## ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI KEPEGAWAIAN OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE

## RAHMAT ANDIKA, AHKAM JAYADI, ANDI SAFRIANI Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ahkamjayadi@yahoo.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah  Analisis  Pelaksanaan  Mutasi Kepegawaian oleh Kepala Daerah di Kabupaten Majene.
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  yaitu  memberikan  gambaran secara  objektif  terkait  keadaan  yang  sebenarnya  dari  objek  yang  diteliti.  Jenis  data yang digunakan terdiri data primer yaitu dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan dan melalui data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen / catatan / laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah yang diteliti. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  mutasi  kepegawaian  cenderung menggunakan Merit  System melihat  hasil  analisis  wawancara  yang  dominan mengatakan  bahwa  pelaksanaan  mutasi    Pegawai    Negeri    Sipil    di    Badan Kepegawaian    dan  Pemberdayaan    Sumber    Daya    Manusia    Kabupaten    Majene menggunakan  pertimbangan  prestasi  kerja  ,  akan  tetapi  belum  sepenuhnya  hanya berdasarkan Merit  System ,  karena  masih  ditemukannya  pertimbangan-pertimbangan lain  yang  ikut  mempengaruhi  pelaksanaan  mutasi  tersebut  yaitu Spoil  System karena masih melibatkan unsur suka atau tidak suka, faktor kedekatan dengan pimpinan atau faktor kekeluargaan.
Kata Kunci : Kepala Daerah, Kepegawaian, Mutasi .

## Abstract
The  main  problem  of  this  research  is  the  Analysis  of  the  Implementation  of  Staff Movements  by  the  Regional  Heads  in  Majene  Regency.The  method  in  this  study  is descriptive qualitative, which provides an objective description of the actual state of the object under study.
The  results  showed  that  the  implementation  of  staff  transfer  tended  to  use  the  Merit System  to  see  the  results  of  the  dominant  interview  analysis  saying  that  the implementation of the transfer of Civil Servants at the Human Resources Empowerment and  Empowerment  Agency  of  Majene  Regency  uses  work  performance  considerations, but  not  entirely  based  on  the  Merit  System,  because  it  is  still  the  discovery  of  other considerations  that  influence  the  implementation  of  the  mutation  is  the  Spoil  System because it still involves elements of likes or dislikes, the factor of closeness to the leader or family factors.
Keywords: Head of District, Staffing, Mutation.

## Pendahuluan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”  yang  menganut desentralisasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sebagaimana  diisyaratkan  dalam Pasal  18  ayat  (1)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  “Negara  Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten  dan  kota  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  haruslah  berdasarkan  pada  hukum  yang  berlaku ( wetmatigheid  van  bestuur ).  Sebagai  negara  yang  menganut  desentralisasi mengandung arti  bahwa  urusan  pemerintahan  itu  terdiri  atas  urusan  pemerintahan  pusat  dan  urusan pemerintahan  daerah  artinya  ada  perangkat  pemerintah  pusat  dan  ada  perangkat pemerintah  daerah  yang  diberi  otonomi  yakni  kebebasan  dan  kemandirian  untuk mengatur urusan rumah tangga daerah. 1
Pasal 18 ayat (5) dan (6) UUD 1945 juga menentukan bahwa pemerintahan daerah kabupaten  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh Undang-Undang  ditentukan  sebagai  urusan  pemerintah  pusat.  Pemerintah  daerah kabupaten berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk me- laksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 2 Dalam sistem kepegawaian secara nasional, pegawai negeri sipil memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan  sebagai  alat  pemersatu  bangsa.  Sejalan  dengan  kebijakan  desentralisasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  maka  ada  sebagian  kewenangan  di  bidang kepegawaian diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Kepegawaian  daerah  adalah  suatu  sistem  dan  prosedur  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan,  penempatan,  pendidikan  dan  pelatihan,  penggajian,  pemberhentian, pensiun,  pembinaan,  kedudukan,  hak  dan  kewajiban,  tanggung  jawab,  larangan,  sanksi, dan penghargaan merupakan subsistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian, kepegawaian  daerah  merupakan  satu  kesatuan  jaringan  birokrasi  dalam  kepegawaian nasional.
Penempatan  pegawai  untuk  mengisi  jabatan  dengan  kualifikasi  umum  menjadi kewenangan  masing-masing  tingkatan  pemerintah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  sedangkan  untuk  mengisi  jabatan  tertentu  diperlukan  kualifikasi  khusus, seperti tenaga  ahli  dibidang  tertentu,  pengalaman  kerja  tertentu  di  kabupaten  atau  kota, maka  pembina  kepegawaian  tingkat  provinsi  atau  pemerintah  dapat  memberikan fasilitas.  Hal  ini  dalam  rangka  melakukan  pemerataan  tenaga-tenaga  pegawai  tertentu dan penempatan pegawai yang tepat sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diperlukan di seluruh  daerah. 3 Kelancaran  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan nasional  sangat  bergantung  pada  kesempurnaan  aparatur  negara  khususnya  Pegawai Aparatur  Sipil  Negara.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi  tugas  untuk  melaksanakan  tugas  pelayanan  publik,  tugas  pemerintahan,  dan tugas  pembangunan  tertentu.  Tugas  pelayanan  publik  dilakukan  dengan  memberikan
1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hlm.17.
2 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,  (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 258-259.
