## ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA IKIP PGRI MADIUN TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL

## Budiyono dan Wawan Kokotiasa *

## Abstrak
Globalisasi membawa dampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya idiologi, bangsa dan negara Indonesia. Dari berbagai media masa mensinyalir bahwa pengaruh  globalisasi telah merasuki  pola  pikir  bangsa  Indonesia,  diantaranya  pada  generasi  muda  yang  mulai  memudar pemahamannya  pada  identitas  nasionalnya  yaitu  Pancasila.  Berdasarkan  sinyalemen  tersebut, menarik  untuk  meneliti  Mahasiswa  sebagai  bagian  dari  generasi  muda  sejauhmana pandangannya terhadap Pancasila sebagai Identitas Nasional.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menggali  persepsi  mahasiswa  IKIP  PGRI  Madiun  terhadap Pancasila sebagai identitas nasional dan mengetahui makna Pancasila sebagai identitas nasional Prosedur penelitian penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan  observasi  dan  wawancara,  subjek  penelitian  ini  adalah  mahasiswa  IKIP  PGRI  Madiun yang diambil secara proporsional. Analisis data dilakukan melalui analisis interaktif.
Hasil  penelitian  mayoritas    persepsi  mahasiswa  tentang  eksistensi  Pancasila  cukup  baik, terbukti  mahasiswa  telah  mengetahui  dengan  jelas  sila-sila  dalam  Pancasila.  Bahkan  diantara mereka ada yang dapat menjelaskan lebih lanjut tantang fungsi dan peran Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia.
Sebagian  besar  mahasiswa  menganggap  penting  Pancasila  sebagai  perekat  keutuhan  atau pemersatu NKRI. Pancasila sebagai identitas nasional merupakan ciri khas yang hanya dimiliki bangsa  Indonesia  yang  membedakan  dengan  bangsa  lain,  oleh  karena  itu  Pancasila  harus dilestarikan.
Makna  Pancasila  sebagai  identitas  nasional  merupakan  sesuatu  yang  amat  penting  dan strategis  bagi  eksistensi  bangsa  Indonesia  dalam  percaturan  global,  tanpa  Pancasila  sebagai identitas  nasional  bangsa  Indonesia  akan  kehilangan  jati  diri  nya  sebagai  bangsa  besar  dan majemuk.
Kata kunci : Pancasila, Identitas Nasional
*Dosen Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A.   Latar Belakang Masalah
Identitas  nasional  suatu  bangsa menjadi  penting,  ketika  globalisasi  tengah melanda  negara  bangsa,  bangsa  yang  tidak kuat  dalam  mempertahankan  jatidirinya akan  terombang  ambing  oleh  derasnya  arus globalisasi  yang  dapat  berdampak  pada krisis jati diri atau identitas nasionalnya.
Globalisasi adalah suatu keniscayaan yang  tidak  dapat  dihindari,  karena  pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang membawa proses penciptaan  dan  pengintegrasian  ekonomi dibawah  hegemoni  kapitalis.  Semangat globalisasi  adalah  perdagangan  bebas  untuk barang dan jasa, kebebasan sirkulasi kapital, serta kebebasan investasi, kemudian merambah  ke  bidang-bidang  kehidupan  lain sehingga globalisasi menjadi proses transformasi  global  yang  makin  nyata  di pelbagai  bidang  (idiologi,  politik,  budaya, ekonomi).
Seiring dengan besarnya kran kebebasan  semenjak  era  reformasi,  bangsa
Indonesia  tidak  dapat  terlepas  dari  berbagai pengaruh  dari  luar,  termasuk  bidang idiologi,  politik,  budaya,  ekonomi,  yang  di „adopsi  „  begitu  saja    oleh  para  elit  politik, yang  nampak  cara  berpikir  dan  bertindak cenderung meniru-niru apa saja yang datang dari  barat,  untuk  menyelesaikan  persoalan krisis  multi  dimensi  yang  tengah  melanda bangsa  Indonesia,  namun  realitasnya  malah menimbulkan  persoalan  baru  yang  makin kompleks,  diantaranya  radikalisme  agama, pudarnya nilai toleransi antar umat beragama,  dan  semangat  gotong  royong, menguatnya  isu  etnisitas  berbau  SARA, kesenjangan  sosial  ekonomi,  lunturnya Pancasila di dada generasi muda (Republika 27/5/2011), dan yang paling mengkhawatirkan  adalah  isu  NII  yang menyeret  mahasiswa  di  berbagai  perguruan tinggi, dengan metode mencuci otak mereka.
Berbagai  persoalan  yang  tengah melilit bangsa tersebut, bila dicermati secara mendalam, nampak bahwa akar permasalahannya  terletak  pada  semakin pudarnya nilai-nilai Pancasila sebagai identitas  nasional  terutama  pada  generasi muda. Apabila tidak segera ditemukan solusi atas problematika tersebut dan memudarnya
penghayatan  nilai-nilai  Pancasila,  secara perlahan  stabilitas  negara  Indonesia  akan terganggu bahkan bisa menuju ke disintegrasi  bangsa.  Sri  Edi  Swasono, (Kompas  8/6/2011),  mengingatkan  bahwa bangsa  Indonesia  perlu  pegangan  identitas nasional, yaitu Pancasila:
“ ada  benarnya  sebagian  dari  kita menegaskan  bahwa  disamping  merupakan nilai  budaya,  identitas  bangsa,  filsafat negara,  dan  idiologi  nasional,  Pancasila adalah platform nasional yang dengan penuh toleransi  diterima  semua  agama  sebagai konsensus nasional. Pancasila adalah paham persatuan  sekaligus  kebijakan  nasional untuk mempertahankan persatuan.
berdasarkan platform ini, persatuan bukanlah sekedar persatean. Tanpa platform nasional  bangsa  ini  akan  ela  elo,  mudah terombang  ambing  tanpa  pegangan,  akan dilanda kebingungan, berjalan tanpa pedoman  arah  dalam  mempertahankan kemerdekaan nasional yang kita miliki sejak proklamasi kemerdekaan 1945”.
Lebih  lanjut,  Muhammad  Noor Syam (Media Indonesia 1/10/2010) menegaskan  : “Ajaran dan nilai filsafat amat mempengaruhi pikiran, budaya dan peradaban,  serta  moral  manusia.    semua sistim  kenegaraan  ditegakkan  berdasarkan ajaran atau  sistim  filsafat  yang  mereka  anut (sebagai  dasar  negara,  ideologi  negara)...
berbagai  negara  modern  mempromosikan keunggulan masing-masing, dan terus memperjuangkan  supremasi  idiologi  dan dominasi sistim
kenegaraannya: theokratisme, liberalisme, kapitalisme, marxisme,  komunisme-atheisme...  bangsa Indonesia  menegakkan  sistim  kenegaraan Pancasila,UUD Proklamsi 45 sebagai aktualisasi  filsafat  hidup  yang  diamanatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai pendiri negara.” Berkaitan dengan permasalahan diatas,  menarik  untuk  mengetahui  sejauh mana persepsi mahasiswa terhadap Pancasila  sebagai  identitas  nasional,  karena mereka  dengan  jiwa  progresifnya,  sebagai generasi  muda  memiliki  potensi  strategis untuk  menyongsong  estafet  kepemimpinan bangsa di masa mendatang. Kedepan, tegak / berjaya  atau  hancurnya  bangsa  Indonesia tergantung  pada  generasi  muda  ini.  Dengan pandangan  yang  kuat  atau  kokoh  terhadap identitas  nasionalnya  bangsa  dan  negara Indonesia  akan  berdiri  tegak  tidak  mudah terombang-ambing. Sebaliknya bila persepsi mereka  terhadap  identitas  nasionalnya lemah,  bangsa  dan  negara  Indonesia  akan menjadi bulan-bulanan negara lain.
Karena  itu  hasil  penelitian  ini diharapkan  mampu  memberikan  gambaran
yang  komprehensif,  persepsi  mahasiswa IKIP  PGRI  Madiun  terhadap  identitas nasional  yaitu  Pancasila,  dalam  upaya meneguhkan  jati  diri  bangsa  Indonesia ditengah  percaturan  dunia  yang  penuh persaingan.

## B.   Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka  masalah  penelitian  dapat  dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  persepsi  mahasiswa
IKIP  PGRI  Madiun  Terhadap Pancasila sebagai identitas nasional ?
2. Apakah makna Pancasila sebagai
identitas nasional bagi mahasiswa IKIP PGRI Madiun ?

## C.   Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  secara  spesifik untuk mengetahui :
1. Menggali persepsi atau
pandangan mahasiswa IKIP PGRI Madiun terhadap Pancasila
sebagai identitas nasional.
2. Mengetahui makna pancasila sebagai  identitas  nasional  di kalangan  mahasiswa  khususnya di IKIP PGRI Madiun

