## TERGERUSNYA DROIT DE PREFERENCE (ASAS PRIORITAS) KREDITOR, KETIKA DEBITOR  TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI

## Habib Adjie
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, E-mail: adjieku61@gmail.com
Naskah diterima: 23 September 2019; revisi: 16 Oktober 2019; disetujui: 18 November 2019 DOI: 10.28946/rpt.v%vi%i.435

## Abstrak:
Bahwa salah satu ciri Hak Tanggungan, yaitu kepada Kreditor sebagai pemegang  Hak Tanggungan diberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  pemegang  jaminan  ( droit  de  preference ),  yaitu Kreditornya. Ciri seperti ini tercantum dalam kalimat terakhir Pasal 1 angka 1 UUHT, yaitu ”...yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap  kreditor-kreditor  lain”. Kemudian ciri tersebut disebutkan pula dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT pada kalimat terakhir ditegaskan bahwa ” ...pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya”.  Kedudukan  yang  diutamakan  bagi  Kreditor  menjadi  menjadi  tergerus  ketika  harta  yang dijaminan utang Debitor ke Kreditor ternyata Debitor tersangkut korupsi. Harta benda milik Debitor tersebut  disita  atas  perintah  pengadilan,  padahal  harta  benda  tersebut  sedang  dijaminkan  kepada Kreditor. Jika terjadi seperti Droit de Preference dari Kreditor menjadi tidak diutamakan lagi karena yang  harus  didahulukan  pemenuhanyan  atau  pengembalianyan  kepada  negara,  yang  pada  akhirnya Kreditor  hanya  akan  menerima  sisanya  jika  ada,  tapi  jika  tidak  ada  maka  Kreditor  akan  sangat dirugikan.  Dalam  Pasal  19  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Upaya  hukum  yang  bisa  dilakukan  oleh  Kreditor  hanyalah mengajukan/mengirimkan  Surat  Keberatan  kepada  pengadilan  yang  menjatuhkan  sita,  meskipun demikian  tidak  menangguhkan  pelaksanaan  putusan  pengadilan.  Dengan  pengaturan  seperti  itu Kreditor yang beritikad baik pun dirugikan dan droit de preference (asas prioritas) bagi kreditor sudah tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.
Kata kunci : Debitor; Droit de Preference ; Kreditor
Abstract :
Whereas one of the characteristics of the Underwriting Right, namely to the Creditor as the Holder of the  Underwriting  Right,  is  given  a  priority  position  to  the  guarantee  holder  (droit  de  preference), namely the Creditor. Such characteristics are listed in the last sentence of Article 1 number 1 of the UUHT,  namely  "...  which gives  a  certain creditor's  priority  to other  creditors". Then  this feature  is also mentioned in Article 20 paragraph (1) letter b of the UUHT in the last sentence, it is stated that "...  the  Holder  of  Mortgage  with  the  right  to  precede  other  creditors".  The  preferred  position  for Creditors becomes eroded when the assets guaranteed by the Debtor's debt to the Creditors are found to be involved in corruption. Debtor property is confiscated by court order, even though the property is  being  pledged  to  the  creditor.  If  something  happens  like  Droit  de  Preference  from  a  creditor becomes no longer a priority because it must be prioritized to fulfillment or return to the state, which in the end the creditor will only receive the rest if there is, but if there is no creditors will be greatly disadvantaged.  In  Article  19  paragraph  (2)  and  (3)  of  Law  Number  31  of  1999  concerning Eradication of Corruption, a legal remedy which can be carried out by Creditors is only to submit / send  an  Objection  Letter  to  the  court  that  imposed  the  seizure,  however  it  does  not  suspend  the
implementation of the court's decision. With such an arrangement, creditors with good intentions are disadvantaged  and  droit  de  preference  (priority  principle)  for  creditors  has  not  provided  legal protection and legal certainty.
Keywords : Debitor; Droit de Preference; Creditor

## LATAR BELAKANG
Ada  beberapa  ciri-ciri  dan  sifat-sifat  Hak  Tanggungan    dalam  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1996  Tentang    Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), antara lain :
1. Ciri-ciri Hak Tanggungan.
a. Memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  pemegang  jaminan  (droit  de preference), yaitu Kreditornya. Ciri seperti ini tercantum dalam kalimat terakhir Pasal 1 angka 1 UUHT, yaitu ...yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu  terhadap  kreditor-kreditor  lain.  Kemudian  ciri  tersebut  disebutkan  pula  dalam Pasal  20 ayat (1) huruf  b UUHT pada kalimat  terakhir ditegaskan bahwa...  pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.
b. Selalu  mengikuti  objeknya  dalam  tangan  siapapun  objek  Hak  Tanggungan  itu  berada (droit de suite). Ciri seperti ini tercantum dalam Pasal 7 UUHT, yaitu Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada.
c. Memenuhi Asas Spesialitas dan Publisitas. Pemenuhan Asas Spesialitas tersebut dalam muatan  wajib  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT),  seperti  yang  tersebut  dalam Pasal 11 UUHT yaitu :
1) Identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan.
2) domisili pemegang dan pemberi Hak Tanggungan.
3) Jumlah utang-utang yang dijamin.
4) Nilai tanggungan.
5) Benda atau yang menjadi objek Hak Tanggungan.
Sedangkan  Asas  Publisitas  dengan  cara  wajib  didaftarkannya  Hak  Tanggungan  pada kantor pertanahan setempat (Pasal 13 UUHT).
d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, yaitu dengan cara :
1) Menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (Pasal 6 UUHT).
2) Penjualan  objek  Hak  Tanggungan  secara  dibawah  tangan,  jika  dengan  cara  tersebut akan  diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan  semua  pihak  (Pasal  20  ayat  (2) UUHT).
3) Memberikan  kemungkinan  penggunaan  Parate  Eksekusi  seperti  yang  diatur  dalam Pasal 244 HIR dan 258 Rbg (Pasal 26 juncto Pasal 14 UUHT).
4) Objek  Hak  Tanggungan  tidak  termasuk  dalam  boedel  kepailitan  pemberi  Hak Tanggungan sebelum kreditor pemegang Hak Tanggungan mengambil pelunasan dari hasil penjualan objek Hak Tanggungan (Pasal 21 UUHT).
2. Sifat-sifat Hak Tanggungan.
a. Tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 21 UUHT). Bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh  objek  Hak  Tanggungan  dan  setiap  bagian  daripadanya.  Sifat  ini  tidak  berlaku mutlak  karena  ada  kemungkinan  untuk  mengecualikan  atau  menyimpang  dari  sifat tidak  dapat  dibagi-bagi  ini  didasarkan  pada  Pasal  2  ayat  (2)  UUHT,  yang  dilakukan
dengan Roya Parsial.  Pengecualian ini diperbolehkan jika diperjanjikan  dalam APHT. Arti dari Roya Parsial ini adalah bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara mengangsur yang besarnya sama dengan nilai masing-masing satuan yang merupakan  bagian  dari  objek  Hak  Tanggungan.  Bagian  yang  telah  diangsur pembayarannya akan terbebas dari Hak Tanggungan, dan Hak Tanggungan hanya akan membebani sisa objek Hak Tanggungan sebagai jaminan utang yang belum dilunasi.
b. Bersifat  asesoir  (merupakan  ikutan)  pada  perjanjian  pokok,  yaitu  perjanjian  yang menimbulkan  hubungan  hukum  utang-piutang.  Keberadaan  berakhirnya  dan  hapusnya Hak Tanggungan tergantung kepada utang yang dijamin pelunasannya tersebut.
Adanya  cirri  dan  sifat  Hak  Tanggungan  tersebut  telah  memberikan  kepastian  dan perlindungan hukum kepada Kreditor dan Debitor karena telah diketahui  kedudukan hukum masing-masing pihak. Ciri Hak Tanggungan saat ini yang perlu dikaji yaitu mengenai kepada Kreditor sebagai pemegang  Hak Tanggungan diberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang jaminan ( droit de preference ) seperti tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UUHT, yaitu ...yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor- kreditor lain dan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT.
Droit  de  suite berasal  dari  bahasa  Perancis. Droit  de  suite merupakan  istilah  yang dikenal di negara-negara Eropa yang memiliki arti right to follow 1 : The droit de suite literally translated  as  the  right  to  follow. Bahwa droit  de  preference merupakan  salah  satu  ciri  dari jaminan kebendaan. Droit de preference artinya hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian atau sering juga disebut asas prioritas, dan dijelaskan  pula  bahwa  jika  debitor  melakukan  wanprestasi  maka  dalam  jaminan  kebendaan kreditor  mempunyai  hak  didahulukan  ( preferent )  dalam  pemenuhan  piutangnya  di  antara kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitor. 2
Dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  diberikan batasan mengenai droit de preference 3 , yaitu :
1.  Gadai (Pasal 1150 KUHPerdata) :
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya  oleh  kreditor,  atau  oleh  kuasanya,  sebagai  jaminan  atas  utangnya,  dan  yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan  mendahalui  kreditor-kreditor  lain;  dengan  pengecualian  biaya  penjualan  sebagai pelaksanaan  putusan  atas  tuntutan  mengenai  pemilikan  atau  penguasaan,  dan  biaya penyelamatan barang itu,  yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai  gadai  dan  yang harus didahulukan.
2.   Fidusia (Pasal 27 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) :
a) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
1 Black’s Law Dictionary 9th Edition.
2 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan), Jakarta: Ind-Hil- Co, 2005, hlm. 17.
3 Pasal 1134 KUHPer disebutkan juga ada Hak Privilege yang merupakan Jaminan Khusus yang diberikan oleh undang-undang yaitu berupa berhak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda debitor (apapun itu).
b) Hak  yang  didahulukan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1  )  adalah  hak  Penerima Fidusia  untuk  mengambil  pelunasan  piutangnya  atas  hasil  eksekusi  Benda  yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
c) Hak  yang  didahulukan  dari  Penerima  Fidusia  tidak  hapus  karena  adanya  kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.
3.   Hak Tanggungan (Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT) :
Pasal 6 :
“Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
Penjelasan Pasal 6 :
Hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  merupakan  salah  satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  dalam  hal  terdapat  lebih  dari  satu  pemegang  Hak Tanggungan.  Hak  tersebut  didasarkan  pada  janji  yang  diberikan  oleh  pemberi  Hak Tanggungan  bahwa  apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  berhak  untuk menjual  obyek  Hak  Tanggungan  melalui  pelelangan  umum  tanpa  memerlukan  persetujuan lagi  dari  pemberi  Hak  Tanggungan  dan  selanjutnya  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari hasil  penjualan  itu  lebih  dahulu  daripada  kreditor-kreditor  yang  lain.  Sisa  hasil  penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.
Pasal 20 ayat (1) huruf b :
(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:
a. hak  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
b. titel  eksekutorial  yang  terdapat  dalam  sertifikat  Hak  Tanggungan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan  piutang  pemegang  Hak  Tanggungan  dengan  hak  mendahulu  dari  pada kreditor-kreditor lainnya.
4.  Resi  Gudang  Pasal  1  angka  9  (UU  No.  9  Tahun  2006  tentang  Sistem  Resi  Gudang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011) :
Hak Jaminan atas Resi Gudang,  yang selanjutnya disebut Hak Jaminan, adalah hak jaminan yang  dibebankan  pada  Resi  Gudang  untuk  pelunasan  utang,  yang  memberikan  kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.
Kedudukan  hukum  Droit  de  Preference  (Asas  Prioritas)  menjadi  agak  lemah  atau tergerus  jika  dihubungkan  dengan  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yaitu :
1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
2) Dalam  hal  putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  termasuk  juga barang  pihak  ketiga  yang  mempunyai  itikad  baik,  maka  pihak  ketiga  tersebut  dapat mengajukan  surat  keberatan  kepada  pengadilan  yang  bersangkutan,  dalam  waktu
paling lambat 2  (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di  sidang terbuka untuk umum.
3) Pengajuan  surat  keberatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
4) Dalam  keadaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2),  hakim  meminta  keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
5) Penetapan  hakim  atas  surat  keberatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.
Mengkaitkan Droit  de  Preference (Asas  Prioritas)  dengan  Pasal  19  UU  Tipikor  perlu dibahas/dikaji  mengenai  perlindungan  hukum  untuk  Kreditor  selaku  pemegang  Hak Tanggungan ternyata harta benda yang jadi jaminan utang Debitor bisa disita oleh pengadilan karena  Debitor  korupsi  jika  ini  diakukan  seakan-akan  Kreditor  tidak  punya  perlindungan hukum  yang  memadai,  dengan  demikian  agar  Kreditor  tidak  berada  dalam  pihak  yang dirugikan  harus  ada  upaya  hukum  dari  kreditor,  karena  jika  tidak  ada  perlindungan  hukum tersebut Kreditor akan mengalami kerugian, dan upaya hukum yang harus dilakukan kreditor agar pemenuhan hak-haknya bisa terjamin.
Masalahnya kemudian apa perlindungan hukum Kreditor pemegang Hak Tanggungan terhadap  objek  jaminan  dari  Debitor  yang  disita  oleh  negara  dalam  tindak  pidana  korupsi. Serta apa upaya hukum yang dapat dilakukan Kreditor pemegang Hak Tanggungan terhadap objek jaminan yang disita oleh negara dalam Debitor tersangkut  tindak pidana korupsi.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Perlindungan  Hukum  Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan  terhadap  Objek  Jaminan dari Debitor yang Disita oleh Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
Bahwa  Kreditor  sebagai  pemegang  Hak  Tanggungan  telah  memperoleh  perlindungan  yang sangat  memadai  berdasarkan  Gadai  (Pasal  1150  KUHPerdata),  Fidusia  (Pasal  27  Undang- Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia)  dan  Hak  Tanggungan  (Pasal  6  dan Pasal  20  ayat  (1)  huruf  b  UUHT)  jika  Debitor  tidak  tersangkut  tindak  pidana  Korupsi,  tapi ketika Debitor tersangkut  tindak pidana korupsi  perlindungan hukum  untuk  Kreditor seperti tersebut  di  atas  menjadi  berkurang,  artinya  asas droit  de  preference (asas  prioritas)    untuk kreditor menjadi  tergerus. Debitor  yang tersangkut  tindak pidana korupsi bisa diilustrasikan sebagai berikut :
Debitor sebelumnya telah punya usaha sendiri dan bisa membeli beberapa asset (tanah), untuk  memperluas  bidang  usahanya  Debitor  mengajukan  kredit  ke  lembaga  perbankan (bank), atas kreditnya tersebut yang dikabulkan bank, kemudian tanahnya dijadikan jaminan dan  dibebani  Hak  Tanggungan.  Setelah  sukses  sebagai  pengusaha,  ternyata  Debitor  tergiur untuk  menjadi  anggota  legislatif,  masuk  sebagai  anggota  partai  politik  (parpol)  dan  terpilih jadi anggota legislatif. Pada waktu jadi anggota legislatif melakukan korupsi “berjamaah” dan terbukti melakukan korupsi, dan semua harta yang ada termasuk yang sedang dijaminkan ke bank disita dan dirampas oleh pengadilan yang selanjutnya akan dilelang untuk memberikan ganti rugi kepada negara.
Debitor telah menjadi anggota legislatif, kemudian secara “berjamaah” terlibat korupsi. Uang  hasil  korupsinya  dibelikan  asset  (tanah  dan  rumah).  Dan  asset  tersebut  juga  dijadikan oleh Debitor dijadikan jaminan hutang ke bank.  Debitor ternyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi,  semua harta  yang  ada termasuk  yang sedang dijaminkan ke bank disita dan
dirampas  oleh  pengadilan  yang  selanjutnya  akan  dilelang  untuk  memberikan  ganti  rugi kepada negara.
Satu dari dua ilustrasi tersebut bisa dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor  :  70/Pdt.BTH/2015/PN.Bit  yang  telah  diajukan  Kasasi  dengan  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 2701 K/Pdt/2017 antara PT. Bank Panin Indonesia Tbk., melawan Pemerintah Republik  Indonesia  cq.  Kejaksaan  Agung  R.I.  cq.  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Utara  cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bitung dan Mohammad Hasan Rahmat. PT. Bank Panin Indonesia Tbk.  merupakan  pemegang  hak  tanggungan  atas  1  rumah  dengan  sertifikat  hak  milik  atas nama Mohammad Hasan Rahmat. Namun atas tanah tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 60/Pen.Pid/2014/PN.Btg telah dilakukan penyitaan karena terbukti  merupakan  hasil  tindak  pidana  korupsi  oleh  Sdr.  Subchan,  S.E.  (Subchan,  S.E. membayar uang muka untuk rumah), selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor :  18/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Mdo  (terkait  kasus  korupsi)  dalam  amarnya  menyatakan  bahwa rumah  tersebut  dirampas  untuk  negara  untuk  kemudian  dilelang.  Dalam  Putusanya  hakim menyatakan  sahnya  hak  jaminan  dan  tidak  berlakunya  Penetapan  PN  Manado  dalam pertimbangan hukumnya Hakim menyatakan sebagai berikut:
Kreditor mempunyai hak istimewa atas objek hak tanggungan dan harus dilindungi oleh hukum,  serta  terhadap  objek  hak  tanggungan  dalam  perkara  a  quo  tidaklah  dapat  dilakukan penyitaan,  hal  mana  sejalan  dengan  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No. 1731/K/Pdt/2011  tanggal  14  Desember  2011,  maka  terhadap  pelawan  dapat  dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar.
Berdasarkan  2  (dua)  ilustrasi  tersebut  baik  harta  yang  dibeli  bukan  hasil  dari  korupsi tapi karena dijadikan jaminan hutang Debitor ke bank atau harta yang dibeli dari hasil korupsi yang  kemudian  dijadikan  jaminan  hutang  Debitor  ke  bank,  pada  akhirnya  akan  disita  oleh pengadilan kemudian di lelang   dan hasil lelang akan diserahkan kepada negara.
Jika  hal  tersebut  terjadi,  maka  Kreditor  akan  tetap  berada  pada  pihak  yang  dirugikan, karena berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 UU Tipikor, yang dalam substansi  pasal  tersebut  Kreditor  bisa  disebut  sebagai  “pihak  ketiga  yang  beritikad  baik” hanya  bisa  mengajukan  surat  keberatan,  yang  tidak  menangguhkan  pelaksanaan  putusan, dengan  ketentuan  tersebut  Kreditor  telah  tergerus  hak-haknya  untuk  memperoleh pengembalian  atau  menagih  hutang  kepada  Debitor,  karena  kepentingan  negara  lebih diutamakan.
Berdasarkan  Pasal  18  sampai  dengan  19  UUHT  ditegaskan  tentang  hapus  atau hilangnya Hak Tanggungan, yaitu :
Pasal 18 :
(1) HakTanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:
hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
pembersihan  Hak  Tanggungan  berdasarkan  penetapan  peringkat  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri;
hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
(2)  Hapusnya  Hak  Tanggungan  karena  dilepaskan  oleh  pemegangnya  dilakukan  dengan pemberian  pernyataan  tertulis  mengenai  dilepaskannya  Hak  Tanggungan  tersebut  oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan.
(3)  Hapusnya  Hak    Tanggungan  karena  pembersihan  Hak  Tanggungan  berdasarkan penetapan  peringkat  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  terjadi  karenapermohonan  pembeli  hak atas  tanah  yang  dibebani  Hak  Tanggungan  tersebut  agarhak  atas  tanah  yang  dibelinya  itu dibersihkan dari beban Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
(4)  Hapusnya  Hak  Tanggungan  karena  hapusnya  hak  atas  tanah  yang  dibeban  Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin.
Pasal 19:
Pembeli  obyek  Hak  Tanggungan,  baik  dalam  suatu  pelelanganumum  atas  perintah  Ketua Pengadilan  Negeri  maupun  dalam  jual  beli  sukarela,dapat  meminta  kepada  pemegang  Hak Tanggungan  agar  benda  yang  dibelinya  itudibersihkan  dari  segala  beban  Hak  Tanggungan yang melebihi harga pembelian.
Pembersihan  obyek  Hak  Tanggungan  dari  beban  Hak  Tanggungansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pernyataan tertulis daripemegang Hak Tanggungan yang  berisi  dilepaskannya  Hak  Tanggungan  yang  membebaniobyek  Hak  Tanggungan  yang melebihi harga pembelian.
Apabila  obyek  Hak  Tanggungan  dibebani  lebih  dari  satu  HakTanggungan  dan  tidak terdapat  kesepakatan  di  antara  para  pemegang  HakTanggungan  tersebut  mengenai pembersihan  obyek  Hak  Tanggungan  dari  beban  yangmelebihi  harga  pembeliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembeli bendatersebut dapat mengajukan permohonan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  daerahhukumnya  meliputi  letak  obyek  Hak Tanggungan yang bersangkutan untuk menetapkanpembersihan itu dan sekaligus menetapkan ketentuan  mengenai  pembagian  hasilpenjualan  lelang  di  antara  para  yang  berpiutang  dan peringkat mereka menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku.
Permohonan  pembersihan  obyek  Hak  Tanggungan  dari  HakTanggungan  yang membebaninya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  tidak  dapatdilakukan  oleh  pembeli benda tersebut, apabila pembelian demikian itu dilakukandengan jual beli sukarela dan dalam Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  yangbersangkutan  para  pihak  telah  dengan  tegas memperjanjikan  bahwa  obyek  HakTanggungan  tidak  akan  dibersihkan  dari  beban  Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f.
Dalam hal ini perlu juga dikaitkan dengan  Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penyitaan sebagai:
Serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  di  bawah penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Penyitaan  merupakan  suatu  upaya  paksa  (dwang  middelen)  yang  berpotensi  untuk melanggar  hak  asasi  manusia,  oleh  karena  itu  terdapat  pembatasan  terhadap  barang-barang yang  dapat  disita  yang  diatur  dalam  Pasal  39  KUHAP  meliputi  yang  dapat  dikenakan penyitaan adalah:
1. benda  atau  tagihan  tersangka  atau  terdakwa  yang  seluruh  atau  sebagian  diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda  yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Benda  yang  berada  dalam  sitaan  karena  perkara  perdata  atau  karena  pailit  dapat  juga disita  untuk  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  mengadili  perkara  pidana,  sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).
Seharusnya  menurut  hukum  terhadap  hak  tanggungan  tidak  dapat  diletakkan  sita  (sita jaminan maupun sita eksekusi). Alasannya adalah karena tujuan dari (diperkenalkannya) hak jaminan  pada  umumnya  dan  khususnya  hak  tanggungan  itu  sendiri.  Tujuan  dari  Hak Tanggungan  adalah  untuk  memberikan  jaminan  yang  kuat  bagi  kreditor  yang  menjadi pemegang  Hak  Tanggungan  itu  untuk  didahulukan  dari  kreditor-kreditor  lain.  Bila  terhadap Hak  Tanggungan  itu  dimungkinkan  sita  oleh  pengadilan,  berarti  pengadilan  mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditor pemegang hak tanggungan. 4
Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  nomor  1025/Pdt.G/2012/PN.Sby, disebutkan  bahwa  asas  droit  de  suite  memberikan  kepastian  kepada  kreditor  mengenai haknya  untuk  memperoleh  pelunasan  dari  hasil  penjualan  atas  tanah  penguasaan  fisik  atau hak  atas  tanah  penguasaan  yuridis,  yang  menjadi  objek  hak  tanggungan  bila  debitor wanprestasi,  sekalipun  tanah  atau  hak  atas  tanah  yang  menjadi  objek  hak  tanggungan  itu dijual oleh pemiliknya atau pemberi hak tanggungan kepada pihak ketiga.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  :  1731K/Pdt/2011  menegaskan  bahwa  objek jaminan  kredit  yang  telah  dibebani  hak  tanggungan  yang  telah  diterbitkan  Sertifikat  Hak Tanggungan, memiliki hak dan kepentingan yang melekat dan harus mendapat perlindungan hukum, sebagaimana tersebut dalam kaedah hukumnya sebagai berikut:
Suatu  objek  sengketa  dalam  perkara  a  quo  yang  telah  diletakkan  Sertifikat  Hak Tanggungan, menjadi hak utama bagi pemegang hak tanggungan untuk dijadikan pelunasan kewajiban  hukum  debitor,  oleh  karena  hak  debitor  atas  objek  hak  tanggungan  dipandang secara hukum berpindah kepada pemegang hak tanggungan (kreditor);
Oleh karena itu kreditor mempunyai hak istimewa atas penjualan objek hak tanggungan untuk pelunasan kewajiban hukum debitor adalah harus dilindungi oleh hukum.
Jika  kita  tarik  kesimpulan  dari  sisi  barang  sitaan  sebagai  suatu  benda  dengan  jaminan hak  tanggungan,  maka  terhadap  benda  itu  melekatlah  kedudukan  untuk  didahulukan sekalipun benda tersebut disita tidak membuat kreditor kehilangan hak tanggunganya karena hak  tanggungan  tersebut  terus  melekat  pada  objek  tersebut  kecuali  diadakan  penghapusan tanggungan sebagaiman diatur dalam Pasal 18 UUHT.
Ketika  benda  yang  disita  tersebut  kemudian  diputus  dirampas  untuk  negara,  merujuk pada  jurisprudensi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sita  pidana  terhadap  benda  yang
4 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Bandung: Alumni, 1999, hlm. 40- 41.
didalamnya terdapat hak tanggungan, tidak serta merta menghilangkan kedudukan pemegang hak  tanggungan  sebagai  pihak  yang  memiliki  hak  terhadap  hak  tanggungan  tersebut    tetap ada  dan  tidak  hilang  dan  tanggung  jawab  untuk  melunasi  hak  tanggungan  tersebut  masih berada pada debitor. Hanya mungkin Kreditor harus menempuh jalan lebih panjang, misalnya jika  harta  benda  Debitor  tidak  tersisa  lagi,  tapi  semuanya  dirampas  oleh  Negara,  maka Kreditor masih bisa menggugat Debitor ke pengadilan.
Meskipun  demikian  sedikit  demi  sedikit droit  de  preference (asas  prioritas)  telah tergerus  oleh  Pasal    19  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  (UU  Tipikor)  karena  ada kepentingan negara yang harus didahulukan.

## Upaya  Hukum  yang  dapat  Dilakukan  Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan  terhadap Objek  Jaminan  yang  Disita  oleh  Negara  dalam  Debitor  Tersangkut  Tindak  Pidana Korupsi
Upaya  hukum  tersebut  perlu  ditempuh  jika  dan  hanya  jika  ternyata  harta  Debitor  yang dijadikan jaminan utang  kepada Kreditor di  sita semuanya oleh pemgadilan  yang kemudian dilelang  dan  diserahkan  kepada  kas  Negara,  yang  berarti  Kreditor  sebagai  pemegang  Hak Tanggungan  hanya  bisa  “gigit  jari”  saja.  Meskipun  dalam  hal  ini  Kreditor  sebagai  “pihak yang  beritikad  baik”  masih  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  surat  keberatan  kepada pihak pengadilan, dan surat keberatan tersebut tidak menunda pelaksanaan eksekusi atas harta debitur.  Kecuali  harta  yang  disita  tidak  terkait  dengan  perkara  pidana  yang  bersangkutan. Pasal    19  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  (UU  Tipikor)  pada  satu  sisi  diberi kesempatan  kepada  Kreditur  untuk  memperjuangkan  haknya,  tapi  pada  sisi  yang  lain langsung ditutup lagi artinya sebenarnya peluang tersebut tidak ada.
Terhadap harta Debitor yang “habis” disita dan dilelang kemudian hasilnya diserahkan kepada  negara,  sebenarnya  hak  pemegang  Hak  Tanggungan  untuk  memperoleh  pelunasan sudah  tidak  ada  lagi,  bahkan  bisa  disebutkan  sebagai  Hak  Tanggungan  yang  “bodong”, sehingga dalam hal ini perlu ada upaya hukum yang harus dilakukan.
Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh kreditor antara lain adalah melakukan gugatan perdata (melalui jalur litigasi) terhadap putusan pengadilan yang telah melakukan ”penyitaan terhadap  objek  jaminan  hak  tanggungan  tersebut. 5 Tapi  upaya  hukum  dengan  mengajukan upaya  hukum  keberatan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  UU  Tipikor  akan mengalami  jalan  terjal,  karena  telah  dibatasi  oleh  ayat  (3)  pasal  tersebut.  Jadi  menempuh upaya hukum seperti dalam Pasal 19 UU Tipikor hanya untuk “menangkap angin lalu” dan sebagai pasal “PHP (Pemberi Harapan Palsu)”.
Jika  cara  sebagaimana  tersebut  di  atas  kemungkinan  berhasilnya  sangat  kecil,  maka bisa  juga  ditempuh  dengan  cara  menggugat  secara  perdata  Debitor  ke  pengadilan  negeri dengan merujuk kepada
Pasal 1131 KUH Perdata:
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”
Pasal 1132 KUH Perdata:
5 Muhammad Nurmadi, Kedudukan  Objek Hak Tanggungan; Dalam PerjanjianmKredit Perbankan, Pustaka Ilmu, Jakarta,-2008, hal. 4
“Kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang  yang  mengutangkan padanya,  pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  dibagi-bagi  menurut  keseimbanganya  itu menurut  besar  kecilnya  piutang  masing-masing,  kecuali  apabila  di  antara  para  berpiutang  itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

## Pasal 1134 KUH Perdata:
“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga  tingkatnya  lebih  tinggi  daripada  orang  yang  berpiutang  lainnya,  semata-mata berdasarkan  sifat  piutangnya.  Gadai  dan  hipotik  adalah  lebih  tinggi  daripada  hak  istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana olehUndang-Undang ditentukan sebaliknya”.

## Pasal 1135 KUH Perdata:
“Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannnya diatur menurut berbagai- bagai sifat hak-hak istimewanya”
Secara teoritis berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Kreditor dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
1. Kreditor  Separatis  yaitu  kreditor  pemegang  jaminan  kebendaan  berdasarkan  Pasal 1134  ayat  (2)  KUH  Perdata.  Jaminan-jaminan  kebendaan  yang  ada  di  Indonesia sekarang :
a. Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata);
b. Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
c. Hak  Tanggungan  (UU  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah)
d. Hipotik Kapal (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata)
e. Resi  Gudang  (UU  No.  9  Tahun  2006  tentang  Sistem  Resi  Gudang  sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011)
2. Kreditor  Preferen  yaitu  kreditor  yang  mempunyai  hak  mendahului  karena  sifat piutangnya  oleh  undang-undang  diberi  kedudukan  istimewa.  Kreditor  Preferen  terdiri dari Kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.
3. Kreditor  Konkuren  yaitu  kreditor  yang  tidak  termasuk  dalam  Kreditor  Separatis  dan Kreditor Preferen (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata).
Perbedaan  kreditor  separatis  dengan  kreditor  konkuren  adalah  kreditor  separatis memiliki  hak  untuk  melakukan  eksekusi  objek  jaminannya  dan  mendapatkan  pembayaran piutang  terlebih  dahulu  daripada  kreditor  konkuren.  Pembagian  hasil  penjualan  dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannnya lebih tinggi mendapatkan pembagian  lebih  dahulu  dari  kreditor  lain  yang  kedudukannya  lebih  rendah,  dan  antara kreditur  yang  memiliki  tingkatan  yang  sama  memperoleh  pembayaran  dengan  asas  prorata ( pari passu prorata parte ).
Kreditor  dengan  cara  menggugat  Debitor  tersebut  harus  diperhatikan  juga,  apakah Debitor  masih  punya  asset  atau  tidak  (baik  barang  bergerak  atau  tidak  bergerak).  Kalau ternyata  Debitor  sudah  tidak  punya  harta  lagi  tapi  tetap  digugat,  gugatan  Kreditor  hanya menang  di  atas  kertas  saja.  Jika  hal  seperti  itu  terjadi,  maka  Kreditor  harus  senantiasa memantau  apakah  Debitor  punya  harta  lagi  atau  tidak.  Dan  bisa  saja  sebenarnya  Debitor punya harta yang lain tapi disembunyikan atau diatasnamakan subjek hukum lain.
Sehingga  upaya  hukum  apapun  yang  dilakukan  oleh  Kreditor  akan  menempuh  jalan panjang  dan  berliku.  Pada  sisi  yang  lain  jika  tetap  Debitor  tidak  bisa  membayarnya  dan digugatpun  sudah  tidak  punya  harta  lagi,  dalam  catatan  kreditur  akan  terap  tetap  tercatat sebagai  kredit  macet.  Sampai  suatu  saat  dinyatakan  dihapusbukukan.  Lebih  jauh  lagi  akan menimbulkan masalah lainnya, jika  yang jadi Kreditor (bank swasta) maka akan jadi resiko bisnis, tapi    jika  bank BUMN apakah akan tetap sebagai resiko bisnis atau kerugian Negara.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum bagi Kreditor jika objek jaminan dari Debitor disita oleh negara karena terkait  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukian  oleh  Debitor  yaitu    mengajukan  keberatan terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  melakukan  penyitaan  terhadap  objek  jaminan  hak tanggungan  tersebut.  Meskipun  dalam  hal  ini  upaya  tersebut  tidak  menangguhkan pelaksanaan putusan.
Upaya  hukum  yang  dapat  diajukan  ketika  upaya  hukum  mengajukan  keberatan  yang kemungkinan  berhasilnya  sangat  kecil,  yaitu  dengan  mengajukan  gugatan  perdata  terhadap harta kekayaan lain milik Debitor (dengan catatan Debitor masih mempunyai harta kekayaan) agar  dapat  dilakukan  penyitaan  oleh  pengadilan  untuk  mengambil  pelunasan  hutang  debitor dalam hal  gugatan sita jaminan. Meskipun dalam hal ini akan menempuh jalan panjang dan lama, karena bisa saja Kreditor jika kalah akan menempuh segala upaya hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah.  1995.  “Delik-delik  Tersebar  Di  Luar  KUHP  dengan  Komentar”.  Jakarta:
Pradnya Paramita.
____________.  2007.  “Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional”.  Jakarta: RadjaGrafindo Persada.
____________. 2008. “Asas-asas Hukum Pidana”  Jakarta: Rineka Cipta.
Alfitra.  2011.  “Hukum  Pembuktian  Dalam  Beracara  Pidana,  Perdana  dan  Korupsi  di Indonesia”. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Barda Nawawi Arief. 2003. “Kapita Selekta Hukum Pidana”. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Chairul  Huda.  2008.  “Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”. Jakarta: Kencan.
Chaerudin,  dkk.  2008.  “Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak    Pidana Korupsi”. Bandung: Refika Aditama.
Evi Hartanti. 2009. “Tindak Pidana Korupsi”. Jakarta: Sinar Grafika.
Frieda  Husni  Hasbullah.  2005.  “Hukum  Kebendaan  Perdata  (Hak-Hak  yang  Memberi Kenikmatan)”. Jakarta: Ind-Hil-Co.
Habib  Adjie.  1999.  “Pemahaman  Terhadap  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan” Bandung: Mandar Maju.
-----------------.  2000.  “Hak  Tanggungan  Sebagai  Lembaga  Jaminan  Atas  Tanah”.  Bandung: Mandar Maju.
H.  Salim  HS.  2004.  “Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia”.  Jakarta:  Raja  Grafido Persada.
Hasanudin  Rahman.  2008.  “Jaminan  Kebendaan  Dalam  Perjanjian  Kredit  Perbankan”.
Bandung: Bumi Aksara.
J.  Satri.  1993.  “Parate  Eksekusi  Sebagai  Sarana  Mengatasi  Kredit  Macet”.  Bandung:  Citra Aditya.
----------. 1997.  “Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan  Buku  I”. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Komariah Emong Sapardjaja. 2002.  “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia”. Bandung: Alumni.
Leden Marpaung. 2004. “Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan”.  Jakarta: Djambatan.
Muhammad Nurmadi. 2008. “Kedudukanp Objek Hak Tanggungan; Dalam Perjanjian Kredit Perbankan”. Jakarta: Pustaka Ilmu.
M. Yahya Haraha. 1991. “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”. Jakarta: Gramedia.
Mardianto  Rustandi.  2009.  “Gugatan  Pihak  Ketiga  Terhadap  Penyitaan  Objek  Hak Tanggungan Milik Debitor yang Terkait Kasus Korupsi”. Surabaya: Media Ilmu.
P.A.F.  Lamintang.  1997.  “Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia”.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Rachmadi Usman. 2001. “Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sutan Remy Sjahdeini. 1999. “Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)”. Bandung: Alumni.