## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERUBAHAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN CIANJUR
Ayu Ayda Lestari 1 , Toto Kushartono 2 , Arlan Siddha 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  “Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah Daerah  Terhadap  Efektivitas  Perubahan  Jaringan  Trayek  Angkutan  Umum Di  Kabupaten  Cianjur”.  Latar  belakang  penelitian  ini  belum  efektifnya implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah.  Dapat  diidentifikasi  penelitian ini  mengenai  implementasi  kebijakan,  faktor    permasalahan,  dan  upaya yang  dilakukan    kebijakan  dalam  pelaksanaan  perubahan  jaringan  trayek angkutan  umum  di  Kabupaten  Cianjur.  Metodologi  penelitian  yang digunakan  survey  explanatif  dengan  pendekatan  kuantitatif.    Penelitian  ini dilakukan  di    Kantor  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Cianjur,Terminal Rawabango,  Terminal  Pasirhayam,  Pasar  Induk,  Jalan  Siliwangi,  Jalan  Dr. Muwardi.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  melalui survey, observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah probability sampling dengan simple random sampling . Teori yang digunakan adalah  teori  implementasi  kebijakan  dikemukakan  oleh  Mazmanian  serta Sabartier  dan  untuk  teori  efektivitas  dikemukakan  oleh  Siagian.  Hasil penelitian  yang  dilakukan  menunjukan  bahwa  tidak  ada  pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap efektivitas perubahan jaringan  trayek  angkutan  umum  di  Kabupaten  Cianjur  berbeda  dengan teori dari Mazmanian, Sabartier dan Siagian. Ditandai dengan karakterisitik masalah belum dapat teridentifikasi, kemudian daya dukung peraturan dan non peraturan yang dapat mempengaruhi proses pada implementasi belum dapat terlaksanakan dengan baik.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Efektivitas Perubahan Jaringan Trayek angkutan umum

## Abstract
The  title  of  this  research  is  :  "The  Effect  of  Local  Government  Policy Implementation  on  the  Effectiveness  of  Changes  in  the  Public  Transportation Route  Network  in  Cianjur  Regency".  The  background  of  this  research  is  the ineffective  implementation  of  local  government  policy.  This  research  used  an explanation  survey  with  a  quantitative  approach. This  research  was conducted  at  the  Cianjur  Regency  Transportation  Service  Office,  Rawabango
Terminal,  Pasirhayam  Terminal,  Main  Market,  Jalan  Siliwangi,  Jalan  Dr. Muwardi. Collecting data in this research is through survey, observation, and documentation.  The  sampling  technique  used  is  probability  sampling  with simple random sampling. The theory of this research is policy implementation from Mazmanian and Sabartier and for the theory of effectiveness by Siagian. The  results  of  the  research  showed  that  there  is  no  affect  of  the implementation  of  local  government  policy  on  the  effectiveness  of  changes  in the  network  of  public  transport  routes  in  Cianjur  Regency.  Marked  by  the characteristics of the problem can not be identified, then the carrying capacity of  regulations  and  non-regulations  that  can  affect  the  process  of implementation can not be implemented properly.
Keywords: Policy  Implementation,  Effectiveness  of  Changes  in  the  Public Transportation Route Network.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  telah  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indosesia  Tahun  1945.  Daerah yang  diberikan  kebebasan  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonom  dan  tugas  pembantuaan.  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan suatu  wujud  reformasi  otonomi  daerah  dalam  rangka  meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan,  pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan  mempertahankan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan  dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perkembangan  dinamika  dalam  sebuah  kegiatan  masyarakat  seirama dengan  tuntutan  era  globalisasi  dan  otonomi  daerah,  dengan  itu  kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan  mendasar  bagi  seluruh  masyarakat  umum,  yaitu  seperti  salah satu  perangkat  daerah  Kabupaten  Cianjur  yang  menyelenggarakan
ketertiban  umum  khususnya  ketertiban  transportasi  yang  dikelola  Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur melalui bidang angkutan.
Perkembangan  pada  suatu  kabupaten/kota  selalu  diiringi  dengan peningkatan kebutuhan transportasi salah satunya yaitu angkutan umum. Perekonomian di Kabupaten Cianjur yang meningkat menjadikan mobilitas pergerakan masyarakat Kabupaten Cianjur memerlukan penataan transportasi  yang  paling  mudah  yaitu  seperti  angkutan  umum.  Angkutan umum  merupakan  angkutan  yang  disediakan  untuk  kepentingan  umum dengan  sistem  bayar.  Pada  umumnya  masyarakat  menghendaki  adanya pelayanan yang optimal seperti kenyamanan, aman, cepat dan mudah. Dan Dinas Perhubungan juga ikut andil dalam mengelola sistem lalu lintas dan pengelolaan transportasi salah satunya pada bidang angkutan.

## Tabel 1
Data Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Cianjur
No Tahun Jumlah Angkutan Umum 1. 2015 1002 unit 2. 2016 1376 unit 3. 2017 1637 unit 4. 2018 1689 unit 5. 2019 1516 unit

## Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur 2019
Berkaitan  dengan  fenomena  tersebut    munculah  permasalahan  yaitu kebijakan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Cianjur  serta  dijalankan  oleh  masyarakat  khususnya  oleh  supir  angkutan umum area perkotaan, nyatanya tidak sesuai harapan yang diinginkan dan sangat  jauh  dari  kenyataannya  saat  di  lapangan.  Padahal  kebijakan tersebut  dikeluarkan  dengan  tujuan  yang  baik,  dan  diupayakan  untuk meningkatkan  mobilitas  perekonomian  dibidang  transportasi  khususnya pada supir angkutan umum.
Kebijakan  adalah  Serangkaian  keputusan  atau  tindakan-tindakan sebagai  akibat  dari  interaksi  terstruktur  dan  berulang  diantara  berbagai aktor,  baik  publik/pemerintah  maupun  privat/swasta  yang  terlibat berbagai  cara  dalam  merespon,  mengidentifikasikan,  dan  memecahkan suatu  masalah  yang  secara  politis  didefinisikan  sebagai  masalah  publik (Knoefel, dkk dalam Wahab, 2017). Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier dalam  (Agustino  2006)  mendefinisikan  implementasi  sebagai  pelaksanaan keputusan yang biasanya berbentuk undang-undang, dapat pula berbentuk perintah-perintah  atau  keputusan-keputusan  eksekutif  yang  penting  atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur pelaksanaannya.
Banyaknya  keluhan  dari  pihak  supir  angkutan  umum  karena kebanyakan masyarakat memilih untuk berjalan kaki dan memilih menaiki transportasi  online  yang  disebabkannya  rute  jaringan  trayek  yang  terlalu lama  jarak  tempuhnya  sehingga  rute  berputar-putar.  Para  supir  angkutan umum  juga  merasakan  rute  jaringan  trayek  yang  semakin  jauh  dan borosnya  bahan  bakar,  supir  angkutan  umum  mengalami  kerugian  yang amat  besar  karena  pendapatan  yang  berkurang  dan  pengeluaran  untuk bahan  bakar  yang  tinggi  sehingga  hal  terserbut  sungguh  tidak  sebanding dengan  pendapatan  yang  didapatkan.  Selain  itu  juga  tingkat  kemacetan yang  semakin  tinggi  karena  beberapa  jalan  dibuat  menjadi  satu  arah  yang
mengakibatkan angkutan umum mengetem dimana saja untuk mendapatkan penumpang.
