Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014

## PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
(Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 55/Pdt.G/2007/PA- RAP Di Pengadilan Agama Rantauprapat)
OLEH :
MAYA JANNAH, S.H., M.H

## Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Perceraian  merupakan  gejala  sosial,  yaitu  suatu  gejala  yang  erat  hubungannya  dengan kehidupan dalam keluarga. Keluarga hidup dalam masyarakat, sudah tentu kehidupan keluargapun akan  terpengaruh  dengan  siatuasi  dan  kondisi  masyarakat  (interaksi  sosial).  Masyarakat  dapat secara tidak langsung memberikan pengaruh yang baik maupun yang buruk yang dapat mengancam serta menghancurkan kehidupan keluarga.
Dalam  hal  masyarakat  dapat  memberikan  pengaruh  yang  baik  adalah  dimana  dalam masyarakat  tersebut  lebih  banyak  mengajarkan  kepada  kita  untuk  lebih  meningkatkan  iman  dan takwa  dalam  menghadapi  suatu  ujian  dari  Allah  SWT  dalam  hal  menghadapi  kehidupan  rumah tangga. Sedangkan dalam hal masyarakat memberikan pengaruh yang  buruk adalah dimana dalam masyarakat  tersebut  suatu  kekerasan  atau  suatu  hal  yang  menyimpang  lainnya  telah  menjadi  hal yang  biasa  dan  telah  mengakar  pada  masyarakat  tersebut.  Pelaksanaan  pembagian  harta  bersama sangat penting artinya bagi keduabelah pihak setelah adanya putusan perceraian, dimana mengenai harta  benda  kita  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan  agama  bersama-sama  dengan gugatan  perceraian  begitu  juga  tentang  hak  asuh  anak  dapat  diajukan  secara  langsung  dan  dalam waktu yang bersamaan.
Pasal  37  Undang-undang  Perkawinan  mengatakan:  “Bila  perkawinan  putus  karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Disini dijelaskan bahwa yang dimaksud  dengan  hukumnya  masing-masing  adalah  menurut  Hukum  Agama,  Hukum  Adat  serta Hukum  lainnya.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  harta  bersama  menurut  Pasal  35  Undang- undang Perkawinan  ayat  1 mengatakan:  “Harta benda  yang diperoleh  selama perkawinan  menjadi harta bersama, artinya ialah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan. Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan atas jerih siapa harta benda itu diperoleh selama perkawinan”.
Harta bawaan masing-masing dan harta yang diperoleh setelah perkawinan melalui warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing selama keduabelah pihak tidak menentukan lain. Jika ada  perjanjian  perkawinan  mengenai  hal  tersebut  diatas,  maka  sebagai  akibatnya  perceraian  harus mengindahkan perjanjian tersebut.
Kata Kunci: Harta Bersama, Perkawinan, dan Perceraian
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkawinan  merupakan  salah satu  perintah  dari  Allah  yang  berupa akad yang sangat kuat dan pelaksanaannya merupakan suatu
ibadah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Dalam sebuah keluarga belum lengkap tanpa  hadirnya  seorang  anak  yang kiranya  dapat  mewujudkan  keinginan
mereka sebagai penerus bagi keluarganya.
Anak  yang  merupakan  titipan dari  Allah  sebagai  buah  dari  hasil perkawinan mereka yang harus disayangi  dan  di  didik  dengan  betul dan  benar.  Di  dalam  aturan  agama islam  hal  tersebut  diatur  dalam  Al- Qur’an  surat An-Nahl :  72, yang artinya  :  “Dan  Tuhan  menjadikan wanita-wanita dari bangsa-bangsa kamu  sendiri  untuk  pasanganmu (isteri) dan dijadikan wanita-wanita itu anak  dan  cucu  dan  diberikan  kamu rezeki yang baik-baik.”
Di negara Indonesia kemerdekaan  untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya  masing-masing  diatur dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  untuk  beribadah  menurut agama dan kepercayaannya itu.
Bertitik  tolak  dari  ketentuan  tersebut maka  untuk  melaksanakan  ibadah yang  berbentuk  perkawinan,  maka dibuatlah  Undang-undang  No.1  tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan.
Menurut pasal 1 Undang-undang No.1  tahun  1974,  perkawinan  adalah Ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang
pria  dan  wanita  sebagai  suami-isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sedangkan menurut  pasal  2  ayat  1  Undang- undang  No.1  tahun  1974,  perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu.
Apabila perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum agama, maka perkawinan itu dianggap tidak  sah,  serta  tidak  memiliki kekuatan  hukum.  Warga  negara  yang beragama  islam  agar  perkawinanya sah  maka  harus  memenuhi  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  hukum perkawinan islam, demikian pula bagi mereka  yang  menganut  agama  yang selain  islam  maka  hkum  agama merekalah  yang menjadi  dasar sahnya suatu perkawinan.
Di dalam Undang-undang perkawinan  selain  mengatur  tentang syarat  sahnya  suatu  perkawinan  juga mengatur  harta  dalam  perkawinan yaitu  harta  bersama  dan  harta  bawaan yang  merupakan  hal  penting  dalam perkawinan,  karena  dengan  adanya harta bersama tersebut akan menimbulkan warisan bagi ahli warisnya bila sipewaris telah meninggal  dunia  dengan  tujuan  agar keturunannya tidak mengalami
kesulitan dalam hidup  sepeninggalnya nanti.
Dalam
Undang-undang perkawinan  No.1  tahun  1974  harta bersama  diatur  secara  tegas  dalam pasal  35-37  yang  isinya  sebagai berikut :
Pasal  35  Undang-undang  No.1 tahun 1974 menegaskan :
1) Harta benda yang diperoleh selama  perkawinan  menjadi  harta bersama
2) Harta  bawaan  dari  masing-masing suami  dan  isteri  dan  harta  benda yang  diperoleh  masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Dalam  penjelasan  pasal  35 apabila  perkawinan  putus  maka  harta bersama  tersebut  diatur  menurut hukumnya masing-masing, yaitu
hukum  agama,  hukum  adat  dan hukum-hukum lainnya.
Pasal  36  Undang-undang  No.1 tahun 1974 menegaskan :
1) Mengenai  harta  bersama  suami atau  isteri  dapat  bertindak  atas persetujuan kedua belah pihak.
2) Mengenai  harta  bawaan  masing- masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pasal  37  Undang-undang  No.1 tahun  1974  menegaskan  :  Bila perkawinan  putus  karena  perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada penjelasan  pasal  37,  yang  dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum  agama,  hukum  adat  dan hukum-hukum lainnya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang masalah  yang  telah  diuraikan  diatas maka  dapat  diambil  suatu  rumusan masalah  yaitu  bagaimana  pelaksanaan pembagian  harta  bersama  dalam perkawinan setelah terjadinya
perceraian (dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 55/Pdt.G/2007/PA-RAP ? II. PELAKSANAAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN SETELAH

## TERJADINYA PERCERAIAN
Berdasarkan penelitian yang
penulis lakukan maka diperoleh keterangan bahwa pembagian harta bersama  atau  biasa  disebut  dengan  harta gono-gini khususnya daerah Rantauprapat dapat  dilakukan  dengan  cara  damai  yaitu dengan  adanya  kesepakatan  antara  para pihak  dimana  masing-masing  pihak  harus
menerima  dan  melaksanakan  kesepakatan yang  telah  dibuat.  Apabila  dalam  proses pembagian  harta  bersama  tersebut  tidak dapat  dilakukan  dengan  cara  damai,  atau muncul permasalahan dan sengketa, maka hal  tersebut  dapat  dilakukan  melalui pengadilan  agama  berdasarkan  peraturan yang berlaku.
Adapun proses penyelesaian perkara  pembagian  harta  bersama  dalam perkawinan  yang  putus  karena  perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat ada 2 kemungkinan,  yaitu  gugatan  diajukan setelah  putusan  perceraian  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  atau  gugatan mengenai harta bersama diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.
Mengenai proses penyelesaian pembagian  harta  bersama  (gono-gini), maka  untuk  gugatan  diajukan  setelah putusan  perceraian  memperoeh  kekuatan hukum  tetap  sehingga  gugatan  tersebut diajukan  tersendiri,  tata  caranya  adalah sebagai berikut :
Pada  tahap  pertama  adalah  surat gugatan  dibuat  oleh  penggugat  atau kuasanya, yang isinya terdiri dari identitas para  pihak,  fakta-fakta  atau  hubungan hukum  yang  terjadi  antara  kedua  belah pihak  (posita/positum)  dan  isi  tuntutan (pesita/petitum).  Selanjutnya  diajukan  ke paniteraan untuk diteliti panitera mengenai bentuk dan isi gugatan.
Selanjutnya perkara tersebut didaftarkan  di  kepaniteraan  Pengadilan Agama  dan  dilakukan  penelitian  oleh panitera  mengenai  kelengkapan  syarat- syaratnya baik kelengkapan umum maupun  syarat  kelengkapan  khusus. Adapun  syarat  kelengkapan  umum  terdiri dari :
a. Surat  gugatan  yang  diajukan  secara tertulis atau lisan (dibuat catatan gugat oleh panitera).
b. Surat keterangan kependudukan/tempat  tinggal/domisili penggugat.
c. Vorschot biaya perkara.
Untuk  syarat  kelengkapan  khusus tergantung pada perkara yang bersangkutan, sehingga untuk tiap perkara syarat  kelengkapan  khususnya  berbeda- beda. Setelah vorschot dibayar, penggugat diberi  kuitansi  dan  mereka  tinggal menunggu pangggilan sidang dan melengkapi syarat yang masih diperlukan.
Setelah perkara terdaftar di kepaniteraan  Pengadilan  Agama,  panitera secepatnya  wajib  menyampaikan  perkara tersebut kepada Ketua  Pengadilan Agama dengan  disertai  saran  tindak  yang  isinya “telah  diteliti  dan  syarat  formal  telah cukup.” Berdasarkan saran tindak tersebut Ketua  Pengadilan  Agama  menunjuk Majelis Hakim  yang  akan  memeriksa dan mengadili  perkara  tersebut  dengan  surat penetapan  Penunjukan  Majelis  Hakim
(PMH)  yang  ditetapkan  dengan  nomor kode  indeks  surat  ke  luar  biasa  yang isinya  menunjuk  Hakim  Ketua  dan anggota  dan  mungkin  sekaligus  panitera sidangnya,  bila  panitera  sidang  belum ditunjuk  maka  dapat  ditunjuk  oleh  Ketua Majelis.
Setelah  Ketua  Majelis  menerima PMH  dari  Ketua  Pengadilan  Agama beserta  berkas  perkaranya,  maka  ia  harus membuat  Penetapan  Hari  Sidang  (PHS) untuk  menentukan  hari,  tanggal  dan  jam dimulainya sidang pertama dengan nomor kode  indeks  penetapan  adalah  nomor Agenda surat keluar biasa.
Berdasarkan PHS tersebut, panitera  sidang  yang  bersangkutan  akan melakukan  pemanggilan  secara  patut kepada  pihak-pihak  untuk  hadir  pada waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  PHS. Pemanggilan para pihak selambat- lambatnya  hari  ke  27  sejak  pendaftaran perkara  karena  sidang  pertama  selambat- lambatnya  30  hari  sejak  perkara  terdaftar dan surat panggilan sekurang-kurangnya 3 hari  sebelum  sidang  sudah  diterima  oleh para pihak. Panggilan disampaikan kepada kepala  desa  yang  bersangkutan,  apabila tidak  diketahui  tempat  kediamannya, maka pangggilan dilakukan dengan
menempelkannya pada
papan pengumuman  resmi  Pengadilan  Agama dan  ditambah  dengan  melalui  surat  kabar atau  mass  media.  Bila  tergugat  berada
diluar  negeri,  panggilan  disampaikan melalui  Perwakilan  Republik  Indonesia setempat.  Panggilan  melalui  surat  kabar atau  mass  media  dilakukan  dua  kali dengan  tenggang  waktu  satu  bulan  antara panggilan  pertama  dan  kedua  dan  antara panggilan kedua dengan sidang sekurang- kurangnya tiga bulan.
Kehadiran  para  pihak  pada  sidang pertama sangat menentukan, karena apabila  tergugat/kuasanya  tidak  hadir pada  sidang  pertama,  maka  putusan  akan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat/kuasanya (verstek), demikian pula  bila  penggugat  tidak  hadir  pada sidang  pertama,  maka  perkara  tersebut diputuskan  gugur.  Jika  penggugat  ingin menggugat  kembali  pihak  tergugat,  maka penggugat  harus  mengajukan  gugatan yang baru.
Pada  sidang  pertama  dilakukan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya. Setelah gugatan
dibacakan dan sebelum tergugat menjawab,  Majelis  menganjurkan  damai kepada  penggugat  dan  tergugat,  namun apabila  anjuran  tersebut  tidak  tercapai, maka  perkara  dapat  dilanjutkan.  Pada sidang  pertama  ini  setelah  gugatan dibacakan,  akan  terjadi  jawab-menjawab (replik-duplik)  antara  para  pihak.  Pada sidang  pertama  ini  dimungkinkan  pula terjadi  hal  yang  mungkin  mempengaruhi jalannya  perkara  seperti  exeptie  atau
bantahan  dari  tergugat  ke  Pengadilan Agama  karena  tergugat  oleh  penggugat agar  pengadilan  tidak  menerima  perkara yang  diajukan  oleh  penggugat  karena alasan  tertentu.  Intervensi  atau  turut campurnya pihak ketiga ke dalam perkara yang  sedang  berjalan  atau  gugatan  balik (reconvensi).
Setelah replik-duplik selesai, kemudian dilakukan pembuktian  terhadap alat-alat  bukti  yang  ada  dari  pihak-pihak yang bersengketa. Hakim perlu menanyakan  apakah  ada  keberatan  atau tidak dari pihak lawan terhadap alat bukti yang  diajukan.  Masing-masing  pihak diberi kesempatan memberikan pertanyaan kepada saksi bila ada hal yang ingin  diketahui  dan  untuk  alat  bukti  yang lain  hendaknya  disampaikan  kepada Ketua  Majelis  Hakim  untuk  ditunjukakan kepada  para  hakim  dan  pihak  lawan. Dalam  mencari  dan  menghadirkan  bukti adalah  tugas  para  pihak,  hakim  hanya membantu  jika  dimintai  pertolongan  oleh para  pihak,  seperti  untuk  memanggilkan saksi dalam persidangan.
Tahap selanjutnya adalah penyusunan  kesimpulan  oleh  para  pihak, hal  ini  dilakukan  karena  dianggap  sangat perlu,  karena  konklusi  ini  diharapkan untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan.  Selanjutnya  Majelis  Hakim melakukan permusyawaratan yang bersifat  rahasia  dan  pada  akhirnya  adalah
penetapan keputusan perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Kasus Posisi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 55/Pdt.G/2007/PA-RAP.
- KUSMIATI  Binti  KUSMAN,  umur 42  Tahun,  agama  islam,  pekerjaan tidak  ada,  bertempat  tinggal  di  Desa Aek  Batu,  Kecamatan  Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, yang selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”.
Mengajukan gugatan mengenai duduk  perkara  tentang  harta  bersama (gono-gini) kepada mantan suaminya;
- USMAN BATUBARA Bin SAHDUL BATUBARA,  umur  41  tahun,  agama islam,  pekerjaan  bertani,  bertempat tinggal di  Desa  Aek  Batu, Kecamatan Torgamba,  Kabupaten  Labuhan  Batu, yang  selanjutnya  disebut  sebagai “Tergugat”.
- Bahwa  penggugat  berdasarkan  surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2007 telah mengajukan gugatan pembagian  harta  bersama  yang  telah terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan Agama  Rantauprapat  pada  tanggal  22 Februari 2007 dibawah Register Nomor : 55/Pdt.G/2007/PA-RAP
dengan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa,  penggugat  dan  tergugat dahulunya  adalah  suami  isteri yang  sah,  hal  tersebut  sesuai
dengan  kutipan  akta  nikah  dari KUA  Kecamatan  Kota  Pinang
Kabupaten  Labuhan  Batu  tanggal 16 Maret 1984 No.10.7/10/IV/1984.
2. Bahwa, perkawinan penggugat dan tergugat tidak bertahan, dan
akhirnya telah bercerai, hal tersebut  berdasarkan  Akta  Cerai No.206/AC/2006/PA-RAP,  yang
diterbitkan kepaniteraan Pengadilan  Agama  Rantauprapat berdasarkan  Putusan  Pengadilan Agama Rantauprapat No.233/Pdt.G/2006/PA-RAP tanggal 23 November 2006. 3. Bahwa, mengingat ketentuan
Undang-undang  No.1  Tahun  1974 jo  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama  menyeluruh  antara  suami isteri, adapun harta bersama/gono- gini  antara  penggugat  dengan tergugat  selama  dalam  ikatan perkawinan  adalah  sebagaimana yang terurai dibawah ini ; 3.1 1  (satu)  unit  bangunan  rumah permanent  dilengkapi  dengan lampu  penerangannya,  yang terletak  di  Desa  Aek  Batu
Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu
dengan  batas-batas  sebagai berikut :
Utara         :Tanah
H. Mahmudin Nst Barat         :Jalan Umum
Selatan      :Tanah H. Rudi Ahmad
Timur        :Jalan Umum Bahwa  perlu  diketahui tanah  yang  diatasnya  terdapat bengunan  rumah  sebagaimana tersebut diatas, bukanlah merupakan objek harta bersama sebagaimana penggugat  dan  tergugat,  akan tetapi merupakan harta bawaan tergugat kedalam perkawinannya dengan
penggugat.
3.2 Tanah  seluas  2  Ha  yang diatasnya  terdapat  tanaman kelapa  sawit  dikenal  dengan proyek  pirbun  Aek  Torop  No. Kaveling  (185)  Kelompok  C dengan  batas-batas  sebagai berikut :
Utara         : Tanah Alim Barat         : Tanah Salamun Selatan      : Jalan Umum Timur        : Tanah Jumrik 3.3 Tanah  seluas  3  Ha  yang diatasnya  terdapat  tanaman kelapa  sawit  terletak  di  Desa Aek
Batu, Kecamatan
Torgamba, Kabupaten
Labuhan  Batu  dengan  batas- batas sebagai berikut : Utara         : Jalan Umum Barat         : Tanah Syamsudin Selatan      :  Tanah  PT.  Sei pinang Timur        : Tanah-------------- 3.4 Tanah/lahan pertanian seluas 1 Ha  terletak  di  Desa  Aek  Batu,
Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu,
dengan  batas-batas  sebagai berikut :
Utara         : Tanah Sitompul Barat         : Jalan Umum Selatan      : Jalan Umum Timur        : Tanah Kusman 3.5 Tanah/lahan  pertanian  seluas
2,5  Ha  yang  terdapat  tanaman kelapa  sawit  yang  terletak  di Desa  Aek  Batu,  Kecamatan Torgamba, Kabupaten
Labuhan  Batu  dengan  batas- batas sebagai berikut :
Utara         :Tanah Sugianto
Barat         :Tanah Mail Tappu Selatan      :Tanah
Riduan
Harahap Timur        :Tanah  Pirbun  Aek Torop 3.6 Tanah/lahan pertanian seluas 2 Ha  dan  bukan  merupakan objek harta bersama penggugat
dan tergugat , akan tetapi harta bawaan tergugat kedalam perkawinannya dengan
penggugat  yang  terletak  di Desa  Aek  Batu,  Kecamatan
Torgamba, Kabupaten Labuhan  Batu,  dengan  batas- batas sebagai berikut :
Utara         :Tanah  Salem  Batu Bara
Barat         :Tanah
Sihar Galung Selatan      :Tanah Nuraida
Batu Bara
Timur        :Tanah---------------
3.7 Tanah/lahan pertanian seluas 6 Ha  diatasnya terdapat tanaman karet  yang  terletak  di  Jalan Besar  Mahato,  Desa  Mahato, Kecamatan  Tambusai  Utara, Kabupaten  Bengkalis  Propinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara         : Tanah Saima Barat         : Tanah Edy Selatan      : Tanah Muin Timur        : Sungai
3.8 1  (satu)  unit  mobil  Taff Daihatsu  Fic  Up  dengan  No. Polisi BK 9108 LY.
3.9 2  (dua)  unit  Sepeda  Motor Merk Honda;
- Honda  Astrea  Star  Tahun 1986 BK. 5513 YB.
- Honda  Kharisma  Tahun 2005 BK. 4360 JS.
3.10 2  (dua)  unit  Mesin  Lampu
Diesel  Berdinamo  dengan perincian sebagai berikut :
- 1  buah  Dinamo  7  (tujuh) kg.
- 1  buah  Dinamo  5  (lima) kg.
3.11 Seperangkat alat rumah tangga dengan perincian sebagai berikut :
- Lemari  pakaian  3  pintu sebanyak 2 (dua) unit
- 1  (satu)  unit  lemari makan 3 pintu.
- Seperangkat  meja  makan beserta kursinya.
- Pecah belah, 10
(sepuluh) lusin gelas duralex dan 3 (tiga) lusin
piring.
- 3  (tiga)  Unit  Tempat tidur.
- TV  Merk  Changhong  21 inci lengkap dengan parabola, digital dan
VCD.
4 Bahwa, berdasarkan Putusan
Pengadilan  Agama  Rantauprapat No.233/Pdt.G/2006/PA-RAP
tanggal  23  November  2006  jo
Akta Cerai
No.206/AC/2006/PA/Msy-Rap,
yang  diterbitkan  oleh  Pengadilan Agama  Rantauprapat  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap,  wajar jika penggugat mengajukan gugatan  pembagian  harta  bersama yang  diperoleh  dalam  perkawinan penggugat dan tergugat.
5 Bahwa,  dari  seluruh  objek-objek harta  bersama  penggugat  dengan tergugat sebagaimana tersebut diatas  seluruhnya  dikuasai  dan dinikmati  oleh  tergugat  tanpa  ada memberikan sebagian hasil perkebunan kepada penggugat terhitung  sejak  bulan  November 2006  hingga sampai gugatan harta bersama ini diajukan ke
Pengadilan  Agama  Rantauprapat termasuk surat atas haknya.
6 Bahwa,  Adapun  hasil  objek-objek harta  bersama  penggugat  dengan tergugat dapat diperhitungkan sebagai berikut :
6.1 Hasil kebun  kelapa sawit yang seluas  2  Ha  yang  dikenal Proyek  pirbun  Aek  Torop Kaveling  No.185  kelompokC sebagaimana dalam posita diatas  No.3.2.  setiap  bulannya menghasilkan sebanyak 2 (dua) ton atau 2000 kg dengan harga/kg Rp.1000,- = 2000kg x Rp.1000  =  Rp.2000.000,-  (dua juta rupiah) setiap bulannya.
6.2 Hasil kebun kelapa sawit  yang
luasnya  3  Ha  yang  terletak  di
Desa  Aek  Batu,  Kecamatan
Torgamba, Kabupaten Labuhan  Batu  sebagaimana dalam  posita  gugagatan  diatas poin 3.3 setiap bulannya
menghasilkan sebanyak 2,5 ton (2500  kg)  dengan  harga/kg Rp.1000,-=2500 kg x  Rp.1000 =  Rp.2.500.000,-  (dua  juta limaratus  ribu  rupiah  setiap bulannya.
6.3 Hasil kebun kelapa sawit  yang luasnya 2,5 Ha yang terletak di Desa  Aek  Batu,  Kecamatan Torgamba,
Kabupaten Labuhan  Batu  sebagaimana dalam  posita  gugagatan  diatas poin 3.5 setiap bulannya
menghasilkan  sebanyak  2  ton (2000  kg)  dengan  harga/kg Rp.1000,-=2000 kg x  Rp.1000 =  Rp.2.000.000,-  (dua  juta rupiah) setiap bulannya.
6.4 Hasil  kebun  kelapa  sawit seluas  2  Ha  yang  terletak  di Desa  Aek  Batu,  Kecamatan
Torgamba, Kabupaten Labuhan  Batu,  sebagaimana dalam  posita  gugagatan  diatas poin 3.6 setiap bulannya
menghasilkan  sebanyak  2  ton (2000  kg)  dengan  harga/kg
Rp.1000,-=2000 kg x  Rp.1000 =  Rp.2.000.000,-  (dua  juta rupiah) setiap bulannya.
7 Bahwa,  penggugat  juga  sangat khawatir dengan perbuatan tergugat  yang  akan  mengalihkan hak  serta  penguasaan  objek-objek harta  bersama  penggugat  dengan tergugat  kepada  pihak  lain,  oleh karenanya  mohon  kepada  yth  : Pengadilan  Agama  Rantauprapat melekatkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap objek  perkara  tersebut  yang  akan ditentukan kemudian.
8 Bahwa,  penggugat  juga  sangat khwatir  pihak  tergugat  tidak  mau melaksanakan  isi  putusan  ini dengan  suka  rela,  oleh  karenanya mohon  pula  kepada  kepada  Yth  : Pengadilan  Agama  Rantauprapat menghukum tergugat untuk membayar  uang  paksa  sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah)  setiap  hari  jika  lalai melaksanakan  isi  putusan  dalam perkara  ini  setelah  putusan  ini berkekuatan tetap.
9 Bahwa,  oleh  karena  penggugat tidak mampu membayar biaya dan ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan  perkara  ini  mohon pula  kepada  Yth  :  Pengadilan Agama  Rantauprapat  menghukum
tergugat  untuk  membayar  seluruh biaya  dan  ongkos-ongkos  yang timbul dalam perkara ini. 10 Bahwa, berdasarkan alasan tersebut  di  atas  penggugat  mohon kepada Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
a. Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
b. Menyatakan  sah  dan  berharga terhadap  sita  jaminan  yang
telah ditatapkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat.
c. Menetapkan  ½  bahagian  harta untuk penggugat dan ½ bahagian  lagi  untuk  tergugat atas  harta  yang  diperoleh selama perkawinan.
d. Menetapkan  lagi  ½  bahagian hasil  produksi  kebun-kebun kelapa sawit sebagaimana terdapat  dalam  posita  gugatan diatas  poin6.1  s/d  poin  6.4 untuk  penggugat,  ½  bahagian untuk  tergugat  diperhitungkan sejak  bulan  November  2006 sampai  dengan  putusan  ini berkekuatan  hukum  tetap  dan telah  dilaksanakan  pembagian
harta  bersama  penggugat  dan tergugat.
e. Menghukum  penggugat  dan tergugat  untuk  melaksanakan pembagian harta bersama dalam perkawinan, dan apabila pembahagian tidak dapat dilakukan dalam bentuk Natura, maka dilakukan  secara jual lelang.
f. Menetapkan  ongkos  dan  biaya yang  timbul  dalam  perkara  ini sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  dan  membebankannya kepada tergugat.
Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Benda Dalam  Perkawinan  Setelah  Terjadinya Perceraian  Pada  Putusan  Pengadilan
Agama Rantauprapat Nomor :
55/Pdt.G/2007/PA-RAP.
Mengenai pertimbangan
hukumnya Hakim menyatakan :
Dalam Konpensi :
1. Tentang Eksepsi :
- Bahwa  terhadap  dalil  eksepsi bahwa  gugatan  Penggugat  tidak memenuhi syarat formil disebabkan  alamat  tergugat  tidak tepat,  Majelis  berpendapat  tidak dapat  diterima  oleh  karena  pada persidangan  yang  semula  tertulis di Desa Aek Batu yang sebenarnya adalah  di  Desa  Asam  Jawa,
sehingga pemanggilan kepada
Tergugat  telah  dilaksanakan  ke Desa  Asam  Jawa  sesuai  dengan surat panggilan Nomor: 55/Pdt.G/2007/PA-Rap,  tanggal  9 Maret 2007, dan terhadap
panggilan  tersebut  Tergugat  telah hadir  menghadap  di  persidangan yang  diwakili  oleh  kuasanya bahkan  telah  pula  menyampaikan jawaban dan gugatan rekonpensinya, yang dapat dipandang  sebagai  keinginan  baik tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
- Bahwa  terhadap  dalil  eksepsi bahwa  gugatan  penggugat  kabur karena  mencampuradukkan  antara harta bawaan dengan harta bersama,  tidak  dapat  diterima.
Pada dasarnya dalil gugatan
penggugat tidak mencampuradukkan  antara  harta bawaan  dengan  harta  bersama,
akan tetapi adalah untuk
memperjelas  mana  objek  perkara yang merupakan harta bawaan dan mana yang merupakan harta bersama,  sebab  harta  bersama tidak tertutup kemungkinan berada di atas harta bawaan.
- Bahwa  terhadap  dalil  eksepsi bahwa  gugatan  penggugat  kabur dengan alasan objek-objek gugatan
tidak  jelas  luas  dan  ukurannya dinilai  tidak  dapat  diterima,  oleh karena  pada  dasarnya  seluruh objek  perkara  dalam  gugatan penggugat telah dilengkapi dengan ukuran  luas  dan  batas-batasnya. Sedangkan terhadap adanya perbedaan pendapat mengenai ukuran  luas  dan  batas-batasnya, Majelis  hakim  berpendapat  tidak sampai  mengakibatkan  gugatan cacat  formil  sebab  masih  ada upaya  yang dapat  dilakukan  untuk memperjelas kondisi objek perkara melalui pemeriksaan setempat (destence).
- Bahwa  berdasarkan  pertimbangan tersebut  diatas,  maka  Majelis hakim  berpendapat  bahwa  eksepsi tergugat tidak berdasar hukum dan harus  ditolak,  dan  oleh  karena  itu pula maka terhadap pokok perkara a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
2. Tentang Pokok Perkara
- Bahwa Majelis Hakim telah
berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan  sengketa  ini  secara damai dan musyawarah kekeluargaan,  akan  tetapi  tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat telah menyampaikan  jawabannya  secara tertulis  sebagaimana  terurai  dalam nota  jawaban  Tergugat  tanggal  18 April  2007  yang  padapokoknya mengakui dan membenarkan sebahagian dalil gugatan Penggugat dan membantah
sebahagian dalil lainnya.
- Bahwa  dalil  gugatan  Penggugat yang secara mutlak diakui kebenarannya  oleh Tergugat  dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Bahwa  benar  Penggugat  dan
Tergugat dahulunya suami
isteri  yang  sah  dan  kemudian bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 233/Pdt.G/2006/PA-Rap. Tanggal  23  Nopember  2006 dan Akta Cerai yang
diterbitkan  oleh  Pengadilan Agama  Rantauprapat  Nomor: 206/AC/2006/PA-Rap 1996.
b. Bahwa  benar  adanya  harta bersama  antara  Penggugat  dan Tergugat berupa:
- 1  (satu)  unit  mobil  Taff
Daihatsu  Fic  Up  dengan No. Polisi BK  9108 LY.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor  Honda  Astrea  Star
Tahun 1986 BK. 5513 YO.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor  Honda Kharisma
Tahun 2005 BK. 4360 JS.
- 1  (satu)  buah  Dinamo  7 (tujuh) kg dan1 (satu) buah Dinamo 5 (lima) kg.
- Seperangkat  alat  rumah tangga sebagai berikut :
a) 2  (dua)  unit  Lemari  3 pintu
b) 1  (satu)  unit  lemari makan 3 pintu
c) 1 (satu) set meja makan
d) 1  (satu)  Unit  Tempat tidur 6 kaki
e) 2  (dua)  Unit  Tempat tidur 5 kaki
f) 1  (satu)  unit  TV  Merk Changhong 21 inci lengkap dengan  parabola, digital dan VCD
g) Barang Pecah belah; 10 (sepuluh)  lusin  gelas duralex dan 3
(tiga)   lusin piring.
3. Dalam Konpensi Dan Rekonpensi - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  89  ayat  (1)  dan  Pasal  90 Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989,  maka  seluruh  biaya  yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pengugat
Kompensi/  Tergugat  Rekonpensi untuk membayarnya..
a. Mengabulkan gugatan
Penggugat untuk seluruhnya;
b. Menetapkan  Harta  Bersama Pengugat dengan Tergugat
selama perkawinan   adalah sebagai berikut :
1) 1  (  satu  )  unit  banguna rumah permanen berukuran 15  x  20.30  M,  lantai kramik,  3  (tiga)  kamar tidur,  2  (  dua  )  Kamar Mandi  terletak  di  Dusun
Tasik  Rejo  Desa  Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu di atas milik
orang  tua  Tergugat  dengan batas  – batas  sebagai berikut  :
 Sebelah  Utara  20.30
Meter ;
 Sebelah  Timur  15.30 Meter ;
 Sebelah  Selatan  20.30
Meter ;
 Sebelah Barat 15
Meter;
2) Sebidang tanah berikut tanaman  Kelapa  sawit  di
atasnya seluas ± 2 Ha yang dikenal dengan Proyek Pirbun Aek Torop
Kaveling nomor 85
Kelompok  E.  terletak  di Dusun  Tasik  Rejo,  Desa Asam Jawa, dengan batas – batas sebagai berikut :
 Sebelah  Utara  berbatas dengan  Salim  terukur 100 meter ;
 Sebelah Timur berbatas dengan  Jumrik  terukur 200 meter ;
 Sebelah Selatan berbatas dengan Bukhori  terukur  100 meter ;
 Sebelah  Barat  berbatas dengan Salamun
terukur 200 meter ;
3) Sebidang tanah berikut tanaman Kelapa Sawit
diatasnya  ±  3  Ha,  terletak di Dusun Tasik Rejo, Desa Asam  Jawa,  Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu dengan
batas  – batas  sebagai berikut :
 Sebelah  Utara  berbatas dengan  Jalan  Umum terukur ;
 Sebelah Timur berbatas tanah terukur ;
 Sebelah
Selatan berbatas Tanah PT. Sungai Pinang terukur ;
 Sebelah  Barat  berbatas tanah Syamsudin terukur ; 4) Sebidang  tanah  pertanian terletak  di  Dusun  Tasik
Rejo,  Desa  Asam  Jawa,
Kecamatan Torgamba, Kabupaten  Labuhan  Batu dengan batas – batas
sebagai berikut :
 Sebelah  Utara  berbatas dengan  Jalan  terukur 366 meter ;
 Sebelah Timur berbatas dengan  Jalan  terukur
6,6 meter ;
 Sebelah
Selatan berbatas  dengan  Pir
Aek  torp  terukur  310 meter ;  Sebelah  Barat  berbatas
dengan Sitompul terukur 9,8 meter ; 5) Sebidang tanah berikut
tanaman Kelapa Sawit
diatasnya  seluas      ±  2,1 Ha  terletak  di  Desa  Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu dengan
batas  – batas  sebagai berikut :
 Sebelah  Utara  berbatas dengan  Nauli  terukur 159 meter ;
 Sebelah Timur berbatas dengan  Pir  Aek  Torop terukur 184 meter ;
 Sebelah Selatan dengan Ismail Tampubolon terukur 181 meter ;
 Sebelah  Barat  berbatas Sugianto 61.60 meter ;
6) 1  (  satu  )  unit  Mobil Daihatsu  Fic  Up  dengan Nomor  Polisi  BK.  9108 LY.
7) 2 ( dua ) unit Sepeda Motor masing – masing :
 Sepeda  Motor  Honda Astrea Star Tahun 1986  BK. 5513 YD.
 Sepeda  Motor  Honda Karisma  tahun  2005 BK. 4360 JS.
8) 2 ( dua ) unit Mesin Lampu Diesel  Berdinamo  masing – masing :
 Mesin Lampu berdinamo  7  (  tujuh  )
kg ;  Mesin Lampu berdinamo  5  (  lima  )
kg;
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
9) Seperangkat  alat  rumah tangga  dengan  perincian sebagai berikut :
 2  (  dua  )  unit  lemari pakaian  berukuran  3  ( tiga ) pintu ;
 1  (  satu  )  unti  lemari makan  berukuran  3  ( tiga ) pintu ;
 1  (  satu  )  Set  meja makan berikut kursinya;
 10  (  sepuluh  )  lusin gelas  Duralex  dan  3  ( tiga ) lusin piring ;
 1  (  satu  )  unit  tempat tidur  berukuran  6  ( enam ) kaki ;
 2  (  dua  )  unit  tempat tidur berukuran 5
(lima) kaki ;  1  (  satu  )  unit  Televisi
berwarna Merk Changkong 21 Inci lengkap dengan parabola  Digital  dan VCD ; 10) Hasil  yang  diperoleh  dari harta bersama Kebun
Kelapa Sawit, dengan perincian sebagai berikut :
 -   Hasil  kebun  kelapa
sawit  seluas  2  Ha dikenal  dengan  Pirbun
Aek  Torop   Kaveling No.  85  setiap  bulan sebesar 1.000 Kg x Rp. 1.000  =  Rp.  1.000.000, -  x  10  bulan  =  Rp. 10.000.000,-  (  sepuluh juta rupiah )
 Hasil kebun kelapa sawit  seluas  3  Ha  di Desa Asam Jawa setiap bulan sebesar 2.000 Kg x  Rp.  1000  =  Rp. 2.000.000,-  x  10  bulan =  Rp.  2.000.000,-  (dua puluh juta rupiah )
 Hasil kebun kelapa sawit  seluas  2,5  Ha terletak  di  Desa  Asam
Jawa setiap bulan sebesar 1.500 Kg x Rp. 1000 = Rp.  1.500.000,- x  10  bulan  =  Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah )  Biaya  produksi dan Perawatan
Kebun setiap bulan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- jadi jumlah
keseluruhan  hasil  dari harta  bersama  Kbun Kelapa  Sawit  sebesar
Rp. 45.000.000,- (
empat  puluh  lima  juta
rupiah ) dikurang biaya peroduksi dan perawatan Rp. 15.000.000,- ( lima belas  juta  rupiah  ) adalah sebesar Rp.
30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah )
c. Menetapkan  ½  (  seperdua  )
dari  harta  bersama  tersebut pada  diktum  nomor  2  (  dua) diatas  adalah  menjadi  bagian Penggugat  dan  ½  (  seperdua  ) lainnya menjadi bagian
Tergugat.
d. Menghukum  Penggugat  dan Tergugat  untuk  melaksanakan pembagian harta bersama tersebut,  jika  pembagian  itu tidak  dapat  di  lakukan  secara natural,  maka  pembagian  di lakukan  dengan  cara  jual  atau lelang  melalui  pejabat  lelang Negara  oleh  Kantor  Pelayanan dan  Penggugat  sesuai  dengan diktum nomor 3 ( tiga ) diatas.
e. Menolak  gugatan  Penggugat selain dan selebihnya.
DALAM REKONPENSI
- Menolak  gugatan  Rekonpensi  dari
Penggugat Rekonpensi DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat  Rekonpensi  dan Tergugat Konpensi/Penggugat
Rekonpensi  untuk  membayar  segala biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini secara  bersama  –  sama  (  tanggung renteng ) sebesar Rp. 2.911.000,- ( dua juta  sembilan  ratus  sebelas  ribu rupiah).
Berdasarkan pertimbangan tersebut  di  atas,  maka  Majelis  hakim memutuskan:
Dalam Konpensi: Tentang Eksepsi:
Menolak Eksepsi dari Tergugat. Tentang Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
untuk sebagian; 2. Menetapkan Harta Bersama
Penggugat  dengan  Tergugat  selama perkawinan adalah sebagai berikut:
a. 1  (satu)  unit  bangunan  rumah permanent berukuran 15x20.30 M, lantai  keramik,  3  (tiga)  kamar tidur, 2 (dua) kamar mandi terletak di  Dusun  Tasik  Rejo  Desa  Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten  Labuhan  Batu  di  atas tanah  milik  orang  tua  Tergugat dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara 20.30 meter
- Sebelah Timur 15.30 meter
- Sebelah Selatan 20.30 meter
- Sebelah Barat 15 meter
b. Sebidang  tanah  berikut  tanaman kelapa sawit di atasnya seluas ± 2
Ha  yang  dikenal  dengan  Proyek Pirbun Aek Torop Kaveling nomor
85 Kelompok E, terletak di Dusun Tasik Rejo, Desa Asam Jawa,  dengan  batas-batas  sebagai berikut: - Sebelah Utara :  Salim terukur 100 meter
- Sebelah Timur          :  Jumrik terukur 200 meter
- Sebelah Selatan :
Bukhori terukur 100 meter
- Sebelah Barat :
Salamun terukur 200 meter
c. Sebidang  tanah  berikut  tanaman
Kelapa  Sawit  di  atasnya  seluas  3 Ha,  terletak  di  Dusun  Tasik  Rejo Desa  Asam  Jawa,  Kecamatan Torgamba,  Kabupaten  Labuhan Batu dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara
: Jalan
Umum
- Sebelah Timur           :  tanah Harun Tambak
- Sebelah Selatan : PT.
Sungai Pinang - Sebelah Barat :  Tanah Syamsuddin
d. Sebidang  tanah  pertanian  terletak di  Dusun  Tasik  Rejo  Desa  Asam
Jawa, Kecamatan Torgamba,
Kabupaten  Labuhan  Batu  dengan ukuran sebagai berikut: - Sebelah Utara : Jalan
terukur 366 meter
- Sebelah Timur            : Jalan
terukur 6,6 meter - Sebelah Selatan : PIR Aek Torop terukur 310 meter - Sebelah Barat : Sitompul 9,8 meter
e. Sebidang  tanah  berikut  tanaman Kelapa  Sawit  di  atasnya  seluas  ± 2,5  Ha  terletak  Desa  Asam  Jawa, Kecamatan  Torgamba,  Kabupaten Labuhan  Batu  dengan  ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara :  Nauli terukur 159 meter
- Sebelah Timur            : PIR Aek Torop terukur 184 meter
- Sebelah Selatan :  Ismail Tampubolon terukur 181 meter
- Sebelah Barat : Sugianto 61.70 meter
f. 1  (  satu  )  unit  Mobil  Daihatsu  Fic Up  dengan  Nomor  Polisi  BK. 9108 LY.
g. 2  (  dua  )  unit  Sepeda  Motor masing – masing :
- Sepeda  Motor  Honda  Astrea Star  Tahun  1986  BK.  5513 YD
- Sepeda  Motor  Honda  Karisma tahun 2005 BK. 4360 JS
h. 2 ( dua ) unit Mesin Lampu Diesel
Berdinamo masing – masing :
- Mesin  Lampu  berdinamo  7  ( tujuh ) kg
- Mesin  Lampu  berdinamo  5 (lima) kg
i. Seperangkat  alat  rumah  tangga dengan perincian sebagai berikut :
- 2  (  dua  )  unit  lemari  pakaian berukuran 3 ( tiga ) pintu
- 1  (  satu  )  unti  lemari  makan berukuran 3 ( tiga ) pintu
- 1  (  satu  )  Set  meja  makan berikut kursinya
- 10  (  sepuluh  )  lusin  gelas Duralex  dan  3  (  tiga  )  lusin piring
- 1  (  satu  )  unit  tempat  tidur berukuran 6 ( enam ) kaki
- 2  (  dua  )  unit  tempat  tidur berukuran 5 (lima) kaki
- 1  (  satu  )  unit  Televisi berwarna  Merk  Changkong  21 Inci  lengkap  dengan  parabola
Digital dan VCD
j. Hasil  yang  diperoleh  dari  harta bersama  Kebun  Kelapa  Sawit sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
3. Menetapkan ½  (seperdua)  dari  harta bersama tersebut pada ediktum nomor 2  (dua)  diatas  adalah  menjadi  bagian Penggugat  dan  ½  (seperdua)  lainnya menjadi bagian Tergugat.
4. Menghukum  penggugat  dan  tergugat untuk  melaksanakan  pembagian  harta bersama  tersebut,  jika  pembagian  itu tidak  dapat  dilakukan  secara  Natura, maka  dilakukan  secara  jual  lelang melalui  Pejabat  Lelang  Negara  oleh Kantor  Pelayanan  Piutang  dan  Lelang Negara,  yang  hasilnya  dibagi  kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum nomor 3 (tiga) di atas.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk  mengosongkan  harta  bersama tersebut  pada  diktum  nomor  2  huruf (d) di atas.
6. Menolak  gugatan  Penggugat  selain dan selebihnya.
Dalam Rekonpensi:
Menolak  dan  tidak  dapat  diterima gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi.
Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:
- Menghukum  Penggugat  Konpensi  / Tergugat  Rekonpensi  dan  Tergugat Konpensi  /  Penggugat  Rekonpensi untuk  membayar  segala  biya  yang timbul  dalam  perkara  ini  secara bersama-sama (tanggung renteng) sebesar  Rp.  2.911.000,-  (dua  juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
Berdasarkan  kasus  diatas  dapat penulis  terangkan  bahwa  Pembentukan harta  bersama  yang  menjadi  sengketa merupakan  hasil  dari  pencarian  kedua belah selama perkawinan, maka harta
tersebut disebut sebagai harta bersama.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  35 ayat  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun
1974 tentang perkawinan yang menyatakan  bahwa  harta  benda  diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.  Dan  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Pasal  97  Inpres  No.1  Tahun  1991 tentang  harta  bersama  yang  menyatakan bahwa  janda  atau  duda  cerai  hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.
Gugatan  diajukan  bersama-sama dengan gugatan perceraian, pada dasarnya proses  penyelesaiannya  sama  dengan gugatan  yang  diajukan  secara  sendiri- sendiri,  hanya  saja  putusan  mengenai pembagian harta bersama tergantung pada putusan  tentang gugatan  perceraian, karena  perkara  mengenai  harta  bersama baru  bisa  diputus  bila  putusan  gugatan perceraian itu dikabulkan.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka penulis  mengambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Adapun  akibat  yang  ditimbulkan  dari suatu  perceraian  menurut  Undang- undang  perkawinan  dapat  kita  bagi dalam 3 unsur yaitu:
a) Akibat  terhadap  hubungan  suami- isteri
b) Akibat terhadap harta bersama
c) Akibat terhadap anak
2. Dalam  hal  keadaan   harta  bersama (gono-gini)  pasca  perceraian,  dalam putusan hakim bahwa besarnya bagian untuk masing-masing pihak janda atau duda  dalam  pembagian  harta  bersama yang  putus  karena  perceraian  baik cerai talak  maupun cerai  gugat  adalah separuh  dari  harta  bersama  menjadi hak bagi masing-masing  pihak sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan, hal ini berdasarkan  kepada  ketentuan  pasal 97 KHI.
3. Pelaksanaan pembagian harta bersama perkawinan setelah terjadinya perceraian  di  Pengadilan  Agama Rantau  Prapat  telah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku menurut Pasal 49 tentang  Kekuasaan Pengadilan dan Pasal  89  tentang  Biaya  Perkara Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-buku
Ahmad Azhar Basyir, 1988, Hukum
Perkawinan  Islam,  Perpustakaan  FH- UII, Yogyakarta
Depatemen  Agama  Republik  Indonesia,
1989, Al-Qu’an Dan Terjemahannya,
CV. Toha Putera, Semarang.
__________, 1992,  Pedoman Pegawai
Pencatat Nikah (PPN), Badan Kesejahteraan  Masjid  (BKM)  pusat, Jakarta.
__________, 2001, Bahan Penyuluhan
Hukum,
Dirjen Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.
Djamil  latif,  H.M,  1982, Aneka  Hukum Perceraian, Bulan Bintang, Jakarta.
Moh.
Idris
ramulyo, 1996, Hukum
Perkawinan  Islam,  Bumi  Aksara,
Jakarta.
Mukti  arto,  H.A,  1995, Praktek  Perkara Perdata  Pada  Pengadilan  Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Subekti, 1992, Pokok-Pokok
Hukum
Perdata, Intermas, Jakarta.

## Soemiyati,  1986, Hukum  Perkawinan  Dan
Undang-Undang Perkawinan,
Liberty, Yogyakarta.
Sulaiman Rasyid, 1959, Fiqih Islam, Djajamurni, Jakarta.
2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor 1 Tahun. 1974.
Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009
“Tentang Perlindungan Dan