## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo: Kajian,

## Praktik, Dan Faktor Keberlangsungan

## Hanifah Indriyani Anhar
Program Studi Kenotariatan Program Magister , Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang Km.14,5 Sleman, 55584 E-mail :  21921051@students.uii.ac.id
Abstract — Customs are considered outdated by the younger generation. However, there are some Gayo customs that are still strong  and  being  maintained.  One  of  them  is  the  marriage  agreement  of  perampam  dene  in  the  Gayo  custom.  Until nowadays,  the  marriage  agreement  of perampam  dene  is  still  being  implemented.  Whereas  the  Indonesian  people  already have  very  vital  rules  regarding  marriage  agreements.  Provisions  regarding  marriage  agreements  are  contained  in  Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). Based on the results of the study, it is concluded that: first, perampam dene is carried out by the Reje receiving reports and giving advice to the family (temerap mulo). Sarak Opat consults and analyzes the chronology of events. Next, define the actions to solve the problem. Petue and the imem of the village mediate between families to get a reconciliation agreement. If there is a violation, Reje will return to act  and deal  with  it.  If  it  is  not  completed at  the  reje  level,  it  continues  to  the  level  of mukim,  if  it  is  not  completed  at  the mukim  level,  it  can  be  brought  to  positive  law  for  customary  considerations.  Second,  the  continued  implementation  of perampam  dene  is  intended  to  accomplish  marital  harmony,  conformity  of  perampam  dene  with  Islamic  teachings,  and create order in society.
Keywords — : Gayo custom; perampam dene; marrige agreement.

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat  Indonesia  merupakan  masyarakat  majemuk  yang  terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa  yang  tinggal  dan  hidup  di daerah-daerah  tertentu  di  Indonesia.  Ratusan  suku  bangsa  yang  beraneka  ragam  pula  corak  adat  istiadat,  bahasa,  agama, memiliki warisan budaya yang kaya raya yang berbeda satu sama lain. 1 Setiap suku bangsa memiliki kekhasan dan keunikannya masig-masing, yang menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.
Suku Gayo adalah salah satu suku bangsa Indonesia di provinsi Aceh yang mendiami dataran tinggi di tiga kabupaten yakni Kabupaten  Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo  Lues. Namun  penyebaran suku Gayo tidak terbatas hanya pada tiga  kabupaten tersebut, tetapi juga  mendiami  beberapa daerah lain  misalnya di Kecamatan  Serbajadi (Kabupaten Aceh Timur) dan Beutong (Kabupaten Nagan Raya). 2 Masyarakat Gayo dan sarak opat (pemangku adat)  memiliki sifat cepat menerima suatu hal yang baru serta dengan mudah pula  dapat  menyesuaikan  diri.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  mudahnya  mengakses  informasi  pada  saat  ini  membuat kemajuan-kemajuan dunia luar dapat dikenal secara lebih dekat. 3
Bersamaan dengan hal tersebut kebudayaan luar menyusup masuk ke tanah Gayo, ada yang tanpa saringan, sehingga sesuatu yang berbau lama, seperti adat istiadat, dianggap ketinggalan zaman oleh generasi muda. Akibatnya semakin sedikit sekali yang mengenal kebudayaan Gayo yang pernah berlaku secara turun temurun.
Meski demikian ada beberapa adat istiadat Gayo yang masih kuat dan masih dipertahankan. Seperti salah satunya perjanjian perkawinan perampam  dene dalam  Adat  Gayo.  Sampai  dengan  saat  ini  perjanjian  perkawinan perampam  dene masih  terus diterapkan. Padahal sekarang masyarakat di Indonesia sudah memiliki aturan yang sangat vital mengenai perjanjian perkawinan.
Ketentuan  mengenai  perjanjian  perkawinan  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, perjanjian perkawinan ini hanya satu  macam,  yaitu perjanjian perkawinan  yang langsung dibuat sebagai judul Bab V. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan itu ditetapkan dua  macam. Kedua bentuk perjanjian perkawinan dimaksud  adalah  taklik  talak  dan  perjanjian  lain  yang  bertentangan  dengan  hukum  Islam  (Pasal  29  Nomor  1  Tahun  1974  jo Pasal 45 KHI). 4 Perjanjian perkawinan juga diatur dalam buku I bab VII dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUHPerdata. Perjanjian  perkawinan Perampam  dene merupakan  suatu  norma  adat  yang  sudah  berlangsung  lama  sekali.  Meskipun Masyarakat Indonesia telah memiliki aturan tersendiri mengenai perjanjian perkawinan, tetapi masyarakat Gayo masih merasa perlu  untuk  mempertahankan  dan  menerapkan  perjanjian  perkawinan perampam  dene sampai  dengan  saat  ini.  Berdasarkan uraian  di  atas,  pertanyaan  utama  dalam  tulisan  ini  adalah:  Bagaimana  praktik perampam  dene dan  apa  mekanisme  yang dilakukan dalam penyelesaian pelanggaran perampam dene ? dan Mengapa norma adat perampam dene masih dipraktikkan di
1 A. Sy. Coubat, 1984, Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.13.
2 L. K. Ara dan Medri, 2008, Ensiklopedi Aceh Adat Hikayat dan Sastra, Yayasan Mata Air Jernih, Banda Aceh, hlm. 150. 3 A. Sy. Coubat, 1984, Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 16.
4 Pangeran Harahap, 2014, Hukum Islam di Indonesia , Citapustaka Media, Bandung, hlm. 88.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
kalangan  masyarakat  Gayo?  Dengan  demikian  tujuan  tulisan  ini  adalah  untuk  mengkaji  praktik  serta  faktor  keberlangsungan perjanjian perkawinan perampam dene itu sendiri.

## II. TINJAUAN TEORITIS

## ‘Urf
Secara etimologis ‘Urf berarti yang baik. 5 Secara istilah ‘urf adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat tertentu yang  telah  menjadi  suatu  kebiasaan  dan  menyatu  dengan  kehidupannya. 6 Dalam  perspektif  syara’,  Abdul  Wahhab  Khalaf memaparkan  bahwa  tidak  ada  terdapat  perbedaan  antara ‘urf dengan  adat.  Adat  terbentuk  dari  kebiasaan  manusia  menurut derajat mereka, baik secara umum maupun khusus. 7 Namun dalam pemahaman biasanya pengertian ‘urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, di karenakan adat selain sudah  dikenal  oleh  masyarakat  juga  sudah  biasa  dikerjakan  di  kalangan  mereka,  seakan-akan  sudah  menjadi  hukum  tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. 8 Terkait  dengan ‘urf, kaidah al-adatul  muhakkamah adalah satu  kaidah  fikih  asasi  di  antara  kelima  kaidah-kaidah fiqhiyyah yang  utama.  Kaidah  ini  kurang  lebih  bermakna  bahwa  adat  (tradisi)  adalah  variabel  sosial  yang  memiliki  otoritas  hukum (hukum  Islam).  Abdul  Karim  Zaidan  dalam  bukunya  100  Kaidah  Fikih  Dalam  Kehidupan  Sehari-hari  mendefinisikan  kaidah tersebut , bahwa tradisi baik yang bersifat umum maupun khusus, dapat menjadi suatu hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam. 9 Tradisi  dapat  menjadi  hukum  yang  dapat  melegitimasi  dari  hukum  Islam,  apabila  tidak  ada  nash  yang  menyatakan tentang hal itu, maka hukum dari nash tersebut wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan sebagai gantinya.
Berdasarkan  kaidah al-adatul  muhakkamah maka  kedudukan  ‘ urf dalam  hukum  Islam  dapat  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan hukum. Sama halnya seperti perjanjian perkawinan perampam dene dalam Adat Gayo, ‘urf dapat menjadi pisau analisis permasalahan dalam penelitian ini.

## Kemanfaatan Hukum
Kemanfaatan  hukum  menurut  Satjipto  Rahardjo  dapat  dilihat  sebagai  perlengkapan  masyarakat  untuk  menciptakan ketertiban  dan  keteraturan.  Oleh  karenanya  bekerja  dengan  memberikan  petunjuk  mengenai  tingkah  laku  dan  berupa  aturan- aturan  hukum  (norma). 10 Maka  bentuk  dari  kemanfaatan  hukum  adalah  dengan  hukum  yang  menciptakan  ketertiban  dan ketentraman di masyarakat.
Teori kemanfaatan hukum tidak terlepas dari aliran hukum utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Jeremy Bentham  mempunyai  pandangan  bahwa  tujuan  hukum  adalah  memberikan  kemanfaatan  kepada  sebanyak-banyaknya  orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan ( happiness ), sehingga penilaian baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.
Suatu ketentuan hukum dapat dikatakan baik apabila akibat-akibat yang ditimbulkannya juga baik. Akan tetapi sebaliknya, akibat-akibat yang ditimbulkan ketentuan hukum buruk maka hukum itu tidak baik. Prinsip teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum menurut aliran ini adalah untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum. 11
John Stuar Mill juga merupakan penganut aliran Utilitarianisme. Menurutnya keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak  dan  membalas  kerusakan  yang  diderita,  baik  oleh  diri  sendiri  maupun  oleh  siapa  saja  yang  mendapatkan  simpati. Perasaan  keadilan  akan  memberontak  terhadap  kerusakan,  penderitaan,  tidak  hanya  atas  dasar  kepentingan  individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, ssehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.
Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  teori  kemanfaatan  hukum  relevan  sebagai  pisau  analisis  dalam  pokok  permasalahan penelitian ini. perjanjian perkawinan perampam dene dalam Adat Gayo akan ditinjau dengan teori kemanfaatan hukum, apakah dengan adanya perjanjian perkawinan perampam dene membawa kemanfaatan ataukah sebaliknya.

## III. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research )  dan  penelitian  pustaka  ( library  research )  yang  bersifat deskriptif  analitis , yaitu  menggambarkan  perjanjian  perkawinan perampam  dene dengan  analisis  data  sebagai  jawaban  atas permasalahan yang dibahas. Penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat
5 Nasrun Haroen, 1997, Ushul fiqh 1 , Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 137.
6 Satria Effendi dan M Zein, 2005, Ushul Fiqh , Kencana, Jakarta, hlm. 21.
7 Abdul Wahhab Khalaf, 2002, Ilmu Ushul Fikih, Darul Qalam, Jakarta, hlm. 58.
8 Muin Umar, Ushul Fiqh 1, 1985 , Direktoral Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 150.
9 Abdul Karim Zaidan, 2008, 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 133.
10 Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 13.
11 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 80.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
dalam  kehidupan  sosial  secara  mendalam. 12 Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  wawancara  dan  dokumen. Pendekatan  yang  digunakan  ialah  antropologi  mengkaji  bagaimana  hukum  sebagai  kebudayaan,  diterapkan  dalam  keseharian masyarakat.  Seluruh  data  yang  telah  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  sifat  induktif,  yaitu  pengembangan  konsep yang  didasarkan  data  yang  ada,  mengikuti  desain  penelitian  yang  fleksibel  sesuai  dengan  konteksnya.  Desain  yang  dimaksud tidak kaku sehingga dapat menyesuaikan konteks yang ada di lapangan. 13

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Perjanjian Perkawinan Perampam Dene
Dalam  kehidupan  bernegara  maka  tersedia  Lembaga  Peradilan  formal  untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan  hukum dalam masyarakat, seperti Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah. Diluar Peradilan Formal, dalam kehidupan masyarakat berbasis adat di Aceh dikenal adanya mekanisme penyelesaian sengketa secara damai oleh Lembaga adat.
Bahwa  Lembaga  adat  ditingkat  desa  melakukan  serangkaian  persidangan  tentang  hukum  adat,  ditetapkan  kembali  sanksi. Perkara yang seharusnya hukum positif namun dapat diselesaikan ditingkat desa, maka desa boleh mengambilnya. Hal tersebut tentunya sangat diperbolehkan. 14
Lembaga penyelesaian perkara secara adat oleh Lembaga adat ada di tingkat Kampung dan Mukim . Penyelesaian sengketa oleh Lembaga adat inilah yang dimaksudkan sebagai Peradilan Adat. Penyelesaian perkara adat di kampung dan mukim dengan menggunakan  hukum  materil  yang  bersumberkan  dari  norma-norma  hukum  adat  yang  hidup  dan  berkembang  di  wilayah masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Istiadat  aparat  penegak  hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di desa. 15 Termasuk sengketa atau perselisihan adat dan istiadat yaitu perselisihan dalam rumah tangga. 16 Salah satu penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga adalah dengan membuat perjanjian perkawinan perampam dene. Sebelum  masyarakat  Gayo  mengenal  baca  tulis,  perjanjian  perkawinan perampam  dene dilakukan  secara  lisan  di  hadapan sarak  opat dan  di  hadapan  saksi-saksi.  Di  masa  sekarang  ini  pelaksanaan perampam  dene dibuat  dalam  bentuk  surat perjanjian. 17 Perampam dene merupakan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam masyarakat Gayo. Perampam dene adalah suatu perjanjian yang diwujudkan dengan benda, uang, atau selainnya yang bernilai dan berharga. Apabila ada yang melanggar maka terdapat sanksi denda dengan besar jumlah dendanya disepakati bersama. 18 Perampam istilah untuk denda, denda yang disepakati apabila terjadi lagi perselisihan di dalam perkawinan. 19 Denda dalam perampam dene biasanya berupa emas, tapi bisa juga uang, tanah atau kebun bergantung hasil musyawarah kedua belah pihak. Kalau  emas  bisa  sampai  50  gram,  agar  tidak  terjadi  kembali.  Harus  sedikit  sulit  membayarnya  dengan  tujuan  pokoknya mencegah agar tidak terjadi perbuatan yang haram. 20
Terdapat empat sanksi adat atau bele opat dalam  Adat Gayo yaitu rujok, ma- as, diet, dan bela . Sanksi  Adat  Gayo dalam perampam  dene adalah diet . Diet berasal  dari  bahasa  Arab diyyatun artinya  denda  yang  dibebankan  kepada  seseorang  atau beberapa  orang  yang  terbukti  bersalah  menganiaya  orang  lain.  Orang  yang  menganiaya  diwajibkan  membayar diet kepada kepada korban atau keluarga korban sesuai dengan ketentuan adat. 21
Perjanjian  perkawinan  ini  berlaku  kepada  orang  yang  telah  berkeluarga  yakni  suami  dan  istri.  Perjanjian  perkawinan perampam  dene adalah  perjanjian  yang  dibuat  setelah  terjadinya  perselisihan  di  dalam  rumah  tangga.  Misalnya  pertengkaran hingga  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  memukul,  menganiaya,  mengancam,  atau  perselingkuhan.  Terjadinya  perselisihan membuat hilang rasa aman di dalam keluarga, 22 tapi masih ada keinginan untuk mempertahankan perkawinan. 23
12 Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 90. 13 Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 25. 14 Wawancara dengan  Khaidir, Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.
15 Pasal 13 ayat (3) 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Pasal 13 ayat (1) 17 Wawancara dengan M. Nasir, Imem Blang Panas dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Blang Panas, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.
18 Wawancara dengan Joni MN, Tokoh Adat dan Pakar Adat Gayo, Mongal, Bebesen, Aceh Tengah, Aceh, tanggal 04 Juli 2021.
19 Wawancara dengan  Khaidir, Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.
20 Wawancara  dengan  M.  Sali, Mukim Tingkem  dan  Anggota  Majelis  Adat  Aceh,  Tingkem,  Bukit,  Bener  Meriah,  Aceh, tanggal 15 Juli 2021.
21 Mahmud Ibrahim, 2013, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo , Al-Mumtaz Insitute, Banda Aceh, hlm. 110.
22 Wawancara  dengan  M.  Sali, Mukim Tingkem  dan  Anggota  Majelis  Adat  Aceh,  Tingkem,  Bukit,  Bener  Meriah,  Aceh, tanggal 15 Juli 2021.
23 Wawancara dengan Umar  Yadi AS, Imem Blang Sentang dan Kepala Bidang Adat  Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Perampam  dene dibuat  setelah  perselisihan  terjadi  lebih  dari  satu  kali.  Demi  baik  dan  rukunnya  keluarga  tersebut  kedua belah pihak beserta wali melakukan musyawarah. Pada kejadian pertama para pihak saling memaafkan dan sudah didamaikan, namun terulang kembali. 24 Pada perselisihan kedua wali pihak laki-laki dan wali pihak perempuan menyampaikan kepada reje dan imem dari  kedua  belah  pihak  untuk  dibuatnya  perjanjian  perkawinan perampam  dene .  Maka  orang  inilah  yang memusyawarahkan terkait perampam dene tersebut.
Pemerintah  kampung  atau  yang  bersangkutan  harus  melakukan tujung  tapak,  dewe  mutu (berusaha  terus  menerus  dengan bersungguh-sungguh) untuk menyelesaikan setiap masalah atau perselisihan yang terjadi. 25 Reje tidak boleh langsung memberi rekomendasi permasalahan rumah tangga ke Mahkamah Syar’iyah, mengupayakan untuk damai terlebih dahulu. 26 Perjanjian perkawinan perampam dene dibuat benar-benar atas dasar kemauan sendiri. 27 Jika kedua belah pihak sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga, maka tidak dapat dipaksakan.
Reje dan Imem memanggil pihak pertama dan pihak kedua untuk mengumpulkan informasi. 28 Reje dan Imem mendamaikan serta menjelaskan kepada para pihak tujuan perampam dene bukan mengharapkan perselisihan terjadi, akan tetapi berjaga-jaga agar hal tersebut tidak terulang kembali. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Reje menerima  laporan  dari  keluarga  selanjutnya  memberikan  saran  ( temerap  mulo )  dengan  tidak  melakukan  tindakan- tindakan yang bisa lebih memperkeruh masalah.
2. Reje memanggil imem kampung serta petue untuk  musyawarah atau rapat kecil  menyangkut laporan dari pihak keluarga dengan  menganalisa  kronologis  kejadian  dan  selanjutnya reje , petue dan imem kampung  menetapkan  cara  atau  mediasi seperti apa yang harus dilakukan.
a. Petue melakukan sidik  sasar atau  meneliti  masalah  kepada  kedua  keluarga  yang  bersengketa  terkait  masalah  yang terjadi secara lengkap.
b. Imem kampung juga mencari informasi tentang masalah tersebut dari kedua keluarga bersengketa menyangkut syarat- syarat syar’i, pernikahan sah menurut agama dan ketentuan pemerintahan.
3. Reje menerima  laporan  dari petue dan imem kampung  terkait  kasus  yang  terjadi  dengan  lengkap  (informasi)  dan menetapkan tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara mediasi.
4. Petue bersama imem kampung  melakukan  mediasi  antar  keluarga  untuk  mendapatkan  kesepakatan  perdamaian  dengan hasil kesepakatan.
5. Proses  final  perdamaian  dilakukan  di  hadapan reje . Reje menyampaikan  hasil  kesepakatan-kesepakatan  yang  sudah disepakati bersama antara keluarga.
Reje  hanya  memfasilitasi  dan  memberi  pertimbangan. 29 Tidak  boleh  terlalu  berat  agar  tidak  terbebani,  tidak  boleh  pula terlalu  ringan.  Kalau  misalnya  terlalu  besar  bisa  didiskusikan  sampai  dapat  diselesaikan.  Tidak  boleh  memberi  denda  karena nafsu  dan  keserakahan,  harus  ada  kesepakatan  terlebih  dahulu,  Itulah  fungsi  konsultasi  dengan sarak opat ,  jadi  tidak  boleh sekehendak hati. 30
Perampam dene tidak dikhususkan kepada salah satu pihak, tapi berlaku kepada kedua belah pihak. Reje juga harus bersikap adil, karena Reje beserta aparatnya berhak menegur dan tetap bertanggung jawab apabila terjadi lagi.
Keadilan harus ditegakkan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, syari’at dan adat. Prinsip keadilan tersebut digambarkan  melalui  ungkapan senare  opat  kal,  seneta  rowa  jengkal artinya  satu  bamboo  isinya  empat  patok  dan  sehasta panjangnya  dua  jengkal,  tidak  boleh  lebih  atau  kurang  atau menyuket  gere  rancung,  munyipet  gere  tegang  kenur (menyukat tidak  berlebih  kurang,  menyipat  dengan  lurus  dan  lempang=jujur,  memihak  kepada  kebenaran  bukan  memihak  kepada seseorang). Tidak boleh lebih atau kurang dari ukuran itu.
Perjanjian perkawinan perampam dene dibuat dihadapan orang tua dari masing-masing pihak yang sekaligus menjadi saksi, diketahui sarak opat, reje yang menguatkan. 31 Perampam dene ditulis di dalam surat atau kertas yang memuat:
1. Identitas para pihak yang terdiri dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, pekerjaan, dan alamat;
2. Pernyataan kedua belah pihak;
24 Wawancara dengan M. Nasir, Imem Blang Panas dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Blang Panas, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.
25 Mahmud Ibrahim, 2013, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo , Al-Mumtaz Insitute, Banda Aceh, hlm. 156.
26 Wawancara dengan  Khaidir, Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.
27 Wawancara dengan  Khaidir, Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.
28 Wawancara dengan  Khaidir, Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.
29 Wawancara dengan  Khaidir, Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.
30 Wawancara dengan Joni MN, Tokoh Adat dan Pakar Adat Gayo, Mongal, Bebesen, Aceh Tengah, Aceh, tanggal 04 Juli 2021.
31 Wawancara dengan Umar  Yadi AS, Imem Blang Sentang dan Kepala Bidang Adat  Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
3. Kesepakatan kedua belah pihak terkait penyelesaian perselisihan, persyaratan beserta sanksinya. Isi perjanjian perampam dene mengenai  bagi  siapa  yang  memulai  perkara  terlebih  dahulu  baik  pihak  laki-laki  maupun  pihak  perempuan  akan dikenakan sanksi adat.
4. Surat perjanjian tersebut diberi materai, serta ditandantangani oleh para pihak, saksi, imem , dan reje . Surat  perjanjian  perkawinan perampam  dene yang  telah  ditandatatangani  dipegang  oleh  masing-masing  pihak. 32 Terkait pencatatannya tergantung dengan kebijakan desa atau kampung. 33 Perjanjian perkawinan perampam dene masih banyak diterapkan sampai sekarang. Penerapannya dipandang sangat penting, efektif  dan  masih  sesuai  digunakan.  Seperti  halnya  di  Kampung  Pasar  Simpang  Tiga,  Kecamatan  Bukit,  Kabupaten  Bener Meriah. Terdapat perselisihan dalam rumah tangga yang akhirnya diselesaikan dengan perjanjian perkawinan perampam dene. Kronologis  kejadian  perselisihan  tersebut  sederhananya  disebabkan  oleh  pasangan  suami  istri  tersebut  dapat  dikatakan usianya masih muda. Keduanya tinggal serumah bersama dengan orang tua pihak suami. Suami tidak bisa memenuhi kebutuhan istri. Istri juga keras dan kasar kepada anak yang masih berumur 6 bulan. Istri menjadikan anak sebagai pelampiasan kemarahan dan dipukul. Hal tersebut akhirnya membuat mereka berpisah beberapa bulan.
Orang tua suami tidak sanggup melihat hal tersebut dan menyarankan mereka tinggal terpisah dengan orang tua agar lebih mandiri.  Setelah  pisah  beberapa  bulan  akhirnya  pasangan  tersebut  sepakat  untuk  berdamai  kembali.  Agar  dapat  menghindari perselisihan kembali pasangan tersebut memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan perampam dene.
Dengan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri tersebut pada tanggal 8 Maret 2021. Kedua belah pihak  sepakat  berdamai  dengan  perjanjian  perkawinan perampam  dene yang  dibuat  pada  tanggal  29  Maret  2021.  Perjanjian perkawinan perampam dene tersebut berisi beberapa kesepakatan sebagai berikut:
1. Apabila  suami  tidak  menjalankan  kewajibannya  untuk  memberikan  nafkah  istri  maka  akan  membayar  emas  sebesar  10 gram.
2. Apabila istri memperlakukan dan atau mendidik anak secara kasar maka akan membayar emas sebesar 10 gram.
3. Apabila antara pihak memulai keributan maka akan membayar emas sebesar 10 gram.
Perjanjian perkawinan perampam dene tersebut diketik dan diberi materai 10.000 (sepuluh ribu). Kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak, 2 (dua) orang saksi, Imem Kampung, serta Reje Kampung Pasar Simpang Tiga. Berdasarkan  penuturan  dari  informan  selaku reje kampung  yang  mengetahui  perjanjian  perkawinan perampam  dene . Reje menyatakan  bahwa  sekarang  hubungan  keduanya  sudah  kembali  membaik  sampai  dengan  sekarang. 34 Apa  yang  sudah  terjadi dapat  dijadikan  pelajaran.  Karena  sering  kali  orang  tidak  mudah  menerima  nasihat.  Tapi  jika  sudah  dialami  oleh  diri  sendiri, maka pengalaman itulah yang menjadi pembelajaran untuk dirinya. 35

## Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Terhadap Perampam Dene
1. Mekanisme Penyelesaian Tingkat Reje
Perjanjian  perkawinan perampam  dene yang  sudah  dibuat  dan  disepakati  wajib  untuk  dijalankan. Perampam  dene bentuk sanksi adat yang disepakati oleh para pihak yang sah menurut adat. Hukum Adat dibuat oleh Lembaga adat yang juga memiliki peradilan adat. 36
Denda  harus  dibayarkan  oleh  salah  satu  pihak  yang  telah  melakukan  pelanggaran.  Karena  telah  melanggar perjanjiannya  sendiri  berarti  telah  melanggar rampamnya sendiri. Reje akan  kembali  bertindak  dan  menangani  apabila pihak yang telah melakukan pelanggaran tidak menjalankan kewajibannya. 37
Kalau  sudah ada perjanjian tidak bisa lagi  mengelak, karena salinan perjanjian juga dimiliki oleh reje . Karena setiap perjanjian diketahui. Saksinya juga bukan orang lain tapi orang tua atau keluarga sendiri. Ditandatangani dan bermaterai sehingga perjanjian perkawinan perampam dene sangat kuat dan mengikat. 38
Reje akan  melihat  apakah  benar  bahwa  perjanjian  dilanggar  dan  tidak  dijalani.  Kalau  benar  maka  pihak  yang melakukan  pelanggaran  harus  membayar  denda  sesuai  jumlah  yang  telah  disepakati,  jika  denda  dibayar  maka  bisa berdamai kembali.
2. Mekanisme Penyelesaian Tingkat Mukim
32 Wawancara dengan  Khaidir, Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.
33 Wawancara dengan Umar  Yadi AS, Imem Blang Sentang dan Kepala Bidang Adat  Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.
34 Wawancara dengan  Khaidir, Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.
35 Wawancara  dengan  M.  Sali, Mukim Tingkem  dan  Anggota  Majelis  Adat  Aceh,  Tingkem,  Bukit,  Bener  Meriah,  Aceh, tanggal 15 Juli 2021.
36 Wawancara dengan  Khaidir, Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.
37 Wawancara  dengan  M.  Sali, Mukim Tingkem  dan  Anggota  Majelis  Adat  Aceh,  Tingkem,  Bukit,  Bener  Meriah,  Aceh, tanggal 15 Juli 2021.
38 Wawancara dengan Umar  Yadi AS, Imem Blang Sentang dan Kepala Bidang Adat  Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Definisi  Mukim  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Kehidupan  Adat  adalah Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  yang  terdiri  dari  beberapa  Gampong  yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. 39 Badan perlengkapan peradilan adat dan mekanisme kerjanya  hamper sama dengan tingkat  kampung. Perangkat  Peradilan Adat atau Hakim  Perdamaian pada tingkat  Mukim terdiri atas Imem Mukim sebagai ketua, sekretaris Mukim sebagai Panitera, Petue Mukim sebagai anggota, ulama, tokoh adat cendikiawan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang  kepada  Mukim  untuk  memutuskan  dan  atau  menetapkan  hukum  dalam  hal  adanya  persengketaan- persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. 40 Majelis adat Mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan  mengembangkan  adat,  menyelenggarakan  perdamaian  adat,  menyelesaikan  dan  memberikan  keputusan-keputusan adat  terhadap  perselisihan-perselisihan  dan  pelanggaran  adat,  memberikan  kekuatan  hukum  terhadap  sesuatu  hal  dan pembuktian lainnya menurut adat. 41 Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat. Khususnya menyangkut dengan kasus banding di tingkat mukim yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat kampung, namun  salah  satu  pihak  merasa  tidak  puas  terhadap  putusan  tersebut.  Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pemerintah Desa  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  menegaskan  bahwa  Pihak-pihak  yang  keberatan  terhadap  keputusan perdamaian  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  12  ayat  (2),  dapat  meneruskannya  kepada  Imeum  Mukim  dan  keputusan Imeum Mukim bersifat akhir dan mengikat. 42
Hal tersebut senada dengan yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan  Adat  bahwa  Kampung  diberi  wewenang  dalam  masa  2  bulan  dapat  menyelesaikan  persengketaan,  bila  tidak selesai  dibawa  ke  rapat  adat  mukim. 43 Mukim  diberi  wewenang  untuk  menyelesaikan  perkara  selama  1  (satu)  bulan terhitung sejak permohonan banding diajukan. 44
Penyelesaian  sengketa  di  tingkat  mukim  atau  Peradilan  Adat  Mukim  merupakan  upaya  terakhir  bagi  para  pencari keadilan  secara  adat.  Penyelesaian  sengketa  ini  baru  terjadi  jika  salah  satu  pihak  tidak  puas  atas  putusan  yang  telah diputuskan oleh reje atau peradilan tingkat kampung. Hal ini juga berlaku dengan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga atau pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan perampam dene . Apabila perselisihan tidak selesai ditingkat reje atau peradilan kampung maka dapat diajukan ke tingkat mukim.
Pengajuan  penyelesaian  sengketa  ke  tingkat  Mukim  oleh  para  pihak  bisa  dilakukan  setelah  putusan  tingkat  kampung tidak bisa diterima atau tidak disepakati oleh salah satu pihak atau para pihak. Pernyataan tidak dapat menerima putusan peradilan  adat  tingkat  kampung  harus  dinyatakan  secara  tertulis  dalam  bentuk  surat  penetapan  putusan  dan  berdasarkan surat penetapan itulah perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan tingkat Mukim. 45
Mengenai tempat penyelenggaraan sidang disebutkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa/masalah dilaksanakan di masjid atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh Mukim. 46

## Nilai-Nilai dan Urgensi Dipertahankannya Perampam Dene
Perjanjian  perkawinan perampam  dene merupakan  suatu  norma  adat  yang  sudah  berlangsung  lama  sekali.  Norma  adat perampam  dene masih  tetap  dipraktikkan  di  kalangan  masyarakat  Gayo.  Padahal  sekarang  masyarakat  di  Indonesia  sudah memiliki aturan yang sangat vital mengenai perjanjian perkawinan.
Hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai dan urgensi yang terkandung dalam perampam dene itu sendiri . Adapun nilai-nilai dan urgensi tersebut adalah perampam dene mewujudkan keharmonisan pernikahan, kesesuaian perampam dene dengan ajaran Islam, serta perampam dene mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
1. Keharmonisan Pernikahan
Persengketaan antara manusia merupakan hal yang lumrah terjadi. Persengketaan itu pada umumnya menghasilkan dis- harmonisasi  antar  satu  dengan  lainnya,  bahkan  dapat  meluas  kepada  hubungan  dis-harmonisasi  antar  keluarga,  bahkan terjadi  permusuhan  dan  tidak  jarang  pula  ada  yang  sampai  terjadi  benturan  fisik  (perkelahian)  dan  pembunuhan  serta dendam  kesumat.  Menghadapi  hal  demikian,  masyarakat  yang  hidup  dengan  nilai-nilai  komunalnya  dan  tatanan  adat istiadat yang kental mempunyai mekanisme penyelesaian sendiri. Dalam masyarakat adat setiap kejadian yang terjadi tidak akan dibiarkan untuk tidak diselesaikan.
39 Pasal 1
40 Pasal 4 huruf e 41 Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 12 ayat (2)
42 Pasal 12 ayat (3) 43 Pasal 11 ayat (2) 44 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Pasal 15 ayat (1)
45 UNDP,  2008, Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel, Majelis  Adat  Aceh  Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, hlm. 19.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Terlebih  mengenai  permasalahan  suami  istri  sangatlah  banyak. Perceraian  bukanlah  penyelesaian  utama  untuk permasalahan  yang  ada  dalam  rumah  tangga.  Jika  terjadi  perceraian  maka  akan  datang  seribu  permasalahan  lagi. Berpegang  pada  prinsip  perceraian  yang  halal  tapi  sangat  dibenci  oleh  Allah.  Mengapa  harus  pergi  ke  jalan  yang  Allah benci. 47
Di kalangan masyarakat Aceh, begitu terhormatnya melihat apabila perkawinan langgeng. Pada dasarnya dari tatanan hukum  adat  sangat  sulit  untuk  melakukan  perceraian,  karena  asasnya  perkawinan  itu  tidak  hanya  ikatan  suami  istri, melainkan terikat hubungan mesra antara sesama keluarga kedua belah pihak. Masalah perceraian dalam masyarakat adat amat tabu dan dicegah. 48
Menurut  penuturan  dari  beberapa  informan perampam  dene diterapkan  untuk  mempertahankan  pernikahan  dan mempersulit  perceraian.  Terjadinya  perselisihan  membuat  hilang  rasa  aman  di  dalam  keluarga.  Tujuan  dibuatnya perampam  dene yaitu  untuk  menjaga  agar  perselisihan  tidak  terulang  kembali  dan  mewujudkan  keluarga  yang  rukun seperti semula. Oleh karenanya  muatan dalam perjanjian perkawinan perampam dene tidak semata-mata  mengenai harta benda dalam perkawinan, tetapi perjanjian yang dibuat untuk menghindari perbuatan yang melanggar adat dan mencegah terjadinya perceraian. 49
Karena  perceraian  dibenci  seorang Reje harus  mempersulit  tidak  boleh  mempermudah  perceraian  maka  dibuat perampam  dene.  Rampam menjadi  penghambat,  pembatas  ( pemitet ).  Jadi perampam  dene berfungsi  untuk  menguatkan janji agar tidak diingkari maka terdapat sanksi denda yang harus dipenuhi. 50
Jumlah  denda  yang  besar  bukan  karena  mengharapkan  memperoleh  harta  dengan  jumlah  yang  besar.  Tapi  agar perselisihan tersebut tidak terjadi kembali. 51 Masing-masing  pihak ada pertimbangan dan  akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran. 52
Jadi perjanjian perkawinan perampam dene ini berlaku timbal balik apabila nanti pihak laki-laki yang melanggar, maka pihak laki-laki yang membayar denda. Apabila pihak perempuan yang melanggar, maka pihak perempuan yang membayar denda. Jika tidak terjadi maka diharapkan keluarga tersebut dapat hidup rukun dan damai seperti semula. 53

## 2. Kesesuaian dengan Ajaran Agama
Perampam dene masih dilaksanakan karena sesuai dengan ajaran Islam. Adat dan agama seperti zat dengan sifat. Adat dan  agama  ibarat  nilai  uang  didalam  satu  koin  yang  berbeda  sisi.  Artinya  apa  yang  dilaksanakan  oleh  adat  itu  tidak bertentangan  dengan  agama  kalaupun  dibawa  ke  Peradilan  formal  sudah  pasti  ada  ayatnya,  yang  bertentangan  dengan agama itu bukan adat oleh karenanya sudah pasti sangat kuat. 54
Adat merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Kebudayaan menurut adat Gayo harus sesuai dengan syari’at. Edet mungenal  hukum  mebeza, artinya  adat  mengenal  sesuatu  perbuatan  karena  merupakan  kebiasaan,  sementara  syari’at membedakan di antara yang hak (benar) dan yang batil (salah). Walaupun adat tidak  bersumber dari ayat Al-Qur’an dan sunnah  Rasul,  namun  adat  berpedoman  hukum  akal  yaitu:  wajib,  warus  dan  mustahil  yang  tidak  boleh  bertentangan dengan ayat Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW. 55
Adat  merupakan  penunjang  pelaksanaan  Hukum  Islam,  karena Edet  munukum  bersipet  wujud,  hukum  munukum bersipet kalam. Edet musuket sipet, ike kul ililiti, ike naru isetai (I sepeti). Hukum muperlu sunet, tue musidik sasat, rayat genap mupakat . Artinya hukum islam menetapkan hukum  berdasarkan firman Allah dan sunnah Rasulullah, sedang adat menetapkan hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi yang harus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan syari’at. 56 Sanksi  adat  dijatuhkan  kepada  pihak  yang  terbukti  bersalah.  Bukti  itu  harus  jelas  atau  nyata  ( bene ).  Bukti  sangat penting  dalam  melaksanakan  hukum  atau  menetapkan  keputusan  hukum  sesuai  dengan  ungkapan  adat: ukum  enti  pipet,
47 Wawancara dengan M. Nasir, Imem Blang Panas dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Blang Panas, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.
48 H. Badruzzaman Ismail, Asas-asas Perkembangan Hukum Adat (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, t.t.), hlm. 229. 49 Wawancara dengan M. Nasir, Imem Blang Panas dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Blang Panas, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.
50 Wawancara dengan M. Nasir, Imem Blang Panas dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Blang Panas, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.
51 Wawancara dengan M. Nasir, Imem Blang Panas dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Blang Panas, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.
52 Wawancara dengan  Khaidir, Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.
53 Wawancara dengan Umar  Yadi AS, Imem Blang Sentang dan Kepala Bidang Adat  Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.
54 Wawancara dengan Joni MN, Tokoh Adat dan Pakar Adat Gayo, Mongal, Bebesen, Aceh Tengah, Aceh, tanggal 04 Juli 2021.
55 Mahmud Ibrahim, 2013, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo, Al-Mumtaz Insitute, Banda Aceh, hlm. 164. 56 Mahmud Ibrahim, 2013, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo, Al-Mumtaz Insitute, Banda Aceh, hlm. 163.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
edet enti bele (hukum Islam dan norma adat harus dilaksanakan dengan tepat sebagaimana mestinya) atau dengan istilah lain seri’et berupuh, hakiket berules (ketentuan dan tujuan syari’at harus diprioritaskan untuk mewujudkan keadilan). 57
Kalau  hukum  syari’at  dan  adat  dilaksanakan  secara  adil,  melalui  penelitian  fakta  dan  data  yang  seksama  dan musyawarah bulat yang bertanggung jawab, maka diharapkan, stabilisasi dan normalisasi proses usaha dalam semua aspek kehidupan InsyaAllah akan terwujud.
3. Ketertiban dalam Masyarakat Reje atau  raja  adalah  pemimpin  umum  yang  dipilih  rakyat  dalam  suatu  wilayah  tertentu. Reje berfungsi  memimpin, mengkoordinir dan menegakkan keadilan dan mengurus kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Fungsi ini diungkap dalam bahasa  adat reje  musuket  sipet ialah  pemimpin  berkewajiban  menyukat  dan  menyipat  (memimpin  dan  menegakkan keadilan). 58
Reje juga  menjaga privasi para pihak  yang berpekara. Pelaksaan hukum adat tidak  memerlukan banyak biaya  karena peradilannya gratis, maka peradilan yang paling murah adalah peradilan adat. 59
Penegakan  hukum  adat  bertujuan  untuk  membangun  ketertiban  masyarakat.  Keseimbangan  kehidupan  masyarakat dalam menikmati keadilan hukum menurut Undang-undang harus dengan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat dan berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman. 60
Peradilan  Adat  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa  dalam  masyarakat  mempunyai dasar  pemikiran  yang  berbeda  dengan  penyelesaian  perselisihan,  sengketa,  atau  kasus  melalui  peradilan  formal. Penyelesaian melalui peradilan formal ditujukan untuk memutuskan perselisihan, sengketa, atau kasus, sehingga hasilnya akan  berupa  benar  atau  salah,  menang  atau  kalah.  Sedangkan  penyelesaian  melalui  Peradilan  Adat  ditujukan  untuk merukunkan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat, bukan sekedar untuk memutuskan benar salah atau menang kalah. 61
Mendasari  pada  dasar  pikiran  tersebut  maka  tujuan  Peradilan  Adat  dimaksudkan  adalah  untuk  mengembalikan keseimbang  dalam  masyarakat,  merukunkan  dan  mengharmoniskan  mereka  yang  bersengketa.  Kerukunan,  ketentraman, dan keharmonisan masyarakat menjadi tujuan utama pelaksanaan peradilan adat. 62
Untuk mewujudkan tujuan dimaksud diperlukan pelaksanaan Peradilan Adat yang baik dengan melibatkan tokoh adat yang  berwenang  untuk  itu  dan  menerapkan  hukum  sesuai  dengan  kaedah  adat  setempat  yang  tidak  melanggar  hak seseorang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 63
Norma-norma hukum adat materil, sangat dikuasai oleh tokoh-tokoh adat sebagai fungsionaris hukum dengan berbagai pengalaman  hidupnya. Norma hukum adat  yang  hidup dan  berkembang itu  mengacu  kepada sumber  utama  hukum adat. Peradilan Adat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena bisa tetap menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat.
Pelaksanaan peradilan adat harus didasari pada beberapa prinsip.  Ada beberapa prinsip dasar yang benar-benar harus diperhatikan  dalam  pelaksanaan  Peradilan  Adat,  karena  implementasi  prinsip  tersebut  berkaitan  dengan  persoalan perlindungan hak seseorang dan berkaitan dengan tercapainya tujuan peradilan adat.
Beberapa prinsip diantaranya  yaitu prinsip  kesetaraan didepan hukum,  musyawarah, sukarela, praduga tidak bersalah dan  prinsip  berkeadilan  adalah  sangat  erat  kaitannya  dengan  hak  asasi  manusia  yang  harus  diperhatikan.  Penerapan prinsip-prinsip ini akan menjamin perlindungan hak asasi para pihak yang bersengketa. Mendasari hal di atas, maka dalam Peradilan Adat: 64
a. Tidak boleh ada pemaksaan supaya orang mau diselesaikan secara adat;
b. Tidak  boleh  dipaksakan  penerapan  hukumnya.  Kalau  para  pihak  tidak  bersedia,  maka  serahkan  saja  pada  peradilan formal;
c. Tidak boleh membeda-bedakan orang, baik karena status sosial, penduduk asli dan pendatang atau sebagainya. Semua harus diperlakukan sama.
57 Mahmud Ibrahim, 2013, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo, Al-Mumtaz Insitute, Banda Aceh, hlm. 138.
58 Mahmud  Ibrahim  dan  AR.  Hakim  Aman  Pinan,  2002, Syari’at  dan  Adat  Istiadat  I , Yayasan  Maqamam  Mahmuda, Takengon, hlm. 101.
59 Wawancara dengan  Khaidir, Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.
60 Pasal 5 ayat (2)
61 Abdurrahman,  2016, Penerapan Hukum dalam Peradilan Adat dan Administrasi Peradilan Adat, Majelis  Adat  Provinsi  Aceh, Bener Meriah, hlm. 1.
62 Abdurrahman,  2016, Penerapan Hukum dalam Peradilan Adat dan Administrasi Peradilan Adat, Majelis  Adat  Provinsi  Aceh, Bener Meriah, hlm. 2.
63 Majelis Adat Aceh, 2016, Panduan Pelatihan Peradilan Adat, tnp., Bener Meriah, hlm. 1. 64 Abdurrahman,  2016, Penerapan Hukum dalam Peradilan Adat dan Administrasi Peradilan Adat, Majelis  Adat  Provinsi  Aceh, Bener Meriah, hlm. 5.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
d. Tidak boleh memberikan sanksi adat sebelum seseorang benar-benar telah terbukti melakukan kesalahan;
e. Tidak boleh menerapkan hukum adat yang memihak, sehingga dirasakan tidak adil.
Penerapan  hukum  adat  diwujudkan  dalam  penyelesaian  akhir  atau  putusan  Peradilan  Adat.  Putusan  peradilan  adat tidaklah sama dengan putusan peradilan formal. Putusan peradilan adat didasari pada musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian antar para pihak. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan, antara lain: 65
a. Sanksi yang diberikan tidaklah dalam bentuk sanksi yang berakibat jera fisik sehingga melanggar Hak Asasi Manusia.
b. Sanksi  harus  dipahami  sebagai  pembebanan  kewajiban  tertentu  yang  harus  dipikul  oleh  para  pihak,  kecuali  terhadap pelanggaran adat yang sudah sangat memalukan kampung dikenal sanksi dikucilkan dalam kehidupan sosial atau diusir dari kampung, itupun sudah merupakan alternatif terakhir dan yang bersangkutan sudah tidak bisa dinasehati lagi.
c. Sanksi  tidak  bisa  dipaksakan  untuk  diterima,  kalau  tidak  diterima  berarti  sengketa  tidak  bisa  diselesaikan  dan sengketanya dibawa ke tingkat mukim dan kalau juga tidak bisa selesai serahkan ke proses hukum formal. Perjanjian perkawinan perampam dene merupakan penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga . Perselisihan dalam rumah tangga termasuk salah satu dari beberapa sengketa atau perselisihan adat dan istiadat. 66
Apabila perselisihan tidak selesai ditingkat reje dilanjutkan ke tingkat mukim , jika tidak selesai ditingkat mukim maka boleh  dibawa  ke  hukum  positif  pertimbangan  adat.  Apabila  tidak  mau  maka  bisa  masuk  ke  ranah  hukum  pidana, tergantung  pada  yang  mengadukan.  Kadang  di reje tidak  bisa  diperbaiki  lagi,  terpaksa  dibawa  naik  ke  atas  ke  hukum pidana. 67

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  kajian  yang  telah  dilakukan  dan  dipaparkan  dapat  ditarik  kesimpulan. Pertama, pelaksanaan  perjanjian perkawinan perampam dene adalah sebagai berikut:
1. Reje menerima  laporan  dari  keluarga  selanjutnya  memberikan  saran  ( temerap  mulo )  dengan  tidak  melakukan  tindakan- tindakan yang bisa lebih memperkeruh masalah.
2. Reje memanggil imem kampung serta petue untuk  musyawarah atau rapat kecil  menyangkut laporan dari pihak keluarga dengan  menganalisa  kronologis  kejadian  dan  selanjutnya reje , petue dan imem kampung  menetapkan  cara  atau  mediasi seperti apa yang harus dilakukan.
3. Petue melakukan sidik sasar atau meneliti masalah kepada kedua keluarga yang bersengketa terkait masalah yang terjadi secara lengkap.
4. Imem kampung  juga  mencari  informasi  tentang  masalah  tersebut  dari  kedua  keluarga  bersengketa  menyangkut  syarat- syarat syar’i, pernikahan sah menurut agama dan ketentuan pemerintahan.
5. Reje menerima  laporan  dari petue dan imem kampung  terkait  kasus  yang  terjadi  dengan  lengkap  (informasi)  dan menetapkan tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara mediasi.
6. Petue bersama imem kampung  melakukan  mediasi  antar  keluarga  untuk  mendapatkan  kesepakatan  perdamaian  dengan hasil kesepakatan.
7. Perampam  dene ditulis  di  dalam  surat  atau  kertas.  Surat  perjanjian  perkawinan perampam  dene yang  telah ditandatatangani dipegang oleh masing- masing pihak.
Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  perjanjian  perkawinan perampam  dene maka  mekanisme  penyelesaiannya reje akan kembali bertindak dan menangani apabila pihak yang telah melakukan pelanggaran tidak menjalankan kewajibannya. Reje akan melihat apakah benar bahwa perjanjian dilanggar dan tidak dijalani. Apabila tidak selesai ditingkat reje dilanjutkan ke tingkat mukim , jika tidak selesai ditingkat mukim maka boleh dibawa ke hukum positif pertimbangan adat. Kedua, Norma  adat perampam  dene masih  dipraktikkan  di  kalangan  masyarakat  Gayo  hingga  saat  ini,  hal  tersebut  tidak terlepas dari nilai-nilai dan urgensi yang terkandung dalam perampam dene itu sendiri . Adapun nilai-nilai dan urgensi tersebut adalah perampam  dene mewujudkan  keharmonisan  pernikahan,  kesesuaian perampam  dene dengan  ajaran  Islam,  serta perampam dene mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Perjanjian  perkawinan perampam  dene menjadi  alternatif  utama  yang  dapat  digunakan  sebagai  solusi  dari  perselisihan dalam  hubungan  perkawinan  masyarakat  Gayo.  Dalam  Peradilan  Adat  Gayo  perlu  adanya  administrasi  peradilan  yang memadai.  Dalam  zaman  yang  semakin  modern  ini  pembukuan  setiap  peristiwa  dan  data  harus  dilakukan.  Selain  untuk dokumentasi  atau  arsip  juga  diperlukan  untuk  membuktikan  bahwa  apa  yang  pernah  dilakukan  benar-benar  terjadi  dan  tidak dapat  dibantah  lagi.  Hendaknya  pelaksanaan  perjanjian  perkawinan perampam  dene dipahami  oleh  generasi  muda  sehingga kearifan lokal masyarakat Gayo dapat terus dipertahankan
65 Abdurrahman,  2016, Penerapan Hukum dalam Peradilan Adat dan Administrasi Peradilan Adat, Majelis  Adat  Provinsi  Aceh, Bener Meriah, hlm. 6.
66 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Pasal 13 ayat (1) 67 Wawancara  dengan  M.  Sali, Mukim Tingkem  dan  Anggota  Majelis  Adat  Aceh,  Tingkem,  Bukit,  Bener  Meriah,  Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdurrahman, 2016, Penerapan Hukum dalam Peradilan Adat dan Administrasi Peradilan Adat, Bener Meriah , Majelis Adat Provinsi Aceh Aceh, Majelis Adat 2016, Panduan Pelatihan Peradilan Adat, Bener Meriah, tnp. Ara, L. K. dan Medri, 2008, Ensiklopedi Aceh Adat Hikayat dan Sastra, Banda Aceh, Yayasan Mata Air Jernih Coubat, A. Sy., 1984, Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen, Jakarta, Balai Pustaka Effendi, Satria dan M Zein, 2005, Ushul Fiqh , Jakarta, Kencana Khalaf, Abdul Wahhab, 2002, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta, Darul Qalam Harahap, Pangeran, 2014, Hukum Islam di Indonesia , Bandung, Citapustaka Media Haroen, Nasrun, 1997, Ushul fiqh 1 , Jakarta, Wacana Ilmu, Ibrahim, Mahmud, 2013, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo, Banda Aceh, Al-Mumtaz Insitute Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, 2002, Syari’at dan Adat Istiadat I, Yayasan Maqamam Mahmuda, Takengon, Rahardjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rosdakarya Saebani, Beni Ahmad, 2008, Metode Penelitian, Bandung, Pustaka Setia Umar, Muin, 1985 , Ushul Fiqh 1, Jakarta, Direktoral Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI UNDP,  2008, Pedoman  Peradilan  Adat  di  Aceh  untuk  Peradilan  Adat  yang  Adil  dan  Akuntabel, Banda  Aceh,  Majelis  Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Zaidan, Abdul Karim, 2008, 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Desa Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat