Journal of Governance and Social Policy Volume 3, Issue 2, December 2022 (140-151) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v3i2.29422

## PERTENTANGAN ETNIS MINORITAS TERHADAP AGENDA POLITIK IDENTITAS ELITE PEMERINTAH ACEH
Ovi Amalia Sari 1 , Tabah Maryanah 2 , dan Robi Cahyadi Kurniawan 3 1,2,3 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Indonesia (Penulis korespondensi: oviamalia14@yahoo.com )
Diterima: 09 Desember 2022; Disetujui: 30 Desember 2022; Publikasi: 31 Desember 2022

## Abstrak
Identitas  masyarakat  Aceh  berupaya  digambarkan  dalam  bentuk  simbol  tertentu,  disini,  elite mencoba  mengidentifikasi  masyarakat  Aceh  melalui  bendera  dan  lambang.  Langkah  tersebut menimbulkan pertentangan dari kelompok masyarakat tertentu. Tulisan ini ingin mengkaji tentang fenomena sosial-politik yang ditimbulkan akibat adanya Qanun tentang bendera dan lambang Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, dimana teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling . Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan  verifikasi  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  elite  pemerintah,  terutama  Partai  Aceh, mengidentifikasi  Qanun  bendera  dan  lambang  sebagai  simbol  perdamaian  dan  sekaligus  simbol pemersatu  masyarakat  Aceh.  Namun  hal  tersebut  ditentang  oleh  etnis  minoritas  karena  tidak merepresentasikan  Aceh  secara  menyeluruh.  Walaupun  begitu,  respon  etnik  minoritas  terhadap Qanun  tentang  bendera  dan  lambang  Aceh  terbagi  menjadi  dua  kelompok,  mendukung  dan menentang. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa rancangan qanun tentang bendera dan lambang  Aceh  sangat  dipengaruhi  oleh  agenda  politik  identitas  elite  pemerintah.  Perbedaan pemahaman  antara  elite  pemerintah  Aceh  dan  kelompok  etnis  minoritas  mengakibatkan  belum efektifnya penerapan Qanun tentang bendera dan lambang Aceh di Negeri Serambi Mekkah ini.
Katakunci :  Elite Pemerintah; Etnis Minoritas; Partai Aceh; Politik Identitas.

## Abstract
The identity of the Acehnese people seeks to be depicted in the form of certain symbols, here, the elite tries to identify the people of Aceh through flags and symbols. This step led to opposition from certain groups of people. This paper wants to examine the socio-political phenomena caused by the existence of a Qanun on the flag and symbol of Aceh. The research method used is a qualitative-descriptive method.  Data  collection  tool  used  in  the  form  of  in-depth  interviews,  where  the  technique  of determining the informants used is purposive sampling technique. Data analysis techniques used are data reduction, data display, and data verification. The results of the study show that the government elite, especially the Aceh Party, identify the Qanun flag and symbol as a symbol of peace and at the same time a unifying symbol of the Acehnese people. However, this is opposed by ethnic minorities because they  do  not represent  Aceh  as  a  whole.  Even  so, the response  of  ethnic  minorities  to  the Qanun regarding the flag and symbol of Aceh was divided into two groups, supporting and opposing. Based on this explanation, it is known that the draft qanun on the flag and symbol of Aceh is heavily influenced  by  the  political  agenda  of  the  identity  of  the  government  elite.  Differences  in understanding between the Aceh government elite and ethnic minority groups have resulted in the ineffective implementation of the Qanun on the flag and symbol of Aceh in this Veranda of Mecca.
Keywords : Government Elite; Minority Ethnicity; Aceh Party; Identity Politics.

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan suatu wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah  otonom  untuk  mengelola  urusan  pemerintahan  tertentu  yang  ditetapkan  sebagai urusan  rumah  tangga  daerah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Daerah  otonom sebagai  satuan  pemerintahan  mandiri  yang  memiliki  kewenangan  atributif,  berwenang membuat  peraturan-peraturan  untuk  menyelenggarakan  rumah  tangga-nya.  Disisi  lain, pelaksanaan  otonomi  daerah  telah  menjadi  salah  satu  saluran  politik  identitas,  Nasruddin (2018) memahami politik identitas sebagai suatu tindakan individu maupun kelompok yang mengutamakan usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan landasan identitas, yaitu etnisitas, gender, atau keagamaan.
Berdasarkan  kriteria  etnisitas,  politik  identitas  berupaya  memasukkan  nilai-nilai kedalam  peraturan  daerah,  memisahkan  wilayah  pemerintahan,  dan  mendapatkan  otonomi khusus (Lukmantoro dalam Nasruddin, 2018). Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah daerah  (pejabata  dministrasi  negara)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPRD)  sebagai pemegang  fungsi  legislasi  di  daerah,  Perda  merupakan  pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPRD (Manan, 2002).
