## DIALEKTIKA ILMU HUKUM INDONESIA DALAM DOMIASI POSITIVISME ILMU HUKUM
( Suatu Pergesera Paradigma Ilmu Hukum Indoesia dari Teks Menuju Realitas Hukum yang Berkeadilan ) EFA RODIAH NUR
Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Email: efa_rodiah@yahoo.com
Abstak: Sebagai  bangsa  yang  pada  awalnya  memiliki  watak  mistisisme  dan  kemudian berkembang  menjadi  neo-mistisisme  dengan  Pancasila  maka  bangsa  Indonesia  menjalankan hukum  juga  sangat  dipengaruhi  karakter  tersebut.  Pengutamaan  makna  di  balik  gramatikal hukum menjadi sesuatu yang sangat ditonjolkan, sehingga penegakan hukum dirasakan sangat kurang apabila belum menyentuh keadilan, terutama keadilan substansial.
Budaya  lokal  ternyata  sangat  memengaruhi  cara  berhukum  suatu  bangsa.  Indonesia  sebagai bagian negara oriental pun tak luput dari sifat demikian itu. maka dalam perkembangan ilmu hukum  indonesia  tidak  terlepad  dari  diskursus  dalam  media  dialtis  antara  tesis  antitesis  dan sitesis dalam pembangunan sistem hukum nasional Kata Kunci : Budaya Lokal, Sistem Hukum Nasional

## A. PENDAHULUAN
Dialektika  dalam  bahasa  Inggrisnya yaitu Dialectic berasal  dari  bahasa  Yunani Dialektos yang  mempunyai  arti  pidato, pembicaraan,  dan  perdebatan. 1 Dialektika merupakan  seni  atau  ilmu  yang  berawal dari suatu penarikan pembedaan- pembedaan yang sangat ketat, dialektika ini kiranya  bisa  kita  jumpai  pada  awal munculnya  yaitu  dimulai  oleh Zeno , kemudian Sokrates ,  dan  dikembangkan oleh Plato .  Walaupun  arti  awal  dialektika sebatas  seni  atau  ilmu  tentang  bagaimana berpidato,  bagaimana  kita  berbicara  atau bagaimana  kita  berdebat,  namun  perananya dari  waktu-kewaktu  tidak  bisa  kita  pungkiri sangatlah  signifikan,  karena  interprestasi mengenai hakikatnya dan penghargaan atas kegunaanya  sangat  berfariasi  sepanjang sejarah  filsafat  dan  tidakterpaku  hanya dalam tiga persoalan tersebut di atas.
Pada  ilmu  debat  misalnya,  dialektika pada  mulanya  menunjuk  pada  tujuan
1 Bagus , Lorens , Kamus  Filsafat ,  Cet.  II,
(Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), h 161.
utamanya  yaitu  menolak  argumen  lawan atau  membawa  lawan  kepada  kontradiksi- kontradiksi, dilema, atau paradoks. Sedangkan  dialektika  dalam  dunia  seni, dapat  digunakan  untuk  bertukar  pendapat, bagaimana  caranya  kita  menggunakan  gaya berbicara  dengan  mimik  yang  mudah dipahami  oleh  lawan  bicara  kita  manakala kitabertukar  pendapat  sehingga  lawan bicara  tidak  merasa  diremehkan  ataupun dipandang  sebelah  mata,  jadi  secara  umum seorang dialektikawan adalah seorang yang tidak membiarkan sesuatu tidak dipersoalkan,  akan  tetapi  mempersoalkan dengan gaya dancara tertentu.
Sebagaimana  yang  sudah  disinggung diatas  bahwa  dialektika,  di  samping mengandung  tiga  arti,  juga  memiliki beberapa  arti  yang  berfariasi  baik  itu penghargaanya  maupun  kegunaanya  dalam sejarah filsafat, oleh karenanya dialektika juga memiliki  pokok-pokok  pengertian  yang merupakan  fariasinya  itu  sendiri  yaitu; pertama dialektika merupakan seni mengajukan  dan  menjawab  pertanyaan, pertanyaan yang tepat dalam sebuah diskusi
pada  saat  yang  tepat,  secara  tepat  sampai sedemikian  rupa  sehingga  menyebabkan pengetahuan yang sudah ada menjadimasalah. Kedua, dialektika merupakan seni
memperoleh  pengetahuan  yang  lebih  baik tentang  suatu  topik  dengan  melalui pertukaran pandangan-pandangan dan argumenargumen  yang  dapat  diterima  atau argumen-argumen  yang  rasional.  Ketiga, dialektika
merupakan seni untuk mendapatkan  pengetahuan  yang  benar tentang  sebuah  topik  pembahasan  dengan menggunakan  proses  penalaran  formal. Keempat,  dialektika  merupakan  sebuah metode  untuk  mencapai  suatu  definisi  atau arti  bagi  beberapa  konsep  dengan  cara menguji  ciri-ciri  umum  yang  ditemukan dalam sejumlah contoh khusus dari konsep itu.  Kelima,  dialektika  digunakan  sebagai metode klasifikasi yang memungkinkan untuk pembagian  sebuah  konsep  menjadi  sub- bagian;  mengadakan  pembagian  antara genus dan spicies .  Keenam,  dialektika merupakan istilah yangkadang-kadang digunakan  untuk  menamakan cabang logika, yang mengemukakan aturan-aturan dan cara- cara  penalaran  dengan  tepat,  juga  untuk menunjuk  analisissistematis,  logis  untuk memperlihatkan  apa  yang  dikandungnya. Ketujuh,  dalam  arti  yang  lebih  luas, dialektika  identik  dengan  logika  formal, dengan  studi  tentang  bentuk  dan  hukum pemikiran  manusia  sebagaimana  adanya. Kedelapan,  dialektika  merupakan  suatu proses  untuk  mencapai  suatu  posisi  atau kondisi  melalui  tiga  tahap;Tesis,  Antitesis, dan Sintesis.
Ketika Aristoteles mengatakan  bahwa Zeno dari Elea adalah orang pertama yang menemukan seni ini, kalimat ini dimaksudkan untuk menunjukan kepadaparadoks Zeno
yang berhasil mengalahkan  argumentasi  lawanya,  dengan mengemukakan  kontradiksi-kontradiksi  yang tidak  dapat  diterima 2 Walaupun  Menurut
2 Asy - Syarafa , Ismail , Ensiklopedi  Filsafat, Penj.  Syofiyullah  Mukhlas,  Cet.  I,  (Jakarta:Khalifa, 2005), h. 92.
Aristoteles , dialektika kurang kuat dibandingkan  dengan  demonstrasi  karena dialektika  berangkat  dari  opini  (kayakinan) orang, sedangkan demontrasi dari prinsipprinsipdialektika, 3
Positivisme  hukum  tidak  begitu  saja muncul  dalam  hingar  bingar  perkembangan dan  evolusi  pemikiran  zaman  abad pertengahan.  Sejumlah  keadaan  pada  masa itu menjadi poin penting untuk dikemukakan  diawal  ini  untuk  meresapi semangat dari jiwa positivisme secara utuh.
Beberapa  fakta  akan  diungkapkan terkait  dengan  kondisi  sosial,  politik, kebudayaan  masyarakat  yang  mengilhami timbulnya  keinginan  untuk  “memositifkan” hukum.
Pada  perkiraan  abad  ke,  18 4 ditandai dengan  era  pencerahan  ( Aufklarung ), dimana  ilmu  pengetahuan  alam  ( Newton , Lavoiser , Galileo ,  dll)  berkembang  pesat dengan  menggunakan  metoda  pengamatan percobaan ( proefondervindelijk ). Pandangan  orang  ketika  itu  dengan sebuahobservasi  (pengamatan/penelitian  ilmiah) dapat  ditemuan  hukum-hukum  alam. 5 Van Peursen menambahkan pengalaman sendiri tidak  berdiri  sendiri  dan  lepas  dari  filsafat dan  menggambarkan  dunia  yang  dianut oleh  manusia  modern  sangat  dipengaruhi oleh  cara  pandangsains  modern 6 .  Kondisi  ini
3 Dialektika  di  sini  dicap  sama  dengan Sofistri. tetapi ia juga menganggap bahwa dialektika mampu  menjadi  sebuah  metode  kritik.  Dalam metode  ini,  prinsip-prinsip  pertama  dapat  atau mungkindideduksikan.
4 Satu abad sebelumnya yakni Abad ke-17 M juga telah diakui oleh kesadaran Eropa, bahwa Rene Descartes (penganutnya disebut Cartesian ) sebagai orang  yang  pertama  memiliki  kapasitas  filosofi tinggi  yang  pemikirannya  dipengaruhi  oleh  fisika dan astronomi baru. Lihat dalam Anton F. Susanto , 2010, Ilmu Hukum Non Sistematik : FondasiFilsafat Pengembangan  Ilmu  Hukum  Indonsia ,  Genta Publishing,  Yogyakarta,  h.  39. Descartes menganggap alam  bekerja  secara  mekanis,  dan  suatu  kebenaran adalah apabila dapat dijelaskan secara matematis.
5 John  Gilissen dan FritsGorle ,  2007, Sejarah  Hukum:  Suatu  Pengantar ,  Refika  Aditama, Bandung, h. 116.
6 Anton F. Susanto , 2010, Ilmu Hukum Non Sistematik ….op. cit., h. 37.
telah  mengalihkan  pandangan  orang  ketika  itu dengan menggunakan
metode-metode scientis dalam  bidang  ilmu  lainnya,  tak terkecuali hukum.
Pandangan  bahwa  hukum  berasal  dari Tuhan  (mazhab  hukum  alam)  dan  melalui perantara gereja mulai dianggap tidak rasional ( irrasional ). Melalui penjelasan ilmiah yang berkarakter  serba  pasti,  dianggap  akan menjernihkan ilmu-ilmu sosial lainnya yang cenderung  meraba-raba  memakai  intuisi yang abstrak sehingga tidak member solusi yang  konkret  atas  suatu  persoalan  yang timbul  di  tengah  masyarakat.  Dengan adannya  alur  pikir  yang  jelas  dan  terarah, memakai  standar  yang  sama,  akan memberikan  suatu  kejelasan  rumusan  yang dapat  “dicangkokkan”  kepada  kondisi- kondisi  sosial  masyarakat  yang  mulai  lemah dan  secepatnya  harus  diselamatkan.  Tak peduli  kesesuaian  dengan  perasaan  jiwa masyarakat yang heterogen dengan variasipersoalan tertentu.
Kemudian di dataran Eropa masyarakat yang  sudah  mulai  memikirkan  kesamaan hak  dimana  kekuasaan  raja  semakin  hari semakin hilang karena dianggap menimbulkan kesengsaraan  dibawah  cengkraman  kekuasaan raja  yang  absolute.  Salah  satu  bentuk otoritarianisme raja saat itu adalah seringnya dilakukan  penjatuhan  hukuman  terhadap seseorang  hanya  atas  dasar  perkataan  raja dan  tanpa  adanya  dasar  hukum  yang  jelas, sehingga  begitu  revolusi  eropa  pada  paruh akhir  abad  ke-18  berhasil  dengan  ditandai berhasilnya  revolusi  Perancis  melalui tokohnya Napoleon  Bonaparte maka  mulai dicanangkanlah  pemikiran  tentang  perlunya kepastian  hukum  melalui  pengaturan  pola perilaku  masyarakat  dengan  penetapan norma-norma ke dalam hukum tertulis yang dilakukan  terlebih  dahulu  sebelumnya,  dan pemilihan  bentuk  hukum  tertulis  ini dilakukan karena didasarkan pada keyakinan bahwa  hanya  dengan  bentuk  hukum tertulislah maka segala macam norma yang mengatur  masyarakat  dapat  dirujuk  dan dilihat  dengan  jelas  dan  pasti  sehingga
nantinya diharapkan dapat menjaminkepastian hukum. 7
Maka sejak saat itu berkembanglah apa yang  dinamakan  dengan  aliran Legisme, yaitu  paham yang mengaitkan hukum dengan undang-undang, bahkan secara strict menyebutkan tidak ada sumber hukum selain undang-undang. Paham ini dianut di Jerman oleh Paul  Labland,  Jellinek,Rudolf  van Jhering,  Hans  Nawiasky,  Hans  Kelsen dan  lain-lain. 8 Pemikiran  tentang  konsep negara  ketika  itu  juga  memberikan  efek yang  luar  biasa  terhadap  keinginan masyarakat  akan  keadilan  hukum.  Dimana sebelumnya  kedaulatan  berada  ditangan  raja dengan  segala  perintahnya  yang  merupakan hukum  menjadikan  mayarakat  jenuh  dan paling  tidak  menjauhkandari  esensi  hukum untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Kondisi  ini  memberikan  kewenagan bagi  Negara  (penguasa)  untuk  membentuk hukum  yang  dapat  dipaksakan  kepada seluruh  warga  Negara.  Hal  ini  menjadikan angin  segar  bagi  pada  kaum  kapitalisme yang  dalam  dunia  insdustrialisasi  karena Negara memberikan struktur yang tersentralisasi  dan  didukung  olehhukum moderen. 9 Maka dengan demikian Roberto M. Unger menyebutkan bahwa hukum kian hari  mengalami  pergeseran  dari  bentuk hukum  yang  interaksional  bergerak  kepada fase  hukum  yang  positif  dan  publik  atau disebut  juga  tipe  hukum  birokratis ( bureucratik  laws ). 10 Begitu  pula  dengan hukum  dari  Tuhan  yang  bersifat  irrasional menjadi tatanan hukum yangmaju berwatak sekuler  dimana  didalamnya  memisahkan hal-hal yang irrasional tersebut, hukumtelah mencapai  tahap  kompleksitas,  abstraksi, dan  sistematisasi  karena  merupakan  suatu objekilmiah  yang  dilaksanakan  oleh  para
7 Jalan  Mundur  (dalam)  Positivisme  Hukum Indonesia, http://joeniarianto.files.wordpress.com
/ 2008/07/jalanmundur-_dalam_-positivisme-hukum indonesia1. pdf, diunduh 11 agustus 2014
8 Lili  Rasjidi ,  2001, Dasar-dasar  Filsafat Dan Teori Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 56.
9 Anton F. Susanto , 2010, Ilmu Hukum Non Sistematik….op. cit. , h.77
10 Ibid ., h. 76.
spesialis  yang  khusus  dididik  untuk  itu. 11 Bahwa  kemudian  hukum  menjadi  sakral dan  tidak  bisa  dimasuki  oleh  pemikiran- pemikiran awam yang tidak cakap hukum.
Critical  Legal  Studies merupakan sebuah gerakan yang muncul pada tahun tujuh puluhan  di  Amerika  Serikat.  Gerakan  ini merupakan  kelanjutan  dari  aliran  hukum realisme Amerika  yang  menginginkan  suatu pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum,tidak  hanya  seperti  pemahaman selama ini yang bersifat Socratis . 12 Beberapa nama  yang  menjadi  penggerak  GSHK  adalah Roberto  Unger , Duncan  Kennedy , Karl Klare , Peter  Gabel , Mark  Tushnet , Kelman , David  trubeck , Horowitz ,  dan yang  lainnya. Critical  Legal  Studies oleh Ifdhal Kasim diterjemahkan dengan istilah bahasa Indonesia Gerakan Studi HukumKritis (GSHK) 13
Walaupun  menolak  dikatakan  sebagai tipe  pemikiran  Marxis  yang  membedakan antara suprastruktur dan infrastruktur 14 serta hukum  sebagai  alat  dominasi  kaum kapitalis,
Critical Legal Studies
mendeklarasikan  peran  untuk  membongkar struktur  sosial  yang  hierarkhis.  Struktur  sosial merupakan  wujud  ketidakadilan,  dominasi, dan  penindasan.  Tugas  kalangan  hukum adalah  membawa  perubahan  cara  berpikir hukum dan perubahan masyarakat.
Pemikiran  initerinspirasi  pemikiran  filsafat kritis  dari Jurgen  Habermas 15 Emil
11 John Glissen , op. cit ., h. 66.
12 Karena  Studi  Hukum  Kritis  merupakan kelanjutan  sekaligus  kritik  terhadap  aliran  hukum realisme  Amerika,  maka  untuk  memahami  pemikiran studi hukum kritis diperlukan dasar pemahaman atas pemikiran  realisme  hukum  Amerika,  mengingat dasar  pijakan  kritisisme  Studi  Hukum  Kritis  adalah realisme Amerika.
13 RobertoM. Unger , Gerakan Hukum Kritis, (Critical  Legal  Studies), diterjemahkan  oleh  Ifdhal Kasim, (Jakarta, ELSAM, 1999).
14 Yang  menjadi  perhatian  utama  adalah faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hakim  dalam membuat  keputusan  hukum.  Hal  ini  sesuai  dengan sistem  hukum  Common  Law  Amerika  Serikat.  Jadi pada  hakekatnya  perhatian  utama  tidak  hanya  pada penerapan  hukum,  tetapi  juga  pada  pembuatan hukum.
15 Jurgen  Habermas ,  Knowledge  and
Durkheim 16 Karl  Mannheim , Herbert Marcus 17 Antonio  Gramsci 18 dan  lain-lain.
Jurgen
Habermas , Karl Mannheim ,
Herbert  Marcuse ,  dan Antonio  Gramsci adalah  tokoh-tokoh  utama  mahzab  kritis. Filasafat  kritis  adalah  salah  satu  aliran filasat  yang berkembang dengan menggunakan pendekatan  kritis  terhadap  realitas  sosial. Aliran ini diilhami oleh pemikiran Hegel dan Karl  Marx .  Aliran  ini  berkembang  mulai dari  Mahzab Frankfurt sampai  dengan PostModernisme . 19
Pendapat  yang  menyatakan  bahwa induk dari segala macam ilmu pengetahuan adalah  Filsafat  merupakan  argumen  yang hampir  diterima  oleh  semua  kalangan.  Hal ini  terbukti  dengan  adanya  hubungan  yang erat  antara  ilmu  pengetahuan  tertentu  dengan filsafat  tertentu,  seperti  filsafat  hukum  yang melahirkan  ilmu  hukum  dan  seterusnya. Filsafat  hukum  adalah  refleksi  teoretis (intelektual)  tentang  hukum  yang  paling tua,  dan  dapat  dikatakan  merupakan  induk dari  semua  refleksi  teoretis  tentang hukum. 20
Sebagaimana diketahui, banyak kekecewaan  terhadap  filsafat,  teori  dan praktik  hukum  yang  terjadi  di  paruh  kedua abad  ke-20.  Sementara  aliran  lama  yang mainstream saat  itu  -  semisal  aliran realisme hukum 21 disamping perannya
Human Interest, Chapter Three, (Polity Press, 1968).
16 Emil  Durkheim ,  The  Sociology  of Knowledge, http://www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc/ durkheim/ durkw4. htm, diakses 6 Nopember 2014.
17 Herbert  Marcuse ,  The  Paralysis  of Criticism: Society Without Opposition, http//cartoon.iguw. tuwien.ac.at/Christian/marcuse.htm,  diakses  tanggal 6 Nopember 2014.
18 Antonio Gramsci , The Prison Notebooks,http:// www.kb.dk/elib/bio/gramsci/soerensengramsum/,dia kses  tanggal 6 Nopember 2014.
19 Peter Beilharz , Teori-Teori Sosial, (Social Theory: A Guide to Central Thinkers), penerjemah: Sigit Jatmiko , (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2002).
20 Lili  Rasjidi ,  dalam Bernard  Arif  Sidharta , Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum  (sebuah penelitian  tentang  fundasi  kefilsafatan  dan  sifat keilmuan  lmu  hukum  sebagai  landasan  pengembangan ilmu  hukum  nasional  Indonesia) ,  Mandar  Maju: Bandung, 2000, hlm.119
21 Aliran  realisme  hukum  mendasarkan
semakin  tidak  bersinar,  dan  juga  ternyata tidak  dapat  menjawab  berbagai  tantangan jaman  di  bidang  hukum.  Sangat  terasa, diakhir abad ke- 20 diperlukan adanya suatu aliran  dan  gebrakan  baru  dalam  praktik, teori,  dan  filsafat  hukum  untuk  menjawab tantangan  jaman.  Maka  lahirlah  aliran Critical  legal  Studies di  tahun  1970-an  di Amerika  serikat,  yang  datang  pada  saat yang tepat dengan menawarkan diri sebagai pengisi  kekosongan  dan  kehausan  akan doktrin  baru  dalam  hukum  kontemporer, dan  melakukan  pendekatan  yang  berbeda dalam  memahami  hukum.  ini  mengajarkan bahwa  hukum  dibuat  oleh  parlemen mewakili  suara  rakyat,  sedangkan  dalam memutus perkara, hakim paling jauh hanya menafsirkan  hukum,  bukan  membuat hukum.  Karena  itu,  aliran  GSHK  ini menggunakan  pisau  analitis  berupa  alat dekonstruksi ( tool of
deconstruction ) 22 untuk  membedah  premis- premis  yang  bersifat  mistis  dari  aliran- aliran  yang  bernuansa  liberalisme  hukum. Alat  dekonstruksi  ini  merupakan  warisan dari aliran realisme hukum 23 hukum bersifat tidak  ada  batas  ( indeterminate )  sehingga antara  hukum  dengan  moral  dan  politik sebenarnya tidak ada sekat pemisah. 24
pemikirannya  pada  suatu  konsep  radikal  mengenai proses peradilan. Hakim lebih layak disebut sebagai pembuat  hukum  daripada  menemukannya,  karena hukum  adalah  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan sosial. H.R. Otje Salman , Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah) , Refika Aditama, 2009, hal. 73 22 Dekonstruksi dalam hukum merupakan strategi pembalikan  untuk  membantu  mencoba  melihat makna  istilah  tersembunyi,  yang  kadangkala  istilah tersebut  telah  cenderung  diistimewakan  melalui sejarah.  meski  dekonstruksi  itu  sendiri  tetap  berada pada  hubungan  istilah/wacana  tersebut. H.R.  Otje Salman , Ibid, hal. 74 23 Karena  itu  Surya  Prakash  Sinha  merumuskan bahwa  :  “ the  philosophical  moorings  of  the  CLS movement  are  found  in  the  critical  theory  of  the Frankfurt School …and the American Legal Realism Surya  Prakash  Sinha, Jurisprudence  :  Legal Philosophy in a Nutshell, West Publishing, St. Paul Minn, 1993, p. 297 24 Munir  Fuady ., Filsafat  dan  Teori  Hukum Postmodern ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2005, hal. 86
Dari  pemaparan  mengenai  paradigma positivesme dan beberap aparadigma lainya yang mencoba megugat pondasi positivisme hukum  dapat  kita  kristalisasikan  untuk dijadikan  pembahasan  dalam  tulisan  ini untuk  di  jadikan  fokus  permasalahan adapun sebagai berikut Pertama Pemanpataan  Aliran  CLS  dalam  produk Legislasi Pidana Indonesia, dan yang kedua banguna  sistem  hukum  nasionan  yang berbasis  kearifan  lokal  sebagai  bagaian gugatan  terhadap  positivsme  hukum Indonesia
B. PEMBAHASAN
1.  Pemanpataan  Aliran  CLS  Dalam
Produk Legislasi Pidana Indonesia Dilihat sebagai proses kebijakan, penegakan  hukum  pidana–sebagai  bagian dari  kebijakan  penegakan  hukum  ( law enforcement  policy )  -  pada  hakikatnya menurut  Muladi  merupakan  penegakan kebijakan  melalui  beberapa  tahap,  yang mempunyai  keterkaitan  satu  sama  lainnya, yaitu :
a).  Tahap  formulai/ legislative ,  yaitu  tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang;
b).  Tahap  aplikasi/yudikatif,  yaitu  tahap penerapan  hukum  pidana  oleh  aparat- aparat  penegak  hukum  mulai  dari kepolisian sampai pengadilan; dan
c).  Tahap  administrasi/eksekutif,  yaitu tahap pelaksanaan hukum secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. 25 Menyangkut tahap formulasi, setidaknya pembentukan hukum (positif/tertulis)  didasarkan  atas  3  (tiga)  dasar pertimbangan  ,  yaitu  pertimbangan  keadilan (gerechtigkeit) disamping  sebagai  kepastian hukum  ( rechtssicherheit) dan  kemanfaatan (zweckmassigkeit). 26
Tujuan  pembentukan  hukum  untuk mencapai keadilan, seperti yang diuraikan oleh
25 Muladi , Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana ,  Badan  Penerbit  UNDIP,  Semarang,  1995, hal. 13 26 DarjiDarmodiharjo ,  dan Shidarta Pokok- pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum  Indonesia), PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006, hal. 154
Aristoteles dengan  Teori  Etis-nya 27 sementara  tujuan  hukum  untuk  mencapai kepastian hukum, terkait erat dengan ajaran
yuridis dogmatic ( JohnAustin ,
HansKelsen )  ;dan  tujuan  hukum  untuk mencapai  kemanfaatan,  teori  pembahas yang  dekat  adalah  seperti  yang  diuraikan oleh Jeremy  Bentham dengan  teori Utilitarianism-nya. 28 Apabila  memperhatikan  paradigma yang  dimunculkan  oleh  pemikir  yang masuk  dalam  aliran Critical  legal  Studies , pada  tahap  formulasi/legislative  sebagai kewenangan  dari  pembentuk  UU,  yang dapat  dikritisi  adalah  ketika  diterbitkannya UU  No.  15  tahun  2002  tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang jo UU No. 25 tahun 2003  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  15 tahun  2002.  Kritik  yang  paling  utama dimunculkan  berkaitan  dengan  penerbitan UU  ini  adalah  menyangkut  pemahaman Critical  legal  Studies yang  menolak  bahwa hukum  itu  bersifat  otonomi  dan  netral (netralitas  hukum).  Yang  ada  adalah kebalikan  dari  otonomi  dan  netralitas hukum,  karena  terbitnya  UU  tersebut  atas desakan  dari  IMF  –  sebagai  penyumbang dana  terbesar  bagi  pemerintah  Indonesia– karena  Indonesia  oleh  FATF  digolongkan sebagai  negara  NCCTs  yaitu  dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang  dan  surga  bagi  pencuci  uang  untuk
27 Aristoteles menyatakan  bahwa  hokum hanya  bisa  ditetapkan  dalam  kaitannya  dengan  keadilan. Yang  sangat  penting  dari  pandangan Aristoteles tentang  Keadilan  adalah  pendapat  bahwa  keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat  pembedaan  penting  antara kesamaan  numerik  dan  kesamaan  proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai  satu  unit.  Lebih  lanjut,  dia  membedakan keadilan  menjadi  jenis  keadilan  distributif  dan keadilan  korektif.  Yang  pertama  berlaku  dalam hukum  publik,  yang  kedua  dalam  hukum  perdata dan  pidana Carl  Joachim  Friedrich , Filsafat Hukum  Perspektif  Historis, Nuansa  dan  Nusamedia, Bandung, 2004, hal 25.
28 http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Filsaf at%20Hukum%20dan%20Perannya%20dalam %20Pembentukan%20Hukum%20di%20Indonesia.p df, diakses tanggal 25 November 2014)
melakukan  aktivitasnya,  sementara  tindak pidana  pencucian  uang  telah  menjadi  issue global.
Selain itu juga dapat dilihat dari produk legislasi pidana yang terkait dengan bidang Bisnis.  Bagaimana  pembicaraan  yang hangat  di  masyarakat  ketika  pembentukan UU  Perbankan  yang  juga  tidak  netralitas. Usaha  netralitas  tidak  terlihat,  karena banyak  ”tangan-tangan”  politis  yang ”mengikat”  netralitas  dalam  bunyi  pasal- pasal  yang  kemudian  diatur  dalam  UU Perbankan.  Hal  yang  sama  juga  terlihat dalam  pembentukan  UU  Pajak,  UU Investasi;  UU  Pasar  Modal;  atau  juga  UU Penanaman Modal.
Dari perspektif tahap penerapan hukum (oleh  hakim),  kritisi  yang  mendasarkan pada  alam  pemikiran  GSHK  yang menyatakan  dan  menolak  bahwa  putusan hakim yang dianggap sebagai penafsir UU, dianggap  adil  apabila  diputuskan  berdasarkan UU  yang  ada.  Kenyataannya,  bahwa  putusan hakim  justru  kebalikan  dan  jauh  dari  nilai keadilan 29 karena  bersifat  memihak  bagi penguasa  atau  orang  yang  kuat.  Sebagai contoh  yang  paling  kontroversial  ketika diterbitkannya  Putusan  Pengadilan  Negeri No. 309/Pid.B/2006/PN.ME atas nama Drs. H.  Rachman  Djalili.  MM. 30 yang  diduga melakukan tindak pidana Korupsi Pengadaan  Tanah  untuk  lahan  Perkantoran dan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD) Prabumulih  tahun  anggaran  2003,  Hakim dalam  putusannya  menyatakan  Drs.  H. Rachman  Djalili.  MM  tidak  bersalah  dan diputus  bebas.  Sementara  memperhatikan social  justice atau  keadilan  hukum masyarakat,  terpidana  telah  secara  nyata dan  bersama-sama  dengan  bawahannya (Drs.  Kobil,  yang  diputus  penjara) melakukan tindak pidana korupsi. Sementara  seharusnya  yang  dilakukan  oleh
29 Keadilan  di  sini  bukan  hanya  dalam  pengertian Social  Justice ,  tetapi  juga  keadilan  berupa Legal Justice 30 Nashriana , Analisis  Terhadap  Putusan Bebas  Dalam  Kasus-Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi di  Sumatera  Selatan, Laporan  Penelitian  Dana Pascasarjana, Tahun 2007
seorang hakim adalah apa yang diputuskannya  melalui  Putusan  Pengadilan, haruslah  sejalan  dengan  apa  yang  ada  atau hidup  dalam  masyarakat,  sehingga  untuk pentaatan  dan  diterima  oleh  masyarakat. Dengan  demikian  perkembangan  atas putusan hakim tersebut tidak didasarkan pada sesuatu  yang  dipaksakan,  tetapi  didasarkan pada sesuatu dan yang memang seharusnya demikian. 31
Dari  putusan  Pengadilan  Negeri  No. 309/Pid.B/2006/PN.ME tersebut, menunjukkan bahwa  hakim  telah  melakukan  kepura- puraan yang menyatakan bahwa putusannya telah  berlaku  adil,  netral,  dan  legitimate; sementara  hakim  sangat  dipahami  sebagai manusia  yang  tidak  lepas  dari  hegemoni, multi  kepentingan,  idiologi,  dan  legitimasi terhadap  kaum  yang  kuat.  Selain  itu, banyak  kasus-kasus  yang  menjadi  perhatian masyarakat,  dimana  masyarakat  menilai demikian  sulitnya  memperjuangkan  rasa keadilan  bagi  masyarakat  kecil.  Sebagai contoh, bagaimana kasus pencurian semangka  yang  terjadi  di  Kediri  yang dilakukan  oleh  Bashar  (50  tahun)  dan Kholil  (51  tahun).  Proses  peradilan  yang dilakukan terhadap pencuri semangka yang didakwa  dengan  Pasal  362  KUHP menunjukkan  wajah  yang  sebenarnya  dari peradilan  Indonesia.  Bahwa  para  penegak hukum  terutama  penegak  Kepolisian  sebagai garda  terdepan  proses  peradilan  pidana berlatar paradigma formal legalistik.
Seharusnya  dalam  kasus  demikian, dapat  diselesaikan  di  Kepolisian  dengan cara  damai  tanpa  kemudian  diteruskan  ke Kejaksaan dan kemudian pengadilan.
2. Bangunan Sistem Hukum Nasionan Yang  Berbasis  Kearifan  Lokal Sebagai  Bagaian  Gugatan  Terhadap Positivsme Hukum Indonesia
Aliran  positivisme  atau analytical positivism atau rechtsdogmatiek merupakan aliran yang dominan dalam abad ke-sembilanbelas, hal ini  disebabkan  oleh  dunia  profesi  yang
31 Pontang  Moerad  B.M ., Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005, hal. 331
membutuhkan dukungan dari pikiran positivistisanalitisyang  membantu  untuk mengolah  bahan  hukum  guna  mengambil putusan.  Di  sisi  lain,  kehadiran  bahan hukum yang begitu masif telah mengundang  keinginan  intelektual  untuk mempelajarinya,  seperti  menggolong-golongkan, mensistematisir,  mencari  perbedaan  dan persamaan,  menemukanasas  dibelakangnya dan  sebagainya.  Dalam  konteks  tersebut, suatu  teorisasimengenai  adanya  suatu  tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi  dari  aliran  positivisme  tersebut. Hukum,  harus  dapat  dilihat  sebagai suatubangunan  rasional,  dan  dari  titik  ini berbagai
teori dan pemikiran dikembangkan. 32 Abad ke-sembilan belas 33 menandai munculnya  gerakan  positivisme  dalamilmu hukum dan abad tersebut menerima warisan pemikiran-pemikiran darimasa-masa sebelumnya yang bersifat idealistis. Perkembangan dan perubahan dalam masyarakat  yang  terjadi  dalam  abad  ke- sembilanbelas 34 menimbulkansemangat serta  sikap  yang  bersifat  kritis  terhadap masalah-masalah yangdihadapi.
H.L.A.Hart , 35 membedakan  arti  dari “positivisme”  seperti  yang  banyakdisebut dalam  ilmu  hukum  kontemporer,  yakni: pertama ,  anggapan  bahwaundang-undang
32 Profesi  agaknya  sangat  memerlukan  dukungan atau  legitimasi  seperti  itu,  artinya,  yang  dapat melihat  hukum  sebagai  bangunan  rasional  dan memiliki  metode  rasional  pula  begi  pengembangannya, dalam Satjipto Rahardjo , “ Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi ”, Makalah disajikan dalam Seminar  Nasional “Menggugat  Pemikiran  Hukum Positivistik  di  Era  Reformasi”, yang  diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 22 Juli 2000.
33 Satjipto Rahardjo , hlm.237.
34 Bahkan  pengertian  negara  hukum  sejak abad  ke-sembilanbelas  telah  mengalami  perubahan- perubahan. Dalam anggapan para sarjana dan filsuf- filsuf  Jerman  dari  abad  kesembilanbelas,  negara hukum  lebih-lebih  dipandang  semata-mata  sebagai pelajaran  tentang  kedaulatan  dari  parlemen, selanjutnya  lihat, Sudargo  Gautama , Pengertian tentang  Negara  Hukum, Alumni,  Bandung,  1983, hlm.9.
35 W.Friedmann , Legal  Theory .  New  York: Columbia University Press, hlm.256-257.
adalah  perintah-perintah  manusia; kedua, anggapan  bahwatidak  perlu  ada  hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang adadan  yang  seharusnya  ada, ketiga, anggapan  bahwa  analisis  (studi  tentang arti)dari  konsepsi-konsepsi  hukum:  (a) layak dilanjutkan; (b) harus dibedakan dari penelitian-penelitian  historis  mengenai sebab-sebab  atau  asal-usul  dari  undang- undang dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai  hubungan  hukum  dengangejala sosial  lainnya,  dan  kritik  atau  penghargaan hukum  apakah  dalam  artimoral  atau sebaliknya; keempat , anggapan bahwa sistem hukum  adalah  suatusistem  logis  tertutup, artinya,  putusan-putusan  hukum  yang  tepat dapatdihasilkan dengan cara-cara yang logis dari  peraturan-peraturan  hukum  yangtelah ditentukan  lebih  dahulu  tanpa  mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan,  norma- norma  moral;  kelima,  anggapan  bahwa penilaianpenilaianmoral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta,  dengan  alasan  yang  rasional, petunjuk,atau bukti.
Aliran  positivisme  atau analytical positivism atau rechtsdogmatiek merupakan aliran  yang  dominan  dalam  abad  ke- sembilanbelas, hal ini disebabkan oleh dunia profesi  yang  membutuhkan  dukungan  dari pikiran  positivistisanalitisyang  membantu untuk  mengolah  bahan  hukum  guna mengambil  putusan.Di  sisi  lain,  kehadiran bahan  hukum  yang  begitu  masif  telah mengundang  keinginan  intelektual  untuk mempelajarinya, seperti menggolong- golongkan, mensistematisir, mencari perbedaan dan
persamaan, menemukan asas
dibelakangnya  dan  sebagainya.  Dalam  konteks tersebut,  suatu  teorisasi  mengenaiadanya suatu  tatanan  hukum  yang  kukuh  dan rasional merupakan obsesi darialiran positivisme  tersebut.  Hukum,  harus  dapat dilihat sebagai suatu bangunanrasional, dan dari  titik  ini  berbagai  teori  dan  pemikiran dikembangkan. 36
36 Satjipto  Rahardjo, “ Rekonstruksi  Pemikiran Hukum di Era Reformasi ”, Makalah disajikan dalam
Dalam  konteks  Indonesia,  dominasi pandangan normatif juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan  kehidupan  bangsa.  Kurun waktu  350  tahun  dalam  pengaruh  sistem hukum  Belanda,  merupakan  kurun  waktu yang  cukup  lama  untuk  membuat  bangsa Indonesia  terbiasa  dengan  sistem  hukum tertulis, sebagai akibat dari pengaruh sistem hukum  sipil  (Eropa  Kontinental)  yang dianutnya selama berabad-abad. 37 Konsepsi hukum seperti ini dapat berpengaruh buruk terhadap  pembangunan  hukum  Indonesia, oleh  karena,  jika  hukum  hanya  dipandang sebagai  sistem  norma  belaka,  maka pembangunan  hukum  juga  akan  berorientasi kepada pembangunan komponen-komponen hukum yang hanya berkaitan dengan sistem pembentukan  norma  atau  penerapan  norma itu, padahal dalam kenyataannya, penerapan hukum sebagai suatu norma tidaklah cukup hanya dengan melibatkan komponen- komponen yang bersangkutan dengan sistem norma saja. 38 Fenomena seperti inilah yang memunculkan  pemahaman  hukum  menjadi kering,  oleh  karena  dibutuhkan  suatu pendekatan  yang  bersifat  holistik  dalam melihat hukum.
Pemikiran tentang hukum yang kemudian  melahirkan  positivisme, 39 tak
Seminar  Nasional  “Menggugat  Pemikiran  Hukum Positivistik di Era Reformasi”,yang diselenggarakan Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro, 22 Juli 2000.
37 Lili Rasjidi , “Pembangunan Sistem Hukum Dalam  Rangka  Pembinaan  Hukum  Nasional”, dalam Bunga  Rampai  Pembangunan  Hukum Indonesia , Eresco, Bandung, 1995, hlm.357.
38 Jika  hal  ini  tetap  dapat  berlangsung  dalam keterbatasannya,  maka  pembangunan  hukum  akan berlangsung  dalam  proses  yang  tidak  dapat ditentukan efektivitasnya, ibid. hlm.357.
39 Positivisme  hukum  ada  dua  bentuk; pertama ,  positivisme  yuridis,  bahwa  hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri, yang perlu diolah  secara  ilmiah.  Tujuan  positivisme  adalah pembentukan  struktur-struktur  rasional  sistem- sistem  yuridis  yang  berlaku.  Sebab,  hukum dipandang  sebagai  hasil  pengolahan  ilmiah  belaka, akibatnya  pembentukan  hukum  menjadi  makin profesional.  Dalam  positivisme  yuridis  ditambah bahwa  hukum  adalah closed  logicalsystem ,  artinya, peraturan  dapat  dideduksikan  dari  undang-undang yang  berlaku  tanpa  perlu  meminta  bimbingan  dari
dapat  dipisahkan  dari  kehadiran  negara modern.  Sebelum  abad  kedelapan  belas pikiran  itu  sudah  hadir,  dan  menjadi semakin  kuat  sejak  kehadiran  negara modern tersebut. Jauh sebelum tradisi untuk menuangkan  atau  menjadikan  hukum positif  itu,  masyarakat  lebih  menggunakan apa  yang  disebut interactionallaw atau customary  law .  Akan  tetapi,  semakin  tidak sederhana dan intim lagi hubungan dan proses dalam  masyarakat,  atau  semakin  komplek masyarakat semakin kuat tuntutan terhadap pemositifan tersebut atau terhadap thestatutoriness  of  law .  Oleh  karena dikehendaki  dokumen  tertulis,  bukti-bukti tertulis,  untuk  meyakini  dan  mendasari terjadinya  proses  atau  transaksi  hukum. 40 Seperti  diamati  Unger,  menyusul  tipe hukum  yang  interaksional  tersebut  di  atas, datang fase hukum yang positif dan publik. Perkembangan  tersebut  mengiringi  apa yang  oleh  Unger  disebut  sebagai  tipe bureaucratic law . 41
Indonesia  termasuk  negeri  Oriental, yang  dapat  dikatakan  memiliki  adat ketimuran.  Adat  ketimuran  seringkali diwarnai  dengan  aspek  mistik  ( mystical ). Manusia  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan
norma sosial, politik dan moral. Tokohnya-tokohnya seperti R.  Von  Jhering dan John  Austin . Kedua, positivisme  sosiologis,  hukum  dipandang  sebagai bagian  kehidupan  masyarakat.  Dalam  positivisme sosiologis,  hukum  ditanggapi  sebagai  terbuka  bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode  ilmiah; A.  Comte ,  menjadi  perintis positivisme  ini  dengan  menciptakan  suatu  ilmu pengetahuan  baru,  yakni  “Sosiologi”.  Aliran  ini, paling  mencerminkan  hubungan  yang  erat  antara hukum dan negara, dalam Theo Huijbers , Filsafat Hukum , Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal.32; J.J. von Schmid , Het  DenkenOver  Staat  en  Recht  in  de Negentiende  Eeuw ,  diterjemahkan  Boentarman, Erlangga,  Jakarta,  1985;  juga  lihat, Julius  Stone , Law  and  the  Social  Sciences  in  the  Second  Half Century ,  University  of  Minnesota  Press,  1966, khususnya, hal.9-10.
40 Satjipto  Rahardjo ,  “ Rekonstruksi  Pemikiran Hukum di Era Reformasi ”, Makalah disajikan dalam Seminar  Nasional  “Menggugat  Pemikiran  Hukum Positivistik di Era Reformasi”,yang diselenggarakan Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro, 22 Juli 2000.
41 Unger , op cit , 1976, terutama h.58-65.
dari  aspek  mistik  tersebut  karena  hakikat kodratinya  manusia  diyakini  terdiri  juga aspek  mistis  berupa  cipta,  rasa  dan  karsa yang  bersifat  jiwa  rohani  selain  tersusun pula atas aspek badan jasmani. Ditinjau dari sifat  kodrat  manusia,  di  samping  manusia sebagai mahluk individu, ia adalah makhluk sosial. Hal ini berarti hidupnya bukan hanya untuk  kepentingannya  sendiri,  melainkan penyelenggaraan  kepentingan  individunya dalam  rangka  memenuhi  kewajibannya terhadap  orang  lain.  Apabila  manusia Indonesia  ditinjau  dari  aspek  kedudukan kodratnya,  maka  manusia  Indonesia  di samping  berkedudukan  sebagai  makhluk pribadi  mandiri,  sekaligus  ia  adalah makhluk  Tuhan  yang  mestinya  tunduk patuh  menjalankan  perintah-Nya  dan menjauhi larangan-Nya.
Menurut Weber setiap  masyarakat memiliki  “ spirit ”  tersendiri  yang  berarti kompleks  keseluruhan  dari  nilai-nilai  dan kesepakatan-kesepakatan
yang dilembagakan dan sekaligus mencerminkan suatu  struktur  karakter  dari  sebuah  bangsa. Dalam  hal  ini,  Indonesia  yang  berada  di belahan  timur  bumi,  juga  dapat  dikatakan memiliki  karakter  yang  berbeda  dengan masyarakat di belahan barat bumi. Menurut Allen  M.  Sievers dalam  bukunya  “ The Mystical  World  of  Indonesia ”   dikatakan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki spirit mistik . 42 Perbedaan  antara  Timur  dan  Barat bukanlah  sama  sekali  baru  dan  mistisisme sebagai  kajian  sosial  yang  sedikit  banyak juga  dibicarakan  dalam  berbagai  literatur seperti  halnya  konsep  rasionalisme  Barat.
Istilah “ rasionalisme ” yang dipertentangkan dengan istilah “ mistisisme ” dapat berakibat pada pemahaman bahwa Barat itu berbeda dengan Timur, meskipun keduanya memiliki keterkaitan.  Dapat  dikatakan,  pengertian rasionalisme  Barat  mengacu  pada  prinsip bahwa  pemikiran  non-Oriental  berbeda  dengan
42 Sievers , AllenM . 1974. The Mystical World of  Indonesia:  Culture  &Economic  Development  in Conflict . Baltimore: The Hopkins University Press.
mentalitas  rasional  bangsa  Yunani,  yang diwarisi  bangsa  Barat  secara  meluas  pada abad  pertengahan  dan  modern.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  “manusia”  Barat  itu berbeda dengan “manusia” Timur.
Carl  Jung, dalam Psychology  and Reigion ,  memberikan  ciri  pada  Dunia Timur adalah introvert, dan karenanya, realitas sebagai  sesuatu  yang  mendasar  secara psikologis.  Dengan  perkataan  lain  bahwa manusia Oriental adalah mistik, di mana ia mengidentifikasi  dirinya  bersama  Tuhan, dan  alam. Andre  Malraux dalam The Temptation  of  the  West ,  yang  memiliki karakter LingCina menulis  surat  kepada korespondennya di Perancis dengan mengatakan: 43 “ Our universe is not subject, as yours, to the  law  of  cause  and  effect;  or,  more exactly, althaough we admit its reality, it has  no  power  over  us,  since  it  doesn’t allow  for  unjustifiable....From  this  view arises  our  sense  of  the  importance  of sensibility...  The  eartern  mind...gives  no value  to  himself;  it  contrives  to  find,  in the flow of universe, the thoughts which permit it to break its human bonds. The first  (the  West)  wants  to  bring  the universe  to  man;  the  second  (the  East) offers man up to Universe” .
Bertrand  Russell ,  dalam Mysticism and  Logic ,  mencirikan  mistisisme  sebagai sebuah paham ke dalam 4 hal, yaitu: 44 Pertama : keyakinan terhadap penglihatan batin sebagai lawan
pengetahuan  yang  diskursif  dan  analitis: kepercayaan  terhadap  cara  hidup  dengan kebijaksanaan  ( wisdom ),  kejadian  tiba-tiba ( sudden ), kerasukan ( penetrating ), keterpaksaan ( coersive ). Kedua :  karakteristik  mistisisme adalah  keyakinannya  terhadap  kesatuan ( unity ),  dan  penolakannya  untuk  mengakui pertentangan atau perpecahan di mana saja. Ketiga :  dari  hampir  semua  metafisika  mistik adalah  penolakannya  terhadap  realitas  waktu,
43 Allen  M.  Sievers , The  Mystical  World  of Indonesia  (Culture  and  Economic  Development  in Conflict) ,  The Johns  Hokins University  Press, Baltimore and London, 1974, h. xii.
44 Loc. Cit .
ketikdaknyataan  waktu  karena  mengada bersama  realitas  yang  ada. Keempat : doktrin  mistik  berkeyakinan  bahwa  segala kejahatan adalah penampakan belaka, suatu ilusi  yang  dihasilkan  oleh  pembagian  dan pertentangan dari analisis intelektual.
Dapat disimpulkan bahwa manusia Timur itu menghargai persepsi, sikap, pengetahuan batin,  dan  alam  bawah  sadarnya  jauh melebihi  di  atas  konsep  tentang  alasan- alasan logis. Manusia Timur melihat kaidah ketuhanan  sebagai  sesuatu  yang  tetap  dan terus  menerus  melingkupi  dirinya  sendiri dan  alam,  maka  kehidupannya  berada dalam  realitas  mistik  terus  menerus. Manusia  Oriental  menekankan  kesatuan ( unity )  di  atas  segala-galanya.  Hal  ini berimplikasi  terhadap  perilaku  manusia Oriental  dalam  berbagai  bidang  kehidupan, termasuk  dalam  cara  berhukum.  Banyak penelitian  membuktikan  bahwa  meskipun beberapa  bagian  dari  bangsa  Oriental  telah menjadi  kebarat-baratan  ( westernized ), namun  secara  esensial  mereka  tetap menggunakan cara Oriental dalam menyikapi kehidupan yang muncul sebagai kearifan-kearifan  lokal  ( local  wisdom ) dalam  menyelesaikan  problematika  hidup, baik privat atau pun publik.
Kita mengetahui adanya cara
masyarakat  menyelesaikan  problemnya  yang mengandalkan  karakter  Oriental,  misalnya pengutamaan  musyawarah.  Di  masyarakat Banjar  dikenal adat  badamai , dewan  adat ( damang dan let adatnya)  di  masyarakat Dayak,  di  Aceh  dikenal  pola  penyelesaian konflik  dengan di’iet,  sayam,  suloeh dan pemat  jaroe ,  di  Maluku  dikenal Dewan Saniri dan Raja , di masyarakat Lombok Utara dikenal adat Wet Tu Telu dengan begundem -nya, di masyarakat adat Lamaholot (Flores NTT) dikenal  adat mela  sareka,  di  Lampug terdapat  Rembuk  Pekon .  Semua  adat tersebut  menunjukkan  adanya  kesamaan bentuk yaitu kemauan untuk mengutamakan musyawarah sebagai proses untuk menyelesaikan konflik. Mengklasifikasikan Indonesia dengan
budaya-budaya oriental lainnya adalah langkah pertama  dalam  memahaminya.  Sangat
mungkin  bahwa  Indonesia  memiliki  fitur karakter  yang  spesifik  jika  tidak  dikatakan unik.  Indonesia  mungkin  lebih  mistik  dari banyak  negara  yang  lahir  kemudian. Indonesia  memiliki  sejarah  mistisisme  yang kuat  dan  tak  terputus  hingga  kedatangan bangsa Belanda. Begitu Belanda memasuki wilayah Indonesia, berbagai proses modernisasi  telah  menggeser  jauh  karakter asli Indonesia. Pasca kemerdekaan, tampaknya rasa frustrasi dan kemunduran di bawah pengaruh hegemoni Belanda mendorong  manusia  Indonesia  untuk menghidupkan  kembali  dan  meningkatkan keyakinan mereka pada mistisisme. Karena pengaruh  modernitas  maka  Indonesia  dari abad  kesembilan  belas  hingga  abad keduapuluh  mungkin  dapat  dikategorikan sebagai bangsa berpaham neomystical .
Hukum  memiliki  makna  sosial  di samping  makna  yuridisnormatif  yang melekat.  Makna  sosial  dari  hukum  dapat memberikan gambaran kepada kita bagaimana konsep yuridis normatif dijalankan  di  dalam  masyarakat.  Berbagai doktrin yang lazim diterima sebagai sesuatu “yang  baik-baik”  begitu  saja  juga  dapat mempunyai makna sosial yang tidak persis sama  seperti  dipikirkan  orang.  Masyarakat kita  oleh  Furnivall 45 disebut  sebagai masyarakat 46 majemuk  ( plural  societies ).
Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia  ditandai  oleh  adanya  perbedaan- perbedaan  vertikal  berupa  lapisan  atas  dan lapisan  bawah,  agraris  dan  industri.  Oleh karena karakteristik tersebut, maka
45 Nasikun , Sebuah  Pendekatan  Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia , Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta, 1974, hlm. 31.
46 Pluralitas  masyarakat  sekaligus  menunjukkan adanya diversifikasi kultural. Perbedaan kultural ini selanjutnya akan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi. Di satu  sisi  menghendaki  adanya  prinsip-prinsip  lokal untuk  dipertahankan  sementara  di  sisi  yang  lain dituntut untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip kehidupan  global. The  localversus  the  global,  the national  versus  the  transnational,  universalismversus cosmopolitanism. Lihat, Boaventura  De  Sousa Santos , TowardA  New  Common  Sense:  Law,  Science and  Politics  in  The  Paradigmatic  Transition , Routledge, 1995, p. 337.
perkembangan  kehidupan  masyarakat  kita juga  tidak  bisa  serempak.  Di  satu  sisi sebagian masyarakat kita masih berkutat di bidang  agraris,  di  sisi  lain  sebagian  sudah melangkah  ke  dunia  industri  bahkan sebagian lagi sudah berada pada taraf dunia informasi. Fred  W.  Riggs menyebut masyarakat  seperti  ini  sebagai  masyarakat prismatik (prismatic society). 47
Cara berhukum di Indonesia tidak tepat apabila  digunakan  pendekatan  positivistik seperti  negara  asal  hukum  Indonesia (khususnya  Eropa)  tanpa  melihat  aspek moral/religion atau  pun ethic serta pertimbangan aspek socio-legal -nya. Watak liberal  individualistik  hukum  modern  di Indonesia mesti dibongkar untuk disesuaikan dengan  basis  sosialnya,  yakni  masyarakat Indonesia dengan karakter Oriental-nya.
C. PENUTUP
1. Peggunaan CLS sebagaui suatu pendekatan  dalam  metode  untuk  mencari kebenara  dalam  kesesuaian  dalam pengguaan  hukum  dari  upaya  kebijaka legislasi  adalah  sebuah  usaha  dalam melakukan  gugatan  terhadap  paham positivisme  hukum,  da  tidak  menutup kemugkina  bila  mana  terdapat  Mix Metode  dalam  menggunakan  berbagai bangunan  paradigmatik  sebagau  upaya gugatan dalam pencarian kebenaran.
2. Penegak  hukum  telah  mengutamakan kepastian hukum(peraturan hukum) belaka  sehingga  meminggirkan  nilai keadilan  substantif  yang  berarti  bahwa perilaku  penegak  hukum  tersebut  tidak sesuai konsep Gustav Radbruch khususnya tentang pengutamaan nilai keadilan di atas statutory  law .  Ke  depan  harusterus dipikirkan  agar  apabila  terjadi  benturan antara  kepastianhukum  dengan  nilai keadilan,  maka  nilai  keadilanlah  yang harus  diutamakan.  Dengan  demikian arogansi  watak  hukum  modern  yang liberal  dan  individualistik  secara  pelan tetapi  pasti  dapatdireduksi  dengan  nilai keadilan  dan  keseimbangan  sebagai
47 Ronny  Hanitijo  Soemitro , Studi  Hukum dan Mayarakat , Alumni, Bandung, 1985, hlm. 80.
cermin  watak  bangsa  Oriental.  Dengan berbasis  pada  kearifan  lokal  sebagai budaya hukum orriental bangsa indoesia mebuat  pondasi  yang  semaki  kokoh dalam  gugata  nterhadap  paradigma positivisme  yang  selalu  akan  dirasakan ketidak  adilanya  oleh  masyarakat  di Indonesia.
D. DAFTAR PUSTAKA Buku: Allen  M.  Sievers , The  Mystical  World  of Indonesia  (Culture  and  Economic Development  in  Conflict) ,  The Johns  Hokins University  Press, Baltimore and London, 1974,
Anton  F.  Susanto ,  , Ilmu  Hukum  Non Sistematik : FondasiFilsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonsia , Genta Publishing, Yogyakarta2010,
Asy - Syarafa , Ismail , Ensiklopedi  Filsafat, Penj.  Syofiyullah  Mukhlas,  Cet.  I, (Jakarta: Khalifa, 2005), hal 92
Bagus , Lorens , Kamus  Filsafat ,  Cet.  II, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002),
Boaventura  De  Sousa  Santos , TowardA New  Common  Sense:  Law,  Science and  Politics  in  The  Paradigmatic Transition , Routledge, 1995 Carl  Joachim  Friedrich , Filsafat  Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
Darji Darmodiharjo , dan Shidarta Pokok- pokok  Filsafat  Hukum  (Apa  dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006
H.R. Otje Salman , Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah) , Refika Aditama, 2009
John  Gilissen dan FritsGorle ,  , Sejarah Hukum:  Suatu  Pengantar ,  Refika Aditama, Bandung2007
J.J . von Schmid , Het DenkenOver Staat en Recht  in  de  Negentiende  Eeuw , diterjemahkan Boentarman, Erlangga, Jakarta, 1985 Julius Stone , Law and the Social Sciences in  the  Second  Half  Century , University  of  Minnesota  Press, 1966,
Jurgen Habermas , Knowledge and Human Interest, Chapter Three, (Polity Press, 1968).
Lili  Rasjidi ,  , Dasar-dasar  Filsafat  Dan Teori  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung 2001.
_______ , “Pembangunan  Sistem  Hukum Dalam  Rangka  Pembinaan  Hukum Nasional”, dalam Bunga  Rampai Pembangunan  Hukum  Indonesia , Eresco, Bandung, 1995
Lili  Rasjidi ,  dalam Bernard  Arif Sidharta , Refleksi Tentang Struktur Ilmu  Hukum  (sebuah  penelitian tentang  fundasi  kefilsafatan  dan sifat  keilmuan  lmu  hukum  sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional  Indonesia) ,  Mandar  Maju: Bandung, 2000,
Munir  Fuady ., Filsafat  dan  Teori  Hukum Postmodern ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2005
Muladi , Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana ,  Badan  Penerbit  UNDIP,
Semarang, 1995, Nasikun , Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia ,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Politik  UGM,  Yogyakarta,
Peter Beilharz , Teori-Teori Sosial, (Social Theory:  A  Guide  to  Central Thinkers), penerjemah: Sigit Jatmiko , (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2002) Pontang  Moerad  B.M ., Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005 RobertoM. Unger , Gerakan Hukum Kritis, (Critical Legal Studies), diterjemahkan  oleh  Ifdhal  Kasim, (Jakarta, ELSAM, 1999).
Ronny  Hanitijo  Soemitro , Studi  Hukum dan Mayarakat , Alumni, Bandung,
1985
Sudargo  Gautama , Pengertian  tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983,
Sievers , AllenM .. The  Mystical  World  of Indonesia: Culture &Economic Development  in  Conflict .  Baltimore: The Hopkins University Press1974. Theo  Huijbers , Filsafat  Hukum ,  Kanisius, Yogyakarta, 1991,
W.Friedmann , Legal  Theory .  New  York: Columbia University Press,
Sumber Lain Antonio  Gramsci ,  The  Prison  Notebooks ,http://www.kb.dk/elib/bio/gramsci /soerensen /gramsum/,diakses  tanggal 6 Nopember 2014
Emil  Durkheim ,  The  Sociology  of Knowledge, http://www.hewett.norfolk.sch.uk/ curric/soc/ durkheim/  durkw4. htm, diakses 6 Nopember 2014
Herbert  Marcuse ,  The  Paralysis  of
Criticism: Society Without
Opposition, http//cartoon.iguw. tuwien.ac.at/Christian/marcuse.ht m,  diakses  tanggal  6  Nopember
2014.
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Fils afat%20Hukum%20dan%20Peran nya%20dalam %20Pembentukan%20Hukum%20 di%20Indonesia.pdf, diakses tanggal 25 November 2014)
Nashriana , Analisis  Terhadap  Putusan Bebas Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Selatan, Laporan Penelitian Dana Pascasarjana, Tahun 2007 Satjipto Rahardjo, “ Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi ”,  Makalah  disajikan dalam Seminar Nasional “Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik  di  Era  Reformasi”,yang diselenggarakan  Program Doktor Ilmu Hukum  Universitas  Diponegoro,  22
Juli 2000.