan dan didorong.
c. Sektor dengan pembatasan tertentu
Sektor  terbatas  adalah  jenis  bisnis  dengan  sebagian  besar  modal  dalam  negeri  dan sebagian besar modal asing.
Investasi  di  sektor  prioritas  akan  menerima  insentif  fiskal  dan  non  fiskal.  Insentif fiskal  termasuk  pengurangan  pajak  penghasilan,  pengurangan  pajak  untuk
penghasilan  kena  pajak,  dan  pembebasan  bea  impor.  Insentif  non  fiskal  termasuk kemudahan perizinan usaha, perizinan untuk melakukan kegiatan usaha, penyediaan infrastruktur  pendukung,  dan  jaminan  ketersediaan  energi  atau  bahan  baku.  Kedua insentif bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan pekerjaan.
4. Mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
LPI dibuat untuk membuat investor percaya pada lembaga investasi dengan tata kelola yang  baik.  Selain  itu,  mereka  ingin  meningkatkan,  memprioritaskan,  dan mengoptimalkan  investasi  jangka  panjang  untuk  mendorong  pembangunan berkelanjutan.  Selain  itu,  LPI  diharapkan  dapat  meningkatkan  iklim  investasi  di Indonesia.
Dengan  ditelurkannya 4  (empat)  kebijakan nasional  di  atas, maka  Kabupaten Lampung  Utara  juga  berpeluang  untuk  mendatangkan/meningkatkan  investasi. Karena  pertumbuhan  ekonomi  sangat  terkait  dengan  lingkungan  investasi  yang menarik  bagi  investor.  Sangat  penting  bagi  pemulihan  ekonomi  Indonesia  setelah pandemi,  termasuk  di  Kabupaten  Lampung  Utara.  Dengan  menciptakan  daya  tarik investasi  pada  Lampung  Utara,  maka  setidaknya  akan  mendatangkan  4  (empat) manfaat  (Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Pemerintah Kabupaten Bantul, 2021):
a. Menciptakan  lapangan  pekerjaan,  yaitu  dengan  munculnya  bisnis  akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
b. Meningkatkan  pendapatan  dan  daya  beli  masyarakat,  yaitu  dengan  munculnya lapangan  pekerjaan,  daya  beli  konsumen  dan  konsumsi  rumah  tangga  akan meningkat.
c. Perputaran ekonomi yang merata, yaitu transaksi ekspor-impor, investasi swasta, dan  konsumsi  rumah  tangga  berkorelasi  satu  sama  lain.  Penurunan  akan berdampak langsung pada dua komponen lainnya.
d. Peningkatan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  yaitu  peningkatan  penanaman modal, akan berdampak positif pada aktivitas produksi barang dan jasa, sehingga meningkatkan konsumsi rumah tangga. Peningkatan PDB juga akan mendukung upaya  pembangunan  pemerintah  dan  pembangunan  infrastruktur  yang  menarik investor.

## D. Pelajaran dari Kabupaten Lain Yang Dapat Diteladani oleh Kabupaten Lampung Utara
Suyoto (2017) memperkenalkan pembangunan dengan istilah “Bojonegoro Way”. Suyoto  berpendapat  bahwa  tidak  ada  satu  pun  provinsi,  kabupaten,  atau  negeri  yang miskin;  yang  ada  hanyalah  provinsi,  kabupaten,  atau  negeri  yang  rusak  akibat  tindakan yang tidak tepat. Dalam mengelola pembangunan, para pemangku kekuasaan seharusnya memberi prioritas kepada segala kemungkinan terbaik dan paling efisien. Salah satunya adalah Kabupaten Bojonegoro, yang bangkit dari kondisi yang buruk.
Pada  tahun  1900-an,  Kabupaten  Bojonegoro  terkenal  dengan  kemiskinan  alami. Bojonegoro  masih  dianggap  sebagai  kabupaten  termiskin  di  Jawa  Timur  (Jatim)  pada tahun 2000. Namun,  pada tahun 2008, itu naik menjadi nomor tiga di Jatim.  Selain itu, berhasil lolos dari sepuluh kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur pada tahun 2017.
