## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Magelang)

## Laela Fadjriyatul Hasanah, Kurniawati Mutmainah
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ)
Email : fajriatullaila@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  keadilan  perpajakan,  sistem  perpajakan,  diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta pengetahuan Wajib Pajak terhadap persepsi Wajib Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan  usaha  di Kabupaten  atau Kota  Magelang.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keadilan  perpajakan,  sistem  perpajakan,  teknologi  dan  informasi perpajakan,  serta  pengetahuan  Wajib  Pajak  berpengaruh  negatif,  sedangkan  diskriminasi  perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion).
Kata  Kunci :  keadilan  perpajakan, sistem  perpajakan,  diskriminasi  perpajakan, teknologi  dan  informasi perpajakan, pengetahuan Wajib Pajak, etika penggelapan pajak.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  effect  of  tax  fairness,  tax  system,  tax  discrimination, technology and information of taxation, and tax knowledge on taxpayer perception about the ethics of tax evasion.  The  data  used  in  this  study  were  primary  data.  The  primary  data  were  obtained  from questionnaires distributed to individual taxpayers in Magelang District or City. The data were analyzed by using multiple linear regression analysis with SPSS program.
The results of the study showed that the tax fairness, tax system, technology and information of taxation, and tax knowledge had negative effect on taxpayer perception about the ethics of tax evasion, while tax discrimination had positive effect on taxpayer perception about the ethics of tax evasion.
Keywords:  tax  fairness,  tax  system,  tax  discrimination,  technology  and  information  of  taxation,  tax knowledge, taxpayer perception about the ethics of tax evasion

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara berkembang, dimana negara memerlukan pemasukan  untuk  membiayai  pembangunan negara.  Salah  satu  pemasukan  terbesar  adalah dari  sektor  pajak  (Theo  Kusuma  Ardyaksa  dan Kiswanto,  2014).  Menurut  Sekar  Akrom Faradiza  (2018)  pajak  merupakan  sumber pendapatan  bagi  negara  yang  berfungsi  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk  kemakmuran  rakyat.  Beberapa  tahun terakhir  target  penerimaan  pajak  di  Indonesia terus  mengalami  peningkatan,  namun  realisasi penerimaan  pajak  masih  rendah  dan  belum mencapai target (Ade Mentari dan Halimatusyadiah, 2017).
Menurut  Yossi  Friskianti  dan  Bestari  Dwi
Handayani  (2014)  salah  satu  faktor  yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan  pajak  di  Indonesia  yaitu  adanya penggelapan  pajak.  Penggelapan  pajak  menurut Rahayu  (2010)  dalam  Meiliana  Kurniawati  dan Agus  Arianto  Toly  (2014)  adalah  usaha  aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan,  memanipulasi  secara  ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak  membayar  pajak  sebagaimana  yang  telah terutang.
Banyaknya  kasus  penggelapan  pajak  ( tax evasion )  yang  terjadi  menyebabkan  masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan  maupun  pemerintah  karena  merasa tidak adil dan khawatir pajak yang mereka setor akan  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang tidak  bertanggung  jawab  (A.A  Mirah  Pradnya Paramita  dan  I  Gusti  Ayu  Nyoman  Budiasih, 2016).  Dengan  adanya  hal  tersebut  membuat Wajib  Pajak  tidak  segan  untuk  melakukan penggelapan  pajak  karena  mereka  berasumsi beban  pajak  yang  akan  dikeluarkan  tidak  akan dikelola dengan baik, sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan (Mila Indriyani  dkk,  2016).  Menurut  McGee  (2006) dalam  Ade  Mentari  dan  Halimatusyadiah (2017), secara umum terdapat tiga persepsi atau
pandangan  mendasar  mengenai  etika  atas penggelapan pajak ( tax evasion ), yaitu penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  dipandang kadang-kadang  etis,  tidak  pernah  etis,  dan dipandang selalu etis.
Penelitian  ini  akan  melakukan  analisis kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai etika  atas  penggelapan  pajak  ( tax  evasion ). Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  keadilan  perpajakan,  sistem  perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi  perpajakan,  serta  pengetahuan  Wajib Pajak. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang  Pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha di Kabupaten atau Kota Magelang dan terdaftar di KPP Pratama Magelang.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah banyaknya Wajib Pajak di  Kabupaten dan Kota Magelang  yang  memiliki  persepsi  bahwa perilaku penggelapan pajak etis untuk dilakukan,  maka  pertanyaan  yang  diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Apakah  keadilan  perpajakan  berpengaruh negatif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak  di Kabupaten dan Kota Magelang?
b. Apakah  sistem  perpajakan  berpengaruh negatif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak  di Kabupaten dan Kota Magelang?
c. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan pajak di Kabupaten dan Kota Magelang?
d. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan  pajak  di  Kabupaten  dan  Kota Magelang? e. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas
penggelapan  pajak  di  Kabupaten  dan  Kota Magelang?

## 2. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS Pengaruh  Keadilan  Perpajakan  terhadap
Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  atas Penggelapan Pajak
Pemungutan  pajak  harus  bersifat  final,  adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi  harus  sebanding  dengan  kemampuan dalam  membayar  pajak  dan  sesuai  dengan manfaat  yang  diterima.  Semakin  tidak  adil sistem  perpajakan  yang  berlaku  menurut persepsi Wajib Pajak maka tindakan penggelapan  pajak  dianggap  sebagai  perilaku yang  etis  untuk  dilakukan.  Sehingga  dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H1:  Keadilan  perpajakan  berpengaruh  negatif terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika atas penggelapan pajak ( tax evasion ).
Pengaruh  Sistem  Perpajakan terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  atas Penggelapan Pajak
Munculnya pemikiran mengenai pentingnya pelaksanaan  sistem  perpajakan  yang  baik  bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu  dalam  membayar  pajak  (Ade  Mentari dan  Halimatusyadiah,  2017).  Apabila  sistem yang  ada  dirasa  sudah  cukup  baik  dan  sesuai dalam penerapannya, maka perilaku penggelapan  pajak  dipandang  sebagai  perilaku yang  tidak  etis,  sehingga  Wajib  Pajak  akan memberikan  respon  yang  baik  dan  taat  pada sistem  yang  ada  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H2:  Sistem  perpajakan  berpengaruh  negatif terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika atas penggelapan pajak ( tax evasion ).
Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  atas Penggelapan Pajak
Diskriminasi  menyebabkan  Wajib  Pajak merasa  diperlakukan  secara  tidak  adil  akibat dari  penerapan  sistem  yang  memihak  atau peraturan  perpajakan  yang  diterapkan  secara
tidak  baik  (Raya  Puspita  Sari  Hasibuan,  2014). Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan  suatu  kepastian  bahwa  mereka mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dalam pengenaan  pemungutan  pajak  (Charles  Silaen, 2015).  Apabila  tingkat  diskriminasi  dalam perpajakan  dirasakan  sangat  tinggi  maka perilaku penggelapan pajak dipandang cenderung etis  oleh masyarakat.  sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H3:  Diskriminasi  perpajakan  berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak ( tax evasion ). Pengaruh
Teknologi dan Informasi Perpajakan  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak
Teknologi  informasi  telah  menjadi  bagian yang  tak  terpisahkan  dan  merupakan  salah  satu kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi  individu atau  sebuah  organisasi  dalam  memberikan  nilai tambah atau keuntungan kompetitif (Kurniawati Mutmainah, 2013). Dengan semakin memadainya  teknologi  dan  informasi  di  bidang perpajakan,  waktu  yang  dibutuhkan  seorang Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban pajaknya  semakin  efektif  dan  efisien  (Charles Silaen, 2015). Sehingga akan muncul pemikiran bahwa  perilaku  penggelapan  pajak  tidak  etis, karena  modernisasi  layanan  perpajakan  yang dilakukan  pemerintah  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  layanan  dan  juga mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  (Ade Mentari  dan  Halimatusyadiah,  2017).  Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H4:  Teknologi  dan  informasi  perpajakan berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi  Wajib Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak ( tax evasion ).
Pengaruh Pengetahuan
Wajib Pajak terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak
Setiap  Wajib  Pajak  berhak  memperoleh pemahaman yang sama dan mendalam mengenai  sistem  perpajakan  di  Indonesia.  Hal
ini  menjadi  kewajiban  juga  bagi  pemerintah untuk  memberikan  pemahaman  kepada  Wajib Pajak, mulai dari melakukan berbagai penyuluhan,  sosialisasi  dan  penataran  lainnya. Setiap  Wajib  Pajak  yang  mampu  memahami perpajakan secara mutlak, maka akan memahami  pula  bahwa  penggelapan  pajak  itu merupakan  tindakan  yang  tidak  etis  untuk dilakukan  (Raya  Puspita  Sari  Hasibuan,  2014). Sehingga  dapat  disusun  hipotesis  sebagai berikut:
H5:  Pengetahuan  Wajib  Pajak  berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak ( tax evasion ). 3. METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  yaitu penelitian  dengan  memperoleh  data  yang berbentuk  angka  atau  data  kualitatif  yang diangkakan (Sugiyono, 2012).

