## FUNDAMENTALISME PASAR DAN FUNDAMENTALISME AGAMA SEBAGAI ANTITESIS IDEOLOGI PANCASILA
Oleh: Rizal A. Hidayat *

## ABSTRACT
This article aims to explain how market fundamentalism and religious fundamentalism have a position opposite to the ideology of Pancasila. Today, two types of fundamentalism in  the  dominant  ideology  has  become  a  challenge  for  the  values  of  Pancasila.  In  the context  of  the  nation  of  Indonesia,  Pancasila  ideology  which  has  been  the  glue fundamental  diversity  of  race,  religion,  race,  culture,  or  group,  has  been  degraded implementation  intrinsic  value,  instrumental  and  praxis  that  seemed  to  be  a  utopian ideology  against  both  types  of  fundamentalism  in  above.  In  practice  the  ideology  of Pancasila  is  limited  to  less  normative  philosophy  formulated  well  in  the  practice  of national life.
Key Words: Pancasila, market fundamentalism, religious fundamentalism.

## Pendahuluan
Pancasila  sebagai  ideologi  nasional Bangsa Indonesia pada hakekatnya merefleksikan  tiga  dimensi  dari  sebuah ideologi  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara- bangsa secara keseluruhan. Dalam pandangan secara umum, ideologi mungkin  dapat  diartikan  sebagai  suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh  dan  mendalam  yang  dipunyai dan  dipegang  oleh  suatu  masyarakat tentang  bagaimana  cara  yang  sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur  tingkah  laku  mereka  bersama dalam  berbagai  segi  kehidupan  duniawi mereka  (Alfian  1992:187).  Mengikuti pengertian ideologi tersebut, dalam konteks  masyarakat  yang  pluralis  dari ragam  aspek  seperti  suku,  agama,  ras,  dan adat  istiadat,  maka  akan  melahirkan
kemajemukan  kelompok  kepentingan  yang terwujud  pada  stratifikasi  dan  klasifikasi kelompok  sosial  yang  berbeda  dalam kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, adat istiadat dan masih banyak lagi yang tentunya memiliki spesifikasi tersendiri  akan  suatu  sistem  pandangan, nilai,  keyakinan  maupun  kepercayaan mereka.
Masing-masing kelompok ke- pentingan  ini  melalui  stratifikasi  dan klasifikasi kelompok sosial masing-masing berusaha  mewujudkan  kebutuhan  dan keinginannya  agar  tetap  menjadi  bagian dari  lingkungan  sosialnya,  baik  dalam skala  makro  (nasional)  maupun  mikro (lokal).    Sistem  pandangan,  nilai,  ke- yakinan maupun kepercayaan yang dimiliki  berbagai  kelompok  kepentingan sebagai  bagian  dari  masyarakat  Indonesia
* Staf pengajar pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta
ini  disebut  sebagai  sub  ideologi.  Jadi ideologi  nasional  sebenarnya  merupakan sintesis dari keseluruhan sub ideologi yang ada  sekalipun  satu  sama  lain  nampak bertentangan  (anti  tesis),  dan  merupakan hasil  dari  konsensus  atau  kesepakatan bersama  (sintesis)  antar  golongan  atau kelompok dalam stratifikasi dan klasifikasi masyarakat yang pluralis, seperti masyarakat Indonesia.
Dalam konteks kemajemukan kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang bersendikan ideologi nasional yaitu Pancasila,  terdapat  tiga  dimensi  idealisme ideologi nasional yang merupakan pencerminan  dinamika  realitas  kontekstual keberadaan sub ideologi dalam mempengaruhi  eksistensi  integrasi  nasional Bangsa Indonesia. Pertama , ideologi sebagai realita yang hidup dalam masyarakat. Kedua ,  kemampuan  ideologi memberikan harapan kepada kelompok, atau golongan  yang  ada  dalam  masyarakat. Ketiga , Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi  dan  sekaligus  menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat (Alfian 1992:188-189). Masing- masing dimensi secara idealis akan menjelma ke dalam tata kehidupan berbangsa,  bernegara  dan  bermasyarakat yang dicita-citakan bersama. Dalam Ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa  Indonesia,  sebenarnya  cita-cita perwujudan ketiga dimensi ideologi tersebut
sudah  dirumuskan  secara  ideal  melalui kelima sila dalam Pancasila yang mencerminkan kandungan komitmen persetujuan bersama Bangsa Indonesia akan prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Nasionalisme,  Demokrasi  dan  Keadilan Sosial.
Dalam konteks fenomenal ini, dimensi ketiga  ideologi  Pancasila  ditekan  untuk segera merevitalisasi fungsinya agar selaras  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat  Indonesia  modern.  Namun pada  akhirnya,  lebih  dari  sekedar  tuntutan dan kebutuhan untuk merevitalisasi fungsinya,  yang  muncul  di  permukaan kehidupan  sosial  Bangsa  Indonesia  adalah eksploitasi  berbagai  pertanyaan  seputar esensi  dasar  dari  rasionalitas  aktual ideologi Pancasila dalam konteks dinamika masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Ketika peran  sentralistis  negara  dipecah  ke  dalam berbagai  desentralisasi  peran  politik  dan ekonomi yang memunculkan otoritas politik  lokal  dalam  bingkai  otonomi daerah,  maka  sebuah  fenomena  ancaman muncul.
Tantangan  tersebut  adalah  penguatan etnosentrisme  dalam  kultur  politik  lokal dengan menguatkan  entitas elemen-elemen identitas lokal pembentuk konstelasi politik  lokal.  Di  saat  yang  bersamaan terdapat  dua  ancaman  fundamental  yang menjadi  pemicu  dari  kerawanan  terhadap kebaikan  bersama,  identitas  bersama,  nilai
bersama dan legitimasi kewenangan. Kedua  ancaman  tersebut  adalah  pertama, fundamentalisme pasar dan kedua, fundamentalisme  agama.  Tulisan  ini  akan terfokus pada pembedahan ancaman Ideologi  Pancasila  yang  bermuara  dari fundamentalisme pasar dan agama.

