Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 8, Number 2, Desember 2022, pp. 129-140 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.40657 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Implementasi  Kebijakan  Sosial  Pemberian  Dana  Hibah  dan Bantuan  Sosial  Daerah  melalui  Dinas  Sosial  P3AKB  Kabupaten Klaten sebagai Upaya Menekan Kemiskinan
Thalita Hayu Maharsani 1*
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

## A B S T R A K
Menanggulangi  kemiskinan  bukan  hal  yang  mudah,  memang  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  sebagai  perumus  kebijakan  sosial  untuk menekan  kemiskinan.  Tidak  hanya  pemerintah  pusat  yang  bertanggung jawab  terhadap  upaya  menekan  kemiskinan  tetapi  pemerintah  daerah perlu  juga  gayung  bersambut  menekan  kemiskinan.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi Kebijakan Sosial dana hibah dan  bansos  sesuai  amanat  Permendagri  No  32  Tahun  2011  tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  Daerah.  Secara  khusus  penelitian  ini  menganalisis  secara mendalam  mengenai  implementasi  kebijakan  dari  indikator  kefektifan kebijakan  yakni  tepat  kebijakan,  tepat  proses,  tepat  target,  tepat lingkungan  dan  proses.    Metode  penelitian  dilakukan  secara  kualitatif deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  umum implementasi  program  cukup  baik  hanya  kurang  dimaksimalkan  dalam target  dan  lingkungan  eksternal.  Pekerja  sosial  dalam  hal  ini  dapat memaksimalkan  perannya  untuk  intervensi  dalam  ranah  kebijakan sebagai  upaya  memaksimalkan  implementasi  kebijakan  dalam  menekan  kemiskinaan.  Pekerja kedepannya harus difasilitasi untuk melakukan penelitian, evaluasi pada penerima manfaat dan advokasi target  dan  membantu  memaksimalkan  proses  bagi  implemenator  kebijakan  yakni  Dinas  Sosial  P3AKB Kabupaten Klaten sebagai pelaksana.

## A B S T R A C T
Reducing  poverty  is  not  an  easy  thing.  It  is  the  government's  responsibility  to  reduce  poverty  as  the formulator of social policies. Not only the central government is responsible for efforts to reduce poverty, but  local  governments  also  need  to  work  together  to  reduce  poverty.  The  research  was  conducted qualitatively  descriptively,  and  then  its  implementation  was  reviewed  with  indicators  of  policy effectiveness: the right policy, the proper process, the right target, the right environment, and the process. The research results show that, in general, the program's implementation is quite good, but it needs to be maximized in terms of targets and the external environment. Social workers, in this case, can maximize their  role  for  intervention  in  the  realm  of  policy  to  maximize  policy  implementation  in  suppressing poverty.  Future  workers  should  be  facilitated  to  conduct  research,  evaluate  beneficiaries  and  target advocacy  and  help  maximize  the  process  for  policy  implementers,  namely  the  Klaten  Regency  P3AKB Social Service as executors.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
* Corresponding author.
E-mail addresses: litamaharsani@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 26 Oktober 2021 Accepted 28 April 2022 Available online 01 Desember 2022
Kata Kunci: Kebijakan Sosial; Implementasi; Kemiskinan
Keywords: Social Policy; Implementatiom; Poverty

## 1. Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  masalah  sosial  di  belahan  negara  manapun  tidak  terkecuali  di Indonesia.  Kemiskinan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  seseorang  tidak  bisa  mengurus  dirinya sendiri  sesuai  dengan  taraf  kehidupan  kelompok  dan  juga  tidak  mampu  memanfaatkan kemempuan  dalam  dirinya  seperti  mental,  maupun  fisiknya  dalam  kelompok  tersebut (Soekanto,  2012).  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  kemiskinan  di  Indonesia sejumlah  27,55  juta  orang  yang  dalam  kategori  kurang  mampu  (Badan  Pusat  Statistik,  2020). Permasalahan  fakir  miskin  yang  paling  mendasar  yakni  ketidakmampuan  mereka  dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan atau papan. Selain itu kebnyakan fakir miskin  tidak  memilikiketrampilan  atau  keahlian  yang  bisa  membuat  kegiatan  yang  produktif dan  menghasilkan  untuk  kebutuhan  hidup.  maupun  akibat  ketidakmampuan  negara  atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Suharto, 2013).
Pemerintah  diamanatkan  oleh  Undang – undang  bahwa  fakir  miskin  dipelihara  oleh negara.  Pemerintah  mengeuarkan  berbagai  kebijakan  sosial  dalam  pengentasan  kemiskinan yang mencakup perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial. Upaya pemerintah dalam  penanggulangan  kemiskinana  sudah  berbagai  cara  dengan  banyak  program  yang diluncurkan. Program pengentasan kemiskinan
yang di Indonesia yang menggunakan dan APBN memberikan keringanan kepada keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan  mengenai  adanya  program  bantuan  pengentasan  kemiskinan  mulai  banyak  disorot pada  tahun  2004-2014  seperti  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  yang  berupa  uang  setiap beberapa bulan sekali kemudian Beras rakyat Miskin atau disebut RASKIN, serta program yang meningkatkan  ketrampilan  seperti  pemberian  pelatihan  atau  modal  usaha  kepada  keluarga miskin seperti PNPM Mandiri atau Kredit Usaha Rakyat (KUR)(Anggun, n.d.)
Pada  tahun  sekarang  ini  bantuan  tersebut  masih  berjalan  namun  mengalami perkembangan  dalam  prosesnya,  seperti  saat  ini  ada  mekanisme  yang  dibangun  adalah  non tunai dan sekarang tidak hanya beras melainkan paket sembako disebut dengan BPNT (Bantuan Pangan  Non  Tunai).  Pada  era  sekarang  juga  terdapat  bantuan  bersyarat  yang  dikeluarkan pemerintah seperti Porgram Keluarga Harapan (PKH) dimana memiliki komponen tertentu dan kriteria  tertentu  untuk  memperolehnya.  Kebijakan  mengenai  pengentasan  kemiskinanan  yang disebutkan  diberikan  oleh  negara  dengan  penggunaan  anggaran  pemerintah  pusat  (ABPN). Program – program  pengentasan  kemiskinana  tersebut  tidak  lain  lahir  dari  kebijakan  sosial. Kebijakan  sosial  merupakan  suatu  tindakan  pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas kehidupan  sesesorang  dengan  memberikan  tunjangan  tunjangan  pelayanan  sosial kemasyarakatan (Suharto, 2011). Kebijakan sosial memberikan kesejahteraan masyarakat agar dapat mengatasi kerentanan sosialnya secara kolektif (Suharto, 2010).
Kebijakan  sosial  untuk  pengentasan  kemiskinan  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  pusat  tetapi juga  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota, memiliki wewenang untuk dapat mengeluarkan kebijakan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah ini disesuaikan dengan kekuatan Anggaran  Pendapatan  Daerah  masing – masing.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kabupaten Nduga. Papua memiliki dana hibah yang diperuntukan untuk masyarakat adat guna mencegah  kerentanan  sosial  dan  melindungi  warganya  dari  krisis  ekonomi  (Prionggo  et  al., 2019).  Kebijakan  sosial  sebagai  antisipasi  dari  masalah  sosial,  melengkapai  kebutuhan  hidup individu, keluarga atau kelompok, hingga meningkatkan interaksi masyarakat sehingga sumber sumber  di  masyarakat  dapat  dimanfaatkan  utuk  pencapaian  kebutuhan  masyarakat  dalam keberfungsian sosialnya (Kasmad, 2018).
Kebijakan sosial pemerintah daerah dalam hal memberikan bantuan kepada masyarakat ini  sesuai  dengan  pedoman  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  tahun  2011  tentang Pemberian  dana  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  daerah.  Aturan  tersebut  tentunya harus  di  implementasikan,  setiap  daerah  harus  bisa implementasikan kebijakan yang berlaku. Implementasi kebijakan merupakan sebagai aksi yang sungguh sungguh secara nyata, baik yang digunakan oleh pemerintah maupun para pihak yang telah  ditentukan  dalam  kebijakan.    Implementasi  kebijakan sendiri  biasanya  ada  yang  disebut
sebagai  implementor  yakni  pelaksana  kebijakan,  dan  kelompok  sasaran  adalah  target  dari kebijakan tersebut  yang menjadi objek dari kebijakan yang dibuat (Kasmad, 2018).
Pemerintah  Kabupaten  Klaten  merupakan  salahsatu  pemerintah  Kabupaten  yang  juga mengambil  kebijakan  sosial  dalam  pengentasan  kemiskinan  dengan  memberikan  dana  hibah dan  bantuan  sosial  kepada  masyarakatnya  yang  dikhususkan pada  lansia dan disabilitas  serta lembaga kesejahteraan sosial. Diketahui bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat ini sudah sejak lama dari tahun ketahun  berdasarkan  data  yang  dihimpun  dari  Dinas  Sosial  Kabupaten  Klaten  setiap  tahun ratusan  juta  dikeluarkan  dan  diperuntukan  kepada  yang  membutuhkan  seperti  kelompok masyarakat rentan dan organisasi atau lembaga yang bergerak dibidang urusan sosial.
Namun, pada pelaksanaannya tiap tahunnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salahsatu pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Klaten selalu ada kendala yang terjadi seperti  dalam  pengusulan  data,  perencanaan  anggaran  hingga  penyaluran  kepada  penerima manfaat yang kurang efisien menurut narasumber, serta kendala pada saat taun ini terhambat karena banyak anggaran yang di recofusing akibat pandemi COVID-19. Implementasi kebijakan berkaitan  dengan  sejauh  mana  implementasi  yang  dilakukan  mencapai  tujuan  kebijakan  yang diharapkan  (Dharma  et  al.,  2016).  Perlunya  strategi  yang  terencana  setiap  taunnya  dan koordinasi dengan para pelaksana dilapangan dengan pemangku kebijakan agar tercapai bahwa impelementas kebijakan dapat bermanfaat untuk kepentingan publik (Sunarti, 2016). Sehingga implementasi kebijakan yang dikaji dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial ini dapat maksimal  dan  meminimalisir  kendala  yang  terjadi  secara  berulang.    Berdasarkan  hal  tersebut terdapat gejala hambatan atau kendala yang muncul dalam implementasi pemberian dan hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Klaten. Sebagai bahan kajian pula  dalam  implementasi  kebijakan  sosial  memerlukan  seorang  implementator  yang profesional.  Profesi  yang  dapat  melakukan  ini  adalah  pekerja  sosial  yang  dapat  membantu implementasi  kebijakan  sosial.  Sehingga  perlu  dikaji  lebih  mendalam  mengenai  implementasi dari kacamata indikator ketepatan pelaksanaan implementasi kebijakan yakni tepat kebijakan, tepat proses, tepat sasaran dan tepat lingkungan serta prosesnya.

## 2. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif dengan  teknik  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Metode  penelitian  deskriptif  adalah  suatu metode dalam meneliti manusia pada suatu kondisi tertentu atapun suatu pemikiran ,peristiwa yang  sedang  terjadi  dan  dihubungkan  satu  sama  lain  antar  fenomena  (Nazir,  2015).  Teknik pengambilan informan dengan purposive sampling yakni pengambilan sampel informan dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut pertama, merupakan pekerja sosial fungsional yang memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan bantuan hibah dan bantuan. Kedua, mewakili semua gender pria dan wanita. Ketiga, mengerti dan mengikuti proses verifikasi data penerima bantuan  hibah  dan  bantuan  sosial.  Kriteria  informan  yang  penerima  bantuan  merupakan penerima  bantuan  yang  telah  menerima  bantuan  lebih  dari  satu  kali  atau  yang  sudah  rutin setiap tahun.
Wawancara  dilakukan  kepada  dua  orang  pekerja  sosial  fungsional  di  Dinas  Sosial Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dan satu organisasi atau  lembaga  kesejahteraan  sosial  penerima  dana  hibah  serta  satu  penerima  bantuan  sosial individu.  Studi dokumentasi dengan melihat arsip arsip laporan pelaksanaan pemberian dana Hibah  dan  Bantuan  Sosial.  Teknik  analisa  yang  digunakan  dengan  mereduksi  data  dari  yang diperoleh,  kemudian  penyajian  data  dapat  berupa  deskripsi  serta  tabel  hingga  penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan pembahasan
Alokasi  pemerintah  dalam  Pemberian  Dana  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  termasuk  wujud dari  suatu  Kebijakan  Sosial.  Diketahui  bahwa  Kebijakan  Sosial  adalah  kebijakan  yang  terkait dengan  kesejahteraan  sosial  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia,  memiliki  dampak lagsung  dalam  kehidupan  masyarakat  dengan  bentuk  pemberian  pelayanan  sosial  guna
melindungi  kesejahteraan rakyat  (Suharto,  2010)  Implementasi  kebijakan sosial yang  menjadi tanggung  jawa  daerah  diserahkan  kepada  Lembaga  atau  dinas  yang  mengurusi  bidang  sosial seperti di pemerintah Kabupaten Klaten Dinas Sosial yang menjadi motor penggerak kebijakan sosial untuk di implementasikan.
Dasar pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial  yang dilakukan oleh Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yakni Permendagri Nomor 32  tahun  2011  tentang  Pemberian  Dana  Hibah  Dan  Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme nya bahwa baik pengajuan dana hbah dan juga bantuan sosial sebagaimana pasal 32 dimana harus   Kepala daerah yang menetapkan daftar  penerima  dan  besaran  bantuan  sosial  dengan  keputusan  kepala  daerah  berdasarkan peraturan  daerah  tentang  APBD  dan  peraturan  kepala  daerah  tentang  penjabaran APBD.( Permendagri  No  32  Tahun  2011  Tentang  Pemberian  Dana  Hibah  Dan  Bansos  Yang Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah ,  n.d.)  Kepala  daerah  disini  dibantu  oleh Dinas yang membidangi urusan sosial.
Berikut merupakan Implementasi dana hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas  Sosial  Perlindungan  Prempuan  anak  dan  keluarga  berencana  Kabupaten  Klaten.  Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pekerja sosial fungsional di Dinas Sosial Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana serta penerima dana dan bansos tersebut.

## Bantuan Hibah
Hibah  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  yakni  mengalihkan  sesuatu  hak  kepada orang  lain( Arti  Kata  Hibah  -  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online ,  n.d.).  Ketika dikontekskan  dalam  dana  Hibah  Pemerintah  artinya  pendapatan  yang  diperoleh  oleh pemerintah yang kemudia dialihkan kepada seseorang yang diluar dari lingkup pemerintahan. Menurut Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pemberian Dana Hibah dan Bansos pengertian Hibah  adalah  pemberian  uang/barang  atau  jasa  dari  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah atau  pemerintah  daerah  lainnya,  perusahaan  daerah,  masyarakat  dan  organisasi kemasyarakatan,  yang  secara  khusus  telah  diunjuk  untuk  peruntukannya,  bersifat  tidak  wajib dan  tidak  terikatt,  serta  tidak  secara  terus  menerus  yang  bertujuan  untuk  menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah setempat.
Berdasarkan penegertian tersebut bahwa pemberian dana hibah ini tidak wajib atau tidak mengikat  sehingga  tergantung  apakah  suatu  daerah  akan  mengeluarkan  dana  hibahnya  atau tidak.  Pemerintah  Kabupaten  Klaten  meng  implementasikan  kebijakan  ini,  dana  Hibah  yang dikeluarkan  bertujuan  untuk  mengatasi  permasalah  sosial  khususnya  kemiskinan.  Secara spesifik  diperuntukan  untuk  membantu  pemenuhan  dasar  dan  pengembangan  kemampuan individu atau kelompok(Anggreni & Subanda, 2020).  Adapun dana hibah yang dikeluarkan oleh Dinas  Sosial  Kabupaten  Klaten  ditujukan  kepada  lembaga  atau  organisasi  yang  bergerak  di bidang  penanganan  masalah  sosial  yakni  Lembaga  Kesejahteaa  Sosial  (LKS)  dan  Organisasi sosial yang sudah berdiri minimal 5 tahun. Berikut data lembaga dan organisasi yang menerima Dana Hibah
Tabel 1 . Data Lembaga dan Organisasi penerima Dana Hibah Dinas Sosial Perlindungan Perempuan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
No  Tahun Lembaga /Organisasi 1 2019 Organisasi  Disabilitas,  Inklusi  Center Karanganom, 11 Panti anak 2 2020 Organisasi  Disabilitas,  Inklusi  Center Karanganom 3 2021 Organisasi  Disabilitas,  Inklusi  Center Karanganom, Yayasan Rumah Pemberdaya Umat, Yayasan Permata. Sumber: Arsip Dokumentasi Bidang Rehabilitasi DinsosP3AKB
Jika  dilihat  dari  tabel  tersebut  bahwa  implementasi  pengeuaran  dana  hibah  yang diberikan  dari  dua  tahun  terakhir  hingga  tahun  ini  mengalami  kenaikan.  Dana  hibah  yang dikeluarkan  melalui  mekanisme  pengajuan  proposal  oleh  Lembaga  atau  organisasi  yang  akan mengajukan  lengkap  dengan  perencanaan  anggaran  didalamnya  dalam  satu  tahun  kegiatan  di ajukan  secara  tertulis  kepada  Bupati  Klaten  dengan  tembusan  ke  Dinas  terkait  yakni  Dinas Sosial.  Proposal  tersebut  dihimpun  oleh  dinas  sosial  kemudian  disahkan  dengan  Surat keputusan Bupati. Berdasarkan hasil wawancara kepada salahsatu organisasi yang menapatkan dana  Hibah  ini  sudah  menerima  Dana  Hibah  ini  semenjak  tahun  2017  dan  merasa  sangat bermanfat bagi organisasinya.
Dana  hibah  ini  dapat  membantu  teman – teman  penyandang  disabilitas  dalam  membuat kegiatan  yang  bersifat  produktif  sehingga  memiliki  penghasilan,  seperti  untuk  pelatihan ketrampilan  serta  dalam  rangka  memperkuat  penyandang  disabilitas  mengembangkan organisasi  dan  menanggulangi  kemiskinan  akibat  kedisabilitasannya.  Perlu  diketahui  bahwa organisasi atau lembaga yang dapat mengajukan dana hibah ini adalah organisasi atau lembaga yang berbadan hukum dan sudah berdiri minimal 3 tahun serta memiliki sekretariat yang jelas keberadaaanya.
Pemberian  dana  hibah  ini  tidak  luput  dari  adanya  kendala  yang terjadi.  Pandangan dari penerima dana  hibah  ini  memiliki  kendala  ketika  pengajuan  beberapa  kali  direvisi  oleh  Dinas namun  memang  bukan  suatu  kendala  yang  berarti  karna  sejatinya  demi  kebaikan  organisasi atau lembaga yang mengajukan. Kendala lain yang disampaikan bahwa dana turun tidak di awal tahun  melainkan  hampir  di  akhir  tahun,  sehingga  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang dilaksanakan  merasa  buru-buru  belum  lagi  harus  mempertanggungjawabkan  penggunaan dananya. Perlunya tim yang mengkoordinasikan di setiap lembaga yang menerima hibah untuk mengarahkan  penggunaan  dana  hibah  tersebut  dan  mengkoordinasikan  dengan  Dinas terkait(Tangdililing  et  al.,  2014).Terlepas  dari  itu  semua  dikatakan  organisasi  yang  penulis wawancara  bahwa  hibah  ini  sangat  membantu  dan  berharap  akan  terus  ada  sepanjang  tahun menyasar organisasi atau lembaga sosial lainnya.

## Bantuan Sosial
Bantuan sosial berdasarkan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pemberian hibah dan bantuan  sosial  yangbersumber  dari  anggran  belanja  daerah  merupakan  pemberian  bantuan berupa  uang/barang  dari  pemerintah  daerah  kepada  individu,  keluarga,  kelompok  dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuai situasi tertentu dan selektif yang bertujuan  untuk  melindungi  dari  kemungkinan  terjadinya  resiko  sosial( Permendagri  No  32 Tahun  2011  Tentang  Pemberian  Dana  Hibah  Dan  Bansos  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah , n.d.). Resiko sosial yang dimaksud ini maksudnya sesuatu keadaan dimana  akan  terjadinya  kerntanan  pada  seseorang  atau  kelompok  sehingga  menimbulkan permasalahan sosial seperti contohnya adalah kemiskinan. Tidak dipungkiri bahwa saat ini tidak lagi hanya melindungi atau mencegah resiko sosial tetapi bantan sosial ini juga menjadi upaya untuk penaggulangan Kemiskinan.
Pemerintah  Kabupaten  Klaten  melaksanakan  kebijakan  permendagri  tersebut  dengan kemudian  mengeluarkan  turunan  pedoman  pelaksanaanya  bahwa  bantuan  sosial  dapat diberikan berupa uang kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Bantuan Sosial yang direcanakan
Bantuan  yang  direncanakan  sebelumnya  merupakan  bantuan  yang  sudah  diatur sebelumnya  baik  penerima  dan  besaran  jumlah  uang  yang  diberikan  yang  tentunya  memiliki kriteria  khusus  seseorang  individu  dapat  menerima  bantuan  sosial  ini.  Pemerinta  kabupaten Klaten melalui DinsosP3AKB Klaten mengeluarkan dua jenis bantuan sosial kepada individu dan LKS, bersifat yang direncanakan untuk individu dengan sasaran Penyandang Disabilitas dan juga Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2021 ini. Berikut data jumah penerima per kecamatan seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2 . Data Sebaran Penerima Dana Bantuan Sosial yang Direncanakan Tahun 2021 Kabupaten Klaten No Kecamatan Lanjut Usia terlantar Disabilitas Berat 1 Bayat 112 10 2 Cawas 124 16 3 Ceper 109 3 4 Delanggu 93 11 5 Gantiwarno 111 16 6 Jatinom 118 30 7 Jogonalan 107 11 8 Juwiring 39 10 9 Kalikotes 58 10 10 Karanganom 124 6 11 Karangdowo 116 6 12 Karangnongko 92 5 13 Kebonarum 58 6 14 Kemalang 76 4 15 Klaten selatan 100 9 16 Klaten tengah 77 10 17 Klaten utara 70 6 18 Manisrenggo 89 5 19 Ngawen 106 6 20 Pedan 64 12 21 Polanharjo 136 7 22 Prambanan 97 10 23 Trucuk 126 9 24 Tulung 115 4 25 Wedi 69 12 26 Wonosari 114 16 Jumlah 2500 250
Sumber: Arsip Bidang Rehsos DinsosP3AKB Kabupaten Klaten
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  implementasi  pemberian  bantuan sosial  yang  direncanakan  baik  untuk  disabilitas  dan  lajut  usia  terlantar  berdasarkan  wilayah yang  ada  di  Kabupaten  Klaten  kurang  merata.  Keakuratan  data  penerima  bantuan  sosial memang menjadi permasalahan yang terjadi pada pembagian bantuan sosial sosial dimanapun karena adanya tumpang tindih mengenai data kemiskinan (Ramly & Budiawan, 2021). Terkait dengan  pemberian  bantuan  sosial  ini  tidak  meratanya  dikarenakan  sistem  pengajuan  yang masuk ke Dinas Sosial dengan cara mendahulukan yang mengajukan dan disetuji oleh wilayah atau  desa setempa.  Adanya  kendala  kurangnya  sosialisasi  mengenai  pengajuan  bantuan  sosial ini supaya dimanfaatkan lebih luas dengan secara merata (Sofi et al., 2021). Kendala lain yakni kuota  yang  diberikan  terbatas  karena  terbatasnya  anggaran  dan  tergantung  belanja  daerah apakah masih ada alokasi untuk bantuan sosial ini, karena diketahui bersama bahwa pemberian bansos  dapat  disetujui  oleh  daerah  jika  urusan  wajib  daerah  yang  lain  sudah  terakomodir. Diketahui bahwa nilai yang diberikan kepada penerima bansos adalah 1.800.000 bagi disabilitas berat dan 600.000 bagi lanjut usia terlantar yang diberikan secara bertahap.
Bantuan  Sosial  yang  direncanakan  ini  juga  diperuntukan  bagi  lembaga.  Lembaga  yang sebelumnya  masuk  pada  bantuan  sosial  yang  tidak  direncanakan  kemudian  dialihkan  ke bantuan sosial yang direncanakan karena merasa perlu untuk setiap tahun. Berikut merupakan data Lembaga yang mendapatkan bantuan sosial seperti terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Klaten yang mendapatkan Bantuan Sosial No Lembaga Kesejahteraan Sosial Keterangan 1 LKSA Muhammadiyah Panti Anak 2 LKSA Aisyah Putri Ngawen Panti Anak 3 LKSA Aisyah Putra Klaten Panti Anak 4 LKSA Baitturahman Karangnongko Panti Anak 5 LKSA Darul Hadlonah Panti Anak 6 LKSA YAAT Citra Yogatama Panti Disabilitas 7 PRSABHBM Aster PKBM 8 Pokja PRSABHBM Sanggar Panganyoman PKBM 9 LKSA Welas Kasih Panti Anak 10 LKSA Amanah Panti Anak 11 LKSA Al Maun Epicentrum Panti Anak
Sumber: Arsip Bidang Rehsos DinsosP3AKB Kabupaten Klaten
Berdasarkan  data  tersebut  diketahui  bahwa  sasaran  bantuan sosial  secara  kelembagaan banyak  untuk  lembaga  kesejahteraan  sosial  dengan  penerima  manfaat  anak-anak.  Dana  yang diberikan  berdasarka  hasil  wawancara  yang  dilakukan  masing  masing  sejumlah  kurang  lebih 15-30  juta  setiap  lembaga.  Disampaikan  bahwa  dana  yang  digunakan  untuk  kebutuhan  dasar para  penerima  manfaat  seperti  makanan,  nutrisi  dan  juga  akses  terhadap  kesehatan  serta pelatihan  kemandirian.  Bantuan  sosial  kepada  para  lembaga  ini  masing  masing  harus mengumulkan proposal ajuan sebagai dasar untuk mencairkan dananya. Adapun kendala yang disampaikan  tidak  jauh  berbeda  dengan  dana  hibah  yakni  pencairan  dana  yang  terkadang  di hampir akhir tahun sehingga harus mempercepat pelaksanaan kegiatn dan pertanggungjawaban lembaga untuk diserahkan kembali laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Dinas Sosial.

## Bantuan Sosial yang Tidak direncanakan
Bantuan  sosial  yang  tidak  direncanakan  ini  adalah  antuan  yang  diberikan  oleh DinsosP3AKB  Kabupaten  Klaten  bagi  warga  yang  membutuhkan  sewaktu  waktu  dikarenakan keadaan  tertentu  seperti  bencana,  orang terlantar  kehabisan  bekal,  dan  kondisi  rentan  lainya. Bantuan  ini  hanya  bisa  di  akses  satu  kali  saja  oleh  penerima  manfaat.  Mekanisme  untuk  bisa memperoleh bantuan sosial ini yakni dengan mengajukan permohonan dari yag bersangkutan diketahui desa setempat dan ditujukan langsung oleh Kepala Dinas Sosial. Diketahui dari hasil wawancana  kepada  pekerja  sosial  di  Dinas  Sosial  bahwa  tidak  semua  yang  mengajukan  bisa lolos mendapatkan bantuan. Pengajuan akan masuk ke Dinas Sosial dan selanjutnya dilakukan verifikasi langsung oleh tim dari bidang Rehabilitasi Sosial ke rumah calon penerima manfaat. Nilai bantuan yang diberikan tidak sama sesuai hasil verifikasi yang dilakukan.
Tatacara  verfikasi  dilakukan  dengan  cara homevisit kemudian  mengasesmen  penerima manfaat  serta  dituangkan dalam  instrumen  kelayakan.  Instrumen  kelayakan  tersebut  memuat kriteria dan skor. Adapun kriteria paling memenuhi jika:
1) Calon penerima manfaat adalah kepala keluarga
2) Calon peneima manfaat tidak bkerja
3) Penghasilan dalan satu keluarga kurang dari satu juta
4) Tidak mendapatkan bantuan apapun
5) Harta penunjang minim (kendaraan, tv, hp, dll)

## Keefektifan Kebijakan Hibah Bansos dalam Menekan Kemiskinan Kabupaten Klaten
Implementasi Keijakan pemberian hibah bantuan sosial yang dilaksanakan DinsosP3AKB Kabupaten  Klaten  ini  mencerminkan  kepedulian  daerah  terhadap  masyarakatnya  dan  sebagai upaya  pemerintah  daerah  bergandeng  tangan  dengan  pemerintah  pusat  dalam  menekan permasalahan kemiskinan. Implementasi kebijakan yang dilakukan ini merupakan pengukuran terhadap  tercapainya  tujuan  kebijakan  yang  telah  dirumuskan.  Implementasi  kebijakan
berkaitan  dengan  sejauh  mana  implementasi  yang  dilakukan  mencapai  tujuan  kebijakan  yang diharapkan.  Diketahui  bahwa  dengan  adanya  kebijakan  hibah  bansos  ini  diharapkan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Klaten dapat  menekan  kemiskinan  yang  terjadi.  Riant  Nugroho mengemukakan  bahwa  terdapat  lima  ketepatan  yang  perlu  dipenuhi  dalam  hal  keefektifan implementasi kebijakan yakni tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat lingkungan , tepat target dan tepat proses(Nugroho, n.d.). Peneliti mengkaji terkait dengan kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial  daerah  ini  dengan  lima  tepat  tersebut  dikaitkan  dalam  keefektifan  dalam  menekan kemiskinan
Tepat kebijakan
Ketepatan  kebijakan  ini  dinilai  dari  sejauhmana  kebijakan  tersebut  menjawab permasalahan yang akan di pecahkan atau kebijakan tersebut tepat sesuai dengan permasalahan yang  terjadi  dimana  wilayah  itu  berada.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan. Dikatakan  bahwa  bantuan  pemeberian  hibah  dan  juga  bantuan  sosial  ini  dianggap  menjawab permasalahan  yang  ada  karna  bersifat  pengajuan  langsung  oleh  yang  bersangkutan  yang kemudian  diverifikasi  kembali  oleh  Dinas  Sosial.  Dana  yang  diberikan  dapat  meringankan prmasalahan  penerima  bantuan  seperti  untuk  membantu  kehidupan,  memenuhi  kebutuhan pokok dan modal awal untuk menggulirkan dana yang diberikan tersebut agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan.

## 1) Dana hibah
Jika  dikaji  dana  hibah  ini  dapat  menekan  kemiskinan  karena  meberikan  kesempatan organisasi  atau  lembaga  untuk  bisa  mengadakan  kegiatan  kegiatan  yang  bersifat pemberdayaan  atau  perlindungan  sosial.  Sehingga  dapat  membantu  kinerja  pemerintah. Kebijakan  ini  menjadi  stimulan  yang  diharapkan  dapat  memajukan  kesejahteraan penerimanya  dan  dapat  berkembang  mandiri  dengan  memanfaatkan  potensi penerima(Sunarti, 2016) Namun dalam pelaksanannya seharusnya lebih didampingi lagi oleh pemerintah  setempat.  Memang  ada  bukti  pelaporan  kegiatannya  tetapi  untuk  pencapaian atau  perubahan  apa  yang  dibuat  dari  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  organisasi  atau lembaga  yang  mendapatkan  dana  Hibah  dari  DinsosP3AKB  ini  belum  secara  rinci disampaikan.  Artinya  monitoring  dan  evaluasi  tidak  hanya  sekedar  menerima  laporan kegiatan  tetapi  harus  melihat  dari  hasil  kegiatan  yang  telah  dilakukan.  Sehingga  dapat menjawab  bahwa  kebijakan  dana  hibah  ini  betul  betul  dapat  menekan  kemiskinan  yang terjadi.
2) Bantuan Sosial
Bantuan  sosial  yang  dilakukan  DinsosP3AKB  Kabupaten  Klaten  memiliki  dua  jenis  yang direncanakan dan tidak direncanakan sesuai dengan mandat permendagri no 32 tahun 2011. Kebijakan ini menurut penulis tepat karena ada yang tidak direncanakan bisa sewaktu waktu daerah  merespon  sesuai  kebutuhan  dan  mencegah  terjadinya  resiko  sosial  yang  lainnya hingga  menjurus  pada  kemiskinana  seseorang.  Terkait  yang  diencanakan  sama  halnya dengan  hibah  sesuai  dengan  kebutuhan  lembaga  atau  kelompok  masyarakat  dapat merancang sendiri kegiatan atau kebutuhan apa yang diperlukan dengan pagu anggaran yang sudah  ada.  Namun  memang  karena  anggaran  daerah  terbatas  sehingga  terkadang  belum maksimal dalam melaksnakan semua kegiatan yang diinginkan sehingga ada yang tertunda sementara kegiatannya. Terkait dengan menekan kemiskinana batuan sosial ini cukup baik karna  menggandeng  kelompok  masyarakat  dan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  (LKS)  untuk turut  membantu  menekan  kemiskinana  dengan  rancangan  dan  kegitan  lembaga  tersebut kepada kelompok sasarannya di masing masih wilayah lembaganya, seperti untuk kegiatan pelatihan ketrampilan dan kegiatan produktif lainnya.

## Tepat pelaksana
Ketepatan  pelaksanaan  ini  menurut  pandangan  Riant  terkait  dengan  dengan implementator  dalam  melaksanakan  kebijakannya.  Pelaksanaan  dapat  dilakukan  dengan kerjasama  dengan  stakeholder  lainnya  agar  pelaksanaan  kebijakan  berjalan  dengan  lancar. Bantuan  dana  Hibah  dan  Banuan  Sosial  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas  SosialP3AKB  Kabupaten
Klaten.  Artinya dalam  rangka  menekan  kemiskinan  kebijakan daerah  Kabupaten Klaten  sudah tepat  menunjuk  Dinsos  sebagai  pelaksananya  karena  sebagai  Dinas  yang  membidangi  urusan sosial.  Pelaksanaan  hibah  dan  bantuan  sosial  ini  diketahui  diturunkan  kepada  pelaksana  di Bidang  Rehabilitasi  sosial  dengan  jumlah  pegawai  10  orang,  tiga  orang  sebagai  pekerja  sosial fungsional.
Pelaksanaannya  para    pekerja  sosial  mengkondisikan  staff  lainnya  ketika  akan mendiskusikan mengenai rencana pelaksanaan verifikasi ketika ada ajuan permohonan bantuan. Pekerja  sosial  mnegkondisikan  langkah  langkah  ketika  melakukan  asesemen  kepada  calon penerima  manfaat,  bagaimana  agar  penerima  manfaat  tidak  terlalu  berharap  dengan  bantuan dan mengkondisikan bahwa tidak selamanya pemerintah ada bantuan terus menerus digunakan sebagai  alat  untuk  menyambung  hidup,  artinya  pelaksana  berusaha  untuk  menekankan  pada penerima manfat  bahwa  bantuan  tersebut  merupakan stimulan  untuk  membanu  kondisi  yang dialami  penerima  manfaat.  Pelaksanaan kebijakan  merupakan  kerja  bersama  kolaborasi  anata birokrasi  dengan  komunitas  atau  masyarakat  (Lalu  et  al.,  2019)  .  Kerjasama  yang  dilakukan bersama  dengan  pemerintah  desa  setempat  ketika  melakukan  verifikasi  kelapangan  untuk memastikan  kondisi  dan  keberadaan  penerimanfaat.  Dinsos  juga  bekerjasama  dengan  Tenaga Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  yang  memiliki  wewenang  juga  dalam  memverifikasi calon  penerima  manfaat  dan  ketika  bantuan  disalurkan  dibantu  oleh  TKSK  ini  dalam pnyalurannya.  Ketika  birokrat  dapat  mengkomunikasikan  kebijakan  dengan  baik  maka berpengaruh pada komunitas atau masyarakat yang terdampak pelaksanaan kebijakannya.

## Tepat targetnya
Ketepatan  target  ini  terkait  dengan  benar  atau  tidaknya  sasaran  kebijakan  yang  dituju. Tidak  tumpang  tindih  atau  bertentangan  dengan  aturan  dari  kebijakan  itu  sendiri.  Kemudian apakah  target  yang  diintervensi  siap  untuk  menerima  kabijakan  yang  dibuat.  Ketepatan penerima disesuaikan dengan kriteria masing masing bantuan sosial.
Pertama,  diketahui  bahwa  sasaran  target dana  hibah  ditujukan  kepada  organisasi  sosial penyandang  disabilitas  dan  panti  sosial.  Hal  ini  tepat  dalam  menentukan  targetnya  karena disabilitas  dan  anak  merupakan  kelompok  rentan  yang  perlu  untuk  di  lindungi  dan diberdayakan.  Kelompok  penyandang  disabilitas  salahsatu  kelompok  yang  menjadi  sasaran karena berpotensi menjadi penyumbang angka kemiskinana karena tidak memiliki ketrampilan, padahal jika diberdayakan masih bisa untuk dimaksinmalkan.
Kedua, terkait target bantuan sosial direncanakan, target ini menyasar kepada kelompok lanjut  usia  terlantar  dan  disabilitas  berat.  Lanjut  usia  terlantar  sebagai  target  tepat  karena tingkat  usia  lanjut  terus  meningkat  di  Indonesia  dan  tentunya    tingkat  ketergantungan  pada oranglain  meningkat  pula  untuk  merawat  lanjut  usia  tersebut  (Pramisita,  2020).  Selanjutny target bantuan kepada disabilitas berat sangat tepat karena menjadi tanggungan keluarga yang harus mengurusnya ketika mendapatkan bantuan maka akan meringankan tanggungan keluarga tersebut penghasilan dari keluarga tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain untuk meningkatkan  kesejahteraan  hidup  dan  menekan  kemiskinan  keluarga  tersebut.  Selanjutnya target bantuan sosial ini juga mentarget lembaga kesejahteraan sosial yang banyak yaitu panti anak,  ketepatan  terget  kepada  lembaga  ini  dinilai  tepat  karena  mereka  adalah  anak  terlantar yang tidak memiliki keluarga sehingga di dalam panti. Terkait dengan kemiskinan dipupayakan dana  bantuan  sosial  tersebut  di  kelola  oleh  panti  untuk  memberikan  pelatihan  kepada  anak- anak dan juga pendidikan yang baik. Karena salahsatu penyebab kemiskinana adalah rendahnya pendidikan sehingga sulit mendapat pekerjaan dan penghasilan.
Ketiga,  bantuan  sosial  yang  tidak  direncanakan,  untuk  ketepatan  targetnya  cukup  tepat karena  tidak  menentu  sesuai  penerima  manfaat  yang  dalam  keadaan  mendesak  atau  kondisi tertentu  seperti  bencana,  kehabisan  bekal,  transport  berobat  dan  kondisi  yang  rentan  lainnya sehingga  memungkinkan  seseorang  tersebut  dalam  kondisi  yang  rentan  miskin  bantuan  tidak direncanakan ini digunakan sebagai stimulan untuk membantu kondisi induvidu atau keluarga tersebut.  Kriteria penerima  dihubungkan dengan rasionalitas  keadaan  yang sebenarnya  untuk menyeleksi  kemungkinan  alternatif  rekomendasi  bantuan  (Winarta  et  al.,  2020).  Diketahui bahwa dalam menentukan penerima digunakan intrumen kriteria ketidak mampuan mulai dari
kondisi  rumah,  penghasilan  keluarga,  jumlah  tanggungan  dan  program  lain  yang  pernah diterima dan kepemilikan harta benda keluarga penerima.
Tepat lingkungannya
Tepat  lingkungannya  disini  terkait  dengan  lingkungan  interaksi  perumus  kebijakan  dan pelaksana  kebijakan.  Selain  itu  antar  perumus  kebijakan  dan  lingkungan  eksternal  kebijakan yang  berkaitan  dengan  anggapan  masyarakat  tentang  kebijakan  yang  dibentuk.  Kebijakan penggunaan  hibah  bansos  ini  secara  internal  antar  perumus  kebijakan  dengan  pelaksana kebijakan  cukup  baik,  perumus  kebijakan  yakni  Kepala  Bidang  Sosial  dan  Kepala  seksi rehabilitasi  Sosial  yang  menyampaikan  kebijakan  tersebut  kepada  para  stafnya mengkoordinasikan prosesnya dengan dibantu pekerja sosial fungsional.
Secara eksternal anggapan hibah dan bantuan sosial ini masih simpang siur artinya masih kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  dana  hibah  dan  bantuan  sosial  yang  tak direncanakan.  Kurangnya  sosialisasi  yang  meluas  kepada  masyarakat  sehingga  terkadang  ada anggapan  masyarakat  bahwa  bantuan  sosial  ini  secara  terus  menerus,  masih  ada  saja  yang mengajukan dua kali untuk bantuan sosial yang tidak di rencanakan. Ada anggapan bahwa untuk biaya  pengobatan    padahal  dinas  sosial  membantu  dalam  hal  kerentanan  miskinnya  bukan untuk  meminta  bantuan  pengobatannya,  hal  ini  banyak  terjadi  pada  pasien  di  rumah  sakit dengan  penyakit  gagal  ginjal  cuci  darah  yang  meminta  dana  pengobatan,  ternyata  ada  salah persepsi akibat etidak tahuan masyarakat. Kurangnya sosialisasi ini juga berakibat pada kurang meratanya bantuan sosial yang diberikan disetiap kecamatan berbeda beda jumlahnya ada yang banyak ada yang sangat sedikit.
Tepat proses
Ketepatan  proses  ini  berkaitan  dengan  kesiapan  pelaksana  kebijakan  dan  kesiapan masyarakat  dalam  menerima  kebijakan  tersebut.  Kesiapan  Dinas  Sosial  Klaten  dalam melaksanakan  kebijakan  ini  dinilai  siap  walaupun  masih  memiliki  beberapa  kendala  dalam prosesnya  seperti  dalam  pelaksanaan  penganggaran  yang  terbatas  dan  sosialisasi  kepada masyarakatnya.
Proses  yang  di  tempuh  sudah  sesuai  dengan  mekanisme  kebijakan  yang  memayunginya yaitu Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan daerah.  Dinas Sosial telah berupaya dengan memberikan inovasi  dengan  membuat  instrumen  kelayakan  penerima.  Terkait  dengan  anggaran  memang sepenuhnya  belum  dapat  maksial  dikarenakan  akibat  dari  pengalihan  anggaran  pemerintah daerah untuk penanggulangan COVID-19 yang terjadi di tahun 2021.
Berdasarkan  uraian  analisa  keefektifan  kebijakan  yang  dilaksanakan  dengan  mengikuti indikator  menurut  Riant  Nugroho  bahwa  dapat  diketahui,  seacara  garis  besar  kebijakan  ini sudah  baik  dan  tepat.  Kebijakan  pemberian  bantuan  sosial  dan  hibah  kepada  individu  dan masyarakat  ini  dalam  menekan  kemiskinan  sebetulnya  sangat  efektif  bisa  dilakukan.  Namun perlu  adanya  peningkatan  dalam  proses  diskusi  pengangarannya  yang  terbatas  serta pelaksanaan komunikasi secara eksternal kepada masyarakat luas mensosialisasikan kebijakan ini  bagaimana  prosedur  dan  baiknya  pemberian  arahan  kepada  penerima  manfaat  agar  dana yang diberikan efektif digunakan untuk menekan kemungkinan penambahan kemiskinan yang terjadi.

## Peran Pekerja Sosial
Salah satu peran pekerja sosial yakni pada ranah kebijakan juga. Banyak upaya yang dapat dilakukan  oleh  seorang  pekerja  sosial  dalam  memalksimalkan  implementasi  kebijakan  sosial yang telah di sosialisasikan oleh pemerintah. Pekerja sosial dapat menggunakan peran perannya seperti  fasilitatif,  edukasi,  representatif,  tehknikal  dan  administratif(Rukminto,  2008).  Terkait dengan kebijakan Pemberian dana Hibah dan Batuan sosial daerah dimana payung hukum yang mengamanatkan  adalah  Permandagri  no  3  tahun  2011  tentang  Pemberian  Dana  Hibah  dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah, seorang pekerja sosial harus memahami  terlebih  dahulu  kebijakan  tersebut  baru  dapat  memberikan  masukan  kepada
pemerintah  daerah  bagaimana  langkah-langkah  terbaiknya  agar  keijakan  tersebut  dapat diimplementasikan secara efektif. Adapun upaya dalam memaksimalkan kebijakan hibah bansos yang  dapat  dilakukan  pekerja  sosial  terhadap  implementasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas SosialP3AKB Kabupaten Klaten yakni:

## 1) Melakukan penelitian
Pekerja sosial dapat melakukan penelitian untuk bahan evaluasi dari para penerima manfaat bantuan sosial atau dana hibah tersebut. Bisa dilakukan secara kualitatif bertanya langsung atau  dengan  model  survei  mengenai  kepuasan  masyarakat  mengenai  kebijakan  yang  telah diberikna oleh pemerintah. Pekerja sosial nantinya dapat memberikan masukan dengan data hasil penelitian tersebut untuk dikaji ulang, apakah memang sudah sangat bermanfaat bagi penerima  manfaat  untuk  menekan  laju  kemiskinan  di  Kabupaten  Klaten.  Penelitian  yang dilakukan  dapat  dibantu  dengan  dinas  terkait  tentunya  sebagai  bahan  postif  nantinya  jika hasill penelitian memang masih ada kekurangan dalam pandangan masyarakat.
2) Advokasi Pekerja  sosial  dapat  mengadvokasi  kebijakan  yang  ada  agar  dikembangkan  dalam implementasi oleh DisosP3AKB lebih luas lagi artiya seperti perlunya penambahan penerima manfaat  dikarenakan  sebetulnya  masih  banyak  yang  membutuhkan  bantuan  sosial  yang direncanakan.  Permasalahan  yang  membutukan  bantuan  tidak  hanya  lanjut  usia  terlantar dan  disabilitas  berat  melainkan  ada  permasalhan  lain  yang  bisa  ditangani  dengan  bantuan sosial yang direncanakan ini. Seperti pada kelompok perempuan rawan sosial ekonomi atau PRSE  bisa  diberikan  ah  bantuan  yang  direncanakan  ini  sesekali  sebagai  untuk  membantu modal awal perempuan dalam membangun usaha.
Advokasi  terhadap  dinas  Sosial  supaya  target  dapat  disampakan  secara  merata.  Jadi  tidak dinas  menunggu  ada  yang  mengajukan  proposal  tetapi  Dinaslah  yang  bisa  juga  pro  aktif kepada  masyarakat  untuk  bisa  mengajukan  baik  dana  hibah  maupun  bantuan  sosial  agar dimanfaatkan  sebaik  baiknya  demi  menekan  kemiskinana  yang  dapat  terjadi  disetiap keluarga manapun.
3) Sosialisasi
Pekerja sosial dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang ada, meluruskan  kesalahpahaman  mengenai  bantuan  yang  dinilai  masyarajat  bisa  secara terusmenerus diminta. Pekerja sosial harus bisa memberikan pemahaman kepadamesyarakat  dalam  penggunaan  bantuan  tersebut  hanya  bisa  diajukan  satu  kali teutama  batuan  yang  sifatnya  tidak  direncanakan.  Bantuan  ini  bersifat  stimulan  kecuali kriteria  tertentu  sehingga  harus  terus  menerus  seperti  kepada  disabilitas  dan  lanjut  usia terlantar.
4) Evaluasi
Evaluasi  ini  dilakukan  menjadi  dua  bagian  yakni  evaluasi  proses  dan  hasil.  Pekerja  sosial dapat  berperan  mengevaluasi  prosesnya.  Proses  ketika  perenanaan  atau  penentuan penerima  manfaat  yang  mana  yang  berhak  mendapatkan  bantuan  pekerja  sosial  dapat memberikan  masukan  dalam  proses  tersebut.  Diketahui  bahwa  penentuan  besaran disesuaikan dengan hasil verifikasi yang dilakukan secara kuantitatif tetapi alangkah baiknya jika ditentukan aspek secara kualitatif juga semisal bisa saja memang dilihat keadaan rumah bagus,  namun  ternyata  bukan  rumahnya  atau  hanya  menumpang  sehingga  masih  oantas layak  menerima  batuan.  Evaluasi  proses  ini  juga  diperuntukan  ketika  menentukan  jumlah kuota  untuk  setip  wilayah  atau  kelembagaan  yang  menjadi  sasaran.  Pekerja  sosial menghimbau bahw abaiknya jumlah atau  kuota dapat di seimbangkan dengan daerah yang masih  sedikit  penermanya.  Artinya  pekerja  sosial  secara  proses  dapa  memetakan  wilayah wilayah mana saja yang masih perlu untuk dibantu dengan banuan dana hibah atau bantuan sosial  ini.  Evaluasi  proses  juga  dilakukan  dengan  mengunjungi  langusng  lembaga  atau organisasi saat melkukan kegiatan melihat bagaimana kegiatan berlangsung.
Evaluasi  hasil  ini  pekerja  sosial  melihat  hasil  dari  pemberian  bantuan  kepada  penerima manfaat  dengan  melihat  laporan  pertanggungjawaban  yang  telah  dibuat  oleh  lembaga  atau organisasi  yang  mendapat  hibah  masing-masing  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah dilakukan.  Selain  itu  melihat  saat  bberapa  waktu  kedepan  apakah  ada  perubahan  setelah
bantuan  diberikan,  apakah  bantuan  tersebut  digunakan  sesuai  dengan  peruntukannya  atau tidak oleh penerima manfaat dalam jangka waktu satu bulan misalnya.

## 4. Simpulan dan saran
Upaya  menekan  kemiskinana  di  Kabupaten  Klaten  yakni  dengan  menjalankan  kebijakan sosial  mengenai  pemberian  dana  hibah  dan  bantuan  sosial  kepada  indicvidu,  kelompok  atau lembaga  yang  ada  di  Kabupaten  Klaten  dengan  mekanisme  pelaksanaan  di  pegang  oleh DinsosP3AKB  Kabupaten  Klaten  sesuai  dengan  pedoman  Permendagri  No  32  Tahun  2011 tentang  pemberian  dana  hibah  yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  daerah  (APBD). Mekanisme melalui pengajuan langsung oleh lembaga atau individu kepad Dinas Sosial. Dalam menekan  kemiskinan  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  ini  secara  tidak  langsung menghambat  kemiskinana  yang  terjadi  akibat  kondisi  yang  dialami  oleh  individu  yang mengajukan  permohonan  dan  secara  tidak  langsung  dari  kebijakan  ini  Dinas  Sosial menggandenng  lembaga  untuk  turut  menjadi  pelaksana  dalam  menekan  kemiskinan  melalui kegiatan  yang  lembaga/organisasi  lakukan  sebagai  penerima  dana  hibah  ataupun  bantuan sosial.  Kajian  mengenai  ketepatan  menurut  ahli  sudah  cukup  baik  karena  dari  ketepatan kebijakan,  pelaksana,  lingkungan, proses dan sasaran  hanya  indikator  sasaran dan lingkungan eksternal  saja  yang  masih  belum  maksimal  yaitu  terkait  dengan  perluasan  sasaran  dan mengomunikasikan dengan  masyarakat.  Pekerja sosial  sebagai  suatu  profesi  dapat melakukan intervensi untuk bisa memaksimalkan dengan membantu memberi masukan melalui penelitian selanjutnya,  terutama  pada  evaluasi  dan  advokasi  mengenai  kelompok  sasaran,  yang  masih perlu mendapatkan bantuan hibah atau sosial ini, serta sosialisasi kepada masyarakat agar bisa memahami  kebijakan  sosial  yang  dikeluarkan  baik  kepada  penerima  maupun  kepada masyarakat umum.

## Daftar Rujukan
Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Buleleng. In Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, 4(2), 98 – 115). https://doi.org/10.31955/MEA.VOL4.ISS2.PP98-115
Anggun, S. (n.d.). Mengintip program pengentasan kemiskinan sejak era Presiden Soeharto hingga Jokowi | merdeka.com . Retrieved December 27, 2021, from https://www.merdeka.com/uang/mengintip-program-pengentasan-kemiskinan-sejak-era- presiden-soeharto-hingga-jokowi.html
Badan Pusat Statistik. (2017). Badan Pusat Statistik . 335 – 358. https://doi.org/10.1055/s-2008- 1040325
Dharma,  B.  A.,  .  S.,  &  Slamet.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan Melalui  Kurmikro  PT.  BRI  Unit  Soekarno-Hatta    Kota  Malang. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Publik , 6 (1), 43 – 50. https://doi.org/10.26858/JIAP.V6I1.2071 Kasmad. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik . Kedai Aksara.
Lalu, S. U. O., Effendy, K., & Wildan, L. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Ntb. Media Bina Ilmiah , 14 (1), 1887 – 1902. https://doi.org/10.33758/MBI.V14I1.280 Nazir, M. (2015). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia.
Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah . (n.d.). Pramisita,  A.  A.  D.  dan  M.  S.  U.  (2020).  Efektivitas  dan  Pengaruh  Bansos  terhadap  Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 9 (4), 780 – 809.
Prionggo,  O.  K.,  Aries,  D.,  Lukman,  S.,  Sinurat,  M.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Pemberian Bantuan  Sosial  Masyarakat  Adat  Di  Kabupaten  Nduga  Provinsi  Papua. Visioner :  Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia , 11 (2), 91 – 106. https://doi.org/10.54783/JV.V11I2.188 Ramly,  R.  Y.,  &  Budiawan,  S.  (2021).  Analisis  Sistem  Penyaluran  Dana  Bantuan  Sosial  Akibat Corona  Virus  Desease  (Covid-19)  Di  Provinsi  Gorontalo. YUME:  Journal  of  Management ,
4 (3), 157 – 164. https://doi.org/10.2568/YUM.V4I3.1056
Rukminto,  I.  (2008). Intervensi  Komunitas:  Pengembangan  Masyarakat  sebagai  Upaya Pemberdayaan Masyarakat . Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar . Raja Grafindo Persada.
Sofi,  I.,  Jenderal,  D.,  Keuangan,  P.,  Keuangan,  K.,  &  Korespondensi,  J.  A.  (2021).  Efektivitas Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Dalam  Pemulihan  Ekonomi  Di  Desa. Indonesian Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik , 6 (3),
247 – 262. https://doi.org/10.33105/ITREV.V6I3.280 Suharto, E. (2010). Analisis Kebijakan Publik . Alfabeta. Suharto, E. (2011). Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik . Alfabeta. Suharto, E. (2013). Kemiskinana dan Perlindungan Sosial di Indonesia:Menggagas Model Jaminan Sosial Universal . Alfabeta. Sunarti,  N.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Melaksanakan  Program Pembangunan. Ilmu Pemerintahan , 2 (2), 786 – 796. https://doi.org/10.25147/MODERAT.V2I2.2696
Tangdililing, A., Maryuni, S., & Sitanggang, B. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan  Bantuan  Sosial  Kemasyarakatan  di  Kabupaten  Kubu  Raya. Jurnal  Tesis  PMIS-UNTAN- PSIAN , 1 (2),  1 – 21.  https://www.neliti.com/publications/9581/implementasi-kebijakan- penyaluran-hibah-dan-bantuan-sosial-kemasyarakatan-di-kab
Winarta,  I.  W.  T.,  Agung,  A.,  Raka,  G.,  Made,  I.,  &  Warmadewa,  U.  (2020).  Evaluasi  Kebijakan Penyaluran  Dana  Bantuan  Sosial  di  Pemerintah  Kabupaten  Gianyar. Public  Inspiration: Jurnal Administrasi Publik , 5 (1), 28 – 42.