## PROSEDUR PENETAPAN PENYEDIA BARANG DAN JASA SESUAI PEPRES NO. 54 TAHUN 2010 BESERTA PERUBAHANNYA MELALUI LPSE PADA UPT PSDA BAH BOLON PEMATANG SIANTAR
Firman Firdaus Pandiangan 1 , Syahreza Alvan 2
1 Alumni Program Studi D3 Teknik Sipil, Fakultas Teknik UNIMED 2 Dosen Pengajar Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik UNIMED (Syahrezalvan@gmail.com)

## ABSTRAK
Pengadaan barang dan jasa lebih dikenal dengan istilah pelelangan yang merupakan salah satu proses atau prosedur dari pemerintah untuk memberikan pekerjaan kepada pengusaha. Pengadaan barang dan  jasa  pemerintah  dilakukan  dengan  proses  pelelangan  secara  e-procurement  sesuai  dengan peraturan  presiden  No.  04  Tahun  2015  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  para  penyedia  atau pengusaha  dalam  proses  pelelangan  di  UPT  PSDA  Bah  Bolon  Pematang  Siantar.  Pada  proses pelaksanaannya,  dilaksanakan  dengan  meminimalkan  pertemuan  antara  panitia  dengan  pihak penyedia  jasa  dengan  tujuan  agar  terjadi  persaingan  sehat.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  keseluruhan proses  pelelangan  yang  dilakukan  secara  elektronik  yang  dimulai  dari  pengumuman  pelelangan, download  dokumen  pemilihan  dan  kualifikasi,  penjelasan  dokumen  lelang  (aanwijzing),  upload dokumen penawaran (harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi  dokumen  kualifikasi  dan  pembuktian  kualifikasi,  upload  berita  acara  hasil  pelelangan, penetapan  pemenang,  pengumuman  pemenang,  masa  sanggah  hasil  lelang,  dan  penandatanganan kontrak.  Penulisan  ini  menyimpulkan  bahwa  terjadinya  prosedur  penetapan  penyedia  barang  dan jasa  yang  terjadi  di  UPT  PSDA  Bah  Bolon  Pematang  Siantar  menggunakan  lelang  secara  e- procurement dan proses pelelangannya sesuai dengan peraturan presiden No. 04 Tahun 2015.
Kata Kunci : E-procurement, Peraturan Presiden, Prosedur Penetapan Penyedia Barang/Jasa,

## ABSTRACT
Procurement  of  goods  and  services  better  known  as  the  auction  is  one  of  the  processes  or  procedures  of  the government to provide jobs to entrepreneurs. Government procurement of goods and services conducted by the auction process e-procurement in accordance with the presidential decree No. 04, 2015 which aims to make it easier  for  providers  or  employers  in  the  bidding  process  in  UPT  NRM  Bah  Bolon  Siantar.  In  the  process  of implementation, carried out by minimizing the meeting between the committee and the service provider in order to make healthy rivalry. This can be seen in the whole auction process is conducted electronically starting from the  announcement  of  the  auction,  download  the  document  selection  and  qualification,  explanation  of  tender documents  (aanwijzing),  upload  the  document  offers  (prices,  administrative  and  technical)  and  document  the qualifications, evaluation of bids, evaluation document qualification and verification of qualifications, upload the minutes  of  the  auction  results,  determining  the  winner,  the  winner  announcement,  auction  results  objection period,  and  the  signing  of  the  contract.  This  paper  concludes  that  the  determination  procedures  providers  of goods  and  services  which  take  place  in  UPT  NRM  Bah  Bolon  Siantar  using  e-procurement  auction  and  the auction process in accordance with the presidential decree No. 04, 2015.
Keywords: Determination Procedure Goods / Services, E-procurement, Presidential Decree

## 1.   Pendahuluan
Dalam  upaya  mendapatkan  pekerjaan penyedia  barang  (pengadaan)  dan  penyedia jasa  konstruksi  (proyek)  hampir  selalu  melalui proses  yang  dinamakan  pelelangan/tender. Proses  ini  menjadi  sangat  penting  bagi pengusaha jasa konstruksi (kontraktor), karena kebutuhan hidupnya tergantung dari berhasilnya  proses  ini.  Penetapan  harga pelelangan/tender  ditentukan  oleh  berbagai pertimbangan.  Hal  ini  sangat  menentukan besar/kecilnya keuntungan yang masih mungkin diperoleh kontraktor (pengusaha).
Pengadaan  barang/jasa  atau  lebih dikenal  dengan  pelelangan  merupakan  salah satu  proses  atau  prosedur  dari  pemerintah untuk memberikan pekerjaan kepada pengusaha (kontraktor).
Pengadaan barang/jasa  yang  dilakukan  dari  pengadaan barang seperti pengadaan fasilitas kantor pada suatu  instansi  hingga  pengadaan  jasa  seperti tenaga kerja pada suatu pekerjaan konstruksi.
Sistem  pelelangan  sesuai  peraturan pemerintah  yang  dikelola  oleh  Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (LKPP)  saat  ini  menggunakan  Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE).  LPSE adalah  suatu  bentuk  atau  sistem  baru  dalam pengadaan barang/jasa yang mampu membantu  pemerintah  dalam  hal  transparansi informasi  serta  layanan  masyarakat  berbasis online web  yang  diterapkan  oleh  berbagai macam  Peraturan  Presiden  (PEPRES)  yang pada peraturan terakhirnya pada tahun 2015.
Pada proses
pelaksanaannya,
dilaksanakan
dengan meminimalkan pertemuan  antara  panitia  dengan  pihak penyedia  jasa  dengan  tujuan  agar  terjadi persaingan  sehat.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada keseluruhan proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik yang dimulai dari pengumuman pelelangan,  download dokumen pemilihan dan kualifikasi, penjelasan dokumen lelang ( aanwijzing ), upload dokumen penawaran  (dokumen  penawaran  harga, administrasi  dan  teknis)  serta  dokumen kualifikasi,  evaluasi  penawaran,  evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, upload berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman  pemenang,  masa  sanggah  hasil lelang, surat penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak.
Di  sisi  lain,  dalam  hal  pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah
membutuhkan  bantuan  dan  dukungan  dari pihak  lain  baik  itu  dari  BUMN  ataupun  dari perusahaan  swasta.  Hal  ini  dimaksudkan  agar pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang dibiayai  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara/Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah
(APBN/APBD) dapat
terlaksana  dengan  efektif  dan  efesien.  Dalam melakukan
pengadaan barang/jasa pemerintah,  pemerintah  memiliki  prinsip persaingan  sehat,  transparan  (terbuka),  dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.
Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan  perlu  memberikan  alokasi  waktu yang  cukup  pada  semua  tahap  proses pengadaan,terutama  pada  tahapan  yang merupakan  titik  kritis  seperti  batas  akhir pemasukan penawaran, pembukaan penawaran,  pembuktian  kualifikasi  dan  lain- lainnya,  sehingga  memungkinkan  informasi pengadaan  dapat  tersebar  serta  terjadinya persaingan  secara  adil  antar  penyedia barang/jasa.

## 2.   Kajian Teori Pelelangan
Setelah  tahap  desain  diselesaikan  oleh perencana,  maka  akan  dilanjutkan  dengan tahap  pengadaan  pelaksana  konstruksi.  Proses ini  disebut procurement .  Salah  satu  cara  untuk mencari  penyediaan  jasa  adalah  dengan pelelangan atau tender. Pelelangan
didefinisikan sebagai berikut :
Serangkaian  kegiatan  untuk  menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan  yang  sehat  di  antara  penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah  ditetapkan  dan  diikuti  oleh  pihak-pihak yang  terkait  secara  taat  azas  sehingga  terpilih penyedia terbaik (Wulfram, 2009) . Proses pengadaan perusahan jasa konstruksi ini diatur  oleh  Keputusan  Presiden  terutama digunakan di lingkungan proyek pemerintah
Pelelangan umum, adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa  yang  dilakukan  secara  terbuka dengan  pengumuman  secara  luas  melalui media  massa  dan  papan  pengumuman  resmi untuk penerangan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

## Pelelangan terbatas,
Dapat  dilaksanakan  apabila  dalam  hal  jumlah penyedia
barang/jasa
yang mampu melaksanakan  diyakini  terbatas,  yaitu  untuk pekerjaan  yang  kompleks,  dengan  cara mengumumkan  secara  luas  melalui  media massa  dan  papan  pengumuman  resmi  dengan mencantumkan  penyedia  barang/jasa  yang telah  diyakini  mampu,  guna  memberi kesempatan  kepada  penyedia  barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
Pemilihan Langsung, yaitu  pengadaan  barang/jasa  tanpa  melalui pelelangan  dan  hanya  diikuti  oleh  penyedia barang/jasa  yang  memenuhi  syarat.  Pemilihan langsung dilakukan dengan cara membandingkan  penawaran  dan  melakukan negoisasi,  baik  teknis  maupun harga,  sehingga diperoleh  harga  yang  wajar  dan  secara  teknis dapat dipertanggung jawabkan.
Penunjukan Langsung, yaitu  pelelangan  barang/jasa  dengan  cara menunjuk langsung kepada satu penyedia jasa barang/jasa.
Swakelola, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan,  dikerjakan  dan  diawasi  sendiri dengan  menggunakan  tenaga  sendiri,  alat sendiri,  atau  upah  borongan  tenaga.  Dari keempat  metode  itu,  hanya  pelelangan  yang akan kita bahas secara mendetail.

