PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DARI NEGERI DAN MARGA MENJADI DESA DI KECAMATAN TUNGKAL ULU KABUPATEN TANJAB BARAT PROVINSI JAMBI

## ERDIANTO
Perumahan  Nuansa  Griya  Flamboyan  Blok  I  No.  15  Kel.  Delima Kec.  Tampan  Pekanbaru

## Abstrak
Mengungkapkan  sejarah  perkembangan  desa  dari bernama  negeri  atau  marga  berarti  juga  mem- bicarakan  sejarah  hukum  tentang  pengaturan daerah  otonom  terkecil  dalam  struktur  ketata- negaraan  Indonesia.  Tulisan  ini  menyimpulkan beberapa  hal  tentang  tumbuh  dan  berkembangnya desa  di  Kecamatan  Tungkal  Ulu  Tanjab  Barat Provinsi  Jambi.  Penyesuaian  bentuk  desa  menurut sistem  yang  hidup  di  Pulau  Jawa  senyatanya  me- ngerdilkan  kemampuan  desa  untuk  otonom.
Kata kunci  : Otonomi,  desa,  marga,  dan  negeri.

## Abstract
Reveals the historical development of the village or clan named  country  means  also  discuss  the  history  of  the law on  setting up an  autonomous region in  the  small- est administrative structure Indonesia. This paper con- cluded  a  few  things  about  the  growth  and  develop- ment of villages in the District of West Tanjab Tungkal Ulu  Jambi  Province.  Adjustment  system  according  to the  form  of  the  village  who  live  in  actual  Java  stunt capability  for  autonomous  villages.

## A.  Pendahuluan
Sejarah merupakan suatu ilmu yang mempelajari masa lalu. Adapun kata ‘sejarah’ yang dikenal dalam Bahasa Indonesia itu berasal dari kata Arab syajaratun yang berarti pohon.  Penggunaan  kata  Arab  itu  sendiri  dalam  konteks  masa  lalu  mengacu  sebagai syajarah an-anasab , atau pohon silsilah. 1 Dalam perkembangannya di Indonesia, kata sejarah berkembang menjadi istilah untuk menyebut kejadian atau peristiwa masa lalu. Adapun istilah Arab untuk menyebut sejarah seperti yang kita pahami adalah tarikh.
Mencoba menyusun sejarah suatu masyarakat itu berarti berusaha kembali ke masa lalu. Disinilah sesungguhnya kesulitan besar bagi penulis sejarah. Banyak peristiwa yang tidak  terekam,  tercatat  apalagi  terdokumentasikan  dengan  baik.  Lebih-lebih  lagi  jika sejarah yang ingin ditulis berasal dari zaman sebelum adanya tulis baca, atau objek sejarah adalah masyarakat dimana tidak ditemukan tradisi menulis.
Seperti yang dikatakan oleh Rajo Bujang dan kawan-kawan 2 dalam buku Dinamika Masyarakat Adat Tanjung Jabung Barat, mengupas dan melihat kembali sejarah ibarat membangkitkan batang terendam, menghidupkan ranting nan mati, menjemput barang nan tetinggal, mengumpulkan barang nan beserak, bak emas pulang ke tambang, bak belut pulang ke lumpur, tanah pulang ke jati, pendek tangan dak tejangkau, singkat kaki dak telangkah, nak betanyo kawan lah pegi, nak belajar guru lah mati, nak mengaji kitab lah ilang.
Nama Tungkal Ulu yang kini menjadi nama salah satu kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah istilah yang lebih
1 M.  Iskandar,  dkk, Indonesia  dalam  Perkembangan  Zaman ,  Ganeca  Exact,  Bandung,  2004,  hal.  2.
2 Rajo  Bujang  dkk, Dinamika  Adat  Masyarakat  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat ,  Lembaga  Adat  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat,  Kuala  Tungkal,  2003,  hal.  21-22.
luas yaitu meliputi pengertian Tungkal Ulu secara etnik dan kultural yang terdiri dari Kecamatan Tungkal Ulu (yang kini dipecah pula menjadi Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Tebing Tinggi), Kecamatan Merlung (kini dipecah menjadi Kecamatan Muara Papalik dan Kecamatan Renah mendaluh) dan sebagian Kecamatan Senyerang.
Kapan  pertama  sekali  istilah  Tungkal  Ulu,  sulit  dicari  referensi  yang  dapat mendukungnya secara ilmiah. Namun, banyak pihak yang meyakini bahwa Tungkal pada masa lalu tidaklah terbagi antara Tungkal Ulu dan Tungkal Ilir sekarang. Istilah Tungkal pada masa lalu adalah juga untuk menyebut Tungkal Ulu sekarang, mengingat sejarah kedatangan orang ke Tungkal Ilir dapat diketahui dengan jelas. Jika kedatangan penduduk di Tungkal Ilir sekarang, dapat diketahui, maka kapan datangnya penduduk di Tungkal Ulu  sulit  dicari  kebenarannya  secara  ilmiah.  Suku-suku  yang  kini  mendiami  wilayah Tungkal Ilir seperti suku Melayu Timur, Palembang, Banjar, Jawa, dan Bugis dapat dengan tegas menyebutkan dari mana mereka berasal. Tidak demikian halnya dengan masyarakat Melayu yang  mendiami wilayah  Kecamatan Merlung, Tungkal  Ulu dan  sebagian kecil Kecamatan Pengabuan.
Oleh karena  itu diyakini pula bahwa  orang-orang pertama yang datang  di daerah yang kini bernama Tungkal Ulu jauh lebih dahulu dari ketika daerah ini bernama Tungkal Ulu. Banyak pendapat dan versi yang berkembang tentang nama Tungkal Ulu.
Versi pertama adalah bahwa istilah Tungkal Ulu  digunakan sebagai padanan Tungkal Ilir yaitu nama Marga yang beribukota di Kuala Tungkal. Dusun-dusun yang berada di sekitar Kuala Tungkal dimasukkan dalam wilayah Marga Tungkal Ilir yaitu dusun-dusun yang berada di ilir Sungai Pengabuan. Sedangkan dusun-dusun yang berada di ulu Sungai Pengabuan dimasukkan  dalam satu  Marga yang bernama  marga Tungkal  Ulu dengan ibukota di Merlung.
Dalam istilah geografis, istilah Kuala atau Muara digunakan untuk nama daerah yang berada di kuala atau muara sungai yang yang mengalirinya. Misalnya Muara Bulian, adalah muaranya  Sungai  Batang  Bulian,  Muara  Tembesi  adalah  muaranya  Sungai  Batang Tembesi.  Kuala  Dasal  adalah  muaranya  Sungai  Dasal.  Meski  demikian,  terdapat  juga penamaan yang tidak ada kaitan dengan nama sungai yang mengalirinya sebut saja Kuala Lumpur, Kuala Simpang, Muara Jambi dan lain-lain.
Menurut sebuah sumber seperti yang diceritakan Syafei Maturidi 3 , mantan Pasirah Marga Tungkal Ulu dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tanjung Jabung Barat istilah Kuala Tungkal tidak menunjukkan bahwa Sungai yang mengalirinya bernama sungai Tungkal. Nama sungainya tetaplah Sungai Pengabuan, adapun mengapa nama kuala Sungai Pengabuan dinamakan Kuala Tungkal tidak Kuala Pengabuan karena muara atau kuala sungai Pengabuan hanya satu atau tunggal. Muara atau Kuala sungai-sungai besar yang mengalir  di  Pulau  Sumatera  yang  bermuara  di  pantai  timur  Sumatera  pada  umumnya bercabang.
Karena itu, Kuala Sungai Pengabuan disebut Kuala Tunggal, atau kuala yang satu. Istilah Tunggal berubah Tungkal oleh perubahan dialek.  Jika pendapat tersebut benar
3 Wawancara  dengan  Syafei  Maturidi,  Mantan  Pasirah  Marga  Tungkal  Ulu,Ketua  Lembaga  Adat  Kec. Tungkal  Ulu,  tanggal  9  Februari  2005.
adanya, dapat disimpulkan bahwa nama Kuala Tungkal lebih dulu dikenal, dan kehidupan masyarakat di Kuala Tungkal lebih dahulu daripada masyarakat Tungkal Ulu. Ini artinya bertolak belakang dengan pendapat di atas. Dengan demikian, pendapat bahwa nama Tungkal berasal dari kata “Tunggal” memiliki dasar yang lemah.
Versi  kedua ,  adalah  berdasarkan  tulisan  HA  Rivai 4 ,  seorang  tokoh  cendekiawan Tungkal Ulu yang menulis Tambo Tungkal Ulu . Tulisan yang bercerita tentang apa yang dikisahkan  dalam  Tambo  Tungkal  Ulu  juga  diceritakan  A  Mukti  Nasrudin 5 dalam makalahnya berjudul Jambi dalam Sejarah Nusantara 692-1949. Menurut kedua sumber ini, orang-orang Tungkal Ulu sekarang jauh lebih dahulu mendiami daerah di ulu Sungai Pengabuan ini.  Orang-orang Tungkal Ulu diyakini berasal dari Pagaruyung bersamaan dengan  eksodusnya  orang-orang  Pagaruyung  ke  daerah  lain  dalam  Propinsi  Jambi sekarang. Bukti kultural dan hukum adat menunjukkan bahwa pendapat tersebut ada benarnya. Terdapat sejumlah persamaan dalam hukum adat dan bahasa.
Apa  yang  dituliskan  HA  Rivai  dalam  Tambo  Tungkal  Ulu,  adalah  berdasarkan pertemuan para Penghulu Kepala Dusun, Rio, dan Demong dalam Marga Tungkal Ulu yang diadakan pada tahun 1968 di Pelabuhan Dagang. Di antara tokoh-tokoh yang hadir waktu itu, terdapat nama Rio Muhammad Aji dari Lubuk Bernai, Hamzah bin H Tayib dari Merlung, Rio Sigeh dari Lubuk Kambing. Penghulu Zulkifli dari Penyabungan, Raden Ibrahim dari Dusun Mudo, dan HA Rivai sendiri mewakili Pelabuhan Dagang. 6
Orang-orang Minangkabau yang eksodus ke Tungkal Ulu sekarang bersamaan dengan mereka yang juga mendiami sejumlah wilayah lain di Jambi dalam catatan Nasrudin adalah anak  keturunan  Adityawarman,  Raja  Melayu  yang  terkenal  yang  mendirikan  Kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh seorang Menteri bernama Datuk Malin Andiko Srimaharajo. Karena itulah mereka yang pertama kali kemudian mendiami wilayah Tungkal Ulu sekarang disebut juga Suku Mandaliko . Jika tesis ini benar adanya, maka peristiwa eksodusnya orang Minangkabau ke Tungkal Ulu diperkirakan terjadi pada abad ke-15 dan orang-orang yang datang dari Minangkabau tersebut telah memeluk Agama Islam.
Hanya saja, rombongan orang-orang Minangkabau yang datang ke Tungkal mendapati bahwa daerah ini telah pula berpenghuni manusia diantaranya di Merlung, Tanjung Paku dan  Suban,  yaitu  masyarakat    peninggalan  Kerajaan  Kuntala.  Mereka  telah  pula mempunyai struktur pemerintahan yang dikepalai seorang Demong.
Pada  mulanya,  rakyat  Kedemongan  tidak  mau  tunduk  kepada  pendatang  asal Minangkabau,  tapi  lama  kelamaan  mereka  sepakat untuk  berbaur menjadi  masyarakat yang  satu,  dengan  catatan  tidak  semua  hukum  adat  Minangkabau  dapat  diterapkan  di Tungkal.
Struktur  pemerintahan  pada  masa  itu  tidak  jauh  berbeda  dengan  struktur pemerintahan di Minangkabau negeri asal Suku Mandaliko. Wilayah Tungkal Ulu dibagi dalam  tiga  areal  atau  disebut  ‘ suku  nan  tigo .  Tiga  suku  yang  dimaksud  adalah  anak- anaknya yang mendiami tiga wilayah masing-masing, Lubuk Kambing, Lubuk Bernai (Tanjung
4 HA  Rivai, Tambo  Tungkal  Ulu ,  Tidak  diterbitkan.
5 A.  Mukti  Nasrudin, Jambi  dalam  Sejarah  Nusantara ,  makalah,  Tidak  diterbitkan,  Jambi,  1989.
6 Rajo  Bujang,  dkk,  Op.Cit,  hal.  22.
Genting) dan Rantau Benar sekarang. Pada perkembangannya masyarakat perantauan asal Minangkabau berbaur dengan masyarakat Melayu asal Johor menjadi masyarakat Tungkal Ulu setelah Kerajaan Johor menaklukkan Tungkal. Yang memberi nama Tungkal adalah para bangsawan Johor yang tersesat dalam perjalanannya menuju Indragiri. Nama Tungkal diambil dari nama kayu yang banyak ditemui di kuala sungai Pengabuan.
Sekembalinya mereka ke Johor, Sultan memerintahkan untuk mendatangi kembali Sungai Tungkal untuk melakukan invasi. Invasi kesultanan Johor  berhasil dilakukan dengan damai. Para petinggi Johor dan Minang akhirnya sepakat membagi anak keturunan Datuk Mandaliko dalam beberapa suku, yaitu Suku Benaluh yang pemimpinya bergelar Paduko, Suku Lingkis yang pemimpinya bergelar Rio Singokarti, suku Runai Air Talun yang  pemimpinnya  bergelar  Rio  Manaleko  Eleng,  serta  suku  Dusun  Baru  yang pemimpinnya bergelar Rio Manaleko Panai. 7
Versi  ketiga adalah  berasal  dari  makna  kata  “tungkal”  dalam  Bahasa  Ogan  di Sumatera Selatan yang berarti bukit. Pengartian Tungkal sebagai bukit masuk akal karena pada masa lalu yang ada hanya lah Tungkal saja tanpa ada pembagian antara ilir dan ulu. Tungkal pada masa lalu hanya terdapat di bagian ulu yang merupakan daerah perbukitan dalam kawasan yang sekarang disebut dengan nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, sebuah  kawasan  perbukitan  di  pesisir  timur  Sumatera.  Oleh  karena  itu  tidak  lah mengherankan jika ternyata istilah “Tungkal” tidak saja digunakan di Provinsi Jambi, tetapi terdapat juga nama daerah di empat provinsi lain yang menggunakan kata Tungkal. Daerah-daerah tersebut adalah:
Kecamatan
· Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat
· Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat
· Tungkal Ilir, Banyuasin
· Tungkal Jaya, Musi Banyuasin
Desa/kelurahan
· Lawe Tungkal, Tanoh Alas, Aceh Tenggara
· Tungkal Selatan, Pariaman Utara, Pariaman
· Tungkal Utara, Pariaman Utara, Pariaman
· Tungkal Harapan, Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat
· Tungkal IV Kota, Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat
· Tungkal III, Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat
· Tungkal II, Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat
· Tungkal I, Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat
· Tungkal V, Seberang Kota, Tanjung Jabung Barat
· Tungkal IV Desa, Seberang Kota, Tanjung Jabung Barat
· Tungkal, Muara Enim, Muara Enim
· Simpang Tungkal, Tungkal Jaya, Musi Banyuasin
· Pangkalan Tungkal, Tungkal Jaya, Musi Banyuasin
· Tungkal I, Pinoraya, Bengkulu Selatan
· Tungkal II, Pinoraya, Bengkulu Selatan. 8
7 Ibid,  hal.  29.
Versi  keempat ,  terdapat  pula  pendapat  meyakini  nama  Tungkal  merupakan perubahan etimologis dari nama Kuntala, sebuah nama Kerajaan Budha yang banyak ditulis dalam sejarah. Dalam buku Dinamika Adat Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti  telah  disebutkan  di  atas,  disebutkan  bahwa  sebelum  kedatangan  orang-orang Pagaruyung ke Tungkal Ulu, beberapa dusun seperti Merlung, Tanjung Paku, dan Suban sudah berpenghuni yaitu masyarakat sisa-sisa Kerajaan Kuntala yang merupakan Kerajaan yang  sudah berdiri  sebelum  Melayu  dan Sriwijaya  yang  waktu  itu merupakan  daerah taklukan Kerajaan Singosari.
Dalam makalah yang berjudul Kerajaan Malayu Kuno Pra Sriwijaya yang ditulis oleh Prof. Dr. Sartono yang disajikan dalam Seminar Sejarah Melayu Kuno, pada tahun 1992, disebutkan bahwa Kerajaan Kuntala terdapat di pantai timur Sumatera di abad ke 5-6. Dalam transliterasi China, Kuntala disebut Kuntal sebagaimana Sanjaya menjadi Sanjay. 9 Dalam makalah tersebut dinyatakan bahwa Kerajaan Kuntala, Kantoli atau Kandali telah dikenal  oleh  Pemerintahan  Kaisar  Hsiau-Wu  yang  hidup  pada  tahun  459-464.  Nama Kantoli  juga  disebut  dalam  masa  pemerintahan  Dinasti  Ming  pada  tahun  1368-1644 sebagai kerajaan dagang yang besar.
Dalam makalah lain, Prof. Sukomono 10 memberi catatan pada nama Pelabuhan Dagang yang dapat saja merupakan suatu kota pelabuhan pada masa Kerajaan Melayu Kuno jika dihubungkan dengan adanya kemungkinan pendangkalan air laut. Dalam makalah lainnya lagi, Uka Tjandrasasmita 11 juga mengungkapkan:
“Pelabuhan-pelabuhan lainnya yang ada di DAS Batanghari seperti di Muara Tebo, Muara tembesi, dan Pelabuhan Dagang di hulu Sungai Tungkal tidak dapat pula diabaikan pula sebagai tempat-tempat pengumpul barang hasil dari daerah pedalaman pula.” Terlepas dari soal Pelabuhan Dagang, kemungkinan terjadinya pendangkalan air laut dapat diterima. Dalam wawancara penulis dengan Syafei Maturidi, dikatakan bahwa semasa beliau menjabat Pasirah Marga Tungkal Ulu, ketika dilakukan penggalian tanah oleh PT Heeching  TII di  Taman  Raja,  didapati bekas-bekas  kulit  kerang  dalam jumlah  sangat banyak, hal mana membawa kita pada kesimpulan bahwa Taman Raja dahulunya adalah kuala Sungai Pengabuan (Tungkal).
Bukti lainnya yang hingga kini belum banyak terungkap adalah mengenai keberadaan Air Terjun Pelang, yang berbentuk seperti kapal yang kini menjadi seperti batu kapal.
Jika versi terakhir ini adalah versi yang paling benar, maka kehadiran masyarakat Tungkal Ulu sekarang jauh lebih tua dari apa yang digambarkan pada versi pertama dan kedua di atas.
8 Wikipedia
9 Sartono, Kerajaan  Malayu  Kuno  Pra  Sriwijaya  di  Sumatera ,  Makalah  dalam  Seminar  Sejarah  Melayu  Kuno yang  diselenggarakan  Pemda  Tingkat  I  Jambi  bekerjasama  dengan  Depdikbud,  di  Jambi  pada  tanggal  7- 8  Desember  1982,  hal.  84.
10 Soekmono, Rekonstruksi  Sejarah  Malayu  Kuno  sesuai  Tuntutan  Arkeologi ,  makalah  dalam Seminar  Sejarah Melayu  Kuno yang  diselenggarakan  Pemda  Tingkat  I  Jambi  bekerjasama  dengan  Depdikbud,  di  Jambi pada  tanggal  7-8  Desember  1982,  hal.  48.
11 Uka  Tjandrasasmita, Beberapa  Catatan  Tentang  Perdagangan  di  DAS  Batanghari,  Hubungannya  dengan Jalur  Perdagangan  Internasional  pada  Abad-abad  Pertama  sampai  Abad  XVI ,  makalah  dalam Seminar Sejarah  Melayu  Kuno yang  diselenggarakan  Pemda  Tingkat  I  Jambi  bekerjasama  dengan  Depdikbud,  di Jambi  pada  tanggal  7-8  Desember  1982,  hal.  326.

## B.  Dalam Pemerintahan Sultan Johor
Selanjutnya, terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan di negeri Tungkal. Sultan Johor mengangkat  anaknya menjadi kepala Pemerintahan di Tungkal dengan gelar Orang Kayo Raja Depati. Bersama Datuk Mandaliko mereka membentuk Pemerintahan Biduando nan Empat yaitu:
- Pemerintahan Lubuk Petai yang dikepalai Orang Kayo Rajo Laksamana, - Pemerintahan Suku Teberau yang dikepalai Orang Kayo Depati,
- Pemerintahan Suku Sungai Landui (Mandah) yang dikepalai Orang Kayo Lamsasti,
- Pemerintahan Suku Buluh Munti, yang dikepalai Datuk Bandar.
Pada  perkembangannya,  Sultan  Johor  melepaskan  kekuasaanya  kepada  Tungkal, dan anak keturunannya banyak melakukan eksodus ke daerah ilir dan mendiami daerah yang kini dikenal dengan Desa Senyerang, Sungai Kayu Aro, dan Teluk Ketapang. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika syiar agama Islam di Senyerang lebih semarak. Menurut yang diceritakan Rajo Bujang dkk, Sultan Johor membebaskan Tungkal dari kewajiban mengirimkan upeti atas kecerdasan  Lamsasti, anak yang ditemukan Datuk Andiko  dalam  perahu.  Kemungkinan  lain,  pembebasan  itu  dapat  pula  disebabkan menurunnya kekuasaan Sultan Johor yang tunduk di bawah pengaruh Malaka.
Nama  Pengabuan  sendiri  diberikan  oleh  orang-orang  Minangkabau  yang  berarti tempat membuang abu (jenazah). Jika ini benar, maka dapat disimpulkan bahwa orang- orang Tungkal Ulu masa dahulu beragama Hindu atau Budha. Pendapat ini tentu saja masih menimbulkan pertanyaan yang dapat diperdebatkan.
Pertanyaan itu misalnya  adalah,  jika memang  berasal  dari Minangkabau,  mengapa nama-nama dusun yang diyakini lebih dahulu dari nama Tungkal Ulu sendiri tidak berbahasa Minang. Nama Lubuk Kambing, Rantau Benar, Lubuk Bernai, Penyabungan, Tanjung Paku, Pulau Pauh, Taman Rajo, dan seterusnya menunjukkan nama-nama Melayu.
Dalam Buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Datuk Tuah 12 , tidak disebutkan adanya hubungan antara Minangkabau dengan Tungkal. Yang paling mendekati adanya hubungan  Tungkal  dengan  Minangkabau  adalah  diceritakannya  hubungan  antara Minangkabau dengan Jambi dan hubungan Minangkabau dengan Suku Talang Mamak yang berdiam di wilayah Retih dan Kuantan Riau, dimana diakui bahwa orang-orang Minangkabau memang pernah melakukan eksodus ke negeri orang Talang Mamak.
Dalam hal ini, dapatlah ditarik suatu gambaran bahwa Orang Talang Mamak sebagai penduduk Riau mendiami wilayah Retih Indragiri Hilir dan Cenaku Indragiri Hulu. memiliki hubungan dengan orang Tungkal. Dalam batas-batas wilayah negeri Datuk Mandaliko disebutkan sebagai berikut:
“ dari labing Batu Betingkap (Lubuk Kambing sekarang) sampai Tunggul nan Belepat menuju ke Bukit Merbau sebelah utara menuju ke Bukit Bakar (Sungai Ibul, dekat Lubuk Bernai, berbatasan dengan Tebo Ilir) meniti pematang Cindai Halus menuju Batu 68 melereng ke Batu 39-40, terus menuju Ulu Mendaharo Kiri mengalir sampai ke Muara Mendaharo menuju Air Alas Alang  Tigo Pulau Berhalo ke Barat masuk Kualo Sungai kerang seberang tanjung Labu menuju Pulau Kijang. Sampai di Pulau
12 Datuk  Tuah, Tambo  Alam  Minangkabau ,  Pustaka  Indonesia,  Bukittinggi.
Kijang bertemu kijang bertanduk emas dikejar sampai Sungai Gergaji (Retih) menuju Kualo Retih memudik Batang Retih sampai Selensen menuju Kualo Bubur, bergerak menuju  Bukit  Cundung  (Retih)  sebelah  pematang  Kulim.  Dari  Pematang  Kulim menuju Suo-suo balik lagi ke Tunggul nan Belepat Labing Batu Betingkap.”

## C.  Dalam Wilayah Kesultanan Jambi
Menurut A Mukti Nasrudin, masyarakat Tungkal Ulu memang lebih dahulu mendiami daerah aliran Sungai Pengabuan. Barulah Tungkal Ilir didatangi oleh orang-orang Bajau dan Melayu asal Brunai. Pada masa kejayaan Kesultanan Jambi seiring dengan semakin berkurangnya kontrol Raja Johor atas Tungkal, tersiarlah kabar di Tanah Pilih (Kota Jambi sekarang)  bahwa di daerah aliran sungai Pengabuan terdapat masyarakat suku Biduando. Sultan mengutus orang kepercayaan ke Tungkal Ulu supaya mengakui kekuasaan Sultan Jambi, dan  ditolak. Akan tetapi sang utusan berhasil mendapat pengakuan dari orang- orang Melayu di Tungkal Ilir akan kekuasaan Sultan Jambi.
Pada utusan kedua yaitu Pangeran Hadi saudara Sultan Abdurahman Nazarudin (1855 s/d 1881), barulah Orang Tungkal mengakui kekuasaan
Melayu Jambi. Selanjutnya, Sultan Jambi mengangkat saudaranya Pangeran Kesumo sebagai wakil pemerintah di Tungkal Ulu.
Di Tungkal Ilir, Sultan Jambi bahkan mengutus Mantri Berangas yang kelak dikenal sebagai pendiri Kuala Tungkal. Mantri Berangas membangun komunikasi dan menjalin hubungan bahkan saling mengangkat saudara dengan suku Melayu yang diketuai Datuk Sumpeno, bersama-sama membangun Kuala Tungkal sebelum datangnya orang-orang Banjar, Bugis dan Jawa ke wilayah ini. 13
Dalam hal ini, terdapat suatu tanda tanya yang besar bagi penulis. Dalam makalah yang ditulis A Mukti Nasrudin seperti yang juga ditulis HA Rivai, Tungkal Ulu disebut sebagai daerah taklukan Sultan Johor, barulah kemudian ditaklukkan oleh Sultan Jambi pada  sekitar  abad  ke-19,  sementara  di  sisi  lain  dalam  Catatan  tentang  Tahun-tahun Bersejarah Propinsi Jambi, disebutkan bahwa pada tahun 1630 (Abad ke-17), Sultan Jambi menolak menyerahkan Tungkal kepada Malaka. 14 Itu berarti bahwa sebelum tahun 1630, Tungkal merupakan wilayah kesultanan Jambi, bukan wilayah Kesultanan Johor.
Jika dilakukan analisis atas dua pernyataan yang saling berbeda ini, maka kemungkinan bahwa Tungkal ditaklukkan Johor dapat didukung dengan kenyataan geografis dekatnya Tungkal dengan wilayah Kesultanan Johor melalui sarana perhubungan laut. Hubungan kekerabatan masyarakat Tungkal Ulu sekarang justru banyak terjalin dengan masyarakat Johor  dan  Riau,  bukan  dengan  masyarakat  Jambi.  Sedangkan  pemikiran  yang  dapat mendukung bahwa Tungkal merupakan bagian dari Jambi, dapat dibenarkan jika melihat fakta  sejarah bahwa  Kerajaan Melayu  Jambi telah  berdiri sejak  tahun 1500.  Sungguh masuk akal jika dalam kurun waktu itu Sultan Jambi mengetahui keberadaan komunitas masyarakat di Tungkal Ulu.
Seakan menjawab kontroversi ini, Uka Tjandrasasmita mengutip Tome Pires dalam
13 Lihat  Rajo  Bujang  dkk,  Op.Cit,  hal.  37.
14 Lihat  Edi  Sigar, Buku  Pintar  Indonesia ,  Pustaka  Delapratasa,  Jakarta,  1996,  hal.  55.
bukunya Suma Oriental yang menceritakan keadaan pada masa kejayaan Sultan Demak sekitar  tahun 1512-1515  bahwa  Tungkal merupakan  suatu  negeri  yang berdiri  sendiri, akan tetapi berada di bawah Kerajaan Malaka.
“Tanah Tongkal berbatasan di satu sisi dengan Indragiri dan di sisi lainnya dengan Jambi. Negeri ini tidak mempunyai raja dan juga mandarin. Negeri ini menurut ke Malaka  sebagai pemberi  upeti. Ini  adalah negeri  kecil. Negeri  ini juga  berbatasan dengan Minangkabau. Ia mempunyai barang-barang dagangan seperti barang-barang dagangan Indragiri, tetapi banyaknya tidak demikian. Ia cukup mempunyai bahan- bahan  pangan  untuk  mereka  sendiri  dan  untuk  orang-orang  lainnya.  Di  depan berhadapan dengan negeri ini ada pulau-pulau Calantiga.” 15
Di bagian lain Tome Pires menyebutkan bahwa pada masa itu Malaka menjadi pusat perdagangan berbagai bangsa. Bangsa-bangsa yang berkumpul antara lain : Orang-orang Muslim dari Kairo, Mekkah, Aden, Abysinia, Rang Kilwa, Malindi, Ormuz, Persia, Turki, Turkoman, Armenia Kristen, Gujarat, Bengal, Ghaul, Dabhol, Goa, dari Kerajaan Dekan, Malabar, dan Keling, pedagang-pedagang dari Orissa, Ceylon, Arakan, Pegu, Siam, orang- orang Kedah, orang-orang Malayu, orang Pahang, Patani, Kamboja, Campa, Kocin, Cina, Dina, Lequeos, Brunei, Duceous, Tanjungpura, Laue, Banka, Lingga, Maluku, Banda, Bima, Timor,  Madura,  Jawa,  Sunda,  Palembang,  Jambi,  Tongkal,  Indragiri,  Kapatta, Menangkabau, Siak, Arcua (Arkat), Aru, Bata, negeri Tanjung, Pase, Pedir, Maladiva. 16 Dari uraian-uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Tungkal seperti yang diungkapkan Tomi Pires sebagai negeri yang tidak mempunyai Raja, adalah benar adanya. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam Tambo Tungkal Ulu, seperti juga yang ditulis A Mukti Nasrudin dan Rajo Bujang dkk, bahwa pada masa itu di negeri Tungkal hanya ada seorang setingkat Wakil Pemerintah Johor yang mempunyai otonomi. Dikisahkan, atas sesuatu peristiwa yang membuat takjub Sultan yaitu kecerdasan Lamsasti anak yang ditemukan Datuk Andiko dalam perahu, Sultan Johor menganugrahkan kepada Datuk Andiko, penguasa Tungkal turunan Minangkabau untuk tidak lagi mengirimkan upeti kepada Johor. 17 Dengan  kata lain,  sejak itu  negeri Tungkal  adalah negeri  yang berdiri sendiri  sampai  datangnya  utusan  Pemerintah  Sultan  Jambi  yang  dipimpin  oleh  anak keturunan Datuk Andiko dan keturunan Johor (Suku Biduando) yang bergelar Orang Kayo.  Negeri ini berada di bawah pengaruh Sultan Malaka, karena kemungkinan pada waktu itu, Johor sendiri sudah ditaklukkan oleh Malaka.
Selanjutnya,  seperti  digambarkan  di  atas,  Tungkal  menjadi  bagian  dari  wilayah Kesultanan Jambi tergambar dalam seloko adat tentang batas-batas wilayah  adat Jambi yaitu Dari Ujung Jabung sampai Durian Batakuk Rajo, Dan sialang belantak besi sampai Bukit Tambun Tulang . Ujung Jabung maksudnya tepian pantai Selat Berhala sekarang, Durian Takuk Rajo yaitu daerah Tanjung Samalidu, Sialang Belantak Besi yaitu daerah Sitinjau Laut, dan Bukit Tambun Tulang yaitu Bukit Tiga Singkut.
15 Uka  Tjandrasasmita,  Op.Cit,  hal.  326-327. Garis  bawah  oleh  penulis.
16 Ibid
17 Lihat  Rajo  Bujang  dkk,  Op.Cit,  hal.  31.
Dalam buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi 18 , disebutkan bahwa wilayah administrasi Kerajaan Jambi  meliputi Pucuk Jambi Sembilan Lurah, tiangnya Alam Rajo. Adapun lurah yang sembilan itu sebagaimana yang dikutip dari Kementerian Penerangan, Propinsi Sumatera Tengah meliputi:
- Batang Merangin,
- Batang Masumai,
- Batang Tabir,
- Batang Pelepat,
- Batang Senamat,
- Batang Tebo,
- Batang Bungo,
- Batang Juhuhan dan
- Batang Abuan Tungkal.
Di awal kekuasaan Belanda di Jambi, Sultan Thaha (1855-1904) bahkan mengutus salah seorang panglima perangnya bernama Raden Usman ke front IV Pertahanan Jambi yang meliputi Sungai Bengkal dan Tungkal Ulu. Raden Usman tewas sebagai ksatria di Merlung dan dimakamkan di Pelabuhan Dagang. Raden Mattahir pun pernah melakukan perjalanan dari melalui rute Jambi - Muara Tebo – Merlung  Pelabuhan Dagang – Jambi dalam memperkuat  pertahanan  pasukan  yang  dipimpin  Raden  Usman  menghadapi serangan Belanda. 19

## D.  Terbentuknya Marga Tungkal Ulu
Sebelum Sultan Taha naik tahta dan mendeklarasikan permusuhannnya dengan Belanda, Belanda sesungguhnya telah melakukan sejumlah perjanjian dengan Sultan Jambi yang melemahkan kewibawaan Sultan sendiri. Jadi, walaupun secara de facto Jambi belum jatuh ke tangan Belanda, Jambi berada dalam kontrol Belanda. Bentuk pemerintahan dalam Kesultanan Jambi tergambar dalam seloko adat:
“Alam nan be-Rajo,
Rantau nan  be-Jenang, Negeri nan be-Batin, Luhak nan be-Penghulu,
Kampung nan be-Tuo, Rumah nan be-tengganai,
Daerah pemerintahan yang terendah adalah dusun, mempunyai kekayaan sendiri, tetapi tidak mempunyai hak penuh untuk bertindak, karena di bawah perlindungan daerah yang lebih tinggi seperti luhak, negeri dan rantau.
Setelah Jambi jatuh dalam taklukan  Belanda, struktur pemerintahan disesuaikan dengan  peraturan  pemerintah  Hindia  Belanda.  Namun  disamping  dibentuk  struktur pemerintahan Hindia Belanda, Belanda juga tetap mengakui bentuk-bentuk pemerintahan asli masyarakat setempat,  yang salah satunya adalah Marga.
18 Anonim, Sejarah  Kebangkitan  Nasional  Daerah  Jambi ,  Depdikbud,  1985,  hal.  28.
19 Anonim, Ceritera  Rakyat  Daerah  Jambi ,  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1981,  hal.  90.
Marga adalah bentuk pemerintahan yang berada di bawah Residen dalam pemerin- tahan Hindia Belanda. Pemerintahan Marga sendiri sesungguhnya tidak  dikenal dalam struktur pemerintahan Melayu Jambi. Pemerintahan Marga yang aslinya dikenal dalam Kerajaan Palembang Darussalam digunakan juga di Jambi, ketika untuk pertama kali Jambi ditaklukkan  Belanda  dan  dimasukkan  dalam  wilayah  Keresidenan  Palembang.  Dalam struktur pemerintahan Sultan Jambi, Marga sederajat dengan Negeri yang dikepalai seorang Batin. Adapun alasan Belanda menyeragamkan bentuk pemerintahan dengan nama Marga selain karena alasan praktis untuk menyamakan dengan Palembang, adalah juga untuk menghilangkan perbedaan sebutan yang dalam kesultanan Jambi amat banyak. 20
Perubahan Struktur Pemerintahan Sultan menjadi Struktur Pemerintahan Hindia Belanda di Jambi dapat digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel.  1
Perbandingan Organ Pemerintahan Sultan, Hindia Belanda, dan Republik Indonesia
*  Dalam  menjalankan  pemerintahan  Sultan  dibentu  Kerapatan  Patih  Dalam  dan  Kerapatan Patih  Luar
Pengakuan Belanda atas daerah yang otonom seperti Marga sejalan dengan politik Kolonial untuk memerintah dengan menggunakan kesatuan-kesatuan pemerintah asli dengan  biaya  dan  usaha  yang  relatif  ringan.  Justru  dengan  pemanfaatan  struktur pemerintahan yang asli ini menambah kewibawaan Pemerintah Belanda. 21 Dengan kata lain, Belanda berusaha menjajah bangsa Indonesia dengan tangan Bangsa Indonesia sendiri.
Marga yang dimaksud adalah satu daerah hukum ( Rechtsgebeied ) yang dikepalai seorang kepala Marga yang disebut Pasirah yang dipilih melalui suatu pemilihan umum secara  langsung.  Adapun  calon  pasirah  dipilih  dari  orang-orang  yang  ada  hubungan darahnya dengan pemerintah adat selama ini yaitu garis keturunan lurus. Pada mulanya, pemilihan  dilakukan  dengan  cara  voting  berdiri,  berkumpul  di  hadapan  calon  yang dietujuinya yang sudah duduk di hadapan panitia pemilihan, berjarak antara satu dengan yang lainnya 10 m. Dalam perkembangannya, pemilihan dilakukan secara rahasia yaitu memasukkan semacam surat suara ke dalam kotak masing-masing. 22
Pemerintahan Sultan Pem. Hindia Belanda Pem. Sekarang Raja/Sultan * Resident Gubernur - Asisten Residen/Kepala Afdeling - Jenang Kep.Onder Afdeling Bupati/Walikota - Kep.Distrik/Wedana/Demang - - Kep.Distrik/Ass.Wedana/Kecamatan Camat Batin Marga - Penghulu Kepala Dusun Kepala Desa
20 A  Mukti  Nasrudin,  Op.Cit,  hal.  299.
21 Amrah  Muslimin, Sejarah  Ringkas  Perkembangan  Pemerintahan  Marga/Kampung  Menjadi  Pemerintahan Desa/Kelurahan  dalam  Propinsi  Sumatera  Selatan ,  Pemda  Prop.  Sumsel,  Palembang,  1986,  hal.  2-3.
22 A  Mukti  Nasrudin,  Op.Cit,  hal.  300.
Setelah  ditetapkan  calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak,  Pasirah  dilantik  oleh Residen sebagai pengganti Sultan. Dalam keadaan Marga Tungkal Ulu, kedudukan Pasirah pada masa itu dapat disepadankan dengan Wakil Pemerintah Sultan Jambi di Tungkal Ulu.
Tahun sejarah mulainya pemerintahan Marga adalah tahun 1904, ketika Sultan Taha wafat yang sekaligus merupakan tahun jatuhnya Jambi di bawah taklukan Belanda dan dimasukkan oleh Belanda dalam Keresidenan Palembang. Baru pada tahun 1906, Jambi dijadikan satu Residen yang dipimpin Resident OI Relfricht .
Namun demikian, Pemerintah Hindia Belanda secara resmi mengakui kedudukan Marga sebagai kesatuan adat yang berbadan hukum baru pada tahun 1938 melalui IGOB ( Inlandse  Gemeente  Ordonantie  Buitengewesten )  Stbl  1938  No.  490,  Dalam  IGOB (Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten) Stbl 1938 no. 490, disebutkan bahwa Marga  adalah kesatuan Pemerintah terendah dengan ketentuan sebagai berikut :
(1) Marga adalah masyarakat Hukum Adat yang berfungsi sebagai kesatuan wilayah Pemerintahan terdepan dalam rangka Pemerintah Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia;
(2) Marga  berhak  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  berdasarkan  hukum  adat. Marga dapat mengadakan pungutan pajak dan mengadakan ketentuan-ketentuan tentang kerja badan dan cara penebusannya dengan uang ;
(3) Susunan  pemerintah  Marga,  Kepala  Marga  dan  Kepala  kepala  Adat  lainnya ditentukan menurut Hukum Adat mengenai pemilihan dan pengangkatan serta pengesahan atau pengakuan oleh instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk itu ;
(4) Pemerintah Marga didampingi Dewan Marga, yang membuat peraturan-peraturan dalam rangka  kewenangan menurut Hukum Adat.  Peraturan-peraturan Marga harus disahkan oleh instansi atasan sebelum berlaku dan diumumkan.
(5) Pemerintah Marga dapat menetapkan sanksi atas peraturannya,  yaitu hukuman badan  selama-lamanya  3  hari  atau  denda  sebanyak-banyaknya  F  10,  (sepuluh gulden).
Bentuk dan struktur pemerintahan Marga ini kelak di kemudian hari mengilhami para pendiri Republik Indonesia Modern. Sebagaimana dikemukakan Hamid Attamimi dalam  disertasinya  berjudul  Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Tan Malaka (1924), Bung Karno (1932) dan  Bung Karno  (1932)  menghendaki  bentuk  pemerintahan  Indonesia  dengan  pemerintahan Republik, yang telah ada dalam wujud Nagari dan Desa. 23 Nagari di Sumatera Barat dan Desa di Jawa sepadan dengan Marga di Sumatera Selatan dan Jambi.
Selanjutnya  Marga  difederasikan  dalam Teritorial  Inlandse  Bestuur (setingkat Kabupaten sekarang tetapi tidak memiliki otonomi sebagaimana yang dimiliki Marga) atau disebut juga Onder Afgdeling yang dikepalai seorang Kontroler (Bangsa Belanda). Onder Afdeling membawahi kewedanaan/Distrik yang dikepalai seorang Demang/Wedana dengan dibantu seorang asisten Demang/Asisten Wedana (setingkat Camat sekarang) yang mengepalai suatu Onderdistrik. Perbedaan ketiga kesatuan pemerintah yang disebut terakhir adalah pada dua hal yaitu:
23 A  Hamid  Attamimi, Peranan  Keputusan Presiden  Republik Indonesia  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan Negara .  Disertasi,  Fakultas  Pascasarjana  Univ.  Indonesia,  jakarta,  1990,  hal.  103.
- Marga adalah bentuk pemerintahan asli oleh masyarakat sedang Onder Afdeling adalah bentukan oleh Pemerintah Hindia Belanda;
- Marga memiliki otonomi, sedang Onder afdeling sampai onderdistrik semata-mata wilayah administrasi.
Otonomi yang penting bagi pemerintahan marga salah satunya terletak pada otonomi keuangan. Adapun sumber keuangan Marga sebagaimana diterangkan Amrah Muslimin 24 adalah:
1. Pajak Marga,
2. Sewa Lebak Lebung,
3. Sewa bumi,
4. Izin mendirikan rumah/bangunan,
5. Hasil Kerikil/pasir,
6. Sewa Los/kalangan,
7. Hasil hutan/bea kayu,
8. Pelayanan kawin,
9. Pas membawa hewan kaki empat besar
10. dan lain-lain.
Dana dari sumber-sumber penghasilan itu dipakai untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan marga antara lain membayar gaji Kepala marga beserta Pegawainya.
Selain di bidang keuangan, Marga juga mempunyai otonomi untuk:
- kewenangan peradilan,
- kewenangan kepolisian,
- kewenangan hak ulayat.
Oleh karena itu, pada masa ini dikenal sebagai kejayaan ekonomi Tungkal Ulu. Dengan hasil bumi yang melimpah dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, masyarakat  Tungkal  Ulu  mencapai  masa  kejayaannya.  Pemerintah  Marga  mampu membangun  balai  pengobatan,  membangun  sekolah,  madrasah,  pasar  dan  sarana perhubungan jalan serta sekaligus menggaji pegawai Marga yang diangkat oleh Pemerintah.
Pada masa itu, mobil-mobil produksi Eropa mampu dibeli oleh masyarakat. Bukti- bukti terdapatnya mobil tua hingga kini masih dapat ditemukan dengan adanya beberapa kerangka sasis mobil di Pelabuhan Dagang. Di bidang perumahan, masyarakat ketika itu telah mampu membangun rumah dengan pondasi beton. Bangunan tua itu hingga kini masih dapat ditemukan di sejumlah desa dalam Kecamatan Tungkal Ulu dan Merlung.
Di bidang pendidikan, sebagai dampak Politik Etis Pemerintah Hindia Belanda, telah pula dibangun sekolah desa  3 (tiga) tahun yang untuk Onderafdeling Jambi terdapat di 3 (tiga) tempat masing-masing di Muara Jambi Marga Marosebo, di Rantau Rasau Marga Berbak dan di Penyabungan Marga Tungkal Ulu. Pada tahun 1932 sekolah tersebut ditutup sebagai dampak depresi ekonomi (malaise) di seluruh dunia. 25
Di bidang infrastruktur jalan, pada tahun 1936 pemerintah Kolonial Belanda telah pula membangun sejumlah jalan yang dapat dilalui mobil. Barangkali inilah awal terdapatnya
24 Amrah  Muslimin,  Op.Cit,  hal.  41.
25 A.Mukti  Nasrudin,  Op.Cit.  hal.  340.
hubungan darat antara Tungkal Ulu dan Jambi, setelah sebelumnya pernah dirintis semasa perjuangan Raden Mattahir dalam menentang Belanda.

## E.  Terbentuknya Onderdistrik/Asisten Wedana/Kecamatan Tungkal Ulu
Dengan telah terbentuknya Keresidenan Jambi, pemerintah Hindia Belanda segera menjalankan pemerintahan dengan membagi Keresidenan Jambi dalam  dua Afdeling yang dikepalai seorang Asisten Residen yang disebut juga Kontrolir. Di Jambi terdapat dua Afdeling yaitu:
- Afedling Jambi Hilir
- Afdeling Jambi Hulu.
Selanjutnya Afdeling Jambi Hilir terdiri dari 3 (tiga) Onder Afdeling atau Distrik yang dikepalai seorang Demang atau Wedana,  yaitu :
- Onder Afedling/Distrik/Kewedanaan Kota Jambi,
- Onder Afdeling/Distrik/Kewedanaan Muara Tembesi
- Onder Afdeling/Distrik/Kewedanaan Kuala Tungkal. 26
Distrik Kuala Tungkal selanjutnya membawahi dua  marga yaitu : - Marga Tungkal Ilir berkedudukan di Kuala Tungkal,
- Marga Tungkal Ulu berkedudukan di Merlung.
Sementara  itu,  pada  tahun  1922,  sebagaimana  digambarkan  dalam  buku  Sejarah Kebangkitan  Nasional  daerah  Jambi,  pada  tahun  1922    Asisten  Residen  jambi  Hilir membawahi tiga onderafdeling yaitu Onder afdeling Kota Jambi, Onderafdeling Muara Tembesi, dan onderafdeling Taman Raja Tungkal Ulu. 27
Sampai sejauh itu, belum dapat diketahui apakah Tungkal Ulu juga sudah berstatus onderdistrik. Berdasarkan catatan A Mukti Nasrudin, pada tahun 1931 untuk kewedanaan/ Distrik Kuala Tungkal terdapat 2 (dua) buah onderdistrik yaitu Onder Distrik Tungkal yang membawahi :
- Marga Tungkal Ulu
- Marga Tungkal Ilir, dan
Onderdistrik Muara Sabak yang membawahi :
- Marga Muara Sabak,
- Marga Dendang,
- Marga  Berbak.
Catatan yang terhimpun dalam Buku Tungkal Ulu dalam Angka, menyebutkan bahwa pejabat setingkat Camat/Asisten Wedana/Kepala Onderdistrik dimulai pada tahun 1940. Itu  artinya  9  (sembilan)  tahun  dari  tahun  1931  barulah  Tungkal  Ulu  menjadi  suatu onderdistrik.
Onderdistrik Muara Sabak mengkoordinir 3 (tiga) marga, maka onderdistrik Tungkal Ulu  dan  Onderdistrik  Tungkal  Ilir  hanya  memiliki  masing-masing  1  (satu)  Marga. Kedudukan Asisten Wedana Tungkal Ilir adalah di Kuala Tungkal sama dengan kedudukan
26 Sumber  lain  menyebutkan  bahwa  kedudukan  Onderafdeling  Tungkal  berada  di  Taman  Raja  Tungkal Ulu.  Lihat  Anonim,  Op.Cit,  hal.  109.
27 Ibid
Wedana Pasirah. Sedangkan kedudukan Asisten Wedana Tungkal Ulu adalah di Pelabuhan Dagang, bukan di Merlung.
Salah satu alasan yang mungkin dapat dikemukakan adalah bahwa Pelabuhan Dagang terletak lebih di Ilir Sungai Pengabuan, sehingga lebih mudah dicapai oleh Pemerintah Belanda dari Kuala Tungkal. Kala itu, hubungan lalu lintas yang paling cepat dicapai adalah melalui sungai.

## F.  Masa Revolusi Fisik sampai Terbentuknya Propinsi Sumatera Tengah
Setelah terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta, pemerintah segera melakukan restrukturisasi atas pemerintahan di daerah. Sumatera menjadi satu propinsi dengan Gubernur Tengku Moh. Hasan. 10 (sepuluh) keresidenan di Pulau Suma-tera tetap dipertahankan dengan menunjuk pejabat Residen yang baru. Residen Jambi yang pertama adalah Dokter Sagaf Yahya yang kemudian digantikan oleh Raden Inu Kertapati.
Hal yang juga yang dilakukan oleh Rd Inu Kertapati selain menata pemerintahan adalah membentuk Tentara Keamanan Rakyat Teritorial Jambi dengan Komandannya Kol.  Abunjani.  Selanjutnya  dibentuk  Brigade  Garuda  Putih  dengan  komandan  Kol. Abunjani, yang membawahi empat Batalyon. Salah satu Batalyonnya adalah Batalyon I yang berkedudukan di Kuala tungkal dengan komandan Letkol Harun Sohar yang kelak menjadi Panglima Kodam Sriwijaya. 28
Sebagai sebuah daerah pedalaman sungai dimana hubungan darat belum lancar seperti sekarang ini, maka Tungkal Ulu bukanlah tempat yang terlalu penting bagi Belanda untuk diduduki. Keadaan ini berbeda dengan ketika pertamakali Belanda masuk Jambi karena ketika itu Kuala Tungkal belum seramai saat revolusi fisik. Penguasaan atas Tungkal Ulu menjadi penting bagi Belanda karena itu dapat menjadi pintu masuk ke Sungai Bengkal dan Muara Tebo.
Dalam  papernya,  A  Mukti  Nasrudin  menggambarkan  keadaan  serangan  tentara Belanda atas kedudukan TNI di Kuala Tungkal pada tanggal 23 Desember 1948, Tungkal Ulu  dijadikan  basis  TNI  khususnya  Batalyon  Gatotkaca.  Kejadian  penting  sekitar mempertahankan kemerdekaan di Tungkal Ulu adalah pada tanggal 6 Mei 1949, Merlung diserang dari udara dengan dua buah bomber. Bom pertama meledak dan menghancurkan rumah  Pasirah  MT  Fahrudin.  Pesawat  tempur  Belanda  yang  membawa  17  buah  bom tidak semuanya diledakkan, dan sebagian jatuh ke Sungai Pengabuan. Dalam serangan tersebut, Aida anak Pasirah MT Fahrudin dan Amir Latif tewas dan dimakamkan sebagai bunga bangsa.
Dalam  bidang  pemerintahan,  berdasarkan  Undang-undang  No.  10  Tahun  1948, Keresidenan Jambi bersama Keresidenan Riau dan Sumatera Barat digabungkan dalam satu Propinsi Sumatera Tengah. Struktur Pemerintahan Dalam Propinsi Sumatera Tengah terdiri  dari  3  (tiga)  keresidenan.  Sedangkan  Keresidenan  Jambi  terdiri  dari  2  (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batanghari.
Selanjutnya,  Kabupaten  Batanghari  dengan  ibukota  di  Jambi  terdiri  dari  3  (tiga) Kewedanaan  yaitu  Kewedanaan  Muara  Tembesi,  Kewedanaan  Kuala  Tungkal  dan
28 Anonim, Sejarah  Revolusi  Kemerdekaan  Daerah  Jambi ,  Depdikbud,  1986,  hal.  94-95.
Kewedanaan Muara Sabak. Kewedanaan Kuala Tungkal terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu: Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Tungkal Ilir.
Dalam versi lain, disebutkan bahwa kewedanaan dalam Kabupaten Batanghari terdiri dari:
- Kewedanaan Tengubuan berkedudukan di Kuala Tungkal,
- Kewedanaan Sabak berkedudukan di Muara Sabak,
- Kewedanaan Kumpeh berkedudukan di Arang-arang,
- Kewedanaan Tembesi berkedudukan di Muara Tembesi 29
Adapun dusun-dusun yang terdapat dalam Kecamatan Tungkal Ulu adalah sama dengan dusun yang terdapat dalam Marga Tungkal Ulu yaitu:
1. Pelabuhan Dagang
2. Pematang Pauh
3. Tanjung Tayas
4. Badang
5. Suban
6. Dusun Kebon
7. Tanjung Bojo
8. Kampung Baru
9. Lubuk Bernai
10.Taman Raja
11. Tebing Tinggi
12.Merlung
13.Penyabungan
14.Lubuk  Terap
15.Rantau Benar
16.Pulau Pauh
17. Sungai Rotan
18.Lubuk Kambing
19.Tanjung Paku
20.Dusun Mudo 21.Rantau Badak 22.Kuala Dasal
Pelabuhan Dagang sebagai ibukota Kecamatan Tungkal Ulu dan Taman Raja yang ketika itu bernama Pekan pada masa tersebut merupakan  pelabuhan atau pasar penting di  daerah  aliran  Sungai  Pengabuan.  Sebuah  peta  yang  diterbitkan  pada  tahun  1932 menunjukkan lokasi Taman Raja sebagai dua tempat yang sama dengan Kuala Tungkal sebagai tempat yang penting. Saksi sejarah menggambarkan bahwa di Pelabuhan Dagang ketika itu telah berdiri toko-toko dan kedai kopi. Di antara para pedagang tersebut terdapat pula beberapa orang keturunan China. Sebuah pekuburan umum orang-orang China di Pelabuhan Dagang menjadi saksi kejayaan Pelabuhan Dagang tempo dulu.
