## QATHI’ DAN ZHANNI MENURUT MASDAR FARID MAS’UDI
1

## KHOLIDAH
Lecturer of Syariah and Law Sciencess Faculty at IAIN Padangsidimpuan Street T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Email: kholidah@gmail.com

## Abstract
Masdar  Farid  Mas'udi  is  one  of  the  thought-leaders  of  Islamic  law  in  Indonesia  is  a liberal. This is evident from his thoughts on the concept qath'i and zhanni reconstruction as a basis of interpretation and legal discovery method. He changed the general view of ijtihad, during which only reach things that are zhanni and less attention the dimensions of qathi. By placing the maslahah as the principle of ijtihad, the old concept of qath'i zhanni reconstructed to have a power on giving and solving various problems. Accordingly, the value of qathi is welfare and the justice system itself which is the spirit of the law itself, it can  not  be  changed  and  not  be  a  region  of  ijtihad.  While zhanni category  is  the  whole technical  provisions  or  statutory  normatively.  The  provisions  of  the  law  (normative) contained  in  the  passage  just  a wasilah and  will  undergo  changes,  though  not  to  be changed. Masdar’s thinking about the concept qath'i zhanni in turn, has changed the legal provisions  because  they  are  deemed  no  longer  fit  to  the  needs.  Among  the  legal reasoning is, of zakat and taxes are also issues of women's reproductive rights. Thought zakat (tax) and also about the reproductive rights of women offered by Masdar is based on the principle of benefit-based justice. According to him, a double duty (pay zakat once taxes) inflicted on Muslims require that the concept of classical zakat should be revised. Similarly,  the  reproductive  rights  of  women.  Emasculation,  inferior , and  the subordination  of  women  in  all  aspects  of  life  should  be  terminated  by  giving  a  new meaning to the interpretation and nas.
Keywords : Qathi’, Zhanni, Farid Mas’udi

## Abstrak
Masdar Farid Mas’udi adalah salah satu tokoh pemikir  hukum Islam  di Indonesia yang beraliran  liberal.    Hal  ini  terlihat  dari  pemikirannya  tentang  rekonstruksi  konsep qath’i dan zhanni sebagai  basis  rekonstruksi  penafsiran  dan  metode  penemuan  hukumnya. Beliau merubah  pandangan umum mengenai ijtihad  yang selama ini hanya menjangkau hal-hal  yang  bersifat zhanni dan    kurang  mencermati  dimensi  ajaran    yang  diyakini sebagai qathi. Dengan meletakkan maslahah sebagai asas ijtihadnya, konsep  lama tentang qath’i zhanni kemudian direkonstruksi agar lebih punya tenaga dalam memberikan dan memecahkan  berbagai  masalah.  Menurutnya,  dalil qathi adalah  nilai  kemaslahatan  dan keadilan  itu  sendiri  yang merupakan  ruh  dari  hukum  itu  sendiri, ini tidak bisa dirubah dan bukan menjadi wilayah ijtihad. Sedangkan kategori zhanni adalah seluruh ketentuan tekhnis  atau  ketentuan  hukum  yang  bersifat  normatif.  Ketentuan-ketentuan  hukum (normatif)    yang  terdapat  dalam  nas    hanya  merupakan wasilah dan  akan  mengalami perubahan,  meskipun  tidak  harus  berubah.    Pemikiran  Masdar  tentang  konsep qath’i
1 Masdar  Farid  Mas’udi, intelektual  muda  NU  dengan  pemikiran liberal,   lahir  di  Jombang  pada  tahun 1954, menulis sejumlah buku dan artikel. Pemikirannya banyak dipengaruhi pola pemikiran Umar bin Khattab, Ali  Syari’ati,  Muhammad  Abduh,  Muhammad  Iqbal,  Azhar  Ali,  Hasan  Hanafi  dan  Ky  Ali  Ma’shum  sebagai fasilitator  kebebasan  berfikirnya.  Lihat,  Mujamil  Qomar, NU  Liberal:  Dari  Tradisionalisme  Ahlisunnah  ke Universalisme Islam, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 200
zhanni pada  gilirannya,  telah  mengubah  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  sudah  baku karena  dipandang  tidak  lagi  sesuai  dengan  kebutuhan.  Di  antara  pemikiran  hukumnya adalah,  tentang  zakat  dan  pajak  juga  persoalan  hak-hak  reproduksi  perempuan. Pemikiran    zakat  (pajak)  dan  juga  tentang  hak-hak  reproduksi  perempuan  yang ditawarkan  oleh  Masdar  sangat  bertumpu  pada  prinsip  kemaslahatan  yang  berbasis keadilan.  Menurutnya,    kewajiban  ganda    (membayar  zakat  sekaligus    pajak)  yang ditimpakan  kepada  umat  Islam  mengharuskan  konsep  zakat  klasik  harus  direvisi. Demikian  juga  tentang  hak-hak  reproduksi  perempuan.  Emaskulasi,  inferiorisasi  dan subordinasi  kaum  perempuan  dalam  segala  aspek  kehidupan  harus  dihentikan  dengan cara memberi tafsir dan makna baru terhadap nas . Kata Kunci : Qathi’, Zhanni, Farid Mas’udi

## PENDAHULUAN
Hukum  Islam  dalam  sejarah  perkembangannya  merupakan  suatu  kekuatan  yang dinamis  dan  kreatif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  munculnya  sejumlah  mazhab  hukum  yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politik dimana mazhab  hukum itu  tumbuh  dan  berkembang. 2 Perkembangan Hukum Islam  yang  dinamis dan  kreatif  pada  masa  awal  kemudian  menjelma  kedalam  bentuk  mazhab-mazhab,  yang pada  gilirannya  terjadi  kristalisasi  mazhab-mazhab.  Namun,  keadaan  masa  dahulu  jauh berbeda  dengan  keadaan  kita  sekarang.  Tidak  semua  persoalan  yang  dihadapi  sekarang dapat  ditemukan  dalam  kitab-kitab  peninggalan  para  mujtahid.  Untuk  itu,  menurut  para pemikir Islam kontemporer perlu dilakukan pengkajian ulang tentang teori-teori pemikiran yang ditawarkan para mujtahid beberapa abad lampau yang dianggap sudah tidak relevan dengan masa sekarang.
Dalam  perkembangan  dan  pembaharuan  pemikiran  di  dunia  muslim  kontemporer, kritikan  dan  kajian  yang  menilai  bahwa  kontruksi  bangunan Ushul  Fiqh klasik  sebagai sebuah metodologi istimbat hukum bermunculan. Respon ini beragam baik dari yang hanya bersifat  sebuah  kritikan,  tawaran  alternatif  sampai  upaya  rekontruksi  dan  dekontruksi terhadapnya. Menurut Mulyadi Kartanegara,  Pembaharuan Hukum Islam  di dunia muslim kontemporer,  berdasarkan wilayah kajiannya dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu pertama  berkenaan  dengan  teks  suci  dan  yang  kedua membahas  topik-topik  yang  lebih berkaitan dengan filsafat atau pemikiran. 3
2 Dalam  paradigma  usul  fiqh  klasik,  menurut  Hasbi  As-Shiddiqiey,  terdapat  lima  prinsip  yang memungkinkan Hukum Islam bisa berkembang mengikuti masanya: 1) Prinsip Ijma’; 2) Prinsip Qiyas; 3) Prinsip Maslahah  Mursalah;  4)  Prinsip  memelihara  Urf’;  dan  5)  berubahnya  hukum  dengan  berubahnya  masa.  Kelima prinsip  ini  dengan  jelas  memperlihatkan  betapa  fleksibelnya  hukum  Islam.  Taufiq  Adnan  Amal, Islam  dan Tantangan modernitas, studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman, (Bandung 1989, Mizan),  hlm 33.
3 Wilayah yang berkenaan dengan teks suci, antara lain teori ‚Hermeneutika Humanistik‛ dari pemikir Mesir, Hasan Hanafi, ‚Teori Batas‛ Muhamad Syahrur dari Syiria, ‚Analisis Teks ‟ dari Nasr Hamid Abu Zayd dari Mesir, ‚Tafsir Tematik‛ Bintu asy-Syathi ‟ („Aisyah binti „Abd al-Rahman) juga dari Mesir dll.  Sedangkan yang  membahas    topik-topik  yang  lebih  berkaitan  dengan  filsafat  atau  pemikiran.    Antara  lain  ‚Model Efistemologi  Islam,‛  Oleh  M.  Abid  Jabiri,  seorang  dosen  filsafat  dan  pemikir  Islam  dari  Maroko,  ‚Neo-Sufisme Sebagai Alternatif bagi Modernisme,‛ oleh Sayyed Hossein Nasr, Pemikir Iran kontemporer yang sudah dikenal; ‚Filasafat  Sejarah‛  Oleh  Murtadha  Mutaharri,  salah  seorang  filosof  Iran  kontemporer  dan  salah  seorang  dari
Qathi ’ dan Zhanni Menurut Masdar ..... Kholidah
Perkembangan  dan  pembaharuan  pemikiran  hukum  Islam  juga  telah  merambah  ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pemikir hukum Islam Indonesia sebagai  respon  terhadap  berbagai  kebijakan  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah.    Salah satunya adalah Masdar Farid Mas’udi. Dalam pemikirannya, beliau mecoba merekonstruksi konsep qathi’ dan zhanni yang  telah  baku  dalam  kajian  ushul  fiqh.  Tulisan  ini  akan menguraikan    bagaimana  konsep qathi’  zhanni yang  ditawarkan  Masdar  Farid  Mas’udi sekaligus aplikasinya dalam penetapan hukum.

## PEMBAHASAN
1. QathiI zhanni dalam Nash Menurut Para Ahli Ushuli
Dalam kajian ushul fiqh, istilah qath’i dan zhanni digunakan untuk memahami nas (Alquran dan Hadis). Ulama ushul membagi istilah qath’i dan zhanni kepada dua macam yaitu  pertama, QathiI dan zhanni  al-wurud atau al-tsubut ,  kedua qath’i dan zhanni  al- dalalah. Menurut Safi Hasan Abu Talib yang dimaksud dengan qath’i al-wurud atau al- tsubut adalah nas-nas yang sampai kepada kita sudah pasti tidak dapat diragukan lagi karena  diterima  secara  mutawatir. 4 Dalam  ha  ini,  Alquran  dari  segi  keberadaannya adalah qath’i  al-wurud atau al-tsubut karena Alquran itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir yang tidakdiragukan keberadaannya.
Sedangkan zhanni  al-wurud atau al-tsubut adalah  nas-nas  yang  akan  dijadikan sebagai  dalil,  kepastiannya  tidak  sampai  ketingkat qth’i. Safi  Hasan  Abu  Talib mengatakan zhanni  al-wurud atau al-tsubut adalah  nas-nas  yang  masih  diperdebatkan tentang  keberadaannya  karena  tidak  dinukil  secara mutawatir. 5 Dalam  hal  ini,  ulama mengatakan bahwa sunnah dari segi keberadaannya ada yang  bersifat qath’i  al-wurud atau al-tsubut ada  yang  bersifat zhanni  al-wurud atau al-tsubut. Menurut  Abdul  Karim Zaidan  dan  Abdul  Wahab  al-Khallaf,  sunnah  yang  digolongkan  kepad qath’i  al-wurud atau al-tsubut adalah  hadis-hadis mutawatir ,  sebab  hadis-hadis  yang  demikian  tidak diragukan kebenaran bahwa ia pasti bersumber dari Nabi Saw. Dengan kata lain, hadis mutawatair dilihat dari segi penukilannya dilakukan oleh jumlah rawi yang banyak dan secara  logika  tidakmungkin  jumlah  rawi  yang  banyak  itu  melakukan  kedustaan. Sementara  sunnah  yang  digolongkan  kepada zhanni  al-wurud atau al-tsubut adalah
arsitek  revolusi  Islam  Iran,  dan  ‚Paradigma  Hukum  Publik  Islam‛  Oleh  seorang  ahli  hokum  Sudan,  Abdullah Ahmad An-Na ‟ im. ‚Islamisasi Peradaban‛, Oleh Ziauddin Sardar, ‚Menuju Teologi Pembebasan‛ oleh seorang pemikir Islam India Asghar Ali Engineer;  ‚ Kalender Islam Internasional,‛ oleh seorang fisikawan Malaysia, M. Ilyas;  ‚Islamisasi  Ilmu‛  Olen  pemikir  kontemporer  Malaysia  asal  Indonsia,  Naquib  al-Attas,  dan  ‚Menuju Keadilan Jender‛ Oleh Amina Wadud. Lihat  A. Khudori Sholeh  (Ed), Pemikiran Islam Kontemporer , (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 3
4 Safi  Hasan  Abu  Thalib, Tatbi  al-Syari’ah  al-Islamiyah  fi  al-Bilad  al-‘Arabiya,, (  Kairo:  Daral-Nahdhah  al- Arabiyah, 1990) hlm. 62
5 Ibid.,
hadis-hadis masyhur dan ahad, sebab kedua hadis ini dari segi penukilannya dari Nabi tidak mencapai tingkat mutawatir. 6
Di  lihat  dari  segi dalalahnya atau  petunjuk  yang  dapat  dipahami  terhadap  makna atau pengertian yang dikehendaki,    maka nas dapat dibedakan kepada qath’i  ad-dalalah dan zhanni  al-dalalah. Yang  dimaksud  dengan qath’i    ad-dalalah adalah  nas-nas  yang hanya  menunjukkan  kepada  pengertian  tertentu  atau  satu  saja.  Abu  Zahrah  dalam bukunya Ushul al-Fiqh mengatakan qath’i  ad-dalalah adalah lafaz nas yang menunjukkan kepada  pengertian  yang  jelas,  tegas  serta  tidak  perlu  lagi  penjelasan  lebih  lanjut. 7 Wahbah al-Zuhaili mengatakan dalalah qath’i adalah lafaz yang terdapat dalam Alquran yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal. 8 Nas-nas Alquran maupun hadis yang dikategorikan kepada qath’i  ad-dalalah adalah lafaz dan  susunan kata-katanya menyebutkan angka, jumlah, bilangan tertentu, sifat atau nama dan jenis. Misalnya, tentang pembagian warisan, hudud, kaffart, dan lain-lain.
Sedangkan zhanni  al-dalalah adalah  adalah  nas  yang  pengertiannya  tidak  tegas, masih  mungkin  untuk  ditakwilkan  atau  mengandung  pengertian  lain  dari  arti literalnya.  Abdul  Wahab  al-Khallaf  mengatakan zhanni  al-dalalah adalah  lafaz  yang menunjukkan  suatu  makna,  tetapi  makna  itu  mengandung  kebolehjadian  sehingga dapat  ditakwil  dan  dipalingkan  dari  makna  itu  kepada  makna  lain. 9 Menurut  Safi Hasan,  nas-nas  yang  dikategorikan zhanni  al-dalalah adalah  lafaz-lafaz  yang diungkapkan  dalam  bentuk  umum  atau ‘amm , musytarak dan muthlaq. Ketiga  bentuk lafaz ini menurut kaedah ushuliyah mengandung makna atau pengertian  yang banyak dan tidak tegas. 10
Menurut  penelitian  ulama  ushul,  nas  Alquran  yang  bersifat zhanni  al-dalalah jumlahnya  lebih  banyak  dibanding  dengan  nas  yang  bersifat qath’i  al-dalalah. Nas Alquran  yang  bersifat zhanni  al-dalalah menjadi  perdebatan  di  kalangan  ulama  ushul dan   memberi peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid dalam mengambil kepastian hukum serta beragamnya produk hukum yang dihasilkan. Abdul Wahab al-Khallaf dalam kitabnya mengatakan, persoalan yang menjadi lapangan ijtihad adalah semua hal yang bersifat zhanni atau tidak pasti, baik dari segi datangnya dari  Nabi  ( zhanni  al-wurud) maupun  dari  segi  maksud  yang  dikandung  dalam  nas ( zhanni al-dalalah). 11
6 Abdul  Karim  Zaidan, al-Wajiz  fi  Ushul  al-Fiqh, (Bagdad:  Dar  al-Arabiyah,  1977)    hal.  174.  Lihat  Juga Abdul Wahab al-Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), hal. 42
7 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th) hlm. 35
8 Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islmai, ( Beirut: Dar al-Fikr, 2001) hlm. 441
9 Abdul Wahab al-Khallaf, al-Wajiz fi Ushul. 1977 , hlm. 34
10 Safi Hasan Abu Thalib, op.cit., hlm. 63
11 Abdul Wahab al-Khallaf, al-Wajiz fi Ushul. 1977 , hlm. 216
Qathi ’ dan Zhanni Menurut Masdar ..... Kholidah
Al-Sarakhsi  dalam  kitabnya  mengatakan,  ada  tiga  macam  yang  menjadi  obyek ijtihad  yaitu;  1)  hadis  yang  diriwayatkan  seorang  atau  beberapa  orang,  tetapi  jumlah perawinyatidak  sampai  pada  tingkat mutawatir. Artinya,  hadis  tersebut  diduga  palsu meskipun  dugaan  tersebut  kecil.  Dalam  hal  ini,  para  mujtaahid  melakukan  ijtihad dengan  menguji  kebenaran  jalur  periwayatannya.  2)  redaksi  ayat  (Alquran  maupun hadis)  yang  mengandung  pengertian zhanni .  Dalam  hal  ini,  ijtihad  mengambil  peran untuk menentukan makna yang sebenarnya dimaksud redaksi nas. 3) semua persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya, baik dalam Alquran, hadis maupun ijma’. Dalam hal ini, ijtihad mempunyai peran penting untuk meneliti dan menemukan hukum kasus yang terjadi melalui prinsif-prinsif hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. 12
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  suatu  ayat  dikatakan qath’i apabila  lafaz  ayat  itu  mengandung  makna  tunggal  dan  tidak  dapat  dipahami  selain yang  ditunjukkan  lafaz  itu.  Sedangkan  ayat zhanni apabila  ayat  tersebut  mengandung lebih  dari  satu  makna  sehingga  memungkinkan  untuk  ditakwi.  Selanjutnya,  dari  dua bentuk dalalah di atas, ulama sepakat tidak membolehkan kegiatan ijtihad terhadap nas yang  menjelaskan  hukum  secara  tegas  dan  pasti  ( dalalah  qath’i) .  Seperti  pembagian warisan,  hukuman membunuh,  kewajiban  salat,  zakat,  puasa dan lain-lain.  Sebaliknya membuka lebar ijtihad terhadap ayat-ayat yang bersifat zhanni atau tidak pasti tunjukan hukumnya.
2. Qathi’ dan  Zhanni  Menurut  Masdar Fuad  Mas’udi Dalam  teori  konvensional  dikatakan  bahwa  ayat-ayat  yang  jelas dalalah  lafzhi (makna  semantik)nya  disebut muhkam atau  dalam  konteks  ushul  fiqh  disebut  dengan dalalah  qathi’. Sedangkan  ayat-ayat  yang  tidak  jelas dalalah  lafzhi nya  (makna semantik)nya  disebut  dengan mutasyabihah atau  disebut  dengan dalalah  zhanni. Dalam konteks  ushul  fiqh dalalah  qath’i adalah dalalah yang  tidak  bisa  menerima  ijtihad  dan sebaliknya dalalah zhanni merupakan obyek kajian ijtihad. Artinya, ijtihad berlaku atau dapat  dilakukan  terhadap  hukum  tentang  sesuatu  yang  ditunjuk  oleh  dalil zhanni, mengingat makna semantik dalil tersebut  mengandung penafsiran dan penakwilan. Berbeda dengan Masdar. Menurut beliau  pengertian dalalah qath’i dan dalalah zhanni atau  ayat muhkam dan  ayat mustasyabihah tidak  hanya  dipahami  dari  segi  makna semantiknya  saja,  tetapi  lebih  kepada  makna  kandungan  idealnya.  Sebuah  ayat dikategorikan muhkam atau qath’i apabila ayat tersebut   menunjuk pada prinsif-prinsif dasar yang kebenarannya bersifat universal, seperti ayat-ayat yang menunjukkan pada prinsif  keesaan  Tuhan,  keadilan,  persamaan  hak  dasar  kemanusiaan,  kesetaraan manusia di muka bumi, kebebasan beragama atau berkeyakinan, musyawarah, bersedia mendengar  pendapat,  kesediaan  memberi  kritikan  dan  menerima  kritikan,  tolong
12 Al-Sarakhsi, Ushul al-Sarakhsi, ( Kuwait: Dar al-Qalam, 1977) hlm. 200
menolong  dalam  kebaikan,  menghormati  hak-hak  orang  lain,  kemaslahatan  dan sebagainya,  meskipun  bahasa  atau lafaz yang  digunakannya  tidak  jelas,  samar-samar atau  menggunakan  gaya  sindiran. 13 Sedangkan dalalah  zhanni atau mutasyabih adalah seluruh  ketentuan  teks  atau,  ketentuan  normatif  yang  terkandung  di  dalam nas , meskipun bahasa atau lafaz yang digunakan jelas tunjukan hukumnya. 14
Berdasarkan pengertian di atas, dipahami bahwa kategori dalalah qath’i bagi Masdar adalah nushus yang  berbicara  tentang ghayah atau  nilai-nilai  etika  moral  yang  menjadi tujuan suatu tindakan. Misalnya, ajaran kemaslahatan, keadilan dan lain-lainya sebagai jiwanya  hukum.  Menurutnya nushus yang  demikian  bersifat  fundamental,  pasti,  tidak berubah-ubah  dan  tidak  dibenarkan  untuk  melakukan  ijtihad  dalam  wilayah  yang demikian.  Sedangkan dalalah zhanni bagi Masdar adalah nushus yang berbicara tentang wasilah atau  perosedur,  aturan-aturan  teknis  instrumental  yang  dimaksudkan  untuk mencapai  cita  kemaslahatan  kemanusiaan  universal  yang  menjadi  tujuan  syari’at. 15 Untuk itu, menurut beliau hukum potong tangan bagi pencuri, hukum lempar batu bagi pezina,  persentase  jumlah  pembagian  dalam  warisan,  monopoli  hak  talak  bagi  suami, ketentuan wali dalam nikah dan ketentuan-ketentuan formal lainnya  termasuk kategori nas  yang zhanni, yang  memungkinkan  untuk  mengalami  perubahan.  Sebab  yang demikian,  menurut  beliau  adalah  bukan ghayah melainkan wasilah, yang  kebenarnnya ditentukan  oleh  sejauhmana  bisa  mengimplementasikan  nilai-nilai  dasar (qath’i) yang menjadi  standar  obyektifnya.    Oleh  karena  itu,  jika  ayat-ayat zhanniyah tersebut  tidak lagi  efektif  sebagai wasilah ,  maka  ia  bisa  digantikan  dengan  rumusalan wasilah yang lain.  Ini  sejalan  dengan  adagium  yang  mengatakan  ‚ al-Islam  murunatun  fi  al-wasa’il watsabat fi al-ghayat‛ (Islam bersifat elastic pada tataran wasilahnya dan bersifat konstan pada tujuannya).
Ketentuan ini  tentunya  berbeda  dengan  ketentuan  umum yang  dirumuskan  para imam mazhab terdahulu dalam kajian ushul fiqh. Menurut  mazhab-mazhab terdahulu, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum lempar batu bagi pezina, persentase jumlah pembagian dalam warisan, monopoli hak talak bagi suami, ketentuan wali dalam nikah dan ketentuan-ketentuan formal lainnya  termasuk kategori nas yang qathi’ yang tidak dibenarkan untuk dirubah.
Pemahaman  beliau  tentang dalalah  qath’i dan zhanni dalam  nas  terkait  erat  dengan pemahaman beliau tentang konsep ijtihad itu sendiri. Ijtihad dalam pandangan Masdar
13 Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993) hlm. 20
14 Masdar  F.  Mas’udi,  Meletakkan  Kembali  Maslahat  Sebagai  Acuan  Syari’at, Ulumul  Quran, Vol.  13, 1995, hlm. 96
15 Dikutip  dari,  Abd  Moqsith  Ghazali, Reorientasi  Istinbath  NU  dan  Operasionalisasi  Ijtihad  Jama’I, ed. Imdadum  Rahmat,  Kritik  Nalar  Fiqh  NU:  Transformasi  Paradigma  Bahtsul  Masa’il,  (  Jakarta:  LAKPESDAM: 2002)  hlm. 110
Qathi ’ dan Zhanni Menurut Masdar ..... Kholidah
bukan hanya sekedar menemukan status hukum tentang sesuatu dari dalil-dalil syara’ seperti  yang  dirumuskan  oleh  para mujtahid  terdahulu.  Tetapi menurut  beliau, ijtihad dalam  rangka;  pertama  menemukan  kerangka  ontologis  dari  prinsif-prinsif  yang dikandungnya  dan  kedua    menemukan  kerangka  aksiologis,  yakni  mengenai  cara, metode  bagaimana  prinsif-prinsif itu  diaktualisasikan  dalam  proses  sejarah  yang  terus berubah.  Misalnya, hukum potong tangan dalam nas, boleh jadi dalam kondisi tertentu sangat  efektif  dipakai,  tetapi  masih  terbuka  untuk  tawaran  teknis    lain  yang  mungkin saja  dipakai  jika lebih membawa maslahat  dan  untuk  menjaga  prinisif keadilan dalam konteks  perlindungan  hak  yang  sah  bagi  seseorang.  Jadi ijtihad  menurut  beliau  bukan untuk  menentukan  mengapa  harus  keadilan  dan  bagaimana  status  hukumnya.  Tetapi menurut  beliau,  ijtihad  di  sini  adalah  apa  yang  dimaksud  dengan  keadilan  dalam konteks  sosio  historis  ketika  itu  (ontologis)  dan  bagaimana  mewujudkan  keadilan dimaksud (aksiologis). 16
Namun  demikian,  bagi  Masdar  ketentuan  formal  dan  legal  bagaimanapun  harus menjadi  acuan  tingkah  laku  manusia.  Segala  persoalan  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat harus ditundukkan pada ketentuan formal atau legal yang berlaku dan sah. Akan tetapi menurut beliau,  ketentuan formal dan legal tersebut haruslah selalu tunduk pada nilai-nilai kemaslahatan yang hidup dalam nurani masyarakat. Sebab menurutnya, ayat-ayat  teknis,  aplikatif  dan  instrumental    itu  tidak  mengikat,  tetapi  tidak  harus dirubah.  Ayat-ayat  teknis,  aplikatif  dan instrumental  bisa  saja  relevansinya masih  bisa dipakai  pada  konteks  tertentu.  Artinya,  perubahan  bisa  terjadi,  tetapi  tidak  ada keharusan. Sedangkan perubahan itu tergantung pada rasa keadilan itu, oleh karena itu alternatif teknis yang lain dari apa yang termaktub dalam nas mungkin saja dipakai jika lebih membawa maslahat bagi masyarakat. 17
Masdar  mengkeritik  keterikatan  umat  Islam yang  berlebihan  terhadap  teks  seperti yang  dianut  kaum  ortodoks.  Menurutnya,  sikap  yang  berlebihan  terhadap  teks mengakibatkan  prinsif  kemaslahatan  hanya  menjadi  jargon  kosong  saja  dan  syari’ah hanya sekedar menjadi tujuannya saja tanpa memperhatikan kandungan substansinya. Dalam hal ini, beliau mengkeritik kaedah yang selama ini diperpegangi oleh para ulama ‚ idza  shahha  al-hadits  fa  huwa  mazhabi ‚  di  mana  yang  lebih  diperpegangi  atau diperhatikan  adalah bunyi harfiyah teks  daripada substansinya, dengan menggantikan kaedah ‚ idza shahha al-maslahah fawa (hiya) mazhabi ‚ , di mana yang diperpegangi adalah substansinya bukan teksnya. 18
16 Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan, op.cit., hlm. 20
17 Mujamil Qomar, op.cit., hlm. 204 18 Dikutip  dari  Mahsun  Fuad, Hukum  Islam  Indonesia:  Dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga  Emansipatoris, (Yokyakarta: LKiS, 2005) hlm. 99
Tawaran  Masdar  tentang kaedah  ‚ idza  shahha  al-maslahah  fahuwa  (hiya)  mazhabi‚ di dasarkan  kepada  keyakinannya  bahwa  tidak  ada  syari’at  yang  dibuat  oleh  Allah  baik secara  langsung  atau  tidak  langsung  di  dalam  Alquran  maupun  di  dalam  hadis  yang tidak  memiliki  tujuan  yakni  kemaslahatan  manusia.  Menurut  beliau,  baik  Alquran maupun  hadis  banyak  menjelaskan  bahwa  syari’at  atau  hukum  atau  peraturan  yang dibuat  oleh  Allah    adalah  subordinat  terhadap  kemaslahatan.  Baginya,  aturan  harus tunduk dan mengabdi kepada cita kemaslahatan, bukan sebaliknya kemaslahatan yang tunduk pada aturan. 19 Pernyataan Masdar di atas, sejalan dengan pernyataan ini sejalan dengan  Izzuddin  bin  Abdissalam  yang  mengatakan‛ wa  takallifuhu  kulluha  raji’atun  ila mashalihil  ibad  fi  dunyahum  wa  akhiratihim  wa  annamashalihal  aakhirah  la  tatimmu  illa  bi mashalihid  dunya (semua  aturan  atau  perintah  acuannya  adalah  kemaslahatan  umat manusia,  duniawinya  maupun  ukhrawinya  secara  bersama-sama  karena kemaslahatan akhirat tidaklah sempurna tanpa kemaslahatan dunia). 20 Dalam kitab al-Muwafaqat al- Syatibi juga mengatakan‛ wa al-mu’tamad annas syari’ata innamawudhi’at limashalihil ‘ibaad (yang bisa dipegang adalah pendapat yang mengatakan bahwa syari’at itu dicanangkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia). 21
Agama  banyak  memberi  contoh  bagaimana  satu  ketentuan  yang  telah ditetapkannya  sendiri  harus  diubah  semata-mata  untuk  menghindari  kemungkinan adanya  kesulitan  ( masyaqah) bagi  manusia.  Misalnya,  adanya  izin  bagi  orang  yang bepergian untuk meng qashar dan men jama’ salat, adanya izin bagi orang yang sakit atau bepergian untuk tidak berpuasa dan lain-lain. Namun demikian menurut  Masdar, atas dasar kemaslahatan, tidak semua yang diatur oleh agama otomatis dapat dirubah.  Ada dua  hal  yang  harus  diperhatikan;  pertama  jenis  amaliah  atau  tindakan  hukum  yang menjadi obyek peraturan, kedua tentang kemaslahatan seperti apa yang dapat merubah atau menetapkan ketentuan yang dimaksud.
Untuk  jenis  pertama,  tindakan  hukum  yang  menjadi  obyek  peraturan  dapat dibedakan  dalam  tiga  bentuk  yakni  tindakan  hukum  yang  berisfat  personal,  antar personal  dan  yang  bersifat  sosial.  Yang  dimaksud  dengan  amaliah  personal  adalah suatu  aktivitas  yang  pelaksanaannya  tidak  memerlukan  keterlibatan  orang  lain, melainkan  semata-mata  tergantung  pada  kesediaan  pihak  yang  bersangkutan  sebagai hamba  Allah  secara  otonom.  Misalnya,  salat,  puasa,  haji  dan lain-lain.  Amaliah  dalam jenis  ini,  meskipun  pensyariatannya  oleh  Allah  juga  didasarkan  kepada  kemaslahatan manusia,  tetapi  kemaslahatan  di  sini    lebih  bersifat  spiritual  yang  subyektif  dan  tidak bisa  diukur  secara  obyektif  yang  berlaku  umum.  Artinya,  tidak  semua  orang  dapat
19 Pemikiran Masdar yang lebih menekankan pemahaman maksud nas ( maqasyid an-nas) daripada bunyi nas ( zawahir an-nas) dipengaruhi pola pemikiran Umar bin Khattab. Lihat, Mujamil Qomar, Ibid., hlm. 200
20 Izzuddin ibn  Abdi al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-An’am, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999)  hlm. 135
21 Abu Ishak ak-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973) hal. 38
Qathi ’ dan Zhanni Menurut Masdar ..... Kholidah
mengambil kemaslahatan spiritual yang sama, mereka yang hatinya  lebih khusyu akan lebih memungkinkan untuk mendapatkan kemaslahatan (ketentraman hati), sebaliknya mereka  yang  kurang  khusyu  kemungkinan  besar  tidak  akan  mendapatkan  nilai-nilai kemaslahatan tersebut. Oleh sebab itu, pertimbangan kemaslahatan obyektif tidak bisa dimanipulir untuk mengubah ketentuan keagamaan. 22
Tindakan hukum yang bersifat antar personal adalah amaliah yang pelaksanaannya tergantung pada prakarsa pihak yang bersangkutan sebagai hamba Allah secara otonom dan juga sebagai prakarsa pihak lain sebagai hamba Allah yang juga otonom. Kategori ini dalam fiqh di sebut dengan ahwal syahsiyah, seperti pernikahan.  Dalam perkawinan, kemauan yang bebas dari pihak seorang laki-laki adalah muthlak, tetapi tanpa kemauan yang sama dari pihak perempuan, perkawinan juga tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, di satu pihak sebagai kemauan personal pernikahan dilaksanakan menurut tata cara yang diyakini secara subyektif oleh pribadi-pribadi yang yang bersangkutan, sedangkan dipihak  lain  sebagai  tindakan  yang  melibatkan  person  lain,  maka  masyarakat  boleh punya  kepentingan  untuk  menentukan  peraturannya  sendiri.  Peraturan  yang  diyakini secara  subyektif  oleh  pelaku  dimaksudkan  untuk  meraih  kemaslahatan  yang  bersifat personal  (subyektif),  di  mana  acuan  keabsahannya  pada  petunjuk  agama,  sedangkan peraturan yang ditentukan oleh masyarakat dimaksudkan untuk meraih kemaslahatan lain  yang  bersifat  social,  dengan  acuan  yang  disepakati  yang  sebenarnya  juga merupakan  inti  dari  ajaran  agama  itu  sendiri.  Dua  acuan  (agama  dan  ijma’)  dalam amaliah antar personal tidak boleh saling menghalangi, tetapi saling melengkapi.
Adapun  tindakan  hukum  yang  bersifat  amaliah  social  adalah  kegiatan  intraktif antara  seseorang individu dengan  pihak  lain,  apakah  dibarengi  dengan  kesadaran  diri sebagai  hamba  Allah  atau  bukan.  Artinya,  amaliah  social  keberadaannya  tergantung sepenuhnya  pada  pertimbangan  kemaslahatan  yang  obyektif  dan  rasional.  Apabila pertimbangan  kemaslahatan  menghendaki,  ia  bisa  muncul.  Sebaliknya,  apabila pertimbangan  kemaslahatan  menghendaki  ia  pun  bisa  tenggelam.  Kategori  amaliah sosial  ini  melingkupi  bidang  sosial,  ekonomi,  politik  maupun  budaya,  baik  dilakukan secara individu atau antara individu dengan masyarakat. 23
Untuk  tindakan  amaliah  sosial,  Alquran  maupun  hadis  hanya  terpokus  kepada persoalan  kehalalan,  keharaman,  kemakruhan  atau  kemungkaran  sebagai  acuan moral
22 Ketentuan  tentang  salat,  puasa,  haji  termasuk  tatacara  pelaksanaannya,  meskipun  ada  perubahan seperti jumlah rakaat atau ada keringanan bagi orang yang musafir, acuan dari keabsahan maslahat di sini adalah pada teks ajaran. Dalam konteks Filsafat Hukum Islam, ketentuan agama yang demikian dikategorikan sebagai huokum Islam yang bersifat ta’abbudi atau irrasional, di mana manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah  disyari’atkan. Lihat,  Fathurrahman Djamil, Filsafat  Hukum  Islam, (Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu,  1999) hlm. 52
23 Hukum yang bersifat antar personal dan hokum yang bersifat amaliah social , dalam konteks Filsafat Hukum  Islam,  dikategorikan  sebagai  hukum  Islam  yang  bersifat ta’aqquli atau rasional, di  mana  manusia dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari’ah tersebut. Ibid.,
dari bangunan amaliah itu sendiri. Sedangkan untuk persoalan bagaimana pesan-pesan moral  itu  diwujudkan  dalam  kehidupan  nyata,  sepenuhnya  tergantung  pada pertimbangan  maslahat  dari  manusia  itu  sendiri.  Namun  demikian,  menurut  Masdar maslahat  yang  bisa  menjadi  landasan  aturan  bagi  amaliah  social  harus  didukung minimal dua syarat. 24 Pertama, persyaratan dimaksud harus memiliki dugaan yang kuat bahwa  dalam  jangka  panjang  atau  pendek  tidak  akan  melahirkan  mudharat  baik  bagi pihak  yang  bersangkutan  maupun  bagi  pihak  lainnya.  Kedua,  maslahat  dimaksud mengikat secara umum bukan kepentingan subyektif perseorangan. 25
Pemikiran  Masdar  atas  rekonstruksi qath’i  zhanni di  atas,  termotivasi  atas keprihatinannya  terhadap  wajah  fiqh  yang  selama  ini  kelihatan  dingin  dan  kurang menunjukkan  pemihakan  terhadap  kepentingan  masyarakat.  Fiqh  yang  ada  hari  ini menjadi  pendorong  terbentuknya  sikap  egois  dan  mengutamakan  kepentingan  diri sendiri.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  beberapa  kelemahan  paradigm,  orientasi, perioritas dan perwatakan fiqh itu sendiri. Oleh karena itu, watak-watak ekslusif dalam fiqh, seperti watak pemikiran fiqh yang parsial ( juz’iyah) , kasuistik, dan micro oriented, formulasi  fiqh  yang  hanya  berguna  untuk  menangani  persoalan  pasca  kejadian,  fiqh yang mengabaikan masalah-masalah strategis dan sifat fiqh yang cenderung formalistik, perlu  segera  dicarikan  rumusan  pengganti  yang  lebih  menjanjikan  agar  mampu menghadirkan kemaslahatan universal dan keadilan social. Dalam konteks ini, tawaran teoritis  (ijtihad)  apapun,  baik  didukung  oleh  nas  atau  tidak,  yang  mampu  menjamin kemaslahatan  kemanusiaan dalam  kaca  mata  Islam adalah  sah  dan  umat  Islam  terikat untuk  mengambil  dan  merealisasikannya  dan  kemaslahatan  baginya  merupakan  asas ijtihad.
