## Perempuan dan Kekuasaan: Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan oleh TNI di Aceh Pada Masa Darurat Militer dan Darurat Sipil Tahun 2003-2005
Haura Atthahara
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia E-mail: haura.atthahara@fisip.unsika.ac.id

## Abstrak
Berawal  dari  rakyat  Aceh  yang  hanya  bisa  melihat  kekayaan  alamnya  dikuras  oleh  pemerintah  pusat serta  dekadensi  moral  yang  terjadi  mengakibatkan  memudarnya  nilai-nilai  islam  sehingga  melahirkan  konflik antara TNI versus gerakan separatisme Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Kasus kekerasan yang terjadi di Aceh ketika  konflik  dimulai  dari  tahun  1977  dimana  Gerakan  Aceh  Merdeka  mulai  melancarkan  serangan  mereka hingga  masa  Darurat  Militer  dan  Darurat  Sipil  merupakan  pengalaman  pelanggaran  HAM  yang  pernah dilakukan  oleh  Aparat.  Kekerasan  perempuan  di  Aceh  khususnya  penyiksaan  seksual,  perlakuan  kejam  dan penghukuman  tidak  manusiawi  adalah  akibat  penggunaan  tubuh  perempuan  sebagai  alat  dan  strategi penundukan oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai sarana perebutan kekuasaan politik pasca konflik.
Kata Kunci: Kekerasan terhadap perempuan, Kekuasaan dan Militer .

## Abstact
Starting  from  the  Acehnese  people  who  could  only  see  their  natural  wealth  drained  by  the  central government  and  the  moral  decadence  that  occurred  resulted  in  the  waning  of  Islamic  values  resulting  in conflicts between the TNI versus the separatist movement of the Free Aceh Movement (GAM) in Aceh. Cases of violence that occurred in Aceh when the conflict began in 1977 where the Free Aceh Movement began to launch their  attacks  until  the  time  of  martial  law  and  civil  emergency  was  an  experience  of  human  rights  violations committed  by  the  apparatus.  The  violence  of  women  in  Aceh,  especially  sexual  torture,  cruel  treatment  and inhuman punishment is the result of the use of women's bodies as a means and strategy of subjugation by the conflicting parties as a means of seizing post-conflict political power.
Keywords: Violence against women, Power and The Military

## Latar Belakang
Sejak  tahun  1989  di  masa  pemerintahan  Orde  Baru  mulai  melakukan  upaya penumpasan  yang  sistematis  terhadap  GAM  (Gerakan  Aceh  Merdeka)  dengan memberlakukan  Operasi  Militer  di  Aceh  mulai  saat  itu  penumpasan  dilakukan  dengan berbagai cara  atas nama  stabilitas keamanaan demi pembangunan. Penumpasan dilegitimasi dengan  operasi  militer  dengan  berbagai  nama  sandi  operasi.  Perubahan  kepemimpinan  dari Soekarno  kepada  Soeharto  seolah  petanda  adanya  pembangunan  masyarakat  Aceh  terhadap kehidupan  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  lebih  baik  dari  pada  masa  orde  lama.  Tetapi harapan itu berubah menjadi kekecewaan secara seketika. Kekayaan alam Aceh terus dikuras oleh pemerintah pusat dengan sistem kebijakan yang sentralistik dan hanya menjadikan Aceh sebagai  sapi  perahan.  Rakyat  Aceh  tetap  miskin  dan  rakyat  Aceh  hanya  bisa  terkesima melihat  daerah  dijajah  secara  eksploratif  oleh  pusat  namun  nasib  rakyatnya  terus  menurus mengalami keterpurukan.
Setelah  ditemukannya  ladang  gas  Arun  di  Aceh  utara  disamping  ketika  terjadinya krisis energi yang melanda dunia, rakyat Aceh hanya bisa melihat kekayaan alamnya dikuras oleh pemerintah pusat. Selain itu adanya dekadensi moral akibat adanya kawasan industri di Aceh  utara  mengakibatkan  adanya  pelacuran  gelap,  diskotik  dan  pub  bertebaran  di  Aceh
timur, utara hingga ke Banda Aceh. Bagi masyarakat modern hal itu disadari sebagai dampak dari  berputarnya  roda  industri.Sedangkan  bagi  masyarakat  Aceh  hal  ini  dianggap  sebagai penghancuran syariat islam. Nilai-nilai agama semakin terpinggirkan dan seakan tak populer lagi untuk mendapat tempat di tengah-tengah gemuruh mesin industri yang saat itu berputar di  Lhoksmawe,  Aceh  utara.  Kenyataan  ini  membuat  tokoh-tokoh  eks  DI/TII  Aceh  menjadi prihatin.  Dulu  mereka  konsisten  berjuang  untuk  mendirikan  Republik  Islam  Aceh  dengan penegakan hukum dan norma-norma keislaman. Melihat kenyataan yang memprihatinkan ini tokoh  eks  DI/TII  Aceh  pun  sepakatuntuk  kembali  membangun  sikap  oposisi  terhadap pemerintahan pusat yang dikendalikan oleh Orde Baru 1 .
Gerakan  menuntut  Aceh  Merdeka  dideklarasikan  pada  4  Desember  1976 2 yang dipimpin  oleh  Hasan  Tiro  melalui  GAM    (Gerakan  Aceh  Merdeka)  atau  ASNFL  ( Achen Sumatra  National  Liberation  Front) .  Ini  adalah  gerakan  pembebasan (liberation  movement) yang ingin membebaskan rakyat Aceh dari belenggu ketidakadilan pemerintah Indonesia. 3 Pada tahun 1977 perlawanan GAM sempat terasa agresif. Diantaranya terbunuhnya dua orang asing yang berasal dari Amerika. Setelah pembunuhan itu pemerintah menempatkan RPKAD di  Aceh.  Bulan  Juni  1977,  aparat  keamanan  semakin  meningkatkan  perang  psikologis (psy war) melawan ASNLF dan pemimpin-pemimpinnya ditengah masyarakat. 4 Ironisnya perang urat syaraf ini tak hanya ditujukan kepada tokoh-tokoh GAM, tapi juga kepada rakyat biasa. Mereka disiksa secara biadab oleh apara keamanan. Tujuannya agar rakyat tidak mendukung GAM. Begitu juga saat hendak mencari orang-orang GAM yang bersembunyi, para aparat itu tak segan-segan melakukan penyiksaan terhadap rakyat biasa. Ribuan orang, baik perempuan, anak-anak  maupun  orang  tua  disiksa  serta  dijebloskan  ke  dalam  sel  penjara  tanpa  proses peradilan benar dan jelas.
Berbeda  dengan  masa  Daerah  Operasi  Militer  (1989-1998),  paska  DOM  dan  CoHA atau Perjanjian Penghentian Permusuhan Cessation of Hostilities Agreement antara RI-GAM di  Genewa,  operasi  militer  yang  digelar  pada  saat  darurat  militer  secara  resmi  langsung berada  dibawah  pertanggungjawaban  presiden  sebagai  penguasa  darurat  militer  pusat. Darurat militer merupakan pernyataan terbuka pemerintahan untuk menyatakan perang lewat mobilisasi  besar-besaran  di bawah  payung  hukum  keputusan  resmi  presiden (keppresNo.28/2003).  Atas  nama nasionalisme dan jargon  NKRI, pemerintah membenarkan seluruh tindakan aparat keamanan selama DOM telah melakukan operasi yang menghalalkan segala  cara,  yang  dilakukan  justru  kontra  produktif.  Spirit,  nasionalisme  dan  NKRI  adalah mempertahankan  kepemilikan  atas  Aceh  secara  teritorial  dengan  daya  koersif  yang  dimiliki negara,  sehingga  yang  dipikirkan  pemerintah  adalah  mengembalikan  efektifitas  kaki kekuasaannya di daerah dengan cara apapun. Point ini sangat bertolak belakang dengan klaim dan  tujuan  operesi  untuk  mengembalikan  otoritas  masyarakat  Aceh  atas  wilayahnya  yang berada dalam gangguan GAM. 5
Amnesty  International  melaporkan  bahwa  terjadi  kekerasan  dan  pelanggaran  HAM yang dilakukan oleh TNI dari masa pra Daerah Operasi Militer hingga masa Darurat Militer diantaranya:  melakukan  pembakaran  terhadap  rumah-rumah  penduduk,  melakukan penyiksaan  terhadap  penduduk,  melakukan  penangkapan  terhadap  para  istri  dan  anak-anak anggota  GAM,  dan  diantaranya  melakukan  penyandraan  terhadap  mereka,  dan  diantaranya yang  ditangkap  tersebut  kemudian  diperkosa  serta  melakukan  pembunuhan  di  luar  proses
1 Kontras, Aceh Damai Dengan Keadilan?: Mengungkap Kekerasan Masa Lalu. Jakarta: Kontras, 2006, hal 18
2 Al Chaidar, Gerakan Aceh Merdeka, Cet 2. Jakarta: Madani Press, hal 152
3 Neta S.Pane, Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian. Jakarta: Grasindo, 2001 hal 53
4 Al Chaidar, ibid hal 19
5 Kontras, opcit hal 114
hukum  terhadap  orang-orang  yang  dituduh  sebagai  anggota  Gerakan  Aceh  Merdeka. 6 Perlakukan yang dilakukan oleh tentara tersebut sudah sangat jelas jauh dari semangat untuk mengembalikan  aceh  kedalam  kesatuan  NKRI,  aparat  justru  mencederai  tugas  utamanya sebagai  pelindung  masyarakat  dengan  tindakannya  yang  sangat  biadab  khususnya  terhadap kaum perempuan.

## Perumusan Masalah
Sejumlah pahlawan Aceh menyumbangkan jiwa raganya bagi kemerdekaan negeri ini. Salah satu contohnya Tjoet Nja’ Dien dan laksamana Keumalahayati. Namun di era Soeharto yang  terjadi  adalah  sebaliknya.  Perempuan-perempuan  Aceh  menjadi  korban  pembunuhan, penyiksaan  dan  kekerasan  seksual  oleh  TNI. 7 Salah  satu  kekerasan  dan  pelanggaran  HAM yang  dilakukan  oleh  TNI  pada  saat  operasi  militer  yang  terjadi  di  Aceh  adalah  melakukan penyandraan, perkosaan serta melakukan pembunuhan di luar proses hukum terhadap orang- orang  yang dituduh sebagai istri anggota Gerakan Aceh Merdeka maupun perempuan Aceh yang dituduh sebagai simpatisan GAM.
Kekerasan  perempuan  di  Aceh,  khususnya  penyiksaan  seksual  dan  perlakuan  kejam dan penghukuman tidak manusiawi adalah akibat penggunaan tubuh perempuan sebagai alat dan  strategi  penundukan  oleh  pihak-pihak  yang  bertikai  dan  sebagai  sarana  perebutan kekuasaan  politik  pasca  konflik.  Penyiksaan  seksual  dilakukan  dengan  keji,  termasuk didalamnya  perkosaan  dan  pengrusakan  alat  seksual,  fungsi  reproduksi  dan  seksualitas perempuan.  Perkosaan  bukanlah  kecelakaan  dalam  peperangan  atau  hasil  sampingan  dari konflik  bersenjata.  Penggunaan  perkosaan  dalam  konflik  bersenjata  merupakan  alat  teror khusus  untuk  menundukkan  suatu  bangsa  atau  etnis,  dengan  penundukkan  seksualitas perempuan sebagai simbol penerus bangsa. 8
Terdapat  103  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  tersebar  di  tiga  belas  kota/ kabupaten di Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh  Utara,  Aceh  Timur,  Langsa,  Aceh  Tengah,  Aceh  Tamiang  dan  Benar  Meriah.  Kasus- kasus ini terjadi pada masa operasi militer (≤1999, 2 kasus), masa dialog damai (2000-Mei 2003, 14 kasus), masa Darurat Militer & Darurat Sipil (Mei 2003 – Agustus 2005, 65 kasus), Pasca MoU Damai (≥Agustus 2005) dan 5 kasus lintas periode. Total 103 kasus ini sungguh- sungguh  hanyalah  pucuk  kecil  dari  timbunan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  Aceh. 9 Tingginya kasus  kekerasan terhadap perempuan  yang terjadi  pasa masa  Darurat  Militer dan Darurat  Sipil  dibanding  dengan  masa-masa  sebelumnya  menjadikan  fokus  tulisan  ini  pada kekerasan yang terjadi pada perempuan Aceh pada massa Darurat Sipil dan Darurat Militer. Bagaimana kekerasan terhadap perempuan oleh TNI dI Aceh pada masa Darurat Militer dan Darurat  Sipil  tahun  2003-2005  merupakan  pokok  pertanyaan  penelitian  yang  akan  dibahas dalam tulisan ini.

## Kerangka Konsep dan Teori
Negara  menurut  Max  Weber  adalah  satu-satunya  lembaga  yang  memiliki  keabsahan untuk  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  warganya.  Ini  menunjukan  bahwa  kalau  kita berbicara  tentang  negara,  salah  satu  aspek  yang  paling  menonjol  adalah  kekuasaan  yang
6 Amnesty International, Shock Terapy: Sebagai Tindakan Pemulihan Ketertiban di Aceh 1989-1993. Jakarta: Amnesty International.1993, hal 6
7 Otto Syamsuddin, Dari Maaf ke Panik Aceh. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). 2000, Hal 15
8 Ita F, Kekerasan Seksual Dipakai Sebagai Alat Dalam Konflik Bersenjata dalam http; kontras.org//kekerasan- seksual- Dipakai- Sebagai- Alat- Dalam- Konflik- Bersenjata
9 Komnas Perempuan, Pengalaman Perempuan aceh Mencari dan Meniti Keadilan Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007, hal i
besar. 10 Columbus  dan Wolfe mendevinisikan kekuasaan secara luas. Disini power merujuk kepada apa yang bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B. Kekuasaan pada sasarnya memiliki tiga unsur  penting  yaitu:  pertama, adalah  daya paksa (force), yang bisa didevinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor  B demi mencapai  tujuan politik  A.  Unsur  kedua  adalah  pengaruh (influance) yang  bisa  didevinisikan  sebagai penggunaan  alat-alat  persuasi  (tanpa  kekerasan)  oleh  aktor  A  demi  menjamin  agar  perilaku aktor  B sesuai  dengan keinginan aktor A.   Unsur ketiga adalah wewenang (authority) yaitu sikap  tunduk  sukarela  aktor  B  pada  arahan  (nasihat,  perintah)  yang  diberikan  oleh  aktor  A. Sikap tunduk ini muncul dari persepsi B tentang A misalnya penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian. 11
Max  Weber  mendevinisikan  kekuasaan  sebagai  kemungkinan  bagi  seseorang  untuk memaksa  orang-orang  lain  untuk  berprilaku  sesuai  dengan  kehendaknya.  Hannah  Arendt menegaskan bahwa kekuasaan membutuhkan legitimasi. Adanya perbedaan antara kekuasaan yang  tidak legitimate dan  kekuasaan  yang legitimate .  Kekuasaan  yang  tidak legitimate membutuhkan  penggunaan  atau  ancaman  fisik  untuk  memaksa  kepatuhan.  Weber menyebutnya  dengan  istilah coercive atau  paksaan.  Dimana  koersi (coercive) dipandang sebagai  penggunaan  kekuatan  aktual  untuk  mendukung  ancaman  tersebut,  serta mempengaruhi  sebuah  negara  musuh  untuk  berprilaku  secara  berbeda  dari  pada  yang sebaliknya akan dilakukan. 12
Scheilling  menganggap  koersi  sebagai  suatu  alternatif  bagi  sebuah  negara  musuh untuk  melakukan  cara  tertentu  dengan  cara  kekuatan  militer.  Meskipun  kekuatan  militer selalu  mempunyai  potensi  untuk  digunakan  dalam  perang,  namun  menurut  Martin  Shaw, terdapat banyak situasi dimana negara mempertahankan kekuatan militer untuk alasan politis dan untuk pengaruh militer. 13 Sedangkan Galtung membedakan kekuasaan menjadi tiga tipe, yaitu  pertama  kekuasaan  yang  diperoleh  karena  pembawaan  sejak  lahir  yang  berhubungan dengan  dimensi  “ada” (being  power) ;kedua,  kekuasaan  yang  diperoleh  karena  “memiliki” sumber-sumber  kemakmuran (having  power); ketiga,  kekuasaan  yang  diperoleh  karena “kedudukan” nya dalam suatu struktur (structure power). Kekuasaan structure power karena melalui  perspektif  orientasi  struktur,  atau  disebut  juga  kekuasaan  yang  berasal  dari  relasi (relation-power). 14
Kekerasan  negara  pada  dasarnya  merupakan  persoalan  kekerasan  struktural  yang melekat dalam institusi negara bukan semata persoalan berkuasanya reziom otoriter tertentu atau prilaku penguasa otoriter tertentu. Negara adalah satu-satunya institusi  yang secara sah memonopoli penggunaan kekuatan pemaksaan melalui aparatur negara, seperti militer, polisi dan pengadilan. 15 Sehingga dalam struktur kekerasan militer prajurit tentara dianggap sebagai pengguna  kekerasan  dan  para  perwiranya  dianalogikan  sebagai  pengelola  kekerasan. 16 Sebagaimana diungkapkan diatas, bahwa negara tidak lain merupakan organisasi politik yang ditemukan,  dibentuk,  dibesarkan  dengan  cara-cara  kekerasan.  Bahkan  realitas  tersebut sengaja  dibentuk,  biasa  dipakai  bahkan  hampir  tidak  dipertanyakan  lagi,  dimana  negara
10 Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.1996, hal 6
11 Mohtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta:LP3ES.1994, hal 117
12 Dalam Anton Kusrinanto Ath-Thoriq, Catatan Kekerasan Politik : Terorisme dan Kekuasaan. Tangerang: Wacana Edukasi Madani. 2007, hal 8
13 Ibid
14 Mohtar Masoed, Ekonomi Politik International dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003, hal 84
15 Anthony Giddens, Modernity , Totalitariansm and Critical Theory dalam The Nation State and Violence . Barkeley and Los Angels: University of California Press. 1985, hal 20
16 Amos Perlmutter, Militer dan Politik. Jakarta: Rajawali Press. 2000, hal viii
dengan segala kekerasan yang ada padanya bisa digunakan oleh para aktor politik yang haus kekuasaan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya. 17
Sedangkan  kekerasan  terhadap  wanita  adalah  setiap  tindakan  kekerasan  berdasarkan jenis  kelamin (jender  based  violence) yang  berakibat  atau  mungkin  berakibat  kesengsaraan atau  penderitaan  wanita  secara  fisik,  seksual  atau  psikologis,  termasuk  tindakan  tertentu, pemeksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang-wenang,  baik  yang  terjadi  di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 18 Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya  kekerasan  psikis,  kekerasan  fisik,  penelantaran  perempuan  dan  pelanggaran seksual.  Kekerasan  psikis  sulit  untuk  dibatasi  pengertiannya  karena  sensitivitas  emosi seseorang  sangat  bervariasi.  Identifikasi  akibat  kekerasan  psikis  lebih  sulit  diukur  dari  pada kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (non accidental) pada  perempuan.  Jejas  (perlukaan)  ini  dapat  diakibatkan  oleh  suatu  episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal. Begitu pula tindakan  fisik  berupa  pukulan  dengan  tangan  terkepal  atau  alat  yang  keras,  menendang, membanting atau menyebabkan luka bakar atau jelas merupakan penganiayaan, terlepas dari berat ringannya luka yang timbul. 19
Sedangkan  pelanggaran  seksual  adalah  setiap  aktivitas  seksual  yang  dilakukan  oleh orang  dewasa  dan  perempuan.  Pelanggaran  seksual  ini  dapat  dilakukan  dengan  pemaksaan atau  tanpa  pemaksaan.  Pelanggaran  seksual  dengan  unsur  pemaksaan  akan  menimbulan perlukaan  dan  berkaitan  trauma  emosi  yang  dalam  bagi  perempuan.  Pelanggaran  seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban  yang  umumnya  terjadi  pada  anak-anak  yang  terjadi  karena  segala  keterbatasan pengalaman  dan  penalaran  anak.  Sedangkan  pelanggaran  dengan  unsur  pemaksaan  harus memenuhi  unsur-unsur  diantaranya  (1)  kekerasan/ancaman  kekerasan,  (2)  adanya persetubuhan  dan  (3)  korban  adalah  bukan  istrinya.  Ketiga  unsur  tersebut  harus  terbukti secara  kumulatif.  Kegagalan  membuktikan  salah  satu  unsur  akan  menggugurkan  tuduhan pemerkosaan. 20

## Kekerasan  Terhadap  Perempuan  oleh  TNI  di  Aceh  Pada  Masa  Darurat  Militer  dan Sipil Tahun 2003-2005.
Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap perbuatan berdasarkan  pembedaan berbasis  jender  yang  berakibat  atau  mungkin  berakibat  kesengsaraan  atau  penderitaan perempuan  secara  fisik,  seksual  atau  psikologis,  termasuk  ancaman  terjadinya  perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. Gagalnya CoHA ditanggapi pemerintah RI dengan memberlakukan Keppres No 28 tahun 2003. Sejak 19 Mei 2003 sampai dengan 19 November 2003, Aceh dinyatakan sebagai daerah yang berada dalam status Darurat Militer. Status ini diperpanjang berdasarkan Keppres No. 97 tahun 2003 sampai dengan 19 November 2004.  Baru  pada  19  Mei  2005,  status  Darurat  Militer  dicabut  dan  diganti  ke  status  Darurat Sipil.  Bagi  masyarakat,  perubahan  status  dari  Darurat  militer  ke  Darurat  Sipil  tidak mempunyai  signifikansi  karena  kekerasan,  tekanan  dan  pembatasan  pada  kebebasan  sipil terus berlangsung.
17 Anton Kusrinanto Ath-Thoriq, opcit, hal 89
18 Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita (Resolusi 48/104) yang diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 Desmber 1993
19 Ida Sampit Karo dalam Achie Sudiarti Luhulima, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Jakarta: Penerbit Alumni. 2000, hal 268
Kekerasan  perempuan  di  Aceh,  khususnya  penyiksaan  seksual  dan  perlakuan  kejam dan penghukuman tidak manusiawi adalah akibat penggunaan tubuh perempuan sebagai alat dan  strategi  penundukan  oleh  pihak-pihak  yang  bertikai  dan  sebagai  sarana  perebutan kekuasaan  politik  pasca  konflik.  Penyiksaan  seksual  dilakukan  dengan  keji,  termasuk didalamnya  perkosaan  dan  pengrusakan  alat  seksual,  fungsi  reproduksi  dan  seksualitas perempuan.  perkosaan  bukanlah  kecelakaan  dalam  peperangan  atau  hasil  sampingan  dari konflik  bersenjata.  Penggunaan  perkosaan  dalam  konflik  bersenjata  merupakan  alat  teror khusus  untuk  menundukkan  suatu  bangsa  atau  etnis,  dengan  penundukkan  seksualitas perempuan sebagai simbol penerus bangsa. 21
Terdapat  103  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  tersebar  di  tiga  belas  kota/ kabupaten di Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh  Utara,  Aceh  Timur,  Langsa,  Aceh  Tengah,  Aceh  Tamiang  dan  Benar  Meriah.  Kasus- kasus ini terjadi pada masa operasi militer (≤1999, 2 kasus), masa dialog damai (2000-Mei 2003, 14 kasus), masa Darurat Militer & Darurat Sipil (Mei 2003 – Agustus 2005, 65 kasus), Pasca MoU Damai (≥Agustus 2005) dan 5 kasus lintas periode. Total 103 kasus ini sungguh- sungguh  hanyalah  pucuk  kecil  dari  timbunan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  Aceh. 22 Dan lebih dari setengah kasus yang terdokumentasi adalah kasus kekerasan seksual (59%, 61 kasus). Maka yang akan menjadi fokus tulisan ini adalah kekerasan seksual pada perempuan Aceh pada masa Darurat Militer dan Darurat Sipil.
Enam  puluh  satu  kasus  kekerasan  seksual  terdiri  dari  31  kasus  perkosaan,  12 penyiksaan  seksual,  7  perlakuan  kejam  dan  penghukuman  yang  tidak  manusiawi  bernuansa seksual, 3 penganiayaan seksual dan 8 eksploitasi seksual. Sementara empat puluh dua kasus non  seksual  mengambil  bentuk  31  kasus  penyiksaan,  9  perlakuan  kejam  dan  penghukuman yang  tidak  manusiawi  dan  1  kasus  penganiayaan.  Perlu  digaris  bawahi  bahwa  dalam  kasus perkosaan ditemukan 3 kasus perkosaan masal dengan pelaku 2, 8 dan 10 orang, serta 4 kasus perkosaan  yang  dilakukan  berulang-ulang  kali  antara  5  sampai  15  kali  sebelum  korban akhirnya  berani  untuk  mengadukan  pengalaman  kekerasannya  itu  kepada  ibu  atau  anggota keluarga yang lain.
Berada  di  tengah  konflik  bersenjata  menyebabkan  perempuan  menjadi  rentan terhadap  kekerasan  karena  memiliki  atau  dianggap  memiliki  hubungan  dengan  salah  satu lawan  politik  pihak  yang  berkonflik.  Di  satu  sisi,  dituduh  sebagai  simpatisan  GAM  karena memberi  informasi  maupun  suplai  makanan  (21  kasus),  memiliki  atau  dicurigai  memiliki anggota keluarga  yang berhubungan dengan GAM (9 kasus), khususnya menjadi istri GAM (12  kasus)  menyebabkan  perempuan  rentan  tindak  penyiksaan,  khususnya  penyiksaan seksual. Apalagi kalau perempuan tersebut adalah anggota inong balee (2 kasus). Di sisi lain, menjadi istri atau memiliki pacar TNI, juga beresiko penghukuman yang tidak manusiawi (3 kasus). Dalam ranah negara adalah kasus kekerasan oleh aparat negara dalam kapasitas resmi. Tindakan  itu  dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  yaitu  dengan membiarkan  tindakan  kekerasan  berlangsung  di  dalam  pemantauan/  pengetahuannya.  Dari 103 kasus ini, terdata 128 pelaku, dimana untuk kasus yang melibatkan oleh satu tim aparat negara  dihitung  sebagai  1  unit  pelaku  (bukan  jumlah  individu  dalam  tim  tersebut).  Aparat negara  menempati  posisi  pertama  dengan  jumlah  67,  yaitu  19  polisi,  40  militer,  2  jaksa,  5 WH, dan 1 kepala desa. 23
21 Ita F, Kekerasan Seksual Dipakai Sebagai Alat Dalam Konflik Bersenjata dalam http; kontras.org//kekerasan- seksual- Dipakai- Sebagai- Alat- Dalam- Konflik- Bersenjata diakses pada tgl 5 Juni 2015 Pukul 01.15
22 Komnas Perempuan, Pengalaman Perempuan aceh Mencari dan Meniti Keadilan Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007, hal i
23 Ibid
Dari  usia  korban  diketahui  bahwa  18  anak  perempuan  menjadi  korban  kekerasan seksual; seluruhnya dalam bentuk perkosaan. Usia termuda adalah 7 tahun, korban perkosaan oleh tetangganya yang mengajak ke kebun untuk mengambil buah jeruk. Enam diantara anak yang  menjadi  korban  mengalami  perkosaan  masal  ataupun  yang  dilakukan  berulang-ulang kali terhadapnya. Kategori anak merupakan kategori tiga terbanyak setelah korban dalam usia 18-27  tahun  (36  kasus)  dan  28-37  tahun  (26  kasus).  Korban  tertua  yang  terdata  usianya adalah 58 tahun, seorang ibu  yang mengalami  penyiksaan karena anaknya dicurigai  sebagai anggota GAM. Lebih dari setengah (52 % atau 54 kasus) korbannya adalah perempuan yang sudah menikah. Namun, perlu untuk dicatat bahwa kategorisasi ini lebih merujuk pada status perempuan  korban  pada  saat  pendokumentasian 24 dan  bukan  pada  waktu  terjadinya  tindak kekerasan.  Artinya,  ada  kemungkinan  bahwa  korban  terbanyak  pada  saat  kejadian  justru adalah yang berstatus belum menikah. Apalagi bila mereka adalah korban kekerasan seksual. Hal  ini  karena  jalan  keluar  yang  sering  kali  diputuskan  bagi  mereka  adalah  dinikahkan, bahkan  dengan  pelaku  kekerasan  seksual  itu.  Status  belum  menikah  memang  terutama meletakkan  perempuan  rentan  kekerasan  seksual.  Lebih  dari  setengah  kasus  kekerasan seksual (32 dari 61 kasus) dialami oleh mereka yang belum menikah. Perempuan janda juga tak luput dari kekerasan dalam sebaran yang cukup seimbang antara kekerasan non seksual.
Terdapat  lima  bentuk  kekerasan  seksual  yang  diidentifikasi  dalam  laporan  Komisi Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan    yaitu  penyiksaan  seksual,  penghukuman tidak  manusiawi  dan  bernuansa  seksual,  perkosaan,  penganiayaan  seksual  dan  pemaksaan kawin  dan  eksploitasi  seksual.  Sebagai  salah  satu  langkah  awal  memulai  demokratisasi  di Indonesia pasca rejim Orde Baru, pada 28 September 1998 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi  menentang  penyiksaan  dalam  UU  No.  5/1998.  Langkah  ini  diikuti  dalam  proses amandemen  UUD  1945  dimana  setelah  amandemen  kedua  18  Agustus  2000,  konstitusi Indonesia  dalam  pasal  28G  (2)  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia…” Pengakuan dan jaminan hak tersebut dipertegas dalam pasal 28I (1); bahwa hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 25
Dalam  prakteknya,  jaminan  hak  ini  berhenti  di  atas  kertas.  Pengalaman  di  Aceh menunjukkan  bahwa  penyiksaan  terus  berlangsung  pasca  ratifikasi  dan  amandemen  UUD 1945.  Dari  total  44  kasus  penyiksaan  yang  ditemukan  dalam  dokumentasi  ini,  satu  kasus terjadi pada masa operasi militer, 5 kasus pada 2002, kasus pada 2003, 13 kasus pada 2004, 9 kasus  pada  2005  dan  6  kasus  di  tahun  2006. 26 Kasus  penyiksaan  dibatasi  pada  tindak penganiyaan  secara  fisik,  psikologis,  maupun  seksual  yang  dilakukan  oleh  atau  dibiarkan terjadi  dalam  pengetahuannya  pejabat  publik,  dalam  hal  ini  militer  dan  polisi,  untuk memperoleh informasi ataupun sebagai hukuman bagi seseorang yang telah ataupun dicurigai melakukan perbuatan melawan hukum atau seseorang yang terkait ataupun dituduh memiliki hubungan  dangan  GAM.  Akibat  tindakan  tersebut,  korban  mengalami  rasa  sakit  atau penderitaan yang hebat baik secara jasmani, rohani maupun seksual.
Penyiksaan  juga  dilakukan  terhadap  tahanan  politik  dengan  tuduhan  makar.  Setelah mengalami  penyiksaan  selama  interogasi,  para  perempuan  ini  dihadapkan  dengan  lanjutan proses peradilan yang sama sekali tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengadilan yang adil/ fair  trial .  Dalam  pengadilan,  mereka  tidak  didampingi  pengacara.  Dengan  korupsi  yang merajalela  di  sistem  pengadilan,  mereka  diperas  dengan  janji  akan  dibebaskan.  Sebagai
24 Pendokumentasian dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan , dalam Laporan Pelapor Khusus Untuk Aceh , opcit hal 55
25 UUD 1945 dan UU No.5 Tahun 1998
26 Komnas Perempuan, Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, Jakarta: Komnas Perempuan. 2002, hal. 239
tertuduh,  tahanan  perempuan  berada  dalam  posisi  yang  sangat  lemah.  Karena  itu,  dengan terpaksa ia atau anggota keluarganya pasti berupaya mencari pinjaman, meskipun itu berarti menambah  beban  keluarga  dengan  hutang  yang  tak  terbayarkan,  bahkan  sampai  ia dibebaskan.  Seorang  tahanan  menyatakan  bahwa  satu-satunya  alasan  dia  tidak  menyogok/ memberikan  uang  adalah  semata-mata  karena  ia  berasal  dari  keluarga  yang  begitu  miskin sehingga  tidak  dapat  memperoleh  pinjaman.  Lagi-lagi  penegakan  hukum  yang  adil  dan independen menjadi sesuatu yang sangat mahal bagi pencari keadilan.
Kebijakan  dan  praktek  penyelenggaraan  kekuasaan  tanpa  kontrol  atas  nama  situasi darurat,  demi  keamanan  dan  keutuhan  nasional  yang  diberikan  kepada  militer  dan  aparat keamanan,  penggeledahan  tanpa  surat  kewenangan,  penangkapan  sewenang-wenang, penahanan tanpa batas waktu dan korupsi di dalam sistem peradilan Indonesia adalah jebakan bagi  aparat  negara  untuk  menjadi  pelaku  penyiksaan.  Berdasarkan  tempat  terjadinya penyiksaan,  terekam  48  lokasi  penyiksaan  untuk  44  kasus  karena  beberapa  korban  dibawa berpindah-pindah.  Setengah  lebih  peristiwa  penyiksaan  dilakukan  di  pos  militer  (52%,  25 peristiwa).  Pos  polisi  adalah  tempat  peristiwa  terbanyak  kedua  (27%,  13  peristiwa).  Dua kasus  terjadi  di  rumah  tahanan/  penjara  dan  satu  kasus  di  dalam  ruang  sidang.  Boleh  jadi karena  inilah  tempat-tempat  dimana  aparat  negara  sama  sekali  tidak  dapat  disentuh  oleh kontrol  masyarakat,  bahkan  oleh  pemerintah  sendiri.  Rumah,  kebun  dan  tempat  berkumpul warga di desa korban adalah tempat kejadian lainnya. Untuk kasus penyiksaan seksual, 7 dari 11 kasus dilakukan di pos militer, 1 kasus di kantor polisi, 4 kasus di dalam & sekitar rumah korban.
Kerentanan  perempuan  menjadi  korban  penyiksaan  seksual  juga  terkait  dengan penguatan  peran  dan  posisi  perempuan  di  ranah  publik  dalam  masa  konflik  bersenjata. Kecurigaan  aparat  terhadap  laki-laki  dewasa  sebagai  anggota  kelompok  bersenjata menyebabkan  terbatasnya  ruang  gerak  laki-laki  untuk  mencari  nafkah  dan  terlibat  dalam aktifitas sosial. Seringkali pula mereka harus meninggalkan daerah tersebut karena ancaman kekerasan  baik  dari  pihak  RI  maupun  GAM.  Akibatnya,  di  daerah-daerah  yang  dicurigai menjadi kantong pertahanan GAM misalnya, adalah perempuan yang menjadi pencari nafkah utama  dengan  menderes  karet,  mengerjakan  kebun  dan  menjadi  pengembala  ternak. Pekerjaan-pekerjaan  ini  sangat  beresiko  kebun  yang  sepi  dan  ladang  yang  dekat  gunung menyebabkan perempuan seringkali dicurigai membantu GAM dengan memberikan makanan ataupun informasi
Menyimak  perjalanan  pengalaman  penyiksaan  seksual  terhadap  perempuan  Aceh sejak  tahun  1990,  ada  pola  yang  berulang.  Penyiksaan  seksual,  khususnya  dalam  bentuk perkosaan  adalah  strategi  penundukan  sekaligus  hukuman  baik  bagi  perempuan  korban, keluarga  maupun  komunitasnya.  Perkosaan  tidak  saja  pemaksaan  hubungan  seksual  antara laki-laki dan perempuan  yang ditandai  dengan penetrasi  penis  ke vagina. Dalam pengadilan kriminal  internasional,  perkosaan  dimaknai  sebagai  sebuah  serangan  fisik  yang  ditujukan kepada bagian seksual dan seksualitas seseorang, dengan menggunakan organ seksual/ penis lewat  vagina,  oral/mulut,  anal/anus,  ataupun  memasukkan  benda  dan/atau  menggunakan bagian  tubuh  lainnya  yang  sebenarnya  bukan  merupakan  alat  seksual.  Dalam  pengalaman perempuan  korban  di  Aceh,  perkosaan  juga  dilakukan  dengan  masukkan  benda  seperti tangan, popor senjata, gagang sapu, dan gagang cangkul serta senter. Ada pula yang dipaksa untuk menyikat kemaluannya dengan sikat pakaian dan setiap ia berhenti, korban dipukul. 27 Serangan yang ditujukan pada tubuh dan seksualitas perempuan, bermuara pada posisi perempuan  sebagai  simbol  kesucian  masyarakat  dan  penerus  generasi  serta  berakar  pada relasi  kekuasaan  yang  timpang  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Penghancuran  tubuh  dan integrasi diri perempuan lewat penyiksaan seksual, khususnya perkosaan, adalah bukan saja
27 Komnas Perempuan, opcit 56
untuk menundukkan perempuan korban ataupun pihak ketiga, tetapi juga menghancurkan/menistakan  masa  depan  komunitas  karena  menjadi  bukti  ketidakmampuan laki-laki  menjaga  milik  dan  simbol  serta  kehidupan  komunitasnya.  Proyeksi  posisi perempuan sebagai simbol kesucian komunitas menyebabkan perempuan korban penyiksaan seksual tidak dapat dengan gampang menceritakan pengalaman kekerasan yang menimpanya. Bahkan  tidak  kepada  keluarga  dan  suaminya  sendiri.  Absennya  para  pelaku  dari  hukuman dan  lepasnya  tanggungjawab  negara  kepada  para  korban  dalam  sederet  peristiwa  kekerasan dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  Aceh  merupakan  keadaan  yang  disebut  dengan impunitas.
Impunitas digunakan semata-mata untuk  pelanggaran berat  yang sifatnya massif dan sistematik terhadap hak-hak asasi manusia dan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap  kemanusiaan  lepas  dari  dakwaan,  pengadilan  atau  penghukuman  untuk  tindakan kejahatan yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya semasa rezim diktator berkuasa. 28 Pada banyak kesempatan, pemerintah selaku pemangku kekuasaan dan dalam menjalankan fungsi dan  perannya  sebagai  perpanjangan  tangan  negara  justru  bukan  saja  menunjukkan  ketidak- sensitivitasan terhadap korban, tetapi juga memberikan respon yang tidak manusiawi.
Hukum perang yang diakui secara internasional, sebagaimana tertulis dalam Konvensi Geneva 1949 memberikan perlindungan bagi warga sipil di masa perang. Pasal 3 menyatakan bahwa  pihak-pihak  bertikai  dilarang  melakukan    penyanderaan  terhadap  penduduk  sipil, tindakan  yang  tidak  manusiawi,  khususnya  untuk  mempermalukan  dan  merendahkan martabat  manusia,    memberikan  dan  melaksanakan  hukuman  tanpa  proses  peradilan  umum yang menjamin rasa adil yang sangat penting bagi manusia yang beradab. Tapi sayangnya di Aceh  hukum  perang  international  tersebut  tidaklah  berlaku.  Selain  kekerasan  seksual  dan penyiksaan,  kasus  lain  yang  ditemukan  adalah  pemerasan  dengan  tujuan  pemaksaan  kawin. Pemerasan ini dilakukan dengan mengancam korban akan ditahan dengan alasan makar bila tidak bersedia dinikahi dengan pelaku. Pelaku adalah aparat negara yang menggunakan status dan  posisinya  sebagai  figur  keamanan  untuk  memperdaya  korban.  Ini  adalah  tindak eksploitasi seksual khas daerah konflik bersenjata di Indonesia, termasuk di Aceh.

## Analisis
Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh pada saat pra terjadinya Daerah Operasi  Militer  hingga  masa  Darurat  Militer  dan  Darurat  Sipil  memperlihatkan  betapa besarnya peran TNI dalam  kekerasan tersebut.  Peran militer tersebut  merupakan wujud dari betapa  besarnya  kekuasaan  negara  dalam  konstelasi  politik  melawan  gerakan  separatis Gerakan  Aceh  Merdeka.  Yang  menjadi  pernyataan  apakah  benar  pemerintah  pusat  saat  itu mengeluarkan  Keppres  No.  28  tahun  2003  dimana  perang  secara  langsung  dibawah pertanggungjawaban preseiden adalah murni untuk mempertahaankan NKRI?
Apabila  keputusan  darurat  militer  tersebut  benar-benar  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  rangka  menjaga  keutuhan  NKRI,  lantas  menghalalkan  segara  cara  salah  satunya dengan  melakukan  kekerasan  terhadap  perempuan?  Saya  pikir  tidak.  Bagaimana  mungkin negara yang semestinya melakukan perlindungan terhadap warga negaranya tega melakukan kekerasan terhadap perempuan. Padahal UUD 1945 jelas-jelas mengutuk segala pelanggaran HAM  yang  ada  di  muka  bumi  ini.  Salah  satunya  menentang  pelanggaran  HAM  kepada perempuan.
Negara menurut Max Weber adalah satu-satunya lembaga  yang memiliki keabsahan untuk  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  warganya.  Ini  menunjukan  bahwa  kalau  kita berbicara  tentang  negara,  salah  satu  aspek  yang  paling  menonjol  adalah  kekuasaan  yang
28 Charles Harper, Overcoming Impunity : Reconciliation in a Latin American Context . Brazil: WCC Publications.1996, hal 95
besar. 29 Kekerasan  negara  pada  dasarnya  merupakan  persoalan  kekerasan  struktural  yang melekat dalam institusi negara bukan semata persoalan berkuasanya reziom otoriter tertentu atau prilaku penguasa otoriter tertentu. Negara adalah satu-satunya institusi  yang secara sah memonopoli penggunaan kekuatan pemaksaan melalui aparatur negara, seperti militer, polisi dan pengadilan. 30 Sehingga dalam struktur kekerasan militer prajurit tentara dianggap sebagai pengguna  kekerasan  dan  para  perwiranya  dianalogikan  sebagai  penegelola  kekerasan. 31 Sebagaimana diungkapkan diatas, bahwa negara tidak lain merupakan organisasi politik yang ditemukan,  dibentuk,  dibesarkan  dengan  cara-cara  kekerasan.  Bahkan  realitas  tersebut sengaja  dibentuk,  biasa  dipakai  bahkan  hampir  tidak  dipertanyakan  lagi,  dimana  negara dengan segala kekerasan yang ada padanya bisa digunakan oleh para aktor politik yang haus kekuasaan  untuk  meraih  dan  mempertahankan  kekuasaannya. 32 Seperti  yang  dikatakan  oleh Galtung  kekuasaan  terdapat  tiga  tipe,  yaitu  kekuasaan  yang  diperoleh  karena  “kedudukan” nya  dalam  suatu  struktur (structure  power). Kekuasaan structure  power karena  melalui perspektif  orientasi  struktur,  atau  disebut  juga  kekuasaan  yang  berasal  dari  relasi (relation- power). 33
Milter  dianggap  sebagai  pengguna  kekerasan  dan  para  perwiranya  dianalogikan sebagai  penegelola  kekerasan.  Sebagaimana  diungkapkan  diatas,  bahwa  negara  tidak  lain merupakan  organisasi  politik  yang  ditemukan,  dibentuk,  dibesarkan  dengan  cara-cara kekerasan.  Bahkan  realitas  tersebut  sengaja  dibentuk,  biasa  dipakai  bahkan  hampir  tidak dipertanyakan lagi, dimana negara dengan segala kekerasan yang ada padanya bisa digunakan oleh  para  aktor  politik  yang  haus  kekuasaan  untuk  meraih  dan  mempertahankan kekuasaannya  dalam  hal  ini  dimana  pemerintah  pusat  mempertahankan  integrasi  nasional dalam konflik yang terjadi di Aceh serta melawan prajurit GAM.
Militer  merupakan  institusi  negara  yang  diberikan  otoritas  untuk  menggunakan kekerasan  dalam  keadaan  darurat  militer.  Sayangnya,  Militer  tidak  tunduk  Hukum  perang yang  diakui  secara  internasional,  sebagaimana  tertulis  dalam  Konvensi  Geneva  1949 memberikan perlindungan bagi warga sipil di masa perang salah satunya melindungi wanita. Militer  dalam  Operasi  Militernya  melakukan  kekerasan    pada  perempuan  yang  jelas-jelas melanggar  Hukum  Perang  International  Geneva  dan  melanggar  UUD  45  dan  ditaran Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elemination of all Forms of  Discrimination  Againts  Women). Ditambah  bahwa  dalam  sistem  demokrasi  tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan (exluded the use of force). 34
Kekerasan  perempuan  di  Aceh,  khususnya  penyiksaan  seksual  dan  perlakuan  kejam dan penghukuman tidak manusiawi adalah akibat penggunaan tubuh perempuan sebagai alat dan  strategi  penundukan  oleh  pihak-pihak  yang  bertikai  dan  sebagai  sarana  perebutan kekuasaan  politik  pasca  konflik.  Penyiksaan  seksual  dilakukan  dengan  keji,  termasuk didalamnya  perkosaan  dan  pengrusakan  alat  seksual,  fungsi  reproduksi  dan  seksualitas perempuan.  perkosaan  bukanlah  kecelakaan  dalam  peperangan  atau  hasil  sampingan  dari konflik  bersenjata.  Penggunaan  perkosaan  dalam  konflik  bersenjata  merupakan  alat  teror khusus  untuk  menundukkan  suatu  bangsa  atau  etnis,  dengan  penundukkan  seksualitas perempuan sebagai simbol penerus bangsa.
29 Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.1996, hal 6
30 Anthony Giddens, Modernity , Totalitariansm and Critical Theory dalam The Nation State and Violence . Barkeley and Los Angels: University of California Press. 1985, hal 20
31 Amos Perlmutter, Militer dan Politik. Jakarta: Rajawali Press. 2000, hal viii
32 Anton Kusrinanto Ath-Thoriq, opcit, hal 89
33 Mohtar Masoed, Ekonomi Politik International dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003, hal 84
34 Chusnul Maiyah, Perempuan dan Politik dalam Pemimpin perempuan Mengapa Tidak. Ed: Rozy Munir, Jakarta:Fatma Press, 1999, 41
Seksualitas  perempuan  yang  terpenting  adalah  rahim  perempuan.  Rahim  perempuan adalah  pusat  dari  reproduksi  biologis,  sosial,  politik,  dan  bangsa.  Artinya,  hidup  matinya sebuah keluarga, kelompok, etnis  dan bangsa tergantung dari proses reproduksi perempuan. Oleh  sebab  itu,  dalam  pandangan  tradisional,  rahim  perempuan  menjadi  hak  milik  dari keluarga,  kelompok,  etnis  dan  bangsa.  Serangan  seksual  terhadap  perempuan  dalam  perang atau konflik bersenjata secara sistematis digunakan untuk berbagai tujuan, seperti intimidasi, teror,  untuk  mendapatkan  informasi  dan  pembersihan  etnis. 35 Karena  itu  kekerasan  seksual terhadap  perempuan  dianggap  sebagai  serangan  terhadap  nilai-nilai  atau  kehormatan  suatu bangsa, etnis dan keluarga, maka kekerasan seksual sering dipakai untuk menjadi alat perang atau  konflik  bersenjata.  Dengan  demikian  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  dilakukan oleh  Militer  merupak  suatu  pelanggaran  HAM  yang  tidak  dapat  dibenarkan  karena  telah memberikan berbagai dampak negatif terhadap korban.

## Kesimpulan
Kasus kekerasan yang terjadi di Aceh ketika konflik dimulai dari tahun 1977 dimana Gerakan  Aceh  Merdeka  mulai  melancarkan  serangan  mereka  hingga  masa  Darurat  Militer dan  Darurat  Sipil  merupakan  pengalaman  pelanggaran  HAM  yang  pernah  dilakukan  oleh Aparat.  Militer  yang  merupakan  alat  kelengkapan  negara  yang  berfungsi  untuk  menjaga pertahanan  dan  kemanan  dan  integrasi  nasional  tega  melakukan  kekerasan  kepada  kaum perempuan  di  Aceh  diantaranya  Pemerkosaan,  penyiksaan,  pemerasan  hingga    pemaksaan kawin.
Berkaitan dengan hak-hak korban pelanggaran HAM terkait dengan siklus impunitas yang terjadi di Aceh yang harus diperjuangkan yaitu pertama adanya jaminan atas hak untuk mengetahui (the  right  to  know). Korban  kejahatan  HAM  dan  masyarakat  sipil  berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Aceh selama periode-periode konflik tersebut.
Kedua  adanya  jaminan  atas  hak  untuk  mendapatkan  keadilan (right  to justice). Terdapat  dua  prinsip  umum  yang  penting  dalam  konteks  hak  atas  keadilan,  yakni perlindungan  masyarakat  dari  upaya  rekonsiliasi  dan  upaya  pemanfaatan  yang  bertujuan untuk  melanggengkan  impunitas  serta  kewajiban  negara  untuk  melaksanakan  administrasi peradilan.
Ketiga  adanya  jaminan  atas  hak  untuk  memperoleh  reparasi (right  to  reparation). Jaminan  reparasi  bagi  individu  korban  meliputi  jaminan  atas  prinsip-prinsip  restitusi, kompensasi,  rehabilitasi  serta  upaya  khusus  jika  terdapat  kasus force  dissaparances. Hak reparasi juga menjamin langkah pemenuhan dan jaminan ketidakberulangan.

## Daftar Pustaka
Al Chaidar. (2012). Gerakan Aceh Merdeka, Cet 2. Jakarta: Madani Press Amnesty International. (1993) .Shock Terapy: Sebagai Tindakan Pemulihan Ketertiban di Aceh 1989-1993 . Jakarta: Amnesty International Ath-Thoriq, Anton.  Kusrinanto. (2007). Catatan Kekerasan Politik : Terorisme dan Kekuasaan. Tangerang: Wacana Edukasi Madani. Budiman, Arief.1996). Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Giddens, Anthony. (1985). Modernity , Totalitariansm and Critical Theory dalam The Nation State and Violence . Barkeley and Los Angels: University of California Press.
35 Ita F,opcit
F, Ita. (2002). Kekerasan Seksual Dipakai Sebagai Alat Dalam Konflik Bersenjata. Jakarta:Kontras . dalam  http; kontras.org//kekerasan-seksual- Dipakai- Sebagai- Alat Dalam- Konflik- Bersenjata Harper, Charles .(1996). Overcoming Impunity : Reconciliation in a Latin American Context . Brazil: WCC Publications.
Komnas Perempuan. (2002)Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, Jakarta: Komnas Perempuan. Kontras.(2006). Aceh Damai Dengan Keadilan?: Mengungkap Kekerasan Masa Lalu . Jakarta: Kontras Luhulima, Achie Sudiarti. (2000). Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Jakarta: Penerbit Alumni. Mariyah, Chusnul. (1999). Perempuan dan Politik dalam Pemimpin perempuan Mengapa Tidak . Ed: Rozy Munir, Jakarta:Fatma Press Masoed,  Mohtar. (1994). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi . Jakarta:LP3ES. Pane, Neta S. (2001). Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian . Jakarta: Grasindo Perlmutter, Amos. (2000). Militer dan Politik. Jakarta: Rajawali Press. Syamsuddin ,Otto. 2000. Dari Maaf ke Panik Aceh . Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).