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  melakukan  kegiatan usaha  di  Kabupaten  atau  Kota  Magelang  dan terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama Magelang sebanyak 35.278 orang. Pada penelitian ini dilakukan teknik pengambilan  sampel  dengan  menggunakan metode accidentally sampling .

## Jenis Data  dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  primer.  Data  primer  merupakan sumber  data  yang  langsung  memberikan  data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016).

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini  dengan  menggunakan  angket  (kuesioner). Pengumpulan  data  primer  dalam  penelitian  ini melalui  cara  menyebarkan  kuesioner  dengan google form .

## Variabel Penelitian
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini adalah persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan  pajak  ( tax  evasion ).  Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan
perpajakan,  sistem  perpajakan,  diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta pengetahuan Wajib Pajak.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Y)
Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas penggelapan  pajak  adalah  proses  individu  atau Wajib Pajak dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan  perilaku  penggelapan  pajak  yang dipengaruhi  oleh  lingkungan  sosial  yang melingkupi  individu  tersebut  (A.A  Mirah Pradnya  Paramita  dan  I  Gusti  Ayu  Nyoman Budiasih,  2016).  Indikatornya  yaitu  penerapan tarif pajak yang tinggi dan tidak ada kerja sama yang  baik  antara  fiskus  dan  Wajib  Pajak, lemahnya  pelaksanaan  hukum  pajak  dan terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan  pajak,  integritas  atau  mentalitas aparatur  perpajakan  atau  fiskus  dan  pejabat pemerintah  yang  buruk  serta  pendiskriminasian terhadap  perlakuan  pajak  (Ade  Mentari  dan Halimatusyadiah,  2017).  Variabel  ini  diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Ade Mentari  dan  Halimatusyadiah  (2017)  yang terdiri  dari  4  item  pernyataan  dengan  5  poin skala likert.

## Keadilan Perpajakan (X1)
Keadilan perpajakan adalah keadilan dalam menerapkan  sistem  perpajakan  yang  ada (Meiliana  Kurniawati  dan  Agus  Arianto  Toly, 2014).  Indikator  keadilan  perpajakan  yaitu prinsip  manfaat  dan  penggunaan  uang  yang bersumber  dari  pajak,  keadilan  horizontal  dan keadilan  vertikal  dalam  pemungutan  pajak, keadilan  dalam  penyusunan  Undang-Undang Pajak,  dan  keadilan  dalam  penerapan  ketentuan perpajakan  (Ade  Mentari  dan  Halimatusyadiah, 2017).  Variabel  ini  diukur  dengan  kuesioner yang  dikembangkan  oleh  Ade  Mentari  dan Halimatusyadiah (2017) yang terdiri dari 4 item pernyataan dengan 5 poin skala likert.

