MENILAI PEMBERIAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Agustinus Salle
agustinussalle@gmail.com
Hesty Theresia Salle hezty.salle@gmail.com
Klara Wonar klara.wonar@gmail.com

## Abstract
This  study  seeks  to  investigate  and  exemplify  the  enhanced  unqualified  opinion  of  Indonesia's Regional  Government  Financial  Reports.  The  increased  number  of  unqualified  opinions  is  distrustful due  to  widespread  misusage  of  local  government  budgets.  The  research  used  the  Semester Examination  Results  Overview  (IHPS)  published  by  the  BPK  as  the  data  source.  We  assume  that BPK's  provide  unqualified  opinion  according  to  the  criteria:  conformity  of  financial  reports  with Government Accounting Standards, the use of sound Internal Control Systems, the compliance to the laws and regulations, and the follow-up of the auditors' recommendations. The findings reveal that the unqualified opinions prove for some reasons, but some actualities do not support the opinions.
Keywords: opinion; agency theory; asymmetric information; semester examination results overview

## PENDAHULUAN
Studi  ini  bermaksud  menganalisis  dan  mencari  penjelasan  atau  alasan pemberian  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  untuk  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD).  Opini  BPK  dalam  periode  tahun  2014 –  2018  terus membaik. Pada tahun 2014 jumlah LKPD yang menerima opini WTP sebanyak 252 entitas (42 persen) meningkat hingga mencapai 443 entitas (82 persen) pada tahun 2019 1 .  Bagi  Pemerintah  Pusat  kenyataan  ini  menjadi  tanda  yang  baik  bahwa  dana transfer  dan  desentralisasi  fiskal  memberi  tanda-tanda  keberhasilan.  Tata  dikelola keuangan  negara/daerah  semakin  baik.  Bagi  pemerintah  daerah,  opini  WTP merupakan  kebanggaan,  sekaligus  bukti  kesungguhan  mereka  mengelola  dan melaporkan  keuangan  daerah.  Juga  menjadi  kebanggan  BPK  karena  sebagai pemeriksa  karena  jumlah  opini  yang  membaik  memberi  tanda  keberhasilan  BPK
1 Data dari sumber BPK, Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020.
dalam mengawal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Opini yang makin baik ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Opini  atau  pendapat  yang  diberikan  BPK  merupakan  kesimpulan  atau pernyataan khusus hasil atas pemeriksaan keuangan (BPK RI 2017). Ujung dari hasil pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  adalah  kesimpulan  dalam  bentuk  opini.  Ada empat  tingkatan  opini  yang  diberikan  BPK,  mulai  dari  yang  terbaik  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP),  disusul  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  dan  Tidak  Wajar (TW),  serta  opini  Menolak/Tidak  Memberi  Pendapatan  (TMP)  yang  terendah. Tingkatan  opini  ini  berlaku  untuk  entitas  Pemerintah,  kementrian,  non  kementrian,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah.
Opini  terbaik  WTP  dapat  diberikan  kepada  entitas  pemda  bila  laporan keuangan  yang  diberikan  untuk  pemeriksaan  BPK  memenuhi  syarat  dan  tujuan pemeriksaan. BPK menyatakan tujuan pemeriksaan keuangan adalah
“untuk memperoleh  keyakinan  memadai  sehingga  pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam  semua  hal  yang  material,  atas  kesesuaian  dengan  standar akuntansi,  kecukupan  pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (BPK RI 2017).
Dari  tujuan  pemeriksaan  keuangan  dijelaskan  hal-hal  material  wajib  disajikan secara  wajar  dalam  laporan.  Materialitas  diartikan  sebagai  jenis  dan  besarnya informasi  yang  perlu  diungkapkan  karena  bila  tidak  demikian  dapat  mengubah  atau mempengaruhi kepercayaan atas informasi tersebut (BPK RI 2013). Informasi dapat dinilai wajar bila pertimbangan materialitas atas kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  aturan  dan  efektifitas  SPI.  Inilah  yang  menjadi dasar pertimbangan pemberian opini WTP.
Pemeriksa  harus  menggunakan  pertimbangan  profesionalnya  dalam menetapkan  batas  materialitas  terutama  atas  salah  saji  yang  berindikasi  adanya kecurangan,  penyimpangan  dari  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  atau ketidakpatutan (BPK RI 2013).
Makna  penting  yang  ingin  disampaikan  BPK  dengan  memberi  opini  WTP bahwa  entitas  pemerintah  daerah  yang  menerima  opini  tersebut  telah memperhatikan  dan  memenuhi  azas  akuntabilitas  keuangan  negara/daerah.  Opini WTP  memberi  tanda  bahwa  pemerintah  daerah  tertentu  telah  berhasil  menyajikan dan  mengungkapkan  informasi  keuangan  secara  wajar,  atas  semua  aspek  yang material.
Namun opini WTP bagi LKPD yang semakin baik ini tetap meninggalkan tanda tanya  atau  keraguan  bagi  banyak  warga  dan  peneliti.  Keraguan  timbul  karena pemeriksaan  keuangan  oleh  BPK  tersandung  kasus  suap.  Fenomena  suap  juga terjadi  dalam  pemeriksaan  dan  pemberian  opini  oleh  BPK.  Stasiun  Televisi  CNN Indonesia  melansir  catatan  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW)  untuk  6  (enam) kasus  jual  beli  opini  BPK  periode  2005 –  Mei 2017,  yaitu:  Komisi Pemilihan Umum (tahun 2005), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (tahun 2009), Pemerintah Bekasi  (tahun  2010),  Kementrian  Dalam  Negeri  (tahun  2011 –  2012),  Pemerintah Tomohon (tahun 2012)  dan Kementrian Desa,  PDTT (tahun 2017). Nilai suap mulai dari  jumlah  Rp.80  juta  hingga  Rp.1,6  miliyar  per  orang,  dan  dari  jumlah  23  pejabat BPK  yang  terlibat,  5  orang  diantaranya  telah  divonis  bersalah  oleh  Pengadilan TIPIKOR 2 .  Selain  masalah  korupsi  atau  suap  yang  menyertai  beberapa  audit  BPK, banyak  orang  yang  mendengar  opini  WTP  bagi  LKPD  tidak  disertai  dengan
2 Sumber berita CNN https://www.youtube.com/watch?v=L59gIjI7iWU
perbaikan  kinerja  pembangunan,  perbaikan  pelayanan  dasar  dan  pengurangan kemiskinan 3 .
Dengan  kasus  atau  fenomena  suap  dalam  proses  pemberian  opini  atas laporan  keuangan  dapat  muncul  tanda  tanya  atau  keraguan  publik  terhadap  BPK. Keraguan  ini  akan  berdampak  pada  menurunnya  kepercayaan  publik  terhadap Pemerintah  dan  BPK,  yang  telah  menjadi  benteng  untuk  menjaga  pengelolaan keuangan negara/daerah. BPK harus terus menjaga dan mengawal akuntabilitas dan transparansi  keuangan  negara/daerah  dengan  menghapuskan  suap  atau  korupsi dalam proses pemeriksaan dan pemberian opini.
Menurut  pendapat  peneliti  fenomena  suap  dan  korupsi  internal  BPK  dapat dimulai  antara  lain  melalui  publikasi  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  ke  publik 4 . BPK  telah  membuat  kebijakan  publikasi  ini  dengan  penyampaian  LHP  kepada lembaga  dan  kelompok  masyarakat,  namun  dengan  penuh  tanggungjawab  dalam penggunaannya.  Salah satu laporan yang dikeluarkan BPK yang sarat  dengan data informasi hasil pemeriksaan adalah Laporan Ihktisar Pemeriksaan Semester (IHSP). IHSP ini dikeluarkan dua kali dalam setahun, dan dipublikasikan melalui alamat web BPK  - https://www.bpk.go.id/ihps .  Laporan  ini  juga  telah  dilampiri  dengan  Tindak Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  (TLHP)  sejak  tahun  2005,  sehingga  setiap  peneliti  dan anggota  masyarakat  dapat  melihat  langsung  perkembangan  TLHP  untuk  daerah masing-masing.
Kajian pemberian opini BPK yang menggunakan data hasil pemeriksaan telah dipublikasikan dalam Jurnal Internasional bereputasi. Kajian empiris terkini dilakukan untuk  pemerintah  kabupaten  (Pamungkas,  Avrian,  and Ibtida  2019)  dan  pemerintah
3 Dalam literatur audit dikenal expectation gap – yang diharapkan masyarakat berbeda dengan pelaksanaan pemeriksaan. Banyak orang tidak percaya dengan laporan pemeriksaan termasuk pemberian opini atas LKPD.
4 Sesuai Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, LHP wajib dipublikasi setelah terdahulu disampaikan kepada lembaga perwakilan.
kota  (Pamungkas,  Ibtida,  and  Avrian  2018)  dengan  menggunakan  LKPD  semua daerah  di  Indonesia.  Kedua  studi  ini  melakukan  kajian  empiris  untuk  periode  tahun 2015-2017,  dengan  sejumlah  faktor  yang  dihipotesakan  mempengaruhi  pemberian opini.  Faktor  berpengaruh  adalah  kelemahan  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI), kelemahan  pengawasan  pendapatan  dan  belanja,  ketidakpatuhan  atas  aturan  yang merugikan atau potensi merugikan keuangan daerah.  Berbeda dengan kedua kajian empiris tadi, paper ini menggunakan data IHPS 5 (lima) tahun (periode 2014-2018). Menurut  peneliti  penggunaan  IHPS  lebih  efektif  dan  efisien  dibanding  penelitian tahun  2015-2017  yang  mengumpulkan  dan  mengidentifikasi  semua  faktor  yang terdapat dalam 542 LKPD tahun 2018.

## Masalah dan Tujuan
Semakin  meningkatnya  jumlah  LKPD  yang  menerima  opini  WTP  menjadi dasar pijakan studi ini, dengan mengusulkan dua pertanyaan:
1.  Faktor apa yang dapat menguatkan pemberian opini WTP?
2.  Apakah  ada  faktor  yang  dapat  menjelaskan  kondisi  sebaliknya,  BPK  menahan pemberian opini WTP?
Penelitian  ini  bermaksud  mencari  penjelasan  atau reasoning atas  fenomena meningkatnya pemberian opini WTP oleh BPK.

## Urgensi dan Keterbaruan
Urgensi  penelitian  ini  ialah  menganalisis  dan  menjelaskan  faktor  yang menyebabkan  peningkatan  fenomena  Opini  WTP.  Hasil  analisis  dan  penjelasan diharapkan dapat menambah riferensi bagi peneliti untuk topik penelitian sejenis, dan menjadi informasi bagi masyarakat yang berminat menilai kinerja BPK.
Unsur  keterbaruan  yang  ingin  disampaikan  penelitian  ini  adalah  penggunaan Laporan  IHSP  untuk  menilai  pemberian  opini  BPK.  Menurut  peneliti,  BPK  sudah terbuka  menyampaikan  data  dan  informasi  yang  terkompilasi  dalam  IHSP  yang diterbitkan setiap tahun. Khusus untuk pemeriksaan atas LKPD, BPK mengkompilasi data  dan  informasi  antara  lain:  kepatuhan  atas  SAP  dalam  penyajian  dan pengungkapan  akun  laporan  laporan  keuangan,  efektifitas  pelaksanaan  SPI,  dan kepatuhan  atas  peraturan  dan  perundangan.    Selain  itu  perkembangan  TLHP  juga telah dilaporkan dalam IHSP.

## Penelitian Sebelumnya
Kajian empiris yang meletakkan opini BPK sebagai dependent variables relatif terbatas.  Sejauh  pencarian  peneliti  dengan google  scholar, studi  empiris  pernah dilakukan  Maharani  dan  Arofah  (2021a)  yang  menghipotesakan  ukuran  pemerintah daerah,  ketergantungan  fiskal  dan  tingkat  kemakmuran  berpengaruh  terhadap  opini BPK,  namun  ketiga  variabel  setelah  diuji  ternyata  tidak  berpengaruh. Penelitian  lain, dilakukan  Pratiwi dan Aryani  (2016),  yang  menemukan  ada  pengaruh  karakteristik  pemerintah daerah,  masa  jabatan  kepala  daerah,  dan  tindak  lanjut  hasil  temuan  audit  terhadap  opini  audit. Widodo  dan  Sudarno  (2016)  mengungkapkan  bahwa  temuan  audit  dan  kelemahan  internal kontrol  serta  ketidakpatuhan  pada  undang-undang  dan  peraturan  menjadi  determinan  utama pemberian opini oleh BPK.
Kajian  empiris  terkini,  seperti  dijelaskan  dimuka,  dilakukan  untuk  pemerintah kabupaten  (Pamungkas  et  al.  2019)  dan  pemerintah  kota  (Pamungkas  et  al.  2018), Peneliti pada kedua studi ini melaporkan bahwa mereka menggunakan semua LKPD pemerintah  daerah  yang  ada  dalam  periode  2015-2017.  Kedua  studi  ini  melakukan kajian empiris dengan menghipotesakan sejumlah faktor mempengaruhi opini. Faktor berpengaruh  adalah  kelemahan  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI),  kelemahan
pengawasan  pendapatan  dan  belanja,  ketidakpatuhan  atas  aturan  yang  merugikan atau potensi merugikan keuangan daerah.
Berbeda  dari  kajian  empiris  sebelumnya  (Pamungkas  et  al.  2019,  2018) penelitian  ini  menggunakan  data  IHPS  5  (lima)  tahun  (periode  2014-2018).  Pilihan data  peneliti  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  data  dan  informasi  yang  terdapat dalam IHPS sudah lengkap tersaji dan diungkapkan BPK, dan yang terpenting dapat diakses  peneliti  melalui  alamat https://www.bpk.go.id/ihps .  Laporan  IHPS  telah melaporkan  semua  aspek  hasil  pemeriksaan  keuangan,  yaitu  penilaian  kesesuaian penyajian  dan  pengungkapan  dengan  SAP,  efektifitas  perencanaan,  pelaksanaan dan  evaluasi  SPI,  kepatuhan  pada  aturan  dan  perundangan,  serta  capaian  TLHP. Menurut  pendapat  peneliti  dokumen  IHSP  sangat  lengkap,  dan  cukup  representatif untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian yang ada.

## LANDASAN TEORI

## Keagenan di Sektor Publik
Teori yang melandasi studi ini adalah teori keagenan ( agency theory ). Agensi atau  keagenan,  dalam  istilah  luas,  menjelaskan  hubungan  antara  dua  pihak,  yaitu prinsipal  dan  agen.  Pihak  prinsipal  dijelaskan  sebagai  pemilik  modal  yang memberikan pengelolaan uang atau usahanya kepada agen. Manajemen atau agen menjalankan transaksi usaha sehari-hari, dan kurang keterlibatan pemilik (prinsipal). Prinsipal  megontrak  dan  membayar  agen  untuk  mengoperasional  usaha  atas  nama prinsipal. Semua keputusan dan wewenang pembuatan keputusan diberikan kepada agen.  Teori  agensi  ini  pertama  kali  diperkenalkan  Jensen  dan  Meckling  (1976). Menurut  Eisenhardt  (1989)  teori  keagenan  diarahkan  pada  hubungan  keagenan,  di mana  satu  pihak  (prinsipal)  mendelegasikan  pekerjaan  kepada  pihak  lain  (agen),
yang  melakukan  pekerjaan  itu.  Teori  keagenan  mencoba  untuk  menggambarkan hubungan ini menggunakan metafora kontrak pihak prinsipal dan agen.
Teori  ini  banyak  mendapat  perhatian  peneliti  karena  adanya  masalah  agensi ( agency  problems) (Fama  1980;  Watts  and  Zimmerman  1983) . Masalah  keagenan muncul dari konflik kepentingan yang melekat dalam hubungan antara prinsipal dan agen.  Masalah muncul karena adanya isu insentif dan diskresi penyelesaian tugas. Isu insentif menjelaskan manajemen selalu berusaha untuk mendapatkan manfaat da pendapatan dari pekerjaan mereka, dan mengabaikan kepentingan prinsipal.  Alasan agen  bahwa  merekalah  yang  bekerja  keras  untuk  kinerja  perusahaan.  Masalah diskresi  menjelaskan  agen  akan  mencari  dan  memilih  alternatif  pilihan  yang mendatangkan manfaat bagi mereka.
Abdullah  dan  Halim  (2006)  menjelaskan  bahwa  teori  keagenan  juga  dapat digunakan  sebagai  dasar  dalam  anggaran  dan  akuntansi  di  pemerintahan  daerah. Analisis  hubungan  dan  keagenan  di  pemerintahan  daerah  merupakan  sebuah peluang  penelitian  anggaran  dan  akuntansi.  Menurut  Lane  (2000)  teori  keagenan dapat  diterapkan dalam  organisasi publik.  Ia  menjelaskan  bahwa  negara  demokrasi modern  didasarkan  pada  serangkaian  hubungan  prinsipal-agen.  Hal  senada dikemukakan  oleh  Adiputra,  Utama,  dan  Rossieta  (2018)  masalah  keagenan  terjadi di  semua  organisasi.  Di  sektor  pemerintahan,  masalah  keagenan  terjadi  antara pejabat  pemerintah  yang  dipilih  sebagai  prinsipal  dan  sebagai  agen.  Syukriy  dan Andra  (2006)    menjelaskan  rerangka  hubungan  prinsipal-agen  merupakan pendekatan  yang  sangat  penting  untuk  menganalisis  komitmen-komitmen  dalam kebijakan publik.

