Volume 5 No. 1, Maret 2019
Anissa Yuniar Larasati, Bani Binekas 1339

## Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program Tax Amnesty terhadap
Penerimaan Pajak.
(Studi Kasus pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak

## Jabar 1)
Anissa Yuniar Larasati, Bani Binekas
1. Universitas Jenderal Achmad Yani
Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi, 40285 Email : Anissayuniarl@gmail.com 2. Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi, 40285 Email : bani.binekas@gmail.com

## ABSTRAK
Berdasarkan  Undang-Undang  nomor  28  Tahun  2017  pasal  4  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  menyebutkan  bahwa  Wajib  Pajak mempunyai  kewajiban  untuk  mengisi  dan  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan dengan  lengkap,  jelas,  dan  menandatanganinya.  Walaupun  telah  dicantumkan sebagai  suatu  kewajiban  ,  kenyataannya  dalam    Laporan  Tahunan  DJP  2016 menjelaskan  bahwa tax ratio  masih diangap rendah dengan kondisi kurang dari 70%.  Hal  ini  menerangkan  bahwa  adanya  tax  gap.  Sebagai  salah  satu  sumber penerimaan  negara  yang  dianggap  paling  berkontribusi  maka  kepatuhan  wajib pajak  dianggap  paling  penting  untuk  mendongkrak  penerimaan  negara Indonesia.  Maka  dari  itu  salah  satu  cara  pemerintah  dengan  mengadakan program  Tax  Amnesty  pada  tahun  2016  dan  di  tahun  2017  yang  diharapkan mampu  meningkatkan  penerimaan  negara  dalam  jangka  pendek  dan  dalam jangka panjang.
Metode  penelitian  yang  diusulkan  adalah  menggunakan  data  sekunder. Metode  penelitian  kuantitatif  dengan  desain  deskriptif  dengan  populasi  seluruh data mengenai jumlah wajib pajak dan data tax amnesty yang ada di DJP Jabar 1.  Pengujian  regresi  berganda.dengan  analisis  determinasi,  serta  Uji  hipotesis secara  parsial  dan  simultan  untuk  mengetahui  keterikatan  masing-masing variabel . Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan  wajib  pajak  serta  efektifitas  program  tax  amnesty  terhadap penerimaan  pajak  di  Indonesia.  Program  yang  digunakan  dalam  menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 21. Kata kunci:  Tax Amnesty, Kepatuhan Pajak, Penerimaan Pajak

## 1. PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang Penelitian
Sebagaimana  halnya  perekonomian  dalam  suatu  rumah  tangga  atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos  pengeluaran.  Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara. Tanpa  pajak,  sebagian  besar  kegiatan  negara  sulit  untuk  dapat  dilaksanankan

## ISSN 2460-030X
(Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementrian  Keuangan,2012).  Penerimaan  negara ditujukan  untuk  pembangunan  nasional.  Pembangunan  nasional  bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Zainal Muttaqin,2012:1).
Terkait  seberapa  petingnya  pajak  dalam  perekonomian  Indonesia  ,  hal  ini dapat dilihat pada tabel 1.1
Tabel 1 Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2012-2016 (dalam triliun
rupiah) Tahun Anggaran Pajak Bukan Pajak Jumlah Nilai % Nilai % Nilai % 2012 980,5 78,23 272,7 21,76 1.253,2 100,0 2013 1.072,10 75,44 348,95 24,55 1.421,05 100,0 2014 1.143,30 74,53 390,7 25,46 1.534 100,0 2015 1.240,41 82,91 255,62 17,09 1.496,03 100,0 2016 1.539,16 86,26 245,08 13,74 1.784,24 100,0
Sumber  :  Nota  Keuangan,  diolah  penulis  (2012-2016  LKPP,  2017 RAPBN-P)
Jika  dilihat  dari  tabel  1  penerimaan  di  sektor  perpajakan  berpengaruh cukup besar sebagai sumber utama penerimaan negara Republik Indonesia.
Pada  tahun  1983  Indonesia  melakukan  reformasi  perpajakan  untuk pertama  kalinya.  Dimana  perubahan  yang  paling  mendasar  dari  reformasi perpajakan  dimulai  dari  pengelolaan  perpajakan  Indonesia  dari  sistem Official Assessment ke  sistem Self  Assessment. Perubahan  sistem  ini  bertujuan  untuk mengurangi  kontak  langsung  antara  aparat  pajak  dengan  wajib  pajak  karena dikhawatirkan dapat  menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi  kewajiban  perpajakan  para  wajib  pajak  yang  bersangkutan  (Diana Sari,2013:6).
Dengan  dirubahnya  sistem Official  Assessment ke  sistem Self Assessment maka tuntutan terhadap kepatuhan pajak menjadi sangat tinggi. Hal ini  dikemukakan  oleh  Mukhlis  &  Simanjuntak  (2011)  dimana  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  berperan  sangat  penting  dalam  meningkatkan  penerimaan  negara dari sumber yang ada. Dalam hal ini sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2 yaitu  penerimaan  pajak  untuk  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Pajak yang  dikumpulkan  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dapat  digunakan  untuk pembiayaan pengeluaran APBD yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat.
Pada  tahun  2008  melakukan  kebijakan Sunset  Policy.  Sunset  Policy adalah  fasilitas  di  bidang  perpajakan  berupa  penghapusan  sanksi  administrasi berupa bungan yang terbatas dengan masa berlakunya diatur dalam Pasal 37 A UU No 28 Tahun  2007  KUP (Zainal  Muttaqin,2012:51). Menurut  Kahono (2003) dalam  Rizki  Wulandari  menyebutkan  bahwa  Faktor  utama  yang  mempengaruhi penerimaan  pajak  penghasilan  adalah  kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  DJP  di dalam  laporan  tahunannya  masih  terdapat tax  gap pada  wp  terdaftar  dan realisasi wp yang melaporkan spt. Hal tersebut dirangkum penulis pada tabel 2
Volume 5 No. 1, Maret 2019
Anissa Yuniar Larasati, Bani Binekas 1341

## Tabel 2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh
Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal  Pajak Tahun 2012 – 2016 (Data diolah kembali)
Pada  tabel  2  menggambarkan  bahwa  terdapat tax  gap yang  tercermin dari  ttingkat  kepatuhan  para  wajib  pajak.  Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  dengan  jumlah  Wajib  Pajak  yang menyampaikan SPT Tahunannya jumlah rasio kepatuhan masih dibawah angka 70%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak  kurang  optimal.  Hal  tersebut  juga  terlihat  didalam  laporan  statistik kepatuhan wajib pajak di Kaantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Baratt 1 yang dirangkum dalam tabel 3.
Tabel 3 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Kanwil Jabar 1 Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT 1.117.792 1.279.350 1.277.863 1.462.886 1.167.619 Realisasi SPT 645.388 684.935 728.337 884.667 775.277 Rasio Kepatuhan 57,73% 53,53% 56,99% 60,47% 66,39%
Sumber:  Kanwil  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jabar  1  Tahun  2013 –  2017  (Data diolah kembali)
Pada  tabel  3,  menerangkan  bahwa  pada  Kanwil  Direktorat  Jenderal Pajak  Jabar  1  masih  memiliki  pekerjaan  rumah  terkait  kepatuhan  para  wajib pajaknya. Hal  tersebut  tergambar  pada  tabel  3, dimana  tingkat rasio  kepatuhan masih dibawah 66,39%
Dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan penyuluhan pajak, pelayanan, dan  pengawasan.  Dalam  melaksanakan  fungsinya  tersebut,  Direktorat  Jenderal Pajak  berusaha  sebaik  mungkin  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat sesuai  visi  dan  misi  Direktorat  Jenderal  Pajak  (Direktorat  Jenderal  Pajak Kementrian Keuangan,2012).
Untuk  terus  mendongkrak  penerimaan  pada  sektor  perpajakan,  pada tahun  2016  pemerintah  Indonesia  melakukan  kebijakan Tax  Amnesty. Tax amnesty merupakan  program  pengampunan  pajak  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  wajib  pajak  berupa  penghapusan  pajak  yang  seharusnya terutang,  penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan,  serta  penghapusan  dari
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 Wajib Pajak Terdaftar 17.659.278  17.731.736  18.357.833  18.159.840  20.165.718 SPT Tahunan 9.237.948 9.966.834 10.852.304  10.972.529  12.264.131 Rasio Kepatuhan 53,31% 56,21% 59,12% 60,42% 60,82%

## ISSN 2460-030X
sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan  yang  dimana  wajib  pajak  diminta  untuk melaporkan harta yang diperolehnya di Tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan  dalam  SPT  dengan  cara  melunasi  seluruh  tunggakan  pajak  yang dimiliki serta membayar uang tebusan (Olivia Adam, Hartati Tuli, dkk, 2017).
Dengan  kembali  adanya  program  pengampunan  pajak  diharapkan tingkap kepatuhan dan penerimaan pajak dan kepatuhan para wajib pajak dapat membaik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul : “Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  Efektivitas  Program  Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak.”
(Studi Kasus pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1)

## 1.2  Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  penulis mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut :
1.  Bagaimana  pengaruh  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  penerimaan pajak?
2.  Bagaimana pengaruh Efektifitas Program Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak?
3.  Bagaimana  pengaruh  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dan  Efektifitas  Program Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak?

## 1.3  Tujuan Penelitian
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :
1.  Untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak terhadap penerimaan pajak?
2.  Bagaimana pengaruh Efektifitas Program Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak?
3.  Bagaimana  pengaruh  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dan  Efektifitas  Program Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak?

## 1.4  Kontribusi bagi Imu Pengetahuan
Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi  bagi  ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan baik oleh fiskus maupun oleh masyarakat luas.
a. Fiskus Diharapkan  penelitian  ini  dapat dijadikan  dasar  untuk menganalisis  apakah program tax  amnesty merupakan  langkah  tepat  dalam  mendrongkrak penerimaan  pajak  serta menjadikan  wajib  patuh.    Penelitian  ini  juga  diharapkan mampu  dijadikan  bahan  peryimbangan  fiskus  terkait  program-program selanjutnya  yang akan dilakukan sebagai cara optimalisasi  penerimaan pajak di sektor pajak.
b. Masyarakat Untuk  masyarakat  di  harapkan  penelitian  ini  mampu  memberi  sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Diharapkan kedepannya penelitian ini  mampu  memotivasi  masyarakat  agar  lebih  peka  terhadap  manfaat,  serta dampak pajak bagi keberlangsungan kesejahteraan negara Indonesia.
Volume 5 No. 1, Maret 2019

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1.  Pengertian Pajak
Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontrasepsi) yang  langsung  dapat  ditunjukan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum.”
Berdasarkan  definisi  dan  penjelasan  tersebut  Mardiasmo  (2011:1)  menarik beberapa kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak, yaitu:
1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  ketentuan  undang-undang  serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.  Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukan  adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni  pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2.2.  Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Pasal 1 ayat (2) tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2007 yang dimaksud dengan wajib pajak adalah:
“Orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undang perpajakan.” Sedangkan  menurut  peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentangtata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran  pajak pasal  1  yang  dimaksud  dengan  wajib  pajak  patuh  adalah  wajib  pajak  yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali tunggakan  pajak  yang  telah memperoleh  izin  mengangsur  atau  menunda pembayaran pajak;
c. Laporan  Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga  pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
d. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Menurut  Safri  Nurmantu  (2005:148)  kepatuhan  perpajakan  memiliki  2 macam kepatuhan, yakni
a. Kepatuhan Formal

## ISSN 2460-030X
Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi kewajiban  perpajakannya  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam undang-undang  perpajakan.  Misal:  menyampaikannya  ke  KPP  sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
b. Kepatuhan Material
Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara substansif/hakekat  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan,  yakni sesuai  isi  dan  jiwa  undang-undang  perpajakan.  Misal:  wajib  pajak  yang mengisi  dengan  jujur,  baik  dan  benar  SPT  tersebut  sesuai  dengan ketentuan dalam undang-undang.

