Page 850
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE BOLANGO
Juriko Abdussamad 1 , Fenti Prihatini Dance Tui 2 , Fatmawati Mohamad 3 , Swastiani Dunggio 4
123 Universitas Negeri Gorontalo, 4 Universitas Ichsan Gorontalo
jurikoabdussamad@yahoo.co.id 1 , fentiprihatini@ung.ac.id 2 , Fatmawatimuhammad67@gmail.com 3 , swastianidunggio83@gmail.com 4

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  Implementasi Kebijakan  pengelolaan  sampah  melalui  program  bank  sampah  di  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Bone  Bolango.    Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif,  sedangkan  teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilihat dari beberapa aspek yaitu (a) aspek tanggung jawab, (b) aspek berkelanjutan, (c)  aspek  manfaat,  (d)  aspek  nilai  ekonomi.  Faktor-faktor  yang  menentukan keberhasilan  kebijakan  pengelolaan  sampah  melalui  program  bank  sampah  di  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bone  Bolango  meliputi,  tingkat  kepatuhan,  kelancaran rutinitas  fungsi,  kinerja.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  digunakan,  diperoleh kesimpulan  bahwa  (1)  proses  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango meliputi, aspek tanggung jawab, aspek berkelanjutan, aspek manfaat, aspek nilai ekonomi secara keseluruhan  pada  umumnya  telah  dilakukan  dengan  baik,  tetapi  belum  efektif dilaksanakan,  masih  terdapat  kendala  seperti  keterbatasan  bangunan  bank  sampah, keterbatasan  sumber  daya  manusia,  belum  adanya  penggajian,  serta  minimnya pengawasan  pihak  pemerintah  terhadap  bank  sampah.  (2)  faktor-faktor  yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah yang meliputi tingkat kepatuhan, kelancaran  rutinitas fungsi, dan kinerja. Secara  keseluruhan  faktor-faktor  tersebut  belum  dilakukan  dengan  maksimal  seperti kurangnya  sosialisasi,  kurangnya  pelatihan  dan  perlunya  peningkatan  mengenai  sarana dan prasarana, sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari tujuan sistem bank sampah itu sendiri.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah

## ABSTRACT
The purpose of this study was to find out how the process of implementing waste management policies  through  the  waste  bank  program  at  the  Environmental  Office  of  Bone  Bolango Regency.  This  study  used  a  qualitative  approach  with  a  qualitative  descriptive  research  type, while the data collection techniques used were observation, interviews and documentation. This research is seen from several aspects, namely (a) the aspect of responsibility, (b) the aspect of sustainability,  (c)  the  aspect  of  benefits,  (d)  the  aspect  of  economic  value.  The  factors  that
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
determine the success of the waste management policy through the waste bank program at the Bone  Bolango  Regency  Environmental  Service  include  the  level  of  compliance,  smooth functioning routines, performance. Based on the results of the research used, it was concluded that  (1)  the  process  of  implementing  waste  management  policies  through  the  waste  bank program  at  the  Bone  Bolango  Regency  Environmental  Service  includes  aspects  of responsibility, aspects of sustainability, aspects of benefits, aspects of overall economic value in general  have  been  carried  out  with  good,  but  not  yet  effectively  implemented,  there  are  still obstacles such as limited waste bank buildings, limited human resources, lack of remuneration, and minimal government oversight of waste banks. (2) the factors that determine the successful implementation of  waste  management  policies  through  the  waste  bank  program  which  include the  level  of  compliance,  smooth  functioning  routines,  and  performance.  Overall  these  factors have not been carried out optimally such as lack of socialization, lack of training and the need for  improvements  regarding  facilities  and  infrastructure,  so  that  they  can  be  fulfilled accordingto the expectations of the objectives of the waste bank system itself. Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Waste Bank

## PENDAHULUAN
Sampah  merupakan  sebuah  masalah  yang  seiring  terjadi  di  berbagai  negara utamanya  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Sampah  merupakan  “bahan  padat buangan  dari  kegiatan  rumah  tangga,  pasar,  perkantoran,  rumah  penginapan,  hotel, rumah  makan,  industri,  bahan  bangunan  dan  besi-besi  tua”  (Pratiwi,  2018).  Adanya masalah  sampah  seperti  ini  dapat  disebabkan  oleh  tingginya  penduduk  yang  semakin padat  serta  semakin  menurunnya  luas  lahan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  tempat pembuangan sampah. Sehingga fakta tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah produksi.  Kondisi  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  ketersediaannya  fasilitas pengelolaan  sampah,  yang  pada  akhirnya  hal  ini  akan  berdampak  pada  timbulnya gangguan terhadap lingkungan yang ada. “Lingkungan merupakan gabungan semua hal yang mempengaruhi hidup” (Wiryono, 2013) sehingga, untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting dilakukan pengelolaan terhadap sampah.
Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari masalah sampah karena setiap hari manusia  menghasilkan  sampah.  Seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  serta meningkatnya aktivitas penduduk, maka jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya juga  ikut  bertambah  volume  sampah  dan  jenis  yang  dihasilkan  tergantung  dari  pola komsumsi  suatu  masyarakat  dalam  suatu  wilayah.  Semakin  tinggi  tingkat  pendapatan masyarakat  tersebut  maka  semakin  tinggi  volume  sampah  dan  semakin  banyak  pula jenis sampah yang dihasilkan.
Tahun  2019  sampah  di  Indonesia  akan  mencapai  68  juta  ton.  Sedangkan  plastik sampah diperkirakan akan mencapai 9.52 juta ton. Data ini menjelaskan bahwa sampah di  Indonesia  meningkat  1  juta  ton  setiap  tahunnya.  Melihat  perkembangan  masalah sampah  plastik,  agaknya  pemerintah  harus  lebih  serius  dalam  mempercepat  perbaikan sistem  pengelolaannya  karena  diperkirakan  pencemaran  sampah  plastik  di  indonesia akan  terus  meningkat  akibat  dari  industri  minuman  di  Indonesia  yang  mengunakan plastik sekali pakai sebagai packaging. Minuman-minuman itu sangat mudah ditemui di berbagai  gerai  ritel,  baik  modern  maupun  traditional.  Pertumbuhan  industri  minuman yang  sangat  pesat  tentunya  akan  menghasilkan  pertumbuhan  jumlah  sampah  plastik yang  semakin  banyak.  Terlebih  saat  ini  kapasitas  pengelolaan  limbah  plastik  masih
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
minim.  Jika  pengelolaan  dan  pemakaian  plastik  terus  menerus  dilakukan  tanpa  ada pertimbangan  dan  pencegahan  lebih  cepat  lambat  laun  plastik  akan  jadi  masalah  lebih serius.
Pemerintah  Indonesia  sebenarnya  sudah  melakukan  beberapa  pencegahan terhadap  pengelolaan  sampah.  Undang-undang  pengelolaan  sampah  adalah  bukti bagaimana  pemerintah  berupaya  dalam  menangani  sampah  di  negara  ini.  Undang- undang  tentang  pengelolaan  sampah  lahir  dari  kesadaran  pemerintah  bahwa  sampah telah  menjadi  permasalahan  nasional,  sehinga  pengelolaannya  perlu  dilakukan  secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomis, sehat  bagi  masyarakat,  dan  aman  bagi  lingkungan,  serta  dapat  merubah  perilaku masyarakat  lebih  sadar  terhadap  permasalah  baik  dan  buruknya  sampah  bagi lingkungan.
Pengelolaan  sampah  yang  ramah  lingkungan  dapat  berdampak  positif  bagi masyarakat  dan  lingkungan  itu  sendiri.    Dalam  pengelolaan  sampah  diperlukan kepastian  hukum,  kejelasan  tanggung  jawab  dan  kewenangan  pemerintah,  serta  peran masyarakat  agar  pengelolaan  sampah  dapat  dilakukan  secara  efektif.  Pemerintah menetapkan  mekanisme  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  jenis  rumah tangga  melalui  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  Pasal  20  Ayat  (1)  tentang Pengelolaan  Sampah  melalui  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  (Permen LH)  Repubik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  3R ( reduce, reuse dan recycle). Reduce (pengurangan) dapat diartikan sebagai sikap sehari- hari  dalam  pengurangan  menimbulkan  sampah.  Selanjutnya, Reuse (menggunakan kembali)  artinya  menggunakan  kembali  barang  bekas  tanpa  memprosesnya  terlebih dahulu.  Sedangkan Recycle (mendaur  ulang)  dapat  diartikan  mengolah  menjadi  bahan lain yang bermanfaat.
Bank  sampah  mulai  banyak  dilakukan  di  Indonesia,  dimana  masyarakat  dapat membawa  sampah  yang  sudah  dipilah.  Lalu  dapat  diolah  menjadi  bahan  yang bermanfaat. Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah bank sampah di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2018 semakin meningkat. Saat ini sudah ada 7,488 bank sampah di Indonesia, salah satunya adalah bank sampah yang ada di Kabupaten Bone Bolango.
Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan menunjukan bahwa pengelolaan sampah  diselenggarakan  berdasarkan  peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango Nomor  1  Tahun  2015  melalui  perspektif  kebijakan,  yaitu:  (a)  Asas  tanggung  jawab, sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango degan membangun fasilitas gedung  permanen  tetapi  untuk  tanggung  jawab  mengenai  sarana  dan  prasarana  masih kurang  (b).  Asas  pembangunan  berkelanjutan,  sudah  ada  program  untuk  membangun tempat-tempat  pengelolaan  sampah  lain  pada  tiap  kecamatan  di  Kabupaten  Bone Bolango,  tetapi  pada  pelaksanaanya  belum  ada.  (c).  Asas  manfaat,  Pemerintahan Kabupaten  Bone  bolango  sudah  baik  dengan  membangun  kerjasama  dengan  pihak instansi lain agar hasil sampah lebih berguna dan bermanfaat. Pengelolaan sampah perlu menggunakan  pendekatan  yang  mengangap  sampah  sebagai  sumber  daya  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  (d).  Asas  nilai  ekonomi, pemerintah  sudah  berupaya  optimal  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  piha-pihak lain  agar  sampah  mempunyai  nilai  ekonomi  yang  tinggi.  Kemudian  penelitian  ini,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
peneliti  menggunakan teori Randdal  B. Ripley and Grace Franklin dalam tahir (2014), ada tiga  faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank sampah di Kabupaten Bone Bolango yaitu, (a). tingkat kepatuhan implementor  bank  sampah  terhadap  ketentuan  Permen  LH  Nomor  13  tahun  2012 tentang  pedoman  pelaksanaan Reduce,  reuse ,  dan recycle dalam  pengelolaan  sampah ditingkat masyarakat melalui (b). kelancaran rutinitas fungsi. (c). Terwujudnya kinerja.
Seiring  dengan  kemajuan  yang  dicapai  dalam  pengelolaan  sampah  melalui Program  bank  sampah  di  Kabupaten  Bone  Bolango,  implementasi  kebijakan  tentang pengelolaan  sampah  melalui  program  bank  sampah  sebagaimana  kebijakan  Peraturan Daerah  Nomor  1  tahun  2015  tentang  pengelolaan  sampah  belum  sepenuhnya diimplementasikan. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diberikan amanah, kemudian memberikan pertanggung jawaban dalam pengelolaan sampah.
Dalam mewujudkan Kabupaten Bone Bolango yang bersih dan bebas dari sampah perlu  usaha  untuk  merubah  perilaku  masyarakat  dalam  bentuk  kesadaran  menjaga lingkungan.  Selain  itu,  masih  kurangnya  pengawasan  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup kepada  pengelolaan  bank  sampah  ini,  karena  mereka  hanya  berpatokan  pada  spanduk yang  ada  di  desa,  kecamatan  maupun  di  setiap  Jalan,  tetapi  tidak  mengawasi  bank sampah tersebut. Selain  itu kurangnya kesadaran  masyarakat untuk dapat  menabung di bank  sampah  juga  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan analisis kualitatif. Metode deskriptif dengan analisis kualitatif adalah suatu metode yang berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi  gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti melalui  data  atau  sampel  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Artinya dalam penelitian ini  mempunyai  tujuan  untuk  dapat  memperoleh  gambaran  serta  bagaimana  memahami kebijakan yang terikat dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, mengamati, dan  menangkap  secara  faktual  dan  aktual  dunia  nyata  dan  mengkaji  perilaku  individu, kelompok    dan  pengalaman  mereka  sehari-hari,  serta  mempelajari,  menerangkan,  atau menginterpertasi  suatu  kasus  dalam  konteksnya  secara  natural  tanpa  adanya  intervensi dari pihak jalur sebagaimana yang sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Kabupaten Bone Bolango
Dalam  tahapan  kebijakan  publik,  implementasi  kebijakan  publik  merupakan tahapan yang penting dan harus dilalui untuk mencapai hasil kebijakan. Tentunya pada tahap  implementasi  ini  akan  ditemukan  variable-variable  yang  berkaitan  dengan berhasil tidaknya  implementasi kebijakan, yang sangat membantu untuk perbaikan dan penyempurnaan tahapan implementasi kebijakan kedepan.
Pengelolaan  sampah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Bone  Bolango  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Sampah  berdasarkan:  (a)  asas  Tanggung jawab,  (b)  berkelanjutan,  (c)  manfaat,  dan  (d)  nilai  ekonomi.  Dengan  tujuan  untuk
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
menjamin  terselenggarakannya  pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan  untuk  meningkatkan  kesehatan  masyarakat,  kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Berikut  asas  pengelolaan  sampah  melalui  program bank sampah di Kabupaten Bone Bolango:

## Asas Tanggung Jawab
Kebijakan bank sampah ini diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia  dan  merupakan  wujud  kepedulian  sosial,  sehingga  sampah  dapat  dikelola dengan  baik  tanpa  harus  langsung  dibuang  ke  TPA  (Tempat  Pembungan  Akhir). Kemudian,  tugas  pemerintah  adalah  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang pengelolaan  sampah.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  menerbitkan  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012  yang  mengatur tentang penerapan pedoman pengurangan,  dan  daur  ulang  sampah  berbasis  masyarakat  melalui  bank  sampah  di Kabupaten Bone Bolango, bernama Bank Sampah Motilango.
Berikut  tanggung  jawab  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  kabupaten berdasarkan  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  maka  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Bone  Bolango,  Kepala Bidang  Pengelolaan  Limbah  Domestik  (DLH),  penanggung  jawab  bank  sampah, direktur  bank  sampah  Motilango,  pengurus  bank  sampah  Motilango,  menjelaskan bahwa  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  perencanaan  program  bank  sampah  hanya sebatas mengelola bukan hanya untuk menjual kembali.  Sesuai dengan hasil temuan di lapangan  bahwa  mekanisme  bank  sampah  yaitu:  1).  Sampah  dipilah  sesuai  jenis  dari rumah,  2).  Setorkan  ke the  gade  clean  &  gold,  3).  Sampah  ditimbang  &  dinilai  sesuai harga yang ditetapkan, 4). dicatat dan dibukukan pada buku tabungan bank sampah, 5). Proses hasil tabungan hasil sampah nasabah jadi uang, 6). Hasil penjualan disetorkan ke rekening tabungan emas.

## Asas Berkelanjutan
Wujud dari asas berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah Bone Bolango, berdasarkan  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  untuk pembangunan  berkelanjutan  lebih  mengarah  pada  bagaimana  keaktifan  bank  sampah dapat  terus  aktif  sampai  seterusnya  sehingga  nantinya  bisa  juga  ke  depan  untuk dibangunkannya  bank-bank  sampah  lainnya.  Penjelasan  tersebut  menunjukan  bahwa aspek  berkelanjutan  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  dengan  membangun gedung  dan  menyiapkan  sarana  dan  prasarana  namun  belum  sepenuhnya  berjalan dengan  baik.  Dilihat  dari  belum  adanya  kelanjutan  mengenai  bank-bank  sampah khususnya  di  Kabupaten  Bone  Bolango  dilihat  dari  pembangunan-pembangunan  yang sudah terbentuk namun tidak jalan. Sehingga dalam mengatasi hal ini dibutuhkan peran pemerintah  serta  masyarakat  untuk  dapat  melaksanakan  kebijakan  program  ini,  karena dalam  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  mencapai  dampak-dampak  yang diinginkan  terletak  pada  kualitas  kepemimpinan  yang  dimiliki  dari  suatu  organisasi yang disertai tugas memimpin dalam organisasi tersebut.
Selain  itu  dikatakan  bahwa  untuk  aspek  berkelanjutan  masih  kurangnya perlengkapan  mengenai  fasilitas  yang  ada  di  bank  sampah  motilango,  sehingga  masih kurangnnya sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan program bank sampah ini.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
Dilihat  dari  hasil  pengamatan  di  bank  sampah  motilango  bahwa  terdapat  mesin  print yang mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan kemudian pihak pengurus juga masih  kurangnya  fasilitas  seperti  belum  tersedianya  komputer  sehingga  pencatatan masih dilakukan secara manual, kurangnya sosialisasi mengenai bank sampah, sehingga diharapkan  pemerintah  serta  pengurus  bank  sampah  agar  lebih  aktif.  Sehingga  bank sampah dapat berjalan dengan baik. Pelayanannya yang kurang efektif seperti yang saya temukan di lapangan bahwa pengurus bank sampah sendiri merupakan mahasiswa aktif yang sampah saat ini menjadi pengurus bank sampah, sehingga di samping menjalankan program bank sampah, juga masih aktif kuliah sehingga pelayanan bank sampah belum efektif.

## Manfaat
Berikut wujud asas manfaat yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  maka  menunjukan  asas  manfaat  dilakukan  dengan bekerja  sama  dengan  pegadaian  untuk  menjadikan  masyarakat  lebih  rajin  menabung. Sehingga  hasil  tersebut  bisa  ditukarkan  menjadi  emas.  Bahwa  manfaat  hanya  berlaku untuk  ketersediaanya  sarana  prasarana,  dirasakan  oleh  masyarakat  karena  sampah  ini dapat  merubah  paradigma  sampah  yang  bias  langsung  dibuang  tetapi  ini  bias dimanfaatkan  dan  ditukarkan  menjadi  tabungan  ataupun  nominal  yang  lebih  besar. Kemudian dari hasil pengamatan juga para nasabah sudah melakukan pemilihan terlebih dahulu menabung di bank sampah sehingga lebih memudahkan untuk proses pelayanan bank sampah.

## Nilai Ekonomi
Sampah  menjadi  energi  yang  berguna  bagi  masyarakat  luas  dan  dapat meningkatkan  nilai  ekonomis  sampah.    Sampah  dapat  bernilai  ekonomi  bila  dikelola dengan  bijak  dan  melibatkan  semua  elemen  masyarakat.  Bahwa  untuk  nilai  ekonomi pemerintah  sudah  berupaya  untuk  bagaimana  mengolah  sampah  ini  dapat  mempunyai nilai  ekonomi  yang  tinggi  sehingga  akan  menumbuhkan  rasa  semangat  terhadap masyarakat  untuk  tidak  langsung  membuang  sampah  yang  masih  mempunyai  nilai ekonomi.  Bahwa  nilai  ekonomi,  pemerintah  hanya  memfasilitasi  masalah  sarana  dan prasarana  kemudian  hal  lainnya  diserahkan  kepada  pengelola.  Karena  program  bank sampah  hanya  lebih  mencari  nasabah  sebanyak-banyaknya,  mengedukasi  mengenai pengelolaan sampah sehingga adapun manfaat ekonominya akan diputar kembali seperi bank konvensional pada umumnya. Bahwa untuk nilai ekonomi sudah dilakukan dengan bekerja  sama  dengan  pihak-pihak  seperti  pegadaian  sehingga  membawa  dampak  yang bagus,  sehingga  sampah  mempunyai  nilai  ekonomi.  Selanjutnya,  pernyataan  lain  yang diungkapkan oleh pengurus bank sampah Motilango, dan memiliki patokan harga yang memuaskan bagi setiap jenis-jenis sampah yang akan di tabung.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  pengamatan  peneliti  bahwa  terdapat  patokan  harga perkilogramnya sebagai berikut.
Tabel 1 Daftar Harga Bank Sampah Motilango Kabupaten Bone Bolango No Nama barang Harga / kg 1 Plastic campur Rp. 2000 2 Plastic gelas (putih) Rp. 2.500 3 Plastic aqua bersih Rp. 5.000
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
4. Plastic aqua kotor Rp. 3.500 5 Botol bodong campur Rp. 1.800 6 Kardus Rp. 800 7 Kertas campur Rp. 1.000 8 Almunium Rp. 5.000 9 Botol (sejenis fresh) Rp. 500 10 Kaleng Rp. 1.000 11 Galon aqua Rp. 5.000 12 Botol marjan dll Rp. 2.500 13 Gelas Rp. 4.000
Sumber: Bank Sampah Motilango 2022
Faktor-faktor yang menentukan Keberhasilan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Gorontalo .
Kemudian pada penilitian  ini, peneliti  menggunakan teori Randall. B. Ripley  and Grace  A  Franklin  dalam  tahir  2014:95),  ada  tiga  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan  dalam  pengelolaan  bank  sampah  yaitu,  (a). Tingkat  kepatuhan  implementor  bank  sampah  terhadap  ketentuan  Permen  LH  No.13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Reduce, reuse dan Recycle,  ( b). Kelancaran rutinitas fungsi, (c). Kinerja Tingkat Kepatuhan Tingkat kepatuhan implementor mengenai komunikasi yang dibangun terhadap program bank  sampah  sesuai  dengan  ketentuan  Permen  Lingkungan  Hidup  Nomot  13  Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle , berdasarkan kebijakan yang  sudah  ditetapkan  maka,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Bone  Bolango,  Seksi  Kemitraan  &  Kerjasama Pengeloolaan Lombah Domestik, penanggung jawab bank sampah Motilango, pengurus bank sampah Motilango, nasabah bank sampah Motilango mengenai tingkat kepatuhan implementor  dalam  hal  komunikasi  yang  dibangun  terhadap  program  bank  sampah. Dalam hal ini, dalam melaksanakan suatu kebijakan atau rencana, harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang mempunyai untuk menjamin keberhasilan kebijakan tersebut, ini  harus  didokumentasikan  atau  diungkapkan  dengan  benar  dibagian  ini.  Proses penerapan kebijakan sebenarnya tidak hanya melibatkan tindakan badan administrative yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  rencana  dan  mempromosikan  kepatuhan dengan  kelompok  sasaran,  tetapi  juga  jaringan  kekuatan  politik,  ekonomi,  dan  social yang  secara  langsung  terkait  dengan  tindakan  yang  pada  akhirnya  terlibat  dan  pihak- pihak yag terlibat. Para pihak pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan kebijakan, baik itu negative maupun positif.
Implementasi  dalam  layanan  juga  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam kebijakan.  Dapat  dikatakan  bahwa  pelaksana  tersebut  adalah  pemberi  dan  pemberi layanan  kepada  masyarakat  dalam  program,  selain  itu  pelaksanan  program  juga merupakan standard untuk mengukur derajat pelaksanan program.

## Kelancaran Rutinitas Fungsi
Kelancaran  rutinitas  fungsi  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  sosialisasi  yang dilakukan  mengenai  program  bank  sampah,  adapun  dalam  penelitian  ini  sesuai kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  maka,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bone  Bolango,  Penanggung  jawab  bank  sampah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
Motilango,  pengurus  bank  sampah  dan  direktur  bank  sampah  Motilango,  bahwa kelancaran  rutinitas  fungsi  untuk  mensosialisasikan  program  bank  sampah  sudah dilakukan  namun  terkendala  karena  situasinya  masih  pandemi.  Sehingga  belum sepenuhnya  optimal.  Sehingga  untuk  saat  ini  sosialisasi  hanya  masih  sebatas  lewat media sosial. Dari penjelasan informan di atas, menunjukan bahwa kelancaran rutinitas fungsi  untuk  mensosialisasikan  program  bank  sampah  sudah  dilakukan.  Namun,  dapat dilakukan  bahwa  strategi  bank  sampah  untuk  mendorong  pembangunan  bank  sampah saat  ini  hanya  sebatas  penyebaran  brosur,  dan  belum  adanya  partisipasi  masyarakat dalam sosialisai yang intens tentang simpanan bank sampah.
Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango untuk menyukseskan penerapan  kebijakan  bank  sampah  sebatas  pemberiaan  fasilitas  untuk  mendukung pelaksanaan kebijakan bank sampah. Semua kegiatan yang terkait dengan keberhasilan bank  sampah  wajib  dilakukan,  disahkan  oleh  departemen  pengelola  bank  sampah berbagai  kegiatan  termasuk  sosialisasi.  Karena  minimnya  sosialisasi  bank  sampah, strategi  yang diterapkan bank  sampah untuk  mensukseskan bank sampah  juga  menjadi tidak  efektif,  mereka  terkadang  mendistribusikan  brosur  dan  hanya  melakukan sosialisasi  di  media  sosial.  Sehingga,  diperlukannya  peran  pemerintah  serta  pengurus untuk  lebih  gencar  melakukan  sosialisasi  melalui  media  social  terlebih  lagi  pada  saat waktu pandemi.

## Terwujudnya Kinerja
Dalam  pelaksana  kebijakan,  diperlukan  dukungan  kinerja  perangkat,  seperti peningkatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut  menjadi sumber daya yang  dapat  berdampak  positif  dan  bermanfaat  bagi  keberhasilan  pelaksana  kebijakan atau  rencana.  Sumber  daya  yang  memadai  tentunya  sangat  membantu  untuk mengimplementasikan  strategi  agar  dapat  berjalan  dengan  baik,  optimal,  efektif  dan efesien.  Pada  bagian  ini,  kami  ingin  menjelaskan  apakah  terdapat  sumber  daya  yang sesuai  atau  tidak  tepat  untuk  mendukung  implementasi  kebijakan  bank  sampah  di Kabupaten  Bone  Bolango  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bone  Bolango,  Seksi  Kemitraan  &  Kerjasama Pengelolaan  Limbah  Domestik,  penanggung  jawaab  Bank  Sampah,  direktur  bank sampah  Motilango,  menunjukan  bahwa  sebagai  implementor  kebijakan  bank  sampah. Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bone  Bolango  mengungkapkan  bahwa  sejauh  ini sudah cukup memberikan fasilitas sumber daya sarana dan prasarana.
Dari  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  peneliti  juga  melakukan observasi  dan  mendokumentasikan  pada  tanggal  14  Februari  2022  yaitu  mengenai sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  Bank  sampah  Motilango  Kabupaten  Bone  Bolango seperti yang terlihat pada gambar 1.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
Gambar: 1. Fasilitas Bank Sampah
Berdasarkan gambar 1, bahwa kondisi beberapa fasilitas dapat digunakan tapi dari beberapa  fasilitas  yang  ada  di  Bank  Sampah  masih  kurang  memadai  dimana  rusaknya pagar  tambah  lagi  tidak  adanya  computer  dan  print  juga  mengalami  kerusakan  karena jarang digunakan. Berdasarkan  hasil observasi peneliti  mengenai sumber daya  fasilitas yang  ada  di  Bank  Sampah  Motilango  bahwa  fasilitas  yang  ada  saat  ini  terdapat, timbangan  gantung,  mesin  pencacah,  Gentor  atau  viar,  dan  mesin  pres.  Idealnya, pemerintah  harus  mereview  kebijakan  ini.  Jika  kebijakan  dapat  berhasil  dilaksanakan dengan dukungan sumber daya yang ada (sumber daya manusia, sember daya keungana dan  infrastruktur),  maka  karena  kurangnya  sumber  daya  keuangan  dan  infrastruktur tidak dapat terpenuhi secara memadai.

## PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  untuk  mengetahui  proses  pengelolaan  sampah melalui program  bank  sampah  menggunakan  metode penelitian  yang  sudah diterapkan dalam  penelitian  ini,  serta  memperhatikan  semua  indikator-indikator  dalam  bentuk implementasi  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan,  peneliti  berusaha menggali  dengan  melakukan  pengamatan  dan  juga  wawancara  langsung  dengan Pemerintah  Kabupaten,  Pengurus  Bank  Sampah,  dan  Masyarakat  penabung  Sampah yang  terkait  dengan  pengelolaan  sampah  melalui  program  bank  sampah.  Data  yang dikumpulkan melalui observasi dilapangan dan selanjutnya dideskripsikan oleh peneliti. Adapun penyajian hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)

## Implementasi  Kebijakan Pengelolaan Sampah  Melalui  Program Bank Sampah di Kabupaten Bone Bolango
Dalam  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor  1 tahun  2015  tentang Pengelolaan  Sampah  pasal  3,  pengelolaan  sampah  dikelola  berdasarkan  asas  tanggung jawab,  berkelanjutan,  manfaat,  dan  nilai  ekonomi.  Asas  tanggung  jawab  dimana  asas tanggung  jawab  yang dimaksud  merupakan keadaan wajib  menanggung segala sesuatu sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup  rakyat.  Pemerintah  menjamin  hak  warga  Negara  atas  lingkungan  yang  baik  dan sehat.  Selanjutnya  asas  berkelanjutan  dimana  berkelanjutan  yang  baik  dan  sehat. Selanjutnya  asas  berkelanjutan  dimana  berkelanjutan  yang  dimaksud  merupakan  tidak adanya  pemborosan  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  tidak  ada  dampak  pada lingkungan (kerusakan), kegiatan pembangunan harus meningkatkan sumber daya alam yang  dapat  diperbarui.  Kemudian  asas  manfaat,  manfaat  yang  dimaksud  merupakan suatu  hal  yang  dapat  dinikmati  yang  berupa  kenaikan  fisik/perbaikan  kualitas, selanjutnya  asas  nilai  ekonomi  dimana  nilai  ekonomi  yang  dimaksud  merupakan pengelolaan sampah dapat bernilai ekonomi  bila  dikelola dengan  bijak dan  melibatkan semua  elemen  masyarakat.  Sehingga  dalam  penelitian  dilakukan  yakni  melihat penerapan  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  melalui  program  bank  sampah di Kabupaten Bone Bolango.

