Volume 4 Issue 1, April 2022: pp. 13-31.
Copyright  ©  2022  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Disparitas Putusan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl dan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl)
Disparity of Criminal Decisions in Child Crime Case (Case Study Decision Number: 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl and Decision Number: 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl)

## Vivi Fatmawati A.
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lembahharapan577@gmail.com

## Herman
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: man.herman@uho.ac.id
Oheo K.Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com
Abstract: In case Number 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl and Case Number 17/Pid.Sus- CHILD/2020/PN.Adl, there are different punishments for the same or similar cases (same offense). In case Number 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl, the child was sentenced to prison for 6 months while in case Number 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl, the child was sentenced to prison for 2 years and 6 months in the same crime (same offense), namely the crime of "deliberately persuading the child to have intercourse  with  him". There can be  seen a striking difference in the decision, which of course will create a sense of injustice for the child  perpetrator.  There  are  several  factors  that  influence  so  that  the  occurrence  of disparities in children's cases, including law enforcement officers such as judges, public prosecutors and investigators, there are still many who have not certified children officer skill, causing differences in orientation in which law enforcement officers who are certified childrenfficer skill will be oriented to the best interests of both children and vice versa. Social worker who accompanies the Victim and PK BAPAS who accompanies the Child Perpetrator  always  provides  recommendations  to  punish  the  Children  in  to  the  jail. Meanwhile,  in  order  to  avoid  disparity  in  decisions  in  the  case  of  children,  all  law enforcement officers, PK BAPAS and Social Workers must have the same orientation and understanding for the best interests of the child where punishment is a last resort (ultimum remedium) and must also be oriented towards restorative justice.
Keyword: Judge's Consideration; Decision Disparity; Children
Abstrak: Dalam  Perkara  Nomor  15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl  dan  Perkara  Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl,  terdapat  pemidanaan  yang  berbeda  untuk  kasus  yang sama atau serupa  (sama  delik). Dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl, anak  dipidana  penjara  selama  6  bulan  sedangkan  dalam  perkara  Nomor  17/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Adl, anak dipidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dalam tindak pidana yang  sama  (sama  delik),  yaitu  tindak  pidana  “dengan  sengaja  membujuk  anak  untuk melakukan persetubuhan dengannya”. Terlihat pe rbedaan yang mencolok dalam putusan tersebut,  yang  tentunya  akan  menimbulkan  rasa  ketidakadilan  bagi  pelaku  anak.  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya disparitas dalam perkara anak antara lain aparat penegak hukum seperti hakim, penuntut umum dan penyidik masih banyak  yang  belum  bersertifikat  keterampilan  petugas  anak  sehingga  menyebabkan perbedaan orientasi dimana aparat penegak hukum yang bersertifikat childrenfficer skill akan berorientasi pada kepentingan terbaik baik bagi anak maupun sebaliknya. Pekerja sosial yang mendampingi Korban dan PK BAPAS yang mendampingi Pelaku Anak selalu memberikan rekomendasi untuk menjebloskan Anak ke dalam Lapas. Sedangkan untuk menghindari disparitas pengambilan keputusan dalam kasus anak, maka seluruh aparat penegak hukum, PK BAPAS dan Pekerja Sosial harus memiliki orientasi dan pemahaman yang sama untuk kepentingan terbaik anak dimana hukuman merupakan upaya terakhir ( ultimum remedium ) dan juga harus berorientasi pada keadilan restoratif.
Kata kunci: Pertimbangan Hakim; Disparitas Putusan; Anak

## PENDAHULUAN
Hukum  pidana  tidak  dapat  dipisahkan  dari  tindak  pidana  dan  pemidanaan.  Dalam  suatu perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  seseorang  yang  mengakibatkan  terjadinya  seturut dengan  ketentuan  pidana  haruslah  memperoleh  sanksi  pidana  dan  dijatuhkan  pemidanaan. Dalam penjatuhan pemidanaan oleh Hakim tidak jarang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam  penjatuhan  putusannya.  Disparitas  pemidanaan  merupakan  penerapan  pidana  yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama ( same offence ) atau terhadap tindak-tindak yang sifat  bahayanya  dapat  diperbandingkan  ( offence  of  comparable  seriouness )  tanpa  dasar pembenar yang jelas.
Disparitas pemidanaan membawa problematik tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia.  Di  satu  sisi  pemidanaan  yang  berbeda  atau  disparitas  merupakan  bentuk  dari diskresi Hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan dalam masyarakat. 1 Kepercayaan masyarakat semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi di mana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah
1 Nicolas Hany, “ Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang ” Jurnal Ilmu Hukum, Yogtakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 1-2.
keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main Hakim sendiri menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan dari pada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. 2
Adapun yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum tindak pidana Anak adalah disparitas dalam pemidanaan pada suatu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Disparitas pidana  adalah  penerapan  pidana  yang  tidak  sama  terhadap  tindak  pidana  yang  sama  atau terhadap  tindak  pidana  yang  sifat  berbahayanya  dapat  diperbandingkan  tanpa  dasar pembenaran yang jelas. 3 Penerapan pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana, yang dapat dikatakan bahwa figur Hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. 4
Disparitas pemidanaan dapat berdampak pada terjadinya ketidakadilan dalam putusan terhadap  suatu  perkara  khususnya  tindak  pidana  Anak.  Penjatuhan  pidana  terhadap  Anak khususnya dalam perkara asusila, harus mengarah pada keadilan restoratif agar kepentingan bagi anak dan kepentingan bagi korban dapat tercapai secara adil, bermanfaat dan memiliki nilai kepastian hukum.