## D.   Manfaat Penelitian
1. Dengan  mengetahui  pandangan mahasiswa  IKIP  PGRI  Madiun terhadap Pancasila sebagai identitas  nasional,  maka  akan dapat bermanfaat untuk pengembangan bahan pembelajaran pendidikan
Pancasila.
2. Menambah  wawasan  baik  secara teoritis  maupun  praksis  terhadap makna Pancasila sebagai identitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A.   Identitas Nasional
Kata  identitas  berasal  dari  bahasa Inggris,  yaitu identity yang  memiliki pengertian  harfiah ciri-ciri,  tanda-tanda atau jati  diri  yang  melekat  pada  seseorang  atau sesuatu  yang  membedakannya  dengan  yang lain.  Dalam  term  antropologi,  identitas adalah  sifat  khas  yang  menerangkan  dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan  sendiri,  kelompok  sendiri  atau negara  sendiri.  Sedangkan  kata  nasional merupakan  identitas  yang  melekat  pada kelompok-kelompok  yang  lebih  besar  yang diikat  oleh  kesamaan-kesamaan  baik  fisik seperti  budaya,  agama,  dan  bahasa  maupun non  fisik  seperti  keinginan,  cita-cita  dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok  yang  diwujudkan  dalam  bentuk organisasi  atau  pergerakan  yang  diberi atribut-atribut  nasional.(Heri  Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010)
Identitas
nasional
Indonesia
merupakan  manifestasi  nilai-nilai  budaya yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam berbagai  aspek  kehidupan  dari  ratusan  suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia  menjadi  kebudayaan  nasional dengan  acuan  Pancasila  dan Bhinneka Tunggal  Ika ,  sebagai  dasar  dan  arah pengembangannya.  Nilai-nilai  budaya  yang tercermin dalam identitas nasional bukanlah barang  jadi  yang  telah  selesai  dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu  yang  terbuka  yang  cenderung  terus menerus  bersemi  karena  adanya  hasrat menuju  kemajuan  yang  dimiliki  oleh masyarakat pendukungnya. konsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional merupakan  sesuatu  yang  terbuka  untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.
Identitas  nasional  itu  bersifat  buatan karena  dibuat,  dibentuk  dan  disepakati  oleh warga  bangsa  sebagai  identitasnya  setelah mereka  bernegara  dan  bersifat  sekunder disebabkan  identitas  nasional  itu  lahir belakangan  bila  dibandingkan  identitas
kesukubangsaan  yang  telah  dimiliki  warga bangsa itu secara askriptif (ada sejak lahir).
Menurut  Heri  Herdiawanto  dan Jumanta (2010), Identitas nasional Indonesia merujuk  pada  suatu  bangsa  yang  majemuk. Kemajemukan  itu  merupakan  gabungan unsur  –unsur  pembentuk  identitas  yaitu sebagai berikut :
1) Suku  Bangsa: golongan  sosial  yang khusus  yang  bersifat askriptif (ada sejak  lahir),  yang  sama  coraknya dengan  golongan  umur  dan  jenis kelamin.  Di  Indonesia  terdapat banyak  sekali  suku  bangsa  atau kelompok etnis dengan tidak kurang tiga ratus dialek bahasa.
2) Agama: bangsa  Indonesia  dikenal sebagai  masyarakat  yang  agamis.
Agama-agama  yang  tumbuh  dan berkembang  di  nusantara  adalah agama  Islam,  Kristen,  Katholik, Hindu,  Budha  dan  Kong  Hu  Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa orde baru  tidak  diakui  sebagai  agama resmi negara, namun sejak pemerintahan Presiden
Abdurrahman  Wahid,  istilah  agama resmi negara dihapuskan. 3) Kebudayaan: pengetahuan  manusia sebagai  makhluk  sosial  yang  isinya adalah  perangkat-perangkat  atau model-model pengetahuan yang secara  kolektif  digunakan  oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang  dihadapi  dan digunakan  sebagai  rujukan  atau pedoman  untuk  bertindak  (dalam bentuk  kelakuan  dan  benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
4) Bahasa: unsur  pendukung  identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai  sistem  perlambang  yang secara  arbiter  dibentuk  atas  unsur- unsur  bunyi  ucapan  manusia  dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.
Identitas nasional merupakan pandangan hidup  bangsa,  kepribadian  bangsa, filsafat  Pancasila  dan  juga  sebagai ideologi  negara  sehingga  mempunyai kedudukan  paling  tinggi  dalam  tatanan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, termasuk  dalam  tatanan  hukum  yang berlaku  di  Indonesia.  Dalam  arti  lain sebagai  dasar  negara  yang  merupakan
norma  peraturan  yang  harus  dijunjung tinggi  oleh  semua  warganegara,  yang
mengatur hak dan kewajiban warganegara,  demokrasi,  hak  asasi manusia  yang  makin  berkembang.  Hal inilah  akhirnya  menjadi  etika  politik kemudian dikembangkan menjadi
konsep geopolitik dan geostrategi
ketahanan nasional Indonesia.
Muatan dan unsur-unsur identitas nasional  dapat  digambarkan  sebagai berikut :
Bagan  1  :  Muatan  Unsur-unsur  identitas nasional
Setelah  bangsa  Indonesia  bernegara mulai dibentuk dan disepakati apa-apa yang menjadi identitas nasional Indonesia, Winarno (2010) adalah sebagai berikut ;
1. Bahasa  nasional  atau  bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia
2. Bendera negara yaitu sang merah putih
3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia raya
4. Lambang  negara  yaitu  Garuda Pancasila
5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika
6. Dasar  falsafah  negara  yaitu Pancasila
7. Konstitusi  negara  yaitu  UUD 1945
8. Bentuk  negara  kesatuan  republik Indonesia
9. Konsepsi wawasan nusantara
10. Kebudayaan  daerah  yang  telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Sedangkan menurut Parji
(2010) beberapa  bentuk  identitas  nasional Indonesia  yang    perlu    terus  dipelihara  dan ditingkatkan adalah sebagai berikut :
Pandangan Hidup Bangsa Kepribadian Bangsa Filsafat Pancasila Ideologi Negara Dasar Negara Norma Peraturan Rule of Law Hak dan Kewajiban Warga Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Geopolitik Indonesia Geostrategi Ketahanan Nasional Etika Politik
a.        Bahasa  nasional  atau  bahasa  persatuan yaitu bahasa Indonesia.
Bahasa  Indonesia  berawal  dari  rumpun bahasa  Melayu  yang  dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian  diangkat  sebagai  bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa  Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia  merupakan  bahasa  nasional sekaligus  sebagai  identitas  nasional Indonesia.
b.    Dasar falsafah negara yaitu Pancasila.
Berisi  lima  nilai  dasar  yang  dijadikan sebagai  dasar  filsafat  dan  ideologi  dari negara  Indonesia.  Pancasila  merupakan identitas  nasional  yang  berkedudukan sebagai  dasar  negara  dan  ideologi nasional Indonesia.
c.    Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya.
Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pada tanggal 28 Oktober 1928
dinyanyikan  untuk  pertama  kali  sebagai lagu kebangsaan negara.
d.  Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila. Garuda  adalah  burung  khas  Indonesia yang dijadikan lambang negara.
e.   Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika
Bhinneka      Tunggal      Ika      artinya berbeda-beda   tetapi   tetap   satu   jua. Menunjukkan      kenyataan      bahwa bangsa   kita   heterogen,   namun   tetap berkeinginan  untuk  menjadi  satu  bangsa yaitu bangsa Indonesia.
f.    Bendera negara yaitu Sang Merah Putih.
Warna  merah  berarti  berani  dan  putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara.  Bendera  wama  merah  putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus  1945,  namun  telah  ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda.
g.    Konstitusi  (Hukum  Dasar)  negara  yaitu UUD 1945
Merupakan  hukum  dasar  tertulis  yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.
h.  Bentuk  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
Bentuk  negara  adalah  kesatuan,  sedang bentuk  pemerintahan  adalah  Republik. Sistem  politik  yang  digunakan  adalah sistem  demokrasi  (kedaulatan  rakyat).
Saat  ini  identitas  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan rakyat  disepakati  untuk  tidak  ada perubahan.
i.     Konsepsi Wawasan Nusantara
Sebagai  cara  pandang  bangsa  Indonesia mengenai  diri  dan  lingkungannya  yang serba  beragam  dan  memiliki  nilai
strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara  untuk  mencapai  tujuan nasional.
j.     Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.
Berbagai  kebudayaan  dari  kelompok- kelompok bangsa Indonesia yang
dimiliki cita  rasa tinggi,  dapat  dinikmati dan  diterima  oleh  masyarakat  luas merupakan kebudayaan nasional.
Kebudayaan  nasional  pada  dasarnya adalah puncak dari kebudayaan daerah. Tumbuh  dan  disepakatinya  beberapa identitas nasional Indonesia itu
sesungguhnya  telah  diawali  dengan  adanya kesadaran  politik  bangsa  Indonesia  sebelum bernegara.  Hal  demikian  sesuai  dengan  ciri dari  pembentukan  negara  model  mutakhir.
Kesadaran  politik  itu  adalah  tumbuhnya semangat nasionalisme (semangat
kebangsaan)  sebagai  gerakan  menentang penjajahan dan mewujudkan negara Indonesia.  Dengan  demikian,  nasionalisme yang  tumbuh  kuat  dalam  diri  bangsa Indonesia turut mempermudah terbentuknya identitas nasional Indonesia.
Paham  nasionalisme  atau  paham kebangsaan  adalah  sebuah  situasi  kejiwaan dimana  kesetiaan  seseorang  secara  total diabdikan  langsung  kepada  negara  bangsa atas  nama  sebuah  bangsa.  Munculnya nasionalisme  terbukti  sangat  efektif  sebagai alat perjuangan bersama merebut
kemerdekaan dari cengkeraman kolonial.
Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur  pembentuk  identitas  yaitu  suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa.
Menurut  Syarbani  (2011)  Identitas Nasional Indonesia dapat dirumuskan menjadi tiga bagian :
1. Identitas fundamental yaitu Pancasila yang  merupakan  falsafah  bangsa, dasar negara, idiologi negara.
2. Identitas instrumental berisi UUD 45 dan  tata  perundangannya  bahasa Indonesia,  lambang  negara,  bendera negara,  lagu  kebangsaan  Indonesia raya
3. Identitas  alamiah  meliputi  negara kepulauan  dan  pluralisme  dalam suku,  bahasa,  budaya,  dan  agama serta kepercayaan.
Identitas  nasional  pada  hakikatnya merupakan  "manifestasi  nilai-nilai  budaya yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  aspek kehidupan  suatu nation (bangsa)  dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi  suatu  bangsa  berbeda  dengan  bangsa lain  dalam  hidup  dan  kehidupannya" (Wibisono Koento: 2005).
Dapat  disimpulkan  bahwa  yang menjadi  identitas  nasional    utama  bagi negara-bangsa  Indonesia  adalah  Pancasila, alat  pemersatu  untuk  di  atasnya  diletakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## B.    Tinjauan tentang Pancasila
Istilah  Pancasila  berasal  dari  bahasa Sansekerta  yang  terdiri  dari  dua  suku  kata yaitu  Panca  berarti  lima  dan  sila  berarti dasar atau azas. Pancasila berarti lima dasar atau  lima  azas.  Diatas  lima  dasar  inilah berdirinya  Negara  Republik  Indonesia. Pancasila  dipilih  menjadi  dasar  negara karena  Pancasila  sesuai  dengan  alam kejiwaan  bangsa  kita  sendiri,  seperti  apa yang  pernah  dikatakan  oleh  Bung  Karno  “ sudah  jelas  kalau  kita  mau  mencari  dasar yang  statis,  maka  dasar  yang  statis  itu haruslah  terdiri  dari  elemen-elemen  yang ada jiwa Indonesia” Ernest Renan mengatakan bahwa “setiap bangsa mempunyai suatu jiwa “ (une nation, est une ame ).  Bangsa  Indonesia  mempunyai  satu jiwa  yang  disebut  kepribadian  bangsa Indonesia. Tegasnya Pancasila adalah
manifestasi dari kepribadian bangsa
Indonesia.
Disamping itu Pancasila
merupakan  tuntunan  yang  dinamis,  seperti Bung Karno menyebutkan sebagai “ leidster ”  bintang  pimpinan,  kearah  mana bangsa dan negara Indonesia harus digerakkan.
Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1  Juni,  Bung  Karno  merumuskan  Pancasila, yang  dikenal  juga  sebagai  pidato  lahirnya Pancasila,  dan  mengusulkan  agar  negara
Indonesia yang akan didirikan itu ditegakkan  diatas  kelima  sila  yang  telah digalinya  itu,  dengan  suara  bulat  sidang menerima  Pancasila  sebagai  dasar  negara yang  kekal  abadi  yang  oleh  Bung  Karno sendiri disebut philosophis grondslag, dengan rumusan sebagai berikut :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemudian  BPUPKI  menugaskan panitia  9  untuk  menyusun  rancangan pembukaan  undang  undang  dasar  pada tanggal  22  Juni  1945.  Pada  alenia  4  dari rancangan pembukaan undang undang dasar tersebut  dicantumkan  Pancasila  dengan rumusan (piagam jakarta) sebagai berikut :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesaia
Rumusan  Pancasila  sebagai  dasar negara  dan  sebagai  platform  demokratis berbagai  golongan  khususnya  dari  kaum kebangsaan dan Islam. Pancasila ditrasformasikan  menjadi  konsep  politik dalam  konteks  pemikiran  politik  Indonesia sebagai  dasar  negara  berisi  lima  prinsip. Pancasila  yang  diakui  pemerintah  secara resmi rumusannya berbunyi sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan  Yang  Dipimpin  oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia Pancasila  sebagai  dasar  filsafati negara Indonesia pada hakekatnya merupakan  suatu  nilai-nilai  yang  bersifat sistematis. Sebagai suatu dasar filsafat, sila- sila  dalam  Pancasila  atau  kelima  sila  yang
ada  di  dalamnya  merupakan  suatu  sistim yaitu  merupakan  satu  kesatuan  yang  bulat, hierarkis  dan  sistematis,  maka  kelima  sila bukan  terpisah  pisah  melainkan  memiliki makna  yang  utuh  yang  merupakan  sistim nilai  (Kaelan,2008).  Hal  ini  sesuai  dengan pengertian  sebelumnya  bahwa  dasar  negara terkandung  didalamnya  seperangkat  nilai. Pancasila  berisi  lima  nilai  yang  merupakan nilai  dasar  fundamental  bagi  kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,
Kerakyatan,  dan  nilai  keadilan.  Nilai-nilai Pancasila merupakan rumusan ideal, bersifat das  sollen dan  cita-cita  yang  harus diwujudkan dalam kenyataan.