Implementasi  politik  identitas  etnis  di  daerah  Indonesia  bisa  ditelusuri  baik  melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun dominasi anggota DPRD dalam menyusun Qanun atau  Perda,  terutama  sekali  pada  daerah  otonomi  khusus.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  sebagai  suatu  bentuk  dari  politik  desentralisasi  menjadi sarana yang konstruktif dalam perkembangan politik identitas di ranah lokal. Melalui undang- undang tersebut memberi kesempatan etnis mayoritas untuk menunjukkan eksistensinya.
Eksistensi  politik  desentralisasi  yang  menguatkan  politik  identitas  etnis  di  Aceh didukung dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA merupakan wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik vertikal yang sudah berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun. Kesepakatan damai keduanya tertera dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus  2005  di  Helsinki,  Finlandia.  MoU  Helsinki  merupakan  manifestasi  perjuangan perdamaian  yang  telah  menjadi  urat  nadi  perpolitikan  di  Aceh  (Mukhrijal et  al. ,  2021), sekaligus soft  power politik  desentralisasi  Aceh  (Djumala,  2013).  Dengan  begitu,  lahirnya kesepakatan  damai  antara  GAM  dan  pemerintah  Republik  Indonesia  merupakan  asa  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik.
Lebih  lanjut,  pengesahan  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  yang merupakan turunan dari MoU Helsinki selain sebagai perintah dari UUD 1945 pasal 18 A, dan pasal 18 B, juga sebagai pengaturan terhadap pembagian kewenangan dan pola relasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang diberikan status otonomi khusus (Usman, 2017). UUPA sebagai landasan hukum yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus di Aceh memiliki  beberapa  perangkat  pelaksanaan  Undang-undang  atau  Undang-Undang,  yaitu  10 Peraturan Pemerintah (PP), 3 Peraturan Presiden (Perpres), 59 Qanun Aceh, serta 10 Qanun Kabupaten/Kota. UUPA Pasal 246 dan pasal 247 memberikan wewenang kepada Pemerintah Aceh  agar  membuat  Qanun  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh  yang  mencerminkan keistimewaan  dan  kekhususan.  Qanun  ini  merupakan  implementasi  dari  butir  1.1.5  MoU Helsinki.
Sebagian masyarakat Aceh menolak dan menyatakan bahwa bendera dan lambang baru Aceh  bukanlah  identitas  rakyat  Aceh  secara  menyeluruh,  tetapi  hanya  mempresentasikan kelompok mayoritas yang berada di pemerintahan. Secara jelas, kelompok masyarakat Aceh yang  menolak  adalah  masyarakat  beretnis  Gayo  yang  ada  di  Takengon  Kabupaten  Aceh Tengah dan Radelong Kabupaten Bener Meriah, dimana masyarakat telah menyebarkan sekitar 10.000  lembar  selebaran  berisikan  ajakan  penolakan  pengukuhan  Wali  Nanggroe,  Qanun Bendera  dan  Lambang  Aceh.  Kondisi  ini  menunjukkan  sikap  dan  tindakan  yang  berbeda sebagai  suatu  dinamika  antar  sub  etnis  masyarakat  Aceh.  Selebaran  tersebut  mengajak masyarakat  di  wilayah  Aceh  Leuser  Antara  (ALA)  melakukan  aksi  menolak  Qanun  Wali Nanggroe,  Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh,  dan  menuntut  Pemerintah  Daerah  Aceh Tengah,  Bener  Meriah,  Gayo  Lues,  Aceh  Tenggara,  Aceh  Singkil,  dan  Subulussalam  untuk tidak  berhubungan  lagi  dengan  pemerintah  Aceh.  Organisasi  Front  Pembela  Tanah  Air  (F- PETA) Kabupaten Aceh Barat meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membatalkan Qanun No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan alasan  bahwa  tidak  semua  rakyat  Aceh  sepakat  dengan  penggunaan  bendera  GAM  menjadi bendera daerah (Dini, 2014).
Adapun penelitian terdahulu terkait Qanun Bendera dan Lambang Aceh, berfokus pada kepastian  hukum  qanun,  menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan. Arabiyani (2018) meneliti tentang kepastian hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian menemukan landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh terdiri dari pasal 18B UUD Tahun 1945, serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-undang Nomor 11 Tahun  2006.  Akibat  hukum  dari  adanya  Pasal  246  dan  Pasal  247  berlaku  dan  sah  untuk
diterapkan  melalui  pembentukan  qanun  Aceh.  Konsekuensi  yuridis  adanya  Qanun  Aceh Nomor 3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah.
Selanjutnya Wijaya (2016) meneliti tentang problem pengesahan bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan bendera bulan sabit dan bintang sebagai bendera Aceh merupakan simbol ‘koreksi’ atas ketidakadilan yang  pernah  dialami  oleh  rakyat  Aceh.  Berikutnya,  Ridwansyah  (2018)  meneliti  tentang pembentukan  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  memberi  legitimasi terhadap qanun tersebut, dalam hal ini pada naskah perubahan komprehensif UUDNRI Tahun 1945 tentang Bab Pemerintahan Daerah, sehingga Pasal 18B menjamin akan hal itu. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dasar terbentuknya qanun tersebut. Proses  evaluasi  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  sudah  dilakukan.  Namun,  belum  ada  titik temu  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Aceh,  sehingga  Qanun  bendera  dan  lambang Aceh tidak bisa dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena terhalang oleh pengaturan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Fahrimal (2017) meneliti tentang polemik Qanun Aceh dalam konstruksi media online Antaranews.com.  dengan  fokus  penelitian  polemik  pengesahan  Qanun  Aceh  dengan menggunakan  pendekatan  analisis  framing.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  pusaran kontroversi  Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh  media  situs  online  antarnews.com menginstruksi realitas bahwa kewenangan Aceh untuk memiliki bendera dan lambang daerah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia.
Berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian ini tidak meneliti aspek hukum dan framing media, tetapi lebih kepada aspek politik, terutama politik identitas. Oleh karena itu peneliti sangat berminat untuk meneliti fenomena sosial politik tersebut dengan berfokus pada pertentangan dari etnis minoritas yang ada di propinsi Aceh.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif. Kemudian, alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam melalui teknik penentuan informan secara purposive sampling . Data yang telah dikumpulkan di  lapangan  kemudia  dianalis  untuk  dipublikasikan,  Adapun  teknik  analisis  data  yang digunakan oleh peneliti adalah reduksi data, display data, dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberadaan bendera dan lambang Aceh sebagai suatu realisasi dari kewenangan Aceh yang berdasarkan  butir-butir  MoU  Helsinki,  juga  telah  diatur  dalam  regulasi  kewenangan pemerintah Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu di dalam Undang- Undang Pemerintah Aceh (UUPA), baik yang tertera pada pasal 246, pasal 247, dan pasal 248. Dengan  demikian  masyarakat  dan  pemerintah  Aceh  wajib  menjalankan  perintah  UUPA tersebut. Selain itu untuk menjaga perdamaian Aceh secara berkelanjutan maka bendera dan lambang Aceh penting diperjuangkan sebagai simbol dan keistimewaan serta kekhususan bagi rakyat  Aceh.  Qanun  bendera  dan  lambang  Aceh  disahkan  oleh  DPRA  dengan  persetujuan seluruh partai politik baik partai politik lokal maupun partai nasional.
“Simbol keistimewaan serta kekhususan Aceh tersebut tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia,  keunikan  ini  menjadi  kebanggaan  masyarakat  dan  pemerintah  Aceh.  Oleh karena  itu  semua  masyarakat  Aceh  diseluruh  wilayah  Aceh  dan  di  luar wilayah  Aceh harus  menerima  sepenuhnya  qanun  bendera  dan  lambang  Aceh  tersebut.  Selain  itu pemerintah Aceh bersama pihak terkait harus melakukan berbagai pendekatan politik secara  konstruktif  dengan  pemerintah  pusat.  Berdasarkan  pendekatan  tersebut  kita harapkan  bendera  dan  lambang  Aceh  bisa  digunakan  sesuai  dengan  kebijakan  dan peraturan  yang  berlaku” (Zikrullah,  tokoh  pemuda  Aceh  Tengah,  wawancara  10 Agustus 2021)
Senada  dengan  pernyataan  diatas,  ketua  DPC  Partai  Demokrat  Aceh  Tengah mengemukakan bahwa mengenai bendera dan lambang suatu daerah bukan suatu hal yang baru dalam  NKRI,  setiap  provinsi  di  Indonesia  memiliki  bendera  dan  lambang  sendiri,  termasuk Aceh dengan bendera dan lambang Pancacita jauh sebelum adanya MoU Helsinki. Sehubungan dengan  konflik  Aceh  yang  diakhiri  dengan  penandatanganan  nota  kesepahaman  antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM yang dikenal dengan MoU Helsinki. Pada salah satu poin, khususnya poin 1.1.5 disebutkan “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol- simbol  wilayah  termasuk  bendera,  lambang  dan,  hymne”.  Simbol-simbol  ini  sesuai  dengan dinamika  politik  mempunyai  nilai  historis,  filosofis  dan  sosial-politik  dalam  kehidupan masyarakat Aceh.
“Nilai-nilai tersebut yang diaplikasi oleh DPRA dengan mengesahkan qanun bendera dan lambang Aceh dan disahkan oleh Gubernur sebagai bendera identitas masyarakat dan Pemerintah Aceh, karena bendera ini sudah ada puluhan tahun yang lalu. Bendera usulan DPRA yang diundangkan oleh gubernur itu lebih dikenal masyarakat Aceh dari pada  bendera  yang  lain  atau  modifikasi  yang  baru  dan  tidak  mendasar.  Berdasarkan proses  hadirnya  bendera  ini  menunjukkan  dengan  jelas  bahwa  bendera  perdamaian antara pemerintah republik indonesia dengan GAM, berdasarkan perjanjian itu GAM tidak  lagi  menuntut  kemerdekaan  dan  sepenuhnya  menjadi  bagian  dari  NKRI.  Oleh karena  itu  sudah  sepantasnya  bendera  dan  lambang  Aceh  diterima  oleh  seluruh masyarakat  Aceh  pada  umumnya  dan  masyarakat  Aceh  Tengah  khususnya” (Ismail Amal, wawancara 23 Juli 2021)
Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang dirumuskan oleh DPRA  bertujuan  untuk  kemaslahatan  masyarakat.  Bendera  dan  lambang  Aceh  merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman damai (MoU) Helsinki 2005 antara pemerintah indonesia dengan GAM. Walaupun pemerintah telah memberikan kebebasan kepada daerah untuk dapat menentukan bendera dan lambang daerah, khususnya pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan  bendera  daerah  Aceh  sebagai  lambang  keistimewaan  dan  kekhususan,  bukan sebagai  lambang  kedaulatan.  Ketentuan  ini  jelas  mengakui  hak  Aceh  untuk  mempunyai bendera daerah.
Selain  kelompok  pendukung,  kehadiran  Qanun  tentang  bendera  dan  lambang  Aceh mendapatkan  pertentangan  langsung  dari  kelompok  etnis  minoritas.  Hal  ini  dikarenakan bendera dan lambang daerah yang diatur di dalam qanun tersebut tidak mewakili Aceh secara keseluruhan, namun hanya mewakili identitas kelompok tertentu, dan secara jelas bahwasanya rancangan  tersebut  mirip  dengan  bendera  GAM  atau  Partai  Aceh.  Tidak  semua  masyarakat Aceh sepakat mengenai pemberlakuan qanun bendera dan lambang Aceh terutama sebagian etnis Gayo di kabupaten Aceh Tengah, kabupaten Gayo Lues, dan Benar Meriah dengan alasan bahwa bendera tersebut selain menyerupai bendera GAM dan juga menyerupai bendera partai lokal  yang  ada  di  Aceh.  Masyarakat  Aceh  khususnya  yang  berada  di  wilayah  tengah  tidak merasa  bahwa  bendera  dan  lambang  yang  diusulkan  oleh  DPRA  merupakan  keinginan  dari masyarakat  Aceh  secara  umum,  dengan  pertimbangan  Aceh  memiliki  berbagai  etnis  yang beragam.  Seharusnya  bendera  dan  lambang  Aceh  menjadi  representatif  masyarakat  secara umum.
“Bendera Aceh harus mendapat pengakuan dari seluruh masyarakat Aceh terutama dari masyarakat  Gayo  karena  kami  juga  merupakan  wilayah  dan  masyarakat  yang  tidak terpisahkan  dengan  provinsi  Aceh  pada  umumnya.  Bendera  ini  pada  hakikatnya merupakan  simbol  perjuangan  perdamaian  konflik  Aceh.  Karena  itu  harus dilambangkan  dengan  simbol-simbol  yang  relevan  dengan  semua  yang  dimiliki  oleh masyarakat  Aceh.  Selain  dari  itu  yang  sangat  kita  khawatir  lagi  pengesahan  bendera Aceh  tersebut  tidak  sesuai  dengan  hirarki  perundang-undangan,  karena  itu  kami masyarakat Gayo merasa sangat segan apabila dianggap oleh pemerintah pusat sebagai pendukung  peraturan  cacat  hukum” (Bahrin  Porang,  tokoh  pemekaran  Gayo  Lues, wawancara 21 Agustus 2021)
Masih berkaitan dengan hasil wawancara di atas, maksud dan kondisi yang sama juga dikemukakan oleh anggota DPRK Gayo Lues bahwa:
“Bentuk  bendera  dan  lambang  Aceh  di  dalamnya  berisi  simbol-simbol  identitas masyarakat tertentu yang tidak dapat mewakili seluruh masyarakat Aceh.menurut hemat kami  bendera  dan  lambang  Aceh  produk  DPRA  tidak  identik  baik  dengan  daerah maupun masyarakat Aceh.qanun bendera dan lambang Aceh harus dibahas oleh seluruh pemerintah  kabupaten/kota  yang  di  selenggarakan  dprk,  namun  daerah-daerah  tidak dilibatkan sehingga perbedaan antara yang setuju dengan tidak setuju terhadap qanun
bendera  dan  lambang  Aceh  berbeda  tajam,  karena  tidak  mencerminkan  aspirasi kesertaan  rakyat  Aceh  juga  tidak  mencerminkan  kebhinnekaan  suku,  budaya  di  Aceh, bahkan bendera dan lambang Aceh tersebut sangat mirip dengan salah satu organisasi politik lokal di Aceh” (Abulsalam, wawancara 24 Juli 2021)
Sehubungan  dengan  penjelasan  tersebut  nampak  dengan  jelas  bahwa  terdapat permasalahan  di  dalam  penempatan  bulan-bintang  menjadi  bendera  Aceh  dan  buraq-singa sebagai  lambang  Aceh.  Munculnya  perbedaan  persepsi  sehubungan  dengan  kebijakan  atau aturan yang telah ditetapkan. Namun perlu diperhatikan bahwa ada sebagian masyarakat yang menolak  atas  penempatan  bulan-bintang  sebagai  bendera  Aceh  dan  buraq-singa  sebagai lambang Aceh. Walaupun secara demokrasi merupakan sebagai suatu dinamika dalam suatu kebijakan, namun pemerintah Aceh harus mementingkan unsur-unsur persatuan dan kesatuan.
Masyarakat  Gayo  Lues  menunjukkan  bahwa  bendera  dan  lambang  Aceh  yang  telah disahkan oleh DPR Aceh dan Gubernur Aceh tidak mewakili masyarakat Aceh Tengah baik dari sisi historis maupun identitas. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat Aceh Tengah diikutsertakan secara aktif dalam proses penyusunan qanun bendera dan lambang Aceh. Oleh karena itu pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan hal itu sebagai salah satu saluran untuk memperkuat eksistensi bendera dan lambang Aceh sebagai identitas yang utuh untuk mempersatukan seluruh etnis Aceh yang terdiri dari berbagai etnis dan sosial budaya. Adanya  Aceh  sebagai  bagian  dari  NKRI  merupakan  hasil  semua  perjuangan  seluruh masyarakat  Aceh,  salah  satunya  masyarakat  Gayo  Lues.  Hal  ini  menjadi  ingatan  kolektif sehingga mampu memberikan masukan-masukan untuk meninjau kembali kebijakan tentang bendera dan lambang Aceh.
“Menurut  saya  munculnya  masyarakat  Gayo  Lues  yang  memberikan  respon  yang sifatnya jelas dan tegas tidak setuju terhadap qanun bendera dan lambang Aceh, karena merasa  sedih  dan  tidak  adil  karena  tidak  mengikutsertakan  masyarakat  Gayo  Lues dalam  tahapan  proses  perencanaan  dan  penetapan  bendera  dan  lambang  tersebut. Berhubung  qanun  ini  pada  dasarnya  bermasalah  dengan  pemerintah  pusat,  sehingga memperkuat  masyarakat  Gayo  Lues  untuk  memberikan  masukan-masukan  yang  tegas khususnya  dengan  masalah  yang  berhubungan  dengan  etnis  dan  budaya  kami  Aceh Tengah” (Rabusah, tokoh adat Gayo Lues, wawancara 17 Juli 2021) Bendera bulan bintang merupakan bendera yang pernah digunakan oleh kelompok GAM, pemerintah Aceh dan DPRA telah menyetujui dan mengesahkan bulan bintang sebagai bendera Aceh. Tetapi penetapan bendera tersebut hanya mewakili golongan tertentu di Aceh. Anggota DPRK Gayo Lues mengemukakan bahwa:
“Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan keistimewaan untuk memiliki bendera  daerah.  Namun  berdasar  pemikiran  dan  penilaian  kami  bendera  tersebut sebenarnya harus memenuhi syarat secara mutlak, dalam hal ini dapat mewakili seluruh keinginan  masyarakat  yang  ada  di  Aceh.  Sebagian  masyarakat  Aceh  belum  bisa menerima bendera bulan bintang dan lambang Aceh tersebut, terutama kami di Gayo
Lues. Masyarakat tidak bisa menerima bendera dan lambang Aceh tersebut karena tidak mewakili  masyrakat  Gayo.  Seandainya  pemerintah  Aceh  dan  gubernur  membentuk bendera dan lambang Aceh lebih sosiologis dan historis, yaitu suatu bendera yang tidak bersentuhan dengan gambaran suatu kelompok tertentu yang terbentuk baik sebelum dan sesudah kesempatan damai, seperti bendera-bendera kerajaan Aceh dahulu, kami sangat optimis  mendapat  sambutan  yang  baik  dari  masyarakat  Gayo  Lues  dan  sekitarnya” (Abulsalam, wawancara 24 Juli 2021)
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  masalah  qanun  bendera  dan  lambang  Aceh memiliki permasalahan dalam pengesahan qanun tersebut. Oleh karena itu timbul keinginan masyarakat  Gayo  Lues  menyampaikan  aspirasinya  dengan  memprotes  qanun  yang  telah disahkan untuk ditinjau ulang. Tindakan protes masyarakat Gayo Lues menjadi salah satu dasar berpikir untuk mendapatkan solusi strategis untuk menyelesaikan persoalan qanun agar akan lebih sesuai dengan tujuan dan semangat perdamaian yang sudah hidup dan berkembang lagi di  Aceh.  Suara  masyarakat  secara  keseluruhan  harus  diutamakan,  tetapi  unsur-unsur  khusus yang  berhubungan  dengan  eksistensi  sebuah  persatuan  juga  harus  menjadi  pertimbangan penting, sehingga tidak menjadi sebagai penyebab perselisihan baru dalam masyarakat Aceh.
Qanun  bendera  dan  lambang  Aceh  yang  mewujudkan  bendera  bulan  bintang  dan lambang  buraq-singa  dinilai  khususnya  sebagai  suatu  identitas  Partai  Aceh  di  DPRA. Masyarakat Gayo Lues menginginkan supaya bendera tersebut ditata ulang dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan historis keAcehan, misalnya dengan mengqanunkan bendera pada masa kerajaan Aceh dahulu. Penataan ulang terhadap bendera dan lambang Aceh yang telah diqanunkan dikemukakan oleh tokoh lokal Bahrin Porang:
“Menurut kami di Aceh Tengah, bendera bulan bintang sebaiknya dan seharusnya ditata ulang,  karena  bendera  ini  seperti  kita  ketahui  dan  kita  rasakan  sangat  menakutkan. Traumatis yang bertahun-tahun ini sama-sama kita jadikan pelajaran saja. Lebih baik untuk  mewujudkan  identitas  Aceh  yang  mengakar  dan  menyeluruh  tentunya  melalui duduk dan musyawarah bersama kita menggunakan bendera kerajaan Aceh masa lalu. Aceh  sangat  kaya  dengan  sejarahnya,  melalui  pembahasan  bersama  maka  dapat  kita aktualisasikan  untuk  mengatasi  masalah  bendera  dan  lambang  Aceh.  Kalau  bendera kerajaan Aceh masa lalu mempunyai manfaat praktis maka sangat layak bendera yang telah diqanunkan digantikan dengan bendera kerajaan Aceh dahulu. Karena bendera ini adalah bendera yang membuktikan kemegahan Aceh pada masa lalu. Masyarakat Aceh pasti akan menerima karena bendera ini murni identitas historis masyarakat Aceh dan bebas subjektivitas”
Berdasarkan penjelasan tersebut keberadaan bendera bulan bintang dan lambang buraq- singa dikhawatirkan akan memunculkan kembali rasa ketakutan dan kegelisahan yang menjadi suatu  traumatis  pada  era  Daerah  Operasi  Militer  (DOM)  dahulu.  Ingatan  kolektif  yang menghancurkan semua aspek kehidupan masyarakat menjadi motivasi yang kuat untuk tidak dapat menerima bendera dan lambing Aceh sebagai suatu identitas bersama.
Sikap dan tindakan masyarakat Gayo Lues yang tidak setuju bendera bulan bintang dan lambang  buraq-singa  sebagai  identitas  Aceh  menjadi  suatu  indikator  bahwa  simbol  tersebut belum mewakili seluruh aspirasi masyarakat Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa belum bisa mempersatukan seluruh masyarakat Aceh. Karena itu akan menjadi kekhawatiran bersama apabila bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa  dipaksakan  untuk  diperlakukan  di  Aceh,  yaitu  akan  mengganggu  stabilitas keamanan.
Hal  tersebut  berbeda  dengan  penjelasan  yang  disampaikan  oleh  Partai  Aceh  bahwa bendera  bulan  bintang  justru  menjadi  suatu  sarana  identitas  yang  konstruktif  dengan memberikan  berbagai  pengaruh  positif,  memperkuat  perdamaian  dan  memperkuat  kesatuan masyarakat Aceh secara bergenerasi. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang anggota Partai Aceh yaitu:
“Bendera bulan bintang tidak muncul secara mendadak apalagi insidentil tapi melalui suatu proses, sehingga sampai berhadapan dengan mou helsinki sebagai identitas Aceh. Tidak hanya saya, siapa saja yang memahami secara langsung tentang bendera ini pasti akan menyatakan bahwa bendera ini bisa mempersatukan seluruh rakyat Aceh karena pada umumnya sangat menghargai mou. Berdasarkan keinginan yang menyeluruh dari masyarakat  Aceh  tersebut,  maka  dengan  bendera  itu  dapat  membangun  perdamaian Aceh  untuk  kehidupan  yang  serasi  dalam  NKRI.  Apabila  keberadaan  bendera  ini diabaikan  kita  khawatir  aka  muncul  kelompok  yang  berusaha  untuk  menghidupkan kembali  bendera  itu  diluar  perdamaian.  Hal  itu  yang  sebenarnya  akan  menimbulkan konflik  baru  yang  sama-sama  kita  harapkan  tidak  terjadi  lagi  di  Aceh.  Saya  sendiri merasa sangat tidak wajar apabila ada sebagian masyarakat bersama pemerintah pusat menyarankan agar menggunakan bendera pada masa kesultanan Aceh sebagai bendera Aceh. Menurut saya, saran itu saya tidak setuju karena kalau kita menggunakan bendera pada masa sultan Aceh dahulu berarti kita akan kembali masa kesultanan dan rakyat Aceh harus memisahkan diri dari NKRI” (Adnan Beuransah, wawancara 9 Juni 2021). Bendera bulan bintang merupakan suatu produk dari proses kehidupan masyarakat Aceh sejak tahun 1976 sampai dengan 2005. Masyarakat Aceh sangat mendukung untuk menjadikan bendera  bulan  bintang  sebagai  identitas.  Pemerintah  Aceh  merasa  sangat  bertanggungjawab untuk menjadikan bendera ini sebagai bendera pemerintah Aceh karena untuk memperkokoh perdamaian yang telah terwujud di Aceh. Hal yang sama dijelaskan oleh Partai Aceh tentang pendapat  tidak  adanya  keterwakilan  utusan  Aceh  Tengah  dalam  proses  perumusan  qanun bendera dan lambang Aceh. Perumusan qanun tersebut tidak didominasi keinginan pemerintah tetapi ada tuntutan dan dukungan dari masyarakat Aceh pada umumnya. Ada prosedur formal DPRA membentuk dan merumuskan bendera Aceh dengan bentuk bulan bintang bahwa:
“Ada pun prosedur yang digunakan oleh DPRA dalam merumuskan Qanun No. 3 Tahun 2013  Tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh  dengan  bentuk  bulan  bintang  dan  buraq singa, tentu saja ada suatu mekanisme dalam melakukan penerapan sebuah qanun dan qanun  itu  diusulkan  oleh  eksekutif  diera  doto  zaini  sebagai  gubernur  Aceh,  pihak
eksekutif  tersebut  mengajukan  draf  tersebut.  Setelah  diterima  oleh  DPRA,  kemudian kami pelajari dan kami analisis secara bersama sehingga ketika kami temukan unsur- unsur yang tidak sinkron, segera kami sinkronkan. Selanjutnya kami bawa ke mendagri hasilnya kami mendapatkan suatu pemahaman, pandangan dan pemikiran yang sesuai dengan draf qanun yang kami ajukan yaitu ada pada sisi yang sama. Dengan demikian hasil yang diajukan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif itu dirumuskan bersama di DPRA, dengan kerja yang sungguh-sungguh berhasil mewujudkan satu qanun sebagai identitas Aceh” (Junaidi, wawancara 25 Juni 2021)
Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kerjasama antara eksekutif dengan legislatif  yang  didominasi  oleh  Partai  Aceh  mewujudkan  suatu  proses  penyusunan  dan pembentukan  bendera  bulan  bintang  sebagai  bendera  provinsi  Aceh  melalui  sebuah  qanun. Bendera  tersebut  juga  telah  didiskusikan  bersama  mendagri  dan  menghasilkan  pandangan bersama. Selain itu pemerintah juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendapat masukan dari masyarakat umum.
Senada dengan penjelasan di atas, petinggi Partai Aceh Muzakkir Manaf atau yang juga biasa disapa dengan Mualem mengemukakan bahwa:
“Semua pihak dari berbagai elemen masyarakat ada dan terpenuhi dalam RPDU itu, karena  yang kita undang yang pertama  kepala  pemerintah kabupaten/kota, dan ketua DPRK kabupaten kota kemudian yang ketiga kepala-kepala mukim, keempat tokoh-tokoh masyarakat  dan  juga  yang  kelima  mahasiswa.  Semua  peserta  RDPU  sangat mengapresiasikan  terhadap  rumusan  yang  diajukan  oleh  eksekutif” (Wawancara,  03 Juni 2021)
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  menunjukkan  qanun  bendera  dan  lambang  Aceh  telah melalui  prosedur  sebelum  dirumuskan  dan  dibentuk  bendera  tersebut.  Semuanya  memilih bendera bulan bintang sebagai bendera pemerintah Aceh karena berkaitan secara langsung baik dengan aspek historis maupun sosiologis dengan keadaan masyarakat Aceh pada umumnya. Hal ini juga dikemukakan oleh Tgk. H. Abdullah Saleh bahwa:
“Sehubungan  dengan  apresiasi  masyarakat  dalam  proses  penentuan  bendera  bulan bintang sesuai dengan yang berlangsung dalam paripurna penetapan di parlemen. Pada waktu paripurna penetapan qanun dihadiri oleh semua fraksi di DPRA, oleh karena itu hal  ini  menunjukkan  bahwa  bukan  hanya  Partai  Aceh  yang  mengusung.  Pada  waktu paripurna penetapan yang mewujudkan qanun, semua fraksi yang ada di DPRA baik PA maupun partai nasional menyetujui qanun bendera dan lambing Aceh itu. Oleh karena itu qanun tersebut bukan milik Partai Aceh tetapi milik semua rakyat dan di ACC setujui semua fraksi di DPR. Tidak ada yang membantah apalagi menolak, karena itu qanun tersebut milik seluruh rakyat Aceh” (Wawancara 17 Juni 2021)
Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa bendera bulan- bintang  tidak  ada  penolakan  dari  semua  fraksi  DPRA.  Semua  unsur  masyarakat  telah menyetujui  bendera  bulan  bintang  disahkan  supaya  menjadi  bendera  pemerintah  daerah. Kondisi ini juga dapat dibuktikan dengan anggota dewan sebagai representatif dari masyarakat Aceh menerima sepenuhnya usulan bendera tersebut sebagai bendera pemerintah daerah Aceh.
Pendapat yang menolak menyatakan bahwa qanun bendera dan lambang Aceh tidak mewakili seluruh  etnis  di  Aceh  terutama  sekali  masyarakat  Gayo  Lues,  sedangkan  pendapat  yang menerima menyatakan bahwa qanun bendera dan lambang Aceh merupakan suatu hasil yang sangat  konstruktif  dari  pemerintah  Aceh  sebagai  identitas  formal  untuk  mempersatukan masyarakat Aceh secara seutuhnya.
Kehadiran  produk  qanun  bendera  dan  lambang  Aceh  telah  melahirkan  perbedaan penafsiran  diantara  pihak  terkait,  tidak  sedikit  kalangan  menganggap  bahwa  bendera  Aceh menyerupai bendera GAM atau Partai Aceh. Sedangkan pemerintah Aceh menganggap bahwa GAM sudah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh karena itu semua simbol terkait GAM merupakan suatu kebenaran untuk digunakan. Selain dari itu simbol bendera dan lambang Aceh merupakan hasil penafsiran, pemaknaan Partai Aceh dari identitas  budaya  Aceh.  Pada  sisi  lain  terjadi  perbedaan  pendapat  antar  etnis  minoritas  yaitu yang mendukung dan ada yang menolak, mereka yang menolak menyatakan bahwa bendera dan  lambang  Aceh  tidak  mewakili  identitas  budaya  mereka,  sedangkan  yang  mendukung mereka menyatakan bahwa bendera dan lambang Aceh merupakan hak istimewa masyarakat Aceh pada umumnya termasuk etnis Gayo di kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

## SIMPULAN
Identitas budaya Aceh merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus yang dimiliki etnis  Aceh  dalam  hal  kebiasaan  hidup,  adat,  bahasa,  nilai,  relegi.  Identitas  etnis  Aceh berhubungan  erat  dengan  budayanya,  sehingga  untuk  mengategarorikan  masyarakat  Aceh harus berdasarkan budaya Aceh. Karena itu identitas etnis Aceh dapat menunjukkan identitas budaya Aceh
Pendapat etnis minoritas terhadap rancangan Qanun bendera dan lambang Aceh terdiri dari  dua  pendapat  yaitu  pendapat  yang  menolak  dan  menerima.  Pendapat  yang  menolak menyatakan bahwa Qanun Bendera dan lambang Aceh tidak mewakili seluruh etnis di Aceh terutama sekali masyarakat Aceh Tengah dan Gayo Lues sedangkan pendapat yang menerima menyatakan  bahwa  qanun  bendera  dan  lambang  Aceh  merupakan  suatu  hasil  yang  sangat konstruktif dari pemerintah Aceh sebagai identitas formal untuk mempersatukan masyarakat Aceh secara seutuhnya.
Berdasarkan dua pemahaman masyarakat yang sangat berbeda terhadap qanun bendera dan  lambang  Aceh  maka  menimbulkan  dua  bentuk  tindakan  nyata  dari  masyarakat  tersebut yaitu  tindakan  menolak  secara  total  dan  tindakan  menerima  sepenuhnya,  sehingga  produk
qanun  tersebut  dari  sisi  sosiologis  tidak  efektif  untuk  diaplikasikan  karena  berpengaruh terhadap interaksi sosial politik yang tidak produktif.

## REFERENSI
Arabiyani, A. (2018). Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20 (2), 295-314.
Dini, M. F. (2014). Urgensi Pengawasan Preventif terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21 (1), 96-119.
Djumala,  D.  (2013). Soft  Power  Untuk  Aceh:  Resolusi  Konflik  dan  Politik  Desentralisasi . Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Fahrimal, Y. (2017). Polemik Qanun Aceh Dalam Konstruksi Media Online Antaranews.com. Communication, 8 (1), 12-35.
Manan, B. (2002). Menyonsong Fajar Otonomi Daerah . Yogyakarta: PSH FH UII.
Mukhrijal,  M.,  Rassanjani,  S.,  Herizal,  H.,  &  Afrijal,  A.  (2021).  The  Winning  of  the  Partai Aceh in a Psychological Political Approach. Journal of Governance and Public Policy, 8 (2), 140-156.
Nasrudin, J. (2018). Politik identitas dan representasi politik (Studi kasus pada Pilkada DKI periode 2018-2022). Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 1 (1), 34-47.
Ridwansyah, M. (2018). Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh/The Establishment of Aceh Qanun No 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7 (1), 109-126.
Usman,  U.  (2017).  Dinamika  Politik  Sepuluh  Tahun  Perdamaian  Di  Aceh  (Analisis  Politik Kawasan  Pesisir  Timur  Aceh). Jurnal  Humaniora:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Ekonomi  dan Hukum, 1 (1), 50-60.
Wijaya,  E.  (2016).  Problem  Pengesahan  Bendera  Aceh  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan). Padjadjaran Journal of Law, 3 (1), 154-172.