Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
Lusianus Hendro Santoso Rosyadi rosyadi@ekonomi.untan.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  and  determine  the  differences  and  the  management  and  use  of  Village Funds in Developed Villages, Developing Villages and under-developed Villages in Sekadau Regency. This  research  uses  a  qualitative  descriptive  approach,  with  documentation  analysis  and  direct interviews.  The  results  showed  that  the  management  of  Village  Funds  in  Developed  Villages, Developing  Villages  and  Under-Developed  Villages  in  Sekadau  Regency  tended  to  have  the  same system  and  were  in  accordance  with  applicable  regulations.  The  use  of  Village  Funds  in  developed villages has a higher capacity as indicated by the amount of expenditure disbursed by the developed village  government,  which  focuses  more  on  the  capital  expenditure  component  than  personnel expenditure  and  expenditure  on  goods  and  services.  Meanwhile,  in  developing  and  underdeveloped villages, the use of village funds in the components of personnel expenditure and goods and services expenditure is almost the same as capital expenditure.
Keywords: Village Funds, Accountabilities, Developed Villages, Developing Villages, Underdeveloped Vilages

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  perbedaan  dan  pengelolaan  dan penggunaan  Dana  Desa  di  Desa  Maju,  Desa  Berkembang  dan  Desa  Tertinggal  di  Kabupaten Sekadau.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dengan  analisis  dokumentasi dan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukan pengelolaan Dana Desa di Desa Maju, Desa Berkembang  dan  Desa  Tertinggal  di  Kabupaten  Sekadau  cenderung  memiliki  corak  yang  sama  dan telah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Penggunaan  Dana  Desa  pada  desa  maju  lebih  tinggi kapasitasnya  yang  ditunjukan  oleh  besaran  belanja  yang  digelontorkan  pemerintah  desa  maju,  yang mana lebih menitikberatkan pada komponen belanja modal dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang  dan  jasa.  Sedangkan  pada  desa  berkembang  dan  tertinggal,  penggunaan  dana  desa  pada komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa hampir sama dengan belanja modal.
Kata kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Desa Maju, Desa Perkembang, Desa Tertinggal

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  keseriusan  pemerintah  pusat  dengan  diberinya  transferan  Dana Desa (DD). Dana desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal  72,  bahwa  desa  memiliki  pendapatan  asli  desa  dan  pendapatan  transfer  berupa alokasi  dana  desa,  bagian  hasil  pajak  dan  retribusi  kabupaten/kota  dan  bantuan  keuangan dari  APBD  provinsi/kota/kabupaten.  Serta  diperkuat  dengan  beberapa  aturan  teknis  dari
Kementerian  Dalam  Negeri  yaitu  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  disempurnakan  dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 247/PMK.07/2015  tentang  tatacara  pengalokasian,  penyaluran,  penggunaan,  pemantauan dan evaluasi dana desa. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut dapat meminimalisir penyimpangan  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  dilaksanakan  oleh  aparatur  desa. Pemerintah  melalui  Kementerian  Pembangunan  Desa  dan  Kawasan  Perdesaan, Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  Percepatan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Penduduk  telah  menganggarkan  dana  desa  dan  dalam  empat  tahun  terakhir dana desa terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar Rp.20,76 Triliun, tahun 2016 meningkat menjadi 46,98 Triliun, tahun 2017 menjadi Rp.60 Triliun.
Pembangunan  wilayah  perdesaan  secara  menyeluruh,  baik  dibidang  infrastruktur ekonomi, lingkungan, transportasi, kesehatan, pendidikan dan lain-lainya, sengat diperlukan untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat  perdesaan.  Pembangunan  wilayah pedesaan akan lebih berhasil apabila pedesaan berkembang menjadi lebih dinamis. Menurut Hardjanto  (2007)  dalam  Wisjnuprapto  (2010),  untuk  mencapai  hal  tersebut  diperlukan beberapa  langkah  nyata  sebagai  berikut  :  (1)  Meningkatkan  etos  kerja;  (2)  Memerangi fatalisme; (3) Mengembangkan semangat gotong royong; (4) Memperbaiki mutu pendidikan; (5) Meningkatkan peran serta masyarakat perdesaan sebagai objek pembangunan.
Kabupaten  Sekadau  merupakan  salah  satu  dari  Kabupaten  yang  terletak  dibagian timur  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Sejak dikeluarkannya  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 43 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  terdiri  dari  7  Kecamatan  dan  87  Desa.  Dengan  jumlah penduduk  sebesar  208.791  jiwa  dan  pendudukan  miskin  sebesar  7.183  jiwa  atau  0,034% pada  tahun  2018  (Lampiran  Perbup  Nomor  3  Tahun  2018).  Dengan  adanya  Dana  Desa diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  pembangunan  di  desa  yang  akan
berdampak  pada  tingkat  perekonomian  masyarakat  desa  dan  dapat  mengurangi  angka kemiskinan  didesa.  Kabupaten  Sekadau  sejak  tahun  2015  Kabupaten  Sekadau  menerima alokasi  dana  desa  sebesar  Rp.24,78  Milyar,  tahun  2016  sebesar  Rp.55,59  Milyar,  tahun 2017  meningkat  menjadi  sebesar  Rp.  71,02  Milyar  dan  pada  tahun  2018  mengalami penurunan sebesar Rp.69,07 Milyar.
Dalam  pengelolaan  dana  desa  tahun  2018  Bupati  Sekadau  telah  mengeluarkan Peraturan Bupati No 3 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincan dana desa setiap desa di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018. Skema pengalokasian DD menggunakan  alokasi  dasar  sebesar  90%  merata  untuk  semua  desa  pada  kabupaten/kota (alokasi minimal yang diterima oleh desa secara merata di kabupaten/kota), alokasi formula sebesar  10%  didistribusikan  ke  desa  secara  proporsional  berdasarkan  4  (empat)  indikator yakni  jumlah  penduduk,  jumlah  penduduk  miskin,  luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan geografis.
Perhitungan  besaran  dana  desa  juga  mempertimbangkan  klasifikasi  Desa  IDM sesuai  dengan  lampiran  Permendes  Nomor  30  Tahun  2016  tentang  Status  Kemajuan  dan Kemandirian  Desa.  Status  kemajuan  dan  kemandirian  desa  ditetapkan  berdasarkan  data indeks desa membanguan (IDM) yang merujuk pada data potensi desa. Berdasarkan status kemajuan dan kemandirian desa, di Kabupaten Sekadau hanya ada 2 desa dengan kategori maju, desa dengan status berkembang sebanyak 11 desa, desa dengan status terbelakang sebanyak 28 desa dan desa dengan status sangat tertinggal sebanyak 46 desa.
Pembangunan  desa  yang  otonom  akan  dapat  diwujudkan  apabila  program-program pembangunan bersumber dari masyarakat desa sendiri atau dengan pendekatan bottom up dimana  pemerintah  melalui  dina/instansi,  pihak  swasta  maupun  pihak  lain  dalam merencanakan program pembangunan harus selalu melibatkan masyarakat melalui saluran yang telah ada dimulai dari musrenbangdes yang dihadiri oleh BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  pemuda  sehingga  setiap  program  terlaksana  secara efisien,  efektif,  tepat  sasaran  dan  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat.  Selain  alokasi
anggaran  berupa  Dana  Desa  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  kabupaten  sekadau  juga mendukung  alokasi  anggaran  berupa  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  setiap  tahunnya  sebesar 10% dari total dana perimbangan yang berasal dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana  Bagi  Hasil  (DBH).  Hal  ini  dalam  rangka  mendukung  percepatan  pembangunan  yang ada  di  desa  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  status  kemajuan  dan  kemandirian  desa yang  semula  berstatus  sangat  tertinggal  meningkat  menjadi  berkembang,  yang  berstatus berkembang menjadi maju dan yang berstatus maju menjadi mandiri.
Dengan  fokus  pada  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  perbedaan  akuntabiltas pengelolaan  dana  desa  yang  terdiri  dari  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pada  desa  dengan  status  maju, berkembang,  dan  tertinggal.  Status  desa  maju  peneliti  mengambil  pada  desa  mungguk  di kecamatan  sekadau  hilir.  Status  desa  berkembang  pada  desa  bokak  sebumbun dikecamatan  sekadau  hilir,  desa  sungai  ayak  satu  di  kecamatan  belitang  hilir  dan  desa rawak hulu di kecamatan sekadau hulu. Status desa tertinggal peneliti mengambil pada desa gonis  tekam  di  sekadau  hilir,  desa  sungai  ayak  dua  di  kecamatan  belitang  hilir  dan  desa balai sepuak di kecamatan belitang hulu.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  pemerintah  merupakan  cerminan  dari  kebijakan  pemerintah.  Jika pemerintah telah menentukan suatu kebijakan dalam membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah  menggambarkan  biaya  (cost)  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga poros utama, yaitu: pengeluaran  dalam  pembelian  barang  dan  jasa;  pengeluaran  untuk  gaji  pegawai  dan pengeluaran  untuk  transfer  payment  (Budiono  2008).  Salah  satu  teori  makro  tentang pengeluran  pemerintah  adalah  teori  yang  dikenalkan  oleh  Adolf  Wagner  yang  terkenal dengan  teori  Wagner.  Dikatakan  dalam  teori  wagner  bahwa  pengeluaran  pemerintah  dan pelaksanaan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Ini merupakan bagian
dari  peranan  pemerintah  yang  semakin  meningkat.  Inti  dari  teori  ini  adalah  pengeluaran pemerintah  semakin  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya  pendapatan  perkapita  suatu negara  tersebut.  Berkaitan  dengan  hukum  wagner  tersebut  dapat  dilihat  dari  fungsi pertahanan  keamanan  dan  ketertiban,  meningkatnya  fungsi  kesejahteraan,  meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan suatu negara.

## Otonomi Desa
Widjaja (2003) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh  serta  bukan  merupakan  pemberian  dari  pemerintah.  Pemerintah  berkewajiban menghormati  otonomi  asli  yang  dimiliki  oleh  desa  tersebut.  Dalam  hal  tersebut  desa  dapat melaksanakan  perbuatan  hukum  baik  hukum  publik  maupun  hukum  perdata  yang  memiliki kekayaan,  harta  benda  serta  akan  dapat  dituntut  dan  menuntut  di  hadapan  pengadilan dalam rangka sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur susunan asli yang berdasar pada hak istimewa.
Keuangan Desa
Didalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang pengelolaan  keuangan  desa  menyatakan  bahwa  keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Keuangan  desa wajib dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakasanakan secara tertib dan disiplin  anggaran.  Sesuai  dengan  ketentuan  umum  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomor  66  Tahun  2007  tentang  perencanaan  pembangunan  desa,  disebutkan  bahwa Perencanaan Pembangunan disingkat RPJMDesa, yang disusun dalam satu periode 5 (lima) tahun,  yang  memiliki  dan  Jangka  Menengah  Desa  selanjutnya  memuat  arah  kebijakan pembangunan  desa,  kebijakan  desa,  kebijakan  umum  dan  program  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD),  lintas  SKPD,  dan  program  yang  menjadi  prioritas  kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
RPJMDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa sementara RKPDesa ditetapkan dengan  peraturan  kepala  desa.  Dalam  melaksanakan  otonomi  desa,  reformasi  dalam manajemen  pengelolaan  keuangan  desa  sangat  diperlukan.  Adapun  reformasi  tersebut adalah  dalam  bidang  penganggaran  (budgeting  reform).  Yang  terdiri  dari  proses penyusunan,  penetapan  dan  pelaksanaan  serta  pertanggungjawaban  anggaran.  Reformasi anggaran  yang  utama  merupakan  perubahan  anggaran  melalui  pendekatan  tradisional (tradisonal budget) ke anggaran melalui pendekatan kinerja (permormance budget). Adapun mekanisme  penyusunan  anggaran  tradisional  dilakukan  dengan  mendasar  hanya  pada besaran  realisasi  pada  tahun  anggaran  sebelumnya,  yang  berarti  dalam  penyusunan anggaran  tidak  memiliki  perubahan  terhadap  anggaran  yang  baru.  Penyusunan  anggaran tradional  tidak  berjalan  dengan  kebutuhan  rill  dalam  pencapaian  kinerja  dan  kebutuhan masyarakat.  Dengan  kata  lain  APBDesa  dengan  basis  ini  hanya  berorientasi  pada kepentingan  pemerintah  atasan  dan  masih  terlalu  berat  menahan,  arahan  serta  batasan. Sedangkan  anggaran  kinerja  pada  dasarnya  adalah  sistem  penyusunan  dan  pengelolaan anggaran  desa  yang  berorientasi  pada  pencapaian  kinerja.  Kinerja  tersebut  harus mencerminkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik  yang  berarti  harus  berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo,2002).
Sebagai  pemerintah  desa,  kepala  desa  wajib  menyusun  anggaran  pendapatan  dan belanja desa selanjutnya di singkat (APBDesa) yang terdiri dari bagian pendapatan, belanja dan  pembiayaan  desa.  Dimana  ketika  dalam  proses  penyusunan  Rancangan  APBDesa harus dimusyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat (BPD)  dalam  menetapkan  program  dan  kegiatan  yang  menjadi  prioritas  pembangunan didesa.  Setelah  menetapkan  program  dan  kegiatan  yang  menjadi  prioritas  pembangunan, hasil musyawarah tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam Peraturan Desa  yang  telah  ditetapkan  untuk  komponen  belanja  diprioritaskan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pembangunan  yang  sudah  disinkronisasikan  dengan  prioritas
pembangunan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah.