Statutory rape atau tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pengertian Anak dimana batasan usianya belum mencapai 18 tahun sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak. Sehingga persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang dibenarkan  terhadap  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  merupakan  tindak  pidana persetubuhan terhadap Anak yang dapat diancam dengan sanksi dalam hukum pidana. 5
Pengaturan  tindak  pidana  persetubuhan  dalam  hukum  positif  Indonesia  pada hakikatnya  untuk  melindungi  Anak  salah  satunya  dari  kejahatan  seksual.  Persetujuan  Anak untuk  dilakukannya  persetubuhan  dapat  disebabkan  karena  ketidaktahuan,  kepolosan,
2 Eddy  Djunaidi  Karnasudirdja, Beberapa  Pedoman  Pemidanaan  dan  Pengamatan  Narapidana, Jakarta: Mahkamah Agung, 1983, hlm. 1.
3 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, 1984, hlm. 52.
4 Devi  Darmawan, “ Problematika  Disparitas  Pidana  dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ”, https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam- penegakan-hukum-di-indonesia/, diakses pada tanggal 13 Juni 2021.
5 Wahyu Retno Palupi, “ Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak ”. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm. 45.
bujukan, tipu muslihat dan lain sebagainya dengan tanpa adanya paksaan, kekerasan ataupun ancaman kekerasan. 6
Usaha  perlindungan  terhadap  Anak  dari  perbuatan  kesusilaan  seperti  tindakan persetubuhan  telah  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak  yang  dapat  disimpulkan  yaitu  melarang  orang  melakukan  perbuatan persetubuhan  dengan  Anak  dengan  cara  kekerasan  ataupun  ancaman  kekerasan  yang terkandung di dalam pasal 81 ayat (1), dan melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak dengan cara apa pun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengiming- imingi Anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 ayat (2). 7
Di  Pengadilan  Negeri  Andoolo,  yaitu  pada  Putusan  Nomor:  15/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Adl, menyatakan bahwa Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pemidanaan dengan  sanksi  pidana pokok pada  Anak berupa pidana  penjara  selama  6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan. Perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘dengan  sengaja  membujuk  Anak  melakukan persetubuhan dengannya”  sebagaimana diatur Pasal  81 ayat  (2) jo. Pasal  76D Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Sementara  itu,  Putusan  Nomor  17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl,  menyatakan  bahwa Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pemidanaan dengan sanksi pidana pokok pada Anak berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari dan 6 bulan Pelatihan Kerja. Perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  membujuk  Anak  untuk melakukan  persetubuhan  dengannya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  81  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  jo.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Bahwa terhadap kedua putusan tersebut di atas memperlihatkan kesenjangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya padahal tindak pidana dalam kedua perkara
6 Ibid ., hlm. 47.
7 Dinar  Mahardika,  Erwin  Aditya  Pratama, Perlindungan  Hukum  terhadap  Korban  Perkosaan  dalam Perspektif Psikologi , Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hlm. 81.
tersebut adalah tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas Pemidanaan dalam Peradilan Pidana Anak berkontradiksi dengan asas non diskriminasi sebagai salah satu pelaksana dari Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA).  Hakim  dengan  independen  dan  kebebasannya seharusnya memutus perkara pidana Anak dengan berorientasi pada kepentingan yang terbaik bagi  Anak  dengan  berpedoman  pada  asas-asas  yang  termuat  pada  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (SPPA) sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang.
Dalam hal ini, Hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain. Tetapi di sisi lain, kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata membawa suatu dampak negatif yaitu memicu diskriminasi dan rasa ketidakadilan bagi Anak Pelaku yang ditandai dengan disparitas pemidanaan. 8 Tindak pidana dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Adl tersebut dilakukan oleh Anak. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf c dinyatakan secara  jelas  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  dilakukan  berdasarkan  asas  non diskriminasi. Namun, dengan terjadinya disparitas pemidanaan, kearifan seorang Hakim kian dipertanyakan  oleh  kalangan  masyarakat.  Mengingat  Hakim  adalah  wakil  Tuhan,  dan mengingat tujuan dari hukum ialah keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi setiap lapisan masyarakat di Indonesia.
Berdasarkan perkara di atas, terlihat adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh Hakim, putusan yang dijatuhkan sangat mencolok perbedaannya untuk perkara yang sama. Otoritas Hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan  dalam  perkara  yang  sejenis.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  perbedaan  secara substansial  yang  tajam  antara putusan Hakim  yang  satu dengan  Hakim  yang  lain  mengenai perkara  yang  sama,  padahal  semuanya  mengacu  pada  peraturan  yang  sama. 9 Sehingga menimbulkan  pertanyaan  bagaimana  kewenangan  Hakim  dalam  memutus  perkara  pidana khususnya perkara Anak sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan, sejauh mana Hakim berperan secara bebas dan independen dalam membuat suatu putusan pemidanaan
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  mengkaji  lebih  dalam  tentang disparitas putusan pemidanaan dalam perkara tindak pidana anak, dengan rumusan masalah yaitu, mengapa Hakim menjatuhkan putusan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana
8 Surya  Hamdani,  “ Disparitas  Hukuman  Terhadap  Turut  Serta  Melakukan  Aborsi  (Analisis  Putusan No.252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan No.124/Pid.Sus/2014/PN.Liw ) ”, Skripsi, Medan:  Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018, hlm. 1.
9 Bambang  Sutiyoso. Metode  Penemuan  Hukum  Upaya  Mewujudkan  Hukum  yang  Pasti  dan  Berkeadilan . Yogyakarta: UII Press. 2007, hlm. 38.
yang sama atau sejenis ( same offence ) pada perkara Anak sehingga menimbulkan disparitas putusan  (studi  kasus  Perkara  Nomor  15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl  dan  perkara  Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl), dan faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yang bersifat Normatif, yang merupakan suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 10 Dengan pendekatan  penelitian  yaitu  Pendekatan  Undang-Undang  ( statute  approach), Pendekatan Konseptual (conceptual  approach), Pendekatan  Kasus  ( case  approach ).  Sedangkan  sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskripsi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hakim  Menjatuhkan  Putusan  Pemidanaan  yang  Tidak  Sama  pada Perkara  yang  Sama  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  dalam  Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl dan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-

## Anak/2020/PN.Adl
Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi Hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mengintervensi Hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam  menjatuhkan putusan  harus  mempertimbangkan  banyak hal,  baik itu  yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat 11 .
Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dalam membuat suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan haruslah memperhatikan unsur-unsur subjektif dan  unsur-unsur  objektifnya.  Apabila  unsur-unsur  tersebut  terpenuhi,  selanjutnya  hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Group, 2005, hlm. 35.
11 Oheo K. Haris, Sabrina  Hidayat, Honesto Ruddy Dasinglolo, “ Ratio Decidendi Terhadap  Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi ” , Amanna Gappa, Vol. 27, No. 1, Maret 2019.
dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non-hukum yang ke semuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. 12 Ada beberapa yang seharusnya menjadi pertimbangan dimana Sumber-sumber hukum pembuktian adalah Undang-Undang; Doktrin atau ajaran; Yurisprudensi. Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. 13
Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang  diperiksa,  tingkat  perbuatan  dan  kesalahan  yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat oleh karena  pada  diri  Hakim  terutama  yang  menyangkut  profesionalitas  dan  integritas  untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang  hendak  dicapai,  maka  terhadap  perbuatan-perbuatan  pidana  yang  sama  pun  akan dijatuhkan pidana  yang  berbeda-beda,  oleh  karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan Hakim, yang meskipun  kebebasan  Hakim diakui oleh  Undang-Undang dan memang nyatanya diperlukan demi  menjamin  keadilan  tetapi  sering  kali  dalam  penggunaannya  Hakim  melampaui  batas sehingga mengakibatkan timbulnya disparitas;
Di  dalam  Putusan  Nomor:  15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Adl  dan  Putusan  Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Adl. Pertimbangan Hakim dalam memutus kedua perkara tersebut belum bisa mencerminkan keadilan restoratif/ restorative justice bagi Anak. Bahwa mengacu pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA),  Hakim  haruslah  berorientasi  pada  kepentingan yang terbaik bagi Anak yang mana sanksi pidana hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum ( ultimum remedium ).
Disparitas putusan pemidanaan dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl dan  Perkara  Nomor  17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl  disebabkan  pertimbangan  Hakim  yang berbeda, meskipun dalam perkara tersebut perbuatan Anak sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan dalam dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  serta  pertimbangan  Hakim  unsur-unsurnya  sama  yaitu  dalam
12 Erwin  Sulaiman,  Sabrina  Hidayat,  Handrawan ,  “ Ratio  Recidendi  Hakim  Terhadap  Putusan  Lepas  Dari Segala  Tuntutan  Hukum  (Studi  Putusan  Nomor:  102/Pid.B/2014/Pn.Kka  tentang  Tindak  Pidana Penggelapan) ” Halu Oleo Legal Research, Volume 1 Issue 1, April 2019, hlm. 81.
13 Yusuf  Mars,  Herman,  Handrawan,  Yusuf  Mars, “ Analisis  Hukum  Pembuktian  Terhadap  Putusan  Bebas dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kendari  Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN. Kdi) ” , Halu Oleo Legal Research, Volume 1, Issue 2, August 2019, hlm. 194-208.
pasal  81  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak,  yaitu Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Terdapat  perbedaan  dalam  penjatuhan  sanksi  antara  perkara  Nomor  15/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Adl  dan  Perkara  Nomor  17/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Adl  dimana  dalam pertimbangan  putusan  Hakim  pada  perkara  Nomor  15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl menyatakan  Anak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  dakwaan  pasal  81  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana pokok penjara selama 6 bulan dan 6 bulan pelatihan kerja  dengan  pertimbangan  bahwa  korban  telah  memaafkan  Anak  dan  Hakim  berpedoman pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka pidana yang dijatuhkan Hakim kepada Anak tidak boleh mencederai rasa keadilan sedangkan dalam perkara  Nomor  17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl  pasal  yang  dikenakan  sama  dengan  perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl namun Hakim menjatuhkan putusan yang jauh berbeda yang  mana dalam perkara ini Hakim menjatuhkan putusan pidana pokok penjara  selama  2 tahun 6 bulan dan 6 bulan pelatihan kerja dengan pertimbangan selain Anak telah melanggar Undang-Undang yang berlaku, Anak juga melanggar hukum adat setempat;
Dapat  terlihat  bahwa  Hakim  pada  perkara  Nomor  15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl menggunakan  pendekatan  teori  kebijaksanaan  sedangkan  Hakim  pada  perkara  Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Adl menggunakan pendekatan teori kehati-hatian.
Pertimbangan hakim melalui pendekatan teori kebijaksanaan ini, bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina  dan  melindungi  terdakwa,  agar  kelak  dapat  menjadi  manusia  yang  berguna  bagi keluarga,  masyarakat  dan  bangsanya. 14 Sehingga  melalui  pendekatan  teori  kebijaksanaan bahwa  hakim  dalam  memutus  perkara  anak,  harus  memutus  dengan  seadil-adilnya  demi kesejahteraan dan kebaikan anak serta harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
Hal  ini  sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  mengatur  bahwa  hakim  bebas  dalam  menjatuhkan  putusan,  hakim  dalam memberikan  putusan  harus  memuat  alasan-alasan  dan  dasar-dasar  putusan  itu,  juga  harus
14 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.
memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 15
Teori  kebijaksanaan  dalam  pemidanaan  Anak  mengedepankan  kepentingan  anak dengan  memberi  pengayoman,  bimbingan,  pendidikan  melalui  putusan  yang  dijatuhkan, sebagai  wujud  perlindungan  anak  yang  bertujuan  agar  anak  terhindar  dari  kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan. Artinya bahwa terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dijatuhi  sanksi  pidana  oleh  hakim  dengan tujuan untuk memberikan treatment dan perbaikan. Pemberian sanksi terhadap anak adalah sama halnya dengan pemberian pendidikan berupa pidana, agar kelak anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna melalui perbaikan intelektual dan perbaikan moral anak.
Pemidanaan anak melalui pendekatan teori kebijaksanaan ini lebih bersifat edukatif di mana  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  tidak  hanya  diberikan  suatu  sanksi  berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan yang memosisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritualnya  agar  menjadi  calon  individu  dewasa  yang  lebih  baik.  Prioritas  Hakim  dalam memberikan  putusan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  tentunya  tidak  hanya memperhatikan  fakta  persidangan  dalam  penjatuhan  putusan,  akan  tetapi  yang  tidak  kalah penting adalah mempertimbangkan dampak dari pemidanaan yang akan diterima oleh anak yang  berkonflik  dengan  hukum  berkaitan  dengan  putusan  Hakim  tersebut.  Perbaikan  sikap perilaku  anak  lebih  diutamakan  dalam  proses  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan dengan hukum. 16
Sedangkan  pendekatan  teori  kehati-hatian  oleh  hakim  dalam  memberikan  putusan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati- hatian.  Hakim  tidak  boleh  semata-mata  atas  dasar  intuisi  semata,  tetapi  harus  dilengkapi dengan  wawasan  keilmuan  hakim  menghadapi  suatu  perkara  yang  harus  diputuskannya. Menjadi  penting  kemudian  khususnya  dalam  kaitannya  dengan  putusan-putusan  terdahulu dalam  rangka  menjamin  konsistensi  dari  putusan  hakim  tersebut,  untuk  menghindari terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak.
15 Anwar  W.  M.  Sagala,  “ Kajian  Yuridis  Sistem  Pemidanaan  Edukatif  oleh  Hakim  Terhadap  Anak  yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Putussibau) ”, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm. 13.
16 Ibid ., hlm. 4-5.
Selanjutnya memperhatikan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan, penulis berpendapat bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim sehingga memutuskan pemidanaan berbeda terhadap perkara dengan tindak pidana yang sama dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl  dan  perkara  Nomor  17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl  yakni sebagai berikut:
1) Faktor Sertifikasi Anak Aparat Penegak Hukum.
2) Hakim yang belum tersertifikasi Hakim Anak menangani Perkara Anak. Hakim  Anak  akan  memutus  dengan  orientasi  kepentingan  terbaik  baik  Anak sedangkan  Hakim  yang  belum  tersertifikasi  Anak  akan  mengedepankan  sanksi pidana.
3) Jaksa  Penuntut  Umum  yang  belum  tersertifikasi  Jaksa  Anak  menangani  Perkara Anak, dimana Tuntutan Penuntut Umum selalu pidana.
4) Penyidik yang belum tersertifikasi Anak menangani Perkara Anak bahwa Penyidik yang  sudah  bersertifikat  Anak  akan  memilah  perkara  yang  perlu  dilanjutkan prosesnya dan yang diselesaikan secara kekeluargaan/ restorative justice .
