Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 545-552
Pendampingan Perpajakan Bagi Pelaku UMKM Berbasis Syariah Melalui Edukasi Video Digital
Yunaita Rahmawati 1) , Arik Dwijayanto 2)
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
2 Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo *Email korespondensi: rahmawati@iainponorogo.ac.id

## Abstract
The  Directorate  General  of  Taxes  routinely  carries  out  various  outreach  activities  like education  and several government non-structural institutions that provide tax assistance for sharia-based Micro, Small, and Medium Enterprises  (UMKM).  This  education  and  assistance  are  carried  out  by  understanding  the  basic  concepts  of taxation,  rights,  and  obligations  for  sharia-based  UMKM  owners.  This  education  and  assistance  utilize  the sophistication of information technology, one of which is through video and the use of applications. The purpose of this research is to find out how education and tax assistance through videos and applications can be carried out for sharia-based UMKM actors. This study used qualitative methods to facilitate data collection; observations and interviews were carried out. This study indicates that social media is the most appropriate method to convey information and has a strong persuasion power in today's society. In contrast, a video is a place for audio-visual learning that is easier to understand and understand as well as digital applications make it easier for the public to make payment systems and record taxes for sharia-based UMKM actors.

## Keywords: understanding, rights, obligations, and implications
Saran sitasi: Rahmawati, Y., Dwijayanto, A. (2022). Pendampingan Perpajakan Bagi Pelaku UMKM Berbasis Syariah  Melalui  Edukasi  Video  Digital. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (01),  545-552.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4253
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4253

## 1. PENDAHULUAN
Aspek  terpenting  yang  berkontribusi  dalam sektor  perekonomian  Indonesia  saat  ini  ialah  para pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), hal  tersebut  ditunjang  dengan  adanya  Kementerian Koperasi  dan  UKM.  Pemerintah  juga  memberikan perhatian  besar  terhadap  UMKM  karena  selain kontribusi yang besar, UMKM juga memiliki kursial makro bagi perekonomian Indonesia. Tercatat pelaku UMKM  secara  riil  memberikan  kontribusi  nyata terhadap  PDB  Indonesia  mencapai  sebesar  60% (Suharsono  &  Galvani,  2020).  Oleh  karena  itu  perlu adanya  proyeksisasi  pajak  yang  harus  digali  bagi pelaku  UMKM.  Menurut  Direktur  Penyuluhan, Pelayanan,  dan  Hubungan  Masyarakat  (P2  Humas) Direktorat  Jendaral  Pajak  (DJP)  Kementerian Keuangan  menyatakan  bahwa  kontribusi  pajak UMKM  terhadap  total  penerimaan  negara  masih sangat  dibilang  kecil.  Akan  tetapi  secara  potensi
penerimaan  pajak  dari  UMKM  sangatlah  besar  hal tersebut  dikarenakan  meningkatnya  penyebaran pelaku UMKM di Indonesia (Widiiswa et al., 2021). Untuk mengatasi dinamika tersebut maka pemerintah melakukan  segala  upaya  dalam  meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM (Firmansyah et al.,  2019).  Adapun  upaya  tersebut  antara  lain pengeluaran  berbagai  kebijakan  dari  segi  peraturan dan juga pemberdayaan. . Menurut Fitria dan Supriyono  (2019)  menunjukkan  bahwa  pemahaman UMKM atas peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak  (Fitria  &  Supriyono,  2019).  Mengingatkan masyarakat  untuk  melakukan  pembayaran  pajak bukan  suatu  proses  kegiatan  yang  mudah  untuk dilakukan.  Kesadaran  untuk  melakukan  pembayaran pajak merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan. Karena membayar pajak memiliki peran penting bagi kepentingan pembangunan dan pengeluaran
(Rahmawati  &  Dwijayanto,  2021).  Akan  tetapi  pada praktiknya,  rata-rata  masyarakat  enggan  melakukan pembayaran  pajak  dikarenakan  mereka  mengalami kesulitan  dalam  proses  pelaksanaan  pembayaran pajak.  Edukasi  merupakan  hal  terpenting  yang  perlu dilakukan untuk memberikan pembelajaran mengenai pajak  beserta  manfaatnya  kepada  masayrakat. Tujuannya  agar  masyarakat  mampu  memahami tentang  penggunaan  pajak  tersebut  (Tambunan  & Rosdiana, 2020).
Berbagai  masalah  yang  ditemukan  ungkap Susanto (2018), membuatkan media edukasi perpajakan  yang  mudah  untuk  diakses  seiring kemajuan  teknologi  informasi  seperti Twitter, Facebook ,  dan YouTube. Saat  ini  edukasi  yang dilakukan  oleh  tim  penyuluhan  pajak  masih menggunakan media yang sederhana seperti spanduk dan selebaran. Hal tersebut yang kemudian membuat pelambatan penyebaran informasi kepada masyarakat (Susanto et al., 2018). Padahal asumsi masyarakat saat ini lebih memilih sesuatu yang praktis, termasuk pola asumsi  para  pelaku  UMKM.  (Maulida,  2019),  kasus yang  ditemukan    terkait  tingkat  pemahaman  pelaku UMKM  yang  bersedia  membayar  pajak  dengan  tarif yang  telah  disediakan,  akan  tetapi  pelaku  UMKM merasa  memerlukan  bimbingan  dan  juga  informasi terkait sistem perpajakan (Fianto et al., 2019). Dari hal tersebut maka perlu adanya perbaikan metode edukasi dan  juga  pendampingan  dengan  cara  pemanfaatan media elektronik yaitu melalui sebuah video dan juga sebuah  aplikasi  digital.  Berdasarkan  Data  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Jawa  Tengah,video  dapat mengemas  berbagai  informasi  dalam  bentuk  audio visual yang kemudian dapat dipublikasikan kemasyarakat dengan luas dan cepat (Widagdo, 2021).
Managing Director GoPay , Budi Gandasoebrata menggunakan GoPay meyakini  UMKM  berbasis syariah  memiliki  potensi  yang  sangat  besar dikarenakan Indonesia adalah sebuah Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Prabawanti et al., 2019).  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  pendampingan serta  edukasi  yang  harus  diberikan  kepada  mereka guna  meningkatkan  pengetahuan  dan  kepahaman terhadap  dunia  perpajakan.  Hal  ini  juga  didorong dengan Indonesia yang merupakan negara berpendudukan  terbesar  ke-empat  di  dunia  yang mayoritas  beragama  Islam  akan  tetapi  belum  begitu banyak  masyarakat  yang  mengenal  adanya  ekonomi Islam dikarenakan sistem ekonomi konvensional yang
telah  begitu  lama  berkuasa  di  negeri  ini  (Tanjung, 2014).
Berdasarkan  data  Bappenas,  bahwa  usaha  kecil mikro  tahun  2007  adalah  sebanyak  41,30  juta  unit, usaha  menengah  61.052  unit,  dan  usaha  besar  2.198 unit  (Suzetta et al.,  2007). Dari  data jumlah  tersebut UMKM yang berperan sebagai penopang perekonomian  nasional  masih  banyak  yang  belum menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Hal inilah yang kemudian sangat disayangkan karena dengan  adanya  UMKM  yang  menggunakan  prinsip syariah tentunya akan menggairahkan dan mengembangkan perekonomian di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme  edukasi  dan  pendampingan  perpajakan kepada  pelaku  UMKM  berbasis  syariah  dengan menggunakan video agar tersampaikan secara efektif.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  terapan yakni  secara  edukasi  dan  juga  pendampingan  secara tidak  langsung  kepada  masyarakat  dengan  tujuan untuk  mengembangkan  praktik-praktik  yang  ada. Sedangkan  metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  berupa  tindakan  secara  tidak langsung  seperti  pembekalan  dan  sosialisasi  yang dibuat  dalam  sebuah  audio  visual  kemudian dipublikasikan  melalui  teknologi  komunikasi  dan informasi.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan sumber  data  primer  dan  sekunder  (Bungin,  2017; Sugiyono, 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  dari  penelitian  ini  akan  memuat beberapa  kategori  pembahasan  yang  mencakup mekanismedan  juga  implikasi  dari  padapokok pembahasan  yaitu  edukasi  dan  pendampingan perpajakan bagi pelaku UMKM dengan video digital. Adapun hasil dari analisis tersebut sebagai berikut: Edukasi Perpajakan Pada Pelaku UMKM Berbasis Syariah
Melihat fenomena yang terjadi, edukasi perpajakan keseringan hanya dilakukan sebatas tatap muka dan tidak pula dilakukan secara dinamis, tanpa disadari pula saat ini kecanggihan teknologi informasi telah  masuk  dan  merubah  pola  asumsi  kehidupan masyarakat (Sari & Santoso, 2021). Dalam kehidupan ekonomi  saat  ini,  masyarakat  lebih  mengutamakan sesuatu  yang  mudah  didapatkan  dan  hemat  waktu serta  biaya  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.
Begitupula  oleh  para  penjual  atau  produsen,  mereka lebih  memilih  pasar  yang  mudah  dijangkau  dan memiliki  banyak  peluang.  Saat  ini e-  commerce menjadi  peluang  yang  harus  dibaca  oleh  semua pedagang, pasar secara digital merupakan perubahan arus  digitalisasi  yang  harus  dihadapi  untuk menjadikan perekonomian lebih maju lagi. Hal itupula yang  kemudian mendorong semua masyarakat untuk melek teknologi, terkhususnya pada dunia perpajakan (Afrizal,  2020;  Juansyah  &  Abroida,  2019).  Bicara soal perekonomian maka tidak lepas pula dari sektor perpajakan.  Pajak  merupakan  sumber  pendapatan Negara yang kemudian digunakan untuk membangun kemakmuran rakyat negara tersebut. Oleh karena itu hidup  bernegara  diwajibkan  untuk  melaksanakan bayar pajak. Faktanya masih banyak masyarakat yang lalai  bahkan  enggan  dalam  melakukan  kewajiban tersebut. Beberapa penelitian yang dilakukan terhadap para  pelaku  UMKM  berbasis  syariah  terhadap kepatuhan  bayar  pajak  sangatlah  minim  hal  tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pajak  bagi  pelaku  UMKM  berbasis  syariah  sendiri (Adiatma,  2016).  Dari  sini  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pengetahun  dan  pemahaman  terhadap perpajakan  berpotensi  pada  kepatuhan  pelaksanaan kewajiban  perpajakan.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya bimbingan  dan  informasi  yang  harus  dilakukan kepada para pelaku UMKM berbasis syariah.
Memanfaatkan  kecanggihan  teknologi  saat  ini justru  akan  sangat  membantu  proses  edukasi perpajakan  kepada  para  pelaku  UMKM  berbasis syariah  dengan  metode  pendidikan  jarak  jauh  yakni edukasi  menggunakan  audio  visual  atau  video (Suharsono  &  Galvani,  2020).  Pengembangan pendidikan  jarak  jauh  berfungsi  untuk  menyediakan akses  informasi  seputar  perpajakan  bagi  para  pelaku UMKM berbasis syariah dengan seluas-luasnya tanpa adanya  batasan  waktu  atau  peserta  dan  juga  tetap mempertahankan  aturan-aturan  dalam  syariah  atau syariat  Islam  (Sudrajat  &  Ompusunggu,  2015). Pendidikan jarak jauh sangatlah tepat untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi oleh kultur masyarakat Indonesia  seperti,  kendala  ekonomi,  geografi, transportasi, maupun sosial budaya.
Adapun  prinsip  edukasi  secara  audio-visual (video)  diantaranya  ialah  a)  terbuka,  individual,  dan juga berbasis teknologi digital; b) dapat diselenggarakan  diberbagai  jenjang,  jalur,  jenis peserta, mandiri dan terstruktur; c) berbasis teknologi informasi  (IT).  Selain  prinsip,  pendidikan  jarak  jauh
atau edukasi secara audio visual (video) juga memiliki beberapa  manfaat  antara  lain  sebagai  berikut:cepat, konsisten,  tepat,  dapat  dipercaya,  dapat  diulang kembali, meningkatkan produktivitas dan mencetuskan  kreativitas  (Suharsono  &  Galvani, 2020).
Menurut  penelitian  Munir  (2012)  adapun mekanisme  atau  langkah-langkah  dalam  melakukan edukasi  berbasis  audio  visual  atau  memanfaatkan teknologi informasi (IT) ialah sebagai berikut: a. Menentukan sasaran pembelajaran Setiap edukasi yang dilakukan harus dilihat siapa yang  menjadi  target  pembelajaran,  karena  setiap sasaran  pasti  akan  memiliki  pola  fikir  yang berbeda.
b. Menetukan pengajar yang profesioanl atau handal dibidangnya
Sosok  pengajar  akan  sangat  dibutuhkan  dalam proses edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung  karena  pengajar  akan  menjadi  kunci keberhasilan dalam tujuan pengajaran.
c. Membuat isi pembelajaran Proses edukasi atau pendidikan harus merancang peta  isi  pembelajaran  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan peserta agar lebih maksimal.
d. Menilai  dan  menentukan  metode  media  yang digunakan
Dalam  hal  ini  kita  harus  mengetahui  media  apa yang sering digunakan oleh masyarakat terkhusus kalangan  pelaku  UMKM  berbasis  syariah  agar proses  edukasi  lebih  mudah  misalnya  melalui Youtube . e. Merancang  proses  pembelajaran  dengan  video semenarik mungkinvideo harus branding semenarik  mungkin  agar  para  peserta  memiliki rasa  ingin  tahu  terhadap  informasi  yang disampaikan melalui video tersebut.
f. Membuat tim edukasi Tim  ini  terdiri dari  tim  perancang,  tim  pengajar, tim editing, tim pemasaran dan pengontrolan hal tersebut  berguna  untuk  lebih  memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai
g. Mempublikasikan  hasil  video  kedalam  media sosial
Setelah  video  berhasil  dibuat  maka  langkah selanjutnya ialah pempublikasian video pengajaran  tersebut  kepada  sasaran  pengajar (Munir, 2012).
Dari penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya  edukasi  perpajakan  akan  jauh  lebih efektif  dan  efesian  jika  dilakukan  melalui  video. Karena  video  memiliki  audio  dan  visual  yang  lebih mudah dijangkau dan memiliki ketertarikan lebih pada audiens.  Pada  tanggal  16  Juli  2021  LPPM  UBAYA menggelar  sebuah  edukasi  seri  perpajakan  bagi UMKM  yang  berlangsung  kurang  lebih  2  jam  di channel Youtube LPPM  UBAYA  dan  juga  melalui Zoom  Meeting dengan  narasumber  Yusuf  Mulus Ripcianto,  S.E,  M.Ak,  BKP  sebagai  narasumber kewajiban  perpajakan  UMKM  dan  R.  Soerjatno, M.M,.  BKP  selaku  narasumber  perhitungan  pajak UMKM yang merupakan dosen Politeknik UBAYA. Selain itu di channel Youtube Kanwil DJB Aceh juga melakukan  edukasi  perpajakan  melalui  video  yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021. Adapun tema dalam  edukasi  tersebut  merupakan  insentif  pajak UMKM. Selain itu DJB Pontianak Kalimantan Barat juga  melakukan  edukasi  secara  audio  visual  dalam bentuk  video  dengan  tema  acara  kelas  pajak  online yang ditujukan pada pelaku UMKM (Rahelia Sitorus, 2021).
Penerapan  edukasi  berbasis  video  tersebut dilakukan  secara  tidak  langsung.  Para  narasumber memebrikan  pembelajaran  dan  pengetahuan  tanpa harus bertatap muka secara langsung kepada audiens. Begitupula  bagi  para  penerima  informasi,  mereka tidak perlu bersusah payah datang ketempat acara atau menghabiskan  biaya  untuk  mengikuti acara tersebut. Para  audiens  hanya  perlu  memainkan  teknologi komunikasi dan informasi yang dimilki dan juga bisa dibarengi  dengan  melakukan  aktivitas  atau  kegiatan lainnya.  Selain  itu  video  edukasi  terkait  perpajakan juga  dapat  digunakan  berkali-kali  tanpa  harus khawatir  adanya  batasan  kuantitas  peserta  yang mengikuti.  Dengan  begitu  pemahaman  berbasis edukasi  IT  menggunakan  video  dirasa  jauh  lebih efektif  dan  efesien  digunakan  bagi  para  pelaku UMKM  berbasis  syariah  (Ahmad,  2010).  Dalam penelitian ini peneliti menuliskan beberapa mekanisme  edukasi  perpajkan  melalui  video  yang kerap ditemui yakni dengan membuat beberapa ilmu perpajakan kedalam sebuah audio visual.

## Kriteria Video Edukasi Perpajakan
Berbicara soal bagaimana cara agar mengedukasi menggunakan video, maka perlu adanya kriteria yang membuat  informasi  yang  ingin  disampaikan  dapat diterima semaksimal mungkin. Adapun kriteria video
edukasi  perpajakan  tersebut  antara  lain  sebagai berikut:
a. Video  yang  menarik  mampu  memberikan  daya ketertarikan bagi audiens.
b. Selain itu video juga fleksibel, video dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun.
c. Ilmu dapat tersebar luas, seiring dengan kemajuan teknologi  maka  penyebaran  ilmu  tidak  hanya dalam  cakupan  pelaku  UMKM  saja  akan  tetapi mampu diakses oleh siapapun.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pengembangan metode edukasi perpajakan untuk para pelaku UMKM berbasis Syariah untuk  mampu  memahamkan betapa pentingnya  pajak  tersebut.  Sehingga  para  UMKM berbasis syariah yang memiliki potensi besar didalam sektor  ekonomi  juga  mampu  berjalan  beriringan dengan kewajiban membayar pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat lainnya.
Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana edukasi perpajakan dengan video mampu diselaraskan dengan pola asumsi pelaku UMKM berbasis syariah. Seperti  yang  diketahui  bahwasanya  pelaku  UMKM tidak  hanya  tergolong  pada  usia  tua  tetapi  saat  ini hampir  semua  kalangan  baik  muda  dan  tua  sudah mulai  berkecimpung  pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan juga  Menengah.  Dari  sampel  yang  diambil  oleh peneliti  ialah  Ali  Wibowo  seorang  pelaku  UMKM dengan  usaha  pembuat  batu  bata  yang  berusia  32 tahun,  bertempat  di  Dukuh  Patran  RT/RW  002/001 Desa  Sambilawang  Kecamatan  Bungkal  Kabupaten Ponorogo.  Beliau  seorang  wiraswasta  yang  bergerak pada bidang industri batu bata kurang lebih 10 tahun. Dari  hasil  wawancara  dan  juga  observasi  pak  Ali mengatakan  bahwasanya  selama  kurang  lebih  10 tahun  bergelut  dibidang  industri  belum  pernah melakukan  pajak  penghasilan  yang  dilakukan hanyalah  sebatas  pajak  tempat  tinggal.  Hal  tersebut dijelaskan  bahwasanya  ketidak  tahuan  akan  ilmu perpajakan menjadikan alasan utama mengapa Bapak Ali  tidak  melakukan  pembayaran  pajak.  Setelah kemajuan  teknologi  mulai  masuk  ke  desa  tersebut maka  edukasi  secara  video  terkait  perpajakan  mulai berkembang. Pak Ali mulai melakukan bagaimana hal tersebut pula yang kemudian membuat Pak Ali sadar dan mau melakukan kewajiban pembayaran pajak.

