## TELAAH MENDALAM BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA MENUJU GOOD GOVERNANCE

## Prima Victoria
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta primavictoria77@gmail.com
Abstrak - Pelayanan yang menjadi kewajiban utama dari Aparatur Sipil Negara memiliki pandangan  yang  berbeda  dinilai  dari  berbagai  sudut  pandang.  Hal  ini  menjadi  sumber permasalahan  di  setiap  Instansi  Pemerintahan,  ada  yang  memberikan  tanggapan  bahwa pelayanannya  belum  memuaskan  ada  juga  yang  mengatakan  pelayanannya  sudah  sesuai dengan  apa  yang  menjadi  harapan  setiap  masyarakat.  Budaya  Kerja  nempunyai  peranan penting  agar  terciptanya  tujuan  utama  pemerintah  tersebut  dalam  kaitannya  dengan pelayanan  publik.  Perlu  diterapkan  Budaya  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  agar  dapat meningkatkan kinerja Instansi Pemerintahan, hal ini juga tentunya harus didukung dengan Penerapan  prinsip-prinsip  Good  Governance  yang  berlaku  seperti  Transparansi, Akuntabilitas, Efektif Efisien dan Responsiveness. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Budaya  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good Governance. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian memiliki dua fokus permasalahan yakni pada Budaya Kerja yakni Sikap Aparatur terhadap Pekerjaan dan perilaku kebiasaan pada waktu bekerja, dan Penerapan Prinsip Good Governance . Data dan hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan tiga teknik yakni wawancara, observasi dan  dokumentasi.  Sumber  data  atau  informan  menggunakan  teknik purposive  sampling . teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  pada  penelitian  ini  yaitu  reduksi  data,  peyajian  data, penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian terhadap Budaya Kerja dan Penerapan prinsip prinsip Good  Governance yang  telah  disebutkan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal.
Kata kunci : Budaya Kerja, Good Governance , Pelayanan Publik
Abstract - Services  which  are  the  main  obligations  of  the  State  Civil  Apparatus  have different views assessed from various points of view. This has become a source of problems in  every  government  agency,  there  are  those  who  respond  that  their  services  are  not satisfactory, others say that their services are in accordance with the expectations of every community. Work Culture has an important role to create the main goals of the government in relation to public services. It is necessary to apply a Work Culture of State Civil Apparatus in order to improve the performance of Government Agencies, this must also of course be supported  by  the  application  of  applicable  Good  Governance  principles  such  as Transparency, Accountability, Effective Efficient and Responsiveness. For this reason, this study aims to determine the Work Culture of the State Civil Apparatus and the Application of  Good  Governance  Principles.  This  research  is  a  qualitative  descriptive  study.  The research has two focus problems, namely on the work culture, namely the attitude of the apparatus towards work and habitual behavior at work, and the application of the principles of good governance. The data and research results were obtained using three techniques, namely  interviews,  observation  and  documentation.  Sources  of  data  or  informants  using purposive sampling technique. The technique of checking the validity of the data in this study
is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. From the results of research on  Work  Culture  and  the  application  of  the  principles  of  Good  Governance  mentioned above, it can be seen that it has been implemented properly and achieved maximum results.
Keywords : Work Culture, Good Governance, Public Service

## PENDAHULUAN
Budaya Kerja adalah etos kerja yang dimiliki setiap Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Budaya  kerja  akan  menjadi  meningkat apabila  menerapkan  beberapa  prinsip  dari Good  Governance, disiplin  dan  motivasi. Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  bergantung  pada orientasi  ideal  Negara  dan  pemerintahan yang berfungsi secara ideal. Disiplin adalah pelaksanaan  tugas  yang  tepat  waktu,  tepat manfaat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku  (Darodjat  Achmad  Tubagus 2015:27).  Sedangkan  mortivasi  adalah dorongan  yang  mempengaruhi  pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya.
Kinerja Aparatur Sipil Negara sering dianggap  kurang  professional,  kurang produktif, prestasi kerja yang rendah, tidak disiplin dan tidak memiliki semangat kerja dalam  melaksanakan  tugas-tugas  yang menjadi  tanggungjwabnya.  Tercapainya kinerja organisasi tidak terlepas dari kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Sikka  yang ditentukan  oleh  berbagai  faktor  seperti budaya  kerja, Good  Governance ,  disiplin dan motivasi. Alasan utama juga mengapa peneliti tertarik mengambil locus penelitian
pada  Dinas  terkait  karena  berdasarkan fenomena  yang  terjadi  di  lapangan,  para aparatur  yang  bekerja  pada  dinas  tersebut sering melakukan penyelewengan terhadap pelayanan, atau bisa dikatakan memberikan pelayanan  yang  buruk,  suka  menunda- nunda  dengan  berbagai  alasan  yang  tidak bisa  di  terima  oleh  masyarakat  sebagai penerima layanan. Untuk itu peneliti sangat tertarik  untuk  menelaah  secara  mendalam Budaya  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  pada Dinas ini.
Potret pelaksanaan Good
Governance dan  Budaya  Kerja  di Kabupaten  Sikka,  Sampai  saat  ini Pemerintah Daerah (PEMKAB) Kabupaten Sikka  melalui  setiap  Dinas  yang  ada  di Lingkungan  kerja  Kabupaten  Sikka dihimbau  untuk  lebih  mengutamakan Kualitas  Pelayanan,  baik  itu  pada Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP) maupun pada dinas pelayanan lainnya. Hal ini  sangat  berpengaruh  kepada  penilaian penerapan prinsip-prinsip
Good
Governance yang  menjadi  acuan  untuk setiap  Aparatur  Sipil  Negara.  Sejauh  ini sudah  dilakukan  bimbingan  teknis  dan pelatihan  untuk  memantapkan  kualitas Sumber  Daya  Aparatur  yang  ada  di lingkungan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sikka,  sesuai dengan Peraturan Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintahan  dan  Peraturan  Mentri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan  Tata  Cara  Review  Atas  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penelitian  ini  diarahkan  untuk meneliti  tentang Good  Governance dalam kaitannya  dengan  Budaya  Kerja,  sehingga akan sangat sesuai dan sejalan dengan judul penelitian yang akan diambil yaitu tentang “Telaah Mendalam Budaya Kerja Aparatur Sipil  Negara  Menuju Good  Governance ( Studi Kasus pada Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Sikka)”.
Tujuan  Kajian  Artikel  Jurnal  ini yakni Menganalisis Budaya Kerja Aparatur Sipil  Negara  menuju Good  Governance pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Sikka, dan Menganalisis penerapan prinsip- prinsip Good  Governance pada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka yang beralamat di  Jalan  Wairklau  Nomor  36,  Madawat, Alok,  Kabupaten  Sikka,  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur.  Jenis  penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif. Dimana  data  dan  hasil  penelitian  didapat melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu teknik  wawancara,  teknik  observasi  dan teknik dokumentasi. Dapat diketahui dalam pemilihan sumber data atau informan dalam
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang dimana  informan dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Sikka,  Kepala Bidang  Pelayanan  Perizinan  dan  Non Perizinan,  Kepala  seksi  Pelayanan  dan perizinan,  Aparatur  Sipil  Negara  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Sikka  dan masyarakat yang mengajukan permohonan penerbitan  surat  izin    pada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Sikka.  Teknik analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  data  dari  hasil  penelitian  dan pembahasan sesuai dengan hasil wawancara  dan  kesimpulan  berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

## PEMBAHASAN

## 1. Budaya Kerja
Budaya Kerja dalam penelitian ini di definisikan sebagai kondisi dan iklim kerja yang  diciptakan  oleh  pimpinan  dan diberlakukan  dalam  instansi  pemerintahan terkait untuk dijadikan pedoman sikap dan perilaku  Aparatur  Sipil  Negara  dalam melaksanakan  tugas.  Budaya  kerja  diukur dengan indikator sikap terhadap pekerjaan dan perilaku kebiasaan pada waktu bekerja. Budaya  kerja  pada  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Sikka  sudah  termasuk  kategori cukup baik terlihat dari:
a. Sikap Terhadap Pekerjaan
Sikap  Aparatur  Sipil  Negara terhadap  pekerjaan  ditentukan  oleh pemahaman  terhadap  tugas  pokok  dan
fungsi  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Sikka,  yang  secara  umum adalah untuk melaksanakan penyediaan pelayanan  Perizinan  berupa  segala macam jenis izin yang ada di Kabupaten Sikka.
Seperti sudah dikemukakan dalam
struktur  organisasi  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kabupaten  Sikka,  Aparatur  Sipil yang  menduduki  jabatan  Struktural seperti (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala  Bidang  dan  Kepala  Sub Bagian/Seksi)  sudah  ditentukan  tugas dan fungsinya.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sikka
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  mempunyai  tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang  penanaman  modal.  Untuk melaksanakan  tugas  tersebut,  sesuai Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016  tentang  kedudukan,  susunan organisasi,  tugas  dan  fungsi  serta  tata kerja  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka. Berikut  gambar  Alur  Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan.
Berdasarkan  hasil  wawancara langsung  kepada  masyarakat  mengenai sikap  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) dalam  memberikan  pelayanan  sampai saat  ini  sangat  memuaskan,  dimana sikap  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) terlihat sangat ramah dan
bertanggungjawab,  apa  yang  tidak diketahui  oleh  pemohon,  dijelaskan dengan  penuh  kesabaran  sehingga peneliti  menyimpulkan  bahwa  motto dari  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Sikka  yakni  “Melayani
Sepenuh Hati” sudah di terapkan dengan baik  oleh  seluruh  jajaran  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Sikka dan kualitas pelayanan ijin usaha sangat maksimal dengan hasil yang baik.

## b. Perilaku  Kebiasaan  pada  Waktu Bekerja
Perilaku  Aparatur  Sipil  Negara dalam  melaksanakan  tugas  sangat ditentukan  oleh  sikap  mental,  dan perananan  atasan  langsung  masing- masing  ASN.    Dapat  disertai  dengan pengawasan  yang  dilakukan  secara berjenjang.  Perilaku  ASN  dalam Melaksananakan  tugas  pekerjaan  juga dinilai  setiap  tahun  yang  dituangkan dalam  SKP.  Penilaian  ini  dilakukan oleh atasan langsung masing- masing Aparatur.
Perilaku ASN pada Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikategorikan cukup maksimal, berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi  yang    dilakukan  peneliti secara  langsung  di  lokasi  penelitian memproleh  hasil  yakni  yakni  setiap
Aparatur  Sipil  Negara  berperilaku cukup baik, baik itu dari segi pelayanan terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan  penerbitan  izin  maupun terhadap  sesama  ASN  di  Internal Instansi  sehingga  patut  dijadikan contoh  agar  setiap  ASN  wajib menghargai  semua  pekerjaan  yang diberikan  baik  oleh  atasan  maupun yang menjadi tanggungjawabnya pribadi. 2. Penerapan  Prinsip-Prinsip Good Governance Good Governance dalam penelitian  ini  didefinisikan  sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  umum yang  baik  bergantung  pada  orientasi ideal  Negara  dan  Pemerintahan  yang berfungsi secara ideal. Good Governance diukur dengan  indikator- indikator  Berikut  ini:  Transparansi, Responsiveness,  Efektif  dan  Efisien serta  Akuntabilitas.
Dalam  penelitian  ini,  penerapan prinsip-prinsip Good  Governance diukur  dengan  4(empat)  Indikator diatas.  Mengacu  pada  UNDP  ,yakni: (1)  Transparansi,  (2)  Responsiveness, (3) Efektif efisien, (4) Akuntabilitas.
Pengukuran  penerapan  prinsip- prinsip  Good  Governance  dalam penelitian ini dengan empat indikator  dan  dengan  pertimbangan sebagai berikut: 1)  Transparansi  adalah  pelaksanaan program/kegiatan dilakukan secara transparan atau
keterbukaan. Transparansi pelaksanaan pelayanan perizinan terlihat  dari  sistem  pengelolaan biaya  tarif    retribusi  pelayanan izin  yang  berlaku  pada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Sikka.  “ transparency budget ”  yakni  pengalokasian dana  dalam  APBD  Kabupaten Sikka  wajib  diketahui  oleh Publik masyarakat. prinsip transparansi  adalah  mencakup pelaksanaan prinsip “keterbukaan” ( openness ). 2)  Responsiveness adalah Salah satu dimensi kualitas pelayanan publik menurut (Zeithmal, Parasuraman  dan  Berry  dalam Hardiansyah  2011:46)  adalah Daya  Tanggap  yang  terdapat indikator didalamnya yaitu respon apatur. Pentingnya respon dari aparatur dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat memang  sangat  dibutuhkan, dimana masyarakat akan menanggapi seperti apa pelayanan  yang  diberikan  oleh Aparatur, seperti apa respon dari aparatur saat masyarakat membutuhkan pelayanan. 3)  Efektif  dan  Efisien  merupakan proses kecepatan dan keefisiensian dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat dan  juga  dalam  melakukan pekerjaan  di  bidang  internal Instansi.  Efektif  efisien  juga
memberikan  Jaminan  Pelayanan yang  memberikan  kepastian pelayanan  dilaksanakan  sesuai dengan  standar  pelayanan  yang berlaku pada Instansi Pemerintahan  masing-masing. Kualitas ketepatan jaminan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Sikka  dinilai  dari ketepatan  jaminan  waktu  dan standar pelayanan.
Sampai  saat  ini  ketepatan pelayanan  dianggap  mengalami peningkatan berawal dari beralihnya  proses  penerbitan surat  ijin  usaha  dengan  sistem manual  ke  sistem  terbaru  yaitu OSS ( Online Single Submission ) karena  sistem  OSS  ( Online Single  Submission )  merupakan proses  penerbitan  surat  ijin usaha, dimana setiap pendaftaran ijin  usaha  disetiap  daerah  oleh Pemerintah  Daerah  setempat langsung  terdaftar  pada  OSS republik Indonesia, proses penerbitannya  pun  tidak  lama hanya  berkisar  sekitar  15-20 menit setelah pemohon melengkapi  semua  berkas  yang dibutuhkan  sebagai  persyaratan permohonan penerbitan surat ijin usaha.
4)  Akuntabilitas yaitu prinsip keterbukaan  dimana  dengan prinsip  ini  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu
Satu  Pintu  Kabupaten  Sikka dalam  melakukan  pelayanan perizinan harus dapat dipertanggungjawabkan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku. Prinsip  Akuntabilitas  sudah mencakup prinsip jaminan keadilan karena dapat dipertanggungjawabkan realisasi perizinan. Penerapan  prinsip-prinsip good governance pada  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kabupaten  Sikka  sudah berjalan dengan baik untuk menjamin penyelenggaraan  tugas  pokok  dan fungsi masing-masing instansi pemerintahan diLingkungan Pemerintahan Kabupaten Sikka yang berjalan secara transparansi, responsiveness,  efektif  efisien  dan akuntable.  Penerapan  prinsip-prinsip Good  Governance memang  sudah diterapkan di Lingkungan Pemerintahan  Kabupaten  Sikka  dan setiap  pertanggungjawaban  wajib sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi dilapangan  sehingga  setiap  pola perilaku Aparatur Sipil Negara harus mencerminkan  seorang  pemimpin dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip
Good Governance yang berlaku, agar dapat  terwujudnya  tujuan  utama Instansi Pemerintah yakni memberikan pelayanan yang maksimal  dan  memuaskan  kepada masyarakat. 3. Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Budaya Kerja Aparatur  Sipil  Negara  pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka. Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Sikka  sebagai  salah  satu SKPD  di  Lingkungan  Pemerintahan
Kabupaten  Sikka mempunyai  tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pelayanan penerbitan segala jenis izin.
Untuk  dapat  melaksanakan  tugas pokok  tersebut  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kabupaten  Sikka  dituntut memiliki  Budaya  Kerja  yang  baik, sehingga  dapat  menjadi  salah  satu unsur penilaian dari masyarakat terkait pelayanan  yang  telah  diberikan.  Hal tersebut  dapat  dicapai  jika  setiap Aparatur Sipil Negara memiliki kinerja yang  tinggi,  yang  harus  diimbangi dengan peran ASN dan kontribusi dari setiap  ASN,  baik  waktu,tenaga  dan semua jiwa untuk kebutuhan Instansi.
