Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development Volume 1 Nomor 1: 14-21 (2019)

## KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI ERA DIGITAL MELALUI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN
( Development Communication in the Digital Era through e-Government in Public Services and Empowerment )

## Rili Windiasih
Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman,  Jl. Dr. Suparno, Karangwangkal, Purwokerto, Jawa Tengah, 53122 Email korespondensi :rili.1997unsoed@gmail.com Received: 8 October 2018; Revision: 13 March 2019; Accepted: 16 May 2019

## Abstrak
Perkembangan  Teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  era  globalisasi,  demokratisasi  dan  desentralisasi  sudah menjadi  kebutuhan  sekaligus  tantangan  khususnya  bagi  pemerintah  daerah  dalam  komunikasi  pembangunan  untuk pelayanan  publik  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  studi  kasus,  dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, pengamatan dan Focus Group Discussion (FGD). Subjek penelitian dipilih secara purposif yaitu pemerintah daerah di Eks-KaresidenanBanyumas Jawa Tengah, akademisi dan civil society . Penelitian dianalisis dengan analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpuan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pentingnya komunikasi pembangunan dengan media teknologi informasi dan komunikasi  melalui e-Government untuk  meningkatkan pelayanan publik  yang baik, cepat dan responsif, adanya partisipasi  aktif  dari  publik  dan  transparansi  baik  anggaran  serta  program  pembangunan.  (2) Perlunya  mengantisipasi adanya  kesenjangan  teknologi  informasisehingga  membutuhkan  peningkatan  kompetensi  sumber  daya  manusia  di pemerintahan daerah dan publik, serta memperluas fasilitas akses jaringan informasi.
Kata kunci : komunikasi pembangunan, pelayanan publik, partisipasi, teknologi informasi, transparansi

## Abstract
The development of  information and communication technology in the era of  globalization, democratization and decentralization  has  become  a  need  as  well  as  a  challenge  especially  for  local  governments  in  development communication for public services and community empowerment. The research uses a qualitative case study method, by collecting  data  through  documentation,  interviews,  observation  and  Focus  Group  Discussion  (FGD).  The  research subjects  were  chosen  purposively,  namely  the  local  government  in  the  Ex-Residency  of  Banyumas  in  Central  Java, academics and civil society. The study was analyzed by interactive analysis through data reduction, data presentation, data collection and data verification. The results showed that (1) The importance of development communication with information technology media and communication through e-Government to improve good, fast and responsive public services, active participation from the public and transparency of both the budget and development programs. (2) The need to anticipate the existence of information technology gaps so as to require increased human resource competence in local and public governments, as well as expanding information network access facilities.
Keyword s: development communication, public services, participation, information technology, transparency

## PENDAHULUAN
Perkembangan  di  era  globalisasi  memiliki tuntutan,  tantangan  sekaligus  kebutuhan  bahkan menjadi gaya hidup yang tidak bisa dipisahkan dari media  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK) atau Information  Communication  Technology (ICT).  Media  TIK  menjadi  bagian  penting  dan strategis  dalam  proses  dan  hasil  interaksi  sosial, ekonomi,  politik,  serta  budaya,  sehingga  seakan tidak  ada  lagi  batas  jarak,  ruang  dan  waktu,  bisa kapan  saja  dan  dimana  saja  dapat  berinteraksi,
mendapatkan serta memberikan informasi   selama media  dan  aksesnya  tersedi.  Hal  tersebut sebagaimana  menurut   McLuhan (1994), sehingga komunikasi sebagai interaksi sosial tidak harus lagi dilakukan tatap muka secara langsung (secara fisik) tetapi bisa secara audio (suara) dan visual (gambar) dengan teknologi internet menggunakan webcam . Setiap  individu,  kelompok,  organisasi  dan institusi baik pemerintah maupun swasta memanfaatkan  dan  menggunakan  akses  atau sambungan  (hubungan)  melalui  teknologi  media komunikasi  jaringan  internet  seperti handphone
(HP),  komputer  dan  laptop  dengan  berbagai aplikasinya semua dapat mudahdimiliki dan diakses untuk memenuhi fungsi kebutuhan dan memberikan informasi,  edukasi,  sosialisasi,  hiburan,  sampai mempengaruhi  dan  membentuk  opini  publik. Hubeis (2009) menyatakan kemampuan berkomunikasi  dan  menggunakan  internet  melalui pemanfaatan media dalam mengecek pertumbuhan pasar,keadaan  emergensi,  menggunakan  internet untuk  pencarian  informasi,  merupakan  contoh bagaimana ICT dapat mengendalikan perkembangan  manusia.  Sehingga  membutuhkan kebijakan untuk mengelola ICT dalam memperbaiki  dan  mencapai  tujuan  pembangunan manusia  Indonesia  sebagai  kunci  pertumbuhan sumber daya manusia masa depan.