5) Rekomendasi dari PK Bapas (selalu pidana)
6) Rekomendasi dari Pekerja Sosial (selalu pidana)
7) Faktor  Orang  Tua  Anak  (adanya  dukungan  dari  orang  tua  dengan  hadir  di persidangan  dapat  mempengaruhi  hakim  untuk  tidak  memutus  pidana  kepada Anak melainkan menyerahkan Anak kepada orang tua apabila orang tuanya masih sanggup  mendidik  Anaknya)  namun  jika  orang  tua  tidak  hadir  di  persidangan Hakim tidak memiliki pilihan lain selain pidana menyerahkan Anak pada Lembaga untuk dibina karena ketidakmampuan atau ketidakhadiran orang tua selama proses persidangan).
Dapat dikatakan bahwa figur Hakim dalam membuat pertimbangan sangat menentukan timbulnya disparitas tindak pidana yang satu dengan yang lain seharusnya untuk menghindari terjadinya  disparitas  Hakim  harus  mempunyai  keseriusan  dalam  menjatuhkan  pidananya meskipun baik Hakim yang satu maupun Hakim yang lain berbeda untuk perkara yang sama. Sehingga  diharapkan  pertimbangan  hukum  Hakim  dapat  memberikan  standar  pemidanaan tegas terhadap klasifikasi perbuatan pidana dengan melihat berat ringannya tindak pidana yang dilakukan  oleh  Anak  Pelaku  tindak  pidana  sehingga  tingkat  disparitas  pemidanaan  dapat dicegah.

## Solusi  untuk  Meminimalisasi  Terjadinya  Disparitas  Terhadap  Pemidanaan  dalam Perkara Tindak Pidana Anak
Tindak pidana yang dilakukan Anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap Anak yang bermasalah  dengan  hukum,  dan  ada  kesan  kerap  kali  Anak  dalam  proses  penanganannya diperlakukan  sebagai  orang  dewasa  dalam “ bentuk  kecil ” yang  melakukan  tindak  pidana. 17
Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan  hukuman  yang  sama  dengan  orang  dewasa  dan  berlaku  di  Indonesia. Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban  individual  atau  personal  ( individual  responsibility )  dimana  pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. 18
Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  membutuhkan  bentuk  kebijakan  dan  penanganan negara yang tepat dan mampu memberikan keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Penerapan keadilan dalam penanganannya terdiri dari 3 (tiga) paradigma yaitu:
1. Paradigma retributive justice , yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, Anak diposisi sebagai objek, penyelesaian hukum tidak seimbang.
2. Paradigma retritutive  justice ,  yaitu  menekankan  keadilan  atas  dasar  pemberian ganti rugi.
3. Paradigma restorative justice , yaitu menekankan keadilan atas dasar perbaikan atau pemulihan keadaan, berorientasi pada korban, memberi kesempatan pada pelaku untuk  mengungkapkan  rasa penyesalan pada  korban dan sekaligus bertanggung jawab,  memberi  kesempatan  kepada  pelaku  dan  korban  untuk  bertemu  untuk mengurangi  permusuhan  dan  kebencian,  mengembalikan  keseimbangan  dalam masyarakat dan melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.
17 Muliadi Imam Basofi Usman, “ Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Donggala) ”, Maleo Law Journal, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 92.
18 Muhammad Hafiz Muzzakir Ridho, “ Hukuman Pelatihan Sebagai Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika ”, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019, hlm. V.
Menurut  penulis  bahwa  terdapat  kendala-kendala  bagi  Hakim  dalam  melakukan penegakan hukum pada perkara Anak yakni:
a. Tidak  semua  Hakim  merupakan  Hakim  Anak  sehingga  hal  tersebut  berdampak pada  orientasi  atau  sudut  pandang  masing-masing  Hakim.  Hakim  Anak  akan berorientasi  pada  kepentingan  yang  terbaik  bagi  Anak  sedangkan  Hakim  yang belum bersertifikasi Hakim Anak cenderung tidak berorientasi pada kepentingan Anak yang dapat terlihat dengan tingginya sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim tersebut kepada Anak.
b. Hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi dari PK BAPAS namun kebanyakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh PK BAPAS adalah agar Anak di Pidana dengan pidana seringan-ringannya padahal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dianut asas ultimum remedium , pidana sebagai upaya terakhir bagi Anak, selain itu dalam persidangan Anak juga turut didengarkan rekomendasi dari Pekerja Sosial yang mendampingi Anak Korban dan rekomendasi yang dikeluarkan adalah agar Anak  Pelaku  dapat  di  pidana  dengan  Pidana  penjara  yang  setimpal  dengan perbuatannya;
c. Sikap batin Hakim yang belum tersertifikasi Hakim Anak dan Hakim yang sudah tersertifikasi Anak akan berbeda orientasi dan cara pandang melihat suatu kasus. Yang mana atas rekomendasi dari PK BAPAS yang menganjurkan Anak di pidana tidak akan berbenturan dengan Hakim yang belum tersertifikasi namun bagi Hakim Anak hal tersebut merupakan masalah tersendiri bagi Hakim Anak dalam memutus perkara  Anak  terlebih  lagi  disisi  lain  tuntutan  dari  Pekerja  Sosial  kepada  Anak Pelaku  agar  dapat  dihukum  sebagai  balasan  atas  perbuatannya  terhadap  Anak Korban yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan keadilan restoratif.
d. Jaksa Penuntut Umum juga  menentukan putusan Hakim  Anak.  Yang  mana Jaksa Penuntut Umum yang belum bersertifikat Anak cenderung menuntut Anak dengan tuntutan  pidana  penjara  yang  mana  tuntutan  pidana  tersebut  membuat  Hakim merasa takut untuk menjatuhkan putusan yang tidak bersifat pidana karena Hakim merasa takut dilaporkan atau dianggap tidak profesional.
e. penyidik  juga  sangat  menentukan  dalam  hal  ini  Penyidik  Anak  akan  memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada Anak yang berhadapan dengan hukum  yang  dapat  diterapkan  selama  proses  penyidikan  berlangsung  sehingga Penyidik  dapat  memilah  perkara  yang  dapat  diselesaikan  secara  kekeluargaan
tanpa  harus  melanjutkan  proses  hukumnya  apabila  perbuatan  Anak  tidak membahayakan masyarakat atau tindak pidana ringan.
Bahwa  dari  uraian  tersebut  disparitas  putusan  Anak  juga  dapat  terjadi  oleh  karena faktor  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum  yang  menangani perkara Anak namun belum tersertifikasi Anak. Oleh karena itu agar semua aparat penegak hukum yang menangani perkara Anak haruslah tersertifikasi Anak begitu pula dengan Petugas Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Lembaga  Sosial  agar  dapat  melaksanakan  tugas  dengan berorientasi  pada  kepentingan  terbaik  bagi  Anak  dan  juga  menciptakan  Keadilan  Restoratif sebagaimana pengaturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Dalam konteks hukum acara pidana, Sudarto menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  polisi,  jaksa,  Hakim  dan  pejabat  lainnya  haruslah mengutamakan  kepentingan  Anak  atau  melihat  kriteria  apa  yang  paling  baik  untuk kesejahteraan  Anak  yang  bersangkutan  tanpa  mengurangi  perhatian  kepada  kepentingan masyarakat. 19 Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, Paulus Hadisuprapto meyakini bahwa  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  nakal  ( delinkuen )  cenderung  merugikan perkembangan jiwa Anak di masa mendatang. 20
Penulis berpendapat bahwa mengingat kekhususan yang dimiliki Anak, baik dari segi rohani  dan  jasmani,  maupun  dari  segi  pertanggungan  jawaban  pidana  atas  perilaku  dan tindakannya,  maka  haruslah  diusahakan  agar  pemidanaan  terhadap  Anak  terutama  pidana perampasan  kemerdekaan  merupakan  upaya  terakhir  ( ultimum  remedium )  bilamana  upaya lain tidak berhasil. 21 Prinsip perampasan kemerdekaan sebagai ultimum remidium juga selaras dengan  Pasal  37  KHA  Ayat  2  yang  menyatakan  bahwa  penangkapan,  penahanan  atau penghukuman  Anak  akan  disesuaikan  dengan  Undang-Undang  dan  akan  digunakan  hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.
21 Ayat 1 UU SPPA, bahwa Anak usia di bawah atau belum berumur 12 tahun, dianggap tidak  bisa  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  40  Ayat  3 huruf a KHA yang menyatakan bahwa penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia di bawahnya akan dianggap sebagai tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar Undang-
19 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana: Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Bandung: Alumni, 2010 , hlm. 5-6,
20 Paulus Hadisuprapto, “ Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak ” , Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2003, hlm. 28.
21 Prima Astari, “ Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum ”, Arena Hukum, Volume 8, Nomor 1, April 2015, hlm. 9.
Undang  Hukum  Pidana.  Perlu  diingat  bahwa  prinsip  yang  dibawa  dalam  KHA  adalah  salah satunya prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.
Ketentuan tersebut juga selaras dengan United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty pada Part 1 Rule 11 (a) yang menyatakan bahwa batas usia Anak di bawah  18  tahun  seharusnya  tidak  diizinkan  untuk  dicabut  kebebasannya,  melainkan  harus ditentukan oleh hukum. Dalam hal ini hukum dalam UU SPPA menentukan bahwa Anak belum berumur 12 tahun tidak dapat dicabut kebebasannya.
Dengan demikian dapat dikemukakan yakni sebagai berikut:
1) Penerapan  pidana  bagi  Anak  akan  menimbulkan  berbagai  dampak  negatif  yang justru  akan  menjadi  faktor  kriminogen.  Dengan  demikian,  maka  penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak  justru  menimbulkan  implikasi  yuridis  yang  sangat  serius.  Kegagalan memberikan perlindungan kepada Anak dari kemungkinan menjadi residivis juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat, mengingat Anak hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2) Penerapan pidana bagi Anak juga akan menjadi faktor viktimogen yang juga sangat berpeluang  menempatkan  Anak  dalam  penderitaan  yang  panjang  akibat pengalamannya  dalam  proses  pemeriksaan  peradilan,  apalagi  dalam  hal profesionalisme  aparat  penegak  hukum  terhadap  Anak  masih  sangat memprihatinkan.  Dalam  kondisi  yang  demikian,  terjadinya  viktimisasi  korban dalam proses peradilan (Anak) yang lazim disebut sebagai viktimisasi struktural tidak dapat dihindarkan.
Dengan  memperhatikan semua  kepentingan  yang  terlibat dalam tindak  pidana  Anak tersebut yaitu kepentingan korban, pelaku maupun masyarakat saksi serta pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada proses healing atau penyembuhan ke kondisi semula. Sementara diversi berarti pengalihan penyelesaian perkara Anak dari peradilan pidana ke proses luar peradilan dengan menggunakan asas perlindungan, keadilan non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi Anak. Langkah pemidanaan dianggap sebagai upaya hukum terakhir. 22
22 Nunuk Sulisrudatin, “ Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) ” , Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 6, No. 1, 2014, hlm. 85.
Penjatuhan  pidana  atau  tindakan  merupakan  suatu  tindakan  yang  harus dipertanggungjawabkan  dan  dapat  bermanfaat  bagi  Anak.  Setiap  pelaksanaan  pidana  atau tindakan,  diusahakan  tidak  menimbulkan  korban,  penderitaan,  kerugian  mental,  fisik,  dan sosial.  Mencegah  akibat-akibat  yang  tidak  diinginkan  yang  sifatnya  merugikan,  perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan,  pemidanaan  merupakan  tindakan  terhadap  Anak  nakal  yang  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, penilaian Anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas  kemampuan  rohaniah dan psikis pada  waktu  kenakalan dilakukan, tetapi  terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan. 23
Salah  bentuk  putusan  yang  menjadi  perdebatan  yakni  bilamana  terjadi  disparitas pidana,  khususnya  dalam  perkara  Anak.  Terjadinya  disparitas  penjatuhan  pidana  terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan pada dasarnya bersifat kasuistik. Hal ini didasarkan kepada:
1) Latar belakang atau motif Anak melakukan tindak pidana;
2) Rekam jejak Anak dalam melakukan kejahatan;
3) Peran Anak dalam kejahatan;
4) Tingkat pemahaman Anak;
5) Cara melakukan tindak pidana antara  pelaku yang satu dengan pelaku yang lain berbeda; dan
6) Jumlah barang bukti.
Perwujudan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman bahwa  dalam  menjatuhkan  putusan,  Hakim  tidak  boleh  diintervensi  pihak  mana  pun  guna mewujudkan  keadilan.  Hakim  dalam  putusannya  haruslah  memperhatikan  kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa pengadilan untuk memperoleh keadilan. Ronald Dworkin , yang berasal dari negara dengan sistem hukum common law , menyatakan bahwa hukum itu tidak  hanya  meliputi  aturan-aturan,  tetapi  juga  prinsip-prinsip  keadilan. 24 Sedangkan John Rawls , menegaskan bahwa keadilan adalah nilai yang paling utama dalam suatu pranata sosial dan  bahwa  hukum  serta  pranata  sosial  lain  walaupun  sedemikian  efisien  dan  amat  tertib haruslah direformasi atau dihilangkan apabila mereka tidak adil. 25
23 Maidin Gultom. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 124.
24 R. Dworkin, Justice for Hedgehogs ¸ Cambridge: Belknap Press, 2011, hlm. 402.
25 J. Rawls, A Theory of Justice, Massachusets: Harvard University, 1999, hlm. 3.
Disparitas  merupakan  wujud  dari  independen  Hakim  yang  seharusnya  mewujudkan keadilan hukum. Namun banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, tidak hanya  tunggal  namun  faktor  Hakim  adalah  faktor  yang  paling  berpengaruh  apabila  terjadi kesewenang-wenangan. Upaya ke depan yang dilakukan adalah membuat pedoman baku dalam pemidanaan, dan yang meminimalisasi penafsiran dari Hakim.
Sehingga  penulis  berpendapat  bahwa  upaya  yang  dilakukan  untuk  meminimalisasi perbedaan  antar putusan pengadilan dengan  membuat  suatu pedoman  yang dapat  menjadi rujukan bagi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional menjadi ide yang berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan  yang  mampu  mereduksi  subjektivitas  Hakim  dalam  memutus  perkara. Discretionary power yang dimiliki oleh Hakim dianggap sedemikian besarnya sehingga yang terjadi  adalah abuse  of  power yang  berujung  kepada  kesewenang-wenangan  menjatuhkan hukuman. Pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik dalam membatasi kebebasan Hakim sehingga objektivitas dan konsistensi dalam memutuskan perkara akan tetap terjaga.
Konsep  proporsionalitas  dalam  putusan  Hakim  dimaksudkan  untuk  menciptakan keadilan bagi Hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, yakni:
1) keseimbangan antara legalitas formal dan hukum yang hidup di masyarakat karena Hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum di masyarakat baik hukum adat maupun  hukum  agama  karena  menegakkan  hukum  tidak  cukup  dengan menegakkan norma, maka perlu memperhatikan hukum yang hidup.
2) keseimbangan  antara  aspek  kepastian  hukum,  kelenturan  dan  keadilan,  yaitu Hakim tidak boleh semata-mata mengejar kepastian hukum apabila berbenturan dengan keadilan karena hukum hakikatnya adalah keadilan.
3) aspek  keseimbangan  antara  kepentingan  si  pelaku  dengan  korban  (masyarakat) yaitu Hakim harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang dirugikan beserta dampaknya  atas  perbuatan  pidana  itu.  Namun  juga  harus  memperhatikan kepentingan pelaku sebagai seorang manusia yang kemungkinan perilaku itu bisa diperbaiki  (melihat  ke depan), di samping  memberikan sanksi pembalasan  yang sesuai  atas  perbuatan  pelaku  yang  bertujuan  untuk  menyadarkan  atas kesalahannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  analisis  dan  pembahasan,  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  dalam perkara  Nomor  15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl,  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana penjara selama 6 bulan dan 6 bulan pelatihan kerja berdasarkan pertimbangan bahwa Korban telah  memaafkan  Anak  pelaku,  sedangkan  dalam  perkara  17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl, Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  penjara  selama  2  tahun  dan  6  bulan  dengan pertimbangan bahwa selain telah melanggar Undang-Undang, Anak juga melanggar hukum adat dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  disparitas  putusan  Hakim  pada  perkara pidana Anak yakni masih banyaknya Aparat Penegak Hukum yang belum tersertifikasi Anak dalam menangani perkara Anak, PK Bapas dan Pekerja Sosial lebih banyak merekomendasikan sanksi pidana bagi  Anak serta  faktor  kehadiran  orang  tua di persidangan. Sedangkan solusi untuk meminimalisasi terjadinya disparitas putusan terhadap perkara Anak adalah agar semua Hakim yang memeriksa perkara Anak hendaklah sudah tersertifikasi sebagai Hakim Anak dan perlunya dilakukan penelitian yang lebih mendalam yang melibatkan semua unsur penegak hukum  dan  pembentuk  Undang-Undang  sehingga  diharapkan  disparitas  putusan  ini  tidak terjadi karena sebelum sampai ke pengadilan penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dapat melakukan diversi tanpa harus dibatasi oleh ancaman hukuman pidana dan tentunya kata kunci ada pada perubahan pada peraturan terkait ketentuan diversi dalam SPPA.

## Daftar Pustaka

## Buku
Dworkin, R., Justice for Hedgehogs ¸ Cambridge: Belknap Press, 2011.
Gultom, Maidin. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2008.
Karnasudirdja, Eddy Djunaidi, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, Jakarta: Mahkamah Agung, 1983.
Mahardika,  Dinar,  Erwin  Aditya  Pratama, Perlindungan  Hukum  terhadap  Korban  Perkosaan dalam Perspektif Psikologi , Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Group, 2005.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, 1984. Rawls, J., A Theory of Justice, Massachusets: Harvard University, 1999.
Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana: Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan,
Bandung: Alumni, 2010 .
Sutiyoso,  Bambang. Metode  Penemuan  Hukum  Upaya  Mewujudkan  Hukum  yang  Pasti  dan Berkeadilan . Yogyakarta: UII Press. 2007.

## Jurnal
Astari, Prima, “ Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum ”, Arena Hukum, Volume 8, Nomor 1, April 2015.
Hadisuprapto, Paulus, “ Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak ” , Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2003.
Hamdani, Surya, “ Disparitas Hukuman Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi (Analisis Putusan No.252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan No.124/Pid.Sus/2014/PN.Liw )”, Skripsi, Medan:
Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Medan, 2018.
Hany, Nicolas, “ Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang ” Jurnal Ilmu Hukum, Yogtakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2015.
Haris,  Oheo  K.,  Sabrina  Hidayat,  Honesto  Ruddy  Dasinglolo,  “ Ratio  Decidendi  Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi ” , Amanna Gappa, Vol. 27, No. 1, Maret 2019.
Mars, Yusuf, Herman, Handrawan, Yusuf Mars, “ Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN. Kdi) ”, Halu Ole o Legal Research, Volume 1, Issue 2, August 2019.
Palupi, Wahyu Retno, “ Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak  Pidana  Persetubuhan  Terhadap  Anak ”.  Skripsi,  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
Ridho, Muhammad Hafiz Muzzakir, “ Hukuman Pelatihan Sebagai Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar  Narkotika ”,  Skripsi,  Medan:  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
Sagala, Anwar W. M., “ Kajian Yuridis Sistem Pemidanaan Edukatif oleh Hakim Terhadap Anak yang  Berkonflik  dengan  Hukum  (Studi  Pada  Pengadilan  Negeri  Putussibau) ”,  Jurnal
Nestor Magister Hukum, Vol. 4, No. 4, 2017.
Sulaiman, Erwin, Sabrina Hidayat, Handrawan, “ Ratio Recidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari  Segala  Tuntutan  Hukum  (Studi  Putusan  Nomor:  102/Pid.B/2014/Pn.Kka  tentang Tindak Pidana Penggelapan) ” Halu Oleo Legal Research, Volume 1 Issue 1, April 2019.
Sulisrudatin,  Nunuk,  “ Bentuk  Penanggulangan  dan  Perlindungan  terhadap  Anak  yang berhadapan dengan Hukum (ABH) ”, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 6, No. 1, 2014.
Usman, Muliadi Imam Basofi, “ Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Donggala) ”, Maleo Law Journal, Vol. 2, No. 2, 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Adl. Putusan Pengadilan Negeri Nomor:  17/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Adl.

## Situs web
D armawan,  Devi,  “ Problematika  Disparitas  Pidana  dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ”, https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana- dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/, diakses pada tanggal 13 Juni 2021.