## THE SUITABILITY OF IJARAH AL MULTIJASA AGREEMENT FROM THE POINT OF VIEW OF
FATWA DSN MUI
(CASE STUDY AT KSPSS BMT ARMA MERTOYUDAN MAGELANG)
Vania Sila Afriani¹, Chaidir Iswanaji²
1&2 Universitas Tidar Email : vaniasila2016@gmail.com 1* , chais@untidar.ac.id 2

## ABSTRACT
This  research  aims  to  find  out if  there  has been a  suitability of  multijasa ijarah financing  agreement based on the Fatwa of the National Sharia Council No: 09/DSN-MUI/IV/2000 and Fatwa of the National Sharia Council No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 at KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang. This research is a descriptive study. Data collection methods are methods of observation, interview and documentation. Akad ijarah at KSPPS BMT Arma  is  used  for  the  financing  of  services  such  as  hajj,  umroh,  marriage,  education,  agriculture.  Of  the  two transactions,  namely  the  financing  of  education  services  and  hospital  costs,  KSPPS  BMT  Arma  has  been  in accordance  with  the  Fatwa  of  the  National  Sharia  Council  No:  09/DSN-MUI/IV/2000  and  the  Fatwa  of  the National Sharia Council No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 at KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang. However, in the  event  of  a  contract,  KSPPS  BMT  Arma  is  only  limited  to  lending  funds  to  members  not  yet  leasing  goods while in  the event  that  ujrah  continues to  use  percentage  with the record  there  is  already an  agreement  at the beginning and the percentage that exists is a normal percentage in a financing.
Keywords : Akad; Ijarah Al Multijasa; Financing Services; Fatwa DSN-MUI

## KESESUAIAN AKAD IJARAH AL MULTIJASA DARI SUDUT PANDANG  FATWA DSN MUI (STUDI KASUS DI KSPSS BMT ARMA MERTOYUDAN MAGELANG)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  apakah sudah terdapat kesesuaian akad pembiayaan  ijarah  multijasa berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:  09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.  Metode  pengumpulan  data  adalah  metode  observasi,  interview  dan  dokumentasi.  Akad  ijarah  di KSPPS BMT Arma digunakan untuk pembiayaan jasa misalnya haji, umroh, pernikahan, pendidikan, pertanian. Dari kedua transaksi yaitu pembiayaan jasa pendidikan dan biaya rumah sakit, KSPPS BMT Arma telah sesuai dengan  Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:  09/DSN-MUI/IV/2000 dan  Fatwa Dewan Syari’ah  Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004  di  KSPPS  BMT  Arma  Mertoyudan  Magelang.  Akan  tetapi,  dalam  hal  akad,  KSPPS BMT  Arma  baru  terbatas  pada  jasa  peminjaman  dana  kepada  anggota  belum  penyewaan  barang  sedangkan dalam  hal  ujrah  tetap  menggunakan  prosentase  dengan  catatan  sudah  ada  kesepakatan  di  awal  dan  persentase yang ada merupakan persentase normal dalam sebuah pembiayaan.
Kata Kunci : Akad; Ijarah Al Multijasa; Pembiayaan Jasa; Fatwa DSN-MUI

## PENDAHULUAN
Lembaga  keuangan  adalah  suatu  badan  atau  lembaga  yang  aktivitasnya  untuk  menarik  hasil  dana  dari masyarakat  yang  kemudian  disalurkan  kepada  masyarakat  kembali  (Pasal  1  UU  No  7  Tahun  1992  tentang Lembaga  Keuangan).  Menurut  keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  792  Tahun  1990  tentang  lembaga keuangan, mendefinisikan lembaga keuangan sebagai semua badan usaha yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang  keuangan  seperti  yang  disebut  dalam  pasal  3  secara  langsung  atau  tidak  langsung  menghimpun  dana terutama  dengan  jalan  mengeluarkan  kertas  berharga  dan  menyalurkan  ke  dalam  masyarakat  terutama  guna membiayai  invesatsi  perusahaan-perusahaan.  Semua  badan  yang  kegiatannya  di  bidang  keuangan,  melakukan penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan  syariah  merupakan  usaha  yang  bergerak  di  bidang  jasa  keuangan  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah (Mardani, 2017). Lembaga keuangan muncul untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan  untuk  investasi  usaha.  Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT)  merupakan  varian  dari  lembaga  keuangan mikro  berbasis  syariah.  BMT  didefinisikan  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  berbasis  masyarakat  yang beroperasi di bawah sistem koperasi dan domain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Ajija dkk, 2018). Salah satu BMT yang memiliki peran untuk pemenuhan kebutuhan di era saat ini adalah  Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan  Syariah  Baitul  Maal  wat  Tamwil  Adisa  Reksa  Dana  Muamalat  (KSPPS  BMT  Arma).  Lembaga keuangan KSPPS BMT Arma ini pusat kantor berlokasi di Mertoyudan Magelang yang hadir untuk menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan shadaqah, serta menyalurkan dana pinjaman kepada anggota.
Setiap  laporan  dan  akuntansi  keuangan  suatu  lembaga,  ada  standar  yang  harus  dipenuhi  sesuai  dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku. Salah satu standar yang berkaitan dengan syariah adalah Fatwa Dewa Syariah  Nasional  (Fatwa  DSN).  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.09/DSN/MUI/IV/2002,  ijarah  adalah  akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  barang  itu  sendiri  dengan  demikian  akad  ijarah  tidak  ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi  kebutuhan  masyarakat  adalah  pembiayaan  multijasa  yaitu  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.
Nurkamilah,  dkk  (2016)  melakukan  penelitian  di  lapangan  dengan  metode  deskriptif  kualitatif  dan mendapatkan  hasil  penelitian  bahwa  adanya  penyimpangan  pada  akad  yang  digunakan  dalam  ketiga  transaksi yaitu transaksi pembiayaan renovasi rumah dan pembiayaan biaya sekolah serta ujroh yang ditetapkan oleh BMT Itqan karena ujroh  yang ditetapkan dalam  bentuk prosentase  bukan  nominal.  Hayati  (2014)  mendapatkan  hasil penelitian  dengan  adanya  transaksi  ijarah  multijasa  diharapkan  orang  tua  yang  terkendala  masalah  keuangan dapat mengajukan pembiayaan ini.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  apakah  sudah  terdapat  kesesuaian  akad  pembiayaan  ijarah multijasa  berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  09/DSN-MUI/IV/2000  dan  Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori ijarah
Menurut  Ulama  Hanafiyah  akad  ijarah  diartikan  sebagai  transaksi  terhadap  suatu  manfaat  dengan  imbalan. Menurut  Ulama  Syafi’yah  mendefinisikan  akad  ijarah  sebagai  transaksi  terhadap  suatu  manfaat  yang  dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah,  menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa  akad  ijarah  adalah  pemindahan  kepemilikan  atas  manfaat  sesuatu yang  mubah  dengan  durasi  waktu  diketahui  dan  kompensasi  yang  sesuai  (Tehuayo,  2018).  Berdasarkan  teori ijarah di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan melalu akad ijarah al multijasa di KSPPS BMT Arma ditujukan  untuk  manfaat  kebutuhan  yaitu  untuk  pembiayaan  haji,  pembiayaan  pendidikan,  pembiayaan pertanian,  pembiayaan  perdagangan  dan  pembiayaan  pernikahan.  Di  KSPSS  BMT  Arma  terdapat  dua  macam akad ijarah yaitu akad ijarah al multijasa dan akad ijarah al muntahia bit tamlik.

## Ijarah al Multijasa
Ijarah  merupakan  akad  pemindahan  hak  guna  atas  barang  atau  jasa  melalui  pembayaran  sewa,  tanpa  diikuti dengan pemindahan kepemilikan (KSPPS BMT Arma).
Pembiayaan  multijasa  adalah  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah  baik  perbankan maupun non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa (Azizah, 2016).

## Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000
Menurut  Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:  09/DSN-MUI/IV/2000 ijarah adalah akad pemindahan  hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

## Rukun dan Syarat Ijarah
Sighat  Ijarah,  yaitu  ijab  dan  qabul  berupa  pernyataan  dari  kedua  belah  pihak  yang  berakad  (berkontrak),  baik secara  verbal  atau  dalam  bentuk  lain.  Pihak-pihak  yang  berakad:  terdiri  atas  pemberi  sewa/pemberi  jasa  dan penyewa/pengguna jasa. Obyek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

## Ketentuan Obyek Ijarah
Meliputi obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai  dan  dapat  dilaksanakan  dalam  kontrak.  Manfaat  barang  atau  jasa  harus  yang  bersifat  dibolehkan  (tidak diharamkan). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah. Manfaat harus dikenali secara  spesifik  sedemikian  rupa  untuk  menghilangkan  jahalah  (ketidaktahuan)  yang  akan  mengakibatkan sengketa.  Spesifikasi  manfaat  harus  dinyatakan  dengan  jelas,  termasuk  jangka  waktunya.  Bisa  juga  dikenali dengan  spesifikasi  atau  identifikasi  fisik.  Sewa  atau  upah  adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan  dibayar  nasabah kepada  LKS  sebagai  pembayaran  manfaat.  Sesuatu  yang  dapat  dijadikan  harga  dalam  jual  beli  dapat  pula dijadikan  sewa  atau  upah  dalam  Ijarah.  Pembayaran  sewa  atau  upah  boleh  berbentuk  jasa  (manfaat  lain)  dari jenis  yang  sama  dengan  obyek  kontrak.  Kelenturan  (flexibility)  dalam  menentukan  sewa  atau  upah  dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

## Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang  diberikan,  menanggung  biaya  pemeliharaan  barang,  menjamin  bila  terdapat  cacat  pada  barang  yang disewakan.

## Kewajiban Nasabah sebagai Penerima Manfaat Barang atau Jasa
Kewajiban  nasabah  sebagai  penerima  manfaat  barang  atau  jasa  adalah  membayar  sewa  atau  upah  dan bertanggung  jawab  untuk  menjaga  keutuhan  barang  serta  menggunakannya  sesuai  kontrak,  menanggung  biaya pemeliharaan  barang  yang  sifatnya  ringan  (tidak  materiil),  jika  barang  yang  disewa  rusak,  bukan  karena pelanggaran  dari  penggunaan  yang  dibolehkan,  juga  bukan  karena  kelalaian  pihak  penerima  manfaat  dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Jika salah satu pihak tidak  menunaikan kewajibannya atau  jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrasi  Syari’ah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah.
Selain dalam hal sewa menyewa, akad ijarah juga ditujukan untuk pembiayaan multijasa.

## Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004
Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  adalah  pembiayaan  multijasa  yaitu  pembiayaan  yang  diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

## Ketentuan Umum untuk Pembiayaan Multijasa
Meliputi pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. Dalam hal LKS  menggunakan  akad  Kafalah,  maka  harus  mengikuti  semua  ketentuan  yang  ada  dalam  Fatwa  Kafalah. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

## Penyelesaian Perselisihan
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka  penyelesaiaannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrasi  Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah.

## Ketentuan Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  merupakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  dapat  diartikan  sebagai penelitian  yang  bukan  rangkaian  angka  dan  berwujud  kata  dalam  datanya  (Hardani,  2020).  Pengumpulan  data untuk penelitian ini, penulis menggunakan tiga cara yaitu: interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi  (pengumpulan).  Interview  (wawancara)  dilakukan  dengan  mewawancarai  beberapa  staff
pembiayaan,  teller  dan  marketing  di  KSPSS  BMT  Arma  mengenai  akad  ijarah  al  multijasa.  Observasi (pengamatan)  dilakukan  dengan  mengamati  secara  langsung  transaksi  mengenai  akad  ijarah  di  KSPPS  BMT Arma  yang  kemudian  akan  penulis  tinjau  berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  09/DSN- MUI/IV/2000 dan  Fatwa Dewan Syari’ah  Nasional No:  44/DSN-MUI/VIII/2004. Dokumentasi (pengumpulan) dengan melihat materi yang kemudian dijadikan referensi untuk penulis.
Metode  deskriptif  dipilih  penulis  untuk  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini.  Fungsi  dari  metode deskriptif  untuk memberi gambaran dan membuat deskripsi mengenai objek yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Selayang pandang KSPPS BMT Arma
Lembaga Departemen Koperasi merupakan lembaga yang menaungi salah satunya KSPPS BMT Arma. Koperasi Simpan  Pinjam  Dan  Pembiayaan  Syariah  Baitul  Maal  wat  Tamwil  Adisa  Reksa  Dana  Mualamat  merupakan kepanjangan  dari  KSPPS  BMT  Arma.  Pendirian  KSPPS  BMT  Arma  pada  tanggal  1  Oktober  2001  oleh Departemen Perkoperasian dengan Nomor Badan Hukum 199/BH/KOP/VII/02  dengan  akta perubahan tanggal 17 Juli 2006 dengan  Nomor :  16/P.PHB/IV/2006. Lembaga keuangan syariah  menjalankan aktivitasnya  sesuai dengan  prinsip  syariah/islam  dalam  hal  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  dari  masyarakat.  KSPPS  BMT Arma  untuk  saat  ini  memiliki  tiga  tempat.  Pertama  kantor  pusat  beralamat  di  Jl  Mayjend  Bambang  Soegeng Japunan Mertoyudan Magelang.  Kedua, kantor cabang yang didirikan pada tahun 2005 beralamat di  Jl Blabak- Ketep  Km 11 Tlatar Krogowanan Sawangan Magelang   Ketiga, kantor cabang yang didirikan pada tahun 2011 beralamat di Jl Magelang-Purworejo Km 16 Margorejo Menoreh Salaman Magelang.
Modal awal  KSPPS BMT Arma saat didirikan adalah sebesar Rp 3.046.000,00 dengan nilai aset berdiri sebesar Rp 10.000.000,00.  Nilai  aset  Rp 7.462.707.002,76  adalah  nilai asset yang dimiliki  KSPPS BMT Arma tahun 2012. Tahun 2015, KSPPS BMT Arma memiliki aset sebesar Rp 13.357.961.661.

## Keistimewaan KSPPS BMT Arma
Keistimewaan  KSPPS  BMT  Arma  yaitu  mendapakan  wajar  tanpa  pengecualian  untuk  audit  laporan keuangannya. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai tugas untuk mengaudit laporan keuangan KSPPS BMT  Arma  adalah  KAP  Sodikin  dan  Hariyanto.  Secara  manajemen,  KSPPS  BMT  Arma  diatur  dengan  rasio keuangan  ROA,  ROE,  FDR,  NPF  dan  FDR.  Dengan  adanya  pengaturan  manajemen  yang  baik  usaha  yang dijalankan  KSPPS BMT Arma  dapat terkendali dengan  baik dan  benar.  Ketua Dewan Syuro Assosiation BMT Jawa Tengah melakukan pengawasan langsung kepada KSPPS BMT Arma.

## Jasa yang ditawarkan di KSSPS BMT Arma
Produk  pembiayaan  di  KSPPS  BMT  Arma  disebut  Ahlus  Sakinah,  Agawe  Mulyo  dan  Astana  prima.  Ahlus Sakinah  merupakan  produk  pembiayaan  yang  dirancang  untuk  membantu  kesejahteraan  masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhannya  (seperti  pendidikan,  rumah  sakit  dan  pernikahan).  Agawe  Mulyo  adalah  produk pembiayaan yang dirancang untuk membantu orang-orang mengembangkan bisnis mereka dan membantu UKM. Astana  Prima  adalah  produk  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  membeli  kebutuhan  dan  investasi  (seperti renovasi rumah dan pembelian kendaraan).
Musyarakah,  Mudharabah,  Murabahah, Bai  as Salam, Ijarah, dan Qordhul Hasan  merupakan akad  yang terdapat di KSPPS BMT Arma. Musyarakah merupakan akad pembiayaan dengan sistem koperasi dimana  para pihak yang terlibat memasukkan modalnya. Mudharabah merupakan akad pembiayaan dengan sistem koperasi, hanya KSPPS BMT Arma yang membayar modalnya dan mudhorib sebagai pelaksana. Murabahah adalah akad pembiayaan  dengan  sistem  perdagangan  dan  dana  yang  diberikan  dapat  dicicil  atau  melalui  pembiayaan  jatuh tempo. Bai as Salam adalah akad pembiayaan dalam bentuk jual beli usaha pertanian sistemnya bayar dulu baru diserahkan.  Ijarah  al  Multijasa  merupakan  akad  yang  mengalihkan  hak  untuk  menggunakan  barang  atau  jasa melalui pembayaran sewa dan tidak  mengalihkan kepemilikan setelahnya.  Selain  ijarah al  multijasa, di  KSPPS BMT  Arma  terdapat  juga  Ijarah  al  Muntahia  Bit  Tamlik.  Akad  ini  menjelaskan  perjanjian  pembiayaan  sistem leasing  yang  diakhiri  dengan  kepemilikan  sewa  mudhorib.  Qordhul  Hasan  merupakan  kontrak  pembiayaan kebaikan ditujukan untuk kaum dhuafa tetapi tidak ada simpanan.
Produk tabungan KSPPS BMT Arma dinamai Andil (sertifikat saham), Aneka Premium dan Aneka Plus. Andil (sertifikat saham) sebagai bukti penyertaan saham/modal KSPPS BMT Arma bagian tak terpisahakan dari simpanan  pokok  dan  bukti  kepesertaan  KSPPS  BTM  Arma.  Aneka  Premium  adalah  simpanan  tetap  yang dikelola  oleh  pengelola  dengan  simpanan  akad  mudharabah.  Aneka  Plus  adalah  simpanan  tetap  yang  dikelola oleh  pengelola  dengan  simpanan  akad  mudharabah  yang  dapat  membagikan  keuntungan  di  muka  atau  dapat dihitung  berdasarkan pengembalian  saat berinvestasi di akhir tahun. Aneka adalah  simpanan tetap yang efektif dikelola  oleh  pengelola  simpanan  tetap  dengan  memperoleh  nilai  bagi  hasil  yang  sangat  kompetitif  di  setiap akhir  bulan.  Andalan  merupakan  dana  berulang  yang  dapat  ditambah  dan  ditarik  melalui  akad  Wadiah  Yad Dhomanah. Adh Ha adalah tabungan hari raya Idul Adha yang digunakan untuk membeli hewan qurban melalui akad  Wadiah  Yad  Dhomanah.  Almamater  adalah  tabungan  pendidikan  yang  didanai  untuk  pendidikan berdasarkan akad Wadiah Yad Dhomanah.

