Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Lintang Ario Pambudi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman lintangario.pambudi@gmail.com
Abstract
Keywords : legal entity, Koperasi, Omnibus Law .

## Abstrak
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang- Undang Cipta kerja menjadi undang-undang yang menurut klaim DPR dan Pemerintah undang-undang ini akan mengatasi permasalahan peliknya regulasi dalam hal menanam investasi  di  Indonesia.  Akan  tetapi  terdapat  pro  dan  kontra  atas disahkannya  undang- undang  Cipta  Kerja,  banyak  kalangan  yang  menilai  pembetukan  undang-undang  ini sangat  tergesa-gesa.  Dalam  artikel  ini  akan  lebih  memfokuskan  mengenai  klaster perkoperasian  di  dalam  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada dokumen- dokumen  tertulis  sebagai  sumber  hukum  utamanya,  seperti  peraturan  perundang- undangan,  putusan  pengadilan,  teori  hukum  dan  pendapat  sarjana.  Undang-undang Cipta Kerja dalam klaster koperasi melakukan penambahan serta perubahan beberapa pasal  dan  juga  ayat  kedalam  Undang-undang  koperasi.  Perubahan  yang  paling  dapat dilihat  adalah  penyederhanaan  pendirian  badan  hukum  koperasi  yang  semula memerlukan  20  (duapuluh)  orang  sekarang  hanya  memerlukan  9  (Sembilan)  orang, diakomodirnya  dokumen  elektronik  dalam  pencatatan  anggota,  adanya  pengaturan mengenai  rapat  anggota  secara  daring,  dan  peletakan  dasar  hukum  bagi  koperasi berdasarkan syariah.
Kata kunci: Badan Hukum, Koperasi, Omnibus law.

## PENDAHULUAN
Menciptakan ekonomi yang mandiri dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), merupakan salah  satu  tujuan  Negara  Indonesia  yang  tercantum  dalam  UUD  1945  alinea  keempat yaitu  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Upaya  mensejahterakan  ini  terdapat parameter  minimal  yang  harus  terpenuhi,  unsur  tersebut  adalah  sandang  (pakaian),
pangan  (makan),  dan  papan  (tempat  tinggal).  Pengaturan  lebih  lanjut  terkait  dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (1)  UUD  1945  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  perekonomian  Indonesia disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Penjelasan  Pasal  33 menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang.  Dengan demikian badan hukum yang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi.
Pengertian  Koperasi  menurut  Undang-undang  Nomor  25  tahun  1992  tentang perkoperasian  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang  seorang  atau  badan hukum  koperasi  dengan  melandaskan  prinsip-prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan.  Dari  pengertian tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan  unsur  sosial  yang  berkaitan  satu  sama  lain.  Unsur  ekonomi  dapat  diketahui  dari tujuan  koperasi adalah mencapai  kesejahteraan  anggota  sedangkan unsur  sosial  dapat diketahui dari asas koperasi yaitu asas kekeluargaan.
Dewasa  ini  Indonesia  memasuki  fase  baru  tatanan  kehidupan  bermasyarakat ditingkat  kawasan  yakni  dengan  mulai  efektifnya  ASEAN Economic  Community (AEC) atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA).  Konsekuensi berlakunya  MEA  yang  utama  adalah  Indonesia  harus  membuka  perdagangan  barang, jasa, dan pasar tenaga kerja dengan negara ASEAN. Disinilah perlu adanya pembaharuan pengaturan  tentang  perkoperasian  agar  eksistensi  koperasi  dapat  bertahan  dan  dapat berkompetisi.  Sebagaimana  yang  diketahui  undang-undang  perkoperasian  yang  masih berlaku adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 yang tentunya perlu diperbaharui untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul serta mendorong koperasi lebih kompetitif.
Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  cipta  kerja menjadi  solusi  bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi.  Menurut  klaim  DPR  dan  Pemerintah  undang-undang  ini  akan  mengatasi permasalahan  peliknya  regulasi  dalam  hal  menanam  investasi  di  Indonesia.  Dengan undang-undang  ini  akan  mempermudah  investasi  serta  membuka  lapangan  pekerjaan yang luas. Akan tetapi terdapat pro dan kontra atas disahkannya undang-undang Cipta Kerja,  banyak  kalangan  yang  menilai  pembetukan  undang-undang  ini  dengan  metode omnibus law tidak berdasar.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dirumuskan  2  (dua)  permasalahan  yakni bagaimana landasan hukum penggunaan metode omnibus law dalam kerangka hukum nasional  Indonesia  yang  merupakan  negara  civil  law  dan  Bagaimana  Perbandingan pengaturan  Koperasi  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1992  Tentang Perkoperasian dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## Landasan  Hukum  Penggunaan  Metode  Omnibus  Law  dalam  Kerangka  Hukum Nasional Indonesia yang Merupakan Negara Civil Law
Omnibus  law adalah  undang-undang  yang  substansinya  merevisi  dan/atau mencabut  banyak  undang-undang.  Konsep  ini  berkembang  di  negara-negara common law dengan  sistem  hukum anglo  saxon seperti  Amerika  Serikat,  Belgia,  Inggris  dan Kanada. Konsep omnibus law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena  peraturan  yang  terlalu  banyak  ( over  regulasi )  dan bertentangan  antar  undang- undang ( over lapping ). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses
perancangan dan  pembentukan  peraturan perundang-undangan  seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan. 1
Konsep omnibus  law sejatinya  dapat  menjadi  solusi  untuk  menyederhanakan peraturan  yang  terlalu  banyak,  seperti  yang  dialami  Indonesia  saat  ini.  Sebagaimana yang  diungkap  Bappenas,  sepanjang  2000  hingga  2015,  pemerintah  pusat  telah mengeluarkan  12.471  regulasi,  dengan  kementerian  menjadi  produsen  terbanyak dengan  8.311  peraturan.  Jenis  regulasi  terbanyak  berikutnya  adalah  peraturan pemerintah  sebanyak  2.446  peraturan.  Sementara  itu,  produk  peraturan  yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh perda kabupaten/ kota sebanyak 25.575 peraturan, disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan. 2
Banyaknya  aturan  menyebabkan  proses  perijinan  untuk  investasi  di  Indonesia menjadi  panjang  dan  lama  serta  ada  pula  peluang  untuk  melakukan  pungutan  liar  di dalamnya,  untuk  meningkatkan  pelayanan  perizinan  investasi  perlu  didukung  dengan sarana  prasarana  hukum.  Dengan  demikian  kecepatan  pelayanan  perizinan  investasi dapat  maksimal.  Undang-undang  Cipta  Kerja  ini  melakukan  trobosan  pemberian penyederhanaan regulasi perizinan  untuk mempermudah investasi masuk di Indonesia.
Salah satunya adalah di bidang perkoperasian.
Konsep omnibus law ini dipraktekkan dan berkembang di negara yang menganut sistem common  law͘ sebagaimana  diketahui  dalam  sistem common  law sumber  hukum yang  utama  adalah  putusan  pengadilan  dan  regulasi  relatid  tidak  begitu  banyak  bila dibandingkan negara yang menganut sistem civil law . 3 Sementara dalam sistem civil law
1 Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Jurnal Arena Hukum , Vol. 10, No. 2, Agustus 2017, p. 241.
2 Bappenas  dalam  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indoneisa, Kajian  Reformasi  Regulasi  di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya , (Jakarta: PSHK, 2019), p. 54.
3 Marry Ann Gledon, Michael W Gordon, dan Christopher Osakwe, Comperative legal tradition (St. Paul, Minn: West Publishing Co,1982), p. 13.
sumber  hukum  yang  utama  adalah  peraturan  perundang-undangan. 4 sehingga  negara- negara  yang  menganut  sistem civil  law biasanya  memiliki  peraturan  perundang  yang relatif  lebih  banyak  dan  kompleks,  Indonesia  sendiri  sebagai  negara  yang  menganut sistem civil law , tentunya memiliki peraturan perundang-undangan yang relatif banyak.
Perbedaan  pengaturan  antar  perundang-undangan  selama  ini  kerap  terjadi  dan ditafsirkan dengan menggunakan asas hukum. 5
Penerapan omnibus  law telah  banyak  dipraktekkan  diberbagai  negara common law system͕  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  regulasi  di  negaranya  masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. 6 Penataan regulasi ini dapat berupa  pemangkasan,penyerderhanaan,    dan  penyelarasan  atas  undang-undang  yang telah  ada. Omnibus  law sebagai  strategi  reformasi  regulasi  agar  penataan  dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan. 7
Dalam  sistem  hukum civil  law ,  konsep omnibus  law tersebut  belum  pernah terdengar  karena  dalam  sistem  hukum  civil  law  tersebut  lebih  mengedepankan kodifikasi peraturan untuk mengatasi pertentangan dan parsialnya peraturan yang ada. 8
Pengertian  kodifikasi  dalam Black's  Law  Dictionary yaitu  kumpulan  aturan  undang- undang untuk dijadikan dalam satu kitab. Upaya mengkodifikasi sebatas mengumpulkan aturan  perundang  -  undangan  yang  sudah  ada  untuk  dijadikan  dalam  satu  kitab  yang awalnya  tersebar  dalam  beberapa  undang-undang  selanjutnya  dijadikan  dalam  satu kitab/buku.
4 Peter de Cruz, Perbandingan sistem hukum: civil law, common law dan socialist law, alih bahasa Narulita Yusron, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), p. 62
5 Muhammad Insa Ansari, Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol. 9 No. 1, April 2020. p .73.
6 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, ”Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja” (Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 17 Januari 2020).
7 Ibid .,
8 Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, Politik Hukum Omnibus law di Indonesia, Jurnal Pamator , Vol. 13 No. 1 april 2020, p.4.
Perbedaan  kedua  konsep  ini  adalah  kodifikasi  hanya  mengumpulkan  aturan undang-undang yang sudah ada untuk dijadikan dalam satu kitab atau buku. Sedangkan undang-undang omnibus  law tersebut  berusaha  untuk  menggantikan  undang-undang yang  sudah  ada  dan  terjadi  pertentangan  norma  antara  undang-undang  satu  dengan yang  lain.  Kodifikasi  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  undang-undang  yang  memiliki muatan  norma  yang  sama  bidang  hukumnya.  Untuk  undang-undang omnibus  law tersebut  dapat  mengumpulkan  berbagai  macam  undang-undang  yang  terkait  dengan topik  undang-undang omnibus  law yang  akan  dibuat.  Bila  ditinjau  dari  norma hukumnya,  upaya  kodifikasi  tidak  akan  memunculkan  aturan  hukum  baru  karena kodifikasi hanya sebatas mengumpulkan aturan hukum yang telah ada. Undang-undang omnibus law nantinya dapat memunculkan aturan hukum yang baru lagi dimana aturan hukum  yang  baru  tersebut  kemungkinan  akan  mengganti,  memodifikasi,  atau menghilangkan aturan hukum yang lama. 9
Pada  sistem  hukum  Indonesia,  menurut  Attamimi,  perundang-undangan  di Indonesia  bersifat  normatif-kognitif  yang  mencakup  tiga  ranah  penting,  yaitu  proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan. 10
Sehingga untuk memperkuat legitimasi suatu undang-undang, setidaknya suatu undang- undang  harus  memiliki  dasar  kewenangan  yang  jelas,  kesesuaian  dengan  bentuknya, dan berkesesuaian dengan materinya. 11
Adanya  amandemen  terhadap    UUD  1945,  khususnya  Pasal  20  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang  kekuasaan  membentuk undang-undang, maka berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas sudah tidak  sesuai  lagi.  Sehingga  diperlukan  undang-undang  yang  mengatur  mengenai
9 Ibid ., 10 A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan , (Yogyakarta: Kanisius, 2007), p. 229 11 Ibid .,
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  sebagai  landasan  yuridis  dalam membentuk  Peraturan  Perundang-undangan  baik  di  tingkat  pusat  mapun  daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, pembahasan dan pengesahan,  pengundangan  dan  penyebarluasan,  maupun  partisipasi  masyarakat. 12
Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Susunan  hirarki  peraturan  perundang-undangan  menjadi  salah  satu  asas  yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-Undang dari konsep omnibus law belum diatur. Maka perlu adanya legitimasi dalam Undang-Undang 15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  12  tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Namun  jika  tidak  dimungkinkan melakukan  legitimasi,  maka  dapat  hanya  melihat  isi  ketentuan  di  dalam  omnibus  law tersebut, apakah bersifat umum atau detail seperti Undang-Undang  biasa. Jika bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang dicabut melainkan hanya yang bertentangan
12 Suwandi Arham, Ahmad Saleh, Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Petitum , Vol. 7, No. 2, Tahun 2019, p. 76.
saja.  Tetapi  jika  ketentuannya  umum,  akan  menjadi  soal  jika  dibenturkan  dengan asas lex spesialis derogat  legi generalis (aturan yang  khusus mengesampingkan aturan yang umum,  karena  dengan  adanya  omnibus  law,  maka  secara  otomatis  peraturan  tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep omnibus law . 13
Sehingga  jika omnibus  law diterapkan  dalam  sistem  perundang-undangan  di Indonesia  maka  berbentuk  undang-undang,  karena  substansi  undang-undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NRI 1945. Omnibus Law dalam bentuk  Undang-Undang  bukan  Undang-Undang  Pokok,  tetapi  Undang-Undang  yang setara  dengan  Undang-Undang  lain  yang  seluruh  atau  sebagian  ketentuannya  diubah atau dihapus dengan membuat norma baru. 14
Perbandingan  pengaturan  badan  hukum  koperasi  antara  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
No Undang-Undang  Cipta Kerja Undang-Undang Perkoperasian Keterangan 1 Pasal  6  pembentukan Koperasi Primer dibentuk  oleh  sekurang- kurangnya 20 (duapuluh)  orang  dan untuk Koperasi Sekunder  dibentuk  oleh Sekurang-kurangnya  3 (tiga) koperasi Pasal  6  pembentukan Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20  (duapuluh)  orang dan  untuk  Koperasi Sekunder dibentuk oleh Sekurang- kurangnya  3  (tiga) koperasi. Penyederhanaan ini  dimaksudkan untuk mempermudah pendirian koperasi dan koperasi  menjadi salah  satu  pilihan dalam menjalankan usaha serta menanamkan investasi. Koperasi dapat besaing dengan
13 Agnes Fitryantica,op.cit., p. 307.
14 ibid., p. 308.
badan hukum lain. 2 penjelasan Pasal 17 ayat (2) cukup jelas Penjelasan  Pasal  17 ayat  (2)  ditegaskan bahwa  buku  daftar anggota koperasi dapat berbentuk dokumen tertulis  atau  dokumen elektronik. Pengakomodiran dokumen elektronik ini merupakan  usaha untuk  mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini adalah zaman digital  dan  juga paper  less guna mengurangi penggunaan kertas dan menjaga lingkungan. 3 Pasal 21 Undang-undang koperasi  hanya  terdapat 1  (satu)  ayat  mengenai perangkat organisasi koperasi  yang  terdiri atas: a. Rapat Anggota b. Pengurus; dan c. Pengawas Pasal  21  ditambahkan 1  (satu)  ayat  sehingga Pasal 21 menjadi terdiri  dari  2  (dua) ayat.  Selain  memiliki perangkat  organisasi koperasi  sebagaimana dimakasud pada ayat 1, koperasi yang menjalankan  kegiatan usaha berdasarkan prinsip  syariah  wajib memiliki dewan pengawas syariah. Indonesia yang mayoritas beragama  islam dewasa ini banyak yang memilih berinvestasi  pada badan  usaha yang berbentuk syariah.  Adanya dewan  pengawas syariah  ini  lebih menjamin kegiatan usaha koperasi  syariah tetap pada koridor yang benar sesuai tuntunan  agama islam. 4 Pasal 22 undang-undang koperasi  pada  ayat  (1) menyatakan rapat Pasal22 (1) Rapat Anggota mempakan Pengakomodiran rapat anggota secara daring
anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi  dalam  koperasi dan ayat (2) mensyaratkan Rapat anggota  dihadiri  oleh anggota yang pelaksanaan rapat diatur dalam Anggaran dasar pemegang kekuasaan  tertinggi dalam Koperasi. (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dihadiri  oleh anggota yang pelaksanaanya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  ayat  (2),  dan ayat  diatur  dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. akan mempermudah komunikasi  para anggota serta menjadikan  rapat anggota  semakin fleksibel.  Apalagi di  masa  pandemi Covid-19 ini kegiatan berkerumun  dan keramaian  sangat dibatasi untuk menghindari adanya cluster baru  penyebaran Covid-19,  hal  ini bisa menjadi trobosan  dalam menggembangkan badan hukum koperasi. Dari segi  pembiayaan pun akan semakin menghemat pengeluaran pembiayaan untuk rapat anggota 5 Pasal 43 (1) Usaha Koperasi adalah  usaha  yang berkaitan  langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. (2) Kelebihan kemampuan Pasal 43 (5) Usaha Koperasi adalah  usaha  yang berkaitan  langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkanusah a dan kesejahteraan anggota. (6) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat penambahan  ayat yang  menyatakan usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal atau  serba  usaha. Pengaturan ini sebenarnya  telah berjalan  di  dalam praktik  koperasi dimana  terdapat jenis koperasi
pelayanan Koperasi dapat digunakan  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  yang bukan anggota Koperasi. (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan  utama  di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha  atau  serba usaha. (7) Kelebihan kemampuan pelayanan  Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota Koperasi. (8) Koperasi menjalankan kegiatan  usaha  dan berperan  utama  di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. serba usaha. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang bidang  usahanya bermacam- macam.  Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan  untuk melayani kebutuhan sehari- hari  anggota  juga masyarakat,  unit produksi. Jadi tidak ada hal yang baru terkait pengaturan ini melainkan  hanya penegasan  saja  di dalam undang- undang. 6 Tidak ada Pasal 44A (1) Koperasi  dapat menjalankan kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah. (2) Koperasi sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  harus mempunyai Penambahan pasal  ini  menjadi landasan  hukum bagi koperasi yang  berdasarkan prinsip syariah karena  di  dalam undang-undang koperasi belum mengakomodir hal tersebut.
dewan pengawas syariah. (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud  pada ayat  (2)  terdiri atas  1  (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota. (4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus  serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai  dengan prinsip syariah. (5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan pembinaan  atau pengembangan kapasitas  oleh pengaturan mengenai  dewan pengawas juga diatur  di  dalam pasal ini. Walaupun  hanya pokok  saja  yang diatur dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja karena pengaturan  lebih lanjut diatur dalam  Peraturan Pemerintah  tetapi pengaturan ini menjadi angin segar bagi koperasi dalam menjalankan prinsip syariah dan juga menjamin perlindungan bagi para anggota koperasi yang menjalankan berdasarkan prinsip syariah.
Pemerintah Pusat  dan/atau Dewan  Syariah Nasional  Majelis Ulama Indonesia. (6) Ketentuan  lebih lanjut  mengenai Koperasi  yang menjalankan kegiatan  usaha berdasarkan prinsip  syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## KESIMPULAN
Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-Undang dari konsep omnibus law belum diatur. Maka perlu adanya legitimasi dalam Undang-Undang 15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  12  tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Jika omnibus  law diterapkan  dalam sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  maka  dapat  diterapkan  kedalam  berbentuk undang-undang,  karena  substansi  undang-undang  merupakan  pengaturan  lebih  lanjut dari ketentuan UUD NRI 1945
Undang-undang  Cipta  Kerja  dalam  klaster  koperasi  melakukan  penambahan serta  perubahan  beberapa  pasal  dan  juga  ayat  kedalam  Undang-undang  koperasi. Perubahan  yang  paling  dapat  dilihat  adalah  penyederhanaan  pendirian  badan  hukum koperasi yang semula memerlukan 20 (duapuluh) orang sekarang hanya memerlukan 9 (Sembilan)  orang,  diakomodirnya  dokumen  elektronik  dalam  pencatatan  anggota,
adanya pengaturan mengenai rapat anggota secara daring, dan peletakan dasar hukum bagi koperasi berdasarkan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansari, M.I. 2020. Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol. 9 No. 1. 71-90.
Arham, S., Saleh, A., 2019. Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Petitum . Vol. 7, No. 2. 72-81.
Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoneisa. 2019. Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya . Jakarta: PSHK.
Busroh, F.F. 2017. Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. ARENA HUKUM. Vol. 10 No. 2: 227-250.
De Cruz, P. 2010. Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law dan Socialist Law . Alih Bahasa Narulita Yusron. Bandung: Penerbit Nusa Media.
Fitryantica, A. 2019. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Jurnal Gema Keadilan . Vol. 6, No. 3. 300-316.
Gledon, M.A., Gordon, M.W., Osakwe, O. 1982. Comperative Legal Tradition. St. Paul, Minn: West Publishing Co.
Hanny, Kurniawati, K., Waruwu, B.S.F., Pribadi, R. 2017. Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang sebagai Dasar Penyusunan Strategi. Jurnal Akuntansi . Vol.9 No.1: 54-73
Marzuki, P.M. 2017 Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
Mubarok, N., Jannah,S.A., Laksanawati, S. 2018. Analisis Identifikasi Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Banyuasin dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anggota. I- Economic . Vol. 4. No 2: 194-213
Purba, T., H. 2017. Analisis Gagalnya Koperasi di Kota Batam. Jurnal Akutansi Barelang . Vol. 2 No. 1: 174-195
Prabowo, A.S., Triputra, A.N., Junaidi, Y. 2020. Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia, Jurnal Pamator . Vol. 13 No. 1. 1-6.
Ramadhan, G. 2020. Omnibus Law Sebagai Sarana Utama Penataan Regulasi. Jurnal Yurispruden . Vol 3, No. 2. 172-185.
Soekanto, S., Mamuji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Press.