## C. Kedudukan dan Fungsi Pancasila
Pancasila  memiliki  kedudukan  dan fungsi yang sangat penting dan strategis bagi berdiri  dan  tegaknya  negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Atau  dengan  kata  lain untuk mendirikan bangunan negara Indonesia yang kekal dan abadi harus diatas fundamen  yang  kuat  dan  kokoh  yang  dapat mengikat  dan  mempersatukan  elemen- elemen masyarakat, yaitu Pancasila.
Pancasila  sebagai  objek  pembahasan ilmiah  memiliki  ruang  lingkup  yang  sangat luas  terutama  berkaitan  dengan  kedudukan dan  fungsi  Pancasila.  Setiap  kedudukan dan fungsi  Pancasiia  pada  hakikatnya  memiliki makna  serta  dimensi  masing-masing  yang konsekuensinya aktualisasinyapun juga memiliki aspek yang berbeda-beda, walaupun  hakikat  dan  sumbernya  sama. Pancasila  sebagai  dasar  negara  memiliki pengertian  yang  berbeda  dengan  fungsi Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa Indonesia,  demikian  pula  berkaitan  dengan kedudukan  dan  fungsi  Pancasila  yang lainnya.
Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi  Pancasila  sebagai  titik  sentral pembahasan  adalah  kedudukan  dan  fungsi Pancasila  sebagai  dasar  negara  Republik Indonesia,  hal  ini  sesuai  dengan  kausa finalis  Pancasila  yang  dirumuskan  oleh pembentuk  negara  pada  hakikatnya  adalah sebagai  dasar  negara  Republik  Indonesia. Namun  hendaklah  dipahami  bahwa  asal mula  Pancasila  sebagai  dasar  negara Republik  Indonesia  ,  adalah  digali  dari unsur-unsur  yang  berupa  nilai-nilai  yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri  yang
berupa  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia. Oleh  karena  itu  dari  berbagai  macam kedudukan  dan  fungsi  Pancasila  sebenarnya dapat  dikem-balikan  pada  dua  macam kedudukan dan fungsi Pancasila yang pokok yaitu  sebagai  Dasar  Negara  Republik Indonesia  dan  sebagai  Pandangan  Hidup Bangsa Indonesia. (Kaelan, 2008).
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  kedudukan  dan  fungsi Pancasila  yang  pokok  adalah  pertama sebagai  dasar  negara  Republik  Indonesia dan  yang  kedua  adalah  sebagai  pandangan hidup  bangsa  Indonesia  ketiga  sebagai ideologi  bangsa  dan  negara.  Kaelan  (2008) menguraikan  lebih  mendalam  kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai berikut :

## 1.    Pancasila  sebagai  Pandangan  Hidup Bangsa
Manusia  sebagai  makhluk  ciptaan Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dalam  perjuangan untuk  mencapai  kehidupan  yang  lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur  yang  dijunjungnya  sebagai  suatu pandangan  hidup.  Nilai-nilai  luhur  adalah merupakan  suatu  tolok  ukur  kebaikan  yang berkenaan  dengan  hal-hal  yang  bersifat
mendasar  dan  abadi  dalam  hidup  manusia, seperti  cita-cita  yang  hendak  dicapainya dalam hidup manusia.
Pandangan  hidup  yang  terdiri  atas kesatuan  rangkaian  nilai-nilai  luhur tersebut adalah  suatu  wawasan  yang  menyeluruh terhadap  kehidupan  itu  sendiri.  Pandangan hidup  berfungsi  sebagai  kerangka  acuan baik  untuk  menata  kehidupan  diri  pribadi maupun  dalam  interaksi  antar  manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.
Sebagai makhluk individu dan makhluk  sosial  manusia  tidaklah  mungkin memenuhi  segala  kebutuhannya  sendiri, oleh  karena  itu  untuk  mengembangkan potensi  kemanusiaannya,  ia  senantiasa memerlukan  orang  lain.  Dalam  pengertian inilah  maka  manusia  pribadi  senantiasa hidup  sebagai  bagian  dari  lingkungan  sosial yang  lebih  luas,  secara  berturut-turut, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat,  lingkungan  bangsa  dan  ling- kungan  negara  yang  merupakan  lembaga- lembaga masyarakat utama yang diharapkan dapat menyalurkan dan mewujudkan pandangan  hidupnya.  Dengan  demikian dalam  kehidupan  bersama  dalam  suatu negara membutuhkan suatu tekad
kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapainya yang bersumber pada pandangan hidupnya tersebut.
Dalam pengertian inilah maka proses perumusan  pandangan  hidup  masyarakat dituangkan  dan  dilembagakan  menjadi pandangan  hidup  bangsa  dan  selanjutnya pandangan  hidup  bangsa  dituangkan  dan dilembagakan  menjadi  pandangan  hidup negara.  Pandangan  hidup  bangsa  dapat disebut  sebagai  ideologi  bangsa  (nasional), dan  pandangan  hidup  negara  dapat  disebut, sebagai ideologi negara.
Dalam  proses  penjabaran  dalam kehidupan  modern  antara  pandangan  hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki  hubungan  yang  bersifat  timbal balik. Pandangan hidup bangsa
diproyeksikan  kembali  kepada  pandangan hidup  masyarakat  serta  tercermin  dalam sikap  hidup  pribadi  warganya.  Dengan demikian dalam negara Pancasila pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan  negara  yaitu  Pemerintah  terikat
oleh kewajiban konstitusional, yaitu
kewajiban Pemerintah dan lain-lain
penyelenggara  negara  untuk  memelihara budi  pekerti  kemanusiaan  yang  luhur  dan
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, Darmodihardjo (dalam Kaelan 2008). Skema  hubungan  tersebut  adalah  sebagai berikut.
Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa  dan  akhirnya  menjadi  dasar  negara juga terjadi pada pandangan hidup Pancasila.  Pancasila  sebelum  dirumuskan menjadi  dasar  negara  serta  ideologi  negara, nilai-nilainya  telah  terdapat  pada  bangsa Indonesia dalam adat-istiadat, dalam budaya serta dalam agama-agama sebagai pandangan  hidup  masyarakat  Indonesia. Pandangan  yang  ada  pada  masyarakat Indonesia  tersebut  kemudian  menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang telah terintis  sejak  zaman  Sriwijaya,  Majapahit kemudian Sumpah Pemuda 1928. Kemudian diangkat  dan  dirumuskan  oleh  para  pendiri negara dalam sidang-sidang BPUPKI,
Panitia  "Sembilan",  serta  sidang  PPKI kemudian ditentukan dan disepakati sebagai dasar  negara  republik  Indonesia,  dan  dalam pengertian  inilah  maka  Pancasila  sebagai Pandangan  Hidup  negara  dan  sekaligus sebagai Ideologi Negara.
Bangsa Indoensia  dalam  hidup bernegara  telah  memiliki  suatu  pandangan hidup  bersama  yang  bersumber  pada  akar budayanya dan nilai-nilai religiusnya. Dengan  pandangan  hidup  yang  mantap maka bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah  mana  tujuan  yang  ingin  dicapainya. Dengan  suatu  pandangan  hidup  yang diyakininya  bangsa  Indonesia  akan  mampu memandang dan memecahkan segala persoalan  yang  dihadapinya  secara  tepat sehingga  tidak  terombang-ambing  .dalam menghadapi  persoalan  tersebut.  Dengan suatu  pandangan  hidup  yang  jelas  maka bangsa  Indonesia  akan  memiliki  pegangan dan  pedoman  bagaimana  mengenai  dan memecahkan  berbagai  masalah  politik, sosial  budaya.  ekonomi,  hukum,  hankam dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju.
Pancasila  sebagai  pandangan  hidup bangsa  tersebut  terkandung  di  dalamnya
konsepsi  dasar  mengenai  kehidupan  yang dicita-citakan,  terkandung  dasar  pikiran terdalam  dan  gagasan  mengenai  wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa merupakan  suatu  kristalisasi  dari  nilai-nilai yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia, maka  pandangan  hidup  tersebut  dijunjung tinggi  oleh  warganya  karena  pandangan hidup  Pancasila  berakar  pada  budaya  dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian  pandangan  hidup  Pancasila  bagi bangsa  Indonesia  yang Bhinneka  Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu  bangsa  sehingga  tidak  boleh mematikan keanekaragaman.
Sebagai  inti  sari  dari  nilai  budaya masyarakat  Indonesia,  maka  Pancasila merupakan  cita-cita  moral  bangsa  yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah  bagi  bangsa  untuk  berperilaku luhur  dalam  kehidupan  sehari  dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 2.  Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila  dalam  kedudukannya  ini sering  disebut  sebagai  Dasar  Filsafat  atau
Dasar Falsafah Negara (Philosofische
Gronslag) dari  negara,  ideologi  negara  atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan  suatu  dasar  nilai  serta  norma untuk  mengatur  pemerintahan  negara  atau dengan  lain  perkataan  Pancasila  merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan  negara.  Konsekuensinya seluruh  pelaksanaan  dan  penye-lenggaraan negara terutama segala peraturan perundang- undangan  termasuk  proses  reformasi  dalam segala  bidang  dewasa  ini,  dijabarkan  dan diderivasikan  dari  nilai-nilai  Pancasila. Maka  Pancasila  merupakan  Sumber  dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber  kaidah  hukum  negara  yang  secara konstitusional  mengatur  negara  Republik Indonesia  beserta  seluruh  unsur-unsurnya yaitu  rakyat,  wilayah,  serta  pemerintahan negara.
Sebagai  dasar  negara,  Pancasila merupakan  suatu  asas  kerokhanian  yang meliputi  suasana  kebatinan  atau  cita-cita hukum,  sehingga  merupakan  suatu  sumber nilai,  norma  serta  kaidah,  baik  moral maupun  hukum  negara,  dan  menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang- Undang  Dasar  maupun  yang  tidak  tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya
sebagai  dasar  negara,  Pancasila  mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
Sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum  atau  sebagai  sumber  tertib  hukum Indonesia  maka  Pancasila  tercantum  dalam ketentuan  tertinggi  yaitu  Pembukaan  UUD 1945,  kemudian  dijelmakan  atau  dijabarkan lebih  lanjut  dalam  pokok-pokok  pikiran, yang  meliputi  suasana  kebatinan  dari  UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau  dijabarkan  dalam  pasal-pasal  UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Kedudukan  Pancasila  sebagai  dasar  negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
a) Pancasila  sebagai  dasar  negara  adalah merupakan  sumber  dari  segala  sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan  demikian  Pancasila  merupakan asas kerokhanian tertib hukum Indonesia yang  dalam  Pembukaan  UUD  1945 dijelmakan  lebih  lanjut  ke  dalam  empat pokok pikiran,
b) Meliputi suasana kebatinan
(Geistlichenhintergrund) dari  Undang- Undang Dasar 1945.
c) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum  dasar  negara  (baik  hukum  dasar tertulis maupun tidak tertulis
d) Mengandung norma yang mengharuskan
Undang-Undang  Dasar  mengandung  isi yang  mewajibkan  pemerintah  dan  lain- lain  penyelenggara  negara  (termasuk para  penyelenggara  partai  dan  golongan fungsional)  memegang  teguh  cita-cita moral  rakyat  yang  luhur.  Hal  ini sebagaimana  tercantum  dalam  pokok pikiran  keempat  yang  bunyinya  sebagai berikut:  "..... Negara  berdasarkan  atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut da- sar kemanusiaan yang adil dan beradab ".
e) Merupakan sumber semangat bagi Udang-undang Dasar 1945, bagi penyelenggara  negara,  para  pelaksana pemerintahan  (juga  para  penyelenggara partai  dan  golongan  fungsional).  Hal  ini dapat  dipahami  karena  semangat  adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa  tumbuh  dan  berkembang seiring  dengan  perkembangan  zaman dan  dinamika  masyarakat.  Dengan semangat  yang  bersumber  pada  asas kerokhanian  negara  sebagai  pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat  dan  negara  akan  tetap
diliputi  dan  diarahkan  asas  kerokhanian negara.
Dasar  formal  kedudukan  Pancasila sebagai  dasar  negara  Republik  Indonesia tersimpul  dalam  Pembukaan  UUD  1945 alinea  IV  yang  bunyinya  sebagai  berikut:"
......maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan  Indonesia itu  dalam  suatu Undang-Undang  Dasar  negara  Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan rakyat,  dengan  berdasar  kepada  Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,  persatuan  Indonesia,  kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hik-mat  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan,  serta dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ".
Pengertian kata ".... Dengan berdasar kepada  ..."  hal  ini  secara  yuridis  memiliki makna  sebagai  dasar  negara.  Walaupun dalam  kalimat  terakhir  Pembukaan  UUD 1945  tidak  tercantum  kata  'Pancasila'  secara eks-plisit  namun  anak  kalimat  "...  dengan berdasar  kepada  ...."  Ini  memiliki  makna dasar  negara  adalah  Pancasila.  Hal  ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana  ditentukan  oleh  BPUPKI
bahwa  dasar  negara  Indonesia  itu  disebut dengan istilah Pancasila.
Sebagaimana  telah  ditentukan  oleh pembentukan  negara  bahwa  tujuan  utama dirumuskannnya  Pancasila  adalah  sebagai dasar  negara  Republik  Indonesia.  Oleh karena  itu  fungsi  pokok  Pancasila  adalah sebagai  dasar  negara  Republik  hidonesia. Hal  ini  sesuai  dengan  dasar  yuridis sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan UUD  1945,  ketetapan  No  XX/MPRS/1966. (Jo  Ketetapan  MPR  No.V/MPR/1973  dan Ketetapan  No.  IX/MPR/1978).  Di-jelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber  hukum  atau  sumber  tertib  hukum Indonesia  yang  pada  hakikatnya  adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak  dari  bangsa  Indonesia.  Selanjutnya dikatakannya bahwa cita-cita tersebut adalah meliputi  cita-cita  mengenai  kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian  nasional  dan  mondial,  cita-cita politik  mengenai  sifat,  bentuk  dan  tujuan negara,  cita-cita  moral  mengenai  kehidupan
kemasyarakatan  dan  keagamaan  sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.
Dalam  proses  reformasi  dewasa  ini MPR  melalui  Sidang  Istimewa  tahun  1998, mengembalikan kedudukan
Pancasila sebagai  dasar  negara  Republik  Indonesia yang tertuang dalam Tap. No. XVIII/MPR/1998.  Oleh  karena  itu  segala agenda  dalam  proses  reformasi,  yang meliputi berbagai bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (Sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila. Reformasi  tidak  mungkin  menyimpang  dari nilai  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan, kerakyatan  serta  keadilan,  bahkan  harus bersumber kepadanya.

## 3.  Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia
Sebagai  suatu  ideologi  bangsa  dan negara  Indonesia  maka  Pancasila  pada hakikatnya  bukan  hanya  merupakan  suatu hasil  perenungan  atau  pemikiran  seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi- ideologi  lain  didunia,  namun  Pancasila diangkat  dari  nilai-nilai  adat-istiadat,  nilai- nilai  kebudayaan  serta  nilai  religius  yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat
hidonesia  sebelum  membentuk  negara, dengan  lain  perkataan  unsur-unsur  yang merupakan  materi  (bahan)  Pancasila  tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat  hidonesia  sendiri,  sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila .
Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian  diangkat  dan  dirumuskan  oleh para  pendiri  negara,  sehingga  Pancasila berkedudukan  sebagai  dasar  negara  dan ideologi  bangsa  dan  negara  Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa  dan  negara  hidonesia  berakar  pada pandangan  hidup  dan  budaya  bangsa,  dan bukannya  mengangkat  atau  mengambil ideologi  dari  bangsa  lain.  Selain  itu Pancasila juga bukan hanya merupakan ide- ide  atau  perenungan  dari  seseorang  saja, yang hanya memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila  berasal  dari  nilai-nilai  yang dimiliki  oleh  bangsa  sehingga  Pancasila pada  hakikatnya  untuk  seluruh  lapisan  serta unsur-unsur  bangsa  secara  komperhensif. Oleh  karena  ciri  khas  Pancasila  itu  maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.
4.    Pancasila  sebagai  Ideologi  yang Reformatif, Dinamis dan Terbuka
Pancasila  sebagai  suatu  ideologi tidak  bersifat  kaku  dan  tertutup,  namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini  dimaksudkan  bahwa  ideologi  Pancasila adalah  bersifat  aktual,  dinamis,  antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan  ideologi  Pancasila  bukan berarti  mengubah  nilai-nilai  dasar  yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan  wawasannya  secara  lebih kongkrit,  sehingga  memiliki  kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah  aktual  yang  senantiasa berkembang  seiring  dengan  aspirasi  rakyat, perkembangan iptek serta zaman.
Dalam  ideologi  terbuka  terdapat cita-cita  dan  nilai-nilai  yang  mendasar  yang bersifat  tetap  dan  tidak  berubah  sehingga tidak  langsung  bersifat  operasional,  oleh karena  itu  setiap  kali  harus  dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya  pada  berbagai  masalah yang  selalu  silih  berganti  melalui  refleksi
yang  rasional  sehingga  terungkap  makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran  ideologi  dilaksanakan  dengan inter-pretasi  yang  kritis  dan  rasional, Soeryanto  (dalam  Kaelan  2008).  Sebagai suatu contoh keterbukaan ideologi Pancasila antara lain dalam kaitannya dengan kebebasan  berserikat  berkumpul  sekarang terdapat  48  partai  politik,  dalam  kaitan dengan ekonomi (misalnya ekonomi kerakyatan), demikian pula dalam kaitannya dengan  pendidikan,  hukum,  kebudayaan, iptek, hankam dan bidang lainnya.
Berdasarkan  pengertian  tentang ideologi  terbuka  tersebut  nilai-nilai  yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut:
Nilai  Dasar, yaitu  hakikat  kelima  sila
Pancasila  yaitu  Ketuhanan,  kemanusiaan, persatuan,  kerakyatan  dan  keadilan.  Nilai dasar tersebut adalah merupakan esensi dari sila-sila  Pancasila  yang  bersifat  universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung  cita-cita,  tujuan  serta  nilai-nilai yang  baik  dan  benar.  Nilai  dasar  ideologi tersebut  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD 1945,  sehingga  oleh  karena  Pembukaan memuat  nilai-nilai  dasar  ideologi  Pancasila
maka  Pembukaan  UUD  1945  merupakan suatu  norma  dasar  yang  merupakan  tertib hukum  tertinggi,  sebagai  sumber  hukum positif  sehingga  dalam  negara  memiliki kedudukan sebagai 'Staatsfundamentalnorm' atau pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai  ideologi  terbuka  nilai  dasar  inilah yang  bersifat  tetap  dan  terlekat  pada kelangsungan hidup negara, sehingga mengubah  Pembukaan  UUD  1945  yang memuat  nilai  dasar  ideologi  Pancasila tersebut  sama  halnya  dengan  pembubaran negara. Adapun nilai dasar tersebut kemudian  dijabarkan  dalam  pasal-pasal UUD  1945  yang  didalamnya  terkandung lembaga-lembaga  penyelenggaraan  negara, hubungan antara lembaga penyelenggara ne- gara beserta rugas dan wewenangnya.
Nilai Instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan,  strategi,  sasaran  serta  lembaga pelaksanaannya.  Nilai  instrumental  ini merupakan  eksplisitasi,  penjabaran  lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.  Misalnya  Garis-Garis  Besar Haluan  Negara  yang  lima  tahun  senantiasa disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman serta  aspirasi  masyarakat,  undang-undang, departemen-departemen  sebagai  lembaga
pelaksanaan dan lain sebagainya. Pada aspek ini  senantiasa  ,  dapat  dilakukan  perubahan (reformatif).
Nilai  Praksis , yaitu  merupakan  realisasi nilai-nilai instramental dalara suatu realisasi pengamalan  yang  bersifat  nyata,  dalam kehidupan se-hari-hari dalam berniasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara, BP-7  Pusat  (dalam  Kaelan  2008).  Dalam realisasi  praksis  inilah  maka  penjabaran nilai-nilai  Pancasila  senantisa  berkembang dan  selalu  dapat  dilakukan  perubahan  dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi serat aspirasi rnasyarakat.
Suatu  ideologi  selain  memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal yang berupa cita-cita,  pemikiran-pemikiran  serta  nilai- nilai  yang  dianggap  baik,  juga  harus memiliki  norma  yang  jelas  karena  ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan  praksis  yang  merupakan  suatu aktualisasi  secara  kongkret.  Oleh  karena  itu Pancasila  sebagai  ideologi  terbuka  secara struktural memiliki tiga dimensi yaitu:
(1) Dimensi Idealistis , yaitu nilai-nilai dasar yang  terkandung  dalam  Pancasila  yang
bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, yaitu  hakikat  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  sila-sila  Pancasila  yaitu Ketuhanan, kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan  dan keadilan. Hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut  bersumber  pada  filsafat  Pancasila (nilai-nilai  filosofis  yang  terkandung  dalam Pancasila). Karena setiap ideologi bersumber  pada  suatu  nilai-nilai  filosofis atau  sistem  filsafat,  Soeryanto  (dalam Kaelan  2008).  Kadar  serta  idealisme  yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa  yang  dicita-citakan  (Koento  Wibisono, 1989).
(2)  Dimensi  Normatif , yaitu  nilai-nilai  yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam  suatu  sistem  norma,  sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Dalam  pengertian  ini  Pancasila  terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan  norma  tertib  hukum  tertinggi dalam  negara  Indonesia  serta  merupakan Staatsfundamentalnorm (Pokok Kaidah Negara yang Fundamental). Dalam
pengertian  ini  ideologi  Pancasila  agar
mampu  dijabarkan  ke  dalam  langkah operasional,  maka  perlu  memiliki  norma yang jelas, Soeryanto (dalam Kaelan2008).
(3)    Dimensi  Realistis , yaitu  suatu  ideologi harus  mampu  mencer-minkan  realitas  yang hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat. Oleh  karena  itu  Pancasila  selain  memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif maka Pancasila  harus  mampu  dijabarkan  dalam kehidupan masyarakat secara nyata (konkrit) baik  dalam  kehidupan  sehari-hari  maupun dalam  penyelenggaraan  negara.  Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat 'utopis' yang hanya berisi ide- ide  yang  bersifat  mengawang,  melainkan suatu ideologi yang bersifat 'realistis' artinya mampu  dijabarkan  dalam  segala  aspek kehidupan nyata.
Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh  Pancasila  sebaga  ideologi  terbuka, maka  sifat  ideologi  Pancasila  tidak  bersifat 'utopis' yaitu  hanya  merupakan  sistem  ide- ide  belaka  yang  jauh  dari  kehidupan  sehari- hari  secara  nyata.  Demikian  pula  ideologi Pancasila bukanlah merupakan suatu 'doktrin'  belaka  yang  bersifat  tertutup  yang merupakan norma-norma yang beku. melainkan  di  samping  memiliki  idealisme,
Pancasila  juga  bersifat  nyata  dan  reformatif yang mampu melakukan perubahan. Akhirnya  Pancasila  juga  bukan  merupakan suatu  ideologi  yang 'pragmatis' yang  hanya menekankan  segi  praktis-praktis  belaka tanpa  adanya  aspek  idealisme.  Maka ideologi  Pancasila  yang  bersifat  terbuka pada  hakikatnya,  nilai-nilai  dasar  (hakikat sila-sila  Pancasila)  yang  bersifat  universal dan tetap, adapun penjabaran dan realisasinya senantiasan dieksplisitkan secara  dinamis  reformatif  yang  senantiasa mampu melakukan perubahan sesuai dengan dinamika  aspirasi  masyarakat.  Hal  inilah yang  merupakan  aspek  penting  dalam negara  sebab  suatu  negara  harus  memiliki landasan  nilai,  dasar  nilai  serta  asas kerokhanian  yang  jelas  yang  memberikan arahan,  motivasi,  serta  visi  bagi  bangsa  dan negara  dalam  menghadapi  perkembangan dunia  yang  semakin  tidak  menentu  ini. Proses reformasi yang dewasa ini agar tidak terjebak pada suatu ajang perebutan kekuasaan  oleh  kelompok-kelompok  yang merupakan  kekuatan  sosial  politik  negara maka, sudah seharusnya melakukan revitalisasi ideologi negara  yang merupakan dasar hidup bersama.
Implementasi  nilai-nilai  Pancasila itu  perlu  dilakukan  dengan  memperkuat kembali  fundamen  etis  dan  karakter  bangsa berdasarkan  falsafah dan pandangan bangsa Indonesia.  Yudi  Latif,  (kompas  28/3/2011),
menguraikan pentingnya kembali ke
Pancasila, dalam mengatasi krisis
kebangsaan.
“Akibat keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila,  terutama  oleh  penyelenggara negara, Pancasila sebagai bintang pemimpin itu  pun  redup  tertutup  kabut;  menimbulkan kegelapan  dalam  rumah  kebangsaan.  Lantas anak  anak  negeri  berusaha  mencari  kunci jawaban  atas  persoalan  negerinya  di  luar „rumah‟. seseorang bertanya, „ apa gerangan yang  kalian  cari?‟  anak  anak  negeri itu  pun menjawab,  „kunci  rumah‟.  Memangnya dimana  hilangnya  kunci  itu?,  „Didalam rumah sendiri‟. „Mengapa kalian cari di luar rumahmu? “Karena rumah kami gelap “.

## BAB III

## METODE PENELITIAN

## A.   Desain Penelitian
Jenis  penelitian  yang  kami  lakukan
adalah tergolong penelitian deskriptif kualitatif. karakter khusus penelitian kualitatif  berupaya  mengungkap  keunikan individu, kelompok, masyarakat dan organisasi  tertentu  dalam  kehidupan  sehari- hari  yang  diharapkan  dapat  menghasilkan suatu  deskripsi  tentang  ucapan,  tulisan, perilaku  yang  diamati  dalam  seting  tertentu (Basrowi, 2002). Menggali informasi tentang persepsi mahasiswa berkaitan dengan  tema  Pancasila  sebagai  identitas nasional.

## B.      Variabel  Penelitian  dan  Definisi Operasional
Variabel penelitian ini adalah persepsi  mahasiswa  dan  Pancasila  sebagai identitas nasional.
Yang  dimaksud  persepsi  mahasiswa adalah  pandangan,  penilaian  dan  anggapan
mahasiswa  IKIP  PGRI  Madiun  tentang Pancasila sebagai Identias nasional
Yang  dimaksud  Pancasila  sebagai nasional  identitas  adalah  karakter,  identitas, kepribadian  yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia  yang  menjadi  ciri  khas  untuk membedakan dengan bangsa lain.

## C.      Subyek  penelitian,  teknik  penentuan subyek
Subyek  penelitian  ini  adalah  mereka yang masuk kategori mahasiswa IKIP PGRI Madiun  yang  masih  aktif  baik  laki-laki maupun  perempuan  yakni  semester  2  dan semester 4. Berdasarkan paradigma penelitian kualitatif, diambil secara proporsional  dengan  mempertimbangkan jenis  kelamin,  asal  usul  program  studi,  latar belakang aktifitas di kampus.
Dua  angkatan  (semester  2  dan  4)  di semua Program Studi di IKIP PGRI madiun diambil  secara  proporsional  2  mahasiwa (laki-laki dan perempuan). Dengan demikian jumlah  informan  di  setiap  prodi  diambil    4 mahasiswa.  Di  IKIP  PGRI  Madiun  ada  11 Prodi yang terpilih, jadi total informan yang
dipilih  secara  proporsional  adalah  sejumlah 44 mahasiswa.

## D.   Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berada di lingkungan IKIP PGRI Madiun.

## E.   Teknik pengumpulan Data
Data  yang  dibutuhkan  adalah  dari sumber  primer  dan  sekunder.  Data  primer berupa  keterangan  atau  fakta  dilokasi penelitian  diperoleh  dari  informan,  dan peristiwa  atau  aktifitas.  Data  sekunder berupa  dokumen  dan  arsip  tentang  objek penelitian, baik berupa dokumen kurikulum, buku-buku  sumber  pembelajaran  maupun data  lain  yang  terkait  seperti  majalah  dan surat  kabar.  Pengumpulan  data  primer dilakukan dengan teknik wawancara
mendalam dan observasi langsung.
Wawancara dilakukan melalui dua pendekatan  yakni  tak  terstruktur  dan wawancara terstruktur. (Dedy
Mulyana,2002). Wawancara dilakukan
khusus dengan mereka yang masuk kategori mahasiswa  yang  terpilih  dalam  penelitian ini.
Selain  itu  pengumpulan  data  juga dilakukan  melalui  focus  group  discussion (FGD).  FGD  merupakan  teknik  penggalian data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan pertanyaan  secara  terfokus.  FGD  tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan  /  konsensus  dari  para  peserta yang  hadir  tetapi  untuk  memperoleh informasi yang lebih mendalam  baik berupa pengalaman,  opini,  sikap,  harapan  dari peserta  yang  diharapkan  mewakili  persepsi mahasiswa.  Adapun  yang  terpilih  untuk terlibat dalam FGD ini adalah 44 mahasiswa yang  terpilih  sebagai  informan  yang  akan dibagi menjadi dua gelombang FGD.
F.   Teknik analisis Data.
Analisis  data  dilakukan  dengan metode analisis data kualitatif. Analisis data ditujukan  pada  data  data  yang  sifatnya kualitas  dan  sifat  yang  nyata  diterapkan  di lokasi  penelitian.  Ada  dua  cara  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu analisis isi dan analisis interaktif. untuk data
dokumen  dan  arsip  digunakan  analisis  isi sedangkan  untuk  data  hasil  wawancara, FGD,  dan  observasi  digunakan  analisis interaktif,  seperti  dikemukakan  Milles  dan Huberman  (1996).  Data  yang  diperoleh kemudian  didokumentasikan  dan  dianalisis sehingga  menghasilkan  rekomendasi  yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selengkapnya  dapat  digambarkan  dalam bagan berikut ini.
Bagan 2 : Komponen dalam analisa data

## TUJUAN STUDI

## DOKUENTASI, ANALISIS DAN REKOMENDASI
REVIE W DOKU MEN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA OBSERVASI LAPANGAN
WAWANCA RA DAN FSD

## BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Persepsi Mahasiswa Tentang Pancasila. Mayoritas mahasiswa dapat
menyebutkan  Pancasila  secara  baik  dan
berurutan. Hafalnya sila-sila dalam Pancasila  tidak  lepas  dari  kebiasaan  sejak siswa  sekolah  dasar  selalu  dituntut  hafal Pancasila.  Apalagi  setiap  hari  senin  atau peringatan  hari-hari  besar  nasional,  selalu membacakan  Pancasila  dalam  rangkaian upacara.  Di  IKIP  PGRI  Madiun  setiap  kali upacara pada peringatan hari-hari besar juga menggelar upacara. Hal ini lah yang menjadi salah  satu  alasan  rasional  kenapa  mereka yang  menjadi  informan  hampir  tidak  ada yang  menyebut  salah  Pancasila.  Ada sebagian kecil yang kurang tepat menyebutkan hanya karena kurang konsentrasi saja ketika diwawancarai.
Namun pada akhirnya semua dapat mengucapkan  sila-sila  dalam  Pancasila dengan benar. Secara umum, istilah Pancasila  bukan  kata  yang  asing  bagi mahasiswa  karena  mereka  telah  mengenal
sejak  masa  kanak-kanak.  Dan  persepsi informan  tentang  Pancasila  juga  cukup memadahi  untuk  meletakkan  fungsi  dan
kedudukan Pancasila dalam konteks
wawasan berbangsa dan bernegara.
Menyinggung pengertian Pancasila sebagian besar memahami Pancasila sebagai alat  untuk  menyatukan  bangsa  Indonesia. Pancasila  dibayangkan  sebagai  perekat bangsa  Indonesia  yang  sangat  majemuk. Baik  dari  sisi  etnis,  tradisi,  budaya,  adat- istiadat,  bahasa  daerah  dan  lain-lain. Mayoritas  mampu  mendeskripsikan  bahwa Pancasila memegang  peranan  penting  untuk eksistensi  Negara  Indonesia.  Tanpa  adanya Pancasila,  Negara  Indonesia  tidak  akan memiliki  fondasi  yang  kuat.  Disisi  lain  ada yang  memahami  Pancasila  sila  demi  sila sesuai  persepsi  yang  mereka  pahami,  tanpa bisa  memahami  fungsi  dan  peran  Pancasila lebih jauh. Namun mayoritas dapat memahami  Pancasila  dengan  cukup  baik.
Sebagian mahasiswa ada yang membayangkan  Pancasila  sebagai  simbul negara.  Persepsi  ini  tidak  lepas  dari keberadaan  lambang  garuda  Pancasila  yang secara  filisofis  juga  merefleksikan  sila-sila dalam Pancasila. Dengan kata lain,
pemahaman  tentang  pengertian  Pancasila  di kalangan  mahasiswa  IKIP  PGRI  madiun relatif  baik.  Memang  ada  variasi  pada  level konsep  dalam  memahami  Pancasila,  namun secara  prinsipal  dapat  dikatakan  bahwa mahasiswa telah mengerti Pancasila.
Mayoritas mahasiswa bisa menyebutkan  Pancasila  berikut  dengan fungsinya, antara lain sebagai dasar Negara, landasan  ideology,  sumber  dari  segala sumber  hukum,  pandangan  hidup  bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur.
Namun  tidak  mampu  menjelaskan  lebih lanjut  apa  maksud  dari  fungsi-fungsi tersebut. Tetapi mayoritas dari mereka dapat menyebut  fungsi-fungsi  tersebut.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  wawasan  tentang pancasila  khususnya  terkait  fungsinya  telah dipahami  dengan  baik  oleh  sebagian  besar mahasiswa.  Meskipun  mayoritas  tidak mampu  menjelaskan  lebih  jauh  tentang  apa maksud dari fungsi-fungsi tersebut.
Penjelasan akademis mereka tentang fungsi- fungsi  itu  masih  sangat  dangkal.  Tetapi secara  substansial  pemahaman  mereka tentang  fungsi-fungsi  tersebut  secara  umum cukup  memadahi.  Memang  tidak  ada  yang mampu  menyebutkan  secara  persis  sesuai
definisi  yang  tersedia,  namun  secara fundamental  mereka  dapat  dikatakan  telah memahami fungsi-fungsi tersebut.
Pancasila  sebagai  dasar  negara adalah  sebagai  fundamen  yang  kuat  dan kokoh  dimana  diatasnya  didirikan  negara Indonesia yang kekal abadi. Diatas dasar ini kita  dapat  menyatukan  segenap  unsur-unsur dari  bangsa  Indonesia.  Berdasarkan  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian besar mahasiswa dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara. Dapat diartikan bahwa mahasiswa  mampu  memberikan  makna, untuk  mendirikan  negara  Indonesia  yang kuat  dan  kokoh  perlu  adanya  landasan, diatas  landasan  tersebut  dapat  menampung keberagaman  elemen-elemen  bangsa  yang majemuk  baik  suku,  budaya,  ras,  agama sebagai pengikat atau untuk mempersatukannya.
Pancasila  sebagai  dasar  Negara sebagian  besar  mahasiswa  memahaminya sebagai dasar penyelenggaraan
pemerintahan. Sebagian yang lain menjelaskan  bahwa  Pancasila  sebagai  dasar Negara  merupakan  rujukan  hukum  yang harus  dipatuhi  oleh  para  penyelenggara Negara.  Ada  yang  memahaminya  sebagai
fondasi  bagi  eksistensi  NKRI.  Prinsipnya kata dasar Negara dapat dijelaskan oleh para mahasiswa sesuai dengan persepsinya masing-masing,  namun  dalam  koridor  yang bisa  dipahami  secara  akademis.  Prinsipnya Pancasila  sebagai  dasar  Negara  dapat dipersepsikan  dengan  baik  oleh  sebagian besar informan. Memang ada sebagian kecil mahasiswa  yang  tidak  menjawab  tentang pengertian  Pancasila  sebagai  dasar  negara, namun  sebagian  besar  menjawab  dengan pemahaman yang cukup baik. Artinya, dapat disimpulkan  bahwa  pemahaman  Pancasila sebagai  dasar  negara  dapat  dipamahami cukup  baik  di  kalangan  mahasiswa  IKIP PGRI Madiun.
Sebagai  pandangan  hidup  bangsa, Pancasila  dipahami  oleh  mahasiswa  yang jadi  informan  dalam  penelitian  ini  secara beragam. Ada  yang mendeskripsikan bahwa pandangan  hidup  bangsa  itu  merupakan pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi  dan  berkomunikasi  antara masyarakat.  Sebagian  yang  lain  menyebut sebagai panduan hidup warga Negara dalam melakukan  aktifitas  apapun,  ada  yang menyebut  sebagai  pedoman  berperilaku. Secara  substansial  ada  benang  merah  yang
sama  bahwa  pada  prinsipnya  Pancasila sebagai  pandangan  hidup  bangsa  dapat dijelaskan  oleh  mayoritas  informan  dengan baik  meski  beragam  sudut  pandangnya namun  memiliki  banyak  kesamaan  secara esensial.  Ada  sebagian  kecil  informan  yang tidak menjawab, namun mayoritas menjawab  dengan  bahasa  dan  kalimat mereka  sendiri,  yang  hakekatnya  sudah mendekati  pengertian  pandangan  hidup bangsa.  Pemahaman  tentang  Pancasila  yang sangat  beragam  di  kalangan  mahasiswa tidak  mengurangi  persepsi  dan  pemahaman mereka  secara  esensial  bahwa  Pancasila sebagai  pandangan  hidup  bangsa  memiliki pengaruh  dan  peran  yang  signifikan  bagi bangsa  Indonesia  sekaligus  mempunyai fungsi  yang  vital  untuk  pedoman  hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa  Indonesia  adalah  tuntunan  dinamis atau  bintang  pimpinan  kearah  mana  bangsa dan  negara  Indonesia  harus  digerakkan. Berdasar  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa,  mayoritas  mahasiswa  mengetahui arti  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup bangsa.  Dapat  diartikan  bahwa  mahasiswa mampu memahami Pancasila sebagai
Pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  bahwa untuk  mencapai  cita-cita  bangsa  Indonesia yang  adil  dan  sejahtera  harus  berdasarkan visi  atau  arah  yang  telah  digariskan  pada nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  Pancasila. Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa Indonesia  merupakan  bintang  penuntun ( leibster ),  pemandu  arah  perjalanan  bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya,  sedangkan  Pancasila  sebagai dasar  negara  merupakan  pondasi  yang kokoh  diatasnya  didirikan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Pancasila sebagai kepribadian
bangsa, sebagian besar mahasiswa menyebutnya sebagai karakteristik atau ciri- ciri  yang  membedakan  dengan  bangsa  lain. Namun  ada  yang  tidak  bisa  menjelaskan maksud  dari  Pancasila  sebagai  kepribadian bangsa.  Rata-rata  masih  rancu  membedakan Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa dengan  fungsinya sebagai  kepribadian bangsa.  Intinya  Pancasila  dipersepsikan sebagai  identitas  yang  digali  dari  nilai-nilai yang  asli  bangsa  Indonesia  sendiri.  Dan identitas  nasional  banyak  dipahami  dalam koridor Pancasila sebagai kepribadian
bangsa.  Dengan  kata  lain,  mayoritas informan dalam penelitian ini dapat disimpulkan  mampu  memahami  Pancasila sebagai  kepribadian  bangsa  dengan  baik. Memang Pancasila sebagai identitas nasional  seringkali  ditafsirkan  hampir  sama dengan pemahaman Pancasila sebagai kepribadian bangsa.
Pancasila  sebagai  perjanjian  luhur banyak  yang  mengetahui  dengan  baik sebagai  sebuah  dokumen  penting  yang merupakan kesepakatan para pendiri bangsa ini.  Namun  sebagian  yang  lain  ada  yang tidak menjawab. Pengertian perjanjian luhur tentu dipersepsikan beragam, tetapi memiliki  jalur  pengertian  yang  relative sama.  Yakni  Pancasila  lahir  dari  sebuah komitmen  yang  mulia  dari  para founding fathers bangsa  ini.  Para  pemimpin  kita  saat itu sudah sepakat bahwa Pancasila merupakan  nilai-nilai  dasar  yang  menjadi pijakan  bagi  berdirinya  negara  Indonesia. Dan  komitmen  itu  dituangkan  dalam  nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada perdebatan soal Pancasila sebagai perjanjian luhur,  yakni  mengenai  ide  siapa  yang  lebih dominan  tentang  Pancasila  yang  kita  pake. Apakah  dominasi  Soekarno,  Hatta,  Moh
Yamin,  Soepomo  atau  tokoh  lain.  Tetapi mereka  ada  persepsi  yang  sama  bahwa  teks Pancasila  yang  kita  gunakan  saat  ini  adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan  UUD  1945,  bukan  berasal  dari Piagam Jakarta atau yang lain.
Negara  Indonesia  adalah  negara yang  berdasarkan  atas  hukum  sehingga segala aspek ketatanegaraan harus berdasarkan  hukum  positif.  Segala  bentuk peraturan  yang  akan  diberlakukan  (menjadi hukum  positif)  terlebih  dahulu  harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung  dalam  Pancasila.  Karena  lima dasar  negara  itulah  yang  akan  menjadi barometer  dalam  membentuk  aturan  yang bersifat  hierarkis.  Aturan  yang  lebih  rendah tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan yang lebih tinggi.
Pancasila  sebagai  sumber  dari segala  sumber  hukum  dapat  dipahami dengan baik oleh sebagian besar mahasiswa karena  pengertian  ini  mudah  untuk  dilogika sesuai  dengan common  sense mahasiswa bahwa  tidak  ada  rujukan  hukum  tertinggi selain  Pancasila.  Namun  pengertian  yang mereka  ucapkan  relative  dapat  diterima secara  logis  meski  argumentasinya  sangat
variatif.  Pancasila  harus  menjadi  landasan hukum bagi semua produk hukum  yang  ada di  Indonesia.  Substansi  jawaban  mayoritas informan adalah semua produk hukum yang ada  tidak  boleh  berlawanan  dengan  nilai- nilai Pancasila. Hampir semua mempersepsikan  Pancasila  sebagai  sumber dari  segala  sumber  hukum  bahwa  semua produk  hukum  tidak  boleh  bertentangan dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila.  Ada  yang  menjawab  bahwa Pancasila  harus  menjiwai  seluruh  produk hukum yang ada di Indonesia.

## B.  Makna  Pancasila  sebagai  Identitas Nasional
Nasionalisme  merupakan  suatu paham  yang  mengikat  sebagian  umat manusia  dengan  tali  solidaritas  sekaligus menciptakan atau mempertegas garis pemisah  antara imagined  community yang baru  dengan  siapa  saja  yang  dikayalkan sesuai  batasnya.  Nasionalisme  ialah  paham atau  ajaran  untuk  mencintai  bangsa  dan negara  sendiri.  Dengan  kata  lain  adalah kesadaran  keanggotaan  dalam  suatu  bangsa yang secara potensial atau aktual bersama  –
sama mencapai mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran  dan  kekuatan  bangsa  itu. Nasionalisme  menuntut  komitmen  dari warga negaranya untuk mencintai negaranya baik  secara  lahiriyah  maupun  batiniah. Dalam  tataran  praktis  tumbuhnya  rasa kebangsaan  dan  cinta  tanah  air  pada  dalam diri  individu  atau  kelompok  nasionaslisme dipengaruhi oleh faktor pendorong.
Tumbuhnya semangat nasionalisme Indonesia  disebabkan  adanya  persamaan, nasib,  tujuan,  dan  bangsa  Indonesia  telah lelah  akan  penjajahan  yang  telah  dilakukan selama ratusan tahun.
Berdasarkan  temuan  dari  informan tentang nasionalisme, sebagian besar Mahasiswa  memberikan  jawaban  bahwa nasionalisme  memiliki  arti  yang  penting bagi  bangsa  Indonesia.    Yang  nampak  dari jawaban hasil wawancara dapat memberikan pengertian  yang  cukup  baik  mengenai nasionalisme,  yang  pada  intinya  adalah cinta tanah air, bangsa  dan siap bela negara. Namun  ada  beberapa  informan  yang  tidak mengetahui tentang nasionalisme. Mayoritas dapat menjawab bahwa nasionalisme identik dengan  mencintai  Indonesia  meskipun
Negara  dalam  keadaan  apapun.  Misalnya krisis  ekonomi  yang  telah  melanda  bangsa Indonesia, tidak boleh berpengaruh terhadap kecintaan  kita  kepada  tanah  air.  Artinya nasionalisme  dipahami  sebagai  perasaan yang  bangga  sebagai  bangsa  Indonesia  dan bertanah  air  Indonesia  sampai  kapanpun. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa mahasiswa memang kurang cakap mendefinisikan  nasionalisme  sesuai  kaidah atau pengertian yang berlaku, tetapi persepsi mereka tentang nasionalisme telah mengarah pada  pemahaman  yang  benar,  yakni  cinta tanah air, semangat bela Negara dan bangga sebagai bangsa Indonesia.
Disisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa  mampu  memahami  arti  dan makna  nasionalisme  sebagai cinta  tanah air, cinta  bangsa,  dan  siap  membela  negara dalam  rangka  menjaga  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pandangan mahasiswa tersebut dapat
diartikan bahwa mahasiswa memiliki semangat  nasionalisme  yang  cukup  tinggi kepada  bangsa  dan  negara  Indonesia  secara teritorial baik dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan secara kebudayaan, tidak rela budaya  asli  Indonesia  di  klaim  oleh  negara lain.  Dengan  kata  lain  mencintai  Indonesia dalam  persepsi  mahasiswa  tidak  sebatas pada  wilayah  geografis  atau  territorial semata, melainkan juga hal-hal yang bersifat social, ekonomi dan kebudayaan.
Ringkasnya nasionalisme dimata mahasiswa IKIP  PGRI  Madiun  dapat  dipahami  dengan baik  meskipun  mayoritas  belum  bisa mendefiniskan secara konseptual dan akademis.
Idiologi adalah
gagasan berdasarkan  pemikiran  sedalam-dalamnya dan  merupakan  pemikiran  filsafat.  Idiologi digunakan  untuk  segala  cita-cita,  nilai-nilai dasar  dan  keyakinan-keyakinan  yang  mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  informan,  kebanyakan    mahasiswa
mengetahui idiologi –idiologi,  selain Pancasila,  seperti  liberalisme-kapitalisme, sosialisme  –komunisme,  namun  belum mampu  menjelaskan  secara  mendalam  dan bahkan ada yang tidak tahu sama sekali arti dan  makna  tentang  idiologi  –  idiologi tersebut.  Ideologi-ideologi  itu  dipandang sebagai paham yang berasal dari luar negeri
yang  harus  disaring  untuk  bisa  dipakai  oleh bangsa  Indonesia.  Mayoritas  menjawab tidak  anti  ideology  lain,  tetapi  harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui idiologi-idiologi yang  berpengaruh  besar  di  dunia  ini  seperti liberalisme  atau  kapitalisme,  sosialisme  dan komunisme.  Bangsa  Indonesia  memiliki idiologi sendiri yaitu Pancasila yang terbukti memiliki  keampuhan  dan  ketangguhan. Artinya berbagai upaya untuk memecahbelah  bangsa  Indonesia  melalui berbagai  macam  kudeta  dan  pemaksaan untuk  diterapkannya  idiologi  lain  terhadap bangsa  Indonesia  telah  gagal.  Hal  ini menandakan kesaktian dari idiologi Pancasila.
Dalam implementasi Pancasila
sebagian  besar  mahasiswa  menilai  bahwa implementasi Pancasila masih belum
optimal. Nilai-nilai Pancasila belum diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari, baik  oleh  penyelenggara  negara  maupun dalam  kehidupan  masyarakat,  yang  nampak seperti  maraknya  kasus  korupsi,  aksi kekerasan  dan  konflik,  gejala  disintegrasi
bangsa,  intoleransi.  Mayoritas  mahasiswa menjawab  bahwa  pelaksanaan  nilai-nilai pancasila  belum  optimal.  Banyak  yang menjawab  Pancasila  harus  didorong  untuk lebih  aplikatif  bagi  masyarakat  Indonesia. Berdasarkan  pandangan  dari  mahasiswa tersebut  dapat  diartikan  bahwa  mahasiswa menghendaki agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari dengan  memberikan  keteladanan  dari  para pemimpin  bangsa  dan  negara  maupun masyarakat.  Dengan  kata  lain  untuk  lebih membumikan  Pancasila.  Penerapan  nilai- nilai  Pancasila  yang  konsisten  dalam kehidupan  bermasyarakat  berbangsa  dan bernegara akan dapat mewujudkan
kehidupan  bangsa  Indonesia  yang  adil  dan sejahtera damai, dan bermartabat.
Penerapan Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari, pada dasarnya sebagian  besar  mahasiswa  memberikan tanggapan  bahwa  nilai-nilai  Pancasila  itu harus  diterapkan  dalam  kehidupan  sehari- hari    secara  konsisten  baik  oleh  pejabat pemerintah dan masyarakat, dan
pembudayaannya dapat dimulai sejak pendidikan usia dini. Namun belum sepenuhnya  dilakukan  secara  konsisten  dan
konsekuen.  Dapat  diartikan  bahwa    nilai- nilai  Pancasila lebih diaktualisasikan dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. Penerapan Pancasila yang konsisten  dalam  kehidupan  sehari-hari  oleh seluruh  komponen  bangsa  Indonesia  dapat mengatasi kompleksitas atau carut marutnya persoalan  yang  tengah  melanda  bangsa  saat ini.
Bhinneka  Tunggal  Ika  adalah simbol  bangsa  dan  negara  Indonesia  yang memiliki  arti  meskipun  bangsa  Indonesia bermacam-macam  suku,  ras,  agama  dan budaya tetapi tetap satu yaitu Indonesia.
Sebagian  besar  mahasiswa  menilai bahwa Bhinneka  Tunggal  Ika itu  hanya simbol  saja  dan  belum  dipahami  dan dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  tersebut nampak  dari  masih  banyaknya  konflik  dan kekerasan  yang  berbau  SARA,  gejala disintegrasi  bangsa  yang  dapat  mengancam persatuan  bangsa.  Dapat  diartikan  bahwa mahasiswa  menginginkan  perlu  adanya revitalisasi akan peran pentingnya semboyan itu demi keutuhan bangsa. Dengan kata lain keberagaman  dan  perbedaan  di  antara masyarakat  Indonesia  jangan  dijadikan  alat pemecah belah, namun harus justru
sebaliknya  menjadi  sarana  bagi  bangsa untuk tetap bersatu.
Mengenai eksistensi
NKRI
sebagian  besar  mahasiswa  berpandangan bahwa  eksistensi  NKRI  sedang  terancam keutuhannya  terutama  oleh  negara  tetangga Malaysia terkait dengan sengketa perbatasan dan kepulauan. Malaysia kerap kali menyerobot tapal perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan.  Dan adanya  klaim  budaya  kita  oleh  negara tersebut.  Dan  ada  juga  yang  tidak  dapat memberikan tanggapan atau tidak mengetahuinya.  Persepsi  informan  tersebut berarti dan bermakna bahwa keutuhan NKRI perlu  mendapat  perhatian  yang  serius    dan memperhatikan wilayah-wilayah terutama di perbatasan dengan pembangunan infrastruktur  yang  baik  dan  pendidikan wawasan  kebangsaan.    Disamping  itu  kita harus  menghargai  budaya  sendiri  atau  cinta budaya sendiri dan merawatnya, agar bangsa lain  tidak  mengklaim  budaya  asli  Indonesia sebagai  warisan luhur bangsa Indonesia
Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang  dasar  1945,  yang  disahkan oleh  PPKI  pada  tanggal  18  Agustus  1945. Karena adanya perubahan kehidupan
masyarakat baik pengaruh dari luar maupun dari  dalam  masyarakat    itu  sendiri,  maka konstitusi  sebagai  landasan  kehidupan bernegara  harus  senantiasa  menyesuaikan dengan  perkembangan  yang  terjadi  di masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan amandemen  yang  artinya      perubahan. Mengamandemen  artinya  mengubah  atau mengadakan perubahan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui  konstitusi  negara  Indonesia agar  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  negara demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia.
Berdasarkan  wawancara  dengan informan  mengenai  Undang-Undang  dasar 1945, baik sebelum maupun setelah diamandemen mahasiswa memberikan jawaban sebagai berikut, sebelum diamandemen menurut kebanyakan mahasiswa  bahwa  UUD  1945,  kurang sempurna,  misalnya  ada  yang  memberikan penilaian  sistem  pemerintahan  menjadi otoriter.  Dan  setelah  diamandemen  empat kali  cukup  baik,    walaupun  dalam  praktek penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan masih  belum  sesuai  dengan  harapan
masyarakat.  Dan  ada  beberapa  mahasiswa yang  tidak  dapat  memberikan  penilaian dengan  baik,  karena  tidak  memahami perbedaan sebelum dan sesudah di amandemen.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan  bahwa  amandemen    terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan untuk
menyempurnakan ketentuan-ketentuan  atau  isi  yang  terdapat dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam upaya  menyesuaikan  perkembangan  zaman, karena  pada  dasarnya  konstitusi  adalah produk situasi sebagai mana yang dikatakan oleh  begawan  konstitusi  K.C.  Wheare  : konstitusi  adalah  resultante  alias  hasil kesepakatan pembentuknya berdasarkan kesepakatan pembentuknya berdasarkan situasi  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya (poleksosbud) pada waktu tertentu.
Konstitusi  adalah  produk  situasi.  karena  itu niscaya adanya resultante baru jika memang ada  perkembangan  situasi  dan  kebutuhan baru.  dalil  Wheare  tersebut  memberi  arti bahwa  di  dunia  ini  tak  ada  konstitusi  yang tak dapat diubah.
Berdasarkan hasil wawancara mengenai  penerapan  Pancasila  pada  setiap
rezim pemerintahan, sebagian besar mahasiswa  memberikan  jawaban  bahwa pada umumnya  Pancasila pada setiap rezim pemerintahan baik orde lama, orde baru, dan orde  reformasi  belum  dilaksanakan  secara optimal.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan  para  mahasiswa  menilai bahwa  penerapan  Pancasila  pada  tiap  rezim yang berkuasa dari orde lama, orde baru dan era  reformasi  berbeda  beda.  Pada  zaman orde lama Pancasila juga terjadi pengkhianatan  dengan  munculnya  beberapa pemberontakan  di  beberapa  daerah.  Pada masa  orde  baru  Pancasila  ditafsirkan  secara sepihak  oleh  penguasa  dan  digunakan  alat untuk  menopang  kekuasaan  yang  otoriter. Pancasila pada rezim orde baru digambarkan oleh  Asad  Said  Ali  Wakil  Kepala  Badan Intelejen  Negara    “Pancasila  kemudian tersudut,  dikeramatkan,  dimonopoli,  dan dilindungi dengan tindak kekerasan. Pancasila  yang  keropos  itu  akhirnya mengalami  nasib  naas  :  jatuh  tersungkur bersama rezim orde baru .”  Sedangkan pada era reformasi, Pancasila cenderung terpinggirkan,  berada  dalam  lorong-lorong sepi  tertutup  oleh  hiruk  pikuk,  kegaduhan
politik  transaksional.    Namun  ada  temuan yang menarik bahwa pada masa pemerintahan  Gus  Dur,  Pancasila  dapat diterapkan lebih baik dengan dihargainya isu tentang pluralisme.
Pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk. Menjadi kenyataan  bahwa  masyarakat  Indonesia  itu terdiri dari berbagai suku bangsa, etnik, ras, budaya  dan  agama  yang  beragam  dari Sabang  sampai  Merauke  dari  Miangas sampai  pulau  Rote.  Semua  elemen-elemen masyarakat  tersebut  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama,  kesetaraan  dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Tidak membeda-bedakan kelompok minoritas dan mayoritas, golongan kaya dan kurang mampu, semuanya  sederajat  dihadapan  hukum  dan pemerintahan.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A.   Kesimpulan
1. Persepsi mahasiswa tentang
eksistensi  Pancasila  cukup  baik.
Terbukti  dari  mayoritas  mahasiswa telah  mengetahui  dengan  jelas  sila- sila dalam Pancasila. Bahkan diantara  mereka  ada  yang  bisa menjelaskan  lebih  lanjut  tentang fungsi  dan  peran  Pancasila  bagi bangsa dan Negara Indonesia.
2. Sebagian besar mendapat pengetahuan  tentang  Pancasila  dari bangku sekolah dan kuliah karena itu kebanyakan mahasiswa merasa kurang  memperoleh  wawasan  yang mendalam tentang eksistensi Pancasila. Mereka berpandangan perlu  adanya  terobosan  lain  agar Pancasila  lebih  maksimal  untuk dipahami  dan  diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Mayoritas  mahasiswa  menganggap Pancasila  memiliki  kedudukan  yang vital  bagi  bangsa  dan  Negara Indonesia.  Selain  sebagai  perekat keutuhan  NKRI,  Pancasila  juga harus  dijadikan  landasan  bagi  setiap proses  penyelenggaran  Negara  di semua  level  mulai  di  tingkat  pusat sampai pemerintahan desa.
4. Persepsi mahasiswa
tentang
Pancasila  sebagai  identitas  nasional dipahami sangat beragam dan variatif.  Namun  ada  satu  benang merah  yang  dapat  ditarik  dari
persepsi yang beraneka ragam tersebut.  Yakni  Pancasila  sebagai indentitas  nasional  merupakan  ciri khas  yang  hanya  dimiliki  oleh bangsa  Indonesia  sekaligus  sebagai variable pembeda untuk membandingkan  bangsa  Indonesia dengan  bangsa  lain  di  dunia. Pancasila merupakan identitas
nasional  yang  perlu  dan  harus dilestarikan.
5. Makna  Pancasila  sebagai  identitas nasional bagi mahasiswa IKIP PGRI Madiun  juga  ditanggapi  beragam. Namun  ada  substansi  yang  sama
yakni bahwa makna Pancasila sebagai identitas nasional merupakan sesuatu  yang  amat  penting  dan strategis bagi eksistensi dan
percaturan  bangsa  Indonesia  dengan bangsa lain di dunia. Tanpa memiliki Pancasila  sebagai  identitas  nasional, bangsa  Indonesia  akan  kehilangan jati  dirinya  sebagai  bangsa  yang besar dan majemuk.

## B.  Saran
1. Perlu  ada  revitalisasi  eksistensi Pancasila berikut fungsi dan perannya  baik  itu  sebagai  dasar Negara, kepribadian bangsa, pandangan  hidup,  maupun  sebagai identitas  nasional  dan  jati  diri bangsa.  Revitalisasi  bisa  dilakukan melalui  jalur  pendidikan  kepada masyarakat luas.
2. Mengingat  pentingnya  fungsi  dan kedudukan  Pancasila  dalam  konteks NKRI,  maka  perlu  ada  terobosan untuk  menjamin  bahwa  Pancasila benar-benar  telah  dipahami  dengan benar oleh seluruh komponen bangsa sekaligus  diimplementasikan  secara maksimal  oleh  seluruh  anak  bangsa. Dengan kata lain menanamkan nilai- nilai  Pancasila  tidak  cukup  hanya mengandalkan pada jalur pendidikan formal, namun perlu ada inovasi agar nilai-nilai  Pancasila  lebih  membumi dan aplikatif
3. Media massa sesungguhnya merupakan  sarana  yang  efektif  dan strategis untuk penanaman nilai-nilai Pancasila  kepada  masyarakat  luas  di luar  jalur  pendidikan  formal.  Karena itu  perlu  ada  kerjasama  yang sinergis,  diantara  komponen  bangsa untuk  menjamin  terlaksananya  nilai-
nilai  Pancasila  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin Rais, 2008, Selamatkan
Indonesia , Yogyakarta, ppsk press
Basrowi  dan  Sukidin,2002, Metode
Penelitian Kualitatif , Perspektif Mikro, Surabaya, Insan Cendekia Dedy  Mulyana,  2001,  Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Rosdakarya. Heri Herdiawanto, Jumanta
Hamdayama,  2010 ,  Cerdas,  Kritis,
dan Aktif,
Berwarganegara , Jakarta,
Erlangga.
Kaelan, 2008 , Pendidikan Pancasila ,
Yogyakarta, Paradigma
Miles and Huberman, 1996, Qualitative Data Analyisis, A Sourcebook  of New
Methods,  California,  Sage
Publication.
Parji,  2010, Pengembangan  Nilai- Nilai Integritas Dan Identitas Nasional Dari Perspektif Pendidikan ,Makalah Seminar Nasional,Madiun
Rozali  Abdullah,  1983, Pancasila Dasar  Negara  dan  Pandangan Hidup Bangsa ,
Rajawali, Jakarta.
Syahrial Syarbaini, 2011, Pendidikan Pancasila , Jakarta, Ghalia Indonesia. Winarno, 2007, Pendidikan
Kewarganegaraan ,  Jakarta,  Bumi Aksara.
Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan
Aktualitas
Pancasila, Jakarta,  Gramedia Pustaka Utama.

## Media Masa
Kompas, 28 Maret 2011, Kembali ke Pancasila.
Kompas, 8 Juni 2011, Pancasila dan Nasionalisme Kampus.
Media  Indonesia,  1  Oktober  2010, Menjaga Etika Bermasyarakat.
Republika,  27  Mei  2011,  Lunturnya Pancasila di Dada Generasi Muda.