## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 4, Issue 2, December 2022 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## PROTECTION OF BRAND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ACCORDING TO LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

## PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAAN INTELEKTUAL MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Nurlis Effendi Fakultas Hukum, Universitas Malahayati E-mail: nurlismeuko@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Correspondent Nurlis Effendi nurlismeuko@gmail.com
Key words:
legal protection, brand intellectual, property Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER page: 198 – 205
InIntellectual property is a gift from God through human thought that is  produced  and  released  through  energy  and  effort  that  needs  to  be protected.  It  needs  to  be  rewarded  after  humans  generate  brand intellectual property.  Intellectual  property  rights  awards are  obtained through  an  application  for  trademark  registration  to  the  Directorate General of Intellectual Property Rights.  TThis research method uses a qualitative type with a normative-empirical non- judicial case research method using data generated and obtained by conducting interviews and internships  along  with  data  collection  at  the  regional  office  of  the Ministry of Law and Human Rights Lampung in the field of intellectual property rights. The results of the research conducted and the internship, namely  intellectual  property  protection  has  3  factors,  namely:  1. Economic  factors,  2.  Cultural  protection  factors,  3.  Legal  certainty factors. This protection is created so that intellectual property owners can  develop  or  innovate  in  intellectual  property.  This  is  explained  in detail in the contents of the thesis and the results of the internship along with explanations and discussions
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden
Nurlis Effendi nurlismeuko@gmail.com Kata kunci:
perlindungan hukum, kekayaan intelektual, merek Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER
hal: 198 – 205
Kekayaan Intelektual adalah anugerah dari Tuhan melalui olah  pikir  manusia  yang  dihasilkan  dan  dikeluarkan melalui tenaga dan jerih payah yang perlu mendapatkan perlindungan.  Hak  tersebut  perlu  diberi  penghargaan setelah  manusia  menghasilkan  kekayaan  intelektual merek.  Perolehan  penghargaan  hak  kekayaan  intekeltual didapatkan  melalui  permohonan  pendaftaran  merek kepada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual. Metode penetian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode  penelitian  normatif-empiris  non judicial  case dengan  menggunakan  data-data  yang  dihasilkan  dan didapatkan dengan melakukan wawancara serta kegiatan bersamaan  pengumpulan  data  di  kantor  wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Lampung bidang  hak  kekayaan  intelektual.  Hasil  dari  penelitian yang  dilakukan  yaitu  perlindungan  kekayaan  intelektual memiliki 3 faktor yaitu: 1. Faktor dari Ekonomi, 2. Faktor Perlindungan  Budaya  3.  Faktor  Kepastian  Hukum. Perlindungan  tersebut  diciptakan  agar  pemilik  kekayaan intelektual dapat mengembangkan atau berinovasi dalam kekayaan intelektual. Hal ini secara rinci peneliti uraikan pada isi dan hasil dan pembahasan.
Copyright © 2022 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Kekayaan Intelektual (KI) merupakan benda yang tidak berwujud tetapi memberikan nilai ekonomi terhadap pemilik hak tersebut. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan asset  manusia  yang  dimiliki  melalui  buah  pikiran  manusia  yang  diberikan  Tuhan YME menjadikan buah pikiran tersebut diberikan perlindungan ataupun kepastian hukum  bagi  pemiliknya.  Diperlukannya  waktu,  tenaga,  dan  uang  yang  telah dihabiskan untuk membuat sebuah merek atau ciptaan tersebut.
Perlindungan kekayaan intelektual (KI) memiliki Tujuan sebagai berikut: 1) Sebagai perlindungan  hukum  terhadap  pencipta  yang  dipunyai  perorangan  ataupun kelompok  atas  jerih  payahnya  dalam  pembuatan  hasil  cipta  karya  dengan  nilai ekonomis  yang  terkandung  di  dalamnya.  2)  Mengantisipasi  dan  juga  mencegah terjadinya  pelanggaran  atas  HAKI  milik  orang  lain.  3)  Meningkatkan  kompetisi, khususnya  dalam  hal  komersialisasi  kekayaan  intelektual.  Karena  dengan  adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
Salah  satu  lembaga  yang  berwenang  dalam  memberikan  kepastian  hukum  terkait Kekayaan  Intelektual  adalah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual  memiliki  tugas  dalam  perumusan,
penetapan, dan  pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, permasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan  hak  asasi  manusia.  (Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2015  tentang Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  3  point  a)  Provinsi  Lampung masih  sedikit  pelaporan  terhadap  Kekayaan  Intelektual.  Dalam  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  pelanggaran  merek merupakan delik aduan sehingga pemilik merek harus melaporkan apabila adanya pelanggaran  tersebut.  Penulis  menuliskan  latar  belakang  ini  agar  masyarakat memahami  dalam  perlindungan  kekayaan  intelektual  tersebut  dan  penyelesaian sengketa merek apabila timbulnya kerugian terhadap pemiliki merek tersebut.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kantor  Wilayah  Lampung  yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi No.184, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Kota Bandar  Lampung,  Lampung.  Merupakan  Kementerian  yang  mempunyai  tugas menyelenggarakan  urusan  tertentu  dalam  pemerintahan  untuk  membantu  dalam menyelenggarakan  pemerintahan negara. (Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2008 tentang  Kementerian  Negara  pasal  6).  Perlindungan  kekaayaan  intelektual  masih sangat  rentan  apabila  merek  yang  tidak  didaftarkan  akan  terjadinya  pelanggaran kekayaan intelektual bahkan menjadi  persengketaan dengan merek yang terkenal. Kekayaan  intelektual  perlu  diketahui  melalui  proses  dari  pendafatran  hingga terciptanya  perlindungan  untuk  pemegang  hak  merek  tersebut,  pelaksanaan perlindungan  itu  sendiri  terdapat  masyarakat  kurang  memahaminya  pendaftaran kekayaan  intelektual  mengenai  hal-hal  perlindungan  yang  sudah  diatur  dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016.
Perlindungan  tersebut  harus  dipahami  oleh  pemegang  hak  kekayaan  intelektual. Dengan  memahami  hal  tersebut  para  pemegang  hak  intelektual  dapat  menilai dimana letak kerugian yang dialami sang pemilik hak tersebut. kekayaan intelektual merupakan  sengketa  yang  beracaranya  sangat  cepat  dan  segera  diputuskan  agar tidak  terjadi  kasus  yang  sama.  Perpindahan  hak  kekayaan  intelektual  dapat dilakukan  dikarenakan kekayaan intelektual  merupakan benda  tak  bergerak  yang dapat diwarikan kepada ahli waris. Kekayaan intelektual merupakan dalam hal ini penulis  judul  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Merek  Menurut  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  penelitian  pada  Tulisan  ini  bersifat  penelitian  normatif  empiris  non judicial  case  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  ketentuan  hukum normatif  (kodifikasi,  undang-undang  atau  kontrak)  secara  ini  aktion  pada  setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik di  Provinsi Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur  dalam Peraturan Presiden  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. Lembaga tersebut salah satunya berwenang dalam Kekayaan Intelektual yang  diatur  dalam  pasal  3  point  (a),  yang  merupakan  lembaga  yang  berhak menerbitkan  sertifikat  Kekayaan  Intelektual  yang  diajukan  oleh  pemohon  untuk
mendapatkan Hak Ekslusif terhadap Merek yang didaftarkannya. Untuk membantu pelaksaan  Kekayaan  Intelektual  di  daerah,  maka  dibentuk  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah yang diatur dalam Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  lembaga  instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## Gambar  1.  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik    Indonesia
Pendaftaran Merek diajukan ke Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dengan percepatan  teknologi  permohonan  pendaftaran  kekayaan  intelektual  dapat didaftarkan  melalui online melalui website merek.dgip.go.id  percepatan tersebut untuk dipermudahnya para pemohon pendaftaran kekayaan intelektual khususnya Merek

## Gambar 2. Alur Pemeriksaan Permohonan Kekayaan Intelektual
Perlindungan  kekayaan  intelektuan  (KI)  timbul  saat  pemohon  melakukan permohonan  kepada  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual.  Dalam  Asas Pendaftaran  Merek  dikenal First  to  File  System atau  merek  yang  terlebih  dahulu memohonkan  Merek  tersebut  mendapatkan  perlindungan  dari  Direktorat  Jendral Kekayaan Intelektual. Asas tersebut untuk melindungi dari pendaftaran merek yang tidak memiliki  itikad baik dari  pihak-pihak. Dalam  perjanjian, hak  prioritas  yang timbul dari pendaftaran merek diberikan untuk pengajuan. Dalam hal perlindungan kekayaan  intelektual  terdapat  perlindungan  yang  dilindungi  oleh  pemegang hak merek yaitu keaslian dari merek yang didaftarkan berupa kesesuaian nama dengan ciri khas ataupun gambar yang berbentuk 3 dimensi dan semacamnya. Dapat dilihat di  UU  nomor  20  tahun  2016  tentang  merek  pada  pasal  16.  Nama  merek  yang terkenal  dapat  mempengaruhi  nama  merek  yang  terbaru       yang didaftarkan oleh pemegang  hak  merek,  salah  satunya  merek  IKEA  yang merupakan  merek  dari swedia  terkait furniture (mebel)  dengan  IKEA  yang  didaftarkan  di  Indonesia  di Surabaya,  untuk  itu  kekayaan  intelektual  menjadi  daya  pembeda  bagi  produk – produk barang ataupun jasa agar tidak     menimbulkan kerugian oleh sang pemilik hak  kekayaan  intelektual   sesungguhnya,  dalam  undang-undang  nomor  30  tahun 2016  mengacu  terhadap  perjanjian  trips  pada  tahun  1983  karena  kekayaan intelektual  bersifat  internasional  agar  dinilai  dari  pemilik  hak  tidak  hilang. Perlindungan dalam hukum memberikan kepastian. Hal tersebut memberikan rasa aman bagi pemiliknya.
Merek merupakan benda yang tak bergerak yang harus dikuasai hal tersebut. Merek merupakan hasil olah pemikiran manusia yang dimana memeliki hak ekonomis bagi pemiliknya.  perlindungan  kekayaan  intelektual  yang  tertuang  dalam  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Penulis dalam  menganalisis  Undang-  undang  tersebut  untuk  mengupas  lebih  rinci  dari pelaksanaan  diberikannya  perlindungan  terhadap  Merek.  Perubahan  Undang- undang  nomor  20  tahun  2016  tentang  merek  membawa  perubahan  terhadap Undang-undang  no  15  tahun  2001  dari  segi  penambahan  jenis  merek  yaitu,  3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.
Proses pendaftaran merek sebelumnya menjadi lebih cepat sehingga pemohon akan mendapatkan  nomor  lebih  cepat.  Menteri  memiliki hak untuk  menghapus  merek terdaftar  dengan  alasan  merek  tersebut  memiliki  indikasi  geografis  atau bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  agama.  Pemilik  merek  juga  memiliki  hak mengajukan  gugatan  atau  mengajukan  kebaratan  kepada  PTUN.  Merek  terkenal dapat  mengajukan  gugatan  berdasarkan  putusan  pengadilan,  bahwa  merek  yang terdaftar  memiliki  kesamaan  dan  merugikan  merek  terkenal.  Terdapatnya pemberatan  sanksi   pidana  bagi  merek  yang  produknya  mengancam  keselamatan dan  kesehatan  jiwa  manusia.  Mengenai  indikasi  geografis  diatur  lebih  rinci  pada pasal 53 sampai dengan pasal 71 Undang-undang nomor 20 tahun 2016, sehingga daerah-daerah  dapat  mengajukan  merek  yang  dikelola  oleh  lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
Dengan percepatan teknologi pendaftaraan merek dapat dilakukan secara mudah dengan  mengakses E-filling yang  dibuat  oleh  Kementerian  Hukum  dan Ham, dengan ini mendorong para pembuat kekayaan intelektual lebih dipermudah dan perubahan Undang-undang nomor 15 tahun 2001 menjadi undang-undang nomor 20  tahun  2016  tentang  merek  dan  indikasi  geografis  lebih  mempercepat  dalam pendaftaran  kekayaan  intelektual  merek  tersebut,  dalam  undang-undang  terbaru bahwa  pembuat  merek  dapat  memperoleh  perlindungan  lebih  cepat  dari perlindungan  sebelumnya  sehingga  pendaftar  merek  mendapatkan  hak  yang dilindungi  sebelum  hak  itu  ditolak  atau  diterima  oleh  Kementerian Hukum  dan Ham  dari  proses  administrasi hingga  terbitnya sertifikat merek  yang dikeluarkan oleh Kementerian.
Pelaksanaan  pendaftaran  indikasi  geografis  mulai  diatur  dalam  undang-undang nomor 20 tahun 2016 bahwa setiap daerah memiliki potensi kekayaan alam dapat didaftarkan sebagai merek yang tidak diatur sebelumnya melalui undang-undang nomor  15  tahun  2001  mengenai  indikasi  geografis.  setiap  lembaga  atau  daerah setempat dapat mengelola kekayaan alam untuk menunjang perekonomian daerah masing-masing dengan  mendaftarkan merek tersebut. Dalam hal ini pendaftar dari persatuan  atau  komunitas  di  bawah  pengawasan  pemerintah  daerah.  Dalam  hal indikasi geografis yang didaftarkan oleh lembaga yang mewakili masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2016 pasal 53 ayat 3 point (a).
Pelaksanaan  MoU  dengan  instansi  pendidikan  tersebut  dapat  meningkatkan perkembangan  dalam  pelaksanaan  kekayaan  intelektual  di  provinsi  lampung. Dengan diadakan sentra KI sebagai pusat dalam pemberian informasi selain kantor wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Ham  Lampung.  Sentra  kekayaan  intelektual tersebut  menunjang  kegiatan  dan  pengetahuan  untuk  pendaftaran kekayaan
intelektual.  Dengan  melakukan  kerjasama  dengan  universitas- universitas untuk membangun  sentra  kekayaan intelektual khususnya kekayaan  intelektual merek  agar  masyarakat  paham  pentingnya  pendaftaraan  merek  dalam  usahanya dalam  bidang  barang  atau  jasa.  Kegiatan  tersebut  sebagai  pelaksanaan  kantor wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Ham  terhadap kekayaan  intelektual  merek. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kantor wilayah  Kementerian Hukum dan Ham Lampung dalam perlindungan hukum telah sesuai dengan yang dilaksanakan dari bentuk preventif dan represif sehingga dalam peningkatan pelayanaan terhadap kekayaan intelektual merek di Provinsi Lampung dapat meningkat.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang perlindungan hak kekayaan intelektual merek menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yaitu
1.  Pelaksanaan  kekayaan  intekletual  menurut  Undang-Undang  nomor  20  Tahun 2016 memberikan perluasan perlindungan terhadap pemegang hak merek.
2.  Pelaksanaan  pelayanan  pendaftaran  kekayaan  intekletual  merek  di  provinsi Lampung dilaksanakan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Lampung.  Pelayanan  tersebut  bertujuan  untuk  terciptanya  pelayanan sesuai  dengan  Visi  Misi  kantor  wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Lampung.

## Saran
Berdasarkan  kajian  tersebut  maka,  penulis  menyumbang  beberapa  saran  atas perlindungan hak kekayaan intelektual merek menurut undang-undang nomor 20 Tahun  2016  tentang  merek  dan  indikasi  geografis,  diantaranya  hambatan  selama masih kurangnya pengetahuan ketika masuk di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dari segi profesionalisme bekerja dan pengetahuan secara materi tugas dan fungsi peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA
Djumhana, Muhammad dan  R. Djubaedillah, 2004. Hak Milik Intelektual  (Sejarah, Teori  dan  Prakteknya  di  Indonesia)  penerbit  PT.  Citrra  Aditya  Bakti, Bandung.
Marzuki, Peter Mahmud, 2011. Penelitian Hukum, Kencana. Jakarta.
M.  Kadafi  dkk.  2016.Metodologi  Penelitian  Hukum,  Perdana  Publishing,  Bandar Lampung.
Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi manusia
Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 28 tahun 2019 tentang Jenis dan  Tarif  atas  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.  67  Tahun  2016  tentang  Pendaftaran Merek.
Prof Subekti., S.H, 1982. Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT. Intermasa, Bandung.
Saidi, 2004.Aspek Hukum Kekayaan Intelektual: PT. Rajawali Grafindo.
Setiono.,  2004.  Rule  of  Law  (Supermasi  Hukum).  Magister  Ilmu  Hukum  Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.