## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS KANTOR SAMSAT DI KABUPATEN

## LAMONGAN)
THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS AND THE LEVEL OF UNDERSTANDING OF MOTOR VEHICLE TAXPAYERS ON TAXPAYER
COMPLIANCE (CASE STUDY OF SAMSAT OFFICE IN LAMONGAN DISTRICT)
Feriza Lucia Islammiyah 1 , Anik Yuliati 2
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
19013010045@student.upnjatim.ac.id 1 , anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
The  puporse  of  this  study  is  to  determine  and  test  empirically  the  effect  of  taxpayer awareness and the level of understanding of motorized vehicle taxpayers on SAMSAT compliance  in  Lamongan  Regency.  The  research  used  a  quantitative  approach,  using primary  data  through  questionnaires.  The  subjects  of  this  study  were  all  motorized vehicle taxpayers in the SAMSAT Office of Lamongan Regency. The sample in this study used  non-probability  sampling  with  the  slovin  formula  technique  with  a  total  of  100 samples. The analysis technique in this study used multiple linear regression analysis with the help of IMB SPSS Statistics 26 software. The results of this study indicate that (1) Taxpayer awareness has a significant effect on increasing taxpayer compliance. (2) Taxpayer understanding has a significant effect on increasing taxpayer compliance. Keywords : Taxpayer Awareness, Taxpayer Understanding, Taxpayer Compliance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan  wajib  SAMSAT  Kabupaten  Lamongan.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kuantitatif,  dengan  menggunakan  adata  primer  melalui  kuesioner.  Subjek penelitian  ini  yaitu  seluruh  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  terdapat  di  Kantor SAMSAT  Kabupaten  Lamongan.  Sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  non probability  sampling  dengan  teknik  rumus  slovin  dengan  total  100  sampel.  Teknik analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dengan bantuan  software  IMB  SPSS  Statistic  26.  Hasil  penelitian  ini  menujukkan  bahwa  (1) Kesadaran  wajib  pajak  berpengeruh  signifikan  terhadap  peningkatan  kepatuhan  wajib pajak.  (2)  Pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu sumber  pemasukkan  negara  yang mempunyai  tujuan  untuk  membiayai pengeluaran  atau  kebutuhan  negara dalam  meningkatkan  pembangunan nasional (B. Ahmad et al., 2021). Pajak adalah  pungutan  wajib  yang  dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk  kepentingan  pemerintah  dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar  pajak  tidak  akan  merasakan manfaat  dari  pajak  secara  langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan  umum,  bukan  untuk kepentingan  pribadi.  Pajak  merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak  memiliki  peranan  yang signifikan  dalam  kehidupan  bernegara, khususnya pembangunan. Pajak
merupakan  sumber  pendapatan  negara dalam  membiayai  seluruh  pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk  pembangunan.  Dimana  pajak merupakan  sumber  utama  bagi  negara dalam hal penerimaan negara khususnya pada  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara yang bertujuan untuk
pembiayaan  dalam  rangka  memajukan pembangunan  dan  kesejahteraan  rakyat serta peningkatan fasilitas sarana publik (Manis  Setiyani,  Andini,  Oemar  2018). Pengenaan  pajak  ada  beberapa  fungsi, Fungsi  Anggaran  (Budgeter),  Fungsi
Mengatur (Regulasi, Fungsi Pemerataan
(Pajak  Distribusi),  Fungsi  Stabilisasi.
Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan  kondisi  dan  keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi,  pemerintah  menetapkan  pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang besar beredar dapat dikurangi. Sedangkan  untuk  mengatasi  kelesuan ekonomi  atau  deflasi,  pemerintah menurunkan  pajak,  sehingga  jumlah uang  yang  beredar  dapat  ditambah  dan
deflasi  dapat  diatasi.  Keempat  fungsi pajak  di  atas  merupakan  fungsi  dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara.  Untuk  Indonesia  saat  ini pemerintah  lebih  menitik  beratkan kepada  2  fungsi  pajak  yang  pertama. Lembaga  Pemerintah  yang  mengelola perpajakan  negara  di  Indonesia  adalah Direktoral  Jenderal  Pajak  (DJP)  yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Tanggung  jawab  atas  kewajiban membayar  pajak  berada  pada  anggota masyarakat  sendiri  untuk  memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self  assessment  yang  dianut  dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal  Pajak,  sesuai  fungsinya berkewajiban  melakukan  pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat  Jenderal  Pajak  berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.
Ada  beberapa  jenis  pajak  yang harus  dibayar  oleh  masyarakat,  salah satunya  adalah  Pajak  Kendaraan Bermotor  atau  yang  biasa  dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan
kendaraan  bermotor  baik  kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya  yang  dipergunakan  pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau  peralatan  lain  yang  berfungsi merubah  sumber  daya  energi  menjadi sebuah  tenaga  gerak  pada  kendaraan bermotor  yang  bersangkutan,  termasuk juga  alat-alat  besar  yang  bisa  bergerak. Wajib  pajak  PKB  adalah  badan  atau orang  pribadi  yang  memiliki  kendaraan bermotor.  Apabila  wajib  pajak  berupa badan,  maka  kewajiban  pajaknya diwakili  oleh  kuasa  hukum  atau pengurus  badan  tersebut.  Jadi  dengan
begitu,  subjek  pajak  dalam  PKB  sama dengan  Wajib  Pajak,  yaitu  badan  atau orang  pribadi  yang  mempunyai  atau menguasai  suatu  kendaraan  bermotor. Jumlah  kendaraan  bermotor  semakin meningkat dari tahun ke tahun dari kota- kota  besar  sampai  kabupaten,  termasuk Kabupaten  Lamongan.  Berikut  ini adalah jumlah realisasi penerimaan PKB untuk tahun 2020-2022 :
Tabel 1. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2021 Tahu n Target Penerimaa n PKB (Rp) Realisasi Penerimaan PKB (Rp) Presenta se Pencapai an Target PKB (%) 2019 131.500.000 .000 144.499.168. 130 109,89 2020 114.000.000 .000 134.777.496. 800 118,23 2021 133.000.000 .000 140.591.452. 550 105,71 2022 141.200.000 .000 158.045.884. 883 111,93 Sumber : SAMSAT Kabupaten lamongan Kabupaten Lamongan merupakan  salah  satu  kabupaten  yang terletak di Jawa Timur. Kantor bersama
Samsat lamongan merupakan salah satu kantor  kantor  Samsat  yang  memungut Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Jawa Timur.    Berdasarkan  total  realisasi penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor Tahun 2019 sebesar Rp 144.499.168.130,  pada  Tahun  2020
sebesar  Rp  134.777.496.800  nilai  ini menurun dikarenakan adanya pemberian diskon pajak yang diberikan bersamaan dengan pembebasan sanksi administratif pajak,    pada  Tahun  2021  mengalami peningkatan sebesar Rp 140.591.452.550  dan  pada  Tahun  2022 mengalami peningkatan sebesar 158.045.884.883.
Kesadaran  masyarakat  terhadap pembayaran  wajib  pajak  kendaraan bermotor tidak disiplin untuk membayar pajak  tepat  waktu,  bahkan  ada diantaranya  dengan  sengaja  tidak membayar  pajak  kendaraan  bermotor mereka.  Seharusnya  masyarakat  tahu dan sadar membayar pajak, meski pajak kendaraan  bermotor  tidak  begitu  mahal dan  pembayarannya  hanya  satu  tahun sekali,  tetap  saja  sangat  sulit  bagi beberapa  masyarakat  untuk  sadar membayar pajak. Fakta bahwa kesadaran masyarakat  Indonesia  untuk  membaca masih  sangat  rendah,  terutama  dalam membaca  peraturan-peraturan  yang berhubungan dengan hukum dan negara, membuat hal ini semakin sulit. Selain itu, kekhawatiran  terhadap  penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat.  Bagaimana  pajak  itu  akan dikelola dan ke mana uang pajak itu akan disalurkan,  meningat  timbal  balik  yang diberikan  kepada  masyarakat  dianggap kurang.  Apalagi  dengan  maraknya pemberitaan  negatif  terhadap  pegawai- pegawai  pajak,  membuat  masyarakat semakin  tidak  percaya  dengan  lembaga perpajakan.  Faktor  lain  yang  membuat masyarakat  enggan  membayar  pajak atau berkunjung ke kantor pajak adalah persepsi  masyarakat  terhadap  kualitas pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat pajak  yang  ada  di  kantor  pelayanan pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya  adalah  karena  ketidaktahuan mereka  tentang  ketentuan  dan  tatacara perpajakan. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan  untuk  Masa  Pajak  12  bulan berturut-turut  terhitung  mulai  saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan  Bermotor  dibayar  sekaligus di  muka.  Untuk  Pajak  Kendaraan Bermotor  yang  karena  keadaan  kahar (force  majeure)  Masa  Pajaknya  tidak
sampai  12  bulan,  dapat  dilakukan restitusi  atas  pajak  yang  sudah  dibayar untuk  porsi  masa  pajak  yang  belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata  cara  pelaksanaan  restitusi  diatur dengan  Peraturan  Gurbenur.  Hasil penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor paling  sedikit  10%,  termasuk  yang dibagihasilkan  kepada  kabupaten/kota, dialokasikan  untuk  pembangunan  atau pemeliharaan  jalan  serta  peningkatan modal  dan  sarana  transportasi  umum. Sesuai  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.

## Definisi pajak
Menurut  Soemitro  (2016:3), menjelaskan  bahwa  pajak  adalah  iuran rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukan  dan  yang  digunakan  untuk membayar  pengeluaran  umum  (Putri, Saerang, Budiarso., 2019).
Pajak  merupakan  salah  satu sumber  penerimaan  terbesar  Negara. Penerimaan  Negara  ini  akan  digunakan oleh  Negara  untuk  membiayai  segala bentuk  keperluan  Negara  seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran  Negara  agar  Negara  dapat mengeerakan  roda  pemerintah  yang sebagian  besar  dana  bersumber  dari penerimaan  pajak.  Oleh  sebab  itu penerimaan  pajak  setiap  tahunnya diharapkan terus meningkat (Pradnyana & Prena, 2019).

## Fungsi Pajak
1. Fungsi Budgeter (Anggaran) Fungsi  anggaran  ini  bisa  disebut sebagi fungsi terpenting bagi negara disebut  juga  dengan  fungsi  fiskal, yakni suatu fungsi yang dimana hasil atau  dana  pajak  menjadi  salah  satu sumber  dana  kas  atau  keuangan
negara.  Dimana  dana  pajak  yang masuk  ke  dalam  kas  negara  diatur dan disesuaikan dengan dasar hukum pajak  yang  berlaku.  Fungsi  ini menujukkan  bahwasannya  pajak merupakan  aspek  penting  terutama bagi  pembiayaan  dan  pemasukan negara  karena  bisa  dibilang  pajak merupakan  sumber  dana  terbesar pemasukan negara. 2. Fungsi Regulation (Mengatur) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan. Contohnya melindungi produksi  dalam  negeri,  pemerintah menetapkan  bea  masuk  yang  tinggi untuk produk luar negeri. 3. Fungsi Stabilitas Pajak  bisa  menjadi  alat  stabilitas ekonomi  dalam  berbagai  kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan jalannya perekonomian negara. Dengan kehadiran pajak pemerintah memiliki banyak opsi dalam membuat  dan  menerapkan  sebuah kebijakan.  Ada  beberapa  contoh yang  menunjukkan  bahwasannya pajak  bisa  dijadikan  sebagai  alat stabilitas ekonomi.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang diterima oleh pemerintah bisa  digunakan  untuk  retribusi pendapatan  masyarakat.  Mengapa pajak bisa dibilang sebagai alat untuk redistribusi  pendapatan  masyarakat. Hal ini dikarenakan dana dari pajak akan  digunakan  oleh  pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum atau kepentingan umum.

## Teori Pemungutan Pajak
Terdapat  beberapa  teori  yang mendasari  perlunya  pemungutan  pajak dari  masyarakat,  diantaanya  sebagai berikut:
1. Teori Asuransi menjelaskan bahwa negara  bertugas  dalam  melindungi orang  dan  segala  kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan  jiwa  dan  harta  benda, seperti  perjanjian  asuransi  dimana untuk  melindungi  orang  dan kepentingan  tersebut  dikenakan pembayaran premi. 2. Teori Kepentingan mengemukakan bahwa pembebanan pajak diberikan  kepada  warga  negara berdasarkan  kepentingan  masing- masing orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas  jiwa  dan  harta  benda  orang- orang tersebut.
3. Teori  Gaya  Pikul  berarti  bahwa dasar  keadilan  pemungutan  pajak terletak  pada  jasa-jasa  yang diberikan negara kepada warganya, dimana pajak harus sama beratnya untuk  setiap  orang,  serta  harus dibayar  menurut  gaya  pikul seseorang.
4. Teori  Kewajiban  Pajak  Mutlak (Teori  Bakti)  menyatakan  bahwa setiap warga negara harus menyadari kewajiban mutlak dirinya  untuk  membayar  pajak karena  kewajiban  tersebut  sebagai wujud  tanda  baktinya  kepada negara.
5. Teori  Asas  Gaya  Beli  diibaratkan bahwa fungsi pemungutan pajak itu seperti  pompa,  yaitu  mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat  untuk  rumah  tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali  ke  masyarakat  untuk memelihara  hidup  masyarakat  dan membawanya ke arah tertentu.
Kesadaran Wajib Pajak (X1) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap dari wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan
kewajibannya  untuk  membayar  pajak
dan  melaporkan  semua  penghasilan berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku (Change  et  al.,  2021).  Kesadaran  wajib pajak  merupakan  sikap  wajib  dalam dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak ada paksaan dengan kesadarannya  sendiri  bahwa  membayar pajak merupakan kewajiban.

## Tingkat  Pemahaman  Wajib  Pajak (X2)
Tingkat  pemahman  wajib  pajak mengenai  perpajakan  merupakan  faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib  pajak.  Jika  seseorang  memiliki tingkat  pemahaman  yang  baik  maka akan  dapat  melaksanakan  sesuatu dengan baik pula.

## Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban  perpajakannya  atau  tidak menyimpang  dari  peraturan  perpajakan yang berlaku (Palalangan, et al., 2019). Berdasarkan  teori-teori  yang  telah dijabarkan,  maka  diperlukan  kerangka pemikiran yang bertujuan mendeskripsikan alur hubungan variabel penelitian  dapat  digambarkan  sebagai berikut :

## Gambar 1. Model Kerangka Pikir
Hipotesis  yang  dapat  ditarik  dari kerangka pemikiran dia atas :
H1  :  Kesadaran  wajib  pajak  kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
H2  :  Tingkat  pemahaman  wajib  pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif.  Objek  dalam  penelitian merupakan  sasaran  atau  variabel penelitian,  dimana  dalam  penelitian  ini objeknya adalah kesadaran wajib pajak, tingkat  pemahaman  wajib  pajak,  dan kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan subjek  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang  terdapat  di  Kantor  SAMSAT Kabupaten Lamongan.

## Jenis Data
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer. Data primer diperoleh peneliti langsung dari  objek  yang  diteliti.  Data  primer dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  angket atau  kuesioner  yang  diisi  oleh responden.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik kuesioner  yang  telah  diisi  oleh  para Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang menjadi  responden  terpilih  dalam penrlitian  ini.  Kuesioner  adalah  daftar pertanyaan  yang  diberikan  kepada  para wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang sedang  membayar  pajak  kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kabupaten Lamongan.

## Teknik Analisis
Dalam penelitian ini menggunakan teknik  analisis  regresi  linear  berganda.
Analisis regresi linear berganda digunakan  untuk  mengetahui  bentuk hubungan  secara  menyeluruh  tentang hubungan  antara  variabel  puncak,
program  pelatihan,  dan  pendidikan terhadap  kinerja  sistem  informasi akuntansi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas
Tabel 1. Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)
No Item Nilai Korelasi (r- hitung) Signifikansi Keterangan 1 x1.1 0,764 0,000 Valid 2 x1.2 0,737 0,000 Valid 3 x1.3 0,765 0,000 Valid 4 x1.4 0,789 0,000 Valid 5 x1.5 0,777 0,000 Valid Berdasarkan Tabel 1 menujukkan  bahwa  signifikansi  dari maisng-maisng  item  pertanyaan  lebih kecil  dari  0,05  artinya  semua  item pertanyaan  pada  variabel  kesadaran wajib pajak adalah valid.
Tabel 2. Uji Validitas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)
No. Item Nilai Korelasi (r- hitung) Signifikansi Keterangan 1 X2.1 0,729 0,000 Valid 2 X2.2 0,861 0,000 Valid 3 X2.3 0,779 0,000 Valid 4 X2.4 0,785 0,000 Valid 5 X2.5 0,716 0,000 Valid Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan  bahwa  signifikansi  dari masing-maisng  item  pertanyaan  lebih kecil  dari  0,05  artinya  semua  item pertanyaan  pada  variabel  tingkat pemahaman wajib pajak adalah valid.

## Tabel 3. Uji Validitas Variabel
Kepatuhan Wajib Pajak No. Item Nilai Korelasi (r- hitung) Signifikansi Keterangan 1 Y1 0,710 0,000 Valid 2 Y2 0,716 0,000 Valid 3 Y3 0,690 0,000 Valid 4 Y4 0,809 0,000 Valid Berdasarkan Tabel 3 menujukkan  bahwa  signifikansi  dari masing-masing  item  pertanyaan  lebih kecil  dari  0,05  artinya  semua  item pertanyaan  pada  variabel  kepatuhan wajib pajak adalah valid.
Uji Realibilitas
Tabel 4. Uji Realibilitas Variabel Cronbach’s alpha r tabel Keterangan Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) 0,816 0,60 Reliabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X 2 ) 0,831 0,60 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,708 0,60 Relaibel
Berdasarkan  Tabel  4  hasil  uji realibilitas  menujukkan  bahwa  nilai cronbach’s  alpha dari  masing-masing variabel lebih dari r tabel (0,60) sehingga ketiga  variabel  dalam  penelitian  ini dinyatakan realiabel (andal).
Uji Multikolinieritas Tabel 5. Nilai VIF (Variance Inflation Factor) Variabel VIF Kesadaran Wajib Pajak 2,461 Tingkat Pemahaman Wajib Pajak  2,461
Berdasarkan  Tabel  5  hasil  uji multikolinieritas  di  atas  menunjukkan bahwa nilai VIF pada variabel kesadaran wajib  pajak  dan  tingkat  pemahaman wajib pajak kurang dari 10 (VIF < 10), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kolerasi  antara  pengetahuan  pajak dengan  kesadaran  wajib  pajak  atau dengan kata lain persamaan regresi linier berganda  yang  dihasilkan  bebas  dari multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas
Variabel Koefisien korelasi Rank Spearman Tingkat signifikan Kesadaran  wajib pajak (X 1 ) 0,052 0,563 Tingkat pemahaman  wajib pajak (X 2 ) 0,049 0,980 Berdasarkan Tabel 7 menujukkan  bahwa  tingkat  signifikan yang  dihasilkan  oleh  varibel  kesadaran wajib  pajak  dan  tingkat  pemahaman wajib  pajak  lebih  dari  5%  maka  model regresi  yang  dihasilkan  tidak  terjadi heteroskedasititas.

## Uji Normalitas
Tabel 7. Uji Normalitas Variabel Kolmogorov smirnov Tingkat signifikan Residual 0,066 0,200 Berdasarkan Tabel 7 menujukkan bahwa residual berdistribusi  normal.  Apabila  residual berdistribusi  normal,  maka  dengan sendirinya  variabel  kesearadan  wajib pajak,  tingkat  pemahaman  wajib  pajak dan  kepatuhan  wajib  pajak  juga berdistribusi normal.

## Persamaan Regresi Linear Berganda Tabel 8. Regresi Linear Berganda
Variabel Koefisien Regresi Konstanta 3.920 Kesadaran wajib pajak (X 1 ) 0,223 Tingkat  pemahaman  wajib  pajak (X 2 ) 0,397
Berdasarkan  Tabel  8  hasil persamaan  regresi  linear  berganda adalah sebagai berikut : Y = 3.920 + 0,223 X 1 + 0.397 X 2
Dari persamaan regresi tersebut menjelaskan bahwa : a. Besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) ditunjukkan  dengan  konstanta  (a) yang diperoleh sebesar 3.920 artinya variabel  kesadaran  wajib  pajak  dan tingkat  pemahaman  wajib  pajak adalah konstan.
b. Untuk  variabel  kesadaran  wajib pajak  (X 1 ),  koefisien  regresi  yang dihasilkan  bertanda  positif  yaitu 0.223  artinya  apabila  variabel kesadaran  wajib  pajak  naik  satu satuan  maka  kepatuhan  wajib  pajak akan naik sebesar 0.223 jika variabel tingkat  pemahaman  wajib  pajak adalah konstan.
c. Untuk  variabel  tingkat  pemahaman wajib  pajak  (X 2 ),  koefisien  regresi dihasilkan  bertanda  positif  yaitu 0.397 artinya apabila variabel tingkat pemahaman  wajib  pajak  naik  satu satuan  maka  kepatuhan  wajib  pajak akan naik sebesar 0.397 jika variabel kesadaran  wajib  pajak  adalah konstan.
Uji Hipotesis
Uji F Tabel 9. Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 287.421 2 143.711 68.354 .000 b Residual 203.939 97 2.102 Total 491.360 99
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran
Wajib Pajak
Berdasarkan  Tabel  9  hasil  uji  F menunjukkan  bahwa  tingkat  signifikan sebesar  0,000.  Oleh  karena  tingkat signifikannya  kurang  dari  5%,  maka variabel  kesadaran  wajib  pajak  dan tingkat  pemahaman  wajib  pajak  secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Koefisien Determinasi (R-square)

## Tabel 10.  Uji Koefisien Determinasi
(R-square) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .765 a .585 .576 1.450
a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman Wajib
Pajak, Kesadaran Wajib Pajak b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Tabel 10 hasil Nilai korelasi (R-square) menujukkan besarnya  hubungan  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat.  Nilai  R  yang diperoleh  sebesar  0.585  yang  artinya variabel  kesadaran  wajib  pajak  dan tingkat pemahaman wajib pajak memiliki  hubungan  yang  cukup  kuat dengan variabel minat masyarakat yaitu sebesar  58,5%  dan  sisanya  41,5%
dipengaruhi  oleh  faktor  yang  tidak dibahas dalam penelitian ini. Uji t Tabel 11. Uji t Variabel t hitung Sig. Kesadaran wajib pajak 2,718 0,008 Tingkat pemahaman wajib pajak 5,155 0,000 Berdasarkan  Tabel  12  hasil  uji  t adalah sebagai berikut :
a. Variabel kesadaran wajib pajak (X 1 ) diperoleh  t-hitung  sebesar  2,718 dengan  tingkat  siginifikan  dibawah 5%  yaitu  0,008  artinya  variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Sehingga hipotesis  yang  menyatakan  bahwa “Kesadaran  wajib  pajak  kendaraan bermotor  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak” dapat diterima.
b. Variabel  tingkat  pemahaman  wajib pajak  (X 2 )  diperoleh  nilai  t-hitung sebesar  5,155  dengan  tingkat signifikan  dibawah  5%  yaitu  0,000 artinya  variabel  tingkat  pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Sehingga hipotesis yang menyatakan “Tingkat pemahaman  wajib  pajak  kendaraan bermotor  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak” dapat diterima.
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Faktor internal yang mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman undang-undang dan
peraturan perpajakan dan faktor rasional. Kesadaran  adalah  keadaan  mengetahui atau  mengerti,  sedangkan  perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran  perpajakan  adalah  keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.
Hasil  penelitian  ini  mendukung penjelasan  tersebut,  yaitu  peningkatan kesadaran  wajib  pajak  berpengeruh signifikan terhadap
peningkatan kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan  yang  timbul  karena  adanya undang-undang  yang  menyebabkan timbulnya  kewajiban  warga  negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya,  wajib  pajak  haruslah menguasai  peraturan  serta  kewajiban yang  dijalankannya  agar  terhindar  dari sanksi-sanksi  yang  berlaku.  Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan sesorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil  penelitian  ini  mendukung penjelasan tersebut, yaitu peningkatakan pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. PENUTUP Kesimpulan Kesadaran wajib pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib
pajak sehingga hipotesis yang menyatakan  bahwa  “Kesadaran  wajib pajak  kendaraan  bermotor  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak” dapat diterima . Tingkat pemahaman  wajib  pajka  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga  hipotesis  yang  menyatakan bahwa “Tingkat pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak” dapat diterima Saran 1. Bagi para wajib pajak Para wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan pajak hendaknya memiliki keinginan untuk membayar pajak  kendaraan  bermotor.  Dan  itu sangat bermanfaat bagi pembangunan  fasilitas  daerah  yang dirasakan oleh masyarakat. 2. Bagi Instansi Diharapkan  mampu  menarik  minat dari  para  wajib  pajak  agar  patuh terhadap  peraturan  perpajakn  dan juga  dapat  memberikan  penyuluhan dan pengertian mengenai pentingnya pajak  kendaraan  bermotor  untuk pembangunan  fasilitas  daerah  jika masyarakat patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. 3. Bagi Akademis Diharapkan  mampu  meningkatkan pengetahuan  mengenai  faktor  yang dapat mempengaruhi kepatuhan

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021).  Efektivitas  Pemungutan Pajak  Kendaraan  Bermotor. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 3 (1), 15–23. https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1 .3401. Manis Setiyani, N., Andini, R., Oemar, A.,  Jurusan,  M.,  Fakultas,  A., Universitas,  E.,  Semarang,  P., Jurusan, D., & Fakultas Ekonomi,  A.  (2018).  DENGAN KESADARAN  WAJIB  PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  (Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Di Kota  Semarang). Journal  of
Accounting , 1–18.
Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarso, N.  S.  (2019).  Analisis  Perilaku Wajib  Pajak  Umkm  Terhadap Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment  System  Di  Kota Tomohon. Going  Concern : Jurnal  Riset  Akuntansi , 14 (1),
130–136. https://doi.org/10.32400/gc.14.1.
22321.2019 Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh  Penerapan  Sistem  E- Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan  Pajak  (Kpp)  Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis  Dan  Akuntansi) , 18 (1),
56–65. https://ejournal.warmadewa.ac.i d/index.php/wacana_ekonomihtt p://dx.doi.org/10.22225/we.18.1. 993.56-65 Change, G., Cimino, M., York, N., Alifah,  U.,  Mayssara  A.  Abo Hassanin Supervised, A., Chinatown,  Y.,  Staff,  C.,  & Change, G. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK,  DAN  KESADARAN WAJIB  PAJAK  TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK
ORANG  PRIBADI  DI  KPP PRATAMA  MEDAN  TIMUR.
Paper  Knowledge  .  Toward  a Media  History  of  Documents ,
3 (2), 6 Palalangan, C. A., Pakendek, R., &
Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak Tentang  Penerapan  Pp  No  23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. Paulus  Journal  of Accounting , 1 (1). https://doi.org/10.34207/pja.v1i1 .27