Permasalahan-permasalahan  tersebut  timbul  dikarenakan  kurang optimalnya kebijakan pemerintah daerah berupa Keputusan Bupati Tentang Jaringan  Trayek  Dan  Alokasi  Angkutan  Penumpang  Umum.  Hal  tersebut terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:
a) Kejelasan  tujuan  sudah  jelas  tetapi  belum  terarah  karena  hal  ini  dilhat dari  pengelolaan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Cianjur  dalam pelaksanaan  tugasnya  yaitu  pengelolaan  pada  angkutan  umum  yang kurang optimal pada perubahan jaringan trayek angkutan umum;
b) Kejelasan  strategi,  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Cianjur  mengalami kesulitan  dan  sedikit  kendala  dalam  mengatur  teknik  rute  jaringan trayek angkutan umum;
c) Proses  analisis  dan  perumusan  kebijakan,  yaitu  strategi  yang  telah ditetapkan  seharusnya  dapat  menjembatani  tujuan-tujuan  yang  akan dicapai;
d) Perencanaan kebijakan yang akan dijalankan oleh supir angkutan umum masih  mengalami  kendala  sehingga  kurang  optimal  dalam  pelaksanaan kebijakan;
e) Penyusunan  kebijakan,  rencana  yang  harus  diuraikan  dalam  kebijakan- kebijakan yang telah disusun harus terinci;
f) Tersedianya  sarana  dan  prasarana,  pemberian  sarana  dan  prasarana yang kurang menunjang terhadap supir angkutan umum.
g) Pelaksanaan  efektif  dan  efisien,  sebagaimana  dari  kejelasan  tujuan kebijakan  tersebut  kurang  optimal  karena  masih  ada  faktor-faktor permasalahan  yang  terjadi  pada  supir  angkutan  umum  dan  pada dasarnya  dengan  diberlakukan  kebijakan  tersebut  sudah  efisien  karena sebelum  perubahan    ini    masyarakat  yang  hendak  pergi  ke  tujuan  yang cukup  jauh    harus  menaiki  angkutan  umum  sebanyak  dua  kali  tetapi setalah  dikeluarkan  kebijakan  ini  menjadi  satu  kali  permasalahan  yang terjadi yaitu pada rute jaringan trayek yang lama serta berputar-putar.
h) Sistem Pengawasan dan pengadilan, yaitu perlu adanya pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum agar terus terpantau saat pelaksanaan kebijakan sehingga tidak menimbulkan permasalahan.
Dalam  hal  ini  diperlukan  upaya  yang  lebih  dari  pemerintah  daerah untuk mencapai efektivitas dari kebijakan yang telah dibuat. Menurut R.M. Streers  (Dewi,  2017)  efektivitas  adalah  jangkauan  usaha  suatu  program sebagai  suatu  sistem  dengan  sumber  daya  dan  sarana  tertentu  untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpan melumpuhkan cara dan sumber daya  itu  serta  tanpa  memberi  tekanan  yang  tidak  wajar  terhadap pelaksanaannya. Sementara itu, menurut (Sedarmayanti, 2009) berpendapat  bahwa  efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang  memberikan gambaran  seberapa  jauh  target  dapat  dicapai.  Pengertian  efektivitas  ini lebih  berorientasi  kepada  keluaran  sedangkan  masalah  penggunaan masukan    kurang  menjadi  perhatian  utama.  Apabila  efisiensi  dikaitkan dengan  efektivitas  maka  walaupun  terjadi  peningkatan  efektivitas  belum tentu efisien meningkat.
Siagian  dalam  (Dewi,  2017)  berpendapat  bahwa  efektivitas  dapat diukur  dari  berbagai  hal,  seperti  kejelasan  tujuan,  kejelasan  pencapaian tujuan,  proses  dan  perumusan  kebijakan,  perencanaan  yang  lebih  baik, penyusunan program, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan  yang  lebih  efektif  dan  efisien,  dan  system  pengawasan  dan pengadilan.
Lebih  lanjut,  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  adanya  sebuah  dugaan bahwa  implementasi  kebijakan  pada  perubahan  jaringan  trayek  angkutan umum yang kurang optimal karena adanya:
a) Karakterisitik  masalah  yang  terjadi  di  lapangan  seperti  kesulitan  teknis Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Cianjur  dalam  mengatur  perubahan jaringan trayek;
b) Karakterisitik kebijakan seperti sudah jelasnya kebijakan atas Keputusan Bupati  pada  perubahan  jaringan  trayek  angkutan  umum  tetapi  saat sudah dijalankan belum optimal;
c) Variabel lingkungan, kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dan supir angkutan umum.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan  fokus  membahas  terkait “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Perubahan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Cianjur”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode survey  explanatory atau  survey explanatif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Menurut  Kerlinger  dalam (Sugiyono,  2018)  menyatakan  bahwa:  “Metode  survey  adalah  metode penelitian  yang  dilakukan  dengan  mempelajari  data  dari  sampel  yang diambil dari sebuah populasi, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel”. Metode survey memiliki kegunaan untuk  menjelaskan  hubungan  kausalitas  antar  dua  variabel  melalui pengujian  hipotesis.  Peneliti  menggunakan  survey  karena  mempunyai tujuan  guna  menunjukan  pengaruh  variabel  implementasi  kebijakan Pemerintah Daerah terhadap variabel efektivitas perubahan jaringan trayek angkutan umum.
Penelitian  ini  dilakukan  di    Kantor  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Cianjur,  Terminal  Rawabango,  Terminal  Pasirhayam,  Pasar  Induk,  Jalan Siliwangi, Jalan Dr. Muwardi. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui survey, observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  sampling  yang digunakan  adalah probability  sampling dengan simple  random  sampling (Sugiyono,  2018).  Populasi  pada  penelitian  ini  dikategorikan  berdasarkan status  pekerjaan,  serta  pihak-pihak  yang  terkait,  yaitu  jumlah  pegawai Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Cianjur  sejumlah  243  orang  dan  jumlah angkutan umum area perkotaan  sejumlah 1516 angkutan. Jumlah sample dalam penelitian ini setelah dihitung menggunakan rumus Slovin adalah 95 responden.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  deskriptif dan  teknik  analisis  inferensial.  Teknik  analisis  deskriptif  digunakan  untuk menyajikan  data  menggunakan  tabel  dan  perhitungan  persentase.  Teknik inferensial  menurut  (Sugiyono,  2018)  adalah  “teknik  statistik  yang
digunakan  untuk  menganalisis  data  sampel  dan  hasilnya  diberlakukan untuk populasi”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Gagasan perhitungan yang ditetapkan oleh sir  Francis  Galton  (1822-1911)  ini  dapat  digunakan  untuk  melihat pengaruh variabel penjelas atau variabel bebas terhadap variabel tak bebas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  data  penelitian  yang  digunakan  menggunakan  statistik inferensial  yaitu  analisis  data  dari  sample  yang  nantinya  ditarik  sebuah opini atau kesimpulan sehingga perbedaan mendasarnya terletak pada hasil dari  analisis  yang  disajikannya.  Cara  perhitungan  pengkategorian  variabel dan dimensi berdasarkan data yang diperoleh, kemudian disusun ke dalam tabel  tunggal  yang  dikategorikan  dan  disajikan  dengan  menggunakan pendekatan distribusi frekuensi.
Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa secara keseluruhan yaitu bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten  Cianjur  maka  dapat  dilihat  pada  tabel  hasil  rekapitulasi  skor dibawah ini:

## Tabel 2
Rekapitulasi Skor Jawaban Variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah
Daerah No Dimensi Skor Ideal Skor % Keterangan 1 Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap 803 1900 42,26 Kurang Baik 2 Kemampuan Kebijakan- kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat 1552 3325 46,68 Kurang Baik
3 Variabel-variabel
di Luar Undang- undang yang mempengaruhi Implementasi 1348 2375 56,76 Cukup Baik 4 Tahapan dalam Proses Implementasi Kebijakan 1182 2375 49,77 Kurang Baik Total Skor 4885 9975 48,97 Kurang Baik Sumber : Pengolahan Data Peneliti 2020
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  di  atas  telah  diketahui  bahwa implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Cianjur  memiliki perolehan dari setiap dimensinya yaitu:
a) Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, memiliki skor 42,26% yang artinya kurang baik
b) Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, memiliki skor 46,68%
yang artinya kurang baik
c) Variabel-variabel di Luar Undang-undang yang mempengaruhi
Implementasi, memiliki skor 56,76% yang artinya  cukup baik
d) Tahapan  dalam  Proses  Implementasi  Kebijakan,  memiliki  skor  49,77%

## yang artinya kurang baik
Telah  dijumlahkan  dari  ke  empat  dimensi  tersebut  memiliki  skor 48,97%  yang  artinya  masuk  dalam  kategori  kurang  baik  berada  pada kisaran  rentang  skor  36,01-52,00.  Artinya  implementasi  kebijakan pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Cianjur  yang  dijalankan  menurut pandangan  serta  tanggapan  responden  adalah  belum  sepenuhnya menunjukan  hasil  yang  sesuai  harapan.  Dari  empat  dimensi  yang mengukur  variabel  ini  diketahui  aspek  variabel-variabel  di  luar  undang-
undang  yang  mempengaruhi  implementasi  yang  mendapatkan  penilaian paling tinggi serta aspek mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap merupakan penilainya yang paling rendah penilaiannya.
Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa secara keseluruhan  yaitu  bagaimana  efektivitas  perubahan  jaringan  trayek angkutan umum di Kabupaten Cianjur maka dapat dilihat pada tabel hasil rekapitulasi skor dibawah ini.
Tabel 3
Rekapitulasi Skor Jawaban Variabel Efektivitas Perubahan Jaringan Trayek
Angkutan No  Indikator Skor Ideal Skor % Keterangan 1 Kejelasan isi tujuan yang akan dicapai 284 475 59,79 Cukup Baik 2 Kejelasan strategi pencapaian tujuan 241 475 50,74 Kurang Baik 3 Proses analisis dan perumusan kebijakan 235 475 49,47 Kurang Baik 4 Perencanaan 244 475 51,37 Kurang Baik 5 Penyusunan Kebijakan 246 475 51,79 Kurang Baik 6 Tersedianya sarana dan prasarana 223 475 46,95 Kurang Baik 7 Pelaksanaan yang efektif dan efisien 214 475 45,05 Kurang Baik 8 Sistem pengawasan dan pengadilan 269 475 56,63 Cukup Baik Total Skor 1956 3800 51,47 Kurang Baik
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2020
Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas telah diketahui bahwa efektivitas perubahan  jaringan  trayek  angkutan  di  Kabupaten  Cianjur  memiliki perolehan dari setiap dimensinya yaitu:
a) Kejelasan  isi  tujuan    yang  akan  dicapai,  memiliki  skor  59,76%  yang artinya cukup baik;
b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, memiliki skor 50,74% yang artinya kurang baik;
c) Proses  analisis  dan  perumusan  kebijakan,  memiliki  skor  49,47%  yang artinya kurang baik;
d) Perencanaan, memiliki skor 51,37% yang artinya kurang baik;
e) Penyusunan Kebijakan, memiliki skor 51,79% yang artinya kurang  baik;
f) Tersedianya  sarana  dan  prasarana,  memiliki  skor  46,95%  yang  artinya kurang baik;
g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, memiliki skor 45,06%  yang artinya kurang baik;
h) Sistem  pengawasan  dan  pengadilan,  memiliki  skor  56,63%  yang  artinya cukup baik.
Telah dijumlahkan dari ke delapan dimensi skor 51,47%  yang artinya masuk  dalam  kategori  kurang  baik  berada  pada  kisaran  rentang  skor 36,01-52,00.  Artinya  efektivitas  perubahan  jaringan  trayek  angkutan  di Kabupaten  Cianjur  yang  dijalankan  menurut  pandangan  serta  tanggapan responden adalah belum sepenuhnya menunjuka
Untuk  mengetahui  pengaruh  yang  terjadi  antara  implementasi kebijakan  pemerintah  daerah terhadap  efektivitas  perubahan  jaringan trayek  angkutan  umum  di  Kabupaten  Cianjur  yang  terdiri  dari  uji normalitas,  persamaan  regresi  linear  sederhana,  analisis  korelasi  pearson,
analisis  koefisien  determinasi,  dan  pengujian  hipotesis,  secara  simultan memiliki tidak ada pengaruh yang signifikan antara implementasi kebijakan pemerintah  daerah  terhadap  efektivitas  perubahan  jaringan  trayek angkutan  umum,  dengan  kata  lain  kita  dapat  mempercayai  95%  terbukti bahwa  implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap efektivitas  perubahan  jaringan  trayek  angkutan  umum  di  kabupaten Cianjur.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  yang  terjadi antara  implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah terhadap  efektivitas perubahan  jaringan  trayek  angkutan  umum  di  Kabupaten  Cianjur  yang terdiri  dari  uji  normalitas,  persamaan  regresi  linear  sederhana,  analisis korelasi  pearson,  analisis  koefisien  determinasi,  dan  pengujian  hipotesis. Data  hasil  penyebaran  kuesioner  yang  bersifat  skala  pengukuran  ordinal dikonversi menjadi skala pengukuran interval dengan bantuan metode MSI (Method of Successive Interval) .

## Uji Normalis
Uji  normalitas  pada  model  regresi  adalah  pengujian  data  yang bertujuan  untuk  menganalisa  dan  mengetahui  apakah  suatu  data  variabel dependen  ataupun  independen  yang  terdiri  dari  butir-  butir  pertanyaan berdistribusi  normal  atau  tidak.  Suatu  data  dikatakan  memiliki penyebaran/berdistribusi normal, jika penyebaran datanya mengikuti garis diagonal  dari  kiri  bawah,  ke  kanan  atas.  Pada  penelitian  ini  akan  dilihat persebaran  data  implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah  departement front office (independent variable) dan efektivitas perubahan jaringan trayek angkutan  umum (dependent  variable) .  Penulis  melakukan  uji  normalitas dengan  bantuan software SPSS  16.0 for  windows .  Namun,  terlebih  dahulu penulis  merubah  data  yang  sebelumnya  berskala  ordinal  menjadi  data berskala  interval  dengan  menggunakan Method  of  Succesive  Interval (MSI). Berikut grafik p–plot hasil pengolahan data statistik yang ditunjukkan pada gambar berikut:
Observed Cum Prob 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Ex pe ct ed C um P ro b 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: Efektivitas

## Kurva Uji Normalitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan program SPSS 16.0, 2020
Pada  Gambar  1  dapat  diketahui  bahwa  data  menyebar  terlihat  di sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal  tersebut,  maka model regresi menunjukan bahwa persyaratan normalitas telah terpenuhi.

## Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  adanya  pengaruh  antara variabel  implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah  (X)  terhadap  variabel efektivitas  perubahan  jaringan  trayek  angkutan  umum  (Y).  Tujuannya untuk  meramalkan  atau  memperkirakan  nilai  variabel  dependen  dalam hubungannya  dengan  nilai  variabel  lain.  Dari  hasil  perhitungan  dengan menggunakan SPSS 16.0 maka diperoleh output dan persamaan hubungan regresi sederhana sebagai berikut:

## Tabel 4

## Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Program SPSS 16.0, 2020
Coefficients a 4.887
1.648 2.965 .004 .383 .029 .809 13.287 .000 (Constant) Implementasi Kebijakan
Model 1
B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Efektivitas a.
Unstandardized coefficients = data tidak terstandarisisai dengan standar deviasi Standardized coefficients = data telah distandarisasi dengan standar deviasi t = nilai t statistik sig = tingkat signifikansi std. Error = standar error pada koefisien regresi Constant = Variabel Y ketika X dianggap 0 X = Variabel X
Berdasarkan tabel 4 di atas diperoleh nilai a sebesar 4,887 dan nilai b sebesar 0,383. Model regresi yang digunakan adalah:
Y = a + bX
Dimana : Y = Efektivitas perubahan jaringan trayek angkutan umum
A = Nilai intersep (konstanta) X = Implementasi kebijakan pemerintah daerah
B = KoefisienRegresi
Maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 4,887 + 0,383 X
Dari  pernyataan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  kenaikan variabel  X  (implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah)  sebesar  1  satuan akan  berpengaruh  kepada  kenaikan  variabel  Y  (efektivitas  perubahan jaringan trayek angkutan umum) sebesar 0,383 satuan dan variabel Y akan bernilai  4,887  apabila  variabel  X  bernilai  0  (nol).  Jadi,  setiap  implementasi kebijakan  pemerintah  daerah makin  tinggi  itu akan  meningkatkan  0,383 poin efektivitas perubahan jaringan trayek angkutan umum.

## Koefisien Determinasi
Analisis ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel implementasi kebijakan pemerintah daerah (X) terhadap variabel efektivitas perubahan jaringan trayek angkutan umum (Y), dengan rumus :
KD = (r xy ) 2 x 100%
KD   = koefisien determinasi
(r xy ) 2 = koefisien korelasi product moment
Maka :
KD   = r yx 2 x 100% = (0,809) 2 x 100%
= 65,5%
Berdasarkan  output  di  atas,  terlihat  bahwa  nilai  koefisien  determinasi sebesar  65,5%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  besar  pengaruh  implementasi kebijakan  pemerintah  daerah  (X)  terhadap  variabel  efektivitas  perubahan jaringan  trayek  angkutan  umum  (Y)  adalah  sebesar  65,5%.  Pengaruh selebihnya,  sebesar  34,5%  merupakan  pengaruh  oleh  faktor-faktor  lain yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Faktor  implementasi  kebijakan pemerintah  daerah  memiliki  proporsi  yang  tinggi  dalam  mempengaruhi efektivitas  perubahan  jaringan  trayek  angkutan  umum  karena  lebih  dari setengah dari faktor efektivitas perubahan jaringan trayek angkutan umum di  Kabupaten  Cianjur  (65,5%),  sementara  34,5%  dibagi  kedalam  faktor- faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis Uji (t)
Setelah  diperoleh  model  regresi  linier  sederhana,  koefisien  korelasi dan  koefisien  determinasi,  maka  kemudian  dilakukan  pengujian  hipotesis untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara kedua variabel dengan menggunakan uji-t sebagai berikut:
H o  : Artinya  implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah  tidak  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  efektivitas  perubahan  jaringan  trayek angkutan umum.
Daerah Daerah peneriman H o Daerah penolakan H o - t tabel = -1,986 0
t
tabel = 1,986
t hitung = 13,287
H a        : Artinya  implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  efektivitas  perubahan  jaringan  trayek angkutan umum.
Menggunakan program SPSS 16.0 didapat output sebagai berikut:
Tabel 5

## Output Pengujian Uji Hipotesis
Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan program SPSS 16.0, 2020
Dari hasil pengolahan SPSS di atas didapat nilai t hitung sebesar 13,287. Dengan  alpha  (α)  =  5%  dan  derajat  kebebasan  (dk)  =  n-2  =  93,  maka berdasarkan  tabel  distribusi-t  dua  pihak  didapat  nilai  t tabel sebesar  1,986. Kemudian  nilai  t hitung dan  t tabel tersebut  kemudian  diuji  menggunakan kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut:
Jika t hitung > t tabel atau -t hitung ≤ -t tabel , maka H 0 ditolak.
Jika t hitung < t tabel atau -t hitung >-t tabel , maka H 0 diterima.

## Gambar 2
Kurva Uji t Dua Pihak
Coefficients a 4.887 1.648 2.965 .004 .383 .029 .809 13.287 .000 (Constant) Implementasi Kebijakan
Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig.
Dependent Variable: Efektivitas
a.
Dikarenakan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel (13,287>1,986) maka H 0 ditolak  dan  H a diterima.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  yang signifikan  antara  implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah  terhadap efektivitas  perubahan  jaringan  trayek  angkutan  umum,  dengan  kata  lain kita  dapat  mempercayai  95%  terbukti  bahwa  implementasi  kebijakan pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  efektivitas  perubahan  jaringan trayek angkutan umum di kabupatn Cianjur.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  yaitu,  berdasarkan hasil  perhitungan  tabulasi  skor  total,  variabel  implementasi  kebijakan pemerintahan daerah berada pada kategori kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel implementasi kebijakan pemerintahan daerah diperoleh nilai  presentase  skor  sebesar  48,97  persen  karena  berada  dalam  interval skor  36,01-52,00  ini    artinya  bahwa  implementasi  kebijakan  pemerintah daerah  di  Kabupaten  Cianjur  yang  dijalankan  menurut  pandangan  serta tanggapan  responden  adalah  belum  sepenuhnya  menunjukan  hasil  yang sesuai  harapan.  Dari  empat  dimensi  yang  mengukur  variabel  ini  diketahui aspek  variabel-variabel  di  luar  undang-undang  yang  mempengaruhi implementasi yang mendapatkan penilaian paling tinggi serta aspek mudah atau  tidaknya  masalah  yang  akan  digarap  merupakan  penilainya  yang paling rendah penilaiannya.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabulasi  skor  total,  variabel  efektifitas perubahan  jaringan  trayek  angkutan  umum  berada  pada  kategori  kurang baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  seluruh  variabel  efektifitas  diperoleh hasil akhir sebesar 51,47 karena berada dalam interval skor 36,01-52,00 ini
artinya  efektivitas  perubahan  jaringan  trayek  angkutan  di  Kabupaten Cianjur  yang  dijalankan  menurut  pandangan  serta  tanggapan  responden adalah  belum  sepenuhnya  menunjukan  hasil  yang  sesuai  harapan.  Dari delapan  indikator  yang  mengukur  variabel  ini  diketahui  aspek  kejelasan strategi pencapaian tujuan yang mendapatkan penilaian paling tinggi serta aspek  Pelaksanaan  yang  efektif  dan  efisien  merupakan  penilainya  yang paling rendah penilaiannya.
Berdasarkan  perhitungan,  terlihat  bahwa  nilai  koefisien  determinasi sebesar  65,5%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  besar  pengaruh  implementasi kebijakan  pemerintah  daerah  (X)  terhadap  variabel  efektivitas  perubahan jaringan  trayek  angkutan  umum  (Y)  adalah  sebesar  65,5%.  Pengaruh selebihnya,  sebesar  34,5%  merupakan  pengaruh  oleh  faktor-faktor  lain yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Faktor  implementasi  kebijakan pemerintah  daerah  memiliki  proporsi  yang  tinggi  dalam  mempengaruhi efektivitas  perubahan  jaringan  trayek  angkutan  umum  karena  lebih  dari setengah dari faktor efektivitas perubahan jaringan trayek angkutan umum di  Kabupaten  Cianjur  (65,5%),  sementara  34,5%  dibagi  kedalam  faktor- faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

## Data Primer penelitian (2020)
Dewi,  N.  U.  (2017). Efektivitas  Pelayanan  Transportasi  Publik  (Studi  Kasus: Mamminasata). Makasar: Universitas Hasanuddin.
Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur (2019)
Sedarmayanti.  (2009). Sumber  Daya  Dan  Produktivitas  Kerja. Bandung: Mandar Maju.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Wahab,  S.  A.  (2017). Analisis  Kebijakan  Dari  FormulasI  Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.