Fenomena  era  ICT  tersebut  merupakan  era milinium baru atau secara umumnya era globalisasi dengan indikasi semakin tidak adanya batas negara baik secara emosional dan fisik serta secara positif bersatunya  dunia,  sebagaimana  Rogers  dan Schoemeker  (1995)  kemajuan  transportasi  dan teknologi telah memicu mobilitas di segala bidang yang  tidak  lagi  terikat  jarak  dan  waktu.Menurut Ohmae (dalam Wasistiono, 2003) dunia masa depan akan  menjadi borderless  world ,  sehingga  seakan tidak  adabatas  fisik  suatu  negara  dan  batas administrasi pemerintahan. Tubb dan Moss (2001) menyebutkan,  teknologi  baru  dapat  membuat perluasan  media  yang  lebih  interaktif  dan  menuju pada  tatanan  global.  Pamungkas  (2015)  konsep global  village  dan  era  globalisasi  mengacu  pada spektrum  masyarakat  baru yang  melampaui  batas- batas  geografis,  ekonomi,  politik  dan  budaya  dan menekankan  pada  arus  informasi  dalam  jaringan komunikasi.
Berdasarkan  data  di  Kementrian  Komunikasi dan  Informatika  RI  (https://kominfo.go.id)  yang mengutip lembaga riset pasar e- Marketer ,    populasi netter di  Indonesia  mencapai 83,7 juta orang pada 2014/2015 yang memposisikan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet, dan pada tahun 2017, eMarketer memperkirakan netter Indonesia  bakal mencapai 112 juta orang.
Perkembangan  ICT  dengan  konsep  global village  sebagai  dampak  era  globalisasi  merupakan suatu  bentuk  era  baru  yang  disebut  era  milenium dalam  era  digital,  sehingga  menciptakan  sebutan bagwa era kekinian atau era sekarang di Abad Ke- 21 ini disebut generasi milenial yang semua aspek kegidupannya  menciptakan,  menggunakan  dan memanfaatkan  media  digital.  Termasuk  dalam komunikasi  pembangunan  terjadi  adopsi  dan inovasi teknologi yang akan mempercepat
dinamisasi  pembangunan  dari  tingkat  pusat  ke tingkat desa atau  lokal. Rangkuti (2011) menjelaskan  bahwa  komunikasi  pembangunan dilakukan  dengan  pendekatan  sasaran  massa, kelompok  dan  individu.  Pendekatan  massa dalamkomunikasi memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pembangunan dengan menggunakan  media  massa  oleh  pengambil kebijakan dapat mempercepat penyebaran informasi pembangunan.
Sehingga Sistem Jaringan Komunikasi melalui perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK)  di  era  digital  merupakan tuntutan  dan  kebutuhan  dalam  menghadapi tantangan globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi khususnya bagi pemerintah. Pemerintah harus beradaptasi dalam sistem jaringan komunikasi dengan memanfaatkan, menguasai dan mengembangkan TIK melalui electronic government (e-Gov) sebagai media untuk memberikan  informasi  dan  pelayanan  publik ( public  service ),  partisipasi  publik  (masyarakat), pemberdayaan masyarakat ( empowerment community ), public  relation dan  pencitraan pemerintah sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas juga evaluasi bagi kemajuan pembangunan  yang  lebih  sejahtera,  merata  dan berkeadilan.
Sistem  jaringan  komunikasi  dalam  proses pembangunan  perlu  dirancang  dan  dilaksanakan dengan mengadopsi teknologi informasi komunikasi (TIK) yang sangat berkembang cepat di era  digital.  Namun  masih  memerlukan  penataan, penyediaan  dan  perluasan  baik  jaringan,  fasilitas dan  kemampuan  khususnya  bagi  daerah,  lokasi pedesaan  atau  pelosok  pedalaman,  pesisir  dan pesisir. Problematika lainnya yang perlu mendapat perhatian  yaitu  dalam  sistem  jaringan  komunikasi melalui TIK khususnya berinternet tentang masalah peraturan hukum, kesiapan sumberdaya manusianya  yang  harus  kompeten  dan  menguasai teknologi,  termasuk  kesiapan  publik  untuk menggunakannya serta kesiapan pemerintah dalam menyediakan  jaringan  infrastruktur  teknologi  di daerah.  Menurut  Hubeis  (2009)  meskipun  ICT merupakan  lokomotif  pertumbuhan  nasional, kontribusi  potensialnya  untuk  pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan masyarakat  semestinya  tidak  terabaikan,  supaya tidak  terjadi digital  divide .  Istilah digital  divide mengacu  pada  adanya  kesenjangan  ( gap )  antara orang  dengan  akses  efektif  ke digital dan information  technology dan  dengan  mereka  yang memiliki    keterbatasan  akses  atau  tidak  memiliki akses  sama  sekali.  Termasuk  di  dalamnya
kesenjangan dalam akses fisik ke teknologi seperti halnya  kesenjangan  dalam  sumberdaya  dan keterampilan  yang  diperlukan  untuk  berpartisipasi aktif sebagai suatu digital citizen .
Dengan  demikian  penting  dan  menarik  untuk membahas tentang bagaimana komunikasi pembangunandi  era  digital  melalui e-Government dalam pelayanan publik dan pemberdayaan.

## METODE PENELITIAN
Mengunakan  metode  kualitatif  studi  kasus dengan  pengumpulan  data  melalui  pengamatan langsung, wawancara,dan dokumentasi. Penentuan informan  secara  purposif  yaitu  para  stakeholder pemerintah daerah, internal perguruan tinggi, tokoh masyarakat  dan  praktisi.  Lokasi  penelitian  di institusi  pemerintahan  daerah  Eks-Karesidenan Banyumas yang menjadi mitra strategis khususnya bagi  Pascasarjana  Universitas  Jenderal  Soedirman Purwokerto  Jawa  Tengah.  Analisis  data  penelitian dengan  analisis  interaktif  berdasarkan  tahapan pengumpulan  data,  reduksi  data  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Media Komunikasi Digital Melalui E-

## Government
Media  teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  pemerintah  daerah  diwujudkan  dalam website pemerintah atau electronic government ( e- government )  bisa  dijadikan  media  komunikasi digital  dalam  pembangunan  di  daerah  sebagai wahana  perwujudan  demokratisasi,  transparansi, partisipasi,  evaluasi,  kontrol  dan  interaksi  publik, kemudian sebagai media digital untuk menyebarkan informasi, penyampaian informasi atau sosialisasi, transparansi  serta  akuntabilitas  kepada  publik tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan.  Hal  tersebut  diperkuat  peraturan hukum  seperti  Undang-Undang  Nomor  19  tahun 2016  sebagai  perubahan  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008,  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  khususnya  dalam  Pasal  4  bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi elektronik  dilaksanakan  dengan  tujuan  :  (a) Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagai  bagian dari  masyarakat  informasi  dunia  yaitu  (a) Mengembangkan  perdagangan  dan  perekonomian nasional, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (b) meningkatkan efektifitas  dan  efisiensi  pelayanan  publik,  (c) Membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap  orang  untuk  memajukan  pemikiran  dan
kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin  dan  bertanggung  jawab.  (d)  memberikan rasa  aman,  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi penyelenggara teknologi informasi.
Kemudian Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 3 bahwa  :(a)    Menjamin  hak  warga  negara  untuk mengetahui  rencana  pembuatan  kebijakan  publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan  publik,  serta  alasan  pengambilan  suatu keputusan  publik;  (b)    Mendorong  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengambilan  kebijakan publik;(c)    Meningkatkan  peran  aktif  masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan  Badan  Publik  yang  baik;  (d) Mewujudkan  menyelenggaraan  negara  yang  baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi  hajat  hidup  orang  banyak;(f). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  dan/atau  (g). Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi  di  lingkungan  Badan  Publik  untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Keppres  No  6  Tahun  2001  sebagai  pedoman bagi  pemanfaatan  dan  penggunaan  teknologi komunikasi  dan  informasi  di  dalam  sistem administrasi pemerintahan. Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic
Government ( e- Gov )Indonesia” diantaranya tentang panduan yang sudah  disosialisasikan,  seperti:  (1)  Panduan pembangunan  infrastruktur  portal  pemerintah, (2)Panduan manajemen sistem dokumen elektronik, (3) Panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-Gov lembaga.  (4)  Panduan penyelenggaraan situs  web  pemerintah daerah,  (5) Panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM e- Gov.
Dalam buku putih tentang penelitian, pengembangan  dan  penerapan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  Indonesia  tahun  2005-2025  dari Kemenristek  RI  (2006)  bahwa  secara  umum, pembangunan Iptek di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilakukan untuk meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat,  meningkatkan  daya  saing  bangsa, memperkuat  kesatuan  dan  persatuan  nasional, mewujudkan  pemerintahan  yang  transparan,  dan meningkatkan jati diri bangsa di tingkat internasional.
Hasil  penelitian  menunjukkan  dari  lima pemerintah daerah di  era telah menjalankan konsep
Good Governance dengan telah membuat, memiliki,  dan  mengembangkan  media  website pemerintah  kabupaten  secara  berkesinambungan dan dapat diakses oleh publik secara mudah, bahkan dikembangkan  dalam  bentuk  website  dinas pemerintahan. Website pemerintah daerah dan dinas sudah  menjalankan  fungsinya  untuk  memberikan informasi  dan  sosialisasi  peratuaran-peraturan, agenda  kegiatan  pembangunan,  hasil  kegiatan pembangunan  dan  dokumentasi  kegiatan  sebagai bentuk  komunikasi  pembangunan  yang  transparan serta akuntabiltas kepada publik. Kemudian website pemetintah  daerah  dan  dinas  menyediakan  forum aspirasi  bagi  publik  untuk  memberikan  usulan, kritik  dan  saran  sebagai  bentuk  partisipasi  dan evaluasi  dari  publikkepada  pemerintah  daerah. Pemerintah  daerah  telah  melaksanakan  sosialisasi dan  peningkatan  kompetensi  baik  bagi  operator pengelola  website  dan  komunitas  di  masyarakat secara  periodik  minimal  dalam  satu  tahun  sekali dalam  menggunakan  dan  mengembangkan  media digital  dalam e-Government melalui  website pemertintah daerah.
Pemerintah  daerah  membutuhkan  kerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk mengembangkan pelayanan publik dan penyediaan informasi  di  era  digital,  baik  melalui  tranfer  dan adopsi teknologi, peningkatan kompetensi pengelola  website  pemerintah,  keahlian  penulisan berita,  penataan  letak  dan  animasi  gambar,  serta strategi  promosi,  pemasaran  keparisisataan  dan produk lokal serta public relation. Perguruan tinggi juga  dapat  bekerjasama  dengan  memanfaatkan untuk  praktikum,  magang  mahasiswa  dan  Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dalam pengelolaan dan pegembangan  media  digital  melalui  website pemerintah  daerah.  Begitupun  bagi  staf  pengajar untuk  lebih  menjalin  kerjasama  dalam  kajian, penelitian dan pengembangan media digital sebagai pelaksanaan konsep e-governance yang partisipatif, transparan dan  akuntabilitas.  Begitupun  kerjasama dengan  pihak  swasta  dapat  dilakukan  khususnya dengan perusahaan jasa telekomunikasi, media dan informasi  untuk  membantu  dalam  peningkatan kapasitas akses jaringan, kompetensi pengelola dan sponsor  iklan  untuk  daya  tarik  pariwisata  dan produk lokal supaya lebih dikenal dan meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  kamajuan serta kesejahteraan masyarakat di daerah.
Pemerintah membuat kebijakan dan sosialisasi secara  rutin  minimal  setahun  dua  kali  tentang pentingnya  kesadaran  media  digital  bagi  aparatur birokrasi  atau  perangkat  mulai  tingkat  daerah, kecamatan  sampai  ke  desa,  kemudian  bagi  publik khususnya  lembaga  sosial,  ekonomi,  budaya  dan
politik yang menjadi aktor diseminasi informasi dan inovator yang dapat menjaga kondusifitas terutama dalam menggunakan kebebasan media digital yang sehat, arif, dan bijaksana  sehingga dapat menagkal berita  Hoax,  konten  pornografi  dan  konflik  sosial atau intoleransi. Sehingga dapat menciptakan media digital  yang  sehat  yang  dapat  dikelola  atau dikendalikan  bukan  sebaliknya  media  digital mengendalikan  aktor  pembangunan.  Publik  dan pemerintah daerah dapat melakukan kontrol secara bersama  dalam  pengembangan  media  digital terutama  website  pemerintah  daerah  supaya pemberian  informasi  dan  pelayanan  publik  dapat dijalankan secara efektif dan optimal.
Penggunaan media digital dalam e- Government merupakan  respons  positif  lembaga pemerintahan  dalam  menjawab  tantangan  dan tuntutanterutama  dalam  menjalankan  otonomi daerah  dan  percepatan  percepatan  pembangunan daerah  (secara  otonom),  serta  tetap  memelihara integrasi secara integral dengan pemerintah daerah lain  untuk  dapat  bekerjasama  juga  berkolaborasi dengan  pemerintah  pusat.  Maka  media  digital sangat  penting  dan  strategis  dalam  rangka penjalankan  fungsi  dan  tugas  pemerintahan  sudah menjadi  keharusan  untuk  dapat  memanfaatkan, menguasai,  dan    mengembangkan  TIK  dengan menjalankan  pelanayanan  publik  di  era  digital melalui Electronic  Government ( e-Government ). Sehingga  pemerintah  melaksanakan  pelayanan publik  ( public  service )  dapat  dengan  cepat,  tepat, dan  akurat  di  tengah-tengah  demokratisasi  dalam masyarakat yang membutuhkan kebebasan menyampaikan aspirasi, hak mendapatkan informasi, transparansi serta akuntabilitas pemerintah khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan,  evaluasi  dan  hasil  pembangunan. Masyarakat memiliki respons yang positif dibuktikan  dengan  jumlah  pengunjung  ke  website pemerintah  daerah  rata-rata  setiap  hari  antara  63- 105  perharinya.  Penggunaan  media  digital  berupa website pemerintah  memiliki  manfaat  dalam memberikan  ruang  partisipasi  bagi  masyarakat untuk  mencari  dan  memberikan  informasi, masukkan  dan  kritik,  kemudian  memperkuat eksistensi  dan  pencitraan  positif  bagi  pemerintah daerah baik di publik masyarakat maupun ke daerah lainnya menjadi lebih dikenal dengan ciri khasnya. Menurut  Budianti  (2003)  fungsi e-government sebagai  media  komunikasi  melalui  teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  pemerintahan dengan  fokus  pada  percepatan  pelayanan  publik dana  pemrosesan  kegiatan  pemerintah,  dan mentransformasikan  administrasi  publik.  Indrajit (2006) menyatakan bahwa mewujudkan
keberhasilan e-government memerlukan  komitmen pimpinan daerah untuk mendukung dan menerapkan konsep e-government yang tidak hanya mengikuti  trend  era  digital  semata.  Penerapan website  dilaksanakan  secara  konsisten  dan profesional  untuk  memberikan  manfaat  bagi masyarakat  berkaitan  dengan  informasi  publik, komitmen  transparansi  dan  keterbukaan  informasi publik.  Begitupun menurut Nurhakim (2014) masih ditemukan  adanya  kesulitandalam  melakukan perubahan  di  era  digital  khususnya  dalam  adopsi dan  inovasi  teknologi  komunikasi,  sehingga  harus diawali komitmen pimpinan daerah yang memiliki kewenangan.  Kemudian  perlunya  interaksi  dan sinergi  yang  baik  antara  masyarakat,  swasta  dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan e-government secara maksimal.
Menurut  Hasibuan  (2007),  Bahwa      E- Government  pada  dasarnya  memberikan  layanan informasi  kepada  sesama  insitusi  pemerintah ( Government to Government – G2G ), kepada dunis bisnis ( Government to Business – G2B ) dan kepada masyarakat ( Government to Citizen – G2C ), dengan tujuan  sbb:  (1)  Mampu  memberikan  informasi lengkap  mengenai  lembaga  atau  daerah  untuk kemajuan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah,  dan peningkatan kinerja proses pelayanan (peningkatan efektivitas dan produktivitas). (2) Mampu mengoptimalkan penggunaan sumberdaya ( resources )  seperti  waktu,  tenaga, budget ,  dan fasilitas  lainnya  (peningkatan  efisiensi).  Suggiardi (2009)  pemerintah  daerah  semakin  menunjukkan kebutuhan yang terus meningkat terhadap pemakaian  ICT  agar  bisa  menjadikan  kerja-kerja birokrasi  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  melayani kebutuhan masyarakat. Pekerjaan birokrasi memang  dapat  dipermudah  dan  dipersingkat melalui penggunaan teknologi informasi.
Tuntutan  dan  kebutuhan  akan  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK) khususnya  oleh  pemerintah  melalui electronic Government (e-Gov)  dalam  rangka  meningkatkan pelayanan publik, partisipasi, implementasi, evaluasi  dan  transparansi  dalam  pelaksanaan pembangunan di era demokratisasi, otonomi daerah dan  desentralisasi  sebagai  tuntutan  reformasi.  E- Gov  menurut    Escap  dan  Apcict  (2009)  adalah penggunaan  TIK  dalam  administrasi,  pelayanan publik,  peraturan,  penegakan  hukum,  peningkatan efisiensi birokrasi dan pembuatan kebijakan) Pada bidang  politik  memberikan  media  aspirasi  dalam membuat  keputusan  dan  mewujudkan  nilai-nilai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan  politik.  Sehingga  pemerintah  perlu  membuat kebijakan,  membangun  akses  infrastruktur  dasar,
mempercepat  pengembangan  keahlian  dasar  TIK, pengembangan  materi  dan  aplikasi  TIK  untuk pembangunan,  dan  memajukan  penelitian  dan pengembangan  TIK  untuk  menghasilkan  solusi yang inovatif.
Hasil  riset  dan  kajian  Direktorat  Aparatur Negara Kementerian Negara PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2009) bahwa mayoritas  situs website pemerintah  daerah  masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian  kecil  yang  telah  mencapai  tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan)  belum  tercapai.  Adapun Tingkat  penggunaan  TIK  atau  yang  paling  awal memiliki  karakteristik  penggunaan  sarana  TIK dalam  hal  ini  komputer  hanya  semata-mata  untuk sarana  input  data  internal,  administrasi  pelayanan publik, dan pengolahan data serta sarana TIK yang masih  terbatas.  Idealnya  telah  mencapai  tingkat kedua  sudah  adanya  mengembangkannya  untuk kepentingan  proses  kerja  internal  organisasi  yang lebih  luas  dan  mulai  mengembangkan website sendiri  atau  bergabung  dengan  pemerintah  daerah (Pemkab  atau  Pemkot).  Tingkat  ketiga,  sudah mengembangkannya  untuk  kepentingan  proses kerja  internal  organisasi  yang  lebih  luas  dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing stakeholder.  Tingkat  keempat  pemanfaatan  TIK dapat  secara  maksimal  dalam  pelayanan  publik yang efisien dari segi biaya, waktu, dan tenaga.

## Manfaat dan Konsekwensi Media Digital dalam E-Gov
Tuntutan dan pemanfaatan atas kemajuan media digital  dengan  TIK  khususnya  oleh  pemerintah yang  membawa  manfaat  dan  konsekwensi,  yaitu pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi dan penyebaran  informasi  serta  penjaringan  aspirasi (informasi)  secara  cepat,  efektif  dan  efisien. Mengurangi potensi penumpukkan antrian pelayanan  dan  arsip  dokumentasi  serta  kerawanan penyuapan administrasi.  Menciptakan transparansi informasi dan akuntabilitas  anggaran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hasil pembangunan dan monitoring serta evaluasi pembangunan. Meningkatkan  kepedulian  dan  partisipasi  atau keterlibatan  publik  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi  hasil pembangunan. Sehingga proses dan hasil pembangunan  menjadi  milik  bersama  antara masyarakat  dan  pemerintah  daerah,  tidak  ada  lagi dominasi informasi dan pembangunan.
Namun  masih  ditemukan  kelemahan  dalam menggunakan  media  digital  dalam  E-Gov  yaitu
pengelola website pemerintah daerah masih terbatas baik  dari  segi  jumlah  maupun  kemampuannya, sehingga  membutuhkan  workshop  pengelolaan website  secara  lebih  intensif. Website pemerintah masih  sering  dipergunakan  untuk  memberikan informasi kegiatan yang sudah dilaksanakan berupa dokumentasi photo dan pemberitaan serta sosialisasi  peraturan-peraturan  hukum.  Belum dimaksimalkan untuk melakukan riset atau poliing jejak pendapat atau aspirasi publik, serta informasi rencana  kegiatan  dan  anggaran  pembangunan. Publik  masih  belum  banyak  yang  memanfaatkan dan  memahami  fungsi  website  pemerintah  daerah, hanya  diper-gunakan  untuk  melihat  informasi kegiatan belum memaksimalkan untuk memberikan saran masukan dan kritik, atau evaluasi pembangunan.  Menurut  Davis  (2003)  manfaat media  digital E-Gov diantaranya  (1)  Efisiensi  dan efektifitas  urusan  serta  biaya  administrasi  (2) Meningkatkan  kemampuan  respons  terhadap berbagai  permintaan,  usulan,  dan  pertanyaan  serta kritik tentang pelayanan publik  akan lebih praktis, cepat dan efektif; (3) Menyediakan akses pelayanan dan  jaringan  komunikasi  untuk  konsolidasi  dan sosialisasi  untuk  semua  departemen  dan  non departemen  pada  semua  tingkatan  lebih  cepat, efektif dan efisien. (4) Menjalin interaksi, aspirasi, akomodasi  dan  sosialisasi  serta  memberikan informasi  sebagai  salah  satu  strategi public relations (PR)  atau  kehumasan  bagi  pemerintah kepada  publik.(5)  media  partisipasi,  interaksi  dan konsolidasi  (pemersatu)  bagi  masyarakat  untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut.
Maksum  (2009)  menjelaskan  fungsi  media digital  melalui e-government adalah  memperkuat dan sangat mendukung eksistensi serta fungsi Public Relation (PR)  bagi  pemerintah  pusat  atau  daerah. PR sebagai suatu organisasi yang berfungsi sebagai metode untuk membangun kepercayaan publik.
Sehingga  dalam  proses  pembangunan  terjalin jaringan  komunikasi  yang  terbuka  dan  transparan baik  secara  herizontal  antar  masyarakat  maupun secara vertikal yaitu masyarakat dengan pemerintah dan  atau  wakil  rakyat.  Maka  akan  terbentuk jaringan  “klik”  yang  kuat,  saling  mendukung  dan saling bersinergi. Sebagaimana menurut Rogers dan Kincaid  (1981)  menjelaskan  bahwa  klik  adalah bagian  dari  sistem  (subsistem)  dimana  anggota- anggota  relatif  sering  berinteraksi  satu  sama  lain dibandingkan  dengan  anggota-anggota  lainnya dalam sistem komunkasi.
Hal tersebut mendapat penguatan dari beberapa pendapat  seperti  Rice  (2009  :123)  bahwa  TIK memberikan manfaat yaitu pada sektor produksi di
bidang  ekonomi,  perbaikan  administrasi  sektor publik,  khususnya  yang  transparansi  dalam  proses pengadaan  untuk  kontrak  pelayanan  publik  telah mengurangi praktik korupsi, meningkatkan potensi pendidikan.  Kemudian McQuail (1987) dan Corner (1994) bahwa peran teknologi mampu menginformasikan  dan  menggambarkan  seluruh kegiatan politik melalui jaringan komunikasi yang mampu  menjangkau  audien  lebih  luas  danbentuk yang  lebih  menarik.  Sebab  melalui  sistem  multi media  yang  mengintegrasikan  antara  teks,  gambar dan suara, tayangan atau tampilan sebuah peristiwa lebih  mudah  difahami  dan  dicerna  oleh  khalayak media.
Pengembangan e-government di  lingkungan pemerintah pusat maupun daerah hingga instansi/departemen diyakini pula mampu mendorong  kemajuan  daerah/departemen  tertentu untuk  meningkatkan  pelayanan  terhadap  publik, menjalin  relasi  dengan  para  investor  maupun kerjasama  antarpemerintahan.  ICT  mendekatkan pemerintah  terhadap  rakyatnya,  investor  maupun antarpemerintahan.  Di  bidang  ekonomi  peran  ICT sangat  potensial  dan  strategis  untuk  proses pengambilan  keputusan,  memperluas  pasar  dan menciptakan keunggulan kompetitif dan pelayanan terhadap  pelanggan  maupun  supplier  (Adrian 2008).  Manfaat  yang  bisa  diambil  dengan  adanya pemanfaatan TIK termasuk e-government bisa mempercepat  pembangunan  untuk  meningkatkan kesejahteraan.  Sebagaimana Human  Development Report 2011 (dalam Nasution, 2009).
Kemudian  ada  konsekwensi  yang  harus diantisipasidari kemajuan TIK yang disalahgunakan seperti : (1) Adanya  kejahatan di dunia maya ( cyber crime) dari  ulah  cracker,  manipulasi  data  dan membobol  website  dan  menyebarkan  virus  ke program dan data. Kemudian kejahatan melalui sms atau  telpon  ( handphone )  dan  internet  seperti  : penipuan,  pemerasan,  penculikan,  pronografi sampai  ke  pornoaksi  di  kalangan  masyarakat.  Hal tersebut akan menjadi permasalahan bagi pemerintah,  karena  terjadi  keresahan  sosial  dan konflik  sosial.    (2)  Terjadi  keterbatasan  teknologi secara  teknis,  seperti  jika  menggunakan  internet komputer  ada  masalah  di hardware dan softwere serta  listrik  mati    maka  bisa  saja  data  akan  hilang dan  pelayanan  publik  yang  menjadi  terganggu. Termasuk  permasalahan  koneksi  akses  jaringan internet, begitupun jika terputusnya akses jaringan telepon.  (3)  Melalui  website  pemerintah  bisa  saja dipergunakan  untuk  motif politik  seperti  publikasi dan  berkampanye    dengan  agenda  setting  yang dirancang  bahkan  bisa  memanipulasi  untuk pencitraan  pemerintah  secara  lembaga  dan  atau
secara profil kepala daerah. (4) Masyarakat (publik) bisa  secara  bebas  memberikan  aspirasi  lewat handphone (hp) terutama via sms  atau email yang sifatnya  destruktif  atau  tidak  membangun  seperti memberi  data  atau  informasi  yang  viktif, menghujat,  memfitnah  dan  mengadu  domba  yang mengakibatkan keresahan, konflik bahkan pertikaian di masyarakat.  (5) Kendala teknis yaitu kesenjangan  akses  dan  infrastruktur  jaringan  yang tidak semuanya dapat menjangkau tempat seperti ke desa-desa  yang  berada  dipedalaman  atau  pelosok. (6)  Ketimpangan  kemampuan  masyarakat  akan fasilitas  media TIK yang dimiliki terbatas bahkan tidak terjangkau, juga pemahaman dan kemampuan/kemahiran  ( skill )    dalam  melakukan oprasionalisasi  akses  media  masyarakat  masih terbatas.
Sebagaimana  menurut  Hubeis  (2009)  dan Hadiyat  (2014)  TIK  dapat  meningkatkan  kualitas hidup manusia, namun peningkatan kualitas ini baru dapat  dimanfaatkan  oleh  sebagian  orang  saja, sehingga  muncul  jarak  atau  kesenjangan  di  antara mereka yang memiliki  kemampuan dan pengetahuan mengenai komputer dan  akses kepada teknologinya  dan  dengan  mereka  yang  tidak memilikinya  ( digital  divide ) . Kesenjangan  digital karena  kondisi  geografis  yang  sulit  dan  perangkat yang  mahal,  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat yang  masih  lemah,media  digital  belum  menjadi
orientasi  yang  penting  dan  dibutuhkan,  kemudian masih  belum  maksimalnya  peran  pemerintah  dan swasta untuk meciptakan pemerataan dan sosialisasi media digiital seperti website pemerinrah daerah.
Padahal menurut rencana aksi World Summit on the Information Society (WSIS) diselenggarakan di Geneva  pada  tahun  2003,  bahwa  “...setiap  orang semestinya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh  keterampilan  dan  pengetahuan  yang diperlukan  untuk  memahami,  berpartisipasi,  dan merasakan  manfaat  dari  Masyarakat  Informasi ( Information  Society )  dan  Ekonomi  Pengetahuan ( Knowledge Economy )” (Heyzer, dalam Escap dan Apcict,  2009).    Kemudian  menurut  hasil  riset  dan kajian dari Direktorat Aparatur Negara Kementerian  Negara  PPN/Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (2009)  bahwa  Secara umum  pemanfaatan  TIK  oleh  instansi  pemerintah belum  optimal  dan  bahwa inisiatif tersebut di  atas belum menunjukan arah pembentukan e- Government yang baik.  Beberapa kelemahan yang menonjol  antara  lain  adalah  pelayanan  yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajeman dan proses kerja yang  efektif  dan  belum  mapannya  strategi  serta tidak  memadainya  anggaran  yang  dialokasikan untuk  pengembangan  TIK  pada  masing-masing instansi.Sehingga McQuail (1987) diantaranya menyarankan : (1) media seyogyanya menerima dan melaksanakan  tugas  pembangunan  positif  yang sejalan  dengan  kebijaksanaan  yang  diterapkan secara  nasional.  (2)  kebebasan  media  seyogyanya dibatasi  sesuai  dengan  perioritas  ekonomi  dan kebutuhan  pembangunan  masyarakat.  (3)  media perlu memperioritaskan isi dan bahasa nasional. (4) media  hendaknya  memperioritaskan  berita  dan informasinya pada negara sedang berkembang. (5) bagi  kepentingan  tujuan  pembangunan,  negara memiliki  hak  untuk  campur  tangan  dalam membatasi,  mengoprasionalkan  media  dan  sarana penyensoran untuk pengendalian.  Kemudian solusi terhadap dampak negatif lainnya dari aplikasi ICT di  Indonesia  di  antaranya  adalah  menerapkan pembelajaran dini di sekolah sembilan tahun untuk menerapkan  ICT,  mendorong  pemerintah  untuk secara  konsisten  dan  terus-menerus  membangun sistem  berdasarkan  ICT,  merampingkan  peraturan dan  UU  yang  berhubungan  dengan  pemanfaatan ICT  untuk  pengembangan  masyarakat,  dan menumbuh  kembangkan  industri  konten  berbasis ICT  untuk e-learning (Suggiardi,  2009).  Media digital dalam pembangunan pedesaan dapatmempersatukan  kemajuan  komunikasi  dan teknologi infomasi serta kearifan lokal untuk saling
memperkuat, Teknologi informasi dan komunikasi menjadi  media  untuk  akses  pengetahuan  dan kemitraan  dengan  masyarakat  dan  daerah  lain. Kearifan lokal akan bermanfaat untuk menegaskan ciri khas desa sebagai nilai jual (Nasution 2016).

## KESIMPULAN
Perkembangan  TIK  di  era  digital  dan globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan khususnya bagi  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  dapat mengadopsi  dan  berinovasi  teknologi  digital dengan  menyediakan,  mengelola    dan  mengem- bangkan  media  digital  melalui  e-Gov  dalam melakukan  pelayanan  publik  ( public  service ), media partisipasi publik (masyarakat), pemberdayaan masyarakat ( empowerment community ),  serta  media  pencitraan  pemerintah daerah  dalam  meningkatkan  prestasi-prestise  atau hasil  karya  dan  nama  baik  dalam  proses  dan  hasil pembangunan.    Media  digital  dalam  E-Gov  dapat dijadikan  media  dalam  perencanaan,  pelaksanaan dan  evaluasi  pembangunan  yang  transparan, akuntabilitas  dan  partisipatif  untuk  kemajuan
pembangunan  yang  lebih  sejahtera,  merata  dan berkeadilan.
Pemerintah  daerah  memiliki  rencana  untuk melakukan  program  pelatihan  dan  keterampilan atau keahlian TIK dalam mengelola website kepada para aparatur pemerintah sampai ke tingkat daerah dan  desa.  Termasuk  perluasan  infrastruktur perlengkapan  dan  sistem  jaringan  TIK  sampai ketingkat  daerah  dan  desa  sebagai  perwujudan  E- Gov.  Media  digital  dalam  E-Govbermanfaatdalam meningkatkan  kualtitas  kinerja  pemerintah    yang lebih efektif, efisien, tepat dan cepat sasaran yaitu dalam  melakukan  pelayanan  publik,  menampung dan  merespon  aspirasi  masyarakat,  mensosiali- sasikan,  melaksanakan,  mempromosikan  sampai evaluasi (akuntabilitas) program pemerintah.
Media digital dalam E-Gov dapat dilaksanakan secara  bertahap  namun    mau  tidak  mau  harus mengadopsi teknologi informasi komunikasi (TIK) yang  sangat  berkembang  cepat  di  era  globalisasi. Sekalipun  jaringan  komunikasi  melalui  media interaksi langsung bertatap muka sebagai komunikasi  personal  dan  komunikasi  kelompok secara  langsung  serta  melalui  media  konvensional atau  tradisional  masih  diperlukan  khususnya  bagi daerah pedesaan atau pelosok.

## DAFTAR PUSTAKA
Budianti, Ayuning. 2003. Improving E- Government Implementation to Enhance Public
Service  Delivery  in  Indonesia .  Australia  :

## Monash University
Buku  Putih  “Indonesia  2005-2025  tentang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi”,  Kementerian Negara dan Teknologi RI,  Tahun 2006 Corner,  John.  1984, Mass  Communications Research  :  Mass  Communication  Review Yearbook , Baverly Hill : Page Publication Hadiyat,  Yayat  D.  2014.  Kesenjangan  Digital  di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). Jurnal Pekommas , Vol. 17(2): 81-90 Davis,  A.  2003. Everything  You  Should  Know About  Public  Relations .  Panduan  Lengkap Tentang PR. Jakarta: Gramedia.
Hasibuan,  Zainal  A.  2007.  “Langkah-langkah Strategis  dan  Taktis  Pengembangan  E- Government  untuk  Pemda”,  Jurnal  Sistem Informasi MTI UI Vol 3 – No. 1 – April 2007 Hubeis, Aida Vitalaya. 2009, “Perilaku Masyarakat
Dalam Pemanfaatan Information and Communication Technology Dalam
Mendukung Pengembangan Masyarakat Global”. Prosiding Forkapi Tahun 2009 Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic
Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan  Sistem  Pelayanan  Publik Berbasis  Teknologi  Digital.  Yogyakarta  : ANDI Kajian tentang “Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  dalam Pelayanan Publik”, dilaksanakan dan diterbitkan  oleh  Direktorat  Aparatur  Negara Kementerian  Negara  PPN/Badan  Perencanaan pembangunan Nasional, Tahun 2009
Little john, Stephen. W, 1997. Theories of Human Communication .  USA:  Wadsworth  Publishing Company.
McLuhan,  Marshall,  1994. Understanding  Media: The Extensions of Man . London & New York: MIT press.
McQuail,  Denis.  1987, Mass  Communication Theory  :  An  Introduction ,  Beverly  Hill,  CA  :
Sage Nasution, Robby, Darwis. 2016. Pengaruh
Kesenjangan  Digital  terhadap  Pembangunan Pedesaan.  Jurnal  Penelitian  Komunikasi  dan Opini Publik. Vol 20 (1): 31-44 Nasution, Zulkarimen. 2009. Komunikasi Pembangunan. Pengenalan Teori dan Penerapannya, Jakarta : Reajawali Pers Nurhakim,  Mochamad  Ridwan  Satya.  2014. Implementasi E-Government dalam
Mewujudkan  Transparansi  dan  Akuntabilitas Sistem  Pemerintahan  Modern.  Jurnal  Ilmu Administrasi. Vol 11 (3) : 403-422
Pamungkas,  Cahyo.  2015.  Global  Village  dan Globalisasi  dalam  Konteks  Ke-Indonesiaan. Jurnal Global dan Strategis.Vol 9 (2) : 245-261 Rangkuti, Parlaungan, Adil. 2011, Komunikasi Pembangunan  dan  Mekanisasi  Pertanian. Bogor : IPB Pers
Rice, Mitchell F. 2009, “The Global Digital”. Editor
: Mcphail, Thomas L, Development Communication  :  Reframing  The  Role  of  The Media , United Kingdom : Blackwell Publishing Rogers, Everett  M and Floyd F, Schoemaker. 1995 : Communication of Innovation : Cross Culture Approach , New York : The Free Fress. Suggiardi, Michael S. 2009. “ Perilaku Masyarakat dalam  Pemanfaatan  ICT  untuk  Mendukung Pengembangan Masyarakat Global”. Prosiding Forkapi Tahun 2009
Wasistiono, Sadu. 2003, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Bandung :Fokus