https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 2, Januari 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 2, Januari 2020

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Hamza Toatubun Pembagian  Warisan  Bagi  Anak  Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Byak 65-76 Asrul Asrul Upaya  Kepolisian  Perairan Resort  Biak  Numfor Dalam Pencegahan Illegal Fishing 77-89 Immanuel Riyadi Tampubolon, U. Sudjana, & Amelia Cahyadini Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  Sebagai Instrumen  Dalam  Optimalisasi  Penarikan  Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi E-Commerce 90-106 Asdar Djabbar Peranan  Pemilik  Tanah  dalam  Pelepasan  Tanah Adat  Untuk  Mewujudkan  Kepastian  Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik 107-124 Nurul Chaerani Nur Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 125-138 Frengky Apolos Baneftar Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan  Jaminan  Sertifikat  Tanah  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 139-156 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 157-165 Imam Buchari Implikasi  Prinsip  Transfer  of  Undertaking Protection  of  Employment  (TUPE)  Terhadap Hak-Hak  Pekerja  Berstatus  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 166-177 Afrialdo Siagian, Elisatris Gultom, & Sudaryat Sudaryat Kekuatan  Akta  Perdamaian  Antara  Pemegang Polis Dengan Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Izin Usahanya 178-188 Firda Rifdani Pemahaman  Konseptual  Tentang  Hukum Administrasi Negara 189-201
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v1i2.158

## Pemahaman Konseptual Tentang Hukum Administrasi Negara

## Firda Rifdani
Universitas Merdeka Pasuruan, Jawa Timur

## Korespondensi
Firda Rifdani, Universitas Merdeka Pasuruan, Jawa Timur, Jl. Ir. H. Juanda No.68, Tapaan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67129, e-mail: firdarifdani@yahoo.com

## Review Article

## Abstract
This paper tries to describe several differences in terms of administration in public administration. In a broad sense, public administration is often defined as all activities of the state in carrying out its political power, while  in  a  narrow  sense,  it  is  an  executive  activity  in  carrying  out government. This difference implies that the notion of administration in public  administration  law  is  different  from administration in  public administration.  It can be  concluded  that the constitutional  law which lays  its  foundation  on  the  rule  of  law  will  always  be  in  contact  with administrative law which implements the principle of the rule of law. Conversely, Administrative law always touch on the principle of the rule of law in the implementation of government.
Keywords : State Administration, State Administration Science, Constitutional Law, State Administrative Law.

## Abstrak
Artikel ini akan mengkaji beberapa perbedaan istilah administrasi dalam administrasi publik. Dalam arti luas, administrasi publik sering diartikan sebagai  semua  kegiatan  negara  dalam  melaksanakan  kekuasaan politiknya, sedangkan dalam  arti  sempit, itu adalah kegiatan eksekutif dalam melaksanakan pemerintahan. Perbedaan ini secara tidak langsung menyatakan  bahwa  pengertian administrasi dalam  hukum  administrasi publik  berbeda  dengan administrasi dalam  ilmu  administrasi  publik. Dapat ditarik  kesimpulan bahwa  hukum  tata  negara  yang  meletakkan landasannya  pada  negara  hukum  akan  selalu  bersentuhan  dengan hukum  administrasi  yang  melaksanakan  asas  negara  hukum  tersebut. Demikian juga sebaliknya, bila kita mengkaji hukum administrasi maka kita  akan  selalu  menyentuh  asas  negara  hukum  dalam  pelaksanaan pemerintahan.
Kata kunci : Adminsitrasi Negara, Ilmu Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara.

## 1. PENDAHULUAN
Pemahaman terhadap hukum lazimnya beranjak dari pemahaman tentang konsep. Salah satu cara yang sering kali digunakan untuk menjelaskan konsep adalah melalui definisi. Dalam ilmu hukum, definisi yang populer adalah definisi presisi dan definisi stipulatif. Definisi presisi beranjak dari suatu konsep yang sudah lazim dalam bahasa sehari-hari, sehingga untuk kepastian hukum dan penegakan hukum secara transparan dibutuhkan suatu batasan yang pasti tentang suatu konsep hukum. 1 Sebaliknya, definisi stipulatif dapat berupa pengenalan terminologi baru atau memberikan pengertian baru terhadap terminologi yang sudah ada.  Akan tetapi perlu dipahami bahwa definisi bukanlah  satu-satunya  cara  untuk  menjelaskan  suatu  konsep.  Di  dalam  literatur  ilmu  hukum banyak definisi yang dikemukakan tentang hukum administrasi, walaupun definisi tersebut berbeda satu sama lain setidak-tidaknya definisi yang dikemukakan telah memberikan gambaran tentang pemahaman yang utuh mengenai apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi.
Definisi yang dikemukakan tentang Hukum Administrasi menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan: lapangan hukum administrasi, hukum administrasi negara, ilmu pemerintahan, dan  public  administration,  hukum  administrasi  negara  sebagai  himpunan  peraturan-peraturan istimewa, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Hukum administrasi negara (hukum pemerintahan) berfungsi menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat atau ambtsdragers administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Selanjutnya dikemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan  administrasi  negara.  Bagian  lain  lapangan  pekerjaan  administrasi  negara  diatur  oleh hukum tata negara, hukum privat, dan sebagainya. Jadi pengertian Hukum Administrasi Negara dan pengertian hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara tidak identik.
Dengan  menggunakan  teori Trias  Politica dari  merumuskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan administrasi  negara  adalah  gabungan  jabatan-jabatan  atau complex  Van  ambten - apparaat (alat) administrasi-yang  di  bawah  pemerintah  melakukan  sebagian  pekerjaan  pemerintah,  tugas pemerintah  atau overheidstaak -fungsi  administrasi  -  yang  tidak  ditugaskan  kepada  badan-badan pengadilan, badan  legislatif (pusat)  dan  badan-badan  pemerintah  dari persekutuan  hukum  yang lebih rendah daripada negara, yaitu badan-badan pemerintahan dari persekutuan hukum daerah swatantra  tingkat  I,  II,  dan  III,  dan  daerah  istimewa  yang  masing-masing  diberi  kekuasaan memerintah sendiri daerahnya. Sedangkan dalam perincian lapangan pekerjaan administrasi negara diperlukan peninjauan sejarah perkembangan hukum administrasi, yang di antaranya dimulai dari kekuasaan raja yang sangat mutlak, teori pemisahan kekuasaan atau trias politica , hingga pada teori pembagian kekuasaan.
