Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022

## ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI LABUHANBATU SELATAN
Eliyana Sipahutar 1 , Laylan Syafina 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
eliyanasipahutar@gmail.com 1 , laylansyafina@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
In the Era of Regional Autonomy, each region is required to take advantage of opportunities to develop regional  potential.  The  increase  in  PAD  can  be  achieved  through  increasing  the  effectiveness  of  city revenues derived from PAD sources, especially parking fees. The purpose of this study was to determine whether the parking levy was able to boost local tax collection in South Labuhanbatu Regency, as well as obstacles  in  implementing  the  parking  tax  revenue  plan  for  the  2019-2021  fiscal  year.  In  this  study,  a descriptive  qualitative  technique  was  used.  Data  collection  techniques  include  documentation  and interviews. As data, parking tax and city tax are used. The findings of this study indicate that, as long as the parking tax recipients of the South Labuhanbatu Regency government are not optimal for the 2019- 2021  period,  the  government  still  has  the  potential to  increase  parking tax revenues  because there  are still many sources of revenue that have not been absorbed. was set as a parking tax target, although the achievement of the target increased from year to year.
Keywords: potential parking tax, local tax revenue

## ABSTRAK
Setiap  daerah  menghadapi  tantangan  selama  Era  Otonomi  Daerah  dalam  hal  pemanfaatan  kesempatan untuk  menggali  sumber  daya  yang  signifikan.  Upaya  peningkatan  PAD  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan  efektivitas  kawasan  pajak  yang  menerima  PAD,  khususnya  pajak  parkir.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis efektivitas  pajak  parkir  dalam  memperluas  penerimaan  daerah pajak  di  kabupaten  Labuhanbatu  Selatan,  serta  untuk  mengidentifikasi  hambatan  dalam  implementasi kebijakan untuk tahun anggaran 2019-2021. Gunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk melihat hal ini. Pengumpulan data sedang berlangsung. Wawancara dilakukan dan teknik direkam. Pajak pajak parkir dan  pajak  daerah  studi  ini  adalah  penerima  pajak  parkir  pemerintah  kabupaten  merupakan  data  yang digunakan.  Meskipun  selalu  memenuhi  target  pertumbuhan  setiap  tahun,  Labuhanbatu  Selatan  masih memiliki  kemampuan  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  parkir  karena  adanya  beberapa  sumber pendapatan yang belum dibayar ditetapkan sebagai objek pajak parkir.
Kata kunci : potensi pajak parkir , pajak penghasilan daerah

## PENDAHULUAN
Indonesia  memberikan  kekuasaan  kepada  pemerintah  untuk  mengurus  kepentingan rakyat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  dikenal  dengan  otonomi  daerah. Ungkapan  "pembangunan  di  atas  fondasi independen "  menggambarkan  skenario  di  mana seorang individu dapat menggali uangnya sendiri dan membelanjakan sesedikit mungkin. Sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  pendapatan  asli  daerah  harus  menjadi komponen keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah,  yang  dimungkinkan  dengan  bantuan  pemerintah.  Premis  bahwa  sumber  keuangan pendapatan yang mengalir dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih mendesak daripada sumber di  luar  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  dihasilkan  daerah  dan dikumpulkan  sesuai  dengan  peraturan  daerah  dianut  oleh  pelaksanaan  otonomi  daerah. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  diperoleh  dari  berbagai  sumber,  antara  lain  pajak  daerah, retribusi  daerah,  kekayaan  pengelolaan,  dan  lain-lain.  Peningkatan  kinerja,  pemurnian,  dan penambahan  pungutan,  pajak,  dan  aliran  uang  lainnya  digunakan  untuk  memberikan pembiayaan  dari  sumber  pendapatan  asli.  Oleh  karena  itu,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) menjadi  krusial  karena  berperan  sebagai  tolak  ukur  penolakan  dalam  ranah  pelaksanaan otonomi.
Pelaksanaan otonomi daerah menganut prinsip bahwa sumber keuangan perolehan yang berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  lebih  penting  dibandingkan  sumber-sumber  diluar Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  dan  dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  bersumber  dari  hasil  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  pengelolaan  kekayaan daerah  dan  lain-lain.Penyedian  pembiayaan  dari  pendapatan  asli  daerah  dilakukan  melalui peningkatan  kinaerja  pemungutan,  penyempurnaan,  dan  penambahan  jenis  retribusi,  pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya.Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Pajak  adalah  semacam  investasi  publik  yang  diikutsertakan  dalam  melindungi  dan mengembangkan  bangsa  dan  negara,  serta  kewajiban  publik  kepada  negara.  Sementara  pajak memiliki  kekuatan  tersendiri,  pajak  dikenakan,  dipungut,  dan  ditarik  oleh  negara  atau pemerintah  sesuai  dengan  sistem  peraturan,  bukan  ditangani  secara  sewenang-wenang. Mewujudkan otonomi pelaksanaan dalam kerangkanya, maka sumber otonomi penyelenggaraan sangat  tergantung  pada  fungsi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Hal  ini  agar  dapat  beroperasi sebagai penyangga utama bagi operasi keuangan kawasan yang terus berkembang. Oleh karena itu, sektor pemerintah harus berupaya untuk mendorong akseptabilitas internal guna memperluas ketersediaan area keuangan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan.
Pajak  Daerah  dikumpulkan  di  Parkir  Pajak  di  antara  pekerjaan  resepsionis. Penyelenggara  yang  menyediakan  tempat  parkir  di  luar  jalan  raya,  baik  yang  berhubungan dengan perusahaannya maupun yang berhubungan dengan hal lain, termasuk penyerahan tempat untuk  kendaraan  bermotor,  dikenakan  biaya  parkir.  Pajak  pemeliharaan  tempat  parkir merupakan sektor yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir, dan kontribusi yang  dilakukan  oleh  pemeliharaan  tempat  parkir  dapat  membantu  mendorong  pembangunan ekonomi  daerah.  Tarifnya  15%,  sesuai  Perda  Labuhanbatu  Selatan  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Parkir.  Di  Labuhanbatu  Selatan,  kenaikan  harga  parkir  diharapkan  dapat menambah pertumbuhan pendapatan awal Kabupaten. Sedikitnya ada 17 stasiun yang melayani kendaraan  bermotor  di  sepanjang  jalan  selatan  Labuhanbatu,  dengan  masing-masing  stasiun menerima hingga 100 mobil setiap hari. Jika pemerintah dapat mengidentifikasi dan menangani ini secara efektif, kemungkinan besar akan terjadi. Meningkatkan penerimaan pajak di wilayah kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya di bidang perparkiran.
Salah  satu  pos  penerimaan  Pajak  Daerah  adalah  dari  Pajak  Parkir.Pajak  parkir  adalah pajak  atas  penyelenggara  tempat  parkir  diluar  badan  jalan,  baik  yang  disediakan  berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan  kendaraan  bermotor.Pajak  atas  penyelenggaraaan  tempat  parkir,  merupakan  sektor potensial dalam peningkatan penerimaan pajak parkir dan kontribusi yang diberikan oleh tempat parkir dapat memacu pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa tarif Pajak Parkir  adalah  sebesar  15%.  Meningkatnya  tarif  Pajak  Parkir  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu Selatan.Disepanjang  jalan  Labuhanbatu  Selatan  setidaknya  terdapat  17  titik  lokasi  penitipan kendaraan  bermotor  yang  rata-rata  penghasilan  perharinya  dari  tiap  titik  sebanyak  100 kendaraan  perhari.Jika  hal  ini  dapat  dilihat  dan  dikelola  dengan  baik  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  dapat  menjadi  potensi  yang  membantu  meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya dalam sektor pajak parkir.

## KAJIAN LITERATUR

## Akuntans i
Akuntansi  merupakan  sistem  informasi  yang  menyediakan  laporan  bagi  para  pihak pengambil  keputusan  ( stakeholder )  mengenai  aktivitas  ekonomi  dan  kondisi  perusahaan.  Di dalam penerapannya, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga  memungkinkan  para  stakeholder  untuk  membandingkan  kinerja  perusahaan  dengan perusahaan lain yang sejenis.
Akuntansi  mengacu  pada  3  (tiga)  aktivitas  dasar  yaitu  mengidentifikasi,  merekam,  dan mengkomunikasikan  kejadian  ekonomi  yang  terjadi  pada  organisasi  untuk  kepentingan  pihak pengguna.  Contoh  pengguna  internal  adalah  individu  individu  di  dalam  perusahaan  yang berkepentingan  untuk  merencanakan,  mengoordinasikan,  dan  menjalankan  kegiatan  bisnis perusahaan, seperti manajer, supervisor, direktur, internal audit dan karyawan perusahaan.(Devi Fujianti, Ane Sachintania, and Gunardi 2021).

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  atau  yang  selanjutnya  disebut  PAD  merupakan  penerimaan  yang diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  daerah  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  daerah  atau  peruundang-undangan  yang berlaku.  Sektor  pendapatan  daerah  memegang  peranan  yang  sangat  penting,  karena  melalui sector  ini  dapat  dilihat  sejauh  mana  suatu  daerah  dapat  membiayai  kegiatan  pemerintah  dan pembangunan daerah.
Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin  tinggi  pula  kemampuan  keuangan  yang  dimiliki  oleh  daerah  untuk  melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy 2017).
Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  tersendiri,  dan  pendapatan  asli  daerah  lainnya  yang  sah digunakan  untuk  menghitung  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Apabila  pendapatan  daerah  asal melebihi  70%  daro  total  pendapatan  PAD,  maka  dianggap  cukup  untuk  menopong pembangunan (Firdausy 2017).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa  disebut  PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Definisi Umum Pajak Dan Pajak Daerah
Pajak  adalah  uang  yang  terutang  kepada  Negara  yang  dipaksakan  yang  terutang  dengan kewajiban untuk membayarnya menurut ketentuan umum (UU) dengan tidak ada pengembalian langsung  yang  dapat  ditetapkan  dan  bermanfaat  untuk  membiayai  pengeluaran  umum pemerintah  sehubungan  dengan  tanggung  jawab  Negara.  Untuk  menyelenggarakan pemerintahan.
Ilyas dan Burton mengutip beberapa pendapat para ahli tentang definisi pajak diantaranya Seomitro  yang  menyatakan  bahwa  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik. Sedangkan definis pajak menurut Soemahamidjaja adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa  berdasarkan  norma-norma  hukum  guna  menutup  biaya  produksi  barang-barang  dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Pajak  Daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo 2008).

## Pajak Parkir
Pajak parkir merupakan bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Menurut UU PDRD Pasal 63, subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan  bermotor.  Sedangkan,  wajib  pajak  parkir  adalah  seseorang  baik  individu  maupun badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Artinya, penyelenggara memiliki kewajiban untuk melaporkan atau menyetor pajak parkir yang telah dibayarkan oleh pengguna parkir. Walaupun demikian,  perlu  diingat,  bahwa  tidak  semua  penyelenggaraan  tempat  parkir  dapat  dikenakan pajak. (Subagiyo 2018)
Pajak  parkir  dipungut  atas  pemeliharaan  tempat  parkir  diluar  badan  jalan  oleh  orang pribadi  atau  badan,  baik  yang  berafiliasi  dengan  usaha  pohon  maupun  tidak,  seperti  penyedia kendaraan  pemeliharaan  tempat  parkir  of-road  bertenaga  dan  bengkel  motor  yang  mengambil pembayaran.

## METODE PENELITIAN
Teknik  deskriptif  kualitatif  digunakan  untuk  menganalisis  data.  Studi  ini  melihat bagaimana data terkini tentang pilihan alternatif mempengaruhi temuan. Pada tahun 2021, untuk meningkatkan  pajak  daerah  di  sektor  pajak  parkir  kabupaten  Labuhanbatu  Selatan.  Peneliti mendapatkan  informasi  dari  sumber  data  primer  seperti  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara.observasi, studi dokumentasi dan wawancara.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :
1. Observasi Observasi  yaitu  melakukan  pengamatan  dari  segi  pandangan  dan  anutan  para  subjek pada  keadaan  waktu  itu.  Pengamatan  memungkinkan  peneliti  merasakan  apa  yang dirasakan dan dihayati oleh subjek dan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama
2. Dokumentasi Dokumentasi  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dan  informasi  melalui  pencarian  dan penemuan  bukti-bukti.  Salah  satu  bahan  dokumentasi  adalah  fhoto.  Fhoto  bermanfaat sebagai  sumber  informasi,karna  mampu  membekukan  dan  menggambarkan  peristiwa yang terjadi.
3. Wawancara
Wawancara  yaitu  dengan  cara  menanyakan  sesuatu  kepada  seseorang  yang  menjadi
informan  atau  responden.  Dalam  penelitian  dilakukan  wawancara  dengan  Tanya  jawab secara  langsung,  sehingga  responden  dapat  memberikan  informasi  yang  tidak  terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerimaan Pajak Kabupaten Labuhanbatu Selatan

## Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Berdasarkan  grafik  di  atas,  target  pajak  parkir  kecamatan  Labuhanbatu  selatan  yang ditetapkan  setiap  tahun  mengalami  kenaikan  dan  penurunan,  dan  setiap  tahun  mengalami penurunan jika tujuannya tidak tercapai pada tahun 2019. Penetapan tujuan yang fluktuatif dari tahun  ke  tahun  tidak  membebaskan  Anda  dari  potensi  pajak  parkir.  Potensi  peningkatan  dapat diamati  pada  peningkatan  jumlah  ruang  parkir  yang  tersedia  Selain  badan  jalan,  tidak  ada fasilitas  untuk  parkir  di  hotel.  Tingkatkan  tujuan  setiap  tahun  untuk  periode  tiga  tahun  yang berakhir  pada  2021,  tergantung  pada  pencapaian  parkir  yang  diterima  pajak.  Jika  dilihat  dari penetapan,  jumlah  target  terbesar  terjadi  pada  tahun  2021,  yaitu  sebesar  Rp.  40.000.000,00, disusul  tahun  2020  sebesar  Rp.  20.000.000,00,  meningkat  sebesar  Rp.  20.000.000,00.  Jika dilihat  dari  realisasinya,  jumlah  target  terbesar  terjadi  pada  tahun  2021  yaitu  sebesar  Rp. 29.920,000.00,  persentase  peningkatan  74%.  akan  tetapi  tidak  akan  tercapai  jika  dibandingkan dengan  pengaturan  yang  dimaksudkan.  Dilihat  dari  pencapaiannya,  persentase  tertinggi  akan terjadi  pada  tahun  2020  dengan  realisasi  sebesar  Rp.  22.430.000.00  dengan  laju  1,12  persen. Jika  tujuan  tersebut  tidak  tercapai  pada  tahun  2019  atau  2021,  tantangan  dapat  berkembang selama fase implementasi lapangan

## Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan
Tahun Target Realisasi % 2019 42.460.398.259,00  40.549.350.718,00 91% 2020 24.215.273.301,00  21.573.399.374,23 79% 2021 27.249.527.466,00  27.867.856.954,00  1,04%

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Secara umum, jumlah target yang ditetapkan oleh kantor pajak kota menurun dari tahun ke  tahun.  Penurunan  target  tahunan  tersebut,  bertentangan  dengan  penilaian  awal  Kabupaten Labuhan  Batu  Selatan,  belum  bisa  menjadi  sumber  pendapatan  atau  pendapatan  yang  dapat diandalkan, seperti terlihat pada tabel penerimaan pajak daerah tahun 2019 yang berjumlah Rp. 42.460.398.259.00, 2020, yang berjumlah Rp. 24.215.273.301,00, dan 2021, yang berjumlah Rp. 27.249.527.466,00.
Tahun Target Realisasi % 2019 30.000.000,00 23.810.000,00 79% 2020 20.000.000,00 22.430.000,00 1,12% 2021 40.000.000,00 29.920.000,00 74%

## 2. Perhitungan Potensi Pemungutan Pajak Parkir
Tabel 3

## Target dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun Total Penerimaan (Rp) Kenaikan (Rp) Kenaikan (%) 2019 23.810.000,00 - - 2020 22.430.000,00 1.380.000,00 6,15% 2021 29.920.000,00 7.490.000,00 25,03% Rata-rata 15,59%

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Selanjutnya  persentase  (%)  kenaikan  pajak  parkir  dikabupaten  Labuhanbatu  Selatan dapat dihitung sebagai berikut:
a. Kenaikan (%) pajak parkir di  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  tahun 2019 ketahun 2020
1.380.000,00
x 100% = 6,15%
22.430.000,00
b. Kenaikan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020  ketahun 2021
7.490.000,00 x 100% = 25,03% 29.920.000,00
Rata-rata Kenaikan (%) 15,59%

## KESIMPULAN
Dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan:
a) Pemerintah  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  masih  memiliki  kemampuan  untuk memperluas  penerimaan  pajak  parkir  karena  masih  banyak  sumber  penerimaan  yang belum  dibayar  yang  ditetapkan  sebagai  objek  pajak  parkir  meskipun  tujuannya  terus meningkat setiap tahun.
b) Kendala  yang  dihadapi  pemerintah  daerah  kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  dalam melaksanakan  pemungutan  pajak  parkir  adalah  kurangnya  kinerja  dari  aparatur pemerintah  serta  kurangnya  kesadaran  dari  wajib  pajak  masih  belum  menyadari  peran penting pajak dalam menyelesaikan pembangunan daerah.

## DAFTAR LITERATUR
Butarbutar,  Tarida  Elisa.  2014.  “‘Analisa  Peranan  Pajak  Parkir  Terhadap  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon.’” Jurnal EMBA 2(4): 697–704. Devi Fujianti, Ane Sachintania, and Gunardi. 2021. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak
Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan  (Pbb-P2)  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kab. Bandung.” Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) 5(2): 561–72.
Firdausy,  Carunia  Mulya.  2017.  Kebijakan  dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah dalam Pembangunan Nasional Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah . https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_dan_Strategi_Peningkatan_Penda/ Q6ZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1%0Ahttps://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/ buku-tim-public-74.pdf.
Mardiasmo. 2008. Perpajakan . Cv Andi Offset.
Subagiyo, Agus. 2018. “Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Karawang.” Jurnal Reformasi Administrasi 5(1): 158–64. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah