## ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

## ¹Faradilla Asyatama, ²Fully Handayani Ridwan
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Correspondent email : faradilla.asyatama@ui.ac.id
| Article History
:
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved :
: : :
14 Oktober 2021 5 Desember 2021 5 Desember 2021 20 Desember 2021

## Abstract
The protection of individual rights in marital relations according to positive Indonesian Law can be enforced by making a Prenuptial Agreement. Article 147 of the Civil Code states that a  prenuptial  agreement  must  be  made  before  the  marriage  and  must  be  in  the  form  of  a notarial deed which can apply to third parties since it registrates at the local District Court Registrar’s  Office  and  has  been  recorded  on  Marriage  Deed  in  the  Civil  Registry.  In Indonesia,  there  has  been  unification  in  the  field  of  Marriage  Law,  which  has  resulted  in several changes to the provisions of prenuptial agreement. This study is aimed at obtaining answers to the following problems: (1) How is the binding force of the prenuptial agreement after  the  enactment  of  Law  Number  16  of  2019?  (2)  What  is  the  concept  of  making  a prenuptial agreement after the decision of Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015? Solving  this  problem  is  persued  by  empirical  normative  legal  research  methods  using secondary  data.  The  results  of  this  study  are:  (1)  A  prenuptial  agreement’s  strength  of binding  after  the  enactment  of  the  Marriage  Law  is  after  it  is  registered  and  ratified  by  a Marriage Registrar,  and the content of  prenuptial  agreement  is  broader,  not  only coveting wealth;  (2)  The  prenuptial  agreement  after  the  decision  of  Constitutional  Court  Number 69/PUU-XIII/2015 can be made after the marriage.
Keywords: Marriage, Regulation, Prenuptial, Agreement.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 109-122 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  era  milenial  sekarang  ini,  semakin  banyak  masyarakat  Indonesia yang  sadar  akan  pentingnya  hukum  bagi  perlindungan  diri  sendiri.  Salah  satu  bentuk perlindungan  diri  ialah  dengan  melindungi  hak-haknya  dalam  suatu  hubungan perkawinan. Perlindungan hak-hak individu dalam hubungan perkawinan menurut hukum positif  Indonesia  dapat  diberlakukan  dengan  membuat  suatu  perjanjian  perkawinan. Perjanjian  perkawinan  di  Indonesia  mulai  diperbolehkan  dibuat  sejak  diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei 1848. 1
Perjanjian  perkawinan  dalam  Bahasa  Inggris  disebut  juga  dengan Prenuptial Agreement .  Pengertian  perjanjian  perkawinan  sendiri  tidak  terdapat  penjelasan  dalam Undang-Undang  Perkawinan,  melainkan  hanya  disebutkan  mengenai  istilahnya  saja  dan diatur mengenai keabsahannya, saat berlakunya, serta dapat diubahnya perjanjian tersebut. Soetojo  Prawirohamidjojo  mengemukakan  bahwa  perjanjian  perkawinan  merupakan perjanjian  atau  persetujuan  yang  dibuat  oleh  calon  suami  isteri,  sebelum  atau  pada  saat perkawinan  dilangsungkan  untuk  mengatur  akibat-akibat  perkawinan  terhadap  harta kekayaan. 2
Perjanjian  perkawinan  menurut  asalnya  adalah terjemahan  dari  kata “ huwelijkesevoorwaarden ” yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang istilah ini juga  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Kata  “ huwlijk ”  menurut bahasa  berarti  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan “ voorwaard ”  mempunyai  arti  syarat  atau  persetujuan.  Pengertian  perjanjian  perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat untuk/dalam suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. 3
Secara  umum,  perjanjian  perkawinan  berisi  tentang  pengaturan  harta  kekayaan calon  suami  istri.  Tujuan  perjanjian  perkawinan  adalah  untuk  mengatur  akibat-akibat perkawinan  yang  menyangkut  harta  kekayaan.  Beberapa  manfaat  dari  dibuatnya perjanjian perkawinan, antara lain: 4
1. memisahkan harta kekayaan suami dan istri sehingga tidak terjadi percampuran harta kekayaan,  sehingga  apabila  suatu  saat  terjadi  perceraian  diantara  keduanya,  masing- masing  harta  tetap  dalam  penguasaan  masing-masing  dan  meminimalisir  adanya konflik harta gono-gini;
2. masalah hutang yang dibuat dalam perkawinan akan menjadi tanggung jawab masing- masing;
1 Hanafi  Arief,  “Perjanjian  dalam  Perkawinan  (Sebuah  Telaah  Terhadap  Hukum  Positif  di  Indonesia)”, Jurnal Al’Adl Vol IX No.2, (Agustus 2017).