3 HAW  Wijaya, Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2005), hlm. 144.
pelayanan  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  pegawai ASN.  Adapun  tugas  pemerintahan  dilaksanakan  dalam  rangka  penyelenggaraan  fungsi umum  pemerintahan  yang  meliputi  pendayagunaan  kelembagaan,  kepegawaian,  dan ketatalaksanaan.  Sedangkan  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  pembangunan  tertentu dilakukan  melalui  pembangunan  bangsa (cultural  and  political  development) serta melalui  pembangunan  ekonomi  dan  sosial  ( economic  and  social  development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. 4
Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti  negara  atau  pemerintah,  jadi  PNS  adalah  orang  yang  bekerja  pada  pemerintah atau  Negara. 5 Di  dalam  ketentuan  perundangan-undangan  yang  pernah  berlaku, pengertian pegawai negeri tidak dibuat dalam  suatu rumusan yang berlaku umum tetapi hanya merupakan suatu rumusan yang khusus berlaku dalam hubungan dengan peraturan yang  bersangkutan. Bezoldigings  regeling  Burgerlijke  Lands  dieren 1938  (BBL  1938) menggunakan  istilah lands-dienaar yang  berarti  pengabdi  negeri,  sedangkan Betalings regeling  ambtenaren  in  Gepen  sioneerden 1949  (BAG  1949  menggunakan  istilah ambtenaar yang berarti pegawai. 6
Dalam  hal  manajemen  pegawai  negeri  sipil  menurut  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  Bab  VIII  Pasal  51-52  disebutkan  bahwa Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Manajemen ASN meliputi Manajemen  PNS  dan  Manajemen  PPPK.  Selanjutnya  dalam  konsideran  menimbang huruf  c  menyebutkan  bahwa  untuk  mewujudkan  Aparatur  Sipil  Negara  sebagai  bagian dari  reformasi  birokrasi,  perlu  ditetapkan  Aparatur  Sipil  Negara  sebagai  profesi  yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen  Apratur  Sipil  Negara.  Oleh  karena  itu  proses  mutasi  pegawai  negeri  sipil harus mengutamakan keahlian dari pegawai itu sendiri dalam artian bahwa proses mutasi haruslah merit system bukan spoil system (berdasarkan kekerabatan dan faktor lain) dan berlandaskan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku. 7
Membangun  sistem merit dalam  birokrasi  publik  berarti  menjadikan  kompetensi dan kinerja sebagai ukuran utama penilaian aparatur negara. Ukuran ini harus dijadikan sebagai  dasar  dalam  proses  seleksi  dan  rekrutmen,  remunerasi,  hingga  mutasi  maupun promosi jabatan. Bukan sebaliknya berdasarkan pada hubungan-hubungan kekeluargaan, pertemanan,  dan  unsur  politik.  Kepegawaian  negara  hanya  akan  berfungsi  secara profesional  dan  independen  jika  kompetensi  dan  kinerja  menjadi  dasar  dalam  semua pengukuran.  Ini  berarti  pemerintah  harus  melakukan  perombakan  secara  fundamental terhadap sistem kepegawaian negara. 8 Permasalahan kepegawaian sangat bervariasi dan beraneka ragam yang kadang-kadang dapat membuat sulit para pengelola kepegawaian, baik  yang  berada  di  tingkat  biro-biro  kepegawaian  pada  instansi/departemen  maupun Badan  Administrasi  Kepegawaian  Negara  sebagai  lembaga  pembina  administrasi kepegawaian  Pegawai  Negeri  Sipil.  Kesulitannya  dapat  saja  timbul  karena  peraturan perundang-undangan  bidang  kepegawaian  tidak  mungkin  mengatur  kasus-kasus/ permasalahan  yang  ada  secara  spesifik  satu  persatu  atau  kasus  per-kasus.  Peraturan
4 Penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5 W.J.S Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.478.
6 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian , (Jakarta, PT RajaGrapindo Persada, 1996), hlm.13.
7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab VIII Pasal  51-52.
8 Eko  Prasojo, Reformasi  Kedua  (Melanjutkan  Estafet  Reformasi), (Jakarta:  Salemba  Humanika, 2009), hlm. 90.
perundang-undangan  bidang  kepegawaian  tidaklah  mungkin  mengatur  segala permasalahan  secara  lengkap.  Kesulitan  juga  dapat  timbul  bilamana  pengelola kepegawaian,  tidak  menguasai  peraturannya.  Dalam  hal  demikian,  maka  arti “yurispundensi kepegawaian” dan faktor pengalaman para pengelola kepegawaian sangat besar pengaruhnya. 9
Secara  global,  permasalahan  ASN  dalam  birokrasi  pemerintah  adalah  berkenaan dengan  Sumber  Daya  Manusia.  SDM  yang  dimaksud  adalah  pegawai  negeri  sipil  yang ditempatkan  dan  bekerja  di  lingkungan  birokrasi  untuk  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsi  sebagaimana  telah  ditetapkan.  Kelancaran  penyelenggaraan  pemerintah  dan pelaksanaan  pembangunan  nasional  sangat  bergantung  pada  kemampuan  dan  kualitas dari  Pegawai  ASN.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  penuh kesetiaan  dan  ketaatan  kepada  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Sementara  itu, terhadap semua regulasi (regulation) atau produk peraturan (regels) yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga  tersebut  sebagai subordinate  legislations dapat  diajukan  gugatan judicial review langsung ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1)  UUD  NRI  1945. 10 Secara  teoritis,  banyak  aspek  yang  mempengaruhi  mutasi  dalam suatu  organisasi  dan  salah  satu  aspek  yang  turut  memegang  peran  penting  dan  perlu mendapat  perhatian  guna  meningkatkan  kerja  pegawai  adalah  dengan  meningkatkan sistem  dan  kebijakan  yang  dilaksanakan  dengan  tepat  dan  benar  dengan  adanya  sistem dan  kebijakan  mutasi  yang  tepat  dan  benar  pada  lingkup  Pemerintahan  Kabupaten Majene dalam hal ini kepala daerah, maka akan terbentuk birokrasi yang baik dan tinggi dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  mutasi  diartikan sebagai  perubahan  mengenai  atau  pemindahan  kerja/  jabatan  lain  dengan  harapan  pada jabatan baru itu dia akan lebih berkembang.