## Informasi Asimetris dan Pemeriksaan
Pembahasan informasi asimetris selalu menyangkut dua pihak. Pihak pertama prinsipal  dan  pihak  kedua  agen.  Informasi  asimetris dalam  hubungan  keaganen digambarkan  sebagai  fenomena  dimana  agen  memiliki  banyak  informasi  dibanding prinsipal.  Fenemona  ini  menyebabkan  hubungan  keagenan  di  sektor  publik khususnya,  pemerintahan  daerah  menjadi  timpang  atau  bermasalah.  Banyak kebijakan  publik  dan  komitmen  pelayanan masyarakat  terganggu  dan  tidak  tercapai karena masalah informasi asimetris.
Ada  dua  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  informasi  asimetris, moral hazard dan adverse  selection. Moral  hazard  muncul  karena  mahal  ( costly )  bagi pemilik  untuk  mengamati  prilaku  oleh  agen.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  agen  dapat menghindari atau tidak melaksanakan kewajiban kerja sesuai ketentuan atau kontrak yang disepakati, karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup dan tidak dapat menilai  apa  yang  dikerjakan  manajemen. Agen  mungkin  juga memiliki  insentif  serta sarana  untuk  menyembunyikan  kondisi  yang  sebenarnya  atau  memberikan gambaran  yang  salah  tentang  hasil  nyata  yang  dilaporkan  kepada pemilik. Adverse selection menjelaskan  asimetris  informasi  potensil  berdampak  pada  pembuatan keputusan  yang  salah  oleh  agen,  dan  prinsipal  tidak  dapat  mengamatinya  karena minim informasi. Bisa jadi bahwa agen sengaja tidak memberi informasi yang cukup karena  akan  memudahkan  prinsipal  untuk  mengawasi  tindakannya. Moral  hazard berkaitan  dengan  konsekuensi  'pasca-keputusan'  dari  asimetri  informasi,  sedang adverse selection berkaitan dengan situasi 'pra-keputusan'.
Pemeriksaan  keuangan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengurangi masalah informasi asimetris dalam hubungan prinsipal dan agen. Pemerintah daerah sebagai  agen  memiliki  data  dan  informasi  pengelolaan  anggaran.  Menurut
perundangan, setiap awal tahun, pimpinan daerah harus mempertanggungjawabkan anggaran  tahun  sebelumnya,  dalam  wujud  Laporan  Pertanggungjawaban  APBD, yang  disertai  LKPD  yang  sudah  diperiksa  BPK.  Kedua  laporan  disampaikan  BPK kepada DPRP dalam satu Sidang Paripurna Dewan.

## Opini BPK
Opini  audit  merupakan  pernyataan  yang  dikeluarkan  pemeriksa  yang mengungkapkan  hasil  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan.  Opini  audit  sangat penting bagi pemangku kepentingan karena memberikan informasi penting mengenai laporan  keuangan.  Ini  memungkinkan  pemangku  kepentingan  menilai  kewajaran informasi  yang  disajikan  dan  diungkapkan  dalam  laporan  keuangan.  Pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan  keuangan.  Opini  merupakan  kesimpulan  akhir  dari  pemeriksaan  keuangan (BPK RI 2017).
Ada 4 tingkatan opini BPK, dari urutan tertinggi ke terendah: WTP, WDP, TW dan  TMP.    Pemberian  opini,  diberikan  berdasarkan  pertimbangan  profesional pemeriksa  BPK  yaitu  kesesuaian  penyajian  dan  pengungkapan  laporan  keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan disingkat SAP 5 , kecukupan pengungkapan, efektifitas  pelaksanaan  Sistem  Pengendalian  Intern  disingkat  SPI 6 ,  kepatuhan  pada peraturan dan perundang-undangan, dan hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atau TLHP.
Dalam  SPKN  2017  (halaman  59)  telah  ditetapkan  format  yang  secara  baku dipakai  untuk  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  dan  pernyataan opini atau kesimpulan pemeriksaan, yang terdiri dari:
5 Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
6 Antara lain diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1.  Pernyataan  bahwa  pemeriksaan  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar pemeriksaan;
2.  Tujuan, lingkup, metodologi;
3.  Kesimpulan yang menegaskan Opini
4.  Temuan pemeriksaan;
5.  Rekomendasi pemeriksaan;
6.  Tanggapan pihak yang bertanggung jawab; dan
7.  Penandatanganan LHP.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan mixed  methods .    Menurut  Leech  dan Onwuegbuzie  (2009) mixed  methods merupakan  penelitian  yang  melibatkan pengumpulan,  analisis,  dan  interpretasi  data  kuantitatif  dan  kualitatif  dalam  satu penelitian  atau  dalam  rangkaian  penelitian  yang  menyelidiki  fenomena  mendasar yang  sama.  Selama  beberapa  tahun  terakhir,  banyak  desain  penelitian  telah menggunakan metode ini (Ivankova, Creswell, and Stick 2006).
Sumber  data  penelitian  ini  adalah  dokumen  resmi  Pemerintah  Pmerintah Republik Indonesia. Dokumen dimaksud adalah Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester yang  dikeluarkan  BPK  sebagai  Lembaga  Tinggi  Negara  yang  dipercaya  dan ditugaskan  Undang-Undang  untuk  pemeriksaan  keuangan  negara/daerah.  Laporan IHPS disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.  IHPS dikeluarkan  dua  kali:  IHPS  Semester  I  dan  IHPS  Semester  II.  IHSP  yang  dipakai dalam  studi  ini  adalah  IHPS  I,  yang  dikeluarkan  pada  Tahun  Pemeriksaan  2014 – 2018.
Penggunaan  dokumen  dalam  penelitian  akuntansi  dan  keuangan  sudah banyak dilakukan, antara lain oleh Feng et al., (2014) dan Rusmin dan Evans (2017).
Menurut  Bowen  (2009)  dalam  beberapa  tahun  terakhir  telah  terjadi  peningkatan jumlah  laporan  penelitian  dan  penulisan  artikel  ilmiah  yang  menggunakan  dokumen sebagai sumber data.
Dalam studi ini analisis dan pembahasan dilakukan dengan tahapan:
1.  Menganalisis perkembangan opini yang diterima pemerintah daerah selama lima tahun;
2.  Menganalisis dan mendiskusikan temuan kesesuaian penyajian dan pengungkapan  akun  LKPD  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) selama 5 tahun pemeriksaan,
3.  Menganalisis dan mendiskusikan temuan hasil pemeriksaan SPI selama 5 tahun pemeriksaan,
4.  Menganalisis  dan  mendiskusikan  temuan  hasil  pemeriksaan  ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundangan selama 5 tahun pemeriksaan,
5.  Menganalisis  dan  mendiskusikan  hasil  tindaklanjut  rekomendasi  pemeriksaan selama 5 tahun,
6.  Mendiskusikan perkembangan opini BPK dilihat dari sisi temuan dan rekomendasi pemeriksaan keuangan, SPI, kepatuhan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan.
Data yang didapatkan dari dokumen dianalisis menggunakan statistik deskriptif, tabel frekuensi dan grafik sesuai kebutuhan bahasan dan tujuan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini  menyajikan  hasil  penelitian  dan  pembahasan.  Pada  bagian  pertama dibahas  perkembangan  opini  BPK  selama  5  tahun,  temuan  pemeriksaan  tentang kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), temuan pemeriksaan  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI),  temuan  pemeriksaan
tentang  kepatuhan  terhadap  peraturan,  dan  terakhir  pemantauan  hasil  Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan (TLHP).
Perkembangan  opini  BPK  yang  semakin  membaik  dalam  5  tahun  terakhir adalah kenyataan baik yang diharapkan pemerintah daerah. Namun selain opini yang semakin membaik ini, perlu ada penelusuran untuk menemukan bukti dan penjelasan bahwa opini tersebut mempunyai landasan yang kuat. Penjelasan atau bukti itu dapat ditelusuri dalam temuan pemeiksaan: kesesuaian laporan dengan SAP, pemeriksaan SPI, pemeriksaan kepatuhan dan pemantauan atas TLHP.
Bagian  IHPS  yang  dipilih  focus  pada  BAB  II  Pemeriksaan  Keuangan  Daerah. BAB memuat data dan informasi tentang:
1.  Perkembangan Opini BPK
2.  Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
3.  Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
4.  Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan

## 5.  Pemeriksaan Atas TLHP

## Perkembangan Opini BPK
Pemeriksaan  BPK  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) diakhiri  dengan  pemberian  opini.  Selama  5  tahun,  sejak  2014  sampai  2018,  LKPD yang memperoleh opini terbaik, WTP, semakin bertambah.  Pada tahun 2014, jumlah LKPD  yang  memperoleh  WTP  ada  252  atau  47  persen.  LKPD  yang  mendapatkan WTP terus bertambah hingga mencapai 443 LKPD atau 82 persen dari keseluruhan LKPD  542.    Sebaliknya  yang  mendapat  opini  WDP,  TMP,  dan  TW  semakin berkurang. Selengkapnya dapat diperhatikan dalam Gambar 1.

## Gambar 1 Perkembangan Opini LKPD Selama 5 Tahun

## Kesesuaian LKPD dengan SAP
BPK  melaporkan  bahwa  perbaikan  opini  yang  diterima  pemerintah  daerah karena  mereka  telah  melakukan  perbaikan  dalam  pelaporan.  Berikut  sejumlah perbaikan:
Aset Lancar:
1.  Memverifikasi  dan/atau  memvalidasi  piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2.  Menetapkan kebijakan akuntansi terkait dengan pengelolaan dana BOS
3.  Penyempurnaan sistem pencatatan dan pengelolaan kas piutang, persediaan, investasi nonpermanen, aset tetap, aset lain-lain dan utang perhitungan fihak ketiga (PFK).
Aset Tetap:
1.  Menelusuri, memerinci, menilai, dan mencatat aset tetap
2.  Mengidentifikasi dan menelusuri aset tetap yang tidak diketahui
keberadaannya dan mencatatnya ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
3.  Memerinci aset tetap yang dicatat secara gabungan
4.  Mengatribusi  belanja  modal  pemeliharaan/rehabilitasi  ke  aset  induk,  serta menetapkan status yang telah divalidasi.
5.  Melakukan penelitian terhadap perbedaan nilai penyusutan dan memperbarui sistem aplikasi sesuai masa manfaat aset tetap.

## Pendapatan dan Belanja
1. Menganggarkan  pendapatan  dan  belanja  BOS  pada  APBD  dan  mencatat realisasi  pendapatan  dan  belanja  BOS  serta  aset  yang  diperoleh  dari  dana BOS pada laporan keuangan.
2. Menyajikan  belanja  modal  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  dan  BOS per perincian jenis belanja.
3. Pemulihan kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa, dan belanja modal oleh penyedia dengan menyetor ke kas daerah.
4. Menyusun  anggaran  pendapatan  dan  belanja  sesuai  dengan  klasifikasi belanja pada SAP.
5. Menetapkan kebijakan akuntansi terkait dengan investasi nonpermanen-dana bergulir.
6. Melakukan verifikasi serta  penelusuran lebih lanjut atas aset pelimpahan dari pemda lain.
7. Melakukan koreksi terkait dengan umur ekonomis dan penyusutan aset tetap.
8. Penyempurnaan  sistem  pengelolaan  barang  dan  jasa,  belanja  pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial.
9. Penyusunan bukti realisasi belanja modal.
10. Penyaluran belanja bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten dan kota. Aset Lainnya:
1. Kejelasan  nilai  dan  status  penyertaan  modal  pemerintah  daerah  serta kelengkapan bukti pendukung atas penyertaan modal pemerintah daerah.
Selain  penilaian  positif  atas  kesesuaian  pelaporan  dengan  SAP  yang meningkatkan  Opini  BPK  menjadi  WTP  di  atas,  juga  masih  terdapat  sejumlah kelemahan –  artinya  pemda  belum  sepenuhnya  patuh  menerapkan  SAP  dalam penyajian  dan  pengungkapan  LKPD.  Pada  tahun  2014  BPK  banyak  LKPD  yang belum patuh pada SAP, yang terdistribusi di kelompok akun Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Pendapatan, Belanja dan akun lainnya. Kondisi terlihat dalam Tabel 1. Tiga  kelompok  akun  yang  secara  konsisten  dan  dominan  bermasalah  (belum sepenuhnya  menerapkan  SAP)  terjadi  pada  akun  Aset  Tetap,  Belanja  dan  Aset Lancar.

## Tabel 1 Persentase Temuan Ketidaksesuaian Dengan SAP Menurut Kelompok Akun

## Pemeriksaan SPI
Pemeriksaan  SPI  melaporkan  perkembangan  temuan,  yang  terbagi komponen.  Ketiga  komponen  ini  adalah  (1)  kelemahan  sistem  pengendalian  dan pelaporan,  (2)  kelemahan  sistem  pengendalian  pelaksanaan  anggaran  pendapatan dan  belanja,  dan  (3)  kelemahan  struktur  pengendalian  intern.  Pemeriksaan  SPI dalam  kurun  waktu  2014 –  2018  memperlihatkan  indikasi  perbaikan  seperti  terlihat pada Tabel 2. Perbaikan komponen ini dapat menjadi alasan peningkatan opini WTP
untuk  LKPD.  Tabel  ini  menjelaskan  perbaikan komponen  kelemahan  sistem pengendalian  dan  pelaporan dan komponen  kelemahan  struktur  pengendalian intern .
Kelemahan  dan  ancaman  yang  sangat  nyata  diperlihatkan  oleh Komponen sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang terus memburuk.  Dalam  komponen  ini  terdapat  masalah  yang  menimbulkan  kerugian, potensi  kerugian  atau  kekurangan  pendapatan.  Sub  komponen  penyimpangan peraturan  tentang  pendapatan  dan  belanja,  perencanaan  kegiatan  tidak  memadai, dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  menyebabkan  kurangnya  penerimaan,  semua berujung  pada  fraud  atau  korupsi.  Komponen  ini  menurut  kajian  ini  seharusnya menahan pemberian opini WTP atas LKPD.

## Tabel 2 Perkembangan Jumlah Masalah SPI

## Pemeriksaan Atas Kepatuhan
Selain  permasalahan  SPI,  pemeriksaan  BPK  juga  mengungkapkan permasalahan  ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
Permasalahan  tersebut  meliputi  permasalahan  ketidakpatuhan  yang  dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) dan penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial).
Data  IHPS  selama  kurun  waktu  lima  tahun  mengungkapkan  ketidakpatuhan peraturan  berdampak  luas  dan  makin  meningkatkan  kerugian  keuangan negara/daerah.  Pada  tahun  2014  jumlah  masalah  ketidakpatuhan  yang  berdampak kerugian  2.422  masalah,  dan  meningkat  menjadi  2.642  masalah  pada  tahun  2018. Demikian  juga  dengan  dampak  ketidakpatuhan  pada  kekurangan  penerimaan  terus meningkat  dari  892  masalah  pada  tahun  2014  menjadi  933  masalah  dalam  LKPD tahun 2018.

## Tabel 3 Perkembangan Jumlah Masalah Ketidakpatuhan
Jumlah masalah yang berdampak kerugian dominan dalam pemeriksaan BPK. Masalah  yang  berdampak  kerugian  mencapai  40  persen.  Kemudian  disusul penyimpangan  administrasi  sekitar  38  persen.  Selain  itu  dampak  pada  kekurangan penerimaan sekitar 15 persen dan potensi kerugian 7 persen.
Tabel 4 Persentase Dampak Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan
Jumlah  (nilai)  kerugian  sebagai  akibat  ketidakpatuhan  aturan  dominan.  Pada tahun  2014  nilai  temuan  kerugian  karena  ketidakpatuhan  adalah  Rp.1.420  atau  44 persen dan meningkat hingga mencapai 60 persen pada tahun 2017 dan 2018.
Tabel 5 Perkembangan Ketidakpatuhan yang Berdampak Finansial (Miliyar Rupiah)
Atas  permasalahan  ketidakpatuhan  tersebut,  selama  proses  pemeriksaan entitas  telah  menindaklanjuti  dengan  melakukan  penyetoran.    Penyetoran  yang dilakukan  entitas  selama  proses  pemeriksaan  ini  semakin  baik.  Perbaikan  ini  dapat dilihat dari jumlah dan persentase penyetoran yang semakin meningkat. Pada tahun 2014,  penyetoran  hanya  9,12  persen,  namun  saat  pemeriksaan  LKPD  2018 persentase yang penyetoran sudah mencapai 19,84 persen.

## Tabel 6 Perkembangan Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah atau
Penyerahan Aset Saat Dalam Proses Pemeriksaan BPK
Ada  dua  penjelasan  yang  dapat  menjadi  pertimbangan  opini  WTP  kepada pemda.  Pertama,  pemeriksaan  ketidakpatuhan  memperlihatkan  nilai  kerugian negara/daerah  semakin  menurun  (Tabel  6).  Pada  tahun  2014  nilai  kerugian  yang ditermukan  BPK  Rp.  3.204  miliyar  menurun  hingga  menjadi  Rp.2.191  miliyar  pada tahun  2018.  Kedua,  selain  itu  penyetoran  kembali  aset  daerah  juga  membaik  9,02 persen pada tahun 2014 meningkat menjadi 18,84 persen tahun 2018. Kenyataan ini
Dampak Finansial 2014 2015 2016 2017 2018 Kerugian (miliyar rupiah) 1.420 1.175 1.130 1.541 1.305 44,32% 46,57% 54,14% 60,54% 59,54% Potensi kerugian (miliyar rupiah) 1.410 539 420 318 309 44,01% 21,36% 20,10% 12,49% 14,09% Kekurangan penerimaan (miliyar rupiah) 374 809 538 686 578 11,66% 32,07% 25,76% 26,97% 26,37% Total 3.204 2.523 2.087 2.545 2.191 Sumber: IHPS - 2015 - 2019
menjelaskan kerjasama pemda untuk segera menyetor aset yang direkomendasikan BPK.
Pertimbangan  yang  dapat  menahan  pemberian  Opini  WTP  jumlah  temuan yang  berpotensi  kerugian  (korupsi)  masih  tetap  tinggi.  Sekitar  40  persen  temuan ketidakpatuhan berpotensi merugikan keuangan negara/daerah (Tabel 3 dan 4)

## Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Selama  pemeriksaan,  BPK  menemukan  masalah  atau  temuan.  Terhadap  temuan, BPK mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah dan DPRD. Dalam  Lampiran  IHPS  Semester  I,  BPK  menyajikan  data  rekomendasi  dan tindaklanjut  selama  periode  2005 –  2019.  Data  tersebut  dibagi  dalam  periode  5 tahun: periode 2005-2009, periode 2010-2014, dan periode 2015-2019. Data terbagi dalam dua bagian: jumlah rekomendasi dan nilai rekomendasi.
Data  jumlah  rekomendasi  disajikan  dalam  Tabel  8.  Ada  sebanyak  450.093 rekomendasi  yang  dikeluarkan  BPK  selama  periode  2005-2019.  Sebanyak  74,99 persen  rekomendasi  telah  ditindaklanjuti  sesuai  rekomendasi.  Ada  19,79  persen ditindaklanjuti,  tetapi  tidak  sesuai  rekomendasi.  Masih  ada  4,39  persen  belum ditindaklanjuti dan 0,83 persen yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Bila dilihat dari nilai rekomendasi, terungkap informasi yang menarik (Tabel 8). Nilai rupiah yang telah direkomendasi BPK selama kurun 2005-2019 sebesar Rp.133 triliyun.  Dari  jumlah  nilai  yang  direkomendasikan,  terdap  50,53  persen  yang  telah ditindaklanjuti  sesuai  rekomendasi,  26,10  persen  belum  sesuai  rekomendasi,  20,24 persen belum ditindaklanjuti dan 3,13 persen yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Tabel 7 Perkembangan Jumlah Rekomendasi dan Tindaklanjut Pemeriksaan
Efektifitas  pemeriksaan  dapat  diukur  dari  capaian  tindaklanjut  rekomendasi. Makin  tinggi  hasil  tindak  lanjut  rekomendasi  pemeriksaan,  pemeriksaan  itu  dinilai makin  efektif.  Pada  Tabel  7  terlihat  persentase  rekomendasi  yang  ditindaklanjuti “sesuai  rekomendasi”  makin  kecil.  Bila  jumlah  rekomendasi  yang  ditindaklanjuti sesuai  rekomendasi  pada  periode  2005-2009  sebesar  85,89  persen,  kondisi  ini makin  buruk  pada  periode  2015-2019,  hanya  61,35  persen.  Kenyataan  ini  menjadi tugas utama BPK untuk mengawasi tindak lanjut dan menahan pemberian opini WTP kepada  pemda  yang  kurang  mau  bekerjasama  menyelesaikan  kerugian negara/daerah.

## SIMPULAN
Studi  ini  mencoba  menganalisis  dan  menjelaskan  perkembangan  opini  WTP untuk LKPD pada periode tahun 2014 – 2018. Opini WTP yang diterima pemerintah daerah  terus  bertambah  yaitu  42  persen  pada  tahun  2014  menjadi  82  persen  pada tahun  2018.  IHPS  merupakan  sumber  utama  untuk  menganalisis  dan  menjelaskan pemberian Opini WTP.
2005-2009 2010-2014 2015-2019 Sesuai Rekomendasi 99.695 146.561 91.262 337.518 85,89% 79,11% 61,35% 74,99% Belum Sesuai 12.839 30.756 45.496 89.091 11,06% 16,60% 30,58% 19,79% Belum Ditindaklanjuti 2.188 5.826 11.750 19.764 1,89% 3,14% 7,90% 4,39% Tidak Dapat Ditindaklanjuti 1.352 2.114 254 3.720 1,16% 1,14% 0,17% 0,83% Rekomendasi 116.074 185.257 148.762 450.093
Sumber: Lampiran  IHPS Semester I 2019
Uraian Temuan
Periode Total
Terdapat  beberapa  fenomena  yang  mendukung  dan  menahan  pemberian opini  WTP.  Ada  6  (enam)  perbaikan  atau  perkembangan  yang  mendukung pemberian opini WTP:
1.  Tingkat kesesuaian pelaporan keuangan dengan SAP semakin meningkat.
2.  Secara total temuan SPI semakin berkurang (tren menurun)
3.  Jumlah  masalah  yang  menjadi  temuan  pada  pemeriksaan  kepatuhan menurun.
4.  Jumlah  masalah  yang  menjadi  temuan  dan berdampak  potensi  kerugian  dan kekurangan penerimaan pada pemeriksaan kepatuhan menurun.
5.  Nilai rupiah temuan dampak ketidakpatuhan menurun
6.  Penyetoran  uang  ke  kas  daerah  atau  penyerahan  aset  saat  proses pemeriksaan makin meningkat.
Selain  kenyataan  di  atas  ada  5  (lima)  fenomena  yang  kurang  mendukung pemberian Opini WTP:
1.  Banyak  akun  bermasalah,  disajikan  tidak  sesuai  SAP,  dan  masih  berulang terjadi.
2.  Kelemahan SPI, terutama pada komponen pelaksanaan anggaran dan belanja masih terus meningkat.
3.  Jumlah  temuan  yang  berdampak  kerugian  dan  potensi  kerugian  masih meningkat.
4.  Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti masih meningkat
5.  Nilai penyerahan aset belum sesuai harapan, relatif tidak berubah.
Kesimpulan  yang  dapat  deskripsikan  bahwa  pembinaan  BPK  atas penyusunan  LKPD  pemerintah  daerah  masih  perlu  terus  ditingkatkan.  Bukti  bahwa masih ada  lima  kenyataan  yang kurang mendukung pemberian opini WTP memberi
catatan  tersendiri  dan  perlu  mendapat  perhatian  BPK.  Pimpinan  dan  perwakilan  di setiap  daerah  juga  perlu  terus  dijaga  dan  diawasi  untuk  tertib  melaksanakan  tindak lanjut  hasil  pemeriksaan.  Hanya  dengan  demikian  kita  dapat  meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukriy,  and  Abdul  Halim.  2006.  “Hubungan  Dan  Masalah  Keagenan  Di Pemerintahan Daerah.” Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2(1):53 –64.
Adiputra,  I.  Made  Pradana,  Sidharta  Utama,  and  Hilda  Rossieta.  2018. “Transparency of Local Government in Indonesia.” Asian  Journal  of  Accounting Research .
Bowen,  Glenn  A.  2009.  “Document  Analysis  as  a  Qualitative  Research  Method.” Qualtative Research Journal 9(no.2):27 –40. doi: 10.3316/qrj0902027. BPK RI. 2013. “Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas.” (9).
BPK RI. 2017. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara . Eisenhardt,  K.  1989.  “Agency  Theory:  An  Assessment  and  Review.” Academy  of Management Review 14(1):57 –74. Fama,  Eugene.  1980.  “Agency  Problems  and  the  Theory  of  the  Firm.” Journal  of Political Economy 88(2):288 –307. doi: 10.1017/CBO9780511817410.022. Feng, Nancy Chun, Daniel Gordon Neely, and Andrea Alston Roberts. 2014. “Using Archival  Data  Sources  To  Conduct  Nonprofit  Accounting  Research.” Journal  of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 36(3):458 –93. Ivankova, Nataliya V., John W. Creswell, and Sheldon L. Stick. 2006. “Using Mixed- Methods  Sequential  Explanatory  Design:  From  Theory  to  Practice.” Field Methods 18(1):3 –20. doi: 10.1177/1525822X05282260. Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior,  Agency  Costs  and  Ownership  Structure.” Journal  of  Financial Economics 3(4):305 –60. doi: 10.2139/ssrn.94043. Lane,  Jan-Erik.  2000. The Public Sector: Concepts,  Models, and Approaches . Third edit. edited by SAGE Publication. London.
Leech, Nancy L., and Anthony J. Onwuegbuzie. 2009. “A Typology of Mixed Methods Research  Designs.” Quality  and  Quantity 43(2):265 –75.  doi:  10.1007/s11135- 007-9105-3.
Mahar ani, Destin Alfianika, and Anastasia Anggarkusuma Arofah. 2021. “Determinasi Karakteristik  Pemerintah  Daerah Terhadap Opini  Bpk.” Jurnal  Politeknik  Caltex Riau 14(1):113 –22. Pamungkas, Bambang, Cendy Avrian, and Reisya Ibtida. 2019. “Factors Influencing Au dit  Findings  of  the  Indonesian  District  Governments’  Financial  Statements.”
Cogent Business and Management 6(1). doi: 10.1080/23311975.2019.1673102. Pamungkas, Bambang, Reisya Ibtida, and Cendy Avrian. 2018. “Factors Influencing Audit Opinion of the Indone sian Municipal Governments’ Financial Statements.”
Cogent
Business
and Management 5(1):1 –18. doi:
10.1080/23311975.2018.1540256.
Pratiwi, Ristu, and Y. Anni Aryani. 2016. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah,
Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini.” Jurnal Akuntansi 20(2):167 –89. Rusmin, Rusmin, and John Evans. 2017. “Audit Quality and Audit Report Lag: Case of  Indonesian  Listed  Companies.” Asian  Review  of  Accounting 25(2):191 –210. doi: 10.1108/ARA-06-2015-0062.
Syukriy,  Abdullah,  and Asmara  Jhon  Andra.  2006.  “Perilaku  Oportunistik  Legislatif Dalam  Penganggaran  Daerah.” Simposium  Nasional  Akuntansi  9  Padang (October 2004):23 –26.
Watts,  Ross  L.,  and  Jerold  L.  Zimmerman.  1983.  “Agency  Problems,  Auditing,  and the  Theory  of  the  Firm:  Some Evidence.” The  Journal  of  Law  and  Economics 26(3):613 –33. doi: 10.1086/467051. Widodo,  Oka  Purnawan,  and  Sudarno  Sudarno.  2016.  “Pengaruh  Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan  Peraturan  Perundangundangan  Terhadap  Opini  BPK  Atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.”