IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KABUPATEN BULELENG (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2011
Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
Implementation of Subsidized House Policy for Low-income Community (LiC) In Buleleng Regency (Study on Implementation of Law No. 1/2011 on Housing and Settlement Area)
By
Ni Ketut Sudianing 1 , Ida Ayu Putu Sri Widnyani 2 dan Luh Nila Winarni 3

## ABSTRACT
In  handling  various  housing  problems  for  low-income  people,  the government issued a policy of subsidized housing, namely  Law no. 1 Year 2011 on Housing Residential Area. The implementation of this policy is more focused on housing development for Low-Income Community (LiC) through issuing Law. 64  year  2016  on  Community  Housing  Development  which  aims  at  providing affordable  housing  in  terms  of  a  healthy,  safe,  harmonious,  organized,  planned, integrated  and  sustainable  environment.  In  reviewing  this  policy,  this  study focused  on  the  implementation  of  policy  issues,  both  in  terms  of  process  and stakeholders  involved,  local  government  oversight  of  policy  implementation,  as well  as  factors  supporting  and  inhibiting  policy  implementation.  This  study applied  a  qualitative  approach  by  using  the  method  of  analysis  from  Creswell (2016).  The  findings  of  this  study  showed  that  1)  the  implementation  of subsidized  housing  policy  for  LiC  is  preceded  by  ensuring  the  requirements  that must  be  met  by  the  entrepreneur  or  target  group.  Implementation  is  successfully determined  by  the  synergy  between  local  government,  employers,  banks  and target  groups; 2) supervision related to policy implementation in general is more emphasized  on  preventive  effort  through  initial  process  of  allowance  and administration requirement that should be fulfilled by target group; 3) supporting factors found, namely: (1) a number of residents who have improper housing; (2) great support of local government and local authorities; (3) a large area of land to build  the  subsidized  houses;  and  (4)  good  cooperation  among  stakeholders. Furthermore, the inhibiting factors that need to be improved are: 1) the existence of changes in implementing regulations which cause greater difficulties among the stakeholders involved; 2) no supporting regulations on subsidized housing policy towards LiC in the regions; c) limited land in urban areas which is in accordance with the Spatial Plan; d) retarded process at the bank and limited human resources and 5) the unoptimum process of socialization. From the findings of this study, it is  recommended  the  followings:  1)  the  implementation  of  the  rules  should  be made consistent; 2) RTRW should be revised in order to meet the construction of subsidized  housing;  3)  it  is  expected  for  designated  banks  to  provide  adequate human  resources  and  to  apply  easier  procedures;  4)  while  entrepreneurs  are expected to provide capital and investment requirements which are in accordance with established regulations, and finally 5) the providers are required to socialize more on subsidized housing to the public.
Keywords:  Policy  Implementation,  Local  Government  Supervision, Subsidized House, Low Income Community
1 Lecturer of  FISIP UNIPAS
2,3 Lecture of  postgraduate UNR

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat  miskin dan ekonomi lemah, adalah menyangkut  peningkatan kemampuan masyarakat secara ekonomi, sosial dan politik.  Kemampuan secara ekonomi menyebutkan bahwa masyarakat memiliki harkat hidup dan penghidupan  yang layak, antara pekerjaan  yang layak dengan pendapatan  yang layak, akses pendidikan secara merata,  akses  terhadap  layanan  publik  memadai,  mampu  menyelenggarakan seluruh  aspek-aspek  ekonomi  secara  mandiri  dan  berdaya  secara  ekonomi. Dalam keadaan yang terbatas terhadap akses ekonomi, maka peran pihak lain, termasuk  pemerintah  melalui  kebijakan  sosial,    juga  berkewajiban  untuk membantu masyarakat miskin. Salah satu kebutuhan mendasar dari masyarakat miskin,  yang  tidak  bisa  terpenuhi  adalah  berkaitan  dengan  kebutuhan  papan, yaitu perumahan yang layak huni.
