## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
September 2022. Vol.9. No.4 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## PERSEPSI MASYARAKAT KARAWANG TIMUR TENTANG NIKAH SIRI DAN DAMPAK DARI NIKAH SIRI
1 Diana Yuni Lestari, 2 Hinggil Permana 1,2 Universitas Singaperbangsa Karawang
1 dianayunilestari98@gmail.com , 2 hinggil.permana@fai.unsika.ac.id

## Abstrak
Nikah sirri merupakan fenomena yang sering kali terjadi di  tengah-tengah masyarakat, hal  ini  terjadi  dari  beberapa  faktor  seperti  tidak  adanya  biaya  untuk  melangsungkan pernikahan  secara  resmi,  belum  cukup  umur  dan  kendala  lainnya  yang  membuat  fenomena ini  menarik  untuk  dikaji  dan  diteliti  lebih  mendalam.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  deskripftif,  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dengan  cara  wawancara  serta  dokumentasi.  Subjek penelitiannya  dengan  beberapa  masyarakat  di  Karawang  Timur.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  alasan  masyarakat  di  Karawang  Timur  melakukan  pernikahan  siri karena  ketatnya  izin  poligami,  faktor  usia,  ada  ikatan  dinas/kerja/sekolah,  ada  pihak  lain bahkan keluarga yang tidak menyetujui pernikahan tersebut, ada masalah keturunan sehingga istri tidak dapat dikarunia anak, dan dalam hal waris anak yang terlahir dari hasil pernikahan siri  maupun  seorang  istri  yang  dinikahkan  secara  siri  bakal  sulit  untuk  meminta  haknya, karena tidak memiliki bukti yang menunjukkan tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut  dengan  ayah  sirinya  atau  juga  istri  dengan  suaminya.  Berdasarkan  dari  hasil penelitian  tersebut,  maka  direkomendasikan  kepada  masyarakat,  agar  keturunan  dapat tercatat  di  hadapan  hukum  pemerintah,  maka  sebaiknya  Nikah  siri  itu  sebaiknya  dilakukan jika  mendesak  saja,  dan  secepatnya  di  naikkan  pada  KUA,  sehingga  kedudukan  anak  dari hasil pernikahan tersebut dapat dicatat oleh pemerintah.
Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Dampak Nikah Siri.

