## Estimasi Biaya Transaksi dalam Pengelolaan Saluran Irigasi Vanderwicjk

## (Estimated Transaction Costs in the Management of the Vanderwijck Irrigation Channel)
Miftahul Azis 1  , Aceng Hidayat 2 , Ahyar Ismail 2 1Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, Indonesia
2 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia
 Email korespondensi: miftahul_azis@yahoo.com
Abstract. This study aims to estimate transaction costs in the management of the Vanderwijck irrigation channel. The data used are primary and secondary data. Primary data obtained through  in depth interviews with respondents are key persons from stakeholders related to the utilization of irrigation channels. The data obtained were analyzed using the transaction cost analysis method identified based on cost incurred by stakeholders involved in the management of irrigation. The results showed that transaction costs are needed to create order between each stakeholder in carrying out irrigation channel management. The estimated transaction cost for irrigation channel management based on the budget realization from related stakeholders is Rp. 1,783,194,000,  - per year which consists of five cost components, namely,  institutional  socialization  costs,  institutional  coordination,  monitoring  and  supervision,  operation  and maintenance and coaching costs.
Keywords : institutional; irrigation management; transaction costs
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi biaya transaksi dalam pengelolaan saluran irigasi Vanderwijck. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara ( in depth interview ) dengan responden serta key person dari stakeholder terkait pemanfaatan saluran irigasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis biaya transaksi yang diidentifikasi berdasarkan  biaya yang dikeluarkan stakeholder yang terlibat  dalam  pengelolaan  saluran  irigasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  biaya  transaksi  diperlukan  untuk menciptakan  keteraturan  antar  masing-masing  stakeholder  dalam  menjalankan  pengelolaan  saluran  irigasi.  Estimasi biaya transaksi pengelolaan saluran irigasi berdasarkan realisasi anggaran dari stakeholder terkait adalah sebesar Rp. 1.783.194.000,-  per  tahun  yang  terdiri  dari  lima  komponen  biaya  yaitu,  biaya  sosialisasi  kelembagaan,  koordinasi kelembagaan, pemantauan dan pengawasan, operasi dan pemeliharaan dan biaya pembinaan.
Kata kunci: biaya transaksi ; kelembagaan; pengelolaan irigasi

## PENDAHULUAN
Air irigasi merupakan sumber daya pokok yang menunjang berlangsungnya kegiatan pertanian. Pemanfaatan  sumber  daya  air  irigasi  yang memanfaatkan aliran sungai sangat bergantung pada  pasokan  air.  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY),  mempunyai  dua  aliran sungai,  Sungai  Progo  yang  terletak  di  bagian barat  dan  Sungai  Opak  di  bagian  timur. Pemanfaatan  air  Sungai  Progo  mempunyai keunikan dimana ada bagian dari aliran sungai yang  diambil  airnya  dan  disalurkan  melalui saluran irigasi (selokan) yang kemudian airnya mengairi  lahan  pertanian  di  sebagian  besar Provinsi  DIY.  Air  irigasi  yang  berasal  dari sungai  progo  dialirkan  melalui  saluran  utama induk  sepanjang  3  Km  dan  kemudian  terbagi dua menjadi dua jaringan Irigasi yaitu Selokan mataram  I  (selokan  Mataram)  dan  selokan Mataram II (selokan Vanderwijck).
Pada  saat  ini,  pemanfaatan  sumber  daya air  di  saluran  irigasi  Vanderwijck  tidak  hanya kegiatan  pertanian,  dimana  sejak  Tahun  1990- an  kegiatan  budidaya  perikanan  tambak  di sepanjang saluran irigasi Vanderwijck meningkat.  Kegiatan  mendistribusikan  air  dari hulu  hingga  hilir  dan  yang  diterima  petani dalam  perjalanannya  merupakan  keluaran  dari sistem  kelembagaan  pengelolaan  saluran irigasi.  Pemanfaatan air  saluran  irigasi Vanderwijck  selama  ini  memberikan  dampak positif  bagi  masyarakat  sekitar.  Permasalahan potensi konflik antara petani ikan dan tanaman pangan  serta  perilaku  masyarakat  yang membuang sampah di sepanjang saluran irigasi akan berakibat pada menurunnya fungsi saluran irigasi, sehingga menuntut pengelolaan saluran irigasi Vanderwijck secara baik.
Biaya  transaksi  adalah  biaya  selain  harga barang/jasa yang dikeluarkan dalam perdagangan  barang/jasa.  Biaya  transaksi  ini
terjadi  karena  adanya  informasi  yang  tidak sempurna ( imperfect information ) dan keterbatasan dalam mengolah informasi tersebut. Biaya transaksi dikategorikan sebagai biaya  yang  dikeluarkan  diluar  atau  selain  dari biaya  produksi.  Keberadaan  biaya  ini  akan meningkatkan total biaya yang akan dikeluarkan  dalam  sebuah  usaha.  Tingginya biaya  yang  akan  dikeluarkan  pelaku  usaha karena adanya biaya transaksi akan mengakibatkan perbedaan harga yang diterima oleh  konsumen  dan  harga  yang  diterima  oleh produsen (Sultan & Rachmina, 2017).
Analisis  biaya  transaksi  bertujuan  untuk memberikan  ukuran  operasional  biaya-biaya pada  proses  transaksi  yang  dikeluarkan  ketika melakukan  suatu  pertukaran  kepemilikan ( Property  Rights ).  Analisis  biaya  transaksi dapat  membantu  para  pelaku  investasi  untuk melihat  seberapa  baik  pilihan  yang  telah dilakukan  dan  bagaimana  cara  agar  mereka dapat mengoptimalkan kinerja. Biaya transaksi berkaitan dengan pembuatan keputusan. Mengacu pada teori Eggertsson (1990), Lawson (2009)  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Anggraini  (2005)  tentang  pengertian  transaksi dalam  koridor  ekonomi  kelembagaan  maka biaya  transaksi  dapat  diketahui  dengan mengidentifikasikan  dulu  biaya-biaya  apa  saja yang timbul dalam pengelolaan irigasi. Tahap- tahapan  yang  perlu  dilakukan  yakni  pertama melakukan perincian kegiatan/aktivitas transaksi yang dilakukan kemudian mengidentifikasi komponen biaya dari aktivitas tersebut.
Studi terkait biaya transaksi yang dilakukan pada  konsep New  Institutional  Economic ditujukan  untuk  menurunkan  biaya  transaksi melalui  pengendalian  perilaku  yang  muncul dari  para  pelaku  pasar  saat  melakukan pertukaran.  Biaya  transaksi  terjadi  di  semua kelembagaan  sebagai  contoh,  petani  lebih memilih meminjam dari tengkulak dibandingkan  bank  dikarenakan  petani  tidak memiliki aset tetap yang dapat dijadikan agunan (Juliaviani, 2016). Lebih lanjut, pada kelembagaan pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) ditemukan biaya transaksi tidak kurang dari  10  persen  dari  (kategori  rendah)  jika dibandingkan  keuntungan  yang  diperoleh  dari
program  SRG  (Fadhiela  et  al.,  2018).  Terkait dengan pengelolaan saluran irigasi (Azis et al., 2020)  mengestimasi  kerugian  yang  diderita akibat petani tidak mendapatkan air di lahannya sebesar Rp 200,7 juta per tahun (setara dengan produksi padi GKG 106,2 ton per tahun) pada objek pengelolaan saluran irigasi Vanderwijck. Kondisi tersebut, merupakan bentuk kegagalan pasar  dalam  penyediaan  kebutuhan  secara efisien, kondisi asymetric information dan sikap oportunis  dari  pelaku  yang  terlibat  dan menimbulkan  biaya  transaksi  (Ostrom,  1990, 1992, 2005; Ostrom et al., 1994)
Perhitungan biaya transaksi dua arah (antar pihak  yang  terlibat)  diperlukan  dalam  tata kelola kelembagaan khususnya dalam pengambilan  keputusan  (Cuypers  et  al.,  2021; Marjosola, 2021).
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan  untuk  mengestimasi  biaya  transaksi dalam pengelolaan saluran irigasi Vanderwijck.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Oktober 2018 sampai dengan September 2019, di sepanjang saluran Irigasi sekunder Vanderwick  meliputi  dua  Kabupaten  yaitu Kabupaten  Sleman  dan  Bantul  (Gambar  1). Lokasi  ditentukan  secara  sengaja  (purposive) yaitu  Kecamatan  Minggir  (daerah  hulu), Kecamatan  Moyudan  (daerah  tengah)  dan Sedayu  (daerah  hilir)  yang  merupakan  daerah yang  dipilih  sebagai  lokasi  penelitian  dengan pertimbangan  kedua  daerah  tersebut  yang merasakan  secara  langsung  akibat  dari penggunaan saluran irigasi Vanderwijck.
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan responden serta key person dari  stakeholder  terkait  pemanfaatan  saluran irigasi. Wawancara  responden  dilakukan dengan  menggunakan  kuesioner. Key  person yang  dijadikan  responden  adalah  pengelola saluran  irigasi,  petani,  tokoh  masyarakat, penyuluh  pertanian,  pemerintah  daerah  dan akademisi.  Wawancara  dengan key  person dilakukan  dengan in-depth  interview .  Data sekunder  diperoleh  dari  jurnal  ilmiah,  laporan instansi terkait, laporan pelaksanaan pengelolaan  irigasi  serta  berbagai  penelitian
terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis  biaya transaksi. Pengolahan data menggunakan bantuan program Microsoft Excel.
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Pendekatan yang dilakukan adalah dengan  mencari  data  dari  stakeholder  terkait mengenai  anggaran  yang  relevan  untuk melakukan  kegiatan  penerapan  kelembagaan. Anggaran  tersebut  diasumsikan  merupakan anggaran  rutin  per  tahun  yang  dimiliki  oleh stakeholder  dalam  menjalankan  kelembagaan. Pada  setiap  aktivitas  transaksi  pertukaran ekonomi,  terdapat  proses  yang  berbeda-beda tergantung  kondisi  (Anggraini,  2005).  Biaya transaksi dalam penelitian ini didasarkan pada (1)  Biaya  membuat,  mempertahankan  atau mengubah rancangan struktur organisasi. Jenis dari  biaya  tersebut  adalah  biaya  personel manajemen, biaya mempertahankan kemungkinan pengambilalihan hak pihak lain, biaya hubungan kemasyarakatan serta termasuk biaya lobbying (2) Biaya menjalankan organisasi yang terdiri dari biaya informasi,  biaya  pembuatan  keputusan,  biaya negosiasi, biaya pelaksanaan, biaya pengukuran,  biaya  pengawasan  dan  biaya penegakan peraturan.
Lebih lanjut,  biaya transaksi  juga terkait dengan masalah sebelum ( ex-ante ) dan sesudah ( ex-post )  kontrak/kesepakatan  yang  berlaku. Biaya ex-ante meliputi biaya pembuatan draft,
biaya  negosiasi  sebelum  kontrak,  dan  biaya mengamankan  kesepakatan.  Sedangkan  biaya ex-post  meliputi  biaya  kegagalan  adaptasi (ketika transaksi menyimpang dari kesepakatan),  biaya  negosiasi  setelah  kontrak, biaya  pengikatan  komitmen,  dan  biaya  untuk menjalankan  kontrak  tersebut  (Rudiyanto, 2011).
Perhitungan  yang  digunakan  dalam estimasi  biaya  transaksi  (TrC)  menurut (Anggraini, 2005)  dirumuskan sebagai  berikut .....(1):
𝐓𝐫𝐂 = ∑ 𝐳𝐢𝐣
TrC = Total biaya transaksi Zij   = Unit Komponen biaya transaksi
Identifikasi  rincian  komponen  biaya transaksi pengelolaan saluran irigasi terdiri dari lima unit komponen sebagai berikut:

## 1. Biaya Sosialisasi Kelembagaan ….(2)

## 𝑩𝑺𝑲 = 𝑩𝑷𝑻 + 𝑩𝑶𝑺
BSK = Biaya sosialisasi Kelembagaan (Rp/tahun) BPT = Biaya Pertemuan (Rp/tahun) BOS = Biaya Operasional Sosialisasi  (Rp/tahun)
Biaya sosialisasi kelembagaan mencakup biaya  pertemuan  dan  biaya  operasional  dari stakeholder  yang  terlibat  langsung.  Biaya pertemuan  didapatkan  dari  biaya-biaya  rapat, Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi dan pertemuan baik  formal maupun informal  yang meliputi konsumsi, honor, belanja bahan habis pakai. Sedangkan biaya operasional sosialisasi terdiri  dari  biaya  komunikasi  dan  koordinasi yang  dilakukan  melalui  sambungan  telepon maupun surat menyurat secara formal.
2. Biaya Koordinasi Kelembagaan …..(3)

## 𝑩𝑲𝑲 = 𝑩𝑷𝑹 + 𝑩𝑲𝑺 + 𝑩𝒌𝒐𝒎𝑲
BKK =  Biaya Koordinasi Kelembagaan (Rp/tahun) BPR =  Biaya Pertemuan Rutin (Rp/tahun) BKS =  Biaya  Kunjungan  antar  Stakeholder (Rp/tahun) BkomK  =   Biaya Komunikasi Koordinasi (Rp/tahun)
Unit komponen
biaya koordinasi kelembagaan  terdiri  dari  tiga  sub  komponen yaitu  biaya  koordinasi  yang  terdiri  dari  (1) rapat/pertemuan koordinatif antar lembaga baik rutin  maupun  insidentil  sifatnya,  (2)  biaya kunjungan  antar  lembaga  terkait  pengelolaan yang meliputi biaya transportasi dan akomodasi yang  dikeluarkan,  dan  (3)  biaya  komunikasi yang  timbul  akibat  dari  koordinasi  seperti sambungan  telepon  maupun  surat  menyurat baik itu formal maupun informal.

## 3. Biaya Pemantauan dan Pengawasan ….(4)

## 𝑩𝑷𝑷 = 𝑩𝑴𝒐 + 𝑩𝑰𝒏𝒔 + 𝑩𝑷𝒆𝒏𝒈
BPP =  Biaya  Pemantauan  dan  Pengawasan (Rp/tahun)
BMo =   Biaya  Monitoring  Debit  dan  Kualitas Air (Rp/tahun) BIns =   Biaya  Inspeksi/Inventarisir  Kerusakan
(Rp/tahun)
BPeng   =  Biaya  Pengamanan  Sumber  daya  air
(Rp/tahun)
Biaya  pemantauan  dan  pengawasan  terdiri dari tiga sub komponen yaitu biaya monitoring debit  dan  kualitas  air  yang  terdiri  dari  biaya pengukuran  volume  dan  analisa  kandungan lumpur,  dan  operasional  terkait  dengan kegiatan tersebut.