Kebijakan  sosial  adalah  pemahaman  tentang  kesejahteraan  sosial,  yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat, perawatan kesehatan, perumahan dan keamanan sosial (Nugroho, 2014: 16).  Sedangkan ciri-ciri dari masyarakat miskin  adalah  tidak  memiliki  akses  terhadap  ekonomi,  sarana  pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan rendah, dan melakukan aktivitas secara terbatas di  bidang  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  politik.    Sedangkan  kemiskinan  di negara  berkembang  menurut  Siagian  (2005)  memiliki  ciri  antara  lain:  1) pendapatan  perkapita  rendah;  2)  tidak  memiliki  kemampuan  menabung;  3) tidak  ada  investasi  dalam  perluasan  usaha;  4)  sempitnya  lapangan  kerja akibatnya banyak pengangguran.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  adalah  dengan  membangun  rumah bersubsidi, yang bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam bidang  pemenuhan  kebutuhan  papan  (perumahan).  Melalui  UU  No.  1  Tahun 2011  tentang  Perumahan  Kawasan  Pemukiman,  dan  khususnya  pembangunan
perumahan  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  dengan  dikeluarkannya PP  64  tahun  2016,  tentang  Pembangunan  Perumahan  Bagi  masyarakat Berpenghasilan Rendah . Masalah perumahan mesti ditangani sengan sejumlah persoalan  yang  mengikutinya,  persoalan  kemiskinan  yaitu  perumahan  rakyat akan menghadirkan persoalan baru, seperti: 1) tingkat urbanisasi di perkotaan, memberi  dampak lingkungan, seperti sanitasi,  penciptaan daerah kumuh  baru, potensi  konflik,  alih  fungsi  lahan  subur,  krisis  air    bersih  dan  berbagai persoalan  lain,  seperti  hasil  temuan  ini    “ the  provision  of  adequate  portable water, sanitation and waste management service ” (Osumanu, et all , 2016)
Untuk  dapat  mencapai  tujuan  yang  sesuai  dengan  harapan  maka pelaksanaan kebijakan harus diawasi.  Pengawasan ini dapat dilakukan melalui pemerintah  itu  sendiri  ( internal  control )  dan  juga  dapat  dilakukan  melalui exsternal control (Hasibuan, 2011), yaitu melalui pihak ketiga, seperti auditor, konsultan  maupun  masyarakat,  baik  melalui  media  maupun  lembaga  swadaya masyarakat.    Menurut  Undang-undang  No.  1  tahun  2011  tentang  Perumahan dan Kawasan Pemukiman, khususnya pasal 3, memiliki tujuan: 1) memberikan kepastian  hukum;  2)  mendukung  penataan  dan  pengembangan  wilayah  serta penyebaran penduduk yang proporsional; 3) meningkatkan daya guna dan hasil guna  sumber  daya  alam,  memperhatikan  kelestarian  fungsi  lingkungan;  4) memberdayakan  para  pemangku  kepentingan    di  bidang  perumahan  dan pemukiman;  5)  menunjang  pembangunan  ekonomi  dan  budaya;  dan  6) menjamin  terwujudnya  rumah  layak  huni,  terjangkau  dalam  lingkungan  yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.
Di  samping  berbagai  persoalan  di  atas,  sejumlah  persoalan  secara  rinci dihadirkan oleh kebijakan pengadaan rumah bersubsidi ini menurut Soelaeman (2017) antara  lain:  (1) Persoalan  pertama,  pengembang  menyediakan  lahan sendiri, hal ini menyebabkan lahan pun dibeli secara sporadis, sehingga lokasi rumah FLPP ( Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), sering berada jauh dari  pusat  kota  atau  konsentrasi  pasar  masyarakat  yang  membutuhkan;  (2) Persoalan  kedua  adalah  keterjangkauan  masyarakat;  (3)  masih  menjadi hambatan serius Program Sejuta Rumah adalah masalah perizinan.
Dari  sejumlah  latar  belakang  di  atas  dapat  dirumuskan  permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Implementasi  Kebijakan  Perumahan    Bersubsidi  di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap Implementasi Kebijakan pembangunan rumah bersubsidi di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah  yang  menjadi  faktor-faktor  pendukung  dan  hambatan  dalam Implementasi kebijakan Pembangunan rumah bersubsidi?

## 2. Kajian Pustaka
2.1. Konsep

## 2.2.1. Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan  adalah  berkaitan  dengan  perencanaan,  pengambilan  dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak dari  pelaksanaan  keputusan  tersebut  terhadap  orang  banyak  yang  menjadi sasaran  kebijakan,  kebijakan  juga  merupakan  alat  atau  instrumen  untuk mengatur  penduduk  dari  atas  ke  bawah,  dengan  cara  memberi reward dan sanksi  (Marzali,  2015:  19).  Kebijakan  publik  adalah  suatu  tindakan bersanksi  yang  mengarah  pada  suatu  tujuan  tertentu  ditujukan  pada  suatu masalah  atau  sekelompok  masalah  tertentu  saling  berkaitan  yang  dapat mempengaruhi  sebagian  besar  masyarakat  (Udoji  1981  dalam  Wahab, 2008).
Meskipun  terencana  dengan  baik,  dalam  kenyataannya  pelaksanaan kebijakan  tidak  selalu  mudah,  dan  menghadapi  sejumlah  persoalan, sebagaimana terungkap di bawah ini:
1) Bahwa  kebijakan  publik  ditujukan  untuk  melakukan  intervensi  terhadap kehidupan dan kepentingan publik untuk meningkatkan kapasitas publik;
2) Keterbatsan kemampuan sumberdaya manusia;
3) Keterbatasan  kelembagaan,  sejauhmana  kualitas  praktik  manajemen professional dan proporsional di dalam lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, baik yang bergerak di bidang profit dan non profit;
4) Keterbatasan  klasik  tapi  penting,  yakni  keterbatasan  bidang  anggaran atau dana;
5) Keterbasan  bersifat  teknis,  yakni  berkenaan  dengan  kemampuan  teknis menyusun  kebijakan  itu  sendiri  (Kadji,  2008  dalam  Gobel  &  Koton, 2016: 27).

## 2.2.2. Konsep Implementasi Kebijakan
Dalam  keadaan  demikian  kebijakan  diambil  dan  dilaksanakan  sering berdasarkan preferensi dari para pengambil dan pelaksana kebijakan sebagai agen, demi kepentingan politik dan keamanan status dan anggaran para agen kebijakan. Selanjutnya secara ontologis, permasalahan implementasi adalah
“dimaksudkan  untuk  memahami  berbagai  persoalan  implementasi kebijakan,  antara  lain:  (1)  mengapa  suatu  kebijakan  gagal diimplementasikan  di  suatu  daerah;  (2)  mengapa  suatu  kebijakan publik  yang  sama,  dirumuskan  oleh  pemerintah  memiliki  tingkat keberhasilan yang berbeda ketika di implementasikan oleh pemerintah daerah; (3) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibandingkan dengan jenis kebijakan lainnya; dan (4) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012: 18).
Selanjutnya  implementasi  menurut  Purwanto  &  Sulistyastuti  (2012: 21),  dikemukakan  sebagai  “kegiatan  untuk  mendistribusikan  keluaran kebijakan  ( deliver  policy  output )  yang  dilakukan  para  implementor  kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”
2.2.3. Konsep Pengawasan Implementasi Kebijakan
Pengawasan  ini  penting  untuk  dapat  menjamin  tercapainya  tujuan organisasi,  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  berikut  dijelaskan  beberapa konsep tentang pengawasan.
1. Menurut  Sondang  P.  Siagian  (2007:125),  “menyebutkan  bahwa: “Pengawasan  merupakan  proses  pengamatan  pada  seluruh  kegiatan organisasi  untuk  dapat    lebih  menjamin  bahwa  pekerjaan  yang  sedang dilakukan  sudah    sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Selain  itu  juga  merupakan  usaha  sadar  dan  sistemik  guna lebih  menjamin  bahwa  semua  kegiatan  operasional  yang  diambil  dalam organisasi  benar-benar  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan sebelumnya”.
2. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai,  yaitu  standar  apa  yang  sedang  dilakukan,  yaitu  penilaian pelaksanaan  dan  bila  perlu  melakukan  perbaikan-perbaikan  sehingga pelaksanaan  sesuai  dengan  rencana  (sesuai  standar  yang  telah ditentukan).

## 2.2.4. Konsep Pembangunan Rumah Bersubsidi
Dalam  PP  No.  64  Tahun  2016  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “Perumahan  adalah  kumpulan  Rumah  sebagai  bagian  dari permukiman,  baik  perkotaan  maupun  pedesaan,  yang  dilengkapi  dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni”. Kebijakan perumahan menurut Nugroho di bagi menjadi tiga kategori, yaitu:
1) Perumahan bagi masyarakat  yang berpendapatan tinggi, di mana peran pemerintah adalah mengelola perizinan dan lisensi.
2) Perumahan  untuk  masyarakat  berpendapatan  menengah,  di  mana rumah-rumah dikawasan pedesaan mewakili rumah dalam jenis ini.
3) Perumahan  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah.  Pemerintah bertanggungjawab  mengembangkan  kebijakan  terbaik  agar  dapat mengelola  komunitas  yang  berpendapatan  rendah  secara  sosial  dan ekonomi  untuk  mencegah  kaum  tuna  wisma  terabaikan  (Nugroho, 2014: 150).

## 2.3. Landasan Teori

## 2.3.1. Implementasi Kebijakan
Menurut  Sahya  (2012:  511),  bahwa  “implementasi  menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah.
Ketidakberhasilan  implementasi  kebijakan  disebabkan  keterbatasan  SDM, struktur  organisasi  kurang  memadai,  dan  kelemahan  dalam  koordinasi dengan  pihak-pihak  yang  terlibat”.  Sedangkan  menurut  James  Anderson (1979)  menyebutkan  bahwa  implementasi  berkenaan  dengan  :1) sumberdaya  yang  melaksanakan  dan standar  operasional  prosedur (SOP) yang  harus  ditempuh;  2)  proses  implementasi,  banyak  berkaitan  dengan berbagai  faktor  yang  berpengaruh  pada  implementasi;  3)  aspek  kepatuhan para pelaksana,  yang dapat  dipengaruhi oleh sosialisasi  kebijakan dan juga motivasi  terhadap  kelompok  sasaran;  dan  4)  menyangkut  dari  konten  atau isi kebijakan, apakah berkaitan langsung dengan kepentingan para pelaksana dan kelompok sasaran.
Edward  III  dan  I  Sharkanshy  (Gede  Sandiasa,  2016),  menyebutkan bahwa  terdapat  empat  faktor  yang  berpengaruh  dalam  implementasi kebijakan  publik  yaitu:  (1)  Komitmen  berkaitan  dengan  pertanyaan  pada
siapa aspek masalah implementasi pertama kali disampaikan; (2) Resources bahwa  para  pelaksana  harus  didukung  oleh  kecukupan  sumber-sumber dalam  arti  luas;  (3)  Adanya  diskresi  atau  disposisi  bagi  para  pelaksana kebijakan menyangkut kewenangan untuk bebas memilih berbagai alternatif yang  tersedia,  keluwesan,  kebebasan  mengenai  bagaimana  melaksanakan kebijakan  dan  (4)  SOP  “ standard  operation  prosedur ”  adalah  alat  untuk mengendalikan  serta  mengontrol  implementasi  kebijakan  sebagai  bahan evaluasi  kebijakan;  dan Follow  up ,  dengan  melihat  dari  indikasi  suatu kebijakan, kapan diteruskan atau kapan ditunda serta kapan bisa dihentikan.

## 2.3.2. Pengawasan dalam Implementasi Kebijakan
Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan  menerapkan  tindakan  korektif,  jika  perlu  memastikan  sesuai  dengan rencana.  Menurut  Giddens  pengawasan  adalah  supervisi  atau  pengawasan terhadap  populasi  subyek  dalam  ruang  politik.  Supervisi  mungkin  bisa langsung,  tetapi  biasanya  tidak  langsung  dan  didasarkan  pada  kontrol informasi  (Parsons, 2014:562).  Sedangkan fungsi  pengawasan secara  rinci dapat  disebutkan  seperti  apa  yang  disampaikan  Silalahi  (2005:181)  berikut ini:
1. Mencegah  adanya  penyimpangan  dalam  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan.
2. Untuk  mencapai  proses  kerja  yang  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah  dan  menghilangkan  hambatan  serta  kesulitan  yang  akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan program.
4. Mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas, kewenangan  dan kedudukan.

## 3. Metodelogi
Dalam  penelitian  ini,  dipergunakan  pendekatan  kualitatif  (Sugiyono, 2014),  banyak  peneliti  telah  memahami  dan  menggunakan  pendekatan  ini. Dalam beberapa literature menyebutkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang mendasarkan pada pendekatan naturalistik, apa adanya. Di mana peneliti akan  merinci  secara  apa  adanya,  yang  disampaikan  dan  ditemukan  dalam proses  penelitian.  Data  kualitatif  mencerminkan  intepretasi  yang  mendalam
dan menyeluruh atas fenomena tertentu, dan dikelompokkan dalam kelas-kelas bukan menurut urutan angka (Mikkelsen, 2011:292).
Lokasi  penelitian  di  Kabupaten  Buleleng,  yang  diberi  tanggungjawab dalam  pengawasan  pelaksanaan  program  rumah  bersubsidi  ini  adalah  Dinas Perumahan,  Pemukiman  dan  Pertanahan,  di  mana  dinas  ini  tergolong  baru, sedangkan  program  rumah  bersubsidi  tidak  banyak  menjadi  pantauannya,  hal ini  disebabkan  pemerintah  daerah  melalui  dinas  ini  memiliki  program tersendiri,  dengan  keterbatasan  dana  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah daerah, pengawasan terhadap program rumah bersubsidi ini tidak menjadi skala prioritas  pemda.  Dengan  fokus  penelitian:  (1)  Proses  Implementasi  Kebijakan Perumahan  Bersubsidi  di  Kabupaten  Buleleng;  (2)  Pengawasan  terhadap Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Bersubsidi dan (3) faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam Implementasi kebijakan Pembangunan rumah bersubsidi. Analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan Creswell (2016).
4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Implementasi  Kebijakan  Perumahan  Bersubsidi  di  Kabupaten Buleleng
Pelaksanaan  kebijakan  publik  sangat  dipengaruhi  oleh  kemampuan  dan kinerja  para  pelaksana  kebijakan,  dan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Menurut  Edwards  III  (1980)  menjelaskan, bahwa  jika  pembuat  keputusan/ decision  maker berharap  agar  implementasi kebijakan  sesuai  dengan  yang  dikehendakinya,  maka  kebijakan  harus memberikan  informasi  secara  tepat,  dengan  demikian  dalam  memberikan informasi  dari  sebuah  kebijakan  harus  akurat,  dan  konsisten,  yang  didukung oleh  ketetapan  yang  pasti,  petunjuk  teknis,  dan  juga  kadang  harus  melibatkan anggaran  yang  jelas.  Dengan  begitu  para  pelaksana  tidak  banyak  melakukan diskresi  yang  dapat  membuat  kabur  tujuan  kebijakan  dan  menimbulkan permasalahan  pada  sisi  pelaksanaan,  baik  yang  berdampak  sosial,  ekonomi pada  kelompok  masyarakat  maupun  hukum  bagi  para  pelaksana.  Secara  rinci dapat  dijelaskan  bahwa  faktor-faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan
adalah 1). Sumber daya termasuk staf dengan jumlah yang tepat dan didukung oleh  keahlian  yang  diperlukan;  2)    informasi  yang  relevan  dan  memadai tentang  bagaimana  melaksanakan  kebijakan  dan  menumbuhkan  dan mempertahankan  tingkat  kepatuhan  orang  lain  yang  terlibat  dalam implementasi;  3)    otoritas  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  dilakukan sebagaimana  yang  dimaksudkan;  dan  4)  fasilitas  (termasuk  bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) atau jasa yang akan disediakan jasa, di mana kebijakan itu dilaksanakan (Edward III, 1980: 11).
Dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  pemerintah menggelontorkan  kebijakan  Perumahan  Bersubsidi,  berdasarkan  UU  No.  1 tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  yang  terutama menyasar  kelompok  masyarakat  yang  kurang  beruntung,  yaitu  masyarakat yang  berpenghasilan  rendah.  Secara  umum  pelaksanaan  kebijakan  ini  sudah berjalan sesuai dengan ketentuan kebijakan nasional  yang berlaku, akan tetapi dalam  pelaksanaannya  di  daerah  masih  banyak  mengalami  kendala,  hal  ini banyak  diakibatkan  ketiadaan  sumberdaya  yang  memadai,  otoritas  dan kewenangan  daerah  dalam  hal  mengelola  MBR  tidak  jelas,  sarana  dan prasarana  pendukung  tidak  mencukupi,  serta  penguasaan  informasi  tentang kebijakan  tersebut  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh  para  pelaksana.  Jadi dengan demikian kalau diperhatikan beberapa faktor yang disampaikan Edward III  di  atas,  maka  tahapan  implementasi  kebijakan  tersebut  masih  perlu disempurnakan.    Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  yang  selanjutnya disingkat  MBR  adalah  masyarakat  yang  mempunyai  keterbatasan  daya  beli, sehingga  perlu  mendapat  dukungan  pemerintah  untuk  memperoleh  rumah (ketentuan umum psl 1 UU No. 11 tahun 2011, point 24).
Dari  hasil  pengamatan  dan  pengumpulan  data  penelitian  baik  melalui wawancara,  dokumentasi  dan  observasi  diperoleh  data,  bahwa  implementasi kebijakan  rumah  bersubsidi  bagi  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah belum  didukung  oleh  peraturan  daerah  yang  memadai,  terjadinya  perubahan- perubahan  aturan  pelaksanaan  dari  pusat,  yang  dapat  berpengaruh  pada kelancaran  proses  pelaksanaan  kebijakan.  Dalam  penelitian  implementasi
kebijakan  peneliti  meninjau  dari  beberapa  aspek,  antara  lain:  1)  proses pelaksanaan  kebijakan,  2)  aktor  yang  dilibatkan,  dan  faktor-faktor  yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 4.3. Pengawasan Terhadap Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Bersubsidi di Kabupaten Buleleng
Kondisi  masyarakat  miskin  perlu  diwaspadai  karena  dapat  memberi dampak  dan  ancaman  pada  pembangunan  berkelanjutan,  pembangunan  yang tidak terkontrol dan tidak terawasi dengan baik dapat menghasilkan kerusakan wilayah  atau  lingkungan  dan  berdampak  buruk  pada  generasi  mendatang,  hal ini sesuai dengan hasil temuan Brata (2014: 22). Di samping itu pembangunan juga  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia masyarakat miskin, artinya tidak hanya berkaitan pada persoalan yang dihadapi di  masa  sekarang,  seperti  perumahan,  tetapi  menyangkut  pendidikan  dan kesehatan  masyarakat.    Kualitas  menurut  Rewansyah  (2011:  188)  adalah menyangkut  kualitas  SDM  dari  sisi  pendidikan  dan  kesehatan;  2)    kualitas layanan  publik;  dan  kualitas  kepekaan  terhadap  lingkungan.    Oleh  sebab  itu proses pembangunan yang peruntukkan untuk orang miskin perlu diawasi oleh semua pihak, baik  dari pemerintah, swasta,  LSM maupun masyarakat  sebagai kelompok sasaran.
Dari  beberapa  hasil  wawancara  di  atas  dapat  ditarik  simpulan  bahwa dibidang  pengawasan,  terhadap  rumah  bersubsidi,  belum  sesuai  dengan  yang menjadi  harapan  semua  pihak.  Beberapa  langkah  pengawasan  dilakukan dengan teknik sebagai berikut:
1) Pengawasan preventif lebih banyak ditekankan pada proses awal pembuatan izin prinsip, melalui Dinas Permodalan dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten.
2) Preventif  dan  kuratif  dilakukan  pihak  perbankan,  akan  tetapi  masih menekankan pada keselamatan investasi, belum pada perlindungan terhadap konsumen dan kesesuaian dengan tujuan kebijakan perumahan MBR,  yaitu berpihak pada kaum miskin
3) Pengawasan  dengan  melibatkan  unsur  pemerintahan  di  tingkat  bawah sebagai  perwujudan  diskresi  kebijakan  pemerintah  daerah  seperti
melibatkan  Desa Dinas dan lembaga-lembaga berbasis pada kearifan lokal, seperti  Desa  Pakraman,  dan  Subak.  Namun  pengawasan  ini  lebih  banyak menekankan pada kepentingan lembaga-lembaga bersangkutan.
