## BAYANG-BAYANG WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM  KEBIJAKAN  DESENTRALISASI INDONESIA

## THE INFLUENCE OF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) IN INDONESIAN DESENTRALIZATION POLICIES

## M. Nur Alamsyah
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Tadulako e-mail: alamsyah_sip2000@yahoo.com Diterima: 16 Januari 2012, Direvisi:  27  Februari 2012, Disetujui: 27 Februari 2012

## Abstrak
Mekanisme  sistem  dunia  seperti  yang  diperkenalkan  oleh  Wallerstein,  meletakkan  harapan  akan  adanya kemakmuran dan kesejahteraan serta upaya survive dalam perkembangan dan kemajuan dunia adalah dengan mengikuti sistem dunia yang hadir melalui sistem pasar yang merupakan mekanisme terjadinya globalisasi di dunia.  Desentralisasi  dengan  peletakkan  kebijakan  pada  hak  asasi  dan  partisipasi,  akan  memudahkan  agen negara maju untuk melakukan hegemoni dan penetrasi ke wilayah pertahan terakhir negara-negara yang sedang berkembang  seperti  Indonesia,  dikarenakan  lemahnya  posisi  bargaining  pada  mekanisme  tukar  yang  dalam konteks  ekonomi  berdiri  pada  modal  dan  investasi  atas  nama  pembangunan.  Upaya  setiap  daerah  untuk mengejar  pundi-pundi  kesejahteraan  dengan  masuk  dalam  mekanisme  global  adalah  sesuatu  yang  terlalu terburu-buru disebabkan kondisi ketidaksimbangan  yang dialami daerah dalam mekanisme tersebut. Berbagai aturan, yang dalam konteks politik pemerintahan negara pasti akan menempatkan dirinya sebagai bagian yang diuntungkan  menyebabkan  negara-negara  terkebelakang  selalu  tidak  memiliki  kemampuan  untuk membargaining hasil produksinya melalui diplomasi yang ulet. Organisasi dunia merupakan alat bagi langgeng dan dominanya sebuah kekuatan terlepas bahwa ada sebagian kecil negara  yang dapat menikmati hal tersebut meskipun dalam waktu yang sementara.
Kata kunci: desentralisasi, globalisasi, kebijakan, internasionalisasi.

## Abstract
Mechanism of the world system as introduced by Wallerstein, lay the hope of prosperity and welfare as well as efforts to survive and progress in the development of the world is to follow the present world system through the market system is the mechanism of the onset of globalization in the world. Decentralization by laying down the  policy  on  human  rights  and  participation,  will  allow  agents  to  perform  the  hegemony  of  developed countries  and  penetration  into  the  last  defense  that  countries  such  as  Indonesia  is  growing,  due  to  a  weak bargaining position in the exchange rate mechanism in the context of the economy and capital investment stood at  over  name  of  development.  Any  effort  to  pursue  the  welfare  coffers  to  enter  the  global  mechanism  is something that too in a hurry due ketidaksimbangan conditions experienced in the area of such a mechanism. Various rules, which in the context of the political government of the country would have established itself as the  beneficiary  causes  backward  countries  always  lack  the  ability  to  membargaining  its  products  through  a tenacious  diplomacy.  World  organization  is  a  tool  for  lasting  and  dominanya  a  force  notwithstanding  that there is a small country that can benefit all the time while though. Keywords: decentralization, globalization, policy, internationalization.

## PENDAHULUAN
Pengaruh dunia internasional, terhadap kehidupan  di  Indonesia  sangat  kuat,  dari  segi kelembagaan  multi  nasional,  bilateral  serta  tidak tertinggal  gejolak  perusahaan  besar  (korporasi)  yang bermain  dalam  jalur  bisnis  internasional  sebagai  sebuah system dunai. Indonesia sejak lama telah menjadi pasien bagi  lembaga  keuangan  maupun  donatur  internasional seperti world bank, ADB, IGGI/ CGI, IMF dan berbagai mekanisme keuangan internasional lainnya.
Sebagai  bangsa  yang  besar,  bukan  saja  dengan jumlah  penduduk  yang  besar  dan  wilayah  yang  luas, tetapi  dari  segi  geopolitik,  Indonesia  memiliki  posisi strategis dan penting dalam berbagai hal tertentu, sangat dibutuhkan oleh banyak negara dan kepentingan lainnya di  dunia.  Maka  sangat  tidak  mengherankan  jika  sejak dahulu  wilayah  nusantara  hingga  era  kekinian  wilayah
ini  menjadi  salah  satu  wilayah  yang  dijadikan  bulan- bulanan  kepentingan  bangsa  lain  sampai  terbentuknya kesatuan  politik  nusantara  menjadi  Indonesia  sebagai sebuah entitas bangsa.
Issue  globalisasi  saat  ini  sangat  didominasi masalah  ekonomi  dan  politik  yang  dibalut  dalam investasi,  finansial  perdagangan  yang  merupakan  obyek yang  bermain  dalam  sebuah  mekanisme  yang  dibentuk untuk mewujudkannya untuk kemakmuran seluruh umat manusia  melalui  pasar  bebas (free  trade) .  Pengutamaan yang  menjadi  tujuan  dari  mekanisme  tersebut  adalah pencapaian keuntungan yang sebesar-besarnya, perluasan usaha yang berkedok jaringan yang menyerupai  monopoli  (guritas  bisnis)  yang  merupakan perwujudan  dari  penguasaan  kekuasaan    dengan penekanan  pada  pengaruh  dengan  dampak  politik  yang jelas yaitu ketergantungan.
Lahirnya  WTO  (dulunya  GATT)  sebagai instrument  kuat  pendukung  globalisasi,  membawa dampak  luas.  Ini  disebabkan  sangat  kuatnya  pengaruh yang  ditimbulkan  oleh  aktor-aktor  yang  mengambil kebijakan  dalam  kelembagaan  tersebut  yang  terdiri  dari para  pengusaha,  politsisi/negarawan  dari  negara  yang telah  makmur,  yang  tentunya  akan  mengambil  dan menyusun aturan yang menguntungkan bagi penyelenggaraan  perdagangan  dan  investasinya.  Hal  ini menjadi  sebuah  kemutlakan  yang  sangat  mungkin dilakukan  dengan  ditopang  oleh  sangat  cepatnya  proses global teknologi informasi komunikasi serta transportasi yang  dijadikan  sebagai  sarana  pendukung  utama mekanisme  ini.  Pelembagaan  para  pemodal  dunia tersebut,  menjadi  sangat  menentukan  bahkan  mendikte jalur  dan  tata  cara dalam  berbisnis dalam  tataran global atau internasional.
Dengan  melahirkan  4  (empat)  prinsip  yang dikenal  dengan the  four  modalities  of  WTO sebagai kerangka kerja yang menjadi prinsip kerja WTO, secara langsung  maupun  tidak,  sangat  berdampak  terhadap seluruh  aktifitas  yang  terkait  dengan  kesejahteraan, keadilan  dan  kekuasaan  di  Indonesia.  Ini  adalah konsekwensi  yang  harus  dihadapi  sebagai  salah  satu negara  yang  telah  sepakat  dengan  sistem  ini  dan menandatanganinya  ( threatment )  dalam  pasar  bebas tersebut yang menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.
Keempat  prinsip  yang  telah  dijadikan  rambu- rambu  bagi  pelaku  perdangan  dunia  global  ini  adalah pertama , the  principle  of  cross  border  supply yaitu prinsip  adanya  kebebasan  bagi  pemasok  asing  untuk menjual  barang  atau  jasanya  di  negara  lain. Kedua , the principle  of  consumption  a  broad yaitu  prinsip  bagi kebebasan bagai warga suatu bangsa untuk mengkonsumsi  barang  dan  jasa  yang  dijual  atau ditawarkan oleh pemasok asing. Ketiga , the principle of presence  of  natural  persons yaitu  prinsip  adanya kebebasan  bagi  pemodal  asing  untuk  membawa  tenaga kerjanya  untuk  bekerja  di  negara  lain. Keempat , the principle  of  commercial  presence yaitu  prinsip  adanya kebebasan bagi pemodal asing untuk dapat menanamkan modalnya hingga 100%.