Istilah  kewenangan  dan  wewenang  diartikan  sebagai  hak  dan  kekuasaan  untuk bertindak,  kekuasaan  membuat  keputusan,  memerintah  dan  melimpahkan  tanggung jawab  kepada  pihak  lain.  Dengan  demikian,  wewenang  ( competence,  bevoegdheid ) hanya  mengenai  bidang  tertentu  saja,  sedangkan  kewenangan  adalah  kumpulan wewenang ( rechtbevoegdheden ). 11 Pengertian kepala daerah berkaitan dengan “daerah”, adapun  yang  dimaksud  dengan  daerah  adalah  pemerintahan  daerah.  Dalam  konsepsi pemerintahan  daerah  yang  mendasarkan  pada  desentralisasi  dan  dekonsentrasi  akan terbentuk  satuan-satuan  pemerintahan  yang  lebih  rendah  dari  pemerintah  pusat  yang masing-masing  dipimpin  oleh  kepala  pemerintahan.  Daerah  otonom  dipimpin  oleh kepala daerah otonom. Sedangkan dekonsentrasi akan melahirkan wilayah administratif. Wilayah  administratif  dipimpin  oleh  kepala  wilayah  administratif.  Dalam  Undang- Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  pernah  berlaku  di  Indonesia  kedudukan kepala  daerah  otonom  pernah  dirangkap  oleh  kepala  wilayah  administratif,  gejala  ini disebut juga unipersonal. 12

## Metode Penelitian
Tipe   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   tipe deskriptif. Tipe penelitian  ini  akan  memberikan  gambaran  faktual  mengenai  pelaksanaan  mutasi
9 Soegeng Prijodarminto,  1993, Sengketa  Kepegawaian  sebagai  bagian  dari  sengketa  Tata  Usaha Negara, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.5.
10 Jimly Asshiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta, Rajawali Pers, hlm.70
11 Murtir Jerdawi, 2008, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Bukaka, Total Media, hlm. 18
12 Dian,  Bakti  Setiawanl,  2011, Pemberhentian  Kepala  Daerah  Mekanisme  Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.80.
kepegawaian  di  Pemerintahan  Kabupaten  Majene.  Penelitian  tipe  bersifat  deskriptif ( descriptive  research )  bertujuan  membuat  pencandraan/  lukisan/  deskripsi    mengenai fakta-fakta  dan  sifat-sifat  suatu  populasi  atau  daerah  tertentu  secara  sistematik,  faktual dan  teliti.  Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  cara  studi  kepustakan,  studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis  data  yang  digunakan  adalah secara  deskriptif  kualitatif.  Kualitatif  diartikan  sebagai  kegiatan  menganalisis  data secara  komprehensif  yaitu  data  sekunder  dari  berbagai  kepustakaan  dan  literatur  baik berupa  buku,  peraturan  perundangan,  skripsi,  tesis,  disertasi,  dan  penelitian  lainnya maupun informasi dari media massa.

## Hasil dan Pembahasan
Untuk  menjamin  kelancaran  penyelenggarakan  kebijakan  manajemen  PNS dibentuk  Badan  Kepegawaian  Negara  yang  tertuang  dalam  pasal  34  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  bahwa  untuk kelancaran  pelaksanaan  manajemen  PNS  Daerah  dibentuk  Badan  Kepegawaian  Daerah (BKD)  yang  tercantum  dalam  pasal  34  A  ayat  (1)  UU  Nomor  43  Tahun  1999  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu dari sekian banyak peraturan kepegawaian yang mengatur tentang mekanisme dan ketentuan mutasi. Kebijakan untuk melakukan mutasi merupakan sesuatu yang normatif. Dalam urusan mutasi, kebijakan kepala daerah dalam melakukan  mutasi  disadari  sebagai  sesuatu  yang  mutlak  dilakukan  dalam  rangka mengelola pemerintahan daerah.
Landasan  hukum  pelaksanaan  mutasi,  pengangkatan,  dan  pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil adalah:
a. Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 16 Tambahan lembaran Negara Nomor 3890).
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2009  tentang  perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang  Wewenang  Pengangkatan,  Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Rotasi  dan  mutasi  merupakan  fenomena  yang  biasa  terjadi  dalam  sebuah organisasi.  Hal  ini  juga  berlaku  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Majene.  Dalam periode kepemimpinan Dr. H. Fahmi Massiara, M.H. selaku Bupati Majene yang dilantik pada  Tanggal  27  Juni  2016,  telah  melaksanakan  sidang  dan  mutasi  pegawai  di  lingkup pemerintahan  Kabupaten  Majene  sebanyak  2  kali  dalam  dua  tahun  terakhir.  Mutasi  di awal pemerintahannya pada Tanggal 6 Januari 2017 silam, sejumlah pejabat mengalami pertukaran  jabatan.  Ada  pejabat  yang  diangkat  dalam  jabatan  struktural  eselon  II-B berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Majene  Nomor:  820/BK-PSDM/  003/I/2017.  Ada pula  pejabat  yang  diangkat  dalam  jabatan  struktural  eselon  III-A  berdasarkan  Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 820/BK-PSDM/ 004/I/2017.  Kemudian pada tanggal 17  Januari  2018  Bupati  Majene  kembali  melakukan  mutasi  pejabat  tinggi  pratama, administrator, dan pengawas.
Dalam pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati Majene  sebagai  pejabat  pembina  kepegawaian  di  daerah,  menurut  penulis  belum berdasar atas penilaian yang objektif terhadap indeks prestasi yang dicapai oleh PNS, hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat sistem pemberian mutasi dimaksudkan
untuk  memberikan  peluang  bagi  para  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  mengembangkan potensi  yang  dimilikinya.  Bupati  sebagai  pemimpin  tertinggi  di  daerah  memiliki wewenang  dan  pengaruh  yang  sangat  kuat.  Semua  masalah  tentang  mutasi, pemberhentian,  dan  kenaikan  pangkat  seakan-akan  harus  didasarkan  pada  keinginan Bupati. Maka dalam hal ini, peranan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)  dalam  memberikan  pertimbangan  dan  masukan  secara  objektif  kepada Bupati  Majene  perihal  pemutasian  sangat  menentukan  dalam  mewujudkan  agenda Reformasi  Birokrasi  khususnya  di  lingkup  pemerintahan  Kabupaten  Majene  sehingga Visi  pemerintahan  yang  Profesional,  Produktif,  dan  Proaktif  yang  dicanangkan  oleh pemerintah daerah dapat terwujud secara maksimal.