## Dana Desa
Dana  desa  merupakan  dana  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  yang  didalam  mekanismenya  dilakukan  melalui  proses  transfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahaan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun dalam penetapan alokasi dana desa dengan dasar jumlah  desa  yang  ada  di  Kabupaten/Kota  dan  dengan  memperhatikan  jumlah  populasi penduduk  dalam  satu  desa,  angka  kemiskinan  desa,  luas  wilayah  desa  dan  keadaan geografis  desa.  Dan  apabila  sudah  ditetapkan  dengan  peraturan  yang  berlaku,  selanjutnya dana desa dapat ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan kemudian ditransfer kepada masing-masing desa melalui APBDesa yang telah ditetapkan.
Pengelolaan Dana Desa
Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa telah mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa. Bahwa dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Yang  dalam  pengelolaanya  berdasarkan  asas transparan,  akuntabel  dan  partisipasif  dalam  pencapaian  target  kinerja  pengelolaan keuangan  desa  yang  lebih  bermanfaat  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa serta terciptanya good corporate governance .
Dengan  mengacu  pada  defenisi  tentang  pengelolaan  desa  merupakan  seluruh kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,  pelaporan dan pertanggungjawaban dalam  rangka  pencapaian  target  kinerja  pemerintah  desa  dengan  tujuan  pencapaian pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat desa, tiap tahapan pengelolaan dana desa tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan; (3) Penatausahaan; (4) Pelaporan; dan (5) Pertanggungjawaban
Kepala  desa  sebagai  penanggungjawab  pengelolaan  keuangan  desa  berkewajiban untuk  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  APBDesa  kepada  Bupati/Walikota  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  penggunaan  keuangan  desa.  Laporan  pertanggungjawaban tersebut terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pengertian dan Defenisi Desa Berdasarkan Tingkat Kemajuan

## Desa Terbelakang atau Desa Swadaya
Desa  terbelakang  merupakan  desa  yang  kekurangan  sumber  daya  manusia  atau  tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Kebanyakan desa terbelakang berada di wilayah terpencil atau jauh dari kota dan taraf kehidupan masyarakat miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang baik.

## Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa
Desa  sedang  berkembang  merupakan  yang  sudah  memulai  untuk  memanfaatkan  dan menggunakan potensi-potensi fisik dan non fisik yang dimilikinya akan tetapi masih memiliki kekurangan  sumber  keuangan  atau  dana.  Desa  swakarsa  belum  memiliki  banyak  sarana dan  prasarana  desa  dan  biasanya  terletak  didaerah  peralihan  desa  terpencil  dan  kota. Masyarakat  didesa  swakarsa  dari  sisi  pendidikan  sudah  sedikit  banyak  memiliki  pendidikan tinggi    dan  mata  pencahariannya  sudah  tidak  hanya  sebagai  petani  saja  dan  dalam  hal mengerjakan pekerjaan dilakukan dengan cara gotong royong.

## Desa Maju atau Swasembada
Merupakan  desa  yang  sudah  memiliki  kecukupan  dalam  hal  SDM  dan  juga  dalam  hal keuangan  sehingga  sudah  dapat  memanfaatkan  dan  menggunakan  segala  potensi  baik secara  fisik  dan  non  fisik  didesa  secara  maksimal.  Kehidupan  pada  desa  swasembada sudah mirip dengan kota yang modern dengan pekerjaan pencaharian yang beraneka ragam serta  sarana  dan  prasarana  yang  cukup  lengkap  untuk  menunjang  kehidupan  masyarakat pedesaan maju.

## Kajian Empiris
Sari (2018) dengan judul penelitian “akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pemangkat  Kabupaten  Sambas”.  Pada  penelitian  terdahulu  menjelaskan  tentang pengelolaan  dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN  dan  APBD.  Sedangkan  peneliti  ini memfokuskan  pada  pengelolaan  dana  desa  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  berdasarkan  status  kemajuan  dan kemandirian  desa  dan  persamaannya  yaitu  teknik  analisis  yang  digunakan  menggunakan metode kualitatif dan deskritif.
Frayudha  (2017)  dengan  judul  “akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  tahun anggaran  2015  di  Kecamatan  Sintang  Kabupaten  Sintang”.  Pada  penelitian  terdahulu menjelaskan  bahwa  tata  kelola  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  yang  baru  dimekarkan. Sedangkan peneliti ini memfokuskan pada tata kelola pengelolaan desa pada desa dengan status  maju,  berkembang  dan  tertinggal.  Persamaan  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu sama-sama meneliti tentang tata kelola keuangan desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  deskritif  adalah  suatu  bentuk  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendeskripsikan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  fenomena  ilmiah  maupun  fenomena buatan  manusia.  Fenomena  itu  bisa  berupa  bentuk,  aktifitas,  karakteristik,  perubahan, hubungan,  kesamaan  dan  perbedaan  antara  fenomena  yang  satu  dengan  fenomena  yang lainnya  (Sukmadinata,  2006).  Setori  dan  Aan  Komariah  (2013)  menjelaskan  penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode.
Deskripsi  fenomena  dalam  penelitian  kualitatif  merupakan  hasil  pengumpulan  data diantaranya  wawancara  mendalam,  observasi  partisipasi,  studi  dokumen.  Pelaksanaan penelitian  dilakukan  pada  7  desa  dengan  status  yang  berbeda  di  4  kecamatan,  yaitu  pada Kecamatan  Sekadau  Hilir  di  Desa  mungguk  dengan  status  maju,  desa  bokak  sebumbun
dengan status berkembang, dan desa gonis tekam dengan status tertingal, kemudian pada Kecamatan  Sekadau  Hulu  di  Desa  rawak  hulu  dengan  status  berkembang,  berikutnya  di Kecamatan  Belitang  Hilir,  di  Desa  sungai  ayak  satu  dengan  status  tertinggal  ,dan  Desa sungai ayak dua dengan status berkembang, serta pada Kecamatan Belitang Hulu, di Desa balai sepuak dengan status tertinggal.
Penelitian  ini,  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder,  dengan  data  primer melalui  wawancara  langsung  kepada kepala  desa,  apratur  desa  seperti  kaur  pemerintahan dan  tokoh  masyarakat  yang  merupakan  pihak  berwenang  didesa  tersebut  dan  observasi lapangan  serta  studi  dokumentasi.  Sedakan  data  sekunder  penelitian  ini  diperoleh  dari dokumen  pemerintahan  dan  arsip  bendahara  disetiap  desa  yang  dijadikan  sampel  dalam penelitian ini pada tahun 2018. Antara lain, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018, Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018 dan profil setiap desa yang dijadikan sampel.
Penelitian  ini  membandingkan  perbedaan  antara  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa pada  desa  dengan  status  maju,  berkembang  dan  tertinggal  di  Kabupaten  Sekadau  yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu dari hasil wawancara, dokumentasi serta hasil observasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  pada  tahap  perencanaan  dapat  diartikan bahwa  dalam  merencanakan  kegiatan  yang  mempergunakan  dana  APBDesa  kepala  desa harus  melibatkan  masyarakat  dan  berpedoman  kepada  visi,  misi,  RPJMDesa  serta RKPDesa  yang  telah  disusun  dan  disepakati  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  kepala desa  kepada  masyarakatnya.  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014  pasal  54 dan  pasal  80 telah mengatur bahwa dalam penyusunan RAPBDesa yang merupakan tahap perencanaan yang  harus  melibatkan  masyarakat  melalui  Musrenbangdes  yang  merupakan  perwujudan
dalam  pelaksanaan  prinsip  partisipasi  aktif  masyarakat  pada  tahap  perencanaan  yaitu adanya  keterbukaan  dan  partisipasi  aktif  masyarakat  serta  pengawasan  dari  masyarakat terhadap  rencana  penggunaan  anggaran.  Secara  teknis  tahap  perencanaan  pengelolaan keuangan  desa  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  nomor  113  tahun  2014 mengkehendaki  kepala  desa  dan  perangkat  desa  mengikuti  prosedur  waktu  yang  telah ditetapkan.
Fokus penelitian pada 7 desa di Kabupaten Sekadau, memperlihatkan alur pengelolan dana  desa  yang  teratur  dan  memiliki  corak  yang  sama.  Dimana,  seluruh  kegiatan pengelolaan dana desa baik di desa maju (Desa Mungguk), desa berkembang (Desa Bokak Sebumbun,  Desa  Rawak  Hulu  dan  Desa  Sungai  Ayak  Dua)  serta  desa  tertinggal  (Desa Gonis  Tekam,  Desa  Rawak  Satu  dan  Desa  Balai  Sepuak)  dimulai  dari  perencanaan  yang dilakukan  oleh  aparatur  desa,  musrembang  yang  melibatkan  masyarakat  setempat, pengajuan ke Pemkab Sekadau, rancangan hingga disahkannya Perdes mengenai APBDes, pelaporan hingga pertanggung jawaban. Seluruh berkas dan arsip tersebut terkompilasi bagi masing-masing desa.
Dalam mengukur bagaimana akuntabilitas pada tahapan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan  di  Desa  Mungguk,  Desa  Bokak  Sebumbun,  Desa  Sungai  Ayak  Dua,  Desa Gonis Tekam, Desa Sungai Ayak Satu dan Desa Balai Sepuak, penulis menggunakan item- item  pertanyaan  yang  dapat  menggali  keterlibatan  komponen  masyarakat  (partisipasi)  dan transparansi  dalam  perumusan  penggunaan  dana  desa.  Informasi  digali  dengan menggunakan 11 item pertanyaan yang distribusi jawaban responden atas pertanyaan pada tahapan pengelolaan dana desa tersebut seperti terlihat pada Tabel 1. dibawah ini:
Tabel 1. Hasil Distribusi Jawaban Kuesioner
Distribusi Pertanyaan Skor 1 2 3 4 5 Total Tahap Perencanaan 0 (0%) 6 (1,04%) 49 (8,51%) 343 (59,55%) 178 (30,90%) 576 (100%) Tahap Pelaksanaan 0 (0%) 0 (0%) 25 (5,67%) 278 (63,29%) 138 (31,29%) 441 (100%) Tahap Penatausahaan 0 (0%) 0 (0%) 111 (38,28%) 127 (43,79%) 52 (17,98%) 290 (100%) Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan 0 (0%) 0 (0%) 143 (41,69%) 146 (42,57%) 54 (15,74%) 343 (100%)

## Sumber : Data Olahan, 2018
Berdasarkan  Tabel  1.  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa  tahap  perencanaan  di  7  desa yang  diamati  berjalan  dengan  baik  dan  sangat  baik,  ditunjukkan  oleh  90,45%  jawaban responden  bernilai  4,  dan  5.  Tahap  pelaksanaan  dinilai  telah  berjalan  dengan  baik  dan sangat  baik  atau  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  tertib  anggaran  karena sebanyak  94,33%  jawaban  responden  bernilai  4 dan  5.  Tahap  penatausahaan  diamati  dan dinilai sudah baik dan kurang baik, karena sebanyak 43,79% responden bernilai skor 4 dan 38,28%  bernilai  skor  3.  Sedangkan  tahap  pertanggungjawaban  dan  pelaporan  dinilai terlaksanakan  dengan  baik  dan  kurang  baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  42,57%  jawaban dengan skor 4 dan 41,69% jawban dengan skor 3.

## Pengelolaan Dana Desa di Desa Mungguk

## 1) Perencanaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pemeriksaan  dokumen  tergambar  bahwa  dalam perencanaan  penggunaan  dana  desa  di  Desa  Mungguk  tidak  semata-mata  dilakukan  oleh Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa  dan  Bendahara  Desa,  melainkan  dilakukan  dengan melibatkan ketua BPD serta beberapa tokoh masyarakat seperti telah terdokumentasi pada berita  acara  dan  daftar  hadir  pembahasan  peraturan  Desa  Mungguk  dan  Surat  Keputusan BPD  tentang  persetujuan  peraturan  desa.  Peraturan  Desa  yang  sudah  ditetapkan selanjutnya  dipasang  pada  papan  pengumuman  sebagai  bentuk  sosialisasi  kepada masyarakat desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

## 2) Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, fokus penulis pada keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam  kegiatan  pembangunan  di  desa  yang  dilaksanakan  secara  swakelola  oleh masyarakat.  Meskipun  dikerjakan  secara  swakelola  oleh  masyarakat  namun  tetap  ada penanggungjawab  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Dalam  pelaksanaan pembangunan  yang  bersumber  dari  dana  desa  ini,  sebagai  bentuk  transparansi  agar masyarakat  mengetahui  besaran  nilai  setiap  program  pembangunan  yang  dilaksanakan, pemerintah  desa  mewajibkan  pelaksana  menginformasikan  nominal  nilai  dalam  bentuk spanduk/banner sehingga masyarakat dapat melihat pagu anggaran yang digunakan dalam pembangunan kegiatan tersebut.

## 3)  Penatausahaan
Setelah melihat hasil wawancara dan dokumen yang digunakan dalam melaksanakan penatausahaan  bahwa  bendahara  desa  telah  melaksanakan  pencatatan  keuangan  dana desa  sebagaimana  ketentuan  yang  telah  diamanatkan  didalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

## 4) Pelaporan
Dalam  hal  pelaporan  penggunaan  dana  desa  yang  telah  dilakukan,  penulis menitikberatkan  pada  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan.  Dimana  di  Desa  Mungguk dalam  penyampaian  laporan  pada  semester  I  telah  tepat  waktu,  sedangkan  laporan  pada semester  II  mengalami  keterlambatan  batas  maksimal  penyampaian  laporan  yaitu  pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## 5) Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  penggunaan  dana  desa  oleh  pemerintah  desa  Mungguk berdasarkan  format  laporan  dan  transparansi  pelaporan  keuangannya,  hasil  yang  didapat bahwa format yang digunakan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan  format  yang  telah  ditentukan  dan  sebagai  bentuk  akuntabilitas  kepada  masyrakat
desa  mungguk,  pemerintah  desa  mempublikasikan  laporan  penggunaan  dana  desa  dan laporan keuangan dipapan informasi yang ada dibalai desa dan balai dusun.
Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Bokak  Sebumbun,  Desa  Sungai  Ayak  Dua  dan  Desa Rawak Hulu
1) Perencanaan

## a) Desa Bokak Sebumbun
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pemeriksaan  dokumen  tergambar  bahwa  dalam perencanaan  penggunaan  dana  desa  di  Desa  Bokak  Sebumbun  tidak  semata-mata dilakukan  oleh  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa  dan  Bendahara  Desa,  melainkan  dilakukan dengan  melibatkan  ketua  BPD  serta  beberapa  tokoh  masyarakat  seperti  telah terdokumentasi  pada  berita  acara  dan  daftar  hadir  pembahasan  peraturan  Desa  Mungguk dan Surat Keputusan BPD tentang persetujuan peraturan desa. Peraturan Desa yang sudah ditetapkan  selanjutnya  dipasang  pada  papan  pengumuman  sebagai  bentuk  sosialisasi kepada  masyarakat  desa  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh  peraturan  yang berlaku.

## b) Desa Sungai Ayak Dua, dan Desa Rawak Hulu
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pemeriksaan  dokumen  tergambar  bahwa  dalam perencanaan penggunaan dana desa di Desa Sungai Ayak Dua, dan Desa Rawak Hulu tidak semata-mata dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, melainkan dilakukan  dengan  melibatkan  ketua  BPD  serta  beberapa  tokoh  masyarakat  seperti  telah terdokumentasi  pada  berita  acara  dan  daftar  hadir  pembahasan  peraturan  Desa  Mungguk dan Surat Keputusan BPD tentang persetujuan peraturan desa. Peraturan Desa yang sudah ditetapkan  selanjutnya  dipasang  pada  papan  pengumuman  sebagai  bentuk  sosialisasi kepada  masyarakat  desa  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh  peraturan  yang berlaku.

## 2) Pelaksanaan

## Desa Bokak Sebumbun, Desa Ayak Dua, dan Desa Rawak Hulu
Kegiatan  yang  sudah  tertuang  didalam  Peraturan  Desa  yang  bersumber  dari  dana desa secara umum pada a)  Desa  Bokak  Sebumbun,  Desa  Ayak  Dua,  Desa  Rawak  Hulu telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  mekanisme  peraturan  yang  berlaku.  Semua  kegiatan yang  dilaksanakan  sebagai  bentuk  transparansi agar  masyarakat  mengetahui  besaran  nilai setiap  program  pembangunan  yang  dilaksanakan,  pemerintah  desa  bokak  sebumbun  juga mewajibkan pihak pelaksana menginformasikan nominal nilai dalam bentuk spanduk/banner sehingga  masyarakat  dapat  melihat  pagu  anggaran  yang  digunakan  dalam  pembangunan kegiatan  tersebut.  Pelaksanaan  kegiatan  yang  tertuang  didalam  APBDes,  sudah  tepat sasaran,  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  didalam  tahap  perencanaan  telah  menentukan prioritas  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  sehingga  pembangunan  tersebut  dapat dirasakan oleh masyarakat.

## 3) Penatausahaan

## Desa Bokak Sebumbun, Desa Ayak Dua, dan Desa Rawak Hulu
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumen  yang  digunakan  dalam  melaksanakan penatausahaan  bahwa  bendahara  desa  telah  melaksanakan  pencatatan  keuangan  dana desa  sebagaimana  ketentuan  yang  telah  diamanatkan  didalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014,  yaitu  dengan  menggunakan  buku  kas  umum,  buku  kas pembantu pajak dan buku bank. Penatausahaan yang sesuai dalam format peraturan yang berlaku akan mempermudah dalam penyampaian laporan, baik laporan semester I maupun laporan  pada  semester  II  sebagai  syarat  pencairan  Dana  Desa  sehingga  pelaksanaan kegiatan terus dapat berlanjut.

## 4) Pelaporan

## Desa Bokak Sebumbun
Pelaporan  penggunaan  dana  desa  bokak  sebumbun  yang  telah  dilakukan,  penulis menitikberatkan  pada  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan.  Dimana  di  Desa  bokak
sebumbun  dalam  penyampaian  laporan  pada  semester  I  tidak  tepat  waktu,  hal  ini  sebagai akibat  dari  adanya  kegiatan  pada  tahap  perencanaan  yang  kurang  matang  sehingga  pada saat  pelaksanaan  menjadi  terhambat.  Ketidaktepatan  penyampaian  laporan  tersbut  juga dipengaruhi  oleh  kurangnya  koordinasi  dari  para  apatur  desa  kepada  Kecamatan  dan DPMPD.  Keterlambatan  juga  mempengaruhi  pencairan  Dana  Desa  yang  mana  laporan tersbut  menjadi  syarat  dalam  pencairan  Dana  Desa  untuk  tahap  berikutnya  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Sedangkan  laporan  pada  semester  II  mengalami  keterlambatan batas maksimal penyampaian laporan yaitu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## Desa Sungai Ayak Dua dan Desa Rawak Hulu
Desa sungai ayak dua dalam penyampaian laporan pada semester I telah tepat waktu, sedangkan  laporan  pada  semester  II  mengalami  keterlambatan  batas  maksimal penyampaian laporan yaitu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Koordinasi yang dilakukan  oleh  aparatur  desa  sungai  ayak  dua  dalam  penyampaian  laporan  dan menindaklanjuti  hasil  verifikasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kecamatan  dan  DPMPD sudah baik, sehingga untuk pencairan tahap berikutnya tidak terjadi keterlambatan.

## 5) Pertanggungjawaban

## Desa Bokak Sebumbun, Desa Sungai Ayak Dua, dan Desa Rawak Hulu
Pertanggungjawaban  penggunaan  dana  desa  oleh  pemerintah  Desa  Bokak Sebumbun, Desa Sungai Ayak Dua, dan Desa Rawak Hulu berdasarkan pengamatan bahwa format  laporan  dan  transparansi  pelaporan  keuangannya,  hasil  yang  didapat  bahwa  format yang  digunakan  dalam  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  telah  sesuai  dengan format  yang  telah  ditentukan  dan  sebagai  bentuk  akuntabilitas  kepada  masyarakat  desa, pemerintah  desa  juga  mempublikasikan  laporan  penggunaan  dana  desa  dan  laporan keuangan dipapan informasi yang ada dibalai desa dan balai dusun.
Perbedaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bokak Sebumbun, Desa Sungai Ayak Dua dan Desa Rawak Hulu
Dalam menilai apakah terdapat perbedaan pengelolaan dana desa dengan status IDM desa  berkembang  di  desa  bokak  sebumbun,  desa  sungai  ayak  dua  dan  desa  rawak  hulu berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.  Penulis  menggunakan  hasil  wawancara,  jawaban  kuesioner, pemeriksaan  dokumen  serta  observasi  diketiga  desa  tersebut.  Hasil  yang  diperoleh  pada tahap  perencanaan,  ketiga  desa  tersebut  sudah  sesuai  dengan  amanat  peraturan  yang berlaku yaitu  pengalokasian  anggaran  dana  desa diperuntukan  pada  bidang penyelenggaraan  pemerintah  desa,  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa,  dan  bidang kemasyarakatan.  Prioritas-prioritas  pembangunan  yang  dituangkan  didalam  peraturan  desa sudah sesuai dengan tujuan dari adanya dana desa.
Pada  tahap  pelaksanaan  terdapat  perbedaan  pengelolaan  dana  desa,  didesa  bokak sebumbun,  sedangkan  di  desa  sungai  ayak  dua  dan  desa  rawak  hulu  pengelolaan  dana desa tahap pelaksanaan memiliki persamaan. Meskipun terhitung memiliki jarak yang dekat ke  ibukota  kabupaten  dibandingkan  dengan  desa  sungai  ayak  dua  dan  desa  rawak  hulu akan  tetapi  pengelolaan  dana  desa  di  desa  bokak  pada  tahap  pelaksanaan  berbeda  dari kedua  desa  yang  status  IDM  nya  sama  yaitu  berkembang.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan sehingga  kegiatan  tersebut  pelaksanaannya  harus  ditunda  sampai  dengan  Perubahan APBDes  tahun  berjalan.  Dan  kurangnya  koordinasi  apartur  desa  bersama  dengan Pemerintah  Kecamatan  dan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintah  Desa (DPMPD)  sehingga  membuat  perencanaan  yang  kurang  matang  berdampak  pada pelaksanaan kegiatan.
Perbedaan juga terdapat pada desa bokak sebumbun ditahap penatausahaan,  hal ini sebagai  akibat  dari  adanya  beberapa  kegiatan  yang  ditunda  pelaksanaannya  dikarenakan ketidaksesuaian  didalam  perencanaan  dan  pelaksanaan.  Sehingga  didalam  pencatatan
penatausahaan juga berpengaruh. Sementara didesa sungai ayak dua dan desa rawak hulu dalam tahap penatausahaan sudah dikelola dengan baik.
Untuk  tahap  pelaporan  desa  sungai  ayak  dua  dan  desa  rawak  hulu  dalam menyampaikan laporan semester I dan semester II telah tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. Sementara untuk desa bokak sebumbun mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan di semester I.
Pada  tahap  pertanggungjawaban  tidak  terdapat  perbedaan  dalam  pengelolaan  dana desa,  dokumen  seperti  format  laporan  dan  laporan  keuangan  sudah  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
Pengelolaan Dana Desa di Desa Gonis Tekam, Desa Sungai Ayak Satu dan Desa Balai Sepuak

## 1) Perencanaan
Desa Gonis Tekam, Desa Sungai Ayak Satu, dan Desa Balai Sepuak
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pemeriksaan  dokumen  tergambar  bahwa  dalam perencanaan  penggunaan  dana  desa  di  Desa  Gonis  Tekam,  Desa  Ayak  Satu,  dan  Desaa Balai  Sepuak  tidak  semata-mata  dilakukan  oleh  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa  dan Bendahara Desa, melainkan dilakukan dengan melibatkan ketua BPD serta beberapa tokoh masyarakat  seperti  telah  terdokumentasi  pada  berita  acara  dan  daftar  hadir  pembahasan peraturan  Desa  dan  Surat  Keputusan  BPD  tentang  persetujuan  peraturan  desa.  Peraturan Desa  yang  sudah  ditetapkan  selanjutnya  dipasang  pada  papan  pengumuman  sebagai bentuk  sosialisasi  kepada  masyarakat  desa  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh peraturan yang berlaku.

## 2) Pelaksanaan

## Desa Gonis Tekam, dan Desa Sungai Ayak Satu
Dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa ini, sebagai bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui besaran nilai setiap program pembangunan yang dilaksanakan,  pemerintah  desa  mewajibkan  pelaksana  menginformasikannya  nominal  nilai
dalam  bentuk  spanduk/banner  sehingga  masyarakat  dapat  melihat  pagu  anggaran  yang digunakan  dalam  pembangunan  kegiatan  tersebut.  Pelaksanaan  kegiatan  yang  tertuang didalam APBDes Desa Gonis Tekam, dan Desa Sungai Ayak Satu sudah tepat sasaran, hal ini  dapat  diartikan  bahwa  didalam  tahap  perencanaan,  Desa  telah  menentukan  prioritas pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  sehingga  pembangunan  tersebut  dapat  dirasakan oleh masyarakat. Hal ini akan berdampak pada pemenuhan pembangunan yang ada di desa dengan harapan pembangunan tersebut dapat meningkatkan IDM status desa yang semula tertinggal menjadi maju.

## Desa Balai Sepuak
Jarak tempuh Desa Balai Sepuak yang cukup jauh dari pusat ibukota kabupaten dalam pengamatan penulis bahwa minimnya koordinasi antara aparatur desa balai sepuak dengan Pemerintah  Daerah  yang  dalam  hal  ini  pihak  Kecamatan  Belitang  Hulu  dan  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa koordinasi sehingga didalam menentukan skala  prioritas  pembangunan  menjadi  tidak  matang.  Sehingga  hal  ini  akan  berpengaruh kepada  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur.  Hal  ini  sangat  berdampak  pada pembangunan  yang  seharusnya  dilaksanakan  pada  tahapan  APBDes  murni  harus  ditunda pelaksanaannya  sampai  dengan  tahapan  Perubahan  APBDes  yang  hanya  dapat  dilakukan satu  kali  dalam  satu  tahun  anggaran  sesuai  dengan  amanat  peraturan  yang  berlaku. Meskipun demikian kegiatan yang sudah tertuang didalam Peraturan Desa yang bersumber dari  dana  desa  secara  umum  dilaksanakan  sesuai  dengan  mekanisme  peraturan  yang berlaku.  Semua  kegiatan  yang  dilaksanakan  sebagai  bentuk  transparansi  agar  masyarakat mengetahui  besaran  nilai  setiap  program  pembangunan  yang  dilaksanakan,  pemerintah desa  bokak  sebumbun  juga  mewajibkan  pihak  pelaksana  menginformasikan  nominal  nilai dalam  bentuk  spanduk/banner  sehingga  masyarakat  dapat  melihat  pagu  anggaran  yang digunakan dalam pembangunan kegiatan tersebut.

## 3) Penatausahaan

## Desa Gonis Tekam, Desa Sungai Ayak Satu, dan Desa Balai Sepuak
Setelah melihat hasil wawancara dan dokumen yang digunakan dalam melaksanakan penatausahaan  bahwa  bendahara  desa  telah  melaksanakan  pencatatan  keuangan  dana desa  sebagaimana  ketentuan  yang  telah  diamanatkan  didalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014.  Penatausahaan  yang  sesuai  dalam  format  peraturan  yang berlaku akan mempermudah dalam penyampaian laporan, baik laporan semester I maupun laporan  pada  semester  II  sebagai  syarat  pencairan  Dana  Desa  sehingga  pelaksanaan kegiatan terus dapat berlanjut.

## 4) Pelaporan

## a) Desa Gonis Tekam
Dalam  hal  pelaporan  penggunaan  dana  desa  yang  telah  dilakukan,  penulis menitikberatkan  pada  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan. Dengan  memanfaatkan jarak tempuh yang tidak jauh dari pusat ibukota kabupaten desa gonis tekam dalam penyampaian laporan pada semester I telah tepat waktu, sedangkan laporan pada semester II mengalami keterlambatan  batas  maksimal  penyampaian  laporan  yaitu  pada  bulan  Januari  tahun anggaran  berikutnya.  Dapat  diartikan  bahwa  desa  gonis  tekam  sigap  dalam  berkoordinasi yang  dilakukan  oleh  para  aparatur  desa  gonis  tekam.  Hal  ini  dilakukan  agar  semua mekanisme  dalam  pengelolaan  dana  desa  terpenuhi  sehingga  pembangunan  yang dilaksanakan tetap terus berjalan.

## b) Desa Sungai Ayak Satu
Desa sungai ayak satu dalam penyampaian laporan pada semester I telah tepat waktu, sedangkan  laporan  pada  semester  II  mengalami  keterlambatan  batas  maksimal penyampaian laporan yaitu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Koordinasi yang dilakukan  oleh  aparatur  desa  sungai  ayak  satu  dalam  penyampaian  laporan  dan menindaklanjuti  hasil  verifikasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kecamatan  dan  DPMPD sudah baik, sehingga untuk pencairan tahap berikutnya tidak terjadi keterlambatan.

## c) Desa Balai Sepuak
Penyampaian  laporan  di  Desa  balai  Sepuak  pada  semester  I  telah  tidak  tepat  waktu seperti  diamanatkan  dalam  peraturan  yang  berlaku,  sedangkan  laporan  pada  semester  II mengalami  keterlambatan  batas  maksimal  penyampaian  laporan  yaitu  pada  bulan  Januari tahun  anggaran  berikutnya.  Kurangnya  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  aparatur  desa  balai sepuak dalam penyampaian laporan dan menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan DPMPD sudah baik, sehingga untuk pencairan tahap berikutnya tidak terjadi keterlambatan.

## 5) Pertanggungjawaban
Desa Gonis Tekam, Desa Sungai Ayak Satu, dan Desa Balai Sepuak
Pada tahap pertanggungjawaban penggunaan dana desa gonis tekam penulis melihat serta  memeriksa  dokumentasi  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  desa  diperoleh bahwa  pemerintah  desa  gonis  tekam  dalam  penyusunan  pertanggunggungjawab  telah berdasar pada format laporan dan transparansi pelaporan keuangannya, hasil yang didapat bahwa format yang digunakan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan  format  yang  telah  ditentukan  dan  sebagai  bentuk  akuntabilitas  kepada  masyarakat desa  gonis  tekam,  pemerintah  desa  mempublikasikan  laporan  penggunaan  dana  desa  dan laporan keuangan dipapan informasi yang ada dibalai desa dan balai dusun.

## Perbedaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Gonis Tekam, Desa Sungai Ayak Satu dan Desa Balai Sepuak
Setelah  mendapatkan  analisis  pengelolaan  dana  desa  di  desa  gonis  tekam,  desa sungai ayak satu dan desa balai sepuak dengan status desa tertinggal. Terdapat perbedaan pengelolaan  dana  desa  masing-masing  desa  pada  aspek  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  ini  ditunjukkan  dengan  hasil wawancara, jawaban responden dan pemeriksaan berkas. Dimana dari aspek perencanaan dari  ketiga  desa  memiliki  persamaan  dalam  pengelolaan  perencanaan,  hal  ini  ditunjukkan dengan pemenuhan pengalokasian anggaran pada semua bidang sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Sementara pada tahap pelaksanaan, desa balai sepuak dengan jarak tempuh paling jauh diantara kedua desa memiliki perbedaan pengelolaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya  kegiatan  yang tidak  dapat dilaksanakan di  APBdes murni.  Untuk  desa  gonis tekam dan  desa  sungai  ayak  satu  dalam  pengelolaan  pelaksanaan  sudah  sesuai  dengan  yang ditetapkan didalam peraturan desa masing-masing.
Pada tahap penatausahaan, penulis melihat bahwa ketiga desa sudah sesuai dengan peraturan  yang  berlaku.  Dimana  format  penatausahaan  yang  terdiri  dari  BKU,  buku  kas pembantu,  buku  pajak  sudah  dilaksanakan  oleh  bendahara  masing-masing  desa.  Untuk pelaporan  desa  gonis  tekam  dan  desa  sungai  ayak  satu  dalam  penyampaian laporan telah tepat  waktu  sesuai  dengan  amanat  peraturan  yang  berlaku.  Sedangkan  desa  balai  sepuak didalam  penyampaian  laporan  tidak  tepat  waktu,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  keterlambatan penyampaian  laporan  yang  sudah  lewat  batas  waktu  yang  telah  ditetapkan  didalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pertanggungjawaban penggunaan dana  desa  dari  ketiga  desa  telah  sesuai,  dimana  laporan  dan  laporan  keuangan  sesuai dengan format yang ditentukan didalam peraturan yang berlaku serta pelaksanaan publikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana desa sudah dilaksanakan.

## Penggunaan Dana Desa
Pada  7  desa  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini,  penggunaan  dana  desa  yang terklasifikasi maju, berkembang dan tertinggal memiliki corak yang beragam. Secara visual, penggunaan  dana  desa  yang  terlihat  dari  besaran  belanja  yang  tertuang  dalam  APBDesa adalah sebagai berikut.

## Sumber. Laporan Dana Desa Kabupaten Sekadau
Gambar 1. Penggunaan Dana Desa di 7 Desa Kabupaten Sekadau,
Tahun 2018 (Ribu, Rp) 1,575,672 1,206,243 1,336,779 1,295,855 1,174,716 1,261,600 1,253,387 Desa Mungguk Desa Bokak Sebumbun Desa Gonis Tekam Desa Rawak Hulu Desa Sungai Ayak Satu Desa Sungai Ayak Dua
Desa Balai Sepuak Maju Berkembang Tertinggal
Dari  gambar  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  desa  yang  terklasifikasi  maju,  yakni  Desa Mungguk,  memiliki  besaran  pengeluaran  atau  belanja  desa  yang  relatif  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  desa-desa  lain  yang  terklasifikasi  kedalam  desa  berkembang  dan desa  tertinggal.  Desa  Mungguk  yang  terklasifikasi  sebagai  desa  maju  dapat  dikatakan memiliki  keunggulan  dalam  potensi  sumber  daya  sosial,  ekologi  maupun  ekonomi,  serta kemampuan  mengelolanya  guna  meningkatkan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan yang ada di desanya.
Selanjutnya,  dalam  penggunaan  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa  yang  tertuang dalam pos belanja, telah dibagi 3 (tiga) komponen belanja utama. Ketiga komponen tersebut yakni:  Belanja  Pegawai;  Belanja  Barang  dan  Jasa;  dan  Belanja  Modal.  Secara  visual, komposisi belanja tersebut di 7 desa yang menjadi fokus penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

## Sumber. Laporan Dana Desa Kabupaten Sekadau
Gambar 2. Komposisi Belanja Desa di 7 Desa Kabupaten Sekadau, Tahun 2018 (Ribu, Rp)
Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa belanja modal merupakan komponen belanja desa  yang  mendominasi  pengeluaran  belanja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  maju, berkembang  maupun  tertinggal.  Belanja  modal  merupakan  program  pemerintah  yang digunakan sebagai stretching point pembangunan desa. Belanja modal yang dilakukan di 7 desa  Kabupaten  Sekadau  tersebut  difokuskan  pada  perbaikan  jalan,  pembangunan  dan pengembangan  posyandu,  perbaikan  fasilitas  umum  maupun  sarana  dan  prasarana penunjang kegiatan dan aktivitas masyarakat desa setempat. Belanja modal paling tinggi di tunjukan oleh desa maju, yakni Desa Mungguk sebesar Rp. 931.836.200,-.
304,9 74 433,1 53 383 ,511 392,5 13 313 ,553 519,0 23 266,27 2 338,8 36 208,3 31 351,6 90 327,1 29 398,7 94 203,8 00 381 ,860 931,8 63 564,7 59 601,5 77 476 ,213 462,3 68 538,7 75 605,2 54 D E S A M U N G G U K D E S A   B O K A K
S E B U M B U N D E S A   G O N I S T E K A M
D E S A   R A W A K H U L U
D E S A   S U N G A I A Y A K   I D E S A   S U N G A I A Y A K   I I
D E S A   B A L A I S E P U A K Belanja Pegawai Belanja Barjas Belanja Modal
Selanjutnya,  seluruh  desa  yang  terklasifikasi  sebagai  desa  berkembang  (3  desa) menunjukan sebuah kondisi belanja pegawai yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang dan jasa, operasional maupun non operasional. Desa Sungai Ayak Dua menunjukan belanja  pegawai  paling  tinggi  sebesar  Rp.  519.023.500,-.  Desa  berkembang  dan  tertinggal yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  menunjukan  kecenderungan  tingginya  tingkat  belanja pegawai  yang  dikeluarkan.  Sedangkan  desa maju telah cenderung menitikberatkan  belanja pada komponen belanja modal.

## SIMPULAN
Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Maju,  Desa  Berkembang  dan  Desa  Tertinggal  di Kabupaten  Sekadau  cenderung  memiliki  corak  yang  sama  dan  telah  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan Dana Desa pada desa maju lebih tinggi kapasitasnya yang  ditunjukan  oleh  besaran  porporsi  belanja  yang  digelontorkan  pemerintah  desa  maju, yang  mana  lebih  menitikberatkan  pada  komponen  belanja  modal  dibandingkan  belanja pegawai  dan  belanja  barang  dan  jasa.  Sedangkan  pada  desa  berkembang  dan  tertinggal, penggunaan  dana  desa  pada  komponen  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  dan  jasa hampir sama dengan belanja modal.
Adapun  saran  atau  rekomendasi  yang  dapat  penulis  berikan  pada  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut  :  (1)  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat  maupun  Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu meningkatkan bimbingan teknis baik maupun kualitas bimtek yang dilakukan,  yang  diharapkan  dapat meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa; (2)  Pemerintah  desa  di  Kabupaten  Sekadau  perlu  memperhatikan  pengeluaran  yang berfokus pada pembangunan dan pengembangan desa yang tertuang dalam belanja modal, sehingga tujuan dari penyaluran dana desa  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa  dapat  terwujud;  dan  (3)  Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  melakukan  penelitian sejenis,  diharapkan  dapat  mengembangkan  konsep  dan  perluasan  sampel  analisis  guna mendapat hasil yang lebih komperhensif.
DAFTAR PUSTAKA
Boediono. (2008). Ekonomi Moneter Edisi 3. Yogyakarta: BPFE. Frayudha,  A.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Tahun  Anggaran  2015  di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Jurnal Keuangan Daerah (JEDA). Vol 5, No 3 (2017).
Kementerian  Desa.  (2015).  Indeks  Desa  Membangun  2015.  Jakarta  Selatan:  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kementerian  Desa.  (2015).  Indeks  Desa  Membangun  2015.  Jakarta  Selatan: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact =8&ved=0ahUKEwiGzKComZfYAhXMHpQKHSRANIQFgguMAE&url=http%3A%2F%2 Fbos.kemdikbud.go.id%2Findex.php%2Fdownload%2Findex%2F2f6d656469612f7368 6172652f75706c6f61642f66696c65732f494e444 .
Kementerian  Desa.  (2021).  Pusat  Data  Desa  Indonesia  (PDDI).  Diakses  dari http://www.pddi.kemendesa.go.id
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi. Nasional  Kontan.  (2021).  Penyaluran  dana  desa  dalam  6  tahun  terakhir  mencapai  Rp  323 triliun.  Diakses  dari https://nasional.kontan.co.id/news/penyaluran-dana-desa-dalam-6- tahun-terakhir-mencapai-rp-323-triliun ?
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Sekadau  Nomor  3  Tahun  2018  Tata  Cara  Pembagian  Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  66  Tahun  2007  tentang  Perencanaan Pembangunan Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  247/PMK.07/2015  tentang  tatacara  pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa
Raharjo, M.M. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Jakarta : Bumi Aksara.
Sari,  I.P.  (2018).  Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kecamatan  Pemangkat Kabupaten Sambas. (Thesis Universitas Tanjungpura)
Satori, D. dan. Komariah, A, (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sukmadinata. (2006). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Surat  Keputusan  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi nomor 30 tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandiriaan Desa di Kabupaten Sekadau
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2003  tentang  pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
Widjaja. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan. Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Wisjnuprapto.  (2010).  Makna  Pembangunan  Lingkungan  Perdesaan  dalam  Memerangi Kemiskinan  dan  Pelestarian  Lingkungan,  Pemikiran  Guru  Besar  Perguruan  Tinggi Badan Hukum Milik Negara, IPB Press.