journal homepage : http://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id
Program Pembangunan Kampung: Perspektif Fungsional dan Konflik dalam Konstruksi Sosial Masyarakat Suku Arfak di Kabupaten Manokwari
Triman Tapi 1 , Yohanis Yan Makabori 2*
1 Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Papua Barat
2 Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Papua Barat
Jurnal Triton, Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021) : 27-37 e ISSN : 2745-3650, p ISSN : 2085-3823 DOI: https://doi.org/10.47687/jt.v12i2.204
Perbandingan perspektif jadi alibi terhambatnya proses pembangunan.  Pemerintah  pusat,  provinsi  serta  kabupaten  sudah berupaya mempraktikkan beberapa program pembangunan. Pemerintah cenderung dominan pada nasionalisme dalam modernisasi, memandang Papua sebagai objek, yang kontras dengan budaya  lokal  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  musyawarah  politik mengambil keputusan  buat menuntaskan perspektif tersebut dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 mengenai kebijakan otonomi khusus  yang  berdampak  dependensi  adat  sebagai  motor  penggerak roda  pembangunan  di  Papua.  Teori  utama  berasal  dari  perspektif fungsionalisme  dan  perspektif  konflik  (Mooney  et  al.  2007). Makalah ini membahas perspektif konstruksi sosial masyarakat suku Arfak di tiga kampung  yaitu Sairo, Hangouw dan Indesey. Metode deskriptif  dengan  sampel  purposif  digunakan  untuk  menjelaskan fenomena berdasarkan data dari responden. Pengumpulan informasi menggunakan  kuesioner,  diskusi  terfokus,  observasi,  serta wawancara. Secara fungsional, implementasi program pembangunan dilakukan berdasarkan alur perencanaan pembangunan yang disetujui oleh  penguasa  wilayah  serta  penguasa  lokal  dengan  diketahui  oleh pemerintah  provinsi  dan  pusat  selaku  pemberi  tanggung  jawab. Program-  program  yang  diprioritaskan  antara  lain  pembangunan infrastruktur dasar kampung, perumahan, sarana Mandi Cuci Kakus (MCK)  serta  air  bersih.  Ranah  konstruksi  sosial  yaitu Aske  siros (kemajuan), Oru Eimofoj (menunggu bantuan), Monuh , Ofojingki/Mendes Efes , Ororoisa . Perspektif konflik
mengungkapkan  terdapat  pembatasan  kuota  partisipasi  serta sosialisasi  program  kepada  masyarakat,  serta  ketidakterbukaan mengenai  anggaran  program.  Selanjutnya,  konsep Aske  Siros tidak berjalan sesuai makna sebenarnya.  Konsep tersebut didominasi oleh penguasa  lokal,  sementara  kepada  masyarakat  lainya  yaitu Oru Eimofoj .    Secara  fungsional,  program  pembangunan  yang diimplementasikan  menguntungkan  sebagian  oknum  tertentu  dan menimbulkan ketidakmerataan serta friksi dalam perihal menikmati dan memanfaatkan anggaran maupun program pemerintah.

## ABSTRAK ARTIKEL INFO
Sejarah artikel Diterima 29/08/2021
Diterima dalam bentuk revisi 19/12/2021 Diterima dan disetujui 24/12/2021 Tersedia online 31/12/2021
Kata kunci Perspektif Konflik Fungsional Program Pembangunan Kampung Konstruksi Sosial
© 2021 Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari
*Email Penulis Korespondensi : yanmkw@gmail.com 1 3manstppmkw17@gmail.com, 2 yanmkw@gmail.com
Jurnal Triton Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021) : 27-37

## ABSTRACT
Different  perspectives  become  an  obstacle  to  the development  process.  Central,  Province,  and  local governments try to apply for several programs. The government  prefers  nationalism  in  modernization that views Papua as an object and, it is in contrast with  local  culture.  Thus,  political  deliberation decided to solve it using regulation number 21, 2001 about  special  autonomy  that  becomes  a  high dependency  from  local.  The  preferred  theory  is functional and conflict perspectives (Mooney et al., 2007).  This  paper  discusses  the  perspective  of  the social construction of the Arfak tribal community in three villages, namely Sairo, Hangouw, and Indesey.
This  paper  aimed  to  discuss  Local's  (Suku  Arfak) view as a resident in Sairo, Hangouw, and Indesey. Descriptive method point to  purposive sample help to  describe  data  result.  Data  collected  applied questioner,  Focus  Group  Discussion  (FGD),
observation, and interview. In functional, the result was the applying of  program development  was due on the planning flow chart. It was dealt with the local government  and  elitee  local  and  known  by  the central  and  provincial  governments  as  their responsibility. Primary programs were infrastructure, house, school, healthy center, MCK, and  cleaning  water.  Social  construction  concepts were Aske siros (progress), OruEimofoj (waiting for help) Monuh , Ofojingki/Mendes  Efes , Ororoisa .  In conflict,  the  limited  participation  and  explanation about program and fund to the local. Subsequently,
Aske Siros did not run based on its meaning. It was dominated by elitee locals while the locals referred to  Oru  Eimofoj.  Thus,  functionally,  program Implementing was only favorable to several figures. Then, unbalance situation was a conflict in enjoying and using the program government.

