## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 263 − 269 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1146

## Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung
Deni Fauzi Ramdani * , Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, Joni Dawud
Politeknik STIA LAN Bandung, Bandung, Indonesia Email: 1,* deni.fauzi@poltek.stialanbandung.ac.id, 2 rodlial.ramdhan@stialanbandung.ac.id,
3 jonidawud@poltek.stialanbandung.ac.id Email Penulis Korespondensi: deni.fauzi@poltek.stialanbandung.ac.id Submitted: 22/11/2021 ; Accepted: 29/11/2021 ; Published: 30/11/2021
Abstrak −Pajak  dan  retribusi  parkir  merupakan  bagian  penting  sebagai  unsur  penerimaan  daerah.  Adanya  desentralisasi mendorong  daerah  untuk  terus  berupaya  melakukan  optimalisasi  yang  bisa  meningkatkan  pendapatan.  Artikel  ini  mencoba menggali dengan menelaan kebijakan dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak dan retribusi parkir sebagai pencapaian target yang diharapkan. Artikel ini sebagai kajian kebijakan dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  dengan  pendekatan  deskriptif  Kualitatif dengan  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder  dari  informan.  Hasilnya  ada  Kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  Kota Bandung dengan melakukan proses Kebijakan elastisitas dan efektivitas untuk mendongkrak dan meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi parkir.
Kata Kunci: Kebijakan; Retribusi; Pajak
Abstract −Parking taxes and retribution are an important part as an element of regional revenue. The existence of decentralization encourages  regions  to  continue  to  make  optimizations  that  can  increase  income.  This  article  tries  to  explore  by  examining  the policies and innovations carried out by the Bandung City government as an effort to increase local revenue. Parking taxes and retribution  as  the  achievement  of  the  expected  target.  This  article  is  a  policy  study  in  regional  financial  management.  This research  uses  a  qualitative  descriptive  approach  with  primary  and  secondary  data  collection  from  informants.  The  result  is  a policy  taken  by  the  Bandung  City  government  by  carrying  out  the  elasticity  and  effectiveness  policy  process  to  boost  and increase revenue from taxes and parking fees.
Keywords : Policy; Retribution; Tax

## 1. PENDAHULUAN
Desentralisasi  sebagai  salah  satu  asas  otonomi  daerah,  hal  ini  diimplementasikan  untuk  aplikasi  demokratisasi  di Indonesia  (Sulila,  2015).  Transformasi  desain  tata  Kelola  pemerintahan  dari  sentralisasi  yang  sangat  berdampak terhadap tidak adanya ruang bagi masyarakat untuk dapat memunculkan potensi di daerah yang sebenarnya  sangat dibutuhkan.  Oleh  karena  itu,  Asas  desentralisasi  dilaksanakan  menjadi  jawaban  dengan  tujuan  terciptanya pembagian  kekuasaan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  supaya  daerah  bisa  menggali  sebesar- besarnya potensi yang dimiliki.
Ditetapkannya  Undang-Undang  No.  23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Undang-Undang tersebut merupakan  landasan  bagi  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia.  Otonomi  daerah  membuka  peluang  adanya reformasi yang dijalankan oleh setiap daerah agar dapat  melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain  itu,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  berinovasi  dalam  mencari  sumber  penerimaan  daerah  yang  dapat digunakan untuk  membiayai pengeluaran  Pemerintah  Daerah  dan   pembangunan (Rante,  Mire,  &  Paminto,  2018). Setiap daerah tersebut memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri  untuk tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menyelenggarakan Pemerintahan (Sidik, 2002).
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari keuangan daerah  berhubungan erat dengan implementasi  konsep  desentralisasi  didalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  daerah.  Adanya  kebijakan desentralisasi,  Sebagian  urusan  pemerintah  pusat  diserahkan  kepada  pemerintahan  daerah  dalam  rangka menciptakan perubahan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun daerah sesuai dengan potensi  dan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  sebagai  perubahan  UU  mengenai  pemerintah  daerah  dari  UU.  No.  22  Tahun  1999  dan  UU. No.  32  Tahun  2004  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  keuangan  daerah. Kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pelayanan  pemerintahan  kepada  masyarakatnya  agar  semakin prima.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  diperlukan  kesiapan  anggaran  yang  relatif  cukup  besar,  sehingga daerah diharapkan mampu menggali berbagai potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD tersebut antara lain terdiri dari : (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) bagian lain BUMD, (4) penerimaan lain-lain PAD yang sah (Horota, Riani, & Marbun, 2017).
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  satu-satunya  sumber  yang  benar-benar  murni  dikelola  oleh  Pemerintah Daerah, oleh karena itu, keberhasilan daerah dalam otonomi daerah dapat dilihat dari penerimaan dana dari sektor ini (Sutardi, 2005). Diantara sumber pendapatan daerah yang penting dari sekian sumber pendapatan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah, karena setiap tahunnya pajak dan retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 263 − 269 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1146
cukup  besar  bagi  penerimaan  daerah.  Salah  satu  jenis  pajak  dan  retribusi  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah adalah retribusi parkir.
Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli  Daerah.  Badan  Penerimaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  merupakan  salah  satu  Organisasi  Perangkat Daerah Di Kota Bandung yang bertugas untuk mengelola salah satu sumber pendapatan asali daerah salah satunya adalah Pajak parkir off street yang mana jenis ini adalah tempat parkir yang berada di luar badan jalan, misalnya di halaman  gedung,  di  ruang  bawah  tanah,  atau  pada  tempat  yang  dikhususkan  untuk  menjadi  taman  parkir sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Peraturan  Daerah.  Salah  satu  upaya  dalam  meningkatkan  PAD  Kota  Bandung,  Badan  Penerimaan  Pendapatan Daerah  Kota  Bandung,  melihat  potensi  pajak  parkir off  street memiliki  potensi  yang  besar  untuk  dapat menyumbangkan penerimaan bagi daerah. Adapun realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bandung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Grafik Target dan Realisasi Pajak BPPD Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 Sumber : BPPD Kota Bandung, 2020
Berdasarkan  grafik  yang  tertera  pada  gambar 1,  maka  dapat  diketahui  bahwa  realisasi  pajak  parkir di  Kota Bandung selama 5 tahun yaitu dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini  menunjukan  bahwa  potensi  pajak  parkir  akan  selalu  meningkat  setiap  tahunnya  seiring  dengan  bertambahnya jumlah kendaraan dan Gedung yang memiliki potensi untuk menjadi wajib pajak parkir.
Dibalik  peningkatan  pajak  dan  retribusi  parkir  setiap  tahunnya,  perlu  kita  ketahui  bahwa  terdapat permasalahan  klasik  terkait  dengan  pajak  dan  retribusi  parkir  khususnya  di  Kota  Bandung  yang  sampai  sekarang belum  kunjung  ada  solusinya.  Mulai  dari  penerimaan  pajak  dan  retribusi  parkir  yang  masih  banyak  menemukan kendala  dalam  pengelolaannya  dimana  masih  banyak  kawasan  parkir  yang  strategis  tetapi  tidak  terdaftar  di Pemerintah  Daerah,  sampai  kepada  adanya pihak/ oknum yang mengaku  sebagai  putra daerah  atau  ormas  tertentu yang  kurang  bertanggungjawab  dengan  menggunakan  kesempatan  tersebut  untuk  meraup  keuntungan  padahal pihak/ oknum tersebut belum terdaftar sebagai juru parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Masalah  lain  yang  menjadi  kendala  dalam  pemungutan pajak  dan  retribusi  parkir  adalah  belum  optimalnya pemungutan yang dilakukan secara langsung, online, ataupun secara elektronik melalu mesin parkir elektronik yang ada di Kota Bandung. Selain itu juga terdapat beberapa oknum juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir sesuai dengan potensi/ target yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu perlu ada terobosan kebijakan yang dapat mendongkrak  upaya  peningkatan  PAD  dalam  optimalisasi  pengelolaan  keuangan  daerah  (Harefa,  Permana, Mangeswuri, & Meilani, 2018).

## 2. METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  adalah  di  Kota  Bandung  dan  Kota  Cimahi,  yaitu  secara  khusus  pada  Badan  Penerimaan  dan Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung,  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung,  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung, Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Cimahi,  dan  Dinas  Perhubungan  Kota  Cimahi.  Adapun  alasan  yang  mendasari penulis  memilih  Kota  Bandung  dan  Kota  Cimahi  sebagai  obyek  penelitian  tentang  studi  kebijakan  optimalisasi pajak dan retribusi parkir di Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Artikel  ini  menggunakan  metode  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang  berupaya  mendeskripsikan kebijakan kebijakan optimalisasi pajak dan retribusi parkir, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi  data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data  primer  diperoleh  dari  data  empiris  lapangan  melalui Teknik wawancara mendalam ( depth interview ) dan observasi non partisipan terhadap para pemangku kepentingan ( steakholders) berkaitan langsung dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan pajak dan retribusi parkir. Data sekunder  diperoleh  melalui  penelusuran  berbagai  dokumen  pemerintah,  literatur,  pemberitaan  media  massa  cetak dan  elektronik,  jurnal  dan  buku-buku  yang  terkait  dengan  kebijakan  pajak  dan  retribusi  parkir  sebagai  fakta  yang

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 263 − 269 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1146
terjadi  dalam  upaya  pencarian  data  dilapangan.  Selanjutnya  data  yang  terkumpul,  dianalisis  dengan  analisis kualitatif berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman (Arikunto, 2010).
Informan  dalam  penelitian  adalah  orang  atau  pelaku  yang  benar-benar  tahu  dan  menguasai  masalah,  serta terlibat lansung dengan masalah penelitian. Dengan mengunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari  berbagai  sumber.  Maksud  kedua  dari  informan  adalah  untuk  menggali  informasi  yang  menjadi  dasar  dan rancangan teori yang dibangun.
Pemilihan  informan  sebagai  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  berdasarkan  pada  asas  subyek  yang menguasai  permasalahan,  memiliki  data,  dan  bersedia  memberikan  informasi  lengkap  dan  akurat.  Informan  yang bertindak  sebagai  sumber  data  dan  informasi  harus  memenuhi  syarat,  oleh  karena  itu  yang  menjadi  informan narasumber ( key informan ) dalam penelitian ini adalah : 1. Kepala Sub Bidang Pajak dan Hibutan dan Pajak Parkir Badan Penerimaan dan Pendapatan Daerah
2. Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi
3. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Cimahi
4. Koordinator Wilayah Tegalega Dinas Perhubungan Kota Bandung
5. Kepala BLUD UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Penelitian  kualitatif  tidak  mempersoalkan  jumlah  informan,  tetapi  bisa  tergantung  dari  tepat  tidaknya pemilihan  informan  kunci,  dan  kompleksitas  dari  keragaman  fenomena  sosial  yang  diteliti.  Dengan  demikian, informan  ditentukan  dengan  teknik snowball  sampling ,  yakni  proses  penentuan  informan  berdasarkan  informan sebelumnya  tanpa  menentukan  jumlahnya  secara  pasti  dengan  menggali  informasi  terkait  topik  penelitian  yang diperlukan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Potensi Pajak dan Retribusi Parkir
Pemerintah  Kota  Bandung  dalam  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  parkir  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang yang  sudah  dijabarkan  diatas  dilaksanakan  oleh  dua  instansi.  Kewenangan  pajak  parkir  pemungutannya dilaksanakan  oleh  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  (BPPD),  sedangkan  untuk  Retribusi  parkir  kewenangan sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Dinas  Perhubungan.  Potensi  pajak  parkir  sebenarnya  masih  belum  tergali  dengan baik,  kendala  diakui  menjadi  penghambat  diantaranya  adalah  mengenai  kesadaran  wajib  pajak  yang  tidak melakukan pelaporan dengan baik dan sejumlah masalah lainnya.
Kota  Bandung  dalam  urusan  potensi  pajak  parkir  ada  beberapa  data  yang  menarik  diantaranya  adalah identifikasi  masalah  kesadaran  penyelenggara  parkir  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  daerah  masih  perlu ditingkatkan, terutama penyelenggara parkir yang tidak melakukan pemungutan sewa parkir kepada penerima jasa parkir. Masih terdapat wajib pajak parkir yang telah ditetapkan secara jabatan namun  belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini merupakan potensi yang masih belum tergali secara optimal.
Potensi  pajak  parkir  terus  ditingkatkan  oleh  BPPD  Kota  Bandung  dengan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi pajak. Meskipun petugas lapangan hanya 7 orang  tetapi Bapenda selalu mengedepankan kolaborasi dengan 5 UPT Bapenda  dan  dengan  kantor  kewilayahan  yaitu  kecamatan  dan  kelurahan.  Tugasnya  melakukan  pendataan  dan pelaporan  terhadap  potensi  pajak  parkir  yang  belum  tergarap  yaitu  tempat  penitipan  kendaraan  bermotor.  Setelah mendapatkan  pelaporan  pihak  BPPD  berkirim  surat  dan  meminta  calon  Wajib  Pajak  memenuhi  ketentuan  untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak parkir.
Kajian awal menyebutkan potensi pendapatan dari parkir on street 85 Milyar oleh salahsatu perguruan tinggi. Namun hasil kajian tersebut masih dipertanyakan hingga muncul angka tersebut dari mana? Padahal banyak sekali aspek yang harus dilihat ketika pengelolaan parkir dijalankan. Karena parkir bisa dikatakan menyangkut hajat hidup banyak orang. Kurangnya pemetaan masalah sejak awal sehingga parkir elektronik yang dijalankan saat ini menjadi terkendala.  Berdasarkan  sumber  informan  dalam  beberapa  titik  saja  setidaknya  harus  memperhitungkan  siapa  saja yang  terlibat  langsung.  Karena  bukan  hanya  juru  parkir  saja  ada  ormas,  ada  oknum  aparat  atau  pihak  lain  yang mempengaruhi seberapa besar uang parkir yang harus disisihkan. Meskipun umpamanya dalam satu titik pakir ada yang  secara  rutin  meminta  jatah  rokok  yang  nilainya  tidak  seberapa  tetapi  kalau  diakumulasikan  akan mempengaruhi kinerja juru parkir.