Dari hasil tersebut, dapat dikemukakan hasil temuan bahwa pengawasan belum dapat dilaksanakan secara efektif, yang dapat memberikan dampak pada (1)  kenyamanan  bagi  konsumen  di  mana  pelaksanaan  kebijakan  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  atau  perjanjian  dapat  menimbulkan  kekhawatiran  bagi konsumen  dan  menimbulkan  konflik  serta  sengketa  dengan  pengusaha;  (2) keselamatan  lingkungan  dan  kebijakan  tentang  RTRW  kabupaten,  upaya memfasilitasi  kebijakan  pusat,  dengan  mempermudah  izin  prinsip  ke  depan dapat  melanggar  ketentuan  lingkungan,  melanggar  Perda  RTRW,  yang  dapat menimbulkan  dampak  panjang  bagi  peruntukan  wilayah  dan  keselamatan lingkungan  di  Kabuapeten  Buleleng;  dan  (3)  termasuk  juga  keberlanjutan usaha  pengembangan  rumah  bersangkutan,  yang  dapat  secara  signifikan mengarah pada kerugian bahkan bangkrut. Ketidakjelasan penerapan peraturan, dapat  menimbulkan  rasa  prustasi  bagi  pengembang,  mental  menerabas, ketidakpedulian terhadap lingkungan, tidak peduli pada konsumen, tidak peduli pada  SDM  yang  dipekerjakan  atau  tidak  menerapkan  aturan  ketenagakerjaan, yang  pada  akhirnya  dapat  berpengaruh  pada  keberlanjutan  usaha  para pengembang.
Jika  dikaji  dari  sudut  teori  yang  dikemukakan  Edward  III  dan  I Sharkanshy  (1980),  pelaksanaan  kebijakan  perumahan  bersubsidi  bagi  MBR ini dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, dari sisi komitmen pemerintah pusat telah berusaha mewujudkan pembangunan perumahan bagi MBR secara besar-besaran,  baik  penyiapan  anggaran  dan  sejumlah  peraturan  nasional. Namun  dari  sisi  komunikasi,  garis  koordinasi  dan  pembentukan  komitmen  di daerah belum bisa dilaksanakan secara maksimal, hal ini dikarenakan: 1) tidak ada  kejelasan  anggaran  yang  bisa  digunakan  oleh  daerah  untuk  mendukung program  tersebut,  2)  pemerintah  daerah  juga  memiliki  kegiatan  yang  sejenis untuk  membantu  perumahan  bagi  orang  miskin  namun  tidak  memiliki anggaran  yang  memadai,  hal  demikian  akan  terjadi  tumpang  tindih  program,
maupun  tanggungjawab  yang  perlu  dibiayai,  maka  pemda  akan  memilih menyelamatkan programnya sendiri.
Kedua,  terkait  dengan resources pemerintah  daerah  memiliki keterbatasan  SDM  terkait,  anggaran  dan  sarana  prasarana.  Adanya  perubahan struktukur  dan  organisasi  pemerintahan  daerah,  dengan  demikian  sebagian besar  sistem  pelayanan,  kegiatan  dan  SDM  mengalami  perubahan,  termasuk tugas  dan  fungsi  OPD,  berpengaruh  pada  kinerja  OPD,  dan  kesiapan  SDM OPD untuk melaksanakan tugas bantuan, maupun terkait dengan otonomi serta desentralisasi  di  bidang  keuangan.  Hal  ini  membuat  SDM  yang  bekerja  di daerah  harus  ekstra  hati-hati,  serta  dapat  memberi  dampak  hukum  jika  terjadi kesalahan  dalam  memahami  dan  melaksanakan  undang-undang.    Di  samping itu  bahwa,  “desentralisasi  yang  diikuti  dengan  perluasan  otonomi  daerah, kadang tidak sepenuhnya dimaknai bahwa daerah memiliki kewenangan penuh akan  pembangunan  dan  pengelolaan  sumberdaya  di  daerah”  (sandiasa  & Agustana, 2018: 2)
Ketiga, diskresi dalam  melaksanakan  kebijakan  pusat  terkait memfasilitasi  perumahan  bersubsidi  untuk  MBR,    pemerintah  daerah  tidak memiliki  atau  berkomitmen  untuk  membuat  peraturan  daerah  terkait  dengan implementasi  kebijakan  perumahan  bersubsidi,  khususnya  perumahan  bagi MBR.  Beberapa  penerapannya  dapat  dikatagorikan  bersinggungan  dengan Perda  RTRW,  ke  depan  akan  memberi  dampak  signifikan  pada  peruntukan wilayah  di  Kabupaten.  Penekanan  pada  pengawasan  yang  melibatkan  banyak pihak  seperti  Desa  Dinas,  Desa  Pakraman  dan  Subak  tidak  berjalan  efektif, lebih  bersifat  mendukung  pengembang  dan  lembaganya  sendiri,  kurang memperhatikan  dampak  lingkungan,  baik  sosial,  budaya  maupun  lingkungan alam bisa menghadirkan sisi persoalan baru ke depan, seperti perebutan sumber air,  konflik  antara  penduduk  pendatang  dengan  penduduk  pribumi,  termasuk kerusakan  lingkungan atau berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH).
Keempat, terkait dengan SOP ( standar operational prosedur) dan follow up, sarana dan alat pengendalian sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi kebijakan  masing-masing  OPD  yang  terlibat,  tidak  jelas  keterlibatannya,
mereka memiliki SOP yang diperuntukkan secara umum pada setiap pengajuan izin prinsip, mestinya untuk perumahan bersubsidi bagi MBR, diatur tersendiri, yang dapat meringankan bagi konsumen, maupun pengembang yang bertujuan untuk  memperlancar  pelaksanaan  pembangunan  rumah  bagi  penduduk  yang kurang  mampu,  sebagai  contoh  dalam  penerapan  pajak  jual-beli  tanah, diterapkan  sesuai  dengan  ketentuan  umum. Follow  up terhadap  izin  prinsip yang  sudah  dikeluarkan  dan  laporan  atas  masyarakat  konsumen  yang  merasa dirugikan  tidak  berjalan  efektif.  Pengawasan  rutin  tidak  dilaksanakan  secara konsisten oleh OPD  yang bersangkutan, efektif dilakukan hanya sebelum  izin dikeluarkan,  belum  pernah  melakukan  teguran  bagi  pengembang  yang  tidak melaporkan  kegiatannya.  Pelaksanaan  prosedur  yang  demikian  dapat berdampak  pada  perilaku  pengembang,  yang  kecenderungannya  melanggar guna  meringankan  biaya  investasi  dan  memperoleh  keuntungan  yang  lebih banyak.

## 4.4. Faktor-faktor Pendukung dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Bersubsidi
Keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  publik  sangat  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor,  baik  dari  sisi  faktor  pendukung  maupun  berbagai  faktor penghambat.  Demikian  juga  berkenaan  dengan  kebijakan  rumah  bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari hasil penelitian menunjukkan ada beberapa  faktor  pendukung  yang  menonjol  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  kebijakan  ini,  yaitu:  (1)  adanya  penduduk  yang  masih  belum memiliki rumah yang layak huni; (2) adanya dukungan pemerintah daerah dan penguasa  wilayah  setempat;  (3)  tersedia  lahan  yang  masih  luas  untuk membangun rumah MBR; dan (4) adanya kerjasama yang baik antara bank dan lembaga mitra lainnya.
Penerapan  konsep  harmoni  manusia  dengan  Tuhannya  hal  ini  dikenal oleh  masyarakat  setempat  sebagai prahyangan ,  pemerintah  menerapkan sepadan  tempat  suci,  sumber  air  yang  disucikan  ( yeh  anakkan ),  kawasan perumahan  harus  menyediakan  lokasi  pendirian  tempat  ibadah.  Hal  ini  sesuai dengan  tujuan  pembangunan  perumahan,  yang  tidak  hanya  tertuju  pada
kesehatan  fisik,  tetap  juga  pada  penguatan  kesehatan  rohani,  psikologi  baik secara  individu  maupun  keluarga  (Nugroho,  2014:  152).  Terjadinya  harmoni diantara penghuni,  individu  dan keluarga, untuk  membentuk  masyarakat  yang harmonis,  sopan  santun,  dan  memiliki  jiwa  gotong-royong  dan  kebersamaan, maka  bentuk  rumah,  dan  pola  hunian  juga  harus  diatur,  sehingga  tidak  saling melanggar  batas-batas  keyakinan,  batas  wilayah,  estetika,  kebiasaan,  adat- istiadat  dan  budaya  juga  harus  diwujudkan  dalam  pemukiman  yang  baru terbentuk  ini. Hal  yang  demikian dapat  menjamin kenyamanan para penghuni dan  membentuk  kohesi  dan  integrasi  sosial  dalam  pemukiman  yang  baru (Nugroho, 2014: 153).
Dari  sisi  harmoni  manusia  dengan  lingkungannya,  pemerintah  dalam mengeluarkan  izin  prinsip  melibatkan  rekomendasi  dari  Dinas  Lingkungan Hidup,  Dinas  PUPR  Kabupaten,  Badan  Penanggulangan  Bencana,  dengan rekomendasi  yang  mereka  keluarkan  berkaitan  dengan  upaya  penyelematan lingkungan,  keterjaminan  adanya  fasos  (fasilitas  sosial)  dan  fasum  (fasilitas umum)  yang  sesuai.  Dengan  demikian  dibentuk  pemukiman  dengan  sanitasi yang  memadai  dan  sehat,  ruang  terbuka  hijau,  fasilitas  pembuangan  dan pengelolaan sampah, keselamatan lingkungan dan kebersihan sumber daya air, sungai,  konservasi  daya  alam  dan  lain  sebagainya.  Dengan  begitu  tatanan rumah  yang  sudah  direncanakan  demikian  dapat  memberi  pengetahuan  dan learning process agar para penghuni merubah perilaku dan cara hidup menuju pada  cara  pengelolaan  perumahan  dengan  baik,  sistem  tata  kelola  lingkungan perumahan yang baik pula (Nugroho, 2014: 153).
5. Penutup
5.1. Simpulan
1. Implementasi kebijakan rumah bersubsidi bagi Masyarakat
Berpenghasilan  rendah  sangat  dipengaruhi  oleh  proses  implementasi kebijakan  bersangkutan.  Implementasi  melibatkan  sinergitas  berbagai aktor  di  daerah,  perbankan,  pengusaha  dan  masyarakat  sebagai kelompok sasaran
2. Pengawasan  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  kebijakan perumahan  bersubsidi,  lebih  menekankan  pada  upaya  bersifat preventif,  melalui  pemenuhan  secara  ketat  pada  pengeluaran  izin prinsip bagi pengusaha.
3. faktor  pendukung  dan  penghambat,  yang  sangat  berpengaruh  pada percepatan implementasi kebijakan. Adapun faktor pendukung adalah : (a) masih terdapat  penduduk yang belum memiliki rumah yang layak huni; (b) dukungan pemerintah daerah dan penguasa wilayah setempat; (c) tersedia lahan yang masih luas untuk membangun rumah MBR; dan (d)  adanya  kerjasama  yang  baik  antara  bank  dan  lembaga  mitra lainnya.  Dan  sebagai  faktor  penghambat  yang  perlu  dicarikan  solusi adalah:  (a)  adanya  perubahan-perubahan  Peraturan  Pelaksana;  (b) belum  adanya  peraturan  pendukung  tentang  Kebijakan  Perumahan bersubsidi  bagi  MBR  di  daerah;  (c)  lahan  yang  ada  di  wilayah perkotaan    dan  sesuai  dengan  RTRW  sangat  terbatas;  (d)  proses  pada bank masih lambat dan SDM terbatas, (e) ketidakcukupan permodalan para pengembang, dan (f) proses sosialisasi belum maksimal berakibat pada pemahaman masyarakat menjadi tidak memadai
5.2. Saran-Saran
1. Pemerintah  harus  memiliki  konsistensi  peraturan  pelaksanaan,  baik ditingkat  pusat  maupun  di  daerah,  dengan  demikian  akan  dapat dilaksanakan tepat waktu.
2. Melakukan  revisi  terhadap  RTRW,  yang  dapat  disesuaikan  dengan pembangunan perumahan bersubsidi.
3. Bagi  bank  yang  ditunjuk  diharapkan  dapat  menyediakan  sumberdaya manusia yang cukup, dan prosedur yang lebih mudah.
4. Bagi  pengembang  (pengusaha),  diharapkan  dapat  memenuhi  ketentuan peraturan  dan  perundang-undangan,  khususnya  dibidang  permodalan sehingga pembangunan proyek dapat dilaksanakan dengan lancar.
5. Perlu  dilakukan  sosialisasi  lebih  banyak  oleh  para  penyelenggara perumahan bersubsidi kepada masyarakat, dengan bekerjasama dengan
kantor-kantor  pemerintah,  desa  dinas,  desa  pakraman,  subak  dan berbagai lembaga yang ada.

## Daftar Pustaka
Anggara,  Sahya,  2012. Ilmu  Administrasi  Negara:  Kajian  Konsep,  Teori  dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Pustaka Setia, Jakarta
Brata,  Roby  Aray,  2014. Good  Governance  &  Permasalahan  Pemerintahan Strategis. I Media, Jakarta.
Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi 4). Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Edward III, George, 1980. Implementing Public Policy . CQ Press, US
Gobel  ,  Erwin  Zubair,  &  Yosef  P.  Koton,  2016. Pengelolaan  Danau  Limboto dalam Perspektif Kebijakan Publik . Budi Utama, Yogyakarta
Marzali, Amri, 2012. Anthropologi  & Kebijakan  Publik. Prenada Media  Group, Jakarta.
Mikkelsen,  Britha,  2011. Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya Pemberdayaan:  Panduan  Bagi  Praktisi  Lapangan .  Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta
Nugroho,  Riant,  2014. Kebijakan  Sosial  Untuk  Negara  Berkembang. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Osumanu,  Issaka  Kanton,  Enoch  Akwasi  Kosoe and  Frederick  Dapilah,  2016. “Residential  housing  in  Ghana’s  low-income  urban  areas:  An  analysis  of households  living  conditions  in  the  Wa  Municipality”  .  In Journal  of Geography and Regional Planning , Vol. 9 (7), pp. 139-153, July, 2016.
Parsons,  Wayne,  2014. Public  Policy  Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis Kebijakan. Kencana, Jakarta
Presiden  RI,  2011. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan dan  Kawasan  Permukiman. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 7
Presiden  RI,  2016.  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  64  Tahun  2016,  Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Presiden RI, 29 Desember 2016)
Purwanto,  Erwan  Agus,  &  Dyah  Ratih  Sulistyastuti,  2012. Implementasi Kebijakan  Publik,  Konsep  dan  Aplikasinya  Di  Indonesia. Gaya  Media, Yogyakarta.
Rewansyah,  Asmawi,  2010. Reformasi  Birokrasi  dalam  Rangka  Good Governance. CV Yusaintanas Priman, Jakarta
Sandiasa, Gede,  2015. “Implementasi Kebijakan system Irigasi Berbasis Kearifan Lokal” , Disertasi , Pasca Sarjana Administrasi Publik UB, Malang
Sandiasa, Gede, & Putu Agustana,  2018. “Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah  Daerah  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Layanan  Publik  di Daerah”. Dalam Public Inspiration , Warmadewa, Denpasar http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public- inspiration/article/view/824/551
Siagian,  Sondang  P,    2014. Filsafat  Administrasi  (Edisi  Revisi) . Bumi  Aksara,
Jakarta
Silalahi,  Ulbert.  2005. Studi  Tentang  Ilmu  Administrasi:  Konsep,  Teori  dan Dimensi . Cetakan Keenam. Sinar Baru Algensindo, Bandung.
Wahab, Solichin Abdul, 2008. Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta