Jurnal Tunas Agraria Vol. 3 No.3

## KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TAHUN 2011-2019 TERHADAP RTRW DI KOTA BOGOR
Prawira Danu Reja Rakhmat Riyadi Mujiati Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Abstract: The  land  use  changes  cannot  be  avoided  in  the  development  process.  There  are  many conflict of interest between the utilization and the spatial planning document (called as RTRW) on it.  This  condition  occurred  in  Bogor  City.  This  study  aims  to  determine  the  magnitude, distribution,  and  pattern  of  spatial  changes,  as  well  as  its  suitability  to  the  RTRW.  By  using descriptive quantitative research methods, it is concluded that the rapid development that occurs in the city of Bogor does not have major implications for the mismatch level between land use and the  RTRW  of  Bogor  City.  By  using  the  descriptive  quantitative  research  method,  it  is  concluded that the rapid development that occurs in the Bogor City does not have major implications for the mismatch  level  between  the  land  use  utilization  and  the  RTRW  of  Bogor  City.  This  is  indicated from:  (1)  the  high  rate  of  conversion  on  agricultural  land  to  non-agricultural;  (2)  43.57%  of  the Bogor  City  area  is  experienced  changes  in  land  use  utilization;  (3)  the  value  on  rate  of  change  is 645,395 ha / year; (4) the growth pattern is concentric and along the way; and (5) 62.76% of the area shows compliance with the RTRW Keywords: land use changes, the conformity, spatial plan (RTRW)
Intisari: Alih  fungsi  lahan  atau  perubahan  penggunaan  tanah  tidak  dapat  dihindarkan  dalam pelaksanaan  pembangunan.  Pembangunan  tersebut  seringkali  berakibat  pada  benturan kepentingan  antara  penggunaan  tanah  dan  RTRW  Kota  Bogor  atau  dalam  hal  ini  terjadi ketidaksesuaian  antara  penggunaan  dan  arahan  tata  ruang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  besaran,  sebaran,  dan  pola  perubahan  penggunaan  tanah  secara  keruangan,  serta kesesuaian  terhadap  RTRW  Kota  Bogor.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif deskriptif,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  pembangunan  pesat  yang  terjadi  di  Kota  Bogor  tidak berimplikasi  besar  terhadap  tingkat  ketidaksesuaian  antara  pemanfaatan  lahan  dan  RTRW  Kota Bogor.  Hal  ini  ditandai  dengan:  (1)  tingginya  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  non  pertanian;  (2) 43,57%  wilayah  Kota  Bogor  mengalami  perubahan  penggunaan  tanah;  (3)  terjadi  perubahan dengan  laju  645,395  ha/tahun;  (4)  adanya  perembetan  konsentris  dan  sepanjang  jalan;  dan  (5) 62,76% wilayah menunjukkan kesesuaian dengan RTRW.
Kata Kunci: perubahan penggunaan tanah, tingkat kesesuaian, RTRW

## A. Pendahuluan
Tanah  bersifat  terbatas  dan  tetap,  di  sisi  lain  jumlah  penduduk  terus  mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berimplikasi pada kebutuhan akan tanah untuk beraktivitas. Ketika kebutuhan akan tanah mengalami peningkatan dan tidak diimbangi  dengan  ketersediaan  tanah  maka  yang  terjadi  adalah  alih  fungsi  lahan  atau perubahan penggunaan tanah. Dengan mempertimbangkan sifat keterbatasan tanah dan memperhatikan  perkembangan  kebutuhan  manusia  tersebut  maka  Pemerintah
melakukan penataan ruang sehingga dapat terwujud pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien.  Hal  ini  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  junctis  Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004.
Penataan  ruang  sebagaimana  diamanatkan  dalam  peraturan  perundang-undangan tersebut  dimaksudkan  untuk  mengarahkan  kegiatan  pembangunan  sekaligus  sebagai tindakan antisipatif terhadap perkembangan wilayah yang tidak teratur (Sutaryono, 2007: 44).  Kendati  diamanatkan  demikian,  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terkadang  justru  menyebabkan  terjadinya  alih  fungsi  lahan  (Lisdiyono  2004).  Sumber daya yang terbatas dikorbankan dengan alasan untuk peningkatan kualitas kehidupan.
Kota  Bogor  adalah  salah  satu  kota  yang  mengalami  kondisi  demikian.  Sebagai sebuah  kota  yang  berdekatan  dengan  pusat  ibukota  negara,  Kota  Bogor  mengalami perkembangan kota yang pesat dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir. Dampak dari  pesatnya  perkembangan  tersebut adalah  tingginya angka  penyusutan  lahan  sawah.
Berdasarkan data yang diambil dari Kota Bogor Dalam Angka 2019 (BPS 2019) dan Kota Bogor Dalam Angka 2011 (BPS 2011), telah terjadi penyusutan lahan sawah seluas 472,71 ha selama kurun waktu tersebut. Sebagai sebuah kota yang secara ekonomi tidak berbasis pada  sektor  pertanian  maka  tuntutan  kebutuhan  penduduk  terhadap  tanah  berimbas pada penyusutan luasan lahan sawah di kota tersebut.
Di dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan keruangan.  Analisis  overlay  dari  data  primer  dan  data  sekunder  digunakan  untuk mengkaji tentang sebaran dan pola perubahan penggunaan tanah serta tingkat kesesuaian perubahan  penggunaan  tersebut  terhadap  tata  ruang  kota.  Dengan  mengetahui  kondisi perubahan  penggunaan  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  guidance  dalam  upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

## B. Perubahan Penggunaan Tanah Kurun Waktu 2011-2019
Berdasarkan  data  penggunaan  tanah  2011-2019,  tercatat  Kota  Bogor  memiliki  luas wilayah administrasi 11.850 ha dan secara pemerintahan terdiri atas 6 (enam) kecamatan, yaitu  Bogor  Barat,  Bogor  Timur,  Bogor  Tengah,  Bogor  Selatan,  Bogor  Utara,  dan  Tanah Sareal. Adapun jenis penggunaan tanah di Kota Bogor pada rentang 2011-2019 disajikan pada Tabel 1. Dari data penggunaan tersebut terdapat 4 (empat) jenis penggunaan tanah yang tidak muncul di tahun 2011 dan dilakukan updating pada tahun 2019, yaitu danau, jalan, stasiun KA, dan terminal bus.

## 178 Prawira Danu Reja, Rakhmat Riyadi, Mujiati

## Tabel 1. Jenis dan Luas Penggunaan Tanah di Kota Bogor Tahun 2011-2019
No Jenis Penggunaan Tanah Tahun Perubahan Keterangan Perubahan 2011 2019 Ha % 1 Hutan 131,393 114,931 16,462 3,681 Berkurang 2 Industri Non Pertanian 113,337 101,075 12,262 2,742 Berkurang 3 Instalasi 0,611 0,611 0 0 Tidak Berubah 4 Jalur Hijau 4,045 4,045 0 0 Tidak Berubah 5 Jasa Kesehatan 39,266 39,266 0 0 Tidak Berubah 6 Jasa Pelayanan Umum 288,100 300,240 12,140 2,715 Bertambah 7 Jasa Pemerintahan 245,934 255,688 9,754 2,181 Bertambah 8 Jasa Pendidikan 55,368 73,294 17,926 4,009 Bertambah 9 Kompleks Istana 30,678 31,601 0,923 0,002 Bertambah 10 Makam 158,673 160,314 1,641 0,003 Bertambah 11 Pasar 13,750 13,750 0 0 Tidak Berubah 12 Perdagangan Umum 528,061 680,352 152,291 3,405 13 Perkantoran Perusahaan Swasta 19,507 19,507 0 0 Tidak Berubah 14 Pertanian Tanah Basah 962,911 406,461 556,450 12,444 Berkurang 15 Pertanian Tanah Kering 3.315,510  1.727,884 1.587,626 35,507 Berkurang 16 Perumahan Teratur 1.768,442  2.735,493 967,051 21,628 Bertambah 17 Perumahan Tidak Teratur 3.873,948  4.835,578 961,630 21,506 Bertambah 18 Prasarana Transportasi 12,035 12,035 0 0 Tidak Berubah 19 Situ 0,845 0,845 0 0 Tidak Berubah 20 Sungai 150,276 150,276 0 0 Tidak Berubah 21 Danau 176,057 176,057 3,303 Bertambah 22 Jalan 691,871 691,871 13,400 Bertambah 23 Stasiun KA 0,483 0,483 0,001 Bertambah 24 Terminal Bis 2,536 2,536 0,004 Bertambah Total 11.850 11.850 5.163,161 100
Sumber: hasil analisis peneliti 2020
Dari  hasil overlay jenis  penggunaan  tanah  dapat  diketahui  bahwa  telah  terjadi perubahan penggunaan tanah seluas 5.163,161 ha atau 43,57% dari luasan Kota Bogor dan tersebar  di  seluruh  kecamatan  yang  ada  di  Kota  Bogor  (Gambar  1).  Jika  perubahan tersebut  terjadi  secara  konstan  dari  tahun  ke  tahun  maka  laju  perubahan  penggunaan tanah di Kota Bogor dalam rentang waktu 2011-2019 adalah seluas 645,395 ha/tahun. Dari sejumlah jenis penggunaan lahan tersebut, jenis penggunaan lahan pertanian adalah jenis penggunaan  yang  mengalami  pengurangan  luasan  paling  besar  dibandingkan  dengan jenis  penggunaan  tanah  lainnya.  Hal  demikian  dialami  oleh  Kecamatan  Bogor  Barat,
Kecamatan  Tanah  Sareal,  dan  Kecamatan  Bogor  Timur  yang  notabene  wilayahnya didominasi lahan pertanian.
Gambar 1. Peta Perubahan Penggunaan Tanah dari tahun 2011 sampai 2019 di Kota Bogor Sumber: hasil analisis peneliti 2020

## C. Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Produk Tata Ruang
Tata ruang Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. Perda tersebut digunakan sebagai arahan  dalam  proses  pembangunan  wilayah.  Sebagai  instrumen  pengarah  maka  setiap kegiatan  pemanfaatan  ruang  secara  prosedural  wajib  untuk  mengajukan  izin pemanfaatan ruang.
Walaupun  pemanfaatan  ruang  sudah  diatur  melalui  RTRW,  masih  terdapat pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  arahan  RTRW.  Gambar  2  menampilkan kesesuaian  pemanfaatan  ruang  terhadap  RTRW  Kota  Bogor.  Terdapat  4.412,473  ha  atau 37,24% dari luasan wilayah Kota Bogor yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai dengan arahan  dalam  RTRW,  sedangkan  seluas  7.437,527  ha  atau  62,76%  yang  dikategorikan sesuai.  Adapun  hasil  analisis  kesesuaian  peruntukan  lahan  per  kawasan  adalah  sebagai berikut:

## 180 Prawira Danu Reja, Rakhmat Riyadi, Mujiati
1. Kawasan  industri  non  pertanian,  masih  terdapat  adanya  ketidaksesuaian  antara arahan sebagai kawasan industri dan pemanfaatan ruang yang terjadi di lapangan. Pada  kawasan  ini  masih  dijumpai  pemanfaatan  selain  industri  seperti: pemerintahan,  pendidikan,  pertanian  tanah  basah,  dan  perumahan. Pembangunan industri  yang  semestinya  dilaksanakan  di  kawasan  industri  di  beberapa  tempat justru terjadi di kawasan non industri.
Gambar 2. Peta Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011-2019 Terhadap RTRW Kota Bogor Sumber: hasil analisis peneliti 2020
2. Kawasan  sempadan,  sungai,  dan  hutan  kota  sebagian  besar  telah  sesuai penggunaannya.  Kawasan  ini  tersebar  di  Kecamatan  Bogor  Tengah,  Bogor  Barat, Bogor  Utara,  Bogor  Selatan,  dan  Tanah  Sareal  yang  difungsikan  sebagai  pencegah banjir bagi wilayah sekitar kawasan tersebut.
3. Kawasan  permukiman,  sebagian  besar  kawasan  ini  telah  sesuai  dengan  arahan peruntukannya.  Namun  demikian,  terdapat  ketidaksesuaian  di  beberapa  tempat yang  semestinya  diarahkan  sebagai  sempadan  jalan  mapun  RTH  seperti  di
Kecamatan  Bogor  Barat,  Bogor  Utara,  Bogor  Selatan,  dan  Tanah  Sareal.  Salah  satu dampak dari ketidaksesuaian tersebut adalah kemacetan lalu lintas di Kota Bogor.
4. Kawasan  perdagangan  umum  dan  jasa,  sebagian  besar  sudah  sesuai  dengan pemanfaatan  ruangnya.  Hal  ini  ditandai  dengan  pembangunan  pusat-pusat perdagangan  dan  jasa  dengan  skala  besar  pada  kecamatan-kecamatan  yang memiliki kepadatan penduduk tinggi yaitu Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Tanah Sareal.
5. Kawasan  perkantoran  Pemerintah  Kota  Bogor,  terletak  di  pusat  Kecamatan  Bogor Tengah dan lokasinya telah sesuai dengan arahan RTRW Kota Bogor.
6. Kawasan pertanian tanah basah atau pertanian tanah kering, di sejumlah kecamatan seperti  Kecamatan  Bogor  Utara,  Bogor  Timur,  dan  Bogor  Selatan  mengalami ketidaksesuaian  karena  dimanfaatkan  untuk  permukiman.  Namun,  di  beberapa kecamatan  seperti  di  Kecamatan  Bogor  Selatan  dan  Bogor  Timur  pemanfaatan ruangnya telah sesuai dengan arahan peruntukan ruang.
7. Kawasan  pariwisata,  mayoritas  pemanfaatan  di  lapangan  telah  sesuai  dengan arahan  RTRW.  Sebagian  besar  lokasi  kawasan  pariwisata  berada  pada  pusat perdagangan dan jasa Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Barat dan Tanah Sareal.
Tabel 2. Kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap RTRW Kota Bogor per wilayah kecamatan No Kecamatan Kesesuaian (ha) Sesuai Tidak Sesuai Jumlah 1 Bogor Barat 1.740,542 1.544,548 3.285 2 Bogor Timur 494,566 520,434 1.015 3 Bogor Tengah 481,255 331,745 813 4 Bogor Selatan 1.525,339 1.555,661 3.081 5 Bogor Utara 908,348 863,652 1.772 6 Tanah Sareal 1.620,411 263,589 1.884 Luas Tanah 7.437,527 4.412,473 11.850 Persentase (%) 62,76 37,24 100
Sumber: hasil analisis peneliti 2020
Dari  hasil  analisis  kesesuaian  per  kawasan  peruntukan  dapat  dipetakan  pula tingkat kesesuaian penggunaan tanah berbasis wilayah administrasi kecamatan (Tabel 2). Adapun analisis kesesuaian per kecamatan adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan  Tanah  Sareal  dan  Bogor  Utara,  dua  kecamatan  ini  terletak  di  bagian utara Kota Bogor dan diarahkan sebagai kawasan resapan air. Namun, adanya alih

## 182 Prawira Danu Reja, Rakhmat Riyadi, Mujiati
fungsi  dari  areal  resapan  air  menjadi  permukiman  menjadi  penyebab ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di kedua wilayah tersebut.
2. Kecamatan Bogor Tengah, adalah pusat pemerintahan Kota Bogor yang dirancang untuk kegiatan perdagangan dan jasa. Namun demikian, di lapangan banyak yang dimanfaatkan untuk permukiman masyarakat.
3. Kecamatan  Bogor  Timur  dan  Bogor  Selatan,  di  kedua  wilayah  kecamatan  tersebut terjadi alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi. Hal inilah yang menyebabkan angka ketidaksesuaian lebih tinggi dibanding kesesuaiannya.
4. Kecamatan  Bogor  Barat,  angka  ketidaksesuaian  di  kecamatan  ini  terjadi  karena kawasan  yang  diarahkan  untuk  permukiman  tetapi  kondisi  di  lapangan  masih didominasi oleh tanah pertanian.

## D. Kesimpulan
Dari  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  pembangunan  pesat  yang  terjadi  di  Kota Bogor  dalam  kurun  waktu  2011-2019  tidak  berimplikasi  besar  terhadap  tingkat ketidaksesuaian  antara  perubahan  penggunanaan  lahan  dan  RTRW  Kota  Bogor.  Hal  ini ditandai dengan:
1. Tingginya angka perubahan tanah pertanian menjadi non pertanian;
2. Terjadinya  perubahan  jenis  penggunaan  tanah  seluas  5.163,161  ha  (43,57%)  atau hampir separuh dari luasan wilayah administrasi Kota Bogor mengalami perubahan jenis penggunaan tanah, dengan laju perubahan seluas 645,395 ha/tahun;
3. Adanya  pola  pertumbuhan  perembetan  konsentris  atau  memusat  dan  perembetan memanjang sepanjang jalan; dan
4. Terdapat  7.437,527  ha  atau  62,76%  yang  menunjukkan  kesesuaian  dengan  RTRW dan 4.412,472 ha atau 37,24% yang menunjukkan ketidaksesuaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Sutaryono  2007,  Dinamika  Penataan  Ruang  dan  Peluang  Otonomi  Daerah,  Tugu  Jogja
Grafika, Yogyakarta
Lisdiyono  2004,  'Penyimpangan  Kebijakan  Alih  Fungsi  Tanah  Dalam  Pelestarian Lingkungan  Hidup',  Jurnal  Hukum  dan  Dinamika  Masyarakat,  Edisi  Oktober 2004, Fakultas Hukum Untag, Semarang.
Badan Pusat Statistik 2019, Kota Bogor Dalam Angka 2019, BPS, Bogor.
Badan Pusat Statistik 2011, Kota Bogor Dalam Angka 2011, BPS, Bogor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah.
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031