## KONTRIBUSI SERIKAT PEKERJA INDONESIA PADA ORGANISASI PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG DALAM PERSPEKTIF KONFLIK

## Putri Ekaresty Haes
Universitas Pendidikan Nasional ekarestyhaes@undiknas.ac.id

## Putu Irma Yunita
Universitas Pendidikan Nasional irmayunita@undiknas.ac.id

## ABSTRAK
Dalam sebuah organisasi akan terdapat banyak kesenjangan antara pihak pekeja dengan pihak manajemen,  kesenjangan  tersebut  dapat  menimbulkan  konflik  dalam  organisasi.  Konflik  yang terjadi  harus  mendapatkan  perhatian  karena  dapat  mempengaruhi  lingkungan  kerja,  dan perilaku  individual  dalam  organisasi.  Tiga  lembaga  yang  saling  berhubungan  dalam menyelesaikan  konflik  adalah  perusahaan,  serikat  pekerja  dan  pemerintah,  hubungan  ketiga lembaga ini disebut sebagai hubungan industrial (HI) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45.  Berdasarkan  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  Federasi  Serikat  Pekerja  Pariwisata Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (PC  FSP  PAR  –  SPSI)  Kabupaten  Badung  serta  beberapa UPK SP yang berada di Kabupaten Badung terungkap bahwa konflik terjadi karena kurangnya komunikasi  antara  pihak  perusahaan  dengan  pekerja,  sehingga  UPK  SP  menjadi  penengah, dalam  penelitian  ini  juga  terungkap  bahwa  konflik  industrial  yang  terjadi  dapat  terselesaikan dengan  baik  secara  musyawarah  mufakat  karena  UPK  SP  memberikan  kontribusi  dalam menyelesaikan  konflik  internal  dalam  perusahaan  sehingga  konflik  tidak  sampai  meluas  dan melibatkat  pihak  Federasi.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mendapatkan  hasil  bahwa  pihak Federasi  memberikan  kontribusi  kepada  UPK  SP  dan  pekerja  apabila  konflik  tidak  dapat terselesaikan  secara  musyawarah  mufakat  dan  harus  menempuh  jalur  hukum  bekerja  sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Kata Kunci: Konflik, Hubungan Industrial, Federasi Serikat Pekerja

## ABSTRACT
There are many discrepancies in the Organization between workers and management of the company, the discrepancies are able to lead into conflicts. Dealing with conflicts may help the company to reduce uncomfortable issues as soon as possible between the company and the workers. There are three institutions that able to resolve the conflicts which are the company, Trade  Unions  and  also  Government,  the  relationship  between  these  three  institutions  is  called industrial  relations  (HI)  based  on  Pancasila  and  the  UUD  1945.  Based  on  the  result  of  the research in Federation of All-Indonesia Tourism Union (PC FSP PAR-SPSI) and several UPK SP in Badung Regency found that the main problems between the company and the worker is the lack of communication, so the UPK SP mediate between the company and the workers. From the research also revealed that the industrial conflicts that occurred could be resolved properly by deliberation because the UPK SP contributed to resolving internal conflicts within the company so  that  the  conflict  did  not  extend  and  involved  the  Federation.  Meanwhile,  the  research  also found that f the Federation was contributed to the UPK SP and help workers who had conflicts against the law by the collaboration with the Legal Aid Institute (LBH).