Ada 6 (enam) pilar dalam membangun “Bojonegoro Way”, yaitu:
1. Pemerintah  harus  berpartisipasi  dalam  menyelesaikan  masalah  rakyat  melalui pembangunan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat.  Dalam  kebanyakan  kasus, masalah yang dihadapi masyarakat dapat dikategorikan dalam empat kategori:
a. Meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mereka dapat hidup lebih lama,
b. Meningkatkan  kecerdasan  masyarakat  sehingga  mereka  dapat  mengembangkan keterampilan dan potensi mereka untuk hidup yang lebih baik,
c. Meningkatkan pendapatan dan daya beli, dan
d. Meningkatkan rasa bahagia dan kesejahteraan.
Penyelesaian  empat  masalah  ini  harus  mencakup  masalah  seperti  pengelolaan lingkungan hidup, pembuatan regulasi, tata kelola, dan pembangunan infrastruktur.
2. Solusi  masalah  yang  berkelanjutan  harus  menjadi  fokus  utama  dalam  pengelolaan anggaran.  Tidak  ada  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  memperbarui  struktur organisasi  saat  ini,  yang  kemudian  dievaluasi  menggunakan  metode  kinerja  dasar. Keuntungan  publik,  atau  keuntungan  publik,  lebih  penting  daripada  keuntungan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyebut tujuan dalam anggaran seperti "uang ikuti program",  sementara  Bojonegoro  Way  menyebut  "uang  ikuti  masalah",  "uang  untuk penyelesaian", dan "uang untuk pembangunan berkelanjutan".
3. Tata  kelola  pembangunan  tidak  terbatas  pada  satu  unit  organisasi  perangkat  daerah (OPD).  Dengan  mengatasi  masalah  strategis  bersama,  kebanggaan  sektoral  dapat
diselesaikan.  Sebagai  contoh,  dinas  pertanian  tidak  hanya  bertanggung  jawab  atas masalah  produksi  pangan;  sebaliknya,  dinas  itulah  yang  bertanggung  jawab  atas pembangunan infrastruktur air, jalan, dan perdagangan untuk memastikan bahwa target produksi pangan tercapai.
4. Dalam praktiknya, semua tingkat pemerintahan, terutama dalam hal pembangunan desa dan kawasan tertentu, bertindak sesuai dengan kewenangan mereka untuk menuntaskan problema yang ditemui oleh penduduk di wilayah tersebut. Sebagai contoh, Bojonegoro mengadopsi  gerakan  desa  sehat  dan  cerdas  (GDSC),  yang  menentukan  tujuan pembangunan  desa  berdasarkan  masalah  besar  yang  ditemui  oleh  warga  lokal. Akibatnya,  program  pembangunan  desa  yang  dikendalikan  oleh  pemerintah  desa (Pemdes)  dan  semua  anggaran  yang  dialokasikan  ditujukan  sepenuhnya  untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Pemkab mendukung, mendorong, dan mendukung solusi tersebut. Jika solusi yang dibutuhkan oleh program pemerintah  provinsi  dan  pusat,  seperti  dalam  kasus  bencana  yang  disebabkan  oleh kerusakan hutan dan sungai, kedua tingkat pemerintahan ini, bersama dengan pemkab, akan  mengerahkan  semua  sumber  daya  yang  tersedia  untuk  membuat  solusi  yang bermanfaat untuk penduduk di wilayah tersebut. Oleh karena itu, distribusi kewenangan jangan  dianggap  sebagai  cara  untuk  menjauhkan  kekuasaan  dari  problema  yang dihadapi  warga. Sebaliknya, setiap aspek pembangunan dan otoritas harus dirancang untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga. Ini adalah inti dari pemerintah yang hadir: melayani rakyatnya.
5. Pemerintah harus memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka untuk memastikan mekanisme problem-driven base dan keberlanjutan antara  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  pembangunan.  Sejak  perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pelaporan, pemerintah memastikan bahwa semua proses politik  dan  teknokratik,  serta  pengerjaan  proyek  pembangunan,  tersedia  bagi masyarakat umum. Platform LAPOR, kontrak data terbuka standar, dan revolusi data sangat  penting untuk  menjamin mekanisme keberlanjutan tersebut.  Jika kinerja basis bertumpu pada birokrasi sendiri, masalah basis akan lebih terfokus pada input, proses, dan  output  kelembagaan.  Akibatnya,  masalah  basis  akan  lebih  terfokus  pada pendapatan  dan  hasil  bagi  masyarakat  umum.  Hal  ini  juga  selaras  dengan  penelitian yang telah dilakukan oleh (Lubis, 2022) yang menjelaskan bahwa kotak saran/masukan diperlukan sebagai alat kontrol masyarakat dalam menyampaikan masukan/kritik yang bersifat konstruktif.
6. Bagaimana  cara  menghitung  tingkat  keberhasilan  pembangunan  wilayah?  Untuk melakukannya,  gunakan  pendekatan  hasil  yang  dikenal  sebagai  Indikator  Kinerja Utama  (IKU)  dan  kunci  kesuksesan  pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan (SDGs).  IKU  meliputi  perkembangan  ekonomi,  indeks  rasio  kesenjangan,  dan keberhasilan  pemerintah  dalam  mewujudkan  pemerataan,  pengentasan  kemiskinan, penciptaan  lapangan  kerja,  dan  angka  harapan  hidup  rakyat.  Sementara  itu,  SDGs mengestimasi semua elemen dan komponen yang akan memastikan keberlangsungan perjalanan ekonomi.
6 (enam) pilar dalam membangun “Bojonegoro Way ” tersebut sejatinya sejalan dengan esensi  yang ada pada SDGs, yang dapat diadopsi oleh Lampung Utara untuk dapat  mencapai  kesejahteraan  yang  sama.  Sehingga  dengan  menyinergikan  strategi bottom-up dan top-down sesuai analisis SWOT tadi serta ditambah dengan mencontoh kesuksesan daerah lain yang memiliki kondisi sebelumnya yang apple to apple , maka niscaya Lampung Utara dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

## 4. Kesimpulan
Menurut analisis Potensi Kekuatan, Kelemahan,  Peluang, dan Ancaman (SWOT), Kabupaten  Lampung  Utara  berada  pada  kuadran  1  dan  memiliki  kelebihan  untuk memanfaatkan  peluang  untuk  membangun  secara  berkelanjutan  demi  kesejahteraan masyarakat.  Metode  yang  diusulkan  adalah  progresif.  Singkatnya,  Kabupaten  Lampung Utara  memiliki  kesempatan  untuk  terus  berkembang  dan  mencapai  tingkat  kemajuan terbaik.  Solusi  atas  permasalahan  yang  menghambat  pembangunan  berkelanjutan Kabupaten Lampung Utara yaitu dengan menerapkan strategi Bottom-Up dan Top-Down . Strategi Bottom-Up mengedepakan  pada  upaya  pemberdayaan  masyarakat  dan pembangunan berkelanjutan dimulai dari pemerintahan terbawah yaitu Desa. Sedangkan strategi Top-Down berangkat  dari  kebijakan  atas  yang  dibuat  oleh  pemerintah  sehingga memiliki dampak sistemik dalam menjaga pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan Lampung  Utara  BETTAH  (Bersih,  Elok,  Tertib,  Taqwa,  Aman  dan  Hidup).  Selain  itu, perlunya Kabupaten Lampung Utara untuk mengambil pelajaran sebagai pedoman pada kabupaten lain yang telah sukses dalam membangun daerahnya. Dalam prinsipnya, strategi SWOT  bukanlah  jawaban  pasti  yang  dapat  menyelesaikan  semua  masalah.  Namun, setidaknya akan membelah masalah yang ada menjadi segmen kecil yang membuat jadi lebih  mudah  dipahami.  Perlunya  penelitian  lanjutan  oleh  pihak  lain  dengan
metode/pendekatan  berbeda  sehingga  memperkaya  khazanah  ilmu  pengetahuan  yang dapat dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

## 5. Daftar Pustaka
Admin.  (2021). 75  Tahun  Kabupaten  Lampung  Utara,  45  Tempat  Wisata  Terdata . Https://Realitalampung.Com/2021/06/20/75-Tahun-Kabupaten-Lampung-Utara-45- Tempat-Wisata-Terdata/.