2 Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan  di  Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hlm. 57.
3 Martias  Gelar  Imam  Radjo  Mulono, Penjelasan  Istilah-Istilah  Hukum  Belanda  Indonesia ,  (Jakarta:  Ghalia, 1982), hlm. 107.
4 Soetojo  Prawirohamidjoyo  dan  Marthalena  Pohan, Hukum  Orang  dan  Keluarga ,  (Surabaya:  Airlangga University Press, 2000), hlm. 79.
3. apabila  salah  satu  dari  suami  atau  istri  hendak  mengalihkan  dan/atau  menjual  harta kekayaan  serta  hendak  melakukan  suatu  tindakan  hukum  tentang  harta  kekayaannya tidak diperlukan adanya izin dari pasangan (istri/suami); dan
4. tidak  perlu  adanya  izin  terlebih  dahulu  dari  pasangan  mengenai  fasilitas  kredit  yang suami/istri ajukan dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas namanya.
Berdasarkan  pengertian  dan  tujuan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  perjanjian perkawinan  menjadi  salah  satu  bentuk  perlindungan  terhadap  harta  kekayaan  individu dalam  suatu  perkawinan  karena  harta  kekayaan  merupakan  suatu  akibat  hukum  dari hubungan  perkawinan.  Perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  akan  menimbulkan  akibat hukum sebagai berikut: 5
1. timbulnya hubungan antara suami-istri;
2. timbulnya harta benda dalam perkawinan; dan
3. timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.
Dalam  kehidupan  perkawinan,  selain  masalah  hak  dan  kewajiban  sebagai  suami dan istri, masalah harta benda dan kekayaan seringkali menjadi faktor penyebab berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga. Maka dari itu, pembuatan perjanjian perkawinan dapat menghindari hal tersebut. Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  sejak  saat  dilaksanakannya  perkawinan,  menurut  hukum  berlakulah persatuan harta bulat antara harta kekayaan suami dan istri sepanjang tidak ada ketentuan lain  yang  dibuat  dalam  perjanjian  perkawinan.  Persatuan  harta  bulat  maksudnya  adalah harta  suami  dan  istri  setelah  menikah  akan  bersatu  tanpa  ada  pemisahan  harta,  tidak termasuk harta yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan), harta yang diperoleh berdasarkan  pewarisan,  dan  harta  yang  diperoleh  berdasarkan  pemberian  (hibah). Persatuan  harta  bulat  itulah  yang  disebut  harta  bersama. 6 Ketentuan  mengenai  harta bersama  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dalam  pasal  35  ayat  (1) bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Pasal  35 ayat  (2)  Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah  penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karena itu, pengaturan mengenai  harta  diatur  secara  jelas  dalam  undang-undang  perkawinan  maupun  kitab undang-undang hukum perdata.
Pasal  139  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  kemudian  menentukan  bahwa “Dengan  mengadakan  perjanjian  perkawinan,  kedua  calon  suami  istri  adalah  berhak menyiapkan  beberapa  penyimpangan  dari  peraturan  perundang-undangan  sekitar persatuan  harta  kekayaan,  asal  perjanjian  itu  tidak  menyalahi  tata  susila  yang  baik  atau tata  tertib  umum  dan  asal  diindahkan  pula  segala  ketentuan  hukum  yang  berlaku.” 7
5 Mulyadi, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  (Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro,  Cetakan Pertama, 2008), hlm. 41.
6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk  Wetboek voor Indonesie ]. Diterjemahkan oleh  R.  Subekti dan R. Tjitrosudibio. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), ps. 119.
7 Ibid , ps. 139.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 109-122 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perjanjian  kawin  yang  berisi  penyimpangan  terhadap  persatuan-persatuan  bulat  biasanya dibuat  oleh  calon  suami-istri  yang  jumlah  kekayaannya  sangat  tidak  berimbang,  misal calon suami yang dikategorikan sangat mampu, sedangkan calon istri sangat kekurangan, atau sebaliknya. 8
Perjanjian  perkawinan  menurut  ketentuan  Pasal  147  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  harus  dibuat  sebelum  perkawinan  berlangsung  dan  harus  dibuat  dalam bentuk  akta  Notaris.  Setelah  dibuatkan  dan  dikonstantir  dalam  suatu  akta  Notaris, perjanjian perkawinan ini dapat mulai berlaku pada saat perkawinan telah dilaksanakan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  setempat,  dimana  dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil. 9 Menurut Pasal 152  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  apabila  pendaftaran  perjanjian  perkawinan belum  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  dan  belum  dicatatkan  pada  Akta Perkawinan  Catatan  Sipil,  maka  pihak  ketiga  boleh  menganggap  perjanjian  perkawinan yang  dibuat  diantara  suami-istri  tersebut  tidak  sah  dan  menganggap  suami-istri  tersebut melaksanakan perkawinan dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. 10
Seiring  berjalannya  waktu  dengan  bertambahnya  peraturan-peraturan  sebagai hukum  positif  di  Indonesia,  pada  tanggal  1  Oktober  1975  telah  berlaku  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  mengatur  hal-hal  mengenai  hubungan perkawinan di  Indonesia. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  diatur  dalam  Bab  V  Pasal  29  dan  diatur  pula  dalam  Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pelaksanaan  pembuatan  perjanjian  perkawinan  juga mengalami  perubahan  setelah  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dari  penulisan  ini  ialah: Bagaimana  kekuatan  mengikat  perjanjian  perkawinan  pasca  berlakunya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang  dikaitkan  dengan  pembuatan  perjanjian  perkawinan  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penilitian  yang  digunakan  oleh  penulis  ialah  penelitian  yuridis  normatif Penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  dengan  melaksanakan  penelusuran  terhadap bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya. Bahan-bahan pustaka yang akan digunakan berupa  literatur  dan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  perjanjian
8 Mochamad  Djais, Hukum  Harta  Kekayaan  dalam  Perkawinan ,  (Semarang:  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 101.
9 Ramadhan Wira Kusuma, Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga , (Semarang: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 19.
10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit, ps. 152.
perkawinan  di  Indonesia. 11 Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  studi  kepustakaan sehingga  dapat  diidentifikasi  bahwa  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang terdiri  dari  buku-buku,  jurnal-jurnal,  perundang-undangan,  maupun  tulisan-tulisan  lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif,  yaitu  dengan  cara  memperhatikan keterkaitan  data  dan  permasalahan  yang  dibahas,  dan  keterkaitan  data  dengan  data-data lainnya  sehingga  didapatkan  kesimpulan.  Metode  yang  digunakan  ialah  metode pendekatan undang-undang ( statute approach ) yang menempatkan hukum sebagai norma dan  menitikberatkan  pada  hukum  sebagai  tata  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia  dan  analisa  penelitian  dititikberatkan  pada  peraturan  perundang-undangan  dan putusan yang menjadi dasar terhadap permasalahan. 12

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kekuatan Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan
Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan dan berdasarkan asas hukum yaitu asas lex specialis derogate legi generalis yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan  hukum  yang  bersifat  umum,  maka  ketentuan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  peraturan pelaksanaannya  lebih  efektif  dilaksanakan  dengan  tetap  mengindahkan  ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku pada tanggal  1  Oktober  1975.  Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  sehingga  di  Indonesia  telah  terjadi  unifikasi  dalam  bidang Hukum  Perkawinan,  kecuali  sepanjang  yang  belum  atau  tidak  diatur  dalam  undang- undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan. 13 Setelah diberlakukannya perundang-undangan  tersebut,  peraturan  mengenai  perkawinan  di  Indonesia, khususnya dalam pembahasan ini ialah mengenai perjanjian perkawinan mulai berlaku menggunakan  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut.  Problematika  perkawinan  yang semakin  kompleks  mengakibatkan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dengan  perubahan  melalui  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019.
11 Amiruddin  and  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Ed.  Revisi  (Depok:  Rajawali  Press, 2020). hlm. 118
12 Ibid. hlm. 164
13 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 3.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 109-122 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Berdasarkan aturan Pasal 119 sampai dengan Pasal 198 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  3  (tiga)  jenis  perkawinan perjanjian, antara lain:
1. Perjanjian  perkawinan  pisah  harta  bawaan  masing-masing  suami  atau  istri. Pemisahan  harta  ini  dipisahkan  terhadap  harta  bawaan  dari  masing-masing suami  istri  yang  didapatkan  sebelum  adanya  hubungan  perkawinan.  Maka secara  langsung,  harta  bawaan  seperti  hibah,  waris,  dan  lain  sebagainya tetap  dalam  penguasaan  masing-masing  suami  atau  istri.  Mengenai  harta yang  diperoleh  setelah  adanya  hubungan  perkawinan  tetap  menjadi  harta bersama keduanya yang dimiliki bersama;
2. Perjanjian  perkawinan  pemisahan  untung  rugi.  Pemisahan  ini  meliputi pemisahan  apabila  terdapat  keuntungan  setelah  adanya  hubungan perkawinan diantara suami atau istri, maka keuntungan tersebut akan dibagi sama rata terhadap keduanya. Sedangkan, apabila terdapat kerugian setelah adanya  hubungan  perkawinan,  maka  kerugian  tersebut  menjadi  tanggung jawab masing-masing antara suami atau istri tersebut;
3. Perjanjian  perkawinan  pemisahan  harta  secara  bulat  atau  sepenuhnya. Pemisahan harta ini artinya seluruh harta dalam perkawinan, baik harta yang sudah ada sebelum adanya hubungan perkawinan maupun harta yang timbul sepanjang adanya hubungan perkawinan tersebut menjadi hak dari masing- masing suami dan istri. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pemisahan harta  secara  bulat  ini,  maka  diantara  keduanya  dapat  melakukan  suatu perbuatan  hukum  sendiri  dari  hartanya  tanpa  diperlukan  persetujuan  dari suami/istri.
Pembuatan  perjanjian  perkawinan  pada  umumnya  memang  berdasarkan kehendak para pihak, akan tetapi  Pasal  139 sampai Pasal  143 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  mengatur  ketentuan  yang  tidak  boleh  dicantumkan  dalam  perjanjian perkawinan, antara lain:
1. perjanjian  perkawinan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan ketertiban umum;
2. perjanjain  perkawinan  tidak  boleh  mengganggu  hak-hak  yang  dilimpahkan kepada suami dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga;
3. perjanjian  perkawinan  tidak  boleh  mengganggu  hak-hak  yang  telah diberikan undang-undang kepada suami atau istri atau pasangan hidup yang paling lama;
4. perjanjian  perkawinan  tidak  boleh  melepaskan  kewajiban  hukumnya mengenai  harta  warisan  keturunannya  dan  tidak  dapat  mengatur  harta warisan keturunannya;
5. perjanjian  perkawinan  tidak  boleh  menetapkan  bahwa  yang  satu  harus bertanggung  jawab  atas  bagian  yang  lebih  besar  dari  utang  harta  bersama daripada yang lain;
6. para  pihak  tidak  boleh  memperjanjikan  bahwa  ikatan  perkawinannya  akan diatur  oleh  hukum  asing  serta  adat  istiadat  yang  dahulu  pernah  berlaku  di Indonesia dan daerah-daerah jajahannya.
Perjanjian perkawinan dibuat dalam akta Notaris karena dibutuhkan akta otentik untuk  memberikan  kepastian  pembuktian  dari  perjanjian  tersebut.  Akta  otentik  ialah akta  yang  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang,  dibuat  di hadapan pejabat yang berwenang, dan harus dibuat di tempat pejabat itu berwenang. 14 Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk membuat akta  otentik  bagi  para  pihak  yang  berkehendak,  baik  itu  akta  perjanjian  perkawinan, maupun akta-akta otentik lainnya. 15
Peranan  dari  seorang  Notaris  dalam  pembuatan  perjanjian  perkawinan  sangat diperlukan  karena  didalamnya  mengatur  banyak  hal,  khususnya  mengenai  harta kekayaan.  Wewenang  seorang  Notaris  dalam  pembuatan  akta  yang  dibuatnya  adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  mana  menyebutkan  syarat  sah perjanjian  yaitu  adanya  kesepakatan  dari  para  pihak,  para  pihak  harus  cakap  dalam membuat  suatu  perjanjian,  terdapat  suatu  hal  tertentu,  dan  suatu  sebab  yang  halal. Akta  Notaris  akan  menjadi  alat  bukti  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna dan  tidak  dapat  disangkal  apabila  dikemudian  hari  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan, misalnya dalam hal memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing- masing pihak, maupun utang-piutang.
Setelah  pembuatan  perjanjian  perkawinan  oleh  Notaris  dalam  bentuk  Akta Perjanjian  Perkawinan,  salinan  akta  tersebut  perlu  dicatatkan  dan  disahkan  oleh Pegawai  Pencatat Perkawinan dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan tersebut akan  mengikat  setelah  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  membuat  catatan  pinggir  pada register  akta  dan  kutipan  akta  perkawinan  atau  menerbitkan  Surat  Keterangan  bagi perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  di  Indonesia  dan  pencatatan  perkawinannya dilakukan di Negara lain. 16
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dalam  pasal  29  disebutkan  bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama kedua belah pihak mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 17 Berdasarkan bunyi pasal tersebut, Undang-
14 Gusti  Muhammad  Faruq  Abdul  Hakim  Sutikno,  “Kekuatan  Hukum  Pencatatan  Perjanjian  Perkawinan  Bagi Para Pihak”, Jurnal Privat Law Vol. VI No. 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 222.
15 Indonesia, Undang-Undang  Jabatan  Notaris ,  UU  No.  30  Tahun  2004,  LN  No.  117  Tahun  2014,  TLN  No. 4432, Ps. 15
16 Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Surat  Edaran  Nomor  472.2/5876/Dukcapil  tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan , 19 Mei 2017.
17 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan , UU No. 1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 29.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 109-122 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  kekuatan  mengikat  suatu  perjanjian perkawinan  yakni  setelah  didaftarkan  dan  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan.  Dengan  demikian,  terdapat  perbedaan  antara  Undang-Undang Perkawinan  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menurut  ketentuan Pasal  152  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa  kekuatan mengikat  dari  suatu  perjanjian  perkawinan  yakni  sebelum  dibukukan  dalam  suatu register  umum  di  kepaniteraan  pada  Pengadilan  Negeri  dimana  dalam  daerah hukumnya  perkawinan  tersebut  dilangsungkan.  Dari  kedua  ketentuan  tersebut,  yang berlaku  pada  saat  ini  berdasarkan  asas lex  specialis  derogate  legi  generalis, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kekuatan mengikat perjanjian  perkawinan  dikesampingkan  oleh  Undang-Undang  Perkawinan,  serta  asas lex posterior derogate legi priori , yaitu asas penafsiran hukum bahwa hukum terbaru mengesampingkan  hukum  yang  lama,  maka  ketentuannya  berlaku  ketentuan  yang terbaru.
Perjanjian  perkawinan  termasuk  peristiwa  yang  penting  berdasarkan  klausula- klausula  yang  terdapat  dalam  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  berdasarkan kehendak  kedua  belah  pihak,  sehingga  perjanjian  perkawinan  perlu  didaftarkan  dan dicatatkan  dalam  rangka  mencatat  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan manusia.  Ketentuan  tentang  keabsahan  perjanjian  perkawinan  baru  mengikat  setelah didaftarkan  dan  dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  menjadikan  pihak ketiga  harus  benar-benar  mengetahui  bahwa  perjanjian  perkawinan  tersebut  telah didaftarkan  atau  hanya  sekedar  membuat  perjanjian  perkawinan  saja.  Pihak  ketiga dapat mengangap perkawinan berlangsung dengan harta persatuan apabila para pihak tindak  mendaftarkan  dan  dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan.  Sehingga, apabila  terjadi  persangkutang  hutang  dengan  suami  atau  istri,  penyelesaiannya dilakukan  dengan  melibatkan  harta  bersama.  Perjanjian  perkawinan  yang  tidak didaftarkan  dan  tidak  dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  hanya  berlaku antara kedua pihak saja.
Undang-Undang  Perkawinan  dalam  menentukan  isi  dalam  perjanjian perkawinan tidak menekankan pada harta kekayaan saja, sesuai dengan Pasal 29 ayat (2)  Undang-Undang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  Perjanjian  tersebut  tidak dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas-batas  hukum,  agama,  dan  kesusilaan. Apabila  dibandingkan  dengan  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata mengenai  perjanjian  perkawinan,  isi  perjanjiannya  hanya  menekankan  pada  harta kekayaan suami istri saja.
Perjanjian  perkawinan  lazimnya  dibuat  hanya  untuk  mengatur  harta  kekayaan dalam  hubungan  perkawinan.  Akan  tetapi,  apabila  mengacu  pada  asas  kebebasan berkontrak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  perkawinan  dapat  ditambahkan klausula-klausula  tambahan  mengenai  apa  yang  ingin  diatur  dalam  perjanjian perkawinan  tersebut  asalkan  tidak  melanggar  batas-batas  hukum,  agama,  dan
kesusilaan,  serta  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  140,  141,  142,  dan  143  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  melarang  untuk  mengurangi  atau menghilangkan  hak-hak  masing-masing  suami  istri.    Beberapa  contoh  perjanjian perkawinan  diluar  harta  kekayaan  yaitu  kejahatan  rumah  tangga,  memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah, dan lain sebagainya. 18
2. Konsep  Pembuatan  Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai guardian  of  constitution semenjak diamandemennya  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 telah  banyak  melahirkan  putusan-putusan  yang  menarik  perhatian  masyarakat. 19 Mahkamah  Konstitusi  merupakan  suatu  lembaga  negara  di  bidang  kekuasaan kehakiman  yang  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  mana putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kekuatan  hukum  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terdiri  dari  kekuatan hukum  mengikat,  kekuatan  hukum  pembuktian,  dan  kekuatan  hukum  eksekutorial. 20 Kekuatan  hukum  mengikat  daripada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  hanya mengikat  bagi  para  pihak  yang  berperkara,  melainkan  mengikat  dan/atau  ditujukan kepada semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.
Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang putusannya mengenai perjanjian perkawinan pada tahun 2016 telah menjadi ketentuan baru bagi perjanjian perkawinan sebagai  tindak  lanjut  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 69/PUU-XIII/2015  tanggal  27  Oktober  2016.  Latar  belakang  dari  dikeluarkannya Putusan ini ialah karena adanya rasa diskriminasi dan dilanggarnya hak konstitusional dari  Pemohon  yang  telah  menikah  dengan  Warga  Negara  Asing  tanpa  adanya perjanjian  perkawinan  terlebih  dahulu  sebelum  perkawinan  berlangsung,  sehingga mengakibatkan  terjadinya  persatuan  harta  dan  hak  Pemohon  untuk  memiliki  Hak Milik  dan  Hak  Guna  Bangunan  atas  tanah  menjadi  hilang  dan  terampas  selamanya. Sehingga  Pemohon  sebagai  warga  negara  Indonesia  tidak  akan  pernah  berhak  untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan seumur hidupnya.
Akibat  hukum  adanya  hubungan  perkawinan  antara  Warga  Negara  Indonesia dengan  Warga  Negara  Asing  berdampak  pada  status  kewarganegaraan  dan kepemilikan  aset.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  21  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang
18 Muchsin, Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional , (Jakarta: Varia Peradilan, 2008), hlm. 7.
19 Si Ngurah Ardhya dan I Putu Windu Mertha Sujana, “Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015”, Jurnal  Komunikasi  Hukum Vol.  7  No.  1 (Februari 2021), hlm. 297.
20 Eva  Dwinopanti,  “Implikasi  dan  Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015 terhadap  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Perkawinan  Setelah  Kawin  yang  Dibuat  di  Hadapan  Notaris”, Lex Renaissance Vol.2 No.1 (Januari 2017), hlm. 25.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 109-122 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
menyatakan  bahwa  Warga  Negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  milik  dan  setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak milik  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  sejak  hilangnya  kewarganegaraan  itu. 21 Oleh karena  itu,  Pemohon  mengajukan  permohonan  pengujian  materiil  terhadap  Pasal  21 ayat  (1),  ayat  (3),  dan  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria,  serta  Pasal  29  ayat  (1),  ayat  (3),  ayat  (4),  dan  Pasal  35  ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan  yang  mengakibatkan  terampasnya  hak-hak  asasi Pemohon  sebagai  seorang  Warga  Negara  Indonesia  yang  menikah  dengan  Warga Negara  Asing.  Mahkamah  Konstitusi  menimbang  dan  mengabulkan  permohonan Pemohon untuk sebagian.
Terlepas  dari  permohonan  Pemohon,  hak  lain  yang  dapat  hilang  akibat  tidak diadakannya  perjanjian  perkawinan  antara  Warga  Negara  Indonesia  yang  menikah dengan  Warga  Negara  Asing  ialah  haknya  atas  harta  benda  dan  saham  dalam Perseroan  Terbatas  (PT)  Indonesia.  Dalam  PT  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri, perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri harus perseorangan  Warga  Negara  Indonesia. 22 Apabila  terdapat  unsur  penanam  modal Warga  Negara Asing, maka status  perseroan harus dialihkan menjadi  PT Penanaman Modal Asing (PT PMA).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  dikeluarkan  dengan tujuan  mengatur  tentang  waktu  pembuatan  perjanjian  perkawinan.  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata  dan Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai pembuatan perjanjian pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan  tersebut  diubah  dan  disempurnakan  setelah  dikeluarkannya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  69/PUU-XIII/2015  yang menyatakan  bahwa  pemaknaan  dari  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan yaitu pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah  pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang disahkan oleh pagawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut.  Pasal  29  ayat  (4) menyatakan  selama  perkawinan  berlangsung,  perjanjian  kawin  dapat  mengenai  harta perkawinan  atau  perjanjian  lainnya,  tidak  dapat  diubah  atau  dicabut,  kecuali  dari kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  mengubah  atau  mencabut,  dan  perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. 23
Pada  intinya,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 69/PUU-XIII/2015  mengubah  konsep  perjanjian  perkawinan  yang  semula  hanya dibuat  pada  waktu  atau  sebelum  berlangsungnya  perkawinan  menjadi  perjanjian perkawinan dapat juga dibuat pada saat dan selama perkawinan berlangsung.  Dengan
21 Indonesia, Undang-Undang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria ,  UU  No.  5  Tahun  1960,  LN  No.104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Ps. 21.
22 Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal , UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, ps. 1 butir 5.
23 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.
dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  69/PUU- XIII/2015  memberikan  kelonggaran  dalam  ketentuan  perjanjian  perkawinan  yang sangat  menguntungkan  Warga  Negara  Indonesia  yang  telah  terlanjur  melangsungkan perkawinan  dengan  Warga  Negara  Asing,  khususnya  bagi  para  pihak  yang  sebelum perkawinan berlangsung tidak membuat suatu perjanjian perkawinan pisah harta yang mana Warga Negara Indonesia tersebut akan kehilangan hak untuk memiliki bangunan dan tanah di wilayah Indoenesia.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  hal  ini  tidak  hanya  mengatur  mengenai akibat  hukum  perjanjian  perkawinan  setelah  perkawinan  berlangsung  terhadap  status harta  kedua  belah  pihak,  melainkan  juga  mengatur  secara  implisit  akibat  hukum terhadap pihak ketiga. Adanya ketentuan dapat dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung memunculkan kekhawatiran akan timbulnya kerugian bagi  pihak  ketiga.  Oleh  karena  itu,  solusi  untuk  menghindari  kerugian  pihak  ketiga ialah  Notaris  dalam  hal  diminta  membuat  akta  perjanjian  perkawinan  setelah berlangsungnya perkawinan, meminta terlebih dahulu  kepada para pihak  untuk  dapat melakukan  pengumuman  pada  surat  kabar  yang  terbit  di  kota  domisili  para  pihak dan/atau tempat perkawinan para pihak dilangsungkan mengenai akan dibuatnya suatu perjanjian perkawinan di antara para pihak. Pengumuman surat kabar ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang merasa keberatan akan akibat dari setelah dibuatnya perjanjian perkawinan para pihak karena dibuat setelah perkawinan berlangsung.
Selain  itu,  mengingat  bahwa  suatu  perjanjian  perkawinan  baru  dikatakan  sah dan  mengikat  pada  pihak  ketiga  setelah  perjanjian  perkawinan  tersebut  didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Pendaftaran dan pencatatan  perjanjian  perkawinan  meskipun  perjanjian  perkawinan  dibuat  setelah berlangsungnya  perkawinan  tetap  harus  dilakukan.  Pencatatan  dan  pendaftaran tersebut harus didahului dengan pengajuan permohonan ke pengadilan agar pengadilan memberikan  perintah  kepada  Kantor  Catatan  Sipil  atau  Kantor  Urusan  Agama  untuk mendaftarkan  dan  mencatatkannya.  Setelah  dicatatkan  dan  didaftarkan,  barulah  sah perjanjian perkawinan tersebut dan memberi kepastian hukum bagi pihak ketiga.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  permasalahan  dan  pembahasan  di  atas,  maka  Penulis  dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Hukum  positif  Indoensia  mengenai  perjanjian  perkawinan  pasca  berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  diubah  dalam  Undang- Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perkawinan,  kekuatan  perjanjian perkawinan  yang  semula  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata kekuatan mengikatnya setelah didaftarkan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri dimana  perkawinan  dilangsungkan,  akan  tetapi  Undang-Undang  Perkawinan mengatur ketentuan baru yaitu kekuatan mengikatnya berlaku sejak dicatatkan dan disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan.  Dapat  disimpulkan  bahwa pencatatan  tidak  lagi  dilakukan  pada  Pengadilan  Negeri,  melainkan  dicatat  dan
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 109-122 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan.  Ketentuan  mengenai  isi  dari perjanjian  perkawinan  lebih  luas  dibandingkan  dengan  ketentuan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  yang  hanya  berisi  harta  kekayaan  dalam  hubungan perkawinan.  Ketentuan  lain  yang  disepakati  dalam  perjanjian  perkawinan  selain harta kekayaan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak masing-masing suami istri.
2. Hukum  positif  Indonesia  mengenai  perjanjian  perkawinan  pasca  berlakunya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  69/PUU-XIII/2015 ketentuan  mengenai  pembuatan  perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat  pada  waktu perkawinan,  sebelum  dilangsungkan  perkawinan,  atau  selama  perkawinan berlangsung.  Perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  setelah  perkawinan  berlangsung harus didahului dengan pengumuman melalui surat kabar agar tidak menimbulkan kerugian setelah mengikat pihak ketiga.
Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan  bagi  masyarakat  Indonesia  untuk  lebih  memperhatikan  hak-hak masing-masing, terlebih dalam suatu hubungan perkawinan yang akan melibatkan harta  kekayaan  dari  kedua  belah  pihak  dengan  membuat  suatu  perjanjian perkawinan yang kemudian didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Bagi warga negara  yang  beragama  Islam,  mendaftarkan  dan  mencatatkan  perjanjian perkawinannya  pada  Kantor  Urusan  Agama.  Sedangkan,  warga  negara  yang beragama  selain  Islam  mendaftarkan  dan  mencatatkan  perjanjian  perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil.
2. Bagi  Warga  Negara  Indonesia  yang  hendak  melaksanakan  perkawinan  dengan Warga  Negara  Asing  agar  tetap  mendapatkan  haknya  dalam  kepemilikan  aset  di Indonesia,  sangat  disarankan  untuk  membuat  perjanjian  perkawinan  pisah  harta pada  saat  perkawinan,  sebelum  berlangsungnya  perkawinan,  atau  setelah berlangsungnya  perkawinan.  Apabila  telah  terlanjur  melaksanakan  perkawinan, maka  perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat  setelah  perkawinan  dan  didahului dengan  adanya  pengumuman  melalui  surat  kabar  guna  memberikan  kesempatan bagi  pihak  ketiga  yang  merasa  keberatan  dengan  akibat  hukum  dari  dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Amiruddin  and  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Ed.  Revisi  (Depok: Rajawali Press, 2020)
Djais,  Mochamad. Hukum  Harta  Kekayaan  dalam  Perkawinan .  Semarang:  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, 2008.
Muchsin. Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional . Jakarta: Varia Peradilan, 2008.
Mulono,  Martias  Gelar  Imam  Radjo. Penjelasan  Istilah-Istilah  Hukum  Belanda  Indonesia . Jakarta: Ghalia, 1982.
Mulyadi. Hukum  Perkawinan  Indonesia .  Cetakan  Pertama.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
Prawirohamidjojo,  Soetojo. Pluralisme  dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan  di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
___________dan  Marthalena  Pohan. Hukum  Orang  dan  Keluarga .  Surabaya:  Airlangga University Press, 2000.
Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

## Jurnal
Ardhya,  Si  Ngurah  dan  I  Putu  Windu  Mertha  Sujana.  “Konsekuensi  Yuridis  Berlakunya Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015”. Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7 No. 1 (Februari 2021).
Arief,  Hanafi.  “Perjanjian  dalam  Perkawinan  (Sebuah  Telaah  Terhadap  Hukum  Positif  di Indonesia)”. Jurnal Al’Adl Vol IX No.2 (Agustus 2017).
Dwinopanti,  Eva.  “Implikasi  dan  Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015  terhadap  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Perkawinan  Setelah  Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”. Lex Renaissance Vol.2 No.1 (Januari 2017).
Sutikno,  Gusti  Muhammad  Faruq  Abdul  Hakim.  “Kekuatan  Hukum  Pencatatan  Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak”. Jurnal Privat Law Vol. VI No. 2 (Desember 2018).

## Thesis
Kusuma,  Ramadhan  Wira. Pembuatan  Perjanjian  Kawin  Setelah  Perkawinan  dan  Akibat Hukumnya  Terhadap  Pihak  Ketiga .  Semarang:  Tesis  Magister  Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek voor Indonesie ]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
Indonesia. Undang-Undang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria .  UU  Nomor  5  Tahun 1960.  Lembar  Negara  Nomor  104  Tahun  1960.  Tambahan  Lembar  Negara  Nomor 2043.
Indonesia. Undang-Undang Perkawinan , UU Nomor 1 Tahun 1974. Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974. Tambahan Lembar Negara Nomor 3019.
Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris . UU Nomor 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.
Indonesia. Undang-Undang  Penanaman  Modal .  UU  No.  25  Tahun  2007.  LN  No.  67  Tahun 2007. TLN No. 4724
Indonesia. Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . UU Nomor 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN No. 12 Tahun 1975. TLN No. 3050.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 109-122 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Surat Edaran
Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Surat  Edaran  Nomor 472.2/5876/Dukcapil  tentang Pencatatan  Pelaporan  Perjanjian  Perkawinan .  19  Mei 2017