## Pembahasan
Fundamentalisme  pasar  dan  agama menjadi basis kekuatan  destruktif integrasi nasional    ke  dalam  praktik  kehidupan sosial  Bangsa  Indonesia.  Indonesia  lebih akrab  dengan  definisi  “bukan  negara agama,  juga  bukan  negara  sekuler”. Definisi  tersebut  hanya  melihat  Pancasila dalam  kerangka  relasi  antara  agama  dan negara.  Problem  serius  Indonesia  sekarang adalah  mati  surinya  ideologi.  Pancasila diabaikan  dalam  menyusun  kebijakan  dan perilaku  politik.  Ketika  negara  tidak Pancasilais,  rakyatlah  yang  pertama-tama menderita.  Cukup  banyak  rakyat  yang menjadi korban kekerasan karena penguasa tidak  tegas  memihak  kemanusiaan  yang adil  dan  beradab,  terutama  mereka  yang lebih  lemah.  Negara  hanya  menjadi pemadam  kebakaran  sosial,  atau  lebih buruk lagi penonton.
Oleh  karena  itu,  warga  pun  sulit melihat  relevansi  langsung  antara  ideologi dan  kenyataan  hidup  sehari-hari.  Publik apatis  dengan  kesaktian  Pancasila,  yang seolah-olah  hanya  sakti  untuk  menghadapi
komunisme  pada  masa  lampau.  Bersaing dengan fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama, Indonesia termasuk negara yang mudah berada dalam cengkeraman  ( soft  country )  kapitalisme global dan paham keagamaan transnasional.  Pancasila  sebenarnya  cukup ampuh  menangkal  ideologi  asing  sebab nilai-nilainya  diangkat  dari  kultur  bangsa. Namun, mengacu pada pendapat Driyakarkara,  Pancasila  tidak  boleh  hanya berhenti  pada  nilai-nilai  luhur  (ideifikasi), tetapi harus diperjuangkan menjadi konkret (idealisasi).
Pancasila  tidak  boleh  berhenti  pada tataran  ide,  tetapi  harus  menjadi  cita-cita bersama.  Tanpa  ideologi  yang asertif, Indonesia  sulit  membendung  penetrasi ideologi  asing  yang  membuat  Indonesia terpuruk  dan  sulit  bangkit  menjadi  bangsa besar  (Kompas,  1  Oktober  2011).    Oleh karena  itu,  menjadi  Pancasilais  bukanlah imbauan  moral  seperti  imbauan  agama, meski  juga  tidak  bertentangan,  melainkan imperatif kategoris bernegara dan berbangsa. Bangsa Indonesia harus menjadi  besar  bukan  karena  agamanya  -- banyak  bangsa  juga  beragama--  melainkan karena  hidup  sebagai  insan  Pancasilais, dengan Pancasila sebagai ideologi pembentuk  moralitas  bangsa.  Pancasila seharusnya menentukan perilaku penyelenggara  dan  warga  negara.  Jika perilaku  negara  tidak  Pancasilais,  sulit
mengharapkan  warga  Pancasilais.  Dalam pasar  bebas  ide,  warga  akan  lebih  tertarik dengan  ideologi  alternatif.  Sekularisme, hedonisme,  materialisme  dan  seterusnya. Sebagai ideologi tengah, Pancasila seharusnya  menjadi  pembeda  Indonesia, asalkan nilai-nilainya dihayati secara menyeluruh dan konsisten.

## 1. Fundamentalisme Pasar
Fundamentalisme  pasar  berpusat  pada determinisme  ekonomi  sebagai  rangkaian dampak  inheren  arus  globalisasi  ekonomi- politik dunia ketika perang dingin merobohkan  dirinya  dalam  jajaran  tembok Berlin  1989,  yang  kemudian  disusul dengan  gelombang  euforia  Perestroika  dan Glasnost  Uni  Sovyet  (Rusia).  Berdasarkan determinisme ekonomi yang mengedepankan kekuatan mekanisme pasar, maka fundamentalisme pasar menunjuk pada gejala atau upaya programatik  untuk  menjadikan  mekanisme pasar (yaitu transaksi atas dasar harga yang diuangkan)  bukan  hanya  sebagai  prinsip pengatur  alokasi  pemenuhan  barang/jasa kebutuhan,  tetapi  sebagai  satu-satunya prinsip/dasar  pengatur  seluruh  bidang kehidupan  dalam  tatanan  bermasyarakat (Priyono 2011:38).
Fundamentalisme pasar berusaha mendeterminasikan struktur kehidupan masyarakat  melalui  berbagai  motivasi pengejaran kepentingan ekonomi
individual  berdasarkan  hukum  permintaan dan  penawaran  yang  memaksimalkan peran  kebutuhan  dan  keinginan  dengan melegitimasikan  radikalisasi  prinsip  daya beli. Melalui perspektif determinasi ekonomi  dunia yang  mengedepankan kekuatan mekanisme pasar dalam membentuk satu entitas masyarakat kapitalis global, pengamatan sekilas terhadap  globalisasi  menunjukkan  bahwa “negara-bangsa”  tetap  menjadi  menjadi pemain  kunci  dalam  ekonomi  global  saat ini.  Namun,  tinjauan  yang  lebih  radikal terhadap  tesis  ini  menekankan  mundurnya negara  sebagai  badan  pembuat  keputusan yang otonom.
Kemunduran  kekuatan  negara  sebagai badan pembuat keputusan otonom menghubungkan corak perspektif globalisasi  radikal  yang  mengedepankan fundamentalisme pasar dengan menekankan faktor-faktor berikut ini (Dickens dalam Faulks 2010:89):
a. Perkembangan  dan  tersedia  luasnya teknologi  komunikasi  berbiaya  murah seperti  kabel  fiber  optik,  mesin  fax, transmisi digital dan satelit, yang berarti bahwa penduduk negara semakin menjadi  sasaran  “kebudayaan  global” yang  berada  di  luar  kendali  kekuasaan pemerintah.
b. Kemunculan  MNCs (Multi  National Corporations) yang sekarang mempunyai sumber daya untuk
menyaingi  banyak  negara,  namun  tidak seperti  negara,  ia  tidak  terkungkung batas  geografis,  dan  dengan  mudah memindahkan  pabrik  mereka  sesuai perubahan  permintaan  dan  ketersediaan kelebihan  lokal    seperti  biaya  upah murah,  pajak  usaha  rendah,  maupun serikat buruh yang lemah.
c. Semakin mengglobalnya sifat perdagangan,  yang  membuat  negara tidak mampu membuat kebijakan ekonomi  yang  efektif.  Negara  semakin harus  menjawab  faktor-faktor  yang berada  di  luar  kontrolnya,  seperti desakan  MNCs  dan  fluktuasi  pasar finansial  dunia.  Singkat  kata,  diakui bahwa  pasar  dunia  dan  MNCs  menjadi kekuatan  lebih  digdaya  dibandingkan negara  dalam  urusan  internasional,  dan bahwa kekuatan-kekuatan baru globalisasi  ini  tidak  bisa  diatur  secara efektif.
