## Jayapangus Press
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Kebijakan Dan Potensi Pajak Air Tanah Di Kota Palangka Raya
Nova Riyanti * , H.M. Riban Satia, M. Nur Tanja Putra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia
* novariyanti@umpr.ac.id

## Abstract
Investigating  and  understanding  the  potential  and  rules  for  groundwater exploitation is the goal of this study. The issue is centered on sustainable environmental policies, which might serve as an example for local governments developing groundwater utilization  regulations.  Observation,  interviews  with  relevant  persons,  documentation, and qualitative analysis were used to acquire the information. This study concludes that the Potential for Underground Water Tax in the City of Palangka Raya is very fluctuating, decreasing  from  year  to  year,  even  though  many  underground  water  tax  objects  are inactive.  Unlike  to  Palangka  Raya,  which  has  developed  both  its  public  and  private sectors. With these facts, the policy regarding the underground water utilization system in the City of Palangkaraya is still not serious. The tax collection system policy must also prepare personnel resources who are competent and focused on analyzing tax potential, especially with the official assessment.

## Keywords: Potential; Policy; Groundwater Tax; Groundwater Use

## Abstrak
Menyelidiki  dan  memahami  kegunaan  dan  pengaturan  penggunaan  air  tanah adalah  tujuan  dari  penelitian  ini.  Masalah  difokuskan  pada  kebijakan  lingkungan  yang dilihat  dari sustainability yang  dapat  dikontribusikan  sebagai  role  model  kebijakan pemerintah  daerah  dalam  membuat  kebijakan  pemanfaatan  air  tanah.  Informasi dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara  dengan  pihak  terkait,  dokumentasi,  dan analisis kualitatif.  Temuan studi menunjukkan bahwa potensi pajak air bawah tanah Kota Palangka Raya sangat bervariasi, menurun dari tahun ke tahun, bahkan objek pajak air bawah tanah banyak yang tidak aktif. dibandingkan dengan Palangka Raya, yang telah mengembangkan  sektor  publik  dan  swasta.  Melihat  kondisi  tersebut,  kebijakan  Kota Palangka  Raya  terhadap  sistem  pemanfaatan  air  bawah  permukaan  masih  belum ditanggapi secara serius. Kebijakan sistem pemungutan pajak juga harus mempersiapkan sumber daya aparatur yang kompeten dan fokus dalam menganalisa potensi pajak apalagi dengan official assessment.
Kata Kunci: Potensi; Kebijakan; Pajak Air Tanah; Penggunaan Air Tanah

## Pendahuluan
Air menjadi unsur penting kehidupan yang mutlak dimuka bumi (Du et al., 2022). Mengingat tanpa adanya air maka kehidupan akan mati baik manusia atau semua makhluk hidup  lainnya.  Untuk  menunjukkan  bahwa  satu  sumber  kehidupan  yang  akhirnya dibutuhkan oleh semua makhluk hidup adalah air. Oleh karena itu water is the best of all things oleh  Pindar  tidak  dilebih-lebihkan.  Air  diperlukan  agar  hidup  ada,  dengan melestarikan  air  secara  berkelanjutan  juga  melestarikan  kehidupan  (Kodoatie,  2021) (Effendi, 2022).
Sumber potensial air bersih termasuk air tanah, sungai, dan air hujan. (Uda et al., 2020);  (Prafitri  &  Subowo,  2019).  Karena  air  tanah  berkualitas  lebih  tinggi,  dapat ditambang  lebih  mudah,  membutuhkan  lebih  sedikit  pemrosesan,  dan  dapat  segera digunakan  di  tempat  yang  dibutuhkan,  biasanya  merupakan  pilihan  utama  di  antara sumber air lainnya untuk memasok kebutuhan air bersih (Hendrayana, 2007) (Kristiana & Poetri, 2019).
Oleh karena itu, lingkungan pedesaan, gurun, dan semi-kering adalah umum  di banyak bagian dunia, khususnya, air tanah adalah pasokan air utama (Al Kautsar et al., 2021) (Kodoatie, 2021). Sebagian besar air tanah digunakan di sejumlah lokasi di India, Cina, Amerika Serikat, Australia, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Penurunan kualitas air  tanah  akibat  keanekaragaman  pencemaran  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal  dengan penggunaan air yang cukup (Soedireja, 2017) (Sartika & Krisnanda, 2020).
Di sisi lain, sumber air utama Indonesia untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya adalah air tanah (Panekenan et al., 2018) (Kristiany et al., 2016). Khususnya di kawasan perkotaan,  pusat  industri,  dan  perkotaan  yang  berkembang  pesat,  air  tanah  dapat memasok hingga 80% kebutuhan air bersih penduduk dunia. 90% kebutuhan air bersih di lokasi  tersebut  seringkali  dipenuhi  oleh  air  tanah  (Djaendi  dalam  Prafitri  &  Subowo, 2019)  Prafitri, A. L., & Subowo, A. (2019).
Ketersediaan air tanah dan ekosistem di kawasan tersebut akan dipengaruhi oleh pengambilan air tanah (Riswati, 2022) (Husodo & Puspitasari, n.d.). Akan memiliki efek yang merugikan pada ekosistem jika pengumpulan air bawah tanah tidak  dikendalikan dan  melampaui  titik  di  mana  ketersediaan  dan  pengambilan  air  seimbang  (Prafitri  & Subowo, 2019) (Wicaksono et al., 2022).
Membuat sumur dalam, sumur bor, dan sumur gali untuk memanfaatkan air tanah adalah  proses  yang  cukup  sederhana  (Kete,  2018)  (Irawan et  al., 2017).  Dengan menggunakan alat-alat dasar dan bahan yang relatif murah, masyarakat dapat membuat sumur gali dan sumur pantek (Yustani Leluno et al., 2020) (Yustiani, 2021). Secara alami, air tanah sangat menguntungkan karena kesederhanaan penggunaannya, kualitasnya yang unggul,  kemudahan  ekstraksi,  kurangnya  persyaratan  pemrosesan,  dan  konsumsi langsung (Gutama & Warsono, 2019). Namun, pemanfaatan air tanah tanpa pengelolaan dan  perlindungan  yang  baik  akan  menyebabkan  penurunan  kualitas  dan  kuantitas  air tanah di sejumlah lokasi (Ovani et al., 2013) (Rhama, 2012).
Walaupun  penelitian  Mario  Tomas  (2021)  terlihat  bahwa  kebutuhan  air  bersih untuk  rumah  di  Palangka  Raya  semakin  meningkat,  industri,  bisnis,  dan  rutinitas perkotaan. Air ini bersumber dari berbagai sumber air, termasuk sungai, air tanah, sumber air, dan kanwil mata, tangki air yang dipegang Pemkot Palongka Raya.
Namun, penelitian para peneliti sebelumnya menyajikan data bahwa penyediaan air  Kota  Palangka  Raya,  tingginya  penggunaan  air  minum  dalam  kemasan  (AMDK) untuk  konsumsi  dan  air  tanah  untuk  mandi,  cuci,  kakus  ternyata  sangat  tinggi.  Dalam sebanyak 72,24% rumah tangga, sumber air minum adalah air yang diisi ulang. 91.12% rumah menggunakan sumur atau pompa bor untuk menyediakan air untuk dimandikan, cuci dll (Satia et al., 2022).  Hal ini tergambar sebagai berikut.
Gambar 1. Penggunaan Air Kota Palangka Raya.
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, 2021) Dari gambar 1 tersebut,  tingginya penggunaan air tanah 91,21% melalui sumur bor/pompa pada tahun 2020 membuat ketertarikan peneliti untuk mengkaji potensi pajak air  tanah  tersebut.  Tak  terkecuali  Kota  Palangka  Raya  yang  kebutuhan  air  bersihnya semakin meningkat, menyebabkan banyak warganya yang menggali sumur bor. Tentunya kejadian ini dapat menguntungkan dan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya. Pajak air tanah khususnya belum mampu mendongkrak pendapatan daerah  dari  pajak  daerah  (PAD)  secara  signifikan.  Mengingat  Pajak  Air  Tanah  (PAT) Kota  Palangka  Raya,  semacam  pajak  kabupaten/kota,  memiliki  potensi  besar  untuk mengumpulkan uang dan mengurangi pengendalian dampak lingkungan. Namun menurut pengamatan peneliti lapangan, ada juga potensi pendapatan yang belum terealisasi yang cukup besar untuk Pajak atas air tanah.
Tujuan  kajian  dalam  hal  ini  tentunya  bukan  karena  kelangkaan  air  di  Kota Palangka Raya, karena banyak lokasi yang membutuhkan pasokan sumber air dari tempat lain.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  tentunya  berkaitan  dengan  adanya  pengendalian penggunaan  air  bawah  tanah  di  Kota  Palangka  Raya  dalam  rangka  mempertahankan keberadaan  air  secara sustainability .  Dalam  rangka  mengkaji  dan  melakukan  kajian secara  menyeluruh  terhadap  potensi  dan  dampak  pemanfaatan  air  tanah  secara  teknis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dalam usulan kebijakan pengelolaan air tanah.  Selain  itu,  ini  berfungsi  sebagai  umpan  balik  bagi  para  pemangku  kepentingan tentang  penggunaan  air  tanah  dan  menginspirasi  ilmuwan  lain  untuk  melakukan penelitian tambahan (Yustani Leluno et al., 2020).

## Metode
Untuk itu dilakukan wawancara mendalam dengan Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Palangka Raya, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan pengguna air tanah. studi sebagai bagian dari metodologi penelitian  kualitatif.  Data  kapasitas  dan  daya  tampung  air  bersih  Kota  Palangka  Raya, SOP  pengumpulan  pajak  air  tanah  Kota  Palangka  Raya,  dan  data  sekunder  lainnya mendukung  penelitian  ini.  Informasi  tentang  pemungutan  pajak  air  tanah  selama  lima tahun  terakhir  dan  peraturan  pajak  air  tanah  di  Palangka  Raya.  Penelitian  ini  dengan proses  penggalian  data  wawancara  mendalam,  observasi  dan  studi  dokumentasi  yang berkaitan  erat  dengan  penelitian  ini  dalam  waktu  6  bulan  yaitu  mulai  April  hingga Oktober 2022.

## Hasil dan Pembahasan
1. Potensi Pajak Air Tanah
Pajak  daerah  Kota  Palangka  Raya  mungkin  berasal  dari  beberapa  tempat  yang berbeda.  Hingga  tahun  2019,  Kota  Palangka  Raya  memiliki  1.821  usaha  kecil  dan menengah. Dengan total  gabungan sebanyak 1.322 usaha, tiga jenis usaha yang paling banyak adalah hotel, perdagangan, dan restoran.  Hingga tahun 2019, terdapat  266  unit koperasi di Kota Palangka Raya, meskipun jumlah tersebut terus bertambah. Dilihat dari keanggotaannya bertambah, karena sekarang ada 30.018 anggota, naik dari sebelumnya 29.859.
Tabel 1. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Kecamatan
Dan Jenis Usaha Di Kota Palangka Raya Tahun 2019 Kecamatan Jenis Usaha Hotel, Perdagangan, Rumah Makan Industri Pengolahan Pertanian, Perkebunan, Perikanan Pertambangan Pahandut 432 6 12 - Sabangau 17 2 - - Jekan Raya 856 23 10 - Bukit Batu 7 1 14 Rakumpit 3 - 2 - Palangka Raya 1.322 32 38 - (Sumber: BPS Kota Palangka Raya Tahun 2021)
Tabel  1  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  di  Kota  Palangka  Raya  tahun  2019 berdasarkan  kecamatan  dan  jenis  perusahaan  secara  detail  menginformasikan  terdapat 1.322  unit  usaha  yang  bergerak  dari  sektor  hotel,  perdagangan,  rumah  makan,  dll. Sedangkan jenis usaha lain sebagai berikut:
Tabel 2. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019
Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Usaha (lanjutan) Kecamatan Jenis Usaha Angkutan Bangunan / Kontruksi Persewaan Jasa Pahandut 1 1 5 157 Sabangau - - - 2 Jekan Raya 6 - 43 212 Bukit Batu - - - 1 Rakumpit - - - 1 Palangka Raya 7 1 48 373 (Sumber: BPS Kota Palangka Raya Tahun 2021) Tabel 3. Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Badan Hukum Jumlah Usaha Yang Ada Di Kota Palangka Raya Kecamatan Subdistrict PT Ltd CV Limited Partnership Koperasi Cooperatio Perusahaan Perorangan Personal Estabilishment Lainnya Others Pahandut 45 80 2 82 209 Sabangau 17 19 - 15 51 Jekan Raya 62 79 2 110 254
Kecamatan Subdistrict PT Ltd CV Limited Partnership Koperasi Cooperatio Perusahaan Perorangan Personal Estabilishment Lainnya Others Bukit Batu 2 2 - 1 5 Rakumpit 1 2 - - 3 Palangka Raya 127 182 4 208 522
(Sumber: BPS Kota Palangka Raya Tahun 2021)
Dari seluruh data tersebut, maka potensi yang besar untuk pemasukan pendapatan asli  daerah  mengingat  saat  ini  sudah  demikian  banyaknya  korporasi  dan  industri  yang beroperasi di wilayah Kota Palangka Raya.  Usaha tersebut meliputi usaha perkebunan, pertambangan,  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  yang  semuanya  sangat bergantung pada air tanah.
Namun  kenyataannya  tidak  sebanding  dengan  pertumbuhan  bisnis  dan  industri yang ada di Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun. Banyak objek pajak air bawah tanah justru banyak yang tidak aktif. Awalnya di 2015 ada 228 titik air tanah yang aktif, namun di 2016 tinggal 12 titik yang aktif. Begitu pula di 2017 tetap 12 titik dan 2018 berkurang lagi menjadi 10 titik. Justru di 2016 titik air tanah yang tidak bertambah banyak menjadi 203 titik.
Kemudian  di  2017  bertamah  222  titik  tidak  aktif,  dan  2018  ada  218  titik  tidak aktif. Jika titik air tanah yang tidak aktif bisa aktif maka akan meningkatkan PAD. Tim ahli analisis potensi pajak daerah  Kota Palangka Raya memberikan informasi tersebut. Menurut Titov dari tim ahli analisis potensi perpajakan daerah Kota Palangka Raya, pajak air  tanah  terealisasi  pada  2014  sebesar  51,2  juta,  pada  2015  turun  menjadi  22  juta, kemudian 2016 turun lagi menjadi 21 juta, namun pada 2017 naik menjadi 28,5 juta, dan naik lagi pada 2018 sebesar 106,4 juta. Serta realisasi PAD tahun 2021 pajak air tanah senilai 75,926 juta lebih atau sebanyak 50,46 % dari target 150.461 juta lebih.
Sampai pada tahun sebelumnya realisasi PAD tahun 2021 pajak air tanah senilai 75,926 juta lebih atau sebanyak 50,46 % dari target 150.461 juta lebih. Adapun display potensi pajak air tanah Kota Palangka Raya dari tahun 2015 – 2021 sebagai berikut:
Gambar 2. Realisasi PAD Titik Air Tanah Kota Palangka Raya (Sumber: Peneliti, 2022)
Aratuni Djaban optimistis target PAD 2022 bisa tercapai 100 persen dari target menyusul  kenaikan  3  miliar  dibanding  tahun  lalu  ketika  muncul  kesempatan  berbicara dengan  kepala  BPPRD  Kota  Palangka  Raya.  Namun  demikian,  dia  mengatakan  hanya pajak restoran yang sudah terealisasi sepenuhnya, menurut informasi yang dihimpun dari 11 objek pajak berbeda. Sementara pajak lainnya hampir di atas 40%, tarif sebenarnya dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum lebih dari 90%.
Dari pernyataan bapak kepala BPPRD Kota Palangka Raya memang tidak secara tersurat menyampaikan terkait dengan pendapatan pajak air tanah, namun sudah tersirat bahwa pajak air tanah sampai akhir tahun 2022 hanya bergerak mencapai 40 persen lebih saja. Kemudian beliau menceritakan upaya BPPRD Kota Palangka Raya mengoptimalkan pajak air tanah. Sebenarnya, empat pos pajak-pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batu, serta pajak bumi dan bangunan telah ditambahkan, masih  memberikan  imbal  hasil  kurang  dari  10%  sejak  triwulan  pertama  dari  11  objek pajak yang baru ditangani.
Hasil PAD triwulan I di bawah rata-rata, menurut kepala BPPRD Kota Palangka Raya,  yang  mengakui  kolaborasi  terpadu  belum  berhasil  memaksimalkan  penerimaan pajak  daerah.  Tim  pendataan  juga  masih  belum  maksimal  yang  berdampak  pada penyelesaian  piutang  PBB-P2  serta  data  calon  pajak  yang  kurang  memadai.  Masalah lainnya  adalah  database  yang  masih  belum  berfungsi  dengan  baik  meskipun  sangat penting untuk memastikan keakuratan pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem self assessment dan untuk pembayaran utang pajak khususnya piutang PBB-P2. Apalagi, metode  pembayaran  selama  ini  mengandalkan  loket  pembayaran  sehingga  kurang nyaman bagi masyarakat untuk membayar pajak. Menurut wawancara mendalam dengan informan,  ketentuan  tersebut  telah  diikuti  dalam  memungut  pajak  air  tanah.  Sistem penilaian kepegawaian, yang mewajibkan petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak yang terdaftar, memasukkan pajak air tanah sebagai pajak. Namun, jumlah wajib pajaknya sendiri masih statis bahkan sedikit menurun meski sudah diupayakan untuk digenjot setiap tahunnya.
Hasil  penelitian  dari  wawancara  informan  sangat  khas  dengan  metode pemungutan pajak air tanah yang digunakan oleh BPPRD Kota Palangka Raya. Peneliti mengklaim  bahwa  peraturan  daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  8  tahun  2011  yang mengatur pemungutan pajak air tanah telah diikuti. Kota Palangka Raya telah berjuang untuk memungut biaya air tanah secara efektif karena masalah dan kendala implementasi yang  berkelanjutan.  Akibatnya,  proyeksi  pajak  air  tanah  antara  2017  dan  2021  tidak terealisasi.
Tabel 4. Sasaran Dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Palangka Raya Tahun 2017–2021 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 2017 50.000.000 28.514.458 57.00 2018 55.000.000 106.426.764 193.50 2019 35.000.000 72.997.420 208.5 2020 114.781.376 91.364.036 79.5 2021 150.461.000 75.926.000 50.46
(Sumber: Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya Tahun, 2021)
Pajak air tanah yang mungkin belum diterapkan dengan benar, menurut tabel di atas. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah pajak air tanah yang dipungut setiap tahunnya di Kota Palangka Raya dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Karena banyaknya tantangan yang dihadapi upaya pemungutan pajak saat ini, pajak air tanah belum terbukti berhasil. Tentu saja, wajib pajak juga menjadi pertimbangan saat menghitung pajak air tanah.  Masih  banyak  masyarakat  yang  memanfaatkan  air  tanah  tanpa  mengungkapkan bahwa memiliki izin untuk itu, yang merupakan salah satu hal yang mempengaruhi data pajak  kota.  Akibatnya,  sebagian  besar  wajib  pajak  air  tanah  tidak  lagi  berstatus  aktif membayar pajak.
Kendala  lain  yang  membuat  Kota  Palangka  Raya  tidak  dapat  mencapai  target pendapatannya  adalah  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  untuk  menetapkan  tarif pajak.  Tarif  pajak  ditentukan  dengan  menggunakan  meteran  air  atau  water  meter. Sedangkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya masih memiliki alat ukur yang sedikit.

## 2. Kebijakan Penggunaan Air Tanah Kota Palangka Raya
Dengan adanya perda Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2014 yang mengatur tentang kebijakan pemanfaatan air tanah Kota Palangkaraya, perda Kota Palangka Raya Nomor  8  tahun  2011  tentang  pajak  air  tanah  kemudian  diubah  menjadi  perda  Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak air tanah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang dulunya Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya diberi  tanggung  jawab  untuk  menegakkan  peraturan  daerah  ini  melalui  perubahan peraturan daerah pada pasal 35 ayat (2).
BPPRD  Kota  Palangka  Raya  saat  ini  menjadi leading  sector akibat  perubahan peraturan  yang  mengatur  pajak  daerah.  Dari  data  tersebut  dapat  dinilai  apakah  Kota Palangka Raya memungut pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Hal  tersebut  peneliti  konfirmasi  melalui  wawancara  mendalam  dengan beliau, hal tersebut dibuktikan karena bapak adalah direktur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD) Kota Palangka Raya.
Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  sebenarnya  mematuhi  semua  peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam memungut pajak air tanah. Mengingat masih banyak persoalan dan hambatan yang menghambat Kota Palangka Raya mewujudkannya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya bertanggung jawab untuk  melakukan  segala upaya untuk  mengefisienkan pajak  air tanah, persoalan dan  keterbatasan  tersebut  berdampak  pada  pencapaian  tujuan  dan  perkembangan penerimaan  pajak  air  tanah  di  Kota  Palangka  Raya  ke  depan  dan  dalam  rangka mewujudkannya,  maka  untuk  mencapai  tujuannya  dan  mendapatkan  pendapatan  dari pajak air tanah yang meningkat setiap tahun.
Kebijakan pajak air tanah ditetapkan untuk memaksimalkan pajak daerah dengan ditetapkannya peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 tahun 2018 tentang pajak daerah.  Pendekatan  ini  meningkatkan  pentingnya  sistem  pajak  ketetapan  resmi. Pemerintah  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  menentukan  jumlah  pajak  yang  harus dibayar berdasarkan sistem official assessment ketika petugas pajak menghitungnya dan mengirimkan surat ketetapan pajak. Wajib pajak tidak berpartisipasi aktif dalam proses penghitungan pajak.
Gambar 3. Jenis Pajak, Tarif Dan Dasar Pengenaan Dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan  gambar  jenis  pajak,  tarif  dan  dasar  pengenaan  dan  sistem pemungutan pajak daerah. Tempat keenam adalah pajak air tanah dengan nilai perolehan 20% dari tarif  air. Adapun sistem pemungutan pajak daerah menggunakan sistem OA. OA singkatan dari official assessment .
Oleh  karena  itu,  Ibu  Norbaiti,  SE.,  M.M.  diangkat  menjadi  kepala  dinas. Wawancara  informan  secara  mendalam  mengungkapkan  bahwa  undang-undang mengamanatkan otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang terdaftar, dan pajak air tanah adalah bagian dari sistem penilaian posisi yang  melakukan  hal  itu.  Pengumpulan  pajak  air  tanah  telah  dilakukan  sesuai  dengan undang-undang.  Namun,  jumlah  wajib  pajaknya  sendiri  masih  statis  bahkan  sedikit menurun meski sudah diupayakan untuk digenjot setiap tahunnya.
Temuan  studi  dari  wawancara  dengan  informan  cukup  mirip  dengan  sistem BPPRD Kota Palangka Raya dalam memungut pajak air tanah. Berdasarkan kajian ini, pemungutan  pajak  air  tanah  telah  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  daerah  Kota Palangka  Raya  Nomor  8  tahun  2011  tentang  pajak  air  tanah.  Karena  masalah  dan keterbatasan implementasi yang sedang berlangsung, Kota Palangka Raya belum dapat mengumpulkan retribusi air tanah secara efisien. Akibatnya, estimasi dan realisasi pajak air tanah tahun 2017 dan 2021 tidak terpenuhi.
Tabel 5. Sasaran Dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah
Kota Palangka Raya Tahun 2017–2021 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp)  Persentase (%) 2017 50.000.000 28.514.458 57.00 2018 55.000.000 106.426.764 193.50 2019 35.000.000 72.997.420 208.5 2020 114.781.376 91.364.036 79.5 2021 150.461.000 75.926.000 50.46
(Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya Tahun, 2021)
Pajak air tanah yang mungkin belum diterapkan dengan benar, seperti terlihat pada tabel di atas. Penurunan penerimaan pajak air tanah Kota Palangka Raya dari tahun 2017 hingga 2021 menjadi bukti akan hal tersebut. Akibatnya, pajak air tanah belum berhasil karena masih banyak tantangan pemungutan pendapatan.
Tentu  saja,  wajib  pajak  juga  menjadi  pertimbangan  saat  menghitung  pajak  air tanah.  Salah  satu  hal  yang  mempengaruhi  data  pajak  kota  adalah  masih  banyaknya masyarakat  yang  memanfaatkan  air  tanah  namun  belum  mengakui  mendapatkan  izin. Akibatnya, mayoritas wajib pajak air tanah tidak lagi berstatus aktif membayar pajak.
Fasilitas  dan  peralatan  yang  digunakan  untuk  menentukan  tarif  pajak  juga membuat Kota Palangka Raya tidak dapat memaksimalkan potensi pajak air tanah yang belum  mencapai  target  pajak.  Meter  air  digunakan  untuk  menghitung  tarif  pajak. Sementara  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BPPRD)  meter  air  Kota Palangka Raya masih  ala kadarnya. Hal  ini disebabkan hanya 12 alat ukur yang dibeli pada tahun 2016 dan 33 pada tahun 2019.
Namun  disisi  lain,  faktanya  bahwa  SOPD  terkait  belum  siap  dengan  berbagai upaya  untuk  memungut  pajak  air  tanah  tersebut.  Sebagai  lembaga  utama  pemungutan pajak, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalimantan Tengah dan Samsat saat ini tidak memiliki standar SOP yang berkaitan dengan parameter estimasi penggunaan air. Dengan ungkapan  tersebut  ternyata  juga  dibenarkan  oleh  kabid  pemanfaatan  air  tanah  yang menyampaikan  bahwa  membenarkan  dan  mengakui  belum  memiliki  SOP  yang  baku
mengenai  tata  cara  penghitungan  dan  pelaporan  pajak  air  tanah,  hal  inilah  yang menyebabkan  pihak  perusahaan  sebagai  wajib  pajak  juga  belum  sepenuhnya  bisa memahami dan taat pada pajak atas air tanah.
Dengan demikian, peraturan daerah (Perda) Nomor 26 tahun 2015 yang mengatur tata cara pemungutan pajak air permukaan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik melalui sosialisasi yang lebih aktif kepada dunia usaha, khususnya swasta. Dalam rangka  mendorong  semakin  banyak  pelaku  usaha  yang  paham  dan  taat  pajak,  Upaya dilakukan agar pelaku usaha mengetahui dan memahami perda 26 tahun 2015, khususnya yang membayar pajak air tanah.

## Kesimpulan
Potensi pajak air bawah tanah Kota Palangka Raya sangat fluktuatif menurun dari tahun ke tahunnya bahkan objek pajak air bawah tanah justru banyak yang tidak aktif. Berbeda dengan Palangka Raya yang ekspansi sektor publik dan swasta. Dengan fakta yang ada tersebut, kebijakan mengenai sistem pemanfaatan air bawah tanah perlu disiasati dengan  serius.  Kebijakan  pengumpulan  pajak  bisa  dilakukan  dengan  pembuatan  SOP yang  baku  terkait  parameter  perhitungan  penggunaan  air  tanah.  Kebijakan  sistem pemungutan pajak juga perlu mempersiapkan sumber daya aparatur yang kompeten dan fokus pada untuk melihat potensi pajak apalagi  dengan official assessment . Kemudian, persoalan lain juga dibawa oleh aparatur, termasuk petugas pajak yang turun ke lokasi. Petugas yang mengawasi pajak air tanah berjuang karena jumlahnya masih lebih sedikit daripada pembayar pajak saat ini. Namun, pelanggaran juga rentan, seperti keterlambatan pembayaran pajak air tanah.

## Daftar Pustaka
Al Kautsar, M.,  Basit, A. A., Ramdhani, A., & Fauiziah, H. (2021). Rejuvenating The Groundwater  Tax  Strategy  In  Garut  Regency. Jaf-Journal  Of  Accounting  And Finance , 5(1), 31.
Du, E., Tian, Y., Cai, X., Zheng, Y., Han, F., Li, X., Zhao, M., Yang, Y., & Zheng, C. (2022).  Evaluating  Distributed  Policies  For  Conjunctive  Surface  Water‐ Groundwater  Management  In  Large  River  Basins:  Water  Uses  Versus Hydrological Impacts. Water Resources Research , 58(1), E2021wr031352. Effendi, A. (2022). The Effect Of Regional Taxes On Bandung City Original Revenue During  The  Covid-19  Pandemic. Jurnal  Info  Sains:  Informatika  Dan  Sains , 12 (02), 55–63.
Gutama, M. S., & Warsono, H. (2019). Implementasi Kebijakan Perda Nomor 03 Tahun 2018  Tentang  Pengelolaan  Air  Tanah  Di  Dinas  Esdm  (Energi  Sumber  Daya Mineral)  Provinsi  Jateng. Journal  Of  Public  Policy  And  Management  Review , 8 (2), 358–390.
Hendrayana, H.  (2007).  Pengelolaan Air Tanah  Di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada (Ugm) .
Husodo, J. A., & Puspitasari, E. (N.D.). Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam  Pengelolaan  Air  Tanah  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah. Res Publica , 1 (3), 13–25. Irawan,  D.  E.,  Darul,  A.,  Sumadi,  H.,  Kuntoro,  A.  A.,  Argo,  T.  A.,  &  Nurhayati,  Y. (2017).  Beban  Ganda  Pengelolaan  Air  Tanah  Di  Kabupaten/Kota  Pasca Pembatalan  Uu  No  4/2007  Tentang  Sumber  Daya  Air:  Ilustrasi  Dari  Kota Bandung. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 6 (1), 83.
Kete,  S.  C.  R.  (2018). Model  Pengelolaan  Air  Tanah  Berkelanjutan  Di  Kota  Kendari . IPB University.
Kodoatie, R. J. (2021). Tata Ruang Air Tanah . Yogyakarta: Andi.
Kristiana, T., & Poetri, R. (2019). Implementation Of Local Tax Service Policies At The Regional  Tax  And  Retribution  Management  Agency  Office  Of  Palangka  Raya City. Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis , 5 (2), 61.
Kristiany,  R.  W.,  Hardjanto,  U.  S.,  &  Prihatin,  E.  S.  (2016).  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Kota  Semarang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan  Air  Tanah. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–17.
Ovani,  M.  I.  R.,  Suwitri,  S.,  &  Lestari,  H.  (2013).  Implementasi  Kebijakan  Pajak  Ait Tanah  Di  Kota  Tegal  (Kajian  Perda  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Air Tanah). Journal Of Public Policy And Management Review , 3 (1), 200–208. Panekenan, H. G., Lambey, L., & Rondonuwu, S. (2018). Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 13 (04).
Prafitri, A. L., & Subowo, A. (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan Dalam Izin Pengelolaan  Air  Tanah  Di  Kota  Semarang. Journal  Of  Public  Policy  And Management Review , 8 (4), 20–27.
Rhama, B. (2012). Kebijakan Publik Untuk Ekowisata Di Kalimantan Tengah Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan Di Kota Palangka Raya. Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan , 1 (1), 1–5. Ridwan,  M.,  &  Syaputra,  R.  (2016). Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Air  Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014 . Riau University. Riswati, R. (2022). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pad Di Kabupaten Bandung. Jekp (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik) , 12– 22.
Sartika,  N.,  &  Krisnanda,  K.  (2020).  Penerapan  Kebijakan  Intensifikasi  Dan Ekstensifikasi  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan  (Pbb-P2) Sebagai  Upaya  Peningkatan  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Bengkalis. Jurnal Iakp: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan , 1 (1), 12.
Satia, M. R., Putra, M. N. T., Riyanti, N., Selawaty, D., & Ainah, N. (2022). Household Wasterwater  Management  Policy  In  Kereng  Bangkirai  Area  Toward Sustainability  Of  River  Water  In  Sebangau  City,  Palangka  Raya. International Conference On Government Education Management And Tourism , 1 (1).
Soedireja, H. R. (2017). Potensi Dan Upaya Pemanfaatan Air Tanah Untuk Irigasi Lahan Kering Di Nusa Tenggara. Jurnal Irigasi , 11 (2), 67–80.
Tomas,  M.  (2021). Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Air  Tanah  Dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah . Ipdn Jatinangor.
Uda, S. K., Hein, L., & Adventa, A. (2020). Towards Better Use Of Indonesian Peatlands With  Paludiculture  And  Low-Drainage  Food  Crops. Wetlands  Ecology  And Management , 28 (3), 509–526.
Wicaksono, G., Puspita, Y., Asmandani, V., & Kusumaningrum, N. D. (2022). Kebijakan Pemerintah  Daerah  Dalam  Merespon  Pandemi  Covid-19  Dan  Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (1), 86–92. Yustani Leluno, Kembarawati, & Basuki. (2020). Kualitas Air Tanah Di Sekitar Tpa Km 14 Kota Palangka Raya. Journal Of Environment And Management , 1 (1), 75–82.
Yustiani, R. (2021). Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran, Serta  Pajak  Air  Tanah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Tangerang  Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Dpkd) Kota Tangerang. Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 5 (1), 94.