## PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
Iin Novianti 1 , Syamsidar 2 , Cut Fitrika Syawalina 3 muhammad.arafah95@gmail.com Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  the  implementation  of  accrual  based government  accounting  standards  and  the  effectiveness  of  supervisory  functions  on  government financial performance in Great Aceh district.The sample in this study were 81 people from the total population.  In  data  collection  the  researchers  used  questionnaires,  and  analysed  the  data qualitatively  and  quantitatively.  The  data  analysi  to  find  out  the  effect  of  the  dependent  and independent  variables  by  using  a  multiple  regression  equation  analysis.  Test  the  hypothesis  by using t-test, with the help of computer V.22.0 SPSS program for windows.
The results showed a positive linear relationship and quite tightly between the  implementation of accounting governance standards based on accruals and the effectiveness of supervision functions on accountability of lo  oversight of the financial performance of local government in Aceh Besar district.  Further  to  the  positive  and  significant  influence  of  each  independent  variable  on  the financial performance of government in Great Aceh district.
It  is  necessary  to  accelerate  the  implementation  of  activities  that  have  been  budgeted  previously, moreover  the  training  that  has  been  held  should  put  forward  the  practice  of  the  field  to  meet  the human  resource  needs,  while  in  the  aspect  of  science  and  technology  needed  to  accelerate  the development of financial applications in order to produce the financial reports on an accrual basis.
Keywords :  the  implementation  of  accrual  based  government  accounting  standards,  the effectiveness of supervisory functions, the financial performance of local government

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  dan  efektivitas  fungsi  pengawasan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  kabupaten  Aceh  Besar.  Sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  81  orang  dari seluruh total populasi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner,dan analisa secara kualitatif dan kuantitatif.  Analisis  data  untuk  melihat  pengaruh  variabel  terikat  dengan  variabel  bebas menggunakan  analisis  persamaan  regresi  berganda.  Uji  hipotesis  menggunakan  uji  statistik  t- test,dengan bantuan program komputer program SPSS V.22.0 For windows.
Hasil  penelitian  memperlihatkan  hubungan  linier  positif  dan  berhubungan  cukup  erat  antara implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  dan  efektivitas  fungsi  pengawasan terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten  Aceh  Besar.  Selanjutnya  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  dari  masing-masing  variabel  bebas  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah kabupaten Aceh Besar.
Perlu adanya percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya, selain itu  diklat  yang  diadakan  harus  lebih  mengedepankan  praktek  di  lapangan  untuk  memenuhi kebutuhan  SDM,  sedangkan  dalam  aspek  IT  diperlukan  percepatan  pengembangan  aplikasi keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan secara akrual.
Kata kunci
: Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, efektivitas fungsi pengawasan, kinerja keuangan pemerintah daerah

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Kinerja pemerintah menunjukkan deskripsi  dari  tingkat  pencapaian  suatu kegiatan,  program  atau  kebijakan  organisasi dalam  mencapai  tujuan  organisasi.  Kinerja pemerintah  saat  ini  menjadi  sorotan  publik karena  kinerja  menggambarkan  hasil  kerja yang dicapai pemerintah dalam melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan kepadanya atas dasar kecakapan, pengalaman, serta keterampilan
Instansi  pemerintah  di  Kabupaten  Aceh Besar  dibentuk  untuk  menangani  urusan- urusan  pemerintahan  dalam  berbagai  bidang, menjalankankan  pelayanan  publik  serta menjadi  fasilitator  dalam  pembangunan daerah. Reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  yang telah  berlangsung  sejak  tahun  2001  membuat kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Besar  semakin  berperan  dalam  menentukan masa depan daerah.
Berdasarkan  hasil  survey  awal  diketahui bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  di Kabupaten  Aceh  Besar  terus  mengalami kenaikan  setiap  tahunnya  sejalan  dengan meningkatnya penerimaan daerah yang digunakan  dalam  pelaksanaan  program  kerja pemerintah, namun target dan realisasi program kerja  pemerintah  malah  mengalami  penurunan pada setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2016 realisasi  anggaran  yang  dicapai  hanya  78,13% yang  menurut  pengukuran  berdasarkan Value
For  Money (Mardiasmo,  2012:5)  berada  pada kategori cukup efisien.
Basis  akrual  yang  diterapkan  Instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Besar saat ini ternyata  dapat  menunjukkan  bagaimana instansi ini dapat membiayai kegiatannya dan memenuhi  kebutuhan  kasnya.  Akuntansi berbasis akrual menunjukkan posisi keuangan/kekayaan
pemerintah dan perubahan  atas  posisi  keuangan  tersebut. Basis akrual memungkinkan pembaca laporan keuangan  mengevaluasi  kemampuan  Instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Besar saat ini untuk  membiayai  aktivitas-aktivitasnya  dan untuk  memenuhi  kewajiban  dan  komitmen- komitmennya.
Akuntansi  kas  yang  telah  dilaksanakan Instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Besar sebelum  keluarnya  Peraturan  Pemerintah  No 71  Tahun  2010  tidak  dapat  menyediakan informasi  yang  berkaitan  dengan  seluruh biaya  ( full  costs )  dari  program  kerja  yang telah  dilakukan  oleh  instansi  karena  sistem akuntansi barbasis kas yang diterapkan hanya mengakui  arus  kas  masuk  dan  kas  keluar. Pendapatan  diakui  pada  saat  diterima  pada Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah  atau entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat terjadinya  pengeluaran  dari  Rekening  Kas Umum Negara/Daerah.
Hasil  wawancara  singkat  pada  survey awal  yang  peneliti  lakukan  di  Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD)  Kabupaten  Aceh  Besar,  diketahui
bahwa  perubahan  akuntansi  kas  ke  akuntansi berbasis  akrual  butuh  proses  yang  lama, karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki  kemampuan  dalam  melakukan penyesuaian  dengan  cepat,  sehingga  masih banyak  sumber  daya  manusia  yang  harus diberikan  pelatihan  atau  sekolah  singkat. Padahal  Implementasi  ini  telah  dilaksanakan sejak  tahun  2010,  namun  hingga  sekarang masih  ada  satu  item  laporan  yang  belum sempurna dilakukan, yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Pemkab  Aceh  Besar  sudah melakukan  penyusunan  laporan  keuangan dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.  Selain  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA),  Laporan  Arus  Kas,  Neraca  dan Catatan  Atas  Laporan  Keuangan,  maka terdapat  tiga  laporan  tambahan  akibat  dari pelaksanaan  akuntansi  berbasis  akrual,  yaitu laporan  perubahan  saldo  anggaran  lebih, laporan  operasional,  dan  laporan  perubahan ekuitas yang sudah diaudit oleh BPK RI.
Akibat  dari  belum  sempurnanya  laporan saldo  anggaran  lebih,  maka  sering  terjadi kasus-kasus yang menyimpang seperti kelebihan  pembayaran  anggaran  dari  rencana anggaran  semula.  Kasus-kasus  seperti  itu dapat  merugikan  pemerintah  dalam  hal  ini erat hubungannya dengan fungsi pengawasan. .
Fungsi  pengawasan  menjadi  masalah penting  bagi  pemerintah  untuk  menjamin terlaksananya  program  kerja  pemerintah secara  akuntabel.  Meningkatnya  kegiatan pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  nilai anggaran  yang  lebih  besar  dan  terperinci  ke berbagai  program  kerja  membuat  fungsi pengawasan  menjadi  semakin  penting  untuk mencegah  kecurangan  dan  penyimpangan serta  mengarahkan  penggunaan  anggaran yang  lebih  optimal  pada  program  kerja  yang
bermutu. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah  suatu  instansi  pemerintah  telah melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  tugas dan  fungsinya  serta  telah  menggunakan anggaran  publik  secara  efektif  dan  efisien, serta  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian secara komprehensif dalam bentuk penelitian dengan judul:
Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan
Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar .

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN Kinerja Pemerintah
Kinerja adalah sebagai hasil-hasil fungsi perkerjaan  atau  kegiatan  dalam  organisasi yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Mulyadi  (2011: 337) menyatakan  kinerja adalah keberhasilan personel,  tim,  atau  unit  organisasi  dalam mewujudkan  sasaran  strategik  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  dengan  perilaku  yang diharapkan.
Menurut Bastian (2010: 274)
menjelaskan kinerja organisasi adalah gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijak- sanaan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan, misi  dan  visi  organisasi  yang  tertuang  dalam perumusan skema strategis ( strategic planning ) suatu organisasi.
Menurut Nawawi (2013:48) menjelaskan kinerja  pemerintah  yang  baik  tidak  hanya sekedar  input  atau  output  namun  sebuah orientasi pada hasil. Kinerja pemerintah harus memiliki  hasil,  manfaat  dan  dampak  yang positif bagi masyarakat, sehingga pencapaian serapan  anggaran  saja  tidak  dapat  dijadikan ukuran  yang  memadai  dan  dapat  meng-
gambarkan  manajemen  kinerja  pemerintahan yang baik.
Sebuah instansi pemerintah dapat dikatakan  berhasil  melaksanakan  tugasnya jika  indikator  atau  ukuran  capaian  sasaran kinerja  sesuai  atau  searah  dengan  misi  yang telah  dirumuskan.  Indikator  kinerja  tersebut didasarkan pada kelompok  menurut masukan ( input ),  keluaran  ( output ),  hasil  ( outcome ), manfaat  ( benefit ),  dampak  ( impact )  serta proses  ( process )  (Adisasmita,  2011:90).
Menurut Mardiasmo (2010: 122) dalam Putri (2012)  manfaat  pengukuran  kinerja  adalah sebagai berikut :
1. Memberikan pemahaman mengenai pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
2. Memberikan  arah  untuk  mencapai  target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Untuk  memonitor  dan  mengevaluasi pencapaian
kinerja dan membandingkannya  dengan  target  kinerja serta  melakukan  tindakan  korektif  untuk memperbaiki kinerja;
4. Sebagai dasar untuk memberikan pengharapan  dan  hukuman  (reward  & punishment) secara obyektif atas pencapaian  prestasi  yang  diukur  sesuai dengan  sistem  pengukuran  kinerja  yang telah diperbaiki;
5. Sebagai  alat  komunikasi  antara  bawahan dan  pimpinan  dalam  rangka  memperbaiki kinerja organisasi;
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pegawai sudah terpenuhi; Membantu  memahami  proses  kegiatan intansi pemerintah;
7. Memastikan bahwa pengambilan
keputusan dilakukan secara obyektif.
Kinerja  menurut  Mahmudi  (2013:20) merupakan  suatu  kosntrukmultidimensi  yang dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain. 1. Faktor personal individu meliputi pengetahuan,  keterampilan,  kemampuan,
kepercayaan, motivasi dan komitmen yang dimiliki individu.
2. Faktor  kepemimpinan  meliputi  kualitas dalam  memberi  dorongan,  semangat, arahan  dan  dukungan  yang  diberikan manajer.
3. Faktor  tim,  kualitas  dalam  member dukungan  ,  semangat  yang  diberikan  oleh rekan  tim,  kepercayaan  terhadap  sesame anggota  tim,  kekompakan  dan  keeratan anggota tim.
4. Faktor  sistem  meliputi  system  kerja, fasiliats  kerja  atau  infrastruktur,  yang diberikan oleh organisasi proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi
5. Faktor  eksternal  meliputi  tekanan  dan perubahan  lingkungan  eksternal  dan internal.

## Kinerja Keuangan Sektor Publik
Menurut  Inpres  No.  7  Tahun  1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan suatu  kegiatan/program/kebijaksanaan  dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi dari organisasi pemerintahan.
Suprapto  (2011:84)  menyebutkan  salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan  analisis  rasio  terhadap  APBD yang  telah  ditetapkan  dan  dilaksanakannya. Penggunaan  analisis  rasio pada  sektor  publik belum  banyak  dilakukan,  sehingga  secara teori  belum  ada  kesepakatan  secara  bulat mengenai  nama  dan  kaidah  pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan,  jujur,  demokratis,  efektif,  efisien dan  akuntabel,  analisis  rasio  terhadap  APBD perlu  dilaksanakan  meskipun  pengakuntasian dalam  APBD  berbeda  dengan  laporan keuangan  yang  dimiliki  perusahaan  swasta. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang
dicapai  dari  satu  periode  dibandingkan dengan  periode  sebelumnya  sehinggga  dapat diketahui  bagaimana  kecenderungan  yang terjadi.  Selain  itu  dapat  pula  dilakukan dengan  cara  membandingkan  dengan  rasio keuangan  pemerintah  daerah  tertentu  dengan rasio  keuangan  daerah  lain  yang  terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana
posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.
Analisis  rasio  keuangan  pada  APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai  dari  satu  periode  dibandingkan dengan  periode  sebelumnya  sehingga  dapat diketahui kecenderungan yang terjadi (Halim, 2014). Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  menurut  Mardiasmo  (2012:4)  adalah menggunakan  pengukuran value  for  money , dengan  melihat  rasio  efektivitas  dari  kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.
Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.  Hubungan  antara input dan output dimana  barang  dan  jasa  yang  dibeli  oleh organisasi  digunakan  untuk  mencapai output tertentu.  Efektivitas  dapat  diukur  dengan membandingkan  rasio  antara output dan input .  Semakin  besar  rasio  berarti  semakin tinggi tingkat efektivitasnya.
Rasio Efektivitas = Input Output x 100%
Dimana  nilai output merupakan  hasil persentase perhitungan realisasi fisik lapangan  dari  setiap  kegiatan  yang  ada, sedangkan  nilai input merupakan  persentase antara  dana  yang  digunakan  dengan  dana yang dianggarkan oleh pemerintah.
Selanjutnya untuk pengukuran nilai efektivitas  dari  setiap  realisasi  kegiatan  yang
dianggarkan,  maka  digunakan  interval  skala persentase.  Adapun  skala  persentase  tersebut adalah:
- 90 s/d 100   =  Sangat efektif
- 80 s/d 89,99 =  Efektif - 70 s/d 79,99 =  Cukup efektif - 60 s/d 69,99 =  Kurang efektif - <59,99 =  Tidak efektif
Dari  pengertian  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  kinerja  keuangan  publik adalah  usaha  formal  yang  dilakukan  dalam rangka  pemberdayaan  yang  bertujuan  dan bertumpu pada kepentingan publik.

## Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
Menurut  Rasdianto  (2013:10)  sistem akuntansi  berbasis  akrual  adalah  akuntansi yang  mengakui  dan  mencatat  transaksi  atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat  perolehan.  Fokus  sistem  akuntansi  ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan  sumber  daya  pada  suatu  entitas. Dalam  akuntansi  akrual  informasi  yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan  informasi  yang  lebih  rinci mengenai aktiva dan kewajiban.
Menurut  Nunuy  (2010:17)  Akuntansi berbasis  akrual  merupakan  sistem  akuntansi yang  mengakui  dan  mencatat  transaksi  atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat  perolehan.  Fokus  sistem  akuntansi  ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Halim  dan  Kusufi  (2012:  53)  dalam Lamonisi  (2016)  menyimpulkan  bahwa  basis akrual  mampu  memenuhi  tujuan  pelaporan yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  basis  kas, tujuan  pelaporan  tersebut  adalah  tujuan manajerial dan pengawasan. Beberapa masalah  aplikasi  basis  akrual  yang  dapat diidentifikasikan  antara  lain  (Bastian,  2010: 120) dalam Lamonisi (2016) adalah:
1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat  dalam  jurnal  dilakukan  oleh individu yang mencatat.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas  ketika  dikaitkan  dengan  nilai historis dan inflasi.
3. Dalam  pembandingan  dengan  basis  kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur  administrasi  yang  lebih  rumit, sehingga  biaya  admnistrasi  menjadi  lebih mahal.
4. Peluang  manipulasi  keuangan  yang  sulit dikendalikan.
Menurut Kementerian Keuangan
Republik  Indonesia  (2014)  basis  akuntansi akrual memiliki manfaat sebagai berikut:
1. Memberikan  gambaran  yang  utuh  atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan  informasi  yang  sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat  dalam  mengevaluasi  kinerja pemerintah  terkait  biaya  jasa  layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

## Indikator Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
Nordiawan (2012:201) menjelaskan lebih  rinci  unsur  dari  sistem  akuntansi keuangan  secara  umum  terdiri  dari  (1)
pencatatan,  (2)  pengikhtisaran  dan  (3) pelaporan. Adapun penjelasan sistem akuntansi keuangan sebagai berikut: 1) Pencatatan a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti
transaksi dan bukti pencatatan.
b) Kegiatan  pencatatan  bukti  transaksi dalam buku harian atau jurnal.
c) Memindahbukukan (posting) dari
jurnal  berdasarkan  kelompok  atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
2) Pengikhtisaran
a) Penyusunan  neraca  saldo  berdasarkan akun  buku  besar  pada  akhir  periode akuntansi  yaitu  suatu  daftar  yang memuat  nama  akun  atau  rekening beserta jumlah saldonya selama periode  tertentu,  diambil  dari  buku besar.
b) Pembuatan  ayat  jurnal  penyesuaian yaitu  menyesuaikan  akun-akun  pada akhir  periode  yang  belum  menyajikan informasi yang paling up to date.
c) Penyusunan  kertas  kerja  atau  neraca lajur  yaitu  neraca lajur  merupakan  alat pembantu penyusunan laporan keuangan. d) Pembuatan  ayat  jurnal  penutup  yaitu prosedur  jurnal  penutup  diposting  ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah  diposting,  akun  nominal  akan nol.
e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan  yaitu  neraca  yang  berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
f) Pembuatan  jurnal  pembalik  diperlukan apabila setelah pembuatan neraca saldo setelah  penutupan,  dibuat  ayat  jurnal pembalik.
3) Pelaporan
Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.
Kerangka  konseptual  dari  pengukuran (nilai  perolehan  historis)  unsur  laporan keuangan, yaitu :
1. Pengukuran Aset Dicatat  sebesar  pengeluaran/penggunaan sumber  daya  ekonomi  atau  sebesar  nilai wajar  dari  imbalan  yang  diberikan  untuk memperoleh aset tersebut.
2. Pengukuran Kewajiban Dicatat  sebesar  nilai  wajar  sumber  daya ekonomi  yang  digunakan  pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan”.
Dalam  penerapan  basis  akrual  nantinya, pemerintah diwajibkan untuk menyusun tujuh laporan  keuangan,  yakni  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA),  Laporan  Perubahan  Saldo Anggaran  Lebih,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas (LAK),  Laporan  Operasional  (LO),  Laporan
Perubahan  Ekuitas  (LPE),  dan  Catatan  atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbedaan mendasar  antara  basis  CTA  dengan  basis akrual terletak pada LRA dan LO.

## Fungsi Pengawasan
Secara umum yang dimaksud pengawasan  menurut  Sumarsono  (2010:245) adalah  segala  kegiatan  dan  tindakan  untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan  tidak  menyimpang  dari  tujuan  serta rencana  yang  telah  digariskan.  Menurut Soeradi  (2014:35)  pengawasan  adalah  suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan  kegiatan  telah  dilakukan  sesuai dengan  rencana,  aturan-aturan  dan  tujuan yang telah ditetapkan.
Pengawasan keuangan daerah sesungguhnya merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.  Bila  dikaitkan  dengan  siklus anggaran, maka pengawasan keuangan negara meliputi tahap penyusunannya, tahap pelaksanaannya,  maupun  tahap  pertanggung- jawabannya.  SAS  (Statement  on  Auditing Standard) dalam Primadona (2011)
mendefinisikan  pengawasan  adalah  sebagai berikut:
1. Pengawasan administrasi, meliputi struktur  organisasi,  prosedur  dan  catatan yang berhubungan dengan proses
pengambilan keputusan untuk melaksanakan  transakasi  yang  diotorisasi oleh manajemen.
2. Pengawasan  akuntansi,  meliputi  struktur organisasi serta prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan aktiva dan dipercayainya catatan keuangan perusahaan.

## Penelitian Sebelumnya
Penelitian  Wina  dan  Khairani  (2015) pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi  sektor  publik  dan  pengawasan terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah  (studi  kasus  Dispenda  Kota  dan
Dishub Prov). Hasil penelitian mengemukakan bahwa secara parsial maupun simultan penerapan standar pelaporan akuntansi  sektor  publik  dan  pengawasan berpengaruh signifikan terhadap akuntabiliats kinerja instansi pemerintah daerah.
Penelitian Dharma (2014) tentang pengaruh pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  Daerah Kota Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan fungsional berpengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  instansi pemerintah,  dan  penerapan  sistem  akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Penelitian Wibawa et.al (2013) Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan
Efektivitas  Fungsi  Pengawasan  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pada  Pemerintah  Daerah Kota  Tegal.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  hasil  pengujian  korelasi  pearson terhadap variable implementasi standar akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  dan Efektivitas  Fungsi  Pengawasan  memiliki hubungan  yang  sangat  kuat/erat  dengan kualitas  laporan  keuangan.  Hasil  pengujian regresi  secara  simultan  dengan  uji  F  maupun parsial  dengan  uji  t,  memperlihatkan  bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan Efektivitas Fungsi Pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Penelitian  Sukmana  dan  Lia  (2009) tentang  pengaruh  pengawasan  intern  dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.  Hasil  penelitian  mengemukakan bahwa  secara  parsial  maupun  simultan pengawasan  intern  dan  pelaksanaan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

## Hipotesis
Berdasarkan  uraian  tujuan  penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu dan kerangka  pemikiran  dan  sebelumnya,  maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah H 1 :  Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. H 2
:  Efektivitas fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. H 3 :  Implementasi standar akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  dan efektivitas fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

## METODE PENELITIAN / METHODS
Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh  Besar yang  berlokasi  di  Kota  Jantho.  Objek penelitian adalah implementasi standar akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual, efektivitas  fungsi  pengawasan  dan  kinerja Keuangan  pemerintah.  Selain  itu  juga disajikan  karakteristik  responden  pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Pegawai yang terlibat dalam bagian akuntansi pada SKPD Kabupaten Aceh Besar sebanyak 27  Kantor.  Setiap  kantor  diwakili  3  bagian sub  keuangan,yang  terdiri  dari  kepala  sub keuangan, bendahara dan staff keuangan,sehingga  jumlah  sampel  dalam penelitian ini berjumlah 81 orang dari seluruh bagian  keuangan  di  SKPD  Kabupaten  Aceh Besar.
Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data mengenai implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis  akrual  dan  efektivitas  fungsi pengawasan  terhadap  kinerja  Keuangan pemerintah  dilakukan  pengumpulan  data
dengan  menggunakan  Kuesioner.  Kuesioner adalah  sejumlah  pertanyaan  tertulis  yang digunakan  untuk  memperoleh  informasi  dari responden Pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner  adalah  tertutup  yaitu  berbentuk pilihan  yang  telah  disediakan.  Kuesioner terdiri  dari  3(tiga)  pertanyaan  tentang karakterisik  responden,  6  (enam)  pertanyaan tentang  kinerja  instansi  pemerintah  dan  4 (empat) pertanyaan tentang penerapan akuntansi  akrual  basis  dan  5  (lima) pertanyaan tentang efektivitas fungsi pengawasan. Teknik Analisis Data Untuk mengetahui pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah      Daerah  Kabupaten  Aceh  Besar digunakan  analisis  regresi  adalah  sebagai berikut:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + e Keterangan:
Y =   Kinerja keuangan X 1 =   Implementasi standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual
X 2 =   Efektivitas fungsi pengawasan
β =   Koefisien Regresi α =  Konstanta
e =  Standart error Pengujian Hipotesis
1. Secara Parsial
Pengujian ini di lakukan untuk mengetahui  tingkat  signifikansi  pengaruh masing-masing  variabel  independen  secara parsial  terhadap  variabel  dependent.  Yang menjadi  Kriteria  dalam  pengujian  hipotesis ini adalah :
Ho   :   β 1 = 0 Implementasi standar akuntansi  pemerintahan  berbasis akrual tidak berpengaruh   terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
H 1 : β 1 ≠  0  Implementasi  standar akuntansi  pemerintahan  berbasis
akrual berpengaruh terhadap kinerja keuangan  Pemerintah  Kabupaten
Aceh Besar. Dan
Ho   :   β 2 = 0 Efektivitas fungsi
pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. H 1 :  β 2 ≠ 0 Efektivitas fungsi pengawasan  berpengaruh  terhadap kinerja keuangan Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar.
Uji parsial ini sering disebut dengan uji t (uji 2 arah) yang mana dengan uji ini apakah hipotesis  yang  di  gunakan  di  terima  dan  di tolak  dengan  ketentuan  apabila  hasil  uji  t dengan  tingkat  kepercayaan (confidence interval) 95%  dengan  α=0,05  jika  hasil  t- hitung  lebih  besar  dari  t-tabel  maka  Ho diterima dan H1 ditolak.
2. Secara simultan/serempak ( uji-F)
Pengujian ini di lakukan untuk mengetahui  signifikansi  pengaruh  seluruh variabel  independen  dalam  model  terhadap variabel  dependent.  Untuk  menguji  hipotesis yang di ajukan apakah di terima atau di tolak, variabel  X  berpengaruh  terhadap  Y  maka  di gunakan  uji  statistik  uji  F,  adapun  yang menjadi kriteria adalah:
H 0 : β 1 =   β2=0 artinya variabel implementasi  standar  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual dan efektivias fungsi pengawasan  tidak  bepengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah  Daerah  Kabupaten Aceh Besar. H 1 :   Minimal satu βi≠0 artinya Implementasi  standar  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual dan efektivitas fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Aceh Besar.
Pengujian  ini  di  lakukan  dengan  uji statistik F dengan kriteria: Jika F hitung ≥        F tabel ,    maka        menerima  Ha  dan  menolak Ho,Jika F hitung < F tabel , maka menolak Ha dan menerima  Ho.  Dengan  menggunakan spss versi  22 akan  di  lihat  pada  tabel  ANOVA ataupun  dengan  membandingkan  sig.  F dengan level  of  test (α)  dengan  ketentuan Terima  Ho  bila  sig.  F  ≥α  dan  Tolak  Ho( Terima H1) bila sig. F≤α.

## HASIL PENELITIAN / RESULTS Karakteristik Responden
Karakteristik responden menggambarkan identitas  responden  yang  dilihat  dari  segi umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pengalaman  kerja,  yang  diperoleh  dari  hasil pengedaran kuesioner pada 81 orang responden. Untuk lebih jelasnya karakteristik responden  tersebut  akan  dijelaskan  sebagai berikut :
1. Berdasarkan karakteristik usia
menunjukkan  bahwa  5  orang  responden (6,2%)  berumur  pada  rentang  26-30 tahun.  18  orang  responden  (22,2%) berumur  pada  rentang  31-35  tahun. Selanjutnya  38  orang  responden  (46,9%) berumur  pada  rentang  36-40  tahun. Sedangkan  sisanya,  sebanyak  20  orang (24,7%) berumur di atas 40 tahun.
2. Berdasarkan  jenis  kelamin,  diketahui bahwa  sebagian  besar  responden  atau sebanyak  49  orang  (60,5%)  berjenis kelamin  laki-laki,  dan  sisanya  sebanyak 32  orang  lagi  (39,5%)  berjenis  kelamin perempuan. Kemudian berdasarkan pendidikan  terakhir,  dapat  dilihat  bahwa responden  tamatan  SMA/sederajat  hanya 4  orang  (4,9%),  kemudian  yang  lulusan Diploma  berjumlah  24  orang  (29,6%), selanjutnya  50  orang  responden  (61,7%) atau  lebih  dari  setengah  responden merupakan tamatan sarjan S-1, dan hanya 3  orang  (3,7%)  saja  responden  yang lulusan pascasarjana.
3. Berdasarkan pengalaman kerja responden, diketahui hampir dari setengah  responden  atau  sebanyak  40 orang  (49,4%),  telah  bekerja  diantara rentang 6-10 tahun, selanjutnya sebanyak 23 orang responden (28,4%) telah bekerja lebih dari 10 tahun, dan sisanya sebanyak 18  orang  (22,2%)  dengan  masa  kerja kurang dari 5 tahun. Analisis Regresi Linier Berganda 1. Pengaruh Variabel Independent

## Terhadap Variabel Dependent
Seperti  dikemukakan  pada  rumusan masalah  dan  hipotesis  penelitian  yaitu menganalisis  variabel  Implementasi  SAP Berbasis  Akrual  (X 1 ),  Efektivitas  Fungsi Pengawasan  (X 2 ),  sebagai  variabel  bebas (independent  variabel)  baik  secara  simultan maupun  parsial,  maka  untuk  menjelaskan didasarkan  kepada  analisis  regresi  linier berganda  seperti  yang  terlihat  pada  tabel berikut ini :
Tabel 4.1 Pengaruh Masing-masing Variabel Bebas Terhadap Variabel terkait
Sumber : Data Primer, 2017 (diolah)
Berdasarkan  hasil  output  komputer melalui  program  SPSS,  maka  diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut : Y  =  2,072 + 0,197 (X 1 ) + 0,254 (X 2 ) + e Dari  persamaan  regresi  di  atas  dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut :
2. Koefisien Regresi (β)
a. Koefisien konstanta sebesar 2,072.
Artinya  bilamana  variabel,  Implementasi SAP Berbasis Akrual (X 1 ) dan Efektivitas Fungsi Pengawasan (X 2 ) dianggap
konstan,  maka  besarnya  kinerja  sebesar 2,072
b. Besarnya  koefisien  variabel  Implementasi SAP  Berbasis  Akrual  sebesar  0,197 artinya  setiap  kenaikan  100%  perubahan dalam variabel Implementasi SAP Berbasis  Akrual  secara  relatif  akan meningkatkan  Kinerja  Keuangan  Pemkab Aceh Besar sebesar 19,7% dengan asumsi variabel  Efektivitas  Fungsi  Pengawasan dianggap konstan.
c. Besarnya  koefisien  variabel  Efektivitas Fungsi  Pengawasan  sebesar  0,254  artinya setiap  kenaikan  100%  perubahan  dalam variabel  Efektivitas  Fungsi  Pengawasan secara  relatif  akan  meningkatkan  Kinerja Keuangan  Pemkab  Aceh  Besar  sebesar 25,4% dengan asumsi variabel
Implementasi SAP Berbasis Akrual dianggap konstan.
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas  dapat diketahui  bahwa  dari  2  (dua)  variabel  yang diteliti,  diketahui  bahwa  kedua  variabel independent  memiliki  pengaruh  terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Aceh Besar, sedangkan pengaruh yang paling dominan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dari kedua variabel  independen  tersebut  adalah  variabel
Efektivitas Fungsi Pengawasan (X 2 )
3. Koefisien  korelasi  (R)  dan  determinasi (R 2 )
Untuk  melihat  hubungan  dan  pengaruh variabel  bebas  terhadap  kinerja  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Besar  berdasarkan  korelasi dan  determinasi  seperti  dijelaskan  pada  tabel berikut ini:
Tabel 4.2 Tabel Model Summary R R2 Adjusted R2 Std. Error  of the estimate Keterangan 0,654 0,406 0,285 0,2546 Korelasi sedang Sumber : Data Primer, 2017 (diolah)
1. Koefisien  korelasi  (R)  =  0,654  yang menunjukkan  bahwa  derajat  hubungan antara  variabel  bebas  dengan  variabel terikat  sebesar  65,4%.  Artinya  kinerja keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Besar erat hubungannya dengan Implementasi SAP Berbasis Akrual (X 1 ) dan Efektivitas Fungsi Pengawasan (X 2 ).
2. Koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar 0,406. Artinya sebesar 40,6% Implementasi SAP Berbasis Akrual (X 1 ) dan  Efektivitas  Fungsi  Pengawasan  (X 2 ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Besar,  sedangkan
selebihnya yaitu sebesar 59,4%
dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  di luar  daripada  yang  menjadi  variabel penelitian  ini,  seperti  faktor  motivasi kerja,  faktor  pemberian  insentif,  faktor komitmen  organisasi,  faktor  pendidikan dan  pelatihan,  serta  faktor-faktor  lain yang berhubungan dengan kinerja.
4. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)
Uji  parsial  digunakan  untuk  menguji secara parsial masing-masing variabel independen  terhadap  variabel  dependen, pengambilan  keputusan  dilakukan  dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel , pada taraf  signifikansi  α  =  5%.  Hasil  perhitungan yang diperlihatkan pada tabel 4.6 berikut ini:
Tabel 4.3
Uji Parsial (t-test) No Variable Independen t Sig. 1. Implementasi  SAP  Berbasis Akrual (X1) 2,953 0,004 2. Efektivitas  Fungsi  Pengawasan (X2) 3,090 0,003 Sumber : Data Primer, 2017 (diolah)
Tabel  di  atas  menunjukkan  variabel faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, secara parsial, antara lain :
a. Variabel  Implementasi  SAP  Berbasis Akrual
Hasil penelitian terhadap variabel Implementasi SAP Berbasis Akrual (X 1 ) diperoleh  t hitung (2,953)  dan  t tabel (1,990). Hasil  perhitungan  ini  menunjukkan bahwa  t hitung >  t tabel dengan  signifikansi sebesar 0,004 atau probabilitas di bawah α  =  5%.  Sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  menerima  Ha 1 ,  dan menolak  Ho 1 .  Dengan  demikian  hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel Implementasi SAP Berbasis Akrual (X 1 ) berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Aceh Besar.
b. Variabel Efektivitas Fungsi Pengawasan Hasil penelitian terhadap variabel Efektivitas  Fungsi  Pengawasan  (X 2 ) diperoleh  t hitung (3,090)  dan  t tahel (1,990). Hasil  perhitungan  ini  menunjukkan bahwa  t hitung >  t tabel dengan  signifikansi sebesar 0,003 atau probabilitas di bawah α  =  5%.  Sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  menerima  Ha 2 ,  dan menolak  Ho 2 Dengan  demikian  hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel Efektivitas Fungsi  Pengawasan  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kinerja  keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
5. Pengujian Secara Simultan (Uji-F)
Uji simultan dilakukan untuk
mengetahui apakah semua variabel independen yaitu pengawasan intern mempunyai pengaruh terhadap kinerja Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar,  seperti terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.4
Analisis of Variance (Anova) Model Sum of Squar es D f Mean Squar es F hitun g F tabe l Sig Regres i 1,937 2 0,968 10,10 3 3,11 0 0,00 0
Residu al 7,477 7 8 0,096 Total 9,414 8 0 Sumber : Data Primer, 2017 (diolah)
Pengujian dilakukan dengan Anova yang membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada tabel 4.7 menunjukkan F hitung sebesar 10,103, sedangkan F tabel pada tingkat signifikansi α = 5%  adalah  sebesar  3,110.  Dari  perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa F hitung > F tabel (10,103  >  3,110),  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  merima  Ha 3 (Hipotesis alternative) dan menolak Ho 3 (Hipotesis nol), artinya  bahwa  variabel  Implementasi  SAP Berbasis  Akrual  (X 1 )  dan  Efektivitas  Fungsi Pengawasan (X 2 ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Aceh Besar.
Dengan demikian terbukti bahwa terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara, Implementasi  SAP  Berbasis  Akrual  (X 1 )  dan Efektivitas Fungsi Pengawasan (X 2 ) terhadap kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Besar,  dengan  demikian  hipotesis alternatif  (Ha 3 )  yang  diajukan  diterima  dan menolak hipotesis nol (Ho 3 ), karena diperoleh nilai F hitung > F tabel , dengan tingkat probabilitas Sig (0,000).
6. Pembuktian Hipotesis
Analisis yang digunakan untuk
pengujian hipotesis adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier berganda  dengan  menggunakan  perhitungan program  komputerisasi  SPSS  versi  22.0 diperoleh persamaan regresi:
Y  =  2,072 + 0,197 (X 1 ) + 0,254 (X 2 ) + e Untuk menguji signifikansi dari persamaan  regresi  linier  tersebut  digunakan analisis  varian  untuk  regresi.  Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung > F tabel yaitu 10,103  >  3,110,  maka  dapat  disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan.
Hubungan  antara  variabel  independent (X 1 dan X 2 ) dengan  kinerja  keuangan
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Y) dapat diketahui  dari  nilai  koefesien  korelasi. Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  program komputasi  SPSS  versi  22.0  diperoleh koefesien  korelasi  atau  R  sebesar  0,654. Selanjutnya  koefesien  korelasi  tersebut  dapat diuji dengan menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil  uji-t  kedua  variabel  sangat  berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten  Aceh  Besar,  dimana  nilai  t hitung dari  masing-masing  variabel  tersebut  lebih besar dari t tabel (1,990).
Besarnya  pengaruh  atau  kontribusi  yang diberikan oleh pengaruh variabel Implementasi  SAP  Berbasis  Akrual  dan Efektivitas  Fungsi  Pengawasan  terhadap kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Besar  dapat  diketahui  dari  nilai koefisien  determinasi  atau  R 2 .  Berdasarkan hasil  perhitungan  diperoleh  nilai  R 2 =  0,406 yang berarti besarnya pengaruh Implementasi SAP  Berbasis  Akrual  dan  Efektivitas  Fungsi Pengawasan  terhadap  kinerja  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar  adalah sebesar 40,6%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa selain variabel Implementasi  SAP  Berbasis  Akrual  dan Efektivitas  Fungsi  Pengawasan,  kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga  dipengaruhi  variabel  lain  yang  tidak dikaji  dalam  penelitian  ini  sebesar  59,4%. Variabel-variabel  tersebut  seperti  faktor motivasi  kerja,  faktor  pemberian  insentif, faktor komitmen organisasi, faktor pendidikan  dan  pelatihan,  serta  faktor-faktor lain  yang  berhubungan  dengan  kinerja karyawan.
Dalam  penelitian  ini  jelas,  bahwa Implementasi SAP Berbasis Akrual berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah,  khususnya Kabupaten  Aceh  Besar.  Hal  ini  menunjukan bahwa  Implementasi  SAP  Berbasis  Akrual
dapat memberikan dukungan terhadap kinerja keuangan  pemerintahan  daerah  sehingga lebih terukur, terstruktur dan dapat dibandingkan.
Selanjutnya, dalam penelitian ini diketahui  juga  bahwa  Efektivitas  Fungsi Pengawasan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Efektivitas Fungsi Pengawasan yang berjalan dengan  baik  akan  menciptakan  laporan keuangan  yang  baik  pula,  sekaligus  akan memberikan  dukungan  berupa  responsivitas, responsibilitas,  dan  akuntabilitas  sebuah instansi  daerah,  dalam  hal  ini  adalah Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar.  Semakin baik  pengawasan  intern  yang  dilaksanakan akan  memberikan  dampak  semakin  baik kinerja Pemerintah daerah yang dicapai.

## KESIMPULAN/CONCLUSSION Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  tentang  Implementasi  SAP Berbasis  Akrual  dan  Efektivitas  Fungsi Pengawasan  terhadap  kinerja  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar,  maka dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut :
1. Terdapat  hubungan  linier  positif  dan cukup  erat  antara  variabel  Implementasi SAP  Berbasis  Akrual  terhadap  kinerja keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Besar.
2. Terdapat  hubungan  linier  positif  dan cukup  erat  antara  variabel  Efektivitas Fungsi  Pengawasan  terhadap  kinerja keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Besar.
3. Hasil  Uji  t  menandakan  besarnya pengaruh  variabel  Implementasi  SAP Berbasis  Akrual  secara  parsial  terhadap kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten
Aceh  Besar,  karena  memiliki  nilai  t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel .
4. Hasil  Uji  t  menandakan  besarnya pengaruh  variabel  Efektivitas  Fungsi Pengawasan  secara  parsial  terhadap kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Besar,  karena  memiliki  nilai  t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel .
5. Hasil uji F membuktikan bahwa, Implementasi  SAP  Berbasis  Akrual  dan Efektivitas  Fungsi  Pengawasan  secara simultan  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Besar.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka peneliti  memberikan  beberapa  saran  sebagai berikut:
1. Kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Aceh Besar,Bahwa dalam rangka implementasi  SAP  berbasis  akrual  di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yaitu:
a) Perlu  adanya  percepatan  pelaksanaan kegiatan-kegiatan  yang  telah  di anggarkan sebelumnya,seperti
peningkatan konektifitas jaringan SIMDA,  peningkatan  kemampuan pemahaman  akuntansi  akrual,tidak hanya  definisin  akrual  saja  tetapi lebih kepada kemampuan
menganalisa dan memahami permasalahan-permasalahan terkait akuntansi akrual.
b) Selain  itu  diklat  yang  di  adakan harus  lebih  mengedepankan  praktik di lapangan untuk memenuhi kebutuhan SDM karena masih terbatas  nya  formasi  SDM  yang mempunyai  kompetensi  di  bidang akuntansi  perguruan  tinggi,dan  di perbanyak diklat-diklat terkait pengelolaan keuangan.
c) Sedangkan dalam aspek IT,di perlukan  percepatan  pengembangan
aplikasi keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan secara  akrual  dengan  mengintegrasi- kan  aplikasi-aplikasi  lain  seperti aplikasi  pengelolaan  pendapatan  dan aplikasi pengelolaan aset.
2. Bagi peneliti lain yang akan melanjutkan penelitian  ini,di  harapkan  untuk  dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian  ini  pada  masa  yang  akan datang dengan
lebih komprehenshif,melalui  penelitian  ini yang  lebih  mendalam  tentang  faktor- faktor  lain  yang  mempengaruhi  kinerja. Di  karenakan  variabel-variabel  bebas dalam  penelitian  ini  belum  mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel  terikat  di  atas  90%,  penelitian ini  hanya  mampu  menjelaskan  pengaruh nya  terhadap  terikat  sebesar  40,6%. Dalam  penelitian  ini  selanjutnya  perlu menambahkan  variabel  bebas,seperti insentif dan pelatihan. Agar menghasilkan penelitian baru yang dapat membantu perusahaan,lembaga atau instansi  dalam  meningkatkan  kinerja keuangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Faisal  (2013) Dasar-dasar  Manajemen Keuangan , Universitas Muhammadiyah, Malang. Adisasmita  Rahardjo  (2011) Manajemen  Keuangan Daerah , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Arif Soyan Mirrian et.al (2016) Manajemen Pemerintah , Jakarta: Universitas Terbuka. Arikunto  (2010) Prosedur  Penelitian . Jakarta:
Reneka Cipta. Auditya  Lucy  dan  Husaini  Lismawati  (2013)  Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja
Pemerintah  Daerah Journal  Fairness  Volume  3, Nomor  1 ,  Program  Magister  Akuntansi  Universitas Bengkulu.
Badruzaman,  Jajang  dan  Chairunnisa,  Irna  (2011) Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  terhadap  Penerapan Good  Governance. Jurnal  Akuntansi  dan  Bisnis AUDI.
Bastian,  Indra  (2010) Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga.
Dharma,  Setia  E  (2014)  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran Anggaran  dan  Sistem  Pengendalian  Akuntansi terhadap  Kinerja  Manajerial  dengan  Komitmen Organisasi  sebagai  Variable  Pemoderasi  pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota  Provinsi  DI Yogyakarta).  Denpasar  Bali. Simposium  Nasional Akuntansi VII, Desember Fahmi  Ilham  (2011) Manajemen  Kinerja, Alfabeta, Bandung.
Fahroji  Ikhwan  dan  Mokh  Najih  (2011) Menggugat Peran DPR dan BPK Dalam Reformasi Keuangan Negara , Trans Publishing, Malang.
Halim,  Abdul  (2013) Akuntansi  Sektor  Publik: Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta:  Salemba Empat.
Hoesada,  Jan  (2010)  Accrual  Budgeting  and  Accrual Accounting  pada  Pemerintahan  NKRI . Jurnal Akuntansi /Tahun  XIV,  No.  01,  Januari  2010:  113- 124.
Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah , Jakarta
Kementerian Dalam Negeri (2014) Konsep Siklus
Akuntansi di Pemerintahan Daerah , Diroktorat Jenderal Keuangan Daerah Jakarta. Kementerian  Keuangan  (2014) Gambaran  Umum Akuntansi  Berbasis  Akrual, Modul  Pelatihan Kementerian Keuangan, Jakarta.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  (2014) Gambaran  Umum  Akuntansi  Berbasis  Akrual,
Modul Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat , Jakarta.
Lamonisi1  Sony  (2016)  Analisis  Penerapan  Standar Akuntansi  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Kota Tomohon Jurnal  EMBA  Vol  1  No  4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
Mahmudi  (2013) Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo  (2013) Akuntansi  Sektor  Publik ,  ANDI, Yogyakarta.
Muhammad  Arifai  Dan  Edi  Abral  (2013)  Faktor  Yang Mempengaruhi  Implementasi  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 14, No. 1 Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Mulyadi (2011) Sistem Perencanaan dan Pengendalian manajemen, Edisi ketiga, Salemba Empat, Jakarta. Nawawi  Zaidan  (2013) Manajemen  Pemerintahan , Rajagrafindo, Jakarta.
Nordiawan  Deddi  (2012) Akuntansi  Sektor  Publik .
Jakarta: Salemba Empat.
Nunuy  Afiah  Nur  (2010) Akuntansi  Pemerintahan: Implementasi  Keuangan  Pemerintah  Daerah . Jakarta: Kencana.
Pongoh  Marsel  (2012)  Analisis  Laporan  Keuangan Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  PT.  Bumi Resources  Tbk . Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis,  Jurusan  Akuntansi  Universitas Sam Ratulangi Manado.
Putri  Wulan  Suci  Ika  dan  Ikhsan  Budi  Riharjo  (2016) PELAPORAN KINERJA INSTANSI

## PEMERINTAH  (Studi  Pada  Kantor  Kecamatan
Rungkut  Kota  Surabaya) Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi  :  Vol  5,  No  5 ,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
Rasdianto  Erlina  (2013) Akuntansi  Keuangan  Daerah Berbasis Akrual . Medan: Brama Ardian.
Republik  Indonesia, Peraturan  Presiden  Republik
Indonesia  Nomor  29  tahun  2014  tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
Republik  Indonesia, Undang-  Undang  No.  71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sitorus Selvina et.al (2015 ) Analisis Kesiapan Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual Berdasarkan  PP.  NO.  71  Tahun  2010  Pada  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Barang Milik  Daerah  Kota  Tomohon Jurnal  EMBA  Vol.3 No.1 Universitas Sam Ratulangi Manado. Soeradi H (2014) Pengeloaan Keuangan Negara di Era Otonomi , Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono (2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV.Alfabeta: Bandung.
Sukmana  Wawan  dan  Lia  Anggarsari  (2009)  Pengaruh
Pengawasan  Intern  dan  Pengawasan  eksternal
Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Survei  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota  Tasikmalaya) Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 4, No. 1, 2009. Sumarsono (2010) Manajemen Keuangan Pemerintahan , Yogyakarta: Graha Ilmu. Tarigan  Erwinton Putra  Antonius  dan  Lastria  Nurtanzila
(2013)  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dalam
Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan  Keuangan Daerah  Jurnal  Kebijakan &  Administrasi  Publik  JKAP  Vol  17  No  1 Pascasarjana MKP FISIPOL UGM.
Tika Pabundu (2012) Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Bumi Akara, Jakarta.
Tisnawati,  Ernie  Sule  dan  Saefullah  Kurniawan  (2014) Pengantar Manajemen . Granada Media, Jakarta.
Wibawa Dimas Satria et.al (2013) Pengaruh Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota  Tegal  Jurnal Trikonomika  Vol  12,  No.  2 Universitas Jenderal Soedirman. Wibowo (2014) Manajemen Kinerja , Rajawali Persada, Jakarta.
Wina  Intan  Permata  Haska  dan  Khairani  Siti  (2015)
Pengaruh  Penerapan  Standar  Pelaporan  Akuntansi
Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintshj  (Studi Kasus  Dispenda  Kota  dan  Dishub  Prov). Jurnal Ilmiah Akuntansi, STIE MDP