Globalisasi  merupakan  wahana  bagi berkembangnya kapitalisme global.
Sedangkan  Neo-liberalisme  adalah  basis ideologi sebagai motor penggerak ekonomi- politik  global  dalam  satu  wadah  globalisasi ekonomi-politik internasional. Neo- liberalisme merupakan basis ideologi paling penting  yang  memberi  legitimasi  bagi kapitalisme  global.  Secara  garis  besar neoliberalisme  adalah  semacam  pendekatan ideologi ekonomi-politik yang mem-
perjuangkan  kesejahteraan  umat  manusia melalui  proses  pembebasan  individu  dari setiap  macam  kekangan.  Kemerdekaan individu  dalam  hal  ini  bisa  dijamin  melalui kerangka kelembagaan yang ditandai dengan  pengakuan  terhadap  hak  milik pribadi, pasar bebas dan perdagangan bebas.
Pada intinya mengacu kepada pengertian  fundamentalisme  pasar  sebelum- nya, maka sebenarnya dengan basis ideologi neoliberalisme, kebijakan-kebijakan ekonomi, industri dan perdagangan menekankan  pasar  produk  dan  jasa  maupun pasar  faktor  produksi  (modal,  tenaga  kerja) pada  dasarnya  bekerja  sempurna.  Untuk  itu campur  tangan  pemerintah  tidak  diperlukan karena akan menyebabkan kegagalan pemerintah  (Kompas,  26  Mei  2009). Melalui ketiga faktor determinan fundamentalisme  pasar  di  atas,  ideologi neoliberalisme eligibel terhadap  pandangan kelompok hiperglobalis pendukung kapitalisme  global  yang  juga  menekankan serangkaian kegiatan ekonomi dalam segala manisfetasinya  dalam  bentuk  kekuasaan perusahaan-perusahaan berskala trans- nasional dan multinasional (Winarno, dalam Hidayat 2010:167-168).
Kedua  kekuatan  korporasi  ini  memiliki kekuatan  penggerak  untuk  mempengaruhi para  aktor  pembuat  keputusan  ekonomi- politik dalam ruang lingkup negara, terutama  kategori third  world  countries. Apabila
TNCs ( Trans National
Corporations )  memiliki  kekuasaan  murni berupa  aliran  modal  perusahaan  antar  lintas negara  yang  berlokasi  di  belahan  dunia mana  saja  yang  mereka  inginkan  selama maksimalisasi laba masih dirasakan aman di negara  bersangkutan,  maka  untuk Multi National  Corporations (MNCs)  masih berdiri  di  satu  kendali  negara  pusat  dengan cakupan operasi modal global yang mengalir pada beberapa cabang perusahaan. Dengan  kata  lain,  TNCs  bisa  berdiri  di negara  mana  yang  mereka  kehendaki  dan MNCs  tetap  berlokasi  di  satu  negara  pusat, tapi  keduanya  memiliki  persamaan  karakter gerakan  aliran  modal  perusahaan  yang mengalir ke seluruh belahan negara di dunia yang menjadi basis sumber modal keuntungan perusahaan.
Keduanya  adalah  aktor-aktor  penting dalam  mengintegrasikan  pasar  nasional  ke dalam perekonomian global melalui perdagangan  lintas  negara,  baik  dalam bentuk  perdagangan  antara  perusahaan  itu sendiri  atau  perdagangan  antar  perusahaan dengan  pihak  luar,  dan  melalui  aliran investasi yang mengalir melintas batas-batas negara  nasional.  Trend  hiperglobalis  yang justru berkembang saat ini adalah perusahaan-perusahaan  multinasional  dapat menjadi  aktor  kunci  dalam  ekonomi  global karena  mampu  melakukan  integrasi  secara vertikal,  konsentrasi  modal,  organisasi pasar,  dan  manajemen  dalam  suatu  skala yang  dapat  membuatnya  menginternasional,
ke  arah  ekonomi  global  dan  kemudian memenuhi permintaan-permintaan dari pasar-pasar  global.  Hal  ini  disebabkan karena  investasi  modal  dana  terbesar perusahaan  masih  dikendalikan  dari  pusat, daripada  tersebar  ke  dalam  berbagai  negara yang  belum  tentu  kebijakan  ekonomi- politiknya  menguntungkan  bagi  perusahaan yang  bersangkutan,  seperti  TNCs  yang seringkali  harus  fleksibel  terhadap  segala benturan  kebijakan  ekonomi-politik  negara yang bersangkutan.
Dengan  contoh  dari  keterlibatan  MNCs dalam  mempengaruhi  konstelasi  ekonomi- politik  negara,  maka  funda-mentalisme pasar mereduksi peran negara-bangsa dalam menguasai  sepenuhnya  kebijakan-kebijakan ekonomi-politik pemerintah yang menyangkut  legitimasi  kewenangan  segala sumber daya ekonomi nasionalnya. Ideologi neoliberalisme menampilkan tantangan nyata  terhadap  kekuasaan  negara  dengan berusaha mengubah keseimbangan kekuasaan  antara  negara  dan  masyarakat sipil. Ada dua prinsip penting yang menjadi pokok  perubahan  keseimbangan  antara negara  dan  masyarakat  sipil: Pertama , superioritas  pasar  di  atas  politik  dalam menyediakan kebutuhan manusia, menciptakan  kesejahteraan  dan  memajukan kebebasan  pribadi. Kedua ,  kebutuhan  untuk melindungi hak-hak pasar individu, termasuk  hak-hak  kepemilikan  harta,  hak menegaskan  ketidaksetaraan  seseorang,  dan
hak  untuk  memilih  berbagai  macam  barang dan jasa di pasar.
Dari  kedua  prinsip  tersebut  kemudian memunculkan sejumlah kebijakan neoliberalisme yang mencakup : a. Deregulasi  ekonomi,  termasuk  semakin terbuaknya  perdagangan  dan  investasi internasional, pengurangan pajak usaha, dan  penghilangan  hambatan-hambatan birokrasi  yang  merintangi  akumulasi dan profitabilitas swasta.
b. Pengurangan  hak-hak  serikat  dagang
dan  penciptaan  pasar  buruh  yang fleksibel, yang bisa menentukan upahnya sendiri.
c. Pemotongan  belanja  publik  dalam pelayanan  sosial  seperti  kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.
d. Privatisasi pelayanan publik jika memungkinkan,  dan  menciptakan  pasar buatan yang menerapkan prinsip-prinsip pasar  seperti  persaingan  internal  untuk pelayanan,  kontrak  pihak  luar  untuk tugas-tugas kerja pelengkap, dan bayaran berdasar kinerja pelayanan lain yang dijalankan negara.
e. Pendefinisian  ulang  kewarga-negaraan dimana  hak  sipil  dan  pasar  yang terbatas ditegaskan, dengan mengebawahkan  hak-hak  masyarakat, dan  warga  diharapkan  mengambil tanggung  jawab  pribadi  yang  lebih besar  bagi  mereka  sendiri  maupun tanggungannya.
f. Perlu  ditekankan  bahwa  pengaruh prinsip-prinsip  neoliberal  tadi  tidak berlaku  secara  seragam  oleh  negara- negara  yang  telah  dipengaruhi  oleh paham neoliberal. Penerapan kebijakan- kebijakan  tadi  diperantarai  oleh  faktor- faktor  seperti  institusi  politik  dan budaya  suatu  negara,  kekuatan  negara dalam  sistem  ekonomi  dunia,  juga karakteristik sosial maupun ekonominya.
Sekalipun krisis ekonomi yang bermula  dari  mega  krisis  finansial  Enron dan  Lehman  Brothers  2007 (subprime mortgage) menguatkan  kembali  peran negara dalam meregulasi mekanisme pasar, namun  pengaruh  fundamentalisme  power ideologi  pasar  neoliberalisme  tidak  serta merta  meredup  begitu  saja  dalam  tatanan kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Neo- liberalisme  pada  fase  ini  mengubah  secara radikal pemerintah dan  masyarakat dengan menekankan pada persaingan, desentralisasi,  devolusi,  deregulasi  dan privatisasi atas industri, tanah dan pelayanan publik, serta mengganti kebijakan-kebijakan  yang  bersifat welfare menjadi workfarist (Latif 2009:16 ).
Krisis  finansial  yang  berkembang menjadi  krisis  ekonomi  dalam  pandangan Robert Reich disebut sebagai, Supercapitalism . Supercapitalism adalah sebuah  konsep  yang  menggamabrkan
makin  menguatnya  kompetisi  di  dunia bisnis  dalam  memperebutkan  konsumen dan investor yang sekarang telah merambah  dunia  politik.  Persaingan  bisnis itu  mengakibatkan  dana  dalam  jumlah besar  mengalir  deras  dari  korporasi  dan badan-badan  keuangan  guna  membiayai dan  mengarahkan  politik  dan  kebijakan publik  untuk  kepentingan  mereka.  Dengan kata lain,”c apitalism has invaded democracy .”  Dalam  tataran  nasional,  efek superkapitalisme  sebagaimana  ditengarai Reich  diyakini  bisa  berkembang  subur  di tanah  air.  Pesta  demokrasi  yang  semarak sesungguhnya  tidak  lebih  dari  minus demokrasi.  Lebih  jauh  lagi,  salah  satu dampak  utama  penetrasi  kapitalisme  ke dalam  kehidupan  berdemokrasi  adalah menghilangnya warganegara.
Menghilangnya warganegara yang dimaksud adalah memudarnya kepemilikan identitas  nasional  suatu  bangsa  yang berangkat  dari  keragaman  pluralitas  nilai- nilai  identitas  bersama,  kebaikan  bersama, nilai  bersama  dan  legitimasi  kewenangan dalam  lingkup  negara-bangsa.  Dengan menghilangnya warganegara, posisi ideologi Pancasila berada di titik kerawanan  yang  mengesahkan  disfungsi ketiga dimensi ideologi yang menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional yang berdampingan  dengan  penetrasi  identitas budaya  konsumerisme  Bangsa  Indonesia. Benjamin  Barber  pernah  memperlihatkan
bagaimana  kapitalisme  berbentuk  budaya konsumerisme  membahayakan  demokrasi. Menurut Barber, ekonomi kapitalis sekarang,  selain  membagi  dunia  ke  dalam kubu  berada  dan  tak  berada,  juga menumbuhkan etos baru (Latif 2009:20).
Etos  baru  tersebut  berangkat  dari  satu prinsip dasar etos pengerdilan (infantilization)  sebagai  basis  ekonomi konsumeris  berdasarkan  kebutuhan  yang diciptakan.  Masyarakat  konsumeris  akan membenturkan  kapitalisme  dan  demokrasi, sehingga  kapitalisme,  menurut  Barber, sepertinya  secara  harfiah  akan  meng- onsumsi  dirinya  sendiri,  meninggalkan demokrasi  dalam  bahaya  dan  nasib  warga negara  dalam  berdemokrasi  setidaknya dilakukan  melalui  empat  cara. Pertama , mengerdilkan konsumen dengan mengedepankan hal-hal yang gampang dan mudah  dicapai  ketimbang  hal-hal  yang harus  dicapai  dengan  susah  payah;  yang sederhana  di  atas  kerumitan,  dan  yang segera  di  atas  perlahan-lahan. Kedua , memprivatkan warganegara sehingga “aku” berprioritas di atas “kita”.
