## SEJARAH SOSIAL PERKEMBANGAN HUKUM GADAI DAN RAHN (GADAI SYARIAH) DI INDONESIA

## SOCIAL HISTORY OF PAWN LAW AND ISLAMIC PAWN IN INDONESIA

## Iskandar
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jl. Raya Petaling KM 13 Petaling Kec.  Mendo Barat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung iskandarmhum@gmail.com

## Addiarrahman
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Arif Rahman Hakim, No. 1, Telanaipura, Jambi addiarrahman@gmail.com
Abstract : This article aims to explain the social history of the development of pawn law and Islamic pawn law in Indonesia. Pawn is part of the long-standing economic activity. There is three form of law in which regulating of pawn, namely: positive law, adat law, and Islamic law. The third type of the rules had always been thriv- ing through social dynamic and influencing the development of pawn activity as an alternative to a financial instrument that usefultosociety.
Keywords: Pawn, Islamic Pawn, Social History
Abstrak: Artikel ini bertujuan menjelaskan sejarah sosial perkembangan hukum gadai dan gadai syariah di Indonesia. Gadai merupakan bagian dari aktifitas ekonomi yang telah berlangsung lama. Terdapat tiga corak hukum yang mengatur praktik gadai, yaitu: hukum positif, hukum adat dan hukum Islam. Ketiga jenis hukum tersebut terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat, sehingga ikut mempengaruhi perkembangan praktik gadai sebagai instrument keuangan alternatif yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kata Kunci : Gadai, Gadai Syariah, Sejarah Sosial

## Pendahuluan
Pembentukan hukum di Indonesia setidaknya dipengaruhi oleh tiga jenis hukum, yaitu: hu- kum Islam, hukum adat dan hukum Eropa . Pengaruh ketiga hukum ini berlangsung da- lam empat fase, yaitu: 1) fase sistem hukum
adat; 2) fase pengaruh agama Islam; 3) fase kolonial; 4) fase Indonesia merdeka. 1 Dari
1  Sunarjati Hartono, “Pembinaan Hukum Nasional pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II da- lam Konteks Hukum Islam,” Mimbar Hukum, No. 8, Tahun IV, 1993, hal., 4-5

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 17, No. 2, Desember 2017 (hlm. 163-182)
fase-fase tersebut, pada fase keempat terlihat jelas bahwa hukum di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Islam, hukum adat, dan hukum eropa. Adapun pada fase sebelumnya, ketiga jenis hukum ini bergerak secara linear dengan arus politik yang dimainkan oleh penguasa.
Berdasarkan tiga jenis hukum tersebut, sesungguhnya gadai di Indonesia diatur oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa (KUH Perdata). 2 Dalam tradisi hukum adat di Indonesia, istilah gadai disebut dengan sebu- tan yang berbeda-beda seperti: pagang gadai (Minangkabau), adol sende (Jawa), ngajual akad atau gade (Sunda), dan sebagainya. Ga- dai menurut hukum adat adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diser- ahkan untuk menerima sejumlah uang tunai denga permufakatan bahwa yang menyerah- kan tanah itu akan berhak mengambil tanah- nya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama utang tersebut belum lunas, maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai) dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bun- ga dari utang itu. 3
Dapat dipahami, gadai menurut hukum adat mengandung arti jual gadai. Jual gadai adalah penyerahan tanah untuk dikuasai orang lain dengan menerima pembayaran tunai, na- mun penjual (pemilik tanah atau penggadai) tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pemegang gadai. 4 Adapun pen- etapan waktu menebus diserahkan kepada penggadai. Namun, jual gadai dalam hukum
2 Ifan Noor Adham, Perbandingan Hukum Gadai di Indonesia, (Jakarta: Tatanusa, 2009)
3 Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2., (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal., 385
4 Ibid.
adat berbeda dengan gadai tanah ( grond ver- ponding ) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata (BW). Jual gadai merupakan tran- saksi yang berdiri sendiri dan intinya adalah perjanjian tanah, yakni seorang pemilik tanah, karena memerlukan uang menggadaikan ta- nahnya. Sedangkan gadai tanah bersifat ac- cessoir (mengikut, menyertai) atau termasuk dalam perjanjian utang-piutang yang timbul dari hukum perikatan ( verbintennissen recht ). Perjanjian gadai tanah itu timbul dari hu- kum kebendaan ( zakelijk recht ). Gadai tanah tunduk pada perjanjian utang-piutang yang pokok. Hal ini berarti bahwa jika utang lunas, maka gadai tanahnya menjadi tidak ada. Seba- liknya, jika gadai tanah tidak ada, belum tentu berarti utang-piutang tidak ada. 5
Berdasarkan penjelasan di atas, ada di- namika sosial yang membentuk hukum gadai. Artikel ini bertujuan mengelaborasi aspek sejarah sosial perumusan hukum gadai dan gadai syariah di Indonesia. Penulis memi- lih pendekatan historis untuk mengungkap tahapan pembentukan hukum gadai dan gadai syariah di Indonesia; mulai dari asal-muasal sampai dengan saat ini.

## Asal Mula Praktik Gadai
Praktik gadai yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia berasal dari Cina. Te- patnya pada masa Dinasti Han (207 SM s.d. 200 SM) dan terus berkembang sampai za- man Dinasti Ming sekitar tahun 1368-1644 M. Pada masa itu, hampir di setiap sudut kota dan desa di Cina terdapat fasilitas gadai untuk memenuhi kebutuhan keungan masyarakat. Ia merupakan aktifitas yang tidak hanya dilaku- kan pada siang hari, tapi juga di malam hari. 6
5 Ibid.
6 Trakarn Thakranontachai, Orient’s Oldest Finan- cial Institutions: The Pawn Shop , didownload
Lien-Sheng Yang lebih jauh memba- has praktik gadai di Cina. Menurutnya ada empat institusi keuangan yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah Cina Kuno yang berasal dari tradisi dan ajaran Budha. These four are pawnshop, the mutual financing as- sociation, the auction sale, and the sale of lot- tery tickets. 7 Berhubungan dengan pegadaian, Yang menegaskan bahwa institusi pegadaian dimiliki dan dibuka oleh para biarawan dari kuil-kuil Budha. Praktik ini berkembang pesat sekitar abad ke-5 M atau pada masa dinasti T’ang (618-907 M).
Oleh sebab itu, sebagaimana awal perkembangan pegadaian di Italia, layanan gadai yang dibuka oleh para biarawan Budha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutu- han kaum miskin dan bukan dengan maksud mengejar keuntungan. Artinya, dalam prak- tiknya tidaklah menggunakan bunga ( inter- est ) yang pada dasarnya bertentangan dengan ajaran Budha. Lebih dari itu, sebagaimana ditegaskan oleh Skully, dalam manuskrip- manuskrip Cina, pada sarjana Cina tidak men- emukan istilah interest dalam berbagai bentuk transaksi bisnis pada masa tersebut. Pinjaman dilunasi pada waktunya atau dibayar dengan menggunakan gandum atau beras. 8
Keterlibatan para biarawan dan kuil menunjukkan bagaimana sesungguhnya pada
dari http://www.library.au.edu/ABAC-Journal/ v2-n2-1.pdf, diakses 20 April 2015, hal., 1
7  Lien-Sheng Yang, “Budhis Monasteries and Four Money Raising Institution in Chinese History,
Harvard Journal of Asiatic Studies, 13 (1/2), 1950, hal., 174-175
8 M.T. Skully, Islamic Pawnbroking: The Malay- sian Experience . Paper presented at the 3rd In- ternational Islamic Banking and Finance Confer- ence 2005, organized by the Monash University Malaysia, RHB Bank and ALDWICH WIPRO on 17thNovember, 2005, Kuala Lumpur, Malay- sia.
awal sejarah Cina, agama memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Jamaat yang mengunjungi kuil ikut memberikan kon- tribusi guna memperbaiki kuil dan kebutuhan lainnya. Pendapatan yang dihasilkan dari ber- bagai produk dan hasil bumi yang dimiliki kuil digunakan untuk membeli makanan dan pakaian bagi para biarawan serta guna me- layani para jamaah atau masyarakat di sekitar. Namun, kelebihan hasil yang diperoleh tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi para biarawan. Untuk mengelola surplus yang diperoleh, Budha mendirikan lembaga yang disebut inexhaustible treasury. 9
Praktik gadai atau kredit tanpa bunga ( free-interest loan ) sebagaimana ditemukan pada dinasti T’ang tersebut, secara perlahan berhenti dilakukan. Sebagai gantinya, mu- lailah diterapkan pengambilan keuntungan berupa bunga, sehingga memicu pertumbu- han pegadaian yang didirikan oleh individu yang bukan termasuk biarawan. Yang men- catat pada masa dinasti Ming (1368-1644 M), “ one or more pawnshop would be found in every city and town and in many villages and reached up to 25,000 pawnshop by early 1800s ”. 10
Praktik pegadaian dengan menerapkan bunga terus berlanjut hingga dinasti Ch’ing (1644-1912). Pada masa ini, pegadaian tum- buh secara pesat namun juga menjadi awal ke- munduruan. Hal ini disebabkan karena berdi- rinya “People’s Bank of China” pada awal 1950-an yang memberikan pinjaman kepada
9 Azila Abdul Razak, Economic and Relegious Significance of the Islamic and Conventional Pawnbroking in Malaysia: Behavioural and Per- ception Analysis, Durham Theses: Durham Uni- versity. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/1377/, hal., 31
10 Lien-Sheng Yang, Money and Credit in China: a Short History, (Cambridge: Harvard University Press, 1952), hal., 6
para pekerja dan petani dengan tingkat suku bunga yang rendah. Keberadaan pegadaian setelah itu dilarang dan dianggap sebagai sim- bol eksploitasi ekonomi. 11 Pegadaian mulai berdiri kembali setelah Cina masuk era refor- masi pada tahun 1970-an, yaitu dengan berdi- rinya Huamao Pawnshop pada tahun 1987 dan merupakan pegadaian pertama di Cina setelah adanya palarangan pada tahun 1956. 12
Perkembangan gadai di Cina berpen- garuh terhadap keberadaan institusi gadai di negara lain, bahkan ke Indonesia setelah ter- jadi interaksi antara Indonesia-Cina. Di Thai- land, praktik gadai mulai diperkenalkan sejak awal periode Ayuthya, yaitu sejak pedagang Cina masuk ke negara ini. Laiknya di Cina, aktifitas gadai di Thailand menerima berba- gai bentuk barang gadai yang dapat dijadikan jaminan, seperti emas, perak, perhiasan, bah- kan binatang ternak seperti kerbau, gajah, dan kuda. 13 Kerajaan Ayuthya dikenal memiliki sistem hukum yang bagus. Hal ini ditunjukkan dengan regulasi yang dibuat untuk mengawasi aktifitas gadai daerah kekuasaannya, khusus- nya yang dilakukan pada malam hari. Seba- gaimana ditulis oleh Trakarn, aturan dalam pelaksanaan gadai tersebut adalah 1) aktifitas gadai hanya bisa dilakukan pada siang hari; 2) antara penggadai dan penerima gadai harus saling kenal satu sama lain. 14 Agaknya, pera- turan ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari praktik gadai illegal yang dapat menje- bak rakyatnya terlilit hutang. Kondisi ini ber-
11 T.S. Whelan, The Pawnshop in China . Ann Ar- bor: Centre for Chinese Studies,University of Michigan, 1979), hal., 1 12 Y. Yong, “Economy and Social Function of Lat- ter-Day Pawnbroking Southern of Changjiang River”. Journal of Jiangxi University of Finance and Economics , 1(55) 2008, 60-65.
13 Trakarn Thakranothacai, Orient’s Oldest Finan- cial…, hal., 1
beda setelah kerajaan monarki Thailand pada periode Rattanakosin yang dipimpin oleh King Rama V pada tahun 1895. King Rama V membuat beberapa revisi terhadap aturan pegadaian. Satu di antaranya adalah peneta- pan nilai bunga maksismum sebesar 5% dan oleh pegadaian diberlakukan untuk seluruh produknya. 15
Hubungan diplomatik antara Cina dan Malaka menjadi awal masuknya lembaga pe- gadaian di Malaysia sekitar abad ke-15. Raja- raja kecil di berbagai daerah setelah meneguh- kan kekuasaannya, memperoleh bantuan keuangan dari berbagai pihak, termasuk dari orang-orang Cina. Institusi keuangan yang didirikannya adalah “Farming” yang melayani berbagai aktifitas ekonomi, termasuk perju- dian, candu, minuman keras, dan termasuk pegadaian. Kata ‘farming’ diambil dari ke- biasaan petani lokal ( farmer ) yang menyewa sebidang tanah, dan membayar sewa tersebut dari hasil pertaniannya. Kegiatan semacam ini agaknya juga ditemukan di Indonesia dan Filipina. 16 Namun, karena sifatnya yang sarat dengan pejudian, candu, dan minuman keras, membuat masyarakat lokal tidak terlalu ter- tarik. Terlebih, masyarakat lokal di berbagai daerah memiliki tradisi ‘gadai’ yang telah menjadi bagian dari adat kebiasaan mereka. Pembahasan selanjutnya, melihat bagaimana gadai terlembaga dalam adat di berbagai daer- ah di Indonesia.

## Gadai dalam Bingkai Adat
Praktik gadai di Nusantara tidak dapat dipas- tikan kapan pertama kali mulai dilakukan. Beberapa catatan yang terdapat pada prasasti- prasasti memberikan informasi, namun tentu
15 Ibid., hal., 2
16 Azila  Abdul  Razak, Economic and Relegious Significance…, hal., 39
tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa pada saat itu telah ada lembaga pegadaian. Selain pras- asti-prasasti jayapatra, ada beberapa prasasti dari zaman wangsa Sailendra dan Isana yang menyebutkan tentang pelunasan utang, seba- gaimana terdapat dalam prasasti Kurungan ta- hun 807 Saka (29 April 885 M) dan prasasati Wurutunggal tahun 833 Saka (8 Maret 912 M) dan yang menyebutkan penebusan gadai tanah, seperti prasasti Pangguluman B tahun 825 Saka (13 September 903 M), dan pras- asti Harahara yang berangka tahun 888 Saka (12 Agustus 966 M). Pengabadian pelunasan utang atau surat gadai tanah ini dalam bentuk prasasti dihubungkan dengan penetapan sima, walaupun sesungguhnya bisa dilakukan den- gan menrobek surat utang di depan para sak- si. 17
Keberadaan prasasti-prasasti yang mem- berikan informasi tentang adanya praktik ga- dai tersebut, menunjukkan adanya cikal bakal gadai yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Praktik-praktik ini di kemudian hari menjadi ajeg sebagai bagian dari aktifitas ekonomi di komunitas masyarakat adat, khususnya da- lam rangka memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari maupun untuk kepentingan usaha. Praktik-praktik demikian dipegang teguh dan secara bersama-sama terus dilakukan oleh ko- munitas tersebut, sehingga ia menjadi hukum yang hidup dan mengikat bagi mereka. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat terse- but memiliki sistem sosial, pola kekerabatan, nilai-nilai, tradisi-tradisi, bahkan paradigma, cita-cita dan tujuan hidupnya sehari-hari. Hazairin menyebutkan bahwa:
Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, na-
17 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia II: Za- man Kuno, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal.,
gari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai keleng- kapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya… Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, bilat- eral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peter- nakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perbu- ruan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka ber- ciri: komunal, di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai per- anan yang besar. 18
Persoalannya kemudian adalah apakah Pratik-praktik gadai tersebut murni berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia, atau justeru terbentuk karena adanya pengaruh dari luar. Dapat diduga, dengan adanya interaksi dengan dunia luar, seperti Cina, India, Arab, dan kemudian belakangan oleh bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda), berba- gai pengaruh tersebut merupakan keniscayaan dan faktor alamiah. Baik bersifat akulturasi, asimilasi, maupun dialog dan konflik budaya. 19
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pola praktik gadai di Indonesia mirip dengan yang dilakukan pertamakali di Cina, seka- lipun pelakunya bukanlah para biarawan atau biksu.
18 Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Tinta- mas, 1970), hal., 44
19  Pola yang sedikit berbeda manakala Islam masuk ke Indonesia. Tipologi hubungan Islam dan bu- daya lokal menurut Abdul Munir Mulkhan ter- bentuk melalui empat pola, yaitu: 1) Islamisasi; 2) Pribumisasi; 3) Negosiasi; 4) Konflik dan koeksistensi. Lebih lanjut baca: Abdul Munir Mulkhan, Neo-Sufisme dan Pudarnya Funda- mentalisme di Pedesaan, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal., 36-37
Sejarah mencatat interaksi pertama Nu- santara dengan dunia luar sudah terjadi semen- jak zaman pra sejarah, karena keahlian nenek moyang yang terkenal sebagai pelaut handal. Sekalipun para ahli sejarah sulit menuntukan secara pasti, namun hubungan dagang antara Indonesia dan India sudah terjadi lebih awal sebelum dengan bangsa Cina. Posisi Indone- sia di kawasan Asia Tenggara sangat sentral karena sejak awal masehi telah berfungsi se- bagai jalur lintas perdagangan bagi kawasan sekitarnya, Asia Timur dan Asia Selatan. Bah- kan melalui jalur perdagangan ini, kawasan Asia Tenggara telah memasuk era “globalisa- si” di abad ke-5. Hal ini tampak pada aktifitas perniagaan di beberapa bandar di Asia Teng- gara, seperti Lamuri di Aceh, Perlak di Aceh Timur, Kedah di Malaysia, Martavan dan Pegu di Myanmar, Ayuthia di Thailand, Pan- durangga di Vietnam, dan lain sebagainya. 20
Keberadaan kerajaan Sriwijaya yang terkenal sebagai pusat perdagangan pada zamannya memperkuat bahwa interaksi dagang telah terbentuk, sehingga besar kemungkinan juga mempengaruhi keberadaan dan perkemban- gan institusi-institusi ekonomi di Indonesia. 21
Sebagaimana diketahui, sekalipun Cina men- jadi tempat awal tumbuhnya praktik gadai, namun keberadaan mutual fund di Cina tidak terlepas dari pengaruh India. 22 Hal ini mem- perkuat pengaruh ekonomi India dan Cina ter- hadap perkembangan ekonomi dan transaksi
20 Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia, (Jakarta: Logos, 2001), hal., 35 21 Mengenai bagaimana kondisi geografis terhadap pola ekonomi dapat dibaca dalam; Gusti Asnan, Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera, (Yogya- karta: Ombak, 2007), lihat juga: M.C. Ricklefs, a History of Modern Indonesia Since c. 1200, third edition, (New York: Palgrave, 2001), hal. 3 22 Lien-Sheng Yang, “Budhis Monasteries…, hal., 180
keuangan di Indonesia, termasuk juga mem- pengaruhi penyebaran agama Hindu-Budha. Pada titik ini, cukup beralasan mengatakan bahwa praktik gadai telah dikenal di Indonesia sejak sebelum abad ke-9 M merujuk kembali keberadaan prasasti Pangguluman B tahun 825 Saka (13 September 903 M), dan prasasti Harahara yang berangka tahun 888 Saka (12 Agustus 966 M).
Selain merujuk pada bukti prasasti, se- bagai contoh dapat ditambah di sini adalah dengan melihat sistem gadai yang tumbuh dan menjadi adat kebiasaan di berbagai daer- ah. Misalnya di Minangkabau. Sebagaima- na diketahui, sebelum Islam menyebarkan pengaruhnya di sana, di Minangkabau telah berdiri kerajaan Hindu di bawah kekuasaan Aditiawarman. Praktik pagang gadai yang dikenal masyarakat mirip dengan ditemukan di Ayuthia dan Malaysia, sekalipun tidak ber- sifat institusi ekonomi. Pola gadai semacam ini terus dipraktekkan dalam kehidupan se- hari-hari, bahkan hingga saat ini. Kebolehan melaksanakan pagang gadai haruslah atas izin mamak dan memenuhi untus situasional, yaitu: ada keluarga yang meninggal dunia ( mayiek tabujua di tangah rumah, renovasi rumah gadang ( rumah gadang katirisan ), menikahkan anak gadis ( gadih gadang alun balaki ), menegakkan penghulu adat ( mam- bangkik batang tarandam ). 23
Pada satu bentuk, pagang gadai dinilai bertentangan dengan hukum Islam karena si penerima barang gadai (biasanya dalam bentuk sawah) dapat memanfaatkannya hingga terjadi pelunasan. Akan tetapi, juga terdapat praktik bagi hasil antara pemegang barang gadai den- gan pihak penggadai, sehingga dinilai lebih menguntungkan kedua-belah pihak. Agaknya,
23 A.A.Navis, Alam Terkembang Menjadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau , (Jakarta: Grafitifers, 1984) , hlm. 101
hal inilah yang menyebabkan praktik gadai demikian masih dilakukan di Minangkabau hingga hari ini. Terlebih, pagang gadai atas tanah dari harta pusako tinggi, melihat syarat yang berlaku tidak sekedar berkaitan dengan “harta” dalam pengertian ekonomi, tetapi juga berhubungan erat dengan identitas kultural masyarakat Minangkabau. 24 Itulah sebabnya van Vollenhoven menyatakan bahwa “ orang Indone- sia dan tanahnya menimbulkan segala macam fantasi yang tidak-tidak,” demikian dikutip oleh J.S. Furnivall. 25
Pada dasarnya, yang menjadi objek ga- dai dalam hukum adat adalah tanah. Hal ini bisa jadi disebabkan karena tanah merupakan benda berharga yang dimiliki rakyat pada waktu itu. Terlebih, praktik gadai seringkali dihubungkan dengan “kemiskinan” sehingga sangat wajar bila hal itu terjadi. Selain di Mi- nangkabau, tradisi gadai tanah juga ditemu- kan di berbagai daerah lain. Di Jawa disebut dengan adol sande, sedangkan di Sunda dis- ebut dengan ngajual akad atau sande. Namun substansinya adalah bahwa ia merupakan per- janjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang me- nyerahkan tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar se- jumlah uang sama dengan jumlah hutang. 26

## Persoalannya kemudian adalah ba-
24 Franz von Benda-Beckmann mencatat tanah di Minangkabau tidak sekedar persoalan harta. Ia adalah identitas kultural sekaligus simbol sosio- politik. Baca bab empat buku: Franz von Benda- Beckmann, Properti dan Kesinambungan Sosial, terj. (Jakarta: Grasindo, 2000)
25 J.S.  Furnivall, Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk, terj. (Jakarta: Freedom Insti- tute, 2009), hal. 5
26 Abdul Azis  Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal., 385
gaimanakah pengaruh Islam terhadap perkembangan praktik gadai di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sekalipun Islam te- lah masuk ke Indonesia sejak awal hijriyah, namun pengaruhnya secara nyata baru tam- pak pada abad ke-12. Menurut Azra, hal ini disebabkan karena 1) Islam dibawa langsung dari Arabia; 2) Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyiar professional, yakni mereka yang memang khusus bermaksud menyebar- kan Islam; 3) yang mula-mula masuk Islam adalah para penguasa; 4) kebanyakan penye- bar professional ini datang ke nusantara pada abad ke-12 dan ke-13. Oleh sebab itu, sulit mempercayai bahwa para pedagang muslim berfungsi sebagai penyebar Islam, walaupun harus diakui bahwa mereka telah memperke- nalkan Islam. 27 Berdasarkan argumen ini, Azra meyakini bahwa ajaran Islam secara massif tersebar di Nusantara melalui para sufi. Dapat disimpulkan, para pedagang muslim memang mengenalkan Islam lebih awal, namun mer- eka tidak memiliki pengaruh yang lebih jauh terhadap proses Islamisasi.
Berpijak dari teori yang dikemukakan Azra, dapat dipahami juga bahwa proses Is- lamisasi di Nusantara lebih bercorak transfor- matif, yaitu memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam adat dan kebiasaan yang ada. Berkaitan dengan hal ini, M. Dawam Rahardjo menge- mukakan:
”...Kesadaran akan hak milik mulai melemah ketika Islam masuk ke pedalaman pedesaan dan menyebar di kalangan masyarakat petani yang hidup dalam sistem feodal, di mana tanah dan sumber daya alam lainnya adalah milik raja. Kesadaran itu menjadi semakin mele- mah dengan masuknya sistem Tanam Paksa, di mana pemerintah kolonial menguasai sumber daya alam melalui penguasaan sumber daya
27 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, (Bandung: Mizan, 1998), hal., 30-33
manusianya, yakni tenaga kerja petani. Dalam sistem ekonomi dan sistem politik ini Islam mengalami penyesuaian. Dengan penyesuaian itu, kemurnian Islam memang berkurang, te- tapi Islam berkembang menjadi agama rakyat (folks-religion). Inilah yang menimbulkan apa yang oleh Gellner disebut sebagai ” Low Islam” atau Islam Rendah yang lebih emosional, mis- tik dan kolektif” 28
Gerakan pemurnian, barulah terjadi seki- tar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 karena adanya pengaruh pemikiran Muham- mad bin Abdul Wahab (wahabi) dan gerakan modernisasi Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. 29 Pada tahap ini, proses islamisasi lebih bercorak konflik dan koeksistensi, meminjam istilah Abdul Munir Mulkhan. 30 Sedangkan pada saat yang sama, proses kolonialisasi ten- gah berlansung. Kolonialisasi dapat dikatakan sebagai awal “kapitalisme barat” masuk ke Indonesia. Di sisi lain, politik pemerintah ko- lonial menjadi penghambat proses Islamisasi, 31 di samping juga semangat Islam juga mem- pengaruhi semangat perjuangan kemerde- kaan. Pada titik ini, perkembangan praktik gadai menjadi semakin kompleks karena telah berkelindan dengan proses kapitalisasi uang. Pembahasan lebih lanjut dipaparkan pada sub bab berikut ini.

## Gadai pada Masa Kolonial
Pembangunan ekonomi haruslah ditopang oleh sistem hukum yang tidak sekedar men- gandalkan rule of law, tetapi juga lebih me- naruh perhatian pada rule of moral atau rule
28 M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, (Jakarta: LSAF, 1999), hal. 55 29 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1995) 30 Abdul Munir Mulkhan, Neo-Sufisme dan Pu- darnya…, hal., 37 31 Lihat: Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Be- landa, (Jakarta: LP3ES, 1985)
of justice. 32 Kepastian hukum mengantarkan pada aktifitas ekonomi yang teratur dan ter- tata, sedangkan kepastian moral dan keadilan mewujudkan pembangunan ekonomi yang dapat mewujudkan masyarakat yang se- jahtera, adil dan makmur. Dengan kata lain, belum terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran dalam pembangunan meru- pakan indikasi bahwa sistem hukum yang menopangnya belum tegas dalam penegakan rule of moral atau rule of justice, sekalipun mengedepankan rule of law.
Sebelum pengaruh politik hukum Hin- dia-Belanda terhadap perkembangan perkem- bangan gadai, terlebih dahulu dipaparkan bagaimana strategi atau politik Beladan men- jinakkan Islam. Pada awalnya, Belanda tidak mengenal banyak Islam sebagai agama dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa melalui agenda kristenisasi, pengaruh Islam dengan sendi- rinya bisa dilenyapkan dan dengan itu, masyarakat bisa dengan mudah dikendalikan. Keengganan mencampuri masalah Islam, se- sungguhnya tercermin dalam undang-undang Hindia Belanda, khususnya pada ayat 119 RR
32 Abdul Manan, Peranan Hukum dalam Pemban- gunan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2014), hal., 30-31. Kata “ rule of law ” dapat dipakai dalam arti formil ( in the formal sense ) dan dalam arti materiil ( ideological sense ). Dalam  arti  formil ini maka the rule of law adalah “orgenised pub- lic power ” atau kekuasaan umum yang terorgani- sir, sedangkan dalam arti materil, the rule of law adalah berbicara tentang just law ( hukum yang mengandung keadilan). Adapun rule of moral adalah penegakkan hukum yang tidak hanya memperhatikan kepastian hukum, melainkan berlandaskan pada nilai-nilai moral. Lebih lan- jut baca: Sunarjati, Hartono. Apakah The Rule of Law Itu ? (Bandung: Alumni, 1976); Jimly As- shiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 13.
yang menyatakan bahwa “setiap warga nega- ra bebas menganut pendapat agamanya, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan ang- gotanya atas pelanggaran peraturan umum hu- kum agama.” Atas dasar ini, pada tahun 1865 pemerintah Belanda tidak sudi memberikan bantuan bagi pembangunan masjid, kecuali jika ada alasan istimewa. 33
Di samping itu, ada anggapan bahwa ajaran Islam mirip dengan tradisi kekristenan yang mengenal institusi kependetaan. Asumsi ini melahirkan kebijakan pengawasan penuh terhadap para ulama. Kebijakan demikian dibantah oleh Christian Snouck Hurgronje se- bagai penasehat untuk urusan Hindia-Belan- da, khususnya dalam membendung pergera- kan Islam. Hurgronje dalam hal ini membuat tiga klasifikasi, yaitu Islam sebagai ajaran iba- dah, Islam sebagai kekuatan sosial, dan Islam sebagai inspirasi pergerakan politik. Terhadap dua yang pertama, pemerintah memberikan ruang kebebasan, dan pada kasus tertentu, seperti haji, ikut meregulasi dengan alasan agar tercipta ketertibaban umum. Akan tetapi Islam sebagai inspirasi pergerakan politik harus diwaspadai, sehingga sedapat mungkin dikendalikan. 34
Berdasarkan kebijakan politik tersebut, dapat dipahami bagaimana Belanda mem- persempit ruang gerak dakwah Islam hanya pada wilayah ibadah dan sedikit pada per- soalan sosial kemasyarakatan. Sekulerisasi seperti ini, tentunya menghambat proses Isla- misasi, namun belakangan menjadi pemantik munculnya organisasi-organisasi Islam, sep- erti NU dan Muhammadiyah. Perhatian umat terhadap Islam tidak lagi hanya sebatas ritual ibadah, melainkan mulai timbul kesadaran untuk melakukan pergerakan sosial dan poli-
33 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda…, hal.,10 34 Ibid., hal.., 11
tik untuk membendung berbagai bentuk kebi- jakan pemerintah Hindia-Belanda yang tidak memihak kepada rakyat, sebaliknya semakin menjebak rakyat pada jurang kemiskinan dan kebodohan.
Sejarah mencatat bagaimana aturan hu- kum Hindia Belanda telah berdampak pada krisis keadilan dalam pembangunan di Indone- sia. Pada 20 Maret 1602, pemerintah Belanda mendirikan kongsi dagang Vereeniging Oast Indiche Compagnie (VOC). Tujuan pokoknya adalah menghindari persaingan antar peda- gang Belanda, menyayingi pedagang-peda- gang lain, memperkuat posisi untuk memon- opoli perdagangan rempah-rempah, sehingga bisa membantu Belanda di bidang keuangan. Serikat ini boleh dikatakan sebagai tonggak awal jatuhnya nusantara secara ekonomi dan politik ke tangan imperialism kolonialisme. 35 Efek dari monopoli ini, jelas Wertheim, ada- lah petani sama sekali tidak bisa bergantung pada konsumsi rumah tangga, melainkan har- us mencari tambahan pendapatan. Untuk itu, mereka harus terlibat dalam situasi pasar yang fluktiatif di mana Belanda memonopolinya. 36 Dalam kondisi demikian, desakan kebutuhan terhadap biaya hidup mendorong berbagai bentuk aktifitas keuangan pinjam-meminjam, gadai, kredit dengan bunga tinggi, dan lain se- bagainya.
Pegadaian berdiri pada 20 Agustus 1746 di Batavia yang pada awalnya bernaman Bank van Leening, yaitu ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff masih berkuasa, terutama mela- lui lembaga VOC. Kemudian, pada masa Ing- gris berkuasa (1811-1816), Bank van Leening
35 Hasyim Wahid, Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, (Yogya- karta: LKiS, 1999), hal., 3
36 W.F.  Wertheim, Masyarakat Indonesia dalam Transisi, terj. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal., 27
dibubarkan dan di bawah kekuasaan Raffles, dibuat aturan bahwa pegadaian boleh didi- rikan oleh perorangan, terutama keturunan Cina, dengan ketentuan mendapatkan liecen- tie stelsel. 37 Akan tetapi, lisensi ini disalahgu- nakan untuk melegalkan praktik rentenir yang tentu memperburuk citra kolonial Inggris pada waktu itu. Oleh sebab itu, Inggris mengganti liecentie stelsel dengan pacth stelsel bahwa pegadaian boleh didirikan oleh masyarakat yang mampu membayar pajak paling tinggi. 38 Sedikit ditambahkan, Cina selalu mendapat- kan posisi prestisius dalam rangka memonop- oli pasar. Hal ini tidak terlepas dari hubungan dagang langsung antara VOC dan Cina sejak tahun 1729. Tidak hanya dalam perdagangan teh, tetapi Cina juga bisa ikut memonopoli pasar beras, tembakau, dan lain sebagainya. 39
Ketika Belanda kembali merebut kekua- saan dari tangan Inggris, pacth stelsel tetap berjalan dan praktik lintah darat atau rentenir terus berlangsung. Untuk itu, Belanda menge- luarkan Staatblad Nomor 131 pada 12 Maret 1901 yang menyatakan bahwa usaha gadai dimonopoli oleh pemerintah dengan didiri- kannya Rumah Gadai Pemerintah (Hindia Belanda) di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaksan- aan gadai berdasarkan staatblad tersebut men- egaskan bahwa:
Sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapa pun tidak akan diperkenankan untuk dengan memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjamkan uang, tidak melebihi 100 Golden, dengan hu- kuman, tergantung kepada kebangsaan para pe- langgar yang diancam dalam pasal 337 KHUP
37  Pieter Creutzberg dan J.T.M van Laanen, Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hal., 353 38 Fiki Puspitasari, Seluk-Beluk Pegadaian, (Yog- yakarta: KTSP, 2011), hal., 7 39 Yong Liu, The Dutch East India Company’s Tea Trade with China 1757-1781, (Leiden: Brill, 2007), hal., 2-3
bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera. 40
Persoalan yang patut dipertanyakan ada- lah mengapa VOC menerapkan kebijakan mo- nopoli, padahal sebelumnya membawa misi pasar bebas ( laissez fair ) atau let people do as they choose ? Hal ini tidak terlepas dari keingi- nan Belanda menguasai pasar di Asia Teng- gara, khususnya Indonesia, yang sebelumnya dikuasai oleh pedagang Arab. Sekalipun berto- lak belakang dengan cara pandang masyarakat Eropa yang liberal, namun resep monopoli ini cukup ampuh menancapkan dominasi VOC di Indonesia. Bagaimana praktik monopoli dan dampaknya terhadap perkembangan pegada- ian dapat ditelusuri sebagai berikut: Sekitar tahun 1800-an, stelsel monopoli dari kompeni Belanda memicu semakin luasnya perdagan- gan galap. Kondisi ini mempermudah praktik monopoli, sebagaimana dilakukan masyarakat Tionghoa yang menyewakan pasar untuk pen- jualan garam, arak dan gula. Bahkan, perda- gangan beras di Cirebon dan di pantai Timur Laut berada dalam kuasa orang-orang Tiong- hoa. 41 Di sisi lain, pekerjaan-pekerjaan rakyat jelata hanya diberikan upah berupa garam, kopi atau barang-barang lain.
Pada umumnya, hal tersebut disebabkan pengaruh sistem feudal mewajibkan penyera- han, baik berupa hasil pertanian maupun men- jadi pekerja. Namun, lama-kelamaan, pola ini macet karena pemerintah, dalam hal ini bu- pati, baru mendapatkan pembayaran defen- itif pada akhir tahun, sedangkan rakyat tentu tidak mau bekerja tanpa diberi persekot. Ke- mudian, muncullah pejabat-pejabat yang dis-
40 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan,
(Jakarta: LFEUI, 2001), hal., 501
41 Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia,
Djilid Pertama, terj. Prajudi Atmosudirdjo, (Dja- karta: Penerbit Negara Pradnjaparamita, 1962), hal., 110
ebut “Kuasa Usaha” (Gecommitteerde) yang memberikan kredit kepada bupati-bupati. Da- lam proses selanjutnya, kredit ini tidak hanya diberikan sebagai persekot aktifitas pertanian, tetapi juga untuk kepentingan prabadi, seh- ingga semakin besar dan lama-kalamaan tidak mampu dibayar. Orang Cina turut mengambil peran dalam pemberian kredit dalam bentuk sewa-gadai. Akan tetapi, jumlah kredit untuk rakyat lebih kecil, dibandingkan untuk para pejabat pemerintah. 42 Hal ini disebabkan kar- ena tingginya suku bunga kredit dan juga dis- ebabkan oleh: 1) mendesaknya keperluan, 2) kecenderungan terlalu menyepelekan kebu- tuhan masa depan dan hal-hal terkait dengan masa depan tersebut, dan 3) dalam penger- tian umum masyarakat kurang memahami masalah-masalah moneter. 43
Dari ketiga aspek tersebut, agaknya ting- ginya suku bunga menjadi penyebab utama rakyat kecil mendapatkan fasilitas gadai atau pun kredit lainnya. Terkait hal ini, patut dite- lusuri mengapa praktik gadai pada saat itu, yang pada umumnya didominasi oleh Cina, menerapkan suku bunga yang tinggi. Meskip- un di daerah pedalaman suku bunga terbilang rendah karena nilai resiko yang rendah, bia- ya operasional yang kecil kerena tidak perlu mengawasi atau menyeleksi calon nasabah. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak ter- jadi penyimpangan yang dilakukan penyedia jasa gadai. Hal ini terjadi karena penaksiran yang keliru, kegiatan spekulasi, dan doron- gan mengambil keuntungan yang berlebihan. Berdasarkan hasil penelitiannya pada tahun 1850-an terhadap sistem pandhuizen , De Waal berkesimpulan bahwa tingginya suku bunga tersebut disebabkan karena merupa- kan peluang besar bagi pawnbroker meraup
42 Ibid., hal., 112
43  Pieter Creutzberg dan J.T.M van Laanen, Sejarah Statistik … , hal., 349
keuntungan. Penetapan suku bunga sering- kali melebih batas yang ditetapkan pemerin- tah Hindia Belanda. Kegagalan melakukan liberalisasi pegadaian yang berujung praktik monopoli oleh kelompok Cina, menjadi ala- san lain mengapa pemerintah Hindia Belanda memonopoli lembaga pegadaian. 44 Praktik monopoli ini, berbeda dengan pola pegadaian di beberapa negara lain, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini: 45
Tabel 1. Tipe Pegadaian di Beberapa Negara
Country Type Lisensed Owner China Private and Cooperative Hong Kong Private Indonesia Government Monopoly Japan Private Malaysia Private Philippines Private Singapore Private Taiwan Private and Some Government Thailand Government and Private Sumber: Michal T. Skully, Lending Collateral Problems and the Pawnbroker Solution: The Development of the Pawnshop Industry in East Asia. 1992
Alasan logis lain mengapa VOC melaku- kan monopoli terhadap aktifitas ekonomi dan keuangan, khususnya dalam pemberian kredit dan gadai adalah agar menjaga wibawa Be- landa di mata rakyat. Dapat dibayangkan, jika praktik gadai dengan suku bunga tinggi atau krediti melalu rentenir dibiarkan berkembang luas, maka akan timbul kesan bahwa Belanda membiarkan rakyat pribumi menderita dan dieksploitasi. Akan tetapi, setelah VOC bubar, Belanda merumuskan kebijakan baru, yaitu
44  Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, an Eco- nomic History of Indonesia 1800-2012, (New York: Routledge, 2012), hal., 66-68 45 Michal T. Skully, Lending Collateral Problems and the Pawnbroker Solution: TheDevelopment of the Pawnshop Industry in East Asia .1992, un- published. Available at:<URL: http://library.wur. nl/way/catalogue/documents/FLR21.pdf>
politik hukum pembagian penduduk menjadi Bumiputra, Timur Asing, dan Eropa, yang menjadi alat bagi penjajah Belanda menerap- kan Agrariche Wetgeving tahun 1870 di mana cultuurstelsel berjalan dengan baik. Hasilnya, bangsa Eropa (dalam hal ini Belanda) den- gan mudah mendapatkan keuntungan dengan menjadikan Bumiputera sebagai penghasil bahan mentah, sedangkan orang Timur Asing menjadi broker atau perantara yang menjual hasil pribumi kepada bangsa Eropa. 46 Cina da- lam hal ini kembali menjadi bagian penting mengingat selalu diposisikan sebagai pemain utama dalam aktifitas ekonomi di pasar mau- pun pada sektor keuangan.
Perkembangan massif sistem kredit yang dijalankan para Kuasa Usaha dan bangsa Cina, mendorong pemerintah Hindia-Belanda mem- buat Volkskredietwezen (Sistem Kredit Pemer- intah) pada tahun 1904 dengan mendirikan Volkbanken (bank rakyat). Hal ini berkaitan erat dengan politik etis yang disampaikan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1901. 47 Pendi- rian volkbanken ini juga berkaitan dengan melemahnya lembaga pegadaian dalam men- gatasi praktik pinjam-meminjam yang mer- ugikan rakyat kecil. Pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 1 April 1901, Belanda mendirikan Pegadaian Negeri pertama.
Di bawah arahan De Wolff van Wester- rode, pengawasan aktifitas gadai dilakukan langsung oleh pemerintah. Pada mulanya, dilakukan upaya khusus untuk menumpas se- gala macam praktik pinjam-meminjam yang tidak diinginkan. Yaitu, suku bunga tinggi, le- lang yang diatur, barang gadaian yang tidak dirawat, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, akhirnya mosi percaya dari masyarakat
46 Abdul Manan, Peranan Hukum dalam Pemban- gunan Ekonomi..., hal., 24-26 47  Pieter Creutzberg dan J.T.M van Laanen, Sejarah Statistik … , hal., 349-351
dapat ditegakkan. Pada tahun 1816 seluruh wilayah Jawa dan Madura telah memiliki pe- gadaian, kecuali Kasultanan Yogyakarta dan Kasultanan Surakarta, di mana sistem penye- waan yang menjadi hak prerogative kelompok bangsawan tetap berlaku. Monopoli pegada- ian tidak dikembangkan ke pulau lain sampai tahun 1921. Yang menarik adalah kredit yang diperoleh dari pegadaian belum tentu meru- pakan tumpuan terakhir dalam perjaungan melawan kemiskinan, sebagaimana dilaku- kan di Eropa. Rakyat yang memiliki barang sewaktu-waktu dapat mengkonversi barang menjadi uang, atau sebaliknya uang dapat di- tukar menjadi barang (tebusan). Dengan cara demikian, tipe tabungan tradisional dapat di- hubungkan dengan sistem pinjaman modern, yang selanjutnya melicinkan masa transisi dari ekonomi barter ke ekonomi uang. 48 Seba- gai tambahan, hal ini juga tidak terlepas dari pengaru volksbanken yang memberikan kredit dengan suku bunga lunak kepada para petani. Dari dua institusi ini, penyebaran uang mela- lui kredit atau pinjaman cukup tinggi, seba- gaimana tampak dalam Tabel 2.
Data dalam Tabel 2 tidak banyak mengandung indikasi jumlah rata-rata, karena sumber data tidak mengungkap lamanya pinjaman. Akan tetapi, pertumbuhan kredit melalui berbagai institusi sangat signifikan sekitar tahun 1920 s.d 1930. Penurunan terjadi mulai tahun 1933 sebagai akibat depresi ekonomi yang membuat panik dunia internasional. Sebagaimana diketahui, depresi ekonomi pada saat itu disebut-sebut sebagai yang terbesar, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Eropa (termasuk Belanda) dan Amerika. Di samping itu, juga menjadi latar lahirnya pemikiran
48 Ibid…, hal., 354
ekonomi John Maynard Keynes. 49 Kondisi ini membuat lembaga-lembaga keuangan kesulitan memenuhi permintaan kredit, jika hanya mengandalkan simpanan masyarakat yang juga menurun. Sekalipun ada tambahan dana dari luar, namun jumlahnya semakin lama, terus menurun.
Selama depresi ekonomi, Belanda dan Hindia Belanda masih mempertahankan stan- dar emas dan tidak mendevaluasi guldennya. 50
Akibat politik moneter ini sangat luas dan se- makin menyeret perekonomian masyarakat In- donesia ke dalam penderitaan selama beberap atahun. Konsekuensinya adalah bahwa pada umumnya, harga-harga komoditas menjadi turun, terrmasuk produksi kolonial, sedang- kan biaya produksi termasuk upah, turunnya melambat sekali. Untuk mengatasi hal ini, Belanda melakukan politik deflasi, sehingga berdampak pada penurunan gaji dan upah, mengadakan pajak-pajak baru, menurunkan
49 Dudley Dillard, The Economics of John Maynard Keynes, (Tokyo: Kinokuniya Bookstore, 1948) 50 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia V: Za- man Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Be- landa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal., 252- 253
berbagai tarif, dan lain sebagainya. Sedikit gambaran pengaruh kebijakan Belanda pada masa malaise terhadap upah penduduk adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut ini: 51
Tabel 3. Upah Buruh Pada Masa Depresi (dalam
Gulden) Pembayaran Sebelum Krisis Tahun 1935 Upah mandor per bulan 18 7,50 Kuli di kebun (per hari) 40-45 sen 10-14 sen Kuli harian di pabrik (per hari) 25-35 sen 10 sen
Sumber:Sumitro Djojohadikusumo, Kredit Rakyat di Masa Depresi, Jakarta: LP3ES, 1989
Tingkat upah yang rendah, meningkat- nya harga kebutuhan pokok, sedangkan biaya produksi semakin tinggi, maka wajar terjadi penurunan pada sektor keuangan. Lambatnya perputaran uang tidak terlepas dari situasi moneter yang memperlemah kondisi ekonomi karena politik deflasi yang digunakan Hindia- Belanda. Sekalipun ada sedikit peningkatan pada 1938-1940, khususnya pada lembaga gadai, barangkali disebabkan desakan un- tuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau konsumtif. Sebaliknya, kecil kemungki-
51 Sumitro  Djojohadikusumo, Kredit Rakyat di Masa Depresi, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal., 34
Tabel 2. Pemberian Kredit Melalu Sistem Kredit Pemerintah (Termasuk Pegadaian Pemerintah) di Hindia Belanda, 1910-1940. Jumlah yang dipinjamkan dalam Jutaan Gulden Hindia Belanda
Tahun Volksbanken Bank Desa Lumbung Desa Pegadaian Jumlah 1905 0,82 - - 2,96 - 1910 7,38 - - 23,49 - 1915 21,68 7,67 - 75,90 - 1920 39,46 8,78 31,41 136,52 216,07 1923 43,24 21,71 17,95 150,52 233,42 1925 52,38 33,77 19,60 166,25 272,00 1928 68,30 45,99 19,49 181,46 315,24 1930 72,44 44,39 20,20 194,14 331,17 1933 17,45 17,45 8,32 78,12 121,38 1935 17,40 14,79 8,25 67,52 107,96 1938 26,66 20,71 9,17 85,31 141,79 1940 28,80 23,43 9,16 88,19 149,58
Sumber :Pieter Creutzberg dan J.T.M van Laanen, Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia, hal.352
nan hal itu dimanfaatkan untuk kepentingan produktif.
Tahap selanjutnya, melalui staatblad 1930 No. 266 Rumah Gadai mendapat status Dinas Pegadaian sebagai Perusahaan Negara, dalam arti UU Perusahaan Hindia Belanda (Lembaga Hindi Belanda 1927 No. 419). Selama kekua- saan Jepang, tidak banyak perubahan yang ter- jadi, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian atau dalam ba- hasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku . Kala itu, pimpinan jawatan dipegang oleh Ohno San yang berkebangsaan Jepang dengan wakilnya, M. Saubari, seorang warga pribumi. Kantor Jawatan Pegadaian kemudian sempat berpin- dah keluar Jakarta, yakni ke Karang Anyar, Kebumen, Jawa Tengah. Perpindahan tersebut dilakukan pada masa awal pemerintahan Re- publik Indonesia karena situasi perang yang kian memanas. Setelah itu, pada era Agresi Militer Belanda kedua, Kantor Jawatan Pega- daian kembali mengalami perpindahan, yakni ke Magelang, Jawa Tengah. 52
Aktifitas gadai selama pergolakan ke- merdekaan tidak ada peningkatan, bahkan dapat dikatakan tidak berkembang. Hal ini dapat dipahami mengingat konsentrasi pada perang; Jepang disibukkan dengan konfron- tasi sekutu dan kondisi negaranya yang dibom oleh Amerika. Sedangkan, Indonesia berjuang memproklamirkan kemerdekaan dan mem- pertahankannya setelah terjadi Agresi Militer Belanda yang hendak kembali menjajah dan menguasai Indonesia. Kondisi seperti ini, ber- pengaruh terhadap perkembangan pegadaian pada awal kemerdekaan, yang secara umum mengikuti strategi dan pola kebijakan pem- bangunan pada awal Indonesia merdeka.
52 Dahlan  Siamat, Manajemen Lembaga Keuan- gan… hal., 502-504

## Gadai setelah Kemerdekaan
Pada dasarnya, sistem perekonomian pada pe- riode 1945-1952 masih merupakan ekonomi dualistik; antara Indonesia dan warisan kolo- nial namun didominasi oleh ekonomi penja- jah, yaitu ekonomi yang bertumpu pada sektor perkebunan yang berpusat di Jawa dan Su- matera. 53 Kabinet pertama setelah pengakuan kemerdekaan dipimpin oleh Perdana Menteri (Moh. Hatta) lebih banyak mengkonsentrasi- kan programnya untuk mengubah ekonomi Belanda menjadi ekonomi Indonesia. Karak- ter ekonomi pada periode ini dapat juga dise- but sebagai ekonomi perang yang menyerupai ekonomi depresi. 54 Oleh sebab itu, agenda na- sionalisasi menjadi langkah utama mengubah corak “liberalisasi” yang merupakan warisan pemerintah Hindia-Belanda. Tujuannya agar Indonesia memiliki kedaulatan secara ekono- mi, sehingga bisa menata aspek lain dengan baik ke depannya.
Sebagaimana dijelaskan oleh Dahlan Siamat, setelah Indonesia merdeka, status pe- gadaian diubaha menjadi Perusahaan Negara Pegadaian, berdasarkan UU No. 19 Prp. 1960 jo. PP RI No. 178 1961 tanggal 3 Mei 1961 tentang pendirian PN Pegadaian. Status badan hukum pegadaian ini, kembali diubah menja- di Perusahaan Jawatan (Perjan) melalui PP RI No. 7 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 jo. UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 yang menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha negara dalam Perjan, Perusahaan Umum (Pe- rum), dan Perusahaan Perseroan (Perseroan). 55 Perubahan bentuk badan hukum pega- daian dapat dipahami sebagai upaya untuk
53 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal., 7-8 54 M. Dawam Rahardjo, Pembangunan Pascamod- ernis Esai-esai Ekonomi Politik, (Yogyakarta: Insist Press, 2012), hal., 22
meningkatkan produktifitas dan efisiensinya. Hal ini disebabkan oleh latar historis bahwa keberadaan pegadaian dimaksudkan untuk: 1) mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya; 2) meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil; 3) mendukung program pemer- intah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. 56 Oleh sebab itu, badan hukum pega- daian kembali dipekuat dengan diubah men- jadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan PP No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 yang kemudian diubah dengan PP No. 103 ta- hun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Pada pasal 6 dan 7 PP No. 103 tahun 2000 tersebut disebutkan bahwa “sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan perusahan. (Pasal 6)” Adapun maksud dan tu- juannya adalah (Pasal 7):
a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan
56 http://www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke- masa.php, diakses: 5 Juli 2014
peraturan perundang-undangan yang ber- laku;
b.  Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 57
Semakin kuatnya status hukum lembaga pegadaian dan dengan semakinberkembang- nya lembaga keuangan syari’ah, maka Perum Pegadaian membuka unit usaha syari’ah beru- pa Pegadaian Syari’ah. Pada awalnya, model gadai syari’ah ini dilaksanakan melalui ker- jasama antara Bank Muamalat Indonesia den- gan Perum Pegadaian, sehingga melahirkan Unit Layanan Gadai Syari’ah pada Mei 2002. Sebelumnya, jasa layanan gadai syari’ah juga dibukan oleh Bank Syari’ah Mandiri den- gan produk Gadai Emas BSM pada tanggal 1 November 2001. Adapun landasan hukum operasional gadai syari’ah ini mengacu pada Fatwa DSN No. 25 tahun 2002 tentang rahn, dan Fatwa DSN No. 26 tahun 2002 tentang gadai emas. 58
Pada 13 Desember 2011 Pemerintah mengeluarkan PP nomor 51 tahun 2011 yang 57 Pasal 6 dan 7 PP  No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian 58 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2008), hal., 16-17
Sumber: http://www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke-masa.php
menandakan perubahan status badan hu- kum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero (Persero). 59 Berdasarkan Akta Pendirian Pe- rusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau disingkat PT Pegadaian (Persero) nomor 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat di hada- pan Notaris Nanda Fauziwan, SH, M.Kn yang berkedudukan di Jakarta, dan kemudian disah- kan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pengesahan Ba- dan Hukum Perseroan, telah disahkan Badan Hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian (Persero). Terjadi perubahan Ang- garan Dasar dengan Akta No. 05 tanggal 15 agustus 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauziwan, SH, M.Kn yang berkedudu- kan di Jakarta Selatan dan diterima pemberita- huannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Su- rat AHU-AH.01.10-32516 tahun 2012 tanggal 06 September 2012. 60
Sekalipun telah ditetapkan sebagai Pe- rusahaan Perseroan, layanan gadai syari’ah
59 PT. Pegadaian, “Penggerak Masa Depan Bang- sa,” Laporan Tahunan 2013, (Jakarta: PT. Pega- daian, 2013), hal., 54-57
masih tetap berada dalam atap PT. Pegadaian. Itu artinya bahwa layanan gadai syari’ah han- ya menjadi bagian dari produk yang disedia- kan PT. Pegadaian dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuan- gan syari’ah, khususnya di lembaga pegada- ian. Posisi ini berpengaruh terhadap statistik perkembangan gadai syari’ah yang disalurkan PT. Pegadaian.
Dari laporan Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2012, PT. Pegadaian (Persero) mencatat peningkatan asset sebesar 29% pada periode 2008-2012, namun laba yang diperoleh sedikit menurun, yaitu 2,1% bila dibandingkan raihan tahun-tahun sebelum- nya, rata-rata pertumbuhan laba bersih adalah 24,5% per tahun. Adapun proporsi jenis usaha Pegadaian didominasi oleh pegadaian kon- vensional 86,7%. 61 Sedangkan, Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013, pertumbuhan aset PT Pegadaian (Persero) sebesar 14,2% pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 sebesar 11,8% (Grafik 2). Ekuitas mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 92,8%. Kenaikan ekuitas yang cukup

