## STRATEGI MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL DENGAN MEMINIMALISIR IMPOR UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Lathif Hakim 1 ; Sumiyati 2
1 Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana, Indonesia, email: lathif.hakim@mercubuana.ac.id
2 Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana, Indonesia, email:sumiyati@gmail.com
Abstraksi, Dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional untuk kesejahteraan rakyat membutuhkan strategi-strategi khusus untuk mewujudkannya. Agar perjalanan aktifitas pembangunan kemandirian pangan nasional dapat dilakukan secara sustainable membutuhkan strategi-strategi yang mampu meningkatkan tingkat kemandirian pangan menjadi kedaulatan pangan.
Kedaulatan  pangan  mencakup  empat  dimensi,  yakni;  1)-  Proses  produksi  pangan  disesuaikan dengan  kondisi  dan  potensi  sumberdaya  lokal.  2)-  Kegiatan  budidaya  atau  produksi  pangan dilakukan dengan cara berwawasan ekologis. 3)- Peran petani produsen pangan perlu diapresiasi dengan  cara  meningkatkan  kesejahteraannya.  4)-  Lebih  mengutamakan  keberlanjutannya (sustainable)  proses  produksi  pangan,  yang  hanya  dapat  diwujudkan  jika  dimensi  teknis- agronomis, ekologis/lingkungan, dan sosial-ekonomis dipadu secara harmonis dalam setiap upaya mengoptimalkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.
Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menulis instrument-instrument penyokong terwujudnya pembangunan  kemandirian  pangan  nasional  yang  terdiri  dari:  konsepsi  kemadirian  pangan, sistem konstitusi pangan secara filosofis, regulasi-regulasi kebijakan pangan, analisis data pangan dan solusi strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Kata kunci: Strategi, kemandirian pangan nasional, konstitusi, regulasi, solusi strategi

## PENDAHULUAN
A- Latar Belakang:
Dalam  upaya  untuk  membangun ekonomi  Indonesia  yang  maju  dan  sejahtera, harus menghindari terjadinya kekeliruan kebijakan yang berdampak pada ketergantungan dan sacarcity pangan. Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  saja  tidak menjadikan  ekonomi  Indonesia  menjadi kokoh.  Ada  dua  unsur  yang  menjadikan pembangunan  ekonomi  kita  menjadi  kuat, yaitu; kemandirian dan keadilan.
Kemandirian  adalah  hakikat  dari kemerdekaan,  yaitu;  hak  setiap  bangsa  untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Lebih dari tujuh puluh empat tahun yang lalu Bung Hatta telah menunjukkan  kepada  kita  makna  dasar  dari kemandirian:  “...  tak  ada  bangsa  yang terhormat  di  atas  dunia  yang  menyerahkan nasibnya  sama  sekali  kepada  bangsa  lain...”. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha
untuk  mengisi  kemerdekaan,  haruslah  dalam upaya untuk membangun kemandirian.
Kemandirian tidak diartikan sebagai pengisolasian  diri  dari  kerjasama  dengan negara lain, tetapi kemandirian diartikan sebagai mengoptimalkan kemampuan domestik  dan  tetap  melakukan  kerjasama dengan negara-negara lain berdasarkan kerjasama  yang  adil.  Pada  tahun  1960-an kemandirian  diartikan  dengan  berdiri  di  atas kaki  sendiri  atau  berdikari,  yang  lebih mencerminkan  sikap  defensif  menghadapi dunia  luar  dari  pada  konsep  proaktif.  Sistem ekonomi  tersebut  ternyata  berdampak  pada malapetaka  perekonomian  bangsa  kita  dan menjadi  salah  satu  faktor  perubahan  rezim tahun 1998.
Maka  kemandirian  pangan  dapat diartikan dengan swasembada pangan, dimana negara dan bangsa Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan domestik bahkan  memiliki  surplus  pangan  sehingga mampu  mengeksport  bahan  pangan  domestic untuk menambah devisa dan pendapatan
negara  dengan  terwujudnya  swasembada pangan nasional.
Pangan  merupakan  kebutuhan  primer yang harus dipenuhi baik secara individu  dan nasional,  karena  kebutuhan  pangan  juga bagian  dari  kebijakan  strategis  yang  harus diberikan  solusi  secara  cepat  dan  tepat. Terciptanya  keamanan  pangan  merupakan syarat strategis bagi  suksesnya  proses pengembangan  ekonomi  dan  social  yang bersandarkan  pada  strategi  bervisi  ke  dalam (endogenous strategy). Oleh karena itu, posisi sektor  pertanian  menjadi  sangat  strategis dalam struktur perekonomian nasional. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pertanian merupakan  ibu  dari  seluruh  sektor.  Dengan demikian,  membangun  pertanian  adalah “keniscayaan”  dan  membangun  pertanian “wajib  hukumnya”,  apabila  pembangunan pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan
berhasil, maka sebagian besar persoalan bangsa dan negara dapat terselesaikan.
Dalam  siklus  penyediaan  swasembada pangan  nasional  ternyata  daya  tahan  pangan nasional  masih  sangat  rapuh  dan  bahkan terancam kelangkaan pangan. Karena kekuatan  supply  pangan  kita  masih  sangat deficit jika  dibandingkan  dengan  supply produksi  pangan  nasional  yang  disediakan. Kita  lihat  data  produksi  dan  konsumsi  utama pangan nasional kita ternyata semua lini sector pangan  mengalami deficit ;  yang  artinya: kemampuan  produksi  pangan  domsetik  tidak mampu  mencukupi  kebutuhan  konsumsi pangan nasional kita. Sehingga harus melakukan import untuk menutup konsumsi domesticpangan nasional, baik pada komoditas padi, jagung, kedelai, minyak CPO, gula,  daging  sapi,  cabe  merah  dan  bawang putih. Lihat data sebagai berikut:
Tabel (1): Produksi Pangan Nasional: No. KOMODITAS 2015 2016 2017 2018 2019 1- Padi 72.32 juta ton 74.33 juta 76.57 juta 78.94 juta 81.19 juta ton Ton Ton Ton 2- Jagung 19.545 juta ton 20.026 juta 20.734 juta 21.458 juta 22.163 juta ton ton Ton Ton 3- Kedelai 590 ribu ton 576 ribu ton 561 ribu ton 546 ribu ton 531 ribu ton 4- Minyak CPO 29.596 ribu ton  31.350 ribu 33.629 ribu 36.216 ribu 39.002 ribu ton ton Ton Ton 4- Gula 2.73 juta ton 2.57 juta 2.75 juta ton 2.90 juta ton 3.8 juta ton ton 5- Daging Sapi 452.7 ribu ton 555.2 ribu 584.8 ribu 655.88. ribu 755.1 ribu ton ton Ton Ton 6- Cabe Merah 1,287,524 ton 1,439,267 1,608,893 1,798,510 2,010,475 ton ton Ton Ton 7- Bawang Putih 18.921 ton 21.524 ton 24.484 ton 27.852 ton 31.683. ton
Sumber: Kementerian Pertanian, Bappenas, Kementerian Perdagangan, BPS 2015-2019 (diolah).
No. KOMODITAS 2015 2016 2017 2018 2019 1-     Padi 73.82 Juta ton 75.75 juta ton 77.96 juta 80.23 juta 82.47 juta ton Ton Ton 2-     Jagung 26.321 juta ton 26.823 juta ton 27.887 juta 28.864 juta 29.899 juta ton Ton ton 3-     Kedelai 2.551 juta ton 2.600 juta ton 2.648 juta 2.697 juta 2.746 juta ton Ton ton 4-     Minyak  CPO 25.721 ribu ton 27.385 ribu ton 29.601 ribu 32.045 ribu 34.699 ribu ton Ton ton 4-     Gula 2.84 juta ton 2.89 juta ton 2.98 juta ton 2.68 juta ton 3.89 juta ton 5-     Daging Sapi 458.9 ribu ton 556.9 ribu ton 598.7 ribu 678.8 ribu 765.1 ribu ton Ton ton 6-     Cabe 681.321 ribu 699.976 ribu 719.575 ribu 740.184 ribu 761.872 ribu
Ton ton Ton ton ton 7- Bawang Putih 483,415 ribu 499,134 ribu 515,859 ribu 533,665 ribu 552,639 ribu Ton ton Ton ton ton
Sumber: Kementerian Pertanian, Bappenas, Kementerian Perdagangan, BPS 2015-2019 (diolah).
Dalam tataran global, perdagangan kebutuhan pangan merupakan  perdagangan  yang  terbesar secara  nilainya  yang  disusul  dengan perdagangan  senjata  dan  narkotika  serta obat-obat  terlarang.  Dalam  dunia  Arab sangat  bergantung  kepada  luar  negeri dalam  mendapatkan  setengah  kebutuhan pangannya. Ini adalah sebuah kondisi yang tidak
mungkin
diterima
keberlangsungannya dalam  sebuah pasar perberasan  dunia  yang  berubah  secara cepat  dan  juga  dalam  sebuah  kejadian dunia yang disebut dengan krisis pangan dunia. Khususnya yang berhubungan dengan
hegemoni negara-negara pengeksport  pangan  dunia,  yang  mana ketersediaan pangan dijadikan sebagai senjata politik untuk menjamin
tercapainya  kepentingan  mereka.  Maka dalam  era  globalisasi  disebut  dengan perang  pangan  ( Food  War ),  dimana setiap  negara  termasuk  negara-negara industri  maju  berupaya  keras  untuk mengontrol  pangan  dunia.  Karena  siapa menguasai  pangan  maka  dialah  yang menguasai dunia.
Pada  hakekatnya  pangan  merupakan Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Semua  warga negara berhak mendapatkan makanan (cukup,  bermutu,  murah  dan  terjangkau), sehingga  negara  wajib  menyediakan  bahan makanan  bagi  rakyatnya.  Itu  berarti  bahwa pertanian  pangan  bukan  hanya  sebatas  mata pencaharian,  kesempatan  kerja,  pendapatan dalam  konteks  ekonomi,  sosial  dan  politik saja,  melainkan  juga  menyangkut  martabat bangsa.  Oleh  karena  itu,  membangun pertanian berarti membangun karakter
C- Kajian Teori dan Daftar Pustaka:

## 1-Konsep Kemandirian Pangan:
Konsep  kemandirian  ( self  relience ) merupakan istilah yang bersinonim dengan
bangsa  dan  membangun  martabat  bangsa, karena  pangan  merupakan  kebutuhan dasar,
persyaratan mutlak untuk hidup, mempertahankan  hidup  dan  kehidupan. Maka  Indonesia  harus  membangun  sistem pangannya pada ranah swasembada pangan  dan  pada  peringkat  selanjutnya ditingkatkan pada peringkat kedaulatan pangan. Kedaulatan  pangan  mencakup  empat dimensi, yakni; 1)-Proses produksi pangan disesuaikan  dengan  kondisi  dan  potensi sumberdaya  lokal.  2)-Kegiatan  budidaya atau  produksi  pangan  dilakukan  dengan cara berwawasan ekologis. 3)-Peran petani produsen  pangan  perlu  diapresiasi  dengan cara  meningkatkan  kesejahteraannya.  4)- Lebih  mengutamakan  keberlanjutannya ( sustainable )  proses  produksi  pangan, yang hanya dapat diwujudkan jika dimensi teknis-agronomis, ekologis/lingkungan, dan sosial-ekonomis dipadu secara harmonis dalam setiap
upaya mengoptimalkan  produksi,  distribusi,  dan konsumsi pangan.
B- Rumusan Permasalahan Penelitian:
Permasalahan mendasar yang dimunculkan  dalam  penelitian  ini  adalah:  1- Pada  bidang  pangan  apakah  negara  kita sudah  bisa  dikatakan  mandiri?.  2-  Benarkah lahan  pertanian  kita  tidak  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  domestik?.  3-Kenapa kita  harus  melakukan  impor  pangan  padahal kita  sudah  termasuk  negara  swasembada pangan?. 4-Benarkah rakyat Indonesia sudah sejahtera  bila  dilihat  dari  sisi  kemandirian pangan?.  5-Strategi-strategi  apa  saja  yang harus digulirkan untuk membangun kedaulatan pangan sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat?.
berdikari  diatas  kaki  sendiri  (baca  arab: al- i’timadz  alad  dzat ).  Maka  perekonomian nasional  harus  berbasis  pada  dua  konsepsi dasar,  yaitu:  keadilan  dan  kemandirian. Tanpa  terwujudnya dua  konsepsi ini mustahil terwujud kesejahteraan dan
Page 211
pertumbuhan  ekonomi  yang  berkualitas secara signifikan. Kemandirian adalah hakekat  dari  kemerdekaan,  yaitu  hak  setiap bangsa  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri dan  menentukan  apa  yang  terbaik  untuk dirinya sendiri.  Tujuh  puluh  tahun yang lalu Bung  Hatta  telah  menunjukkan  kepada  kita makna  dasar  dari  kemandirian: “...  tak  ada bangsa  yang  terhormat  di  atas  dunia  yang menyerahkan nasibnya sama sekali kepada bangs a lain...” . (Deliar Noer, 1990). Oleh karena  itu,  pembangunan  sebagai  usaha untuk mengisi kemerdekaan haruslah sebagai upaya untuk membangun kemandirian.
Konsep  kemandirian  tidak  bermakna keterisolasian.  Konsep  kemandirian  tidak didasarkan pada paradigma ketergantungan ( dependency theory ) yang
banyak dibicarakan di Amerika Latin pada tahun 50- 60  an,  atau  dipraktekkan  di  kawasan  Asia seperti  di  Myanmar  sampai  saat  ini.  Yang terbentuk  dengan  sistem  serupa  adalah; masyarakat tertindas yang terkekang
peradabannya. Pada tahun 1960-an, di
Indonesia cita-cita kemadirian itu diterjemahkan  dalam  politik  berdiri  di  atas kaki  sendiri  atau  berdikari.  Hal  itu  diartikan dengan  melakukan  mempertahankan  diri (defensif)  menghadapi  dunia  luar  daripada suatu  konsep  yang  proaktif,  maka  imbasnya konsep  tersebut  menjadi  malapetaka  pada perekonomian bangsa kita.
Dengan demikian, maka kemandirian ekonomi  mencakup  independensi  dalam pembuatan  keputusan  ekonomi  dan  juga dalam  dimensi-dimensi  kehidupan  lainnya. Untuk  dapat  mandiri,  suatu  bangsa  harus maju,  karena  kemandirian  bukan  berarti berbagi  kemiskinan.  Suatu  bangsa  dikatakan maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan penduduknya serta merata pendistribusiannya.  Kalau  kita  masuk  dalam kemandirian  pangan  berarti:  bagaimana  kita mampu  mengelola  pangan  kita  baik  dari pengelolaan,  pendistribusian  dan  pemasaran dan  mampu  menghidupi  konsumsi  pangan nasional secara natural tanpa harus melakukan impor.
Dalam  Islam  juga  menganjurkan kepada  manusia  agar  mampu  memenuhi kebutuhannya sendiri dengan konsep kemandirian  pangan  sebagaimana  Allah, swt.  Berfirman  dalam  QS.  Al-Imran;  139 : “Janganlah  kamu  bersikap  lemah,  dan janganlah  (pula)  kamu  bersedih  hati, padahal  kamulah  orang-orang  yang  paling tinggi  (derajatnya),  jika  kamu  orang-orang yang beriman”. (QS. 3: 139) . Demikian juga hadis Nabi, saw. yang menjelaskan pentingnya  kemandirian  yang  diriwayatkan dari Miqdad bin Ma’di Yakrib, ra. dari Nabi, saw. bersabda: “Tidak seorangpun memakan makanan  itu  lebih  baik  kecuali  dari  hasil jerih payah tangannya sendiri, sesungguhnya Nabi  Dawud,  as.  telah  memakan  dari  hasil tangannya sendiri”. (HR.Bukhari).
Menurut Ir. Soekarno yang dimaksud dengan kemandirian pangan adalah: “Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa, apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka menyebabkan
“malapetaka”. Oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal dan revolusioner”.
George W. Bush mengatakan: “Suatu negara harus  mampu  menyediakan  pangan  yang cukup  agar  tidak  tergantung  kepada  impor dan tekanan kondisi pangan internasional”.
Menurut Penelitian
FAO (2002)
mengungkapkan,  bahwa  negara  dengan jumlah penduduk diatas 100 juta orang, yang kebutuhan  pangannya  bergantung  pada impor,  akan  sangat  sulit  menjadi  negara maju,  sejahtera,  dan  berdaulat.  Contohnya Uni Soviet yang pernah jadi Negara Adidaya bersama AS pada era 1960 – 1980-an runtuh dan  tercerai  berai  menjadi  negara-negara kecil lantaran kebutuhan pangannya bergantung pada impor.
Untuk  mewujudkan  kedaulatan  pangan nasional, diperlukan implementasi kebijakan teknikal dan politik-ekonomi secara sinergis. Menurut  UU  No.18/2002,  ”Ketahanan pangan  adalah  kondisi  terpenuhinya  pangan bagi  setiap  individu  warga  negara,  yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup  baik  jumlah  maupun  mutunya,  aman, merata, dan terjangkau”.
Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kemandirian pangan adalah;  bagaimana  suatu  bangsa  dan  negara mampu mengelola pangannya baik secara produksi, konsumsi, distribusi dan pemasarannya  dilakukan  secara  mandiri  dan mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik  tanpa  berimpor  atau  bergantung kepada negara lain.
2- Kemandirian Pangan Dalam Konstitusi Republik Indonesia:
Menurut
Didik
Rachbini, konsep
perekonomian  konstitusi  yang  berdasarkan pada  Pancasila  dan  UUD  1945,  harus memaknai  isi  kandung  yang  ada  dalam  dua dasar konstitusi tersebut. Perekonomian yang mandiri  yang  berdasarkan  konstitusi  adalah konsep sistem ekonomi dengan cara menginterpretasikan  isi  dan  kandungan konstitusi.  Substansi  utama  yang  sangat mendasar  terdapat  pada  nilai-nilai  sila Pancasila dan UUD 1945. Yaitu; nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia,  kerakyatan  atau  demokrasi,  serta keadilan sosial. Maka dengan memaknai dan membangun  sistem  yang  berbasiskan  pada konstitusi  Pancasila  yang  kita  terjemahkan dalam kebijakan strategis perudang- undangan  secara  konsisten  maka  kebijakan teknis yang kita rasakan di empiris
perekonomian akan terbingkai dengan sistem yang  adil  dan  makmur  berbasis  pada kemandirian.
Konstitusi ekonomi yang termaktub dalam UUD 1945 adalah dijelaskan dalam pasal 33 baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD NKRI Tahun 1945:
Pasal 33 (asli) berbunyi sebagai berikut: (1)- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2)-Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3)-Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sedangkan setelah diubah melalui Perubahan Keempat  pada  tahun  2002,  Pasal  33  ini ditambah  dengan  2  ayat  baru,  yaitu:  (4)- Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5)-Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Dari  penjelasan  konstitusi  pasal  33 UUD 1945 menjelaskan kepada kita bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan. Artinya;  Perekonomian  nasional  dilakukan berbasis pada kerjasama antar pihak dalam lingkup  kekeluargaan.  Berkaitan  dengan kemandirian  pangan,  maka  konstitusi  kita menjelaskan  bahwa  sistem  pengelolaan pangan  baik  produksi,  konsumsi,  distribusi dan  pemasarannya  juga  berbasis  pada kekeluargaan. Pasar yang dibangun berdasarkan  prinsip  saling  menghormati, menyayangi  dan  menghargai  agar  semua elemen bangsa Indonesia terwujud pemenuhan  kebutuhan  pangan.  Maka sistem  pangan  secara  nasional  harus berbasiskan pada pengelolaan pangan yang
mandiri. Artinya; baik pada ayat kedua dan ketiga  perekonomian  khususnya  pangan membutuhkan peran pemerintah untuk mengelolanya demi terwujudnya kesejahteraan  rakyat,  maka  permasalahan pangan  tidak  boleh  diserahkan  kepada pasar  yang  mengikuti  hukum  penawaran dan  permintaan.  Negara  dalam  hal  ini pemerintah  memiliki  peran  yang  besar untuk menguasai pengelolaan pangan, baik pengelolaannya-  dari  produksi  sampai pemasarannya- hal ini dimaksud untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada  pasal  33  ayat  4,  mengatakan: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat ini menjelaskan kepada kita dalam manajemen ekonomi berbasisi pada demokrasi ekonomi, artinya; ekonomi diperoleh dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berkaitan dengan pangan berarti; sistem pengelolaan pangan nasional tidak terpenuhi kebutuhan pangannya, karena hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk pengelolaannya. Yang semua pengelolaan pangan tersebut berdasarkan manajemen modern secara efesien dan harus berkeadilan tidak pilih kasih dan tebang pilih yang dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan berbasis pada kemandirian pangan. Artinya: negara dengan sekuat tenaganya untuk membangun bangsanya dengan sistem swasembada pangan dan tidak diperbolehkan menggantungkan  urusan  pangan  kepada negara lain.

## 3-Peran Sektor Pertanian Dalam
Membangun Kedaulatan Pangan Nasional:
harus  berbasis  pada  demokrasi  pangan nasional.  Artinya;  pangan  yang  diperoleh dari  rakyat,  digunakan  oleh  rakyat  dan diperuntukkan  untuk  memenuhi  kebutuhan dan  kesejahteraan  rakyat.  Dengan  prinsip kebersamaan  yang  berarti;  semua  warga negara  Indonesia  harus  terpenuhi  semua kebutuhan  pangannya,  tidak  boleh  satu individu dari warga negara yang
Bidang
pertanian merupakan
sektor terpenting  dalam  perekonomian  nasional kita,  terlebih  bahwa  negara  kita adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya berusaha  dalam  pengelolaan pertanian.
Dalam  sirkulasi  perekonomian  nasional sektor pertanian berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB)
sebesar
Rp. 1.307.025.70 Trilyun menurut harga konstan dan Rp. 1.900.348.50 menurut arga berlaku, menempati peringkat  kedua setelah bidang
Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.193.266.40  menurut  harga  konstan dan sebesar  Rp.  2.947.299.20  menurut harga yang  berlaku  dalam lapangan usaha.

## TABEL (3): PDB DENGAN HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA
No. Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018 1. Pertanian, Kehutanan 1.129.052.70. 1.171.445.80 1.210.955.50 1.257.875.50 1.307.025.70 dan Perikanan 2. Pertambangan dan 794.489.50 767.327.20 774.593.10 779.678.40 796.505.00 Penggalian 3. Industri Pengolahan 1.854.256.70 1.934.533.20 2.016.876.90 2.103.466.10 2.193.266.40 4. Pengadaan Listrik dan 94.047.20 94.894.80 100.009.90 101.551.30 107.108.60 Gas 5. Konstruksi 826.615.60 879.163.90 925 040.30 987 924.90 1.048 082.80 6. Transportasi dan 326.933.00 348.855.90 374 843.40 406 679.40 435 185.30 Pergudangan 7. Informasi dan 384.475.60 421.769.80 459.208.10 503.420.80 538 874.60 Komunikasi 8. Jasa Keuangan dan 319.825.50 347 269.00 378 279.40 398 959.30 415.579.10 Asuransi 9. Real, Estate 256.440.20 266.979.60 279.500.50 289 730.40 300.106.70 10.11. Jasa Perusahaan 137 795.30 148.395.50 159 321.70 172 763.80 187.691.10 12. Jasa Pendidikan 263 685.00 283.020.10 293.887.60 304.762.10 321.083.60 13. Jasa Kesehatan dan 91.357.10 97.465.80 102.490.20 109 504.10 117.314.90 Kegiatan Sosial 14. Jasa Lainnya: 134.070.10 144.904.20 156.507.50 170 177.30 185 468.90 PDB 8.564 866.60 8.982 517.10 9.434 613.40 9.912 703.60 10.425.316.30
Sumber: BPS 2019 (diolah)

## TABEL (4): PDB DENGAN HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
No. Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018 1. Pertanian, 1.409.655.70 1.555.207.00 1.671.597.80 1.787.285.20 1.900.348.50 Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan 1.039.423.00 881.694.10 890.868.30 1.029.554.60 1.198.987.10 dan Penggalian 3. Industri 2.227.584.00 2.418.891.70 2.545.203.60 2.739.711.90 2.947.299.20 Pengolahan 4. Pengadaan Listrik 114.905.10 129.833.70 142.344.40 162.339.90 176.346.10 dan Gas 5. Konstruksi 1.041.949.50 1.177.084.10 1.287.600.80 1.410.513.60 1.562.297.00 6. Perdagangan 1.419.239.40 1.532.876.70 1.635.410.40 1.768.896.10 1.931.911.30 Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
6. Transportasi dan 466.968.90 578464.30 644.993.90 735.229.60 797.281.10 Pergudangan 7. Informasi dan 369.457.30 406.016.50 449.188.70 513.715.80 559.054.60 Komunikasi 8. Jasa Keuangan dan 408.438.80 464.399.90 520.206.80 571.185.90 616.252.80 Asuransi 9. Real, Estate 294.573.40 327.601.40 350.488.20 382.474.10 406.635.50 10.11. Jasa Perusahaan 165.990.60 190.267.90 211.623.60 238.217.00 267.094.00 12. Jasa Pendidikan 341.818.40 387.611.40 417.344.80 446.254.50 482.134.10 13. Jasa Kesehatan 109.147.20 123.191.50 132.100.50 144.621.90 157.923.00 dan Kegiatan Sosial 14. Jasa Lainnya: 163.548.80 190.581.00 211.427.90 239.259.00 268.632.70 PDB 10.569.705.30 11.526.332.80 12.401.728.50 13.587.212.60 14.837.357.50
Sumber: BPS 2019 ( diolah )
Dengan demikian, bidang pertanian memiliki  posisi  yang  strategis  dalam  sistem  tata perekonomian  nasional  sehingga  harus  menjadi prioritas  dalam  pembuatan  kebijakan  untuk menata  perekonomian  nasional  menjadi  lebih berkemajuan  sehingga  terwujud  Indonesia  yang adil  dan  makmur.  Karena  pentingnya  sektor pertanian  dalam  perekonomian  nasional  yang menjadi  penghasil  pangan  dengan  perannya  yang signifikan  dalam  struktur  perekonomian  nasional, maka  secara  umum  peran  sektor  pertanian  dapat dijelaskan sebagai berikut:
a- Sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia yang berdomisili di pedesaan matapencaharian bersumber dari pertanian.
b- Sektor pertanian menciptakan lapangan kerja terbesar yang sekaligus ikut dalam proses pengentaskan kemiskinan.
c- Sebagai penyedia bahan pangan, sektor pertanian mempunyai fungsi strategis untuk menjamin ketahanan pangan nasional bagi semua penduduk.
d- Besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian merupakan pasar
potensial bagi produk dan jasa sektor non-pertanian.
e- Dengan adanya gizi yang cukup akan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa sejajar dengan bangsa lainnya di dunia global.
f-  Komoditas pertanian non-pangan khususnya komoditas perkebunan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk devisa negara.
g- Kemajuan dalam bidang pertanian akan mampu menjadi motor penggerak kemajuan dalam perekonomian nasional.
h- Ketersediaan produksi pangan dalam negeri yang cukup akan mampu meminimalisir gejolak sosial dan politik sehingga terwujud stabilitas nasional.
Dari sebagian peran sektor pertanian yang telah saya jelaskan ini akan menjadi pemicu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kemajuan pembangunan pertanian, demi terwujudnya perekonomian yang stabil Indonesia yang adil dan makmur.
4- Membangun Kedaulatan Pangan Nasional Dengan Meminimalisir Impor:
Untuk  membangun  bangsa  dan  negara yang maju, adil dan makmur, maka perdagangan harus mengandalkan pada sumberdaya nasional untuk memenuhi kebutuhan perekonomian domestik. Dalam hal ini,  strategi  kebijakan  yang  harus  dilakukan adalah  memaksimalkan  perdagangan  ekspor dan  meminimalisir  impor.  Agar  bangsa  dan negara  kita  mengalami  penguatan  ekonomi yang  ditandai  dengan  surplus  pangan  dalam frame swasembada pangan. Jika perekonomian nasional melemah yang ditandai dengan neraca perdangan mengalami defisit, hal ini berpengaruh  pada balance  of  payment dan melemahnya nilai rupiah yang berdampak pada melemahnya perekonomian nasional. jika kita melihat data yang termaktub dalam  lalulintas  perdagangan  ekspor dan  impor  Indonesia  khususnya dalam  bidang  komoditas  pertanian, yaitu;  padi,  jagung,  kedelai,  minyak CPO,  gula,  daging  sapi,  cabe  merah dan bawang putih, dari tahun 2015-
2019  semua  komoditas  pertanian untuk konsumsi perekonomian semuanya berbasis pada impor, kecuali pada bidang minyak CPO dan Cabe  Merah  yang  mengalami  surplus perdagangan.
Kondisi  pertanian  nasional kita, sangat
menghawatirkan, padahal negara kita adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya lebih dari 49 juta orang yang bekerja  dalam  bidang pertanian dengan  memiliki  lahan  yang  sangat luas di bidang pertanian. Tetapi lahan yang  luas  tidak  dibangun  dengan maksimal  sehingga  hasilnya  adalah minus ketahanan pangan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah harus diubah  strateginya  menjadi  kebijakan meminimalisir  import.  Bagaimanapun caranya  sumber  daya  perekonomian domestik harus dimaksimalkan potensinya sehingga terwujud kedaulatan pangan nasional

## TABEL (5): PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR PADA KOMODITAS PERTANIAN
No. KOMODITAS 2015 2016 2017 2018 2019 1- Padi (-) 1 . 5 juta ton (-) 1.42 juta ton (-) 1.39 juta ton (-) 1.29 juta ton (-) 1.28 juta ton (-) 7.736 juta 2- Jagung (-) 6.776 juta ton (-) 6.797 juta ton (-) 7.153 juta (-) 7.406 juta ton ton ton (-) 2.215 juta 3- Kedelai (-) 1.961 juta ton (-) 2.024 juta ton (-) 2.087 juta (-) 2.151 juta ton ton ton (+) 4.303 juta 4- Minyak CPO (+) 3.875 juta ton (+) 3.965 juta ton (+) 4.028 juta (+)4.171 juta ton ton ton 4- Gula (-) 11 ribu ton (-) 32 ribu ton (-) 23 ribu ton (-) 22 ribu ton (-) 9 ribu ton 5- Daging Sapi (-) 59 ribu ton (-) 17 ribu ton (-) 139 ribu ton (-) 230 ribu ton (-) 69 ribu ton (+) 1.248.603 6- Cabe Merah (+) 662 ribu ton (+) 739.291 ton (+) 889.318 ton (+) 1058.326 ton ton 7- Bawang (-) 464.494 ton (-) 477.610 ton (-) 491.375 ton (-) 505.813 ton (-) 520.956 ton Putih
5- Strategi-Strategi Dalam Membangun
produksi dalam negeri tidak Kedaulatan Pangan Nasional: mencukupi untuk memasok Dengan melihat perkembangan kebutuhan pangan nasional dalam data-data produksi dan konsumsi negeri, sehingga harus melakukan komoditas bahan pangan nasional impor. Seperti  yang kita pahami secara nasional didapati  bahwa dalam  tabel  data, bahwa semua
komoditas pangan kita selalu mengandalkan  impor  dari  tahun  ke tahun.  Inilah  yang  menjadi  sebab utama  dalam  melakukan  penelitian ini  agar  dengan  adanya  penelitian ini  mampu  memberikan  ide  dan konsepsi baru sehingga kita dapat mewujudkan swasembada pangan dengan menggali dari pengelolaan pertanian  domestik.  Maka  strategi- strategi yang digulirkan adalah: a- Meningkatkan ketersediaan pangan  dan  perluasan  pengelolaan lahan.
b- Meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian.
c- Mengembangkan logistik dan perluasan benih/bibit.
d- Penguatan kelembagaan pertanian. e- Penguatan dan peningkatan kualitas SDM Pertanian.
f- Pengembangan dan Penguatan bioindustri dan bioenergi. g- Penguatan jaringan pasar produk pertanian. h- Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi. ii- Pelayanan informasi publik dan perkembangan pasar komoditas pertanian. j- Pengelolaan regulasi pertanian. k-  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  berkaitan  dengan  pertanian, baik  dari  pembibitan,  pengelolaan,  produksi, perawatan, pemupukan, pemasaran dan sistem pelaporan  sirkulasi  keuangan  keuntungan (baca: pain-gain: net profit).
Dengan  sebagian  strategi-strategi  ini  yang telah peneliti sampaikan, sehingga output yang dihasilkan dari pertanian dapat memaksimalkan potensi pertanian kita, sehingga terwujud kemandirian pangan yang
Sedangkan Metodologi Kualitatif
bersumber  Primer  dengan  menggunakan tehnik observasi dan interview pada masyarakat  petani  yang  ada  di  wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sebagai
kita  cita-citakan  menjadi  bangsa  dan  negara swasembada  pangan-  Indonesia  adil  dan makmur.
D- Metodologi Penelitian:
Metode  penelitian  Model  Kualitatif adalah: Metode penelitian yang berlandaskan  pada  filsafat  interpretatif  yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  secara  trianggulasi  (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan langkah-langkah penelitian  yang  peneliti  lakukan  adalah:
Pertama; Merumuskan  ide  dan  gagasan. Kedua; Mengumpulkan  sarana  pendukung penelitian dan hal-hal yang dilakukan dalam penelitian,  seperti;  laptop,  dana  pembiayaan penelitian,  buku-buku  referensi  penelitian, data-data  penelitian,  observasi  lapangan  dan wawancara. Ketiga; Merumuskan  Usulan Penelitian. Keempat; Menguji  Proposal kepada  Reviewer. Kelima; Memperbaiki Usulan  Penelitian. Keenam; Menyusun Laporan  Penelitian. Ketujuh; Menganalisis data  dan  Membuat  kesimpulan  terhadap temuan penelitian.
Adapun  sumber  data  penelitian  ini bersifat  kualitatif  skunder  yang  bersumber dari buku-buku referensi yang menjelaskan tentang kemandirian ekonomi yang membahas di dalamnya kemandirian pangan, aplikasinya  dalam  sistem  perekonomian nasional, baik secara filosofis yang termaktub  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945.
Dan secara strategis yang termaktub dalam sistem-sistem kebijakan-kebijakan perekonomian  nasional  yang  tertulis  dalam data-data perkembangan perekonomian nasional  yang  meliputi;  data-data  pertanian, produksi, konsumsi, ekspor dan impor bahan pangan  selama  lima  tahun  mutakhir  dari Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  (BPS)  dan Data yang diolah dari Kementerian Pertanian dan Perdagangan.
bentuk sample dari  kondisi  pertanian  di Indonesia. Observasi yang saya lakukan pada hari  Senin-Ahad;  1-7  Mei  2019,  kepada Bapak,  KH.  Abdul  Basyir,  Muarifin,  Nisaul
Mazidah,  Pak  Taslim,  ibu  Jumiatun,  Bapak Muntamam, Bapak Tarno, Bapak Rodi, dan Saudara Mustafid sebagai bentuk sample dan mereka memiliki opini yang sama. Opini
1-  Negara  tidak  hadir  pada  saat petani mengalami  masa  panen,  sehingga harga  hasil  pertanian  jatuh  bahkan terkadang ketika masa pertanian panen, negara menggunakan kebijakan impor. Kebijakan ini sangat mendzalimi para petani.
2-  Rata-rata mereka menggunakan
manajerial  pertanian  yang  berbasis konvensional tradisional, sehingga tidak  menggunakan  sistem  manajerial modern berbasis master plan business.
3-  Semakin  minimnya  tenaga  pertanian akibat urbanisasi, disisi tertentu dibarengi  dengan  sistem  teknologi yang kurang memadai.
4-  Masih  terdapat  berbagai  hambatan dalam  pertanian,  seperti;  hama  tikus dan wereng yang dalam hal ini pemerintah tidak hadir untuk memberikan  solusi  yang  tepat  dalam memberantas hambatan pertanian.
5- Cost produksi yang masih sangat mahal dibanding  dengan  hasil  penjualannya; harga pupuk yang sangat mahal bahkan terkadang  langka  kuantitasnya,  obat- obatan yang mahal dan sewa teknologi untuk pengelolaan dan teknologi
pemanen hasil pertanian yang mahal.
9-  Seharusnya pemerintah tidak
melakukan  kebijakan  pengumuman impor  dalam  satu  pintu.  Artinya; pemerintah melakukan impor pada saat kondisi  pertanian  yang  mengalami masa  paceklik.  Sebab  lahan  pertanian yang  luas  secara  nasional  masa  panen dan  masa  pacekliknya  tidak  sama, sehingga  harus  dipetakan  pada  setiap daerah  dengan  tepat  dan  benar,  agar kebijakan impor dan ekspor komoditas pangan pertanian tepat sasaran.
yang terbangun dari mereka, adalah:
6-  Sistem  pemasaran  yang  masih  berbasis pada  individu  tidak  berbasis  pada koperasi desa. Sehingga sistem pemasaran pasar produksi yang tradisionalis  sangat  dimanfaatkan  oleh para tengkulak yang pada akhirnya net profit  yang  mereka  dapatkan  sangat minim dibanding dengan cost produksi yang mereka anggarkan.
7- Sistem manajemen pertanian tradisional ini  yang  masyarakat  Demak  lakukan sehingga  mayoritas  mereka  beropini bahwa  untuk  melakukan  ekspansi pertanian sangat sulit, sehingga tingkat kesejahteraan  belum  setara  dengan masyarakat  yang  usaha  bisnisnya berbasis  industri  manufaktur  dan industri jasa.
8-  Sistem  impor  komoditas  pertanian  dan bahan pangan yang tidak tepat sasaran dan  tidak  tepat  musim  yang  dilakukan oleh  pemerintah.  Karena  pemerintah melakukan  impor  komoditas  pertanian di  saat  pertanian  panen  dan  tidak melakukan  impor  di saat masa paceklik.  Semestinya  kebijakan  yang benar  adalah;  pemerintah  melakukan kebijakan  impor  di  saat  paceklik  dan melakukan  kebijakan  ekspor  di  saat panen,  sehingga  harga  komoditas pertanian akan terangkat.
10- Semestinya, negara harus melakukan ekspor secara prioritas dan
meminimalisir impor sebagai kebijakan  prioritas  pemerintah,  agar sistem kedaulatan pangan terwujud untuk mewujudkan swasembada pangan  nasional  demi  terciptanya kesejahtraan  rakyat  Indonesia  secara adil dan merata.

## E- Kesimpulan Dan Saran:
Setelah  membahas  dan  meneliti  pada data dan pembahasan mengenai permasalahan pangan nasional  dan secara  empiris yang kita dapati  dari  berbagai  wawancara  kepada masyarakat  mengenai  ketersediaan  pangan dan harga keterjangkauan masyarakat terhadap pangan, kita dapati bahwa:
1-  Indonesia sebagai negara agraris pemenuhan kebutuhan pangannya masih mengandalkan impor.
2- Pengelolaan lahan pertanian yang tidak maksimal, karena masih banyak jutaan hektar  pertanian  sebagai  lahan  potensi untuk melejitkan ketersediaan pangan sehingga terwujud swasembada pangan belum dikelola dengan maksimal.
3-  Sistem  pembibitan  yang  tidak  unggul sehingga  menjadi  kendala  dalam melipatgandakan hasil pertanian.
4-  Harga cost produksi  yang mahal,
termasuk pupuk yang mahal, menjadikan pertanian lebih besar costnya dari profitnya yang menjadikan petani tidak sejahtera.
5-  Sarana  infrastruktur  pertanian  yang tidak  terintegrasi  dengan  teknologi tinggi  yang  dikelola  secara  apik, meliputi pengairan yang stabil, pengelolaan lahan, pemupukan sampai pada pemasaran.
6-  Sistem  pemasaran  yang  tidak  berbasis pada  kehadiran  pemerintah  untuk mendongkrak nilai harga hasil produksi  pertanian,  sehingga  para petani selalu dirugikan baik oleh pasar, maupun  oleh  kebijakan  pemerintah yang tidak pro rakyat atau petani. Saran: 1-  Bagi Pemerintah untuk mengoptimalkan  lahan  pertanian  yang masih idle  asset agar  diberdayakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat.
2-  Pemerintah sebagai fasilitator, mediator  dan  pengelola  kebijakan harus benar-benar memperhatikan bidang pangan sebagai prioritas utama dalam pembangunan untuk
kemaslahatan  dan  kemakmuran  rakyat pertanian.
3-  Sistem  pembibitan  harus  dibangun dengan  satu  pintu,  agar  bibit  unggul dalam  pertanian  menjadi  program bersama dalam memajukan pertanian.
4-  Pemerintah  harus  mampu  menjaga stabilitas harga komoditas yang dihasilkan  pertanian,  agar  harga  tidak dipermainkan  oleh  para  tengkulak, bahkan  negara  hadir  langsung  untuk menangani harga hasil pangan pertanian  (-yang  selama  ini  terdapat pembiaran pemerintah di masa panen), sehingga  harga  hasil  pertanian  dapat dikendalikan  pada  harga  yang  adil, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh, khususnya kepada masyarakat pertanian. 5- Infrastruktur pertanian harus dibangung dengan teknologi yang tinggi baik dari sisi pengairannya, pengelolaannya,
pemanennya sampai pada pemasarannya  dibangun  berdasarkan teknologi  pertanian  komersial  dan informasi yang memadai.
6-  Dalam  pegelolaan  pertanian  harus dimanaj dengan manajemen organisasi modern berbasis coorporasi/perusahaan, untuk diketahui cashflow
pengelolaan pertanian  dan  pelaporan  keuangan berbasis  databased.  Sehingga  bisa dievaluasi sebab naik dan menurunnya net-profit perusahaan pertanian
berbasis pada technologi tinggi.
F- Referensi:
Abu Syadi, (1992), “At-Tabaiyah AL-Iqtishadiyah” , Az-Zahra’ Lil I’lam, Kairo. Khursyeid (1980), “Istratejiyatut Tanmiyah Min Mafhumin Islamiyin”, Dalam buku“Al- Islam Wan Nidzam Al-Iqtishady al-Jadid”, Majalah Ekonomi Islam, No. 2, Jilid. 2, Kairo. Binnabi, (1978 ), “Al-Muslim Fi Alamil Iqtisahd” , Dar Syuruq, Beirut. Al-Baji, (1977), “At-Tanmiyah; Masyakiluha Wa Muqtadhayatuha Wa Mauqiful Islam Minha” , Depdinas, Tunisia.
Bakar, (1999), “Madkhol Ilat Tanmiyah al-Mutakamilah; Ru’yah Islamiyah” , Darul Qalam, Damasqus.
Rachbini, D.J. (2004), “Ekonomi Politik; Kebijakan dan Strategi pembangunan” , Granit- Obor, Jakarta.
Kartasasmita, Ginanjar, (2017),
“Kemandirian dalam Format Ekonomi Baru” , Lembaga Pengkajian MPR RI,
Jakarta.
Kartasasmita, Ginanjar, Stern, Joseph (2015), “Reinventing Indonesia” , World Scientific,
Singapore.
Kartasasmita, Ginanjar (1996), “Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan” , CIDES, Jakarta. Hafsah, Mohammad Jafar, (2017), “Mewujudkan Indonesia Berdaulat Pangan” , Penerbit PT. Pustaka Sinar Harapan.
Uma Skaran, Roger Bougie, (2017), “Metode Penelitian Untuk Bisnis” , Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Sugiono, (2016), “Metode Penelitian Manajemen”, Bandung. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: www.bps.go.id.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia: www.kemenkeu.go.id. Kementerian Pertanian Republik Indonesia: www.kementan.go.id Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: www.kemendag.go.id Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2