## Abstract
Nikah Sirri is a phenomenon that often occurs in the midst of society, this occurs from several  factors  such  as  the  absence  of  fees  for  formal  marriage,  not  being  old  enough  and other obstacles that make this phenomenon interesting to study and investigate more deeply. The method used in this research is to use a qualitative approach with descriptive type, data collection  techniques  used  are  interviews  and  documentation.  The  subject  of  his  research with several communities in East Karawang. The results showed that the reasons why people in  East  Karawang  did  unregistered  marriages  were  due  to  strict  polygamy  permits,  age factors, official/work/school ties, other parties and even families who did not approve of the marriage, there were hereditary problems so that the wife could not be blessed with children, and In the case of the inheritance of a child born from an unregistered marriage or a wife who is married in an unregistered marriage, it will be difficult to claim their rights, because there is no evidence that shows there is a legal relationship between the child and the siri father or the  wife  and  her  husband.  Based  on  the  results  of  this  study,  it  is  recommended  to  the community, so that offspring can be registered before government law, it is better if the siri marriage should be carried out if it is urgent, and immediately raised to the KUA, so that the position of the child from the marriage can be recorded by the government.
Keywords : Community Perception, Impact of Nikah Siri.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
September 2022. Vol.9. No.4 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## Pendahuluan
Pernikahan merupakan jalinan lahir batin antara pria serta wanita yang diakui oleh suatu lembaga serta diakui juga baik negara, agama ataupun secara hukum Al-qur’ an. Lalu secara norma  menyarankan  manusia  buat  hidup  berpasangan  yang  tujuannya  menjadikan  keluarga yang selalu senang secara lahir maupu batin. Berkaitan dengan status pernikahan, Al-qur’an pula  menyebut  dalam  surah  Qur’an  An-Nisa  4:  21,  bahwa  pernikahan  selaku  mitsaaqan galidhan,  yang  artinya  suatu  jalinan  yang  kuat.  Jalinan  tersebut  mulai  diakui  sehabis terucapnya  suatu  perjanjian  yang  tertuang  dalam  wujud  ijab  serta  qabul  didalam  sebuah pernikahan.  Pernikahan  juga  akan  memiliki  peran  setelah  kedua  belah  pihak  istri  maupun suami siap untuk melakukan hal yang positif demi mewujudukan tujuan dari pernikahan.[1]
Syarat  awal  agar  pernikahan  diakui  secara  hukum  adalah  dengan  cara  mencatatkan pernikahan  tersebut  kepada  pegawai  pencatatan  nasional  (PPN).  Tentunya  hal  tersebut dilakukan  tidak  hanya  oleh  agama  islam  saja,  namun  berlaku  juga  bagi  agama  lain  seperti agama  budha,  hindu  dan  kristen  (katolik/protestan).  Secara  normatif  pernikahan  juga  diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22/1946 jo. UU Nomor. 32/1954 mengenai Pencatatan Nikah, Talak serta Rujuk (Uraian Pasal 1) pula dalam UU Nomor. 1/1974 tentang pernikahan pasal 2 ayat 2, serta diperkuat dengan adanya Inpres RI Nomor. 1/1991 mengenai KHI dalam pasal 5 serta 6.
Didalam  kehidupan  bermasyarakat  sering  kali  ditemukan  masalah  perkawinan  tanpa memikirkan  syarat  normatif  negara  yang  harus  di  penuhi,  atau  bisa  kita  sebut  dengan pernikahan  siri.  Pernikahan  siri  sendiri  bisa  dikatakan  sebuah  problematika  yang  serius. Dalam  pandangan  agama  banyak  yang  beranggapan  bahwa  pernikahan  siri  dapat  dikatakan sah  akan  tetapi  pada  pandangan  lain  banyak  juga  yang  mempersoalkan  bahwa  nikah  siri memiliki dampak yang negatif, yang diakibatkan tidak adanya payung hukum secara formal.
Dampak  dengan  tidak  tercatatnya  pernikahan  di  salah  satu  instansi  yang  berwenang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak seorang istri, baik dari segi norma maupun dari segi sosial.  Begitu  juga  bagi  anak  yang  terlahirkan  dari  hasil  pernikahan  siri.  Mereka  tidak memiliki hak nafkah ataupun warisan dari pihak suami jika suatu saat ditinggalkan suaminya dalam  artian  meninggal  dunia.  Lalu  pihak  istri  tidak  memiliki  hak  juga  atas  warisan  jika mengalami sebuah perceraian, karena hal tersebut pernikahan yang dialaminya tidak dianggap dalam  hukum  yang  ada.  Selain  itu  pernikahan  siri  juga  memiliki  dampak  negatif  bagi kelangsungan  hidup  anak  kedepannya  yang  mengakibatkan  anak  tersebut  akan  kesulitan memiliki  akta  kelahiran  yang  dikarenakan  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran  diharuskan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
September 2022. Vol.9. No.4 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
melampirkan Kartu Keluarga yang berdasarkan pada Akta Nikah orang tua pada pihak anak. Sehingga  berdasarkan  pada  latar  belakang  sebgaimana  yang  dipaparkan  tersebut,  maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut.

## Metode penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  yang  mana  data  yang digunakan  dalam  kajian  ini  merupakan  data  deskriptif  yang  dikumpulkan  dari  persepsi masyarakat karawang timur melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil penelusuran literatur (library research) .

## Pembahasan
Pernikahan  ialah  adanya  ikatan  lahiriah  dan  batin  antara  pihak  laki-laki  dan  pihak perempuan  yang  memiliki  hubungan  suami&istri  dengan  bertujuan  agar  terciptanya  sebuah kebahagiaan  didalam  perjalanan  hidupnya  yang  kekal  abadi.  Maka  dari  itu  pernikahan bukanlah  ajang  untuk  bercandaan  melainkan  sesuatu  yang  sakral,  agung,  dan  sangat monumental bagi para pasangan hidupnya.
Menurut  pandangan  terminologi,  menikah  ialah  berkumpul  jadi  satu,  ada  pula  bagi syar’i  merupakan  akad  ataupun  perjanjian  yang  memiliki  faktor  dibolehkannya  buat melaksanakan  ikatan  tubuh  dengan  mengenakan  lafadz  nikah  ataupun  ijab  serta qobul.Fatihudin,  2006,  14 Dalam  pandangan  KBBI,  pernikahan  berawal  mula  dari  kata “kawin” yang didalamnya memiliki maksud untuk membina  keluarga dengan lawan jenisnya, melaksanakan  ikatan  kelamin  atau  bisa  kita  sebut    bersetubuh.  Pernikahan  juga  bisa  diebut dengan  “Per-kawinan”.  Berasal  dari  kata  “nikah”  yang  berarti  mengumpulkan,  saling memasukkan,  serta  digunakan  buat  makna  bersetubuh  ( wath’i ).  Kata  “nikah”  dipergunakan dalam artian persetubuhan.[3]
Penafsiran  diatas  tampaknya  terbuat  cuma  memandang  dari  satu  sisi  saja,  ialah kebolehan hukum dalam ikatan antara seseorang pria serta seseorang perempuan yang semula dilarang  jadi  dibolehkan.  Sementara  itu  tiap  perbuatan  yang  diatur  dalam  hukum  memiliki tujuan serta akibat maupun pengaruhnya. Ini menjadi sebuah perhatian atensi masyarakat luas. Biasanya  dalam  sehari-hari,  semacam  terbentuknya  perceraian  diakibatkan  minimnya keseimbangan antara pihak lelaki selaku suami dengan pihak perempuan selaku istri, untuk itu membutuhkan  ketegasan  makna  per-nikahan,  bukan  hamya  dari  sudut  pandang  kebolehan, ikatan intim namun pula dari segi tujuan serta dampak hukum yang terjadi.[3]
Dari  penjelasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan  siri  memiliki  dampak dalam hukum. perkawinan merupakan ajang untuk memberikan hak serta kewajibannya untuk

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
September 2022. Vol.9. No.4 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
memiliki  tujuan  saling  tolong  menolong,  dikarenakan  perkawinan  ini  salah  satu  perintah agama  yang  didalamnya  memiliki  tujuan  dan  maksut  untuk  mengharapkan  keridhaan  Allah swt.
Fungsi dasar dari perkawinan adalah:
a) Pernikahan ialah jalur buat memulai perwujudan dorongan seks dalam warga. Sebab tanpa  adanya  pengawasan  serta  pembatasan  hendak  menyebabkan  masalah  sosial. Misalnya,  seperti  pergaulan  seks  leluasa  tanpa  terdapatnya  pernikahan  hendak ditentang oleh warga.
b) Pernikahan  hendak  menjamin  kelangsungan  hidup  suatu  kelompok.  Dengan terdapatnya  pernikahan  diharapkan  buat  dapatnya  menciptakan  generasi,  sehingga hendak bisa menjamin kelangsungan hidup kelompok ataupun keluarga.
c) Pernikahan  ialah  sesuatu  metode  yang  istimewa  yang  mana  orang-orang  tua  dalam warga  hendak  bisa  mempertanggung  jawabkan  atas  anak-anaknya,  baik  menimpa pemeliharaan, pembelajaran, serta proteksi atas seluruh keluarganya.[4]

## Pernikahan secara Siri
Di  indonesia  pernikahan  siri  akhir-akhir  ini  menjadi  fenomena  yang  sering diperbincangkan,  karena  memiliki  kesan yang  menarik. Lalu  nikah  siri  juga  sekarang  bukan lagi  sesuatu  yang  tabu  karena  akhir-akhir  ini  para  figur  masyarakat  seperti  kyai,  ustadz, ulama,  ataupun  para  dai  melakukan  hal  tersebut.  Selain  itu  nikah  siri  juga  menjadi  sebuah pilihan ketika seseorang ingin melakukan poligami dengan memiliki alasan-alasan tersendiri.
Nikah  siri  secara  bahasa  berasal  dari  bahasa  arab  yang  diserap  kembali  menggunakan bahasa  indonesia  yang  terdiri  dari  dua  suku  kata  yaitu  kata  nikah  yang  artinya  perjanjian antara  laki-laki  dengan  perempuan  untuk  melangsungkan  perkawinan  (dengan  resmi).[5] Sedangkan  kata  siri  adalah  bentuk  masdar  dari  kata  sirrun  yang  secara  bahasa  berarti rahasia.[6]
Dikatakan  nikah  siri  karena  dilangsungkannya  pernikahan  ini  secara  diam-diam, rahasia,  tertutup, atau  bisa  juga  sembunyi-sembunyi  tanpa  adanya  publikasi.[7] maksud  dari penjelasan diatas bahwa nikah siri tidak memberitahu kesiapapun termasuk keluarga pada saat acara pernikahan berlangsung, dan tidak pernah tercatat di kantor urusan agama (KUA) atau tanpa adanya sepengetahuan petugas pencatatan nikah.
Nikah  siri  yang  saat  ini  diketahui  masyarakat  Indonesia  adalah  pernikahan  yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama, tetapi hal tersebut tidak dilakukan di intansi  yang  berwenang  (KUA)  sehingga  perkawinannya  tidak  memiliki  akta  nikah  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  dinamakan  nikah  dibawah tangan atau juga disebut dengan nikah siri. Nikah siri juga sudah dikenal sejak zaman sahabat

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
September 2022. Vol.9. No.4 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
Umar  bin  Khattab  ra  yang  pada  saat  itu  menginformasikan  bahwa  telah  terjadi  pernikahan yang tidak dihadiri saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Sedangkan menurut perspektif beberapa masyarakat yang berada di wilayah Karawang Timur pada biasanya ada 3 uraian tentang pernikahan siri, ialah: Pertama; perkawinan tanpa adanya wali. Perkawinan semacam ini dicoba secara rahasia (siri) yang mana disebabkan dari pihak  wali  wanita  tidak  menyetujui  ataupun  sebab  menyangka  absah  perkawinan  tanpa terdapatnya  wali  ataupun  cuma  sebab  mau  memuaskan  nafsu  syahwat  belaka  tanpa  berfikir lagi  ketentuan-  ketentuan  syariat  yang  berlaku.  Kedua;  perkawinan  yang  legal  dari  sudut pandang agama tetapi tidak memiliki catatan dalam lembaga pencatatan sipil. Banyak aspek yang  menimbulkan  seorang  tidak  mencatatkan  pernikahannya  di  lembaga  pencatatan  sipil. Pemicu  ini  terjalin  sebab  aspek  bayaran,  serta  pula  tidak  sanggup  membayar  administrasi pencatatan,  ada  pula  diakibatkan  sebab  khawatir  ketahuan  melanggar  ketentuan  yang melarang pegawai negara sipil nikah lebih dari satu. Ketiga; perkawinan yang disembunyikan sebab terdapatnya pertimbangan tertentu, semacam khawatir memperoleh stigma negatif dari warga  yang  terlanjur  menyangka  tabu  tentang  perkawinan  siri  ataupun  sebab  pertimbangan rumit  yang  memforsir  seorang  merahasiakan  pernikahannya.  Umar  Bin  Khattab  RA menyatakan  dalam  riwatnya  “inilah  nikah  siri,  saya  tidak  membolehkannya  dan  sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam.[8]

## Pernikahan dalam Perspektif UU No. 1/1974
Pernikahan  ialah  jalinan  lahir  bathin  antara  seseorang  laki-  laki  dengan  seseorang perempuan  selaku  suami  istri  yang  memiliki tujuan  untuk  membentuk  rumah  tangga  senang serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa.Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” (n.d.).
Rumusan  pernikahan  bagi  UU  No.1/1974  mengenai  pernikahan  mencantumkan  tujuan pernikahan ialah agar membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Perihal ini  berarti  pernikahan  dilangsungkan  untuk  jangka  waktu  tertentu  yang  telah  direncanakan, namun buat selamanya serta tidak boleh diputus begitu saja.[10]
Idealnya perkawinan yang dibahas pada Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  tidak  hanya  membahas  mengenai  perjanjian  lahiriah  akan  tetapi  ikatan  bathin antara  pihak  suami  dan  istri  untuk  membentuk  keluarga  yang  kekal  dan  bahagia.  Ikatan lahiriah  yakni  ikatan  yang  umumnya  dapat  kita  lihat  dengan  panca  indera  antara  suami maupun  istri  dan  ikatan  bathin  sangat  perlu  bagi  sepasang  suami  istri  untuk  mencerminkan suatu kerukunan dalam berumah tangga.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
September 2022. Vol.9. No.4 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Hukum  pernikahan  memiliki  peran  yang  sangat  berarti,  oleh  sebab  itu  diatur  serta diterangkan  secara  jelas  serta  perinci.  Kemudian  diatur  juga  dalam  PP  No  9  tahun  1975 tentang  tata  metode  penerapan  pernikahan.  Hukum  pernikahan  mengendalikan  seluruh perkara  yang  berkaitan  dengan  pernikahan,  semacam  hak  suami  istri,  aturan  harta  kekayaan dalam  pernikahan ataupun  kekayaan  yang  mereka  miliki  sepanjang  pernikahan  berlangsung, serta  pula  bayaran  hidup  yang  wajib  ditanggung  setelah  putusnya  pernikahan.  Berikutnya berarti  pula  pernikahan  untuk  kehidupan  manusia  spesialnya  untuk  orang  yang  mempunyai agama merupakan selaku berikut;
a. Dengan melaksanakan pernikahan yang legal bisa menjadikan pergaulan hidup baik secara individu ataupun kelompok antara laki- laki serta perempuan secara bijaksana serta  halal,  cocok  dengan  peran  manusia  selaku  mahluk  yang  bijaksana  diantara mahluk lain yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa
b. Dengan melakukan pernikahan terbentuklah sesuatu rumah tangga yang tentram dan kekal serta mempunyai rasa kasih sayang antara suami serta istri
c. Dengan  melakukan  pernikahan  yang  legal  bisa  mendapatkan  generasi  yang  legal dalam  warga  sehingga  kelangsungan  hidupnya  dalam  keluarga  serta  keturunannya bisa berlangsung secara baik
d. Kemudian  dengan  terbentuknya  pernikahan  yang  legal  hingga  mencuat  suatu keluarga yang mempunyai asas sakinah, mawadah serta warahmah
Di dalam pasal 2 UU No 1 /1974 mengenai sahnya pernikahan melaporkan:
a. Pernikahan  merupakan  legal,  jika  dilaksanakan  menggunakan  hukum  dari  agama  serta kepercayaannya
b. Masing-masing pernikahan dicatat bagi peraturan hukum yang berlaku.
Pada  Pasal  2  ada  2  pemikiran  yang  berbeda:  Pendapat  awal,  melaporkan  kalau pernikahan itu telah legal apabila dicoba bagi agama serta kepercayaannya tanpa butuh dicatat oleh  pejabat  yang  berwenang,  baginya  pencatatan  cuma  ialah  pencatatan  kejadian  hukum biasa  semacam  pencatatan  kematian,  kelahiran  serta  lain  lain.  Pernikahan  ialah  hak  pribadi seorang serta tidak butuh dicoba pencatatan. Pencatatan oleh pejabat yang berwenang bukan ialah ketentuan sahnya pernikahan namun ialah aksi administrasi saja. Pendapat kedua, Pasal 2  ayat  (1)  serta  ayat  (2)  tersebut  ialah  satu  kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan,  sehingga apabila salah satu faktor pasal tersebut tidak dipadati hingga perkawinannya tidah legal bagi hukum.[11]
Syarat pernikahan diatur dalam Pasal 6 s. d Pasal 12 UU 1/ 1974, Pasal 6 melaporkan selaku berikut:
1. Pernikahan wajib didasari atas persetujuan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
September 2022. Vol.9. No.4 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
2. Buat melakukan pernikahan, seorang yang belum berusia 21 tahun wajib menemukan izin dari kedua orang tua
3. perihal  salah  satu  orang  tua  telah  wafat  dunia  ataupun  dalam  kondisi  tidak  sanggup melaporkan kehendaknya hingga izin diartikan pasal dalam ayat (2) ini dari orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang akan melaporkan kehendaknya
4. Perihal  orang  tua  yang  telah  wafat  ataupun  dalam  keadaan  tidak  sanggup  melaporkan kehendaknya  hingga  diperoleh  izin  dari  wali,  orang  yang  memelihara  ataupun  keluarga yang  memiliki  ikatan  darah  dalam  garis  generasi  lurus  keatas  sepanjang  mereka  masih hidup dalam kondisi bisa melaporkan
Berikutnya Pasal 7 UUP Nomor. 1 tahun 1974 melaporkan:
a. Pernikahan cuma diberikan izin bila pihak dari laki- laki telah berusia 19 tahun serta pihak dari perempuan telah menggapai usia 16 tahun
b. Dalam  menyimpang  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  bisa  memohon  dispensasi  majelis  hukum ataupun  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  laki-  laki  ataupun  pihak wanita
c. Syarat-syarat yang mengatur kondisi salah seseorang ataupun kedua orang tua dalam pasal 6  ayat  (3)  serta  ayat  (4)  Undang-undang  ini,  berlaku  pula  dalam  perihal  permintaan dispensasi pada ayat (2) pasal ini tanpa mengurangi yang diartikan pada pasal 6.
Bersumber pada uraian diatas bisa disimpulkan kalau perkawinan siri ialah  perkawinan yang tidak legal dalam perspektif UU No 1/1974. Pernikahan siri tidak mempunyai akta yang tidak  diakui  keabsahannya  secara  hukum  negeri  sehingga  seorang  yang  melaksanakan pernikahan  di  dasar  tangan  hendak  hadapi  kesusahan  dalam  meyakinkan  terbentuknya pernikahan.

## Pernikahan dalam Perspektif Islam
Dari  sudut  pandang  agama  pernikahan  merupakan  acara  akad  yang  sangat  sakral ( mitsaqan ghalidzan) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam keadaan sadar dan untuk  membentuk  keluarga  yang  samawa  dilakukan  acara  ini  dengan  rasa  kerelaan  dan adanya kesepakatan didalam kedua belah pihak. Maka dari itu, ibadah merupakan hubungan sosial  kemanuasiaan  bukanlah  seperti  ibada.  Pernikahan  jika  diniatkan  untuk  mencari  ridha Allah itu akan menjadikan nilai ibadah.
Penafsiran  nikah  bagi  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  ialah  perkawinan  secara  islam yakni  ijab  qabul  yang  kokoh  buat  mentaati  perintah-perintah  Allah  SWT  serta  barangsiapa melakukan perkawinan berarti ia sudah melakukan salah satu perintah Allah swt. [12]

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
September 2022. Vol.9. No.4 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Pernikahan dalam hukum Islam diucap dengan kata “nikah” adalah melaksanakan akad ataupun  perjanjian  yang  bertujuan  buat  mengikatkan  diri  antara  pria  dengan  wanita  buat menghalalkan  maupun  melegalkan  ikatan  kelamin  antara  kedua  belah  pihak  secara  legal dengan  dasar  suka  rela  tanpa  terpaksa  diantara  keduanya  serta  keridhoannya  buat mewujudkan  kebahagiaan  hidup  dalam  berkeluarga  yang  ber-  asas  kasih  dan  sayang  serta perdamian dengan cara yang tentunya diridhoi Allah swt, Allah berfirman:
ٓاَرَو اام مُكَل  الِح ُ أَو ۡۚۡمُكۡي َلَع ِ اللَّٱ  َبََٰتِك ۡۖۡمُكُنََٰمۡيَأ  ۡتَكَلَم اَم  الَِّإ ِءٓاَسِ نلٱ َنِم  ُتََٰن َصۡحُمۡلٱَو۞ ْاوُغَتۡبَت ن َ أ ۡمُكِلََٰذ َء
َف  انُهۡنِم ۦِهِب مُتۡعَتۡمَتۡسٱ اَمَف َۡۚينِحِفَٰ َسُم َ ۡيۡ َغ َينِن ِصۡ حمُّ مُكِلََٰوۡمَأِب
ۡمُكۡيَلَع  َحاَنُج َ لََّو ۡۚ ة َضيِر َف انُهَروُجُأ انُهوُتأَ ٔ ا ميِكَح اًميِلَع َن َكَ َ اللَّٱ انِإ ِِۚة َضيِرَف ۡلٱ ِدۡعَب ۢنِم ۦِهِب مُتۡيَضََٰرَت اَميِف dan  (diharamkan  juga  kamu  mengawini)  wanita  yang  bersuami,  kecuali  budak-budak yang  kamu  miliki  (Allah  telah  menetapkan  hukum  itu)  sebagai  ketetapan-Nya  atas kamu.  Dan  dihalalkan  bagi  kamu  selain  yang  demikian  (yaitu)  mencari  isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati  (campuri)  di  antara  mereka,  berikanlah  kepada  mereka  maharnya  (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang  kamu  telah  saling  merelakannya,  sesudah  menentukan  mahar  itu.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[13]
Selain itu, allah juga berfirman:
َو  ةادَوام مُكَنۡيَب  َلَعَجَو اَهۡ َلَِإ ْآوُنُكۡسَتِ ل ا جََٰوۡزَأ ۡمُكِسُفنَأ ۡنِ م مُكَل َقَلَخ ۡنَأ ٓۦِهِتََٰياَء ۡنِمَو لَأٓ  َكِلََٰذ  ِفِ انِإ ًۡۚةَ ۡحَۡر ٖتََٰي
َنوُراكَفَتَي ٖمۡوَقِ ل
“Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaannya  adalah  dia  menciptakan  untukmu  istri  dari jenismu  sendiri  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram  terhadap-Nya  dan dijadikannya  diantara  kamu  rasa  kasih  sayang.  Sesungguhnya  yang  demikian  ini terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.[13]
Dalam  KHI,  penafsiran  pernikahan  serta  tujuannya  dinyatakan  dalam  pasal  2  serta  3 selaku berikut:
Pasal 2 “Pernikahan bagi hukum Islam merupakan perkawinan, dapat diartikan sebuah proses  akad  ataupun  mitsaqan  ghalizhan  buat  menaati  perintah  Allah  serta pelaksanaannya ialah ibadah.”
Pasal 3 “Pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, serta warohmah.”
Pernikahan  menurut  Hukum  dalam  Islam  juga  menggambarkan  watak  yang  agung untuk dijalin oleh 2 orang yang berbeda tipe. Oleh sebab itu sesuatu pernikahan tidak begitu

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
September 2022. Vol.9. No.4 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
saja terjalin tanpa lewat sebagian syarat. Bersumber pada penafsiran nikah diatas, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa:
1) Pernikahan  merupakan  suatu  proses  dua  orang  perempuan  dan  laki-laki  yang  memiliki komitmen ataupun biasa disebut sebagai proses akad
2) Supaya terbentuknya sesuatu proses pernikah wajib terdapat antara kedua belah pihak yang hendak melaksanakan nikah.
3) Pernikahan  bisa juga  dilakukan  dengan mmenuhi  ketentuan  serta  syarat  yang  telah  diatur dalam agama yang ada didalam hukum ilmu fiqih.

## Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Siri
Berdasarkan  hasil  dari  jawaban  responden  pada  wawancara  dengan  beberapa masyarakat yang berada di wilayah Karawang Timur, diketahui terdapat beberapa alasan dan latar belakang mengapa seseorang melakukan pernikahan siri, yaitu:
Pertama, adanya masalah keturunan, biasanya faktor ini dialami oleh seorang keluarga yang tidak bisa memiliki keturunan dari istri sahnya. Pihak suami beranggapan bahwa dengan menikah  siri  merupakan  jalan  yang  terbaik  tanpa  harus  melaksanakan  maksiat  dikarenakan nikah siri sesuatu yang sah dilakukan dari sudut pandang agama.
Kedua, kurangnya perekonomian, adanya biaya administrasi pencatatan nikah diintansi yang  berwenang  (KUA),  untuk  sebagian  masyarakat  yang  ekonominya  menengah  kebawah merasa tidak mampu untuk membayar biaya administrasi tersebut. Selanjutnya ada beberapa responden  yang  mengatakan  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  KUA  tidak  sesuai  dengan harga normatif yang berlaku, yang artinya pihak KUA tidak transparasi terhadap berapa biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang melakukan pernikahan siri.
Ketiga, ketidakpuasan lahir dan bathin terhadap pasangan, faktor ini  biasanya merujuk pada perselingkuhan. Lalu perselingkuhan terjadi dikarenakan salah satu pihak suami maupun istri sudah tidak memiliki ketertarikan terhadap pasangannya dan juga pihak yang melakukan perselingkuhan  tesebut  dia  hanya  ingin  mencoba  sesuatu  yang  tidak  pernah  dia  dapat  dari pasangan sahnya.
Keempat, ketatnya  izin  untuk  berpoligami,  untuk  melakukan  pernikahan  yang  kedua ataupun  seterusnya  biasanya  tidak  pernah  mudah  untuk  dilaksanakan.  Dikarenakan  adanya beberapa  syarat  yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan  syarat  poligami  seperti  dijelaskan  pada Pasal 5 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 bahwa yang bersangkutan harus mendapatkan izin  dan  persetujuan  dari  pasangan  sebelumnya.  Lalu  dengan  sulitnya  izin  yang  harus

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
September 2022. Vol.9. No.4 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
dipenuhi  oleh  yang  bersangkutan,  dia  lebih  memilih  untuk  menikah  secara  diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga atau bisa disebut dengan pernikahan siri.
Kelima, faktor  belum  cukup  umur,  biasanya  salah  satu  dari  pasangan  belum  memiliki umur  yang  cukup  untuk  melaksanakan  pernikahan  secara  sah  sesuai  dengan  norma  hukum yang  ada  di  Negara  Indonesia  dikarenakan  salah  satu  syarat  untuk  menikah  secara  sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). faktor ini merujuk juga kepada faktor ekonomi, yang artinya  bahwa  orang  tua  pihak  perempuan  yang  tidak  memiliki  ekonomi  yang  cukup  lebih memilih  menikahkan  anak  perempuannya  dengan  harapan  bahwa  lelakinya  mampu menanggung beban yang ada.
Keenam, a danya ikatan dinas kerja/ sekolah, persyaratan yang harus dilaksanakan oleh orang  yang  terikat  dinas  kerja  ataupun  sekolah  salah  satunya  tidak  diperkenankan  untuk menikah  sampai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  sesuai  dengan  kontrak  atau  peraturan yang  sudah  disepakati  sebelumnya.  Hal  tersebut  jika  dilanggar  akan  mendapatkan  sanksi dikeluarkannya  dari  instansi  atau  sekolah  tersebut.  Maka  orang  yang  memiliki  ikatan  dinas kerja / sekolah lebih memilih jalan untuk menikah secara diam-diam / menikah siri.

## Dampak dari Pernikahan Siri
Nikah siri hingga saat ini jadi fenomena yang menarik buat ditinjau lebih lanjut sebab dengan bermacam aspek yang melingkupinya. Perkawinan siri mempunyai bermacam-macam permasalahan yang menyertainya. Seorang yang melaksanakan nikah siri di daerah Karawang Timur pada biasanya tidak berpikir panjang. Mereka tidak memikirkan secara matang akibat yang ditimbulkan dari perkawinan siri tersebut. Pelaku tersebut tidak berfikir secara jernih apa yang  hendak  terjalin  apabila  sesuatu  dikala  suami  pergi  meninggalkan  istrinya  begitu  saja, disebabkan tidak terdapat kejelasan atas status perkawinannya tersebut.
Lalu  adapun  dampak  yang  terjadi  menurut  hasil  wawancara  dengan  beberapa masyarakat yang berada di wilayah Karawang Timur, mereka menyatakan bahwa pernikahan siri tidak hanya berdampak bagi pasangan yang ditinggalkan saja, akan tetapi anak hasil dari pernikahan  siri  tersebut  akan  menjadi  korbannya,  karena  dirasa  anak  tersebut  buukan  hasil dari perkawinan yang sah.
Dalam KHI pada pasal 99, anak dikatakan sah apabila, pertama; anak tersebut lahir dari pasangan  suami  istri  yang  sah,  dan  yang  kedua;  Hasil  pembuahan  suami  istri  yang  sah  dan dilahirkan oleh istri tersebut.[14]
Biasanya  anak-anak  hasil  dari  pernikahan  siri  kedepannya  sulit  untuk  mendapatkan surat keterangan lahir, selain itu dampaknya juga anak-anak tersebut ditelantarkan dan kurang

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
September 2022. Vol.9. No.4 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
terurus secara baik dari segi kesehatan, ekonomi serta pendidikannya. Adapun sebagian anak tersebut  rentan  menjadi  korban  eksploitasi  seperti  perdagangan  anak  bahkan  sampai pelacuran.  Lalu  pihak  pasangan  yang  dtinggalkan  khususnya  istri  yang  ditinggalkan  suami hasil  dari  pernikahan  siri  akibat  perceraian  ataupun  meninggal  dunia,  istri  tersebut  tidak memiliki hak yang kuat untuk mendapatkan harta warisan yang dimiliki oleh suaminya.
Selanjutnya  dari  pernikahan  siri  yang  selalu  berkonotasi  negatif,  nikah  siri  juga memiliki sisi yang positif diantaranya, menjauhkan diri dari perzinahan, sex bebas, penyakit aids, penyakit kelamin, serta bisa juga mengurangi beban dan tanggung jawab yang dimiliki perempuan,  bisa  kita  bayangkan  jika  perempuan  yang  telah  hamil  di  luar  nikah  dan  tidak adanya lelaki yang bertanggung jawab atas kehamilannya tersebut, itu akan menjadi salah satu beban moral yang berat yang akan ditanggung oleh perempuan.

## Kesimpulan
Hasil  yang  telah  didapatkan  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa  pernikahan  siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan dengan cara diam-diam tanpa adanya pengetahuan dari  beberapa  pihak  guna  melindungi  kepentingan  yang  terkait.  Lalu  adapun  pernikahan  siri tersebut bentuknya tidak di sah kan secara norma hukum negara dikarenakan tidak tercatatnya di  instansi  yang  berwenang  (KUA)  serta  tidak  diketahui  oleh  pegawai  pencatatan  negara (PPN) akan tetapi pernikahan siri tersebut dikatakan sah dalam sudut pandang agama.
Selanjutnya, adapun dampak dari hasil pernikahan siri yaitu dari pihak perempuan yang ditinggalkan  oleh  suami  nya  dikarenakan  meninggal  ataupun  sebuah  perceraian  tidak memiliki  hak  kuat  untuk  mendapatkan  harta  warisan  dari  pihak  suami  dan  untuk  anak  hasil dari pernikahan siri sulitnya mendapatkan surat keterangan lahir dikarenakan salah satu syarat untuk  mendapatkan  surat  keterangan  lahir  tersebut  harus  dilampirkan  juga  dokumen  berupa akta  pernikahan  dari  kedua  orangtuanya.  Selain  itu,  dari  konotasi  negatif  yang  beredar mengenai  pernikahan  siri  di  masyarakat  luas  adapun  dampak  positif  yang  didapat  yaitu menghindari perbuatan zinah, pergaulan bebas, kemaksiatan dan juga dapat melindungi beban moral pihak perempuan jika terjadi kehamilan diluar nikah.
Dengan  banyaknya  pro  dan  kontra  mengenai  praktik  pernikahan  siri  penulis mengharapkan  agar  masyarakat  luas  tidak  serta  merta  mendeskriminasi  pihak  terkait  yang melakukan  hal  tersebut.  Akan  tetapi  masyarakat  luas  harus  bisa  mensosialisasikan  dampak baik atau buruknya agar praktik pernikahan siri dapat diminimalisir kedepannya.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
September 2022. Vol.9. No.4 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## Daftar Pustaka
[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat . Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
[2] A. Y. Fatihudin, Risalah Hukum Nikah . Jakarta: Terbit Terang, 2006.
[3] M. . Prof. Dr. Ahmad Rahman Ghozali, FIQH MUNAKAHAT , Ke-5. Jakarta: Kencana, 2015.
[4] D.  J  Narwoko, Sosiologi :  Teks  Pengantar  Dan  Terapan .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2006.
[5] Departemen  Pendidikan  Nasional  Kamus  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Bahasa, 2008.
[6] Burhanuddin, Nikah Sirri . Jakarta: Suku Buku, 2010.
[7] D. Nurhaedi, Nikah Bawah Tangan Praktik Nikah Siri . Jakarta: Saujana, 2003.
[8] Y. Ad-Duwarisy, Nikah Siri, Mut’ah Dan Kontrak . Jakarta: Darul Haq, 2010.
[9] “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”
[10]  Saleh Wantjik, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung, 2000.
[11]  Agus  Susanto  and  Udik  Budi  Wibowo,  “Manajemen  Perubahan  Sekolah  Menengah Kejuruan  Di  Kabupaten  Sleman,” J.  Akuntabilitas  Manaj.  Pendidik. ,  vol.  5,  no.  2,  p. 135, 2017.
[12]  M. A. Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
[13]  K. A. RI, Al-Qur’an dan Terjemah . Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000.
[14]  S. Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: CV. Rajawali, 1988.