## ZAWÃJ AL-MISYÃR : PERSPEKTIF MAQÃSHID AL-SYARÎ`AH PERNIKAHAN
Mahsun Email; mahsun@gmail.com Institut Agama Islam Ngawi

## Abstrak:
Tulisan  ini  membahas  hukum  dan  fenomena  zawaj  al-misyar  atau  nikah  wisata  dari kacamata maqashid al-Syariah. Zawãj al-misyãr adalah akad nikah yang sah sesuai dengan yang  disyari`atkan  oleh  Hukum  Islam,  akan  tetapi  ada  beberapa  hak  perempuan  yang terkurangi di sini di antaranya hak nafkah dan hak tempat tinggal. Pernikahan ini ada yang menggolongkan  ke  dalam  nikah  poligami  (ta`addud  al-zaujãt)  yakni  istri  yang  kedua  atau ketiga.  Namun  ulama  lain  ada  yang  berpendapat  berbeda,  yang  mana  nikah  ini  termasuk kategori  nikah  muaqqat  atau  nikah  sementara.  Atas  dasar  ini,  maka  para  ulama  berbeda pendapat;  ada  yang  membolehkan  tetapi  ada  yang  mengharamakan.  Terlepas  dari  itu,  jika dicermati  lebih  jeli    dari  sudut  pandang  maqãshid  al-syarî`ah,  zawaj  al-misyar  atau  nikah wisata  sangat  bertolak  belakang  dengan  prinsip  Hukum  Islam  baik  pada  tataran  dharûr, hajjî, dan tahsinî. Dari aspek dharûrî, nikah ini menyimpang dari lima aspek yang menjadi fondasi  dasar  Hukum  Islam  yakni  menjaga  agama,  jiwa,  keturunan,  akal,  dan  harta. Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan agung untuk memelihara Sunnah Nabi Muhammad SAW  dicederai  oleh  akibat  nikah  bentuk  ini.  perkawinan  yang  bertujuan  mewujudkan keluarga  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  musnah  oleh  nikah  wisata  ini,  pasalnya  pada faktanya selesai wisata selesai juga perkawinan, banyak yang dirugikan dalam masalah ini. Menjaga  keturunan  yang  merupakan  sendi  utama  syariah  juga  ternodai  oleh  nikah  ini, sebagai akibat nikah yang sementara ini, tentu saja banyak anak-anak keturunan yang tidak memperoleh hak-haknya.
Kata Kunci: zawaj al-misyar, nikah wisata, maqashid al-Syariah

## A. Pendahuluan
Hukum  Islam  dengan  kedua  sumber  utamanya,  Al-Qur`an  dan  hadis  merupakan hukum  yang  sempurna,  karenanya,  Islam  selalu  fleksibel,  lentur.  Elastis  dan  mampu menjawab berbagai macam persoalan  yang muncul baik  yang sedang dihadapi dan  yang akan muncul pada masa  mendatang. 1 Secara sekilas, ayat-ayat hukum dalam Al-Qur`an tidak  begitu  banyak,  yang  dalam  hitungan  Syaikh  Abdul  Wahhab  Khallaf  sebagaimana dikutip  oleh  Harun  Nasution  hanya  5,8  persen  dari  6360  ayat  dalam  Al-Qur`an.  Secara rinci, menurutnya 140 ayat yang berbicara ibadah shalat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain, 70  ayat  yang  bicara  tentang  hidup  keluarga,  perkawinan,  perceraian,  hak  waris,  70  ayat tentang  perdagangan,  jual  beli,  sewa  menyewa,  dan  pinjam  peminjam,30  ayat  tentang kriminal, 25 ayat tentang hubungan Islam dan bukan Islam, 13 ayat tentang peradilan, 10 ayat  tentang  kaya  dan  miskin,  dan  10  ayat  tentang  politik  kenegaraan,  jadi  jumlah semuanya hanya 368 ayat hukum. 2
Keterbatasan  ayat-ayat  hukum  dalam  Al-Qur`an  bukanlah  hambatan  dalam menjawab  persoalan  yang  muncul  ke  permukaan,  karena  dalam  kesepakatan  seluruh ulama  dan  kaum  Muslimin,  bahwa  setelah  Al-Qur`an  ada  sumber  lain  yakni  hadis  Nabi Muhammad Shallallãhu    `Alaihi  Wasallam, ijmã` dan qiyãs. Kesepakatan  ini  diilhami oleh penegasan Allah Subhãnahû wa ta`ãlã dalam QS. Al-Nisã` (4): 59:
                                                                                                             
                                                                                           
                  
Artinya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka
1 Said  Aqil  al-Munawwar,  “Al-Qawãid  al-Fiqhiyyah  dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, Al-Jami`ah , Journal of Islamic Studies IAIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta, No. 62/XII/1998, 111.
2 Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1986), 7-8.
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” .
Imam asy-Syãfi`i (150-203 H), telah membangun konstruksi model ijtihad sebagai upaya  menjawab  berbagai  persoalan  yang  muncul  ke  permukaan.  Ulama  peletak  dasar ushûl  al-fiqh telah  memprediksi  bahwa  kasus-kasus  hukum  akan  selalu  muncul  seiring dengan  perkembangan  zaman.  Dalam  kitab  monumentalnya,  al-Risãlah,  ia  menulis  bab khusus  tentang ijtihãd dengan  porsi  yang  cukup  banyak.  Dalam  tahap  ini,  asy-Syãfi`i memberikan rambu-rambu sebagai berikut:
اًَاو .صايقناب زبخنا هيف ضين اًيف هعابحأب زبخنا ًفاىنىقي ٌلأ .ىهرزيغ ٌوداىنىقي ٌا ىهعنا مهلأ ٌاك
3
Pada  kutipan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  imam  asy-Syãfi`i  melakukan i jtihad dengan metode qiyãs . Secara teknis, menurutnya langkah-langkah yang ditempuh dengan melihat  al-Qur`an,  hadis, ijmã`, baru  kemudian qiyãs. 4 Seiring  berjalannya  waktu, metodologi ijtihad terus berkembang menuju ke arah kesempurnaan dengan metode yang beragam.  Bahkan  lebih  dari  itu,  menurut  M.  Amin  Abdullah,  problem  kehidupan  di  era posmodernitas saat ini  tidak tercakup dengan hanya mengandalkan metode ijtihad dalam Hukum Islam saja (baca ushul fikih), melainkan harus melampauinya dengan merangkum berbagai  pendekatan. 5 Yang  pasti,  perkembangan  zaman  akan  selalu  memunculkan persoalan baru dan tak terkecuali masalah hukum keluarga.
Hukum Islam pada masa kini, menurut Hallaq, sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar,  menjadi  sendi  penting  dalam  upaya  mencari  identitas  Islam  bukan  hanya  pada tataran  hukum  positif  tetapi  juga  berfungsi  sebagai  keunikan  kultural. 6 Wacana-wacana Hukum  Islam  bermunculan  seiring  perkembangan  zaman  seperti  pencatatan  perkawinan dan  pembatasan  umur  perkawinan  pada  kenyataannya  diakomodir  sebagai  sebuah peraturan  undang-undang  di  sejumlah  negara  Muslim. 7 Tidak  berhenti  di  sini,  Hukum Islam juga selalu berkolaborasi dengan adat istiadat setempat. Tidak heran apabila banyak
3 Muhammad Ibn Idrîs asy-Syãfi`i, Al-Risãlah, (Kairo: al-Aqshã, ttp), 219.
4 Ibid., 221.
5 M.  Amin  Abdullah,  “Tajdid  Muhammadiyah  di  Abad  II:  Perjumpaan  Tradisi,  Modernitas,  dan Posmodernitas”, Jurnal Tarjih, Volume 12 (2) 1436 H/ 2015 M, 211.
6 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontempoer, Cet. I, (Jakarta: RM Book, 2007), 4.
7 Khairudin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan  di  Dunia  Muslim:  Studi  Sejarah,  Metode  Pembaruan,  dan  Materi  dan  Status  Perempuan  dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim, Cet. I (Yogyakarta: Academika dan Tazzafa, 2009), 321, 371.
modifikasi  di  lapangan  dengan  mengacu  prinsip-prinsip  Hukum  Islam,  seperti:  taklik talak, gono-gini, dan wasiat wajibah selalu terjadi. 8
Lima  tahun  terakhir  muncul  kasus  baru  dalam  masalah  hukum  keluarga  di sejumlah negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Zawãj al-misyãr yang lazim disebut nikah  wisata  menjadi  polemik  yang  berkepanjangan.  Dengan  berbagai  sudut  pandang, para ulama memiliki fatwa yang berbeda. Sebagai misal Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan  fatwa  haram  nikah  wisata  ini,  sementara  Lajnah  al-Dãimah  Saudi  Arabia pimpinan Syaikh Abdullah bi Baz menghalalkan nikah wisata ini. 9
Mengingat  pentingnya  masalah  tersebut  untuk  didiskusikan,  maka  dalam  tulisan ini akan dibahas beberapa hal sebagai berikut:
1. Pengertian zawãj al-misyãr
2. Prinsip-prinsip maqãshid al-syarî`ah dalam Hukum Islam.
3. Prinsip-prinsip maqãshid al-syarîah dalam pernikahan
4. Analisis zawãj al-misyãr dalam perspektif maqãshid al-syarî`ah pernikahan .

## B. Pembahasan
1. Pengertian zawãj al-misyãr .
Secara bahasa zawãj mempergauli, mencampuri, mengawini atau memperistri. 10 Sedangkan misyãr merupakan  bentuk shîghah  mubãlaghah yang berakar  dari  kalimat sãra (راط).  Menurut  al-Ishfahani  sebagaimana  dikutip  `Usamah Sulaiman al-asyqar, al-sîru (زيظنا) dalam Bahasa Arab berarti ضرلأا ًف ًعًنا. 11 Secara istilah, Ahmad al-Tamimi mengartikan:
مجزنا ذقعي - جاوشنااذه قفو - ايعزش اذقع ةأزيأ ًهع هجاوس ًنا ٍكن ،ٌاكرلأا ًف ىخظي لساُخح ةأز
.هقفُناو ٍكظنا ٍع
12
Dari definisi at-Tamimi di atas jelas bahwa zawãj al-misyãr memenuhi syarat dan  rukun  nikah  dalam  Islam,  hanya  pada  nikah  ini  seorang  perempuan  berkurang hak-haknya untuk memperoleh tempat tinggal dan nafkah. Berkaitan dengan zawãj al- misyãr syaikh Yusuf al-Qardhawi memberikan arti sebagai berikut:
8 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, Cet. I ( Jakarta: INIS, 1998), 75-93.
9 Tengku  Zulkarnaen,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  02/  Munas-VII/  2010  Tentang  Nikah Wisata, http://tengku Zulkarnain.net/index.php/fatwa-mui/ibadah/186/nikah-wisata-html.
10 Ahmad  Warson  al-Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap, Cet.  XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 591.
11 Usakah  Umar  Sulaiman  al-Asyqar, Mustajiddãt  Fiqhiyyah  Fî    Qadhãyã  al-Zawãj  wa  al-Thalãq: Zawãj al-Misyãr, al-Zawãj Fî al-`Urfî, al-Fahsh  al-Thib, Cet. I (Malaysia: Dãr al-Nafãis, 2000), 161.
12 Ibid., 163.
قىقح  طعب  ٍع  هيف  تجوشنا  لساُخب  ،يداعنا  جاوشنا  ٍع  شيًخي  جاوس تقفُناب  هبناطح  لاا  مثي  ،جوشنا  ًهع  اه
ىهو ،ثناثنا وا ًَاثنا جاوشنا ىه رايظًنا ٌىكي بناغنا ًفو ،اجوشخي ٌاك ٌا،ًناينا جيبًناو ،ثاجوشنا دذعح ٍي
ٌا جاوشنا اذه ًفو ىقح طعب ٍعاظرو رابخخاو تياح ةداراب هيف لساُخح ةأزًنا .اهق
13
Syaikh  Yusuf  al-Qardhawi  pada  ta`rif-nya  ini  menyatakan  bahwa zawãj  al- misyãr sesuai    dengan  ketentuan  syari`at,  hanya  menurutnya  pada  jenis  nikah  ini, seorang  perempuan  berkurang  hak-haknya  sebagai  seorang  istri.  Ia  menggolongkan pernikahan jenis ini ke dalam bingkai poligami yang diajarkan Islam.
Bentuk  pernikahan  ini  lazim  disebut  nikah  wisata,  yang  mana  pernikahan  ini sering  dilakukan  para  pedagang,  tentara,  dan  penuntut  ilmu  yang  berada  di  negeri asing untuk  menjaga diri  dari kerusakan. Sebagian pelancong Muslim manca negara memiliki  trik  untuk  menyiasati  larangan  perzinahan.  Agendanya  pun  sekedar  untuk memuaskan  nafsu  birahi  semata.  Dalam  kebiasaan,  akad  nikah  ini  dilangsungkan tanpa  ada  pencatatan  di  kantor  KUA.  Menurut  investigasi  GATRA  tahun  2006, sebagaimana  dikutip  oleh  Miftahunnikmah,  salah  satu  daerah  subur  nikah  model  ini adalah kawasan sejuk Puncak Bogor. Kesediaan pihak perempuan dinikahi model ini cenderung  didorong motivasi  finansial. Mahar  yang diberikan cukup bervariasi  dari dua  juta  rupiah  sampai  sepuluh  juta  rupiah,  ada  juga  yang  kawin  Cuma  dua  hari dengan tarif dua juta. Apabila  beruntung, Perempuan juga dinafkahi  lima ratus  ribu per  hari.  Mahar  pernikahan  ini  secara  faktual  bukan  milik  perempuan  secara  penuh melainkan harus dibagi dengan calo, saksi, dan wali nikah.
2. Maqãshid asy-Syarîah dalam Hukum Islam.
Pengertian maqãshid  asy-syarîah adalah  tujuan  Allah  dan  Rasul-Nya  dalam merumuskan  hukum-hukum  Islam.  Tujuan  itu  dapat  ditelusuri  melalui  dalam  ayat- ayat  Al-Qur`an  dan  Sunnah  Rasulullah  sebagai  alasan  logis  bagi  rumusan  hukum yang  berorientasi  kemaslahatan  manusia. 14 Mashlahah dalam  pandangan  para  ulama ushul diartikan keadaan sesuatu dalam kondisi sempurna ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu untuk peruntukannya. 15 Hukum Islam memiliki sejumlah tujuan mulia untuk  memelihara  kemaslahatan  hidup  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Bahkan  pemahaman  konsep maqãshid  asy-syarîah adalah  kunci  utama  seorang mujtahid  dalam  menggali  Hukum  Islam  yang  terkandung  dalam  dua  sumber  utama
13 Ibid.
14 Satria Effendi et. al, Ushul Fiqh, Cet. IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 233.
15 Abdur Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, Cet. I (Jakarta: Amzah, 2010), 304.
yakni  al-Qur`an  dan  hadis  Nabi. 16 Semua  aturan  hukum  dari  persoalan  peribadatan, hubungan  sesama  manusia  dengan  berbagai  bentuknya  hingga  persoalan  politik kenegaraan bertumpu pada kemaslahatan dunia akhirat. Intinya mashlahah adalah inti pokok  dan  tujuan  Hukum  Islam.  Seorang  ulama  terkemuka,  Syaikh  Abdul  Wahhab Khalaf menulis dalam kitabnya:
ىهحايروزظ  تنافكب  صاُنا  حناصي  قيقحح  ىه  واكحلأا  هعيزشح  ٍي  عراشنا  واعنا  دىصقًناو ىهايجاح  زيفىحو،
.ىهُظححو 17
Menurutnya,  ada  tiga  tingkatan  perwujudan  kemaslahatan  untuk  kehidupan manusia; tingkatan pokok ( dharûriyah ), tingkatan sekunder (hajjiyah) , dan tingkatan tersier (tahsiniyyah). Tingkatan-tingkatan  ini  wajib  ada  pada  kehidupan  manusia, karena hilang salah satu tingkatan, hilang pula kesempurnaan hidup manusia sebagai hamba Tuhan.
Secara rinci, Asymuni Abdurrahman menjelaskan bahwa tingkatan dharûriyah adalah  hal  yang  wajib  ada  dan  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  lima  kemaslahatan pokok yakni: menjaga agama (ٍيذنا ظفح), menjaga jiwa (ضفُنا ظفح), menjaga akal ( ظفح مقعنا),  menjaga  harta  (لاًنا  ظفح),  dan  menjaga  keturunan  (مظُنا  ظفح). 18 Tingkatan hajjiyah diwujudkan  dalam  rangka  menghindari  kesulitan  dan  kesempatan  dalam pengamalan,dan tingkatan tahsiniyah dalam rangka memperkokoh dan memperindah bangunan  hukum  dengan  akhlak  mulia. 19 Ketiganya  saling  berkait  sesuai  dengan tingkatan  masing-masing,  oleh  karena  itu  tingkatan hajjiyah penyempurna dharûriyyah , dan tahsiniyyah penyempurna hajjiyah. 20
Menjaga  agama  dimaksudkan  untuk  mempertahankan  iman  dan  rukun  Islam yang  lima,  yakni  syahadat,  shalat,  puasa,  zakat,  dan  ibadah  haji  apabila  mampu. 21
Menjaga  jiwa  dalam  hal  ini    Islam  memerintahkan  manusia  untuk  melangsungkan perkawinan,  memiliki  anak  dan  keturunan.  Menjaga  akal  diwujudkan  oleh  Allah menghindari  minuman  keras  serta  memberikan  hukuman  bagi  pemabuk.  Menjaga harta mewajibkan manusia bekerja, jual beli dan lain sebagainya. Kelima aspek inilah yang menjadi tumpuan pokok maslahah dalam Hukum Islam. 22
16 Syamsul Bahri et al , Metologi Hukum Islam, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2008), 105.
17 Abdul Wahhab Khalãf, ` Il m al-Ushûl al-Fiqh, Cet. II (Kairo: Beirut, 1978), 197.
18 Asymuni Abdurrahman, Metoda Penetapan Hukuim Islam, Cet.I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 3.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Abdul Wahhab Khalaf, Ilm al-Ushûl al-Fiqh , 200.
22 Ibid.
Secara  teknis  Hasbi  ash-Shidiqi  mencontohkan  tiada  dipelihara  hukum  yang bersifat tahsiniyyah apabila mencederakan hukum yang hajjiyah dan tidak terpelihara suatu hukum yang dihajati apabila mencederakan tingkatan dharûriyah. Atas dasar ini kita  boleh  membuka  aurat  untuk  keperluan  pengobatan,  karena  menutup  aurat  itu urusan tahsiniyyah sedangkan  berobat  urusan dharûriyyah .  Boleh  juga  kita  makan najis  untuk  obat  dalam  keadaan  terpaksa,  tidak  boleh  makan  najis  adalah  urusan mengindahkan,  sedangkan  menolak  sakit  adalah  urusan dharûriyah. 23 Untuk mewujudkan  kemaslahatan  manusia  tersebut  ditetapkanlah  beberapa  kaidah  kulliyah sebagai berikut:
a. Semua yang mengandung madlarat harus dijauhi dan dihilangkan. Mengacu pada prinsip ini, ditetapkan kaidah:
لاشي رزعنا
24
b. Dalam menghindari dan menghilangkan madlarat ditempuh dua prinsip:
واعنا رزعنا عفذن صاخنا رزعنا مًحخي
25
.ثارىعحًنا حيبح ثاروزعنا 26
c. Menghindari  yang  mengandung  kerusakan  lebih  diutamakan  dari  pada  yang mendatangkan kemaslahatan.
وذفي ةذظفًنا ءرد .تحهصًنا بهج ًهع
27 d. Segala yang mendatangkan kesulitan dihilangkan.
زيظيخنا بهجح فخشًنا
28
Konsep maqãshid  asy-syarîah beserta  implementasinya  dalam  pembinaan hukum  dengan      metode-metode  terapannya  mulai  dari qiyãs,  istihsãn,  mashlahah mursalah, istishhãh, dan syãdz dzarîah, dan lain-lain adalah berfungsi sebagai acuan dalam  menetapkan  kepuitusan  Hukum  Islam.  Kemaslahatan  adalah  barometer  dalam melihat segala macam kasus-kasus yang muncul ke permukaan. Tanpa melihat aspek maqãshid  asy-syarîah maka  Hukum  Islam  hanya  akan  menjadi  kering  dari  spirit ketuhanan.
3. Maqãshid asy-syarî`ah dalam pernikahan.
23 Muhammad Hasbi ash-Shiddiqi, Pengantar Hukum Islam, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 83.
24 Asymuni Abdurrahman, Metoda Penetapan Hukuim Islam, 4.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
Perkawinan sebagai bagian dari hukum pada umumnya memiliki tujuan pokok yang  mulia  untuk  kemaslahatan  manusia. 29 secara  prinsip  tujuan  perkawinan tergambar dalam QS. Ar-Rum (30): 21:
                                                                                                 
                                                           
Artinya:
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berfikir” .
Jika  akad  nikah  telah  syah  dan  juga  syaratnya  terpenuhi,  maka  timbullah kewajiban  dan  hak  pada  masing-masing  pasangan.  Dalam  bahasa  Indonesia,  hak memiliki makna sesuatu yang layak untuk kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu  yang  wajib  ditunaikan  untuk  memenuhi  hak  orang  lain. 30 Mewujudkan keluarga  yang  bahagia  adalah  tujuan  utama  perkawinan.  Mengomentari  prinsip  ini, Syaikh Mahmud Syaltut  menyatakan bahwa pengaturan fithrah kemanusiaan melalui cara  perkawinan  yang  menguatkan  kecenderungan  manusia  untuk  hidup  kekal. Keluarga  inilah  cikal-bakal  hidup  yang  berkelanjutan,  dari  pasangan  suami  istri turunlah anak, dari anak turunlah cucu begitu seterusnya hidup berkelanjutan. Artinya perkawinan adalah satu-satunya untuk mewujudkan cita-cita fitrah manusia tersebut. 31 Perkawinan  juga  bertujuan  membina  keluarga  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah. 32
29 Menurut  Khairudin  Nasution,  tujuan  perkawinan  diitilahkan  dengan  filsafat  perkawinan  yang menurutnya akan diketemukan ketika kita ssecara serius  menggali dan  meng analisis nash-nash al-Qur`an dan hadis Nabi Muhammad SAW.Untuk lebih jelas baca Khairudin Nasution et al, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern, Cet. I (Yogyakarta: Academia, 2012), 281.
30 M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, Nikah Sirri: Membahas Tuntas Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf, Cet. 1 (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), 27.
31 Mahmud  Syaltut, Islam:  Akidah  dan  Syariah, penerjemah;  Abdur  Rahman  Zein,  Cet.  I  (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), 208.
32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di IndonesiaBuku I tentang Perkawinan.
Bahkan  untuk  mewujudkan mawaddah diperlukan  interaksi  fisik  sehingga  menuntut suami istri tinggal satu rumah, baru kemudian terjalin rahmah. 33
Berkaitan dengan prinsip ini, ada beberapa tujuan perkawinan yakni:
a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita- cita membentuk  keluarga, dan dari keluarga terbentuklah umat,  yakni  umat Nabi Muhammad SAW. 34 tujuan ini bersumber dari QS. An-Nisa` (4): 1
                                                                                           
                                                                                             
                               

## Artinya:
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu  dari  seorang  diri,  dan  dari  padanya  Allah  menciptakan  isterinya;  dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan  bertakwalah  kepada Allah  yang dengan  (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
b. Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang terutama perzinahan. 35
c. Untuk menjalin rasa cinta kasih antara suami istri, orang tua dengan anak-anaknya dan seluruh anggota keluarga. 36
d. Untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. 37
e. Untuk  menjaga  kesucian  nasab  keturunan.  keturunan  yang  suci  yang  jelas  ayah, kakek dan sebagainya hanya bisa diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian
33 Yunahar  Ilyas,  Perempuan  dalam  Fiqih  Munakahat:  Perspektif  Muhammadiyah,  dalam  PP  Tarjih, Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah, Cet. I, (Jakarta: UHAMKA Press, 2005), 92.
34 Kamal  Mukhtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan, Cet.  III  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1993), 12.
35 Ibid.
36 Ibid., 14.
37 Ibid.
akan  jelas  pula  siapa  orang-orang  yang  bertanggung  jawab  terhadap  anak-anak, yang memelihara dan mendidiknya. 38
4. Rukun dan syarat-syarat perkawinan.
Untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan (maqãshid  al-syarî`ah) sebagaimana dijelaskan  di  atas,  Islam  mengatur  tata  cara  dan  sejumlah  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  oleh  calon  mempelai.  Rukun  nikah  harus  ada  sebagaimana  dalam  ibadah- ibadah  lain  dalam  Islam.  dalam  kehidupan  rumah  tangga  yang  dikehendaki  oleh Islam,  antara  suami  istri  hendaknya  merajut  tali  perkawinan  seerat-eratnya  atau mîtsãqan ghalîdhã . Rukun dan Syarat-syarat  yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam mutlak  harus  terpenuhi,  walaupun  pada  tataran  pendapat  mazhab  ada  sedikit perbedaan  sesuai  dengan  hasil  ijtihad  dan istinbãth masing-masing,  namun  pada prinsipnya  adalah  memiliki  kesamaan  maksud  dan  tujuan (maqãshid  al-syarî`ah) dalam  perkawinan.  Salah  satu  sarana  untuk  mengikat  kedua  mempelai  adalah pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat nikah  di Kantor Urusan Agama  (KUA).  Pencatatan  ini  bertujuan  untuk  terwujudnya  tata  tertib  administrasi kenegaraan dan menjamin hak-hak istri dan anak-anaknya. 39 Secara garis besar rukun dan syarat nikah sebagai berikut:
a. Calon mempelai.
Syarat-syarat calon suami istri adalah : kedua calon harus sudah mencapai batas  umur  untuk  laki-laki  minimal  19  tahun  dan  untuk  perempuan  minimal  16 tahun, kedua calon setuju dan suka rela untuk menjadi pasangan suami isteri. 40
b. Wali nikah.
Secara prinsip  wali nikah  harus beragama  Islam, balig, dan berakal.  Wali nikah ada dua macam yakni wali hakim dan wali nasab. 41
c. Saksi nikah.
Setiap  perkawinan  harus  dihadiri  dua  orang  saksi  dan  harus  laki-laki, beragama Islam, berakal, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu, dan harus  hadir  dan  menyaksikan  secara  langsung  akad  nikah  serta  menandatangani akta nikah pada waktu akad nikah berlangsung. 42
38 Ibid., 15.
39 KHI pasal 5 ayat 1 dan 2.
40 KHI pasal 14-18.
41 KHI pasal 19-23.
42 KHI pasal 24-26.
d. Akad nikah.
Ijab  kabul  antara  wali  dan  calon  mempelai  pria  harus  jelas  beruntun  dan tidak berselang waktu, wali nikah tidak bisa boleh mewakilkan kepada orang lain. Dalam  hal  tertentu  ucapan  kabul  nikah  boleh  diwakilkan  kepada  laki-laki  lain dengan  ketentuan  calon  mempelai  pria  memberi  surat  kuasa  yang  tegas  secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita keberatan atas kuasa tersebut, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.
Bukan  hanya  itu  ada  satu  kewajiban  lagi  bagi  calon  mempelai  pria  untuk memberikan  mahar  kepada  calon  mempelai  wanita  dengan  jumlah  yang  telah disepakati bersama dengan mengacu asas kesederhanaan dan kemudahan. Penyerahan mahar  bukan  rukun  nikah,  tetapi  wajib  diberikan,  meski  bisa  ditangguhkan  dengan syarat calon mempelai wanita rela. 43
5. Analisis zawãj al-misyãr dari sudut pandang maqãshid al-syarî`ah Pernikahan .
Zawãj  al-misyãr sebagaimana  dijelaskan  di  atas  diterjemahkan  ke  dalam bahasa Indonesia nikah wisata. Terminologi ini menarik yang mana dalam pandangan para ulama berbeda-beda dalam memahaminya, ada yang membolehkan dan ada yang melarang.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  sesuai  dengan  hasil  investigasi  di lapangan,  bahwa  nikah  wisata  yang  dimaksudkan  adalah  bentuk  pernikahan  yang dilakukan  dengan  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan,  namun  pernikahan tersebut  diniatkan  atau  disepakati  hanya  untuk  sementara,  semata-mata  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan  selama  dalam  wisata/  perjalanan. 44 Lebih  lanjut,  MUI memberikan fatwa: nikah wisata dengan pengertian di atas adalah haram hukumnya. 45
Dalam  menjelaskan  fatwa  ini,  Asrarun  Ni`am  Shaleh,  sekretaris  bidang  fatwa  MUI bahwa  nikah  wisata  adalah  nikah  yang  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah  namun diniatkan  sementara.  Nikah  seperti  ini  dalam  literatur  fikih  disebut muaqqat dan hukumnya  haram.  Menurutnya  fatwa  ini  tidak  memasuki    syah  dan  batalnya  akad nikah, sah dan batal dalam ushul fikih tetapi masuk wilayah hukum wadh`i , fatwa ini menurutnya melampaui sah dan batal melainkan halal haram  yang dalam ushul fikih menjadi bagian hukum taklif.
43 KHI pasal 30-38.
44 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Cet. I (Jakarta: Erlangga, 2011), 562.
45 Ibid.
Agak  sedikit  berbeda  dengan  MUI,  seorang  penulis  yang  bernama  Tengku Alizar  Usman  menulis  dalam  sebuah  blog  pribadi,  dengan  mengutip  sejumlah  fatwa ulama  yang  berkaitan  dengan  ijab  kabul  perkawinan,  nikah  wisata  tetap  dianggap syah,  karena  menurutnya  niat  yang  tidak  diucapkan  tidak  berpengaruh  terhadap keabsahan ajab kabul. Hanya saja dalam penutupannya, ia menegaskan apabila nikah ini  banyak  disalahgunakan  untuk  mengumbar  nafsu,  maka  pemerintah  wajib melarang. 46
Menurut hemat penulis, nikah wisata (zawãj al-misyãr) dengan pengertiannya yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu ditambah lagi  pada kenyataannya nikah jenis ini merupakan praktek menyimpang seperti yang telah diberitakan oleh majalah GATRA  hukumnya  adalah  haram.  Sebagaimana  fatwa  MUI  di  atas,  menghukumi suatu  masalah  tidak  hanya  terbatas  pada  sah  dan  batalnya  sebuah  akad  nikah,  tetapi lebih dari itu praktek menyiasati perzinahan dengan kedok syariah sama sekali tidak bisa dibenarkan.
Nikah  wisata  dengan  bentuknya  seperti  ini  di  dalam  fikih  disebut  nikah muaqqat yakni    nikah  untuk  sementara  waktu.  Nikah  seperti  ini  mirip  dengan  kasus muhallil yang dikenal dalam literatur fikih perkawinan. nikah Muhallil adalah nikah yang  bertujuan  untuk  membolehkan  seorang    wanita  yang  telah  ditalak  tiga  oleh suaminya    kawin  kembali  dengan  bekas  suaminya.  Dalam  kasus  ini  Ada  konspirasi untuk  menyiasati  larangan  perkawinan  tersebut.  Dalam  akad  nikah  memang  tidak disebutkan  nikah  sementara  waktu,  namun  niatnya  untuk  sementara  saja.  Perbedaan dalam dua macam kasus ini, nikah muhallil tidak merebak di masyarakat, sedangkan nikah wisata bukan hanya merebak tetapi lebih parah lagi sudah menjadi modus bisnis haram.
Di  pandang  dari  sudut  pandang maqãshid  al-syarî`ah, nikah  wisata  dengan ketentuan  yang  telah  dijelaskan  di  atas  sangat  bertolak  belakang  dengan  prinsip Hukum Islam baik pada tataran dharûr, hajjî, dan tahsinî . Dari aspek dharûrî , nikah ini  menyimpang  dari  lima  aspek  yang  menjadi  fondasi  dasar  Hukum  Islam  yakni menjaga  agama,  jiwa,  keturunan,  akal,  dan  harta.  Perkawinan  dalam  Islam  memiliki tujuan agung untuk memelihara Sunnah Nabi Muhammad SAW dicederai oleh akibat nikah  bentuk  ini.  perkawinan  yang  bertujuan  mewujudkan  keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah musnah oleh nikah wisata ini, pasalnya pada faktanya selesai
46 Tengku  Alizar  Usman, http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2013/12/nikah-misyar-nikah-wisata-dan- nikah-html . Akses 20 Oktober 2016.
wisata  selesai  juga  perkawinan,  banyak  yang  dirugikan  dalam  masalah  ini.  Menjaga keturunan yang merupakan sendi utama syariah juga ternodai oleh nikah ini, sebagai akibat  nikah  yang  sementara  ini,  tentu  saja  banyak  anak-anak  keturunan  yang  tidak memperoleh hak-haknya.
Moralitas  umat  yang  menjadi  prinsip  dasar  Hukum  Islam  juga dikesampingkan  oleh  pernikahan  jenis  ini.  Modus  bisnis  haram  nampak  jelas mengelilingi  pernikahan  ini,  percaloan  pun  tidak  bisa  dielakkan.  Pencatatan pernikahan sebagaimana diatur oleh undang-undang di  sejumlah negara  Muslim pun juga dilanggar, padahal  pencatatan di  era sekarang sangat  penting demi terwujudnya ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak-hak seorang istri dan anak- anak  dalam  keluarga  akan  lebih  terjamin  dengan  pencatatan  nikah.  Inilah  salah  satu upaya mewujudkan yang dalam al-Qur`an disebut dengan akad mitsãqan ghalîdhã .
Apalagi  era  sekarang  yang  serba  administratif,  status  nikah  dan  status  anak perlu adanya akta nikah dan akta lahir. Sementara nikah wisata mengabaikan aturan- aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Istri yang ditinggalkan dan bahkan mungkin anak yang dilahirkan akan kehilangan masa depan mereka. Inilah dampak nikah yang sifatnya  hanya  sementara.  Hak  nafkah  dan  tempat  tinggal  pun  juga  diabaikan  oleh model nikah ini.
Prinsip maqãshid  al-syarî`ah dapat  ditegakkan  dengan  beberapa  kaidah  yang harus  dipegangi  yakni:  kemadlaratan  harus  dihilangkan (al-dhararu  yuzãl) .  Dampak negatif  dari  nikah  wisata  wajib  dihilangkan.  Melihat  kerusakan  lebih  didahulukan ketimbang meraih kemaslahatan (dar`u al-mafãsid muqaddam `alã jalb al-mashãlih).
Argumentasi para pelaku nikah wisata adalah menghindarkan diri dari perbuatan zina. Padahal  ketika seseorang melakukan perjalanan  wisata tidak ada larangan membawa istri-istrinya, tapi kenapa lebih memilih menikah sementara? Jelas bagi kita bahwa ini adalah  modus  pelampiasan  nafsu  semata.  Atas  dasar  kenyataan  ini,  sesuai  kaidah  di atas, nikah wisata lebih berat menimbulkan kerusakan dari pada kebaikan.

## C. Kesimpulan
Dari  uraian  panjang  tentang zawãj  al-misyãr pada  bab  sebelumnya  dapat  ditarik beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:
1. Zawãj al-misyãr adalah akad nikah  yang syah sesuai dengan  yang disyari`atkan oleh Hukum  Islam,  akan  tetapi  ada  beberapa  hak  perempuan  yang  terkurangi  di  sini  di antaranya  hak  nafkah  dan  hak  tempat  tinggal.  Pernikahan  ini  ada  yang menggolongkan ke dalam nikah poligami (ta`addud al-zaujãt) yakni istri yang kedua atau  ketiga.  Namun  ulama  lain  ada  yang  berpendapat  berbeda,  yang  mana  nikah  ini termasuk  kategori  nikah muaqqat atau  nikah  sementara.  Atas  dasar  ini,  maka  para ulama berbeda pendapat; ada yang membolehkan tetapi ada yang mengharamakan.
2. Hukum  Islam  diturunkan  oleh  Allah  memiliki  tujuan  hukum  yang  lazim  disebut maqãshid  al-syarî`ah .  Prinsip  ini  ada  tiga  tingkatan  tujuan  hukum,  pertama, dharûriyyah, hajjiyah, dan tahsiniyyah . Atas dasar ini Hukum Islam memiliki tujuan pokok  untuk  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  akal.  Oleh  karena  itu  lima asas  ini  harus  terwujud  dalam  setiap  aturan  dalam  Hukum  Islam.  apabila  ada perbuatan  yang  sesuai  dengan  lima  asas  ini  berarti  sesuai  dengan  syari`ah,  tetapi apabila    menyimpang  dari  prinsip  ini  berarti  bertentangan  dengan  kemaslahatan manusia.
3. Perkawinan  disyari`atkan  memliki  tujuan  yang  mulia  yakni  menjalin  kasih  sayang dalam  rumah  tangga,  meneruskan  keturunan,  mengikuti  sunnah  Nabi  Muhammad SAW, menjaga diri dari perbuatan zina, dan masih banyak tujuan mulia lainnya.
4. Zawãj  al-misyãr yang  diterjemahkan  dengan  nikah  wisata  hukumnya  haram  karena sama dengan nikah sementara ( muaqqat) walaupun dari sisi ijab kabul sesuai dengan yang  disyar`iatkan  dalam  Hukum  Islam.  Niat  sementara  yang  tidak  dilafazkan  saat ijab kabul  memang tidak berpengaruh terhadap sah dan batalnya  akad nikah, namun melihat  realita  yang  terjadi  di  lapangan,  nikah  wisata  ini  hanyalah  kedok  bisnis semata. banyak  praktek percaloan  yang berorientasi bisnis haram. Konsekuensi dari praktek  ini  banyak  wanita  dan  anak-anak  yang  dilahirkan  akibat  nikah  bentuk  ini kehilangan  hak-haknya  sebagai  istri  dan  anak  seperti  nafkah  dan  tempat  tinggal. Anak-anak  juga  kehilangan  masa  depan  baik  pendidikan,  hidup  layak  dan  masih banyak  hak-hak  yang  lainnya.  Tidak  adanya  pencatatan  nikah  bentuk  ini  akan menimbulkan  masalah  baru  dalam  ketertiban  administrasi  kenegaraan.  Di  era sekarang  pernikahan  mesti  memiliki  akta  nikah,  kelahiran  mesti  punya  akta  lahir. Semua  kebijakan  pemerintah  ini  memiliki  peran  strategis  untuk  mewujudkan kemaslahatan manusia.
Atas  dasar  realita  ini,  nikah  wisata  bertentangan  dengan maqãshid  al-syarî`ah yang memiliki orientasi menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Atas dasar inilah penulis lebih memilih pendapat ulama yang mengharamkan praktek nikah wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur`a dan Terjemahnya Kementerian Agama Republik Indonesia.
Al-Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. XIV Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
Al-Asyqar,  Usamah  Umar  Sulaiman, Mustajiddãt  Fiqhiyyah  Fî    Qadhãyã  al-Zawãj  wa  al- Thalãq: Zawãj al-Misyãr, al-Zawãj Fî al-`Urfî, al-Fahsh  al-Thib, Cet,.  I, Malaysia: Dãr al-Nafãis, 2000
Al-Jami`ah, Journal of Islamic Studies IAIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta, No. 62/XII/1998 Anwar, Syamsul, Studi Hukum Islam Kontempoer, Cet. I, Jakarta: RM Book, 2007 Ash- Shiddiqi, Muhammad Hasbi, Pengantar Hukum Islam, Cet. VI, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, Jilid II.
Asy-Syafi`i, Muhammad Ibn Idrîs, Al-Risãlah, Kairo: al-Aqshã, TTP Bahri, Syamsul et al , Metologi Hukum Islam, Cet. I, Yogyakarta: Teras, 2008 Dahlan, Abdur Rahman, Ushul Fiqih, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2010. Effendi, Satria Effendi et. al, Ushul Fiqh, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012
Jurnal Tarjih, Volume 12 (2) 1436 H/ 2015 M Khalaf, Abdul Wahhab, ` Ilm al-Ushûl al-Fiqh, Cet. II, Kairo: Beirut, 1978 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Buku I tentang Perkawinan. Lukito, Ratno, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, Cet. I, Jakarta: INIS, 1998
Luthfi, Musthafa dan Mulyadi Luthfi, Nikah Sirri Membahas Tuntas: Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serata Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf, Cet. 1, Surakarta, 2010.
Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah, Wacana  Fiqh  Perempuan  dalam  Perspektif Muhammadiyah, Cet. I, Jakarta: UHAMKA Press, 2005
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Cet. I, Jakarta: Erlangga, 2011 Mukhtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993 Nasution, Harun, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Cet. VI, Jakarta: UI Press, 1986
Nasution, Khairudin et al, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern, Cet. I Yogyakarta: Academia, 2012
Nasution, Khairudin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan  di  Dunia  Muslim:  Studi  Sejarah,  Metode  Pembaruan,  dan  Materi  dan Status  Perempuan  dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan  Muslim, Cet.  I, Yogyakarta: Academika dan Tazzafa, 2009
Rahman,  Asymuni  Abdur, Metoda  Penetapan  Hukuim  Islam, Cet.I,  Jakarta:  Bulan  Bintang, 1986
Syaltut,  Mahmud, Islam:  Akidah  dan  Syariah, penerjemah;  Abdur  Rahman  Zein,  Cet.  I, Jakarta: Pustaka Amani, 1986
Tengku  Alizar  Usman, http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2013/12/nikah-misyar-nikah- wisata-dan-nikah-html. Akses 20 Oktober 2016 .
Tengku  Zulkarnaen,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  02/  Munas-VII/  2010  Tentang Nikah  Wisata, http://tengku  Zulkarnain.net/index.php/fatwa-mui/ibadah/186/nikah- wisata-html.