Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal.391-396 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396

## EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (DESA BLAHKIUH, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG)
I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya & I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia gerdionjr@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Dana  desa  merupakan  bentuk  dukungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dan  sebagai  sarana  untuk mendorong  dan  mendukung  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  bantuan  tersebut digunakan  untuk  menunjang  fasilitas  masyarakat  untuk  mengembangkan  kegiatan  dan  potensi  desa. Anggaran  pemerintah  yang  dialokasikan  ke  desa  pada  dasarnya  digunakan  untuk  meningkatkan pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Tujuan  penelitain  ini  adalah  untuk  mengkaji bentuk ’ pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  terhadap  pengelolaan  dana  desa  di Desa ’ Blahkiuh  dan  bagaimana  efektivitas ’ pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  terhadap pengelolaan  dana  desa ’ di  Desa  Blahkiuh.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi  dan  kebutuhan  Desa.  Efektivitas  pengawasan  BPD  terhadap  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat penting seperti kegiatan pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan untuk saluran irigasi, jalan, dll. Hal ini dipengaruhi  oleh  rendahnya  partisipasi  masyarakat,  lemahnya  koordinasi  antara  perencanaan  dan pelaksanaan anggaran.
Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa, Pengawasan.

## Abstract
Village  funds  are  a  form  of  assistance  from  the  government  as  a  means  of  support  and  means  of encouraging development and empowerment of communities in the village, where the assistance is used to support community facilities in developing activities and potential in a village. The government budget given  to  the  village  is  basically  used  to  increase  community  development  and  empowerment.  The purposes of this research are to examine the implementation of the supervision of the Village Consultative Body  (BPD)  on  the  management  of  village  funds  in  Blahkiuh  Village  and  the  effectiveness  of  the supervision  of  the  Village  Consultative  Body  (BPD)  on  the  management  of  village  funds  in  Blahkiuh Village. This type of research used in this study is an empirical method, wtih socilogical approach and staturory  approach.  The  results  shows  that  Implementation  of  BPD  supervision  of  village  fund management in Blahkiuh Village, among others, is directed at realizing the desired future state by looking at  the  potential  and  needs  of  the  Village.  The  effectiveness  of  BPD  supervision  on  the  management  of village funds in Blahkiuh Village, among others, is not yet fully running, although the village budget is very important, such as construction / repair / maintenance activities for irrigation channels, roads, etc. This is influenced by low public participation, weak coordination between planning and budget execution. Keywords: Supervision, Village Consultative Body, Village Fund

## I. PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan pengertian dari muatan  lain  yaitu  nama  Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  badan  lain  yang  merujuk  pada penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan,  dan  anggotanya  merupakan  perwakilan  daerah  yang diwakili. sesuai  dengan regulasi.  Sistem penduduk pedesaan  ditentukan  oleh  demokrasi. Lurah memiliki  posisi  strategis  sebagai  penyelenggara  tata  kelola  desa  dan  kota.  Namun  dalam
menjalankan kekuasaan desa, posisi kedua lembaga tersebut sama, yaitu kepala desa dan BPD. Berdasarkan  Pasal  26  ayat  (1)  UU  No.  6  Tahun  2014,  tanggung  jawab  kepala  desa  adalah mengurus  pemerintahan  desa,  membangun  desa,  memajukan  pembangunan  masyarakat  desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam Pasal 27, badan Kepala Desa harus :
1. Menyampaikan  laporan  pengelolaan  desa  kepala  Bupati/Walikota  rutin  pada  akhir Tahun anggaran;
2. Di  akhir  masa  jabatan,  menyampaikan  laporan  pemerintah  desa  kepada  bupati  / walikota;
3. Pada  akhir  setiap  tahun  anggaran,  memberikan  pernyataan  administrasi  pemerintah secara tertulis kepada badan konsultasi pedesaan; dan
4. Pada  akhir  setiap  tahun  anggaran,  berkaitan  dan/atau  sebarkan  informasi  tertulis pengelolaan pemerintah kepada masyarakat pedesaan.
BPD jadi mitra kerja pemerintah desa yang sederajat dengan lembaga pemerintahan desa, serta bisa melaksanakan guna selaku lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut kedudukan tersebut, tugas pokok BPD adalah merumuskan peraturan (fungsi Legislasi) yang  dibutuhkan  desa,  yang  disahkan  atas  perintah  kepala  desa,  dan  kepala  desa  menyusun anggaran  pemasukan  dan  pengeluaran  desa  (penyusunan  anggaran).  Fungsi  dan  mengawasi kepala desa (kepala desa dan jabatannya) (fungsi control) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari ( Mamesah, 2015 ) .
Dana  desa  merupakan  bentuk  dukungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dan  sebagai sarana  untuk  mendorong  dan  mendorong  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa, bantuan  tersebut  digunakan  untuk  menunjang  fasilitas  masyarakat  untuk  mengembangkan kegiatan  dan  potensi  desa.  Anggaran  pemerintah  yang  dialokasikan  ke  desa  pada  dasarnya digunakan untuk meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa harus digunakan  dan  disalurkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  Indonesia.  Dengan  adanya  regulasi  tersebut  diharapkan  desa  dapat dibagun  sesuai  dengan  kebutuhan  daerahnya.  Saat  menggunakan  dana  tingkat  desa  tersebut, diperlukan badan  konsultasi tingkat desa (BPD) sebagai pengawasan, agar dana tersebut  dapat digunakan secara jelas untuk pembangunan di tingkat desa.
Namun dalam hal pengawasan dana di tingkat desa, laporan pertanggungjawaban sistem di tingkat  desa  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  berikut,  dan  mudah  untuk memanipulasi data. Dana yang terkumpul di tingkat desa tidak dapat sepenuhnya mencerminkan kebutuhan  desa.  Oleh  karena  itu,  perlu  dirumuskan  aturan  dan  sistem  yang  jelas  untuk mengawasi  dana  tingkat  desa  dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  guna  mengontrol proyek  yang  didanai  oleh Dana Desa yang  dirumuskan sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 kepada mencegah aparat melakukan penggelapan dana pemerintah tingkat desa di tingkat desa.
Ada  beberapa  peneltian  terdahulu  yang  membahas  mengenai  pengelolaan  dana  desa. Yulistina  &  Andirianto  (2019) menjelaskan  mengenai  optimalisasi  hak  dan  fungsi  Badan Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  upaya  meningkatkan  kulitas  penggunaan  dana  desa. Kemudian, Roza  &  Arliman  (2017) membahas  peran  Badan  Pemusyawaratan  Desa  dalam pembangunan serta pengawasan keuangan desa. Dibentuknya badan ini agar dapat mengungkap fenomena yang terjadi dimasyarakat ( Wibisono, 2017 ).

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan digunakan  dalam penelitian hukum ini adalah  metode  empiris. Ilmu hukum  empiris  adalah  ilmu  hukum  yang  memandang  hukum  sebagai  fakta  yang  dapat  terikat atau  ditaati  dan  tidak  memiliki  nilai  ( Nasution,  2008 ).  Penelitian  hukum  empiris  digunakan untuk  menganalisis  hukum,  yang  dianggap  sebagai  tingkah  laku  biasa  yang  selalu  berinteraksi dengan  masyarakat dan berkaitan  dengan aspek sosial dalam  kehidupan, dengan  menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan ( Sunggono, 2016 ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Blahkiuh
Menurut  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan Perdesaan,  perencanaan  pembangunan  perdesaan  merupakan  proses  dari  rangkaian  kegiatan yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa.  sumber  daya  pedesaan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  pedesaan.  Dharma  Setyawan  Salam  menyatakan  bahwa  kegiatan  perencanaan adalah  menghimpun  pilihan  dari  berbagai  pilihan  yang  tersedia  untuk  melakukan  tindakan, termasuk  strategi,  kebijakan,  rencana,  proyek  dan  prosedur  untuk  mencapai  tujuan  organisasi ( Putra et al., 2020 ).
Anggota badan musyawarah desa merupakan wakil dari masyarakat desa yang dibentuk di  bawah  sistem  perwakilan  daerah,  yang  menjabat  selama  enam  tahun  sejak  tanggal  sumpah. Anggota Komite Penasihat  dapat dipilih untuk tiga periode berturut-turut. Ketentuan lain  yang terkait dengan badan pembangunan pedesaan harus diatur dalam peraturan daerah / perkotaan. Fungsi  BPD  adalah  bekerja  sama  dengan  kepala  desa  untuk  merumuskan  peraturan  desa  yang menyesuaikan  dan  memandu  keinginan  masyarakat.  Selain  itu,  fungsi  BPD  juga  termasuk memantau  pelaksanaan  peraturan  desa  sekaligus  menentukan  kinerja.  dari  pemerintah  desa ( Trisantono, 2011 ).
Dalam  wawancara  dengan  Bapak  Gusti  Ngurah  Made  Oka  ,  Penanggung  Jawab  Desa Blahkiuh mengatakan : kepala desa dan BPD menentukan peranan penyusunan ”peraturan desa” dalam  rencana    kerja  pemerintah  desa.  Organisasi  masyarakat,  Badan  adat  desa  dan  lembaga tingkat  desa  lainnya  dapat  memberikan  nasehat  tentang  "penyusunan  peraturan  desa"  kepada pemerintah desa dan / atau BPD. Pemerintah desa memprakarsai penyusunan ”Peraturan Desa”. Rancangan  ”Peraturan  Desa”  yang  telah  disusun  harus  dinegosiasikan  dengan  penduduk pedesaan,  lalu  dapat  dinegosiasikan  dengan  penanggung  jawab  jalan  untuk  meminta  pendapat. Rancangan  undang-undang  desa  yang  dikonsultasikan  lebih  diutamakan  daripada  masyarakat atau  kelompok  masyarakat  terkait  langsung  dengan  substansi  materi  undang-undang  tersebut. Pemerintah  desa  dan  perangkat  desa  memanfaatkan  pendapat  masyarakat  desa  untuk menindaklanjuti penyusunan ”peraturan desa”.
BPD  membahas  dan  menyepakati  rancangan  ”peraturan  desa”  dengan  kepala  desa. Dalam ini, pemerintah desa dan usulan Badan Permusyawaratan Desa membahas hal yang sama terlebih dahulu, Kemudian memprioritaskan rancangan peraturan desa yang diajukan oleh badan musyawarah desa, dan kepala desa mengusulkan “rancangan peraturan desa” digunakan sebagai bahan  ujian.  Pengusul  biasa  mencabut  rancangan  peraturan  desa  yang  belum  dibahas.  Kecuali pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  saling  bersepakat.  ”rancangan  peraturan desa” yang sudah dibahas tidak bisa ditarik kembali.
Pengaturan finansial desa dilaksanakan bersumber pada atas praktik- praktik pemerintahan yang baik.  Dasar-dasar  pengaturan  finansial  desa  sebagaimana  diatur  dalam  syarat  Permendagri  No 113 Tahun 2014 ialah transparan, akuntabel, partisipatif dan dicoba dengan tertib serta disiplin anggaran. Penegasan atas asas pengelolaan keuangan desa dapat diuraikan sebagai berikut: Satu  jenis,  Transparansi  adalah  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  rakyat  tahu  & memperoleh  keterangan  mengenai  keuangan pedesaan seluas-luasnya. Prinsip  ini  menaruh hak pada  rakyat  buat  memperoleh  keterangan  yang  benar,  jujur  dan  tidak  diskriminatif  mengenai penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  tetapi  tetap  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan;
Akuntabilitas adalah bentuk pengelolaan dan pengendalian yang bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan;
1. Partisipasi adalah pelaksanaan, termasuk badan desa;
2. Tata tertib anggaran, adalah pengaturan finansial pedesaan, patut bertujuan pada aturan yang menjadi dasarnya.
Pelaksanaan hak dan kekuasaan secara otonom dan kebebasan meninggalkan desa memerlukan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan keutuhan negara dalam ruang lingkup
Republik  Indonesia,  serta  mengemban  tanggung  jawab  untuk  mewujudkan  kemasyarakatan rakyat,  kesejahteraan.  Dalam  ruang  lingkup  hukum  dan  peraturan  saat  ini.  Setiap  undang- undang  desa  telah  menjadi  salah    satu  prinsip  kemandirian  desa  yang  mengatur  masyarakat melalui otonomi.
2. Efektivitas  Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Blahkiuh
Kewenangan  ialah  kekuasaan  membuat  keputusan  mengatur  serta  berikan  tanggung  jawab kepada  orang  lain.  Kewenangan  yakni  kekuasaan  yang  diformalkan  buat  orang-orang  tertentu maupun  kekuasaan  legislatif  memberikan  kekuasaan  kepada  pemerintah  di  bidang-bidang tertentu maupun dari pemerintah. Sanksi merupakan salah satu cara untuk memperkuat perilaku sipil  tersebut  Oleh  karena  itu  sanksi  merupakan  bagian  yang  melekat  pada  norma  hukum tertentu ( Nono, M. A. K. S., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2020).
Menurut  Siagian,  ”Pengawasan  adalah  mengamati  proses  pelaksanaan  semua  kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah  ditetapkan”  ( Siagian,  2010 ). Selain  itu,  Situmorang  menambahkan  :  ”pengawasan  adalah segala  upaya  dan  tindakan,  tujuannya  untuk  menentukan  tugas  yang  dilakukan  sesuai  dengan peraturan,  tujuan  yang  ingin  dicapai”  (Situmorang,  2010).  Dengan  sistem  pengawasan  yang seimbang  antara  pemerintah  desa  dan  lembaga  desa  sehingga  kewenangan,  kedudukan,  dan keuangan  desa  bisa  lebih  kuat  dan  akuntabel.  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dengan kedudukannya mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah Desa dengan Kepala Desa,  karena  kepala  desa  yang  dipilih  melalui  pemilu  oleh  masyarakat  untuk  menghindari kekacauan  dalam  pemerintahan  Desa.  BPD  mesti  mempunyai  keinginan  atau  pemikiran  yang sama dengan Kepala Desa ( Rudiarta et al., 2020 ).
Dari  sudut  pandang  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  supervisi  merupakan  pernyataan yang  pasti  dan  realistis  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh  manusia  dalam  suatu  lembaga  atau organisasi  sendiri  atau  secara  kelompok.  Dana  tingkat  desa  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan perimbangan fiskal antara pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  (dikurangi  alokasi  khusus),  yaitu  10%  dari  dana  tersebut digunakan  untuk  mendanai  rencana  pembangunan  tingkat  desa.  Menyesuaikan  dan  membagi besaran  dana  desa  menurut  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  tingkat  kemiskinan  dan  tingkat kesulitan  daerah.  Selain  pembelian  dana  dari  APBN,  dana  desa  juga  bersumber  dari  anggaran belanja daerah dan swadaya masyarakat.
Dalam  terwujudnya  organisasi  yang  efektif,  perwujudan  fungsinya  tidak  lepas  dari berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  kinerjanya  dalam  mencapai  tujuannya.  Seperti  halnya Badan Permusyawaratan Desa, untuk mencapai hasil yang efektif dan baik, tidak hanya itu yang akan terjadi, tetapi juga beberapa faktor yang akan mempengaruhinya. Berikut hasil wawancara dengan  pejabat  pemerintah,  Kepala  Desa  Blahkiuh,  mengenai  kendala  yang  dihadapi  BPD dalam  menjalankan  tugas  pokoknya.  Ia  mengatakan  :  BPD  sering  menemui  kendala  dalam menjalankan tugasnya. Fungsinya kurang. Fasilitas usaha BPD memberikan lebih sedikit subsidi dan kurangnya pelatihan dan konsultasi tentang pemerintahan desa. Seperti yang dikatakan Ketua Made Sukarsa, kendala lain juga ada, yaitu:
1. Masih  banyak  desa  terutama  yang  jauh  dari  perkotaan  yang  masih  kurang  transparan secara finansial;
2. Banyak desa yang belum membentuk komite informasi tentang dana dan anggaran desa, juga  belum  membentuk  komite  informasi  proyek  pembangunan.  Sekelompok  kecil masyarakat  menggunakan  fasilitas  meunasah/  masjid  dengan  menyatakan  secara langsung penggunaan dana desa;
3. Dalam  beberapa  kasus,  partisipasi  masyarakat  ditemukan  rendah,  terutama  partisipasi perempuan  dalam  perencanaan  dan  penggunaan  dana  pedesaan.  Bahkan,  di  beberapa desa, pengelolaan dana desa dikuasai oleh keluarga perangkat desa;
4. Karena  aturan  dan  regulasi  yang  sangat  ketat  dan  rumit,  pengelolaan  dana  desa  oleh masyarakat kurang kreatif;
5. Pengawasan yang  ketat untuk  membuat masyarakat khawatir tentang penggunaan dana desa;
6. Persyaratannya  kompleks,  sehingga  desa  sulit  untuk  memenuhi  persyaratan  tersebut tepat waktu, sehingga potensi silpa setiap tahun ada.
