## Legalitas
Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)
Rinaldo, * Triono Eddy, dan Alpi Sahari Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara
* Correspondence email:eddy@gmail.com
Abstrak . Rehabilitasi penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara pada dasarnya ditujukan untuk memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera  Utara,  namun  dalam  penerapannya  belum  efektif  sehingga  diperlukan  reorientasi  sistem  pemidanaan  terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Arti pentingnya reorinetasi sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku adalah  melakukan  tindakan  secara  efektif  terhadap  pelaku  sebagai  korban  kejahatan  peredaran  gelap  Narkotika  secara komprehensif akibat pengaruh lingkungan sosial. Adapun permasalahan yang dikemukakan terkait penerapan rehabilitasi, hambatan  dan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  penerapan  rehabilitasi.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  mempergunakan sumber  data  sekunder  yang  penekanannya  pada  teoritis  dan  analisis  kualitatif.  Permasalahan  yang  muncul  dalam pengimplementasian kewajiban rehabilitasi oleh Direktorat  Narkoba Polda Sumatera Utara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan  Narkotika  sebagaimana  di  atur  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  adalah sinergitas antar kelembagaan dengan terjadinya perbedaan persepsi antar instansi terkait dalam penanganan penyalahguna narkotika Penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana Narkotika melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkontrusikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitas yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun ketika vonis pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara. Ditingkat penyidikan Kepolisian, penyidik tidak pernah atau tidak berani  menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal dengan alasan antara lain Kepolisian Daerah Sumatera Utara pernah mencoba membuat 1 (satu) studi kasus hanya menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal, akan tetapi setelah berkas perkara selesai disidik oleh Penyidik Kepolisian dan dikirimkan kepada JPU, ternyata berkas perkara  dikembalikan dengan petunjuk agar dicantumkan Pasal 112 ayat (1).
Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, Penyidik Kepolisian
Abstract . The rehabilitation of narcotics abusers carried out by the National Police, especially the Directorate of Drugs at the  North  Sumatra  Police,  is  basically  aimed  at  breaking  the  chain  of  illicit  narcotics  trafficking  that  occurs  in  the jurisdiction  of  the  North  Sumatra  Police.  The  importance  of  reorienting  the  criminal  system  in  the  framework  of accountability for perpetrators is to take effective action against perpetrators as victims of narcotics illicit trafficking  in a comprehensive manner due to the influence of the social environment. The problems raised related to the implementation of rehabilitation,  obstacles  and  efforts  made  to  overcome  obstacles  in  the  implementation  of  rehabilitation.    The  research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques  and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with  an  emphasis  on  theoretical  and  qualitative  analysis    Problems  that  arise  in  the  implementation  of  rehabilitation obligations by the Narcotics Directorate of the North Sumatra Police for addicts and victims of Narcotics abuse as regulated in  Law  Number  35  of  2009  concerning  Narcotics  are  synergy  between  institutions  with  the  occurrence  of  differences  in perceptions  between  relevant  agencies  in  handling  narcotics  abusers.  the  handling  of  narcotics  crimes  shall  qualify  the perpetrators as dealers and perpetrators as narcotics abusers based on the investigation mechanism up to the filing of the case. Investigators construct cases of narcotics abusers into the rehabilitation article, based on the requirements mandated in the provisions related to rehabilitation, namely from the large amount of evidence, an assessment is carried out by the TAT team formed by BNN, but when the court verdict is not sentenced to undergo rehabilitation but imprisonment. At the police investigation level, investigators have never or dared to apply a single Article 127 paragraph (1) for the reasons, among  others,  that  the  North  Sumatra  Regional  Police  had  tried  to  make  1  (one)  case  study  only  to  apply  Article  127 paragraph (1) single, but after the case file After being investigated by the Police Investigator and sent to the Prosecutor, it turns out that the case file is returned with instructions so that Article 112 paragraph (1) is included
Keywords : Rehabilitation, Narcotics Abusers, Police Investigators
Rinaldo, * Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)

## PENDAHULUAN
Mewujudkan stabilitas keamanan nasional diartikan untuk mendukung tercipatnya pembangunan nasional yang  secara  ontologis  (filosofis)  berorientasi  pada  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  sebagaimana diamanahkan oleh landasan konstitusi yakni UUD RI 1945. Pencapaian pembangunan nasional telah dirumuskan dalam kebijakan nasional ( national policy ) yang salah satunya adalah terciptanya ketertiban dan keteraturan di tengah-tengah masyarakat sebagai tujuan dari negara hukum ( rechstaat ). 1
Upaya  mewujudkan  stabilitas  keamanan  nasional  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  di  dalam penyelenggaraannya diamanahkan kepada Intitusi Polri selaku institusi yang bertanggungjawab sepenuhnya atas terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri  terhadap  hakekat  ancaman  yang  terjadi  khususnya  dampak  negatif globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ekonomi dan jasa, perkembangan informasi dan teknologi yang melintasi  antar  negara  termasuk  dalam  proses  penegakan  hukum  ( law  enforcement ). 2 Hal  ini  sebagaimana dimaksud oleh  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 4 dan Pasal 5 yang menyatakan bahwa ”Polri merupakan institusi pemerintahan yang diberikan  tanggungjawab  oleh  bangsa  dan  negara  untuk  memelihara  Kamtibmas,  menegakkan  hukum  dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat”.
Kepolisian Negara Republik  Indonesia sebagai leading sektor pada penyelenggaraan fungsi kepolisian yakni  pelayan  masyarakat,  pelindung  masyarakat,  pengayom  masyarakat,  dan  penegakan  hukum  berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 telah mereduksi beberapa kebijakan dan program dalam kerangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional melalui transformasi Polri PRESISI yang merupakan abreviasi dari Prediktif, reesponsibilitas dan transparansi berkeadilan. Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari Polri ProMoTer yang  telah  digunakan  pada  priode  sebelumnya  dengan  pendekatan  pemolisian  berorientasi masalah ( problem oriented policing ). Kepemimpinan PRESISI menekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif ( predictive policing ) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.  Kata  responsibilitas  dan  transparansi  berkeadilan  menyertai  pedekatan  pemolisian  prediktif  yang ditekankan  agar  setiap  insan  Bhayangkara  mampu  melaksanakan  tugas  Polri  secara  cepat,  tepat,  responsif, humanis, dan  ekseternal.  Tanpa  adanya  tatanan  internal  kesejahteraan  masyarakat  tidak  akan  tercapai  ,  sedangkan  aspek keamanan ekternal meliputi perlindungan dari ancaman yang datang dari luar kelompok masyarakat, termasuk ancaman dan gangguan. transparan, bertanggungjawab dan berkeadilan. Adapun  transformasi Polri PERESISI sebagai tindak lanjut dari Polri ProMoTer sebagai berikut: 3
1. Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
2. Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern.
3. Terpercaya:  Melakukan  reformasi  internal  menuju  Polri  yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN,  guna  terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Salah  satu  bentuk  ancaman  dan  gangguan  yang  berpengaruh  terhadap  pembangunan  nasional  adalah terjadinya  suatu  kejahatan  disamping  pengaruh  lingkungan  strategis  misalanya  globalisasi  yang  berimplikasi munculnya kejahatan transnational crime , kejahatan jua merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang ( deviant behavior ) yang selalu ada dan melekat ( inherent ) dalam setiap bentuk masyarakat, 4 karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal ( a univerted social phenomenon ) dalam kehidupan manusia,
1 Muhammad Ibrahim, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana , Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,  2010,  hlm.  1  bahwa  ketertiban  dan  keteraturan  merupakan  suatu  tujuan  dari  Negara  yang  berdasarkan  hukum, untuk itu dalam mewujudkannya memerlukan keberadaan dari aparatur penegak hukum sebagai komponen sistem hukum dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  bukan  semata-mata  didasarkan  atas  kekuasaan  dan  wewenang  yang  ada padanya, melainkan adalah alat Negara yang melayani kebutuhan secara seimbang antara kepentingan anggota masyarakat dan Negara sebagai suatu kesatuan. Keseimbangan disatu sisi berarti melakukan tindakan tegas bagi setiap pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2 Richard A. Posner, The Economic of Justice , Harvard University Press, Cambridge, Massachussets and London, 1994,  hlm.  120  bahwa  sesungguhnya  kegiatan  pemerintah  terbatas  dan  hanya  mempunyai  fungsi  yaitu  untuk  menjamin keamanan secara fisik di kedua aspek internal
3 Listyo  Sigit  Prabowo, Transformasi  Menuju  Polri  yang  PRESISI  (Prediktif,  Responsibilitas  dan  Transparansi Berkeadilan) , Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021, hlm. 2
4 Goode, Erich, Deviant Behavior, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984, hlm. 43
Rinaldo, * Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)
dan  bahkan  dikatakan  telah  menjadi the  oldest  social  problem  of  human . 5 Timbulnya  suatu  kejahatan  selain sebagai devian behavior ( direct ) juga dapat timbul dari suatu kebijakan yang berkolerasi dengan timbulnya suatu kejahatan  ( indirect ),  misalnya  kebijakan  hukum  di  dalam  sistem  pemidanaan  oleh  sistem  peradilan  pidana ( criminal justice system ) yang berorientasi pada penghukuman pidana penjara terhadap penyalahgunaan Narkotika yang menyebabkan terjadinya over kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakat disebabkan hampir seluruh penghuni (warga binaan) lembaga  pemasyarakatan  adalah  pelaku  tindak  pidana  Narkoba  yang  sedang  menjalani  hukuman  di  lembaga pemasyarakat.  Pelaku  dimaksud  baik manus  domina (pengedar  dan  memproduksi  Narkoba)  maupun manus minista (pecandu  dan  korban  penyalahguna  Narkotika),  padahal  peraturan  perundang-undangan  telah menggariskan  bahwa  terhadap manus  minista yakni  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  Narkoba  wajib dilakukan rehabilitasi. Hal ini sebagaimana digariskan pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial . Di samping  itu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor.  35  Tahun  2009  yang  mensyaratkan  diperlukan  pula  peran  dari  si  pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial.
Upaya penanggulangan masalah adiksi/ketergantungan narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Penanganan narkotika dengan menggunakan  pendekatan  penegakan  hukum  rupanya  belum  menghasilkan  solusi  yang  sesuai  dengan  upaya pencegahan, pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan.
Pemerintah  telah  memiliki  suatu  kebijakan  yaitu  Rehabilitasi  terhadap  pecandu  narkotika  guna membangun  paradigma  yang  berkembang  dimasyarakat  kita  saat  ini,  yaitu  menganggap  kecanduan  narkotika sebagai  pelanggaran  serius  dan  pelakunya  pantas  diberi  hukuman  penjara,  persepsi  inilah  yang  perlu  dirubah dalam penanganan kasus narkotika. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah  memberikan  kewenangan  kepada  hakim  yang  memeriksa  perkara  pecandu  narkotika  untuk  dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau Rehabilitasi ditegaskan dalam rumusan
Pasal  103  berbunyi    :    Hakim  yang  memeriksa  perkara  Pecandu  Narkotika  dapat  :      Memutus    untuk memerintahkan  ”yang   bersangkutan menjalani”  pengobatan   dan/atau”  perawatan   melalui rehabilitasi ”jika pecandu Narkotika;” atau   Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanai pengobatan dan/atau ”perawatan melalui rehabilitasi” jika Pecandu Narkotika ”tersebut tidak terbukti” bersalah melakukan tindak” pidana Narkotika.   Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika ”sebagaimana dimaksud pada”ayat (1) huruf” a diperhitungkan”sebagai massa menjalanai” hukuman.
Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan,  namun  fakta  yang  muncul  dipersidangan  sering  terjadi  perbedaan  tuntutan  penuntut  umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkotika dengan jumlah yang sangat terbatas, yang menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram  untuk  ganja,  yang  merupakan  kebutuhan  pemakaian  satu  hari  dengan  ancaman  pidana  pasal  pengedar, sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri. Alasan  penuntut  umum  karena  mempedomani  berkas  perkara  yang  sudah  terkonstruksi  pasal  membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar. Pandangan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan lebih  dominan  dibandingkan  pendekatan  kesehatan  dan  penyembuhan  terhadap  ketergantungan  narkotika. Sejumlah pasal dalam UU Narkotika yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan adalah Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, maupun Pasal 127 UU Narkotika. Penuntut umum pada dasarnya dapat  melakukan  rehabilitasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER- 029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi.  Adapun  bunyi  pasal  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor PER029/A/JA/12/2015  sebagai  berikut:  “Setelah  menerima  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  dari penyidik; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum//Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang  Kejaksaan  Negeri  segera  menerbitkan  Surat  Perintah  Penunjukkan  Penuntut  Umum  untuk  mengikuti perkembangan  penyidikan  perkara.  Dalam  hal  berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Hasil  Laboraturium  dan Surat Hasil Assesmen Tim Assesmen Terpadu, tersangka dan/atau anak adalah pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan  Narkotika  (bukan  pengedar,  bandar,  kurir  atau  produsen).  Penutut  umum  memberi  petunjuk
5 Ibid
Rinaldo, * Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)
kepada penyidik untuk menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tersangka dan/atau anak pecandu Narkotika atau korban penyalahgunan Narkotika. Dalam hal terdakwa dan/atau anak  dikualifikasi  sebagai  pecandu  Narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  yang  dibuktikan  dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboraturium dan hasil assesmen terpadu yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti dalam jumlah tertentu atau tanpa barang bukti wajib diterapkan Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.
Kejaksaan  selaku  penuntut  umum  di  dalam  system  peradilan  pidana  berada di  Kekuasan  Eksekutif (pemerintahan), bukan Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman) termasuk kepolisian. Perbedaan wewenang kepolisian  dengan  wewenang  penuntut  umum/kejaksaan,  harus  dilihat  dalam  pengertian “division  of  powers” ( pembagian kewenangan) dan bukan “separation of powers” ( pemisahan kewenangan). Tujuan pembagian kewenangan ini adalah untuk “saling mengawasi” ( check and balances ).Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang,dengan  tujuan sinergi (disinilah  letak  pengertian  SPP  Terpadu).  Pemahaman  yang  keliru  dengan pemaknaan “separation of powers” sering menimbulkan ego sektroral sehingga berimplikasi terhadap penerapan pecandu dan penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara  psikis.  Ketergantungan  Narkotika  adalah  kondisi  yang  ditandai  oleh  dorongan  untuk  menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan//atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. 6 Keunggulan menggunakan rumusan masalah  dalam  bentuk  pertanyaan  ini  adalah  untuk  mengontrol  hasil  penelitian,    maka  dapat  dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik Kepolisian?

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  metode  penelitian    hukum  normatif. Menurut Philipus  M  Hadjon dan Tatiek  Sri  Djatmiati penelitian hukum  normatif beranjak  dari  hakekat keilmuan hukum 7 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum  yang  mengunakan  pendekatan,  pendekatan  perundang  –  undangan  ( Statute  Aprroach ),  pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 8
Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa  yang  dimaksud  sebagai statute berupa  legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian,  pendekatan  peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Aprroach ), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum  dengan  beranjak  dari  pandangan  –  pandangan  dan  doktrin  –  doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu hukum. 9
6 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
7 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
9 Ibid , hlm 177.
Rinaldo, * Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penerapan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian
Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang ( deviant behavior ) yang selalu ada dan melekat  ( inherent )  dalam  setiap  bentuk  masyarakat, 10 karena  itu  kejahatan  merupakan  fenomena  sosial  yang bersifat universal ( a univerted social phenomenon ) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi the oldest social problem of human kind . 11 Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat  menjadi  masalah  internasional,  karena  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  transportasi,  informasi  dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batasbatas negara ( borderless countries ). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional ( transnational crime ).
Salah satu wujud dari kejahatan trasnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa,  terutama  kalangan  generasi  muda  adalah  kejahatan  dibidang  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika. 34 Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit  ( transit-state )  atau bahkan  sebagai  negara  tujuan  perdagangan  narkotika  secara  ilegal  ( point  of  market- state ) di dalam jalur Golden Triangel . Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah  satu  negara  yang  dijadikan  pasar  utama  dari  jaringan  sindikat  peredaran  narkotika  yang  berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. 12
Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja menjadi masalah nasional dan regional ASEAN tetapi juga menjadi  masalah internasional.  Upaya  penanggulangan  masalah  penyalahgunaan  narkotika  dalam  negeri  harus disinergikan dan diintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan masalah narkotika melalui kerjasama regional maupun internasional.Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk 13 :
1. Menciptakan  satu  konvensi  internasional  yang  dapat  diterima  oleh  negara-negara  di  dunia  dan  dapat mengganti  peraturan  mengenai  pengawasan  internasional  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional;
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut diatas.

## Konvensi PBB yang mengatur tentang pemberantasan gelap
Narkotika  diatur  dalam United  Nations  Convention  Against  Illicit  Traffic  In  Narkotic  Drugs  and Psyhotropic  Substance  1988 .  Pertimbangan  lahirnya  konvensi  ini, didorong  oleh  rasa  keprihatinan  yang mendalam  atas  meningkatnya  produksi,  permintaan,  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  serta kenyataan  bahwa anak-anak  dan  remaja  digunakan  sebagai  sasaran  hasil  produksi,  distribusi  dan  perdagangan gelap  narkotika,  sehingga  mendorong  lahirnya  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika tahun 1988. Konvensi tersebut secara  keseluruhan berisi pokok- pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut 14 :
1. Masyarakat  bangsa-bangsa  dan  negara-negara  di  dunia  perlu  memberikan  perhatian  dan  prioritas  utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula;
3. Ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Konvensi  Tunggal  Narkotika  1961,  Protokol  1972  Tentang Perubahan  Konvensi  Tunggal  Narkotika  1961,  dan  Konvensi  Psikotropika  1971,  perlu  dipertegas  dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika; dan
10 Goode, Erich, Deviant Behavior, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984, hlm. 43
11 Ibid 34 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 45
12 I  Nyoman  Nurjana, Penanggulangan  Kejahatan  Narkotika:  Eksekusi  Hak  Perspektif  Sosiologi  Hukum , http///www.google.com, diakses tanggal 5 Juli 2021.
13 Ibid 14 Syaiful Bakhri, The Developments Of Fine Penalties In Criminal Law Of Indonesia , diakses tanggal 14 Juni 2021
Rinaldo, * Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)
4. Perlunya  memperkuat  dan  meningkatkan  sarana  hukum  yang  lebih  efektif  dalam  rangka  kerjasama internasional  di  bidang  kriminal  untuk  memberantas  organisasi  kejahatan  transnasional  dalam  kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narkotic Drugs and Psyhotropic Substance 1988, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan  prosedur  administrasi  masing-masing  sesuai  konvensi  ini  dengan  tidak  mengabaikan  asas  kesamaan kedaulatan,  keutuhan  wilayah  Negara  serta  asas  tidak  mencampuri  urusan  yang  pada  hakikatnya  merupakan masalah  dalam  negeri  masing-masing.  Tanpa  mengabaikan  prinsip-prinsip  hukum  masing-masing,  tiap-tiap negara  diharapkanakan  mengambil  tindakan  yang  perlu  untuk  menetapkan  sebagai  kejahatan  setiap  peredaran gelap  narkotika  dan  psikotropika. 15 Setiap  pihak  seyogyanya  dapat  menjamin  bahwa  lembaga  peradilan  dan pejabat  berwenang  lainnya  yang  mempunyai  yurisdiksi  dapat  mempertimbangkan  keadaan  nyata  yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam konvensi tersebut merupakan kejahatan serius, seperti 16 :
1. Keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
2. Keterlibatan pelaku dalam kegiatan  kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
3. Keterlibatan  dalam  perbuatan  melawan  hukum    lain    yang  dipermudah  oleh  dilakukannya  kejahatan tersebut;
4. Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
5. Kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya;
6. Menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anakanak untuk melakukan kejahatan;
7. Kejahatan  dilakukan  di  dalam  atau  di  sekitar  lembaga  pemasyarakatan,  lembaga  pendidikan,  lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial;
8. Sebelum  menjatuhkan  sanksi  pidana,  khususnya  pengulangan  kejahatan  serupa  yang  dilakukan,  baik  di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing- masing pihak;
9. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana.
Konvensi  PBB  dalam United  Nations  Convention  Against  Illicit  Traffic  In  Narkotic  Drugs  and Psyhotropic Substance. 1988 pada intinya mengatur beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang tunduk pada konvensi ini antara lain 17 :
1. Yurisdiksi, negara  terkait  harus  mengambil  tindakan  yurisdiksi  terhadap  berbagai  kejahatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  atau  tersangka  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Konvensi,  baik terhadap  kejahatan  yang  dilakukan  di  wilayah, di atas  kapal  atau  di  dalam  pesawat  udara  Negara  Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.  Masing-masing  Pihak  harus  mengambil  juga  tindakan  apabila  diperlukan  untuk  menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak di ekstradisikan ke Pihak lain;
2. Perampasan, negara  terkait  dapat  merampas  narkotika  dan  psikotropika,  bahan-bahan  serta  peralatan lainnya  yang  merupakan  hasil  dari  kejahatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Konvensi. Lembaga  peradilan  atau  pejabat  yang  berwenang  dari  negara  terkait,  berwenang  untuk  memeriksa  atau menyita  catatan  bank,  keuangan  atau  perdagangan.  Petugas  atau  badan  yang  diharuskan  menunjukkan catatan  tersebut  tidak  dapat  menolaknya  dengan  alasan  kerahasiaan  bank.  Kecuali  dapat  dibuktikan sebaliknya,  seluruh  kekayaan  sebagai  hasil  kejahatan  dapat  dirampas.  Apabila  hasil  kejahatan  telah bercampur  dengan  kekayaan  dari  sumber  yang  sah,  maka  perampasan  hanya  dikenakan  sebatas  nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional negara terkait.Transformasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narkotic Drugs and Psyhotropic Substance. 1988 ke dalam hukum nasional Indonesia yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Narkotika yang selanjutnya di ubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengatur secara terperinci menyangkut
15 Ibid
16 Ibid
17 Ibid
Rinaldo, * Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)
perampasan  narkotika  dan  psikotropika,  bahan-bahan  serta  peralatan  lainnya  yang  merupakan  hasil  dari kejahatan terutama Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah;
3. Bantuan Hukum Timbal balik, para negara terkait akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam  penyidikan,  penuntutan  dan  proses  acara  sidang  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini. Tranformasi menyangkut bantuan hukum timbal balik di dalam sistem hukum nasional Indonesia hanya memfokuskan dalam proses penyidikan tindak pidana terkait narkotika  penyidik  dapat  melakukan  kerjasama  dengan  Negara-negara  lain  untuk  mengungkap  jaringan narkotika  terorganisir,  namun  menyangkut  mekanisme  dan  teknis  bantuan  hukum  timbal  balik  belum dirinci secara detail sebagaimana diamanahkan dalam National Central Bureau (NCB) dan International Crime  Police  Organization (ICPO).Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1976,  Undang-Undang  Nomor5 Tahun  1997  tentang  Psikotropika  dan  Undang-Undang  Nomor22  tahun  1997  tentang  Narkotikaserta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus tidak mengatur mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia. Karena itu, instrumen hukum narkotika nasional  tidak  mampu  menjangkau  tindak  pidana  narkotika  yang  bersifat  transnasional.  Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan 18 :
a. Mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
b. Memberikan pelayanan dokumen hukum;
c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan;
d. Memeriksa benda dan lokasi;
e. Memberikan informasi dan alat bukti;
f. Memberikan dokumen asli atau salinan dokumen  yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatancatatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
g. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk keperluan pembuktian.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  turut  menandatangani  konvensi  tersebut  dan  kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961  beserta  protokol  yang  mengubahnya.  Instrumen  hukum  yang  kemudian  diciptakan  pemerintah  Indonesia untuk menanggulangi kejahatan narkotika di dalam negeri adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1976  menjadi  pengganti  dari  undang-undang  tentang  obat  bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu Verdoovende Middelen Ordonantie 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius. Konvensi tunggal Narkotika 1961 ( Single Convention  on  Narcotic  Drugs ,  1961)  merupakan  hasil  dari United  Nations  Conference  for  the  Adoption  of  a Single Convention on Narcotic Drugs yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal  25  Maret  1961,  dan  yang  dibuka  untuk  penandatanganan  pada  tanggal  30  Maret  1961.  Konvensi  ini bertujuan untuk: Pertama , menciptakan suatu konvensi internasional yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia ini dan dapat mengganti peraturan-peraturan pengawasan internasional atas narkotika yang bercerai-berai di dalam 8 (delapan) buah perjanjian international. Kedua , menyempurnakan cara-cara pengawasan narkotika  dan  membatasi  penggunaannya  khusus  untuk  kepentingan  pengobatan  dan  atau  tujuan  ilmu pengetahuan. Ketiga ,  menjamin  adanya  kerjasama  internasional  dalam  pengawasan  agar  maksud  dan  tujuan tersebut dapat dicapai 19 .
Konvensi tunggal 1961 ini berjalan selama 11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan perubahan  pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa yang menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972, termasuk oleh Indonesia 20 . Dewan PBB telah membuat atau mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika ( convention on psycotropic subtances ) yang diselenggarakan di Viena pada awal tahun 1971dengan 71 negara peserta dan 4 negara peninjau. Hal ini sebagai reaksi yang didorong oleh keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan pasar, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba secara ilegal, serta kenyataan bahwa anak- anak dan remaja yang paling banyak digunakan sebagai sasaran pasar, sehingga mendorong lahirnya konvensi PBB  tentang  pemberantasan  peredaran  narkotika  ilegal  pada  tahun  1988.  Transformasi  yang  dilakukan  oleh Indonesia  yakni  meratifikasinya  dalam    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1997  tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And   Psychotropic Substance,
18 Ibid
19 I Nyoman Nurjana, loc.cit
20 Ibid
Rinaldo, * Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)
1988 (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Tentang  Pemberantasan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan Psikotropika,1988),  dengan  pertimbangan  bahwa  Pemerintah  Republik  Indonesia  memandang  perlu  untuk bersama-sama  dengan  anggota  masyarakat  dunia  lainnya  aktif  mengambil  bagian  dalam  upaya  memberantas peredaran  gelap  narkotika  dan  psikotropika,  oleh  karena  itu  telah  menandatangani United  Nations  Convention Againts  Illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic  Substances ,  1988  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  tentang  Pemberantasan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika,  1988)  di  Wina,  Australia  pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1976  dan  Konvensi  Psikotropika  1971,  dengan  undang-undang  Nomor  8  Tahun  1996,  serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang  Narkotika. Saat ini Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika,  yang  jika  dilakukan  tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  dari  pihak  yang  berwenang,  dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Kondisi  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  saat  ini  telah  mengalami  perkembangan  yang cukup memprihatinkan baik dari segi modus maupun karakteristik pelaku dan menggunakan teknologi canggih serta didukung jaringan organisasi yang luas ( transnational crime ). 21 Oleh karena itu pengembangan kerjasama ( networking and partnership ) sebagai kebijakan kriminal ( criminal policy ) dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh orang  perorangan  secara  berdiri  sendiri,  melainkan  dilakukan  secara  bersama-sama  bahkan  dilakukan  oleh sindikat yang terorganisir ( organized crime syndivate ) antar negara secara rapi dan sangat rahasia dengan tujuan kejahatan yang dilakukan dapat terus berkembang.
Pengungkapan   kejahatan  secara  represif  merupakan   tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana ( crimal justice system ) sebagai bahagian dari penanggulangan kejahatan. Hal yang paling mendasar dalam pengungkapan tindak pidana peredaran gelap Narkotika diarahkan pada dapat dipidananya perbuatan pelaku ( de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit ) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur KUH Pidana, 22 artinya bahwa penggunaan KUH Pidana merupaka penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “ nullum delictum,  nulla  poena,  sine  pravia  lege  poenali ”.  Pengungkapan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa  fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretitasi hukum  pidana,  yang  hakikatnya  sama  dengan  penegakan  hukum. 23 Fungsionalisasi  hukum  pidana  dapat diartikan  sebagai  upaya  untuk  membuat  hukum  pidana  dapat  berfungsi,  beroperasi  atau  bekerja  dan  terwujud secara  nyata.    Fungsionalisasi  hukum  pidana  identik  dengan  operasionalisasi  atau  konkretisasi  hukum  pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
21 Kejahatan transnasional( Transnational Crime ) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara dari suatu negara maupun warga negara asing atau digerakkan oleh warga negara asing atau barang bukti atau hasil kejahatan atau alat yang digunakan  di negara lain atau produk illegal di negara lain atau terungkap jaringan organisasi kejahatan dari berbagai negara lain sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana transnasional. Upaya memerangi kejahatan Transnasional telah  berlangsung  lama,  secara  internasional  didukung  oleh  PBB,  antara  lain  melalui United  Nation  Convention  Against Transnational Organized Crime di Palermo Nopember 2000 ( Palermo Convention )menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang  termasuk transnational  crime ada  5  (lima)  jenis,  yaitu  :  narkotika,  pembantaian  massal  (g enocide) ,  uang  palsu, kejahatan  di  laut  bebas  dan cyber  crime. Dari  semangat  memerangi  kejahatan  lintas  negara  tersebut,  pada  tanggal  20 Desember  1997  negara-negara  anggota  Asean  menyepakati “ASEAN  Declaration  on  Transnational  Crimes”. melalui pertemuan  para  Menlu  ASEAN  di    Manila.Implementasi    dari  Deklarasi  tersebut,  adalah  terbentuknya  forum  AMMTC ( ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ) yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh  SOMTC ( Senior Officer Meeting on Transnational Crime ). Pada pertemuan AMMTC ke-2 tanggal 23 Juni 1999 telah disepakati 6 (enam) isu  kejahatan  yang  termasuk  isu  kejahatan  transnasional  yaitu Terrorism,  Illicit  Drug  Trafficking,  Trafficking  in  person, Money Loundering, Arm Smuggling dan Sea Piracy . Kemudian dengan disepakatinya 2 (dua) isu kejahatan lainnya yaitu Cyber  Crime dan International  Economic  Crime menjadi  isu  kejahatan  transnasional  pada  pertemuan  AMMTC  ke-3  di Singapura tanggal 11 Oktober 2001, maka kejahatan transnasional menjadi 8 (delapan) isu yaitu : Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Loundering, Arm Smuggling,
Sea Piracy, Cyber Crime dan International Economic Crimemeliputi; Illicit drug trafficking (perdagangan gelap narkoba), Money loundering, Terrorism, Arm smuggling (penyelundupan senpi), Trafficking in Persons, Sea piracy (bajak laut), Economics crime & curency counterfeiting / Pemalsuan uang dan Cyber crime .
22 Mulyanto dalam Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Pustaka, Bandung, 2004, hlm. 87.
23 Barda Nawawi Arief, Teori-teori Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung 1994, hlm. 157.
Rinaldo, * Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)
Undang-Undang Narkotika menyebutkan betapa pentingnya pengadaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakui betapa pentingnya untuk mengupayakan pencegahan dan penanggulangan narkotika. Konsideran menimbang dalam undang-undang narkotika  bahwa  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  sumber  daya  manusia  Indonesia    dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  perlu  dilakukan  upaya  peningkatan  di  bidang  pengobatan  dan  pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika.
Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum narkotika adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 155 Pasal. Dalam Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu : narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. 24 Pentingnya sinergitas polisional pengungkapan jaringan Narkotika terorganisir antara lain didasarkan pertimbangan bahwa terhadap peredaran gelap Narkotika korbannya tidak pilih kasih ( Indiskriminatif ), serta jaringan pelakunya dilaksanakan dengan sistem sel ( Pyramidal and cel System ). Untuk itu perlu dilakukan pendayagunaan dan penguatan ( empowerment ) langkah-langkah yang telah dilakukan  oleh  Satuan  Reserse  Narkoba  Polres  Pelabuhan  Belawan  dalam  pengungkapan  jaringan  Narkotika terorganisir  melalui  sinergitas  polisional  dengan  melakukan  tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  antara  lain under cover , observasi, survaillance , under cover buy dan controlled delivery , membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat penghubung lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang  sedang  dalam  penyidikan,  menyadap  pembicaraan  melalui  telepon  dan/atau  telekomunikasi  elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana peredaran gelap
Narkotika terorganisir. Di samping itu melakukan tindakan Raid Planning Execution (RPE): Penangkapan dalam posisi tertangkap tangan, Sita Barang Bukti Narkoba, Interogasi pra BAP tersangka, Pemeriksaan barang bukti ke Labfor dan BAP: Saksi dan Tersangka. Polres Pelabuhan Belawan sebagai institusi Kepolisian dalam kerangka  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika,disamping  mengacu  pada  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  juga  mengacu  pada  Undang- Undang Narkotika yang  merumuskan suatu perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai tindak  pidana.  Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang  Narkotika,  landasan  hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1997  tentang  Narkotika  dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika. 46 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor,  mengekspor,  memproduksi,  menanam,  menyimpan,  mengedarkan,  dan/atau  menggunakan narkotika,  yang  jika  dilakukan  tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  dari  pihak  yang  berwenang,  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana in  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic  Substances ,  1988  (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia  pada  tanggal  17  Maret  1989  dan  telah  pula  meratifikasi  Konvensi  Tunggal  Narkotika  1961  dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. penyalahgunaan dan peredaran gelap  narkotika. 47 Ketentuan-ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika merupakan  ketentuan  hukum  tentang  perbuatan  yang  dilarang  dan  disertai  dengan  sanksi  pidana  bagi  yang melanggar  ketentuan  tersebut. 25 Pelanggaran  atas  ketentuan  hukum  pidanadisebut  sebagai  tindak  pidana, perbuatan  pidana,  delik,  peristiwa  pidana  dan  banyak  istilah  lainnya. 26 Pelakunya  dapat  diancam  sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 27
24 Lihat Pasal 6 butir (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
25 Sudarto, Hukum Pidana I , cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, halaman. 12,  bahwa  fungsi  khusus  bagi  hukum  pidana  ialah  melindungi  kepentingan  hukum  terhadap  perbuatan  yang  hendak memperkosanya ( rechtsgiiterschutz ) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi  yang  terdapat  pada  cabang  hukum  lainnya.  Kepentingan-kepentingan  hukum  (benda-benda  hukum)  ini  boleh  dari orang seorang dari badan atau dari kolektivitasnya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.
26 Munculnya istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari kata “ Strafbaarfeit ”, terjemahan dilakukan berdasarkan kemampuan para ahli hukum sehingga tidak ada terjemahan baku.
27 Pasal  10  KUH  Pidana  menyebutkan:  Pidana  terdiri  dari:  a.  pidana  pokok  yang  meliputi  pidana  mati,  pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, b. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Rinaldo, * Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)
Kriminalisasi  terhadap  peredaran  gelap  narkotika  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  yang  termuat  pada Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dengan  pengelompokan  yakni  dari  segi  bentuk perbuatannya  menjadi 47 Perbedaan  mendasar  UU  No.  22  tahun  1997  dengan  UU  No.  35  tahun  2009  yakni: Pertama ,  undang-undang  baru tersebut lebih tegas  dan jerat  hukumnya  pun  lebih  berat. Kedua ,  dibandingkan undang-undang  lama,  seperti  seseorang  mengetahui  keluarganya  ada  yang  memakai  Narkoba,  namun  tidak dilaporkan, maka yang bersangkutan akan dikenai hukuman 6 bulan penjara. Ketiga , memuat ancaman hukuman bagi penyidik dan jaksa yang tidak menjalankan aturan setelah menyita barang bukti narkotika. Keempat , hakim berwenang meminta terdakwa kasus narkotika membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri/suami, anak,  dan  setiap  orang  atau  korporasi  bukan  dari  kejahatan  Narkoba  yang  dilakukannya.  Jika  tidak  dapat membuktikan, hakim akan memutuskan harta tersebut sebagai milik Negara. Kelima , para pengguna Narkoba yang dihukum penjara dan terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tempat ia menjalani rehabilitasi ditunjuk oleh pemerintah dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. Keenam, Narkoba jenis psikotropika yang selama ini masuk dalam golongan 1 dan 2 seperti shabu- shabu dan ekstasi, dijadikan narkotika golongan.
kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang  menyangkut  pengangkutan  dan  transit  narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut  penguasaan  narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut  label  dan  publikasi  narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut  jalannya peradilan  narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut  penyitaan  dan  pemusnahan  narkotika,  kejahatan  yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkotika) dan kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi; lembaga  (dalam  kasus  narkotika). 28 Di  samping  itu,  Undang-Undang  Narkotika  mengenal  adanya  ancaman pidana minimal, hal tersebut dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidananya hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya di dahului dengan pemufakatan jahat dan dilakukan secara terorganisir serta dilakukan oleh korporasi. 29
Undang-Undang Narkotika dibentuk pada hakekatnya untuk terciptanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh GustavRadbruch bahwa ada tiga tujuan hukumyakni kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Tujuan  hukum  merupakan  arah  atau  sasaran  yang  hendak  diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat. 30 Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu prinsip dari asas legalitas di dalam hukum pidana.
Asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi “principle of legality”, “legaliteitbeginsel”, “non- retroaktif”, “de la legalite” atau “ex post facto laws” . Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain  dari  kekuatan  ketentuan  undang-undang  pidana  yang  mendahuluinya.” (Geen  feit  is  strafbaar  dan  uit kracht  van  een  daaran  voorafgegane  wetteljke  strafbepaling) .  P.A.F.  Lamintangdan  C.  Djisman Samosirmerumuskan  dengan  terminologi  sebagai,  “Tiada  suatu  perbuatan  dapat  dihukum  kecuali  didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu”. 31 Andi Hamzahmenterjemahkan dengan terminologi, “Tiada suatu perbuatan (feit) yang  dapat  dipidana  selain  berdasarkan  kekuatan  ketentuan perundang-undangan  pidana    yang  mendahuluinya”. 32 Moeljatnomenyebutkan  pula  bahwa,  “Tiada  suatu perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-undangan  yang  telah  ada, sebelum perbuatan dilakukan”. 33 Oemar Seno Adjimenentukan prinsip “ legality ” merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh “ Rule of Law ”, faham “ Rechtstaat ” dahulu, maupun oleh konsep “ Socialist Legality ”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau retrospective , larangan analogi, berlakunya azas “ nullum delictum ” dalam hukum pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “ legality ”. 34 Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex temporis delicti, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga  asas  “nonretroaktif”,  artinya  ada  larangan  berlakunya  suatu  undang-undang  pidana  secara  surut.  Asas
28 Gatot Suparmono, Hukum Narkoba di Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2001, halaman.193194.
29 Ibid .
30 http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum- menurut-gustav-radbruch/ , Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal 13 Juli 2021
31 P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman. 1
32 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta,  2005, halaman. 41
33 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman. 3
34 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980, halaman. 21
Rinaldo, * Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)
legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan ex post facto criminal law dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions) . 35

## SIMPULAN
Penerapan  rehabilitasi  pelaku  penyalahgunaan  Narkotika  oleh  penyidik  kepolisian  dilakukan  dengan mengkualifikasi  pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme  penyidikan  sampai  dengan  pemberkasan  perkara.  Penyidik  mengkontrusikan  kasus  penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi yakni Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan  persyaratan  yang  diamanatkan  dalam  ketentuan-ketentuan terkait rehabilitas  yaitu  dari  banyaknya barang  bukti,  dilakukan  asesmen  oleh  tim  TAT  yang  dibentuk  BNN,  namun  tuntutan  dan  vonis  hakim  di Pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara.

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Richard A. Posner, The Economic of Justice , Harvard University Press, Cambridge, Massachussets and London, 1994,  hlm.  120  bahwa  sesungguhnya  kegiatan  pemerintah  terbatas  dan  hanya  mempunyai  fungsi  yaitu untuk menjamin keamanan secara fisik di kedua aspek internal.
Listyo Sigit Prabowo, Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) , Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021. Goode, Erich, Deviant Behavior, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984.
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Goode, Erich, Deviant Behavior, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984. Romli  Atmasasmita, Tindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  dalam  Sistem  Hukum    Pidana  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
I  Nyoman  Nurjana, Penanggulangan  Kejahatan  Narkotika:  Eksekusi  Hak  Perspektif  Sosiologi  Hukum , http///www.google.com, diakses tanggal 5 Juli 2021.
Syaiful Bakhri, The Developments Of Fine Penalties In Criminal Law Of Indonesia , diakses tanggal 14 Juni 2021 Sea Piracy, Cyber Crime dan International Economic Crimemeliputi; Illicit drug trafficking (perdagangan gelap narkoba), Money loundering, Terrorism, Arm smuggling (penyelundupan senpi), Trafficking in Persons, Sea piracy (bajak laut), Economics crime & curency counterfeiting / Pemalsuan uang dan Cyber crime . Mulyanto dalam Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Pustaka, Bandung, 2004. Barda Nawawi Arief, Teori-teori Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung 1994. Lihat Pasal 6 butir (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Gatot Suparmono, Hukum Narkoba di Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2001, halaman.193194. P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta,  2005. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001. Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980. Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
35 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman. 12