## KONSEP PERWILAYAHAN DAN TEORI PEMBANGUNAN DALAM GEOGRAFI
Oleh:

## Nurhadi
Jurusan Pendidikan Geografi, FIS UNY

## Abstrak
Dua hal topik yang penting berkaitan antara satu dengan yang lain dalam lingkup ilmu wilayah, yakni tentang konsep wilayah ditinjau dari berbagai maatra dan uapaya membagi wilayah permukaan bumi menjadi bagian yang lebih kecil khususnya pada daerah-daerah tertentu (regionalisasi).
Sampai saat ini konsep wilayah dan perwilayahan selalu menjadi topic diskusi yang menarik, karena hal ini menyangkut masalah wilayah. Upaya pengenalan wilayah dan perwilayahan menjadi sangat penting karena sifatnya yang kompleks, baik menyangkut aspek fisisk maupun non fisik. Untuk dapat melihat gejala-gejala fisik dan fisik dengan jelas baik menyangkut aspek fisik maupun non fisik perlu diikuti perkembangan secara terus menerus, sehingga hasil pengamatannya dapat menelorkan kebijaksanaan yang benar-benar bijaksana (Sutami,1977:4).
Akhirnya perlu dijelaskan bahwa tulisan ini diharapkan dapat memperjelas tentang perwilaqyahan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan dan sekaligus sebagai tambahan kajian yang berkaitan dengan pembangunan di Indonesia dan teori-teori pembangunan yang berlaku dari sejak dulu sampai sekarang dan alternative terapan yang terbaik dari tersebut. Semoga tulisan ini bermanfaat membantu dalam pemahaman tentang studi wilayah khususnya bagi yang tertarik tentang studi wilayah.
K ata Kunci: Konsep wilayah, pembangunan, geografi
Konsep Perwilayahan dan Teori Pembangunan dalam Geografi

## Konsep dan Pengertian Operasional Wilayah
Geografi memandang segala sesuatu yang berhubungan dengan keruangan, sebagai inti bidangnya. Sesuatu yang menyangkut keruangan itu, bisa terletak pada fisik, tetapi juga pada bidang sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan geografi yang mempelajari permukaan bumi sebagai tempat hunian manusia. Tempat hunian manusia itu dalam geografi disebut dengan “daerah” atau “wilayah” (Asmarul Amri, 1999) (Hodder, 2000).
Berkaitan dengan hal keruangan itu, pertanyaan utama yang harus dijawab oleh orang yang mempelajari ilmu geografi adalah: a. Apa .............? b. Di mana ........? c. Kenapa ........?
Dalam mempelajari wilayah dikenal, wilayah pesisir, wilayah Timur Tengah, wilayah perindustrian, wilayah pertanian, wilayah metropolitan dan sebagainya. Definisi tentang wilayah dijabarkan dengan cara berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin mendefinisikannya. Wilayah dalam Geografi didifinisikan sebagai bagaian muka bumi yang dibatasi oleh garis khayal dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu geografi. Seorang Geograf Amerika, yaitu Hartsthorne memformulasikan pengertian wilayah, yaitu: suatu area dengan lokasi spesifik dan dalam beberapa aspek tertentu berbeda dengan area yang lain. Unit area ini adalah merupakan obyek yang kongkrit dengan karaktristik yang unik.
Umpamanya, pengertian wilayah ekonomi, diartikan sebagai sub-unit wilayah nasional, bahkan dapat pula merupakan sub-unit beberapa negara ataupun sub-unit internasional. Contohnya wilayah JABODETABEK di Jawa bagian barat, dan wilayah negara negara Asia Tenggara, wilayah negara negara industri di Eropa.

## Wilayah Formal dan Wilayah Fungsional
Wilayah lazim diklasifikasikan menjadi: Wilayah formal ( formal region ), dan Wilayah fungsional ( functional region ) (Hanafiah 1988) (Bintarto, 1979). 1. Wilayah formal (formal region) adalah wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam beberapa kriteria tertentu. Pada mulanya, klasifikasi wilayah formal didasarkan atas persamaan fisik, seperti topografi, iklim atau vegetasi, kemudian berkembang lebih lanjut dengan pemakaian kriteria ekonomi, seperti wilayah industri dan pertanian bahkan kriteria sosial politik.
2. Wilayah fungsional (functional region) adalah wilayah yang memperlihatkan suatu kekompakan fungsional, saling tergantung dalam kriteria tertentu. Kadang-kadang dimaksudkan juga sebagai wilayah nodal atau wilayah
polarisasi dan terdiri atas unit-unit yang heterogen seperti kota besar, kota- kota kecil dan desa-desa yang secara fungsional saling tergantung.
3. Kombinasi wilayah formal dan fungsional, sebagai klasifikasi ketiga, merupakan wilayah perencanaan ( planning region). Untuk wilayah perencanaan, beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain suatu wilayah harus cukup luas untuk memenuhi kriteria investasi dalam skala ekonomi, harus mampu menunjang industri dengan pengadaan tenaga kerja, persamaan struktur ekonomi, mempunyai sekurang-kurangnya satu kota sebagai titik tumbuh.
Pada masa pembangunan di Indonesia yang menjadi perhatian nasional adalah terdapatnya ketimpangan-ketimpangan antar wilayah dalam demografis, sumberdaya, pendapatan, pengangguran dan kesempatan kerja, migrasi, tingkat pertumbuhan daerah, perbedaan permintaan, perubahan struktural dan sosial, polarisasi dan lain sebagainya.
Perwilayahan tersebut di atas adalah untuk menunjukkan bahwa setiap bagian dari permukaan bumi itu sangat beragam. Karena itu diperlukan suatu alat atau cara untuk memperlihatkannya supaya dapat memberikan pandangan yang tuntas tentang wilayah yang bersangkutan. Kita lihat pula dari pengelompokan atau klasifikasi atas region itu yang sangat mungkin beragam adalah region yang didasarkan atas kriteria manusia. Hal ini kerena perubahan alam pada umumnya sangat lama. Hanya beberapa saja dari gejala alam yang berlangsung dalam kurun waktu pendek. Lain halnya dengan usaha manusia, dalam setiap saat saja ada perubahan yang terjadi. Daerah yang tadinya rawa dan semak belukar berubah menjadi daerah yang penuh dengan gedung. Misalnya Ancol, Batam dan lain-lain.
K adang-kadang usaha manusia sampai
berlebihan sehingga
menimbulkan kesulitan, seperti pembangunan industri secara besar-besaran yang akibatnya menimbulkan polusi terhadap lingkungan sekitarnya, seperti masalah limbah, masalah asap, juga masalah polusi suara akibat hiruk pikuknya kerja mesin.

## Perwilayahan Sebagai Suatu Model
Sejarah perwilayahan memperlihatkan bahwa diakhir abad lalu diperoleh kesan terjadi ketepatan yang lebih baik dalam menentukan batas wilayah. Konsep wilayah yang ada hingga sekarang antara lain adalah sebagai berikut Bintarto dan Surastopo, 1979), (Hanafiah, 1988) :
1. Uniform region
Uniform region; yaitu suatu wilayah dilihat dari keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Wilayah pertanian, dimana terdapat keseragaman atau kesamaan antara petani atau daerah pertanian dan
kesamaan ini menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen yang membentuk wilayah.
2. Nodal region Nodal region; wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan. Wilayah kota metropolitan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, dimana di kota ini terdapat beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jaring-jaring jalan.
3. Generic region Generic region; klasifikasi wilayah terutama menekankan kepada jenisnya. Wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah fisiografi, dan sebagainya.
Dalam hal ini yang ditekankan adalah jenis pewilayahan saja.
4. Specific region Specific region; klasifikasi wilayah menurut kekhususannya merupakan daerah tunggal, mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus. Wilayah Asia Tenggara, dimana daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus, seperti dalam hal lokasi, penduduk, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya. Wilayah waktu Indonesia Barat, dimana daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus yaitu yang lokasinya di Indonesia bagian barat.
Wilayah propinsi apapun, misalnya Propinsi DIY, dimana daerah tersebut merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus yaitu merupakan unit administrasi pemerintahan propinsi.
Konsep yang hingga sekarang masih dikembangkan yaitu penentuan batas wilayah digunakan statistik deskriptif dan penggunaan statistik analitik yang menyebabkan penentuan batas wilayah menjadi semakin teliti. Wilayah yang cocok untuk padi basah di Jawa. Untuk mendapatkan wilayah ini harus dikumpulkan bermacam-macam data seperti data tanah, permiabilitas tanah, draenase tanah, unsur hara tanah, PH tanah, ketinggian tempat, temperatur, kemiringan lereng, curah hujan dan lain-lain, data tersebut dioleh dengan menggunakan statistik analitik untuk memperoleh wilayah yang cocok untuk padi tersebut. Untuk memproses data tersebut dapat digunakan dengan bantuan komputer.
Sesuai dengan konsep-konsep wilayah di atas, maka ada wilayah dilihat dari kesamaannya, wilayah diatur oleh beberapa pusat kegiatan, wilayah atas dasar jenisnya, wilayah atas sifat khusus dan tidak ada di lain tempat.
Di bawah ini diberikan beberapa pengertian wilayah berdasarkan proses klasifikasi yang berbeda dan disertai dengan contoh (Bintarto, Surastopo, 1979).
Tabel 1. Pengertian wilayah Wilayah Contoh Uniform region; yaitu suatu wilayah dilihat dari keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu.
Wilayah pertanian, dimana terdapat keseragaman atau kesamaan antara petani atau daerah pertanian dan kesamaan ini menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen yang membentuk wilayah. Nodal region; wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan. Wilayah kota metropolitan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, dimana di kota ini terdapat beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jaring-jaring jalan. Generic region; kalsifikasi wilayah terutama menekankan kepada jenisnya. Wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah fisiografi, wilayah pertanian. Dalam hal ini yang ditekankan adalah jenis pewilayahan saja. Specific region; klasifikasi wilayah menurut kekhususannya merupakan daerah tunggal, mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus. Wilayah Asia Tenggara, dimana daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus, seperti dalam hal lokasi, penduduk, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya. Wilayah waktu Indonesia Barat, dimana daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus yaitu yang lokasinya di Indonesia bagian barat. Wilayah Propinsi Sumatra Barat, dimana daerah tersebut merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus yaitu merupakan unit administrasi pemerintahan propinsi.
Dalam usaha menetapkan batas-batas wilayah, kerap kali diadakan pengelompokan atas kriteria (Hanafiah, 1988) (Bintarto, 1979):
1. Konsep Homogenitas. Menurut kriteria homogenitas, wilayah dapat diberi batas berdasarkan beberapa persamaan unsur tertentu, seperti unsur ekonomi wilayah, kelompok industri maju, tingkat pengangguran dan sebagainya atau keadilan sosial politik, seperti identitas wilayah berdasarkan sejah, budaya dan sebagainya.
