## Pelaksanaan KKN Berparadigma Integrasi-Interkoneksi dalam Menopang Transformasi Masyarakat
(Sebuah Rintisan Pendekatan Participatory Action Research )

## Ahmad Salehudin
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email: ahmad.solehudin@uin-suka.ac.id
Abstrak. KKN merupakan bagian integral sistem pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sering perubahan IAIN  menjadi  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  dimana  paradigm  keilmuannya  juga  berubah  menjadi integrasi-interkoneksi,  KKN  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  seyogyanya  juga  menganut  paradigm tersebut. Berdasarkan  hal  tersebut,  ada  dua  hal yang  ingin  dijawab  dari tulisan  ini,  yaitu  bagaimana paradigma integrasi-interkoneksi dirumuskan dan dilaksanakan dalam bentuk program kerja, dan apa factor  penghambat  dan  pendoroangnya.  Untuk  menjawab  persoalan  tersebut,  penulis  melakukan penelitian di dua lokasi KKN di dusun Sanggrahan dan Rajek Wetan dengan  peserta  30 orang. Agar tidak semata-mata teoritis, penelitian ini metode semi participatory action research. Berdasarkan hasil penelitian,  diketahui  bahwa  untuk  merumuskan  KKN  Integratif-interkonektif  perlu  kesadaran  bahwa antarilmu (agama dan sekular) harus saling terkait untuk menyelesaikan problem masyarakat. Hambatan yang sering terjadi adalah ketidak pahaman mahasiswa atas peran yang harus dilakukan sebagai peserta KKN.
Kata kunci : KKN, integrasi-interkoneksi, participatory action research

## A. Pendahuluan
Peserta KKN dari UIN Sunan Kalijaga selama ini, sesuai namanya sebagai pendidikan Tinggi Islam, cenderung  memposisikan  dirinya  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  KKN  hanya  pada  wilayah keagamaan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  program-program  KKN  sebelumnya  yang  jika  dianalisis  lebih condong  pada  aspek  keberagamaan  dalam  arti  sempit  saja,  seperti  pengelolaan  TPA,  pengaktifan kegiatan-kegiatan  di  masjid,  dan  tadarus  al-Quran.  Program-program  tersebut  sangat  baik,  selama dilakukan dengan cara yang tepat berdasarkan nilai fundamental KKN.
Hanya saja para pemangku kepentingan KKN juga harus menyadari bahwa problem-problem yang dihadapi  masyarakat  tidak  semata-mata  anak-anak  yang  tidak  mampu  membaca  al-Quran,  masjid  sepi dari jamaah, dan para orang tua belum bisa melaksanakan wudhu dan shalat secara tepat, tetapi sangat kompleks  dan  rumit  sehingga  tidak  cukup  mampu  diselesaikan  hanya  dengan  pendekatan  keagamaan belaka.  Misalnya  disebuah  dusun  yang  berada  dikawasan  terpencil,  masyarakatnya  masuk  kategori menengah  ke  bawah  dengan  mata  pencaharian  utamanya  bertani  dan  aktivitas  sampingannya  sebagai peternak  sapi,  sebagian  besar  anak-anak  di  daerah  tersebut  tidak  sekolah.  Melihat  fenomena  tersebut, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang sedang melakukan KKN tidak cukup membuat program penyuluhan “pentingnya pendidikan” dan “kewajiban menuntut ilmu bagi orang islam. Tetapi perlu melihat persoalan
secara utuh, apa yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut, apakah faktor ekonomi, psikologi, atau pemahaman keagamaan yang kurang tepat.
Banyak persoalan masyarakat yang sedemikian rumit sehingga tidak cukup hanya menggunakan logika keagamaan untuk menyelesaikannya, tetapi perlu menggunakan beragam disiplin keilmuan lainnya atau  yang  biasa  disebut  pendekatan  multidisiplin  untuk  memecahkannya.  Dalam    konteks  UIN  Sunan Kalijaga, pendekatan multidisiplin tersebut telah dirumuskan dalam sebuah core values universitas yang disebut integrasi-interkoneksi.
Dalam  buku  pedoman  KKN  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  disebutkan bahwa  tujuan  KKN  di  antaranya  adalah:  (a)  membantu  pemerintah  dalam  mempercepat  proses pembangunan  dan  mempersiapkan  kader-kader  pembangunan  di  pedesaan;  (b)  berusaha  membantu masyarakat memecahkan problematika yang dihadapai dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin; (c)  meletakkan  agama  dan  ilmu  pengetahuan  sebagai  pendorong  dan  penggerak  kegiatan  masyarakat sehingga  pembangunan  merupakan  amal  ibadah;  dan  (d)  mendapatkan  umpan  balik  untuk  bahan penyempurnaan  sistem  pendidikan  perguruan  tinggi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan pembangunan (Indal Abror [ed], 2009: 15-16). Berdasarkan tujuan tersebut, KKN bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga tidak sekedar persoalan formalitas menggugurkan salah satu kewajiban dari tridarma perguruan tinggi, tetapi mengandung makna yang komplek, seperti pemberdayaan masyarakat, penelitian, dan dakwah Islamiyah.
Hanya  saja,  tujuan  ideal  pelaksanaan  KKN  UIN  Sunan  Kalijaga  diatas  sering  terkendala  oleh penyikapan mahasiswa peserta KKN yang menganggap bahwa KKN sekedar ritual yang harus dilewati untuk  menyelesaikan  pendidikan  di  UIN  Sunan  Kalijaga.  Kondisi  ini  terkadang  diperparah  oleh pandangan masyarakat yang menganggap ilmu agama dan ilmu umum terpisah sehingga peserta KKN dari  UIN  Sunan  Kalijaga  seringkali  hanya  dikaitkan  dengan  TPA  dan  khutbah  Jumat.  Akibatnya, pelaksanaan  KKN  yang  memiliki  nilai  strategis  kurang  memberikan  manfaat,  baik  bagi  mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jika fenomena seperti ini tidak disikapi secara  tepat,  bukan  mustahil  KKN  tidak  lagi  dapat  diandalkan  menjadi  instrument  pengabdian  dan pembelajaran  bagi  mahasiwa  agar  memiliki  kemampuan  untuk  menyelesaikan  persoalan  secara  ilmiah pragmatis, dan menjadi motivator dan dinamisator dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta umpan balik keilmuan bagi perguruan tinggi.
Merumuskan  KKN  berbasis  integrasi  dan  interkoneksi  bukan  hal  yang  mudah,  terutama  bagi mereka yang telah terbiasa berpikir dikotomis, antara ilmu umum dan ilmu agama. Dikhotomi ilmu yang salah  satunya  terlihat  dalam  dikotomi  institusi  pendidikan—antara  pendidikan  umum  dan  pendidikan agama—telah berlangsung semenjak bangsa ini mengenal sistem pendidikan modern (Mahmud Yunus, 1960).  Dikotomi  keilmuan  Islam  tersebut  berimplikasi  luas  terhadap  aspek-aspek  kependidikan  di lingkungan  umat  Islam,  baik  yang  menyangkut  cara  pandang  umat  terhadap  ilmu  dan  pendidikan, kelembagaan pendidikan, kurikulum pendidikan, maupun psikologi umat pada umumnya.
Munculnya  kesadaran  di  kalangan  ilmuwan  Muslim  bahwa  problem  keumatan  tidak  dapat diselesaikan  hanya  dengan  pendekatan  keagamaan,  tetapi  juga  memerlukan  bantuan  ilmu-ilmu  umum, telah  memunculkan  ide  untuk  melakukan  integrasi-interkoneksi  ilmu-ilmu  umum  dan  agama. Persoalannya, pandangan yang melihat ilmu agama dan umum pada posisi dikotomis, terlanjur terpatri dalam kesadaran semua elemen masyarakat, dari level paling paling bawah hingga pengambil kebijakan. Kondisi ini perlu disikapi dengan langkah-langkah fundamental dan mungkin ”politis” agar paradigma tersebut dapat berubah.
Penelitian ini adalah semi participatory action research, yaitu sebuah  proses yang dilakukan tidak sekadar mendeskripsikan, menganalisis, dan menyimpulkan, tetapi juga melakukan tindakan “repolitisasi sosial”,  penyadaran  situasi,  sehingga  perubahan  sosial  terjadi.  Proses  penelitian  merupakan  tindakan
partisipatoris secara terus menerus sehingga membentuk sebuah spiral yang berkesinambungan sejak dari: perencanaan  ( planning ),  tindakan  (pelaksanaan  atas  rencana),  observasi  (evaluasi  atas  pelaksanaan rencana), dan refleksi (teoritisasi pengalaman) (Kurt Lewin :1947).
Tulisan ini didesain untuk menjawab pertanyaan (1) bagaimana paradigma integrasi-interkoneksi UIN  Sunan  Kalijaga  dirumuskan  dan  dilaksanakan  dalam  bentuk  program  kerja?  (2)  Apa  faktor penghambat  dan  pendukung  dalam  merealisasikan  program  berparadigma  integrasi  dan  interkoneksi tersebut?

## B. KKN UIN Sunan Kalijaga

## 1. Sejarah KKN UIN Sunan Kalijaga
Peran besar mahasiswa dalam Pemberantasan Buta Huruf dan program-program kemasyarakatan lainnya setelah proklamasi,  Bimbingan Masal (BIMAS) peningkatan produksi beras yang dirintis oleh Institut Pertanian Bogor, dan kemudian melibatkan perguruan tinggi lainnya (1963), serta Tenaga Kerja Sukarela    (TKS)  yang  dikoordinasikan  oleh  Badan  Usaha  Tenaga  Sukarela  (BUTSI),  menjadi  trigger dikeluarkannya kebijakan tentang KKN oleh pemerintah. Berdasarkan manfaat besar program kegiatan yang  dilakukan  oleh  badan-badan  tersebut,  pada  tahun  1971  Direktur  Pendidikan  Tinggi,  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  menunjuk  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  Universitas  Andalas, Padang  dan  Universitas  Hasanudin,  Ujung  Pandang  untuk  melaksanakan  proyek  perintisan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  pendekatan  multidisipliner  yang  didasarkan  atas  partisipasi mahasiswa.
UIN (IAIN) Sunan Kalijaga melaksanakan KKN kali pertama pada tahun 1976/1977. Sebagaimana perguruan  tinggi  lainnya,  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  terikat  oleh  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi, yaitu  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat,  teruatama  dalam  bidang  keagamaan. Pada saat melaksanakan KKN pada tahun akademik 1976/1977 hingga tahun akademik 1979/1980, status KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masih bersifat ekstrakurikuler. Artinya, mahasiswa dapat memilih hendak mengikuti KKN atau tidak. Pada tahun 1980, Rektor UIN (IAIN) Sunan Kalijaga H. Zaini Dahlan, MA menerbitkan Surat Keputusan Rektor nomor: 51 Tahun 1980, tertanggal 24 Desember 1980, tentang peningkatan status KKN dari ekstrakurikuler menjadi intrakulikuler. Seiring perubahan status tersebut, maka setiap mahasiswa mengikuti KKN.