## 61 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,
Statistik 2012 dan Direktori 2013Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, (Jakarta: OJK, 2013), hal.,
Diagram 1. Neraca Tahun 2008-2012
tinggi tersebut disebabkan adanya revaluasi aset sebesar 72%. Sebaliknya, liabilitas men- galami penurunan sebesar 3,5%. 62
Laba bersih PT Pegadaian (Persero) ta- hun 2012 mencapai Rp1,4 triliun, turun 2,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Ratarata pertumbuhan laba bersih, yaitu 24,5% per tahun. Pertumbuhan laba tersebut mengikuti pertumbuhan pendapatan usaha yang tum- buh rata-rata 20,5% per tahun. PT Pegadaian (Persero) mencatat pendapatan usaha sebesar Rp5,8 triliun selama tahun 2012. Tren penda- patan tersebut juga diikuti oleh tren beban usa- hayang tumbuh sebesar 20,2% per tahun. Se- dangkan, laba bersih PT Pegadaian (Persero) tahun 2013 mencapai Rp1,9 triliun, naik 32% dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 3). Pertumbuhan laba tersebut mengikuti pertum- buhan pendapatan usaha yang tumbuh 34,8%

## 62 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,
Statistik 2013 dan Direktori 2014 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya , (Jakarta: OJK, 2013), hal. 10-11
pada tahun yang sama. Tren pendapatan terse- but juga diikuti oleh trend beban usaha yang tumbuh sebesar 34,3%. 63
Total pembiayaan yang disalurkan, baik melalui usaha gadai maupun usaha lain, cend- erung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Penyaluran pembiayaan tert- inggi terjadi pada tahun 2012 dimana Pega- daian telah menyalurkan total pembiayaan sebesar Rp26,51 triliun. Pertumbuhan pembi- ayaan tertinggi terjadi pada tahun 2009, naik lebih dari 49% secara total. Di tahun 2012, total pembiayaan meningkat tipis sekitar 11% dibanding tahun 2011, sedangkan usaha lain turun lebih dari 40%. Adapun, pembiayaan yang disalurkan PT Pegadaian, baik mela- lui usaha gadai konvensional maupun usaha lain, mengalami penurunan dalam tahun 2013 (Grafik 4). Sebaliknya, untuk usaha gadai syariah mengalami kenaikan. Secara keselu- ruhan, penyaluran pembiayaan selama tahun
Diagram 3. Laba PT. Pegadaian (Persero)
2013 sebesar Rp26,5 triliun, atau turun 0,16% dibanding tahun 2012. Usaha gadai konven- sional memiliki porsi terbesar dibandingkan dua jenis usaha lainnya, yaitu sebesar 86,1% dari total pembiayaan. 64
Berdasarkan data statistik perkemban- gan, sebagaimana telah dipaparkan, terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan usaha gadai syari’ah yang disediakan PT. Pegadaian. Tan- pa mengenyampingkan faktor lainnya, hal ini menunjukkan bahwa perangkat hukum terh- adap lembaga tersebut, berpengaruh terhadap laju pertumbuhannya. Pada titik ini, pema- haman terhadap aspek hukum gadai tersebut menjadi penting, sehingga masyarakat dapat menikmati jasa layanan gadai secara maksi- mal, dan tentunya memenuhi ketentuan hu- kum yang berlaku. Pembahasan berikutnya, terfokus pada aspek hukum gadai konven- sional.

## Kesimpulan
Pada mulanya, aktifitas gadai berkaitan erat dengan aktifitas keagamaan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutan ekonomi. Ia terus berkembang dan kondisi dan struktur sosial masyarakat mempengaruhi hukum yang men- gatur pelaksanaan gadai. Di Indonesia, hukum gadai syariah dipengaruhi oleh tiga corak hu-
kum, yaitu: hukum Eropa, hukum adat dan hu- kum Islam. Dinamika antar ketiganya berko- relasi positif terhadap praktik gadai dan gadai syariah di Indonesia yang sering dimanfaatkan sebagai instrument keuangan alternatif.

## Daftar Pustaka
Books:
A.A.Navis, Alam Terkembang Menjadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau , Jakarta: Grafitifers, 1984 Abdul Azis Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
1996
Abdul Manan, Peranan Hukum dalam Pem- bangunan Ekonomi, Jakarta: Kencana, 2014 Abdul Munir Mulkhan, Neo-Sufisme dan Pu- darnya Fundamentalisme di Pedesaan, (Yogyakarta: UII Press, 2000 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: Mizan, 1998 Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indo- nesia, Djilid Pertama, terj. Prajudi At- mosudirdjo, Djakarta: Penerbit Negara Pradnjaparamita, 1962
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuan- gan, Jakarta: LFEUI, 2001
Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indo- nesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1995 Dudley Dillard, The Economics of John May- nard Keynes, (Tokyo: Kinokuniya Book- store, 1948
Fiki Puspitasari, Seluk-Beluk Pegadaian, Yo- gyakarta: KTSP, 2011 Franz von Benda-Beckmann, Properti dan
Kesinambungan Sosial, terj. Jakarta: Grasindo, 2000 Gusti Asnan, Dunia Maritim Pantai Barat Su- matera, Yogyakarta: Ombak, 2007 Hasan Muarif Ambary, Menemukan Perada- ban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia, Jakarta: Logos, 2001 Hasyim Wahid, Telikungan Kapitalisme Glob- al dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia,
Yogyakarta: LKiS, 1999
Hazairin, Demokrasi Pancasila, Jakarta: Tin- tamas, 1970 Ifan Noor Adham, Perbandingan Hukum Ga- dai di Indonesia, Jakarta: Tatanusa, 2009 J.S. Furnivall, Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk, terj. Jakarta: Free- dom Institute, 2009
Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, an Economic History of Indonesia 1800- 2012, New York: Routledge, 2012
JimlyAsshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , Jakarta: Sekretariat Jendral dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
2006
Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda,
Jakarta: LP3ES, 1985
M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Jakarta: LSAF, 1999
M. Dawam Rahardjo, Pembangunan Pas- camodernis Esai-esai Ekonomi Politik,
Yogyakarta: Insist Press, 2012
M.C. Ricklefs, a History of Modern Indonesia
Since c. 1200, third edition, New York: Palgrave, 2001
Lien-Sheng Yang, Money and Credit in Chi- na: a Short History, Cambridge: Harvard University Press, 1952
Sunarjati Hartono, “Pembinaan Hukum Na- sional pada Pembangunan Jangka Pan- jang Tahap II dalam Konteks Hukum Is- lam,” Mimbar Hukum, No. 8, Tahun IV,
1993
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho
Notosusanto, Sejarah Nasional Indone- sia II: Zaman Kuno, Jakarta: Balai Pus- taka, 2008
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugro- ho Notosusanto, Sejarah Nasional Indo- nesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda, Jakarta: Balai Pustaka, 2008 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indo- nesia, Jakarta: LP3ES, 1988
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,
Statistik 2012 dan Direktori 2013Lem- baga Jasa Keuangan Lainnya, Jakarta:

## OJK, 2013
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,
Statistik 2013 dan Direktori 2014 Lem- baga Jasa Keuangan Lainnya, Jakarta: OJK, 2013
Pieter Creutzberg dan J.T.M van Laanen, Se- jarah Statistik Ekonomi Indonesia, Jakar- ta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
PT. Pegadaian, “Penggerak Masa Depan Bangsa,” Laporan Tahunan 2013, Jakar- ta: PT. Pegadaian, 2013
Sumitro Djojohadikusumo, Kredit Rakyat di Masa Depresi, Jakarta: LP3ES, 1989 Sunarjati, Hartono. Apakah The Rule of Law Itu ?Bandung: Alumni, 1976 T.S. Whelan, The Pawnshop in China . Ann Arbor: Centre for Chinese Studies, Uni- versity of Michigan, 1979
W.F. Wertheim, Masyarakat Indonesia dalam Transisi, terj. Yogyakarta: Tiara Wacana,
1999
Yong Liu, The Dutch East India Company’s Tea Trade with China 1757-1781, (Le- iden: Brill, 2007 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, (Ja- karta: Sinar Grafika, 2008), hal., 16-17

## Journals:
Lien-Sheng Yang, “Budhis Monasteries and Four Money Raising Institution in Chi- nese History, Harvard Journal of Asiatic Studies, 13 (1/2), 1950
Y. Yong, “Economy and Social Function of
Latter-Day Pawnbroking Southern of Changjiang River”. Journal of Jiangxi University of Finance and Economics ,
1(55) 2008
M.T. Skully, Islamic Pawnbroking: The Ma- laysian Experience . Paper presented at the 3rd International Islamic Banking and Finance Conference 2005, orga- nized by the Monash University Malay- sia, RHB Bank and ALDWICH WIPRO on 17 th November, 2005, Kuala Lumpur,
Malaysia.

## Thesis
Azila Abdul Razak, Economic and Relegious Significance of the Islamic and Conven- tional Pawnbroking in Malaysia: Behav- ioural and Perception Analysis , Durham Theses: Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses. dur.ac.uk/1377/http://www.pegadaian. co.id/info-dari-masa-ke-masa.php, di- akses: 5 Juli 2014
Michal T. Skully,Lending Collateral Problems and the Pawnbroker Solution: TheDe- velopment of the Pawnshop Industry in East Asia.1992, unpublished. Available at:<URL: \http://library.wur.nl/way/cata- logue/documents/FLR21.pdf>
Trakarn Thakranontachai, Orient’s Oldest Fi- nancial Institutions: The Pawn Shop, di- download dari http://www.library.au.edu/ ABAC-Journal/v2-n2-1.pdf, diakses 20 April 2015