## Sistem Perpajakan (X2)
Sistem  perpajakan  merupakan  prosedur yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan penyetoran  pajaknya  serta  sosialisasi  dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran  pajak  (Wahyu  Suminarsasi  dan Supriyadi,  2011).  Indikator  sistem  perpajakan adalah  tarif  pajak  yang  diberlakukan  di Indonesia, pendistribusian dana yang bersumber dari  pajak,  dan  kemudahan  fasilitas  sistem perpajakan  (Ade  Mentari  dan  Halimatusyadiah, 2017).  Variabel  ini  diukur  dengan  kuesioner yang  dikembangkan  oleh  Ade  Mentari  dan Halimatusyadiah (2017) yang terdiri dari 4 item pernyataan dengan 5 poin skala likert.

## Diskriminasi Perpajakan (X3)
Diskriminasi  dalam  perpajakan  merupakan kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan  perpajakan  yang  tidak  seimbang terhadap Wajib Pajak (Nelphy Bryan Abrahams dan  Ari  Budi  Kristanto,  2016).  Indikator diskriminasi perpajakan yaitu pendiskriminasian atas  ras,  kebudayaan,  agama  dan  keanggotaan kelas-kelas  sosial,  serta  pendiskriminasian terhadap  hal-hal  yang  disebabkan  oleh  manfaat perpajakan  (Ade  Mentari  dan  Halimatusyadiah, 2017).  Variabel  ini  diukur  dengan  kuesioner yang  dikembangkan  oleh  Ade  Mentari  dan Halimatusyadiah (2017) yang terdiri dari 4 item pernyataan dengan 5 poin skala likert.
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)
Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan  sarana  dan  prasarana  perpajakan dengan  memanfaatkan  ilmu  dan  perkembangan teknologi  serta  informasi  di  bidang  perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan  terhadap  Wajib  Pajak  yang  akan memenuhi  kewajiban  perpajakannya  (Charles Silaen,  2015).  Indikatornya  yaitu  ketersediaan teknologi  yang  berkaitan  dengan  perpajakan, memadainya  teknologi  yang  berkaitan  dengan perpajakan,  akses  informasi  perpajakan  yang mudah,  dan  pemanfaatan  fasilitas  teknologi informasi perpajakan (Ade Mentari dan Halimatusyadiah,  2017).  Variabel  ini  diukur
dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Ade Mentari  dan  Halimatusyadiah  (2017)  yang terdiri  dari  4  item  pernyataan  dengan  5  poin skala likert.

## Pengetahuan Wajib Pajak (X5)
Pengetahuan  Wajib Pajak  merupakan informasi  pajak  yang  dapat  digunakan  Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan  sehubungan  dengan  pelaksanaan  hak dan  kewajibannya  di  bidang  perpajakan. Indikator  pengetahuan  Wajib  Pajak  yaitu  setiap Wajib  Pajak  harus  memiliki  pengetahuan  yang baik  mengenai  perpajakan,  dan  pengetahuan Wajib  Pajak  yang  cukup  baik  akan  mampu menghindari  penggelapan  pajak  (Raya  Puspita Sari  Hasibuan,  2014).  Variabel  ini  diukur dengan  kuesioner  yang  dikembangkan  oleh Raya  Puspita Sari  Hasibuan  (2014)  yang  terdiri dari  2  item  pernyataan  dengan  5  poin  skala likert.

## Teknik Analisis Data
Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan  gambaran  atau  deskripsi  variabel- variabel  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini.  Uji deskriptif  yang  digunakan  antara  lain,  rata-rata (mean), standar  deviasi,  maksimum,  dan minimum.

## Uji Kualitas Data Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Suatu kuesioner  dinyatakan  valid  jika  pertanyaan kuesioner  tersebut  mengungkapkan  sesuatu yang  diukur  oleh  kuesioner  tersebut.  (Imam Ghozali,  2011).  Pengujian  ini  menggunakan Pearson Correlation .

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur suatu  kuesioner  yang  merupakan  indikator- indikator  dari  variabel  atau  konstruk.  Suatu kuesioner  dinyatakan  reliabel  atau  handal  jika jawaban  seseorang  terhadap  pertanyaan  adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2011).

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  analisis  antara  variabel  dependen  dan variabel  independen  mempunyai  distribusi normal.  Model  regresi  yang  baik  adalah distribusi  datanya  normal  atau  mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi normal dilakukan  dengan  cara  menggunakan  uji kolmogorov-smirnov (Imam Ghozali, 2011).
Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji  apakah  model  regresi  ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara variabel independen. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance >  0,1  maka  tidak  terjadi multikolonieritas  antar  variabel  independennya (Imam Ghozali, 2011).

## Uji Heterokedastisitas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi
heterokedastisitas (Imam Ghozali, 2011). Untuk melakukan uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode Glejser .

## Goodness of Fit Model (Uji F)
Nilai  F  hitung  digunakan  untuk  menguji ketepatan  model  atau goodness  of  fit ,  apakah model  persamaan  yang  terbentuk  masuk  dalam kriteria  cocok  ( fit )  atau  tidak.  Uji  F  ini  juga sering  disebut  sebagai  uji  simultan,  yaitu  untuk menguji  apakah  variabel  bebas  yang  digunakan dalam  model  mampu  menjelaskan  perubahan nilai  variabel  tergantung  atau  tidak  (Suliyanto, 2011).

## Uji Hipotesis
Model  yang  digunakan  untuk  menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda. Persamaannya adalah sebagai berikut:
Y = 𝛼 – β 1 X 1 – β 2 X 2 + β 3 X 3 – β 4 X 4 – β 5 X 5 + e Keterangan :
Y:  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas penggelapan pajak α: Nilai konstanta β: Koefisien regresi
X 1 : Keadilan perpajakan X 2 : Sistem perpajakan
X 3 : Diskriminasi perpajakan X 4 : Teknologi dan informasi perpajakan X 5: Pengetahuan Wajib Pajak e : Standart error

## Koefisien Determinasi
Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan  untuk  mengetahui  besar  keterkaitan atau keeratan variabel dependen dengan variabel independennya.  Nilai  koefisien  determinasi adalah  antara  nol  dan  satu,  nilai  R 2 yang  kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel dependen amat terbatas (Imam Ghozali, 2011).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel Pengujian Hipotesis Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 20.621 1.688 12.220  .000 Keadilan Perpajakan _X1 -.231 .103 -.219  -2.250  .027 Sistem Perpajakan _X2 -.221 .101 -.209  -2.182  .032 Diskriminasi Perpajakan _X3 .193 .081 .147 2.380  .019 Teknologi dan Informasi Perpajakan _X4 -.189 .077 -.195  -2.454  .016 Pengetahua n Wajib Pajak_X5 -.474 .131 -.260  -3.617  .000
a. Dependent Variable: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak_Y
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y=  20,621  –  0,231X1  –  0,221X2  +  0,193X3  – 0,189X4 – 0,474X5 + 2,551
Pembahasan Pengaruh  Keadilan  Perpajakan  terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  atas Penggelapan Pajak
Keadilan  perpajakan  berpengaruh  negatif terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika atas  penggelapan  pajak  atau  H1  diterima. Artinya  semakin  adil  sistem  perpajakan  yang diterapkan  maka  perilaku  penggelapan  pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
Keadilan  perpajakan  dapat  dilihat  dari manfaat  pajak  yang  diterima  oleh  Wajib  Pajak, besarnya  tarif  pemungutan  pajak  yang  sesuai dengan  kemampuan  masing-masing,  dalam  hal penyusunan Undang-Undang perpajakan maupun  penerapannya  yang  dirasa  sudah  adil, dan  sikap  aparatur  perpajakan  terkait  dengan pemberian hak kepada Wajib Pajak. Jika dalam menerapkan  sistem  perpajakan  sudah  dirasa sangat adil oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan  memiliki  persepsi  bahwa  penggelapan pajak  merupakan  tindakan  yang  tidak  etis.  Hal tersebut  sejalan  dengan Theory  of  Planned Behavior ,  yaitu  keyakinan  Wajib  Pajak  yang dibentuk  karena  keadilan  perpajakan  yang diterapkan  dan  akan  mempengaruhi  keputusan individu  untuk  melakukan  penggelapan  pajak atau tidak. Hal tersebut juga sejalan dengan teori atribusi  situasional  bahwa  perilaku  individu dipengaruhi  oleh faktor eksternal, dalam  hal ini yaitu keadilan perpajakan.
Pengaruh  Sistem  Perpajakan  terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  atas Penggelapan Pajak
Sistem  perpajakan  berpengaruh  negatif terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika atas  penggelapan  pajak  atau  H2  diterima. Artinya  semakin  baik  sistem  perpajakan  yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
Sistem  perpajakan  yang  baik  dapat  dilihat dari  apakah  besarnya  tarif  pemungutan  pajak
telah  sesuai  dengan  penghasilan  Wajib  Pajak, pendistribusian uang pajak yang dikelola dengan bijaksana, dan prosedur sistem perpajakan yang memberi  kemudahan  bagi  Wajib  Pajak.  Jika sistem  perpajakan  yang  ada  dirasa  sangat  baik oleh  Wajib  Pajak,  maka  Wajib  Pajak  akan memiliki  persepsi  bahwa  penggelapan  pajak merupakan  tindakan  yang  tidak  etis.  Hal tersebut  sejalan  dengan Theory  of  Planned Behavior ,  yaitu  keyakinan  Wajib  Pajak  yang dibentuk  karena  sistem  perpajakan  yang diterapkan  dan  akan  mempengaruhi  keputusan individu  untuk  melakukan  penggelapan  pajak atau tidak. Hal tersebut juga sejalan dengan teori atribusi  situasional  bahwa  perilaku  individu dipengaruhi  oleh faktor eksternal, dalam  hal ini yaitu sistem perpajakan.
Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  atas Penggelapan Pajak
Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika  atas  penggelapan  pajak  atau  H3  diterima. Artinya  semakin  tinggi  tingkat  diskriminasi dalam  perpajakan  maka  perilaku  penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.
Diskriminasi dalam perpajakan dapat dilihat dari  perbedaan  perlakuan  yang  diterima  oleh masing-masing  Wajib  Pajak  yang  disebabkan oleh  agama,  ras,  ataupun  kelas  sosial,  dan perbedaan  perlakuan  terhadap  hal-hal  yang berkaitan  dengan  manfaat  perpajakan,  misalnya para  fiskus  atau  Wajib  Pajak  memperoleh keringanan  kewajiban  perpajakan  tanpa  alasan yang  jelas.  Jika  diskriminasi  dalam  perpajakan dirasa  sangat  tinggi  oleh  Wajib  Pajak,  maka Wajib  Pajak  akan  memiliki  persepsi  bahwa penggelapan  pajak  merupakan  tindakan  yang etis.  Hal  tersebut  sejalan  dengan Theory  of Planned Behavior , yaitu keyakinan Wajib Pajak yang  dibentuk  karena  adanya  diskriminasi dalam  perpajakan  dan  akan  mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. Hal tersebut  juga sejalan  dengan  teori  atribusi  situasional  bahwa
perilaku  individu  dipengaruhi  oleh  faktor eksternal,  dalam  hal  ini  yaitu  diskriminasi perpajakan.
Pengaruh
Teknologi dan Informasi Perpajakan  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak
Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak
Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi  Wajib Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak atau  H4  diterima.  Artinya  semakin  baik teknologi  dan  informasi  perpajakan  yang  ada maka  perilaku  penggelapan  pajak  dianggap tidak etis.
Teknologi  dan  informasi  perpajakan  yang baik  dapat  dilihat  dari  ketersediaan  teknologi dan  informasi  tentang  perpajakan  sudah memadai,  pengaksesan  yang  mudah,  dan pemanfaatannya oleh Wajib Pajak. Jika teknologi  dan  informasi  perpajakan  yang  ada sudah  cukup  baik,  maka  Wajib  Pajak  akan merasa  mudah  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dan  waktu  yang  dibutuhkan  pun lebih  singkat.  Sehingga  Wajib  Pajak  akan memiliki  persepsi  bahwa  penggelapan  pajak merupakan  tindakan  yang  tidak  etis.  Hal tersebut  sejalan  dengan Theory  of  Planned Behavior ,  yaitu  keyakinan  Wajib  Pajak  yang dibentuk  karena  teknologi  dan  informasi perpajakan yang diterapkan dan akan mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan  penggelapan  pajak  atau  tidak.  Hal tersebut  juga  sejalan  dengan  teori  atribusi situasional bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh  faktor  eksternal,  dalam  hal  ini  yaitu teknologi dan informasi perpajakan.
Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak
Pengetahuan  Wajib  Pajak  berpengaruh  negatif terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika atas  penggelapan  pajak  atau  H5  diterima. Artinya semakin Wajib Pajak memiliki pengetahuan  tentang  perpajakan  maka  perilaku penggelapan  pajak  dianggap  tidak  baik  atau tidak etis.
Direktorat  Jenderal  Pajak  melakukan  sosialiasi tentang perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan  Wajib  Pajak.  Karena  pengetahuan Wajib  Pajak  yang  baik  akan  mendorong  Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan teori  atribusi  disposisional,  bahwa  perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal, dalam hal ini yaitu pengetahuan Wajib Pajak.

## 5. PENUTUP Kesimpulan
Hasil  pengujian  statistik  pengaruh  keadilan perpajakan,  sistem  perpajakan,  diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta  pengetahuan  Wajib  Pajak  terhadap persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas penggelapan  pajak  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
a. Keadilan  perpajakan  berpengaruh  negatif terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai etika atas penggelapan pajak (H1 diterima).
b. Sistem  perpajakan  berpengaruh  negatif terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai etika atas penggelapan pajak (H2 diterima).
c. Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak mengenai  etika atas penggelapan pajak (H3 diterima).  perpajakan  tanpa  alasan  yang jelas.
d. Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (H4 diterima).
e. Pengetahuan  Wajib  Pajak  berpengaruh negatif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak mengenai  etika atas penggelapan pajak (H5 diterima).

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang diharapkan bisa memberikan pelayanan  yang  lebih  maksimal,  antara  lain dengan  menerapkan  sistem  perpajakan  dengan adil  dan  baik,  tidak  memihak  kepada  pihak
tertentu  saja,  dan  melakukan  sosialisasi  tentang pengetahuan  perpajakan  secara  rutin.  Oleh karena  itu,  dengan  adanya  langkah-langkah yang  tepat  dalam  melayani  Wajib  Pajak,  target penerimaaan  pajak  yang  ditetapkan  oleh pemerintah dapat terealisasi.

## Keterbatasan
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu: a. Responden  penelitian  ini  terbatas  hanya menggunakan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi yang memiliki kegiatan usaha di Kabupaten atau  Kota  Magelang,  sehingga  kurang mewakili  dari  keseluruhan  Wajib  Pajak yang ada di Kabupaten dan Kota Magelang.
b. Variabel-variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  masih  terbatas  yaitu  keadilan perpajakan,  sistem  perpajakan,  diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan,  serta  pengetahuan  Wajib  Pajak yang  dapat  mempengaruhi  persepsi  Wajib Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan pajak ( tax evasion ).

## Agenda Penelitian Mendatang
Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian  ini,  disarankan  pada  penelitian selanjutnya untuk:
a. Memperluas  responden  pada  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  yang  mempunyai  pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan.
b. Menambahkan  variabel  independen  lain selain  dari  keadilan  perpajakan,  sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi  dan  informasi  perpajakan,  serta pengetahuan  Wajib  Pajak  yang  dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai  etika atas penggelapan pajak ( tax evasion ) misalnya biaya kepatuhan, intensitas pemeriksaan pajak, dan lainnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A.A  Mirah  Pradnya  Paramita  dan  I  Gusti  Ayu Nyoman  Budiasih. Pengaruh  Sistem
Perpajakan,  Keadilan,  dan  Teknologi Perpajakan  pada  Persepsi  Wajib  Pajak mengenai  Penggelapan  Pajak. E-Jurnal
Akuntansi,  17(2).  Universitas  Udayana, Bali.
Ade  Mentari  dan  Halimatusyadiah.  2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Atas  Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion) . Jurnal SNA. Universitas Bengkulu, Bengkulu. Arfan Ikhsan Lubis. 2017. Akuntansi Keperilakuan  (3  ed.). Jakarta:  Salemba
Empat.
Charles Silaen. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan,  Diskriminasi,  Teknologi  dan Informasi  Perpajakan  terhadap  Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  atas penggelapan  pajak  (Tax  Evasion). Jom FEKON,  2  (2).  Universitas  Riau,  Pekan Baru.
Hair, Jr et.al. 2010. Multivariate Data Analysis (7th ed) . United States: Pearson. Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate  dengan  Program  SPSS .
Edisi:  5.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro. Kurniawati Mutmainah. 2013. Pengaruh Extrinsic Motivation, Absorptive Capacity, Channel Richness dan Level Of
It  Usage  terhadap  Sikap  Individu  atas Perilaku  Sharing  Knowledge. Media Ekonomi  dan  Manajemen.  Universitas Sains Al-Qur’an, Wonosobo.
Mahmud. 2011. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia.
Mardiasmo.  2011. Perpajakan  Edisi  Revisi 2011 . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Meiliana  Kurniawati  dan  Agus  Arianto  Toly.
2014. Analisis  Keadilan  Pajak,  Biaya
Kepatuhan,  dan  Tarif  Pajak  terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai
Penggelapan  Pajak  di  Surabaya  Barat . Tax & Accounting Review, 4(2). Universitas Kristen Petra, Surabaya.
Mila  Indriyani  dkk.  2016. Pengaruh  Keadilan, Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  dan Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi  mengenai  Perilaku  Tax  Evasion . Seminar  Nasional  IENACO.  Universitas Batik Surakarta.
Nelphy  Bryan  Abrahams  dan  Ari  Budi Kristanto,  2016. Persepsi  Calon  Wajib Pajak  dan  Wajib  Pajak  terhadap  Etika atas  penggelapan  pajak  di  Salatiga .
Berkala Akuntansi
dan Keuangan
Indonesia, 1(1). Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
Ni  Komang  Trie  Julianti  Dewi  dan  Ni  Ketut Lely  Aryani  Merkusiwati.  2017. Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  atas Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion). E- Jurnal  Akuntansi,  18(3).  Universitas Udayana, Bali.
Raya  Puspita  Sari  Hasibuan.  2014. Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  Persepsi Wajib  Pajak  mengenai Etika  atas penggelapan  pajak  (Tax  Evasion) (Studi Empiris di KPP Pratama Medan-Polonia).
Skripsi.  Universitas  Sumatera  Utara,
Medan. Sekar Akrom Faradiza. 2018. Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak . Jurnal Ilmu Akuntansi. Universitas Teknologi Yogyakarta. Sugiyono.  2016. Statistika  Untuk  Penelitian .
Alfabeta. Bandung.
Suliyanto.  2011. Ekonometrika  Terapan:  Teori Dan  Aplikasi  Dengan  SPSS .  Edisi  1.
Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
Tantra  Ikhlas  Nalendro.  2014. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan
Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi  yang  Berwirausaha  dengan
Lingkungan  Sebagai  Variabel  Moderasi (Studi  Empiris  di  KPP  Pratama  Kudus). Semarang: Universitas Diponegoro.
Theo  Kusuma  Ardyaksa  dan  Kiswanto,  2014.
Pengaruh
Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan  Pengalokasian,  Kecurangan,
Teknologi  dan  Informasi  Perpajakan
terhadap Tax Evasion . Accounting Analysis Journal, 3(4). Universitas Negeri Semarang.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Wahyu  Suminarsasi  dan  Supriyadi.  2011.
Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan, dan  Diskriminasi  terhadap  Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  atas penggelapan pajak (Tax Evasion).
Simposium  Nasional  Akuntansi  XV, Banjarmasin.
Yossi  Friskianti  dan  Bestari  Dwi  Handayani. 2014. Pengaruh  Self  Assesment  System,
Keadilan,  Teknologi  Perpajakan,  dan Ketidakpercayaan kepada Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion . Accounting Analysis Journal, 3(4).
Universitas Negeri Semarang. Yuliansyah.  2016. Meningkatkan  Response Rate  pada  Penelitian  Survey  Suatu  Study Literature. Jakarta: Smart Change Publication .
www.kemenkeu.go.id
www.tempo.co www.forumpajak.net www.suarakarya.id