## Undang-undang Jasa Kontruksi
Adapun  undang-undang  yang  mengatur pelaksanaan  tahapan  tender  di  Indonesia sebagai berikut:
1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor  18  Tahun  1999  Tentang  Jasa Konstruksi, yang berbunyi sebagai berikut :
a. Dalam  pembangunan  nasional,  jasa konstruksi mempunyai peranan penting  dan  strategi  mengingat  jasa konstruksi  menghasilkan  produk  akhir berupa  bangunan  atau  bentuk  fisik lainnya,  baik  yang  berupa  prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama  bidang  ekonomi,  sosial,  dan budaya untuk mewujudkan
masyarakat  adil  dan  makmur  yang
materiil  dan  spiritual  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undan  Dasar 1945.
b. Jasa  konstruksi  nasional  diharapkan semakin  mampu  mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan
keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan  hasil  pekerjaan  yang berkualitas.
c. Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang  usaha  yang  banyak  dimintai oleh  anggota  masyarakat  di  berbagai tingkatan  sebagaimana  terlihat  dari makin  besarnya  jumlah  perusahaan yang  bergerak  di  bidang  usaha  jasa konstruksi.
d. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat  akan  perluas  cakupan, kualitas
hasil
maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas  pekerjaan  konstruksi tuntutan efesiensi, tertib
penyelenggaraan,  dan  kualitas  hasil pekerjaan konstruksi.
2) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 2000
a. Undang-undang  Nomor  18  tahun  1999 tentang  jasa  konstruksi  telah  mengatur landasan pokok dalam
penyelenggaraan jasa konstruksi. Berdasarkan  Undang-undang  tersebut perlu  diadakan  peraturan  pelaksanaan berupa  Peraturan  Pemerintah  guna menindak  lanjuti  ketentuan-ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang tersebut.
b. Dalam  pasal  7  Undang-undang  nomor 18  Tahun  1999  dinyatakan  bahwa  jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa  konstruksi  perlu  diatur  lebih  oleh pemerintah.
c. Dalam  pasal  10  Undang-undang tersebut  dinyatakan  pula  bahwa Pemerintah  harus  mengatur  tata  cara penyelenggaran perizinan usaha, klasifikasi  usaha,  kualifikasi  usaha, serta  sertifikasi  keterampilan  dan sertifikat keahilan kerja jasa konstruksi.
3) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  70  Tahun  2012  Tentang  Perubahan
Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
a. Pasal  4    ayat    (1)    Undang-Undang Dasar    Negara    Republik  Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-UndangNomor  1Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). c. Peraturan    Pemerintah    Nomor  29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan  Jasa        Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2000  Nomor  64, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3956)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59  Tahun  2010  (Lembaran      Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 95). d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
4) Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor
223/Kpts/M/2011 Tentang Penetapan  Organisasi  Dan  Pengurus Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstuksi Nasional Periode 2011-2015
a. Bahwa  sesuai  dengan  amanat  Pasal  3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun2000  tentang  Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintahmelakukan  pembinaan  yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
b. bahwa  dalam  rangka  melaksanakan tugas
pengaturan dan pemberdayaansebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Menteri Pekerjaan Umum perlumenetapkan dan menerbitkan organisasi  dan  susunan  pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Pelelangan E-procurement Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa a. ULP mengumumkan pelaksanaan
Pengadaan  Barang/Jasa  secara  luas  kepada masyarakat pada saat:
1) Rencana  kerja  dan  anggaran  K/L/D/I telah disetujui oleh DPR/DPRD
2) Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran (DIPA)/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) telahdisahkan. b. Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi  setelah  rencana  kerja dan
anggaran
K/L/D/I
disetujui DPR/DPRD  tetapi  DIPA/DPA  belum disahkan,  pengumuman  dilakukan  dengan mencantumkan  kondisi  DIPA/DPA  belum disahkan.
c. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan
mengumumkan secaraluas sekurang- kurangnya melalui:
1) Website K/L/D/I
2) Papan  pengumuman  resmi  untuk masyarakat
3) Portal  Pengadaan  Nasional  melalui LPSE.
d. Pengumuman  atas  penetapan  Penyedia Barang/Jasa  diumumkan  secara  terbuka denganmengumumkan secara luas pada :
1) Website K/L/D/I
2) Papan  pengumuman  resmi  untuk masyarakat
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen a. Penyedia  Barang/Jasa  yang  berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa, mendaftaruntuk  mengikuti  Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung kepada ULP.
b. Penyedia  Barang/Jasa  yang  mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan  Langsung  diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
c. Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan  dari  ULP/Pejabat  Pengadaan ataumengunduh dari website yang digunakan oleh ULP.

## Pemberian Penjelasan
a. Untuk  memperjelas  Dokumen  Pengadaan Barang/Jasa,  ULP/  Pejabat  Pengadaan mengadakanpemberian penjelasan.
b. ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan
lanjutan dengan cara
melakukanpeninjauan lapangan.
Pematang Siantar
c. Pemberian  penjelasan  harus  dituangkan dalam  Berita  Acara  Pemberian  Penjelasan yangditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan  dan  minimal  1  (satu)  wakil  dari peserta yanghadir.
d. ULP  memberikan  salinan  Berita  Acara Pemberian  Penjelasan  dan  Adendum DokumenPengadaan kepada seluruh peserta,  baik  yang  menghadiri  atau  tidak menghadiri pemberianpenjelasan.
e. Apabila  tidak  ada  peserta  yang  hadir  atau yang  bersedia  menandatangani  Berita AcaraPemberian  Penjelasan,  maka  Berita Acara
Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani  olehanggota  ULP  yang hadir.
f. Perubahan  rancangan  Kontrak  dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau  nilai  totalHPS,  harus  mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum DokumenPengadaan.
g. Dalam  hal  PPK  tidak  menyetujui  usulan perubahan sebagaimana dimaksud maka : 1) ULP  menyampaikan  keberatan  PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan
2) Jika  PA/KPA  sependapat  dengan  PPK, tidak dilakukan perubahan
3) Jika  PA/KPA  sependapat  dengan  ULP, PA/KPA  memutuskan  perubahan  dan bersifat  final,serta  memerintahkan  ULP untuk  membuat  dan  mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.
h. Ketidakhadiran peserta
pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.
Pemasukan Dokumen Penawaran
a. Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen  Penawaran  dalam  jangka  waktu dan sesuaipersyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
b. Dokumen  Penawaran  yang  disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidakdapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
c. Penyedia  Barang/Jasa  dapat  mengubah, menambah  dan/atau  mengganti  Dokumen Penawaransebelum  batas  akhir  pemasukan penawaran.
Evaluasi Penawaran
a. Dalam  melakukan  evaluasi  penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman
pada  tatacara/kriteria  yang  ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
b. Dalam  evaluasi  penawaran,  ULP/Pejabat Pengadaan  dan  Penyedia  Barang/Jasa dilarangmelakukan tindakan post bidding .

