## JURNAL STIE SEMARANG
VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Rahmadi 1

## ANALISIS FAKTOR KEGAGALAN PENGELOLAAN KOPERASI DI KABUPATEN PATI

## Rahmadi 1
STIE Semarang email: rahmadibs65@gmail.com
Abstract. This study aims to (1) Describe the development of cooperatives in Pati, Central Java Province (2) Describe the impact of the failure of cooperative management in Pati Regency. (3) Ensuring that any Cooperative problems in Pati Regency can be faced and resolved so that the percentage of cooperatives that are dissolved is getting smaller.
The  method  used  in  this  research  is  a  qualitative  method  of  case  study  research.  The technique used in data collection is done through participatory observation, interviews, and documentation by using data analysis that is carried out continuously from the beginning to the  end  of  the  study  starting  from  collecting  data,  reducing  data,  presenting  data  and drawing conclusions.
The results of this study indicate that: (1) Cooperatives in Pati Regency in 2017 were 1,143  cooperatives,  594  were  active  (51.97%),  549  were  active  (48.03%).  (2)  The consequences of the failure of cooperative management in Pati Regency, several cooperatives that were dissolved by the Cooperative Office and Regency UMKM, in 2018 a number of 527 cooperative  units  were  dissolved.  (3)  Cooperative  management  in  Pati  Regency,  some running well and smoothly, cooperatives that are active / well managed 29.38%, some others run poorly and not smoothly, cooperatives are not well managed / regular 21.68%
Keywords: cooperative, management, failure, dissolution.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan perkembangan koperasi di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (2) Mendeskripsikan dampak dari adanya kegagalan pengelolaan koperasi  di  Kabupaten  Pati. (3)  Memastikan  bahwa  setiap permasalahan Koperasi di kabupaten Pati, dapat dihadapi dan diselesaikan sehingga  prosentase koperasi yang dibubarkan semakin kecil.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif jenis penelitian studi kasus. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi parsitipatif,  wawancara,  dan  dokumentasi  dengan  menggunakan  analisis  data  yang dilakukan  secara  terus  menerus  dari  awal  sampai  akhir  penelitian  mulai  dari mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Koperasi di Kabupaten Pati tahun 2017 sejumlah  1.143  koperasi,  aktif  sejumlah  594  koperasi  (51,97%),  tidak  aktif  549  koperasi (48,03%). (2)  Konsekwensi  dari  kegagalan  pengelolaan  koperasi di  Kabupaten  Pati,

## JURNAL STIE SEMARANG
VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Rahmadi 1
beberapa  koperasi  yang  dibubarkan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten,  tahun 2018 sejumlah 527 Unit koperasi dibubarkan. (3) Pengelolaan koperasi di Kabupaten Pati, sebagian  berjalan  dengan  baik  dan lancar, koperasi  yang  aktif  /  dikelola  dengan  baik 29,38  %,  sebagian  lagi  berjalan  dengan  tidak  baik  dan  tidak lancar, koperasi  tidak terkelola secara baik/regular 21,68%
Kata kunci : koperasi, pengelolaan, kegagalan, pembubaran.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pendirian Koperasi bermula dari fenomena  perekonomian  kapitalistis  saat  itu dimana  para  penggerak  ekonomi  yang  tidak memiliki  dana  besar  merasa  sulit  menghadapi para  pengusaha  besar  saat  harus  bersaing  di dunia  usaha  sehingga  kesenjangan  ekonomi semakin terasa. Kesenjangan ekonomi tersebut menimbulkan  kesadaran  bahwa  permasalahan kemiskinan  yang  terjadi  saat  itu  tidak  dapat dipecahkan  tanpa  adanya  kesatuan  dan kerjasama di antara para pelaku ekonomi yang bermodal  minim  (Masngudi  1990).  Tak  heran bahwa  pendirian  Koperasi  yang  memberikan kesempatan  bagi  para  anggotanya  untuk bersama-sama  mengumpulkan  dananya  dan menjalankan  usahanya  melalui  badan  usaha tersebut,  dianggap  menjadi  sarana  untuk mengatasi  kelemahan  dan  kepincangan  dari sistem  perekonomian  yang  kapitalistis  (Team UGM 1984).