## Aspek Tanggung Jawab
Berdasarkan  teori  yang  di  ungkapkan  Mardiasmo  (2016)  “Akuntabilitas  adalah sebuah  kewajiban  melaporkan  dan  bertanggung  jawab  atas  keberhasilan  ataupun kegagalan  pelaksana  misi  organisasi  dalam  mencapai  hasil  yang  telah  ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Menurut  Halim  (2014)  akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan seseorang/badan  hukum  atau  pimpinan  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki hak  atau  berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban. Akuntabilitas  Publik  yaitu  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  periodik.  Asas  akuntabilitas  merupakan  asas  yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  penyelenggaraan  negara  dan  hasil  akhirnya  harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi (Tiwinarni, 2017)
Menurut Permen LH No. 13 tahun 2012, keberadaan bangunan fisik bank sampah yang  memenuhi  persyaratan  konstruksinya  merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi oleh penyelenggara bank sampah di wiliyah, baik oleh pengurus bank sampah  maupun dari  desa/kelurahan  yang  menjadi  cakupan  wilayah  pelayanan  bank  sampah. Sehubungan  dengan  tanggung  jawab  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  bone  bolango berdasarkan asas kebijakan yang sudah di tetapkan di Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 3. Berdasarkan data dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh  peneliti  memperoleh  data  tentang  aspek  tanggung jawab  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  pengelolaan  sampah  melalui  program bank  sampah  di  Kabupaten  Bone  Bolango.  Pada  umumnya  tanggung  jawab  melalui
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
bantuan  yaitu  di  bangunkannya  bangunan  bank  sampah  motilango  secara  permanen dilihat  dari  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dilokasi  penelitian  sudah  sesuai Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Pasal  5  No.  13  tahun  2012  tentang  Pedoman Pelaksanaan  3R  melalui  Bank  Sampah  Pasal  3  huruf  a  tentang  persyaratan  kontruksi bangunan  bank  sampah.  Namun,  masih  butuh  pembenahan  dengan  perlu  melakukan perbaikan  pada  implementasi  kebijakan  pengelolaan  program  bank  sampah  di Kabupaten  Bone  Bolango  dengan  memperhatikan  kondisi  lingungan  Bank  Sampah, pengorientasian anggaran, serta kesejahteraan pengurus Bank Sampah.
Keterkaitan  penelitian  ini  dengan  hasil  penelitian  Suryo  (2021)  dalam  aspek tanggung  jawab  yakni,  dimana  pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  terkait  dengan  aspek  tanggung  jawab  dalam pengelolaan bank sampah melalui program bank sampah dapat disimpulkan bahwa pada aspek  tanggung  jawab  ini    sudah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  sesuai Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Pasal  5  No.  13  tahun  2012  tentang  Pedoman Pelaksanaan  3R  melalui  Bank  Sampah  Pasal  3  huruf  a  tentang  persyaratan  kontruksi bangunan  bank  sampah.  Namun,  masih  butuh  pembenahan  dengan  memperhatikan kondisi lingkungan bank sampah.

## Aspek Berkelanjutan
Berdasarkan  teori  yang  diungkapkan  Menurut  Budiharjo  dan  Sudjarto  (2012) pengertian  pembangunan  berkelanjutan  adalah  kota  yang  dalam  perkembangannya mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakatnya  masa  kini,  mampu  berkompetisi  dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Sudharta (2007)  menyebutkan  pengertian  pembangunan  berkelanjutan  adalah  konsep pembangunan  yang  menyelaraskan  kepentingan  pembangunan  dengan  pengelolaan lingkungan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang  dimaksud  dengan  pembangunan  berkelanjutan diartikan sebagai pekerjaan terencana secara sadar yang memasukkan aspek lingkungan, social  dan  ekonomi  ke  dalam  strategi  pembangunan  untuk  menjamin  integritas, keselamatan,  dan  kapasitas  lingkungan,  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  di  generasi sekarang  dan  masa  depan.  Salah  satu  syarat  dalam  system  pengelolaan  bank  sampah adalah pengelola bank sampah mendapatkan gaji/imbalan yang dobayarkan secara rutin setiap  bulan.  Karena  keberlangsungan  bank  sampah  tergantung  dari  sejauh  mana  bank sampah  tersebut  dapat  memadai  operasinya,  salah  satunya  dengan  memberikan gaji/insentif kepada karyawannya.
Sehubungan  dengan  aspek  berkelanjutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Bone Bolango  berdasarkan  asas  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  di  Peraturan  Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015  Tentang Pengelolaan Sampah Pasal  3 hasil  penelitian  yang  diperoleh  peneliti  memperoleh  data  tentang  aspek  berkelanjutan dalam  mengimplementasikan  kebijakan  pengelolaan  sampah  melalui  program  sampah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
di  Kabupaten  Bone  Bolango  pada  umumnya  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten dengan  membangun gedung dan  menyiapkan sarana dan prasarana. Namun, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dilihat dari belum adanya kelanjutan mengenai bank-bank  sampah  khususnya  di  kabupaten  bone  bolango  dilihat  dari  pembangunan- pembangunan  yang  sudah  terbentuk  namun  tidak  jalan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa ada beberapa desa terdapat banyak sampah  yang  hanya  tinggal  bangunan  yang  sudah  tidak  layak  lagi  digunakan  serta belum  adanya  penyajian  terhadap  pengurus  bank  sampah.  Sehingga  dalam  mengatasi hal  ini  dibutuhkan  peran  pemerintah  serta  masyarakat  untuk  dapat  melaksanakan kebijakan  program  ini,  karena  dalam  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  public, peran dari pemimpin  menjadi penentu, berhasil dan gagalnya  suatu kebijakan  mencapi dampak-dampak  yang  diinginkan  terletak  pada  kualitas  kepemimpinan  yang  dimiliki dari suatu organisasi yang diserahi tugas memimpin dalam organiasi.
Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Ramadhanti (2020) dalam aspek berkelanjutan  yakni,  dengan  menerapkan  pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan, banyak  manfaat  yang  akan  didapatkan  oleh  masyarakat,  terutama  dari  sisi  lingkungan dan kesehatan publik.
Dari  Uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  aspek  berkelanjutan  dalam pengelolaan bank sampah sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada tetapi masih terdapat  kendala  yakni  pemerintah  kabupaten  sudah  membangun  gedung  dan menyiapkan  sarana  dan  prasarana.  Namun,  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik dilihat dari belum adanya kelanjutan dari bank sampah tersebut.

## Aspek Manfaat
Berdasarkan  teori  yang  di  ungkapkan  Musdzalifah  (2016),  Asas  manfaat mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup. Asas  manfaat  ini  diartikan  sebagai  upaya  sadar  dan  terencana,  yang  memadukan lingkungan  hidup  termasuk  sember  daya,  ke  dalam  proses  pembangunan  untuk menjamin  kemampuan,  kesejahteraan  dan  mutu  hidup  generasi  kini  serta  generasi mendatang. Aspek ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Jogiyanto (2019), persepsi manfaat adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa dalam menggunakan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Dalam beberapa jenis manfaat terdapat dampak positif yang dapat dilandaskan sebagai hukum perencanaan, peraturan yang akan meberikan hasil yang lebih baik.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa  dalam  suatu  kebijakan  pasti  terdapat beberapa  jenis  manfaat  yang  menunjukkan  dampak  positif  dari  pelaksanaan  kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, baik sebagai landasan hokum perencanaan, peraturan, maupun undang-undang, harus dapat memberikan hasil yang  bermanfaat  dan  berdampak  positif,  serta  dapat  ditransformasikan  dari  hasil implementasi  menjadi  hasil  yang  lebih  baik.  Tentunya  setiap  kebijakan  merupakan upaya  pemerintah  untuk  memperbaiki  keadaan  dan  mampu  menyelesaikan permasalahan  yang  ada  serta  berperan.  Suatu  strategi  biasanya  memiliki  masukan  atau hasil  positif  atau  negative,  berkaitan  erat  dengan  respon  objek  strategi.  Begitu  pula dengan  penerapan  kebijakan  bank  sampah  ini,  kebijakan  ini  sebagai  bentuk pengurangan  sampah  dan  salh  satu  bentuk  peningkatan  pendapatan  masyarakt  dengan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
menabung  dan  menstimulasi  kesadaran  masyarakat  tentang  pengelolaan  sampah  di Gorontalo.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  melihat  bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  bone  Bolango tidak  mendapatkan  manfaat  yang  signifikan.  Karena  mereka hanya  menjalankan  tugas  yang  ditentukan  oleh  Bupati.  Selain  itu,  peneliti  juga menemukan  bahwa  Bank  Sampah  tidak  mendapatkan  keuntungan  dari  kebijakan  ini, karena  penerapan  kebijakan  Bank  Sampah  bersifat  sosial  dan  sukarela.  Namun masyarakat sudah merasakan manfaat dari kebijakan bank sampah, di bank-bank utama di  kabupaten  bone  bolango  baik  yang  menabung  maupun  tidak  menabung  akan mendapatkan nilai ekonomi  yang akan  meningkatkan  nilai ekonomi penduduk  local di masa mendatang. Bagi masyarakat sendiri maupun bagi yang belum menyelamatkannya, keberadaan bank sampah ini akan sedikit memberikan manfaat bagi kita, karena lingkungan di sekitar bank sampah lebih bersih. Oleh karena itu, pendirian bank sampah ini memberikan solusi bahkan membantu mengurangi sampah yang masih berserakan di tempat yang tidak tepat.
Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Cahyadi dkk (2018) dalam aspek manfaat yakni, bank sampah dianggap merupakan terobosan yang memiliki multi-solusi terkait  penelitian  tentang  sampah.  Manfaat  yang  dapat  langsung  dirasakan  adalah peningkatan kebersihan lingkungan dan terbukanya lapangan pekerjaan.
Dari uraian di atas maka disimpulkan bahwa, dalam aspek manfaat ini masyarakat sudah merasakan manfaat dari kebijakan ini baik menabung atau tidak menabung akan mendapatkan  nilai  ekonomi  dan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  itu  sendiri, karena  lingkungan  di  sekitar  bank  sampah  lebih  bersih.  namun  masih  ada  kekurangan yaitu  pemerintah  kabupaten  bone  bolango  tidak  mendapat  manfaat  yang  signifikan begitu juga dengan bank sampah tersebut.

## Aspek Nilai Ekonomi
Berdasarkan  teori  yang  di  ungkapkan  Dwi  atmanti  (2017)  dalam  Smith  (1776) menyatakan bahwa “nilai suatu barang dan jasa ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan semakin  tinggi  biaya  produksi,  maka  semakin  tinggi  pula  nilai  dari  barang  tersebut”. Menurut  Fauzi  (2006:35),  sumber  daya  didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya itu sendiri memiliki dua aspek yakni aspek teknis yang  memungkinkan  bagaimana  sumber  daya  dimanfaatkan  dan  aspek  kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya yang digunakan.
Sehubungan  dengan  aspek  nilai  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  bone bolango  berdasarkan  asas  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  di  Peraturan  Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015  Tentang Pengelolaan Sampah Pasal  3 berdasarkan data dari hasil penelitian  yang diperoleh peneliti  memperoleh data tentang aspek  nilai  ekonomi  berdasarkan  realita  dilapangan  bahwa  kepentingan  masyarakat untuk  dapat  menabung  di  tempat  bank  sampah  sebenarnya  sangat  bergantung  pada pendapatan  yang  diperolehnya,  yaitu  berupa  nilai  ekonomis.  Berdasarkan  hasil wawancara  dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  utama  kebijakan ini dapat berpartisipasi di bank sampah dengan cara menabung.
Oleh  karena  itu,  dari  hasil  penelitian  di  bidang  ini,  peneliti  menemukan  bahwa sebagai  pelaksana,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bone  Bolango  tidak  ada
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
kepentingan  lain  dengan  kebijakan  ini,  hanya  mematuhi  ketentuan  peraturan  yang berlaku,  selanjutnya  diserahkan  kepada  pihak  pengurus  bank  sampah,  sebelum menyimpan  sampah  ke  pengepul  atau  pengumpul  pekerjaannya  mitra  bank  sampah, masyarakat  sebagai  penghasil  sampah,  telah  terlebih  dahulu  memilah  sampah  di rumahnya.  Selama  proses  pengumpulan  ini,  sampah  ditimbang  di  depan  nasabah, kemudian  yang bersangkutan  mencatat nilai rupiah sesuai klasifikasi di  buku tabungan nasabah.
Dalam  proses  implementasinya,  peneliti  melihat  adanya  bank  sampah  telah membangkitkan  perhatian  masyarakat  terhadap  pengelolaan  sampah  yang  dapat mendatangkan  rupiah  bagi  masyarakat.  Alasan  inilah  yang  kemudian  menarik  banyak orang  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  persampahan,  yaitu  mengumpulkan  dan memilah  sampah  untuk  memberikan  nilai  ekonomis,  Karena  ini  bank.  Sekalipun nilainya  kecil,  bank  sampah  bisa  meningkatkan  pendapatan  para  nasabahnya.  Sampah yang dulunya dibuang dan memenuhi tempat sampah, kini dapat diolah oleh masyarakat untuk  mendapatkan  pundi-pundi  rupiah  ataupun  bisa  ditabung  dan  ditukarkan  dengan emas.
Keterkaitan  penelitian  ini  dengan  hasil  penelitian    Cahyadi  dkk  (2018)  dalam aspek  nilai  ekonomi  yakni,  bank  sampah  memiliki  nilai  ekonomi  terutama  dari  hasil tabungan  sampah,  sehingga  dalam  penglolaan  sampah  perlu  ditekankan  pentingnya circulair economic untuk menjaga nilai tambah dalam proses produksi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  dalam  aspek  nilai ekonomi  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  utama  dalam  kebijakan  ini.  Karena  dari implementasi  ini  telah  membangkitkan  perhatian  masyarakat  terhadap  pengelolaan sampah  yang  dapat  mendatangkan  rupiah  bagi  masyarakat.  Namun  kendala  yang  di hadapi  yakni  dinas  lingkungan  hidup  hanya  mematuhi  ketentuan  yang  berlaku selebihnya mereka serahkan pada pihak pengurus bank sampah.

## Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kabupaten Bone Bolango
Implementasi  menurut  Ripley  dan  Franklin  lebih  menegaskan  bahwa  setiap produk  kebijakan  public  yang  siap  di  implementasikan  akan  berhasil  jika memperhatikan  dan  mensinergikan  tiga  faktor  utama  yaitu  tingkat  kepatuhan, kelancaran  rutinitas  fungsi  dan  kinerja.  Sebagaimana  hasil  penelitian  dilapangan khususnya  di  Kabupaten  Bone  Bolango  terkait  dengan  penerapan  implementasi kebijakan  pengelolaan  sampah  oleh  pemerintah  kota  dalam  melakukan  pengelolan program bank sampah dari beberapa factor penentu sebagai berikut:

