## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Dalam Perspektif Pegiat Dan Pelaksana Pemilu

## Farkhani
Dosen Fakultas Syari’ah, IAIN Salatiga, Jl. Lingkar Salatiga, Salatiga, 50716
E-mail: farkhani_76@yahoo.com
Abstract — Awal  tahun  2018,  muncul  keinginan  dari  para  elit  politik  untuk  melaksanakan  pilkada  dengan  sistem  pemilihan  tidak langsung.  Untuk  kepentingan  ini,  mengetahui  pandangan  dan  argumentasi  pegiat  dan  pelaksana  pemilu  daerah  (Kota  Salatiga) penting untuk diketahui untuk mengukur sebarapa kebernerimaan pada sistem pemilihan yang akan dilakukan. Penelitian lapangan (field  research)  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengambilan  data  melalui  wawancara  mendalam  (indept interview). Obyek yang diteliti adalah para pegiat dan pelaksana pemilu di Kota Salatiga. Hasil penelitian adalah munculnya wacana perubahan  sistem  pemilihan  kepala  daerah  dari  sistem  langsung  kepada  sistem  perwakilan  karena;    ketimpangan  “energi”  yang dikeluarkan  dengan  hasil  yang  diharapkan,  ada  “luka”  yang  tidak  cepat  sembuh  dari  hasil  kontestasi  yang  melibatkan  partisipasi langsung warga negara, dan anggaran negara yang sangat terkuras serta pertimbangan  untung rugi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.  Pandangan pegiat dan pelaksana pemilu di Kota Salatiga tidak sepakat pada pengembalian sistem pemilihan  kepala  daerah  lewat  perwakilan  DPRD.  Ketidaksetujuannya;  pemahaman  leterlijke  tentang  demokrasi  dan  kedaulatan rakyat, tidak mengimbangi perkembangan makna serta praktiknya di negara-negara modern, pemahaman partisipasi yang terbatas pada  keterlibatan  warga  negara  pada  pesta  demokrasi  secara  langsung,  dan  kekhawatiran  berlebihan  pada  sistem  pemilihan perwakilan.
Keywords — : sistem pilkada; demokrasi; pegiat dan pelaksana pemilu.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai  negara  bangsa ( nation-state ), semenjak kelahirannya  mamandang penting keberadaan pemimpin  negara. Oleh  karena  setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  Negara  Indonesia,  pada  hari  berikutnya  saat  sidang  BPUPKI,  selain  berisi pengesahan  konstitusi  negara  (UUD  1945)  juga  ikut  ditunjuk  Soekarno  dan  Hatta  sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden  atas usulan Otto  Iskandardinata. Ini  menunjukkan  bahwa keberadaan dan  model pemilihan pemimpin  negara telah difikirkan sejak awal kemerdekaan, walaupu mekanismenya berbeda dengan apa yang disahkan beberapa saat sebelumnya.
Pada  masa-masa  awal  terbentuknya  negara  digunakan  mekanisme  penunjukan  sebagai  upaya  untuk  menghindari  kondisi facum  of  power dan  untuk  memperteguh  Indonesia  sebagai  sebuah  negara  juga  agar  roda  pemerintahan  berjalan  dari  pusat sampai  ke  daerah-daerah.  Pada  fase  berikutnya,  pemilihan  pemimpin  negara  dan  daerah  dilakukan  dengan  cara  perwakilan dalam sidang-sidang parlemen, pada masa reformasi pemilihan kepala negara (presiden dan wakil presiden) dilakukan dengan cara langsung atas amanat  Amandemen UUD 1945 dan terealisasi dalam pemilu tahun 2004 (Farkhani, 2011: 31). Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah baru dapat direalisasikan pada bulan Juni 2005.
Sejak bulan Juni 2005 itulah, Indonesia memasuki babak baru berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan ditingkat lokal. Kepala daerah baik bupati/walikota maupun gubernur yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, mulai Juni 2005 dipilih langsung oleh rakyat, melalui proses pemilihan kepala daerah yang sering disingkat dengan pilkada langsung. Untuk kepentingan  ini, pemerintah telah  mensahkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 (Muhammad Asfar: 2005).
Dalam  negara  demokrasi,  sistem  pemilihan  kepala  negara,  kepala  pemerintahan,  senator  (wakil  rakyat),  lembaga  atau institusi  pemerintahan  yang  merepresentasikan  rakyatnya  hanya  dikenal  dengan  dua  sistem;  pertama  sistem  pemilihan  lewat perwakilan dan kedua, sistem pemilihan langsung.
Tujuan yang hendak dicapai dari dua sistem atau model tersebut adalah pemimpin atau wakil-wakil yang terpilih benar-benar mencerminkan representasi rakyat (pemilih) dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari pemilih serta dapat mengatasnamakan rakyat  dan  mempertanggungjawabkannya  pada  rakyat.  Legitimasi  tersebut  mencakup  legitimasi  secara  yuridis,  artinya keterpilihan  wakil-wakil  rakyat  (eksekutif  maupun  legislatif)    betul-betul  berlandaskan  pada  prosedur  dan  proses  pemilihan yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  legitimasi  sosiologis,  artinya  wakil-wakil  rakyat  itu  terpilih dengan prosedur dan tata cara yang memelihara dan mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi dan norma-norma sosial sebagai perwujudan mekanisme partisipasai, kontrol, pendukungan dan penagihan janji rakyat terhadap wakil-wakilnya. Juga legitimasi etis  yang  mempersoalkan  keabsahan  wewenang  kekuasaan  politik  dari  segi  norma-norma  moral  (Joko  J.  Prihatmoko,  2005: 101).
Model  pemilukada  yang  baru  ini,  menjadi  suhu  politik  di  daerah  bergairah,  dinamis  dalam  dimensi  positif  dan  negatif perpolitikan  di  daerah  di  seluruh  wilayah  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Tidak  hanya  suhu  politik  yang

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
bergairah, sektor ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada juga ikut terkerek naik, warna dan corak politik pun bermunculan, baik sektarian maupun idelogis sampai pada politik transaksional.
Setelah  lebih  dari  satu  dasawarsa  penyelenggaraan  pilkada  langsung  dengan  ragam  gegap  gempita,  keterlibatan  langsung masyarakat  pemilih  dan  para  penggembiranya,  budaya  politik  lokal  yang  bergairah  dan  berubah,  hasil  yang  diperoleh  dari produk  pilkada  langsung  berupa  pemimpin  daerah  yang  beragam  kapasitas,  kapabilitas,  dan  integritasnya  serta  hasil pengelolaan  otonomi  daerah  oleh  pemimpin  kepala  daerah  hasil  pilkada  langsung,  kini  tiba-tiba  muncul  wacana,  diskursus tentang pembelokan kembali pada sistem pemilukada tidak langsung yang telah terkubur 14 tahun yang lalu.
Sistem  pemilukada  tidak  langsung  yang  diangkat  lagi  walau  baru  sebatas  wacana  ini  bukan  tanpa  sebab.  Pengalaman  14 tahun penyelenggaraan pemilukada  langsung dengan  hasil  yang diperolah dari perhelatan tersebut di pandang tidak equivalen dengan  ―energi‘  yang  dikeluarkan  oleh  para  penyelenggara  negara,  partai  politik  dan  masyarakat  pemilih.  Ongkos,  ekonomi, ongkos  politik,  dan  ongkos  sosial-budayanya  terlalu  tinggi  bila  dibandingkan  dengan  hasil  yang  didapatkan  dari  pagelaran pilkada langsung.
Bila  memperhatikan  diskurus  para  elit  melalui  ragam  media,  dapat  disimpulkan  beberapa  alasan  untuk  menggeser  sistem pemilihan  kepala  daerah  langsung  kepada  sistem  lama  yang  pernah  dilakukan  pada  masa  Orde  Baru  dan  awal  masa  Orde Reformasi,  sebagai  berikut;  pertama,  dari  sisi  penyelenggaraan  negara;  negara  menciptakan  lembaga-lembaga  baru  yang berkaiatan dengan penyelenggaraan pemilu dari  hulu sampai  hilir, seperti KPU Daerah, Bawaslu Daerah,  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) dan lain-lain. Keberadaan lembaga-lembaga baru ini jelas membutuhkan energi  baik sumber daya  manusianya  sampai  pada  sumber  daya  keuangan  yang  jelas  memberi  beban  cukup  signifikan  bagi  APBN.  Kedua  bagi partai  politik,  pilkada langsung  menguras  banyak  “energi”;  pencarian  kader  yang  mumpuni  dan  memiliki  eletablitas  tinggi yang  tidak  mudah,  merancang  koalisi,  merancang  kampanye  dan  lain  sebagainya  yang  membutuhkan  banyak  waktu,  biaya, pikiran,  tenaga  dan  sumber  daya  lainnya.  Ketiga,  bagi  masyarakat  pemilih  ikut  terkuras  “energinya”;  terbuang  waktu, terganggung oleh hingar bingar kampanye, perbedaan pilihan dalam satu keluarga atau komunitas, terkuras emosi dan bahkan dimanfaatkan  oleh  partai  politik  atau  kontestan  untuk  bersitegang  dengan  lembaga  negara  penyelenggara  pemilu  bahkan dengan kawan sedaerah dan lain-lain.
Wacana perubahan sistem pemilihan pemilu dari langsung menjadi tidak langsung, pasti akan berimbas kepada keberadaan para  pegiat  dan  pelaksana  pemilu,  terutama  yang  berada  di  daerah-daerah,  seperti  KPU  Daerah,  Bawaslu  Daerah  dan lembaga  swadaya  masyarakat  pengawas  dan  pemantau  pemilu  daerah  yang  independen.  Oleh  karenanya  tulisan  ini  untuk mengetahui  bagaimana  reaksi para  pegiat  dan  pelaksana  pemilu  di  Kota  Salatiga,  terutama  bagi  mereka  yang  bergiat  di lembaga-lembaga negara maupun lembaga swadaya masyarakat, terhadap wacana pengembalian sistem pemilu kada dari secara langsung menjadi tidak langsung.

## II. PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA
Pasca  Indonesia  merdeka,  roda  demokrasi  sudah  mulai  dipasang  dan  digerakan  dalam  porsi  kontektualisasi  demokratisasi bayi  merah  di  bumi  pertiwi.  Dalam  panjang  sejarahnya  di  Indonesia,  demokrasi  selalu  berbeda  interpretasi  dan  aplikasi. Menurut  Farkhani (2011:  11-26) paling tidak ada 5 (lima) tema tentang demokrasi; demokrasi  liberal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila dan demokrasi reformasi.
Gerak  roda  demokrasi  yang  berubah  dalam  tiap  episode  keindonesiaan  tidak  menghapus  ciri  negara  demokrasi  yang digariskan  oleh  banyak  ilmuan,  yaitu  adanya  pemilihan  umum.  Pemilihan  umum  di  Indoenesia  memiliki  sejarah  panjang, demikian pula pemilihan kepala daerah yang disingkat pilkada ataupun pemilukada.

## A. Sejarah pemilihan kepala daerah
Sejarah pemilihan kepala daerah di Republik ini sepanjang tahun 1955 sampai 2004 tidak ada peraturan perundang-undangan yang  memberikan  legalisasi  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung.  Kondisi  demikian  dapat  dipahami  karena  tipikal penguasa dan sistemnya dirancang sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaannya.
Structural  effeciency  model dalam  menentukan  pemimpin-pemimpin  lokal  lebih  disukai  oleh  penguasa,  disamping  karena faktor efesiensi dan efektifitas juga menjadi jalan yang sangat mudah bagi penguasa untuk melakukan intervensi, menentukan dan menjamin loyalitas pemimpin-pemimpin daerah pada pemimpin pusat (Farkhani, 2011: 40).

## 1. Masa penjajahan
Di masa pemerintahan Hindia Belanda berlaku ketentuan Decentralisatie 1903 dan Koninklijk Desluit (Joko J. Prihatmoko, 2005:  38).  Pemerintah  Belanda  saat  itu  membagi  Hindia  Belanda  ke  dalam  dua  sistem  pemerintahan,  yaitu  daerah administratif  dalam  rangka  dekonsentrasi  yang  dikenal  dengan  sebutan gewesten,  onderafdelingan dan afdelingan yang dipimpin oleh Gubernur, Residen, Asisten Residen, Wedana, Asisten Wedana yang dipilih secara penunjukan oleh Gubernur Jenderal dengan kewajiban pribumi yang menduduki jabatan memberikan upeti.
Rezim pemerintahan Belanda berganti oleh pemerintahan Jepang. Pada Pemerintahan Jepang di Indonesia telah dikeluarkan 3  (tiga)  undang-undang  yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  disebut  dengan  3  (tiga )  osamu  sirei 1942/27  yaitu  Undang-Undang  Nomor  27 tentang  perubahan  sistem  pemerintahan  (tertanggal  6-8-2602),  Undang-Undang Nomor 28 tentang perubahan ― syuu” (tertanggal 7-8-2602) dan Undang-Undang Nomor 30 tentang mengubah nama negeri dan  nama  daerah  (tertanggal  1-9-2602).  Pemerintahan  Jepang  membagi  daerah  menjadi  karesidenan  yang  disebut  ― syuu”

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
dan residennya disebut ― syuutyoo” . Setelah karisidenan terdapat dua pembagian daerah yang disebut ― ken” dan  ― si” yang dikepalai oleh ― Kentyoo” dan  ― Sityoo” . Di tingkat  kawedanan, keasistenan dan desa dikenal dengan nama ― Gunson” dan ― Ko” sedangkan  kepala  daerahnya  disebut  ― Guntyoo” ,  ― Sotyoo” dan  ― Kutyoo” dimana  pengangkatannya  ditunjuk  oleh Pemerintah  Jepang  (Bungasan  Hutapea,  2015).  Pada  masa  ini  semua  kepala  daerah  ditunjuk  langsung  oleh  pemerintah penjajah.

## 2. Masa awal kemerdekaan
Pada  masa  awal  kemerdekaan,  pemimpin-pemimpin  daerah  atau  kepala  daerah  masih  menggunakan  cara  yang  pernah dijalankan pada  masa penjajahan,  yakni penunjukan atau pengangkatan  langsung oleh pemerintah  pusat. Mempertahankan model  ini untuk menjaga kepentingan  negara  yang baru  merdeka karena situasi politik, keamanan  dan  hukum  yang  belum stabil. Kepentingannya adalah membangun kesatuan dan integrasi seluruh masyarakat Indonesia (Farkhani, 2011: 32). Ciri utama dari model penunjukkan langsung adalah;
a) Mekanisme pilkada sangat tertutup dan rakyat tidak memiliki akses informasi dan partisipasi.
b) Kekuasaan  dan  kewenangan  pejabat  pusat  sangat besar,  sebaliknya  kekuasaan  dan  kewenangan  kepala  daerah  sangat kecil dan tergantung.
c) Kepala daerah lebih sebagai alat pemerintah pusat daripada pemerintah daerah.
d) Peranan DPRD sangat kecil bahkan dinafikan.
e) DPRD  tidak  dapat  meminta  pertanggungjawaban  kepala  daerah  atau  sebaliknya  kepala  daerah  bertanggung  jawab kepada pemerintah pusat (Joko J. Prihatmoko, 2005: 72).

## 3. Masa Orde Baru
Model  pemilihan  kepala  daerah  pada  era  Orde  Baru  adalah  menggunakan  sistem  perwakilan  semu,  kepala  daerah  seolah- olah  dipilih  oleh  DPRD  akan  tetapi  penentunya  adalah  pemerintah  pusat.  Pada  sistem  ini  seringkali  kandidat  hanya  satu pasang (kontestan tunggal).
Ciri utama dari sistem perwakilan semu adalah;
a) Mekanisme yang digunakan seolah-oleh demokratis atau bahkan tidak ada mekanisme.
b) Kekuasaan atau wewenang pusat menentukan kepala daerah sangat besar.
c) Kepala daerah bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.
d) Peran DPRD sangat terbatas.
e) Partisipasi masyarakat sangat terbatas atau formalitas saja (Joko J. Prihatmoko, 2005: 73).
Sistem perwakilan semu  ini  berjalan sepanjang berkuasanya rezim Orde Baru. Pada masa  ini sangat banyak kepala daerah diduduki oleh anggota ABRI baik yang masih aktif maupun yang telah purnawirawan (dwi fungsi ABRI).

## 4. Masa awal reformasi
Setelah  reformasi  bergulir,  ada  pergeseran  sistem  pemilihan  kepala  daerah,  dari  perwakilan  semu  (pemilihan  seolah-olah) menuju  sistem  perwakilan.  Sistem  perwakilan  membebaskan  pemilihan  kepala  daerah  dari  intevensi  pemerintah  pusat. Kepala daerah benar-benar dipilih dalam satu mekanisme yang dijalankan secara murni dan konsekuen oleh anggota DPRD sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 1999.
Ciri utama dari sistem perwakilan ini adalah;
a) Mekanisme pemilihan (di DPRD) terbuka.
b) Akses masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol terbuka walau terbatas.
c) Partai politik berperan penting, terutama dalam penjaringan calon.
d) DPRD melakukan pemilihan dan dapat meminta pertanggungjawaban kepala daerah.
e) Pejabat pusat hanya mengesahkan (Joko J. Prihatmoko, 2005: 75).

## 5. Masa setelah lahirnya UU No. 32 Tahun 2004
UU No. 32 Tahun 2004 adalah pengganti UU No. 22 Tahun 1999. UU No. 32 Tahun 2004 merupakan interpretasi resmi dari bunyi pasal 18 ayat 4 UUD 1945, bahwa  yang dimaksud dari klausul  ―dipilih  secara demokratis‖ adalah dipilih  langsung oleh rakyat dalam mekanisme pemilihan kepala daerah.
Atas amanat UU No. 32 Tahun 2004, pemilihan  kepala dearah secara  langsung dapat dilaksanakan pada bulan  Juni 2005. Sejak  tahun  itu  sampai  2018,  rakyat  Indonesia  sering  kali  disajikan  berita  tentang  perhelatan  pemilihan  kepala  daerah  di seluruh negeri dengan berbagai dinamika plus minus yang menyertainya.
Ciri-ciri penting dari model ini adalah;
a) Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
b) Calon kepala daerah tidak tunggal.
c) Akses masyarakat untuk partisipasi dan melakukan kontrol sangat terbuka.
d) Peran partai politik cukup dominan terutama dalam penjaringan calon kepala daerah.
e) Kriteria calon kepala daerah lebih terperinci (Farkhani, 2011: 35).

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
f) Kekuatan  figur  calon  kepala  daerah  lebih  diperhitungkan  daripada  parti  pengusungnya  (dengan  ada  beberapa  kasus calon independen menjadi pemenang pilkada).

## 6. Masa pilkada gabungan dan pilkada serentak
Pada  era  ini  sistem  yang  diterapkan  tetap  merujuk  pada  UU  No.  32  Tahun  2004  –pemilihan  secara  langsung,  hanya  saja teknis  pelaksanaan  yang  digabungkan  antara  pemilihan  gubernur  dengan  pemilihan  bupati/walikota.  Pilkada  gabungan pernah  dilaksanakan  pada  tahun  2010  dan  2011,  akan  tetapi  tidak  secara  massif  dalam  arti  hanya  ada  beberapa  saja penggabungan  atau  pembarengan  pelaksanaan  pilkada  gubernur  dan  bupati/walikota.  Adapun  pilkada  serentak  dilakukan dalam periode tahun 2015, 2017 dan 2018. Argumentasi sederhana dari teknis yang berbeda ini adalah karena pelaksanaan pilkada  langsung  mandiri  (tidak  serentak)  selama  ini  dipersepsikan  telah  menghabiskan  ongkos  politik  yang  mahal,  dan tidak mencerminkan prinsip efektifitas dan efesiensi (Muharam, 2015).
Model  pemilihannya  secara  langsung,  namun  ciri  utama  sebagaimana  tertulis  dalam  ―point  e‖  terjadi  pergeseran  yang merubah ciri utama, seperti dalam pilkada serentak tersebut terdapat kasus pasangan calon tunggal dihadapkan dengan kotak kosong (kotak kosong sebagai pemenang) dan figur calon tidak dilihat sebagai faktor dominan penjatuhan pilihan pemilih, tetapi melihat juga partai atau koalisi partai pengusungnya karena sentimen-sentimen tertentu.

## B. Sistem pemilihan kepala daerah
Secara umum pemilihan mengenal 2 sistem, langsung dan tidak langsung (perwakilan dan penunjukkan). Dua sistem/model inilah  yang  menjadi pengalaman Indonesia dalam  pemilihan kepala daerah setelah reformasi 1998. Sebelum  lahir UU No. 32 tahun  2004,  kepala  daerah  dipilih  secara  tidak  langsung  atau  dipilih  melalui  mekanisme  perwakilan  oleh  anggota  legislatif  di DPRD, setelah Undang-Undang  itu  lahir kepala daerah dipilih secara  langsung dalam sebuah pesta demokrasi  berupa pilkada sampai sekarang.
Perubahan sistem dari tidak  langsung  menjadi secara  langsung dalam waktu  yang cukup dekat tersebut bukan tanpa sebab. Menurut hemat peneliti paling tidak ada dua alasan;
1. Masih ada sisa-sia traumatik pada sistem pemilihan perwakilan semu yang terjadi pada masa Orde Baru dan
2. Arah perubahan pemahaman  makna demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk diaplikasikan sedekat-dekatnya dengan daulat rakyat, ―suara rakyat suara Tuhan‖.
Merujuk  pada  peristiwa  amandemen  UUD  1945  yang  memberikan  tambahan  klausul  pada  pasal  18,  pada  ayat  4  tertulis kalausul  ―Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintahan  provisni,  kabupaten  dan  kota  dipilih secara  demokratis‖.  Klausul  ―dipilih  secara  demokratis‖  menurut  Abdul  Mukhtie  Fajar  (2006:  102)  dapat  dimaknai  dipilih secara langsung maupun dipilih secara tidak langsung. Namun menurut Aidul Fitriciada Azhari (2015: 2) yang saat itu sebagai staf ahli dan mengikuti jalannya persidangan di MPR, klausul itu muncul disebabkan karena belum ada kata sepakat pada sistem pemerintahan  yang  akan  dianut,  apakah  presidensial  murni  ataukah  semi  presidensial  sebagaimana  naskah  asli  UUD  1945. Disamping  itu  untuk  mengakomodir  beberapa  daerah  yang  karena  status  kedaerahannya,  kepala  daerah  tidak  dipilih  secara langsung.
Setelah pilkada langsung dengan beberapa pengecualian pada daerah tertentu sesuai dengan undang-undang berjalan, sudah barang  tentu  disertai  dengan  pengharapan  pada  hasil  yang  lebih  baik  dan  hal-hal  yang  lainnya  (pertimbangan  untung  rugi), belakang ini mulai diperbincangkan (wacana) kembali untuk kembali pada sistem lama, pemilihan secara tidak langsung.
Memang ada manfaat dari sistem pemilihan langsung, terutama dari aspek demokrasi prosedural dan lebih dekat pada makna demokrasi  secara  terminologis.  Namun  harapan  lain  di  luar  itu  justru  tidak  menjadi  kenyataan,  bahkan  menjadi  beban  bagi negara dan masyarakat; politik transaksional menjadi lebih massif, mahar politik dianggap suatu hal yang wajar, hingar bingar kampanye,  beaya  politik,  sosial,  ekonomi  bahkan  psikologi  yang  cukup  berpengaruh  (tinggi)  bagi  negara  dan  masyarakat pemilih.
Mempertimbangkan  banyak  hal  negatif,  terutama  efesiensi  dana  penyelenggaraan  pilkada  yang  menguras  APBN,  aspek sosiologis dan psikologis masyarakat, wacana pengembalian pada sistem lama (pilkada tidak langsung) kembali ditawarkan.
Pro-kontra atau tarik menarik antara kembali ke sistem lama dan bertahan dengan model baru terlihat menguat pasca pemilu 2014, antara kubu koalisi pemerintah dan kubu oposisi. Kubu oposisi menghendaki model pemilihan tidak langsung merancang undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota agar dipilih melalui mekanisme perwakilan di DPRD. Dalam sidang  paripurna  DPR,  kubu  oposisi  yang  jumlahnya  lebih  banyak  dari  kubu  koalisi  pemerintah  memenangkan  voting,  maka disahkan rancangan itu menjadi UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Bagi oposisi,  lahirnya UU No. 22 Tahun 2014  merupakan koreksi atas kekurangan pelaksanaan pilkada  yang dilaksanakan secara  langsung.  Berdasarkan  evaluasi  atas  penyelanggaran  pemilihan  gubernur/wakil  gubernur,  bupati/wakil  bupati, walikota/wakil  walikota  secara  langsung  sejauh  ini  menunjukkan  fakta  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  negara  dan  oleh pasangan  calon  untuk  menyelenggarakan  dan  mengikuti  pemilihan  gubernur/wakil  gubernur,  bupati/wakil  bupati  dan walikota/wakil  walikota  secara  langsung  sangat  besar  dan  berpotensi  pada  peningkatan  korupsi.  Kementerian  Dalam  Negeri mencatat sekitar 330 atau sekitar 86,22% kepala daerah tersangkut kasus korupsi (Bungasan Hutapea, 2015).
Undang-undang  yang  baru  disahkan  tersebut  segera  mendapatkan  penolakan  yang  cukup  luas  yang  sejalan  dengan  pikiran pemerintah,  akhirnya  pemerintah  mengeluarkan  Perppu  No.  1  Tahun  2014  yang  pada  tahun  berikutnya  menjadi  Undang- Undang No. 1 Tahun 2015.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## III. ANALISIS PANDANGAN PEGIAT DAN PELAKSANA PEMILU DI KOTA SALATIGA TERHADAP WACANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TIDAK LANGSUNG
Pasca  pemilu  2014,  perubahan  sistem  pemilihan  kepala  daerah  langsung  menjadi  tidak  langsung  tidak  di  dahulu  oleh pewacanaan, baik dalam bentuk lontaran statemen dari tiga elemen kekuasaan (trias politika), seminar maupun dialog publik di ragam  media  masa  ataupun  media  sosial.  Perubahan  sistem  itu  mengemuka  di  ranah  publik  setelah  diundangkannya  Undang- Undang  No.  22  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  yang  isinya  pemilihan  kepala  daerah  dipilih dengan cara tidak langsung atau melalui mekanisme pemilihan sistem perwakilan melalui lembaga legislatif (DPRD).
Setelah  itu  baru  publik  ramai  memperbincangkannya  dengan  suara  mayoritas  kala  itu  menolak  UU  No,  22  Tahun  2014. Penolakan  yang  massif  itu,  memaksa  Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  diakhir  menjelang  masa  akhir  jabatannya mengeluarkan Perppu yang isinya bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2014. Selanjutnya pemilihan kepala daerah dilakukan secara  langsung.  Setelah  sekian  lama,  tiba-tiba  pada  tri  wulan  pertama  tahun  2018  muncul  wacana  pengembalian  pemilihan kepala dearah secara tidak langsung yang dilontarkan para elit politik negeri ini.
Harus  diakui  dan  dipahami  bahwa  wacana  pengembalian  sistem  pemilihan  kepala  daerah  secara  tidak  langsung  pada  awal tahun 2018 tidak begitu mendapat respon yang memadai dari mayoritas politisi, aparatur pemerintah dan mayoritas masyarakat Indonesia. Berita tentang wacana pergantian sistem pemilihan kepala daerah ini hanya memakan waktu kurang dari satu minggu, setelah  itu  hilang  oleh  hingar  bingar  problem  politik,  ekonomi  dan  sosial  dalam  negeri  yang  menguras  perhatian  beragam elemen  masyarakat  Indonesia.  Terutama  gaduh  politik  akibat  pesta  demokrasi  secara  serentak  dan  mendekati  tahun  politik (pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dan DPD), mengesampingkan wacana tersebut.
Namun demikian, terpendamnya wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung tidak dapat dikatakan hilang, hal itu dapat  saja  muncul  kembali  pada  saat  gemuruh  politik  sudah  mulai  reda.  Melangkah  lebih  awal,  peneliti  mencoba  menggali pandangan  para pegiat pemilu dan pelaksana pemilu di daerah tentang wacana tersebut. Sebab sangat mungkin bila pemilihan kepala  daerah  ini  berubah  ke  pemilihan  secara  tidak  langsung,  mereka  inilah  yang  akan  terimbas  oleh  keberhasilan pengembalian sistem pemilihan kepala daerah.
Dari  hasil  perbincangan  (wawancara)  peneliti  dengan  pegiat  dan  pelaksana  pemilu  (JPPR,  KPU  dan  Bawaslu)  di  Kota Salatiga, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dianalisis dari sudut pemahaman secara teoritik dan praktik demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagai berikut;

## A. Pemilihan kepala daerah langsung dianggap sebagai manifestasi makna demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Argumentasi  di  atas  dikemukakan  oleh  pegiat  dan  pelaksana  pemilu  di  Kota  Salatiga  dalam  kalimat  yang  berbeda  namun dalam  konten  yang  sama.  Mereka  semuanya  menolak  bilamana  pemilihan  kepala  daerah  dikembalikan  memakai  sistem perwakilan atau sistem pemilihan tidak langsung.
Ketidaksepakatan atau penolakan mereka terhadap wacana ini, bila peneliti perhatikan ada pada dua aspek;

## 1. Pemaknaan demokrasi dan kedaulatan rakyat secara leterlijke
Semua  informan  dari  pegiat  dan  pelaksana  pemilu  yang  berhasil  peneliti  gali  pandangannya  satu  nada  bahwa  pemilihan kepala  daerah  secara  langsung  adalah  aplikasi  demokratisasi  yang  paling  dekat  dari  segi  makna  dan  menggambarkan kedaulatan  rakyat  yang  sesungguhnya.  Karena  dalam  model  pemilihan  semacam  ini  partisipasi  rakyat  dalam  menentukan pemimpinnya tinggi dan membuat rakyat aktif dalam berdemokrasi.
Argumentasi  semacam  itu  jelas  terlihat  membatasi  diri  dari  sisi  makna  etimologis  dari  demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, sedangkan kedaulatan rakyat adalah kekuasaan di tangan rakyat. Pemahaman demikian adalah pemaknaan demokrasi lama dan hanya merujuk pada praktik demokrasi pada awal berkembangnya sistem demokrasi pada negara polis yang diinisiasi oleh pemikiran Plato tentang negara.
Memang  benar  bahwa  dalam  demokrasi,  negara  diselenggarakan  berdasaran  kehendak  rakyat,  karena  rakyalah  yang memegang kedaulatan. Istilah demokrasi sendiri memang menunjukkan hal itu, ―rakyat berkuasa‖ atau “goverment or rule by the people” .  Menurut  bahasa  Yunani demos berarti  rakyat  dan kratos/kratein bermakna  kekuasaan  atau  berkuasa.  Jadi demokrasi adalah pemerntahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat ( the goverment of the people, by the people, and for the  people ).  Jadi,  demokrasi  adalah  suatu  pemerintahan  yang  rakyat  ikut  serta  memerintah,  baik  secara  langsung  yang terdapat  dalam  masyarakat-masyarakat yang  masih sederhana (demokrasi  langsung), maupun secara tidak  langsung karena rakyat diwakilkan (demokrasi tidak langsung) yang terdapat dalam negara-negara modern (Widayati, 2015: 62). Pemaknaan  demokrasi  yang  disampaikan  oleh  Widayati  tersebut  diperkuat oleh  pendapat  Henry  B.  Mayo  dalam  bukunya berjudul  Introduction  to  Democratic  Theory  yang  mengatakan  bahwa,  ―sistem  politik  yang  demokratis  ialah  dimana kebijaksanaan  umum  ditentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh  wakil-wakil  yang  diawasi  secara  efektif  oleh  rakyat  dalam pemilihan-pemilihan  berkala  yang  berdasarkan  atas  prinsip-prinsip  kesamaan  politik  dan  diselenggarakan  dalam  suasana terjaminnya kebebasan politik (Mariam Budiardjo, 1985: 61).
Dahlan  Thaib  (1999:  9)  juga  menjelas  bahwa  kadaulatan  rakyat  atau  demokrasi  modern  adalah  demokrasi  dengan  sistem perwakilan, artinya rakyat memilih seseorang dari dirinya untuk mewakilinya.
Pemahaman demokrasi sebagaimana tersebut di atas adalah pemahaman demokrasi modern yang berkembang pertama kali pada abad 18. Jadi telah ada pergeseran yang cukup berbeda dari pemahaman dan praktik demokrasi pada masa-masa awal berkembangnya sistem demokrasi dengan aplikasi pada negara polis (negara kota) yang memiliki wilayah kedaualatan yang

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
relatif  kecil,  mudah  mengikutsertakan  partisipasi  masyarakat  secara  langsung,  serta  makna  demokrasi  yang  kembali dipraktikan pada masa-masa awal setelah Eropa (Barat) meninggalkan masa kegelapan mereka.
Berubahnya  pemahaman  dan  praktik  demokrasi  berimplikasi  pada  berubahnya  pula  pemaknaan  dan  praktik  kedaulatan rakyat  pada  negara-negara  modern.  Memang  pada  awalnya  teori  kedaulatan  rakyat  berarti  rakyatlah  yang  mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan cara dan corak pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa  yang  hendak  dicapai.  Dalam  negara  modern  sekarang  ini,  dimana  penduduknya  sudah  banyak  dan  memiliki  wilayah yang cukup luas, tidak mungkin meminta pendapat rakyat seorang demi seorang untuk menentukan jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan (Widayati, 2015: 63). Aidul Fitriciada Azhari (2010: 99) pun memberikan pemahaman bahwa dalam kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan sistem  perwakilan,  atau  demokrasi  dengan  perwakilan  (representative  democrazy)  atau  demokrasi  tidak  langsung  (indirect democrazy), yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat itu di wadahi dalam satu lembaga atau majlis tertinggi ( the souvereign assembly ) yang akan membentuk hukum yang adil, yang harus di taati.
Dari pemaparan dimuka,  maka seharusnya kini demokrasi tidak  lagi dipahami sama persis seperti pada masa awal  ide dan praktik demokrasi  itu dijalankan. Jadi pemilihan  kepala daerah secara tidak  langsung dalam wacana yang dilontarkan oleh para elit politik itu tidak dapat dikatakan tidak ddemokratis dan menjauhkan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Apalagi dihadapkan  pada  kondisi  realistis  jumlah  penduduk  dan  wilayah  kedaulatan  Indonesia  yang  sangat  luas  serta  banyaknya wilayah  yang  sangat  jauh  dan  sulit  dijangkau  dari  pusat-pusat  dijalankannya  roda  pemerintahan,  mempratikan  demokrasi dan kedaulatan rakyat secara leterlijke menjadi sangat sulit.
Tidak hanya dilihat dari fakta demografi dan luas wilayah yang sangat besar, dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan landasan bahwa kedaulatan rakyat (dapat dimaknai pula demokrasi) dijalankan dengan sistem perwakilan. Bunyi  Pasal  1  ayat  2  UUD  1945  sebelum  amandemen  menjelaskan  bahwa;  ―kedaulatan  di  tangan  rakyat  dan  dilakukan secara  sepenuhnya  oleh  Majlis  Permusyawaratan  Rakyat.  Setelah  UUD  1945  diamandemen,  kedaulatan  rakyat  tidak  lagi dilaksanakan oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tetapi dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Dalam  UUD  1945  setelah  amandemen,  kedaulatan  rakyat  ternyata  dalam  pelaksanaan  dibagi-bagi  dalam  kewenangan lembaga-lembaga  negara.  Kedaulatan  rakyat  untuk  melaksanakan  fungsi  legislatif  diserahkan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD).  Kedaulatan  rakyat  dalam  urusan  eksekutif  dijalankan  oleh  Presiden dan  Wakil  Presiden,  dibantu  oleh  Bank  Sentral,  Dewan  Pertimbangan  Presiden  dan  yang  lainnya,  sedangkan  kedaulatan rakyat di bidang yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ditunjang oleh Komisi Yudisial. Menukik  lebih  dalam  pada  pelaksanaan  demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat  yang  tercantum  dalam  UUD  1945,  terkhusus dalam  memilih  pemegang  kekuasaan  di  bidang  eksekutif  (pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  serta  kepala  daerah), semacam ada kegamangan untuk tegak disatu sistem. Terbelah, satu sisi  memaknai demokrasi dan kedaulatan rakyat pada pemaknaan lama, dan sisi yang lain dalam pemaknaan modern. Hal ini tertera dengan jelas pada Pasal 6A dan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945.
Pasal  6A  tidak  memberikan  ruang  interprtasi  lain  selain  pemilihan  dilakukan  secara  langsung,  tapi  pasal  18  ayat  4 ―Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupatan dan kota dipilih secara demokratis‖, memberikan ruang pilihan; pemilihan secara langsung atau pemilihan secara tidak langsung.
Bunyi Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 sampai sekarang tidak ada perubahan, artinya tetap terbuka peluang untuk tidak dimaknai secara langsung. Walaupun ketentuan itu kemudian secara yuridis diperkuat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  072-073/  PUU-II/2004  yang  meneggaskan  pemilihan  kepala  daerah  dilaksanakan  secara  langsung  dengan memberikan  pengecualian  pada  daerah-daerah  tertentu,  diperkuat  lagi  dengan  keluarnya  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Walaupun demikian, ketentuan itu tetap saja membuka peluang. Artinya bilamana arah angin politik berubah dan didukung dengan  problematika  yang  menyertai  sistem  pemilihan  kepala  daerah  yang  sekarang  menjadi  pilihan,  dapat  saja  lahir undang-undang  baru  yang akan dijadikan sebagai  tafsir otentik terbaru pada sistem  pemilihan kepala daerah,  yang semula secara  langsung  menjadi  secara  tidak  langsung  sebagaimana  yang  pernah  terjadi  pada  lahirnya  UU  No.  22  Tahun  2014 walaupun hanya berlaku dalam satu hari.
Menarik  apa  yang  disampaikan  oleh  S  (anggota  Komisioner  KPUD  Kota  Salatiga),  bahwa  ia  secara  pribadi  pasrah  saja bilamana terjadi perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari secara laangsung menjadi secara tidak langsung. Pernyataan Saemuri  ini  menurut  hemat  peneliti,  ia  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  dinamika  politik  dan  sistem  perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relatif dinamis, karena bisa saja suatu saat aturan baru yang menjadi dasar pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Bila hal ini terjadi, bisa saja lembaga pelaksana pemilu daerah menjadi tidak diperhitungkan lagi keberadaan di daerah-daerah.

## 2. Partisipasi Rakyat yang terkebiri dan perlawanan
DP anggota lembaga konsorsium JPPR dan AAM (Bawaslu ) dalam nada yang sama mengatakan, bila terjadi pengembalian pemilihan  kepada  DPRD,  maka  niscaya  akan  ada  perlawanan  dari  rakyat  karena  partisipasi  rakyat  sangat  dibatasi  dan pendidikan politik kepada rakyat mendapatkan problem baru.
Merujuk  pada  tolak  ukur  keberhasilan  demokratisasi  diantaranya  adalah  indikasi  partisipasi  masyarakat  terhadap  politik yang  meningkat,  semakin  tinggi  tingkat  partisipasi  masyarakat  semikin  tinggi  pula  tingkat  keberhasilan  demokrasi  dan

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
sebaliknya  (Mashuri,  2014).  Pemahaman  semacam  ini  tidak  salah,  namun  hanya  memandang  partisipasi  publik  dari  satu arah, keterlibatan warga negara secara langsung.
Sementara itu para ahli memiliki pandangan yang lebih luas. Partisipasi politik dalam pemahaman Mariam Budiardjo (2004: 36) adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih  pemimpin  negara,  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah.  Huntington menyatakan  bahwa  partisipasi  politik  dapat  terwujud  dalam  bentuk;  kegiatan  pemilihan  yang  juga  pemberian  sumbangan untuk kampanye dan bekerja dalam satu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon dan lain sebagainya (Arifin, 2003: 140).
Menurut Almond sebagaimana dikutip oleh Mashuri (2014) ada dua bentuk partisipasi politik  yang dilakukan  masyarakat, yakni  partisipasi  politik  konvensional  yang  meliputi;  pemberian  suara,  kegiatan  kampanye  membentuk  dan  bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi individu dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan partisipasi politik non-konvensional  seperti  pengajuan  potensi,  berdemonstrasi,  konfrontasi,  mogok,  tindak  kekerasan  politik  manusia  serta perang dan gerilya.
Menurut  Wahyudi  Kumorotomo  (2005:  135-138),  partisipasi  warga  negara  dapat  dibedakan  menjadi  empat  macam;  1) partisipasi  dalam  pemilihan,  2)  partisipasi  kelompok,  3)  kontak  antara  warga  negara  dengan  pemerintah  dan  4)  partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintah.
Dari pengertian dan bentuk partisipasi rakyat dalam demokrasi yang begitu luas, maka sungguh naif bila hanya dibatasi pada keterlibatan  masyarakat  atau  warga  negara  dalam  pemilihan  pemimpinnya  secara  langsung  saja.  Sebab  ternyata  banyak bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga negara terhadap pemerintahnya sebagai bentuk partisipasi politiknya. Oleh karenanya  tidak  perlu  ada  kekahawatiran  akan  hilangnya  atau  minimnya  partisipasi  politik  warga  negara  pada  pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara tidak langsung.
Adapun  kekhawatiran  terhadap  perlawanan  rakyat,  kiranya  itu  adalah  salah  satu  bentuk  partisipasi  sebagaimana  beberapa pengertian tentang partisipasi politik sebagaimana diterangkan sebelumnya. Jadi tidak perlu khawatir tentang gerakan rakyat itu,  karena  itu  juga  merupakan  cerminan  negara  demokrasi,  keterlibatan  warga  negara  terhadap  hajat  masyarakat  secara umum.

## B. Kekhawatiran terhadap pemilihan perwakilan
Kekhawatiran yang dimaksud adalah munculnya kongkalingkong atau konspirasi antara wakil-wakil rakyat di DPRD dengan calon kepala daerah. Paling tidak ada dua kekhawatiran;

## 1. Politik uang dan korupsi
Politik  uang  dan  politik  transaksional  akan  tetap  terjadi,  yang  berubah  hanya  keluasan  wilayah  dan  keterlibatan  warga negara secara umum, berpindah ke ruang-ruang rapat lembaga legislatif.
Dalam  pandangan  DP  (pegiat  JPPR),  perilaku  ini  bisa  juga  memakan  mahar  politik  yang  jauh  lebih  besar  dengaan  efek destruktif  yang  besar  pula.  Sebab  politik  transaksional  ini  sangat  membuka  peluang  pelaku  koruptif  bagi  kepala  daerah dalam upaya mengembalikan ongkos ekonomis yang dikeluarkan dalam pencalonannya sebagai kepala daerah.
Pandangan  demikian  menurut  hemat  peneliti  adalah  kekahwatiran  yang  berlebihan  dan  kurang  tepat  dalam  hitungan matematika.  Karena  DP  dalam  hal  ini  pun  tidak  mengingkari  bahwa  dalam  pemilihan  langsung  juga  ada  politik transaksional. Justru politik transaksional dalam pemilihan langsung membutuh beaya yang jauh lebih besar karena jumlah pemilih  yang sangat bannyak dan akan  melibatkan seluruh kontestan. Disamping akan ada  mobilisasi  masa pemilih  bukan didasarkan pada partipasi karena kesadaran politik yang baik, tetapi karena pertukaran hak suara dengan sejumlah uang yang dibayarkan.
Perilaku  koruptif  justru  semakin  besar  karena  ongkos  politik  dan  ekonomi  yang  jauh  lebih  besar.  Perinciannya;  mahar politik  pada  partai  atau  gabungan  partai  pengusungnya,  pada  suara  konstituen  yang  ditukar  dengan  sejumlah  uang,  serta biaya kampanye yang tidak sedikit, belum lagi para broker politik yang turut memperbanyak pengeluaran kontestan.

## 2. Bagi-bagi proyek pembangunan daerah
Bagi-bagi  proyek  pembangunan  daerah  tidak  hanya  ditimbulkan  dari  pemilihan  secara  tidak  langsung,  perwakilan  di lembaga  DPRD  saja.  Fakta  yang  selama  ini  ada,  hasil  pemilihan  secara  langsung  juga  menghasilkan  bagi-bagi  proyek dengan cara-cara manipulatif dan mark up anggaran. Pemenang tender adalah perusahaan-perusahaan anggota legislatif dan penyumbang dana terbesar pada kontestan kepala daerah.

## 3. Traumatik pemilihan perwakilan semu
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  sumber  itu,  peneliti  menangkap  kesan  tersersirat  pada traumatik  pemilihan  kepala daerah pada masa Orde Baru. Sebab keterbatasan partisipasi dalam ikut menentukan calon pemimpin daerah, menyebabkan masyarakat  tidak  begitu  dekat  dengan  pemimpin  daerahnya  dan  kepala  daerah  tidak  begitu  memperdulikan  rakyat,  lebih sibuk pada relasi antar elit politik dan para pemilik modal.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## IV. PENUTUP
Perubahan  sistem  pemilihan  kepala  daerah  dari  pemilihan  secara  langsung  kepada  pemilihan  secara  tidak  langsung  atau pemilihan  perwakilan  lewat  lembaga  legislatif  (DPRD)  sangat  bisa  terulang  kembali  dalam  sistem  pemilihan  di  Indonesia. Apalagi  mengingat  dunia  politik  Indonesia  yang  sangat  dinamis  dan  masih  mencari  bentuk  yang  paling  ideal  untuk  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem penunjukkan langsung pernah terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, sistem pemilihan  model  perwakilan  semu  juga  pernah  terjadi,  setelah  reformasi  sistem  perwakilan  pernah  dilakukan  dan  berubah kepada sistem pemilihan langsung.
Setelah 13 tahun pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, awal tahun 2018 ada wacana pengembalian sistem ke perwakilan  lagi.  Atas  dasar  ini,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan  para  pegiat  dan  pelaksana pemilu dalam menyikapi wacana tersebut.
Kesimpulan atau hasil dari penelitian ini adalah;
1. Bahwa  munculnya  wacana  perubahan  sistem  pemilihan  kepala  daerah  dari  sistem  langsung  kepada  sistem  perwakilan (pemilihan melalui DPRD) adalah;
a. Dalam  pemilihan  langsung  ―energi‖  yang  dikeluarkan  dalam  perhelatan  pesta  demokrasi  itu  tidak  sebanding  dengan hasil yang diperoleh.
b. Ada ―luka‖ yang tidak cepat sembuh dari hasil kontestasi yang melibatkan partisipasi langsung warga negara
c. Anggaran negara yang sangat terkuras untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah langsung di seluruh Indonesia serta pertimbangan untung rugi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung.
2. Pandangan  seluruh  pegiat  dan  pelaksana  pemilu  di  Kota  Salatiga  seluruhnya  tidak  sepakat  pada  wacana  pengembalian sistem pemilihan kepala daerah lewat perwakilan DPRD. Argumentasi ketidaksetujuan mereka lebih dikarenakan;
d. Keterbatasan  atau  ketidaktahuan  mereka  tentang  makna  demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat  yang  hanya  terbatas  pada pengertian leterlijke dengan tidak mengimbangi pada perkembangan makna serta praktiknya di negara-negara modern.
e. Membatasi  pemahaman  partisipasi  warga  negara  hanya  pada  keterlibatan  mereka  pada  pesta  demokrasi  secara langsung, dalam artian memberikan suara langsung pada kontestan calon kepala daerah yang dipilihnya.
f. Kekhawatiran  yang  berlebihan  terhadap  akibat  dari  sistem  pemilihan  perwakilan,  seperti  politik  transaksional  antara kontestan dan anggota legislatif, perilaku koruptif yang akan tumbuh subur dan bagi-bagi proyek pembangunan daerah.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Mukhtie Fajar, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Citra Media. Aidul Fitriciada Azhari, 2010, Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia, Solo: Abdjad. Aidul Fitriciada Azhari, 2015, Bahan Kuliah S3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Anwar Arifin, 2003, Komunikasi Politik, Jakarta: Balai Pustaka. Bungasan Hutapea, ―Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia‖, Jurnal Rechtsvinding Vol. 4 No. 1, April 2015. Dahlan Thaib, 1999, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Yogyakarta: Liberty. Farkhani,  2011, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Eksperimentasi  Demokratisasi  Pasca  Reformasi  Studi  tentang  Pemilu  Gabungan, Salatiga:  STAIN  Salatiga Press. Farkhani,  2016, Hukum  Tata  Negara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala  Negara  Menurut  Konstitusi  Indonesia  dan  Siasah  Syar’iyyah, Sukoharjo: Pustaka Iltizam. Joko J. Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, Semarang: LP2I Press, 2003. Mariam Budiardjo, 1985, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia. Mashuri, ―Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi‖, Jurnal Kewirausahaan Vol. 13 no. 2 Juli-Desember 2014. Moch. Mubarok Muharam, 2015, Pilkada Serentak dalam Pusaran Arus Perubahan (Harapan Sebuah Kesejahteraan), Surabaya: Letram. Muhammad Asfar, 2005, Pemilu dan Perilaku Memilih 1955 – 2004 , Surabaya: Pustaka Eureka. Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2005. Romli Librayanto, 2008, Trias Politika dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makassar: PUKAP. Samidjo, 1986, Ilmu Negara, Bandung: Amrico. Samuel P. Hutington, 1991, Gelombang Demoktasasi Ketiga, Jakarta: Grafiti. Soehono, 2000, Ilmu Negara, Jakarta: Liberty. Syarif, Muhammad Jalal dan Ali Abdul Mu‗thi Muhammad. 1978. al-Fikr al-Siyasyi fî al-Islam, Iskandariyah: Dar al-Jami‗at al-Mishriyat. Wahyudi Komorotomo, 2005, Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Widayati, 2015, Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Gentha Publishing.