## DINAMISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA ZAKAT PRODUKTIF DAN WAKAF PRODUKTIF: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN

## Muslihun
IAIN Mataram Jl. Pendidikan No. 35 Mataram Email: muslih2009@yahoo.com

## Abstrak
Perbandingan zakat produktif dan wakaf produktif dapat dilihat dari lima hal, yakni dasar  hukum,  orang  yang  mengeluarkannya,  jenisa  hartanya,  pengelolaannya,  dan orang  yang  berhak  menerimanya. Beberapa  hal  ini  menunjukkan adanya persamaan di antara keduanya, yakni  sama-sama merupakan filantropi Islam yang memiliki visi pemerataan harta. Walaupun demikian, terdapat perbedaan dalam hal: pertama , zakat bersifat  wajib,  sedangkan  wakaf  sunnah; kedua ,  harta  zakat  dapat  didistribusikan secara  langsung,  sementara  pada  wakaf,  yang  dapat  didistribusikan  adalah  hasilnya dan  tidak  boleh  bendanya  karena  harus  ditahan  kelestariannya.  Zakat  produktif  dan wakaf produktif dianggap  sebagai  bagian dari perubahan  hukum Islam di Indonesia karena  keduanya  merupakan  filantropi  Islam  yang  senantiasa  berkembang. Pergeseran zakat dan wakaf yang tadinya cendrung konsumtif menuju pola produktif merupakan  buah  dari  perubahan  sosial  yang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor:  (1) perkembangan  pembangunan  fisik,  (2)  perubahan  budaya,  (3)  pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi baru, (4) adanya gerakan-gerakan sosial, dan (5)  perubahan  ide,  nilai-nilai,  dan  pandangan  hidup.  Model  perubahan  sosial  yang diharapkan  adalah perubahan pemahaman zakat dan  wakaf  yang  sebelumnya  hanya konsumtif  menjadi  produktif.  Dengan  pengembangan  zakat  produktif  diharapkan benda zakat mengalami peningkatan nilai. Sedangkan dengan pengembangan wakaf produktif  diharapkan  selain  mempertahankan  bendanya  ( dawām  al-’ain )  juga mempertahankan manfaat wakaf itu sendiri ( dawām al-intifā’ bi al-’ain ).
Kata kunci: Zakat, Wakaf, Produktif, Dinamisasi, Manfaat, Profesionalisme

## Abstract
The comparison between productive zakat and productive waqf can be viewed from five  points,  namely:  their  legal  bases, zakat payers  dan waqf givers,  properties  of zakat and waqf , zakat and waqf managers, and zakat dan waqf receivers. These points show  the  similarities  between zakat and waqf in  that  both  are  parts  of  Islamic philanthropy.  However,  they  also  point  to  substantial  differences  between  them. Firstly, zakat is  obligatory,  while waqf is  not.  Secondly, zakat can  be  distributed directly,  while waqf can  only  be  distributed  of  its  benefits  but  not  its  property because the property must be preserved. Moreover, productive zakat and productive waqf are considered as parts of a dynamic change  in Islamic  law  in Indonesia. The shifting  patterns  of zakat and waqf from  consumptive  towards  productive  trends  is the fruit of social changes that are influenced by several factors, namely: (1) changes in  physical  development,  (2)  cultural  changes,  (3)  population  growth  and development  of  new  technology  (4)  the  existence  of  social  movements,  and  (5) changes in ideas, values, and worldview. The expected model of the social change is a  change  in  understanding  of zakat and waqf from  consumptive  to  productive distributions. By developing zakat productively it is hoped that zakat gives a rise in terms  of  its  values.  Meanwhile  by  developing waqf productively  it  is  hoped  that  it
will  not  only  preserve  its waqf property  ( dawām  al-’ain )  but  also  maintain  its benefits ( dawām al-intifā’ bi al-’ain ).
Keywords: Zakat , Waqf , Productive, Dynamic changes, Benefits, Professionalism

## A. Pendahuluan
Zakat  dan  wakaf  merupakan filantropi  Islam  yang  sangat  penting. Pembahasan  tentang  dua  hal  ini  sangat intens dilakukan di kalangan umat Islam. Bahkan di Indonesia  zakat dan wakaf  ini telah  dikeluarkan  undang-undang  yang mengaturnya  secara  formal,  yakni  UU No.  23  tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
Salah  satu  tema  yang  sangat penting  dalam  pembicaraan  zakat  dan wakaf  ini  adalah  pengembangannya secara  produktif. 1 Upaya  ini  dianggap penting  karena  pengelolaan  zakat  dan wakaf secara konsumtif  dianggap kurang berhasil  dalam  pengentasan  kemiskinan umat  Islam.  Sebagai  contoh,  Umar  bin Khattab pernah mengatakan bahwa tujuan zakat  adalah  dalam  rangka  mengubah seorang mustaḥiq (penerima zakat) menjadi muzakkiy (orang  yang  wajib mengeluarkan zakat). Ini berarti, zakat itu memiliki  misi  untuk  menjadikan  si miskin  menjadi  si  kaya  sehingga  bisa menjadi seorang muzakkiy . Demikian pula, pengelolaan wakaf  selama  ini  banyak  dinilai  terlalu konsumtif,  meskipun    sudah  ada  upaya memproduktifkan  wakaf  tetapi  masih
dianggap  belum  maksimal.  Berkaitan dengan pola pengembangan wakaf ini, M.
Syafi’i Antonio melakukan
pengelompokan  menjadi  tiga: pertama , periode  tradisional,  yakni  wakaf  masih ditempatkan  pada  ajaran  yang  murni ( iba>dah  mah}d}ah ),  seperti  pembangunan fisik  masjid  dan  mushalla. Kedua , periode  semi-profesional,  yakni  pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan  wakaf  secara  produktif. Contohnya,  pembangunan  masjid  yang letaknya  strategis  dengan  menambah
bangunan  gedung  untuk  pertemuan, pernikahan,  dan  seminar  seperti  masjid Sunda Kelapa. Ketiga , periode profesional,  yakni  periode  yang  ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif.
Keprofesionalan  yang dilakukan  meliputi aspek:  manajemen,  SDM  ke- nāẓir -an, pola kemitraan usaha, dan lainnya. 2
Aset-aset  wakaf  di  atas  perlu dikelola  dengan  produktif-profesional agar  selaras  dengan  esensi  wakaf  dalam syariat  Islam  dan  semangat  UU  No.  41 tahun  2004  tentang  Wakaf.  Pengelolaan wakaf dilakukan secara produktif- profesional harus dimulai dari bagaimana membangun paradigma wakaf yang dapat menyentuh  ranah  sosial.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  melihat  peran  tokoh agama dan masyarakat dalam mendorong perubahan  paradigma  itu.  Oleh  karena itu,  perlu  dinamisasi  perubahan  hukum Islam  khususnya  dalam  masalah  zakat dan  wakaf  ini  agar  benar-benar  dapat tercapai  tujuan  pensyariatan  ( maqa>s}id ) dari kedua  institusi  ini. Perubahan dalam dua hal  ini  merupakan suatu keniscayaan di  tengah-tengah  masyarakat  yang  selalu berubah dalam berbagai aspek
kehidupan. 3 B. Perubahan  Hukum  Islam  pada Zakat dan Wakaf: Sebuah Keniscayaan Perubahan hukum Islam
merupakan  suatu  keniscayaan  ketika terjadi  perubahan  pada  aspek  yang  lain, berupa perubahan situasi, kondisi, waktu, dan  tempat. 4 Sejak  awal  mula  sejarah Islam, telah ada hubungan dialektis antara teks  ( na ṣṣ )  dengan  sejarah  kemanusiaan dan  antara  teks  dengan  pemikiran manusia.  Dengan  demikian,  sejarah  dan pemikiran muslim merupakan hasil
perpaduan  yang  kompleks  antara  yang bersifat  “manusia”  ( human )  dan  yang bersifat  “ketuhanan/keilahian”  ( divine ); atau antara tulisan keagamaan ( religious ) dan  faktor-faktor  sosio-ekonomi  dan politik. 5
Jika  dilihat  dari  sisi  bahwa  tidak termasuk  dalam  rukun  Islam  yang  lima maka  wakaf  termasuk  ranah mu’āmalah
( ibādah  gair  maḥḍah ).  Secara  umum, kehidupan  di  dunia  sekarang  dapat dikelompokkan  menjadi dua, yakni ranah ibadah maḥḍah (ibadah  khusus)  dan ranah ib ā dah gair  maḥḍah (sosial). 6
Persoalan mu’āmalat memiliki karakteristik  berbeda  dengan  persoalan ibadah. Pada bidang  ibadah, ajaran Islam dijelaskan secara tekstual bahkan dipraktikkan langsung oleh Nabi dan para sahabat,  sedangkan  hukum  Islam  bidang mu’āmalat biasanya  dibahasakan  secara umum  oleh  al-Qur’an. 7 Karena  kedua entitas  ini  memiliki  perbedaan  yang mendasar,  maka  kaidah Uṣūl  Fiqh tentang hal ini pun berangkat dari asumsi yang  berbeda.  Kalau  pada  persoalan ibadah,  hukum  dasarnya  adalah  haram kecuali  ada  dalil  yang  menjelaskan tentang adanya. 8
Sementara pada persoalan mu’āmalah ,  hukum  dasarnya adalah  boleh  sampai  ada  dalil  (hukum) yang mengharamkannya. 9
Berdasarkan uraian di  atas, wakaf mestinya  lebih  bisa  dikembangkan  jika kita  melihat  ciri-ciri  yang  melekat  pada ranah mu’ ā malat .  Pengembangan  wakaf ini  ternyata  sering  mengalami  hambatan karena ada juga yang menganggap bahwa wakaf  ini  termasuk  dalam  ranah  ibadah. Pendapat  yang  kedua  ini  rupanya  hanya melihat  dari  sisi  bahwa  wakaf  itu termasuk ranah tabarr ū ’ (tolong menolong)  dan  jika  melaksanakannya akan mendapatkan pahala.