## Kepatuhan Aparatur
Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Randal B Ripley and Grace A Franklin dalam  Tahir  (2014)  mengemukakan  bahwa  “dalam  proses  pengukuran  keberhasilan suatu  kebijakan  aparatur  dituntut  untuk  patuh  dan  taat  terhadap  kebijakan  yang  telah dikeluarkan”. Kebijakan tersebut akan memenuhi target apabila aparatur tersebut patuh dan  taat  dalam  melaksanakan  kewajiban  dari  pada  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan. Menurut  Ripley  terdapat  dua  kekurangan  dalam  kriteria  kepatuhan,  antara  lain:  (1) banyak  factor  non  birokratis  yang  kurang  diperhatikan,  dan  (2)  adanya  program  tidak didesain dengan baik.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
Kebijakan  bank  sampah  hanya  berdasarkan  regulasi.  Sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  pengelolaan  sampah  masyarakat,  untuk mencapai  tujuan  tersebut,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  menerbitkan  Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat melalui bank sampah untuk selanjutnya Kementerian menghimbau Bupati  termasuk  Bupati  Bone  Bolango  untuk  membentuk  Bank  Sampah  maka dikeluarkanlah  Peraturan  Bupati  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Bone  Bolango.  Kemudian  Dinas  Lingkungan  Hidup  membentuk  Bank Sampah yang ada di Kabupaten Bone Bolango yaitu Bank Sampah Motilango.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  melihat  bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Bone  Bolango  sebagai  Implementor  mereka  hanya  memberikan  fasilitas, kurangnya pengawasan kepada Bank Sampah dan hanya menyerahkan seluruh kegiatan yang  ada  di  Bank  Sampah  Motilango  kepada  pegawai  Bank  Sampah.  Sikap  pegawai yang  ada  di  Bank  Sampah  Motilango  didalam  melayani  masyarakat  untuk  dapat menabung  di  Bank  Sampah  dapat  dikatakan  cukup  baik  namun  disamping  itu  tingkat kedisiplinan  dalam  segi  waktu tidak  cukup  baik,  hal  tersebut  juga  diperjelas  dari  hasil observasi  peneliti  tanggal  14  Februari  2022  dimana  Bank  Sampah  yang  seharusnya buka namun tidak ada pengurus yang dating di Bank Sampah Motilango, sehingga tidak adanya kegiatan yang ada di Bank Sampah Motilango Kabupaten Bone Bolango.
Keterkaitan  penelitian  ini  dengan  hasil  penelitian  Dhita  Pratiwi  (2018)  bahwa faktor  penentu  keberhasilan  pelaksanaan  program  bank  sampah  dilihat  dari  aspek tingkat kepatuhan  yakni  adanya respon dari para  pelaksana kebijakan  yang  merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan karena tingkat kepatuhan merupakan bentuk dukungan  yang  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan.  Dan  untuk tingkat  kepatuhan  dari  pelaksana  program  Pengelolaan  Bank  Sampah  ini  masih  belum cukup baik.
Sehingga  dari  hasil  pengamatan  yang  dilakukan,  peneliti  melihat  bahwa  tingkat kepatuhan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango untuk kebijakan ini  terbilang  kurang  efektif  dimana  kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan,  namun untuk sikap pegawai Bank Sampah Motilango terdapat dikatakan cukup baik walaupun tidak diimbangi dengan kedisiplinan pegawai.

## Kelancaran Dan Tidak Adanya Persoalan
Berdasarkan teori yang di ungkapkan oleh Randall B Ripley and Grace A Franklin dalam  Tahir  (2014)  mengemukakan  bahwa  “dalam  proses  pengukuran  keberhasilan suatu  kebijakan  kriteria  kelancaran  dan  tidak  adanya  persoalan  artinya  dalam  proses pelaksanaan  program  para  petugas  pelaksanaan  kebijakan  sebisa  mungkin  dapat menghindari  permasalahan  yang  akan  terjadi  ataupun  yang  akan  muncul  dikarenakan pada  dasarnya  kebijakan  itu  akan  berhasil  apabila  petugas  yang  melaksanakan  sesuai dengan prosedur yang telah dikeluarkan”.
Berdasarkan  hasil  pengamatan,  peneliti  melihat  bahwa  kurangnya  partisipasi masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten  Bone  Bolango.  Terlihat  bahwa  masyarakat  yang menabung di Bank Sampah Motilango hanya 15 orang saja yang menabung namun hal tersebut  tidak  sebanding  dengan  jumlah  masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten  Bone Bolango  yang  mencapai  angka  165.334  orang  penduduk.  Hal  tersebut  juga  diperkuat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
berdasarkan  hasil  observasi  pada  tanggal  15  Februari  2022.  Sehingga,  upaya  atau strategi  yang  dilakukan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bone  Bolango  dalam mendukung  keberhasilan  kebijakan  Bank  Sampah  ini  dapat  dikatakan  belum  efektif, dimana  Dinas  Lingkungan  Hidup  Bone  Bolango  disini  hanya  sebagai  implementor pembentuk Bank Sampah Motilango Kabupaten Bone Bolango dan hanya memberikan fasilitas  kepada  pihak  Bank  Sampah  Motilango.  Strategi  yang  dilakukan  pihak  Bank Sampah untuk keberhasilan Bank Sampah ini juga tidak berjalan dengan efektif dimana minimnya  sosialisasi  yang  dilakukan  pihak  Bank  Sampah.  Sosialisasi  yang  dilakukan pihak Bank Sampah juga hanya dilakukan pada awal pembentukan Bank Sampah saja.
Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Andi Cahyadi dkk (2018) bahwa faktor  penentu  keberhasilan  pelaksanaan  program  bank  sampah  dilihat  dari  aspek Kelancaran  Rutinitas  Fungsi  yakni,  keberhasilan  implementasi  ditandai  dengan lancarnya  rutinitas  fungsi  dan  tidak  ada  masalah-masalah  yang  dihadapi.  Karena meskipun  pelayanan  bank  sampah  sudah  cukup  baik,  tanpa  didukung  partisipasi masyarakat  dalam  bank  sampah  minimal  sebagai  nasabah,  maka  keberlanjutan  bank sampah  juga  akan  menemui  kendala.  Bantuan  dan  dukungan  dari  pemerintah desa/kelurahan  dan  instansi  terkait  lainnya  sangat  dibutuhkan  untuk  meningkatkan jumlah nasabah bank sampah.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  dalam  kelancaran  rutinitas fungsi  dimana  kebijakan  bank  sampah  ini  belum  dapat  dikatakan  efektif  karena  dinas lingkungan  hidup  hanya  sebagai  implementor  selain  itu  minimnya  sosialisasi  yang dilakukan oleh pihak bank sampah.

## Kinerja
Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Randall B Ripley and Grace A Franklin dalam  Tahir  (2014)  mengemukakan  bahwa  “dalam  proses  pengukuran  keberhasilan suatu  kebijakan  dilihat  dari  kinerja  aparaturnya  yang  dapat  menentukan  kebijakan tersebut”.  Efektifnya  proses  implementasi  kebijakan  sudah  pasti  dan  nyata  dapat menghasilkan  optimalisasi  kinerja  yang  baik  pada  petugas  pelaksanan  kebijakan (implementor).  Menurut  Rivai  (2004)  “kinerja  merupakan  perilaku  yang  nyata ditampilkan  setiap  orang  sebagai  prestasi  kerja  yang  dihasilkan  oleh  pegwai  sesuai dengan  perannya  dalam  perusahan”.  “kinerja  merupakan  prestasi  kerja,  yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standard yang ditetapkan” (Dessler, 2004)
Dalam  pelaksanaan  atau  pengimplementasian  suatu  kebijakan  perlu  didukung dengan  adanya  kinerja  dari  aparatur  seperti  peningkatan  sarana  dan  prasarana  yang menjadi  sumber  daya  yang  dapat  memberikan  pengaruh  positif  dan  berguna  untuk mensukseskan  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  ataupun  program  tersebut  dalam melaksanakan  kebijakan  Bank  Sampah  ini  sarana  prasarana  penunjuang  kebijakan berupa  fasilitas  diberikan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bone  Bolango berupa  bangunan, timbangan  gantung,  meja,  kursi,  lemari,  jam,  sapu,  mesin  pencacah, mesin  pres,  tong  sampah.  Dalam  hal  ini  belum  tersedianya  komputer  sehingga pencatatan  masih  dilakukan  secara  manual  kemudian  mesin  print  juga  mengalami kerusakan  dimana  jarang  digunakan  oleh  pegawai  Bank  Sampah,  kemudian  pagar halaman bank sampah juga mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada fasilitas penunjang  jalannya  Bank  Sampah  saat  ini  belum  ada  perbaikan  dimana  tidak  adanya
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
anggaran khusus  yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup terkait kebijakan  ini. Untuk itu belum terpenuhinya sumber daya sarana prasarana yang digunakan  untuk kebijakan Bank Sampah.
Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Andi Cahyadi dkk (2018) bahwa faktor  penentu  keberhasilan  pelaksanaan  program  bank  sampah  dilihat  dari  aspek Kinerja  yakni,  dengan  adanya  bank  sampah,  maka  akan  dinilai  kinerja  implementor bank  sampah  terhadap  standar  yang  ditetapkan,  yaitu  peningkatan  jumlah  nasabah, peningkatan  jumlah  sampah  yang  dikelola,  peningkatan  produk  yang  dikelola  bank sampah, dan peningkatan pendapatan.
Berdasarkan  dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  dalam  kebijakan  ini perlu  dukungan  dari  implementor  dalam  hal  sarana  dan  prasarana  dimana  masih terdapat  kendala  seperti  rusaknya  mesin  print,  rusaknya  pagar  halaman  dan  belum tersedianya  computer.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  ada  anggaran  khusus  yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup terkait kebijakan ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya  yang  merupakan pembahasan data yang diperoleh dilapangan,  maka dapat ditarik  kesimpulan:  (1).  Implementasi  kebijakan  pengelolan  sampah  melalui  bank sampah  program  bank  sampah  di  Kantor  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten Bone  Bolango  dapat  dilihat  dari  berbagai  aspek  yaitu  aspek  tanggung  jawab,  aspek berkelanjutan,  aspek  manfaat,  dan  aspek  nilai  ekonomi  secara  keseluruhan  pada umumnya  telah  dilakukan  dengan  baik,  tetapi  belum  efektif  dilaksanakan,  masih terdapat kendala seperti keterbatasan bangunan bank sampah, keterbatasan sumber daya manusia,  belum  adanya  penggajian,  serta  minimna  pengawasan  pihak  pemerintah terhadap  bank  sampah;  (2).  Faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan  pengelolaan sampah  melalui  program  bank  sampah  di  Kantor  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH) Kabupaten  Bone  Bolango,  yang  meliputi:  tingkat  kepatuhan,  rutinitas  fungsi  dan kinerja.  Berdasarkan  hasil  penelitian  secara  keseluruhan  factor-faktor  tersebut  belum dilakukan  dengan  maksimal  seperti  kurangnya  sosialisasi,  kurangnya  pelatihan  dan perlunya peningkatan  mengenai  sarana dan prasarana. Sehingga dapat terpenuhi  sesuai dengan harapan dari tujuan system bank sampah itu sendiri.

## SARAN
Mengingat  kebijakan  program  bank  sampah  adalah  program  pemerintahan  yang harus  dijabarkan  oleh  kantor  Dinas  Lingkungan  Hidup  sebagai  perpanjangan pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka peneliti menyarankan:  (1).  Meningkatkan  sosialisasi  bank  sampah  agar  masyarakat  lebih  sadar akan  manfaat  menabung  di  bank  sampah;  (2).  Untuk  pengambilan  keputusan  tidak hanya berdasarkan regulasi, tetapi juga dapat dilakukan melalui pertemuan antara pihak dinas dengan pengelola bank sampah, agar kegiatan bank sampah bisa lebih efektif; (3). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango juga perlu menambah sumber daya manusia  dan  infrastruktur  yang  terkait  dengan  implementasi  kebijakan  rencana  bank sampah  agar  dapat  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  secara  maksimal;  (4). Penting untuk meningkatkan jumlah dan kemampuan aparatur dalam pelayanan, seperti mengikuti  pelatihan,  meningkatkan  mutu  pelayanan,  agar  masyarakat terlayani  dengan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
baik;  5).  Dinas  Lingkungan  Hidup  perlu  meningkatkan  kerja;  6).  Meningkatkan pengawasan  yang  dilakukan  pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  terhadap  Bank  Sampah terkait kinerja pengurus Bank Sampah agar lebih disiplin.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara Sahya, 2015. Perbandingan Administrasi Negara. Bandung CV Pustaka Setia Dessler, Gary. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Terjemahan Jakarta: PT. Prenhallindo Emzir. 2016. Analisis Data. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada Hanifa Harsono, 2012. Kebijakan Publik. In Musture (Ed) Kebijakan Publik Deliberatif. Widya Karya
Handoyo,  Eko.  2012. Kebijakan  Publik:  Berbasis  Dynamic  Policy  Analisys. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
Herdiansyah, H. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu social. Jakarta: Salemba Humanika
Miles, M. H dan M. B. 2019. Analisis Data Kualitatis. UI-Press Moeloeng,  Lexy  J.  2018. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Remaja  Rosdakarya, Bandung
Mahmudi.  2015. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik. Yogyakarta:  Sekola  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN
Pasolong Harbani, 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: PT Alfabeta Bandung Reiskyana,  Tharsya.  2011. Mari  Kita  Melakukan  3R:  Reduce,  Reuse,  Recycling.
Bandung: CV Teman Belajar Syafii, inu. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta Suwerda.  2012. Bank  Sampah:  Kajian  Teori  dan  Penerapan. Yogyakarta:  Pustaka Rihama
Sugiyono.  2018. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan R&D. Bandung:  PT Alfabet
Soemirat, J. 2011. Kesehatan Lingkungan. Bandung: Gajah Mada University Press Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta Utami,  Eka.  2013. Buku  Panduan  Sistem  Bank  Sampah  dan  10  Kisah  Sukses. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia
Wiryono, 2013. Pengantar Ilmu Lingkungan . Bengkulu: Perteon Media
Widodo  Suparno  Eko,  2015. Manajemen  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Winarno,  Budi.  2014. Kebijakan  Publik:  Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus. Yogyakarta: CPAS (Center of Academic Publishing Service)
Jurnal-Jurnal Penelitian:
Arifin,  J.  (2017). Program  Bank  Sampah  Di  Kecamatan  Batang  Daerah  Kabupaten Batang  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Sampah (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang)
Arisandi,  R.  Nariya,  H,  &    Nursahidin,  N.  (2020).  Impelementasi  Kebijakan Pengelolaan  Sampah  Di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Cirebon  (Studi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                     ISSN: 2715-9671 (Online)
Kasus  Tempat  Penampung  Sampah  Sementara  Terminal  Weru). Jurnal  Ilmiah Publika, 7(2)/
Cahyadi,  Andi,  dkk.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Melalui Bank Sampah di Kabupaten Prubalingga
Dewi,  Puspita,  Rinti  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Program  Bank  Sampah  di Gampong  Ateuk Pahlan Kecamatan Baiturahman Banda Aceh. Universitas Islam Ar-Rantry
Dwi,  Atmanti,  H.  (2017).  Kajian  Teori  Pemikiran  Ekonomi, Jurusan  Ekonomi  dan Bisnis, 2(02)
Giyarsi SR. 2012. Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat Perkotaan di Kota Yogyakarta. Muzdalifah,  I.  (2019).  Pengelolaan  bank  sampah  untuk  kesejahteraan  masyarakat rajekwesi  kecamatan  mayong  kabupaten  jepara:  studi  kasus  pada  bank  sampah Tunas  Bintang  Pagi  Desa  Rajekwesi  Kec.  Mayong  Kab.  Jepara  (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang)
Rahman, F & Sentosa, A. 2019. Implementasi  Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya. Administrataus, 3(1), 89-114
Rahbil, Andi. (2017). Studi Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan Dalam  Pengelolaan  Sampah  yang  Berbasis  Masyarakat  (Studi  Kasus  Bank Sampah Kecamatan Manggata)
Ramadhanti,  Fatih.  (2020).  Analisis  Potensi  Pengelolaan  Sampah  Berkelanjutan Berbasis Mayarakat di Desa Saribaye Nusa Tenggara Barat.
Suryo,  Tri  Saebu.  (2021).  Pengelolaan  Sampah  Oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan Kota Pekan Baru. (Studi di kecamatan Rumbai Pesisir)
Samhudi,  (2018).  Kontribusi  Bank  Sampah  Terhadap  Pemberdayaann  Masyarakat Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
Pratiwi,  Dhita.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Bank  Sampah  dalam  Mendukung Upaya  Pengelolaan  Sampah  Berbasis  Masyarakat  di  Kecamatan  Medan  Denai Kota Medan
Ulfaridha,  Ghina.  2017.  Implementasi  Program  3R  (Reduce,  Reuse  dan  Recycle) Melalui Bank Sampah dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Bandar Lampung.

## Regulasi:
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2012 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Reduce,  Reuse,  dan  Recycle  Melalui  Bank Samapah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan Sampah