Berdasarkan perspektif yang dipilih untuk studi ini terlihat bahwa dalam hubungan antara  politik  dan  hukum,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hukumlah  yang  terpengaruh oleh  politik  karena  subsistem  politik  memiliki  konsentrasi  energi  yang  lebih  besar  dari pada hokum sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan  yang  lebih  lemah.  Dalam  kaitan  ini,  Lev  mengatakan  untuk  memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang padanya karena lebih kuatnya konsentrasi energi  politik,  maka  menjadi  beralasan  adanya  konstalasi  bahwa  kerapkali  otonomi hukum  di  Indonesia  ini  diintervensi  oleh  politik,  bukan  hanya  dalam  proses pembuatannya, tetapi juga dalam implementasinya. 13

## Pelaksanaan  Kebijakan  Mutasi  Kepegawaian  Oleh  Kepala  Daerah  di  Kabupaten Majene
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  antara  penulis  dan  narasumber  di Badan  Kepegawaian  dan  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Majene sebagai badan pelaksana manajemen kepegawaian yaitu meliputi formasi pengadaan dan kepangkatan,  pengembangan  pegawai,  pendidikan  dan  pelatihan  pegawai  yang bertanggungjawab  kepada  bupati  sebagai  pejabat  pembina  kepegawaian  khususnya pengembangan pegawai melalui sistem mutasi. Dengan melakukan wawancara terhadap beberapa  orang  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  narasumber  yang  mengalami  mutasi  dan pegawai  lainnya  yang  dianggap  dapat  memberikan  informasi  mengenai  pelaksanaan mutasi  yang  ada  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pemberdayaan  Sumber  daya  Manusia Kabupaten  Majene,  maka  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dideskripsikan  sebagai berikut:
Mutasi  jabatan  di  lingkup  pemerintahan  Kabupaten  Majene  dilaksanakan  melalui tahapan  dan  prosedur  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam pelaksanaan  mutasi  kepegawaian  di  lingkup  Pemerintahan  Kabupaten  Majene mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:
a. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  100  Tahun  2000  tentang  Pengangkatan  Pangkat Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  jabatan  Struktural  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang  Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Pengisian  Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.
13 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm.20.
Pada  dasarnya,  pelaksanaan  mutasi  berorientasi  untuk  melakukan  pemindahan, pengisian  jabatan  pada  Aparatur  Sipil  Negara  atau  PNS  yang  memiliki  kapasitas, kompetensi, dan integritas yang memadai untuk mengisi jabatan/posisi tertentu sehingga dapat  mejalankan  tugas  secara  efektif  dan  efisien.  Selain  itu,  mutasi  juga  untuk menambah  pengalaman  dan  memperluas  pengetahuan  pegawai  serta  untuk menghilangkan rasa bosan pegawai terhadap pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja  pegawai. Dari hasil wawancara dengan Jamaluddin, selaku Kabid Mutasi Badan  Kepegawaian  dan  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Majene menyatakan  bahwa: 14 “Dalam  pelaksanaan  mutasi  jabatan  di  lingkup  Pemerintah Kabupaten  Majene  tentu  tidak  dilakukan  secara  sembarangan  kita  harus  mengacu  pada dasar  hukum  yang  berlaku,  seperti  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2002  tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.”
Adapun  mekanisme/prosedur/tahapan  dari  pelaksanaan  mutasi  jabatan  di  lingkup Pemerintah Kabupaten Majene sebagai berikut:
a. Tahap Inventaris dan Penginformasian Jabatan Lowong Pada tahap ini, lowongan formasi jabatan struktural yang ada diinformasikan kepada seluruh  pimpinan,  melalui  surat  edaran  yang  ditujukan  kepada  kepala  SKPD. Berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, kepala SKPD mengusulkan nama- nama  calon  pejabat  untuk  mengisi  jabatan  struktural  sesuai  dengan  formasi  yang tersedia di SKPD dan disampaikan kepada kepala daerah melalui  BKPSDM selaku Sekretariat  Daerah  Baperjakat.  Penyampaian  usul  diperlukan  sebagai  bahan masukan  dan  perbandingan  antara  hasil  analisis  kebutuhan  dan  penyediaan  PNS yang  telah  dilakukan.  Dengan  adanya  analisis  jabatan,  maka  penempatan  pegawai dalam  pelaksanaan  mutasi  dapat  didasarkan  atas  kualifikasi  perseorangan  yang dicantumkan  dalam  analisis  jabatan  tersebut.  Analisis  jabatan  mempunyai  tujuan membuat suatu perencanaan kebutuhan pegawai dengan menganalisis jabatan yaitu menentukan  secara  terperinci  hal-hal  yang  tercakup  dalam  jabatan  dan  jenis  orang yang  perlu  diangkat  untuk  melaksanakan  jabatan  itu,  disesuaikan  dengan  formasi yang tersedia.
b. Tahap Pengusulan Calon Pejabat Pada tahap ini, BKPSDM mulai melakukan penyusunan bahan yang bersumber dari usulan  SKPD  dan  database  kepegawaian  di  BKPSDM  Kabupaten  Majene  tentang adanya  jabatan  yang  lowong  dan  selanjutnya  melakukan  proses  penyiapan  data calon  yang  diusulkan.  Penyusunan  bahan  ini  berdasarkan  hasil  analisis  kebutuhan dan penyediaan PNS dan usulan dari pimpinan unit kerja. Penilaian yang dilakukan oleh Baperjakat dalam mencari calon pejabat yang dianggap layak dalam menjabat suatu  jabatan  yaitu  dengan  melihat  perkembangan  PNS  tersebut  terutama  melalui DP3 atau SKP selama 2 tahun terakhir.
c. Tahap Seleksi Dalam Sidang Baperjakat Tahapan selanjutnya yaitu mengadakan seleksi yang dilakukan oleh Tim Baperjakat.
Hasil  dari  seleksi  yang  dilakukan  oleh  Baperjakar  kemudian  disampaikan  kepada Kepala Daerah untuk dilakukan Pertimbangan karena semua keputusan akhir terkait mutasi  pegawai  berada  di  tangan  kepala  daerah  selaku  Pejabat  Pembina Kepegawaian.
d. Tahap Pelantikan
14 Wawancara pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 Pukul 10.00 WITA.
Setelah  surat  keputusan  dari  Bupati  keluar,  maka  tahap  selanjutnya  adalah pelantikan  dan  pengambilan  sumpah/janji  jabatan  pejabat  struktural  yang  telah  di- tetapkan  pengangkatannya  dengan  keputusan  kepala  daerah.  Pelantikan  dan pengambilan  sumpah  janji  sebagai  bagian  seremonial  serta  penguatan  hukum  atas pelantikan pejabat struktural di SKPD. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh Bupati Majene  sebagai  wujud  tanggung  jawab  pembina  kepegawaian  serta  agar  tumbuh rasa  tangung  jawab  atas  jabatan  yang  diemban  oleh  pejabat  yang  dilantik  tersebut. Senada dengan hal tersebut Nasrafuddin selaku Sekertaris Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene menyatakan bahwa: 15 “Mutasi  bukanlah  sesuatu  yang  perlu  ditakutkan  karena  mutasi  merupakan kepentingan organisasi dalam menempatkan seseorang. Mutasi merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan, mutasi ini dilaksanakan untuk mendapatkan suasana baru serta dapat memperluas pengalaman kerja pegawai.”
Pelaksanaan mutasi jabatan dimulai dari sosialisasi melalui surat edaran langsung yang berisikan tentang:
1. Jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi melalui seleksi jabatan;
2. Jadwal pengumuman dan pendaftaran;
3. Seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi;
4. Seleksi  kompetensi  melalui  tes  kompetensi  bidang  dan  manajerial  (tertulis  dan wawancara) dan tes psikotest;
5. Pengumuman hasil seleksi kompetensi; dan
6. Penyampaian hasil seleksi masing-masing 3 (tiga) orang calon untuk satu jabatan. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kadiris  selaku  Kasubag  Umum  dan Kepegawaian  beliau  mengatakan  bahwa: 16 “Mutasi  merupakan  bentuk  penyegaran pegawai untuk menghindari kejenuhan pegawai agar produktivitas, kinerja dan semangat kerja  mereka  lebih  meningkat  dan  mekanisme  pelaksanaan  mutasi  di  BKPSDM  ini sesuai  aturan  yang  berlaku  dan  didasarkan  pada  prestasi  kerja,  kepangkatan,  keahlian, disiplin  pegawai  dan  profesionalisme.”  Pelaksanaan  mutasi  jabatan  pada  dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian.
Mutasi  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  merupakan  bagian  dari  manajemen  Aparatur  Sipil  Negara,  manajemen  ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profeisonal, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN Sehingga untuk  mendapatkan  aparatur  ASN  yang  kompeten  maka  pelaksanaan  mutasi  jabatan  di lingkup  Pemerintahan  Kabupaten  Majene  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  Pasal  1  ayat  (22):  “Sistem  Merit  adalah kebijakan  dan  Manajemen  ASN  yang  berdasarkan  pada  kualifikasi,  kompetensi,  dan kinerja  secara  adil  dan  wajar  dengan  tanpa  membedakan  latar  belakang  politik,  ras, warna  kulit,  agama,  asal  usul,  jenis  kelamin,  status  pernikahan,  umur,  atau  kondisi kecacatan.”
Sedangkan  untuk  penilaian  dan  objektifitas  dalam  pelaksanaan  mutasi  jabatan maka pemerintah daerah Kabupaten Majene mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 100  Tahun  2000  tentang  Pengangkatan  Pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Jabatan Struktural  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun 2002  pasal  14  ayat  (1)  yakni:  “Untuk  menjamin  kualitas  dan  objektifitas  dalam
15 Wawancara pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Pukul 10.30 WITA
16 Wawancara pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Pukul 09.30 WITA
pengangkatan,  pemindahan,  dan  pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  dan  dari jabatan  struktural  Eselon  II  ke  bawah  di  setiap  instansi  dibentuk  Badan  Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.” Dalam pemutasian pegawai, tim yang memiliki wewenang memberikan pertimbangan dengan memperhatikan faktor kepangkatan,  usia,  pendidikan  dan  pelatihan  jabatan,  pengalaman  kerja,  serta kemampuan manajerial ialah Baperjakat. Namun keputusan akhir tentang mutasi seorang Pegawai  Negeri  Sipil  berada  di  tangan  Bupati  selaku  pejabat  Pembina  kepegawaian  di daerah.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Fitriah  selaku  Kasubid  Mutasi  Kepegawaian  pada BKPSDM  Kabupaten  Majene,  menegaskan  bahwa: 17 “Kami  dari  tim  baperjakat  telah memberikan  pertimbangan  secara  objektif,  tapi  hasil  dari  pertimbangan  tersebut  akan dikembalikan  ke  Bupati  selaku  Pejabat  Pembina  Kepegawaian.”  Berkaitan  dengan  hal tersebut Muh. Fadly selaku Kepala BKPSDM Kabupaten majene menegaskan bahwa : 18 “Hal yang menjadi dasar dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan mutasi pegawai yaitu berdasarkan  kebututuhan  pegawai  dan  kebutuhan  organisasi  karena  biasanya  mutasi dilaksanakan  dengan  pertimbangan  pegawai  dibutuhkan  untuk  organisasi  lain  dan melihat  pangkat  golongan  pegawai,  keahlian  pegawai,  disiplin,  prestasi  pegawai  dan mampu bekerjasama dengan pegawai lainnya dan pimpinan.”
Adapun  tahapan  dari  proses  pelaksanaan  mutasi  jabatan  di  lingkup  Pemerintah Kabupaten  Majene  khususnya  eselon  II  yang  menjadi  fokus  utama  dalam  penempatan pegawai  berdasarkan  penilaian  yang  objektif  dan  didasarkan  atas  indeks  prestasi  yang dicapai meliputi:
a. Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel)
Pada  tahap  ini  terlebih  dahulu  dilakukan  persuratan  untuk  Komisi  Aparatur  Sipil Negara  mengenai  usulan  panitia  seleksi.  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN) sendiri  merupakan  lembaga  nonstruktural  yang  mandiri  dan  bebas  dari  intervensi politik  untuk  menciptakan  pegawai  ASN  yang  profesional  dan  berkinerja, memberikan  pelayanan  secara  adil  dan  netral,  serta  menjadi  perekat  dan  pemersatu bangsa.  KASN  berfungsi  mengawasi  pelaksanaan  norma  dasar,  kode  etik  dan  kode perilaku  ASN,  serta  penerapan  Sistem  Merit  dalam  kebijakan  dan  Manajemen  ASN pada instansi pemerintah.
Panitia  seleksi  terdiri  dari  unsur  internal dan  unsur  eksternal.  Dalam  keanggotaan pansel di Kabupaten Majene terdiri dari sebagai berikut : Unsur akademisi terdiri dari 2  tokoh,  tokoh  masyarakat,  inspektur  Kabupaten  Majene,  kepala  BKPSDM Kabupaten Majene dan sekda Kabupaten Majene.
b. Seleksi Jabatan Proses  seleksi  pengisian  jabatan  yang  dilakukan  secara  terbuka  dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan dan latihan, rekam jejak jabatan pegawai negeri sipil, dan integritas.
c. Seleksi Administrasi Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi  sesuai dengan  ketentuan  yang  dipersyaratkan.  Panitia seleksi  menetapkan  dan mengumumkan  calon  peserta  yang  memenuhi  persyaratan  administrasi  untuk mengikuti seleksi selanjutnya.
d. Seleksi Kompetensi Bidang dan Manajerial
17 Wawancara pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Pukul 10.00 WITA
18 Wawancara pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Pukul 09.30 WITA
Tes  kompetensi  bidang  dan  manajerial  menggunkan  metode  tes  tertulis.  Tes kompetensi  bidang  dan  manajerial  menggunakan  metode  wawancara  dengan pemaparan  mengunakan  laptop masing-masing.  Berikut  merupakan  hasil  wawancara dengan  Fatmawati  (pegawai  yang  dimutasi)  mengatakan  bahwa: 19 “Sesuai  atau tidaknya saya menempati jabatan yang sekarang ini itu pak kabid yang menilai. Akan tetapi  yang  membuat  keputusan  tentang  pegawai  yang  dimutasikan  adalah  Bupati. Sebagai pegawai suka atau tidak suka kita harus menerima apa yang diputuskan oleh atasan,  meskipun  belum  lama  ini  saya  menduduki  jabatan  sebelumnya  tetapi  sudah dipindahkan  ke  jabatan  ini.  Sejalan  dengan  pernyataan  di  atas,  Syahri  Lindah (pegawai  yang  dimutasi)  mengatakan  bahwa: 20 “Saya  kurang  mengetahui  apa  yang menjadi  alasan  pimpinan  memindahkan  saya  ke  jabatan  ini  dek  tetapi  mungkin pimpinan melihat kalau saya cocok untuk menerima jabatan ini. ”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  mutasi  yang dilaksanakan  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten  Majene  merupakan  suatu  bentuk  penyegaran  bagi  pegawai  agar  tidak terjadi  kejenuhan  kerja  sehingga  prestasi  kerja,  produktivitas  dan  semangat  kerja pegawai  bisa  lebih  meningkat  yang  berguna  untuk  mencapai  tujuan  organisasi. Dimana  dalam  pelaksanaan  mutasi  tersebut  didasarkan  atas  prestasi  kerja, kedisiplinan,  kepangkatan,  dan  profesionalisme.  Sebelum  melaksanakan  mutasi terlebih  dahulu  diadakan  rapat  oleh  tim  Baperjakat  setelah  itu  menghasilkan pertimbangan teknis kemudian hasil rapat diberikan kepada Bupati yang memberikan keputusan akhir mengenai pegawai yang dimutasi.

## Pertimbangan Dalam Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian di Kabupaten Majene
Merit system adalah mutasi  pegawai  yang  didasarkan  atas landasan yang bersifat ilmiah,  objektif,  dan  hasil  prestasi  pegawai. merit  system atau carreer  system ini merupakan  dasar  mutasi  yang  baik  karena  dapat  meningkatkan  produktivitas  kerja, meningkatkan  semangat  kerja,  absensi  dan  disiplin  pegawai  semakin  baik,  dan  jumlah kesalahan yang diperbuat oleh pegawai lebih menurun. Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara atau abdi masyarakat, hal ini merupakan salah satu pelaksana dari kebijaksanaan  pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  kehidupan  bangsa  dan  negara menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintah (aparatur  pemerintah)  memiliki  keberadaan  yang  sentral  dalam  membawa  komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan  atau  peraturan-peraturan  pemerintah  guna  terealisasinya tujuan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  maka  untuk  mewujudkan  penyelenggara pemerintahan  dan  pembangunan  yang  demikian,  diperlukan  seorang  Pegawai  Negeri Sipil  yang  professional,  bertanggung  jawab,  jujur  dan  adil  melalui  pembinaan  dan pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  dilaksanakan  berdasarkan  prestasi  kerja  dan sistem  karir.  Salah  satu  bentuk  perkembangan  dari  sumber  daya  Pegawai  Negeri  Sipil adalah  dengan  dilakukannya  mutasi  sebagai  perwujudan  dari  dinamika  organisasi  yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi.
Sehubungan  dengan    penjelasan    di  atas,    maka    dapat    ditampilkan    hasil wawancara yang diperoleh dari Jamaluddin (Kabid Mutasi) yang mengatakan bahwa : 21 “Di  badan  Kepegawaian  dan  Pemberdayaan  SDM  Kabupaten  Majene,  pegawai  yang
19 Wawancara pada hari Kamis tanggal 28Juni 2018 Pukul 10.15 WITA
20 Wawancara pada hari Jumat 29 Juni 2018 Pukul 10.45 WITA
21 Wawancara pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Pukul 11.15 WITA
dimutasi itu berdasarkan kompetensi pegawai dilihat dari prestasi kerja pegawai, pangkat golongan  pegawai,  latar  belakang  pendidikannya  dan  pengalaman  kerjanya.  Ketika syarat-syarat  yang  juga  digunakan  untuk  pertimbangan  mutasi  memenuhi  pada  seorang pegawai  maka  pegawai  tersebut  berhak  untuk  dimutasikan  dalam  hal  ini  mutasi  dalam bentuk  promosi.”  Pendapat  tersebut  juga  didukung  oleh  pernyataan  Nasrafuddin  selaku sekertaris  BKPSDM  Kabupaten  Majene  yang  mengatakan  bahwa: 22 “Mutasi  pegawai yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM  Kabupaten Majene memang biasanya dilaksanakan dengan pertimbangan pengalaman kerja atau masa kerja dari pegawai tersebut dan juga prestasi kerja pegawai, seperti saya yang sudah bekerja di Badan  Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM  Kabupaten Majene selama 9 tahun, akan tetapi tidak pernah dimutasikan baik promosi maupun transfer. Dengan kata lain bahwa pengalaman kerja atau masa kerja seorang pegawai tidak dapat menjadi penilaian bahwa pegawai tersebut cocok untuk menduduki jabatannya.”
Mutasi  adalah  kegiatan  pemindahan  pegawai  dari  suatu  pekerjaan  ke  pekerjaan lain,  Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  berpindah  antar  jabatan  fungsional  maupun  jabatan struktural  di  intansi  pusat  dan  instansi  daerah  berdasarkan  kualifikasi,  kompetensi,  dan penilaian  kinerja.  Tujuan  dari  adanya  mutasi  adalah  sebagai  bentuk  dari  penyegaran dalam  instansi  pemerintahan,  mengurangi  rasa  bosan  pegawai  terhadap  pekerjaan  serta meningkatkan  motivasi  dan  semangat  kerja  pegawai.  Apabila  mengkaji  aspek  kualitas aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintah daerah, terdapat berbagai permasalahan  yang  menyangkut  keterbatasan  dan  kelemahan  yang  berakibat  tidak optimalnya upaya akselerasi pembangunan di daerah. Beberapa gambaran mutasi pejabat struktural di daerah, masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya.
Penyelenggaraan  tugas  di  bidang  kepegawaian  oleh  Badan  Kepegawaian  dan Pemberdayaan  SDM  Kabupaten  Majene  dalam  hal  tugas  melaksanakan  mutasi  pejabat struktural  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah  diindikasikan  terjadi  ketidakproporsionalan dalam hal pelaksanaannya sehingga terjadi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi PNS  yang  dimiliki.  Badan  Kepegawaian  dan  Pemberdayaan  SDM  Kabupaten  Majene dalam  pelaksanaan  mutasi  pejabat  struktural  Pegawai  Negeri  Sipil  cenderung mendapatkan  kendala  dikarenakan  tidak  sedikit  dari  individu  Pegawai  Negeri  Sipil mengusulkan  diri  agar  dilakukan  mutasi  dengan  berbagai  alasan  pribadi,  hal  ini seharusnya  tidak  dapat  dilaksanakan  mengingat  bertentangan  dengan  sumpah  yang diucapkan  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  saat  diangkat.  Selain  itu  permasalahan yang  terjadi  pada  pelaksanaan  mutasi  pejabat  struktural  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah Badan  Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM  Kabupaten Majene mempunyai kesulitan dalam  menginventarisir  data  calon  pejabat  struktural  dikarenakan  banyak  dari  jabatan yang kosong tidak dapat dipenuhi karena alasan kompetensi dari pejabat struktural yang tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
Sejalan  dengan  penjelasan  di  atas,  Kadiris  (Kasubag  Umum  dan  Kepegawaian  ), menyatakan bahwa: 23 “Selama ini pelaksanaan mutasi pegawai yang dilakukan di Badan Kepegawaian  dan  Pemberdayaan  SDM  jarang  ditemukan  pegawai  yang  dimutasi berdasarkan  pengalaman  atau  masa  kerja  pegawai  tersebut  tetapi  biasanya  berdasarkan prestasi dan pangkat golongan.” Berikut hasil wawancara dengan Fitriah selaku Kasubid Mutasi (pegawai yang sudah lama tetapi tidak dimutasi) mengatakan bahwa: 24 “Menurut saya pelaksanaan mutasi yang terjadi selama ini dia bukan sebagai senioritas, alasannya
22 Wawancara pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 13.45 WITA
23 Wawancara pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pukul 10.45 WITA
24 Wawancara pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.30 WITA
karena  ada  pegawai  yang  jika  dilihat  dari  segi  pangkat  golongannya  lebih  tinggi  tetapi menjadi bawahan dari orang yang pangkatnya lebih rendah, ada juga mutasi yang terjadi berdasarkan  profesionalitas  dan  jika  dilihat  dari  kompetensi  ada  beberapa  jabatan  yang diduduki oleh pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang ilmunya, tetapi saya juga tidak ingin membenturkan keinginan saya dengan kebijakan pimpinan.”
Sejalan  dengan  pendapat  di  atas,  Muh.  Fadly  (Kepala  BKPSDM  Kabupaten Majene)  mengatakan  bahwa:  “Saya  tidak  bisa  memastikan  bahwa  pelaksanaan  mutasi pegawai  disini  juga  didasari  oleh  pertimbangan  adanya  hubungan  kekeluargaan  atau karena  kedekatan  dengan  pimpinan  atau  karena  adanya  hubungan  politik  karena walaupun  ada  pegawai  yang  menduduki  jabatannya  karena  dianggap  adanya  hubungan kekeluargaan saya rasa itu hal yang wajar saja terlebih ketika pegawai tersebut didukung oleh prestasi kerjanya.”
Mutasi  merupakan  hal  yang  sudah  biasa  dilakukan  oleh  pemerintah  setiap tahunnya.  Bagi  pegawai  sendiri  mutasi  bisa  menjadi  hal  yang  menyenangkan  dan  bisa juga  menjadi  hal  yang  menyedihkan.  Mutasi  menjadi  hal  yang  menyenangkan  bila pegawai dimutasi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, namun lain halnya apabila mutasi  menjadi  hal  yang  menyedihkan  dikarenakan  mutasi  dilakukan  bila  seorang pegawai  mendapat  hukuman  sehingga  diturunkan  ke  jabatan  yang  lebih  rendah. Kenyataannya  pelaksanaan  mutasi  pejabat  struktural  yang  dilakukan  oleh  pemerintah belum  dapat  terlaksanan  secara  efektif.  Mutasi  hanya  dilaksanakan  manakala  seorang pegawai akan mengajukan pindah tempat atau menduduki jabatan baru yang lebih tinggi. Adanya  hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  mutasi  pejabat  struktural  merupakan dinamika yang harus dihadapi oleh pemerintahan kita saat ini. Berikut faktor-faktor yang menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  mutasi  pejabat  struktural  yang  dilakukan  oleh Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM Kabupaten Majene:
a. Faktor Administrasi
Faktor  adminstrasi  yang  dimaksud  disini  adalah  faktor-faktor  yang  yang  dilihat  dari kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan yang bersifat ketatausahaan atau persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu kegiatan.
b. Faktor Psikologis
Faktor psikologis adalah faktor yang muncul dalam diri pegawai itu sendiri. Timbulnya beban mental bagi para pegawai secara pribadi merasa sungkan dalam keseharian dengan pimpinan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Fatmawati  (pegawai  yang  dimutasi),  beliau menjelaskan  bahwa: 25 “Saya  dimutasi  kejabatan  ini  karena  pangkat  golongan  dan prestasi saya juga mendukung, jadi mungkin pimpinan melihat kalau saya mampu untuk menerima  tanggung  jawab  ini.  Masalah  adanya  hubungan  kekeluargaan  dengan pimpinan itu secara kebetulan saja.” Sehubungan dengan pendapat di atas, Syahri Lindah (pegawai  yang  dimutasi)  mengatakan  bahwa: 26 “Saya  kurang  setuju  kalau  ada  bahasa yang  mengatakan  karena  adanya  hubungan  kekeluargaan  dengan  pimpinan  sehingga seorang  pegawai  mendapat  jabatan  yang  baik.  Buktinya  saya  tidak  memiliki  hubungan apapun  dengan  pimpinan  tetapi  saya  dimutasi  ke  posisi  yang  menurut  saya  bagus  dan memang  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikan  saya.  Jadi  menurut  saya  hal  yang mempengaruhi  itu  mungkin  pimpinan  melihat  prestasi  kerja  saya  selama  bekerja  di BKPSDM ini.”
25 Wawancara pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 11.45 WITA
26 Wawancara pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 pukul 10.15 WITA
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten  Majene  belum  sepenuhnya  berdasarkan merit  system karena  dalam pengimplementasiannya prestasi kerja dan kompetensi PNS bukanlah pertimbangan satu- satunya  karena  dalam  pelaksanaan  mutasi  pegawai  masih  terdapat  pertimbangan- pertimbangan lain yang menjadi dasar pelaksanaannya.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Pelaksanaan  kebijakan  mutasi  kepegawaian  di  Kabupaten  Majene  dilaksanakan berdasarkan merit system dimana di dalam pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene yang  dominan  digunakan  untuk  menjadi  pertimbangan  mutasi  yaitu  dengan  melihat prestasi  kerja  pegawai,  disiplin  pegawai,  kinerja  pegawai,  dan  profesionalisme pegawai.
2. Pertimbangan  dalam  pelaksanaan  mutasi  kepegawaian  belum  sepenuhnya  hanya berdasarkan merit  system hal  ini  dapat  diketahui  dengan  adanya  pertimbangan- pertimbangan  lain  yang  ikut  mempengaruhi  pelaksanaan  mutasi  tersebut  yaitu spoil system yaitu  masih  adanya  unsur  suka  atau  tidak  suka  karena  faktor  kepentingan individu, faktor kedekatan dengan pimpinan atau karena faktor kekeluargaan.

## Daftar Pustaka
Adrian Sutedi. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Dian  Bakti  Setiawanl. Pemberhentian  Kepala  Daerah  Mekanisme  Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
Eko  Prasojo. Reformasi  Kedua  (Melanjutkan  Estafet  Reformasi). Jakarta:  Salemba Humanika. 2009.
HAW  Wijaya. Penyelenggaraan  Otonomi  di  Indonesia. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada. 2005.
Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: Rajawali Pers. 2014. ________________, Perkembangan  &  Konsolidsi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Murtir Jerdawi. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Bukaka: Total Media. 2008. Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. 2011. Rozali Abdullah. Hukum Kepegawaian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996. Soegeng  Prijodarminto. Sengketa  Kepegawaian  sebagai  Bagian  dari  Sengketa  Tata Usaha Negara. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993. W.J.S Poerwadaminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. 1986.