Keyword : Conflicts, Industrial Relations, Trade Unions

## Pendahuluan
Dalam  sebuah  organisasi,  komunikasi  diibaratkan  sebagai  aliran  darah  dalam  tubuh. Darah  mengalir  ke  semua  bagian  tubuh  tanpa  terkecuali  sama  dengan  komunikasi.  Proses komunikasi dilakukan pada semua lini dalam organisasi Melalui komunikasi organisasi mencari, mengumpulkan,  mengolah,  menyimpan  dan  menemukan  kembali  informasi,  organisasi membangun dan mengembangkan sistem sosial melalui komunikasi. Kehidupan organisasi ada dalam  lingkungan  yang  mempunyai  pengaruh  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  kerja organisasi. Efektifitas dan efisiensi kerja suatu organisasi dapat berhasil jika organisasi tersebut dapat beradaptasi atau berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Liliweri (2014:79) menyebutkan bahwa  terdapat  tiga  bentuk  lingkungan  organisasi  yaitu  lingkungan  umum  atau  lingkungan eksternal  organisasi,  lingkungan  tugas  atau  sering  disebut  lingkungan  khusus  organisasi,  dan lingkungan  internal  organisasi.  Lingkungan  internal  organisasi  terbentuk  oleh  tiga  komponen penting  yaitu  anggota  organisasi,  budaya  organisasi  dan  manajemen  organisasi.  Manajemen organisasi berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya  manusia  (MSDM)  merupakan  bagian  dari  manajemen  umum  yang  memusatkan perhatiannya pada unsur manusia dalam organisasi.
Manajemen  sumber  daya  manusia  (MSDM)  ini  menganggap  sumber  daya  manusia (SDM)  merupakan human  capital utama  bagi  sebuah  organisasi  yang  harus  dikelola  seefektif mungkin agar diperoleh sumber daya insani yang terampil dan profesional akan meningkatkan produktifitas dan akan memberikan kontribusi bagi organisasi. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) mendorong  para  manajer  dan  tiap  karyawannya  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan. Untuk itulah  sumber  daya  manusia  (SDM)  memerlukan  strategi    dan  pendekatan  yang  baik  kepada karyawan dalam level apapun dalam sebuah perusahaan. Proses komunikasi harus berjalan dua arah  dari  atas  kebawah  dan  dari  bawah  keatas,  manajemen  harus  bersedia  mendengarkan  dan menindaklanjuti informasi yang mungkin saja bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh organisasi.  Lain  dengan  Amstrong  dalam  Marwansyah  (2010:386)  yang  mengatakan  bahwa employee  relation juga  mencangkup  hubungan  industrial  ( industrial  relationship ).  Tujuan  dari hubungan  industrial  ( industrial  relationship )  adalah  menyediakan  prosedur  pembuatan  aturan yang  efektif  dan  konsisten,  konsisten  dalam  menangani  isu-isu  hubungan  pekerja,  keadilan, proses-proses  yang  dapat  mempengaruhi  dan  meningkatkan  perilaku  pekerja  atau  mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan dan perselisihan. Hubungan industrial ( industrial relationship ) yang  berlaku  di  Indonesia  merupaka  hubungan  industrial  Pancasila,  hubungan  industrial Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan atas dasar kemitraan yang sejajar dan  terpadu  di  antara  para  pelaku  dalam  produksi  barang  atau  jasa  yang  didasarkan  atas  nilai- nilai luhur budaya bangsa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945. Salah satu cara  untuk  melaksanakan  hubungan  insdustrial  tersebut  adalah  dengan  terbentuknya  Serikat Pekerja Indonesia (SPI) pada masing-masing organisasi.
Serikat Pekerja Indonesia (SPI) seluruh merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan UU  tersebut.  Lebih  lanjut,  dalam  UU  Serikat  Pekerja  Indonesia  (SPI)  pasal  4  ayat  1  telah dijelaskan  bahwa  Serikat  Pekerja  Indonesia  (SPI)/serikat  buruh  dibentuk  dengan  tujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, dalam UU tersebut juga ditegaskan bahwa  Serikat  Pekerja  Indonesia  (SPI)/serikat  buruh  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  bagi  setiap  pekerja/buruh  dalam  hal  ini  meliputi  kesejahteraan  anggota  keluarga dari  pekerja/butuh  tersebut.  Setiap  pekerja  berhak  untuk  membentuk  dan  menjadi  anggota Serikat Pekerja Indonesia (SPI) yang terbentuk dari, oleh dan untuk pekerja secara demokratis
dan  merupakan  organisasi  yang  bersifat  mandiri,  demokratis,  bebas  dan  bertanggung  jawab. Serikat  Pekerja  Indonesia  (SPI)  bukan  satu-satunya  organisasi  yang  terlibat  dalam hubungan industrial  ( industrial  relationship ) tetapi  juga  pemerintah.  Pemerintah  berfungsi  sebagai pelindung ( protector ), pembimbing ( guide) , dan penengah ( arbitrator ) jika terjadi konflik antara Serikat  Pekerja  Indonesia  (SPI)  dan  perusahaan.  Secara  yuridis  antara  pekerja  dan  perusahaan memiliki kedudukan yang sama karena diikat oleh perjanjian kerja, Meskipun demikian, masih banyak  pekerja  yang  tidak  mendapatkan  hak  nya  sesuai  dengan  perjanjian  namun  tidak melakukan pembelaan maupun perlawanan. Hubungan industrial ( industrial relationship ) terjadi pada setiap organisasi, termasuk organisasi yang bergerak dibidang hospitality .
Pemenuhan  kebutuhan  manusia  untuk  melakukan  perjalanan  wisata  ( travelling )  secara langsung  maupun  tidak  akan  terkait  dengan  keberadaan  industri  pariwisata  atau  yang  sering disebut Hospitality .  Industri Hospitality ini  telah  menjadi  tulang  punggung  bagi  Bali  selama bertahun-tahun terutama di kabupaten Badung. Kabupaten Badung yang memiliki 6 kecamatan yaitu  kecamatan  Abiansemal,  Mengwi,  Petang,  Kuta,  Kuta  Utara  dan  Kute  Selatan,  masing- masing  kecamatan  tersebut  memiliki  keunggulan  pariwisata  dan  budaya  sendiri-sendiri. Peningkatan  jumlah  pekerja  dibidang  pariwisata  tersebut  tidak  diimbangi  dengan  adanya kebijakan  yang  melindungi  para  pekerjaa  pariwisata  seperti  perlindungan  upah,  jaminan  sosial dan  sebagainya,  sehingga  tidak  jarang  hubungan  antara  pihak  pengusaha  (manajemen)  dan pekerja tidak berjalan dengan baik karena masing-masing pihak merasa memberikan kontribusi paling besar atas keberhasilan perusahaan.
Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa ketimpangan-ketimpangan antara kebijakan  yang  dibuat  oleh  perusahaan  dengan  para  pekerja,  khususnya  para  pekerja  yang bekerja  di  industri  pariwisata.  Berbagai  ketimpangan  ini  bisa  mengakibatkan  konflik  internal bagi  perusahaan,  sehingga  membutuhkan  kontribusi  dari  UPT  SP  sebagai  mediator  antara kebijakan  perusahaan  dengan  kebutuhan  para  pekerja.  Ketimpangan-ketimpangan  yang  terjadi tersebut  tidak  jarang  membutuhkan  mediator  diluar  perusahaan  untuk  dapat  menyelesaikan permasalahan  yang  terjadi  sehingga  peran  Federasi  Serikat  Pekerja  Pariwisata  Serikat  Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP PAR – SPSI) Kabupaten Badung sangat diperlukan. Oleh sebab itu penelitian  ini  merumuskan  permasalahan  tentang  bagaimanakah  kontribusi  serikat  pekerja Indonesia  pada  organisasi  pariwisata  di  Kabupaten  Badung  yang  akan  dianalisis  dengan menggunakan perspektif teori konflik.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  pada  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  kontribusi serikat  pekerja Indonesia  pada  organisasi  pariwisata  di  Kabupaten  Badung  dengan  analisis  menggunakan perspektif teori konflik.

## Kajian Teori
Loomis  dan  Loomis  dalam  Liliweri  (2014:328)  mengatakan  bahwa  konflik  adalah gambaran  nyata  mengenai  proses  human  relation  sedangkankan  Rapoport  (1966)  dalam Liliweri (2014:328) mengatakan bahwa konflik adalah dua paradigma yang selalu berlawanan, yang  tiba-tiba  berubah  menjadi  strategi  perlawanan  antara  dua  atau  lebih  pihak,  lain  halnya dengan  menurut  Fink  (1968)  dalam  Liliweri  (2014:328)  mengatakan  bahwa  konflik  adalah situasi  sosial  dimana  dua  atau  lebih  unit  sosial  dihubungkan  oleh  tindakan  satu  format hubungan  psikologis  yang  berlawanan.  Tegangan  selama  terjadinya  pertentangan  merupakan unsur umum dalam semua konflik.  Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam  konflik  terdapat  beberapa  unsur  yaitu  dua  pihak  atau  lebih  yang  terlibat,  adanya interaksi diantara para pihak yang terlibat, serta ada tujuan yang dijadikan sasaran atau konflik yang biasanya menjadi sumber terjadinya konflik.
Menurut Liliweri (2014:334) potensi konflik akan selalu ada kapan dan dimana saja, terdapat lima tipe konflik dalam organisasi, yaitu:
a. Konflik Tugas: Konflik yang terjadi karena anggota organisasi menghadapi metidaksesuaian antara status dan peran yang dijalankan dalam sebuah organisasi.
b. Konflik  Relasi  Antarpersonal:  Konflik  yang  terjadi  ketika  hubungan  antarpersonal  dalam organisasi  terganggu,  gangguan  terjadi  ketika  ada  ketidaksepakatan  antar-personal  terhadap kebutuhan dan keinginan personal yang seharusnya dipenuhi oleh organisasi.
c. Konflik  Relasi  Antar  Unit:  Konflik  antar  satu  unit  kerja  dengan  unit  kerja  lainnya  dalam organisasi yang terjadi ketika hubungan antar unit kerja dalam sebuah organisasi terganggu.
d. Konflik  Prosedural:  Konflik  yang  terjadi  ketika  anggota  kelompok  tidak  sepakat  tentang prosedur yang mengatur kelompok mencapai tujuan organisasi.
e. Taksonomi Dimensi Konflik : konflik organisasi yang berada dalam dimensi dikotomis seperti subjektif-objektif,  horizontal-vertikal,  kemutlakan-relatif,  realistis-terarah,  nonkekerasan- kekerasan, dirasa-tidak dirasa, diatur-tidak diatur dan lain sebagainya.

## Tahapan Terjadinya Konflik Dalam Organisasi
a. Skala Tidak Ada Konflik ke Konflik Yang Menghancurkan
Liliweri (2014:337) mengatakan bahwa tahapan konflik biasanya diawali dengan situasi yang seolah-olah  tidak  ada  konflik,  hanya  pertengkaran  dua  pihak,  pribadi  atau  kelompok, organisasi,  masyarakat.  Lama  kelamaan  meningkat  menjadi  pernyataan  terbuka  untuk menantang pihak laindengan kata-kata, ancaman, baik secara fisik maupun psikologi sampai pada tingkat menghancurkan lawan secara terbuka.
b. Potensi Konflik hingga Hasil Konflik
Liliweri (2014:338) mengatakan bahwa tahapan potensi monflik hingga hasil konflik adalah sebagai berikut:
1. Pra  Konflik  yaitu  situasi  awal  mula  terjadinya  konflik,  situasi  yang  menyulut,  awal ketidaksesuaian kebutuhan, nilai, persepsi, kekuasaan dan perasaan antar dua pihak
2. Konfrontasi yaitu konflik yang makin terbuka, ditandai dengan pernyataan atau ungkapan secara terbuka tentang perbedaan kebutuhan, persepsi, kekuasaan, nilai dan perasaan antar dua pihak.
3. Krisis yaitu Tindakan atau kekerasan fisik (agresif) akibat perbedaan kebutuhan, persepsi, kekuasaan, nilai dan perasaan antar dua pihak.
4. Akibat yaitu perkembangan keadaan relasi dua pihak, tegang, tenang, negosiasi, mediasi, menindas, menyerah dan lain-lain.
5. Pasca Konflik yaitu situasi terakhir setelah proses pengelolaa. Dalam tahapan ini apakah keadaan bertambah baik atau kembali ke prakonflik.

## Pendekatan Teori Konflik dalam Komunikasi di Organisasi
Konflik  dalam  komunikasi  organisasi  terjadi  karena  pesan  yang  dikirim  kurang mendapatkan tanggapan yang memuaskan antara komunikator dan komunikan. Konflik dalam komunikasi  akan  terkait  dengan  beberapa  kajian  teori  sosiologi  hal  ini  dikarenakan  teori konflik berkembang dari teori structural fungsional yang di sampaikan oleh Karl Max yang
mengklasifikasikan  konflik  berdasarkan  asumsi  tentang  perbedaan  stratifikasi  kelas,  lapisan dalam  kelompok  yang  terdapat  dalam  masyarakat.  Liliweri  (2014:358)  menyebutkan  bahwa konflik dalam organisasi dalam pandangan teori konflik mucul ketika hubungan atarpersonal, antarkelompok,  maupun  antar  unit  atau  satuan  kerja  dalam  organisasi  membesar-besarkan perbedaan  tersebut  sebagai  perilaku  yang  mengarah  kepada  sikap  dan  tindakan  ekspoitatif antara  para  pimpinan  di  level  atas  terhadap  para  pimpinan  atau  pelaksana  di  tingkat  bawah. Lebih  lanjut  Liliweri  (2014:358)  menyebutkan  tentang  solusi  yang  dapat  ditawarkan  untuk menghindari  konflik  dalam  organisasi  menurut  teori  ini  adalah  dengan  menerima  kenyataan fungsi  dan  struktur  sebagai  suatu  konsekwensi  logis  keterlibatan  dalam  organisasi  formal. Disamping  itu  juga  meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  untuk  memahami  hakikat kekuasaan dan kewenangan kepemimpinan dalam organisasi berdasarkan struktur organisasi.
Lebih  lanjut  Liliweri  (2014:  357)  menyatakan  bahwa  konflik  merupakan  salah  satu pendekatan  dalam  sosiologis  seperti  yang  diungkap  oleh  Liliweri  Liliweri  mengungkapkan bahwa  dalam  pendekatan  sosiologis  terdapat  tiga  buah  pendekatan  yaitu  interaksi  simbolik, fungsional struktural dan teori konflik.

## a. Pendekatan Interaksi Simbolik
Liliweri  (2014:  357)  mengatakan  bahwa  perilaku  individu  sangat  tergantung  dari  cara individu  tersebut  mendefinisikan  diri  mereka  sendiri  maupun  mendefinisikan  orag  lain. Pendekatan  sosiologis  dalam  teori  interaksionisme  simbolik  ini  menjelaskan  bahwa interaksi  interpersonal  dalam  organisasi  didahului  dengan  sikap  interpersonal  yang kurang atau tidak mendukung.
b. Pendekatan Fungsional Struktural
Menurut  Liliweri  (2014:358)  berdasarkan  pendekatan  fungsionalisme  struktural  ini makan  pencegahan  konflik  dalam  organisasi  dapat  dilakukan  dengan  mengembangkan sikap  dan  perilaku  yang  konsisten  dengan  aturan  organisasi  yaitu  dengan  melakukan pengorganisasian  dalam  organisasian,  meningkatkan  komunikasi  dan  koordinasi  antar setiap  unit  atau  satuan  kerja  dalam  organisasi  serta  melakukan  tugas  dan  fungsi  sesuai dengan struktur yang tersedia.
c. Pendekatan Konflik
Lilweri  (2014:358)  mengatakan  bahwa  teori  konflik  bersumber  pada  asumsi  perbedaan stratifikasi,  kelas,  lapisan  antara  satu  kelompok  dengan  kelompok  lain  dalam  suatu masyarakat.

## Metode Penelitian
1. Lokasi  penelitian  awal  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pada  Federasi  Serikat  Pekerja Indonesia (SPI) Pariwisata Seluruh Indonesia (PC FSP PAR – SPSI) Kabupaten Badung dan UPK SP di kabupaten Badung. Latar belakang pemilihan lokasi peneltian adalah karena a) Federasi Serikat Pekerja Indonesia (SPI) Pariwisata Seluruh Indonesia (PC FSP PAR – SPSI) Kabupaten  Badung  merupakan  organisasi  yang  mengkoordinasi  setiap  serikat  pekerja  di kabupaten  Badung  khususnya  yang  bergerak  di  sektor  pariwisata.  b)  UPK  SP  Kabupaten Badung  khususnya  yang  terdapat  pada  perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  pariwisata merupakan  organisasi  resmi  yang  dibentuk  untuk  mengakomodir  kebutuhan  (hak  & kewajiban) pekerja.
2. Berdasarkan  ruang  lingkup  penelitian,  maka  sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Menurut Sudaryono  (2017:82)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  terhadap  masalah-masalah berupa  fakta-fakta  saat  ini  dari  suatu  populasi  yang  meliputi  kegiatan  penilaian  sikap  atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan maupun prosedur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena akan meneliti tentang kontribusi Serikat Pekerja Indonesia (SPI) pada  organisasi  pariwisata  di  Kabupaten  Badung  dalam  perspektif  Konflik,  serta problematika yang dialami oleh daily pada organisasi pariwisata di Kabupaten Badung serta penanganannya  dengan  menggunakan  teori  konflik.  Penelitian  deskripsi  ini  dilakukan melalui pendekatan kualitatif, Sudaryono (2017:91) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan  penelitian  yang  berupaya  menganalisis  kehidupan  sosial  dengan  enggambarkan dunia  sosial  dari  sudut  pandang  atau  interpretasi  individu  (informan)  dalam  latar  belakang alamia  dengan  menggunakan  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah metode wawancara mendalam, observasi tidak tersetruktur dan bahan dokumenter. Salah satu cara  paling  penting  dan  mudah  dalam  uji  keabsahan  hasil  penelitian  adalah  dengan melakukan trianggulasi peneliti, metode, teori dan sumber data.

## Pembahasan
Tujuan dari terbentuknya organisasi Serikat pekerja adalah sebagai wadah bagi para pekerja untuk menyalurkan asipirasi kepada pihak manajemen, selain itu serikat pekerja juga membantu menyeimbangkan  antara  hak  dan  kewajiban  pekerja  yang  kadang  terabaikan  oleh  pihak perusahaan maupun pekerja itu sendiri. D ari pemaparan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara pada Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP PAR – SPSI) Kabupaten Badung didapatkan hasil bahwa lembaga ini sangat berkontribusi  dalam  penyelesaian  perselisihan  yang  terjadi  dalam  hubungan  industrial  yang dialami oleh pihak pekerja dan phak manajemen perusahaan pariwisata yang ada di Kabupaten Badung.
Dalam UU pasal 1 Nomor 21 tahun 2000 yaitu tentang serikat pekerja / serikat buruh dan pasal  1  UU  nomor  14  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan,  serikat  pekerja  /  serikat  buruh merupakan  organisasi  yang  dibentuk  dari,  oleh  dan  untuk  pekerja/buruh  naik  diperusahaan maupun  luar  perusahaan  yang  bersifat  bebas,  terbuka,  mandiri,  demokratis,  dan  bertanggung jawab  guna  memperjuangkan,  membela  serta  melindungi  hak  dan  kepentingan  pekerja/buruh serta  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja/buruh  dan  keluarganya.  Federasi  Serikat  Pekerja Pariwisata  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (PC  FSP  PAR  –  SPSI)  Kabupaten  Badung  telah bersikap  bebas,  terbuka,  mandiri  dan  demokratis  serta  bertanggung  jawab  dengan  seluruh anggota baik anggota perseorangan maupun UK Serikat pekerja.
Dalam melaksanakan hubungan industrial (HI) terdapat tiga pihak yang saling terkait yaitu pemerintah,  pihak  manajemen  perusahaan  dan  serikat  pekerja.  Hubungan  yang  terjalin  atara ketiga organisasi tersebut sebagai hubungan industrial. Pola hubungan industrial yang berlaku di Indonesia adalah Hubungan Industrial (HI) Pancasila, oleh karena itu nilai-nilai yang ada pada butir-butir  Pancasila  harus  menjadi  cara  pandang  setiap  orang  yang  terlibat  sehingga  konsep hubungan industrial mampu mewujudkan hubungan yang dinamis, harmonis dan berkeadilan.
Dalam  hubungan  industrial  (HI)  merupakan  suatu  hal  yang  wajar  jika  dalam  interaksi tersebut  terjadi  perbedaan  paham  yang  mengakibatkan  perselisihan  (konflik)  satu  dengan lainnya.  Konflik  menurut  Fink  (1968)  dalam  Liliweri  (2014:328)  adalah  situasi  sosial  dimana dua  atau  lebih  unit  sosial  dihubungkan  oleh  tindakan  satu  format  hubungan  psikologis  yang berlawanan.  Suwiryo  (2017:49)  mengatakan  bahwa  yang  terpenting  adalah  meminimalisir  atau
mencari  penyelesaian  dari  konflik  tersebut,  sehingga  konflik  yang  terjadi  tidak  menimbulkan ekses-ekses negatif.
Ketegangan selama terjadinya pertentangan merupakan unsur umum dalam semua konflik. Kaswan  (2017:399)  menyatakan  bahwa  dalam  konteks  organisasi,  konflik  kepentingan  tidak dapat  dihindari  antara  karyawan  dan  manajemen  karena  terdapat  hubungan  kekuasaan/otoritas, dimana tujuan kedua nelah pihak kadang-kadang tidak selaras. Perselisihan hubungan insdustrial dapat  berakibat  buruk  pada  hubungan  antara  pekerka  dengan  pengusaha,  yakni  menjadi  tidak harmonis  lagi.  Suwiryo  (2017:46)  mengatakan  bahwa  perselisihan  hubungan  industrial merupakan  perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan  pertentangan  antara  pengusaha  dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/buruh.
Perselisihan  tersebut  terjadi  karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan mengenai  kepentingan,  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dan  perselisikan  antar pekerja,  hal  tersebut  sesuai  dengan  UU  nomor  2  tahun  2004. Undang-Undang  Nomor  2  tahun 2004  tentang  Penyelesaian  Hubungan  Industrial  (UU  PHI), Perselisihan  hak  menurut  Suwiryo (2017:94) adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak, akibatnya perbedaan pendapat  tentang  pelaksanaan  atau  penapsiran  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam perundang-undangan,  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  atau  perjanjian  kerja.  Perselisihan hak ini bersifat normatif yaitu perselisihan terhadap permasalahan yang sudah ada pengaturannya atau  dasar  hukumnya.  sedangkan  perselisihan  merupakan  perselisihan  yang  timbul  dalam hubungan kerja karena adanya perbedaan pendapat dalam persyaratan keja yang ditetapkan oleh perusahaan  dalam  perjanjian  kerja  atau  mengenai  peraturan-peraturan  yang  dibuat  oleh  pihak manajemen perusahaan dalam mengingat para pekerja dalam perjanjian kerja. Perseleisihan kerja yang  terjadi  dapat  menyebabkan  pemutusan  hubungan  kerja,  Suwiryo  (2017:94)  perselisihan pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  adalah  perselisihan  yang  timbul  kareba  adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sejak dihapuskanya hakim residensi (UU darurat Nomor 1 tahun 1951, LN 1951 Nomor 9)  persoalan  perselisihan  hak  masuk  dalam  wewenangan  pengadilan  biasa  uaitu  pengadilan negeri, sekarang yang memiliki kewenagan dalam menyelesaikan perselisihan adalah pengadilab insdutrial (Pasal 1 (17) Jo Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2004).
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  konflik  dipergunakan  untuk  membedah  permasalahan terkait konflik yang dialami oleh karyawan/i pada industri pariwisata di Kabupaten Badung.
Pendekatan  konflik  merupakan  salah  satu  pendekatan  dalam  sosiologis  seperti  yang  diungkap oleh Liliweri (2014: 357). Liliweri mengungkapkan bahwa dalam pendekatan sosiologis terdapat tiga buah pendekatan yaitu interaksionisme simbolik, fungsionalisme struktural dan teori konflik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  dapat  disimpulkan bahwa  masih  banyak  pekerja  di  industri  pariwisata  kabupaten  Badung  yang  belum  terdaftar sebagai anggota dari Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP PAR – SPSI) sehingga pihak federasipun sulit melacak apakah terdapat konflik hubungan industrial  yang  mengarah  pada  tindakan  hukum.  Hubungan  industrial  (HI)  antara  tiga  lembaga yaitu  perusahaan,  Serikat  Pekerja  dan  pemerintah  di  Kabupaten  Badung  mengalami  konflik industrial yang masih dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Masing-masing dari ketiga lembaga tersebut telah mengetahui kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilakukan untuk mengatasi  konflik  dari  Federasi  Serikat  Pekerja  Pariwisata  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia (PC FSP PAR – SPSI) yang diwakilkan oleh UPK SP telah memberikan kontribusi yang sangat baik  untuk  menfasilitasi  penyelesaian  konflik  internal  perusahaan,  sehingga  konflik  tersebut tidak menjadi besar dan diketahui oleh masyarakat, begitu pula dengan pihak federasi yang juga berkontribusi  ketika  konflik  internal  tersebut  tidak  mendapatkan  jalan  keluar,  bahkan  pihak federasi  juga  telah  bekerja  sama  dengan  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Kabupaten  Badung jika konflik hubungan industrial ini sampai pada ranah hukum.

## Daftar Pustaka
Liliweri, Alo. 2014. Sosiologi dan Komunikasi Organisasi . Jakarta: Bumi Aksara.
_________, 2011. Komunikasi: Serba ada serba makna . Jakarta: Kencana.
Mangkunegara,  2008. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan .  Bandung: Remaja Rosdakarya .
Muhammad, Arni. 2007. Komunikasi Organisasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Nawawi, U.I. 2010. Perilaku Organisasi . Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
Pace  Wayne.  R  and  Faules.  F  Don.  2013. Komunikasi  Organisasi:  Strategi  Meningkatkan Kinerja Perusahaan . Deddy Mulyana (Editor). Bandung: Remaja Rosdakarya.
Rahim,  Afzalur,  M.  2011. Managing  Conflict  in  Organizations .  4th  Edition.  New  Jersey: Transaction Publishers.
Ricky W. Griffin and Gregory Moorhead. 2010. Organizational Behavior: Managing People and Organizations . 9th Edition. Ohio, South-Western: Mason.
Sulisyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Tjahjono, Heru Kurnianto. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Visi Solusi Madani . Yogyakarta.

## Jurnal :
Afrizal,  P.R.,  Musadieq,  M.A.,  dan  Ruhana,  I.  2014. Pengaruh  Konflik  Kerja  dan  Stres  Kerja terhadap Kepuasan Kerja , Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 8, No. 1.
Alfiah, J. 2013. Pengaruh Konflik terhadap Kepuasaan Kerja melalui Kepercayaan , Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 1, No. 1.
Dewi.,  T.H,  &  Handayani,  A.  2013. Kemampuan  Mengelola  Konflik  Interpersonal  ditempat Kerja Ditinjau dari Persepsi terhadap Komunikasi Interpersonal dan Tipe Kepribadian Ekstrovert . Jurnal Psikologi Undip Vol.12 No.1.
Iresa, A.R, Utami, H.N, & Prasetya, A. 2015. Pengaruh Konflik Kerja dan Stres Kerja terhadap Komitmen Organisasional dan Kinerja Karyawan pada Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Malang . Jurnal Administrasi Bisnis,Vol. 23.