## PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG BUKIT PANTI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Gazettement Of Protected Forest Area Of Mountain Bukit Panti, Tanah Laut District, Kalimantan Selatan Province
Rahmad Effendi, Mufidah Ansy’ari, dan Syam’ani
Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
ABSTRACT. The purpose of this study was to find out about the inauguration of a mountain hill protected  forest  area  and  identify  land  cover  in  Tanah  Laut  Regency,  South  Kalimantan Province. The  results  of  the  study  showed  that  the  area  of  the  protected  mountainside  of  the panti hill had changed because at the time of the implementation of the boundary arrangement in  the  field  there  were  rights  of  third  parties  in  the  form  of  settlements  so  that  the  area  was excluded  from  the  area.  The  attitude  of  the  community  around  the  forest  area  agrees  and welcomes  the  existence  of  protected  forest  areas. Closure  of  land  in  the  form  of  dry  land agriculture mixed with bushes, plantations, oil palm, shrubs and rubber.

## Keywords: Boundaries; forest
ABSTRAK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengukuhan kawasan hutan lindung gunung  bukit  panti  dan  mengidentifikasi  penutupan  lahan  yang  berada  di  Kabupetan  Tanah Laut,  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  luas  kawasan  hutan  lindung gunung  bukit  panti  mengalami  perubahan  karena  pada  saat  pelaksanaan  penataan  batas  di lapangan terdapat hak-hak pihak ketiga berupa pemukiman sehingga areal tersebut dikeluarkan dari  kawasan.  Sikap  masyarakat  sekitar  kawasan  hutan  setuju  dan  menyambut  baik  dengan adanya  kawasan  hutan  lindung . Penutupan  lahan  berupa  Pertanian  lahan  kering  campur semak, perkebunan, sawit, semak belukar dan karet.
Kata kunci : Tata Batas; Hutan
Penulis untuk korespondensi , surel: rahmadeffendibpkh5@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kawasan  hutan  di  Indonesia  dari  waktu ke waktu terus mengalami deforestasi,  hasil analisis Kementerian Kehutanan pada periode  tahun  1985-1997  laju  deforestasi  di Indonesia  mencapai  1,8  juta  ha/tahun  dan meningkat menjadi rata-rata sebesar 2,8 juta ha/tahun  pada  periode  tahun  1997-2000, lalu  pada  periode  tahun  2003-2006  turun menjadi sebesar 1,17 juta ha/tahun, kemudian  laju  deforestasi  turun  kembali menjadi  0,45  juta  ha/tahun  pada  periode tahun  2009-2011  (Tugas  Suprianto,  2012). Pada periode tahun 2011-2012 berdasarkan Buku  Statistik  Kawasan  Hutan  2013, menyebutkan deforestasi di Indonesia seluas  0,61  juta  ha/tahun.  Besarnya  angka deforestasi yang terjadi menunjukan adanya tekanan dan gangguan terhadap hutan yang disebabkan, antara lain: perambahan hutan, illegal loging, alih fungsi lahan di luar sektor
kehutanan  dan  pemanfaatan  hutan  secara tidak lestari.
Masalah  yang  juga  turut  memberi  andil besar  kawasan  hutan  yang  berakibat  pada konflik  pemanfaatan  dan  tumpang  tindih klaim  lahan  antara  negara  dan  masyarakat. Lemahnya  kepastian  hukum  atas  kawasan hutan  dan  konflik  klaim  lahan  di  dalam kawasan hutan sebenarnya dapat diselesaikan  melalui “proses  pengukuhan kawasan  hutan,  dimana  dalam  proses pengukuhan  kawasan  hutan  yang  terdiri dari:  (1)  Penunjukan  kawasan  hutan,  (2) Penataan batas kawasan hutan, (3) Pemetaan kawasan hutan, dan (4)
Penetapan  kawasan  hutan, ”  kepemilikan lahan  masyarakat  yang  berada  di  dalam kawasan  hutan  dapat  diselesaikan  dengan upaya-upaya  yang  yang  ada.  Diharapkan setelah melalui proses pengukuhan kawasan hutan, semua kawasan hutan yang ada  memiliki  kepastian  hukum  yang  kuat, baik secara hukum maupun secara fakta .
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui pengukuhan kawasan hutan lindung gunung bukit  panti  dan  mengidentifikasi  penutupan lahannya  di  dalam  dan  di  sekitar  kawasan hutan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  waktu  yang  diperlukan  untuk penelitian  ini  ±  2  bulan  yang  dimulai  pada bulan Nopember – Desember 2017, meliputi kegiatan  persiapan,  pengumpulan  data, pengolahan data  dan penyusunan laporan.
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Laptop,  Perangkat  Lunak  (Software) ArcGis 10, GPS (Global Positioning System) Tipe  Navigasi  Garmin  60  CSx,  Kamera Digital dan alat tulis . Bahan yang digunakan adalah “Peta  Kawasan  Hutan  Provinsi Kalimantan Selatan Skala 1 : 250.000 ”,”Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan  Provinsi  Kalimantan  Selatan  s/d tahum  2016  Skala  1  :  250.000 ”  “Peta Penetapan Kawasan Hutan Lindung
Gunung Bukit Panti  Kabupaten Tanah  Laut Provinsi  Kalimantan  Selatan  Skala  1  : 50.000 :”, “Peta Hasil Penataan Batas Hutan Lindung  Gunung  Bukit  Panti  Kabupaten Tanah    Laut  Provinsi  Kalimantan  Selatan Skala 1 : 25.000 .” terdapat pada Gambar 1.
Gambar  1.  Peta  Hasil  Penataan  Batas  Hutan  Lindung  Gunung  Bukit  Panti  Kabupaten  Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber : Hasil Tata Batas Definit Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti tahun 2011.
Prosedur penelitian meliputi : (1) Pengumpulan  data  yaitu  mempersiapkan data-data  terkait  kawasan  hutan  lindung gunung  bukit  panti  (  data  hasil  tata  batas  : peta  hasil  tata  batas,  data  shapefile  (shp), Laporan  hasil  tata  batas  dan  Berita  Acara Tata  Batas),  (2)  Persiapan  ke  lapangan, pada  saat  pengambilan  data  ke  lapangan
yaitu melakukan wawancara atau berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat sekitar  kawasan  hutan  dan  melakukan penamgatan  langsung  pada  kawasan  hutan lindung  gunung  bukit  panti,  (3)  Pengolahan Data, setelah pengambilan data di lapangan telah selesai kemudian dilakukan
pengolahan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penutupan Lahan
Penutupan  lahan  di  kawasan  hutan
Lindung  Gunung  Bukit  Panti  menggunakan data  citra  landsat  ETM  7  yang  dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  Tahun 2017  dan  hasil  pengamatan  dilapangan pada  saat  pelaksanaan  penataan  batas kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti di  wilayah  Kecamatan  Tambang  Ulang, Kabupaten Tanah Laut.
Penentuan  atau  cara  identifikasi  untuk penutupan  lahan  dilapangan  dilakukan secara  langsung  oleh  pelaksana  penataan batas  pada  saat  melaksanakan  kegiatan penataan  batas  dengan  cara  mengamati secara  langsung  dilapangan  dan  mencatat
penutupan  lahan  pada  saat  melakukan kegiatan  pengukuran  dan  pemasangan  pal batas.
Data  berupa  citra  landsat  ETM  7  yang telah  dilakukan  pencermatan  dan  data berupa  shapefile  (shp)  yaitu  berupa  data tutupan  lahan  dan  data  kawasan  hutan lindung gunung bukit panti. Pengolahan data menggunakan software Arcgis 10.
Data  citra  landsat  ETM7  dan  data kawasan  hutan  diolah  dengan  cara  overlay dan  dilakukan  penghitungan  luasan  dalam satuan  hektar,  pemberian  kodefikasi  sesuai dengan hasil pengolahan data citra. Pengamatan dan observasi dilakukan dilapangan  untuk  mengambil  sampel  di beberapa  trayek  batas.  Hasil  pengolahan data penutupan lahan terdapat pada Tabel 1.
Tabel  1.  Tutupan  Lahan  Kawasan  Hutan  Lindung  Gunung  Bukit  Panti,  Kabupaten  Tanah  Laut Prov. Kalimantan Selatan
No. Penutuan Lahan Simbol Kode Luas Ha % 1 Pertanian lahan kering campur semak Pc 20092 366,03 65,13 2 Perkebunan/kebun Pk 2010 195,97 34,87 Jumlah 562,00 100 Sumber : Data Citra ETM 7 tahun 2017
Tabel 2. Tutupan Lahan disepanjang trayek batas Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti, Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
No. Penutuan Lahan Posisi /letak Keterangan Sesuai pal batas yang terpasang 1 Karet B/HL10 s/d B/HL 50 B/HL55 s/d B/HL 60 B/HL75 s/d B/HL 83 2 Sawit B/HL60  s/d B/HL750 3 Semak Belukar B/HL1 s/d B/HL 10 B/HL50 s/d B/HL55 B/HL95 s/d B/HL 106=1 4 Alang-alang B/HL83 s/d B/HL 95
Sumber : Hasil Tata Batas Tahun 2011
Proses  Pengukuhan  Kawasan  Hutan Lindung Gunung Bukit Panti
Penataan
batas kawasan hutan
merupakan  bagian  dari  proses  pengukuhan kawasan hutan. Dasar pengukuhan kawasan  hutan  yaitu  UU  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2004  tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang
Pengukuhan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri  Kehutanan  Nomor:  P.62/Menhut-
II/2013  tanggal  15  November  2013  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan
Hutan. Pengkuhan  kawasan  hutan  Hutan  Lindung Gunung  Bukit  Panti  Banjar  terdiri  dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan  hutan  dan  penetapan  kawasan hutan. Selengkapnya proses tersebut dijelaskan sebagai berikut.
1. Penunjukan Kawasan Hutan
”Penunjukan  kawasan  hutan pada HL.Gunung Bukit Panti berdasarkan Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor:  SK. 435/Menhut-II/2009  tanggal  23  Juli  2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana lampiran dari SK. 435/Menhut-II/2009 berupa  Peta  Kawasan  Hutan  Provinsi Kalimantan Selatan ditandatangani bersama oleh  Menteri  Kehutanan  dan  Gubernur Kalimantan Selatan. SK. 435/Menhut-II/2009 merupakan  hasil  dari  tindak  lanjut  usulan revisi tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan  yang  diusulkan  oleh  Pemerintah Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  sesuai surat  Kepala  Bappeda  Provinsi  Kalimantan Selatan  a.n.  Gubernur  Kalimantan  Selatan Nomor:  650/80/TR/Bappeda  tanggal  11 Februari 2008. ”
2. Penataan Batas Kawasan Hutan
“Setelah  dilakukan  penunjukan  kawasan hutan,  maka  proses  selanjutnya  adalah penataan  batas  kawasan  hutan.  Aturan mengenai  penataan  batas  kawasan  hutan dapat  dilihat  pada  Bab  III  dalam  Peraturan Menteri  Kehutanan  Nomor:  P.44/Menhut- II/2012  tanggal  11  Desember  2012  tentang Pengukuhan  Kawasan  Hutan.  Penataan batas  kawasan  hutan  diselenggarakan  oleh PTB  dan  dilaksanakan  oleh  BPKH  sebagai unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal  Planologi  Kehutanan  dan  Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan.  Penataan  batas  kawasan hutan  dilakukan  terhadap  batas  luar  dan batas  fungsi  kawasan  hutan  serta  batas kawasan  konservasi  perairan.  Batas  luar kawasan hutan adalah batas antara kawasan  hutan  dengan  bukan  kawasan hutan  atau  yang  biasa  disebut  Areal Penggunaan  Lain  (APL).  Batas  fungsi kawasan hutan adalah batas yang memisahkan  antara  fungsi  kawasan  hutan, misalnya  batas  yang  memisahkan  antara Hutan Lindung (HL) dengan Hutan Produksi Terbatas  (HPT)  atau  antara  Hutan  Produksi tetap  (HP)  dengan  Hutan  Produksi  yang dapat Dikonversi (HPK). ” Kegiatan penataan
batas  kawasan  hutan  terdiri  dari  beberapa tahapan yang berurutan, yaitu :
a. Pembuatan peta trayek batas
“Peta  trayek  batas  adalah  peta  yang disusun berdasarkan peta proyeksi batas yang  memuat  batas-batas  kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas,  peta  hasil  tata  batas  perizinan  di bidang  kehutanan,  hak-hak  atas  tanah yang  sah  sesuai  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  pertanahan  dan permukiman  dalam  desa  definitif  yang telah  mendapat  keputusan  dari  pejabat yang  berwenang  serta  telah  disahkan oleh  Panitia  Tata  Batas  (Kementerian Kehutanan,  2013). ”  Konsep  peta  trayek batas  kawasan  hutan  dibuat  oleh  BPKH dari  peta  penunjukan  kawasan  hutan yang diproyeksikan batas kawasan hutannya  ke  dalam  peta  dasar  dengan skala lebih besar dan citra satelit resolusi tinggi
terkoreksi. Selanjutnya ditambahkan  data  batas-batas  kawasan hutan yang sudah dikukuhkan atau ditata batas, hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan dan lain-lain. ”
Setelah  konsep  peta  jadi,  kemudian dibahas  oleh  PTB  untuk  disempurnakan dan  disahkan  menjadi  peta  trayek  batas kawasan  hutan.  Hasil  kesepakatan  rapat pembahasan  peta  rencana  trayek  batas oleh  PTB  dituangkan  dalam  berita  acara pembahasan  dan  pengesahan  rencana trayek  batas  yang  dilampiri  dengan  peta trayek  batas  yang  ditandatangani  oleh PTB.  Peta  trayek  batas  kawasan  hutan digunakan  sebagai  dasar  pembuatan instruksi  dan  peta  kerja  penataan  batas sementara  dan  iventarisasi,  identifikasi hak-hak pihak ketiga. ”
b. Pemancangan batas sementara
Pemancangan batas
sementara dilapangan  mengikuti  trayek  batas  yang sudah  disetujui  oleh  PTB  sesuai  dengan peta penunjukan kawasan hutan. Pemancangan batas sementara dilapangan  dilakukan  dengan  membuat rintis  batas,  memasang  ajir  sebagai tanda  batas  sementara  dan  papan pengumuman  kawasan  hutan.  Kegiatan pemancangan  batas  sementara  dipimpin oleh unsur BPKH dan mengikut sertakan unsur  pengelola  kawasan  hutan  sebagai anggota  regu  dan  masyarakat  sekitar sebagai  tenaga  kerja  harian.  Beberapa kegiatan  pemancangan  batas  sementara di lapangan dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Kegiatan pemancangan batas sementara di lapangan
Keterangan  :  1)  Tanda  batas  berupa  ajir,  2)  Pemancangan  Ajir,  3)  Penandaan  batas  pada pohon,  4)  Pemasangan  papan  pengumuman.  Setelah  kegiatan  pemancangan batas sementara selesai, kemudian diumumkan ke masyarakat, lalu dibuat Berita Acara Pemancangan Batas Sementara.
c.  Pengumuman hasil pemancangan batas sementara
Pengumuman  hasil  pemancangan  batas sementara  dilaksanakan  dan  dibuat berita  acara  pengumuman  yang  ditanda tangani oleh Kepala Desa dan mengetahui  Camat  serta  Pengelola kawasan hutan. Masyarakat atau  Kepala Desa  dapat  menyampaikan  hak-hak pihak  ketiga  yang  berada  didalam kawasan  hutan  yang  ditata  batas, kemudian  akan  dilakukan  inventarisasi dan  identifikasi  oleh  Tim  dan  dilaporkan ke PTB untuk dibahas penyelesaiannya.
d.  Inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga
Tim akan menginventarisasi dan mengidentifikasi  hak-hak  pihak  ketiga yang  berada  disepanjang  trayek  batas atau  berada  didekat  trayek  batas.  Tim
akan  mencatat  dan  mengumpulkan  bukti legalitas  hak-hak  pihak  ketiga  yang diklaim oleh masyarakat, serta menelusuri  batas  terluar  dari  objek  yang diidentifikasi menggunakan GPS navigasi agar  bisa  dipetakan.Terhadap  hak-hak pihak  ketiga  yang  berada  disepanjang trayek  batas  kawasan  hutan  akan diselesaikan pada saat kegiatan pengukuran  batas  dan  pemasangan tanda  batas  definitif,  sedangkan  hak-hak pihak ketiga yang tidak berada disepanjang  trayek  batas  atau  berada didalam
kawasan
hutan akan diselesaikan  melalui  kegiatan  tersendiri yaitu enclave atau IP4T. Setelah kegiatan  pemancangan  batas  sementara dan  inventarisasi,  identifikasi  hak-hak pihak  ketiga  selesai,  Tim  membuat laporan  dan  peta  hasil  pemancangan batas sementara dan inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga.
1 2 3 4
Kemudian  BPKH  melaporkan  kepada PTB  hasil  kegiatan  tersebut  untuk dibahas dan dilakukan peninjauan lapangan. Kegiatan lapangan inventarisasi  dan  identifikasi  hak-hak pihak  ketiga  yang  berada  disepanjang trayek  batas  dapat  dilihat  pada  Gambar 3 .
Gambar 3. Kegiatan Mendata dan identifikasi kepemilikan lahan masyarakat di lapangan Keterangan: 1) Tim mengidentifikasi lading, 2) mengidentifikasi pemukiman,
3) mengidentifikasi kebun karet, 4) menelusuri batas terluar dari pemukiman.
e.  Rapat  pembahasan  hasil  penataan batas sementara dan peninjauan lapangan oleh PTB
Pembahasan hasil penataan batas sementara dan peninjauan lapangan oleh PTB  dimasukan  dalam  berita  acara pembahasan  dan  persetujuan  tata  batas sementara,  didalamnya  termasuk  saran upaya  jalan  keluar  terhadap  kepemilikan lahan  masyarakat  di  jalur  batas  batas dan  di  dalam  kawasan  hutan.  Setelah PTB  menyepakati  hasil  penataan  batas sementara  dan  upaya  jalan  keluar kepemilikan  lahan  masyarakat,  maka dibuat peta kerja penataan batas definitif sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.
f.  Pengukuran  batas  dan  pemasangan tanda batas definitif
Pelaksanaan  tata  batas  definitif  yaitu memasang tanda batas dilapangan
berupa:  pal  batas,  tugu  batas,  papan pengumuman,  plat  seng,  dan  lain-lain, sesuai hasil rapat pembahasan penataan batas  sementara.  Jarak  antara  pal  batas yang  dipasang  dilapangan  kurang  lebih 100 m. Pal  batas kawasan hutan  terbuat dari  kayu  kelas  awet  I  atau  II  dengan dimensi  15  cm  x  15  cm  x  130  cm,  yang dipendam  kedalam  tanah  sedalam  lebih kurang  60  cm.  Sisi  atas  selebar  lebih kurang  20  cm  dicat  warna  putih  sebagai tempat  penulisan  kode  kawasan  hutan dan  nomor  pal  batas,  yang  menghadap ke  dalam  kawasan  hutan  diberi  tulisan kode  kawasan  hutan  sesuai  fungsinya  ( HL)  dan  nomor  pal  batas,  sedangkan yang menghadap ke luar kawasan  hutan atau  APL  diberi  tulisan  B.  Tugu  batas kawasan  hutan  terbuat  dari  beton bertulang dengan  ukuran 40 cm x 40 cm x 150 cm, termasuk bagian yang ditanam dalam  tanah  sedalam  lebih  kurang  75
1 2 3 4
cm.  Pada  bagian  tengah  sisi  atas  tugu batas  kawasan  hutan  diberi  baut  dan salah satu sisi tugu batas yang
menghadap ke luar kawasan hutan diberi
tulisan  nama  kawasan  hutannya.  Pal batas  kawasan  hutan  dapat  dilihat  pada Gambar 4.
Gambar 4. Pal batas kawasan hutan
Keterangan : 1) Pal batas dari kayu, 2) Proses pemasangan pal batas, 3) Plang Kawasan hutan, 4) Pal batas HL
Setelah  kegiatan  pengukuran  batas dan  pemasangan  tanda  batas  definitif selesai,  maka  dibuat  berita  acara, laporan  dan  peta  hasil  penataan  batas atau biasa disebut dokumen tata batas. Kemudian hasil penataan batas definitif dan  dokumen  tata  batas  dibahas kembali oleh PTB dalam rapat pembahasan  hasil  penataan  batas definitif.
g.  Rapat  pembahasan  hasil  penataan batas definitif dan peninjauan lapangan oleh PTB
“Setelah  hasil  penataan  batas  definitif dibahas  dan  dilakukan  peninjauan lapangan  oleh  PTB,  maka  dilakukan penandatanganan  dokumen  tata  batas oleh  PTB.  Berdasarkan  Keputusan Gubernur  Kalimantan  Selatan  Nomor: 188.44/0244/KUM/2011  tanggal  5  April
2011,  PTB  terdiri  dari  :  Bupati/Walikota sebagai  Ketua  merangkap  anggota, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (Khusus untuk kawasan  hutan  dengan  fungsi  pokok hutan lindung atau hutan produksi) atau Kepala  Balai  Konservasi  Sumber  Daya
Alam  (Khusus  untuk  kawasan  hutan dengan fungsi pokok hutan konservasi) sebagai Sekretaris merangkap anggota,  Kepala  Dinas  Kehutanan Provinsi  Kalimantan  Selatan  sebagai anggota,  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai anggota, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota sebagai anggota, Kepala  Balai  Pemantapan  Kawasan Hutan  (BPKH)  wilayah  V  sebagai anggota, Camat dan Kepala Desa/Lurah terkait sebagai anggota. ”
1
2
4 3

## h.  Pelaporan kepada Menteri
“Setelah semua proses penataan batas kawasan  hutan  selesai  dan  dokumen tata  batas  ditandatangani  oleh  PTB, selanjutnya  dokumen  tata  batas  dikirim ke  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan  sebagai  laporan  kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  akan  menelaah  dokumen tata  batas  untuk  selanjutnya  diproses penetapan  kawasan  hutan.(Permenhut P.44/Mehut- II/2012).”
3.  Penetapan kawasan hutan
“Hasil  penataan  batas  kawasan  hutan yang  telah  temu  gelang  lalu  ditelaah oleh  Dirjen  Planologi  Kehutanan  dan Tata Lingkungan untuk kemudian ditetapkan  kawasan  hutannya  oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Kawasan  Hutan  Lindung (HL)  Gunung  Bukit  Panti,  seluruhnya telah ditata batas pada tahun 2011 dan ditetapkan tahun 2013 melalui Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor SK.903/Menhut-II/2013 tanggal 16 Desember  2013  tentang  Penetapan Kawasan  Hutan  Lindung  Gunung  Bukit Panti  dan  Hutan  Lindung  Gunung
Belanda/Bukit  Siaduh  seluas  562  ha. ”
Peta  penetapan  dapat  dilihat  pada gambar 5.
Gambar 5. Peta Penetapan Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penutupan  lahan  di  kawasan  hutan Lindung  Guung  Bukit  Panti  menggunakan data  citra  landsat  ETM  7  yang  dikeluarkan oleh “Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  Tahun 2017 ”,  didapatkan  dua  jenis  penutupan lahan  yaitu  Pertanian  lahan  kering  campur semak (Pc) seluas 366,03 ha dan Perkebunan/kebun  seluas  195,97  ha  dan berdasarkan  hasil  pengamatan  disepanjang trayek  batas  berupa,  karet,  sawit,  semak dan semak belukar.
Hasil  penataan  batas  kawasan  hutan lindung  gunung  bukit  panti  menyatakan bahwa  ada  perubahan  luasan,  hal  tersebut dikarenakan  adanya  lahan  pemukiman  atau hak-hak pihak ketiga yang dikeluarkan.

## Saran
Perlu dilakukan sosialisasi kepada warga yang  beraktifitas  atau  yang  mempunyai kegiatan dan berhubungan dengan kawasan hutan agar mengerti dan memahami tentang kegiatan  pengukuhan  kawasan  hutan  dan upaya-upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam percepatan  pengukuhan  Kawasan  Hutan ialah  penelusuran  BATB,  meningkatkan koordinasi, penegakan hukum dan sosialisasi  batas  kawasan  hutan  Lindung Gunung Bukit Panti.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2017. Kecamatan Sungai  Pinang  Dalam  Angka  Tahun 2017. Badan Pusat Statistik, Pelaihari.
Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan  Wilayah
V,  Berita  Acara  Tata  Batas  Kawasan
Hutan  Lindung  Gunung  Bukit  Panti, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011. Berita  Pelaksanaan  Pemancangan Batas sementara Kawasan Hutan Lindung  Gunung  Bukit  Panti,  Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011. Berita  Pelaksanaan  Pengumuman Batas sementara Kawasan Hutan Lindung  Gunung  Bukit  Panti,  Kabupaten
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011.
Laporan  Hasil  Tata  Batas  Definitif Kawasan  Hutan  Lindung  Gunung  Bukit Panti  Kabupaten  Tanah  Laut  Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011
Departemen  Kehutanan.  1999. Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  41
Tahun 1999 Tentang Kehutanan ( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  167) .  Departemen Kehutanan, Jakarta.
Kementerian  Kehutanan.  2010. Peraturan Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor  P.47/Menhut-II/2010  Tanggal  16 Nopember  2010  Tentang  Panitia  Tata Batas  Kawasan  Hutan  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor 551) . Kementerian Kehutanan, Jakarta.
Kementerian  Kehutanan.  2014. Peraturan Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor  P.25/Menhut-II/2014  Tanggal  8 Mei  2014  Tentang  Panitia  Tata  Batas Kawasan  Hutan  (Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  617) . Kementerian Kehutanan, Jakarta
Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :
SK.435/MENHUT-II/2009 tentang
Penunjukan  Kawasan  Hutan  Provinsi Kalimantan Selatan.
Kementerian  Kehutanan.  2010. Peraturan Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor  P.47/Menhut-II/2010  Tanggal  16 Nopember  2010  Tentang  Panitia  Tata
Batas  Kawasan  Hutan  (Berita  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor 551) . Kementerian Kehutanan, Jakarta.
2012. Peraturan Menteri Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor  P.44/Menhut- II/2012  Tanggal  11  Desember  2012
Tentang  Pengukuhan  Kawasan  Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242) . Kementerian Kehutanan, Jakarta. 2013. Peraturan Menteri Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.62/Menhut-II/2013 Tanggal 15 November  2013  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan  Kawasan  Hutan  (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013
Nomor  1364) .  Kementerian  Kehutanan,
Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas.
Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan  Nomor  :  SK.320/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/2/2017 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas
Kawasan Hutan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Kartodiharjo,  Hariadi.,  Bramasto  Nugroho dan Haryanto R. Putro. 2011.
Pembangunan  Kesatuan  Pengelolaan Hutan - Konsep, Peraturan Perundangan dan  Implementasi. Ringkasan  Barbara Lang.  Direktorat  Wilayah  Pengelolaan dan  Penyiapan  Penggunaan  Kawasan Hutan,  Direktorat  Jenderal  Planologi Kehutanan, Kementrian Kehutanan, Jakarta.
Moleong,  L.  J.  2005. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Rosda, Bandung.
Sukmana,  Akbar.  2013. Analisis  Hubungan Antar  Lembaga  Dalam  Pembangunan, Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi . Tesis.  Program  Pascasarjana,  Fakultas
Kehutanan,  Universitas  Gadjah  Mada,
Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
Suprianto, Tugas. 2012. Kesatuan Pengelolaan Hutan : Menuju Pemanfaatan  Hutan  Lestari .  Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Kehutanan –  UN-REDD  Programme Indonesia, Jakarta. Udoyo,  Rahmat  Prapto.  2014. Penerimaan Sosial Masyarakat Terhadap Keberadaan  Hutan  Rakyat  di  Kabupaten Tanah  Laut .  Tesis.  Program  Studi Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Tidak Dipublikasikan .
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
.
.