Meskipun  pengawasan  kerja  terhadap  juru  parkir,  Kepala  Sektor  juga  dilakukan  oleh  pihak  Unit  Pengelola Perparkiran. Metode pengawasan oleh Petugas BLU Perparkiran ini dilakukan secara berkala, setiap kali penarikan setoran,  setiap  harinya  yang  dilakukan  oleh  bagian  Kepala  Sektor  (Kator).  Apabila  terdapat  pelanggaran  yang ditemui,  baik  itu  yang  dilakukan  oleh  juru  parkir.  Pada  kenyataannya  berbagai  strategi  yang  dilakukan  untuk mengelola  perparkiran  Kota  Bandung  belum  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal.  Permasalahan  yang  ada  tidak hanya mengenai jumlah dana yang masuk ke kas daerah, melainkan terkait dengan ketertiban, keamanan, keindahan dan kelancaran lalu lintas.
Pengadaan  dilakukan  dengan  skema  Pemerintah  melakukan  swakelola  oleh  UPT  Parkir.  445  Mesin  parkir dioperasikan mulai  tahun  2017.  Setelah  satu  bulan  beroperasi  pendapatan  parkir  tidak mengalami  perubahan  yang signifikan. Ternyata pada prakteknya banyak kendala yang terjadi di lapangan. Sehingga skema yang muncul saat

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 263 − 269 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1146
ini  tidak  memberikan  nilai  tambah  pada  peningkatan  PAD  yang  ditargetkan.  Permasalahan  mulai  dari  tidak disiplinnya juruparkir, tingkat kesadaran masyarakat dan banyak kelompok kepentingan yang memperkeruh sistem penglolaan parkir tidak berjalan dengan baik

## 3.2 Kebijakan Elastisitas dan Efektifitas
Elastisitas  yatu  tingkat  kepekaan  perubahan  penerimaan retribusi  jika  terjadi  perubahan pada  kondisi  tertentu.  Hal ini dilakukan oleh kedua lokus baik di Kota Bandung maupun Kota Cimahi. Kota Bandung melakukan perubahan dalam bentuk regulasi maupun kelembagaan dan penempatan tehnologi sebagai sebuah inovasi.
Diantaranya  dalam  menghadapai  kondisi  pandemic  ini  pemerintah  Kota  Bandung  melakukan  perubahan kebijakan  dalam  penerimaan  pajak  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  kembali  capaian  penerimaan  pajak  parkir pemerintah  Kota  Bandung  melakukan  langkah-langkah  diantaranya  menyusun  Perwal  No.  42  tahun  2020  tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah dalam rangka penanganan dampak ekonomi corona virus disease  2019. Sosialisasi peraturan  wali  kota  bandung  nomor  42  tahun  2020  dibarengi  dengan  Kebijakan  insentif  pajak  daerah  berupa penghapusan sanksi administratif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dari piutang pajak.
Selain  itu  demi  mempermudah  dan  meningkatkan    kualitas  pelayanan  dalam  pelaporan  pajak  di  Badan Pengelolan Pendapatan Daerah cukup dengan melakukan pelaporan secara electronic dengan menggunakan E-Satria (Self  Assessment  Tax  Reporting  Application).  Aplikasi  ini  bisa  mempermudah  segala  urusan  pembayaran  pajak dengan  memutus  sistem  transaksi  tatap  muka.  Sehingga  wajib  pajak  dengan  pegawai  yang  kerap  menjadi  celah pungli tidak saling bertemu.
Gambar 2. Aplikasi E-Satria Memudahkan Pelaporan Pajak
E-Satria,  ini  sebuah  inovasi  untuk  mempermudah  wajib  pajak  dalam  membayar  kewajibannya  tanpa  harus mendatangi kantor BPPD. Awalnya seluruh Wajib pajak harus datang ke kantor pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya  dimana  hal  ini  membutuhkan  waktu  dan  biaya  bagi  wajib  Pajak  dan  mengakibatkan  antrian  di  kantor Pajak.  Kini  WP  diberikan  alternative  bagi  yang  memiliki  banyak  aktivitas  kerja  maka  aplikasi  ini  memberikan kemudahan.  Selain  itu  E-satria  ini  mendekatkan  layanan  sehingga  mempermudah  Wajib  Pajak  dalam  melaporkan kewajiban pajaknya tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak sehingga dapat menghilangkan antrian dan kontak antara petugas dengan Wajib Pajak. Manfaat dari inovasi e- Satria :
a. e-satria ini memfasilitasi pelaporan pajak hiburan, penerangan jalan, Parkir, Hotel, dan Restoran, e-SATRIA ini diharap dapat mengubah kultur atau kebiasaan dari yang biasanya terjadi kontak langsung Wajib Pajak dengan para petugas menjadi tidak ada kontak langsung
b. Memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  dalam  melaporkan  kewajiban  pajak  nya  dan  kemudahan  dalam pembayarannya
c. Bagi petugas lebih memudahkan karena tidak harus lagi melakukan input data pelaporan dari Wajib Pajak karena input data sudah dilakukan oleh Wajib Pajak Sendiri
Saat ini belum merambah pada apliaksi untuk smartphone dan menjadi potensi untuk pengembangan dapat dibuat versi untuk smartphone , karena saat ini baru bisa diakses melalui web memungkinkan juga untuk di replikasi. Upgrade  aplikasi  baik  tampilan  ataupun  fasilitas  untuk  mempermudah  dalam  pengisian  form  laporan  wajib pajak.Sumber Daya Yang Digunakan Server dan Jaringan Internet yang Baik.
