## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), September 2020, 288-294
Publisher by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i2.170

## Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia

## Gandy Wahyu Maulana Zulma
Universitas Jambi Correspondence email: maulanagandi25@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai faktor-faktor penentu kepatuhan pajak pada usaha kecil menengah (UMKM), dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pengetahuan pajak, administrasi pajak, tariff pajak dan sanksi  pajak  dalam  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Indonesia.  Populasi  dan  sampel  pada  penelitian  ini  fokus kepada usaha dengan omzet kurang dari 4,8 miliar yang termasuk kedalam sektor UMKM. Sebanyak 154 kuesioner dikumpulkan dan  dapat  digunakan  untuk  analisis  lebih  lanjut  melalui  serangkaian  uji  statistik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengetahuan  pajak,  administrasi  pajak  dan  sanksi  pajak  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak  di  Indonesia. Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik tingkat pengetahuan pajak, administrasi pajak, serta penegakan sanksi  yang adil dan transparan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
Kata kunci : Administrasi Pajak; Kepatuhan Pajak; Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak; Tarif Pajak
Abstract.  This study aims to  test  the determinants of tax compliance in  small  and medium enterprises  (MSMEs) empirically, by considering several aspects such as tax knowledge, tax administration, tax rates, and tax sanctions in influencing the compliance of MSME taxpayers in  Indonesia. The population  and sample in  this study focus on businesses  with a turnover of less than  4.8 billion, which are included in the MSME sector. A total of 154 questionnaires were collected and can be used for further analysis through a series of statistical tests. The results showed that tax knowledge, tax administration, and tax sanctions have a positive effect on tax compliance in Indonesia. These findings indicate that better knowledge of tax, tax administration, and enforcement of fair and transparent tax sanctions can improve tax compliance.

## Keywords: Tax Administration; Tax Compliance; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Tax Rates

## PENDAHULUAN
Kepatuhan pajak menjadi permasalahan  yang belum terselesaikan hingga  saat ini di  Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja perpajakan yang kurang baik yaitu rendahnya tax ratio, tax gap serta penerimaan pajak yang masih tidak memenuhi target. McKerchar (2003) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat 2 karakteristik perilaku  wajib pajak yang  menyebabkan  rendahnya  kepatuhan  pajak  yaitu  ketidakpatuhan  yang  disebabkan  oleh  ketidaktahuan  dan ketidakpatuhan  yang  disengaja.  Ketidaktahuan  wajib  pajak  terkait  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  perpajakan  seperti menghitung  besaran  pajak  terutang  menyebabkan  wajib  pajak  tidak  membayar  pajak  serta  melaporkan  Surat Pemberitahuan (SPT) yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan ketidakpatuhan disengaja adalah  salah  satu  bentuk  perilaku  yang  dengan  sadar  berusaha  untuk  menghindari  pajak  seperti  mengecilkan  omzet agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.
Ketidakpatuhan  ini  tentunya  menjadi  masalah  bagi  pemerintah  untuk  memaksimalkan  pendapatan  negara karena  secara  umum  penerimaan  negara  dominannya  bersumber  dari  sektor  perpajakan.  Salah  satu  wajib  pajak potensial di Indonesia yaitu sektor UMKM yang merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar jika dibandingkan dengan  sektor lainnya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian  Indonesia, dalam 5 tahun  terakhir kontribusi  UMKM  terhadap  PDB  meningkat  dari  57,84%  menjadi  60,34%.  Akan  tetapi  hal  ini  tidak  sejalan  dengan kontribusi  UMKM  terhadap  penerimaan  negara,  dimana  sektor  UMKM  hanya  menyumbang  0,5%  dari  total penerimaan pajak meskipun seharusnya kontribusi dari UMKM bisa jauh lebih maksimal.
Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak  UMKM  di  Indonesia  dengan  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  seperti  pengurangan  tariff  yang  semula  1% menjadi  0,5%  dari  dasar  pengenaan  pajak  dan  kemudahan  administrasi  seperti  yang  dijabarkan  pada  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2018.  Namun,  hingga  saat  ini  tetap  rendahnya  kepatuhan  pajak masih menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusinya agar sektor potensial seperti UMKM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara.
Beberapa penelitian sebelumnya  telah meneliti faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Oladipupo  dan  Obazee  (2016)  serta    Remali,  M.R., et.al (2018)  menemukan  bahwa
Gandy Wahyu Maulana Zulma, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia
pengetahuan  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  hal  ini  berbeda  dengan  temuan  Fauziati et.al (2016) yang  tidak  menemukan  pengaruh  dari  pengetahuan  pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  pajak.  Zulma,  G.W.M., et.al (2019)  melihat  dari  sisi  persepsi  wajib  pajak  terkait  administrasi  perpajakan  dan  menemukan  bahwa  administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
Mas'ud et al. (2014) menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM karena dapat mengganggu arus kas dari usaha kecil dan menengah sehingga sebaiknya sektor UMKM diberikan tarif yang lebih rendah sehingga perputaran modal dan pengembangan usahanya dapat berjalan dengan baik. Namun,  dalam  kenyataannya  rendahnya  tariff  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  tidak  menjamin  bahwa  tingkat kepatuhan  pajak  akan  meningkat.  Sehingga  perlu  sanksi  yang  tegas  untuk  menindak  wajib  pajak  yang  tetap  tidak patuh.  Swistak  (2016)  telah  meneliti  pengaruh  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  pada  sektor  UMKM  yang menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  apabila  ditegakkan  secara  adil  dan berkepastian hukum.
Berdasarkan  tinjauan  literatur  sebelumnya  yang  menunjukkan  bahwa  masih  beragam  hasil  temuan  penelitian terkait  faktor  penentu  tingkat  kepatuhan  pajak,  maka  penelitian  ini  bermaksud  menguji  secara  empiris  mengenai pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak,  administrasi  pajak,  tarif  pajak,  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  pajak pada  pelaku  usaha  UMKM  di  Indonesia.  Kontribusi  penelitian  ini,  yaitu  pertama  memberikan  alternative  pilihan faktor-faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kedua, sejauh telaah literatur yang dilakukan belum ada  penelitian  yang  menggabungkan  secara  kompleks  faktor-faktor  seperti  pengetahuan,  administrasi  pajak,  tariff pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.
Masalah  kepatuhan  pajak  telah  menjadi  fenomena  yang  sering  terjadi  baik  pada  Negara  maju  maupun berkembang.  Kepatuhan  pajak  dapat  diartikan  sebagai  sejauh  mana  wajib  pajak  dapat  mematuhi  aturan  pajak  yang telah ditetapkan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor  235/KMK.  03/2003  dengan  kriteria  seperti  tepat  waktu  dalam  mengirimkan  SPT,  tidak menunggak  pajak,  tidak  terlibat  tindakan  hukum,  dan  memiliki  pelaporan  keuangan  yang  baik.  Rahayu  (2009) menyatakan  bahwa  kepatuhan  pajak  dapat  tercermin  dari  kesadaran  wajib  pajak  untuk  mencoba  memahami  dengan baik  semua  ketentuan  perundang-undangan,  mengisi  administrasi  perpajakan  secara  lengkap  dan  jelas,  menghitung pajak terutang dengan benar, serta membayar pajak secara tepat waktu.
Beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  seperti  pengetahuannya  terkait  peraturan perpajakan  (Khasanah,  2014;  Oladipupo  dan  Obazee,  2016),  persepsi  wajib  pajak  terhadap  administrasi  perpajakan (Bagchi et.al , 1995, Frey dan Torgler (2007), Zulma, G.W.M., et.al , 2019), tarif pajak yang dikenakan (Hai dan See, 2014; Seidu et.al , 2015; Swistak, 2016), serta konsekuensi sanksi yang dikenakan apabila mereka melanggar peraturan pajak (Oladipupo dan Obazee, 2016).

## Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Oladipupo dan Obazee (2016) menyatakan bahwa pengetahuan pajak mengandung informasi pajak yang dapat digunakan  oleh  wajib  pajak  sebagai  dasar  untuk  bertindak,  membuat  keputusan,  dan  untuk  mengambil  arahan  atau strategi  tertentu  sehubungan  dengan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  perpajakan  mereka.  Apabila  wajib  pajak  tidak memiliki kemampuan yang baik maka kemungkinan besar wajib pajak tidak menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.
Pengetahuan  perpajakan  memberikan  informasi  yang  sangat  berguna  bagi  wajib  pajak  untuk  menghitung, membayar  dan  melaporkan  jumlah  pajak  yang  menjadi  kewajibannya  (Khasanah,  2014).  Pengetahuan  wajib  pajak merupakan  faktor  penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  apabila  wajib  pajak  mengetahui  secara  baik mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak dapat secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya (Zuhdi  et  al.,  2015).  Beberapa  penelitian  sebelumnya  seperti  Palil,  M.  R., et.al (2013)  dan  Zuhdi et.al .  (2015) menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  mengenai  peraturan  perapajakan  maka  akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya.
Dengan  demikian,  tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  dapat mempengaruhi  keputusan  wajib  pajak  untuk  mematuhi  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Berdasarkan  penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa:
H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

## Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak
Administrasi perpajakan juga dapat menjadi faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak. Zulma, G.W.M et.al (2019)  menyatakan  bahwa  dalam  mewujudkan  administrasi  pajak  yang  efektif  tentunya  perlu  untuk  membangun lingkungan  masyarakat  yang  termotivasi  untuk  mematuhi  undang-undang  perpajakan  secara  sukarela  sehingga terbentuknya karakteristik wajib pajak yang memiliki kesadaran yang baik atau secara sukarela taat membayar pajak.
Gandy Wahyu Maulana Zulma, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia
Lingkungan  ini  dapat  terwujud  apabila  masyarakat  mempunyai  alasan  yang  kuat  untuk  tetap  patuh  dengan  adanya dukungan pemerintah untuk menegakkan akuntabilitas dan efektivitas dalam mengelola dana pajak dengan baik.
Bagchi et.al ,  (1995)  menyatakan  dalam  perspektif  teori  kepatuhan  bahwa  tingkat  kepatuhan  pajak  biasanya sangat berhubungan dengan bagaimana bentuk administrasi pajak di suatu negara. Perlu adanya dorongan lingkungan yang diciptakan untuk memberikan motivasi terhadap wajib pajak dalam mematuhi undang-undang perpajakan secara sukarela atau dalam artian wajib pajak memiliki kesadaran  yang baik atau secara sukarela taat membayar pajak. Saat ini dapat dirasakan bahwa pemerintah cukup fokus dalam meningkatkan administrasi perpajakan dengan memperluas cakupan  pelayanan  perpajakan  berbasis  elektronik,  memberikan  kemudahan  restitusi,  memberikan  insentif  kepada pelaku  UMKM,  memperbaiki  aspek  pengawasan,  serta  membenahi  basis  data  perpajakan  di  Indonesia  agar  dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  menguji  secara  empiris  bagaimana  administrasi  perpajakan  yang diwujudkan dalam bentuk transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pemerintah dalam mengelola pajak terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Antonides  dan Robben, 1995;  Zulma, G.W.M., et. al . 2019). Berdasarkan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa administrasi perpajakan yang transparan, akuntabel, dan efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diduga bahwa:

## H2: Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

## Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Tarif  pajak  dapat  menjadi  persoalan  serius  apabila  tidak  dipertimbangkan  dengan  baik.  Banyak  wajib  pajak dibeberapa  Negara  yang  merasa  keberatan  untuk  membayar  pajak  karena  tingginya  tarif  pajak  sehingga  membuat wajib  pajak  tidak  ingin  membayar  pajak  bahkan  berusaha  untuk  menghindari  pajak.  Tarif  pajak  perlu  disusun berdasarkan  pertimbangan  keberlangsungan  usaha  atau  bisnis  wajib  pajak  khususnya  pada  sector  UMKM  dimana sering  ditemukan  UMKM  yang  masih  dalam  tahap  berkembang  dengan  kondisi  keuangan  yang  labil,  sehingga  tarif tidak boleh terlalu memberatkan dan perlu dicari tingkatannya yang optimal dan berasas keadilan.
Seidu  et  al.  (2015)  menemukan  bahwa  salah  satu  faktor  penyebab  gagal  bayar  pajak  pada  sector  UMKM  di Ghana karena tingginya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Ghana yang menyebabkan banyak UMKM tidak patuh pajak. Selain itu, Mas'ud et al. (2014) menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi serta prosedur pengisian yang rumit juga dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak dari pelaku usaha UMKM. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa semakin tinggi tariff pajak dapat menurunkan kepatuhan pajak. Sehingga dapat diduga bahwa:

## H3: Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Pajak

## Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Sanksi  pajak  dapat  menjadi  instrumen  tambahan  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Sangat  penting  bagi perumus  kebijakan  untuk  menentukan  bentuk  dan  sifat  sanksi  yang  dapat  menyesuaikan  dengan  karakteristik  wajib pajak pada suatu negara. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi perilaku pembayar  pajak,  dan  bagaimana  seharusnya  bentuk  sanksi  yang  ditegakkan  sebagai  konsekuensi  dari  pelanggaran peraturan perpajakan.
Menurut Moravec dan Radyan (2016), ada dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi  administratif  biasanya  berupa  denda  dan  kenaikan  tariff  sedangkan  sanksi  pidana  dapat  berupa  hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Swistak (2016) menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Namun, sebaliknya, jika sanksi itu dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak. Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  tariff  pajak  dapat  menurunkan  kepatuhan pajak. Sehingga dapat diduga bahwa:
H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

## METODE Populasi dan Sampel
Populasi  dan  sampel  dalam  penelitian  ini  merupakan  pemilik  usaha  kecil  dengan  omzet  dibawah  4,8  miliar, tergolong  kedalam  bentuk  usaha  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Sampel  dikumpulkan  berdasarkan  kuesioner  yang disebar  secara  langsung  melalui  asistensi  penelitian  serta  sebagian  kuesioner  juga  disebarkan  melalui  elektronik. Berdasarkan 350 kuesioner fisik dan elektronik yang disebarkan kepada responden, diterima kembali  kuesioner yang layak  sebanyak 154 responden dengan tingkat persentase pengembalian sebesar 44%. Persentase respon yang cukup baik jika mempertimbangkan masih rendahnya tingkat kepedulian responden dalam mengisi kuesioner di Indonesia.
Gandy Wahyu Maulana Zulma, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia

## Model Penelitian
Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan aplikasi pengolahan data yaitu IBM SPSS Statistic 23 dengan  model  regresi  yang  telah  memenuhi  serangkaian  uji  asumsi  klasik  seperti  uji  validitas  dan  reliabilitas  baik terhadap  butir  perntaan  kuesioner  untuk  variabel  independen  maupun  dependen.  Kemudian,  uji  normalitas  data,  uji multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas  dan  uji  autokorelasi  yang  mengacu  pada  Imam  Ghozali  (2011).  Adapun model persamaan regresi, sebagai berikut:
Tax_Compliance= β_0+β_1 Tax_Education+β_2 Tax_Administration+β_3 Tax_Rate+β_4 Tax_Penalty +ϵ_it ………....(1)

## Operasionalisasi Variabel
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  merupakan  variabel  kepatuhan  pajak  (Tax_Compliance)  yang  diukur berdasarkan  aspek  pendistribusian  pajak  (3  butir  pernyataan)  mengadopsi  penelitian  Zulma,  G.W.M., et.al (2019) yang diukur dengan menggunakan 5 skala likert dimulai dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga Sangat Setuju (SS).  Selain  itu,  ada  4  variabel  independen  yaitu  variabel  pengetahuan  pajak  (Tax_Education),  variabel  administrasi perpajakan  (Tax_Administration),  variabel  tariff  pajak  (Tax_Rate)  dan    sanksi  perpajakan  (Tax_Penalty)  masing- masing  diukur  dengan  3  butir  pernyataan  mengadopsi  penelitian  sebelumnya  seperti  Rahmayanti,  N.P., et.al (2020). Keseluruhan  pernyataan  dalam  kuesioner  disusun  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  teori  untuk  menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Dalam  pengujian  reliabilitas,  penelitian  ini  menggunakan  metode Guttman  Split-Half  Coeficient .  Menurut Sarwono,  J  (2006),  suatu  instrument  penelitian  dapat  dikatakan “reliable” apabila  nilai  korelasi Guttman  Split-Half Coeficient lebih dari 0,80. Berdasarkan  hasil  tes pada  variabel independen yang diukur terdapat nilai Guttman Split- Half Coeficient sebesar 0,86 yang lebih besar dari 0,80 sehingga dapat dikatakan bahwa instrument  yang digunakan untuk mengukur kedua variabel independen dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas yang baik. Selain itu,  nilai Guttman  Split-Half  Coeficient untuk  variabel  dependen  sebesar  0,83  yang  lebih  besar  dari  0,80.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan untuk variabel dependen maupun independen sudah memenuhi kriteria reliabilitas maupun validitas yang disyaratkan.

## Pengujian Hipotesis dan Diskusi Hasil
Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis  dengan  regresi  berganda,  model  dipastikan  telah  memenuhi  asumsi klasik  yang disyaratkan dalam pengujian statistik seperti  uji  normalitas, multikolinearitas,  heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Model regresi dapat dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik (plot) yang menggambarkan kondisi data  sebenarnya  telah  mengikuti  garis  diagonal  dalam  grafik  Normal  P-P  Plot  of  Regression  Standardized  Residual (Ghozali,  I,  2011).  Gambar  1  menunjukkan  bahwa  titik-titik  data  berada  disekitar  garis  diagonal.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa data dalam model regresi penelitian ini sudah berdistribusi normal.
Gandy Wahyu Maulana Zulma, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa baik nilai Tolerance maupun nilai VIF sudah memenuhi kriteria yang  baik,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  model  terbebas  dari  gejala  multikolinearitas.  Selain  itu,  tidak  terdapat gejala  heteroskedastisitas  dengan  tidak  adanya  pola  yang  jelas  (bergelombang,  melebar,  dan  menyempit)  pada scatterplot  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  model  terbebas  dari  gejala  heteroskedastisitas.  Kemudian  nilai  durbin watson  sudah  berada  diantara  nilai  yang  disyaratkan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa    tidak  terdapat  gejala autokorelasi pada model.
Dalam  pengujian  hipotesis  terkait  pengaruh  dari  masing-masing  variabel  independen  terhadap  variabel dependen  digunakan  uji-t  parsial  (pengaruh  sendiri-sendiri)  dan  uji-F  simultan  (pengaruh  bersama-sama).  Jika  nilai signifikansi  <0,05  maka  dapat  dikatakan  bahwa  nilai  variabel  independen  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen (Ghozali,  I.,  2011).  Tabel  1,  menunjukkan  bahwa  hipotesis  pertama  (H1)  diterima  dengan  koefisien  arah  positif sebesar 2,13 dan tingkat  signifikansi tinggi yaitu 1%.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1  sesuai dengan prediksi  yang  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  ketentuan  perpajakan yang berlaku maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Tabel 1. Uji Hipotesis Variabel Independen Prediksi Arah Variabel Dependen Tax Compliance Intercept 3,14*** Tax_Education + 2,13*** Tax_Administration + 1.52*** Tax_Rate - 2,21 Tax_Penalty + 3,05** R-squared 0,62 Tolerance 0,36 VIF 2,70 Prob (F-Stat) 0.00 Durbin-Watson Stat 2,00 # Jumlah Observasi 154
Jumlah  observasi  dalam  penelitian  ini  sebanyak  154  responden  yang  merupakan  subjek  pajak  dalam  negeri  yang  terdiri  dari pelaku usaha kecil dengan omzet kurang dari 4,8 Miliar di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari pengumpulan kuesioner yang  dilakukan  baik  secara  elektronik  maupun  secara  langsung.  Nilai  setiap  variabel  diukur  berdasarkan  5  skala  likert  yang terdiri  dari  jawaban  “Sangat  Tidak  Setuju  (STS)”  hingga  “Sangat  Setuju  (SS)” . Tanda  ***,  **,dan  *  mengindikasikan signifikansi level 0.01, 0.05, dan 0.10 ( one-tailed ).
