SUMBER DAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN PENDUDUK LOKAL: Studi Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara Di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur, Indonesia
Rahmad Budi Suharto Rian Hilmawan Rizky Yudaruddin Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur

## ABSTRACT
This study aims to provethe famous, so called: resource curse hypothesis is really exist in Indonesia. In contrast to empirical studies typically use an econometric methods, we choose alternative, to use a field survey approach to interview and photograph the factual conditions that occur. We chose coal mining in Kalimantan corridor with four sample sub-district (kabupaten) and cities in the province of East Kalimantan (Kutai regency and the city of Samarinda) as an object of research. More specifically, the purpose of this study is to answer the question: whether the coal mining activities affect (positive or negative) for the population in the surrounding area. Primarily concerned with the social and economic dimensions such as environmental quality, livelihoods and the shift pattern, cost of living, income, employment opportunities and openness sought. The results show facts from field, the implications and provide insight to the truth of the resource curse hypothesis debate.
Keywords: coal, natural resource curse , social economy

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis kutukan sumber daya alam ( natural resource curse hypothesis ) berlaku di Indonesia. Berbeda dengan penelitian empiris yang biasanya menggunakan pendekatan ekonometrik, kami memilih menggunakan pendekatan survei lapangan dengan wawancara dan memotret langsung kondisi faktual yang terjadi. Kami memilih pertambangan batu bara di koridor Kalimantan dengan empat sampel wilayah kecamatan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda) sebagai obyek penelitian. Lebih spesifik, tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: apakah kegiatan pertambangan batu bara memberi dampak perubahan (positif atau negatif) bagi penduduk lokal di sekitar area terdampak. Terutama berkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi di antaranya seperti kualitas lingkungan, mata pencaharian dan pola pergeserannya, biaya hidup, penghasilan, kesempatan kerja dan keterbukaan berusaha. Hasil penelitian menyajikan temuan fakta, implikasi dan memberikan pencerahan terhadap perdebatan hipotesis kutukan sumber daya alam.
Kata kunci: batu bara, kutukan sumber daya alam, sosial ekonomi
Kalimantan dan Sumatera merupakan dua wilayah yang memiliki cadangan batu bara terbesar di Indonesia. Meskipun demikian, dibandingkan Sumatera, Kalimantan merupakan wilayah dominan eksplorasi batu bara, terutama Kalimantan Timur. Dampak ekonomi bagi Kalimantan Timur
memang besar, misalnya penerimaan daerah melalui dana bagi hasil tambang dan mineral, yang membawa kenaikan APBD kabupaten/kota hingga triliunan rupiah. Namun sifat eksplorasi batu bara memiliki pola yang cenderung primitif dan destruktif.
Orientasi perusahaan umumnya adalah bagaimana memproduksi sebesar-besarnya dan menjualnya ke luar negeri (ekspor) dengan harga pasar. Ini berdampak pada pembukaan lahan yang menyebabkan degradasi, erosi, dan deforestrasi wilayah hutan. Menurut data dari Walhi Kaltim, setidaknya terdapat 166 perusahaan yang kini melakukan pinjam pakai kawasan hutan dan berisiko tinggi merusak konservasi dan ekosistem hutan alam.
Perusahaan batu bara umumnya memproduksi kualitas batu bara yang rendah kalori yang juga menyebabkan permasalahan yang serius dari sisi lingkungan, misalnya pencemaran emisi gas karbondioksida (CO 2 ) dan hujan asam. Dilema dihadapi Indonesia, karena di satu sisi pemerintah berusaha untuk mensukseskan ekonomi hijau ( green economy ) dengan cara mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen pada tahun 2020.
Ketergantungan perekonomian Kalimantan Timur terhadap komoditas batu bara sangat besar. Terlihat bahwa total ekspor rata-rata Kalimantan Timur selama 2005-2010 sebesar 53 persen diisi oleh komoditas batu bara. Ini memperlihatkan daerah ini belum mengoptimalkan sektor di luar non-renewable . Kondisi ini kental dengan keadaan yang mendekatkan Kalimantan Timur pada kondisi “kutukan sumber daya alam” ( resources course ). Teori kutukan sumber daya alam menyebutkan, negeri yang dikaruniai sumber daya alam melimpah justru menjadi bangsa yang terbelakang jika tidak berhati-hati mengelolanya. Sumber daya alam yang melimpah cenderung membuat penduduk malas dan tidak kreatif. Sumber kekayaan alam ini bisa menjadi ”kutukan” jika terus dieksploitasi, tanpa ada inovasi yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia. Penelitian Busse dan Groning (2013) membuktikan, dengan menggunakan data panel skala besar dari negara-negara yang dikaruniai sumber daya alam, bahwa kegiatan ekspor sumber daya alam menyebabkan naiknya tingkat korupsi. Hasil ini secara statistik robust dan dapat dipercaya kevalidannya. Beberapa penelitian sebelumnya juga mengungkapkan hipotesis teori ini. Sanglimsuwan (2008), Auty (1993) dan Sachs & Warner (1995, 1997) didasarkan pada korelasi negatif yang konsisten antara kinerja ekonomi (tingkat pertumbuhan PDB per kapita) dan kelimpahan sumber daya alam (pangsa ekspor produk berbasis sumber daya alam).
Berbeda dengan penelitian empiris sebelumnya yang menggunakan pendekatan ekonometrika untuk menganalisis hubungan sumber daya alam, pembangunan, dan kesejahteraan publik, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengamatan langsung dampak operasi pertambangan batu bara terhadap sosial ekonomi masyarakat yang permukimannya dekat dengan tambang. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini untuk mengungkap pertanyaan apakah kegiatan pertambangan batu bara telah memberi perubahan positif atau negatif (khususnya pada dimensi- dimensi kesejahteraan yang paling dasar) bagi warga masyarakat/penduduk di sekitar area tambang. Dimensi dasar dari kesejahteraan publik di antaranya sarana dan prasarana, penguasaan lahan, perekonomian dan aktivitasnya, mata pencaharian, dan pendapatan.
Literatur mengenai kaitan antara sumber daya alam dan pembangunan, telah menemukan apa yang dinamakan fenomena kutukan sumber daya alam. Kutukan sumber daya alam pada dasarnya merupakan hipotesis yang menyatakan semakin besar karunia alam yang dimiliki suatu wilayah, semakin menggiring wilayah tersebut kepada keterbelakangan (Kolstad dan Wiig, 2009). Bahwa negara yang dianugerahi kekayaan alam kerap terjebak pada pertumbuhan yang lamban dan masalah kemiskinan (Sachs dan Warner, 1995;  Kolstad dan Wiig, 2009). Ini dapat terjadi karena
komoditas hasil alam umumnya, dalam jangka panjang, sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga dunia, efek Dutch disease , dan kelembagaan serta pemerintahan yang buruk (Frankel, 2010). Penelitian empiris juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara kaya sumber daya alam cenderung melambat (Sachs dan Warner, 2001) juga cenderung terjebak pada fenomena rent seeking (Torvik, 2002). Atas alasan itu, ada anggapan bahwa karunia sumber daya alam lebih banyak memberikan kutukan bagi pembangunan daripada sebagai berkah. Umumnya wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam terjebak dengan fenomena seperti: (a) hilangnya kepemilikan sumber daya alam, karena dimiliki asing ( Dutch Disease ); (b) praktik politik ekonomi patron klien, yang umumnya memberikan izin terhadap eksploitasi sumber daya alam kepada kelompok yang dekat dengan kekuasaan; (c) praktek rent seeking yang terjadi akibat desentralisasi ekonomi ke wilayah kabupaten/kota (Kolstad dan Wiig, 2009; Sugiri dan Adisaputra, 2011).
Pada kasus negara yang kaya sumber daya alam berupa minyak, misalnya pada dua negara Venezuela dan Angola, mengalami perbedaan dampak dari kutukan sumber daya alam. Venezuela berhasil mencegah kutukan, sementara Angola tidak. Faktor seperti mismanajemen ekonomi, korupsi, dan standar hidup dari populasi mempengaruhi efek yang diterima kedua negara itu atas karunia alam yang mereka punya (Hammond, 2011). Dengan menggunakan data panel skala besar dari negara-negara, Busse dan Groning (2013), menemukan bahwa sumber daya alam meningkatkan peluang korupsi. Ekspor sumber daya alam mempengaruhi kualitas birokasi pemerintahan.
Studi empiris terkait dengan relasi antara sumber daya alam dan kesejahteraan telah diteliti, meskipun dalam jumlah yang terbatas, dengan cakupan wilayah dan isu yang berbeda. Pada kasus Indonesia, Komarulzaman dan Alisjahbana (2006) pernah menguji hipotesis kutukan sumber daya alam di Indonesia, yang merelasikan anugerah kekayaan alam dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi pada level wilayah menggunakan pendekatan regresi cross section . Pada intinya, penelitian membuat dua model untuk membuktikan efek total sewa sumber daya alam (pada model pertama) dan mendekomposisi efek sewa sumber daya alam pertambangan, minyak, dan gas alam serta kehutanan (pada model kedua) untuk kemudian melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan memfokuskan kepada tiga komponen yaitu (i) share sewa lahan kehutanan terhadap PDB; (ii) share sewa lahan pertambangan terhadap PDB; dan (iii) share sewa minyak bumi dan gas terhadap PDB. Mereka menemukan bahwa provinsi kaya cenderung terjebak pada kutukan ini, di mana faktor sewa lahan kehutanan dan pertambangan berpengaruh positif dan signifikan.
Di level provinsi, Fatah (2008) pada kasus Kalimantan Selatan menemukan bukti bahwa sektor pertambangan batu bara bertanggung jawab untuk banyak pencemaran lingkungan dan gangguan sosial. Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan besaran angka dampak kegiatan operasi batu bara pada ekonomi dan lingkungan.
Temuan studi Fatah (2008) membuktikan bahwa pertambangan batubara yang mendominasi perekonomian Kalimantan Selatan hanya menyerap 2 persen dari penduduk yang bekerja. Di satu sisi pertambangan batubara menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi. Jadi rumah tangga yang paling terpengaruh oleh kontraksi akan menjadi orang-orang yang relatif kaya. Keadaan ini akan semakin memperburuk ketimpangan pendapatan. Namun berbeda dengan Fatah, temuan Dutt dan Mahy (2007) di Kutai Timur, Kalimantan Timur, keberadaan pertambangan batu bara justru berdampak positif terhadap perempuan dan anak-anak, dari lapangan kerja yang tercipta dan multiplier effect yang terjadi di wilayah tersebut.
Penelitian ini dilakukan pada wilayah eksplorasi utama kegiatan pertambangan batu bara koridor Kalimantan yaitu di Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah fokus yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak dua Kecamatan yaitu Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Tenggarong Seberang. Selanjutnya ialah di Kota Samarinda, yaitu Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda.
Sumber data dihimpun menggunakan kuesioner dan wawancara langsung. Wawancara bersifat semi-struktur. Pertanyaan seputar latar belakang sosial ekonomi dan perubahan keadaan sejak pertambangan mulai beroperasi (atau sejak mereka menetap di area ini). Pekerja tambang, petani dan pembudidaya, pedagang, wirausahawan, ibu rumah tangga, pemuda, guru sekolah, pengangguran, dan ketua forum desa merupakan responden yang ditargetkan. Jumlah responden berkisar antara 80-90 orang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang digunakan oleh Dutt dan Mahy (2007). Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan menggunakan grafik persentase dan cross tabulation (tabulasi silang) untuk mendapatkan hubungan deskriptif antara dua variabel. Analisa ini pada intinya mengelaborasi isu-isu sosial ekonomi yang berkembang di lokasi permukiman masyarakat di sekitar eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara. Kami mengukur beberapa dimensi, yang mayoritas diadaptasi dari Dutt dan Mahy (2007) di antaranya: (1) Suku dan Mata pencaharian; (2) biaya hidup, (3) Kesempatan kerja dan keterbukaan berusaha yang tersedia, (4) pendapatan/penghasilan (5) kualitas lingkungan, (6) pola pergeseran mata pencaharian. Informasi yang ditarget pada tabel dikumpulkan melalui survei setelah itu ditabulasi datanya secara deskriptif dan ditampilkan secara persentase.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil survei lapangan di empat Kecamatan menunjukkan masyarakat dominan yang bermukim merupakan warga transmigran yang berasal dari Pulau Jawa. Suku Jawa cenderung bekerja sebagai wiraswasta sebesar 32,5 persen, lebih banyak dibandingkan dengan penduduk asli sebanyak 12,5 persen. Namun jika dilihat dari pekerjaan sebagai aparatur pemerintah (PNS atau tenaga honor) maka penduduk asli lebih banyak dibandingkan responden yang bersuku Jawa yaitu sebesar 8,8 persen. Hal ini merupakan temuan menarik karena dapat membedakan perilaku penduduk asli dan pendatang dikaitkan dengan pekerjaan utamanya.

## 1. Biaya Hidup dan Implikasinya
Kegiatan pertambangan batu bara diyakini masyarakat yang menjadi responden kami ikut mendongkrak tingginya biaya hidup di wilayah mereka. Setidaknya 66 persen responden menyatakan bahwa kehidupan sekarang lebih mahal dibandingkan sebelum adanya aktivitas pertambangan batu bara. Hal yang menyebabkan kenaikan biaya hidup ini, akibatmulai ramainya penduduk pendatang, baik yang menetap secara permanen maupun temporer. Ini membuat peredaran uang melalui transaksi masyarakat semakin cepat dibandingkan sebelum adanya tambang. Namun demikian sarana yang terbatas terutama akses jalan dan transportasi ikut menyebabkan tingginya biaya logistik barang sehingga harga-harga barang juga terdongkrak menjadi mahal.
Semakin tinggi biaya hidup menyebabkan masyarakat sekitar tambang beralih mata pencaharian yang terkait dengan aktiftas tambang. Penghasilan yang diterima pun lebih tinggi dibandingkan jika mereka sebelumnya hanya bekerja sebagai petani. Biaya hidup yang semakin tinggi yang tidak dapat ditopang penduduk sekitar, menyebabkan mereka mengambil jalan praktis
dengan menjual lahan-lahan lama mereka. Kepemilikan lahan ini mereka miliki karena status warga umumnya adalah transmigran yang telah menetap lama.
Kejadian di Kecamatan Tenggarong Seberang umumnya lahan pertanian dibeli oleh perusahaan pertambangan batu bara. Di Tenggarong Seberang, warga masyarakat lebih tertarik untuk menjual lahan mereka karena harga ganti rugi yang ditawarkan oleh perusahaan umumnya berada di atas harga pasar. Para pemilik lahan ini umumnya adalah para transmigran lama yang telah menghuni wilayah tersebut sejak tahun 1970-an. Mereka berpikir bahwa sangat menguntungkan menjual lahan pada harga tersebut, dibandingkan mengelola lahan yang umumnya memberi hasil (keuntungan) yang tidak terlampau besar.Akibatnya banyak pemilik lahan lama terjebak dengan iming-iming tersebut dan rela menjual lahan milik mereka ke perusahaan pertambangan. Para pemilik lahan lama umumnya mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar atas penjualan lahannya tersebut, sehingga oleh masyarakat sekitar fenomena mereka ini sering dinamakan dengan istilah “ Orang Kaya Baru ”. Fenomena jual beli lahan milik warga masyarakat inilah yang bisa menjawab pertanyaan mengapa lahan pertanian di Kutai Kartanegara semakin lama semakin berkurang.
Jadi salah satu faktor berkurangnya lahan pertanian akibat faktor biaya hidup dapat dibuktikan melalui hasil cross tab . Responden menilai ada kecenderungan semakin berkurangannya lahan pertanian diakibatkan adanya peningkatan biaya hidup akibat adanya aktivitas tambang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.  Persepsi Responden Tentang Peningkatan Biaya Hidup Menurut Kondisi Lahan
Pertanian Setelah Adanya Kegiatan Tambang Biaya Hidup Kondisi Lahan Pertanian Total Semakin Berkurang Tetap Semakin Bertambah Semakin mahal 46 4 1 51 57,5% 5,0% 1,3% 63,8% Sama saja 19 9 1 29 23,8% 11,3% 1,3% 36,3% Total 65 13 2 80 81,3% 16,3% 2,5% 100,0%
Sumber: Hasil survei lapangan, 2014
Tingginya biaya hidup, berkurangnya lahan pertanian dan kualitas lingkungan mengakibatkan kehidupan masyarakat di sekitar tambang semakin sulit. Peningkatan biaya hidup menuntut kaum perempuan juga turut aktif dalam menopang perekonomian keluarga khususnya pasca tambang. Responden menilai ada kecenderungan tingginya biaya hidup membuat peran kaum perempuan dalam membantu perekonomian keluarga semakin besar.

## 2. Dampak terhadap kesempatan kerja dan keterbukaan berusaha serta penghasilan penduduk
Dampak pertambangan batubara diyakini oleh 38 persen responden memberi kontribusi terhadap terbukanya kesempatan kerja di wilayah mereka. Namun sebanyak 58 persen menjawab tetap-tetap saja keadaannya. Responden yang merasakan adanya kontribusi sebenarnya bukan berasal dari efek langsungnya seperti penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan, melainkan efek
tidak langsungnya. Seperti mulai ramainya penduduk yang berwirausaha, misalnya membuka rumah- rumah sewaan, warung sembako, warung makan, kios pulsa, mendirikan bengkel, pencucian kendaraan dan jasa-jasa musiman seperti jasa parkir sepeda motor. Masyarakat mendirikan usaha- usaha tersebut karena mulai ramainya permintaan terhadap pelayanan tersebut, dibandingkan sebelum adanya operasi pertambangan batu bara yang terjadi di wilayah mereka.
Gambar 1. Jasa parkir yang didirikan warga di kelurahan Tanah Merah, Samarinda Utara
Seperti halnya pada perusahaan pertambangan batu bara di Kelurahan Sempaja Utara. Kesempatan bekerja pada sektor pertambangan batu bara terhadap masyarakat lokal sangatlah kecil, terlihat dari sedikitnya jumlah masyarakat lokal yang bekerja di perusahaan. Masyarakat yang bekerja pada perusahaan cenderung hanya sebagai buruh kasar dan supir truk pengangkut batubara. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat lokal tidak dapat melakukan penetrasi ke posisi strategis di perusahaan pertambangan batu bara.
Gambar 2. Persepsi responden tentang pemberdayaan penduduk lokal
Pertama, disebabkan lebih karena adanya budaya masyarakat setempat bahwa menjadi pegawai pemerintah jauh lebih baik dan berwibawa, dibandingkan bekerja di perusahaan. Kedua,
alasan teknikal di mana penduduk lokal memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan tidak sesuai spesifikasi perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil survei yang menyatakan bahwa sangat sedikit perhatian perusahaan tambang dalam memberdayakan warga lokal, bahkan secara ekstrem masyarakat menyatakan sama sekali tidak ada perhatian (lihat Gambar 2). Jika dikalkulasi persentasenya, 91 persen masyarakat yang menjadi responden kami menyatakan bahwa pemberdayaan perusahaan pertambangan terhadap penduduk lokal sangat minimal. Perubahan lapangan kerja dilihat dari banyaknya aktivitas warga yang dulunya hanya petani dan sekarang menjadi wirausaha. Masyarakat-masyarakat tersebut membuka warung makan, rumah sewaan, dan sebagainya, sehingga karena perubahan lapangan kerja tersebut pendapatan dapat meningkat. Persepsi responden tentang tingkat penghasilan dengan adanya aktivitas tambang batu bara menurut pekerjaan dinilai oleh mayoritas responden baik pegawai negeri, swasta dan wiraswasta cenderung tetap. Peningkatan ini terjadi karena dengan adanya aktivitas pertambangan batu bara, responden yang bekerja sebagai wiraswasta dapat mendukung aktivitas kegiatan tambang dan para pekerjanya, seperti menyediakan jasa rumah makan, rumah kos, kios pulsa, warung sembako, dan pelayanan jasa yang diperuntukkan bagi pekerja tambang. Juga banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani, berkebun dan budi daya ikan harus beralih ke pekerjaan lain seperti penjual makanan, buruh tambang, penyedia jasa (tukang ojek, rumah kos dan lainnya).
Adanya pergeseran mata pencaharian diakibatkan banyak masyarakat yang menjual lahannya. Sebagian masyarakat yang menjadi responden menuturkan bahwa kebanyakan penduduk menjual lahannya, untuk kemudian membelanjakan pada hal yang sifatnya konsumtif dan ada pula yang sifatnya produktif (investasi). Untuk yang konsumtif, lahan yang dijual digunakan untuk membeli kendaraan, naik haji, perbaikan rumah dan lainnya sebagainya yang tidak memberikan efek bagi peningkatan penghasilan. Sedangkan yang berpikir produktif, lahan yang dijual kembali digunakan untuk membangun toko, rumah kos, kendaraan yang disewakan atau lahan pertanian di tempat lain sehingga menjadi penunjang bagi peningkatan pendapatan di masa depan.
Meskipun responden berpindah pekerjaan, namun tidak serta merta meningkatkan penghasilan. Responden mayoritas menilai, meskipun sangat banyak yang berpindah kerja, namun penghasilan yang diperoleh tidak mengalami peningkatan (tetap) sebagaimana Tabel 3.

## Tabel 3.  Hubungan Tingkat Penghasilan Setelah Adanya Kegiatan Tambang dengan Pergeseran Mata Pencaharian
Tingkat Penghasilan Pergerseran Mata Pencaharian Total sangat banyak sangat sedikit tidak ada Semakin Sedikit 6,3% 1,3% 3,8% 11,3% Tetap 28 6 11 45 35,0% 7,5% 13,8% 56,3% Semakin Bertambah 9 6 11 26 11,3% 7,5% 13,8% 32,5% Total 42 13 25 80 52,5% 16,3% 31,3% 100,0% Sumber: Hasil survei lapangan, 2014
Hal yang menarik yaitu adanya hubungan durasi lama tinggal penduduk dengan penghasilan yang mereka terima. Bagi penduduk sekitar yang memiliki waktu tinggal lebih dari 15 tahun, mayoritas menilai tingkat penghasilan yang diperoleh setelah adanya aktivitas tambang tidak mengalami perubahan (tetap). Justru mayoritas penduduk yang baru tinggal dengan durasi kurang dari 5 tahun, menilai adanya peningkatan penghasilan (semakin bertambah). Hal ini karena masyarakat yang tinggal dalam durasi kurang dari 5 tahun merupakan pendatang (dari Jawa dan Sulawesi). Ini menunjukkan bahwa penduduk pendatang berhasil mengambil peluang ekonomi dari imbasan aktivitas pertambangan dibandingkan penduduk asli yang telah menetap lama.
Tabel 4.  Hubungan Tingkat Penghasilan Setelah Adanya Kegiatan Tambang dengan
Durasi Lama Tinggal Tingkat Penghasilan Durasi Lama Tinggal Total <5 Tahun 5-15 Tahun >15 Tahun Semakin Sedikit 2 3 4 9 2,5% 3,8% 5,0% 11,3% Tetap 9 11 25 45 11,3% 13,8% 31,3% 56,3% Semakin Bertambah 8 6 12 26 10,0% 7,5% 15,0% 32,5% Total 19 20 41 80 23,8% 25,0% 51,3% 100,0%
Sumber: Hasil survei lapangan, 2014

## 3. Dampak terhadap Lahan Pertanian dan Lingkungan
Kegiatan pertambangan batu bara telah nyata menyebabkan berkurangnya kawasan pertanian dan kesuburan tanah. Ini dikarenakan metode penggalian batu bara adalah open pit sehingga merusak kualitas lapisan tanah subur yang berada pada struktur atas. Warga juga mengkhawatirkan lahan potensi pertanian yang beralih fungsi menjadi kebun sawit, dikarenakan lahan tersebut menganggur. Hasil kajian menemukan fakta bahwa lebih dari 70 persen masyarakat menyatakan kondisi lingkungan saat ini semakin parah dibandingkan sebelumnya. Kualitas air, sungai, tanah, dan udara sudah sedemikian tercemar.
Gambar 3. Penilaian masyarakat di 4 kecamatan terhadap kondisi lingkungan
Eksternalitas negatif seperti kualitas udara yang menurun akibat debu yang berlangsung setiap hari sangat dirasakan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Akibat jalan lingkungan berdekatan dengan stok pile perusahaan tambang batu bara yang hanya beberapa meter dari kawasan permukiman warga. Dampak debu dirasakan warga hingga radius tiga kilometer. Ini dialami di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tanah Merah, dan Palaran yang jumlah penduduknya sebanyak 6.254 orang. Sakit paru-paru yang mengakibatkan infeksi pernapasan (ISPA) dan penglihatan dan juga radiasi yang berpotensi memicu kanker dan penyakit TBC mulai dicemaskan warga.
Gambar 4. Kondisi jalan lingkungan dan stokpile batu bara di kecamatan Loa Kulu
4. Rekapitulasi Persepsi Masyarakat tentang Perubahan Pra-Pasca Tambang Batu Bara Dari hasil temuan lapangan  di empat Kecamatan, dapat dibuat rekapitulasi persepsi masyarakat tentang perubahan yang terjadi pada seluruh dimensi atau indikator. Perubahan ini terdiri atas dua jenis yaitu perubahan positif atau negatif. Hasil rekapitulasi dapat dilihat pada Tabel 5. Pada tiga wilayah yang dijadikan obyek penelitian didapatkan hasil yang serupa. Masyarakat menganggap keberadaan kegiatan pertambangan batu bara memiliki efek positif terhadap kesejahteraan penduduk lokal namun lebih banyak perubahan yang mengarah ke dampak negatif. Sebesar 64% masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara memberi penilaian negatif (kesejahteraan menurun) keberadaan tambang batu bara. Kemudian 86% masyarakat di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda juga memberi penilaian negatif keberadaan tambang batu bara.
Tabel 5.  Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Area Tambang
Kecamatan Arah Penurunan Kesejahteraan Pra – Pasca Tambang (%) Samarinda Utara Menurun 64 Meningkat 36 Palaran Menurun 86 Meningkat 14 Loa Kulu Menurun 68 Meningkat 32 Sumber: Data Primer, diolah (2013 dan 2014)
Hal yang sama pun juga muncul dari persepsi warga di Kecamatan Loa Kulu yang mengakui adanya perubahan positif dari tambang batu bara di wilayah tempat tinggalnya yaitu sebesar 32%. Sisanya sebesar 68 persen lebih menilai perubahan yang terjadi ke arah yang negatif.
Gambar 5. Persepsi masyarakat terhadap perubahan di tiga wilayah
PENUTUP
Kesimpulan yang dapat disampaikan dalam hasil penelitian ini ialah: Pertama, penduduk lokal merasakan lebih banyak perubahan negatif daripada perubahan positif sesudah kegiatan tambang batu bara beroperasi di wilayah mereka. Perubahan negatif ini akibat menurunnya kondisi saat ini dibandingkan sebelum adanya tambang batu bara. Kedua, masyarakat yang menjadi responden juga mengakui ada dampak positif dari kegiatan pertambangan batu di wilayah mereka, seperti mata pencaharian dan penghasilan, namun sifatnya adalah efek tidak langsung dibandingkan efek langsung. Efek ini juga bersifat temporer di mana ketika pertambangan batu bara selesai masa operasinya, maka efek pada penghasilan dan mata pencaharian juga akan terhenti.
Hasil kajian menyimpulkan, pada kasus temuan penelitian ini, bahwa perdebatan terhadap efek negatif dari imbasan sumber daya alam terhadap kesejahteraan penduduk lokal, terbukti adanya. Bagi penduduk lokal yang permukimannya terdampak langsung operasi tambang, sangat sedikit perubahan positif yang mereka rasakan kurang perhatian dari perusahaan pertambangan dalam meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat, serta sangat banyak implikasi penurunan kualitas kesejahteraan (dilihat dari dimensi ekonomi. Kesehatan, sosial dan infrastruktur) yang mereka alami. Kami dapat mengatakan bahwa baik pada level data maupun empiris lapangan, eksploitasi sumber daya alam, terutama batu bara di Indonesia, berdampak buruk dan luas bagi masyarakat.
Saran yang dapat disampaikan dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pemerintah daerah perlu membuat perencanaan dan penganggaran yang pro-pada kesejahteraan penduduk lokal yang terimbas langsung aktivitas operasi batu bara. Perencanaan harus bersifat partisipatif dan tidak semata teknokratis. Perencanaan ini harus masuk dalam Rencana Strategis SKPD terkait dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan APBD.
b. Program Corporate Social Resposibility (CSR) perlu dipertegas dalam Peraturan Daerah yang mana di dalamnya memuat berapa jumlah dana yang harus disisihkan perusahaan yang melakukan eksploitasi sumebr daya alam. Selanjutnya perencanaan program apa saja dan prioritas daerah mana yang dikembangkan serta keberlanjutannya dijamin dan dilindungi dalam ketentuan regulasi tersebut. Selama ini Perda yang mengatur dana CSR tidak tegas menjelaskan secara rinci hal-hal seperti di atas.

## REFERENSI
Busse, M., & Groning, S. (2013). The resource curse revisited: Governance and natural resources. Public choice, 154: 1-20. Dutt, Kuntala L., & Petra Mahy. (2007). Impacts of mining on women and youth in Indonesia: Two mining locations . Diambil dari https://crawford.anu.edu.au/pdf/staff/rmap/lahiridutt/
CR3_KLD_Mahy_Impacts_Mining_Indonesia.pdf
Fatah, Luthfi. (2008). The Impacts of coal mining on the economy and environment of south Kalimantan Province, Indonesia. ASEAN economic bulletin, vol. 25(1), pp. 85-98. Frankel, J. (2010). The natural resource curse: a survey . NBER Working Paper No. 15836, NBER.
Hammond, John L. (2011). The resource curse and oil revenues in Angola and Venezuela. Science & society, vol. 75(3), 348-378.
Kolstad, I. & Arne Wiig. (2009). Is tranparency the key to reducing corruption in resource-rich countries? World development, vol. 37(3), pp. 521-532.
Komarulzaman, A & Alisjahbana, Armida S. (2006). Testing the natural resource curse hypothesis in Indonesia: Evidence at the regional level. CEDS Unpad Working Paper in Economics and Development Studies , No. 200602 . Sachs, J.D. & Warner, A.M. (2001). The curse of natural resources. European economic review , 45, 827-838.
Sugiri, A. & Adiputra, I. (2011). Natural resources for local people’s welfare? People participation in oil governance of Cepu Block, Indonesia. International journal of arts and sciences,
4(13):169-187.
Torvik, R. (2002). Natural resources, rent seeking and welfare. Journal of development economics, 67, 455-470.