PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA AMBON
Sherly Ferdinandus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

## ABSTRACT
The  research  aims  to  a)  analyze  the  effect  of  Government  Expenditure  in  the  form  of  direct  expenditure  on Economic  Growth  in  Ambon  City,  b)  analyze  the effect of  Government  Expenditures  in  the  form  of  indirect expenditure on Economic Growth in Ambon City.  The study was conducted at the Ambon Central Statistics Bureau  by  using  secondary  data,  namely  GRDP  at  2000  Constant  Prices,  in  2009-2018.  The  analytical method used is multiple linear regression using eviews 6.0. The results are: a) Direct spending contributes positively and significantly to economic growth in Ambon City with a significance level of 5% or a confidence level of 95%; b)  Indirect  Expenditures  contribute  positively  and  significantly  to  economic  growth  in  Ambon  City  with  a significance level of 5% or a confidence level of 95%; c) Direct Spending and Indirect Spending together contribute positively and significantly to economic growth in Ambon City with a significance level of 5% or a confidence level of 95% with a coefficient of determination (R 2 ) of 96.44%
Keywords : Government Expenditures , Economic Growth JEL Classification : H50,  F43

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  masalah perekonomian dalam  jangka  panjang  dan    merupakan fenomena penting yang di alami dunia belakangn ini. Salah satu  tolak  ukur  yang  dapat  di  gunakan  untuk  melihat kondisi  perekonomian  suatu  daerah  adalah  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  daerah  tersebut. Terjadinya  kenaikan  atau  penurunan  PDRB mengidentifikasikan terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses produksi barang dan jasa yang di hasilkan oleh suatu daerah. Oleh karena itu PDRB dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan ekonomi suatu Negara secara  berkesinambungan  menuju  keadaan  yang  lebih baik  selama  periode  tertentu.  Pertumbuhan  ekonomi dapat  diartikan  juga  sebagai  proses  kenaikan  kapasitas produksi  suatu  perekonomian  yang  diwujudkan  dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Sasaran yang tepat dalam pengumpulan dana dan pembiayaan  maka  pemerintah  menusun  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berlaku selama satu tahun.  Belanja daerah ini adalah belanja yang tertuang dalam  APBD  yang  diarahkan  untuk  mendukung
penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program  dan  kegiatan  (Bland  dan  Nunn,).  Sedangkan Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja  bunga,  belanja  subsidi,  belanja  hibah,  belanja bantuan  sosial,  belanja  bagi  hasil,  belanja  bantuan keuangan  dan  pengeluaran  tidak  terduga,  yang  di anggarkan  Tidak  terkait  langsung  dengan  pelaksanaan program dan kegiatan.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  merupakan kondisi  utama  bagi  kelangsungan  ekonomi,  karena penduduk bertambah terus sehingga kebutuhan ekonomi juga  bertambah  maka  dibutuhkan  penambahan pendapatan setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan modal dan  sumber  pembiayaan  sebagai  faktor  penting  dalam proses Pertumbuhan ekonomi yang diaktualisasi dalam bentuk  Sektor-sektor ekonomi di Kota Ambon, seperti tabel dibawah ini :
Tabel (1) Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun  2009 - 2018 No  Sektor Ekonomi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata 1. Pertanian 256.534,8 267.586,9 278.303,6 219.815,6 316.605,5 405.128,6 435.999,7 449.978,1 471.660,1 453.352,7 256.534,83 2. Pertambangan 1.637,21 1.720,71 1.808,83 1.902,65 2.165,98 16.008,93 17.573,58 19.098,38 20.542,13 21.916,77 1.637,21 3. Industri,  Pengolahan 28.914,76 32.320,92 34.211,96 36.794,96 38.399,22 243.315,72 265.892,15 282.701,44 305.715,09 232.477,1 28.914,76 4. Listrik,gas,Air bersih 10.566,79 11.304,14 11.465,11 9.529,76 10.259,44 9.788,17 10.805,50 11.240,51 14.900,38 14.917,97 10.566,79 5. Bangunan/Kontruk si 9.539,84 10.265,97 11.066,73 12.031,58 18.858,30 66.771,30 69.592,12 71.448,86 75.945,15 76.635,70 9.539,84 6. Perdagangan,Hotel, Restoran 341.674,0 365.183,8 389.237,9 413.458,6 437.888,1 285.683,3 313.655,8 337.934,0 362.357,4 381.441,2 341.674,09 7. Pengangkutan, komunikasi 272.445,5 295.215,0 315.057,6 330.404,7 364.280,6 1.366.180 1.501.692 1.624.006 1.661.200 1.769.744 272.445,59 8. Keuangan, persewaan, jasa 117.888,3 123.973,0 130.713,0 138.044,9 141.008,1 680.069,6 762.945,4 774.682,4 840.667,9 870.062,3 117.888,39 9. Jasa-jasa 382.789,4 404.048,2 429.017,8 456.288,1 473.202,3 200.397,1 218.042,4 237.343,8 247.564,0 269.699,8 382.789,47 PDRB 1.421.990 1.511.618 1.600.864 1.618.271  1.802.667 3.273.342 3.596.199 3.808.434 4.000.552 4.090.248 1.421.990,97 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2019
Tabel  diatas  dijelaskan  bahwa  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  sembilan  sektor    yang  oleh Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  atas  dasar  harga  konstan selama 10 tahun terhitung dari tahun 2009 sampai pada tahun  2018  terus  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun 2018  meningkat  sebesar  4.090.248,26  tetapi  juga  pada tahun 2008 mengalami penurunan pendapatan terendah dengan  nilai  sebesar  1.551.618,89.  Dari  data  diatas memperlihatkan perkembangan pertumbuhan ekonomi dari sembilan sektor dapat dilihat pada tahun 2013 dengan jumlah  sebesar  1.802.667,73  dari  tahun  ke  tahun
pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Ambon  akan  terus meningkat dan dapat di lihat pada tahun 2017 sebesar 3.596.199,11. Sedangkan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan dengan jumlah 4.000.552,70.
Pengeluaran  pemerintah  terdiri  dari  pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada tahun 2009, rincian  belanja  pemerintah  pusat  masih  terdiri  dari: pengeluaran,  pengeluaran  rutin  dan,  pembangunan. Namun  sejak  tahun  2010  mulai  diterapkan  penyatuan anggaran  ( unified  budged )  antara  pengeluaran  rutin  dan pengeluaran pembangunan.
Tabel (2) Belanja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2009 - 2018 Tahun Pengeluaran Pemerintah Pertumbuhan % Belanja Langsung  Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung 2009 176.765.069 98.143.148 8,670 2,896 2010 117.378.244 175.012.218 5,757 5,326 2011 147.657.385 205.618.355 7,242 6,257 2012 211.681.000 243.182.960 10,383 7,400 2013 270.326.768 272.030.307 13,260 8,278 2014 317.607.00 336.829.000 15,579 10,250 2015 203.475.955 344.842.604 8,813 10,494 2016 183.211.186 476.273.664 8,986 14,494 2017 189.826.165 524.057.317 9,311 15,489 2018 220.716.712 609.847.235 10,826 18,559
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2019
Data  diatas  pada  tahun  2009,  belanja  langsung mempunyai  nilai  sebesar  8,670%  kemudian  dalam beberapa  tahun  terakhir  mengalami  peningkatan  yaitu pada  tahun  2013  sebesar  13,260%  dan  tahun  2014 sebesar 15,579%. Sedangkan pada belanja tidak langsung pada tahun 2009 dengan nilai sebesar 2,986% kemudian pada tahun-tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat  fluktuasi  pada tahun  2018  sebesar  18,559%.  Ini menunjukan bahwa pemerintah sangat memperhatikan perekonomian di kota Ambon.
Adanya  peran  pemerintah  tercermin  lewat pengeluaran pemerintah guna meningkatkan pembangunan  ekonomi  maupun  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Ambon. Hal ini terlihat pada tabel diatas tentang pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja langsung dan Belanja tidak langsung.
Uraian  diatas,  penulis  mencoba  melakukan penelitian  dengan  menganalisa  kondisi  dan  realisasi
masyarakat  terutama  dua  faktor  yaitu  pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. (belanja langsung dan  belanja  tidak  langsung)  yang  dapat  pempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  kota  Ambon.  Dalam  hal  ini penulis mencoba menuangkan melalui penelitian dengan judul  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Ambon.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  yang menjadi  masalah  pokok  pada  penelitian  ini  adalah Bagaimana pengaruh belanja langsung dan tidak langsung Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota ambon, dengan demikian tujuannya adalah untuk menganalisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  dalam bentuk  belanja  langsung  dan  tidak  langsung  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Ambon.

## LANDASAN TEORITIS

## Pertumbuhan Ekonomi
Teori Ekonomi Keynes
Solusi  Keynes  untuk  menerobos  hambatan pereknomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik  dan  pemerintah.  Ia  berpendapat  bahwa pemerintah  harus  campur  tangan  dalam  peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi Great Depression , hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan  oleh  Presiden  Franklin  Delano  Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.
Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian  secara  umum,  dimana  pendapat  ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – laizes-faire capitalism (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa  dalam  perekonomian,  fihak  swasta  tidak sepenuhnya  diberikan  kekuasaan  untuk  mengelola perekonomian,  karena  pada  umumnya  seperti  yang dikatakan  oleh  pemikir  beraliran  sosialis,  pihak  swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan  menjadi  tidak  kondusif  secara  keseluruhan.  Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur  yang  tepat,  maka  harus  ada  satu  otoritas  yang mengendalikan  dan  mengatur  perekonomian  tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah.
Pergerakan  aktifitas  perkonomian  dari  tahun  ke tahun ditentukan oleh 3 hal yang dalam perekonomian makro  saling  berkaitan  satu  dengan  lainnya;  yaitu: Produksi, Pendapatan dan Permintaan. Interaksi ketiganya dapat dinyatakan sebagai berikut:
a. Perubahan permintaan untuk barang menyebabkan perubahan produksi
b. Perubahan  produksi  menyebabkan  perubahan pendapatan
c. Perubahan  pendapatan  menyebabkan  perubahan permintaan barang
Produk  Domestik  Bruto (Y) adalah  jumlah  nilai seluruh  produksi  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga macam pendekatan  yaitu  pendekatan  produksi,  pendekatan pendapatan  dan  pendekatan  pengeluaran.  Dari  segi
pendekatan  pengeluaran,  Pendapatan  Nasional  adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Sektor-sektor tersebut adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintahan dan sektor perdagangan internasional. Pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat (C), pengeluaran  sektor  badan  usaha  dicerminkan  oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (I) , pengeluaran  sektor  pemerintah  dicerminkan  oleh pengeluaran  pemerintahan (G), sedangkan  pengeluaran perdagangan  dengan  luar  negeri  tercermin  dari  selisih antara ekspor dan impor Negara yang bersangkutan (X- M) . Analisa  Pendapatan  Nasional  mempunyai  2 pendekatan model perekonomian yaitu:
1. Perekonomian  2  sektor   (Rumah  Tangga  dan Badan Usaha) Y  =  C  +  I
2. Perekonomian  3  sektor  (Rumah  Tangga,  Badan Usaha, Pemerintah)

## Y  =  C  +  I  +  G
Jumlah dari C, I dan G mencerminkan pembelian barang dan jasa oleh konsumsi rumah tangga, badan usaha dan pemerintah. Untuk menentukan pembelian barang dan jasa domestik, harus diketahui expor bersih atau net export yaitu dengan mengurangkan Impor dan menambahkan Expor. Impor merupakan pembelian barang dan jasa dari luar negeri oleh konsumen dan perusahaan domestik, dan pemerintah.Ekspor  merupakan  pembelian  barang  dan jasa domestik oleh pihak asing.
Teori Rostow dan Musgrave . Model  Pembangunan  Tentang  Perkembangan Pengeluaran  Pemerintah,  ini  ini  dikembangkan  oleh Rostow  dan  Musgrave  yang  menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan- tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah  dan  tahap  lanjut.  Pada  tahap  awal perkembangan  ekonomi,  menurut  mereka  rasio pengeluaran  pemerintah  terhadap  pendapatan  nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi  pemerintah  terhadap  total  investasi  besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan  prasarana  seperti  pendidikan,  kesehatan,  prasarana transportasi dan sebagainya.
Pada  tahap  menengah  pembangunan  ekonomi, investasi  pemerintah  tetap  diperlukan  guna  memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini  peranan  investasi  swasta  sudah  semakin  membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak
menimbulkan  kegagalan  pasar  dan  juga  menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang  dan  jasa  publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan  terjadinya  hubungan  antar  sektor  yang semakin  rumit.  Misalnya  pertumbuhan  ekonomi  yang ditimbulkan  oleh  perkembangan  sektor  industri, menimbulkan  semakin  tingginya  tingkat  pencemaran udara  dan  air  sehingga  pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu  terhadap  masyarakat.  Pemerintah  juga  harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pada  tahap  lanjut,  Rostow  berpendapat  bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan  prasarana  ekonomi  ke  pengeluaran  untuk layanan  sosial  seperti  program  kesejahteraan  hari  tua, program  pendidikan,  program  pelayanan  kesehatan masyarakat  dan  sebagainya.  Sementara  itu,  Dalam  satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta  terhadap  GNP  semakin  besar.  Tetapi  rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.
Teori Adolf Wagner ( Hukum Wagner ) Pengamat  empiris  oleh  Adolf  Wagner  terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad  ke  19  menunjukan  bahwa  aktivitas  pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat.Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB.
Wagner  menyatakan  bahwa  dalam  suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka  secara  relatif  pengeluaran  pemerintah  pun  akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur  hubungan  yang  timbul  dalam  masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

## Pengeluaran Pemerintah
Teori Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah  merupakan    seperangkat produk  yang  di  hasilkan  yang  memuat  pemilihan  atau keputusan  yang  di  muat  oleh  pemerintah  untuk menyiapkan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat  total  pengeluaran  pemerintah  merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan masing-masing tingkatan  Pemerintah  (Pusat,  Provinsi,  Daerah) Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal
yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian  dengan  cara  menentukan  besarnya penerimaan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin  dalam  dolumen  APBN  untuk  nasional  dan APBD untuk daerah ( region ). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Dalam  kebijakan  fiskal  dikenal  ada  beberapa kebijakan anggaran, yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus  dan  anggran  defisit.  Dalam  pengertian  umum anggaran  berimbang  adalah  suatu  kondisi  dimana penerimaan  sama    dengan  pengeluaran  (G  =  T). Anggaran  surplus  yaitu  pengeluaran  lebih  kecil  dari penerimaan (G < T) sedangkan anggaran defisit adalah anggaran dimana komposisi pengeluaran lebih  besar dari pada penerimaan (G > T). Anggaran surplus  digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi sedangkan anggaran  defisit  digunakan  jika    pemerintah  ingin mengatasi  masalah  pengangguran  dan  peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka  pengangguran,  pemerintah  dapat  meningkatkan pengeluarannya.

## Produk  Domestik  Regional  Bruto  Atas  Dasar Harga Konstan
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) didefinisikan  sebagai  jumlah  nilai  barang  dan  jasa  yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan  oleh  seluruh  unit  usaha  dalam  satu  wilayah. PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  menggambarkan  nilai tambah  barang  dan  jasa  yang  dihitung  dengan menggunakan  harga  pada  setiap  tahun  (harga  yang mengalami  perubahan  sesuai  dengan  ekonomi  yang terjadi),  sedangkan  PDRB  atas  dasar  harga  konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dan  menggunakan  harga  pada  tahun  tertentu  sebagai dasar harga konstan Kegunaan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun (BPS Provinsi Maluku dalam angka 2015).

## Produk  Domestik  Regional  Bruto  Atas  Dasar Harga Berlaku
Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut Badan Pusat Statistik adalah nilai  tambah  bruto  yang  timbul  dari  seluruh  sektor
perekonomian  di  suatu  wilayah.  Yang  dimaksud  nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa  atas  ikut  sertanya  faktor  produksi  dalam  proses produksi
Berdasarkan keyakinan bahwa perekonomian tidak akan  menghadapi  masalah  kekurangan  permintaan agregat,  selanjutnya  menurut  ahli-ahli  ekonomi  klasik permintaan agregat ditentukan oleh kemampuan faktor- faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian dalam penghasilan barang dan jasa dalam suatu periode tertentu, misalnya setahun, tingkat teknologi dan jumlah barang- barang modal yang dianggap tetap jumlahnya. Dengan demikian pada dasarnya tingkat produksi nasional yang dapat  di  ciptakan  ditentukan  oleh  dua  faktor  (Sadono Sukirno, 2000) yaitu :
a. Tingkat  kesempatan  kerja  yang  di  capai  dalam perekonomian
b. Kemampuan tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lain untuk menghasilkan barang dan jasa.
Salah  satu  indikator  penting  untuk  mengetahui kondisi  ekonomi  suatu  wilayah  atau  provinsi  dalam periode tertentu ditunjukan oleh data Produk Domestik Regional  Bruto (PDRB), baik  atas  dasar harga berlaku maupun  konstan.  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) didefenisikan sebagai jumlah  nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihsilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menjelaskan  bahwa untuk  menghitung  Angka-angka  PDRB  ada  tiga pendekatan  yang  kerap  digunakan  dalam  melakukan perhitungan.( Boediono, 2002) yaitu :

## Pendekatan Produksi
PDRB merupakan nilai produksi netto dari barang dan  jasa  yang  di  hasilkan  daerah  dalam  jangka  waktu tertentu netto (1 tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian  di  kelompokan  menjadi  Sembilan  sektor lapangan  usaha,  yaitu.  Sektor  Pertanian,  Pertambangan, Perdangangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Pedekatan Pendapatan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah  jasa  yang  diterima  oleh  faktor  produksi  dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima  adalah  upah,  sewa  tanah,  bunga  modal,  dan keuntungan  di  kurangi  pajak  penghasilan  dan  pajak langsung lainnya.
Pendekatan Pengeluaran
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua komponen permintaan akhir seperti: pengukuran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari  untung  konsumen,  pemerintah  pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor netto.
Dalam  penelitian  ini  PDRB  di  interprestasikan menurut  pendekatan produksi dalam perhitungan yang di jumlahkan  adalah  nilai  tambah  dari  produksi  atau value added yang di ciptakan.

## Belanja Langsung
Belanja  langsung  merupakan  belanja  yang  di anggarkan  terkait  secara  langsung  dengan  pelaksanaan program  dan  kegiatan  (Bland  dan  Nunn,)  Kelompok belanja langsung menurut  Permendagri 13 tahun 2006 pasal  50  yaitu:  (a)  belanja  pegawai  yaitu  merupakan pengeluaran  honorarium/  upah  dalam  melaksanakan program  dan  kegiatan  pemerintah  daerah    (b)  belanja barang  dan  jasa  yaitu  merupakan  pengeluaran pemerintah/pengadaan  barang  yang  nilai  manfaatnya kurang dari dua belas (12) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, (c) belanja modal yaitu merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian /pengadaan atau pembangunan asset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan  pemerintah,  seperti  dalam  bentuk  tanah, peralatan,  mesin,  gedung,  bangunan  dan  jalan,  irigasi, jaringan  dan  asset  tetap  lainnya.  Nilai  pembelian /pengadaan dan pembangunan asset tetap terwujud yang di anggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangunan aset.

## Belanja pegawai
Belanja  pegawai  adalah  belanja  kompensasi,  baik dalam  bentuk  uang  maupun  barang  yang  di  tetapkan berdasar  peraturan  perundang  –  undangan  yang  di berikan  kepada  pejabat  negara,  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS), dan pegawai yang di pekerjakan  oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal kegiatan (Bland dan Nunn 2001)

## Belanja Barang dan Jasa
Belanja  barang  dan  jasa  adalah  pengeluaran  untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang di pasarkan
maupun tidak di pasarkan, dan pengadaan barang yang di maksud untuk diserahkan atau di jual  kepada masyarakat dan belanja perjalanan kegiatan (Bland dan Nunn 2001).
Belanja  barang  antara  lain  dapat  dikelompokan dalam tiga kategori belanja yaitu:
a. Belanja pengadaan barang dan jasa.
b. Belanja pemeliharaan.
c. Belanja perjalanan.

## Belanja Modal
Belanja modal adalah  pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntasi,  termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang  sifatnya  mempertahankan  atau  menambah  masa manfaat,  meningkatkan  kapasitas  dan  kualitas  asset, (Munir,2003).
Aset adalah sumber daya ekonom yang di kuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai dari akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial  di masa depan di harapkan dapat di peroleh baik itu pemerintah maupun masyarakat,  serta  dapat  di  ukur  dalam  satuan uang,  termasuk  sumber  daya  non  keuangan  yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum, dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah.
Belanja modal dapat di kategorikan dalam lima (5) kategori umum (Munir,2003)
a. Belanja Modal Tanah
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan jaringan
e. Belanja Modal Fisik Lainnya
Pendapatan para ahli sebagai berikut : a) Menurut Halim (2004:73) belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran akan menambah asset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.
b) Menurut  Munir  (2003:36)  menyatakan  hal  sanada belanja  modal  memiliki  karakteristik  spesifik  yang menunjukan  adanya  berbagi  pertimbangan  dalam pengalokasian.
c) Menurut Bland dan Nunn menyatakan pemerolehan asset  tetap  juga  memiliki  konsekuensi  pada  beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.
Hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan pada  pemerintah  daerah,  proses  penyusunan  anggaran mencakup dua komponen belanja yang memiliki sirklus berbeda,  yakni  siklus  anggaran  operasional  yang menghasilkan rencana  keuangan bagi aktifitas pemerintah yang berjalan terus- menerus dan sirklus anggaran belanja modal, yang merupakan perencanaan untuk pendapatan peralatan, bangunan, infrastruktur dan asset tetap lainnya (Bland dan Nunn, 2002)
Secara  teoritis  apabila  suatu  organisasi  melakukan suatu kebijakan untuk membelanjakan dana dari anggaran yang  sudah  ditetapkan  untuk  belanja  modal,  maka  hal tersebut akan berpengaruh terhadap anggaran operasional dan pemeliharaan organisasi tersebut  (Bland dan Nunn, 2002) juga menentukan bahwa capital outlays memiliki impliksai  positif  yang  tidak  ambigu  terhadap  perasional dimasa yang akan datang.

## Belanja Tidak Langsung
Belanja  Tidak  Langsung  adalah  bagian  belanja pegawai,  belanja  bunga,  belanja  subsidi,  belanja  hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan  dan  pengeluaran  tidak  terduga,  yang  di anggarkan  Tidak  terkait  langsung  dengan  pelaksanaan program dan kegiatan.

## Belanja Pegawai Tidak Langsung
Belanja  Pegawai  Tidak  Langsung  adalah  belanja kompensasi  dalam  bentuk  gaji  dan  tunjangan,  serta penghasilan lainnya yang di berikan kepada PNS yang di teteapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang represtasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepada daerah dan  wakil  kepala  daerah,  serta  penghasilan  dan penerimaan  lainnya  yang  di  tetapkan  dalam  belanja pegawai.

## Belanja Bunga
Belanja Bunga adalah belanja yang di gunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang di hitung berdasarkan  kewajiban  pokok  utang  (Principital outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendak, jangka menengah, dan dan jangka panjang,

## Belanja Subsidi
Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan  di  gunakan  untuk  bantuan biaya produksi  kepada perusahaan  lembaga  tertentu  agar  harga  jual  produksi barang dan jasa yang di hasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak tertentu. Perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan  produk  dan  jasa  untuk  pelayanan masyarakat umum.

## Belanja Hibah
Belanja Hibah adalah belanja yang telah di anggarkan untuk di berikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dana tau jasa. Hibah dapat di berikan kepada  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  lainnya, pemerintah  desa,  perusahaan  daerah/  BUMN/ BUMD/ Badan/ Lembaga Organisasi Swasta, ataupun kelompok masyarakat dan perorangan

## Belanja Bantuan Sosial
Belanja  Bantuan  Sosial  adalah  belanja  yang  telah dianggarkan  untuk  memberikan  bantuan  kepada organisasi masyarakatan, partai politik, dan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyatakat a) Bantuan sosial organisasi kemasyarakatan untuk sosial, secara  selektif  mempunyai  kejelasan  dalam penggunaannya.
b) Bantuan  partai  politik  adalah  pemberian  bantuan kepada  partai  politik  yang  dianggarkan  dengan ketentuan  perundang  –  undangan  sebagai  bantuan social.

## Belanja Bagi Hasil
Belanja bagi Hsil kepada Provinsi/ Kabupatan/Kota dan  pemerintah  Desa  adalah  belanja  yang  telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan  Provinsi  kepada  Kabupaten/Kota,  kepada Desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan hasil terdiri dari :
a. Belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi
b. Belanja  bagi  hasil  pajak  daerah  kepada  pemerintah Kabupaten/Kota
c. Belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah Desa
d. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah Kabupatan/Kota
e. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah Desa.

## Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan pemerintah Desa
Belanja  Bantuan  Keuangan  kepada  Provinsi/ Kabupatan/kota dan pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Provinsi  kepda  Pemerintah  Kabupatan/Kota  kepada pemerintah Desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka  pemerataan  atau peningkatan  keuangan   dalam pembentukan bantuan keuangan terbagi menjadi dua sifat yaitu:
1. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan  pengolahan  diarahkan/  di  tetapkan  oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
2. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan  penggunaanya  diserahkan  sepenuhnya  kepada pemerintah  daerah/  Pemerintah  Desa  penerima bantuan.
Bantuan keuangan ini terdiri dari :
1. Bantuan keuangan kepada pemerintah Provinsi 2. Bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota
3. Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa
4. Bantuan  keuangan  kepada  pemerintah  daerah/ pemerintah daerah lainnya
Perbedaan  Belanja  Pegawai  Pada  Belanja Langsung & Belanja Tidak Langsung
Di  dalam  struktur  Belanja  Langsung  (BL)  dan Belanja  Tidak  Langsung  (BTL)  tedapat  apa  yang  di namakan  dengan  Belanja  Pegawai.  Mungkin  cukup membingungkan Anda untuk membedakan keduanya.Untuk  itu  terlebih  dahulu  kita  mengetahui pengetiaannya serta contohnya dilapangan.
Belanja  Langsung  :  Belanja  yang  terkait  langsung dengan  produktivitas  kegiatan  atau  terkait  langsung dengan tujuan organisasi.  Contohnya ; Belanja Pegawai : Honor :  merupaka sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemerintah  kepada pegawai , tetapi apabila pegawai  tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. ( dia bekerja / produktivitas dan berkaitan dengan tujuan oraganisasi )
Belanja Tidak Langsung : Belanja yang tidak secara langsung  terkait  dengan  produktivitas  atau  tujuan organisasi. Contohnya ; Belanja Pegawai : Gaji. ( Mau kerja atau  tidak  kerja  tetap  diterima,  sehingga  tidak  ada produktivitas)  Dengan  demikian  kita    bisa  memahami perbedaan yang mendasar antara keduanya. Semoga bisa dipahami.

## Kerangka Pemikiran
Gambar (1) Kerangka Pemikiran
Dari  Kerangaka  pemikiran  diatas  diduga pengeluaran pemerintah dari belanja langsung dan belanja tidak  langsung  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menjelaskan  hubungan  yang mempengaruhi dan di pengaruhi dari variable yang yang akan  diteliti. Menggunakan  kunatitatif  karena data  yang akan  digunakan  untuk  menganalisis  pengaruh  antara variable  dinyatakan  dengan  angka  atau  numerik (Kuncoro, 2003).
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber  dari  BPS,  Bapeda    dikota  Ambon, berdasarkan waktu yaitu dari tahun 2009-2018.
Metode Analisis Analisis  kualitatif  digunakan  untuk  menganalisis perkembangan  pengeluran  pemerintah  yaitu  belanja
langsung/  belanja  pembangunan  dan  belanja  tidak langsung  (belanja  rutin)  dan  analisis  kualitatif  akan digunakan  juga  untuk  menganalisis  perkembangan pertumbuhan ekonomi (PDRB) provinsi Maluku selama periode tertentu.
Analisis  kuantitatif  digunakan  untuk  menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah jenis belanja  langsung dan  belanja  tidak  langsung  terhadap  PDRB  atau pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Maluku  dengan model ekonometrika yaitu model Regresi linier berganda (dalam bentuk dauble log yaitu: Y= f(X 1 ,X 2 )
Ln. Y = βο + βı Ln. Xı + β2 Ln. X2 + e (1)
Di mana : Y = Pertumbuhan ekonomi, Xı = Belanja Langsung, X 2 = Belanja Tidak Langsung, β 0 = Intersep (konstanta) βı.. β 2 = Koefisien Regresi e = Error tern (variabel gangguan)
Belanja
Langsung (X 1 ) Belanja Daerah Konsum si Investas i
Belanja Tidak Langsung (X 2 )
Konsum si Pertumbuhan Ekonomi (Y)
Ln = Logaritma narural.
Pengujian Hipotesis Secara Parsial / Induvidual ( uji t)
Untuk  menganalisis  Pengaruh  pengeluaran pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota Ambon  secara  parsial  maka  dirumuskan  hipotesis penelitian statistik satu sisi ( one tail ) sebagai berikut :
 Koefisien Regresi Variabel Produksi Perikanan ( X 1 ) . H O : β 1 ≥ 0 : Produksi Perikanan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah .
 Formula untuk mendapatkan nilai t- statistik ( t-hitung) adalah
t-hitung = βk Se (βk)
Dimana: βk adalah koefisien  variabel  bebas adalah kesalahan baku ( standard error )
 Kreterian pengambilan keputusan Jika t hitung > t tabel maka  hipotesis nol (H 0 ) ditolak dan diterima  hipotesis alternatif (H 1 )
- Apabila t hitung < t tabel maka hipotesis nol ( H0) diterima dan hipotesis alternatif (H1) ditolak. Atau dapat melihat nilai probabilitas ( p-value) t statistik dari paket program softwear Gretl 1.9 dengan kriteria sebagai berikut:
- Apabila nilai probabilitas ( p-value ) < a ( 1 % 5% dan 10% ) maka ditolak hipotersis nol ( H 0 ) dan diterima hipotesis alternatif. ( H 1 )
- Apabila nilai probabilitas ( p-value ) > a ( 1 % 5% dan 10 % ) maka diterima hipotesis nol ( H 0 ) dan ditolak hipotesis alternatif ( H 1 ).

## Pengujian Hipotesis Secara Simultan ( Uji F)
Pengujian  hipotesis  secara  statistik  melalui  uji-  f digunakan  untuk    menguji  apakah  variabel-variabel independen  yang  dimasukan  ke  dalam  model  regresi dapat mempengaruhi variabel dependen secara simultan/ bersama-sama  atau tidak,  dalam penelitian  ini  rumusan pngujian hipotesis melalui uji –f  adalah sebagai berikut:
H 0 : β 1 = 0, :  berarti variabel independen ( belanja langsung secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap Pendapatan Asli Daerah )
H 1 : β 1 ≠ 0, : berarti variabel independen ( belanja langsung secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap pendapatan Asli Daerah )
Formula  untuk  mendapatkan  nilai  f-statistik  (f  – hitung) adalah :
F- hitung = x = 𝑅2 /(K−1) 1−𝑅2/(𝑛−𝑘) Dimana : R 2 adalah koefiesien n adalah jumlah observasi k adalah  bayaknya  parameter  (  koefisien  )  regresi  + konstanta)
F-kritis  (  F  tabel)  ditntukan  dengan  memprhitungkan derajat kebebasan ( df) nomerator ( k1) dan df ( n-k). Kriteria Pengmbilan Keputusan :
- Jika  F  Hitung  >  F  tabel  (  kritis),  maka  kita  menolak hipotesisi nol ( H 0 ) dan menerima hipotesisi alternatif ( H 1 ) denumerator
- Jika F hitung < F  tabel ( kritis ), maka kita menerima hipotesis nol ( H 0 ) dan menolak hipotesis alternatif ( H 1 ) dapat melihat nilai probabilitas  ( p –value) F- statistik dari paket program /software  gretl 1.9 dari kriteria sebagai berikut:
- Apabila nilai probabilitas ( p- value ) < a ( 1 % 5% dan 10 %  )  maka  ditolak  hipotesis  nol    (  H 0 )    dan  diterima hipotesis alternatif ( H 1 ).
- Apabila nilai probabilitas ( p- value ) > a ( 1 % 5 % dan 10 %  )  diterima  hipotesis  nol  (  H 0 )  dan  ditolak  hipotesis altenaif ( H 1 ).
Koefisien  Determinasi  ( goodness  of  fit ).  Yang dinotasikan  dengan  R 2 ,  merupakan  suatu  ukuran  yang penting dalam regresi, karena dpat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestiminasi, atau dengan kata  lain  angka  tersebut  dapat  mengukur  beberapa dekatnya  garis  regresi  yang  terestimasi  dengan  data sesungguhnya.
Nilai koefesien determinasi R 2 ini mencerminkan seberapa besar dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefesien deteminan sama dengan 0 ( R 2 = 0 ), artinya variabel dari Y tidak dapat diterangkan oleh variabel X sama sekali. Sementara bila R 2 =  1,  artimya  variabel  dari  Y  secara  kseluruhan  dapat diterangkan oleh variabel X. Dengan kata lain bila R 2 = 1, maka  semua  titik  pengamatan  berda  tepat  pada  garis regresi.  Dengan  demikian  baik  atau  buruknya  suatu persamaan  regresi  ditentukan  oleh  R 2 –nya  yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Formula untuk memperoleh koefiesien determinasi dapat diperoleh
R 2 = 𝐸𝑆𝑆 𝑇𝑆𝑆 = 1 ∑(Y−Y)2 ∑( 𝑌−𝑌)2
Atau
= 1 - ∑ê2 ∑( 𝑦𝑡)

## Pengujian Asumsi Klasik
Model regresi berganda yang telah dibuat melangar asumsi-asumsi klasik maka uji-F tidak sah ( valid) secara ilmiah ( Gujarati, 2003; Widarjono, 2009). Karena itu, uji asumsi  klasik  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan parameter regresi langcung ( spurios regresion ) atau  regresi  palsu  yaitu  mengambarkan  hubungan  dua variabel  atau  lebih  yang  nampaknya  signifikan  secara statistik tetapi pada kenyataannya tidak demikian atau tidak sebesar  yang  nampak  pada  parameter  regresi  yang dihasilkan.
Keberadaan  parameter  langcung  dalam  suatu penelitian mengakibatkan interpretasi terhadap parameter regresi yang dihasilkan dapat menyesatkn dan melanggar kaida-kaida ekonometrika ( Gujarati, BLUE ( Best Linear Unbiased  Estimator) maka  hasil  estimasi  tidak  boleh  ada multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas dan haru lolos dari uji normalitas dan uji lianeritas. Uji asumsi klasik  dapat  dari  hasil  estimasi  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:

## Uji Normalitas
Bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi,  variabel  penganggu  atau  residual  memeliki distribusi normal. Hasil uji-t dan uji –F tidak valid (sah) jika variabel penganggu atau residual tidak terdistribusi secara normal. Banyak metode yang digunakan untuk menguji normalitas model, namun dalam penelitian ini digunakan normaliti residualtestsoftware  gretl 1.9. Adapun kriteria untuk mengetahui normal atau tidaknya dari faktor penganggu adalah sebagai berikut:
a. Bila nilai NR hitung ( X 2 hitung)  > nilai X 2 tabel, maka hipotesis  yang  menyatahkn  bahwa  residual,  µ t berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

## Uji Autokorelasi
Dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang  diurutkan menurut  waktu ( seperti  dalam  data  deretan  waktu)  atau  ruang  (  seperti dalam  data cross-  sectional ).  Secara  sederhana  dapat dikatahkan  model  klasik  mengasumsikan  bahwa  unsur gangguan  yang  berhubungan  dengan  pengamatan  lain yang manapun ( Gujarati, 2003). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Breusch – Godfrey serial
corelation LM ( uji lagrange multiplier ) yang dapat dijalankan dengan  program  /  software  gretl  1.9  ada  tidaknya autokorelasi didasarkan pada tabel chi-square (X 2 ).
- Apabila  nilai  probabilitas  (  p-value  )  dari  T*R- Squared < 𝛼 = 5 % maka terima H 1 ( terdapat autokorelasi ).
- Apabila nilai probabilitas ( p-value ) dari T*R – Squared > 𝛼 = 5  %  maka  terima  H 0 (  tidak  terdapat autokorelasi)

## Uji Heteroskedastisitas
Adalah  dimana  faktor  penggangu  tidak  memeliki variabel  yang  sama.  Adanya  heteroskedastisitas  dalam model  analisis  menggakibatkan  variabel  dan  koefisien- koefisien  OLS  tidak  lagi  minimum  dan  penaksiran  – penaksiran  OLS  menjadi  tidak  efisien  meskipun penaksiran OLS tetap tidak dan konsisten. Metode yang digunakan  untuk  mendeteksi  adanya  heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah uji white heteroskedasticity, yang dapat dilakukan pada distribusi dengan chi-square ( X 2 ).
- Apabila nilai probabilitas ( p-value ) dari T*R –Squared < 𝛼 =  5%    maka  terima  H 1 (  terdapat heteroskedastisitas ).
- Apabila  nilai  probabilitas  (  p-value  )  dari  T*  R- Squared > 𝛼 = 5% maka terima H 0 ( tidak terdapat heteroskedastisitas).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Perekonomian Kota Ambon
Kota  Ambon  sebagai  pintu  gerbang  masuknya barang  dan  jasa  dari  dan  ke  wilayah  lain  di  Provinsi Maluku, Regional, dan Nasional. Transaksi perdagangan menjadi hidup sebagai akibat dampak ikutan dari belanja kategori  Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan  dan Jaminan  Sosial  Wajib  yang  belanja  pemerintahan  dan belanja aparatur dilakukan dikota ini. Fenomena menarik yang  ditemukan  adalah  maraknya  dan  tingginya sumbangan  Perdagangan  Mobil,  Sepeda  Motor  dan Reparasinya bagi perekonomian di Kota Ambon. Selain kebutuhan akan transportasi yang memadai, kepemilikan sepeda motor juga diduga telah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat di Kota Ambon. Berdasarkan data UPTB Pendapatan Kota Ambon di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, maka jumlah kendaraan bermotor pribadi Kota Ambon
tahun 2014 adalah 166.696 unit, terdiri dari kendaraan roda empat  sebanyak  22.009  unit  (13,20%),  dan  kendaraan roda  dua  sebanyak  144.687  unit  (86,80%).  Jika dibandingkan  jumlah  penduduk  Kota  Ambon  tahun 2014,  maka  kepemilikan  kendaraan  roda  dua  di  Kota Ambon cukup tinggi, yaitu 1 kendaraan bermotor roda dua untuk 2,8 orang, atau hampir setiap rumah tangga memiliki  kendaraan  roda  dua.  Fenomena  ini  tentunya dapat berdampak pada ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, jika tidak dikelola dengan baik.
Secara keseluruhan perekonomian di Kota Ambon didominasi oleh aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan. Berdasarkan struktur ekonomi maka terdapat 5 aktivitas- aktivas  jasa  dan  perdagangan  yang  utama  yaitu  (1) Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan  dan  Jaminan Sosial Wajib, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil  dan  Sepeda  Motor,  (3)  Transportasi  dan Pergudangan, (4) Informasi dan Keuangan,serta (5) Jasa Keuangan  dan  Asuransi,  yang  secara  keseluruhan menyumbang  sebanyak  69,88%  dari  PDRB  Kota Ambon.
Beberapa aktivitas menunjang Kota Ambon sebagai kota jasa, juga tergambar dari kontribusi jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan social, dan jasa
lainnya,yang mencapai 10,35% dari total PDRB. Hal ini memberikan harapan untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik  bagi  aktivitas  jasa  ke  depan.  Jika  mengamati struktur  ekonomi  Kota  Ambon  tahun  2014  yang cenderung dinamis, maka trend struktur ekonomi tahun 2015, diperkirakan tidak berubah jauh dari kondisi tahun 2014, dengan aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan.

## Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon
Pertumbuhan  perekonomian  suatu  daerah  dapat dilihat dari beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur  keberhasilan  pembanguna  ekonomi  daerah tersebut. Salah satu indikator yang umumnya digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk menganalisis  pembangunan  ekonomi  disuatu  daerah digunakan  ukuruan  Pertumbuhan  Ekonomi.  Proses pembangunan ekonomi biasanya iikuti dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi diwilayah yang bersangkutan.
Pada penelitian ini mempunyai data lengkap tentang Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  terhadap sembilan sektor pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun yaitu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2018.
Tabel (3) PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018 (dalam %) Tahun PDRB Prosentase (%) 2009 1.421.990,97 - 2010 1.511.618,89 0,063 2011 1.600.883,71 0,059 2012 1.618.271,08 0,011 2013 1.802.667,73 0,114 2014 3.273.342,88 0,816 2015 3.596.199,11 0,099 2016 3.808.434,42 0,059 2017 4.000.552,70 0,050 2018 4.090.476,57 0,022 Sumber : BPS Kota Ambon, Tahun 2019 Dari tabel diatas menunjukan bahwa PDRB pada tahun  2011  ke  tahun 2012  meningkat  sebesar
1.618.271,08 atau sebesar 0,011%  dan peningkatan ini yang terkecil dibandingkan dengan pertumbuahn PDRB
pada tahun yang lainnya. sedangkan pada tahun 2013 ke tahun  2014  meningkat  sebesar  3.273.342,88  atau meningkat sebesar 0,816%. Ini merupakan peningkatan PDRB terbesar dibandingkan dengan tahun yang lainnya.

## Analisis Statistik
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu analisis berganda yang merupakan persamaan regresi dengan 2 (dua) atau lebih variabel (Gujarati, 2003) untuk mengetahui  besarnya  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel  dependen.
Tabel (4) Hasil Estimasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ambon
Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 04/05/20   Time: 23:41
Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2.966930 0.705570 4.205017 0.0029 LNX1 0.800061 0.039587 2.121709 0.0276 LNX2 2.037407 0.206827 9.850765 0.0000 R-squared 0.946672     Mean dependent var 21.94840 Adjusted R-squared 0.931435     S.D. dependent var 0.801164 S.E. of regression 0.209783     Akaike info criterion -0.042157 Sum squared resid 0.308064     Schwarz criterion 0.048619 Log likelihood 3.210785     Hannan-Quinn criter. -0.141738 F-statistic 6.213163     Durbin-Watson stat 1.468760 Prob(F-statistic) 0.000035

## Sumber: Hasil Pengolahan Data
Dari  tabel  diatas  dapat  memberikan  informasi penting  tentang  ringkasan  hasil  estimasi  model  regresi linear berganda mengenai pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon yang mencakup antara lain hasil estimasi parameter regresi berganda,  pengujian  hipotesis  (uji-t  dan  uji-F),  nilai koefisien determinasi ( R-squared , R 2 ), koefisien determinasi yang disesuaikan ( adjusted R - squared ) dan indikator Durbin- Watson. Untuk memperjelas hasil penelitian ini maka akan dikemukakan  secara  rinci  mengenai  hasil  pengujian hipotesis  (uji-t  dan  uji-F),  koefisien  determinasi  yang disesuaikan dan interpretasi serta pengujian asumsi klasik sebagai berikut:

## Uji Signifikansi Parameter Secara Individual (Uji-t)
Uji-t  digunakan  untuk  melihat  ada  tidaknya pengaruh  masing-masing  variabel  independen  (bebas) terhadap  variabel  dependen  (terikat)  secara  parsial  atau
individual. Hasil pengujian hipotesis melalui uji-t dijelaskan sebagai berikut:
a. Intersep/Konstanta Dari hasil estimasi yang telah dilakukan sebagaimana tampilan Tabel 4 dengan menggunakan bantuan software Eviews-6.0 maka  diperoleh  nilai  intersep  atau  konstanta sebesar  2.966930  yang  dapat  diinterpretasikan  bahwa apabila belanja langsung dan tidak langsung konstan atau tidak  berubah  maka  rata-rata  pertumbuhaan  ekonomi akan meningkat sebesar 2,97%.
b. Koefisien Regresi Berdasarkan  hasil  estimasi  pada  Tabel  4.2  yang memuat pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:
1. Diperoleh  koefisien  regresi X 1 yang  dinotasikan dengan (  1 ) sebesar 0.0800 Nilai koefisien variabel X 1 (  1 )  tersebut  ternyata  berpengaruh  positif  secara statistik pada tingkat signifikansi  (alfa) = 5 % atau
tingkat kepercayaan 95 %. Dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas ( p-value ) uji-t dengan tingkat signifikansi  (alfa) = 5 % atau dengan membandingkan  nilai  t-statistik  dengan  t-tabel. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk  koefisien  regresi X 1 (  1 )  memiliki  nilai probabilitas ( p-value ) sebesar 0,0276 < 0,05 (  =5 %) dan ditunjukkan oleh nilai t-hitung/ t-statistik sebesar 2,12170 > t-tabel (1,81246) yang menunjukkan bahwa secara statistik hasilnya positif dan signifikan. Koefisien regresi variabel X 1 yang dinotasikan dengan  1 sebesar  0,080  mengandung  arti  bahwa  apabila jumlah belanja langsung menurun sebesar 1 % maka akan  mengakibatkan  peningkatan  pertumbuhaan ekonomi di Kota Ambon  sebesar 0,080% dengan asumsi ceteris  paribus (faktor-faktor  lain  dianggap konstan).
2. Diperoleh  koefisien  regresi  variabel X 2 yang dinotasikan  dengan  (  2 )  sebesar  2.037407.  Nilai koefisien  variabel X 2 (  2 )  tersebut  ternyata berpengaruh  positif  signifikan  secara  statistik  pada tingkat  signifikansi  (alfa)  =  5  %  atau  tingkat kepercayaan  95  %.  Dapat  diketahui  dengan membandingkan antara nilai probabilitas ( p-value ) uji-t dengan  tingkat  signifikansi  (alfa)  =  5%  atau membandingkan  t-statistik/t-hitung  dengan  t-tabel. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk koefisien regresi variabel X 2 (  2 ) memiliki nilai probabilitas ( p-value ) sebesar 0,0000 < 0,05 (  =5 %) atau ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 9.85076 > t-tabel (1,81246).
Koefisien  regresi  variabel X 2 (  2 )  sebesar  2.037407 mengandung arti bahwa apabila jumlah belanja tidak langsung  bertambah  sebesar  1%  maka  akan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota Ambon sebesar 2,04 % dengan asumsi ceteris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan).

## Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Simultan
(Uji-F)
Dalam  regresi  linear  berganda,  uji-F  digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung)  terhadap variabel  terikat  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  secara
simultan  atau  bersama-sama.Caranya  adalah  dengan membandingkan nilai probabilitas ( p-value ) output software EViews dengan  tingkat  signifikansi  α  =5  %  atau membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel. Apabila nilai probabilitas ( p-value ) < α=5 %) atau nilai F-statistik > F-tabel maka berarti secara statistik menerima hipotesis Ha dan menolak hipotesis H 0 . Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai F-statistik sebesar 6,213163 dan memiliki nilai probabilitas ( p-value ) F- statistik sebesar 0,000035 < 0,05 (  = 5 %) atau nilai F- statistik/F-hitung  sebesar  6,213163  >  F-tabel (4,737414128)  yang  menunjukkan  bahwa  hipotesis  H 0 ditolak. Dengan kalimat lain, dapat dikatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel belanja langsung dan belanja  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap  variabel pertumbuhaan ekonomi di Kota Ambon  pada tingkat signifikansi  =5 % atau tingkat kepercayaan sebesar 95 %.

## Koefisien Determinasi ( )
Koefisien  determinasi  ( R-squared,  R 2 ) digunakan untuk menguji goodness of fit dari model regresi yang dapat diketahui  dari  besaran  nilainya.Besaran  nilai  koefisien determinasi  (R 2 )  dapat  memberikan  informasi  seberapa besar kemampuan variabel independendalam menjelaskan variabel terikat.
Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien determinasi  ( R-squared, )  sebesar  0,946672  yang mengandung arti bahwa variasi pertumbuhan ekonomi mampu  dijelaskan  oleh  variabel  belanja  langsung  dan belanja tidak langsung sebesar 94,66 % sedangkan sisanya sebesar 5,34 % dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model.
Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar  94,66% mengindikasikan  bahwa  spesifikasi  model  regresi  yang dibangun sudah tepat karena memiliki persamaan regresi yang  memenuhi kelayakan model ( goodness of fit).

## Pengujian Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas
Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas atau kolinearitas  antar  variabel  bebas  dengan  menggunakan matriks  korelasi.Adapun hasil  uji  multikolinearitas  dapat diamati pada tampilan tabel berikut:
2 R
2 R

## Tabel (5). Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi
Variabel bebas LNX 1 LNX 2 LNX 1 1.000000 0.650275 LNX 2 0.650275 1.000000

## Sumber: Hasil Pengolahan Data
Dari tampilan tabel diatas diketahui bahwa model regresi yang  digunakan  tidak  terdapat  multikolinearitas/sudah terbebas  dari  masalah  multikolinearitas  karena hubungan/korelasi  semua  variabel  bebas  menghasilkan nilai matriks korelasi < 0,80.

## Uji Autokorelasi
Autokorelasi  adalah  salah  satu  penyimpangan terhadap asumsi klasik yang ditunjukkan oleh adanya serial korelasi variable gangguan ( error term ) dari waktu ke waktu.
Tabel (6) Uji Autokorelasi Metode Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.256593     Prob. F(2,5) 0.7833 Obs*R-squared 0.930834     Prob. Chi-Square(2) 0.6279

## Sumber: Hasil Pengolahan Data
Hasil pengujian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa indikator Obs*R-squared tidak  signifikan  secara  statistik dengan  indikator  mengamati  nilai  probabilitas Obs*R- squared sebesar  0,6279>  0,05  (α=5%),  yang  berarti menolak H a atau menyatakan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung masalah autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas
Asumsi  yang  lain  dari  model  regresi  linear  klasik (CLRM) adalah unsur gangguan ( disturbance ) dalam model regresi adalah homoskedastisitas, artinya unsur gangguan tersebut memiliki varians yang sama
Tabel (7) Hasil Uji WHITE Heteroskedasticity Test: White F-statistic 5.337301     Prob. F(5,4) 0.0649 Obs*R-squared 8.696495     Prob. Chi-Square(5) 0.1218 Scaled explained SS 7.442031     Prob. Chi-Square(5) 0.1898 Sumber : Hasil Pengolahan Data Berdasahasil  pengujian  pada  Tabel  7.  dapat diperoleh informasi bahwa data yang digunakan/model yang dibangun tidak menghadapi masalah heteroskedastisitas,  dengan  indikator Obs*R-squared yang tidak signifikan secara statistik atau nilai probabilitas p-value Obs*R-Squared  sebesar  0,1218 > 0,05  artinya  tidak signifikan secara statistik atau model tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.
Analisa Ekonomi
Pengaruh Belanja
Langsung
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dari hasil  estimasi model  sebelumnya, di  peroleh koefisien regresi variable belanja langsung yang dinotasikan dengan β 1 sebesar 0,080006 mengandung arti bahwa apa bila belanja langsung meningkat sebesar 1% maka akan mengakibatkan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di Kota Ambon sebesar 0,08% dengan asumsi ceteris paripus (faktor-faktor lain dianggap konstan) Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa belanja langsung adalah belanja yang di pengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari, belanja pegawai merupakan belanja  kompensasi,  baik  dalam  bentuk  uang  maupun
barang yang ditetapkan menurt undang-undang (Bland & Nunn,  2001);  belanja  barang/  jasa  merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang  di  pasarkan  maupun  tidak  di  pasarkan,  dan pengadaan barang yang di maksud untuk diserahkan atau di jual  kepada masyarakat dan belanja perjalanan kegiatan (Bland dan Nunn 2001); dan belanja modal merupakan anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntasi, termasuk  didalamnya  adalah  pengeluaran  untuk  biaya pemeliharaan  yang  sifatnya  mempertahankan  atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset, (Munir,2003).
Priyo  Hari  Adi    (2006),  dengan  judul  penelitian Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, belanja daerah dan pendapatan asli daerah (Studi Pada kabupaten dan kota seJawa Bali) hasil peneleitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi  mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD; Belanja daerah  memberikan dampak positif terhadap PAD.
Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa  alokasi  anggaran  belanja  langsung  pemerintah berkontribsi  yang  positif  dan  signifikan  terhadap peningkatan  pertumbuhan  ekonomi, hal  ini  berindikasi bahwa  alokasi  anggaran  belanja  langsung  pemerintah belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan yang trejadi  pada  sektor  yang  diteliti.  Pemerintah  juga mempunyai peran serta andil yang besar bagi peningkatan atau pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan, hal ini  bisa  terwujud  apabila  pemerintah  juga  fokus  dalam mengembangkan  sektor-sektor  ekonomi  yang  ada  di daerah  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  pada agregtat pendapatan asli daerah.
Pengaruh  Belanja  Tidak  Langsung  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dari hasil estimasi sebelimmya diperoleh koefisien regresi variabel benja tidak langsung (β 2 ) sebesar 2,037407 mengandung  arti  bahwa  apabila  jumlah  belanja  tidak langsung  bertambah  1%  maka  akan  meningkat pertumbuban ekonomi di Kota Ambon sebesar 2,04% dengan  asumsi ceteris  paripus (faktor-faktor  lain  yang dianggap konstan.
Secara teori di atas, sesuai dengan pernyataan bahwa belanja  tidak  langsung  adalah  belanja  yang  tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan  jenis  belanja  tidak  langsung  terdiri  dari  belanja pegawai,  belanja  bunga,  belanja  subsidi,  belanja  hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangnan, dan belanja tidak terduga. Keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja tidak langsung  digunakan  secara  periodik  dalam  rangka kordinasi  penyelenggaraan  kewenangan  pemerintah daerah yang bersifat umum.
Dari  hasil  penelitian  untuk  alokasi  belanja  tidak langsung,  mempunyai  korelasi  positif  dengan pertumbuhan  ekonomi,  serta    mempunyai  signifikan positif  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  diteliti sehingga bisa disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai andil dalam pembangunan sektor ekonomi namun, tidak melalui  alokasi  anggaran  investasi  tetapi  secara  tidak langsung  melalui  pengembangan  sektor  ekonomi  yang ada  dibawanya  namun  melalui  alokasi  anggaran  yang dianggarkan untuk hibah, sosial, dan lain-lain yang secara otomatis  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemampuan belanja masyarakat.
Sedangkan  apabila  dua  alokasi  anggaran  ini digabungkan  ternyata  memberikan  output  hasil  yang sangat  besar  dan  signifikan  terhadap  peningkatan  yang terjadi pada sektor ekonomi yang diteliti.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
1. Belanja Langsung ( X 1 ) berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon dengan tingkat signifiknasi 5%  atau tingkat kepercayaan sebesar 95%.
2. Belanja  Tidak  Langsung  ( X 2 )  berkontribusi  secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon dengan tingkat signifiknasi 5%  atau tingkat kepercayaan sebesar 95%.
3. Belanja Langsung ( X 1 ) dan Belanja Tidak Langsung ( X 2 ) secara bersama-sama berkontribusi secara positif dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Kota Ambon dengan tingkat signifiknasi 5%  atau tingkat kepercayaan sebesar 95%.

## Implikasi
1. Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka penulis merekomendasikan agar : pemerintah Kota Ambon  dapat  lebih  memperhatikan  pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui pengembangan sektor sektor ekonomi di Kota Ambon yang dianggarkan secara
otomatis  agar  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemampuan beli masyarakat.
2. Bagi para peneliti yang lain dalam penelitian selanjutnya untuk menggunakan data dengan periode waktu yang berbeda dan variabel yang spesifik lagi, dan periode penelitian dilakukan dalam periode yang lebih panjang sehingga  memberikan  gambaran  yang  lebih  baik terhadap  permasalahan  yang  diteliti  sehingga  dapat hasil penelitian yang lebih akurat, pada sektor ekonomi dikota  Ambon  khususnya  pengeluaran  pemerintah dalam  bentuk  belanja  langsung  dan  belanja  tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR REFERENSI
Abdul  Halim.(  2004). Menejemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta : Salemba. Sadono Sukirno.  (2004). Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta : Rajawali Press Bland, Robert Dan, Samuel Nunn. (1992). The Impact Of Capi Talspending On Municipal Operating Budgets. Public Budgeting And Finace (Sumber). 32.4 Sadono  Sukirno.  (2000). Pengantar  Teori  Mikro  Ekonomi. Jakarta : PT. Grafindo Persada. Arief, Sritua, MetodelogiPenelitianEkonomi, Jakarta: UI Press, 1993.
Arsyad,  Lincolin.  (2008). Ekonomi  Pembangunan, cetakankedua, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
BPS, (2019). Realisasi pendapatan asli daerah di propinsi Maluku tahun 2009-2018, Ambon. BPS, (2019). PDRB atas dasar harga konstan 2000 di propinsi Maluku tahun 2009-2018, Ambon. Ginanjar Kartasasmita, (2006). Pembangunan untuk Rakyat: memadukan  Pertumbuhan  dan  Percencanaan, Jakarta: Cides. Gujarati,  Damodar,  (2006). Ekonometrika  Dasar:  Edisi keenanam, Jakarta: Erlangga. Kurnajo,  (2008). Perencanaan  dan  Pengendalian  Program Pembangunan  Edisi  Keenam ,  Jakarta:  Universitas Indonesia.
Riyadi  dan  Deddy  Supriyadi  Bratakusumah,  (2005).
. Perencanaan  Pembangunan  Daerah, Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Sukirno, (2008.) Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Kencana Grup. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka 2009 - 2018
Badan Pusat Statistik dan Bapedda Provinsi Maluku 2000 Maluku  Dalam  Angka,  2009,  2010,  2011,  2012,
2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018

## Halaman ini sengaja dikosongkan