Admin. (2022). Ramayana Store Kotabumi Merugi Akhirnya Ditutup . Https://Lampung.Kejarfakta.Co/News/35250/Ramayana-Store-Kotabumi-Merugi- Akhirnya-Ditutup.
Admin. (2023). Musrenbang RKPD Tahun 2024 Lampung Utara . Https://Bappeda.Lampungprov.Go.Id/Berita-Musrenbang-Rkpd-Tahun-2024- Lampung-Utara.Html.
Badan  Pengatur  Jalan  Tol  Kementerian  PUPR.  (2022). Dahulu  Hingga  12  Jam Perjalanan,  Kini  Mudik  Lampung  -  Palembang  Cukup  3,5-4  Jam  Via  Tol  Trans Sumatera . Https://Bpjt.Pu.Go.Id/Berita/Dahulu-Hingga-12-Jam-Perjalanan-Kini- Mudik-Lampung-Palembang-Cukup-35-4-Jam-via-Tol-Trans-Sumatera.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Lampung  Utara.  (2022). Kabupaten  Lampung  Utara Dalam Angka 2022 .
https://lampungutarakab.bps.go.id/publication/2022/02/25/9ea6b23f60d390e1d550 9e21/kabupaten-lampung-utara-dalam-angka-2022.html
Balitbangda  Provinsi  Lampung.  (2019). Potensi  Lampung  Dilirik  Investor,  Gubernur Arinal Terima Audiensi Kadin Indonesia . Https://Www.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id/Index.Php/Detail-Post/Potensi- Lampung-Dilirik-Investor-Gubernur-Arinal-Terima-Audiensi-Kadin-Indonesia.
Biro  Administrasi  Pimpinan  Pemprov  Lampung.  (2020). Pemprov  Lampung  Tawarkan Peluang Investasi dalam Ajang Indonesia Business Infrastructure Investment Forum 2020 . Https://Biroadpim.Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Pemprov-Lampung- Tawarkan-Peluang-Investasi-Dalam-Ajang-Indonesia-Business-Infrastructure- Investment-Forum-2020.
Budiharjo, E., & Sujarto, D. (2013). Kota Berkelanjutan (Sustainable City) . Alumni. Budiman, B. (2013). Kabupaten Lampung Utara Bisa Lebih Maju . Https://Lampung.Antaranews.Com/Berita/268488/Kabupaten-Lampung-Utara- Bisa-Lebih-Maju.
Departemen  Urusan  Ekonomi  dan  Sosial  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  (2023). SDGs . Https://Sdgs.Un.Org/Goals.
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Pemerintah  Kabupaten Bantul. (2021). Pentingnya Investasi dalam Pemulihan Ekonomi . Https://Dpmpt.Bantulkab.Go.Id/Web/Berita/Detail/531-Pentingnya-Investasi- Dalam-Pemulihan-Ekonomi.
Dinas PPPA Provinsi Lampung. (2022). Bimtek Ekonomi Kreatif di Desa Mualng Maya Kotabumi Selatan . Https://Dinaspppa.Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Bimtek- Ekonomi-Kreatif-Di-Desa-Mualng-Maya-Kotabumi-Selatan.
Hajrudin,  Y.  (2021). 4  Strategi  Pemerintah  Untuk  Menarik  Investor  Berinvestasi  di Indonesia . Https://Dpmptsp.Jambiprov.Go.Id/Berita/Showmore/82/4-Strategi- Pemerintah-Untuk-Menarik-Investor-Berinvestasi-Di-Indonesia.
Kementerian Desa, P. D. T. dan T. R. I. (2015). 4 Langkah Strategis Mensejahterakan Desa . Https://Kemendesa.Go.Id/Berita/View/Detil/1592/4-Langkah-Strategis- Mensejahterakan-Desa.
