## MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN ALIH DAYA (STUDI KASUS PADA PT ABC)
Corleone AK Bangun 1) ; Farah Oktaviani Putri 2) ; Jannatul Muna 3) ; Audrey Alya 4) ; Marcellino Ferdinan Sebastian 5) ; Emilia Eni Anjarwati 6) ; Ferry Irawan 7)*
1) 2110112078@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2) 2110112081@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3) 2110112082@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4) 2110112185@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
5) 2110112111@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
6) 2110112116@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
7) ferryirawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta * penulis korespondensi

## Abstract
Companies  that  are  registered  as  taxpayers  generally  require  tax  management.  Tax  management  is  useful  for fulfilling tax obligations, paying taxes as efficiently as possible, and avoiding both administrative and criminal sanctions.  On  the  other  hand,  tax  management  also  aims  to  increase  organizational  accountability.  Tax management is also carried out by some companies engaged in providing labor. This research aims to elaborate on tax management carried out by outsourcing companies. The research uses qualitative methods and uses PT ABC as the research object. The research results obtained several findings. First, PT ABC's tax obligations are in the form of PPh Article 21, PPh Article 23, PPh Article 4 Paragraph (2), VAT and Corporate Income Tax. Second, the company has carried out its tax obligations in accordance with applicable laws and regulations. Keywords: Tax compliance, Tax efficiency, Tax management

## Abstrak
Perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak pada umumnya membutuhkan manajemen pajak. Manajemen pajak bermanfaat  agar  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dapat  dipenuhi,  pembayaran  pajak  seefisien  mungkin,  dan menghindari  sanksi  baik  administrasi  maupun  pidana.  Di  sisi  lain,  manajemen  pajak  juga  bertujuan  untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi. Manajemen pajak juga dilakukan oleh sebagian perusahaan yang bergerak dalam  bidang  penyediaan  tenaga  kerja.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengelaborasi  manajemen  pajak  yang dilakukan  oleh  perusahaan  alih  daya.  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dan  menggunakan  PT  ABC sebagai objek penelitian. Hasil penelitian memeroleh beberapa temuan. Pertama, kewajiban perpajakan PT ABC berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPN, dan PPh Badan. Kedua, perusahaan telah melakukan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Efisiensi pajak, Kepatuhan pajak, Manajemen pajak

## PENDAHULUAN
Perusahaan  alih  daya  ( outsourcing )  telah  mengalami  perkembangan  pesat  dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada  tahun  2020,  terdapat  sekitar  14.000  perusahaan  jasa  penempatan  tenaga  kerja  (PJTKI) yang  terdaftar  di  Indonesia.  Ini  mencakup  berbagai  jenis  perusahaan  alih  daya,  seperti perusahaan penyedia tenaga kerja, perusahaan penyedia layanan IT, dan perusahaan penyedia layanan  bisnis  lainnya.  Selain  itu,  industri  teknologi  dan  IT  alih  daya  juga  mengalami pertumbuhan  yang  pesat  di  Indonesia. Start-up dan  perusahaan  teknologi  berbasis platform telah menjadi bagian penting dari ekosistem bisnis di Indonesia, termasuk dalam industri alih daya (Wicaksono et al., 2014).
Model  bisnis  ini  telah  menjadi  salah  satu  kekuatan  utama  dalam  dunia  bisnis  global. Perkembangan tersebut dipicu oleh beberapa faktor yang  melibatkan  pergeseran paradigma, kemajuan  teknologi,  dan  perubahan  kebutuhan  pasar.  Selain  itu  perusahaan  alih  daya  telah menjadi bagian integral dari dunia bisnis saat ini (Fitriyaningrum, 2019). Dengan menyediakan layanan yang beragam kepada perusahaan lain, perusahaan alih daya memainkan peran penting dalam  membantu  perusahaan-perusahaan  fokus  pada  kegiatan  inti  mereka.  Namun,  dalam menjalankan  operasionalnya,  perusahaan  alih  daya  juga  harus  memahami,  menghitung, mengumpulkan,  melaporkan,  dan  mengelola  pajak  yang  terkait       dengan  kegiatan  bisnisnya
(Suci & Aslami, 2023).
Analisis  perhitungan,  pemungutan,  pelaporan,  dan  manajemen  pajak  menjadi  aspek penting yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik oleh perusahaan  alih daya.   Setiap negara  memiliki  sistem  perpajakan  yang  kompleks  dan  aturan-aturan  yang  berbeda  terkait dengan  jenis  pajak  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  alih  daya  harus memiliki pemahaman  yang  mendalam  tentang  hukum  pajak  yang  berlaku  di  negara  tempat  mereka beroperasi  (Azizah  et  al.,  2015).  Perhitungan  pajak  merupakan  langkah  awal  yang  penting dalam  manajemen  pajak  perusahaan  alih  daya.  Perusahaan  harus  mampu  mengidentifikasi, menghitung,  dan  memperkirakan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan  berdasarkan penghasilan, pengeluaran, dan kategori pajak yang relevan. Perhitungan pajak yang akurat dan cermat  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan  membayar  jumlah  pajak  yang benar  dan  mematuhi  ketentuan  hukum.  Selanjutnya,  perusahaan  alih  daya  harus  memahami proses  pemungutan pajak.  Ini  melibatkan  pengumpulan  jumlah  pajak  yang  terutang  dari karyawan atau pihak terkait lainnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Proses pemungutan pajak harus dilakukan dengan tepat waktu dan efisien untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan (Setiawan, 2008).
Pelaporan pajak juga merupakan bagian penting dalam manajemen pajak perusahaan alih  daya.  Perusahaan  harus  menyampaikan  laporan  pajak  yang  akurat  dan  lengkap  kepada otoritas  pajak  setempat  sesuai  dengan  tenggat  waktu  yang  ditetapkan.  Laporan  pajak  ini mencakup informasi tentang penghasilan, pengeluaran, pemotongan pajak, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Pelaporan pajak yang tepat waktu dan akurat adalah bentuk tanggung jawab perusahaan untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan dan mempertahankan transparansi  dalam kegiatan  bisnisnya.  Terakhir,  manajemen  pajak  yang  efektif  sangat  penting  bagi  perusahaan alih  daya.  Perusahaan  harus  mengembangkan  kebijakan  dan  prosedur  yang  memastikan kepatuhan perpajakan, mengidentifikasi peluang pengurangan pajak yang sah, dan mengelola risiko pajak yang mungkin timbul (Suryani, 2021).
Selanjutnya,  penggunaan  alih  daya  telah  menjadi  strategi  umum  bagi  perusahaan modern  dalam  upaya  mereka  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  fokus  pada  kompetensi  inti. Dalam  konteks  perpajakan,  PPH  alih  daya  mengacu  pada  penggunaan  perusahaan  alih  daya untuk mengelola kewajiban pajak penghasilan perusahaan (Wongkaren et al., 2022). Pada saat perusahaan mengandalkan perusahaan alih daya untuk mengelola kewajiban pajak penghasilan mereka, penting untuk memahami kerangka peraturan dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Perusahaan  harus  memastikan  bahwa  perusahaan  alih  daya  memiliki  pemahaman  yang  kuat tentang undang-undang perpajakan, termasuk penghitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak yang benar.
Secara  keseluruhan,  analisis  perhitungan,  pemungutan,  pelaporan,  dan  manajemen pajak  merupakan  komponen  penting  dalam  menjalankan  operasional  perusahaan  alih  daya. Dengan memahami dan mengelola pajak dengan baik, perusahaan dapat  meminimalkan risiko perpajakan, memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat, dan menjaga hubungan baik  dengan otoritas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan alih daya.

## KAJIAN PUSTAKA
Kepatuhan  pajak  ( tax  compliance )  merupakan  suatu  kondisi  wajib  pajak  mematuhi peraturan  perundang-undangan  pajak  yang  berlaku  dengan  tujuan  pengumpulan  penerimaan negara  sehingga  dapat  tercapai  kemandirian  APBN  (Isnanto  et  al.,  2021).  Kepatuhan  pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompleksitas pajak, moral pajak, kewajaran pajak, reputasi perusahaan, audit probability, kepemilikan bisnis, dan kepercayaan kepada penguasa (Irawan & Raras, 2021).

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Penghindaran  pajak (tax  avoidance )  merupakan  aktivitas  yang  dilakukan  oleh perusahaan  dengan  capaian  pembayaran  pajak  serendah  mungkin  (Irawan,  2022).  Aktivitas penghindaran pajak sebenarnya tidak mudah untuk diukur kecuali dengan melihat data empiris penerimaan  pajak  negara.  Pada  dasarnya  penghindaran  pajak  memiliki  tiga  bentuk,  yaitu menunda membayar pajak, memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk memilih tarif pajak, dan memanfaatkan  aturan  pajak  atas  penghasilan  tertentu  (Irawan,  2022).  Apabila  dicermati terdapat  irisan  antara  manajemen  pajak  dengan  penghindaran  pajak.  Perusahaan  yang melakukan  manajemen  pajak  pada  umumnya  berupaya  untuk  menunda  pembayaran  pajak, membayar namun dalam jumlah yang lebih kecil, atau memanfaatkan adanya perbedaan tarif pajak dalam undang-undang.
Perlakuan pajak penghasilan atas penyedia jasa tenaga kerja atau biasa dikenal dengan sebutan alih daya mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU PPh). sejak 1 Januari 2023, pemerintah telah menerapkan ketentuan baru dan dapat dikatakan menekankan terkait aturan mengenai perusahaan yang menggunakan jasa alih daya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU CIKA) pada pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.”(CNBC, 2022)
Jasa Alih daya telah berkembang sejak tahun 1989 sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja dan sudah menjadi tren dan juga menjadi bagian integral business economics di tahun 1990-an. Setiap tahun strategi dan mekanisme dari Alih daya ini turut berkembang mengikuti perkembangan zaman. Alih daya ini mampu menciptakan insentif yang tinggi bagi bisnis dan perusahaan-perusahaan.  Setelah  UU  CIKA  disahkan,  sebenarnya  tidak  terlalu  membahas mengenai jasa alih daya ini, akan tetapi masih memiliki dampak yang besar bagi para karyawan karena  UU  CIKA  ini  banyak  membahas  mengenai  tenaga  kerja.  Melalui  diskusi  oleh  forum perpajakan,  Ortax.org  membahas  bahwa  peraturan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai Undang-Undang Alih daya adalah Pasal 1 ayat 2 huruf k UU PPh terdapat jasa penyedia tenaga kerja sehingga tarif PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja adalah sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
Sistem  kerja  dari  Alih  daya ini  dijelaskan  dalam  Pasal  64  UU  ketenagakerjaan  yang berbunyi “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan  kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang    dibuat secara tertulis”.
Pekerjaan Alih daya sendiri dibuat dengan kontrak yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa, yaitu (a) perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT); dan (b) perjanjian kerja waktu  tak  tertentu  (PKWTT).  Meski  pekerja  Alih  daya ini  bekerja  di  perusahaan  pihak pengguna jasa, pekerjaan dari karyawan tersebut harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama  dari  perusahaan  tempat  karyawan  tersebut  ditugaskan.  Maksud  dari pernyataan tersebut  adalah  pekerjaan  yang  disediakan  oleh  jasa alih daya ini adalah: (a) jasa/petugas cleaning service, (b) keamanan / satpam, (c) kurir, (d) sopir, (e) petugas bagian call center , (f) pekerja manufaktur, (g) pekerja bagian facility management. Terkait upah yang diberikan, para pekerja dari jasa alih daya ini dibebankan kepada  perusahaan penyedia jasa tersebut, bukan dari pengguna jasa, jadi perusahaan pengguna jasa alih daya ini hanya membayar fee yang diberikan oleh penyedia jasa alih daya tersebut.

## METODE
Penulis menetapkan metode penelitian yang akan dipakai. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif,  penulis  akan  mendapatkan  data  dan  informasi  yang  menjadi  esensial  dalam penelitian  ini.  Penggunaan  pendekatan  kualitatif  dapat  digunakan  dalam  beberapa  kondisi berikut (Sugiyono, 2018 dalam Rachman et al., 2024), yakni masalah yang akan diteliti belum jelas, pemahaman makna dari suatu data, mengembangkan teori, dan pemastian kebenaran data. Dalam penelitian ini, populasi yang ingin diteliti oleh penulis adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang alih daya. Dari seluruh perusahan alih daya yang ada, dipilih objek yang akan digunakan, yaitu PT ABC. Teknik sampling yang digunakan adalah metode studi kasus dengan analisa  yang  terperinci  serta  mendalam  terhadap  strategi  yang  digunakan  PT  ABC  dalam manajemen pajak perusahaan tersebut. Pemerolehan informasi dan data dilakukan dengan cara mewawancarai staff  finance  accounting perusahaan  tersebut.  Pertanyaan  dalam  wawancara dibagi  menjadi  delapan  kategori.  Pembagian  pertanyaan  ini  menjadi  delapan  kategori  agar penulis  dapat  fokus  terhadap  jawaban  yang  diberikan  oleh  narasumber  atas  pertanyaan- pertanyaan yang memiliki korelasi yang sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PT ABC adalah salah satu perusahaan dengan jenis usaha alih daya yang memberikan pelayanan tenaga kerja yang bertumpu pada kegiatan fungsi operasional dan administratif, serta pelayanan manajemen sumber daya manusia secara profesional dalam suatu kemitraan jangka panjang. Kantor pusat perusahaan ini terletak di Jakarta Selatan. PT ABC berdiri  sejak  tahun 2001 hingga saat ini. PT ABC mempunyai beberapa perusahaan cabang yang terletak di area Medan, Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Balikpapan,  Samarinda,  Banjarmasin  serta  Makassar.  Perusahaan  ini  memiliki  visi  menjadi perusahaan  yang  terdepan  dan  terpercaya  serta  unik  dalam  penyediaan  jasa  rekrutmen  dan pengelolaan tenaga kerja secara profesional. Adapun misi perusahaan ini untuk mencapai visi yang  telah  dibuat  adalah  Meningkatkan  kualitas  tenaga  kerja  dengan  selalu  mengedepankan nilai  kemanusiaan  dan  profesionalisme  ketenagakerjaan,  serta  selalu  melakukan  upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Hingga saat ini PT ABC telah memiliki beberapa klien  seperti  BCA,  BFI  Finance,  CIMB  Bank,  Mega  Insurance,  Bank  Bukopin,  Alfamart, Sinarmas dan lainnya.

## Perkembangan Perusahaan
PT ABC pertama kali didirikan adalah pada tahun 2001 dengan kantor pertama berada di Jakarta. Saat pertama kali beroperasi, PT ABC berfokus pada industri perbankan dan juga menawarkan jasa lainnya  yaitu rekrutmen  karyawan. Dua tahun setelahnya yaitu pada  tahun 2003, PT ABC mulai memperluas pelayanan industri tidak  hanya bisnis perbankan namun juga mulai bekerjasama pada beberapa perusahaan di bidang internet service   provider . Pada tahun ini,  PT  ABC  juga  sudah  mulai  melakukan  perluasan  pelayanan  di  beberapa  kota  besar  di Indonesia untuk memenuhi permintaan para klien.
PT  ABC  yang  merupakan  perusahaan  alih  daya  profesional  penyedia  tenaga  kerja handal selalu meningkatkan kualitas perusahaannya. Pada tahun 2005, PT ABC mulai diberikan kepercayaan  oleh  klien  untuk  menjadi  penyedia  tenaga  kerja  di  bidang  lainnya  seperti Telemarketing , Surveyor, tenaga kerja dalam bidang teknologi jaringan dan sebagai penyedia tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dalam beberapa bidang yang dibutuhkan oleh klien. Pada tahun  ini,  perusahaan  juga  menambah  pelayanan  lain  yaitu  pelatihan  dan  reward  untuk  staff yang  berprestasi  yang  diukur  dari  beberapa  acuan.  Dalam  visi  memperluas  pelayanan  antar kota, PT ABC juga membuka kantor cabang yang terletak di Yogyakarta dan  Surabaya. Pada tahun 2006, PT ABC juga membuka kantor cabang yang terletak di Semarang. Selain itu, PT ABC juga menempatkan beberapa staf perwakilan di beberapa kota yaitu Medan dan Bali untuk
memenuhi adanya kebutuhan tinggi terhadap rekruitmen.
Pada  tahun  2008,  PT  ABC  melakukan  beberapa  perubahan  pada  perusahaan  salah satunya  adalah  nama.  PT  ABC  merupakan  hasil  perubahan  nama  yang  sebelumnya  adalah PT  PFCS  Perusahaan  tidak  menjelaskan  alasan  perubahan  nama  yang  dilakukan  pada  tahun 2008. Di tahun ini, perusahaan juga terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan para staf dengan melakukan pelatihan dan juga seminar serta pengelolaan database. Selain itu juga di tahun  2008,  perusahaan  juga  menyusun  metode  perekrutan  yang  lebih  selektif  dengan melakukan  beberapa  tes  bagi  semua  kandidat  tenaga  kerja.  Penempatan  kantor  cabang  baru terakhir dilakukan PT ABC adalah pada Tahun 2009.  Perusahaan sudah melakukan pelayanan di beberapa kota meliputi area Medan, Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya,  Malang,  Denpasar,  Balikpapan,  Samarinda,  Banjarmasin  serta  Makassar.  Hingga saat  ini,  PT  ABC  masih  terus  meningkatkan kemampuan  sehingga  dapat  lebih  memberikan pelayan  yang  terbaik  untuk  semua  klien.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa perusahaan  dalam  menganalisis  dan  mengevaluasi  rencana  pengembangan  perusahaan  yang telah  direalisasikan  melalui  rekapitulasi  realisasi  per  tiga  bulan.  Dalam  menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan, perusahaan dibantu oleh konsultan pajak.

## PT ABC sebagai PKP
PT  ABC  telah  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  sejak  tahun  2021. Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  adalah  pengusaha  yang  melakukan  penyerahan  Barang  kena Pajak  dan  atau  Jasa  Kena  Pajak  yang  dikenai  pajak  berdasarkan  Undang-Undang  Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.  Sebagai  PKP, kegiatan pembelian terhadap barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) maka  akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atsa BKP dan JKP tersebut. Berbeda dengan kegiatan penyerahan BKP dan JKP, PT ABC harus melakukan pungutan PPN keluaran terhadap BKP atau JKP tersebut.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  68/PMK.03/2010 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib  memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas  Barang  Mewah  yang  terutang  atas  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena Pajak yang dilakukannya. Sebagai PKP maka PT ABC harus melaksanakan kewajiban pajaknya di  tiap bulan maupun tiap tahun pajak. Pentingnya perlakuan kewajiban pajak dari PT  ABC harus sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
Sebagai  wajib  pajak,  perusahaan  harus  memenuhi  seluruh  dokumen  yang  akan dilaporkan telah sesuai dengan aturan. Dalam dokumen yang diterbitkan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi berstatus pengusaha kena pajak (PKP) atau yang melakukan penyerahan  barang  kena  pajak  (BKP)  terdapat  penggunaan  kode  pajak  yang  dituliskan. Dokumen ini disebut sebagai faktur pajak dan nomor  yang tertera dalam faktur tersebut disebut nomor faktur pajak. Dokumen faktur pajak yang diterbitkan, nomor yang digunakan oleh PKP harus menyesuaikan dengan aturan PER-24/PJ/2012 yang kemudian diperbarui terakhir dengan PER - 03/PJ/2022. Nomor faktur pajak terdiri   dari 2 digit pertama yang berisikan kode faktur pajak, 1 digit selanjutnya yaitu kode status, dan 13 digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak. Nomor faktur pajak memiliki masa daluarsa, yaitu saat tidak terpakai pada akhir tahun pajak sehingga nomor tersebut harus dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan mengajukan nomor faktur pajak baru untuk tahun pajak berikutnya.
Fungsi tiga digit di nomor faktur pajak menunjukkan lawan transaksi dan atau fasilitasnya. Terdapat 8 kode yang menandakan fungsinya masing-masing.
● 010 yang digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena  Pajak (JKP)  yang  mana  PPN-nya  dipungut  oleh  PKP  penjual  atau  penyerahan  dengan  PKP umumnya.
● 020 yang digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN Pemerintah atau bendaharawan, seperti bendahara pemerintah, BUMN, dan badan usaha tertentu.
● 030  yang  digunakan  untuk  penyerahan  BKP  atau  JKP  kepada  pemungut  PPN  selain bendahara  pemerintah,  dan  PPN-nya  dipungut  oleh  pemungut  PPN  selain  bendahara pemerintah.
● 040 yang digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang mana PKP penjual yang melakukan penyerahan melakukan pungutan PPN.
● 060 yang digunakan untuk penyerahan lainnya dan PPN dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan  BKP  atau  JKP  dan  juga  penyerahan  BKP  atau  JKP  oleh  orang  pribadi pemegang paspor luar negeri.
● 070  yang  digunakan  untuk  penyerahan  BKP  atau  JKP  yang  tidak  dipungut  PPN  atau ditanggung oleh pemerintah.
● 080  yang digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas  PPN yang dibebaskan.
● 090  yang  digunakan  untuk  penyerahan  aktiva  pasal  16D  yang  sebelumnya  tidak  untuk dijual yang mana PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan BKP. PT ABC menggunakan kode faktur 010 dan 040 karena PT ABC merupakan perusahaan yang  bergerak  di  bidang  alih  daya  yaitu  memberikan  pelayanan  tenaga  kerja.  Alih  daya merupakan  kegiatan  penyedia  jasa  yang  disediakan  oleh  pengusaha  kepada  pengguna  jasa tenaga  kerja. PT ABC juga merupakan  PKP yang menyerahkan jasa sehingga diwajibkan untuk melakukan pungutan PPN. Dengan demikian, kode faktur pajak 010 dan 040 merupakan kode yang tepat untuk  digunakan oleh PT  ABC. Kemudian, sebelum  melakukan  pelaporan  pajak, perbedaan  antara  pengakuan   penghasilan  dan  biaya  dalam  laporan  keuangan  akuntansi komersial dan akuntansi pajak bisa terjadi. Perbedaan inilah yang kemudian harus disesuaikan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal yang akan menjadi gambaran perusahaan terhadap pajak apa saja yang terjadi dalam perusahaan. Terdapat jenis koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi  fiskal   negatif.  Koreksi fiskal  positif  dilakukan untuk  merekonsiliasi biaya-biaya yang  tidak  diperbolehkan  oleh  ketentuan  pajak.  Sedangkan,  koreksi  fiskal  negatif  dilakukan untuk  menyesuaikan  pendapatan  yang  lebih  tinggal  daripada  pendapatan  menurut  fiskal  dan biaya yang lebih kecil dari biaya fiskal yang kemudian dapat menyebabkan pengurangan pada PPh terutang. Berdasarkan hasil wawancara dengan PT ABC diketahui bahwa PT ABC juga melakukan koreksi fiskal, khususnya pada bagian biaya entertainment .

## Mekanisme Perpajakan
PPh pasal 21
Perusahaan  bertanggung  jawab  dalam  setiap  hal  yang  terkait  dengan  penggajian karyawan PT ABC, termasuk di dalamnya prosedur pemotongan PPh 21 atas gaji yang diterima karyawan. Perusahaan melakukan pemotongan secara langsung gaji karyawan, sehingga gaji yang akan diterima oleh karyawan merupakan gaji bersih. Karyawan PT ABC tidak perlu untuk menyetorkan pajak secara mandiri atas penghasilannya. Pembayaran pajaknya kemudian akan direkap oleh pihak konsultan dari PT ABC.  Kemudian  pajak  yang  sudah  dipotong  dari  gaji karyawan  atas  PPh  21  akan  disetorkan  ke  kas  negara  maksimal  sampai  tanggal  10  setiap bulannya. Setelah pembayaran dilakukan, perusahaan melaporkan ke kantor pelayanan pajak maksimal setiap tanggal 20 di setiap bulannya.

## PPh Pasal 23
Setiap  dilakukan  transaksi  pembayaran,  perusahan  melihat  kembali  apakah  termasuk objek  PPh  Pasal  23  atau  tidak.  PT  ABC  sebagai  pemotong  dan  penyetor  pajak  melakukan pemyetoran PPh pasal  23  sesuai  ketentuan yang berlaku. PT  ABC  juga memotong  tarif PPh pasal 23 setelah berdiskusi dengan Konsultan. PT ABC melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Saat pemotongan PPh Pasal 23
Biaya Rp xx
Utang PPh Pasal 23 Rp  xxx       Kas/Bank Rp  xxx Saat Pembayaran PPh Pasal 23 Utang PPh Pasal 23 Rp xx Cash Bank Rp xx
Penyetoran pajak PT  ABC dilakukan menggunakan Surat   Setoran Pajak (SSP) melalui bank persepsi. Selanjutnya, perusahaan akan melaporkan pajak menggunakan SPT Masa.
PPh pasal 4 ayat (2)
PT  ABC  memotong  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  setiap  pembayaran  sewa  dan service  charge. Perusahaan  memotong  senilai  10%  di  awal  bulan  berikutnya.  Selanjutnya,  perusahaan menyetorkan pajak pada tanggal 10 bulan berikutnya, dan melaporkan SPT Masa pada tanggal 20 bulan berikutnya.

## PPN
PPN ditagihkan setiap kali perusahaan menerbitkan invoice kepada pelanggan atas  pembelian yang  dilakukan.  Perusahaan  melakukan  rekapitulasi  besarnya  pajak  masukan  dan  pajak keluaran  setiap  bulan.  Apabila  besarnya  pajak  masukan  lebih  kecil  dibandingkan  pajak keluaran,  maka  perusahaan  akan  menyetorkan  kurang  bayar  PPN  dan  melaporkan  besarnya pajak menggunakan SPT Masa PPN.

## PPh Badan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, didapatkan informasi bahwa PT ABC melakukan penyusunan PPh Badan di bulan April. Apabila besarnya kredit pajak lebih kecil  dibandingkan  besarnya  pajak  terutang,  makan  perusahaan  akan  menyetorkan  besarnya PPh Pasal 29 sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan.

## Studi Kasus Pajak atas Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Karyawan di PT ABC
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  penulis,  diketahui  beberapa  informasi.  Dalam pemotongan  atau  pemungutan  PPh  Pasal  21  PT  ABC  menggunakan gross  method, ini ditandai dengan perusahaan yang melakukan pemungutan gaji karyawan saat pemberian gaji. Saat menerima gaji, karyawan PT ABC menerima gaji bersih mereka.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber diketahui bahwa Bapak YY merupakan salah satu pegawai (staff) di bagian keuangan dari PT ABC. Bapak YY berstatus belum  Kawin  dan  memiliki  1  (satu)  tanggungan.  Bapak  YY  juga  memiliki  NPWP  dan ditempatkan  bekerja  di  Jabodetabek.  Pada  tahun  2022  yang  lalu,  Bapak  YY  menerima  gaji pokok sebesar Rp 5.280.000 dan uang lembur sebesar Rp 3.860.000. Selain  gaji  pokok,  ada beberapa  tunjangan  yang  didapatkan  Bapak  YY  yaitu  tunjangan  makan  dan  tunjangan transportasi.  Besar  tunjangan  makan  Bapak  YY  yakni  Rp  750.000  dan  besar  tunjangan transportasi  yang  didapat  yakni  Rp  500.000.  Bapak  YY  juga  menerima  premi  JKK  yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 0.24% dari gaji  pokoknya yaitu sebesar Rp 12.672, Premi JHT yang perusahaan bayarkan sebesar 5.7% dari gaji pokok yaitu sebesar  Rp 300.960, BPJS Kesehatan yang perusahaan bayarkan sebesar 4% dari gaji pokok  yaitu sebesar Rp 211.200, dan THR yang dibayarkan pada bulan Mei sebesar Rp 4.560.000. Selain itu, perusahaan juga melakukan  pemotongan  sebesar  4.3%  dari  gaji  pokok  untuk  iuran  JHT,  yaitu  sebesar  Rp. 227.040. Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak YY adalah sebagai berikut:
Komponen Perhitungan Gross (dalam rupiah) Gaji Pokok 5.280.000 Tunjangan Makan 750.000 Tunjangan Transportasi 500.000 Tunjangan lainnya - Lembur 3.860.000 Premi JKK 12.6275 BPJS Kesehatan 211.200 Penghasilan Bruto 10.613.827 Pengurang Biaya Jabatan 500.000 Iuran JHT 227.040 Jumlah Pengurang 727.040 Penghasilan Neto 9.886.787 Penghasilan Neto per 1 tahun 118.641.444 PTKP 58.500.000 Penghasilan Kena Pajak 60.141.444 PPh Pasal 21 Terutang 3.021.217 PPh Pasal 21 Terutang Bulan Mei 251.768 Penghasilan Kena Pajak (+THR) 64.701.444 PPh Pasal 21 Terutang 3.705.217 PPh Pasal 21 Terutang atas THR 308.768
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  PT  ABC  dalam  melakukan  perhitungan  dan pemberian gaji pada karyawan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diketahui  beberapa  informasi  penting.  Pertama, perusahaan  menggunakan  bantuan  konsultan  pajak  dalam  rangkap  pemenuhan  kewajiban perpajakan. Kedua. Untuk penghitungan PPh Pasal 21, perusahaan menggunakan metode gross.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Ketiga,  untuk  kewajiban  perpajakan  lainnya  perusahaan  memiliki  kecenderungan  untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

## Saran
Penelitian ini memiliki keterbatasan untuk  melihat  perbandingan antara strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya, dapat membandingkan kebijakan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Manfaat yang diperoleh adalah dapat diketahui apakah manajemen pajak yang dilakukan semata-mata bertujuan utuk menghindari sanksi perpajakan, atau memiliki tujuan lain yaitut untuk menghindari pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizah,  N.  N.,  Rahayu,  S.  M.,  &  Jauhari,  A.  (2015).  Analisis  Perhitungan,  Pencatatan,  dan Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  atas  Jasa  Outsourcing  (Studi  Kasus  Pada  PT XYZ). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 7(1), 1–8.
CNBC, T. R. (2022). Mengenal Apa Itu Outsourcing, Tenaga Pengganti Honorer 2023. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220125135021-33- 310267/mengenal-apa-itu-outsourcing-tenaga-pengganti-honorer-2023
Fitriyaningrum, J. (2019). Implementasi Sistem Alih Daya atau Outsourcing Dalam Mencapai Kesejahteraan Pekerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Indonesian State Law Review (ISLRev), 2(1), 322–335. https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.38448
Irawan,  F.  (2022).  Riset  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Penghindaran  Pajak:  Metode  Apa  Yang
Tepat Untuk Indonesia. Jurnalku, 2((1)), 16–24. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i1.128
Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan
Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. Pengmasku, 1(2). https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107
Isnanto,  A.,  Istiqomah,  I.,  &  Suharno,  S.  (2021).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penerimaan  Pajak  Penghasilan  dalam  APBN.  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari Jambi, 21(2), 832. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1436
Rachman,  A.,  Yochanan,  E.,  Samanlangi,  A.  I.,  &  Purnomo,  H.  (2024).  Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Setiawan, J. M. (2008). Sekilas Tentang Manajemen Pajak. Jurnal Administrasi BIsnis, 4(2). Suci,  I.,  &  Aslami,  N.  (2023).  Analisis  Peranan  Tenaga  Alih  Daya  di  Bagian  Pelayanan Pelanggan  Pada  PT  .  PLN  (  Persero  )  ULP  Binjai  Timur.  Management  Studies  and Entrepreneurship Journal, 4(4), 3523–3534. https://doi.org/10.37385/msej.v4i4.2270
Suryani, A. (2021). Manajemen Resiko dalam Perpajakan. Jurnal Manajemen Dan Sains, 6(1), 212–216. https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.246
Wicaksono, P., Priyadi, L., & Vitriano, O. (2014). Pembentukan Keahlian Kejuruan di Industri Peralatan. Jurnal Vokasi Indonesia, 2(1). https://doi.org/10.7454/jvi.v2i1.1051
Wongkaren, T. S., Samudra, R. R., Indrayanti, R., Azhari, F., & Muhyiddin. (2022). Analisa Implementasi UU Cipta Kerja Kluster Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) dan Alih Daya. Jurnal Ketenagakerjaan, 17(3). https://doi.org/10.47198/naker.v17i3.184