Sementara  retribusi  parkir  dalam  pengelolaannya  sudah  dilaksanakan  dengan  menggunakan    parkir elektronik. Meskipun setelah peneliti gali kebijakan ini mengalami stagnasi dalam penerapannya karena menemukan banyak  kendala.  Kajian  awal  menyebutkan  potensi  pendapatan  dari  parkir  on  street  85  Milyar  oleh  salahsatu perguruan  tinggi.  Namun  hasil  kajian  tersebut  masih  dipertanyakan  hingga  muncul  angka  tersebut  dari  mana? Padahal banyak sekali aspek yang harus dilihat ketika pengelolaan parkir dijalankan. Karena parkir bisa dikatakan menyangkut  hajat  hidup  banyak  orang.  Kurangnya  pemetaan  masalah  sejak  awal  sehingga  parkir  elektronik  yang dijalankan  saat  ini  menjadi  terkendala.  Berdasarkan  sumber  informan  dalam  beberapa  titik  saja  setidaknya  harus

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
memperhitungkan  siapa  saja  yang  terlibat  langsung.  Karena  bukan  hanya  juru  parkir  saja  ada  ormas,  ada  oknum aparat atau pihak lain yang mempengaruhi seberapa besar uang parkir yang harus disisihkan. Meskipun umpamanya dalam  satu  titik  pakir  ada  yang  secara  rutin  meminta  jatah  rokok  yang  nilainya  tidak  seberapa  tetapi  kalau diakumulasikan akan mempengaruhi kinerja juru parkir.
Meskipun  pengawasan  kerja  terhadap  juru  parkir,  Kepala  Sektor  juga  dilakukan  oleh  pihak  Unit  Pengelola Perparkiran. Metode pengawasan oleh Petugas BLU Perparkiran ini dilakukan secara berkala, setiap kali penarikan setoran,  setiap  harinya  yang  dilakukan  oleh  bagian  Kepala  Sektor  (Kator).  Apabila  terdapat  pelanggaran  yang ditemui,  baik  itu  yang  dilakukan  oleh  juru  parkir.  Pada  kenyataannya  berbagai  strategi  yang  dilakukan  untuk mengelola  perparkiran  Kota  Bandung  belum  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal.  Permasalahan  yang  ada  tidak hanya mengenai jumlah dana yang masuk ke kas daerah, melainkan terkait dengan ketertiban, keamanan, keindahan dan kelancaran lalu lintas.
Diperlukan  adanya  komitmen  bersama  bukan  hanya  pimpinan  saja  tapi  Koordinator  parkir  dan  juru  parkir yang menjadi ujung tombak harus punya komitmen yang tinggi dalam kelancaran program ini. Pengoperasian dan pemeliharaan  dengan  swakelola  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  Sumber  Daya  Manusia  nya  tidak  punya komitmen.  Salahsatu  permasalahan  ini  menjadi  mengemuka  karena  ketika  dilakukan  perbaikan-perbaikan mekanisme  dilakukan  oleh  dinas  perhubungan  salahsatunya  dengan  melakukan  rotasi  juru  parkir  banyak  yang keberatan.  Salahsatu  informan  menyampaikan  kalau  masih  dilakukan  skema  pengelolaan  oleh  pemerintah  pasti permasalahan seperti ini tetap ada.
Selanjutnya  kesadaran  masyarakat  dalam  penggunaan  parkir  elektronik  masih  tetap  rendah.  Terbukti  dari observasi yang dilakukan dalam satu minggu hanya satu atau dua masyarakat yang melakukan pembayaran secara elekronik. Ini juga menyangkut keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan. Sebenarnya  sudah dilakukan audit  dibeberapa  titik.  Permasalahannya  teridentifikasi  beberapa  hal  pertama,  tidak  setiap  masyarakat  yang melakukan parkir  mempunyai  kartu  e  tol  dan  sudah  dibuka  beberapa  outlet  agar  masyarakat  bisa  mudah  membeli kartu.  Kedua,  juru  parkir  harusnya  menjadi  kepanjangan  tangan  dari  petugas  dinas  perhubungan.  Juru  Parkir mengarahkan setiap masyarakat untuk melakukan proses transaksi dengan parkir elektronik. Kalau tidak mengikuti arahan bisa dikenakan sanksi.
