## ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN DANA BUMDES BANTAL ASEMBAGUS SITUBONDO
Achmad dan Edi Mulyanto, Ahmadi
amamat75@gmail.com , mulyanto_edi@gmail.com, Ahmadidewi88@gmail.com

## Universitas Ibrahimy

## ABSTRAK
Sistem  Pengendalian  Internal  merupakan  sebuah  sistem  yang  perlu dikembangkan  oleh  setiap  organisasi,  agar  tujuan  dapat  dicapai  secara efektif  dan  efisien.  Penerapan  sistem  pengendalian  dengan  menciptakan lingkungan  pengendalian,  melakukan  aktifitas  pengendalian,  pengelolaan risiko,  informasi  dan  komunikasi,  serta  pemantauan  kegiatan  secara berkesinambungan  merupakan  serangkaian  aktifitas  yang  sangat  berguna untuk menjaga dan meningkatkan aset usaha.
BUMDes Bantal Mandiri adalah badan usaha milik desa Bantal Asembagus Situbondo,  yang  mengembangkan  usaha  di  bidang  jasa,  pengembangan obyek  wisata,  peternakan,  pengelolaan  sumber  air,  dan  pertanian.  Dalam menjalankan  aktifitas  operasional  usaha,  BUMDes  Bantal  telah  memiliki struktur  organisasi  yang  terdiri  dari  dewan  pengawas,  komisaris,  direktur, ketua unit usaha, bendahara, dan beberapa karyawan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  yang  dilaksanakan  di  BUMDes Bantal,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  BUMDes  Bantal  telah  menerapkan sistem  pengendalian  internal  sesuai  konsep  komponen  COSO.  Hal  ini dibuktikan  dari  adanya  pembagian  tugas  dan  kewenangan  yang  jelas  antar pengurus  BUMDes,  adanya  otorisasi  dari  setiap  aktifitas  bisnis,  serta dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik. Kelemahan yang masih dijumpai yaitu belum adanya dokumen standar operasional prosedur dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan.
Keyword : Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Dana, BUMDES

## PENDAHULUAN
Membangun  Indonesia  dengan  memperkuat  daerah  dan  desa  adalah  salah  satu upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  mewujudkan  pembangunan nasional  dan  tertuang  pada  NAWACITA  ketiga  tahun  2014-2019.  Hal  ini  diperkuat
dengan  UU  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  yang  secara  sistematis,  konsisten  dan berkelanjutan  dengan  fasilitas,  supervisi  dan  pendampingan  untuk  mewujudkan  dasa yang  mandiri  dan  inovatif  (Anom  surya  putra,  2015).  Sehingga  kementerian  desa, pembangunan  daerah  tertinggal  dan  transmigrasi  memiliki  amanah  mendampingi  desa dalam  melaksanakan  program  pemerintah,  guna  mewujudkan  desa  yang  maju,  kuat, mandiri  dan  demokrasi  (Anom  surya  putra,  2015).  Untuk  itu,  pembangunan  desa diharapkan  mampu  untuk  memperkuat  fondasi  perekonomian  negara,  mempercepat penggentasan  kemiskinan,  dan  dapat  mengurangi  kesenjangan  perkembangan  antar wilayah.
Salah satu pendekatan  yang diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian pedesaan  adalah  melalui  pendirian  kelembagaan  ekonomi  yang  dikelola  sepenuhnya oleh  pemerintah  dan  masyarakat  desa,  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). BUMDes  adalah  suatu  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  pemerintah  desa  bersama masyarakat  desa  dengan  tujuan  untuk  memperkuat  perekonomian  desa,  yang  dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa (V. Wiratna Sujarweni, 2019).
