## REFORMASI KEBIJAKAN PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA

## Muslimin
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makasar, 90221 e-mail: muslimin_@yahoo.co.id
Abstract : Reformation of Syari’ah Banking Policy in Indonesia . The existence of Islamic banking in Indonesia gains recognition with the introduction of  the  government  regulation  of  1992  concerning  the  foundation  of  Islamic banking. Six years later the government introduced Law No. 10/1998 on reform of the banking system. As a result, reform of banking system, (conventional bank is possible to provide branch office based on syari’ah principles); reform of Islamic banking programs as well as monetary system; and reforms in accelerating of the Islamic  banking  development.  This  essay  is  an  attempt  to  analyze  the  changes and  implication  brought  with  this  regulation  for  the  development  of  Islamic banking.
Kata Kunci : politik, hukum, perbankan syariah

## Pendahuluan
Dekade 1970-an merupakan masa berkembangnya kegairahan umat Islam menerap- kan norma-norma syariat dalam berbagai bentuk institusi ekonomi Islam, khususnya perbankan Islam. Kegairahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama , timbulnya apa yang dikenal sebagai kekuatan ekonomi petro dollar di negara- negara Islam yang memiliki sumber minyak dunia; Kedua , timbulnya kesadaran tentang kebangkitan Islam pada abad ke-14 H yang melanda dunia Islam pada dasawarsa 1970an; dan Ketiga , lahirnya generasi baru intelektual Muslim yang mendapat pendidikan modern, baik di Barat maupun di negara-negara Islam sendiri, terutama para sarjana ilmu-ilmu sosial, termasuk ekonomi konvensional. 1 Walaupun banyak kalangan yang menilai bahwa sebenarnya ide pendirian bank Islam merupakan fenomena tahun 1960an dan gagasan
1 Dawam  Rahardjo, Wacana  Studi  Ekonomi  Islam  Kontemporer (Makalah,  tidak  diter- bitkan).
itu sendiri sudah terbaca sejak awal tahun 1940an. 2 Akan tetapi, kondisi sosial politik dan ekonomi dunia Islam pada masa sebelum dekade 1970an belum memungkinkan untuk merealisasikan pendirian bank Islam.
Ide  pendirian  perbankan  Islam  ketika  itu  lebih  dilatarbelakangi  oleh  usaha penyelamatan penggunaan dana milik umat Islam yang disimpan pada bank-bank konvensional yang pemilikan sahamnya banyak didominasi oleh kaum Yahudi. Adanya konsep bank Islam dinilai sebagai daya tarik yang cukup memikat bagi kalangan umat Islam  yang  ingin  mematuhi  ketentuan  syariah  mengenai  keharaman  bunga  yang diinterpretasikan sebagai riba.
Proses pendirian bank Islam di Indonesia tidak terlepas dari semakin maraknya pendirian bank Islam di dunia Islam dan beberapa negara non Muslim, seperti Swiss, Luxemburg, Denmark, Inggris, Afrika Selatan, Bahama, dan Filipina. Di samping itu, desakan sebagian umat Islam yang menyamakan hukum bunga bank dengan riba atau mutasyâbihat turut memberi andil yang cukup besar diakomodasinya sistem perbankan Islam. Desakan itu dapat dilihat dari keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1969 di Sidoarjo, Jawa Timur 3 dan dipertegas lagi dalam sidang Majelis Tarjih tahun 1972 di Wiradesa, Pekalongan. 4 Nahdatul Ulama pada sidang Lajnah Bahsul Masâ’il tahun 1982 di Lampung juga membuat beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan pendirian bank Islam di Indonesia. 5 Ide itu dipertegas lagi ketika MUI mengadakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990. Sebuah lokakarya yang menandai rangkaian dari pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.
Kelahiran bank Islam di Indonesia menuntut adanya perangkat hukum perbankan yang memberikan legalitas yuridiksi dan mekanisme pembiayaannya. Maka seiring dengan usaha pendirian Bank Muamalat Indonesia, pemerintah bersama DPR tengah melakukan pembahasan rancangan undang-undang perbankan yang baru, pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dengan demikian, diakomodasinya sistem perbankan Islam dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan berbagai peraturan pelaksananya tidak terlepas dari pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai realisasi dari praktik perbankan Islam di Indonesia. Perkembangan selanjutnya,
2 M. Syafi’i Anwar, “Alternatif Terhadap Sistem Bunga”, dalam Ulumul Qur’an, vol. II, h. 11. 3 Salah satu keputusannya yaitu menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga per- bankan yang sesuai dengan kaidah Islam lihat Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, cet. 3 (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.), h. 304-306.
4 Dalam sidang ini dipertegas kembali agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memenuhi  keputusan  Majelis  Tarjih  di  Sidoarjo  bahkan  mereka  mendesak  agar  pimpinan Muhammadiyah  mengajukan  konsepsi  tentang  perbankan  Islam  pada  Muktamar  Muham- madiyah. Lihat; Ibid . , h. 370. 5 Keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Ulama di Bandar Lampung (Jakarta: PBNU, t.t.), h. 12-14.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengakomodasi sistem perbankan Islam seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara di Asia, khususnya negara- negara Asia Tenggara. Krisis yang berawal dari gejolak pasar uang yang terjadi di Thailand pada awal bulan Juli 1997. 6
Pada masa krisis, sistem perbankan Islam dianggap sebagai salah satu sistem perbankan yang mampu bertahan dari serangan spekulasi keuangan. Indikatornya, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum yang menerapkan sistem perbankan Islam merupakan satu-satunya bank yang tidak mengalami negative spread , sebagaimana yang terjadi pada bank-bank konvensional. 7 Hal itu mendorong pemerintahan B.J. Habibie lebih mengakomodasi sistem perbankan Islam dalam sistem perbankan nasional. Apabila ditelusuri, kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perbankan Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua periode, yaitu: periode 1992-1998 sebagai peletakan dasar sistem perbankan Islam; dan periode 1998 sampai sekarang sebagai reformasi kebijakan perbankan Islam. Tulisan ini akan mengelaborasi periode kedua yaitu menyoroti beberapa aspek reformasi kebijakan pada masa ini dan implikasinya terhadap perkembangan perbankan Islam.

## Gambaran Umum Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
Undang-undang ini diberlakukan pada masa pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1998. Pada saat bangsa Indonesia memasuki era baru, beralihnya kekuasaan politik dari pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun kepada pemerintahan transisi B.J. Habibie. Kondisi ekonomi sangat memprihatinkan, menyusul krisis ekonomi yang  melanda  Indonesia  pada  pertengahan  bulan  Juli  1997.  Kondisi  ini  memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk pemulihan ekonomi nasional.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk memperbaiki krisis ekonomi Indonesia. Undang-undang yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 1998 dan dicatat dalam lembaran negara No. 182 pada tahun yang sama, memberi peluang  bagi perkembangan perbankan Islam. Hal itu dilihat dari pasal-pasal yang mengatur perbankan Islam, mengakui secara tegas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 8
Undang-Undang tersebut terdiri dari 2 pasal: pasal 1 memuat 43 perubahan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, sedang pasal 2 terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 mengatur
6 J. Soedrajad Djiwandono, Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis (Jakarta: LP3ES, 2001), h. 9.
7 Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 1998 (Buku, tidak diterbitkan), h. 19.
8 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Indonesia: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 122.

## MIQOT Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008
pembatalan usaha kredit yang dilaksanakan oleh Kelurahan di Daerah Kadipaten Paku Alam 9 , dan ayat 2 mengatur diberlakukannya undang-undang tersebut pada tanggal ditetapkannya.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tidak merubah semua pasal dari Undang- Undang No. 7 Tahun 1992. Perubahan yang dilakukakan hanya pada beberapa hal penting saja yang berkaitan dengan dua aspek, yaitu semakin kuatnya kewenangan Bank Indonesia dan diakomodasinya sistem perbankan Islam dalam sistem perbankan nasional. Aspek pertama dapat dilihat dari pasal 16 bahwa kewenangan untuk memberi izin usaha, persyaratan dan tata cara bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, merupakan  kewenangan  dari  Bank  Indonesia,  sedangkan  UU  No.  7  Tahun  1992 kewenangan itu berada di tangan Menteri Keuangan. 10 Demikian juga pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 bahwa kewenangan memberikan izin pendirian kantor cabang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat menjadi kewenangan Bank Indonesia.
Sedangkan aspek kedua, semakin diakomodasinya sistem perbankan Islam dalam sistem perbankan nasional dapat dilihat dari perubahan term yang digunakan yaitu dari prinsip bagi hasil menjadi prinsip syariah. Walaupun keduanya secara substansial mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat,  namun  penggunaan  kata  syariah  lebih berkonotasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Akomodasi tersebut dapat dilihat lebih jauh pada pasal 1 ayat (3); ayat (4); ayat (12); ayat (13); ayat (18); dan ayat (23), pasal 6 huruf m, pasal 7 huruf c, pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pasal 11, dan lainnya. 11 Semakin  diakomodasinya  sistem  perbankan  Islam  dalam  sistem  perbankan nasional tidak terlepas dari kondisi ekonomi, sebagaimana yang telah dijelaskan dan politik yang berkembang saat itu. Dari sisi politik, masa kepemimpinan B.J. Habibie merupakan masa hubungan yang begitu harmonis antara umat  Islam dengan negara. ICMI yang diketuai oleh Habibie, sejak tahun 1990 telah melakukan berbagai usaha pemberdayaan umat  Islam, seperti pendirian Bank Muamalat Indonesia. Di samping itu ICMI telah berhasil menempatkan kader-kadernya di berbagai posisi penting dalam pemerintahan.
Isu “ ijo royo-royo ” pada saat penentuan susunan anggota DPR-MPR 1992-1997 dan ketika penyusunan Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) tidak terlepas dari semakin banyaknya kader-kader ICMI pada dua lembaga tersebut. Walaupun secara kualitatif
9 Ayat tersebut berbunyi: Dengan diberlakukannya undang-undang ini, peraturan tentang usaha perkreditan yang diselenggarakan oleh kelurahan di Daerah Kadipaten Paku Alaman ( Rijksblaad dari daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
10 Lihat  pasal  16  ayat  1-3  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998,  bandingkan  dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.
11 Pasal-pasal selanjutnya yang mengakomodasi prinsip syariah dalam sistem perbankan nasional lihat, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; bandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
dan kuantitatif susunan di dua lembaga tersebut merupakan hal yang wajar. 12 Logis, ketika Habibie tampil sebagai presiden akan menempatkan kader-kader ICMI dalam berbagai posisi strategis dan semakin memberi peluang bagi pengembangan sosial ekonomi Islam. Salah satu titik perhatiannya yaitu sistem perbankan Islam pada Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 yang belum diakui secara eksplisit sebagai sistem perbankan nasional.

## Reformasi Kebijakan Perbankan Islam
Ditetapkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menandai periode reformasi dalam berbagai kebijakan pemerintah tentang perbankan Islam. Beberapa reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan perbankan Islam periode ini, yaitu:

## 1. Reformasi Sistem Perbankan Nasional
Diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memperkuat kedudukan bank Islam dalam tata hukum perbankan Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, namun juga mendefinisikan ulang pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip syariah menjadi salah satu sistem perbankan nasional, di samping sistem konvensional. Berlakunya dua sistem, sistem konvensional dan sistem syariah dalam sistem perbankan nasional, inilah yang dikenal dengan dual banking system.
Sebenarnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 telah dikenal dual banking system , namun di dalam undang-undang tersebut tidak secara tegas dinyatakan sehingga bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil ketika itu kurang berkembang diban- dingkan dengan sistem konvensional. Di dalam dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, keberadaan bank dengan prinsip syariah disejajarkan dengan bank konvensional. Tidak  ada  perbedaan  antara  kedua  sistem  tersebut  dalam  tata  hukum  perbankan nasional.
Dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan:
“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. 13
Sementara pasal 1 ayat (3) menyebutkan:
12 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Membumikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 151. 13 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konven- sional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” 14
Dua definisi di atas menempatkan bank dengan prinsip syariah, baik dalam bentuk Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sejajar dengan bank konvensional dalam tata hukum perbankan nasional. Definisi ini berbeda dengan definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992: “Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” 15 Jelas sekali pengertian Bank Umum dalam undang-undang tersebut tidak menyebut bank dengan prinsip bagi hasil apalagi dalam konteks bank dengan prinsip syariah. Bank Umum dikonotasikan dengan bank yang menerapkan sistem konvensional dalam memberikan jasa pelayanan.
Hal lain yang lebih fundamental dalam reformasi sistem perbankan nasional dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu diberlakukannya sistem dual system of banking . Sistem baru ini memungkinkan Bank Umum yang beroperasi dengan sistem konvensional dapat membuka kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang dengan prinsip syariah, atau dikenal dengan istilah double window: conventional window dan islamic window .
Namun dalam satu kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang tidak boleh menggunakan dua sistem sekaligus, harus ada pemisahan dan kejelasan antara kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang konvensional dan syariah. 16 Ketentuan tersebut diterapkan untuk menghindari bercampurnya praktik riba dan non riba dalam satu kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang.
Demikian juga, undang-undang baru memungkinkan Bank Umum konvensional dapat  merubah  kantor  cabang  atau  kantor  di  bawah  kantor  cabang  konvensional menjadi kantor cabang atau kantor di bawah cabang dengan prinsip syariah. Untuk pelak- sanaan pembentukan kantor cabang baru dan perubahan sistem usaha maka bank yang bersangkutan harus membentuk unit syariah yang melaksanakan kegiatan ber- dasarkan prinsip syariah di dalam kantor bank tersebut.
Pemberian kesempatan membuka kantor cabang dan kantor di bawah kantor cabang syariah adalah sebagai upaya peningkatan jaringan perbankan Islam. 17 Dengan sendirinya kesempatan itu akan berimplikasi pada upaya pemberdayaan perbankan Islam. Upaya itu diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan
14 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; bandingkan dengan pasal 1 ayat (3) Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
15 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
16 Penjelasan pasal 6 huruf m Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
17 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 224.
pasar uang antar bank syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kinerja bank syariah.
Pada sisi lain, Bank Umum Syariah tidak boleh membuka kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang konvensional. Bank Umum Syariah hanya dapat mela- kukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah saja, tidak boleh mempraktikkan sistem konvensional dan syariah walaupun dalam kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang berbeda. Bank dengan prinsip syariah juga tidak boleh merubah kegiatan usahanya menjadi bank konvensional. 18
Ketentuan yang berbeda dengan Bank Umum konvensional berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat konvensional. Bagi Bank Perkreditan Rakyat konvensional tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. 19 Namun mereka dapat merubah kegiatan usahanya dari konvensional kepada prinsip syariah dengan ketentuan apabila izin perubahan itu telah diberikan maka Bank Perkreditan Rakyat tersebut tidak diperkenankan untuk kembali mengubah ke bentuk konvensional. 20
Demikian juga berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat syariah, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan sistem konvensional. Berbeda dengan Bank Perkreditan konvensional, Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip syariah tidak diper- kenankan mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat konvensional. Pasal 31 Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan:
1) BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2) BPRS tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya sebagai BPR kon- vensional.
3) BPRS yang semula memiliki izin usahanya sebagai BPR konvensional dan telah mem- peroleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi berdasarkan prinsip syariah, tidak diperkenankan untuk mengubah status menjadi BPR konvensional. 21

## 2. Reformasi Kegiatan Usaha
Hal penting yang menjadi perhatian dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
18 Bank Indonesia, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 27.
19 Penjelasan Pasal 13 huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
20 Bank Indonesia, Pasal 31 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/ 36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 32.
21 Bank Indonesia, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 32.
dan peraturan pelaksananya adalah reformasi dalam kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, pembiayaan berdasarkan sistem syariah lebih dipertegas dan diperluas lagi cakupannya dalam aturan perundang-undangan. Penegasan itu dapat dilihat dari bunyi pasal 1 ayat (12) dan ayat (13), pasal 6 huruf m, pasal 7 huruf c, pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pasal 11 ayat (1) dan ayat (4a), pasal 13 huruf c, pasal 29 ayat (3), dan pasal 37 ayat (1) huruf c. 22 Kegiatan usaha yang berdasarkan pembiayaan dengan prinsip syariah lebih dipertegas lagi dalam pasal 28 dan 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah. Sedangkan bagi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah diatur dalam pasal 27 dan 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

## 3. Reformasi Sistem Moneter dalam Sistem Perbankan Nasional
Reformasi kebijakan dalam aspek ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, Bank Indonesia di antaranya mempunyai tugas pokok menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 23 Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga dengan berdasarkan prinsip syariah. 24
Pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah merupakan sebuah perubahan yang cukup mendasar yang terjadi dalam sistem perbankan di Indonesia. Sebab sebelum berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengatur pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia hanya menggunakan sistem konvensional dalam pengendaliannya. Hal tersebut didasarkan penegasan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang menjadi acuan bagi Bank Indonesia dalam melakukan kebijakannya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pendapatan Bank Indonesia berasal dari sistem bunga. Hal yang sama terjadi ketika bank-bank Islam melakukan produk-produk kerjasama dengan Bank Indonesia selalu  didasarkan  pada  tingkat  pengembalian  yang  tetap (fixed) ,  sesuatu  yang bertentangan dengan ciri utama operasi bank dengan prinsip bagi hasil ketika itu. 25
Tugas pokok tersebut, sebagaimana dinyatakan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, mempertegas bahwa Bank Indonesia berkewajiban mengembangkan bank Islam
22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; bandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lihat pula Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, h. 122.
23 Tugas lain adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan mengatur dan mengawasi Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
24 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
25 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek (Jakarta: Alvabet, 1999), h. 38.
dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan bank Islam itu sendiri, termasuk di bidang moneter. Ketentuan hukum dan fasilitas itu penting dipersiapkan Bank Indonesia karena kegiatan usaha bank Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan sistem yang digunakan dengan bank konvensional, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas yang non riba. Untuk itu, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perbankan Islam di bidang moneter, yaitu: (1). Giro Wajib Minimum  (GWM); (2). Kliring; (3). Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syari’ah (PUAS); (4). Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). 26
Giro Wajib Minimum adalah simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada  Bank  Indonesia  yang  besarnya  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  berdasarkan persentase tertentu dari Dana Pihak Tertentu (DPT). 27 Giro Wajib Minimum ini merupakan giro wajib yang harus dibuka oleh setiap bank, termasuk bank Islam, dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dan mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Apabila Kantor Pusat suatu bank berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bogor (Jabotabek) wajib membuka dan memelihara kecukupan modal pada Giro Wajib Minimumnya itu pada Kantor Pusat Bank Indonesia. Tapi bila kantor pusatnya berada di luar Jabotabek diwajibkan memelihara satu rekening giro dalam rupiah di Kantor Bank Indonesia setempat. Sedangkan untuk bank devisa selain wajib memelihara rekening giro dalam rupiah juga wajib memelihara satu rekening giro dalam valuta asing. Ketentuan bagi bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memelihara dua rekening giro rupiah, satu untuk bank pusat dan satu lagi untuk Unit Usaha Syariahnya. Sedangkan bagi bank konvensional yang berstatus bank devisa dan memiliki Unit Usaha Syariah selain wajib memelihara dua rekening giro dalam rupiah, juga harus memelihara dua rekening giro dalam valuta asing (dalam bentuk dollar Amerika Serikat) pada kantor pusat Bank Indonesia. 28
Adapun kebijakan dalam kaitannya dengan kliring, Bank Indonesia member- lakukan ketentuan kliring yang berlaku bagi bank konvensional berlaku pula bagi bank umum yang berdasarkan prinsip syariah, dengan beberapa perbedaan dan tambahan. Ketentuan yang berlaku bagi berdasarkan prinsip syariah antara lain meliputi ukuran besarnya sanksi bagi pelanggaran saldo negatif dan tata cara pengenaan sanksi untuk bank-bank yang bersaldo negatif. 29 Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang
26 Bank  Indonesia,  Informasi  Mengenai  Peraturan  Bank  Indonesia  bagi  Bank  Umum Berdasarkan  Prinsip  Syariah  tentang  Giro  Wajib  Minimum,  Kliring,  Pasar  Uang  Antar  Bank berdasarkan Prinsip Syariah, dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, “Informasi”, h. 2.
27 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia tentang Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
28 Bank Indonesia, “informasi”, h. 7.
29 Ibid., h. 16.
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kliring dapat dikenakan hukuman: kewajiban membayar; teguran tertulis; dan atau penghentian sebagai penyelenggara kliring. 30
Sementara itu, Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudhârabah . 31 Kebijakan itu diambil Bank Indonesia agar bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dapat mengelola kelebihan dan kekurangan dana secara efisien. Sebab secara teoritis bank yang merupakan lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengguna dana berpotensi mengalami keku- rangan atau kelebihan likuiditas.
Pasar Uang Antar Bank yang dikelola dengan prinsip syariah tersebut tentu meng- gunakan  piranti  dengan  prinsip  syariah.  Piranti  yang  digunakan  adalah  Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank atau dikenal dengan Sertifikat IMA. Sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudhârabah . 32 Para peserta dalam Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah adalah bank-bank yang menerbitkan Sertifikat IMA dan bank-bank yang mena- namkan modalnya pada sertifikat tersebut. 33 Bank-bank yang menerbitkan Sertifikat IMA adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedangkan bank-bank yang menanamkan modalnya boleh dari bank konvensional. Bagi bank konvensional mereka hanya dapat menanamkan modalnya saja, tidak bisa mengelola dana dari Sertifikat IMA. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan dana yang dapat menghasilkan suku bunga. Bagi bank konvensional, kalau dana dari sertifikat IMA dapat diberikan kepada mereka, bisa saja dimanfaatkan pada kegiatan usaha yang berten- tangan dengan syariah Islam, seperti memberikan pinjaman dengan menggunakan suku bunga dan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Kebijakan terakhir yang berkaitan dengan penerapan sistem moneter dengan prinsip syariah oleh Bank Indonesia adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana
30 Penjelasan mendetail tentang pelanggaran sanksi yang dikenakan pada pelanggaran ketentuan kliring lihat, pasal 32, 33, 34, dan 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/3/PBI/ 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI tentang Penyeleng- garaan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal.
31 Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/3/2000 tentang Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
32 Pasal 1 ayat (7)  PBI Pasar Uang.
33 Penjelasan mendetail mengenai ini, lihat Bank Indonesia, “informasi”, h. 25-30.
berjangka pendek dengan prinsip wadiah . 34 Bagi Bank Indonesia kebijakan ini dapat berfungsi sebagai medium untuk mengendalikan peredaran uang dalam masyarakat. Jumlah dana yang dapat dititip dalam SWBI sekurang-kurangnya Rp. 500 juta dan selebihnya dengan kelipatan Rp. 50 juta dengan jangka waktu satu minggu, dua minggu dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari. Pada saat jatuh tempo perjanjian penitipan dana, Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang menitipkan dananya itu mendapat bonus dari Bank Indonesia. Perhitungan bonus yang dimaksud dinyatakan dalam pasal 10 ayat (3), menyatakan:
“Dalam hal Bank Indonesia akan memberikan bonus kepada bank atau Unit Usaha Syariah yang menitipkan dananya, maka besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan Pasar Uang Antar bank berdasarkan prinsip  Syariah  (PUAS)  yang  merupakan  rata-rata  tertimbang  tingkat  indikasi imbalan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Sertifikat (IMA), pada tanggal penitipan dana”. 35
Sementara dalam ayat (4) dinyatakan:
“Dalam hal data mengenai tingkat indikasi imbalan PUAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tersedia pada hari penitipan dana, maka besarnya bonus dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS terakhir yang terjadi atau rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudhârabah sebelum didistribusikan pada bulan sebelumnya dari seluruh bank”. 36

## 4. Reformasi Struktur Bank Indonesia 37
Sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan perbankan nasional 38 , dan lembaga yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, termasuk dengan menggunakan prinsip syariah, Bank Indonesia harus mampu mengakomodasi kepentingan yang ber- kaitan dengan bank Islam. Sebab dengan adanya ketentuan hukum dan fasilitas yang kondusif  bagi  bank-bank  Islam,  tentu  akan  memperlancar  tugas  pengawasan  dan pembinaan yang dilakukannya. Sebab itu, reformasi struktur Bank Indonesia yang kondusif bagi pengembangan perbankan Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.
Reformasi  struktur  Bank  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  pengembangan
34 Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor/2/3/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank  Indonesia.
35 Pasal 10 ayat (3) PBI Sertifikat Wadiah.
36 Pasal 10 ayat (4) PBI Sertifikat Wadiah.
37 Kesimpulan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Mulya Siregar dan Dewi Astuti, keduanya peneliti senior perbankan pada Biro Perbankan Syariah, tanggal 8 Januari 2002.
38 Pasal Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
perbankan Islam di Indonesia berawal ketika Dewan Gubernur Bank Indonesia mem- bentuk satuan kerja khusus pada bulan April 1999. Satuan kerja khusus ini dikenal dengan tim kecil karena beranggotakan 10 orang yang bertugas menangani penelitian dan pengembangan bank Islam di Indonesia. Tim kecil yang dibentuk melakukan berbagai penelitian yang mendasar tentang konsep perbankan Indonesia. Penelitian tahap awal menitikberatkan pada pandangan atau respons masyarakat terhadap bank Islam, dan ini dilaksanakan pada beberapa daerah di Indonesia. Dalam kaitan itu, tim kecil telah melakukan penelitian, misalnya di daerah Jawa Timur dan Jawa Barat. Hasil dari ber- bagai penelitian menjadi landasan untuk merumuskan berbagai kebijakan operasional dari undang-undang yang berlaku. Satuan kerja khusus tersebut pada tahap berikutnya menjadi Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah yang berada di bawah struktur kerja Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Tim penelitian dan pengembangan Bank Syariah inilah yang melahirkan kebijakan implementasi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999.
Seiring dengan perkembangan perbankan Islam di Indonesia, dan adanya berbagai kendala yang berkaitan dengan optimalisasi pengembangan perbankan, seperti penye- rahan tanggungjawab penanganan perbankan Islam di bawah direktorat yang menangani perbankan konvensional. Tentu hal itu akan berakibat kurang optimalnya pengembangan perbankan Islam. Ditambah lagi orang-orang yang terlibat dalam devisi konvensional itu kurang memahami filosofi dari perbankan Islam.
Untuk mengantisipasi problem tersebut, maka pada tanggal 31 Mei 2001 dibentuk Biro Perbankan Syariah dalam struktur organisasi Bank Indonesia. 39 Biro ini bertanggung- jawab langsung kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, bukan lagi pada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Pada awalnya Biro Perbankan Syariah terdiri dari para bankir yang menjadi anggota pada Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah. Sebab mereka dianggap mempunyai kompetensi dalam mengembangkan perbankan Islam di Indonesia. Kebijakan baru tersebut setidaknya memberikan keleluasaan pada tim baru yang bersifat independen dalam mengembangkan Bank Syariah sesuai dengan profesionalisme orang-orang yang terlibat di dalamnya.

## Implikasi Kebijakan Terhadap Perkembangan Perbankan Islam
Kebijakan  pemerintah  tentang  perbankan  Islam  khususnya  kebijakan  yang dikeluarkan pemerintah pada periode 1998 sampai sekarang berdampak terjadinya per- kembangan  lembaga  perbankan  Islam  yang  cukup  menggembirakan  di  Indonesia. Walaupun disadari bahwa perkembangan tersebut tidak semarak dengan apa yang terjadi di negara-negara Islam lainnya, seperti Malaysia. Sebab negara-negara tersebut lebih
39 Bank Indonesia, Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah (Buku, tidak diterbitkan), h.  13.
dahulu mengembangkan dan menerapkan sistem perbankan Islam dalam praktik per- bankannya.
Negara Malaysia, misalnya sejak tahun 1981 telah mengembangkan perbankan Islam dengan mendirikan bank Islam yang bertaraf internasional, Dâr al-Mâl al-Islâm (DMI). Sedangkan Indonesia baru mendirikan bank Islam yakni Bank Muamalat Indo- nesia, satu dasawarsa setelah perkembangan perbankan Islam di Malaysia. Belum lagi perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya memberi peluang yang kondusif bagi perkembangan perbankan Islam.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan pelaksananya yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1992-1998 memang memberikan landasan yuridis bagi praktik perbankan Islam, namun kebijakan pemerintah tersebut belum memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan perbankan Islam. Di samping itu, perangkat infrastruktur yang disediakan pemerintah, khususnya yang ada di Bank Indonesia, sebagai lembaga pengawas dan pembina perbankan Indonesia, belum mendukung sepenuhnya bagi  pengembangan  perbankan  Islam.  Perangkat-perangkat  yang  digunakan  Bank Indonesia yang masih menggunakan sistem konvensional sehingga perbankan Islam dinilai menurut ukuran konvensional pula. Ketiadaan perangkat hukum itu menyebabkan perbankan Islam harus menyesuaikan produk-produknya dengan hukum yang berlaku.
Akibatnya ciri-ciri khusus yang melekat pada perbankan Islam tersamar dan per- bankan Islam tampil seperti perbankan konvensional. Misalnya, Bank Indonesia belum menggunakan menyediakan fasilitas likuiditas perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam yaitu tanpa bunga. Bank Islam harus menjalankan produk-produk kerja sama antara Bank Indonesia dengan bank Islam didasarkan atas tingkat pengembalian yang tetap, sesuatu yang masih mengandung unsur ribanya.
Hasil yang kurang memuaskan dari kebijakan pemerintah tentang perbankan Islam dalam periode 1992-1998 dapat dilihat dari pertumbuhan lembaga perbankan Islam. Sampai tahun 1998, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, jumlah bank umum yang beroperasi dengan sistem bagi hasil hanya satu, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank ini hanya mempunyai cabang sebanyak 37 outlet, mulai dari kantor cabang sampai kantor kas, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Demikian juga dengan tingkat pertumbuhan aset yang dimiliki bank ini sangat kecil, yaitu sekitar 0,01% dari total aset perbankan nasional. 40 Sementara Bank Perkreditan Rakyat yang menggunakan sistem bagi hasil hanya berjumlah 73 buah.
Perbankan  Islam  mengalami  perkembangan  yang  cukup  menggembirakan menyusul diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pemberlakukan Undang- Undang No. 10 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Diberlakukannya dua undang-
40 Wawancara dengan Zainul Arifin tanggal 12 September 2002 di Jakarta.
undang tersebut memberi peluang yang besar bagi perkembangan perbankan Islam di Indonesia. Hal-hal yang mendorong perkembangan perbankan Islam adalah kebijakan pemerintah  yang  membolehkan  bank-bank  umum  yang  beroperasi  dengan  sistem konvensional dapat mengkonversi dirinya menjadi bank syariah. Kebijakan lainnya adalah bank-bank konvensional dapat membuka kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang beroperasi dengan sistem syariah, dan atau mengkonversi kantor cabang konvensional ke dalam cabang syariah. Di samping itu, Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan pengembangan sistem moneter yang berdasarkan prinsip syariah, seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai pengganti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA), dan lainnya.
Pola pertama, berkaitan dengan konversi Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah dilakukan oleh Bank Susila Bakti yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Nopember 1999 dengan nama Bank Syariah Mandiri. Bank Susila Bakti awalnya adalah bank konvensional yang dilikuidasi pemerintah menyusul krisis keuangan di bank ter- sebut. Pemerintah mengambil alih kepemilikan saham dalam bank ini, kemudian dikon- versi menjadi Bank Umum Syariah.
Pola kedua, Bank Umum konvensional membuka kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang beroperasi dengan sistem syariah, dan atau mengkonversi cabang konvensional menjadi cabang syariah. Pola seperti ini banyak dilakukan oleh perbankan  konvensional. Pola  semacam ini  sampai dengan  bulan Nopember  2001 menurut catatan Bank Indonesia telah dilakukan Bank IFI, Bank BNI, dan Bank Jabar (BPD Jawa Barat). 41 Model seperti ini banyak dilakukan karena Bank Umum konvensional sudah memiliki jaringan yang luas sehingga dalam pengembangan kantor cabang syariah tidak terlalu sulit jika dibandingkan dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru yang membutuhkan modal awal sebesar Rp. 3 triliun.
Implikasi reformasi kebijakan perbankan Islam bagi perkembangan perbankan Islam dapat dilihat dari data yang dikeluarkan Bank Indonesia bulan Nopember  2001. Perbankan Islam sampai saat itu tercatat 2 buah Bank Umum Syariah, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, dan PT. Bank Syariah Mandiri. Sedangkan BPR Syariah berjumlah 81 buah yang tersebar di 18 propinsi di Indonesia. 42 Dibandingkan periode sebelumnya, 1992-1998, Bank Umum Syariah hanya bertambah 1 bank umum, sedangkan BPR Syariah bertambah sebanyak 8 buah. Sementara itu, Bank Umum konvensional yang membuka
41 Bank Indonesia, Kebijakan Pengembangan dan Informasi Terkini (Jakarta: t.p., 2001), h.  5.  Jumlah  di  atas  bertambah  menjadi  6  bank  bulan  Juli  2002,  menyusul  dikonversinya cabang-cabang dari Bank Danamon Indonesia, BRI, dan Bank Bukopin.
42 Bank Indonesia, “Kebijakan”, Pada bulan Juli 2002 bertambah menjadi 6 bank: Bank Danamon Indonesia, BRI, dan Bank Bukopin.
cabang syariah adalah Bank IFI, Bank BNI, dan Bank Jawa Barat. 43 Bank IFI dan Bank Jabar, masing-masing hanya mempunyai 1 kantor cabang yakni berkedudukan di Jakarta bagi Bank IFI dan Bandung bagi Bank Jabar. Bank BNI tercatat 9 buah kantor cabang syariah yang tersebar di 7 kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Jepara, Pekalongan, Malang, Banjarmasin, dan Padang. Perkembangan kantor cabang syariah yang cukup signifikan terjadi pada Bank Syariah Mandiri. Bank ini baru 2 tahun setelah berdiri menjadi Bank Umum Syariah, sejak tanggal 1 Nopember 1999, mampu membuka 19 kantor cabang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Jumlah ini melampaui kantor cabang yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia yang hanya 13 buah kantor cabang. Walaupun demikian, bank ini tidak memiliki kantor cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia.
Keunggulan lain dari Bank Syariah Mandiri adalah jaringan kantor cabangnya yang lebih luas daerah jangkauannya dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia. Kantor cabang Bank Syariah Mandiri terdapat di kota Aceh, Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Solo, Pekalongan, Pemekasan, Makassar, Banjarmasin, Bogor, Pekan Baru, dan Palembang. Sementara Bank Muamalat Indonesia memiliki kantor cabang (13 buah), kantor cabang pembantu (3 buah), dan kantor kas (27 buah) berada di kota-kota, seperti Jakarta,  Bandung,  Semarang,  Surabaya,  Makassar,  Balikpapan,  Pekan  Baru,  dan Pekalongan. Jadi dibandingkan dengan periode sebelumnya, terjadi peningkatan outlet Bank Muamalat Indonesia sebanyak 6 outlet, dari 37 menjadi 43 outlet.

## Penutup
Reformasi  kebijakan  pemerintah  untuk  mengembangkan  perbankan  Islam  di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang tidak terlepas dari faktor ekonomi dan faktor politik yang terjadi ketika kebijakan itu dikeluarkan. Dari sisi ekonomi, sistem perbankan Islam yang diterapkan Bank Muamalat Indonesia mampu bertahan di tengah krisis keuangan yang melanda dunia perbankan nasional. Sedangkan dari sisi politik, masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan masa hubungan yang begitu harmonis antara umat  Islam dengan negara. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI, bersama organisasi itu sejak tahun 1990 telah melakukan berbagai usaha pemberdayaan umat  Islam. Kader- kader ICMI dalam berbagai posisi strategis memberi peluang bagi pengembangan sosial ekonomi Islam, termasuk mengakomodasi sistem perbankan Islam.
Reformasi kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perbankan Islam meliputi aspek-aspek, sebagai berikut: reformasi sistem perbankan nasional, reformasi kegiatan usaha, reformasi sistem moneter dalam sistem perbankan nasional, dan reformasi struktur
43 Data  tentang  Perbankan  konvensional  yang  membuka  kantor  cabang  syariah  terus bertambah  seiring  dengan  semakin  maraknya  bank-bank  konvensional  membuka  cabang syariah.
Bank Indonesia. Semua reformasi kebijakan tersebut berimplikasi terhadap meningkat- nya lembaga perbankan Islam di Indonesia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif peningkatan itu dapat diukur dengan semakin besarnya penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dalam praktik perbankan Islam di Indonesia seiring dengan tersedianya fasilitas perbankan yang non ribawi. Sedangkan dari sisi kuantitatif, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap lembaga perbankan Islam, terutama bank umum konvensional yang membuka unit usaha syariah.

## Pustaka Acuan
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
M. Syafi’i Anwar, “Alternatif Terhadap Sistem Bunga”, dalam Ulumul Qur’an, vol. II.
Arifin, Zainul. Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek . Jakarta: Alvabet, 1999.
Bank  Indonesia. Informasi  Mengenai  Peraturan  Bank  Indonesia  bagi  Bank  Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tentang Giro Wajib Minimum, Kliring, Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Buku, tidak diterbitkan).
Bank Indonesia. Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah (Buku, tidak diterbitkan).
Bank Indonesia. Kebijakan Pengembangan dan Informasi Terkini. Jakarta: t.p., 2001.
Bank Indonesia. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Buku, tidak diterbitkan).
Bank Indonesia. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Buku, tidak diterbitkan).
Bank Indonesia. Peraturan BI No. 2/3/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (Buku, tidak diterbitkan).
Bank Indonesia. Peraturan BI Nomor/2/3/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Buku, tidak diterbitkan).
Bank Indonesia. Peraturan BI Nomor: 2/3/PBI/2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  1/3/PBI  tentang  Penyelenggaraan  Kliring  Lokal  dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (Buku, tidak diterbitkan).
Bank  Muamalat  Indonesia. Laporan  Tahunan  1998  (Annual  Report) (Buku,  tidak diterbitkan).
Djiwandono, J. Soedrajad. Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis . Jakarta: LP3ES, 2001.
Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, cet. 3. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.
Keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Ulama di Bandar Lampung. Jakarta: PBNU, t.t.
Ma’arif, Ahmad Syafi’i. Membumikan Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
Rahardjo, Dawam. Wacana Studi Ekonomi Islam Kontemporer (Makalah, tidak diterbitkan). Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.