## Implementasi akad ijarah al multijasa di KSPPS BMT Arma
Wawancara yang dilakukan dengan marketing di KSPPS BMT Arma mendapatkan hasil yaitu sewa yang terjadi di  KSPPS  BMT  Arma  menggunakan  ijarah  al  multijasa  yaitu  jasa  bukan  barang.  Layanan  ijarah  al  multijasa digunakan untuk memberikan pinjaman dana pendidikan (pembayaran sekolah), kesehatan (pembayaran rumah sakit), pertanian, perdagangan dan pernikahan, haji, umroh.
Wawancara  yang  dilakukan  dengan  staff  pembiayaan  di  KSPPS  BMT  Arma  mendapatkan  hasil  yaitu deposito,  tabungan  dan  menjadi  anggota  di  sana  merupakan  modal  yang  didapat  untuk  ijarah  al  multijasa. Apabila ingin melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Arma terdapat bahan pertimbangan dan juga syarat yang harus dipenuhi. Menurut staff pembiayaan di sana, prinsip 5C merupakan bahan pertimbangan untuk melakukan ijarah  al  multijasa.  Karakter,  kapasitas  atau  kemampuan,  modal,  jaminan  dan  kondisi  adalah  penjabaran  dari prinsip  5C.  Staff  pembiayaan  di  KSPPS  BMT  Arma  memberikan  jawabannya  berkaitan  dengan  persyaratan pengajuan pinjaman dana ijarah al multijasa. Agar seseorang dapat mengajukan pinjaman di KSPPS BMT Arma maka  harus  mendaftar  sebagai  anggota.  Apabila  syarat  utama  tersebut  sudah  dilaksanakan,  maka  selanjutnya mengisi  blangko  pembiayaan,  lalu  apabila  sudah  menikah  maka  dianjurkan  untuk  fotokopi  KTP,  sedangakan apabila  belum  menikah  maka dengan  fotokopi KTP orang tua, selanjutnya  yaitu  fotokopi KK (kartu keluarga), dan  yang  terakhir  adalah  fotokopi  yang  akan  dijadikan  jaminan  pembiayaan  atas  transaksi  ijarah  al  multijasa yaitu  BPKB/sertifikat  tanah.  Karakter  dan  kapasitas/kemampuan  merupakan  bahan  pertimbangan  yang  paling penting untuk dapat memperoleh pembiayaan ijarah al multijasa.
Wawancara  yang dilakukan dengan teller di  KSPPS BMT Arma  mendapatkan  hasil  yaitu  KSPPS BMT Arma  dapat  memberikan pinjaman pembiayaan  dengan  nilai  minimal Rp 1.000.000, sedangkan  nilai  maksimal Rp 300.000.000. Jangka waktu yang ditetapkan untuk pengembalian dananya 3 tahun. Berikut alur pembiayaan ijarah al multijasa di KSPPS BMT Arma :
Gambar 1. Alur pembiayaan ijarah al multijasa di KSPPS BMT Arma
