## ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Oleh: Degdy Chandra B. Simarmata 1) Muhammad Saddam Kennedy 2) Lestari Victoria Sinaga 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail: Degdycsimarmata@gmail.com 1 , msaddam @gmail.com 2)
Missthary35@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  discussing  the  legal  analysis  of  therapeutic  agreements  between doctors  and  patients  in  health  services.  The  type  of  research  used  in  this  research  is normative  research.  This  research  is  included  in  descriptive  legal  research.  The  data obtained  from  the  literature  research  were  analyzed  qualitatively  and  presented descriptively.  The  form  of  an  agreement  between  a  doctor  and  a  patient  in  providing patient care  is  the  object  of  the  agreement  in  the  form  of  an  effort  or  therapy to  cure patients. and the agreement between a doctor and a patient does not include a resultaat agreement because the object of the agreement is not the result of medical services by doctors,  or  the  behavior  or  treatment  of  medical  services  performed  by  doctors.  The form of responsibility between doctors and patients in providing health services is that a doctor can be declared to have made a mistake. In order to determine that a person who violates the law must pay compensation, there must be a close relationship between the error  and  the  compensation  incurred.  The  legal  relationship  between  a  doctor  and  a patient  refers  to  Article  1320  of  the  Civil  Code  which  regulates  the  conditions  for  the validity of an agreement or legal agreement, these conditions include: The perpetrator of  the  agreement  must  be  able  to  act  as  a  legal  subject.  Agreements  between  legal subjects  must  be  on  a  voluntary  basis  and  without  coercion.  The  agreement  promises something in the field of health services.
Keywords: Therapeutic Agreement, Doctor, Patient, Health Service.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang  analisis  hukum  tentang  perjanjian  terapeutik  antara dokter  dengan  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  penelitian  normatif.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian hukum yang deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dianalisis secara  kualitatif  dan  disajikan  dengan  deskriptif.entuk  perjanjian  antara  dokter  dengan pasien dalam melakukan pelayanan pasien adalah objek dari perjanjiannya berupa upaya atau  terapi  untuk  penyembuhan  pasien,  perjanjian  dokter  dengan  pasien  mempunyai karakteristik tersendiri berbeda dengan perjanjian pada umumnya, dan perjanjian antara dokter dengan pasien bukan termasuk perjanjian resultaats karena objek dari perjanjian bukan  hasil  pelayanan  medis  oleh  dokter,  atau  tingkahlaku  atau  perlakuan  pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter. Bentuk tanggung jawab dokter dengan pasien dalam
melakukan  pelayanan  kesehatan  adalah  Seorang  dokter  dapat  dinyatakan  melakukan kesalahan.  Untuk  menetukan  seorang  pelaku  perbuatan  melanggar  hukum  harus membayar  ganti  rugi,  haruslah  terdapat  hubungan  erat  antara  kesalahan  dan  ganti rugi yang  ditimbulkan.  Hubungan  hukum  dokter  dengan  pasien  mengacu  pada  Pasal  1320 KUHPerdata  yang  mengatur  syarat-syarat  sahnya  sebuah  perjanjian  atau  perikatan hukum  syarat-syarat  tersebut  yaitu  antara  lain:Pelaku  perjanjian  harus  dapat  bertindak sebagai  subjek  hukum.  Perjanjian  antara  subjek  hukum  tersebut  harus  atas  dasar sukarela  dan  tanpa  paksaan.  Perjanjian  tersebut  memperjanjikan  sesuatu  di  bidang pelayanan kesehatan.
Kata Kunci : Perjanjian Terapeutik, Dokter, Pasien, Pelayanan Kesehatan.

## 1. PENDAHULUAN
Betapapun  tinggi  tuntutan kehati-hatian dan profesionalitas terhadap profesi kedokteran, kepasrahan dan  kepercayaan  akan  selalu  ada  sebab bagaimanapun  masyarakat  juga  tahu bahwa  kepasrahan  dan  kepercayaan tersebut  juga  berpengaruh  terhadap hasil  dari  suatu  pelayanan  kesehatan. Karena  pada  saat  pasien  mengatakan kehendaknya untuk menceritakan riwayat  penyakitnya  kepada  dokter  dan dokter  menyatakan  kehendaknya  untuk mendengarkan  keluhan  pasien,  maka telah  terjadi  kesepakatan  antara  kedua belah pihak. Kedatangan pasien ketempat  praktek  dokter,  atau  rumah sakit  atau  klinik,  atau  sarana  pelayanan medik lainnya dapat ditafsirkan bertujuan untuk mengajukan penawaran (offer,  Aandop) kepada  dokter  untuk diminta  pertolongan  dalam  mengatasi keluhan  yang  dideritanya.  Begitu  pula sebaliknya  dari  dokter  juga  akan melakukan  pelayanan  kesehatan  yang berupa rangkaian tindakan yang dilakukan  oleh  dokter  terhadap  pasien. Hal terakhir inilah yang sangat membedakan jasa yang diberikan dokter dengan jasa yang diberikan oleh profesi lain seperti advokat ataupun akuntan.
Terhadap  hubungan  antara dokter  dan  pasien  dapat  dilakukan tinjauan  dari  berbagai  segi.  Apabila hukum  yang  akan  digunakan  untuk meninjau hubungan tersebut maka tentu saja  tinjauannya  hanya  pada  hal-hal
yang  bersifat  lahiriah,  oleh  karena kaedah  hukum  hanya  mempersoalkan hal-hal  yang  bersifat  lahiriah  artinya, hanya menilik satu atau sejumlah aspek saja dan tidak bersifat universal.
