## AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DISERTAI DENGAN AKTA KUASA MENJUAL YANG MEMUAT KLAUSUL PEMBERIAN
HAK KEPADA KREDITUR UNTUK MENENTUKAN
HARGA DAN SYARAT PENJUALAN

## OBYEK JAMINAN
Johanes Dipa Widjaja Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : johanesdipa.law@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to find out how the legal consequences of the deed of debt recognition accompanied by the power of attorney for sell which contains a clause granting the right to the creditor to determine the price and conditions of sale  of  the  collateral  object.  This  research  was  conducted  using  a  statuttory approach and a conceptual approach (conceptual approach). Bosed on the ressults of this resiearch and discusion, it can be concludied that the deed of recognition of debt accompanied by a deed of selling power which contains a clause granting the right to the creditor to determine the price and terms of sale of the collateral object is considered to have violated the principle of good faith even if it was made before a competent official (in this case a notary ) because such a clause places the debtor in  a  very  weak  position  that  is  vulnerable  to  arbitrary  actions  on  the  part  of creditors such as selling the object of debt security at below market prices
Keywords:  Legal  Deed  of  Debt  Recognition,  Power  of  Attorney  For  Sell,  Debt Collateral.

## A. PENDAHULUAN
Manusia  menurut  sifat  alamiahnya  adalah  sebagai  makhluk  sosial  ( homo socius )  yang  hidup  saling  berhubungan  dan  bergantung  antara  manusia/individu satu  dengan  mannusia/individu  yang  lainnya  dalam  suatu  gugus  yang  disebut masyarakat. Selain sebagai makhluk social yang hidup bergantung antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam masyarakat, manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi ( homo economicus ) yang artinya bahwa manusia secara terus  menerus  berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginannya.  Dalam usaha  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dan  keinginan-keinginannya,  tidaklah mungkin  dapat  dilakukan  seorang  diri  (swadaya)  tanpa  bantuan  orang  lain dikarenakan  masing-masing  manusia  memiliki  keterbatasan  sehingga  perlu menjalin  hubungan  dan  interaksi  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  dengan  jalan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
berinteraksi itulah keterbatasan individu  yang satu dan lainnya dapat diatasi atau ditutupi  dengan  kelebihan  individu  yang  lainnya,  dengan  demikian  terjadi  suatu interaksi yang saling melengkapi dan saling menutupi kelemahan masing-masing individu.  Kebutuhan  dan  keinginan  manusia  yang  memiliki  kecenderungan  tak terbatas  dan  semakin  terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu,  yang  seringkali dipenuhi  dengan  dengan  cara  berutang.  Untuk  menjamin  kepastian  pembayaran utang maka diantara para pihak biasanya menyusun suatu perjanjian/kontrak yang mengatur mengenai batas waktu pelunasan serta mengatur hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  memang  tidak  terdapat  suatu keharusan  bahwa  perjajian  utang  dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  namun  untuk mempermudah pembuktian apabila dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak terkait pelaksanaan perjanjian maka seringkali perjanjian utang dibuat secara  tertulis.  Selain  tidak  disyaratkan  dibuat  secara  tertulis,  dan  juga  tidak keharusan dibuat dalam bentuk akte otentik.
Dalam  pembuatan  perjanjian  utang,  kreditur  kadangkala  meminta  kepada debitur  agar  diberikan  jaminan  berupa  barang  sehingga  apabila  debitur  lalai memenuhi  kewajiban  membayar  utangnya  maka  barang  jaminan  tersebut  akan dipergunakan sebagai pelunasanan utangnya. Borang  yang aakn menjadi jaminan utang  dapat  berbentuk  barang  bergerak  maupun  tidak  bergerak.  Apabila  barang tidak  bergerak  yang  berupa  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  maka  jaminan  utang tersebut  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yong  Berkaaitan Dengan  Tanah  (slanjutnya  diisebut  UU  Hak  Tanggungan)  dibuat  dalam  bentuk Akta Pembebanan Hak Tangungan (APHT).
Apabila hak atas taanah dan bangunan yang berupa hok guna usaha (HGU), hak guna bagunan (HGB) serta haak milik (SHM) hendak dibuat jaminan/agunan dalam  bentuk  APHT  maka  andaikata  debitur  wanprestasi,  obyek  APHT  tersebut tidak dapat serta merta dijual atau dimiliki oleh kreditur melainkan harus melalui prosedur lelang Hak Tanggungan, hasil penjualan melalui lelang tersebutlah yang
akan  dipergunakaan  untuk  pelunasan  utang  debitur  dan  apabila  ada  lebih  maka kelebihannya merupakan hak debitur yang harus diserahkan kepada debitur.
Dalam praktik banyak dijumpai pemeberian jaminan berupa hak atas tanah dan  bangunan  tidak  dibuat  dalam  bentuk  APHT  melainkan  dibuat  dalam  bentuk akta  pengakuan  hutang  (selanjutnya  disebut  APH)  disertai  dengan  akta  kuasa menjual  (selanjutnya  disebut  AKM)  dimana  di  dalamnya  dicantumkan  klausul pemberian hak kepada kreditur untuk menentukan harga dan syarat penjualan atas obyek  jaminan,  tujuannya  untuk  mempermudah  Kreditur  memperoleh  pelunasan utang debitur tanpa perlu melalui prosedur penjualan secara lelang yang dirasa lebih rumit dan memakan waktu yang panjang.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas perlu kiranya dilakukan kajian mengenai bagaimana akibat hukum APH yang disertai dengan AKM yang memuat klausul yang pada pokoknya memberi hak kepada kreditur untuk menentukan harga dan syarat penjualan obyek jaminan.

## B. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  peneletian  yang  digunnakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  dalam  bentuk  juridis  normatif,  yaitu  dengan  cara  mengkaji  norma- norma/ktentuan-keterntuan  hukum  maupun  asas-asas  hokum.  Sedangkan pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  peraturan  perudang-undangan ( statue  approach ),  yakni  dengan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan sebagai  bahan  hukum  primer,  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hokum  Perdata (selanjuttnya disebut sebagai KUHPer) dan UU Hak Tanggunngan.

## C. PEMBAHASAN
1. Akibat Hukum akte pengakuan hutang yang disertai dengan akta kuasa menjual yang memuat klausul  pemberian hak kepada kreditur untuk menentukan harga dan syarat penjualan obyek jaminan.
Akte  pengakuan  hutang  (APH)  yang  disertai  dengan  akte  kuasa  menjual (AKM)  yang dibuat oleh debitur  adalah  salah satu bentuk  perjanjian.  Perjanjian- perjanjian  tersebut  merupakan  perjanjian  yang  tidak  bernama  atau  yang  dikenal
dengan istilah onbenoemde overeenkomst , disebut sebagai perjanjian tidak bernama ( onbesnoemde overeenkomtts) dikarenakan perjanjian-perjanjian tersebut merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak diotur di dalam Bab V sampai dengan Bab  XVIII  KUHPer.  Perjanjian-perjanjian  tersebut  muncul  di  dalam  praktik dikarenakan  hukum  perjanjian  yang  memiliki  sifat  terbuka  dengan  asasnya  yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak ( contractvrijheid/freedom of contract ) yang  termuat  di  dalam  Pasal  1338  KUHPer,  pada  pokoknya  mengatur  bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang untuk para pihak yong membuatnya.
Keberadaan  asas  kebebasan  berkontrak  ( contractvrijheid/frreedom  of contract )  membuka  peluang  bagi  semua  pihak  untuk  dapat  membuat  perjanjiian dalam bentuk, isi serta syarat-syarat yang sesuai dengan kehendak dari para pihak. Namun  demikian  kebebasan  itu  bukan  berarti  bebas  tanpa  batas,  adapun  yang menjadi  batasannya  adalah  sepanjang  tidak  bertetangan  dengan  peraturan perudang-umdangan ( wet ), kesusilaan (moral) dan ketretiban umum ( public order ) sebagaimana  diatur  di  dalem  Pasal  1337  KUHPer,  apabila  perjanjian  tersebut bertentangan dengan peraturan perunndang-undang ( wet ), kesusilaan (moral) dan ketertban umum ( public order ) maka dapat berakibat batal demi hukum batal demi hukum ( null and avoid ) artinya secara hokum sejak dari awal dianggap perjanjian tersebut  tidak pernah  ada. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal  1338 KUHPer juga diwajibkan bahwa suatu perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik.
APH  yang  disertai  AKM  meriupakan  perjajian accesoir, sedangkan yang perjanjiian pokoknya adalah perjjanjian hutang-piutang. Disebut sebagai perjanjian accesoir karena APH yang disertai dengan AKM  adalah sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian hutang-piutang yang merupakan perjanjian pokoknya, yang sudah dibuat terlebih dahulu dan apabila tidak ada perjanjian utang-piutang maka tidak mungkin dibuat APH yang disertai dengan AKM.
Adapun alasan kreditur lebih memilih diberikan jaminan dalam bentuk APH yang  disertai  dengan  AKM  dibandingkan  dengan  menggunakan  APHT  karena apabila debitur wanprestasi dan sudah tidak mampu membayar maka kreditur dapat melakukan  penjualan  sendiri  atas  obyek  jaminan  hutang  yang  ada  dengan
menggunakan akta kuasa menjual tersebut tanpa memerlukan campur tangan dari debitur,  disamping  itu  prosedurnya  juga  dirasa  lebih  sederhana  dan  menghemat biaya dibandingkan dengan prosedur penjaminan dengan APHT.
Apabila jaminan utang berupa tanah dan bangunan milik debitur dibuat dalam bentuk APHT maka setidaknya perlu melalui beberapa prosedur, diantaranya yaitu dengan pendaftaran sertifikat hak tanggungan. Sedangkan proses pendaftaran dan penrebitan  sertifikat  hak  tanggungan  membutuhkan  waktu  yang  cukup  loma, disamping itu procedur eksekusi jaminan hak tangungan juga membutuhkan proses yang panjang dan lebih rumit serta membutuhkan biaya yang mahal karena harus melalui proses penjualan melalui lelang umum sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6 UU Hak Tangunggan.
Sekalipun berdasarkan ketetuan Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan juga terbuka  peluang  untuik  menjuall  obyek  hak  tangungan  di  bawah  tangam,  namun untuk pelaksanaannya tetap dirasa lebih rumit karena penjualan di bawah tangan atas obyek hak tanggungan baru dapat  dilakukan  apabila  ada kesepakatan  antara pemberi dan pemegang APHT dan penjualan di bawah tangan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan, sejak pemberi dan/atau pemegang APHT  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan, selain  itu  juga  wajib  diumumkan  paling  sedikit  dalam  2  (dua)  surat  kabar/media massa, misalnya melalui radio dan televisi yang dapat menjangkau/meliputi daerah diamana terletak obyek hak tanggungan yang bersangkutan, serta tidak ada pihak- pihak yang mengajukan keberatan.
Untuk  dapat  mengetahui  bagaimanakah  akibat  hukum  APH  dengan  AKM sebagai jaminan utang, maka dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu apakah APH yang disertai dengan AKM tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan yang kedua adalah apakah akta pengakuan hutang yang disertai dengan kuasa menjual tersebut dibuat berdasarkan asas itikad baik.
APH  yang disertai dengan  AKM sebagai  suatu  bentuk  perjanjian dianggap sah dan mempunyai  kekuatan mengikat layaknya  peraturan perundang-undangan bagi para pihak yang membuatnya apabila APH yang disertai dengan AKM tersebut
telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer yaitu adanya :
1. Kesepakatan antara mereka yang mengikattkan diirinya ( toesteming ),
2. Kecakapan ( bekwandheid )
3. Suotu hal tertentu (onderwep derovereenskomst ), dan
4. Suatu sebab yang tidak diilarang/halal ( geoorlofde oorzaak ), Jika  dalam  suatu  perjanjiaan  tidak  terpenuhi  syarat  subyektifnya  yaitu kesepakatan ( toesteming )  dan kecakapan ( bekwandhied ) maka perjanjian tersebut dapat  dibatallkan  ( canceling )  oleh  salah  sotu  pihak,  sedangnkan  apabila  syarat obyektif  yang  tidakk  terpenehui  yaitu  adanya  suatu  hal  tertentu  dan  suatu  sebab yang  diperbolehkan  maka  perjanjian  menurut  hukum  perjanjian  yang  dibuat menjadi  batal  demi  hukum  ( null  and  avoid )  artinya  secara  yuridis  dari  semula dianggap tidak ada suatu perjanjian.
Sejak  berlakunya  UU  Hak  Tanggungan,  hak  guna  usaha  (HGU),  hak  guna bangunan (HGB) serta hak milik (SHM),  yang hendak dijadikan jaminan  hutang dapat dibebani dengan APHT sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU Hak Tangungan. Dalam  UU  Hak  Tanggungan  tidak  dimuat/diatur  tentang  larangan  atau  sanksi apabila  jaminan  utang  dalam  bentuk  hak  guna  usaha  (HGU),  hak  guna  angunan (HGB) serta hak milik (SHM) dibuat selain dalam bentuk APHT, sehingga dengan kata lain bahwa pembuatan APH yang disertai dengan AKM tidak serta merta dapat dianggap melanggar UU Hak Tanggungan yang dapat berakibat batal demi hukum atas APH yang disertai dengan AKM yang telah dibuat.
Namun apabila ditinjau dari sifat dari norma hokum benda yang termuat di Buku-II  KUHPer  maka  dapat  diketahui  bahwa  hukum  benda,  norma-normanya mempunyai  sifat  tertutup/memaksa  ( dwingen  recht ),  dengan  demikian  jaminan kebendaan  yang  merupakan  bagian  dari  hukum  benda  juga  memiliki  sifat  yang sama  dengan  induknya,  artinya  bahwa  tidak  dimungkinkan  dibuat  jaminan kebendaan  dalam  bentuk  lain  selain  dalam  bentuk  yang  telah  ditentukan  oelh peraturan  perudang-undangan  yang  berlaku.  Dengan  diundangkannya  UU  Hak Tangunggan, maka sebenarnya terhadap setiap hak atas tanah baik itu berupa hak guna  usaha  (HGU),  hak  guna  bbangunan  (HGB)  serta  hak  milik  (SHM)  yang
hendak dijadikan jaminan hutang oleh debitur kepada kreditur harus dibuat dalam bentuk APHT.
Selanjutnya  yang  perlu  dilihat  adalah  apakah  APH  yang  disertai  dengan AKM tersebut dibuat berdasarkan asas itikad baik. Dalam bahasa Inggris itikad baik disebut good  faith. Asas  itikad  baik  ini  berkaitan  dengan  pelaksanaan  suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 ayat(3) KUH Per yaitu bahwa suatu  perjanjian  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik.  KUHPer  tidak  memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan itikad baik, sehingga untuk  dapat  memahami  apa  yang  dimaksud  dengan  itikad  baik  maka  perlu dilakukan penafsiran terkait dengan pengertiannya.
Menurut Black’s LawDictionary, itikad baik atau good faith adalah : “ A state of mind consisting in:
1. Honsty in belief or purpose;
2. Faithflness to one’s duty or obligation;
3. Obbservance ofreasonable commercial standards of fair deqling in a given trade or bussines; or
4. Abssence of intent to dfraud or to seik unconsconable advntage. Dalam hokum perjanjian/kontrak Romawi,  itikad-baik dititikberatkan pada
3 wujud perilaku pihak-pihak dalem perjanjian/kontrak, yaitu : 1
1. Pihak-pihak wajib memegang teguh perkatannya dan janji-janjinya;
2. Pihak-pihak  tak  diperbolehkan  menggambil  keeuntungan  pihak  yang  lain dengan tiindakan-tndakan yang menyesattkan ;
3. Pihak-pihak  diharuskan  mentaati  kewajiban-kewajibannya,  serta  harus berperilaku  seperti  layaknya  orang  yang  jujur  dan  terhormat  sekalipun kewajiban-kewajiban  tersebut  tidak    diatur/termuat  dengan  tegas  dalam perjanjian.
Asas  itiikad  baik  sebetulnya  merupakan  gagasan  yang  dipakaii  guna mencegah  perbuatan-perbuatan    yang  beritikad  buruk  dan  ketidak  jujuran  yang berpotensi dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian, baik dalam tahap perancangan ( pra contractual ) maupun dalam peleksanaan suatu perjanjian. 2 Pada prinsipnya  asas  itikad  baik  ini  bertujuan  agar  piihak  yang  jujur/beriitikad  baik mendapatkan  perlindungan,  sebaliknya  pihok  yang  tidak  jujur/beritikad  buruk
1 Reiinhard Zimerman dan Simon Whittaker dalam Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hokum Perjanjian, Sumur, Bandung, 2006,h.56.
2 Charles Fried dalam Ridwan Khairady, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,
Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h.74.
sudah  sepatutnya  merasakaan  penderitaan  karena  ketidakjujurannya/itikad  buruk yang dilakukannya.
Charles Fried berpendapat bahwa itikad baik adalah cara bertransaksi dengan pihak  lain  dalam  suatu  perjanjian  dengan  cara  yang  baik  ( decently )  dan  jujur ( honesty ). 3 Sedangkan  menurut  Wery  yang  dimaksud  denagn  itiikad  baik ( goodfaith/uitvooering  te  goeder  truow )  yaitu  suatu  kondisi  dimana  “Masing- masing pihak harus berlaku jujur antara satu dengan yang lainnya seperti sepatutnya diantara orang- orang yang sopan dan tanpa tipu daya/akaal-aakalan, tipu muslihat, tidak  mengganggu  pihak  lainnya,  serta  tidak  berfokus  pada  kepentinggannya sendiri saja, melainkan jugaa harus memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak yang lainnya” 4 Secara umum pemahaman atas pengertian itikad baik terdiri dari 2 (dua) pengertian : 5
1. Pengertian/arti yang obyektif, yakni: perjanjiann/kontrak yang dibuat itu wajib dilaksaanakan dengan mengindahken norma kesusilaan dan kepatutan
2. Pengertian/arti  yang  subyektif,  yakni  :  pengertian  itikad  baikyang  terletak didalam sikap bathin individu
Simpossium  Hokum  Perdata  Nasional  yang  diselengarakan  oelh  Badan Pembinan Hokum Nasional (BPHN), mengartikan itikad baik, sebagaiberikut  :
1. Jujur pada saat pembuatan perjanjian/kontrak
2. Apabila  para  pihak  membuat  perjanjian/kontrak  di  hadapan  pejabat  yang berwenang,  maka  pihak  yang  membuat  tersebut  dianggap  telah  beritikad  baik (namun pendapat ini masih terdapat pertentangan dari beberapa pihak)
3. Pada  tahap  pelaksanan,  yaitu  terkait  suatu  penilaian  baik  atas  perilaku  pihak- pihak dalam mengerjakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, tidak lain dengan tujuan mencegah perbuatan/tindakan yang tak patut dalam peloksanaan perjanjian/kontrak tersebut.
Berkaitan  dengan  berlakunya  asas  itikad  boik  pada  tahap  perancangan perjanjjian  dapat  dijelaaskan  bahwa  jika  pelaksanaan  perjanjian  menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka haakim dapat melakkukan penyesauaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian itu. Di
3 Ibid.
4 Wirjono Projodikoro, Ibid .
5 Muhamad Syaifuddin, HukumKontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik dan Praktk Hokum, MandarMaju, Bondung , 2012, h.95.
dalam praktiknya, hakim dimungkinkan untuk dapat menggunakan kewenangannya mencampuri isidari suatu perjanjian, sebab itu nampaknya itikad baik  memang  perlu  ada  bukan  hanya  pada  tahap  pembuatan  (penanda-tanganan perjanjian) dan pada tahap pasca pembuatan (pelaksanaan perjanjian) akan tertapi juga  pada  tahap  pra  pembuatan  (perancangan  perjanjian). 6 Dengan  demikian pengujianm itikad baik harus dilakukan pada setiap tsahapan perjanjian, baik pada tahap pra pembuatan/perancangan perjanjian, tahap pembuatan perjanjian, maupun pada tahap pelaksanaan perjanjian.
Pasal 1339 KUHPer pada pokoknya mengatur bahwa dalam perjanjian/kontrak bukan hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalamnya namun juga terhadap segala hal yang menurut sifat perjannjian tersebut, diharuskann  menurut  kebiasaan,  kepatutan,  atau  peraturan  perundang-undangan. Riduan  Syahrini  mendefinisikan  kepatutan  sebagai  keadilan,  keseimbangan membagi-bagi keuntungan dan kerugian diantara pihak-pihak yang berkepentingan.  Kepatutan  kadang  dipakai  untuk  menambah  ketentuan  hukum, kadang  sebagai  kebalikan  dari  hukum  yang  sudah  tegas,  dimana  keadilan menentukan  isi  perkataan  yang  timbul  dari  perjanjian,  dan  juga  dimana  hakim dalam beberapa hal harus menilai menurut keadilan. 7
Syarat kepatutan dalam suatu perjanjian pada dasarnya berakar pada sifat dari peraturan hokum pada umumnya,  yaitu untuk menciptakan suatu hubungan yang seimbang/keseimbangan  dari  berbagai  kepentingan  yang  terdapat  di  dalam masyarakat.  Pada  prinsipnya  dalam  suatu  tata-hukum  tidak  diperkenankan kepentingan  seseorang  seluruhnya  dipenuhi  yang  mana  dapat  mengakibatkan kepentngan pihak yang lain terabaikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. 8
APH yang disertai dengan AKM tidak dapat dianggap melanggar asas itikad baik,  sepanjang  dibuat  oleh  para  pihak  dengan  jujur  dalam  arti  tidak  mengambil keuntungan  dengan  tindakan-tindakan  yang  menyesatkan  pihak  lain  atau  dengan
6 Ibid.
7 Riduan  Syahrini, Kata-KataKunci  Mempelajari  Ilmu  Hukum, P.T.  Alumni,  Bandung, 2009,h.107
8 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit ., h.84-85
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kata  lain  klasusul-klausul  yang  termuat  di  dalamnya  tidak  melanggar  kepatutan yang  berarti  mencerminkan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  dari  para pihak. Disamping itu  apabila APH yang disertai dengan AKM dibuat di hadapan pejebat yang berewenang (notaris) maka APH yang disertai dengan AKM tersebut dapat dianggap dibuat dengan itikad baik sebagaimana parameter itikad baik yang disepakati dalam Simposium Hokum Perdata Nasianal yang diselenggarakan oleh Badan Pembimaan Hokum Nasional (BPHN).
Namun apabila dalam suatu APH yang disertai dengan AKM memuat klausul yang pada pokoknya memberikan hak kepada kreditur untuk menentukan harga dan syarat-syarat  penjualan  atas  obyek  jaminan  tanpa  memerlukan  campur  tangan debitur  maka  A{PH  yang  disertai  dengan  AKM  tersebut  dapat  dianggap  telah melanggar asas itikad baik, sekalipun APH dan AKM tersebut dibuat di hadapan pejabat  yang  berwenang  (notaris),  karena  klausul/ketentuan  yang  demikian menempatkan  debitur  dalam  posisi  yang  sangat  lemah  yang  rentan  terhadap tindakan sewenangan-wenang dari pihak kreditur seperti misalnya menjual obyek jaminan  hutang  di  bawah  harga  pasar.  Klausul  sebagaimana  tersebut  di  atas, terkesan  hanya  melindungi  kepentingan  kreditur  saja  dan  mengesampingkan kepentingan  dari  pihak  debitur,  hal  tersebut  tentu  bukanlah  transaksi  yang  jujur ( honesty )  dan  baik  ( decently )  berdasarkan  asas  itikad  baik.  Dengan  demikian apabila  APH  yang  disertai  dengan  AKM  yang  pada  pokoknya  memuat  klausul memberikan hak kreditur untuk menentukan harga dan syarat-syarat penjualan atas obyek  jaminan  tanpa  memerlukan  campur  tangan  debitur,  dapat  berakibat  batall demi  hukum  ( nietig/null  and  void )  jika  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  asas itikad  baik  dalam  arti  yang  obyektif.  Namun  dapat  pula  dimintakan  pembatalan ( voidable atau vernietigbaar ) dengan dasar pelanggaran asas itikad baik dalam arti yang subyektif.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Dengan diundangkannya UU Hak Tanggungan, maka sebenarnya terhadap setiap bentukhak atas taanah dan banggunan baik itu berupa hak guna usha (HGU),  hak  guna  bangunan  (HGB)  serta  hak  miliik  (SHM)  yang  hendak
dijadikan jaminan hutang oleh debitur kepada kreditur harus dibuat dalam bentuk Akta Pemebebanan Hak Tanggunggan (APHT). Namun dikarenakan di  dalam  UU  Hak  Tanggungan  tidak  diatur  mengenai  sanksi  atau  akibat hukum yang tegas apabila jaminan berupa hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) serta hak miliik (SHM) dibuat dalam bentuk selain APHT, maka  APH  yang  disertai  dengan  AKM  tidak  serta  merta  dapat  dianggap melanggar UU Hak Tanggungan yang mempunyai akibat batall demi hokum ( neitig/niull and void ) sepanjang APH yang disertai dengan AKM tersebut dibuat  oleh  para  pihak  dengan  tidak  melanggar  syarrat-syaarat  sahmya perjanjian  dan  dibuat  berdasarkan  asas  itikad  baik  dimana  klausul-klausul yang termuat di dalamnya tidak melanggar kepatutan. Namun apabila APH yang disertai dengan AKM  tersebut memuat klausul yang pada pokoknya memberikan hak kepada kreditur untuk menentukan harga dan syarat-syarat penjualan  atas  obyek  jaminan  tanpa  memerlukan  campur  tangan  debitur maka  APH  yang  disertai  dengan  AKM  tersebut  dapat  dianggap  telah melanggar asas itikad baik sekalipun akta-akta tersebut dibuat secara notariil di hadapan pejabat yang berwenang (notaris), sehingga APH dan AKM yang demikian akibatnya dapat batal demi hukum ( null and void atau nietig ) jika dikategorikan sebagai pelanggaran asas itikad baik dalam arti yang obyektif.
Namun dapat pula APH dan AKM  yang demikian dimintakan pembatalan ( voidable atau vernietigbaar )  dengan  dasar  pelanggaran  asas  itikad  baik dalam arti yang subyektif.
2. Saran
Perlu  adanya  peraturan  yang  mengatur  secara  tegas  mengenai  keharusan dibuat    Akta  Pembebnan  Hak  Tangungan  (APHT)  apabila  yang  dijadikan jaminan hutang berupa hak guna usaha (HGU), hak guna bngunan (HGB) serta  hak  milik  (SHM)  guna  menjamin  kepastian  hokum  yang  dapat menjamin perlindunggan hukm bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Charles Fried dalam Ridwan Khairady, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
Muhamad Syaifuddin, HukumKontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik dan Praktk Hokum, MandarMaju, Bondung , 2012
Reiinhard Zimerman dan Simon Whittaker dalam Wirjono Projodikoro, Asas- Asas Hokum Perjanjian, Sumur, Bandung, 2006
Riduan  Syahrini, Kata-KataKunci  Mempelajari  Ilmu  Hukum, P.T.  Alumni, Bandung, 2009