Ideologi  privatisasi,  menurut  Barber, menempatkan pilihan sebagai hal mendasar bersifat pribadi, bukan menentukan “kehendak bersama” tetapi sebatas kumpulan  dan  rerata  dari  keinginan pribadi;  muncul  “civil  schizophrenia” bersamaan  dengan  penolakan  atas  segala yang  “ civic ”  maupun  “ public ”. Ketiga ,
pemerekan  identitas. Branding  recognition menggantikan identitas religious dan komunal,  di  mana  orang  diidentifikasi melalui  merek  barang  yang  dikonsumsi ketimbang  identitas  religious  ataupun etnisitasnya.  Pendek  kata,  “ inauthenticity becomes  a  kind  of  simulated  authenticity ”.
Dalam  konteks  ini,  “makna”  menjadi
kehilangan  makna. Keempat ,  meminjam mazhab Frankfurt, kelahiran total- itarianisme  konsumer  melalui  penyerbuan semua  aspek  kehidupan  manusia  oleh korporasi  akan  mengakibatkan  runtuhnya keberagaman dan munculnya totalitarianisme baru.
Negara-Negara Centre Lembaga Donor B a n t u a n
Advokasi
Advokasi Bantuan Dan Asistensi Pemberdayaan Shareholder Wilayah Operasi Korporasi Internasional Kebijakan NGO
Akademisi
Parlemen Negara Berkembang Pemerintah Negara Berkembang Korporasi Internasional Badan Dunia Masyarakat Gambar : Operasi Kekuatan Neoliberal
Sumber : As’ad Ali, 2010

## 2. Fundamentalisme  Agama
Fundamentalisme  agama  adalah  gejala atau  upaya  programatik  menjadikan  doktrin agama  tertentu  sebagai  satu-satunya  dasar dan  prinsip  pengaturan  seluruh  bidang kehidupan masyarakat. Istilah seluruh bidang  mencakup  berbagai  urusan  yang menyangkut hukum, ketatanegaraan, ekonomi,  budaya,  pendidikan,  keyakinan, relasi sosial, bahkan urusan cara berpakaian dan tata cara pergaulan (Priyono 2011:37).
Ketika  agama  berhadapan  dengan kenyatan-kenyataan  empiris  yang  bertolak belakang  dari  tujuan  horisontal  ideal  agama (tujuan  yang  mengatur  kehidupan  antar umat  beragama),  maka  agama  justru menjadi landasan pembenaran radikal ideologis dan simbolis. Radikalisasi pembenaran  ideologis  dan  simbolis  agama akan  menyebabkan  konflik  horisontal, anarki,  atau  kekerasan  kolektif  yang merealisasikan  doktrin  agama  sebagai  satu- satunya  dasar  dan  prinsip  pengaturan seluruh  bidang  kehidupan  masyarakat. Agama  yang  kongkrit  adalah  yang  dihayati oleh  pemeluknya  dengan  sistem  ajaran, norma  moral,  institusi,  ritus,  simbol,  para pemukanya.  Semua  unsur  yang  memberi wajah  kongkrit  agama  ini  bisa  mengkristal dalam  bentuk  penafian  terhadap  yang berbeda, maka sangat rentan terjadi pertentangan.  Pertentangan  bisa  terjadi  di antara  dua  agama  yang  berbeda  dalam wujud  konflik  horisontal,  atau  kekerasan
kolektif  yang mengatasnamakan agama atas dasar  nilai-nilai  tertentu    yang  bertentangan secara  etika  dan  moral  atas  dasar  sistem ajaran, institusi dan keyakinan pemeluknya.
Terkait dengan agama yang merangkum berbagai  pemeluknya  ke  dalam  berbagai kelompok  sosial.  Pada  intinya  setiap kelompok sosial berusaha untuk mempertahankan eksistensinya dengan mempertahankan  identitas  asli  nilai  atau norma  yang  mendiferensiasikannya  dengan kelompok lain, dan cenderung akan menolak perbedaan  yang  ada.  Perbedaan  akan dianggap sebagai pengaruh yang mengancam  eksistensi  kelompok  tersebut. Fundamentalisme agama berangkat dari satu titik doktrin agama, bahwa agama bersangkutan  adalah  satu-satunya  dasar  dan prinsip pengaturan seluruh bidang kehidupan masyarakat. Jika memang demikian, sejauh mana doktrin tersebut bisa beradaptasi  dengan  kondisi  plural  bangsa Indonesia  dikaitkan  dengan  pembenaran agama terhadap sebab-sebab tindakan kekerasannya  sendiri?  Sebuah  postulat sementara  tentang  hal  ini  menyatakan agama  lebih  berperan  fungsi  ideologisnya sebagai pembenaran kekuasaan dan landasan simbolis kekerasan.
Peran  guru  agama  atau  pemimpin agama  sangat  besar  di  dalam  menanamkan kebencian terhadap pemeluk agama lain dan menolak  untuk  menerima  yang  berbeda.  Di dalam  interaksi  komunikasi,  pemaknaan
sangat  ditentukan oleh kerangka penafsiran. Mereka  sangat  menentukan  dalam  memberi kerangka  penafsiran  untuk  melihat  realitas dan  hubungan  dengan  umat  beragama  lain. Tugas mereka seharusnya untuk menunjukkan wajah damai agama, penerimaan  pluralitas  dan  toleransi.  Namun ketika penafsiran menjadi sangat politis dan penuh kepentingan, peran guru dan pemuka agama  itulah  yang  sebetulnya  sangat menentukan.  Maka  masuknya  kepentingan politik  bukan  suatu  cara  berpikir  yang dipaksakan,  tetapi  merupakan  kelanjutan atau  perpanjangan  dari  cara  berpikir  yang telah  ditanamkan  oleh  para  guru  dan pemuka  agama.  Perbedaan  yang  ditekankan untuk memberi corak identitas dimanfaatkan untuk  kepentingan  diri  atau  kelompok (Haryatmoko 2010:83-84).
Upaya  memahami  kaitan  agama  dan politik  menyentuh  tiga  mekanisme  pokok yang menentukan: Pertama, kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial (fungsi  ideologi).  Agama  menjadi  perekat suatu  masyarakat  karena  memberi  kerangka penafsiran  dalam  pemaknaan  hubungan- hubungan  sosial.  Sejauhmana  suatu  tatanan sosial  dianggap  representasi  religius,  yang dikehendaki  Tuhan. Kedua ,  agama  sebagai faktor  identitas.  Agama  sebagai  faktor identitas dapat didefinisikan sebagai kepemilikan  pada  kelompok  sosial  tertentu. Kepemilikan  ini  memberi  stabilitas  sosial, status,  pandangan  hidup,  cara  berpikir  dan
ethos. Ini lebih kental lagi jika dikombinasikan dengan identitas etnis: Aceh Muslim, Flores Katolik, Bali Hindu.
Pertentangan  etnis  atau  pribadi  bisa menjadi  konflik  antar  agama.  Faktor identitas  ini  sekaligus  berfungsi  sebagai kapital  sosial  bila  dilihat  dari  perspektif Bourdieu  karena  merupakan  jejaring  atau sumber  daya  berkat  kepemilikan  pada agama  yang  sama,  lalu  menjadi  aktor perekat yang bisa menumbuhkan kepercayaan  dan  solidaritas,  meski  di  sisi lain  juga  menjadi  alat  diskriminasi. Ketiga , agama  sebagai  legitimasi  etis  hubungan sosial.  Berbeda  dengan  agama  sebagai kerangka  penafsiran,  mekanisme  yang ketiga ini bukan sakralisasi hubungan sosial, tetapi  suatu  tatanan  sosial  mendapat dukungan  dari  agama.  Dalam  konteks  ini, formalisme agama menjadi unsur penting di dalam  penghayatan  karena  terkait  dengan masalah  pengakuan  sosial  dan  kebanggaan pada  kepemilikan  kelompok.  Maka  butuh penamaan dari suatu sistem sosial, ekonomi dan  budaya  dengan  jargon-jargon  agama yang akan semakin meningkatkan fanatisme pemeluknya. Ketika fundamentalisme agama  berangkat  dari  titik  tolak  kerangka penafsiran  religiusnya  terhadap  hubungan sosial,  agama  sebagai  faktor  identitas  dan agama  sebagai  legitimasi  etis  hubungan sosial,  yang  berhadapan  dengan  kerumitan problematika  pembangunan  ekonomi  dan ketimpangan  problem  struktural  sistem
politik,  maka  yang  timbul  kemudian  adalah kelahiran politik radikalisme agama.
Politik  radikalisme  yang  dibawa  oleh fundamentalisme  agama  akan  menuntut pembentukan  basis-basis  hubungan  antar kelompok  sosial  dalam  suatu  negara berdasarkan ideologi yang memuat penafsiran  religius,  faktor  identitas  dan legitimasi  etis  agama  yang  bersangkutan. Dampak  signifikan  terpenting  terhadap integrasi nasional adalah terpisahnya berbagai  identitas  yang  masing-masing memuat sub-ideologi  yang berperan penting dalam  strukturisasi  tindakan  sosial.  Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari strukturisasi tindakan  sosial  yang  dijelaskan  oleh Anthony  Giddens  sebagai  interaksi  yang berulang  dan  terpola  dalam  jangka  waktu tertentu  dan  dalam  ruang  tertentu  akan menghasilkan struktur. Interaksi itu dilakukan  oleh  pelaku-pelaku  dan  dibentuk di  dalam  perilaku  subyek  pelaku.  Interaksi sosial  antar  pluralitas  identitas  kebangsaan seperti  Indonesia  membutuhkan  ideologi agar  dapat  masuk  ke  dalam  sistem  politik yang  keduanya  menjamin  integrasi  nasional bisa  tetap  berdiri  kokok  di  atas  fondasi negara-bangsa.
Ada  tiga  bentuk  interaksi  sosial  yang dominan di dalam masyarakat yaitu komunikasi, kekuasaan  dan  moralitas. Komunikasi  makna  di  dalam  interaksi ditentukan  oleh  kerangka  penafsiran.  Maka
pemaknaan  akan  apa  yang  dilakukan  dan dikatakan  tidak  bisa  lepas  dari  kerangka penafsiran tersebut. Kerangka penafsiran ini tidak  lepas  dari  tatanan  pengetahuan kognitif  yang  menjadi  struktur  pemaknaan suatu  komunitas  (misalnya:  komunitas agama).  Sedangkan  hubungan  kekuasaan sangat  ditentukan  oleh  fasilitas  yang dimiliki. Akumulasi kepemilikan fasilitas ini semakin  meningkatkan  kemampuan  di dalam  mempengaruhi  perilaku  pihak-pihak lain atau kemampuan dominasinya (misalnya:  elit  politik  pemerintahan,  guru agama  dan  pemuka  agama).  Akhirnya semua tindakan, termasuk kekuasaan, selalu membutuhkan dasar pembenaran.
Kerangka  ini  masuk  di  dalam  interaksi moralitas.  Dasar  pembenaran  tindakan  atau kekuasaan  ini  didapat  dari  norma  (hukum, tradisi,  agama,  aturan,  kebiasaan)  atau tatanan yang sah. Ketiga interaksi (komunikasi,  kekuasaan,  moralitas)  dan struktur yang dibentuk (pemaknaan, dominasi,  legitimasi)  merupakan  kesatuan integral,  sedangkan  pemisahan  hanya  pada tingkat  analisis. Politik  radikalisme  yang dihasilkan  oleh  fundamentalisme  agama merupakan  reaksi  umpan  balik  terhadap memudarnya identitas bangsa Indonesia dari aspek  hubungan  interaksi  (komunikasi, kekuasaan,  moralitas)  dan  struktur  yang dibentuk  (pemaknaan,  dominasi,  legitimasi) terhadap  kepemilikan  identitas  nasional suatu bangsa yang berangkat dari
keragaman  pluralitas  nilai-nilai  identitas bersama,  kebaikan  bersama,  nilai  bersama dan  legitimasi  kewenangan  dalam  lingkup negara bangsa.
Kunci sukses radikalisme adalah kemampuan  memberi  kepastian  dogmatis. Indoktrinasi dogmatis yang diberikan adalah timbulnya  ketidakpastian  ekonomi  global yang melahirkan pengangguran dan ketidakadilan, radikalisme agama menjanjikan  ekonomi  adil  dan  persaudaran melalui  revolusi  moral.  Dengan  cara  ini radikalisme  memberi  identitas  pasti.  Bukan hanya  memberi  janji,  namun  menjamin; bukan atas dasar analisa, namun melandaskan  pada  keyakinan.  Kemampuan memberi kepastian bahwa kerumitan problematika  pembangunan  ekonomi  dan ketimpangan  problem  struktural  sistem politik  menciptakan  ketegangan-ketegangan sosial. Kepastian bahwa terdapat ketidakpastian ekonomi global yang melahirkan  berbagai  macam  kondisi  yang menciptakan  berbagai  macam  ketimpangan seperti  yang  terjadi  dalam  masyarakat Indonesia saat ini.
Bermacam-macam  ketimpangan  yang dikenal adalah ketimpangan dalam pendidikan,  ekonomi,  kekuasaan,  prestise- prestise  sosial,  perbedaan-perbedaan  etnis, agama,  dst.  Ketimpangan-ketimpangan  ini mencakup dimensi-dimensi eksploitasi, represi  dan  diskriminasi.  Bukan  hanya jurang  yang  kaya  dan  miskin,  melainkan
juga  perlakuan  yang  tidak  sama  terhadap berbagai  kelompok  politis,  agama  dan  suku di Indonesia telah menjadi tempat persemaian konflik-konflik kolektif
(Hardiman
2010:86). Sebagaimana ketimpangan  sosial  yang  menjadi  modus operandi  fundamentalisme  agama. Sikap kolektif,  identitas  kolektif,  kepentingan bersama,  bentuk-bentuk  ekspresi,  ideologi, utopia,  organisasi  dan  mobilisasi  bergerak ke arah pergerakan radikalisme ideoligisasi agama  di  Indonesia  yang  menjustifikasikan kelemahan  atau  kekurangmampuan  negara dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian fungsi ideologi agama  dalam  hal  ini  lebih  merupakan jembatan pengantar fundamentalisme agama yang  bergerak  ke  arah  radikalisme  ideologi agama  yang  berusaha  menanamkan  satu persepsi  bahwa  setiap  modus  gerakan radikal agama menjanjikan setiap anggotanya kembali hijrah menjadi individu bebas dari nilai-nilai inklusif kewarganegaraan. Daya tarik gerakan radikal  terletak  dalam  kemampuannya menawarkan payung alternatif dalam wadah komunitas  yang  berdiri  terpisah  dari masyarakat  terbuka  ( open  society )  sekitar mereka.  Ia  muncul  mendengungkan  seruan terbuka  kembali  ke  identitas  dasar  dan menyapa  mereka  yang  ingin  melakukan hijra  (migrasi)  internal  melindungi  diri  dari
noda  dan  godaan  dunia  luar  (Hasan 2010:15).
Merebaknya berbagai organisasi nonformal  agama  yang  berujung  pada konflik  kekerasan  kolektif  seperti:  Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir, Gerakan  NII,  Ahmadiyah,  dan  lain-lain, memunculkan  satu  pertanyaan  fundamental juga  pada  akhirnya.  Apakah  agama  selalu menimbulkan  kekerasan  yang  merumuskan ideologi keagamaan vis a vis ideologi negara yaitu Pancasila? Karakter pertanyaan seperti itu    lebih  bersifat    utopia  ideologis  dan retoris. Untuk mengubahnya menjadi pertanyaan ilmiah,  kita harus meninggalkan konsep agama yang elusif. Seperti disebutkan  di  atas,  konsep  agama  terlalu abstrak sehingga tidak bisa dioperasionalisasikan.
Untuk  menjawab  pertanyaan  di  atas, harus  membatasi  konsep  agama  pada  aktor- aktor  agama.  Di  mana,  yang  dimaksud dengan  aktor  agama  ialah  orang  yang dibentuk  oleh  komunitas  agama  dan  yang bertindak dengan maksud untuk menegakkan,  menyebarkan,  atau  mem- pertahankan nilai-nilai dan ajaran agamanya.  Individu,   kelompok, komunitas, atau  bahkan  negara  yang raison  d’etre nya dibentuk  oleh  dan  untuk  agama  kita masukkan  dalam  kategori  aktor  agama. Dengan  begitu,  kita  dapat  memilahkan dengan tegas mana tindakan kekerasan yang dilakukan  oleh  aktor  agama  dan  mana  yang
bukan  (Rakhmat  2011:169).  Aktor  agama hidup di tengah-tengah sistem sosial dengan tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman nenek  moyangnya.  Perlahan  tapi  pasti  ia menyerap  nilai-nilai  dan  doktrin-doktrin keagamaan  yang  yang  diterima  secara umum.  Ia  menginternalisasikannya  setelah terlibat dengan agen-agen sosialisasi, seperti:  Sekolah,  madrasah,  masjid,  gereja, media,  komunitas  dan  tokoh-tokohnya.  Ada tiga orientasi keagamaan. Ketiganya berkaitan  dengan  tingkat  toleransi  akan perbedaan  paham,  yang  pada  gilirannya berhubungan dengan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.
Berdasarkan  tiga  orientasi  itu  kita mengidentifikasi  tiga  tipe  aktor  agama. Ekslusivis ,  adalah  aktor  agama  yang membangun  tembok  dan  menciptakan sebuah  “ enclave ”,  daerah  terlindung,  yang steril.  Ia  hanya  percaya  pada  satu-satunya kebenaran,  satu  jalan  untuk  memahami realitas,  dan  satu  cara  untuk  menafsirkan teks-teks  suci.  Secara soteriologis (ilmu tentang  keselamatan),  ia  percaya  hanya kelompok  dia  saja  yang  akan  selamat. Kelompok  yang lain dijamin masuk neraka. Sebaliknya inklusivis ,  mengakui  adanya keragaman tradisi, komunitas dan kebenaran.  Semuanya  adalah  jalan  menuju kebenaran.  Tetapi  agama  (baca,  paham keagamaan)  yang  dianutnya  tetaplah  jalan yang paling lurus, yang paling sempurna, di atas dan mencakup semua paham
keagamaan  lainnya. Terakhir pluralis, menganggap bahwa kebenaran bukan hanya milik satu tradisi atau komunitas keagamaan.
Perbedaan  komunitas  dan  tradisi  tidak dianggap  sebagai  penghalang  yang  harus dilenyapkan,  tetapi  sebagai  peluang  untuk dialog. Ketiga paham orientasi fundamentalisme  agama  yang  dilakukan oleh  aktor-aktor  agama  tersebut  hanya  bisa hidup  di  dalam stateless yang  menurut Charles  Kimball  (2002)  menyebut  lima  ciri agama yang sudah berubah menjadi kejahatan  (mengacu  kepada  faktor-faktor/ institusi-institusi sekular yang memicu motif tindakan  kekerasan  seperti  kepentingan ekonomi,  persoalan  etnis,  nasionalisme, masalah politik):
a. Kalau institusi politik sudah mempercayai kebenaran mutlak ( absolute claims )
b. Menuntut  kepatuhan  membuta  ( blind obedience )
c. Merencanakan masa depan yang gemilang ( establishment of ideal times )
d. Menghalalkan  segala  cara  ( ends  justify means )
e. Menyatakan perang suci ( declaring holy war ) : politik sudah menjadi agama

## Kesimpulan
Dalam konteks dimensi ideologi Pancasila  sebagai  ideologi  nasional,  Baik fundamentalisme pasar dan agama
mendelegitimasi Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan  diri  dengan  pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Per- tumbuhan  dan  perkembangan  masyarakat terpecah  ke  dalam  dua  kubu  yang  saling memperjuangkan eksistensi masing- masing.  Fundamentalisme  tersebut  saling berkompetisi  demi  mempertahankan  status quo  masing-masing  dalam  gelombang globalisasi dunia.
Bagi  para  penganut  fundamen-talisme pasar,  prinsip/dasar  fundamentalis  yang mengontrol  seluruh  bidang  kehidupan dalam  tatanan  masyarakat  tidak  ubahnya seperti  sebuah  ideologi  kontemporer  yang mengangungkan  privatisasi  kebutuhan  dan keinginan  masyarakat  dengan  melepas atribut  kewarganegaraannya  tanpa  mau didikte  oleh  berbagai  regulasi  negara sebagai  aktor  pengontrol  utama  kendali perekonomian  masyarakat  negara-bangsa. Modus  fundamentalisme  pasar  tersebut lazim disebut dengan ideologi/neoliberalisme  yang free  fight liberalism .  Kehadiran  fundamentalisme agama merupakan reaksi umpan balik bagi para penganutnya yang sebenarnya merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang termaginalkan  dari  arena  kompetisi  bebas para individu neoliberalis akibat kurangnya kemampuan  daya  saing  kompetisi  mereka sebagai dampak dari ketimpangan struktural  kehidupan  sosial  yang  terjadi  di
tengah  arena  persaingan  pasar  ekonomi  di atas.
Baik  para  aktor  fundamentalisme agama  yang  eksklusif,  inklusif  maupun pluralis  sebenarnya  memiliki  pola  solusi yang  sama  ketika  berhadapan  dengan  para fundamentalis pasar. Mereka menggunakan agama  sebagai  jalan  utama  perlawanan total  terhadap  dunia  material  pasar  agar kembali  hijrah  sebagai  komunitas  sosial yang menawarkan payung keamanan dunia immateri  yang  jauh  dari  berbagai  macam godaan  nafsu  materi  globalisasi  pasar ekonomi dunia yang sistematis dan integral menjadi  sebuah  ideologi  privatisasi  yang menafikan kebersamaan ruang sosial agama  sebagai  jalan  kemaslahatan  negara bangsa.
Kedua  bentuk  fundamentalisme  inilah yang sebenarnya mengantitesiskan ideologi Pancasila yang sebenarnya memiliki kandungan  ontologis,  epistemologis  dan aksiologis pertumbuhan dan perkembangan Bangsa  Indonesia  yang  diwarnai  dengan benturan politik identitas perbedaan subideologi  dalam  bentuk  agama,  budaya, ras  maupun  etnis.  Prinsip  Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kedaulatan Rakyat,  maupun  Keadilan  Sosial  menjadi kelima  prinsip  dasar/sila  yang  oleh  para kaum  fundamentalis  pasar  maupun  agama diterminologikan  sebagai  fungsi  ideologi privatisasi  eksklusif  yang  berlaku  dalam interpretasi  mikro  sentris  menurut  versi
mereka  sendiri,  dan  bukan  digali  dari eksplorasi  para founding  fathers negara bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian.  (1992). Pemikiran  dan  Perubahan
Politik Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia.
As’ad Said Ali. (2009). Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa . Jakarta: LP3ES Indonesia.
Faulks,  Keith.  (2010). Sosiologi  Politik: Pengantar  Kritis .  Bandung:  Nusa Media.
F.  Budi  Hardiman.  (2011). Massa,  Terror dan Trauma: Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita . Yogyakarta: Lamalera. Haryatmoko.  (2010). Dominasi  Penuh
Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Herry  B.  Priyono.  (2011).  Dua  Nafsu Bertemu : Perihal Kaitan Fundamentalisme  Agama  dan  Pasar. Prisma:  Demokrasi  Yang  Dibajak– Perselingkuhan
Negara, Fundamentalisme  Pasar  dan  Agama .
LP3ES. Vol 6 (1): 37.
Jalaluddin  Rakhmat.  (2011).  Benarkah
Agama Menyebabkan Tindakan Kekerasan?. Prisma:  Demokrasi  Yang Dibajak  –  Perselingkuhan  Negara, Fundamentalisme  Pasar  dan  Agama .
LP3ES. Vol 6 (1): 169.
Noorhaidi Hasan (2010). Ideologi, Identitas dan ekonomi politik kekerasan:  mencari  Model  Solusi mengatasi  Ancaman  Radikalisme  dan Terorisme Di Indonesia. Prisma: Islam dan  Dunia  –  Perjumpaan  Di  Tengah Perbenturan . LP3ES. Vol.29 (4) : 15.
Rizal  A.  Hidayat.  (2009).  Quo  vadis
NeoLiberalisme  Terhadap  Ketahanan Konstelasi  Ekonomi-Politik  Indonesia. Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan .  FISIP  HI  UPN”Veteran”
Yogyakarta.  Vol.1 (2) : 167-168.
Yudi  Latif.  (2009).  Requiem  Dini,  Krisis
Finansial dan Krisis Demokrasi.
Prisma:  Senjakala  Kapitalisme  dan Krisis  Demokrasi .  LP3ES.  Vol.28  (1):
16.
Kompas , 26 Mei 2009
Kompas , 1 Oktober 201