## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KERAJINAN NOKEN MAMA PAPUA DI DISTRIK WANIA, KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH
Nur Asdianti D. Macora 1 , Petrus Polyando 2 & Imelda Hutasoit 3
1,2,3 Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak-Jakarta, Indonesia Correspondence Author: antydaeng21@gmail.com

## ABSTRACT
Law  No. 6/2014 on  Villages  has provided  practical  space for  a new  paradigm  in village  development in  Indonesia.  In  essence,  village  community  empowerment arises to make the community able to build itself and improve  its  life  because  of the  existence  of  a  low  socio-economic  condition,  resulting  in  their  inability  and ignorance.  It  is  this  inability  and  ignorance  of  the  community  that  causes  their productivity to decline and the poverty rate in the village to increase. This study aims to describe the Policy Implementation of the Noken Mama Papua . Craft  Business  Empowerment  Program  in  Wania  District,  Mimika  Regency, Central  Papua  Province. This  research  uses  the  theory  of  policy  implementation using  Edward  III's  theory,  namely  the  dimensions  of communication, resources, disposition and bureaucratic  structure.  This  research uses qualitative  research methods with  a  descriptive  approach.  The  data  collection  techniques  used  are interviews,  observations  and  document studies. The author uses data analysis techniques with the stages of data reduction, data presentation, verification and conclusion drawing which are arranged tentatively. Based  on  the  research  conducted,  it  is  known  that  the policy  implementation  of the  noken  craft  business  empowerment  program has not  been implemented properly, especially  from  the  dimensions  of  human  resources,  budget  resources and  equipment  resources.  Then,  related  to the dimensions of the organizational structure,  there  is  no  SOP  for  empowering  noken  craft  businesses  both  in the village government and in the district.

## Keyword: Policy Implementation, Community Empowerment, Noken, Mama Papua

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang     Desa,  telah  memberi  ruang  praktik  bagi paradigma  baru  dalam  pembangunan  desa  di  Indonesia.  Paradigma  pembangunan  yang  dilakukan sendiri oleh Desa dikenal dengan istilah “Desa Membangun” (UU Nomor 6/2014 dalam penjelasan). Paradigma Desa Membangun sudah dipraktikan oleh desa yang mempunyai agent of change terutama pada  struktur  pemerintah  desa.  Hal  ini  karena agent  of  change dapat  langsung  memberikan   masukan ataupun arahan bagi pembangunan desanya (Purbantara, 2019:2). Agent of change diperlukan karena dapat langsung memberikan masukan ataupun arahan bagi pembangunan desa untuk pengembangan masyarakat  serta  memunculkan  keberdayaan  desa  dalam  usaha  peningkatan  kualitas  hidup  dan ekonomi masyarakatnya melalui upaya pemberdayaan masyarakat.
Pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat desa muncul untuk membuat masyarakat mampu membangun  dirinya  sendiri  dan  memperbaiki  kehidupannya  karena  adanya  suatu  kondisi  sosial ekonomi  yang  rendah,  sehingga  mengakibatkan  mereka  tidak  mampu  dan  tidak  tahu. Ketidakmampuan  dan  ketidaktahuan  masyarakat  inilah  yang  mengakibatkan  produktivitas  mereka menurun dan tingkat kemiskinan di desa meningkat.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Dengan  ketimpangan  dan  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  di  pedesaan  maka  pemerintah mengadakan program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan yaitu pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Dengan  pemberdayaan masyarakat yang tepat dan pertumbuhan ekonomi yang baik maka pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
Kabupaten  Mimika  yang  berada  di  Provinsi  Papua  Tengah,  kini  menempati  urutan  ke  26 kemiskinan tertinggi dari 29 kabupaten/kota di Papua Tengah dengan presentasi penduduk miskin (PO) di tahun 2020 yakni 14,26 (jumlah penduduk miskin). Fakta menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan pihak swasta belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Mimika.
Berdasarkan data  dari lapangan, diketahui bahwa sektor pertambangan merupakan kontributor terbesar terhadap potensi perekonomian Kabupaten Mimika. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, tahun 2020  sektor  pertambangan  mengalami  pertumbuhan  sebesar  15,84  persen.  Sedangkan  pada  tahun 2019,  sektor  pertambangan  mengalami  perlambatan  sebesar  -44,64  persen.  Hal  ini  dikarenakan produksi  dari  PT.  Freeport  Indonesia  juga  menurun  pada  tahun  tersebut.  Selanjut  pada  sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 hanya  mencapai  diangkai  2,22  persen  hal  ini  dikarenakan  adanya  dampak  Covid-19.  Sedangkan  di sektor  industri  pengolahan  menyumbang  sebesar  0,21  persen  dari  keseluruhan  perekonomian Kabupaten Mimika dimana pertumbuhan PDRB sektor industri mengalami perlambatan sebesar 0,46 persen pada tahun 2020.
Namun,  peneliti  lebih  mengspesifikan  lokus  penelitian  di  salah  satu  distrik  yang  berada  di Kabupaten  Mimika  yakni  Distrik  Wania,  sebagaimana  apa  yang  menjadi  upaya  Pemerintah  Distrik Wania  dalam  pemberdayaan  masyarakat  agar  memiliki  pendapatan  yang  meningkat.  Penelitian  ini mendeskripsikan secara jelas dan runtut proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh para pihak atau aktor yang terlibat, dimana lokusnya yakni Distrik Wania yang merupakan salah satu dari 18 distrik yang  ada  di  Kabupaten  Mimika  yang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika Nomor 12 Tahun 2011. Distrik Wania memiliki 7 Kampung/Kelurahan, yaitu Kamoro Jaya, Wonosari Jaya, Inauga, Nawaripi, Kadun Jaya, Mandiri Jaya, dan Mawokauw Jaya. Tentunya, pemberdayaan mama papua pengrajin noken untuk lebih maksimal, Pemerintah distrik berkoordinasi dan mendelegasikan ke masing-masing kampung untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.
Beranjak  dari  permasalahan-permasalahan  yang  telah  dikemukakan  diatas  ternyata Implementasi  Kebijakan  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Usaha  Kerajinan  Noken  Mama  Papua belum terimplementasikan dengan baik. Dimana tujuan yang hendak dicapai dari pemberdayaan yaitu membentuk individu/masyarakat menjadi mandiri secara kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  pada  terciptanya  kemandirian  masyarakat  orang  asli  papua (OAP) yang dicita-citakan.
Dengan  demikian,  peneliti  memilih  tiga  kampung  sebagai  lokasi  penelitian  (Kampung Wamokauw Jaya, Kampung Kadun Jaya, dan Kampung Nawaripi) di Distrik Wania, didasarkan pada pertimbangan  yang  mencakup  representasi  beragam,  kesempatan  komparatif,  dukungan  dari  pihak terkait, aksesibilitas dan fasilitas, serta relevansi terhadap tujuan penelitian di Distrik Wania, dengan uraian sebagai berikut; 1) Representasi Beragam: Dengan memilih tiga kampung yang berbeda, peneliti dapat mewakili variasi dan keragaman dalam karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Distrik Wania. Setiap kampung memiliki ciri khas dan tantangan unik dalam konteks pemberdayaan usaha kerajinan noken Mama Papua, sehingga hasil penelitian akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif  tentang  situasi  di  wilayah  tersebut;  2)  Kesempatan  Komparatif:  Memilih  beberapa kampung  sebagai  lokasi  penelitian  memungkinkan  peneliti  untuk  melakukan  perbandingan  atau analisis  komparatif  antara  kampung-kampung  tersebut.  Dengan  demikian,  peneliti  dapat mengidentifikasi  perbedaan  dan  persamaan  dalam  implementasi  kebijakan  pemberdayaan  noken  di setiap kampung, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya; 3) Dukungan dari Pihak Terkait:  Pemilihan  kampung-kampung  ini  didasarkan  pada  ketersediaan  dukungan  dari  pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, kepala kampung, atau masyarakat setempat. Dukungan ini penting untuk memfasilitasi akses dan kerjasama dalam melakukan wawancara dan penelitian di lapangan; 4) Aksesibilitas  dan  Fasilitas:  Kemungkinan  peneliti  memilih  kampung-kampung  ini  juga  dapat dipengaruhi oleh aksesibilitas geografis dan ketersediaan fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian. Jika kampung-kampung ini memiliki akses yang memadai dan fasilitas yang diperlukan, maka penelitian dapat  berjalan  lebih  efisien  dan  5)  Relevansi  Terhadap  Tujuan  Penelitian:  Peneliti  mungkin  telah merencanakan untuk memfokuskan penelitian pada Distrik Wania, dan pemilihan tiga kampung ini sudah sesuai dengan tujuan dan cakupan penelitian yang telah ditentukan.
Konsep  implementasi  semakin  marak  dibicarakan  seiring  dengan  banyaknya  pakar  yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan (Akib, 2008:117).
Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah “implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Winarno, 2007:101-102).
Jadi  implementasi  itu  merupakan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan  kebijakan.  Akan  tetapi  pemerintah dalam  membuat  kebijakan  juga  harus  mengkaji  terlebih  dahulu  apakah  kebijakan  tersebut  dapat memberikan  dampak  yang  buruk  atau  tidak  bagi  masyarakat.  Hal  tersebut  bertujuan  agar  suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.
Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif  keputusan  pembuat  kebijakan  tidak  akan  berhasil  dilaksanakan.  Implementasi  kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat (Edward III, 1990:1).
Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi  kebijakan  Eugne  Bardach  melukiskan  kerumitan  dalam  proses  implementasi  menyatakan pernyataan sebagai berikut:  adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
lebih  sulit  lagi  untuk  melaksanakannya  dalam  bentuk  cara  yang  memuaskan  semua  orang  termasuk mereka anggap klien (Mazmanian, 1983:139).
Dari berbagai defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  aktor  pelaksana  kebijakan  dengan  sarana-sarana  pendukung berdasarkan  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau  program  harus  diimplementasikan  agar  mempunyai  dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor,  organisasi,  prosedur,  teknik  serta  sumber  daya  diorganisasikan  secara  bersama-sama  untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Berdasarkan  pengertian  implementasi  kebijakan  diatas,  maka  George  C.  Edward  III, mengemukakan  beberapa  hal  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi,  yaitu:  a) Comunication /komunikasi;  b) Resources /sumber  daya;  c) Disposition /disposisi  &  d) Bureaucratic Structure /struktur birokrasi.
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas, adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu:
1. Komunikasi, menurut George C. Edward (dalam Widodo 2018:97) bahwa komunikasi kebijakan memiliki  beberapa  indikator,  yaitu:  a) Transimisi.    Indikator  tranmisi  Menghendaki  agar  kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implentors) kebijakan tetapi juga disampikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung; b) Kejelasan. Menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang  harus  dipersiapkan  serta  dilaksanakan  untuk  menyukseskan  kebijakan  tersebut  secara  efektif  dan efisien  dan  c)  Konsisten.  Diperlukan  agar  kebijakan  yang  diambil  tidak  simpang  siur  sehingga membingungkan  pelaksana  kebijakan,  target group dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus  adanya  kejelasan  petunjuk  dalam  implementasi  kebijakan  dan  kejelasan,  konsistensi  dalam menjalankan sebuah kebijakan maka dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Sumber Daya, dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Widodo 2018:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam  implementasi  kebijakan.  Ditambahkannya  lagi  bahwa,  sumber  daya  tersebut  meliputi:  a) Sumber  Daya  Manusia.  Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  variabel    yang  mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. George C. Edward III (dalam Widodo 2018:98), menyatakan bahwa: Sumber  daya  yang  paling  penting  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  adalah  staff.  Tidak  peduli seberapa jelas dan konsisten urutan implementasi dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika  personel  tidak  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  maka  implementasi  tidak  akan berjalan efektif; b) Sumber Daya Anggaran. George C. Edward III (dalam Widodo 2010:100), menyatakan dalam  kesimpulan  studinya:  Keterbatasan  anggaran  dan  oposisi  masyarakat  dapat  membatasi  perolehan fasilitas  yang  memadai.  Hal  inilah  yang  menjadi  batasan  kualitas  pelayanan  yang  dapat  diberikan  oleh pelaksana  kepada  masyarakat.  Menurut  George  C.  Edward  III,  terbatasnya  anggaran  yang  tersedia menyebabkan  kualitas  pelayanan  yang  seharusnya  diberikan  kepada  masyarakat  juga  terbatas  serta terbatasnya intensif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
program  implementasi;  c)  Sumber  Daya  Peralatan.  Menurut  George  C.  Edward  III  (dalam  Widodo, 2018:102)  menyatakan:  Sumber  daya  peralatan  juga  penting  dalam  implementasi.  Seorang  pelaksana mungkin memiliki staff yang cukup, dapat memahami apa yang harus dilakukannya, mungkin memiliki wewenang  untuk  melaksanakan  tugasnya,  tetapi  tanpa  bangunan,  peralatan,  perlengkapan,  dan  bahkan ruang terbuka hijau yang diperlukan, maka implementasi tidak akan berhasil; d) Sumber Daya Kewenangan. Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut George C. Edward III (dalam Widodo, 2018:103), menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang  cukup  untuk  membuat  keputusan  sendiri  yang  dimiliki  oleh  suatu  lembaga  akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh  karena  itu,  lebih  lanjut  Edward  III  menyatakan,  bahwa  pelaku  utama  kebijakan  harus  diberikan wewenang yang cukup untuk membuat  keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumber daya menjadi bagian penting  apabila  sebuah  implementasi  ingin  tercapai  dengan  tersedianya  pekerja,  penjelasan  mengenai sebuah kebijakan dijalakan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasaran menjadi faktor dari  sumber  daya  dalam  mencapai  implementasi  kebijakan  dalam  melaksanakan  pelayanan-pelayanan publik.
3. Disposisi dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, (dalam Agustino  2006:159-160)  mengenai  disposisi  dalam  implementasi  kebijakan  terdiri  dari:  a) Pengangkatan Birokrasi. Pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat; b) Intensif. Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan  dengan  memanipulasi  intensif.  Pada  dasarnya  orang  bergerak  berdasarkan  kepentingan  diri sendiri, maka memanipulasi intensif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.  Dengan  cara  menambah  keuntungan  atau  biaya  tertentu  mungkin  akan  menjadi  faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya  memenuhi  kepentingan  pribadi  atau  organisasi.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa  dalam mendukung dispositions dalam  kesuksesan  implementasi  kebijakan  harus  adanya  kesepakatan  antara pembuat  kebijakan  dengan  pelaku  yang  akan  menjalankan  kebijakan  itu  sendiri  dan  bagaimana mempengaruhi  pelaku  kebijakan  agar  menjalakan  sebuah  kebijakan  tanpa  keluar  dari  tujuan  yang  telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.
4. Struktur  Birokrasi,  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  menurut  George  C.  Edward  III yaitu  dua  karakteristik  utama  birokrasi  adalah prosedures  operasi  standar (SOP)  dan fragmentasi . Struktur birokrasi adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana  mengetahui  apa  yang  seharusnya  dilakukan  dan  mempunyai  keinginan  untuk melaksanakan  suatu  kebijakan,  kemungkinan  kebijakan  tersebut  tidak  dapat  terlaksana  atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya standard operating procesures (SOP) dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan impelementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan  melakukan  koordinasi  dengan  baik  dan  penyebaran  tanggung  jawab (fragmentation) atas kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai faktor-faktor Bureaucratic structure yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan  dalam  melaksankan  kebijakannya  dan  adanya  tanggung  jawab  dalam  menjalankan  sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  deskriptif,  yaitu  merupakan  prosedur  pemecahan  masalah yang diselidiki dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya (Hadari, 2012:630). Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan data lapangan peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung keadaan masyarakat yang diteliti. Selanjutnya dalam kaitan penelitian ini  berarti  peneliti  berusaha  untuk  mendeskripsikan  dan  memberikan  penjelasan  tentang  Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kerajinan Noken Mama Papua yang sesuai dengan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Desain  penelitian  ini  bersifat kualitatif yang memfokuskan pada sebuah peristiwa yang berangkat dari kesadaran dan pengalaman manusia. Pendekatan ini mengungkapkan makna dan konteks perilaku individu, dan proses yang terjadi dalam pola amatan dari faktor yang berhubungan. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  baik berupa lisan, tulisan maupun dari sikap dan perilaku orang yang diamati (Moleong, 2000:4).

## PEMBAHASAN

## Komunikasi
Komunikasi  merupakan  aspek  penting  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemberdayaan  usaha kerajinan  noken  di  Distrik  Wania.  Terdapat  beberapa  indikator  komunikasi  yang  relevan  dalam implementasi kebijakan tersebut, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar informasi dan tujuan kebijakan harus ditransmisikan dengan jelas kepada kelompok  sasaran  (mama  Papua  sebagai  pengrajin  noken).  Masing-masing  kampung  memiliki  gaya komunikasi  yang  berbeda,  dan  perlu  adanya  koordinasi  dan  komunikasi  yang  baik  dari  pihak Pemerintah  Distrik  kepada  kampung-kampung  terkait  implementasi  kebijakan  bahkan  Pemerintah Kampung ke pelaku usaha anyam noken.
Dilihat  dari  indikator  transmisi  bahwa  pesan  atau  informasi  dari  Pemerintah  terkait pemberdayaan Pengrajin noken belum semaksimal mungkin dilaksanakan dimasing-masing kampung setempat. Kemudian dari indikator kejelasan terlihat bahwa perlu adanya upaya dalam meningkatkan kejelasan informasi, agar semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang langkah-langkah yang harus diambil. Sedangkan dari indikator konsisten menunjukkan perbedaan dalam pemahaman dan penerapan kebijakan.
Komunikasi yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan harus memperhatikan dari aspek kearifan lokal Orang Asli Papua (OAP) terkait pemberdayaan usaha kerajinan noken di Distrik Wania. Terkadang yang menjadi kendala dan penghambat proses komunikasi itu malah datangnya dari kita atau komunitas luar, yang masih lemah pemahaman terhadap komunitas lokal/masyarakat setempat, serta masih kurang mengerti ilmu komunikasi yang efektif ketika berhadapan dengan masyarakat papua. Oleh sebab itu, harus dilakukan pendekatan secara persuasive dari Pemerintah dan masyarakat khusus mama papua pengrajin noken serta dapat menunjukan rasa empati yang tinggi dengan memperhatikan budaya dan struktur sosial di masing-masing kampung, serta melibatkan pertemuan komunitas media lokal.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## Sumber Daya
Implementasi  kebijakan  pemberdayaan  usaha  kerajinan  noken  dihadapkan  pada  perbedaan tingkat  pendidikan  dan  kapasitas  pemerintah  kampung  di  masing-masing  kampung.  Hal  ini mempengaruhi  kualitas  dan  kapabilitas  sumber  daya  manusia  serta  sumber  daya  anggaran  yang dialokasikan untuk pemberdayaan mama Papua pengrajin noken.
Dilihat  dari  indikator  sumber  daya  manusia  yang  terjadi  pada  ketiga  kampung  tersebut, Kampung Mawokauw Jaya memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup baik. Sedangkan kedua kampung lainnya yaitu Kadun Jaya dan Nawaripi menunjukkan adanya kekurangan dalam pengelolaan sumber  daya  manusia  khusunya  program  pemberdayaan  usaha  kerajinan  noken  mama  papua. Selanjutnya,  indikator  sumber  daya  anggaran  dan  peralatan,  masih  dalah  tahap  kurang  maksimal khususnya dalam mengambil langkah-langkah konkrit. Serta indikator sumber daya kewenangan yang memiliki  pembagian  wewenang  yang  belum  maksimal  sehingga  menyebabkan  hambatan  dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan usaha anyam noken ini.
Usaha anyam noken ini menjadi salah satu mata pencaharian mama papua untuk membantu memenuhi keperluan rumah tangga, sehingga harus menjadi perhatian Pemerintah Kampung maupun Pemerintah  Distrik,  untuk  segera  dilakukan  pengembagan  usaha  noken  ini  dengan  memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat. yang dapat dilakukan dengan mengakui dan menghargai sumber daya manusia yang ada di setiap kampung seperti, memanfaatkan keahlian dan keterampilan khas yang dimiliki oleh mama Papua sebagai perajin noken, membangun semangat gotong-royong dan kerjasama antarperajin  noken  serta  pihak  terkait  untuk  saling  mendukung  dalam  pengelolaan  program, melakukan  sosialisasi  program  pemberdayaan  dengan  berbasis  budaya  lokal  dan  menggunakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan masyarakat setempat, melibatkan Pemerintah Kampung dan  Pemerintah  Distrik  dalam  dialog  terbuka  untuk  memperbaiki  dan  mengoptimalkan  pembagian wewenang  terkait  program  pemberdayaan,  serta  menyelenggarakan  pelatihan  dan workshop dengan pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal dan bahasa setempat.

## Disposisi
Disposisi  atau  sikap  yang  dimiliki  oleh implementor (pemerintah  atau  pihak  yang  bertugas melaksanakan kebijakan) berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam indikator pengangkatan birokrasi ditemukan bahwa Kampung Mawokau Jaya memiliki komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan usaha kerajinan noken, terbukti dengan terbentuknya kelompok anyam noken dan adanya surat keputusan kepala kampung terkait pembentukan kelompok anyam noken meskipun dari segi fasilitas keperluan kelompok anyam noken belum semaksimal mungkin. Namun, di Kampung Kadun  Jaya,  pengangkatan  birokrasi  untuk  melaksanakan  kebijakan  belum  sepenuhnya  terbentuk. Sedangkan,  di  Kampung  Nawaripi  bahwa  pemerintahnya  telah  menginisiasasikan  pembentukan kelompok anyam noken. Akan tetapi, pemberdayaan dan dukungan fasilitasnya belum dilaksanakan. Sedangkan  untuk  indikator  pemberian  intensif  dari  ketiga  kampung  tersebut  belum  direalisasikan. Sehingga  menyebabkan  kelompok  usaha  kerajinan  noken  ini  menggunakan  dana  pribadi  dalam menjalankan usaha kerajinan tersebut.
Dalam  hal  ini,  pendekatan  kearifan  lokal  sangat  diperlukan  agar  pengimplemetasian  usaha kerajinan noken dapat dikatakan berhasil, tentu saja dengan memperhatikan kapasitas lokal disetiap

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
kampung untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan, tentunya dengan mendorong dialog terbuka antara implementor (pemerintah atau pihak yang bertugas), kepala adat, dan masyarakat setempat di setiap kampung untuk merencanakan langkah-langkah konkrit dalam memfasilitasi  kelompok  usaha  kerajinan  noken,  serta  mengintegrasikan  mekanisme  intensif  sebagai bagian dari kebijakan pemberdayaan untuk memotivasi kelompok dan meningkatkan kesejahteraan.

## Struktur Organisasi
Dari hasil data yang dikelola ditemukan bahwa belum terbentuknya Standard Operational Procedure (SOP)  terkait  kebijakan  pemberdayaan  usaha  kerajinan  noken.  Untuk  itu,  struktur  organisasi  perlu diperkuat dan dikelola dengan baik untuk mendukung implementasi pemberdayaan kelompok anyam noken.  Dari  hasil  penelitian  diatas,  peneliti  memverifikasi  bahwa  indikator Standard  Operational Procedure (SOP)  masing-masing  kampung  mempunyai  kecenderungan  berbeda,  hal  ini  disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kampung tersebut. Namun, saat ini belum ada SOP yang secara khusus terkait dengan pemberdayaan pengrajin noken. Ini berarti bahwa prosedur dan panduan yang terperinci untuk  mendukung  perajin  noken  dalam  pengembangan  keterampilan  mereka  atau  pengembangan usaha mama papua belum ada.
Selanjutnya indikator fragmentasi dalam struktur birokrasi dapat terjadi ketika ada pembagian tugas  dan  wewenang  yang  tidak  jelas  atau  berlebihan.  Dalam  konteks  pemberdayaan  mama  papua pengrajin  noken,  data  menunjukkan  bahwa  Kampung  Mawokauw  Jaya  telah  membentuk  struktur organisasi  kelompok  anyam  noken  dengan  keputusan  kepala  kampung  yang  mendukung.  Namun, Kampung Kadun Jaya dan Kampung Nawaripi belum menunjukkan adanya keputusan resmi terkait pembentukan kelompok anyam noken dan pemberdayaan.
Hal-hal seperti itu, harusnya memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat papua dengan cara mendorong partisipasi aktif Orang Asli Papua (OAP), kepala adat, dan mama papua dalam merancang dan  mengelola  struktur  organisasi  terkait  pemberdayaan  usaha  kerajinan  noken,  dalam  proses pengambilan keputusan terkait pembentukan SOP, untuk memastikan relevansi dan keefektifan dalam konteks budaya dan lingkungan lokal.
Fenomena  tersebut  yang  menunjukkan  kompleksitas  persoalan  dalam  mengimpelementasikan kebijakan itu tidak cukup digunakan sebagai apologi atau alasan pemaaf ketika kebijakan publik sulit diimplementasikan. Pada dasarnya semua kebijakan publik memang sulit diimplementasikan dalam arti hingga mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Ada saja sejumlah kekurangan dan keterbatasan yang  bisa  diraih,  meskipun  sudah  mengerahkan  sejumlah  sumber  daya  dan  kapasitas  yang  dimiliki organisasi. Implementasi kebijakan publik sebagai sebuah proses kegiatan yang kompleks dan karenanya sulit dilakukan, tetapi fakta demikian tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melakukannya secara optimal.

## PENUTUP
Dari  hasil  riset  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan  publik,  khususnya kebijakan  pemberdayaan  usaha  kerajinan  noken,  adalah  proses  yang  kompleks  dan  belum  optimal dilakukan. Dari beberapa dimensi yang ada, secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik, terutama

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
dari  dimensi  sumber  daya  yakni  kualitas  dan  kapabilitas  sumber  daya  manusia  serta  sumber  daya anggaran  dan  peralatan,  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan  yang dialokasikan untuk pemberdayaan mama Papua sebagai perajin noken menjadi perhatian. Kemudian, terkait  dimensi  struktur  organisasi  yakni  belum  terbentuknya  SOP  pemberdayaan  usaha  kerajinan noken baik Di Pemerintah Kampung maupun Di Distrik.
Selanjutnya,  untuk  dimensi  disposisi  Kampung  Kadun  Jaya  dan  Nawaripi,  belum  sepenuhnya melaksanakan  kebijakan.  Sedangkan,  untuk  dimensi  komunikasi,  informasi  dari  Pemerintah  terkait pemberdayaan pengrajin noken belum semaksimal mungkin dilaksanakan di masing-masing kampung setempat, sehingga perlu adanya upaya dalam meningkatkan kejelasan informasi dalam pemahaman dan penerapan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan publik . Bandung:  AIPI. Agustiono.  2010. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn. Jakarta: Rajawali Press.
Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan:  Perspektif,  Model dan  Kriteria  Pengukurannya  Jurnal  Baca  Volume  1  Agustus .  Makassar:  Universitas  Pepabari Makassar.
Alfitri.   2011. Community   Development   Teori   dan   Aplikasi .   Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan . Yogyakarta: Gava Media. Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Asti, Iriani Amir. 2022. Pemberdayaan Perajin Noken Dalam Meningkatkan Perekonomian  Masyarakat Oleh  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi Dan  Ukm  Di Distrik  Abepura  Kota  Jayapura Provinsi Papua .
Ayuningtyas,  Dumilah  Dr.  2014. Kebijakan  Kesehatan:  Prinsip  dan  Praktik . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Cresswell,  John  W.  2016.  Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Campuran.  Edisi Keempat  (Cetakan  Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Edward  III,  George  C  ( edited ).  1990. Public  Policy  Implementing .  Jai  Press  Inc,  London-England. Goggin, Malcolm L et al .
Fitriyanti, N. (2022). Implementation Of Government Regulations In The Imtlementationof Child Protection In Rokan Hilir Regency Of Indonesia.
Lamalewa,  Funnisia.  2020. Peranan  Inovasi  Dalam  Peningkatan  Kinerja Usaha  Kain  Batik  Papua Pada Sanggar Waninggapnanggo Di Merauke. 01(1), 1–23. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol Ix, No. 1
Hadari,  Nawawi.  2012. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press. Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif . Jakarta: Erlangga.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Irmayanti.  2020. Jenis-Jenis Pemberdayaan Dan Pengorganisasian  Masyarakat . Jakarta
Laksmana,  Yusak.  2010. Jelajah  Jayapura:  Ekosistem  Alam  Budaya  Di Pintu Gerbang Papua . Jakarta: PT. Gramedia.
Mardikanto,  Totok,  Soebianto dan  Poerwoko.  2017. Pemberdayaan  Masyarakat.  Dalam  Perspektif Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Maryani,   Dedeh   dan   Ruth   Roselin   E.Nainggolan.   2019. Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta: Deepublish
Moleong,  Lexy  J.  2013. Metode  Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revis .  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in  the  regional  development  planning  agency  of  Rokan  Hilir  regency. International  Journal  of Health Sciences (IJHS) Ecuador , 6 (S4), 639-651.
Nugroho.  2003. Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi . Elex Media Komputindo. Nuvola, Gloria, Harto Syafri. 2012. Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012 .  Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Ilmu Sosial  dan  Ilmu Politik 1(1).
Pahri.  2017. Model  Pemberdayaan  Ekonomi  Perempuan  Papua  Melalui Majelis Rakyat Papua . Tesis.
Purbantara, Arief dan Mujianto. 2019. Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa .  Jakarta:  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia.
Ramdhani,  Abdullah  dan  Muhammad  Ali  Ramdhani.  2022. Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik , Bandung: Jurnal Publik.
Sawir, M., Laili, I., Qomarrullah, R., & Wulandari  S, L. (2021). Pemberdayaan Local  Wisdom  Usaha Kerajinan  Noken  Papua  Berbasis  Digital  Di  Kelurahan  Ardipura  Jayapura  Selatan . Jurnal  Al- Ijtimaiyyah , 7 (1).
Subarsono. 2011. Analisis  Kebijakan  Publik  (Konsep,  Teori dan  Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis . 2018. Bandung: Alfabeta.
Suharto,  Edi. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat. 2005. Bandung: Refika Aditama. Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik . Pekanbaru: Alaf Riau.
Sumaryadi.   2005. Perencanaan   Pembangunan   Daerah   Otonom   dan Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: CV Citra Utama
Sutardi,  A.  Endang  Budiasih.  2010. Mahasiswa  Tidak  Memble  Siap  Ambil  Ahli  Kekuasaan  Nasional . Jakarta  :  PT.  Eles  Media  Komputindo  Kompas Gramedia, Anggota IKAPI.
Sutarto  dan  Sucipto.  2015. Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  Untuk Meningkatkan  Kecakapan  Hidup Melalui  Kursus  Menjahit  Di  Lkp  Elisa  Tegal .  Jakarta:  Jurnal  Fakultas  Ilmu  Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Suryana.  2016. Kewirausahaan;  Kiat  dan  Proses  Menuju  Sukses .  Jakarta: Salemba Empat.
Tahir,  Arifin.  2014. Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Bandung: Alfabeta.
Wahab,  Abdul  Solichin.  2004. Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Walianggen Yos, Rumatora Alexander. 2016. Rekonstruksi Etnoteknologi Noken  Kulit  Pohon  Oleh  Suku Yali di Kampung  Hubakma  Kabupaten Yalimo . Jurnal Kehutanan Papua.
Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses ,  (Edisi Revisi),Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3.
Widodo, Joko. 2018. Analisis Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia. Zonggonau, Arief S.,  Yuyun P. Rahayu  dan  Marcus  R.  Maspaitell.  2021.
Badan  Pusat  Statistik,  Kabupaten  Mimika. Statistik  Daerah  Kabupaten  Mimika  Tahun  2021. https://mimikakab.bps.go.id/.
Badan  Pusat  Statistik.  2020. Sistem  Database  Desa  dan  Kelurahan  (Distrik  Wania  Tahun  2020) . Kabupaten Mimika. https://mimikakab.bps.go.id/
Badan  Pusat  Statistik.  2021. Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mimika . https://www.bps.go.id/
Zainal, Z., & Putra, R. N. (2022). Implementation of Update Voter Data on Election of Governor and Vice Governor of Riau in Bengkalis Regency. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 8 (2), 1-15.