Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 132

## PENGAWASAN KONTEN SIARAN ASING OLEH KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH (KPID) KEPULAUAN RIAU PADA TV KABEL

## BERLANGGANAN

## Miranda Audina Fajriani
Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji miraaudinafajriani@gmail.com

## ABSTRAK
Adanya Kontensiaran Asing yang berlebihan dalam muatan siaran di TV Kabel Berlangganan di Kepri merupakan masalah penyiaran yang harus diselesaikan. Dalam  rangka  menjalankan  fungsinya  KPID  memiliki  kewenangan  (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan  antara  lembaga  penyiaran,  pemerintah  dan  masyarakat. Pengawasan  KPID  di  fokuskan  kepada  muatan  siaran  TV  kabel  yang  masih memiliki  banyak  masalah.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  dari Handayaningrat  mengenai  pengawasan  dengan  metode  penelitan  kualitatif yang  dilakukan  di  Kantor  KPID  yang  berada  di  Kota  Tanjungpinang.  Tujuan penelitian  untuk  mengetahui  pengawasan  KPID  terhadap  muatan  siaran  TV kabel  di  Kepri.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  pengawasan  KPID  untuk terjun langsung ke perusahaan TV kabel tidak terlaksanakan.

## Kata Kunci : Pengawasan, KPID, TV Kabel

## PENDAHULUAN
Tv Kabel merupakan salah satu sarana komunikasi massa sebagai media siaran yang  dimana  memiliki  siaran  lokal  maupun  swasta,  keberadaan  Tv  Kabel menjadi sorotan dengan ada tidaknya Izin Penyelenggaraan Kabelnya dan Izin Penyelenggaraan  Penyiaran  serta  sudah  sesuai  apa  tidak  muatan  siaran  Tv Kabel seperti yang tercantum pada peraturan.
Lahirnya  Undang-Undang  Penyiaran  No. 32/2002  lebih  dikarenakan  tuntutan reformasi  termasuk  didalamnya  reformasi  dunia  penyiaran  yang menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Terbitnya  UU  ini  melahirkan  semangat  utama  yakni  pengelolaan  sistem
penyiaran  yang  bebas  dari  berbagai  kepentingan,  baik  pribadi,  kelompok, golongan,  partai  maupun  kepentingan  bisnis.  Karena  penyiaran  merupakan ranah  publik,  maka  harus  digunakan  sebesar-sebesarnya  untuk  kepentingan publik.
Menurut  Undang-undang  No.  32/2002  mengenai  Penyiaran,  bahwa pengelolaan  sistem  penyiaran  yang  bebas  dari  berbagai  kelompok kepentingan,  pribadi,  golongan  partai  maupun  kepentingan  bisnis.  Dalam Undang-undang  No.  32/2002  ini  terdapat  lima  tujuan  penyiaran;  Pertama, untuk memperkukuh integrasi nasional. Kedua, terbinanya  watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat,  memajukan  kesejahteraan  umum.  Selanjutnya  yang  Kelima, menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.
Dalam  pengawasan  penyiaran,  Kepulauan  Riau  memiliki  Komisi  Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bertugas sebagai pengawas penyiaran yang ada di daerah Kepulauan Riau itu sendiri.
Dalam  rangka  menjalankan  fungsinya  KPID  memiliki  kewenangan  (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan  antara  lembaga  penyiaran,  pemerintah  dan  masyarakat. Peraturan ini mencangkup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap  pendirian,  operasionalisasi,  pertanggungjawaban  dan  evaluasi.  KPID berkoordinasi  dengan  pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya,  karena spektrum  pengaturannya  yang  saling  berkaitan.  Ini  misalnya  terkait  dengan kewenangan  yudisial  dan  yustisial  karena  terjadinya  pelanggaran  yang  oleh UU  Penyiaran  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.  Selain  itu,  KPI  juga berhubungan  dengan  masyarakat  dalam  menampung  dan  menindaklanjuti segenap  bentuk  apresiasi  masyarakat  terhadap  lembaga  penyiaran  maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 134
Jika  melihat  UU  No.  32  Tahun  2002  tentang  penyiaran,  KPID  bukan  hanya bertanggungjawab  soal  perizinan  saja  melainkan  memiliki  tanggungjawab sosial  terkaitan  isi  konten  berita  dan  siaran  karena  masyarakat  berhak mendapatkan  informasi  dan  siaran  yang  layak.  Dalam  Pedoman  Perilaku Penyiaran  oleh  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Tahun  2007  yang  dimana  pada Bab 3 pasal 5 yang mengatur tentang standart isi siaran :
1. Rasa hormat terhadap nilai-nilai Agama
2. Kesopanan dan kesusilaan
3. Perlindungan anak-anak, remaja dan perempuan
4. Pelarangan  dan  pembatasan  adegan  seks,  kekerasan  dan sadism
5. Penggolongan program menurut usia khalayak
6. Rasa hormat terhadap hak pribadi
7. Penyiaran program dalam bahasa asing
8. Ketepatan dan kenetralan program berita
9. Siaran langsung; dan
10. Siaran berita
Masalah yang terjadi di Kepri kebanyakan TV Kabel  muatan siaran asing yang lebih banyak daripada siaran dalam negeri justru memberikan dampaknya ke dalam  masyarakat,  tepatnya  masyarakat  di  daerah  perbatasan.  Hal  ini menjadikan  masyarakat  lebih  banyak  mengetahui  hal  yang  terjadi  di  ranah asing  dibandingkan  wilayah  dalam  negerinya  sendiri.  Akibat  kurang optimalnya  lembaga  KPID  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  muatan siaran yang di siarkan oleh beberapa Tv Kabel yang ada di Kepulauan Riau.
Dalam  melakukan  pengawasannya  setiap  Lembaga  KPID  di  seluruh  provinsi Indonesia  memiliki  ruang  tersendiri  untuk  melakukan  pemantauan  terhadap kegiatan penyiaran yang ada di daerahnya, namun dalam KPID Provinsi Kepri
sendiri  melakukan  pengawasan  tanpa  adanya  server  pengawasan,  yang dimana server ini menjadi pemancar adanya siaran yang ada di Provinsi Kepri. Namun,  dalam  jangka  waktu  3  tahun  belakangan  server  yang  harusnya menjadi  sarana  pemancar  untuk  melihat  kegiatan  penyiaran  di  daerah  Kepri tidak  menyala  ataupun  dianggap  sudah  tidak  hidup  lagi,  seharusnya    dalam melakukan pengawasannya server pemancar harus hidup 1 x 24 jam.

## KERANGKA KONSEP DAN TEORI

## 1. Pengawasan
Pengawasan  lebih  diarahkan  terhadap  koreksi  suatu  penyimpangan  dalam suatu pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Menurut Sarwoto (2010:94)  mengatakan  bahwa  pengawasan  adalah  kegiatan  manajer  yang mengusahakan  agar  pekerjaan-pekerjaan  terlaksana  sesuai  dengan  rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.
Siagian  (2003:112)  mengemukakan  bahwa  pengawasan  adalah  proses pengamatan  daripada  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin  agar  supaya  pekerjaan  yang  sedang  dilakukan  berjalan  sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Pengawasan  adalah  sebagai  proses  untuk  menjamin  bahwa  tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan  sesuai  yang  direncanakan.  Pengertian  ini  menunjukkan adanya  hubungan  yang  sangat  erat  antara  perencanaan  dan  pengawasan, Imam dan Siswandi (2009 :195).
Menurut  Reksohadiprodjo  (2008:63)  Pengawasan  merupakan  usaha memberikan  petunjuk  pada  para  pelaksana  agar  mereka  selalu  bertindak sesuai dengan rencana.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 136
Pengawasan  itu  sangat  penting,  karena  menjamin  terselengarakannya kegiatan  penyiaran  yang  disiarkan  oleh  perusahaan  Tv  Kabel  sesuai  dengan pedoman penyiaran yang telah di atur oleh KPID.
Handayaningrat  (2005  :  32)  mengatakan  pengawasan  yang  efektf  dapat membantu  usaha-usaha  untuk  mengatur  pekerjaan  agar  sesuai  dengan rencana.  Beberapa  metode  pengawasan  yang  dapat  digunakan,  antaranya adalah sebagai berikut:
a. Pengawasan  langsung  yaitu  apabila  aparat  pengawasan/  pemimpin organisasi,  melaksanakan  pengawasan  langsung  pada  tempat pepelaksanaan  pekerjaan,  baik  dengan  sistem  inspeksi,  verikatif  atau sistem investigatif.
b. Pengawasan  tidak  langsung  yaitu  apabila  aparat  pengawasan/ pemimpin  organisasi  melakukan  pemeriksaan  pelaksanaan  pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya.
c. Pengawasan  formal  (resmi)  yaitu  pengawasan  yang  secara  resmi dilakukan  oleh  unit/  aparat  pengawasan  dari  pemimpin  organisasi tersebut.
d. Pengawasan  non  formal  (tidak  resmi  )  yaitu  pengawasan  yang  tidak melalui  saluran  atau  prosedur  yang  telah  ditentukan,  biasanya dilakukan  melalui  kunjungan  yang  tidak  resmi  untuk  menghindari kekakuan antara atasan dan bawahan.
e. Pengawasan  administratif,  yaitu  pengawasan  yang  meliputi  bidang keuangan, kepegawaian, dan material.
f. Pengawasan  teknis,  yaitu  pengawasan  terhadap  hal-hal  yang  bersifat fisik.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan
Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan menurut Mulyadi (2007:770), beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:
1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi;
2. Kompleksitas  organisasi  memerlukan  pengawasan  formal karena adanya desentralisasi kekuasaan;
3. Kesalahan  atau  penyimpangan  yang  dilakukan  anggota organisasi memerlukan pengawasan.
Dari  pendapat  ahli  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  faktor-fakor  yang mempengaruhi pengawasan ialah berasal dari dalam dan luar organisasi.

## 3. Sistem Penyiaran
Ada beberapa sistem untuk menyebarluaskan siaran, yakni sebagai berikut:
a.  Sistem Terestrial
Sistem  ini  memancarkan  signal  di  atas  permukaan  tanah  dengan menggunakan microwave. Pancaran SHF ( Super High Frequency ) harus bebas hambatan.
b. Sistem Satelit
Sistem  penyiaran  ini  memerlukan  bantuan  satelit.  Satelit  komunikasi adalah satelit yang dipergunakan khusus untuk keperluan komunikasi. Satelit  komunikasi  ditempatkan  di Geo  Stasionary  Orbitte atau Geo Synchronize (GSO). GSO adalah wilayah di luar angkasa setinggi 35.860 km  di  atas  garis  khatulistiwa.  Satelit  komunikasi  yang  terletak di  GSO dapat meliput sepertiga dunia. Dengan demikian untuk menghubungkan berbagai tempat di muka bumi diperlukan tiga satelit komunikasi.
c. Sistem Direct Broadcasting Satellite (DBS)
Prinsip  dasar  sistem  DBS  ini  adalah  daya  pancar  transponder  satelit diperbesar dan pancaran diarahkan pada sasaran.
d. Sistem Kabel dan Serat Optik
Pada  Sistem  Kabel  signal  listrik  disalurkan  melalui  kabel  ke  pesawat penerima.  Dengan  demikian  antara  stasiun  TV  dengan  pelanggan dihubungkan  dengan  kabel.  Sedangkan  Sistem  Serat  Optik dipergunakan  sebagai  alternatif  lain  dari  sistem  satelit,  karena kemampuan  yang  dimilikinya  untuk  menyalurkan  signal.  Untuk penyaluran  signal  melalui  serat  optik,  frekuensi  signal  dimodulasikan dari VHF/UHF ke SHF sampai mendekati kecepatan cahaya. Kemudian signal  SHF  ini  disalurkan  melalui  serat  optik  dengan  sistem  pantul. Selanjutnya ada juga Sistem Gabungan yaitu penggabungan beberapa sistem yang ada untuk keperluan siaran/penyiaran. (Riswandy, 2009)

## Jenis-jenis Penyiaran
Ada  beberapa  jenis  penyiaran  khususnya  yang  diakui  dalam  undang-undang penyiaran RI yaitu sebagai berikut:
a. Penyiaran Swasta
Lembaga  penyiaran  swasta  adalah  lembaga  penyiaran  yang  menjalankan usaha  penyiaran  berdasarkan  prinsip-prinsip  komersial.  Lembaga  ini  menjual usaha  berupa  waktu  tayang,  iklan,  dan  usaha  lain  yang  sah  terkait  dengan penyelenggaraan penyiaran.
Untuk  menjalankan  usaha  penyiaran  ini  harus  terlebih  dahulu  mendapatkan izin  dari  Negara  setelah  memperoleh  persetujuan  dari  Komisi  Penyiaran Indonesia (KPI).
b. Penyiaran Publik
Lembaga  penyiaran  publik  adalah  lembaga  penyiaran  yang  tidak  bersifat
komersial/  independen/netral  dan  berfungsi  memberikan  layanan  untuk kepentingan publik. Sumber pendanaan penyiaran publik berasal dari negara, iuran, iklan, dan donatur yang tidak mengikat.
Menurut Effendi Gazali, yang dikutip oleh Riswandi terdapat
5 ciri penyiaran publik sebagai berikut:
a) Akses  publik,  akses  publik  di  sini  dimaksudkan  tidak  hanya coverage  area tetapi  juga  menyangkut  bagaimana  penyiaran publik  mau  mengangkat  isu-isu  lokal  dan  meproduksi programprogram lokal dan tokoh-tokoh lokal.
b) Dana  publik,  perlu  diingat  bahwa  lembaga  penyiaran  publik tidak hanya mengandalkan keuangannya dari anggaran Negara, tetapi juga dari iuran dan donatur.
c) Akuntabilitas  publik,  karena  dana  utamanya  dari  publik,  maka terdapat  kewajiban  bagi  penyiaran  publik  untuk  membuat akuntabilitas finansialnya.
d) Keterlibatan  publik,  artinya  adanya  ketelibatan  menjadi penonton  atau  menjadi  kelompok  yang  rela  membantu menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dana untuk kelangsungan penyiaran publik.
e) Kepentinga  publik,  kepentingan  publik  lebih  diutamakan daripada  kepentingan  iklan.  Misalnya  ada  satu  acara  yang sangat  baik  dan  bermanfaat  bagi  publik,  namun  ratingnya rendah,  maka  ia  akan  tetap  diproduksi  dan  tetap dipertahankan penayangannya.
c. Penyiaran Komunitas
Lembaga  penyiaran  komunitas  adalah  suatu  lembaga  yang  didirikan  oleh komunitas  tertentu  yang  menjalankan  aktivitas  penyiaran  secara
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
independen/netral,  daya  pancar  rendah,  jangkauan  wilayah  terbatas,  tidak komersial,  dan  melayani  kepentingan  komunitas.  Karena  khusus  melayani komunitas,  maka  lembaga  penyiaran  komunitas  boleh  menggunakan  bahasa daerah sesuai dengan komunitas yang dilayaninya.
Untuk  mendirikan  penyiaran  komunitas persyaratannya  sangat  ketat.  Antara lain  dilarang  menjadi  media  partisipan,  tidak  terkait  dengan  organisasi  atau lembaga  asing  dan  bukan  anggota  komunitas  internasional,  tidak  terkait organisasi terlarang dan tidak untuk kepentingan propaganda.
d. Penyiaran Berlangganan
Lembaga  penyiaran  berlangganan  adalah  bentuk  penyiaran  yang memancarluaskan  atau  menyalurkan  materinya  secara  khusus  kepada pelanggan  melalui  radio,  televisi,  multimedia,  atau  media  informasi  lainnya. (Riswandi,2009)

## Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai Regulator Penyiaran
Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  atau  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah (KPID) adalah lembaga Negara yang bersifat independen dalam mengatur hal- hal  mengenai  penyiaran,  yang  bebas  dari  campur  tangan  pemodal  maupun kepentingan  kekuasaan  dan  hadir  sebagai  peran  serta  masyarakat  dan berfungsi  mewadahi  aspirasi  serta  mewakili  kepentingan  masyarakat  akan penyiaran.
Dalam  menjalankan  peranannya  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  Pusat diawasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI),  dan Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  (KPID)  diawasi  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi.  Anggota  KPI  Pusat  berjumlah  Sembilan  (9) orang  sedangkan  untuk  KPID  berjumlah  tujuh  (7)  orang.  Adapun pendanaannya,  KPI  Pusat  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Negara  (APBN)  dan  KPID  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD).
Sebagai  wujud  peran  serta  masyarakat  KPI  dan/atau  KPID  diberi  wewenang sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  32  tahun  2002  tentang Penyiaran pasal 8 ayat (2) yakni :
a. Menetapkan standar program siaran;
b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
c. Mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran serta standar program siaran;
d. Memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  peraturan  dan  pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
e. Melakukan  koordinasi  dan/atau  kerjasama  dengan  pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
Adapun  tugas  dan  kewajibannya  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut:
a. Menjamin  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  layak  dan benar-benar sesuai dengan hak asasi manusia;
b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
c. Ikut membangun iklimm persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
d. Memelihara  tatanan  informasi  nasional  yang  adil,  merata,  dan seimbang;
e. Menampung,  meneliti,  dan  menindaklanjuti  aduan,  sanggahan,  serta kritik  dan  apresiasi  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  penyiaran; dan
f. Menyusun  perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
Secara  khusus  dalam  peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
tentang  kelembagaan  merumuskan  tiga  (tiga)  hal  pokok  bidang  tugas  yang harus dijalankan komisioner yaitu:
a. Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran melingkupi:
1) Perijinan penyiaran;
2) Penjaminan  kesempatan  masyarakat  memperoleh  informasi  yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia;
3) Pengaturan infrastruktur penyiaran;
4) Pembangunan  iklim  persaingan  yang  sehat  antarlembaga penyiaran dan industri terkait.
b. Bidang pengawasan isi penyiaran melingkupi:
1) Penyusunan  peraturan  dan  keputusan  KPI  yang  menyangkut  isi penyiaran;
2) Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  dan  penegakan  peraturan  KPI menyangkut isi siaran;
3) Pemeliharaan  tatanan  informasi  nasional  yang  adil,  merata  dan seimbang; dan
4) Menampung,  meneliti  dan  menindaklanjuti  aduan,  sanggahan, kritik  dan  apresiasi  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan penyiaran.
c. Bidang kelembagaan melingkupi:
1) Penyusunan,  pengelolaan  dan  pengembangan  lembaga  KPI dan/atau KPID;
2) Penyusunan  peraturan  dan  keputusan  KPI  yang  berkaitan  dengan kelembagaan;
3) Kerjasama  dengan  pemerintah,  lembaga  penyiaran  dan masyarakat  serta  pihak-pihak  internasional,  dan  perencanaan pengembangan  sumberdaya  manusia  yang  profesional  di  bidang penyiaran. (Tanjung, 2014;4-5).

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelirian  ini  adalah  kualitatif  dimana dalam  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata- kata  tertulis  atau  tulisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. Penelitian  kualitatif  dapat  diartikan  sebagai  rangkaian  kegiatan  atau  proses penjaringan informasi dari kondisi sewajarnya kemudian dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Tujuan dasar  penelitian  deskriptif  ini  adalah  membuat  deskripsi,  gambaran  atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

## PEMBAHASAN
Kegiatan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  (KPID)  sama  halnya  dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hanya lebih memusatkan untuk daerah saja. Kegiatan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  dibagi  atas  tiga,  yaitu  kegiatan kelembagaan, kegiatan dalam struktur dan bidang, serta isi siaran. Yang akan penulis bahas dalam penelitian penulis adalah mengenai bidang yang ketiga, yaitu pengawasan terhadap isi siaran.
Komisi  Penyiaran  Daerah  Indonesia  Kepulauan  Riau  memiliki  beberapa kegiatan  dalam  mengawasi  isi  siaran  yang  ditayangkan  oleh  perusahaan  Tv Kabel,  yaitu  adanya  pengawasan  yang  dilakukan  secara  langsung  dan  tak langsung,  pengawasan  yang  dilakukan  secara  beragenda  maupun  hanya kunjungan, serta pengawasan terhadap administratif perusahaan tv kabel dan pengawasan teknis.
Dalam  nyatanya  di  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  (KPID)  Provinsi Kepulauan  Riau  dalam  melakukan  pengawasannya  terhadap  lembaga penyiaran  berlangganan  masih  belum  melakukan  pengawasan  secara  turun
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
atau  terjun  langsung  ke  lapangan  khususnya  di  Kota  Tanjungpinang  sendiri, padahal selain harus melakukan kegiatan monitoring selama 24 jam, KPID juga harus  turun  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  sistem  kerja  serta melihat  langsung  program  dan  isi  siaran  yang  ditayangkan  daripada perusahaan Tv kabel itu sendiri.
Hal  ini  diungkapkan  oleh  Bapak  James  Papilaya  S.H,  MA,  MH  selaku Komisioner  dibidang  Isi  Siaran  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Provinsi Kepulauan  Riau  “Untuk  mengenai  turun  lapangan  di  Kota  Tanjungpinang sendiri,  KPID  tidak  melakukannya,  dikarenakan  untuk  sekarang  KPID  cuma memantau hanya lewat aduan masyarakat”. ( 3 0/05/18/Kantor KPID ).
KPID  mengakui  bahwa  masih  banyak  kelemahan  dalam  melakukan pengawasan  secara  langsung.  Hal  yang  sama  juga  di  paparkan  oleh  Ibu Suhermita, S.Sos, selaku wakil Ketua KPID. Beliau menyampaikan bahwa KPID baru  melakukan  masa  pelantikan  bulan  Maret  lalu  dengan  kondisi  yang dianggap  lama  dalam  proses  pemilihan  komisioner  periode  baru,  sehingga untuk  melakukan  pengawasan  secara langsung  masih belum  bisa  terlaksana. Ditambah  lagi  dengan  persiapan  program  kerja  yang  masih  belum  matang dikarenakan KPID baru terbentuk.
Kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KPID  juga  mengakibatkan dampaknya ke masyarakat yang dimana seharusnya siaran yang ditayangkan oleh  perusahaan  Tv  kabel  dapat  menjadikan  salah  satu  sarana  masyarakat kota Tanjungpinang mendapatkan informasi yang layak serta tayangan secara sehat. Namun dalam kenyataannya masyarakat yang menggunakan layangan Tv  kabel  sendiri  lebih  menikmati  tayangan  siaran  luar  yang  lebih  banyak dibanding  siaran  dalam  negeri,  dan  tayangan  film-film  yang  tidak  memiliki sensor serta ditayangkan tidak di jam tayangan sesuai dengan  panduan usia menjadikan  penayangan  konten  siaran  yang  disiarkan  oleh  perusahaan  Tv
kabel jauh dari kata sesuai dengan standar pedoman siaran.
Dalam  melakukan  pengawasan  langsung  juga  dituntut  untuk  melihat bagaimana  jalannya  kegiatan  penyiaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  Tv kabel,  namun  nyatanya  dalam  pengawasan  KPID  terhadap  perusahaan  Tv kabel  di  Tanjungpinang  tidak  terlaksanakan  dengan  baik,  padahal  dalam pengawasan  ini  KPID  wajib  melakukan  kegiatan  pengecekan  berkas  serta tugas-tugas dalam perusahaan Tv kabel, menyelidiki bagaimana konten siaran disiarkan  menurut  atau  sesuai  dengan  pedoman  siaran  serta  di  verifikasinya kanal-kanal yang sesuai dengan izin jumlah muatan siaran.
Namun sayangnya, sistem pengawasan yang memiliki dampak besar ini justru dilewatkan  oleh  KPID  sendiri,  padahal  dilihat  dari  wilayahnya  justru  untuk melakukan pengawasan langsung terhadap perusahaan Tv kabel yang berada di  kota  Tanjungpinang,  tidak  begitu  sulit  dikarenakan  kantor  KPID  sendiri berada di kota Tanjungpinang juga.
Pengawasan  tidak  langsung  merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  dengan cara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Dalam hal ini sebagai bentuk dari adanya kerjasama antara KPID Provinsi Kepulauan Riau dan perusahaan Tv Kabel dalam sistem konten isi siaran, setiap perusahaan Tv Kabel seharusnya wajib memberikan laporan sebelum dan setelah satu tahun masa penyiaran.
Namun,  fakta  yang  terjadi  dilapangan  laporan  yang  harusnya  diterima  oleh KPID  sebelum  dan  setahun  setelah  penyiaran  berlangsung  masih  belum rampung  diterima  oleh  KPID  sendiri.  Laporan  sebelum  masa  penyiaran berlangsung  berisi  berapa  banyak  kanal-kanal  siaran  yang  akan  ditayangkan, program apa saja yang ditayangkan dan sesuai apa tidaknya dengan pedoman perilaku  penyiaran  dan  laporan  tahunan  yang  diberikan  adalah  laporan perusahaan Tv Kabel dalam pengecekan setiap kanal dan program siaran yang
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
memenuhi standar serta.
Namun perusahaan Tv kabel banyak yang menyangkal hal tersebut dan tidak melakukan  pelaporan.  Sudah  seharusnya  setiap  perusahaan  Tv  Kabel memberikan  laporan  mengenai  muatan  isi  siaran  pertahunnya,  agar  tetap terpantaunya  kanal-kanal  siaran  yang  ada  dalam  satu  perusahaan  Tv  Kabel. Tapi, karena masih kurang aktifnya KPID sebagai komisi penyiaran yang wajib selalu  menegur  dan  memperingatkan  setiap  perusahaan  Tv  Kabel  untuk memberikan  laporan  mengenai  konten  siaran  yang  harus  dilampirkan, menjadikan  perusahaan  Tv  kabel  menjadi  tidak  peduli  dengan  kewajibannya untuk melaporkan konten-konten siaran yang mereka siarkan.
Letak  geografis  Kepulauan  Riau  sendiri  juga  menjadi  alasan  susahnya dilakukan  agenda  pengawasan,  yang  dimana  Kepulauan  Riau  memiliki  letak pulau-pulau  yang  kabupatennya  memiliki  jarak  yang  lumayan  jauh,  hal  ini mengakibatkan susahnya agenda pengawasan yang dilakukan oleh KPID, serta letak  daerah  yang  berdekatan  dengan  negara  luar  yang  menjadikan banyaknya siaran asing yang masuk ke dalam negeri tanpa adanya izin.

## PENUTUP
Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)    ditempatkan  untuk  ditingkat  daerah  atau disebut  juga  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  (KPID)  yang  bertugas menjamin  masyarakat  ditingkat  daerah  menerima  informasi  yang  layak  dan secara  benar.  Sebagai  lembaga  independen  yang  bekerja  membantu pemerintah  secara  khusus  dalam  melakukan  pelayanan  masyakat  di  bidang penyiaran,  KPID  yang  masih  belum  bisa  mengoptimalkan  pengawasan terhadap siaran yang disiarkan oleh perusahaan Tv kabel yang berada di Kepri sendiri  masih  menunjukkan  bahwa  untuk  kegiatan  penyiaran  masih  tidak terkontrol,  ditambah  kondisi  geografis  Kepri  membuat  sulit  untuk  dilakukan pengawasan langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Erni Tri Kurniawan, Sule dan Saefullah. (2005). Pengantar Manajemen . Jakarta : Prenada Media Jakarta. Handayaningrat,  Soewarno.  (2005 ).  Pengantar  Ilmu  Administrasi  dan Manajemen . Jakarta : Gunung Agung.
Hendrayady,  Agus,  dkk.  (2011). Pedoman  Teknik  Penulisan  Dan  Skripsi  Serta Ujian  Sarjana  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Pemerintah
Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji. Tanjungpinang  :  Universitas Maritim Raja Ali Haji.
M. Situmorang, Viktor dan Juhir. (2001). Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara . Jakarta : PT.Rineka Cipta. Margono,S.  (2005). Metodelogi  Penelitian  Pendidikan. Jakarta:  PT.  Rineka Cipta
Mulyadi. 2007. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba.
Empat. Jakarta
Reksohadiprodjo  Sukanto,  Indriyo  Gitosudarmo.  (2008). Manajemen Produksi . Yogyakarta : BPFE Yogyakarta Safrudin,  Ateng.  (2002). Pemerintah  Daerah  dan  Pembangunan .  Bandung  : Mandar Maju.
Sarwoto.  (2010). Dasar-dasar  Organisasi  dan  Manajemen,  cetakan keenambelas . Jakarta : Ghalia Indonesia
Siagian,  S.P.  (2003). Teori  dan  Praktek  Kepemimpinan  (cetakan  kelima).
Jakarta : Rineka Cipta Siswandi dan Indra Iman. (2009). Aplikasi Manajemen Perusahaan. Edisi ke-2 .
Jakarta: Mitra Wicana Media.
Sugiyono, (2016) Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

## Jurnal :
Mugiono,  I.  (2017).  Efektivitas  Pengawasan  Izin  Penyiaran  TV  Kabel Berlangganan  Oleh  Komisi  Penyiaran  Daerah  (KPID)  Riau  di  Kota Pekanbaru . JOM FISIP, 4 , 2
Putra,  D.P.  (2013).  Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Suliliran  Baru Kecamatan  Pasir  Belengkong  Kabupaten  Paser. eJournal  Ilmu
Pemerintahan, 1 , 4 Sutaryono, D. (2013). Pengawasan Inspektorat Wilayah Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di  Kabupaten  Kutai  Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan, 1 (1) , 221-234
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
148

## Peraturan :
Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Peraturan  Daerah  No.4  tahun  2013  tentang  Penataan  Lembaga  Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel Di Provinsi Kepulauan Riau.
Dokumen :
Renstra Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran ( P3SPS)
Internet :
http://batam.tribunnews.com/2012/01/19/kpid-kepri-baru-13-perusahaan- tv-kabel-kantongi-izin
http://batam.tribunnews.com/2014/11/04/pemerintah-minta-kpid-provinsi- kepri-fokus-mengawasi-isi-penyiaran?page=1 http://batamnews.co.id/berita-16408-kpid-kepri-baru-satu-perusahaan- punya-perluasan-izin-wilayah-siaran.html http://prokepri.com/daftar-tv-kabel-resmi-beroperasi-kepri/ https://batampos.co.id/2018/02/20/proses-pelantikan-kpid-lambat-ketua- dprd-berdalih-banyak-tugas/