## ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN PROTEKSI BANJAR DINAS UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET PADA BUMDes KARYA SARI DESA PAKISAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
Luh Lestari 1 , Lulup Endah Tripalupi 2 , Iyus Akhmad Haris 3
Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail:liilalestari0893@gmail.com 1 , lulup_tripalupi@yahoo.com 2 , iyus.haris@gmail.com 3

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sistem  pengendalian  internal  dan  efektivitas sistem pengendalian internal dengan proteksi banjar dinas dalam mencegah kredit macet pada  BUMDes  Karya  Sari  desa  Pakisan.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif.  Data  dikumpulkan  dengan  metode  wawancara  dan  dokumentasi dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem pengendalian internal  pada  BUMDes  Karya  Sari  cukup  baik.  Hal  ini  dilihat  dari  analisis kelima unsur sistem pengendalian internal dimulai dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian,  penaksiran  risiko,  informasi  dan  komunikasi,  dan  pengawasan  kinerja. Sedangkan efektivitas sistem  pengendalian internal  dengan  proteksi banjar  dinas  dalam mencegah kredit macet cukup efektif dengan rata-rata persentase sebesar 86,83%.
Kata kunci : banjar  dinas, BUMDes, efektivitas, sistem pengendalian internal .

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  internal  control  system  and  effectiveness  of  internal control system  with  banjar dinas protection in  preventing bad loans  at  the  village-owned enterprises  of  Karya  Sari      at  Pakisan  village.  This  type  of  research  is  qualitative descriptive  research.  Data  was  collected  by  interview  and  documentation method  using qualitative analysis. The results showed that the internal control system on village-owned enterprises  of  Karya  Sari  is  good  enough.  This  is  seen  from  the  analysis  of  the  five elements  of  the  internal  control  system  starting  from  the  control  environment,  control activities,  risk  assessment,  information  and  communication,  and  supervision  of performance.  W hile  the  effectiveness  of  internal  control  system  with  banjar  dinas protection  in  preventing  bad  loans  is  quite  effective  with  the  average  percentage  of 86.83%.
Keywords: banjar dinas, village-owned enterprises , effectiveness, internal control system

## PENDAHULUAN
Pemerintah Provinsi Bali telah
melakukan beberapa upaya melalui  strategi dan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan          dan          pengurangan
kemiskinan.   Hal    tersebut    tertuang    dalam visi  Program  Bali  Mandara  Jilid  II,  yang dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah  (SPKD).  Sejalan  dengan  kebijakan
e-ISSN  : 2599-1426
tersebut,  sejak  tahun  2012,  Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan Program/Kegiatan  Gerakan  Pembangunan Desa  Terpadu  Mandara/Gerbang  Sadu
Mandara menjadi wadah bersama masyarakat  pedesaan  dalam  membangun diri  dan  lingkungannya  secara  mandiri  dan partisipatif.
Pengendalian         internal         adalah seperangkat  kebijakan  dan  prosedur  untuk melindungi        asset        dan        kekayaan perusahaan  dari  segala  bentuk  tindakan penyalahgunaan,    menjamin    tersedianya informasi    akuntansi    yang    akurat    dan memadai, serta memastikan seluruh ketentuan    hukum    dan    kebijakan manajemen  telah  dipatuhi  sebagaimana mestinya oleh setiap karyawan.
Menurut   (Johnshon,   2003   :   373), “sistem  pengendalian  internal  mempunyai ruang  lingkup  yang  sangat  luas,  tidak  saja mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan,  tetapi  sangat  luas  sampai  pada setiap aspek operasi perusahaan ”. Sedangkan menurut  Mulyadi  (2001),  sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi,      metode      dan      ukuran-ukuran yang  dikoordinasi  untuk  menjaga  kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan  data  akuntansi,  mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Menurut   (Halim,   2001:197),   bahwa, “struktur    pengendalian    internal    adalah rangkaian  proses  yang  dijalankan  entitas, yang  mana  proses  tersebut  mencangkup kebijakan    dan    prosedur    sistematis, bervariasi  dan  memiliki  tujuan  utama ”. Dengan     adanya     sistem     pengendalian intern,  membuat  segala  aktivitas  dapat dikontrol    dengan    baik    karena    sistem pengendalian  intern  merupakan  kebijakan dan  struktur  sebagai  tambahan  terhadap pengendalian  sistem  akuntansi  yang  telah diciptakan oleh manajemen dengan keyakinan  bahwa  tujuan  perusahaan  akan tercapai.  Oleh  karena  itu,  BUMDes  Karya Sari  harus  merancang  sistem  pengendalian internal dalam memberikan kredit.
Menurut   Committee   of   Sponsoring Organizations (COSO) “pengendalian internal   diartikan   sebagai   suatu   sistem, struktur           atau           proses           yang
diimplementasikan  oleh  dewan  direktur perusahaan, manajemen dan personil lainnya,  yang  didesain  untuk  menghasilkan penilaian  rasional  sebagai  upaya  mencapai sasaran  pengendalian  serta  memberikan jaminan  yang  wajar ”  (Husein,  2005:  121). Lima komponen  dalam model pengendalian COSO (Committee of Sponsoring Organizations) adalah lingkungan
pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran    resiko,    informasi    dan komunikasi,  serta  pengawasan  (Diana  dan Setiawati, 2011).
Menurut  Handoko  (2000)  efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan,       semakin       besar       kontribusi (sumbangan) output terhadap  pencapaian tujuan,   maka   semakin   efektif   organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil),  program,  atau kegiatan  yang  dinilai  efektif  apabila output yang  dihasilkan  dapat  memenuhi  tujuan yang  diharapkan.  Efektivitas  berfokus  pada outcome (hasil),  program,  atau  kegiatan yang  dinilai  efektif  apabila  output  yang dihasilkan  dapat  memenuhi  tujuan  yang diharapkan.    Menurut    Kurniawan    (2005: 109) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan     tugas,     fungsi     (operasi kegiatan    program    atau    misi)    dari    pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya  tekanan  atau  ketegangan  diantara pelaksanaanya.  Berdasarkan  penjelasan diatas   maka   dapat    disimpulkan   bahwa efektivitas  adalah  ukuran  yang  menyatakan seberapa  jauh  target  atau  sasaran  yang telah    dicapai    dalam    suatu    program, kegiatan atau organisasi.
Efektivitas     akan     mengukur     rasio keberhasilan  sistem  pengendalian  internal yang  diterapkan  pada  BUMDes  Karya  Sari dalam  mencegah  kredit  macet.  Semakin besar  rasionya,  maka  akan  semakin  efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan. Standar minimal resiko keberhasilan adalah 90% - 100%.
Menurut   UU   No.   6   Tahun   2014 tentang desa, Pasal 67 bab VI, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat   berdasarkan   hak   asal-usul, adat  istiadat,  dan  nilai  sosial  budaya masyarakat  desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)   adalah   lembaga   usaha   desa
e-ISSN  : 2599-1426
yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk    berdasarkan    kebutuhan    dan potensi  desa.  BUMDes      merupakan  suatu lembaga  keuangan  yang  mana  tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman  kredit  kepada  masyarakat  yang membutuhkan  untuk  menjalankan  suatu usahanya.  Selain  itu,  BUMDes  juga  bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan  ekonomi  masyarakat  desa. Oleh  karena  itu,  keberadaan  BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa.
Dinyatakan  di  dalam  undang-undang bahwa   BUMDes   dapat   didirikan   sesuai dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  Apa yang   dimaksud   dengan “kebutuhan   dan potensi    desa ‟‟    adalah    kebutuhan masyarakat        terutama        dalam        hal pemenuhan  kebutuhan  pokok;  tersedia sumberdaya    desa    yang    belum dimanfaatkan    secara    optimal    terutama kekayaan  desa  dan  terdapat  permintaan dipasar;   tersedia   sumber   daya   manusia yang  mampu  mengelola  badan  usaha sebagai  asset  penggerak  perekonomian masyarakat,  serta  adanya  unit-unit  usaha yang  merupakan  kegiatan  ekonomi  warga masyarakat   yang   dikelola   secara   parsial dan   kurang   terakomodasi   (Pusat   Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).
BUMDes Karya Sari merupakan suatu badan  usaha  yang  ada  di  Desa  Pakisan yang     dikelola     oleh     masyarakat     dan pemerintah    desa,    dalam    upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk    berdasarkan    kebutuhan    dan potensi  desa.  Sumber  modal  dari  BUMDes Karya  Sari  berasal  dari  setengah  dana Gerbang Sadu Mandara. Tujuan utama dari program  Gerbang  Sadu  Mandara  adalah untuk  mengentaskan  kemiskinan  ditingkat pedesaan. Pada BUMDes Karya Sari hanya mampu  mempunyai  satu  unit  usaha  yaitu usaha  simpan  pinjam.  Hal  ini  disebabkan karena  keterbatasan  tempat  dan  lokasi BUMDes  yang  kurang  strategis  untuk membuka  unit  usaha  lain.  Sejalan  dengan tujuan  dari  adanya  BUMDes  yaitu  untuk mengentaskan  kemiskinan,  maka  yang menjadi target atau sasaran dari pemberian
kredit  adalah  masyarakat  miskin,  sehingga masyarakat  miskin  mendapat  modal  dan memiliki  peluang  untuk  membuka  usaha sendiri.  BUMDes  Karya  Sari  merupakan salah  satu  asset  dan  sumber  pendapatan desa  sehingga  memerlukan  pengelolaan yang  baik  oleh  pengurus  dan  badan pengawas. Pengawasan kredit yang memadai,  baik  secara  internal  maupun eksternal  perlu  dimilki  oleh  BUMDes  guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang  oleh  berbagai  pihak  dan praktik- praktik keuangan
yang dapat
mempengaruhi kesehatan BUMDes. Pemberian    kredit    merupakan    kegiatan utama  dari  BUMDes  Karya  Sari  yang mengandung  resiko  paling  tinggi  dan  dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan  dari  BUMDes  Karya  Sari. “Setiap  lembaga  yang  memberikan  fasilitas kredit    harus    melaksanakan    pengawasan dan  pengendalian  terhadap  pemberian kredit ”  (Hery,  2014:66).  Salah  satu  resiko yang  paling  sering  terjadi  dalam  pemberian kredit    adalah    adanya    kredit    bermasalah atau  kredit  macet.  Untuk  menghindari adanya  kredit  macet,  sangat  diperlukan adanya pengendalian internal kredit dengan maksud dapat menjaga pengelolaan kekayaan  organisasi,  mengecek  ketelitian dan  dapat  mendorong  efisiensi  untuk mematuhi kebijakan manajemen.
Berkaca    dari    pengalaman    setiap lembaga   perkreditan   Desa   Pakisan   yang selalu  mengalami  pasang  surut  dalam permodalan            akibat            banyaknya permasalahan  kredit  macet,  pengelolaan BUMDes  Karya  Sari  hendaknya  harus mempertimbangkan   terlebih   dahulu   seluk beluk  tentang  nasabahnya.  Pertimbangan tersebut   didasarkan   atas   penilaian   yang dilakukan karena pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha yang memiliki  tingkat  resiko  yang  sangat  tinggi terhadap    kesehatan    BUMDes.    Sering terjadi kredit macet dalam perkreditan Desa Pakisan diakibatkan oleh sikap dari masyarakat  sendiri  yang  kurang  kooperatif dan hanya menuntut hak saja.
Untuk       mengamankan      pinjaman, penyertaan    jaminan    sangatlah    penting dalam  pemberian  kredit.  Namun  dalam praktiknya,    BUMDes    Karya    Sari    tidak
ktivitas     dirumuska n     sebagai
= 100%
mensyaratkan adanya jaminan dalam pemberian    kredit,    mengingat    tujuan BUMDes sendiri untuk mengentaskan kemiskinan.  Calon  debitor  hanya  perlu melengkapi  administrasi  dan  menyetujui surat  perjanjian  kredit.  Hal  ini  menjadikan BUMDes Karya Sari sangat riskan terhadap adanya  risiko  kredit  macet,  bahkan  kredit bermasalah  dengan  menjadikan  nasabah kurang bertanggungjawab dalam membayar    kreditnya.    Dalam    surat perjanjian  kredit  tersebut  hanya  diatur mengenai    sanksi    sanksi    yang    akan diberikan  jika  terlambat  membayar  ataupun tidak    membayar    angsuran    pinjaman. Adapun  jenis  sanksi  tersebut  meliputi pengenaan   denda    dan   sanksi    adat    dan dinas  (tidak  mendapat  pelayanan  di  banjar adat dan dinas serta bantuan sosial lainya). Untuk  mencegah  terjadinya  kredit  macet, BUMDes   Karya   Sari   melibatkan   peran banjar Dinas. Untuk mengatasi permasalahan  tersebut,  banjar  adat  yang ada  di  Desa  Pakisan  dengan  sepakat bersama  pemerintah  desa  bersama-sama berkomitmen  untuk  mendukung  BUMDes dengan memberikan  proteksi  bagi  BUMDes Karya Sari dalam menghadapi
permasalahan kredit macet dengan membuat aturan-aturan yang mengikat.
Menurut  Surpha  (2012),  banjar  adalah kelompok  masyarakat  yang  lebih  kecil  dari desa  adat  dan  menjadi  bagian  dari  desa adat  serta  merupakan  persekutuan  hidup sosial, baik dalam keadaan senang maupun susah.   Banjar   Dinas   adalah   organisasi pemerintah
di desa yang menyelenggarakan fungsi administratif, seperti  mengurus  kartu  tanda   penduduk, dan lain-lain persoalan kedinasan (pemerintahan).
Dengan  melibatkan  keberadaan  banjar dinas,  pengelolaan  BUMDes  Karya  Sari sangat   yakin   bisa   mencegah   terjadinya
Analisis  Efektivitas  Sistem  Pengendalian Internal   dengan   Proteksi   Banjar   Dinas dalam  Mencegah  Kredit  Macet  pada  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Karya  Sari  di Desa Pakisan ‟‟

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan  di  BUMDes  Karya  Sari  mengenai analisis    sistem    pengendalian    internal dengan proteksi banjar dinas dalam mencegah  kredit  macet  pada  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  wawancara, dan  dokumentasi.  Subjek  penelitian  adalah Ketua  dan  karyawan  BUMDes  Karya  Sari serta  Kepala  Desa  Pakisan.  Sedangkan objek    penelitian    adalah    BUMDes    Karya Sari.  BUMDes  Karya  Sari  Desa  Pakisan, Kecamatan     Kubutambahan.      Jenis      data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa data primer dan data sekunder.
Efektivitas     adalah     suatu     ukuran keberhasilan  atau  kegagalan  dari  informasi dalam  mencapai  suatu  tujuan.  Efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat kolektabilitas  kredit  dengan  tujuan  atau target  yang  telah  ditetapkan  pada  BUMDes Karya Sari. Dalam penelitian ini yang diukur efektivitasnya  adalah  besarnya  target  kredit tertagih  dengan  besarnya  kredit  terealisasi. Rasio     efe berikut.

## (1)
Berikut ini disajikan tablel kriteria rasio efektivitas. Tabel 1. Kriteria rasio efektivitas kredit   macet  meskipun  dalam   pemberian Presentase Kriteria kreditnya tidak mensyaratkan collateral atau jaminan kepada debitor. Berdasarkan permasalahan  tersebut,  terlihat  seperti keefektifan  dalam  mencegah  kredit  macet dengan   melibatkan   banjar   dinas.   Oleh sebab  itu,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian    pada    BUMDes    Karya    Sari dengan   mengambil   judul   penelitian   : „‟
Efektivitas >100%                        Sangat Efektif 90 – 100%                  Efektif
80 – 89%                    Cukup Efektif 60 – 79%                    Kurang Efektif
<60%                          Tidak Efektif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
e-ISSN  : 2599-1426
Sistem  pengendalian  internal  dengan proteksi   banjar   dinas   dalam   mencegah kredit  macet  pada  BUMDes  Karya  Sari sudah dilakukan dengan cukup optimal. Hal ini  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  yang telah  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  pihak BUMDes  dilihat  dari  unsur-unsur  sistem pengendalian    internal    yang    telah diterapkan. Dilihat dari hasil evaluasi unsur- unsur  sistem  pengendalian  yang  sudah dilakukan  oleh  pihak  BUMDes  itu  sendiri. Dimulai dari Lingkungan pengendalian yang sudah  cukup  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari filosofi  manajemen,  Dilihat  dari  filosofi manajemen  dan  gaya  operasi,  manajemen bertanggung  jawab  untuk  menyusun  kode etik perusahaan dan memperlakukan setiap karyawan  dengan  adil  dan  dengan  hormat. Pada  BUMDes  Karya  Sari,  ketua  BUMDes yang  menjalankan  peran  sebagai  manajer selalu  memberikan  contoh  perilaku  etis kepada  karyawannya.  Beliau  selalu  datang tepat  waktu  dan  tegas  dalam  setiap pengambilan keputusannya. Setiap karyawan  diperlakukan  secara  adil  dan hormat  tanpa  membedakan  gender  dan status  dari  karyawan.  Para  karyawan ditekankan  agar  selalu  ramah  dalam melayani  nasabah.  Meskipun  BUMDes Karya  Sari  tidak  memiliki  kode  etik  yang disusun secara tertulis, ketua dan karyawanya senantiasa untuk selalu menjaga  nama  baik  BUMDes  Karya  Sari dengan    memberikan    pelayanan    yang optimal    terhadap    masyarakat    Desa Pakisan.
Komitmen  terhadap  integritas  dan  nilai etika dapat dilihat dari kemampuan manajemen  untuk  menciptakan  budaya organisasi    yang    menekankan    pada integritas dan nilai-nilai etika.    Perilaku etis atau  tidak  etis  manajer  dan  karyawan berdampak  besar  terhadap  keseluruhan pengendalian internal. Hal ini sudah diterapkan    oleh    BUMDes    Karya    Sari dengan  melihat  budaya  organisasi  yang cukup    baik.    Dapat    dilihat    dari    tindakan ketua BUMDes yang proaktif untuk memastikan  bahwa  semua  karyawannya benar-benar  sadar  akan  standar  perilaku yang  etis  dengan  memberikan  teguran kepada    karyawan    yang    menunjukkan tanda-tanda   perilaku   tidak   etis,   misalnya
karyawan  yang  terlambat  datang,  maupun karyawan  yang  kurang  fokus  terhadap pekerjaannya.  Ketua  BUMDes  juga  selalu mengambil  keputusan  dengan  berpegang pada  nilai-nilai  etika  meskipun  menghadapi keputusan  yang  sulit.  Komitmen  terhadap kompetensi  pada  suatu  organisasi  dapat dilihat  dari  bagaimana  manajemen  dalam merekrut  karyawan  yang  kompeten  dan dapat dipercaya guna mendorong kreatifitas dan   inisiatif   dalam   menghadapi   kondisi yang dinamis.
Pada  BUMDes  Karya  Sari  komiten terhadap  kompetensi  ini  sudah  dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perekrutan karyawan yang dilakukan langsung      oleh      Kepala      Desa      Pakisan.
Kepala Desa
Pakisan tidak menyalahgunakan  wewenangnya  dengan merekrut  sembarang  orang.  Komitmen terhadap  Dewan  direksi  bertanggung  jawab untuk memilih komite audit yang beranggotakan orang-orang dari luar perusahaan.  Tugas  komite  audit  adalah memantau  akuntansi  perusahaan  serta praktik dan kebijakan laporan keuangan.
Pendamping    yang    merupakan    pihak dari  luar  Desa  Pakisan  ditunjuk  langsung dari  pihak  Gubernur.  Pendamping  bertugas untuk    mendampingi    dan    mengawasi praktik-praktik  akuntansi  pada  BUMDes Karya Sari. Pendamping merupakan tangan kanan  dari  pemerintah  Provinsi  Bali  yang bertugas  untuk  mengirim  laporan  keuangan fisik  langsung  kepada  Pemerintah  Provinsi Bali. Selain itu, pendamping juga memberikan  solusi-solusi  atas  masalah- masalah   yang   dihadapi   oleh   BUMDes Karya  Sari.  BUMDes  Karya  Sari  sudah memiliki  struktur  organisasi  yang  jelas dengan  pembagian  tugas  yang  sudah  jelas juga.  Tugas  dan  wewenang tersebut tertuang  dalam  Peraturan  Desa  Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng  No  4  Tahun  2012  tentang Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Desa  Pakisan.  Kebijakan  dan praktik  sumber  daya  manusia  meliputi perekrutan karyawan baru, orientasi karyawan    baru,    pelatihan    karyawan, motivasi  karyawan,  evaluasi  karyawan, promosi  karyawan,  kompensasi  karyawan, perlindungan karyawan,  dan  pemberhentian
karyawan.  BUMDes  Karya  Sari  sudah melaksanakan    kebijakan    dan    praktik sumber  daya  tersebut  dengan  optimal.  Hal tersebut dibuktikan pada manajemen BUMDes  dengan  mengikuti  petunjuk  teknis pelaksanaan  BUMDes  dari  Pemerintah Provinsi Bali, yaitu dengan  merekrut karyawan  sesuai  dengan  jumlah  minimal. Jumlah  minimal  karyawan  termasuk  ketua adalah  empat  orang,  terdiri  dari  dua perempuan   dan   dua   laki-laki.   BUMDes Karya  Sari  mengambil  jumlah  minimal tersebut  untuk  meningkatkan  kesejahteraan karyawan  karena  gaji  yang  didapatkan karyawan    sebesar    25%    dari    laba operasional  BUMDes  Karya  Sari,  dimana 25%      dari      laba      tersebut      akan     dibagi sebanyak  jumlah  karyawan  dengan  porsi sesuai dengan jabatan tanggung jawabnya. Karyawan  juga  dipastikan  bekerja  dalam lingkungan  kerja  yang  aman  dan  sehat dengan  dibuatkannya  sebuah  kantor  yang nyaman  untuk  operasional  BUMDes  Karya Sari.