Jika  dilihat  dari  sisi  akad,  wakaf ini  tergolong  akad tabarrū’ (tolong menolong), dan tidak termasuk pada akad bisnis  atau  akad in-between (antara keduanya)  sebagaimana  dapat  dilihat dalam skema berikut ini:
Skema : 1 Pengelompokan Akad dalam Khazanah Hukum Islam 10
MALIYAH Related With Wealth TIJARY Commercial GHAYRU TIJARY Non Commercial SADAQAH Alms INFAQ Contribution WAQF Endowments HADIAH/HIBAH Gift BAI’ Sale IJARAH Lease SYIRKAH Partnership In between WAKALAH Agency RAHN Guarantee/ Pawn QARDH Loan HAWALAH Debt Transfer KAFALAH/DHA MANAH Guarantee WADIAH Deposit Ahmad Rofiq 11 menegaskan bahwa  fikih  sebagai  aktivitas  penalaran manusia  dalam  mencoba  memahami syari’ah,  tentu  sangat  dipengaruhi  oleh kapabilitas,  sosio-kultural,  dan  sosio- politik f ā qih/fuqah ā ’ yang  bersangkutan. Munculnya perbedaan pendapat merupakan  karakteristik  fiqh  yang  tidak dapat  dihindari.  Karena  itu,  fiqh  dapat mengandung  multi-kebenaran,  meskipun tidak  terbatas  dari  sifat  yang  nisbi.  Ini dapat  dipahami  dari  sabda  Rasulullah SAW.  Yang  diriwayatkan  dari  ‘Amr  bin ‘ As} bahwa  ia  mendengar  Rasulullah SAW  bersabda, “Apabila  seorang  hakim memutuskan  hukum  dan  ia  berijtihad, kemudian  ternyata  ijtihadnya  benar, maka  ia  mendapat  dua  pahala  (pahala ijtihad  dan  pahala  kebenarannya),  dan jika  ijtihadnya  keliru  maka  ia  mendapat satu pahala (pahala ijtihadnya).” (Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, 17148).
Berkaitan dengan ranah  fiqh  yang berbeda  dengan  syari’ah  dilihat  dari dapatnya  menerima  perubahan,  lebih lanjut Ahmad Rofiq 12 mengatakan:
“Fiqh  sebagai  hasil  formulasi  dari aktivitas penalaran manusia dalam memahami naṣṣ al-Qur’an  dan  al- Sunnah,  ia  dapat–dan  dalam  batas tertentu  sebagai  keharusan–menerima perubahan  dan  pembaharuan,  akibat perbedaan  dan  perubahan  ruang  dan waktu. Sebagai contoh klasik,
Muhammad Idris al-Syafi’i (150-
204H/767-819M)  dikenal  mempunyai qawl qa>dim ketika  beliau  berada  di  Irak, dan  setelah  migrasi  ke  Mesir  pendapat- pendapatnya  dikenal  sebagai qawl  jadīd .
Malik  bin  Anas  (95-179H/13-795M) yang  hampir  sepanjang  hidup  dihabiskan di  Madinah,  sering  memiliki  pendapat yang bervariasi dalam satu kasus hukum. Dari  sinilah,  hukum  Islam  memiliki elastisitas  dan  fleksibilitas  yang  tinggi, dibangun atas dasar universalitas syari’ah yang  cocok  untuk  segala  situasi  dan tempat.”
Secara sosiologis, menurut Satjipto  Rahardjo,  perubahan  sosial merupakan  ciri  yang  melekat  dalam masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat itu mengalami suatu perkembangan. Karena itu,
perkembangan  tersebut  perlu  direspons juga  oleh  hukum  Islam  yang  pada gilirannya  hukum  Islam  diharapkan memiliki  kemampuan  fungsi  sebagai social  engineering selain  sebagai social control ,  atau  meminjam  istilah  T.  Mulya Lubis,  selain  hukum  sebagai repressive laws ia  juga  sanggup  menjadi fasilitative laws. 13
C. Perbandingan Konsep Zakat Produktif  dan  Wakaf  Produktif  di Indonesia Untuk membandingkan zakat produktif  dan  wakaf  produktif  dapat dilihat  dari  konsep  keduanya  sehingga terlihat perbedaan antara keduanya.
1. Konsep Zakat Produktif dan Wakaf Produktif Zakat produktif   merupakan zakat yang  dikelola  oleh  amil  zakat  secara produktif,  khususnya  pada  pemanfaatan ( tasarruf )  zakat  kepada  para mustaḥiq zakat. Istilah zakat produktif muncul dari adanya  kendala  optimalisasi  zakat  di tengah-tengah  masyarakat.  UU  zakat telah mengisyaratkan agar zakat didayagunakan  secara  produktif.  Hal  ini dapat  dilihat  dalam  Pasal  27  yang berbunyi  “Zakat  dapat  didayagunakan untuk  usaha  produktif  dalam  rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.” 14
Fungsi konsumtif dipandang  sebagai  salah  satu  pandangan
tradisional  yang  perlu  disempurnakan. Untuk  mensejahterakan  para mustaḥiq dalam  rentang  waktu  yang  lebih  lama. Maka sangat manusiawi untuk dipikirkan pendayagunaan  zakat  yang  tidak  hanya berbasis  konsumtif  belaka.  Tentang pendayagunaan zakat, zakat itu mempunyai  dua  fungsi  utama. Pertama , untuk  membersihkan  harta  benda  dan jiwa  manusia. Kedua ,  zakat  berfungsi sebagai  dana  masyarakat.  Pemanfaatan zakat dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu  konsumtif  tradisional  (keperluan makan),  konsumtif  kreatif  (berbentuk alat-alat  sekolah,  beasiswa),  produktif tradisional (berbentuk barang-barang produktif),  produktif  kreatif  (berbentuk modal untuk berdagang). 15
Sementara, wakaf produktif terdiri dari dua kata, yakni wakaf dan produktif. Wakaf secara harfiah bermakna “pembatasan” atau “larangan”. Sedangkan secara istilah, wakaf didefinisikan  secara  beragam. 16 Definisi yang  tertuang  dalam  UU  No.  41  tahun 2004  tentang  Wakaf  juga  mengadopsi pendapat  jumhur  ulama,  yakni  wakaf adalah  perbuatan  hukum wakif (pemberi wakaf)  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum menurut syari’ah (Pasal 1 ayat 1).
Sementara,  kata  produktif  itu sendiri  adalah  kata  sifat  dari  wakaf. Abdullah  Sa'ad  al-Hajiri 17 mengajukan definisi produktif sebagai berikut: "Produktif  adalah  suatu  pengorbanan dengan harga terbaru yang telah ditetapkan dan pengembangan (investasi)-nya dilakukan dengan
mendapatkan  hasil  yang  bernilai  lebih tinggi  tanpa  penetapan  pada  masa  yang akan datang."
Jaih  Mubarok 18 mendefinisikan wakaf produktif sebagai transformasi dari pengelolaan  wakaf  yang  alami  menjadi pengelolaan  wakaf  yang  profesional
untuk  meningkatkan  atau  menambah manfaat wakaf. Bisa juga wakaf produktif diartikan  sebagai  proses  pengelolaan benda  wakaf  untuk  menghasilkan  barang atau  jasa  yang  maksimum  dengan  modal yang  minimum.  Sementara,  menurut Monzer Qahaf, 19 wakaf produktif adalah: , ! " #$%& '( .
"Harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan  produksi,  harta  wakaf dikelola untuk menghasilkan barang  dan  jasa  kemudian  dijual dan  hasilnya  dipergunakan  sesuai dengan tujuan wakaf."
Tolhah Hasan 20 menjelaskan bahwa  wakaf  produktif  adalah  wakaf yang dapat memberikan hasil dalam nilai ekonomis, seperti pertanian atau perkebunan, ruko yang disewakan, rumah untuk    budidaya    burung  walet,  rumah sakit,  dan  lain-lain.  Wakaf  produktif, tandasnya,  dibedakan  dengan  wakaf konsumtif,  dalam  arti  barang-barang wakaf  yang  tidak  menghasilkan  sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.
Dengan  demikian,  istilah  wakaf produktif merupakan istilah yang muncul belakangan  seiring  dengan  kesadaran perlunya  optimalisasi  pengelolaan  harta wakaf, meskipun produktivitas itu merupakan  essensi  wakaf.  Sehingga wakaf produktif menghendaki pengelolaan secara optimal agar menghasilkan keuntungan secara ekonomi  yang  akan  digunakan  untuk kesejahteraan  umat.  Pandangan  ini  dapat pula  ditemukan  dalam  penjelasan  pasal 43  ayat  (2)  UU  No.  41  tahun  2004 tentang Wakaf. 21 Wakaf adalah salah satu instrumen  ekonomi  Islam  yang  sangat potensial dalam meningkatkan kesejahteraan  sosial.  Ia  dapat  memiliki peran yang sangat besar dalam membantu menyelesaikan  masalah  sosial  ekonomi masyarakat
jika dikelola secara
profesional dan produktif. Namun,
selama  ini  harta  benda  wakaf  masih dikelola  secara  tidak  produktif  karena wakaf  hanya  dipahami  oleh  mayoritas umat  Islam  Indonesia  sebagai  amalan ibadah  semata  ( maḥḍah )  yang  tidak memiliki  dimensi  ekonomi  ataupun dimensi sosial. 22
Oleh  karena  itu,  esensi  wakaf adalah keberlanjutan. Wakaf harus dikembangkan  atau  diproduktifkan  agar memiliki  manfaat  yang  maksimal  dan terus menerus. Secara teori, jika disandarkan pada hadis Umar r.a. tentang wakaf, 23 maka  wakaf  berarti  “wakaf produktif”.
*+ , -  !./,0 1/, !./,0 2 34 *  5% *+ !./,0 6$ 7! 8  9:3   *+ *   2; : = >? 6@; A/B " C 8 / /D/!& EF; G:3 ?CH 6$ I+  JFE #CK; ! L  MN$ GO  P Q G:3 ) S  >$/,TE" 7  >?0  >UV 5 .( X/,T; O /
Y@&" Z[@ &  \ ]3%  O" P^%  O" 7 _?
`!a O  C?/&  *+"  #C/b&"  8  C?B  \"  =$c&" G@ c, Ad  "  e"f+ 7! gF  5 7C &" * 6c% C( C; .
Sementara, jika dilihat dari praktek  pengelolaan  wakaf  yang  ada  di Indonesia,  misalnya,  maka  wakaf  tetap dapat  dikelompokkan  menjadi  wakaf produktif  dan  wakaf  tidak  produktif (konsumtif  karena  digunakan  untuk kebutuhan  yang tidak  menghasilkan  nilai tambah  secara  ekonomi).  Bisa  juga dikatakan  bahwa  wakaf  yang  tidak produktif atau terbengkalai itu merupakan wakaf  yang  keluar  dari  substansi  hadis Umar r.a. di atas.
Jika  dilihat  dari  pengembangan aset  wakaf,  maka  wakaf  dapat  dibagi menjadi  pengembangan  secara  produktif dan  pengelolaan  sumbangan.  Sedangkan jika  dilihat  dari  sisi  penyaluran  atau pemanfaatan  aset  wakaf,  dapat  pula dibagi  menjadi  dua,  yakni  pemanfaatan secara  produktif  dan  pemanfaatan  secara konsumtif.
2. Perbedaan Zakat Produktif dan Wakaf Produktif
Untuk  melihat  perbedaan  zakat produktif  dan  wakaf  produktif  dapat dilihat  dari  perbedaan  antara  zakat  dan wakaf  itu  sendiri,  karena  tambahan “produktif”  sesungguhnya  berangkat  dari konsep  awal  dari  zakat  dan  wakaf  itu sendiri. Perbedaan zakat dan wakaf dapat dilihat  dari  lima  hal,  yakni  dasar  hukum, w ā qif dan muzakkiy ,  hartanya  ( mauq ū f bih dan m ā l  al-zak ā t ),  pengelola  ( n āẓ ir dan  ‘ ā mil ),  yang  berhak  menerima ( mauq ū f ‘alaih dan mustaḥiq ). 24
Pertama ,  dasar  hukum. Secara dasar  hukum  antara  zakat  dan  wakaf sangat  berbeda.  Zakat  merupakan  ajaran Islam  yang  ditempatkan  sebagai  salah satu  ajaran  Islam  yang qaṭ’i  al-ḍal ā lah (jelas  atau  pasti  penunjukkan  lafaznya). Walaupun  harus  diakui  bahwa  dalam banyak  hal,  dalam  teknis  operasional zakat  banyak  sekali  mengalami  inovasi sebagai  upaya  pemberdayaan  sesuai keadaan  yang  ada.  Sementara,  dasar hukum  wakaf  sangat  jarang  disebutkan baik dalam nass al-Qur’an maupun Hadis.
Kedua , w ā qif dan muzakki> . W āq if sebagai  subyek  wakaf  memiliki  otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan.  Karena  sifatnya  yang  lentur dan bebasnya kehendak para wakif, maka calon  wakif  harus  memiliki  persyaratan- persyaratan  agar  sah  wakafnya,  yakni memiliki  kecakapan  hukum  ( kam ā l  al- ahliyah/legal competence ) dalam
membelanjakan hartanya. Kecakapan berinfak ini meliputi empat kriteria, yakni merdeka,  berakal  sehat,  dewasa  ( b ā ligh ), tidak  berada  di  bawah  pengampuan (boros/lalai). Sedangkan orang yang
menunaikan  zakat ( muzakki> )  memiliki kedudukan  yang  sama  seperti wakif dalam  wakaf.  Yang  membedakan  secara mencolok adalah aspek hukumnya. Kalau zakat didasarkan pada kemampuan (kepemilikan)  atas  harta  dalam  kadar tertentu  untuk  dikeluarkan  sebagiannya yang  bertujuan  untuk  membersihkan
harta  secara  batiniyah  yang  berhukum wajib,  maka  wakaf  dijalankan  setelah melaksanakan ibadah  zakat  sebagai bentuk  perbuatan  hukum  yang  bersifat sunnah.  Orang  yang  wajib  zakat  belum tentu  akan  berwakaf,  sedangkan  orang yang  berwakaf  sudah  tentu  sudah  harus melakukan zakat.
Pelaksanaan  zakat  bagi muzakki> bersifat otoritatif ( ijb ā ri ) yang melibatkan pihak  kekuasaan.  Oleh  karena  itu, pelaksanaan zakat tidak saja dipertanggungjawabkan  secara  individu, tetapi juga kepada pemerintah.
Sedangkan  wakaf  bersifat  sukarela  dan tidak ada pihak yang harus dipertanggungjawabkan atas perintah pelaksanaannya. 25
Dari  segi  gagasan  fundamental, sebenarnya  wakaf  memiliki  kesamaan visi  dengan  zakat,  yaitu  terjadinya pemerataan  keadilan  ekonomi.  Namun yang  membedakannya  adalah  filosofi hukum  dan  titik  tekan  atau  arah pemberdayaannya.  Zakat  adalah  unsur pembersihan harta muzakki> yang dimiliki untuk  dibagikan  kepada  delapan a ṣ n ā f , sedangkan wakaf merupakan unsur penambahan amal kebajikan yang berdimensi  kontinuitas  pahala  dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari segi keterkaitan dengan ikrar, wakif membutuhkan  ikrar  sebelum  yang bersangkutan melaksanakan wakaf, sedangkan muzakki> tidak  memerlukan ikrar  karena  pelaksanaan  zakat  sifatnya ijb ā ri> (memaksa), tanggungjawab pengelolaannya  diserahkan  kepada  amil yang  dibentuk  oleh  pemerintah.  Namun arah  dari  keduanya  mengerucut  kepada pemerataan kesejahteraan ekonomi. 26
Ketiga,  mauq ū f  bih dan m ā l al- zak ā t.  Mauq ū f  bih (harta  wakaf)  adalah benda  yang  diwakafkan.  Harta  yang diwakafkan  itu  bisa  dipandang  sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1)  benda  harus  memiliki  nilai  guna,  (2) benda  tetap  atau  benda  bergerak  yang dibenarkan  untuk  diwakafkan.  Alasan
yang  sering  disampaikan  oleh  golongan Syafiiyah  adalah  agar  harta  wakaf  itu terjaga  kekekalan  fungsi  atau  manfaat harta;  (3)  benda  yang  diwakafkan  harus tertentu  (diketahui)  ketika  terjadi  akad wakaf.  Penentuan  benda  tersebut  bisa ditetapkan  dengan  jumlahnya,  seperti seratus  juta  rupiah;  (4)  benda  yang diwakafkan  banar-benar  telah  menjadi milik  sempurna  ( al-milk  al-t ā mm )  si wakif . Maka tidak sah  mewakafkan  harta yang  masih dalam sengketa atau menjadi jaminan. 27
Sementara m ā l  al-zak ā t adalah
jenis-jenis  tertentu  dari  harta  yang  harus dikeluarkan zakatnya. Al-Qur’an
memang tidak merincinya secara eksplisit, namun al-Qur’an hanya menggunakan  lafaz  umum,  yaitu amw ā l yang bermakna segala macam jenis harta, meskipun  dalam  hadis  Nabi  telah disebutkan beberapa nama dan jenis harta yang  wajib  dizakati  seperti al-masyiyah (beberapa jenis hewan).
Keempat ,  pengelola  ( n āẓ ir dan ‘ ā mil ).  Walaupun  para  mujtahid  tidak menjadikan n āẓ ir sebagai  salah  satu rukun  wakaf,  para  ulama  sepakat  bahwa wakif harus  menunjuk n āẓ ir wakaf,  baik yang  bersifat  perseorangan  maupun kelembagaan (badan hukum). Persyaratan n āẓ ir wakaf  sebagai  berikut:  (1)  syarat moral,  seperti    paham  tentang  hukum wakaf  dan  ZIS  dan  jujur;  (2)  syarat manajemen, seperti mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership ,  profesional  dalam  bidang pengelolaan  harta;  (3)  syarat  bisnis, seperti mempunyai keinginan,
mempunyai  ketajaman  melihat  peluang usaha.
Sementara,  amil  zakat  adalah pengelola  harta  zakat.  Menurut  Yusuf Qardhawi,  seorang  amil  zakat  harus memiliki  persyaratan  sebagai  berikut:
Islam, mukallaf ,  amanah  dan  jujur, mengerti  dan  memahami  hukum-hukum zakat  yang  menyebabkan  ia  mampu melakukan sosialisasi, memiliki kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas, kesungguhan amil dalam bertugas. Sedangkan berdasarkan Keputusan
Menteri  Agama  RI  No.  581  tahun  1999, syarat  lembaga  zakat  sebagai  berikut: Berbadan hukum, memiliki data muzakki> dan mustaḥiq ,  memiliki  program  kerja yang  jelas,  memiliki  pembukuan  yang baik,  melampirkan  surat  pernyataan bersedia diaudit.
Kelima , penerima wakaf dan zakat ( mawq ū f  ‘alaih dan mustaḥiq ). Mawq ū f ‘alaih (penerima  wakaf)  adalah  orang- orang  yang  menerima  wakaf.  Pada dasarnya  wakaf  merupakan  amal  yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena  itu, mawq ū f  ‘alaih harus  pihak kebajikan.  Selanjutnya,  selain  istilah mauqūf  ‘alaih ,  peruntukan  wakaf  dalam bahasa  Arab  juga  menggunakan  istilah istiḥqāq  al-waqf . Mawqūf  ‘alaih dapat diartikan sebagai sasaran atau pihak yang menerima  wakaf. 28 Dalam  hal  distribusi wakaf,  aturan  syariah  tidak  begitu  jelas dan  tegas.  Hal  ini  berbeda  dengan  zakat yang  distribusinya  harus  diarahkan  pada aṣnāf al-ṡamāniyah .
Sementara, mustaḥiq al-zak ā t adalah  mereka  yang  berhak  menerima zakat. Penerima zakat ini telah ditentukan secara tegas dalam Qs. al-Taubah (9): 60, yakni  delapan  kelompok  ( a ṣ n ā f  al- ṡam ā niyah ),  yaitu  faqir,  miskin,  amil, mu’allaf, riq ā b , g ā rimin , f ī sab ī lill ā h , dan ibnu sab ī l . Dari kedelapan a ṣ n ā f tersebut, faqir  miskin  paling  awal  disebut  karena mereka  adalah  kelompok  sosial  dalam masyarakat  yang  paling  lemah  dan  harus mendapatkan  perhatian  serius  dari  para pemilik harta.
Untuk memperjelas perbedaan dan persamaan antara zakat dan wakaf, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel:1 Perbandingan Zakat dan Wakaf
N O ASPEK- ASPEKNYA PERBEDAAN PERSAMAANNYA ZAKAT WAKAF 1 Dasar hukumnya Tegas dan jelas dalam naṣṣ Tidak  Tegas  dan  Jelas dalam naṣṣ Sama-sama punya dasar hukum 2 Muzakki> dan Wāqif Muzakki> -nya wajib mengeluarkan  zakat  jika  telah memenuhi syarat Muzakki> tidak bisa menentukan syarat-syarat tertentu kecuali  sesuai dengan ketentuan syarak Wakif -nya mengeluarkan wakaf hanya karena anjuran (sunnat) Wakif dapat menentukan syarat-syarat  asal  tidak bertentangan dengan syarak Sama-sama mengeluarkan  harta untuk kepentingan kebajikan 3 Māl al-Zakāt dan Mawquf bih Harta  zakat  boleh  dibagikan langsung harta zakatnya Harta wakaf tidak  boleh dibagikan  langsung harta wakafnya, kecuali hasilnya saja ( ṡ amrah al- waqf ) Sama-sama dapat dinikmati bahkan dimiliki  oleh  pihak yang berhak menerima 4 Amil dan Nāẓir Amil  secara  tegas  disebutkan dalan naṣṣ al-Qur’an  (at- Taubah: 60) Nāẓir bukan  merupakan rukun dari wakaf Sama-sama memerlukan pengelola  agar  dapat terdistribusi dengan baik sesuai syarā’ 5 Mustaḥiq dan Mauqūf ’Alaih Sasaran zakat sudah pasti pada delapan  kelompok  ( asnāf  al- ṡamāniyah ) Sasaran  wakaf  ditujukan kepada  kebajikan  dan lebih luas dari peruntukan zakat Sama-sama untuk kebajikan D. Konsep Zakat Produktif dan Wakaf Produktif dalam Perundang-Undangan 1. Konsep Zakat Produktif dalam UU No. 21 Tahun 2011 Dalam    UU  No.  21  tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat  dijelaskan tentang  pengelolaan  zakat  pada  pasal  2 dan  3.  Sementara,  pengelolaan  secara produktif  secara  lebih  khusus  dijelaskan pada 25, 26, dan 27.
Pasal  2  mengisyaratkan  bahwa zakat  selain  harus  dikelola  sesuai  syariat Islam, juga harus dikelola dengan prinsip- prinsip lainnya, yakni amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian  hukum, terintegrasi,  dan  akuntabilitas.  Prinsip- prinsip  ini  terintegrasi  dalam  rangka mencapai tujuan yang diidealkan sebagaimana  isi  Pasal  3,  yakni  (a) meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat;  dan
(b)  meningkatkan  manfaat  zakat  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dan  penanggulangan  kemiskinan.  Tujuan yang sangat  ideal di Pasal 3 di atas akan dapat  tercapai  jika  zakat  dikelola  secara produktif sebagaimana yang dapat dipahami  dari  pasal  berikutnya,  yakni Pasal 27. Terlaksananya  pengelolaan  zakat secara produktif tidak lepas dari semangat  besar  dalam  UU  No.  23  tahun 2011.  Salah  satu  gagasan  besar  penataan pengelolaan  zakat  yang  tertuang  dalam UU No. 23 tahun 2011 tersebut dan yang menjiwai  keseluruhan  pasalnya  adalah pengelolaan yang  terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi  kegiatan  pengelolaan  zakat  di negara  kita,  baik  dilakukan  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  di  semua tingkatan  maupun  Lembaga  Amil  Zakat
(LAZ)  yang  mendapat  legalitas  sesuai ketentuan perundang-undangan. 29 Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan  satu  kesenyawaan  dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan  mengawal  jalannya  proses  integrasi dan  sinergi  dari  sisi  manajemen  maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan 7 UU No. 23 tahun  2011  sebagai  dasar  hukum  yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS  untuk  menjalankan  fungsi koordinasi.  Ketika  LAZ  menjadi  bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS,  maka posisinya secara hukum menjadi  kuat,  sehingga  prinsip  dan tuntunan  syariah  dalam  al-Qur’an  (QS. al-Taubah  9:  103  dan  60)  dapat terpenuhi. 30
Para pengelola zakat perlu memahami  lahirnya  UU  No.  23  tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  undang- undang.  Pemahaman  tersebut  sejatinya bertujuan  untuk  menata  pengelolaan zakat agar lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih  profesional,  memiliki  legalitas secara  yuridis  formal  dan  mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah  dan  masyarakat.  Tugas  dan tanggung  jawab  sebagai  amil  zakat  tidak bisa  dilepaskan  dari  prinsip  syariah  yang mengaitkan  zakat  dengan  kewenangan pemerintah ( ulil amri ) untuk mengangkat amil zakat.
2. Konsep Wakaf Produktif  dalam UU
No. 41 Tahun 2004
Pengaturan Wakaf Produktif dalam  UU  No.  41  tahun  2004  terdapat dalam  Bab  V  tentang  pengelolaan  dan pengembangan harta benda wakaf, khususnya    Pasal  42  sampai  pasal  44. Pada  Pasal  42  UU  wakaf  di  atas  secara tegas  mengatakan  bahwa  nazir  wajib
mengelola  dan  mengembangkan  harta benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan, fungsi,  dan  peruntukannya.  Ini  artinya apa  yang  dihajatkan  oleh nāẓir harus menjadi  rujukan  utama  bagi  para nāẓir dalam  mengelola  wakaf. Sehingga dalam konteks  ini  sangat  berkorelasi  dengan kaidah us}u>l yang mengatakan: “ Niyyat al- w ā qif  ka  na ṣṣ  al- syar’i” (tujuan wakif sama  kedudukannya  dengan  ketentuan syara’ itu sendiri). Hal ini dipertegas lagi dalam  Pasal  44  ayat  (2)  yang  berbunyi: ”Izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  hanya  dapat  diberikan  apabila  harta benda wakaf ternyata  tidak dapat dipergunakan  sesuai  dengan  peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.”
Pasal  43  UU  wakaf  ini  juga menegaskan tiga  hal,  yakni wakaf   harus dikelola dengan prinsip syariah (ayat (1)), lalu  dalam  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa wakaf  yang  dimaksud  dalam  ayat  1 dikembangkan secara produktif. Kemudian dalam rangka menjamin pengelolaan  wakaf  secara  produktif diperlukan  lembaga penjamin  yang dapat menjamin  keutuhan  atau  keabadian  harta wakaf.
Persoalan  yang  sering  muncul berkaitan  dengan  pengembangan  wakaf dan zakat produktif  ini adalah kurangnya sosialisasi,  khususnya  wakaf  produktif. Sosialisasi pemerintah lewat Kementerian Agama  RI  tentang  wakaf  produktif sebagaimana  dimuat  dalam  UU  No.  41 tahun  2004  tentang  Wakaf  merupakan upaya  positif  bagi  pengembangan  wakaf produktif  di  Indonesia.  Sosialisasi  ini harus
dilakukan secara berkesinambungan  dengan  melibatkan stake  holders daerah  yang  ada.  Dengan mengaitkan  wakaf  produktif  dengan sosialisasi zakat produktif, TGH. Syamsul Hadi mengatakan bahwa pengembangan wakaf produktif ini memang  sejalan  dengan  semangat  dari wakaf  produktif  yang  ada  dalam  UU wakaf.
Sejalan pula dengan pengembangan  zakat  produktif  yang digalakkan oleh pemerintah. Kalau
dahulu dalam berzakat langsung diberikan  beras  untuk  kebutuhan  makan, sekarang diberikan “pancingnya”.
Diberikan  modal  usaha  agar  dapat menghasilkan pendapatan untuk hidup. 31
TGH.  Hasanain  berpandangan bahwa wakaf produktif ini hanya berkaitan  dengan  persoalan  manajemen mengatur  harta  umat  bukan  hukum  harta umat.  Oleh  karena  itu,  ia  menegaskan bahwa selama konsep wakaf produktif itu diterima  dan  tidak  menzalimi  siapapun maka tidak ada masalah untuk dipraktekkan. Apalagi, pengelolaan wakaf  dengan  produktif  memiliki  esensi untuk  menjaga  keberlangsungan  manfaat wakaf  itu  sendiri.  Hal  ini  diilustrasikan dengan  harta  anak  yatim.  Dalam  al- Qur’an  dijelaskan  bahwa  tidak  boleh diberikan  hartanya  kalau  anak  yatim  itu tidak mampu mengelolanya sendiri. Ayat ini  menegaskan  bahwa  orang  lain  harus mengelola  harta  anak  yatim  tersebut secara  profesional  baru  setelah  sampai berusia  dewasa  (mampu)  baru  diberikan mengelola  hartanya  sendiri.  Lebih-lebih lagi  harta  wakaf  itu  adalah  harta  umat, tentu  harus  dikelola  secara  profesional lebih dahulu baru didistribusikan. 32
E. Zakat Produktif dan Wakaf Produktif dalam Konteks Dinamisasi Hukum Islam Zakat produktif dan wakaf produktif merupakan dua filantropi Islam yang senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa. Istilah produktif dalam kedua  filantropi tersebut sebenarnya  bukan  merupakan  sesuatu yang  asing  dan  sangat  baru.  Zakat misalnya, jika dilihat dari sisi etimologinya memang berarti
berkembang  dan  bertambah.  Sehingga ketika dalam konteks sekarang ini adalah istilah  zakat  produktif  sesungguhnya hanya  bersifat  penegasan  kembali  bahwa esensi  zakat  itu  harus  dikembangkan bukan  saja  agar  sampai  kepada  para mustaḥiq tetapi juga seyogyanya disalurkan dengan misi produktivitas agar
semangat awal dari zakat itu benar-benar dapat terealisasi dengan baik.
Terlebih lebih lagi wakaf, institusi ini  bahkan  memiliki  semangat  utama untuk  dikembangkan  karena  yang  bisa didistribusikan hanya hasil dari produktivitas  itu  sesuai  dengan  makna hadis  Umar  yang  substansinya  pada kalimat  ” Iḥbis  a ṣ lah ā wa  tasaddaq ṡamratah ā ” (tahanlah asalnya dan bagikanlah hasilnya).
1. Zakat Produktif Penyaluran  zakat secara produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Hadis  riwayat  Imam  Muslim  dari  Salim bin  Abdillah  bin  Umar  dari  ayahnya, bahwa  Rasulullah  telah  memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan  atau  disedekahkan  lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat  zakat  produktif  adalah  yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustaḥiq agar kegiatan  usahanya  dapat  berjalan  dengan baik.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa  zakat  produktif  ini  berada  pada ranah  pemanfaatan  zakat.  Model  zakat produktif  ini  pernah  dipraktekkan  di beberapa  tempat  seperti  di  Kendal  Jawa Tengah. Pemberian zakat secara produktif ini adalah bentuk kebijakan dari pengelolaan  zakat  profesi  yang  dikelola di  Kendal  Jawa  Tengah.  Menurut  KH. Drs.  Asmawi  Usman,  penerapan  zakat profesi  di  Kabupaten  Kendal  ini  meski tidak  dijadikan  sebagai  PERDA,  terbukti banyak  membantu  kaum  fakir-miskin. Bahkan motivasi utama dari program ini, lanjutnya,  dalam  rangka  memberikan contoh yang baik ( uswatun ḥasanah ) dan menumbuhkan  kesadaran  para  PNS/abdi negara  dalam  membantu  kaum  fakir- miskin  dengan  cara  memberikan  (men- tasarruf -kan) zakat tersebut dalam bentuk yang  produktif,  seperti  membelikan becak. 33 Pengelolaan
zakat secara
produktif  sangat  menghajatkan  pengelola ( ā mil )  yang  profesional.  Pelaksanaan
ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian,
pengawasan,  pengadministra-sian,  dan pertanggungjawaban  harta  zakat.  Untuk terlaksananya ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak
diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang benar dan profesional. 34
2. Wakaf Produktif Menurut Mustafa Edwin Nasution dan  Uswatun  Hasanah, 35 wakaf  adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat  potensial  dalam  meningkatkan kesejahteraan  sosial.  Ia  dapat  memiliki peran yang sangat besar dalam membantu menyelesaikan  masalah  sosial  ekonomi masyarakat jika dikelola secara profesional dan produktif. Namun, selama  ini  harta  benda  wakaf  masih dikelola  secara  tidak  produktif  karena wakaf  hanya  dipahami  oleh  mayoritas umat  Islam  Indonesia  sebagai  amalan ibadah  semata  ( maḥḍah )  yang  tidak memiliki  dimensi  ekonomi  ataupun dimensi sosial.
Dengan demikian, memberdayakan wakaf produktif 36
maksudnya  mengelola  wakaf  secara profesional dan bertanggungjawab sehingga  menghasilkan  wakaf  yang memiliki  makna  sosial  dan  memiliki beragam  manfaat  ( multiplier  effect ), yakni  manfaat  rohani  dan  manfaat  fisik. Dari manfaat tersebut kemudian
diperoleh keabadian manfaat atau manfaat yang lebih tinggi, profesionalisme manajemen, pertanggungjawaban, keadilan sosial, dan kerjasama antar umat. Pengelolaan wakaf secara
produktif  ini  secara  hukum  merupakan amanat  dari  UU  wakaf.  Itulah  sebabnya
UU No. 41 tahun 2014 dianggap sebagai
awal  mula  paradigma  baru  wakaf  di Indonesia  oleh Kemenag  RI.  Jaih Mubarok  juga  menegaskan  bahwa  UU No.  41  tahun  2004  ini  memiliki paradigma  baru  wakaf  karena  dalam  UU ini  mempertegas  bahwa  wakaf  itu memiliki  dimensi  sosial  atau  paradigma ibadah sosial. 37
F. Bentuk-Bentuk  Perubahan  Sosial
dari Pengembangan Zakat Produktif dan Wakaf Produktif Perubahan-perubahan pada
masyarakat  dewasa  ini  merupakan  gejala yang  normal,  pengaruhnya  dengan  cepat menjalar ke seluruh pelosok dunia berkat adanya  komunikasi  modern.  Penemuan- penemuan  baru  di  bidang  teknologi, terjadinya  suatu  revolusi,  modernisasi pendidikan,  dan  seterusnya  di  suatu tempat,  dengan  cepat  dapat  diketahui masyarakat yang jauh letaknya.
Perubahan-perubahan  dalam  masyarakat dapat  mengenai  nilai  sosial,  kaidah- kaidah sosial, pola-pola prilaku, organisasi, susunan lembaga
kemasyarakatan,  lapisan-lapisan  dalam masyarakat,  kekuasaan  dan  wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. 38
Sebagaimana  layaknya  sebuah pemikiran  atau  hasil  ijtihad  manusia, zakat  dan  wakaf  juga  menghasilkan perubahan sosial karena ada upaya untuk merevitalisasi    kedua  institusi  itu,  yakni dari zakat dan wakaf yang dikelola secara konsumtif  menuju  zakat  dan  wakaf  yang dikelola secara produktif. Dengan demikian, perubahan sosial yang diharapkan adalah terwujudnya pemahaman  yang  sama  di  antara  umat Islam  tentang  pentingnya  pengelolaan zakat  dan  wakaf  secara  produktif, sehingga  memiliki  nilai  manfaat  yang lebih besar bagi masyarakat luas.
Berikut ini adalah skema perubahan yang terjadi pada pengelolaan zakat konsumtif ke zakat produktif:
Tabel : 2. Makna Perubahan Zakat dari Konsumtif ke Produktif HAL PERUBAHANNYA KETERANGAN Dalam Bentuk Huruf - A (Konsumtif) - B (Produktif) Dalam Perspektif Benda zakat tidak mengalami  peningkatan karena dikonsumsi Benda zakat mengalami peningkatan nilai karena diproduktifkan sebelum dikonsumsi Perubahan dari pola zakat konsumtif  ke  produktif  memiliki  nilai kemanfaatan  yang  lebih  tinggi  pada distribusi  zakat  karena  benda  zakatnya masih  tetap  dan  manfaatnya  akan  tetap didapatkan  oleh mustaḥiq al-zak ā t .  Hal ini  terjadi  karena  harta  zakat  tersebut telah  berubah  menjadi  benda  yang  dapat diproduktifkan  seperti  mesin  jahit  atau gerobak  dorong  yang  dapat  digunakan setiap  hari  dalam  mengais  rezeki  atau pendapatan.  Hal  ini  berbeda  dengan perubahan  wakaf,  perubahan  tersebut
memang  diharuskan  untuk  mendapat manfaat  dengan  memastikan  harta  wakaf harus tetap terjaga dan tidak boleh habis. Ketika paradigmanya hanya konsumtif biasanya hanya mempertahankan benda wakaf saja ( dawām al-‘ain ), sementara jika diproduktifkan maka selain mempertahankan
bendanya, juga
mempertahankan  manfaat  wakaf  itu ( dawām al-intifā’ bi al-‘ain ). Untuk lebih jelasnya,  berikut  ini  digambarkan  dalam bentuk tabel (matriks).

## Tabel : 3.

## Makna Perubahan Wakaf  dari  Konsumtif ke Produktif
HAL PERUBAHANNYA KETERANGAN Dalam Bentuk Huruf - A ( Konsumtif) - B (Produktif) Dalam Perspektif (Tetapnya Benda Wakaf) (Tetapnya Manfaat Benda Wakaf) Selo Soemardjan menjelaskan bahwa  perubahan  sosial  adalah  segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk  di  dalamnya  nilai-nilai,  sikap- sikap,  dan  pola-pola  perilaku  di  antara kelompok masyarakat. 39 Jika diperhatikan makna  perubahan  sosial  menurut  Selo Soemardjan di atas, maka akan tergambar bahwa  perubahan  menuju  pengelolaan zakat  dan  wakaf  secara  produktif  akan mempengaruhi  sikap,  pola,  dan  perilaku
umat  Islam  dalam  mengelola  zakat  dan wakaf. Pada akhirnya terjadilah perubahan  norma  masyarakat  sehingga melahirkan proses integrasi dari pengelolaan  secara  konsumtif  menuju pengelolaan  secara  produktif.  Hal  ini terjadi  karena  inti  perubahan  masyarakat adalah perubahan norma-norma masyarakat. Perubahan norma dan proses pembentukan  norma baru  merupakan  inti dari  usaha  mempertahankan  persatuan hidup  kelompok,  dengan  sendirinya
proses  perubahan  masyarakat  menjadi proses integrasi dalam banyak bidang.
Dengan melihat makna perubahan zakat  dan  wakaf  menuju  pengelolaan secara  produktif  dapat  dilihat  dari perbedaannya  sebagaimana  tergambar pada  uraian  di  awal.  Secara  detail  dapat tergambar bahwa perbedaan zakat produktif dan wakaf produktif di Indonesia  dapat  dilihat  dari  lima  hal, yakni dasar hukum, orang yang mengeluarkan  ( w ā qif dan muzakki> ), hartanya  ( mawq ū f  bih dan mal  al-zakat ), pengelola  ( n āẓ ir dan  ‘ ā mil ),  dan  yang berhak  menerima  ( mauq ū f  ‘alaih dan mustaḥiq ).
Kelima  hal  ini  menunjukkan adanya  perbedaan  dan  persamaan  antara zakat  dan  wakaf.  Perbedaannya  bahwa (1)  zakat  disebutkan  secara  tegas  dan jelas dalam na ṣṣ , sementara wakaf secara tidak  tegas;  (2) muzakki> -nya  wajib mengeluarkan zakat  jika telah  memenuhi syarat, muzakki> tidak  bisa  menentukan syarat  tertentu  kecuali  sesuai  dengan syar ā ’ ,  sementara wakif mengeluarkan wakaf  hanya  karena  anjuran, wakif dapat menentukan  syarat-syarat  asal  tidak bertentangan  dengan syar ā ’ ;  (3)  harta zakat  boleh  dibagikan  langsung  harta zakatnya,  sementara  harta  wakaf  tidak boleh dibagikan langsung harta wakafnya, kecuali  hasilnya saja; (4) ā mil secara  tegas  disebutkan  dalan na ṣṣ al- Qur’an  (Qs.  al-Taubah:  60),  sementara pada  wakaf nāẓir bukan  merupakan rukun dari wakaf; (5) sasaran zakat sudah pasti  pada  delapan  kelompok,  sementara sasaran wakaf ditujukan kepada kebajikan  dan  lebih  luas  dari  peruntukan zakat.
Adapun  persamaannya  adalah  (1) memiliki dasar hukum; (2) mengeluarkan harta  untuk  kepentingan  kebajikan;  (3) dapat  dinikmati  bahkan  dimiliki  oleh pihak  yang  berhak  menerima;  (4) memerlukan pengelola agar dapat terdistribusi dengan baik sesuai syarak.
Dengan demikian, di balik perbedaannya  itu  ternyata  antara  zakat
dan wakaf merupakan dua hal yang saling melengkapi, sebab kalau hanya mengandalkan  zakat  sebagai  pemberian wajib  saja,  maka  tidak  akan  memberikan dampak yang menyeluruh dalam menyelesaikan  persoalan  ekonomi  umat. Maka  ketika  aset  zakat  dirasa  masih kurang  karena  misalnya  tidak  dikelola dengan maksimal, maka kehadiran institusi wakaf diharapkan dapat mengurangi  kelemahan  yang  ada  pada zakat.
Zakat produktif dan wakaf produktif  dianggap  sebagai  bagian  dari perubahan  hukum  Islam  di  Indonesia karena  keduanya  merupakan  filantropi Islam yang senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hal ini dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor. Robertson 40 menyebutkan,  ada  beberapa faktor  yang  menyebabkan  terjadinya perubahan sosial, yakni (a) perkembangan  pembangunan  fisik  ( the physical  environment ),  (b)  perubahan budaya  ( cultural  innovation )  yang  terdiri dari  penemuan  ( discovery ),  penciptaan ( invention ),  dan  penyebaran  ( diffusion ), (c)  pertumbuhan  penduduk  ( population ),
(d)  teknologi  baru  ( technology ),  (e) perbuatan  manusia  ( human  action ),  yang terdiri dari perbuatan individu ( individual action ) dan perbuatan kelompok ( collective action ).
Perkembangan  pengelolaan  zakat dan  wakaf  secara  produktif  di  Indonesia lebih  banyak  disebabkan  oleh  faktor perkembangan  pembangunan  fisik  dan perkembangan  teknologi  baru  atau  iptek. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  semakin canggihnya pengelolaan berbagai
kebutuhan  manusia  terutama  dalam  hal perdangangan. Ini pula yang ikut mempengaruhi  institusi  zakat  dan  wakaf yang merupakan institusi harta umat ( m ā l al-ijtim ā ’iyyah ) untuk dikembangkan secara produktif dan berkesinambungan.
Sementara  menurut  Rakhmat, 41 dalam  masyarakat  perubahan  sosial  atau lebih tepatnya rekayasa sosial disebabkan oleh: (a) perubahan ide, pandangan hidup
dan dunia, serta nilai-nilai; (b) munculnya tokoh-tokoh  besar;  (c)  adanya  gerakan- gerakan sosial, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan.  Dengan  demikian,  perubahan zakat  dan  wakaf  ini  menuju  pengelolaan secara produktif lebih banyak disebabkan karena  perubahan  idea  dan  pandangan hidup,  dan  adanya  gerakan-gerakan sosial, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial  seperti  Tabung  Wakaf  Indonesia (TWI) maupun oleh Kemenag RI sendiri. Kalau  pada  masa  lampau  zakat dikelola  secara  konsumtif  saja  sudah dianggap  cukup,  demikian  juga  wakaf dikelola  seadanya,  tetapi  saat  ini  dengan perkembangan Iptek dan kemajuan pembangunan dalam segala lini menghajatkan  zakat  dan  wakaf  dikelola secara  lebih  maslahat  untuk  menambah nilai manfaat kedua institusi ini.
Saat ini diakui atau tidak masyarakat  muslim  masih  pro-kontra tentang  pengelolaan  zakat  dan  wakaf secara  produktif  ini.  Ada  di  antara  umat Islam  yang  masih  ragu  jika  zakat  dan wakaf  dikelola  secara  produktif  itu  akan serta  merta  meningkatkan  nilai  manfaat kedua  institusi  ini.  Oleh  karena  itu, perubahan  paradigma  dan  pandangan ( mindset )  umat  Islam  mutlak  diperlukan sehingga  perubahan  sosial  dalam  hal  ini merupakan hal yang tidak terbantahkan.

## G. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas dapat disimpulkan beberapa hal: pertama , perbedaan  zakat  produktif  dan  wakaf produktif  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari lima  hal,  yakni dasar  hukum, orang  yang mengeluarkan  ( w ā qif dan muzakki> ), hartanya  ( mauq ū f  bih dan m ā l  al-zak ā t ), pengelola  ( n āẓ ir dan  ‘ ā mil ),  yang  berhak menerima  ( mauq ū f  ‘alaih dan mustaḥiq ).
Kelima  hal  ini  menunjukkan  adanya perbedaan  dan  persamaan  antara  zakat dan  wakaf,  di  antaranya  kedua-duanya
sama-sama  merupakan  filantropi  Islam yang  memiliki  visi  pemerataan  harta  dan pengentasan  kemiskinan.  Perbedaannya, zakat  selain  bersifat  wajib  juga  dapat didistribusikan harta zakat secara langsung.  Sementara,  selain  sifat  wakaf itu anjuran (sunnat), yang dapat didistribusikan  adalah  hasilnya  dan  tidak boleh  bendanya  karena  harus  ditahan kelestariannya.
Kedua , zakat produktif dan wakaf produktif  dapat  disebut  sebagai  bagian dari perubahan hukum Islam di Indonesia karena  keduanya  merupakan  filantropi Islam yang senantiasa mengalami perkembangan.  Istilah  produktif  dalam kedua  filantropi  tersebut  sebenarnya bukan  merupakan  hal  yang  sangat  baru. Jika  dilihat  dari  sisi  etimologinya,  zakat berarti  bertambah.  Muncul  istilah  zakat produktif hanya bersifat penegasan kembali. Lebih-lebih  lagi wakaf,  institusi ini  bahkan  memiliki  semangat  utama untuk  dikembangkan  karena  yang  bisa didistribusikan hanya hasil dari produktivitas  itu.  Bedanya,  kalau  zakat dapat  didistribusikan  langsung  tanpa diproduktifkan, maka wakaf harus diproduktifkan dahulu baru dapat didistribusikan  hasilnya,  kecuali  wakaf langsung seperti masjid.
Ketiga ,  bentuk  perubahan  sosial yang  diharapkan  sehingga  zakat  dan wakaf perlu dikembangkan secara produktif  adalah  perubahan  pada  aspek pemahaman  zakat  dan  wakaf  yang sebelumnya  hanya  konsumtif  menjadi zakat dan wakaf yang produktif. Selanjutnya  perubahan  pemahaman  itu diharapkan  dapat  diaplikasikan  pada perubahan praktik sehingga dapat tersalurkan  zakat  dan  wakaf  secara produktif  yang  memiliki  kemanfaatan lebih banyak.
Catatan Akhir:
1 Berkaitan  dengan  kata  produktif, Imamuddin  Yuliadi  menjelaskan  bahwa  produksi diartikan  dengan  kegiatan  ekonomi  yang  dapat meningkatkan  nilai tambah suatu barang.
Pengertian produksi tidak hanya diartikan dengan proses  perubahan  dari input menjadi output saja tetapi pengertian produksi menyangkut peningkatan  nilai  tambah  suatu  barang.  Produksi bisa  diartikan  dengan  perubahan  bentuk  suatu barang disebut form utility, memindahkan tempat penggunaan barang disebut place utility, menyimpan  barang  untuk  dimanfaatkan  disebut time  utility, dan perpindahan  kepemilikan  suatu barang  disebut possesion  utility .  Imamudin Yuliadi, Ekonomi  Islam:  Sebuah  Pengantar (Yogyakarta: LPPI, 2001), hlm. 192.
2 Achmad  Djunaidi  (ed.), Paradigma Baru  Wakaf  di  Indonesia (Jakarta:  Direktorat Zakat dan Wakaf RI, 2005), hlm., v-vi.
3 Dalam  hal  perubahan,  J.  Winardi mengatakan  bahwa  manusia  perlu  senantiasa berubah  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan  itu sendiri.  Perubahan  yang  dimaksud  meliputi misalnya  perubahan  dalam  perilaku,  perubahan dalam  sistem  nilai  dan  penilaian,  perubahan dalam    metode  dan  cara-cara  bekerja,  perubahan dalam  peralatan  yang  digunakan,  perubahan dalam  cara  berpikir,  perubahan  dalam  hal bersikap.  J.  Winardi, Manajemen  Perubahan (Management  of  Change) (Jakarta:  Kencana,
2006), hlm. 1.
4 Berikut  ini  adalah  kaidah  yang  terkait dengan perubahan hukum Islam:
%0h" i!Kh" i!4h MjkE  Pl 7;mn  " o% &  MCkE 6 ,p%&"  q/Cc!&" “Berubah  dan  berbedanya  fatwa  sesuai  dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat  kebiasaan”.  Nasrun  Haroen, Perdagangan Saham  di  Bursa  Efek  Tinjauan  Hukum  Islam (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000) , hlm. 34-35.
5 Hal  senada  dikatakan  oleh  M.  Atha’ Mudzhar  bahwa  kenyataan  sejarah  perjalanan Hukum  Islam  ternyata  membawa  faktor  sosial budaya  yang telah mempengaruhi  produk-produk pemikiran  hukum  Islam,  baik    yang  berbentuk kitab fiqih, Undang-Undang, Keputusan Pengadilan,  dan  fatwa-fatwa  ulama’.  M.  Atha’ Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara Tradisi  dan  Liberasi (Yogyakarta:  Titian  Ilahi Press.,  2008),  hlm.  127.  Hal  senada  juga diungkapkan oleh Ridwan as-Sayyid dan M.Quraish  Shihab  bahwa  dalam  suatu  peristiwa selalu  terdapat    tiga  unsur,  yakni  (a)  peristiwa yang  terjadi,  (b)  pelaku,  dan  (c)  waktu.  Dewan Redaksi, Ensiklopedi Hukum Islam , hlm. 136.
6 Menurut  Isa  Abduh, ibādah maḥḍah adalah  ibadah  yang  murni  kepada  Tuhan  (seperti salat). Termasuk ibadah maḥḍah ini adalah rukun Islam  yang  lima.  Isā  ’Abdūh, An-Nazm  al- Māliyah fī al-Islām (Kairo: Ma’had ad-Dirasat al- Islamiyah, 1396-1397 H.), hlm. 163.
7 A.  Hassan  menegaskan  bahwa  ayat– ayat  tentang ubūdiyyah ini  tidak  perlu  diselidiki makna dan maksudnya. Sifat dari ranah ini adalah tertutup  dari  kreasi  manusia  ( gayr  ma’qūl  al- ma’na ) . Sedangkan  ayat-ayat  tentang mu’āmalah adalah  ayat-ayat  hukum  yang  ditetapkan  untuk mengatur  hubungan  perorangan  dan  hubungan masyarakat.  Ayat-ayat  tentang mu’āmalat ini bersifat terbuka dan dapat dimengerti ( ma’qūl al- ma’nâ )”.  Ahmad  Hassan, Tafs ī r  al-Furq ā n (Bangil: Persatuan, tth.), hlm. xxv.
8 Dalam  bahasa  Arab,  kaidah  tersebut berbunyi:
_?E" #C$%& r?&  h Lihat Ibnu Taimiyyah (Juz II, 1422H/2001: 306). Ibnu Taimiyyah mengungkapkan  dengan  kata-kata:  ” anna  al- ‘ibādah  allati  aujabahā  Allāh  la  yaṡbutu  al-amr illā  bi  asy-syar’i ”.  Berkaitan  dengan  ibadah, dalam  kitab al-Bayān ,  Hakim  (1358/1939:  215) mengutip  kaidah  yang  bunyinya:  ” al-Aṣlu  fī  al- ibādah  al- but}l ā n ḥatta  yaqūma  dalīlun  ‘alā  al- amri” . 9 Dalam  bahasa  Arab,  kaidah  tersebut berbunyi:
7st  C&,& 6,  u0 i0+ if  h Muhamad  bin  Ali  al-Syaukāni, al-Dirār  al- Mu d} iyah  Syarḥ  al-Dur ā r  al-Bahiyyah (Beirut: Mu’assasah  al-Kutub  al-Tsaqafah,  1988),  hlm. 284-285 dan  Haroen, Perdagangan , hlm. 8-9.
10 Lihat Tim Bank Indonesia (2005), hlm.
4.
11 Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum Islam  di  Indonesia (Yogyakarta:  Gama  Media, 2001), hlm. 20.
12 Ibid ., hlm.  20.
13 Ibid ., hlm. 2.
14 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
15 M.  Daud  Ali, Sistem  Ekonomi  Islam, Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press, 1998), hlm. 62.
16 Menurut Abu Hanifah: "Wakaf adalah menahan  bendanya  (wakaf)  dengan  ketentuan harta  itu  tetap  dalam  kepemilikan  wakif,  dan mensadaqahkan manfaatnya pada jalan kebaikan."  Menurut  Abu  Hanifah,  wakaf  tidak mengharuskan  hilangnya  hak  kepemilikan  bagi wakif ,  bagi  Abu  Hanifah  adalah  wakaf  itu hukumnya  boleh  dan  bersifat gair  lāzim (tidak tetap).  Menurut  jumhur  Ulama:  "Wakaf  adalah
menahan  harta  yang  dapat  dimanfaatkan  tanpa lenyap  bendanya,  dengan  cara  tidak  melakukan tindakan  hukum terhadap benda tersebut,
disalurkan  pada  sesuatu  yang  mubah  (tidak haram)  yang  ada."  Menurut  Malikiyah:  "Wakaf adalah  pemilik  harta  menjadikan  manfaat  dari suatu barang yang dimiliki walaupun kepemilikan itu  dengan  cara  sewa  atau  dengan  menjadikan kepemilikannya  itu  berupa  hasilnya  seperti dirham  (mata  uang),  yang  diperuntukkan  bagi orang yang berhak menerimanya dengan menggunakan  sigat  tertentu  selama  waktu  yang sesuai menurut pandangan orang yang memegang harta wakaf itu." Menurut Malikiyah, wakaf tidak harus  kekal  ( ta'bīd ).  Wahbah al-Zuh}ayli> , al- Wasāya  wa  al-Waqf  fī  al-Fiqh  al-Islāmiy (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 133-135. 17 Abdullah  Sa'ad  al-Hajiri, Taqyīm Kafā'at  Istiṡmār  Amwāl  al-Auqāf  bī  Daulat  al- Quwait (Kuwait:  al-Amānah  al-Āmmah  lī  al- Auqāf  Idārat  ad-Dirāsat  wa  al-Alāqat  al- Khārijiyyah, 2006), hlm. 30.
18 Jaih  Mubarok, Wakaf  Produktif ( Bandung:    Simbiosa  Rekatama  Media,  2008), hlm. 15-16.
19 Monzer  Qahaf, al-Waqf  al-Islām i> : Taṭawwuruh Idāratuh wa Tanmiyatuh
(Damaskus: Dār al-Fikr, 2000),  hlm. 159. 20 KH. Tolhah Hasan, “Wawasan Umum tentang  Waqaf  dan  Pengelolaannya  di  Era Modern”,  Slide  Bahan  Ajar  S3  IAIN  Walisongo, 2010, hlm. 2-3.
21 Penjelasan pasal ini berbunyi: "Pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda wakaf  dilakukan  secara  produktif  antara  lain dengan  cara  pengumpulan,  investasi,  penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan  teknologi,  pembangunan  gedung, apartemen,  rumah  susun,  pasar  swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun  sarana  kesehatan,  dan  usaha-usaha  yang tidak bertentangan dengan syariah."
22 Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, Wakaf  Tunai,  Inovasi  Finansial  Islam, Peluang  dan  Tantangan  dalam  Mewujudkan Kesejahteraan  Umat (Jakarta:  PSTTI-UI,  2005), hlm. 1-2.
23 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ  al-Bukhār i> (Kairo:
Rayyan, 1986), X: 87, 153; XXII: 169; Hadis ini dengan  redaksi  yang  sedikit  berbeda  dapat  pula ditemukan  di  dalam  Sunan  Abi  Dawud  bab Wasāya ,  hadis  13, Ṣaḥīḥ  Muslim,  bab    al-Waqf , ḥadis  1232,  Sunan  Turmuzi, fī  al-Aḥkām  'an Rasūlillāh  fī  al-Waqf ,  ḥadis  1296,  dan  Sunan Nasāi, fī al-Aḥbās, ḥadis 3541.
24 Achmad  Junaidi, Paradigma  Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat
Pemberdayaan  Wakaf  Dirjen  Bimas  Depag  RI, 2008), hlm. 23.
25 Ibid ., hlm. 37.
26 Ibid ., hlm. 39-40.
27 Ibid ., hlm. 40-42.
28 Al-Kabisi menjelaskan bahwa distribusi harta wakaf diperuntukkan bagi sasaran tertentu  dengan  syarat-syarat:  (a)  sasaran    itu berupa  salah  satu  bentuk  kebajikan,  (b)  di dalamnya  tidak  terdapat  maksiat,  (c)  tidak bertentangan  dengan  aturan  hukum,  (d)  aktivitas kebajikan  dalam  sasaran  wakaf  hendaknya bersifat  kontinyu,  (e)  barang  yang  diwakafkan tidak  kembali  kepada  si  wakif,  (f)  pihak  yang diberi wakaf cakap hukum untuk menguasai harta wakaf.  Muḥammad  ‘Ābid  Abdullāh  al-Kabisi, Hukum  Wakaf ,  terj.  Ahrul  Tsani  Fathurrahman dkk.(Jakarta:  Dompet  Dhuafa  Republika  dan IlMan Press, 2004), hlm. 284.
29 M. Fuad Nasar, “Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No 23 Tahun 2011”, September 11, 2012 4:51 pm.
30 Ibid . 31 Muslihun,  “Menuju  Wakaf  Produktif: Studi  Pergeseran  Pemahaman  Wakaf  Tuan  Guru tentang  Wakaf  di  Lombok”,  Disertasi  S3  IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 156.
32 Ibid ., hlm.157. 33 Muslihun  Muslim, Fiqh  Ekonomi  dan Positiviasasinya  di  Indonesia (Mataram:  LKIM IAIN Mataram, 2005), hlm. 126.
34 H.  Suparman  Usman, Hukum  Islam: Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam dalam  Tata  Hukum  Indonesia (Jakarta:  Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 163.
35 Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai, hlm.2.
36 Memberdayakan wakaf secara produktif  dapat  ditelusuri  dari  karakteristik  kata pemberdayaan  itu  sendiri.  Secara  bahasa,  kata pemberdayaan  berasal  dari  kata  daya.  Daya artinya power (kekuatan). Pemberdayaan ( empowerment ) adalah proses seseorang, organisasi,  dan  masyarakat  mampu  mengurus kebutuhan dan permasalahannya sendiri, sehingga peduli terhadap diri dan lingkungannya. Mukmin, ”Peranan Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat  dan  Pemdes”,  Makalah  pada  RKKP PW  NW  NTB,  tanggal  17-18  Juli  2009  di Mataram.
37 Jaih Mubarok, Wakaf, hlm.16.
38 Hendrojono, Sosiologi Hukum: Pengaruh  Perubahan  Masyarakat  dan  Hukum (Surabaya:  Srikandi,  2005),  hlm.  41.  Parsons melihat  perubahan  bukan  sebagai  suatu  yang mengganggu  keseimbangan  sosial,  tetapi  sebagai sesuatu  yang  merubahnya,  sehingga  seperti menghasilkan keseimbangan yang baru dan secara mutu  berbeda.  Ian  Robertson, Sosiology ,  3 rd
edition,  Editor  Peter  Deane,  Linda  Baron  Davis (New  York:  Worth  Publishers,  Inc.,  1988),  hlm. 518.
39 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar (Jakarta:  Rajawali  Press.Soekanto, 2005), hlm. 305.
40 Robertson, Sosiology , hlm. 508-514.
41 Jalaludin    Rakhmat, Rekayasa  Sosial: Reformasi,  Revolusi  atau  Manusia  Besar ,  cet.  2 (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 50.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh,  Isa. Al-Nuz}u>m al-Māliyah  fī  al- Islām. Kairo:  Ma’had  al-Dirāsat al-Islāmiyah, 1396-1397 H.
Ali,  Muhammad  Daud. Sistem  Ekonomi Islam,  Zakat  dan  Wakaf .  Jakarta:
UI-Press, 1998. Al-Asyhar, Thabib, "Paradigma Baru dan Substansi Undang-Undang Wakaf",  Makalah  dipresentasikan pada Lokakarya Perwakafan Masyarakat  Kampus  2006  di
Mataram NTB., 29 Agustus 2006, Anderson,  JND. Hukum  Islam  di  Dunia Modern, Terj.  Machnun  Husein.
Surabaya: Amar Press, 1990. Antonio, Muhammad Syafi’i. "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Ahmad Djunaidi  dan  Thobieb  al-Asyhar. Menuju  Era  Wakaf  Produktif: Sebuah  Upaya  Progresif  Untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005. Badan Wakaf Indonesia (BWI). Rekomendasi Workshop Nāẓir Profesional. Hotel Sofyan, Jakarta, 5-7 Agustus 2008.
Al-Bukhari, Imam. Ṣaḥīḥ Bukhār i> . Kairo: Rayyan, 1986.
Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Hukum Islam. Ensiklopedi  Hukum  Islam .
Jakarta:  PT.  Ichtiar  Van  Hoeve, 1997.
Djunaidi,  Ahmad,  dkk. Paradigma  Baru Wakaf  di  Indonesia. Jakarta:
Direktorat  Zakat  dan  Wakaf  RI,
2005.
Al-Hājiriy,  A.S. Taqyīm  Kafā'at  Istiṡmār Amwāl  al-Auqāf  bī  Daulat  al- Quwait. Kuwait:  al-Amānah  al- Āmmah  lī  al-Auqāf  Idārat  ad- Dirāsat wa al-Alāqat al-
Khārijiyyah, 2006.
Haroen,  Nasrun. Perdagangan  Saham  di
Bursa  Efek  Tinjauan  Hukum Islam. Jakarta:  Yayasan  Kalimah,
2000.
Hasanah,  Uswatun.  "Peranan  Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus
Pengelolaan  Wakaf  di  Jakarta Selatan".  Disertasi  Pascasarjana IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, 1997.
Hassan, Ahmad. Tafsīr al-Furqān.
Bangil: Persatuan, t.t.
Hendrojono. Sosiologi Hukum: Pengaruh
Perubahan Masyarakat dan Hukum. Surabaya: Srikandi, 2005. Al-Kabisi, M. A. A. Hukum Wakaf , Terj.
Ahrul  Tsani  Fathurrahman  dkk. Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMan Press, 2004. Mubarok, Jaih. Wakaf Produktif.
Bandung:  Simbiosa  Rekatama
Media, 2008. Mudzhar,  Muhammad  Atha’. Membaca Gelombang Ijtihad: Antara
Tradisi dan Liberasi. Yogyakarta:
Titian Ilahi Press, 1998.
Muslihun,  “Menuju  Wakaf  Produktif:
Studi Pergeseran Pemahaman
Wakaf  Tuan  Guru  tentang  wakaf di  Lomnbok”,  Disertasi  S3  IAIN Walisongo Semarang, 2012. Muslim,  Muslihun. Fiqh  Ekonomi  dan Positiviasasinya di Indonesia.
Mataram:  LKIM  IAIN  Mataram, 2005.
Nasution,    Mustafa  Edwin  dan  Uswatun Hasanah. Wakaf  Tunai,  Inovasi Finansial  Islam,  Peluang  dan Tantangan  dalam  Mewujudkan
Kesejahteraan Umat. Jakarta: PSTTI-UI, 2005. Qohaf,  Monzer. Ekonomi  Islam:  Telaah Analitik  terhadap  Fungsi  Sistem Ekonomi  Islam, terj.  Machnun Husein.  Yogyakarta:  PT.  Tiara Wacana,1995. Rakhmat,  Jalaludin. Rekayasa  Sosial: Reformasi, Revolusi atau Manusia Besar . Bandung: Rosdakarya, 2000.
Robertson, Ian. Sociology. Third Edition,
Editor  Peter  Deane,  Linda  Baron Davis. New York: Worth Publishers, Inc., 1988. Soekanto,  Soerjono. Sosiologi  Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali
Press, 2005.
Al-Syawkāni, Muhamad bin Ali. al-Dirār al-Mud}iyyah Syarḥ  al-Durār  al- Bahiyyah. Beirut:  Mu’assasah  al- Kutub al-Tsaqafah, 1988. Usman,    H.  Suparman. Hukum  Islam: Asas-asas  dan  Pengantar  Studi Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum Indonesia. Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 2001.
Winardi,      J. Manajemen  Perubahan (Management of Change).
Jakarta: Kencana, 2006.
Al-Zuh}ayli>, Wahbah. al-Wasāya  wa  al- Waqf fī al-Fiqh al-Islām i> . Damsyiq: Dār al-Fikr, 2007.