Penerapan  Prinsip-prinsip good governance pada  era  otonomi  daerah ini sangat tmutlak dilaksanakan, yaitu hasil pekerjaan
dapat dipertanggungjawabkan,  transparan, efektif  efisien  dan  responsiveness. Dengan  penerapan  prinsip-prinsip good governance maka hasil pekerjaan (pelaksanaan program/kegiatan)
menjadi maksimal.
Dari  penjelasan  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  Budaya  Kerja Aparatur  Sipil    Negara  sangat dipengaruhi  oleh  penerapan  prinsip- prinsip Good Governance .

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dikemukakan, maka  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Kinerja  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka yang sudah maksimal ditentukan oleh Budaya Kerja Aparatur
Sipil  Negara,  yaitu  kondisi  dan  iklim kerja  yang  diciptakan  oleh  pimpinan dan  diberlakukan  dalam  organisasi untuk  dijadikan  pedoman  sikap  dan perilaku pegawai dalam melaksankaan tugas  yang  ditunjukkan  dari  sikap terhadap  pekerjaan  dan  perilaku  pada waktu bekerja.
2. Kinerja  Instansi  Pemerintahan  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Sikka ditentukan  oleh  pelaksanaan  prinsip- prinsip Good  Governance sebagai peneyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  bergantung  pada  orientasi  Ideal Negara  dan  Pemerintahan  yang berfungsi  secara  ideal.  Penerapan prinsip-prinsip  Good  Governance dapar  dilihat  dari  Transparansi  pada saat pelayanan, akuntabilitas pelaksanaan  pelayanan,  efektif  efisien dan responsiveness pada saat pelaksanaan  pelayanan.  Sehingga
Kinerja  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Sikka  merupakan  refleksi dari  Budaya  Kerja  dan  Penerapan Good  Governance  di  Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat  diajukan  beberapa  saran  sebagai berikut:
1.  Pemimpin  pada  setiap  tingkatan  di lingkungan  Dinas  Penanaman  Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Sikka  diharapkan  untuk dapat mewujudkan budaya kerja yang tinggi,  berbagai  upaya  agar  sikap  dan perilaku  Aparatur  Sipil  Negara menyukai/mencintai pekerjaan,
berdedikasi  tinggi,  bertanggungjawab, berhati-hati,  cermat  disertai  dengan kemauan yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
2.  Untuk  menerapkan  kinerja  Instansi Pemerintahan,  prinsip-prinsip  good governance  agar  dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya secara professional dan proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A  Ngurah  Bagus  Dhermawan,  2012. Pengaruh  Motivasi,  Lingkungan Kerja, Kompetensi,
dan Kompensasi  Terhadap  Kepuasan Kerja  dan  Kinerja  Pegawai  di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan  Umum  Provinsi  Bali .
Jurnal  Manajemen  Strategi  Bisnis dan  Kewirausahaan,  Vol.  6  No.2.
Agustus 2012 Adrie, 2013. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian. Jurnal Yustita. Agha dkk, 2010. Analisis Core Competence Competitive Advantage and Organization Performance. Amna  Hatela,dkk.  2014. Budaya  Kerja Pegawai Negeri Sipil .  Program study Ilmu  Administrasi  Negara,  FISIP. Universitas Tribuana Tunggadewi.
Anwar,  2010. Manajemen  Sumber  Daya Manusia Strategis . Yogyakarta: BPFE. As’ad,2016. Seri  Ilmu  Sumber  Daya Manusia.  Psikologi  Industri  Edisi  IV . Yogyakarta: Liberty.
Ayu  Desi  Indrawati,  2013. Pengaruh Kepuasan  Kerja  terhadap  konerja karyawan  dan  kepuasan  pelanggan pada  Rumah  sakit  swasta  di  Kota Denpasar.
Budiawan, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia,  Edisi  pertama,  Graha  Ilmu, Yogyakarta. Badan  Kepegawaian
Negara. Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri  Sipil  Peraturan  Kepala  Badan Kepagawaian  Negara.  No  7  Tahun 2013. Jakarta: BKN. Christine  dkk.  2015. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri  Sipil  Kota  Manado.  Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah : Manado. Darodjat, Tubagus Achmad.2015. Pentingnya  Budaya  Kerja  Tinggi  dan Kuat . Refika Aditama.
Dessler, (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia . Edisi 10 Indeks: Jakarta.
Dewi,  Ni  Made  Sri.  2018. Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai di  Biro  Humas  dan  Protokol  SETDA Provinsi Bali . Tesis Undiknas Graduate School. Denpasar.
Dwiyanto,  Agus.  2014. Kabinet  dan
Reformasi  Birokrasi :  Tugas  Presiden Baru
Faris, Ihsan. 2014. Reformasi Budaya Kerja pada  Birokrasi  Pemerintah.  Artikel pada Website BKD dan Diklat Provinsi NTB.
Frinaldi,  Aldri,  2014b. Konflik  dan Pengaruh  Budaya  Kerja  Etnik  dalam Kalangan Kakitangan Awam di Pihak Berkuasa  Tempatan  Pasaman  Barat, Wilayah  Sumatera  Barat,  Indonesia. Disertasi  Doktor  Falsafah.  Universiti Utara malaysia.
________.  2014. Pengaruh  Budaya  Kerja Pegewai  Negeri  Sipil  terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payahkumbuh . Jurnal Humanus
________.  2017. Mengelola  Budaya Organisasi dan Budaya Kerja . Acuan Bagi Akademis, praktisi, dan Pemerhati Budaya Kerja. UNP Press Janeudin,dkk.2015. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Secretariat Daerah Kabupaten Bulungan . Makassar:
Jurnal Administrasi Negara.
Kusuma,  Dirk  Malaga,2015. Kinerja Pegawai  negeri  sipil  (PNS)  di  kantor badan kepegawaian daerah kabupaten kutai  timur .  E-journal  Administrasi Negara.
Maggara dkk, 2021 . Dampak Budaya Kerja dalam  Penerapan  aplikasi  e-Planing untuk mewujudkan Good Governance . Jurnal  Manajemen  dan  Administrasi Publik.
Moeheriono.  2010. Perilaku  Organisasi , Sinar Baru Algesindo.
Sedarmayenti, 2011. Sumber Daya Manusia  dan  Prodiktivitas  Kerja . Mandar Maju: Bandung.
Sedarmayenti,  2012. Good  Governance “Kepemerintahan  yang  Baik”  Bagian Kedua  Revisi. Bandung:  CV.  Mandar Maju.
Siagian.  2014. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara. Sugiyono,  2017. Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sundarso, 2015. Peningkatan Budaya kerja dalam Konteks Reformasi Administrasi di  Pemerintahan  Kota  Semarang .
Jurnal  Manajemen  dan  Kebijakan Publik.
Supratman,  Dindin.  2018. Budaya  Kerja ASN Dalam Rangka Good Governance menuju  Birokrasi  Berkelas  Dunia .
Widyaiswara  Ahli  Muda  Balai  Diklat Badan Narkotika Nasional. Sutrisno,2016. Budaya Organisasi .
Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Suwirja, I Wayan. 2019. Konstruksi Sosial Pelayanan  Kesehatan  Berbasis  Tas Twam,  Asi  Di  Rsup  Sanglah .  Tesis Undiknas Graduate School. Denpasar.
Swika,  I  Ketut.  2016. Kinerja  Organisasi dan  budaya  kerja .  Tesis  Undiknas Graduate School. Denpasar.
Tika,  2016. Budaya  Organisasi  dan Peningkatan  Kinerja  Perusahaan ,
Jakarta:  Cetakan  Pertama,  PT  Bumi Aksara.
Wibowo, 2014. Manajemen Kinerja. Edisi Ketiga .  PT  Raja  Grafindo  Prasada. Jakarta.
Wilson, Bangun. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta : Erlangg Zulkifli, T Paranoan dkk. 2014. Hubungan Budaya  Kerja  dengan  Komitmen Pegawai Negeri Sipil.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintahan
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97  Tahun  2014  tentang  Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  13  Tahun  2014  tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata  Cara  Review  Atas  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Bupati Sikka No 11 Tahun 2017 tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan  Bupati  Sikka  Nomor  41  Tahun 2016  Tentang  kedudukan,  susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka.