Vol. 5 No. 1, 2022 Page 82-90

## Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemahaman Operator SIMAK BMN Mengenai
Penatausahaan Barang Milik Negara

## Lolli Adriani¹, Suhairi²
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
*Corresponding Author, lolliadriani@gmail.com
Abstract : This study aims to measure the understanding of SIMAK BMN operators regarding the administration of state property in the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West  Sumatra according to PMK No. 181/PMK.06/2016, the factors that influence the understanding of BMN operators on BMN Administration, and analyze the problems administration of BMN at the Regional Office of the Ministry of  Law  and  Human  Rights  of  West  Sumatera.  There  are  five  factors  studied,  namely Gender, Age, Education Level, Work Period, and Total Training. The research sample was 32 respondents using primary data in the form of questionnaires. The results showed that the operator's overall understanding was in the understanding category with a score of 20.125 and only the age factor that influenced the BMN operator's understanding of BMN administration.
Keywords : Operator, Administration
This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengawali reformasi dalam bidang keuangan, dimana dengan lahirnya aturan tersebut tuntutan terhadap pengelolaan keuangan  negara  secara  tertib,  efektif  dan  efisien,  terjangkau,  jelas,  dan  akuntabel  dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dapat terlaksana (Indarwati, 2019). Perubahan akuntansi  kas  ke  dalam  sistem  basis  akrual  diharapkan  bisa  meningkatkan  kejelasan  dan tanggungjawab  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  dan  mengikuti international  best  practices yang  telah  diselaraskan  dengan  kondisi  yang  terjadi  di  Indonesia  (Rizky,  2019).  Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel akan membantu terwujudnya good governance yang  diselenggarakan  secara  baik,  bersih,  partisipatif,  serta  akuntabilitas  yang  memiliki kredibilitas.
Sistem pengelolaan keuangan negara telah bereformasi menuju era yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Reformasi ini ditandai dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memberi amanah kepada setiap instansi yang berada pada  lingkungan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  wajib  membuat  laporan  keuangan  kepada DPR/D (Santoso, 2008). Evolusi pelayanan publik dalam rangka meningkatnya ekspektasi publik telah  menimbulkan  tekanan-tekanan  untuk  perubahan  substantif  dalam  hal  pengelolaan keuangan negara dan layanan publik (Ngwira, Parsa, dan Manase, 2012). Pengelolaan keuangan negara  yang  transparan  dan  akuntabel  akan  membantu  terwujudnya good  governance yang
Vol. 5 No. 1, 2022 Page 82-90
diselenggarakan  secara  baik,  bersih,  transparan,  partisipatif,  serta  akuntabilitas  sehingga memiliki kredibilitas.
Aplikasi SIMAK BMN pada  prinsipnya adalah penerimaan sebuah informasi  meliputi pengadaan barang dan manajemen barang milik negara (BMN) serta penyusunan laporan atas kegiatan tersebut. Harapan Pemerintah dengan adanya software SIMAK BMN ini dapat berperan dalam  pencapaian  kinerja  pada  setiap  lembaga  pemerintahan  dalam  hal  penatausahaan  BMN (Sabario,  2017).  Di  dalam  PP  Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa Barang Milik Negara  merupakan keseluruhan barang yang dibeli  atau  didapatkan  berdasarkan  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau diperoleh  dari  pendapatan  lainnya  yang  sah.  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  mulai  dari pembuatan  rencana  kebutuhan,  pemakaian,  pendayagunaan,  pemindahtanganan,  penjualan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian. Penatausahaan  yaitu  segala  siklus  kegiatan  yang  meliputi  pembukuan,  inventarisasi,  dan pelaporan  BMN/D  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Penatausahaan  BMN dalam mewujudkan tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Hasil penatausahaan  berupa  laporan  BMN  yaitu  laporan  yang  disusun  oleh  Pengelola  Barang  dari Laporan  Barang  Pengelola  dan  Laporan  Barang  Milik  Negara  per  Kementerian/Lembaga  atau Laporan Barang Pengguna, secara semester dan tahunan.
Kaganova  dan  McKellar  (2006)  menekankan  bahwa  banyak  pemerintah  daerah  di seluruh dunia yang merupakan pemilik aset terbesar dari segi kuantitas dan nilai dibandingkan dengan lembaga atau korporasi apapun di wilayahnya masing-masing sehingga penatausahaan aset  pemerintah  ini  menjadi  suatu  hal  yang  tidak  bisa  dipandang  kecil.  Penatausahaan  BMN menjadi semakin penting karena hasil penatausahaan BMN ini nantinya dapat digunakan dalam rangka  (a)  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  pusat  setiap  tahun,  (b)  menjadi  bahan penyusunan rencana anggaran dalam hal perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun, serta (c) sebagai alat tata kelolah administrasi BMN. Selain itu, penatausahaan BMN merupakan salah satu bagian yang menjadi bahan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat  (LKPP)  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang  tergambar  dalam  Laporan  Hasil Pemeriksaan  (LHP)  atas  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  (Rahman,  2017).  Dalam  rangka memberikan  pedoman  pelaksanaan  penatausahaan  barang  milik  negara,  Menteri  Keuangan telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  181/PMK.06/2016  tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Abuzayan,  Whyte,  dan  Bell  (2014)  menyatakan  bahwa  ada  suatu  tantangan  besar  di dalam  penerapan  pengelolaan  barang  milik  negara  atau  aset  publik.  Sistem  pengelolaan  aset memerlukan perhatian penuh terhadap variabel-variabel terkait seperti sumber daya finansial, keahlian sumber daya manusia, strategi organisasi, dan software aplikasi serta suatu komitmen untuk  menerapkan  faktor-faktor  tersebut  secara  terstruktur  dan  juga  perhatian  terhadap tantangan  yang  ada  (Abuzayan,  et  al,  2014).  Setiap  organisasi  mulai  mengakui  bahwa pendekatan  strategis  manajemen  aset  menjadi  sumber  daya  keunggulan  kompetitif  yang berkelanjutan dan keberlangsungan hidup jangka panjang organisasi (Gavrikova, Volkova, dan Burda, 2020).
Vol. 5 No. 1, 2022 Page 82-90
Salah satu hal yang paling mencolok pada sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan  adalah  faktor  sumber  daya  manusia  (SDM).  Sebagian  besar  perusahaan  melihat bahwa  faktor  manusia  merupakan  hal  yang  penting  dalam  memberikan  keunggulan  dalam bersaing (Vipraprastha & Sari, 2016). SDM adalah salah satu modal utama untuk meningkatkan keuntungan  dalam  perusahaan  (Rahayu  &  Suputra,  2019).  Syiah  &  Banda  (2014)  menyatakan bahwa  SDM  dalam  hal  pemerintahan  biasanya  disebut  sebagai  aparatur  negara.  Pada  sebuah artikel oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) yang ditulis oleh Kharismawan pada tahun 2013 (Syiah & Banda, 2014) disebutkan bahwa pengelola aset atau barang milik negara tingkat Satuan Kerja atau pengelola operator SIMAK saat ini bukan hanya sebatas operator biasa. Operator juga dapat  dikatakan  sebagai  manajer  aset,  dimana  operator  harus  dapat  mengidentifikasi  dan menciptakan keputusan dalam mengambil kebijakan yang tepat terkait penatausahaan BMN.
Penelitian  Satiari  dan  Yadnyana  (2020)  memperoleh  hasil  yang  menunjukkan  bahwa tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan motivasi berpengaruh pada efektivitas SIMAK BMN. Jenjang pendidikan seorang pegawai memperlihatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam  melakukan  pekerjaan  yang  diberikan.  Dari  segi  pendidikan  dapat  dilihat  kualitas seseorang dapat meningkat ke berbagai aspek, sebab orang yang berpendidikan akan memiliki pemikiran  dan  tindakan  yang  lebih  rasional  serta  cepat  memahami  tugas  dan tanggungjawabnya.  Persepsi  terkait  manfaat  dari  pendidikan  yang  diperoleh  oleh  operator SIMAK  BMN  dapat  membantu  dalam  menyelesaikan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  serta semakin efektif operator dalam mengoperasikan SIMAK BMN.
Meskipun  telah  didukung  oleh  perangkat  perundang-undangan  yang  digunakan sebagai  acuan  dan  kekuatan  hukum  pada  pengelolaan  barang  milik  negara,  masih  banyak ditemui permasalahan dan kesulitan yang menghambat pengelolaan barang milik negara pada pelaksanaan  di  lapangan.  Salah  satu  permasalahannya  yaitu  pada  kegiatan  penatausahaan barang milik  negara. Para operator SIMAK BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat masih banyak yang belum memahami aturan penatausahaan barang milik negara, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK 06/Tahun 2016. Sebagai pelaksana teknis di dalam penatausahaan Barang Milik Negara, operator SIMAK BMN penting untuk memahami aturan tersebut agar penatausahaan barang milik negara terlaksana dengan baik serta laporan barang milik negara yang dihasilkan andal dan akuntabel.
Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengen ai “Faktor - Faktor  yang  Mempengaruhi  Pemahaman  Operator  SIMAK  BMN  terhadap  Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat”.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif  yaitu penelitian  yang  menguraikan  fenomena  yang  diteliti  serta  menjelaskan  nilai  variabel  mandiri, baik  satu  variabel  atau  lebih  ( independent) yang  diteliti  (Iskandar,  2009).  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  Operator  SIMAK  BMN  yang  ada  di  lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Kantor Wilayah membawahi 26
Vol. 5 No. 1, 2022 Page 82-90
satuan  kerja  Permasyarakatan  yang  terdiri  dari  Lembaga  Permasyarakatan,  Rumah  Tahanan Negara  dan  Balai  Pemasyarakatan  dan  dua  satuan  tugas  penatausahaan  BMN.  Pada  Kantor Wilayah, terdapat empat orang Operator SIMAK BMN yang masing-masing bertanggung jawab atas penatausahaan BMN Setjen, Divisi PAS, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016). Jadi, di dalam penelitian ini semua populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 32 orang. Di dalam penilitian ini jenis yang digunakan adalah data primer. Data diperoleh langsung dari informan penelitian yaitu seluruh Operator  SIMAK  BMN  yang  berada  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan Asasi Manusia Sumatera Barat dalam bentuk kuisioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Silang ( Crosstabs ) Pemahaman
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pemahaman
Proporsi responden berdasarkan jenis kelamin dan pemahaman dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pemahaman
Berdasarkan  tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  responden  yang  berjenis  kelamin perempuan 37,5%  dengan kategori paham lebih banyak dari laki-laki 25%.
Apabila Pearson Chi-Square menampilkan hasil kurang dari atau sama dengan 0,05 maka ada hubungan antara baris dengan kolom atau ada perbedaan nilai baris jika dilihat dari nilai kolom. Berdasarkan analisis data crosstabs jenis kelamin dan pemahaman, diperoleh Pearson Chi- Square sebesar 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan pemahaman,  atau  dapat  diartikan  bahwa  ada  perbedaan  pemahaman  jika  dilihat  dari  jenis kelamin.

## Responden Berdasarkan Umur dan Pemahaman
Proporsi responden berdasarkan umur dan pemahaman dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Responden Berdasarkan Umur dan Pemahaman
Vol. 5 No. 1, 2022 Page 82-90
Berdasarkan  tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  dari  32  orang  responden,  sebagian  besar responden (46,9 %) berumur 25 – 30 tahun, di mana jumlah responden dengan kategori paham lebih banyak yaitu sebesar 28,2 %.
Berdasarkan  analisis  crosstabs  umur  dan  pemahaman,  diperoleh Pearson  Chi-Square sebesar 0,04. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara umur dengan pemahaman, atau dapat diartikan bahwa ada perbedaan pemahaman jika dilihat dari umur.
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pemahaman
Proporsi responden berdasarkan tingkat pendidikan dan pemahaman dapat dilihat pada tabel 3.

## Tabel 3. Responden Berdasarkan Pendidikan dan Pemahaman
Berdasarkan  tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  dari  32  orang  responden,  sebagian  besar responden (56,4 %) adalah SMA dan pemahaman yang lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang lain ada pada responden dengan tingkat pendidikan Sarjana 1 (S1) sebesar 40,6 %.

## Responden Berdasarkan Rentang Masa Kerja dan Pemahaman
Proporsi responden berdasarkan masa kerja dan pemahaman dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Responden Berdasarkan Rentang Masa Kerja dan Pemahaman
Berdasarkan  tabel  14  dapat  diketahui  bahwa  dari  32 orang  responden,  sebagian  besar responden (31,2%) memiliki rentang masa kerja antara 2-3 tahun dengan pemahaman yang lebih tinggi daripada rentang masa kerja yang lain.

## Responden Berdasarkan Jumlah Pelatihan Aset dan Pemahaman
Proporsi  responden  berdasarkan  jumlah  pelatihan  aset  dan  pemahaman  dapat  dilihat pada tabel 5.
Vol. 5 No. 1, 2022
Page 82-90
Tabel 5. Responden Berdasarkan Jadwal Pelatihan Aset dan Pemahaman
Berdasarkan  tabel  5  dapat  diketahui  bahwa  dari  32  orang  responden,  sebagian  besar responden  (28,1%)  yang  telah  mengikuti  pelatihan  aset  lebih  memahami  penatausahaan  aset tetap dari pada responden yang tidak pernah mengikuti pelatihan.

## Analisis Regresi Logistik Pemahaman

## Nagelkerke R Square
Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,565. Hal ini mengindikasikan bahwa 56,5% perubahan pemahaman  dijelaskan  oleh  jenis  kelamin,  umur,  masa  kerja,  pendidikan,  dan  jumlah  kali pelatihan. Sedangkan 43,5% ditentukan oleh faktor lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. Nilai Nagelkerke R Square dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Nagelkerke R Square
Koefisien Regresi Logistik

## Tabel 7. Koefisien Regresi Logistik
Berdasarkan  tabel  7  dapat  dijelaskan  bahwa  dari  lima  faktor  yang  dianalisis  yaitu  jenis kelamin,  umur,  masa  kerja,  pendidikan,  dan  jumlah  kali  pelatihan,  hanya  faktor  umur  yang mempengaruhi  pemahaman  Operator  SIMAK  BMN  mengenai  penatausahaan  Barang  Milik Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.
Vol. 5 No. 1, 2022 Page 82-90

## Kategori Pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara
Untuk mengukur pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik  Negara,  dilakukan  tabulasi  data  terlebih  dahulu  melalui  program Microsoft  Excel . Selanjutnya  diperoleh  nilai,  jumlah  jawaban  benar  masing-masing  responden,  dan  nilai  total keseluruhan  responden.  Ketentuan  atas  tabulasi  ini  adalah  bahwa  jawaban  benar  akan  diberi nilai 1 dan jawaban salah akan diberi nilai 0.
Nilai rata-rata pamahaman berdasarkan jumlah soal di kuisioner, bisa diperoleh dengan rumus :
Pemahaman rata-rata = Jumlah soal di kuisioner 2 kategori Pemahaman rata-rata = 38 2 Pemahaman rata-rata = 19
Untuk menentukan pemahaman rata-rata keseluruhan Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara, bisa diperoleh melalui rumus sebagai berikut :
Berdasarkan data di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman rata-rata keseluruhan Operator  SIMAK  BMN  mengenai  penatausahaan  Barang  Milik  Negara  berada  pada  kategori Paham (P) dengan nilai 20,125 dengan kategori penuh 38 atau dengan persentase 52,97% yang artinya pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara di atas 50%.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis, hanya faktor umur yang mempengaruhi pemahaman Operator SIMAK  BMN  mengenai  penatausahaan  Barang  Milik  Negara  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Barat.  Hal  ini  senada  dengan  hasil analisis crosstabs bahwa ada hubungan antara umur responden Operator SIMAK BMN dengan pemahaman  Operator  SIMAK  BMN  mengenai  penatausahaan  Barang  Milik  Negara.  Hasil  ini sejalan dengan penelitian Liza (2018) yang menyimpulkan bahwa faktor umur merupakan salah satu faktor yang  mempengaruhi pemahaman Kepala  Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Tingkat pemahaman rata-rata  keseluruhan  Operator  SIMAK  BMN  mengenai  penatausahaan  Barang  Milik  Negara berada pada kategori Paham (P) dengan nilai 20,125.
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa persentase operator SIMAK BMN yang  memahami penatausahaan aset tidak jauh berbeda dengan jumlah operator yang belum memahaminya. Hal ini  tidak  terlepas  dari  fakta  di  lapangan  bahwa  sebagian  besar  operator  merupakan  lulusan SMA/SMK  dan  belum  mendapatkan  pelatihan  mengenai  penatausahaan  barang  milik  negara
Vol. 5 No. 1, 2022 Page 82-90
sehingga mereka kurang memahami PMK Nomor 181/PMK.06/Tahun 2016 tersebut. Masa kerja sebagai  operator  juga  relatif  singkat  karena  sering  terjadinya  pergantian  operator  oleh  satuan kerja.  Kantor  Wilayah  dapat  memberikan  lebih  banyak  program  pelatihan  kepada  operator untuk  meningkatkan  pemahaman  mereka  terhadap  penatausahaan  aset  seperti  ditunjukkan pada  hasil  penelitian  Satiari  dan  Yadnyana  (2020)  bahwa  pelatihan  akan  meningkatkan efektivitas SIMAK BMN.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman  Operator  SIMAK  BMN  mengenai  Penatausahaan  Barang  Milik  Negara  menurut PMK  Nomor  181/PMK  06/Tahun  2016.  Pergantian  operator  sebaiknya  tidak  sering  dilakukan karena dibutuhkan adaptasi dalam pekerjaan dan ketelatenan yang terus menerus untuk dapat menguasai  penatausahaan  BMN  sehingga  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang akuntabel dan berkualitas.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Pemahaman Operator  SIMAK  BMN  Mengenai  Penatausahaan  Barang  Milik  Negara  di  Lingkungan  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah sebagai berikut : 1)  Secara  keseluruhan  pemahaman  Operator  SIMAK  BMN  mengenai  penatausahaan  Barang Milik Negara berada dalam kategori paham. Artinya, para operator memahami penatausahaan barang milik negara menurut PMK Nomor 181/PMK 06/Tahun 2016. 2) Dari semua faktor yang dianalisis yaitu jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, masa kerja dan jumlah pelatihan, hanya faktor umur yang mempengaruhi pemahaman operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang  Milik  Negara  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuyazan, Kayis MA; Whyte, Andrew, dan Bell, Joyce. (2014). Asset-management framework(s) for infrastructure facilities in adverse (post-conflict/disaster-zone/high-alert) conditions.
Procedia Economics and Finance.
Gavrikova,  Elizaveta;  Volkova,  Erina;  dan  Burda,  Yegor.  (2020).  Strategic  Aspects  of  Asset Management: An Overview of Current Research. Sustanaibility Journal Volume 20.
Indarwati, Dewi. (2019) . “Evaluasi Kinerja Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akun tansi Barang  Milik  Negara  (SIMAK- BMN)  di  Polda  DIY”.  Tesis  Magister  Manajemen  STIE
WIDYA WIWAHA Yogyakarta.
Iskandar.  (2009).  Metodologi  Penelitian  Pendidikan  dan  Sosial  (Kuantitatif  dan  Kualitatif).
Jakarta: Gaung Persada Press.
Kaganova,  O.,  &  McKellar,  J.  (2006).  Managing  Government  Property  Assets:  International Experiences: The Urban Insitute.
Vol. 5 No. 1, 2022 Page 82-90
Liza,  Citra.  (2018) .  “Faktor -Faktor  yang  Mempengaruhi  Pemahaman  Kepala  Sekolah  dan Pengurus  Barang  Mengenai  Penatausahaan  Aset  Tetap  di  Lingkungan  Dinas  Kota Padang”. Tesis Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas.
Ngwira, Marawi Makalanga; Parsa, Ali; dan Manase, David.  (2012) . “Effectiveness of Property Asset Management in Scottish Councils”. Journal of Corporate Real Estate, Vol. 14 No. 2, pp. 105-120
Rahayu. Putu Maya Fransisca dan I Dewa Gede Dharma Suputra. (2019) . “Pengaruh Penggunaan SIA Dan TI Terhadap Kinerja Individual Dengan Kemampuan Teknik Pemakai Sebagai Pemoderasi.”  E -Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana  26:1 – 29.Rahman,  Aulia.  (2017). “Analisis Faktor -faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja dalam Wilayah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat”. Tesis Magister Akuntansi Universitas Andalas.
Rizky, Harumi Puspa dan Setiawan, Doddy. (2019) .”Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia”. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.8, No.2, p94 -116
Sabario,  Rozayuti  dan  Jaya,  Hendry.  (2017) .  “Pengaruh  Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen Akuntansi  Barang  Milik  Negara  (SIMAK  BMN)  dan  Kinerja  Pegawai  Terhadap Efektivitas Pelaporan Aset”. Measurement : Journal of the Accounting Study Program, Vol.11, No.1, hal 11-25.
Santoso, Joko.2010. “Pengaruh Ruang Lingkup Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 2 Undan g- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Risiko Fiskal. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Satiari, Ni Putu Ayu Ista dan Yadnyana, I Ketut. (2020) . “Pengaruh Karakteristik Sumber Daya Manusia  pada  Efektivitas  SIMAK  BMN”.  E -Jurnal  Akuntansi  (E.JA)  Universitas Udayana, Vol.30, No.3, hal 699-712.
Sugiyono. (2016) . “Metode Penelitian Kombinasi”. Jakarta: Alfabeta.
Vipraprastha,  Tiksnayana  dan  Maria  M.  Ratna  Sari.  (2016) .  “Pengaruh  Faktor -Faktor  Kinerja Individual  Karyawan  Terhadap Efektivitas  Penggunaan  Sistem  Informasi  Akuntansi.”
(4):1826 – 55.
------------------. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.
-----------------.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  181/PMK.06/2016  Tentang  Penatausahaan Barang Milik Negara. Jakarta.
----------------.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah. Jakarta.