Walaupun Kecamatan  Tungkal Ulu berada  di bawah kewedanaan  Kuala Tungkal, perhubungan dengan Kuala Tungkal hanya dilakukan dalam bidang perdagangan. Dalam
29 Ibid
bidang pemerintahan, perhubungan yang terjadi lebih banyak dilakukan antara Pelabuhan Dagang Jambi dan Merlung Jambi. Hal ini dikarenakan hubungan Marga dan Kecamatan memang  berada  di  bawah  Kabupaten.  Peranan  kewedanaan  tidak  lebih  dari  sekedar perpanjangan  tangan  Pemerintah  Kabupaten  semacam  Pembantu  Bupati  di  zaman Pemerintahan Orde Baru.

## G.  Dalam  Wilayah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Propinsi  Jambi  Sampai Dihapuskannya Pemerintahan Marga
Pada  tahun  1957,  melalui  Undang-undang  Darurat  No.  19  Tahun  1957  Propinsi Sumatera  Tengah  dipecah  menjadi  3  (tiga)  propinsi  yaitu  Propinsi  Jambi,  Riau  dan Sumatera Barat. Karena itu, hari lahir Propinsi Jambi diperingati pada tanggal 6 Januari 1957.  Pemerintahan ketiga propinsi baru ini baru efektif dimulai pada tahun 1958 dengan keluarnya  UU  No.  61  Tahun  1958.  Karenanya,  Propinsi  Riau  dan  Sumatera  Barat memperingati hari jadinya pada tanggal 2 Juli 1958.
Propinsi Jambi yang baru berdiri itu terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten yaitu 2 (dua) Kabupaten  dalam  Keresidenan  Jambi  yakni  Kabupaten  Batanghari  dan  Kabupaten Merangin  ditambah  1  (satu)  Kabupaten  Kerinci.  Marga  dan  Kecamatan  Tungkal  Ulu sebagaimana sebelumnya berada dalam Kabupaten Batanghari.
Bersamaan dengan berdirnya Propinsi Jambi, telah pula dibangun jalan dari Merlung ke Jambi pada tahun 1959. Pengguntingan pita sebagai peresmian jalan tersebut dilakukan oleh Panglima Kodam Sriwijaya Mayjen Harun Sohar sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa  rakyat  Merlung  khususnya  dan  Tungkal  Ulu  umumnya  dalam  pembelaan terhadap bangsa di masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. 30
Sebagai akibat terbentuknya Propinsi Jambi dilakukan pula pemekaran Kabupaten. Kabupaten Batanghari dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu :
- Kotapraja Jambi
- Kabupaten Batanghari dengan ibukota di Kenali Asam
- Kabupaten Tanjung Jabung dengan ibukota di Kuala Tungkal.
Kabupaten tanjung Jabung yang baru berdiri ini terdiri dari empat kecamatan yaitu, Kecamatan tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Nipah Panjang.
Bagi  Tungkal  Ulu,  tidak  banyak  yang  berubah  dengan  terbentuknya  Kabupaten Tanjung Jabung diresmikan dengan Undang-undang No. 7 tahun 1965 pada tanggal 14 Juni 1965. Yang berubah adalah kedudukan ibukota Propinsi dari Bukittinggi menjadi Jambi dan kedudukan ibukota Kabupaten dari Jambi menjadi Kuala Tungkal. Karena hubungan darat yang sulit antara Tungkal Ulu dan Jambi saat itu, pembentukan Kabupaten dengan perpindahan ibukota terasa menguntungkan.
Dengan  berubahnya  pusat  pemerintahan  Kabupaten,  perhubungan  darat  antara Tungkal Ulu dengan Jambi menjadi ditinggalkan. Perhubungan melalui Sungai Pengabuan menjadi  sangat  penting  dan  ramai,  walaupun  jarak  tempuh  melalui  sungai  dengan
30 A.  Mukti  Nasrudi,  Op.Cit,  hal.  558.
menggunakan kapal motor pompong memakan waktu dua malam satu hari. Perhubungan ke Jambi  pun ditempuh  melalui jalur laut  dari Kuala  Tungkal-Kampung Laut-Jambi. Hanya  sebagian  kecil  saja  masyarakat  yang  menggunakan  jalur  darat  Jambi-Merlung untuk mencapai Jambi. Jalan darat yang semula dibangun Pemerintah ini terpelihara dengan kondisi terbatas karena digunakan oleh Perusahaan Perkayuan seperti Tanjung Jati, Budiman dan Heeching Timber Industry.
Dengan waktu tempuh yang lama, ditambah menurunnya kwalitas dan kwantitas produksi karet di Tungkal Ulu, Tungkal Ulu menjadi makin ditinggalkan. Lengkaplah kesengsaraan  dan  keterbelakangan yang  dialami  masyarakat  ketika itu,  sudah  miskin terisolasi pula.
Kepayahan  ini  makin  bertambah  parah  ketika  Pemerintah  Pusat  mengeluarkan Undang-undang  No.  5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa  yang  serta  merta menghapuskan Pemerintahan Marga, setelah sebelumnya pada tahun 1951, Pemerintah melalui Undang-undang Darurat Tahun 1951 menghapuskan segala bentuk Peradilan Adat termasuk Peradilan Adat Marga.
Wewenang  pengangkatan  dan  penggajian  pegawai  dialihkan  menjadi  wewenang Pemerintah Kabupaten. Akibatnya, banyak instansi pemerintah yang kekurangan tenaga, karena  banyak  pegawai  tidak  mau  ditempatlkan  di  Tungkal  Ulu,  karena  selain  jauh dianggap terkebelakang. Orang dari luar Tungkal Ulu dihinggapi semacam phobia Tungkal Ulu.  Dikatakan masyarakat  Tungkal Ulu  penuh  magis dan  mampu membunuh  orang dengan racun. Sekolah menjadi kekurangan guru, balai pengobatan kekurangan tenaga, dan lain-lain sebagainya.
Maksud sebenarnya yang terkandung dari Undang-undang No. 5 Tahun 1979 adalah menyeragamkan bentuk kesatuan masyarakat terkecil dalam nama Desa sebagaimana yang terdapat di Jawa. Itu artinya, Marga otomatis berubah menjadi Desa dengan struktur pemerintahan ke  bawah tetap.  Namun, satu kesalahan  besar terlanjur  dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jambi ketika itu dengan mengubah status dusun yang merupakan bagian dari Marga menjadi Desa. Sebagai akibat dari kebijakan ini, di Tungkal Ulu dari satu Marga berubah menjadi 22 Desa dalam wilayah Kecamatan Tungkal Ulu.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  Sumatera  Selatan,  Dalam  pandangan  Prof  Amrah Muslimin, jalan pikiran itu diambil oleh Pemerintah daerah  dapat menambah untung daerah  dalam  hal  penerimaan  setiap  tahun  dana  banpres  yang  dihitung  berdasarkan jumlah Desa.
Dengan keadaan itu, memang terjadi penambahan jumlah Desa di Tungkal Ulu, tetapi hal  tersebut  sekaligus  juga  membuat  miskin  Desa-desa  yang  semula  hanya  berstatus Dusun di bawah Marga. Keadaan ini terus berlangsung sampai saatnya Tungkal Ulu dewasa ini dijadikan pusat perkebunan sawit..

## H.  Pemekaran Kecamatan Tungkal Ulu
Satu hal penting yang merupakan awal dari terbukanya keterisolasian Tungkal Ulu adalah ketika di Tungkal Ulu tepatnya di Taman Raja didirikan base camp perusahaan plywood PT  Sumatera Timber Utama Damai (STUD). PT STUD melakukan pelebaran jalan  untuk  kepentingan  perusahaan,  tetapi  dampaknya  dapat  dirasakan  juga  oleh
penduduk. Dengan membaiknya kondisi jalan darat, perlahan-lahan produksi karet mulai dijual ke Jambi.
Pada tahun 1984, Pemerintah memulai proyek besar yaitu membangun Jalan Lintas Timur Sumatera, khususnya rute Jambi Pekanbaru yang melewati darerah Tungkal Ulu. Seiring dengan dimulainya proyek tersebut, Pemerintah Propinsi Jambi yang ketika itu dipimpin Gubernur Masjchun Sofwan bersama Bupati Tanjung Jabung Selamat Barus terinspirasi membangun jalan darat Jambi Kuala Tungkal.
Perlahan tapi pasti, Tungkal Ulu makin terbuka dari keterisolasian. Sudah mulai ada mobil penumpang umum yang membawa penumpang Pelabuhan Dagang-Jambi. Dengan kondisi jalan tanah, mobil terpaksa bermalam di jalan jika hujan. Waktu tempuh normal Jambi Pelabuhan Dagang ketika itu adalah 5 (lima) jam.
Selanjutnya, pada tahun 1985, berdasarkanSurat mendari Nomor 138/1589/PUOD Tanggal 25 April 1985 dan SK Gubernur KDH Tingkat I Jambi No. 233 Tahun 1985 tanggal 22 Juli 1985, Pemerintah Propinsi Jambi melakukan pemekaran kecamatan. Di Tungkal Ulu, Merlung dibentuk menjadi satu perwakilan kecamatan dengan Kepala Perwakilan Kecamatan  yang  pertama  Edward,  BA..    Kecamatan  Merlung  terdiri  dari  10  desa  dan Tungkal Ulu 12 desa/kelurahan.
Sungguhpun demikian, semuanya itu seperti jalan di tempat. Proyek Pembangunan Jalan  Lintas  Timur  Sumatera  baru  selesai  tahun  1991,  dan  Perwakilan  Kecamatan Merlung baru resmi menjadi Kecamatan pada tahun 2000 melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2000. Pada saat diresmikan sebagai kecamatan defenitif, Merlung memiliki 19 desa atau bertambah 9 dari desa semula saat dibentuk sebagai kecamatan perwakilan, sedangkan desa di KecamatanTungkal Ulu saat ini berjumlah 14 atau bertambah 2 dari saat pemekaran dengan Kec. Merlung.
Seiring dengan bergulirnya reformasi, di bidang pemerintahan daerah dikeluarkan UU  No.  22  Tahun  1999,  yang  memungkinkan  adanya  pemekaran  kabupaten.  Dalam Propinsi Jambi, pada tahun itu juga dilakukan pemekaran Kabupaten dari 5 kabupaten menjadi 9 kabupaten. Kabupaten Tanjung Jabung dibagi dua menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang beribukota di Muara Sabak dan Kabupaten Tanjung Barat dengan ibukota Kuala Tungkal berdasarkan UU No. 54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999.
Dengan terpisahnya daerah eks kewedanaan Muara Sabak dengan eks kewedanaan Kuala Tungkal,  semestinya  nama  kabupaten  yang  beribukota  di  Kuala  Tungkal  tidak  lagi  tepat memakai nama Tanjung Jabung, karena Tanjung Jabung yang sebenarnya berada dalam wilayah eks kewedanaan Muara Sabak yang kini bernama Tanjung Jabung Timur. Nama yang tepat untuk kabupaten eks kewedanaan Kuala Tungkal adalah “Kabupaten Tungkal”.
Terlepas  dari  soal  nama,  pemisahan  Kabupaten  menjadi  dua  dirasakan  sangat bermanfaat  bagi  masyarakat  Tungkal  Ulu.  Wilayah  pelayanan  publik  dan  jangkauan kendali pemerintahan menjadi lebih terfokus. Dengan sendirinya, prioritas pembangunan menjadi lebih terarah kepada kepentingan masyarakat. Wilayah Tanjung Jabung Barat menjadi  wilayah  yang  komplet  karena  memiliki  wilayah  laut  sekaligus  darat  sampai berbukit-bukit.
Satu-satunya kabupaten di Propinsi Jambi yang memiliki sekaligus dua bentuk alam yang berbeda adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Konsekwensinya adalah bahwa
ternyata  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  memiliki  akses  perhubungan  laut  melalui Pelabuhan Kuala Tungkal sekaligus akses hubungan darat melalui Jalan Negara Lintas Timur Sumatera yang terbentang di wilayah Kecamatan Merlung dan Tungkal Ulu.
Pada masa pemerintahan Safrial sebagai Bupati Tanjab Barat, wilayah Tungkal Ulu sekarang resmi terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik.

## I.  Kesimpulan
Akhirnya, sebagai penutup, berdasarkan sumber-sumber dan uraian-uraian di atas dapatlah kita peroleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Nama Tungkal yang kita kenal sekarang berasal dari Kuntala yang berubah berdasarkan transliterasi China menjadi Tungkal, yaitu kerajaan yang berdiri di pantai timur Sumatera kira-kira    tahun  456-464.  Tahun-tahun  berikutnya  Kerajaan  Kuntala  tunduk  pada Melayu, Sriwijaya, Singosari dan Majapahit. Namun demikian, tahun 1368 nama Kuntala muncul kembali dalam berita China.
2. Lokasi ibukota Kerajaan Kuntala diperkirakan di Daerah Taman Raja sekarang, karena Kuala Sungai Pengabuan/Tungkal dulu adalah di sekitar Taman Raja, sebelum terjadinya pendangkalan laut yang menyebabkan daratan menjadi lebih luas seperti yang kita kenal sekarang.  Sumber  sejarah  China  menyebutkan  bahwa  di  kuala  sungai  Pengabuan terdapat  Teluk  Wen,  yaitu  teluk  yang  berada  antara  Kuntala  dan  Chan-Pei  (Jambi) atau Malayu.
3. Sekitar  tahun  1400  atau  abad  ke-15,  orang-orang  Pagaruyung  yang  telah  memeluk Agama Islam datang ke Tungkal melalui Retih dan Kuantan, Riau, dan menemukan sekelompok masyarakat peninggalan kejayaan Kerajaan Kuntala. Mereka berbaur dan mendirikan  pemerintahan  dengan  mengacu  kepada  bentuk  pemerintahan  di Minangkabau dengan beberapa pengecualian dengan Datuk Malin Andiko sebagai kepala pemerintahan.
4. Tungkal didatangi orang Johor, sampai kemudian Tungkal menjadi daerah taklukan yang wajib mengirim upeti kepada Sultan Johor.
5. Sebelum  Tahun  1512-1515,  Sultan  Johor  membebaskan    Tungkal  dari  kewajiban membayar upeti atas kecerdasan Lamsasti, seorang anak yang ditemukan Datuk Malim Andiko dalam perahu yang terapung-apung. Diperkirakan, keputusan tersebut didorong oleh kenyataan  bahwa Lamsasti adalah anak Sultan Johor dan adanya kemungkinan bahwa saat itu Johor sudah dibawah pengaruh Malaka, yang ketika itu menjadi pelabuhan dan kerajaan dagang terpenting di Selat Malaka.
6. Tahun 1512-1515, Tungkal menjadi negeri sendiri  tetapi tidak mempunyai raja, yang berada dalam pengaruh Johor. Nama Tungkal disebut sebagai salah satu bangsa yang telah melakukan perdagangan di Malaka.
7. Tahun 1516    sampai seterusnya, diperkirakan Tungkal berada dalam pengaruh Sultan Jambi. Sejarah Jambi mencatat tahun 1630 sebagai tahun dimana Sultan Jambi menolak menyerahkan Tungkal kepada Malaka.
8. Antara Tahun 1855 s/d 1881 di masa pemerintahan Sultan Ahmad Nazarudin di Jambi,
Tungkal berada di bawah kesultanan Jambi dan diangkat pejabat pemerintah Kesultanan di Tungkal. Pada masa itu pula Sultan Jambi memerintahkan Mantri Berangas untuk membuka  daerah  Tungkal  Ilir  sekarang  menjadi  pemukiman  penduduk,  setelah sebelumnya Tungkal wilayah Ilir telah pula dihuni Suku Melayu asal Brunai.
9. Tahun 1904, Jambi resmi menjadi jajahan Belanda, sejak saat itu dengan sendirinya Tungkal menjadi jajahan Belanda. Saat inilah yang diperkirakan mnucul pertamakalinya istilah Tungkal Ulu dan Tungkal Ilir untuk membedakan daerah ilir dan ulu berkaitan dengan pembentukan Marga.

## J.  Daftar Pustaka
A. Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara . Disertasi, Fakultas Pascasarjana Univ. Indonesia, Jakarta, 1990
A. Mukti Nasrudin, Jambi dalam Sejarah Nusantara , makalah, Tidak diterbitkan, Jambi, 1989.(Koleksi Museum Negeri Jambi)
Amrah  Muslimin, Sejarah  Ringkas  Perkembangan  Pemerintahan  Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Propinsi Sumatera Selatan , Pemda Prop. Sumsel, Palembang, 1986
Anonim, Ceritera Rakyat Daerah Jambi , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1981 Anonim, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi , Depdikbud, 1985.
Anonim, Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jambi , Depdikbud, 1986 Datuk Tuah, Tambo Alam Minangkabau , Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
Edi Sigar, Buku Pintar Indonesia , Pustaka Delapratasa, Jakarta, 1996
HA Rivai, Tambo Tungkal Ulu , Tidak diterbitkan.
M. Iskandar, dkk, Indonesia dalam Perkembangan Zaman , Ganeca Exact, Bandung, 2004 Rajo  Bujang  dkk, Dinamika  Adat  Masyarakat  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat , Lembaga Adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, 2003
Sartono, Kerajaan Malayu Kuno Pra Sriwijaya di Sumatera , Makalah dalam Seminar Sejarah  Melayu  Kuno  yang  diselenggarakan  Pemda  Tingkat  I  Jambi  bekerjasama dengan Depdikbud, di Jambi pada tanggal 7-8 Desember 1982
Soekmono, Rekonstruksi  Sejarah  Malayu  Kuno  sesuai  Tuntutan  Arkeologi ,  makalah dalam Seminar Sejarah Melayu Kuno yang diselenggarakan Pemda Tingkat I Jambi bekerjasama dengan Depdikbud, di Jambi pada tanggal 7-8 Desember 1982
Uka  Tjandrasasmita, Beberapa  Catatan  Tentang  Perdagangan  di  DAS  Batanghari, Hubungannya dengan Jalur Perdagangan Internasional pada Abad-abad Pertama sampai  Abad  XVI ,  makalah  dalam Seminar  Sejarah  Melayu  Kuno yang diselenggarakan Pemda Tingkat I Jambi bekerjasama dengan Depdikbud, di Jambi pada tanggal 7-8 Desember 1982.