3. Aplikasi Pemikiran Masdar  Tentang Hukum Ada dua tema pemikiran tentang hukum terkait dengan konsep qath’i  zhanni yang ditawarkan Masdar, berikut penjelasannya;
3.1 Zakat (Pajak) dalam Islam
Dalam  konsep  fiqh  klasik,  zakat  dan  pajak  adalah  dua  hal  yang  berbeda. Zakat  adalah  sejumlah  harta  tertentu  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  orang  yang beragama Islam dan diberikan kepada  golongan yang berhak untuk menerimanya (fakir,  miskin, amil,    mu’allaf, hamba  sahaya, gariimin atau  orang  yang  berhutang,
24 Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan, hlm. 134.
25 Dalam  kitab al-Muwafaqat, ulama    Malikiyah    dan  juga  Hanabilah  mensyaratkan  tiga  syarat  untuk menjadikan  maslahah  sebagai  dalil  hukum,  yaitu  1)  kemaslahatan  itu  sejalan  dengan  kehendak  syara’  dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secaraumum, 2) kemaslahatan itu  bersifat rasional dan pasti  bukan  sekedar  perkiraan,  sehingga  hokum  yang  ditetapkan  benar-benar  menghasilkan  manfaat  dan menolak  kemudaratan,  3)  kemaslahatan  itu  menyangkut  kepentingan  orang  banyak,  bukan  kelompok  atau pribadi. Lihat Abu Ishak ak-Syatibi, op.cit., hlm. 38.  Lihat juga, Abu Hamid al-Ghazali, Syifaal-Ghalil fi al-Bayan al-Syabah wa al- Mukhil wa Masalik al-Ta’lil , Tahqiq  Hamad ‘Ubaid al-Kabisi (Bagdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1971) hal. 182.
Qathi ’ dan Zhanni Menurut Masdar ..... Kholidah
fisabilillah dan ibnu  sabil 26 )  menurut  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  syari’at Islam. 27 Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  Islam  dan  menjadi  salah  satu  unsur pokok  bagi  tegaknya  syari’at  Islam.  Oleh  sebab,  hukum  zakat  adalah  wajib  atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
Zakat  di  samping  merupakan  ibadah  wajib  dalam  rangka  mendekatkan  diri kepada  Allah,  zakat  juga  menurut  Yususf  Qardhawi  sebagai ibadah  maliyah ijtimaiyyah yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan  dalam  membangun  kesejahteraan  masyarakat.  Artinya,  zakat merupakan  sarana  untuk  membantu  dalam  memenuhi  hajat  hidup  orang-orang yang  membutuhkan,  dengan  harapan  dapat  mengurangi  kecemburuan  sosial, dendam  dan  rasa  dongkol  yang  ada  dalam  dada    para  fakir  miskin.  Zakat merupakan sarana paling tepat dan paling utama untuk meminimalisir kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sebagai satu bentuk sikap dari saling membantu dan  solidaritas  di  dalam  Islam  dan  zakat  merupakan  sumber  dana  bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, misalnya sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social dan ekonomi kaum muslimin. 28
Berbeda  dengan  pajak,  Menurut  pasal  1 Undang-Undang  No.  28  tahun  2007 tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan.  Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  Negara  yang  terhutang  oleh  orang  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang  di  mana  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya  dalam kemakmuran  rakyat.    Pajak  dipungut  penguasa,  dalam  hal  ini  adalah  Direktorat Jenderal  Paja  (DPJ)  di  bawah  naungan  Kementeriana  Keuangan  RI,  berdasarkan norma-norma  hukum    untuk  menutup  biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa kolektif untuk mencapa kesejahteraan umum. 29
Pajak  berhubungan  erat  dalam  pembangunan  nasional  baik  pada  sektor swasta  maupun  sektor  umum.  Dengan  adanya  uang  pajak,  pemerintah  dapat melaksanakan  pembangunan  dengan  baik,  memperlancar  roda  pemerintahan, menyediakan  lapangan  kerja  dan  meningkatkan  kemajuan  kehidupan  ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Dengan demikian, terdapat dua fungsi  pajak yaitu;
1) sebagai budgetair, pajak merupakan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke  kas  Negara  sesuai  dengan  waktu  yang  akan  digunakan  dalam  pembiayaan pengeluaran Negara. 2) berfungsi sebagai r egularend (pelengkap), maksudnya pajak
26 Lihat, Alquran surat at-Taubah ayat 60.
27 Yususf Qardhawi, Hukum Zakat, (Mizan: Litera Antar Nusa, 1996) hlm. 848 28 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, jild, II ( Beirut: Dar al-Fikr,)hlm. 732 29 Lihat,  Undang-Undang  No. 28  Tahun 2007  Tentang Ketentuan Uumum danTata Cara Perpajakan
digunakan  sebagai  alat  untuk  melaksanakan  atau  mengatur  kebijakan  Negara untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi maupun social. 30
Berdasarkan  uraian  di  atas  antara  zakat  dan  pajak  berbeda.  Zakat  adalah suatu kewajiban agama dan merupakan ibadah yang dipungut dari kaum muslimin berdasarkan ketentuan Alquran dan hadis dan diberikan kepada orang-orang yang mustahak dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  umat  manusia.  Sedangkan pajak  adalah  iuran  yang  diambil  dari  seluruhh  warga  Negara  tanpa  memandang status social, agama dan kepercayaan untuk pendapatan Negara (kas Negara) dan juga untuk kepentingan pembangunan Negara.
Berbeda dengan Masdar, menurutnya zakat dan pajak bukan dualisme yang dikotomis  melainkan  hubungan  keesaan  wujud  yang  dialektis.  Zakat  bukanlah suatu  yang  harus  dipisahkan,  diparalelkan  dan  apalagi  dipertentangkan  dengan pajak melainkan harus dipersatukan sebagaimana disatukannya ruh dengan badan atau  jiwa  dengan  raga.  Zakat  merasuk  kedalam  pajak  sebagai  badan  atau  raga. Zakat adalah soal niat, soal motivasi, soal komitmen spiritual-moral yang ada pada pribadi-pribadi  beriman  selaku  rakyat  yang  membayarkan  pajak.  Berdasarkan keimanannya  itu,  orang  bukan  saja  merasa    berkewajiban  membayar  pajak  pada atau  melalui  Negara  akan  tetapi  ia  juga  berhak  mentransedentasikan  pembayaran pajaknya itu sebagai penunaian zakat. 31
Pembayaran  pajak  dengan  niat  zakat  akan  menumbuhkan  kesadaran  bahwa pajak  yang  dibayarkan  itu  bukan  sebagai  persembahan  atau  pembayaran  utang kepada Negara, melainkan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan karena Allah SWT  sesuai  dengan  perintahnya.  Artinya,  ikrar  bathiniyah  ini  dapat  menjadikan pembayaran  pajak  yang  bersifat  duniawi  menjadi  bernilai  ukhrawi  dan  sekaligus memberikan  efek  pembebasan  dari  kungkungan  Negara.  Karena  bagaimanapun menurutnya,  ajaran  zakat  bukanlah  ajaran  untuk  kepentingan  umat  Islam  saja melainkan ajaran untuk kemaslahatan dan keadilan semesta.
Inti ajaran zakat yang muthlak, universal dan tidak berubah adalah siapapun yang memiliki kelebihan harta maka ia harus menginfaqkan sebahagian harta yang diterimanya,  dan  harta  yang diinfaqkan harus  ditasaruffkan atau  dibagikan  untuk kemaslahatan  seluruh  anggota  masyarakat  dengan  memprioritaskan  orang-orang yang lemah, meskipun mereka itu bukan orang-orang Islam, agar bisa meringankan beban  ekonomi  mereka.  Menurutnya,  kemaslahatan  yang  dimaksudkan  dalam ajaran zakat di sini adalah kemaslahatan menyeluruh, lintas agama, suku dan juga golongan. 32
30 Ibid.,
31 Ibid , hlm. 119
32 Ibid, hlm. 102
Qathi ’ dan Zhanni Menurut Masdar ..... Kholidah
Gagasan  ini  berangkat  dari  ketidakadilan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat muslim.  Pemisahan  antara  ajaran  zakat  dari  lembaga  pajak,  menyebabkan  umat Islam  menanggung  beban  yang  sangat  berat  karena  harus  melaksanakan  dua bentuk kewajiban yaitu menunaikan zakat sebagai kewajiban agama dan membayar pajak  sebagai  kewajiban  Negara.  Akibatnya,  menurut  pengamatan  Masdar, kewajiban mengeluarkan zakat selalu terkalahkan. Banyak orang kaya muslim yang tidak mengeluarkan zakat tetapi membayar pajak. Untuk itu, umat Islam terutama pemimpin dan ulama, menurutnya  tidak bisa melepaskan  bertanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan yang disebabkan oleh Negara.
Di  samping  itu,  menurut  Masdar,  cakupan  harta  yang  harus  dizakati  tidak terbatas pada jenis kekayaan yang termaktub di dalam nas ,seperti yang dipahami selama  ini.  Menurut  beliau,  untuk  zaman  sekarang  tidak  adil  jika  zakat  itu  hanya diberlakukan  pada  jenis kekayaan  seperti  kurma dan anggur  saja.  Pada  hal  masih banyak  jenis  lain  yang  tidak  kalah  nilai  ekonomisnya  bebas  dari  kewajiban membayar zakat. Demikian juga, tidak adil ketika sector pertanian dikenakan beban zakat,  sedangkan  sektor  industry    atau  jasa  dibebaskan  untuk  membayar  zakat. Menurutnya,  membicarakan  jenis-jenis  barang  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya seperti yang disebut di dalam nas bukan suatu hal penting, yang terpenting adalah menangkap  substansi  kewajiban  zakat  itu  sehingga  bisa  diperluas  cakupannya. Sebab,  tidak  disebutkannya  suatu  jenis  kekayaan  tertentu  di  dalam  nas  hanya karena jenis kekayaan tersebut belum ada pada masa Nabi. 33
3.2 Hak-Hak Reproduksi Perempuan
Pemikiran lain sebagai aplikasi dari konsep qath’I dan zhanni yang ditawarkan Masdar  adalah  persoalan  hak-hak  reproduksi  perempuan.  Menurut  Masdar, terjadinya  bias  gender  dalam  pandangan  Islam  akibat  dari  kesalahan  penafsiran para ulama  terhadap teks-teks nas. Misalnya, Alquran surat al-Baqarah ayat 223;
متئش ئنا مكثرحاوتأف مكل ثرح مكؤ اسن
Artinya:  Isteri-isterimu  adalah  tanah  tempat  kamu  bercocok  tanam,  maka datangilah tempat itu bagaimana saja kamu kehendaki......
Menurut  para  ulama  berpendapat  bahwa  ayat  di  atas,  menunjukkan  seorang suami kapan saja boleh mendatangi isteri dan sebaliknya seorang isteri dalam keadaan apapun  harus  memenuhi  keinginan  seksual  suaminya.    Artinya,  suami  bisa  berbuat bebas  sesuka  hatinya  tanpa  memperhatikan kepentingan isterinya dalam  hal  seks.  Jika seorang  isteri  menolak  ajakan  seks  suaminya,  maka  isteri  dikatakan  berdosa  dan sebaliknya  jika  suami  menolak  ajakan  isteri  tidak  dikatakan  berdosa.  Berbeda  dengan
33 Ibid, hlm. 138.
Masdar,  menurut  beliau  ayat  ini  bukan  semata-mata  membicarakan  persoalan  seks, tetapi lebih kepada persoalan kesuburan wanita.
Untuk  menjustifikasi  sikap  dan  keyakinan  bahwa  perempuan  dalam  posisi  yang rendah,  para  ulama  kemudian  menjadikan  surat  an-Nisa’  ayat  34  sebagai  dasar  dan landasan  teologisnya.  Kata-kata qawwamun dalam  ayat  tersebut  ditafsirkan  sebagai pemimpin  bagi  perempuan.  Kata-kata  ini  menyebabkan  terjadinya  proses pensubordinasian  terhadap  kaum  perempuan.    Pada  hal  menurut  Masadar,  kata-kata qawwamun dalam surat an-Nisa ayat 34 tidak mesti harus ditafsirkan dengan pemimpin. Sebab  pada  ayat  135  dalam  surat  yang  sama, kata-kata qawwamina ditafsirkan dengan ‚penopang, pendukung atau penguat‛.
Masdar sangat menyesalkan sikap para ulama yang menafsirkan kata qawwammun dengan  pemimpin.  Menurut  beliau,  jika  kata  ini  ditafsirkan  dengan  pendukung  atau penguat  seperti  pada  surat  an-Nisa’  ayat  135,  maka  perempuan  akan  memiliki  posisi yang  seimbang  dengan  laki-laki.  Hal  ini  tentunya  sejalan  dengan  keinginan  Alquran sendiri yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Baik laki-laki maupun  perempuan  diciptakan  dari  jiwa  yang  sama  ( nafs  wahidah), jenis  kelamin tidaklah  terlalu  penting  sebab  yang  menentukan  kemuliaan  derajatnya  di  sisi  Allah adalah  ketakwaan.  Dengan  demikian  menurut  beliau,  Perempuan  akan  memperoleh hak-hak yang selama ini telah dimanipulasi oleh kaum laki-laki.
Masdar  mengkritik  relasi  gender  yang  sangat  timpang  dalam  kehidupan bermasyarakat  akibat  dari  pemahaman  yang  salah  terhadap  teks.  Dalam  Pembagian tugas  misalnya,  pekerjaan  rumah  tangga  (memasak,  mencuci,  memandikan,  menyusui anak  dan  merawat  rumah  tangga)  bukanlah  tanggung  jawab  isteri  melainkan tanggungjawab  suami  sebagai  bagian  dari  nafkah  yang  harus  dibayarkannya. 34 Demikian juga dengan persoalan seks, ketika pasangan suami isteri berhubungan seks, pada detik-detik kenikmatannya, isteri bukanlah sebagai obyek tetapi juga subyek yang punya hak untuk merasakan kenikmatannya. 35
Di  samping  itu,  beliau  juga  tidak  sepakat  dengan  ketidakbolehan  perempuan untuk  menjadi  pemimpin  tertinggi.  Menurut  Masdar,  pemahaman  keagamaan  yang melarang  perempuan  menjadi  pemimpin  hanya  dikarenakan  berjenis  kelamin perempuan  harus  ditinjau  ulang.  Menurut  beliau,  bisa  tidaknya  seseorang  menjadi pemimpin  bukan  karena  jenis  kelamin  tetapi  diukur  dari  kemampuan  yang  dimiliki. Kemampuan  yang  mestinya  dijadikan  ukuran  boleht  idaknya  seseorang  menjadi pemimpin.  Artinya,  kepemimpinan  pada  hakekatnya  bisa  dipegang  oleh  siapa  saja
34 Masdar  F.  Mas’udi, Islam  dan  Hak-Hak  Reproduksi  Perempuan:  Dialog  Fiqh  pemberdayaan, (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 64
35 Ibid., hlm. 119
Qathi ’ dan Zhanni Menurut Masdar ..... Kholidah
sepanjang dia mampu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin. 36
Dua  tema  pemikiran  hukum  Islam  yakni  zakat  (pajak)  dan  Hak-hak  reproduksi perempuan,  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  muncul  dari  keinginnnya  untuk mengembalikan  elemen  dasar  nilai  kemaslahatan  kemanusiaan  yakni  keadilan  social dan  hak  azasi  manusia  di  dalam  dan  sebagai  nilai  fundamental  bangunan  pemikiran hukum  Islam  (fiqh).   Sejak  awal,   syari’at  Islam  memiliki  basis  kemaslahatan  manusia. Syari’at  Islam  dicanangkan  demi  kebahagiaan manusia, lahir  bathi,  dunia  dan  akhirat. Sebagai  agama  terakhir,  Islam  merupakan  agama  komprehensif,  universal  dan sempurna. Kesempurnaan Islam bagi Masdar, bukan hanya dalam ajaran spiritual  dan moralitas  individualnya  saja,  melainkan  justru  yang  terpenting  adalah  sejauhmana  ia memberikan  inspirasi  dan  kerangka  dasar  untuk  konsep  social  yang  memadai  bagi suatu zaman atau era modern yang demikian kompleks persoalan kemanusiaan. Untuk itu menurut beliau, segala bentuk tawaran teoritis (ijtihadi) apapun baik, didukung oleh nas  maupun  tidak,  sepanjang  mampu  menjamin  kemaslahatan  umat  manusia  adalah sah dan umat Islam terikat untuk mengambil dan merealisasikannya.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara ulama klasik dengan Masdar dalam  hal qath’i dan zhanni dalam  nas.  Menurut  pandangan  umum  (ulama  klasik), qath’i adalah  lafaz  nas  yang  menunjukkan  kepada  pengertian  yang  jelas,  tegas  serta  tidak  perlu lagi penjelasan lebih lanjut. Sepakat ulama, untuk tidak membolehkan seseorang  melakukan kegiatan  ijtihad  pada  wilayah  nas  yang qath’i .  Nas-nas qath’i terdapat  pada    ketentuan hukum yang bersifat normatif, seperti pembagian warisan, hukuman membunuh, kewajiban salat,  zakat,  puasa  dan  lain-lain.  Sedangkan zhanni adalah  adalah  nas  yang  pengertiannya tidak  tegas,  masih  mungkin  untuk  ditakwilkan  atau  mengandung  pengertian lain  dari  arti literalnya, dalam wilayah ini sepakat ulama untuk  membuka lebar ijtihad. Berbeda dengan Masdar. Menurut beliau, qath’i adalah nushus yang berbicara tentang ghayah atau nilai-nilai etika  moral yang  menjadi    tujuan  suatu tindakan.  Misalnya,  ajaran  kemaslahatan,  keadilan dan  lain-lainya  sebagai  jiwanya  hukum.  Menurutnya nushus yang  demikian  bersifat fundamental,  pasti,  tidak  berubah-ubah  dan  tidak  dibenarkan  untuk  melakukan  ijtihad. Sedangkan dalalah zhanni bagi  Masdar  adalah nushus yang  berbicara  tentang wasilah atau perosedur,  aturan-aturan  teknis  instrumental  yang  dimaksudkan  untuk  mencapai  cita kemaslahatan  kemanusiaan  universal  yang  menjadi  tujuan  syari’at.  Rekonstruksi  konsep qathi’  zhanni yanag ditawarkan Masdar secara eksplisit membuka peluang untuk merubah ketentuan-ketentuan hukum yang selama ini sudah baku di kalangan ulama klasik.
36 Ibid., hlm. 64
Di antara pemikiran Masdar sebagai terapan dari rekonstruksi  konsep qathi’ zhanni yanag  ditawarkan  beliau  adalah    zakat  (pajak)  dan  persoalan  hak-hak  reproduksi perempuan. Dalam Pemikiran ulama klasik, zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan rukun. Sedangkan pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang dipungut  Negara  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya  dalam  kemakmuran rakyat.  Berbeda  dengan  Masdar,  menurutnya  zakat  dan  pajak  bukan  dualisme  yang dikotomis, zakat bukanlah suatu yang harus dipisahkan atau dipertentangkan, tetapi   harus dipersatukan.  Sebab  jika  tidak  demikian,      umat  Islam  akan    menjadi  obyek  ketidakadilan sebuah  system,  yakni  adanya  kewajiban  ganda    yang  ditimpakan  kepada  umat  Islam, membayar  zakat  sekaligus  membayar  pajak.  Untuk  itu,  menurut  beliau,    dalam  perspektif kemaslahatan  yang  berbasis  pada  keadilan,  konsep  zakat  klasik  tersebut  harus  direvisi. Demikian  juga  tentang  hak-hak  reproduksi  perempuan.  Menurutnya,  emaskulasi, inferiorisasi  dan  subordinasi  kaum  perempuan  dalam  segala  aspek  kehidupan  merupakan ketidakadilan  yang  diwujudkan  secara  sistematis  dan  terstruktur.  Strukturisasi ketidakadilan terhadap perempuan harus dihentikan dengan cara member tafsir dan makna baru terhadap nas, sehingga terbangun rasa keadilan semesta.
Qathi ’ dan Zhanni Menurut Masdar ..... Kholidah

## DAFTAR PUSTAKA
Amal,  Taufiq  Adnan. Islam  dan  Tantangan  modernitas,  studi  atas  pemikiran  Hukum  Fazlur Rahman, (Bandung 1989, Mizan)
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
Fuad,  Mahsun. Hukum  Islam  Indonesia:  Dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga  Emansipatoris,
(Yokyakarta: LKiS, 2005)
Ghazali,  Abd  Moqsith. Reorientasi  Istinbath  NU  dan  Operasionalisasi  Ijtihad  Jama’I, ed. Imdadum Rahmat, Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa’il, ( Jakarta: LAKPESDAM: 2002)
Al-Ghazali, Abu Hamid. Syifaal-Ghalil fi al-Bayan al-Syabah wa al- Mukhil wa Masalik al-Ta’lil , Tahqiq  Hamad ‘Ubaid al-Kabisi (Bagdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1971)
Qomar,  Mujamil. NU  Liberal:  Dari  Tradisionalisme  Ahlisunnah  ke  Universalisme  Islam,
(Bandung: Mizan, 2002)
Qardhawi, Yususf. Hukum Zakat, (Mizan: Litera Antar Nusa, 1996)
Al-Khallaf,  Abdul  Wahab. Ilmu  Ushul  al-Fiqh, (Kairo:  Maktabah  al-Dakwah  al-Islamiyah,
1990)
Mas’udi,  Masdar  F. Agama  Keadilan  Risalah  Zakat  (Pajak)  Dalam  Islam, (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1993)
<<<<<<<. Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari’at, Ulumul Quran, Vol. 13, 1995.
<<<<<<<., Islam  dan  Hak-Hak  Reproduksi  Perempuan:  Dialog  Fiqh  pemberdayaan, (Bandung: Mizan, 1997)
Al-Syatibi, Abu Ishak. al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973) Sholeh ,A. Khudori  (Ed), Pemikiran Islam Kontemporer , (Yogyakarta: Jendela, 2003)
Al-Sarakhsi, Ushul al-Sarakhsi, ( Kuwait: Dar al-Qalam, 1977)
Al-Salam, Izzuddin ibn   Abdi. Qawa’id  al-Ahkam  fi  Mashalih  al-An’am, (Beirut:  Dar  al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999)
Thalib,  Safi  Hasan  Abu. Tatbi  al-Syari’ah  al-Islamiyah  fi  al-Bilad  al-‘Arabiya, (Kairo:  Daral- Nahdhah al-Arabiyah, 1990)
Undang-Undang  No. 28  Tahun 2007  Tentang Ketentuan Uumum danTata Cara Perpajakan Zaidan, Abdul Karim. al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, (Bagdad: Dar al-Arabiyah, 1977)
Zahrah, Muhammad Abu. Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th)
Al-Zuhaili, Wahbah, Ushul Fiqh al-Islmai, ( Beirut: Dar al-Fikr, 2001) <<<<<<<<, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, jild, II ( Beirut: Dar al-Fikr,)
Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Integratif