E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## ANALISIS  YURIDIS  PENJATUHAN  PIDANA  TERHADAP PELAKU  TINDAK  PIDANA  PENAMBANGAN  PASIR  SECARA ILLEGAL (Studi Putusan No. 264/Pid.Sus/2020/PNBjn)
Julieta Sonia Pradilla Rahmawati 1 , Rehnalemken Ginting 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, JL.Ir. Sutami No.36A Email korespondensi: julieta11@student.uns.ac.id
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penambangan  pasir  secara  illegal  dengan  menganalisis  mengenai    Pengaturan    Hukum    Pidana    dan Pertimbangan  Hukum dalam putusan perkara No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri Bojonegoro  terhadap  Pelaku  Penambang  Pasir secara illegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat  preskriptif.  Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  data  primer  dan  data  sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan mengenai tinjauan putusan berkaitan dengan Pengaturan Hukum Pidana dan tinjauan Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutus perkara berdasarkan unsur-unsur Pasal yang ada. Putusan perkara tindak pidana penambangan pasir secara illegal ditinjau menggunakan beberapa peraturan yang relevan dengan perkara tersebut seperti Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain itu karena penulis meneliti perkara yang ada di Daerah Jawa Timur terdapat Peraturan Daerah No.1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan. Dalam melakukan pertimbangan hukum, Majelis hakim mempertimbangkan dengan asas penafsiran hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori menimbang perkara tersebut dengan Peraturan hukum terbaru.
Kata Kunci: putusan hakim; pertambangan pasir illegal; hukum pidana administratif
Abstract:  This  research  aims  to  analyze  the  Criminal  Investigation  of  Illegal  Sand  Mining  by  analizing  in advance  the  Criminal Law  Regulation and The Judge  Consideration  of Bojonegoro District  Court against Illegal  Sand  Mining  with  prescriptive  normative  legal  research.  The  data  achieved  from  primary  and secondary  data.  Based  on  the  results  of  research  and  discussion  resulted  in  conclusions  regarding  the review of the verdict related to the Regulation of Criminal Law and the review of Legal Considerations by the Judge obeserve based on elements of Criminal Law. Based on the results of research and discussion resulted in conclusions regarding the review of the verdict relating to the Criminal Law Regulation and the review of Legal Considerations by the Judge in deciding the case based on the elements of the existing Article. The verdict of the illegal sand mining criminal case was reviewed using several regulations relevant to the case such as Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. In addition, because the author examined the case in East Java, there is Regional Regulation No.1 of 2005 on Mining Business Control. In conducting legal considerations, the judge uses principle of legal interpretation Lex Posterior derogate Legi Priori who weighs the case with the latest law.
Keywords: law judgements; illegal sand mining; administrative criminal law

## 1. Pendahuluan
Mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukannya  memerlukan  waktu  yang  sangat  lama.  Mineral  yang  terkandung  di dalam tanah Indonesia terdiri dari batuan dan bahan tambang.  Batuan yang dimaksud dapat  berupa  pasir,  tanah  liat,  dan  semen  sedangkan  bahan  tambang  yang  dimaksud berupa  emas,  besi,  batu  bara  dan  minyak  bumi.  Pengelolaan  sumber  daya  alam  di Indonesia harus berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi“  Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Adanya  Pasal  tersebut  memberikan  peluang  bagi  negara  untuk  bekerja  sama dengan  badan  usaha,  masyarakat  setempat  dan  perseorangan  untuk  melakukan pengelolaan  dan  pengusahaan  terhadap  mineral  seperti  pasir  dengan  cara  memenuhi syarat  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini,  sesuai  dengan  ketentuan  dasar pengelolaan  negara  dengan  prisip  Desentralisasi  maka  pengelolaan  Pertambangan Mineral  berupa  Pasir  dilaksanakan  dengan  cara  terpusat  namun  setiap  daerah  yang memiliki potensi adanya mineral dan batu bara dapat mengelola dengan memberlakukan otonomi  daerah  dan  wajib  melaporkan  kepada  Pemerintah  Pusat  mengenai keberlanjutannya.  Dalam  melakukan  pengelolaan  mineral  dan  batu  bara  harus berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang  Pertambangan  Mineral Batu Bara yang mengatur mengenai Izin Usaha Pertambangan.
Penambangan  pasir  adalah  bagian  kegiatan  usaha  pertambangan  non  logam  yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah  penggalian  di  bawah  permukaan  tanah  baik  di  lahan  ataupun  di  bawah  tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang  mempunyai  arti  ekonomis.  Meskipun  penambangan  pasir  diperbolehkan  dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi namun masih banyak pelaku penambangan pasir yang secara terang-terangan melawan hukum melakukan penambangan pasir. Sampai saat ini, masih banyak dijumpai pelaku- pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir secara illegal. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum secara tegas melakukan  penegakan  hukum  dan  pemberian  sanksi  yang  tergolong  ringan.  Terhitung sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 telah terjadi 32 kasus Penambangan Pasir secara Illegal yang terregister di website Pengadilan Bojonegoro.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  penulis merumuskan  pokok  permasalahan  yang  akan  diangkat  untuk  dikaji  dalam  penulisan hukum  (skripsi)  ini.  Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaturan  Tindak  Pidana  Penambangan  Pasir  secara  Illegal  dalam Hukum Pidana?
2. Bagaimana  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  tindak  pidana  penambangan pasir secara illegal pada Putusan Perkara No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn?

## 3. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  yuridis  normatif  atau penelitian  doktrinal.  Semua  penelitian  yang  berhubungan  dengan  hukum  atau  yang bersifat  preskriptif  dan  terapan.  Pada  penelitian  hukum  ini  penulis  menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statute approach) yang berarti penulis melakukan dengan cara mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Selain itu penulis juga menggunakan Pendekatan  Kasus  (case  approach)  yang  berarti  penulis  melakukan  pengkajian  dan penelaahan  mengenai  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang dibahas. (Peter Mahmud,2021, : 133-134). Sumber bahan hukum yang diguankan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik analisis menggunakan analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduksi silogisme.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Pengaturan Tindak Pidana Penambangan Pasir secara illegal dalam Hukum Pidana Pengaturan mengenai Pertambangan Mineral dan batu bara tidak diatur dalam KUHP  secara  spesifik.  Namun,  mengenai  tindak  pidana  penambangan  pasir  secara illegal  khususnya  terkait  dengan  pelaku  dan  pekerja  penambang  pasir  dapat dikenakan Pasal 55 KUHP. Mengenai Tindak Pidana Penambangan Pasir secara Illegal berarti  penambang  pasir  tidak  memiliki  izin  oleh  pemerintah  setempat.  Mengenai ketentuan  Perizinan  Pertambangan,  Izin  adalah  sebuah  elemen  penting  dalam pemenuhan  administrasi  yang  digunakan  oleh  Negara  untuk  mengatur  secara sistematis  perseorangan,  badan  usaha  dan  korporasi  yang  melakukan  Usaha Pertambangan.  Adanya izin, berarti perseorangan, badan usaha dan korporasi dapat melaksanakan  usahanya  tanpa  mengkhawatirkan  adanya  permasalahan  mengenai Izin  Usaha.  Adanya  perizinan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  secara  resmi  dapat menjadikan  perseorangan,  badan  usaha  dan  korporasi  melakukan  kegiatan  secara leluasa  terbatas  dengan  aturan  yang  berlaku  pada  setiap  kegiatannya.  (Takdir Rahmadi, 2013 : 105).