Kendala  yang  menghalangi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa  Blahkiuh  berperan sebagai  pengawas  dalam  mengelola  alokasi  dana  desa  Di  Desa  Blahkiuh  yaitu  perasaan  segan antara BPD dengan perangkat desa dikarenakan masih ada hubungan saudara dan kekeluargaan. Selain  itu  juga  kurangnya  partisipasi  masyarakat  desa  dalam  hal  kepedulian  terhadap pengelolaan ADD di Desa Blahkiuh.
Hal ini disampaikan oleh Bapak Gusti Ngurah Made Oka , Kepala Desa Blahkiuh, yang menyatakan : hambatannya kalau bisa dibilang seperti ini, disini kita semua keluarga, kita disini yang  menjabat  jugakan  merupakan  putra-putri  terbaik  daerah.  Jadi  kita  disini  tetap  saling mendukung  dan  jangan  menjatuhkan.Tapi  mendukung  dalam  hal  yang  positif.  Dalam  masalah pengawasan  disini  sebenarnya  karena  kita  masih  ikatan  saudara  disini  semua,  jadi  seperti  ada rasa  segan  atau  tidak  enak.  Namun,  pengawasan  tetap  kita  jalankan.  Kalau,  terbukti  salah,  ya kita  salahkan.  Sejauh  ini  seperti  yang  saya  katakana  masih  baik-baik  saja,  adapun  kesalahan yang  ditemui  masih  dalam  kewajaran  yang  masih  bisa  diselesaikan  secara  kekeluargaan.  Jadi disini  sama-sama  lah  menghindari  kecurangan-kecurangan  untuk  sama-sama  menjaga  nama desa.  Selain  itu  hambatannya,  dari  pihak  masyarakat  sendiri  juga  untuk  kepedulian  terhadap dana desa ini sangat minim. Sebagian besar masyarakat tidak mau tau tentang pengelolaan dana desa  ini.  Ya  walau  bagaimanapun,  peran  masyarakat dan  partisipasinya  juga  diperlukan.  Kira- kira inilah hambatan yang mungkin selama ini kami hadapi.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  dapat  menjelaskan  bahwa  pengawasan  harus  dapat membuktikan  derajat  kecocokan  dan  ketidaksesuaian,  serta  mengetahui  penyebab ketidaksesuaian  tersebut.  Terhadap  penanganan  finansial  di  Desa  Blahkiuh  melainkan digunakan  untuk  kegiatan  pembangunan/  perbaikan/pemeliharaan  digunakan  untuk  belanja saluran  irigasi,  jalan,  pembangunan  sarana  air  bersih  termasuk  belanja  pembinaan  dan/atau pemberdayaan  kegiatan  kemasyarakatan,  hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh  rendahnya  partisipasi masyarakat,  lemahnya  koordinasi  antara  perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran.  Dalam terwujudnya  organisasi  yang  efektif,  dalam  pelaksanaan  fungsinya  tidak  lepas  dari  berbagai faktor  yang  mempengaruhi  kinerjanya  dalam  mencapai  tujuannya.  Seperti  halnya  lembaga musyawarah  pedesaan,  untuk  mencapai  hasil  yang  efektif  dan  baik,  tidak  hanya  akan  terjadi, tetapi beberapa faktor akan mempengaruhinya. Berikut gambaran unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan.  Kepala  Desa  Blahkiuh  menyampaikan  kendala  yang  dihadapi  BPD  dalam menjalankan  tugas  pokoknya.  Ia  mengatakan  :  BPD  sering  menemui  beberapa  kendala  dalam menjalankan  fungsinya  yaitu  kurangnya  fasilitas  operasional  BPD,  tunjangan  kurangnya pelatihan dan konsultasi tentang pengelolaan desa.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik simpulan  bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dapat  terus  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pengaturan  finansial  desa  Desa  Blahkiuh dengan pendampingan berkelanjutan yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dana yang ada di  desa  dikelola oleh  desa dan tidak akan  disalahgunakan atau disalahgunakan, sehingga  pembangunan  desa  dapat  terwujud  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tidak bekerja  dengan  sebagaimana  mestinya  dalam  pengawasan  pengaturan  dana  desa  di  Desa Blahkiuh, hal ini disebabkan oleh partisipasi masyarakat yang rendah, fasilitas operasional BPD yang  kurang,  subsidi  yang  tidak  mencukupi,  kurangnya  pelatihan  dan  konsultasi  tentang pengelolaan desa, perencanaan dan pelaksanaan anggaran kurangnya koordinasi antara.

## 2. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Dapat disarankan kepada pemerintahan desa bahwa sebelum dilakukannya musyawarah desa  untuk  menentukan  APBDesa,  akan  menjadi  lebih  baik  apabila  masyarakat diberikan  informasi  atau  pemahaman  terkait  arti  penting  adanya  musyawarah  desa, karena dengan aktifnya partisipasi  masyarakat maka akan  didapat informasi  kebutuhan yang  lebih  banyak  sehingga  forum  musyawarah  desa  dapat  menganalisa  serta menentukan  pembangunan  dan/atau  pengadaan  skala  prioritas  yang  sangat  dibutuhkan dan  skala  lanjutan  yang  juga  harus  dipenuhi,  sehingga  pembangunan  menjadi  produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.
2. Dapat disarankan  kepada pemerintah  desa terkait  dengan serapan APBDes untuk tetap melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  dalam  melaksanakan anggaran desa, penetapan lokasi sehingga serapan anggaran tetap dapat terwujud sesuai peruntukan,  kebutuhan  dan  memberi  nilai  manfaat  bagi  masyarakat  desa.  Serapan dengan  jujur  dan  transparan  tanpa  tindakan  korupsi  akan  membantu  pelaksanaan serapan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam musyawarah desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Hukum . Mandar Maju, Bandung. Mamesah, F. Y. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Desa  Sendangan,  Kecamatan  Tompaso) .  Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado.
Putra,  I.  M.  R.,  Arthanaya,  I.  W.,  &  Suryani,  L.  P.  (2020).  Hubungan  Fungsional  Desa Pakraman  dengan  Desa  Dinas  dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  di  Desa  Pererenan Menurut UU No. 6 Tahun 2014. Jurnal Konstruksi Hukum , Vol.1 (2).
Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. Jurnal Analogi Hukum , Vol.2 (1).
Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa. Jurnal Ilmu Hukum , Vol.4 (3).Siagian, S. P. (2010).
Manajemen Sumber Daya Manusia . Bumi Aksara, Jakarta. Situmorang. (2010). Analisis Data Penelitian (Cet.2). USU Press, Medan. Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum (Cet.15). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Trisantono,  B.  (2011). No  Pedoman  Penyelenggaraan  Pemerintahaan  Desa .  Fokusmedia, Bandung.
Wibisono,  N.  (2017).  Mengungkap  Fenomena  Pengawasan  Publik  Terhadap  Dana  Desa  Di Kabupaten Madiun. Jurnal AKSI , Vol.2 (2).
Yuliastina,  R.,  &  Andiriyanto,  A.  (2019).  Optimalisasi  Hak  Dan  Fungsi  Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa  (Dd)  Dan  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  Di  Kabupaten  Sumenep. Jurnal  Dinamika Governance , Vol.9 (1).