Tulisan  sederhana  ini  hanya  akan  melihat perbandingan  perkembangan  mekanisme  global  dan realitas  pelaksanaan  desentralisasi  dilihatdari  relevansi dan  kesederajatan  yang  seimbang  dalam  pencapaian tujuan  yangh  hendak  dicapai  masing-masing  pihak. Prinsip-prinsip WTO akan menjadi strength point utama bagi para pelaku bisnis global dalam menyelenggarakan aktivitas  dagangnya.  Disini  terlihat  sangat  kuatnya terminologi power (kekuasaan)  dan structure (struktur) sebagai faktor penting yang mempengaruhi aktor negara dan  non  negara  dalam  menjalankan  bisnis  global  yang memperkenalkan  sistem  pembagian  kerja  ( division  of labour ).

## PEMBAHASAN
Kebijakan Desentralisasi Kebijakan desentralisasi di
Indonesia, merupakan  kebijakan  yang  ditentukan  dengan  dasar argumen liberal yang mengacu kepada sistem
desentralisasi Amerika Serikat yang menurut B.C. Smith merupakan metode terbaik untuk pengaturan administrasi untuk pelayanan publik yang bertumpu pada dua  kategori  utama  yaitu  demokrasi  nasional  dan manfaat locality demokrasi  lokal.  Dimana  ditunjukkan oleh  Smith  bahwa  hal  tersebut  dibagi  lagi  kedalam  tiga nilai  yang  saling  terkait  yaitu  pendidikan  politik, pendidikan  kepemimpinan  dan  stabilitas  politik  pada level  nasional  dengan  persamaan  ( equality ),  kebebasan ( liberty ) dan sifat responsive ( responsiveness ).
Ada  harapan  besar  sebenarnya  yang  menjadi tujuan  ( ideal  normative )  dari  desentralisasi  ini  jika  dia berdiri menjadi sebuah kebijakan yang dibangun di atas amanah yang melegitimasinya. Lahirnya produk undang- undang  yang  menjadi rule  of  the  game dari penyelenggaraan kegiatan ini, pasca reformasi sejak UU No 22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi dan diganti menjadi UU No. 32 dan 33  tahun 2004 yang mengatur hal  yang  sama  yaitu  pemerintahan  daerah  dan perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah,  yang merupakan penyusunan secara sistematik dari penyelenggaraan desentralisasi ini.
Dampak yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya  undang-undang  tersebut,  terutama  UU No.  22  dan  25  tahun  1999  mengubah  sebuah platform lama  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  di  wilayah kabupaten  dan  kota  juga  berimbas  terhadap  hilangnya sebagian  kekuasaan  provinsi  yang  menjadi  sangat  lebih administratip dari pada hirarkis. Moment tersebut, benar- benar dijadikan sebagai ajang euforia bagi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota.
Keruntuhan rezim orde baru, merupakan sebuah “ berkah ”  tersendiri  bagi  dimungkinkannya  sebuah perubahan  secara  revolusioner  terhadap  kebijakan pemerintahan  daerah  dimana  para  aktor-aktor  lokal selama  ini,  merasa  telah  dikungkung  dalam  sebuah kebijakan  yang  sentralisme.  Perang  kekuasaan  ( power ) untuk  mengukuhkan  pengaruh  dari  barat  yang  telah dimulai  sejak  era  tahun  1990-an,  dengan  sistem governance yang  merupakan  perubahan  relasi  antara negara dan masyarakat yang terdiri dari civil society dan private sektor terutama dalam penentuan role (aturan/kebijakkan),  banyak  turut  menyumbangkan suntikan  ide  dan  nilai  dalam  menyusun  kembali  sistem pemerintahan  daerah  yang  telah  terlanjur  dianggap malapetaka dari pada berkah bagi daerah, meskipun UU No 5 tahun 1974 banyak diklaim sebagai salah satu dasar otonomi daerah yang relatif telah terkait spirit dan tujuan yang  ingin  dicapai,  meskipun  banyak  inkonsistensi dalam penyelenggara-annya.
Dengan  undang-undang  yang  baru  pada  era kekinian, desentralisasi yang kemudian  memilih pilihannya  untuk  menggunakan good  governance sebagai  tujuan  dengan  berbagai  parameter  yang  telah ditentukan  sesuai  takaran  ‘good’  bagi  sebuah  sistem pemerintahan yang liberal. Mekanisme governance yang diterjemahkan  sebagai  tata  pemerintahan  baru  bagi  para ilmuwan  dan  praktisi  pemerintahan  di  Indonesia,  dapat dikatakan  sebagai  perwujudan  rasa  memiliki  ( Sense  of Belonging )  terhadap  berbagai  tujuan  pembangunan  dan kebijakan-kebijakan  lain  dalam  tata  pemerintahan tersebut.
Booming pola  ini,  berintikan  pengelolaan sebuah  pemerintahan  yang  bukan  hanya  menitik beratkan  pada  pemerintah  sebagai  pengatur  dan pengelola melainkan dibutuhkannya keterlibatan komponen  masyarakat  ( civil  society )  dan  kalangan pengusaha  ( private  sector )  hal  inilah  kemudian  yang kemudian  lebih  dikenal  dengan  mekanisme  kerja enterpreneurship di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi  bahwa  desentralisasi  yang  dibangun  adalah dikerangkai  sebuah  nilai  yang  disebut  demokratisasi yang liberal.
Penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia yang  meliputi  pelayanan  masyarakat  ( Public  Service ) dan  pembangunan (development) sebagaimana  dengan tangggung  jawab  yang  menjadi  amanah  konstitusi. Pemerintahan negara pada hakekatnya memiliki 3 (tiga) fungsi  utama  yaitu:  alokasi,  meliputi  sumber-sumber ekonomi  dalam  bentuk  barang  dan  jasa  pelayanan masyarakat  yang  juga  harus  dilakukan  di  daerah; distibusi, meliputi pendapatan dan khayalak masyarakat, pemerataan pembangunan; stabilisasi meliputi pertahanan,  ekonomi  dan  moneter  yang  dilakukan  oleh pemerintah pusat.
Dengan demikian, desentralisasi kini memindahkan  wewenang  yang  dahulunya  dimonopoli oleh  pemerintah  pusat  menjadi  terlokalkan.  Sehingga saat ini,  daerah  memiliki  kewenangan  untuk melakukan apa  saja  untuk  menggenjot  pembangunan  daerahnya, asalkan tidak termasuk  dalam urusan  pusat  seperti  yang dikemukakan  Deddy  diatas,  meskipun  hal  inipun menjadi  multy  tafsir  terhadap  berbagai  perundangan yang saling terkait tetapi tidak sinergis.
Keberhasilan Good  Governance ,  yang  dengan jelas memiliki penekanan kepada pengelolaan pemerintahan  daerah  yang  berorientasi  kepada  bisnis (wirausaha),  banyak  melahirkan  fenomena  dalam pemerintahan  daerah.  Para  penyelenggara  pemerintahan daerah  yang  dengan  sungguh-sungguh  menggunakan momen  ini  sebagai  era  kebangkitan  daerah  yang  sangat baik  meskipun  pada  sisi  lain  bisa  jadi  merupakan  era kehancuran  atau  kebangkrutan  bagi  daerah  yang  hanya senantiasa  berharap  kepada  DAU/DAK  (Dana  Alokasi Umum/  Dana  Alokasi  Khusus)  sebagai  “gaji/upah” tahunan daerah tersebut atas kesetiannya terhadap NKRI. Dikarenakan  ketidakberdayaan  daerah  tersebut  untuk mengeksplorasi potensi daerahnya.
Kinerja  dari  mekanisme Good  Governance (GG),  saat  ini  belum  secara  jelas  memperlihatkan hasilnya,  tetapi  dalam  laporan  perkembangnnya  sangat positif.  Desentralisasi  dengan  GG  ini,  pelan  tapi  pasti mengantarkan daerah kepada dibangunnya dinasti global dalam  tubuh  birokrasi  daerah.  Perwujudan  menerobos ruang dan waktu yang dilakukan pada umumnya daerah di  Indonesia  telah  dimulai  dengan  perwujudan terbangunnya sistem E-Governance ( Electronic Governance )  yang  merupakan  sebuah  penataan  sistem yang  menghubungkan  berbagai  bagian  yang  terkait dengan  upaya  mempercepat  dan  mengefektifkan  proses kerja birokrasi.
Ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan dengan mengandalkan basis informasi dan komunikasi sehingga transparansi, akuntabilitas, efektifitas,  efisiensi  dapat  dicapai  untuk  memangkas
birokrasi  yang  dianggap  sebagai  penghalang  utama pembangunan terutama dalam menggalang investasi dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Meski  belum  satupun daerah  yang  secara  utuh  menerapkan    mekanisme tersebut,  tetapi  secara  empirik  yang  menjadi  lompatan penting  bagi  daerah  dalam  menapaki  komunitas  dunia (global) adalah melalui dunia virtual yang hadir melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan membangun jaringan  ( link ),  melalui website. Dengan  pengadaan mekanisme  tersebut  mengantar  daerah-daerah  ke  layar- layar  monitor  komunitas  dunia  sehingga  dunia  hanya sebatas ruangan kecil itu saja.
Upaya  lain  adalah  dengan  beraninya  tiap-tiap daearah  untuk  melakukan  negosiasi  bisnis  dengan berbagai cara, termasuk promo yang beragam bentuknya seperti  promo  ekonomi/bisnis,  budaya.  Ini  merupakan salah  satu  upaya  memperkenalkan  potensi  di  dunia internasional.  Citra  baru  yang  digandrungi  oleh pemimpin  daerah  dalam  rangka  desentralisasi  tersebut, bisa dikatakan saat ini masih dalam batas tren atau mode kecuali  beberapa  daerah  yang  sudah  memanfaatkan secara optimal sebagai bentuk baru birokrasi postmodern ( life  style  bureucracy  posmodern ).  Ini  merupakan langkah awal bagi para hyperglobalist untuk menyatakan bahwa  apa  yang  ada  sekarang  dalam  desentralisasi  di Indonesia  hubungannya  dengan  globalisasi  adalah you ain’t  seen  nothing  yet (anda  belum  menyaksikan  apa- apa).
Kebijakan untuk terjadinya perimbangan keuangan untuk dapat terselenggaranya pemerintahan di daerah  dengan  lebih  kepada  pendekatan  jumlah,  luas, dan  potensi  daerah  adalah  dapat  menunjukkan  sifat perimbangan yang berorientasi kepada sistem sosial dan bukan  sistem  liberal.  Konsekwensi  dari  hal  tersebut, ketergantungan  terhadap  pusat  menjadi  tetap  kuat. Dalam  perundangan  yang  ada  32  dan  33  tahun  2004 meskipun  telah  menjelaskan  posisi  ekonomi,  politik daerah  secara  lebih  rinci,  tetapi  belum  secara keseluruhan  mampu  untuk  menempatkan  pemerintah daerah  dalam  estimasi  modal  kapital  untuk  sejajar dengan para pengusaha besar.
Keterbatasan  dana  yang  dimiliki  daerah tersebut,  menuntut  daerah  untuk  dapat  lebih  giat  untuk menggali  potensinya.  Banyak  cara  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  untuk  dapat  survive  dan  eksis  di  era desentralisasi.  Ini  adalah  upaya  memenuhi  ambisi pemerintah  daerah  untuk  membangun  daerahnya  lewat pencarian  dan  penanaman  investasi.  Investasi  tersebut diupayakan  dengan  cara yang  dapat  dikatakan memberikan  insentif  dan  kemudahan  kepada  para investor  yang  hendak  berinvestasi.  Ini  merupakan mekanisme  secara  ideologis  yang  diciptakan  oleh rezim sistem dunia dengan pembagian kerja.
Fenomena  tersebut,  dengan  sangat  hiruk pikuknya  pemerintah  daerah  untuk  memperbaiki kehidupan  ekonomi  daerah  dan  masyarakatnya  melalui jalur  perdagangan  dan  invesatsi  yang  secara  langsung menempatkan daerah sebagai salah satu instrumen  yang bermain  dalam  pembagian  kerja  ( division  of  labour ) pada  pasar  bebas  untuk  menguatkan  mekanisme  kerja enterpreneurship lewat  pasar  bebas.    Dimana  dikatakan oleh  Robert  Gilpin  bahwa: “... perdagangan  bebas cenderung  menciptakan perdamaian  dunia karena  saling
ketergantungan  ekonomi  dapat  menciptakan  hubungan- hubungan  positif  antar  bangsa  yang  pada  gilirannya mengembangkan harmoni kepentingan...”.
Pernyataan  Gilpin  tersebut,  dapat  dikatakan sebagai  sesuatu  yang  memang  terwujud  meskipun  pada sisi  lain  tidak  terwujud,  sebab  pada  kenyataannya mekanisme  ini  dapat  dilihat  pada  laporan  dari  UNDP ( United Nations Development Program ) dalam laporannya ( Human Development Report,  1999 ) menyatakan  bahwa  di  tahun  1999  negara  industri  maju yang  didiami  oleh  22,  9  %  persen  penduduk  dunia  dan menikmati    84,2%  persen  dari  total  GNP  ( Gross National  Product )  dunia,  sementara  negara-negara berkembang  yang  didiami  oleh  77,1%  penduduk  dunia menikmati 15,8% persen total GNP dunia.
Situasi  tersebut  bukanlah  hanya  terjadi  pada tahun  1999  saja  tetapi  sejak  lama.    Dari  perbandingan tersebut jika dilihat dari segi perkembangan dan kondisi pasar  bebas  yang  terwujud  di  era  kekinian  maka  sudah dapat  dibayangkan  pemerintah  daerah  atau  bangsa Indonesia,  akan  berada  pada  posisi  dimana.  Sangat kuatnya  tarikan  pasar  bebas  dalam  diri  para  elit  bangsa ini menunjukkan kesungguhan yang sangat serius untuk benar-benar  memasuki  globalnya  sistem  ekonomi dengan free  trade yang  segera  akan  dengan  bebas  dan terbuka pada tahun 2025.
Sumber keuangan daerah, pada prinsipnya telah disusun  oleh  UU  No.  33  Thn  2005    yang  merupakan revisi dari UU No. 22 tahun 1999 terutama didalam dana alokasi  umum  dan  dana  alokasi  khusus  yang  diberikan kepada  daerah  dalam  bentuk block  grant atau  secara terinci  terdapat  dalam  PP  Nomor  104  Tahun  2000 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah di mana prosentase  perolehan  dari  tiap-tiap  macam  jenis  pajak yang  didapatkan  baik  pusat,  provinsi,  kabupaten/kota yang  terdiri  dari  atas  daerah  penghasil  serta  kabupaten yang terdapat dalam satu wilayah provinsi, telah terbagi secara  jelas. Tetapi  dalam  kondisi  seperti  itu  pun, maka pendanaan  daerah  sangat  tidak  mungkin  dilaksanakan karena  masih  sangat  terbatasnya  anggaran  yang  dapat dilakukan untuk membangun sebuah daerah
Perkembangan  awal menuju  kesepakatan  WTO yang  merupakan  kerangka  dasar  pasar  bebas,  saat  ini telah  mulai  dilakukan  pemerintah  dengan  melakukan privatisasi berbagai jenis usaha pemerintahan baik pusat maupun  daerah    seperti  air,  pasar,  pemotongan  hewan, unit  bisnis  strategis  seperti  Telkom,  Televisi    dan sebagainya.  Ini  sebuah  ketentuan  yang  mesti  dilakukan dengan  mengurangi  angka  subsidi  terhadap  masyarakat agar  supaya  sistem  modal  kapital  bisa  terwujud  dengan transaksi bisnis.
Hingga  saat  ini,  upaya  tersebut  masih  dapat dikatakan  masih  nihil, salah satu jalan yang memungkinkan daerah untuk memperoleh suntikan dana segar adalah dari ketentuan yang diperbolehkan oleh UU yang  mana  dapat  bersifat  pinjaman  bilateral  ataupun mutylateral  dengan  ketentuan  dilarang  melakukan penjaminan  barang  atau  milik  daerah  yang  digunakan untuk  pelayanan  publik  seperti  pasar,  rumah  sakit  atau sekolah.

## WTO dan Sepak Terjangnya
Round millenium (putaran milenium) merupakan  bahasa kaum hyperglobalist yang  senantiasa menjadi  dasar  bagi  mereka  untuk  memandang  era globalisasi  yang  ada  sekarang  dan  masa  depan. Sedangkan  bagi  yang  melihat  dengan  perspektif  kiri ( Marxian ) beranggapan bahwa “ persekongkolan ” tersebut bukanlah merupakan hal baru tetapi merupakan fenomena  lama  yang  dibangun  kembali.  Hal  ini termaktub  dalam  manifesto  communisnya  bahwa: “borjuasi tidak dapat hidup tanpa senantiasa merevolusionerkan  alat-alat  produksi  dan  karenanya merevolusionerkan segenap hubungan dalam masyarakat.”
Manifesto  yang  merupakan  gambaran  masa lalau  terhadap  sifat  dasar  dari  kapitalisme  dan hubungannya  dengan  kondisi  dunia  ekonomi  politik masa  depan,  pada  prinsipnya  menjadi  kenyataan  yang tidak  terbantahkan  dalam  perkembangannya  di  era  abad 21  yang  dikenal  dengan  milenium  baru  atau  era globalisasi. Dengan penggunaan pendekatan mekanisme teori  liberal  klasik,  dibangun  sebuah  pendekatan  yang baru  sebagai  era  kebangkitan  kembali  liberalsime  baru dalam mekanisme yang disebut era perdagangan dunia.
Dukungan  terhadap  mekanisme  perdagangan bebas  ini  tidak  kurang,  didukung  oleh  berbagai  pihak institusi  yang  memang  secara  ekonomi  dan  politik diuntungkan oleh mekanisme globalisasi dan pasar bebas ini.  Sekitar  37.000  perusahaan Trans  National Corporation (TNCs),  termasuk  dukungan  dari  World bank, IMF dan berbagai institusi keuangan Internasional lainnya  seperti  G7 Trilateral  Commision (TC),  Forum ekonomi  dunia  ( World  Economi  Fund /WEF),  ditambah dengan  pemerintah  negara-negara  yang  merupakan perespons  dan  penerima  keuntungan  dari  mekanisme perdagangan dunia ini.
Uruguay  Round (Putaran  Uruguay)  adalah merupakan  egenda  pertemuan  yang  dilakukan  oleh GATT ( General Agreement On Tarifs And Trade ), yang mengukuhkan  terbentuknya  sebuah  lembaga  besar  yang akan  mengupayakan  terciptanya  kehidupan  masyarakat dunia  yang  teratur  yang  kemudian  diberi  nama World Trade  Organization (WTO).  Organisasi  ini,  memiliki anggota 134 negara dengan 33 negara sebagai pengamat. Bagi banyak kalangan, organisasi ini merupakan tingkat kesempurnaan  dari  berbagai  upaya  dan  organisasi  yang mengakomodasi  sistem  ekonomi  liberal  yanhg  lebuh dikenal  sebagai  sebuah “ tatanan  dunia  baru ” dimana dalam  organisasi  ini  sangta  kental  dengan  program penyesuaian struktural ( Structural Adjustmen
Program /SAP)  yang  hanya  menguntungkan  negara- negara tertentu saja.
Tugas organisasi ini meliputi beberapa hal yang sangat  prinsipil  untuk  penyelenggaraan  perdagangan dunia  global.  Selain  itu,  di  organisasi  ini  pun  sangat penuh  dengan  standarisasi  yang  mendukungnya  seperti, perjanjian  bea  masuk  dan  perdagangan  ( General Agreement  On  Tariffs  And  Trade /GATT),  perdagangan yang berhubungan dengan hak atas ke kayaan intelektual ( Trade  Related  Intellectual  Property  Mesures /TRIPS) dan perjanjian perdagangan jasa ( General Agreement On Trade In Services /GATS) dan berbagi standar lainnya.
Meskipun  keanggotaan  WTO  cukup  banyak, tetapi mekanisme prinsip dalam pengambilan keputusan, adalah  didominasi  oleh  beberapa  negara  saja  utamanya, Canada,  Uni-eropah,  Amerika  Serikat  dan  Jepang  yang biasanya  dikenal  dengan QUAD melalui  rapat  tertutup tanpa mengikutkan anggota lainnya, meskipun sebenarnya  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  sistem pengambilan  keputusan  dalam  organisasi  WTO,  yaitu melalui  pemungutan  suara  atau  dengan  mekanisme konsensus.
Disini  dapat  dilihat,  bahwa  WTO  yang sebenarnya sebuah organisasi yang merupakan perselingkuhan  global  antara negara  dan  kapitalis  dunia (globalist korporasi). Sehingga sangat tidak mengherankan  bila  seluruh  keputusan  yang  diambil dalam  mekanisme  kerja  mereka  tidak  demokratis  dan selalau memperhitungkan pemodal besar untuk mendapatkan keuntungan maksimal (benefit maximakser).  Sehingga  logika  apapun  yang  digunakan untuk  membenarkan  mekanisme  kerja  WTO  untuk menggarap  negara-negara  miskin,  maka  kesimpulannya adalah  eksploitasi  dan  penguasaan  ( imperialisme )  yang berakibat kepada ketergantungan secara terus menerus.
Fenomena terbaru dalam WTO adalah bergabungnya perjanjian multilateral  mengenai investasi ( Multilateral  Agreement  On  Investasi/ MAI)  yang bertujuan  untuk  membuat  peraturan  global  yang membatasi  hak  dan  kemampuan  pemerintah  untuk mengatur  spekulasi  mata  uang,  investasi  pada  tanah, pabrik,  jasa,  saham  dan  dan  banyak  hal  lain.  MAI dihasilkan  dalam  mekanisme  kerja  dalam  organisasi kerja  sama  ekonomi  dan  pembangunan  ( Organization For  Economic  Cooperation  And  Development /OECD), sebuah  klub  beranggotakan  29  negara  terkaya  di  dunia, dimana  perundingan  itu  didesakkan  oleh  perusahaan- perusahaan  trans  nasional  dan  lobi-lobi  bisnis  besar dunia.
Globalisasi  pasar  yang  diorganisir  oleh  WTO dengan  prinsip-prinsipnya  yaitu, Cross  border  supplay, consumption  a  broad,  commercial  present,  presence  of natural  persons .  Prinsip  tersebut  menjadi  hal  yang mutlak  bagi  berbagai  kalangan  yang  hendak  masuk dalam jaringan globalisasi yang digagas dalam WTO dan dikomandoi  oleh  negara-negara  utara  (Eropa)  dan Amerika Serikat serta pengusaha besar dunia. Pembentukan  penguasaan  ekonomi  politik  dunia tersebut,  selalau  terbungkus  pada  bahasa  kemuliaan dalam  pembentukan  rezim  dunia.  Ini  dilihat  dari  sejak dahulu  yaitu  dimulai  dengan  mekanisme  liberalisasi Adam  Smith  dan  David  Ricardo, Liberalisme  Bretton Woods hingga sistem neo liberalisme.

## Implikasi WTO Terhadap Desentralisasi Indonesia
Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  di  atas tentang  4  (empat)  prinsip  dasar  WTO,  yang  dijalankan dalam  sistem  pasar  bebas  ( free  trade )  global,  dengan mengacu  kepada  aliran  barang,  investasi,  produksi  dan teknologi lintas bangsa, utamanya informasi, komunikasi dan  transportasi,  serta  keuangan  dengan  bebas  ( Non- Tariff  Barriers  To  Trade /hambatan  non-tarif  terhadap perdagangan).
Indonesia,  merupakan  negara  yang  telah  sejak lama  masuk  dalam  mekanisme  Bretton  Woods  dan
menjadi  didikan  World  Bank  dan  IMF,  yang  dulunya sempat  membuat  Indonesia  berjaya  dan  pada  akhirnya terkapar  dan  tidak  dapat  berbuat  hingga  kini.  Pada realitas  kemudian,  Indonesia  berputar-putar  pada  krisis berkepanjangan dengan utang yang menumpuk. Pekerjaan  kemudian  beralih  dari  negara  yang  jumawa dan sanggup menegakkan kepala terhadap negara-negara lain,  menjadi  ‘peminta-minta’,  yang  berharap  kepada peninjauan  hutang,  penangguhan,  penjadwalan  ulang, rsetrukturisasi, pengurangan utangan/ pemotongan utang bahkan  penghapusan  utang  terhadap  negara  donor  yang tergabung  dalam  berbagai  institusi  keuangan  dan pembangunan dunia yang merupakan jaringan keuangan dunia  yang  nota  bene  krisis  tersebut  ditimbulkan  oleh para pengusaha dan konglomerat besar.
Implikasi yang memungkinkan akan ditimbulkan  oleh  WTO  terhadap  penyelenggaraan desentralisasi  di  Indonesia,  akan  sangat  banyak dipengaruhi oleh peran yang dutetapkan oleh pemerintah pusat.    Hal  ini  dikarenakan  kerangka  konstitusi  yang mengatur  hal  tersebut  dimana  hubungan  luar  negeri, masalah  keamanan,  keuangan  ditangani  oleh  pusat, meskipun  terdapat  ketentuan  pada  masalah  keuangan yang ketentuannya membolehkan terjadinya persentuhan negara luar dengan daerah untuk mendapatkan dana dari mekanisme  kerja  bilateral  ataupun  multilateral.  Selain dari mekanisme tersebut, tentunya para korporasi global tidak  akan  berhenti  dengan  konstruksi  undang-undang tersebut.  sangat  banyak  celah  yang  bisa  memugkinkan terbangunnya  kerja  sama  ataupun  hubungan  dagang, yang tentunya mesti sepengetahuan pemerintah pusat.
Harus  diakui,  pelan  tetapi  pasti  bahwa  daerah (provinsi  ataupun  kota/kabupaten),  akan  masuk  dalam sel  pergaulan  global  utamanya  dalam  mekanisme  kerja WTO.  Ini  dikarenakan  instrumen  yang  dimiliki  oleh rezim  global  yang  merupakan  kumpulan  korporasi raksasa dunia (TNCS/MNCs) yang menguasai jalur nadi bagi  pembangunan  ekonomi,  yaitu  keuangan  ( finance ) yang  dikendalikan  oleh  pasar  mata  uang,  perdagangan ( trade )  yang  diatur  oleh  SAP  ( structural  adjusment program ) WTO.
Saat  ini,  hampir  semua  pejabat  daerah  bahkan mungkin  seluruh  aparaturnya,  telah  terkontaminasi  dan secara  tidak  sadar  menjadi  agen  dari  mekanisme  global ini.  Nereka  percaya  dalam  strategi  dan  visi  kedepan mereka  bahwa  pasar  global  adalah  solusi  bagi kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat.  ‘Kesucian’ nilai-nilai  tradisi  komunitas  daerah  kini  terancam  oleh populasi  virus  global  yang  sangat  kuat  dan  cepat menyerbu “dapur-dapur pembangunan” yang menggodok  strategi  dan  teknis  dalam  mengupayakan pembangunan  masyarakat  daerah.  Hal  ini  tentunya berasal  dari  nilai-nilai  rasionalitas  yang  di  perkenalkan oleh  lembaga  keuangan  internasional,  yang  datang  bagi malaikat  dengan  sejuta  syarat  dibelakang  bantuan  yang dibawahnya seperti syarat-syarat LOI di Indonesia  dll.
Sesuatu dampak yang tidak dapat ditawar-tawar dalam sistem kerja WTO adalah akan adanya privatisasi, liberalisasi,  pengurangan  subsidi  sektor  publik  yang tidak produktif. Ini akan menjungkalkan banyak hal yang berimplikasi  terhadap  berbagai  sektor  yang  ada  di daerah. Bisa dikatakan bahwa sebagian anjuran dari agen global  tersebut  secara  sadar  ataupun  tidak  sudah
dilaksanakan  oleh  birokrasi  pemerintahan  desentralisasi di Indonesia yang terpengaruh oleh funding Internasional dan pengaruh dari sistem pendidikan pada level perguruan tinggi yang sangat sarat dengan ideologi demokrasi  liberalis,  dengan  upaya  untuk  meyakinkan masyarakat  bahwa  hal  itu  untuk  mewujudkan  bahwa nilai  ‘ west ’  yang  ada  pada  mekanisme  tersebut  adalah GOOD.
Masukknya  mekanisme  kerja  WTO  dalam ruang-ruang  desentralisasi  di  Indonesia  akan  menimpa pengusaha lokal yang tentunya tidak akan dapat bersaing dengan  pengusaha  besar  sarat  modal,  yang  akan menguasai  sektor-sektor  produksi  strategis,  dan  jika  hal itu  terlaksana,  maka  hal  pertama  yang  terjadi  adalah peninjauan  terhadap  UU  yang  melandasi  pelaksanaan otonomi daerah ( desentralisasi ) yaitu UU No. 22 dan 25 tahun  1999  ataupun  UU  No.32  dan  33  tentang perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  cukup memberi batasan yang cukup tegas, yaitu tidak bolehnya penjaminan dan pengelolaan sektor publik.
Mungkin  saat  ini,  kata  strategis  ini  masih bersifat interpretatif, padahal secara esensil, pengelolaan yang  dimaksud  telah  terjadi  seperti  industri-industri utama  seperti  telekomunikasi  yang  telah  mengalami privatisasi  ataupun  perusahaan-perusahaan  besar  yang strategis  seperti freeport dan  INCO  ataupun  bidang perminyakan yang telah dikuasai oleh lembaga investasi global  Caltex ataupun Unocal sebagai  salah  satu mekanisme gurita bisnis global. Keinginan UU  otonomi daerah dengan ketentuan menjaga pasar lokal diperhadapkan  pada  kebijakan  WTO  dengan  berbagai standarisasinya  yang  di  desain  secara  khusus  untuk ekonomi pasar neo liberalisme global.
Liberalisasi  perdagangan  adalah  bertujuan untuk  menghilangkan  aturan-aturan  yang  sifatnya melindungi  industri  domestik  dan  pasar  domestik,  serta menghapus  berbagai  beban  yang  ditimpakan  kepada perusahaan  misalnya  biaya  sosial  ( social  cost )  sebagai akibat  dampak  yang  ditimbulkan  karena  pengoperasian sebuah  perusahaan  pada  suatu  wilayah,  sehingga  akan menjadi  beban  negara.  Liberalisasi  investasi  yaitu  jika negara  donor  yang  akan  menjadi  wilayah  berinvestasi, maka seluruh aturan yang menghambat danmengganggu invesatsi  dihilangkan  serta  diberikannya  berbagai fasilitas keringan bagi mereka dalam berinvestasi seperti bebas bea, aman dan lain-lain.
Liberalisasi  financial kondisi  dimana  pasar lebih  menentukan  alokasi  sumber  daya  keuangan dibandingkan  dengan  negara.  Disini  negara  akan  tidak dapat  bertindak  strategis  dalam  pembangunan  karena terjadi  penekanan  yang  seminimal  mungkin  dalam kewenangan  sebagai  syarat  untuk  realisasi  investasi bidang  keuangan  lewat  deregulasi  tingkat  bunga, menolak  kontrol  kredit,  swastanisasi  bank  pemerintah dan  lembaga-lembaga  keuangan  serta  memperkenalkan pasar yang dikontrol oleh moneter sebagai instrumennya. Privatisasi adalah  penjualan  perusahaan negara,  barang- barang  dan  pelayanan  publik  kepada  swasta  misalkan bank,  industri,  jalan,  rumah  sakit,  sekolah  dan  berbagai perusahaan dan fasilitas yang melayani kebutuhan publik atas pertimbangan efisiensi.
Pemotongan  subsidi  kepada  masyarakat  yang bagi  kaum  liberal  adalah  pendidikan  yang  buruk  sebab
tidak terkait dengan sektor produktif, sehingga anggaran sosial  harus  dihentikan  sehingga  seluruh  kebijakan negara  akan  diarahkan  untuk  melayani  dan  merangsang perusahaan  swasta  untuk  bergairah  berinvestasi,  dengan memarginalkan  kepentingan  pelayanan  publik  termasuk untuk  pemenuhan  kebutuhan  pokok.  Kebijakan  ini dikenal dengan strategi penghematan ( austerity measures ).  Sedangkan  devaluasi  nilai  mata  uang,  harga buruh murah serta deregulasi yang tujuannya menghapuskan  berbagai  aturan  yang  mengurangi kuantitas  keuntungan  maksimal  yang  dicapai  seperti berbagai  aturan  yang  membatasinya  seperti  aturan tentang lingkungan hidup, kesejahteraan buruh, keselamatan  kerja  dan  lain-lain  juga  akan  menjadi terhapuskan.
Dari  prinsip  itu  saja,  terlihat  betapa  ‘rakusnya’ pelaku  ekonomi  global  dalam  menyusun  mekanisme kerja  WTO  tersebut,  dimana  negara  atau  daerah  tidak berhal memiliki hak untuk mengatur mereka. Sebaliknya akibat  yang  ditimbulkann  dari  perbuatannya  ditimpakan kepada  pemerintah.  Hal  ini  telah  dapat  terlihat  pada semua perusahaan global yang ada di Indonesia saat ini, dengan  kasus  yang  terhangat  adalah  fenomena pemiskinan  masyarakat  karena  pemberian  hak  kelola kepada  perusahaan  asing  yang  ada  di  selayar  sebagai bukti  berlangsungnya  mekanisme  tersebut.  ini  tentunya sangat  berbahaya  semisalkan  sektor  yang  dikelolanya adalah  yang  berbahaya  terhadap  masyarakat  baik  ekses secara  budaya,  ekonomi,  sosial,  kemananan  dan kesehatan serta pendidikan, sebab perlu diketahui bahwa mekanisme  standarisasi  kerja  WTO,  tidak  ada  sebuah usahapun yang berbahaya, jika belum terbukti bahwa hal yang  dilakukan  atau  diproduksi  itu  merupakan,  atau dengan  kata  lain  komplain  dapat  dilakukan  setelah melalui  uji  ilmiah  barulah  perusahaan  akan  membayar kompensasi kepada korban.
Tetapi harus diingat juga bahwa standarisasi uji kelayakan  tersebut  disusun  oleh  mekanisme  global tersebut,  dan  bukan  berdasarkan  perasaan  dan  ekses empiriknya.  Seberapa  terbukanya  informasi  tersebut akan dibuka untuk seperti kasus pertambangan di daerah kalimantan,  Sulawesi  dan  lain-lain  tentunya  hanya  akan disusun sesuai kebutuhan mereka yang akan lebih buruk jika  ditopang  oleh  mekanisme  mafia  birokrasi  yang menjadi  justifikasi  bagi  pengelolaan  usaha  tersebut secara  baik.  Keputusan-keputusan  yang  mempengaruhi ekonomi  pembangunan  yang  seperti  dimaksud  hanya akan  dinikmati  oleh  sektor  swasta,  sementara  biaya- biaya  sosial  dan  lingkungan  akan  tetap  menjadi  beban publik secara turun temurun.
Disini,  nilai  manusia  dihargai  jauh  dibawah nilai  barang  hasil  yang  diproduksi,  seperti  pada  kasus pertanian  yaitu agreement  on  agriculture (AOA),  yang menetapkan  pengaturan  perdagangan  pangan  secara internasional dan dalam negeri, yang banyak berimplikasi  utamanya  kepada  ketidakmampuan  negara miskin  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangannya.  Ini karena pergeseran sistem yang disayaratkan, dari sistem, subsistem  atau  bertani  yang  menekankan  pada pengutamaan kebutuhan pokok hidup menjadi agribisnis, yaitu intensifikasi usaha pertanian yang berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga diupayakan untuk memperoleh  hasil  yang  besar  dengan  cara-cara  apapun
termasuk  penggunaan  zar-zat  biokimia  seperti  kapas transgenik  dan  lain-lain  yang  berimplikasi  pada  sektor kesehatan masyarakat.
Untuk  bisa  melihat  berbagai  dampak  yang ditimbulkan  oleh  4  (empat)  prinsip  WTO,  maka  dapat diberikan  pemilahan  secara  detail  sebagai  berikut: pertama The  Principle  Of  Cross  Border  Supply yaitu prinsip  adanya  kebebasan  bagi  pemasok  asing  untuk menjual barang atau jasanya dinegara lain. Dampak yang ditimbulkan  adalah  terbangunnya  sikap  kompetisi ( Competitiveness )  terhadap  mekanisme  perdagangan yanga  ada  sehingga  memungkinkan  arus  barang,  yang jika  merujuk  kepada  hukum  ekonomi  dimana  kian melimpahnya  barang  maka  harga  akan  turun.  Dengan mekanisme  ini,  maka  daerah  atau  barang  produksi masyarakat yang menggunakan mekanisme konvensional  akan  tidak  mampu  bersaing  dengan produksi massa yang dilakukan korporasi besar.
Disisi  lain,  dengan  sistem  perdagangan non tariff  barriers  to  trade (hambatan  non-tarif  terhadap perdagangan).  Barang  yang  masuk  dan  keluar  karena sistem itu tanpa pajak. Rintangan seperti undang-undang keamanan  pangan,  standar  produk,  undang-undang pemakaian  uang  pajak,  kebijakan  investasi  dan  undang- undang domestik lainnya yang mempengaruhi perdagangan  diabaikan.  Secara  sepintas  hal  ini  akan mendongkrak daerah dari daerah yang terisolasi, tertutup dan tradisional menjadi daerah yang terbuka, yang secara alamiah  akan  mendorong  masyarakat  untuk  berusaha sekuat mungkin untuk dapat bertahan dengan mengikuti dan  larut  dalam  etika  kapitalis  yang  sangat  kuat berpegang  pada  jaringan  dan  etos  kerja  yang  kuat  dan berdisiplin.  Dan  bagaimana  melakukan saving untuk pembangunan jika tidak memiliki komitmen aturan pada sebuah  kerangka  perundangan  dan  kesepakatan  kerja yang saling mengikat.
Di  daerah-daerah  dengan  adanya  SAP  dalam WTO,  maka  barang  akan berseliweran dimasyarakat tanpa  sesuai  dengan  standar  dampak  kesehatan, lingkungan  dan  perdagangan.  Dimana  perlindungan kepada konsumen sangat  lemah. Sebab dalam mekanisme yang diakui oleh para ilmuwan global bahwa dengan  mekanisme  pencegahan,  dianggap  sangat merugikan  perusahaan  yang hendak  memproduksi  suatu barang.
Kedua , The Principle Of Consumption A Broad merupakan  prinsip  bagi  kebebasan  bagi  warga  suatu bangsa untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dijual atau  ditawarkan  oleh  pemasok  asing  artinya,  dengan masuknya daerah tersebut dalam mekanisme perdagangan WTO, maka apapun barang yang dijajakan, darai  manapun  asalnya,  dalam  bentuk  apapun,  maka masyarakat  harus  bisa  menikmatinya.  Ini  merupakan kampanye bisnis yang sangat maju yang mempermainkan  psikologi  konsumen  dengan  upaya memanjakan  pelanggan,  yang    tanpa  bersusah  payah mencari  barang  yang  diinginkan  dan  murah  dapat menikmati suatu barang seketika.
Ini  dapat  dilakukan  baik  secara  konvensional dengan  ke  pasar  atau  supermarket  maupun  dengan  jasa kecanggihan  teknologi  informasi  dan  komunikasi sebagai  simbol  globalisasi  dan  postmodernisme  pola konsumsi  ataupun  dengan  mekanisme  bisnis  yang
memangkas  jalur  distribusi  melalui  mekanisme Multy Level  Marketing (MLM)  yang  merupakan  pendekatan mekanisme  pasar  global  dalam  kondisi  psikologi kemiskinan  masyarakat  untuk  mendapatkan  harapan- harapan.  Artinya,  dampak  dari  hal  diatas  akan menyebabkan rusaknya  mekanisme  produksi  lokal  yang merupakan  barang  tanpa  merk,  standarisasi  produksi yang  tak  jelas,  biaya  produksi  tinggi,  jangkauan  pasar terbatas  sehingga  akan  menjadi  mahal  dibandingkan barang  “ luar ”      yang  jauh  lebih  murah  karena penggunaan  mekansime  produksi  mesin  yang  canggih dan massal, sehingga akan mendominasi produksi lokal.
Dengan  standarisasi  sanitasi  dan  fitosanitasi ( Sanitary  And  Phytosanitary  standards )  adalah  salah satu  perjanjian  WTO  yang  mengatur  kebijakan pemerintah  membatasi  dalam  hal  keamanan  makanan ( kontaminasi  bakteri,  pestisida,  pemeriksaan  dan pelabelan ) dan  kesehatan  binatang  dan  tanaman  (impor wabah dan penyakit) ini jadi diabaikan sama sekali oleh mekanisme  ini.  Bahkan  perjanjian  ini  melarang penerapan  diskriminasi  antara  barang  dalam  dan  luar negeri.  Juga  tentang  pembatasan  tingkat  keamanan, kesehatan,  lingkungan  hidup  dan  sebagainya,  meskipun diterapkan  sama  didalam  maupun  luar  negeri.  Hal  ini membanting precautionary principle (prinsip pencegahan),  karena  jika  belum  ada  kepastian  ilmiah mengenai  ancaman  terhadap  kesehatan  manusia  dan lingkungan. Dengan demikian maka masyarakat sebagai konsumen  akan  menjadi  obyek  uji  coba trial  and  error dari mekanisme global.
Dari  prinsip  tersebut,  maka  terlihat  prinsip WTO  yang  diterapkan  melalui  sistem  SPS  telah  sangat kuat  melindungi  kepentingan  arus  perdagangan  dengan cara  apapun  juga.  Sehingga  menjadi  menyeramkan seandainya  di  era  desentralisasi  di  Indonesia,  semua daerah  berlomba-lomba  memeluk  dan mencari  investasi secara terbuka melalui mekanisme korporasi besar  yang ada dalam mekanisme perdagangan dunia (WTO), maka dapat dibayangkan dalam beberapa waktu kedepan, yang terjadi  adalah  pemiskinan  dimana-mana  karena  daerah hanya  jadi  obyek  penyerapan  keuntungan  global  dan dihargai  dengan nilai  kerja  yang rendah dan  pada  suatu sisi  yang lebih kecil dan tempatnya jauh dari negeri ini, tertimbun  kemakmuran  yang  tak  terhingga  seperti  yang telah dijelaskan diawal tadi.
Ketiga , The  Pirnciple  Of  Presence  Of  Natural Persons yaitu  prinsip  adanya  kebebasan  bagi  pemodal asing  untuk  membawa  tenaga  kerjanya  untuk  bekerja dinegara  lain.  Secara  positive  fenomena  ini  dapat diterima menjadi suatu keunggulan tetapi pada berbagai kasus yang tetjadi di dunia ketiga, pada umumnya model ini  membuat  daerah  semakin  tidak  kompetitive  karena sangat  kuatnya  ketergantungan  yang  ditimbulkannya. Salah satu fenomena ril yang terjadi adalah keterpurukan di Kolombia diselesiakan dengan mekanisme dari negara besar atas usulan Bank Dunia, tetapi yang terjadi adalah seperti  dikemukakan  salah  satu  konsultannya  bahwa “salah  satu  aspek  dari  hubungan  yang  membuatnya  tak nyaman  adalah  meskipun  tugas  itu  dianggap  penting untung  pembangunan  kolombia,  meskipun  belum satupun  orang  kolumbia  yang  mengetahui  bagaimana cara melaksanakannya dimana ilmu pengetahuan tentang hal  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  beberapa  ahli  asing.
Disini dia melihat berbagai realitas pahit di dunia ketiga, sepoerti  dikemukakan  Hirsman  tadi  maka  perusahaan TNCs  dan  MNCs  yang  masuk  ke  daerah-daerah  secara kualitas  untuk  menjamin  bahwa  usaha  mereka  akan berhasil danmenguntungkan,  maka  mereka akan merekrut  tenaga  ahli  dari  barat  dan  mempekerjakan indegenius local sebagai buruh.
Keempat , The  Principle  Of  Commercial Presence yaitu  prinsip  adanya  kebebasan  bagi  pemasok modal  asing  untuk  menanamkan  modalnya  hingga  100 %. Dengan dimasukkannya pemodal dengan penguasaan pada  suatu  skala  modal  besar  maka  akan  berdampak secara  luas  terhadap  konstelasi  dan  keseimbangan ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya  bagai  daerah tersebut.  pengusaha  lokal  akan  menjadi  bula-bulanan, begitupun  dengan  pemerintah  yang  akan  mendapat pressure  dari  ketentuan  mekanisme  internasional  yang akhirnya mengorbankan masyarakat.
Perkembangan prinsip ini akan sangat memungkinkan  lahirnya  negara  bayangan  ( Shadow State )  seperti  yang  saat  ini  terjadi  padda  mekanisme kerja perusahaan besar di Indonesia seperti Freeport dan Inco  dan  perusahaan  lainnya  yang  sangat  independen dalam pengelolaan wilayah produksinya dan keleluasaan membangun infra dan suprastrukturnya yang memungkinkan  tercapainya  target  produksi.  Dengan pengelolan seperti itu, maka sebenarnya yang melakukan pengelolaan  atas  wilayah  tersebut  adalah  bangsa  lain dengan  pemerintahan  bayangan  ( Government  Shadow ) yang dikendalikan oleh jaringan perusahaan internasional yang berpusat di wilayah Utara, Jepang dan Uni-Eropa.
Keuntungan negara dunia ketiga , secara umum pasti memiliki keunggulan produk dalam bentuk barang mentah yang umumnya pasti sama yaitu kesamaan hasil bumi,  sehingga  harganya  bersaing,  maka  mekanisme yang  ditekankan  adalah  eskport.  Kemudian  akan megalami  spekulasi  dari  pengusaha  global  sehingga barangnya  turun  dari  harga  standar  karena  “ Mafia Perdagangan  Global ”  yang  tidak  ada  dalam  ukuran hitungan ekonomi.
Jika  seandainya  ada  terdapat  kenekatan  daerah berupaya nekad bermain  dalam  mekanisme  tersebut. dimana sistem secara umum dirancang untuk kepentingan korporasi besar yang tergabung dalam WTO yang  sifatnya  adalah  profesional  dan rasional  suatu  saat daerah  akan  terjadi  penghambaan  terhadap  korporasi tersebut.  mungkin  hal  ini  belumlah  menjadi  sebuah kenyataan  tetapi  proses  pertumbuhan  kapitalisasi  lewat mekanisme  perdagangan  bebas  terus  merasuk  dalam mimpi para elit dunia ketiga. Dimana slogan globalisasi perdagangan  dunia  dengan There  Is  No  Alternative (TINA) atau tidak ada alternatif lain.
Semboyan  tersebut  dalam  upaya  penyamaan ideologi  dalam  pengusaan  dan  mekanisme  perdagangan semakin  seru  seiring  dengan  tumbangnya  seteru  dari kapitalisme itu sendiri yaitu komunisme. Sehingga dunia menjadi  jauh  lebih  sempit  dan  tampa  jarak  antara  utara dan  selatan  saja  atau  maju  dan  terkebelakang.  Dimana pertanyaan yang mesti dijawab TINA diatas terus dicari, tetapi sekali lagi dengan apa? Sebab, pada kenyataannya sistem  ini telah  banyak  mengorbankan  dunia  ketiga dan
untuk  itu  tidak  ada  yang  dapat  berbuat  kecuali  pasrah bahkan ikut menjadi agen kapitalisme.
Sehingga  untuk  era  desentralisasi  yang  hingga saat ini masih  memperlihatkan  perkembangan  baik-baik saja, dikarenakan belum begitu menjamurnya perusahaan modal internasional yang turut mendukung pembangunan  di  daerah,  yang  meskipun  ada,  masih dilakukan  dengan  cara  yang  diam-diam  (non  formal), tetapi  fakta  ini  telah  banyak  terjadi,  dan  banyak digunakan  jasanya  oleh  para  pengusaha  dan  pemerintah baik  untuk  kepentingan  bisnis  atau  investasi  usaha ataupun untuk kepentingan aktivitas politik.
Saat sekarang ada kegembiraan dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah,  diera  pasar  bebas dengan  iming-iming  kesejahteraan  bagi  seluruh  jagad manusia.  Bagi  saya,  ini  seperti  kondisi  yang dikemukakan oleh Kabb sebagai kebahagiaan Irrasional yaitu  posisi  senang,  sementara  kita  tahu  telah  banyak korban  yang  berjatuhan.  Untuk  itu  kemandirian,  seperti yang  dibangun  Jepang  dan  dicontoh  oleh  Malaysia menjadi  strategi  yang  jadi  dambaan  meskipun  sangat sulit bagi jawaban strategi desentralisasi indonesia untuk sedikit  dapat  keluar  dan  menyelamatkan  diri  dari imperialisme  korporasi  dunia  lewat  WTO,  ketika penguasaan  ideologi  pembangunan  yang  diyakini  oleh elit  dan  birokrasi  daerah    yang  terbaik  ( better )  adalah model WEST (barat).

## PENUTUP
Desentralisasi hanyalah merupakan proyek bagi kapitalis  global  jika  identitas  kebangsaan  yang  menjadi perekat  nilai  tidak  dapat  memfilter  kepentingan masyarakat  terhadap  perkembangan  global  yang  terjadi terutama dalam ruang investasi. Jebolnya konsep negara bangsa , kini tengah mengancam integritas territori yang terbangun  dalam  sebuah  negara  yang  berdaulat.  Untuk saat  ini,  bagi  para hyper  globalist ,  maka  nasionalisme ditinjau  kembali  sehingga  yang  tersisa  hanyalah akumulasi modal. Salah satu  penghambat laju kapitalisasi liberal dunia kini telah hilang seiring dengan berlalunya (ambruknya) komunisme, sehingga imperialisme  ke  selatan  genjar  dilakukan  dengan bermacam paket pembangunan.
Strategi  bantuan  ( charity )  memang  sangat ampuh  mematikan  akal  sehat  para  elit  dunia  ketiga dengan  masyarakatnya  yang  periferi,  dimana  terlena ketika  ditawarkan  segepok  uang  atau  materi  bagi  biaya pembangunan yang pada akhirnya harus dibayar dengan ketakberdayaan  (mematikan).  Segalanya  seperti  budaya, etika, sungai, danau, udara yang bersih, air, pemandangan  indah  bahkan  hutan  belantara  yang  rapat berganti  dengan  kegersangan  dan  penderitaan  panjang bagi masyarakat sekitarnya.
Fenomena ini sekali lagi membuktikan pendapat Frederich  List  bahwa  sejak  orang  Troya  mendapatkan hadiah  kuda  kayu  dari  orang  Yunani,  maka  negara- negara  yang  menerima  hadiah  dari  negara  lain  harus berpikir  dua  kali  sebelumnya.  Dengan  kata  lain,  dalam kehidupan  kenegaraan,  tidak  ada  yang  abadi  kecuali kepentingan itu sendiri. Hal ini, menjelaskan kepada kita bahwa,  pada  prinsipnya  suatu  bantuan  yang  diberikan
oleh  suatu  bangsa,  negara  atau  apapun  namanya  tidak tanpa pretensi.
Salah  satu  hal  baru  di  WTO  adalah  dengan lahirnya  MAI  ( Multilateral  Agreement  On  Investment atau  perjanjian  multilateral  mengenai  investasi  yang tujuannya  membuat  peraturan  global  yang  membatasi hak  dan  kemampuan  pemerintah  untuk  mengatur spekulasi mata uang, investasi tanah, pabrik, jasa, saham dan lain-lain. Dimana ini bertujuan melarang pertimbangan  perusahaan  atau  negara  akan  hak  asasi manusia,  buruh  dan  lingkungan  sebagai  kriteria investasi.  Di  sini  pemerintah  harus  memberikan korporasi  asing  hak  absolut  untuk  memasuki  pasar  dan memperoleh  hak  istimewa.  Melarang  ketentuan- ketentuan investasi tertentu, seperti kewajiban daur ulang atau  memakai  kandungan  lokal  dalam  barang  yang diproduksi,  atau  memakai  pekerja  lokal.  Melarang pengaturan  spekulasi  uang  panas  ( money  loundring ) yang merupakan penyebab terbesar krisis keuangan Asia yang  menghancurkan,  bahkan  ada  mekanisme  yang memungkinkan  bagi  perusahaan  untuk  menuntut pemerintah  yang  kebijakannya  dianggap  merugikan mereka.
Negative  Effect dari  dari  semua  ini  akan  lebih banyak  ketimbang Positif  Effect di  saat  pembangunan tertumpu di daerah dan masyarakat sebagai tumpuan atau pusat  pembangunan  ( People  Centered  Development ). Mahbub  Ul  Haq  mengatakan  bahwa”  pengejaran  hidup dengan standar hidup orang barat hanya merupakan ilusi, kesenjangan  dalam  20  tahun  terakhir  terus  melebar  di mana yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Di mana hal tersebut dibangun diatas nilai-nilai liberalis barat.
Meskipun demikian bahwa saat ini, pemerintah juga  telah  mengeluarkan  berbagai  standarisasi  dan ketentuan  bagi  daerah  untuk  dapat  terlibat  dalam jaringan  global  terutama  investasi.  Salah  satu  poin penting  yang  tekah  diberikan  adalah  diberikannya batasan  untuk  hubungan  kerja  sama  antara  daerah dengan pihak luar yang harus mendapatkan asistensi dari negara  melalui  kantor  sekretarias  negara,  kemendagri maupunkemenlu. Namun yang harus diperhatikan bahwa semua  daerah  kini  digalang  oleh  lembaga  internasional untuk  terus  berkembang  baik  lewat  agen  mereka  yang sangat aktif melihat peluang yang dapat menarik simpati dari  masyarakat  dan  pemerintah  Indonesia  dan  daerah. Sebab  daerah  kini  memiliki  wewenang  yang  luas  untuk mengeksplorasi sumber dayanya, dan sangat membutuhkan  investasi  agar  mampu  mengoptimalkan pembangunan. Selain disini karena Indonesia merupakan pasar  terbesar  bagi  negara  over  produksi,  sumber  daya alam  dan  geo  politik.  Menempatkan  dia  sebagai  agen terbaik  bagi  kapitalisme.  Bukan  tidak  mungkin  bahwa berbagai  mekanisme  kerjasama  korporatisme  baik bersifat  B  to  B  maupun  G  to  G  akan  tidak  dapat menjangkau  secara  mendalam  berbagai  persoalan  yang mungkin dapat terjadi dikarenakan euphoria desentralisasi saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Albert  O.  Hirscman.  1988. “Dissenter’s  confession:  The strategy  of  economic  development’ revisited, dalam Meier and seers. Pioneers In Development. Arief  Budiman.  2000. Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
B.C.  Smith.  1985. Decentralization  The  Territorial Dimension  Of  The  State .  George  allen  &  Unwin Pub. Ltd 40 Museum street. London.
Bob Sugeng Hadiwinata. 2002. Politik Bisnis Internasional . Kanisius. Yogyakarta.
Deddy  Supriady  B.K.Phd  &  Dadang  Solihin,  MA.  2001.
Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Gramedia utama Pustaka. Jakarta Dieter  sienghaash.,  1988. Tata  Ekonomi Dunia  dan  Politik Pembangunan  Pledoi  untuk  Disasoasi .  LP3ES. Jakarta.
Drajad  Wibowo.  (prolog).  2003. Arbitrase  Utang Peneylesaian  Menyeluruh  Masalah  Utang  Luar Negeri Indonesia .” INFID Jakarta. infid.co.id. James  Petras  Dan  Henry  Velt  Meyer.  2002. Imperialisme Abad 21 (terj). kreasi wacana. Yogyakarta. Jhon  Cavanaught,  Simon  retallack,  Caroll  Welch  dalam International  Forum  on  Globalization,  seri  kajian globalisasi.  2003. Globalisasi  Kemiskinan  Dan Ketimpangan . Cindelaras. Yogyakarta.
Manifesto  communis  dikutip  oleh  A.  Tony  Prasetyantono, dalam  Coen  Husain  pontoh,  2003. Globalisasi Dari  Perdebatan  Teori  Menuju  Gerakan  Massa . C-Books. Yogyakarta.
Mulyarto., 2004. Materi kuliah kelas Paradigma Structural Non-Marxis .  Program  Pasca  Sarjana  Ilmu  Politik UGM.  Jogyakarta.
Mulyarto.  1987. Politik  Pembangunan .  Tiara  Wacana. Yogyakarta.
William  T.  Kabb  (terj).  2003. Tabir  Politik  Globalisasi . Lafadl. Yogyakarta.