## Penataan Pasar Sebagai Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sindangkerta Kabupten Bandung Barat
Santy Sriharyati 1 , Milla Marlina 2
Program Studi Administrasi Bisnis
Politeknik LP3I
e-mail : santy_sriharyati@yahoo.com , millamarlina@gmail.com
Abstrak: Kurangnya  koordinasi  penataan  dan  pemberdayaan  PKL  di  wilayah  pasar tradisional  dikarenakan  belum  adanya  kebijakan  pemerintah  di  daerah yang    mengatur penataan  dan  pemberdayaan  PKL,  sehingga  berdampak  pada  belum  tertanamnya  pola perilaku masyarakat yang baik, jumlah PKL dan  semakin hari semakin banyak, lokasi keberadaan.  Sehingga  perlunya  kajian  Penataan  Pasar  sebagai  Upaya  Pemberdayaan Pedagang  Kali  Lima  di  Pasar  Tradisional  Sindangkerta  Kabupaten  Bandung Barat.Adapun  metode  pengumpulan  data secara  umum  terbagi  dua  yaitu  pengumpulan data  primer  (wawancara,  observasi  lapangan  dan  penyebaran  kuesioner)  dan  data sekunder.  Penataan  pedagang  di  Pasar  Tradisional  Sindangkerta  merupakan  salah  satu alternatif  pemecahan  masalah  kesemrawutan  jumlah  pedagang,  khususnya  PKL. Solusinya antara lain melalui penetapan kebijakan penataan PKL, penetapan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL, penataan PKL melalui kerja sama antar pemerintah daerah,  pengembangan  kemitraan  dengan  dunia  usaha.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan dengan  mengoptimalkan  lahan  yang  dipergunakan  untuk  kegiatan  berdagang  dan membatasi  kawasan  kegiatan  pedagang,  khususnya  agar  para  pedagang  dispilin  dalam menempati  tempat  yang  telah  disediakan.  Arah  pengembangan  dan  transformasi  fisik pasar dengan ketentuan SNI  8152 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat. Selain itu, perlunya koordinasi  pemberdayaan  PKL  dilaksanakan  melalui  penyuluhan,  pelatihan  atau bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, pemberian bantuan sarana dan prasarana.
Kata kunci: Pasar Tradisonal, Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan,Penataan.

## PENDAHULUAN/INTRODUCTION
Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena. Banyaknya  PKL  di  pusat  perkotaan  menimbulkan  kemacetan  arus  lalu  lintas  dan kerawanan keamanan, kegiatan PKL tersebut memanfaatkan daerah milik jalan (damija) dan tempat umum. Hal ini menyebabkan kota menjadi semrawut, tidak bersih, indah, dan nyaman.  Selain  itu  berpotensi  menimbulkan  kerawanan  sosial,  sehingga  diperlukan penataan PKL di kawasan perkotaan
Apabila  tidak  dibenahi  akan  mengganggu  pengguna  jalan,  pejalan  kaki  menjadi  tidak aman. Tidak hanya itu saja pemukiman terdekat sekitar PKL terganggu, selain itu tidak
terdapat  tempat  berdagang  bagi  pedagang  kecil  dan  sektor  informal.  Masyarakat terganggu  keamanan  dan  kenyamanan.  Tentu  saja  para  pedagang  ini  berdalih  ingin mencari  tempat  yang  strategis  (tempat  berdagang  yang  mudah  terjangkau  konsumen). Sedangkan  dari  sisi  masyarakat  menginginkan  kelancaran  lalu  lintas,  ketentraman  dan keindahan  kota.  Masyarakat  menginginkan  fasilitas  berdagang  yang  strategis  dan pengaturan lalu lintas.
Peraturan  Presiden  nomor    125  Tahun  2012  tentang  Koordinasi  Penataan  dan Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima  pasal  6  ayat  1  bahwa  “Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL kabupaten/kota di wilayahnya sesuai dengan berpedoman pada kebijakan penataan PKL”. Solusi dalam melaksanakan penataan PKL bisa melalui penetapan kebijakan penataan PKL, penetapan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL,  penataan  PKL  melalui  kerja  sama  antar  pemerintah  daerah,  pengembangan kemitraan dengan dunia usaha. Selain itu pada pasal 7 tentang koordinasi

## METODE/METHODS
• Pendekatan
Penataan  pasar  sebagai  upaya  pemberdayaan  PKL  Di  Pasar  Sindangkerta  Kabupaten Bandung  Barat  merupakan  program  pembangunan  yang  berbasis  pada  masyarakat, dengan pendekatan melalui:
1. Pemberdayaan  Masyarakat,  dengan  menekankan  partisipasi  aktif  masyarakat dalam seluruh aspek implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan;
2. Keberpihakan kepada yang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada penduduk miskin;
3. Otonomi  dan  desentralisasi,  artinya  masyarakat  memperoleh  kepercayaan  dan kesempatan  yang  luas  dalam  kegiatan  baik  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan maupun pemanfaatan hasilnya;
4. Partisipatif,  artinya  masyarakat  terlibat  secara  aktif  dalam  kegiatan  mulai  dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan;
5. Keswadayaan,  artinya  masyarakat  menjadi  faktor  utama  dalam  keberhasilan pembangunan,  baik  melalui  keterlibatan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  maupun pengawasan kegiatan dan pemeliharaan;
6. Keterpaduan  program  pembangunan,  artinya  program  yang  dilaksanakan memiliki sinergi dengan program pembangunan yang lain;
7. Penguatan  Kapasitas  Kelembagaan,  dalam  rangka  mendorong  sinergi  antara pemda,  masyarakat  dan  stakeholder  lainnya  dalam  penanganan  permasalahan kemiskinan.
8. Kegiatan penataan dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan dan berlandaskan pada  pemikiran bahwa pemerintah  memberikan  stimulasi  agar  masyarakat mampu dan mau menjadi pedagang yang lebih mandiri, antara lain berupa:
a. Bantuan  pemerintah  untuk  meningkatkan  ekonomi  masyarakat,  khususnya  bagi
PKL;
b. PKL  sebagai  penggerak  ekonomi  masyarakat  yang  perlu  diperhatikan  oleh pemerintah;
c. Partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  perdagangan  dan  kesadaran  masyarakat dalam perilaku jual beli;
d. Perlunya pengembangan kelembagaan dan  pemberdayaan menjadi faktor kunci terwujudnya upaya pembangunan ekonomi masyarakat;
Pada  proses  pemberdayaan  maka  diperlukan  penguatan  kelembagaan  dan  menggali potensi  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu  pada  tahap  awal diperlukan adanya kelembagaan sebagai wadah, mekanisme maupun aturan kegiatan, dan rencana kegiatan. Pengembangan kelembagaan dan  pemberdayaan menjadi faktor kunci terwujudnya  upaya  pembangunan/peningkatan  mutu  Penataan  Pasar  sebagai  Upaya Pemberdayaan PKL di Pasar Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat melalui prakarsa mandiri secara berkelanjutan.
• Metode Penelitian
Metode pengumpulan data secara umum terbagi dua yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data sekunder merupakan metode mengumpulkan data  dari  dokumen-dokumen  rencana,  peraturan  perundangan  serta  data  terkait  dengan kegiatan  perencanaan  penataaan  PKL.  Metode  Pengumpulan  Data  Primer,  dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, penyebaran kuesioner dan observasi lapangan yaitu sebagai berikut:
1. Wawancara  Terstruktur.  Metode  kualitatif  dengan  pendekatan  grounded. Pengumpulan  data  primer  dengan  wawancara  terstruktur  untuk  mendapat  informasi terkait penataan pasar. Penentuan responden melalui metode Purposive Sampling yaitu, sampel  diambil dengan maksud  atau tujuan tertentu,  yaitu adalah Bapelitbangda KBB, Camat Sindang Kerta, Lurah, PKL dan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Sindangkerta.
2. Observasi Lapangan, dilakukan berupa catatan lapangan dan fisik bangunan saat ini, PKL, pengelola dan pengunjung terkait kegiatan penataan PKL.
3. Penyebaran Kuesioner. Menggunakan kuesioner pertanyaan tertutup kepada PKL dan pengunjung. Teknik pengambilan sampling berdasarkan kesediaan responden untuk mengisi kuesioner di wilayah lokasi penelitian. Jumlah sampel sebanyak 178 pedagang dan 100 pengunjung.
• Metode Analisis
metode  analisis  yang  digunakan  pada    penelitian  ini  dengan  menggunakan  data  yang berbeda yaitu sebagai berikut:
1. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif, digunakan dalam menganalisis data berupa hasil  wawancara  dan  data  hasil  observasi  lapangan.  Data  hasil  observasi  lapangan sebelumnya diolah dalam bentuk tabel dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini menghasilkan penilaian untuk setiap perencanaan penataan PKL.
2. Metode  Analisis  Statistik  Deskriptif,  digunakan  untuk  menganalisis  kuesioner.
Melalui kuesioner tersebut akan diketahui perencanaan penataan PKL yang diharapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULTS AND DISCUSSION

## Kondisi Eksisting
1. Luas tanah pasar Sindangkerta yaitu 10.958m 2 , luas bangunan 7110 m 2 dengan Kios sebanyak 55, los 165, PKL temporer 160 total pedagang 380, sedangkan pedagang asongan kurang lebih 40 pedagang dan total jumlahnya adalah 420 pedagang.
2. Kegiatan operasional pasar dilakukan pada hari Senin dan Jumat dilain hari itu lokasi pasar  menjadi  terminal  Sindangkerta.  Senin  Pukul  03.00  WIB  s/d  13.00  WIB  dan Jumat  Pukul  03.00  WIB  s/d  11.30  WIB.    Kondisi  kemacetan,  tidak  nyaman  hanya terjadi pada hari Senin dan Jum’at.  Karena dihari lain para PKL dan pedagang asong berpindah-pindah sesuai hari pasar di beberapa wilayah terdekat lainnya. Jam pasar ramainya pada pukul 04.00 WIB s/d 08.00 WIB, lewat pukul 08.00 WIB pengunjung mulai berkurang.  Saat ini belum terstrukturnya pedagang menurut jenisnya.
3. Status Pedagang sebesar 30% Pedagang Sindangkerta dan 70% Pedagang dari Luar Sindangkerta.  Sedangkan  Status  Pengunjung  sebesar  60%  dari  lingkungan Sindangkerta dan 40% dari luar Sindangkerta. Namun begitu pada saat pelaksanaan survey pedagang dari Sindangkerta lebih dominan.
4. Adapun  fasilitas  yang  tersedia  di  Pasar  Sindangkerta  adalah  fasilitas  kios  dan  los, toilet  dan  musholah,  terletak  di  samping  terminal  tipe  C  Sindangkerta,  namun  alur jalan yang kecil membuat pembeli sulit bergerak.
5. Kondisi saat ini di Pasar Sindangkerta pada saat hari operasional yaitu kenyamanan pengguna ruang terbuka publik berkurang akibat adanya aktifitas PKL, kapasitas jalan berkurang  akibat  aktifitas  PKL.  Penggunaan  bahu  jalan  dan  trotoar  menyebabkan kemacetan,  penataan  dan  penertiban  PKL  belum  maksimal  menyebabkan  ketidak teraturan dan kekumuhan ruang terbuka publik.
Gambar 1. Kondisi Eksisting Pasar Tradisional Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat
a. Hasil survey kuesioner bagi pedagang antara lain : Sebagian besar pedagang berasal  dari  Kecamatan  Sindangkerta  diatas  90%.  Pendidikan  terbesar  yaitu tamatan SMP sebesar 32%, tamatan SD sebesar 31% dan SMU 29%. Rata-rata usia pedagang yaitu diatas 50 tahun  sebesar 33%, usia  41-50 tahun sebesar 29% dan usia 31 – 40 tahun sebesar 26%.Sebesar  74% hanya berjualan sendiri atau tidak  mempunyai  pegawai  dan  modal  usaha  diatas  2  juta  rupiah  sebesar  70%. Penghasilan pedagang  dalam setiap hari sebesar 32% dibawah Rp.500.000, diatas 2jt sebesar 24%, Rp.500.000 sd Rp. 1.000.000 sebesar 23% dan Rp.1.000.000 sd Rp. 2.000.000 sebesar 21%. Jumlah pembeli sebagian besar antara 26 – 50 orang sebesar  43%  dan  antara  11-25%  sebesar  32%.  Jam  mulai  operasi  pedagang sebagian  pukul 06.00. Sedangkan Jam ramai pembeli yaitu pukul 08.01 hingga 10.00 sebesar 63% dan 06.01 – 08.00 sebesar 28%. Jenis dagangan sebagian besar adalah penjual aneka bahan pokok sebesar 44%, peralatan rumah tangga sebesar 20% dan buah sayuran sebesar 16%
1. Fasilitas paling dibutuhkan yaitu lahan parkir sebesar 94%, sisanya tempat sampah sebesar  4%.  Hal  yang  perlu  diatur  adalah  jenis dagangan  48%,  waktu 42%,  sarana dagang 8% sisa lainnya.. Kebersihan pasar dinilai cukup baik sebesar 56%, kurang baik 26% dan baik 19%.
2. Pola berjualan 87% berpindah-pindah dan 13% menetap. Alasan berpindah-pindah ke pasar  lain,  karena  hari  operasional  di  pasar  sindangkerta  hanya  senin  dan  jumat. Sedangkan yang menetap karena lokasi strategis dan memiliki pelanggan tetap.
b. Hasil survey terhadap pengunjung antara lain :
1. Sebagian  besar  pengunjung  berasal  dari  Kecamatan  Sindangkerta  diatas  90%  yang bertujuan  berbelanja  diatas  90%.  Sebesar  97%  adalah  ibu  rumah  tangga.  Dengan menggunakan  sepeda  motor  sebesar  71%.  Usia  pengunjung  yaitu  usia  produktif antara 21 – 50 tahun sebesar 76%. Kunjungan ke pasar 50% seminggu 2 kali sesuai jam operasional Pasar Sindangkerta, sedangkan 21% seminggu 1 kali. Sebesar 51% pengunjung pergi ke pasar lain dan 49% tidak.
2. Alasan  belanja  ke  Pasar  Sindangkerta  yaitu  karena  dekat  dengan  tempat  tinggal sebesar  80%.  Antisipasi  kepadatan  pengunjung  yaitu  dengan  mengatur  peruntukan kegiatan sebesar 74% dan peran Pemda yangdibutuhkan yaitu penataan sebesar 89%.
3. Pola  pengelompokan  PKL  yaitu  dengan  cara  berkelompok  dengan  dagangan  yang sejenis  (zoning)  yaitu  sebesar  93%  dan  perlu  pengaturan  lagi  sebesar  97%.  Sarana yang perlu diatur yaitu sarana dagang sebesar 73% dan tempat/lokasi usaha sebesar 15%.  Fasilitas  umum  yang  perlu  ditambah  yaitu  lahan  parkir  sebesar  79%,  tempat sampah  sebesar  8%  dan  toilet/MCK  sebesar  6%.  Kebersihan  pasar  dinilai  cukup bersih sebesar 55%, kurang bersih sebesar 29%. Namun ada juga yang berpendapat bersih diluar namun dibelakang banyak sampah sebesar 16%.

## c. Aspirasi Parapihak Dalam Penataan PKL di Pasar Sindangkerta
Penataan pedagang di Pasar Tradisional Sindangkerta merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kesemrawutan jumlah pedagang, khususnya PKL. Hal tersebut dapat dilakukan  dengan  mengoptimalkan  lahan  yang  dipergunakan  unuk  kegiatan  berdagang dan  membatasi  kawasan  kegiatan  pedagang,  khususnya  agar  para  pedagang  dispilin dalam menempati tempat yang telah disediakan.
Secara  umum  para stakeholder menginginkan  adaya  penataan  agar  tercipta  suatu ketertiban  dan  kenyamanan  bagi  semua  pihak.  Berdasarkan  wawancara  parapihak didapatkan bentuk penataan PKL, yaitu relokasi di tempat ( in-situ ). Relokasi di tempat ( in-situ ) bentuknya bisa berupa penataan tempat, pengaturan lokasi berjualan berdasarkan jenis  dagangan,pengaturan  waktu  berjualan,  pengaturan  sarana  atau  tempat  untuk berjualan.
Penertiban  ruang  fungsional  menjadi  perhatian  penting  dalam  penataan  Pasar Sindangkerta. Saat hari operasional pasar, pedagang kaki lima tumpah ruah menempati halaman pasar bahkan sampai memenuhi jalur pejalan kaki dan halaman pertokoan yang ada di sekitar kawasan. Terminal kendaraan umum yang ada di lahan pasar, ketika hari pasar  berpindah  tempat  ke  depan  menggunakan  bahu  jalan.  Aktifitas  menaikan, menurunkan  penumpang  serta  kegiatan  bongkar  muat  pedagang  yang  mengakibatkan bertambahnya kemacetan lalu lintas. Keinginan parapihak untuk mengembalikan ruang fungsional sesuai dengan fungsi semula sebagai bagian dari penataan Pasar Sindangkerta.
Penataan Pasar Sindangkerta cukup sering dilakukan, terakhir dilakukan pada tahun 2017/2018 silam. Penataan berupa perbaikan kios, lantai pasar dan hanggar. Berdasarkan hasil pengumpulan data berupa wawancara didapatkan bahwa Pasar Sindangkerta akan masuk kedalam rencana pengembangan Kecamatan Terpadu, dimana pasar tersebut akan di  revitalisasi.  Hal  ini  tentu  memudahkan  untuk  dilakukannya  penataan  PKL,dimana nantinya  diharapkan  PKL  yang  selama  ini  menempati    halaman  pasar  dan  ruang fungsional seperti trotoar, dapat ditampung kedalam bangunan pasar setelah direvitaliasi. Dengan dibangunnya kembali Pembangunan fisik pasar Sindangkerta menjadi jawaban terbaik  untuk  mengatasi  masalah  Pedagang  kaki  lima  yang  selama  ini  berada  di PasarSindangkerta dan sekitarnya.
d. Aspek Fisik Dasar Pasar Sindangkerta
No Aspek Fisik Rencana Kedepan 1 Aksesibilitas dan sirkulasi Aksebilitas  menuju  lokasi  pasar  mudah  dan terjangkau oleh moda angkutan umum 2 Parkir Perlu  adanya  design  area  parkir  kendaraan  yang efisien. Rencana lahan parkir di tempat kecamatan 3 Area bongkar muat barang Adanya design khusus area bongkar muat barang sehingga  tidak  mengganggu  aktifitas  penjual  dan pembeli 4 Zoning Desain  zoning  harus  dibuat  sedemikian  rupa sehingga  dapat  mengakomodir  kebutuhan  para pedagang  yang  didukung  oleh  sistem  pendukung kebutuhan  zoning  yang  sesuai,  sebagai  contohnya adalah label petunjuk zoning pedagang 5 Bentuk penataan sarana usaha pedagang Untuk penataan jongko untuk  area bagian dalam atau hangar sudah tertata, sedangkan penataan jongko PKL  yang  menempati  area  halaman  depan  pasar sangat  kurang  tertata  dan  bercampur  antar  pedagang lain, sehingga timbul kesemrawutan. 6 Drainase Perlu dibangun drainase yang lebih baik. Saat ini sistem  drainase  yang  ada  di  Pasar  Sindangkerta menggunakan  sistem  terbuka  dan  semi  tertutup. menggunakan  kisi-kisi  yang  terbuat  dari  logam sehingga mudah dibersihkan 7 Toilet Toilet  /MCK  yang  ada  di  pasar  Sindangkerta berjumlah  2  unit.    Perlu  dibangun  dan  pemeliharaan yang lebih baik 8 Tempat Pengelolaan Sampah Permasalahan  sampah  di  Pasar  Sindangkerta menjadi permasalahan yang sangat krusial, diperlukan penanganan khusus mengenai sampah bagi stakeholder setempat.  Adapun  beberapa  penanganan yang  disarankan  dianataranya  :  Mesin  pencacah  dan biometa 9 Keselamatan dan keamanan Perlu  adanya  design  akan  kebutuhan  alat pemadam  berdasarkan  jangkauan  dan  kapasitasnya sehinga  dapat  menjadi  langkah  tindak  darurat kebakaran

## Sumber : Hasil survey lapangan (2019)
e. Usulan Penataan Pedagang Di Pasar Sindangkerta
Ada  beberapa  teori  dan  kajian  mengenai  model  penataan  PKL  di  Indonesia diantaranya :
1. Model  dengan  pendekatan  perspektif  kebijakan  publik.  Model  ini  mengadopsi  dari model kebijaksanaan teori Mc Gee dan Yeung (1977) yang meliputi 3 kebijaksanaan yakni  kebijaksanaan  relokalisasi,  kebijaksanaan  struktural,  dan  kebijaksanaan edukatif. Ketiga kebijaksanaan itu diuraikan dari kebijaksanaan yang sifatnya sangat lunak sampai kebijaksanaan yang sangat keras. U.
2. Model penataan PKL yang saat ini sedang dijadikan percontohan oleh kota-kota di Indonesia yaitu model penataan PKL Kota Solo yang dilakukan pendekatan dialogis dan  komunikatif  yang  mengusung  misi nguwongke  wong  cilik (memberi  martabat pada orang kecil). Model penataannya dilakukan dengan membuat kawasan PKL dan membuat kantong-kantong PKL melalui relokasi, gerobak, shelter, dan tenda.
Usulan  penataan  pedagang,  terutama  PKL  Pasar  Sindangkerta  dilakukan  secara partisipatif melalui pendataan pedagang dan diskusi yang diinisiasi  oleh UPT pasar dan paguyuban pedagang. Kegiatan diawali dengan melakukan pemetaan jumlah pedagang dan  PKL  Temporer.  Program  pendataan  pedagang  dan  PKL    ini  sangat  penting dilaksanakan agar mendapat data yang akurat mengenai jumlah pedagang. Tidak hanya jumlah,  pendataan  ini  harus  mendapatkan  karakteristik  ekonomi  dan  sosial  PKL  agar memudahkan peta kondisi PKL dan pendekataan penataan yang akan dilaksanakan.
Mengaitkan  rencana  penataan  pedagang  Pasar  Sindangkerta,khususnya  pedagang kaki  lima  dan  rencana  pembangunan  Kecamatan  Terpadu,  dimana  Pasar  Sindangkerta akan dibangun ulang, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan perlu adanya transformasi  konsep  pasar.  Selama  ini  Pasar  Sindangkerta  dikenal  masyarakat  sebagai pasar desa yang beroperasional 2 kali dalam seminggu maka dengan akan dilakukannya revitalisasi  Pasar  Sindangkerta  sebagai  bagian  dari  rencana  Kecamatan  Terpadu,  akan dibuka operasionalnya menjadi setiap hari dengan rencana konsep bangunan bertingkat. Bangunan ini nantinya akan menampung beberapa fungsi didalamnya diantaranya adalah terminal, pasar dan foodcourt. Pasar ini akan menampung semua pedagang pasar dan PKL temporer.
Perlu  adanya  transformasi  konsep  pasar  ini  diharapkan  menimbulkan  persepsi bahwasanya pasar sekarang adalah: pasar rakyat yang baik secara infrastruktur (Gozales dan  Waley,  2012),  cakap  secara  pengelolaan,  bermutu  dan  higienis  dalam  penyajian bahan pangan lokal (Goldman dan Hino, 2005; Lagerkvist, Okello & Kalanja, 2015), serta mendukung  pertumbuhan  ekonomi  lokal.  Dalam  prosesnya  penting  untuk  tetap mempetimbangkan kaitannya dengan elemen sosial dan memperimbangkan kepentingan bukan hanya pengelola pasar dan pengunjung, melainkan juga pedagang pasar sebagai penggiat utama dari pasar  itu sendiri.
Issue  rencana pembangunan Kecamatan terpadu sudah sampai pada stakeholder dan masyarakat sekitar.  Seperti cuplikan  wawancara dengan Kepala Desa Cintakarya
“..Kemarin saya ke bappeda sudah melihat siteplan untuk pembangunan pasar, dari gambarnya  harus  di  maksimalkan,  jangan  sampai  nanti  sudah  berjalan  banyak perubahan  lagi...Intinya saya  sebagai wakil  dari  masyarakat hanya tinggal  menunggu pelaksanaannya, menurut saya, siapa yang akan menolak wilayahnya dibangun dan di tata  oleh  pemerintah,  yang  intinya,  taraf  ekonomi  warga  di  Cintakarya  meningakat misalnya  dari  iuran  parkir,  apapun  juga  bentuknya  pasti  tujuannya  ada peningkatan/perubahan ekonomi, intinya saya bersyukur atas adanya pembangunan/penataan ini”.
Idealnya  penataan  pedagang    Pasar  Sindangkerta,  arah  pengembangan  dan transformasi fisik pasar sebagai solusi penataan pedagang dapat memenuhi ketentuan SNI 8152 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat.
Persyaratan  umum  dan  persyaratan  teknis  yang  diatur  oleh  ketentuan  SNI  pasar rakyat  dalam  hal  ini  adalah  persyaratan  yang  sangat  ideal  untuk  mewujudkan pengembangan sebuah pasar rakyat. Pasar yang baik idealnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam SNI pasar rakyat tersebut. Dengan memenuhi ketentuan di atas, asumsinya transformasi konsep dan identitas pasar  adalah berubahnya citra dan kesan  pasar  yang  identik  dengan  kotor,  becek,  semrawut,  bau,  gersang,  dan  kumuh menjadi  pasar  yang  bersih,  nyaman,  dan  tepat  ukur.  Jika  ketentuan    ini  diterapkan, kedepannya  Pasar  Sindangkerta  mampu  memberikan  kenyamanan,  keamanan, kebersihan  kepada  masyarakat,  memiliki  sanitasi  yang  baik,  maka  Pasar  Sindangkerta akan menjadi pasar yang sehat.
Beberapa    indikator  kriteria  untuk    penataan  Pasar  Sindangkerta  untuk  mencapai tujuan  pasar  sehat  yang  mengikuti  ketentuan  SNI.  Alternatif  kegiatan  yang  dapat diimplementasi dalam rangka penataan Pasar Sindangkerta antara lain :
No Kegiatan Pelaksanaan/Cara/Metode 1 Penetapan kebijakan penataan PKL Melalui  kerja  sama  antar  pemerintah  daerah, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dalam penetapan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL 2 Koordinasi pemberdayaan PKL Melalui  penyuluhan,  pelatihan  atau  bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan  dan  bimbingan  teknis,  fasilitasi  akses permodalan, pemberian bantuan sarana dan prasarana 3 Penataan pedagang Mengoptimalkan lahan yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang dan membatasi kawasan kegiatan pedagang,  agar  para  pedagang  dispilin  dalam menempati tempat yang telah disediakan
4 Penertiban ruang fungsional Keinginan  para  pihak  untuk  mengembalikan ruang fungsional sesuai dengan fungsi semula sebagai bagian dari penataan Pasar Sindangkerta 5 Optimalisasi ruang untuk pedagang Tanpa mengurangi area dan fungsi ruang terbuka publik,  karena  area  tersebut  digunakan  juga  oleh kelompok pengguna yang lain. 6 Pendataan dan pemetaan pedagang dan PKL Melalui  metode  partisipatif  yaitu  pendataan pedagang dan diskusi yang diinisiasi  oleh UPT pasar dan paguyuban pedagang. Kegiatan ini bertujuan agar mendapat  data  yang  akurat  mengenai  jumlah pedagang.  Tidak  hanya  jumlah,  pendataan  ini  harus mendapatkan  karakteristik  ekonomi  dan  sosial  PKL agar memudahkan peta kondisi PKL dan pendekataan penataan yang akan dilaksanakan 7 Transformasi konsep pasar Dilakukannya  revitalisasi  sebagai  bagian  dari rencana Kecamatan Terpadu, akan dibuka operasionalnya  menjadi  setiap  hari  dengan  rencana konsep  bangunan  bertingkat.  Bangunan  ini  nantinya akan  menampung  beberapa  fungsi  didalamnya diantaranya adalah terminal, pasar dan foodcourt.
Persepsi  pasar  kedepannya  adalah:  pasar  rakyat yang  baik  secara  infrastruktur,  cakap  secara pengelolaan,  bermutu  dan  higienis  dalam  penyajian bahan  pangan  lokal,  serta  mendukung  pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam prosesnya penting untuk tetap mempetimbangkan  kaitannya  dengan  elemen  sosial dan  memperimbangkan  kepentingan  bukan  hanya pengelola  pasar  dan  pengunjung,  melainkan  juga pedagang pasar sebagai penggiat utama dari pasar  itu sendiri. 8 Arah pengembangan dan  transformasi fisik  pasar dengan ketentuan SNI 8152  Tahun  2015 tentang Pasar Rakyat Pasar  yang  baik  idealnya  harus  memenuhi ketentuan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  SNI  pasar rakyat tersebut. Pasar Sindangkerta mampu memberikan  kenyamanan,  keamanan,  kebersihan kepada masyarakat, memiliki sanitasi yang baik, maka Pasar  Sindangkerta  akan  menjadi  pasar  yang  sehat. Beberapa    indikator  kriteria  untuk    penataan  Pasar Sindangkerta untuk mencapai tujuan pasar sehat yang mengikuti ketentuan SNI.

## KESIMPULAN/CONCLUSION
Secara umum para stakeholder baik itu pedagang, pengunjung maupun aparat pemerintah menginginkan adaya penataan agar tercipta suatu ketertiban dan kenyamanan bagi semua pihak.  Berdasarkan  wawancara  para  pihak  didapatkan  bentuk  penataan  PKL,  yaitu relokasi di tempat (in-situ). Relokasi di tempat (in-situ) bentuknya bisa berupa penataan tempat,  pengaturan  lokasi  berjualan  berdasarkan  jenis  dagangan,  pengaturan  waktu berjualan, pengaturan sarana atau tempat untuk berjualan.

## REFERENSI/REFERENCE
[1]Mardikanto, Totok. (2012). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dalam Perspektif
Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
[2])Mikkelsen, Britha. (2011). Metode Penelitian dan Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
[3]Mustafa, Ibrahim. (2011). “Konsep Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima di Pantai Kering Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”. Makassar: UIN Allaudin.
[4]Rasdiana. (2013). “Tinjauan Pedagang Kaki Lima Pasar Senggol Dan Sekitarnya Di Kota Parepare”. Makassar: Universitas Hassanudin.
[5]Ratu Arum, S (2016). “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bandung Kota Tangerang”. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
[6]Sugiono (2017). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
[7]Sugiyono (2018). “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.