…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Tinjauan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
Fatahillah Al Balad 1 , Husein Manalu 2
1,2 Universitas Pelita Bangsa E-mail: fatahanyoy@gmail.com 1

## Article History:
Received: 14 Juni 2024 Revised: 28 Juni 2024 Accepted: 30 Juni 2024 Abstract:  This  research  aims  to  analyze  the procedures  and  legal  protection  against  the  loss  of land  ownership  certificates.  This  research  includes empirical juridical research, the juridical approach in this research means that this research is viewed from the  perspective  of  legal  science.  Meanwhile,  what  is meant by an empirical approach is research that aims to gain knowledge about the relationship between law and  society  and  the  factors  that  influence  the implementation  of  law  in  society.  This  approach  is implemented  by  conducting  direct  research  from respondents  and  sources  in  the  field  with  the  aim  of collecting  objective  data,  which  is  referred  to  as primary  data.  This  research  was  conducted  at  the Bekasi Regency Land Office with Mr Yasir who was one of the victims of losing his certificate in the Bekasi
Regency  area,  Cibatu  Village,  South  Cikarang District,

## Keywords: Certificate, Legal
Protection, Procedure

## PENDAHULUAN
Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia untuk menjalankan aktivitas dan kehidupan sehari-hari, tanpa adanya tanah, kehidupan manusia dan penyelenggaran pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan atas tanah, maka diperlukan suatu aturan pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Untuk  menjamin  perlindungan  hukum,  pemerintah  menerbitkan  suatu  aturan  yaitu  pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sangat berguna bagi pemegang hak atas tanah terutama untuk memperoleh bukti  kepemilikan  tanah  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Pendaftaran  tanah disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus-menerus,  berkesinambungan  dan  teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Pendaftaran tanah menjadi suatu kewajiban pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960.  Pendaftaran  tersebut  meliputi  pengukuran,  pemetaan  dan pembukuan Sertipikat tanah. Dasar hukum mengenai Pendaftaran Tanah tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Pengganti PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1992, PP No. 10 Tahun 1961 merupakan peraturan induk untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 19 UUPA. Dengan demikian, di Indonesia sudah diberlakukan PP No. 10 Tahun 1961 yang kemudian direvisi dengan PP No. 24 Tahun 1997. (Lenny Maulani, 2021)
Pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka untuk menjamin  kepastian  hukum  bidang  pertanahan.  Tujuan  pendaftaran  tanah  dijelaskan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Pasal  3.  Sertipikat  hak  atas  tanah  sebagai  bukti kepemilikan hak atas tanah berisikan data fisik (keterangan letak, batas, luas bidang tanah, bagian bangunan serta bangunan yang ada di atasnya jika terdapat bangunan) dan data yuridis (keterangan status tanah, bangunan yang di daftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain). Dengan adanya Sertipikat, kepastian dan perlindungan hukum terhadap jenis hak atas tanah, subyek dan obyek hak menjadi nyata.
Mengingat  pentingnya  Sertipikat  hak  atas  tanah,  maka  wajib  bagi  pemegangnya  untuk selalu menjaga dan merawat keberadaannya agar tidak hilang. Sertipikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah. Ketika surat tanah itu hilang, maka akan timbul suatu masalah atau  persoalan yaitu  tidak mendapatkan kepastian hukum karena  Sertipikat  tanah tersebut  hilang,  dan  adanya  kemungkinan  Sertipikat  tanah  yang  hilang  tentunya  terkait masalah tersebut terdapat perlindungan hukumnya.  Kehilangan  Sertipikat  tanah  bisa  terjadi  karena  suatu persoalan  misalnya  kebakaran  rumah  atau  akibat  bencana  alam.  Kejadian  kehilangan  Sertipikat tanah  telah  terjadi  di  Desa  Cibatu,  Kecamatan  Cikarang  Selatan,  Kabupaten  Bekasi,  sehingga Penulis tertarik untuk meneliti sesuai dengan permasalahan tersebut.

## LANDASAN TEORI

## 1. Perlindungan Hukum
Kata  perlindungan  dalam  Bahasa  Indonesia  berarti  tempat  berlindung,  melindungi, mengayomi.  Selanjutnya  kata  Hukum  berarti  peraturan  yang  secara  resmi  dianggap mengikat  yang  dikukuhkan  oleh  penguasa  atau  pemerintah.  Jadi  arti  kata  Perlindungan Hukum  adalah  memberikan  pengayoman  secara  utuh  menurut  peraturan  yang  dibuat pemerintah.
2. Sertipikat
Sertipikat hak atas tanah menurut PP 24 Tahun 1997 adalah: suatu surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  dan  hak  tanggungan  yang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  Sertipikat merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang termuat di dalamnya. Sehingga data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah.
3. Hak Milik Atas Tanah
Hak  milik  diatur  dalam  UU  Pokok  Agraria  dalam  Pasal  20-27  yang  menjelaskan bahwa hak milik adalah turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas  tanah,  dengan  mengingat  ketentuan  dalam  Pasal  6  yaitu  mempunyai  fungsi  sosial, sedangkan  kata  tanah  sendiri  memiliki  definisi  yang  berarti  permukaan  bumi  yang lapisannya paling atas. Jadi Hak Milik atas tanah adalah suatu hak untuk menguasai tanah oleh negara yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang, maupun kepada badan hukum baik WNI maupun WNA .
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu  penulisan  ilmiah.  Dari  penelitian  dimaksudkan  untuk  memperoleh  hasil  jawaban  yang subyektif  mungkin  atau  kebenaran-kebenaran  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah (Soekanto, 1987).
Pada  hakikatnya  penelitian  itu  timbul  dari  hasrat  ingin  tahu  dalam  diri  manusia  dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian  mengusahakannya  sebagai  pemecahan  atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematik, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematik adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.
Dalam penulisan skripsi ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang dipergunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari  sudut  ilmu  Hukum.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  pendekatan  empiris  yaitu penelitian  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  tentang  bagaimana  hubungan hukum  dengan  masyarakat  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  hukum dalam masyarakat
Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengadakan penelitian langsung dari responden dan narasumber di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif, yang disebut sebagai data primer.

## 2. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  Analitis. Deskriptif analitis adalah suatu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara  memaparkan  keadaan  objek  yang  diteliti  (orang,  lembaga  masyarakat,  perusahaan, instansi dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual yang ada pada saat sekarang ini. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum serta memberikan suatu gambaran yang jelas obyek yang di teliti.
3. Metode Populasi dan Sampling
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Definisi  populasi  dikemukakan oleh  Ronny  Hanitijo  Soemitro  adalah  seluruh  obyek  atau  seluruh  individu  atau seluruh  gejala  atau  seluruh  kejadian  atau  seluruh  unit  yang  akan  diteliti.  Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti  seluruh  populasi  itu.  Sedangkan  pengertian  populasi  menurut  Masri
Singarimbun  adalah  keseluruhan  dari  unit  analisa  yang  ciri-cirinya  akan  diduga. Populasi dapat dibedakan pula antara populasi sampling dengan populasi sasaran.
Populasi dalam penelitian ini adalah Bapak Yasir salah satu masyarakat di Desa Cibatu  yang  kehilangan  Sertipikatnya  dan  Ibu  Virgina  bagian  pengaduan  Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, karena jumlah populasinya besar dan luas, maka tidak mungkin untuk meneliti populasi secara keseluruhan. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel sesuai kebutuhan.
b. Sample
Cara menentukan sampel adalah purposive non-random sampling yaitu teknik sampling  yang  tidak  mendasarkan  diri  pada  strata  atau  daerah,  tetapi  mendasarkan diri terhadap jumlah dan kesamaan antara subjek populasi yang satu dengan subjek populasi  yang  lain  yang  telah  ditentukan.  sampel  yang  besar  jumlahnya  dan  jauh letaknya.  Biasanya  yang  dihubungi  adalah  subjek  yang  mudah  untuk  ditemui, sehingga  pengumpulan  datanya  mudah.  Yang  penting  di  sini  adalah  terpenuhinya kriteria dari sampel yang dapat mewakili keseluruhan populasi yang telah ditetapkan.
4. Metode Pengumpulan Data
Data yang diperlukan sebagai berikut:
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari responden dan nara sumber.
Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (primer research) dengan cara  wawancara.  Wawancara  adalah  cara  untuk  memperoleh  informasi  dengan bertanya  langsung  pada  yang  diwawancarai.  Wawancara  merupakan  suatu  proses interaksi  dan  komunikasi.  Tipe  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  wawancara  tidak  terarah  ( non  directive  interview )  atau  juga  disebut  “ free flowing  interview ” yaitu wawancara yang dilakukan secara tidak berstruktur, tidak menggunakan  daftar  pertanyaan  yang  telah  disusun  terlebih  dahulu,  pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam tetapi diserahkan pada narasumber untuk memberikan  penjelasan  menurut  kemauannya  sendiri.  Dengan  tipe  Purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik  ini  biasanya  dipilih  karena  alasan  keterbatasan  waktu,  tenaga  dan  biaya, sehingga tidak dapat mengambil wawancara seperti ini lebih mendekati keadaan yang sebenarnya  karena  didasarkan  atas  spontanitas  narasumber  sehingga  lebih  mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari literatur dan peraturan perundangan  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Data  sekunder  diperoleh melalui  penelitian  kepustakaan  ( secunder  research )  yang  dilakukan  guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan tulisan para ahli atau  pihak-pihak  lain  yang  berwenang  dan  juga  untuk  memperoleh  informasi  baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:
1) Bahan-bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat seperti:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. c)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
d) Peraturan  Mentri  Negara  Agaria/  Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun  1999 tentang Ketentuan Pelaksana peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997
e) Keputusan Presiden  Nomor  20  Tahun  2015  Tentang Badan Pertanahan Nasional
2) Bahan-bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan  hukum  primer,  antara  lain:  buku-buku  hukum  khususnya  Hukum Kenotariatan, hasil penelitian dan, karya tulis, artikel dan lain-lain;
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan  primer  dan  bahan sekunder, misalnya: indeks  kumulatif,  data  statistik, jurnal hukum, kamus hukum dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimana  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pemilik  Hak  Atas  Tanah  Yang Kehilangan Sertipikatnya?
Mewujudkan  kehidupan  yang  tertib  dalam  masyarakat  yang  tertib  secara  berkala, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupaya untuk membuat program yang  bertujuan  untuk  menciptakan  landasan  hukum  tanah  di  Indonesia.  Salah  satu programnya adalah membuat ketertiban administrasi tanah. Seperti yang kita ketahui tanah selain memiliki fungsi sosial juga memiliki fungsi ekonomi. Jadi keberadaan Sertipikat hak atas  sebidang  tanah  sangat  penting  manfaatnya.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1 angka  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah menyatakan  bahwa  Sertipikat  tanah  adalah  tanda  bukti  hak  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan dan hak tanggungan yang masing- masing telah dicatat dalam buku tanah yang bersangkutan. Untuk itu dalam menjalankan program tertib administrasi pertanahan perlu dilakukannya pendaftaran tanah hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.
Sertipikat tanah merupakan bagian yang terpenting sebagai alat pembuktian hak milik atas suatu tanah yang dimiliki, oleh karena itu setiap tanah  yang  di  miliki  seseorang  atas suatu tanah tersebut harus di daftrkan di Kantor Pertanahan setempat sehingga setelah tanah di  daftarkan  maka  akan  memperoleh  Sertipikat  tanah  guna  sebagai  alat  bukti  yang  sah terhadap  tanah  yang  dimilikinya.  Banyak  manfaat  yang  kita  dapat  dari  Sertipikat  tanah yaitu:
a. Memberikan  bukti  bahwa  yang  tercantum  dalam  Sertipikat  tanah adalah pemilik dari tanah tersebut.
b. Memberikan  perlindungan  hukum  jika  suatu  saat  tanah  tersebut bermasalah
c. Sertipikat memberikan keamanan yang bisa terjamin oleh hukum Mengingat pentingnya sertipikat hak atas tanah, maka wajib bagi pemegangnya untuk selalu  menjaga  dan  merawat  keberadaannya  jangan  sampai  hilang.  Namun  pada kenyataannya  masih  banyak  kasus  hilangnya sertipikat hak atas tanah dari pemiliknya. Kasus  hilangnya  sertipikat  tersebut  harus  segera  ditangani  dengan  cepat  oleh  Kantor Pertanahan  dimana  obyek  tanah  terdaftar.  Pengurusan  sertipikat  tanah  yang  hilang dilakukan  di  kantor  pertanahan  yang  akan  menerbitkan  sertipikat  pengganti  jika  semua persyaratan dan prosedur sudah terpenuhi. Sebelum mendatangi kantor pertanahan, maka terlebih dahulu melapor ke pihak kepolisian. Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang
harus  terlebih  dahulu  dilakukan  penelitian  terhadap  data  yuridis  bidang  tanah  dan pengumuman  di  media  massa.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  penyalahgunaan sertipikat  hilang  dan  penipuan  dari  pemohon  sertipikat  pengganti  yang  mengatakan sertipikatnya hilang.
Dalam  permohonan  Sertipikat  pengganti  atas  tanah  karena  hilang,  tujuan  dari diajukannya  permohonan  penerbitan  sertipikat  pengganti  hak  atas  tanah  karena  hilang tersebut adalah agar  pemilik tanah dapat  memperoleh kepastian dan perlindungan secara hukum terhadap tanah yang bersangkutan, sehingga pemilik tanah dapat mempertahankan tanahnya dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasai tanah tersebut.
Pada dasarnya sebagai manusia sering kali terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan Sertipikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah yang dimilikinya, oleh sebab  itu  Kantor  Pertanahan  memfasilitasi  jika  suatu  saat  seseorang  terjadi  kehilangan Sertipikat tanah.
Keberadaan Sertipikat tanah sangatlah penting sebagai alat bukti kepemilikan  tanah, ada banyak faktor yang menyebabkan Sertipikat tanah hilang atau rusak, di antaranya suatu bencana alam  yaitu:
a. Banjir;
b. Kebakaran;
c. Tsunami;
d. Lupa menyimpan dan tidak diketahui keberadaannya.
e. Sertipikat  tanah  juga  bisa  rusak  disebabkan  oleh  serangan  kutu  buku  atau  bahkan rayap, dan bencana alam lainnya.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang Sertipikatnya hilang yaitu dibuatkan Sertipikat pengganti oleh Kantor Pertanahan setempat. Sebagaimana bunyi dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 “Atas permohonan pemegang hak diterbitkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko Sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.”
Sebagaimana kewenangannya yang telah di atur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  2  Tahun  2013  Prihal  Pelimpahan Kewenangan  Pemberian  Hak  Atas  Tanah  Dan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah,  juga  telah beberapa kali menerima laporan kasus hilangnya Sertipikat hak atas tanah dari pemilik hak atas tanah
Pada intinya Sertipikat asli dengan sertipikat pengganti hak atas tanah yang dipegang oleh pemilik hak atas tanah, sama-sama mempunyai kekuatan hukum serta hak yang sama. Karena sudah dilakukan pembatalan atau pemblokiran pada Sertipikat yang telah dinyatakan hilang tersebut. Hal ini diatur dalam Undang- Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Sertipikat Pengganti hak atas tanah pada dasarnya sama dengan Sertipikat  hak atas tanah, dimana Sertipikat tersebut digunakan sebagai alat bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian  yang  kuat.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997.  Apabila  dikemudian  hari  pemegang  sertpikat  pengganti terjadi  masalah,  pemerintah  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  yang  tetap  kepada pemegang sertipikat pengganti sesuai pada UUPA dan Peraturan Pemerintah.
Ketika Sertipikat pengganti sudah diterbitkan banyak manfaat yang diperoleh Pemilik tanah, yaitu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
a. Penerbitan Sertipikat pengganti karena hilang memberikan rasa aman bagi pemegang hak atas tanah.
b. Sertipikat pengganti dapat dijadikan bukti atas hak suatu tanah.
c. Dapat dijadikan suatu syarat jual beli tanah.
d. Sertipikat pengganti dapat menjadi bukti pemilik hak atas tanah Dalam penerbitan Sertipikat pengganti biasanya mengandung 3 asas hukum, yaitu
a. Asas Kepastian Hukum ( Rechtmatigheid ) dalam asas ini ditinjau dari sudut yuridis Sertipikat tanah.
Mengenai penerbitan Sertipikat pengganti yang hilang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi memberikan kepastian hukum bahwa tanah tempat Sertipikat itu diterbitkan  penggantinya  secara  hukum  menjadi  pemilik  pemohon.  Adapun  yang terbukti  baik  secara  hukm  dapat  dibenarkan  secra  hukum bahwa Sertipikat itu sah milik pemohon, harus dibuktikan dengan fisik yang ada. Hal ini harus sesuai Pasal 32 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  yang  berbunyi:  “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Dalam hal itu tentang kepastian hukum dalam penerbitan Sertipikat  pengganti  harus sesuai  dengan  pasal  19 Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa:
1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
a) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c) Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat Pembuktian yang kuat.
3) Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  Negara  dan masyarakat,  keperluan  lalu  lintas  sosial  ekonomi  serta  kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4) Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan pendaftaran  termasuk  dalam  ayat  (1)  di  atas,  dengan  ketentuanbahwa  rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
b. Asas keadilan hukum ( gerectigheit ).
Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Artinya jika kita kaitkan dengan penerbitan Sertipikat  penggantian  karena  hilang,  maka  dalam  prosedur  itu  harus  diumumkan terlebih  dahulu  sebelum  penerbitan  Sertipikat  penerus  baik  melalui  media  massa maupun melalui dewan pengumuman di desa tempat Sertipikat hilang dan ditempel di papan pengumuman di kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, jika dalam waktu 30 hari tidak ada yang keberatan Sertipikat pengganti akan dikeluarkan, tetapi jika ada pihak  yang  berkeberatan  dengan  Sertipikat,  baik  Bank  yang  menyatakan  bahwa Sertipikat tersebut masih ada di Bank tetapi dinyatakan hilang, atau memang hilang tetapi  ada  pihak  lain  menyatakan  bahwa  Sertipikat  itu  miliknya,  maka  penerbitan Sertipikat pengganti  ditunda sampai sudah ada putusan  pengadilan  yang  siap  siapa
yang berhak atas tanah itu itu. Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum karena siapapun yang mengalami hal seperti ini, entah itu pejabat atau tidak, mereka harus menerima perlakuan yang sama dan prosedur yang sama sesuai standar operasional (SOP).
c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility). Jika  kita  kaitkan  dengan  penerbitan  Sertipikat  pengganti  karena  hilang  oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bekasi  adalah  mempunyai  manfaat  hukum,  artinya penerbitan  Sertipikat  pengganti  selain  bertujuan  untuk  Kepastian  hukum  juga memiliki manfaat bagi pemeng saham Sertipikat tersebut sebagai bukti kepemilikan suatu hak di atas tanah. Demikian dengan prosedur  penerbitan  Sertipikat  pengganti karena  hilang  membawa  manfaat  bagi  anda  orang  yang  memiliki  hak  agar  tidak menyebabkan  hilangnya  hak  seseorang  dimata  hukum  dan  memiliki  kepastian hukum.
Menurut  pendapat  Bapak  Yasir  selaku  orang  yang  pernah  melakukan permohonan  Sertipikat  tanah  pengganti  karena  hilang,  perlindungan  hukum  yang didapatkan  dengan  menerbitkan  Sertipikat  tanah  pengganti  sangatlah  membantu, karena  memberikan  rasa  aman  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  tersebut  setelah terbitnya Sertipikat pengganti.
Jadi  setelah  melakukan  penelitian  wawancara  dengan  Ibu  Virgina,  bagian pengaduan  Badan  Kantor  Pertanahan  Bekasi.  Menurut  peneliti  terkait  dengan perlindungan hukum yang didapatkan apabila seseorang kehilangan Sertipikat tanah, perlindungan hukum yang didapatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sudah dilaksanakan  dengan  baik  yaitu  dibuatkan  wadah  dengan  penerbitan  Sertipikat pengganti dengan catatan harus melalui beberapa tahapan dalam penerbitan Sertipikat pengganti. Penerbitan Sertipikat pengganti memberikan rasa aman atas suatu tanah yang telah dimilikinya. Perlindungan hukum yang di lakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada umumnya sama dengan kantor pertanahan lainnya mengenai penerbitan Sertipikat pengganti karena kehilangan Sertipikat tanah.
2. Bagaimana Prosedur Pembuatan Sertipikat Pengganti Di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi?
Dalam  urusan  kehilangan  Sertipikat  tanah  yang  hilang  maka  harus  melakukan beberapa proses yang harus dilaksanakan sesuai dengan  peraturan yang ada dalam Kantor Pertanahan  Kabupaten Bekasi.  Proses  yang  dilakukan ketika  kehilangan  Sertipikat  tanah diatur dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
Dalam Pasal 57 ayat (2) PP No.  24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah  yang  di dalamnya  menyertakan  tentang  Sertipikat  pengganti  ketika  kehilangan  Sertipikat  tanah yaitu:
Permohonan Sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima  hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan  risalah  lelang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  dan  Pasal  41,  atau  akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya.
Dalam  Pasal  57  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun  1997  juga  dijelaskan bahwa jika pihak yang namanya tercantum dalam Sertipikat tanah tersebut sudah meninggal dapat  di  gantikan  oleh  ahli  waris  yang  menyertakan  surat  tanda  bukti  ahli  waris,
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
sebagaimana isi dari Pasal 57 ayat (3) yaitu:
“Dalam  hal  pemegang  hak  atau  penerima  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2 sudah meninggal dunia, permohonan Sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.”
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Virgina,  bagian  pengaduan  Kantor  Badan Pertanahan Bekasi, proses yang harus dilakukan ketika kehilangan Sertipikat tanah adalah sebagai berikut:
a. Membuat Surat Pengantar di RT/RW dan Kelurahan Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  ketika  kehilangan  Sertipikat  tanah adalah. Anda akan memerlukan surat pengantar untuk mendapatkan surat kehilangan dari  polisi.  Surat  ini  perlu  Anda  minta  kepada  ketua  RT  dan/atau  RW,  kemudian dibawa  ke  kelurahan.  Kemudian  kelurahan  akan  membuatkan  surat  pengantar mengenai  kehilangan  Sertipikat  tanah  untuk  dibawa  ke  Kantor  Polisi  Setempat. Pembuatan  surat  pengantar  prihal  Sertipikat  tanah  yang  hilang  di  kelurahan  tidak dipungut biaya apapun.
b. Membuat Surat Kehilangan di Kantor Kepolisian Setelah  mendapatkan  surat  pengantar  dari  kelurahan,  selanjutnya  anda mengunjungi kantor polisi setempat di daerah anda untuk membuat surat keterangan kehilangan tanah. Kemudian pihak kepolisian akan mengeluarkan surat kehilangan sebagai  dokumen  berupa  Berita  Acara  Pemeriksaan  yang  akan  dilampirkan  saat melaporkan  kehilangan  sertipikat  ke  Kantor  Pertanahanan  Kabupaten  Bekasi  atau Kantor Pertanahan Setempat.
c. Melapor Ke Kantor BPN dan Membawa Dokumen Yang Dipersyaratkan Setelah  dikeluarkannya  surat  laporan  kehilangan  oleh  kantor  kepolisian,
Selanjutnya anda perlu melaporkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kantor pertanahan di daerah anda. Laporkan  bahwa  Sertipikat  anda  telah  hilang  dan anda  berniat  untuk  mengajukan permohonan  Sertipikat pengganti. Pada tahap  ini, anda akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi dan menyerahkan dokumen yang diperlukan,  kemudian  formulir  yang  sudah  dilengkapi  tersebut  dengan  adanya tandatangan di atas materai.
Permohonan  dilakukan  oleh  pemegang  hak.  Di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah PP No.24  Tahun 1997 Pasal 57 ayat (1) dinyatakan bahwa:
Atas permohonan pemegang hak diterbitkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat  yang  rusak  hilang,  masih  menggunakan  blangko  Sertipikat  yang  tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkankepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.
Permohonan Sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat  diajukan  oleh  pihak  yang  namanya  tercantum  sebagai  pemegang  hak  dalam buku  tanah  yang  bersangkutan  atau  pihaklain  yang  merupakan  penerima  hak berdasarkan  akta  PPAT  atau  kutipan  risalah  lelang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana  dimaksud  Pasal  53,  atau  kuasanya.”  Adapun  dokumen  yang  harus dikumpulkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yaitu:
1) Melakukan pengukuran;
2) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT);
3) Sertipikat pengganti.
a) Surat kuasa 3 rangkap asli serta fotocopy KTP kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain
b) Surat keterangan tidak sengketa c) Surat keterangan kepemilikan desa 4) PBB tahun berjalan
5) Laporan Kepolisian
6) Laporan  Kemajuan/  Surat  Keterangan  hilang  dan  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP) dari pihak kepolisian
7) Berita Koran
8) Fotocopy Sertipikat tanah yang hilang (Kalau ada)
9) KK dan KTP pemohon (asli dan fotocopy)
d. Pengambilan Sumpah di Kantor Pertanahan
Setelah semua syarat dipenuhi untuk mengajukan permohonan Sertipikat baru, Anda  perlu  menunggu  beberapa  saat  hingga pihak BPN  menghubungi Anda  untuk diambil  sumpah  terkait  hilangnya  Sertipikat  tanah  tersebut.  Pengambilan  sumpah akan  dipimpin  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  serta  Rohaniawan  sesuai  dengan agama  pihak  yang  bersangkutan,  dan  setelah  itu  anda  akan  diminta  untuk menandatangani surat pernyataan di bawah sumpah.
e. Membuat Pengumuman Di Koran/Surat Kabar
Untuk  menghindari  perselisihan  di  kemudian  hari,  anda  akan  diminta  untuk mengumumkan  hilangnya  Sertipikat  tanah  di  koran  lokal  tempat  anda  tinggal. Membuat surat pengumuman di surat kabar yaitu sebagai asas publisitas, tujuannya, jika ada pihak yang keberatan sanggahan, dan gugatan dari pihak lain dalam proses pembuatan  Sertipikat  pengganti,  maka  yang  merasa  dirugikan  jika  diterbitkannya Sertipikat pengganti bisa langsung mengajukan keberatan atas tanah yang anda klaim.
f. Penerbitan Sertipikat Pengganti
Jika dalam satu bulan tidak ada keberatan atas klaim tanah yang dimaksudkan di surat kabar serta tidak ada gugatan atas pembuatan Sertipikat pengganti dan atau ada  pihak  yang  mengajukan  keberatan  namun  menurut  Kepala  Kantor  Pertanahan keberatannya tidak beralasan atau tidak ada dasarnya, maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan Sertipikat tanah pengganti hak atas tanah tersebut. Penyelesaian seluruh proses pembuatan Sertipikat baru ini diperkirakan memakan  waktu sekitar  40  hari kerja.
Atas hal mematuhi prosedur hukum  ini adalah syarat, langkah- langkah, dan prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon untuk menerbitkan Sertipikat pengganti karena  hilang  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bekasi  sampai  penerbitan pengganti  oleh  pemohon.  Dengan  demikian  melakukan  penerbitan  sertipikat pengganti  hak  atas  tanah  karena  hilang  ini  memberikan  beberapa  dampak  positif kepada masyarakat, yaitu dengan dilakukannya penerbitan sertipikat pengganti hak atas  tanah  karena  hilang  membuktikan  bahwa  masyarakat  mengetahui  bahwa sertipikat hak atas tanah sangat penting dan merupakan alat pembuktian yang kuat.
Setelah  melakukan  penelitian  wawancara  dengan  Ibu  Virgina,  bagian pengaduan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bekasi.  Menurut  penulis  terkait  dengan prosedur  yang  harus  dilakukan  ketika  kehilangan  Sertipikat  tanah  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bekasi  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  dan  sudah  sesuai
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan BPN yang ada di Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Tinjauan dan Perlindungan Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Yang  Sertipikatnya  Hilang  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Bekasi. Peneliti dapat menyimpulkan sesuai pokok pembahasan sebagai berikut:
1. Dalam  hal  masalah  kehilangan  Sertipikat hak  atas  tanah,  prosedur  yang harus  dilakukan jika terjadi kehilangan Sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yaitu  harus  melakukan  beberapa  serangkaian  proses  yang  harus  dilakukan  guna permohonan  Sertipikat  pengganti  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Proses  yang  harus dilangsanakan pertama kali ketika ingin melakukan permohonan Sertipikat pengganti yaitu yang pertama membuat surat pengantar di RT, RW serta kelurahan guna untuk membuat surat  pengantar  yang  ditujukan  kepada  kantor  kepolisian  setempat.  Kedua  setelah mendapatkan surat pengantar dari kelurahan maka harus datang ke kantor kepolisisan guna untuk  membuat  surat  keterangan  kehilangan  tanah.  Kemudian  pihak  kepolisian  akan mengeluarkan surat kehilangan sebagai dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan yang akan  dilampirkan  saat  melaporkan  kehilangan  sertipikat  ke  Kantor  Pertanahanan Kabupaten  Bekasi  atau Kantor Pertanahan Setempat. Ketiga melaporkan ke Kantor BPN dengan  melengkapi  data  yang  diperlukan  untuk  permohonan  Sertipikat  pengganti  serta melakukan  pembayaran  yang  telah  tertera  di  kantor  BPN.  Keempat pengambilan sumpah  Pengambilan  sumpah  akan  dipimpin  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  serta Rohaniawan  sesuai  dengan  agama  pihak  yang  bersangkutan,  dan  setelah  itu  anda  akan diminta  untuk  menandatangani  surat  pernyataan  di  bawah  sumpah.  Kelima  melakukan publikasi di surat kabar setempat, keenam Penerbitan Sertipikat pengganti hak atas tanah.
2. Perlindungan  hukum  jika  kehilangan  Sertipikat  tanah  yaitu  sesuai  sebagaimana  bunyi dalam  Pasal  57  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun  1997  “Atas  permohonan pemegang hak diterbitkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang rusak, hilang, masih  menggunakan  blanko  Sertipikat  yang  tidak  digunakan  lagi,  atau  yang  tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.” Jadi perlindungan hukum yang  didapatkan  ketika  kehilangan  Sertipikat  hak  atas  tanah  yaitu  dibuatkan  Sertipikat pengganti  oleh  kantor  pertanahan  setempat  dengan  memenuhi  prosedur  yang  sudah ditetapkan.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  ini  penulis  memberikan  saran  dengan  tujuan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan penerbitan Sertipikat pengganti  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Bekasi yang antara lain sebagai berikut:
1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Diharapkan lebih sering memberikan informasi berupa sosialisasi kepada masyarakat bahwa  Sertipikat tanah sangatlah  penting sehingga masyarakat dapat  menjaga Sertipikat tanahnya dengan baik
2. Bagi Masyarakat
Diharapkan  masyarakat  yang  kehilangan  Sertipikat  tanah  dan  ingin  melakukan permohonan Sertipikat pengganti dapat lebih aktif mencari informasi tentang permohonan penerbitan Sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
3. Bagi Pembaca
Diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi  media  informasi  bagi  pembaca  maupun
peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan kembali terkait proses penerbitan Sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

## DAFTAR REFERENSI
Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Prenadamedia Group Santoso,  Urip.  Hak  Atas  Tanah,  Hak  Pengelolaan  dan  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun.
Depok: Kencana, 2017.
Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019 FX. Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2010, Jimmy Joses Sembiring, 2010, Panduan Mengurus Sertipikat Tanah, Visimedia, Jakarta. Adrian Sutedi, 2011, Sertipikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.
Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah
Negara  Seri  Hukum  Pertanahan  I  Sertipikat  dan  Permasalahannya,  Prestasi  Pustaka, Jakarta, 2002.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar dan Pokok-pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata
Ummar  Ma’ruf  Muhammad  Andhika,  “Kinerja  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kendal  Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah” (2020): 228–244.
Maulani,  L.,  &  Irawan,  A.  D.  (2021).  Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  sertipikat  tanah pengganti karena hilang. Indonesian State Law Review, 4(1), 1–6.
Ishaq. Pengantar Hukuk Indonesia. Sungai Penuh, April 2013 Ridwan. Hukum Adminisrasi Negara. Yogyakarta. April 2020