Kelalaian  dalam  medis  dapat dituntut selama kelalaian tersebut menimbulkan kerugian secara fisik pada pasien,  tetapi  kerugian  yang  diderita oleh  pasien  secara  psikis  tidak  diatur dalam Hukum Perdata, karena di dalam hukum  perdata  setiap  kerugian  dapat dimintakan ganti kerugian. Hal ini akan sangat  dilematis  apabila  meninjau  dari pelayanan  kesehatan,  Oleh  karena  itu seorang  dokter  harus  memiliki  sikap professional  dalam  menjalankan  tugas atau  kewajibanya,  meskipun  pada zaman  ini  dengan  teknologi  dan peralatan  tinggi,  adakalanya  dokter harus  menempuh  resiko  namun  harus dapat  diterima  karena  setiap  profesi mempunyai “ Resiko van het bedrijf “ . Kedudukan hukum para pihak  dalam  tindakan  medis  adalah seimbang  sesuai  dengan  tanggung jawabnya masing-masing. Dokter bertanggungjawab  selaku  professional dibidang  medis  berupa  pemberian bantuan atau pertolongan yang seharusnya selalu berupaya meningkatkan keahlian dan keterampilannya melalui penelitian. Pasien bertanggung jawab atas kebenaran  informasi  yang  ia  berikan kepada  dokter  dan  membayar  biaya administrasi pengobatan. Pasien
didalam mendapatkan pelayanan kesehatan  sering  kali  pasien  hanya mengikuti  kata  dokter  sehingga  pasien berada pada posisi lemah.
Hubungan antara dokter
dengan  pasien  menunjukkan  bahwa dokter  memiliki  posisi  yang  dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa  wewenang untuk melawan.  Posisi  demikian  ini  secara historis  berlangsung  selama  bertahun- tahun, dimana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan  dan  ketrampilan  khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaan  yang  dibawa  olehnya karena  ia  merupakan  bagian  kecil masyarakat  yang  semenjak  bertahun- tahun yang berkedudukan sebagai pihak yang  memiliki  otoritas  bidang  dalam memberikan bantuan memberikan pengobatan  berdasarkan  kepercayaan penuh pasien.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Perjanjian Terapeutik
Perjanjian  atau  persetujuan
terapeutik ,  yaitu  hubungan  timbal  balik antara dua pihak yang bersepakat dalam satu  hal.  Terapeutik  adalah  terjemahan dari therapeutic yang  berarti  dalam bidang  pengobatan.  Istilah  ini  tidak sama  dengan therapy atau  terapi  yang berarti  pengobatan.  Persetujuan  yang terjadi  antara  dokter  dan  pasien  bukan dibidang  pengobatan  saja,  tetapi  lebih luas,  mencakup  bidang diagnostik,
preventif, rehabilitatif , maupun promotif sehingga persetujuan ini disebut  persetujuan  terapeutik  atau transaksi terapeutik. Fungsi  komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat-pasien melalui hubungan perawat-pasien. Perawat berusaha mengungkapkan
perasaan, mengidentifikasi  dan  mengkaji  masalah
serta  mengevaluasi tindakan  yang dilakukan  dalam  perawatan.  Perawat profesional  selalu  mengupayakan  untuk berperilaku  terapeutik,  yang  berarti bahwa  tiap  interaksi  yang  dilakukan menimbulkan  dampak  terapeutik  yang memungkinkan  pasien  untuk  tumbuh dan  berkembang.  Tujuan  hubungan terapeutik  diarahkan  pada  petumbuhan pasien.  ada  tiga  hal  mendasar  yang memberi ciri-ciri komunikasi terapeutik antara lain:
1) Keikhlasan  ( genuiness ).  Dokter harus  menyadari  tentang  nilai, sikap  dan  perasaan  yang  dimiliki terhadap  keadaan  pasien.  Perawat yang  mampu  menunjukkan  rasa ikhlasnya  mempunyai  kesadaran mengenai  sikap  yang  dipunyai terhadap  pasien  sehingga  mampu belajar untuk mengkomunikasikan secara tepat. 2) Empati ( empathy ). Empati merupakan  perasaan  pemahaman dan  penerimaan  perawat  terhadap perasaan  yang  dialami  pasien  dan kemampuan merasakan dunia pribadi pasien. Empati merupakan sesuatu  yang  jujur,  sensitif  dan tidak dibuat-buat (objektif) didasarkan  atas  apa  yang  dialami orang  lain.  Empati  cenderung bergantung pada kesamaan pengalaman  diantara  orang  yang terlibat komunikasi.
3) Kehangatan  ( warmth ).  Dengan kehangatan, perawat akan mendorong pasien untuk mengekspresikan ide-ide dan
menuangkannya  dalam  bentuk perbuatan  tanpa  rasa  takut  dimaki atau  dikonfrontasi.  Suasana  yang hangat, permisif dan tanpa adanya ancaman  menunjukkan  adanya rasa  penerimaan  perawat  terhadap pasien.  Sehingga  pasien  akan mengekspresikan perasaannya
secara lebih mendalam.
Tujuan komunikasi terapeutik akan  tercapai  apabila  perawat  dalam ” helping relationship” memiliki prinsip- prinsip/karakteristik  dalam  menerapkan komunikasi terapeutik yang meliputi:
1) Perawat  harus  mengenal  dirinya sendiri  yang  berarti  menghayati, memahami  dirinya  sendiri  serta nilai yang dianut.
2) Komunikasi harus ditandai dengan sikap  saling  menerima,  saling percaya dan saling menghargai.
3) Perawat harus memahami, menghayati nilai yang dianut oleh pasien. 4) Perawat harus menyadari pentingnya  kebutuhan  pasien  baik fisik maupun mental. 5) Perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien  memiliki  motivasi  untuk mengubah  dirinya  baik  sikap maupun tingkah lakunya sehingga tumbuh  makin  matang  dan  dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
6) Perawat  harus  mampu  menguasai perasaan  sendiri  secara  bertahap untuk  mengetahui  dan  mengatasi perasaan  gembira,  sedih,  marah, keberhasilan maupun frustasi.
