JURNAL IEGALITAS T/OLUME 2 NO.T, FEB 2OOg ASPEK POLITIK HUKUM **,
UU NOMOR 38 TAHTIN 1999 TENTANG  PENGEOLAAN ZAKAT
Nur Mohamad  Kasim A. Pendahuluan Sebagaimana diketahui bahwa zakat merupakan  salah safu rukun Islam sekaligus  sebagai pranata sosial keagamaan yang harus ditunaikan bagi kaum Muslimin yang mampu.
Namun kita tidak dapat menutup mata  bahwa  disamping  masih banyak kaum muslimin yang kurang perhatian terhadap aspek sosial juga kurang terencana dan terorganisir secara baik. Hal ini dilangsir dalam suatu musyawarah nasional ulama se Indonesia tahur 1970, bahwa: "amaliyah sosial umat  Islam di lndonesia kurang terorganisfu  dengan
baik. Batrkan  masih  banyak pula yang secara tradisional beranggapan bahwa  masalah sosial seolah-olah hanya  masalah pengurusan  mesjid, madrasah,  zakat fitrah dan anak-anak yatim piatu saja,  sehingga  amaliyah lainnya seperti peningkatan  ekonomi umat, mengangkat derajat fakir miskin dan penanggulangan peng- angguran kurang mendapat perhatian", (Semeniar Manajemen Zakat,1990 : iv). Di sisi lain tidak  kurang pula pemikiramya yar;tg lebih maju yang menyatakan perlunya mewujudkan zakat secara merata dan sungguh- sungguh, karena zakat dapat berperan memecahkan masalrt
Abstrack Zaqat (fithe) is one of the obligatory essential principles  of every moeslim. I! is giving to the person  who is deserved fir it i""ou* despite tithe  is a potential donation  (in particularly n decrease the poverty) also have a role  in solving the citizens,  prob-lem. Using number j8, lggg, zqqat's  processing wilt be more organized, good administration,  so it will be easy in monitoring  and a-ssu.ring the supplying of money which is fair and apportionmeit. So the legitimatingwill get the response and eicouragingfrom moeslim.
Key word:  Law  Politics Aspect,  Laws Number i,g, 1999,  Zaqat Processing.
JURNAL  LEGAUTAS  VOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
kemiskinan,  perbaikan lingkungan hidup, mencerdaskan bangs4
menyediakan sarana pendidikan dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan syari' at Islam.  Antara lain dikemukakan olah AMIDHAN bahwa:"Umat Islam
Indonesia
sebagai kelompok  mayoritas di negeri ini mempunyai  potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna
mening*atkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat. Salah  satu potensi  umat Islam yang dapat digali, dikembangkan dan didayagrurakan adalah dalam penyediaan dana
pernbangunan di bidang sosial
keagamaan yang diperoleh dari pranata sosial keagatnaan yaitu cakat, infaq dan shadaqah dan merupakan alternatif pemecahan
dalam mernberantas kemiskinan yang  masih  menjadi masalah  bangsa dan negara kita", (PPSKZW, 199411995:7).
Pandangan terakhir tersebut memberi isyarat betapa perlunYa
pernikiran aplikatif terhadap  nilai- nilai Islam yang dikembangkan dalam suatu konsep operasional sebagai wujud pengamalan agafiLa datam  kehidupan nyata yang telah demikian  pesatnya mengalami perkembangan dan perubahannya. Pandangan itu pula merupakan indikator di mana reaktualisasi dan reinterpretasi  ajaran Islam di bidang
muamalah  memang  harus dilakukan.
irntot itu perlu dipahami bahwa: "Syari'ah statusnya Qath'iy, seratus persen benar, ia harus diterima apa adany4 tidak  boleh ditambah atau dikurangi, berlaku  sepanjang zatrtar. dalam segala kondisi dan situasi.
Penerapanny4 kondisi dan situasi harus tunduk dan mengik-utinya. Dan perlu ditegaskan di sini, ijtihad  tidak berlaku padanya. Fiqh statusnya Dhanny, ia benar tetapi mengandung kemingkinan yang salal" dan sebaliknya ia  benar tetapi mengandung  kemungkinan yang benar. Hanya saja porsi ke- benarannya lebih dominan. Berbeda dengan Syari'ah, Fiqh penerapannya justru harus mengikuti kondisi dan situasi  sesuai  dengan kemaslahatan dan tuntutan  zatflan", (Ibrahim Husen, Seminar,  1990 : 61).
Dengan kondisi itulah me- ngilhami orang mengemukakan harapannya untuk pengorganisasian dan  pengaturart  zakat  secara  modern sesuai  dengan kondisi Indonesia  dan selanjutnya mendapat responsif dari Lembaga-lembaga  Negara  (Parlemen dan Pemerintah) dalam bentuk lahirnya  Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun di sisi lain, dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 1999 tersebut mengandung polemik (khususnya  dikalangan  umat
Islam) dengan latar belakang bahwa suatu hakurn/peraturan perundang- undangan yang dilahirkan oleh

## JURNAL LEGALITAS VOLUME
2 NO.T, FEB 2OOg
penguasa negara tidak lepas dari muatan-muatan politik hul-um.
B. Pengertian Politik  Hukum Istilah politik hukum merupakan
paduan dari kata "politik,, dan "hukum". Kedua kata ini adalah merupakan pasangan. politik adalah pesan atau pernyataan kehendak pihak penguasa (the rolling class) dan hukum adalah produk politik yang diturunkan dalam berbagai perundang-undangan,
dengan
demikian undang-undang bukanlah
merupakan produk  hukum melainkan produk politik, tetapi hukum diturunkan dari undang-undang. Undang-undang adalah wadah dan hukum adalah norma.  Jadi politik hukum  adalah : pesan-pesan politik dari The Rolling Class  (kelompok penguasa)yang dituangkar/-diwujud- kan dalam bentuk perundang- undangan dan menjadilah norma/- hukum (Muin Fahmal, Materi Kuliah
Tanggal 2I Januari 2000). Selanjutnya pengertian politik hukum dapat dilihat sesuai apa yang akan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: 1. Hartono  Hadisuprapto  (1978: 8) mengemukakan: "Adapun politik hukum di sini hendaknya kita artikan secara pernyataan kehendak  penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahny4 dan mengenai arah ke mana hukum hendak diper- kembangkan".
2. Abdul "*- Garuda Nusantara
(Mahfud, 1998: 9) meng- emukakan bahwa: ,,politik hukum  adalah legal policy yang akan  atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia meliputi: pertam4 pembangunan hukum yang berintikan  pembuatan dan pernbaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat  sesuai dengan kebutuhan; kedu4 pelaksanaan ketentuan hukum
yang telah ada terrnasuk, penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum".
Dari batasan pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses  pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan  sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan"  (Mafhud,
1998 : 9).
C. Zal<at Sebagai Pranata Sosial Keagamaan
l. Kedudukan  dan Hukum Zakat Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang  muslim atau barang yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan  agama untuk  diberikan kepada  yang berhak menerimanya (pasal 1 (2) UU No. 38 Tahun 1999). Zd<at merupakan salah satu rukun Islarn, hal id didasarkan pada hadits Nabi SAW, sebagai
JURNAL  LEGAUTASVOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
berikut: Dari Pada Abu
Abdurrahman, Abdullah bin Umar Al-Chattab, ra.4 ia
berkata: aku telah mendengar Rosulullah  SAW berkata: "Islam itu dibina atas lima: Pengakuan bahwa  tiada  Tuhan melainkan
Allah dan bahwa sesungguhnYa Muhammad itu Pesuruh Allah, mendirikan  shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa Pada
bulan ramadhan ", (HR.  Bukhari dan Muslim).
Huk-um  zakat adalah "Wajib" ditunaikan  oleh umat  Islam Yang mampq kewajiban ini telah
disyariatkan dalam Al-Qur'an
dan Hadits  serta Ijma Para U1ama.
a) Dalil dari Al-Qur'an Di sini dikernukakan  dua aYat sebagai dasar kewajlban zakat, yaitu; l.Dalam Surat 2  : 45, Yang artinya:  "Dirikanlah Shalat  dan
tunaikan zakat...". 2.Dalam  Surat 9 : 103, Yang artinya: "Ambilah zakat darr sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan  mereka...".
b) Dalil dari  Hadits: "Dari Ibnu
Abbas r.a. bahwasanYa Nabi SAW, mengutus Mu'adz ke Yaman dari  Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan
dalam  hadits itu adalah tersebut sabda Nabi SAW:
-r.r*gg,rtoya Allah telah mewajibkan  zakat atas mereka dari harta-hartanya,  diambil dari orang-orang kaYa dan diserahkan  kepada Yag fakir- fakirnya".  Muttafaq Alaih, dan Lafadh ini dalam riwaYat Bukhari (Hassan A, 1969 : 288). c)Dalil berupa Ijma': "AdaPun dalil berupa rjma' adanYa kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Balrkan, Para sahabat Nabi SAW, sePakat untuk  membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikiarl barang  siapa mengingkari kefarduannya berarti dia kafir atau jika sebelumnYa dia merupakan  seorang Muslim yang dibesmkan di daerah Muslim, menurut kalangan para ulama-murtad. KePadanYa diterapkan untuk huku:n- hukum orang murtad. Seorang hendaknya menganjurkan untuk bertobat.  Anjuran itu dilakukan sebanYak tiga  kali'
Jika dia tidak  mau bertobag mereka harus dibunuh",
(Wahbah Al-ZuhailY, 1997:
e0).

## 2.Yang Berhak
MendaPat
Bagian Zal<at
JURNAL LEGALITASVOL(AIE 2 NO.1, FEB 2OO9
Yang berhak  mendapat bagian dari zakat fidasarkan pada Surat 9  : 60, yang artinya:
"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan  Allah  dan orang- orang yang sedang dalam
perjalanan,  sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan
Allah  dan  Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana".Dari ayat tersebut jelas telah ditetapkan bahwa yang  berhak mendapat bagrao dai zakat ada 8 kelompok, yaitu:
l.Orang-orang  fakir,
2.Orang-orang miskin,
3.Amil (pengurus- zakat"
4.Paru muallaf yang pengurus)
dibujuk hatinya,
5. Untuk (memerdekakan  budak),
6. Orang-orang  yang berutang, T.Untukjalan  AflatL dan S.Orang-orang yang sedang dalam  perjalanan.
3.Peranan Zal<at Dalam Menanggulangi Problema Sosial
Secara empiris dapat dikatakan bahwa pada
umunnya latar belakang
t"ryulioyu probtema (ke- jahatan) dalam masyarakat karena  tekanan ekonomi, maka di sini perlu dikemukakan bagaimana peranan zakat (sebagai suatu aset per- ekonomian) dalam me- nanggulangi  beberapa pro- blema sosial tersebut. 'Kesenjangan penghasilan rezeki dasn mata pencaharian di kalangan umat manusia merupakan kenyataan yang tidak  dapat dipungkiri, sehingga mengundang kecem- buruan sosial yang dapat mernicu  pemberontakan antara individu dengan individu dan/ atau kelompok dan sebaliknya. Hal ini didasarkan  pada  asumsi bahwa pihak pemberontak/ pelaku kejahatan morasa dicurangilada haknya pada orang-orang kaya tersebut. Inilah  yang dilansir dalam Surat 51 : 19, yang artinya: "Dan pada harta-harta  mereka ada hak  untuk  orang miskin yang meminta dan orang miskin yang  tidak meminta". Kefarduan zakat merupakan cara yang sangat efektif dalam mengikis kesenjangan dan
kecemburuan  sosial tersebut.
. Zakat sebagai benteng (menjaga dan memelihara) harta bahkan jiwa dari incaran mata dan tangan  para pencuri hal inilah  yang dimaksud
,IURNAL  IEGALITASVOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
dalam hadits Nabi SAW, yang artinya: "Peliharalah harta- harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk (menghadapi)  malapetaka". t Zakat  merupakan  pertolongan bagi orang miskin dan orang- orang yang sangat memerlukan bantuan,  zakat  bisa mendorong
mereka untuk bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan bisa  mendorong  mereka  untuk meraih kehidupan  yang laYak.
Dengan demikian masyarakat akan terlindungi dari PenYakit kerniskinan, dan negara akan terpelihara dari rongrongan
kaum  dhuafa.
. Di dalam Al-Qur'an dikatakan
bahwa  salah stu tujuan zakat adalah " untuk mensucikan jiwa", berarti  melatih did seorang untuk menahan did dari  sikap bakhil, kikir, tamak dan  sebagainya  tennasuk  dari kebiasaan korupsi. Oramg yang menunaikan zakat  karena lahir dari kesadaran akan tanggung jawab
dan memahami hikmah Yang sangat tersirat dibaliknYa maka pasti orang itu akan menahan tangannya dari
melakukan "korupsi", karena "zakat"  dan "korupsi"
merupakan dua  kondisi Yang
IemUeri dampak yang saling
berseberangan (saling bertolak
belakang); bagaikan dua ujung garis lurus  yang tak mungkin bertemu. Demikian statemen- statemen tersebut maka nampak  bahwa zakat merupakan pranata sosial keagamaan, karena zakat merupakan kewajiban yag disyari'atkan untuk ditunaikan setiap individu  yang mampu sekaligus  berperan me- nanggulangi berbagai pro- blema  dalam masyarakat.

## D. Beberapa Politik
Hukum Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999  terdapat  beberapa politik hukum,  namun yang menonjol adalah sebagai berikut:
1. Sebagai langkah ke.bijaksanaan penguasa negara untuk menanggulangi penyimpangan terhadap  ketentuan  agama.
Sebagaimana deiketahui bahwa zakat meruPakan hukum yang disyariatkan sekaligus mengandung  hukum Fiqh  (hasil  ijtihad) para ulam4 yang  berlaku secara universal diseluruh dunia (semua negara). Maka tidak mustahil dalam suatu negara  membuat/- membentuk tersendiri tentang

## JURNAL IEGAUTAS VOLUME 2 NO.T, FEB 2OOg
pengelolaan  zakat yang tidak melenceng/ menyimpang  dari syari'ah yang disesuaikan dengan kondisi/situasi umat Islam di negara  tersebut.
Untuk membuka  pemi- kiran lebih maju tentang pengelolaan zakat dan perlunya  mewujudkan zakat secara merata sesuai dengan ketentuan  agnma. Dengan berdasarkan pasal 29 Undang-
Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah negara
Indonesia  membentuk suatu kebijaksanaan  sebagai  hukxm nasional yang sesuai dengan kondisi umat  Islam di Indonesia yaitu Undang-
Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan tujuan agar  pembagian z*at dapat  secara merata dan tersalur dengan baik kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Oleh karena itu maka  pengelolaan zakat daslam IIU No.  38 tahun 1999 berasaskan iman  dan taqwa yang  dinyatakan  pada pasal 4:
Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqw4 keterbukaan dan kepastian hukum  sesuai dengan Pancasila dasn Undang-
Undang Dasar 1945. Demikian pula para mustahiq supaya memanfaatkan zakat sesuai
dengan ketentuan agama. Dalam Pasal 16 ayat I dinyatakan: Hasil peng_ umpulan zakat didaya-gunakan untuk  mustahiq sesuai  dengan ketentuan  agama.
2. Terbentuknya pengorganisasian
dan pengaturan  zakat secara yodern  yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia.  penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan merupakan pranata
keagamaaq serta hasil pengumpulan merupakan sumber  dana yang potensial bagi vapaya mewujudkan kesejahtaraan masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang- Undang No. 38 Tahun lggg telah menentukan badan amil zakat  dan lembaga amil zakat yang berwenang meng_
umpulkan, mendistribusikan zakat dan mendayagunakan zakat. Badan amil zakat dibentuk oleh pemerintah
tingkat nasional, propinsi, daerah kabupaten dan kecamatan, yang dijelaskan dalam  pasal 6 dan penjelasan
pasal
Undang-Undang pengelolaan zakat (IJUPZ). Lembaga amil zakat yaitu institusi  pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atai prakarsa masyarakat dan oleh
JUKNAL  IEGALITAS  YOLUME 2 NO.],  FEB 2OO9
masyilakat dikukuhkan,  dibina dan dilindungi  oleh pemerintah.
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 dan penjelasan Pasal \JWZ. Kedua lunbaga tersebut
dalam melaksanakan tugas wajib berdasarkan hukum Islam
dan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Pasal  8 truPa. Dengan terbentuknYa organisasi dalam pengelolaan zakat di atas yang memPunYai tugas mengumpulkan, mendis- tribusikan dan  mendayagunakan zakat, maka pengelolaan zakat
di lndonesia dapat terorganisir dengan baik, dan terlaksana secara efisien dan efektit sehingga dengan sendirinYa
dapat menumbuhkan kesadaran
masyarakat Islami yang mamPu
untuk mengeluarkan zakatry4 sebagai pernyataan sYukur kepada Allah  SWT., dan aPaPun jenis  zakat yang
akan dikeluarkan tidak  akan ada merasa keberatan, malahan menembah ketentraman jiwa'
Berdasarkan hal tersebut, maka zakat  dapat berhasil guna
dan berdayaguna serta difungsikan dalam  upaya me-
wujudkan kesejahteraan  masya-
rakat dan keadilan sosial sebagaimana pada Pasal 5 dinyatakan:
1. Meningkatkan PelaYanan bagi masyarakat dalam
menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. 2. Meningkatkan fungsi dan peranan  pranata keagamaan dalam  upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan dayagunazakat.
3. Zakat sebagai  aseVmodal  dalam pembangunan  nasional Penguasa negara menyadari bahwa zakat merupakan sumber dana potensial  yang dapat dijadikan modal yang diPergunakan untuk kepentingan negara, memenuhi  berbagai perbaikan, meringankan  ekonomi negar4 sebagai  langkah Pasti agat martabat manusia tidak menjadi  rendah dan digunakan pula  untuk perbaikan kePen- tingan  umum.
Salah satu tugas
penguura negara adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Berlatar belakang  tuntutan tersebut maka diprogramkan dalam sernboyan "pengentasan  ke- miskinan",  dan psm-bangunan nasional di berbagai  sektor.
Penguasa negara nyadari bahwa merupakan  sumber  dana yang potensial, hal ini tercermin dalam  konsideran UU No. 38 taun 1 999,  sebagai berikut:
me- zakat

## JURNAL LEGAUTAS  VOLUME
2 NO,I, FEB 2OOg
- Dalam  pertimbangan pada butir b dan  c, yaitu: '<b" bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat  merupakan  sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat."c" bahwa zakat merupakan pranata  keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,dengan memper- hatikan masyarakat yang kurang mampu.
Adapun pendayagunaan zakat pada berbagai sektor anatara iain ruisalnya: Pasal 16  ayat z dinyatakan: "pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq  dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif'.
Disarnping  zakat sebagai sumber modal,  juga masih ada srrmber-sumber lainnya sebagai  pranata keagamaan yang boleh diterima dan diamanahkan  kepada badan anil zakat (BAZ) dan  lembaga amil zakat yaitu: infaq, sadaqah, hibah, wasiat,  waris dan kafarat,  dalam pasal 17 UUPZ dinyatakan: "Hasil penerimaan infaq,
sadaqah, hibah, wasiat,  waris
dan  kafarat sebagimana dimaksud datam pasal 13 didayagunakan terutarna usaha yang produktif".
4. Kewenangan  dan paksaan Hal ini dapat  dipahami dari ketentuan  peralihan pada pasal  24 yang menyatakan: "(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap  berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum  diganti dengan peraturan  yang  baru berdasar- kan  undang-undang ini. "(2) elambaFlambatnya dua tahun sejak di undang- kannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan
menurut ketentuan  undang-undang ini".
Berdasarkan ketentuan peralihan  tersebut  maka dapat dilihat adanya kehendak politik untuk memaksakan  diberlaku- kan undang-wrdang yang dibuatnya dan membatalkan segala undang-undang yang bertentangan (dengan UU No. 38 Tahun t999) terkecuali ketentuan-ketentuan agama; sebagaimana dikernukakan se- belumnya yaitu dalam  pasal 5 (1), 8, dan 16 (1).  Atau dengan perkataan lain bahwa  penguasa negara pada periode di mana UU No. 38 Tahun  1999 dibuat
JURNAL  LEGAUTASVOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
menggunakan undang-undang tersebut (sebagai kewe-
nangannya) dalam menYatakan kehendak dan Pelaksanaan pernyataan kehendak  Politik- nya. Politik hukum yang telah dikemukakan  di atas, jika dilihat dari segi sifatnya, baik  dari segi pengorgailsaslan, pengelolaan
(pengumpulan, pengadministrasiarL pendistribusian kePada Yang mustahiq)  maupun PendaYagunaan- nya untuk berbagai sektor Pem- bangunan nasional  pada dasarnYa tetap  dalam koridor syari'ah dan
terakomodasi  dibidang fiqh sebagai ijtihad/pendapat para ularn4 yang
bertujuan unfuk kemaslahatan umat
Islam.  Oleh karena itu politik huk-um
tersebut bsndlai positif.
Walaupun disadari bahwa
zakat  merupakan perintah/kewaj  iban dalam agaffLa namun kenYataan
masih banyak umat Islam Yang kurang  peduli  untuk menunaikannya (terutama di bidang  zakat hma), maka dengan undang-undang tersebut dapat  bernilai dakwahl- menggugah umat Is1am yang mampu sehingga  secara tidak langsung mendidik kesadara hukum dan kepastian hukum masYarakat. Sebagai undang-undang Yang diproduksi oleh manusia tentunYa tidak lepas dari sisi kelemahan- /kekurangan,  misalnya:
-  Tidak adalbelurn diaturnYa sanksi hukum bagi orang Yang
enggan mengeluarkan zakat, padahal telah dipraktekan oleh para sahabat  dengan hukum bruruh  (karena  dipandang kafir) atau diberlakukan  hukum sePerti
orang  murtad.
-  Tidak adalbelurn diaturnYa prosentase bagian dari Pada pengurus. Walaupun  dengan di dalam Islam  belum ada ketentuan prosentase bagian amiVpengurus, tetaPi Perlu diketahui bahwa pendistribusian bagran  zakat meruPakan lapangan hukum fiqh Yang tidak tertutup unhrk ijtihad. Kita  tahu bahwa dengan pembentukan badan/lernbaga  dari tingkat nasional samPai ke kecamatan melibatkan  personil yang banyak, maka  tanPa Pengaturan prosentase dapat berakibat rentan terhadap KKN.
Adapun porspeknya sebagai- mana dikernukakan bahwa di- samping tidak terdaPat PenYim- pangafl dari syari'ah juga memiliki nilai  positif sehingga prospeknya ke depan merupakan undang-urdang yang  patut disosialisasikan,  ditindak lanjuti dan dikembangkan dengan tetap memperhatikan rambu-rambu syari'ah. Dan legitimasinya daPat:
' Dilihat dari segi pembangunan nasional jelas merupakan pengaman dan pendukung khususnya disektor pereko- nomian. Artinya dengan zakat merupakan salah satu strategi

## JURNAL LEGALITASVOLUME
2 NO.], FEB 2OOg
penguasa negara  dalam men- yelesaikan problema sosial.
. Dilihat dari segi  persepsi umat Islam dengan  berdasarkan pada "husnu-zan" (berbaik sangka) terhadap  penguasa negar4 maka akan mendapafkan dukungan yang positif, karena memang pada dasarnya apa yang diatur dalam UU No. 38 tersebut  bukan hal yang baru dan telah dipraltekan sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan kalau dihayati  perintah Al-Qu'an dalam surat: 4 : 59, yang artinya: "Taatlah kepada Allah dan taatlah  kepada Rasul-Nya serta pemimpin-pemimpin  kamu". Ayat tersebut menunjukan keharusan mentaati  para pemimpin/- penguasa termasuk hukrun/peraturan perundang-undangan yang  dibuatrya (sepanjang tidak menyimpang  dari agama).
Kesimpulan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang  pengelolaan zakat, adalah  merupakan produk politik yang di dalamnya terkandung  pesiul-
pesan politik  dari pihak penguasa (The Rolling Class) yang disebut dengan politik hukum. Zakat merupakan salah  satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap musakki untuk disalurkan kepada mustahiq, merupakan  paranata  sosial disamping merupakan surnber dana yang potensial (khususnya dalam pengentasan kemiskinan) juga sangat berperan dalam menyelesaikan problema dalam kehidupan masya- rakat.
Aspek politik hukum yang menonjol yang terdapat dalam undang-undang No. 38 tahun 1999 pada dasarnya bernilai positif, mempunyai porspektif kedepan untuk disosialisasikan, ditindali lanjuti dan dikembangkan. Dengan undang-undang No. 38 tahun 1999, maka  pengelolaan zakat di lndonesia akan lebih terorganisir, terad- minisffasi dengan baik dan rapi sehingga memudalrkan dalam pengawasan serta lebih menjamin penyalwannya kepada mustahiq dengan adil dan merat4 sehingga legitimasinya  mendapat  respon dan dukungan  dikalangan umat Islam.
JURNAL  LEGAUTAS  I/OLUME 2 NO.I,  FEB 2OO9
Dafhr Pustaka
Dep. Agama RI. 1983. Al-Qur'an dan  Terjemahannya,  Proyek  Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dep.  Agama RI. Jakarta.
Departemen Agama RI, Tahun  Anggaran 199411995. Keputusan Bersoma Menteri Dalam Negeri  dan Menteri Agama R1, Tentang Pembinaan Bazis  dan petunjuk pelaksanaannya PPSKIZW, Jakarta.
Hartono  Hadisuprapto, 1978. Pengantar Tata Hulatm  Indonesia (PTHD,
Liberty, Yogyakarta.
Hassan L L969. Terjemah Bulughul  Maram,  CY. Deponegoro  Bandtrng.
Institut Agama Islam Negeri  Raden Intan  Lampung,  1990.  Seminar Tentang Pengelolaan Zakat Mal  Bagian Fakir Mishn,  IAIN Raden Lampung.
Kanwil Departemen Agarna Propinsi  Sulawesi  Selatarl  2000.  Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Makassar.
Moh.  Mahfud MD, 1998, Politik  Hukum di Indonesia, LP3ES, Yogyakarta.
Muin Fahmal, A. 2000. Materi  Kulioh Pasca Sariana UMl,Makassar
Yusuf  Qardawi, 1996. Hukum Zakat,  PT. Pustaka Litera Antar Nusd,  Jakarta.
Wadah N-Zrhuly, 1997. Zakat  (Kaiian  Berbagoi Mazhab),PT. Remaja Rosdakarya,  Bandung.