## MENYOAL HUKUM NIKAH MISY A< A< A< A< R DALAM POTENSINYA MEWUJUDKAN MAQ MAQ MAQ MAQA A A A<<<<<<<< Ṣ ID ID ID ID AL-AṢLIYYAH DAN AL-TAB’IYYAH DALAM PERKAWINAN UMAT ISLAM

## Busyro
Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi Email: abusyafiq_alsyabani@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  utama  disyariatkannya  perkawinan  adalah  untuk  menghasilkan  keturunan, sedangkan  tujuan-tujuan  lainnya  adalah  untuk  mewujudkan  kebahagiaan, ketenangan,  dan  sebagainya.  Dengan  demikian,  setiap  terjadi  akad  pernikahan, maka  sudah  merupakan  suatu  kemestian  bagi  setiap  pasangan  suami  istri mempunyai keinginan mendapatkan keturunan dari pernikahan mereka, di samping keinginan-keinginan  lainnya  yang  membuat  pasangan  suami  istri  menjadi  senang dan bahagia. Berbeda dengan nikah misya>r , walaupun syarat dan rukun nikah sudah dipenuhi,  sebagaimana  pernikahan  pada  umumnya,  namun  dalam  pernikahan  ini tujuan utama yang hendak dicapai bukan untuk mendapatkan keturunan. Kehalalan berdua-duaan,  berhubungan  suami  istri,  mendapatkan  kesenangan  biologis, sepertinya menjadi tujuan utama pernikahan.Dalam konteks inilah, sebagian ulama membolehkan  terjadinya  nikah  ini,  karena  menurut  mereka  tujuan  yang  hendak dicapai  dalam  pernikahan  bukan  hanya  untuk  mendapatkan  keturunan,  tetapi  juga untuk  mendapatkan  kesenangan.Tujuan  untuk  mendapatkan  kesenangan  itu  tidak dapat  dikatakan  menyimpang  dari  aturan  agama.  Sebagian  lainnya  justru mengharamkannya  karena  pernikahan  ini  tidak  bertujuan  untuk  mewujudkan maslahah  utama  dari  pernikahan,  yaitu  mendapatkan  keturunan.  Apabila dihubungkan  dengan  kajian maqa> ṣ idal-a ṣ liyyah  dan  maqa> ṣ id  al-tab’iyyah ,  maka pendapat  ulama  yang  membolehkan  terjadinya  nikah misya>r ini  sepertinya  tidak sesuai  dengan  keinginan al-Sya>ri’ dalam  mensyariatkan  menikah.  Oleh  karena  itu selayaknya pernikahan tersebut dilarang.
Kata kunci: Nikah misya>r , maqa> ṣ id al-a ṣ liyyah, maqa> ṣ id al-tab’iyyah , keinginan al-Sya>ri’, pernikahan

## Abstract
The  main  purpose  of  marriage  is  having  progeny  besides  for  having  happy  and restful life. It is common saying that every people that get married are having kids besides other purposes in their lives. Unlike the purpose of common marriage, the main  purpose  of nikah misya>r is  not  for  having  kids.  Yet, nikah misya>r is  the marriage that aims only to have life together legally and to get sexual pleasure. This kind of marriage is done like common marriage in Islamic law that still fulfils the requirements and the principles of marriage. Some of Ulama s see that nikah misya>r is  allowed  to  do.  They  argue  that  the  purpose  of  marriage  is  not  only  for  having descendant,  but  also  for  enjoyment  and  happiness.  Ignoring  to  have  kids  in marriage  aim  actually  is  not  a  digression  of  Islamic  rules.  Otherwise,  some  of Ulama strongly  forbid  this  kind  of  marriage  because  it  does  not  actualize  the
interest  of  marriage  that  is  to  have  posterity.  However,  in maqa> ṣ id  al-a ṣ liyyah (primary  purpose  of syari’ah )  and maqa> ṣ id  al-tab’iyyah (secondary  purpose  of syari’ah ) view , nikah misya>r should be banned because it clearly infringes the will of The Lawmaker, al-Syâri’ (Allah).
Keywords: Nikah misya>r , maqa> ṣ id  al-a ṣ liyyah , maqa> ṣ id  al-tab’iyyah ,  will  of  al- Syâri’, marriage

## A. Pendahuluan
Perkembangan  pemikiran  dalam hukum  Islam  selalu  sejalan  dengan perkembangan  zaman  dan  kondisi  yang mengitarinya. Hal ini merupakan sebuah kewajaran  dan  keharusan  karena  setiap kondisi  dan  permasalahan  hukum  yang baru  selalu  membutuhkan  jawaban  dan solusi  hukum  untuk  menjawabnya. Kondisi  ini  meliputi  semua  bidang hukum  dalam  fikih  Islam  yang  meliputi ibadah,  muamalah, munakat ,  waris, jinayat , dan siyasah Islam.
Salah  satu  permasalahan  hukum yang  muncul  dan  dibicarakan  oleh ulama  di  era  kontemporer  ini  adalah praktek  nikah misya>r yang  terjadi hampir  di  seluruh  wilayah  Islam, khususnya di Timur Tengah. Pernikahan seperti  ini  dilakukan  dengan  motivasi yang  bermacam-macam  dan  berbagai kalangan, baik pekerja, pejabat, mahasiswa,  dan  sebagainya.  Menurut berita yang diturunkan Republika tanggal  30  Oktober  2015,  Konsultan keluarga,  Nasser  Al-Tubaiti,mengatakan bahwadi  Arab  Saudi  nikah  dengan model misya>r ini sudah tren di kalangan masyarakat  di  sana  karena  ketiadaan biaya untuk memenuhi standar pernikahan  biasa.  Hal  ini  tidak  hanya diinginkan oleh laki-laki, tetapi kalangan perempuan  juga  punya  harapan  besar untuk dinikahi, walaupun dengan kerelaan  untuk  tidak  dinafkahi. 1 Tidak mustahil  praktek  nikah  seperti  ini  juga akan  menjadi  tren  di  kalangan  umat Islam  di  seluruh  dunia,  termasuk Indonesia.  Praktek  nikah  semacam  ini apabila  dilihat  dalam  kitab-kitab  fikih
klasik memang tidak ditemukan jawaban yang  jelas  dan  tidak  pernah  dibahas. Tidak  adanya  pembahasan  yang  secara spesifik menyangkut persoalan ini barangkali  karena  persoalan  ini  tidak pernah  terjadi  pada  masa  sebelumnya. Dilihat dari sisi akad dan apa yang mesti dipenuhi dalam sebuah akad pernikahan, sepertinya  model  pernikahan  seperti  ini sudah  memenuhi  syarat  dan  rukun pernikahan  ( syuru>t} al-in’iqa>d )  dan  tidak ada yang dikurangi.
Seseorang yang melakukan nikah misya>r selalu  mengikuti  ketentuan- ketentuan  syarat  dan  rukun  nikah sebagaimana  diatur  dalam  kitab  fikih, sehingga  agak  membingungkan  ketika keabsahan nikahnya dipersoalkan.
Namun  di  sisi  lain,  pernikahan  yang dilakukan  tidak  seperti  pernikahan  pada umumnya.  Hal  ini  terlihat  dari  tujuan dilakukannya pernikahan ini yang hanya mengedepankan sisi-sisi yang menyenangkan  dari  sebuah  pernikahan, lebih  khususnya  untuk  menghalalkan hubungan  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan. Adapun tujuan utama
( maqa>s}idal-as}liyyah ) dari
sebuah pernikahan bukanlah tujuan yang hendak diwujudkan,  yaitu  untuk  mendapatkan keturunan. Dengan mengutip hadis Nabi saw  yang  memerintahkan  menikah  dan memperbanyak  keturunan, 2 al-Sarakhsi, ulama terkenal mazhab Hanafî, mengatakan bahwa kelangsungan kehidupan  generasi  sampai  hari  kiamat, khususnya  generasi  orang-orang  yang alim  dalam  agamanya,  adalah  dengan melangsungkan pernikahan dan berketurunan. 3 Maksud  yang  sama  juga
dikemukakan  oleh  al-Nawawi,  tokoh utama dalam mazhab al-Sy a> fi’i. 4
Persoalannya muncul ketika nikah  dijadikan  alat  untuk  meraih kesenangan  biologis  tanpa  memikirkan dampak  yang  lebih  jauh  dari  sebuah pernikahan. Bahkan dalam model pernikahan seperti ini juga  tidak menimbulkan  hak  dan  kewajiban  suami istri layaknya pernikahan menurut lazimnya.  Seorang  suami  tidak  wajib menafkahi istrinya, dan kalaupun dibutuhkan,  hal  itu  hanya  sebuah kebolehan saja. Yang paling penting dari pernikahan  ini  hanyalah  pemenuhan kebutuhan  biologis pasangan suami  istri itu,  sedangkan  akibat  hukum  lainnya dari  pernikahan  ini  ditanggung  oleh masing-masing pihak.
Dilihat dari sisi syarat dan rukun, memang  tidak  ada  yang  dilanggar, namun ketika dikaji lebih jauh, konsekwensi  pernikahan  tidak  hanya sampai  kepada  pemenuhan  kebutuhan biologis semata. Persoalan hukum melakukan  nikah misya>r ini  sudah diperdebatkan  oleh  ulama.  Di  antara tokoh  yang  membolehkannya  adalah Yusuf  al-Qaradawi,  karena  menurutnya tidak  ada  unsur-unsur  akad  dan  tujuan nikah  yang  dilanggar.  Sedangkan  ulama lainnya,  seperti  Wahbah  al-Zuhaili, melarang pernikahan ini, karena kehalalan  nikah  tidak  hanya  dilihat  dari terpenuhinya  unsur-unsur  akad,  tetapi juga harus melihat tujuan dari dilangsungkannya  pernikahan  secara utuh.
Apabila  dihubungkan  dengan kajian maqa>s}idal-syari’ah yang  salah satu  bagiannya  membicarakan  tentang maqa> ṣ id  al-a ṣ liyyah (tujuan  utama)  dari setiap  ketentuan-ketentuan  Allah  SWT dan Rasul-Nya dan maqa> ṣ id al-tab’iyyah
(tujuan-tujuan  tambahan),  maka  Allah SWT  dan  Rasul-Nya  menghendaki terwujudnya  kedua  tujuan  itu,  terutama sekali maqa> ṣ id  al-a ṣ liyyah .  Dalam konteks maqa> ṣ id  al-a ṣ liyyah dan
maqa> ṣ id  al-tab’iyyah inilah  praktek nikah misyâr ini  akan  dikaji,  sehingga dimungkinkan untuk memberikan jawaban  yang  sesuai  dengan  keinginan Allah  SWT  yang  sesungguhnya  dalam sebuah  pernikahan.  Tulisan  ini  juga sekaligus  ingin  mengkomparasikan  dua kecenderungan  pemikiran  hukum  ulama yang  berseberangan  dalam  menetapkan hukum nikah misyâr ini.
B. Maqa> Maqa> Maqa> Maqa> ṣ id  al id  al id  al id  al----aaaa ṣ liyyah liyyah liyyah liyyah dan Maqâ Maqâ Maqâ Maqâ ṣ id id id id al al al al----Tab'iy Tab'iy Tab'iy Tab'iyyyyyah ah ah ah Maqa> ṣ id al-a ṣ liyyah dan maqa> ṣ id al-tab’iyyah merupakan  bagian  penting yang  dibicarakan  dalam  teori maqa>s}id al-syari>‘ah .  Pembicaraan  seputar  ini amat  penting  karena  setiap  ketentuan Allah  SWT  dan  Rasul-Nya  diyakini mempunyai tujuan yang hendak diwujudkan  dan  diinginkan  oleh  Allah SWT.  Menurut  Wahbah  al-Zuhaili maqa>s}id  al-syari>‘ah adalah  makna- makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap  hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau  bisa  juga  didefinisikan  dengan tujuan  akhir  dari  syariat  Islam  dan rahasia-rahasia  yang  ditetapkan  oleh al- Sya>ri' pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya. 5 Dalam  hal  ini  tujuan hukum Islam itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di  dunia  dan  akhirat.  Ulama-ulama sebelumnya  sudah  menyimpulkan  hal- hal  yang  harus  dijaga  dan  dipelihara untuk  mewujudkan  kemaslahatan  itu, yaitu  kemaslahatan al-di>n (agama), al- nafs (jiwa), al-nasb (keturunan), al-‘aql (akal),  dan  kemaslahatan al-ma>l (harta) yang diistilahkan oleh ulama dengan al- d}aru>riyya>t  al-khamsah .  Pemeliharaan kelima  hal  di  atas  dibagi  pula  sesuai dengan  tingkat  kebutuhan  dan  skala prioritas  yang  mencakup  pemeliharaan dalam  bentuk al-d}aru>riyyah ,  sebagai prioritas  utama,  pemeliharaan  dalam bentuk al-h}a>jiyyah ,  sebagai  prioritas kedua,  dan  pemeliharaan  dalam  bentuk
al-tah}si>niyyah , sebagai prioritas ketiga. 6
Setiap  perintah  dan  larangan yang  terdapat  dalam  nash  mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk
mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan.
Menurut ‘Izz  al-Di>n  ibn  ‘Abd  al-Sala>m (w.  660  H),  sebagaimana  dikutip  oleh ‘Umar ibn Salih ibn ‘Umar, jika sesuatu disuruh mengerjakan, berarti di dalamnya  terkandung  tujuan  untuk mewujudkan  kemaslahatan.  Sebaliknya jika  dilarang,  berarti  di  dalamnya terkandung sebuah kemafsadatan.
Akibat  hukumnya,  perbuatan  yang diperintahkan akan menghasilkan hukum  wajib, mandub ,  atau  mubah. Sedangkan perbuatan yang dilarang akan menghasilkan hukum haram dan makruh. 7
Menurut al-Sya>t}ibi (w.  790  H), ketika  ada perintah ( al-amr ) dan dengan perintah  itu  dilakukan  suatu  perbuatan, maka itulah tujuan Allah SWT. Sebaliknya ketika ada larangan ( al-nahy ) dan dengan  larangan  itu tidak dilakukan suatu perbuatan, maka itu pulalah tujuan Allah  SWT.  Terlaksananya  isi  dari perintah  itu  dan  dengan  berhentinya seseorang  dari  melakukan  hal-hal  yang dilarang  menjadi  tujuan  inti  yang dikehendaki oleh al-Sya>ri’ (Allah SWT). 8 Untuk itu al-Sya>t}ibi (w. 790 H) membuat  dua  persyaratan    agar  kedua kategori  itu  menghasilkan  terealisasinya tujuan  Allah  SWT,  yaitu; pertama , keduanya  ( al-amr  dan  al-nahy )  itu semata-mata perintah atau larangan yang dituju  sejak  awalnya  ( an  yaku>n  kull wa>h}id  minhuma>  ibtida>iyyan ); kedua , perintah  dan  larangan  itu  jelas/tegas  ( an yaku>n
kull wa>hi}d minhuma>
tas}ri>h}an ). 9 Sebagai  contoh  dapat  dilihat dalam QSal-Jum’ah[62]:9:
!"  # $%& '$()  * +($, -." + -/ 0!12 -/ 314
“Hai orang-orang yang beriman, apabila  (kamu)  diseru  untuk melaksanakan  salat  pada  hari Jum’at, maka bersegeralah mengingat Allah SWT dan tinggalkanlah (aktifitas) jual beli,  yang  demikian  lebih  baik bagimu jika kamu mengetahui” Lafaz  ayat  di  atas  mengandung perintah  dan  larangan,  yaitu  perintah untuk  bersegera  mengingat  Allah  SWT (salat  Jumat)  dan  larangan  melakukan jual beli. Menurut al-Sya>t}ibi (w. 790 H), larangan  jual  beli  bukanlah  larangan yang berdiri sendiri sejak awal ( ibtidâ`iy ), tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk segera mengingat  Allah  SWT  (salat  Jum’at). Oleh karena itu larangan jual beli hanya merupakan  tujuan  kedua  dari  ayat  itu. Hal ini tidak sama dengan larangan riba, zina,  dan  lain-lain 10 yang  dari  semula memang  ditujukan  untuk  melarang perbuatan  itu. Larangan  jual  beli di  atas juga  dapat  dimaknai  dengan  larangan melakukan  aktifitas  apapun  yang  dapat menghalangi  seseorang  melaksanakan salat  Jumat,  seperti  bekerja  di  kantor, mengajar, bertani, dan sebagainya. Contoh  lain,  seperti  QS. T{a>ha> [20]:  14 dan QS. al-‘ Ankabu>t [29]: 45: -5  6748&    9    9      : !" ) < : 14 ( “Dirikanlah
salat
untuk mengingat-Ku”. (QS Thaha [20]:
14) A, -5  B./    C1  DE FGHI  8 J,      + -$     !4"     !" !/( +$, ) K4/$ : 45 (
“Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar”. (QS  al-'Ankabut  [29]:
45)
Potongan  ayat  di  atas  mengandung kalimat  perintah  yang  dituju  sejak semula, ( ibtida>iyyan ) yaitu -5
!" (dirikanlah  salat  untuk  mengingat-
Ku) dan itulah perintah yang hakiki yang wajib  hukumnya.  Dalam  kondisi  ini ketika perintah sudah jelas dan tegas dan diketahui  ditujukan  untuk  perintah  itu sendiri  dari  semula,  maka  ia  menjadi tujuan  primer ( maqa> ṣ id  al-a ṣ liyyah )
yang dikehendaki Allah SWT. Sedangkan  sambungan  ayat  “salat  itu mencegah  dari  (perbuatan-perbuatan) keji  dan  mungkar”, merupakan  tujuan sekunder ( maqa> ṣ id  al-tab’iyyah ) yang tidak  menjadi  alasan  semula  dalam memerintahkan salat.
Al-Sya>t}ibi (w. 790 H)
mengemukakan  bahwa  setiap  perintah dan  larangan  Allah  SWT  mempunyai tujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan dan  menghindarkan  dari  kemudharatan, baik  aturan  dalam  bidang  kehidupan dunia  ( al-‘a>diyyah )  maupun  dalam bidang  ibadah  ( al-‘iba>diyyah ).  Namun untuk  mengetahui  maksud  Allah  SWT yang  sebenarnya  perlu  dilihat  terlebih dahulu  apa  tujuan  utama  ( maqa> ṣ id  al- a ṣ liyyah ) dan tujuan tambahan ( maqa> ṣ id al-tab’iyyah )  Allah  SWT  dalam  setiap ketentuan-Nya.
Hukum-hukum yang disyariatkan Allah  SWT,  baik  dalam  hal-hal  yang berhubungan  dengan  kehidupan  dunia ( al-‘a>diyyah )  maupun  dalam  ibadah mempunyai  tujuan  utama  ( maqa> ṣ id  al- as}liyyah ) dan tujuan tambahan ( maqa> ṣ id al-tab’iyyah ). 11 Dua  bentuk  tujuan hukum  ini  menurut  ibn  Taimiyah  (w. 728  H)  mempunyai  hubungan  yang saling mendukung. Menurutnya, maqa> ṣ id  al-a ṣ liyyah akan  melahirkan dan  menetapkan maqa> ṣ id  al-tab’iyyah , dan maqa> ṣ id  al-tab’iyyah itu akan memperkuat dan memelihara
terwujudnya maqa> ṣ id al-a ṣ liyyah . 12
Adapun maqa> ṣ id  al-a ṣ liyyah (tujuan  primer/utama)  dalam  masalah ibadah  adalah  untuk  menghadapkan dan menundukkan  diri  secara  total  kepada Allah  SWT  dalam  kondisi  apapun. Sedangkan  tujuan  lain  yang  mengikuti tujuan  primer  tersebut  ( maqa> ṣ id  al- tab’iyyah )  di  antaranya  adalah  untuk mendapatkan  kedudukan  yang  tinggi  di akhirat,  menjadi  wali  Allah  SWT,  dan lain-lain, yang berfungsi untuk memperkuat dan memotivasi terlaksananya tujuan primer/utama. 13 Salah satu contoh adalah perintah salat.  Pada  paragraf  terdahulu  telah dikemukakan
bahwa tujuan primer/utama salat adalah untuk mengingat  Allah  SWT.  Sedangkan tujuan sekundernya adalah agar seseorang  terhindar  dari  perbuatan  keji dan  munkar.  Di  samping  itu  terdapat tujuan-tujuan  sekunder  lainnya,  seperti untuk  memberi  peluang  beristirahat sejenak  dalam  urusan  dunia,  untuk mendapatkan  rezki  dari  Allah  SWT, memperoleh ganjaran surga, agar terhindar  dari  neraka,  memperoleh keselamatan,  dan  sebagainya.  Secara umum  semua  itu  memang  tujuan  yang mengikuti  tujuan  utama  dan  merupakan faidah dan manfaat dari ibadah, khususnya  salat.  Akan  tetapi  hal  itu hanya  sebagai  tujuan  sekunder  yang mendukung terlaksananya tujuan primer/utama,  yaitu  menundukkan  diri kepada  Allah  SWT  dengan  mengingat- Nya. 14
Dalam  persoalan  ibadah  ini, tujuan  sekunder  memang  ditujukan untuk  memperkuat  dan  memotivasi seseorang  melakukan  ibadah  tersebut. Mengedepankan  tujuan  sekunder  dalam beribadah memang menjadi perbincangan  ulama,  akan  tetapi  pada dasarnya tidak membuat batalnya ibadah seseorang  menurut  ketentuan  hukum Islam (fikih). Misalnya seseorang melakukan salat dhuha untuk mendapatkan  kemudahan  rezki  dari
Allah  SWT,  salat  hajat  untuk  meminta sesuatu  kepada  Allah  SWT,  salat istikharah  untuk  meminta  petunjuk untuk  memilih,  salat  tahajjud  untuk mendapatkan  kedudukan  yang  tinggi  di sisi Allah SWT, berpuasa untuk menghindarkan  diri  perbuatan  tercela, berzakat  untuk  membersihkan  diri  dan harta, dan menunaikan ibadah haji untuk memperoleh  pahala  surga,  dan  lain-lain sebagainya.
Untuk  menjelaskan  hal  yang terkait  dengan  tujuan  pernikahan,  al- Syâthibî (w. 790 H) telah mengemukakan tentang tujuan
disyariatkannya  menikah.  Menurutnya, maqa> ṣ id  al-a ṣ liyyah (tujuan  primer) menikah  adalah  untuk  memperoleh keturunan.  Tujuan  ini  diikuti  oleh tujuan-tujuan sekunder lainnya ( maqa> ṣ id al-tab’iyyah ) seperti mendapatkan ketenangan,  mendapatkan  teman  hidup, saling tolong menolong dalam mendapatkan kebaikan dunia dan
akhirat,  bersenang-senang  dengan  cara yang halal, leluasa memandang keindahan  ciptaan  Allah  SWT  pada  diri seorang  perempuan,  dapat  menjaga  diri dari  syahwat  yang  terlarang,  dan  lain- lain sebagainya. 15
Selanjutnya ia mengatakan bahwa tujuan-tujuan sekunder itu berfungsi  untuk  mengukuhkan  tujuan utama, menguatkannya, memotivasi seseorang  untuk  melakukannya,  agar seseorang bertekad melanggengkan pernikahannya,  dan  dapat  mewujudkan kasih  sayang  dalam  pernikahannya. Tujuan-tujuan  sekunder  itu  memperkuat tercapainya tujuan primer (utama)
pernikahan, yaitu memperoleh
keturunan. 16
Sebaliknya,  ketika  tujuan-tujuan di  atas  tidak  dapat  direalisasikan,  maka hal itu bertentangan dengan tujuan Allah SWT  ( qas}d  al-Sya>ri’ ).  Misalnya,  nikah tahlil yang dilakukan untuk menghalalkan  seseorang  dapat  menikah kembali  dengan  mantan  istrinya  setelah
menjatuhkan  thalaq  tiga,  menurut al- Sya>t}ibi (w. 790 H) merupakan perbuatan yang  bertentangan  dengan  tujuan  Allah SWT  dalam  pernikahan. 17 Hal  ini  juga disampaikan  oleh  ibn  Taimiyah  (w.  728 H).  Menurutnya  tujuan  primer  (utama) sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, sedangkan yang lain hanyalah sebagai tujuan-tujuan sekunder dan berfungsi untuk
menyempurnakan tujuan primer (utama). Oleh karena itu untuk tercapainya tujuan utama  mengharuskan  seseorang  untuk melenggengkan hubungan
perkawinannya,  dan  itulah  tujuan  Allah SWT.  Oleh  karena  itu  nikah  tahlil  yang bertujuan  untuk  menghalalkan  seorang laki-laki dengan mantan istrinya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Sebab, setelah  pernikahan  itu  akan  diiringi dengan perceraian
yang akan
membatalkan  kelanggengan  hubungan pernikahan. 18
Menurut  ibn  Taimiyah  (w.  728 H)  dan  al- Sya>t}ibi (w.  790  H),  hukum nikah  tahlil  sama  dengan  nikah  mut’ah, karena di dalam kedua bentuk pernikahan itu tidak hanya menghilangkan  tujuan  yang  seharusnya ingin  dicapai  oleh  pernikahan,  tetapi juga menghilangkan tujuan-tujuan lainnya. Tujuan utamanya untuk mendapatkan  keturunan,  dan  untuk mencapai  tujuan  utama  tersebut  harus memperhatikan tujuan lain yang mengikutinya, yaitu melanggengkan pernikahan  ( al-dawa>m  waal-baqa>  fî  al- nika>h ). 19
Memahami  jalan  pikiran  di  atas, persoalan  yang  terkait  dengan  urusan muamalah, tujuan sekunder ( maqa> ṣ id al- tab’iyyah ) berpengaruh
kepada penetapan  hukum.  Hal  ini  dibuktikan dengan  dilarangnya  nikah  tahlil  dan nikah mut’ah yang tidak memungkinkan terwujudnya  tujuan  utama  pernikahan. Dengan  demikian  keinginan  menikah untuk  menyakiti  pasangannya,  tidak
dengan  niat  membangun  rumah  tangga bahagia dan langgeng, dan tidak dengan niat  saling  tolong  menolong  dalam urusan  dunia  dan  akhirat,  apalagi  tidak menginginkan  lahirnya  keturunan  dari perkawinan tersebut, tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya menikah.
Argumentasi  yang  dikemukakan,
baik  oleh al-Sya>t}ibi maupun  ibn
Taimiyah  dan  beberapa  ulama  lainnya bukannya  tidak  berdasar.  Hadis-hadis Nabi  SAW  cukup  banyak,  baik  yang memerintahkan pernikahan maupun yang  mengisyaratkan  bahwa  tujuan pernikahan  adalah  untuk  mendapatkan
keturunan.  Bahkan  Nabi  SAW  akan merasa  sangat  bangga  apabila  di  hari kiamat nanti umatnya begitu banyak dari generasi ke generasi. Hadis-hadis tersebut di antaranya adalah:
748  8 M7N O P ! 748  8 Q5 MR : Q%   Q5 J S R - %  18 R : » M B4 G !G$ MU N.1&  F4  -/ VW.%
M U!I  E M!4  XY   Z&
Z& M* O  1$& 3W.[ \ 0F] « ) -[ _ ( 20
“Dari  “Abd  al-Rahman  ibn Yazid  dari  ‘Abdullah,  bersabda Nabi  SAW  kepada  kami,  “wahai para  pemuda,  siapa  di  antara kalian yang mempunyai kesanggupan,  maka  menikahlah, karena  sesungguhnya  menikah itu akan menundukkan pandangan dan dapat memelihara  kehormatan,  tetapi siapa yang belum punya kesanggupan itu, maka hendaklah  ia  berpuasa,  karena
[puasa  itu)  akan  mengekang (nafsu)nya. (HR. Muslim).

## Q5  Mb[  O  Ac$  8
: F] M- %  18 R J S de   # 0A] Qc& : 4S  d6 bf[E K g! h M] N,i&  M7,  9     M bQj Q5 : » 9 « k M_& '1 l _,  k Qc& M'l l _, : » ] N, -m -/O 0!n/  d6Z& « ) _ O o

## Jp[  qI
Jc14 ( 21
“Dari  Ma’qal  ibn  Yasar  ia berkata,  telah  datang  seorang laki-laki  menghadap  Rasulullah
SAW dan berkata,
“sesungguhnya  saya  jatuh  hati kepada  seorang  wanita  yang cukup  terpandang  dan  cantik, tetapi  ia  mandul,  apakah  saya boleh  menikahinya?”.Nabi  SAW menjawab, “tidak boleh”. Kemudian (kali kedua) ia datang lagi namun Nabi tetap
melarangnya,  dan  untuk  ketiga kalinya  ia  datang  lagi  (dan menanyakan  hal  yang  sama), tapi Nabi SAW tetap melarangnya.  Lalu  Nabi  SAW bersabda:  “Nikahilah  olehmu (perempuan)  yang  penyayang dan  subur,  sesungguhnya  aku bangga  mempunyai  umat  yang banyak”. (HR Abu Dawud; hadis dengan  makna  yang  sama  juga dikemukakan  oleh  al-Nasa`i  dan al-Baihaqi).
Q5  8 R  Dr '  s  8 : 18  R  J S  R  Q%  Q5 - % "  :
-/O  0!n/  d6Z& ] N,
/,  9  M'1c  *  -m u  ' 14v!" " 042 v  w M w  0xl" (1&  0y$r  v71% 0'1Y  _!" " P  D$& G  Q5 R : 18 R J S  e   + zO Q5 - % " : 0'n n    K [{ \ 7 ") Jc14 _ ( 22 " Dari  Abi  Umamah  ra  ia
berkata, telah bersabda Rasulullah  SAW,  “menikahlah kalian, sesunguhnya (aku senang)  banyaknya  umatku  pada hari kiamat nanti, dan janganlah kalian  meniru  para  pendeta nashrani (yang tidak mau menikah)”.  Hadis-hadis  seperti ini cukup banyak tetapi ada yang sanad-sanadnya lemah. Al- Syâfi’î rahimahullah berkata bahwa telah sampai kepada kami sabda Nabi SAW yang berbunyi; “barangsiapa  yang  meninggal dunia  tetapi  meninggalkan  tiga orang  anak,  maka  ia  tidak  akan tersentuh  oleh  api  neraka”. (HR Baihaqî).
Hadis-hadis  Nabi  SAW  pada dasarnya adalah untuk menjelaskan ayat- ayat  al-Qur`an  yang  memuat  perintah untuk  menikah,  menikahkan orang  yang belum  menikah,  dan  hal-hal  yang didapatkan  dengan  menikah.  Ayat-ayat tersebut antara lain:
Jm  H/
|}   -/ /  +  -/p  -"48 ~&        -z  F!c& 0-18 03% ) : 32 ( “Dan Nikahkanlah olehmu
orang-orang yang belum mempunyai  pasangan  di  antara kamu  dan  orang-orang  yang sudah pantas untuk menikah dari kalangan  hamba  sahayamu,  jika mereka  dalam  keadaan  miskin, niscaya Allah SWT akan memberikan karunia-Nya berupa kekayaan  untuk  mereka,  dan
Allah  Maha  Luas  dan  Maha Mengetahui”. (QS  al-Nur  [24]: 32).
2  +   , -/ 1  /[.  g]  -/[I w   +  g'P  g   -/1O  A$] +! /I.  b*c  bK   C ) *! : 21 (
“Dan  di  antara  tanda-tanda kekuasaan  Allah  adalah  bahwa Ia menciptakan untukmu pasangan  dari  jenismu  sendiri supaya  kamu  dapat  ketenangan, dan  menjadikan  di  antara  kamu rasa  cinta  dan  kasih  sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu sesungguhnya merupakan tanda-tanda (kekuasaan  Allah)  bagi  kaum yang berpikir ”. (QS al-Rum [30] : 21).
-/ O  c ,   2  b7E  bI    -/c2 gxl"  g9] (  O ] O +F[,      c , gF[ g415 -/18  +"     + *Em . ) F[ : 1 ( Hai sekalian
manusia, bertakwalah  kepada  Tuhan-mu yang  telah  menciptakan  kamu
dari  seorang  diri,  dan  dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang  banyak.  dan  bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu  saling  meminta  satu  sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu. (QS al- Nisa`[4]: 1)
Dari  keseluruhan  kutipan  ayat dan  juga hadis-hadis Nabi SAW di atas, dapat  dipahami  bahwa  perintah  Allah SWT untuk  menikah  memang ditujukan untuk  mendapatkan  keturunan  yang banyak  bagi  umat  Islam.  Walaupun secara  eksplisit  QS  al-Nisa`  [4]:  1 sepertinya  hanya  memberikan  informasi terhadap penyebab
manusia berketurunan,  namun  secara  implisit dapat  dipahami  bahwa  menikah  adalah cara untuk melahirkan keturunan. Perintah untuk memperbanyak keturunan dijelaskan oleh Nabi, sebagaimana hadis-hadis yang dikutipkan sebelumnya.
Ayat al-Qur`an, sebagaimana QS al-Rum  [30]:  21,  memang  mengatakan adanya tujuan lain dari pernikahan, yaitu untuk  mendapatkan  ketenangan,  cinta dan  kasih  sayang,  dan  jika  hal  demikan yang  menjadi  tujuan  utama  pernikahan, lalu  untuk  apa  Nabi  SAW  melarang pernikahan  dengan  orang  yang  jelas- jelas  tidak  akan  melahirkan  keturunan? Padahal  ia akan sangat bahagia,  senang, dan  memperoleh  kasih  sayang  dengan orang  itu?  Oleh  karena  itu  ketenangan, kebahagiaan,  cinta  dan  kasih  sayang hanyalah  sebagai  tujuan  lain  (sekunder) dari sebuah pernikahan.
Setelah  melakukan  pembahasan tentang  tujuan  primer/utama  ( maqa> ṣ id al-a ṣ liyyah )  dan  tujuan  sekunder
( maqa> ṣ id  al-tab’iyyah ), al-Sya>t}ibi (w. 790  H)  membuat  klasifikasi  hubungan antara keduanya sebagai berikut: 23
1. Apabila maqa> ṣ id al-tab’iyyah (tujuan sekunder)  berfungsi  sebagai  penguat, penghubung,  dapat  mengukuhkan, dan  diyakini  dapat  menghasilkan maqa> ṣ id al-a ṣ liyyah (tujuan primer/utama),  maka  tidak  diragukan lagi  hal-hal  seperti  itu  merupakan tujuan  yang  dikehendaki  oleh  Allah SWT.  Dengan  demikian  tujuan- tujuan yang menjadi penyebab terlaksananya  tujuan  yang  dikendaki oleh  Allah  SWT  merupakan  tujuan- tujuan  yang  sesuai  dengan  keinginan Allah  SWT.  Misalnya  melakukan salat karena  ingin  mendapatkan rezki dari Allah SWT atau menikah karena ingin hidup dalam rumah tangga yang bahagia.
2. Apabila maqa> ṣ id al-tab’iyyah (tujuan sekunder),  baik  dalam  bidang  ibadah maupun  di  luar  ibadah  menjauhkan seseorang  dari  pencapaian maqa> ṣ id al-a ṣ liyyah (tujuan  primer/utama), maka  hal  ini  bertentangan  dengan tujuan  Allah  SWT.  Oleh  karena  itu sebab-sebab  yang  membawa  kepada kondisi  ini  dipandang  tidak  sah. Misalnya  mencuri  air  untuk  berwudu dan melakukan nikah tahlil dan nikah mut’ah.
3. Apabila maqa> ṣ id al-tab’iyyah (tujuan sekunder)  tidak  berfungsi  sebagai penguat, tidak pula sebagai penghubung, namun ia tidak menjauhkan dari pencapaian maqa> ṣ id al-a ṣ liyyah (tujuan  primer/utama), maka maqa> ṣ id al-tab’iyyah seperti ini dapat  dilakukan  dalam  persoalan- persoalan di luar ibadah.
C. Nikah Misyâr Misyâr Misyâr
Misyâr dalam Kajian
Maqa> Maqa>
Maqa> Maqa> ṣ id  al id  al id  al id  al----A A A A ṣ liyyah liyyah liyyah liyyah dan Maqa> Maqa> Maqa> Maqa> ṣ id id id id al al al al----T T T Tab ab ab ab’’’’iyyah iyyah iyyah iyyah Yusuf  al-Qaradawi  merupakan salah seorang ulama yang membolehkan nikah misya>r . Menurutnya nikah
misya>r memang tidak dapat didefinisikan secara  jelas,  tetapi  sudah  dipraktekkan oleh  banyak  orang  dari  dulu  sampai sekarang.
Terma nikah
misyar merupakan  istilah  ‘amiyah  (populer) yang  dipakai  oleh  masyarakat  di kawasan Teluk Timur Tengah.
Pendapatnya  yang  membolehkan  nikah misya>r juga  bukan  bermaksud  untuk menganjurkan  pernikahan  seperti  itu terjadi, tetapi hanya sekedar memberikan  jawaban  terhadap  kondisi yang  sudah  sering  terjadi. 24 Walaupun tidak  memiliki  definisi  yang  baku  dan disepakati,  Yûsuf  al- Qaradawi mencoba mendefinisikan dengan
sebuah
pernikahan  di  mana  suami  mendatangi kediaman  istri  dan  istri  tidak  berpindah hidup  bersama  di  rumah  suami. 25 Dari definisi  ini  yang  dimaksud  adalah  tidak adanya  tanggungjawab  suami  untuk menyediakan fasilitas rumah dan sebagainya  bagi  istri  yang  dinikahinya dengan  cara misya>r ini,  dan  secara umum  suami  tidak  perlu  memberikan nafkah, giliran bermalam, dan sebagainya. 26
Apabila  definisi  di  atas  tidak tidak  diklarifikasi  dengan  benar,  maka jika dihubungkan dengan tradisi pernikahan  di  Minangkabau  secara umum,
maka tentunya
tradisi masyarakat Minangkabau termasuk kategori  nikah misya>r .  Hal  ini  karena suami-suami  di  Minangkabau  pada umumnya  tidak  membawa  istrinya  ke rumah  yang  sudah disiapkannya,  namun dialah  yang  datang  ke  rumah  istrinya. Oleh  karena  itu  lanjutan  penjelasan  dari definisi  tersebut  perlu  dijelaskan  agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami  tradisi  pernikahan  yang terjadi di Minangkabau Sumatera Barat. 27 Dalam  hal  ini  Wahbah  al- Zuhaili menyempurnakan definisi tersebut  dengan  mengatakan  bahwa nikah misya>r adalah  sebuah  pernikahan dengan  seorang  perempuan  kedua  yang di mana si perempuan bersedia
mengalah  untuk  tidak  mendapat  haknya dalam  hal  pembagian  waktu  dan nafkah. 28 Walaupun demikian, pengertian ini mungkin belum sepenuhnya  sempurna,  karena  alasan pernikahan misya>r ini  bukan  hanya karena  menjadi  istri  kedua  saja  dan seterusnya,  namun  dapat  juga  berlaku untuk  pernikahan  yang  pertama.  Oleh karena itu pengertian nikah misya>r yang agak  sempurna  menurut  penulis  adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki  dan  perempuan  dan  dengan sukarela  kedua  pihak  tidak  saling menuntut  hak  dan  kewajiban  masing- masing  sebagaimana  lazimnya  dalam pernikahan normal.
Terjadinya  nikah  dengan  cara misya>r ini  bermula dari adanya pekerja- pekerja  industri  yang  datang  dari  luar daerah  dan  bermukim  di  sana  untuk waktu  yang  lama.  Kebutuhan  mereka akan  sosok  seorang  istri  membuat mereka  melakukan  pernikahan  seperti ini  dengan  perempuan  setempat.  Dalam istilah lain, Sapri Ali memberikan istilah “nikah  wisata”  untuk  model  pernikahan seperti  ini.  Hal  ini  karena  nikah  ini biasanya dilakukan oleh para pelancong, tentara, dan pelajar asing untuk menjaga dirinya  dari  fitnah.  Agenda  utamanya hanyalah  pemuasan  nafsu  birahi  yang halal,  sekaligus  trik  untuk  menghindari perzinaan.  Nikah  semacam  ini  menurut Sapri  sudah  dilakukan  di  Indonesia, misalnya di kawasan Puncak Bogor dan Bali  yang  biasanya  dilakukan  oleh pelancong dari Timur Tengah. 29
Adapun  dari  pihak  perempuan, menurut  al-Qaradawi,  pada  mulanya juga  diawali  dengan  adanya  seorang janda  muda  di  dekat  tempat  tinggalnya yang  kematian  suami  dan  memiliki  dua anak.  Kondisinya  yang  masih  muda dan dengan  harta  warisan  yang  mencukupi untuk dirinya dan anaknya menimbulkan kehawatiran pada dirinya apabila kondisinya  itu  berpotensi  menimbulkan fitnah  bagi  diri  dan  keluarganya.
Kemudian  ia  menikah  dengan  seorang pria  dan  hanya  bertemu  sesekali.  Tidak ada  nafkah  materi  yang  diberikan  oleh suaminya karena  ia  memiliki  harta yang cukup. 30 Dengan  demikian  motivasi pernikahan  yang  dilakukannya  hanya untuk
menjelaskan
status, menghilangkan fitnah, memenuhi kebutuhan  biologisnya  sebagai  seorang perempuan yang masih muda, serta tidak bermaksud lebih dari itu. Walaupun  penyebab  awalnya  di antaranya adalah karena alasan-alasan di atas,  namun  dalam  perkembangannya alasan-alasan  melakukan  nikah misya>r tidak hanya sekedar menjadi istri kedua, menjanda,  menjadi  pekerja  yang  jauh dari  istrinya,  dan  sebagainya,  tetapi sudah  dilakukan  secara  umum  oleh berbagai  kalangan.  Termasuk  dalam  hal ini  adalah  nikah misya>r yang  dilakukan oleh  mahasiswa-mahasiswa  yang datang dari  berbagai  negara  dan  melakukan pernikahan  dengan  sesama  mahasiswa tanpa  adanya  hak  dan  kewajiban  yang biasa  timbul  dari  sebuah  pernikahan. Pernikahan mereka biasanya akan berakhir  dengan  berakhirnya  masa  studi mereka  di  negara  tertentu.  Inilah  yang terjadi  di  negara-negara  Timur  Tengah, dan  pada  akhirnya  juga  terjadi  di Indonesia.
Menurut Yûsuf al-Qaradawi, nikah misya>r adalah nikah yang dilakukan  dengan  mengikuti  aturan agama  secara  penuh  dalam  masalah pernikahan,  yaitu  memenuhi  syarat  dan rukun  nikah.  Bedanya  dengan  nikah yang  biasa  dilakukan  adalah  adanya tana>zul (kerelaan)  dari  istri  terhadap sebagian  hak  yang  mesti  diterimanya, seperti hak mendapatkan tempat tinggal, hak  nafkah,  dan  hak  untuk  selalu bersama  suaminya,  baik  disebutkan dalam  akad  ataupun  tidak  disebutkan. Pernikahan  seperti  ini  biasa  dilakukan oleh  seorang  laki-laki  dengan  istri kedua, ketiga, atau istri keempatnya. 31 Pada  prinsipnya,  dengan
pernikahan  ini  masing-masing  pihak tetap hidup sendiri-sendiri dan melakukan  hubungan  suami  istri  ketika mereka menginginkannya. Namun seperti  disebutkan  sebelumnya,  tidak mesti  alasan  pernikahan  ini  untuk melakukan  poligami  saja,  tetapi  juga berlaku  untuk  pernikahan  yang  pertama kalinya.
Dengan  demikian,  dalam  nikah misya>r ada  syarat-syarat  tertentu  yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak terutama  dalam  bentuk  membatasi  hak dan kewajiban  masing-masing, terutama membatasi  hak  istri.Tetapi  ada  satu  hal yang  tidak  dijadikan  syarat,  yaitu berhubungan suami istri ( al-wat}’ ), karena  mempersyaratkan  yang demikian mengakibatkan pernikahan yang
dilakukan menjadi batal. 32
Yûsuf  al-Qaradawi  mengakui, bahwa nikah yang semacam ini bukanlah  nikah  yang  dianjurkan  dalam Islam,  tetapi  bukan  berarti  tidak  boleh dilakukan.Menurutnya, orang-orang yang menentang dilangsungkannya nikah misya>r ini  beralasan  bahwa  nikah semacam  ini  tidak  dapat  memenuhi tujuan dilaksanakannya perkawinan secara  syarak,  karena  hanya  bertujuan untuk  melampiaskan  hawa  nafsu  dan mencari  kesenangan  semata.Sedangkan dalam  Islam,  tujuan  nikah  adalah  untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia,  di  samping  sebagai  sarana untuk  mendapatkan  ketenangan  dan kasih  sayang.Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Imam Aẖmad, bahwa pernikahan  yang  hanya  berlangsung selama  beberapa  hari  saja  bukanlah termasuk  nikah  yang  dimaksud  dalam ajaran Islam. 33
Ulama  yang  membantah  bahkan melarang  nikah misya>r ini,  di  antaranya Wahbah  al-Zuhaili.  Menurutnya  nikah misya>r adalah pernikahan yang kehilangan fungsi pendidikan ( tarbiyah ), pemeliharaan ( ri'a>yah ), kemuliaan ( isyra>f ),  dan  kemanusiaan  ( inas ) .  Laki-
laki  dan  perempuan  tidak  lagi  memiliki tanggungjawab satu sama lain sebagaimana  diajarkan  dalam  Islam. Lebih  lanjut  Wahbah  mengemukakan bahwa sebuah perkawinan tidak semata- mata memenuhi syarat legal formal saja, atau  pemenuhan  syahwat  sesuai  dengan tuntunan syara', tetapi perkawinan merupakan  ikatan  yang  agung  ( mis>aqan gali>z}an ).  Oleh  karena  itu  sesuai  dengan metode sadd  al-z\ari>'ah ,  perkawinan semacam  ini  harus  dilarang  demi terpeliharanya nasab kemuliaan keturunan. 34 Dengan  demikian  Wahbah sepertinya lebih mempertimbangkan resiko yang bakal muncul, dan untuk itu ia  memutuskan untuk  mengambil resiko yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan resiko  yang  ditimbulkan  oleh  nikah misyâr ini  ( al-akhdz  bi  akhaff  al- d}ararain ).
Adapun  Yusuf  al-Qaradawi,  ia mengatakan  bahwa  kebolehan  nikah misya>r ini  disebabkan  oleh  desakan kebutuhan, akibat perkembangan sosiologis masyarakat, dan karena berubahnya kondisi zaman yang dihadapi. 35 Walaupun  nikah  seperti  ini dibolehkan,
Yûsuf al-Qaradawi menyarankan  supaya  nikah  seperti  ini tercatat  agar  hak-hak  berumah  tangga lebih terjamin
dan lebih bertanggungjawab  untuk  masa  depan yang  lebih  baik.  Pencatatan  nikah  ini juga  berguna  dalam  menetapkan  nasab anak  [jika  dalam  pernikahan  tersebut melahirkan  anak]  dan  dalam  masalah kewarisan.Hubungan nasab, yang berimplikasi kepada kewarisan, menurut Yusuf al-Qaradawi tidak bisa di- tana>zul - kan, 36 walaupun dalam hal ini penekanan  tujuan  nikah misya>r tidak diarahkan untuk memenuhi tujuan utama pernikahan,
yaitu mendapatkan
keturunan.
Dari  pernyataan  al-Qaradawi  di atas, sepertinya nikah misya>r ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan  dengan  nikah  sirri,  yaitu
nikah  yang  tidak  dicatatkan  sesuai prosedur  negara.  Nikah  semacam  ini tidak  mendapat  legitimasi  dari  hukum yang  berlaku  di  berbagai  negara  Islam, termasuk Indonesia. Menurut Muẖammadong, pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan izin
melakukan  hubungan  seksual  antara seorang  laki-laki  dan  perempuan  secara halal, tetapi lebih jauh untuk memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan terhadap hasil persetubuhan, memenuhi kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, status sosial, serta memelihara  hubungan  baik  dengan kerabat. 37
Perkawinan  yang  dilakukan  di luar ketentuan perundang-undangan akan  menghasilkan  banyak  masalah.  Di antaranya  tidak  adanya  kejelasan  akan status  anak,  tidak  adanya  jaminan hukum  untuk  saling  mewarisi,  nasab yang  tidak  diakui  secara  hukum,  tidak adanya  jaminan  nafkah,  keadilan  bagi perempuan,  masalah  psikologis  dan sosiologis,  masa  depan  yang  tidak  jelas bagi anak-anak 38 dan sebagainya.