Aktivitas  pengendalian  pada  BUMDes Karya  Sari  sudah  tergolong  optimal,  hal  ini dapat  dilihat  dari  setiap  dokumen  yang dikeluarkan  sudah  berisi  nomor  urut  cetak sebagai wujud pertanggung jawaban penggunaan  dokumen,  terdapat  pemisahan tugas  untuk  mengurangi  peluang  karyawan melakukan  pencurian  harta  dan  setiap transaksi  langsung  diotorisasi  oleh  ketua BUMDes.  Ketiga  adalah  penaksiran  risiko. Meskipun  penaksiran  risiko  yang  dilakukan oleh  pihak  BUMDes  belum  optimal,  akan tetapi ketua dan  karyawan BUMDes berusaha  untuk  meminimalisasi  agar  tidak terjadi  kredit  macet.  Selanjutnya  untuk informasi  dan  komunikasi,  BUMDes  Karya Sari selalu menginformasikan dan mengkomunikasikan  laporan  keuangannya kepada  Kepala  Desa  Pakisan  dan  seluruh elemen masyarakat desa Pakisan.
BUMDes  Karya  Sari  tidak  menjurnal setiap  transaksi  yang  ada  melainkan  hanya mencatat  secara  sederhana  pada  list angsuran,  drop  pinjaman  ataupun  drop bulanan.  Dari  data  tersebut  akan  dibuatkan laporan    berupa    neraca.    Setiap    akhir periode, BUMDes Karya Sari akan menginformasikan  laba  yang  diperoleh  dan membagikan    sisa    hasil    usaha    kepada
masing-masing    banjar    dinas    dan pemerintah  desa. Pengawasan  kinerja karyawan  dilakukan  oleh  ketua  BUMDes, yaitu  dengan  memperhatikan  cara  kerja karyawanya  kemudian  mengevaluasi  serta mengoreksinya.  Supervisi  tidak  dilakukan secara  optimal  karena  BUMDes  Karya  Sari telah  memiliki  pemisahan  tugas  yang  jelas serta    karyawan    BUMDes    Karya    Sari memiliki  kesadaran  penuh  akan  tugas- tugasnya dan selalu menjunjung tinggi nilai- nilai  etika  dalam  organisasi  BUMDes. Akuntansi  pertanggung  jawaban  BUMDes Karya    Sari    dilakukan    dengan    dua    cara, yaitu dengan mengupload laporan keuangannya  ke  website  Gerbang  Sadu Mandara    dan    memberikan    laporan keuangan kepada pendamping untuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali.
Sistem  pemberian  kredit  kepada  para calon  nasabah  pada  BUMDes  Karya  Sari masih    tergolong    sangat    sederhana. Prosedur  pemberian  kredit  diawali  dengan kedatangan  calon  nasabah  ke  BUMDes Karya  Sari  yaitu  bagian  administrasi  untuk meminta Surat Permohonan Pinjaman (SPP).    SPP    ini    berisikan    informasi mengenai  identitas  calon  nasabah  dan penanggung,  rencana  penggunaan  dana, sumber  penghasilan  atau  pengembalian, serta    jaminan    kredit.    Data    mengenai jaminan  kredit  akan  dikosongkan  karena sampai      saat      ini,      semua     kredit      yang diberikan  oleh  BUMDes  Karya  Sari  masih belum menggunakan jaminan dengan maksud  agar  tidak  memberatkan  calon nasabah.  Hal  ini  berkaitan  dengan  tujuan utama  dari  BUMDes  untuk  memberantas kemiskinan di Desa Pakisan. Surat permohonan  pinjaman  akan  diotorisasi  oleh kelian  banjar  yang  bersangkutan,  Kepala Desa,  dan  Ketua  BUMDes.  Disetujui  atau tidaknya  kredit  yang  diajukan  bergantung pada kelian banjar dan kepala Desa. Kelian banjar  akan  menganalisis  karakter  calon debitur  berdasarkan  kehidupan  keseharian mereka  dan  kebiasaan  calon  debitur  di banjar  dinas.  Apabila  calon  debitur  tidak memiliki  sangkutan  utang  piutang  di  banjar dinas,  maka  surat  permohonan  kreditnya akan  disetujui  dan  ditandatangani.  Setelah kelian  banjar  dinas  menyetujuinya,  SPP akan  diteruskan  kepada  kepala  Desa  untuk
e-ISSN  : 2599-1426
dianalisis  kelayakannya.  Jika  calon  debitur merupakan  orang  yang  rajin  bekerja, memiliki  karakter  yang  baik  di  mata masyarakat,  dan  tidak  suka  berjudi,  maka kepala  Desa  akan  menandatangani  Surat Permohonan Pinjaman calon debitur. Selanjutnya calon debitur akan memberikan SPP tersebut kepada Ketua BUMDes untuk ditandatangani. Ketua BUMDes akan menugaskan  sekretaris  untuk  mencetak Surat Perjanjian Kredit.
Tahap    selanjutnya    adalah    mengisi Surat Perjanjian Kredit (SPK) dengan Ketua BUMDes  sebagai  pihak  I  (pertama)  dan peminjam  serta  penanggungnya  menjadi pihak    II    (kedua).    Dalam    SPK    ini dicantumkan  beberapa  ketentuan,  yaitu BUMDes Karya Sari memberikan tambahan modal  kerja  untuk  melaksanakan  usaha dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Surat  perjanjian  kredit  ini  diotorisasi  oleh Ketua   BUMDes   dan   juga   menyertakan tanda  tangan  dari  pihak  II  yaitu  peminjam dan penanggungnya. Selanjutnya bendahara  akan  mengeluarkan  kwitansi pengeluaran  kredit  sebesar  jumlah  kredit yang disetujui sebanyak satu rangkap untuk diarsip  oleh  BUMDes  Karya  Sari.  Bagian
Administrasi/Rekap akan mencatat transaksi  pada  Drop  Pinjaman  di  Komputer sedangkan bagian kasir/bendahara mencatat  transaksi  pada  Drop  Pinjaman secara  manual.  Kemudian  debitur  akan menerima  uang  sebesar  jumlah  kredit  yang disetujui  dan debitur  akan diberikan  sebuah Kartu    Angsuran    untuk    mencatat pembayaran  kredit  setiap  bulannya.  Saat pembayaran,  debitur  mendatangi  kantor BUMDes    Karya    Sari    dengan    membawa kartu  angsuran  kemudian  bendahara  dan staf administrasi masing-masing akan mencatat  pembayaran  tersebut  pada  drop bulanan secara manual dan di komputer.
Efektivitas sistem pengendalian internal dengan     proteksi     banjar     adat     dalam mencegah    adanya    kredit    macet    pada BUMDes  Karya  Sari  akan  dinilai  dengan membandingkan   realisasi   kredit   dengan target   kredit   tertagih.   Tingkat   efektivitas dapat diketahui dengan melakukan perhitungan  rasio  efektivitas,  suatu  usaha dikatakan  efektif  apabila  proses  kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.  Ringkasan  target  kredit   pokok dan  realisasi  kredit  pokok  serta  analisis ekektivitasnya  dapat  dilihat  pada  tabel  2.
Tabel 2. Ringkasan list angsuran bulanan BUMDes Karya Sari per Maret 2017 (dalam rupiah)
Banjar Adat Target Kredit Pokok Tertagih (Rp) Realisasi Kredit pokok (Rp) Persentase      Kategori Kelandis Rp 16,120,000 Rp 11,768,000 87.02%            Cukup Efektif Mengandang Pakisan Rp 11,630,000 Rp 51,514,000 Rp  9,740,000 Rp  44,226,000 83.84%            Cukup Efektif 85.85%            Cukup Efektif Tegehe Rp 66,556,000 Rp  59,487,000 89.37%            Cukup Efektif Sangburni Rp 26,968,000 Rp  24,796,000 91.94%            Efektif Total Presentase Rp 172,788,000 Rp 150,017,000 86.83 %           Cukup Efektif realisasi kredit     pokok     sebesar Rp. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pada   Banjar   Dinas   Kelandis,   BUMDes Karya  Sari  menargetkan  pokok  kredit tertagih sebesar Rp. 16.120.000. Dari target tersebut    pada    Banjar    Dinas    Kelandis,
11.768.000.     Setelah     dihitung     dengan analisis   efektivitas   didapatkan   hasil   yang menunjukkan  tingkat  efektivitas  mencapai 87,02   %.   Berdasarkan   kriteria   penelitian efektivitas   yang   dipakai   acuan   peneliti,
e-ISSN  : 2599-1426
dapat dikatakan bahwa pada  Dusun Kelandis  efektivitas  sistem  pengendalian internal dengan proteksi banjar dinas dalam kriteria cukup efektif, karena tingkat efektivitasnya pada kisaran 80 - 89%.
Pada  Banjar  Dinas  Mengandang, BUMDes  Karya   Sari   menargetkan  pokok kredit tertagih sebesar Rp. 11.630.000. Dari target     tersebut     pada     Banjar     Dinas Mengandang,    realisasi    kredit    pokok sebesar  Rp.  9.740.000.  Setelah  dihitung dengan analisis efektivitas didapatkan hasil yang menunjukkan tingkat efektivitas mencapai   83,34   %.   Berdasarkan   kriteria penelitian  efektivitas  yang  dipakai  acuan peneliti,    dapat    dikatakan   bahwa   pada Banjar     Dinas     Mengandang     efektivitas sistem pengendalian internal dengan proteksi  banjar  dinas  dalam  kriteria  cukup efektif,  karena  tingkat  efektivitasnya  pada kisaran  dibawah  80  -  89%.  Pada  Banjar Dinas Pakisan, BUMDes Karya Sari menargetkan  pokok  kredit  tertagih  sebesar Rp.  51.514.000.  Dari  target  tersebut  pada Banjar Dinas Pakisan, realisasi kredit pokok sebesar  Rp.  44.226.000.  Setelah  dihitung dengan  analisis  efektivitas  didapatkan  hasil yang menunjukkan tingkat efektivitas mencapai   85,85   %.   Berdasarkan   kriteria penelitian  efektivitas  yang  dipakai  acuan peneliti,    dapat    dikatakan    bahwa    pada Banjar  Dinas  Pakisan  efektivitas  sistem pengendalian  internal  dengan  proteksi banjar  dinas  dalam  kriteria  cukup  efektif, karena  tingkat  efektivitasnya  pada  kisaran dibawah 80 - 89%.
Pada  Banjar  Dinas  Tegehe,  BUMDes Karya  Sari  menargetkan  pokok  kredit tertagih sebesar Rp. 66.566.000. Dari target tersebut  pada  Banjar  Dinas  Pakisan, realisasi     kredit     pokok     sebesar     Rp. 59.487.000.    Setelah    dihitung    dengan analisis  efektivitas  didapatkan  hasil  yang menunjukkan  tingkat  efektivitas  mencapai 89,87  %.  Berdasarkan  kriteria  penelitian efektivitas   yang   dipakai   acuan   peneliti, dapat  dikatakan  bahwa  pada  Banjar  Dinas Tegehe  efektivitas  sistem  pengendalian internal dengan proteksi banjar dinas dalam kriteria     cukup     efektif,     karena     tingkat efektivitasnya  pada  kisaran  dibawah  80  - 89%.
Pada     Banjar      Dinas     Sangburni,
BUMDes  Karya  sari  menargetkan  pokok kredit tertagih sebesar Rp. 26.968.000. Dari target tersebut pada Banjar Dinas Sangburni,  realisasi  kredit  pokok  sebesar Rp.  24.796.000.  Setelah  dihitung  dengan analisis  efektivitas  didapatkan  hasil  yang menunjukkan  tingkat  efektivitas  mencapai 91,94  %.  Berdasarkan  kriteria  penelitian efektivitas   yang   dipakai   acuan   peneliti, dapat  dikatakan  bahwa  pada  Banjar  Dinas Sangburni  efektivitas  sistem  pengendalian internal dengan proteksi banjar dinas dalam kriteria efektif, karena tingkat efektivitasnya  pada  kisaran  dibawah  90 - 100%.

## Pembahasan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui metode wawancara, BUMDes  Karya  Sari  sudah  melaksanakan sistem  pengendalian  internal  dengan  baik. Hal    ini    dapat    dilihat    dari    hasil    evaluasi unsur-unsur  sistem  pengendalian  yang sudah  dilakukan  oleh  pihak  BUMDes  itu sendiri. Dimulai dari lingkungan pengendalian  yang  sudah  cukup  baik.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  filosofi  manajemen, komitmen terhadap nilai-nilai etika dan gaya operasi,  komitmen  terhadap  kompetensi, struktur      organisasi      dan      integritas     dari Kepala  BUMDes  dan  karyawannya  yang sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat  desa  Pakisan  untuk  kenyaman dan  kelancaran  aktivitas  BUMDes  Karya Sari. Kemudian dilihat dari aktivitas pengendalian  pada  BUMDes  Karya  Sari sudah tergolong optimal, hal ini dapat dilihat dari   setiap   dokumen   yang   dikeluarkan sudah    berisi    nomor    urut    cetak    sebagai wujud  pertanggung  jawaban  penggunaan dokumen,  terdapat  pemisahan  tugas  untuk mengurangi  peluang  karyawan  melakukan pencurian  harta  dan  setiap  transaksi langsung  diotorisasi  oleh  ketua  BUMDes. Ketiga  adalah  penaksiran  risiko.  Meskipun penaksiran  risiko  yang  dilakukan  oleh  pihak BUMDes  belum  optimal,  akan  tetapi  ketua dan  karyawan  BUMDes  berusaha  untuk meminimalisasi  agar  tidak  terjadi  kredit macet.  Selanjutnya  untuk  informasi  dan komunikasi,    BUMDes    Karya    Sari melaporkan   laporan   keuangannya   setiap
bulan  beserta masalah  dan hambatan  yang dihadapi  dengan  pihak  pemerintah  desa Pakisan.  Kemudian  yang  terakhir  adalah pengawasan  kinerja.  Pengawasan  kinerja karyawan  dilakukan  oleh  ketua  BUMDes, yaitu  dengan  memperhatikan  cara  kerja karyawanya  kemudian  mengevaluasi  serta mengoreksinya.  Supervisi  tidak  dilakukan secara  optimal  karena  BUMDes  Karya  Sari telah  memiliki  pemisahan  tugas  yang  jelas serta    karyawan    BUMDes    Karya    Sari memiliki  kesadaran  penuh  akan  tugas- tugasnya.
Sistem  pemberian  kredit  kepada  para calon  nasabah  pada  BUMDes  Karya  Sari masih tergolong sangat sederhana. Diawali dengan   kedatangan   calon   nasabah   ke BUMDes  Karya  Sari  dengan  membawa persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian  calon  nasabah  meminta  Surat Permohonan  Pinjaman  (SPP)  pada  bagian administrasi.  Setelah  SPP  yang  diajukan disetujui  oleh  Kepala  BUMDes  Karya  Sari, calon  nasabah  diwajibkan  untuk  mengisi Surat Perjanjian Kredit (SPK). Surat perjanjian  kredit  ini  diotorisasi  oleh  Ketua BUMDes  dan  juga  menyertakan  tanda tangan  dari  pihak  II  yaitu  peminjam  dan penanggungnya.  Selanjutnya  bendahara akan  mengeluarkan  kwitansi  pengeluaran kredit  sebesar  jumlah  kredit  yang  disetujui sebanyak  satu  rangkap  untuk  diarsip  oleh BUMDes Karya Sari.
Berdasarkan    penelitian    yang    telah dilakukan       penulis       melalui       metode dokumentasi,   proteksi   dari   banjar   dinas sudah cukup  efektif  dalam mencegah kredit macet.  Efektifitas  sistem  pengendalian internal dengan proteksi banjar dinas sudah dalam  kategori  cukup  efektif  dilihat  dari perbandingan  target  pokok  kredit  dengan realisasi  pokok  kredit.  Meskipun  tidak  ada tingkat  efektivitas  berada  dalam  tingkat sangat   efektif   atau   berada   dalam   angka 100%,  hal  ini  disebabkan  karena  kurang maksimalnya  komunikasi  dan  kerjasama antar  pegawai  BUMDes  dengan  pemeritah desa  dan  kelian  banjar  adat  dalam memberikan pelayanan terhadap para debitur.  Sanksi  yang  telah  disepakati terkadang dilanggar sendiri oleh pemerintah desa  dan  kelian  banjar  yang  bersangkutan karena   timbulnya   rasa   kasihan   terhadap
para  debitur.  Adapun  persentase  tingkat efektifitas  target  kredit  tertagih  dengan realisasi  kredit  pada  lima  banjar  adat  yang ada  di  Desa  Paksian  ialah,  Dusun  Kelandis (87,02%),  Dusun  Mengandang  (83.84%), Dusun  Pakisan  (85.85%),  Dusun  Tegehe (89.37%), dan Dusun Sangburni (91.94%).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan   hasil   penelitian   yang telah  dilakukan  pada  BUMDes  Karya  Sari Desa  Pakisan,  Kecamatan  Kubutambahan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian  internal  pada  BUMDes  Karya Sari  dikatakan  cukup  baik,  karena  BUMDes Karya  Sari telah  memiliki lingkungan pengendalian yang baik, yaitu ketua BUMDes  yang  memiliki  fungsi  sebagai manajer    mampu    memberikan    contoh budaya organisasi yang baik serta berkomitmen terhadap kompetensi kerjanya.  BUMDes  Karya  Sari  sudah memiliki  struktur  organisasi,  penetapan otorisasi,  dan  pemisahan  tugas  yang  jelas serta kebijakan praktik sumber daya manusia  dalam  merekrut  karyawannya. Dokumen    yang    digunakan    dalam pemberian    kredit    cukup    memadai. Efektivitas  sistem  pengendalian  internal dengan proteksi banjar dinas dalam mencegah  kredit  macet  pada  BUMDes Karya  Sari  terbukti  cukup  efektif,  karena dari  total  kredit  per  Maret  2017  sebesar Rp.322.805.000.  Sedangkan            yang termasuk  dalam  kategori  kredit  bermasalah sebesar  Rp.172.788.000  dari  total  kredit dengan  rasio  total  persentase  efektivitas mencapai  87,39%.  Dari  jumlah  kredit bermasalah  tersebut,  tidak  terdapat  kredit yang  termasuk  kredit  macet,  melainkan kredit  kurang  lancar  dan  kredit  diragukan saja.
Temuan  ini  sejalan  dengan  teori efektivitas yang disebutkan oleh Mardiasmo (2002:134)    efektivitas    adalah    ukuran berhasil       tidaknya      suatu       organisasi mencapai  tujuannya,  walaupun  dengan biaya    yang    lebih    besar    karena    disini efektivitasnya  hanya  melihat  apakah  suatu program  atau  kegiatan  telah  mencapai tujuan   yang   telah   ditetapkan.   Efektifitas merupakan salah satu kriteria yang digunakan    untuk   menilai   prestasi   kerja
suatu  pusat  pertanggung  jawaban  tertentu. Efektifitas  merupakan  kemampuan  untuk memilih  tujuan  yang  tepat  atau  peralatan yang   tepat   untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan,  menyangkut  bagaimana melakukan pekerjaan yang benar.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  yang  diperoleh dari  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat dikemukakan beberapa saran yaitu, Penerapan  sistem  pengendalian  internal pada  BUMDes  Karya  Sari  agar  tetap  di pertahankan dan lebih di  tingkatkan supaya proses  manajemen  pada  BUMDes  dapat berjalan    dengan    lancar    dan    untuk penaksiran    risiko    dalam    meminimalisir kredit  bermasalah  yang  masih  kurang optimal  sebaiknya  dibuatkan  cadangan kerugian  piutang  supaya  bisa  menutup kerugian  piutang  yang  tidak  tertagih  dan proses  penyaluran  kredit  bisa  berjalan lancar.
Dalam    pemberian    kreditnya,    pihak BUMDes bersama dengan pemerintah desa dan prajuru banjar adat agar bisa memberikan  pengawasan  dan  pembinaan terhadap  usaha  yang  dimiliki  oleh  debitur RTM,  sehingga  usaha  dari  debitur  ini berjalan lancar dan debitur mampu membayar  kewajibannya  di  BUMDes  Karya Sari  secara  tepat  waktu.  Bagi  peneliti selanjutnya diharapkan mampu
mengembangkan pembahasan
lebih
mendalam tentang penerapan sistem
pengendalian internal agar lebih meningkatkan generalisasi penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,    Kurniawan.    2005. Transformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta: BPFE.
Diana,  Anastasia  &  Lilis  Setiawati.  2011.
Sistem          Informasi          Akuntansi .
Yogyakarta: Andi. Halim, Abdul. 2001. Auditing Dasar – Dasar
Audit  Laporan  Keuangan .  Jilid  I  Edisi
Revisi.  Yogyakarta:  Universitas  Gajah Mada.
Handoko,      Hani.      2000. Manajemen Personalia      dan      Sumber      Daya
Manusia. Edisi  II.  Cetakan  Keempat
Belas. Yogyakarta: BPFE. Hery. 2014. Pengendalian Akuntansi Manajemen . Jakarta: PT Fajar
Interpratama Mandiri.
Husein,  Umar.  2005. Metode  Penelitian Untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis .
Jakarta: Grafindo Persada. Johson,   Boyton.   2003. Modern   Auditing .
Jilid    I.    Edisi    Ketujuh.    Jakarta:
Erlangga.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: Andi.
Mulyadi.   2001. Sistem   Akuntansi .   Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Presiden Republik      Indonesia.      2014.
Undang – Undang Republik Indonesia No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa . Jakarta. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan.  2007. Buku  Paduan Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Departemen    Pendidikan    Nasional: PP-RPDN.
Surpha,  I  Wayan.  2012. Seputar  Desa Pakeraman  dan  Adat  Bali .  Denpasar: PT. Offset BP Denpasar.