Tantangan berikutnya adalah mengenai kepemimpinan kepala daerah juga merupakan faktor penting dalam kelancaran  kebijakan  yang  diimplementasikan.  Sampai  akhir  masa  jabatan  Ridwan  Kamil  sebagai  walikota memantau  terus  perkembangan  parkir  elektronik  hingga  bisa  diimplemantasikan  meskipun  pada  periode kepemimpinannya  cenderung  top-down  harus  mengikuti  arahan  dari  pilihan  kebijakan  yang  sudah  diputuskannya. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan salahsatu informan sampai-sampai kepala dinas meminta kepala UPT Parkir  mengumpulkan  langsung  para  kepala  sector  (kator)  dan  para  koodinantor  juru  parkir.  “Setelah  memberi pemahaman  visi  perparkiran,  saya  memberi  arahan  setengah  otoriter  .  ini  dilakukan  karena  pembinaan  seperti  ini bukan kali pertama”.
Selain  tantangan,  peluang  dalam  pengelolaan  parkirpun  ada  diantaranya  adalah  kondisi  Kota  Bandung sebagai  ibu  kota  provinsi  dengan  kultur  daerah  perkotaan  tentu  sangat  mudah  untuk  melakukan  sosialisasi  dan adaptasi  perubahan  perilaku. Potensi  yang  saat  ini  belum  tergali  dengan  445  mesin  parkir  elektronik  bisa  menjadi fasilitas pendongkrak kenaikan pendapatan.
Selain  itu,  peluang  lainnya  adalah  dukungan  secara  politik  diberikan  oleh  DPRD  Kota  Bandung  untuk memperbaiki  sistem  pengelolaan  parkir  sehingga  dapat  meningkatkan  PAD.  Pada  awalnya  yang  mendorong pembelian mesin parkir memang didorong oleh kajian perguruan tinggi yang berkerjasama dengan anggota DPRD Kota  Bandung.    Pada  saat  pembahasan  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ)  Walikota  ada  pembahasan  anggaran mesin  parkir  Rp.  80  Milyar.  Ternyata  anggaran  tersebut  merupakan  hasil  pembahasan  dengan  Badan  Anggaran DPRD.  Pembahasan  ditujukan  untuk  menindaklanjuti  dan  mendukung  pendapaian  hasil  kajian  yang  menyebutkan potensi parkir on street di Kota Bandung sebesar Rp. 80 Milyar.
Pada  waktu  itu  berbarengan  dengan  pergantian  Kepala  Dinas  Perhubungan.  Keputusannya  Kepala  Dinas Perhubungan  yang  baru  tidak  bolehmenghapus  kebijakan  yang  telah  disepakati  bersama.  Akhirnya  dilakukanlah pengadaan sebesar Rp.53 Milyar dan sisanya untuk operasional.
Permasalahan  pun  terjadi  setelah  terpasang  akhir  tahun  2016,  mesin  parkir  tak  segera  beroperasi. Argumentasi  Kepala  Dinas  pada  waktu  itu  tidak  mendapatkan  informasi  yang  memadai.  Untuk  bisa  operasional ternyata harus ada proses tambahan pengadaan integrator, reader, dan tentu kerjasama dengan bank-bank pemegang uang elektronik.
Pengesahan  anggaran  tahun  2017  sudah  dilakukan  dan  tidak  teranggarkan  .  maka  melakukan  pergeseran anggaran pada bulan maret 2017. Proses eksekusi anggaran baru dilaksanakan setelahnya, sehingga reader dan jasa integrator baru bisa mulai kontrak dibulan juni. Sehingga pada bulan juli mesin parkir bisa beroperasi .
Pendapatan  akhir  tahun  dari  hasil  pengelolaan  parkir  elektronik  yang  dimulai  bulan  juli  hanya  mengalami peningkatan  Rp  1  Milyar  dari  tahun  sebelumnya.  Dari  angka  mendekati  Rp.  5  milyar  menjadi  mendekati  Rp.  6 Milyar jauh dari ekspektasi target 80 milyar.
Awal tahun 2018 mengalami kenaikan kumulatif . tetapi bulan berikutnya tidak mengalami kenaikan bahkan turun.  Selanjutnya  dilakukan  audit  lapangan  dan  setelah  dilakukan  audit  ternyata  hampir  semua  titik  terjadi ketidaksesuain prosedur setiap pemilik kendaraan membayar dengan cara cash.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 263 − 269 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1146
Selanjutnya kepala dinas menghentikan audit selanjutnya mefokuskan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah  (BLUD)  dan  perubahan  peraturan  daerah  tentang  penyelenggaraan  perhubungan.  Perubahan  kelembagaan dari  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Parkir  menjadi  Badan  Layanan  Umum  sebenarnya  satu  tahap  menuju  arah manajemen  yang  lebih  luwes.  Karena  dalam  skema  kerjasama  Pemerintah-Swasta  diperlukan  keluwesan  dalam melakukan  tata  kelola.  Aturan  pemerintah  sudah  memfasilitasi    Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  dinyatakan  bahwa  :  “Badan  Layanan  Umum  adalah  instansi  di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya.
Payung hukum yang saat ini masih dipakai dalam aturan pengelolaan parkir menggunakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017  tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di bidang Perhubungan. Aturan  ini  mengharuskan  seluruh  pendapatan  dan  retribusi  100%  masuk  ke  kas  daerah  dan  ketika  ada  lelang investasi mesin parkir pada mereka dibayar dari APBD. Karena dibayar oleh belanja APBD . Investor terkena pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  sebesar  10%.  Selain  itu  juga  ketika  melakukan  negosiasi  dengan  pihak  bank  yang menyediakan fasilitas cashless tidak memberikan jasa transaksi karena pendapatan retribusi harus masuk 100%.
Maka  berdasarkan  agumentasi  informan  ketika  ada  skema  kerjasama  pemerintah-swasta  otomatis  beberapa peraturan  harus  diubah  diantaranya  terkait  dengan  retribusi.  Pihaknya  menilai  konsep  retribusi  tidak  memberikan keluwesan dalam melakukan orientasi pasar.
Dalam  upaya  meningkatkan  layanan  kepada  publik,  maka  diperlukan  pengaturan  yang  kelembagaan  yang mendasar  yaitu  dengan  mengubah  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  yang  sangat  birokratis  dan  setiap  proses  dalam menjalankan kerja-kerja pelayanan sangat menggantungkan pada otritas pejabat.
Pada  tahun  2020  perubahan  dalam  pengelolaan  parkir  sudah  dimulai  dengan  mengubah  nomenklatur  UPT menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Parkir. Konsekuensinya BLUD ini cara kerjanya harus berdasarkan pada  prinsip  efisiensi  dan  produktivitas.  Selanjutnya  dalam  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum, yang  selanjutnya  disebut  PPK-BLU,  adalah  pola  pengelolaan  keuangan  yang  memberikan  fleksibilitas  berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  atau  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah (UPTD) yang  telah  menjadi  BLUD memiliki  perbedaan  dalam  mengelola  kegiatan  operasionalnya.  Kegiatan  operasional  tersebut  yaitu  pengelolaan keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Setelah menjadi BLUD, terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  dipersiapkan  oleh  UPT  untuk  diimplementasikan  terkait  dengan  pengelolaan kegiatan operasionalnya tersebut. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ini dilakukan oleh pimpinan Badan Layanan Umum  Daerah  (BLUD),  Menyusun  Surat  Keputusan  (SK)  Kepala  Daerah  untuk  beberapa  hal  yang  mendukung pengelolaan operasional UPTdan Menyusun Peraturan Pemimpin BLUD diantaranya mengatur tentang engangkatan Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran  yang  Bersumber  Non  APBD/APBN  serta  peraturan  lain  yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing BLUD. Berdasarkan informasi meskipun sudah menjadi BLUD masih ada beberapa aturan yang belum dipenuhi sehingga masih belum memungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
Skema  Kerjasama  Pemerintah-swasta  harus  memperhatikan  hubungan  antar  pihak  yang  terlibat  dalam kebijakan pengelolaan parkir elektronik. Bentuk kerja sama merupakan tinjauan agar kemitraan KPS di-strukturkan untuk mengoptimalkan nilai bagi publik dan pada saat yang bersamaan tidak mengurangi minat dari mitra swasta. Pada  umumnya,  Bentuk  Kerja  Sama  ini  dilakukan  sebagai  bagian  dari  Studi  Kelayakan.  Bercermin  pada  awal pengadaan  mesin  parkir  yang  tadinya  akan  dilakukan  dengan  skema  lelang  investasi  terjadi  negosiasi  yang  a  lot dengan kalkulasi bisni dengan pendapatan langsung bagi hasil adalah 70 % untuk investor karena penyedia alat 30 % masuk ke kas daerah karena mata pendapatan retribusi ternyata bagi hasil tidak boleh.
Karena  saat  ini  kondisinya  sudah  berubah  memungkinkan  dilakukan  kembali  skema  lelang  investasi  tetapi untuk pengelolaan parkir. Informan menyampaikan selama masih belum dikelola oleh pihak ketiga pendapatan dari parkir masih tetap stagnan. Sebalik kalau dikelola secara professional oleh pihak ketiga seperti halnya DKI Jakarta maka pendapatan bisa sampai 4 kali lipat.
Hubungan  antar  pihak  juga  harus  mempertimbangkan  mitigasi  resiko  yang  akan  terjadi.  Melakukan  studi kelayakan  dengan  mendalam.  Sehingga  tidak  ada  lagi  proses  yang  tiba-tiba  hadir  tanpa  terpikirkan  sebelumnya. Semua berdasarkan perhitungan yang matang dengan pendekatan win-win solution.
Sementara  untuk  Kota  Cimahi  dalam  tingkat  elastisitas  tidak  menemukan  perubahan  yang  signifikan  mulai dari  pengelolaan  pajak  daerah  masih  dilakukan  dengan  cara  yang  manual.  Tidak  seperti  di  Kota  Bandung  yang sudah mengembangkan aplikasi e-satria dalam pelaporan bagi WP. Begitu juga dalam pengelolaan retribusi
Supaya  mencapai  tujuan  optimalisasi  pajak  parkir  maupun  retribusi  parkir  dilakukan  evaluasi  tingkat efektivitas dalam menjalankan proses pemanfaatan sumberdaya yang berpotensi akan memudahkan tujuan tercapai.
Peneliti  melihat  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Bandung  baik  dalam  pengelolaan pajak parkir maupun retribusi parkir mengarah pada upaya efektivitas. Diantaranya adalah BPPD  melakukan upaya kolaborasi dengan instansi kewilayahan baik Kecamatan maupun kelurahan untuk melakukan pendataan. Selain itu, Bapenda juga memiliki 5 Unit Pelaksana Teknis untuk mendekatkan pelayanan wajib pajak. Sehingga langkah yang dilakukan lebih terstruktur dan sistematis.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 263 − 269 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1146
Begitu  juga  dalam  pengelolaan  retribusi  parkir  upaya  untuk  mengefektivkan  proses  dilakukan  dengan mengubah parkir manual menjadi parkir elektronik. Meskipun memiliki catatn kritis untuk memperbaiki tata kelola parkir elektronik yang bisa memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu perubahan kelembagaanpun dilakukan dengan  mengubah  UPT  parkir  menjadi  Badan  Layanan  Umum  Daerah.  Konsekuensinya  BLUD  ini  cara  kerjanya harus  berdasarkan  pada  prinsip  efisiensi  dan  produktivitas.  Selanjutnya  dalam  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan  Umum,  yang  selanjutnya  disebut  PPK-BLU,  adalah  pola  pengelolaan  keuangan  yang  memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  atau  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah (UPTD) yang  telah  menjadi  BLUD memiliki  perbedaan  dalam  mengelola  kegiatan  operasionalnya.  Kegiatan  operasional  tersebut  yaitu  pengelolaan keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Setelah menjadi BLUD, terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  dipersiapkan  oleh  UPT  untuk  diimplementasikan  terkait  dengan  pengelolaan kegiatan operasionalnya tersebut. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ini dilakukan oleh pimpinan Badan Layanan Umum  Daerah  (BLUD),  Menyusun  Surat  Keputusan  (SK)  Kepala  Daerah  untuk  beberapa  hal  yang  mendukung pengelolaan operasional UPTdan Menyusun Peraturan Pemimpin BLUD diantaranya mengatur tentang engangkatan Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran  yang  Bersumber  Non  APBD/APBN  serta  peraturan  lain  yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing BLUD. Berdasarkan informasi meskipun sudah menjadi BLUD masih ada beberapa aturan yang belum dipenuhi sehingga masih belum memungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  tentang  studi  kebijakan  dalam  optimalisasi  pajak  dan  retribusi parkir  adalah Pertama ,  Kebijakan  Kota  Bandung  melakukan  upaya  elastisitas  dan  Efektivitas  dengan  pendataan, sosialisasi  kepada  wajib  pajak  dan  pihak  yang  akan  dianggap  berpotensi  menjadi  WP  baru.    Potensi  pajak  parkir terus  ditingkatkan  oleh  BPPD  Kota  Bandung  dengan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pajak. Kedua, Meskipun petugas  sedikit.  BPPD  Kota  Bandung  selalu  mengedepankan  kolaborasi  dengan  5  UPT  dan  dengan  kantor kewilayahan yaitu kecamatan dan kelurahan. Tugasnya melakukan pendataan dan pelaporan terhadap potensi pajak parkir  yang  belum  tergarap  yaitu  tempat  penitipan  kendaraan  bermoto.    Laju  pertumbuhan  pajak  parkir  maupun retribusi parkir selama tiga tahun trend nya meningkat kecuali tahun 2020 ini karena kondisi pandemic

## REFERENCES
Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta . Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2018). Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 2 (1). Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2018). Analisis kemandirian keuangan daerah. INOVASI , 13 (2), 78–89.
Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung , 10 . Sulila, I. (2015). Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah . Deepublish. Sutardi. (2005). Evaluasi Retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar (Periode Tahun 2001 - 2004) . Universitas Sebelas Maret Surakarta.