## Penetapan dan Pengumuman Pemenang
a. ULP/Pejabat  Pengadaan  menetapkan  hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
b. ULP/Pejabat  Pengadaan  mengumumkan hasil  pemilihan  Penyedia  Barang/Jasa setelahditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.

## Sanggahan
a. Peserta  pemilihan  Penyedia  Barang/Jasa yang  merasa  dirugikan,  baik  secara  sendiri maupunbersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabilamenemukan:
1) Penyimpangan  terhadap  ketentuan  dan prosedur  yang  diatur  dalam  Peraturan Presiden  inidan  yang  telah  ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
2) Adanya  rekayasa  yang  mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.
3) Adanya  penyalahgunaan  wewenang oleh  ULP  dan/atau  Pejabat  yang berwenang lainnya.
b. Surat  sanggahan  disampaikan  kepada  ULP dan  ditembuskan  kepada  PPK,  PA/KPA dan  APIPK/L/D/I  yang  bersangkutan paling  lambat  5  (lima)  hari  kerja  setelah pengumuman pemenang.
c. ULP  wajib  memberikan  jawaban  tertulis atas  semua  sanggahan  paling  lambat  5 (lima)  harikerja  setelah  surat  sanggahan diterima.
d. Penyedia  Barang/Jasa  yang  tidak  puas dengan  jawaban  sanggahan  dari  ULP dapatmengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi paling  lambat  5  (lima)  hari  kerja  setelah diterimanya jawaban sanggahan.
e. Penyedia  Barang/Jasa  yang  mengajukan sanggahan  banding  wajib  menyerahkan JaminanSanggahan  Banding  yang  berlaku 20  (dua  puluh)  hari  kerja  sejak  pengajuan SanggahanBanding.
f. Jaminan  Sanggahan  Banding  ditetapkan sebesar  20/1000  (dua  perseribu)  dari  nilai total  HPSatau  paling  tinggi  sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
g. Sanggahan  Banding  menghentikan  proses Pelelangan/Seleksi.
h. LKPP  dapat  memberikan  saran,  pendapat dan  rekomendasi  untuk  penyelesaian sanggahanbanding
atas permintaan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi  memberikan  jawaban  atassemua sanggahan  banding  kepada  penyanggah banding  paling  lambat  15  (lima  belas) harikerja  setelah  surat  sanggahan  banding diterima.
i. Dalam  hal  sanggahan  banding  dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi memerintahkan  ULP/Pejabat  Pengadaan melakukan  evaluasi  ulangatau  Pengadaan Barang/Jasa ulang.
j. Dalam  hal  sanggahan  banding  dinyatakan salah, Menteri/
Pimpinan
Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi memerintahkan  agar  ULP  melanjutkan proses PengadaanBarang/Jasa ulang.
k. Dalam  hal  sanggahan  banding  dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikankepada penyanggah.
l. Dalam  hal  sanggahan  banding  dinyatakan salah,  Jaminan  Sanggahan  Banding  disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.

## Pemilihan Gagal
a. ULP  menyatakan  Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
1) Jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses  prakualifikasi  kurang  dari  3  (tiga) peserta.
2) Jumlah peserta yang memasukan
Dokumen  Penawaran  untuk  Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta.
3) Sanggahan  dari  peserta  terhadap  hasil prakualifikasi ternyata benar.
4) Tidak  ada  penawaran  yang  lulus  evaluasi penawaran.
5) Dalam  evaluasi  penawaran  ditemukan bukti/indikasi  terjadi  persaingan  tidak sehat.
6) harga  penawaran  terendah  terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump  Sum dan  Harga  Satuan lebih tinggi dari HPS.
7) Seluruh  harga  penawaran  yang  masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS.
8) Sanggahan  hasil  Pelelangan  dari  peserta ternyata benar.
9) Calon  pemenang  dan  calon  pemenang cadangan  1  dan  2,  setelah  dilakukan evaluasi dengansengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau
pembuktian
kualifikasi.
b. ULP menyatakan Seleksi gagal apabila:
1) Peserta  yang  lulus  kualifikasi  pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi. Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana.
2) Sanggahan  dari  peserta  terhadap  hasil prakualifikasi dinyatakan benar
3) Tidak  ada  penawaran  yang  memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran
4) Dalam  evaluasi  penawaran  ditemukan bukti/indikasi  terjadi  persaingan  tidak sehat.
5) Calon  pemenang  dan  calon  pemenang cadangan  1  dan  2  tidak  hadir  dalam klarifikasi  dannegosiasi  dengan  alasan yang tidak dapat diterima
6) Tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati  hasil  negosiasi teknis dan harga.
7) Sanggahan  hasil  Seleksi  dari  peserta ternyata benar.
8) Penawaran  biaya  terendah  terkoreksi untuk  Kontrak  Harga  Satuan  dan Kontrak  gabungan Lump  Sum dan  Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran.
9) Seluruh  penawaran  biaya  yang  masuk untuk  Kontrak Lump  Sum diatas  Pagu Anggaran.
c. PA/KPA menyatakan
Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:
1) PA/KPA  sependapat  dengan  PPK  yang tidak  bersedia  menandatangani  SPPBJ karenaproses Pelelangan/Seleksi/
Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini
2) Pengaduan  masyarakat  adanya  dugaan KKN  yang  melibatkan  ULP  dan/atau PPK ternyata benar.
3) Dugaan  KKN  dan/atau  pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaanPelelangan/Seleksi/Pemilih an  Langsung  dinyatakan  benar  oleh pihak berwenang
4) Sanggahan  dari  Penyedia  Barang/Jasa atas kesalahan  prosedur  yang  tercantum
dalamDokumen  Pengadaan  Penyedia Barang/Jasa ternyata benar.
5) Dokumen  Pengadaan  tidak  sesuai dengan Peraturan Presiden ini.
6) Pelaksanaan
Pelelangan/Seleksi/Pemilihan  Langsung tidak sesuai atau menyimpang dariDokumen Pengadaan.
7) Calon  pemenang  dan  calon  pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri.
8) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan  Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.
d. PA/KPA/PPK/ULP  dilarang  memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau
Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsungdinyatakan gagal.
e. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi  menyatakan  Pelelangan/Seleksi/ PemilihanLangsung gagal apabila:
1) Sanggahan banding dari peserta ternyata benar.
2) Pengaduan  masyarakat  adanya  dugaan KKN  yang  melibatkan  KPA  ternyata benar.
f. Kepala Daerah menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:
1) Sanggahan banding dari peserta ternyata benar.
2) Pengaduan  masyarakat  adanya  dugaan KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA ternyatabenar.
g. Dalam  hal  Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung  dinyatakan  gagal,  maka  ULP segeramelakukan:
1) Evaluasi ulang
2) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran. 3) Pelelangan/Seleksi/Pemilihan  Langsung ulang
4) Penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung. h. Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasihanya  2  (dua)  peserta,  proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan.
i. Dalam  hal  Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung  ulang  jumlah  Penyedia  Barang/ Jasa  yangmemasukkan  penawaran  hanya  2
(dua) peserta,
proses Pelelangan/
Seleksi/PemilihanLangsung dilanjutkan.
j. Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/ Jasa yang lulus prakualifikasihanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/ Seleksi ulang dilakukan seperti proses PenunjukanLangsung.
k. Dalam  hal  Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung  ulang  jumlah  Penyedia  Barang/ Jasa  yangmemasukkan  penawaran  hanya  1 (satu) peserta,
Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsungulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa a. PPK  menyempurnakan  rancangan  Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa untuk ditandatangani. b. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa  dilakukan  setelah  DIPA/DPA disahkan.
c. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia  Barang/  Jasa  menyerahkan JaminanPelaksanaan  paling  lambat  14 (empat  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak diterbitkannya SPPBJ.
d. Penandatanganan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa  yang  kompleks  dan/atau bernilai  diatasRp100.000.000.000,00  (seratus miliar rupiah)
dilakukan setelah memperoleh pendapat ahlihukum Kontrak.
e. Pihak  yang  berwenang  menandatangani Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa  atas  nama PenyediaBarang/Jasa  adalah  Direksi  yang disebutkan
namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran DasarPenyedia
Barang/Jasa,  yang  telah  didaftarkan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Pihak  lain  yang  bukan  Direksi  atau  yang namanya tidak disebutkan dalam AktaPendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud, dapat menandatanganiKontrak Pengadaan
Barang/Jasa,  sepanjang  mendapat  kuasa/ pendelegasian  wewenang  yangsah  dari Direksi  atau  pihak  yang  sah  berdasarkan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani  Kontrak  Pengadaan Barang/Jasa.

## 3.     Pelaksanaan Tender
3.1   Lokasi Penelitian Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  UPT PSDA  Bah  Bolon  Dinas  PSDA  Provinsi
Sumatera  Utara  Jalan  Asahan  Km.  3,5 Pematang Siantar.

## 3.2   Prosedur Penetapan Penyedia Barang dan
Jasa Pengumuman Pascakualifikasi Pengumuman  pada  lelang  secara e- procurement selain  dilaksanakan  melalui papan pengumuman pada instansi pelaksana  pengadaan  juga  dilaksanakan pada  portal  pengadaan  nasional  melalui LPSE.  Dengan  perkembangan  teknologi dan  informasi,  maka  pengumuman pelelangan  yang  dilakukan  pada  hari  ini, pada  jam  yang  sama  sudah  tersebar  di dunia  maya  dan  dapat  diakses  oleh peserta dan panitia. Dengan adanya portal pengadaan  nasional,  yang  bisa  diakses melalui  http://inaproc.lkpp.go.id,  maka pengumuman pelelangan seluruh Indonesia  dapat  diakses  hanya  dari  1 portal  tanpa  harus  mencari  satu-persatu melalui  lebih  dari  500  LPSE  di  Seluruh Indonesia.

## Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
Sistem e-procurement ,
pendaftaran dilakukan  secara  online  saja.  Dari  sisi panitia  tidak  melakukan  apa-apa,  cukup melihat  layar  monitor  sekali-sekali  untuk mengecek  jumlah  pendaftar,  dan  dari  sisi peserta cukup login menggunakan username  dan  password  yang  telah dimiliki,  membaca  pengumuman  lelang dan  syarat-syaratnya,  kemudian  mengklik tombol  daftar  pada  lelang  tersebut. Dengan  mengklik  tombol  daftar,  maka secara otomatis sudah dilakukan penandatanganan  Pakta  Integritas  juga. Jadi  tidak  perlu  meja  pendaftaran,  tidak perlu  fotokopi  SIUP,  tidak  perlu  datang jauh-jauh  ke  kantor  pelaksana  lelang,  dan cukup  dilakukan  dari  kantor  penyedia. Untuk  pengambilan  dokumen  diunduh dari website yang sudah kita daftar.

## Penjelasan  Dokumen  dan  Perubahan
Dokumen Dengan sistem e-procurement , tidak dilakukan  tatap  muka  pada  tahapan  ini. Masing-masing  pihak  cukup  berada  di depan  komputer  mereka.  Penjelasan, pertanyaan  dan  jawaban  dilakukan  secara online . Panitia dan seluruh pendaftar pada
lelang  tersebut  bisa  saling  bertukar penjelasan,  pertanyaan,  dan  jawaban. Dengan  cara  seperti  ini,  tidak  ada  kontak fisik  yang  terjadi.Tanya  jawab  dilakukan sampai  batas  waktu aanwijzing selesai. Apabila  jadwalnya  telah  selesai,  maka secara  otomatis  penyedia  tidak  bisa mengirimkan  pertanyaan  lagi,  namun panitia masih punya waktu minimal 1 jam untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada akhir waktu.
Upload Dokumen Penawaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran
Untuk  upload  dokumen  penawaran  e- procurement,  maka  penyedia  tidak  perlu repot-repot  menyiapkan  dana  untuk fotokopi  semua  dokumen  pendukung kualifikasi  serta  dokumen  administrasi maupun  teknis.  Penyedia  langsung  saja meng-upload dokumen penawaran beserta dokumen  teknis  yang  sudah  selesai dikerjakan  kedalam  system  elektronik melalui  LPSE.  Kemudian  panitia  tinggal membuka semua penawaran yang masuk.

## Evaluasi Penawaran
Dalam evaluasi penawaran, panitia khusus memeriksa  kelengkapan  penawaran  yang masuk dari beberapa penyedia.

## Evaluasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi (Lelang)
Panitia  memeriksa  semua  kelengkapan yang  ada  dari  calon  pemenang  dan  juga memeriksa  keaslian  dokumen,  Karena dalam evaluasi Kualifikasi, penyedia harus menunjukan dokumen-dokumen asli kepada panitia dan pembuktian kualifikasi dilakukan  secara  offline.  Apabila  hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan  data,  peserta  digugurkan, badan  usaha  atau  peserta  perorangan dimasukkan  dalam  Daftar  Hitam,  serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan  pemalsuan  tersebut.  Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

## Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Panitia  membuat  dan  menandatangani Berita  Acara  Hasil  Pelelangan  (BAHP) yang paling sedikit memuat:
a. Nama seluruh peserta;
Pematang Siantar
b. Harga penawaran atau harga penawaran  terkoreksi  dari  masing- masing peserta;
c. Metode evaluasi yang digunakan;
d. Unsur-unsur yang dievaluasi;
e. Rumus yang dipergunakan;
f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
g. Jumlah  peserta  yang  lulus  dan  tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi dan tanggal dibuatnya Berita Acara.

## Penetapan dan Pengumuman Pemenang
Pokja
ULP
melakukan penetapan pemenang  melalui  aplikasi  SPSE  setelah melalui  pembahasan  internal  anggota Pokja  ULP,  atau  setelah  ditetapkan  PA secara  offline  untuk  nilai  paket  di  atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).  Pokja  ULP  dapat  menetapkan pemenang  lebih  dari  1  (satu)  penyedia sesuai  ketentuan  yang  terdapat  dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE. Apabila  terjadi  keterlambatan  dalam menetapkan
pemenang dan akan
mengakibatkan  Surat  Penawaran  habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi  kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran  secara  tertulis  sampai  dengan perkiraan jadwal penandatanganan
kontrak.
Calon
pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku  surat  penawaran  dianggap mengundurkan  diri  dan  tidak  dikenakan sanksi.
Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2  (apabila  ada)  melalui  aplikasi  SPSE,  di website  sebagaimana  tercantum  dalam LDP.

## Sanggah Hasil Lelang
Peserta  yang  memasukkan  penawaran dapat  menyampaikan  sanggahan  secara elektronik  melalui  aplikasi  SPSE  atas penetapan  pemenang  kepada  Pokja  ULP dalam  waktu  yang  telah  ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan  dan  dapat  ditembuskan secara  offline  (di  luar  aplikasi  SPSE)
kepada  KPA,  PA/KPA  dan  APIP sebagaimana  tercantum  dalam  LDP. Sanggahan  diajukan  oleh  peserta  apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur  yang  diatur  dalam  Peraturan Presiden  No.  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
b. Rekayasa tertentu sehingga
menghalangi  terjadinya  persaingan usaha yang sehat; dan/atau
c. Penyalahgunaan  wewenang  oleh  Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
Pokja  ULP  wajib  memberikan  jawaban secara  elektronik  atas  semua  sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah menerima  sanggahan.  Apabila  sanggahan dinyatakan  benar  maka  Pokja  ULP menyatakan pelelangan gagal.
Sanggahan  dianggap  sebagai  pengaduan, dalam hal:
a) Sanggahan  disampaikan  tidak  melalui aplikasi SPSE (offline), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;
b) Sanggahan  ditujukan  kepada  bukan kepada Pokja ULP; atau
c) Sanggahan  disampaikan  diluar  masa sanggah.
Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindak lanjuti.

## Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ)
Pokja  ULP  menyampaikan  Berita  Acara Hasil  Pelelangan  (BAHP)  kepada  KPA dengan  tembusan  kepada  Kepala  ULP sebagai  dasar  untuk  menerbitkan  Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).  KPA  menerbitkan  SPPBJ  apabila pernyataan  peserta  pada  formulir  isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan:
a. Tidak ada sanggahan dari peserta;
b. Sanggahan terbukti tidak benar; atau
c. Masa sanggah berakhir. KPA  menginputkan  data  SPPBJ  dan mengunggah  hasil  pemindaian  SPPBJ yang  telah  diterbitkan  pada  aplikasi  SPSE dan  mengirimkan  SPPBJ  tersebut  melalui aplikasi  SPSE  kepada  Penyedia  yang ditunjuk.  Penyedia  yang  ditunjuk  wajib
menerima  keputusan  tersebut,  dengan ketentuan:
a. Apabila yang bersangkutan mengundurkan  diri  dengan  alasan yang  dapat  diterima  secara  obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya  masih  berlaku,  yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi;
b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan  diri  dengan  alasan yang  tidak  dapat  diterima  secara obyektif  oleh  Pokja  ULP  dan  masa penawarannya  masih  berlaku,  maka yang  bersangkutan  dimasukkan  dalam Daftar Hitam; atau
c. Apabila  yang  bersangkutan  tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya  sudah  tidak  berlaku, maka peserta  yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi.
Apabila  pemenang  yang  ditunjuk mengundurkan  diri,  maka  penunjukan pemenang  dapat  dilakukan  kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat,  selama  masa  surat  penawaran pemenang  cadangan  masih  berlaku  atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
Apabila semua pemenang yang ditunjuk  mengundurkan  diri,  maka pelelangan
dinyatakan
gagal oleh PA/KPA  setelah  mendapat  laporan  dari KPA.  SPPBJ  harus  diterbitkan  paling lambat  4  (empat)  hari  kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila  tidak  ada  sanggahan  atau  2  (dua) hari  kerja  setelah  semua  sanggahan dijawab.

## Penandatanganan Kontrak
Setelah SPPBJ diterbitkan, KPA melakukan finalisasi  terhadap    rancangan  Kontrak, dan menandatangani
Kontrak
pelaksanaan    pekerjaan,  apabila  dananya telah  cukup  tersedia  dalam  dokumen anggaran,  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
a.  Sebelum  penandatanganan  kontrak
KPA wajib memeriksa apakah pernyataan  dalam  Formulir  Isian Kualifikasi  masih  berlaku.  Apabila salah  satu  pernyataan  tersebut  tidak terpenuhi,  maka  penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
b.  Penandatanganan  kontrak  dilakukan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
1. nilai  Jaminan  Pelaksanaan  untuk harga  penawaran  atau  penawaran terkoreksi  diatas  80%  (delapan puluh  perseratus)  nilai  total  HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai
penawaran atau penawaran terkoreksi; atau
2. nilai  Jaminan  Pelaksanaan  untuk harga  penawaran  atau  penawaran terkoreksi  dibawah  80%  (delapan puluh  perseratus)  nilai  total  HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;
c.  KPA
dan
penyedia tidak diperkenankan  mengubah  substansi Dokumen  Pengadaan  sampai  dengan penandatanganan  Kontrak,  kecuali mempersingkat  waktu  pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
d. Dalam  hal  kontrak  tahun  tunggal perubahan
waktu pelaksanaan
pekerjaan melewati batas tahun anggaran,  penandatanganan  kontrak dilakukan setelah
mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. e. KPA  dan  Penyedia  wajib  memeriksa konsep  Kontrak  meliputi  substansi, bahasa,  redaksional,  angka  dan  huruf serta  membubuhkan  paraf  pada  setiap lembar Dokumen Kontrak.
f. Menetapkan  urutan  hirarki  bagian- bagian  Dokumen  Kontrak  dalam  Surat Perjanjian,  dengan  maksud  apabila terjadi  pertentangan  ketentuan  antara bagian  satu  dengan  bagian  yang  lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: 1. adendum Surat Perjanjian;
2. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak;
3. surat  penawaran,  beserta  penawaran harga;
4. spesifikasi teknis;
5. gambar-gambar;
6. daftar kuantitas (apabila ada); dan
7. dokumen  lainnya  seperti:  jaminan- jaminan, SPPBJ, BAHP.
g. Banyaknya  rangkap  kontrak  dibuat  sesuai kebutuhan, yaitu:
Pematang Siantar
1. sekurang-kurangnya  2  (dua)  Kontrak asli, terdiri dari:
a) kontrak  asli  pertama  untuk  KPA dibubuhi  materai  pada  bagian  yang ditandatangani oleh penyedia; dan
b) kontrak  asli  kedua  untuk  penyedia dibubuhi  materai  pada  bagian  yang ditandatangani oleh KPA;
2. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
h. Pihak  yang  berwenang  menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi  yang  disebutkan  namanya  dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
i. Pihak lain yang bukan
direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi  atau  yang  namanya  tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani  Kontrak,  sepanjang  pihak tersebut adalah
pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang
berstatus  sebagai  tenaga  kerja  tetap  dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan  perusahaan/  pengurus atau  pihak  yang  sah  berdasarkan  Akta Pendirian/Anggaran Dasar
untuk menandatangani Kontrak.
j. KPA  menginputkan  data  kontrak  dan mengunggah  hasil    pemindaian  dokumen kontrak  yang  telah  ditandatangani  pada aplikasi SPSE.
4.     Kesimpulan dan Saran
4.1   Kesimpulan Adapun  kesimpulan-kesimpulan  yang dapat diambil dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :
1. Saat  ini  dalam  lelang  peranan internet terasa  sangat  penting.  Hal  tersebut terlihat  dari  merebaknya  jumlah  dan jenis  pelelang  yang  ada  di  internet. Dengan internet ,  para  pelaku  lelang dapat  melakukan  proses  lelangnya secara  cepat  di  mana  pun  ia  berada. Proses  lelang  secara  manual  dinilai tidak  efisien  karena  proses  ini memerlukan tatap muka secara langsung.  Para  pelaku  lelang  yang menggunakan  proses  lelang  secara langsung  akan  mengalami  kesulitan
baik  dari  segi  waktu  ataupun  jarak. Prosedur  pelelangan  atau  penetapan penyedia barang/jasa pada UPT PSDA Bah Bolon Pematang Siantar melakukan pelelangan secara e- procurement dari pascakualifikasi hingga
pengumuman pemenang dilakukan  secara  online  sesuai  dengan peraturan presiden. Pengumuman pada  lelang  secara e-procurement selain dilaksanakan secara online pada portal LPSE,  juga  diumumkan  pada  papan pengumuman di kantor UPT PSDA.
2. Proses terjadinya perubahan peraturan melalui  LPSE  terjadi  4  kali  perubahan sejak  tahun  2010  hingga  2015. Perubahan  pertama  pada  tahun  2011 merubah  sebanyak  1  pasal  saja. Perubahan  kedua  pada  tahun  2012 merubah  sebanyak  60  pasal.  Pada perubahan ketiga tahun 2014 Peraturan Presiden  hanya  merubah  1  pasal  saja, dan  perubahan  terakhir  di  tahun  2015 merubah sebanyak 18 pasal.

## 4.2    Saran
Beberapa  hal  yang  dapat  penulis sampaikan  sebagai  saran  pada  saat penyusunan laporan Tugas Akhir ini ialah sebagai berikut :
1. Sebaiknya  pada  saat  lelang  secara e- procurement
dilakukan juga
pemeriksaan  data  asli  secara  online. Karena  terjadi  kesulitan  pada  saat pembuktian
kualifikasi data pelelangan,  dimana  para  penyedia harus  menunjukan  dokumen-dokumen asli  kepada  Pokja  ULP  secara  offline yang  dapat  mengeluarkan  biaya operasional  tambahan  dari  segi  waktu dan materi.
2. Bila  terjadi  perubahan  peraturan presiden, sebaiknya ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada penyedia melalui  e-mail  dari  masing-masing penyedia  agar  tidak  terjadi  hambatan diantara  jalannya  proses  pelelangan dengan peraturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Ervianto.  Wulfram  I.  2009. Manajemen Proyek Konstruksi . Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Kasanah,  Nur.  2010. Pengadaan  Barang dan  Jasa  di  Pemerintahan  (Bagian  I:  Pengertian Umum) .,  Nurkasanah.blogspot.com.  Akses:  18 April 2016 Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  80  Tahun  2003. Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Presiden Republik  Indonesia .  Bandung:  Penerbit  Citra Umbara.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia No.  54  Tahun  2010. Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah . Bandung: Penerbit Citra Umbara. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia No.  35  Tahun  2011. Perubahan  Pertama  Atas Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah .  Bandung: Penerbit Citra Umbara. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia No.  70  Tahun  2012. Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah .  Bandung: Penerbit Citra Umbara. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia No.  172  Tahun  2014. Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah .  Bandung: Penerbit Citra Umbara. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia No.  04  Tahun  2015. Perubahan  Keempat  Atas Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah .  Bandung: Penerbit Citra Umbara.