## Mekanisme  Pendampingan  Perpajakan  pada Pelaku UMKM Berbasis Syariah
Pemahaman  kewajiban  dalam  dunia  perpajakan sesungguhnya  telah  diulas  oleh  berbagai  penelitian. Salah  satu  penelitian  yang  dilakukan  Priatin  (2017)
yakni pengabdian kepada masyarakat terkait pendampingan  terhadap  UMKM  berbasis  Syariah. Selain  memberikan  sebuah  pengetahuan  tentang perpajakan,  Priatin  juga  melakukan  pendampingan dengan memberikan pelatihan E-Tax bagi para pelaku UMKM  berbasis  syariah.  Pengabdian  ditujukan kepada  masyarakat  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan  rendah.  Hal  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  pengetahuan  pelaku  UMKM  berbasis syariah  terhadap  perannya  dalam  pembangunan negara  melalui  kewajiban  perpajakan.  Selain  itu literatur  pendampingan  UMKM  berbasis  syariah terhadap  kewajiban  perpajakan  juga  dilakukan  oleh Politeknik  Keuangan  STAN  dengan  cara  melakukan penyuluhan  dan  bimbingan  teknis  perpajkan  kepada UMKM berbasis syariah.(Priatin et al., 2017)
Adapun beberapa langkah-langkah atau mekanisme yang dilakukan dalam proses pendampingan UMKM berbasis syariah adalah:
a. Melakukan  bimbingan  teknis  (teori  konsep perpajakan)
Bimbingan  teknis,  pendampingan  dan  juga konsultasi terkait pemahaman mekanisme perpajakan baik  membayar  maupun melaporkan. Pajak  seharusnya  dilakukan  sediri  oleh  pemilik usaha.  Namun  terbukti  banyak  masyarakat  yang belum mampu menyampaikan Surat Pemberitahuan  Tahunan  maupun  pembayaran pajak.    Hal  tersebut  dikarenakan  belum  adanya pemahaman  tentang  kewajiban  perpajakan  yang dimengerti.  Oleh  karena  itu  langkah  pertama dalam  pendampingan  perpajkan  yakni  dengan memberikan pemahaman mengenai konsep dasar perpajakan. Dimulai dari peran pajak bagi sebuah Negara, pengertian pajak, dan manfaat pajak.
b. Penjelasan aspek perpajakan.
Langkah kedua ialah penjelasan mengenai aspek perpajakan  UMKM  berbasis  syariah  dan  adanya desain  interior.  Hal  ini  dilakukan  dengan memaparkan skema pajak dan juga pengoprasian perpajakan  dengan  penghasilan  pelaku  UMKM berbasis  syariah.  Dengan  adanya  pemaparan tersebut diharapkan para pelaku UMKM berbasis syariah  memperoleh  gambaran  sebelum  terjun langsung dalam melakukan kewajiban perpajakan baik dengan aplikasi maupun secara manual.
c. Melakukan  berbagai  diskusi  guna  mempertajam pengetahuan.
Setelah adanya penjelasan dari beberapa pemaparan  materi,  maka  diperlukan  adanya
diskusi untuk mengetahui sebagaimana pemahaman para pelaku UMKM berbasis syariah tehadap  pembelajaran  dasar  yang  dilakukan. Diskusi ini juga bertujuan memberikan waktu atau kesempatan  bagi  para  pelaku  UMKM  berbasis syariah  untuk  memperjelas  kembali  pemahaman yang kemungkinan belum sepenuhnya didapatkan ketikan pemaparan materi berlangsung.
d. Melakukan praktek
Sebelum  terjun  secara  langsung  perlu  adanya peninjauan  ulang  terhadap  kesiapan  para  pelaku wajib  pajak  khususnya  pelaku  UMKM  berbasis syariah  yang  telah  mendapatkan  pembelajaran dasar  mengenai  perpajakan  dengan  diadakannya praktek. Praktek dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini para pelaku UMKM  berbasis  syariah  mampu  melakukan praktek secara tidak langsung dengan menggunakan  beberapa  media  digital,  seperti membuat video pemahaman materi yang didapatkan  atau  melakukan  review  ulang  terkait skema  perpajakan  dengan  usaha  masing-masing. Hal  ini  yang  kemudian  dapat  dijadikan  sebagai bahan  monitrong  sekaligus  evaluasi  dalam pelaksanaan  pendampingan  perpajakan  kepada para pelaku UMKM berbasis syariah.
e. Menggunakan aplikasi pajak  digital/online. Langkah yang berikutnya adalah dengan memberikan salah satu aplikasi pajak digital/online  yang  tetap  memperhatikan  syariat atau  syariah  islam.  Mengingat  bahwasanya teknologi  yang  terus  berkembang  pesat  kini mejadi  sebuah  keharusan  pada  era  digitalisasi, maka  perlu  adanya  pendampingan  perpajakan yang  kemudian  juga  menggunakan  kecanggihan teknologi.  Hal  tersebut  juga  melatih  pola kreatifitas  para  pelaku  UMKM  untuk  membaca kondisi  globalisasi  hari  ini.  Bimbingan  teknis mengenai penggunaan aplikasi kewajiban perpajakan UMKM yang di buat oleh Direktorat Jenderal  Pajak.  Kegiatan  ini  dimulai  dengan mengumpulkan data-data keuangan pelaku UMKM. kemudian melakukan perhitungan sesuai dengan  pengetahuan  pada  langkah  pertama. Setelah mengetahui jumlah pajak terhutang, maka dilakukan  bimbingan  teknis  pembayaran  pajak melalui sebuah aplikasi. Seperti E-billing, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam  melakukan  pembayaran  pajak  terutang (Basri et al., 2019).
Setelah  para  pelaku  UMKM  berbasis  syariah mampu memahami sistem pembayaran pajak terutang melalui  sebuah  aplikasi  perlu  adanya  bimbingan terkait teknis pelaporan seperti pengisian SPT melalui sebuah  aplikasi.  Saat  ini  DJP  telah  menerbitkan sebuah  sistem  pelaporan  pajak  yang  modern  yakni menggunakan  e-SPT.  Aplikasi  ini  memberikan kemudahan  bagi  para  wajib  pajak  untuk  melaporkan SPTnya secara online . Dengan adanya pendampingan perpajakan dengan mengunakan sebuah aplikasi atau tutor video diharapkan para pelaku UMKM siap dan bisa  untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakan dengan  patuh  dan  mandiri.  Sehingga  apabila kepatuhan  akan  kewajiban  perpajakan  itu  dilakukan dengan maksimal oleh para pelaku UMKM khususnya yang berbasis syariah maka akan berpotensi pula pada pendapatan  negara  untuk    pembangunan  Negara menjadi lebih maju lagi (Arnold, 2012).
Implikasi  Pendampingan  Perpajakan    Pada Pelaku UMKM berbasis Syariah melaluiVideo
Dari  hasil  penelitian  terkait  edukasi  dan  juga pendampingan  perpajakan  yang  dilakukan  kepada para  pelaku  UMKM  berbasis  syariah  yang  memiliki basis  syariah  maka  terjadinya  peningkatan  akan pemahaman  para  pelaku  UMKM  berbasis  syariah terhadap  kewajiban  perpajakan  tersebut.  Adanya pemahaman ini tentunya juga didorong oleh beberapa narasumber dan juga tim pengajar yang kompeten dan juga  berpengalaman.  Materi  yang  disuguhkan dikemas    semenarik  mungkin  agar  dapat  dengan mudah  dipahami  dan  dimengerti  oleh  setiap  pelaku UMKM  berbasis  syariah.  terkhusus  ketika branding video, video  dirasa  sangat  efektif  dan  juga  efesien dalam  membantu  proses  edukasi  perpajakan  kepada para UMKM berbasis syariah.
Sejak  diberlakukannya  Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentak Pajak Penghasilan atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran Bruto  tertentu,  mengalami  pertumbuhan  yang meningkat bagi wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). PP tersebut selain memberikan insentif  pengurangan  tariff  PPh  final  menjadi  0,5%, juga  memberikan  skema  yang  memudahkan  para pelaku UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakan. Dari data wajib pajak UMKM tahun 2016 mencapai  1,45 juta, tumbuh  menjadi  2,31 juta  wajib pajak  pada  tahun  2019  hal  tersebut  mengalami kenaikan 59 %. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Maskudi dalam Webinar yang diselenggarakan
oleh  Halo  Pajak  berkerjasama  dengan  Akuntan Indonesia (2016), menyatakan dengan adanya skema pajak yang tertuang dalam PP Nomor 23 tahun 2018 tersebut, UMKM mendapatkan beberapa pengetahuan penting  seperti  penghitungan  pajak  yang  mudah, sederhana, tariff rendah dan pemahaman terhadap hak dan  kewajiban  perpajakan.  Menkop  mengatakan bahwa  pelaku  UMKM  memiliki  potensi  wajib  pajak yang  sangat  besar.  Terbukti  dengan  jumlah  UMKM yang mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 % dari populasi pelaku  usaha  yang  berkontribusi  terhadap  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  sebesar  61,7%.    Akan  tetapi kontribusi pajak UMKM masih tercatat sangat kecil. Menurut  Direktoral  Jenderal  Pajak  Kementerian Keuangan  tahun  2019,  tercatat  kontribusi  PPh  final UMKM  berjumlah  Rp.  7,5  triliun  atau hanya  sekitar 1,1  %  dari  total  penerimaan  PPh  keseluruhan  pada tahun yang sama sebesar Rp. 711,2 triliun (Anggoro, 2015).
Menteri Teten membuat solusi untuk mendorong kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dengan  membuat skema  perpajakan  yang  lebih  sederhana  dalam perhitungan,  pelaporan,  dan  pengenaan  suatu  pajak bagi  UMKM.  Melalui  PP  Nomor  7  Tahun  2021, pemerintah  turut  serta  mendukung  pengembangan aspek  akutansi  UMK  dengan  menyediakan  sistem aplikasi  pembukuan  dan  pencatatan  keuangan berbasis  sederhana  bagi  para  UMKM.    Adapaun sistem  tersebut  yakni  pengembangan  terhadap Laporan Keuangan Akuntasi Mikro, yang merupakan sebuah  aplikasi  laporan  keuangan  sederhana  untuk UMKM.  Lamikro  dapat  membantu  para  pelaku UMKM dengan mudah menghitung arus Kas, belanja, pendapatan,  dan  laba    secara  mudah  dengan  diakses melaluisebuah android atau website  Oleh karena itu, Menteri  Teten  dalam  menyinggung  digitalisasi UMKM  maka  pemerintah  menargetkan  30  juta UMKM masuk kedalam ekosistem digital pada tahun 2024. Hal tersebut kemudian dilakukan berbagai cara dalam  mencapai  tujuan  tersebut  seperti,  melakukan pelatihan digitalisasi, edukasi berbasis IT, dan segala yang bersinggungan dengan kemajuan teknologi (Idah & Pinilih, 2020).
Salah satu lembaga swadaya yang sampai saat ini masih  istiqomah  kepada  pemberdayaan  UMKM  dan peduli terhadap siklus ekonomi islam adalah lembaga Perekonomian  Nahdlatul  Ulama  (LPNU).  LPNU merupakan  lembaga  pendamping  UMKM  yang konsen  dalam  melakukan  pendampingan  melalui koperasi,  UMKM  dan  terus  berupaya  untuk
menginformasikan kepada masyarakat tentang perekonomian  dengan  sistem  syariah.  Adapun  usaha pendampingan  yang  dilakukan  oleh  LPNu  ini dipperioritaskan  kepada  masyarakat  perdesaan  atau daerah  terpencil.  Selain  itu  pemanfaatan  Teknologi informasi  dalam  edukasi  dan  juga  pendampingan perpajakaan  sangat  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  berbasis  syariah. Pendekatan terhadap penggunaan teknologi informasi dan self assessment memberikan hasil yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ahmad, 2010). Oleh karena  itu  perlu  adanya  pengembangan  sistem teknologi  informasi  yang  digunakan  sebagai  media edukasi dan juga pendampingan perpajakan khususnya pada para pelaku UMKM berbasis syariah untuk  lebih  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak UMKM tersebut (Arianto, 2020).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Edukasi  perpajakan  melalui  video    mampu menambah  tingkat  pemahaman  dan  kesadaran perpajakan  para  pelaku  UMKM  berbasis  syariah dengan berbagai mekanisme edukasi seperti, penentuan sasaran pembelajaran, penentuan pengajar, penentuan  isi  pembelajaran,  pemilihan  media publikasi,  pembuatan  tim,  pengemasan  video semenarik mungkin. Dengan adanya skema perpajakan online tersebut maka para pelaku UMKM berbasis  syariah  dapat  dengan  mudah  melakukan pembayaran  dan  pencatatan  serta  pelaporan  pajak secara mandiri dengan lebih efisien dan efektif.Melihat  efektivitas  video  dalam  proses pembelajaran  dan  penyebaran  informasi  secara mudah,  maka  perlu  kiranya  ada  penambahan  dan pembenahan  terkait  video  edukasi  dan  literasi khususnya  bagi  pelaku  UMKM  berbasis  syariah maupun  untuk  semua  kalangan  masyarakat.  Hal tersebut  juga  berkaitan  dengan  betapa  pentingnya pajak sebagai hak sekaligus kewajiban masyarakatdalam bernegara.

## 5. REFERENSI
Adiatma, A. E. (2016). Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT  Tahunan Pajak Penghasilan  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Yang  Terdaftar  di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Jurnal Mahasiswa Perpajakan , 8 (1).
Afrizal,  A.  S.  (2020).  Rancang  Bangun  Aplikasi
Edukasi Pajak Sebagai Media Edukasi Perpajakan  Kepada  Masyarakat. Jurnal  TIPS: Jurnal  Teknologi  Informasi  Dan  Komputer Politeknik Sekayu , 10 (2), 18–29.
Ahmad,  M.  (2010).  Peran  Lembaga  Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Dalam Perkembangan Umkm  Berbasis  Syariah. Al-Iqtishad:  Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah , 2 (1).
Anggoro,  S.  B.  (2015).  Direktorat  Jenderal  Pajak Kementerian Keuangan. Dipetik Maret , 28 , 2018. Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa  Pandemi  Covid-19. ATRABIS:  Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal) , 6 (2), 233–247. Arnold,  J.  M.  (2012). Improving  the  tax  system  in Indonesia .
Basri,  M.  C.,  Felix,  M.,  Hanna,  R.,  &  Olken,  B.  A.
(2019). Tax  Administration  vs.  Tax  Rates: Evidence from Corporate Taxation in Indonesia .
National Bureau of Economic Research.
Bungin,  B.  (2017).  Metodologi  Penelitian. Jakarta: Kencana .
Fianto,  B.  A.,  Maulida,  H.,  &  Laila,  N.  (2019).
Determining factors of non-performing financing in  Islamic  microfinance  institutions. Heliyon ,
5 (8), e02301.
Firmansyah,  A.,  Arham,  A.,  Nor,  A.  M.  E.,  & Simanjuntak,  N.  F.  (2019).  Edukasi  dan Pendampingan
Pelaksanaan
Kewajiban
Perpajakan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah Pada UMKM XYZ. Intervensi Komunitas , 1 (1), 57–64.
Fitria,  P.  A.,  &  Supriyono,  E.  (2019).  Pengaruh pemahaman  peraturan  perpajakan,  persepsi tarif pajak,  dan  keadilan  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak. ECONBANK: Journal of Economics and Banking , 1 (1), 47–54.
Idah,  Y.  M.,  &  Pinilih,  M.  (2020).  Strategi Pengembangan  Digitalisasi  UMKM. Prosiding ,
9 (1).
Juansyah,  J.  J.,  &  Abroida,  A.  A.  (2019).  Rancang Bangun  Aplikasi  Edukasi  Pajak  Sebagai  Media Edukasi Perpajakan Kepada  Masyarakat. Jurnal TIPS: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer Politeknik Sekayu , 9 (2), 27–38.
Munir,  A.  (2012). Pembebasan  Pajak  pertambahan nilai  atas  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah . Universitas Airlangga.
Prabawanti,  B.  E.,  Sitanggang,  M.  L.,  & Tarigan, T.
M. (2019). Pengaruh Dampak Aplikasi, Kemudahan  Aplikasi,  dan  Kemudahan  Aplikasi Terhadap Keputusan Penggunaan Uang
Elektronik Gopay Dalam  Bertransaksi  Di UMKM  CBD  Jakarta. Jurnal  Industri  Kreatif Dan Kewirausahaan , 2 (2).
Priatin,  Y.,  Surya,  D.,  &  Suhendra,  I.  (2017). Pengaruh Orientasi Pasar Dan Orientasi Kewirausahaan  Terhadap  Kinerja  Pemasaran Dengan  Inovasi  Produk  Sebagai  Variabel Intervening  (Studi  pada  Kelompok  Usaha Bersama  (KUB)  Gerabah  di  Desa  Bumi  Jaya Kecamatan  Ciruas  Kabupaten  Serang). Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Tirtayasa , 1 (1). Rahelia  Sitorus.  (2021). Edukasi  Digitalisasi  Pajak . https://www.pajak.com/pwf/edukasi-digitalisasi- pajak-penting-kesadaran-pajak-lebih-penting/ Rahmawati, Y., & Dwijayanto, A. (2021). The Effect of Moral  Tax  and  Tax  Compliance  on  Decision Making  Through  Gender  Perspective:  A  Case Study  of  Religious  Communities  in  Magetan District, East Java, Indonesia.Academic Journal of Interdisciplinary Studies , 10 (6), 237.
Sari,  R.  F.,  &  Santoso,  D.  L.  (2021).  Efektivitas Strategi  Webinar  Dalam  Edukasi  Penyuluhan Tentang  Kebijkan  Insentif  Perpajakan  Di  Masa Pandemi  Covid-19  Terhadap  Partisipasi  Wajib Pajak. Scientax , 3 (1), 70–87.
Sudrajat,  A.,  &  Ompusunggu,  A.  P.  (2015).
Pemanfaatan  teknologi  informasi,  sosialisasi pajak,  pengetahuan  perpajakan,  dan  kepatuhan pajak. Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Perpajakan (JRAP) , 2 (02), 193–202. Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D . CV. Alfabeta, Bandung.
Suharsono,  A.,  &  Galvani,  S.  (2020).  Optimalisasi Edukasi  Perpajakan  bagi  Generasi  Milenial Melalui Video. Scientax , 2 (1), 123–139.
Susanto, L., Yanti, Y., & Viriany, V. (2018). Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  agresivitas  pajak. Jurnal Ekonomi , 23 (1), 10–19.
Suzetta, P., Nasional, M., & BAPPENAS, K. (2007).
Perencanaan Pembangunan Indonesia. Indonesian Development Planning’]. Http://Ditpolkom. Bappenas. Go. Id/Basedir/Artikel/094.% 20Perencanaan%
20Pembangunan , 20 .
Tambunan,  M.  R.  U.  D.,  &  Rosdiana,  H.  (2020).
Indonesia Tax Authority Measure on Facing the Challenge  in  Taxing  Digital  Economy.  The International  Technology  Management  Review , 9 (1), 1–10.
Tanjung,  H.  (2014).  Kritik  Ekonomi  Konvensional dan  Solusi  Ekonomi  Islam. HUNAFA:  Jurnal Studia Islamika , 11 (2), 277–292.
Widagdo,  D.  D.  P.  (2021).  Upaya  Digitalisasi    Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Di  Kota  Semarang Provinsi Jawa Tengah. IPDN Jatinangor.
Widiiswa,  R.  A.  N.,  Prihambudi,  H.,  &  Kosasih,  A.
(2021).  Dampak  pandemi  Covid-19  terhadap aktivitas perpajakan (penggunaan layanan daring,  intensitas  layanan  administrasi  pajak,  & perilaku  kepatuhan  pajak). Scientax , 2 (2),  160– 178.