Menurut  Yûsuf  al-Qaradhâwi, suatu  pernikahan  yang  dilangsungkan tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan  keturunan,  sebab  ketika ada  seorang  laki-laki  yang  menikah dengan perempuan  yang sudah tua, atau menikah dengan perempuan yang diketahui  mandul,  tentu  saja  tujuan pernikahan itu bukan
untuk mendapatkan  keturunan.  Begitu  juga dengan  banyaknya  orang  yang  menikah tetapi  tidak  mendapatkan  keturunan, walaupun  mereka  sudah  berusaha  untuk itu,  tetapi  terkadang  mereka  tidak mendapatkan keinginannya.
Lalu, apakah dengan tidak tercapainya mendapatkan  keturunan  pernikahan  itu dikatakan  tidak  dapat  mewujudkan tujuan  pernikahan? 39 Lebih  lanjut  ia mengatakan  bahwa  pernikahan  dengan
tujuan mencari kenikmatan dan kepuasan  bukanlah  tujuan  yang  jelek dan  hina,  bahkan  hal  itu  termasuk  salah satu tujuan nikah. Itulah sebabnya dalam nikah misya>r tidak boleh mempersyaratkan
terhalangnya hubungan  suami  istri. 40 Di  sini  terlihat bahwa ia tidak tidak mempertimbangkan ketercapaian  tujuan  utama  pernikahan, tetapi  mengarahkan  kepada  tujuan- tujuan  lainnya,  yang  menurut  mayoritas ulama  merupakan  tujuan  yang  hanya mengikuti tujuan utama tersebut.
Berdasarkan polemik hukum melakukan  nikah misya>r di  atas,  maka ada  beberapa  hal  yang  perlu  dianalisis, yaitu; pertama dari sisi tujuan nikah; dan kedua  dari  sisi  dampak  negatif  yang ditimbulkan oleh kebolehan nikah misya>r ini.
Pertama,  dilihat  dari  sisi  tujuan nikah,  para  ulama  telah  sepakat  bahwa maqa>s}idal-a ṣ liyyah (tujuan primer)
sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, sedangkan tujuan-tujuan  lainnya  hanyalah  sebagai maqa>s}id  al-tab’iyyah (tujuan  sekunder). Hal  ini  didukung  oleh  firman  Allah dalam surat al-Nisa` ayat 1 yang artinya, ”Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan  kamu  dari  seorang  diri, dan  dari  padanya  Allah  menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang  biakkan  laki-laki  dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling  meminta  satu  sama  lain,  dan (peliharalah)  hubungan  silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi  kamu " . Demikian  juga  dalam salah  satu  hadis  Nabi  SAW  tetang perintah menikah ini disebutkan;
" Nikahilah  olehmu  (perempuan)  yang punya  perasaan  sayang  dan  subur (berkemungkinan  punya  anak)".  Oleh karena  itu  agak  sulit  untuk  mengakui kebolehan  nikah misya>r ini,  karena
maqa> ṣ id  al-a ṣ liyyah (tujuan  primernya) bukan  untuk  memperoleh  keturunan, tetapi lebih ditujukan untuk mendapatkan  kenikmatan  seksual  dan kepuasan. Adapun ulama yang membolehkan  mengatakan  banyaknya pernikahan  yang  tidak  menghasilkan maqa> ṣ id  al-a ṣ liyyah (tujuan  primer tersebut), tetapi  yang jelas niat menikah haruslah  untuk  mencapai  tujuan  primer itu.  Hal  ini  sama  saja  dengan maqa> ṣ id al-a ṣ liyyah (tujuan-tujuan primer) lainnya  dalam  berbagai  bidang  hukum Islam yang terkadang juga tidak terwujud secara sempurna, namun hal itu bukan untuk menafikan atau mengabaikan maqa> ṣ id al-a ṣ liyyah (tujuan primer)  tersebut.  Oleh  karena  itu  dilihat dari  sisi  ini  agaknya  pendapat  yang membolehkan  praktek  nikah misya>r ini kurang memperhatikan maqa> ṣ id al- a ṣ liyyah (tujuan primer) yang dikehendaki oleh al-Sya>ri' dalam mensyariatkan pernikahan.
Kedua,  dilihat  dari  sisi  dampak yang  ditimbulkan  oleh  nikah misya>r ini tentu  saja  akan  menimbulkan  pengaruh negatif  terhadap  ketentuan  pernikahan dalam  Islam.  Seorang  suami  tentu  akan senang  dengan  terbebasnya  dirinya  dari tanggungjawab nafkah terhadap istrinya. Pernikahan  yang  seperti  ini  memang terkesan  hanya  untuk  melampiaskan hawa nafsu saja, dan jika ini dibolehkan akan berakibat banyaknya terjadi pernikahan tanpa ada rasa tanggungjawab. Apalagi tidak ada kriteria  tertentu  yang  dibuat  oleh  ulama mana pun berkenaan dengan orang yang dibolehkan  menikah dengan cara  seperti ini,  seperti  persyaratan  umur,  kondisi  si pelaku,  kondisi  masyarakat,  kondisi tempat, dan sebagainya. Artinya, sepertinya semua orang dengan usia dan kondisi apapun dibolehkan melakukannya.  Apabila  pendapat  yang membolehkan ini diterima, maka aturan- aturan Islam, sebagai akibat dari sebuah pernikahan,  tidak  akan  berguna  sama
sekali.
Ketidaksesuainnya dengan tujuan al-Sya>ri' dalam mensyariatkan nikah dan terabaikannya  aturan-aturan  pernikahan secara  umum,  tentu  harus  diantisipasi dengan  melarang pernikahan misya>r ini. Suatu  perbuatan  yang  pada  dasarnya dibolehkan,  tetapi  mengandung  akibat- akibat  negatif  bila  dilakukan,  menurut teori sadd  al- ẓ ari>'ah , harus  dicegah. Pencegahan  ini  akan  menghasilkan berjalannya  aturan  pernikahan  secara normal dan lebih jauh akan menghasilkan kemaslahatan dalam pernikahan itu. Oleh karena itu, walaupun nikah misya>r ini sering terjadi di  Timur  Tengah,  namun  mencegah terulangnya  perbuatan  itu  lebih  baik daripada melegalformalkannya.

## D. Penutup
Pada dasarnya dilihat dari persyaratan legal formal sebuah pernikahan, nikah misya>r tidak ada yang perlu dipersoalkan dalam model pernikahan  seperti  itu,  tetapi  hukum Islam  terkadang  tidak  cukup  hanya dengan  dengan  melihat  legal  formal sebuah akad saja, namun ada ketentuan- ketentuan lain yang tidak kalah pentingnya  dari  itu  yaitu  terpenuhinya apa  yang  diinginkan  oleh  Allah  SWT dalam  setiap  tindakan  hukum  yang
dilakukan  oleh  mukallaf,  khususnya dalam pernikahan.Keinginan Allah SWT dalam  mensyariatkan  pernikahan  adalah untuk melanggengkan
keturunan manusia,  bukan  sekedar  mendapatkan kesenangan  dan  ketentraman  hidup  di dunia ini.Hal ini tergambar dari beberapa  pernyataan  Rasulullah  SAW tentang  pentingnya  keturunan  dalam sebuah  pernikahan.  Dengan  demikian cita-cita  untuk  mendapatkan  keturunan dalam  sebuah  perkawinan  merupakan tujuan  utama  dalam  pernikahan  yang disebut dengan maqa>s}idal-a ṣ liyyah .
Adapun  pendapat  ulama  yang membolehkan berlakunya
nikah
misya>r sebenarnya hanya memperhatikan maqa> ṣ id al-tab’iyyah (tujuan tambahan/sekunder) dari sebuah pernikahan,  yaitu  untuk  memenuhi kebutuhan  seksual  dan  ketenangan semata,  tetapi  kurang  memperhatikan tercapainya maqa> ṣ id  al-a ṣ liyyah (tujuan utama)  dalam  sebuah  pernikahan,  yaitu untuk  mendapatkan  keturunan.  Oleh karena  itu  pendapat  dan  praktek  nikah semacam  ini  tidak  sesuai  dengan keinginan Allah SWT dalam mensyariatkan pernikahan. Dengan demikian,pernikahan dalam bentuk misyar  ini tidak seharusnya diberi ruang secara  praktis,  apalagi  bagi  umat  Islam Indonesia.

## Catatan Akhir:
1 Nasser  Al-Thubaiti,  “Tak  Kuat  Biaya Pria  Saudi  Pilih  Kawin  Kontrak”,  dalam Republika http://www.republika.co.id/berita/internasional/ti mur-tengah/15/10/30/nx1a2x366-tak-kuat-biaya- nikah-pria-saudi-pilih-kawin-kontrak, diakses tgl 24 Oktober 2016
2 Teks hadis dan yang semakna dengan itu selanjutnya dapat dilihat pada Abu> Bakr ‘Abd al- Razza>q  ibn  Huma>m  ibn  Na>fi’  al-Hami>ri  al- Yamani  al-S{an’a>ni, al-Mu ṣ annif  ‘Abd  al-Raza>q al- Ṡ an’a>ni,  (Beirut:  al-Maktab  al-Isla>mi,  1403 H), cet.ke-2, VI: 173; juga A ẖ mad ibn al-Husein
Abu> Bakr al-Baihaqi, Ma’rifah al-Sunan wa al- As\ar, (Pakistan: Ja>mi’ah al-Dira>sa>t al-Isla>miyah, 1991), cet.ke-1, X: 16.
3 Mu ẖ ammad ibn A ẖ mad ibn Abi> Sahl al- Sarakhsi, al-Mabsu> ṭ ,  (Beirut:  Da>r  al-Ma’rifah, 1992), IV: 193.
4 Penjelasan  tentang  tujuan  nikah  ini disampaikannya  dalam  membahas  keharaman melakukan  hubungan  suami  istri  ketika  istri haid.  Di  samping  kondisi  istri  yang  sedang mengeluarkan  darah  kotor,  hubungan  tersebut tidak  akan  mengakibatkan  lahirnya  keturunan yang merupakan tujuan utama pernikahan. Lebih lanjut  lihat Abu>  Zakariya  Mu ẖ yi  al-Di>n  Ya ẖ ya> ibn  Syarf  al-Nawawi>, al-Majmu>’  Syar ẖ al- Mu h a ẓẓ ab  ma’a  Takmilah  al-Subki  wa  al- Mu ṭ i>’i, (Beirut: Da>r al-Fikr, [t.t.]), XVI: 430
5 Wahbah  al-Zuhaili>, U ṣ u>l  al-Fiqh  al- Isla>mi, (Damaskus, Da>r al-Fikr, 1986), cet. 1,II: 1017
6 Ibra>hi>m ibn Mu>sa> al-Lakhmi al-Gharnat}i Abu>  Ish}a>q  al-Sya> ṭ ibi>,  [ditahqiq  oleh  ‘Abdullah Darra>z], al-Muwa>faqa>t  fi>  U ṣ u>l  al-Syari>’ah, (Mesir:  Maktabah  al-Tija>riyah  al-Kubra>,  [t.t.]), II: 8; Abi al-Ma’a>li ‘Abd al-Ma>lik ibn ‘Abdillah ibn Yu>suf al-Juwaini, al-Burha>n fi> U ṣ u>l al-Fiqh, (Beirut:  Da>r  al-Kutub  al-‘Ilmiyah,  1997),  Cet. Ke-1,I: 79-95; juga Abu> H{a>mid Mu ẖ ammad ibn A ẖ mad  al-Ghaza>li>, al-Musta ṣ fa>  Min  Ilm  al- U ṣ u>l, (Qum: Intisya>rat Da>r al- Ẓ akha>`ir, 1368 H), Cet.  Ke-2,II:  286-289;  Abu>  Ha>mid  Mu ẖ ammad bin Ahmad al-Ghaza>li>, Syifa>’ al-Ghali>l fi> Baya>n al-Syabh  wa  al-Mukhi>l  wa  Masa>lik  al-Ta’li>l, (Baghda>d:  Ihya>`  al-Tura>s\  al-Isla>mi>,  1971),  hlm. 160; Fakhr al-Di>n Mu ẖ ammad ibn ‘Umar ibn al- Husein  al-Ra>zi,  [ditahqiq  oleh Ṭ a>ha>  Ja>bir Fayya> ḍ al-‘Alwa>ni>], al-Mah} ṣ u>l  fi>  ‘Ilm  U ṣ u>l  al- Fiqh,.Mesir:  Muassasah  al-Risa>lah,  1968),  V: 160; juga Syiha>b al-Di>n Abu> al-‘Abba>s A ẖ mad ibn  Idri>s  al-Qara>fi ,  Syar ẖ Tanqi>h  al-Fu ṣ u>l  fi> Ikhti ṣ a>r  al-Ma ẖṣ u>l  fi>  al-U ṣ u>l,  (Beirut:  Da>r  al- Fikr, 2004), hlm. 303-304
7 ‘Umar ibn Ṡ a>lih ibn ‘Umar, Maqa> ṣ id al- Syari>’ah  ‘ind  al-Ima>m  ‘Izz  al-Di>n  ibn  ‘Abd  al- Sala>m, (Yordania: Da>r al-Nafa>`is, 2003), cet. Ke- 1, hlm. 186; juga Abu> al-Hasan ‘Ali ibn Abi> ‘Ali Mu ẖ ammad  ibn  Sa>lim  al-Ma’ru>f  bi  Saif  al-Di>n al-A>midi>,  [ditahqiq  oleh  ‘Abd  al-Razza>q ‘Afi>fiy], al-I ẖ ka>m  fi>  U ṣ u>l  al-A ẖ ka>m,  (Riya> ḍ : Da>r  al- Ṡ a>mi’iy,  2003), cet.  Ke-1,  IV: 337;  juga Nu>r al-Di>n ibn Mukhta>r al-Kha>dimi> [selanjutnya disebut  ibn  Mukhta>r  al-Kha>dimi>], ‘Ilm  al- Maqa> ṣ id  al-Syari>’ah,  (Riyadh:  Maktabah  al- Abi>kan, 2001), cet. Ke-1 , hlm. 67.
8 Abu>  Is ẖ a>q  al-Sya> ṭ ibi>, al-Muwa>faqa>t,  II:
393. 9 Ibid.,.  hlm.  393-394;  persyaratan  yang sama  juga  dikemukakan  oleh  Ibn  ‘A>syur, Maqa> ṣ id al-Syari>’ah, hlm. 197. 10 Abu> Is ẖ a>q al-Sya> ṭ ibi>, al-Muwa>faqa>t, II:
393-394.
11 Ibid.,  hlm.  396;  juga  ibn  Mukhta>r  al- Kha>dimi> , ‘Ilm Maqa> ṣ id…, hlm. 69; juga Yu>suf A ẖ mad  Mu ẖ ammad  al-Badawi, Maqa> ṣ id  al- Syari>'ah  'ind  Ibn  Taimiyah,  (Mesir:  Da>r  al- Nafa>`is,  2000),  cet.  Ke-1 ,  hlm.  225;  juga Mu ẖ ammad Ṭ a>hir  ibn  ‘A>syu>r  [ditahqiq  oleh Mu ẖ ammad  al- Ṭ a>hir  al-Maisawi], Maqa> ṣ id  al- Syari>’ah  al-Islamiyyah,  (Yordania:  Da>r  al- Nafa>`is, 2001), cet.ke-2,hlm. 197.
12 Mu ẖ ammad  al-Badawi, Maqa> ṣ id,  hlm. 225.
13 Abu> Is ẖ a>q al-Sya> ṭ ibi>, al-Muwa>faqa>t, II: 398. 14 Ibid.,  hlm.  400;  juga  Mu ẖ ammad  al- Badawi, Maqa> ṣ id, hlm. 226. 15 Abu>  Is ẖ a>q  al-Sya> ṭ ibi>, al-Muwa>faqa>t, hlm. 397.
16 Ibid. 17 Ibid. 18 Mu ẖ ammad  al-Badawi, Maqa> ṣ id,  hlm. 227-228. 19 Abu> Is ẖ a>q al-Sya> ṭ ibi>, al-Muwa>faqa>t, II:
397; Mu ẖ ammad al-Badawi, Maqa> ṣ id, hlm. 227. 20 Muslim  ibn  al-Hajja>j  Abu>  al-Hasan  al- Qusyairi  al-Naisabu>ri>, Musnad  al- Ṣ ahi>h  al- Mukta ṣ ar  bi  Naql  al-‘Adl  Ila>  Rasu>lilla>h  SAW, (Beirut:  Da>r  Ihya>`  al-Tura>s  al-‘Arabi,  [t.t.]),  II: 1019. 21 Abu> Da>wud Sulaima>n ibn al-Asy’as ibn Is ẖ a>q  al-Sajista>ni>, Sunan  Abi>  Da>wud,  (Beirut: al-Maktabah  al-‘A ṣ riyah,  [t.t.]),  II:  220;  Abu> ‘Abd al-Rahma>n A ẖ mad ibn Syu’aib ibn ‘Ali al- Kharasa>ni>  al-Nasa>`i>, Sunan  al- Ṣ ugra>  li  al-Nasa>`i>, (Halab:  Maktab  al-Ma ṭ bu>’a>t  al-Isla>miyah,
1987), VI: 65.
22 A ẖ mad ibn al-Husein ibn ‘Ali ibn Mu>sa> al-Khusrawjirdi>  al-Khurasa>ni>  Abu>  Bakr  al- Baihaqi>, Sunan al-Kubra>, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), cet.ke-3, VII: 125.
23 Abu> Is ẖ a>q al-Sya> ṭ ibi>, al-Muwa>faqa>t, II:
407.  Lihat  juga  Mu ẖ ammad  al-Badawi,
Maqa> ṣ id, hlm. 227. 24 Yu>suf al-Qarada>wi, Fata>wa> al- Mu'a> ṣ irah, III: 287. 25 Yu>suf  al-Qarada>wi, Zawa>j  Misya>r Haqi>qatuh  wa  Hukmuh,  (Kairo:  Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 9.
26 Chomim Tohari, “Fatwa Ulama Tentang Hukum  Nikah  Misyar  Perspektif  Maqashid Shari’ah”,  dalam  jurnal Al-Tahrir  13, 2  (2013), hlm.  209-212.  Pembahasan  dalam  artikel  ini yang  meninjau  eksistensi  nikah  misyar  dari  sisi maqaṣid syariah berbeda dengan tinjauan penulis dalam  persoalan  yang  sama.  Penulis  lebih menekankan  kepada  dua  bentuk  pembagian maqashid  yang  ada  pada  setiap  ketentuan  Allah SWT,  yaitu maqa ṣ id  al-a ṣ liyah  dan  al-tab’iyah, dan  pemaknaan  dari  kedua  istilah  itu  juga berbeda.
27 Bandingkan  dengan  Moh.  Nurhakim dan  Khairi  Fadly,  “Tinjauan  Sosiologis  Fatwa Ulama  Kontemporer  Tentang  Status  Hukum Nikah  Misyar”,  dalam  jurnal Salam  14, 2  ( 2011), hlm. 45.
28 Wahbah  al-Zuh}aili, Tajdi>d  al-Fiqh  al- Isla>mi>, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 176.
29 Sapri  Ali,  “Pernikahan  Wisata”,  jurnal el-Faqih, 1 (2015), hlm. 6-7.
30 Yu>suf al-Qarada>wi, Zawa>j Misya>r, hlm.
9.
31 Yu>suf al-Qarada>wi, Fata>wa> al- Mu'a> ṣ irah, III: 291.
32 Ibid. 33 Ibid., hlm. 294.
34 Wahbah  al-Zuh}aili, Qa ḍ a>ya  al-Fiqh  wa al-Fikr  al-Mu'a> ṣ ir,  (Beirut:  Da>r  al-Fikr,  2006), hlm. 92 35 Yu>suf al-Qarada>wi, Fata>wa> al- Mu'a> ṣ irah, III: 295. 36 Ibid., hlm. 294.
37 Muẖammadong, “Implementasi Pencatatan Pekawinan Pada KUA Kota Makassar (Telaah Undang-undang NO. 1 Tahun 1974)”, Jurnal al-Hikmah XV, 1 (2014), hlm. 70.
38 U.Syafrudin, “Islam dan Budaya
Tentang  Fenomena  Nikah  Sirri,  dalam  jurnal Mahkamah 9, 1 (2015), hlm. 23.
39 Yu>suf al-Qarada>wi, Fata>wa> al- Mu'a> ṣ irah, III: 295. 40 Ibid., hlm. 296.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Sapri.  “Pernikahan  Wisata”. el- Faqih 1, 2015. al-A>midi>,  Abu>  al-Hasan  ‘Ali  ibn  Abi> ‘Ali  Mu ẖ ammad  ibn  Sa>lim  Saif al-Di>n,    ditahqiq  oleh  ‘Abd  al- Razza>q ‘Afi>fi. Al-I ẖ ka>m fi> U ṣ u>l al- A ẖ ka>m.  Riya> ḍ :  Da>r  al- Ṡ a>mi’iy, 2003. al-Badawi,
Yu>suf Ah{mad
Muh}ammad. Maqa> ṣ id  al-Syari>'ah 'ind  Ibn  Taimiyah.  Mesir:  Da>r  al- Nafa>`is, 2000. al-Baihaqi>,  A ẖ mad  ibn  al-Husein  Abu> Bakr. Ma’rifah  al-Sunan  wa  al- Atsar.Pakistan: Ja>mi’ah al-Dirasa>t al-Isla>miyah, 1991.
_______ . Sunan  al-Kubra>.  Beirut:  Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
al-Gaza>li>,  Abu>  Ha>mid  Mu ẖ ammad  bin A ẖ mad,  [ditahqiq  oleh  Ha>mid  al-
Kabisi>y]. Syifa>’  al-Gali>l  fi>  Baya>n al-Syabh  wa  al-Mukhi>l  wa Masa>lik al-Ta’li>l. Baghda>d: Ihya>al-Tura>s\ al-Isla>mi>, 1971. _______ . Al-Musta ṣ fa> Min Ilm al-U ṣ u>l. Qum:  Intisya>rat  Da>r  al-Dzakha>`ir,
1368 H. Ibn ‘A>syu>r, Mu ẖ ammad Ṭ a>hir [ditahqiq oleh  Mu ẖ ammad  al- Ṭ a>hir  al- Maisawi>]. Maqa> ṣ id  al-Syari>’ah  al- Isla>miyyah.  Yordania:  Da>r  al- Nafa>`is, 2001. Ibn ‘Umar, ‘Umar ibn Ṣ a>lih}. Maqa> ṣ id al- Syari>’ah  ‘ind  al-Ima>m  ‘Izz  al-Di>n  ibn ‘Abd al-Sala>m. Yordania: Da>r al-Nafa>`is, 2003. al-Juwaini>, Abi> al-Ma’a>li ‘Abd al-Ma>lik ibn  ‘Abdilla>h  ibn  Yu>suf. Al- Burha>n fi> U ṣ u>l al-Fiqh.Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997. al-Kha>dimi>, Nu>r al-Di>n ibn Mukhta>r. ‘Ilm al-Maqa> ṣ id al- Syari>’ah.  Riya ḍ :  Maktabah  al- Abi>kan, 2001. Mu ẖ ammadong, “Implementasi Pencatatan Pekawinan Pada KUA
Kota  Makassar  (Telaah  Undang- undang  NO.  1  Tahun  1974)”, Jurnal al-Hikmah XV, 1 2014. al-Naisabu>ri>,  Muslim  ibn  al-Hajja>j  Abu> al-Hasan  al-Qusyairi>. Musnad  al-
Ṣ a ḥ i> ḥ al-Mukta ṣ ar  bi  Naql  al-adl Ila>  Rasu>lilla>h  SAW.  Beirut:  Da>r Ihya>` al-Tura>s al-‘Arabi, t.t.. al-Nasa>`i>,  Abu>  ‘Abd  al-Ra ẖ ma>n  Ah}mad ibn Syu’aib ibn ‘Ali al- Kharasa>ni>. Sunan  al- Ṣ ugra>  li  al- Nasa>`i>.Halab:  Maktab  al-Ma ṭ bu>’a>t al-Isla>miyah, 1987. al-Nawawi>, Abu> Zakariya> Mu ẖ yi al-Di>n Ya ẖ ya> ibn Syarf, al-Majmu>’ Syarh} al-Mu ẖ a ẓẓ ab  ma’a  Takmilah  al- Subki  wa  al-Mu ṭ i>’i>.  Jilid  ke- 16.Beirut: Da>r al-Fikr, t.t..
Nurhakim,  Moh.  dan  Khairi  Fadly, “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama
Kontemporer Tentang Status Hukum  Nikah  Misyar”, Jurnal Salam 14, 2, 2011. al-Qarad}a>wi, Yu>suf, Min Hadyi al-Isla>m Fata>wa  Mu'a> ṣ irah.Man ṣ u>rah:  Da>r al-Wafa>`  al- Ṭ aba>'ah  wa  al-Nasyr wa al-Tawzi>', 1994.
_______ .  Dira>sah  fi  Fiqh  Ma>qa> ṣ id  al- Syari>’ah  (Bain  al-Maqa> ṣ id  al- Kulliyyah  wa  al-Nu ṣ u>s}  al- Juz’iyyah.  Beirut:  Muuassasah  al- Risalah, 2008.
_______ . Zawa>j  Misya>r  Haqi>qatuh  wa H{ukmuh. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
al-Qara>fi>,  Syiha>b  al-Di>n  Abu>  al-‘Abba>s Ah}mad ibn Idri>s. Syarh} Tanqi>h al-
Fu ṣ u>l  fi>  Ikhti ṣ a>r  al-Mah} ṣ u>l  fi>  al-
U ṣ u>l. Beirut: Da>r al-Fikr, 2004. al-Ra>zi,  Fakhr  al-Di>n  Mu ẖ ammad  ibn ‘Umar  ibn  al-Husein,  [ditahqiq oleh Ṭ a>ha>  Ja>bir  Fayya> ḍ al- ‘Alwa>ni>]. Al-Mah ṣ u>l  fi>  ‘Ilm  U ṣ u>l al-Fiqh.Mesir:  Muassasah  al- Risa>lah, 1968. al-Sajista>ni>,  Abu>  Da>wu>d  Sulaima>n  ibn al-Asy’as  ibn  Is ẖ a>q, Sunan  Abi> Da>wu>d.  Beirut:  al-Maktabah  al- ‘A ṣ riyah, t.t.. al-Sarakhsi>, Mu ẖ ammad ibn A ẖ mad ibn Abi>  Sahl. Al-Mabsu> ṭ .  Beirut:  Da>r al-Ma’rifah, 1992.
al- Ṣ an’a>ni>, Abu> Bakr ‘Abd al-Raza>q ibn Huma>m  ibn  Na>fi’  al-Hami>ri>  al- Yama>ni>, al-Mu ṣ annif  ‘Abd  al- Raza>q  al- Ṡ an’a>ni>.  Beirut:  al- Maktab al-Isla>mi>, 1403 H.
Syafrudin,  U.,  “Islam  dan  Budaya Tentang  Fenomena  Nikah  Sirri”, Mahkamah 9, 1 2015. al-Sya> ṭ ibi>, Ibra>hi>m ibn Mu>sa> al-Lakhmi al-Garnati  Abu>  Is ẖ a>q,  [ditahqiq oleh ‘Abdullah Darra>z]. Al- Muwa>faqa>t fi> U ṣ u>l al- Syari>’ah.Mesir:  Maktabah  al- Tija>riyah al-Kubra>, t.t..
Tohari, Chomim, “Fatwa Ulama
Tentang  Hukum  Nikah  Misyar Perspektif  Maqashid  Shari’ah”, Jurnal Al-Tahrir 13, 2, 2013. al-Thubaiti,  Nasser,  “Tak  Kuat  Biaya Pria  Saudi  Pilih  Kawin  Kontrak”, dalam http://www.republika.co.id/berita/ internasional/timur- tengah/15/10/30/nx1a2x366-tak- kuat-biaya-nikah-pria-saudi-pilih- kawin-kontrak,  diakses  tgl  24 Oktober 2016. al-Zuh}aili>,  Wahbah. Al-Fiqh  al-Isla>mi wa  Adillatuh.  Damaskus:  Da>r al-Fikr, 1989.
_______ . Qa ḍ a>ya  al-Fiqh  wa  al-Fikr  al- Mu'a> ṣ ir. Beirut: Da>r al-Fikr, 2006. _______ . Tajdi>d al-Fiqh al-Isla>mi>. Damaskus: Da>r al-Fikr, 2000.