INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1508-1527 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran dan Fungsi Praktisi Hubungan Masyarakat di Organisasi Nirlaba
Anggun Nadia Fatimah 1 ✉ , Abdul Kholik 2 , Wina Puspita Sari 3 , Raisa Rahmi Alfat 4 ,
Putri Yohana Sitorus 5
Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, Universitas Negeri Jakarta Email: anggun.nadia@unj.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Sebagai  ujung  tombak  pemeliharaan  citra  positif  organisasi,  praktisi  hubungan  masyarakat  memiliki peran dan fungsi yang vital dalam organisasi. Optimalisasi peran dan fungsi ini menentukan efektif atau tidaknya komunikasi antara organisasi dengan publik internal maupun publik eksternal terkait. Dengan memanfaatkan  pendekatan  kualitatif  dan  metode  studi  kasus  ganda,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  dan  membandingkan  bagaimana  peran  dan  fungsi  hubungan  masyarakat diimplementasikan  dalam  tiga  jenis  institusi  yang  berbeda,  yakni  organisasi  pemerintah,  organisasi industri, dan lembaga swadaya masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dari total 18 instansi yang terdiri dari 6 instansi pemerintah, 6 industri, dan 6 lembaga swadaya masyarakat. Data dianalisis dengan teknik analisis tematik yang dikodifikasi menggunakan perangkat lunak Nvivo 12. Hasil penelitian masih dalam diskusi.
Kata Kunci: Peran Dan Fungsi Humas, Manajemen Humas, Humas Digital, Studi Komparasi, Studi Kasus Ganda
As the spearhead of maintaining a positive image of the organization, public relations practitioners have vital roles and functions in the organization. Optimizing these roles and functions determines whether communication between the organization and its public is considered effective or not. By utilizing a qualitative approach and multiple case-study methods, this research aims to describe how PR roles and functions are carried out in the field of Civil Society Organizations. Data was collected through semi-structured interviews with six institutions and further analyzed with thematic analysis. The results of the study found that public relations in the observed institutions dominantly play the roles of communication facilitator and communication technician, with internal relations and publicity as the dominant functions.
Keywords: PR Roles and Functions, PR Management, Digital PR, PR in Social Movemen

## PENDAHULUAN
Seiring  perkembangan  zaman,  peran  dan  fungsi  praktisi  hubungan  masyarakat (humas) semakin vital dalam meningkatkan efektivitas komunikasi sebuah institusi (Sari and Soegiarto  2019).  Kebutuhan  untuk  meraih  kepercayaan  publik  dengan  terlebih  dahulu menyediakan akses terhadap informasi berkualitas, mengelola opini publik, memberikan pelayanan terbaik bagi klien dan masyarakat, serta menjalin hubungan yang baik antara organisasi dengan publik, melatarbelakangi urgensi optimalisasi peran dan fungsi humas di berbagai instansi. Praktisi humas memegang peranan strategis dalam meningkatkan citra positif organisasi dan membuka peluang kerja sama dengan instansi lain dan publik (Gora 2019).
Fungsi  kehumasan  tidak  lagi  dipandang  sebagai  fungsi  tambahan,  melainkan diakomodasi sebagai pilar penting keberlanjutan organisasi (Gora 2019; Sari and Soegiarto 2019). Kesadaran akan pentingnya peran dan fungsi humas ini antara lain ditunjukkan oleh semakin  banyaknya  institusi  yang  mengadopsi  fungsi  kehumasan  di  dalam  struktur organisasi (Cendekia Sandyakala 2020; Mangun 2020; Putra, Kriyantono, and Wulandari 2019; Rosidin and Hamid 2020; Sari and Soegiarto 2019).
Kesadaran untuk memanfaatkan potensi kehumasan dalam menjangkau khalayak dan mewujudkan  tujuan  organisasi  ditemukan  di  berbagai  bentuk  organisasi.  Di  sektor pelayanan  publik,  aktivitas  kehumasan  dapat  tidak  selamanya  dikerjakan  oleh  praktisi berlatar belakang kehumasan (Putra et al. 2019). Meski demikian, kantor-kantor pemerintah termasuk pemerintah daerah umumnya, telah mengakomodasi bidang kehumasan dalam struktur organisasinya (Mangun 2020; Sari and Soegiarto 2019). Demikian halnya di sektor swasta,  meski  bentuk  implementasinya  dapat  berbeda-beda,  peran  dan  fungsi  humas
diakui  sebagai  hal  yang  penting  dan  mampu  menghadirkan  kontribusi  positif  bagi organisasi    (Mayasari  and  Angguntiara  2018;  Mayasari,  Purihastine,  and  Qibtiah  2019; Nasution 2019; Setyanto and Sutarso 2018).
Pentingnya peran humas mulai disadari oleh masyarakat tidak hanya dalam organisasi bisnis atau perusahaan laba saja, namun juga dalam organisasi nirlaba, seperti Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas).  Organisasi  nirlaba adalah organisasi masyarakat sipil yang mengusulkan solusi untuk masyarakat dan sifatnya Non-Profit Oriented (tidak mencari keuntungan). Peran humas  dalam organisasi nirlaba yaitu untuk menjaga hubungan antara organisasi dengan publiknya agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Seperti pada acara kampanye penggalangan dana peran humas penting  untuk  bisa  mendapatkan  kepercayaan  publik  dan  menarik  publik  untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Anggraeni 2022; Duhalm and Alecsandri 2010).
Dalam  organisasi  nirlaba,  peran  humas  sangatlah  penting,  yakni  sebagai  faktor pendorong dan penarik publik dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi (Broom and Sha 2013). Peran humas turut berkontribusi dalam optimalisasi kegiatan pemasaran, peningkatan  kualitas  kerja,  perekrutan  relawan,  pencarian  sumbangan,  pembangunan kemitraan strategis yang menghubungkan lembaga  dengan  pendonor, dan  optimalisasi penggunaan teknologi dalam memperluas jangkauan komunikasi.
Dalam  penelitiannya  terkait  penggunaan  media  sosial  sebagai  strategi  advokasi menemukan  bahwa  kegiatan  kehumasan  merupakan  komponen  penting  dalam  proses advokasi isu kekerasan bersenjata melalui media sosial (Choi and McKeever 2022). Praktisi humas berperan dalam memformulasikan pesan, memobilisasi publik, dan mengamplifikasi isu. Pentingnya peran dan fungsi humas dalam menggaungkan kampanye “Gerakan I nfaq Beras”  salah  satunya  dilakukan  oleh  Baitulmaal  Munzalan  Indonesia  (Rahastine  2021). Praktisi humas di instansi ini menggunakan kombinasi media publikasi digital seperti situs daring,  media  sosial,  brosur,  dan  perhelatan  luring  (event  organizing)  untuk memperkenalkan  program  secara  lebih  komprehensif  kepada  publik  (Rahastine  2021). Organisasi  nirlaba  juga  memanfaatkan  kegiatan  kehumasan  untuk  mendukung terlaksananya kampanye program yang melibatkan unsur-unsur manajemen humas seperti penelitian, perencanaan, tindakan dan komunikasi, serta evaluasi (Armela 2014).
Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan adanya keragaman implementasi dari peran  dan  fungsi  humas  di  organisasi  nirlaba.  Meski  demikian,  penelitian  terdahulu cenderung  mendeskripsikan  bagaimana  aktivitas  kehumasan,  peran  praktisi  humas, dan/atau  bagaimana  fungsi  kehumasan  dijalankan  di  organisasi  yang  menjadi  objek penelitian. Sementara  itu,  penelitian  yang berfokus membandingkan  pelaksanaan peran
dan fungsi kehumasan di lebih dari satu organisasi nirlaba belum ditemukan.
Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana  peran  dan  fungsi  humas  dijalankan  di  6  lembaga  swadaya  masyarakat. Kebaruan  penelitian  terletak  pada  upaya  menghadirkan  perbandingan  deskriptif  dari implementasi peran dan fungsi humas di 6 lembaga swadaya masyarakat, yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Tunas Bakti Nusantara, Yayasan Dompet  Dhuafa  Republika,  SMA  Negeri  91  Jakarta,  Swara  Peduli  Ceria,  Palang  Merah Indonesia (PMI) Jakarta Selatan. Dengan demikian, pertanyaan utama yang menjadi titik tolak  pengembangan  penelitian  ini  adalah,  “Bagaimana  implementasi  peran  dan  fungsi humas di enam organisasi nirlaba di Indonesia?”
Menurut Grunig and Hunt (1984), hubungan masyarakat menggambarkan bagaimana komunikasi antara organisasi dengan publik dikelola. Humas dengan demikian, memegang peranan penting dalam mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi (Broom and Sha  2013).  Sebagai  sebuah  profesi,  praktisi  humas  dan  komunikasi  memiliki  peran  dan fungsi  dasar  yang  perlu  dipenuhi  untuk  menjamin  kelancaran  dan  kejelasan  arus komunikasi  dengan  publik  internal  maupun  eksternal,  guna  membangun  kepercayaan, mengatur strategi komunikasi, dan melakukan pemecahan masalah melalui pengelolaan hubungan positif (Gora 2019).
Secara  konseptual,  peran  humas  dapat  dibedakan  menjadi  empat  peran  utama (Broom and Sha 2013). Pertama, peran pelaksana komunikasi (communication technician). Peran pelaksana komunikasi umumnya dijalankan oleh praktisi baru di dunia kehumasan. Dalam peran ini humas bertindak sebagai journalist in residence, yaitu humas bertindak dalam membuat tulisan jurnalistik, menyebarluaskan informasi dan mengendalikan berita kepada publik,  pengambilan  gambar,  penyuntingan suara  dan video,  serta  pengelolaan media sosial  (Ratu and Djuwita 2021). Mereka yang memegang peranan ini seringkali tidak memahami  konsep  pelaksanaan  program  secara  mendalam  dan  tidak  dilibatkan  dalam perancangan program maupun proses pengambilan keputusan (Broom and Sha 2013).
Peran kedua adalah peran konsultan ahli (expert prescriber). Peran konsultan ahli diisi oleh  praktisi  yang  telah  lama  berpengalaman  memiliki  kemampuan  untuk  membantu mencari  solusi  dan  menyelesaikan  masalah  dengan  publiknya  (Ratu  and  Djuwita  2021). Praktisi humas yang menjalankan peran ini bertugas mengidentifikasi masalah, merancang strategi dan program komunikasi, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang dirancang. (Broom and Sha 2013). Tidak semua konsultan ahli dipekerjakan dalam struktur organisasi. Beberapa konsultan ahli, baik individu maupun yang tergabung dalam agensi, secara khusus diminta menangani program atau krisis tertentu dan dikontrak sesuai
periode pelaksanaan program.
Peran ketiga adalah fasilitator komunikasi (communication facilitator). Peran fasilitator komunikasi  adalah  menjembatani  komunikasi  antara  organisasi  dengan  publik.  Dalam peran ini praktisi humas menjadi mediator untuk membantu manajemen organisasi dalam mendengarkan apa yang diharapkan oleh publiknya. Praktisi humas disini membuka dan menyediakan kanal pertukaran informasi guna memfasilitasi terselenggaranya komunikasi dua arah (Ratu and Djuwita 2021). Tujuan utama implementasi peran ini adalah memastikan ketersediaan informasi yang relevan bagi publik dan bagi manajemen organisasi (Broom and Sha  2013). Hal ini penting mengingat informasi yang  relevan dapat mempengaruhi arah pengambilan keputusan dan penjaminan kepentingan bersama.
Peran  humas  yang  terakhir  adalah  sebagai  pemecah  masalah  (problem  solving facilitator).  Peran  pemecah  masalah  ini  berada  pada  bagian  manajemen  sehingga memungkinan  praktisi  humas  terlibat  dalam  perancangan  strategis  dan  berkolaborasi dengan  unit  lain  dalam  pengambilan  keputusan  organisasi.  Praktisi  humas  di  level  ini berperan  penting  dalam  penentuan  arah  kebijakan  kehumasan  baik  sebagai  penasihat hingga mengambil tindakan eksekusi dalam mengatasi krisis yang sedang dihadapi secara rasional  dan  profesional.  Untuk  itu,  keterampilan  berpikir  kritis  dan  kemampuan menyelesaikan masalah menjadi tuntutan bagi praktisi humas di level ini (Ratu and Djuwita 2021).
Pemahaman terkait fungsi humas acapkali direduksi dan disamakan dengan kegiatan publikasi, lobi, atau komunikasi internal perusahaan dengan karyawan. Padahal, ketiga hal tersebut  hanyalah  contoh  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para  praktisi  humas.  Secara teoretik,  fungsi  humas  diklasifikasikan  ke  dalam  sembilan  jenis  (Broom  and  Sha  2013). Kesembilan  fungsi  tersebut  adalah  pengelolaan  hubungan  internal  (internal  relations), publisitas  (publicity),  periklanan  (advertising),  penciptaan  nilai  berita  (press  agentry), penanganan  urusan  publik  (public  affairs),  lobi  (lobbying),  penanganan  isu  (issues management),  penanganan  hubungan  investor  (investor  relations),  dan  pengembangan (development).
Pengelolaan  hubungan  internal  mengacu  pada  pembangunan  hubungan  positif antara pihak manajemen dengan pekerja dalam suatu instansi atau organisasi. Fungsi ini diwujudkan  melalui  upaya  perencanaan  dan  pengimplementasian  program  komunikasi untuk memastikan tersampaikannya informasi, motivasi, dan penguatan budaya organisasi di  kalangan  pekerja.  Implementasi  fungsi  ini  memungkinkan  sebuah  organisasi membangun kesamaan nilai, tujuan, kekuatan kerja sama, komitmen, dan jaringan sosial yang merupakan fondasi bagi efektivitas organisasi.
Fungsi publisitas mengacu pada upaya membangun citra organisasi melalui suplai konten publikasi kepada media. Konten yang dibuat harus mengandung nilai berita yang memadai agar dapat menarik perhatian khalayak. Konten tersebut dapat berbentuk naskah berita,  rilis  berita,  gambar  atau  foto,  rekaman  wawancara,  video  rilis  berita,  dan  aneka bentuk publikasi lain yang dinilai dapat mewakili sudut pandang organisasi. Mirip dengan fungsi publisitas, fungsi periklanan berhubungan dengan suplai materi publikasi ke kanal- kanal media. Perbedaannya terletak fleksibilitas  kontrol. Materi publikasi pada publisitas dikirimkan tanpa berbayar, sehingga instansi pengirim tidak dapat memastikan bagaimana materi tersebut disunting dan kapan akan dipublikasikan pada sesi apa. Pada periklanan, materi publikasi dikirimkan secara berbayar, sehingga praktisi humas dan komunikasi pada instansi  pengirim  dapat mengendalikan kapan materi tersebut  ditayangkan,  konten apa yang akan ditayangkan, dan bagaimana konten tersebut dipublikasikan.
Fungsi penciptaan nilai berita berfokus pada penciptaan cerita, berita, atau perhelatan (newsworthy stories and events) yang mampu menarik perhatian media dan khalayak luas. Fungsi penanganan urusan publik berkonsentrasi pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan baik antara organisasi dengan agen pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mempengaruhi kebijakan publik. Fungsi lobi sementara itu, terkhususkan pada upaya  membangun  dan  memelihara  hubungan  baik  dengan  pemerintah  guna mempengaruhi  arah  kebijakan  legislasi  dan  regulasi  yang  berhubungan  dengan kepentingan organisasi/instansi yang diwakili.
Fungsi pengelolaan isu mencakup dua langkah utama, yakni 1) identifikasi masalah dan efek yang mungkin muncul, serta 2) perancangan strategi untuk memitigasi dan/atau memanfaatkan isu yang berkembang untuk kepentingan organisasi. Fungsi penanganan hubungan  investor  mengacu  pada  pembangunan  dan  pemeliharaan  hubungan  saling menguntungkan antara organisasi dengan pemegang saham dan komunitas finansial lain guna memaksimalkan keuntungan di pasar. Sedangkan fungsi pengembangan mengacu pada  pemeliharaan  hubungan  dengan  donor  dan/atau  pemangku  kepentingan  guna memastikan kesinambungan dukungan finansial terhadap organisasi. Fungsi ini cenderung ditemukan pada kegiatan kehumasan yang dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat.
Organisasi  nirlaba  adalah  organisasi  yang  tidak  berorientasi  pada  keuntungan. Berbeda  dengan  organisasi  bisnis,  organisasi  nirlaba  memperoleh  sumber  daya  untuk melakukan  berbagai  aktivitasnya  dari  sumbangan  para  donatur.  Sumbangan  tersebut didapatkan  berdasarkan  jasa  yang  ditawarkan  oleh  organisasi  tersebut  (Dinanti  and Nugraha  2018).  Terdapat  beberapa  jenis  organisasi  nirlaba,  seperti  LSM  dan  Ormas. Perbedaan  antara  keduanya  yaitu  LSM  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  adalah
organisasi yang didasarkan pada adanya ketidakadilan di masyarakat kemudian dilakukan aksi saat adanya dukungan seperti bantuan dana yang sebagian datang dari pemerintah dan  sektor  bisnis  serta  didasarkan  pada  nilai-nilai  sukarela.  Sedangkan  Ormas  atau Organisasi  Kemasyarakatan  adalah  organisasi  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  secara mandiri dan bukan bagian dari pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif dengan pengenalan sosial dan menerima prinsip tanggung jawab sosial demi  melindungi  kepentingan  masyarakat  dari  kesewenangan  pemerintah  (Herdiansah 2016). Dalam konteks penelitian ini, fokus pembahasan diarahkan pada organisasi nirlaba berbentuk LSM.
LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat Indonesia secara sukarela yang  bergerak  di  bidang  tertentu  sebagai  bentuk  dukungan  masyarakat  untuk memperbaiki kehidupan masyarakat setempat. LSM tidak hanya beroperasi secara sukarela tetapi  juga  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Pancasila  (Anggraeni  2022;  Herdiansah  2016). Tindakan LSM ditujukan pada isu-isu penting di masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, budaya (Duhalm and Alecsandri 2010).
Secara ideal, LSM adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang memiliki salah satu peran, yakni memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan (Fakih 2004). Selain itu adanya LSM dapat membawa perubahan sosial yang merupakan salah  satu  aspek  yang  tidak  dapat  dipenuhi  hanya  dengan  mengandalkan  unsur pemerintah.  Dengan  adanya  perubahan  sosial,  taraf  hidup  masyarakat  pun  dapat meningkat.
Untuk menjalankan perannya sebagai pendorong perubahan sosial, kalangan aktivis LSM  mulai  menyadari  arti  penting  aktivitas  komunikasi  dan  kehumasan  dalam  praktik kesehariannya. Beberapa organisasi mendorong aktivitas kehumasan dengan membentuk divisi khusus yang menangani sosialisasi program dan pembangunan relasi yang memiliki penyebutan bervariasi seperti humas, partnership, komunikasi, media relation, atau digital campaigner.  Meski  berbeda  dalam  istilah,  sejatinya  divisi  atau  bagian  organisasi  ini menjalankan  aktivitas  kehumasan  dan  komunikasi,  baik  secara  konvensional  maupun digital.
Dalam struktur LSM, humas berperan sebagai perantara antara masyarakat dengan institusi terkait. Humas berperan memediasi hubungan antara institusi dengan masyarakat, negara, dan/atau pemangku kepentingan lainnya (Pelor 2018). Dalam kaitannya dengan pengelolaan isu, humas di tubuh LSM  dapat  dioptimalkan untuk mengekskalasi  isu  dan memobilisasi  pergerakan  masyarakat,  sebagaimana  yang  nampak  pada  isu  seputar pendidikan,  ekologi,  hak  asasi  manusia,  status  perempuan,  hak-hak  hukum  atau
kepemilikan, dan lain sebagainya.
Lebih jauh lagi, kegiatan kehumasan bahkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  perlindungan  konsumen,  karena  tanggung  jawab untuk  melindungi  hak-hak  konsumen  bukan  hanya  merupakan  kewajiban  pemerintah, melainkan juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat  (Atteng 2014). Humas turut andil dalam  menampung,  memproses,  menyalurkan  dan  mengimplementasikan  aspirasi masyarakat terutama pada bagian yang seringkali kurang diperhatikan  oleh  pemerintah (Herdiansah 2016). Humas pada LSM dapat juga memiliki fungsi sebagai penyalur dalam penyebaran aspirasi hak dan kewajiban warga negara dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Masyarakat dapat memberikan aspirasinya kepada pihak humas  LSM  lalu  kemudian  disalurkan  kepada  lembaga  politik  atau  pemerintah  yang bersangkutan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan terjalin hubungan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan berdasarkan  hasil  penemuan  fakta  di  lapangan  terkait  fenomena  sosial  yang  diangkat, bersifat deskriptif, dan cenderung berfokus pada proses daripada hasil akhir (Mappasere and  Suyuti  2019;  Rukin  2019).  Tujuan utama  dari  penelitian  kualitatif  adalah  untuk memahami,  untuk  menggambarkan,  untuk  mengembangkan  dan  menemukan  suatu fenomena  utama  (Mappasere  and  Suyuti  2019).  Secara  spesifik,  penelitian  ini  bertujuan untuk membandingkan deskripsi peran dan fungsi humas yang dijalankan dalam tiga jenis organisasi  yang  diangkat  sebagai  objek  penelitian.  Konteks  penelitian  merujuk  pada implementasi  peran  dan  fungsi  humas  di  6  LSM  yang  diposisikan  sebagai  unit  analisis (Babbie  2020).  Keenam  organisasi  tersebut  terdiri  dari  Wahana  Lingkungan  Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Tunas Bakti Nusantara, Yayasan Dompet Dhuafa Republika, SMA Negeri 91 Jakarta, Swara Peduli Ceria, Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Selatan. Jumlah ini melampaui jumlah minimum 10 sampel yang direkomendasikan untuk menjamin ketercapaian  saturasi  data  pada  penelitan  kualitatif  (Onwuegbuzie  and  Collins  2015). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran dan fungsi humas yang dijalankan dalam enam organisasi tersebut.
Menimbang tujuan penelitian dan kekayaan data yang dihasilkan dari konteks yang diangkat, penelitian ini menerapkan metode studi kasus ganda (multiple case study) yang berarti studi kasus dimulai dengan satu kasus terlebih dahulu kemudian diperluas menjadi dua atau lebih. Kasus tambahan tersebut bertujuan untuk memperluas pengamatan peneliti
(Nur’aini 2020) . Pemilihan institusi dilakukan secara purposif yang dimana teknik ini dikenal dengan pengambilan sampel yang mengandalkan penilaian peneliti berdasarkan unit yang akan dipelajari (Firmansyah and Dede  2022). Mengingat potensi perbedaan penyebutan dalam struktur organisasi, penelitian ini membatasi istilah “praktisi humas” merujuk pada pekerja yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi dan peran kehumasan dan komunikasi dalam organisasi, termasuk anggota divisi, departemen, unit, di bagian kehumasan (public relations  officer),  pelaksana  komunikasi  (communication  officer),  pengelola  media  sosial (social media administrator), layanan pelanggan (customer care  atau customer relations officer), maupun istilah lain yang memiliki deskripsi pekerjaan serupa.
Pengumpulan data  dilakukan melalui  wawancara semi terstruktur yang  dilakukan secara  luring  terhadap  praktisi  humas  yang  bekerja  pada  masing-masing  institusi  yang menjadi  objek  penelitian  (Babbie  2020).  Wawancara  semi  terstruktur  adalah  jenis wawancara yang menggunakan perencanaan yang sistematis namun pewawancara tetap dapat  melakukannya dengan fleksibel menyesuaikan dengan individu yang diwawancarai dengan  menggunakan  teknik  dan  keterampilan  komunikasi  yang  diinginkan  (Sandroto 1999).  Pemilihan  teknik  wawancara  semi  terstruktur  ini  bertujuan  untuk  membahas permasalahan secara lebih terbuka dengan meminta ide serta pendapat pribadi dari pihak yang diwawancarai (Tjahjadi, Paramita, and Salman 2021).
Adapun wawancara ini dilakukan untuk menggali data terkait beberapa topik, yaitu posisi humas dalam struktur organisasi, peran dan fungsi humas dalam organisasi, media yang digunakan humas, publik kepentingan humas, program yang ditangani humas dalam suatu organisasi, kendala yang dialami humas, cara humas menangani krisis dalam suatu organisasi. Wawancara dilakukan terhadap 10 orang informan yang berasal dari 6 instansi berbeda. Adapun data informan diperinci sebagai berikut:
Tabel 1. Profil Informan
Instansi Kode Informan Jenis Kelamin Posisi di Organisasi SMAN 91 Informan 1 Informan 2 1  Wanita, 1 Pria Guru  bahasa  Inggris  dan  Staff Sarpras  Humas,  Wakil  kepala sekolah & Staff Sarpras Humas Yayasan Swara Ceria Informan 3 1 Pria Kepala  divisi  Humas  bagian program Swara Peduli Ceria Yayasan Tunas  Bakti Nusantara Informan 4 Informan 5 Informan 6 1  Pria,  2 Wanita
Staff divisi humas
WALHI Informan 7 1 Pria Staff divisi kampanye Dompet Dhuafa Informan 8 Informan 9 2 Pria Staff  divisi  komunikasi  dan corporate strategy PMI  Jakarta Selatan Informan 10 1 Pria Staff humas
Data yang terkumpul dikodifikasi ke dalam tema-tema dan dianalisis dengan teknik analisis  tematik  sebagaimana  dijabarkan  dalam  (Clarke  and  Braun,  2017).  Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian ini memanfaatkan strategi triangulasi sumber (Creswell and Clark, 2017) dimana 6 LSM berbeda ditetapkan sebagai sumber data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, posisi humas dalam struktur organisasi nirlaba  cenderung  bervariasi.  Keenam  institusi  yang  menjadi  objek  wawancara  memiliki caranya  sendiri  dalam  menjalankan  peran  humas  baik  itu  dengan  cara  memanggil konsultan humas dari luar organisasi, memiliki divisi khusus kehumasan ataupun mereka sama sekali tidak memiliki divisi humas namun menjalankan praktik kehumasan.
Di SMA Negeri 91 Jakarta misalnya, kegiatan kehumasan dinaungi oleh divisi sarana dan prasarana sekolah. Informan 1 menyatakan bahwa ini merupakan implikasi dari regulasi sekolah yang hanya membolehkan adanya 3 wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab atas divisinya masing-masing, yaitu di bagian kurikulum, kesiswaan, serta sarana prasarana dan humas. Sementara itu, di instansi lainnya, aktivitas kehumasan dinaungi oleh divisi yang berbeda serta diberi penyebutan yang bervariasi pula. Rincian posisi humas dalam struktur organisasi keenam instansi, berikut jumlah pelaksana kegiatan kehumasan yang dilibatkan, disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 2. Posisi Humas dalam Struktur Organisasi Instansi Divisi dalam Struktur Jumlah Pelaksana SMAN 91 Divisi Sarana & Prasarana 3 orang PMI Jakarta Selatan Organisasi & Komunikasi (ORKOM) 2 orang Yayasan Swara Ceria  Divisi Humas 4 orang WALHI Bagian Kampanye & Advokasi 1 orang Yayasan Tunas Bakti Nusantara Media Nusantara 3 orang Dompet Dhuafa Divisi Corporate Secretary 2 orang
Pada  dasarnya,  besar  kecilnya  keberadaan  divisi  humas  dalam  suatu  organisasi dipengaruhi  oleh  berbagai  variabel,  seperti  perbedaan  pengetahuan  atau  kebutuhan
pimpinan  terhadap  peran  dan  fungsi  humas  bagi  kepentingan  organisasi.  Ketersediaan sumber dana, variasi rincian pekerjaan yang ditangani, serta fleksibilitas struktur organisasi terkait. Selain itu, kegiatan kehumasan tidak selamanya harus ditangani oleh orang-orang dalam  struktur.  Beberapa  kegiatan  yang  sifatnya  eventual  dapat  saja  melibatkan  jasa konsultan humas yang bekerja berdasarkan kontrak perjanjian. Praktik ini ditemukan pada PMI  Jakarta  Selatan,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  informan  10,  “Apabila  kita  akan melaksanakan event yang tingkatnya Provinsi tentu kan yang hadir juga banyak pejabat yang akan hadir, disitu kita memerlukan juga orang-orang yang memang professional di bidangnya karena kalau kita meng- hire dari internal sendiri belum tentu mampu”.
Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu variabel yang menentukan penempatan humas dalam struktur organisasi adalah job description, atau rincian pekerjaan yang humas tangani.  Temuan  lapangan  menunjukkan,  rincian  pekerjaan  ini  biasanya  tidak  jauh  dari kegiatan publikasi, lobi, komunikasi internal dengan level manajerial dan karyawan, atau dan eksternal dengan publik, instansi lain, maupun pemangku kepentingan terkait.
Rincian  pekerjaan  setiap  organisasi  berbeda  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tujuan organisasinya.  Seperti  di  WALHI,  rincian  umum  kegiatan  humas  adalah  menghadirkan perkembangan berita terkini, menyampaikan narasi seputar organisasi dan sikap organisasi terhadap isu tertentu, serta mengatur strategi komunikasi yang tepat untuk menjangkau khalayak. Di Dompet Dhuafa, kegiatan kehumasan diturunkan ke dalam unit kegiatan yang lebih kecil sehingga perlu ditangani oleh beberapa posisi yaitu jurnalis, komunikasi internal, tim public relations, media relation, design grafis, dan web admin. Pola serupa ditemukan di Yayasan Nusa Bakti Nusantara, Yayasan Swara Peduli Ceria, dan PMI  Jakarta Selatan. Sedangkan  di  SMA  Negeri  91  Jakarta,  rincian  pekerjaan  ini  didominasi  oleh  aktivitas publikasi, penerimaan, atau penyebaran informasi.

## Peran dan Fungsi Humas
Merujuk  pada  (Broom  and  Sha  2013),  terdapat  ada  empat  peran  yang  mendasari aktivitas  kehumasan  di  berbagai  organisasi.  Keempat  peran  yang  dimaksud  terdiri  dari penasehat  ahli,  fasilitator  komunikasi,  fasilitator  dalam  proses  pemecahan  masalah,  dan teknisi komunikasi. Meski demikian, dalam praktiknya setiap organisasi dapat mengadopsi peran ini sesuai kekhasan organisasinya masing-masing.
Temuan di lapangan menunjukkan, peran humas yang banyak dijalankan oleh keenam organisasi adalah sebagai fasilitator komunikasi dan teknisi komunikasi. Menurut (Broom and Sha 2013), fasilitator komunikasi bertugas menjembatani komunikasi antara organisasi dengan publik. Implementasi peran ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas.
Di  SMAN  91  misalnya,  peran  ini  dijalankan  melalui  aktivitas  penyaluran  informasi, penghubung antara sekolah dengan orangtua, hingga pengurusan perijinan acara kepada pihak yang berwenang di lingkungan setempat. Bentuk aktivitas fasilitasi komunikasi juga terlihat  dalam  kegiatan  mediasi  antar  instansi  serta  kegiatan  publikasi  dan  sosialisasi program organisasi kepada khalayak  sebagaimana  ditemukan pada PMI  Jakarta Selatan dan Yayasan Dompet Dhuafa. Informan 10 dari PMI Jakarta Selatan juga menjelaskan bahwa mereka  menggunakan  komunikasi  dua  arah  untuk  meluruskan  hoax  yang  beredar  di masyarakat  dengan  membentuk  Community  Engagement  Accountability  (CEA)  untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan mendatangkan para tokoh terkait untuk meluruskan adanya berita hoax tersebut, ”kita mencoba meluruskan tapi kita juga tidak bisa serta merta masuk ke dalam masyarakat karena saya sendiri juga bukan tokoh agama kan. Yang berkaitan dengan agama itu sulit karena mereka rata rata kan kalau Orang Betawi bilang  tekak.  Jadi  kita  pelan  pelan  kita  kasih  masukan.  Jadi  kemarin  tokoh  agama  kita kumpulin dan beri sosialisasi pelan pelan. Nah ini yang disebut umpan balik masyarakat komunikasi dua arah”.
Di WALHI, implementasi peran fasilitator komunikasi nampak lebih mencolok. Peran fasilitator komunikasi pada humas berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya berbagai informasi dari dan untuk masyarakat. Dalam konteks ini peran fasilitator dapat dilihat dari bagaimana WALHI menjadi pendengar bagi masyarakat dan membuat suara masyarakat didengar oleh pemerintah melalui pembuatan kampanye, narasi, dan startegi komunikasi ke media. Contohnya seperti yang dikatak an Informan 7 dari WALHI, “misalnya mandat kita sekarang ini soal sampah kita akan coba intervensi pemerintah buat membatalkan proyek incinerator  atau  pembakaran  sampah  kemudian  di  level  masyarakatnya  yaitu  edukasi ngasih  narasi  ke  mereka  kalau  incinerator itu  gak  nyelesaiin  masalah”.  Tidak  hanya menghubungkan antara organisasi dengan publik, humas sebagai fasilitator komunikasi di WALHI juga berperan dalam menerima dan menampung keluhan-keluhan dari masyarakat terkait  permasalahan  lingkungan  di  sekitar  mereka.  Setelah  ditampung,  keluhan  ini disampaikan  kepada  institusi  terkait  seperti  Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup  (BPLH) sebagai  instansi  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  perihal  penanganan  lingkungan. Pada  proses  ini,  pemerintah  dapat  mengevaluasi  hal  yang  terjadi  dengan  menerima informasi tentang keadaan masyarakat yang dirugikan akibat pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai. Setelah itu, keluhan dari masyarakat itu dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berlaku.
Sementara itu, peran teknisi komunikasi diwujudkan dalam bentuk pembuatan materi kehumasan  dan/atau  partisipasi  langsung  dalam  event  kehumasan.  Materi  kehumasan
yang  dimaksud  antara  lain  berbentuk  siaran  pers,  narasi  publikasi,  desain  poster,  dan publikasi media sosial. Di Yayasan Tunas Bakti Nusantara misalnya, mereka mengeluarkan produk kehumasan seperti press release yang ditulis sendiri lalu merilisnya di koran atau melalui  radio.  Informan  5  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  menggunakan  pihak  ketiga dalam pembuatan press release tetapi mereka memanfaatkan para relawan yang memang ahli dalam bidang tersebut. Sementara partisipasi langsung dapat diamati dalam kegiatan seperti kampanye, perencanaan strategi komunikasi, dan pelaksanaan event kehumasan yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  publik  akan  isu  tertentu,  sebagaimana dilakukan di WALHI.
Di  samping  menjalankan  peran  kehumasan,  praktisi  kehumasan  juga  menjalankan fungsi-fungsi tertentu. (Broom and Sha 2013) menjabarkan fungsi humas ke dalam sembilan kategori,  yakni  pengelolaan  hubungan  internal,  publisitas,  periklanan,  penciptaan  nilai berita, penanganan urusan publik, lobi, penanganan isu, penanganan hubungan investor, dan  pengembangan.  Di  Dompet  Dhuafa  mereka  melakukan  pembagian  jobdesk  yang cukup  jelas  seperti,  pengelolaan  hubungan  internal  yang  berfungsi  sebagai  pengelola komunikasi untuk jaringan internal dalam Dompet Dhuafa sendiri, seperti jaringan coding yang berada di kantor pusat, network, dan seluruh cabang atau zona layanan. Selain itu ada  tim  jurnalis,  tim  public  relations,  media  relation  yang  berperan  sebagai  publisitas, penciptaan  nilai  berita,  lobi,  penanganan  urusan  publik  sekaligus  periklanan  melalui kegiatan  liputan,  aktivitas  kolaborasi,  pendistribusian  materi  komunikasi  ke  berbagai channel,  seperti  yang  dikatakan  Informan  10  dari  PMI  Jakarta  Selatan  “mendistribusikan materi-materi marketing komunikasi ke berbagai channel, dimana pada channel tersebut terdapat media ruang seperti creative ads berupa video, tron car ads, dan ikla n”. Selain itu untuk mendukung rangkaian tersebut humas PMI juga membentuk tim desain grafis untuk mengelola  materi  komunikasi  lalu  mengembangkannya  menjadi  konten-konten berdasarkan Surat Izin Operator (SIO).
Namun, setiap organisasi memiliki istilah dan perannya sendiri sebagai humas. Humas di  SMA  Negeri  91  Jakarta  berfungsi  mengelola  hubungan  internal,  publisitas,  dan melakukan lobi dengan pihak yang bersangkutan dengan mengirimkan surat izin sebuah acara.  Sedangkan  di  WALHI  sebagai  organisasi  yang  bergerak  dibidang  sosial melaksanakan  peran  dan  fungsi  humas  lebih  banyak  untuk  kegiatan  kampanye,  seperti mengatur strategi komunikasi, siaran  pers, press  release,  dan membuat narasi sehingga hampir serupa dengan Yayasan Swara Ceria dan Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Di Dompet Dhuafa humas berperan sebagai sarana komunikasi dan informasi, sebagai narahubung dengan perusahaan lain, dan sebagai media publikasi pergerakan organisasi. Sedangkan
PMI Jakarta Selatan memiliki pembagian tugas secara lingkup tertentu, yakni internal dan eksternal dimana eksternal merupakan lingkup yang lebih luas, seperti pemerintahan, mitra kerja, relawan, dan masyarakat sekitar sebaliknya internal merupakan lingkup yang lebih kecil yang terdiri dari  6 PMI kabupaten atau kota DKI Jakarta.

## Media yang Digunakan Humas
Dalam menjalankan peran dan fungsinya, humas di keenam instansi menggunakan beragam  media  untuk  menjangkau  khalayaknya.  Media  konvensional  yang  digunakan antara lain berupa koran, majalah, radio, buletin, kertas kebijakan, kertas posisi, dan kajian kritis.  Dalam  situasi  tertentu,  pertemuan  tatap  muka  dan  kegiatan  luring  juga  diadakan untuk  memfasilitasi  komunikasi  dengan  khalayak.  Hal  ini  ditemukan  antara  lain  pada aktivitas  lobi  dan/atau  pemeliharaan  relasi  dengan  media,  sebagaimana  dilakukan  oleh humas Dompet Dhuafa, PMI Jakarta Selatan, dan Yayasan Swara Peduli Ceria.
Sementara itu, media digital yang digunakan umumnya berbasis media sosial, seperti Instagram,  Twitter,  dan  Tiktok.  Penggunaan  media  digital  dalam  kegiatan  kehumasan cenderung  mendominasi  praktik  kehumasan  di  keenam  instansi  ini.  Hal  ini  tidak mengherankan  mengingat  pesatnya  perkembangan  teknologi  yang  menjadikan  media digital  ini  sebagai  pilihan  utama  untuk  memudahkan  seseorang  dalam  menjalankan pekerjaanya. Dengan besarnya keterbukaan akses internet saat ini membuat setiap orang menyampaikan  pendapatnya  khsusunya  di  media  sosial.  Praktisi  humas  dapat memanfaatkan  kondisi  ini  untuk  mengelola  hubungan  dengan  publiknya  melalui  ruang internet yang ada (Mizanie and Irwansyah 2019).
Humas di SMA Negeri 91 Jakarta misalnya, menggunakan Instagram, Twitter, dan situs resmi sekolah untuk menampilkan profil sekolah, guru, dan staf. Platform digital ini juga digunakan untuk membagikan berbagai macam informasi penting terkait kegiatan sekolah. Informasi yang  disebarkan tidak hanya berbentuk narasi tekstual,  tetapi juga dilengkapi dengan foto kegiatan yang ada di sekolah. Tidak hanya itu, humas SMAN 91 Jakarta juga aktif  menggunakan  media  sosial  untuk  menerima  pesan  dari  pihak-pihak  yang  ingin berpartisispasi dalam acara yang diselenggarakan oleh sekolah.
Informan 1 mengatakan “Untuk media sosial yang kami punya itu, kami ada website jadi di situ ada profil sekolah, profil guru, dan ada info-info penting tentang penerimaan siswa baru lalu ada Instagram juga dan Twitter dan untuk Instagram awalnya bukan saya yang handle lalu dialihkan ke saya dan di situ kita promosi tentang kegiatan kita, seperti literasi dan mengaji bersama. Dari situ, terkadang ada yang dari dunia industri pun tertarik untuk mengisi acara atau event di sekolah kita dan kebetulan ekskul-ekskul yang ada di sini
juga memiliki media sosialnya masing-masing, jadi otomatis mereka juga membantu untuk publikasi.”
Pemanfaatan media sosial dinilai relevan dengan kebutuhan instansi. Informan 7 dari WALHI  menjelaskan,  “sasaran  penggunaan  media  digital  lebih  difokuskan  kepada  anak muda sedangkan media konvensional tertuju untuk orang yang belum bisa baca tulis dan orang  tua.”  Selain  media  sosial  seperti  Instagram,  Tiktok,  Facebook,  Youtube,  aktivitas humas  juga  banyak  memanfaatkan  aplikasi  percakapan  instan  seperti  WhatsApp,  dan aplikasi pertukaran pesan elektronik atau email.

## Program yang Dijalankan dan Kendala yang Dihadapi
Program yang dijalankan humas suatu organisasi merupakan realisasi dari apa yang sudah  direncanakan sebagai bentuk upaya humas untuk menjawab masalah yang telah diidentifikasi. Program  yang dibuat bisa dalam jangka  panjang maupun jangka pendek. Dalam WALHI program formal biasanya berupa kasus yang sedang ditangani seperti kasus konflik Pulau Pari, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan reklamasi. Sedangkan program informal di WALHI berbentuk seperti sesi berbagi dengan organisasi lain misalnya dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Solidaritas Perempuan.
Berbeda dengan Dompet Dhuafa yang memposisikan diri sebagai lembaga filantropi Islam. Dompet Dhuafa memiliki 5 kegiatan kampanye besar yaitu Ramadhan dan Qurban yang merupakan program eventual, serta Wakaf, Yatim, dan Humanesia yang merupakan kegiatan  rutin.  Di  SMA  Negeri  91  Jakarta,  humas  juga  ikut  andil  dalam  mensukseskan program pelatihan yang ditujukan untuk para guru, karyawan, dan siswa. Dalam pelatihan SBMPTN  untuk  siswa  misalnya,  divisi  humas  bertugas  mengantarkan  surat  ke  guru  dan orang tua siswa. Sementara di Yayasan Nusa Bakti Nusantara dan Swara Peduli Ceria, divisi humas berfokus menangani aktivitas publikasi, menjalin relasi, pencarian sponsorship, atau pemeliharaan hubungan antar organisasi. Praktik yang lebih fleksibel dilakukan oleh PMI Jakarta Selatan, yang cenderung menyesuaikan program atau event kehumasannya dengan kebutuhan  yang  berkembang  masyarakat.  Informan  10  mengata kan  “Kita  independen, humas sendiri karena kita memiliki otonomi. Istilahnya program yang kita tuangkan, yang kita rencanakan untuk tahun berikutnya berdasarkan kebutuhan masyarakat, berdasarkan analisa  kita.  Jadi,  belum  tentu  program  yang  tiga  tahun  lalu,  masih  fleksibel  dan  masih relevan  digunakan  untuk  tahun  berikutnya.  Jadi,  kita  berdasarkan  analisa  kita  tentang kebutuhan.”  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  humas  memiliki  wewenang  untuk mengambil keputusan secara langsung. Namun, tetap memerlukan persetujuan pengurus yang  memiliki  keputusan  tertinggi  di  dalam  suatu  organisasi,  misal  saat  menangani
pengungsian bencana di Cianjur Informan 10 dari PMI Jakarta Selatan mengatakan bahwa mereka membuat assessment untuk tahu kebutuhan per orang di pengungsian apa saja, “kita ada komunikasi dua arah dari masyarakat baik dokumentasi yang kita sebarkan ke masyarakat  supaya  masyarakat  juga  nantinya  terketuk  hatinya  dan  informasi  itu  bukan sebatas foto tetapi kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yang dibutuhkan masyarakat adalah a, b , c , d”.
Dalam  menjalankan  aktivitas  kehumasan,  praktisi  humas  sewajarnya  menemukan kendala atau tantangan di lapangan.  Adapun tantangan-tantangan yang telah dihadapi oleh keenam LSM ini antara lain berupa kebutuhan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan isu yang berkembang, kekurangan orang dalam tim kehumasan, friksi di dalam tubuh organisasi, kesulitan mendapat sponsor, dan tingginya volume pekerjaan yang harus ditangani khususnya ketika event besar sedang digelar.

## Cara Humas Mengatasi Krisis
Yayasan  Dompet  Dhuafa  pernah  mengalami  krisis  kehumasan  yang  mencakup reputasi  organisasi,  salah  satunya  ialah  pada  tahun  2019,  dimana  salah  satu  staf  divisi komunikasi dan corporate strategy nya pernah dianggap sebagai provokator pada masa demo pemilihan presiden. Namun krisis-krisis yang terjadi dapat diatasi dengan jalur lobi, negosiasi, dan testimoni.
Sedangkan  WALHI  pernah  mengalami  masalah  dimana  advokasi  WALHI  menolak suatu proyek lalu mengagitasi warga sampai menjadi perbincangan dan ada perusahaan yang akhirnya terganggu. Perusahaan itu lalu mengejar-ngejar WALHI dan meminta untuk berhenti,  lalu  memberikan  beberapa  tawaran  namun  WALHI  tidak  mau  berbicara  dan menyarankan untuk menanggapi lewat kampanye dan media jika ada penyataan atau riset yang menurut mereka salah. Namun perusahaan juga menolak hingga akhirnya pemerintah turun  tangan  untuk  memberikan  penyelesaian  dan  WALHI  meminta  untuk  difasilitasi, dibuatkan debat publik atau debat terbuka dengan perusahaan tersebut.
Krisis yang pernah terjadi terhadap PMI Jakarta Selatan dikarenakan oleh pelayanan anggota  PMI  yang  dianggap  kurang  menyenangkan.  Cara  yang  digunakan  untuk mengatasi krisis yang terjadi pada PMI Jakarta Selatan adalah dengan membentuk CEA (Community Engangement Accountability) untuk menjalin umpan  balik dari  masyarakat. Selain itu, PMI Jaksel menyediakan angket dimana nantinya masyarakat dapat langsung scan melalui barcode yang tersedia di angket. Informan 10 menjelaskan “Jadi ada beberapa permasalahan  yang  contohnya  pendonor.  Pendonor  udah  nyumbangin  darah  gratis  ke PMI, pada saat gue mau donor, gue dikasarin sama dokternya, petugas donornya jutek. Itu
menjadi  hal  yang  luar  biasa.  Nah,  di  situlah  makanya  PMI  punya  CEA  (Community Engagement Accountability). Tujuannya dalah untuk menjalin umpan balik dari masyarakat. Pernah ada berita yang sampai ke walikota. Ada pegawai negeri donor dimaki-maki sama dokter.” ucapnya sedangkan Yayasan Swara Peduli Ceria, SMAN 91, Nusa Bakti Nusantara belum pernah mengalami krisis sejauh ini.

## SIMPULAN
Pentingnya keberadaan peran humas saat ini tidak hanya disadari oleh organisasi bisnis saja, namun juga oleh  organisasi nirlaba. Dari 6 instansi yang diteliti, ditemukan bahwa  peran  humas  yang  paling  menonjol  adalah  fasilitator  komunikasi  dan  teknisi komunikasi. Fasilitator komunikasi dapat dilihat dari bagaimana mereka menyampaikan informasi ke publik sehingga mendapatkan umpan balik. Sedangkan teknisi komunikasi diwujudkan dengan pembuatan materi seperti press release, dan penyelenggaraan event kehumasan. Sedangkan dari sisi fungsi, humas pada keenam institusi tersebut mayoritas difungsikan  sebagai  pengelola  hubungan  internal  dan  publisitas.  Seiring  dengan perkembangan  teknologi,  keenam  instansi  tersebut  cenderung  menggunakan  media digital untuk melakukan kegiatan kehumasannya. Seperti Instagram, Twitter, Tiktok, dan situs  resmi  instansi.  Hal  ini  sesuai  dengan  target  sasaran  mereka  yaitu  anak  muda, sedangkan media konvensional lebih banyak ditujukan untuk orang tua. Adapun program yang dibuat setiap instansi berbeda, ada yang jangka panjang, pendek, dan ada juga yang dibuat  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  berkembang  di  masyarakat.  Dalam  kaitannya dengan  krisis,  setiap  institusi  memiliki  cara  yang  berbeda  dalam  menangani  krisis tergantung skala dan kekhasan krisis yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  Brigita  Uba.  2022.  “Praktik  Dan  Peran  Public  Relations  Pada  Lembaga Pengembangan  Masyarakat  Lembata  (BARAKAT).”  Universitas  Katolik  Widya Mandala Surabaya, Surabaya.
Armela, Fitra. 2014. “Manajemen Humas Dalam Kampanye Humas (Studi Kasus Aktivitas Manajemen Humas LSM Rifka Annisa Women’s Crisis Center Dalam Kampanye Anti Kekerasan Dalam Pacaran).” Universitas Gajah Mada.
Atteng,  Rio  Bertram.  2014.  “TUGAS  DAN  FUNGSI  LEM BAGA  SWADAYA  MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI KONSUMEN.” (1).
Babbie, Earl. 2020. The Practice of Social Research. 15th ed. Cengage Learning.
Broom, Glen M., and Bey- Ling Sha. 2013. Cutlip and Center’s Effective Public Relations.
Eleventh edition. International edition. Boston: Pearson Education.
Cendekia Sandyakala, Mutiara. 2020. “Peran Public Relations Dalam Meningkatkan Citra Lembaga Pendidikan.” Jurnal At -Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan 30(2):184 –
98. doi: 10.52030/attadbir.v30i2.63.
Choi, Minhee, and Br ooke McKeever. 2022. “Social Media Advocacy and Gun Violence:
Applying  the  Engagement  Model  to  Nonprofit  Organizations’  Communication Efforts.” Public Relations Review 48(2):102173. doi: 10.1016/j.pubrev.2022.102173.
Clarke,  Victoria,  and  Virginia  Braun.  2 017.  “Thematic  Analysis.”  The  Journal  of  Positive Psychology 12(3):297 – 98. doi: 10.1080/17439760.2016.1262613.
Creswell,  John  W.,  and  Vicki  L.  Plano  Clark.  2017.  Designing  and  Conducting  Mixed Methods Research. 3rd ed. SAGE Publications, Inc.
Dinanti, Aldi la, and Ginanjar Adi Nugraha. 2018. “Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.”
Duhalm,  Simona,  and  Vasile  Alecsandri.  2010.  “The  Role  and  Importance  of  Public Relations  at  Non- Governmental  Organizations.”  STUDIES  AND  SCIENTIFIC
RESEARCHES. ECONOMICS EDITION (15). doi: 10.29358/sceco.v0i15.140.
Fakih, Mansour. 2004. Masyarakat sipil untuk transformasi sosial: pergolakan ideologi LSM
Indonesia. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Firmansyah, Deri and Dede. 2022. “Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian:  Literature  Review.”  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Holistik  (JIPH)  1(2):85– 114. doi: 10.55927/jiph.v1i2.937.
Gora, Radita. 2019. RISET KUALITATIF PUBLIC RELATIONS. Jakad Media Publishing.
Grunig,  James  E.,  and  Todd  Hunt.  1984.  Managing  Public  Relations.  New  York:  Holt,
Rinehart and Winston.
Herdiansah,  Ari  Ganjar.  2016.  “PERAN  ORGANISASI  MASYARAKAT  (ORMAS)  DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA.” Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi 1(1):49. doi: 10.24198/jsg.v1i1.11185.
Mangun,  F.  K.  2020.  “The  Role  of  Government  Public  Relations  in  Central  Sulawesi Province: A Study Case of Information Disclosure on the 2018 Donggala Earthquake,
Tsunami and Liquefaction.” in The Proceedings of the 4th In ternational Conference of  Social  Science  and  Education,  ICSSED  2020,  August  4-5  2020,  Yogyakarta,
Indonesia. Yogyakarta, Indonesia: EAI.
Mappasere,  Stambol  A.,  and  Naila  Suyuti.  2019.  “Pendekatan  Kualitatif.”  in  Metode
Penelitian Sosial. Gawe Buku.
Mayasar i, Silvina, and Chitra Angguntiara. 2018. “Strategi HumasPT Pelayaran Nasional
Indonesia  (Persero)Dalam  Membuat  Tabloid  Sebagai  Media  InformasiPublik Internal.” 9(1).
Mayasari, Silvina, Mareta Purihastine, and Annisa Qibtiah. 2019. “Strategi Public Relatio ns PT  Kasoem  Hearing  Dalam  Mempublikasikan  Kasoem  Exhibition  2018  Kepada Masyarakat Indonesia.” Jurnal Komunikasi 10(1):56– 63. doi: 10.31294/jkom.v10i1.5094. Mizanie, Dina, and Irwansyah Irwansyah. 2019. “PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI  KEHUMASAN DIGITAL  DI  ERA  REVOLUSI  INDUSTRI  4.0.”  Jurnal
Komunikasi 13(2):149 – 64. doi: 10.21107/komunikasi.v13i2.5099.
Nasution, Isna  Asdiani. 2019. “PERANAN PUBLIC RELATIONS  DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN INFORMASI HOTEL GARUDA PLAZA.”
Nur’aini, Ratna Dewi. 2020. “PE NERAPAN METODE STUDI KASUS YIN DALAM PENELITIAN
ARSITEKTUR DAN PERILAKU.” INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik SIpil Dan Arsitektur 16(1):92 – 104. doi: 10.21831/inersia.v16i1.31319.
Onwuegbuzie,  Anthony,  and  Kathleen  Collins.  2015.  “A  Typology of  Mixed  Methods Sampling  Designs  in  Social  Science  Research.”  The  Qualitative  Report.  doi:
10.46743/2160-3715/2007.1638.
Pelor, Stephanus. 2018. “PERANANLEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)TERHADAPPEMBANGUNAN  POLITIK  DAN  DEMOKRASI  DI  INDONESIA.” Universitas Mpu Tantular.
Putra,  Mohammad  Annur  Tri,  Rachmat  Kriyantono,  and  Maulina  Pia  Wulandari.  2019. “KONSTRUKSI PIMPINAN TERHADAP PERAN DAN FUNGSI PUBLIC RELATIONS DI INDONESIA (UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERSITAS HASANUDDIN).” 9(2).
Rahastine,  Mareta  Puri.  202 1.  “Analisa  Peranan  dan  Fungsi  Public  Relation  Baitulmaal Munzalan Indonesia Dalam Publikasi Gerakan Infaq Beras Jakarta.” 12.
Ratu,  Khinski  Meita,  and  Amalia  Djuwita.  2021.  “ANALISIS  PERAN  HUMAS  DALAM KEGIATAN CSR PERUSAHAAN.”
Rosidin, Asep Bidin, and Abd ul Hamid. 2020. “MEDIA ONLINE DAN KERJA DIGITAL PUBLIC RELATIONS  POLITIK  PEMERINTAH  DKI  JAKARTA.”  WACANA:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Komunikasi 19(2). doi: 10.32509/.v19i2.1046.
Rukin. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
Sandr oto, Christine W. 1999. “V \ IAWANCARA SEBAGAI SALAH SATU ALAT SELEKSI.”
Sari, Wina Puspita, and Asep Soegiarto. 2019. “FUNGSI DAN PERAN HUMAS DI LEMBAGA PENDIDIKAN.”  Communicology:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi  7(1):47– 64.  doi: 10.21009/COMMUNICOLOGY.14.03.
Setyanto,  Agus,  and  Joko  Sutarso.  2018.  “Peran  Dan  Fungsi  Public  Relations  Dalam
Mempertahankan  Citra  Perusahaan  (Studi  Deskriptif  Kualitatif  Peran  Dan  Fungsi Public  Relations  Hotel  Brothers  Solo  Baru  Dalam  Mempertahankan  Citra  Positif Perusahaan).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
Tjahjadi, Edward, Sinta Paramita, and Doddy Salman. 2021. “Pembelajaran Era Pandemi
Covid- 19  Di  Indonesia  (Studi  Terhadap  Aplikasi  Discord).”  Koneksi  5(1):83.  doi:
10.24912/kn.v5i1.10165.