Dalam  Undang-Undang  No.  3  tahun  2020  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara terkait dengan Penambangan Pasir secara Illegal berkenaan dengan tidak adanya  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  yang  dipersyaratkan.  Pengaturannya  diatur dalam  Pasal  158  yang  berisi  mengenai  ketentuan  pelaksanaan  Izin  Usaha Pertambangan,  dengan  pemberian  nomor  induk  berusaha,  sertifikat  standar, dan/atau izin, kemudian diatur pula mengenai penambangan illegal (tanpa izin)dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 159 berisi ketentuan mengenai Pemegang  Izin  Usaha  Pertambangan,  penyampaian  laporan  pelaksanaan  usaha pertambangan,  serta  mengenai  penyampaian  laporan  dengan  keterangan  palsu kepada pihak terkait dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 160 yang berisi  mengenai  ketentuan  Pemegang  IUP  dan  IUPK  yang  masih  dalam  tahapan Eksplorasi  namun  sudah  melakukan  Eksplorasi  Produksi  dapat  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak
Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 161 yang berisi mengenai setiap orang  yang  menampung,  memanfaatkan,  melakukan  pengolahan  dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan materi dan  atau  batu  bara  namun  tidak  memegang  IUP,  IUPK,  IPR,  SIPB  atau  izin  dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00  (seratus  miliar  rupiah).  Pasal  162  yang  berisi  setiap  orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).  Pasal  164  yang  berisi  bahwa  pelaku  tindak  pidana  dapat  dikenai  pidana tambahan  berupa  Perampasan  barang  yang  digunakan  dalam  melakukan  tindak pidana,  Perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  dan/atau, kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
Kemudian,  terdapat  sanksi  administratif  yang  diatur  dalam  Pasal  151  dengan penjelasan  bahwa  Menteri  berhak  memberikan  sanksi  administratif  kepada pemegang  IUP,  IUPK,  IPR,  SIPB,  atau  IUP  untuk  Penjualan.  Sanksi  tersebut  dapat berupa  peringatan  tertulis,  denda,  penghentian  sementara  sebagian  atau  seluruh kegiatan  Eksplorasi  atau  Operasi  Produksi  dan/atau  pencabutan  IUP,IUPK,IPR,SIPB atau IUP untuk Penjualan. Selain  itu,  karena  penelitian  yang dilakukan oleh Penulis berada di Kabupaten Bojonegoro yang termasuk dalam Provinsi Jawa Timur, terdapat Peraturan mengenai Pertambangan Mineral dan batu  bara  yang diatur dalam  Perda Provinsi  Jawa  Timur  No  1  tahun  2005  tentang  Pengendalian  Usaha  Pertambangan yang  membahas  secara  jelas  pasal-pasal  mengenai  Izin  Usaha  Pertambangan. Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Perizinan Usaha Pertambangan dalam Perda  Provinsi  Jawa  Timur  No  1  tahun  2005  tentang  Pengendalian  Usaha Pertambangan. Ketentuannya diatur dalam Pasal 4 yang berisi mengenai mengenai wilayah  izin  pengelolaan  usaha  pertambangan  yang  meliputi  wilayah  sungai  yang menjadi  kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Wilayah  kewenangan Perum  Jasa  Tirta  I.  Kemudian  Pasal  5  yang  berisi  mengenai  setiap  usaha pertambangan  Bahan  Galian  Golongan  C  yang  ada  di  wilayah  sungai  dapat dilaksanakan  setelah  mendapatkan  izin  dari  Gubernur  yang  mana  izin  tersebut diberikan  untuk  eksplorasi  dan  pengangkutan.  Izin  diajukan  oleh  Koperasi  yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat dan diketahui oleh Kepala Desa.Lurah dan Camat Setempat. Pasal 6 yang berisi mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin berupa permohonan tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan  akte  pendirian  Koperasi,  peta  lokasi  yang  akan  dilakukan  usaha pertambangan,  dan  jenis  alat  angkutan  hasil  pertambangan.  Sebelum  itu,  dalam mengajukan  permohonan  izin  harus  sudah  mendapatkan  pertimbangan  dari Bupati/Walikota, Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I, dan BAPEDAL. Pasal 7 yang  berisi  mengenai  mengenai  jenis  usaha  pertambangan  yang  dimaksud  dalam Pasal 5 adalah usaha pertambangan yang dilakukan dengan cara tradisional / manual dan  tidak  menggunakan  alat-alat  mekanik.  Namun,  dikecualikan  dengan  kegiatan pertambanagn  yang  normal  pada  sungai,  kantong-kantong  pasir  yang  sifat  dan kondisinya  harus  dilakukan  dengan  kegiatan  pengambulan  maka  diperbolehkan menggunakan alat-alat mekanik atau alat-alat berat yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi,  Badan,  Dinas,  Lembaga.  Pasal  8  yang  berisi  mengenai  ketentuan  wilayah usaha pertambangan terhadap pemilik Izin Usaha Pertambangan harus sebatas apa yang  diajukan  dalam  surat  permohonan.  Dalam  ketentuan  pasal  ini  juga memperbolehkan  masyarakat  luar  daerah  melakukan  usaha  dengan  cara  bekerja sama  denagn  Koperasi  yang  telah  mendapatkan  Izin.  Pasal  9  yang  berisi mengenai jangka  waktu  yang  diperoleh  oleh  pemilik  izin  adalah  berdasarkan  perhitungan, potensi  Bahan  Galian  Golongan  C,  kondisi  lingkungan,  dan  saram  dari  Dinas  PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I dan BAPEDAL. Pasal 10 yang berisi mengenai habis atau  kadaluwarsanya  Izin  adalah  ketika  sudah  habis  dari  masa  yang  ditentukan, cadangan Bahan Galian Golongan C habis dan atau tidak layak lagi untuk ditambang serta  pencabutan  izin.  Maksud  pencabutan  izin  adalah  untuk  kepentingan  Negara dengan  cara  memberitahukan  terlebih  dahulu  rancangan  kegiatan,  kemudian memberikan ganti rugi pada pemilik Izin berdasarkan kesepakatan.
Kemudian  mengenai  sanksi  yang  dijatuhkan  terkait  sanksi  administrasi  diatur dalam  Pasal  19  berupa  peringatan  tertulis  1,  2,  dan  3,  penghentian  sementara kegiatan  pertambangan,  dan  pencabutan  izin.  Sedangkan  mengenai  ketentuan pidana  terdapat  dalam  Pasal  20  mengatur  mengenai  tindak  pidana  yang  berupa pelanggaran dapat dipidana dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sedangkan mengenai kejahatan berupa kegiatan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan illegal tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pertimbangan  Hukum  Oleh  Hakim  dalam  tindak  pidana penambangan  pasir  secara illegal pada Putusan Perkara No. 264/Pid.Sus/2020/PNBjn
Kasus  Tindak  Pidana  Penambangan  Pasir  secara  illegal  dalam  Putusan No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn  dilakukan  oleh  Tri  Utomo  Bin  Parno  pada  hari  Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di tepi bantaran sungai bengawan solo  turut  Desa  Tapelan  Kecamatan  Ngraho  Kabupaten  Bojonegoro.  Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta persidangan berupa : Pertama, bahwa berawal dari sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke lokasi penambangan pasir selanjutnya membeli  solar  untuk  bahan  bakar  diesel  sebanyak  60  liter  dan  di  lokasi  Terdakwa dibantu  tenaga  operator  yang  dibayar  oleh  terdakwa  yaitu  2  orang  yang  saat  ini menjadi saksi Riki Erfan dan Ahmad keduanya bisa mengoperasikan mesin jep. Kedua, kemudian para saksi berjalan ke tengah sungai Bengawan solo melalui rakitan bambu yang diatasnya ada paralon, dan sesampainya di tengah jirigen solar ditaruh di tempat agak  tinggi  diatas  diesel  dan  terhubung  selang  kecil  tempat  mengalirkan  solar  ke dalam  mesin  diesel,  kemudian  saksi  Ahmad  menyalakan  mesin  diesel,  sedangkan saksi Riki Erfan memegang alat jep. Ketiga, kemudian tidak lama pasir sudah mengalir dari  paralon  dan  pasir  tertumpah  di  tempat  penampungan  pasir,  Selang  30  menit penyedotan pasir berlangsung, sopir truck datang (Pembeli) kemudian truck  terparkir di  dekat  penampungan  pasir,  selanjutnya  tenaga  /  kuli  (saksi  Kawi,  saksi  Bambang Prayitno)  menaikkan  pasir  dari  tempat  penampungan  ke  dalam  bak  truck  dengan menggunakan scrop, dan setelah bak truck penuh maka pembeli membayar uang ke
Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00/ per rit ( per 1 dump truck).Keempat berdasarkan Keterangan  Ahli,  Penambangan  pasir  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  dengan menggunakan mesin jep sebagai  alat  mekanik  tidak  diijinkan  dan  jika  diizinkan dan  jika  diizinkan  pun  harus  atas  izin  instansi  yang  berwenang  dalam  hal  ini Pemerintah  Kabupaten    Bojonegoro.  Alat  mekanik  yang  digunakan  oleh  Terdakwa atau mesin Jep ini adalah alat yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam sungai kemudian pasir tersebut dialirkan melalui pipa paralon yang ada diatas daratan.  Kelima,  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bojonegoro No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn  pada  hari  Senin,  tanggal  7  Desember  2020  yang  amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Tri Utomo Bin Parno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Melakukan  usaha  penambangan  ille gal (tanpa  izin)Usaha  Pertambangan  (IUP)”  sebagaimana  dalam  dakwaan  Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan  apabila  denda  tidak  dapat  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana kurungan selama 2 (dua) bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
4. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti : Dirampas untuk Negara
7. Menetapkan  agar  Terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
Pertimbangan  hukum  oleh  hakim  pada  perkara  No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn hakim  memutuskan  hukuman  kepada  pelaku  penambang  pasir  secara  illegal  yang melanggar  ketentuan  Pasal  158  Undang-  Undang  No.  3  tahun  2020  tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan berupa Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti lain yang telah ditunjukkan pada saat persidangan. Disesuaikan  dengan  fakta  pada  saat  Persidangan,  hakim  memberikan  Putusan dengan  menyatakan  Terdakwa  terbukti  bersalah  telah  melakukan  penambangan pasir  secara  illegal  atau  tanpa  izin.  Pasal  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  adalah Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.  Adapun  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  yang  berkaitan  dengan  Pasal  158, untuk membuktikan unsur-unsur yang telah dipenuhi oleh Terdakwa yaitu :
1. Setiap Orang
Dalam  hal  ini  hakim  menimbang  yang  dimaksud  setiap  orang  dalam perkara  ini  adalah  Terdakwa  Tri  Utomo  Bin  Parno  sebagai  pemilik  usaha penambangan pasir illegal (tanpa izin)yang dibebani pertanggungjawaban atas segala  perbuatannya.  Hakim  menimbang  mengenai  identitas  Terdakwa  yang bernama Tri Utomo Bin Parno yang pada persidangan identitas tersebut telah dibenarkan  oleh  Terdakwa  sehingga  tidak  terjadi  error  in  persona  atau  salah tangkap. Selain itu, hakim juga menimbang mengenai kesehatan Terdakwa yang pada saat menghadapi perkara mampu mengikuti persidangan dengan baik dan
sehat  jasmani  rohaninya  sehingga  mampu  mempertanggungjawabkan perbuatannya   (strict   liability). Kemudian dalam   pertimbangannya, hakim tidak memberikan  alasan  pemaaf,  alasan  pembenar  dan  hapusnya  kesalahan  bagi Terdakwa  sehingga  Terdakwa  dibebani  tanggung  jawab  atas  segala perbuatannya.
2. Yang melakukan usaha penambangan illegal (tanpa izin)atau IUPK Dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  menimbang  yang  melakukan  usaha penambangan  illegal  (tanpa  izin)  atau  IUPK  dalam  perkara  ini  adalah  usaha penambangan  yang  dilakukan  di  bantaran  sungai  Bengawan  Solo  Kecamatan Ngraho tanpa memiliki izin atau IUPK. Hakim juga menimbang dalam perkara ini Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Reskrim Polres Bojonegoro karena telah melakukan penambangan pasir illegal (tanpa izin) dengan menggunakan alat-alat mekanik berupa Jep bersama 4 (empat) orang yang membantu Terdakwa dalam perkara ini sebagai Saksi.
Pada  putusan  perkara  No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn  terdapat  kata penghubung  “dan”  yang  ada  diantara  2  (dua)  jenis  sanksi  yang  dibebankan terhadap  Terdakwa,  hal  ini  tergolong  dengan  jenis  pemberian  sanksi  secara kumulatif. Majelis hakim memberikan 2 (dua) jenis sanksi yaitu pidana badan dan denda tanpa memandang pemberatan antar kedua jenis sanksi pidana yang telah dibebankan.
Undang-undang  No.3  tahun  2020  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batu  bara  serta  Perda  Provinsi  Jawa  Timur  No.1  tahun  2005  tentang Pengendalian  Usaha  Pertambangan  sudah  cukup  jelas  membahas  mengenai ketentuan  dan  sanksi  terhadap  pelaku  penambang  pasir  tanpa  izin.  Kedua Peraturan  tersebut  memiliki  ketentuan  yang  hamper  sama  terkait  penegakan hukum  terhadap  pelaku penambang  pasir  illegal.  Hal  tersebut  dapat  diuraikan karena  dalam  Pasal  158  Undang-Undang  No.  3  tahun  2020  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pasal yang disorot dalam perkara ini yakni mengenai tindak pidana penambangan pasir secara illegal. Selain itu dalam Pasal  5  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  No.  1  tahun  2005  tentang Pengendalian  Usaha  Pertambangan  juga  dibahas  terkait  dengan  penegakan hukum  terhadap  pelaku  penambangan  pasir  secara  illegal.  Tentu  dari  kedua aturan  tersebut  memiliki  keterkaitan  sehingga  dapat  digunakan  untuk mendukung dakwaan terhadap Terdakwa.
Berdasarkan  pemaparan  fakta  hukum  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti melakukan  penambangan  pasir  secara  illegal  atau  tanpa  izin  yang  diambil  di wilayah  yang  bukan  perupakan  wilayah  pertambangan  kemudian  menjualnya untuk  kepentingan  sendiri  sehingga  menurut  penulis  Terdakwa  telah  terbukti melakukan  satu  tindak  pidana  yang  melanggar  beberapa  peraturan  atau Concursus Idealis diantaranya yaitu Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dan  Pasal  5  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Timur  No.  1  tahun  2005  tentang  Pengendalian  Usaha Pertambangan.
Keterkaitan dari dua Peraturan tersebut terbukti karena Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana yang melanggar dua aturan sekaligus.
Dalam Hukum Pidana Kodifikasi perbuatan tersebut dikenal dengan Concursus Idealis  sebagaimana  yang  dimaksud  adalah  suatu  perbarengan  tindak  pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dapat masuk ke dalam satu atau lebih aturan pidana.  (Arief,2017:83).  Mengenai  Concursus  Idealis  terhadap  perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbarengan tindak pidana tersebut dan tentu terdapat peraturan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian hukuman.
Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai duduk perkara Putusan Hakim No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn  masih  tergolong  kurang  tepat  untuk  Terdakwa selaku  pemilik  usaha  penambang  pasir.  Majelis  hakim  menghasilkan  putusan dengan berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2020 menggunakan asas Lex Posterior  Derogat  Legi  Priori  atau  biasa  dikenal  dengan  peraturan  yang  baru mengesampingkan  peraturan  yang  lama.  Meskipun  secara spesifik  dan  khusus Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Provinsi yang ada di Jawa Timur yang  memiliki  Perda  No.  1  tahun  2005  tentang  Pengendalian  usaha pertambangan.  Namun,  Peraturan  Daerah  ini  dinilai  sudah  cukup  lama  untuk berlaku  dan  digantikan  dengan  adanya  Undang-Undang  No.  3  tahun  2020 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara.  Dalam  mempertimbangkan penjatuhan  sanksi  serta  denda  terhadap  Terdakwa  juga  dirasa  belum  optimal karena dapat dibilang mudah dipenuhi oleh Terdakwa apalagi memperhitungkan keuntungan yang didapatkan dalam melakukan usaha penambangan pasir tanpa izin. Hakim memutus pidana selama 5 (lima) bulan yang mana dalam putusannya terhitung sejak Terdakwa mulai ditahan. Sehingga perhitungan pidana tersebut berjalan seiring dengan proses pidana yang sedang berlangsung.
Undang-undang  No.3  tahun  2020  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batu  bara  serta  Perda  Provinsi  Jawa  Timur  No.1  tahun  2005  tentang Pengendalian  Usaha  Pertambangan  sudah  cukup  jelas  membahas  mengenai ketentuan dan sanksi terhadap pelaku penambang pasir tanpa izin. Oleh karena itu  Majelis  Hakim  perlu  mempertimbangkan  aturan  mana  yang  lebih  relevan untuk  Perkara  tersebut  sehingga  terjadi  pembaharuan  dan  kesesuaian  hukum dengan  perkembangan  hidup  masyarakat  agar  mendapatkan  putusan  yang mutlak dan tepat.

## 5. Kesimpulan Dan Saran

## Simpulan
1. Pengaturan  mengenai  Tindak  Pidana  Penambangan  Pasir  secara  illegal  tidak diatur dalam KUHP namun terdapat dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tertulis dalam Pasal 158 tentang Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, karena Putusan yang diteliti oleh  penulis  berada  di  Provinsi  Jawa  Timur  maka  terdapat  aturan  Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait Izin Usaha Pertambangan  yang  diatur  dalam  Perda Provinsi  Jawa  Timur  No.  1  tahun  2005  tentang  Pengendalian  Usaha Pertambangan sebagaimana tertulis dalam Pasal 20.
2. Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bojonegoro  dalam  mempertimbangkan
perkara  ini  menggunakan  Undang-Undang  No.  3  tahun  2020  tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa. Hal ini sesuai dengan asas penafsiran hukum Lex Posterior derogate legi Priori. Namun menurut penulia, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang dapat memberikan efek jera bagi pelaku.
Saran
1. Pengaturan  mengenai  Tindak  pidana  Penambangan  Pasir  secara  illegal  sudah jelas.  Namun,  terkait  dalam  penerapan  pengaturan  tersebut  masih  belum optimal. Selain itu, karena Putusan yang diteliti oleh Penulis berada di Provinsi Jawa  Timur,  hendaknya  Pemerintah  setempat  melakukan  penyederhanaan Pengaturan  secara  khusus  terkait  adanya  Pembentukan  Perusahaan  yang menaungi pemilik usaha penambangan pasir sehingga tidak melanggar hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan hidup masyarakat.
2. Dalam  hal  memutus  perkara,  hendaknya  Majelis  Hakim  melakukan pertimbangan  mengenai  adanya  peraturan  secara  khusus  yang  telah  dimiliki oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  sehingga  hal  ini  sesuai  dengan  asas penafsiran  hukum  Lex  Spesialis  Derogat  Legi  Generale  karena  terdapat peraturan khusus yang lebih relevan dengan perkara tersebut.Oleh karena itu, jika  terjadi  perkara  sejenis  pelaku  tindak  pidana  penambangan  pasir  secara illegal mendapatkan hukuman yang memiliki efek jera.

## 6. Daftar Pustaka
Adrian Sutedi (2011), Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta Marzuki, Peter Mahmud (2021) Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta. Prenamedia Group Salim, H (2006), Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers Achmad Surya, (2009) "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Galian C Illegal (tanpa izin)di Kabupaten Bener Meriah", Jurnal Hukum Resam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, Vol.5, No.2.
Dwi  Oktafia,  Murdomo  (2020),  "Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Pelaku Penambangan Pair secara Illegal" Jambara Law Review, Vol.2, No.1. D.W., I.  (2020). "Dampak  Kegiatan  Penambangan  Pasir  Secara  Mekanik  Terhadap  Lingkungan  Di Kabupaten Bojonegoro". JUSTITIABLE.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  No.  1  tahun  2005  tentang  Pengendalian Usaha Pertambangan