2. Konsep Nodalitas. Dalam konsep nodal yang ditekankan adalah perbedaan stuktur tata ruang didalam wilayah dimana terdapat sifat ketergantungan fungsional. Contohnya penduduk tidak dapat hidup terpisah sedemikian rupa, tetapi cenderung berkumpul pada pusat yang spesifik dari pada kegiatan, seperti kota dan sebagainya. Pusat atau kota dan wilayah belakangnya atau hinterland akan saling tergantung, dan tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus perpindahan penduduk, faktor produksi, barang-barang dan palayanan ataupun komunikasi dan transportasi. Dalam suatu unit wilayah kecil juga terdapat struktur wilayah

## Konsep Perwilayahan dan Teori Pembangunan dalam Geografi
seperti ini dan wilayah yang lebih besar terdapat beberapa pusat yang tersusun dalam suatu istem herarkhi. Tiap wilayah mempunyai satu atau beberapa kota besar sebagai pusat dan diantaranya yang tertinggi dapat bewujud kota metropolitan dan prinsip dominasi atau pengaruh kota dapat dipakai untuk menetapkan batas wilayah. Kasus konsep ini misalnya “Wilayah Ekonomi Fungsional”. Menggambarkan kriteria ekonomi dalam membatasi suatu wilayah, tetapi terutama yang dipakai arus pulang pergi dari tenaga kerja yang bekerja di kota dan tinggal di perdesaan disekitar kota tersebut.
3. Konsep Administrasi atau Unit program. Penentuan batas wilayah administrasi atau unit program adalah lebih mudah karena didasarkan perlakuan kebijaksanaan yang seragam, seperti sistem dan tingkat pajak yang sama dan lain sebagainya. Wilayah seperti ini disebut dengan wilayah perencanaan atau wilayah program. Manfaat konsep ini adalah para perencana dapat bekerja dengan data yang tersedia di tingkat administrasi tersebut dan lebih mudah mengadakan suatu evaluasi dan monitoring terhadap suatu program pembangunan. Kelemahannya adalah batas wilayah administrasi tidak sama dengan batas wilayah fungsional.

## Tipe-tipe Masalah Wilayah
Dalam kenyataannya, secara praktis beberapa tipe masalah wilayah antara lain adalah sebagai berikut (Hanafiah, 1988) : 1. Wilayah terbelakang di negara-negara sedang berkembang. Lebih kurang tiga perempat penduduk dunia terdapat di negara-negara sedang berkembang dan hidup di perdesaan serta bekerja dibidang pertanian sebagai sumber penghidupan dengan karakteristik tekanan penduduk yang tinggi. Sistem pertanian tradisional, masalah iklim, kekeringan banjir, tanah yang tidak subur, kerusakan lingkungan, pendapatan rendah dan sebagainya. Kehidupan tradisional tersebut berdampingan dengan sektor modern dengan karaktristik perdagangan dan industri dengan peranan pemerintah dan swasta lebih menonjol. Kegiatan terakhir ini lebih terpusat di kota-kota dengan kecenderungan pendapatan tinggi, produktivitas tinggi dan sebagainya. Kedua sektor ini berjalan bersama-sama secara berdampingan dengan segala kosekwensinya.
D i Indonesia pada awal kemerdekaan, keadaan perekonomian ditandai dengan: (1) sektor pertanian yang dominan dengan sekatan yang berorientasi ekspor dan pertanian tradisional; (2) dominasi ekspor berdasarkan sumber alam tanah (3) pengembangan sumberdaya manusia yang belum ada (4) sektor industri lemah dan kecil, dan ketidak seimbangan pembangunan di jawa dan luar jawa. Keadaan ini menandai pembangunan
ekonomi Indonesia dan struktur tataruang Indonesia dalam pembangunan selanjutnya.
2. Wilayah terbelakang di negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang, wilayah terkadang bervariasi dari suatu negara ke negara lainnya. Contoh yang sederhana adalah lokasi reservasi Indian di Amerika, juga wilayah lainnya seperti wilayah pertambangan dan pabrik-pabrik yang telah “mati” dengan kota-kota yang ditinggalkan. Misalnya wilayah-wilayah pertambangan yang telah habis depositnya dan juga karena berkurangnya permintaan akan barang-barang tersebut. Atau karena adanya bahan substitusi terhadap hasil tambang tersebut, seperti minyak terhadap batubara. Banyak wilayah tambang batubara, yang memang lokasinya terisolir, telah ditinggalkan.
Begitu juga dengan wilayah-wilayah pabrik, akibat adanya perubahan- perubahan tehnologi, berkurangnya bahan baku, pasar, dan diversifikasi, telah banyak ditinggalkan dan tidak berkembang lagi.
Terdapat juga wilayah yang mengalami kesesakan, terutama di kota- kota besar. Sebagai akibat pertumbuhan kota yang cepat yang menyebabkan migrasi secara besar-besaran sehingga permukiman dan lapangan kerja tidak tersedia, telah menimbulkan berbagai masalah lazimnya di kota-kota besar seperti pengangguran, daerah miskin dan lain- lain. Kota kota semacam ini banyak terdapat di negara sedang berkembang maupun negara berkembang. Ciri wilayah negara sedang berkembang antara lain: 1) Kemiskinan yang meluas, 2) Pertanian merupakan mata pencaharian utama, 3) Ekonomi dualistik, 4) Sumberdaya alam kurang terolah, 5) Pertumbuhan penduduk yang tinggi, 6) Pengangguran nyata dan tersembunyi tinggi, 7) Dunia usaha yang masih lemah, 8) Kelangkaan modal dan kerterbelakangan tehnologi
Perwilayahan berdasarkan fenomena geografis Kenyataannya dalam suatu wilayah pada suatu negara terdapat berbagai wilayah sebagai berikut (Hanafiah, 1988): 1. Wilayah yang terlalu maju; terutama kota-kota besar dimana terdapat batas pertumbuhan atau polarisasi. Industri maju di kota besar akan mundur disebabkan oleh misalnya masalah manajemen, kenaikan biaya produksi dan lain-lain. Manfaat aglomerasi juga akan berkurang akibat meningkatnya; biaya fasilitas pelayanan umum, kenaikan gaji dan upah, kenaikan harga bahan baku dan kenaikan energi(BBM),dan kenaikan oleh ongkos–ongkos sosial seperti pencemaran suara, udara dan air. Kasus Tempat Pembuangan Sampah Bojong Bogor pada tahun 2004 yang
menimbulkan keresahan di pihak pengusaha, pemerintah dan rakyat, adalah contoh tingginya ogkos sosial.
Bila keadaan ini akan diatasi dan tetap di pertahankan akan memerlukan biaya yang tinggi yang dibebankan pada kegiatan ekonomi di tempat lain.
2. Wilayah netral; yang dicirikan dengan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi, tidak ada kesesakan dan tekanan ongkos sosial. Wilayah ini merupakan kota satelit bagi wilayah kota atau permukiman melingkar bagi kota metropolitan.
3. Wilayah sedang; merupakan wilayah dengan ciri-ciri campuran pola distribusi pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif baik dan gambaran kombinasi antara daerah maju dan kurang maju, dimana terdapat pengangguran dan kelompok masyarakat miskin.
4. Wilayah kurang berkembang atau kurang maju; wilayah yang tingkat pertumbuhannya jauh dibawah tingkat pertumbuhan nasional, dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat mengejar pertumbuhan dan pembangunan nasional. Umpanya daerah-daerah konsentrasi industri yang sudah mundur, industri kecil, perkapalan, batubara dan sebagainya.
5. Wilayah tidak berkembang; biasanya merupakan wilayah yang tidak maju atau merupakan wilayah miskin, yaitu wilayah dimana industri modern tidak pernah dapat berkembang dalam berbagai skala. Umumnya ditandai dengan daerah pertanian dengan usaha tani subsisten dan kecil (petani gurem), berpenduduk jarang, tersebar dan tidak terdapat kota atau konsentrasi permukiman yang relatif besar.

## Pusat Pertumbuhan
Hasil pengamatan dan analisis terhadap perkembangan kota dan industri di Eropa, Francis Perroux memperkenalkan konsep Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan atau lebih dikenal dengan istilah “Growth Pole and Growth Centre”. Ia berpendapat bahwa fakta dasar dari perkembangan spasial sebagaimana perkembangan industri, adalah “ Pertumbuhan tidak terjadi disembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak; pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan, dengan intensitas yang berubah-ubah; perkembangan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian. Konsep dasar dari teori pertumbuhan pada intinya usaha mengembangkan suatu tipologi ruang ekonomi sebagai suatu kekuatan- kekuatan, yang terdiri dari pusat-pusat dimana memancar kekuatan untuk menarik kegiatan ekonomi di tempat itu.
Inti dari ide kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan didasarkan kepada( Marsudi Djojo dipuro 1992): 1. Konsep “keunggulan industri”; bahwa pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan yang besar yang mendominasi kegiatan ekonomi lainnya. Lokasi industri semacam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor; seperti lokasi sumberdaya, infrastruktur yang baik, tenaga kerja yang cukup dan lain-lainnya.
2. Konsep polarisasi; bahwa pertumbuhan yang cepat dari industri unggulan dapat mendorong polarisasi dari kegiatan ekonomi lainnya kedalam kutub pertumbuhan, pengaruh langsung dari hal ini adalah berbagai keuntungan dari adanya pemusatan (aglomerasi).
3. Konsep efek sebar (nilai tambah); dengan terjadinya kutub perumbuhan akan menambah keuntungan disekitarnya yaitu terjadinya keuntungan yang di dapat di lingkungan sekitar.
Batas-batas Wilayah Pertumbuhan Kalau kita berbicara tentang wilayah pertumbuhan berarti sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan titik beratnya adalah kegiatan industri dan perdagangan. Tiap wilayah mempunyai satu atau beberapa kota besar sebagai pusat pertumbuhan; dan diantaranya yang tertinggi adalah kota metropolitan. Dalam kota besar pada umumnya terdapat berbagai macam pusat-pusat kegiatan. Kegiatan tersebut mulai dari pelayanan publik sampai dengan kegiatan yang sifatnya komersial. Dalam kaitannya dengan kegiatan yang bersifat komersial; seperti pertokoan, pasar, Bank, maupun industri, baik industri besar maupun industri kecil. Tidak semua wilayah cocok untuk pengembangan industri karena ada sarat-sarat khusus untuk dapat mendidirikan suatu industri. Industri biasanya akan berkembang dengan baik apabila sarat suatu industri dapat terpenuhi, hal yang tidak kalah penting adalah adanya dukungan dari pemerintah. Menurut Clark, lokasi industri dalam praktik akan sangat berbeda dengan konsep-konsep dalam teori, karena konsep teori lokasi dapat sangat menyesatkan. Yang mungkin penting adalah kriteria yang sifatnya subyektif.
K alau kita melihat wilayah pertumbuhan maka sangat terkait dengan kegiatan industri yang ada. Di Indonesia kita akan menemukan pada daerah- daerah tertentu saja contohnya:
1. Wilayah pertumbuhan JABODETABEK, kawasan ini diarahkan untuk pengembangan industri terutama pada lahan-lahan yang kurang produktif.
2. Wilayah pertumbuhan Banten untuk pengembangan industri berat
3. Wilayah pertumbuhan Bandung Raya, untuk pengembangan pusat industri tektil mencakup sub wilayah pusat Tasikmalaya
4. Wilayah pertumbuhan Batam diarahkan untuk industri yang orentasinya untuk ekspor
5. Wilayah pertumbuhan KABIMA di Sulawesi Utara untuk berbagai macam industri
6. Zone industri Loksemawe
7. Kawasan industri Cilacap
Jadi kalau kita memperhatikan contoh-contoh tersebut maka diketahui bahwa wilayah pertumbuhan itu dirancang secara khusus agar dapat mempunyai nilai tambah terhadap daerah sekitar terutama dari segi keuntungan ekonomi.

## Pengembangan Wilayah sebagai bagian dari Pembangunan Nasional
Secara keseluruhan usaha pembangunan dapat kita lihat dari dua segi (Asmarul Amri 1999), yaitu sektoral atau bidang pembangunan, dan regional Dalam pembangunan, pengembangan sektoral dan pengembangan regional dilakukan dengan cara selaras. Pembangunan sektoral yang diterapkan di daerah harus dapat menopang kemajuan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya pembangunan saerah menghimpun dan menyatuarhkan semua segi pembangunan yang dilakukan di daerah itu, sehingga pemerataan yang dicita- citakan dapat dicapai. Keserasian diarahkan bukan hanya antar daerah, melainkan juga antara desa dan kota..
Pengembangan atau pembangunan wilayah adalah merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Jadi tujuannya tidak lepas dari tujuan nasional yaitu:
1. memanfaatkan potensi yang ada disetiap daerah untuk pengembangan wilayah yang bersangkutan
2. mengurangi kesenjangan antar daerah dengan jalan mempercepat laju pembangunan di daerah yang terbelakang
3. meningkatkan peranan daerah yang agak terbelakang sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan nasional. Dilihat secara umum maka pembangunan negara-negara di dunia ini mengikuti suatu evolusi yang agak mirip. W.W. Rostow seorang ahli ekonomi, tetapi perhatiannya tidak terbatas pada masalah ekonomi saja dalam arti sempit perhatiannya meluas sampai pada masalah sosiologi dalam proses pembangunan. Ia menguraiakan teorinya tentang proses pembangunan dalam sebuah masyarakat . Bagi Rostow pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Proses ini dengan berbagai variasinya. Variasi yang yang ada bukanlah merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini melainkan hanya berlangsung diperumukaannya saja.
Rostow (1966), dalam Areif Budiman, 1995): membagi proses pembangunan ini menjadi lima tahap yaitu:
1. masyarakat tradisional
2. prakondisi unutk lepas landas
3. lepas landas
4. bergerak ke kedewasaan
5. jaman konsumsi masal yang tinggi
Dalam membahas masalah lepas landaspun Rostow berbicara tentang aspek non-ekonomi ini. Baginya lepas landas harus memenuhi semua dari ketiga kondisi yang saling berkaitan yakni:
1. meningkatnya investasi di sektor produktif
2. tumbuhnya satu atau lebih sektor industri manufaktur yang penting, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi
3. adanya lembaga-lembaga politik dan sosial yang dapat memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari sektor ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi sebagi hasil dari lepas landas
Berdasarkan ciri-ciri yang ada maka negara kita menurut Rostow sudah meninggalkan tahap lepas landas bergerak kearah ke kedewasaan. Sebagai salah satu cirinya yaitu industri berkembang dengan pesat dan negara memantapkan posisinya dalam perekonomian global. Barang yang tadinya diimpor sekarang di produksikan di dalam negeri; impor beru menjadi kebutuhan, sementara ekspor barang-barang baru mengimbangi impor.

## Pembagian Indonesia dalam Wilayah pembangunan
Indonesia mempunyai keaneragaman wilayah, baik dari alami dan segi soail budaya. Dari segi alamnya tanah air kita terdiri dari belasan ribu buah pulau, wilayah yang luas itu dengan macam ragam pulaunya sudah pasti memperlihatkan keragaman yang sangat besar. Dari segi iklim, curah hujan di negara kita sangat beraneka ragam, hal ini akan memunculkan berbagai potensi yang adapat dikembangkan, wlaupun secara umum iklim di negara kita merupakan iklim laut.
Keaneka ragaman penduduk, dengan berbagai pulau tinggallah berbagai suku bangsa denga aneka ragam kebudayaan daerahnya. Hal ini juga meruapakan potensi yang tidak kecil yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan. Penduduk dengan lingkungan yang beraneka ragam tersebut meberikan kemungkinan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi yangada di wlayah masing-masing.
Melihat potensi wilayah negara kita yang sangat beragam seluruh kepulauan Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan dibagi dalam wilayah- wilayah pemabangunan. Pembagian wilayah ini secara tegas dimulai sejak masa Repelita ke II, yang sebelumnya ditunjukkan terutama perincian pembangunan
tiap-tiap propinsi. Dasar pertimbangan yang dipakai adalah kenyataan bahwa kegiatan disuatu propinsi, mempunyai kaitan erat dengan kegiatan di propimsi lainnya. Pengwilayah dalam hal ini ditunjukkan bagi pemantapan dalam perumusan dan pengarahan kegiatan pembangunan. Tujuannya adalah lebih menjamain tercapainya pembagunan yang serasi dan seimbang, baik antar sektor didalam suatu wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan diseluruh tanah air.
Tujuan selanjutanya suapaya kerja sama antar berbegai daerah dapat dikembangkan. Dengan demikian pengembangan suatu wilayah diarahkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada. Di Indonesia terdapat empat wilayah pembangunan utama yaitu: (Hadi Sabari Yunus: 1991) ( Zainiul Ittihat Amin,1986):
1. Wilayah pembangunan utama A, dengan pusat utama Medan
2. Wilayah pembangunan utama B, dengan pusat utama Jakarta
3. Wilayah pembangunan utama C, dengan pusat utama Surabaya
4. Wilayah pembangunan utama D, dengan pusat utama Makasar Kemudian tahap selanjutnya wilayah pembanguna utama pada pelita IV dipecah, khusnya wilayah pembangunan Utama D dipecah menjadi D dan E, sehingga kita memiliki wilayah pembangunan utama yang kelima.
5. Wilayah pembangunan utama E, dengan pusat utama Ambon
Kelima wilayah pembangunan utama terbagi atas 10 wilayah pembangunan yang meliputi beberapa propinsi, yaitu sebagai berikut: Wilayah pembangunan utama A: Wilayah pembangunan I meliputi propinsi: 1. Aceh 2. Sumatra Utara Wilayah pembangunan II meliputi propinsi:
1. Sumatra Barat
2. Riau
Wilayah Pembangunan Utama B: Wilayah pembangunan III meliputi propinsi:
1. Jambi
2. Sumatra Selatan
3. Bengkulu
Wilayah Pembangunan IV meliputi Propinsi:
1. Lampung
2. Jakarta
3. Jawa Barat
4. Jawa Tengah
5. D.I. Yogyakarta

## Wilayah pembangunan V meliputi Propinsi
Kalimantan Barat Wilayah Pembangunan Utama C: Wilayah pembangunan VI meliputi Propinsi: 1. Jawa Timur
2. Bali
Wilayah Pembangunan VII meliputi Propinsi:
1. Kalimantan Tengah
2. Kalimantan Selatan
3. Kalimantan Timur
Wilayah Pembangunan Utama D: Wilayah Pembangunan VIII meliputi propinsi:
1. Nusa Tenggara Barat
2. Nusa Tenggara Timur
3. Sulawesi Selatan
4. Sulawesi Tenggara
Wilayah pembangunan IX meliputi propinsi
1. Sulawesi Tengah
2. Sulawesi Utara
Wilayah Pembangunan Utama E: Wilayah pembangunan X meliputi propinsi: 1. Maluku
2. Papua (Irian Jaya)
Jadi tiap wilayah pembangunan utama terbagi atas wilayah-wilayah pembangunan. Setiap wilayah pembangunan terdiri dari berbagai propinsi, dan setiap propinsi terdapat sub-subwilayah pembangunan.

## Berbagai Model Teori Pembangunan
Dalam tulisan ini akan disajikan dua paradigma yang pernah mendominasi model pembangunan, dalam uraian masing-masing paradigma tersebut akan dikemukakan diuraikan konsep, tokoh dan pionernya.
Ada 2 model teori pembangunan yaitu: model Center down (top down development) atau model pembangunan dari atas) dan model pendekatan Bottom-up atau model pembangunan dari bawah (Keban: 1995):
1. Adapun yng termasuk pada pendekatan pembangunan dari atas atau top- down yaitu antara lain seperti:
a. Interregional trade theory, dikatakan bahwa pertumbuhan hanya akan terjadi apabila terjadi interaksi perdagangan antara dua daerah berdasarkan prinsip comparative adventage. Prinsip ini merupakan prinsip
Konsep Perwilayahan dan Teori Pembangunan dalam Geografi
saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu daerah memiliki kebutuhan yang berlainan dan saling mengisi.
b. Export Bese theory, Suatu daerah tidak dapat berkembang atau tumbuh tanpa mendapat tranfer uang dari luar, produksi ekport tersebut akan murah bila ditunjang dengan perbaikan fasilitas dan infrasturktur transportasi karena dengan demikian terjadi comperatve advantage
c. Circular and Cumulative causation, merupakan suatu mekanisme pasar dimana perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan industri justru akan kembali memperkuat kegiatan industri itu sendiri melelui rentetan akibat yng kumulatif dan sifatnya circular
d. Theory of Trckling Down dan Polarization Effects, teori ini memberi label berbeda yaitu “trickling down untuk “spread effects” dan “polarization” untuk “backwash effects”. Juga terkenal dengan istilahnya Nort untuk daerah maju dan south untuk daerah tertinggal. Menurut teori ini north selalu menghisap sumberdaya daerah south tanpa memberikan effect “trickling down” ke south, sehingga menimbulkan keadaan parah di south. Hal ini dapat terjadi dalam pembamngunan antara perdesaan dan perkotaan.
e. Growth Pole Theory, Dasarpemikiaran teori ini ini adalah antara dua unit kegiatan ekonomi didominasi oleh suatu bidang tertentu yang berpengaruh terhadap lingkungannya, hal ini akan menentukan arah dan tingkat pertumbuhan dan pembangunan dari semua unit ada dibawah pengaruhnya. Contoh keterkaitan antar industri baik bersifat vertikal, horizontal, backward dan forward sangat penting untuk dimiliki oleh suatu industri sehingga dapt melangsungkan pengaruhnya kepada lingkungannya, misalnya industri mesin dapat mendorong industri tekstil (derived Pole), dan pada saat yang sama ada industri yang memproduksikan bahan kimia untuk industri tekstil tersebut. Industri tersebut didirikan pada kompleks sehingga dapat menghemat biaya trasport untuk material dan output dati industri-industri yang ada dikompleks tersebut, hal ini akan menimbulkan aglomerasi ekonomi.
f. Central Place Theory, prinsipnya adalah prinsip hierarki, penduduk ambang (treshol population) dan lingkup pasar (market range). Prinsip hierarki menunjukkan bahwa ada tingkatan dalam kegiatan-kegiatan pelayanan mulai dari suatu pusat sampai daerah. Jenis kegiatan ini meliputi kegiatan reparasi, distribusi dan angkutan barang, pengolahan dan penyebaran informasi seperti organisasi, administrasi dan pendidikan, pelayanan terhadap berbagai macam kebutuhan perorangan dan kolektif seperti keamanan, kesehatan dsb. Suatu daerah pusat besar (central place) akan memiliki berbagai macam jenis barang dan jasa yang bersifat bertingkat yang dibutuhkan oleh pusat-pusat yang lebih kecil tetapi juga
dibutuhkan pusat, sementara suatu pusat yang lebih kecil hanya memiliki barang-barang kebutuhan lokal saja. Prinsip penduduk ambang menunjukkan jumlah minimum penduduk yang harus ada untuk menopang suatu kegitan jasa. Sedangkan prinsip lingkup pasar menunjukkan jarak yang rela ditempuh oleh penduduk untuk mencapai tempat penjualan atau unutk mendapatkan pelayan jasa tersebut, diluar lingkup ini orang mencari pusat pelayan lain. Berdasarkan prinsip market dan population treshold maka diteorikan bahwa pertama-tama timbul pusat-pusat kegiatan pelayanan terpencil yang radius pelayannya membentuk lingkaran. Kemudian dengan bantuan kelancaran komunikasi dan transportasi timbul pusat-pusat pelayan lainnya dan terjadi saling singgung menyinggung. Melalui proses ekpansi, pusat-pusat tersebut menjadi tumpang tindih satu sama lain. Karena orang bertindak rasional, merekan yang berada didaerah tumpang tindih akan mengambil keputusan untuk memilih jarak terdekat dengan pusat pelayanan yang dibutuhkan, sehingga lingkaran-lingkaran menjadi segi enam. Teori ini paling banyak dikritik karena bersifat deduktif dan sangat disedernakan dan dengan asumsi-asumsi yang ideal, seperti: a) daerah yang rata, b) jaringan transportasi merata, c) penduduk bersifat rasional, d) ekonomi yang tetap tanpa campurtangan pemerintah dll.
g . John Friedmann’s Core-periphery Model, Hal ini mencoba membagi daerah menjadi dua yaitu inti (core) dan daerah belakang (peri-phery). Core merupakan sumber dari pembangunan, inovasi cenderung menyebar kebawah atau menyebar dari core ke peri-phery. Keadaan ini cenderung daerah core mendekte jalannya pembangunan di daerah peri- phery, dengan demikian daerah peri-phery menjadi tergantung pada daerah core. Hubungan tersebut cenderung dipertahankan dari proses hubungan antara elit di core dan peri-phery.
2. Paradigma pembangunan Bottom-Up
Teori ini merupakan teori pembangunan yang baru dan merefleksikan perubahan gagasan tentang hakekat dan tujuan pemnagunan, strategi pembanunan ini memperhitungkan “poverty” dan employment” dan diarahkan pada peningkatan “ self-reliance”
Ide pokok pembangunan harus didsarkan atas mobilitas maksimal terhadap sumberdaya alam, manusia dan institusi nasional dengan tujuan pokok “Satisfaction of the basic needs” dari segenap lapisan masyarakat. Untuk melayani mayoritas penduduk yang tergolong miskin, kebijakan pembangunan harus berorientasi langsung pada pengentasan kemiskinan dan harus dimotivasikan dan dikontrol dari bawah. Yang termasuk dalam teori ini antara lain”
a. Strategi pembangunan
Agropolitan.
Yang dinamakan strategi pembanguna agropolitan yaitu meliputi daerah (agropolitan distrcts) yang kurang lebih dihuni oleh 10.000 sampai 25.000 penduduk, atau daerrah sepanjang yang masih dijangkau penglaju ( 5 – 10 km). Besarnya daerah ini harus benar-benar diseleksi sehingga transfer sumberdaya alam, modal dan tehnologi dari dan kemasing-masing daerah tidak merugikan daerah tertentu. Ciri pembagunan agropolitan adalah: 1) diarahkan untuk kebutuhan lokan 2) pertanian menjadi leading sector 3) prioritas pada swa sembada pangan 4) ketimpangan income dan kehidupan harus dikurangi 5) prioritas pada peningkatan konsumsi domestik dan 6) perlindungan terhadap industri kecil b. Strategi “ Integrated Regional Development”. Menciptakan ikatan hubungan antara tiga hirarki permukiman, yaitu pusat pelayan perdesaan, kota sebagai pusat pemasaran kecil dan pusat regional. Agar strategi tersebut dapat berjalan maka harus melibatkan delapan prinsip dasar:
1). Harus didasarkan sumberdaya, lembaga dan praktek yang sesuai dengan budaya lokal 2). Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi pembangunan 3). Menyesuaikan dengan tehnologi moderen, pelayan dan fasilitas kondisi setempat 4). Mempromosikan spesialsisai dalam bidang produksi
5). Menggunakan metode tepat guna, biaya rendah dan sera kultural diterima dalam rangka melakukan perubahan
6). Merubah lembaga-lembaga dan pratek yang tidak produktif 7). Menciptakan prakondisi, lewat perencanaan, untuk melakukan transformasi dan perubahan dalam struktur serta proses sosial, ekonomi, politik dan administrasi termasuk elemen struktur keruangan
8). Proses perencanaan yang fleksibel.
Prinsip-prinsip ini diarahkan untuk menciptakan sistem integrasi produksi perdagangan, yaitu dengan menciptakan jaringan-jaringan, bidang fisik (jalan raya, perairan, rel kereta api, interdependensi ekologis), bidang ekonomi ( pasar, bahan mentah, modal, pola konsumsi dan perbelajaan, pendapatan dsb ) bidang penduduk (migrasi, permanen, dan temprer), bidang tehnologi (sitem irigasi, telekomunikasi). Interaksi sosial (kekerabatan, kunjungan retual, keagaam, interkasi kelompok, Pemeberian pelayanan (jaringan dan saluran energi, jaringan keuangan bank, pendidikan, pelayanan kesehatah, pelayanan tehnis, perdagangan dan profesi sitem pelayanan transportasi) dan organisasi, administrasi dan politik (hubungan struktural,
anggaran pemerintah, interdependensi antar organisasi dsb). Meskipun demikian , pembangunan yang demikian masih seringkali diragukan karena kenyataan menunjukkan bahwa dominasi sistem-sistem kota masih sangat tinggi.

## Rangkuman
Tulisan ini menyajikan tentang konsep-konsep wilayah dan prinsip perwilayahan dalam mempelajri ilmu wilayah. Konsep-konsep ini sangat berguna dalam rangka pengembangan ilmu wilayah, sehingga didapatkan karakter dari masing-masing bagian dari wilayah tersebut.
Konsep wilayah dan perwilayahan sangat perlu dipahami oleh pihak- pihak yang yang menekuni tentang studi wilayah termasuk para guru geografi yang mempelajari tentang ilmu wilayah sebagai bagian dari studi ilmu geografi yang obyek kajiannya adalah ruang dipermukaan bumi. Wilayah sebagai bagian dari permukaan bumi mempunyai relasi konseptual yang bermacam ragam, hal ini tergantung dari sudut mana orang mempelajarinya.
Dalam studi tentang perwilayahan konsep-konsep wilayah memiliki arti yang penting, secara garis besar, dapat digolongkan kedalam dua bagian besar. Golongan pertama adalah perwilayahan yang bertujuan untuk menonjolkan sifat tertentu, sedangkan golongan yang lain adalah perwilayahan yang bertujuan untuk menggolongkan semua data yang ada dalam suatu wilayah tanpa mengabaikan bagian-bagian yang ada. Oleh karena itu penonjolan suatu sifat dan pengelompokan data sangat penting dalam penentuan prioritas pembangunan, supaya pembangunan yang yang ada menjadi tepat sasaran, bik ditinjau dari segi teori maupun pelaksananya.
Oleh karena perencanaan dan pembangunan wilayah di Indonesia mulai disadari pentingnya, maka dalam beberapa hal usaha-usaha perwilayahan telah banyak dicoba, terutama dari segi ekonomi dan administrtratif.

## D aftar Pustaka
Arief Budiman, 1995: Teori Pembangunan Dunia Ketiga; Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Asmarul Amri, Dkk. 1999: Geografi dan Penerapannya Dalam Pembangunan Wilayah; Jakarta: FMIPA, UI.
Bintarto, Surastopo Hadisumarno, 1979: Metode Analisa Geografi; Jakarta: LP3ES.
Hanafiah, T. 1988: Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan; Bogor: IPB.
Konsep Perwilayahan dan Teori Pembangunan dalam Geografi
Hadi Sabari, 1991: Konsep Wilayah dan Prinsip Perwilayahan; Yogyakarta: Perdana.
Keban, T. Yeremias, 1995: Pembangunan Regional; Yogyakarta; UGM.
Rupert Hodder, 2000: Development Geoggraphy; London and New York, Routledge.
Sitohang, Paul, 1990, Pengantar perencanaan Regional; Jakarta, FEUI.
Sutami, 1977; Ilmu wilayah implikasi dan penerapannya dalam pembangunan di Indonesia. Musyawarah Alumni keluarga Universitas Gadjah Mada III di Surabaya.
Marsudi Djoyodipuro, 1992, Teori Lokasi : Jakarta; FEUI.
Zaenul Ittihad Amin, Dkk. 1986: Geografi Regional Indonesia : Jakarta; UT.