## KAJIAN TENTANG MANFAAT PENELITIAN HUKUM

## BAGI PEMBANGUNAN DAERAH

## M. Agus Santoso

## Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRACT
Law research is a scientific activity to develop law knowledge and to know some cases or problems in every activity, includedes possible problems in developing some area. Kinds of law reseaches are Normative and Empiric Law Research.
Normative  Law  Research  is  a  research  abaut  principles,  sistematics,  synchronization, historiy and comparison of law which uses primer data in the form of legislation, and scundery data  in  the  form  of  literatures.  Empiric  Sociology  Law  Research  consists  of  research  on  an unwritten law indentification and research on law effectiveness in the field or ini society which uses  primer  data  in the  form  of  factual  event  in  society,  and  secunder  data  in  the  form  of legistation regulation and literatures.
Law research is very important for area development, starting from the  preparation, in project activity until the finishing and presenting responsible report. Even when the development is over, law research  is still important to evaluate the program including physical and human resources development by using standarized prosedure Key words  :  law research and area development.

## ABSTRAK
Penelitian  hukum  adalah  sebuah  kegiatan  ilmiah  dalam  rangka  mengembangkan  ilmu pengetahuan  hukum  dan  untuk  mengetahu  beberapa  kasus  atau  masalah  pada  semua kegiatan, termasuk masalah-masalah yang sedang berkembang dibeberapa daerah. Penelitian hukum terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.
Penelitian  hukum  normatif  adalah  sebuiah  penelitian mengenai prinsisp-prinsip, sistematika,  sinkronisasi, sejarah  dan  perbandingan  hukum  yang  menggunakan  data  primer berupa  perundang-undangan  dan  data  sekunder  berbentuk  literatur.  Penelitian  hukum  empiris sosiologis  terdiri  dari  penelitian  indentifikasi  hukum  tidak  tertulis  dan  penelitian  keefektian bekerjanya  hukum  dilapangan  atau  pada  masyarakat,  yang  menggunakan  data  primer berupa gejala  sosial  pada  masyarakat,  dan  data  sekunder  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan dan literatur.
Penelitian  hukum  sangat  diperlukan  dalam  rangka  pembangunan  daerah,  mulai  dari perencanaan,  pada  saat  pelaksanaan  proyek  sampai  selesai,  dan  saat  pembuatan  laporan pertanggungjawaban. Bahkan pada saat pembangunan sudah selesaipun penelitian hukum masih sangat  diperlukan  dalam  rangka  mengevaluasi  kegiatan  fisik  maupun  sumber  daya  manusia dengan menggunan prosedur yang sudah ditentukan.
Kata Kunci  : Penelitian hukum dan Pembanguan Daerah.

## A. PENDAHULUAN
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan tersebut dapat dirasakan  dengan  baik  dan  tidak  terganggu  dari  pihak  manapun,  termasuk  perlindungan hak asasinya, oleh karena itu hukum harus dilaksanakan dengan baik serta pelaksanaannya dapat berlangsung  secara  normal,  damai  dan  oleh  karena  itu  hukum  harus  ditegakkan, maka melalui penegakan  hukum  itulah hukum  semakin  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  pengayom bagi seluruh  raktyat dalam  suatu  negara, maka  dari itu  hukum  harus  selalu  bersendi  pada keadilan bagi semua pihak.
Setiap  warga  negara  harus  mendapat  perlakuan  hukum  yang  sama,  tidak  boleh  dibeda- bedakan, hal itu telah secara jelas termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa : ”Segala war ga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.” Tentu  hal  ini adalah  sebuah  pencerahan  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  separti  ketentuan  Pasal  1 ayat  (3)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  :”Negara  Indonesia ialah Negara  Hukum.”  Maka dalam menjalankan pemerintahan hukumlah yang dijadikan penglimanya. Dalam Negara Hukum setidak-tidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu : 1. Adanya kepastian hukum. 2. Kemanfaatan 3. Keadilan. 1
Yang  pertama  tentang  adanya  kepastian  hukum,  bahwa  hukum  harus  dilaksanakan, karena  setiap  orang  pasti  akan  mengharapkan agar  dapat  ditetapkannya  apabila  terjadi  hal  atau peristiwa  kongkrit.  Bagaimana  hukumnya  itulah  yang  harus  dilaksanakan, hukum  yang  harus berlaku  bagi  setiap  orang  tidak  pandang  pejabat  ataupun  masyarakat  biasa,  maka  dalam penegakan  hukum    ada  keinginan  oleh  kepastian  hukum  yaitu justitia  et  pereat  mondus (meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum  harus  di  tegakkan);  Kepastian  hukum  merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang,  yang berarti bahwa setiap orang  akan dapat memperoleh sesuatu  yang  di  harapkan  dalam  keadaan  tertentu,  masyarakat  mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kemudian  kemanfaatan,  bahwa  masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  melaksanakan  atau penegakan  hukum harus  memberi manfaat  yang  baik bagi  masyarakat,  agar  tercipta  rasa keadilan dan kedamaian di dalam masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya ditegakkan akan timbul kerusuhan di dalam masyarakat, tentu saja masyarakat tidak menghendakinya, oleh Karena itu penguasa atau penegak hukum harus selalu mempertimbangkan hal ini.
Selanjutnya adalah keadilan, dalam hal ini pelaksanaannya atau penegakan hukum harus selalu  bersendi  keadilan,  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum  harus  adil,  oleh  karena  itu  dalam hal keadilan ini sifatnya adalah sangat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan bagi semua pihak, karena adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain, maka adil itu kuncinya adalah  keiklasan. Dalam  penegakan  hukum  tentu  ketiga  hal  diatas  harus  diperhatikan  secara seksama, jangan  sampai hanya  melihat  kepastian  hukum  saja,    atau  kemanfaatan  dan  keadilan saja, tidak boleh unsur lain di abaikan, maka harus ada kmpromi di antara  ketiga unsur tersebut, dan harus mendapat perhatian sama secara proporsional seimbang, tentu hal ini dalam   praktek tidak  mudah  untuk  dilakukan  dan  diperlukan  pemikiran,  pertimbangan penelitian  yang  bijak, agar tercapai tujuan hukum yang dikehendaki masyarakat bersama.
1 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal : 1
Hukum  itu  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti  perkembangan  masyarakat, bekerjanya hukum bukan saja sebagai penegakan hukum seperti yang terjadi pada lembaga yudikatip, tetapi hukum juga diperlukan dalam kehidupan masyarakat, agar tercipta kedamaian dalam masyarakat, apalagi dalam proses pembangunan, peranan hukum sangat diperlukan. Ada 2 (dua) fungsi yang dapat  dijalankan  oleh  hukum  di  dalam  masyarakat,  yaitu  pertama  sebagai  sarana  kontrol sosial dan  kedua  sebagai  sarana  untuk  melakukan social engineering. 2 Sebagai  sarana  kontrol  sosial maka hukum  dapat  berada  di  dalam  pola-pola  tingkah  laku  yang  telah  diterima  olehnya, sedemikian  rupa  sehingga  hukum  dapat  diterima  di  dalam  masyarakat atau  hukum  bisa juga sebagai  penjaga  status  quo;  Kemudian  hukum  sebagai  sarana social engineering,  dengan  jalan bahwa  hukum  berkepentingan  untuk  melihat  hasil  yang  di  timbulkan  oleh  pekerjaannya  yang sifatnya  mengatur  itu,    sehingga  pada  sasaran-sasaran  yang  ingin  di  capai  yaitu  menggerakkan tingkah laku atau mencapai keadaan yang di kehendaki. 3
Dalam pembangunan daerah sudah dapat di pastikan peranan hukum sangat diperlukan, karena dalam pembangunan daerah bukan saja  menjadi kepentingan pemerintah semata, tetapi juga  menjadi  kepentingan  masyarakat  pada  umumnya,  yang  juga  pasti melibatkan  peranan masyarakat,  karena  pembangunan  daerah  pada  umumnya  juga  merupakan  pembangunan masyarakat;  Agar  tercapai  pembangunan  tersebut  diperlukan  adanya  peranan  hukum,  terutama sebagai  sarana  kontrol  sosial  dan  sarana social  engineering. Bagaimana  sesungguhnya  peranan hukum di  dalam  pembangunan  pasti  ada  perkaitannya,  apapun  bentuk  pembangunan  daerah, hukum dan termasuk ahli hukum  tidak dapat lain kecuali berusaha untuk menjadi sesuatu yang berguna  terhadap  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  pembangunan;  Kemudian  timbul pertanyaan  :”Bagaimana  caranya  agar  hukum  dapat  bermanfaat  secara  optimal  dalam pembangunan  daerah  ?.”    Salah  satu  jawaban  yang  sangat mendasar  adalah penelitian  hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Penelitian  hukum  merupakan  kegiatan  ilmiah  yang  pada  pelaksanaannya  akan menggunakan  pedoman  tertentu  maupun  tahapan-tahapannya,    sebagai  langkah  yang  sistematis dan terarah, agar obyek penelitian tidak menyimpang serta tujuan penelitiannya tercapai dengan baik. 4 Tentunya  penelitian  itu  harus  dilakukan  oleh  para  ahli  yang  menguasai  dibidangnya, karena obyek penelitiannya adalah hukum, sudah barang tentu  yang melaksanakan adalah para ahli hukum yang sudah berpengalaman, sedangkan obyek  yang diteliti adalah mengenai hal-hal yang  berkaitan  dengan  masalah  hukum  dalam  pembangunan  daerah,  termasuk  peraturan- peraturan daerah. Pembangunan daerah yang ingin mencapai tujuan dengan baik dan maksimal, tidak  bisa melepaskan  diri  dari  peranan  hukum,  melalui  penelitian  hukum  dapat  terlaksana pembangunan  daerah  secara  baik  dan  optimal.  Sedangkan  penelitian  hukum  itu  dapat dilaksanakan  sejak  perencanaan,  pada  proses  pelaksanaan  pembangunan  hingga  pada  tahap laporan  pertanggung  jawaban,  dan  bahkan  dapat juga  dilaksanakan  sebagai  sarana  evaluasi, disini hukum diperankan sebagai sarana kontrol pada setiap tahap pembangunan.
Pada  tahap  perencanaan  pembangunan  daerah,  hukum  diperankan  sebagai  sarana social engineering,  oleh  karena  itu  diperlukan  penelitian  hukum  terhadap  masalah-masalah  yang timbul,  diantaranya  adalah  tentang  peraturan-peraturan  daerah untuk  menunjang  pembangunan daerah,  juga  termasuk  rencana  tata  ruang. Menginventarisasi  peraturan-peraturan  daerah  yang ada  adalah  termasuk  melakukan  penelitian  hukum,  yaitu  penelitian  hukum normatif,  hingga pada  perubahan  peraturan  sampai  pada  pembuatan  peraturan  daerah  yang  baru  sebagai  dasar
2 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1984, hal : 117
3 Ibid, hal : 118
4 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, 1991, hal : 9
hukum  pembangunan  daerah  yang  akan  dilaksanakan. Kemudian  pada  saat  pelaksanaan pembangunan  daerah hukum  berperan  sebagai  sarana  kontrol  atau  pengawasan,  artinya  jangan sampai pelaksanaan pembangunan daerah menyimpang dari dasar perencanaan yang ada sebagai dasar  hukum  pembangunan  tersebut.  Dalam  taraf  pelaksanaan  ini  terkadang  sering  terjadi perubahan-perubahan secara tiba-tiba yang tidak terduga. Bagaimana pelaksanaan yang tiba-tiba dan  tak terduga  itu  tidak  menyimpang  dari  peraturan  atau  hukum  yang  sudah  ditentukan,  oleh karenanya sangat diperlukan pengawasan dengan cara penelitian hukum empiris sosiologis, atau metode  induktif dengan  melakukan  tanya  jawab  melalui  kuesioner  yang  dikirimkan  kepada peneliti  hukum  yang  dianggap  ahli  dan  berpengalaman,  kemudian  pengumpulan  data  dan pendapat (opinion) dari  para  ahli  melalui  wawancara  mengenai  metode  yang  digunakan  dalam penelitian hukum. 5
Pada tahap pelaporan pembangunan, hukum juga dijadikan sarana kontrol, artinya jangan sampai  laporang  yang  disampaikan  menyimpang  dengan  perencanaan  maupun  pelaksanaan, bahkan  membuat  laporan  fiktif,  yang  direkayasa  akibat  adanya  penyimpangan  hukum  dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk tindakan manipulasi yang bermuara pada tindakan korupsi, laporan dimaksud perlu  dilakukan evaluasi, kajian dan termasuk penelitian hukum dengan  cara melihat  laporan  yang  di  buat  dengan  membandingkan  kenyataan yang  ada  di  lapangan, tentu saja penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris sosiologis. Pembangunan daerah  yang  dimaksud  dimuka  adalah  juga  termasuk  pembangunan  dibidang  hukum,  karena hukum  itu  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti  perkembangan  masyartakat atau  jaman,  maka penelitian  hukum  terus  dilakukan  untuk  perkembangan  hukum  itu  sendiri,  baik  mengenai  ilmu pengetahuannya, peraturan-peraturannya, pelaksanaan dan penegakannya, serta pemberian sanksi maupun  penghargaan  atas  prestasi  yang  dicapai,    sehingga  hukum  betul-betul  dapat  menjamin kedamaian  dalam  masyarakat,  untuk  itulah  penelitian  hukum  selalu  dilaksanalan  dalam  suatu negara maupun daerah-daerah. Dengan cara penelitian hukum, pembangunan daerah akan mudah tercapai sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.
Begitulah  pentingnya  penelitian  hukum  dalam  pembangunan  daerah  sehingga  sangat terasa  sekali  manfaatnya,    segala  permasalahan  yang  begitu  kompleks,  dengan  mengadakan penelitian hukum akan dapat dicari jalan pemecahannya. Begitulah kiranya penelitian hukum itu sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah, oleh karena itu penulis berusaha menyumbangkan informasi ini dan di tuangkan dalam karya ilmiah hukum, agar dapat dijadikan rujukan maupun pertimbangan dalam pembangunan daerah.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Pengertian Penelitian Hukum.
Dalam  melaksanakan  kegiatan  penelitian  biasanya  menggunakan  metode  penelitian tertentu,  hal  ini  diharapkan  agar  pelaksanaan  pnelitian  dapat  terlaksana  secara  sistematis  dan terarah,  sehingga  tercapai  apa yang  diinginkan, dalam  kesempatan  ini  akan  diuraikan  terlebih dahulu  pengertian  tentang  metode  penelitian  hukum. Metode  berasal dari  bahasa  Yunani  yaitu methodos, yang berarti cara atau jalan. Jadi methode merupakan cara atau jalan yang berkaitan dengan  cara  kerja  dalam  mencapai  sasaran  yang  diperlukan  bagi  penggunanya 6 dengan menggunakan  cara  tertentu  supaya  dapat  memahami  obyek  sasaran  yang  di  kehendaki  dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.
5 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hal : 11
6 P. Joko Subagyo, op cit, hal : 1
Penelitian terjemahan bahasa Inggris,  yaitu research, berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali  yang  dilakukan  dengan  sesuatu  metode  tertentu  dan  dengan  cara  hati-hati, sitematis serta sempurna tahapan permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau  menjawab  problema. 7 Jadi  metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  atau  jalan  untuk memperoleh  kembali  pemecahan  terhadap  segala  masalah,  kemudian  menurut  Sutrisno  Hadi bahwa  usaha  untuk  menemukan,  mengembangkan  dan  menguji  kebenaran  atau  pengetahuan, usaha  mana  dilakukan  dengan  menggunakan  metode-metode  ilmiah.  Pelajaran  yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk research disebut methodology research. 8 Penelitian  adalah kegiatan  ilmiah,  dan  merupakan suatu  hal  yang  penting  bagi  semua pihak  untuk  mengetahui  dan  bergerak  dibidang  ilmu  pengetahuannya,  hal  ini  diharapkan  untuk pengembangan ilmu pengetahuan tertentu serta untuk mengetahui perkara-perkara atau masalah- masalah yang ditemukan. Dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari dua motif  pokok  yang  pada  dasarnya  berjalan  satu  sama  lain,  yaitu  pertama  dorongan  ingin  tahu (curiosity) yang dimiliki oleh semua manusia yang normal, kedua adalah kegunaan praktis dari pengetahuan  yang  diperoleh  dari  perenungan dan  penyelidikan-penyelidikan. 9 Dari  uraian tersbut ilmu pengetahuan dan penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan adalah tentang hukum, yaitu dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan penyelidikan-penyelidikan masalah-masalah hukum. Kemudian timbul pertan yaan :”Apa hukum itu ?.” Pertanyaan inlah yang muncul dalam hati  setiap  orang  yang  akan  menggali  ilmu  hukum,  serta  menegakkan  hukum  itu  sendiri. Sedangkan devinisi tentang hukum itu belum ada kesamaan dari para ahli hukum, hampir semua ahli hukum memberikan batasan hukum berlainan antara satu dengan yang lainnya. Namun pada kesempatan  ini  akan  diuraikan  1  (satu)  devinisi  hukum  menurut  Utrech  memberikan  batasan hukum  sebagai  berikut  :  “Hukum  itu  adalah  himpunan  peraturan -peraturan  (perintah-perintah dan larangan-larangan)  yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 10
Sebagai  pelengkap  dari  uraian  devinisi  tentang  hukum, disebutkan pula unsur-unsur hukum yaitu :
a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. c. Peraturan-peraturan itu bersifat memaksa. dan d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. 11
Sedangkan ciri  hukum adalah adanya  perintah  dan/atau  larangan,  perintah  dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang, kemudian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa,  sedemikian  rupa  maka  dengan  demikian  hukum  itu  bertujuan  menjamin  adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan,  yaitu asas-asas  keadilan  dari  masyarakat  itu  sendiri. 12 Berdasarkan  uraian  tersebut dapat  diambil kesimpulan  bahwa  penelitian hukum  adalah  suatu  usaha  atau  pekerjaan  dalam  rangka  mencari atau  menggali  maupun  mengkaji  terhadap  permasalahan hukum  yang  timbul,  baik  mengenai peraturan-peraturannya maupun kajian tentang perkara atau masalah yang ada, dengan cara hati- hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan yang ada, sehingga akan didapat jawaban
7 Ibid, hal : 2
8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Andim Ofset ogyakarta, 1993, hal : 4
9 Ibid, hal : 13
10 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal : 38
11 Ibid, hal : 39 12 Ibid, hal : 41
secara  ilmiah  hukum,  kemudian  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dicari  pemecahannya maupun  solusinya,  dan  harapannya  hukum  yang  berkembang  dapat  menciptakan  kedamaian dalam masyarakat.
Persoalannya  adalah  apakah  penelitian  hukum  itu  termasuk  penelitian  sosial  atau penelitian  hukum  yang  berdiri  sendiri;  Oleh  karena  persoalan  yang  terjadi  pada  masyarakat tentang hukum adalah sebuah persoalan  yang merupakan perilaku manusia sebagai gejal sosial, tentu saja akan menggunakan peneltian empiris sosiologis yang spsifik tentang hukum, kemudian apabila  dianggap  sebagai  proses  pembuatan  hukum  positif,  maka  dapat  dilakukan  penelitian hukum  historis,  diskriptif,  penelitian  kasus,  penelitian  korelasional,  atau  penelitian  kausal komperatif. 13 Oleh karena itu tidak semua dapat dikategorikan penelitian sosial, karena ada yang bersifat khas, apalagi menyangkut hukum, maka penelitian hukum harus berdiri sendiri.

## 2. Pengertian Pembangunan Daerah.
Pembangunan  asal  katanya  adalah  bangun,  jika  mendapat  awalan  “me”  berarti membangun  yaitu  melaksanakan  bangunan,  pengertiannya bisa merencanakan,  melaksanakan, memperbaiki  dan  sebagainya,  sehinngga  keadaannya bisa lebih  baik  dari  sebelumnya. Pembangunan  daerah  adalah  sebuah  proses  perencanaan,  melaksanakan,    memperbaiki  dan sebagainya  yang  sudah  jelas  subyek  dan  obyeknya,  mengenai  subyeknya  adalah  pemerintah daerah,  sedangkan  obyeknya  adalah  daerah  yang  sedang  dibangun,  baik  itu  daerah  Provinsi maupun  daerah  Kabupaten/Kota. Kemudian  pengertian  daerah menurut  Pasal  1  ayat  (6)  UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan D aerah menyatakan : “Daerah otonom selanjutnya disebut  daerah,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sitem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.”
Dalam  Pasal  18  UUD  1945 (sebelum  perubahan)  menyatakan  :  “Pembagian  daerah Indonesia  atas  dasar  besar  dan  kecil,  dengan  bentuk  susunan  pemerintahannya,  di  tetapkan dengan  Undang-Undang, dengan  memandang  dan  mengingati  dasar  permusyawaratan  dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa .” Kemudian  P asal  18  ayat  (1)  UUd  1945  (setelah  perubahan)  menyatakan  :  “Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  Provinsi,  dan  daerah  Provinsi  itu  dibagi  atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupeten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang- Undang.”
Dari  uraian  Pasal  18  UUD  1945  (sebelum maupun  sesudah  perubahan) dapat  di  ambil pengertian bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah Provinsi akan dibagi  pula  dalam  daerah  yang  lebih  kecil.  Dan  jika  dilihat  secara  teritorial  Indonesia  terdapat 250 zelfbestuurendhe landshappen dan volksgemeen  schappen , seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari  di  Minangkabau,  Dusun  dan Marga  di  Palembang  dan  sebagainya.  Daerah-daerah  itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa 14 (Siswanto  Sunarno,  2008,  hal  :  1),  dengan  demikian  dapat  di  pahami  bahwa  sistem ketatanegaraan Republik  Indonesia berdasarkan  UUD 1945, menganut sistem pemerintah pusat dan sekaligus pemerintah daerah.
Mengapa menganut sitem pemerintah pusat, hal ini disebabkan karena Indonesia adalah Negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik,  seperti  terurai  dengan  jelas  pada  Pasal 1  ayat  (1)
13 Soejono, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal : 108
14 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal : 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (baik sebelum maupun sesudah perubahan)  yang  menyatakan  :”Indonesia  ialah  Negara  Kesatuan,  yang  berbentuk  Republik.” Negara  Kesatuan  sering  disebut  sebagai  Negara unitaris,  unity adalah Negara  tunggal  (satu negara)  yang monosentris (berpusat  satu)  terdiri  hanya  satu  negara,  satu  pemerintahan,  satu kepala  Negara,  satu  badan  legislatif yang  berlaku  bagi  seluruh  wilayah  negara  bersangkutan. 15 Maka  dari  itu  Negara  Kesatuan  hanya  terdiri  satu negara  saja  bukan  negara-negara  yang bergabung.  Hakekat Negara  Kesatuan  yang  sesungguhnya  adalah  kedaulatan  tidak  terbagi-bagi baik  keluar  maupun  kedalam,  kekuasaan  pemerintah  pusat  tidak  dibatasi. 16 Dapat  dipahami bahwa  di  dalam  Negara  Kesatua  Pemerintah  pusat  menjalankan  kedaulatan  tertinggi  negara, maka supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah pusat dalam menjalankan aktivitas pemerintahan harus diawasi dan dibatasi dengan Undang-Undang, hal ini merupakan konskwensi logis  dari  posisinya  sebagai penyelenggara  kedaulatan  negara,  oleh  karena  pemerintahan  yang ada  dibawahnya  yaitu  pemerintah  daerah,  harus  tinduk  kepada  pemerintah  pusat,  namun  tanpa adanya  dasar  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  akan  terjadi  tumpang  tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan.
Negara  Kesatuan  dapat  dibedakan  dalam  2 (dua)  bentuk,  yaitu :  (1).  Negara  Kesatuan dengan  sistem  sentralisasi,  dan  (2).  Negara  Kesatuan  dengan  sistem    desentralisasi.  Dalam Negara  Kesatuan  dengan  sistem  sentralisasi  segala  sesuatu dalam  negara langsung  diatur  dan diurus  oleh  pemerintah  pusat,  dan  daerah-daerah  hanya  tinggal  melaksanakan  segala  apa  yang telah  di  insturksikan  oleh  pemerintah  pusat.  Sedangkan dalam  Negara  Kesatuan  dengan  sistem desentralisasi,  kepada  daerah-daerah  diberikan  kesempatan  dan  kekuasaan  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom. 17 Apa  yang  dimaksud  pemerintah  daerah,  batasannya  dapat  dilihat  UU  Nomor  32  Tahun 2004,  tentang  Pemarintahan Daerah,  maka  yang  dimaksud  dengan  Pemerintah  Daerah adalah : “Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  ole h  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  menurut azas`otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  sehingga  jelas  pula  bahwa  hubungan  antara  pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah  dilaksanakan  melalui  sistem  otonomi,  yang  meliputi desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  yang  bersifat  koordinatip. Mengenai kebijakan politik hukum pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan penetapan  beberapa  strategi,  yaitu  : Pertama :  Peningkatan  pelayanan Pelayanan  bidang pemerintahan, kemasayarakatan dan pembangunan adalah suatu hal  yang bersifat esensial  guna mendorong  atau  menjunjung  dinamika  interaksi  kehidupan  masyarakat,  baik  sebagai  sarana untuk  memperoleh  hak-haknya,  maupun  sebagai  sarana  kewajiban  masyarakat  sebagai  warga negara  yang  baik.  Bentuk-bentuk  pelayanan  pemerintahan  tersebut,  antara lain  meliputi rekomendasi,  perijinan, dispensasi,  hak  berusaha,  surat  keterangan  kependudukan  dan sebagainya. Kedua :  Pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat. Konsep  pembangunan  dalam rangka  otonomi  daerah  ini,  bahwa  peran  serta  masyarakat  lebih  menonjol  yang  dituntut kreativitas  masyarakat  baik  pengusaha,  perencana,  pengusaha  jasa,  pengembang,  dalam menyusun  konsep  strategi  pembangunan  daerah,  dimana  peran  pemerintah  hanya  terbatas  pada memfasilitasi dan mediasi. Disamping itu, dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara
15 Budi Sudjijono, Manajemen Pemerintahan Federal, Persfektif Indonesia Masa Depan, Citra Mandala Pratama, Jakarta, 2003, hal : 1
16 Ibid, hal : 2
17 Fahmi Amrusy, Otonomi Dalam Negara Kesatuan, dalam Abdurrahman (editor), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Perss, Jakarta, 1987, hak : 56
memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  masyarakat,  khususnya  partai  politik  untuk memberikan  pendidikan  politik  rakyat  guna  meningkatkan  kesadaran  bernegara  dan  berbangsa guna  tercapainya  tujuan  nasional  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indinsia. Ketiga : Peningkatan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah ini, guna tercapainya keunggulan lokal dan apabila dipupuk kekuatan ini secara nasional akan terwujud resultant keunggulan daya saing  nasional.  Di  samping  itu,  daya  saing  nasional  akan  menunjang  system  ekonomi  nasional yang bertumpu pada strategi kebijakan perekonomian kerakyatan. 18
Pengertian  daerah  otonom  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas- batas  wilayah,  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri,  berdasarkan  aspirasi  masyarakat dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 19 Berdasarkan  rumusan  tersebut,  dalam  daerah  otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
1. Unsur  (elemen)  batas  wilayah,  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum,  batas  wilayah  adalah sangat  menentukan  untuk  kepastian  hukum  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  dalam melakukan  interaksi  hukum,  misalnya  dalam  menetapkan  kewajiban  tertentu  sebagai  warga masyarakat  serta  pemenuhan  hak-hak  masyarakat  terhadap  fungsi  pelayanan  umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. Di sisi lain, batas wilayah ini sangat penting apabila ada sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan atara daerah. Dengan perkataan lain,. Dapat dinyatakan bahwa suatu daerah harus mempunyai  wilayah  dengan  batas-batas  yang  jelas  sehingga  dapat  dibedakan  antara  daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.
2. Unsur  (elemen)  Pemerintahan. Eksistensi  pemerintahan  di  daerah,  didasarkan  atas legitiminasi  Undang-Undang  yang  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah, untuk menjalankan urusan pemerintah yang berwenang mengatur berdasarkan kreatifitasnya sendiri,.  Elemen  pemerintah  daerah  adalah  meliputi  pemerintah  daerah dan  lembaga  DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Unsur  masyarakat.  Masyarakat  sebagai  elemen  pemerintah  daerah  merupakan  kesatuan masyarakat  hukum,  baik geminschaft  maupun gesselchaft jelas  mempunyai  tradisi, kebiasaan,        dan adat  istiadat  yang turut mewarnai system pemerintah  daerah, mulai dari bentuk cara berfikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Bentuk- bentuk  partispatif  budaya  masyarakat  antara  lain  gotong  rayong,  permusyawaratan,  cara menyatakan  pendapat  dan  pikiran  yang  menunjang  pembangunan  daerah  untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan pemerintahan. 20
Mengenai  pembangunan  daerah,  biasanya  terlebih  dahulu  di  susunlah  perencanaan pembangunan  daerah  sebagai  satu  kesatuan  dalam  perencanaan  pembangunan  nasional,  yang sesuai  dengan  kewenangannya  di  daerah,  perencanaan  itu  di  lakuksanakan  oleh  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda).
Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, yaitu sebagai kerikut :
1. Rencana pembangunan  jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu  20  tahun  yang  memuat  visi,  misi,  dan arah  pembangunan  daerah  yang  mangacu kepada RPJP nasional.
2. Rencana  pembangunan jangka  menengah  daerah  yang  selanjutnya  disebut  RPJM  daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari vis, misi, dan program kepala
18 Siswanto Sunarno, op cit, hal : 3
19 Ibid, hal : 6
20 Ibid, hal : 7
daerah  yang  menyusunnya  berpedoman  kepada  RPJP  daerah  dengan  memperhatikan  RPJM nasional.
3. RPJM  tersebut  memuat  arah  kebijakan  keuangan  daerah,  strategi  pembangunan  daerah, kebijakan  umum,  dan  program  satuan  kerja  perangkat  daerah,  lintas  satuan  kerja  perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pedoman yang bersifat indikatif.
4. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJM  daerah  untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  yang  memuat  rancangan  kerja  ekonomi daerah,  prioritas  pembangunan    daerah,  rencana  kerja  dan  pendanaannya,  baik yang dilaksanakan  langsung  oleh pemerintah  daerah  maupun  ditempuh  dengan  mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah. 21
Suatu  keefektifan  dan  efisiensi  perencanaan  pembangunan  daerah  dibutuhkan  sumber daya  berupa  data  dan  informasi  yang  akurat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Data  dan informasi tersebut, mencangkup : 1.Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2.Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
3.Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
4.Keuangan daerah;
5.Potensi sumber daya daerah;
6.Produk hukum daerah;
7.Kependudukan;
8.Informasi dasar kewilayahan dan
9.Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah 22 .
Dalam  peleksanaan  semua  itu  untuk  menggali  data  dan  informasi  diperlukan  penelitian, dan  yang  berkaitan  dengan  hukum  maka  sudah  dapat  dipastikan  diperlukan  penelitian  hukum, baik dari perencanaan, saat proses maupun tahap pelaporaannya, bahkan sudah selesaipun masih diperlukan penelitian hukum sebagai evaluasi pembangunan, itulah pentingnya penelitian hukum dalam pembangunan daerah, khususnya sebagai sarana kontrol dan social engineering.

## C. RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dalam kaijian ini adalah : 1. Apa saja jenis penelitian hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah?
2. Bagaimana tahapan penelitian hukum yang dilakukan dalam rangka pembangunan daerah?

## D. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan mengkaji manfaat penelitian hukum bagi pembangunan daerah, agar  pembangunan  di  daerah  dapat  terarah  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  sehingga  tidak terjadi  penyimpangan  dalam  pelaksanaannya  yang  berakibat  pada  penyalahgunaan  wewenang maupun  penyalahgunaan  keuangan,  yang menimbulkan  kerugian  negara  dan  berindikasi perbuatan korupsi. Untuk mendapatkan jawaban yang lengkap data penelitian ini diperoleh dari kajian  kepustakaan  yang  dikumpulakan  dengan  cara  merujuk  kepada  bahan-bahan  yang
21 Ibid, hal : 86
22 Ibid, hal : 87
didokumentasikan. 23 Dengan  demikian  data  yang  diperlukan  adalah  data  sekunder  berasal  dari buku-buku  literature  dan  sebagainya,  kemudian  dianalisis  secara  diskriptif  dengan  tujuan mendapatkan gambaran tentang manfaat penelitian hukum bagi pembangunan daerah.

## E. PEMBAHASAN

## 1. Jenis Penelitian Hukum
Metode  penelitian  hukum  yang  dikenal sekarang  adalah  suatu  kreatif  dari  dan  terus berkembang  dalam  kajian  hukum,  yang  dipandang  se bagai  “ legal  research ”,  kemudian dikembangkan menjadi penelitian hukum. Dan yang dimaksud penelitian hukum (legal research) dalam perpustakaan ternyata didapat beberapa arti, yaitu penelitian hukum itu mencakup segenap kegiatan pengajar hukum, hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum dalam melakukan tugasnya dalam  bidang  hukum  dan  juga  kegiatan  seorang  mahasiswa  hukum. 24 Arti  lain  adalah bahwa penelitian  hukum  sebagai penelitian  untuk  menemukan  hukum in  concreto yang  meliputi berbagai  kegiatan  untuk  menemukan  apakah  yang  merupakan  hukum  yang  layak untuk diterapkan secara in conrecto untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. 25
Dikalangan para pakar hukum Indonesia kita mencatat ada beberapa pengertian penelitian hukum itu. Soetandyo Wignyosubroto menyebutkan ada empat tipe penelitian hukum, yaitu : a. Penelitian-penelitian yang berusaha inventarisasi hukum positif.
b. Penelitian-penelitian yang berupa usaha penemuan hukum asas-asas dan dasar-dasar falsafah (dogma dan doktrin) hukum positif.
c. Penelitian  yang  berupa  usaha penemuan  hukum in  concrecto yang  layak  diterapkan  untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.
d. Penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenani proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. 26
Tidak  semua  penelitian  hukum  tersebut  dapat  diterima  oleh  para  ahli  peneliti  sosial, karena  kebanyakan  pada  penelitian  sosial  adalah  penelitian  lapangan,  maka  para  peneliti  sosial hanya  dapat  menerima  tipe  penelitian  hukum  empiris  yang dianggap  memenuhi  syarat  sebagai penelitian,  sedangkan  penelitian hukum  normatif tidak  diakui  sebagai  penelitian  oleh  para peneliti  sosial  namun  demikian  para  ahli  hukum  tetap  menganggap  bahwa  penelitian  hukum normatif merupakan jenis penelitian, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Selain  itu  masih  ada  pula  beberapa  pandangan  dan  pendapat  pakar  hukum  kita  tentang apa  itu  penelitian  hukum.  Muhammad  Radhie  merumuskan  penelitian hukum  sebagai keseluruhan  aktifitas  berdasarkan  disiplin  ilmu  untuk  mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis,  dan  menginterpretasikan    fakta-fakta  serta  hubungan  dilapangan  hukum  yang berdasarkan  pengetahuan  yang  diperoleh  dapatlah  diperkembangkan  prinsip-prinsip  ilmu pengetahuan  dan  cara-cara  ilmiah  untuk  menanggapi  berbagai  fakta  dan  hubungan  tersebut. 27 Sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang  berdasarkan  pada  metode  sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali
23 Tata Wijayanta, Yustisia, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret, Edisi 77. Mei- Agustus 2009, hal : 51
24 Morrist Cohem, Legal Research in Nutshell, Paul Minnesata, West Publising, St, 1976, hal : 1
25 Erwin Pollack, H. Fundamentals of legal research Brooklyn, The Fundation Press, 1978, hal : 14
26 Soetandyo Wignyo Subroto, Hukum dan Metode Kajiannya, BPHN, Jakarta, 1980, hal :89
27 T. Muhammad Radhi, Penelitian Hukum Dalam Pembinaan dan Pembaruan Hukum Nasional ke III, Surabaya, 1974, hal : 6
itu,  maka  juga  diadakan  pemeriksaaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut.  Untuk kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di dalam gejala yang bersangkutan. 28
Mengenai jenis penelitian hukum, Soerjono Soekanto membedakannya dalam 2 (dua) jenis, yaitu : a. Penelitian hukum normatif, yang mencakup :
1) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2) Penelitian terhadap sistematika hukum.
3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
4) Penelitian sejarah hukum dan
5) Pnelitian perbandingan hukum.
b. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari :
1) Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis).
2) Penelitian terhadap efektivitas hukum. 29
Menurut  Rony  Hanitijo Sumitro,  membedakan  penelitian  hukum  berdasarkan  sumber datanya sebagai berikut :
a. Penelitian  hukum normatif atau  penelitian  hukum  doktrinal,  yaitu  penelitian  hukum  yang mempergunakan sumber data sekunder.
b. Penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber primer. 30
Dari  pendapat  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka  dapat  dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, disamping ada penelitian hukum sosiologis atau empiris  yang terutama meneliti data primer. Dari penjelasan tersebut, penelitian hukum  normatif yang  juga  disebut  penelitian  doktrinal  biasanya  hanya  dipergunakan  sumber- sumber  data  sekunder  saja,  yaitu  peraturan-peraturan  perundangan,  keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Sedangkan analisis yang dilakukan  berupa  anlisis  normatif kualitatif.  Kemudian  dengan  bantuan  ilmu-ilmu  sosial, penelitian di bidang hukum diperkaya dengan kemungkinan dipergunakan semua metode-metode dan  tehnik-tehnik  yang  lazim  dipergunakan  di  dalam  penelitian  ilmu-ilmu  sosial,  ini  disebut penelitian  hukum  yang  sosiologis  atau sosio  legal  research. 31 Pemikiran  itu  tidak  sepaham dengan  pendapat  Sunaryati  Hartono,  yang  menyatakan  bahwa  bagi  penelitian  hukum  normatif, bahan-bahan  primer  terdiri  atas  Undang-Undang  Dasar  dan  berbagai  dokumen  resmi  yang memuat  hukum,  termasuk  akta  notaries  dan  kontrak,  sedangkan tex  book monografi,  laporan penelitian dan sbagainya, merupakan bahan sekunder. 32
Adanya  perbedaan  yang  dimikian  tersebut  sebenarnya  adalah  sebagai  hasil berkembangnya paham-paham sosiologi dalam ilmu hukum. Dalam perkembangan ilmu hukum ada yang  mempelajari  dan  mengkaji  hukum  sebagai law  in  books,  dimana  untuk  keperluan
28 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hal : 43. Dimuat pula dalam Soejono, op cit hal : 44
29 Ibid, hal : 55
30 Ronny Hanitio Sumitri, Metodologi Penelitian Hukum, Galia, Jakarta, 1983, hal : 24
31 Ibid, hal : 9
32 Sunaryati Hartino, op cit, hal : 151
penelitiannya  akan digunakan penelitian penelitian hukum normatif, sedangkan pada pihak lain melihat  hukum  sebagai law  in  action,  yang  peraturan  antara  hukum  dengan  pranata  sosial, sehingga  untuk  penelitiannya  dipergunakan  penelitian  hukum  sosiologis  atau sosio  legal research.
Penelitian hukum normatif lebih banyak memandang hukum sebagai sebuah norma atau kaidah,  oleh  karena  itu  tipe  penelitian  hukum  normatif  ini sangat  spesifik  dan  kurang  banyak diungkapkan  dalam  metode  penelitian  pada  umumnya,  akan  tetapi  lebih  kusus dibahas  dan diperbincangkan dalam metodologi ilmu hukum, dengan cara analogi, kemudian dikembangkan pula tentang rechtsvinding, yaitu melihat hukum sebagai Undang-Undang belaka, atau penemuan hukum  dan  sebagainya.  Kini  penelitian  hukum  normatif  sudah  menjadi  bahan  penelitian  yang menarik  dikalangan  ahli  hukum,  dan  sudah  banyak  diminati  dalam  penelitian  hukum,  baik  itu penulisan  skripsi,  tesis  maupun disertasi,  bahkan  untuk  penelitian  para  dosen  fakultas  hukum dengan  biaya  sponsor  sudah  banyak  yang  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan  metode penelitian hukum normatif.
Ada pandangan bahwa penelitian hukum sosiologis hanya sekedar mengikuti saja metode-metode yang dikenal dalam Metode Penelitian Sosial (MPS),  tetapi ada perbedaan yang khusus  dalam  penelitian  hukum  dengan  penelitian  sosial  lainnya,  penelitiann  hukum  empiris lebih  spsifik,  dan  perbedaan yang  ada  bukan  pada  metode-metode  dan konsep-konsep  empiris yang digunakannya, melainkan pada sasaran masalah  yang hendak dikaji lewat penelitian  yang lain  topik    empiris itu  sendiri. Maka  dari  itu  Soenaryati  Hartono  menyatakan  walaupun pendekatan  sosiologis  sebagai  suatu  keharusan  bagi  ilmu  hukum  masa  kini, tidaklah  berarti penggunaan metode penelitian sosiologis dapat menggantikan metode penelitian normatif untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan dan hasil penelitian atau produk yang khas yuridis. 33 Pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa betapapun pentingnya penggunaan metode penelitian sosial untuk pemahaman peristiwa atau fenomena hukum sebagai gejala sosial, namun dalam instansi terakhir suatu penelitian hukum tidaklah mungkin dilakukan semata-mata dengan dan berdasarkan  metode-metode  pendekatan  sosial.  Pada  akhirnya  untuk  dapat  menciptakan suatu  analisis  hukum  atau  suatu  doktrin  hukum,  atau  suatu  produk  hukum seorang  peneliti hukum  mau  tidak mau  harus  kembali  kepada  metode-metode  penelitian  hukum.  Namun demikian, metode penelitan hukum masa kini tidak sama lagi dengan metode penelitian digmatis sebelum kita berkenalan dengan metode-metode penelitian sosial. 34
Dari  perbedaan  dan  beberapa  pendapat  tentang  metode  penelitian  hukum,  dapat  di analisis  bahwa  metode  penelitian  hukum  merupakan  penelitian  yang  spesifik  bidang  hukum. Hanya  ada  2  (dua)  jenis  penelitian  hukum,  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian hukum  empiris,  walaupun  oleh  peneliti  sosial  kedua  jenis  penelitian  ini  masih  diperlukan pengkajian  lebih  lanjut,  tetapi  dikalangan  peneliti  hukum  sudah  banyak  hasil  penelitian  yang diperoleh      dengan  menggunakan  2  (dua)  jenis  penelitian  hukum  ini.  Maka  dari  itu penulis berpendapat  bahwa  dalam  melakukan  penelitian  hukum  untuk  pembangunan  daerah  tentu  saja metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian hukum empiris.

## 2. Tahap Penelitian
a. Menentukan Isu Sentral.
33 Sunaryati Hartono, Kembali Ke Metode Penelitian Hukum, FH UNPAD, Bandung, 1984, hal : 35
34 Ibid, hal : 35
Untuk pertama kali yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian hukum adalah menentukan isu sentral, yaitu isu yang sedang berkembang dalam pembangunan daerah, dari  situ  kemudian  bisa  di  kembangkan  menjadi  isu  hukum  atau legal  issue,  yaitu permasalah-permasalahan  hukum  di  daerah,  dari  mulai  peraturan-peraturan  daerah, perangkat  daerah,  hingga  pada  tatanan  pembangunan  baik  infrastruktur  maupun pembangunan  sumber  daya  manusia,  hal  ini  menarik  karena  sebenarnya  persoalan  yang ada pada daerah-daerah sejak Indonesia merdeka sampai saat ini masih banyak persoalan, hal  ini  disebabkan  karena  Indonesia  merupakan Negara  Kesatuan  yang  berbentuk Republik dengan wilayah yang begitu luas serta terbagi pulau dan kepulauan, pemberian otonomi yang selama ini belum dianggap menguntungkan daerah, sehingga menyebabkan pembangunan di daerah banyak yang ketinggalan dibandingkan dengan pemerintah pusat.
Oleh karena kompleksnya permasalahan di daerah tentu terdapat perbedaan antara daerah  yang  satu  dengan  lainnya,  maka  isu  yang  berkembang  tentu  berbeda, fokus penelitiannyapun berbeda-beda pula, isu hukum yang berkembang di daerah merupakan konsumsi penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga dari isu hukum atau legal issue itu kemudian  dapat  diangkat  menjadi  judul  dan  permasalahan,  namun  demikian  jika  judul ditentukan terlebih  dahulu  juga  tidak  menjadikan persoalan,  asalkan  tidak  bertentangan dengan masalah  dan isu  yang ada, karena sebanarnya judul itu sifatnya tentatip artinya bisa  berubah  kapan saja,  tetapi  yang  menjadi  topik  penelitian  itulah yang  terpenting dilakukan untuk pertama kali hendak melakukan penelitian.
Dari isu yang berkembang disamping dapat menentukan judul dan permasalahan, dapat  pula  dijadikan  pedoman  untuk  menentukan  jenis  penelitian  yang  akan dipergunakan. Jika permasalahnya sudah ditentukan, jenis penelitian hukumnyapun juga bisa ditentukan  pula,  apakah  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian hukum  empiris,  hal  itu  tergantung  dari  permasalahannya, tetapi  bisa  dilihat  jenis penelitian hukum itu misalnya persoalannya adalah mengenai peraturan-peraturan daerah maka  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif  tetapi  jika persoalannya  adalah  mengenai  gejala  sosial  yang  ada  pada    masyarakat  akan menggunakan penelitian hukum empiris.
b. Menentukan judul penelitian.
Judul  penelitian  merupakan  hal  yang  pertama  kelihatan dalam  penelitian dan biasanya sering dipertanyakan, oleh karena itu judul ditetapkan setelah mengetahui segala yang  dipersoalkan,  termasuk  juga  harus  mengetahui  segala  seluk-beluk  persoalannya setelah  mengadakan  orientasi  baik  secara literatur maupun  empiris,  akan  tetapi  terlepas dari mana judul itu dimulai yang sangat penting bagi peneliti mengenai judul adalah : (1). Bahwa  judul  harus  sesuai  dengan  keseluruhan  isi  dari  pada  kegiatan  penelitian  yang dikerjakan,  baik  sesuai  dengan  kwalitas  maupun  kwantitasnya.  (2).  Bahwa  judul sebaiknya  menggunakan  kata-kata  yang  jelas,  tandas,  pilah-pilah,  literer,  singkat, diskriptif,  dan  tidak  merupakan  pertanyaan.  Hendaknya  dihindari  penggunaan  kata-kata yang  kabur,  terlalu  politis,  bombastik,  bertele-tele,  tidak  runtut,  dan  lebih  dari  satu kalimat. 35
Kemudian  dalam  memilih  dan  menetapkan  judul suatu  penelitian  hal  yang  perlu diperhatikan antara lain : (1). Judul sebaiknya yang menarik minat peneliti. Menarik dan membangkitkan  minat  peneliti  merupakan  suatu  yang  dapat  mendorong  dan
35 Sutrisno Hadi, op cit, hal : 60
membangkitkan  semangat  kerja  dalam  setiap  langkah  kegiatan  penelitian.  Terutama keinginan  untuk  memperoleh  kebenaran  ilmiah.  Karena  dalam  malakukan  suatu pekerjaan,  jika  tidak  diminati  atau tidak  menarik  hati,  orang  sering  bekerja  setengah- setengah  hati  dan  hasilnya  tidak  memuaskan.  Untuk  itu  yang  pertama  diusulkan  agar memilih dan menetapkan judul, carilah masalah-masalah yang menarik bagi peneliti. (2). Judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Dengan kemampuan pengetahuan dan  keterampilan,  peneliti  akan  mampu  memecahkan  permasalahan  yang  dicakup  oleh judul  yang  dipilih,  Mampu  disini  dimaksudkan  pula  dapat  melakukan  penelitian  dan cukup waktu  yang tersedia untuk menyelasaikan penelitian tersebut serta didukung oleh dana  yang  telah  diperhitungkan  untuk  biaya  penyelesaian  penelitian  dengan  judul yang dipilih. Atau tidak mahal dan terjangkau oleh peneliti. (3). Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Peneliti sudah bekerja dan berusaha dengan susah payah, hendaknya hasilnya berguna untuk diri, masyarakat dan ilmu pengetahuan. Dengan  demikian  perlu  dipikirkan  hasil  penelitian  dengan  judul  yang dipilih.  Peneliti tentu akan menyumbangkan karyanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Dan tidak akan melakukan suatu kerja yang tidak berguna. (4). Judul yang dipilih hendaknya cukup data tersedia.  Pemilihan  judul  penelitian  hendaknya  didukung  oleh  data  yang  cukup  tersedia dan meyakinkan peneliti untuk menelitinya. Data disini dimaksud pula data sekunder dari kepustakaan yang ada untuk memperoleh teori dan konsep-konsep yang kelak digunakan pula  untuk  menyusun  hipotesa  penelitin.  Serta  situasi  lapangan  yang memungkinkan untuk  mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  oleh  peneliti.  (5).  Hindari terjadinya duplikasi  judul  dengan  judul  lain.  Jika  terdapat  2  (dua)  judul  yang  sama,  orang  sering mengatakan  salah  satunya  tiruan  atau  plagiat.  Hendaknya  hal  seperti  ini tidak  terjadi, karena penelitian kita telah dilakukan dengan susah payah dan akhirnya ejekan yang akan terjadi.  Hal  ini bisa terjadi  jika  melakukan  penelitian  ulang  atas  penelitian  orang  lain, yang  mungkin  kita  meragukan  hasil  yang  mereka  peroleh,  atau  kita  ingin menyempurnakan lebih lanjut. Hal yang perlu dijelaskan dalam penelitian kita. 36
Dari kelima hal tersebut diatas, merupakan langkah pertama dalam memilih judul penelitian,  dan  berikut  ini  pula  yang  perlu  dipertimbangkan  agar  judul  penelitian memenuhi syarat sebagai judul yang tepat dan baik, yaitu :
1) Judul dalam kalimat pernyataan, bukan pertanyaan;
2) Cukup jelas dan singkat serta tepat;
3) Berisi variabel-variabel yang akan diteliti; dan
4) Judul menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang dilakukan. 37
Dari  keseluruhan  uraian  tentang  judul  diatas,  diharapkan  peneliti  akan  dapat menemukan  dan  menyusun  judul  penelitiannya yang  berfungsi  sebagai  petunjuk    jalan utama  bagi  pembaca  dan  mengetahui  hakekat  penelitian  yang  dilakukan,  sehingga  hasil penelitian tersebut mudah di mengerti termasuk pemecahan permasalahannya.
c. Merumuskan Masalah.
Memilih masalah merupakan hal yang utama dilaksanakan dalam penelitian, setelah malakukan studi pendahuluan, dimana sebelumnya telah ditentukan isu sentral yang dikehendaki oleh seorang peneliti, kemudian diuraikan dalam latar belakang masalah penelitian. Pada latar belakang masalah dikemukakan sebagai pembuktian
36 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, PT Bumi Aksara, Jakarata, hal : 34-35
37 Ibid
bahwa terdapat adanya masalah yang akan diteliti, latar belakang ini harus ditempilkan pendukung-pendukung permasalah secara kuat, serta menampilkan secara kuat data dan fakta sebagai alasan, serta berargumentasi mengapa begitu penting masalah dimaksud ditampilkan dan dijadikan obyek penelitian.
Dari mana masalah itu diperoleh ? tentunya masalah merupakan bagian kebutuhan kehidupan  sehari-hari  yang  harus  dipecahkan,  oleh  karena  itu  masalah  penelitian  harus menarik  dan  dihayati,  penelitian  akan  menjadi  baik  jika  peneliti  menghayati  masalah, tentu  peneliti  akan  lebih  senang  meneliti  yang  dihayati  dari  yang  tidak.  Dari  faktor  itu saja  belum  tentu  cukup,  maka  diperlukan  faktor-faktor  lain  yang  bersumber  dari  diri peneliti  sendiri  maupun  dari  luar,  hal  itu  tentu  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian, dan  paling  tidak  ada  4  (empat)  hal  yang  harus  dipenuhi  bagi  terpilihnya  masalah  atau judul penelitian, yaitu harus sesuai dengan minat peneliti, harus dapat dilaksanakan, harus tersedia faktor  pendukung  dan  harus  bermanfaat.  Dua  hal  yang  pertama  bersumbar  dari peneliti (faktor intern) dan dua terakhir bersumber dari luar peneliti (faktor eksternal). 38 Gambaran mengenai masalah tentu sudah dituangkan pada latar belakang sebagai pendahuluan  dari  penelitian  yang  dilakukan,  oleh  karena  itu  pada  bagian  latar  belakang masalah harus telah mengemukakan dengan tajam atau jelas mengenai : Dasar pemikiran kenapa masalah tersebut diteliti, gambaran secara ideal dan kenyataan masalah tersebut, yang  didukung  oleh  fakta  dan  data,  telah  pula  mengidentifikasi  dan  memverifikasi masalah,  dan  dilanjutkan  dengan  pembahasan  rung  lingkup  permasalahan  yang  akan diteliti. 39
Apabila pada bagian masalah sudah diyakini dan dihayati, tibalah saatnya tinggal merumuskannya,  yang  perlu  diingat  dalam  merumuskan  masalah  harus  dengan  jelas, dalam  bentuk  kalimat tanya,  yang  dimaksud  dengan  jelas  ialah  bahwa  masalah  tersebut meliputi :
1) Terlihatnya variabel-variabel yang diteliti;
2) Tergambarnya populasi penelitian;
3) Jangan terlalu luas dan jangan pula terlalu sempit, agar tidak menimbulkan keraguan bagi peneliti dan pembaca yang membacanya; dan
4) Hendaknya  masalah  yang  dirumuskan  dapat  membantu  peneliti  dalam  memproses pelaksanaan penelitiannya. 40
d. Memilih Jenis Penelitian
Langkah  memilih  jenis  penelitian  ini  sebenarnya  dapat  lebih  tepat  ditempatkan setelah peneliti menentukan dengan tegas variabel-variabel penelitian, dalam hal ini dapat ditegaskan  bahwa  antara  penentuan  variabel  dan  mamilih  jenis  penelitian  bisa  maju mundur,  bolak-balik  dan bisa berbarengan.  Variabel  penelitian  memang  sangat menentukan  bentuk  atau  jenis  penelitian  yang  akan  dipergunakan,  akan tetapi  jenis penelitian  juga  tidak  dapat  diabaikan  peranannya  dalam  menentukan  perincian  variabel secara teliti, oleh karena itu keduanya sangat mempengaruhi, artinya penentuan veriabel akan  dapat  menentukan  jenis  penelitian,  begitu  juga  jenis  penelitian  akan  dapat menentukan variabel penelitian juga.
38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal : 23
39 Mardalais, op cit, hal : 38-39
40 Ibid
Pada  penjelasan  terdahulu  sudah  disinggung  tentang  jenis  penelitian  hukum, bahwa didalam penelitian hukum dapat disimpulkan hanya ada 2 (dua) metode penelitian atau  pendekatan,  yaitu penelitian  hukum  normatif  yang  mencakup  penelitian  asas-asas hukum,  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi hukum,  penelitian  sejarah  dan  penelitian  perbandingan  hukum.  Disisi  lain  penelitian hukum  normatif  juga bisa disebut  penelitian  hukum  yang doktrinal  biasanya  hanya menggunakan  sumber-sumber  data  sekunder  saja,  yaitu  peraturan-peraturan  perundang- undangan,  keputusan-keputusan  pengadilan,  teori  hukum  dan  pendapat  para  sarjana hukum.  Tetapi menurut  Sunaryati  Hartono bahwa  bagi  penelitian  hukum  normatif, bahan-bahan  primer  terdiri  atas  Undang-Undang  Dasar  dan  berbagai dokumen  resmi yang memuat ketentuan hukum, termasuk akta notaris dan kontrak, sedangkan textbook, monograf, laporan penelitian dan sebagainya, merupakan bahan sekunder. 41
Kemudian  disamping  penelitian  hukum  normatif ada  juga  penelitian  hukum empiris, yaitu  yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, dan penelitian terhadap efektivitas hukum, dan menurut Soetandyo Wignyosubroto memberi nama sicio  legal  research adalah  suatu  yang  spesifik  khusus yang  bukan  hanya merupakan  konsep-konsep  empirik tetapi  lebih  pada  sasaran permasalahan  hukum  yang hendak  dikaji  lewat  penelitian  yang  lain  topik  dan  empirik  itu. 42 Kemudian  walaupun begitu  pentingnya  penggunaan  metode  penelitian  sosial  untuk  memahami  peristiwa hukum  sebagai  gejala  sosial,  akan  tetapi  dalam  intisarinya  suatu  penelitian  hukum tidaklah  mungkin  dilakukan  semata-mata  dengan  dan  berdasarkan  metode  penelitian sosial, maka harus dipergunakan penelitian hukum secara khusus.
e. Menetapkan Kerangka Teori
Menurut kamus bahasa Indonesia teori sama dengan pendapat yang dikemukakan sebagai  suatu  keterangan  mengenai  suatu  peristiwa  (kejadian).  Dan  asas-asas,  hukum- hukum umum  yang  menjadi  dasar sesuatu  kesenian  atau  ilmu  pengetahuan,  serta pendapat  cara-cara  dan  aturan-aturan  untuk  melakukan  sesuatu. 43 Kemudian  menurut Siswojo,  teori  dapat  diartikan  sebagai  seperangkat  konsep  dan  devinisi  yang  saling berhubungan  yang  mencerminkan  suatu  pandangan    sistematik mengenai  fenomena dengan  menerangkan  hubungan  antara  variabel,  dengan  tujuan  untuk  menerangkan  dan meramalkan  fenomena;  Dia  juga  berpendapat  bahwa teori  menjalin  hasil  pengamatan kedalam suatu pengertian utuh yang memungkinkan ilmuwan untuk membuat pernyataan umum  tentang  variabel-variabel  dan  hubungannya. 44 Menurut  kamus  riset,  teori  adalah seperangkat  gagasan    (konsep),  devinisi-devinisi  dan  proposisi-proposisi  yang berhubungan  satu  sama  lain yang  menunjukkan  fenomena-fenomena  yang  sistmatis dengan  menetapkan  hubungan-hubungan  antara  variabel-variabel  dengan  tujuan  untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena tersebut. 45
Dari gabungan beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa teori bukanlah hanya bertujuan menemukan prinsip-prinsip yang terletak dibalik fakta, prinsip utama yang dicari adalah dalil, yaitu generalisasi antara kesimpulan yang berlaku umum.
41 Sunaryati Hartono, lok cit
42 Soetandyo Wignyosubroto, op cit, hal : 57
43 WJS  Purwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1978, hal : 1054
44 Siswojo Hardjodipuro, Metode Penelitian Sosial, Jilid I, Bahan Kuliah IKIP Jakarta, 1979, hal : 17
45 Komarudin, Kamus Riset, Angkasa, Bandung, 1984, hal : 280
Jelasnya bahwa dalam membuat kerangka teori pada suatu penelitian harus mencari teori- teori  atau  prinsip-prinsip  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti,  yaitu  teori dan  prinsip  yang  ditemukan  dalam  buku-buku,  dokumen-dokumen,  yang  berasal  dari studi perpustakaan, oleh karena itu seorang peneliti harus rajin membaca, kemudian dari bacaan itu akan diuji melalui data lapangan yang akan diteliti, itu kalau penelitian hukum empiris, apabila penelitiannya adalah penelitian hukum normatif maka yang dibaca tadi untuk menguju Undang-Undang atau peraturan-peraturan.
Kerangka  teori  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  atau  batasan-batasan tentang  teori-teori  yang  akan  dilakukan,  adalah  teori  mengenai  variabel-variabel permasalahan  yang  akan diteliti,  dengan    dikemukakannya  teori  dalam  kerangka  teori pada suatu proposal penelitian akan dapat membantu peneliti dan orang lain untuk lebih memperjelas sasaran dan tujuan-tujuan penelitian dilakukan.
f. Menentukan Kerangka Konseptual.
Setelah  mengemukakan  beberapa  teori  tantang  variabel-variabel  yang  diteliti, kemudian  peneliti  perlu  menuangkan  beberapa  konsep  yang  ada  dalam  teori.  Konsep adalah  generalisasi  dari kelompok  fenomena  tertentu,  sehingga  dapat  dipakai  untuk menggambarkan  beberapa  fenomena  yang  sama 46 Dalam  kenyataannya  konsep  dapat mempuinyai  tingkatan  generalisasi  yang  berbeda,  semakin  dekat  suatu konsep  kepada realita semakin mudah konsep tersebut diukur dan diartikan.
Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang  perlu  dirumuskan,  dalam  merumuskannya  harus  dapat  menjelaskan  sesuai  dengan maksud apa memakainya, tentu hal tersebut harus konsisten dalam mamakainya. Konsep berfungsi untuk  menyederhanakan  arti  kata  atau  pemikiran  tentang  ide-ide,  hal-hal dan kata  benda maupun  gejala  sosial  yang digunakan  dalam  penulisan  hasil  penelitian,  agar orang  lain  yang  membacanya dapat  segara  memahami  maksudnya  sesuai  dengan keinginan penulis yang memakai konsep tersebut.
Apabila kerangka  teori  digunakan  untuk  memberi landasan  atau  dasar  berpijak penelitian  yang  akan  dilakukan,  maka  konsep  dimaksudkan  pula  untuk  menjelaskan makna  dan  maksud  dari  teori  yang  dipakai,  atau  menjelaskan  kata-kata  yang  mungkin masih  abstrak  pengertiannya  didalam  teori  tersebut.  Dapat  pula  digunakan  menjelaskan makna kata-kata yang tertera dalam judul yang dikemukakan, dan jika konsepnya masih abstrak,  maka  diperlukan  penjelasan  makna  konsep  itu dalam penelitian  atau  penulisan yang dilakukan.
g. Sumber dan Metode Pengumpulan Data.
Data adalah things knawn or assumed,  yang berarti bahwa data itu sesuatu  yang dikethui  atau  dianggap,  diketahui,  artinya  sesuatu  yang  sudah  terjadi  merupakan  fakta (bukti). 47 Data dapat memberi gambaran tentang suatu keadaan atau pesoalan, sehingga pada  dasarnya  data  itu  sebagai  alat  bagi  pengambil  keputusan  untuk  dasar  pembuatan keputusan-keputusan  atau  pemecahan  persoalan. Dalam  pelaksanaan  penelitian  dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka data yang banyak dipergunakan adalah  data  kepustakaan  berupa  perundang-undangan  dan  bahan  bacaan  lainnya  yang
46 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1982, hal : 17
47 J Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal : 1
berkaitan dengan masalah penelitian. Kaitannya dengan penelitian kepustakaan ini, maka sumber hukum yang diperlukan dari :
1) Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  yang  mengikat  atau  hubungan  erat  dengan permasalah yang akan diteliti.
a) Norma dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
b) Hukum dasar, yaitu pasal-pasal UUD 1945 dan amandemennya
c) Ketentuan-ketentuan MPR/MPRS
d) Peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan-peratuan  lain  yang  terkait  dengan permasalahan penelitian.
2) Bahan  hukum  sekunder, yaitu  bahan-bahan yang  memberikan  penjelasan  atau membahas lebih lanjut hal-hal  yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu :
a) Berbagai  buku  mengenai  UU,  hasil-hasil  penelitian  serta  bahan-bahan  tertulis yang terkait dengan penelitian.
b) Berbagai  makalah,  jurnal-jurnal  artikel,  surat  keluar  dan  dokumentasi  yang berkaitan dengan penelitian.
3) Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai kamus lain yang relevan. 48
Sedangkan  dalam  penelitian  hukum  empiris  atau  penelitian  hukum  sosiologis  data yang  utama adalah  data  primer, yaitu  melihat  kejadian-kejadian  yang  berkaitan  dengan hukum sebagai fenomena dalam masyarakat berdasarkan pengamatan di lapangan secara langsung,  disini  menempatkan  hukum  sebagai  gejala  sosial.  Walaupun  hal  ini  mirip dengan  penelitian  sosial  tetapi  penelitian  hukum  empiris  mempunyai  spesifik  yang terdapat pada masalah-masalah hukum, sehingga tidak semata-mata dikatakan penelitian sosial tetapi tetap penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris sosiologis. sedangkan data sekunder berupa perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya, serta data tersier berupa kamus bahasa dan lain sebagainya.
Sedangkan  pengumpulan  data  berarti  mencatat  peristiwa  atau  mencatat  karakteristik elemen atau  mencatat  nilai  variabel.  Hasil  penelitian  merupakan  data  mentah  yang kegunaannya sangat terbatas, agar data menjadi lebih berguna harus diolah dan dianalisis, untuk  diambil  kesimpuan.  Macam  data  yang  dikumpulkan  tentu  saja  berbeda  antara penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris,  jika  pada  penelitian  hukum normatif pengumpulan  data  dengan  cara  menginventarisasi  peratuturan  perundang- undangan  atau  menelaah  dan    mengkaji  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  pada penelitian  hukum  empiris  diperlukan  data  dari  lapangan, dapat  dilakukan  dengan wawancara,  mengajukan  kuesioner  dan  lain  sebagainya,  tentu  saja  harus  ditentukan terlebih  dahulu  respondennya,  serta  menentukan  sampel  dan  jumlah  populasi  jika diperlukan.
h. Analisa Data.
Secara  kuantitatif  analisis  data  dapat  diartikan  sebagai  membandingkan  dua  hal atau  dua  nilai variabel  yang  ditemukan. 49 Sedangkan  dalam  penelitian  hukum  normatif data yang akan dibandingkan adalah perundang-undangan yang ada dibandingkan dengan
48 Soerjono Soekanto, op cit, hal :14-15
49 J Supranto, Pengantar Statistik Bidang Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal : 76
perundang-undangan  yang  lain  maupun doktrin dan  lain  sebagainya,  yaitu  sebagai  data primer, data  sekunder  serta  data  tersier.  Kemudian  jika  penelitian  hukum  empiris  maka perbandingan  yang  dilakukan  adalah  hasil  penelitian  lapangan  yang  merupakan  gejala sosial dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta dengan bahan pustaka.
Penelitian  hukum  merupakan  penelitian  yang  bersifat  spesifik,  yaitu  khusus terhadap  masalah-masalah  hukum,  jika  menggunakan  pendekatan  normatif,  konskwensi logis yang dihadapi adalah menyangkut bahan hukum yang digunakan untuk analisis, jika bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  berupa  UUD  dan  lain sebagainya, maka dianalisis sedemikian rupa sehingga ditemukan jawaban  yang relevan dengan permasalahan dan kemudian dibuatlah kesimpulan. Jika penlitian hukum empiris analisisnya  perbandingan  antara  kenyataan dilapangan  yang  merupakan  gejala  sosial dengan  perundang-undangan  yang  ada  serta  bahan  bacaan, dianalisis  sedemikian  rupa hingga ditemukan jawaban dalam kesimpulannya.
i. Menarik Kesimpulan.
Suatu  kesimpulan  penelitian  bukanlah    merupakan  suatu  karangan  atau  diambil dari  pembicaraan-pembicaraan  lain,  akan  tetapi  hasil  suatu  proses  tertentu,  yaitu “menarik”  dalam  arti  memindahkan  sesuatu  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain.  Menarik kesimpulan  penelitian  selalu  harus  mendasarkan  dari  semua  data  yang  diperoleh  dalam kegiatan  penelitian,  dengan  kata  lain  penarikan  kesimpulan  harus  didasarkan  atas  data, bukan atas angan-angan atau keinginan penelitian, maka suatu kesimpulan yang diambil dari suatu angan-angan belaka merupakan suatu hal yang sangat keliru.
Bagian  pokok  dan  merupakan  pengarah  kegiatan  penelitian  adalah  perumusan masalah, didalam  perumusan  masalah  ini  akan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan terhadap  suatu  hal  yang  akan  di  cari  jawabannya  melalui  kegiatan  penelitian,  dari masalah  dimaksud  dapat  pula  ditemtukan  tujuan  penelitian  yang  tentu  seirama  dengan masalah yang sudah ditentukan, kemudian dilakukan hipotesis jika diperlukan, karena di dalam  penelitian  hukum  tidak  selalu  menggunakan hipotesis.  Dari masalah  yang  ada selanjutnya berdasarkan  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian    dianalisis  dalam pembahasan,  kemudian  disimpulkan.  Jadi  kesimpulan  selalu  berkaitan  dengan  masalah yang  ada  dan  pembahasan  yang  dilakukan,  jika  permasalahannya  ada  2 (dua)  maka pembahasannya harus ada 2 (dua), tentu saja kesimpulannya bisa dipastikan ada 2(dua) juga, dan harus sama dengan isi dan banyaknya permasalahan.
j. Menulis Laporan Hasil Penelitian Di dalam menulis laporan hasil penelitian seolah-olah seperti sedang berceritera, agar  yang  diceriterakan  dapat  dipahami  oleh  seganap  pembaca,  oleh  karenanya  harus diperhatikan  persyaratan-persyaratan  tertentu,  disamping  itu  menulis  laporan  hasil penelitian adalah suatu kerja ilmiah, maka harus mengikuti aturan-aturan penulisan karya ilmiah, separti :
Pertama : penulis laporan harus tahu betul kepada siapa laporan itu ditujukan.
Kedua  : penulis  laporan  harus  menyadari  bahwa  pembaca  laporan  tidak  mengikuti kegiatan proses penelitian, oleh karena itu langkah demi langkah harus dikemukakan.
Ketiga : penulis laporan harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman dan minat pembaca laporan tidak sama, oleh karena itu harus dikemukakan dengan jelas letak dan kedudukan hasil penelitian dalam konteks pengetahuan secara umum.
Keempat : menulis laporan hasil penelitian harus dilakukan dengan jelas dan meyakinkan pembaca,  karena  tidak  semua  yang  dikerjakan  selama  penelitian  berlangsung  dapat dilaporkan, disamping itu pada umumnya laporan itu hanya dibaca satu kali. 50
Adapun format laporan bisa dilihat seperti berikut : 1. Bahan pendahuluan, yang memuat  Halaman  judul,  Kata  pengantar,  Daftar  isi, Daftar tabel (jika  ada),  daftar gambar/ilustrasi  atau  diagram  (jika  ada),    2.  Bahan  laporan  (Body  of  the  paper),  yang terdiri : Bab. I. Pendahuluan, berisi tentang Permasalahan, Rumusan masalah dan Tujuan penelitian,  Bab.  II.  Kerangka  teori  dan  konseptual,  berisi  teori  yang  sesuai  dengan masalah  penelitian,  serta  konsep-konsep  yang  disajikan,  Bab.  III.  Metodologi,  berisi tentang metode  penelitian  yang  digunakan,  data  yang  dugunakan,  sumber  data,  cara memperoleh  data,  analisis  data  dan  waktu  penelitian.  Bab.  IV.  Hasil  penelitian  dan pembahasan,  berisi  tentang  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  pambahasan,  hasil  diskusi (jika  diperlukan),  dan Bab.  V.  Penutup,  berisi  kesimpulan  dan  saran-saran.  3.  Bahan – bahan penunjang, terdiri dari kepustakaan dan indeks (jika diperlukan).

## F. KESIMPULAN
1. Jenis Pemenelitian hukum dalam pembangunan daerah.
Bahwa penelitian hukum bukan semata-mata merupakan penelitian sosial, karena sifatnya yang spesifik terhadap permasalahan yang ada, maka penelitian hukum merupakan penelitian yang  berdiri  sendiri  yaitu  penelitian  hukum  atau legal  research.  Adapun  jenis  penelitian hukum terdiri  dari  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris,  maka dalam melaksanakan penelitian hukum harus kembali menggunakan metode penelitian hukum.
2. Langkah-langkah penelitian hukum dalam rangka pembangunan daerah. Pembangunan  daerah  adalah  suatu  kegiatan  merencanakan,  memperbaiki,  merubah, membuat dan sebagainya, yang dilakukan oleh pemerintah daerah.Setiap daerah mempunyai permasalahan  yang  berbeda  dengan  daerah  lainnya dalam  melaksanakan  pembangunan, untuk  memecahkan masalah  tersebut  sarana  yang  paling  ampuh  digunakan  adalah  dengan mengadakan  penelitian.  Adapun  langkah-langkah  penelitiannya  adalah  sebagai  berikut  :  1. Menentukan  isu  sentral,  2.  Menentukan judul  penelitian,  3.  Merumuskan  masalah,  4. Memilih jenis penelitian, 5. Menetapkan kerangka teori, 6. Menentukan kerangka konseptual, 7.  Sumber  dan  metode  pengumpulan  data,  8. Analisa data,  9.  Menarik  kesimpulan,  10. Menulis laporan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrusy,  Fahmi. Otonomi  Dalam  Negara  Kesatuan, dalam  Abdurrahman  (editor)  Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek, Rineka Cipta Jakarta, 1992 Cohem, Morrist. Legal Research in Nutshell, Paul Minnesota, West Publising, St, 1976. Hadi, Sutrisno. Metodologi Research, jilid 1, Andi offset, Yogyakarta, 1993.
Hadi,  Sutrisno. Metodologi  Research,  Yayasan  Penerbit  Fakultas  Psikologi  UGM,  Yogyakarta, 1976.
Hardjodipuro,  Siswojo. Metode  Penelitian  Sosial,  jilid  1  Bahan  Kuliah  Pasca  Sarjana  IKIP Jakarta 1979.
Hartono, Sunaryati. Kembali Ke Metode Penelitian Hukum, FH UNPAD, Bandung, 1984. Hartono, Sunaryati. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994.
Kansil,  C.S.T. Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia,  PN Balai  Pustaka,  Jakarta, 1984 Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Research, Alumni, Bandung, 1976. Komarudin, Kamus Riset, Angkasa, Bandung, 1984. Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003 Mertokusumo,  Sudikno. Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum,  PT  Citra  Aditya  Bakti,
Yogyakarta, 1993 Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983. Pollack, Erwin. H. Fundamentals of legal  research Brooklyn, The Foundation Press 1987 Purwodarminto, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1978 Radhie, T . Muhammad. Penelitian Hukum Dalam Pembinaan dan Pembaruan Hukum Nasional,
Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke III, Surabaya, 1974. Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1984. Singarimbun, Masri. Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1982. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 1981. Soejono.  Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum, Galia, Jakarta, 1983. Subagyo, P. Joko. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Sudjijono, Budi. Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan, PT. Citra Mandala Pratama, Jakarta, 2003.
Sunaryo, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Supranto, J. Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, Rineka Cipta, Jakarta, 1997. Supranto, J. Pengantar Statistik Bidang Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1995. Wignyo Subroto, Soetandyo. Hukum dan Metode Kajiannya, BPHN, Jakarta, 1980. Wignyo Subroto, Soetandyo. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Suatu Telaah Mengenai
Transparasi  Hukum  ke  negara-negara  yang tengah  berkembang,  Khususnya  Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNAIR, Surabaya, 1989
Wijayanta,  Tata, Yustisia,  Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret,  edisi  77,
Surakarta Mei – Agustus 2009