Pada tahun akademik 1986/1987, terjadi perubahan sistem pembiayaan KKN. Jika pada awalnya program KKN dibiayai oelh pemerintah melalui Daftar Isian Proyek (DIPA), maka sejak tahun akademik 1986/1987 biaya KKN sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa peserta KKN. Selain itu, sejak tahun 1988 mahasiswa  semester  VIII  telah  diperkenankan  untuk  melaksanakan  KKN.  Perubahan  ini  berdasarkan keputusan menteri Agama Nomor: 122 tahun 1988.
Pada tahun akademik 1999/2000, guna mempersingkat masa studi mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membuat kebijakan relatif progresif terkait dengan waktu dan persyaratan  KKN. Jika pada awalnya untuk mengikuti KKN harus menyelesaikan 100 % teori, maka sejak tahun akademik 1999/2000 dirubah menjadi miniml 75 %. Selain itu, UIN Sunan Kalijaga juga menambah waktu pelaksanaan KKN, yaitu  dari  dua  kali  dalam  setahun,  menjadi  3  kali.  KKN  tambahan  ini  dikenal  dengan  sebuatn  KKN Semester Pendek, yaitu memanfaatkan masa jeda semester sekitar bulan Juli dan Agustus.

## 2. Paradigma KKN UIN Sunan Kalijaga: Integrasi-Interkoneksi
Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga yang diikuti perubahan paradigma keilmuan yang dianut,  idealnya  juga  berpengaruh  terhadap  konsep  KKN.  Jika  integrasi-interkoneksi  menjadi pengejawantahan  visi-misi  UIN  Sunan  Kalijaga,  maka  kurikulum  yang  menjadi  penunjang  visi-misi tersebut harus juga memiliki paradigma integrasi-interkoneksi.
Perkembangan paradigma keilmuan di UIN Sunan Kalijaga secara garis besar terdiri dari tiga tahap, yaitu: Pembelajaran Model Entitas Tunggal ( Single Entity ). Pola ini berkembang sekitar tahun 1950-1970- an.  Model  pembelajaran  tipe  ini  berusaha  mempertahankan  khazanah  Islam  era al  ashar  al  Dzahabiy (Abad  IX-XI),  tanpa  memperhatikan  perkembangan  keilmuan  dan  penelitian  di  luar  dirinya.  Pola  ini cenderung  berprinsip  “ almuhafadah  ‘ala  qodimi  assholih ”  tanpa  “ wal  ahdu  bi  aljadidi  al  ashlah ”; Pembelajaran Model Entitas Terpisah-pisah ( Isolated Entities ). Tipe ini muncul sekitar tahun 1970-1990. Pada masa ini, telah muncul kesadaran baru, dalam alam pikiran keagamaan (Islam), yaitu adanya 3 entitas disiplin  keilmuan: hadharah  alfalsafah;  hadharah  al-ilmu; dan hadharah  an  nash .  Jika  dilihat,  pada periode ini masih setiap entitas keilmuan masih terpenggal-penggal (dikhotomi) antara ilmu pengetahuan agama  dan  pengetahuan  umum.  Bentuk  nyata  dari  dampak  dikotomi  ini  di  Indonesia  adalah  adanya keilmuan ini adalah adanya Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Walaupun telah menyadari adanya tiga entitas keilmuan tersebut, namun karena masih ada dikotomi, maka alumni yang dihasilkan  menjadi  tidak  utuh;  Pembelajaran  Model  Entitas  Saling  Terhubung  Secara  Utuh ( Interconnected Entities ). Perkembangan zaman ternyata menyebabkan setiap ilmu baik sekular maupun keagamaan tidak mampu secara mandiri menyelesaikan problem-problem kemanusiaan.
Persoalannya  adalah  bagaimana  kemudian  paradigma  integrasi-interkoneksi  diterapkan  dalam konteks KKN? Secara teoritik tidak sulit untuk menjawab pertanyaan ini, karena nilai fundamental KKN mensayaratkan  paradigma  integrasi-interkoneksi  dalam  pelaksanaanya.  Nilai  fundamental  tersebut adalah:    (1)  Keterpaduan pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi,  (2)  Pendekatan  interdisipliner  dan komprehensif,  (3)  Lintas  sektoral,  (4)  Dimensi  yang  luas  dan  pragmatis,  (5)  Keterlibatan  masyarakat secara aktif.

## C. Operasional KKN Integrasi-Interkoneksi

## 1. Melodrama KKN
Minggu  pertama  peserta  KKN  tinggal  di  lokasi,  penulis  berkunjung  ke  lokasi  KKN  pada  saat menjelang mangrib. Saya terus mengamati aktivitas peserta KKN dari jarak yang relatif dekat sehingga memungkinkan saya mengetahui semua aktivitas yang dilakukan oleh anggota kelompok. Nampaknya, sebagian  besar  dari  anggota  kelompok  belum  mandi.  Begitu  iqomah  terdengar  dari  masjid  yang  tidak terlalu jauh dari posko KKN, saya bergegas ke masjid untuk salat jamaah sambil menunggu peserta KKN. Sampai jamaah salat mangrib membubarkan diri, hanya ada satu peserta putri yang ikut salat berjamaah di masjid.
Di  lain  waktu,  setelah  salat  subuh  saya  mendatangi  posko  KKN.  Ketika  saya  sampai  di  posko, ternyata  sebagain  besar  peserta  KKN  belum  bangun  dan  tentunya  belum  melaksanakan  salat  subuh. Melihat kedatangan saya, sebagian peserta yang sudah bangun segera membangunkan teman-temannya yang lain. Yang ingin saya sampaikan dari cerita ini bukan mengapa mereka tidak salat, tetapi begaimana mereka memaknai posisi mereka sebagai peserta KKN. Dalam konteks KKN, para peserta KKN harus memikul  tanggungjawab  sebagai  motivator,  dinamisator,  inisiator  dan  mediator.  Dalam  bahasa  paling sederhana, peserta KKN harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat di lokasi KKN.
Setelah dilakukan komunikasi intensif dengan para peserta KKN terkait ketidak hadiran mereka di masjid, ternyata salah satu penyebabnya, karena teman-teman peserta KKN takut diminta menjadi imam salat  dan  atau  khotib  pada  hari  Jum’at.  Sebagai  peserta  KKN  dengan  latarbelakang  pendidikan keagamaan, tentu masyarakat berpikir bahwa semua mahasiswa KKN yang berasal dari universitas Islam tentunya memiliki kemampuan untuk menjadi imam salat dan khatib Jum’at. Hanya saja beberapa peserta laki-laki yang nota bene sebagian besar berasal dari Fakultas Ilmu sosial dan Humanioran, dan Fakultas Sain dan Teknologi merasa tidak mampu dan atau tidak layak untuk menjadi imam dan khatib.
Keengganan untuk hadir di masjid karena takut diminta menjadi imam salat dan mengisi khutbah, merupakan  ironi  bagi  mahasiswa  yang  berasal  dari  perguruan  tinggi  Islam,  apalagi  dilakukan  oleh mahasiswa dari perguruan Tinggi Islam tertua di Indonesia. Masyarakat tentu tidak peduli apakah sang mahasiswa berada di Fakultas Kegamaan atau Fakultas Sekuler. Masyarakat hanya tahu bahwa mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pastilah mampu kalau hanya untuk menjadi imam salat dan khotib Jum’at. Namun pada kenyataannya, ternyata walaupun menuntut ilmu di perguruan tinggi Islam tidak  ada  jaminan  memiliki  kecakapan  untuk  memimpin  salat  dan  memberikan  pengajian.  Fenomena seperti  harus  disikapi  secara  cermat  dan  tepat  oleh  para  pemangku  kepentingan  agar  kedepannya  ada proses  standarisasi  kemampuan  dalam  ilmu-ilmu  keagamaan.  Misalnya,  begitu  lulus  dari  UIN  Sunan Kalijaga setiap mahasiswa UIN harus memiliki kemampuan untuk memimpin salat dan menjadi khatib Jumat apapun latar belakang fakultasnya.
Diwajibkannya semua mahasiswa mengikuti KKN secara ideal akan memberikan manfaat yang laur biasa  bagi  bangsa,  negara,  masyarakat,  kampus,  dan  bagi  mahasiswa  itu  sendiri.  Hanya  saja,  karena sifatnya yang wajib (baca: memaksa), maka tidak semua peserta KKN mengikuti kegiatan KKN dilandasi oleh kesadaran penuh untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bagi yang sadar, KKN menjadi akan  medan  untuk  menempa  diri  secara  nyata  dalam  masyarakat.  Sedangkan  bagi  yang  hanya  ingin menggugurkan kewajiban, maka KKN akan menjadi belenggu yang menyiksa.
Bagi  yang  mengikuti  KKN  hanya  untuk  menggugurkan  kewajiban,  biasanya  akan  menjalankan KKN sekedar formalitas saja, baik rencana programnya maupun pelaksanaannya. Bahkan tidak mustahil, mereka  menjadi trouble  maker .  Jika  mereka  menjadi trouble  maker ,  bukan  hanya  peserta  yang  se kelompok yang dirugikan, tetapi juga masyarakat dan kampus sebagai institusi yang menyelenggarakan KKN. Keengganan masyarakat untuk dijadikan lokasi KKN bukan mustahil diakibatkan oleh kekecewaan mereka terhadap KKN sebelumnya.

## 2. Rangkaian Tahapan Pelaksanaan KKN
a. Rekrutmen dan Pembekalan
Tahapan paling awal dari proses KKN adalah rekrutmen dan pembekalan. Rekrutmen merupakan kegiatan untuk mengundang dan menseleksi mahasiswa yang berkeinginan untuk mengikuti KKN. Jika mahasiswa yang mendaftar memenuhi syarat, maka tahap selanjutnya adalah proses pembekalan. Proses pembekalan  sangat  penting  untuk  memberikan  seperangkat  pengetahuan  kepada  calon  peserta  KKN sebagai  bekal  memasuki  dunia  nyata  yang  relatif  berbeda  dengan  bangku  kuliah.  Jika  bangku  kuliah cenderung mengutamakan ranah knowledge , maka dalam KKN selain knowledge , juga perlu digunakan ranah afeksi dan psikomotriknya. Persoalannya adalah sebagain peserta KKN tidak mengerti apa yang harus dilakukan sebagai peserta KKN. Hal ini tentu bukan kesalahan mahasiswa dan atau pihak LPM, karena mahasiswa sejak awal memang tidak pernah didik bagaimana caranya mempraktekkan ilmunya di masyarakat.

## b. Tahap Observasi
Secara  sederhana,  ada  tiga  hal  yang  dapat  dilakukan  pada  tahap  awal  observasi,  yaitu  menemui induk semang dan atau kepala dusun, memastikan mekanisme makan dan tempat tidur, serta identifikasi problem  dengan  melihat 3  P  (person,  place,  dan  paper).  Dalam  mengidentifikasi problem,  ada  dua  hal yang harus dilakukan yaitu: melakukan identifikasi masalah umum dan identifikasi masalah khusus sesuai dengan  fakultas  atau  jurusan  masing-masing.  Oleh  karena  itu,  semua  peserta  KKN  harus  melakukan observasi terlebih dahulu.
Dalam melakukan observasi, masing-masing peserta KKN harus memiliki catatan hasil observasi yang terkait dengan: informasi umum tentang lokasi KKN dan informasi khusus informasi yang terkait
dengan  bidang  studi  masing-masing.  Jika  setiap  peserta  KKN  mempunyai  catatan  hasil  observasi, tentunya kasus-kasus plagiasi RPK tidak akan ada. Plagiasai RPK tidak saja menjadi indiaksi lemahnya tanggungjawab  peserta,  tetapi  juga  merupakan  kegagalan  pelaksanaan  KKN.  Jika  RPK  diplagiasi,  dan hanya diganti nama lokasinya saja, maka tujuan dan manfaat KKN tidak akan pernah tercapai. Pemerintah tidak  akan  mendapat  sumbangan  apa-apa  dalam  proses  peningkatan  kemandirian  dan  kesejahteraan masyarakat,  masyarakat  tidak  dapat  mengambil  manfaat  dari  keunggulan  yang  dimiliki  para  peserta, kampus  tidak  akan  mendapat  umpan  balik  keilmuan,  dan  mahasiswa  KKN  tidak  akan  mendapatkan tambahan nilai apa-apa.

## c. Penyusunan Rencana Program kerja
Catatan-catatan  tangan  hasil  observasi  lapangan  terhadap person , paper ,  dan place merupakan bahan utama untuk membuat program kerja. Dengan berdasarkan catatan lapangan tersebut, ada empat keuntungan yang dapat dilakukan oleh peserta KKN, yaitu:
1) Merumuskan program KKN berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan merencanakan program kerja yang dibutuhkan masyarakat, maka ada peluang besar program yang direncanakan tidak saja akan memberikan manfaat kepada masyarakat tetapi juga akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Misalnya dari hasil observasi ditemukan bahwa masjid rajek wetan dulunya digunakan untuk kegiatan TPA. Namun belakangan ini tidak lagi berjalan karena tidak adanya tenaga pengajar. Dari hasil observasi ini, dapat dibuat program penghidupan kembali TPA dan pelatihan guru TPA. Untuk  menghidupkan  TPA,  ada  beberapa  kegiatan  yang  dapat  dilakukan,  seperti  sosialiasi pentingnya  belajar  al-quran  di  kalangan  orang  tua  dan  penyediaan  buku  iqra’  dan  poster-poster keagamaan.
Untuk membuat program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat tidak telalu sulit, tetapi tidak juga mudah. Berikut dua persoalan yang ditemukan oleh peserta KKN dalam observasi dan sekaligus program kerja yang direncanakan. Pertama , para pemuda terbagi kedalam dua kelompok. Kelompok preman dan kelompok masjid. Kedua kelompok ini sangat sulit untuk dipertemukan. Mendapat data tersebut, sang peserta membuat rencana program “penyuluhan pentingnya organisasi.” Pertanyaanya adalah  apakah  penyuluhan  tersebut  dibutuhkan  dan  bermanfaat  bagi  pemuda?  Jika  melihat  hasil observasi tersebut, menurut hemat saya buka dengan memberikan penyuluhan kepada para pemuda pentingnya organisasi, tetapi bagaiman agar kedua pemuda tersebut bisa bermain dalam arena yang sama.  Misalnya  buat  program  dalam  bidang  olahraga  yang  memungkinkan  kedua  kelompok  bisa saling  berintraksi. Kedua ,  di  dusun  rajek  wetan  hampir  semua  penduduknya  berternak  kambing. Berdasarkan  hasil  observasi  tersebut,  peserta  KKN  merencanakan  program  “penyuluhan  asuransi syariah hewan ternak”. Mungkin saja tujuan program tersebut baik, tapi apakah cukup diperlukan oleh masyarakat? Menurut hemat penulis, yang lebih dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat peternak di Rajek Wetan adalah “Penyuluhan Penggemukan dan peningkatan kualitas hewan ternak” dan atau “ekonomisasi hewan ternak.
2) Dapat membuat program kerja yang transformatif dan mencerdaskan, serta terhindar dari program- program yang tidak bermutu dan lucu. Kekurangcermatan dalam melakukan observasi, apalagi yang tidak melakukan observasi, biasanya akan mendapatkan kesulitan untuk merumuskan dalam bentuk program  kerja.  Misalnya  dalam  observasi  ditemukan  bahwa  disebuah  masjid  kondisi  dan lingkungannya agak kotor, selain itu di dalam masjid juga tidak ada kitab suci al-Quran. Berdasarkan hasil temuannya tersebut, sang peserta KKN membuat rencana program kerja berupa pengadaan 3 buah sapu dan 10 al-quran. Sekilas, tidak ada yang salah dengan program kerja tersebut. Hanya saja apabila dicermati, kedua program kerja tersebut kurang bermutu dan terkesan lucu.
Komentar sederhana yang dapat dilontarkan terhadap kedua program tersebut adalah (1) Kalau cuma untuk mebeli tiga sapu dan 10 al-Quran, mengapa harus KKN? Minta saja sumbangan pada orang kaya, pasti teratasi (2) “jika sudah ada tiga buah sapu apakah masjid akan menjadi bersih?” dan (3) “jika di dalam masjid ada 10 al-quran, apakah orang-orang yang dating ke masjid tersebut akan tertarik untuk mengaji?”.
Kemungkinan  jawaban  dari  kedua  pertanyaan  terakhir  adalah  ungkapan  tidak.  Karena pengadaan sapu dan al-Quran tidak akan berdaya guna apa-apa. Agar bermutu, maka program kerja yang dapat dilakukan dari dua hasil observasi tersebut adalah: (1) Peningkatan kesadaran “bersih” masyarakat sekitar masjid. Untuk mencapai kondisi sadar tersebut, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan,  seperti  penyuluhan  tentang  kebersihan  dan  pandangan  Islam  tentang  kebersihan,  dan pengadaan  peralatan  kebersihan.  (2)  peningkatan  kesadaran  pentingnya  membaca al-quran.  Untuk menunjang program ini, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, seperti penyuluhan pentingnya membaca al-Quran dan kegiatan tadarus al-Quran. Dengan mengagendakan kedua program tersebut, maka pserta KKN telah membuat program yang transformative dan mencerdaskan.
3) Dapat  membuat  program  kerja  yang  memposisikan  peserta  KKN  sebagai  motivator,  inisiator, dinamisator, inovator, dan mediator. Kemampuan secara tepat memetakkan problem yang dihadapi masyarakat berdasarkan data observasi akan memberi ruang yang besar kepada peserta KKN untuk memunculkan  gagasan-gagasan  baru.  Misalnya,  hasil  observasi  menemukan  bahwa  di  dusun Sanggrahan banyak terdapat ruang-ruang kosong. Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat dibuat program  penghijaun  menggunakan  tumbuhan  produktif.  Untuk  menopang  program  kerja  tersebut, dapat dibuat penyuluhan tentang lingkungan hidup dengan mengundang penyuluh dari intansi terkait, dan lain sebagainya. Dengan program demikian, peserta KKN telah memposisikan dirinya sebagai inisiator dan mediator.
4) Selain  itu,  juga  menghindarkan  peserta  KKN  dari  posisi  sebagai  pekerja/buruh  intelektual. Adakalanya,  kehadiran  peserta  KKN  dianggap  oleh  masyarakat  sebagai  tenaga  kerja  gratis.  Oleh karena itu, pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan masyarakat dibebankan kepada peserta KKN.
Hanya  saja  berdasarkan  pengamatan  terhadap  proses  pembuatan  RPK  yang  dilakukan  oleh mahasiswa, cara seperti terlalu memberatkan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari RPK yang terkesan asal-asalan, demi formalitas pencairan dana bantuan. Agar program semakin bermutu, ada baiknya pihak panitia melakukan inventarisir sebanyak-banyaknya program yang bisa dilaksanakan oleh peserta KKN. Dengan  adanya  inventarisir  tersebut,  peserta  KKN  sesuai  dengan  disiplin  ilmu  masing-masing  tinggal mencocokkan dengan program-program yang telah ditawarkan oleh panitia. Dengan cara ini, selain waktu yang  diperlukan  untuk  membuat  program  relatif  sedikit,  mutu  program  juga  lebih  dapat dipertanggungjawabkan.
Permasalahan lebih lanjut terjadi ketika program yang dibuat RPK membutuhkan dana relatif besar. Pasca  disetujuinya  RPK  oleh  DPL,  mahasiswa  disibukkan  oleh  proses  penyebaran  proposal  untuk menjaring  dana  sebanyak-banyaknya.  Proses  pencarian  dana  sebenarnya  cukup  bagus  untuk  melatih mental  dan  kemampuan  inisiatif  mahasiswa,  tetapi  yang  terkadang  sebaliknya,  dimana  peserta  KKN meninggalkan posko dan menghabiskan waktu yang tidak sedikit untuk menggalang dana dengan biaya yang juga tidak sedikit, tetapi hasilnya tidak seberapa.

## 3. Pelaksanaan dan Pelaporan Program Kerja
Setelah rencana disusun, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan program kerja dan diakhiri dengan pelaporan hasil pelaksanaan program kerja. Untuk melaksanakan program kerja, maka yang harsu
dialkukan  pertama  kali  adalah  melakukan  sosialisasi  kepada  segenap  masyarakat,  khususnya  kepada tokoh-tokoh  masyarakat  baik  secara  formal  maupun  informal.  Tujuannya  adalah  agar  masyarakat mengetahui dan berperan aktif dalam pelaksanaan program kerja. Salah satu indikasi diterimanya program kerja  dari  masyarakat  adalah  keterlibatan  masyarakat  secara  antusias  dalam  pelaksanaan  program. Demikian  juga  sebaliknya,  jika  masyarakat  bersikap  acuh  terhadap  terhadap  pelaksanaan  program, kemungkinan program tersebut kurang dianggap bermanfaat bagi masyarakat.
Program  penyuluhan  pentingnya  organisasinya  misalnya,  walaupun  ide  dasar  yang  berada dibaliknya begitu kuat, tetapi karena tidak dianggap penting oleh masyarakat, maka begitu dilaksanakan hampir tidak yang hadir. Artinya program tersebut gagal total. Lain halnya dengan pelatihan pembuatan keterampilan  manik-manik,  oleh  karena  masyarakat  membutuhkannya,  peserta      yang  hadir  melebihi ekspektasi. Minuman dan makanan ringan yang disediakan tidak mencukupi. Bahkan, kaum ibu-ibu juga meminta agar acara serupa dilaksanakan kembali.

## D. KKN Integrasi-interkoneksi UIN Sunan Kalijaga
KKN  jika  dijalankan  sesuai  dengan  sifatnya  yang  fundamental,  seperti  keterpaduan  pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; pendekatan interdisipliner dan komprehensif; lintas sektoral; dimensi yang luas  dan  pragmatis;  dan  keterlibatan  masyarakat  secara  aktif,  maka  KKN  dengan  sendirinya  telah dilaksanakan dengan secara integratif dan interkonektif. Dalam program KKN, integrasi dan interkoneksi dapat dilakukan dalam semua level, baik filosofis, metodologis, materi, ataupun strategi.
Bagaimana  KKN  integrasi  dan  interkoneksi  harus  dijalankan?  Apakah  karena  menerapkan paradigma  integrasi-interkoneksi  kegiatan  TPA,  pengelolaan  masjid,  pelatihan  perawatan  jenasah,  dan kegiatan  yang  bernuansa  keagamaan  lainnya  menjadi  tidak  penting?  Dalam  konteks  perguruan  tinggi Islam, semua kegiatan tersebut sangat penting. Malahan, hemat penulis, dengan menggunakan paradigma integrasi-interkoneksi kualitas program-program keagamaan tersebut akan semakin baik, sehingga azaz kemanfaatannya juga akan semakin besar. Yang kurang tepat adalah ketika mahasiswa KKN dari UIN Sunan  kalijaga  hanya  membatasi  pada  program-program  keagamaan  semata,  dan  menutup  diri  pada program-proggram non keagamaan.
Perkembangan  zaman  menuntut  setiap  ilmu  harus  saling  berkomunikasi  untuk  menyelesaikan problem-problem  kemanusiaan.  Tidak  ada  lagi  ruang  bagi  ilmu-ilmu  khusus  yang  secara  eksklusif memiliki  kemampuan  untuk  meyelesaikan  persoalan  sosial.  Korupsi  misalnya,  tidak  bisa  hanya menggunakan  pendekatan  normatif  keagamaan,  tetapi  juga  membutuhkan  ilmu-ilmu  lain,  seperti psikologi, politik, dan ekonomi. Demikian juga persoalan kenakalan remaja, tidak bisa hanya persoalan psikologi perkembangan, tetapi juga, misalnya, perlu melibatkan ilmu agama, sosiologi, dan etika.
Untuk menghidupkan kembali TPA yang sudah lama mati karena ditinggal gurunya misalnya, kita tidak  cukup  hanya  dengan  menghadirkan  seorang  guru.  Tetapi  kita  juga  perlu  memikirkan  biaya operasionalnya, gaji gurunya, pengadaan sarana belajarnya, dan  lain sebagainya.  Untuk mengentaskan masyarakat  dari  belenggu  kemiskinan,  kita  tidak  cukup  hanya  menggunakan  logika  agama  dan menceramahi  mereka  dengan  ayat-ayat  al-Quran.  Tetapi  kita  perlu  teori-teori  ekonomi  untuk memunculkan  semangat  berekonomi,  membutuhkan  bantuan  bank  untuk  mendapatkan  permodalan, membutuhkan skill entrepreneur sebagai modal untuk menjadi pengusaha, membutuhkan psikologi untuk menumbuhkan  kembali  semangat  untuk  sukses,  dan  membutuhkan  agama  untuk  menumbuhkan  sikap ikhlas dan tawakkal dalam berusaha. Demikian juga dengan problem-problem lainnya. Artinya, peradaban dunia baru memerlukan pendekatan keilmuan yang non-dikhotomis.
Program-program yang direncanakan oleh peserta KKN UIN Sunan Kalijaga harus bersifat holistik dan  melepaskan  diri  dari  belenggu  dikotomi  keilmuan  yang  telah  berlangsung  sejak  alam.  Dengan paradigma  integrasi-interkoneksi, mahasiswa  KKN UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  memiliki  peluang
sangat besar untuk memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dari mahasiswa-mahasiwa KKN yang  berasal  dari  perguruan  tinggi  umum.  Keunggulan  utama  mahasiswa  KKN  UIN  Sunan  Kalijaga adalah  nilai  dasar  yang  hendak  dikembangkan,  yaitu  berasal  dari  nilai-nilai  keislaman.  Ada  ruh  yang ditanamkan dalam setiap perubahan
Jika prinsip dasar KKN dikontekskan dengan tujuan KKN serta manfaat KKN  yang diharapkan, maka  kita  akan  menemukan  paradigm  baru  dalam  pelaksanan  KKN.  Paradigma  baru  tersebut  adalah pemuliaan kehidupan manusia sebagai mahluk sosial. KKN dapat memuliakan manusia sebagai mahluk sosial, apabila program KKN yang dilakukan menyentuh semua bagian dari masyarakat, tanpa terkotak- kotak oleh wilayah keagamaan dan non keagamaan. Oleh karena itu, dalam membingkai KKN ada tiga prinsip yang harus kita harus perhatikan, yaitu socializing, skilling , organizing . Dengan bingkai tersebut, KKN akan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.

## E. Kesimpulan
Untuk  merumuskan  program  kerja  berparadigma  interkoneksi-integrasi,  langkah  pertama  yang harus  dilakukan  adalah  melakukan  identifikasi  semua  persoalan  masyarakat,  tanpa  dibatasi  oleh pandangan agama non agama. Dari hasil identifiaksi tersebut, baru dirumuskan dalam program kerja yang dalam  pelaksanaanya  menggunakan  prinsip  interdisipliner  dan  komprehensif;  lintas  sektoral;  dimensi yang  luas  dan  pragmatis; serta  keterlibatan  masyarakat  secara  aktif.  Dalam  pelaksanaannya  KKN  juga harus  mengadopsi  prisip  sosialiasi,  keahlian  dan  kemampuan  menejerial.  Selain  itu,  program-program harus dibangun berdasarkan atas kebutuhan masyarakat, bukan menggunakan paradigma agama dan non agama. Dengan cara seperti ini, peserta KKN UIN Sunan Kalijaga tidak sekedar tukang ceramah, tetapi juga seorang inovator, motivator, inisiator, dinamisator, dan mediator.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  faktor  positif  terlaksananya  KKN  secara  integrasi- interkoneksi adalah (1) Secara prinsip, KKN dilakukan memang dilakukan integrasi-interkoneksi, yaitu keterpaduan  pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi;  pendekatan  interdisipliner  dan  komprehensif; lintas sektoral; dimensi yang luas dan pragmatis; dan keterlibatan masyarakat secara aktif. (2) UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta  secara  formal  telah  menjadikan  paradigma  integarsi-interkoneksi  sebagai core values keilmuan  UIN  Sunan  Kalijaga.  (3)  Masyarakat  semakin  sadar  bahwa  persoalan-persoalan kemasyarakat tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu disiplin keilmuan secara eksklusif.
Selain  faktor  pendukung  tersebut,  ada  hambatn-hambatan  yang  dapat  terjadi  dalam  pelaksanaan KKN  berparadigma  integrasi  dan  interkoneksi,  antara  lain:  (1)  secara  teoritis,  KKN  berparadigma integrasi-interkoneksi  belum  memiliki  landasan  teori  yang  kuat  sehingga  siapapun  dapat  memaknai paradigma integrasi-interkoneksi sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. (2) Sebagian besar peserta KKN  masih  belum  memahami  apa  yang  dimaksud  dengan  KKN  integrasi  dan  interkoneksi,  sehingga program  yang  direncanakan  dan  dilaksanakan  belum  didesain  berdasarkan  paradigma  integrasi- interkoneksi. (3) Sebagian peserta KKN belum menyadari bahwa KKN merupakan bagian integral dari kurikulum  pembelajaran  di  UIN  Sunan  Kalijaga,  tetapi  masih  melihat  KKN  sekedar  formalitas  untuk menggugurkan kewajiban. (4) Pelaksaanaan KKN secara keseluruhan masih terkesan projek. Hal ini dapat dilihat dari ukuran kesuksesan KKN tidak pada proses dan hasil KKN, tetapi lebih kepada terlaksananya KKN.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  R.  Thahir.  2006.  “Pola  Pelatihan  Kader  Bagi  Masyarakat”  ( makalah ).  Jakarta:  LPM  Universitas Trisakti.
Akhmad Sudrajat. “Pendekatan Sosial dalam Kegiatan Kuliah Kerja Nyata” (KKN) (makalah).
Amin  Abdullah.  2010. Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi  Pendekatan  Integratif-interkonektif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Amin Abdullah. 2010. “Integrasi dan Interkoneksi: Pengembangan Paradigma Keilmuan (teori-Praksis) di  UIN  Sunan  Kalijaga”  dalam Workshop  Pengembangan  Calon  Dosen  UIN  Sunan  Kalijaga Angkatan I . 11 Oktober 2010
Azyumardi Azra. (2003) IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi , Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam, Vol. VI/No. 02/2003 Francisco Budi Hardiman (1990) Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan . Yogyakarta: Kanisius.
Gerungan, WA. 1977. Psychologi Sosial. Bandung : Eresco. Hanna  Djumhana  Bastaman.  (1995) Integrasi  Psikologi  dengan  Islam:  Menuju  Psikologi  Islami . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Huzni Thoyyar. “Model-Model Integrasi Ilmu dan Upaya Membangun Landasan Keilmuan Islam (Survey Literatur terhadap Pemikiran Islam Kontemporer)” (makalah).
Indal Abror (ed). 2010. Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. LPM UIN Sunan Kalijaga.
Jalaluddin Rakhmat. 1985. Psikologi Komunikasi . Bandung : C.V. Remaja Karya.
Joko  Prastowo  dan  Eko  Agus  Suyono    (ed).  2007. Buku  Pedoman  Kuliah  Kerja  Nyata  Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Perguruan Tinggi Di Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Departemen  Pendidikan Nasional Tahun 2007
Kartika Wangsarahardja. 2006. Pendekatan Sosial (makalah). Jakarta: LPM Universitas Trisakti. Kartika  Wangsarahardja.  2006. Penyuluhan  Kepada  Masyarakat (makalah).  Jakarta:  LPM  Universitas Trisakti.
Mulyadhi  Kartanegara.  (2005) Integrasi  Ilmu:  Sebuah  Rekonstruksi  Holistik .  Bandung:  Arasy  (Mizan Group).
Yuni Retna Dewi. “Teknik Komunikasi Pada Proses Pendekatan Masyarakat” (makalah). Jakarta: LPM Universitas Trisakti.