BUMDes  merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  di  desa  yang  berfungsi  sebagai lembaga  sosial  ( social  institution )  dan  komersial  ( commercial  institution ).  Sebagai lembaga sosial, BUMDes berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam  penyediaan  layanan  sosial.  Sedangkan  sebagai  lembaga  komersial,  bertujuan mencari  keuntungan  melalui  penawaran  sumberdaya  lokal  (barang  dan  jasa)  ke  pasar, berlandaskan pada prinsip efisiensi dan efektifitas (V. Wiratna Sujarweni, 2019).
BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang  berlaku,  dan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  terbangun  di  masyarakat  desa. Pendirian  BUMDes  merupakan salah satu  upaya dari Pemerintah dalam  meningkatkan pendapatan  desa.  Sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  yang  beroperasi  di  pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan  agar  keberadaan  dan  kinerja  BUMDes  mampu  memberikan  kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa serta agar tidak berkembang sistem  usaha  kapitalistis  di  pedesaan  yang  dapat  mengganggu  nilai-nilai  kehidupan bermasyarakat.
Untuk dapat mencapai tujuannya, dalam pengelolaan BUMDes harus dijalankan berdasarkan  prinsip  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transparansi,  akuntabel,  dan sustainable,  dengan  mekanisme member-base dan self  help yang  dijalankan  secara professional dan mandiri (V. Wiratna Sujarweni, 2019).
Desa Bantal kecamatan Asembagus Situbondo  merupakan salah satu desa yang memiliki  badan  usaha  yang  dikelola  oleh  pemerintah  desa  bersama  masyarakat. Sebagaimana  tertera  dalam  undang-undang  tujuan  berdirinya  BUMDes  desa  Bantal Asembagus  Situbondo  adalah  untuk  mensejahterakan  rakyat  dan  membantu  terhadap pendapatan asli desa (PAD) sesuai dengan potensi  yang ada. Adapun jenis usaha  yang dijalankan BUMDes diantaranya adalah usaha salon, sewa peralatan pernikahan, obyek wisata, peternakan, sumber air, dan pertanian.
Semua  jenis  usaha  yang  dijalankan  adalah  untuk  membantu  segala  kebutuhan masyarakat  agar  masyarakat  mudah  dalam  menjalankan  aktivitas  sehari-hari.  Meski demikian  bukan  berarti  BUMDes  tidak  mengalami  masalah  dalam  menjalankan usahanya.  Ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  BUMDes  dalam  mengembangkan  dan memajukan  usaha-usaha,  diantaranya  adalah  masalah  pengendalian  dalam  pengelolaan masing-masing usaha yang masih kurang efektif.
Dari beberapa jenis usaha yang dijalankan BUMDes Bantal, hanya beberapa unit usaha yang berjalan cukup lancar, seperti obyek wisata dan sewa peralatan perkawinan. Namun  dalam  aktivitasnya  masih  kurang  optimal  dalam  mencapai  target  yang  telah ditentukan  ( Sekretaris  Desa, Wawancara, Situbondo,  15  November  2019 ).  Kendalanya adalah  kurang  totalitas  dalam  pengelolaannya.  Hal  ini  dikarenakan  karyawan  dan pengelola  usaha  (manajer)  BUMDes  rata-rata  lebih  fokus  pada  pekerjaan  rutin utamanya. Dalam artian, memiliki dua pekerjaan ( double job ), seperti bertani, PNS, dan sebagainya.  Kendala  lainnya  yaitu  tidak  tetapnya  gaji  yang  diberikan,  sehingga karyawan  tidak  maksimal  dalam  mengelola  BUMDes  ( Sekretaris  Desa, Wawancara, Situbondo,  15  November  2019 ).  Selain  faktor  tersebut,  kendala  berikutnya  yaitu  dana modal operasional BUMDes.
Dari  hasil  studi  pendahuluan  di  atas,  peneliti  bermaksud  untuk  menganalisis lebih  mendalam  terhadap  sistem  pengendalian  internal  pengelolaan  dana  BUMDes Bantal Asembagus Situbondo.

## KAJIAN TEORI

## A. Sistem Pengendalian Internal
Secara bahasa, sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang  saling  berhubungan  dan  bersama-sama  untuk  melakukan  suatu  kegiatan  atau untuk  menyelesaikan  suatu  sasaran  tertentu  (Valery  G.  Kummat,  2011).  Menurut James  A  Hall,  sistem  adalah  kelompok  dari  dua  komponen  atau  lebih  atau  sub sistem yang saling berhubungan dan berfungsi dengan tujuan yang sama  (James A. Hall, 2007).
Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode,  dan  ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk  menjaga  kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan  mendorong  dipatuhinya  kebijakan  manajemen  (Mulyadi,  2010)  .  Pengendalian internal  ( internal  control )  merupakan  rencana  organisasi  atau  metode  yang digunakan  untuk  menjaga  dan melindungi aktiva,  sehingga  menghasilkan  informasi yang  akurat  dan  dapat  dipercaya  (Krismiaji,  2010).  Sistem  pengendalian  internal didesain  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  tentang  keandalan  pelaporan keuangan,  efektifitas  dan  efesiensi  operasi,  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan yang berlaku (Amin Widjaja Tunggal, 2010).
COSO  ( Comitte  Of  Sponsoring  Organization  Of  Treadway  Commision ) mengidentifikasikan  lima  komponen  untuk  mencapai  tujuan  pengendalian  internal, yaitu;  (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko,  (3) aktifitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan.
Lingkungan pengendalian diartikan sebagai sekumpulan standar, proses, dan struktur  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  internal  organisasi,  termasuk  didalamnya standar  prilaku  yang  diharapkan  oleh  manajemen  (COSO,  2013)  .  Penilaian  risiko merupakan kegiatan mengidentifikasi  dan menganalisis risiko  yang relevan dengan pencapaian  tujuan  perusahaan.  Aktivitas  pengendalian  adalah  kebijakan  dan prosedur yang membantu untuk memastikan tindakan manajemen dalam menangani risiko.  Sedang  pemantauan  adalah  proses  penilaian  mutu  pengendalian  secara berkelanjutan atau periodik untuk menentukan bahwa pengendalian telah beroperasi sesuai dengan yang diharapkan.

## B. Pengelolaan Dana
Secara umum, pengelolaan dana disebut juga dengan manajemen keuangan, yang berarti suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu  organisasi.  Didalamnya  termasuk  kegiatan  perencanaan,  analisis,  dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang dilakukan oleh manajer. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh  kegiatan yang berhubungan dengan upaya untuk  mendapatkan  dana  perusahaan  dengan  meminimalkan  biaya,  serta  upaya untuk menggunakan dan mengalokasikan dana secara efisien untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Asnaini, 2012) .
Manajemen  keuangan  ( financial  management )  adalah  keseluruhan  aktivitas yang  berhubungan  dengan  usaha  untuk  mendapatkan  dana  suatu  perusahaan  serta mengalokasikan  dana  tersebut  (Bambang  Riyanto,  1995)  .  Kesuluruhan  aktivitas yang dimaksud adalah; (Herispon, 2018) (a) Planning of funds yaitu merencaknakan keperluan  dana;  (b) Obtaining  of  funds yaitu  usaha  memperoleh  dana  yang diperlukan  dengan  biaya  yang  paling  ringan;  dan  (c) Allocation  of  funds yaitu mengelola dana yang diperoleh.

## C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
BUMDes  adalah suatu badan usaha  yang dikelola pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. BUMDes diharapkan mampu untuk membantu masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  menjadi  peluang  usaha  atau  lapangan pekerjaan,  dan  mampu  menambah  wawasan  masyarakat  desa.  Dengan  kata  lain, BUMDes  bertujuan  untuk  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  desa  (V. Wiratna Sujarweni, 2019) .
Pendirian  suatu  BUMDes  dimaksudkan  untuk  menumbuh  kembangkan perekonomian desa, meningkatkan sumber pendapatan asli desa, menyelenggarakan kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan  jasa  bagi  masyarakat  desa,  dan  sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat  desa  dalam  mengelola  sumber  pendapatan  lain  yang  sah,  menumbuh kembangkan usaha sektor informal agar dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa, dan meningkatkan kreatifitas berwirausaha masyarakat desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  pengendalian  internal  merupakan  alat  yang  dapat  digunakan  untuk mengendalikan  dan  menggolongkan  fungsi-fungsi  yang  terdapat  dalam  sistem organisasi.  Sehingga  seluruh  aktivitas  perusahaan  dapat  berjalan  sesuai  perencanaan manajemen  dan  mencapai  tujuan  perusahaan  secara  efektif  dan  efisien.  Dari  hasil pengumpulan  data  yang  berkaitan  dengan  sistem  pengendalian  internal  pengelolaan dana BUMDes Bantal Mandiri, diperoleh temuan sebagai berikut:

## 1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan  pengendalian  merupakan  komponen  dasar  terpenting  bagi komponen  pengendalian  lainnya.  Bagaimana  sikap  ketua  BUMDes  merupakan cerminan  lingkungan  pengendalian  sebuah  organisasi.  Integritas  dan  nilai-nilai  etis telah  diterapkan  oleh  BUMDes  Bantal  Asembagus  sesuai  dengan  SOP  yang  sudah ditetapkan.  Meski  tidak  semua  aturan  dan  prosedur  dilaksanakan  secara  maksimal, tetapi  sejauh  ini  tidak  ada  pegawai  yang  melakukan  pelanggaran  berat  terhadap aturan  yang  berakibat  fatal  terhadap  BUMDes  Bantal.  Apabila  dijumpai  suatu pelanggaran, maka yang dilakukan pengurus BUMDes adalah menegur secara lisan. Selanjutnya dilakukan teguran tertulis apabila tidak ada perkembangan. Dan terakhir akan  diminta  untuk  mengundurkan  diri  dari  jabatan.  Dalam  penempatan  posisi jabatan,  BUMDes  Bantal  Mandiri  memperhatikan  keahlian  yang  dimiliki  pegawai. Pemantauan  yang  ada  di  BUMDes  Bantal  dilakukan  secara  rutin  setiap  3  bulan sekali  oleh  dewan  pengawas  dan  juga  komisaris  untuk  memeriksa  kinerja  usaha BUMDes Bantal.
Berdasar  teori  COSO,  bahwa  lingkungan  pengendalian  internal  adalah sekumpulan standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar bagi pelaksanaan organisasi.  Dimana  dewan  direksi  dan  manajemen  menetapkan  pentingnya  sistem pengendalian  internal,  termasuk  didalamnya  standar  prilaku.  Pengendalian  internal merupakan  suatu  kesadaran  sikap  dari  seluruh  manajemen  dan  karyawan  tentang pentingnya pengendalian. Lingkungan pengendalian ini menjadi fondasi dari semua komponen  pengendalian  lainnya  yang  menyediakan  disiplin  dan  struktur.  Ada  6 faktor  yang  mempengaruhi  lingkungan  pengendalian,  diantaranya  adalah  integritas
dan nilai-nilai etis, komitmen kepada kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite  audit,  filosofi  dan  gaya  manajemen,  struktur  organisasi,  kebijakan  dan pengelolaan  sumber  daya  manusia.  Maka  dengan  demikian,  dari  aspek  lingkungan pengendalian,  operasional  tata  kelola  organisasi  BUMDes  sudah  sesuai  dengan konsep komponen COSO.
2. Penilaian Risiko
Penilaian risiko terhadap pengelolaan dana BUMDes Bantal Mandiri terletak pada peran dan tugas bendahara serta ketua unit masing-masing usaha,  yang sudah mampu  melakukan  pencatatan,  penggolongan,  pengolahan,  penyimpanan  dan pengarsipan administrasi keuangan. Kelemahan yang ada saat ini adalah upaya yang dilakukan  oleh  ketua  unit  masih  kurang  maksimal  untuk  mendapatkan  sumber keuangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Permasalahan  risiko  tersebut  harus  mendapat  penanganan  yang  tepat  untuk tercapainya  tujuan  sebagaimana  konsep  COSO.  Titik  lemah  yang  menjadi  risiko harus  dikelola  oleh  BUMDes  sehingga  tidak  sampai  merugikan  BUMDes  Bantal untuk mencapai tujuannya.
3. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian  yang  diterapkan  oleh  BUMDes Bantal  yaitu dengan melakukan  pemisahan  tugas  dan  wewenang  berdasarkan  jabatan.  Ketua  BUMDes Bantal melakukan pemeriksaan secara independen dan mengotorisasi setiap aktivitas yang  dilakukan  oleh  pegawai  BUMDes,  serta  rutin  melakukan  evaluasi  terhadap kesalahan  prosedur  yang  mungkin  terjadi  dalam  aktivitasnya.  Dalam  pemeliharaan dokumen usaha dan keuangan, BUMDes Bantal telah melakukan penyimpan secara baik dan dijadikan bukti dalam laporan yang dilakukan setiap tahunnya.
Dalam konsep COSO, bahwa aktivitas pengendalian adalah suatu kebijakan dan prosedur  yang membantu memastikan bahwa tindakan  yang telah diambil oleh manajemen  untuk  menangani  risiko  telah  dilaksanakan.  Aktivitas  pengendalian umum  dibagi  menjadi  5  jenis,  diantaranya  adalah  pemisahan  tugas  yang  memadai, otorisasi transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta pemeriksaan kinerja secara independen. Sehingga dengan  demikian,  implementasi  aktivitas  pengendalian  yang  dilakukan  BUMDes Bantal Asembagus telah sesuai dengan teori COSO.

## 4. Informasi dan Komunikasi
Informasi akuntansi BUMDes Bantal dikelola dengan menggunakan aplikasi terbaru  yang  diberlakukan  secara  nasional  sejak  bulan  Juni  2020,  sehingga  ketua BUMDes Bantal dapat memantau langsung terhadap aktivitas transaksi yang terjadi pada masing-masing unit usaha secara realtime. Komunikasi terhadap alur keuangan BUMDes Bantal selama ini belum memiliki alur yang ditetapkan dalam aturan atau SOP.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  alur  keuangan  BUMDes  disesuaikan  dengan job  deskription yang  ada.  Sehingga  bendahara  BUMDes  melakukan  komunikasi langsung  dengan  dewan  pengawas  dan  komisaris  untuk  meminta  persetujuan terhadap kebutuhan BUMDes yang berada di luar Anggaran dan Belanja.
Dalam konsep COSO, bahwa informasi yang relevan dan berkualitas sangat diperlukan  untuk  melakukan  pengendalian  internal  untuk  mendukung  pencapaian tujuannya  organisasi.  Komunikasi  adalah countinual atau  bersifat  terus  menerus dalam  menyediakan,  berbagi,  dan  mendapatkan  informasi  yang  diperlukan. Sehingga,  alur  pengelolaan  keuangan  BUMDes  Bantal  perlu  dilengkapi  dengan aturan  yang  memadai  (berupa  SOP  keuangan)  untuk  menjadi  acuan  dalam  proses pengelolaan pengeluaran dan pemasukan BUMDes. Namun aplikasi keuangan yang digunakan  BUMDes  sudah  cukup  baik  untuk  menyediakan  informasi  secara  terus menerus bagi para pemangku kepentingan.
5. Pemantauan
BUMDes  Bantal  Mandiri  memiliki  dewan  pengawas  dan  komisaris  sebagai pemantau  terhadap  seluruh  aktivitas  kegiatan  BUMDes.  Selain  itu  ketua  BUMDes juga berperan sebagai pemantau terhadap jalannya kegiatan dan keuangan BUMDes. Evaluasi  oleh  Ketua  dilaksanakan  setiap  satu  bulan  satu  kali,  untuk  mengetahui sejauh mana keuangan  yang dikeluarkan masing-masing unit usaha dan  bagaimana pendapatan (laba) yang diperoleh.
Hal  ini  sejalan dengan  konsep  COSO  yang mengatakan bahwa pemantauan adalah proses penilaian mutu pengendalian internal  yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan, untuk menentukan apakah operasional perusahaan berjalan sesuai dengan  yang  diharapkan.  Sehingga  dengan  demikian,  pemantauan  yang  dilakukan BUMDes secara periodik tersebut sudah sesuai dengan teori COSO.
6. Evaluasi Pengelolaan Dana BUMDes
Sumber  dana  BUMDes  terdiri  dari  dana  penyertaan  pemerintah  dan masyarakat  dengan  perbandingan  minimal  51%  modal  pemerintah  desa  dan maksimal  49%  modal  masyarakat.  Sumber  modal  yang  dikelola  oleh  BUMDes Bantal  adalah  modal  yang  bersumber  dari  pemerintah  melalui  dana  PK2  dan APBDes/DD.  Modal  yang  ada  digunakan  oleh  BUMDes  sesuai  dengan  rancangan anggaran  biaya  (RAB).  Ketergantungan  pada  Desa  dan  tidak  adanya  sumber  dana dari  pihak  ke-3.  membuat  BUMDes  Bantal  kesulitan  dalam  mengelola  unit  usaha. Selain  itu  BUMDes  Bantal  kekurangan  SDM  yang  kompeten  dalam  mengelola keuangan  yang  ada  agar  bisa  menghasilkan  keuntungan  sesuai  dengan  target  yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengurus BUMDes Bantal Asembagus perlu melakukan terobosan-terobosan  pendanaan,  seperti:  hibah  dari  pihak  swasta,  lembaga  sosial ekonomi kemasyarakatan, atau dengan membangun kerjasama, atau membuka usaha tabungan atau simpanan dana masyarakat.

## KESIMPULAN
1. Ditinjau dari aspek komponen COSO, bahwa sistem pengendalian internal BUMDes Bantal  Asembagus  sudah  berjalan  dengan  baik,  hanya  pada  komponen  informasi dan komunikasi yang masih belum ditopang dengan standar operational prosedure (SOP)  keuangan.  Selain  itu,  BUMDes  perlu  secara  rutin  melaksanakan  pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi karyawannya.
2. Pengelolaan  dana  BUMDes  Bantal  Asembagus  sudah  direncanakan  dengan  baik, meski  keuntungan  keuntungan  yang  diperoleh  masih  belum  mencapai  target  yang ditetapkan  oleh  pengurus  BUMDes.  Kelemahannya  adalah  faktor  sumber  modal operasional  yang  mengandalkan  anggaran  dari  APBDes.  Sehingga  BUMDes  perlu meningkatkan kerjasama permodalan dengan pihak swasta dan/atau lembaga sosial kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin Widjaja Tunggal. (2010). Teori dan Praktek Auditing. Jakarta : Harvarindo. Anom surya putra. (2015). Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa, (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal Dan Transmigrasi RI, .
Asnaini. (2012). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Teras .
Bambang Riyanto. (1995). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE.
COSO. (2013). Internal Control – Integrated Framework : Executive Summary.
Durham: North Carolina.
Herispon. (2018). Buku Ajar Manajemen Keuangan. Pekanbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau.
James A. Hall. (2007). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Krismiaji. (2010). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mulyadi. (2010). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
V. Wiratna Sujarweni. (2019). Akuntansi BUMDes. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Valery G. Kummat. (2011). Internal Audit. Jakarta: Erlangga.
Veithzal Rivai. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.