Koperasi  adalah  bentuk  badan  usaha yang didirikan beberapa orang atau beberapa badan  hukum  koperasi  sebagai  anggota, mereka  bekerja  sama  atas  dasar  sukarela dengan  tujuan  memenuhi  kebutuhan  akan
barang  dan  jasa  untuk  meningkatkan kesejahteraan  para  anggotanya.  Pengertian koperasi Indonesia, Menurut UU RI Nomor 25  Tahun  1992  tentang  perkoperasian menyebutkan,  “bahwa  koperasi  adalah badan  usaha  yang  beranggotakan  orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas kekeluargaan”.
Dari pengertian koperasi di atas, dapat disimpulkan  koperasi  adalah  suatu  cara yang  dilakukan  sekelompok  orang  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan membentuk  usaha  bersama,  modal  yang terbatas dan tanggung jawab pengelolaannya  dengan  tanpa  pemaksaan dari  manapun  dan  tidak  disertai  mencari keuntungan  untuk  perorangan,  badan  atau organisasi.  Sehingga  usaha  ini  bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, mengangkat  harga  diri,  meningkatkan kedudukan, kemampuan untuk mempertahankan diri dari kesulitan.
Setiap  organisasi  memerlukan  tata laksana  pengelolaan  yang  baik  dan  rapi
agar  dapat  berjalan  sebagaimana  yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuannya.  Pengertiannya  pengelolaan  di  sini adalah sama dengan pengertian yang dikandung  kata  manajemen  dari  bahasa Inggris.  Yang  dimaksud  dengan  manajemen adalah  seluk-beluk  usaha  yang  dijalankan oleh  perusahaan  koperasi  dalam  mencapai tujuannya  dengan  memanfaatkan  segenap potensi  yang  ada,  yang  dilakukan  oleh personil yang dipekerjakan dibawah perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan, koordinasi,  evaluasi  dari  pengurus  koperasi yang  bersangkutan.  Dengan  singkat  dapat dikatakan  bahwa  untuk  mencapai  tujuan perusahaan mempergunakan tenaga yang ada. Sebagaimana  dalam  perundangan  yang  ada untuk keperluan itu, koperasi dapat menjalankan ketatalaksanaan karena ia memiliki  seperangkat  peralatan  organisasi, yaitu rapat anggota, pengurus, badan pemeriksa, dan pelaksana usaha.

## KAJIAN TEORITIS

## Pengertian
Pengertian  koperasi  secara  sederhana berawal  dari  kata  ” co ”  yang  berarti  bersama
dan  ” operation ” artinya  bekerja.  Jadi pengertian  koperasi  adalah  kerja  sama. Sedangkan  pengertian  lain  Koperasi  yaitu suatu  organisasi  yang  terdiri  dari  kumpulan orang  dengan  kepentingan  ekonomi  yang sama  dimana  orang-orang  tersebut  berupaya memenuhi kepentingannya melalui kerjasama  mereka  dalam  mengelola  dan mengawasi organisasinya sehingga perusahaan / organisasinya dapat memberikan  pelayanan  ekonomi  kepada orang-orang tersebut (Maelani 2011). Koperasi  didirikan  sebagai  persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya,  mencapai  keperluan  hidupnya dengan  ongkos  yang  semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan  keperluan  bersama,  bukan keuntungan (Hatta; 1954).
Menurut  ILO  (1966)  koperasi  adalah suatu  perkumpulan  orang,  biasanya  yang memiliki kemampuan  ekonomi  terbatas, yang  melalui  suatu  bentuk  organisasi perusahaan  yang  diawasi  secara  demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan  bersedia  menanggung  resiko  serta
menerima  imbalan  yang  sesuai  dengan  usaha yang  mereka  lakukan  (dikutip  dari  Edilius  & Sudarsono; 1993). Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan  orang  seorang  atau  badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat yang beradasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Umumnya
koperasi dikendalikan  secara  bersama  oleh  seluruh anggotanya,  dimana  setiap  anggota  memiliki hak  suara  yang  sama  dalam  setiap  keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi  (biasa  disebut  Sisa  Hasil  Usaha  atau SHU)  biasanya  dihitung  berdasarkan  andil anggota  tersebut  dalam  koperasi,  misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan  besar  pembelian  atau  penjualan yang dilakukan oleh si anggota.
Koperasi  dikenalkan  di  Indonesia  oleh R.  Aria  Wiriatmadja  diPurwokerto,  Jawa Tengah pada tahun 1986. Pergerakan koperasi di  Indonesia  mengadakan  kongres  koperasi yang  pertama  di  Tasikmalaya.  Pada  tanggal 12  Juni  1947  kemudian ditetapkan  sebagai
hari koperasi Indonesia. Keberadaan Koperasi  di  Indonesia  saat  itu  mengalami pasang  surut  dan  pada  akhirnya  mereka berhasil menyelenggarakan Kongres Koperasi untuk pertama kali pada tanggal 12 Juli 1947 sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada  Kongres  Koperasi  pertama  itulah disepakati  pula  bahwa  azas  Koperasi Indonesia  adalah  kekeluargaan  dan  gotong royong (Hadikusuma 2001).