## 4. Biaya Operasi dan Pemeliharaan …..(5)

## 𝑩𝑶𝑷 = 𝑩𝒑𝒆𝒓 + 𝑩𝑺𝒂𝒑  +  𝑩𝑷𝒔𝒑 + 𝑩𝑷𝑹𝑻 + 𝑩𝑷𝑨
BOP   =  Biaya  Operasi  dan  Pemeliharaan
(Rp/tahun)
BPer   =   Biaya  Perlindungan  &  Kelestarian SDA (Rp/tahun) BPsp   =   Biaya Pemeliharaan sarana &
Prasarana
BPRT  =  Biaya  Penyusunan  Rencana  Tanam (Rp/tahun) BPA   =  Biaya Penyusunan Alokasi Air
(Rp/tahun)
Penelitian  Abdullah  et  al.  (1998) menjelaskan dalam pengembangan studi biaya transaksi  mengategorikan  biaya  transaksi menjadi tiga kelompok, yaitu: biaya mendapatkan  informasi,  biaya  pengambilan keputusan  dan  biaya  operasional  bersama. Lebih  lanjut,  pada  biaya  operasional  bersama mencakup  tiga  sub  kelompok  yaitu  (1)  biaya
pemantauan, penegakan dan pengendalian atas yang  terjadi  pada  objek  sumber  daya  yang dikelola  (2)  Biaya  mempertahankan  kondisi sumber  daya  alam,  dan  (3)  biaya  distribusi sumber  daya  yang  dikeluarkan  oleh  pelaku. Kaitannya  dengan  pengelolaan  saluran  irigasi yang  berkelanjutan  dibutuhkan  juga  biaya mempertahankan  agar  jaringan  irigasi  dapat berfungsi  dengan  baik  dan  mampu  melayani lahan pertanian.
Biaya  operasi  dan  pemeliharaan  (BOP) masuk  dalam  komponen  mempertahankan kondisi  sumber  daya.  BOP  terdiri  dari  sub komponen  (1)  Biaya  perlindungan  dan pelestarian  sumber  daya  air,  (2)  Biaya pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  (3)  biaya Biaya penyusunan rencana tanam dan (4) biaya penyusunan alokasi air.
5. Biaya Pembinaan …..(6)

## 𝑩𝑷𝑳 = 𝑩𝑷𝑰𝒏𝒕 + 𝑩𝑷𝑴
BPL = Biaya Pembinaan (Rp/tahun) BPint= Biaya Pelatihan Staff Internal (Rp/tahun) BPM = Biaya Pemberdayaan Masyarakat (Rp/tahun)
Unit komponen  biaya  pembinaan terdiri dari tiga sub komponen, yaitu : (1) biaya pelatihan staff  internal  pengelola  saluran  irigasi  dan  (2) biaya pemberdayaan masyarakat yang mencakup biaya program-program pemberdayaan masyarakat di sepanjang saluran irigasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Estimasi
Biaya Transaksi Formal

## Kelembagaan Pengelolaan Saluran Irigasi
Kelembagaan pengelolaan saluran irigasi Vanderwijck  melibatkan  banyak  stakeholder dengan  pemisahan  wewenang  dan  tanggung jawab  yang  melekat  menjadikan  kelembagaan pengelolaan saluran irigasi merupakan kelembagaan  yang  kompleks  dan multi stakeholder body . Dalam menjalankan fungsinya di lapangan tidak menutup kemungkinan  terjadinya overlapping antara stakeholder  satu  dengan  stakeholder  lainnya dan  bisa  terjadi  secara  berkepanjangan. Keberadaan kelembagaan dengan dasar hukum yang melekat pada masing-masing stakeholder belum  dapat  dipahami  secara  utuh  dan
cenderung parsial
yang ujungnya mengedepankan  ego  sektoral.  Masyarakat petani yang memakai air irigasi dapat menjadi objek  yang  paling  dirugikan  jika  hal  tersebut terjadi.  Kebutuhan  mendudukan  stakeholder pada tugas dan fungsinya menjadi sesuatu yang mutlak  untuk  dilakukan  sehingga  masyarakat petani  di  sepanjang  aliran  irigasi  dapat menerima manfaat yang maksimal.
Permasalahan  yang  terjadi  di  sepanjang saluran irigasi yaitu permasalahan sosial seperti kecenderungan  terjadi  potensi  konflik  antar petani  akibat  kurangnya  ketersediaan  air  dan permasalahan  sampah  yang  menimbulkan dampak  lingkungan  yang  keduanya  dapat menyebabkan  secara  langsung  maupun  tidak langsung  berakibat  pada  produksi  padi  akan menimbulkan  instabilitas  kelembagaan  jika terjadi berlarut-larut.
Balai  Besar  Wilayah  Sungai  –  Serayu Opak  (BBWS-SO)  selaku  aktor  utama  dalam pendistribusian air irigasi dari hulu sampai hilir mengakibatkan  adanya  aktivitas  transaksi pertukaran objek air berdasarkan hak kepemilikan  (Property  rights)  atas  air  itu sendiri kepada stakeholder lain yang terkait di
sepanjang  aliran  irigasi.  Pertukaran  hak  atas kepemilikan  tersebut  menciptakan  biaya transaksi  dalam  pengertian  koridor  ekonomi kelembagaan (Marinescu, 2012). Biaya transaksi diperlukan untuk menciptakan keteraturan  antar  masing-masing  stakeholder. (Young, 2002) mendefinisikan biaya transaksi sebagai  biaya  yang  berhubungan  dengan pemindahan, pemilikan, dan perlindungan dari property rights . Persepsi tentang transaksi atau governance  costs tergantung  dari  keterkaitan teknologi dan costliness serta fungsi horisontal maupun vertikal di antara interplays.
Berdasarkan  uraian  diatas,  estimasi  biaya transaksi  dalam  kelembagaan  pengelolaan saluran  irigasi  Vanderwijck  difokuskan  pada keterlibatan stakeholder dengan menggunakan pendekatan ketersediaan dan realisasi anggaran dari masing-masing stakeholder dalam pengelolaan saluran irigasi Vanderwijck. Biaya transaksi dalam penelitian ini merupakan biaya transaksi formal yang terjadi dalam pengelolaan  saluran  irigasi.  Adapun  biaya transaksi  yang  telah  diidentifikasi  disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Biaya transaksi pada pengelolaan saluran irigasi Vanderwicjk, Tahun 2019
No. Komponen Biaya Transaksi Total (Rp/Tahun) Persentase (%) 1. Biaya Sosialisasi 171,960,000 9.64 2. Biaya Koordinasi Kelembagaan 117,000,000 6.56 3. Biaya Pemantauan dan Pengawasan 117,600,000 6.59 4. Biaya Operasi dan Pemeliharaan 1,163,134,000 65.23 5. BIaya Pembinaan dan Pelatihan 213,500,000 11.97 Total Biaya Transaksi 1,783,194,000 100 Sumber: Komunikasi personal (BBWS-SO, UPT Teknis Pengamat Pusang Anom, Bappeda Provinsi DIY, Dinas PU Provinsi dan Dinas Pertanian) Menurut (Rachman, 2009)
pengembangan  dan  pemberdayaan  asosiasi petani  pemakai  air  dapat  dilakukan  dengan memberikan  tanggung  jawab  yang  lebih besar  melalui  pendekatan  kolektif  dalam bentuk  federasi.  Disamping  itu,  untuk mengatasi  konflik  pemanfaatan  air  dalam pengelolaan irigasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya yaitu, transparansi,  akuntabilitas,  hak  atas  air,  dan aturan representasi.
Struktur biaya transaksi pada
pengelolaan  saluran  irigasi  Vanderwicjk
terdiri dari biaya sosialisasi, biaya koordinasi kelembagaan, biaya pemantauan dan pengawasan, biaya operasi dan pemeliharaan dan  biaya  pembinaan  dan  pelatihan.  Pada Tabel 1 terlihat bahwa komponen biaya yang memiliki  persentase  tertinggi  adalah  biaya operasi dan  pemeliharaan. Biaya ini mencakup biaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air, biaya pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  biaya penyusunan  rencana  tanam,  dan  biaya rencana alokasi air.

## 1. Biaya  Sosialisasi  Pengelolaan  Saluran
Irigasi Vanderwicjk
Biaya sosialisasi terdiri dari biaya untuk pertemuan  baik  itu  dalam  bentuk  rapat koordinasi maupun Focus Group Discussion yang  agendanya  bermacam-macam  mulai dari  sosialisasi  aturan  main,  penyebarluasan informasi  sumber  daya  air  terkait  rencana tanam  maupun  alokasi  air,  informasi ketersediaan  air  (debit)  dan  membahas  isu penting  dan  dirasa  perlu  bahkan  sebagai mediasi konflik antar pihak yang bersengketa di saluran irigasi Vanderwijck.
Pertemuan  dapat  bersifat  rutin  maupun yang mendesak harus dilakukan. Selain biaya pertemuan,  komponen  lainnya  adalah  biaya operasional sosialisasi terdiri dari pengeluaran  untuk  komunikasi  sambungan langsung maupun surat menyurat perbanyakan undangan dari agenda pertemuan yang dilaksanakan. Hasil estimasi menunjukan  biaya  informasi  dan  sosialisasi adalah  sebesar  Rp.171.960.000,-  per  tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel
Tabel 2. Biaya sosialisasi pengelolaan saluran irigasi Vanderwicjk, Tahun 2019
No. Komponen Biaya Transaksi Total (Rp/Tahun) 1. Biaya Pertemuan 150,960,000 2. Biaya Operasional Sosialisasi 21,000,000 Total Biaya Sosialisasi Pengelolaan 171,960,000 Sumber: Komunikasi personal (BBWS-SO, UPT Teknis Pengamat Pusang Anom, Bappeda Provinsi DIY, Dinas PU Provinsi dan Dinas Pertanian) 2. Biaya Koordinasi Kelembagaan
Pengelola Saluran Irigasi Vanderwicjk
Biaya  koordinasi  adalah  biaya  yang dikeluarkan pada saat terjadinya penyesuaian kesepakatan  antar  setiap  pelaku  usaha  yang terlibat  (Williamson,  1989).  Koordinasi  di antara  pengelola  dilakukan  untuk  dapat menghasilkan keputusan yang bersifat collective  choice  level  maupun  operational level di antara stakeholder terkait. Koordinasi dilakukan secara tatap muka langsung melalui
rapat koordinasi maupun menggunakan media komunikasi lain.
Perhitungan  biaya  koordinasi  dilakukan dengan mengakumulasi biaya yang dikeluarkan lembaga terkait. Komponen biaya koordinasi  terdiri  dari  biaya  rapat  yang bersifat rutin, biaya kunjungan antar stakeholder  dan  biaya  komunikasi.  Hasil Estimasi menunjukan biaya koordinasi adalah sebesar Rp. 117.000.000,- per tahun sebagaimana tersaji dalam Tabel 3. Tabel 3. Biaya koordinasi kelembagaan pengelola saluran irigasi Vanderwijck, Tahun 2019
No Komponen Biaya Transaksi Total (Rp/Tahun) 1.  Biaya pertemuan rutin 33,600,000 2.  Biaya kunjungan antar stakeholder dan Lembaga 62,400,000 3.  Biaya komunikasi 21,000,000 Total Biaya Koordinasi Kelembagaan Pengelola 117,000,000
Sumber: Komunikasi personal (BBWS-SO, UPT Teknis Pengamat Pusang Anom, Bappeda Provinsi DIY, Dinas PUP-ESDM Provinsi dan Dinas Pertanian)
3. Biaya  Pemantauan  dan  Pengawasan Pengelolaan Saluran Irigasi Vanderwicjk
Pemantauan  dan  pengawasan  merupakan elemen penting dalam menjalankan kelembagaan. Biaya pemantauan atau monitoring  adalah  biaya  yang  dikeluarkan karena  adanya  kegiatan  untuk  mengawasi
pihak  lain  dalam  melaksanakan  kontrak (Baye,  2010).  Pemantauan  dilakukan  secara rutin  dan  berkala  untuk  melihat  kualitas dengan  melihat  indikator  yang  ada  yaitu indikator lumpur (sedimentasi) dan debit air, dan  pengawasan  dilakukan  dengan  cara menginspeksi saluran irigasi dan menginventarisir  keberadaan  fisik  jaringan
yang  ada  dan  kemudian  dituangkan  dalam laporan  untuk  kemudian  diusulkan  untuk perbaikan berdasarkan skala prioritas.
UPT  teknis  Kantor  Pengamat  Pucang Anom  sebagai  pelaksana  teknis  di  lapangan bertanggung jawab atas sebagian besar tugas ini dibantu dengan dinas terkait di sepanjang aliran  irigasi  dan  kemudian  bertanggung jawab melaporkan kepada BBWS-SO.
Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan sudah  dilakukan  dengan  cukup  baik,  hanya saja  jika  terkait  dengan  permasalahan penelitian yaitu permasalah sampah cenderung abai/mengesampingkan fakta yang terjadi  di  lapangan  dan  melemparkan
tanggung jawab kepada stakeholder yang lain seperti penegak hukum. Estimasi perhitungan biaya pemantauan dan pengawasan mencakup biaya monitoring debit dan kualitas air, biaya inspeksi  dengan  menginventarisir  kerusakan saluran irigasi  dan biaya terkait pengamanan sumber  daya  air  (kelestarian  sumber  air  di DAS-Progo).
Estimasi biaya didekati dengan memisahkan  anggaran  realisasi  stakeholder terkait  dengan  kegiatan  pemantauan  dan pengawasan.  Hasil  analisa  menunjukan bahwa biaya pemantauan dan pengawasan di saluran  irigasi  sebesar  Rp.  117.600.000  per tahun  dengan  rincian  sebagaimana  disajikan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Biaya pemantauan dan pengawasan pengelolaan saluran irigasi Vanderwicjk, Tahun 2019
No Komponen Biaya Transaksi Total (Rp/Tahun) 1.  Biaya Monitoring debit dan kualitas air 57,600,000 2.  Biaya Inspeksi/inventarisir Kerusakan Saluran Irigasi 24,000,000 3.  Biaya Pengamanan sumber daya air 36,400,000 Total Biaya Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan 117,600,000 Sumber: Komunikasi personal (BBWS-SO, UPT Teknis Pengamat Pusang Anom, Bappeda Provinsi
DIY, Dinas PUP-ESDM Provinsi dan Dinas Pertanian)
4. Biaya Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Saluran Irigasi Vanderwicjk
Biaya Operasi dan pemeliharaan pengelolaan  dikeluarkan  untuk  menjaga saluran  irigasi  dapat  memberikan  fungsi pelayanan yaitu mampu melayani ketersediaan  air  yang  dibutuhkan  oleh pengguna.  Biaya  Operasi  dan  pemeliharaan sebagian besar dibelanjakan melalui beberapa paket  kegiatan  yang diberikan kepada pihak- pihak swasta dengan kontrak dan BBWS-SO ada pada posisi merencanakan dan mengawasi dari  kegiatan  tersebut.  Biaya  operasi  dan pemeliharaan  pengelolaan  saluran  irigasi mencakup biaya perlindungan dan pelestarian sumber  daya  air,  biaya  pemeliharaan  sarana dan  prasarana,  biaya  penyusunan  rencana tanam,  biaya  rencana  alokasi  air.  Estimasi biaya  operasi  dan  pemeliharaan  pengelolaan saluran irigasi ditunjukkan pada Tabel 5 hasil analisis  menunjukan  bahwa  biaya  transaksi yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.163.134.000,- per tahun.
Menurut  (Rejekiningrum  &  Kartiwa, 2018)  strategi  pengembangan  irigasi  sebagai pendukung  infrastruktur  untuk  pembangunan pertanian  tidak  bisa  diimplementasikan sepenuhnya secara terpusat atau menggunakan  satu  pola.  Strategi  tersebut harus  mampu  memecahkan  masalah  dengan mempertimbangkan  aspek  sosial  budaya lingkungan lokal. Pengembangan pengelolaan saluran irigasi tidak hanya menekankan pada pencapaian  pertumbuhan  kuantitatif  dan tujuan  fisik,  tetapi  juga  lebih  menekankan pada pemberdayaan masyarakat.
5. Biaya Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Saluran Irigasi Vanderwicjk
Pembinaan  dan  pelatihan  pengelolaan saluran  irigasi  dikeluarkan  dalam  rangka peningkatan  kapasitas  dari  pengelola  maupun pengguna  saluran  irigasi.  Pembinaan  dan pelatihan  yang  diikuti  oleh  pengelola  secara bersama-sama (pemerintah, swasta, LSM, profesional) melalui bentuk kegiatan pelatihan.
Tabel 5. Biaya operasi dan pemeliharaan pengelolaan saluran irigasi Vanderwijck, Tahun 2019
No Komponen Biaya Transaksi Total (Rp/Tahun) 1.  Biaya Perlindungan dan Pelestarian sumber daya air 73,100,000 2.  Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana 825,534,000 3.  Biaya penyusunan rencana tanam 151,500,000 4.  Biaya penyusunan alokasi air 113,000,000 Total Biaya Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan 1,163,134,000
Sumber: Komunikasi personal (BBWS-SO, UPT Teknis Pengamat Pusang Anom, Bappeda Provinsi DIY, Dinas PUP-ESDM Provinsi dan Dinas Pertanian)
Upaya  pembinaan  dan  pelatihan  kepada masyarakat dijabarkan melalui program pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  dengan menggali kearifan lokal, membangun kesadaran  masyarakat  di  sekitar  wilayah saluran irigasi tentang nilai dan manfaat sumber daya  air,  dan  diharapkan  masyarakat  dapat memberikan kontribusi positif dalam memanfaatkan sumber daya air untuk
kepentingan bersama (Rejekiningrum &
Kartiwa,  2018).  Beberapa  program  yang  ada diantaranya  gerakan  air  irigasi  bersih  dan program  penyelamatan  air  dan  pemberdayaan kelompok P3A. Estimasi biaya pembinaan dan pelatihan pengelolaan saluran irigasi ditunjukkan  pada  Tabel  6.  Hasil  analisis menunjukan  bahwa  biaya  transaksi  yang dikeluarkan  sebesar  Rp.  213.500.000,-  per tahun.
Tabel 6. Biaya pembinaan dan pelatihan pengelolaan saluran irigasi Vanderwijck, Tahun 2019
No. Komponen Biaya Transaksi Total (Rp/Tahun) 1. Biaya pelatihan staff internal pengelola saluran irigasi 67,400,000 2. Biaya Pemberdayaan masyarakat 146,100,000 Total Biaya Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan 213,500,000
Sumber: Komunikasi personal (BBWS-SO, UPT Teknis Pengamat Pusang Anom, Bappeda Provinsi DIY, Dinas PUP-ESDM Provinsi dan Dinas Pertanian)

## SIMPULAN
Biaya transaksi diperlukan untuk menciptakan keteraturan antar masing-masing stakeholder  dalam  menjalankan  pengelolaan saluran  irigasi.  Estimasi  biaya  transaksi pengelolaan saluran irigasi berdasarkan realisasi  anggaran  dari  stakeholder  terkait adalah  sebesar  Rp.  1.783.194.000,-  per  tahun yang  terdiri  dari  lima  komponen  biaya  yaitu, biaya  sosialisasi  kelembagaan,  koordinasi kelembagaan,  pemantauan  dan  pengawasan, operasi dan pemeliharaan dan biaya pembinaan.
Perlu penelitian lanjutan mengenai biaya transaksi  dengan  menghitung  keseluruhan biaya dari stakeholder  yang terlibat,  sehingga biaya transaksi yang muncul lebih realistis dan sesuai  dengan  kebutuhan  di  lapangan  dan
bukan didasarkan pada anggaran dari stakeholder pengelola saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, N., Kuperan, K., & Pomeroy, R. S. (1998).
Transaction Cost and Fisheries Co- management .  University  Pertanian  Malaysia.
UPM Serdang. Selangor Malaysia.
Anggraini,  E.  (2005). Analisis  Biaya  Transaksi  dan Penerimaan  Nelayan  dan  Petani  di  Pelabuhan Ratu  Kabupaten  Sukabumi .  Institut  Pertanian Bogor.
Azis, M., Hidayat, A., & Ismail, A. (2020). Penilaian Kerugian Ekonomi Usaha Tani Padi Sawah Dan Status Keberlanjutan Pengelolaan Saluran Irigasi Sekunder Vanderwijck Di Yogyakarta. Analisis
Kebijakan Pertanian , 18 (1),
1–24. https://doi.org/10.21082/akp.v18n1.2020.1-24 Baye,  M.  R.  (2010). Managerial  Economics  and Business  Strategy (Seventh).  McGraw-Hill Irwin.
Cuypers, I. R. P., Hennart, J. F., Silverman, B. S., & Ertug, G. (2021). Transaction cost theory: Past  progress,  current  challenges,  and suggestions  for  the  future. Academy  of Management Annals , 15 (1), 111–150. https://doi.org/10.5465/annals.2019.0051 Eggertsson, T. (1990). The role of transaction costs and  property  rights  in  economic  analysis. European  Economic  Review , 34 (2–3),  450–
457. https://doi.org/10.1016/0014-
2921(90)90118-I
Fadhiela, K., Dwi, R., & Ratna, W. (2018). Biaya Transaksi  dan  Analisis  Keuntungan  Petani pada Sistem Resi Gudang Kopi Arabika Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Agribisnis Indonesia , 6 (1), 49–60. Juliaviani, N. (2016). Analisis Efisiensi Pemasaran Ekspor Kopi Arabika Gayo di Provinsi Aceh . Institut Pertanian Bogor.
Lawson,  A.  (2009).  Evaluating  the  Transaction Costs of Implementing the Paris Declaration Overview  and  Acknowledgements. Fiscus Public  Finance  Consultants , November ,  1– 26.
Marinescu,  C.  (2012).  Transaction  Costs  and

## Institutions’ Efficiency: A Critical Approach.
American  Journal  of  Economics  and
Sociology , 71 (2), 254–276. https://doi.org/10.1111/j.1536- 7150.2012.00829.x
Marjosola,  H.  (2021).  The  problem  of  regulatory arbitrage:  A  transaction  cost  economics perspective. Regulation  and  Governance ,
15 (2),
388–407.
https://doi.org/10.1111/rego.12287 Ostrom, E. (1990). Governing the Commons, The Evolution  of  Institutions  for  Collective
Action . Cambridge University Press. Ostrom, E. (1992). The Rudiments of A Theory of The  Origins,  Survival,  and  Performance  of Common-Property  Institutions:  Making  the Commons  Work:  Theory,  Practice,  and Policy . ICS Press. Ostrom,  E.  (2005). Understanding  Institutional Diversity . Princeton University Press.
Ostrom,  E.,  Gardner,  R.,  &  Walker,  J.  (1994). Rules, Games, and Common-Pool Resources . The University of Michigan Press. Rachman, B. (2009). Kebijakan Sistem Kelembagaan  Pengelolaan  Irigasi:  Kasus Provinsi Banten. Analisis Kebijakan Pertanian , 7 (1), 1–19. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/A
RT7-1a.pdf Rejekiningrum,  P.,  &  Kartiwa,  B.  (2018).
Institutional Development of Irrigation Management  Based  on  the  Local  Wisdom  in Indonesia. Journal  of  Socioeconomics  and
Development , 1 (1), 52–62.
https://doi.org/10.31328/jsed.v1i1.535 Rudiyanto, B. Y. (2011). Analisis Kelembagaan Dan Biaya  Transaksi  Dalam  Pengelolaan  Sea Farming  Di  Pulau  Panggang  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu . Bogor Agricultural University.
Sultan,  H.,  &  Rachmina,  D.  (2017).  Pengaruh  Biaya Transaksi  Terhadap  Keuntungan  Usahatani Kedelai Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Forum Agribisnis , 6 (2), 161–178. https://doi.org/10.29244/fagb.6.2.161-178
Williamson, O. E. (1989). Chapter 3 Transaction cost economics. Handbook of Industrial Organization , 1 , 135–182. https://doi.org/10.1016/S1573-448X(89)01006- X Young, O. R. (2002). INSTITUTIONAL DIMENSIONS OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE. In
Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS): Vol. II . UNESCO.