KPPN  Bukittinggi.  (2021). Dana  Desa:  Pengertian,  Sumber  Dana,  Penyaluran  Dana, dan Prioritasnya . Https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Bukittinggi/Id/Data-
Publikasi/Artikel/2951-Dana-Desa-Pengertian,-Sumber-Dana,-Penyaluran-Dana,- Dan-Prioritasnya.Html.
KPPN Kotabumi. (2021). Dana Alokasi Umum (DAU) . Https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Kotabumi/Id/Informasi/Dana-Transfer/Dana- Alokasi-Umum.Html.
Kupastuntas.co.  (2018). Sri  Mulyana  Ajak  Pengusaha  Investasi  di  Lampung  Utara . Https://Www.Kupastuntas.Co/2018/09/24/Sri-Mulyana-Ajak-Pengusaha-Investasi- Di-Lampung-Utara.
Lampung Utara.
(n.d.).
Sejarah Kabupaten
Lampung Utara . Https://Lampungutarakab.Go.Id/Sejarah-Lampung-Utara/.
Lubis,  B.  (2022).  Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah  Yang  Inovatif  dan  Kolaboratif Dimasa  Pandemi  Covid  19  di  Kota  Cimahi. Jurnal  Media  Birokrasi ,  67–76. https://doi.org/10.33701/jmb.v4i1.2337
Mekari  Jurnal.  (2017). Pahami  Analisis  SWOT  Perusahaan,  Simak  Contoh  Ini!
Https://Www.Jurnal.Id/Id/Blog/2017-Manfaat-Faktor-Yang-Memengaruhi-Dan- Contoh-Analisis-Swot/.
Mulyono,  A.  dkk.  (2011).  Kesesuaian  Lahan  di  Dataran  Tufa  Masam  Kotabumi. Prosiding Pemaparan Hasil Penelitian Puslit Geoteknologi LIPI . Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Utara.  (n.d.). Visi  dan  Misi  Pemerintah  Kabupaten Lampung Utara . Https://Lampungutarakab.Go.Id/Visi-Dan-Misi/. Pemerintah  Provinsi  Lampung.  (2013). Investor  Bandar  Lampung  Mendominasi  Pasar Modal Lampung . Https://Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Investor-Bandar- Lampung-Mendominasi-Pasar-Modal-Lampung.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Bidang  Usaha Penanaman Modal  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden  Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021
Rangkuti,  F.  (2016). Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis  Analisis  SWOT (Edisi  Duapuluh Dua). PT Gramedia Pustaka Utama.
Rekanza,  H.  (2020). Ikuti  Instruksi  Menteri,  Anggaran  Dana  Desa  di  Lampung  Utara Dipangkas  Untuk  Penanganan  Corona .  Https://Lampungpro.Co/Post/27538/Ikuti-
Instruksi-Menteri-Anggaran-Dana-Desa-Di-Lampung-Utara-Dipangkas-Untuk- Penanganan-Corona.
Ristianto,  C.  (2019). Modus  Korupsi  Proyek  ala  Bupati  Lampung  Utara . Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/10/08/06502641/Modus-Korupsi- Proyek-Ala-Bupati-Lampung-Utara.
Riswati, R. (2021). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi
Teknologi Di Indonesia. Jurnal Media Birokrasi , 1–15. https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2474
Sarnubi. (2015). Polres Lampung Utara ekspose penangkapan begal . Https://Lampung.Antaranews.Com/Berita/283386/Polres-Lampung-Utara-Ekspose- Penangkapan-Begal.
Sholihah, L., & Mulianingsih. (2023). Reformasi Birokrasi (Reposisi dan Penerapan E- Government). Jurnal Media Birokrasi , 5(1) .
Suardi.  (2014). Problematika  Penerapan  Prinsip  Sustainable  Development  Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Ham . Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 8(4). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.321 Sukarta,  A.  W.  (2020). Lampung  Utara  gelar  Kotabumi  Art  Festival  2020 . Https://Lampung.Antaranews.Com/Berita/457777/Lampung-Utara-Gelar- Kotabumi-Art-Festival-2020.
Supriyono,  H.  (2021). Kejari  Kotabumi  Tangani  Tiga  Kasus  Korupsi  DD  dan  ADD Sepanjang  2020-2021 .  Https://M.Lampost.Co/Berita-Kejari-Kotabumi-Tangani- Tiga-Kasus-Korupsi-Dd-Dan-Add-Sepanjang-2020-2021.Html.
Suyoto. (2017). Cara Lain Membangun Daerah .
Https://Www.Jawapos.Com/Opini/Sudut-Pandang/20/06/2017/Cara-Lain- Membangun-Daerah/. Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Wahyudi,  E.  (2022). Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di  Lambar  Terendah . Https://Www.Kupastuntas.Co/2022/03/14/Tingkat-Pengangguran-Terbuka-Di- Lambar-Terendah.
Wikimapia. (n.d.). Department Store Toserba Taruko (Kotabumi). In http://wikimapia.org/35734251/id/Department-Store-Toserba-Taruko .

## Lampiran
©  2023  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Bobot Rating Skor Bobot Rating Skor 30% 4 1.2
Tidak Kuat 1 30%
3 0.9 20% 4 0.8 Sedikit Kuat 2 20%
2 0.4 20% 4 0.8
Agak Kuat 3 20%
3 0.6
20% 3 0.6 Kuat 4 30% 3 0.9 10% 3 0.3 Sangat Kuat 5 Total 100% 3.7 Total
100% 2.8
Bobot
Rating Skor
Bobot
Rating Skor 20% -3 -0.6
Tidak Kuat -1 20%
-1 -0.2 20% -4 -0.8 Sedikit Kuat -2 30%
-3 -0.9 20% -2 -0.4 Agak Kuat -3 30%
-2 -0.6 20% -2 -0.4 Kuat -4 20% -3 -0.6
20% -3 -0.6
Sangat Kuat -5
Total
100%
-2.8
Total 100% -2.3
Bobot
Skor Bobot Skor Kekuatan 100% 3.7 Kekuatan 100% 2.8 Kelemahan 100% -2.8 Kelemahan 100%
-2.3
0.9 0.5 INTERNAL FACTOR ANALYSIS STRATEGY (IFAS) EXTERNAL FACTOR ANALYSIS STRATEGY (EFAS) Total Skor Total Skor Kemudahan regulasi investasi dan perizinan Meningkatkan etos kerja dan kewirausahaan bagi masyarakat Tingkat keterampilan, manajerial dan pendidikan SDM yang relatif rendah Pemotongan APBD akibat Covid-19 sehingga mengganggu jalannya roda birokrasi/inovasi pemerintah daerah Tingkat pengangguran dan angka kriminalitas relatif tinggi PAD dan anggaran daerah yang relatif kecil dan terbatas Adanya tol sumatera membuat pelintas Lampung Utara menurun Tingkat kriminalitas dan premanisme masih tinggi serta tingginya KKN Meningkatnya tingkat kriminalitas yang mengganggu iklim bisnis Dalam sektor industri dan pertanian mayoritas masih dilakukan secara tradisional Daerah lain punya daya tarik lebih dibandingkan Kab. Lampung Utara Meningkatkan rasa percaya diri akan potensi daerah dan budaya daerah Lampung KELEMAHAN RATING NEGATIF ANCAMAN Tanah subur dan Penghasil berbagai produk pertanian Adanya dukungan yang cukup dari pemerintah pusat dan provinsi Dalam sektor industri bahan baku lebih mudah didapatkan dan rata-rata bernilai ekonomis tinggi Kebijakan yang dilakukan mampu menghadirkan inspirasi bagi daerah lain Munculnya peluang besar pasar pariwisata bagi masyarakat domestik dan mancanegara Terbukanya peluang bagi investor untuk melakukan investasi SWOT ANALYSIS FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL KEKUATAN RATING POSITIF PELUANG 0.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 S tr on g W e a k n e ss ( S W ) Opportunities Thread (OT) Analisis  SWOT