7) Mampu  menentukan  batas  waktu yang sesuai dan dapat mempertahankan konsistensinya.
8) Memahami  betul  arti  empati sebagai  tindakan  yang  terapeutik dan  sebaliknya  simpati  bukan tindakan yang terapeutik.
9) Kejujuran dan komunikasi terbuka merupakan  dasar  dari  hubungan terapeutik.
10) Mampu  berperan  sebagai role model agar  dapat  menunjukkan dan meyakinkan orang lain tentang  kesehatan,  oleh  karena itu perawat  perlu  mempertahankan suatu  keadaan  sehat  fisik,  mental, spiritual dan gaya hidup. 11) Disarankan untuk mengekspresikan  perasaan  yang dianggap mengganggu. 12) Perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien  bebas  berkembang  tanpa rasa takut.
13) Altruisme ,  mendapatkan  kepuasan dengan  menolong  orang  lain secara manusiawi. 14) Berpegang pada etika dengan cara berusaha sedapat mungkin keputusan  berdasarkan  prinsip kesejahteraan manusia.
15) Bertanggung  jawab  dalam  dua dimensi  yaitu  tanggung  jawab terhadap  dirinya  atas  tindakan yang  dilakukan  dan  tanggung jawab terhadap orang lain.

## 2. Dokter dan Pasien
Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,  Pasal  1  ayat  (2)  berbunyi “Dokter  dan  dokter  gigi  adalah  dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam  maupun  di  luar  negeri  yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.” Hak dokter diatur  dalam  Pasal  50  dan  kewajiban dokter  diatur  dalam  Pasal  51  adalah sebagai berikut: Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran):
a. Memberikan  pelayanan  medis sesuai  dengan  standar  profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
b. Merujuk  pasien  ke  dokter  atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan  yang  lebih  baik,
apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. c. Merahasiakan  segala  sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,  bahkan  juga  setelah pasien itu meninggal dunia.
d. Melakukan  pertolongan  darurat atas dasar perikemanusiaan,
kecuali  bila  ia  yakin  ada  orang lain  yang  bertugas  dan  mampu melakukannya, dan
e. Menambah  ilmu  pengetahuan dan  mengikuti  perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Dahulu,  hubungan  antara  tenaga kesehatan  dan  pasien  di  rumah  sakit bersifat  komando,  yang  berarti  bahwa pasien  selalu  menuruti  hal  yang dikatakan  oleh  tenaga  kesehatan  tanpa mempertanyakan  alasannya.  Saat  ini, kedudukan  antara tenaga  kesehatan  dan pasien  sejajar  dan  sama  secara  hukum. Pada beberapa referensi hukum kesehatan  disebutkan  beberapa  hak pasien, diantaranya adalah:
a. Hak  atas  informasi  dan/atau memberikan  persetujuan,  hal  ini dikenal dengan informed consent. b. Hak  memilih  tenaga  kesehatan (dokter,  perawat,  dan  bidan) serta sarana pelayanan kesehatan, hak ini bersifat relatif pada kondisi tertentu.
c. Hak atas rahasia penyakitnya.
d. Hak menolak tindakan pengobatan dan/atau perawatan.
e. Hak  atas  mendapat  pendapat kedua ( second opinion ).
f. Hak atas rekam medis. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hukum kesehatan  ( gezondheidsrecht,  health law ) adalah lebih luas dari pada hukum medis  ( Medical  law ).  Jika  dilihat hukum kesehatan, maka meliputi:
1)
Hukum medis ( Medical law ),
2) Hukum keperawatan ( Nurse law ), 3) Hukum  rumah  sakit  ( Hospital law ),
4) Hukum  pencemaran  lingkungan ( Environmental law ),
5) Hukum  limbah  .(dari  industri, rumah tangga, dsb)
6) Hukum polusi (bising, asap, debu, bau, gas yang mengandung racun),
7) Hukum  peralatan  yang  memakai
X-ray ( Cobalt, nuclear ), 8) Hukum keselamatan kerja,
9) Hukum  dan  peraturan  peraturan lainnya  yang  ada  kaitan  langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

## 3. Pelayanan Kesehatan
Pelayanan  kesehatan  adalah
sebuah  konsep  yang  digunakan  dalam memberikan  layanan  kesehatan  kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat pada prinsipnya mengutamakan  pelayanan  kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah  upaya  meningkatkan kesehatan  masyarakat  ke  arah  yang lebih  baik  lagi  dan  yang preventif mencegah  agar  masyarakat  tidak  jatuh sakit agar terhindar dari penyakit. Sebab itu  pelayanan  kesehatan  masyarakat  itu tidak  hanya  tertuju  pada  pengobatan individu  yang  sedang  sakit  saja,  tetapi yang  lebih  penting  adalah  upaya–upaya pencegahan ( preventif ) dan peningkatan kesehatan  ( promotif ).  Sehingga,  bentuk pelayanan  kesehatan  bukan  hanya puskesmas  atau  balkesma  saja,  tetapi juga  bentuk-bentuk  kegiatan  lain,  baik yang  langsung  kepada  peningkatan kesehatan  dan  pencegahan  penyakit, maupun  yang  secara  tidak  langsung berpengaruh kepada peningkatan kesehatan.

## 4. Kebijakan Kesehatan
Kebijakan publik pada dasarnya  adalah  suatu  keputusan  yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan  kegiatan  tertentu  yang dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan  tugas  pemerintahan negara  dan  pembangunan  bangsa.
Melihat  pengertian  kebijakan  publik diatas, defenisi tersebut dapat diaplikasikan untuk memahami pengertian kebijakan kesehatan.
Secara  sederhana,  kebijakan kesehatan  dipahami  persis  sebagai kebijakan  publik  yang  berlaku  untuk bidang  kesehatan.  Urgensi  kebijakan kesehatan sebagai bagian dari kebijakan publik  semakin  menguat  mengingat karakteristik  unik  yang  ada  pada  sektor kesehatan sebagai berikut:
1. Sektor  kesehatan  amat  kompleks karena  menyangkut  hajat  hidup orang  banyak  dan  kepentingan masyarakat  luas.  Dengan  perkataan lain,  kesehatan  menjadi  hak  dasar setiap individu tanpa yang membutuhkannya  secara  adil  dan setara.  Artinya,  setiap  individu tanpa terkecuali berhak mendapatkan  akses  dan  pelayanan kesehatan yang layak apapun kondisi dan status finansialnya.
2. Consumer  ignorance, keawaman masyarakat  membuat  posisi  dan relasi  masyarakat  tenaga  medis menjadi tidak sejajar dan cenderung berpola paternalistik. Artinya masyarakat,  atau  dalam  hal  ini pasien  tidak  memiliki  posisi  tawar yang  baik,  bahkan  hampir  tanpa tawar ataupun daya pilih.
3. Kesehatan memiliki
sifat uncertainty atau ketidakpastian. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan  sama  sekali  tidak  berkait dengan kemampuan ekonomi rakyat.
4. Karakteristik lain dari sektor kesehatan adalah adanya eksternalitas, yaitu keuntungan yang dinikmati atau kerugian yang diderita  oleh  sebagian  masyarakat karena tindakan kelompok masyarakat lain. 3. METODE PELAKSANAAN
Sifat penelitian yang digunakan  dalam  penulisan  penelitian ini  adalah  deskriptif  analisis,  yaitu menggambarkan serta menguraikan semua  data  yang  diperoleh  dan  hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan  judul  penulisan  hukum  yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang  diteliti.  Penelitian  ini  mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif. Dalam  penelitian  hukum  normatif  yang diteliti  hanya  bahan  pustaka  atau  data sekunder, yang mencakup bahan primer,  sekunder  dan  tertier  atau  studi literatur yang terdiri atas:
a) Bahan  hukum  primer  berupa  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit,  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran.
b) Bahan  hukum  sekunder  merupakan bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer seperti,  hasil  karya  ilmiah  para sarjana,  hasil-hasil  penelitian  atau pendapat  para  pakar  dan  ahli hukum.  Dalam  hal  ini  digunakan, hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa  teori-teori  dan  juga  hasil- hasil  penelitian  serta  pendapat  para pakar dan ahli hukum.
c) Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan yang  memberikan  petunjuk maupun
penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder, misalnya  bahan  dari  media  internet,
kamus, ensikopledia, indeks kumulatif, dan sebagainya Analisis ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah
mengklasifikasi  Pasal-Pasal  dokumen sampel  ke  dalam  kategori  yang  tepat. Setelah  analisis  data  selesai,  maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu  dengan  jalan  menuturkan  dan menggambarkan  apa  adanya  sesuai dengan  permasalahan  yang  diteliti  dari data yang diperoleh.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Seorang dokter dapat dinyatakan  melakukan  kesalahan  dan harus  membayar  ganti  rugi,  bila  antara kerugian  yang  ditimbulkan  terhadap hubungan  yang  erat  dengan  kesalahan yang  dialakukan  oleh  dokter  tersebut. Dalam  menentukan  kesalahan  dokter kita harus mengacu pada standar profesi dokter  sehingga  dalam  pelaksanaan praktik  kedokteran,  perbuatan  melawan hukum  dapat  diidentikkan  dengan perbuatan  dokter  yang  bertentangan atau tidak sesuai dengan standar profesi yang  berlaku  bagi  pengemban  profesi bidang kedokteran.
Gugatan  untuk  membayar ganti  rugi  atas  dasar  persetujuan  atau perjanjian  yang  terjadi  hanya  dapat dilakukan  bila  memang  ada  perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut  tersebut  dapat  digolongkan sebagai persetujuan sebagai persetujuan untuk  melakukan  atau  berbuat  sesuatu. Perjanjian itu ada bila pasien memanggil  dokter  atau  pergi  kedokter, dan dokter  memenuhi permintaan pasien  untuk  mengobatinya.  Dalam  hal ini  pasien  akan  membayar  sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebenarnya  harus  melakukan  prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya.  Tetapi  penyembuhan  itu tidak  pasti  selalu  dapat  dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya,
sesuai dengan  ilmu  dan  ketrampilan  yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji
berdaya  upaya  sekuat-kuatnya  untuk menyembuhkan pasien.
Dalam  gugatan  atas  dasar wanprestasi ini,  dibuktikan  bahwa dokter itu benar-benar telah mengadakan  perjanjian,  kemudian  dia telah  melakukan wanprestasi terhadap perjanjian  tersebut  (yang  tentu  saja dalam hal ini senantiasa harus didasarkan pada kesalahan profesi). Jadi disini  pasien  harus  mempunyai  bukti- bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik. Tetapi dalam
prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya,  karena  pasien  juga ingin  mempunyai  cukup  informasi  dari dokter  mengenai  tindakan-tindakan  apa saja  yang  merupakan  kewajiban  dokter dalam  suatu  kontrak  terapeutik.  Hal  ini yang  sangat  sulit  dalam  pembuktianya karena  mengingat  perikatan  antara dokter  dengan  pasien  adalah  bersifat inspaningsverbintesi.
Tanggung jawab karena kesalahan  merupakan  bentuk  klasik pertanggungjawaban  perdata.  Berdasar tiga  prinsip  yang  diatur  dalam  Pasal 1365,  1366,  1367  KUHPerdata  yaitu sebagai berikut: pasien dapat menggugat  seorang  dokter  dan  karena dokter tersebut telah melakukan perbuatan  yang  melanggar  hukum, seperti  yang  yang  diatur  didalam  Pasal 1365  KUHPerdata  yang  mengatur bahwa:  “Tiap  perbuatan  melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang yang  karena  salahnya  menerbitkan
kesalahan, mengganti kerugian tersebut”. Undang-Undang  sama  sekali tidak memberikan batasan tetang
perbuatan  melanggar  hukum,  yang harus ditafsirkan oleh peradilan, Semula dimaksudkan segala sesuatu yang bertentang  dengan  Undang-Undang, jadi sesuatu perbuatan melawan Undang-Undang,  Akan  tetapi  tidak sejak  Tahun  1919  yurisprudensi  tetap telah  memberikan  pengertianya  itu setiap  tindakan  atau  kelalaian  baik yang:
a. Melanggar hak orang lain
b. Bertetangan dengan kewajiban hukum diri sendiri
c. Meyalahi  pandangan  etis  yang umumnya  dianut  (adat  istiadat  yang baik)
d. Tidak  sesuai  dengan  kepatuhan kecermatan sebagai persyaratan tentang  diri  dan  benda  orang seorang dalam pergaulan hidup. Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan
kesalahan.
Untuk menetukan seorang pelaku perbuatan  melanggar  hukum  harus membayar  ganti  rugi,  haruslah  terdapat hubungan  erat  antara  kesalahan  dan ganti  rugi  yang  ditimbulkan.  Seorang dokter  selain  dapat  dituntut  atas  dasar wanprestasi dan  melanggar  hukum seperti  tersebut  diatas,  dapat  pula dituntut  atas  dasar  lain,  sehingga menimbulkan  kerugian.  Gugatan  atas dasar  kelalaian  ini  diatur  dalam  Pasal 1366  KUHPerdata,  yang  berbunyi sebagai  berikut  :  “setiap  orang bertanggungjawab  tidak  saja  untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya “.
Norma  ini  hanya  member
dasar  hukum  untuk  melaporkan  dokter keorganisasi profesinya apalagi terdapat indikasi tindakan dokter yang
membawa kerugian, bukan pula sebagai dasar  untuk  menuntut  ganti  rugi  atas tindakan  dokter.  Pasal  ini  hanya mempunyai  arti  dari  sudut  hukum administrasi praktik kedokteran. Dokter sebagai  tenaga  professional  adalah bertanggungjawab  dalam  setiap  tidakan medis  yang  dilakukan  terhadap  pasien, dalam  mejalankan  tugas  profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya  dengan  sesungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi  dengan  sumpah  dokter,  kode etik  kedokteran,  dan  standar  profesinya untuk menyembuhkan/menolong pasien. a) Tanggungjawab etis. Peraturan yang mengatur  tanggungjawab  etis  dari seseorang  dokter  adalah  kode  etik kedokteran  Indonesia  (KODEKI) yang  sesuai  dengan  keputusan Menkes Republik Indonesia Nomor. 343/menkes/SK/X/1983  serta  sesuai dengan  surat  keputusan  PB  IDI Nomor  221/PB/A-4/04/2002  dan lafal  sumpah  Dokter.  Kode  etik adalah pedoman perilaku. Kode Etik Kedoteran  Indonesia  dikeluarkan dengan  Surat  keputusan  Mentri
Kesehatan no. 434 / Men .Kes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan international  Code  of  Medical Ethics dengan landasan idiil pancasila  dan  landasan  strukturil Undang-Undang  Dasar  1945.  Kode Etik  Kedokteran  Indonesia  ini mengatur  hubungan  antar  manusia yang  mencakup  kewajiban  umum seorang  seorang  dokter,  hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter  terhadap  sejawatnya  dan kewajiban  dokter  terhadap  dirnya sendiri.  pelanggaran  terhadap  butir- butir Kode Etik Kedokteran
Indonesia  ada  yang  merupakan pelanggaran  etik  semata-mata  dan
ada pula yang merupakan pelanggaran  etik  dan  sekaligus pelanggaran  hukum.  Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelangggaran  hukum,  sebaliknya pelanggaran  hukum  tidak  selalu merupakan pelanggaran etik
kedokteran.
b) Tanggung Jawab Profesi. Tanggung jawab  profesi  dokter  berkaitan  erat dengan profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan 1) Pendidikan,  pengalaman  dan kulifikasi lain. Dalam menjalankan tugas profesinya  seorang  dokter harus  mempunyai  derajat pendidikan yang sesuai dengan  bidangkehalian  yang ditekuninya.  Dengan  dasar ilmu  yang  diperoleh  sesama pendidikan di fakultas kedokteran maupun spesifikasi dan pegalamannya untuk menolong penderita. 2) Derajat  risiko  perawatan. Derajat risiko prawatan
diusahakan  untuk  sekecil- kecilnya, sehingga efek samping  dari  pengobatan diusahakan minimal mungkin. Disamping itu mengenai derajat risiko perawatan harus diberitahukan terhadap penderita  maupun  keluarga, sehingga pasien dapat memilih alternatif dari perawatan yang diberitaukan oleh  dokter.  Berdasarkan data responden dokter, dikatakan  bahwa  formasi mengenai  derajat  perawatan timbul kendala terhadap pasien  atau  keluaraganya dengan tidak pendidikan rendah,  karena  telah  diberi
informasi  tetapi  dia  tidak bisa menangkap dengan baik. 3) Peralatan perawatan. Perlunya dipergunakan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawatan,  apabila  dari  hasil pemeriksaan luar kurang didapatkan hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan  menggunakan batuan  alat.  Namun  dari jawaban  responden  bahwa tidak  semua  pasien  bersedia untuk diperiksa dengan menggunakan alat bantu (alat  kedoteran  canggih),  hal ini  terkait  erat  dengan  biaya yang  harus  dikeluarkan  bagi pasien  golongane  konomi lemah. c) Tanggung Jawab hukum. Tanggungjawab hukum dokter adalah  suatu  keterikatan  dokter dengan  ketentuan-ketentuan  hukum dalam menjalankan profesinya. Tangung  jawab  seorang  dokter dalam  bidang  hukum  terbagi  tiga bagian, tanggungjawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata, dan administrasi. Tanggung jawab seorang dokter  dalam  bidang  hukum  tebagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:
a) Tanggung  jawab  hukum  dokter dalam bidang hukum perdata 1. Tanggung jawab hukum Keperdataan Berdasarkan Wanprestasi
Dalam  suatu  pejanjian,  satu pihak  berhak  atas  suatu  prestasi  dan pihak  lain  berkewajiban  berprestasi. Dimana  pihak  yang  berhak  menuntut suatu  prestasi  dalam  hal  ini  bisa  dokter maupun  pasien.  Sebaliknya  dokter  atau pasien bisa sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi perstasi.
Dokter bertanggung jawab dalam hukum  perdata  jika  ia  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya  (Ingkar janji). Yaitu tidak memberikan perstasinya  sebagaimana  yang  telah disepakati  dan  karena  perbuatan  yang melanggar  hukum  menurut  Pasal  1234
KUHPerdata, persentasi itu dapat berupa:
a. Memberikan sesuatu
b. Berbuat sesuatu
c. Tidak berbuat sesuatu Tindakan  dokter  yang  dapat dikatagorikan wanprestasi antara lain:
a. Tidak  melakukan  apa  yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.
b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat.
c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib  dilakukan  tetapi  tidak sempurna.
d. Melakukan apa yang
menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. Berdasarkan  tiga  prinsip  yang
diatur  dalam  Pasal  1365,1366,1367 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:
1. Pasien dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum,  seperti  yang  diatur  di dalam  Pasal  1365  KUHPerdata yang  menyebutkan  bahwa  tiap perbuatan  melanggar  hukum,
yang membawa kerugian kepada orang  lain,  mewajibkan  orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut. Undang-Undang  sama sekali tidak memberikan batasan tentang perbuatan melawan hukum,  yang  harus  ditafsirkan oleh peradilan. Semula dimaksudkan segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang, jadi suatu perbuatan  melawan  Undang- Undang.  Akan  tetapi  sejak
Tahun  1919  yurisprudensi  tetap telah  memberikan  pengertian yaitu setiap tindakan atau kelalaian  baik  yang  :  (1) Melanggar  hak  orang  lain  (2) Bertentangan  dengan  kewajiban hukum diri sendiri (3) Menyalahi  pandangan  etis  yang umumnya  dianut  (adat  istiadat yang  baik)  (4)  Tidak  sesuai dengan kepatuhan dan kecermatan  sebagai  persyaratan tentang  diri  dan  benda  orang seorang  dalam  pergaulan  hidup. Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan  kesalahan.  Untuk menentukan seorang pelaku perbuatan  melanggar  hukum harus  membayar  ganti  rugi, haruslah  terdapat  hubungan  erat antara  kesalahan  dan  kerugian yang ditimbulkan. 2. Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata.  Seorang  dokter selain  dapat  dituntut  atas  dasar wanprestasi dan melanggar hukum  seperti  tersebut  di  atas, dapat  pula  dituntut  atas  dasar lalai,  sehingga  menimbulkan kerugian.  Gugatan  atas  dasar kelalaian  ini  diatur  dalam  Pasal 1366 KUHPerdata, yang bunyinya  sebagai  berikut  : “Setiap orang bertanggung jawab  tidak  saja  untuk  kerugian yang disebabkan karena perbuatannya,  tetapi  juga  untuk kerugian yang disebabkan karena  kelalaian  atau  kurang hati-hatinya.
b) Tanggung  jawab  hukum  dokter dalam bidang hukum pidana
Tanggung jawab hukum
( liability )  merupakan  proses  tanggung jawab  atas  sikap  tindak  hukum.  Dalam bidang  kedokteran  tanggung  jawab dokter  terkait  erat  dengan  dunia  profesi kedokteran.  Artinya  Tanggung  jawab hukum  tersebut  timbul  dalam  kerangka pelaksanaan fungsi sebagai dokter yang merupakan suatu profesi. Dalam hukum pidana,  tanggung  jawab  hukum  terjadi akibat  adanya  kesengajaan  maupun kelalaian, tertama yang disadari. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran  hukum  masyarakat,  dalam perkembangan selanjutnya timbul permasalahan  tanggung  jawab  pidana seorang dokter, khususnya yang menyangkut dengan kelalaian, hal mana dilandaskan  pada  teori-teori  hukum pidana.
Tanggung jawab pidana disini  timbul  bila  pertama-tama  dapat dibuktikan adanya kesalahan
professional,  misalnya  kesalahan  dalam diagnosa  atau  kesalahan  dalam  cara- cara pengobatan atau perawatan. Dalam segi  hukum  kesalahan-kesalahan  akan saling  terkait  atau  sifat  melawan hukumnya atau perbuatan yang dilakukan  oleh  orang  yang  mampu bertanggung  jawab.  Seseorang  yang mampu  bertanggung  jawab  apabila dapat  menginsafi  makna  senyatanya dari  perbuatannya  itu  tidak  dipandang patut  dalam  pergaulan  masyarakat  dan mampu untuk menentukan niat/kehendaknya  dalam  kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut. Sangat disadari
bahwa keberadaan  dokter  dan  dokter  gigi merupakan  hal  yang  sangat  mendasar dalam  kehidupan.  Mengingat  bahwa profesi  ini  sangat  berhubungan  dengan hal  yang  sangat  fital  bagi  kehidupan yakni  kesehatan.  Namun  demikian,  hal ini  tidak  menjadikan  kesalahan  yang dilakukan  oleh  seorang  dokter  atau dokter  gigi  dianggap  hal  yang  biasa-
biasa saja dan tidak dapat dipertanggung  jawabkan  secara  hukum. Baik  (baik  pidana  maupun  perdata). Oleh  karena  itu  sebagaimana  telah dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik  kedokteran  pada  Pasal  66  ayat (3) menentukan bahwa pengaduan yang dilakukan  secara  tertulis  kepada  ketua majelis  kehormatan  disiplin  kedokteran Indonesia,  tidak  menghilangkan  hak setiap orang melaporkan adanya dugaan tindak pidana terhadap yang berwenang atau  menggugat  kerugian  perdata  ke Pengadilan.
c) Tanggung  jawab  hukum  dokter dalam bidang hukum administrasi Dikatakan pelanggaran administrative  malpractic e  jika  dokter melanggar  hukum  tata  usaha  negara. Contoh tindakan dokter yang dikategorikan  sebagai administrative malpractice adalah menjalankan praktek  tanpa  izin,  melakukan  tindakan medis  yang  tidak  sesuai  dengan  izin yang  dimiliki,  melakukan  praktek dengan  menggunakan  izin  yang  sudah kadaluwarsa  dan  tidak  membuat  rekam medis. Menurut peraturan yang berlaku, seseorang yang telah lulus dan diwisuda sebagai  dokter  tidak  secara  otomatis boleh  melakukan  pekerjaan  dokter.  Ia harus  lebih  dahulu  mengurus  lisensi agar  memperoleh  kewenangan,  dimana tiap-tiap  jenis  lisensi memerlukan basic science dan  mempunyai  kewenangan sendiri-sendiri.
Tidak dibenarkan melakukan tindakan medis yang
melampaui  batas  kewenangan  yang telah ditentukan.
Meskipun  seorang  dokter ahli  kandungan  mampu  melakukan operasi amandel namun lisensinya tidak membenarkan dilakukan tindakan medis tersebut. Jika ketentuan tersebut dilanggar  maka  dokter  dapat  dianggap telah melakukan administrative
malpractice dan  dapat  dikenai  sanksi
administratif, misalnya berupa pembekuan  lisensi  untuk  sementara waktu.  Pasal  11  Undang-Undang  No.  6
Tahun  1963,  sanksi  administratif  dapat dijatuhkan terhadap dokter yang melalaikan kewajiban, melakukan suatu hal  yang  seharusnya  tidak  boleh diperbuat  oleh  seorang  dokter,  baik mengingat  sumpah  jabatannya  maupun mengingat  sumpah  sebagai  dokter,baik mengingat  sumpah  jabatannya  maupun mengingat  sumpah  sebagai  dokter mengabaikan  sesuatu  yang  seharusnya dilakukan  oleh  dokter  dan  melanggar ketentuan  menurut  atau  berdasarkan Undang-Undang  No.  6  Tahun  1963 tentang tenaga kesehatan.
Melalui Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang  kesehatan,  pemerintah  dalam mengupayakan  kesehatan  mempunyai tugas  dan  tanggung  jawab  agar  tujuan pembangunan dibidang kesehatan
mencapai  hasil  yang  optimal,  yaitu pemamfaatan tenaga, sarana, dan prasarana,  baik  dalam  jumlah  maupun mutunya,  baik  melalui  mekanisme akreditas  maupun  penyusunan  standar. Karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi  pemberi  dan  penerima  jasa pelayanan kesehatan., sehingga memerlukan perangkat hukum kesehatan  yang  dinamis  yang  dapat memberi  kepastian  dan  perlindungan hukum untuk meningkatkan,
mengarahkan,  dan  member  dasar  bagi pembangunan bidang kesehatan. Hal  ini  menjadi  tugas  dan
tanggung  jawab  pemerintah  dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hakikatnya tanggung jawab  pemerintah  dapat  disimak  dari bagian  berikut.  Dalam  bagan  dibawah menggambarkan bila terjadi pelanggaran  terhadap  etik  propesi diteliti oleh majelis kode etik Kedokteran  Indonesia  (MKEK)  yang merupakan  dibawah  satu  ikatan  organ
profesi  (IDI  untuk  dokter  dan  PDGI untuk  dokter  gigi).  Apabila  merupakan pelanggaran etik propesi maka diteruskan kepada P3EK yang merupakan  wadah  dibawah  struktur organisasi Departemen Kesehatan, Untuk  diproses  lebih  lanjut,  dan pemoresan  ini  berada  dalam  bidang hukum administrasi yaitu dengan pencabutan  izin  prakteknya  untuk sementara atau untuk selamanya.
Berbeda halnya jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran hukum,  maka  dapat  ditempuh  gugatan oleh pihak yang dirugikan melalui jalur perkara  dan  tuntutan  penjara  melalui penyelidikan dan penyidikan diteruskan kepada  jaksa  penuntut  umum  baik dalam  hukum  perdata  maupun  dalam hukum pidana.
Dalam  perkara  perdata  yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan  (damai),  tidak  boleh diselesaikan  dengan  cara  main  hakim sendiri tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan.  Pihak  yang  merasa  hak perdatanya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh  penyelesaian  sebagaimana mestinya,  yakni  dengan  menyampaikan gugatan terhadap
pihak yang merugikan. Oleh karena itu, yang dapat melaksanakan  dan  melealisir  suatu  hak secara  paksa  hanyalah  pengadilan melalui  putusannya  atau  akta  otentik yang menetapkan hak itu.

## 5. SIMPULAN
a. Simpulan
Bentuk tanggung jawab
dokter  dengan  pasien  dalam melakukan pelayanan  kesehatan  adalah  Seorang dokter  dapat  dinyatakan  melakukan kesalahan.  Untuk  menetukan  seorang pelaku  perbuatan  melanggar  hukum harus  membayar  ganti  rugi,  haruslah terdapat hubungan erat antara kesalahan dan  ganti  rugi  yang  ditimbulkan.
Seorang  dokter  selain  dapat  dituntut atas  dasar wanprestasi dan  melanggar hukum  seperti  tersebut  diatas,  dapat pula  dituntut  atas  dasar  lain,  sehingga menimbulkan  kerugian.  Gugatan  atas dasar  kelalaian  ini  diatur  dalam  Pasal 1366  KUHPerdata,  yang  berbunyi sebagai  berikut  :  “setiap  orang bertanggungjawab  tidak  saja  untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya “.
b. Saran Adanya  penerapan  tanggung jawab  atas  tindakan  medis  yang dilakukan  dokter,  diharapkan  dokter mampu  untuk  memegang  teguh  prinsip tanggung  jawabnya  secara  profesional dalam memberikan pelayanannya kepada pasien.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdulkadir  Muhammad.  2010. Hukum Perdata  Indonesia, Bandar
Lampung: Citra Aditya Bakti. Amir  Ilyas. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik  Medik  di  Rumah Sakit. Yogyakarta:  Republik Institute.
Anny  Isfandyarie.  2006. Tanggung
Jawab  Hukum  dan  Sanksi
Bagi  Dokte r  Buku  I,  Jakarta:
Prestasi Pustaka Bahder  Johan  Nasution.  2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban  Dokter ,
Jakarta: Rineka Cipta. Bhekti  Suryani.  2013. Panduan  Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran. Yogyakarta: Niaga Swadaya. Dumilah Ayuningtiyas. 2014. Kebijakan  Kesehatan  Prinsip dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers
I  Ketut  Oka  Setiawan.  2010. Hukum Perdata  Tentang  Orang  dan Benda, Jakarta: FH Utama Jusuf Hanafiah, Amri Amir. 2009. Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan  Edisi  4. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. Kartini  Muljadi  &  Gunawan  Widjaja. 2010. Perikatan  Yang  Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: Grafindo Persada. Masrudi  Muchtar,  2016, Etika  Profesi & Hukum Kesehatan, Penerbit Pustaka Baru Press , Yogyakarta, Banguntapan Bantul. Muhamad  Saidi.  2015.  Etika  Hukum Kesehatan Teori dan Amplikasinya  di  Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group. Munir  Fuady,  2005, Sumpah  Hipocrates :  Aspek  Hukum  Malpraktek Dokter , Bandung: Citra Aditya Bakti. Ns.  Ta’Adi.2013. Hukum  Kesehatan Sanksi  &  Motivasi  bagi Perawat, Jakarta: Buku kedokteran EGC.
R.  Deda  Suwandi.  2010. Tips  &  Trik Menghadapi  Kasus  Hukum. Yogyakarta: Delta Publising.
Safitri Hariyani. 2005, Sengketa Medik : Alternatif Penyelesaian Antara Dokter dengan Pasien . Jakarta : Diadit Media. Soekidjo Notoatmodjo. 2012. Motodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta:  Rineka Cipta. Sopar  Maru  Hutagalung.  2014. Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika.
Sri  Harini  Dwiyatmi.  2006. Pengantar
Hukum  Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.
Subekti.  2001. Pokok-Pokok  Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. Suharnoko,  2004,  Hukum  Perjanjian, Teori  dan  Analisa  Kasus, Jakarta  :  Kencana  Prenada
Media Group.
Veronica  Komalawati,  2010. Hukum
Dan  Etik  Dalam  Praktik Dokter , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Wirjono  Prodjodikoro,  2003. Asas-asas Hukum  Pidana .  Bandung: Refika Aditama.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

## Jurnal/Artikel/Penelitian
Anggraeni Endah Kusumaningrum, Analisis Transaksi Terapeutik Sarana  Perlindungan  Hukum Bagi  Pasien, Jurnal  Ilmiah “DUNIA  HUKUM ”  VOL.1
NO.1 OKTOBER 2016. DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/227 >. DEVI,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda Marsaulina.  TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK  ATAS  TANAH  MELALUI
PROYEK PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86,  feb.  2019.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view /110 >. DEVI,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti. PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG –  UNDANG NO.8  TAHUN  1999  TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL  RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  2,  n.  2,  p. 119-128,  july  2020.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/644 >. DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani;  PRATIWI,  Rani  Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak  Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2, p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1177 > LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA  YANG  MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM  MEWUJUDKAN  GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.  2,  p.  269-
285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnaluda/article/view/64 9 >. ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita
Jaminan  dan  Pemberesan  Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya  Kepailitan,  Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4 (2019). Rif’ah  Roihanah,  Hubungan  Hukum Dokter Dan Pasien: Perspektif Undang-Undang No  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal  Kajian  Hukum  dan
Sosial ,  Vol.  16,  No.1,  Juni 2019.

## Website
“Tindak  Pidana  Profesi  Kedokteran
Menurut Hukum Pidana Indonesia”, melalui: repository.uinjkt.ac.id . Diakses tanggal 02 Desember 2021. “Konsep
Komunikasi Terapeutik”,
melalui: digilib.unimus.ac.id , hlm  13.  diakses  tanggal  03 Desember 2021. “Defenisi  Hukum  Kesehatan”,  melalui:
repository.usu.ac.id , diakses tanggal 13 Desember 2021 .