Uraian dari alur pembiayaan ijarah al multijasa di KSPPS BMT Arma yang pertama pemohon mendaftar sebagai anggota  di KSPPS BMT  Arma.  Kedua,  KSPPS BMT Arma  memberikan persyaratan kepada pemohon untuk  melengkapi  agar  bisa  melakukan  pembiayaan  di  KSPPS  BMT  Arma.  Ketiga,  persyaratan  yang  sudah diajukan akan dipertimbangan oleh pihak KSPPS BMT Arma. Jika sudah lengkap maka akan diterima syaratnya, namun apabila belum lengkap pemohon harus melengkapi lagi persyaratan pembiayaan tersebut.
Keempat,  diterimanya  syarat  pengajuan  pembiayaan  maka  pemohon  dan  pihak  KSPPS  BMT  Arma melakukan negosiasi untuk  mendapatkan kesepakatan berupa nilai ujrah. Besaran nilai ujrah ditetapkan melalui kesepakatan  di  awal  antara  KSPPS  BMT  Arma  dan  pemohon  dengan  penekanan  penyampaian  persentase dilanjutkan dengan rinciannya. Kelima, menandatangani surat perjanjian atau surat kesepakatan. Surat perjanjian atau  surat  kesepakatan  dibuat  untuk  akad  dan  menggunakan  mesin  ketik  saat  proses  pembuatannya.  Bagian pembiayaan merupakan orang yang ditugaskan untuk membuat akad. Karena akad menjadi sesuatu yang sangat penting  dalam  sebuah  transaksi  pembiayaan  di  KSPSS  BMT  Arma  khsusunya  ijarah  al  multijasa.  Keenam, pemohon dan pihak KSPPS BMT Arma mengucapkan ijab qabul untuk pembiayaan dengan ijarah al multijasa. Ijab  qabul  dilakukan  oleh  staff  pembiayaan.  Secara  singkatnya,  ijab  qabul  tersebut  berisi  komitmen  agar pemohon  menyanggupi  hal  yang  sudah  tertera  di  dalam  surat  perjanjian  atau  surat  kesepakatan.  Terakhir, pencairan dana dari pihak KSPPS BMT Arma kepada pemohon.
Moynf  merupakan software yang digunakan untuk pencatatan  laporan keuangan  di  KSPPS BMT Arma. Hal  ini  agar  pada  saat  teller  melakukan  input  data  menjadi  mudah,  cepat  dan  kesalahan  atas  penginputan  data dapat  diminimalisir.  Pencatatan  manual  oleh  teller  juga  masih  dilakukan.  Pencatatan  manual  ini  bertujuan sebagai salah satu koreksi teller apabila sewaktu-waktu terdapat kesalahan di software moynf. Penginputan data yang  dilakukan  oleh  teller  ke  dalam  software  moynf  hanya  dengan  memasukkan  nama  anggota  dan  nomor anggota. Karena sudah terprogram maka secara otomatis akan muncul jumlah pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah al multijasa di dalam software moynf.  KSPPS BMT Arma memberikan potongan yang diberi nama IPTW kepada pemohon yang melunasi sebelum jatuh tempo.

## Analisis terhadap akad pembiyaan pendidikan di KSPPS BMT Arma
Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  Baitul  Maal  wat  Tamwil  Adisa  Reksa  Dana  Muamalat menggunakan  akad  ijarah  dalam  pembiayaan  pendidikan.  Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No: 09/DSN-MUI/IV/2000  di  KSPPS  BMT  Arma  obyek  ijarah  adalah  manfaat  dari  penggunaan  barang  dan/atau jasa. Jasa dalam  hal  ini  berkaitan dengan peminjaman dana kepada anggota.  Pembiayaan untuk pendidikan  ini biasanya    untuk  membayar  uang  semesteran  sekolah,  pembayaran  awal  masuk  perguruan  tinggi,  pembelian seragam,  alat  tulis,  pembayaran  uang  gedung  dan  lain-lain.  Dari  analisis  di  atas,  pelaksanaan  akad  ijarah pembiayaan  pendidikan  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  09/DSN-MUI/IV/2000  yaitu manfaat atas jasa bukan barang. Dengan begitu penerapan akad ijarah untuk pembiayaan pendidikan  di KSPSS BMT Arma baru terbatas pada jasa peminjaman dana belum sampai kepada penyewaan barang.

## Analisis terhadap ujrah pembiyaan pendidikan di KSPPS BMT Arma
Persentase antara angsuran dan jatuh tempo tidak sama. Untuk persentase jatuh tempo per Rp 1.000.000 adalah 2,5% atau Rp 25.000.Untuk persentase angsuran, per Rp 1.000.000 adalah 2% atau Rp 20.000. Persentase diatas adalah  prosentase  normal  yang  biasanya  disepakati.  Tetapi  terkadang  ada  yang  meminta  negosiasi.  Ujrah  di KSPPS BMT Arma terjadi kesepakatan di awal transaksi oleh pemohon dan pihak KSPPS BMT Arma. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang menyatakan bahwa besar ujrah  atau  fee  harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal  bukan  dalam  bentuk  persentase tentang ketentuan umum.

## Analisis terhadap akad pembiyaan biaya rumah sakit di KSPPS BMT Arma
Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  Baitul  Maal  wat  Tamwil  Adisa  Reksa  Dana  Muamalat menggunakan  akad  ijarah  dalam  pembiayaan  biaya  rumah  sakit.  Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS BMT Arma obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Jasa dalam hal ini berkaitan dengan peminjaman dana kepada anggota.  Pembiayaan untuk rumah sakit ini biasanya  untuk  biaya  operasi,  biaya  awal  masuk  rumah  sakit,  biaya  rawat  inap,  dan  lain-lain.  Dari  analisis  di atas,  pelaksanaan  akad  ijarah  pembiayaan  rumah  sakit  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No: 09/DSN-MUI/IV/2000  yaitu  manfaat  atas  jasa  bukan  barang.  Dengan  begitu  penerapan  akad  ijarah  untuk pembiayaan rumah sakit di KSPSS BMT Arma baru terbatas pada jasa peminjaman dana belum sampai kepada penyewaan barang.

## Analisis terhadap ujrah pembiyaan rumah sakit di KSPPS BMT Arma
Persentase antara angsuran dan jatuh tempo tidak sama. Untuk persentase angsuran, per Rp 1.000.000 adalah 2% atau Rp 20.000. Untuk persentase jatuh tempo per Rp 1.000.000 adalah 2,5% atau Rp 25.000. Persentase diatas adalah  prosentase  normal  yang  biasanya  disepakati.  Tetapi  terkadang  ada  yang  meminta  negosiasi.  Ujrah  di KSPPS BMT Arma terjadi kesepakatan di awal transaksi oleh pemohon dan pihak KSPPS BMT Arma. Hal ini
telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang menyatakan bahwa besar ujrah  atau  fee  harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal  bukan  dalam  bentuk  persentase tentang ketentuan umum.

## PENUTUP
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  sudah  terdapat  kesesuaian  akad  pembiayaan  ijarah multijasa  berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  09/DSN-MUI/IV/2000  dan  Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang.
Dari kedua transaksi di atas yaitu pembiayaan jasa pendidikan dan biaya rumah sakit, KSPPS BMT Arma telah  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  09/DSN-MUI/IV/2000  dan  Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional  No:  44/DSN-MUI/VIII/2004  di  KSPPS  BMT  Arma  Mertoyudan  Magelang.  Akan  tetapi,  dalam  hal akad,  KSPPS  BMT  Arma  baru  terbatas  pada  jasa  peminjaman  dana  kepada  anggota  belum  penyewaan  barang sedangkan  dalam  hal  ujrah  tetap  menggunakan  persentase  dengan  catatan  sudah  ada  kesepakatan  di  awal  dan persentase yang ada merupakan persentase normal dalam sebuah pembiayaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ajija, R. S. (2018). Koperasi BMT. Karanganyar, Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika. Arma, B. (2016). Produk Simpanan BMT Arma. Mertoyudan: KSPPS BMT Arma.
Azizah, N. (2016). Analisis fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa di KJKS BMT Al-Fath Pati (Doctoral dissertation,
UIN Walisongo).
Hardani, (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
Hayati, M. (2014). Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa). ASAS, 6(2).
Mardani, (2017). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia . Jakarta: Kencana. Nasional, D. S. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI. Nasional, D. S. (2004). Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI. Nurkamilah, A., Suprihatin, T., & Bayuni, E. M. (2016). Analisis Fatwa DSN terhadap Pelaksanaan Akad
Ijarah pada Pembiayaan BMT ItQan Bandung. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 615-623. Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. Jurnal Hukum dan Syariah XIV, (1), 87.