## PENDAHULUAN
Sosiologi mempelajari
kehidupan manusia dalam masyarakat ( community society ) dalam  berbagai  aspeknya.  Oleh  karena  itu terdapat beberapa perspektif dalam memandang suatu masyarakat. Suatu masyarakat dipandang oleh  perspektif  tersebut  dari  sudut  pandang yang  berbeda,  mengajukan  pertanyaan  yang berbeda  dan  mencapai  kesimpulan  yang berbeda (Murdiyanto, 2020). Perubahan dalam masyarakat  pada  dasarnya  merupakaan  suatu proses  yang  terus  menerus  artinya  setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami  perubahan,  akan  tetapi  perubahan antara  kelompok  dengan  kelompok  lain  tidak selalu  sama  (kompleks)  serta  banyak  faktor yang  mempengaruhinya.  Menurut  Soekanto dalam  Hatu  (2011),  perubahan  masyarakat tersebut  dapat  mengenai  nilai  sosial,  norma, pola  perilaku  organisasi,  susunan  lembaga kemasyarakatan, kekuasaan, wewenang,
interaksi  sosial  dan  lain  sebagainya  (Hatu, 2011).
Manusia bersama-sama menciptakan dan mempertahankan  semua  fenomena  sosial melalui  praktik  sosial.  Mereka  melihat  tiga proses mendasar yaitu eksternalisasi, objektivasi  dan  internalisasi  (Galbin,  2014). Eksternalisasi,  objektifikasi  dan  internalisasi adalah dialektika yang berjalan simultan, yairu proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan  hal  itu  berada  di  luar  (objektif)  dan kemudian  terdapat  proses  penarikan  ke  dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subyektif. “kenyataan” dan “pengetahuan” yang lahir dari kontruksi sosial atas  realitas  sehari-hari  dipengaruhi  oleh individu  berdasarkan  kebiasaan  ( habitus )  dan cadangan pengetahuannya ( stock of knowledge )
(Sulaiman,  2016).  Individu  menjadi  penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi
Jurnal Triton Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021) : 27-37
berdasarkan  kehendaknya,  serta  memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur  dan  pranata  sosialnya  (Luzar  & Monica, 2014).
Perspektif  merupakan  sudut  pandang yang  diperoleh  untuk  melihat  atau  mengukur objek.  Perspektif  sosial  meninjau  beberapa faktor  yaitu  usia,  pendidikan,  sosial  ekonomi, sosial-budaya  dan  keberlanjutan.  Perspektif juga  merupakan  kelompok  pendapat  tentang suatu  hal  dan  membawa  seseorang  untuk melihat  objek/benda  dengan  cara  tertentu. Sosiologi  perspektif  mengacu  pada  konteks sosial yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dipengaruhi orang lain dan memunculkan suatu tindakan (Wulansari, 2013).
Perspektif fungsional merupakan sebuah sistem yang kompleks, setiap bagian bekerjasama  untuk  meningkatkan  solidaritas dan  kestabilitasan.  Perspektif  ini  menekankan bagaimana  lembaga  sosial  bekerjasama  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Syawaludin, 2014).  Menurut  Mooney et  al. ,  (2007), perspektif  fungsional  menekankan  koneksi masyarakat dari dalam yang fokusnya bagaimana  tiap  bagian  mempengaruhi  dan dipengaruhi oleh bagian lainnya (Rahman et al. , 2020).
Perspektif  konflik  menjelaskan  beragam aspek yang dimiliki dunia dengan memandang kelompok- kelompok penguasa dan keuntungan dari  struktur  sosial  tertentu  (Mooney et  al. , 2007).  Perspektif  konflik  adalah perspektif pertentangan  kepentingan.  Setiap  kelompok memiliki  perbedaan  kepentingan.  Perbedaan kepentingan  muncul  karena  setiap  individu memiliki  pandangan  subjektif  terhadap  dunia.
Disamping itu, ikatan relasi antar individu akan saling mempengaruhi atau setidaknya mempunyai  efek  pengaruh  terhadap  individu lain. Adanya efek pengaruh tersebut merupakan potensi konflik interpersonal. Kedua perspektif ini adalah perspektif makro yang mana melihat makna sosial secara luas
Pembangunan  disadari  sebagai  kondisi sosial  ketika  orang  memperoleh  kebutuhan mereka dalam sumber daya alam, rasional, dan mempertahankan  sumber  daya  (Reyes,  2001). Definisi yang terkait adalah untuk meningkatkan kualitas semua bidang kehidupan manusia.  Hal  ini  mencakupi  standar  hidup setiap  orang  (pendapatan,  tingkat  konsumsi makanan, pakaian, perumahan, layanan kesehatan,  pendidikan).  Dalam  kasus  Papua, program  pembangunan  telah  menghubungkan berbagai  macam  latar  belakang  orang  Papua dengan  dunianya.  Proses  ini  menjadi  penting untuk  melihat  pergerakan  orang  Papua  dalam dinamika  pembangunan  yang  mentautkan identitas dirinya dengan dunia global. Memahami  imajinasi  orang  Papua  tentang  diri dan  lingkungannya  memerlukan  pemahaman tentang detail keterhubungan dan siasat mereka dalam  merespon  pembangunan  dalam  bentuk berbagai macam program dan tawaran “pemberdayaan”  yang  dilakukan  oleh  negara (Suryawan, 2015).
