Analisis Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap PDRB Perkapita Kota Banjarmasin

## Hamiddah Lianita*, Yunita Sopiana
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* hamidahlianita74@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the ratio of regional financial capacity and the ratio of  regional  financial  independence  and  their  influence  on  GRDP  per  capita  in Banjarmasin City. The data used in this study is secondary data consisting of data from the  APBD  and  GDRP  per  capita  of  Banjarmasin  City  in  2010-2019.  The  analytical technique  used  is  quantitative  analysis  by  measuring  the  ratio  and  multiple  linear regression. Analyzed using Eviews version 10 program.
The results obtained from this study indicate that the regional financial capacity in Banjarmasin City in 2010-2019 is in the "moderate" category while regional financial independence in Banjarmasin City in 2010-2019 is included in the category of "adequate" relationship patterns. Regional financial capacity has a positive and significant impact on GDRP Percapita. Regional financial independence has a positive but not significant effect  on  GDRP  per  capita.  Simultaneously,  regional  financial  capability  and independence have a positive and significant impact on GDRP Percapita.
Keywords:  Regional  Finance;  Regional  Financial  Capability;  Regional  Financial Independence; Economic Growth; GDRP Per Capita

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan rasio kemandirian  keuangan  daerah  serta  pengaruhnya  terhadap  PDRB  Perkapita  di  Kota Banjarmasin.  Data  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang terdiri dari data APBD dan PDRB perkapita Kota Banjarmasin tahun 2010-2019. Teknik analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kuantitatif  yaitu  dengan  mengukur  rasio  dan regresi linier berganda. Dianalisis dengan Eviews versi 10.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kemampuan keuangan daerah di Kota Banjarmasin  tahun  2010-2019  berada  di  kategori  “sedang”  sedangkan  kemandirian keuangan daerah di Kota Banjarmasin tahun 2010-2019 termasuk ke dalam golongan pola hubungan “cukup”. Kemampuan keuangan daerah berpengaruh  (positif) dan signifikan terhadap  PDRB  Perkapita.  Kemandirian  keuangan  daerah  berpengaruh  (positif)  tetapi tidak signifikan terhadap PDRB Perkapita. Secara simultan, kemampuan dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh (positif) dan signifikan terhadap PDRB Perkapita. Kata Kunci : Keuangan Daerah; Kemampuan Keuangan Daerah; Kemandirian Keuangan Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; PDRB Perkapita.

## PENDAHULUAN
Indonesia  mempraktikkan  sistem  desentralisasi  yang  dicerminkan  melalui otonomi  daerah.  Otonomi  daerah  yaitu  sebagai  tanggung  jawab  yang  diserahkan pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  agar  mengatur  segala  aspek  urusan  daerahnya sendiri  sesuai  dengan  kemampuan  dan  berpatokan  dengan  peraturan  daerahnya  yang berlaku. Selain itu, otonomi daerah juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk mengurangi
ketergantungan  dengan  pemerintah  pusat  terutama  dalam  hal  masalah  keuangan,  agar pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  dan  mandiri  dalam  hal  membiayai  daerahnya snediri. Otonomi fiskal merupakah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah  secara  kesuluruhan.  Otonomi  fiskal  merupakan  gambaran  apakah  pemerintah daerah mampu tidaknya dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
Salah  satu  indikator  untuk  melihat  apakah  otonomi  daerah  berhasil  atau  tidak yaitu dengan mengetahui kemampuan dan kemandirian keuangan daerah tersebut. Daerah otonom  diharapkan  mampu  dan  mandiri  dalam  membiayai  atau  melaksanakan pengeluaran rutinnya. Melalui keuangan daerah yang efektif maka otonomi daerah bisa diwujudkan.
Melalui  PAD  daerah  tersebut  bisa  terlihat  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap pemerintah pusat.  Semakin besarnya partisipasi PAD terhadap APBD, hal itu merupakan  gambaran  ketergantungan  pemerintah  daerah  ke  pemerintah  pusat  kecil. Berikut komposisi PAD Kota Banjarmasin :
Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019
No Uraian Jumlah/Total (Rp) 1 Pajak Daerah 215.643.985.952,70 2 Retribusi Daerah 34.307.011.439,00 3 Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 21.883.513.529,00 4 Lain lain PAD yang sah 58.745.288.616,34 Total Pendapatan Asli Daerah 330.579.799.537,04
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
Berdasarkan tabel diatas realisasi PAD Kota Banjarmasin didominasi oleh Pajak Daerah,  kemudian  Lain-lain  PAD  yang  sah,  reribusi  daerah  dan  yang  terakhir  yaitu pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.
Tanggung  jawab  pemerintah  daerah  atas  tugas  kepemerintahannya  bisa  dilihat melalui mampu dan mandiri dalam hal keuangannya dan pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan  sumber  -  sumber  penerimaan  asli  daerah  dengan  cara  penggalian, pemetaan  dan  pengenalan  atas  potensi  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Keuntungan  bagi daerah tersebut merupakan hasil pengelolaan potensi daerah oleh pemerintah daerah yang efektif dan sesuai sasaran, apabila suatu daerah kemandirian keuangan daerahnya tinggi hal  ini  bermakna  ketergantungan  daerah  tersebut  terhadap  pemerintah  pusat  semakin. Akan tetapi, di dalam APBD Kota Banjarmasin tahun 2010-2019, pada posisi penerimaan pendapatan, dana perimbangan  sangat mendominasi dibandingkan dengan PAD sendiri. Hal ini masih menunjukkan ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kota Banjarmasin terhadap Pemerintah Pusat selama 10 tahun berturut-turut. Dalam melaksanakan otonomi daerah,  pemerintah  daerah  diharapkan  melaksanakannya  dengan  efektif  dan  efisien sehingga pertumbuhan  ekonomi terdorong yang  bisa menghasilkan kesejahteraan yang merata untuk masyarakat daerahnya.
Menurut  penjelasan  diatas,  permasalahan  yang  akan  diangkat  adalah  :  (1) Bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah Kota  Banjarmasin?  (2)  Bagaimana  pengaruh  kemampuan  keuangan  daerah  terhadap PDRB perkapita di Kota Banjarmasin? (3) Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah  terhadap  PDRB  perkapita  di  Kota  Banjarmasin?  (4)  Bagaimana  pengaruh
kemampuan  keuangan  daerah  dan  kemandirian  keuangan  daerah  terhadap  PDRB perkapita di Kota Banjarmasin?
Tujuan  penelitian  yaitu  :  (1)  Mengetahui  tingkat  rasio  kemampuan  keuangan daerah  dan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Kota  Banjarmasin.  (2)  Mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap PDRB perkapita di Kota Banjarmasin (3)  Mengetahui  pengaruh  kemandirian  keuangan  daerah  terhadap  PDRB  perkapita  di Kota  Banjarmasin  (4)  Mengetahui  pengaruh  kemampuan  keuangan  daerah  dan kemandirian keuangan daerah terhadap PDRB perkapita di Kota Banjarmasin.

## KAJIAN PUSTAKA Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  merupakan  hak  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  agar  bisa  mengatur  dan  melaksanakan  kegiatan  pemerintahannya sendiri,

## Keuangan Daerah
Keuangan daerah merupakan segala sesuatu  yang bisa dinilai dengan uang dan kekayaan milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD yaitu rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  Dan  yang  dapat  menjadi  jaminan  kerja  dan kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahannya  pada  satu tahun anggaran (Kiflimansyah, 2001).

## Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan penerimaan uang yang didapat pemerintah daerah berdasarkan  peraturan  daerah  yang  berlaku  melalui  rekening  kas  umum  daerah  dan penerimaan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku yang mana menjadi penambah ekuitas daerah tersebut.

## Pengeluaran Daerah
Pengeluran  daerah  merupakan  pengeluaran  uang  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  daerah  yang  terdiri  dari  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung.

## Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan keuangan daerah yaitu sebagai alat ukur apakah pemerintah daerah mampu  tidaknya  dalam  hal  meningkatkan  pendapatan  asli  daerahnya  sendiri. Kemampuan  keuangan  daerah  merupakan  suatu  tanda  daerah  tersebut  mampu melaksanakan  otonomi  daerahnya,  yang  berarti  daerah  tersebut  diwajibkan  memiliki kewenangan  dan  kemampuan  dalam  hal  meningkatkan  sumber  potensi-potensi penerimaan  keuangan  daerah  tersebut,  mengelola  dan  menggunakan  keuangan  untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerahnya.

## Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  yaitu  sebagai  alat  ukur  apakah  suatu  daerah tersebut  mampu  dalam  hal  membiayai  daerahnya  seperti  membiayai  kegiatan pemerintahannya,  pembangunannya  serta  pelayanannya  terhadap  masyarakat  daerah tersebut.

## Pertumbuhan Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal
Pertumbuhan  ekonomi  yaitu  proses  kenaikan  output  perkapita  dalam  jangka panjang. Melalui perhitungan PDRB dikurangi dengan PDRB sebelumnya dibagi dengan PDRB saat ini bisa digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statisik menggunakan pendekatan PDRB agar menggambarkan produksi barang atau jasa suatu daerah untuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi
Sistem  desentralisasi  fiskal  merupakan  sistem  yang  mana  pemerintah  daerah berperan  sangat  penting  daripada  peran  pemerintah  pusat  dalam  aspek  penyediaan pelayanan  publik  atau  masyarakat  yang  mana  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi yang lebih cepat.

## PDRB Perkapita
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Pasar merupakan hasil dari  nilai tambah bruto yang timbul dan merupakan hasil dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah.

## METODE PENELITIAN
Ruang  lingkup  penelitian  yang  diteliti  adalah  untuk  mengetahui  kemampuan keuangan  daerah  dan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  serta  pengaruhnya  dengan PDRB  perkapita.  Jenis  penelitian  berupa  penelitian  yang  menggunakan  analisis kuantitatif,  data  yang  dipakai  yaitu  data  sekunder.  Pengumpulan  data  melalui dokumentasi dan kepustakaan. Lokasi penelitian bertempat di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
Definisi Operasional Variabel

## Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan keuangan daerah yaitu alat ukur apakah pemerintah daerah mampu tidaknya dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri

## Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah mandiri atau tidaknya dalam urusan membiayai kegiatan pemerintah daerahnya.
PDRB Perkapita
PDRB Perkapita merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut.

## TEKNIK ANALISIS DATA

## Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan keuangan daerah / derajat desentralisasi fiskal (DDF) bisa diperoleh melalui rumus berikut :
• Kemampuan  Keuangan  Daerah  =  Pendapatan  Umum  Daerah  –  Belanja  Pegawai Aparatur Sipil Negara
• Pendapatan Umum Daerah = Pendapatan Asli Daerah (PAD) + Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum
• Belanja Pegawai = Belanja Gaji dan Tunjangan + Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kemampuan Keuangan Daerah untuk daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut :
Tabel 2 Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Daerah Kriteria Dibawah Rp 300.000.000.000,- Rendah Rp 300.000.000.000,- sampai dengan Rp 550.000.000.000,- Sedang Diatas Rp 550.000.000.000,- Tinggi

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah / derajat otonomi fiskal (DOF) bisa diperoleh melalui rumus berikut
DOF = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 x 100%
Hasil perhitungan Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah /  DOF akan dilihat ke dalam kriteria di bawah ini :
Tabel 3 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah Rasio (%) Kriteria < 10,00 Sangat Kurang 10,01 - 20,00 Kurang 20,01 - 30,00 Cukup 30,01 - 40,00 Sedang 40,01 - 50,00 Baik > 50,00 Sangat Baik

## Regresi Linier Berganda Metode Ordinary Least Square (OLS)
Metode  yang  dipakai  agar  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  kemampuan  dan kemandirian  keuangan  daerah  dengan  PDRB  perkapita  menggunakan  regresi  linier berganda dengan metode OLS. Berikut model yang digunakan :
𝑃𝐷𝑅𝐵 =   𝛽 0 +   𝛽 1 𝐷𝐷𝐹 +   𝛽 2 𝐷𝑂𝐹 + 𝑒𝑖 Keterangan :
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (rupiah) DDF   = Kemampuan Keuangan Daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal (Rp) DOF  = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah / Derajat Otonomi Fiskal (%) β 1 β 2 = Koefisien Regresi β 0 = Konstanta ei = Standar error
Untuk memperoleh regresi yang terbaik maka harus melakukan uji statistik yang terdiri dari uji t (parsial), uji F (simultan) dan uji koefisien determinasi (R 2 ).  Selanjutnya, dilakukan  juga  uji  asumsi  klasik  yaitu  uji  multikolinieritas,  uji  heteroskedastisitas,  uji autokolerasi dan uji normalitas.

## HASIL DAN ANALISIS
Kemampuan Keuangan Daerah
Tabel 4 Kemampuan Keuangan Daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019 Tahun Pendapatan Umum Daerah (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Kemampuan Keuangan Daerah (Rp) Kriteria 2010 634,776,721,528.52 430,481,974,877.00 204,294,746,651.52 Rendah 2011 771,432,983,889.55 493,158,039,835.50 278,274,944,054.05 Rendah 2012 854,626,345,921.93 580,996,478,210.75 273,629,867,711.18 Rendah 2013 940,934,192,623.96 634,541,617,245.00 306,392,575,378.96 Sedang 2014 1,038,797,584,121.61 686,183,907,442.00 352,613,676,679.61 Sedang 2015 1,072,362,106,605.57 703,426,712,902.00 368,935,393,703.57 Sedang 2016 1,155,160,201,808.06 715,900,790,477.00 439,259,411,331.06 Sedang 2017 1,149,729,685,513.79 585,997,403,833.00 563,732,281,680.79 Tinggi
2018 1,143,215,333,361.90 589,787,245,076.00 553,428,088,285.90 Tinggi 2019 1,190,314,804,598.04 690,552,322,148.00 499,762,482,450.04 Sedang
Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Banjarmasin dalam angka, data diolah
Bisa  dilihat  dari  tabel  4  diatas  untuk  Kemampuan  Keuangan  daerah  Kota Banjarmasin untuk tahun 2010 sampai dengn 2019 sebagai berikut : (1) Pada tahun 2010 Kemampuan Keuangan Daerah hanya sebesar Rp 204.294.746.651,52  saja yang mana kriterianya  termasuk  ke  dalam  kategori  “rendah”. (2) Untuk  tahun  2011  mengalami peningkatan menjadi Rp 278.274.944.054,05 tetapi kriterianya masih termasuk ke dalam kategori  “rendah”. (3) Tahun  2012  kembali  mengalami  penurunan  yaitu  menjadi  Rp 273.629.867.711,18  tetapi masih dikriteria “rendah”. (4) Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016  mengalami  kenaikan  yang  semakin  bertambah  yaitu  menjadi  sebesar  Rp 306.392.575.378,96  ,  Rp  352.613.676.679,61  ,  Rp  368.935.393.703,57  dan  Rp 439.259.411.331,06  15,11%, 16,11%, 16,27% dan 21,79% dan masuk ke dalam kriteria “sedang” (5) Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin  masuk  ke  dalam  kriteria  “tinggi”  karena  mencapai  sebesar  Rp 563.732.281.60,79  dan  Rp  553.428.088.285,90 (6) Lalu,  di  tahun  2019  kembali mengalami penurunan yang mana hanya sebesar Rp 499.762.482.450,04 dan masuk ke dalam kriteria “sedang”.
Dapat  diketahui  dari  tabel  4  untuk  Kemampuan  Keuangan  Daerah/DDF  Kota Banjarmasin  mengalami  fluktuasi  dengan  yang  terendah  di  tahun  2010  yaitu  Rp 204.294.746.651,52    dan  untuk  yang  tertinggi  di  tahun  2017  mencapai  Rp 563.732.281.680,79 . Jika dilihat secara keseluruhan Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin dalam periode 2010—2019 masih dalam kategori sedang.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tabel 5
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah / Derajat Otonomi Daerah (DOF) Kota Banjarmasin Tahun
2010-2019 Tahun Total PAD (Rp) Dana Perimbangan (Rp) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) Tingkat DOF 2010 80,510,647,970.52 59,009,967,355.00 13,64 Kurang 2011 118,554,981,542.55 644,770,302,347.00 18,39 Kurang 2012 138,086,121,906.93 758,384,384,015.00 18,21 Kurang 2013 167,313,762,016.96 820,574,580,607.00 20,39 Cukup 2014 216,427,691,789.61 842,336,752,332.00 25,69 Cukup 2015 226,660,182,755.57 848,197,803,850.00 26,72 Cukup 2016 247,258,423,246.06 1,113,815,696,695.00 22,20 Cukup 2017 322,086,167,527.79 992,961,481,745.00 32,44 Sedang 2018 277,873,887,439.90 1,028,151,940,256.00 27,03 Cukup 2019 330,579,799,537.04 1,043,449,970,105.00 31,68 Sedang
Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Banjarmasin Dalam Angka, Data Diolah
Bisa dilihat dari tabel  5  diatas untuk  Rasio  Kemandirin Keuangan daerah Kota Banjarmasin  untuk  tahun  2010  sampai  dengan  2019  memiliki  rata-rata  tingkat kemandirian yang tergolong cukup yang hanya mencapai 23,69%

## Analisis  Pengaruh  Kemampuan  Keuangan  Daerah  dan  Kemandirian  Keuangan Daerah Terhadap PDRB Perkapita
Alat  analisis  yang  digunakan  agar  bisa  mengetahui  pengaruh  masing-masing variabel independen (kemampuan dan kemandirian keuangan daerah) terhadap variabel dependen (PDRB perkapita) yaitu dengan analisis regresi linier berganda metode OLS.
Tabel 6
PDRB Perkapita Atas Harga Konstan, DDF, Rasio DOF Kota Banjarmasin Tahun 2010 2019
Tahun PDRB (Rp) DDF (Rp) DOF (%) 2010 13,067,090,000 204,294,746,651.52 13.64 2011 13,740,230,000 278,274,944,054.04 18.39 2012 14,588,860,000 273,629,867,711.18 18.21 2013 15,600,540,000 306,392,575,378.96 20.39 2014 16,553,890,000 352,613,676,679.61 25.69 2015 17,511,610,000 368,935,393,703.57 26.72 2016 18,611,320,000 439,259,411,331.06 22.2 2017 19,801,580,000 563,732,281,680.79 32.44 2018 21,065,060,000 553,428,088,285.90 27.03 2019 22,353,310,000 499,762,482,450.04 31.68
Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Data Diolah
Berikut hasil perhitungan dengan metode OLS :
Tabel 7 Hasil Uji  Ordinary Least Square Variabel Koefisien t-Statistik Prob. C 1.94E+09 0.274303 0.7918 DDF 0.018707 2.932142 0.022 LOG(DOF) 2.61E+09 0.896847 0.3996 R-squared 0.899851 Prob. (F-Statistic) 0.000318
Sumber : Data Diolah, Eviews 10.0
Berikut model yang diperoleh dari hasil regresi :
𝑃𝐷𝑅𝐵 =  1,94 + 0,018 𝐷𝐷𝐹 + 2.61 𝐷𝑂𝐹
Keterangan :
1. Nilai c = 1.39 artinya apabila tidak terjadinya perubahan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, maka PDRB akan meningkat sebesar 1.94.
2. Nilai  DDF  =  0.018  artinya  apabila  DDF  mengalami  kenaikan  1%    maka  akan menaikkan  PDRB  sebesar  0.018%  dengan  asumsi  variabel  lain  tetap,  begitupun sebaliknya.
3. Nilai  LOG(DOF)  =  2.61  artinya  apabil  rasio  DOF  mengalami  kenaikan  senilai  1% maka  akan  menaikkan  PDRB  senilai  2.618%  dengan  asumsi  variabel  lain  tetap, begitupun sebaliknya.
Uji Statistik Uji Parsial / t Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah / DDF (X 1 ) terhadap PDRB Perkapita (Y) Berdasarkan  tabel  7  variabel  kemampuan  keuangan  daerah  /  DDF  mempunyai nilai Prob 0.0220 , yang mana prob < 0.05 (0.0220 < 0.05), yang berarti H 0 ditolak dan H a diterima. Artinya, variabel kemampuan keuangan daerah / DDF berpengaruh (positif) signifikan terhadap PDRB Perkapita.
Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah / DOF  (X 2 ) terhadap PDRB Perkapita (Y) Berdasarkan  tabel  7  variabel  kemandirian  keuangan  daerah  /  DOF  mempunyai nilai Prob 0.3996 , yang mana prob > 0.05 (0.3996 > 0.05), yang berarti H 0 diterima dan H a ditolak. Artinya, variabel kemandirian keuangan daerah / DOF berpengaruh (positif) tidak signifikan terhadap PDRB Perkapita.
Uji F
Dilihat dari tabel 7, ditunjukkan nilai F = 0.000318 < 0.05 (yakni 𝛼 = 5%) atau bahkan nilai probabilitas F = 0.000318 < 0.01 (yakni 𝛼 = 1%). Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Berdasarkan  tabel  7,  nilai  R 2 =  0.899851,  hal  ini  menunjukkan  bahawa  89% PDRB  Perkapita  di  Kota  Banjarmasin  bisa  dijelaskan  dengan  variabel  kemampuan keuangan  daerah  /  DDF  dan  kemandirian  keuangan  daerah  /  DOF,  sedangkan  11% dijelaskan dengan variabel lain diluar model penelitian ini.
Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas akan menggunakan VIF (Variance Inflation Factors), yaitu sebagai berikut :
Tabel 8 Uji Multikolinieritas Variabel Centered VIF C NA DDF 4.480633 DOF 4.480633

## Sumber : Eviews 10.0
Dari tabel diatas, bisa dilihat uji multikolinieritas bisa dilihat di kolom Centered VIF. Nilai VIF variabel DDF dan DOF yaitu 4.48 , yang mana tidak lebih besar dari 10 dan berarti kedua variabel independen tersebut tidak terjadi multikolineritas.

## Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  akan  memakai  metode  Breuch-Godfrey  atau  LM  (Langrange Multiplier) Test yaitu sebagai berikut :
Tabel 9

## Hasil Uji Breucch-Godfrey
F-statistic 8.056414 Prob. F(2,5) 0.0273 Obs*R-squared 7.631772 Prob. Chi-Square(2) 0.0220
Sumber : Data Diolah, Eviews 10.0
Prob. F(5,2) yaitu 0,0273. Apabila nilai Prob. F hitung lebih rendah dari nilai alpha yaitu 0,05 (5%) maka menurut uji hipotesis, H 0 ditolak yang berarti terjadi autokorelasi. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas akan menggunakan metode Breuch-Pagan-Godfrey yaitu sebagai berikut :
Tabel 10 Hasil uji Breuch-Pagan-Godfrey F-statistic 1.739491 Prob. F(2,7) 0.2436 Obs*R-squared 3.319962 Prob. Chi-Square(2) 0.1901 Scaled explained SS 2.085148 Prob. Chi-Square(2) 0.3525

## Sumber : Data Diolah, Eviews 10.0
Jika nilai Prob. F hitung > 0,05 artinya H0 diterima. Dilihat dari tabel 10 diatas, nilai  Prob.  F  hitung    0,2436  >  0,05  maka  H0  diterima  yang  artinya  tidak  terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Normalitas
Uji normalitas akan memakai metode Jarque-Bera Test yaitu sebagai berikut :
0 1 2 3 4 5 6 -2.0e+09 -1.0e+09 5000.00 1.0e+09
2.0e+09
Series: Residuals Sample 2010 2019 Observations 10 Mean -4.77e-07 Median 82764597 Maximum 2.05e+09 Minimum -1.76e+09 Std. Dev. 9.96e+08 Skewness 0.267479 Kurtosis 3.563526 Jarque-Bera 0.251559 Probability 0.881809

## Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data Diolah, Eviews 10.0
Jika Prob. JB Hitung > 0,05 itu berarti residual terdistribusi normal dan begitupun sebaliknya.  Bisa  dilihat  gambar  diatas,  Prob.  JB  hitung    0,881809>  0,05  yang  berarti
residual tersebut terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi.

## PENUTUP Implikasi Penelitian
Implikasi  penelitian  ini  adalah  menemukan  ada  tidaknya  pengaruh  kemampuan dan kemandirian keuangan daerah di Kota Banjarmasin terhadap PDRB Perkapita karena dilihat dari APBD Kota Banjarmasin dari sisi penerimaan PAD Kota Banjarmasin masih lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan diluar PAD.

## Keterbatasan Penelitian
Adanya  perbedaan  data  PAD  dari  Badan  Keuangan  Daerah  dengan  data Pendapatan Asli Daerah dari Kementerian Keuangan.

## Kesimpulan
Kesimpulan  penelitian  ini  yaitu  :  (1)  Berdasarkan  perhitungan  rkemampuan keuangan  daerah  /  DDF  Kota  Banjarmasin  tahun  2010-2019  masih  berada  di  kategori “sedang”,  sedangkan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  di  Kota  Banjarmasin  tahun 2010-2019  termasuk  ke  dalam  kategori    “cukup”.  (2)  Kemampuan  keuangan  daerah  / DDF (X 1 )  berpengaruh (positif) signifikan terhadap PDRB perkapita. (3) Kemandirian keuangan  daerah  /  DOF  (X 2 )  berpengaruh  (positif)  tidak  signifikan  terhadap  PDRB perkapita.  (4)  Secara  simultan,  kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah berpengaruh (positif) signifikan terhadap PDRB perkapita, yang mana nilai probabilitas sebesar 0.000318 < 0.05.

## Saran
Saran-saran  yang  akan  dikemukakan  yaitu  (1)  Pemerintah  daerah  Kota Banjarmasin  dalam  menjalankan  otonomi  daerah  diharapkan  memaksimalkan  potensi- potensi penerimaan daerah guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin. (2) Pemerintah daerah Kota Banjarmasin diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat dan membantu pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin.

## BIBLIOGRAPHY
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
BPS Kota Banjarmasin. Banjarmasin dalam Angka tahun 2010-2019.
Choiroel  Woestho  dkk.  (2020). Analisis  Kemampuan  dan  Kemandirian  Keuangan Daerah  serta  Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten Jeneponto . Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Jalu Aji Prakoso dkk. (2019). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah . Jawa Tengah : Universitas Tidar.
Mahsun, Mohamad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta : BPFE.
Makmuralto dkk. (2020). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Luwu Raya . Makassar : Universitas Muslim Indonesia.
Indonesia, R.  (2004). Undang-Undang No. 33  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Indonesia, R. (2004). Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia,  R.  (2005). Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Indonesia,  R.  (2017). Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  62 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional .
Indonesia,  R.  (2019). Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Oates,  Wallace  E.  (1999).  An Essay  on  Fiscal  Federalism.  Journal  of  Economic Literature. Vol. 37.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Risyanto,  Hilmi.  (2015). Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  dan  Kemandirian Keuangan  Daerah  serta  Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekeonomi Kabupaten  Garut  Tahun  Anggaran  2004-2013 .  Jawa  Barat  :  Institut  Manajemen Koperasi Indonesia.
Royda & Riana, Dwi (2019). Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Palembang : Universitas Tridinanti Palembang.
Sholikhah,  Ratna    (2011). Analisis  Kemampuan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Wonogiri  Tahun Anggaran 2000-2009 . Jawa Tengah : Universitas Sebelas Maret.
Suci, Stannia Cahaya & Asmara, Alla (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Provinsi  Banten .  Bogor  : Institut Pertanian Bogor.