## 2.3 Tax Amnesty

## 2.3.1 Latar Belakang dan Tujuan Tax Amnesty
Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir dinilai mengalami pelambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak serta mengurangi likuiditas  dalam  negeri  yang  sangat  berpengauh  dalam  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi di Indonesia. Fiskus menilai,  banyak harta warga  negara Indonesia  yang  ditempatkan  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Negara  Republik Indonesia  (NKRI),  baik  dalam  bentuk  likuid  maupun  non  likuid  yang  belum dilaporkan  oleh  para  pemiliknya  dalam  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan. Padahal,  hal  tersebut  dinilai  mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  secara nasional.
Atas  dasar  hal  tersebut,  fiskus  melakukan  terobosan  kebijakan  untuk mendorong  penalihan  harta  kedalam  NKRI  sekaligus  memberikan  jaminan keamanan  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  ingin  mengalihkan  dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk program Tax Amnesty. Menurut UU No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, pengertian dari Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang perpajakan,  dengan  cara  mengungkap  Harta  dan  membayar  Uang  Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tersebut. Tujuan dari Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) antara lain:
c.  Mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dalam  rekonstruksi  ekonomi  melalui pengalihan  harta,  yang  antara  lain  akan  berdampak  terhadap  peningkatan likuiditas  domestik,  perbaikan  nilai  tukar  rupiah,  penurunan  suku  bunga,  dan peningkatan investasi;
d.  Mendorong reformasi pajak yang berkelanjutan; dan
e.  Peningkatan  penerimaan  pajak  dalam  jangka  pendek  dan  janka  panjang.
(DJP, 2016;211)

## 2.3.2 Subjek Tax Amnesty
Tax  Amnesty dapat  dimanfaatkan  oleh  setiap  wajib  pajak  yang mempunyai  kewajiban  menyampaikan  SPT  Tahunan,  baik  wajib  pajak  orang pribadi, maupun wajib pajak badan. Hanya saja, terdapat wajib pajak yang tidak berhak mengikuti tax amnesty. Antara lain :
a.  Wajib  pajak  yang  sedang  dilakukan  penyidikan  dan  berkas  penyidikannya telah  dinyatakan  lengkap  oleh  kejaksaan  atas  tindak  pidana  di  bidang perpajakan;
b.  Wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan
c.  Wajib  pajak  yang  sedang  menjalani  hukuman  atas  tindak  pidana  di  bidang perpajakan

## 2.3.3 Periode Program dan Tarif Uang Tebusan
Tarif  uang  tebusan  yang  hartanya  dialihkan  kedalam  wilayah  NKRI adalah sebesar.
1.  2%  (dua  persen)  untuk  periode  penyampaian  surat  pernyataan  pada  bulan pertama
2.  3%  (tiga  persen)  untuk  periode  penyampaian  surat  pernyataan  pada  bulan keempat 3.  5%  (lima  persen)  untuk  periode  penyampaian  surat  pernyataan  pada  bulan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 Sedangkan  untuk  tarif  uang  tebusan  yang  hartanya  tidak  dialihkan  kedalam wilayah NKRI adalah sebesar:
2.  4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama.
3.  6% (enam persen) untuk periode penyampaian surat  pernyataan pada bulan keempat
4.  10%  (sepuluh  persen)  untuk  periode  penyampaian  surat  pernyataan  pada bulan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
Tarif  uang  tebusan  bagi Wajib  Pajak  yang  peredaran  usahanya  sampai  dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar :
1.  0,5%  (nol  koma  lima  persen)  bagi  Wajib  Pajak  yang  mengungkapkan  nilai harta  sampai  dengan  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dalam surat pernyataan; atau
2.  2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dalam  surat  pernyataan (Waluyo,2017:420).

## 2.4 Penerimaan Pajak
Menurut  Undang-Undang  Pasal  1  angka  3  UU  No.  4/2012  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  No.  22/2011  tentang  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  tahun  Anggaran  2012,  penerimaan perpajakan ialah
“Semua  penerimaan  negara  yang  terdiri  atas  pajak  dalam  negeri  dan pajak perdagangan internasional.”
Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:325), penerimaan pajak ialah “Sumber  penerimaan  yang  dapat  diperoleh  secara  terus-menerus  dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”
Dari  kutipan  pengertian  penerimaan  pajak  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  penerimaan  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara

## ISSN 2460-030X
yang  digunakan  terus  menerus  dalam  membiayai  berbagai  keutuhan  rumah tangga negara.

## 2.5 Hipotesis Penelitian
:  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
H 2 : Efektivitas  Program  Tax  Amnesty tidak  mempunyai  pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. H 3
:  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan Efektivitas  Program  Tax Amnesty mempunyai        pengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan Pajak.

## 3. METODE PENELITIAN
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  data  Total  jumlah  target  dan  realisasi penerimaan khusus Tax Amnesty periode 1 di tahun 2016 dan periode 2 di tahun 2017, untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menghitung jumlah wajib pajak yang membayar dengan wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2016 dan 2017 dan data penerimaan pajak . Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini data sekunder.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  peneliitian  ini  yaitu  analisis statistik  regresi  linear  berganda.  Adapun  persamaan  model  regresi  linear berganda dalam penelitian ini yaitu:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2+ e Dimana: Y =   Penerimaan Pajak
a =   Harga Y biala X = 0 (harga konstan)
b =   Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan
X 1 =  Tingkat kepatuhan wajib pajak X 2 =   Efesiensi Tax Amnesty e =   Error
Volume 5 No. 1, Maret 2019
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Uji Asumsi Klasik
4.1.1  Uji Normalitas
Gambar 1 Kurva Normal P-P Spot
Berdasarkan  grafik  pada  gambar  1,  dapat  diketahui  bahwa  data menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal.  Maka dapat dikatakan bahwa residual data berdistribusi normal.

## b. Uji Heteroskedasitas
Pada dasarnya apabila data/titik membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedasitas. Tetapi apabila data menyebar dengan pola tidak teratur maka tidak terjadi heteroskedasitas.

## ISSN 2460-030X

## Gambar 2 Uji Heteroskedasitas (scatterplot)
Berdasarkan  gambar  2,  menggambarkan  bahwa  titik-titik  kordinat menyebar tidak beraturan atau menyebar secara acak, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Makah al ini menunjukan tidak ada indikasi gejala heteroskedasitas.

## 4.2 Pengujian Regresi
Berdasarkan  uji  asumsi  klasik  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui bahwa  data  dalam  penelitian  ini  terdistribusi  dengan  normal  dan  tidak  terdapat heteroskedastisitas.  Oleh  karena  itu  data  yang  tersedia  telah  memenuhi  syarat untuk menggunakan model regresi berganda .

## 4.2.1 Analisis Determinasi
Tabel 4 Analisis Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,473 a ,224 ,150 ,00289 ,332
a. Predictors: (Constant), Tax Amnesty , Tingkat Kepatuhan b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Dari  tabel  hasil output SPSS  di  atas,  diketahui  nilai R  square sebesar 0,224 atau  22,4%.  Hal ini  menunjukkan bahwa  variabel tingkat kepatuhan  wajib pajak  dan Tax  Amnesty memberikan  pengaruh  terhadap  variabel  penerimaan pajak  sebesar  22,4%.  Sedangkan  sisanya  sebesar  100%-22,4%  =  77,6% merupakan pengaruh dari variabel kualitas pelayanan pajak yang tidak diteliti.

## 4.2.2 Persamaan Regresi Linier Berganda
Tabel 5 Koefisien Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,895 ,001 921,539 ,000 TINGKAT KEPATUHAN 2,990E- 005 ,000 ,116 ,591 ,561 TAX AMNESTY -,001 ,000 -,437 -2,228 ,037
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Berdasarkan  tabel  tersebut  maka  diperoleh  suatu  persamaan  regresi berganda:
Y = 0.895+2,990X1-0,01X2+e
Dari hasil regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterprestasikan sebagai berikut:
a.  Nilai  konstansta  sebesar  0,895  memiliki  arti  bahwa  jika  semua  variabel bebas (X) yakni Tingkat kepatuhan dan efektifitas tax amnesty bernilai 0
(nol)  dan  tidak  ada  perubahan,  maka  penerimaan  pajak  akan  bernilai 0,895.
b.  Nilai  Tingkat  kepatuhan  (X 1 )  sebesar  2,990,  akan  tetapi  signifikansi menunjukan nilai sebesar  0.561 lebih besar dari 5% (0.05). karena nilai sig  lebih  besar  dari  tingkat  kepercayaan  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat kepatuhan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
c.  Nilai efektifitas tax amnesty (X 2 ) sebesar -0,123, memiliki arti bahwa jika variabel  efektifitas tax  amnesty peningkatan  sebesar  1  atau  semakin baik sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka penerimaan pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,123.
4.2.3 Pengujian Hipotesis secara parsial (t)
Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (uji t) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,895 ,001 921,539 ,000 TINGKAT KEPATUHAN 2,990E- 005 ,000 ,116 ,591 ,561 TAX AMNESTY -,001 ,000 -,437 -2,228 ,037
a.  Dependent Variable: Penerimaan Pajak
H 0 (Hipótesis Nol)
: β 1 = 0 Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  tidak  mempunyai  pengaruh
signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
H 1 : β 1 ≠ 0
Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  mempunyai  pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. : β 2 = 0 Efektivitas  Program  Tax  Amnesty tidak  mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. H 2 : β 2 ≠ 0 Efektivitas  Program  Tax  Amnesty tidak  mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, db = 30, sehingga diperoleh t tabel untuk uji dua pihak sebesar = -2,042 dan 2,042 Dengan kriteria : Tolak H 0 jika t hitung > t tabel atau -t hitung <  -t tabel, terima H 1 ( p-value < 0,05)
Tolak H 1 jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel , terima H 0 ( p-value > 0,05) Sedangkan  untuk  variabel  efektifitas tax  amnesty (X2)  pada  tabel  4.3 menerangkan  bahwa  nilai  t hitung sebesar  -2,228  dengan  nilai  t  tabel  -2,042. Dikarenakan  nilai  t hitung lebih  besar  dari  nilai  t tabel (-2,228  >  -2,042)  dengan  nilai signifikansi  0,037  <  0,05  maka  H 0 diterima  dan  H 2 ditolak.  artinya Efektivitas Program  Tax  Amnesty tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap Penerimaan Pajak.pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1

## ISSN 2460-030X

## 4.2.3 Uji F Simultan
Uji  F  digunakan  untuk  pengujian  koefisien  regresi  secara  keseluruhan untuk  mengetahui  keberartian  hubungan  antara  kedua  variabel  bebas  tingkat kepatuhan  dan  efektifitas tax  amnesty terhadap  penerimaan  pajak  pada  Kantor Wilayah DJP 1 Bandung.
Tabel 7 Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression ,000 2 ,000 3,034 ,070 b Residual ,000 21 ,000 Total ,000 23 a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK
b. Predictors: (Constant), TAX AMNESTY, TINGKAT KEPATUHAN
Hipotesis yang dapat diambil dari statistik uji F adalah H 0 : β 3 = artinya secara simultan tidak ada pengaruh signifikan antara penerapan Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan Efektivitas  Program  Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak H 3 : β 3 ≠  0  artinya  secara  simultan  ada  pengaruh  signifikan  antara  penerapan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak
Dengan kriteria pengujian ditolak apabila hitung F > tabel F (α = 0,05)
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 3,034  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,070.  Sedangkan  dari  tabel  F  untuk tingkat  signifikasi  0,05  dan  derajat  bebas  (2:24-1)  diperoleh  nilai  Ftabel  =3,42. Dikarenakan Fhitung< Ftabel  yaitu 3,034<3,42 maka menolak H3 dan menerima Ho.  Yang  artinya  Tingkat  Kepatuhan  dan  Efektifitas Tax  Amnesty secara bersama-sama  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penerimaan pajak.
4.3 Pembahasan 4.3.1 Pengaruh Tingkap Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak
Dari hasil pengujian t melalui spss 21  yang digambarkan pada tabel 4.3 menerangkan  bahwa  nilai  t hitung untuk  tingkat  kepatuhan  (X 1 )  sebesar  2,990 dengan nilai signifikansi 0,561 > 0,05 maka tingkat kepatuhan tidak berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  pada  Kanwil  Direktorat  Jenderal  Pajak Jabar 1.
Hal  uji  t  pada  tabel  4.3  bertentangan  dengan  penelitian  yang  dilakukan Ari  Nur  Wahidah  (2017)  yang  didalam  penelitiannya  menjelaskan  kepatuhan pajak  memiliki  pengaruh  poitif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Akan tetapi,  hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh. Arfaningsih  dan  Sunarno  (2018)  dalam  penelitiannnya  menyebutkan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan  pajak.  Hal tersebut  mungkin  saja  terjadi,  dikarenakan  banyaknya  faktor  yang  mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Christian dan Agus (2013) menerangkan
bahwa terdapat berbagai fakor-faktor yang mempenaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi  kewajiban  pepajakannya,  yakni:  kesadaran  perpajakan,  faktor petugas pajak, hukum pajak, dan sikap rasional.

## 4.3.2 Pengaruh Efektifitas Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan hasil uji spss 21 pada hipotesis  kedua menunjukan bahwa tax amnesty memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. . Hal tersebut  bisa  dilihat  dari  nilai  signifikasi  .0.037  lebih  kecil  dari  5%  (0.05).  akan tetapi pengaruh tersebut memiliki pengaruh negative sebesar -0,437.
Hal  tersebut  bertentangan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ari  Nur Wahidah  (2017)  dan  Nur  Aisyah  Jamil  (2017)  yang  dalam  penelitian menerangkan  bahwa tax  amnesty berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan pajak  dan tax  amnesty di  Indonesia  mampu  meningkatkan  efektivitas penerimaan  pajak.  Hasil  yang  ditunjukan  pada  tabel  4.3  mejelaskan  bukan berarti  menggambarkan  bahwa tax  amnesty tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak.  Hanya  saja  hasil  negative  yang  terdapat  pada  hasil  uji  t menggambarkan  terdapat  pengaruh  negative  dari  adanya  program  munculnya tax amnesty. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan guru besar UI Prof Dr Anwar Nasution  dalam  diskusi  terkait tax  amnesty yang  dirangkum  oleh  Harian Ekoonomi Neraca (2018), yakni terdapat empat pengaruh negative kebijakan tax amnesty. Pertama,  melemahkan  administrasi  perpajakan  dan  mengurangi penerimaan  pajak  dari  negara.  Kedua,  semakin  memperlebar  kesenjangan distribusi  pendapatan  akibat  dari  semakin  buruknya  rasio.  Ketiga,  adanya kecemburuan  social  karena  munculnya  persepsi  bahwa  kelompok  non-pribumi yang  lebih  banyak  menikmati  pengampunan  pajak.  Keempat,  adanya  persepsi bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang  gagal  karena  tidak  mampu menegakan aturan hukum pajak.

## 4.3.3  Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  dan  Efektifitas  Tax  Amnesty  terhadap penerimaan pajak.
Berdasarkan  tabel  4.4  dapat  diketahui  bahwa  nilai  F  hitung  sebesar  3,034 dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,070.  Sedangkan  dari  tabel  F  untuk  tingkat signifikasi  0,05  dan  Fhitung<  Ftabel    yaitu  3,034<3,42  maka  menolak  H3  dan menerima  Ho.  Yang  artinya  Tingkat  Kepatuhan  dan  Efektifitas Tax  Amnesty secara  bersama-sama  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap penerimaan pajak.
Hal  tersebut  dikarenakan  masih  banyak  faktor  lain  yang  lebih  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh  Arfaningsih  dan  Sunarno  (2018)  bahwa  yang  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak  yakni  pemeriksaan  pajak  dan  penagihan  pajak. Sedangkan  menurut  Phany  Ineke  P  (2013)  yang  berpengaruh  terhadap penerimaan pajak yakni jumlah penduduk, pendapatan perkapita dan inflasi, dan menurut  Suyanto  (2016)  yang  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  yakni sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak.

## 5.  KESIMPULAN

## ISSN 2460-030X
Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan tentang Pengaruh Tingkat Kepatuhan  dan  Efektifitas  Penerapan Tax  Amnesy terhadap  Penerimaan  Pajak Studi  kasus  pada  Kantor  Wilayah  DJP  Jabar  1  Bandungdapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Dari  hasil  analisis  pengujian  secara  parsial  terhadap  variable  Tingkat Kepatuhan  ditemukan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Hal tersebut dikarenakan nilai signifikasi .
2.  Dari hasil analisis pengujian secara parsial terhadap variable ditemukan bahwa  Efektifitas  Penerapan Tax  Amnesy ditemukan  bahwa  memiliki pengaruh negatif dan signifikan.
3.  Dari  hasil  analisis  pengujian  secara  simultan  bahwa  Tingkat  Kepatuhan dan  Efektifitas Tax  Amnesty secara  bersama-sama  tidak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
Volume 5 No. 1, Maret 2019

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
Arfaningsih  Muhammad dan Sunarto. Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan Pajak  ,  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  penerimaan  Pajak. Akuntansi Dewantara Vol 2 No 1 April 2018. Ari  Nurhamidah.  2017. Pengaruh  Tax  Amnesty,  Pertumbuhan  Ekonomi, Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  di  KPP  Pratama Pekanbaru Tampan. Jurnal El-Riyasah Vol 8, No 1 Christian  Cahya  Putra  dan  Agus  Arianto  Toly.  2013. Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Memenuhi  Kewajiban Membayar  Pajak  di  Surabaya. Tax  &  Accounting  Review,  Vol.1,  No.1, 2013 42 Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan . Bandung: PT RefikaAditama Direktorat  Jenderal  Pajak.2016. Materi  Terbuka  Kesadaran  Pajak  untuk Perguruan Tinggi. Tax Amnesty . DJP
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementrian  Keuangan.  2012. Belajar  Pajak. Melalui www.pajak.go.id [Diakses 28 April 2018]
Direktorat  Jenderal  Pajak.2012. Ditjen  Pajak  Tingkatkan  Kompetensi  Penyuluh Pajak . Melalui www.pajak.go.id. [Diakses 30 Juli 2013]
Harian  Ekonomi  Neraca  E-papper.  2016. Guru  Besar  UI:  Empat  Pengaruh Nrgatif  Tax  Amnesty. Melalui www.Neraca.co.id [Diakses1  Desember 2018] Imam  Ghozali.  2005. Aplikasi  Analisis  Multivariant  dengan  Program  SPSS. BP UNDIP Nur  Aisyah  Jamil.  2017. Efektivitas  Penerapan  Tax  Amnesty  di  Indonesia.
Journal of Multidisciplinary Studies ISSN: 2579-9711
John Hutagaol. 2007. Perpajakan. Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu
Mardiasmo. 2011. Perpajakan. EdisiRevisi 2011, Yogyakarta:Andi Maya Angriani Awaeh, Linda Lambey, dkk. 2017. Analisis Efektivitas Penerapan Tax  Amnesty  (Pengampunan  Pajak)  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pada KPP Pratama Bitung. Jurnal EMBA Mehmet  Nar.  2015. The  Effects  of  Behavioral  Economics  on  Tax  Amnesty. International Journal of Economics and Financial Issues ISSN: 2146-4138 Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.2006.  Nomor  98/KMK.01/2006. Account Representative pada KKP.
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.2013.  Nomor  192/PMK.03/2007. Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Mukhlis, Imam & Timbul Hamonangan Simanjuntak. 2011. Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. Maksi, 2011. Mohamad Nazir. 2002. Metode  Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Osman  Fatih  and  Eren.  2011. Tax  Amnesty  with  Effects  and  Effecting  Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case. International Journal of Business and Social Science Vol 2 No 7 Phany Ineke Putri. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. Jejak 6 (2) (2013): 103-213

## ISSN 2460-030X
Rizki  Wulandari.  2015. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak Penghasilan  pada  KPP  Pratama. Jurnal  Perbanas  Review  Volume  1, Nomor 1. Safri Nurmantu. 2005. Pengantar Perpajakan . Granit:Jakarta Singgih  Santoso.  2012. Aplikasi  spss  pada  Statistik  Multivariant. Gramedia: Jakarta Sugiyono.  2013. Metodologi  Penelitian  Bisnis .  Cetakan  Ke-17,  Bandung: Alfabeta Suyanto. 2016. Pengaruh Sosalisasi Perpajakan  dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Penghasilan OP. ISSN 1412-5366 Umi Narimawati. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan . Jakarta:Agung Media Undang-Undang  No.28  Tahun  2007. Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1) (2) _____________.  No.16  Tahun  2009. Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1) (2) _____________. No.11 Tahun 2016. Pengampunan Pajak, Pasal 4 Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta Salemba Empat