## PRINSIP KEPEMILIKAN HAK PADA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA
Oleh :
Nanang Suparto, S.H.

## Abstract
Agreements  consumer  financing  PT  Summit  Oto  Finance  Branch  Jember  issued  by  financial institutions  is  in  the  making  must  meet  the  legality  contained  in  treaty  law,  but  agreements consumer  financing  issued  by  PT  Summit  Oto  Finance  Branch  Jember  not  meet  a  legal agreement because there is an object burdened by two collateral material and breach of contract clauses  that  are  not  in  accordance  with  Code  Article  1337  of  the  Civil  Code.  In  consumer financing  agreement  PT  Summit  Oto  Finance  Branch  Jember  include  collateral  objects burdened  by  fiduciary  yet  burdened  fiduciary  object  is  not  made  with  the  fiduciary  deed  and registered  at  the  registration  office  Fiduciary.  In  Act  No.  42  of  1999  on  fiduciary  clearly  said that  the  objects  were  burdened  by  the  fiduciary  must  be  made  with  the  fiduciary  deed  and registered  at  the  registration  office  so  that  it  can  be  said  fiduciary  in  consumer  financing agreement  PT  Summit  Oto  Finance  Branch  Jember  there  is  not  a  guarantee.  In  consumer financing  agreement  if  the  debtor  is  said  to  commit  a  breach  of  contract  late  in  paying  the installments vehicle then the creditor can take the vehicle by force based on a power of attorney. Supposedly,  if  the  debtor  did  breach  the  creditor  may  file  a  complaint  with  the  local  court  to make a confiscation made by bailiff or using a system of mediation conducted by mediators.
Keywords: Agreement,  Consumer  Finance,  Guarantee,  Fiduciary,  PT  Summit  Oto  Finance Branch Jember

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  sebagai  bagian dari  pembangunan  nasional,  merupakan  salah satu  upaya  untuk  mencapai  masyarakat  yang adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan
UUD 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan  berdasarkan  demokrasi  ekonomi yang  mandiri  dan  handal  guna  mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur secara meluas, selaras, adil dan merata. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial guna  mencapai kesejahteraan  manusia.
Kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh siapa  saja,  baik  subjek  hukum  perorangan maupun  badan  hukum.  Dengan  semakin berkembangnya  kegiatan  ekonomi  tersebut, maka  semakin  terasa  pula  perlunya  sumber- sumber dana untuk membiayai kegiatan usaha. Hubungan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaha erat kaitannya dengan sektor pembiayaan.  Salah  satu  sumber  pendanaan yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan dalam  dunia  usaha  diperoleh  melalui  kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dapat dilakukan kepada  lembaga perbankan maupun  kepada  lembaga  keuangan  lainnya. Hal  ini  disebabkan   karena  dunia  perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya merupakan
mitra  usaha  bagi  perusahaan-perusahaan  jasa non keuangan lainnya.
Kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit berkaitan erat dengan dengan adanya jaminan. Pengertian jaminan dalam hal ini  adalah  jaminan  khusus,  bukan  jaminan umum  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1131 KUH  Perdata.  Dalam  dunia  perbankan,  bank dilarang  memberikan  kredit  kepada  siapapun tanpa  adanya  suatu  jaminan  yang  cukup. Ketentuan  pasal  24  Undang-Undang  No.14 Tahun  1967  Tentang  Pokok-Pokok  Perbankan menyatakan   secara tegas bahwa  “Bank Umum  dilarang  memberikan  kredit  kepada siapapun  juga  tanpa  jaminan  yang  cukup”. Demikian pula dalam pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992  Tentang  Perbankan,  disebutkan  bahwa “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis yang mendalam atas kesanggupan dan kemampuan  debitur  untuk  mengembalikan pinjaman  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan”. Dalam  dunia  perbankan  untuk  mengamankan kredit yang diberikan, benda jaminan dianggap  sebagai  alat  yang  ampuh.  Pihak bank  sebagai  kreditur  selalu  berpedoman pada  asas Commanditerings    Verbood yang artinya  banhwa  bank  tidak  mau  menanggung resiko  usaha  debitur  dengan  kredit  yang diberikan.
Pengertian  Fidusia  menurut  Undang- Undang No.  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia,  adalah  “Pengalihan  hak  kepemilikan suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya  dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan  pemilik  benda”.  Jaminan  Fidusia
dilakukan dengan cara constitutum possesorium ,  yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya  tersebut kepada kreditor tetapi  secara  fisik  masih  dikuasai  oleh pemberi  fidusia  untuk  kepentingan  penerima fidusia. Pengalihan kepemilikan secara  fidusia tidak  dimaksudkan  sebagai  hak  milik  secara terus-menerus  tetapi  tujuannya  adalah  untuk memberikan jaminan pelunasan hutang  debitor kepada kreditor.
Memperhatikan perkembangan lembaga  jaminan  fidusia  dalam  masyarakat, UU Jaminan Fidusia tidak   hanya memberikan perlindungan hukum kepada kreditor  penerima fidusia, melainkan juga diharapkan memberikan   kepastian  hukum  yang  kuat  bagi pengguna  lembaga  jaminan  fidusia.  Menurut Gustav  Radbruch,  hukum  memiliki  tiga aspek, yakni keadilan, finalitas dan kepastian.
Kepemilikan  hak  merupakan  bagian yang  tak  terpisahkan  dalam  pendaftaran jaminan  fidusia  bertujuan  untuk  memberikan kepastian  hukum  kepada  para  pihak  yang
berkepentingan  dan  memberikan  hak  yang didahulukan ( preferen ) kepada  penerima fidusia  terhadap kreditor lain. Prinsip Memiliki Kewenangan Hukum Terhadap Obyek Jaminan dalam  Jaminan  fidusia  terpenuhi  dengan adanya  kewajiban  pendaftaran  jaminan  fidusia kepada Kantor Pendaftaran fidusia (KPF) yang dinyatakan  dalam  pasal  11  ayat  (1)  UUJF bahwa “Benda” yang dibebani dengan Jaminan Fidusia  wajib  didaftarkan”.  Dengan  adanya pendaftaran ini semua keterangan atau informasi mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan  Fidusia  yang  ada  pada  Kantor Pendaftaran  Fidusia  bersifat  terbuka  untuk umum.
Usaha  untuk  memberikan  kepastian hukum  dalam  pengalihan  kepemilikan  secara fidusia,  harus diakui telah mengalami perkembangan  setelah berlakunya  UUJF. Namun  demikian  tidak  berarti  bahwa  undang- undang tersebut sudah lengkap  dan  sempurna. Bagaimanapun  eksistensi  hukum  itu  tak  lain merupakan  suatu  proses  yang  berkelanjutan, mengingat  watak  undang-undang itu  bukanlah produk  yang  bersifat  final.  Demikian  pula diungkapkan  oleh  Sudikno  Mertokusumo  dan Pitlo,  bahwa  “Undang-undang  tidak  mungkin lengkap,  undang-undang  hanya  merupakan satu  tahap  dalam  pembentukan  hukum  dan terpaksa  mencari kelengkapannya dalam praktek  pembebanan  jaminan  fidusia  dengan
hak  milik  orang  lain  yang  diikuti  dengan diterbitkannya  surat  kuasa  untuk  itu  perlu diatur dalam undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka penulis mengangkat tema tersebut dalam penelitian  ilmiah  dalam  bentuk  tesis  dengan judul  “ Prinsip  Kepemilikan  Hak  Pada Pembebanan Jaminan Fidusia ”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka permasalahan  yang  akan  dibahas  sebagai berikut.
1. Apakah  kebendaan  jaminan  fidusia sesuai  dengan  sifat  tertutup  hukum benda?
2. Apakah  kepemilikan  hak  merupakan syarat dalam jaminan fidusia?
3. Apakah  pembebanan  jaminan  fidusia telah  memberikan  perlindungan  hukum bagi kreditor dan debitor?

## PEMBAHASAN
Legalitas  Dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance Cabang

## Jember
Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan  perikatan  yang  lahir  dari  kontrak atau  perjanjian.  Konrak  merupakan  perjanjian yang  bentuknya  tertulis.  Perjanjian  adalah
suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan diri terhadap satu  orang lain atau lebih. Tidak semua perjanjian bisa menimbulkan  perikatan.  Perjanjian  yang  tidak menimbulkan  perikatan,  tidak  menimbulkan akibat.  Hanya  perjanjian  yang  dibuat  sesuai dengan  undang-undang  saja  yang  dapat menimbulkan  perikatan.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  yang  bunyinya  menyatakan: Semua  perjanjian  yang  dibuat sesuai  dengan undang-undang berlaku sebagai undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau karena  alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh undang-undang.  Perjanjian  harus  dilaksanakan dengan itikad baik.
Dalam  suatu  perjanjian  juga  terdapat syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata diantaranya:
a. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal;
Dari  uraian  diatas  mengenai  syarat sahnya  perjanjian  menurut  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  juga  terdapat  syarat
subyektif  dan  syarat  obyektif.  Jika  dijelaskan unsur subyektif dan unsur obyketif digolongkan ke dalam :
a. Dua  unsur  pokok  yang  mengangkat subyek  (pihak)  yang  mengadakan perjanjian (unsur subyektif);
b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan  langsung  dengan  obyek perjanjian (unsur obyektif).
Unsur subyektif diatas mencakup adanya  kesepakatan  secara  bebas  dari  para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak- pihak  yang  melaksanakan.  Sedangkan  unsur obyektif  meliputi  keberadaan  dari  pokok persoalan  yang  merupakan  obyek  yang diperjanjikan,  dan  causa  dari  obyek  yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan  tersebut  haruslah  sesuatu  yang tidak  dilarang  atau  diperkenankan  menurut hukum.  Apabila  tidak  terpenuhinya  salah  satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan  cacat  dalam  perjanjian,  dan perjanjian  tersebut  diancam  dengan  kebatalan, baik  dalam  bentuk  dapat  dibatalkan  (jika terhadap pelanggaran terhadap unsur subyektif),  maupun  batal  demi  hukum  (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian  bahwa  perikatan  yang  lahir  dari perjanjian  tersebut  tidak  dapat  dipaksakan pelaksanaannya.
Dari  uraian  diatas  telah  dikatakan bahwa  syarat  subyektif  sahnya  perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan :
a. Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara  para  pihak  yang  mengadakan atau melangsungkan perjanjian;
b. Adanya  kecakapan  dari  pihak-pihak yang berjanji.
Sementara  syarat  obyektif  sahnya  perjanjian dapat ditemukan dalam:
a. Pasal  1332  sampai  dengan  pasal  1334 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata mengenai  keharusan  adanya  suatu  hal tertentu dalam perjanjian.
b. Pasal  1335  sampai  dengan  pasal  1337 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  mengatur  mengenai  kewajiban adanya  suatu  sebab  yang  halal  dalam setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak.
Dalam subbab sebelumnya telah dibahas mengenai  legalitas  suatu  perjanjian  apabila ditinjau  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.  Selanjutnya  mengenai  perjanjian pembiayaan  konsumen  nomor  20-031-11- 01348  antara  PT  Summit  Oto  Fnance  Cabang Jember  selaku  kreditor  dengan  Agus  Pramono sebagai debitor. Dalam isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terdapat adanya suatu  pengakuan  hutang.  Pengakuan  hutang tersebut  dibuat  menjadi  satu  kesatuan  dengan
perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang  tidak terpisahkan.
Klausul  mengenai  pengakuan  hutang, jika  dikaitkan  dengan  pasal  1337  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  maka  dalam perjanjian  pembiayaan  konsumen  tersebut mengenai  pengakuan  hutang  tidak  memenuhi legalitas perjanjian. Karena seharusnya pengakuan  hutang  harus  dibuat  dengan  suatu akta  tersendiri  berupa  grosse  akta  yang diterbitkan  oleh  notaris,  tidak  dibuat  satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan konsumen  seperti  halnya  tersebut.  Apabila pengakuan hutang tersebut dibuat menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan konsumen  maka  perjanjian  tersebut  telah menyalahi  ketentuang  undang-undang  yang terdapat  pada  pasal  1337  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  yaitu  bertentangan dengan undang-undang.
Selanjutnya pasal 7 perjanjian pembiayaan  konsumen  nomor  20-031-11- 01348  mencantumkan  tentang  jaminan  fidusia yang  dijadikan  menjadi  satu  kesatuan  dengan perjanjian  yang  tidak  dapat  terpisahkan.
Jaminan  fidusia  yang  tercantum  dalam pasal  7  perjanjian  pembiayaan  konsumen tersebut jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  maka  pembebanan  yang  dilakukan dengan  cara  demikian  tidak  tepat,  karena  jelas
dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah  disebutkan  bahwa  benda  yang  dibebani oleh  jaminan  fidusia  harus  dibuat  dengan  akta fidusia dan didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran  Fidusia  (KPF).  Jaminan  yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut jika dikaitkan dengan pasal 1337  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata maka  tidak  memenuhi  legalitas  dari  perjanjian karena  sangat  jelas  telah  menyalahi  ketentuan yang ada dalam undang-undang.
Selanjutnya dalam pasal 9 juga mencantumkan mengenai pengalihan hak  yang membolehkan  kreditor  untuk  menggadaikan ulang  barang  jaminan.  Maka  jika  ditinjau  dari segi  legalitas  hal  ini  tidak  boleh  dilakukan karena dalam satu benda dibebani oleh dua hak kebendaan  yang  diantaranya  jaminan  fidusia dan gadai.
Selanjutnya dalam pasal 11 mencantumkan  klausul  mengenai  cidera  janji yang  isinya  juga  memuat  tentang  pemalsuan surat  atau  dokumen  yang  dilakukan  oleh debitor.  Sedangkan  jika  ditinjau  dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  pemalsuan surat  atau  dokumen  yang  dilakukan  oleh debitor  bukan  merupakan  suatu  cidera  janji (wanprestasi).  Kriteria  wanprestasi  sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yang  terdapat  di  dalam  pasal  1243 diantaranya:
a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
b. Melakukan  apa  yang  dijanjikan  tapi terlambat;
c. Melakukan  apa  yang  dijanjikan,  tetapi tidak sebagaimana mestinya;
d. Melakukan  apa  yang  seharusnya  tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.
Jika  ditinjau  dari  segi  legalitas  suatu perjanjian  maka  pasal  11  ini  tidak  memenuhi unsur  tersebut,  sehingga  jika  dikaitkan  dengan pasal  1337  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  maka  ketentuan  tersebut  bertentangan dengan undang-undang.

## Jaminan  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen
Dalam  hukum  jaminan  ada  beberapa hak-hak  kebendaan  yang  diatur  dalam  buku  II Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang disebut  dengan  hak  kebendaan  adalah  hak untuk  menguasai  suatu  benda.  Hak  kebendaan sendiri dibagi menjadi dua macam diantaranya:
a. Hak yang memberikan kenikmatan;
b. Hak yang memberikan jaminan.
Hak  yang  memberikan  kenikmatan sendiri berarti merupakan suatu hak dari subjek hukm  untuk  menikmati  benda  secara  penuh. Contohnya  diantaranya  hak  milik,  hak  guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai hasil, maupun  menikmati  benda  secara  terbatas
misalnya seperti hak atas pengabdian pekarangan.  Hak  yang  memberikan  jaminan sendiri berarti memberi kepada yang berhak/kreditor hak didahulukan untuk mengambil  pelunasan  dari  hasil  penjualan barang  yang  dibebani,  seperti  gadai,  hipotek, credietverband ,  hak  tanggungan  atas  tanah, jaminan fidusia.
Uraian  diatas  merupakan  mengenai macam-macam  hak  kebendaan  yang  diatur  di dalam  buku  II  Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan  Widjaja  dalam  bukunya  yang berjudul  Kebendaan  Pada  Umumnya  hak kebendaan  juga  mempunyai  asas-asas  yang melekat diantaranya :
a. Hukum  kebendaan  merupakan  hukum yang  bersifat  memaksa  ( dwingend  recht ) yang  tidak  dapat  dikesampingkan  oleh para pihak;
b. Hak  kebendaan  dapat  dipindahkan  dengan pengertian  bahwa,  kecuali  dalam  hal bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertban umum, hak milik atas  kebendaan  dapat  dialihkan  dari pemiliknya  semula  kepada  pihak  liannya, dengan segala akibat hukumnya;
c. Individualiteit ,  yang  berarti  bahwa  yang dapat  dimiliki  sebagai  kebendaan  adalah segala sesuatu  yang menurut hukum dapat ditemukan terpisah;
d. Totaliteit ,  asas  ini  menyatakan  bahwa kepemilikan  oleh  individu  atas  suatu kebendaan berarti kepemilikan menyeluruh  atas  setiap  bagian  kebendaan tersebut.  Dalam  konteks  ini  misalnya seseorang  tidak  mungkin  memiliki  bagian dari suatu kebendaan, jika ias sendiri tidak memiliki  titel  hak  milik  atas  kebendaan tersebut secara utuh;
e. Asas tidak dapat dipisahkan ( onsplitsbaarheid ).  Asas  ini  merupakan konsekuensi  hukum  dari  asas totaliteit , dimana  dikatakan  bahwa  seseorang  tidak dimungkinkan melepaskan hanya sebagaian hak miliknya atas suatu kebendaan  yang  utuh.  Meskipun  seorang pemilik  diberikan  kewenangan  untuk membebani  hak  miliknya  dengan  hak kebendaan  lainnya  yang  bersifat  terbatas ( jura  in  re  aliena ),  namun  pembebanan yang  dilakukan  itupun  hanya  dapat dibebankan terhadap keseluruhan kebendaan yang menjadi miliknya tersebut.  Jadi jura  in  re  aliena tidak mungkin  dapat  diberikan  untuk  sebagian dari benda, melainkan harus untuk seluruh benda tersebut sebagai satu kesatuan;
f. Asas prioriteit . Pada uraian mengenai asas onsplitsbaarheid tersebut  telah  dikatakan bahwa atas suatu kebendaan dimungkinkan untuk  diberikan jura  in  re  aliena yang
memberikan  hak  kebendaan  terbatas  atas kebendaan tersebut. Hak kebendaan terbatas ini oleh hukum diberikan kedudukan  berjenjang  (prioritas)  antara suatu hak dengan hak lainnya;
g. Asas  percampuran  ( vermening ).  Asas  ini merupakan  juga  asas  kelanjutan  dari pemberian jura  in  re  aliena ,  di  mana dikatakan bahwa pemegang hak milik atas kebendaan terbatas tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan terbatas tersebut. Jika hak kebendaan terbatas jatuh ke  tangan  pemegang  hak  milik  kebendaan tersebut,  maka  hak  kebendaan  yang bersifat  terbatas  tersebut  demi  hukum hapus;
h. Asas publiciteit .  Asas  ini  berlaku  untuk benda  tidak  bergerak  yang  diberikan  yang diberikan hak kebendaan;
i. Asas perlakuan yang berbeda atas kebendaan  bergerak  dan  kebendaan  tidak bergerak;
j. Adanya  sifat  perjanjian  dalam  setiap pengadaan atau pembentukan hak kebendaan.  Pada  dasarnya  dalam  setiap hukum  perjanjian  terkandung  pula  asas kebendaan dan dalam setiap hak kebendaan  melekat  pula  sifat  hukum perjanjian di dalamnya.
Uraian  diatas  merupakan  penjelasan dari  asas-asas  yang  terdapat  di  dalam  hak–hak
kebendaan  baik  itu  hak  kebendaan  yang memberikan kenikmatan maupun hak kebendaan yang memberikan jaminan semuanya melekat asas-asas tersebut.
Selain  mengenai  hak-hak  kebendaan diatas  hukum  jaminan  juga  mempunyai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri berarti  jaminan  berupa  hak  mutlak  atas  suatu benda  yang  mempunyai  ciri-ciri  mempunyai hubungan tertentu, dapat dipertahankan terhadap  siapapun,  selalu  mengikuti  bendanya dan dapat  dialihkan. Menurut Salim  HS  dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Tertulis mengenai jaminan kebendaan ada 5 diantaranya:
a. Gadai,  yang  diatur  di  dalam  Bab  20  Buku
II  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata. Pengertian gadai sebagaimana dirumuskan di  dalam  pasal  1150  Kitab  Undang Undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan Pand ialah  suatu  hak  yang  diperoleh seorang  berpiutang  (kreditor)  atas  suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya  oleh  si  berutang  (debitor)  atau oleh  seorang  lain  atas  namanya,  dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang  (kreditor)  itu  untuk  mengambil pelunasan  dari  barang-barang  bergerak tersebut  secara  didahulukan  daripada orang-orang  berpiutang  (kreditor)  lainnya, dengan  kekecualian  beaya  untuk  melelang
barang  tersebut  dan  biaya  yang  telah dikeluarkan  untuk  memelihara  barang  itu, biaya-biaya mana harus didahulukan;
b. Hipotik, yang diatur dalam bab 21 Buku II Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata. Hipotik sebagaimana dengan gadai merupakan  bentuk  jaminan  kredit  yang timbul  dari  perjanjian  yaitu  suatu  bentuk jaminan  yang  adanya  harus  diperjanjikan terlebih dahulu. Pengaturan hipotik terdapat  di  dalam  buku  II  Kitab  Undang Undang  Hukum  Perdata  ditentukan  dalam pasal  1162  yang  menyatakan  Hipotik adalah  suatu  hak  kebendaan  atas  benda- benda  tak  bergerak,  untuk  mengambil penggantian  daripadanya  bagi  pelunasan suatu perikatan;
c. Credietverband ,  yang  diatur  dalam  Stb.
1908  Nomor  542  sebagaimana  telah diubah  dengan  Stb  1937  Nomor  190. Sebagaimana  halnya  dengan  hipotik, credietverband adalah  hak  kebendaan  atas benda  tidak  bergerak  (tanah  beserta bangunan  diatas  nya  yang  diikat  sebagai jaminan atas suatu perikatan dan memberikan  hak  bagi  kreditor  untuk mengambil  pelunasan  dari  benda  tidak bergerak  bersangkutan  (tanah  bilamana debitor  tidak  memenuhi  kewajibannya kepada  kreditor  pemegang  credietverband itu);
d. Hak  Tanggungan,  sebagaimana  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan. Yang  dimaksud  dengan  hak  tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  berikut  atau  tidak berikut  benda  lain  yang  merupakan  satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentuk terhadap kreditor- kreditor lainnya.
e. Jaminan Fidusia, sebagaimana  yang diatur
di  dalam  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999.  Fidusia  sendiri  berarti pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya diadakan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan pemilik  benda  (Pasal  1  ayat  1  UU  Nomor 42  Tahun  1999).  Yang  dimaksud  dengan jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  atas benda  bergerak  baik  berwujud  maupun yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak bergerak.
Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen  PT  Summit  Oto  Finance  Cabang
Jember
Dalam subbab sebelumnya telah dijelaskan  mengenai  hak-hak  kebendaan  yang diatur  dalam  Buku  II  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, beserta macam-macam jaminan kebendaan yang diatur dalam peraturan  perundang-undangan.  Selanjutnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348  PT  Summit  Oto  Finance Cabang  Jember  yang  juga  mencantumkan klausul mengenai jaminan kebendaan.
Pada  perjanjian  pembiayaan  konsumen nomor  20-031-11-01348  PT  Summit  Oto Finance Cabang Jember mencantumkan klausul pasal mengenai jaminan, yaitu didalam Pasal 7, yang menyatakan:
a. Untuk  menjamin  pembayaran  kembali dengan  tertib  dan  pelunasan  seluruh hutang  debitor  kepada  kreditor  yang timbul  berdasarkan  perjanjian  ini  dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh debitor dan  kreditor,  maka  debitor  dan/atau pemilik  jaminan  dengan  ini  menyerahkan hak  milik  atas  barang  sebagai  jaminan, termasuk  segala  sesuatu  yang  menjadi bagian  dan  perlengkapannya,  baik  yang sudah  ada  pada  saat  pembelian  maupun yang  akan  ada  di  kemudian  hari,  secara fidusia  kepada  kreditor  dan  kreditor menerangkan  dengan  ini  menerima  baik penyerahan  hak  milik  secara  fidusia  atas
barang jaminan tersebut diatas dari debitor dan/atau pemilik jaminan.
b. Para pihak saling setuju dan sepakat bahwa penyerahan  hak  milik  secara  fidusia  atas barang  tersebut  dilakukan  dan  diterima dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan  sebagaimana  diatur dalam undang-undang fidusia dan peraturan pelaksanaannya.
c. Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan  dengan  jaminan  penyerahan hak  milik  secara  fidusia,  termasuk  namun tidak terbatas pada biaya notaris, pendaftaran  fidusia  menjadi  tanggungan dan wajib dibayar oleh debitor.
Dari  ketentuan  pasal  7  ayat  3 perjianjian  pembiayaan  konsumen  tersebut diatas terdapat suatu klausul yang menyangkut biaya-biaya  yang  ditimbulkan  dari  jaminan fidusia  yang  terdiri  dari  biaya  notaris, pendaftaran  fidusia,  dan  dibebankan  kepada debitor dalam prakteknya tidak pernah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  5 ayat  1  yang  berbunyi  pembebanan  benda dengan  jaminan  fidusia  dibuat  dengan  akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia serta pasal 11 ayat 1 yang berbunyi benda  yang dibebani dengan jaminan fidusia  wajib  didaftarkan,  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang jaminan fidusia.
Dari  apa  yang  penulis  uraikan  diatas secara  tersirat  dan  tersurat  bahwa  pada perjanjian  pembiayaan  konsumen  didalam pelaksanaannya tidak menghormati dan melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia,  oleh karena itu pembebanan jaminan fidusia dengan mengesampingkan  berlakunya  pasal  5  ayat  1 dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia  dapat dikategorikan  melanggar  hukum.  Sehingga dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut  dapat  dikatakan  tidak  ada  jaminan meskipun  itu  dituangkan  dalam  pasal  7, disamping  itu  ada  klausul  tentang  pengalihan hak  seperti  yang  tertuang  dalam  pasal  9  yang bunyinya  debitor  menyetujui  serta  seberapa perlu  dengan  ini  memberi  kuasa  kepada kreditor, dan karenanya tanpa diperlukan suatu pemberitahuan  resmi  atau  dalam  bentuk  dan/ atau cara lain apapun juga, untuk menggadaiulangkan  atau  dengan  cara  apapun memindahkan  dan  menyerahkan  piutang  atau tagihan-tagihan kreditor berdasarkan perjanjian ini  kepada  pihak  lain  dengan  siapa  kreditor akan  membuat  perjanjian  subrogasi,  cessie, pembiayaan bersama atau perjanjian kerjasama lain,  berikut  semua  hak  kekuasaan-kekuasaan dan  jaminan-jaminan  yang  ada  pada  kreditor berdasarkan perjanjian ini atau akta pemberian
jaminan,  dengan  syarat-syarat  dan  ketentuan- ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor.
Hal tersebut diatas tidak lazim di dalam hukum  perjanjian  meskipun  menganut  sistem terbuka.  Tidak  lazimnya  dalam  satu  perjanjian dan  satu  obyek  diletakkan  jaminan  kebendaan yang  berbeda  disatu  sisi  diletakkan  jaminan fidusia  di  sisi  lain  diletakkan  jaminan  gadai, jadi perjanjian pembiayaan konsumen
bertentangan dengan undang-undang
khususnya yang berlaku dalam hukum kebendaan.
Penyelesaian Cidera Janji Oleh PT. Summit Oto Finance Cabang Jember
Dalam  suatu  perikatan  atau  suatu perjanjian  adal  pihak-pihak  di  dalamnya  yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan  apa  yang  sudah  diperjanjikan. Pihak  yang  berhak  menuntut  dinamakan  pihak berpiutang  atau  krerditor,  sedangkan  pihak yang wajib memenuhi tuntutang yaitu dinamakan pihak berhutang atau debitor.
Prestasi  disini  wajib  dilakukan  atau dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak  yang membuat  perjanjian  karena  mereka  sudah sepakat  terhadap  perjanjian  tersebut,  apabila salah  satu  pihak  tidak  bisa  atau  tidak  dapat memenuhi  prestasi  tersebut  maka  dapat dikatakan dengan wanprestasi. Kriteria wanprestasi  menurut  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Perdata  yang  terdapat  di  dalam  pasal 1243 diantaranya :
a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
b. Melakukan  apa  yang  dijanjikan  tapi terlambat;
c. Melakukan  apa  yang  dijanjikan,  tetapi tidak sebagaimana mestinya;
d. Melakukan  apa  yang  seharusnya  tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata
dikenal istilah wanprestasi. Wanprestasi  disini  yaitu  tidak  memenuhi  atau lalai  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana yang  ditentukan  dalam  perjanjian  yang  dibuat antara  kreditor  dengan  debitor,  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengenai wanprestasi  diatur  dalam  pasal  1238  yang menyebutkan  bahwa:  Debitor  dinyatakan  lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu,  atau  berdasarkan  kekuatan  dari  perikatan sendiri,  yaitu  bila  perikatan  ini  mengakibatkan debitur  haru  dianggap  lalai  dengan  lewatnya waktu yang ditentukan.
Pasal  diatas  menerangkan  tentang kapan  seorang  debitor  dianggap  wanprestasi dalam  suatu  perjanjian.  Seorang  debitur  baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan  somasi  oleh  kreditor  atau  juru  sita. Somasi  itu  minimal  telah  dilakukan  sebanyak tiga  kali  oleh  kreditor  atau  juru  sita.  Apabila somasi  itu  tidak  diindahkannya,  maka  kreditor
berhak  membawa  persoalan  itu  ke  pengadilan, dan  pengdilanlah  yang  akan  memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.
Dari  uraian  diatas  dapat  diketahui bahwa  seorang  debitor  telah  melakukakn wanprestasi  apabila  telah  dilontarkannya  suatu somasi  atau  peringatan  oleh  pihan  kreditor, setelah  dilontarkannya  somasi  tersebut  maka dapat  dikatakan  bahwa  debitor  tersebut  telah wanprestasi.  Somasi  atau pemberitahuan disini diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1243 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Somasi  disini  adalah teguran  dari  si  berpiutang  (kreditor)  kepada  si berutang  (debitor)  agar  dapat  memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya.
Somasi timbul disebabkan karena debitor tidak memenuhi  prestasinya sesuai dengan  apa  yang telah  diperjanjikan.  Jika  ditinjau  lebih  dalam penjelasan  di  atas  ada  beberapa  penyebab terjadinya  suatu  somasi  yang  dilakukan  oleh kreditor meliputi sebagai berikut :
a. Debitor  melaksanakan  prestasi  yang keliru,  misalnya  kreditor  menerima sekeranjang jeruk seharusnya
sekeranjang rambutan.
b. Debitor  tidak  memenuhi  memenuhi
prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan  menjadi  2  macam,  yaitu
keterlambatan  melaksanakan  prestasi dan  sama  sekali  tidak  memberikan prestasi.  Penyebab  tidak  melaksanakan prestasi  sama  sekali  karena  prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitor terang-terangan menolak memberikan prestasi
c. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi  berguna bagi  kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.
Penyelesaian  Cidera  Janji  Menurut  Perjanjian Pembiayaan  Konsumen  PT  Summit  Oto Finance Cabang Jember
Dalam subbab sebelumnya telah dijelaskan  mengenai  penyelesaian  wanprestasi menurut  hukum  perjanjian.  Dalam  perjanjian pembiayaan  konsumen  nomor  20-031-11- 01348  mencantumkan  klausul  pasal  mengenai wanprestasi  yang  dinamakan  dengan  cidera janji.  Klausul  cidera  janji  tersebut  terdapat dalam  pasal  11  yang  isinya  mengatakan peristiwa-peristiwa  dibawah  ini  merupakan cidera  janji  debitor  dalam  melaksanakan perjanjian  ini,  tanpa  perlu  didahului  dengan surat  peringatan  khusus  atau  suatu  penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan:
a. Debitor  tidak  membayar  angsuran,  denda dan  biaya-biaya  lain  atas  suatu  jumlah yang  telah  jatuh  tempo  sesuai  perjanjian
yang  dalam  hal  lewatnya  waktu  saja  telah memberi  bukti  yang  cukup  bahwa  debitor telah  melalaikan  kewajibannya  menurut perjanjian  ini  sehingga  peringatan  dengan juru  sita  atau  surat-surat  lain  serupa  tidak diperlukan lagi;
b. Barang dijual, disewakan, dipindah tangankan,  dialihkan  atau  dijaminkan kepada  pihak  ketiga  tanpa  mendapat persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari kreditor;
c. Apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau  dokumen-dokumen  yang  diberikan oleh  debitor  dan/  atau  pemilik  jaminan sehubungan  dengan  perjanjian  ini  ternyata tidak benar/ palsu;
d. Debitor  dan/  atau  pemilik  jaminan  tidak melaksanakan  kewajiban  atau  lalai  untuk memenuhi  syarat-syarat  dan  ketentuan- ketentuan dalam perjanjian.
Ketentuan  pasal  tersebut  diatas  tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen, karena pembebanannya tidak  dibuat  dengan  akta  notariil  (akta  fidusia) dan  tidak  didaftarkan  pada  kantor  pendaftaran fidusia.  Sehingga  sebagai  jalan  keluar  apabila terjadi  debitor  yang  cidera  janji  diambil  jalan pintas  penyelesaiannya  dengan  menggunakan surat kuasa.
Surat  kuasa  tersebut  merupakan  surat kuasa  untuk  mengambil  kendaraan  bermotor yang  dilampirkan  menjadi  satu  kesatuan dengan  perjanjian  pembiayaan  konsumen nomor  20-031-11-01348  dan  tidak  dapat terpisahkan yang isinya:
a. Mengambil dan menguasai kembali kendaraan  bermotor  dari  pemberi  kuasa maupun  dari  pihak  lain  termasuk  apabila perlu menggunakan bantuan atau perantaraan pihak yang berwajib, termasuk tidak  terbatas  pada  pihak  kepolisan  dan/ atau  pejabat-pejabat  yang  berwenang lainnya;
b. Memasuki  halaman  atau  tempat  dimana barang disimpan atau ditempatkan;
c. Menjual  barang  dimuka  umum  atau  di bawah  tangan  atau  dengan  cara  lain memindahtangankan  barang  kepada  pihak lain  pada  setiap  waktu  serta  untuk  harga dan  syarat-syarat  yang  dipandang  baik oleh penerima kuasa;
d. Menerima hasil penjualan barang,
menandatangani dan mengeluarkan kwitansi yang diperlukan dan menggunakan uang hasil penjualan barang untuk  melunasi  seluruh  hutang  debitor kepada kreditor;
e. Mengajukan permohonan blokir atas Surat Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  dan/ atau  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor
(BPKB) serta mengurus dan menyelesaikan  balik  nama  barang  guna kepentingan penerima kuasa;
f. Melakukan  segala  tindakan  yang  perlu, berguna, dan dipandang baik oleh penerima  kuasa  untuk  melaksanakan tindakan-tindakan  yang  dikuasakan  dalam surat kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.
Surat kuasa diatas dimaksudkan apabila debitor melakukan cidera janji dalam perjanjian  pembiayaan  konsumen,  sehingga apabila debitor cidera janji maka pihak kreditor dapat  menyelesaikannya  dengan  dasar  surat kuasa tersebut.
Disini  penulis  berpendapat  bahwa penyelesaian  wanprestasi  menggunakan  surat kuasa yang dilakukan PT Summit Oto Finance Cabang  Jember  tidak  tepat.  Seharusnya kreditor  melakukan  somasi  terlebih  dahulu apabila  debitor  melakukan  suatu  cidera  janji sehingga  tidak  melanggar  hak-hak  yang dimiliki  oleh  debitor,  bahwa  penyelesaian debitor  cidera  janji  menggunakan  surat  kuasa seperti  tersebut  di  atas  bertentangan  dengan penyelesaian menurut hukum perjanjian.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam  pembahasan  diatas,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Perjanjian  pembiayaan  konsumen  nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang  Jember  jika  di  analisis  secara seksama  belum  memenuhi  legalitas  suatu perjanjian. Dilihat dari isi pasal 5, isi pasal 7, isi pasal 9, dan isi pasal 11, maka semua pasal  tersebut  dilarang  oleh  undang- undang,  apabila  dikaitkan  dengan  pasal 1377 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  semua  pasal  tersebut  merupakan sebab terlarang. Dengan demikian perjanjian  pembiayaan  konsumen  nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang  Jember  tidak  memenuhi  legalitas perjanjian.
2.  Dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen nomor  20-031-11-01348  PT  Summit  Oto Finance  Cabang  Jember  tidak  terdapat adanya suatu jaminan.  Meskipun di  dalam pasal 7 dituangkan adanya klausul jaminan fidusia  karena  benda  yang  dibebani  oleh jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak dibuat dengan akta  fidusia  dan  tidak  didaftarkan  pada kantor  pendaftaran  fidusia.  Secara  yuridis benda  yang  dibebani  oleh  jaminan  fidusia harus  dbuat  dengan  akta  fidusia  yang dibuat  oleh  notaris  sesuai  dengan  pasal  5 ayat  1  Undang-Undang  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  dan  benda  yang dibebani  oleh  jaminan  fidusia  harus
didaftarkan  kepada  kantor  pendaftaran fidusia  (KPF)  sehingga  terbitlah  sertifikat fidusia. Dengan demikian perjanjian pembiayaan  konsumen  tersebut  dalam pelaksanannya  tidak  menghormati  dan melaksanakan ketentuang Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia.
3.  Cara  PT  Summit  Oto  Finance  Cabang
Jember  dalam  menyelesaikan  cidera  janji (wanprestasi)  yang  dilakukan  oleh  debitor tidak  tepat.  Dalam  perjanjian  tersebut apabila  debitor  cidera  janji  langsung mengambil  barang  milik  debitor  sesuai dengan  isi  surat  kuasa  yang  menjadi  satu kesatuan  dengan  perjanjian  pembiayaan konsumen.  Seharusnya  menurut  hukum perjanjian  apabila  debitor  cidera  janji pihak  kreditor  harus  melayangkan  suatu somasi  atau  peringatan  terlebih  dahulu sehingga  tidak  melanggar  hak-hak  yang dimiliki oleh debitor.
Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam  pembahasan  di  atas,  maka  dapat diberikan saran sebagai berikut.
1.  Pembuatan perjanjian pembiayan
konsumen seharusnya memperhatikan mengenai  legalitas  atau  syarat  sahnya suatu  perjanjian  yang  tercantum  dalam pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.  Utamanya  mengenai  pasal  1337
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  isinya  mengenai  kriteria  suatu  kausa diakatan halal sehingga tidak terjadi seperti yang  ada  dalam  pasal  5,  pasal  7,  pasal  9, dan  pasal  11,  apalagi  dalam  perjanjian tersebut terdapat satu benda yang dibebani oleh 2 jaminan kebendaan yang berbeda. 2.  Pembebanan  benda  yang  dibebani  oleh jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan  konsumen  seharusnya  dibuat menggunakan akta fidusia yang dbuat oleh notaris  sesuai  pasal  5  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia, juga benda yang dibebani oleh  jaminan  fidusia  harus  didaftarkan pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  (KPF) sesuai ketentuang pasal 11 ayat 1 Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia. Sehingga terbitlah sertifikat  fidusia  yang  menjadi  dasar bahwa  benda  tersebut  telah  dibebani  oleh jaminan fidusia.
3.  Penyelesaian debitor cidera janji (wanprestasi)  dengan  menggunakan  surat kuasa sebaiknya tidak dilakukan. Seharusnya  penyelesaian  debitor  yang melakukan cidera janji dilakukan menggunakan  somasi  atau  peringatan terlebih  dahulu  sehingga  pihak  debitor tidak  merasa  hak-haknya  dilanggar  oleh kreditor.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak–Perancangan Kontrak , RajaGrafindo Persada, Jakarta,2008 Andi  Prajitno, Hukum  Fidusia-Problematika Yuridis Pemberlakuan UUNo.42Tahun1999 ,Bayumedia,Malang,2 011 ApeldoornL.J.van, Pengantar IlmuHukum ,PradnyaParamita,Jakarta,2004
Bernard  LTanya,  Yoan  NSimanjuntak  dan
Markus  Y.  Hage, TeoriHukum-  Strategi Tertib Manusia Lintas Ruangdan
Generasi , CV.Kita, Surabaya,2006
Budi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia , Djambatan, 1994 Budiarto,  dkk, Kamus  Hukum   Umum ,   Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2004 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan  bagi  Tanah  dan  Benda  lain yang Melekat pada Tanah dalam
Konsepsi  Penerapan  Asas  Pemisahan Horisontal , PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 1996
Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum-Mencari, Menemukan  dan  Memahami  Hukum, LaksBang Justitia, Surabaya,2010
Gatot  Supramono, Perbankan  dan  Masalah Kredit , Djambatan, Jakarta, 1996.
Gunawan  widjaja  dan  Ahmad  Yani, Jaminan Fidusia ,  Raja  grafindo  Persada  ,Jakarta, 2000,
Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan  bagi Hukum  Perjanjian Indonesia ,  Citra Aditya Bakti,Bandung, 2006
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia , Prenada Media, Jakarta, 2005 Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan Laksbang, Yogyakarta, 2008 Hornby  A.S.,ParnwellE.C.,Siswoyo, Kamus Inggris-Indonesia , Indira,  Jakarta,1993 Indrawati  Soewarso, Aspek  Hukum  Jaminan Kredit , Institut Bankir Indonesia, Jakarta,
2002
Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi  Benda  Jaminan  Debitor Pailit , LaksBang,Yogyakarta, 2011
J.Satrio, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya ,Alumni, Bandung, 1999 Hukum Jaminan,Hak-Hak Jaminan Kebendaan ,  CitraAdityaBakti,  Bandung, 1996
Johny  Ibrahim, Teori  &Metodologi  Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang,2011
Kartini  Mulyadi  dan  Gunawan  Widjaya, Seri Hukum  Harta  Kekayaan-  Kebendaan pada  Umumnya, Prenada  Media,  Jakarta,
2003.
Mariam  DarusBadrul  zaman, Bab-bab  Tentang Creditverband,  Gadai  &Fidusia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung,1991 Mariam  Darus  Badrulzaman,  dkk ,  Kompilasi Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti,Bandung,2001 Moch.Isnaeni, HipotekPesawat Udara  di Indonesia , CV. Dharma Muda, Surabaya,1996 Muhamad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung,2006. Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer , CitraAditya Bakti, Bandung,1996.
M.  Khoidin, Problematika  Eksekusi  Sertifikat Hak Tanggungan , LaksBang, Yogyakarta,
2005. Nieuwenhus JH., Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Diterjemahkan oleh Djasadin
Philipih M Hadjon , Perlindungan Hukum Bagi
Rakyat Indonesia , PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
Philipus  M  Hadjon, Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia ,  Gajah  Mada
Univesity Press, 2002
Philipus  M.Hadjon  dan  Tatik  Sri  Djatmiati,
Argumentasi Hukum ,Gajah Mada University Press,Yogyakarta,2005
Peter  Mahmud  Marzuki ,Penelitian  Hukum , Prenada Media,Jakarta, 2010
Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Kencana  Prenada MediaGroup, Jakarta, 2009 Salim  HS, Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di Indonesia ,  PT.Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2004
Solly  Lubis, Serba  Serbi  Politik  dan  Hukum , Mandar Maju, Bandung, 1989 Sri Rezeki Hartono ,Hukum Ekonomi Indonesia , Bayumedia,Malang,2007 Sri  Soedewi  Maschoen  Sofwan, Hukum Jaminan  Di  Indonesia,  Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan
Perorangan ,Yogyakarta:Liberti,1980.
Subekti, Hukum  Perjanjian ,  cetakan  ke  IX,
Intermasa, Jakarta, 1991
Subekti dan Tjitro sudibio, Kamus Hukum ,PradnyaParamita,Jakarta,2008
Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank ,  Alfabeta,  Bandung,  2009.Tan
Kamelo ,  Hukum  Jaminan  Fidusia  Suatu Kebutuhan yang Didambakan ,Alumni,Bandung,2006 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata
Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu , Sumur, Bandung, 2003.
Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan  Tentang
Permasalahan Hukum, Buku Kesatu ,Citra Aditya Bakti,Bandung,1997

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar (UUD)1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Algemene Bepalingenvan Wetgevingvoor
Indonesië (AB) Stb.1847-23
UU  No.  5  tahun1960  tentang  Peraturan  Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA)
UUNo.16  Tahun  1985  Jo  UU  No.20  Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
UU  No.4  Tahun1992  tentang  Perumahan  dan Pemukiman
UU No.4 Tahun1996 Tentang Hak
Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda- benda yang Berkaitan dengan Tanah UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan
UU  No.42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia
PP.  No.86  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
PP.  No.9  Tahun  2009  tentang  Lembaga Pembiayaan

## BIODATA PENULIS
Nanang  Suparto,  S.H. adalah  Dosen  Tetap pada Fakultas Hukum Universitas  Jember.