Beberapa  definisi  dan  deskripsi  hukum  administrasi  dengan  mengemukakan  bahwa  obyek hukum  administrasi  adalah  peraturan-peraturan  yang  mengatur  hubungan  timbal  balik  antara pemerintah  dan  rakyat.  Oppenheim  mengetengahkan  deskripsi  tentang  perbedaan  terhadap tinjauan negara oleh hukum tata negara dan oleh hukum administrasi negara, yaitu bahwa hukum tata  negara  menyoroti  negara  dalam  keadaan  diam staat  in  rust ,  sedangkan  hukum  administrasi negara  menyoroti  negara  dalam  keadaan  bergerak  atau staat  in  beweging .  Pendapat  tersebut selanjutnya  dijabarkan  bahwa  hukum  tata  negara  merupakan  keseluruhan  aturan  hukum  yang membentuk  alat-alat  perlengkapan  negara  dan  menentukan  kewenangan  alat-alat  perlengkapan negara  tersebut,  sedangkan  hukum  administrasi  negara  adalah  keseluruhan  aturan  hukum  yang
1 I Nyoman Artayasa, “Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Ilmu Hukum,” Jurnal Ilmiah Cakrawarti 2, no. 1 (2019):
30 – 36, https://doi.org/10.47532/jic.v2i1.117.
mengikat  alat-alat  perlengkapan  negara  setelah  alat-alat  itu  akan  menggunakan  kewenangan- kewenangan kenegaraan. 2 Apa yang dikemukakan dalam definisi tersebut tidak cukup memisahkan secara  tegas  antara  hukum  administrasi  negara  dan  hukum  tata  negara.  Tidak  cukup  pembeda antara  keduanya,  karena  masalah  penetapan  wewenang  masuk  bidang  hukum  tata  negara sedangkan  penggunaan  wewenang  merupakan  bidang  hukum  administrasi  negara.  Hukum administrasi  negara  sebagai  segi  khusus  dari  hukum  tata  negara.  Deskripsi  hukum  administrasi negara meliputi peraturan-peraturan khusus, yang disamping hukum perdata positif yang berlaku umum, juga mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat.
Hukum Administrasi Negara sebagai hukum mengenai administrasi negara dan hukum hasil ciptaan administrasi negara. Administrasi negara dalam definisi tersebut mempunyai arti yang luas, yaitu kombinasi antara: tata pemerintahan, tata usaha negara, administrasi atau pengurusan rumah tangga negara, pembangunan, dan pengendalian lingkungan. Selanjutnya menurut beliau ada tiga arti administrasi negara, yaitu sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik  (kenegaraan),  sebagai  fungsi  atau  sebagai  aktifitas  melayani  pemerintah,  yakni  sebagai kegiatan pemerintah operasional, sebagai proses teknik penyelenggaraan undang-undang. Prajudi juga menguraikan pengertian Hukum Administrasi Negara dalam arti luas, yaitu terdiri atas hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara,  hukum administrasi negara dalam arti sempit, yakni hukum  tata  pengurusan  rumah  tangga,    hukum  administrasi  pembangunan,  dan  hukum administrasi lingkungan.  Dari definisi dan deskripsi serta pengertian hukum administrasi negara seperti tersebut  di  atas  maka  jelaslah  bahwa  pandangan  Prajudi  lebih  dekat pada  konsep Public Administration .
Mengacu  kepada  berbagai  definisi  dan  deskripsi  tersebut,  tiga  fungsi  hukum  administrasi negara,  yaitu  fungsi  normatif,  fungsi  instrumental,  dan  fungsi  jaminan.  Deskripsi  hukum administrasi  negara  tersebut  menggambarkan  hukum  administrasi  negara  yang  meliputi: 3 (a) mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, (b) mengatur cara- cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian, (c) perlindungan hukum, (d)  menetapkan  norma-norma  fundamental  bagi  penguasa  untuk  pemerintahan  yang baik.  Apa yang  dapat  dipahami  bahwa  unsur-unsur  utama  hukum  administrasi  negara  adalah:  hukum mengenai kekuasaan memerintah yang sekaligus dikaitkan dengan hukum mengenai peran serta masyarakat  dalam  pelaksanaan  pemerintahan,  hukum  mengenai  organisasi  pemerintahan,  dan hukum mengenai perlindungan hukum bagi rakyat. 4 Ketiga aspek tersebut berkaitan satu sama lain, seperti tiga fungsi hukum administrasi negara (fungsi normatif, instrumental, dan jaminan) yang juga  saling  berkaitan  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Fungsi  normatif  yang  menyangkut penormaan  kekuasaan  memerintah  berkait  erat  dengan  fungsi  instrumental  yang  menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dan pada akhirnya norma dan instrumen tersebut harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.

## 2. PEMBAHASAN
2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara
2 Victor Imanuel Nalle, “Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang - Undang Administrasi Pemerintahan,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2016): 1 – 16, https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.
3 Abdul Halik, “Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri,” Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 7, no. 2 (2015): 131 – 48, https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.131-148.
4 Robi Cahyadi Kurniawan, “Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 3 (2017): 569 – 86, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794.
Berbagai  literatur  kepustakaan,  apa  yang  dimaksud  dengan  arti  administrasi  dalam  Ilmu Administrasi Negara sangat berbeda dengan arti administrasi dalam Hukum Administrasi Negara. Pengartian  administrasi  dalam  Ilmu  Administrasi  Negara  berkonotasi  manajemen,  karena administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum. Sementara itu Ilmu Administrasi Negara merupakan cabang dari Ilmu Sosial. Jadi dalam arti luas administrasi negara adalah semua kegiatan  negara  dalam  melaksanakan  kekuasaan  politiknya.  Sedangkan  dalam  arti  sempit administrasi negara merupakan suatu kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Arti administrasi  dalam  Ilmu  Administrasi  Negara  adalah  manajemen  dan  organisasi  dari  manusia- manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan. 5
Dari telaahan tentang arti administrasi, istilah administrasi dalam Ilmu Administrasi Negara meliputi  seluruh  kegiatan  negara.  Sedangkan  istilah  administrasi  dalam  Hukum  Administrasi Negara hanya terbatas pada lapangan bestuur, yaitu lapangan kegiatan negara di luar legislatif dan yudisil.  Dengan  demikian  arti  administrasi  dalam  hukum  administrasi  negara  berbeda  dengan pengertian  administrasi  dalam  Ilmu  Administrasi  Negara 6 .  Disamping  itu  administrasi  negara merupakan  cabang  dari  administrasi  umum.  Oleh  karena  itu  dalam  Ilmu  Administrasi  Negara, tambahan  atribut  negara  bersifat  mutlak  untuk  membedakannya  dari  istilah  administrasi  niaga. Untuk  menambahkan  atribut  negara  dalam  konsepnya  Hukum  Administrasi  sebenarnya  tidak diperlukan  lagi  karena  dalam  istilah  administrasi  sudah terkandung  konotasi  pemerintahan  atau negara.
Dalam  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  (Kepmendiknas)  Nomor:  0232/U/2000 tentang  Kurikulum  Inti  yang  sekarang  berlaku  di  Fakultas  Hukum  negeri  maupun  swasta digunakan istilah Hukum Administrasi Negara (lazimnya disingkat HAN). Demikian pula halnya pada kurikulum inti yang berlaku sebelumnya juga digunakan istilah Hukum Administrasi Negara. Istilah ini dipengaruhi oleh keputusan dan atau kesepakatan pengasuh mata kuliah tersebut pada pertemuan di Cibulan pada tanggal 26-28 Maret 1973. Sebelum istilah tersebut digunakan, pernah digunakan istilah lain dalam kurikulum minimal 1972, yaitu Hukum Tata Pemerintahan. Meskipun Hukum  Tata  Pemerintahan  secara  resmi  digunakan  dalam  kurikulum  minimal,  namun  dalam kenyataannya  penggunaan  istilah  oleh  beberapa  fakultas  hukum  negeri  maupun  swasta  tidak seragam.  Istilah  yang beraneka  ragam  tersebut  di  antaranya  adalah  Hukum  Tata  Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, dan Hukum Administrasi Negara.
Kesimpulan  pertemuan  Cibulan  merumuskan  bahwa  sebaiknya  penggunaan  istilah  yang digunakan untuk menyebut istilah ini adalah Hukum Administrasi Negara, dengan catatan bahwa pemilihan istilah Hukum Administrasi Negaran tidak menutup kemungkinan bagi fakultas-fakultas yang bersangkutan untuk menggunakan istilah lain, misalnya Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, asalkan silabus minimal tetap menjadi pegangan bersama. Argumentasi ilmiah yang digunakan untuk itu, sebagaimana dikatakan Hadjon 7 , adalah bahwa:
a) Istilah  Hukum  Administrasi  Negara  mempunyai  pengertian  yang  sangat  luas  sehingga membuka kemungkinan ke arah pengembangan cabang ilmu hukum ini lebih sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang;
5 Harsanto Nursadi, “Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana,” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 1 (2018): 111 – 36, http://dx.doi.org/10.21143/.vol48.no1.1598.
6 Andrianto Dwi Nugroho, Hukum Pidana Pajak Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
7 Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
b) Tidak  dapat  disangkal  bahwa  cabang  ilmu  hukum  ini  sangat  erat  hubungannya  dengan pengembangan  Ilmu  Administrasi  Negara  yang  telah  mendapat  pengakuan  umum,  baik  di lingkungan  lembaga-lembaga  negara  maupun  di  kalangan  perguruan  tinggi.  Dengan  istilah tersebut maka hubungan tersebut dapat lebih mudah dipahami dan diterima;
c) Istilah administrasi yang berasal dari bahasa Latin, administrare, lebih mencerminkan fungsi negara moderen sesudah Perang Dunia II dari pada istilah Tata Pemerintahan maupun Tata Usaha Negara.
Penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara sebaiknya perlu dikaji kembali, terutama kalau dikaitkan dengan penggunaan istilah itu oleh disiplin ilmu lain, seperti Ilmu Administrasi Negara. Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya,  istilah  administrasi  dalam  konsep  Hukum Administrasi  Negara  tidaklah  sama  dengan  arti  administrasi  dalam  konsep  Ilmu  Administrasi Negara.  Untuk  menelaah  arti  administrasi  dalam  konsep  Hukum  Administrasi  Negara  perlu diadakan  penelusuran  kepustakaan  bidang  Hukum  Administrasi  Negara. 8 Sedangkan  untuk menelaah arti administrasi dalam konsep Ilmu Administrasi Negara perlu diadakan penelusuran kepustakaan bidang Ilmu Administrasi Negara.
Dalam kepustakaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, digunakan istilah Administrative Law . Bahasa Belanda menggunakan intilah Administratief Recht atau Bestuursrecht, bahasa Perancis menggunakan istilah Droit Administratif, bahasa Jerman menggunakan istilah Verwaltungrecht7. Dari istilah-istilah asing tersebut tidak ada yang menambah atau menggunakan atribut negara atau sejenisnya.  Istilah  administrasi  dalam  konsep  Hukum  Administrasi  Negara  sudah  mengandung konotasi negara atau publik. Dalam kepustakaan kepustakaan Hukum Administrasi di Belanda, arti Administratief Recht adalah adminstrare, bestuuren . Bestuuren mengandung pengertian fungsional dan institutsional/struktural.  Fungsional  bestuur  berarti  fungsi  pemerintahan.  Sedangkan institutsional/  struktural  bestuur  berarti  keseluruhan  organ  pemerintah.  Lingkungan  bestuur adalah lingkungan di luar lingkungan pembentukan undang-undang (regelgeving) dan peradilan (rechtspraak).
Dengan  penegasan  bahwa  arti  administrasi  dalam  konsep  Hukum  Administrasi  adalah pemerintahan,  maka  sebenarnya  tidak  diperlukan  lagi  penambahan  atribut  negara  karena pemerintahan  dengan  sendirinya  menunjukkan  negara. 9 Dengan  demikian  kajian  Hukum Administrasi  menitikberatkan  pada  aspek  hukum  pemerintahan,  diantaranya  adalah  hukum mengenai kewenangan, organisasi publik, hukum mengenai peran serta masyarakat, dan hukum mengenai perlindungan hukum bagi rakyat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Arti administrasi dalam Hukum Administrasi Negara tidak sama dengan arti administrasi dalam Ilmu Administrasi Negara. Hal itu dapat membingungkan mereka yang mempelajari masing-masing ilmu tersebut  secara  sepihak.  Oleh  karena  itu  disarankan  agar  dalam  menyebut  istilah  Hukum Administrasi  negara  digunakan  istilah  lain  sebagai  alternatif.  Istilah Hukum  Tata  Pemerintahan merupakan salah satu alternatifnya; (2) Arti administrasi dalam Hukum administrasi negara sudah mengandung konotasi pemerintahan/negara. Oleh sebab itu dalam bidang hukum ini sebenarnya tidak perlu ditambah atribut negara, sehingga cukup dengan sebutan Hukum Administrasi.
8 Nina Herlina, “Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 7, no. 2 (2019): 1 – 14, http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2917.
9 Dedek Kumara, “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan,” Journal of Government & Civil Society 2, no. 1 (2018): 63 – 87, http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.762.
Istilah lain dalam penyebutan mata kuliah Hukum Administrasi Negara adalah Hukum Tata Usaha  Negara.  Istilah  ini  digunakan  dalam  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang Perubahan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Penggunaan istilah ini merupakan hal yang dipaksakan. Istilah Hukum Tata Usaha Negara dalam undang-undang  tersebut  secara  terpaksa  disejajarkan  dengan  istilah  yang  digunakan  untuk peradilannya, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. 10 Istilah Peradilan Tata Usaha Negara digunakan dalam  pasal  7  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1964  tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan pasal 7 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Tata  Usaha  Negara  adalah  yang  disebut  peradilan  administratif  dalam  TAP  MPRS  No. II/MPRS/1960.  Dengan  demikian  Undang-undang  No.  19  Tahun  1964  telah  merubah  istilah peradilan  administratif  menjadi  Peradilan Tata  Usaha  Negara  dan  secara  hirarki  norma  hukum pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, khususnya tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan  dengan  TAP  MPRS  No.  II/MPRS/  1960.  Oleh  karenanya  penggunaan  istilah tersebut menjadi inkonstitusional.
Kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum adalah: (1) untuk sebagian hukum administrasi  negara  merupakan  pembatasan  terhadap  kebebasan  pemerintah.  Jadi  merupakan jaminan  bagi  mereka  yang  harus  taat  kepada  pemerintah;  (2)  akan  tetapi  untuk  sebagian  besar hukum  administrasi  negara  mengandung  arti  pula  bahwa  mereka  yang  harus  taat  kepada pemerintah  menjadi  dibebani  berbagai  kewajiban  yang  tegas  bagaimana  dan  sampai  dimana batasnya, dan berhubungan dengan itu berarti pula bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas batasnya. Dalam arti yang kedua, hukum administrasi negara menjadi amat penting artinya karena denan hukum negara maka Hukum Administrasi Negara terdiri atas apa yang tersisa dari hukum  publik  setelah  dikurangi  hukum  pidana,  hukum  perdata,  hukum  acara  pidana,  dan  juga hukum  perdata. 11 Jadi  apa  yang  termasuk  hukum  perdata  jelas  ada  di  luar  hukum  administrasi negara.  Akan  tetapi  pembatasan  ini  menjadi  tidak  jelas  kalau  istilah hukum  administrasi  negara dipakai tersendiri.
Untuk mengukur luas bidang hukum administrasi biasanya para ahli berpangkal pada ajaran Trias  Politica .  Segala  yang  tidak  termasuk  fungsi  perundang-undangan  (legislatif)  dan  fungsi peradilan  (yudisiil) ialah  fungsi  pemerintahan.  Dilihat  dari  sejarahnya  dapat  disimpulkan  bahwa hukum administrasi baru timbul sejak terjadinya pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis, sehingga bidang hukum administrasi mengatur di luar kekuasaan legislatif dan yudisiil yang berarti tidak sekedar kekuasaan eksekutif, tapi lebih luas dari itu.
Dalam literatur dinyatakan bahwa kekuasaan pemerintah (bestuur) yang menjadi obyek hukum administrasi  adalah  kekuasaan  negara  di  luar  kekuasaan  legislatif  dan  yudisiil.  Dalam  konsep bestuur terkandung konsep sturen yang terdiri atas unsur-unsur: (1) kegiatan kontiniu atau terus menerus, (2) penggunaan kekuasaan yang berlandaskan azas negara hukum, azas demokrasi, dan azas instrumental, (3) bidang di luar eksekutif dan yudisiil, dan (4) diarahkan pada suatu tujuan. Hadjon 12 membagi  hukum  administrasi  menjadi  hukum  administrasi  positif  sebagai  lapangan hukum administrasi khusus dan lapangan hukum administrasi umum. 13 Yang dimaksud dengan
10 Dani Elpah and Disiplin F Manao, “Angkanisasi Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Dalam Konteks Undang -Undang Administrasi P emerintahan,” Jurnal Hukum Peratun 2, no. 1 (2019): 1 – 10, https://doi.org/10.25216/peratun.212019.1-10.
11 Putera Astmo, “Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia,” Jurnal Yuridis 1, no. 1 (2014):
56 – 68, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/.v1i1.140.
12 Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia .
13 Said Syahrul Rahmad, “Aspek Hukum Penegakan Administrasi,” Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 2, no. 1 (2018): 73 – 77, https://doi.org/10.35308/jic.v2i1.667.
lapangan  hukum  administrasi  khusus  adalah  peraturan-peraturan  hukum  yang  berhubungan dengan  bidang  tertentu  dari  kebijaksanaan  penguasa.  Sedangkan  lapangan  hukum  administrasi umum  adalah  peraturan-peraturan  hukum  yang  tidak  terikat  pada  suatu  bidang  tertentu  dari kebijaksanaan penguasa.
Dengan berkembangnya kekuasaan pemerintahan, dapat dilihat bahwa dalam berbagai urusan pemerintahan  terjadi  penumpukan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut menjadikan  pembentukan  hukum  administrasi  positif  harus  dilakukan  melalui  berbagai  sektor, sehingga hukum administrasi positif sebagian besar masih bersifat sektoral. Hukum Administrasi dalam bentuknya yang demikian senantiasa merupakan hukum administrasi luar biasa atau hukum administrasi  khusus.  Dalamperkembangan  dewasa  ini  terdapat  suatu  kecenderungan  untuk mengembangkan  hukum  administrasi  umum  atau general  administrative  law .  Usaha  ke  arah  itu dilakukan  dengan  menginventarisasi  unsur-unsur  umum  dari  hukum  administrasi  positif  yang sebagian  terbesar  masih  bersifat  sektoral  dan  dijadikan  sebagai  bahan  kodifikasi  hukum administrasi umum.
Perkembangan  hukum  administrasi  umum  pada  mulanya  hanya  merupakan  suatu perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang  berdiri  sendiri  yang  kemudian  berlanjut  dengan diperkenalkannya  peradilan  administrasi  negara.  Perkembangan  berikutnya  timbul  manakala pembuat undang-undang memutuskan dengan tujuan menyelaraskan tindakan pemerintah untuk mengadakan pembuatan undang-undang hukum administrasi umum. Ketentuan tentang kodifikasi hukum  administrasi  umum  di  Indonesia  saat  ini  sifatnya  adalah  mutlak  jika  dikaitkan  dengan perkembangan  pemerintahan  dan  pembangunan,  khususnya  jika  dikaitkan  dengan  kebutuhan untuk mengefektifkan peradilan tata usaha negara. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya  pengkajian  tentang  kodifikasi  hukum  administrasi  umum  dengan  maksud  untuk membangkitkan  minat  dalam  menggali  unsur-unsur  umum  hukum  administrasi  dari  hukum administrasi positif yang sebagian terbesar masih bersifat sektoral.

## 2.2. Hubungan Hukum Administrasi Administrasi Negara dengan Ilmu Pemerintahan dan Public Administration
Hukum  administrasi  tidak  memasuki  tingkatan  politik  pemerintahan,  tetapi  akan  memasuki tingkatan  hubungan  hukum  yang  terlebih  dahulu  sudah  ditentukan  oleh  tingkatan  politik pemerintahan itu. Hukum administrasi mempelajari bentuk yuridis dari penyelenggaraan politik pemerintahan  dan  merupakan  bentuk  yuridis  dari  penyelenggaraan  keikutsertaan  pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Bagian lain dari lapangan bestuur diserahkan kepada suatu ilmu yang disebut sebagai Ilmu Pemerintahan. 14 Untuk merumuskan segi ilmu pemerintahan, para sarnaja membuat suatu perbandingan antara tugas ilmu pemerintahan dan tugas ilmu perusahaan. Ilmu perusahaan mengajarkan cara yang terbaik untuk memimpin suatu perusahaan. Sedangkan ilmu pemerintahan mengajarkan cara yang terbaik untuk menyusun dan memimpin urusan publik dalam arti yang seluas-luasnya. Ada dua hal khusus yang menarik perhatian ilmu pemerintahan, yaitu: (1) Organisasi  terbaik,  yaitu  suatu  organisasi  yang  dapat  menjalankan  birokrasi  dengan  baik  dalam rangka hubungan antar alat pemerintahan dan antar urusan publik dengan masyarakat, (2) Anasir
14 Wirda Eka Putri, Rahmat Rahmat, and Junindra Martua, “Peranan Peradilan T ata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara,” Jurnal Pionir Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyrakat 5, no. 4 (2019): 236 – 43, https://doi.org/10.36294/pionir.v5i4.928.
perseorangan, yaitu orang-orang dalam urusan publik yang mempunyai pendidikan yang baik dan taraf penghidupan yang layak dapat menjalankan urusan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.
Mengenai  pembatasan  hukum  administrasi  dan  ilmu  pemerintahan,  Hukum  administrasi negara juga mempelajari azas-azas hukum yang mengatur turut sertanya pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 15 Sebenarnya persoalan yang menjadi lapangan hukum administrasi dan lapangan ilmu pemerintahan menjadi titik sentralnya. Hukum administrasi dengan titik berat pada hubungan hukum  yang  memungkinkan  administrasi  negara  menjalankan  tugasnya.  Sedangkan  untuk  ilmu pemerintahan  titik  beratnya  adalah  kebijaksanaan  politk.  Namun  demikian  kedua  ilmu pengetahuan tersebut tetap mempunyai hubungan yang sangat erat. Untuk dapat mengerti sebaik- baiknya hubungan hukum yang menjadi titik berat hukum administrasi maka seseorang juga harus mengetahui latar belakang politiknya. Sebaliknya, agar dapat merencanakan tindakan pemerintah, seseorang perlu mengetahui sifat hubungan hukum yang bersangkutan.
Bagaimana kaitannya dengan Pubic Administration ? Public Administration mengandung dua arti: (1) Public Administration sebagai organisasi dan sistem yang menyelenggarakan kepentingan umum, dan (2) Pubic Administration sebagai art and science . Dibandingkan dengan ilmu pemerintahan, maka Pubic Administration lebih melihat usaha pemerintah sebagai suatu perusahaan. Oleh karenanya cara- cara yang dipakai oleh Pubic Administration sama dengan sifat yang dipakai dalam ilmu ekonomi perusahaan  atau Business  Administration .  Disamping  itu,  dibandingkan  ilmu  pemerintahan  maka lapangan Public Administration lebih luas, karena Public Administration juga mempelajari masalah di luar lapangan pemerintahan asal saja masalah tersebut ada hubungannya dengan pemerintahan.
Perkembangan  hukum  administrasi  umum  pada  mulanya  hanya  merupakan  suatu perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang  berdiri  sendiri  yang  kemudian  berlanjut  dengan diperkenalkannya  peradilan  administrasi  negara.  Perkembangan  berikutnya  timbul  manakala pembuat undang-undang memutuskan dengan tujuan menyelaraskan tindakan pemerintah untuk mengadakan pembuatan undang-undang hukum administrasi umum. Ketentuan tentang kodifikasi hukum  administrasi  umum  di  Indonesia  saat  ini  sifatnya  adalah  mutlak  jika  dikaitkan  dengan perkembangan  pemerintahan  dan  pembangunan,  khususnya  jika  dikaitkan  dengan  kebutuhan untuk mengefektifkan peradilan tata usaha negara. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan perlunya pengkajian tentang kodifikasi hukum administrasi umum dengan maksud untuk membangkitkan minat  dalam  menggali  unsur-unsur  umum  hukum  administrasi  dari  hukum  administrasi  positif yang sebagian terbesar masih bersifat sektoral.
Hukum  Administrasi  Negara  telah  berkembang  saat  pihak  pemerintah  mulai  menata kehidupan masyarakat dengan menggunakan sarana hukum. Dengan demikian hukum administrasi dalam bentuk awalnya sudah sangat kuno karena pemerintah sejak dulu telah bertanggungjawab atas  penataan  kehidupan  masyarakat.  Dengan  berkembangnya  tugas-tugas  pemerintah,  maka dengan sendirinya telah terjadi penumpukan atas pengeluaran peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah dalam bentuk hukum administrasi khusus sebagai hukum yang berdiri sendiri seperti hukum  pajak,  hukum  lingkungan,  hukum  perburuhan,  dan  sebagainya.  Setiap  bidang  hukum administrasi  mengenal  undang-undangnya  sendiri,  pemberian  aturan,  dan  yurisprudensi  yang selanjutnya diberlakukan. Sebagai lawan istilah hukum administrasi khusus (hukum administrasi luar  biasa),  dikenal  pula  istilah  hukum  administrasi  umum.  Dengan  peran  pemerintahan  yang begitu  luas  maka  hukum  administrasi  khusus  meningkat  kedudukannya,  sehingga  timbul
15 Islamiyati Islamiyati, “Analisis Hukum Admini strasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf,” Administrative & Governance Journal 2, no. 1 (2019): 1 – 18, https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.1-18.
kebutuhan  untuk  mempelajari  unsur-unsur  umum  hukum  administrasi  khusus  dalam  kaitannya satu sama lain. Oleh karena itu di segala bidang yang menjadi urusan pemerintah ditemukan unsur- unsur umum yang ada kaitannya dengan segi-segi hukum publik dari tindakan pihak pemerintah.
Hukum administrasi umum boleh dikatakan baru tumbuh di banyak negara. Secara garis besar dapat  dikatakan  bahwa  baru  sejak  perang  dunia  kedua  mulai  berkembang  hukum  administrasi umum sebagai bagian dari ilmu hukum.  Pertumbuhan hukum administrasi umum di banyak negara bergerak dalam tiga taraf secara berturut-turut, yaitu:
a) Perkembangan awal hukum administrasi umum hanya merupakan suatu perkembangan dalam ilmu pengetahuan sendiri. Buku-buku diterbitkan untuk menjelaskan bentuk hukum bersama dan  bentuk  tersebut  menjadikan  suatu  teori.  Tetapi  perkembangan  ilmiah  tersebut  tidak mencukupi untuk membuat hukum administrasi umum menjadi berkembang dengan baik;
b) Perkembangan  kedua  adalah  dengan  diperkenalkannya  peradilan  administrasi  negara.  Pada saat pembuat undang-undang memutuskan untuk memberi kesempatan mengajukan banding pada seorang hakim administrasi terhadap putusan atas dasar sejumlah besar undang-undang. Melalui  yurisprudensi  timbul  suatu  interpretasi  bersama  atas  unsur  serupa  dalam  berbagai undang-undang. Kemungkinan hakim terikat pada prinsip pemerintahan yang tidak tertulis akhirnya  menimbulkan  suatu  pola  norma  bersama  yang  berlaku  pada  semua  jenis  undang- undang dari instansi pemerintahan. Tanpa peradilan administrasi yang mencakup semuanya maka perkembangan hukum administrasi akan sangat terbatas.
c) Perkembangan ketiga timbul saat pembuat undang-undang memutuskan untuk menyelaraskan tindakan pemerintah dengan mengadakan pembuatan undang-undang umum, yaitu aturan- aturan  umum  yang  berlaku  bagi  pelaksanaan  wewenang  tertentu.  Perkembangan  undang- undang umum memungkinkan pertumbuhan hukum administrasi umum secara mantap.
Perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia menjadi sangat luas semenjak pemerintah Belanda memberlakukan etische politiek , yakni suatu politik balas budi dimana pemerintah Hindia Belanda memberikan sedikit perhatian pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Akan tetapi baru pada zaman krisis ekonomi pemerintah Hindia Belanda turut serta secara aktif dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia. 16 Turut sertanya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut dilakukan karena terpaksa, sebab sebenarnya pemerintah Kolonial Belanda bukan merupakan negara kesejahteraan atau welfare state . Kemudian Indonesia lahir sebagai suatu negara yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya. Hal tersebut secara formil telah diatur dalam ketiga undang-undang dasar di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950). Ketentuan penting dalam UUDS adalah pasal-pasal 36-43 yang mengatur tentang asas-asas negara, pasal 26 ayat 3 yang mengatur tentang hak milik berfungsi sosial, pasal 82 tentang tugas  negara  yaitu  menyelenggarakan  kesejahteraan  Indonesia  dan  ini  mencakup  kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Demikian  juga  halnya  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  UUD  1945  sebagai  landasan membuat undang-undang organik dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat Indonesia di antaranya adalah:
16 Mukhlish, “Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” Jurnal Konstitusi 7, no. 2 (2010): 67 – 98, https://doi.org/10.31078/jk%25x.
a) Pasal 27 ayat (2), yaitu tentang asas dasar jaminan (keadilan) sosial. Lihat juga pasal 34. Selain itu secara lebih luas asas jaminan sosial ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 pasal 26, 36, 37, 38 dan 39;
b) Pasal 29, yaitu tentang asas dasar agama. Dalam ayat (2) diatur tentang jaminan negara atas kemerdekaan  tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya.  Dalam  UUDS  1950  yang  mirip ketentuan pasal 29 UUD 1945, yaitu pasal 43 dengan tambahan ayat (3) yang menjelaskan bahwa penguasa memberikan perlindungan yang sama kepada perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui;
c) Pasal  30,  yaitu  tentang  asas  pertahanan negara  yang  menjelaskan  bahwa  tiap  warga  negara berhak dan wajib turut serta dalam usaha pembelaan negara atau tanah air Indonesia;
d) Pasal 31, yaitu tentang asas dasar pendidikan dan pengajaran. Dalam UUDS 1950 asas dasar pendidikan dan pengajaran ini diatur dalam pasal 41;
e) Pasal 32, yaitu tentang asas dasar kebudayaan nasional Indonesia. Dalam UUDS 1950 asas ini diatur dalam ketentuan pasal 40;
f) Pasal  33,  yaitu  tentang  asas  dasar  perekonomian  Indonesia,  yang  menjelaskan  bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
Dengan keikutsertaan Negara dalam kehidupan masyarakat melalui jaminan kesejahteraan rakyat, baik semasa pemerintahan Hindia Belanda sampai proklamasi dan berlanjut pada masa pelaksanaan ketiga  undang-undang  dasar  tersebut  di  atas,  maka  berkembanglah  hukum  administrasi  Negara Indonesia yang bertugas mengatur hubungan hukum antara Negara dan rakyatnya.