Disamping  itu,  permasalahan  yang terjadi yaitu adanya ketergantungan masyarakat terhadap  musyawarah  politik  pemerintah semenjak adanya peraturan No. 21 tahun 2001 mengenai  otonomi  khusus  (Silo,  2006). Pemerintah  mengalokasikan  2%  dari  dana alokasi  umum  nasional  setiap  tahun.  Dana  ini
Jurnal Triton Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021) : 27-37
Tapi & Makabori
sekitar 3,8 triliun ke Provinsi Papua dan Papua Barat  (Reumi et  al .,  2015).  Selanjutnya,  1,4 triliun  dan  4  triliun  dialokasikan  untuk pembangunan  infrastruktur  dan  kampung. Menurut  Ruhyanto  (2016),  Undang-undang Otonomi  Khusus  adalah  kerangka  kerja  utama pendekatan  kemakmuran  untuk  meningkatkan kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  Papua (Ruhyanto, 2016). Lewat alokasi anggaran yang ada  diharapkan  akan  memperbaiki  situasi terutama  yang  terkait  dengan  kemiskinan  dan keterbelakangan,  pelanggaran  HAM,  dan kinerja  tata  pemerintahan,  seperti  Pemekaran Wilayah,  Program  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas), Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS),  dan Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri)  dan  Program  Kredit  Usaha Rakyat (KUR) (Fanggidae et al. , 2016).
Manokwari  merupakan  kabupaten  yang secara  administratif  terdiri  dari  9  Distrik  dan 164  kampung.  Pada  tahun  2017,  jumlah masyarakat  Kabupaten  Manokwari  mencapai 185.615 jiwa dengan luas wilayah 3.186,28 km² dan  sebaran  masyarakatnya  sebanyak  58 jiwa/km².  Suku-suku  asli  yang  mendiami Kabupaten  Manokwari  adalah  suku  Arfak, Doreri, Irrir, Karoon, Kebar, dan Mpur/Amberbaken,  dengan  mayoritas  tersebar di daerah pegunungan dan pesisir. Suku Arfak adalah  komunitas  adat  yang  terdiri  dari  4 (empat)  sub-suku,  yaitu  Hatam,  Meyakh, Sough, dan Moyle. Masyarakat asli Suku Arfak memiliki  tingkat  kehidupan  yang  masih  relatif sederhana, umumnya mereka bermata
pencaharian sebagai petani peladang berpindah (berkebun),  beternak  tradisional,  berburu  dan meramu.  Tiga  Kampung  yaitu  Sairo  (Distrik Manokwari  Utara),  Hanghouw  (distrik  Tanah Rubu),  dan  Indesey  (Distrik  Warmare)  dapat dengan mudah diakses dari ibukota Kabupaten Manokwari. Kampung-kampung ini dihuni oleh masyarakat lokal Suku Arfak. Selain itu, akses dari  ketiga  kampung  ke  ibukota  kabupaten sekitar ± 60 menit dengan menggunakan sepeda motor atau transportasi umum.
Hasil  penelitian  sebelumnya  dengan menggunakan  teori  internalisasi,  eksternalisasi dan  objektivisasi  (teori  Berger  dan  Luckman) mengungkapkan  konsep Aske  Siros telah mendominasi konsep lainnya serta menunjukkan  perkembangan  pembangunan setelah  10  tahun  terakhir  yang  mana  masih dibawah rata - rata target yang diharapkan (Tapi et al. , 2021). Makalah ini bertujuan menyediakan  informasi  mengenai  perspektif masyarakat  suku  Arfak  secara  fungsional  dan konflik  dalam  fenomena  konstruksi  sosial masyarakat  Suku  Arfak  dalam  program pembangunan  kampung.  Perspektif  yang berbeda  antara  masyarakat  biasa,  penguasa lokal,  pemerintah  daerah  dan  pusat  dalam pembangunan  termasuk  penerapan  anggaran otonomi  khusus.  Metode  kualitatif  diterapkan untuk  menggambarkan  perspektif  masyarakat dengan menggunakan sample purposif mengacu pada hasil data observasi, wawancara, kuesioner,  dan  diskusi  kelompok  terarah (FGD).

## METODE
Metode deskriptif dengan sampel purposif diaplikasikan kepada 3 kampung locus
Jurnal Triton Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021) : 27-37
Tapi & Makabori
penelitian. Teknik snowball membantu mengakses  dan  mengkategorikan  sasaran. Sasaran ataupun target yang diseleksi merupakan  mereka  yang  hidup  berdiam  lebih dari  3  tahun  di  kampung  serta  melibatkan  diri dalam sebagian program pembangunan kampung.  Partisipan  terdiri  dari  pria  serta wanita,  merupakan  masyarakat  lokal  Suku Arfak  yang  mendiami  kampung  Indesey, Hanghouw  dan  Sairo.  Selain  itu,  untuk memperoleh informasi tambahan, turut diwawancarai kepala kampung,  tokoh perempuan,  tokoh  masyarakat  lokal  (kepala klan, pemilik hak ulayat, pemimpin gereja), dan pejabat pemerintahan setempat. Dengan menggunakan  kuesioner,  diskusi  kelompok terarah (FGD), pengamatan, dan wawancara.
Penentuan  fokus  penelitian  dengan pertimbangan  bahwa:  (1)  Lokasi  penelitian merupakan  wilayah  pemukiman  (kampung) masyarakat  lokal  asli  Papua,  dengan  sebagian besar  masyarakatnya  bermata  pencaharian utama  petani  tradisional  dengan  karakteristik ekonomi  subsisten,  sehingga  rentan  terhadap kemiskinan; (2) Kampung-kampung masyarakat lokal ini, mudah dijangkau dengan transportasi  darat  dari  ibukota  Kabupaten Manokwari (dengan kondisi jalan relatif sangat baik), sehingga terbuka terhadap perubahan dari luar; (3) Kampung-kampung ini, telah merasakan  beberapa  implementasi  kebijakan program  pengentasan  kemiskinan  seperti program  IDT,  BLT,  PUAP,  PNPM  Mandiri pekampungan,  program  Pamsimas,  Program Swasembada  Pajale,  dan  sejak  tahun  3  tahun terakhir  (2016-2018)  mendapat  bantuan  dana kampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kampung  di  Kabupaten  Manokwari menerima sejumlah besar dana pembangunan di bawah mandat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.  Pengalokasian  dana  ini  ke  setiap kampung  memperhitungkan  jumlah  penduduk (30%),  luas  wilayah  (20%),  dan  tingkat kemiskinan (50%). Selama tiga tahun berturut- turut sejak bergulirnya dana desa, alokasi dana desa  yang  bersumber  dari  APBN  untuk Kabupaten Manokwari terus mengalami kenaikan  yakni  dari  44  miliar  (Tahun  2015) menjadi  100  miliar  (Tahun  2016),  dan  127 miliar  di  Tahun  2017.  Dengan  demikian,  dari 164 kampung yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Manokwari  akan menerima  alokasi dana yang berkisar  antara 600 juta hingga 800 juta  per  tahun  dari  program  Distrik,  provinsi, dan  pemerintah  pusat.  Alokasi  dana  dari pemerintah pusat dan kabupaten telah direncanakan secara strategis untuk pengembangan otonomi khusus, yang rata-rata 1  miliar  pada  tahun  2017.  Melalui  alokasi anggaran  yang  diberikan  pemerintah  ini diharapkan  akan  dihasilkan  program-program pembangunan    berkelanjutan    berupa  program kegiatan:    pengentasan  kelaparan,  peningkatan kesehatan    dan    kesejahteraan    yang    baik, peningkatan  pendidikan  bermutu,  kesetaraan gender,  peningkatan  air  bersih  dan  sanitasi, peningkatan    energi    bersih    dan    terjangkau, tersedianya  lapangan  kerja  dan  ekonomi  yang layak,      pemerataan      sosial,      peningkatan pemukiman    dan    pengentasan    kelaparan (Numberi et al. , 2021).
Berdasarkan perspektif fungsional, program  pembangunan  di  kampung  telah
Jurnal Triton Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021) : 27-37
Tapi & Makabori
berjalan dengan baik, namun sebagian mengalami  perspektif  konflik.  Dalam  hal  ini, beberapa  hasil  program  difungsikan  dengan baik  sementara  yang  lain  menjadi  disfungsi. Secara  fungsional,  masyarakat  memandang kehadiran  program  pembangunan  di  kampung sebagai  kesempatan  mendapatkan  bantuan sementara  yang  mempengaruhi  ekonomi, pekerjaan  dan  kebutuhan  mereka.  Secara disfungsi  dalam  hal  ini  ketersediaan  fasilitas tidak  digunakan.  Disisi  lain,  masyarakat berkesimpulan  program  dan  anggaran  tidak bertahan  lama  untuk  menunjang  ekonomi  dan kebutuhan  mereka.  Selanjutnya,  terdapat konflik, karena kerterbatasan masyarakat dalam partisipasi  program  yang  mana  dibatasi  oleh local  power sendiri.  serta  kurang  adanya sosialisasi  yang  tepat  terhadap  masyarakat mengenai dana maupun tujuan program.
Perspektif Fungsional: Masyarakat
terhadap Program Pembangunan Kampung
Program  pembangunan  di  kampung terlaksana  berdasarkan  perencanaan  kampung yang  telah  disetujui  dan  tersedia  sumber anggarannya (lihat Gambar 1).

## Gambar 1. Alur Perencanaan Program
Pembangunan Kampung pada Kampung masyarakat Lokal Asal Suku Arfak di Kabupaten

## Manokwari
Gambar 1 menyediakan alur perencanaan program  yang  berkelanjutan  dilaksanakan
dengan  menggunakan  anggaran  yang  tersedia. Secara  fungsional,  setiap  tahap  distrukturkan secara  detail  agar  dana  yang  tersedia  mampu meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  di ketiga  kampung  tersebut.  Beberapa  program dapat terintegrasi dengan baik seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, fasilitas air bersih. Program pembangunan desa/kampung  lebih  ditujukan  pada  hal  yang bersifat  publik  dan  digunakan  oleh  banyak orang,  serta  dengan  pertimbangan  memiliki dampak yang lebih luas (Arifin et al ., 2020).
Bentuk keterlibatan masyarakat berdasarkan  penuturan  pengalaman  partisipan dapat  dibagi  menjadi  tiga  bentuk:  keterlibatan dalam bentuk kehadiran, keterlibatan mengusulkan dan mengambil keputusan (proses perencanaan), dan keterlibatan sebagai pekerja saat  pelaksanaan  pembangunan  sarana  fisik. Keterlibatan  warga  masih  sebatas  menghadiri pertemuan  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan.  Pertemuan  lebih  mirip  dengan sosialisasi  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  di kampung,  karena  usulan  dan  kegiatan  sudah ditentukan oleh kepala kampung beserta aparat kampung.  Tiga  kampung  telah  menerima bantuan  dalam  bentuk  air  bersih.  Itu  diperoleh dari  program  PNPM  Mandiri  dan  program nasional  pasokan  dan  sanitasi  air  berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Fasilitas lain adalah pusat kesehatan, sekolah dasar, dan gereja (99% populasi  Papua  dengan  keyakinan  Kristen). Namun berdasarkan observasi lapangan,
kehadiran program pembangunan yang menghasilkan  ketersedian  infrastruktur  dasar terbangun di kampung, belum secara maksimal dimanfaatkan  demi  kesejahteraan  masyarakat.
Jurnal Triton Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021) : 27-37
Adanya  disfungsi  infrastruktur  terbangun karena  tingkat  pendidikan  yang  rendah,  dan kuatnya pengaruh elitee lokal.
Konstruksi Sosial Masyarakat dalam Impelementasi  Program  Pembangunan  di Kampung
Terdapat  empat  ranah  konstruksi  sosial masyarakat  suku  Arfak  yaitu Monuh , Aske Siros, Ofojingki,  Mendes  efes . Monuh artinya untuk membangun orang asli papua, pembangunan harus dimulai dari kampung dan program  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat. Aske Siros artinya semua masyarakat ingin menikmati kemajuan (pemahaman  dari  aspek  perubahan  ekonomi). Program atau proyek pembangunan di kampung harus  mendatangkan  kemajuan. Ofojingki dan Mendes  efes artinya keterbatasan  dalam kepemilikan  lahan  berkebun  dan  ternak peliharaan (babi), tidak memiliki pengaruh dan kemampuan memutuskan, senantiasa mengharapkan  adanya  sesuatu  yang  datang membawa  perubahan  ( oru  eimofoj ). Ororoisa artinya mengalir ke bawah , konteks pemahaman  bahwa  semua  lapisan  masyarakat di  kampung  berhak  menikmati  manfaat kehadiran program pembangunan.
Aske  Siros juga  bermakna  memastikan standar  hidup  yang  berkelanjutan.  Dengan demikian,  semua  sumber  daya  yang  dimiliki perlu  dioptimalkan  untuk  proses  perubahan. Konsep  ini  telah  terinternalisasi  sebagai pandangan  hidup  yang  menegaskan  bahwa setiap individu harus bekerja keras memperjuangkan  perubahan  dalam  hidupnya, agar dihargai dan dihormati dalam komunitasnya.  Sebagai  subjek  dan  target
sasaran  dalam  pembangunan  di  kampung, pandangan Aske  Siros telah  dieksternalisasi sebagai simbol. Ini menekankan dominasi elite lokal  sebagai  penguasa  dan  pemilik  hak  adat suatu wilayah, dengan prinsip untuk menikmati kemajuan secara eksklusif.  Dalam konteks ini, mereka  menjadi  aktif,  sementara  mereka  yang berada  pada  level  struktur  sosial  terendah (kelompok masyarakat awam, non elitee lokal) memahami keberadaan program pembangunan sebagai oru  eimofoj ,  yang  berarti  menunggu atau berharap sesuatu untuk membantu mereka menikmati  kemajuan.  Dalam  konteks  ini, mereka  mengeksternalisasi  nilai-nilai Aske siros dengan sikap pasif. Kondisi ini sekali lagi menekankan  dominasi  elite  lokal  dalam mengendalikan  program  pembangunan  di kampung,  sehingga  tidak  jarang  pembangunan kampung  hanya  menjadi  konstelasi  ragam kepentingan  dan  menjadi  minim  partisipasi masyarakat.  Bagi  masyarakat  adat  Suku  Arfak keberhasilan  membangun  di  Tanah  Papua khususnya  di  Kabupaten  Manokwari  sejatinya harus dimulai dari kampung ( Monuh/Minuh ).
Pandangan diatas cukup beralasan karena hampir  sebagian  besar  orang  asli  Papua  hidup atau  bermukim  di  kampung.  Mereka  ini biasanya  adalah  komunitas  yang  sudah  berada sejak awal berdirinya kampung sebagai bagian dari  pewarisan  hak  atas  tanah  (Suryawan, 2018).  Untuk  itu  Menurut  Wamafma  (2020) perlu  adanya  keberpihakan  pada  Orang  Asli Papua,  mulai  pada  proses  pelaksanaan  sampai dengan  pemanfaatan  hasil  bagi  peningkatan kualitas  hidup  orang  asli  Papua  (Wamafma, 2020). Namun, realitas pembangunan kampung yang  telah  berlangsung  selama  ini,  belum
Jurnal Triton Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021) : 27-37
memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua di kampung-kampung.  Adanya  penyimpangan dana program dan konstelasi berbagai kepentingan  dalam  pembangunan  di  kampung diduga sebagai faktor penyebabnya.

## Perspektif  Konflik:  Mayarakat  terhadap Program Pembangunan
Program  yang  berbeda  bersifat  parsial dan tidak terintegrasi secara holistic, serta atas nama program pemberdayaan kampung, dipertegas  pula  pencapai  target  realisasi anggaran  membuat  keterlibatan  masyarakat dalam  setiap  program  terjebak  dalam  proses mobilisasi bukan memunculkan kesadaran dari bawah.  Program  didominanasi  praktek  “ top down bukan bottom-up ”,  mobilisasi  bukan partisipasi. Pelaksanaan pembangunan kampung,  pada  awal  tahun  1990-an  dengan pendekatan “makro sektoral dan mikro spasial” berskala  regional,  IDT  dan  PPK  berskala nasional,  hingga  program  Respek,  PNPM Mandiri  dan  Dana  Kampung,  melibatkan partisipasi semua warga memperoleh kesempatan kerja yang sama dan mendapatkan upah kerja. Konsekuensinya menurut sekretaris Kampung Hanghouw, warga saat ini tidak mau bekerja secara sukarela. Objektivikasi masyarakat  terhadap  program  pemerintah bahwa setiap program memiliki uang.
Selanjutnya, masyarakat lokal mengkonstruksi  setiap  program  pembangunan kampung sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka. Secara  subyektif,  mereka  sepakat  bahwa mereka  mendapat  manfaat  dari  berbagai program yang ada  seperti tampak pada proyek
infrastruktur. Namun, masyarakat tidak sepenuhnya puas dengan cara proyek diimplementasikan, karena mereka membutuhkannya untuk menjadi lebih partisipatif  dan  inklusif  dengan  melibatkan masyarakat  umum  pada  setiap  tahapan  proses. Khususnya proses perencanaan sehingga dapat memberikan pendapat, terutama terkait prioritas  sub-proyek  yang  dipilih  untuk kampung mereka. Selain itu, temuan dilapangan  mengungkapkan  keinginan  mereka untuk  memperoleh  akses  yang  sama  dan berkeadilan dalam hal keterbukaan mendapatkan informasi tentang program, nama program, tim pelaksana program, besaran dana yang diterima, dan investasi program.
Dalam  hal  ekonomi,  masyarakat  juga kekurangan  beberapa  kebutuhan.  Artinya  ada bagian  sistem  dari  alur  perencaaan  yang  tidak terealisasikan dengan baik. Mereka menyebutkan  bahwa  mereka  kekurangan pekerjaan  permanen,  modal  wirausaha  (usaha mikro),  bantuan  pertanian  (alat  dan  pelatihan keterampilan)  dan  pendampingan,  pasar  serta fasilitas pinjaman. Selama FGD, semua peserta menyuarakan  kondisi  ini  sebagai  kekurangan yang  harus  dicari  jalan  keluarnya.  Namun, mereka  berulang  kali  menyebutkan  bahwa semua ini tergantung pada pemerintah kampung dalam mengelola anggaran kampung.
Meskipun  kemiskinan  di  kampung  terkait dengan  berbagai  dimensi,  konsep  kemiskinan bagi  masyarakat  kampung  terdiri  dari  tiga dimensi  utama  yaitu  ekonomi,  sosial  (budaya) dan  infrastruktur.  Dimensi  pertama  meliputi sejumlah  kecil  lahan  yang  diolah,  kurangnya pekerjaan permanen (lapangan kerja),
Jurnal Triton Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021) : 27-37
kurangnya  pendapatan,  kurangnya  peralatan pertanian,  dan  kurangnya  akses  mendapat bantuan  modal  usaha.  Yang  kedua,  dimensi sosial,  terdiri  dari  kurangnya  keterampilan, kurangnya perumahan layak huni, dan terbatasnya layanan kesehatan. Dimensi terakhir  mencakup  kurangnya  ketersediaan  air bersih  dan  sarana  mandi , cuci , kakus  (MCK) bagi  masyarakat.  Selama  penelitian  lapangan semua  partisipan  berpendapat  bahwa  ini memang  masalah  lama  yang  telah  mereka hadapi  selama  bertahun-tahun.  Sejumlah  besar kekurangan di atas, seperti yang ditemukan oleh penelitian  ini,  belum  diperbaiki  dan  menurut mereka harus diberi prioritas tinggi.
Komunitas  yang  bergabung  dalam implementasi program pembangunan kampung masih didominasi oleh pengaruh dari elite lokal. Sebagai  pemilik  hak  adat,  kepala  kampung memainkan peran dalam mengendalikan kampung, dalam bentuk tanah dan memberikan manajemen pada penggunaannya. Selanjutnya, tanah adat yang diterapkan adalah pada banyak program  investasi  secara  fisik.  Dengan demikian,  elite  lokal  adalah  yang  pertama menikmati manfaat dari program ini.
Infrastruktur  terbangun  secara  individual seperti sarana air bersih dan MCK. Rasa enggan menggunakan  fasilitas  umum  secara  bersama yang  terletak  dalam  areal  lahan/pekarangan rumah  orang  lain  menjadi  alasan  tidak termanfaatkan fasilitas. Meskipun menyediakan sumur dan MCK bagi tiga hingga empat rumah tangga, dalam praktiknya, hanya pemilik tanah yang  menerima  manfaat.  Sementara  itu, dampak  non-infrastruktur  yang  dirasakan  oleh masyarakat  adalah  peluang  kerja  sementara,
terutama  dalam  infrastruktur  yang  tidak memerlukan  tenaga  kerja  terampil,  seperti konstruksi jalan atau parit drainase.
Pembangunan  infrastruktur  fisik  di kampung melahirkan peluang kerja sementara. Bagi  kebanyakan  dari  mereka,  program pengembangan kampung memberikan kesempatan  untuk  melakukan  pekerjaan  yang dibayarkan.  Namun,  peluang  kerja  sementara hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur yang  tidak  memerlukan  keterampilan  teknis khusus. Jenis-jenis infrastruktur yang diusulkan setelah Tahun 2014 yaitu untuk menghilangkan peran  masyarakat  dalam  proses  pembangunan. Oleh  karena  itu,  mereka  membutuhkan keterampilan khusus, seperti dalam pembangunan rumah layak huni, balai kampung,  dan  fasilitas  umum  masyarakat lainnya  di  kampung.  Mengingat  selama  ini, peluang kerja yang diberikan adalah untuk para pekerja dari luar kampung dan suku non-Papua.
Program Pembangunan Kampung: Perspektif  masyarakat  kebayakan  dan  elite lokal
Ketika masyarakat terlibat dalam membuat proposal pada setiap pertemuan, maka tingkat  partisipasi  biasanya  tinggi.  Namun, aktor  utama  dari  program  adalah  elite  lokal yang  akhirnya  berkontribusi  lebih  dominan pada setiap tahapan proses perencanaan sampai implementasi program. Kondisi ini menyebabkan  pengurangan  ide  eksplorasi masyarakat  kebayakan  sasaran  program  dan impak  pergeseran  pilihan  kegiatan  program yang  terkesan  lebih  normatif  secara  teknis. Narasi alur program pembangunan di kampung dimulai  dari  penentuan  rencana  kegiatan  di
Jurnal Triton Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021) : 27-37
tingkat  cluster,  yang  merupakan  kelompok kampung  berdasarkan  lokasi  yang  mana difasilitasi  oleh  kabupaten.  Setelah  keputusan disepakati,  setiap  kampung  menindaklanjuti pertemuan  perencanaan,  yang  merupakan permintaan persetujuan dari masyarakat sasaran untuk  melaksanakan  program  yang  disepakati di tingkat kabupaten atau cluster. Konstruksi ini terus  dibangun  dalam  struktur  jaringan komunitas  kampung.  Sebuah  realitas  dalam memandang  kehadiran  program  pembangunan di kampung, cenderung memunculkan perspektif  yang  berbeda  dari  tiap  kelompok masyarakat.  Masyarakat  awam  (akar  rumput) biasanya  mengharapkan  agar  mereka  lebih dilibatkan dan mendapat lebih banyak informasi tentang program (pandangan “ ororoisa ”),  sedangkan  elite  lokal  kampung memiliki  harapan  yang  sebaliknya.  Mereka menginginkan pembatasan keterlibatan masyarakat  kebanyakan,  dengan  alasan  akan mempercepat pelaksanaan program. Penentuan mereka  yang  menerima  manfaat  dikendalikan oleh  lingkaran  elite  kampung.  Sebagai  misal, Kepala  Kampung  beserta  Bamuskam  tidak hanya  menentukan  usulan  yang  menjadi prioritas  kegiatan,  namun  juga  menentukan siapa saja yang menjadi penerima manfaat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Perspektif fungsional masyarakat terhadap Program Pembangunan menghadirkan alur  perencanaan  Program  Pembangunan berwujud  implementasi  program  bantuan infrastruktur publik terbangun seperti prasarana air  bersih,  sanitasi  lingkungan,  rumah  layak huni,  jalan  kampung,  sarana  pelayanan
kesehatan, tempat ibadah dan aktifitas kepemudaan.  Namun,  berdasarkan  observasi lapangan,  masih  ada  kecenderungan  disfungsi beberapa  fasilitas  fisik  terbangun.  Sebagai contoh,  tidak  termanfaatkannya  beberapa fasilitas  MCK  yang  terbangun,  kondisi prasarana  dan  sarana  yang  dibiarkan  tidak terawat (seperti fasilitas penampung air bersih, MCK, bangunan pertemuan warga).
Berjalannya alur perencanaan program tersebut sangat  dipengaruhi  oleh  konsep  konstruksi sosial yaitu Aske siros (kemajuan), oru eimofoj (menunggu  atau  berharap  bantuan), Monuh , Ofojingki,  Mendes  efes dan Ororoisa. Secara fungsional, konsep-konsep ini sangat mempengaruhi  keterlibatan  masyarakat  dan kemerataan  dalam  menikmati  kesejahteraan. Bentuk  keterlibatan  dapat  dibagi  menjadi  tiga bentuk  yaitu  keterlibatan  dalam  bentuk kehadiran,  keterlibatan  mengusulkan  dan mengambil keputusan dalam proses perencanaan, serta keterlibatan sebagai pekerja saat  pelaksanaan  pembangunan  sarana  fisik. Selanjutnya secara konflik keterlibatan masyarakat  dalam  program  yaitu  masyarakat tidak sepenuhnya memahami alur perencanaan program  sehingga  konsep  konstruksi  sosial menjadi tidak seimbang dimana Aske siros yang dimaknai kemajuan dan cenderung memastikan standar hidup,  hanya dinikmati oleh penguasa lokal  (elite  lokal).  Sementara  untuk  beberapa kalangan akan berada pada konsep lain seperti oru eimofoj (menunggu atau berharap bantuan).
Hal tersebut telah mempengaruhi ketidakberjalannya program pembangunan sesuai  target  pemerintah  provinsi  yang  mana bermaksud meningkatkan kualitas hidup
Jurnal Triton Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021) : 27-37
masyarakat.  Dengan  demikian,  pendekatan kedaerahan  yang  digunakan  dalam  proses pembangunan haruslah diganti.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  B.,  Wicaksono,  E.,  Tenrini,  R.  H.,
Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., … Handoko, R. (2020).
Village  fund,  village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. Journal  of  Rural  Studies , 79 (January), 382–394.
Eko  Murdiyanto.  (2020). Sosiologi  Perdesaan Pengantar  untuk  Memahami  Masyarakat Desa (Edisi Revisi) (Edisi Revi). Yogyakarta:  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LP2M) UPN ”Veteran” Yogyakarta Press.
Fanggidae,  I.  G.,  Fajri,  H.,  &  Yuanjaya,  P. (2016). Menelisik Kinerja Governance di Daerah  Otonomi  Khusus  Papua  Barat. NATAPRAJA , 4 (1), 91–106.
Galbin,  A.  (2014).  An  Introduction  to  Social Constructionism.
Social Research
Reports , 26 (November), 82–92.
Hatu,  R.  (2011).  Perubahan  Sosial  Kultural Masyarakat Pedesaan. Inovasi , 8 (4), 1–11.
Luzar, L. C., & Monica, M. (2014). Penerapan Cultural Studies dan Aliran Filsafat dalam Desain  Komunikasi  Visual. Humaniora ,
5 (2), 1295–1304.
Mooney, L., Knox, D., & Schachtt, C. (2007).
The Three Main Sociological Perspectives. Understanding Social
Problems , 1–2.
Numberi,  M.  L.,  Sumule,  A.  I.,  &  Tjolli,  I.
(2021). Aspek-Aspek Pembangunan Berkelanjutan  dalam  Perencanaan  dan Pemanfaatan  Dana  Desa  (Studi  Kasus
Kampung  Wamesa  dan  Warkomi  di Distrik  Manokwari  Selatan). Kehutanan Papuasia , 7 (1), 26–40.
Rahman, A., Zulkifli, & Juanda. (2020). Ruang
Lingkup  Inovasi  Pendidikan  Karakter  Di Sekolah. JPKN Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan , 4 (2), 179–191.
Reumi,  F.,  Yunus,  A.,  &  Irwansyah.  (2015).
Recognition  of  the  Customary  Court:  A
Review  of  Decentralization  in  Papua  as
Special Autonomy. Quest Journals Journal  of  Research  in  Humanities  and Social Science , 3 (7), 57–69.
Reyes  Giovanni.  (2001).  Four  Main  Theories Of Development: Modernization, Dependency, Word-Systme, And Globalization. Revista Crítica de Ciencias
Sociales y Jurídicas , 04 (1).
Ruhyanto,  A.  (2016).  The  Perils  of  Prosperity Approach in Papua. Peace Review , 28 (4), 490–498.
Akbar,  S.  (2013). Model  Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Membangun
Jayapura Baru .
Sulaiman,  A.  (2016).  Memahami  Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. Society ,
4 (1), 15–22. https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32
Suryawan,  I.  N.  (2015).  Menafsirkan  Papua (Lebih) Emansipatif dan Reflektif:
Perspektif  Antropologi. ETNOHISTORI ,
II (2), 98–115.
Suryawan, I. N. (2018). Fragmen
Ketersingkiran di Pedalaman Teluk. Syawaludin,  M.  (2014).  Memaknai  Konflik Dalam  Perspektif  Sosiologi  Melalui Pendekatan Konflik Fungsional. Tamaddun , 14 (1), 1–18.
Tapi, T., Kurnia, G., Setiawan, I., & Sumule, A. (2021).  Village  development  program: The  view  of  ‘askesiros’  in  social construction,  a  development  reality  of Local  Papuan  Residents  in  Manokwari Regency.
Wamafma, Y. (2020). Evaluasi Penyelenggaraan  Pelaksanaan  Program Pembangunan Ekonomi dan
Kelembagaan  Kampung  (Prospek)  di Provinsi Papua. Jurnal Kebijakan Publik ,
3 (2), 48–59.
Wulansari,  D.  (2013). Sosiologi  -  Konsep  dan Teori .