## Sudarto
Mahasiswa Program Doktoral (S3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga E-mail: eldaarsyafii@gmail.com
Abstract : Para sarjana Muslim dalam menyikapi hal baru dalam fikih bernegara, antara kejumudan dan kebablasan. Al-Qaradawi sebagai sosok ahli hukum kontemporer berusaha menjembatani antara dua kubu yang berseberangan tersebut demi memberi landasan hukum bagi praktek bernegara umat Islam saat ini. Oleh karena itu, peneliti mengangkat isu  fikih  bernegara  dalam  konteks  dunia  modern  perspektif  Yusuf  al-Qaradawi  dan bagaimana corak pemikirannya. Penelitian ini berupa kajian pustaka dengan menggunakan metode analisis konten. Penelitian menghasilkan bahwa pemikiran fikih bernegara Yusuf al-Qaradawi bersifat idealis-fleksibel-realistis. Idealis dari sisi relasi negara dan agama, konstitusi negara dan kepemimpinan wanita. Fleksibel dari sisi sistem dan bentuk negara. Realistis dari sisi menyikapi demokrasi, multi partai, pencalonan wanita dan non Muslim, dan koalisi dengan pemerintahan non Islam. Fleksibilitas dan realistis sikap al-Qaradawi didasarkan pada pertimbangan bahwa as-siyasah asy-syar’iyyah termasuk hukum muamalah, bersikap moderat, memberi kemudahan, meminimalisir keburukan (taqlil asy-syarr), dan mengambil resiko yang lebih ringan (irtikab akhaff ad-dararain).
Kata kunci : Fikih Bernegara, Yusuf al-Qaradawi, Idealis, Fleksibel, Realistis.
PENDAHULUAN Yusuf al-Qaradawi merupakan sosok tokoh  Islam  kontemporer  yang  sangat menonjol  dalam  karya  tulis,  pemikiran, ilmu  pengetahuan,  maupun  dalam bidang dakwah dan jihad. Kontribusi al- Qaradawi dalam bidang fikih dan fatwa banyak  dirasakan  oleh  segenap  umat Islam  di  belahan  bumi,  hingga  dijuluki sebagai  mufti  global  atau  internasional. 1
Kehadirannya  dalam  panggung  dunia Islam,  banyak  mendapat  apresiasi dari  sarjana  muslim,  seperti  apresiasi dari  Abdul  Aziz  ibn  Abdullah  ibn Baz  (1910-1999  M)  yang  menyatakan bahwa  buku-buku  al-Qaradawi “ sangat ilmiah,  berbobot  dan  berpengaruh  di dunia ” Islam. Menurut Muhammad Nas} iruddin  al-Albani  ( 1914-1999 M),  al-
1 Muhammad S}a>lih} Ibrahim al-Beik, Malamih} al- Fikr  at-Tarbawi  al-Islami  fi  Daw’  Kitabat  asy-Syaikh Yusuf al-Qaradawi, (Risala>h al-Majister fi Kuliah at-Tarbiyah li al-Jami’ah al-Islamiyah, Gaza, 2009), 16.
Qaradawi  adalah  sosok  yang  berakhlak dan berkepribadian mulia yang mencintai ilmu  dan  kebenaran.  Mustafa  az-Zarqa’ (1904-1999  M)  seorang  ahli  fikih  dari Suriah  menyatakan  bahwa “ al-Qaradawi adalah nikmat Allah bagi umat Islam dan hujjah  zaman ” ini. 2 Di  samping  apresiasi al-Qaradawi  juga  mendapat  kritikan dari  sebagian  sarjana  muslim,  seperti Sulaiman “ ibn  Salih ” al-Khurasyi, Ahmad ibn  Muhammad  ibn  Mansur  al-Udaini. Muqbil ibn Hadi al-Wadi’i, Abd al-Karim ibn  Salih  al-Hamid,  Abdullah  Ramadan ibn Musa, dan Salih ibn Fauzan. 3 Pemikiran hukum al-Qaradawi dalam  pandangan  sebagian  sarjana muslim dianggap liberal dan kebablasan, namun  menurut  sebagian  yang  lain dianggap  cukup  moderat  dan  relevan
2 Hapi Andi Bastoni, Di Balik Fatwa Kontroversial Yusuf al-Qaradawi, (Bogor: Pustaka al-Bustan, 2013), 505-506.
3 Ishom  Talimah,  Manhaj  Fikih  Yusuf  al-Qaradhawi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 213-216.

## FIKIH BERNEGARA DALAM PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI
dengan  konteks  zaman  saat  ini.  Pokok utama  kritik  para  sarjana  muslim  atas pemikiran  al-Qaradawi  seputar talfiq , taisir (memberi kemudahan), penggunaan hadis da’if (lemah), keberpihakan kepada non  muslim,  seputar  masalah  wanita, demokrasi, drama, lagu ” dan musik. 4 Dan dari sekian permasalahan yang mendapat sorotan tajam dari sebagian sarjana muslim adalah  terkait  pandangan  al-Qaradawi tentang  demokrasi  dan  fikih  bernegara. Hal  ini  menjadi  sebuah  pertanyaan  bagi penulis,  bagaimana  sebenarnya  fikih bernegara  al-Qaradawi  dalam  konteks dunia  modern  dan  bagaimana  corak pemikirannya.  Kedua  permasalahan tersebut  akan  penulis  bahas  dalam makalah  ini  agar  bisa  diketahui  akan pandangan  fikih  bernegara  al-Qaradawi dan corak pemikirannya. Dalam diskursus fikih bernegara, al-Qaradawi mempunyai beberapa karya tulis, di antaranya: buku Min Fiqh ad-Dawlah fi> al-Islam , ad-Din wa as-Siyasah, dan as-Siyasah asy-Syar’iyyah fi> Daw’ Nusus asy-Syari’ah wa Maqasidiha .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian pustaka ( library research ) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu  menggambarkan  hal-hal  yang diteliti sebagaimana adanya. 5 Bagdan dan Taylor  menyatakan  bahwa  pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata dan prilaku yang dapat diamati. 6
Mengenai  metode  deskriptif  ini, Suharsimi  Arikunto  menjelaskan  bahwa penelitian  deskriptif  tidak  dimaksud untuk  menguji  hipotesis  tertentu,  tetapi hanya  menggambarkan  apa  adanya saja  tentang  suatu  gejala  atau  keadaan,
4 Ibid, 226-299.
5 Wachidah,N, M, M Ali, Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang  Pendidikan  Perempuan  dan  Relevansinya Terhadap  Pendidikan  Islam  Profetika:  Jurnal  Studi Islam 18 (1), 36-47, 2017
6 Muthoifin,  Standarisasi  dan  Optimalisasi Pariwisata  Syariah  Di  Jawa  Tengah,  knappptma Ke-8, 1-7, 2018
memang  adakalanya  dalam  penelitian ingin  membuktikan  dugaan  tetapi tidak  terlalu  lazim,  yang  umumnya adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksud menguji hipotesis”.
7
Pendekatan bibiografi dan historiografi,  dengan  analisis  isi  dari pemikiran  tokoh  yang  menjadi  subyek penelitian 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemikiran Bernegara Yusuf al-Qaradawi 1.  Relasi  Agama  dan  Negara,  Tujuan, Bentuk dan Pemimpin Negara a.  Relasi Negara dan Agama Dalam  pandangan  al-Qaradawi, Islam  adalah  agama  yang  komprehensif mencakup  semua  lini  kehidupan manusia.  Islam  mencakup  agama  dan dunia,  akidah  dan  syariat,  ibadah  dan muamalah,  dakwah  dan  dawlah,  akhlak dan  kekuatan. 9 Sehingga “ Islam  tidak mengenal  dikotomi  negara  dan  agama atau  politik  dan  agama. Pemisahan antara  negara  dan  agama  merupakan hasil  sekulerisasi ” yang  ditanamkan  oleh Imperialis  Barat  untuk  mendangkalkan dan  menjauhkan  umat  Islam  dari agamanya.  Negara “ dalam  syariat  Islam merupakan  salah  satu  bagian  dari ajarannya  yang  tidak  akan  terpisah darinya. Islam tidak akan tegak sempurna tanpa  adanya  negara  dan  negara  tanpa Islam bagaikan jasad tanpa ruh. 10
Pendapat al-Qaradawi di atas dilandaskan pada  empat  sumber,  yaitu  Alquran, Sunah,  sejarah  Islam  dan  Ijmak  serta karakter dasar Islam.
7 Rochmawati MU, M. Studi Ayat-Ayat Khafi (Tidak Jelas)  Perspektif  Al-Adillah  Asy-Syar’iyyah, Konferensi Nasional appptma umm Malang 9 (1), 222-225, 2020
8 D Saefuddin, A Husaini, M,Pemikiran Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam Perspektif Pendidikan Islam  Ta’dibuna:  Jurnal  Pendidikan  Islam  2  (2), 152-197, 2013
9 Yusuf al-Qaradawi, ad-Din wa as-Siyasah: Ta’sil wa Radd Syubuhat (Dublin: al-Majlis al-Urubbi li al- Ifta’ wa al-Buh}u>s^, 2007), ” 17.
10 Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah fi> al-Islam (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2001), 13-28.
b.  Alquran Pandangan integralistik al-Qaradawi dalam  masalah  hubungan  negara  dan agama  dilandaskan  pada  firman  Allah Swt dalam QS. an-Nisa’ (4): 58-59,
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada  yang  berhak  menerimanya, dan  (menyuruh  kamu)  apabila menetapkan  hukum  di  antara manusia  supaya  kamu  menetapkan dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik- baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya Allah  adalah  Maha  Mendengar  lagi Maha  Melihat.”  (58)  “Hai  orang- orang  yang  beriman,  taatilah  Allah dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu  berlainan  pendapat  tentang sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia kepada Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul (sunnahnya),  jika  kamu  benar- benar  beriman  kepada  Allah  dan hari  kemudian.  Yang  demikian  itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (59)
Menurut  al-Qaradawi,  ayat  58 ditujukan kepada para penguasa atau ulil amri,  agar  mereka  menjaga  amanat  dan adil  dalam  menetapkan  hukum  karena menyia-nyiakan  amanat,  tidak  berlaku adil  akan  berakibat  kepada  kehancuran umat  dan  negara.  Adapun  ayat  59 ditujukan  kepada  orang-orang  yang beriman  dari  golongan  rakyat,  mereka diwajibkan  taat  kepada  pemimpin  yang mengatur  urusan  mereka,  selagi  para pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul- Nya. Dan apabila terjadi silang pendapat dalam  suatu  permasalahan,  hendaknya dikembalikan  kepada  Alquran  (Allah) dan  Sunah  (Rasul). Berlandaskan  kedua ayat  ini,  mengharuskan  orang-orang muslim  memiliki  negara  yang  berdaulat
dan  ditaati.  Jika  tidak,  maka  urusan mereka akan menjadi sia-sia. 11
c.  Sunah Termasuk landasan dalam bernegara adanya  pemimpin  yang  bertindak sebagai  pemegang  kekuasaan  dan  yang menjalankan  roda  pemerintahan  demi meraih  kemaslahatan  bagi  rakyat  dan negara. Islam memerintahkan umat Islam untuk  mengangkat  seorang  pemimpin yang mampu membimbing mereka dalam menggapai  kebaikan  dunia  dan  akherat. Kewajiban  ini  dilandaskan  pada  hadis Nabi saw yang artinya,
“Barang siapa mati dan tidak memiliki ikatan baiat kepada pemimpin, maka matinya mati jahiliyyah.” 12
“Apabila tiga orang keluar bepergian, maka  diharuskan  mengangkat  salah satu  dari  mereka  menjadi  amir (pemimpin).” 13
Menurut  al-Qaradawi,  hadis  di atas  menjelaskan  bahwa  baiat  yang menyelamatkan  seseorang  dari  dosa adalah  baiat  kepada  pemimpin  yang mampu  menegakkan  hukum  Allah. Sehingga  ketika  tidak  ada  yang menegakkan hukum Allah maka seluruh umat  Islam  berdosa  dan  tidak  akan selamat  darinya  kecuali  dengan  dua hal: Pertama, mengingkari  kondisi  yang menyimpang  tersebut  walau  hanya di  dalam  hati. Kedua, berusaha  secara kontinyu untuk mewujudkan kehidupan yang  lurus  sesuai  dengan  hukum  Islam. Usaha  tersebut  tidak  akan  berhasil  jika dilakukan  secara  perorangan,  namun harus  dilakukan  secara  kolektivitas, 11 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 15.
12 Hadis no. 1851, “Bab al-Amr bi Luzum al-Jama’ah ‘Inda  Zuhur  al-Fitan.”  Muslim  ibn  al-Hajjaj  an- Naisaburi, Sahih{ al-Muslim , vol. 3, 309.
13 Hadis  no.  2608,  “Bab  fi  al-Qaum  Yusafirun Yuammirun Ahadahum.” “ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistani, Sunan Abu Dawud , vol. 3, 36.
karena  muslim  dengan  muslim  lainnya laksana  sebuah  bangunan  yang  saling menopang dan menguatkan. 14
d.  Bukti sejarah Islam dan Ijmak Sejarah  Islam  telah  membuktikan bahwa Rasulullah saw berusaha mendirikan  dawlah  Islam  yang  tegak di  atas  syariat  Allah  sejak  dini  dengan mendatangi  para  pemimpin  kabilah untuk  beriman  kepada  risalahnya, mendukung dan melindungi dakwahnya, hingga akhirnya Allah menganugerahkan sahabat  Ans}a>r  dari  suku  Aus dan  Khazraj  yang  beriman  kepada risalahnya,  berbaiat  kepadanya,  siap mendukung  dan  melindungi  Rasulullah dan  dakwahnya.  Lalu  mulailah  umat Islam  hijrah  ke  Madinah  dalam  rangka menegakkan  masyarakat  Islam  yang berdaulat.  Madinah  setelah  Nabi  saw hijrah  telah  menjelma  menjadi  sebuah dawlah  Islam  dengan  Muhammad  saw sebagai  pemimpinnya  sekaligus  menjadi Nabi  dan  Rasul.  Hal  ini    mengharuskan umat  Islam  untuk  bergabung  ke  dalam dawlah  Islam  Madinah,  berjihad  di bawah panjinya dan berhijrah ke wilayah Islam. Bahkan berhijrah ke wilayah Islam dan meninggalkan wilayah kafir sebagai syarat penyempurna keimanan seseorang, seperti  firman  Allah  Swt  dalam  QS.  an- Nisa’ (4): 89 dan QS. al-Anfal (8): 72. 15
Bukti  lain,  ketika  Nabi  saw  wafat maka  umat  Islam  sepakat  mengangkat Abu  Bakar  ra  sebagai  penggantinya. Ini  merupakan  ijmak  atau  kesepakatan umat Islam, begitu pula ketika Abu Bakar memilih  ‘Umar  sebagai  penggantinya, tiada  lain  dalam  rangka  menegakkan kewajiban mengangkat seorang pemimpin  bagi  umat  Islam.  Namun pada  masa  ‘Umar,  kepemimpinan  umat Islam  diserahkan  kepada ahl asy-syura . Pemilihan  dan  pengangkatan  pemimpin ini terus dilakukan oleh umat Islam setiap
14 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 15. 15 Ibid, 16-17.
ada  pemimpin  yang  meninggal,  sejak masa  sahabat  hingga  tabi’in.  Dengan adanya ijmak sejarah ini, para ulama Islam menggunakannya  sebagai  dalil  untuk menetapkan  kewajiban  mengangkat pemimpin, karena pemimpin merupakan simbol terpenting bagi eksistensi dawlah Islam. 16
e.  Karakter dasar risalah Islam Di antara karakter dasar risalah Islam adalah bersifat umum dan komprehensif. Ia  masuk  ke  semua  lini  kehidupan manusia.  Islam  mengatur  urusan  buang hajat, bersuci, akhlak, muamalah, ibadah hungga  akidah.  Maka  sungguh  tidak mungkin  urusan  dawlah  diabaikan, karena  agama  tanpa  dawlah  tidak  akan tegak dengan sempurna. Namun sungguh tidak  mungkin  pula  Islam  menyerahkan urusan  dawlah  dan  pengaturannya kepada orang yang tidak beragama atau orang-orang jahat. 17
Termasuk  karakter  risalah  Islam, menyeru  kepada  keteraturan,  tanggung jawab dan membenci kesemrawutan dan kekacauan dalam segala hal. Sehingga tidak mungkin ia mengabaikan urusan dawlah yang dengannya keadilan, keamanan dan kedamaian  bisa  diwujudkan.  Sebagai contoh  kepedulian  Rasulullah  saw akan  keteraturan  dan  tanggung  jawab, ia  memerintahkan  umat  Islam  untuk meluruskan  saf  ketika  salat,  memilih orang yang berilmu untuk menjadi imam dan mengangkat pemimpin ketika sedang bepergian.  Ibnu  Taimiyyah  menegaskan bahwa menegakkan pemerintahan dalam rangka  mengatur  kepentingan  manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar.  Bahkan  tidak  akan  tegak  agama dan  dunia  kecuali  dengan  tegaknya pemerintahan. Manusia tidak akan meraih kemaslahatan  secara  sempurna  kecuali dengan  berkomunitas,  karena  setiap 16 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, ” 17.
17 Ibid, 18.
dari mereka butuh dengan yang lain dan setiap komunitas membutuhkan seorang pemimpin  yang  mampu  melindungi kepentingan  anggotanya.  Oleh  karena itu Nabi saw memerintahkan umat Islam untuk  mengangkat  seorang  pemimpin ketika  sedang  bepergian.  Islam  sebagai sebuah  sistem  mengarahkan  manusia dan  kehidupannya  ke  arah  yang  lebih baik. Hal ini tidak hanya sekedar anjuran dan  seruan  namun  juga  berupa  praktek nyata  dengan  membangun  dawlah  yang berdaulat  sesuai  dengan  syariat.  Oleh karenanya  Islam  tidak  menyerahkan urusan  besar  ini  kepada  hati  sanubari manusia,  agar  hukum  dan  ajaran  tidak sakit dan mati bersama dengan sakit dan mati sanubari. 18
Dari  karakter  dasar  Islam  ini  cukup sebagai bukti bahwa Islam mengharuskan adanya sebuah dawlah untuk menganyomi umat dan kemaslahatannya. Suatu  dawlah  yang  bisa  menegakkan akidah, syiar-syiar agama, ajaran, akhlak dan  syariatnya  (negara  ideologi),  yaitu negara  yang  dibangun  diatas  kesatuan pemikiran  dalam  semua  bidang,  baik pendidikan,  ekonomi,  sosial,  budaya, hukum, atau politik. Inilah dawlah yang ingin ditegakkan oleh Islam, dawlah yang berbasis  akidah  dan  pemikiran,  dawlah yang didirikan pada landasan akidah dan sistem, bukan sekedar perangkat proteksi yang melindungi umat dari agresi musuh dari dalam dan luar. Dawlah yang tugas utamanya adalah membina dan mendidik umat  berdasarkan  ajaran  dan  prinsip Islam,  menciptakan  iklim  yang  kondusif untuk penerapan dan pengamalan ajaran Islam agar menjadi sebuah praktek nyata. Oleh karena itu kekhilafahan dalam Islam adalah  upaya  membawa  umat  di  atas jalan syariat untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat atau perwakilan atas nama  asy-syari’  untuk  menjaga  agama dan mengatur dunia. 19 18 Ibid, 18-19. 19 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 19-20.
f.  Tujuan Negara Islam Tujuan  negara  Islam  menurut  al- Qaradawi  ada  empat  tujuan  utama, yaitu  :  menjaga  dan  melindungi  rakyat, menunaikan amanat kepada yang berhak, menegakkan keadilan bagi umat manusia, dan mengokohkan agama di muka bumi.
Pertama, Negara  Islam  bertujuan untuk  menjaga  dan  melindungi  rakyat, bukan  untuk  menguasai  jiwa  dan raganya. Perlindungan pemimpin terhadap  rakyatnya,  seperti  apa  yang diucapkan  Hasan  al-Basri  kepada ‘Umar  ibn  ‘Abd  al-‘Aziz  :  “Wahai  Amir al-Mukminin,  pemimpin  yang  adil  itu seperti  seorang  bapak  yang  penyayang terhadap  keluarganya,  yang  mengasuh dan mendidik mereka ketika masih kecil dan melindunginya ketika dewasa.” 20 Di antara  yang  perlu  dijaga  dan  dilindungi oleh  negara  Islam  adalah  hak  dan kebebasan  sebagai  pengejawantahan iman dan komitmen. Di antara hak yang dilindungi oleh syariat adalah hak hidup, hak  berkecukupan,  hak  aman  dalam beragama, jiwa, kehormatan diri, harta dan keturunan. Hak-hak tersebut merupakan kebutuhan  primer  yang  dilindungi  oleh syariat  dengan  menetapkan  hukuman hudud dan kisas bagi pelanggarnya. 21 Di  samping  itu  negara  Islam  juga berkewajiban  untuk  menjunjung  tinggi kebebasan  dalam  beragama,  kebebasan berbicara  dan  berpendapat,  kebebasan ilmiah  dan  berfikir.  Penghormatan  atas hak-hak  manusia  dan  kebebasan  ini bukan  terlahir  dari  ide  individu  muslim namun  merupakan  perintah  langsung dari  syariat.  Negara  Islam  adalah negara yang melindungi hak-hak orang- orang  lemah  (marginal)  bukan  untuk melindungi  kepentingan  kaum  elit. Negara mewajibkan mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan kepada yang berhak dari orang-
20  Yusuf al-Qaradawi, at-Tatarruf al-‘Ilmani fi Muwajahah al-Islam (al-Qahirah: Dar asy-Syuruq, 2001), ” 86-87. 21 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 49.
orang lemah secara ekonomi, pendapatan negara,  seperti fai’ dan  lain-lainnya diberikan  kepada  orang-orang  lemah, anak-anak  yatim,  fakir  miskin  dan  ibnu sabil, agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. 22 Kedua, menunaikan  amanat  kepada pemiliknya.  Tujuan  ini  berdasarkan firman Allah QS. an-Nisa’ (4): 58. Menurut al-Qaradawi, seruan QS. an-Nisa’ (4): 58 tertuju  kepada  para  pemimpin.  Mereka dilarang  berkhianat  dan  memberikan amanat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Barang siapa menyerahkan amanat bukan kepada yang berhak maka ia  telah  berkhianat  kepada  Allah,  Rasul dan  umat  Islam,  sebagaimana  as^ar ‘Umar  ibn  Khattab  ra  :  “Barang  siapa mengangkat  pejabat  karena  kolusi  dan nepotisme,  maka  ia  telah  berkhianat kepada  Allah,  Rasul  dan  seluruh  umat Islam.” 23 Ketiga, menegakkan  keadilan  bagi umat manusia. Hal ini dilandaskan pada firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 58 dan surat al-Maidah ayat 8. Menegakkan keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan syariat yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, sebagaimana firman Allah Swt QS. al-Hadid (57): 25,
“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul  Kami  dengan  membawa bukti-bukti  yang  nyata  dan  telah Kami  turunkan  bersama  mereka  Al Kitab  dan  neraca  (keadilan)  supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”
24
Keempat, mengokohkan agama di  muka  bumi  dengan  penanaman akidah, menjaga syiar-syiarnya, meneguhkan  nilai-nilai  dan  akhlaknya, dan  menegakkan  ketentuan  hukum  dan hukumannya, sebagaimana firman Allah
22 Ibid, 41, 50. 23 Al-Qaradawi, at-Tatarruf al-‘Ilmani , 86-87 24 Ibid, 87.
Swt dalam QS. al-Hajj (22): 41, 25
“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi  niscaya  mereka  mendirikan sembahyang,  menunaikan  zakat, menyuruh  berbuat  ma’ruf  dan mencegah  dari  perbuatan  yang mungkar;  dan  kepada  Allah-lah kembali segala urusan.”
Mengokohkan agama ini merupakan salah  satu  karakteristik  negara  Islam, karena  negara  Islam  itu  negara  pemberi petunjuk, bukan negara pemungut pajak. Tugas utama negara adalah menyebarkan dakwah  dan  risalah  Islam  ke  seluruh penjuru  dunia,  karena  dakwah  ini merupakan rahmat bagi semua manusia. 26 Empat  poin  di  atas  merupakan  tujuan utama  negara  Islam,  suatu  negara yang  telah  dipraktekkan  langsung  oleh Rasulullah saw ketika di Madinah dengan memposisikan dirinya sebagai bapak bagi umat Islam, pengajar dan pendidik, imam, pemimpin dan panglimanya. Beliau telah menegakkan kebenaran di tengah-tengah mereka dan menghukumi mereka dengan penuh keadilan. 27
g.  Bentuk,  Sistem  dan  Konstitusi Negara Islam Menurut  al-Qaradawi  negara  yang dibangun oleh Islam bukan negara yang berlandaskan ras, suku, bangsa tertentu. Ia tidak bersifat lokalitas yang dibatasi oleh wilayah  dan  letak  geografis.  Ia  bersifat internasional (‘alamiyah) , karena memiliki risalah  yang  mendunia. Negara  Islam memiliki : 1) kesatuan wilayah, sekalipun negeri dan tanah airnya beragam, namun mereka  satu  umat  dan  satu  wilayah.  2) Kesatuan konstitusi berlandaskan Alquran dan Sunah. 3) Kesatuan kepemimpinan di bawah  kendali  pemimpin  tertinggi  yang
25 Ibid . 26 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 40. 27 Al-Qaradawi, at-Tatarruf al-‘Ilmani, 87.
mengendalikan  negara  berlandaskan Islam. 28 Negara Islam bukan negara autokrasi yang  otoriter  dan  sewenang-wenang seperti Namrud dan Fir’aun, bukan pula negara  monarki  ala  Kisra  dan  Kaisar, namun  negara  yang  berlandaskan  pada prinsip syura yang dilakukan oleh “ ahl al- hall wa al-‘aqd ” atau ahl asy-syura . Negara Islam  bukan  pula  negara  teokrasi  yang berkuasa  atas  nama  hak  Tuhan  dan bukan pula negara rijal ad-din (pemimpin agama) yang beranggapan bahwa mereka cerminan  dari  kehendak  Tuhan.  Negara Islam adalah negara madani (sipil) yang berhukum  dengan  Islam  dan  berdiri  di atas  landasan  baiat  dan  syura.  Negara Islam adalah “ negara konstitusional yang berlandaskan  pada  syariat  dalam  semua bagiannya  akidah,  ibadah,  muamalah maupun ” akhlak. 29
h.  Pemimpin  Negara  Islam,  Kriteria dan Mekanisme Pemilihan Dalam  perjalanan  sejarah  kepala negara  dalam  masyarakat  Islam  sering disebut  dengan  al-Imam, al-Khalifah , al- Imam al-A’z{am dan Amir al-Mu’minin . 30 . Imamah adalah  kepemimpinan  yang menjadi  panutan  bagi  masyarakat sebagaimana  imam  dalam  salat.  Ia dipilih  dari  orang  yang  paling  fakih dan  wara’  agar  para  makmum  belajar darinya.  Sedangkan  khilafah  adalah kepemimpinan  sebagai “ pengganti  Nabi saw dalam mengatur kehidupan dunia dan menjaga agama. Namun bagi al-Qaradawi nama  dan  bentuk  tidaklah  begitu  urgen yang  terpenting  adalah  substansinya. 31 Imam atau “ khalifah
merupakan pengganti  Nabi  saw  dalam  mengatur urusan  dunia  dan  menegakkan  agama umat. ” Khalifah  merupakan “ pemimpin tertinggi  dalam  negara  kesatuan  Islam,
28 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 31-32.
29 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 30-36, 132-133. 30  Mahmud Syakir, at-Tarikh al-Islami, vol. 3, cet. ke-8 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2000), ” 20-21.
31 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 33-34.
seperti yang digambarkan oleh hadis dan yang  diwujudkan ” dalam  realita  sejarah Khulafa’  Ra>syidun  dan  pemimpin- pemimpin setelahnya. Khalifah mengatur urusan  umat  secara  langsung  dengan dibantu  oleh  pejabat-pejabat  yang menjadi  wakilnya  dalam  menangani urusan  negara  dan  rakyat.  Para  pejabat tersebut  dipilih  langsung  oleh  rakyat atau ditunjuk sendiri oleh khalifah untuk menjadi  gubernur  yang  ditempatkan pada wilayah-wilayah negara Islam atau menjadi  panglima  perang  atau  menjadi pejabat  dalam  lembaga-lembaga  lain. Mereka menjalankan kekuasaan eksekutif sehingga  berhak  untuk  ditaati  dalam kebaikan  seperti  khalifah  dan  Imam. 32 Sebagaimana  sabda  Nabi  saw  yang artinya,
“Barang  siapa  taat  kepada  amirku maka  ia  telah  taat  kepadaku,  dan barang siapa durhaka kepada amirku maka ia telah durhaka kepadaku.” 33
Pemimpin  negara  Islam  menurut al-Qaradawi,  harus  memenuhi  kriteria- kriteria, yaitu :
1)  Adil,  seorang  pemimpin  harus memiliki sifat adil secara kepribadian, yaitu  :  istiqamah  dalam  perilaku dan  jauh  dari  perbuatan  jahat  dan maksiat, mampu berlaku adil dengan manusia. Dalam ungkapan lain Adil di  hadapan  Allah  dengan  ketaatan dan  ibadah  dan  adil  di  hadapan manusia  dengan  kebijakannya. Kepala  negara  disyaratkan  bersifat adil, karena salah satu tugas utama kepala  negara  adalah  menegakkan keadilan bagi umat manusia. 34
2)  Amanah  dan  bertanggung  jawab.
32 Yusuf  al-Qarad{a>wi>,  as-Siyasah  asy-Syar’iyyah fi  Daw’  Nusus  asy-Syari’ah  wa  Maqasidiha, ” cet. ke-4 (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2011), 48.
33 Hadis  no.  7334,  “Musnad  Abu  Hurairah  ra,” Ahmad  Ibn  Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, vol. 12, 286.
34 Al-Qaradawi, at-Tatarruf al-‘Ilmani, 87.
Syarat  ini  dilandaskan  pada  QS. Yusuf  (12):  55  dan  QS.  al-Qasas  (28): 26.  Allah  berfirman:  “Berkata  Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara  (Mesir);  sesungguhnya  aku adalah  orang  yang  pandai  menjaga, lagi  berpengetahuan.”  Dan  dalam firman-Nya:  “Salah  seorang  dari kedua  wanita  itu  berkata:  “Ya bapakku  ambillah  ia  sebagai  orang yang  bekerja  (pada  kita),  karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” 35
3)  Kuat  dan  berilmu,  yang  dimaksud dengan  kuat  mencakup  kuat  secara fisik dan ruhani, berarti sehat jasmani dan  ruhani  dan  yang  dimaksud dengan  ilmu  adalah  ilmu  agama dan  ilmu  tentang  cara  mengatur kehidupan  rakyat  dan  mengatur kepentingan  umum.  Al-Qaradawi menyatakan: “Pada dasarnya seorang pemimpin Muslim itu harus seorang yang  mengetahui  syariat  secara mendalam  hingga  derajat  ijtihad, seperti Khulafa’ Rasyidun dan orang- orang  yang  mengikuti  jejak  mereka. Mereka  adalah  para  imam,  fukaha dan  mujtahid.  Oleh  karena  itu  para fukaha  sepakat  mensyaratkan  ijtihad bagi para khalifah dan hakim. Mereka tidak  menerima  orang  yang  tidak memenuhi  syarat  ini,  kecuali  dalam kondisi terpaksa atau darurat.” 36
Secara global kriteria pemimpin yang diajukan  oleh  al-Qaradawi  merupakan rangkuman  dari  kriteria  pemimpin  yang ditulis  oleh  al-Mawardi  dalam  kitab al- Ahkam as-Sultaniyyah ,  kecuali  syarat pemimpin  negara  Islam  harus  dari  suku Quraisy  berlandaskan  hadis:  “Para Pemimpin itu dari Quraisy.” 37 35 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 30, 37. 36 Ibid, 30-31. 37 Hadis  no.  12307,  “Musnad  Anas  ibn  Malik  ra,” Ahmad  ibn  Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad ibn
Menurut  al-Qaradawi,  penafsiran yang tepat terkait hadis di atas seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun, bahwa Nabi mempertimbangkan keadaan kaum  Quraisy  di  masa  beliau,  karena kekuatan  dan  solidaritas  kesukuannya (asabiyyah) yang  kokoh,  sebagai  syarat utama  dalam  menopang  kekhalifahan dan  pemerintahan. 38 Ibn  Khaldun menukil  perkataan  Ibnu  Ishaq,  “Jika persyaratan  Quraisy  ini  terbukti  hanya untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan  karena  solidaritas  kesukuan dan kekuatan yang mereka miliki, dan kita tahu bahwa syari’ tidak mengkhususkan suatu  hukum  untuk  suatu  generasi tertentu,  masa,  dan  umat.  Maka  kita tahu  bahwa  (solidaritas  kesukuan  dan kekuatan)  itu  sudah  cukup  (untuk menjadi alasan hukum). Oleh karena itu kita  kembalikan  kepadanya,  karena  ilat hukum  dari  maksud  “Quraisyiyyah” itu  tiada  lain  adalah  adanya al-asabiyyah (solidaritas  kesukuan).  Sehingga  kita mensyaratkan  orang  yang  menjadi pemimpin  umat  Islam  itu  hendaknya dari  kaum  yang  mempunyai  solidaritas kesukuan  yang  kuat,  yang  bisa mengalahkan  kaum  yang  lain  pada masanya,  agar  mereka  bisa  mengajak yang lain untuk mengikutinya, sehingga kesatuan  pendapat  dan  persatuan  dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.” 39 Adapun mekanisme pemilihan kepala  negara  yang  terbaik  menurut al-Qara d{a>wi> adalah  dengan  syura sebagaimana QS. asy-Syura (42): 38. Dalam fikih Islam “ Ahl syura” disebut juga dengan “ ahl al-hall wa al-‘aqd” yang beranggotakan para  pakar  dan  professional  serta  para ahli  yang  berpengalaman  dari  berbagai bidang. Ahl syura diharuskan  memiliki Hanbal , vol. 19, 318.
38 Yusuf  al-Qarad{a>wi>, Kaifa Nata’ammal Ma’a as- Sunnah an-Nabawiyyah: Ma’alim wa D}awabit}, cet. ke-5  (Virginia:  al-Ma’had  al-Alami  li  al-Fikr  al- Islami, 1992), 130.
39 Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, cet. ke-2,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 244.
kriteria: Pertama, adil dan baik prilakunya, karena memilih termasuk dari kesaksian dan  saksi  harus  adil  dan  orang  yang prilakunya  baik. Kedua, amanah,  karena orang yang terpercaya tidak akan khianat dan  tidak  akan  memberikan  keterangan atau  kesaksian  palsu. Ketiga, memiliki ilmu  pengetahuan  dari  berbagai  bidang keahlian. Ini tidak harus dimiliki oleh satu orang, namun bisa para anggota syura itu ahli di bidangnya masing-masing. 40
i.  Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Negara Menurut  al-Qaradawi  pembatasan masa  jabatan  pemimpin  negara  adalah termasuk  permasalahan  yang  masih diperdebatkan  oleh  para  fukaha,  namun ia berpendapat bahwa pembatasan masa jabatan adalah boleh, karena tidak ada nas yang  melarang,  sedang  fikih  bernegara termasuk  masalah  muamalah  yang hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil  yang  melarang.  Pembatasan  masa jabatan sangat diperlukan dalam rangka mencegah  kemunculan  pemimpin  tiran yang  otoriter  dan  diktator,  sebagaimana yang  pernah  terjadi  dalam  peradaban manusia  secara  umum,  maupun  dalam pemerintahan Islam secara khusus. 41
2.  Islam dan Demokrasi Demokrasi ala Barat dalam pandangan  pemikir  Islam  masih  dalam ranah  perdebatan. 42 Dalam  buku Min 40 Al-Qaradawi, as-Siyasah asy-Syar’iyyah, 111-115; Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 37.
41 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 82-87.
42 Menurut  Rifa’ah  Rafi’  at}-Tahtawi,  Jamaluddin al-Afg}ani,  Muhammad  ‘Abduh,  Muhammad Rasyid  Rida,  dan  Hasan  al-Banna  demokrasi tidak  bertentangan  dengan  Islam.  Sedangkan menurut “ Sayyid  Qutb,  Abu  al-A’la  al- Maududi, ” Taqiyyudin  an-Nabhani,  ‘Umar  ‘Abd ar-Rahman,  ‘Abd  al-‘Aziz  al-Badr,  Muhammad Baqir  as-Sadr  dan  Muhammad  Asad  demokrasi bertolak  belakang  dengan  Islam.  As’ad  ‘Abd  al- Wahhab  ‘Abd  al-Karim , “al-Khitab  al-Islami  wa ad-Dimaqratiyyah  Baina  Nazariyah  al-Isti’ab  wa al-Istib’ad,” Majallah Tikritli al-‘Ulum as-Siyasiyyah, al-Mujallad 2, as-Sanah 2, al-‘adad 2, Azar 2015 M - Jumadi al-Akhir 1436 H, 145-150.
Fiqh  ad-Dawlah  fi  al-Islam al-Qaradawi menjelaskan  tentang  seluk  beluk demokrasi dengan dilandaskan pada teks Alquran dan Sunah serta sumber lainnya.
a.  Subtansi Demokrasi Demokrasi yang banyak dielu-elukan oleh  bangsa-bangsa  di  dunia  dan  yang dibela oleh berbagai golongan di belahan Barat dan Timur, yang telah dipraktekkan oleh  berbagai  bangsa  setelah  berperang mati-matian melawan penguasa diktator, sehingga banyak darah yang tertumpah, beribu-ribu  orang  menjadi  korban, seperti  yang  terjadi  di  Eropa  Timur  dan tempat  lain.  Menurut  sebagian  orang muslim  demokrasi  merupakan  sarana yang  ampuh  untuk  melawan  dominasi kekuasaan  pribadi  dan  politik  otoriter. Namun  menurut  sebagian  yang  lain, demokrasi  dianggap  sebagai  bentuk kemungkaran dan kekufuran. 43
Al-Qaradawi  dalam  permasalahan ini  tidak  menjelaskan  tentang  definisi demokrasi namun ia langsung menjelaskan  subtansi  demokrasi.  Ia mengatakan  subtansi  demokrasi  adalah proses  pemilihan  yang  melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang (kandidat)  yang  berhak  memimpin  dan mengurus  urusan  mereka,  agar  tidak muncul seorang pemimpin yang mereka benci  atau  peraturan  yang  tidak  mereka sukai. Dengan demokrasi mereka berhak mengoreksi  dan  mengkritisi  pemimpin yang  melakukan  kesalahan,  berhak memakzulkan dan menggantinya dengan yang lain jika menyimpang; agar mereka tidak dibawa kepada tujuan atau paham tertentu sesuai selera para pemimpin baik dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  budaya atau politik. Jika ada yang menentang atau memberontak kepada pemimpin yang sah maka dia berhak mendapatkan hukuman. Inilah  subtansi  hakiki  dari  demokrasi yang secara bentuk dan praktek tercermin dalam pemilihan umum, jajak pendapat,
43 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 131.
menetapkan suara mayoritas, multipartai politik, hak minoritas, kebebasan pers dan independensi pengadilan dan hukum. 44
Subtansi  demokrasi  seperti  yang disebutkan di atas menurut pandangan al- Qaradawi sejalan dengan tata nilai Islam. Islam menolak seorang imam salat yang tidak disukai oleh para makmumnya. Jika ini dalam hal salat, lalu bagaimana dengan urusan kehidupan dan politik? Di dalam sebuah  hadis  disebutkan:  “Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, yang kalian  doakan  dan  mereka  mendoakan kalian,  dan  seburuk-buruk  pemimpin adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka  membenci  kalian,  yang  kalian kutuk dan mereka mengutuk kalian.” 45
b.  Keistemewaan sistem demokrasi Sesungguhnya  Islam  lebih  dulu memancangkan  sendi-sendi  bangunan subtansi  demokrasi,  namun  mengenai rinciannya  diserahkan  kepada  ijtihad orang-orang muslim, dengan didasarkan pada norma-norma agama, kemaslahatan dan  perkembangan  kehidupan  menurut pertimbangan tempat, waktu dan kondisi. Di antara keistemewaan sistem demokrasi dalam pergumulannya dengan para tiran, merupakan sistem yang dianggap paling mampu  memberi  jaminan  perlindungan bagi  rakyat  dari  kekuasaan  para  tiran, sekalipun  sistem  ini  tidak  lepas  dari kekurangan, seperti lazimnya hasil karya manusia yang tidak lepas dari kekurangan. Sehingga peran manusia, pemimpin dan pemikir  untuk  mengembangkan  atau mencari sistem yang lebih layak dan tepat untuk  mewujudkan  keadilan,  syura, menghormati  hak-hak  manusia,  dan upaya  menghadang  langkah  para  tiran berkuasa. 46
44 Ibid, 132.
45 Hadis  no.  1855,  “Bab  Khiyar  al-Aimmah  wa Syirarihim,” Imam Muslim, Sahih Muslim , vol. 3, 312.
46 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 137.
Di dalam syariat tidak ada larangan untuk  mengambil  pemikiran  teoritis atau  solusi  praktis  dari  non  Muslim, sebagaimana  yang  dipraktekkan  oleh Rasulullah  pada  waktu  perang  Ahzab dengan  mengambil  pemikiran  bangsa Persia dalam strategi peperangan dengan cara  menggali  parit.  Pada  perang  Badr beliau juga memanfaatkan para tawanan perang  untuk  mengajari  baca  tulis  bagi anak-anak Muslim, padahal mereka orang- orang  musyrik.  Oleh  karena  itu  tidak mengapa umat Islam mengambil dari non muslim berupa pemikiran, sistem, metode atau aturan yang bermanfaat, selagi tidak bertentangan dengan nas yang jelas atau kaidah  hukum  yang  tetap,  dengan  tetap mendiskusikannya  agar  sesuai  dengan tata  nilai  Islam  dengan  menambah atau  mengurangi  dari  bentuk  aslinya. Sehingga  umat  Islam  bisa  mengambil dari  demokrasi  apa  yang  sesuai  dengan tata  nilai  Islam  dan  meninggalkan  apa yang tidak sesuai dengannya. 47 Sendi-sendi demokrasi dalam Islam 1)  Pemilihan Umum Menurut al-Qaradawi, “ pemberian suara  dalam  pemilihan  umum yang  ada  dalam  sistem  demokrasi dianalogikan  dengan  pemberian kesaksian  atas  kelayakan  seorang kandidat. Sehingga seorang pemilih disyaratkan memenuhi syarat sebagai  seorang  saksi,  yaitu  adil dan  baik  perilakunya.  Siapa  yang memberikan  hak  pilihnya  kepada kandidat  yang  tidak  memenuhi syarat maka ia telah berdosa, seperti orang  yang  memberikan  kesaksian palsu.  Siapa  yang  memberikan hak  pilihnya  karena  kolusi  dan nepotisme, maka dia telah melanggar perintah  Allah  untuk  menegakkan kesaksian  karena  Allah.  Dan barang  siapa  tidak  menggunakan hak  pilihnya,  yang  berakibat  pada lolosnya  kandidat  yang  tidak
47 Ibid, 137-138.
kompenten  dan  kalahnya  kandidat yang  memiliki  kompentensi,  maka ia  telah  melanggar  perintah  Allah untuk  memberikan  kesaksian ” pada saat dibutuhkan. 48
2)  Otoritas penetapan hukum Al-Qaradawi  menegaskan  bahwa prinsip  otoritas  penetapan  hukum hanya milik Allah, hal ini merupakan prinsip pokok dalam Islam yang telah disepakati  oleh  para  ulama  ketika membahas  tentang  masalah  hukum syariat.  Mereka  sepakat  bahwa yang  berhak  menetapkan  hukum adalah  Allah  Swt,  sedangkan  Nabi saw  adalah  penyampai,  Allah-lah yang berhak memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan, membuat  dan  menetapkan  hukum atau  syariat.  Oleh  karena  itu,  suatu negara yang menerapkan demokrasi ketika masih mengakui Islam sebagai agama, syariat Islam sebagai sumber undang-undang dan setiap undang- undang  yang  bertentangan  dengan ketetapan  syariat  yang  jelas  adalah batil,  maka  ia  masih  menetapkan otoritas penetapan hukum itu milik Allah. 49 Sehingga prinsip hukum milik rakyat dalam  demokrasi  tidak  selamanya bertentangan dengan prinsip hukum milik  Allah  selagi  tidak  menolak otoritas  hukum  Allah.  Begitu  pula penerapan  sistem  demokrasi  tidak mesti  menganggap  bahwa  hukum rakyat  atau  manusia  sebagai pengganti  hukum  Allah.  Karena yang  dimaksudkan  oleh  penyeru demokrasi  adalah  pemberdayaan rakyat  untuk  memilih  pemimpin dan  pejabat  pemangku  kebijakan seperti  yang  mereka  kehendaki, mengawasi dan mengontrol kebijakan  para  penguasa,  menolak kebijakan  penguasa  yang  tidak
48 Ibid, 138-139.
49 Ibid, 140-141.
selaras  dengan  undang-undang. Sebagaimana dalam istilah Islam jika seorang pemimpin menyeru kepada kemaksiatan, menyimpang dan tidak menerima  nasihat  atau  peringatan, maka  rakyat  melalui  majelis  syura berhak  memberhentikan  pemimpin tersebut. 50
3)  Penetapan dengan suara terbanyak Penetapan  hukum  dengan  suara terbanyak  dalam  permasalahan ijtihadiyyah,  menurut  al-Qaradawi hukumnya  adalah  boleh,  karena permasalahan  yang  diperdebatkan tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa  kejelasan,  dan  terkadang kejelasan  suatu  masalah  ditentukan dengan suara terbanyak. Di samping itu  pendapat  dua  orang  atau lebih,  lebih  mendekati  kebenaran daripada  pendapat  satu  orang. Hal  ini  berlandaskan  hadis  Nabi saw,  “Syaithan  itu  bersama  satu orang  dan  dia  akan  jauh  dari  dua orang  atau  lebih.” 51 Begitu  pula penetapan  dengan  suara  terbanyak telah  dipraktekkan  oleh  sahabat, seperti pada saat pemilihan khalifah ‘Usman ibn ‘Affan. 52
Adapun pendapat yang menyatakan bahwa tarjih pendapat hanya untuk pendapat  yang  benar  walaupun hanya  diikuti  oleh  satu  orang  dan setiap  kekeliruan  harus  ditolak walau  diikuti  oleh  mayoritas. Kaidah  ini  berlaku  untuk  masalah- masalah yang telah ditetapkan oleh nas  yang  jelas  dan  pasti.  Inilah yang  dimaksud  dengan al-jama’ah , yaitu golongan yang sejalan dengan kebenaran  walau  sendirian.  Sedang masalah-masalah ijtihadiyyah yang  tidak  ada  nas  atau  ada  nas namun  multi  tafsir  atau  saling
50 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 139.
51 Hadis no. 2165, “Bab Ma Ja’a fi Luzum al-Jama’ah.” Muhammad ibn ‘Isa at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, vol. 4, cet. ke-2, 465.
52 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 142-143.
kontradiksi,  maka  tidak  tertutup kesempatan  untuk  menguatkan salah  satu  pendapat  yang  ada  agar bisa  menuntaskan  silang  pendapat. Sistem voting yang sudah diketahui semua  orang  termasuk  umat  Islam, merupakan  salah  satu  cara  untuk menuntaskan  silang  pendapat, dikarenakan  tidak  ada  dalil  yang melarang  bahkan  terdapat  nas-nas yang mengukuhkannya. 53
4)  Multi partai dalam negara Islam Dalam  pandangan  al-Qaradawi, keberadaan  multi  partai  dalam negara Islam diperbolehkan, karena  larangan  dalam  syariat harus  berlandaskan  nas  dan  tidak ada  nas  yang  melarang  akan  hal itu.  Bahkan  bisa  jadi  multi  partai sangat  dibutuhkan  pada  zaman sekarang  dalam  rangka  mencegah otokrasi  kekuasaan  individu  atau golongan. Namun keberadaan partai-partai  ini  harus  memenuhi dua persyaratan fundamental, yaitu: Pertama, mengakui  Islam secara  akidah  maupun  syariat  dan tidak  memusuhinya. Kedua, tidak diperbolehkan partai-partai tersebut bertindak  demi  menguntungkan pihak  yang  memusuhi  Islam  atau umat  Islam.  Sehingga  di  dalam negara Islam tidak boleh ada partai yang  menyeru  kepada  ateisme, permisifisme,  sekulerisme  atau pelecehan  terhadap  agama  samawi secara  umum  atau  Islam  secara khusus,  pelecehan  terhadap  hal- hal  yang  disucikan  oleh  Islam  baik dalam masalah akidah atau syariat. 54
Partai  merupakan  bagian  dari kekuatan  politik  yang  mampu meluruskan  penyimpangan  para penguasa dan mengembalikan mereka  kepada  jalur  yang  benar tanpa  harus  menumpahkan  darah.
53 Ibid, 144.
54 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 147-148.
Partai  politik  mampu  menegakkan amar  makruf  nahi  mungkar, memerintahkan  penguasa  kepada yang  makruf  dan  mencegah  dari yang mungkar. Sehingga keberadaan partai  dalam  Islam  sebagai  sebuah sarana  untuk  menegakkan  amar makruf  nahi  mungkar  yang  lebih efektif  dan  efisien  tanpa  adanya kekerasan.  Dalam  kaidah  fikih disebutkan jika kewajiban tidak bisa tergapai  secara  sempurna  kecuali dengan  adanya  sesuatu,  maka sesuatu  tersebut  hukumnya  wajib pula. 55
Keberadaan  multi  partai  di  dalam negara  Islam  menurut  al-Qaradawi tidak jauh berbeda dengan keberadaan  multi  mazhab  dalam kancah  fikih.  Suatu  mazhab  fikih merupakan sekolah pemikiran yang  memiliki  akar-akar  khusus dalam memahami syariat dan dalam melakukan  istinbat  hukum  dari dalil  yang  terperinci.  Para  pengikut mazhab  hakikatnya  adalah  para murid  sekolah  tersebut,  mereka menyakini  bahwa  sekolah  mereka lebih  mendekati  kebenaran  dan jalan yang lurus. Begitu pula dengan partai-partai di dalam negara Islam, ia  mempunyai  landasan  pijakan dan sistem yang didasarkan kepada Islam.  Para  pengikut  partai  ibarat para  pengikut  mazhab,  mereka menyakini  dan  mendukung  partai mana  yang  dilihatnya  lebih  dekat dengan  kebenaran  atau  lebih  kuat dan  unggul.  Karena  multi  partai di  dalam  negara  Islam  seperti keberadaan  mazhab  fikih,  maka tidak  dibenarkan  berpolitik  secara taklid  dan  fanatisme  buta,  serta menganggap para pemegang kekuasaan  sebagai  orang  yang  suci yang maksum seperti Nabi. 56
55 Ibid, 149. 56 Ibid, 151-152.
Adapun anggapan bahwa keberadaan multi partai hanya akan menjadikan  umat  Islam  terpecah belah  dan  berselisih,  padahal  Islam mewajibkan umatnya untuk bersatu. Dalam  pandangan  al-Qaradawi, keberadaan multi partai tidak selalu berimplikasi  kepada  perpecahan dan  tidak  setiap  perbedaan  itu tercela.  Pada  masa  sahabat  terjadi perbedaan pendapat dalam masalah  furu’  namun  tidak  sampai berimplikasi  kepada  perpecahan. Sehingga  tidak  setiap  perselisihan dan perbedaan itu buruk. Perbedaan pendapat  di  antara  manusia  ada dua macam: (i) Perbedaan pendapat sebagai keragaman (khilaf tanawwu’) . (ii)  Perbedaan  pendapat  berupa pertentangan (khilaf  tadad) .  Yang pertama  termasuk  perbedaan  yang terpuji adapun yang kedua termasuk perbedaan  yang  tercela.  Sedang anggapan  bahwa  multi  partai merupakan  produk  Barat,  tidak bersumber  pada  nilai-nilai  Islam, padahal  Islam  telah  menegaskan bahwa  seorang  muslim  dilarang menyerupai umat lain. Al-Qaradawi menegaskan  bahwa  yang  dilarang adalah  taklid  buta  dan  membeo terhadap umat lain dalam segala hal atau menyerupai mereka dalam hal yang menjadi ciri khusus agamanya. Adapun  mengambil  dari  umat lain  dalam  hal  yang  tidak  menjadi ciri  khusus  agama  mereka,  seperti terkait urusan duniawi yang bersifat dinamis  maka  tidak  terlarang  dan berdosa karena hikmah bagi seorang muslim  bagaikan  barang  yang hilang, jika ia menemukannya maka ia lebih berhak atasnya. 57
Penerapan  sistem  multi  partai  di dalam  negara  Islam,  menurut  al- Qaradawi  diperbolehkan  apabila memenuhi  dua  syarat. Pertama,
57 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 153-155.
multi  partai  itu  mendatangkan kemaslahatan
dan tidak menimbulkan kerusakan atau madarat. Kedua, menselaraskan sistem multi partai tersebut dengan tata nilai, akhlak dan budaya Islam. 58
3.  Mencalonkan  Wanita  dan  Non Muslim  Sebagai  Anggota  Dewan Perwakilan
a.  Pencalonan Wanita Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Wanita  dalam  hal  beban  hukum
(taklif) sama seperti kaum laki-laki. Beban hukum yang melekat pada diri kaum laki- laki juga melekat pada diri kaum wanita kecuali  ada  pengecualian,  sebagaimana firman  Allah  dalam  QS.  Ali  ‘Imran  (3): 195 dan sabda Nabi saw, “Sesungguhnya wanita adalah mitra laki-laki.” 59
Sehingga  setiap  ada  titah  dari  syari’ secara  umum  mencakup  pula  para wanita,  seperti  ibadah,  menegakkan agama, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, berdakwah dan lain sebagainya. Keumuman  ini  mencakup  seluruh ketentuan  hukum  Islam  kecuali  jika ada  tuntutan  fitrah  yang  membedakan antara  laki-laki  dan  wanita  atau  adanya peran  khusus  yang  telah  dipersiapkan untuk  masing-masing  dari  laki-laki  atau wanita.  Sebagai  contoh  wanita  memiliki hukum  khusus  terkait  haid,  nifas, istihadah,  hamil,  persalinan,  menyusui, pengasuhan  dan  lain-lain.  Sedangkan kaum  laki-laki  memiliki  peran  sebagai pemegang kendali kepemimpinan, tanggung  jawab,  memberi  nafkah  dan perlindungan  terhadap  keluarga.  Dalam masalah waris Islam membedakan bagian laki-laki  dan  wanita,  karena  perbedaan beban  material  yang  dipikul  oleh  laki- laki.  Dalam  masalah  persaksian,  dua wanita sebanding dengan satu orang laki- 58 Ibid, 155.
59 Hadis  no.  236,  “Kitab  at-Taharah,” Abu  Dawud, Sunan Abi Dawud , vol. 1, 61; Hadis no. 113, “Kitab at-Taharah,”  Abu  ‘Isa  Muhammad  bin  ‘Isa  bin Saurah at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi , vol. 1, 139.
laki dengan pertimbangan praktis dan riil untuk  mendapatkan  bukti  yang  akurat dan sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga  hak  dan  kehormatan  manusia. Walaupun  ada  sebagian  hukum  yang menerima kesaksian seorang wanita saja, seperti  dalam  masalah  kelahiran  dan menyusui. 60 Dalam  permasalahan  pencalonan wanita  di  parlemen  atau  dewan perwakilan, mayoritas ulama kontemporer mengharamkan  dengan  alasan  sebagai berikut, Pertama, wanita  yang  terjun dalam  dunia  politik  akan  meyebabkan wanita keluar dari rumah untuk hal yang tidak  bersifat  primer  atau  sekunder, padahal  Allah  telah  berfirman  yang artinya:  “Dan  hendaklah  kalian  tetap  di rumah kalian.” 61 Kedua, sebagai tindakan preventif untuk menjauhkan wanita dari dosa dan kemaksiatan. “ Ketiga, duduknya wanita  dalam  dewan  perwakilan  akan menyebabkan  wanita  sebagai  pemimpin bagi para lelaki, sedang Allah berfirman yang  artinya:  “Kaum  laki-laki  itu pemimpin  bagi  kaum  wanita.” 62 Begitu pula  Nabi  saw  melarang  mengangkat wanita sebagai pemimpin, ” seperti dalam sabdanya  yang  artinya:  “Tidak  akan beruntung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada wanita.” 63 Keempat, adanya  faktor-faktor  tabiat  kewanitaan yang  memungkinkan  seorang  wanita tidak  sanggup  mengemban  tugas  dan tanggung  jawab  sebagai  anggota  dewan dalam  mengawasi  pemerintah  dan membuat undang-undang. 64
Sedangkan  menurut  al-Qaradawi, pencalonan  wanita  menjadi  anggota dewan perwakilan atau sejenisnya adalah boleh  karena  tidak  terdapat  dalil  syar’i sarih (jelas)  yang  melarang,  sedangkan
60 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 161-162.
61 QS. al-Ahzab (33): 33.
62 QS. an-Nisa’ (4): 34.
63 Hadis no. 4425, “Bab Kitab an-Nabi ila Kisra wa Qaisar.” Abu Abdillah Ismai’l ibn Muhammad al- Bukhari, Shahih al-Bukhari, vol. 6, 8.
64 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 173-174.
hukum  asal  dari  muamalah  adalah boleh.  Adapun  mengenai  dalil  larangan keluar  rumah  bagi  wanita  dalam  surat al-ahzab  ayat  33,  maka  sesuai  dengan konteks  ayat  tertuju  untuk  para  istri Nabi, 65 di  mana  mereka  terkena  aturan hukum  dan  beban  kewajiban  yang  lebih dari  wanita  muslimah  lainnya.  Selain itu  dalam  prakteknya  para  wanita  juga dituntut  untuk  keluar  dari  rumahnya demi  pekerjaan  atau  kewajiban,  namun hal ini tidak banyak dipersoalkan. Begitu pula  kondisi  terkadang  menghendaki para  wanita  mukmin  harus  untuk  ikut berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum dalam rangka menghadang laju gerakan wanita-wanita  yang  tidak  baik  yang berambisi  memegang  kendali  peranan wanita  secara  umum,  dan  tentunya kepentingan  sosial  dan  politik  lebih didahalukan daripada kepentingan individu. 66
Mengenai  alasan  pengharaman wanita terjun dalam dunia politik sebagai anggota  dewan,  dalam  rangka  tindakan preventif  agar  wanita  tidak  terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, maka perlu diketahui bahwa “sadd az-zari’ah” (tindakan preventif) itu diperlukan namun berlebih- lebihan  dalam  menutup  pintu  menuju kerusakan  itu  sama  dengan  berlebih- lebihan  dalam  membukanya,  yang berimplikasi  kepada  hilangnya  banyak kemaslahatan.  Memang  memungkinkan dengan terjunnya wanita menjadi anggota dewan terjerumus ke dalam pelanggaran syariat, seperti khalwat, tabarruj, ikhtilat dan  lain  sebagainya.  Namun  hal  ini tidak  mengharuskan  adanya  pelarangan wanita  untuk  menjadi  anggota  dewan perwakilan, karena kemungkinan tersebut juga bisa terjadi pada aktivitas yang lain. Oleh  karena  itu  bagi  wanita  yang  terjun ke  panggung  politik  disyaratkan  agar konsisten  dengan  ajaran  agamanya, mampu  menjaga  hubungan  dengan 65 QS. al-Ahzab (33): 32-34. 66 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 163-164.
lawan jenis dengan baik, tidak melanggar aturan hukum Islam, seperti bertutur kata yang merangsang lawan jenis, bertabarruj, khalwat, ikhtilat dan bentuk pelanggaran- pelanggaran lainnya. 67
Adapun  alasan  pelarangan  wanita dicalonkan  sebagai  anggota  dewan perwakilan  atau  parlemen,  dengan alasan  itu  akan  menyebabkan  wanita berkuasa atas laki-laki, padahal menurut prinsip  Alquran  bahwa  laki-laki  sebagai pemimpin  wanita.  Maka  al-Qaradawi menjelaskan: “ Pertama, jumlah  wanita yang  menjadi  anggota  dewan  lebih sedikit  dari  jumlah  laki-laki.  Bagaimana jumlah yang sedikit berkuasa atas jumlah yang  lebih  banyak,  justru  yang  terjadi adalah  sebaliknya  di  mana  jumlah  yang lebih  banyak  akan  berkuasa  atas  jumlah yang  lebih  sedikit. Kedua, konteks kepemimpinan laki-laki atas wanita yang dimaksud  dalam  ayat  adalah  dalam kehidupan rumah tangga sebagai karunia Allah Swt kepadanya. 68
Sedang  maksud  larangan  hadis, menyerahkan  urusan  kepada  wanita adalah  kekuasaan  umum  atas  seluruh umat  atau  sebagai  kepala  negara, sesuai  dengan sabab wurud hadis,  ketika raja  Kisra  meninggal  bangsa  Persia menggangkat Bauran binti Kisra sebagai pemimpin  mereka,  lalu  Rasulullah  saw bersabda:  “Tidak  akan  beruntung  suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada wanita.” Adapun kepemimpinan wanita  dalam  bidang  fatwa  dan  ijtihad, pendidikan  dan  pengajaran,  riwayat hadis, administrasi dan sebagainya tidak masuk dalam cakupan hadis tersebut. 69
Anggapan  bahwa  wanita  dengan menjadi  anggota  dewan  perwakilan maka  ia  lebih  tinggi  kedudukannya dari  pemerintah  atau  bahkan  dari kepala  negara  itu  sendiri.  Al-Qaradawi menjelaskan  bahwa  tugas  utama  dewan
67 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 164.
68 QS. an-Nisa’ (4): 34 dan QS. al-Baqarah (2): 228.
69 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 165-166.
perwakilan  adalah  pengawasan  dan membuat  undang-undang.  Pengawasan dalam  sistem  demokrasi  sama  dengan istilah  nasehat  dan “ amar  makruf  nahi mungkar Nasehat dan amar makruf nahi mungkar  dalam  Islam ” boleh  dilakukan oleh  laki-laki  dan  wanita  sebagaimana firman  Allah  dalam  surat  at-Taubah 70 dan  keumuman  hadis  Tamim  ad-Dari, 71 praktek  nyata  yang  dilakukan  oleh Ummu  Salamah  dengan  Nabi  saw  pada peristiwa  umrah  Hudaibiyyah,  seorang wanita  dengan  Umar  tentang  kasus pembatasan  mahar.  Sehingga  anggapan bahwa  anggota  dewan  lebih  tinggi kedudukannya  dari  kepala  negara  tidak sepenuhnya  benar.  Fungsi  pengawasan yang melekat pada anggota dewan tidak menjadikannya  lebih  tinggi  dari  yang diawasi, rakyat tetap bisa memberi nasehat dan  pengawasan  atas  pemimpinnya, walaupun ia lebih rendah kedudukannya, seperti perkataan Abu Bakr as-Siddiq dan Umar  ketika  dibaiat  menjadi  khalifah. Begitu pula andaikata dewan perwakilan lebih  tinggi  kedudukannya  dari  kepala negara,  karena  dewan  atau  majelis  yang membuat  undang-undang,  mengawasi dan  yang  meminta  pertanggungjawaban pemerintah dan kepala negara, maka  fungsi  tersebut  berlaku  secara kelembagaan  bukan  secara  pribadi.  Di samping  itu  mayoritas  anggota  dewan atau majelis dari kaum laki-laki. 72 Fungsi  yang  kedua  dari  dewan perwakilan  adalah  pembuatan  undang- undang.  Menurut  anggapan  sebagian orang  tugas  dan  fungsi  ini  hanya  bisa disandang  oleh  kaum  laki-laki  saja.  Al- Qaradawi  menjelaskan  bahwa  hakekat tasyri’  atau  membuat  undang-undang dalam  negara  Islam  adalah  milik  Allah. Tugas  dewan  adalah  melakukan  istinbat hukum  atau  upaya  penggalian  hukum.
70 QS. at-Taubah (9): 71.
71 Hadis  no.  55,  “Bab  Bayan  Anna  ad-Din  an- Nasihah,” Imam Muslim, Sahih Muslim , vol. 1, 74.
72 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 166-168.
Aktivitas penggalian hukum atau ijtihad dalam  syariat  Islam  terbuka  lebar  bagi setiap orang yang memenuhi syarat, baik laki-laki  atau  wanita.  Aisyah  sebagai Umm al-Mu’minin merupakan contoh riil seorang  mujtahid  wanita  dan  mufti  dari kalangan  sahabat.  Begitu  pula  banyak keputusan  hukum  yang  dilakukan  oleh sahabat  terinspirasi  oleh  pemikiran  dari para wanita, seperti perubahan keputusan hukum tentang pembatasan mahar yang dilakukan  oleh  Umar  karena  sanggahan seorang wanita, pembatasan tugas tentara yang  bertugas  di  medan  peperangan selama enam bulan, perubahan tunjangan anak  bagi  yang  sudah  disapih,  menjadi tunjangan bagi setiap anak. Ini merupakan bukti  bahwa  peran  dan  pemikiran wanita  tidak  boleh  dipinggirkan,  karena dalam  masalah  hukum  adakalanya terkait dengan masalah kewanitaan atau keluarga. Sehingga pendapat wanita perlu didengar dan tidak boleh diabaikan. 73
Sedang pengharaman wanita menjadi  anggota  dewan  dengan  alasan wanita  mempunyai  tabiat  bawaan seperti  haid,  hamil,  melahirkan,  dll.  Itu semua bisa menghalangi dari tugas yang diembannya.  Al-Qaradawi  menjelaskan bahwa  wanita  memiliki  tabiat  bawaan adalah benar, namun tidak semua kondisi wanita seperti yang disebutkan, ada juga seorang  wanita  yang  sudah  tidak  lagi direpotkan  oleh  urusan-urusan  keluarga dan tabiat bawaannya serta dia memenuhi syarat-syarat  sebagai  calon  anggota dewan,  seperti  memiliki  keahlian  dan amanah serta mampu menjaga diri, maka tidak  ada  yang  menghalanginya  untuk mencalonkan  diri  atau  ikut  serta  dalam pemilihan menjadi anggota dewan. 74

## b.  Pencalonan  Non  Muslim  Sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Menurut  al-Qaradawi,  pencalonan non muslim yang tinggal di wilayah negeri
73 Ibid, 168-170.
74 Ibid, 173.
Islam sebagai anggota dewan perwakilan dalam  rangka  mewakili  golongannya, hukumnya  boleh  karena  tidak  ada nas  syar’i  yang  melarang  secara  jelas. Kebolehan  ini  disyaratkan  jika  jumlah mayoritas  anggota  dewan  dari  umat Islam,  seperti  permasalahan  pencalonan wanita  sebagai  anggota  dewan  selagi mayoritas  anggota  dewan  terdiri  dari kaum laki-laki. Karena calon non muslim tersebut sebagai wakil dari kelompoknya dalam rangka memperjuangkan hak-hak minoritas  di  tengah-tengah  masyarakat muslim. 75 Para fukaha berpendapat bahwa non  muslim  yang  hidup  bersama  umat Islam dalam naungan negara Islam berhak mendapatkan  seperti  apa  yang  didapat oleh  seorang  muslim,  sebagaimana mereka  mempunyai  kewajiban  seperti kewajiban orang Muslim. 76 Di antara hak non  muslim  dalam  negara  Islam  adalah mendapatkan pekerjaan dan “ menduduki jabatan  tertentu,  kecuali  jabatan  yang bercorak  keagamaan  seperti  kepala negara, panglima, imam, hakim, penanggung  jawab  zakat ” atau  yang semisal dengannya. 77 Islam  memerintahkan “ berlaku  adil dan  berbuat  baik  kepada  non  muslim, seperti dalam QS. al-Mumtahanah (60): 8. Di antara “ bentuk berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka ” dengan memberikan tempat  di  dewan  perwakilan,  agar  bisa menyampaikan  aspirasi  golongannya, sebagaimana  anggota  dewan  wanita bisa  menyerap  aspirasi  kaumnya  dan menyampaikannya di dewan atau majelis, sehingga mereka tidak merasa dikucilkan dari masyarakat. Dalam perjalanan sejarah Islam,  orang  muslim  memperbolehkan ahl zimmah diangkat  menjadi  pejabat dalam  kementerian,  seperti  yang  terjadi pada  masa  Dinasti  Abbasiyyah  dan  tak seorang pun ulama yang mengingkari hal 75 Ibid, 194-195.
76 Yusuf al-Qaradawi, Gair al-Muslimin fi al-Mujtama’ al-Islami, cet. ke-3 (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1992), 9.
77 Ibid, 22-24.
ini,  kecuali  jika  diketahui  mereka  ingin membangkang atau melawan umat Islam. Tidak  ada  seorang  fakih  yang  melarang mereka menjabat dalam kementerian atau yang semisalnya dengan alasan tidak ada hak wilayah (kekuasaan) orang kafir atas orang  Muslim,  sebab  hakekatnya  orang muslimlah  yang  mengangkat  mereka, sesuai  dengan  petunjuk  agamanya. Mereka  menjadi  pemimpin  dalam lembaganya namun mereka tetap berada di  bawah  kepemimpinan  umum  umat Islam. 78 Adapun anggapan bahwa mendudukkan  non  muslim  sebagai anggota  dewan  perwakilan  termasuk loyalitas  terhadap  non  muslim  yang dilarang  oleh  syariat,  maka  perlu diketahui  bahwa, Pertama, maksud  non muslim  yang  umat  Islam  dilarang  loyal adalah  non  muslim  yang  menentang agama Allah. ” Mereka menentang sebagai sebuah  komunitas  yang  menonjol  dari sisi  agama,  kenyakinan,  pemikiran  dan slogan-slogannya,  seperti  komunitas Yahudi,  Nasrani  atau  Majusi,  bukan kapasitasnya  sebagai  seorang  individu, teman,  tetangga  atau  warga  sipil. Walaupun  tentunya  loyalitas  seorang muslim  hanya  untuk  umat  Islam.  Oleh karenanya  datang  sejumlah  ayat  yang memperingatkan  agar  orang  muslim tidak  loyal  terhadap  non  muslim  dan menjadikan  mereka  sebagai  penolong, pemimpin  atau  teman  setia  dengan mengabaikan orang muslim. Menurut al- Qaradawi, yang dimaksud larangan loyal kepada non muslim yang terdapat dalam ayat-ayat  Alquran  adalah  mencintai mereka, dekat dengan golongan mereka, tidak senang dengan hukum agama atau hukum positif, lalu bergabung dan loyal dengan  mereka.  Artinya  melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam dan memihak kepada non Muslim. 79
78 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 195. 79 Ibid, 195-196.
Kedua, kasih  sayang  yang  dilarang oleh  ayat  Alquran  bukan  sekedar kasih  sayang  kepada  setiap  orang yang  berbeda  agama,  sekalipun  dia berdamai  dan  tunduk  dengan  umat Islam,  tetapi  kasih  sayang  terhadap orang-orang  yang “ menentang  Allah dan  Rasul,  menyakiti  dan  memerangi umat  Islam,  seperti  firman  Allah  dalam QS.  al-Muja>dilah  (58):  22  dan  QS.  al- Mumtahanah (60): 1. Kedua ayat tersebut memberikan  alasan  pengharaman  loyal dan  mencintai  non  muslim  dengan dua  hal,  1)  pengingkarannya  terhadap Islam.  2) melakukan  pengusiran  atau membantu  orang  lain  untuk  melakukan pengusiran  terhadap  umat  Islam  dan memerangi  umat  Islam. Adapun  QS.  al- Mumtahanah (60): 8 dan 9, membedakan non muslim yang berdamai dengan yang memusuhi.  Golongan  yang  berdamai dengan umat Islam berhak mendapatkan perlakuan baik dan adil dari umat Islam. Sedangkan golongan yang memusuhi dan memerangi  umat  Islam,  mengusir  dan membantu golongan lain untuk mengusir umat Islam, mereka berhak mendapatkan perlakuan  setimpal  dengan  perbuatan mereka. 80 Ketiga, dalam syariat Islam sekedar  mencintai  non  muslim  tidak dianggap  sebagai  loyalitas “ karena  Islam membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahl al-Kitab . ” Hubungan pernikahan pastinya  diiringi  dengan  rasa  cinta  dan kasih  sayang.  Seorang  suami  tentunya mencintai  dan  menyayangi  istrinya, ia  mencinta  mertuanya,  nenek,  kakek, bibi,  dan  paman-pamannya,  walaupun mereka ahl al-kitab .  Jadi  yang  dimaksud dengan  loyalitas  terhadap  non  muslim yang  terlarang  adalah  non  muslim  yang memusuhi Islam, lebih mencintai mereka hingga menyebabkan kebencian terhadap Islam dan umat Islam. 81 Keempat, Islam  menegaskan  bahwa
80 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 196-197. 81 Ibid, 197.
persaudaraan  berlandaskan  agama  di atas  segala  bentuk  ikatan  persaudaraan lainnya, baik ikatan kedaerahan, kesukuan, ras atau negara. Namun Islam juga  mengakui  bentuk  persaudaran yang  lain  seperti  persaudaran  sebangsa, setanah air dan sesama manusia, seperti kisah  para  nabi  dengan  kaumnya 82 diungkapkan dengan ungkapan saudara mereka,  padahal  antara  mereka  dengan kaumnya  ada  perbedaan  secara  ideologi dan  agama.  Begitu  pula  Nabi  saw mengakui bahwa semua manusia adalah bersaudara. 83 Persaudaran ini merupakan persaudaran  kemanusiaan,  maka  oleh karena  itu  orang  Muslim  dan Qibti di Mesir  merupakan  saudara  sebangsa, orang  Muslim  dengan  Nasrani  di Lebanon, Syiria, Yordania adalah saudara sebangsa, orang Muslim dengan Nasrani di tanah Arab adalah saudara sekaum. 84

## 4.  Bergabung  Dalam  Pemerintahan
Non Islam Al-Qaradawi berpendapat bahwa  hukum  asal  bergabung  dalam pemerintahan  yang  tidak  menerapkan Islam  dan  hukum-hukumnya  adalah tidak  boleh,  sebab  Islam  mengharuskan seorang  muslim  untuk  tunduk  kepada Allah dan Rasul-Nya, berhukum kepada hukum  Allah  secara  totalitas  tidak parsial  dan  dilarang  untuk  mendukung dan  tolong  menolong  dalam  dosa  dan permusuhan. 85 Demikianlah hukum asal bergabung dengan  pemerintahan  non  Islam, namun  ada  kondisi-kondisi  tertentu yang menyebabkan hukum asal tersebut  berubah  karena  beberapa pertimbangan  yang  diakui  oleh  syariat. seperti  meminimalkan  keburukan  dan
82 QS. asy-Syu’ara’ (26): 106, 124, 142 dan 161.
83 Hadis  Nabi  saw,  “Aku  bersaksi  bahwa  seluruh manusia  adalah  saudara.”  Hadis  no.  19293, Ahmad  ibn  Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal , vol. 32, 48. 84 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 197-198. 85 Ibid, ” 178-179.
kezaliman,  mengambil  madarat  yang paling  kecil  dalam  rangka  menjauhkan madarat yang lebih besar, memperhatikan realita  yang  ada  walau  tidak  ideal  atau sebagai  sebuah  strategi  untuk  merubah kondisi secara bertahap.
86 Dalam pandangan al-Qaradawi, bolehnya bergabung  dengan  pemerintahan  non Islam  disyaratkan, Pertama, koalisi  itu benar-benar  terjadi,  bukan  hanya  isapan jempol  atau  bualan  saja.  Artinya  orang yang berkoalisi atau bergabung itu mampu melakukan  perbaikan  atau  perlawanan secara  rasional,  yang  memungkinkan baginya untuk menegakkan keadilan atau menghilangkan  kezaliman,  walau  hanya terbatas  dalam  ruang  lingkup  yang  ia tangani  berdasarkan  kesanggupannya, bukan sekedar alat bagi orang lain untuk meraih  tujuan,  sedang  dirinya  tidak  bisa berbuat apa-apa. Kedua, pemerintahan itu tidak  zalim,  sewenang-wenang  dan  suka menindas hak-hak manusia. Sebab seorang muslim  jika  menghadapi  kondisi  seperti itu  hendaknya  ia  melakukan  perubahan sesuai  dengan  kemampuannya,  bukan bergabung  atau  berkoalisi  dengannya. Ketiga, orang Muslim yang bergabung atau kelompok yang berkoalisi itu mempunyai hak  untuk  menentang  setiap  kebijakan yang secara jelas menyelisihi ajaran Islam atau paling tidak ia mampu menjaga Islam. Jika  hak  ini  tidak  terpenuhi  maka  tidak boleh  berkoalisi  dengan  pemerintahan tersebut,  karena  tidak  dibenarkan  orang muslim  secara  individu  atau  kelompok melibatkan  diri  secara  langsung  dan nyata  dalam  dosa. Keempat, Hendaknya seorang  muslim  atau  jama’ah  Islam  yang mau  berkoalisi  tersebut  mengevaluasi pengalaman  yang  pernah  ada  dalam berkoalisi dengan pemerintahan tersebut, sebagai pertimbangan untuk menentukan manakah yang maslahat baginya, apakah harus  berkoalisi  atau  tidak  terlibat  sama sekali. 87
86 Al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Dawlah, 179-184. 87 Ibid, 184-185.
Bolehnya
bergabung dengan pemerintahan non Islam dalam beberapa  kondisi  didasarkan  kepada fikih  pertimbangan (muwazanah) antara maslahat dan madarat dan antara maslahat dengan maslahat yang lain. Pertimbangan atau  muwazanah  ini  membutuhkan  dua jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan akan hukum dan dalil, berdasarkan nas- nas  parsial  dan maqas}id asy-syari’ah . Kedua, pengetahuan  akan  realita  yang sedang  dihadapi,  realita  kondisi  umat Islam dan para musuhnya, realita kondisi tempat secara lokal, nasional atau global. Pertimbangan  inilah  yang  melandasi sebagian  fatwa  fukaha,  akan  bolehnya berkoalisi  dengan  pemimpin  kafir  atau pemerintahan non Islam. 88
Di  antara  fatwa  fukaha  dalam masalah  ini,  fatwa  al-Imam  ‘Izz  ad- Din  ibn  ‘Abd  as-Salam  dalam  bukunya “Qawa’id  al-Ahkam  fi  Masalih  al-Anam” tentang  seorang  muslim  yang  diangkat menjadi hakim bagi orang-orang mukmin dibawah pemerintahan orang kafir, maka itu  tetap  diperbolehkan  dalam  rangka meraih  kemaslahatan  dan  menolak kerusakan. Dalam fatwanya al-Imam ‘Izz ad-Din ibn ‘Abd as-Salam menegaskan,
“Jika orang kafir menjadi pemimpin atas  suatu  wilayah  yang  luas,  lalu menyerahkan  urusan  pengadilan kepada  orang  (Muslim)  yang  bisa mendatangkan  kemaslahatan  bagi orang-orang  Mukmin  secara  umum, maka  perintah  itu  bisa  dijalankan. Hal  itu  dalam  rangka  meraih kemaslahatan  secara  umum  dan menolak  kerusakan  secara  luas, karena  tidak  mungkin  syariat  yang penuh  rahmat  dan  melindungi kemaslahatan, menolak kemaslahatan dan  membiarkan  kerusakan,  cuma disebabkan  tidak  ada  orang  yang
88 Nuha, M, Politik Otonomi Daerah Dalam Bingkai Islam  Dan  Keindonesiaan,  Prosiding  The  3rd University Research Colloquium, 1-10, 2016
layak  untuk  memegang  kekuasaan tersebut.” 89
Syaikh  al-Islam  Ibnu  Taimiyyah juga  berfatwa  tentang  orang  yang  ikut bergabung  dalam  lingkaran  kekuasaan dan  diamanahi  jabatan,  dengan  syarat menjalankan  roda  kekuasaan  sesuai dengan  kebiasaan  yang  berlaku.  Maka apakah  dia  boleh  menerima  amanah tersebut  dengan  niat  menghilangkan kezaliman  sesuai  dengan  kemampuan dalam  ruang  lingkup  kekuasannya, karena jabatan itu jika diserahkan kepada orang lain maka kezaliman itu tetap akan bercokol bahkan bisa merajalela. Dan jika dalam prakteknya ternyata tidak sanggup menghilangkan kezaliman tersebut secara totalitas maka apakah dia berdosa. Begitu pula jika rakyat menghendaki dia tetap berada dalam lingkaran kekuasaan dan jabatan tersebut, karena itu lebih baik dan maslahat bagi mereka, maka apakah ia harus menerimanya atau menolaknya. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah menjawab, jika  dia  berusaha  untuk  berbuat  adil dan  menghilangkan  kezaliman  sesuai dengan kesanggupan dan kekuasaannya itu  lebih  baik  dan  manfaat  bagi  umat Islam  daripada  ketika  dipegang  oleh orang  lain  maka  diperbolehkan  baginya memegang  jabatan  tersebut  dan  tidak berdosa  karenanya.  Terkadang  tetap memegang  jabatan  tersebut  lebih  utama daripada  melepaskannya,  bahkan  bisa berubah  menjadi  wajib  baginya  untuk tetap  memegangnya  jika  tidak  ada  yang sanggup mengembannya. 90
KESIMPULAN Berdasarkan pemaparan data- data  di  atas,  dalam  pandangan  penulis 89 ‘Izz  ad-Din  ibn  ‘Abd  al-‘Aziz  ibn  ‘Abd  as-Salam, Qawa’id  al-Ahkam  fi  Masalih  al-Anam, vol.  1,  (al- Qahirah:  Maktabah  al-Kulliyat  al-Azhariyyah, 1991), 86.
90 Ibnu  Taimiyyah, Majmu’ al-Fatawa, vol.  30,  cet. ke-3  (al-Madinah  an-Nabawiyyah,  Majma’  al- Malik Fahd li T}iba’ah al-Mushaf asy-Syarif, 1995),
356-360.
pemikiran  fikih  bernegara  al-Qaradawi bersifat  idealis-fleksibel-realistis.  Idealis dalam  hal  hubungan  negara  dan  agama dengan paradigma integralistiknya bahwa “ negara atau politik adalah bagian dari syariat Islam yang tidak terpisahkan darinya.  Idealis  dalam  hal  konstitusi negara  yang  harus  berlandaskan  pada syariat  Islam.  Pada  dua  hal  tersebut tampak  al-Qarad{a>wi>  sangat  kukuh dalam  mempertahankan  prinsipnya dengan  berusaha  mencarikan  landasan- landasan  yang  benar  dan  tepat,  baik berupa teks (Alquran atau Sunah), ijmak atau  praktek  sejarah.  Idealis  dalam hal  kepemimpinan  negara  tidak  boleh diserahkan  dan  dipegang  oleh  wanita dengan berlandaskan ijmak.
Fleksibel  terkait  dengan  sistem  dan bentuk  negara,  karena  Islam  dalam pandangan  al-Qaradawi  tidak  datang dengan  sistem  baku  (khilafah  atau Imamah),  namun  Islam  datang  hanya dengan  norma-norma  atau  nilai-nilai umum.  Sehingga  ia  lebih  cenderung bahwa  khilafah  itu  bukan  suatu sistem  namun  sebuah  istilah  untuk kepemimpinan  sebagai  pengganti  Nabi saw  dalam  mengatur  kehidupan  dunia dan menjaga agama. Begitu pula dengan istilah  imamah  bukan  sebuah  sistem namun  sekedar  istilah  kepemimpinan yang  diharapkan  mampu  menjadi panutan  bagi  masyarakat.  Fleksibel dengan  tidak  mensyaratkan  pemimpin negara  harus  dari  suku  Quraisy,  dalam hal  ini  al-Qaradawi  berbeda  dengan mayoritas  ulama.  Baginya  seorang pemimpin  cukup  dengan  memiliki  sifat adil, amanah dan bertanggung jawab, kuat dan  berilmu  walau  bukan  dari  Quraisy. Fleksibel dalam hal mekanisme pemilihan
pemimpin selagi dengan prinsip syura>, karena  tidak  ada  penjelasan  yang  jelas dan baku dari syariat tentang mekanisme syura>,  maka  bagi  ahli  hukum  Islam untuk  berijtihad  dalam  menentukan mekanismenya, seperti dengan pemilihan umum, voting atau lainnya. Realistis  dalam  menyikapi  kondisi bernegara  umat  Islam  saat  ini,  seperti ketika  mensikapi  tentang  demokrasi, ia  cenderung  bahwa  demokrasi  secara substansinya tidak bertentangan Islam,  bahkan  dalam  pandangannya demokrasi  mempunyai  keistimewaan dalam  menghadang  laju  kemunculan pemimpin-pemimpin  tiran,  otoriter  atau diktator.  Realistis  dalam  menyikapi tentang  keberadaan  multi  partai  dalam negara  Islam  yang  diibaratkan  dengan keberadaan multi mazhab fikih. Realistis dalam  menyikapi  pencalonan  wanita sebagai  anggota  dewan  dalam  rangka mewakili  aspirasi  dan  kepentingan  para wanita  selagi  mayoritas  anggota  dewan masih  dari  kaum  laki-laki.  Realistis dalam  menyikapi  pencalonan  non Muslim  sebagai  anggota  dewan  dalam rangka mewakili golongan mereka, selagi mayoritas  anggotanya  masih  dari  umat Islam.  Realistis  dalam  menyikapi  koalisi dengan pemerintahan non Islam dengan pertimbangan maslahat dan madarat.
Fleksibilitas  dan  realistis  sikap  al- Qaradawi didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan  bahwa as-siyasah asy- syari’ah termasuk  hukum  muamalah, memberi kemudahan bagi umat, moderat, meminimalisir keburukan atau kezaliman (taqlil  asy-syarr  wa  az-zulm), mengambil resiko  yang  lebih  ringan  demi  menolak resiko  yang  lebih  besar (irtikab  akhaff  ad- dararain).

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abd  al-Karim , As’ad  ‘Abd  al-Wahhab.  “al-Khitab  al-Islami  wa  ad-Dimaqratiyyah Baina Nazariyah al-Isti’ab wa al-Istib’ad,” Majallah Tikritli al-‘Ulum as-Siyasiyyah,
al-Mujallad 2, as-Sanah 2, al-‘adad 2, Azar 2015 M - Jumadi al-Akhir 1436 H. Al-Beik, Muhammad Salih} Ibrahim. Malamih al-Fikr at-Tarbawi al-Islami fi Daw’ Kitabat asy-Syaikh Yusuf al-Qaradawi . Risalah  al-M>ajister  fi  Kuliah  at-Tarbiyah  li  al- Jami’ah al-Islamiyah, Gaza, 2009.
Al-Bukhari, Abu Abdillah Ismai’l ibn Muhammad. Sahih al-Bukhari . Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422 H.
Al-Hakim,  Muhammad  ibn  Abdillah. al-Mustadrak ‘ala as-Sahihain, Beirut:  Dar  al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
Al-Qaradawi,  Yusuf. as-Siyasah  asy-Syar’iyyah  fi  Daw’  Nusus  asy-Syari’ah  wa Maqasidiha, ” cet. ke-4. al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2011.
Al-Qaradawi, Yusuf. at-Tat{arruf al-‘Ilmani fi Muwajahah al-Islam. al-Qahirah: Dar asy- Syuruq, 2001.
Al-Qaradawi, ” Yusuf. ad-Din wa as-Siyasah: Ta’si>l wa Radd Syubuhat. Dublin: al-Majlis al-Urubbi li al-Ifta’ wa al-Buhus, 2007.
Al-Qaradawi, ” Yusuf. Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam, cet. ke-3. Mesir: Dar asy-Syuruq, 2001.
Al-Qaradawi, ” Yusuf. Gair  al-Muslimin  fi  al-Mujtama’  al-Islami ,  cet.  ke-3.  al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1992.
Al-Qaradawi, ” Yusuf. Kaifa Nata’ammal Ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma’alim wa D} awabit}, cet. ke-5. Virginia: al-Ma’had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1992.
Al-Quzwaini>, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid. Sunan Ibnu Majah , Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
An-Naisaburi, “ Muslim ibn al-Hajjaj. S}ahih Muslim. Beirut: Dar Ihya’ at-Turas, t.t. ” As-Sijistani, “ Abu  Dawud  Sulaiman  ibn  al-Asy’as. Sunan  Abu  Dawud .  Beirut:  al- Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.
At-Tirmizi, Muhammad ibn ‘Isa. Sunan at-Tirmizi, cet. ke-2. Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.
Bastoni, Hapi Andi. Di Balik Fatwa Kontroversial Yusuf al-Qaradawi . Bogor: Pustaka al- Bustan, 2013.
D  Saefuddin,  A  Husaini,  M,  Pemikiran  Pendidikan  Ki  Hadjar  Dewantara  dalam Perspektif Pendidikan Islam , Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam 2 (2), 152-197,
2013
Ibn ‘Abd as-Sala>m, ‘Izz ad-Din ibn ‘Abd al-‘Aziz. Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. al-Qahirah: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991.
Ibn Hanbal, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad. Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ar-Riyad: Muassah ar-Risalah, 2001.
Ibn Taimiyyah, “ Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Hali>m. Majmu’ al-Fatawa, cet. ke-3. al-Madinah  an-Nabawiyyah,  Majma’  al-Malik  Fahd  li  Tiba’ah  al-Mushaf  asy- Syarif, 1995. ”
Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, cet. ke-2. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
Muthoifin,  Standarisasi  dan  Optimalisasi  Pariwisata  Syariah  Di  Jawa  Tengah, KNAPPPTMA Ke-8, 1-7, 2018
Nuha, M, Politik Otonomi Daerah Dalam Bingkai Islam Dan Keindonesiaan, Prosiding The 3rd University Research Colloquium, 1-10, 2016
Rochmawati MU, M. Studi Ayat-Ayat Khafi (Tidak Jelas) Perspektif Al-Adillah Asy- Syar’iyyah, Konferensi Nasional APPPTMA UMM Malang 9 (1), 222-225, 2020 Syakir, Mah{mud. at-Tarikh al-Islami, cet. ke-8. Beirut: al-Maktab al-Islami, 2000. Talimah, Ishom. Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001. Wachidah,N, M, M Ali, Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Profetika: Jurnal Studi Islam 18 (1), 36-47, 2017