Deskripsi  yang  telah  dikemukakan  di  atas  menunjukkan  bahwa  terdapat  dua  pandangan berbeda tentang hukum administrasi dan hukum tata Negara. Di satu pihak ada yang memandang bahwa  terdapat  perbedaan  prinsip  antara  hukum  administrasi  dengan  hukum  tata  negara. Sementara di pihak lain ada pula yang memandang bahwa tidak terdapat perbedaan prinsip antara keduanya.  Perbedaan terhadap tinjauan negara, bahwa hukum tata negara menyoroti negara dalam keadaan diam atau staat in trust . Sedangkan hukum administrasi negara menyoroti negara dalam keadaan bergerak atau staat in beweging . Sementara itu hukum tata negara merupakan keseluruhan aturan yang membentuk dan menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan negara. Sementara hukum administrasi adalah keseluruhan aturan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara setelah alat-alat perlengkapan negara akan menggunakan kewenangan-kewenangan kenegaraan.
Pendapat tersebut tidak cukup kuat memisahkan hukum administrasi negara dari hukum tata negara. Dikatakan tidak cukup pembeda karena masalah penetapan wewenang termasuk ke dalam bidang hukum tata negara, sedangkan penggunaan wewenang termasuk ke dalam bidang hukum administrasi negara. Beberapa sarjana tidak memisahkan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara secara tegas. Keduanya memandang hukum administrasi negara sebagai segi khusus  dari  hukum  tata  negara.  Deskripsi  hukum  administrasi  meliputi  peraturan-peraturan khusus,  yang  disamping  hukum  perdata  positif  yang  berlaku  umum,  juga  mengatur  cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat.
Pandangan lama yang secara  umum diterima oleh ahli hukum adalah Hukum Tata  Negara dalam  arti  luas  yang  meliputi  Hukum  Tata  Negara  dalam  arti  sempit  (Hukum  Konstitusi)  dan Hukum  Administrasi.  Oleh  karenanya  kajian  terhadap  Hukum  Tata  Negara  tanpa  memasuki lapangan  Hukum  Administrasi  adalah  suatu  kajian  hukum  yang  tidak  lengkap.  Demikian  juga sebaliknya, kajian terhadap Hukum Administrasi tanpa memasuki Hukum Tata Negara merupakan kajian yang tidak cukup bermanfaat, khususnya bagi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.  Asumsi
tersebut  dengan  mudah  dapat  kita  pahami  kalau  kita  menganalisis  ketentuan-ketentuan  dalam UUD 1945 yang menyangkut kekuasaan pemerintahan.  Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.
Demikian pula halnya kalau kita menganalisis penjelasan umum UUD 1945 yang menyangkut sistem  pemerintahan  negara.  Atas  dasar  ketentuan  UUD  1945  tersebut,  khususnya  yang menyangkut  kekuasaan  pemerintahan,  maka  akan  sangat  tidak  bermanfaat  dan  tidak  memadai kalau  kajian  hukum  kita  hanya  terbatas  pada  hukum  konstitusi  (hukum  tata  negara  dalam  arti sempit)  tanpa  menyentuh  lapangan  hukum  administrasi  yang  obyeknya  adalah  pemerintahan. Hukum  tata  negara  dalam  arti  sempit  meletakkan  landasan  negara  hukum  bagi  pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan hukum administrasi melalui tiga fungsi utamanya (normatif, instrumental,  dan  jaminan)  melaksanakan  asas  negara  hukum  dalam  pelaksanaan  kekuasaan pemerintahan.

## 2.3. Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara
Istilah sumber hukum digunakan dalam berbagai macam makna karena hukum itu dapat ditinjau dari berbagai cara. Orang akan dapat menjelaskan hukum positif tertentu dan dengan demikian orang  akan  dapat  menjelaskan  dengan  tegas  sumber-sumber  tempat  hukum  positif  itu  digali. Namun jika orang menulis suatu studi yang bersifat sejarah, maka sumber-sumber sejarah hukum itu kebanyakan adalah juga sumber-sumber yang lain seperti tulisan ilmu pengetahuan yang lama, notulen  dari  sidang-sidang  rapat  tertentu  dan  selanjutnya  akan  lebih  dalam  ditelaah  sejumlah pengertian dari istilah sumber hukum itu. 17
Sumber hukum dalam arti materiil ialah sumber hukum sebagai tempat asalnya hukum itu. Setiap peraturan hukum, bagaimanapun bentuk dan sifatnya, mempunyai tempat asal peraturan itu dihasilkan. Sumber hukum ini dihasilkan dari suatu penghargaan (penilaian) kaidah hukum yang dibuat atas keyakinan individu dan pendapat umum.   Keyakinan individu dan pendapat umum tersebut bersifat menentukan petunjuk hidup yang diterima sepenuhnya oleh pihak pemerintah. Penghargaan itu juga menentukan isi dari petunjuk hidup tersebut dan selanjutnya diberi sanksi oleh  pihak  pemerintah.  Sumber  hukum  yang  menentukan  isi  kaedah  hukum  (yaitu  tindakan manusia yang sesuai dengan apa yang dianggap seharusnya) diberi nama sumber hukum materiil. Sumber hukum materiil adalah mata air. Sedangkan sumber formal air adalah sungai, laut, danau, bak, kolam dan lain-lain. Jadi sumber hukum administrasi negara dalam arti materiil ialah keputusan penguasa yang berwenang.
Sumber hukum dalam arti formil ialah sumber hukum dimana hukum itu diketemukan. Dalam sumber-sumber  hukum  dalam  arti  formil  diperhitungkan  terutama  bentuk  tempat  hukum  itu dibuat menjadi positif oleh instansi yang berwenang. Dengan kata lain bahwa bentuk wadah badan atau instansi pemerintah tertentu dapat menciptakan hukum. Sumber hukum administrasi dalam arti formil terdiri dari undang-undang (hukum administrasi negara tertulis), praktek administrasi negara,  yurisprudensi,  dan  anggapan  para  ahli  hukum  administrasi  negara.    Seperti  ditetapkan dalam pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen bahwa peraturan yang disebut sebagai undang-undang adalah produk legislatif, yaitu Presiden bersama- sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian kedua belah pihak, baik Presiden
17 Muhammad Yusuf Leman, “Fungsi Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pem erintahan Di Indonesia,” Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah 19, no. 1 (2019): 97 – 113, https://doi.org/10.33592/pelita.Vol19.Iss1.70.
dan atau DPR berhak mambuat usulan rancangan undang-undang. Undang-undang dikeluarkan untuk melaksanakan UUD 1945 yang disebut Undang-undang organik. Akan tetapi undang juga dapat dikeluarkan untuk melaksanakan Ketetapan MPR atau bahkan untuk melaksanakan undang- undang (pokok). Semua undang-undang tersebut yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah atau kekuasaan negara merupakan sumber hukum administrasi.
Mengenai praktek administrasi sebagai sumber hukum formil, dapat dikatakan bahwa praktek itu membentuk hukum administrasi negara kebiasaan (tidak tertulis). Hukum administrasi negara kebiasaan  tersebut  dibentuk  dan  dipertahankan  dalam  keputusan-keputusan  para  pejabat administrasi negara, dan praktek administrasi negara tersebut adalah berdiri sendiri. Tidak jarang praktek administrasi negara mengesampingkan undang-undang. Tidak semua keputusan pejabat administrasi membentuk hukum administrasi. Keputusan yang memberi kesempatan kepada yang dikenai keputusan untuk banding kepada pengadilan maka pembentuk hukum administrasi adalah hakim melalui yurisprudensi. Sedangkan keputusan yang tidak memberi kesempatan banding maka pembentuk hukum administrasi adalah pejabat yang bersangkutan. 18
Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil. Pengertian yurisprudensi dalam arti luas sebenarnya adalah putusan hakim, sedangkan dalam arti sempit adalah ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum. Putusan hakim yang dapat dipakai sebagai landasan hukum jelas dapat dilihat dari ketentuan pasal 31 Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa  Mahkamah  Agung  berwenang  menyatakan  tidak  sah  suatu  peraturan  yang  tingkatannya lebih rendah dari undang-undang.

## 3. KESIMPULAN
Dari  uraian  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hukum  tata negara yang meletakkan landasannya pada negara hukum akan selalu bersentuhan dengan hukum administrasi yang melaksanakan asas negara hukum tersebut. Demikian juga sebaliknya, bila kita mengkaji  hukum  administrasi  maka  kita  akan  selalu  menyentuh  asas  negara  hukum  dalam pelaksanaan  pemerintahan.  Oleh  karenanya  hubungan  antara  hukum  tata  negara  dan  hukum administrasi dilihat dari sudut kajiannya akan sangat erat hubungannya meskipun jenis objeknya berbeda. Hukum tata negara menekankan objeknya pada asas negara hukum. Sedangkan hukum administrasi  menekankan  pada  objeknya  pada  pelaksanaan  asas  negara  hukum  dalam pemerintahan. Sehingga dalam pemahaman secara konseptual, hukum administrasi disebut sebagai hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak, sedangkan hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur negara dalam keadaan diam.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Artayasa, I Nyoman. “Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Ilmu Hukum.” Jurnal Ilmiah Cakrawarti 2, no. 1 (2019): 30 – 36. https://doi.org/10.47532/jic.v2i1.117. Astmo, Putera. “Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia.”
18 Umar Dani, “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya,” JHP: Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 3 (2018): 405 – 24, http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424.
Jurnal Yuridis 1, no. 1 (2014): 56 – 68. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/.v1i1.140. Dani, Umar. “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya.” JHP: Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 3 (2018): 405 – 24. http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424.
Elpah, Dani, and Disiplin F Manao. “Angkanisasi Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Dalam Konteks Undang- Undang Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Hukum Peratun 2, no. 1
(2019): 1 – 10. https://doi.org/10.25216/peratun.212019.1-10. Hali k, Abdul. “Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri.” Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 7, no. 2 (2015): 131 – 48. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.131-148.
Herlina, Nina. “Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 7, no. 2 (2019): 1 – 14. http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2917. Islamiyati, Islamiyati. “Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf.” Administrative & Governance Journal 2, no. 1 (2019): 1 – 18. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.1-18.
Kumara, Dedek. “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan.” Journal of Government & Civil Society 2, no. 1 (2018): 63 – 87. http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.762.
Kurniawan, Robi Cahyadi. “Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 3 (2017): 569 – 86. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794.
Leman, Muhammad Yusuf. “Fungsi Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah 19, no. 1 (2019): 97 – 113. https://doi.org/10.33592/pelita.Vol19.Iss1.70.
Mukhlish. “Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” Jurnal Konstitusi 7, no. 2 (2010): 67 – 98. https://doi.org/10.31078/jk%25x. Nalle, Victor Imanuel. “Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2016): 1 – 16. https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.
Nursadi, Harsanto. “Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana.” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 1 (2018): 111 – 36. http://dx.doi.org/10.21143/.vol48.no1.1598.
Putri, Wirda Eka, Rahmat Rahmat, and Junindra Martua. “Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara.” Jurnal Pionir Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyrakat 5, no. 4 (2019): 236 – 43. https://doi.org/10.36294/pionir.v5i4.928.
Rahmad, Said Syahrul. “Aspek Hukum Penegakan Administrasi.” Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 2, no. 1 (2018): 73 – 77. https://doi.org/10.35308/jic.v2i1.667.

## Buku
Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Nugroho, Andrianto Dwi. Hukum Pidana Pajak Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.