Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 11 November 2021

## URGENSI  PENERAPAN  PRINSIP  KEHATI-HATIAN  DALAM  PENYALURAN KREDIT BERBASIS APLIKASI OLEH PERBANKAN KONVENSIONAL
Elfita Agustini 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Paulina M. Latuheru 3 , Sri Kartini 4 , Santoso 5 .
Politeknik Transportasi SDP Palembang 1,3,4,5 , Universitas Diponegoro 2
Email: elfitaagustini@gmail.com 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , paulina_m@dephub.go.id 3 , crie_llasdp171@yahoo.com 4 , santoso2909@dephub.go.id 5 .

## Abstrak
Perbankan  sebagai  lembaga  keuangan  mempunyai  kedudukan  dan  peran  yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian masyarakat. Tujuan utama bank  adalah  sebagai  badan  usaha  yang  dapat  menghimpun  dana  masyarakat  dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Metode penelitian yang  bersifat  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin hukum,  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi.  Penyaluran  kredit berbasis  aplikasi  produk digital  lending yang  dijalankan  perbankan  konvensional telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 12 Tahun 2018.  Layanan produk keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) butir d PJOK Nomor 12 Tahun 2018. Berkaitan dengan syarat dan ketentuan dalam produk digital  lending  perbankan  konvensional  dimana  proses  penyaluran  kredit  dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus melakukan tatap muka antara bank dengan nasabah, juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) PJOK Nomor 12 Tahun 2018 yang menetapkan ketentuan bank melakukan verifikasi atas informasi dan  dokumen  pendukung  nasabah  atau  calon  nasabah  dengan  melalui  tatap  muka secara langsung ( face to fac e); atau tanpa melalui tatap muka namun menggunakan perangkat lunak milik Bank dengan perangkat keras milik Bank atau perangkat keras milik  nasabah  atau  calon  nasabah.  Perbankan  konvensional  mengimplementasikan prinsip kehati-hatian yang termuat dalam PJOK Nomor 12 Tahun 2018 pada tahap persiapan  kredit,  tahap  analisis  kredit,  dan  tahap  keputusan  kredit,  diantaranya pemberian  kredit  baru  membatasi  kepada  kantor/perusahaan  tertentu  yang  telah menjalin kerjasama pembayaran gaji karyawan/pegawai melalui sistem payroll
Kata kunci : Penyaluran Kredit, Aplikasi Oleh Perbankan, Konvensional

## Abstract
Banking  as  a  financial  institution  has  a  strategic  position  and  role  in  the implementation of community economic development. The main purpose of the bank is as a business entity that can collect public funds and then channel the funds back to  the  community.  Normative  research methods.  Normative  legal  research  is  a process to find a rule of law, legal principles and legal doctrines, to answer the legal problems  faced.  The  disbursement  of  credit  based  on  the application  ofproducts
digital lending carried out by conventional banks has complied with the provisions of OJK Regulation No. 12 of 2018. The financial product service is in accordance with the provisions in Article 10 paragraph (1) point d of PJOK Number 12 of 2018. In  relation to  the  terms  and  conditions  in  conventional  banking  digital  lending products where the credit distribution process can be done anytime and anywhere without having to interfacing between the bank and its customers, also in accordance with the provisions of Article 11 (2) PJOK No. 12 of 2018 which establishes the terms of  banks  to  verify  the  information  and  supporting  documents clients  or  potential clients through direct face to face(faceto face ); or without going through face-to- face but using software owned  by the Bank with hardware owned by the Bank or hardware belonging to customers or prospective customers. Conventional banking implements the precautionary principle contained in PJOK Number 12 of 2018 at the  credit  preparation stage,  credit  analysis  stage,  and  credit  decision  stage, including  the  granting  of  new  loans limiting  certain  offices/companies  that  have collaborated in paying employee salaries through the system. payroll
Keywords : Credit Distribution, Application By Banking, Conventional

## Pendahuluan
Perbankan  sebagai  lembaga  keuangan  mempunyai  kedudukan  dan  peran  yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian masyarakat. Fungsi utama bank adalah  sebagai  badan  usaha  yang  dapat  menghimpun  dana  masyarakat  dan  kemudian menyalurkan  kembali  dana  tersebut  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan  (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  Undang- Undang Perbankan), menyebutkan bahwa, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. (Undang-undang nomor 7 tahun 1992) Berdasarkan statusnya sebagai badan hukum yang menjalankan fungsi bisnis, maka bank tidak terlepas dari tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Fungsi  bank  yang  lebih  tegas,  disebutkan  dalam  Pasal  3  Undang-undang Perbankan, yang menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat  (Anshori,  2018).  Perbankan  menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, sementara perbankan juga berfungsi sebagai penyalur dana  masyarakat  dalam  bentuk  pemberian  kredit.  Berdasarkan  fungsi  utama  bank tersebut,  maka  bank  disebut  sebagai  lembaga  intermediasi  yaitu  badan  usaha  yang berfungsi sebagai penghubung  yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penghimpunan dana merupakan suatu jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan (Usman, 2001). Di samping menghimpun dana masyarakat,  fungsi  bank  adalah  memberikan  kredit  dan  jasa-jasa.  Adapun  pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (Sembiring, 2019).
Penyaluran dana kepada masyarakat oleh perbankan sering dikenal dengan nama “kredit”.  Seseorang  yang  memperoleh  kredit  berarti  memperoleh  kepercayaan.  Oleh karena  itu,  dasar  dari  kredit  adalah  kepercayaan.  Kepercayaan  dari  pihak  bank  dapat timbul ketika telah dilakukan suatu analisis kredit secara mendalam terhadap pemberian kredit dengan memintakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit.  Dalam  melaksanakan  analisis  kredit  secara  mendalam  melalui  berbagai persyaratan tersebut pihak bank mengedepankan prinsip kehati-hatian . Dengan demikian dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, bank berpedoman kepada dua prinsip utama tersebut, yaitu prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian.
Prinsip  kehati-hatian  disebutkan  pengaturannya  baik  dalam  Undang-undang Perbankan  maupun  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (Yustianti,  2017).  Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Perbankan disebutkan bahwa, “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan  bank  sesuai  dengan  ketentuan  kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Selanjutnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, prinsip kehati-hatian mendapatkan pengaturan  yang  rinci  melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  RI  Nomor 11/POJK.03/2019  tentang  Prinsip  Kehati-hatian  Dalam  Aktivitas  Sekuritas  Aset  Bagi Bank Umum.
Prinsip-prinsip  penyaluran  kredit  kepada  masyarakat  tersebut  di  atas, dilaksanakan  perbankan  berdasarkan  5  (lima)  parameter  yaitu  karakter,  modal, kemampuan, kondisi ekonomi, dan jaminan. Johanes Ibrahim, menjelaskannya sebagai berikut: (Ibrahim, 2004)
1. Karakter
Karakter  dari  calon  debitor  merupakan  salah  satu  faktor  yang  harus dipertimbangkan  dan  merupakan  unsur  terpenting  sebelum  memutuskan memberikan  kredit  kepadanya.  Dalam  hal  ini  bank  meyakini  benar  calon debitornya memiliki reputasi baik artinya selalu memenuhi janjinya dan berlakuan baik.
2. Modal
Modal bank harus meneliti modal calon debitor selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditasnya dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendeknya atau jangka panjang.
3. Kemampuan
Bank  harus  mengetahui  secara  pasti  atas  kemampuan  calon  debitor  dengan melakukan  analisis  usahanya  dari  waktu  ke  waktu.  Pendapatan  yang  selalu meningkat  diharapkan  kelak  mampu  melakukan  pembayaran  kembali  atas kreditnya.  Sedangkan  bila  diperkirakan  tidak  mampu,  bank  dapat  menolak permohonan dari calon debitor.
4. Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara  positif  atau  negatif  terhadap  usaha  calon  debitor  sebagai  contoh  dapat terjadi  dalam  kurun  waktu  tertentu  pasaran  tekstil  yang  biasanya  menerima barang-barang tersebut menghentikannya impornya
5. Jaminan
Jaminan  yang  diberikan  oleh  calon  debitor  akan  diikat  suatu  hak  atas  jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi.
Dengan melakukan analisis kredit sesuai dengan lima parameter seperti tersebut di  atas,  maka  akan  muncul  suatu  kepercayaan  dari  pihak  bank  terhadap  suatu  nasabah yang  akan  melakukan  perjanjian  kredit  dengan  pihak  bank  (Binsneyder  &  Rosando, 2020).  Sebagai  pihak  yang  memberikan  kredit,  pihak  bank  berkepentingan  terhadap pengembalian dana pinjaman tersebut dari para nasabah debitur, sesuai dengan klausul- klausul dalam perjanjian pemberian kredit yang telah disepakati.
Namun dalam praktik perbankan, sering terjadi kepentingan    mencapai volume kredit  yang  tinggi  demi  mendapat  profit  yang  besar,  bank  menawarkan  berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kredit (Kosasih & SH, 2021). Salah satu kemudahan dalam praktik perbankan memunculkan suatu produk dari kredit yang tidak lagi  memerlukan agunan  sebagai  syarat  dalam  permberian  kredit,  dengan  nama  Kredit Tanpa  Agunan  (KTA).  Munculnya  kemudahan  dalam  penyaluran  kredit  dalam  bentuk KTA  terjadi  dalam  praktik  perbankan,  bukan  merujuk  kepada  perundang-undangan perbankan. Hal ini  tidak dapat dilepaskan dari ketatnya persaingan antar bank itu sendiri. Aturan mengenai KTA ini diatur tersendiri dalam Standard Operating Procedures (SOP) masing-masing bank.
Dalam  perkembangannya,  pelaksanaan  fungsi  penyaluran  kredit  kepada masyarakat yaitu para nasabah debitur tidak hanya dihadapkan kepada persaingan sesama bank  (persaingan  antar  bank),  namun  seiring  perkembangan  teknologi  informasi  yang sedemikian cepat muncul pesaing baru, yaitu idustri baru diluar perbankan konvensional yang dapat menjalankan fungsi menyalurkan kredit secara digital yaitu penyaluran kredit secara online berbasis aplikasi (Naja & SH, 2007). Pesaing baru perbankan konvensional tersebut adalah financial technology atau dikenal juga dengan nama perusahaan fintech. Keberadaan  perusahaan fintech bertujuan  untuk  membuat  masyarakat  lebih mudah  mengakses  produk-produk  keuangan,  mempermudah  transaksi  dan  juga meningkatkan  literasi  keuangan.  Perusahaan-perusahaan fintech Indonesia  didominasi oleh  perusahaan startup dan  berpotensi  besar. National  Digital  Research  Centre di Dublin, Irlandia mendefinisikan financial technology atau fintech sebagai: “ innovation in financial  services ”  atau  “inovasi  dalam  layanan  keuangan”.  Inovasi  dalam  layanan keuangan  yang  dilakukan  perusahaan fintech, menjadi  ancaman  serius  perbankan konvensional,  karena  melalui  berbagai  inovasi  dan  terobosan  yang  dilakukan  oleh perusahaan fintech, dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien karena dilakukan secara online berbasis aplikasi.
Hadirnya  industri  baru  pada  era  digital  melalui  perusahaan-perusahaan fintech yang  dinilai  efektif  menyalurkan  kredit  secara  digital,  menginspirasi  perbankan konvensional  untuk  melakukan  terobosan  serupa  melalui  produk  baru  layanan digital lending (Hariyanto,  2019).  Produk digital  lending yang  diselenggarakan  perbankan konvensional  didasarkan  kepada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Nomor  12 Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Digital  Oleh  Bank  Umum. Dengan  diundangkannya  Peraturan  OJK  tersebut,  maka  perbankan  konvensional  telah memiliki  dasar  hukum  dalam  menyalurkan  kredit  melalui  produk digital  lending. Landasan  hukum  tersebut  sangat  penting  bagi  perbankan  konvensional,  tidak  sekedar hanya  memberikan  dasar  legalitas,  namun  lebih  jauh  lagi  adalah  bahwa  Peaturan OJK tersebut  memperkuat  posisi  perbankan  konvensional  dalam  penyaluran  kredit  karena secara kelembagaan lebih kuat dibandingkan dengan perusahaan fintech.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  akan  dilakukan  analisis  dan  pembahasan dalam  makalah  ini  penyaluran  kredit online berbasis  aplikasi  oleh  perbankan konvensional  dengan  pertimbangan,  disamping  sebagai  terobosan  baru  layanan perbankan,  bentuk digital  lending yang  menjadi  produk  baru  perbankan  dalam menyalurkan  kredit  kepada  masyarakat  secara  potensial  dihadapkan  kepada  persoalan perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip dasar dalam menyalurkan kredit, khususnya prinsip kehati-hatian ( prudential principle ) yang dijalankan bank dalam penyaluran kredit tanpa angunan yang dilakukan secara digital.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum,  untuk  menjawab  permasalahan  hukum yang dihadapi (Rindu Setyaningrum & Turiningsih, 2012). Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer  dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2016). Pengumpulan  bahan  hukum  sekunder  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan,  yang dikumpulkan dengan membaca, mempelajari, serta mengidentifikasi, dan mengklasifikasi  bahan  tersebut  hingga  diperoleh  bahan  yang  relevan  dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (case approach).

## Hasil dan Pembahasan
Penyaluran  Kredit  Berbasis  Aplikasi  Produk  Digital  Lending  Perbankan Konvensional Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2018
Perkembangan  teknologi  informasi  mendorong  perbankan  konvensional melakukan terobosan dengan meluncurkan produk digital lending. Dasar hukum layanan baru  perbankan  tersebut  adalah  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  12 Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Digital  Oleh  Bank  Umum. Berdasarkan  POJK  tersebut,  perbankan  konvensional  meluncurkan  berbagai  produk digital lending.
Layanan  perbankan  elektronik  adalah  layanan  bagi  nasabah  Bank  untuk memperoleh  informasi,  melakukan  komunikasi,  dan  melakukan  transaksi  perbankan melalui  media  elektronik.    Sedangkan  layanan  perbankan  digital  adalah  layanan perbankan  elektronik  yang  dikembangkan  dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan  data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (customer experience), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  PJOK  tersebut  di  atas,  bank  umum,  dapat menyelenggarakan layanan perbankan elektronik, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PJOK.  Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) PJOK Nomor 12 Tahun 2018, mengatur bahwa layanan perbankan digital yang disediakan oleh bank berupa:
a. administrasi rekening;
b. otorisasi transaksi;
c. pengelolaan keuangan; dan/atau
d. pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
Berkaitan dengan syarat dan ketentuan bagi bank umum untuk menyelenggarakan layanan digital lending , diatur dalam Pasal 11 ayat (1) PJOK Nomor 12 Tahun 2018, bank wajib melakukan:
a. identifikasi nasabah atau calon nasabah;
b. verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah.
Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) PJOK  Nomor 12 Tahun 2018, menetapkan ketentuan  bank  melakukan  verifikasi  atas  informasi  dan  dokumen  pendukung  nasabah atau calon nasabah dengan:
a. melalui tatap muka secara langsung ( face to fac e); atau menggunakan perangkat lunak milik  Bank  dengan  perangkat  keras  milik  Bank  atau  perangkat  keras  milik  nasabah atau calon nasabah; dan/atau
b. tanpa melalui tatap muka namun menggunakan perangkat lunak milik Bank dengan perangkat keras milik Bank atau perangkat keras milik nasabah atau calon nasabah. Sedangkan dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) PJOK Nomor 12 Tahun 2018, mengharuskan bank dalam melakukan verifikasi dengan perangkat keras dan/atau perangkat lunak harus memperhatikan faktor keaslian ( authentication factor ).  Dalam hal Bank melakukan verifikasi tanpa melalui tatap muka, bank wajib menerapkan faktor ciri khas  anda  ( what  you  are) sebagai  salah  satu  dari  2  (dua)  faktor  keaslian (two  factor authentication).
Berdasarkan  skema  di  atas,  berkaitan  dengan  ketentuan  legalitas  pelayanan produk  keuangan  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  butir  d  PJOK  Nomor  12 Tahun  2018,  dimana  layanan  perbankan  digital  yang  disediakan  oleh  bank  berupa pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, harus dipenuhi  oleh  perbankan  konvensional  untuk  memenuhi  syarat  legalitas  seperti  yang ditentukan  dalam  PJOK.  Selanjutnya  ketentuan  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  butir  b  PJOK Nomor  12  Tahun  2018  menyebutkan  bahwa  bank  melakukan  verifikasi  atas  informasi
dan  dokumen  pendukung  nasabah  atau  calon  nasabah  dengan:  (b)  tanpa  melalui  tatap muka  namun  menggunakan  perangkat  lunak  milik  Bank  dengan  perangkat  keras milik Bank atau perangkat keras milik nasabah atau calon nasabah.
Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga intermediary ,  Bank  wajib menerapkan  prinsip  kehati-hatian,  khususnya  dalam  menyalurkan  dana  melalui pemberian  kredit  atau  pembiayaan  untuk  memastikan  bahwa  debitur  atau  nasabah memiliki itikad dan kemampuan untuk membayar sesuai kesepakatan.
Ketentuan  Pasal  2  Undang-undang  Perbankan  menyebutkan  bahwa  Perbankan Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  prinsip  kehati-hatian adalah salah satu prinsip terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh  bank dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam  seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat. Kemudian  dalam  Pasal  29  ayat  (2)  Undang-undang  Perbankan  mempertegas  kembali pentingnya  prinsip  kehati-hatian  itu  diterapkan  dalam  setiap  kegiatan  Perbankan  yang menyebutkan  bahwa  bank  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  bank  sesuai  dengan ketentuan  kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas, solvabilitas,  dan  aspek  lainnya  yang  berhubungan  dengan  usaha  bank,  dan  wajib melakukan  kegiatan  usaha  dengan  prinsip  kehati-hatian.  Pasal  ini  mengandung  arti, bahwa  dalam  kebijakan  harus  senantiasa  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Salah satu kegiatan perbankan ialah kegiatan penyaluran kredit, sesuai Pasal 29 ayat  (3)  Undang-undang  Perbankan  yang  lebih  menekankan  penerapan  prinsip  kehati- hatian  pada  penyaluran  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syari’ah. Sebelumnya,  dalam  Pasal  8  Undang-undang  Perbankan  disebutkan,  penerapan  prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, telah terlihat  dari  kemauan  bank  yang  memiliki  keyakinan  bahwa  nasabah  akan  melunasi utangnya sehingga mau memberikan kredit.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Undang-undang Perbankan sudah cukup jelas mengatur  mengenai  kewajiban  bank  dalam  menyalurkan  kredit  untuk  menjalankan prinsip  kehati-hatian.  Ketentuan  untuk  menjalankan  prinsip  kehati-hatian  tersebut tentunya  berlaku  juga  kepada  bank  umum  yang  saat  ini  menyelenggarakan  pemberian kredit produk digital lending , yang secara normative diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
Ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor  12 Tahun 2018, mendorong bank agar menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap tahap pemberian kredit secara digital. Hal ini dapat dimati pada syarat dan ketentuan tahapan pemberian kredit online produk digital landing perbankan konvensional, mulai dari tahap persiapan kredit, tahap analisis kredit, dan tahap keputusan kredit.
Pada tahap persiapan kredit, yaitu kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama pada calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan.
Pada tahap ini kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 11 ayat (1) butir a Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2018, mengatur bahwa bank wajib melakukan  identifikasi  nasabah  atau  calon  nasabah.  Pada  pemberian  kredit  produk Pinang,  penerapan  prinsip  kehati-hatian  sudah  diterapkan  PT.  Bank  BRI  Agro  melalui penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles). Prinsip mengenal nasabah  diterapkan  perbankan  konvensional  sebagai  upaya  preventif  terhadap  resiko pemberian  kredit  mengingat  pemberian  kredit  tersebut  tanpa  agunan  (KTA). Implementasi adalah dengan menerapkan prinsip 5C (dalam hal ini menjadi prinsip 4C) sebelum pemberian kredit dilakukan, yaitu: (1) character (sifat-sifat si calon debitur); (2) capital (permodalan);  (3) capacity (kemampuan);  (4) condition  of  economy (kondisi perekonomian), serta prinsip 4P yang meliputi: (1) personality (kepribadian debitur); (2) purpose (tujuan  penggunaan  kredit);  (3) prospect (masa  depan  usaha  debitur);  (4) payment (cara pembayarannya).
Tahap  analisis  kredit,  adalah  tahapan  dalam  pemberian  kredit  dimana  akan dilakukan penilaian yang mendalam tentang keadan usaha atau proyek pemohon kredit. Seperti halnya pada tahap persiapan kredit, maka pada tahap analisis kredit bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan OJK  Nomor  12  Tahun  2018  mengatur  bahwa  bank  wajib  melakukan  verifikasi  atas informasi dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah. Pasal 11 ayat (3), ayat (4),  dan ayat  (5)  PJOK  Nomor  12  Tahun  2018,  mengharuskan  bank  dalam  melakukan verifikasi dengan perangkat keras dan/atau perangkat lunak harus memperhatikan faktor keaslian  ( authentication  factor ).    Dalam  hal  Bank  melakukan  verifikasi  tanpa  melalui tatap muka, bank wajib menerapkan faktor ciri khas anda ( what you are) sebagai salah satu dari 2 (dua) faktor keaslian (two factor authentication). Penerapan prinsip kehati- hatian pada tahap analisis kredit diimplementasikan oleh perbankan konvensional melalui penetapan  syarat  dan  ketentuan  bahwa  kredit  online  saat  ini  baru  ditawarkan  kepada pegawai  atau  karyawan  yang  menerima  gaji  dari  rekening  bank  yang  bersangkutan (payroll). Pembatasan segementasi kredit hanya untuk calon nasabah yang menerima gaji dari  rekening  bank  yang  bersangkutan  (perusahaan  yang  pembayaran  gajinya  melalui bank pemberi kredit).
Tahap keputusan kredit, adalah tahapan berikutnya setelah mendapatkan laporan hasil  analisis  kredit,  maka  pihak  bank  melalui  pemutusan  kredit.  Pada  tahap  akhir penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit digital  lending ,  adalah  pada tahap persetujan pinjaman akan didasarkan pada hasil pre-screening dan credit scoring dimana  hasil  skoring  tersebut  dipengaruhi  beberapa  faktor,  diantaranya  kebenaran  dan kelengkapan  data  diri,  “ BI  Checking ”,  lama  penggunaan  nomor  seluler,  sosial  media, hasil analisa psychometric.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  menurut  penulis  perbankan konvensional  yang  menyelenggarakan  produk digital  lending melalui  produk  Pinajam Tenang (Pinang) dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua tahap pemberian kredit kepada nasabah.

## Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Penyaluran Kredit Berbasis Aplikasi Produk Digital Lending yang Dijalankan Perbankan Konvensional
Di  dalam  aktivitas  perbankan,  khususnya  dalam  proses  penyaluran  kredit dibutuhkan  jaminan  pemenuhan  dan  proteksi  terhadap  kepentingan  para  pihak,  baik debitur  maupun  kreditur.  Demikian  juga  dengan  penyaluran  kredit  berbasis  aplikasi produk digital lending yang melibatkan teknologi informasi, harus memiliki mekanisme perlindungan  hukum  baik  bagi  kreditur  (bank),  maupun  bagi  debitur  (nasabah). Perlindungan  hukum  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum,  dimana kepentingan para pihak terpenuhi dan terproteksi dalam proses penyaluran kredit tersebut.
Bagi  kreditur  (bank),  dalam  melaksanakan  kegiatan  penyaluran  kredit  berbasis aplikasi  produk digital  lending menuntut  adanya  perlindungan  hukum  bagi  kreditur (bank),  mengingat  pemberian  kredit  dilakukan  tanpa  agunan  (agunan  fisik),  sehingga sangat  perlu  bagi  bank  untuk  melakukan  proteksi  terhadap  kemungkinan  terjadinya resiko. Oleh karena itu maka sangat penting bagi pihak bank penerapan prinsip mengenal nasabah (know  your  customer  principle). Sementara  bagi  debitur  (nasabah),  dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit berbasis aplikasi produk digital lending menuntut adanya  perlindungan  hukum,  mengingat  pemberian  kredit  tersebut  menggunakan teknologi  informasi  yang  bersinggungan  dengan  hak  pribadi (privacy  rights) nasabah. Kepentingan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  tersebut  dapat diamati dalam kegiatan penyaluran kredit di lingkungan perbankan konvensional.
Produk digital lending yang diselenggarakan perbankan onvensional merupakan produk  pinjaman  berbasis  aplikasi  yang  sudah fully digital  dengan  sistem digital verification , digital  scoring dan digital  signature .  Dengan  memanfaatkan  teknologi informasi, proses pengajuan hingga pencairan kredit dilakukan sangat cepat yaitu kurang dari  10  menit,  dengan  tenor  fleksibel  antara  1  sampai  12  bulan.   Pengajuan  dapat dilakukan calon debitur (nasabah) tanpa harus ke bank dan tatap muka secara langsung, dengan plafon pinjaman Rp 20 juta dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk  sejenis  yang  diselenggarakan  perusahaan  finansial  berbasis  teknologi  (Tekfin). Nasabah dapat mengajukan permohonan pinjaman tanpa agunan (KTA), dengan syarat kantor/perusahaan tempat kerja calon nasabah tersebut telah bekerja sama dengan pihak bank  dalam  pembayaran  gaji  yaitu  pengguna payroll. Berdasarkan  deskripsi  mengenai kegiatan penyaluran kredit tersebut di atas, dimana semua tahapan kegiatan penyaluran kredit  berbasis  teknologi  informasi,  sehingga  ada  kepentingan  para  pihak  terhadap jaminan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan masing-masing dalam kegiatan penyaluran  kredit  tersebut.  Secara  berurutan  perlindungan  hukum  bagi  debitur  dan kreditur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
Dalam kegiatan pemberian kredit bank pada umumnya baik yang diperuntukkan bagi kredit korporasi/perusahaan dan/atau kredit konsumsi/perseorangan, biasanya pihak bank  meminta  suatu  jaminan  dan/atau  agunan,  misalnya  berupa  Hak  Tanggungan, Jaminan  Fidusia,  dan  lain-lain.  Agunan  merupakan  salah  satu  unsur  pemberian  kredit, apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya (dalam hal ini merupakan jaminan). Agunan
dapat  hanya  berupa  barang,  proyek,  atau  hak  tagih  yang  dibiayai  dengan  kredit  yang bersangkutan. Dengan demikian fungsi agunan tersebut adalah untuk mengurangi resiko yaitu  memberikan  keyakinan  kepada  bank  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan, yang menyebutkan bahwa:
Kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  diberikan  oleh  bank mengandung  risiko,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  bank  harus  memperhatikan  asas- asas  perkreditan  atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  sehat.  Untuk mengurangi  risiko  tersebut,  jaminan  pemberian  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk  melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  merupakan  faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.
Dalam  perkembangan  pemberian  kredit  perbankan,  dimungkinkan  kredit diberikan tanpa memberikan agunan yang sering disebut Kredit Tanpa Agunan (KTA). Munculnya  fasilitas  kredit  tanpa  agunan  (KTA)  ini  merupakan  suatu  alternatif  yang menarik  bagi  kreditur.  Melalui  kredit  tanpa  agunan  (KTA)  nasabah  dapat  memperoleh dana  untuk  membiayai  pembelian  barang-barang  modal  atau  juga  untuk  kegiatan konsumsi dengan persyaratan yang ringan.
KTA dilihat dari segi tujuan penggunaan kredit termasuk kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari segi jaminannya, KTA termasuk jenis kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (unsecured loan) , yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik). Pemberian kredit dengan agunan fisik masih tetap  diperlukan  untuk  pengajuan  pinjaman  utang  dengan  nilai  besar,  namun  untuk kepentingan  kredit  konsumtif  dengan  pinjaman  utang  yang  tidak  terlalu  besar, dimungkinkan pemberian kredit tanpa agunan (KTA). Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan disebutkan bahwa:
Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih  yang  dibiayai  dengan  kredit  yang  bersangkutan.  Tanah  yang  kepemilikannya didasarkan pada hukum, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.
Bagi kreditur (bank) KTA mengandung lebih besar resiko, mengingat pemberian KTA  dilakukan  tanpa  agunan  (agunan  fisik),  sangat  perlu  bagi  bank  untuk  melakukan proteksi terhadap kemungkinan terjadinya resiko, misalnya, resiko gagal bayar atau kredit macet.  Secara  umum,  prinsip  mengenal  nasabah (know  your  customer  principles), diterapkan oleh perbankan pada kegiatan penyaluran kredit. Kegiatan pemberian kredit bank  tersebut  merupakan  kebijakan  baru perkreditan  yang  mempunyai  resiko  terhadap
pihak  bank  sendiri  mengingat  pemberian  kredit  tersebut  tanpa  agunan  (KTA).  Oleh karena  itu  diterapkan  mekanisme  perlindungan  hukum  preventif  bagi  bank  terhadap resiko  gagal  bayar  dari  nasabah.  Instrumen  perlindungan  hukum  yang  selama  ini digunakan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  ( Know  Your  Customer  Principles )  sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Prinsip mengenal nasabah dalam PBI ini adalah  prinsip  yang  diterapkan  bank  untuk  mengetahui  identitas  nasabah,  memantau kegiatan  transaksi  nasabah  termasuk  pelaporan  transaksi  yang  mencurigakan. Melalui penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi debitur  (nasabah)  untuk  meminalisir  berbagai  risiko.  Dengan  kata  lain,  dengan menerapkan  prinsip  tersebut,  bank  diharapkan  tidak  hanya  mengenal  nasabah  secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih komprehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal penyaluran kredit termasuk produk Pinang  yang  merupakan  produk digital  lending perbankan  konvensional,  telah  ada instrumen  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  untuk  melindungi  kepentingan bank  selaku  debitur  dari  potensi  resiko  kredit  bermasalah  yaitu  dengan  menerapkan prinsip mengenal nasabah, baik secara kelembagaan  maupun  secara prosedural (syarat dan ketentuan pemberian kredit).
Seperti  halnya  pihak  bank  (kreditur),  dalam  kegiatan  penyaluran  kredit,  pihak nasabah  (debitur)  berkepentingan  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam kegiatan  penyaluran  kredit  tersebut.  Berdasarkan  rumusan  Pasal  1  angka  28  Undang- undang  Perbankan,  rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perbankan, mengatur bahwa bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal  44A.  Pasal-pasal  pengecualian  tersebut  adalah  apabila  untuk  kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana  serta  atas  permintaan,  persetujuan  atau  kuasa  dari  nasabah  penyimpan,  dimana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur- prosedur tertentu.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi,  serta  mulai  diluncurkannya penyaluran kredit berbasis aplikasi produk digital lending oleh perbankan, maka semakin penting adanya perlindungan terhadap hak pribadi ( privacy rights) nasabah dalam bentuk data  pribadi  nasabah.  Data  pribadi  adalah  setiap  informasi  yang  berhubungan  untuk mengidentifikasikan  atau  dapat  mengidentifikasikan  seseorang.  Dikaitkan  dengan pemanfaatan  teknologi  informasi  layanan  perbankan,  dimana  data  atau  informasi senantiasa  mengalami  proses  transmisi  yang  dapat  berakibat  timbulnya  risiko  tertentu, oleh karena itu hukum diperlukan dalam mengatur masalah data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan perbankan berbasis teknologi informasi tersebut.
Perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini  memungkinkan  bahwa  keamanan privasi  data  pribadi  nasabah  yang  menggunakan  layanan  perbankan  melalui  media internet  kurang  terjamin.  Hal  ini  dikarenakan  masih  terkandung  berbagai  kelemahan dalam  mengantisipasi  berbagai  pelanggaran  atau  penyalahgunaan  dari  media  internet yang berdampak kerugian berbagai pihak.
Penggunaan  teknologi  informasi  dalam  layanan  produk digital lending harus memberikan perlindungan terhadap nasabah (debitur) khususnya yang berkaitan dengan bekerjanya sistem teknologi yang digunakan oleh perbankan. Meskipun belum menjadi permasalahan hukum, potensi dirugikannya nasabah (debitur) akibat bekerjanya sistem teknologi  yang  digunakan  oleh  perbankan  dapat  terjadi  dan  secara  riil  berpotensi merugikan nasabah (debitur) apabila tidak segera dibenahi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  dilakukan  terhadap  dua  pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan makalah ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai  berikut:  1.  Penyaluran  kredit  berbasis  aplikasi  produk digital  lending yang dijalankan perbankan konvensional telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 12 Tahun 2018. Layanan produk keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal  10  ayat  (1)  butir  d  PJOK  Nomor  12  Tahun  2018.  Berkaitan  dengan  syarat  dan ketentuan  dalam  produk  digital  lending  perbankan  konvensional  dimana  proses penyaluran  kredit  dapat  dilakukan  kapan  saja  dan  dimana  saja  tanpa  harus  melakukan tatap muka antara bank dengan nasabah, juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat  (2)  PJOK  Nomor  12  Tahun  2018  yang  menetapkan  ketentuan  bank  melakukan verifikasi  atas  informasi  dan  dokumen  pendukung  nasabah  atau  calon  nasabah  dengan melalui tatap muka secara langsung ( face to fac e); atau tanpa melalui tatap muka namun menggunakan  perangkat  lunak  milik  Bank  dengan  perangkat  keras  milik  Bank  atau perangkat  keras  milik  nasabah  atau  calon  nasabah.  Perbankan  konvensional mengimplementasikan prinsip kehati-hatian yang termuat dalam PJOK Nomor 12 Tahun 2018  pada  tahap  persiapan  kredit,  tahap  analisis  kredit,  dan  tahap  keputusan  kredit, diantaranya  pemberian  kredit  baru  membatasi  kepada  kantor/perusahaan  tertentu  yang telah menjalin kerjasama pembayaran gaji karyawan/pegawai melalui sistem payroll. 2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyaluran kredit berbasis aplikasi produk digital  lending  sangat  dibutuhkan.  Bagi  bank,  pemberian  kredit  produk  digital  lending tanpa agunan (KTA) dengan resiko nasabah gagal bayar/kredit macet, secara preventif ditanggulangi  melalui  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  (know  your  customer principle).  Sedangkan  bagi  nasabah,  perlindungan  hukum  dibutuhkan  karena  dasar pemberian  kredit  adalah  penggunaan  teknologi  informasi  yang  rentan  terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah dan/atau dampak kegagalan pengoperasian sistem perbankan yang merugikan kepentingan nasabah.

## Bibliografi
Undang undang nomor 7. tahun. (1992). Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun1998 .
Anshori, Abdul Ghofur. (2018). Perbankan syariah di Indonesia . UGM PRESS.
Binsneyder, Meike, & Rosando, Abraham Ferry. (2020). Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan  Tanpa  Sepengetahuan  Kreditur  Dalam Tinjauan  Asas  Keseimbangan Dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 3 (1), 104–119.
Hariyanto, Eri. (2019). Komunikasi Publik di Era Industri 4.0: Memetik Pelajaran dari Strategi Komunikasi Utang Pemerintah . @ jualinbukumu.
Ibrahim,  Johannes.  (2004). Bank  sebagai  lembaga  intermediasi  dalam  hukum  positif . Utomo.
Kosasih, Johannes Ibrahim, & SH, M. (2021). Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank . Sinar Grafika (Bumi Aksara).
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2016).  Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi,  Cetakan  Ke-12. Jakarta: Kencana .
Naja, H. R. Daeng, & SH, Mhum. (2007). Bank Hijau . Media Pressindo.
RINDU  SETYANINGRUM,  Dr  R.  A.,  &  Turiningsih,  S.  H.  (2012).  Badrulzaman, Mariam Darus. 1996. KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penejelasan. Bandung: Alumni. Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fried, Charles. 1981.  Contract  as  Promises,  a  Theory  of  Contractual  Obligation. Jurnal  Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol , 24 (3).
Sembiring, Sentosa. (2019). Hukum pengangkutan laut . Nuansa Aulia.
Usman,  Rachmadi.  (2001). Aspek-aspek  hukum  perbankan  di  Indonesia .  Gramedia Pustaka Utama.
Yustianti, Surti. (2017). Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 1 (1), 60–72.