Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 137-142| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Ni Kadek Nilawati Dwi Cahya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Indonesia  merupakan  Negara  Hukum  yang  setiap  tahunnya  memberikan  keringanan  kepada  narapidana,  disebut sebagai remisi merupakan kebijakkan pemerintah dalam rangka mengurangi hukuman pidana bagi setiap tersangka yang terjerat hukum pidana. Remisi diberikan kepada mereka yang selama masa hukumannya memenuhi ketentuan sebagai  orang yang  berhak  mendapat remisi seperti berkelakuan baik, dan mematuhi setiap peraturan yang berlaku di  tempat pemidanaan. Bagi seseorang yang selama menjalani masa hukumannya selalu menentang peraturan tidak dapat  diberikan  remisi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  tentang  pengurangan  masa pidana  dan  mengetahui  pemberian  remisi  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan  metode  pencatatan  dan  pengkajian berdasarkan  bahan–bahan  hukum.  Peneliti  mengkaji  dan  mengumpulkan  informasi  melalui  buku–buku  ilmu hukum  tanpa  melenceng  dari  hukum  positif  demi  merangkai  sebuah  kesimpulan.  Pelaksanaan  pemberian  remisi bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika  yaitu  penetapan  pemberian  remisi  dilaksanakan  dengan  keputusan  kepala kantor  wilayah  atas nama menteri,  setelah  mengeluarkan penetapan kepala kantor wilayah wajib menyampaikan laporan  tentang penetapan pengurangan  masa pidana tersebut kepada menteri Departemen Hukum dan HAM cq . Dirjen Pemasyarakatan.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Remisi; Tindak Pidana Narkotika

## Abstract
Indonesia  is  a  rule  of  law  which  gives  relief  to  prisoners  every  year,  referred  to  as  remission,  is  a  policy  of  the government  in  order  to  reduce  criminal  penalties  for  each  suspect  caught  in  criminal  law.  Remission  is  given  to those  who  during  the  sentence  meet  the  provisions  as  people  who  are  entitled  to  remission  as  well-behaved,  and comply with any applicable regulations at the place of punishment. For someone who during his sentence is always against the rules cannot be given a remission. This study aims to determine the regulation of reducing the criminal period  and  determine  the  provision  of  remissions  for  narcotics  offenders.  The  research  method  used  is  a  type  of normative  legal  research  conducted  by  the  method  of  recording  and  assessment  based  on  legal  materials. Researchers study and gather information through legal science books without deviating from positive law in order to conclude a conclusion. The implementation of the remission for narcotics offenders, namely the determination of the remission, is carried out by the decision of the head of the regional office on behalf of the minister, after issuing the stipulation of the head of the regional office must submit a report on the determination of the reduction of the criminal period to the minister of the Ministry of Justice and Human Rights cq. Directorate General of Corrections.

## Keywords: Juridical Review; Remission; Criminal Acts of Narcotics

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  memiliki  peraturan  yang  mengikat  bagi  seluruh  masyarakat  yang berada  di  wilayahnya,  segala  bentuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  seseorang  baik  perbuatan  yang disengaja maupun tidak disengaja akan mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya. Tingkah laku warga Negara  dibatasi  oleh  peraturan  pemerintah  yang  memiliki  sanksi  bagi  siapapun  baik  warga  Negara Indonesia  maupun  warga  Negara  asing  yang  berada  di  Negara  Indonesia.  Sebagai  Warga  Negara yang  taat  hukum  sudah  seharusnya  setiap  masyarakat  mematuhi  dan  menaati  aturan  yang  dibuat
pemerintah  serta  berkewajiban  mengetahui  isi  dari  peraturan  pemerintah  dan  sanksi  yang  diterapkan. Saling  bertukar  informasi  mengenai  isi  peraturan  dan  sanksi  kepada  sesama  manusia  agar  masyarakat tidak  buta  peraturan.  Saat  menjalani  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  secara  tidak  langsung  sudah diperkenalkan  peraturan  yang  dibuat  pemerintah  serta  di  taati  semisal  mematuhi  rambu  lalu  lintas  dan marka  jalan  agar  selama  bepergian  masyarakat  tidak  salah  mengambil  langkah  yang  mengakibatkan kerugian  antar  sesama  manusia  ditambah  toleransi  antar  sesama  saat  diluar  lingkungan  rumah  demi menjaga ketertiban Bersama ( Marpaung, 2005 ).
Tujuan pemerintah membuat peraturan yang berisi sanksi bagi masyarakatnya  untuk menghindari terjadinya  perbuatan  semena-mena  antar  sesama  serta  menghindari  terjadinya  perbuatan  pidana  yang mengakibatkan kerugian  bagi  dirinya  sendiri  maupun  masyarakat  lain  yang  menjadi  korban tindak pidana.  Pidana  menurut  hukum  positif  dewasa  ini  adalah  suatu  penderitaan  yang  bersifat  khusus,  yang telah  dijatuhkan  oleh  kekuasaan  yang  berwenang  untuk  menjatuhkan  pidana  atas  nama  negara  sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar ( Marpaung, 2005 ). Sanksi  pidana  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  ( Marlina,  2011 ). Perbuatan  melanggar  hukum  yang  sampai  saat  ini  masih  mewabah  pada  masyarakat  yaitu  narkotika, merupakan  zat  berbahaya  yang  memberikan  efek  negative  bagi  penggunanya  dan  dapat  menyebabkan seseorang  kehilangan  nyawanya.  Beredarnya  narkotika  di  Indonesia  sendiri  karena  berbagai  faktor semisal  seseorang  yang  terpaksa  menjadi  pengedar  dikarenakan  kebutuhan  ekonomi  yang  tidak mencukupi dirinya maupun keluarganya. Keadaan ekonomi yang beragam ini sering di manfaatkan oleh Bandar atau  pelaku  usaha narkotika untuk merusak moral masyarakat dengan modus  memberikan  satu atau  dua  kali  barang  tersebut  secara  Cuma  Cuma  namun di  pembelian selanjutnya dikenakan tarif. Bagi  seseorang  yang  terjebak  di  dunia  narkotika  merupakan  suatu  kesalahan  karena  faktor ketergantungan dan keinginan  menggunakan secara  terus  menerus.  Namun,  tidak  memerhatikan kondisi dirinya serta ekonomi yang terus melemah dikarenakan membeli secara terus menerus narkotika.
Pemerintah dalam rangka memberantas narkotika membuat peraturan pemerintah tentang narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009.  Dibantu  aparat  penegak  hukum  pemerintah disamping membuat  peraturan  juga  memberikan  penyuluhan  atau  pemberitahuan  secara  langsung  kepada masyarakat  tentang  bahaya  narotika  dan  efeknya  bagi  generasi  penerus  bangsa,  semakin  banyak generasi  muda  menggunakan  narotika  maka  semakin  rusak  moral  bangsa.  Target  dari  pada  Bandar narkotika adalah para remaja dikarenakan para remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan dorongan dari  lingkungannya membuat  seseorang  dapat  dengan  mudah  dihasut  memakai  barang  tersebut.  Setiap tahunnya  jumlah  pengguna  narkotika  semakin  banyak  dan  semakin  mengkhawatirkan,  dari  hasil penyergapan  ke  pabrik-pabrik  yang ada  di  Indonesia  diketahui  sebagian  besar  memproduksi narkotika karena pola piker masyarakat mendapatkan uang secara mudah dan cepat sudah mendarah daging.
Seiring  berjalannya  waktu  narkotika  di  Indonesia  kian  hari  kian  tersebar  luas  bahkan  seorang narapidana  yang  dalam  menjalani  masa  hukumannya  masih  menggunakan  barang  tersebut  bisa menjualnya  dari  balik  jeruji  besi.  Sehubung  pemberian  remisi  bagi  narapidana  yang  diketahui  dengan sengaja  melakukan  transaksi  di  balik  jeruji  besi  tidak  mendapatkan  remisi  sialnya  lagi  seorang  yang mengedarkan  barang  tersebut  diberikan  hukuman  tambahan  atas  perbuatannya  yang  secara  sengaja melanggar  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku  di  sel  dimana  tempat  kejadian  transaksi  narkotika. Remisi sendiri tidak diberikan kepada seluruh narapidana tetapi diberikan dengan alasan dan faktor yang jelas  semisal  narapidana  melakukan  perbuatan  yang  baik  dan  tidak  melanggar  aturan  serta  narapidana yang  masuk  kategori  sudah  kelewat  usia  atau  sudah  tidak  layak  di  penjara.  Biasanya  remisi  diberikan pada  saat  hari  kemerdekaan  Negara,  bagi  seorang  narapidana  yang  pada  saat  diberikan  remisi  masa hukumannya hampir habis secara langsung bisa di bebaskan dari segala perbuatan yang telah dilakukan.
Berlakunya  remisi  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  hak  asasi  manusia  yang sudah di milikinya saat baru  dilahirkan  tanpa  kecuali  dimiliki  oleh  seorang  yang  telah  melakukan  perbuatan  kejahatan  seperti pembunuhan, penculikan, pemerkosaan sampai  menyebabkan seseorang mengalami kerugian. Perbuatan kejahatan  ini  mengakibatkan  terjadinya  pidana  ( Muladi  and  Nawawi,  1984 ).  Dapat  disimpulkan  segala bentuk  kejahatan  yang  ada  dan  terjadi  di  Negara  Indonesia  pasti  mendapatkan  keringanan  atau
pengurangan masa hukuman karena seseorang secara terus menerus melakukan perbuatan baik dan tidak melanggar aturan serta masih tingginya rasa kemanusiaan yang melekat pada setiap diri manusia.
Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  pengaturan  tentang pengurangan  masa  pidana?  Dan  bagaimana  pemberian  remisi  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika? Berdasarkan  rumusan  masalah  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  tentang pengurangan masa pidana dan mengetahui pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika.

## II. METODE PENELITIAN
Pencarian  informasi  secara  normatif  berpatokan  pada  peraturan  pemerintah  yang  berfokus  pada  nara pidana  kasus  narkotika  sebagai  objeknya  dan  analisis  dalam  Informasi  yang  didapat  secara  konseptual berkaitan  dengan  penulisan  ini.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  hukum  kepustakaan  yang  mengacu pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  Perundang-  undangan  ( Waluyo,  2002 ).  Pendekatan yang  digunakan  pada  penelitian  sekarang  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual  yang  berkaitan  dengan  remisi  terhadap  tindak  pidana  narkotika.  Perundangan-  undangan adalah  melakukan  suatu  penelitian  dengan  berpatokan  pada  undang–  undang  sebagai  dasar  penulisan skripsi. Pendekatan kasus dilakukan guna melihat, mencatat dan memahami permasalahan yang diangkat dalam  skripsi  ini  dengan  tidak  keluar  dari  zona  hukum  positif.  Peneliti  meneliti  kasus  ini  dengan menggunakan metode  normatif  dan  kualitatis dimana  dalam  pengerjaannya peneliti  menlaah  isu  hukum dengan  didasari  peraturan–peraturan hukum Pidana di  Indonesia  ( Ahmad,  2008 ).  Sumber  bahan  hukum dalam  penelitian  ini  bersumber  pada  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  studi kepustakaan  yang  diawali  dengan  penelusuran bahan  hukum,  inventarisasi  bahan  hukum  selanjutnya  dilakukan  metode  pencatatan  yaitu  dengan mengutip, meringkas serta memberi ulasan sesuai dengan pokok permasalahan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan tentang Pengurangan Masa Pidana
Konsep dasar yang mendasari sistem pemasyarakatan sebagai perwujudan dari Universal Declaration of Human Right ialah bahwa narapidana dan masyarakat adalah satu, oleh karena itu harus ada usaha timbal balik  antara  kedua-duanya  antara  narapidana  dan  masyarakat.  Di  satu  sisi  narapidana  harus  menyesali dirinya bersalah dengan menginsafi permbuatannya dan tidak mengulanginya lagi, di sisi lain masyarakat pun harus menyesuaikan diri dengan narapidana sebagai anggota masyarakat.
Dalam  sistem  pemasyarakatan  yang  berdasarkan  Pancasila,  harus  dipahami  bahwa  narapidana diperlakukan menurut kepribadian bangsa, antara lain ( Hamzah and Rahayu, 1983 ):
1. Penjahat  merupakan  seorang  yang  melakukan  perbuatan  baik  yang  disengaja  maupun  tidak disengaja  dengan  alasan  tertentu  juga  merupakan  manusia,  setiap  manusia  harus  diperlakukan sebagaimana layaknya manusia.
2. Manusia  pada  umumnya  makhluk  yang  mengerti  aturan  atau  norma  hukum  jika  seseorang melakukan  tindak  pidana  disebut  sebagai  narapidana  tetap  harus  mengikuti  aturan  norma  jika selesai menjalani masa hukuman.
Sifat  toleransi  dan  tenggang rasa  harus  dimiliki  setiap  makhluk yang  ada  dimuka bumi termasuk saling hormat menghormati antar sesama. Jadi, kesamaan perilaku antar manusia satu dengan narapidana yang telah menjalani masa hukumannya disamakan saat kembali ke lingkungan masyarakat. Seyogyanya seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum merupakan seorang yang  memiliki alasan tertentu  untuk  melakukannnya  jadi,  seorang  narapidana  tidak  harus  mendapatkan  siksaan  namun  di berikan  pembelajaran,  di  didik,  dan  dibina  secara  manusiawi  agar  tidak  melupakan  norma  yang didasari  hukum  positif  yang  berlaku.  Begitu  pula  saat  seorang  narapidana  kembali  bergabung kedalam  lingkungan  masyarakat  tempatnya  berasal  agar  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dengan masyarakat  lainnya  di  lingkungan  tersebut.  Seorang  narapidana  mendapatkan  hukuman  hilangnya kemerdekaan dirinya dalam berbuat dan bertindak, merupakan hukuman yang sudah dikategorikan berat bagi  batinnya  dan  berlaku  sampai  akhir  hayatnya.  Masyarakat  dilingkungan  tempat  narapidana  berada secara kekeluargaan merangkul dan membina kembali menjadi seorang yang bermanfaat dikemudian hari
bagi  negara  memberikan  edukasi  tentang  hal-hal  positif  dalam  upaya  membina  seorang  narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

## Pemberian Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Kata remisis merupakan  serapan  dari  Bahasa  asing  yaitu  remission  yang  berarti  pengampunan  ( Halim, 1999 ). Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, kata remisi diartikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang dihukum ( Tim Media, 2012 ). Seseorang  semasa  menjalani hukuman  sebagai  narapidana  mematuhi setiap peraturan  yang berlaku dan menjadi pribadi yang lebih baik berhak mendapatkan remisi yang diberikan oleh Menteri Hukum dan pemerintah melalui ketentuan sebagai berikut ( Hamzah 1994 ):
a. Hari  kemerdekaan  telah  disepakati  bersama  oleh  petinggi  Negara  sebagai  waktu  yang  tepat memberikan remisi kepada seorang narapidana disebut sebagai remisi umum.
b. Setiap  pulau-pulau  yang  ada  di  Indonesia  memiliki  hari  dan  waktu  tertentu  dalam  memberikan remisi  kepada  narapidana  diluar  dari  hari  kemerdekaan  yaitu  saat  hari  besar  keagamaan  sesuai yang dianut oleh narapidana tersebut dengan jumlah hari remisi yang berbeda sesuai kesepakatan pemerintah setempat. Pemberian remisi tersebut dinamakan remisi khusus.
c. Hari kemerdekaan Indonesia adalah momen kebanggaan seluruh masyarakat termasuk juga bagi narapidana  dikarenakan  pemerintah  memberi  keringanan  hukuman  bagi  setiap  narapidana  yang mematuhi aturan serta berprilaku baik yang dinamakan remisi ditambah remisi khusus diberikan berdasar  kepercayaan  narapidana  dan  kesepakatan  pemerintah  setempat  mengenai  jumlah pengurangan  hari  yang  berikan.  Hari  kemerdekaan merupakan  momen  keberhasilan  bagi  setiap narapidana  yang  telah  mematuhi  aturan  pemerintah  untuk  tidak  berulah  selama  menjalani masa  tahanan  di  bali  jeruji  besi.  Besarnya  remisi  khusus  yang  diberikan  pemerintah  setempat berkisar  tiga  puluh  hari  di  tambah  dengan  remisi  umum.  Pemberian  remisi  berlaku  hanya untuk  narapidana  yang  tercatat  hanya  sekali  melakukan  tindak  pidana  namun bagi narapidana yang  memiliki  catatan  kesalahan  secara  dua  kali  atau  berulang-  ulang  kecil  kemungkinan mendapatkan remisi.
Sistem  pemberian  remisi  bagi  narapidana  dapat  di  jabarkan  sebagai  berikut  yaitu  pemerintah setempat beserta staffnya memantau secara diam-diam setiap narapidana mulai dari dirinya mendapatkan putusan  pidana,  selanjutnya  pemerintah  setempat  berdiskusi  guna  memutuskan  jumlah  remisi  yang didapat  narapidana  dalam  pengawasan  tersebut  sehingga  pemerintah  tidak  salah  dalam  mengambil keputusan  terkait  remisi  yang  diberikan  kepada  narapidana  dan  tidak  menimbulkan  selisih  paham dengan  narapidana  lain  yang  tidak  mendapatkan remisi.
Pemberlakuan pidana penjara sementara belaku bagi seorang yang telah diputuskan  seumur  hidup serta  telah  menjalani  masa  hukuman  selama  lima tahun ditambah kelakuan baik dan taat aturannya. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang disahkan oleh orang nomor satu diindonesia, pemberlakuan permohonan  pemberlakuan  perubahan  pidana  penjara  sementara  diajukan  langsung  kepada  presiden setelah  melalui  pertimbangan  matang  dan  penjelasan  sesuai  keadaan  narapidana  sesungguhnya, Pernyataan  tersebut  akan  diverifikasi  secara  langsung  oleh  staff  kepercayaan  presiden  guna mengkonfirmasi kebenaran.
Zat  atau  obat  yang  berfungsi  membunuh  secara  perlahan  organ  dalam  tubuh  manusia  terutama pada  bagian  syaraf  disebut  sebagai  narkotika.  Seseorang  pengguna  narkotika  menggunakan  barang tersebut  demi  mengurangi  rasa  jenuh,  rasa  sakit,  stress  akibat  ketidaknyamanan  terhadap  keberadaan dirinya  yang  mengakibatkan  timbul  rasa  kecanduan  secara  terus  menerus  mengakibatkan  ekonomi seseorang melemah  tanpa  ia  sadari  secara langsung yang  dapat  merugikan dirinya  sendiri, keluarganya, serta  lingkungan  dimana  dirinya  berada.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan  melanggar  dari peraturan  pemerintah  yang  berlaku  pada  lingkungan  setempat  yang  dilakukan  dengan  adanya  niat  dan maksud tertentu serta memiliki suatu pertanggungjawaban adalah arti dari tindak pidana tersendiri.
Setiap  perbuatan  yang  telah  melanggar  peraturan  pemerintah  serta  sudah  terpenuhi  syarat  bahwa memang  benar  telah  melanggar  yang  menimbulkan  penderitaan  pada  pelaku  perbuatannya  disebut dengan  pidana. Pidana ini  mutlak diperlukan dalam  hukum pidana  tujuannya agar  dapat  menjadi sarana
pencegahan  umum  maupun  khusus  bagi  anggota  masyarakat  agar  tidak  melanggar  hukum  pidana, pengertian hukum  pidana dijelaskan bahwa  perbuatan  yang  dilarang itu  berkaitan  dengan  tindak  pidana orang  yang  melanggar  larangan  itu  berkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana,  yaitu  syarat-syarat pengenaan pidana.
Ada  dua  faktor  untuk  menentukan  kemampuan  bertanggungjawab  yaitu  faktor  akal  dan  faktor kehendak.  Akal  dapat  membeda-bedakan  antara  perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak diperbolehkan.  Kehendak  yaitu  dapat  menyesuaikan  tingkah  lakunya  dengan  keinsafan  atas  mana diperbolehkan  dan  mana  yang  tidak.  Kemampuan  bertanggungjawab  dalam  undang-undang  dapat dilakukan  dengan  cara  deskriptif,  yaitu  menentukan  dalam  merumuskan  itu  sebab-sebabnya  tidak mampu  bertanggung  jawab.  Menurut  sistem  ini,  jika  psikiater  telah  menyatakan  misalnya  bahwa terdakwa  adalah  gila,  maka  ia  lalu  tidak  mungkin  dipidana.  Sebaliknya  cara  yang  normatif  tidak menyebutkan  sebabnya  ini,  yang  disebutnya  hanyalah  akibatnya  saja,  yaitu  tidak  mampu bertanggungjawab  yang  penting  adalah  apakah  orang  itu  mampu  bertanggungjawab  atau  tidak.  Jika dipandang  tidak  mampu  bertanggungjawab,  entah  apa  sebabnya  tidaklah  perlu  dipikirkan  lagi.  KUHP Indonesia menempuh jalan gabungan cara deskriptif dan normatif.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
a. Pengaturan tentang remisi yang di  buat pemerintah kepada seorang  narapidana harus memenuhi syarat-syarat  diantaranya  narapidana  berkelakukan  baik,  persyaratan  berkelakuan  baik  ini dibuktikan dengan tidak sedang  menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6  (enam) bulan terakhir,  terhitung  sebelum  tanggal  pemberian  Remisi  dan  telah  mengikuti  program  pembinaan yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  dengan  predikat  baik,  dan  telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
b. Pelaksanaan  pemberian  remisi  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika  yaitu Menteri Hukum dan HAM  dapat  mendelegasikan  pelaksanaannya  kepada  kepala  kantor  wilayah.  Penetapan pemberian  remisi  dilaksanakan  dengan  keputusan  kepala  kantor  wilayah  atas  nama  menteri, setelah  mengeluarkan  penetapan  kepala  kantor  wilayah  wajib  menyampaikan  laporan  tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada menteri Departemen Hukum dan  Ham  Cq. Dirjen  pemasyarakatan.  Remisi  memang  diberikan  kepada  semua  narapidana  atau  anak  pidana narkotika
2. Saran
a. Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, hal ini diharapkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika  tidak  hanya  mencakup  pembalasan  terhadap  pelaku  saja,  melainkan  juga  harus memberikan  dampak  rasa  takut  kepada  masyarakat  umum  khususnya  generasi  muda  bangsa. Sehingga perkara tindak pidana narkotika di negara ini dapat berkurang.
b. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana, aparat semestinya  lebih  memberikan  perlakuan  yang  berbeda  berdasarkan  jenis  tindak  pidana  yang diperbuatnya. Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana narkotika dapat  berdampak  positif  bukan  hanya  bagi  narapidana  itu  sendiri  melainkan  terhadap berkurangnya tindak pidana narkotika dan tindak pidana tertentu lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Beni. 2008. Metode Penelitian Hukum . Pustakasetia Bandung: Pustakasetia. Halim, Andreas. 1999. Kamus Lengkap 10 Milyar . Surabaya: Sulita Jaya.
Hamzah,  A.  and  Siti  Rahayu.  1983. Suatu  Tinjauan Ringkas  Sistem  Pemidanaan  Di  Indonesia . Jakarta: Akademika Pressindo.
Hamzah,  Andi.  1994. Sistem  Pidana  Dan  Pemidanaan  Indonesia  Dari  Retribusi  Di  Reformasi .  Jakarta: Pradaya Paramita.
Marlina. 2011. Hukum Penitensier . Bandung: Refika Aditama. Marpaung, Leden. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. Muladi and Barda Nawawi. 1984. Teori-Teori Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni. Tim Media. 2012. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Jakarta: Media Centre. Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.