## Partai Politik Lokal di Daerah Otonomi Khusus: Perbandingan Yuridis Aceh dan Papua
Musrafiyan Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: musrafiyan@gmail.com
Mutiara Fahmi Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: mutiara.fahmi@ar-raniry.ac.id
Zahlul Pasha Karim Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id

## Abstract
The existence  of local political parties is one of the special powers for Aceh and Papua  Provinces. Unlike Aceh, the rules regarding local political parties in Papua are not clearly stated in Law no. 21 of  2001  concerning  Special  Autonomy  for  Papua  Province.  This  paper  attempts  to  analyze  the comparison between Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and Law Number 21 of 2001 on Special Autonomy for the Province of Papua regarding local political parties, and the consequences for Aceh and Papua of differences in local political party arrangements. The method that the author uses is library research with a law approach and a sociological approach. The results of the research show that the Aceh special autonomy law contains 20 articles concerning the formation of local political parties. Furthermore, the existence of local political parties in Aceh can be seen in the participation of some of these parties in the 2009 2014 and 2019 general elections. While Article 28 of the Papua Special Autonomy Law which accommodates political parties does not have permanent legal force to be further interpreted as local political parties. it is also not applicable because it is not equipped with government regulations regarding the formation of local political  parties  in Papua. Even the Constitutional Court through its decision Number 41/PUU-XVII/2019 rejected the judicial review of Article 28 of the Papua Special Autonomy Law.
Keywords : Special autonomy; Local political party; Aceh; Papua;

## Abstrak
Keberadaan partai politik lokal merupakan salah satu kewenangan khusus bagi Provinsi Aceh dan Provinsi Papua. Berbeda dengan Aceh, aturan mengenai partai politik lokal di Papua tidak tercantum jelas dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tulisan ini berupaya menganalisis perbandingan antara UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terkait partai politik lokal, dan konsekuensi bagi Aceh dan Papua terhadap perbedaan pengaturan partai politik lokal. Adapun metode yang penulis gunakan  adalah  penelitian  kepustakaan  dengan  pendekatan  Undang-Undang  dan pendekatan  sosiologis.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang otonomi  khusus  Aceh  memuat  20  Pasal  tentang  pembentukan  Partai  politik  lokal. Selanjutnya  eksistensi  partai  politik  lokal  di  Aceh  terlihat  pada  keikutsertaan  beberapa Partai tersebut pada pemilihan umum 2009, 2014 dan 2019. Sedangkan Pasal 28 Undang- Undang otonomi khusus Papua yang mengakomodir soal partai politik tidak berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dimaknai sebagai partai politik lokal, ketentuan tersebut juga tidak aplikatif dengan tidak dilengkapi peraturan pemerintah tentang pembentukan
partai  politik  lokal  di  Papua.  Bahkan  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan  Nomor 41/PUU-XVII/ 2019 menolak judicial review Pasal 28 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Kata Kunci : Otonomi khusus; partai politik lokal; Aceh; Papua;

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  menjamin  adanya  desentralisasi  dan  otonomi  yang  luas  bagi seluruh daerahnya, hal ini selaras dengan hakikat politik hukum Pasal 18 UUD NRI 1945. 1 Asas  desentralisasi  ini  menjamin  lahirnya  satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat otonom, berhak mengatur urusan daerah berdasarkan kepentingan masyarakat setempat dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. 2
Landasan konstitusional otonomi khusus terdapat dalam Pasal 18A dan 18B UUD 1945,  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, dan hubungan wewenang  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintahan  daerah  Provinsi, Kabupaten/Kota  atau  antara  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  diatur  dalam  Undang- Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 3
Provinsi  Aceh  dan  Papua  kemudian  mendapatkan  hak  istimewa  dalam  bentuk otonomi  khusus  dengan  dihadirkannya  UU  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh (UUPA) dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Secara  umum  UU  Otsus  Papua  memberikan  sejumlah  kebebasan  kepada  Papua  untuk mengatur daerahnya sendiri, seperti dalam pemilihan Gubernur, keterlibatan MRP dalam pemerintahan, dan pembentukan partai politik. 4
Pasal  1  UU  No.  2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik  menyatakan  bahwa  partai politik  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok  warga negara  Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk memperjuangkan  dan  membela  kepentingan  politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 5 Miriam
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 262.
2 Siswanto  Sunarno, Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2006), hal 7-9.
3 M. Ali Safa’at, Problem Otonomi Khusus Papua , (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hal. 4.
4 Mutiara Fahmi, dkk , Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu di Daerah Otonomi Khusus , Jurnal Al-Daulah, Vol. 10, No. 1, April 2020, hal. 19.
5 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 1 Ayat 1
Budiardjo  juga  memaparkan  bahwa  keberadaann  partai  politik  dimaksudkan  sebagai cerminan  bagi  warga  negara  dalam  berserikat,  berpendapat,  dan  berkumpul,  dimana pembentukannya  dikonfigurasikan  sebagai  alat  memperoleh  kekuasaan  dalam  merebut kedudukan politik secara konstitusional guna menjalankan kebijakan kelompok tertentu. 6 Beberapa  negara  demokratis  mengizinkan  keberadaan  Parlok,  seperti  di  Amerika Serikat, Parlok muncul awal tahun 1900 sampai 1912 ditandai dengan berdirinya Home Rule  Party  of  Hawaii sebagai  wadah  aspirasi  pribumi  Hawai  di  legislatif  dan  kongres. Kemudian Inggris, mengakui keberadaan Parlok, seperti Scottish National Party dan Scottish Socialist Party di Skotlandia, Democratic Unionist Party dan Sin Fein di Irlandia Utara, serta Plaid  Cymru di  Wales.  Terakhir  Spanyol,  terdapat  Parlok  seperti Convergent  and  Union , ERC, Basque Nationalist Party sebagai partai menengah di kongres. 7
Isu  terkait  pembentukan  Parlok  pasca  dicapainya  kesepakatan  dalam  Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 menyepakati bahwa Pemerintah RI dan  GAM  melakukan  perundingan  yang  panjang  dan  dikenal  dengan Memorandum  of Understadning (MoU) Helsinki.
Dialog  yang  dimulai  pada  awal  tahun  2000  melalui  mediasi Henry  Dunant  Centre tersebut  tertera  dalam Bavois  Agreement tanggal  27  Januari  2000 di  Swiss  menghasilkan rumusan bahwa dialog adalah jalan terbaik untuk mencegah penderitaan, menyelesaikan masalah politik, serta meningkatkan langkah pembangunan kepercayaan menuju solusi damai Aceh. 8 Salah satu butir klausul MoU itu menyepakati kebolehan mendirikan Parlok sebagai kesepakatan mengawali pembangunan perdamaian. 9
Legalitas keberadaann Parlok termuat dalam Pasal 1 Ayat (2) PP No. 20 Tahun 2007 tentang Parlok di Aceh sebagai pertimbangan lanjutan atas Pasal 95 UUPA, lalu dipertegas dengan  keberadaann  Qanun  Aceh  No.  3  Tahun  2008  tentang  Parlok  Peserta  Pemilu Anggota DPRA dan DPRK dengan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 80 ayat (1) UUPA bahwa Parlok mempunyai hak untuk ikut dalam Pemilu, mengajukan calon, dan melakukan pemberhentian serta pergantian antar waktu keanggotaan DPRA dan DPRK. 10
6 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,  2008), hal. 403.
7 Ahmad Farhan Hamid, Partai Politik Lokal di Aceh , (Desentralisasi Politik Dalam Negara Kebangsaan) , (Jakarta: Kemitraan, 2008), hal. 31-32.
8 Asda Rasida, dkk, Partai Politik Lokal Aceh dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Jurnal Varia Justicia, Vol. 12, No. 1, Maret 2016, hal. 3-4.
9 Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai Nanggroe Endatu , (Jakarta: Suara Bebas, 2006), hal. 60.
10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 80 Ayat 1
Keberadaann  Parlok  juga  diatur  dalam  Pasal  28  UU  Otsus  Papua  yang  meliputi; pertama , penduduk Papua dapat membentuk partai politik. Kedua , tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam Pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ketiga , rekrutmen politik oleh partai politik di Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Dan keempat , partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP  dalam  seleksi  dan  rekrutmen  politik  partainya  masing-masing. 11 Walau  tidak terdefinisi secara detail soal penyebutan Parlok, maksud pengaturan Parlok termuat dalam rumusan ayatnya. Hal ini dipertegas oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Muchamad Ali Safa’at yang menjelaskan bahwa maksud pendirian partai politik di Papua dalam Pasal 28 ayat (1) mencakup pendirian partai nasional sekaligus Parlok, keduanya bertujuan untuk memprioritaskan masyarakat asli Papua dalam rekrutmen politik. 12
Dalam catatan sejarah, Partai Papua Bersatu (PPB) resmi menjadi Parlok pertama yang mendaftar ke KPU Provinsi Papua untuk mengikuti Pemilu 2019 yang didasari oleh implementasi Pasal 28 Ayat (1) UU Otsus Papua. Namun KPU menolak pendaftaran PPB untuk mengikuti verifikasi faktual dan administratif berlandaskan ketentuan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Otsus Papua hanya menyebut tentang ‘Partai Politik’ bukan ‘Partai Politik Lokal’. Sehingga tidak ada dasar hukum konkret terhadap keberadaann Parlok di Papua. Walau  terdapat  beberapa  penelitian  yang  membahas  tentang  Parlok  di  Aceh  dan Papua dengan fokus kajian soal desentralisasi politik dalam negara kebangsaan (Ahmad Farhan Hamid, 2008), eksistensi Parlok dalam UU Otsus Papua (Paskalina Wessyau dan Ruloff  F.  Y.  Waas,  2018),  dan  eksistensi  Parlok  di  Provinsi  Aceh  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif UUPA (Zico Furqon, 2014). Namun tidak ditemukan penelitian  yang  spesifik  membahas  otonomi  khusus  dalam  bidang  Parlok  dengan  studi perbandingan  UUPA  dengan  UU  Otsus  Papua  yang  detail  meneliti  perihal  analisis perbandingan kedua aturan perundang-undangan, berikut dengan konsekuensi terhadap kedua daerah tersebut, baik secara yuridis, sosiologis, dan politis.
Berdasarkan pemikiran yang penulis uraikan diatas, peneliti tertarik membahas isu otonomi khusus dalam bidang partai politik lokal (studi perbandingan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No, 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua), yang secara khusus merumuskan dua permasalahan, yakni: Pertama , bagaimana analisis perbandingan antara UUPA dan UU Otsus Papua terkait Parlok. Dan kedua , apa konsekuensi bagi Aceh dan Papua terhadap perbedaan pengaturan Parlok.
11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
12 M. Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik , (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 257.
Penelitian ini merupakan kajian hukum dengan menggunakan pendekatan Undang- Undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  sosiologis.  Adapun  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  dimana  data  dikumpulkan  secara  kepustakaan dengan  menggunakan  analisis  teori  yang  ada  sebagai  bahan  pendukung,  dengan  dua klasifikasi, yakni data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud terdiri dari UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2001, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya untuk data hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.

## PEMBAHASAN

## Partai Lokal di Daerah Otonomi Khusus
Pembentukan Parlok sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat UUPA tidak dapat dipisahkan dari konflik GAM dengan pemerintah RI. Konflik yang diselesaikan melalui perundingan di Helsinki, Finlandia itu telah melahirkan kesepakatan kedua pihak yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 15 Agustus 2005. 13
Salah satu butir MoU ialah tentang pembentukan Parlok yang termaktub pada Pasal 1.2 tentang Partisipasi Politik, yang dijabarkan pada poin 1.2.1 yang berbunyi; “Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.” 14
Mengingat norma tentang Parlok yang diatur dalam UUPA masih sangat umum, maka  pemerintah  menerbitkan  PP  No.  20  Tahun  2007  tentang  Parlok  di  Aceh, 15 yang secara yuridis menyebutkan bahwa pembentukan partai politik di Aceh dilegalkan melalui pertimbangan  Pasal  28  UUPA  dan  18A  UUD  1945.  Selanjutnya  pemerintah  Aceh mempersiapkan Qanun No. 3 Tahun 2008 tentang Parlok Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK untuk menyoal mekanisme Parlok dalam mengikuti Pemilu. 16
Pengaturan  Parlok  di  Papua  merupakan  konsekuensi  dari  Pasal  28  Ayat  (1)  UU Otsus  Papua  yang  berbunyi;  “Penduduk  Provinsi  Papua  dapat  membentuk  partai politik.” 17 Ketua MK Periode 2013-2015, Hamdan Zoelva beranggapan bahwa Pasal itu merupakan dasar hukum kuat pembentukan Parlok di Papua. Beliau menafsirkan bahwa
13 Olle Tornquist, dkk, Aceh; Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi , (Yogyakarta: PCD Press Indonesia, 2011), hal. 406-407.
14 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Pasal 1.2 Poin 1.2.1.
15 Ahmad Farhan Hamid, Partai Politik Lokal …, hal. 13.
16 Olle Tornquist, dkk, Aceh; Peran Demokrasi …, hal. 411.
17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 28 Ayat 1
pada  Pasal  28  Ayat  (1)  merupakan  penegasan  pengakuan  yang  konkret. 18 Masalah sebenarnya  apabila  merujuk  pada  Pasal  28  Ayat  (2)  yang  menyebutkan ;  “Tata  cara pembentukan  partai  politik  dan  keikutsertaan  dalam  Pemilu  sesuai  dengan  aturan perundang- undangan.” 19 Karena  tidak  ada  landasan  yuridis  yang  jelas  soal  aturan perundang-undangan khusus ditarik ke umum.
Pasal 28 tidak menyebutkan secara tegas terkait diksi pembentukan dan pengaturan ‘Partai Politik Lokal’. Sehingga KPU Provinsi Papua menolak verifikasi PPB dikarenakan tidak ada dasar hukum konkret soal keberadaann Parlok di Papua. Sehingga kemudian Kemenkumham membekukan PPB, seiring dengan adanya gugatan judicial review terhadap Pasal  tersebut. 20 Namun  secara  fakta,  UU  Otsus  Papua  telah  memberikan  hak  kepada masyarakat Papua untuk mendirikan partai politik, walau diatur secara singkat. Adapun dalam menyikapi keambiguan dari Pasal 28 sehingga dapat meminimalisir silang pendapat yang  ada,  cukup  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  untuk  dapat  melaksanakan ketentuan pembentukan Parlok di Papua.

## Analisis Perbandingan UU No. 11 Tahun 2006 dengan UU No. 21 Tahun 2001
Dalam  pelaksanaan  otonomi  khusus  Aceh  dan  Papua,  penerapan  Parlok  diatur secara  berbeda.  Alasannya  didasari  pada  dinamika  hukum  dan  aspek  kehidupan masyarakat, perbedaan itulah yang mengakibatkan kebijakan kedua daerah tidak sama. Sehingga pemerintah Indonesia berpendapat bahwa saat ini belum dimungkinkan untuk dihadirkannya kewenangan pembentukan Parlok di Papua. 21
Pergerakan Parlok di Aceh terlihat massif dalam tiga kali proses Pemilu, yakni 2009, 2014 dan 2019. Ini menunjukkan bahwa kehadirannya menjadi titik penting bagi proses transisi politik. Kemudian kehadiran Parlok di Aceh ialah untuk memperebutkan ±3,5 juta suara  yang  berhak  memilih  sebagai  bukti  adanya  upaya  membuka  diri  untuk memperebutkan kekuasaan politik sesuai aturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari Respon masyarakat Aceh tentang keberadaann Parlok yang sangat positif. Data tersebut
18 Hasil Diskusi Daring Papua Strategic Policy Forum #7 dengan Judul Menimbang Pembentukan Partai Politik Lokal di Papua yang Diselenggarakan oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada pada tanggal 28 Agustus 2020.
19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 28 Ayat 2
20 Paskalina Wessyau dan Ruloff F. Y. Wass, Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua , Jurnal Restorative Justice, Vol. 2, No. 1, Mei 2018, hal. 76-77.
21 Majalah Konstitusi, Partai Politik Dalam Otsus Papua, No.165, November 2020, hal.26.
muncul  melalui  penelitian  LSI  pada  28  Juli-2  Agustus  2005  hingga  Maret  2006  yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh mendukung pembentukan Parlok. 22
Kehadiran  Parlok  di  Aceh  merupakan  wujud  demokratis  bagi  kelompok  strategis yang  selama  ini  berseberangan  paham  dengan  pemerintah,  sehingga  kemunculannya dapat menjadi mekanisme dalam mentransformasikan gerakan bersenjata yang selama ini menjadi instrumen utama GAM menuju gerakan politik. 23 Kewenangan pemberlakuannya turut  menjadi  inspirator  dalam  diskursus  politk  lokal  di  daerah  lain  agar  dapat mengoptimalkan kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah penganut otonomi khusus.  Bermula  dalam  hal  ini  legalitas  Parlok  di  Aceh  kemudian  menghadirkan  efek domino yang memberikan reaksi bagi Papua untuk menerapkan kewenangan yang sama.
Pasal  28  UU  Otsus  Papua  telah  mengakomodir  aturan  terkait  Parlok.  Namun muncul  perbedaan  pendapat,  dimana  hak  yang  diberikan  dalam  Pasal  28  Ayat  (1) tergantung  pada  Pasal  28  dan  penduduk  Papua  hanya  dapat  membentuk  partai  politik sesuai  dengan  aturan.  Kemudian  menjadi  tidak  jelas  ketika  peraturan  perundang- undangan yang dirujuk pada Pasal 28 Ayat (2) adalah aturan yang hanya spesifik untuk Papua  atau  peraturan  yang  merujuk  pada  semua  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia tentang Pemilu. Pasal tersebutlah yang mengemukakan bahwa Parlok dapat dibentuk di Papua namun tidak diizinkan ikut serta dalam Pemilu. 24
Selanjutnya  Pasal  28  Ayat  (1)  UU  Otsus  Papua  tidak  berkekuatan  hukum  tetap, Sehingga  tidak  cukup  kuat  dijadikan  acuan  hukum  pendirian  Parlok.  Oleh  karenanya, dilaksanakanlah judicial review ke MK untuk mendapatkan kepastian hukum dari makna Pasal 28 tersebut agar tidak terjadi multi tafsir dalam menerjemahkannya.
Judicial review tersebut diajukan oleh PPB dengan No. Perkara 41/PUU/XVI/2019. Namun MK menolak permohonan pengujian dengan putusan No. 41/PUU-XVII/2019, karena  tidak  ada  bukti  yang  meyakinkan  bahwa  frasa  ‘partai  politik’  dimaknai  ‘partai politik  lokal’  dengan  pertimbangan,  antara  lain; pertama ,  MK  berwenang  mengadili kewenangan a  quo . Kedua ,  pemohon  memiliki  kedudukan  hukum  untuk  mengajukan permohonan a  quo .  Dan ketiga ,  pokok  permohonan  pemohon  tidak  beralasan  menurut hukum. Sehingga berakibat pada tidak adanya legalitas pembentukan Parlok di Papua. 25
22 Muhammad  Djafar,  “Perkembangan  dan  Prospek Partai Politik  Lokal  di  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam ”, Tesis , (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hal. 115-117.
23 Ibid ., hal. 161.
24 Ibid ., hal. 135-136.
25 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  41/PUU-XVII/2019  Perihal  Pengujian  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hal tersebut juga menjadi dasar bagi PPB yang eksistensinya mulai redup. Sehingga masyarakat  Papua  kehilangan  wadah  dalam  menyampaikan  aspirasi  politik  soal optimalisasi  sumber  daya  masyarakat  hingga  pembangunan  di  berbagai  sektor. Terhambatnya pembentukan Parlok di Papua juga diakibatkan oleh hambatan mekanisme hukum yang mengatur sistem kepartaian di Indonesia. Itu pula yang membuat Pasal 28 UU Otsus Papua tidak dapat diaplikasikan dengan baik. 26
Untuk  lebih  mengetahui  pengaturan  Parlok  dalam  UUPA  dan  UU  Otsus  Papua, kajian ini turut mengelompokkan dari segi persamaan dan perbedaan pengaturan Parlok di dua daerah tersebut, yang penulis klasifikasikan ke dalam sebuah tabel, sebagai berikut:
Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Parlok UU No. 11 Tahun 2006 UU No. 21 Tahun 2001 Pembentukan  Parlok  diakomodir  dalam  aturan perundang-undangan otonomi khusus ✓ ✓ Keberadaan  Parlok  disebut  secara  eksplisit  dalam ketentuan  Pasal  serta  menguraikan  secara  rinci ihwal  Parlok  dalam  Bab  khusus  mulai  dari pembentukan hingga syarat mengikuti Pemilu
✓ X Didukung Pengaturan Pemerintah yang mengatur tentang Parlok ✓ X Pembentukan Parlok tergolong aplikatif ✓ X

## Konsekuensi Terhadap Perbedaan Pengaturan Partai Politik Lokal
Lahirnya UUPA dan UU Otsus Papua dalam  hal  pembentukan dan pelaksanaan Parlok memunculkan tiga konsekuensi soal perbedaan pengaturanyya, antara lain:
1. Konsekuensi Yuridis
Pasal 75-76 UUPA mengatur secara rinci legalitas keberadaan Parlok. Aturan ini lahir  dari  proses  negosiasi  setelah  konflik  panjang  di  Aceh.  Namun  mengingat  norma tentang  Parlok  yang  diatur  masih  sangat  umum,  maka  pemerintah  pusat  membuat peraturan  pelaksana,  yakni  menerbitkan  PP  No.  20  Tahun  2007  tentang  Partai  Politik Lokal. 27
26 Zico Furqon, “Eksistensi Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Skripsi , (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hal. 51.
27 Muhammad Siddiq Armia, Hubungan Ideal Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik , Jurnal Review Politik, Vol. 07, No. 1, Juni 2017, hal. 2-3.
Parlok di Aceh menjalankan fungsi dan memperoleh kekuasaan politik sebagaimana partai nasional sesuai dengan konstitusi, namun dalam Pasal 80 Ayat (1) Huruf d dan h UUPA, Parlok hanya berhak memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik di daerah  Aceh  saja,  sebagai  upaya  menjaga  keutuhan  NKRI  serta  mengakomodasi  nilai lokal dan religi. 28 Eksistensi Parlok di Aceh tidak bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, sebab dalam Pasal 18B UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus/istimewa  yang  diatur  dengan  Undang- Undang”. Sehingga aturan Parlok di Aceh berlaku sebagai lex specialis derogat legi generali . 29 Di  Papua  sendiri,  Keberadaan  Parlok  diatur  dalam  Pasal  28  UU  Otsus  Papua, Namun dalam Putusan MK No. 41/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian UU Otsus Papua terhadap  UUD  1945,  bahwa  dalam  amar  putusannya,  MK  menolak  permohonan  para pemohon untuk seluruhnya. 30 MK menjabarkan beberapa pandangannya, antara lain:
Pertama ,  pembentuk  Undang-Undang  melalui  UU  Otsus  Papua  memberikan kekhusussan  kepada  Papua  seperti  dalam  bidang  pemerintahan  dan  politik,  yang mencakup  adanya  MRP,  DPRP, berlakunya  Perdasus,  perbedaan  nomenklatur  dengan adanya distrik, dan calon Gubernur/Wakil Gubernur harus orang asli Papua. Sehingga tidak  ada  muatan  yang  mengatur  mengenai  pembentukan  Parlok. Kedua ,  keterlibatan orang asli Papua di tingkat politik nasional lebih terjamin melalui partai nasional, serta lebih memberikan jaminan pengembangan sumber daya manusia di bidang politik bagi rakyat Papua. Dam ketiga , MK tidak  menemukan bukti yang meyakinkan  bahwa frasa “Partai  Politik”  dalam  Pasal  28  UU  Otsus  Papua  adalah  “Partai  Politik  Lokal”.  Dan keempat , MK berpendapat bahwa frasa “Partai Politik” pada Pasal 28 Ayat (1 -2) UU Otsus Papua adalah konstitusional secara bersyarat sepanjang dimaknai sebagai “Pa rtai Politik Lokal” sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 31 Terhitung  sejak  dibentuknya  UU  Otsus  Papua  hingga  2014,  belum  ada  satupun Parlok  yang  mengikuti  Pemilu.  Dikarenakan  pengaturan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  28 belum dimuat dalam Perdasus Papua. Namun lima tahun berselang, PPB resmi mendaftar di KPU Provinsi Papua untuk mengikuti Pemilu 2019, upaya tersebut kembali kandas,
28 Zico Furqon, Eksistensi Partai Politik …, hal. 51.
29 Ibid 30 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  41/PUU-XVII/2019  Perihal  Pengujian  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  41/PUU-XVII/2019  Perihal  Pengujian  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
karena  Kemenkumham  membatalkan  SK  PPB  sebagai  Parlok  Papua. 32 Ketidakjelasan status  PPB  berlanjut  hingga  sekarang  dikarenakan  Raperdasus  yang  direncanakan dibatalkan oleh Kemenkumham, dan pembatalan pembentukan Parlok oleh Kemendagri.

## 2. Konsekuensi Sosiologis
Keberadaan Parlok merupakan wujud  apresiasi dari keberlangsungan perdamaian Aceh, dan sebuah elemen penting bagi terjaganya perdamaian antara pihak GAM dengan pemerintah  RI,  karena  sifatnya  yang  dapat  mengakomodir  kepentingan  rakyat  Aceh namun tidak terlepas dari kontrol NKRI. 33
Parlok dianggap sebagai bentuk akomodasi terhadap respon positif masyarakat. Hal ini  didasari  survey  LSI  pada  28  Juli – 2  Agustus  2005  dan  Maret  2006. 34 Bahkan  pakar politik  dari  Ohio  State  University,  Wiliam  Liddle  menyetujui  adanya  pemberian kesempatan  GAM  bersaing  dalam  Pemilu  sebagai  cara  mewujudkan  perdamaian  di Aceh. 35
Dalam  rangka  resolusi  konflik,  sangat  penting  untuk  menampung  aspirasi  rakyat kombatan  dalam  wadah  Parlok  ditengah  ketidakpercayaan  mereka  terhadap  partai nasional. 36 Parlok  disimbolkan  sebagai  wadah  perjuangan  demokratis  bagi  kelompok strategis  yang  selama  ini  berseberangan  dengan  pemerintah,  dan  juga  salah  satu mekanisme  untuk  mengalihkan  potensi  separatisme  yang  menjadi  instrumen  GAM  ke gerakan politik. 37
Sedangkan  di  Papua,  Pemberian  kewenangan  dibentuknya  Parlok  merupakan langkah  maju  pemerintah  pusat  guna  mendukung  perubahan  di  Bumi  Cendrawasih. Parlok menjadi instrumen bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Hal ini didasari pada kompleksitas permasalahan di Papua yang menuntut penyelesaian secara efektif dan efisien. Adapun beberapa permasalahan tersebut, yaitu:
Pertama ,  ketimpangan  perolehan  bagi  hasil  dalam  pengelolaan  PT.  Freeport, berikut dengan pemogokan 8.000 buruh yang menuntut kenaikan upah. Kedua , pelayanan birokrasi pemenuhan kebutuhan publik yang buruk dengan tidak berbasis pada clean dan good  governance . Ketiga ,  dominasi  model  pembangunan  yang  eksklusif. Keempat ,  belum
32 Paskalina Wessyau dan Ruloff F. Y. Wass, Eksistensi Partai Politik …, hal. 81.
33 Rakhmad  Fadli  Zain,  “Transformasi  Pol itik  Gerakan  Aceh  Merdeka  Menjadi  Partai  Aceh (Dalam Proses Perdamaian)”, Skripsi , (Depok: Universitas Indonesia, 2009), hal. 45.
34 Ibid ., hal. 45.
35 Koran Aceh Kita, Edisi 025/TH Ke-3, 8-14 Oktober 2007.
36 Ahmad  Murodi, Otonomi  Khusus  Partai  Politik  Lokal;  Analisis  Kebijakan  Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Partai Politik Lokal , PELITA; Jurnal Penelitian Karya Ilmiah, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 79.
37 Muhammad Djafar, Perkembangan dan Prospek …, hal. 160-161.
maksimalnya  pelaksanaan  hak  pendidikan  yang  layak  serta  pengingkaran  hak-hak masyarakat  adat. Kelima ,  pengelolaan  dana  otonomi  khusus  yang  tidak  tepat  sasaran. Keenam , gagalnya proses perwujudan demokratisasi. Ketujuh , perang antar suku yang terus berlangsung. Kedelapan , gerakan Organisasi Papua Merdeka yang intensif menuntut Papua merdeka. Dan kesembilan , pelanggaran HAM yang terus berlangsung. 38
Dosen  IPDN  Djohermansyah  Johan  mengatakan  bahwa  didirikannya  Parlok  di Papua  dapat  berangsur-angsur  meredam  separatisme,  karena  penduduk  Papua  lebih longgar  dalam  demokrasi  alih-alih  memakai  senjata  untuk  menuntut  keadilan. 39 Lebih lanjut  ia  menegaskan  bahwa  Parlok  akan  memberi  manfaat  besar  bagi  pengembangan demokrasi  lokal  sekaligus  menguatkan  demokrasi  nasional,  dengan  indikator  bahwa bangunan politik nasional tidak akan kuat apabila bangunan politik lokal lemah. 40 Adapun Muhammad  Djafar  menjelaskan  munculnya  Parlok  menghadirkan  konsekuensi  sosial berupa; pertama , partisipasi masyarakat akan mudah tersalurkan sesuai dengan lokalitas daerah. Kedua ,  keberadaan  Parlok  memagari  keinginan  untuk  menuntut  pemerintahan sendiri. Dan Ketiga , tereksploitasinya segenap potensi untuk membangun daerah secara konstruktif. 41

## 3. Konsekuensi Politis
Konsekuensi politis pasca pemberlakuan aturan Parlok di Aceh yakni para kombatan langsung  memanfaatkan  momen  politik  dengan  keterlibatannya  langsung  pada  Pilkada 2006  dan  Pilgub  2007  melalui  jalur  independen.  Hasilnya  dari  21  Kabupaten/Kota, delapan di antaranya dimenangkan oleh kader GAM. Termasuk pada Pilgub 2007, GAM berhasil menempatkan Irwandi Yusuf - M. Nazar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. 42
Kehadiran Parlok di Aceh juga membuat rekrutmen politik lebih jelas. Rekrutmen menjadi isu yang signifikan dalam mengisi posisi strategis di daerah, karena semakin kuat legitimasinya ketika diperoleh dari seleksi yang dilakukan pada sejumlah Parlok dan hasil dari kontestasi Pilkada. 43 Parlok secara prinsip menambah pilihan politik dan membangun
38 Fauziah  Suci  Angraini,  “Politik  Hukum  Undang -Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”, Tesis , (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), hal. 12.
39 Diakses  melalui  https://papua.bisnis.com/read/20191217/414/1182225/gugatan-uu-otsus- papua-ada-partai-lokal-papua-tetap-dalam-kendali-pusat tanggal 22 Juni 2021, Pukul 16.33 WIB.
40 Diakses melalui https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16130 tanggal 10 Juli 2021, Pukul 18.06 WIB.
41 Muhammad Djafar, Perkembangan dan Prospek …, hal. 157-158.
42 Ahmad Murodi, Otonomi Khusus Partai …, hal. 79.
43 Edwin Yustian Driyartana, “Kedudukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi”, Skripsi , (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hal. 87.
kesadaran  pentingnya  pendidikan  bagi  masyarakat  perihal  calon  yang  muncul,  namun bukan berarti antar Parlok luput dari persaingan. Bahkan kontestasi yang terlihat dalam dua  fase  Pilgub  dan  Pileg  diselingi  dengan  konflik,  penyebabnya  antara  lain; Pertama , kurangnya pengetahuan anggota legislatif soal menjalankan persaingan politik yang sehat. Kedua , tidak ada insiatif membangun hubungan yang baik sesama Parlok. Ketiga , adanya konflik internal antar Parlok. Keempat , tidak adanya tradisi berpartai diantara elit Aceh. Dan kelima , adanya orang diluar Parlok yang ikut terlibat dalam konflik. 44
Adapun  bagi  Papua,  tahun  2019  menjadi  tahun  bersejarah,  karena  PPB  menjadi Parlok pertama yang mendaftar ke KPU Papua untuk megikuti Pemilu 2019. Dalam hal verifikasi  partai  politik,  KPU  berpegang  pada  aturan  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemillu  bagi  partai  politik  nasional  dan  peraturan  KPU.  Pengambilan  kebijakan  ini didasari  pada  Pasal  28  UU  Otsus  Papua. 45 Namun  KPU  menolak  pendaftaran  PPB, karena tidak  ada  penyebutan  tegas  dalam  Pasal  28  terkait  diksi  ‘Partai  Politik  Lokal’ sehingga  tidak  ada  dasar  hukum  konkret  soal  Parlok  di  Papua.  Kemudian Kemenkumham membekukan PPB seiring dengan adanya gugatan judicial review terhadap pasal tersebut. 46 Kemudian pihak PPB mengajukan permohonan pengujian materil frasa ‘Partai  Politik’  pada  Pasal  28  dengan  No.  Perkara  41/PUU -XVI/2019.  Namun  dalam putusannya MK menolak permohonan tersebut.
Adapun analisis penulis bahwa secara formil kedua Provinsi tersebut diberlakukan otonomi khusus sesuai perintah TAP MPR RI No. IV/MPR/1999, namun secara materil berbeda dalam pengaturan tentang hak untuk membentuk partai politik.
Di  Provinsi  Aceh,  Undang-Undang  secara  rinci  mengatur  tentang  Parlok  yang tergolong aplikatif dan dilengkapi dengan aturan pemerintah tentang pembentukannya. Sedangkan Papua, UU Otsus Papua hanya menyebutkan secara umum tentang penduduk Papua dapat membentuk partai politik. Hal ini bersifat multi tafsir karena dapat ditafsirkan gramatikal  sebagai  partai  nasional  sesuai  dengan  Undang-Undang  partai  politik,  dapat pula  ditafsirkan  secara  historis-sosiologis  sebagai  Parlok.  Ketentuan  tersebut  juga  tidak aplikatif dan tidak dilengkapi dengan peraturan pemerintah.
Adapun bila merujuk pada putusan MK No. 41/PUU-XVII/2019, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa frasa “partai politik” dalam Pasal 28 UU Otsus Papua adalah Parlok. Namun apabila ada kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan
44 Harris Aswansyah, Konflik Antar Partai Politik Lokal di Aceh (Studi Penelitian Antara Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh Pada Pemilu Tahun 2014 , Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 4, No. 1, 1-14 Februari 2019, hal. 10.
45 Paskalina Wessyau dan Ruloff F. Y. Wass, Eksistensi Partai Politik …, hal. 76.
46 Ibid ., hal. 76-77.
partai  politik,  pembentuk  Undang-Undang  dapat  memberikan  pengaturan  khusus pengelolaan  partai  politik  yang  memungkinkan  penduduk  untuk  membentuk  Parlok  di Papua, sepanjang penentuannya disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan Papua.

## KESIMPULAN
UUPA memuat 20 Pasal yang membahas tentang pembentukan Parlok. Deriviasi darinya disahkanlah PP No. 20 Tahun 2007 tentang Parlok di Aceh. Eksistensi Parlok terlihat pada keikutsertaan enam Parlok pada Pemilu 2009, tiga Parlok Pemilu 2014 dan empat  Parlok  Pemilu  2019.  Adapun  di  Papua,  Pasal  28  UU  Otsus  Papua  telah mengakomodir aturan soal Parlok. Namun Pasal tersebut tidak berkekuatan hukum tetap, sehingga  tidak  cukup  kuat  dijadikan  acuan  hukum  pendirian  Parlok.  Kemudian diajukanlah judicial  review ke  MK  oleh  PPB  dengan  No.  Perkara  41/PUU/XVI/2019. Melalui  Putusan  No.  41/PUU-XVII/2019,  MK  menolak  permohonan  tersebut  karena tidak  ditemukan  bukti  bahwa  frasa  ‘partai  politik’  dalam  Pasal  tersebut  adalah  ‘partai politik lokal’.
Perbedaan pengaturan Parlok di Aceh dan Papua memunculkan tiga konsekuensi, yakni; pertama , secara yuridis, Aceh memiliki aturan yang memuat legalitas keberadaan Parlok sebagai bagian dari MoU, berikut dengan peraturan pemerintah. Sedangkan Papua, Pasal  28  UU  Otsus  Papua  memang  mengakomodir  soal  pembentukan  partai  politik, namun  tidak  disebutkan  diksi  “lokal” dan  tidak  disertai  peraturan  pemerintah,  sehinga multi  tafsir  perihalnya. Kedua ,  secara  sosiologis,  keberadaan  Parlok  merupakan  wujud apresiasi keberlangsungan perdamaian Aceh, karena sifatnya yang dapat mengakomodir kepentingan  rakyat.  Sedangkan  di  Papua,  pemberian  kewenangan  dibentuknya  Parlok merupakan langkah maju pemerintah pusat guna mendukung perubahan, sehingga jadi instrumen bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi soal penyelesaian yang efektif perihal realita  konflik  yang  terjadi.  Dan ketiga ,  secara  politis,  hadirnya  Parlok  di  Aceh dimanfaatkan  langsung  eksponen  GAM  dalam  Pilkada  2006  dan  Pilgub  2007,  bahkan pada Pemilu 2009 Parlok mendominasi suara di beberapa daerah dengan menguasai kursi eksekutif dan legislatif. Sedangkan di Papua, muncul Parlok bernama PPB yang mendaftar ke KPU Papua untuk mengikuti Pemilu 2019. Walau akhirnya KPU menolak pendaftaran PPB untuk mengikuti verifikasi faktual dan administratif disebabkan tidak adanya dasar hukum  konkret  keberadaan  Parlok  di  Papua,  dan  hal  tersebut  berakhir  ketika  MK memutuskan untuk menolak permohonan pengujian UU Otsus Papua.
Untuk  menjamin  eksistensi  Parlok  di  Aceh  dan  Papua,  perlu  penegasan  tentang adanya Parlok dan penataan ulang desain Pemilu/Pemilukada yang kontekstual sesuai
kondisi daerah. Terkhusus Papua, dengan adanya frasa ‘Partai Politik’ dalam UU Otsus, pemohon  dapat  mengajukan legislative  review Undang-Undang a  quo kepada  regulator untuk memaknai frasa ‘Partai Politik’ sebagai ‘Parlok’. Pembentukan Parlok di Aceh dapat menjadi rujukan bagi Papua, seperti dalam hal pemberian amnesti kepada anggota GAM disertai pemulihan hak-hak politik, ekonomi dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Armia,  Muhammad  Siddiq.  “Hubungan  Ideal  Partai  Po litik  Nasional  dengan  Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik”, Jurnal Review Politik . Vol. 07, No. 1, Juni 2017.
Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Konstitusi  Press, 2005.
Aswansyah, Harris. “Konflik Anta r Partai Politik Lokal di Aceh (Studi Penelitian Antara Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh Pada Pemilu Tahun 2014”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah . Vol. 4, No. 1, Februari 2019.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Djafar,  Muhammad.  “Perkembangan  dan  Prospek  Partai  Politik  Lokal  di  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, Tesis . Semarang: Universitas Diponegoro. 2009.
Driyartana,  Edwin  Yustian.  “Kedudukan  Partai  Politik  Lokal  di  Nanggroe  Aceh Darussalam Ditinjau  Dari  Asas  Demokrasi”, Skripsi .  Surakarta:  Universitas Sebelas. 2010.
Fahmi, Mutiara dkk. “Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu di Daerah Otonomi Khusus”, Jurnal Al-Daulah . Vol. 10, No. 1, April 2020.
Fauziah Suci Angraini. “Polit ik Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”, Tesis . Malang: Universitas Brawijaya. 2013.
Furqon,  Zico.  “Eksistensi  Partai  Politik  Lokal  di  Provinsi  Aceh  Dalam SistemKetatanegaraan Indonesia”, Skripsi . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014.
Hamid, Ahmad Farhan. Jalan Damai Nanggroe Endatu . Jakarta: Suara Bebas, 2006.
______. Partai Politik Lokal di Aceh (Desentralisasi Politik Dalam Negara Kebangsaan) . Jakarta: Kemitraan, 2008.
Koran Aceh Kita. Edisi 025/TH Ke-3. 2007.
Majalah Konstitusi. “Partai Politik Dalam Otsus Papua”, No. 165. 2020
Murodi,  Ahmad.  “Otonomi  Khusus  Partai  Politik  Lokal;  Analisis  Kebijakan  Undang - Undang  Pemerintahan  Aceh  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Partai  Politik Lokal”, PELITA,  Jurnal  Penelitian Karya  Ilmiah . Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2019.
Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Rasida,  Asda  dkk.  “Partai  Politik  Lokal  Aceh  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia”, Jurnal Varia Justicia , Vol. 12, No. 1, Maret 2016.
Safa’at, Muchamad Ali. Pembubaran Partai Politik . Jakarta: Rajawali Press, 2011.
______. Problem Otonomi Khusus Papua . Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Tornquist, Olle dkk. Aceh; Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi . Yogyakarta: PCD Press Indonesia, 2011.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Wess yau, Paskalina dkk. “Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Undang -Undang Nomor 21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua”, Jurnal Restorative Justice . Vol. 2, No. 1, Mei 2018.
Zain, Rakhmad Fadli. “Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka M enjadi Partai Aceh (Dalam Proses Perdamaian)”, Skripsi . Depok: Universitas Indonesia. 2009.