## Manajemen
G. Terry mendefinisikan bahwa; “Manajemen  adalah  suatu  proses  tertent u yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang  bersama-sama  menyelesaikan  tugas untuk mencapai tujuan”. Menurut Amirullah (2001)  manajemen  pada  umumnya  dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan  dan  mengendalikan  kegiatan dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang diinginkan secara efektif dan efisien.
Di  dalam  mengelola  sebuah  koperasi diperlukan  sebuah  pengelolaan  yang  efektif
dan  efisien  yang  dikenal  dengan  manajemen. A.H.  Gophar  mengatakan  bahwa  manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dan tiga sudut  pandang,  yaitu;  organisasi,  proses,  dan gaya  (Hendar  dan  Kusnadi;  1999).  Dari  sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya  terbentuk  dan  tiga  unsur:  anggota, pengurus,  dan  karyawan.  Dapat  dibedakan struktur  atau  alat  perlengkapan  onganisasi yang  sepintas  adalah  sama  yaitu:  Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Dan sudut pandang  proses,  manajemen  koperasi  lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan.  Ditinjau  dan  sudut  pandang  gaya manajemen  (management  style),  manajemen koperasi menganut gaya partisipatif (participation  management),  di  mana  posisi anggota  ditempatkan  sebagai  subjek  dan manajemen  yang  aktif  dalam  mengendalikan manajemen perusahaannya.
Watak  manajemen  koperasi  ialah  gaya manajemen partisipatif. Pola umum manajemen  koperasi  yang  partisipatif  tersebut menggambarkan  adanya  interaksi  antar  unsur manajemen  koperasi.  Terdapat  pembagian tugas (job  description) pada  masing-masing unsur. Demikian pula setiap unsur manajemen
mempunyai  lingkup  keputusan (decision area) yang  berbeda,  kendatipun  masih  ada lingkup  keputusan  yang  dilakukan  secara bersama (shared decision areas).
Faktor penghambat sistem ekonomi koperasi yaitu:
1. Faktor Internal, meliputi tingkat pendidikan pengurus dan anggota umumnya  masih  rendah,  keterampilan dan  keahlian  anggota  masih  terbatas, banyak anggota koperasi yang tidak mau bekerja  sama  dalam  mencapai  tujuan bersama.
2. Faktor  Eksternal,  meliputi  kurangnya dukungan  dari  pemerintah  dalam  hal pelayanan,  fasilitas  dan  penyuluhan, banyak  badan  usaha  lain  yang  bergerak pada  bidang  usaha  yang  sama  dengan koperasi, masih banyak masyarakat yang tidak  mempercayai  koperasi,  kebijakan dan  program  kerja  koperasi masih cenderung timbul dari prakarsa pemerintah,  koperasi  sulit  mendapatkan kredit dari bank, karena persyaratan yang sulit terpenuhi, kurangnya petugas pembina koperasi, baik jumlahnya maupun mutunya, koperasi juga
terhambat  karena  kurang  kerjasama  di bidang ekonomi.
Sedangkan,  faktor penyebab kegagalan sistem perekonomian Indonesia yaitu:
1. Program  tersebut  disusun  oleh  tokoh  yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik,  sehingga  keputusan  yang  dibuat cenderung  menitikberatkan  pada  masalah politik  bukan  masalah  ekonomi. Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan  kegiatan  ekonomi  justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
2. Adanya  kecenderungan  terpengaruh  untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH
Bertahun-tahun  telah  bergulir  sejak tahun  1947,  perkembangan  Koperasi  di Indonesia  dapat  dianggap  cukup  pesat  dan senantiasa diarahkan untuk kepentingan rakyat kecil dengan harapan mereka dapat memperoleh  taraf  hidup  yang  lebih  baik. Bahkan  Koperasi  dianggap  sebagai  soko  guru perekonomian  Indonesia  yang  mendukung negeri  ini  untuk  mewujudkan  kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat. Menurut Syarifudin Hasan  (Menteri  Koperasi dan  Usaha  Kecil Menengah  di  Indonesia),  pada  tahun  2009, jumlah  Koperasi  Indonesia  yang  tercatat adalah  sebesar 170.411 unit  dan  terus berkembang  hingga  menjadi 200.808 unit Koperasi  pada  pertengahan  tahun  2013 (Arisanti 2014).
Namun demikian, perkembangan jumlah unit Koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun belum diimbangi dengan pertumbuhan  kontribusi  Koperasi  terhadap perekonomian  nasional  Indonesia.  Hal  ini terlihat  dari  penjelasan  Deputi  Bidang Perniagaan  dan  Kewirausahaan Kemenko Perekonomian  Indonesia,  Edy  P.  Irawady, bahwa  dengan  jumlah  unit  Koperasi  yang mencapai 200.000 unit dan dengan beranggotakan  35  juta  orang  ini,  kontribusi Koperasi Indonesia terhadap Produk Domestik  Bruto  (PDB)  Indonesia  baru mencapai kisaran 2% (Sudoyo 2014). Sejauh ini, pelbagai riset dan analisis kritis terhadap isu  kendala  yang  dihadapi  oleh  Koperasi  di Indonesia  memang  telah  banyak  dilakukan. Para  akademisi  dan  praktisi  berupaya mencari  tahu  akar  permasalahannya  demi
mencari  solusi  terbaik  bagi  Koperasi  di Indonesia.  Namun  hingga  saat  ini,  hasilnya belum mampu mendongkrak kontribusi Koperasi  terhadap  perekonomian  bangsa, bahkan  jumlah  unit  Koperasi  yang  tidak  aktif menjadi sangat signifikan.
Berdasarkan  rekapitulasi  data  Koperasi per 31 Desember 2013, jumlah Koperasi yang tidak aktif mencapai 60.584 unit dari 203.701 unit  Koperasi  yang  tercatat  saat  itu.Kemudian per  31  Desember 2014, jumlah  unit  Koperasi yang  tidak  aktif  mencapai 62.239 unit  dari 209.488 unit.  Selanjutnya  Kemudian  per  31 Desember 2015, jumlah  unit  Koperasi  yang tidak aktif mencapai 61.912 unit dari 212.133 unit Koperasi
yang terdaftar (www.depkop.go.id).
Jika  dihitung  berdasarkan  data-data tersebut, artinya baik di tahun 2013 maupun di tahun 2014, jumlah  unit  Koperasi  yang  tidak aktif mencapai 29,7 % dari total unit Koperasi yang  terdaftar  pada  masing-masing  tahun tersebut.  Seolah-olah  peningkatan jumlah  unit Koperasi  yang  tidak  aktif  sejalan  dengan pertumbuhan jumlah unit Koperasi di Indonesia  dari  tahun  ke  tahun.  Mengingat tantangan  yang  terus  berkembang  ini  dan
mengingat  kondisi  perkembangan  Koperasi di  Indonesia  saat  ini,  maka  riset  mengenai kendala  dan  strategi  yang  berkaitan  dengan Koperasi  memang  perlu  dilakukan  secara terus-menerus.
Berdasarkan  rekapitulasi  data  Koperasi  per 31  Desember  2014  yang  disajikan  di www.depkop.go.id,  Provinsi  di  Indonesia yang  memiliki  jumlah  unit  Koperasi terbanyak  adalah  Jawa  Timur,  kemudian disusul  dengan  provinsi  Jawa  Tengah sebagai  peringkat  kedua,  dan  Jawa  Barat sebagai  peringkat  ketiga.  Dilihat  dari  data unit  Koperasi  yang  tidak  aktif  pada  tahun 2014,  jumlah  unit  Koperasi  Jawa  Timur yang  tidak  aktif  adalah  3.710  unit  dari 30.850  total  unit  Koperasi  di  Jawa  Timur (12%  tidak  aktif),  kemudian  jumlah  unit Koperasi  Jawa  Tengah  yang  tidak  aktif adalah 5.221 unit dari 27.784 unit Koperasi di  Jawa  Tengah  (18,8%  tidak  aktif). Sedangkan  jumlah  unit  Koperasi  Jawa Barat  yang  tidak  aktif  mencapai  9.930  unit dari  25.563  unit  Koperasi  di  Jawa  Barat (38,8% tidak aktif).
Masalah Penelitian
Dalam  pengelolaan  koperasi  tentunya
tidak dapat lepas dari kendala dan permasalahan – permasalahan  yang  dihadapi.
Terdapat  4  (empat)  permasalahan  utama  yang dihadapi oleh Koperasi, yakni sebagai berikut:
1) Tingkat  partisipasi  anggota  dalam  proses pengembangan kegiatan organisasinya yang masih rendah.
2) Kualitas  dan  kuantitas  SDM,  akses  pasar, akses kelembagaan, akses pembiayaan dan informasi serta penggunaan teknologi tepat guna yang masih minim
3) Produk Koperasi memiliki daya saing yang lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan produk impor.
4) Tingkat inovasi dan pengembangan produknya masih minim
Disamping  mengenai  kendala  utama
Koperasi  juga  terdapat  2  (dua)  strategi  yang diharapkan dapat menjadi solusi atas kendalanya, yakni:
1) Peningkatan  kualitas  kelembagaan  dan usaha  Koperasi,  yang  disertai  dengan adanya  perlindungan  dan  dukungan  usaha bagi Koperasi;
2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia  (SDM),  akses  pasar,  teknologi,
kualitas  produk  dan  pembiayaan  bagi Koperasi.

## Tujuan Penelitian
Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk:
1. Mendeskripsikan perkembangan koperasi  di  Kabupaten  Pati Propinsi Jawa Tengah.
2. Mendeskripsikan  dampak  dari  adanya kegagalan  pengelolaan  koperasi  di Kabupaten Pati.
3. Memastikan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi  di  kabupaten  Pati  Provinsi Jawa Tengah,  dapat  dihadapi  dan diselesaikan  setiap  koperasi  sehingga prosentase  koperasi  yang  dibubarkan semakin kecil.

## METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  kualitatif  jenis  penelitian studi  kasus.  Teknik  yang  digunakan  dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi parsitipatif, wawancara, dan dokumentasi  dengan  menggunakan  analisis data  yang  dilakukan  secara  terus  menerus
dari  awal  sampai  akhir  penelitian  mulai  dari mengumpulkan  data,  reduksi  data,  penyajian data dan pengambilan kesimpulan

## PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Hasil Penelitian Tentang Faktor Kegagalan Pengelolaan Koperasi,
menunjukkan ada 4 Masalah Utama Koperasi.
Hal-hal  tersebut  dapat  diuraikan sebagai berikut:
1. Tingkat Partisipasi Anggota dalam Pengembangan Kegiatan Usaha Koperasi Tingkat  Partisipasi  anggota  digambarkan melalui  kehadiran  rapat,  penggunaan  jasa Koperasi, rata-rata pertumbuhan Koperasi, minat  menjadi  pengurus,  serta  adanya saran  dan  masukan  anggota.  Selanjutnya untuk persentase penggunaan jasa Koperasi  oleh  anggotanya. Adapun  rata- rata pertumbuhan Koperasi berkisar antara < 10 % per tahun. Sedangkan tingkat minat anggota  untuk menjadi pengurus  Koperasi sebanyak 33,8  %.  sedangkan 66,2%
Koperasi  menyatakan  anggotanya  tidak berminat untuk menjadi pengurus. Kemudian  mengenai  saran  dan masukan
dari  setiap  anggota  pengurus,  sejumlah 100  %  Koperasi  menyatakan  terdapat saran  dan  masukan  anggota  terhadap pengurus.
2. SDM, Akses Pasar, Penggunaan Teknologi  Tepat  Guna  (TTG),  Akses Pembiayaan, Informasi dan
Kelembagaan.
1) Sumber  Daya  Manusia  (Pengurus, Karyawan dan Anggota) Sumber Daya Manusia yang mengelola
Koperasi meliputi pengurus,  karyawan  dan  anggota.
Adapun  kualitas SDM  pengelola Koperasi digambarkan melalui tingkat  pendidikan,  pelatihan  yang diterima,  pekerjaan  yang  sesuai kompetensi  serta  apakah  pengelola Koperasi merupakan pekerjaan sampingan. Hal  ini  perlu  menjadi bahan  pertimbangan  untuk  menelaah mengenai tingkat komitmen seseorang terhadap mata pencaharian sampingannya.
2) Akses Pasar
Akses  pasar  akan  menilai  mengenai apakah Koperasi telah dapat
mengidentifikasi  pasar  utama  dari produk  Koperasi.  Kemudian  menilai apakah  Koperasi  dapat  memperoleh akses untuk bekerjasama dengan pihak lain untuk pemasaran produknya, serta apakah  Koperasi  memiliki  peluang untuk memasuki gerai usaha retail.
3) Penggunaan  Teknologi  Tepat  Guna
(TTG)
Penilaian  dalam  penggunaan  teknologi tepat  guna  terkait  dengan  apakah
Koperasi tersebut telah terkomputerisasi dalam sistem pencatatannya, terhubung dengan internet dan dimanfaatkan dengan baik serta  diawasi  penggunaannya  sehingga menjadi  teknologi  tepat  guna  dalam proses produksi.
4) Akses Pembiayaan
Akses  pembiayaan  dinilai  berdasarkan kemudahan memperoleh pinjaman dari pihak  perbankan,  BUMN  maupun bantuan dari pemerintah.
5) Akses Informasi
Akses informasi terkait dengan informasi  yang  dimiliki  dan  dapat diakses oleh seluruh anggota Koperasi.
Terkait hal konsistensi  diadakannya rapat  tahunan  Koperasi,  konsistensi dalam  penyusunan  RABK untuk tahun selanjutnya serta RABK dianalisis dan dievaluasi setiap tahun, saran  dan  masukan  dari  anggota Koperasi,  mekanisme  penyebaran informasi  pada  anggota,  peraturan Koperasi terkini, transparansi laporan keuangan Koperasi, kemudahan informasi  dari  dunia  usaha  tentang pemasaran  produk  Koperasi  dan kemudahan informasi dari Pemerintah  untuk  pengembangan Koperasi.
6) Akses Akuntabilitas & Kelembagaan
Akses  akuntabilitas  Koperasi  terkait dengan pencatatan yang dimiliki oleh Koperasi  apakah  telah  lengkap  dan sesuai  dengan Prinsip  Akuntansi Berterima  Umum  (PABU),  serta apakah  terdapat  audit  atas  laporan keuangan. Terkait akses kelembagaan  terkait  dengan  apakah terdapat struktur organisasi dan  yang jelas  di  dalam  Koperasi,  apakah terdapat penyertaan pemerintah
dalam  kegiatan  Koperasi  serta  apakah terdapat  hubungan  antara  sesama Koperasi dan pemerintah. 3. Daya  Saing  Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Kemampuan  daya  saing  produk  Koperasi dinilai  dengan  kemampuan  memenuhi spesialisasi produk, kualitas produk Koperasi  dibandingkan  produk  impor, harga  jual  produk  Koperasi  dibandingkan dengan  harga  jual  produk  impor,  HPP produk  Koperasi  dihitung  sesuai  dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) serta  penyebab  harga  produk Koperasi lebih tinggi dari produk impor.
4. Inovasi dan Pengembangan Produk. Terkait dengan inovasi dan pengembangan produk,  beberapa  responden  memberikan masukan  agar  produk  Koperasi  dapat bersaing dengan produk impor, antara lain: Koperasi harus bekerjasama dengan produsen agar harganya dapat bersaing dan dipermudah  dalam  penyaluran  produknya, pemerintah harus  memperkuat  posisi Koperasi  dalam  perekonomian  nasional, sehingga lebih sederhana prosesnya dalam memperoleh pinjaman.

## Analisis Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti  dapat  menggambarkan  mengenai permasalahan  yang  dihadapi  Koperasi  di wilayah  Kabupaten  Pati  Jawa  Tengah serta menjawab  identifikasi  permasalahan  sebagai berikut:
1. Analisis  masalah  yang  dihadapi  oleh Koperasi yang meliputi:
1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota  dalam  pengembangan  usaha
Koperasi. Tingkat partisipasi anggota digambarkan melalui kehadiran rapat,  penggunaan  jasa  Koperasi, rata-rata pertumbuhan Koperasi, minat menjadi pengurus serta adanya saran dan masukan anggota.
2) Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan  teknologi  tepat  guna (TTG), akses  pembiayaan,  informasi dan kelembagaan.
Terkait dengan tingkat SDM Koperasi  Kabupaten  Pati dinilai cukup memadai dari sisi kompetensi. Namun  jika  dilihat  dari  tingkat pendidikannya,  masih  banyak  SDM
yang  belum  mengenyam  pendidikan koperasi yang memadai.
3) Daya  saing  produk  Koperasi,  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  lebih rendah  dibandingkan  dengan  produk impor.
Terkait kemampuan memenuhi
spesialisasis  produk,  sebanyak  79,8% menyatakan kesulitan dalam memenuhi spesialisasi produk, selanjutnya sebanyak 72,6 % responden menyatakan kualitas produk
Koperasi  lebih  rendah  dari  kualitas produk impor, sedangkan 75,2% responden  menyatakan  harga  produk Koperasi  lebih  tinggi  harganya  dari produk  impor.  Beberapa  alasan  harga produk  Koperasi  lebih  tinggi  dari produk impor berdasarkan survei, yaitu terdapat  responden  yang  menyatakan harga  dari  produsen  atau  suppliernya sudah mahal, sehingga ketika Koperasi menjual hasil produksinya harga menjadi  tinggi,  serta  sejumlah  60% responden  menyatakan  HPP  produk Koperasi  telah dihitung  sesuai  dengan
Prinsip  Akuntansi  Berterima  Umum
(PABU). 4) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk. Terkait dengan inovasi dan pengembangan produk, pengurus Koperasi  berharap  dapat  menjalin kerjasama dengan dunia usaha (produsen)  dan  pemerintah,  agar Koperasi  dapat  memperoleh  bantuan pinjaman  dari  pihak  luar  (Bank, BUMN dan Pemerintah).
2. Apakah  terdapat  masalah  lain  yang secara  spesifik  menjadi  masalah  utama yang saat ini dihadapi oleh Koperasi? Berdasarkan hasil survei peneliti, permasalahan lain yang mungkin muncul di Koperasi Kabupaten Pati adalah mulai berkurangnya  jumlah  Koperasi  yang aktif.  Sebab  berdasarkan  data  yang diperoleh  peneliti  dari  Dinas  Koperasi Kabupaten  Pati. Permasalahan  lain  yang dihadapi Koperasi Kabupaten Pati adalah mulai  berkurangnya  jumlah  koperasi yang  aktif.  Sebab  berdasarkan  data  yang diperoleh  peneliti  dari  Dinas  Koperasi Kabupaten  Pati    sebanyak  48,03 %
koperasi tidak aktif, 21,68% koperasi tidak terkelola  secara baik/regular  dan hanya 29,38  %  koperasi  yang  aktif /  dikelola dengan baik, sampai dengan data penelitian  ini  disusun.  Terkait  situasi  ini, berdasarkan  hasil  penelitian  yang  kami lakukan, kami berasumsi bahwa:
1) Situasi  ini  terjadi  dilatarbelakangi bahwa  pengelola  koperasi  memiliki pekerjaan  lain  diluar  koperasi,  yaitu sebanyak 82 % pengurus dan karyawan koperasi menyatakan memiliki pekerjaan lain disamping pengurus dan karyawan koperasi. Sedangkan sisanya
sebanyak  18  %  menyatakan  tidak
memiliki pekerjaan lain diluar koperasi.  Hal  ini  dikhawatirkan  dari sisi komitmen dan fokus SDM
Koperasi terhadap organisasinya.
2) Awal  pendirian  Koperasi  hanya  ingin mendapatkan  insentif  atau  kucuran dana  dari  pemerintah  sesuai  peraturan menteri koperasi
nomer:
01/Per/M.KUKMII/2010.
3. Data  tahun  2016  jumlah  koperasi  di Kabupaten  Pati  1.130  unit,  jumlah koperasi  yang  aktif  577  Unit,  jumlah
koperasi tidak aktif 553 unit. Data tahun 2017 jumlah koperasi di Kabupaten Pati 1.143  unit,  jumlah  koperasi  yang  aktif 594  Unit,  jumlah  koperasi  tidak  aktif 549  unit. Pada  tahun  2016  telah diusulkan oleh  Dinas  Koperasi  dan UMKM  untuk pembubaran koperasi  di Kabupaten Pati ke Kementrian Koperasi dan UMKM dan baru disetujui pembubarannya dengan  SK  Menteri Koperasi  dan  UMKMpada tahun  2018 sejumlah 527  Unit (46,11%) koperasi dibubarkan. (sumber:  Dinas  Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati).

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Perkembangan  koperasi  di  Kabupaten
Pati, Data tahun 2016 jumlah koperasi di Kabupaten  Pati  1.130  unit,  jumlah koperasi  yang  aktif  577  Unit,  jumlah koperasi tidak aktif 553 unit. Data tahun 2017 jumlah koperasi di Kabupaten Pati 1.143  unit,  jumlah  koperasi yang  aktif
594  Unit,  jumlah  koperasi  tidak  aktif  549
unit. Dari  data  tersebut  penambahan
jumlah  koperasi  tahun  2016 – 2017
sejumlah  13  koperasi  baru (1,15%).
Koperasi di  Kabupaten  Pati  tahun  2017 sejumlah  1.143  koperasi, yang  aktif sejumlah  594  koperasi (51,97%), yang tidak aktif 549 koperasi (48,03%), 21,68% koperasi tidak terkelola secara baik/regular  dan hanya  29,38  %  koperasi yang aktif / dikelola dengan baik
2) Konsekwensi dari kegagalan pengelolaan koperasi  di  Kabupaten  Pati, beberapa koperasi  yang  dibubarkan  oleh  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten/Kota. Di  Kabupaten  Pati  telah  dilaksanakan pembubaran  oleh  Dinas  Koperasi  dan UMKM  beberapa  koperasi.  Pada  tahun 2016 telah diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk pembubaran koperasi di Kabupaten Pati ke Kementrian  Koperasi  dan  UMKM  dan baru  disetujui  pembubarannya  dengan SK  Menteri  Koperasi  dan  UMKM  pada tahun  2018  sejumlah  527  Unit  koperasi dibubarkan. Bahkan di beberapa kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa  Tengah
telah  terjadi  pembubaran  koperasi  oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
3) Pengelolaan  koperasi  di  Kabupaten
Pati;
(1) Sebagian  berjalan  dengan  baik  dan lancar, koperasi  yang  aktif  /  dikelola dengan  baik  29,38  % .  Hal  ini  hasil bimbingan dan arahan yang diberikan  oleh  Dinas  Koperasi  dan UMKM  Kabupaten  Pati  selaku pembina koperasi telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan pengelolaan koperasi.
(2) Sebagian lagi berjalan dengan tidak baik dan tidak lancar, koperasi tidak terkelola  secara  baik/regular  21,68% . Hal  ini dampak  dari  adanya pengelolaan  koperasi  yang  tidak professional  dan  awal  pendirian koperasi  hanya  untuk  mendapatkan insentif/bantuan dana dari pemerintah.
Saran
1. Untuk Koperasi
1) Mengingat  70%  Koperasi  belum memberikan pelatihan terhadap
pengurus Koperasi selaku SDM mereka,  maka  disarankan  mereka mulai  memberikan  pelatihan  secara berkesinambungan demi meningkatkan kualitas  SDM  baik  dari  sisi  teknis maupun dari sisi pemahamannya terhadap Koperasi.
2) Pemerintah  dapat  terus  menaikkan standar minimal wajib kepada masyarakat  sehingga  mereka yang terlibat  sebagai penggerak  ekonomi dapat memiliki kualitas dan pengetahuan  yang  memadai,  termasuk mereka  yang  terlibat  dalam  usaha Koperasi.
3) Mengenai  daya  saing  produk  Koperasi yang  masih  lemah  jika  dibandingkan dengan produk impor, sebaiknya diadakan  kerjasama  antar  koperasi untuk menghimpun  dana  yang  lebih besar  demi  memperoleh  harga  pokok yang lebih bersaing. Disisi lain, proses benchmarking dapat  saja  menjadi usulan  bagi  mereka  sehingga  mereka
dapat mempelajari praktik pengelolaan  dan  produksi  yang  lebih baik  dan  lebih  efisien  dari  pelbagai industri  pesaing  khususnya  industri di  luar  negeri.  Dalam  hal  ini, pemerintah dapat membantu memberikan  dukungan  dana  untuk proses pembelajarannya.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu belum mendapatkan  informasi  yang memadai untuk memperoleh gambaran permasalahan koperasi di wilayah Kabupaten Pati. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, agar melaksanakan  penelitian  dengan  metode kwantitatif  dengan jumlah  responden yang  memadai,  serta  mencoba  untuk melakukan  survey yang  lebih luas wilayahnya, agar hasil penelitian selanjutnya dapat memperoleh gambaran permasalahan koperasi yang lebih reliabel dan jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Hatta,  Mohammad.  1947.  Penundjuk  Bagi  Rakjat  Dalam  Hal  Ekonomi:  Teori  dan  Praktek. Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakjat, Jakarta.
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2013. Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi per 31 Desember 2013, http://depkop.go.id.
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2014. Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi per 31 Desember 2014, http://depkop.go.id.
4. Republik  Indonesia.  1945.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Indonesia.
5. Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerKoperasian, Jakarta.
6. Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian, Jakarta.
7. Team  Universitas  Gajah  Mada.  1984.  Koperasi  Sebuah  Pengantar,  Jakarta,  Departemen Koperasi
8. Sartika, Partomo Tiktik. 2009. Ekonomi Koperasi. Ghalia Indonesia. Jakarta.
9. Widiyanti, Ninik. 1994. Manajemen Koperasi. PT. Renerka Cipta. Jakarta.
10. Basrowi (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta.