M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T
a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 23 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8

## PENGATURAN HUKUM CAMBUK SEBAGAI BENTUK PIDANA DALAM QANUN JINAYAT * ( REGULATING CANNING AS CRIMINAL SENTENCING IN QANUN JINAYAT )
Oleh: Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama
Departemen Hukum Tata Negara dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Yustisia, Bulaksumur No. 1, Yogyakarta

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana dan menganalisis implikasi pengaturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif namun dilengkapi dengan data primer berupa in depth interview . Kesimpulan dari penelitian ini pertama, pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana dengan mengadopsi khazanah hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia. Konteks Indonesia, pengaturan mengenai cambuk sebagai ‘ uqubat hudud dan ‘ uqubat ta’zir tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalamnya memuat secara detail subjek hukum yang dapat dikenakan ‘ uqubat cambuk dan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk. Kedua, pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Jinayat bukan semata membawa pembaharuan dalam konteks bentuk pidana, namun lebih jauh Pengaturan hukum cambuk juga membawa implikasi terhadap politik hukum pidana, hak asasi manusia, dan legislasi daerah.
Kata Kunci: cambuk, bentuk pidana, jinayat , qanun .

## ABSTRACT
This research aimed to know about the regulation of canning as criminal sentencing and analysis implications of the regulation. Researcher use normative legal research but primary data presented to support the arguments. The conclusions of the research are first, Canning as criminal sentencing in Indonesia is one of renewal of criminal law adopting Islamic sharia. In Indonesia cambuk is enacted in Aceh through Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning Qanun Jinayat  which contains the regulation about the legal subject and the procedures. Second, there are three implications in regulating canning as criminal sentencing in Qanun Jinayat. That implications are criminal law politic, human right politic and region legislation. Keywords : canning, criminal , sentencing , jinayat, qanun.
* Artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang berjudul “Hukum Cambuk sebagai Implementasi Syariat Islam pada Qanun Aceh dalam Perspektif Konstitusi dan Convention Against Torture ”, didanai Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2016.
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 24 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 22

## Pendahuluan
Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. 1 Berdasarkan Pasal a quo , terdapat beberapa daerah yang berstatus sebagai daerah khusus atau istimewa, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 3 Provinsi Aceh, 4 Provinsi Papua, 5 dan Provinsi Papua Barat. 6 1 Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). 3 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744). 4 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). 5 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884). 6 Konsiderans Menimbang huruf b Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Pada awalnya, Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah yang mendapatkan status daerah istimewa melalui Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan Aceh) 7 sekaligus daerah dengan otonomi khusus  melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU Otsus NAD). 8 Namun demikian, UU Otsus NAD kemudian dicabut dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh), 9 sehingga Aceh saat ini hanya berstatus sebagai daerah istimewa. UU Keistimewaan Aceh menegaskan bahwa, “Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai- nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan”. 10 Adapun penyelenggaraan keistimewaan 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884). 7 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893). 8 Pasal 1 angka 2  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134). 9 Pasal 272 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). 10 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893). M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
meliputi: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) penyelenggara kehidupan adat; (c) penyelenggara pendidikan; dan (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. 11 Lebih lanjut dalam UU Pemerintahan Aceh, syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum  pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam, yang semuanya diatur dengan Qanun Aceh. 12 Kemudian, Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), yang mana jinayat atau hukum pidana Islam secara istilah berarti setiap perbuatan yang dilarang oleh syara’ , baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain-lainnya. 13 Problematika muncul ketika membahas mengenai ‘ uqubat cambuk sebagai salah bentuk pidana yang dikenalkan dalam Qanun Jinayat, yang diancamkan untuk semua jenis jarimah dengan jumlah ‘ uqubat bervariasi tergantung jarimah yang diperbuat. Jumlah ‘ uqubat tersebut dapat lebih banyak apabila terjadi hal-hal yang memberatkan jarimah misalnya pengulangan maupun penyertaan dengan anak-anak. 14 Bagi masyarakat Aceh, ‘ uqubat cambuk telah lama dirasakan dan telah
11 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893). 12 Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). 13 Achmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 13. 14 Lihat Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).
menjadi hal yang biasa. 15 Bahkan, apabila terjadi eksekusi ‘ uqubat cambuk masyarakat Aceh berbondong-bondong menyaksikan dengan antusias. 16 Namun demikian, bagi kalangan tertentu penggunaan dan penerapan ‘ uqubat cambuk dipandang sebagai suatu bentuk kekejaman, penyiksaan, bertentangan dengan rasa keadilan hukum dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia di bumi Aceh. 17 Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: Pertama , bagaimana pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana dalam Qanun Jinayat? Kedua , bagaimana implikasi pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana dalam Qanun Jinayat? Metode Penelitian Berdasarkan sumber data, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. 18 Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 19 Data sekunder yang dikaji dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan hukum cambuk.  Namun demikian, penelitian hukum normatif juga dapat menggunakan data primer dengan catatan bahwa data primer hanya digunakan sebagai pelengkap dari data sekunder yang telah didapatkan.
Dalam penelitian ini, metode in depth interview sebagai data primer dilakukan 15 Adi Warsidi, “Eksekusi Cambuk di Aceh: Ada Terhukum Bergaya Selfie”, Harian Tempo , 14 Juni 2015. 16 Ibid . 17 Cut Feroza, HAM dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Tesis, Program Pascasarjana Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, 2007), hlm. 9. 18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 9. 19 Ibid .
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 25 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 22

## Pendahuluan
Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. 1 Berdasarkan Pasal a quo , terdapat beberapa daerah yang berstatus sebagai daerah khusus atau istimewa, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 3 Provinsi Aceh, 4 Provinsi Papua, 5 dan Provinsi Papua Barat. 6
1 Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
3 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
4 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
5 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
6 Konsiderans Menimbang huruf b Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Pada awalnya, Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah yang mendapatkan status daerah istimewa melalui Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan Aceh) 7 sekaligus daerah dengan otonomi khusus  melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU Otsus NAD). 8 Namun demikian, UU Otsus NAD kemudian dicabut dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh), 9 sehingga Aceh saat ini hanya berstatus sebagai daerah istimewa.
UU Keistimewaan Aceh menegaskan bahwa, “Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai- nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan”. 10

## Adapun penyelenggaraan keistimewaan
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
7 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
8 Pasal 1 angka 2  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).
9 Pasal 272 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
10 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
meliputi: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) penyelenggara kehidupan adat; (c) penyelenggara pendidikan; dan (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. 11 Lebih lanjut dalam UU Pemerintahan Aceh, syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum  pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam, yang semuanya diatur dengan Qanun Aceh. 12 Kemudian, Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), yang mana jinayat atau hukum pidana Islam secara istilah berarti setiap perbuatan yang dilarang oleh syara’ , baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain-lainnya. 13
Problematika muncul ketika membahas mengenai ‘ uqubat cambuk sebagai salah bentuk pidana yang dikenalkan dalam Qanun Jinayat, yang diancamkan untuk semua jenis jarimah dengan jumlah ‘ uqubat bervariasi tergantung jarimah yang diperbuat. Jumlah ‘ uqubat tersebut dapat lebih banyak apabila terjadi hal-hal yang memberatkan jarimah misalnya pengulangan maupun penyertaan dengan anak-anak. 14 Bagi masyarakat Aceh, ‘ uqubat cambuk telah lama dirasakan dan telah
11 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3893). 12 Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
13 Achmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 13.
14 Lihat Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).
menjadi hal yang biasa. 15 Bahkan, apabila terjadi eksekusi ‘ uqubat cambuk masyarakat Aceh berbondong-bondong menyaksikan dengan antusias. 16 Namun demikian, bagi kalangan tertentu penggunaan dan penerapan ‘ uqubat cambuk dipandang sebagai suatu bentuk kekejaman, penyiksaan, bertentangan dengan rasa keadilan hukum dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia di bumi Aceh. 17 Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: Pertama , bagaimana pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana dalam Qanun Jinayat? Kedua , bagaimana implikasi pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana dalam Qanun Jinayat?

## Metode Penelitian
Berdasarkan sumber data, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. 18 Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 19 Data sekunder yang dikaji dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan hukum cambuk.  Namun demikian, penelitian hukum normatif juga dapat menggunakan data primer dengan catatan bahwa data primer hanya digunakan sebagai pelengkap dari data sekunder yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini, metode in depth interview sebagai data primer dilakukan
15 Adi Warsidi, “Eksekusi Cambuk di Aceh: Ada Terhukum Bergaya Selfie”, Harian Tempo , 14 Juni 2015.
16 Ibid .
17 Cut Feroza, HAM dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Tesis, Program Pascasarjana Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, 2007), hlm. 9.
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 9. 19 Ibid .
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 26 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 24
terhadap  ahli fiqih dan pelaksana hukum cambuk. 20
Berkaitan dengan analisis data, data yang terkait dengan penelitian ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, namun untuk memahami kebenaran tersebut. Data yang telah terkumpul dari penelitian lapangan dan juga penelitian kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

## Pembahasan
1.  Pengaturan Hukum Cambuk sebagai Bentuk Pidana dalam Qanun Jinayat Pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari 3 (tiga) hal pokok yang sering disebut trias hukum pidana yaitu adanya rumusan tindak pidana, bentuk pidana (sanksi) dan kesalahan. 21 Terkait dengan penentuan bentuk pidana, hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Sudarto karena berkaitan dengan penjatuhan nestapa atau penderitaan. 22 Pendapat Sudarto tersebut juga dipertegas oleh pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan pidana adalah penentuan
20 Data  primer didapatkan dari penelitian sebelumnya yang dapat dilihat selengkapnya pada Fajri Matahati Muhammadin dan Dian Agung Wicaksono, Hukum Cambuk sebagai Implementasi Syariat Islam pada Qanun Aceh dalam Perspektif Konstitusi dan Convention Against Torture (Yogyakarta: Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016). 21 Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 81.
22 Ibid . perbuatan apa yang dikriminalisasi dan apa bentuk pidana (bentuk sanksi)nya. 23
Hukum cambuk sebagai bentuk pidana sejatinya bukanlah hukuman yang baru dalam khazanah politik hukum pidana. Di berbagai negara seperti Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia hukuman ini sudah dipraktikan sebagai salah satu bentuk pidana. 24 Konteks Indonesia, hukum cambuk sampai saat ini hanya dipraktikan di Aceh melalui Qanun Jinayat. Hukuman tersebut eksis dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses penormaan hukum cambuk itu sendiri. Hukum cambuk sebagai hukum yang berasal dari khazanah hukum Islam diakui atau tidak tentu mengalami kontekstualisasi ketika diserap menjadi hukum positif di Indonesia. 25 Awal mula pengaturan mengenai hukum cambuk adalah melalui UU Keistimewaan Aceh dan UU Pemerintahan Aceh. Namun demikian, kedua undang-undang tersebut memberikan perspektif yang berbeda dalam pengaturannya. UU Keistimewaan Aceh hanya memberikan dimensi pemberlakuan syariat Islam pada penyelenggaraan keistimewaan pada bidang: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) penyelenggaraan kehidupan adat; (c) penyelenggaraan pendidikan; dan (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. 26 UU  Pemerintahan Aceh 23 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002), hlm. 32. 24 Muslim Zainuddin, Problematika Hukum Cambuk di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012), hlm. 84. 25 Pierre Legrand, “The Impossibility of Legal Transplants”, Maastricht  Journal of European and Comparative Law Vol. 4, No. 2 (1997), hlm. 121. 26 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
kemudian memperluas dimensi penerapan syariat Islam pada dimensi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang berpedoman pada asas ke-Islam-an sebagai asas umum penyelenggaraan pemerintahan dan bahkan pelaksanaan dari syariat Islam di Aceh meliputi aqidah , syar’iyah , dan akhlak . 27 Lebih lanjut lingkup penerapan syariat Islam meliputi ibadah , ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah , syiar , dan pembelaan Islam. 28 Bahkan UU Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam. 29 Hal ini menunjukkan syariat Islam dalam konteks keistimewaan Aceh bukan semata menjadi topping dari desain umum distribusi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, namun lebih jauh merupakan jiwa dari pelaksanaan urusan pemerintahan di Aceh. Lebih spesifik, menurut Al Yasa Abubakar, Tim Penyusun Naskah Akademik Qanun Jinayat, penerapan hukum pidana Islam memang tidak langsung kaffah menyentuh segala aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan kaidah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893). 27 Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). 28 Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). 29 Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). fiqh Islam dikenal prinsip “ al-muhafadah ‘ala al qadimi al-shalih wa al-akhzu bi al- jadid al-ashlah ”, yang artinya sementara memelihara dan memakai ketentuan- ketentuan lama yang masih baik dan relevan sembari terus mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan unggul. 30 Pada tahap awal, menurut Al Yasa Abubakar Qanun Jinayat masih  difokuskan kepada kejahatan terhadap moral, namun akan perlahan ditingkatkan ancaman untuk kejahatan terhadap nyawa dan harta. Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga akan memasukkan bentuk pidana lain seperti rajam dan qisash. Secara lebih spesifik, Al Yasa Abubakar juga menjelaskan bahwa penyusunan Qanun dalam bidang pidana akan dilakukan bertahap sebagai berikut: 31 Tahap pertama , peraturan yang berkaitan dengan perlindungan moral yang meliputi larangan meminum khamar , perjudian, zina, perbuatan mesum, sampai kepada pemerkosaan serta pencemaran nama baik. Tahap kedua , peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan yang meliputi pencurian, penggelapan, penipuan, perampokan atau perampasan. Perusakan barang milik orang lain dan penadahan. Tahap ketiga , peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia yaitu tentang larangan pembunuhan dan penganiayaan atau perlukaan. Tahap keempat , peraturan yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Di tahap keempat ini dibagi lagi dalam dua tahap yaitu tahap pertama akan menggunakan hukum 30 Syahrial Abas, Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), hlm. 109. 31 Al Yasa Abubakar, Penerapan Syariat Islam  di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013), hlm. 268.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 27 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 24
terhadap  ahli fiqih dan pelaksana hukum cambuk. 20 Berkaitan dengan analisis data, data yang terkait dengan penelitian ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, namun untuk memahami kebenaran tersebut. Data yang telah terkumpul dari penelitian lapangan dan juga penelitian kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

## Pembahasan 1.  Pengaturan Hukum Cambuk sebagai
Bentuk Pidana dalam Qanun Jinayat Pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari 3 (tiga) hal pokok yang sering disebut trias hukum pidana yaitu adanya rumusan tindak pidana, bentuk pidana (sanksi) dan kesalahan. 21 Terkait dengan penentuan bentuk pidana, hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Sudarto karena berkaitan dengan penjatuhan nestapa atau penderitaan. 22 Pendapat Sudarto tersebut juga dipertegas oleh pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan pidana adalah penentuan
20 Data  primer didapatkan dari penelitian sebelumnya yang dapat dilihat selengkapnya pada Fajri Matahati Muhammadin dan Dian Agung Wicaksono, Hukum Cambuk sebagai Implementasi Syariat Islam pada Qanun Aceh dalam Perspektif Konstitusi dan Convention Against Torture (Yogyakarta: Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016).
21 Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 81.
22 Ibid .
perbuatan apa yang dikriminalisasi dan apa bentuk pidana (bentuk sanksi)nya. 23 Hukum cambuk sebagai bentuk pidana sejatinya bukanlah hukuman yang baru dalam khazanah politik hukum pidana. Di berbagai negara seperti Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia hukuman ini sudah dipraktikan sebagai salah satu bentuk pidana. 24 Konteks Indonesia, hukum cambuk sampai saat ini hanya dipraktikan di Aceh melalui Qanun Jinayat. Hukuman tersebut eksis dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses penormaan hukum cambuk itu sendiri. Hukum cambuk sebagai hukum yang berasal dari khazanah hukum Islam diakui atau tidak tentu mengalami kontekstualisasi ketika diserap menjadi hukum positif di Indonesia. 25 Awal mula pengaturan mengenai hukum cambuk adalah melalui UU Keistimewaan Aceh dan UU Pemerintahan Aceh. Namun demikian, kedua undang-undang tersebut memberikan perspektif yang berbeda dalam pengaturannya.
UU Keistimewaan Aceh hanya memberikan dimensi pemberlakuan syariat Islam pada penyelenggaraan keistimewaan pada bidang: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) penyelenggaraan kehidupan adat; (c) penyelenggaraan pendidikan; dan (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. 26 UU  Pemerintahan Aceh
23 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan
Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002), hlm. 32.
24 Muslim Zainuddin, Problematika Hukum
Cambuk di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012), hlm. 84.
25 Pierre Legrand, “The Impossibility of Legal Transplants”, Maastricht  Journal of European and Comparative Law Vol. 4, No. 2 (1997), hlm.
121.
26 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
kemudian memperluas dimensi penerapan syariat Islam pada dimensi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang berpedoman pada asas ke-Islam-an sebagai asas umum penyelenggaraan pemerintahan dan bahkan pelaksanaan dari syariat Islam di Aceh meliputi aqidah , syar’iyah , dan akhlak . 27 Lebih lanjut lingkup penerapan syariat Islam meliputi ibadah , ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha’
(peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah , syiar , dan pembelaan Islam. 28 Bahkan UU Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam. 29 Hal ini menunjukkan syariat Islam dalam konteks keistimewaan Aceh bukan semata menjadi topping dari desain umum distribusi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, namun lebih jauh merupakan jiwa dari pelaksanaan urusan pemerintahan di Aceh.
Lebih spesifik, menurut Al Yasa Abubakar, Tim Penyusun Naskah Akademik Qanun Jinayat, penerapan hukum pidana Islam memang tidak langsung kaffah menyentuh segala aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan kaidah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
27 Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
28 Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
29 Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
fiqh Islam dikenal prinsip “ al-muhafadah ‘ala al qadimi al-shalih wa al-akhzu bi al- jadid al-ashlah ”, yang artinya sementara memelihara dan memakai ketentuan- ketentuan lama yang masih baik dan relevan sembari terus mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan unggul. 30 Pada tahap awal, menurut Al Yasa Abubakar Qanun Jinayat masih  difokuskan kepada kejahatan terhadap moral, namun akan perlahan ditingkatkan ancaman untuk kejahatan terhadap nyawa dan harta. Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga akan memasukkan bentuk pidana lain seperti rajam dan qisash. Secara lebih spesifik, Al Yasa Abubakar juga menjelaskan bahwa penyusunan Qanun dalam bidang pidana akan dilakukan bertahap sebagai berikut: 31
Tahap pertama , peraturan yang berkaitan dengan perlindungan moral yang meliputi larangan meminum khamar , perjudian, zina, perbuatan mesum, sampai kepada pemerkosaan serta pencemaran nama baik. Tahap kedua , peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan yang meliputi pencurian, penggelapan, penipuan, perampokan atau perampasan. Perusakan barang milik orang lain dan penadahan. Tahap ketiga , peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia yaitu tentang larangan pembunuhan dan penganiayaan atau perlukaan.
Tahap keempat , peraturan yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Di tahap keempat ini dibagi lagi dalam dua tahap yaitu tahap pertama akan menggunakan hukum
30 Syahrial Abas, Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), hlm. 109.
31 Al Yasa Abubakar, Penerapan Syariat Islam  di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam,
2013), hlm. 268.
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 28 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 26
acara pidana yang berlaku secara nasional sebagai pedoman tetapi membuat beberapa pengecualian dengan cara menuliskan dalam Qanun Aceh aturan yang tidak sama dengan hukum nasional sehingga hukum nasional dianggap tidak berlaku di Aceh atau dengan cara kedua yaitu menambahkan ke dalam Qanun Aceh ketentuan-ketentuan baru yang diperlukan untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh sekiranya tidak diatur dalam hukum acara nasional. Sedangkan  langkah kedua adalah menulis ulang seluruh hukum acara pidana dalam sebuah kitab kodifikasi sesuai kebutuhan Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengadopsi ketentuan pidana Islam yang membagi ‘ uqubat menjadi ‘ uqubat hudud dan ‘ uqubat ta’zir . Dalam pendekatan fiqih Islam, ‘ uqubat hudud merupakan jenis hukuman yang sudah ditetapkan secara pasti oleh Allah melalui Al Qur’an dan Sunnah, 32 misalnya dalam Al Qur’an Surat An-Nur ayat (2) dinyatakan bahwa ‘ uqubat hudud berupa hukum cambuk terhadap pelaku zina ghairu muhsan dijatuhkan sebanyak 100 kali. Adapun ‘ uqubat ta’zir merupakan jenis hukuman yang ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan hakim sebagai pemutus, 33 contohnya ‘ uqubat ta’zir dalam Qanun Jinayat adalah pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua atau wali, pengembalian kepada orang tua atau wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan
32 Ibrahim O. Uthman, Al Hudud: Penal Law of
Shariah (Lagos: National Open University of Nigeria, 2014), hlm. 100. 33 Philip Ostien, Sharia Implementation in Northern Nigeria, 1999–2006: A Sourcebook (Lagos: Spectrum Books Limited, 2007), hlm. 15. pencabutan hak, perampasan barang tertentu, dan kerja sosial. Pada Qanun Jinayat disebutkan bahwa ‘ uqubat cambuk termasuk jenis hukuman yang paling banyak diancamkan baik secara definitif, alternatif, maupun kumulatif alternatif dengan jenis hukuman lainnya. 34 Subjek hukum yang dapat dikenakan ‘ uqubat cambuk bahkan tidak hanya manusia, namun juga badan hukum melalui organ-organ pada badan hukum tersebut. ‘ Uqubat cambuk juga diperberat untuk pengulangan jarimah dan menyertakan anak-anak dalam jarimah . Adapun dalam Qanun Jinayat disebutkan bahwa ruang lingkup ‘ uqubat cambuk, berlaku untuk: 35 a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh; b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayat; c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP tapi diatur dalam Qanun ini; d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Aceh. Dalam hal pelaku adalah anak yang belum mencapai umur delapan belas 34 Internasional Crisis Group, “Indonesian Islamic Law Criminal Justice in Indonesian”, http://old.crisisgroup.org/_/media/Files/asia/s outh-east- asia/indonesia/Indonesian%20translations/17_i ndonesian_s_islamic_law___criminal_justice__ind onesian_version.pdf (diakses 19 Maret 2018). 35 Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7). M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
tahun, maka terhadap anak tersebut tidak diberlakukan hukum cambuk, namun diberlakukan pemeriksaan berpedoman pada peraturan perundang- undangan mengenai peradilan pidana anak. 36 Pelaksanaan hukum cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu, dan menunjuk pencambuk. 37 Jaksa dapat meminta kepada instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah Kabupaten/  Kota setempat untuk menyiapkan pencambukan. 38 Cambuk yang dipakai untuk melakukan pencambukan terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 sentimeter dengan panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya terdapat tempat pegangan- nya. 39 Jaksa juga dapat meminta, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pencambukan. 40 Sebelum pelaksanaan pencambukan, terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk. 41 Apabila kondisi 36 Pasal 66 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7). 37 Pasal 252 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66). 38 Pasal 253 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 39 Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. 40 Pasal 254 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 41 Pasal 259 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
kesehatan terhukum menurut dokter dari hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman, maka pelaksanaan pencambuk-an ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman tersebut. 42 Sebelum pelaksana-an, juga disediakan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama apabila diminta oleh jaksa atau terhukum. 43 Saat pelaksanaan pencambukan dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, namun pelaksanaan hukuman tersebut tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. 44 Pelaksanaan hukum cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter. 45 Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter. 46 Saat dihadirkan ke lokasi pencambuk-an, pencambuk memakai penutup muka dari kain. Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum. 47 Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,7 42 Pasal 259 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 43 Pasal 260 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 44 Pasal 262 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 45 Pasal 262 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 46 Pasal 262 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 47 Pasal 264 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 29 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 26
acara pidana yang berlaku secara nasional sebagai pedoman tetapi membuat beberapa pengecualian dengan cara menuliskan dalam Qanun Aceh aturan yang tidak sama dengan hukum nasional sehingga hukum nasional dianggap tidak berlaku di Aceh atau dengan cara kedua yaitu menambahkan ke dalam Qanun Aceh ketentuan-ketentuan baru yang diperlukan untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh sekiranya tidak diatur dalam hukum acara nasional. Sedangkan  langkah kedua adalah menulis ulang seluruh hukum acara pidana dalam sebuah kitab kodifikasi sesuai kebutuhan Aceh.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengadopsi ketentuan pidana Islam yang membagi ‘ uqubat menjadi ‘ uqubat hudud dan ‘ uqubat ta’zir . Dalam pendekatan fiqih Islam, ‘ uqubat hudud merupakan jenis hukuman yang sudah ditetapkan secara pasti oleh Allah melalui Al Qur’an dan Sunnah, 32 misalnya dalam Al Qur’an Surat An-Nur ayat (2) dinyatakan bahwa ‘ uqubat hudud berupa hukum cambuk terhadap pelaku zina ghairu muhsan dijatuhkan sebanyak 100 kali. Adapun ‘ uqubat ta’zir merupakan jenis hukuman yang ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan hakim sebagai pemutus, 33 contohnya ‘ uqubat ta’zir dalam Qanun Jinayat adalah pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua atau wali, pengembalian kepada orang tua atau wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan
32 Ibrahim O. Uthman, Al Hudud: Penal Law of Shariah (Lagos: National Open University of Nigeria, 2014), hlm. 100.
33 Philip Ostien, Sharia Implementation in Northern Nigeria, 1999–2006: A Sourcebook (Lagos: Spectrum Books Limited, 2007), hlm. 15.
pencabutan hak, perampasan barang tertentu, dan kerja sosial.
Pada Qanun Jinayat disebutkan bahwa ‘ uqubat cambuk termasuk jenis hukuman yang paling banyak diancamkan baik secara definitif, alternatif, maupun kumulatif alternatif dengan jenis hukuman lainnya. 34 Subjek hukum yang dapat dikenakan ‘ uqubat cambuk bahkan tidak hanya manusia, namun juga badan hukum melalui organ-organ pada badan hukum tersebut. ‘ Uqubat cambuk juga diperberat untuk pengulangan jarimah dan menyertakan anak-anak dalam jarimah . Adapun dalam Qanun Jinayat disebutkan bahwa ruang lingkup ‘ uqubat cambuk, berlaku untuk: 35 a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayat;
c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP tapi diatur dalam Qanun ini;
d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Aceh.
Dalam hal pelaku adalah anak yang belum mencapai umur delapan belas
34 Internasional Crisis Group, “Indonesian Islamic Law Criminal Justice in Indonesian”, http://old.crisisgroup.org/_/media/Files/asia/s outh-east- asia/indonesia/Indonesian%20translations/17_i ndonesian_s_islamic_law___criminal_justice__ind onesian_version.pdf (diakses 19 Maret 2018).
35 Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
tahun, maka terhadap anak tersebut tidak diberlakukan hukum cambuk, namun diberlakukan pemeriksaan berpedoman pada peraturan perundang- undangan mengenai peradilan pidana anak. 36
Pelaksanaan hukum cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu, dan menunjuk pencambuk. 37 Jaksa dapat meminta kepada instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah Kabupaten/  Kota setempat untuk menyiapkan pencambukan. 38 Cambuk yang dipakai untuk melakukan pencambukan terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 sentimeter dengan panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya terdapat tempat pegangan- nya. 39 Jaksa juga dapat meminta, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pencambukan. 40 Sebelum pelaksanaan pencambukan, terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk. 41 Apabila kondisi
36 Pasal 66 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).
37 Pasal 252 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66).
38 Pasal 253 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
39 Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.
40 Pasal 254 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
41 Pasal 259 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
kesehatan terhukum menurut dokter dari hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman, maka pelaksanaan pencambuk-an ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman tersebut. 42 Sebelum pelaksana-an, juga disediakan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama apabila diminta oleh jaksa atau terhukum. 43
Saat pelaksanaan pencambukan dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, namun pelaksanaan hukuman tersebut tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. 44 Pelaksanaan hukum cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter. 45 Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter. 46
Saat dihadirkan ke lokasi pencambuk-an, pencambuk memakai penutup muka dari kain. Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum. 47 Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,7
42 Pasal 259 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
43 Pasal 260 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
44 Pasal 262 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
45 Pasal 262 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
46 Pasal 262 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
47 Pasal 264 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 30 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 28
meter sampai 1 meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri atau kanan terhukum. 48 Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm. 49 Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangganya tidak lebih dari bahu. 50 Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan-nya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya. 51
Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi, dan atau menukar pencambuk apabila ada ketentuan yang tidak dipenuhi pencambuk. 52 Tata cara pelaksanaan hukum cambuk tersebut secara mendetail diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada saat dicambuk, terhukum menggunakan baju yang telah disediakan oleh jaksa dan berada dalam posisi bebas berdiri tanpa penyangga. 53 Atas permintaan terhukum atau dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan 48 Pasal 264 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 49 Pasal 264 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 50 Pasal 264 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 51 Pasal 264 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 52 Pasal 264 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 53 Pasal 265 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 51).
penyangga, namun tetap harus dalam keadaan bebas. 54 Pencambukan dapat diberhentikan sementara apabila diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasar  pertimbangan medis dan terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum pelaksanaan hukuman selesai dilaksanakan. 55
Lebih spesifik, tata letak tersebut digambarkan dalam bagan berikut ini: 56 54 Pasal 265 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 55 Pasal 266 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). 56 Hasil wawancara dengan Marzuki M. Ali, S.Ag., M.H. selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh, di Kota Banda Aceh, pada 12 Agustus 2016. M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Bagan 1. Tata Letak Pelaksanaan Hukum Cambuk
Sumber: Wilayatuh Hisbah Provinsi Aceh, 2016.
Dengan pengaturan sebagaimana telah diuraikan di atas, sejatinya pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Aceh relatif sudah detail dalam mengatur mengenai hukum materiil dan hukum formil terkait hukum cambuk. Hal ini dirasa penting karena dalam hukum cambuk merupakan bentuk pidana yang baru hukum positif di Indonesia, sehingga dalam rangka mendukung pelaksanaan hukum cambuk memang diperlukan pengaturan yang rinci dan mendetail. Ditinjau dari sisi historis, hukum cambuk dalam Qanun Jinayat tidak dapat dilepaskan dari peribahasa adat masyarakat Aceh, yaitu “ Hukum ngoen adat lage dzat ngoen sifeut ”, yang artinya hubungan syariat dengan adat ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, melekat dan tidak dapat dipisahkan. 57 Terbukti pada masa kepemimpinan raja-raja Aceh, hukum Islam dijalankan termasuk hukum jinayatnya, misalnya pada masa 57 A. Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 44. kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang menghukum putra satu-satunya, Meurah Pupok , dengan hukuman rajam (mati) karena telah melanggar hukum Islam dan adat Aceh, yaitu telah melakukan zina dengan salah seorang istri pengawal istana, sehingga akhirnya Sultan Iskandar Muda memutuskan untuk melaksanakan sendiri rajam terhadap putranya. 58 Sejatinya, dari sisi politik hukum pidana Indonesia, diadopsinya nilai-nilai agama dalam formulasi peraturan perundang-undangan bukanlah ide baru.
Beberapa pendapat terkait hal ini diantaranya dari Mantan Menteri Kehakiman, Mochtar Kusumaatmadja dalam sambutan pengarahannya di depan peserta Simposium Pengaruh Kebudaya-an/Agama terhadap Hukum Pidana di Denpasar pada tahun 1975, atas kerja sama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang mengatakan: 59 58 Ibid .
59 Pendapat Mochtar Kusumatmaja yang dikutip oleh Jimly Asshidique dalam Adi Hermansyah,
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 31 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 28
meter sampai 1 meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri atau kanan terhukum. 48 Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm. 49
Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangganya tidak lebih dari bahu. 50 Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan-nya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya. 51
Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi, dan atau menukar pencambuk apabila ada ketentuan yang tidak dipenuhi pencambuk. 52 Tata cara pelaksanaan hukum cambuk tersebut secara mendetail diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
Pada saat dicambuk, terhukum menggunakan baju yang telah disediakan oleh jaksa dan berada dalam posisi bebas berdiri tanpa penyangga. 53 Atas permintaan terhukum atau dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan
48 Pasal 264 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
49 Pasal 264 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
50 Pasal 264 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
51 Pasal 264 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
52 Pasal 264 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
53 Pasal 265 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
penyangga, namun tetap harus dalam keadaan bebas. 54 Pencambukan dapat diberhentikan sementara apabila diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasar  pertimbangan medis dan terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum pelaksanaan hukuman selesai dilaksanakan. 55
Lebih spesifik, tata letak tersebut digambarkan dalam bagan berikut ini: 56
54 Pasal 265 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
55 Pasal 266 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
56 Hasil wawancara dengan Marzuki M. Ali, S.Ag., M.H. selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh, di Kota Banda Aceh, pada 12 Agustus 2016.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8

## Bagan 1. Tata Letak Pelaksanaan Hukum Cambuk
Sumber: Wilayatuh Hisbah Provinsi Aceh, 2016.
Dengan pengaturan sebagaimana telah diuraikan di atas, sejatinya pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Aceh relatif sudah detail dalam mengatur mengenai hukum materiil dan hukum formil terkait hukum cambuk. Hal ini dirasa penting karena dalam hukum cambuk merupakan bentuk pidana yang baru hukum positif di Indonesia, sehingga dalam rangka mendukung pelaksanaan hukum cambuk memang diperlukan pengaturan yang rinci dan mendetail. Ditinjau dari sisi historis, hukum cambuk dalam Qanun Jinayat tidak dapat dilepaskan dari peribahasa adat masyarakat Aceh, yaitu “ Hukum ngoen adat lage dzat ngoen sifeut ”, yang artinya hubungan syariat dengan adat ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, melekat dan tidak dapat dipisahkan. 57 Terbukti pada masa kepemimpinan raja-raja Aceh, hukum Islam dijalankan termasuk hukum jinayatnya, misalnya pada masa
57 A. Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 44.
kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang menghukum putra satu-satunya, Meurah Pupok , dengan hukuman rajam (mati) karena telah melanggar hukum Islam dan adat Aceh, yaitu telah melakukan zina dengan salah seorang istri pengawal istana, sehingga akhirnya Sultan Iskandar Muda memutuskan untuk melaksanakan sendiri rajam terhadap putranya. 58
Sejatinya, dari sisi politik hukum pidana Indonesia, diadopsinya nilai-nilai agama dalam formulasi peraturan perundang-undangan bukanlah ide baru. Beberapa pendapat terkait hal ini diantaranya dari Mantan Menteri Kehakiman, Mochtar Kusumaatmadja dalam sambutan pengarahannya di depan peserta Simposium Pengaruh Kebudaya-an/Agama terhadap Hukum Pidana di Denpasar pada tahun 1975, atas kerja sama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang mengatakan: 59
58 Ibid .
59 Pendapat Mochtar Kusumatmaja yang dikutip oleh Jimly Asshidique dalam Adi Hermansyah,
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 32 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 30
Ada yang beranggapan bahwa unsur agama tidak perlu diperhatikan [...], namun mengingat kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai sub- kebudayaan dengan pola serta tingkat perkembangannya yang berbeda- beda, pengaruh agama dan kebudayaan di lapangan hukum perlu mendapat perhatian juga, dalam rangka memperhatikan kesadaran kaidah dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain pendapat Mochtar Kusumatmadja, Moh. Mahfud MD juga menyatakan bahwa, “Hukum Islam dapat digolongkan sebagai sumber hukum yang bergabung dengan sumber-sumber hukum lain di dalamnya, termasuk hukum adat sebagai hukum yang hidup ( living law ) di dalam masyarakat Indonesia.” 60 Hukum agama yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia misalnya tampak dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang tentang Wakaf. Dalam konteks hukum pidana, hukuman bernuansa agama yaitu berupa pemenuhan kewajiban agama juga pernah muncul dalam Rancangan KUHP pada Tahun 1981 sebagai pidana tambahan. 61 Menurut Barda Nawawi Arief, nilai- nilai hukum agama dapat dijadikan salah satu substansi dalam pembaharuan hukum pidana. Namun demikian, menurutnya penggalian nilai-nilai hukum agama untuk dimasukkan dalam sistem Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia (Kajian Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam) (Semarang: Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 98. 60 Ibid .
hukum pidana perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu: 62 1) Karena sasaran penggalian hukum dimaksudkan untuk mengisi dan mewujudkan sistem hukum nasional maka penggalian hukum itu harus bertujuan memantapkan sistem hukum nasional. Ini berarti pertama- tama harus ada pemahaman yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan sistem hukum nasional. 2) Karena hukum nasional harus mengayomi seluruh bangsa dan negara dalam aspek kehidupannya maka penggalian hukum harus didasarkan pada suatu wawasan nasional yang sama dalam bidang pembangunan hukum nasional yaitu wawasan nusantara, wawasan kebangsaan, dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. 3) Karena penggalian hukum bermaksud mencari dan menemukan nilai yang dijadikan sebagai nilai hukum nasional maka penggalian hendaknya ditujukan pada ide dasar yang merupakan pokok pemikiran strategis dalam memecah- kan masalah sentral pembangunan nasional. 4) Khususnya dalam rangka mengisi upaya pembaharuan hukum pidana nasional maka penggalian hukum yang bersumber dari nilai-nilai hukum agama khususnya agama Islam sebaiknya diarahkan pada prinsip dan pokok bidang hukum pidana seperti tindak pidana, pidana, dan pemidanaan serta pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pada uraian sebagai- mana dimaksud di atas, maka pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana dalam Qanun Jinayat terlihat mengadopsi syariat Islam. Hal ini dapat dikatakan
62 Barda Nawawi Arief, Op.cit ., hlm. 320.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
merupakan salah satu bentuk pem- baharuan hukum pidana nasional yang bersumber dari nilai-nilai agama sebagaimana dinyatakan Barda Nawawi Arief. 2.  Implikasi Pengaturan Hukum Cambuk sebagai Bentuk Pidana dalam Qanun Jinayat Pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Jinayat bukan semata membawa pembaharuan dalam konteks bentuk pidana, namun lebih jauh Pengaturan hukum cambuk juga membawa implikasi terhadap politik hukum pidana, hak asasi manusia, dan legislasi daerah. Implikasi terhadap Politik Hukum Pidana Politik hukum dalam makna yang lebih spesifik yakni politik hukum pidana menurut Sudarto memiliki arti sebagai suatu pemilihan alternatif untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. 63 Ruang lingkup politik hukum pidana mencakup formulasi atau kebijakan legislatif, aplikasi atau kebijakan yudikatif dan eksekusi atau kebijakan administratif. 64 Dalam pembahasan sub bab ini, ruang lingkup politik hukum pidana yang dibahas hanya sebatas pada tahap formulasi. Berdasarkan  Pasal 10 KUHP,  bentuk pidana hanya terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Ketentuan dalam KUHP memang 63 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 159. 64 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 79.
dimungkinkan untuk disimpangi sebagaimana bunyi Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa “Ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang- undang ditentukan lain.” 65 Dengan demikian, maka Pasal 103 KUHP membuka peluang pengaturan yang berbeda dengan KUHP, hanya apabila dirumuskan dalam bentuk undang- undang. Lebih spesifik dalam menganalisis implikasi pengaturan hukum cambuk pada Qanun Jinayat Aceh dalam konteks politik hukum pidana, perlu pula dibandingkan bentuk pidana yang eksis sebagai hukum positif di Indonesia dan bagaimana bentuk pidana dalam Qanun tersebut. Berikut adalah perbandingan bentuk pidana yang dikenal dalam hukum positif Indonesia (dalam KUHP) dan bentuk pidana yang dikenalkan oleh Qanun Jinayat: 66 65 Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 66 Dian Agung Wicaksono, “Penormaan Hukuman Cambuk sebagai Ekstensifikasi Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Legislasi”, dalam Al Khanif, et al ., (Eds.), Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalime vs Relativisme di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2017), hlm. 162- 163.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 33 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 30
Ada yang beranggapan bahwa unsur agama tidak perlu diperhatikan [...], namun mengingat kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai sub- kebudayaan dengan pola serta tingkat perkembangannya yang berbeda- beda, pengaruh agama dan kebudayaan di lapangan hukum perlu mendapat perhatian juga, dalam rangka memperhatikan kesadaran kaidah dan nilai yang hidup dalam masyarakat.
Selain pendapat Mochtar Kusumatmadja, Moh. Mahfud MD juga menyatakan bahwa, “Hukum Islam dapat digolongkan sebagai sumber hukum yang bergabung dengan sumber-sumber hukum lain di dalamnya, termasuk hukum adat sebagai hukum yang hidup ( living law ) di dalam masyarakat Indonesia.” 60 Hukum agama yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia misalnya tampak dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang tentang Wakaf. Dalam konteks hukum pidana, hukuman bernuansa agama yaitu berupa pemenuhan kewajiban agama juga pernah muncul dalam Rancangan KUHP pada Tahun 1981 sebagai pidana tambahan. 61
Menurut Barda Nawawi Arief, nilai- nilai hukum agama dapat dijadikan salah satu substansi dalam pembaharuan hukum pidana. Namun demikian, menurutnya penggalian nilai-nilai hukum agama untuk dimasukkan dalam sistem
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia (Kajian Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam) (Semarang: Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 98.
60 Ibid . 61 Ibid ., hlm. 318.
hukum pidana perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu: 62

## 1) Karena sasaran penggalian hukum
dimaksudkan untuk mengisi dan mewujudkan sistem hukum nasional maka penggalian hukum itu harus bertujuan memantapkan sistem hukum nasional. Ini berarti pertama- tama harus ada pemahaman yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan sistem hukum nasional.
2) Karena hukum nasional harus mengayomi seluruh bangsa dan negara dalam aspek kehidupannya maka penggalian hukum harus didasarkan pada suatu wawasan nasional yang sama dalam bidang pembangunan hukum nasional yaitu wawasan nusantara, wawasan kebangsaan, dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika.
3) Karena penggalian hukum bermaksud mencari dan menemukan nilai yang dijadikan sebagai nilai hukum nasional maka penggalian hendaknya ditujukan pada ide dasar yang merupakan pokok pemikiran strategis dalam memecah- kan masalah sentral pembangunan nasional.
4) Khususnya dalam rangka mengisi upaya pembaharuan hukum pidana nasional maka penggalian hukum yang bersumber dari nilai-nilai hukum agama khususnya agama Islam sebaiknya diarahkan pada prinsip dan pokok bidang hukum pidana seperti tindak pidana, pidana, dan pemidanaan serta pertanggungjawaban pidana.
Berdasarkan pada uraian sebagai- mana dimaksud di atas, maka pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana dalam Qanun Jinayat terlihat mengadopsi syariat Islam. Hal ini dapat dikatakan
62 Barda Nawawi Arief, Op.cit ., hlm. 320.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
merupakan salah satu bentuk pem- baharuan hukum pidana nasional yang bersumber dari nilai-nilai agama sebagaimana dinyatakan Barda Nawawi Arief.
2.  Implikasi Pengaturan Hukum Cambuk sebagai Bentuk Pidana dalam Qanun Jinayat Pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Jinayat bukan semata membawa pembaharuan dalam konteks bentuk pidana, namun lebih jauh Pengaturan hukum cambuk juga membawa implikasi terhadap politik hukum pidana, hak asasi manusia, dan legislasi daerah.
Implikasi terhadap Politik Hukum Pidana Politik hukum dalam makna yang lebih spesifik yakni politik hukum pidana menurut Sudarto memiliki arti sebagai suatu pemilihan alternatif untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. 63 Ruang lingkup politik hukum pidana mencakup formulasi atau kebijakan legislatif, aplikasi atau kebijakan yudikatif dan eksekusi atau kebijakan administratif. 64
Dalam pembahasan sub bab ini, ruang lingkup politik hukum pidana yang dibahas hanya sebatas pada tahap formulasi.
Berdasarkan  Pasal 10 KUHP,  bentuk pidana hanya terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Ketentuan dalam KUHP memang
63 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 159.
64 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 79.
dimungkinkan untuk disimpangi sebagaimana bunyi Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa “Ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang- undang ditentukan lain.” 65 Dengan demikian, maka Pasal 103 KUHP membuka peluang pengaturan yang berbeda dengan KUHP, hanya apabila dirumuskan dalam bentuk undang- undang.
Lebih spesifik dalam menganalisis implikasi pengaturan hukum cambuk pada Qanun Jinayat Aceh dalam konteks politik hukum pidana, perlu pula dibandingkan bentuk pidana yang eksis sebagai hukum positif di Indonesia dan bagaimana bentuk pidana dalam Qanun tersebut. Berikut adalah perbandingan bentuk pidana yang dikenal dalam hukum positif Indonesia (dalam KUHP) dan bentuk pidana yang dikenalkan oleh Qanun Jinayat: 66
65 Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
66 Dian Agung Wicaksono, “Penormaan Hukuman Cambuk sebagai Ekstensifikasi Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Legislasi”, dalam Al Khanif, et al ., (Eds.), Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalime vs Relativisme di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2017), hlm. 162-
163.
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 34 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 32 Tabel 1. Perbandingan Bentuk Pidana Bentuk Pidana dalam KUHP Bentuk Pidana dalam Qanun Jinayat Pidana Pokok: ‘ Uqubat Hudud : cambuk ‘ Uqubat Ta’zir Utama: - pidana mati - cambuk - pidana penjara - denda - pidana kurungan - penjara - pidana denda - restitusi - pidana tutupan Pidana Tambahan, berupa: ‘ Uqubat Ta’zir Tambahan: - pencabutan hak-hak tertentu - pembinaan oleh negara - perampasan barang-barang tertentu - restitusi oleh orang tua/wali - pengumuman putusan hakim - pengembalian kepada orang tua/wali - pemutusan perkawinan - pencabutan izin dan pencabutan hak - perampasan barang-barang tertentu - kerja sosial. Sumber: Dian Agung Wicaksono, 2017. Mencermati tabel di atas, dapat terlihat Qanun Jinayat telah memperluas bentuk pidana yang ada dalam hukum positif Indonesia. Qanun Jinayat setidaknya telah merumuskan bentuk pidana yang lebih variatif, baik pada level pidana pokok/ ‘uqubat ta’zir utama, maupun pada level pidana tambahan/ ‘uqubat ta’zir tambahan. Sebagaimana telah diuraikan pada tinjauan pustaka, bahwa hukum Islam memang secara definitif telah menentukan ‘uqubat hudud dalam Al-Qur’an berupa cambuk 100 kali, sehingga ketentuan ini kemudian serta merta dituangkan dalam Qanun Jinayat tanpa ada perubahan. Adapun yang menarik adalah ‘uqubat ta’zir , yang notabene merupakan jenis hukuman yang ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan hakim sebagai pemutus. 67 Dengan kata lain, ‘uqubat ta’zir merupakan bentuk ijtihad penyusun kebijakan, yang dalam konteks ini adalah Pemerintahan Aceh. Bila memang Pemerintahan Aceh diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan syariat Islam, maka sampai pada lingkup
67 Philip Ostien, Op.cit ., hlm. 15.
mana kemudian perumusan dan penuangan syariat Islam dalam hukum positif diperkenankan? Terlebih dalam UU Pemerintahan Aceh sama sekali tidak pernah menyebut adanya hukum cambuk sebagai salah satu alternatif bentuk pidana. Argumentasi yang mendasarkan pengaturan hukum cambuk pada level ‘uqubat ta’zir adalah implementasi dari syariat Islam perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini sekali lagi berbeda dengan ‘uqubat hudud yang memang secara definitif tertulis dalam Al-Qur’an. UU Pemerintahan Aceh memang memberikan keleluasaan pengaturan mengenai hukum pidana Islam dalam Qanun dengan pengaturan sebagai berikut: 68 (1) Qanun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegak-an hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 68 Pasal 241 ayat (1)-(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
(2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. (4) Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) . Mencermati rumusan ayat di atas, apakah Pasal 241 ayat (4) UU Pemerintahan Aceh dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatur hukum cambuk? Apakah Pasal a quo dapat menegasikan ketentuan Pasal 103 KUHP? Bukankah salah satu prinsip mendasar dalam perumusan norma dalam hukum pidana harus memegang asas lex scripta , yaitu ketentuan perundang-undangan pidana harus dirumuskan terlebih dahulu. Marjanne Termorshuizen, sebagaimana dikutip oleh Flora Dianti, lebih lengkap menegaskan bahwa: 69 Ketentuan perundang-undangan pidana harus dirumuskan terlebih dahulu ( lex scripta ) selain dapat memberikan kepastian hukum kepada para warga negara, akan juga memberikan kepastian serupa bagi pejabat pemerintah yang harus menegakkan hukum pidana seperti polisi, jaksa dan hakim. Apa yang diperlukan demi pencapaian kepastian hukum tersebut ialah dirumuskannya ketentuan perundangan pidana secara 69 Marjanne Termorshuizen  sebagaimana dikutip oleh Flora Dianti, “Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Konstitusi Vol. 3, No. 2, Mei (2006), hlm. 2.
jelas dan terang ( lex certa ), juga harus cukup ketat dan terbatas jangkauannya ( lex stricta ). Mendasarkan pada asas tersebut, seharusnya bila memang hendak menormatifkan hukum cambuk dalam hukum positif Indonesia, maka setidaknya hukum cambuk disebutkan terlebih dahulu dalam pengaturan UU Pemerintahan Aceh. Hal ini menjadi penting agar pengaturan UU Pemerintahan Aceh tidak memberikan cek kosong kepada daerah untuk dapat mengatur terkait bentuk pidana pada level Peraturan Daerah tanpa sebelumnya disebutkan dalam level Undang-Undang apa saja yang diperkenankan untuk diatur. Bila UU Pemerintahan  Aceh menyebutkan apa saja bentuk pidana yang dimungkinkan diatur dalam Qanun, maka tidak akan ada implikasi pengaturan hukum cambuk dalam Qanun karena secara mutatis mutandis telah berlaku asas lex spesialis derogat legi generali pada pengaturan di level Undang-Undang, yang mana UU Pemerintahan Aceh men- derogasi KUHP, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

## Implikasi terhadap Politik Hukum Hak
Asasi Manusia Implikasi dalam konteks politik hukum hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari adanya ketentuan Pasal 28J ayat (2) dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara definitif menyebutkan bahwa: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta peng- hormatan atas hak dan kebebasan
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
35 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 32
Tabel 1. Perbandingan Bentuk Pidana Bentuk Pidana dalam KUHP Bentuk Pidana dalam Qanun Jinayat Pidana Pokok: ‘ Uqubat Hudud : cambuk ‘ Uqubat Ta’zir Utama: - pidana mati - cambuk - pidana penjara - denda - pidana kurungan - penjara - pidana denda - restitusi - pidana tutupan Pidana Tambahan, berupa: ‘ Uqubat Ta’zir Tambahan: - pencabutan hak-hak tertentu - pembinaan oleh negara - perampasan barang-barang tertentu - restitusi oleh orang tua/wali - pengumuman putusan hakim - pengembalian kepada orang tua/wali - pemutusan perkawinan - pencabutan izin dan pencabutan hak
- perampasan barang-barang tertentu - kerja sosial.
Sumber: Dian Agung Wicaksono, 2017.
Mencermati tabel di atas, dapat terlihat Qanun Jinayat telah memperluas bentuk pidana yang ada dalam hukum positif Indonesia. Qanun Jinayat setidaknya telah merumuskan bentuk pidana yang lebih variatif, baik pada level pidana pokok/ ‘uqubat ta’zir utama, maupun pada level pidana tambahan/ ‘uqubat ta’zir tambahan. Sebagaimana telah diuraikan pada tinjauan pustaka, bahwa hukum Islam memang secara definitif telah menentukan ‘uqubat hudud dalam Al-Qur’an berupa cambuk 100 kali, sehingga ketentuan ini kemudian serta merta dituangkan dalam Qanun Jinayat tanpa ada perubahan. Adapun yang menarik adalah ‘uqubat ta’zir , yang notabene merupakan jenis hukuman yang ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan hakim sebagai pemutus. 67 Dengan kata lain, ‘uqubat ta’zir merupakan bentuk ijtihad penyusun kebijakan, yang dalam konteks ini adalah Pemerintahan Aceh. Bila memang Pemerintahan Aceh diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan syariat Islam, maka sampai pada lingkup
67 Philip Ostien, Op.cit ., hlm. 15.
mana kemudian perumusan dan penuangan syariat Islam dalam hukum positif diperkenankan? Terlebih dalam UU Pemerintahan Aceh sama sekali tidak pernah menyebut adanya hukum cambuk sebagai salah satu alternatif bentuk pidana.
Argumentasi yang mendasarkan pengaturan hukum cambuk pada level ‘uqubat ta’zir adalah implementasi dari syariat Islam perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini sekali lagi berbeda dengan ‘uqubat hudud yang memang secara definitif tertulis dalam Al-Qur’an. UU Pemerintahan Aceh memang memberikan keleluasaan pengaturan mengenai hukum pidana Islam dalam Qanun dengan pengaturan sebagai berikut: 68 (1) Qanun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegak-an hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
68 Pasal 241 ayat (1)-(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
(2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.
(4) Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) .
Mencermati rumusan ayat di atas, apakah Pasal 241 ayat (4) UU Pemerintahan Aceh dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatur hukum cambuk? Apakah Pasal a quo dapat menegasikan ketentuan Pasal 103 KUHP?
Bukankah salah satu prinsip mendasar dalam perumusan norma dalam hukum pidana harus memegang asas lex scripta , yaitu ketentuan perundang-undangan pidana harus dirumuskan terlebih dahulu. Marjanne Termorshuizen, sebagaimana dikutip oleh Flora Dianti, lebih lengkap menegaskan bahwa: 69
Ketentuan perundang-undangan pidana harus dirumuskan terlebih dahulu ( lex scripta ) selain dapat memberikan kepastian hukum kepada para warga negara, akan juga memberikan kepastian serupa bagi pejabat pemerintah yang harus menegakkan hukum pidana seperti polisi, jaksa dan hakim. Apa yang diperlukan demi pencapaian kepastian hukum tersebut ialah dirumuskannya ketentuan perundangan pidana secara
69 Marjanne Termorshuizen  sebagaimana dikutip oleh Flora Dianti, “Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Konstitusi Vol. 3,
No. 2, Mei (2006), hlm. 2.
jelas dan terang ( lex certa ), juga harus cukup ketat dan terbatas jangkauannya ( lex stricta ).
Mendasarkan pada asas tersebut, seharusnya bila memang hendak menormatifkan hukum cambuk dalam hukum positif Indonesia, maka setidaknya hukum cambuk disebutkan terlebih dahulu dalam pengaturan UU Pemerintahan Aceh. Hal ini menjadi penting agar pengaturan UU Pemerintahan Aceh tidak memberikan cek kosong kepada daerah untuk dapat mengatur terkait bentuk pidana pada level Peraturan Daerah tanpa sebelumnya disebutkan dalam level Undang-Undang apa saja yang diperkenankan untuk diatur. Bila UU Pemerintahan  Aceh menyebutkan apa saja bentuk pidana yang dimungkinkan diatur dalam Qanun, maka tidak akan ada implikasi pengaturan hukum cambuk dalam Qanun karena secara mutatis mutandis telah berlaku asas lex spesialis derogat legi generali pada pengaturan di level Undang-Undang, yang mana UU Pemerintahan Aceh men- derogasi KUHP, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

## Implikasi terhadap Politik Hukum Hak Asasi Manusia
Implikasi dalam konteks politik hukum hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari adanya ketentuan Pasal 28J ayat (2) dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara definitif menyebutkan bahwa:
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta peng- hormatan atas hak dan kebebasan
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 36 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 34 orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Frasa “pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang”, memberikan makna yang tegas terkait 3 (tiga) poin: Poin Pertama , HAM tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi. Setidaknya itulah yang tersirat dalam rumusan Pasal a quo , walaupun dalam konteks kajian hukum HAM mengenal adanya non-derogable rights atau hak yang tidak dapat disimpangi atau dikurangi dalam keadaan apapun, namun dalam konteks hukum positif, konstitusi Indonesia telah memilih ketidakmutlakan HAM dalam kehidupan bernegara Indonesia. Hal ini memang seringkali menimbul- kan perdebatan mengingat Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga secara simultan mengenalkan adanya konsep non-derogable rights dalam konstitusi Indonesia, dengan rumusan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Mengapa kontradiktif ini disebut secara simultan? Hal ini dikarenakan kedua konsep yang bertentangan antara kemutlakan dan ketidakmutlakan HAM dirumuskan dalam periodisasi amendemen  yang bersamaan, yaitu amendemen kedua pada tahun 2000. Secara logis, menjadi tidak masuk akal bila memang para perumus amendemen konstitusi menghendaki kemutlakan HAM, mengapa dirumuskan pula ketidakmutlakan HAM pada periode pembahasan yang sama dan diletakkan dalam sistematika yang berurutan. Hal tersebut ditegaskan dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, “Peletakan tentang kewajiban dalam satu pasal penutup dari semua hak yang disebutkan dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I dimaksud, dimaknai bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam Pasal 28J adalah untuk melindungi hak orang lain, termasuk pembatasan terhadap non- derogable rights itu sendiri.” 70 Dengan demikian, sulit untuk mengatakan bahwa HAM di Indonesia memang dikehendaki sebagai hak yang mutlak, mengingatkan apapun bentuk HAM tersebut tetap harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang dimungkinkan terjadi dengan adanya pengaturan pada level undang- undang. Poin Kedua , instrumen pembatasan merupakan undang-undang secara materiil. Pemahaman ini berangkat dari penggunaan huruf kecil pada frasa “undang-undang” dalam rumusan pasal a quo , yang bermakna apa yang dimaksud dalam rumusan Pasal a quo bukanlah Undang-Undang (dalam huruf besar sebagai nomenklatur) yang melekat di dalamnya secara kumulatif sifat wet in materiele zin dan wet in formele zin . 71 Maknanya pembatasan HAM dapat 70 Tim Penyusun Revisi, Naskah  Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 602. 71 Wet in materiele zin adalah pengertian undang- undang yang didasarkan pada isi atau substansinya yang mengikat masyarakat sedangkan Wet in formale zin adalah pengertian undang-undang yang didasarkan pada bentuk dan cara terbentuknya. Lebih lengkap lihat pada Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya) (Jakarta: Rhineka Cipta, 1997),
hlm. 4-6.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
dilakukan baik oleh: (a) undang-undang sebagai wet in materiele zin saja; (b) undang-undang sebagai wet in formele zin saja; atau (c) Undang-Undang sebagai kumulatif sifat wet in materiele zin dan wet in formele zin . Lantas produk hukum apa yang dapat membatasi HAM dengan adanya rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945? Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka yang berpotensi bersesuaian dengan ketiga alternatif tersebut hanyalah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu). Hal tersebut dikarenakan UU secara utuh melekat sifat wet in materiele zin dan wet in formele zin , sedangkan Perppu karena memiliki sifat wet in materiele zin , namun tidak memiliki sifat wet in formele zin karena dibentuk secara mandiri oleh Presiden. Spesifik  terkait pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Jinayat, hal yang harus dipahami sejak awal adalah hukum cambuk sebagai bentuk pidana sejatinya adalah bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia. Semua bentuk pidana adalah wujud pembatasan terhadap hak asasi  manusia, maka dari itu pengaturan terkait bentuk pidana sejatinya hanya dapat diatur pada level Undang-Undang sebagaimana diatur oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pun, kemudian Peraturan Daerah dapat mengatur bentuk pidana, hal itu semata dikarenakan terdapat delegasi eksplisit dan definitif oleh UU Pemerintahan Daerah dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengatur bentuk pidana. Hal ini semakin memperkuat bahwa pengaturan bentuk pidana sudah sejatinya memiliki pijakan hukum delegasi yang definitif dan eksplisit pada level Undang-Undang. Dalam konteks hukum cambuk, sekali lagi sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, ketiadaan delegasi yang definitif dan eksplisit pada pengaturan UU Pemerintahan Aceh merupakan celah hukum dalam pengaturan hukum cambuk pada Qanun Jinayat. Hal ini menjadi celah kelemahan penerapan syariat Islam di Aceh karena pengaturan hukum cambuk pada Qanun Jinayat dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang secara definitif dijamin perlindungan dan pemenuhannya oleh UUD NRI Tahun 1945. Poin Ketiga , pembatasan HAM dilakukan dengan pengaturan sui generis . Pemaknaan ini muncul dari rumusan “dengan undang-undang” yang dalam kaidah ilmu perundang-undangan dimaknai sebagai bij de wet geregeld atau spesifik dengan 1 (satu) peraturan. Hal ini seharusnya dimaknai bahwa pembatasan terhadap HAM seharusnya dituangkan dalam sebuah undang-undang khusus ( sui generis ) untuk memenuhi rumusan Pasal a quo . Namun, dalam praktik pembatasan HAM  tertuang dan tersebar dalam berbagai undang-undang yang menyesuaikan pada pengaturan induknya, misalnya pembatasan hak hidup diatur pada undang-undang yang mendudukkan hukuman mati sebagai bentuk  pidananya. Bila tunduk pada rumusan Pasal a quo , bukankah seharusnya dibalik pengaturannya bahwa hak dapat dibatasi bila pemegang hak melakukan perbuatan tertentu.
Implikasi terhadap Politik Hukum Legislasi Daerah
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
37 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 34
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Frasa “pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang”, memberikan makna yang tegas terkait 3 (tiga) poin: Poin Pertama , HAM tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi. Setidaknya itulah yang tersirat dalam rumusan Pasal a quo , walaupun dalam konteks kajian hukum HAM mengenal adanya non-derogable rights atau hak yang tidak dapat disimpangi atau dikurangi dalam keadaan apapun, namun dalam konteks hukum positif, konstitusi Indonesia telah memilih ketidakmutlakan HAM dalam kehidupan bernegara Indonesia.
Hal ini memang seringkali menimbul- kan perdebatan mengingat Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga secara simultan mengenalkan adanya konsep non-derogable rights dalam konstitusi Indonesia, dengan rumusan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Mengapa kontradiktif ini disebut secara simultan? Hal ini dikarenakan kedua konsep yang bertentangan antara kemutlakan dan ketidakmutlakan HAM dirumuskan dalam periodisasi amendemen  yang bersamaan, yaitu amendemen kedua pada tahun 2000. Secara logis, menjadi tidak masuk akal bila memang para perumus amendemen konstitusi menghendaki kemutlakan HAM, mengapa dirumuskan pula ketidakmutlakan HAM pada periode
pembahasan yang sama dan diletakkan dalam sistematika yang berurutan.
Hal tersebut ditegaskan dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, “Peletakan tentang kewajiban dalam satu pasal penutup dari semua hak yang disebutkan dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I dimaksud, dimaknai bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam Pasal 28J adalah untuk melindungi hak orang lain, termasuk pembatasan terhadap non- derogable rights itu sendiri.” 70 Dengan demikian, sulit untuk mengatakan bahwa HAM di Indonesia memang dikehendaki sebagai hak yang mutlak, mengingatkan apapun bentuk HAM tersebut tetap harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang dimungkinkan terjadi dengan adanya pengaturan pada level undang- undang.
Poin Kedua , instrumen pembatasan merupakan undang-undang secara materiil. Pemahaman ini berangkat dari penggunaan huruf kecil pada frasa “undang-undang” dalam rumusan pasal a quo , yang bermakna apa yang dimaksud dalam rumusan Pasal a quo bukanlah Undang-Undang (dalam huruf besar sebagai nomenklatur) yang melekat di dalamnya secara kumulatif sifat wet in materiele zin dan wet in formele zin . 71 Maknanya pembatasan HAM dapat
70 Tim Penyusun Revisi, Naskah  Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 602. 71 Wet in materiele zin adalah pengertian undang- undang yang didasarkan pada isi atau substansinya yang mengikat masyarakat sedangkan Wet in formale zin adalah pengertian undang-undang yang didasarkan pada bentuk dan cara terbentuknya. Lebih lengkap lihat pada Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya) (Jakarta: Rhineka Cipta, 1997), hlm. 4-6.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
dilakukan baik oleh: (a) undang-undang sebagai wet in materiele zin saja; (b) undang-undang sebagai wet in formele zin saja; atau (c) Undang-Undang sebagai kumulatif sifat wet in materiele zin dan wet in formele zin . Lantas produk hukum apa yang dapat membatasi HAM dengan adanya rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945? Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka yang berpotensi bersesuaian dengan ketiga alternatif tersebut hanyalah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu). Hal tersebut dikarenakan UU secara utuh melekat sifat wet in materiele zin dan wet in formele zin , sedangkan Perppu karena memiliki sifat wet in materiele zin , namun tidak memiliki sifat wet in formele zin karena dibentuk secara mandiri oleh Presiden. Spesifik  terkait pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Jinayat, hal yang harus dipahami sejak awal adalah hukum cambuk sebagai bentuk pidana sejatinya adalah bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia. Semua bentuk pidana adalah wujud pembatasan terhadap hak asasi  manusia, maka dari itu pengaturan terkait bentuk pidana sejatinya hanya dapat diatur pada level Undang-Undang sebagaimana diatur oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pun, kemudian Peraturan Daerah dapat mengatur bentuk pidana, hal itu semata dikarenakan terdapat delegasi eksplisit dan definitif oleh UU Pemerintahan Daerah dan UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan untuk mengatur bentuk pidana. Hal ini semakin memperkuat bahwa pengaturan bentuk pidana sudah sejatinya memiliki pijakan hukum delegasi yang definitif dan eksplisit pada level Undang-Undang.
Dalam konteks hukum cambuk, sekali lagi sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, ketiadaan delegasi yang definitif dan eksplisit pada pengaturan UU Pemerintahan Aceh merupakan celah hukum dalam pengaturan hukum cambuk pada Qanun Jinayat. Hal ini menjadi celah kelemahan penerapan syariat Islam di Aceh karena pengaturan hukum cambuk pada Qanun Jinayat dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang secara definitif dijamin perlindungan dan pemenuhannya oleh UUD NRI Tahun 1945.
Poin Ketiga , pembatasan HAM dilakukan dengan pengaturan sui generis . Pemaknaan ini muncul dari rumusan “dengan undang-undang” yang dalam kaidah ilmu perundang-undangan dimaknai sebagai bij de wet geregeld atau spesifik dengan 1 (satu) peraturan. Hal ini seharusnya dimaknai bahwa pembatasan terhadap HAM seharusnya dituangkan dalam sebuah undang-undang khusus ( sui generis ) untuk memenuhi rumusan Pasal a quo . Namun, dalam praktik pembatasan HAM  tertuang dan tersebar dalam berbagai undang-undang yang menyesuaikan pada pengaturan induknya, misalnya pembatasan hak hidup diatur pada undang-undang yang mendudukkan hukuman mati sebagai bentuk  pidananya. Bila tunduk pada rumusan Pasal a quo , bukankah seharusnya dibalik pengaturannya bahwa hak dapat dibatasi bila pemegang hak melakukan perbuatan tertentu.
Implikasi terhadap Politik Hukum Legislasi Daerah
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 38 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 36 Dalam konteks politik hukum legislasi daerah, khususnya pada Peraturan Daerah Provinsi, telah diekstensifkan dengan adanya penormaan hukum cambuk pada Qanun Jinayat. Lebih lanjut untuk memahami ekstensifikasi yang ditimbulkan oleh penormaan hukum cambuk, dapat dilihat pada table pengaturan mengenai ketentuan sanksi yang dapat diatur pada Peraturan Daerah: 72
72 Dian Agung Wicaksono, Op.cit. , hlm. 161. M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8

## Dalam konteks politik hukum legislasi daerah, khususnya pada Peraturan
Daerah Provinsi, telah diekstensifkan dengan adanya penormaan hukum cambuk pada Qanun Jinayat. Lebih lanjut untuk memahami ekstensifikasi yang ditimbulkan oleh penormaan hukum cambuk, dapat dilihat pada table pengaturan mengenai ketentuan sanksi yang dapat diatur pada Peraturan Daerah: 72
72 Dian Agung Wicaksono, Op.cit. , hlm. 161.
Tabel 2. Pengaturan Mengenai Ketentuan Sanksi pada Peraturan Daerah UU Nomor 12 Tahun 2011 73 UU Nomor 23 Tahun 2014 74 Pasal 15 (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam : a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya . Pasal 238 (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber: Dian Agung Wicaksono, 2017.
73 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
74 Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Tabel 2. Pengaturan Mengenai Ketentuan Sanksi pada Peraturan Daerah UU Nomor 12 Tahun 2011 73 UU Nomor 23 Tahun 2014 74 Pasal 15 (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam : a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya . Pasal 238 (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber: Dian Agung Wicaksono, 2017.
73 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
74 Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Dengan memperhatikan ketentuan pengaturan pada level Peraturan Daerah di atas, terlihat bahwa memang dimungkinkan untuk mengatur ketentuan pidana selain yang ditentukan pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sepanjang: (a) memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda semata; dan (b) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan lainnya. Penafsiran Pertama , memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda semata. Hal tersebut secara tegas dituliskan dalam kedua pengaturan di atas dalam frasa “[...] memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain [...]”, yang mana hal ini memberikan pembatasan bentuk pidana yang dapat diatur pada Peraturan Daerah, yaitu pidana kurungan dan pidana denda. Penafsiran Kedua , sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan lainnya. Penormaan tersebut membuka tafsir yang meluas karena tidak definitifnya produk hukum yang dirujuk karena hanya menyebut “ [...] peraturan perundang-undangan  lainnya ”, sedang- kan jenis peraturan perundang-undangan ada yang secara definitif disebutkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ada pula yang tidak disebutkan namun berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Namun, bila secara spesifik merujuk pada pengaturan yang dapat memuat ketentuan pidana, maka frasa “peraturan perundang- undangan lainnya” hanya merujuk pada: (a) Undang-Undang; (b) Peraturan Daerah Provinsi; atau (c) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin pengecualian pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan merujuk pada penormaan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota? Mendasarkan pada asas lex superiori derogat legi inferiori , maka dapat dijawab bahwa UU tidak diperkenankan merujuk pada Peraturan Daerah yang notabene didudukkan berada di bawah UU. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud sebagai dasar pengecualian adalah ketentuan pidana yang diatur dalam UU yang setara dengan UU Pemerintahan Daerah dan UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Lebih lanjut, Marcus Priyo Gunarto menegaskan bahwa penting untuk melihat pada dasar kewenangan yang dimiliki dalam membuat pengaturan pada Peraturan Daerah, khususnya dalam konteks perumusan bentuk pidana, dengan menyatakan: 75 Kesalahan dalam penerapan hukum pidana akan berdampak sosial yang cukup luas, karena hukum pidana berkaitan erat dengan kebebasan dan hak asasi manusia. Pembentuk Perda harus  memahami benar substansi yang akan diatur, beserta dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal ini, Qanun Aceh, khususnya Qanun Hukum Jinayat memang mempunyai dasar hukum dari Pasal 241 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa, “Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang- undangan lain”. Hal ini menjadi dasar bagi Pemerintahan Aceh untuk mengatur 75 Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 194.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 39 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 36
Dalam konteks politik hukum legislasi daerah, khususnya pada Peraturan Daerah Provinsi, telah diekstensifkan dengan adanya penormaan hukum cambuk pada Qanun Jinayat. Lebih lanjut untuk memahami ekstensifikasi yang ditimbulkan oleh penormaan hukum cambuk, dapat dilihat pada table pengaturan mengenai ketentuan sanksi yang dapat diatur pada Peraturan Daerah: 72
72 Dian Agung Wicaksono, Op.cit. , hlm. 161. M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8

## Dalam konteks politik hukum legislasi daerah, khususnya pada Peraturan
Daerah Provinsi, telah diekstensifkan dengan adanya penormaan hukum cambuk pada Qanun Jinayat. Lebih lanjut untuk memahami ekstensifikasi yang ditimbulkan oleh penormaan hukum cambuk, dapat dilihat pada table pengaturan mengenai ketentuan sanksi yang dapat diatur pada Peraturan Daerah: 72
72 Dian Agung Wicaksono, Op.cit. , hlm. 161.

## Tabel 2. Pengaturan Mengenai Ketentuan Sanksi pada Peraturan Daerah
UU Nomor 12 Tahun 2011 73 UU Nomor 23 Tahun 2014 74
Pasal 15
(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam : a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya .

## Pasal 238
(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin;
g. denda administratif; dan/atau
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber: Dian Agung Wicaksono, 2017.
73 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
74 Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

## Tabel 2. Pengaturan Mengenai Ketentuan Sanksi pada Peraturan Daerah
UU Nomor 12 Tahun 2011 73 UU Nomor 23 Tahun 2014 74 Pasal 15
(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam : a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya .
Pasal 238
(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin;
g. denda administratif; dan/atau
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber: Dian Agung Wicaksono, 2017.
74 Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Dengan memperhatikan ketentuan pengaturan pada level Peraturan Daerah di atas, terlihat bahwa memang dimungkinkan untuk mengatur ketentuan pidana selain yang ditentukan pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sepanjang: (a) memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda semata; dan (b) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan lainnya.
Penafsiran Pertama , memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda semata. Hal tersebut secara tegas dituliskan dalam kedua pengaturan di atas dalam frasa “[...] memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain [...]”, yang mana hal ini memberikan pembatasan bentuk pidana yang dapat diatur pada Peraturan Daerah, yaitu pidana kurungan dan pidana denda.
Penafsiran Kedua , sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan lainnya. Penormaan tersebut membuka tafsir yang meluas karena tidak definitifnya produk hukum yang dirujuk karena hanya menyebut “ [...] peraturan perundang-undangan  lainnya ”, sedang- kan jenis peraturan perundang-undangan ada yang secara definitif disebutkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ada pula yang tidak disebutkan namun berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Namun, bila secara spesifik merujuk pada pengaturan yang dapat memuat ketentuan pidana, maka frasa “peraturan perundang- undangan lainnya” hanya merujuk pada: (a) Undang-Undang; (b) Peraturan Daerah Provinsi; atau (c) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin pengecualian pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan merujuk pada penormaan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota? Mendasarkan pada asas lex superiori derogat legi inferiori , maka dapat dijawab bahwa UU tidak diperkenankan merujuk pada Peraturan Daerah yang notabene didudukkan berada di bawah UU. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud sebagai dasar pengecualian adalah ketentuan pidana yang diatur dalam UU yang setara dengan UU Pemerintahan Daerah dan UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
Lebih lanjut, Marcus Priyo Gunarto menegaskan bahwa penting untuk melihat pada dasar kewenangan yang dimiliki dalam membuat pengaturan pada Peraturan Daerah, khususnya dalam konteks perumusan bentuk pidana, dengan menyatakan: 75
Kesalahan dalam penerapan hukum pidana akan berdampak sosial yang cukup luas, karena hukum pidana berkaitan erat dengan kebebasan dan hak asasi manusia. Pembentuk Perda harus  memahami benar substansi yang akan diatur, beserta dengan kewenangan yang dimilikinya.
Dalam hal ini, Qanun Aceh, khususnya Qanun Hukum Jinayat memang mempunyai dasar hukum dari Pasal 241 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa, “Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang- undangan lain”. Hal ini menjadi dasar bagi Pemerintahan Aceh untuk mengatur
75 Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 194.
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 40 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
secara khusus mengenai bentuk pidana yang berbeda dari hukum positif pada level nasional. Namun demikian, dengan mencermati analisis di atas, Qanun Jinayat sebagai bagian dari legislasi daerah  seharusnya tidak dapat  dapat mengatur bentuk pidana  yang tidak ditentukan sebelumnya pada level hukum nasional, terlebih Qanun tersebut membawa banyak implikasi. Seharusnya jika ingin mencantumkan cambuk sebagai bentuk pidana dalam Qanun Jinayat Aceh maka bentuk pidana tersebut ditentukan secara eksplisit dalam Undang-Undang sebagai bentuk pembatasan HAM. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis di atas, terdapat dua kesimpulan, yakni: Pertama , pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana dengan mengadopsi  khazanah hukum Islam ke dalam  hukum positif di Indonesia. Konteks Indonesia, pengaturan mengenai cambuk sebagai  ‘ uqubat hudud dan ‘ uqubat ta’zir tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalamnya memuat
secara detail subjek hukum yang dapat dikenakan ‘ uqubat cambuk dan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk. Kedua ,  Pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Jinayat bukan semata membawa pembaharuan dalam konteks bentuk pidana, namun lebih jauh pengaturan hukum cambuk juga membawa implikasi terhadap politik hukum  pidana, hak asasi manusia, dan legislasi daerah. Implikasi terhadap politik hukum  pidana yang dimaksud berupa pelanggaran terhadap asas lex scripta karena tidak disebutkan terlebih dahulu dalam pengaturan UU Pemerintahan Aceh. Implikasi terhadap  politik hukum HAM, yakni Peraturan Daerah tidak dapat mengatur bentuk pidana  sebagai wujud pembatasan HAM jika tidak terdapat terdapat delegasi eksplisit dan definitif oleh Undang-Undang. Sedangkan Implikasi terhadap politik hukum legislasi daerah,  Qanun Jinayat sebagai bagian dari legislasi daerah  seharusnya tidak dapat  dapat mengatur bentuk pidana yang tidak ditentukan sebelumnya pada level hukum nasional, terlebih Qanun tersebut membawa banyak implikasi khususnya sebagai pembatasan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Abas, Syahrial, Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015). Abubakar, Al Yasa, Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013). M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 39
secara khusus mengenai bentuk pidana yang berbeda dari hukum positif pada level nasional. Namun demikian, dengan mencermati analisis di atas, Qanun Jinayat sebagai bagian dari legislasi daerah  seharusnya tidak dapat  dapat mengatur bentuk pidana  yang tidak ditentukan sebelumnya pada level hukum nasional, terlebih Qanun tersebut membawa banyak implikasi. Seharusnya jika ingin mencantumkan cambuk sebagai bentuk pidana dalam Qanun Jinayat Aceh maka bentuk pidana tersebut ditentukan secara eksplisit dalam Undang-Undang sebagai bentuk pembatasan HAM. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis di atas, terdapat dua kesimpulan, yakni: Pertama , pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana dengan mengadopsi  khazanah hukum Islam ke dalam  hukum positif di Indonesia. Konteks Indonesia, pengaturan mengenai cambuk sebagai  ‘ uqubat hudud dan ‘ uqubat ta’zir tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalamnya memuat
secara detail subjek hukum yang dapat dikenakan ‘ uqubat cambuk dan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk.
Kedua ,  Pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Jinayat bukan semata membawa pembaharuan dalam konteks bentuk pidana, namun lebih jauh pengaturan hukum cambuk juga membawa implikasi terhadap politik hukum  pidana, hak asasi manusia, dan legislasi daerah. Implikasi terhadap politik hukum  pidana yang dimaksud berupa pelanggaran terhadap asas lex scripta karena tidak disebutkan terlebih dahulu dalam pengaturan UU Pemerintahan Aceh. Implikasi terhadap  politik hukum HAM, yakni Peraturan Daerah tidak dapat mengatur bentuk pidana  sebagai wujud pembatasan HAM jika tidak terdapat terdapat delegasi eksplisit dan definitif oleh Undang-Undang. Sedangkan Implikasi terhadap politik hukum legislasi daerah,  Qanun Jinayat sebagai bagian dari legislasi daerah  seharusnya tidak dapat  dapat mengatur bentuk pidana yang tidak ditentukan sebelumnya pada level hukum nasional, terlebih Qanun tersebut membawa banyak implikasi khususnya sebagai pembatasan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Abas, Syahrial, Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015). Abubakar, Al Yasa, Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013). M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 40
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2004).
Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). __________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002). Hasjmy, A., 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). Muslih, Achmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Ostien, Philip, Sharia Implementation in Northern Nigeria, 1999–2006: A Sourcebook (Lagos: Spectrum Books Limited, 2007). Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1983). ______, Hukum Pidana I (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990). Syarif, Amiroeddin, Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya) (Jakarta: Rhineka Cipta, 1997). Tim Penyusun Revisi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010). Uthman, Ibrahim O., Al Hudud: Penal Law of Shariah (Lagos: National Open University of Nigeria, 2014). Zainuddin, Muslim, Problematika Hukum Cambuk di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012). B. Antologi Wicaksono, Dian Agung, “Penormaan Hukuman Cambuk sebagai Ekstensifikasi Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Legislasi”, dalam Al Khanif, et al ., (Eds.), Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalime vs Relativisme di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2017). C. Artikel dalam Jurnal M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 40 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004). Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). __________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002). Hasjmy, A., 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). Muslih, Achmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Ostien, Philip, Sharia Implementation in Northern Nigeria, 1999–2006: A Sourcebook (Lagos: Spectrum Books Limited, 2007). Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1983). ______, Hukum Pidana I (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990). Syarif, Amiroeddin, Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya) (Jakarta: Rhineka Cipta, 1997). Tim Penyusun Revisi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
Uthman, Ibrahim O., Al Hudud: Penal Law of Shariah (Lagos: National Open University of Nigeria, 2014). Zainuddin, Muslim, Problematika Hukum Cambuk di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012). B. Antologi Wicaksono, Dian Agung, “Penormaan Hukuman Cambuk sebagai Ekstensifikasi Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Legislasi”, dalam Al Khanif, et al ., (Eds.), Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalime vs Relativisme di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2017). C. Artikel dalam Jurnal M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 41 Dianti, Flora, “Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Konstitusi Vol. 3, No. 2, Mei (2006). Legrand, Pierre, “The Impossibility of Legal Transplants”, Maastricht Journal of European and Comparative Law Vol. 4, No. 2 (1997). D. Hasil Penelitian Feroza, Cut, HAM dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Tesis, Program Pascasarjana Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, 2007). Gunarto, Marcus Priyo, Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008). Hermansyah, Adi, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia (Kajian Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam) (Semarang: Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008).
Muhammadin, Fajri Matahati dan Dian Agung Wicaksono, Hukum Cambuk sebagai Implementasi Syariat Islam pada Qanun Aceh dalam Perspektif Konstitusi dan Convention Against Torture (Yogyakarta: Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016). E. Artikel Koran Warsidi, Adi, “Eksekusi Cambuk di Aceh: Ada Terhukum Bergaya Selfie”, Harian Tempo , 14 Juni 2015. F. Artikel Internet Internasional Crisis Group, “Indonesian Islamic Law Criminal Justice in Indonesian”, http://old.crisisgroup.org/_/media/Files/asia/south-east- asia/indonesia/Indonesian%20translations/17_indonesian_s_islamic_law___crimin al_justice__indonesian_version.pdf (diakses 19 Maret 2018).

## G. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi
Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 41 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
secara khusus mengenai bentuk pidana yang berbeda dari hukum positif pada level nasional. Namun demikian, dengan mencermati analisis di atas, Qanun Jinayat sebagai bagian dari legislasi daerah  seharusnya tidak dapat  dapat mengatur bentuk pidana  yang tidak ditentukan sebelumnya pada level hukum nasional, terlebih Qanun tersebut membawa banyak implikasi. Seharusnya jika ingin mencantumkan cambuk sebagai bentuk pidana dalam Qanun Jinayat Aceh maka bentuk pidana tersebut ditentukan secara eksplisit dalam Undang-Undang sebagai bentuk pembatasan HAM.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis di atas, terdapat dua kesimpulan, yakni: Pertama , pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana dengan mengadopsi  khazanah hukum Islam ke dalam  hukum positif di Indonesia. Konteks Indonesia, pengaturan mengenai cambuk sebagai  ‘ uqubat hudud dan ‘ uqubat ta’zir tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalamnya memuat
secara detail subjek hukum yang dapat dikenakan ‘ uqubat cambuk dan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk.
Kedua ,  Pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Jinayat bukan semata membawa pembaharuan dalam konteks bentuk pidana, namun lebih jauh pengaturan hukum cambuk juga membawa implikasi terhadap politik hukum  pidana, hak asasi manusia, dan legislasi daerah. Implikasi terhadap politik hukum  pidana yang dimaksud berupa pelanggaran terhadap asas lex scripta karena tidak disebutkan terlebih dahulu dalam pengaturan UU Pemerintahan Aceh. Implikasi terhadap  politik hukum HAM, yakni Peraturan Daerah tidak dapat mengatur bentuk pidana  sebagai wujud pembatasan HAM jika tidak terdapat terdapat delegasi eksplisit dan definitif oleh Undang-Undang. Sedangkan Implikasi terhadap politik hukum legislasi daerah,  Qanun Jinayat sebagai bagian dari legislasi daerah  seharusnya tidak dapat  dapat mengatur bentuk pidana yang tidak ditentukan sebelumnya pada level hukum nasional, terlebih Qanun tersebut membawa banyak implikasi khususnya sebagai pembatasan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Abas, Syahrial, Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015).
Abubakar, Al Yasa, Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013).
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
39
secara khusus mengenai bentuk pidana yang berbeda dari hukum positif pada level nasional. Namun demikian, dengan mencermati analisis di atas, Qanun Jinayat sebagai bagian dari legislasi daerah  seharusnya tidak dapat  dapat mengatur bentuk pidana  yang tidak ditentukan sebelumnya pada level hukum nasional, terlebih Qanun tersebut membawa banyak implikasi. Seharusnya jika ingin mencantumkan cambuk sebagai bentuk pidana dalam Qanun Jinayat Aceh maka bentuk pidana tersebut ditentukan secara eksplisit dalam Undang-Undang sebagai bentuk pembatasan HAM.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis di atas, terdapat dua kesimpulan, yakni: Pertama , pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana dengan mengadopsi  khazanah hukum Islam ke dalam  hukum positif di Indonesia. Konteks Indonesia, pengaturan mengenai cambuk sebagai  ‘ uqubat hudud dan ‘ uqubat ta’zir tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalamnya memuat
secara detail subjek hukum yang dapat dikenakan ‘ uqubat cambuk dan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk.
Kedua ,  Pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Jinayat bukan semata membawa pembaharuan dalam konteks bentuk pidana, namun lebih jauh pengaturan hukum cambuk juga membawa implikasi terhadap politik hukum  pidana, hak asasi manusia, dan legislasi daerah. Implikasi terhadap politik hukum  pidana yang dimaksud berupa pelanggaran terhadap asas lex scripta karena tidak disebutkan terlebih dahulu dalam pengaturan UU Pemerintahan Aceh. Implikasi terhadap  politik hukum HAM, yakni Peraturan Daerah tidak dapat mengatur bentuk pidana  sebagai wujud pembatasan HAM jika tidak terdapat terdapat delegasi eksplisit dan definitif oleh Undang-Undang. Sedangkan Implikasi terhadap politik hukum legislasi daerah,  Qanun Jinayat sebagai bagian dari legislasi daerah  seharusnya tidak dapat  dapat mengatur bentuk pidana yang tidak ditentukan sebelumnya pada level hukum nasional, terlebih Qanun tersebut membawa banyak implikasi khususnya sebagai pembatasan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Abas, Syahrial, Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015).
Abubakar, Al Yasa, Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013).
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
40
Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
__________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002).
Hasjmy, A., 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
Muslih, Achmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
Ostien, Philip, Sharia Implementation in Northern Nigeria, 1999–2006: A Sourcebook (Lagos: Spectrum Books Limited, 2007).
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1983).
______, Hukum Pidana I (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990).
Syarif, Amiroeddin, Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya) (Jakarta: Rhineka Cipta, 1997).
Tim Penyusun Revisi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
Uthman, Ibrahim O., Al Hudud: Penal Law of Shariah (Lagos: National Open University of Nigeria, 2014).
Zainuddin, Muslim, Problematika Hukum Cambuk di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012).

## B. Antologi
Wicaksono, Dian Agung, “Penormaan Hukuman Cambuk sebagai Ekstensifikasi Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Legislasi”, dalam Al Khanif, et al ., (Eds.), Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalime vs Relativisme di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2017).

## C. Artikel dalam Jurnal
40
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
__________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002).
Hasjmy, A., 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
Muslih, Achmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004).
Ostien, Philip, Sharia Implementation in Northern Nigeria, 1999–2006: A Sourcebook (Lagos: Spectrum Books Limited, 2007).
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1983).
______, Hukum Pidana I (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990).
Syarif, Amiroeddin, Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya) (Jakarta: Rhineka Cipta, 1997).
Tim Penyusun Revisi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
Uthman, Ibrahim O., Al Hudud: Penal Law of Shariah (Lagos: National Open University of Nigeria, 2014).
Zainuddin, Muslim, Problematika Hukum Cambuk di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012).
B. Antologi Wicaksono, Dian Agung, “Penormaan Hukuman Cambuk sebagai Ekstensifikasi Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Legislasi”, dalam Al Khanif, et al ., (Eds.), Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalime vs Relativisme di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2017).
C. Artikel dalam Jurnal
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 41
Dianti, Flora, “Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal
Konstitusi Vol. 3, No. 2, Mei (2006).
Legrand, Pierre, “The Impossibility of Legal Transplants”, Maastricht Journal of European and Comparative Law Vol. 4, No. 2 (1997).
D. Hasil Penelitian
Feroza, Cut, HAM dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Tesis, Program Pascasarjana Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, 2007).
Gunarto, Marcus Priyo, Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008).
Hermansyah, Adi, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia (Kajian Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam) (Semarang: Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008).
Muhammadin, Fajri Matahati dan Dian Agung Wicaksono, Hukum Cambuk sebagai Implementasi Syariat Islam pada Qanun Aceh dalam Perspektif Konstitusi dan Convention Against Torture (Yogyakarta: Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016).
E. Artikel Koran Warsidi, Adi, “Eksekusi Cambuk di Aceh: Ada Terhukum Bergaya Selfie”, Harian Tempo ,
14 Juni 2015.
F. Artikel Internet
Internasional Crisis Group, “Indonesian Islamic Law Criminal Justice in Indonesian”, http://old.crisisgroup.org/_/media/Files/asia/south-east-
asia/indonesia/Indonesian%20translations/17_indonesian_s_islamic_law___crimin al_justice__indonesian_version.pdf (diakses 19 Maret 2018).

## G. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20
17
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
42
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 41
Dianti, Flora, “Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Konstitusi Vol. 3, No. 2, Mei (2006).
Legrand, Pierre, “The Impossibility of Legal Transplants”, Maastricht Journal of European and Comparative Law Vol. 4, No. 2 (1997). D. Hasil Penelitian Feroza, Cut, HAM dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Tesis, Program Pascasarjana Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, 2007). Gunarto, Marcus Priyo, Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008). Hermansyah, Adi, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia (Kajian Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam) (Semarang: Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008). Muhammadin, Fajri Matahati dan Dian Agung Wicaksono, Hukum Cambuk sebagai Implementasi Syariat Islam pada Qanun Aceh dalam Perspektif Konstitusi dan Convention Against Torture (Yogyakarta: Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016). E. Artikel Koran Warsidi, Adi, “Eksekusi Cambuk di Aceh: Ada Terhukum Bergaya Selfie”, Harian Tempo , 14 Juni 2015. F. Artikel Internet Internasional Crisis Group, “Indonesian Islamic Law Criminal Justice in Indonesian”, http://old.crisisgroup.org/_/media/Files/asia/south-east- asia/indonesia/Indonesian%20translations/17_indonesian_s_islamic_law___crimin al_justice__indonesian_version.pdf (diakses 19 Maret 2018).

## G. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan  Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).
42
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan  Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 43
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
41
Dianti, Flora, “Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Konstitusi Vol. 3, No. 2, Mei (2006).
Legrand, Pierre, “The Impossibility of Legal Transplants”, Maastricht Journal of European and Comparative Law Vol. 4, No. 2 (1997).
D. Hasil Penelitian Feroza, Cut, HAM dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Tesis, Program Pascasarjana Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, 2007).
Gunarto, Marcus Priyo, Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008).
Hermansyah, Adi, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia (Kajian Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam) (Semarang: Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008).
Muhammadin, Fajri Matahati dan Dian Agung Wicaksono, Hukum Cambuk sebagai Implementasi Syariat Islam pada Qanun Aceh dalam Perspektif Konstitusi dan Convention Against Torture (Yogyakarta: Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016).

## E. Artikel Koran
Warsidi, Adi, “Eksekusi Cambuk di Aceh: Ada Terhukum Bergaya Selfie”, Harian Tempo ,
14 Juni 2015.

## F. Artikel Internet
Internasional Crisis Group, “Indonesian Islamic Law Criminal Justice in Indonesian”, http://old.crisisgroup.org/_/media/Files/asia/south-east- asia/indonesia/Indonesian%20translations/17_indonesian_s_islamic_law___crimin al_justice__indonesian_version.pdf (diakses 19 Maret 2018).

## G. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan  Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).
42
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan  Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).