Hasil  ini  sesuai  dengan  temuan  Palil,  M.  R., et.al (2013)  dan  Zuhdi et.al. (2015)  dimana  tingkat  pengetahuan wajib  pajak  berbanding  lurus  dengan  tingkat  kepatuhan  pajak.  Wajib  pajak  yang  dibekali  dengan  pengetahuan  yang baik  tentunya  dapat  mengikuti  perkembangan  peraturan  perpajakan  yang  dinamis.  Di  Indonesia,  saat  ini  cukup tersedia  banyak  informasi  mengenai  perpajakan  dimana  wajib  pajak  khususnya  pelaku  usaha  kecil  seperti  UMKM dapat  belajar  dengan  berbagai  pelatihan  yang  disediakan  oleh  konsultan  maupun  sosialisasi  dari  Direktorat  Jenderal Pajak. Selain itu, wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan pajak melalui media digital yang banyak tersedia saat ini  bahkan  diberikan  secara  gratis  melalui  seminar  online,  youtube,  maupun  situs-situs  atau  forum  komunitas  pajak untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan terkait perkembangan peraturan pajak di Indonesia.
Hipotesis  kedua  (H2)  diterima  dengan  koefisien  arah  positif  sebesar  1,52  dan  tingkat  signifikansi  tinggi  yaitu 1%.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 sesuai dengan prediksi yang menunjukkan bahwa semakin baik administrasi perpajakan disuatu negara maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya.  Hasil ini sesuai dengan penelitian  sebelumnya  seperti  Antonides  dan  Robben  (1995)  dan  Zulma,  G.W.M.,  et.  al  (2019)  yang  menemukan bahwa administrasi perpajakan  yang  diwujudkan dalam bentuk transparansi, akuntabilitas  dan efektivitas pemerintah dalam  mengelola  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Artinya  semakin  tinggi  kepercayaan  wajib  pajak terhadap  perbaikan  administrasi  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  tentunya  akan  berdampak  positif terhadap kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak.
Pemerintah  Indonesia  hingga  saat  ini  cukup  fokus  dalam  meningkatkan  administrasi  perpajakan  dengan  terus memperbaiki  layanan  perpajakan  dan  memangkas  birokrasi  perpajakan,  memperluas  cakupan  pelayanan  perpajakan berbasis  elektronik  seperti  e-SPT,  e-Filling,  e-Faktur,  e-Billing  dan  lainnya  untuk  memberikan  kemudahan  kepada wajib pajak dalam melaporkan pajak. serta memperbaiki aspek pengawasan yang lebih transparan dan berkeadilan, hal ini  tentunya  sebagai  bentuk  bagian  pembenahan  dari  reformasi  perpajakan  yang  terus  dikembangkan  hingga  saat  ini dan diharapkan kedepannya dapat terus meningkatkan kepercayaan wajib pajak untuk taat membayar pajak.
Hipotesis  ketiga  (H3)  ditolak  dengan  koefisien  arah  positif  sebesar  2,21  dan  tingkat  signifikansi  kurang  dari batas  signifikansi  minimal  yaitu  10%.  Sehingga  tidak  dapat  disimpulkan  karena  hasil  tidak  mendukung  hipotesis.
Gandy Wahyu Maulana Zulma, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia
Mas'ud  et  al.  (2014)  menemukan  bahwa  tarif  pajak  yang  tinggi  serta  prosedur  pengisian  yang  rumit  dapat menyebabkan  ketidakpatuhan  pajak  dari  pelaku  usaha  kecil  seperti  UMKM.  Tidak  dapat  dipungkiri,  kebijakan penetapan tariff pajak pada setiap negara menjadi  unsur politik dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Namun, kemungkinan  dalam  konteks  penelitian  ini  menunjukkan  tariff  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan pajak  karena  dalam  masa  pandemic  covid-19  dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  cukup  banyak  memberikan keringanan tariff kepada wajib pajak dikarenakan kondisi tidak  normal yang menyebabkan wajib pajak banyak yang terlambat melaporkan pajak atau menunggak pajak karena terimbas dari dampak ekonomi pada masa pandemic covid- 19.
Hipotesis  keempat  (H4)  diterima  dengan  koefisien  arah  positif  sebesar  3,05  dan  tingkat  signifikansi  5%. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  4  sesuai  dengan  prediksi.  Swistak  (2016)  menemukan  bahwa  sanksi pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak  dan  juga  menurunkan  kepatuhan  pajak,  hal  ini  tergantung  dari  persepsi wajib pajak mengenai keadilan sanksi yang diberikan  kepada wajib pajak. Tidak dapat dipungkiri, penegakan sanksi sejak  dahulu  telah  menjadi  salah  satu  andalan  pemerintah  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak.    Dapat  dikatakan bahwa sanksi pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Regulator harus menyusun bentuk sanksi terhadap  pelanggaran  kewajiban  perpajakan  yang  mampu  memberikan  edukasi  yang  merubah  perilaku  wajib  pajak dari  yang  sebelumnya  tidak  patuh  menjadi  taat  pajak.  Selain  itu,  Sanksi  pajak  tentunya  tidak  boleh  terlalu  ringan sehingga diabaikan oleh pelanggar, tetapi perlu diatur yang memberikan efek jerah namun tidak represif.
Aspek utama dari sanksi perpajakan seharusnya terletak pada tindakan pencegahan (Majka, 2010). Wajib pajak kemungkinan  besar  akan  memilih  untuk  mematuhi  kewajiban  pajak  daripada  kehilangan  potensi  manfaat  pajak (misalnya  jika  tidak  patuh,  tidak  diberi  keringanan  pajak).  Namun,  hal  ini  dapat  berjalan  apabila  wajib  pajak mengetahui dengan baik konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku, jika tidak didukung pengetahuan  yang  baik  wajib  pajak  akan  cenderung  merasa  tidak  tidak  perlu  membayar  pajak  karena  merasa  tidak akan terdeteksi. Sehingga seharusnya wajib pajak perlu mendapatkan pengetahuan mengenai kepastian terdeteksi dan sanksi  yang  mungkin  akan  diterima  jika  mereka  tidak  mematuhi  peraturan  pajak  (Torgler,  2007).  Dengan  demikian dapat dikatakan bahwa sanksi pajak harus mampu memberikan edukasi, kepastian hukum, serta keadilan kepada wajib pajak  sehingga  kepercayaan  masyarakat  semakin  tinggi  dan  tercipta  lingkungan  pajak  yang  berkepastian  dan berkeadilan yang meningkatkan keyakinan wajib pajak untuk taat membayar pajak.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  memberikan  bukti  empiris  mengenai  faktor-faktor  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak  di Indonesia  seperti  pengetahuan  pajak,  administrasi  pajak,  tarif  pajak,  serta  sanksi  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia. Semakin  tinggi  tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  maka  semakin  tinggi tingkat kepatuhan pajak. Kemudian, pentingnya administrasi perpajakan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan  layanan  dalam  membayar  serta  melaporkan  jumlah  pajak  yang  terutang  dapat  menimbulkan  motivasi wajib pajak untuk taat membayar pajak. Dengan banyaknya aplikasi pajak berbasis digital seperti e-SPT, e-Filling, e- Billing,  e-Faktur  tentunya  memberikan  banyak  manfaat  baik  bagi  wajib  pajak  maupun  fiskus  dalam  mempermudah proses  pemenuhan  kewajiban  perpajakan.  Sanksi  pajak  yang  dirancang  oleh  regulator  harus  mampu  memberikan edukasi, kepastian hukum, serta keadilan kepada wajib pajak sehingga terciptanya lingkungan pajak yang berkepastian dan berkeadilan yang meningkatkan keyakinan wajib pajak untuk taat membayar pajak.
Hasil  penelitian  ini  memberikan  beberapa  saran  dan  masukan  kepada  regulator  dalam  menyusun  peraturan perpajakan. Penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwa faktor pengetahuan, administrasi serta sanksi yang diterapkan  mempunyai  peran  besar  dalam  penegakan  kepatuhan  pajak  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  perlu  diperluas pemberian  informasi  mengenai  perubahan  peraturan  pajak,  peningkatan  keterampilan  pajak  melalui  pelatihan  bagi wajib pajak khususnya pelaku UMKM yang merupakan salah satu sektor yang dominan di Indonesia. Terakhir, terus mengembangkan  bentuk  administrasi  perpajakan  berbasis  elektronik  yang  terintegrasi  dan  memberikan  kemudahan dalam penyelesaian kewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonides, G. and Robben, H.S.J. (1995), “ True positives and false alarms in the detection of tax evasion”, Journal of Economic Psychology, Vol. 16 No. 4, pp. 617-640. Armah Bagchi,  Amaresh,  Richard  Bird,  and  Arindam  das-Gupta  (1995). “An  Economic  Approach  to  Tax  Administration Reform,”. International Centre for Tax Studies, University of Toronto, Toronto, CA Fauziati,  P.,  Minovia  A.  F.,  Muslim,  R.  Y.  and  Nasrah,  R.  (2016). The  impact  of  tax  knowledge  on  tax  compliance case  study  in  Kota  Padang,  Indonesia .  Journal  of  Advanced  Research  in  Business  and  Management  Studies. 2(1), 22-30.
Frey, B. and Torgler, B. (2007), “Tax morale and conditional cooperation” . Journal of Comparative Economics, Vol. 35, pp. 136-159.
Gandy Wahyu Maulana Zulma, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia
Hai, O. T. and See, L. M. (2011). Intention of tax non-compliance-examine the gaps. International Journal of Business and Social Science, 2(7), 79-83. Imam Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM . SPSS. Mas’ud, A., Aliyu, A. A. and Gambo, E. M. J. (2014). Tax  rate  and  tax  compliance  in  Africa. European  Journal  of Accounting Auditing and Finance Research, 2(3), 22-30. Moravec, L. and Radvan, M. (2016). Surcharges and penalties in tax law . Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance In Small And Medium Scale Enterprise In Nigeria . IBusiness, 8, 1–9. Palil,  M.  R.,  Akir,  M.  R.  and  Ahmad,  W.  F.  B.  A.  (2013). The  perception  of  tax  payers  on  tax  knowledge  and  tax education  with  level  of  tax  compliance:  A  study  the  influences  of  religiosity. ASEAN  Journal  of  Economics, Management and Accounting, 1(1), 118-129. Rahayu.  (2009). Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Akuntansi Vol.1 (2), hlm 119-138.
Rahmayanti,  N.P.,  Sutrisno,  T.,  &  Prihatiningtias,  Y.W.  2020. Effect  of  tax  penalties,  tax  audit,  and  taxpayers awareness on corporate taxpayers’  compliance moderated by compliance intentions .  Research  in  Business  & Social Science, Vol.9, No. 2, 2147-4478.
Remali,  A.M.,  Satar,  A.N.,  Mamad,  F.N.A.,  Abidin,  N.F.T.,  &  Zainudin,  S.Z.  (2018). Tax  Knowledge,  Tax  Penalty and  Tax  Rate  on  Tax  Compliance  among  Small  Medium  Enterprise  in  Selangor. Global  Business  and Management Research: An International Journal. Vol. 10, No. 3, 12-23. Seidu, A. N., Abdul, I. W. and Sebil, C. (2015). Modelling the causes of tax default among small and medium scale enterprises (SMEs) In the Tamale Metropolis of Ghana. European Scientific Journal, 11(1). Swistak, A. (2016). Tax penalties in SME tax compliance. Financial theory and practice, 40(1), 129-147. Torgler, B., (2007). Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical Analysis. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing Limited.
Zulma,  G.W.M.,  Lutfi.,  &  Gowon,  M.  (2019). Era  Baru:  Persepsi  Mendasar  Wajib  Pajak  terhadap  Tingkat Kepatuhan Pajak. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 3(2), September 2019, pp.113-122