## Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
Sunan  Ampel  Street  No.7,  Ngronggo,  City  District,  Kediri  City,  East  Java  Province,  Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin

## INKLUSI KEUANGAN DIGITAL SYARIAH DI PONDOK PESANTREN BUMI DAMAI AL-MUHIBBIN
TAMBAKBERAS JOMBANG

## PERSPEKTIF MAQA<S{ID SHARI<’AH JASSER AUDA
1 M. Ashilus Sadid, 2 Abdulloh Munir
UIN Sunan Ampel Surabaya; IAIN Kediri
m.ashilus.sadid@gmail.com; munierircham@gmail.com
Article Abstract Keywords: Inklusi, Keuangan Digital,
Maqasid Shari’ah Jasser Auda
Article History: Received: February, 27, 2024 Reviewed: June, 5, 2024 Accepted: June, 7, 2024 Published: June, 30, 2024
DOI:
10.30762/qaw.v8i1.432
Teknologi  digital  sudah  menjadi  bagian  dari  kehidupan manusia.  Manusia  lebih  memilih  teknologi  digital  karena lebih  efisien  dan  mudah  digunakan.  Namun,  beberapa  orang masih  menganggap  Pondok  Pesantren  tidak  mengikuti perkembangan  teknologi  digital.  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui penerapan inklusi keuangan digital syariah di Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambakberas Jombang,  Untuk  mengetahui  peran  inklusi  keuangan  digital syariah  perspektif  maqasid  shari‘ah  Jasser  Auda.  Metode penelitian  yang  digunakan  dengan  menggunakan  pendekatan studi  kasus  dan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara, dokumentasi.  Teknik  analisis  datanya  menggunakan  analisis deskriptif  dengan  tahapan  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pertama,  Penerapan  inklusi  keuangan  digital  syariah  di Pondok  Pesantren  Bumi  Damai  al-Muhibbin  Tambakberas Jombang  telah  mengadopsi  inklusi  keuangan  digital  syariah. Melalui  penggunaan  uang  digital  dan  kartu  belanja  santri (Wadi’ah  Card),  transaksi  santri  dapat  dipantau  oleh  wali santri  dan  pengurus  pondok.  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin
juga  menerapkan  produk  tabungan  digital  berdasarkan prinsip  wadi'ah  yad  al-damanah.  Dengan  prinsip  wadi'ah, Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  bertanggung  jawab  sebagai penerima  titipan  dana  dari  santri.  Kedua,  peran  inklusi keuangan  digital  Syariah  perspektif  maqasid  shari‘ah  Jasser Auda  di  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  mengikuti  beberapa fitur  pendekatan  sistem  yang dikemukakan oleh  Jasser Auda, seperti  observasi,  uji  coba,  sosialisasi,  dan  evaluasi.  Selain itu, penerapan inklusi keuangan digital harus memperhatikan aspek  internal  dan  eksternal,  keterbukaan,  hubungan  saling berhubungan,  dan  multidimensi.  Tujuan  penerapan  inklusi keuangan  digital  antara  lain  sebagai  inovasi  peningkatan pelayanan  pondok  terhadap  santri,  antisipasi  kehilangan uang  tunai,  dan  mendisiplinkan  santri  dalam  pembayaran uang bulanan.
©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0),  which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in any medium, provided the original works are properly cited .

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  teknologi  berkembang  sangat  pesat  dan  banyak  inovasi  digital  yang mempermudah  kehidupan  manusia.  Teknologi  digital  sudah  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Manusia  lebih  memilih  teknologi  digital  karena  lebih efisien  dan  mudah  digunakan.  Namun,  beberapa  orang  masih  menganggap  bahwa  Pondok Pesantren tidak mengikuti perkembangan teknologi. Padahal, teknologi semakin berkembang dan  menjadi  bagian  penting  dari  aktivitas  manusia,  terutama  di  bidang  ekonomi.  Pondok Pesantren  juga  mulai  mengadopsi  teknologi  untuk  memberikan  kemudahan  pada penggunanya,  seperti  dengan  menyediakan  jasa  pembayaran  secara  digital  dan  memantau aktivitas melalui platform digital. Hal ini sangat disambut baik oleh masyarakat karena dapat mempermudah aktivitas mereka.
Landasan  hukum  layanan  keuangan  digital/ digital  financial  service diatur  oleh  Bank Indonesia  Nomor  20/06/PBI/2018  tentang  Uang Elektronik. 1 serta  Peraturan  OJK  Nomor 1/POJK.03/2022  tentang  Layanan  Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam  Rangka  Keuangan Inklusif. 2 Uang Digital adalah alat pembayaran yang diterbitkan dengan dasar nilai uang yang disetor  terlebih  dahulu  oleh  pemegang  kepada  penerbit.  Nilai  uang  tersebut  kemudian disimpan  secara  elektronik  dalam  media  uang  elektronik,  yang  digunakan  sebagai  alat
1 Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik,” 2018.
2 Ketua  Dewan  Komisioner  OJK,  “Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif,” no. 184 (2022): 1–27.
pembayaran  oleh  pemegang  kepada  pedagang.  Uang  digital  dapat  digunakan  untuk melakukan  transaksi  pembayaran  secara  elektronik  dengan  mudah  dan  cepat,  tanpa  perlu menggunakan  uang  tunai.  Selain  itu,  uang  digital  juga  dapat  mempercepat  proses  transaksi dan meminimalkan risiko kehilangan atau pencurian uang. Di era digital seperti sekarang ini, uang digital semakin diminati oleh masyarakat karena memudahkan aktivitas pembayaran dan transaksi keuangan.
Menurut  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Fatwa  Dsn-Mui  No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur diantaranya (1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu  kepada  penerbit  (2)  Jumlah  nominal  uang  disimpan  secara  elektronik  dalam  suatu media  yang  teregistrasi  (3)  Nominal  uang  elektronik  yang  dikelola  oleh  penerbit  bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.  (4)  Digunakan  sebagai  alat  pembayaran  kepada  pedagang  yang  bukan  penerbit uang elektronik tersebut. 3
Pendapat  masyarakat  tentang  Pondok  Pesantren  menerapkan  sistem  konservatif  dalam pengelolaan  keuangan  memang  ada.  Banyak  Pondok  Pesantren  yang  masih  menggunakan sistem tradisional, yang dapat mempengaruhi daya saing mereka dalam dunia pendidikan. Hal ini  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  mereka  untuk  mengikuti  perkembangan  zaman.  Jika Pondok  Pesantren  mampu  mengikuti  perkembangan  zaman,  mereka  perlu  mengubah  sistem mereka, misalnya dengan menerapkan sistem digital di seluruh kegiatan pondok.
Penggunaan  sistem  digital  dapat  membawa  banyak  manfaat,  termasuk  meminimalkan kejahatan di Pondok Pesantren dan memungkinkan orang tua untuk memantau kegiatan anak mereka. Pondok Pesantren berbasis digital merupakan inovasi yang menjanjikan, yang dapat membantu  Pondok  Pesantren  mengikuti  perkembangan  zaman.  Dengan  adopsi  teknologi digital, Pondok Pesantren dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi, dan memberikan kemudahan akses bagi siswa dan orang tua.
Menurut  Derektur  PD  Pontren  Kemenag  RI  Dr.H.  Waryono  Abdul  Ghofur,  M.Ag, adanya  Pondok  Pesantren  yang  telah  menjalankan  proses  digitalisasi  adalah  sebuah  inovasi yang  penting.  Hal  ini  akan  membantu  Pondok  Pesantren  agar  tidak  tertinggal  dalam perkembangan  teknologi  dan  juga  memperkuat  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mendukung dan mendorong Pondok
3 DSN MUI, “Uang Elektronik Syariah,” Fatwa Dewan Syariah Nasional , no. 19 (2017): 1–12.
Pesantren  untuk  melakukan  digitalisasi,  sesuai  dengan  program  pemerintah  pusat  yang bertujuan untuk mempercepat proses digitalisasi di berbagai sektor. 4
Dengan  adanya  digitalisasi,  Pondok  Pesantren  dapat  memanfaatkan  teknologi  modern untuk  meningkatkan  efisiensi  dalam  pengelolaan  keuangan  mereka.  Selain  itu,  transparansi dalam  pengelolaan  keuangan  juga  akan  terpenuhi  melalui  sistem  yang  terintegrasi  secara digital.  Hal  ini  akan  memberikan  manfaat  yang  signifikan,  baik  bagi  pengurus  Pondok Pesantren maupun bagi pihak yang memiliki kepentingan terkait, seperti orang tua santri.
Penggunaan  keuangan  digital  adalah  inovasi  yang  menjanjikan  jika  diterapkan  dalam sebuah  Pondok  Pesantren.  Hal  ini  dapat  mengubah  persepsi  masyarakat  yang  menganggap Pondok  Pesantren  konservatif  dalam  pengelolaan  keuangan.  Dengan  menerapkan  sistem keuangan  digital,  Pondok  Pesantren  diharapkan  dapat  mengikuti  perkembangan  zaman. Pemerintah  juga  sangat  mendukung  digitalisasi  Pondok  Pesantren.  Implementasi  keuangan digital di Pondok Pesantren dapat meminimalisir risiko kehilangan uang dan memungkinkan orang tua untuk mengontrol keuangan anak mereka di dalam Pondok Pesantren.
Kesadaran  akan  keuangan  digital  di  masyarakat  semakin  meningkat,  dan  uang  digital semakin  mendominasi  transaksi  sehari-hari.  Namun,  untuk  menjaga  keseimbangan,  inklusi keuangan digital juga harus diperhatikan. Inklusi menurut (KBBI) ialah ketercakupan, Inklusi keuangan  adalah kemampuan individu  atau kelompok  untuk  mengakses  produk dan layanan keuangan. Menurut World Bank, Inklusi keuangan melibatkan layanan keuangan yang formal, bermanfaat,  terjangkau,  serta  mampu  memenuhi  kebutuhan  transaksi,  pembayaran,  dan tabungan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. 5
Dalam konteks Pondok Pesantren, Inklusi keuangan digital dapat melibatkan pemberian akses kepada santri dan staf Pondok Pesantren untuk menggunakan layanan keuangan digital yang dapat membantu mereka dalam transaksi, pembayaran, dan tabungan. Dengan demikian, inklusi  keuangan  digital  akan  memastikan  bahwa  semua  pihak  terlibat  dalam  Pondok Pesantren  dapat  memanfaatkan  keuangan  digital  dengan  adil  dan  merata,  tanpa  adanya kesenjangan akses.
Menurut  Bank  Indonesia,  Inklusi  keuangan  melibatkan  upaya  untuk  menghilangkan hambatan  yang  berkaitan  dengan  harga  dan  non-harga  yang  dapat  menghalangi  akses
4 Assalafiyyah  Mlangi,  “Revolusi  Digital  Pesantren  Assalafiyyah  Yogyakarta”,  Youtube,  14  Maret,  2022, https://www.youtube.com/watch?v=vD_NJi7fJnA.
5 World Bank, “The Inclusion 2016”, 14 Maret, 2022, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10532.
masyarakat  dalam  memanfaatkan  layanan  jasa  keuangan. 6 Menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses yang luas terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. 7
Secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  inklusi  keuangan  adalah  upaya  untuk memberikan  kemudahan  akses  kepada  layanan  keuangan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat, yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  mereka.  Inklusi  keuangan  memastikan bahwa  semua  individu  dan  kelompok  masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk menggunakan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan investasi.  Hal  ini  melibatkan  peningkatan  akses  fisik,  harga  yang  terjangkau,  pendidikan keuangan, dan pengembangan produk dibutuhkan masyarakat.
Dengan  memperluas  akses  layanan  keuangan  melalui  digitalisasi,  Pondok  Pesantren diharapkan dapat lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi dan memiliki akses yang lebih mudah ke layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Upaya ini sejalan dengan tujuan pemerintah  untuk  menciptakan  ekosistem  keuangan  inklusif  yang  memberikan  kesempatan yang  sama  bagi  semua  individu  dan  kelompok  masyarakat  untuk  memanfaatkan  layanan keuangan.
Melalui  layanan  keuangan  digital,  santri  dan  wali  santri  dapat  memperoleh  akses  ke berbagai  produk  dan  layanan  keuangan,  seperti  pembayaran,  tabungan,  kredit,  dan  asuransi. Hal  ini  tidak  hanya  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan  dalam  pengelolaan  keuangan mereka, tetapi  juga membantu  mengubah persepsi  konservatif yang mungkin  masih melekat pada Pondok Pesantren.
Pandangan  ulama  kontemporer  seperti  Jasser  Auda  menyajikan  perspektif  baru  terkait dengan maqasid  shari‘ah dalam  lingkungan  Pondok  Pesantren.  Jasser  Auda  berpendapat bahwa maqasid  shari‘ah bukanlah  susunan  hierarkis  yang  berbentuk  piramida,  tetapi  lebih mirip dengan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan, di mana hubungan antara  mereka  saling  terkait. 8 Menurut  Jasser  Auda,  jika  masih  mempertahankan  atau menggunakan paradigma lama yang terkait dengan maqasid shari‘ah, hal  ini mungkin tidak akan  mampu  menjawab  tantangan  zaman,  terutama  di  lingkungan  Pondok  Pesantren.  Oleh
6 Bank  Indonesia,  “Keuangan  Inklusif  2014”,  14  Maret,  2022,  https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas- sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx.
7 Otoritas Jasa Keuangan, “Undang - Undang OJK,” Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 53, no. 9 (2016): 1689– 99, https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan- ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Keuangan- Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat/SAL - POJK Literasi dan Inklusi Keuang.
8 Galuh  Nasrullah  Kartika  MR  and  Hasni  Noor,  “Konsep  Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam  Menentukan  Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2014): 50, https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136.
karena  itu,  melalui  pendekatan  kontemporer  yang  menggali maqasid shari‘ah langsung  dari nash  al-Qur’an  dan  memiliki  klasifikasi  yang  lebih  jelas,  Pondok  Pesantren  dapat  lebih mampu  menghadapi  dan  menanggapi  berbagai  persoalan  yang  dihadapinya  dalam  konteks zaman yang terus berkembang.
Oleh  karna  itu  Jasser  Auda  menawarkan  dengan  gagasan maqasid  shari‘ah yang dikembangkan  dengan  teori  sistem  yang  terdiri  dari  6  fitur  yaitu  Kognisi,  Hierarki  saling keterkaitan,  keutuhan,  keterbukaan,  multidimensionalitas  dan  kebermaksudan. 9 Dalam mengukur  efektivitas  suatu  sistem,  salah  satu  pendekatan  yang  digunakan  adalah  dengan melihat  sejauh  mana  tujuan  sistem  tersebut  tercapai.  Pada  konteks  Pondok  Pesantren, efektivitas sistem dapat dinilai berdasarkan kemampuan dalam memecahkan masalah tertentu, serta  sejauh  mana  sistem  tersebut  memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi  umat  dan kemanusiaan secara luas. Dengan demikian, Pondok Pesantren dapat mengadopsi pendekatan ini untuk memperluas pemahaman dan pengaplikasian prinsip-prinsip maqasid shari‘ah yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.
Konsep yang diperkenalkan oleh Jasser Auda dalam menghubungkan maqasid shari‘ah dengan  pendekatan  sistem  merupakan  upaya  untuk  merekonstruksi  pemahaman  dan  aplikasi maqasid shari‘ah yang lebih moderat, luas, dan berani. Program digitalisasi keuangan syariah yang  dijalankan  oleh  Pondok  Pesantren  Bumi  Damai  al-Muhibbin  Tambakberas  Jombang adalah salah satu inovasi. Dengan mengadopsi konsep maqasid shari‘ah yang lebih luas dan pendekatan  inklusi  keuangan,  Pondok  Pesantren  Bumi  Damai  al-Muhibbin  Tambakberas Jombang  berupaya  untuk  menjembatani  kesenjangan  keilmuan  antara  paradigma  klasik  dan modern  serta  mengintegrasikan  aspek  tekstual  dan  kontekstual.  Hal  ini  memungkinkan Pondok Pesantren untuk menjadi  lembaga yang  adaptif, responsif, dan memberikan manfaat yang  besar  bagi  masyarakat  dalam  mencapai  kesejahteraan  dan  perkembangan  yang berkelanjutan.

## METODE
Penelitian  bersifat  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  dan  menggambarkan  fenomena  terkait  inklusi  keuangan  digital  syariah  di Pondok  Pesantren  Bumi  Damai  Al-Muhibbin  Tambakberas  Jombang  perspektif maqasid shari’ah Jasser  Auda.  Dalam  penelitian  ini,  data  yang  dikumpulkan  akan  berupa  kata-kata
9 Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  melalui  Maqashid  Syariah (Bandung:  Penerbit  PT  Mizan  Pustaka, 2008), 87.
tertulis  atau  lisan  dari  responden  yang  terlibat,  seperti  pengurus,  santri,  dan  pihak  terkait bukan angka-angka. 10
Meskipun  tergolong  penelitian  deskriptif  kualitatif,  namun  secara  fokus  penelitian  ini berupa  analisis  terhadap  terapan  fenomena  inklusi  keuangan  digital  syariah  sebab  dalam rangka  menjawab  fenomena  dan  memecahkan  masalah  praktis  dari  segi maqasid  shari’ah sehingga masyarakat dapat mengetahuinya secara baik dan detail. Berdasarkan hal itu, teknik pengumpulan data berupa kajadian studi pustaka dan dokumentasi dilakukan untuk menjawab fenomena  penelitian.  Sedangkan  teknik  analisisnya  berupa  data  reduksi,  data  display  dan penarikan  kesimpulan  agar  menjadikan  hasil  penelitian  sistematis  dan  sesuai  dengan permasalahan.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Inklusi
Inklusi  menurut  (KBBI)  ialah  ketercakupan.  Inklusi  keuangan  adalah  kemampuan individu  atau  kelompok  yang  dapat  memiliki  akses  terhadap  produk  dan  layanan  keuangan. Menurut  Gerdeva  &  Rhyne  Inklusi  keuangan  adalah  kondisi  pada  saat  seluruh  masyarakat memiliki akses produk dan layanan jasa keuangan. 11
Inklusi keuangan memiliki 2 kata kunci yang penting, yaitu inklusi dan keuangan. Kata inklusi  merujuk  pada tindakan memasukkan  atau melibatkan semua pihak, termasuk mereka yang  sebelumnya  terpinggirkan  atau  tidak  tercakup.  Sementara  itu,  keuangan  mengacu  pada segala hal yang terkait dengan uang, termasuk pengelolaan keuangan, akses terhadap layanan keuangan,  dan  pemahaman  tentang  konsep  keuangan.  tujuan  utamanya  untuk  memuluskan keahlian masyarakat untuk mengelola risiko keuangan, memanfaatkan uang dengan bijaksana, menghasilkan keuntungan, dan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan. Melalui inklusi  keuangan,  upaya  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  semua  individu  dan  kelompok masyarakat memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan keuangan, seperti rekening bank, pinjaman, asuransi, dan layanan pembayaran. 12
Secara  keseluruhan,  inklusi  keuangan  memainkan  peran  penting  dalam  mempermudah masyarakat  dari  semua  kelas  sosial  untuk  mengakses  layanan  keuangan.  Tujuan  utamanya adalah  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Inklusi
10 Sudarwan  Danim, Menjadi  Peneliti  Kualitatif  Rancangan  Metodologi,  Presentasi,  dan  Publikasi  Hasil Penelitian  untuk  Mahasiswa  dan  Penelitian  Pemula  Bidang  Ilmu  Sosial,  Pendidikan,  dan  Humaniora, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 93.
11 A. Gerdeva & E. Rhyne, Opportunities Ond Obstacles to Financial Inclusion , Center of Financial Inclusion at ACCION International. No 12 (2011). 6.
12 Irfan  Syauki  Beik,  Laili  Dwi  Arsyianti, Ekonomi  Pembangunan  Syariah ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2016), 221.
keuangan memastikan bahwa layanan keuangan dapat dijangkau oleh semua orang, termasuk yang  berada  dalam  kelompok  masyarakat  yang  terpinggirkan  atau  memiliki  akses  terbatas sebelumnya.

## Implementasi Inklusi Keuangan di Indonesia
Inklusi  keuangan  menjadi  resolusi  bahwa  pemerintah  mulai  membangun  melalui lembaga  keuangan  guna  mengoptimalkan  program-program  pembangunan.  Manfaat  inklusi keuangan  dalam  rekontruksi  ekonomi  tidak  hanya  memungkinkan  individu  berpenghasilan rendah  untuk  mengelola  risiko  keuangan  dan  memitigasi  volatilitas  keuangan,  namun  di samping  itu  menurut  pemerintah  hal  yang  harus  dilakukan  memperkuat  pendirian  untuk pembangunan  ekonomi  yang  kuat  dan  menyeluruh.  Melayani  populasi  industri  perbankan yang  kurang  terlayani  bermanfaat  tidak  hanya  bagi  individu  tetapi  juga  bagi  perekonomian secara  keseluruhan.  Populasi  yang  kurang  terlayani  tidak  hanya  kelompok  yang  miskin  dan lemah  secara  finansial,  tetapi  juga  usaha  kecil  dan  mikro  kecil  yang  menghadapi  berbagai hambatan dalam mengakses produk dan layanan keuangan syariah. 13
Keuangan  inklusi  mendapat  respon  positif  karena  memperluas  keterbukaan  publik terhadap  organisasi  moneter  syariah,  memberdayakan  masyarakat  untuk  mengawasi  dan menyampaikan  aset  moneter  sesuai  standar  syariah.  Tujuan  inklusi  keuangan  syariah  adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik keuangan syariah. Keuangan Islam muncul  sebagai  respon  atas  ketidakadilan  yang  dirasakan  dalam  sistem  keuangan  yang disebabkan  oleh  praktik-praktik  yang  membebani  masyarakat.  Gagasan  inklusi  keuangan terkait erat dengan konsep pendanaan dan pembiayaan dalam keuangan, menyoroti pentingnya penyediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Berikut juknis program inklusi keuangan
13 Irfan Syauki Beik, Laili Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah , 221.

## Pengertian Keuangan Digital
Layanan keuangan yang dikenal sebagai Keuangan Digital memanfaatkan media digital seperti  telepon  pintar,  jaringan  internet,  perangkat  chip  dengan  kemampuan Near  Field Communication (NFC), perangkat biometrik, kartu yang diaktifkan secara elektronik, phablet, tablet,  dan  sistem  digital  lainnya.  Dengan  menggunakan  media  komputerisasi,  akses  ke administrasi keuangan lebih luas dan dapat mencakup berbagai tujuan, seperti cicilan, kredit, dan  pelunasan. 14 Keungan  digital  merupakan  penyediaan  layanan  keuangan  dan  pengelolaan pembayaran  melalui  pemanfaatan  teknologi  dan  jaringan  seluler  atau  web  meliputi ,  mobile banking (m-banking), mobile payment (m-payment), electronic money (e-money), dan internet banking .

## Landasan Hukum Keuangan Digital
Fondasi  hukum  layanan  keuangan  digital/ digital  financial  service diatur  oleh  Bank Indonesia  Nomor  20/06/PBI/2018  tentang  Uang Elektronik 15 serta  Peraturan  OJK  Nomor 1/POJK.03/2022  tentang  Layanan  Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam  Rangka  Keuangan Inklusif. 16 Uang  Digital  merupakan  alat  pembayaran  yang  diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang yang  disetor  terlebih  dahulu  oleh  pemegang  kepada  penerbit,  kemudian  nilai  uang  tersebut disimpan  secara  elektronik  dalam  suatu  media  uang  elektronik  yang  digunakan  sebagai  alat pembayaran  oleh  pemegang  kepada  pedagang.  Menurut  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam Fatwa  Dsn-Mui  No:116/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Uang  Elektronik  Syariah.  Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut 17 :
1. Diterbitkan  atas  dasar  jumlah  nominal  uang  yang  disetor  terlebih  dahulu  kepada penerbit
2. Jumlah  nominal  uang  disimpan  secara  elektronik  dalam  suatu  media  yang teregistrasi
3. Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  yang  mengatur  mengenai perbankan.
4. Digunakan sebagai  alat  pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.
14 Alliance  for  Financial  Inclusion,  “Digital  Financial  Services  Basic  Terminology”,  14  Maret,  2022, http://www.afiglobal.org/sites/default/files/publications/2016-08/Guideline Note-19 DFSTerminology.pdf;
15 Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik.”
16 OJK,  “Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  1/POJK.03/2022  Tentang  Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.”
17 DSN MUI, “Uang Elektronik Syariah.”

## Maqasid shari‘ah Jasser Auda
Secara  bahasa maqasid  shari‘ah terdiri  dari  dua  kata  yaitu Maqasid yang  artinya kesengajaan  atau  tujuan  dan shari‘ah artinya  jalan  menuju  sumber  air  atau  dapat  pula dikatakan  sebagai  jalan  ke  arah  sumber  pokok  kehidupan. Maqasid dalam  istilah kontemporer, Maqasid digunakan  sebagai  usaha  dalam  mencapai  pembangunan  dan merealisasikan hak asasi manusia. Selanjutnya, Maqasid juga diorientasikan sebagai jalan ide- ide  terkini  dalam  hukum  Islam,  terutama  mengenai  perbedaan  antara  tujuan  dan  sarana. Maqasid digambarkan  strategi  yang  utama  dalam  menginterpretasi  ulang  al-Qur’an  serta tradisi kenabian. Kajian tersebut akan mengajukan metode dalam pengkajian hukum fiqih. 18 Pendekatan sistem yang  dikemukakan oleh Jasser Auda, dengan menggunakan konsep Maqasid  shari‘ah ,  menghadirkan  perspektif  yang  holistik  dan  menyeluruh  dalam menganalisis  dan  mencari  solusi  atas  berbagai  permasalahan  dalam  hukum  Islam.  Konsep sistem  dalam  pendekatan  ini  mengacu  pada  pemahaman  bahwa  setiap  elemen  dalam  hukum Islam  saling  terkait  dan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Seperti  organ-organ  dalam tubuh  manusia  yang  saling  berkaitan,  begitu  pula  dalam  hukum  Islam  terdapat  keterkaitan antara berbagai aspek dan prinsip. Oleh karena itu, untuk memahami suatu permasalahan atau aturan  hukum,  tidak  cukup  hanya  melihat  secara  terpisah,  tetapi  perlu  melihatnya  sebagai bagian dari keseluruhan sistem.
Jasser  auda  menyatakan  bahwa  pendekatan  sistem  yang  ditawarkan  adalah  sebuah pendekatan yang komprehensif karena suatu hal diniliai sebagai kesatuan sistem yang terdiri atas  beberapa  sub.  Jasser  Auda  menawarkan  enam  fitur  sistem  yang  diaplikasikan  dalam sistem  untuk  memahami  hukum  Islam,  yaitu cognitive  nature (sifat  kognitif), wholeness (keutuhan), openness (keterbukaan), interrelated hierarchy (keterkaitan yang hirearkis), multi dimensionality (multi  dimensi  sistem),  dan purposefulness (tujuan  sistem). 19 Jasser  Auda mengelompokkan Maqasid shari‘ah menurut objek sasarannya menjadi 3: 20
1. Maqasid umum  adalah  nilai  dan  makna  umum  yang  ada  pada  semua  kondisi tashri’  atau  sebagian  besarnya,  seperti  keadilan,  kebebasan,  keadilan  dan kemudahan.
2. Maqasid khusus  adalah  maslahat  dan  nilai  yang  ingin  direalisasikan  dalam  satu bab  khusus  syariat,  seperti  tujuan  tidak  merendahkan  dan  membahayakan
18 Jaser Audah, Terj. al-Maqasid Untuk Pemula , (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), 50.
19 Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqasid  Syari’ah,  Terj.  Rosidin  Dan  Ali  Abdelmun’im , (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 11.
20 Jasser  Auda, Maqashid  al-Shari’ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  A  System  Approach ,  (London:  The International Institute of Islamic Thought, 2007), 5.
perempuan  dalam sistem keluarga, menghilangkan gharar (ketidakjelasan) dalam muamalat, mencegah kejahatan dalam hukum pidana dan lainnya.
3. Maqasid parsial  adalah  tujuan  dan  nilai  yang  ingin  disampaikan  dalam pentasyri’an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dalam ketentuan persaksian lebih  dari  satu  orang,  menghilangkan  kesulitan  pada  hukum  bolehnya  tidak berpuasa  bagi  orang  yang  tidak  sanggup  berpuasa  karena  sakit,  bepergian,  atau lainnya.
Teori sistem Jasser Auda dapat digambarkan sebagai berikut:
Jadi  antara  keenam  fitur  pendekatan  sistem  tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lain, saling  menembus  dan  berhubungan,  sehingga  membentuk  keutuhan  berpikir,  dengan kebertujuan  sebagai  intinya.  Mempertimbangkan  efisiensi  sebuah  sistem  diukur  dari  level ketercapaian tujuannya, maka efisiensi hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat ketercapaian Maqasid  shari>‘ahnya.  Dalam  arti,  sejauh  mana  efektivitas problem  solving terhadap permasalahan tertentu, apakah lebih berdaya guna dan lebih bermanfaat bagi umat islam dan kemanusiaan. 21
Perbedaan maqasid  shari‘ah terletak  pada  titik  tekan  keduanya.  Dimana maqasid shari‘ah klasik  lebih  mengarah  pada  perlindungan  dan  penjagaan/pelestarian.  Sedangkan Maqasid  shari‘ah kontemporer  mengarah  pada  pengembangan  dan  hak  dikembangkan  oleh Jasser  Auda.  Konsep Maqasid  shari‘ah Jasser  Auda  inilah  yang  menjadi  sebuah  paradigma baru dalam memahami maqasid shari‘ah dalam filsafat hukum Islam.
Paradigma  pada Maqasid klasik  yang  poin  utamanya  terletak  pada  perlindungan  dan pelestarian,  menuju Maqasid kontemporer  yang  titik  tekannya  adalah  pengembangan  dan pengutamaan hak. Perbedaan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
21 Amin  Abdullah, Pengantar  dalam  Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Shari’ah ,  (Bandung:  PT Mizan Pustaka, 2015), 11-12.
Tabel 1. Perbedaan Maqasid Klasik dan Maqasid Kontemporer No Maqasid klasik Maqasid kontemporer 1. Menjaga  agama  (hifz ad-din) Menjaga, melindungi, dan meghormati hak kebebasan beragama dan kepercayaan. 2. Menjaga  jiwa  (hifz  an- nafs) Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia. 3. Menjaga  akal  (hifz  al- aql)
Menjaga kebebasan berpikir dan hak untuk memperoleh pendidikan, melipatgandakan polapikir dan riset ilmiah. 4. Menjaga keturunan (h}ifz} an-nasl) Berorientasi atas  perlindungan  keluarga, kepedulian terhadap institusi keluarga. 5. Menjaga harta (hifz al- mal) Meningkatkan kepedulian sosial, dan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

## Penerapan  Inklusi  Keuangan  Digital  Syariah  di  Pondok  Pesantren  Bumi  Damai  al- Muhibbin
Pembayaran  adalah  proses  transfer  uang  atau  dana  dari  pemilik  kepada  penerima sebagai  bagian  dari  suatu  transaksi.  Sistem  pembayaran  merupakan  kumpulan  aturan, prosedur,  dan  mekanisme  yang  saling  terkait  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Di  Pondok Pesantren,  pembayaran  meliputi  berbagai  aspek,  seperti  pembayaran  kos  makan,  biaya bulanan santri (SPP), belanja harian, dan kebutuhan lainnya. Saat  ini, sistem  pembayaran di Pondok  Pesantren  umumnya  masih  dilakukan  secara  manual,  yang  dianggap  kurang  efektif dan efisien. Masalah sering terjadi, seperti kesalahan transaksi yang sulit diidentifikasi. 22
Pondok  Pesantren  Al-Muhibbin  telah  mengadopsi  sistem  pembayaran  non  tunai  guna mempermudah proses  pembayaran yang membuat  transaksi  menjadi  lebih cepat,  lancar, dan laporan keuangan menjadi lebih akurat. Penerapan keuangan digital di Pondok Pesantren juga merupakan  bentuk  adaptasi  terhadap  perkembangan  zaman  dan  pengaplikasian  ilmu  yang telah  diperoleh  dari  pesantren.  Penerapan  sistem  pembayaran  non  tunai  merupakan  respon Pondok Pesantren Al-Muhibbin terhadap perkembangan teknologi dan informasi.
Penerapan sistem pembayaran manual di Pondok Pesantren Al-Muhibbin dinilai kurang efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu,  keuangan  digital  menjadi  solusi  yang  memudahkan transaksi,  lebih  cepat,  dan  praktis.  Selain  itu,  penggunaan  keuangan  digital  di  lingkungan Pondok  Pesantren  juga  memiliki  dampak  positif,  seperti  mengurangi  penyalahgunaan  uang saku dan meminimalisir pelanggaran di Pondok Pesantren yang disebabkan oleh penggunaan uang  tunai.  Dengan  menggunakan  uang  non  tunai  dan  kartu  belanja  santri  ( wadi’ah  card ), transaksi santri dapat dipantau langsung oleh orang tua dan pengurus Pondok Pesantren. Hal
22 Dewi Vera Intanie, “Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia,” Bina Ekonomi 10, no. 2 (2006): 60–77.
ini  memudahkan  wali  santri  dalam  pembayaran  biaya  pendidikan  dan  uang  belanja  tanpa harus berkunjung ke pesantren setiap bulannya. Melalui penerapan transaksi keuangan digital, Pondok  Pesantren  Al-Muhibbin  memiliki  peluang  untuk  meningkatkan  stabilitas  kegiatan kepesantrenan dan memanfaatkan teknologi dalam mengelola pembayaran secara efisien.
Dengan semakin banyak orang yang menggunakan layanan keuangan digital, khususnya wadi’ah  card ,  Pondok  Pesantren  dapat  berkontribusi  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi negara. Inklusivitas menjadi aspek penting dalam hal ini, di mana Pondok Pesantren Al-Muhibbin  tidak boleh menutup diri dari perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh era digital.
Prinsip wadi’ah yang  digunakan  oleh  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  dalam penghimpunan dana. Wadi’ah berarti titipan dari satu pihak ke pihak yang lain,baik individu maupun  badan  hukum  yang  harus  dijaga  dan  dikembalikan  oleh  yang  menerima  titipan. Wadi’ah dibagi  menjadi  dua,  yaitu wadi’ah  yad  al-damanah dan wadi’ah  yad  al-amanah . Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin dalam melayani keuangan digital menggunakan akad wadi’ah yad al-damanah .
Wadi’ah  yad  al-damanah yaitu  pihak  yang  dititipi  (Pondok  Pesantren)  bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak  Pondok  Pesantren  boleh  memberikan  sedikit  keuntungan  yang  didapat  dari  dana tersebut. Landasan hukum sesuai firman Allah dalam QS. Ali Imron 3:75:
َّلّ  ٍراَنْيِدِب ُهْنَمْأَت  ْنِا  ْنَّم ْمُهْنِم َو  ََۚكْيَلِا ٖٓ  هِ دَؤُّي  ٍراَطْنِقِب ُهْنَمْأَت  ْنِا  ْنَم ِبٰتِكْلا ِلْهَا  ْنِم َو اَم  َّلِّا  َكْيَلِا ٖٓ  هِ دَؤُي
ِبَس  َن  يِ مُ ْلّا ىِف اَنْيَلَع  َسْيَل ا ْوُلاَق  ْمُهَّنَاِب  َكِلٰذ ۗ اًمِٕىۤاَق  ِهْيَلَع  َتْمُد ْمُه َو  َبِذَكْلا ِ هاللّٰ ىَلَع  َن ْوُل ْوُقَي َو  َۚ لْي
َن ْوُمَلْعَي
Artinya:
“Di  antara  Ahlul  kitab  ada  orang  yang  jika  engkau  percayakan  kepadanya  harta  yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi, ada (pula) di antara mereka orang  yang  jika  engkau  percayakan  kepadanya  satu  dinar,  dia  tidak  mengembalikannya kepadamu,  kecuali  jika  engkau  selalu  menagihnya.  Yang  demikian  itu  disebabkan  mereka berkata,  “Tidak  ada  dosa  bagi  kami  terhadap  orang-orang  umi.”103)  Mereka  mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui ”.
Sedangkan keterangan dari Fatwa DSN-MUI mengenai wadi’ah yang telah dikeluarkan yakni  fatwa  DSN-MUI  No.  36/DSNMUI/X/2002  tentang  sertifikat wadi’ah Bank  Indonesia (SWBI).  Salah  satu  produk  digital  keuangan  yang  digunakan  oleh  Pondok  Pesantren  al- Muhibbin  adalah  tabungan  dengan  menggunakan  akad wadi’ah  yad  al-d}amanah .  Produk tabungan  ini  dirancang  untuk  keperluan  perorangan,  memberikan  kemudahan  dalam melakukan transaksi sehari-hari, dan nasabah terbebas dari segala risiko termasuk kehilangan
atau  kerusakan  dana  yang  disimpan.  Setiap  santri  diberikan  kartu Wadi'ah  Card sebagai identitas  tabungan  di  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin.  Dana  yang  terkumpul  dalam  tabungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pondok Pesantren al-Muhibbin.
Prinsip wadi’ah adalah  amanat  terhadap  pihak  yang  menerima  titipan.  Pondok Pesantren  al-Muhibbin  yang  menerima  titipan  memiliki  kewajiban  untuk  mengembalikan uang  titipan  kepada  santri  ketika  diminta.  Jika  santri  meminta  uang  titipannya,  dan  Pondok Pesantren  al-Muhibbin  yang  menerima  titipan  mengatakan  bahwa  uang  tersebut  hilang  atau rusak,  maka  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  tersebut  harus  menggantinya  karena  telah melampaui  batas  amanahnya.  Namun,  jika  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  memanfaatkan dana tersebut dan mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari pemanfaatan tersebut, maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik Pondok Pesantren al-Muhibbin.

## Maqasid shari‘ah Jasser Auda di Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin
Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk menjalani kehidupan yang benar di dunia dan akhirat. Salah satu ciri  khas  hukum  Islam  adalah  sifatnya  yang  humanistik.  Istilah  humanistik,  atau  al- insa>niyyah dalam bahasa Arab, berarti bahwa ajaran Islam bertujuan mengangkat harkat dan martabat  manusia  dan  menjaga  kehormatannya.  Manusia  sebagai  ciptaan  Allah  memiliki kedudukan yang mulia dan harus dijaga. 23
Mempertimbangkan konteks tersebut, Jasser Auda memperkenalkan rancangan maqasid shari‘ah kontemporer  yang  menganjurkan  pembaharuan  hukum  Islam  dengan  bergeser  dari kerangka Maqasid klasik  yang  menitikberatkan  pada  perlindungan  dan  pelestarian  individu menuju pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia. Jasser Auda memberikan gagasan untuk Maqasid serupa  pendekatan  sistem.  Jasser  Auda  membidik maqasid  shari‘ah dengan metoda sistem, sistem yang ia artikan sebagai a set of interacting units or elements that forms an  integrated-whole  intended  to  perform  some  function . 24 Artinya,  sistemik  selalu  terkait dengan  elemen,  unit  dan  sub  sistem  yang  membentuk  satu  kesatuan  hierarkis  yang bekerjasama secara berkesinambungan, mempunyai proses guna mencapai tujuan tertentu.
Adapun  pendekatan  sistem  yang  beliau  gunakan  meliputi  6  fitur  dengan  6  fitur  yang saling  berkaitan  yakni  Kognitif  ( cognitive  nature ),  Keseluruhan/Keholistikan,  Keterbukaan, Saling berhubungan ( Interrelated ), Multidimensi, Tujuan ( purposefulness) . Mengingat bahwa efektivitas  suatu  sistem  diukur  berdasarkan  tingkat  pencapaian  tujuannya,  baik  sistem  yang
23 Yusuf Qardhawi, Membumikan Islam . (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), 134.
24 Jasser Auda, Maqa>shid al-Shari>’ah as Philosophy of Islamic Law : A System Approach, 33.
dibuat  manusia  maupun natural ,  maka  efektifitas  sistem  yang  ditawarkan  Jasser  Auda memerlukan inklusi.
Inklusi  keuangan  bertujuan  untuk  menghilangkan  kesenjangan  finansial  dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang untuk mengakses layanan keuangan. Hal ini  berarti  bahwa  tidak  hanya  kelompok-kelompok  tertentu  yang  memiliki  akses  terhadap produk  dan  layanan  keuangan,  tetapi  juga  seluruh  masyarakat  dari  berbagai  latar  belakang sosial, ekonomi, dan geografis.
Dengan  adopsi  inovasi  keuangan  digital,  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  dapat meningkatkan  inklusivitasnya  dengan  memberikan  kemudahan  dalam  proses  pembayaran bagi  para  santri.  Sebelum  adanya  sistem  keuangan  digital,  proses  pembayaran  di  Pondok Pesantren  al-Muhibbin  dilakukan  secara  manual,  yang  rentan  terhadap  kesalahan  dan  tidak efisien.  Dalam  kasus  ini,  seringkali  terjadi  kesalahan  dalam  transaksi  dan  sulit  menemukan penyebab  kesalahan  tersebut.  Namun,  dengan  menggunakan  sistem  keuangan  digital, kesalahan transaksi dapat diminimalisir, dan proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan  akurat.  Hal  ini  juga  sama  dengan  teori  Jasser  Auda  bahwa  menetapkan  Sitem  itu  harus memiliki  Kognitif  ( cognitive  nature ),  Keseluruhan/Keholistikan,  Keterbukaan,  Saling berhubungan ( Interrelated ), Multidimensi, Tujuan ( purposefulness) .

## Kognitif
Sistem  kognitif  memang  memerlukan  observasi,  uji  coba,  dan  sosialisasi  dalam penerapannya.  Observasi  dilakukan  untuk  mengamati  dan  memahami  bagaimana  inklusi keuangan  digital  bekerja,  bagaimana  proses  pengambilan  keputusan,  dan  bagaimana pengaruhnya  terhadap  perilaku  dan  interaksi  manusia.  Uji  coba  dilakukan  untuk  menguji keefektifan inklusi keuangan digital dalam berbagai situasi dan skenario. Dengan melakukan uji  coba,  dapat  ditemukan  kelemahan,  hambatan,  atau  masalah  yang  perlu  diperbaiki  dalam inklusi  keuangan  digital.  Uji  coba  juga  dapat  membantu  mengidentifikasi  fitur  atau  fungsi yang  perlu  ditambahkan  atau  disempurnakan  untuk  meningkatkan  kinerja  keuangan  digital. Secara keseluruhan, observasi, uji coba, sosialisasi, dan evaluasi merupakan langkah-langkah penting dalam penerapan inklusi keuangan digital.

## Keseluruhan/Keholistikan (Wholeness)
Penerapan inklusi keuangan digital dalam konteks Pondok Pesantren al-Muhibbin harus memperhatikan  keseluruhan  atau  keholistikan  dalam  aspek  internal  dan  eksternal.  Hal  ini penting  untuk  memastikan  bahwa  penerapan  inklusi  keuangan  digital  tidak  hanya  berfokus pada  satu  pihak  atau  aspek  saja,  tetapi  juga  memperhatikan  keseluruhan  ekosistem  dan dampaknya.
Aspek  internal  mencakup  santri,  pengurus,  sarana  dan  prasarana,  serta  kebijakan Pondok Pesantren. Aspek eksternal melibatkan walisantri, masyarakat sekitar, dan lingkungan sekitar  Pondok  Pesantren.  Sinkronisasi  antara  aspek  internal  dan  eksternal  penting  untuk mencapai  penerapan  inklusi  keuangan  digital  yang  sukses  dan  berkelanjutan  di  Pondok Pesantren  al-Muhibbin.  Koordinasi  dan  komunikasi  antara  semua  pihak  terlibat  perlu ditingkatkan,  serta  pemahaman  mengenai  manfaat,  kebijakan,  dan  tata  kelola  inklusi keuangan  digital  perlu  disosialisasikan  secara  efektif  kepada  seluruh  stakeholder.  Dengan demikian,  inklusi  keuangan  digital  dapat  menjadi  lebih  efektif  dan  memberikan  dampak positif yang luas dalam komunitas Pondok Pesantren dan sekitarnya.

## Keterbukaan (Openness)
Keterbukaan  ( openness )  dalam  teori  sistem  merupakan  elemen  yang  sangat  penting  di mana  keterbukaan  sistem  ini  sendiri  merupakan  tolak  ukur  dari  kemampuan  sistem  untuk mencapai tujuan dalam berbagai situasi. Sistem yang baik, sistem yang terbuka, adalah sistem yang dapat  berinteraksi  dengan lingkungan. Sistem  yang digunakan di  Pondok Pesantren al- Muhibbin  memiliki  sifat  tebuka.  Semua  elemen  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  ketika bertransaksi di dalam lingkungan Pondok harus menggunakan uang digital. Sistem ini boleh digunakan  oleh  siapapun  baik  itu  pengurus  santri  pedagang  yang  bertransaksi  di  dalam pondok pesantren.

## Saling berhubungan (Interrelated)
Inklusi keuangan digital tidak seharusnya membatasi jangkauannya. Sebaliknya, inklusi keuangan  digital  harus  memperhatikan  hubungan  saling  berhubungan  ( interrelated )  antara semua  pihak  yang  terlibat  dalam  ekosistem  keuangan  digital.  Dalam  konteks  Pondok Pesantren  al-Muhibbin,  penerapan  inklusi  keuangan  digital  yang  saling  berhubungan  harus melibatkan seluruh komunitas pondok, termasuk santri, pengurus, walisantri, dan masyarakat sekitar.  Dengan  membangun  hubungan  yang  erat  antara  semua  pihak  ini,  inklusi  keuangan digital  dapat  menjadi  alat  yang  memperkuat  ikatan  sosial,  mempromosikan  kesetaraan,  dan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan yang adil dan inklusif.
Dengan  demikian,  inklusi  keuangan  digital  yang  saling  berhubungan  dapat menghasilkan  dampak  yang  lebih  luas  dan  berkelanjutan  dalam  memperbaiki  kualitas kehidupan  masyarakat,  memajukan  ekonomi,  serta  memperkuat  hubungan  sosial  dan kemitraan di dalam dan di luar Pondok Pesantren al-Muhibbin.

## Multidimensi
Penerapan  inklusi  keuangan  digital  dalam  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  yang memiliki  multidimensi  membutuhkan  kolaborasi  dan  keterlibatan  disiplin  ilmu  lain  untuk
mendukung  implementasinya.  Beberapa  disiplin  ilmu  yang  dapat  terlibat  dalam  penerapan inklusi  keuangan  digital  di  pondok  pesantren  meliputi;  Ilmu  Komputer  dan  Teknologi Informasi,  Ekonomi  dan  Keuangan,  Sosial  dan  Humaniora,  Hukum  dan  Kebijakan  Publik, Pendidikan  dan  Pelatihan.  Keterlibatan  disiplin  ilmu  lain  dalam  penerapan  inklusi  keuangan digital  di  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  akan  memperkaya  perspektif,  mengoptimalkan pemanfaatan  teknologi,  dan  memastikan  pendekatan  yang  holistik  dan  berkelanjutan. Kolaborasi  antara  disiplin  ilmu  ini  akan  membantu  menciptakan  lingkungan  inklusif  dan berdaya guna bagi para santri dan masyarakat sekitar.

## Tujuan (Purposefulness)
Tujuan  merupakan  inti  dari  sebuah  sistem. Pertama ,  Tujuan  adanya  sistem  keuangan digital  di  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  merupakan  sebuah  inovasi  peningkatan  pelayanan Pondok  Pesantren  terhadap  santri. Kedua ,  keuangan  digital  berperan  sebagai  langkah antisipasi  terhadap  kehilangan  uang  tunai. Ketiga ,  sistem  ini  membantu  meningkatkan kedisiplinan  santri  dalam  membayar  uang  bulanan.  Penerapan  sistem  pembayaran  secara manual  dianggap  kurang  efektif  dan  efisien,  sehingga  keuangan  digital  menjadi  solusi  yang lebih praktis, cepat, dan efisien dalam melakukan transaksi.
Selain  itu,  penggunaan  keuangan  digital  di  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  juga berkontribusi dalam mengurangi efek negatif dari penyalahgunaan uang saku dan pelanggaran Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  yang  terjadi  akibat  penggunaan  uang  tunai.  Dengan menggunakan  uang  non  tunai,  transaksi  santri  dapat  dipantau  langsung  oleh  wali  santri  dan pengurus Pondok Pesantren al-Muhibbin melalui kartu belanja santri ( wadi’ah card ). Hal ini memudahkan orang tua santri dalam membayar biaya pendidikan dan uang saku santri tanpa perlu berkunjung ke pesantren tiap bulannya.

## KESIMPULAN
Pondok  Pesantren  Bumi  Damai  al-Muhibbin  Tambakberas  Jombang  telah mengimplementasikan  inklusi  keuangan  digital  syariah  dengan  tujuan  meningkatkan efektivitas  sistem  pembayaran  dan  mengurangi  kesalahan  transaksi.  Mereka  menggunakan sistem pembayaran digital yang mempermudah dan mempercepat transaksi, serta mengurangi dampak  negatif  penggunaan  uang  tunai.  Melalui  penggunaan  uang  digital  dan  kartu  belanja santri ( wadi’ah card ), transaksi  santri dapat dipantau oleh  wali santri dan pengurus pondok. Selain  itu,  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  juga  menyediakan  produk  tabungan  digital berdasarkan  prinsip wadi>'ah  yad  al-d}ama>nah ,  yang  memberikan  kemudahan  dan keamanan dalam transaksi sehari-hari bagi santri.
Peran  inklusi  keuangan  digital  syariah  perspektif Maqasid  shari‘ah Jasser  Auda  di Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambakberas Jombang, yaitu: Pertama , Kognitif mengharuskan  observasi,  uji  coba,  sosialisasi,  dan  evaluasi  dalam  menerapkan  inklusi keuangan  digital. Kedua ,  Keseluruhan/Keholistikan  memperhatikan  aspek  internal  dan eksternal  secara  menyeluruh,  melibatkan  seluruh  komunitas  Pondok  Pesantren  dan masyarakat  sekitarnya. Ketiga ,  Keterbukaan  menjadikan  sistem  inklusi  keuangan  digital terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan, menyediakan layanan keuangan yang terjangkau dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Keempat ,  Saling  berhubungan  memperhatikan hubungan  yang  erat  antara  semua  pihak  terlibat,  memperkuat  ikatan  sosial  dan mempromosikan kesetaraan. Kelima , Multidimensi dalam penerapan inklusi keuangan digital di  Pondok  Pesantren  al-Muhibbin  yang  membutuhkan  kolaborasi  dan  keterlibatan  disiplin ilmu  lain.  Keenam,  Tujuan  penerapan  inklusi  keuangan  digital  adalah  untuk  meningkatkan pelayanan  Pondok  Pesantren  terhadap  santri,  mengantisipasi  kehilangan  uang  tunai,  dan mendisiplinkan santri dalam pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Amin. Pengantar dalam Membumikan Hukum Islam Melalui  Maqashid Shari’ah . Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
A.  Gerdeva  &  E.  Rhyne.  “ Opportunities  Ond  Obstacles  to  Financial  Inclusion." Center  of Financial Inclusion at ACCION International. No 12 (2011). 6.
Alliance for Financial Inclusion. “Digital Financial Services Basic Terminology”. 14 Maret, 2022.  http://www.afiglobal.org/sites/default/files/publications/2016-08/Guideline  Note- 19 DFSTerminology.pdf;
Assalafiyyah  Mlangi.  “Revolusi  Digital  Pesantren  Assalafiyyah  Yogyakarta”.  Youtube,  14 Maret, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=vD_NJi7fJnA.
Auda,  Jasser. Maqa>shid  al-Shari>’ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  A  System  Approach . London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam  melalui  Maqashid Syariah . Bandung:  Penerbit PT Mizan Pustaka, 2008.
Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari>’ah, Terj. Rosidin Dan Ali Abdelmun’im . Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
Audah, Jaser. Terj. al-Maqasid Untuk Pemula . Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
Bank  Indonesia.  “Keuangan  Inklusif  2014”.  14  Maret,  2022.  https://www.bi.go.id/id/fungsi- utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx.
Beik,  Irfan  Syauki,  dan  Laili  Dwi  Arsyianti. Ekonomi  Pembangunan  Syariah .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2016.
Danim,  Sudarwan. Menjadi  Peneliti  Kualitatif  Rancangan  Metodologi,  Presentasi,  dan
Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
DSN MUI. “Uang Elektronik Syariah.” Fatwa Dewan Syariah Nasional , no. 19 (2017): 1–12.
Indonesia, Bank. “Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik,” 2018.
Nasrullah  Kartika  MR,  Galuh,  and  Hasni  Noor.  “Konsep  Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam Menentukan  Hukum  Islam  (Perspektif  Al-Syatibi  Dan  Jasser  Auda).” Al  Iqtishadiyah Jurnal  Ekonomi  Syariah  Dan  Hukum  Ekonomi  Syariah 1,  no.  1  (2014):  50. https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136.
OJK,  Ketua  Dewan  Komisioner.  “Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  1/POJK.03/2022  Tentang  Layanan  Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam  Rangka Keuangan Inklusif,” no. 184 (2022): 1–27.
Otoritas Jasa Keuangan. “Undang - Undang OJK.” Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 53, no.
9 (2016): 1689–99. https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan- konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi- dan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Keuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau- masyarakat/SAL - POJK Literasi dan Inklusi Keuang.
Qardhawi, Yusuf. Membumikan Islam . Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018.
Vera Intanie, Dewi. “Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia.” Bina Ekonomi 10, no.
2 (2006): 60–77. World Bank. “The Inclusion 2016”. 14 Maret, 2022.
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10532.