## J urnal Legisia
Volume 13 Nomor 2 Tahun 2021 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo
TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN PROPERTI DI INDONESIA

## Muryani
Universitas Sunan Giri Surabaya muryanim454@gmail.com

## Abstract
Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA) confirms that only Indonesian citizens can have a full relationship with land. This provision is a manifestation of the principle of nationality in the ownership of property in the form of land. This research uses normative juridical research methods, the approach used is a legal approach from various laws and regulations related to the status of property rights for foreign nationals in Indonesia. This decision has certainly occurred a conflict of norms in the arrangement of granting rights to foreign nationals, to property in Indonesia,  so  what  is  the  status  of  property  ownership  rights  for  Indonesian  citizens  and  foreign citizens,  only  Indonesian  citizens  can  have  property  rights  to  land  because  these  provisions  are  a manifestation of the principle of nationality in property ownership in the form of land, Foreigners are not allowed to own title land even though because of inheritance as well as people who mix property, dual citizenship, namely foreign nationality in addition to being Indonesian citizens.
Keywords: Overview, Property, Indonesian and Foreign Citizens
Submit Approve Publish 23 Juni2020 10 Juli 2021 27 Juli 2021

## PENDAHULUAN.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  (UUPA)  menegaskan  bahwa  hanya  Warga  Negara  Indonesia  yang  dapat memiliki  hubungan  penuh  dengan  tanah. 1 Makna  hubungan  penuh  antara  Warga Negara Indonesia dengan tanah tersebut dapat diketemukan pada Penjelasan II angka 5 UUPA,  bahwa  berdasarkan  Pasal  9 jo Pasal  21  ayat  (1)  UUPA  hanya  Warga  Negara Indonesia  saja  yang  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah.  Ketentuan  tersebut merupakan  perwujudan  asas  nasionalitas  dalam  kepemilikan  properti  berupa  tanah. Dalam perkembangannya, asas nasionalitas tidak hanya diterapkan sebatas tanah saja, tetapi juga properti fisik lainnya yaitu perumahan dan permukiman.
Diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan  Perumahan  (selanjutnya  disebut  Undang-undang  Perumahan  dan  Kawasan Perumahan)  dan  Undang-undang    Nomor  20  Tahun  2011  tentang  Rumah  Susun (selanjutnya disebut Undang-undang Rumah Susun) menunjukkan adanya komitmen penerapan  asas  nasionalitas  terhadap  properti  berupa  perumahan  dan  rumah  susun. Dalam  penjelasan  Pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa yang  dimaksud  dengan  “ Asas Kenasionalan ” , adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah. Dengan pemberlakuan asas kenasionalan dalam pemilikan rumah tersebut jelas sejalan dengan asas nasionalitas dalam pemilikan hak atas tanah, yang menegaskan bahwa hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bidang- bidang tanah yang ada di wilayah Indonesia.
Ketentuan  dalam  Pasal  52  Undang-undang  Perumahan  dan  Kawasan Perumahan bahwa orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa  atau  hak  pakai,  dan  ketentuan  mengenai  orang  asing  dapat  menghuni  atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai tersebut dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan . Konsekuensi  dari  ketentuan tersebut Hak Milik tidak dapat diberikan kepada warganegara asing dan pemindahan Hak milik  kepada  warga  negara asing  dilarang. 2 Orang-orang  asing  dapat mempunyai properti baik tanah maupun bangunan perumahan dan rumah susun dengan hak pakai yang luasnya terbatas.
Selain  ketentuan  tersebut  diatas,  peraturan  perundang-undangan  di  bidang pertanahan yang mengatur status hak pakai properti untuk warganegara asing yaitu:
Pasal  42  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  UUPA.  Yang  dapat mempunyai hak pakai ialah: (a) Warga Negara Indonesia; (b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;  (c)  Badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan berkedudukan  di  Indonesia;  (d)  Badan  hukum  asing  yang  mempunyai  perwakilan  di Indonesia. Selain itu tentang hak sewa di atur dalam pasal 45 Undang-Undang No. 5
1 Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA )
2 Pasal 26 ayat (2) UUPA .
Tahun  1960  UUPA  dan  Pada  Pasal  39  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Pasal 49 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Undang-Undang Pokok Agraria, sebagai peraturan induk pertanahan (agraria), Undang-undang Perumahan dan Kawasan Perumahan, Undang-undang Rumah Susun, serta  peraturan  perundang-undangan  lain,  sebagaimana  telah  disebut  diatas,  hanya mengijinkan warga negara asing, untuk memiliki hak atas property, berupa hak pakai dan tidak memberikan celah sedikit pun untuk memiliki hak milik. Hak milik hanya boleh  di  miliki  oleh  warga  negara  Indonesia,  dimana  ketentuan  tersebut  merupakan konsekuensi  dari  hak  bangsa  atas  tanah.  Hak  ini  merupakan  hak  atas  tanah  yang tertinggi  dan  meliputi  seluruh  properti  di  wilayah  Indonesia  yang  merupakan  milik bersama,  bersifat  abadi,  dan  menjadi  induk  bagi  hak-hak  penguasaan  yang  lain  atas tanah.  Oleh  karena  itu  hak  milik  merupakan  hak  yang  hanya  boleh  diberikan  untuk warga negara Indonesia sebagai bangsa Indonesia.
Ketentuan  dalam  UUPA  tersebut  telah  menjadi  landasan  berpikir  Peraturan Pemerintah  Nomor  41  tahun  1996  tentang  Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau Hunian  oleh  Orang  Asing  yang  Berkedudukan  di  Indonesia  yang  menegaskan pemberiaan properti hanya dengan hak pakai. Adanya pengaturan tentang penghunian rumah oleh orang asing merupakan bukti perhatian pembuat undang-undang terhadap kepentingan pihak asing yang bermukim di Indonesia dengan berbagai keperluannya. Kebijakan  Pemerintah  ini  memberikan  kepastian  hukum  bagi  orang  asing  yang berkedudukan di Indonesia untuk dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia.  Kebijakan  Pemerintah  ini  ditetapkan  dalam  rangka  meningkatkan penanaman modal asing, pemasukan devisa, bisnis perumahan, berdampak positif pada kesempatan kerja, pembangunan ekonomi nasional pada umumnya. 3
Kebijakan  umum  tersebut  menegaskan  adanya  prinsip  nasionalitas,  dan sekalipun  ada  kebutuhan  orang  asing  untuk  mempunyai  rumah  di  Indonesia,  hanya dimungkinkan dengan memberikan hak pakai perorangan, dengan jangka waktu yang terbatas, yang memenuhi syarat subjek dan objek, yakni “dengan tidak mengorbankan kedaulatan  Negara”.  Prinsip  nasionalitas  juga  ditunjukkan  dengan  keberpihakan Negara/Pemerintah  kepada  warga  Negara  dalam  pemilikan  rumah,  terutama  warga Negara  yang  masih  berpenghasilan  rendah,  termasuk  dalam  memberikan  jaminan kepastian hukum atas kepemilikan rumah oleh warga Negara tersebut. 4
Dalam  perkembangannya  pemerintah  ingin  merevisi  ketentuan  tersebut  dan menggantinya dengan hak milik dan bahkan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan keputusan yang menyetujui pemberian hak milik properti untuk warga negara asing.
3 Urip Santoso, Hukum Perumahan , Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 351-352.
4 Mohammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis , Kepemilikan Properti di Indonesia termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing, CV Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 31.
Ketentuan  tersebut  telah      di  publikasikan  oleh  Anggota  Tim  Komunikasi  Presiden melalui  media  nasional  yang  menyatakan  bahwa  kepemilikan  properti  di  Tanah  Air untuk Warga Negara Asing (WNA) diizinkan untuk menghadapi persaingan di tingkat regional. 5 Tentunya ini merupakan kebijakan yang bertolak belakang dengan semangat UUPA  dan  Undang-undang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  serta  Undang- undang  Rumah  Susun  yang  mengusung  asas  nasionalitas.  Dengan  adanya  keputusan tersebut  tentu  telah  terjadi  konflik  norma  dalam  pengaturan  pemberian  hak  untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing  terhadap properti di Indonesia

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  metode  penelitian  yuridis  normative,  pendekatan yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  dari    berbagai  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan status hak atas properti bagi warga negara asing  di  Indonesia.  Melalui  pendekatan  perundang-undangan  ini  akan  diketemukan konstruksi  pengaturan  status  hak  atas  properti  di  Indonesia  dan  bagi  warga  negara asing.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Status Hak Kepemilikan Properti Di Indonesia
Pengertian properti menurut “ common law ” atau hukum anglo saxon artinya pemilikan atau  hak  untuk  memiliki  sesuatu  benda  yang  dapat  dimiliki.  Artinya  properti  dapat dibedakan kepemilikannya atas benda-benda bergerak (personal property) dan tanah serta bangunan  permanen (real  property ).  Sedangkan  dalam  kamus  online  memberikan penjelasan tentang pengertian properti seperti berikut “ property is something that is owned, whether it is goods, land on or creative. An example of property is a person’s house” 6 . Properti biasanya digunakan  dalam  hubungannya  dengan  kesatuan  hak  termasuk;  (a)  Kontrol  atas penggunaan dari property; (b) Hak atas segala keuntungan dari property; (c) Suatu hak untuk mengalihkan property;(d)Suatu hak secara eksklusif.
Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sebagai harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan tersebut. Harta yang dimaksud salah satunya ialah rumah tempat tinggal atau hunian . 7 kata properti berarti kepemilikan, yang  meliputi  dua  unsur  yaitu  barang  berwujud  dan  barang  tidak  berwujud.  Unsur
5 Kurniawan A. Wicaksono dan Lili Sunardi, Presiden Restui “Hak Milik ” WNA, koran Bisnis Indonesia edisi 24 Juni 2015 Halaman 1 Kolom 1 s/d 3.
6 Kamus online,http://WWW.sederet.com/di akses pada tanggal 25 Februari 2014
7 Purwadarminta, 2002, “ Kamus Besar Bahasa Indonesia ”, Depdiknas, edisi III, cetakan  kedua, Jakarta: Balai pustaka, Hlm.
barang berwujud terbagi menjadi dua yaitu immovable dan movable , yang termasuk dalam immovable inilah yang disebut sebagai real estate . Sedangkan movable ialah personal property 8 . Macam-macam properti
1) Tanah
Tanah yang di atur oleh hukum agraria adalah tanah dari aspek yuridisnya yaitu  yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana di atur dalam Pssal 4 ayat (1) UUPA, 9 atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 di tentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang di sebut tanah yang dapat di berikan kepada dan dapat di punyai oleh  orang-orang  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang-orang  lain  serta badan badan Hukum 11 . 2) Bangu nan
Bangunan  adalah  struktur  buatan  manusia  yang  terdiri  atas  dinding  dan  atap  yang didirikan secara permanen di suatu tempat, bangunan juga biasa disebut dengan Rumah dan  gedung  yaitu  segala  sarana  prasarana  atau  infrastruktur  dalam  kebudayaan  atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya dan bangunan juga disebut dengan istilah properti.
3) Real estate
Real  estate  merupakan  sebuah  istilah  hukum  yang  mencakup  tanah  bersama  dengan apapun  yang  tinggal  tetap  di  atas  tanah  tesebut,  seperti  bangunan,  maupun  tempat tinggal  atau  hunian  Real  estate  sering  dianggap  sinonim  dengan  real  propery,  tetapi kontras dengan hak milik pribadi, namun dalam penggunaan tehniknya, beberapa orang tetap memilih membedakan antara real estate, yang menunjuk kearah tanah dan benda di atasnya, dan real property, menunjuk kearah hak pemilikan atas real estat

## Asas Kepemilikan Hak Atas Properti: Tinjauan Umum Asas kenasionalan
Asas Kenasionalan ditemukan dalam pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu: (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah Kesatuan Tanah Air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu  sebagai  bangsa  Indonesia;  (2)  Seluruh  bumi,  air,  ruang  angkasa,  termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional; (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa, termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa  Indonesia adalah  bersifat  abadi.  Ini  berarti  bahwa  selama  rakyat  Indonesia  yang  bersatu  sebagai bangsa  Indonesia  masih  ada  dan  selama  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  masih  ada  pula, maka  dalam  keadaan  yang  bagaimana  pun  sesuatu  kekuasaan  yang  akan  dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut 10
11 . HM.Arba ,”Hukum Agraria Indonesia” Penerbit Sinar Grafika,Jakarta,2016,hal 7
12 DR.Urip Santoso , ” Hukum Agraria Kajian komprehensif “ , Penerbit Kencana,Jakarta 2012,hal 54
Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional. Hubungan antar bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersift abadi, seluruh wilayah kesatuan Indonesia adalah  kesatuan  tanah  air  dari  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  bersatu  sebagai  bangsa Indonesia.ini  menunjukkan  bahwa    tanah  bagi  bangsa  Indonesia  mempunyai  sifat komunalistik.

## Asas Nasionalitas terhadap kepemilikan properti di Indonesia
Memberikan landasan agar kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak milik atas tanah ketentuan tersebut nerupakan perwujudan asas nasionalitas dalam kepemilikan properti berupa tanah dan ditentukan dalam  Pasal  9  ayat  (1)  UUPA  yaitu  “Hanya  warga  Negara Indonesia  yang  sepenuhnya mempunyai  hubungan  penuh  dengan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  dalam  batas-batas ketentuan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Asas ini juga di temukan dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yaitu: Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak milik” prinsip ini menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai subyek Hak Milik.
Status Hak Kepemilikan
Status Hak atas properti bagi Warga Negara Indonesia terdapat di dalam ketentuan Pasal  4  UUPA  di  tentukannya  bernacam-macam  hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  hak menguasai oleh negara, dalam Pasal 16 yaitu berupa Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; dan Hak Pakai.
Ketentuan umum mengenai Hak Milik diatur dalam Pasal 16 ayat (1), huruf a, Pasal 20 sampai dengan Pasal 27, Pasal 50 ayat (1) dan PAsal 56 UUPA. Pengertian Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan memperhatikan  fungsi sosial tanah. Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia,  maka  Hak  Miliknya  dapat  dilanjutkan  oleh  ahli  warisnya  sepanjang  memenuhi syarat sebagai Hak Milik terkuat, artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat dibandingkan hak  atas  tanah  yang  lain,  tidak  mempunyai  batas  waktu,  mudah  dipertahankan  dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya  Hak Milik atas memberi wewenang  kepada  pemiliknya.  Terkuat  artinya    Hak  milik  Atas  tanah  lebih  kuat dibandingkan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus yang dapat beralih dan dialihkan  kepada  pihak  lain. Dengan  demikian  maka  sifat-sifat  Hak  milik  adalah; (1)Turun-tenurun; (2)Terkuat ; (3)Terpenuh; (4) Dapat dibebani kredit dengan dibebani Hak Tanggungan ; (5) Jangka waktu tidak terbatas.

## Subyek Hak Milik
Yang dapat mempunyai tanah Hak Milik menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya yaitu; (1) Perorangan,Warga Negara Indonesia baik pria maupun wanita,dan tidak dwi Kewarganegaraan ; (2) Badan-badan hukum tertentu; Badan-badan hukum yang dapat memiliki  Hak  Milik  atas  tanah,yaitu  bank-bank  yang  didirikan  oleh  negara,  koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan sosial Terjadinya Hak Milik
Hak Milik atas tanah atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara sebagaimana yang di sebutkan dalam  Pasal  22  UUPA  yaitu  :  (1)  Hak  milik  atas  tanah  yang  terjadi  menurut  hukum adat;(2) Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah; (3) Hak Milik atas tanah terjadi karena Undang-Undang.
Sifat dan Ciri Hak Milik
Ciri-ciri hak milik diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Tergolong hak yang harus di daftarkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; (2) Dapat di wariskan : (3) Dapat di alihkan,seperti jual beli, hibah, tukar menukar, lelang, penyertaan modal ;
(4) Turun  temurun  ;  (5) Dapat  di  jadikan  jaminan  hutang  dengan  di  bebani  hak tanggungan ; (6) Dapat di jadikan induk hak lain; (7) Dapat di lepaskan guna kepentingan sosial.

## Hapusnya Hak Milik
Menurut ketentuan UU No.5 tahun 1960 ,Pasal 27 Hak  milik hapus dan jatuh ke tangan  negara  apabila;  (a)  karena  pencabutan  hak  berdasarkan  Pasal  18;  (b)  karena penyerahan  dengan  sukarela  oleh  pemiliknya;  (c)    karena  di  telantarkan;  (d)  dicabut untuk kepentingan umum ; (e ) karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik; (f) Karena peralihan hak yang mengakibatkan berpindah kepada pihak lain; (g) Tanahnya musnah, misalnya terjadi karena bencana alam.

## Hak Guna Usaha
Ketentuan  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  disebutkan  dalam  Pasal  16 ayat  (1)  huruf  b, Pasal 28 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP. Hak  GunaUsaha  adalah  hak  untuk mengusahakan  tanah  yang  di  kuasai  langsung  oleh negara  dalam  jangka  waktu  25  tahun,  guna  perusahaan  pertanian,perikanan  atau peternakan yang luasnya paling sedikit 5 Hektare dengan ketentuan bila luasnya 25 Ha atau  lebih,harus  memakai  investasi  modal  yang  layak  dan  teknik  perusahaan    yang baik,dapat beralih dan di alihkan pada pihak lain serta dapat di jadikan jaminan hutang dengan di bebani Hak Tangungan. Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut dalam ayat (1) Pasal 30 ini, dalam jangka waktu satu tahun wajib melaporkan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

## Subyek Hak Guna Usaha
Yang  dapat  mempunyai  Hak  Guna  Usaha  menurut  pasal  30  UUPA  Pasal  2  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yaitu; (1) Warga Negara Indonesia ; (2) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

## Asal Terjadinya Hak Guna Usaha
Asal Hak Guna Usaha adalah tanah negara, asal tanah Hak Guna Usaha berupa tanah hak, maka tanah hak tersebut harus di lakukan pelepasan atas penyerahan hak oleh pemegang hak dengan pemberian ganti kerugian  oleh calon pemegang Hak Guna Usaha. Terjadinya Hak Guna Usaha dapat melalui penetapan  pemerintah (pemberian hak) dan ketentuan Undang-undang.

## Jangka waktu Hak Guna Usaha
Hak Guna Usaha memiliki jangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun  dan  dapat  di  perpanjang  untuk  jangka  waktu  paling  lama  25  tahun.sedangkan menurut pasal 8 PP No.40/1996 mengatur jangka waktunya. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh Hak Guna Usaha,jika ia tidak memenuhi syarat. Jika Hak  Guna  yang  bersangkutan    tidak  di  lepaskan  atau  di  alihkan  dalam  jangka  waktu tersebut, maka Hak itu hapus demi hukum.
Hak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat di perpanjang dengan waktu 20 tahun lagi,dapat beralih dan dialihkan kepada  pihak  lain,  dapat  dijadikan  jaminan  hutang  dengan  dibebani  hak  tanggungan. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1), maka yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan adalah: (1)  Warga  negara  Indonesia;  (2)  Badan  Hukum  yang  di  dirikan  menurut  Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

## Hak Pakai
Hak  pakai adalah  Hak  untuk  menggunakan  dan/atau memungut  hasil  dari  tanah  yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa- menyewa  atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang.
Kepemilikan Properti Bagi Warga Negara Asing
Pengertian  orang  asing,  yaitu  orang  yang  bukan  warga  negara  Indonesia  dan  sedang berada  di  Indonesia.pengertian  orang  asing  termasuk  pula  badan  hukum  asing  yaitu badan hukum yang di dirikan berdasarkan hukum Asing. Sehubungan dengan pengertian itu, Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia di perlakukan sebagai orang asing.

## Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
Pengertian  berkedudukan  sebagaimana  di  atur  dalam,  Peraturan  Pemerntah Nomor 41 Tahun 1996, sangat berbeda dengan apa yang di atur, dalam undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955, tentang Kependudukan orang asing, maka orang yang di bolehkan  tinggal  di  Indonesia  di  bagi  menjadi  dua  golongan  yakni:  Orang  asing berkedudukan di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 adalah
orang  asing  tersebut  tidak  harus  menetap  di  Indonesia  untuk  jangka  waktu  tertentu, tetapi  orang  asing  tersebut  dapat  datang  secara  berkala  di  Indonesia,  pengertian berkedudukan di Indonesia tidak harus di artikan sama dengan tempat kediaman atau domisili, akan tetapi orang asing tersebut melaksanakan kegiatan ekonomi di Indonesia dan pada waktu kegiatan tersebut di lakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
Di  bidang  ekonomi,  orang  dapat  memiliki  kepentingan  yang  harus  di  pelihara tanpa  harus  menunggunya  secara  fisik  apalagi  untuk  waktu  yang  cukup  panjang  dan secara  terus-menerus.  Untuk  mengurus  atau  memelihara  kepentingan  investasinya, dengan  kehadirannya  secara  berkala,  orang  asing  tersebut  membutuhkan  rumah  atau hunian untuk berdiam guna mengurus investasinya. Orang asing dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia adalah orang asing yang memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia.
Asas Pelekatan Atas Tanah Dan Bangunan: Asas Pelekatan ( Accesie Beginsel) Dalam  asas  ini  di  tentukan  bahwa  tanah  dan  benda-benda  yang  di  atasnya merupakan satu kesatuan, pemilikan atas tanah meliputi pula benda-benda yang ada di atasnya.  Dan  perbuatan  hukum  mengenai,  pemilikan  atas  tanah  meliputi  pula  benda- benda yang ada di atasnya. Rumah yang di bangun di atas tanahnya sendiri merupakan penerapan  asas  pelekatan  ( Accesie  Beginsel ).  Contoh,  bangunan  Rumah  yaitu  bangunan Rumah yang di bangun di atas tanah hak milik, atau bangunan Rumah yang di bangun di atas  tanah  hak  guna  bangunan  atau  hak  pakai  atas  tanah  negara.  Warga  negara  asing (WNA)  memiliki  Apartemen  dengan  menyewa  tanah  hak  guna  bangunan  (HGB).  Di perbolehkannya  Warga  Negara  Asing  memiliki  satuan  rumah  susun/apartemen  yang didirikan di atas tanah Hak Pakai,maka perlu di tegaskan bahwa hal tersebut merupakan satu-satunya  kemungkinan  yang  secara  yuridis  dapat  di  pertanggung  jawabkan  sesuai ketentuan yang berlaku.

## Kepemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh warga negara asing (WNA)
Peraturan Pemerintah No: 41 Tahun 1996 Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia, dapat memiliki        sebuah rumah dalam bentuk tempat  tinggal  atau  hunian  di  atas  bidang  tanah  hak  pakai  atas  tanah  negara  yang  di kuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah yang di buat dengan Akta Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT).
Berdasarkan  peraturan  di  atas  maka  pada  hakikatnya,WNA  yang  berdomisili  di Indonesia di perbolehkan memiliki satu rumah tempat tinggal, bisa berupa rumah yang berdiri sendiri atau satuan rumah susun yang di bangun di atas tanah hak pakai, dengan ketentuan:
1) Rumah  yang  berdiri  sendiri  bisa  di  bangun  di  atas  tanah  hak  pakai  atas  tanah negara/tanah hak milik yang di berikan oleh pemegang hak tersebut, di buktikan dengan akta PPAT.
2) Perjanjian pemberian Hak Pakai di atas tanah Hak Milik wajib di catat dalam buku tanah dan sertifikat Hak Milik yang bersangkutan.Jangka waktunya sesuai
dengan kesepakatan tetapi tidak bleh lebih dari 25 tahun. Jangka waktu dari Hak Pakai tersebut tidak dapat di perpanjang, Namun dapat di perbarui untuk jangka waktu 25 tahun atas dasar kesepakatan yang di lakukan  pada perjanjian baru di mana WNA tersebut masih domisili di Indonesia.
3) Bila orang asing yang memiliki rumah yang di bangun di atas Tanah Hak Pakai atas Tanah Negara atau berdasarkan perjanjian pemegang Hak tidak lagi berdomosili di  Indonesia  maka  dalam  jangka  waktu  1  tahun  wajib  melepaskan  dan mengalihkan  hak  atas  rumah  dan  tanahnya  kepada  pihak  lain  yang  telah memenuhi syarat.
4) Namun apabila dalam jangka waktu yang telah di tentukan hak atas tanah belum di lepaskan maka terhadap rumah yang di bangun dengan hak pakai atas tanah negara, rumah beserta tanah yang di kuasai oleh WNA akan di Lelang. Jika rumah tersebut di bangun dengan hak pakai atas tanah Hak Milik maka rumah tersebut akan menjadi milik pemegang Hak Milik.
Adapun  pemilikan  properti  oleh  orang  asing  dapat  di  lakukan  dengan  cara  sebagai berikut;
1) Membeli tanah Hak pakai atas tanah nrgara berikut rumah yang ada di atasnya dengan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk tanah dan bangunan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang ada.
2) Membeli Tanah Hak Pakai atas tanah negara dengan membayar BPHTB tanah dan kemudian  membangun  sendiri  rumah  di  atasnya,  dengan  syarat  mengurus  Ijin Mendirikan  Bangunan  (IMB)      dan  membayar  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) bangunan.
3) Membeli  tanah  Hak  pakai  atas  Tanah  Hak  Milik  dari  pemegang  Hak  Pakai (setelah memperoleh ijin tertulis dari pemegang Hak Milik) berikut rumah yang ada di atasnya dengan membayar BPHTB tanah dan bangunan.
4) Membeli  Tanah  Hak  Pakai  atas  Hak  Milik  dari  pemegang  Hak  Pakai  (setelah memperoleh ijin tertulis dari pemegang Hak Milik) dengan membayar tanah dan kemudian membangun sendiri rumah di atasnya, dengan syarat mengurus IMB dan PPN bangunan.
5) Memperoleh  Hak  Pakai  atas  Tanah  hak  milik  dari  pemegang  Hak  Milik betdasarkan  Perjanjian,  berikut  rumah  yang  ada  di  atasnya  dengan  membayar BPHTB tanah dan bangunan.
6) Memperoleh tanah Hak Pakai atas Hak Milik dari pemegang Hak
7) Milik  bedasarkan  perjanjian,  dengan  membayar  BPHTB  tanah  dan  kemudian membangun  sendiri  rumah  di  atasnya,  dengan  syarat  mengurus  IMB  dan  PPN bangunan.
Perbuatan Hukum sebagaimana tersebut secara yuridis bertentangan dengan Pasal 26  ayat  (2)  UUPA  yang  berbu nyi  “setiap  jual  beli ,  penukaran,  penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang di maksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada orang asing, kepada Warga  Negara  indonesia  yang  di  samping  kewarganegaraan  Indonesianya
mempunyai kewarganegaraan Asing, atau kepada suatu Badan hukum, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak- hak  pihak  lain  yang  membebaninya  tetap  berlangsung  serta    semua  pembayaran yang telah di terima oleh pemilik tidak dapat di tuntut kembali.

## Status Hak Kepemilikan Bagi Orang Asing Hak Pakai
Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria warga negara asing hanya di perbolehkan memiliki hak pakai adapun definisi hak pakai terdapat dalam pasal 41 ayat (1) UUPA yang berbunyi:
“Hak p akai adalah untuk menggunakan dan /atau memungut hasil dari tanah yang di kuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain,yang memberi wewenang dan kewajiban yang di tentukan dalam keputusan  pemberiannya  oleh  pejabat yang  berwenang  memberikannya  atau  dalam  perjanjian dengan pemilik tanahnya.yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan  undang-undang ini ”
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  pasal  42  Undang-Undang  pokok  Agraria  yang hanya membolehkan WNA untuk memiliki hak pakai, yang dapat mempunyai hak pakai adalah: (a)
Warga  Negara  Indonesia;  (b)  Orang  asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia;  (c)  Badan hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  Indonesia;  (d) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di indonesia
Hak Sewa
Menurut  Setiabudi  Hak  sewa  merupakan  Hak  pakai  yang  mempunyai  sifat-sifat khusus dan diatur tersendiri. 11 Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan. Dalam UUPA Pasal 44 disebutkan bahwa seseorang atau suatu badan hukum memiliki hak  sewa  atas  tanah  apabila  ia  berhak  menggunanakan  tanah  milik  orang  lain  untuk keperluan  bangunan  dengan  melakukan  pembayaran  kepada  pemilik  sejumlah  uang sebagai sewa.berbeda dengan hak pakai hak sewa untuk bangunan hanya dapat terjadi di atas tanah hak milik. Di sebabkan tanah hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuhi, sehingga  dapat  di  pakai  sebagai  dasar  pemberian  hak  tanah  lain,  termasuk  hak  sewa untuk bangunan. Untuk mendapatkan hak milik bangunan di atas tanah hak milik maka harus di bayarkan sejumlah uang sewa, dimana pembayaran uang sewa ini diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dengan ketentuan dapat di lakukan satu kali pada tiap waktu tertentu atau sebelum maupun sesudah tanah tersebut di gunakan. Perjanjian sewa tanah ini tidak boleh di sertai dengan syarat yang mengandung unsur pemerasan.
Selanjutnya pada pasal 45 di sebutkan pihak-pihak yang dapat menggunakan hak sewa adalah: (a)Warga Negara Negara; (b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; (c)  Badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di Indonesia; (d)
11 Maria S.W Sumardjono” Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan implementasi ,cetakan pertama ,jakarta penerbit ,Buku kompas 2001.

## Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia.

## Kepastian Hukum Dari Kepemilikan Properti Bagi Warga Negara Asing di Indonesia
Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum di samping yang lainnya yakni: kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usal dari mana ia berada. kepastian hukum dari kepemilikan property untuk warga negara asing ini di atur dalam:
1) Pasal 57 UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman ( PKP). Aturan  kepemilikahn  properti  untuk  warga  negara asing  di  Indonesia  pada  sektor properti saat ini ada dalam Pasal 57 UU No:1 Tahun 2001 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yang menyebutkan warga negara asing dapat menghuni atau menempati  Rumah  dengan  cara  hak  sewa  atau  hak  pakai.Terkait  lamanya kepemilikan  asing  di  properti.di  sesuaikan  dengan  UU  No.5  Tahun  1960  tentang peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  menyebutkan  pembagian  periode  hak pakai Warga Negara Asing waktu untuk pertama kali paling lama 25 Tahun, dapat di perpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat di perbarui untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.
2) Peraturan  pemerintah  Nomor  41  tahun  1996  tentang  pemilikan  Rumah  tempat tinggal atau hunian oleh warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia di atur dalam pasal-pasal di bawah ini: pasal 1 : (a) Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu; (b) Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana  yang  di      maksud  dalam  ayat  1  adalah warga  negara  asing  yang kehadirannya  di  indonesia  memberikan    manfaat  bagi  pembangunan  nasional. Ketentuan Pasal 2 Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat di miliki oleh warga Negara  Asing  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  1  adalah  (a)  Rumah  yang berdiri sendiri di bangun di atas bidang tanah bidang tanah; (b) Hak Pakai atas tanah Negara; (c) Yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah; (d) Satuan Rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai atas tanah Negara. Dalam pasal 6: (a) Apabila warga negara asing yang memiliki rumah yang di bangun di atas tanah hak milik atas tanah negara, atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang  atas  tanah  tidak  lagi  berkedudukan  di  Indonesia,  maka  dalam  jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau penggalihkan hak atas rumah dan tanahnya kepada  orang  lain  yang  memenuhi  syarat;  (b)  Apabila  dalam  jangka  waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hak atas tanah tersebut belum di lepaskan atau  di  alihkan  kepada  pihak  lain  yang  memenuhi  syarat  ;  (1)  Rumah  tersebut  di bangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara, rumah beserta tanahnya di kuasai oleh negara untuk di lelang; (2) Rumah tersebut di bangun di atas tanah berdasarkan perjanjian sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b,  rumah tersebut menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Dalam pasal 7: Ketentuan lebih lanjut yang di perlukan bagi pelaksanaan Peraturan pemerintah ini di tetapkan
oleh Menteri Negara Agraria setelah mendengar pertimbangan Badan kebijaksanaan dan Pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman Nasional.
Berdasarkan temuan penelitian mengenai hak  kepemilikan properti untuk warga Nega ra asing yang di tinjau dari sisi HAM dan kepastian hukum, di ketahui bahwa status kepemilikan  properti  untuk  warga  negara  asing  telah  memenuhi  hak  asasi  manusia dengan diskriminasi atau pembatasan karena status kewarganegaraannya dengan status kepemilikan hak pakai selama 25 Tahun dan untuk tahun berikutnya dapat di perpanjang berdasarkan ketentuan yang ada.

## Jangka waktu Hak Pakai Untuk WNA
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.103  Tahun  2015  pengaturan  jangka  waktu pemberian hak pakai jangka waktu tersebut telah berakhir, dapat di perpanjang untuk 20 tahun selanjutnya. Kemudian, setelah rentang 50 tahun, WNA tersebut di mungkinkan memperbarui kembali hak pakainya untuk masa 30 tahun, kalau di total jangka waktu yang di berikan bisa mencapai 80 tahun. Sebelumnya dalam ketentuan yang di muat PP No.41 Tahun 1996, hak pakai bagi WNA lebih pendek pasal 5 mengatur bahwa WNA hanya  bisa  memiliki  hak  pakai  paling  lama  25  Tahun.setelah  habis  masa  25  tahun itu,WNA  boleh  memperbarui  hak  pakainya  kembali  untuk  25  tahun  selanjutnya.  Jadi total jangka waktu yang bisa di dapatkan hanya sampai 50 tahu saja.
Sementara  itu  untuk  hak  itu,  PP  No.  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  tanah Usaha Bangunan, dan Hak pakai atas tanah jangka waktu untuk hak pakai masih belum berubah.rentang waktu yang mungkin di dapatkan WNA menurut PP tersebut tak jauh berbeda  dengan  ketentuan  dalam  PP  No.41  Tahun1996  yang  kini  sudah  tidak  berlaku. Menurut pasal 45 PP No.40 Tahun 1996, hak pakai hanya bisa di dapatkan untuk jangka waktu 25 tahun, setelah jangka waktu tersebut berakhir dapat di perpanjang paling lama 25  tahun  jika  masa  perpanjangan  pun  telah  berakhir,WNA  hanya  bisa  melakukan pembaruan  hak  pakai  untuk  masa  25  tahun.Dengan  demikian  terjadi  pertentangan, ketentuan mengenai jangka waktu hak  pakai  dalam  PP.No  103  Tahun  2015  dengan  PP No.40 Tahun 1996.
Hak Pakai yang dapat di wariskan
Peraturan  Pemerintah  No.103  Tahun  2015  memuat  tentang  ketentuan  baru  mengenai pewarisan properti. Pengaturan ini belum di temukan di dalam aturan terdahulu yakni PP.No.41 tahun 1996. Menurut pasal 2 ayat (3), bila seorang WNA meniggal dunia maka propertinya bisa di wariskan. Namun, jika ahli warisnya juga merupakan WNA maka ahli waris tersebut harus memiliki izin tinggal di Indonesia.
Sementara itu, jika ahli warisnya tidak berkedudukan di Indonesia maka merujuk pada pasal 10 ayat (1), properti si WNA harus di alihkan kepada  pihak lain yang memenuhi syarat batas waktu pengalihan itu adalah satu tahun,jika setelah tenggat waktu yang di berikan tak terjadi pengalihan, konsekuensi yang terjadi bisa dua; (1) Rumah yang berdiri di atas tanah hak pakai atas tanah negara akan di lelang; (2) Jika rumah berdiri di atas tanah hak milik, maka menjadi orang yang memegang hak atas tanah tanah tersebut.
Selain soal pewarisan, di dalam PP No. 103 Tahun 2015 juga diatur ketentuan kepemilikan properti bagi mereka yang melakukan kawin campur.menurut pasal 3 ayat (1), WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA bisa memiliki hak yang sama dengan WNI lain. Artinya  pelaku  kawin  campur  tersebut  berhak  atas  hak  milik.  Namun,  untuk mendapatkannya harus ada perjanjian pemisahan harta yang di buat dengan akta notaris

## SIMPULAN
Berdasarkan  ketentuan  yang  di  atur  dalam  Undang-Undang  N0.5  Tahun  1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam penjelasan Pasal 9 jo Pasal 21 ayat (1) UUPA hanya warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai  Hak Milik atas tanah berdasarkan  asas nasionalitas dalam kepemilikan properti berupa tanah., orang asing tidak di perkenankan mempunyai tanah Hak Milik walaupun karena pewarisan begitu pula halnya dengan orang-orang yang melakukan pencapuran harta, kewarganegaraan rangkap yakni  berkewarganegaraan  asing  di  samping    Warga  Negara  Indonesia  bagi  mereka  yang menyimpang  di  kenakan  sanksi  untuk  melepaskan Hak  Milikya  itu,  dalam jangka  waktu satu  tahun jika tidak tanahnya akan jadi milik Negara berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUPA.
Warga negara asing di Indonesia pada prinsipnya hanya mempunyai hak kepemilikan tanah  dan  bangunan  dengan  hak  pakai  dan  hak  sewa.Peraturan  pelaksanaan  dari  UUPA tersebut  di  atur  melalui  PP.No.40  Tahun  1996  tentang  HGU,HGB,HPAT,  dan  PP.No.41 Tahun  1996  tentang  pemilikan  rumah  tinggal  atau  hunian  oleh  orang asing.  Kemudian  di tindak  lanjuti  dengan  peraturan  menteri  Agraria  /kepala  BPN  No.7  Tahun  1996  tentang persyaratan pemilikan rumah tinggal, di ganti dengan  N0.8  tahun 1996 tentang persyaratan pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing.
Warga  Negara  Asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia  hanya  di  perkenankan menggunakan properti dengan di berikan hak pakai dan hak sewa dengan jangka waktu 25 tahun dan dapat di perbarui selama jangka waktu 20 tahun. karena WNA sama sekali tidak memiliki hak atas tanah Hak milik karena telah di atur di dalam Undang-Undang..

## DAFTAR PUSTAKA
Santoso,Urip “Hukum Perumahan” Kencana ,Jakarta 2014.
Yamin lubis,mohammad,Rahim Lubis Abdul “ Kepemilikan properti di indonesia termasuk kepemilikan Rumah oleh warga asing “CV.Mandar Maju’Bandung Bandung 2013’
Wigyosoebroto Soetanjo dan Karsayuda M Rifqinizami, Pembentukan”Partai Politik,Lokal D i Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif yuridis Konstitusional” ,Penerbit UB
Press,Malang 2013
Setiabudi,Jayadi,” Tata Cara Mengurus Rumah Tanah dan Perizinannya ”Buku

## PintarYogyakarta,2012
Sumardjono S.W.Maria,” Kebijakan Pertanahan  Antara  Regulasi Dan Implementasi ”Cetakan 1 Buku kompas Jakarta 2001
Santoso,Urip,” Hukum Agraria kajian komprehensif ”penerbit kencana 2012.
H.M Arba,SH,Mhum,” Hukum Agraria Indonesia ”Penerbit,Sinar Grafika,2012.
Pasal 9 Undang-Undang No.5 Tahun 1996 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA)
Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria
Pasal 1 PP.No.41  Tahun 1996 Undang-Undang Pokok Agraria
Peraturan-Pemerintah No.103 Tahun 2015 Tentang Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
Undang-Undang No.1 Tahun 2001 Tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan.
Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Rumah Susun.
Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah  N0.41 Tahun 1996 Tentang pemilikan Rumah Tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia

## Wicaksono A kurniawan,dan Sunardi lili”Presiden Restui Hak Milik WNA”Koran
Bisnis edisi 24 juni 2014 hal.1 kolom 1-3.