Jurnal Keperawatan Silampari Volume 5, Nomor 1, Desember 2021 e-ISSN: 2581-1975 p-ISSN: 2597-7482 DOI: https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.3068

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PERNIKAHAN DINI
MASA PANDEMI COVID-19
Lisa Pitrianti 1 , Novrikasari 2 , Rizma Adliyah Syakurah 3
Universitas Sriwijaya 1,2,3 lisapitrianti@ymail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan  pemerintah  daerah  Kabupaten Kepahiang dalam upaya pencegahan terjadinya praktik pernikahan dini dimasa pandemi COVID  19.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis) . Hasil penelitian menunjukkan angka kejadian pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang tahun 2019 – September 2021 cenderung meningkat  yaitu dari 15,9% menjadi 44,9%, terjadi peningkatan sebesar 29%. Remaja yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun diketahui  sebagian  besar  atau  sebanyak  73,5%  adalah  remaja  dengan  jenis  kelamin perempuan.  Simpulan,  terdapat  beberapa  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang antara lain penyelenggaraan kabupaten layak anak, dengan fokus sasaran pada upaya perlindungan anak dan perempuan salah satunya pencegahan pernikahan anak, pemanfaatan teknologi informasi berbasis android dalam upaya  perlindungan  anak  dan  perempuan  melalui  pelaporan  via  smartphone, upaya pelayanan  kesehatan  kepada  remaja  dengan  bentuk  pelayanan  konseling  dan  berbagai pelayanan  yang berhubungan dengan kesehatan remaja, upaya peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan remaja,  kebijakan peningkatan  pengetahuan  remaja  khsususnya  remaja  usia  sekolah  terkait  upaya pencegahan pernikahan dini.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pencegahan, Pernikahan Dini

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  local  government's  policy  of  Kepahiang  Regency  to prevent  the  practice  of  early  marriage  during  the  COVID-19  pandemic.  The  type  of research used is descriptive with a qualitative approach. This research method uses in- depth  analysis  techniques.  The  results  show  that  the  incidence  of  early  marriage  in Kepahiang  Regency  in  2019–September  2021  tends  to  increase  from  15.9%  to  44.9%, an increase of 29%. Adolescents who marry under the age of 19 years are mostly, or as much  as  73.5%  are  adolescents  of  the  female  gender.  In  conclusion,  several  policies have  been  set  by  the  local  government  of  Kepahiang  Regency,  including  the implementation  of  a  Child-Friendly  Regency,  with  a  target  focus  on  efforts  to  protect children  and  women,  one  of  which  is  the  prevention  of  child  marriage,  the  use  of Android-based information technology in efforts to protect children and women through reporting via smartphones. Efforts to provide health services to adolescents in the form of  counseling  services  and  various  services  related  to  adolescent  health,  efforts  to
increase  community  participation  and  empowerment  in  improving  teenage  health, policies  to  increase  adolescent  knowledge,  especially  school-age  adolescents,  about efforts to prevent early marriage.
Keywords: Government Policy, Prevention, Early Marriage

## PENDAHULUAN
Remaja  merupakan  masa  transisi  dari  anak  menuju  masa  dewasa.  Pada  masa  ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental. Banyak  remaja  mengalami maturity-gap yaitu  perbedaan  kematangan  secara  fisik  dan mental.  Perbedaan  kematangan  ini  dapat  mendorong  remaja  untuk  melakukan  hal-hal yang beresiko (Aprianti et al., 2018).
Berdasarkan  data  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Kajian  Gender  dan seksualitas Universitas Indonesia pada tahun 2015, terungkap angka pernikahan dini di Indonesia  menduduki  peringkat  ke  2  teratas  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Sekitar  2  juta dari  7,3  perempuan  Indonesia  berusia  15  tahun  telah  menikah  dini  dan  putus  sekolah. Jumlah  tersebut  diperkirakan  akan  naik  menjadi  3  juta  orang  pada  tahun  2030 mendatang (Dema, 2019).
Tren  pernikahan  anak  perempuan  di  Indonesia,  baik  yang  melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun, menunjukkan penurunan pada  periode  tahun  2008  sampai  2018,  namun  penurunannya  masih  dikategorikan lambat.  Masih  sekitar  1  dari  9  perempuan  berusia  20–24  tahun  melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun (BPS, 2020).
Dari  survei  awal  yang  dilakukan  diketahui  data  jumlah  pernikahan  dini  di Kabupaten Kepahiang pada bulan September 2021, diperoleh telah terjadi peningkatan jumlah  pernikahan  dini  sejak  tahun  2019  dimana  tercatat  sebanyak  45  remaja  yang melakukan  pernikahan  dini,  angka  ini  meningkat  pada  tahun  2020  dimana  tercatat sebanyak  111  remaja  atau  terjadi  peningkatan  signifikan  sebesar  42,3%.  Pada  tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 kembali terjadi peningkatan jumlah remaja yang melakukan pernikahan dini sebanyak 127 kasus atau terjadi peningkatan sebanyak 6,7%,  berdasarkan  jenis  kelamin  remaja  yang  melakukan  pernikahan  dini  dominan terjadi  pada  remaja  perempuan  dengan  perbandingan  laki-laki  dan  perempuan  sebesar 1:3 (Kemenag Kabupaten Kepahiang, 2021).
Bagi remaja dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan beraktivitas  tentu  berdampak  pada  adanya  tekanan  mental.  Mereka  yang  biasanya banyak  melakukan  aktivitas  di  luar  rumah  dipaksa  harus  melakukannya  di  rumah. Kondisi  tersebut  berdampak  pada  masalah  emosi  dan  perilaku  atau  kesehatan  mental mereka.  Pada  saat  pandemi  COVID-19  ini,  kaum  remaja  mengalami  masa  yang  sulit. Oleh  karena  itu,  remaja  yang  mengalami  adanya  fluktuatif  mental  akan  merefleksikan emosi  mereka  yang  tidak  stabil,  sehingga  mereka  akan  mudah  menderita  depresi, emosional  (mudah  marah),  dan  hal  tersebut  berdampak  lebih  lanjut  terhadap  adanya kesulitan  akademis,  penyalahgunaan  obat,  dan  kenakalan  remaja  (Choirunissa  et  al., 2020)
Kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Kepahiang  dalam  upaya  pencegahan  kejadian pernikahan  dini  dimasa  pandemi  COVID-19  dilaksanakan  oleh  beberapa  instansi sebagai pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam penelitian ini dinas  dan  instansi  yang  dipilih  antara  lain;  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3APPKB)
Kabupaten Kepahiang. Tugas dan fungsi DP3APPKB terkait dengan upaya pencegahan kejadian  pernikahan  dini  merupakan  bagian  dari  tugas  Bidang  Pemenuhan  Hak  Anak (PHA), yaitu; 1) Merumuskan kebijakan strategis pengawasan dan pembinaan kegiatan pemenuhan  hak  anak,  perlindungan  anak  dari  kekerasan  dan  eksploitasi  serta perlindungan anak dalam situasi khusus dan darurat; 2) Menyusun bahan pelembagaan Pemenuhan  Hak  Anak  (PHA)  pada  lembaga  pemerintah,  non  pemerintah  dan  dunia usaha;  3)  Menyusun  bahan  upaya  penguatan  dan  pengembangan  lembaga  penyedia layanan  peningkatan  kualitas  hidup  anak  tingkat  daerah  kabupaten/kota;  4)  Menyusun bahan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;  5)  Menyusun  bahan  penyediaan  layanan  bagi  anak  yang  mengalami kekerasan  dan  eksploitasi  serta  memerlukan  perlindungan  khusus  yang  memerlukan koordinasi  tingkat  daerah  kabupaten;  6)  Menyusun  bahan  upaya  penguatan  dan pengembangan  lembaga  penyedia  layanan  bagi  anak  yang  mengalami  kekerasan  dan eksploitas  serta  memerlukan  perlindungan  khusus  tingkat  daerah  kabupaten/kota;  7) Menyusun  bahan  standar  operasional  prosedur  kegiatan  pemenuhan  hak  anak;  8) Menyusun bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, mengkaji dan penyajian data dan informasi  kegiatan  pemenuhan  hak  anak  tingkat  daerah  kabupaten/kota;  9)  Menyusun bahan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;  10)  Menyusun  bahan  penyediaan  layanan  bagi  anak  yang  mengalami kekerasan  dan  eksploitasi  serta  memerlukan  perlindungan  khusus  yang  memerlukan koordinasi  tingkat  daerah  kabupaten;  11)  Menyusun  bahan  upaya  penguatan  dan pengembangan  lembaga  penyedia  layanan  bagi  anak  yang  mengalami  kekerasan  dan eksploitas  serta  memerlukan  perlindungan  khusus  tingkat  daerah  kabupaten/kota;  11) Menyusun  bahan  Standar  operasional  prosedur  kegiatan  pemenuhan  hak  anak,  12) Menyusun bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, mengkaji dan penyajian data.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang,  pelayanan  kesehatan  bagi  remaja merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Kesehatan khususnya di  Bidang  Kesehatan  Masyarakat,  berikut  tupoksi  dinas  kesehatan  terkait  dengan pengelenggaraan  pelayanan  kesehatan  remaja;  1) Melaksanakan  bimbingan  teknis dalam pelaksanaan pelayanan anak pra sekolah dan remaja; 2) melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan kesehatan peduli remaja di puskesmas; 3) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
Upaya  pencegahan  terjadinya  praktik  pernikahan  dini  di  masa  pandemi  COVID 19  belum  optimalisasi,  sehingga  penelitian  ini  menemukan  ruang  relevansi  dan signifikansinya dengan menggali dan menganalisis efektifitas program dan strategi yang telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kepahiang  dalam  rangka mencegah terjadinya pernikahan dini dimasa pandemi COVID-19.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara khusus  perkasus.  Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepahiang  dengan melibatkan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan program pencegahan  praktik  pernikahan  dini  Informan  penelitian  merupakan  orang-orang  yang dijadikan sebagai subjek penelitian dan diharapkan akan memberikan informasi terkait situasi  dan  kondisi  latar  belakang  penelitian.  Dalam  penelitian  kualitatif  informan
didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus dan pengalaman pribadi tentang situasi yang akan diteliti.

## HASIL PENELITIAN
Tabel. 1 Data Kecamatan No Kecamatan Jumlah Ibu Kota Kecamatan Kelurahan Desa/Kelurahan 1 Ujan Mas 1 16 Ujan Mas Atas 2 Kepahiang 7 16 Pasar Ujung 3 Tebat Karai 1 13 Penanjung Panjang 4 Bermani Ulir 1 18 Keban Agung 5 Merigi 1 7 Durian Depun 6 Kabawetan 1 14 Tangsi Baru 7 Seberang Musi - 13 Lubuk Sahung 8 Muara Kemumu - 11 Batu kalung Jumlah 12 108

## Angka Kejadian Pernikahan Dini Kabupaten Kepahiang
Pernikahan dini ( early mariage ) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang  yang  memiliki  umur  yang  relatif  muda.  Batasan  umur  ini  merujuk  pada Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 1974  tentang  perkawinan  tepatnya  pada  Pasal  7  ayat  (1),  yang  menyebutkan  bahwa perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun. Dari  hasil  penelitian  diperoleh  data  angka  kejadian  pernikahan  dini  di  Kabupaten Kepahiang :
Tabel. 2 Angka Kejadian Pernikahan Dini No Tahun Jumlah % 1 2019 45 15,9 2 2020 111 32,9 2 2021 127 44,9 Total 283
Berdasarkan  tabel  2  menunjukan  jumlah  angka  kejadian  pernikahan  dini  di Kabupaten  Kepahiang  tahun  2019  –  2021  (September)  menunjukkan  adanya kecenderungan peningkatan, dimana pada tahun 2019 jumlah kejadian pernikahan dini sebesar 15,9% dan meningkat menjadi 44,9% pada tahun 2021 atau terjadi peningkatan sebesar 29%.
Tabel  tersebut  juga  menunjukan  adanya  fenomena  peningkatan  angka  kejadian pernikahan  dini  sebelum  terjadinya  pandemi  COVID-19  dan  selama  pandemi berlangsung,  dimana  pada  tahun  2019  (sebelum  pandemi  COVID  19)  angka  kejadian pernikahan  dini  sebesar  15,9%  dan  meningkat  menjadi  32,9%  pada  tahun  2020  (awal terjadinya  pandemi  COVID  19)  da  selama  pandemi  COVID  19  berlangsung  angka kejadian  pernikahan  dini  terus  mengalami  peningkatan  dimana  pada  tahun  2021 (September)  angka  kejadian  pernikahan  dini  di  Kabupaten  Kepahiang  telah  mencapai 127 kasus.

## Tabel. 3 Sebaran Angka Kejadian Pernikahan Dini
No Kecamatan Tahun Total % 2019 2020 2021 1 Kepahiang 14 33 43 90 70,9 2 Tebat Karai 9 12 14 35 27,6 3 Bermani Ilir 2 6 13 21 16,5 4 Muara Kemumu 4 2 7 13 10,2 5 Seberang Musi 2 6 5 13 10,2 6 Kabawetan 2 9 9 20 15,7 7 Ujan Mas 8 33 24 65 51,2 8 Merigi 4 10 12 26 20,5 Total 45 111 127 283
Berdasarkan  tabel  3  menunjukkan  data  sebaran  angka  kejadian  pernikahan  dini berdasarkan  kecamatan  di  Kabupaten  Kepahiang  pada  tahun  2019-2021  (September). Data di atas menunjukkan bahwa angka kejadian tertinggi berada di wilayah Kecamatan Kepahiang, dimana jumlah kejadian pernikahan dini sebanyak 33,9%, sedangkan angka kejadian  terendah  berada  di  wilayah  Kecamatan  Seberang  Musi  dengan  persentase kejadian pernikahan dini sebanyak 3,9%.
Tabel. 4

## Jumlah Kejadian Pernikahan Dini
No Jenis Kelamin Total % 1 Laki-Laki 75 26,5 2 Perempuan 208 73,5 Jumlah 283
Berdasarkan  tabel  4  menunjukkan  bahwa  jenis  kelamin  pada  remaja  yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun diketahui sebagian besar remaja dengan jenis kelamin perempuan 73,5%.
Tabel. 5
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam Pencegahan Pernikahan dini
di Masa Pandemi COVID 19 No Kebijakan Isi Kebijakan (Content Policy) Pemangku Kepentingan dan Stake Holder 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 tahun 2019 tentang Kepahiang Kabupaten Layak Anak Pedoman penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, focus sasaran upaya perlindungan anak & perempuan salah satunya pencegahan pernikahan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Kepahiang melalui Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 2. Aplikasi E- PANA Berbakat Kebijakan pemanfaatan teknologi informasi berbasis android dalam upaya perlindungan anak dan perempuan melalui pelaporan via smartphone Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten
Kepahiang melalui Gugus Tugas
Kabupaten Layak Anak
3. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Upaya pelayanan kesehatan kepada remaja dengan bentuk pelayanan konseling dan berbagai pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dan UPT Puskesmas 4. Posyandu Remaja dan Kader Kesehatan Remaja Salah satu upaya peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dan UPT Puskesmas 5. Bimbingan dan Sosialisasi Perkawinan Remaja Usia Sekolah Kebijakan peningkatan pengetahuan remaja khsususnya remaja usia sekolah terkait upaya pencegahan pernikahan dini Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kepahiang
Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkapkan  tentang  apa  yang  aan dikumpulkan dalam implementasi kebijakan terkait pencegahan pernikahan dini. Dalam penelitian ini menggunakan operasional model implementasi G. Edward III.

## Implementasi Kebijakan

## Kebijakan Kepahiang Kabupaten Layak Anak Deskripsi Kebijakan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  informan  kepala  bidang pencegahan  dan  penanganan  korban  kekerasan,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3APPKB) Kabupaten Kepahiang, diketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam penguatan hukum dan  kebijakan  dalam  perlindungan  anak  dan  perempuan  adalah  dengan  penerbitan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kepahiang Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Kepahiang Kabupaten Layak Anak.
Penerbitan  peraturan  daerah  ini  dilakukan  sebelum  masa  pandemi  COVID  19 tepatnya  diundangkan  pada  tanggal  21  Maret  2019,  (Lembaran  daerah  Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 4). Sedangkan untuk kebijakan penguatan hukum terkait dengan  pencegahan  pernikahan  dini  di  masa  pandemi  COVID  19  belum  ada,  berikut kutipan wawancara dengan informan selaku kepala bidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Kepahiang:
Terkait  dengan  regulasi  yang  berhubungan  dengan  upaya  pencegahan  pernikahan dini  dimasa  pandemi  Covid-19  di  Kabupaten  Kepahiang  belum  ada  kita  terbitkan, hal  ini  mengingat  pada  masa  pandemi  sesuai  dengan  kebijakan  Bapak  Bupati Kepahiang,  bahwa  Sebagian  kegiatan  kegiatan  di  SKPD  kita  fokuskan  ke  upaya pengendalian  dan  penangangan  Covid-19  termasuk  untuk  anggaran  (Sumber  : Wawancara, 21 Oktober 2021).
Kebijakan  kabupaten/kota layak  anak ini merupakan tindak lanjut  dari kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun  2021  tentang  Kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak.  Kabupaten/Kota  layak
anak  adalah  kabupaten/kota  dengan  system  pembangunan  yang  menjamin  pemenuhan hak anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
Isi  dan  substansi  dalam peraturan  daerah  ini  menegaskan  pertanggung  jawaban orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  kabupaten  dalam  menjamin  pertumbuhan dan  perkembangan  anak,  baik  fisik,  mental,  spiritual  maupun  sosial  termasuk didalamnya upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak  untuk  tidak  terjebak  dalam  pergaulan  bebas,  budaya permisivisme ,  dan  terhindar dari NAPZA, HIV dan Aids serta terlindung dari pornografi.
Tujuan  dari  penerbitan  peraturan  daerah  No  4 Tahun  2019  tentang  Kepahiang Kabupaten  Layak  Anak  adalah  sebagai  acuan  dalam  peyelenggaraan  kabupaten  layak anak  ini  dimaksudkan  untuk menjamin  terpenuhinya  hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera.

## Implementasi Kebijakan Komunikasi
Komunikasi  merupakan  suatu  proses  penyampaian  atau  menyebarkan  informasi. Tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  dapat  ditransmisikan  serta  diterima  dengan  baik kepada kelompok sasaran (target group) agar dapat mengurangi distorsi implementasi. Transformasi  atau  penyampaian  dari  pemrakarsa  kegiatan  dalam  hal  ini DP3APPKB  Kabupaten  Kepahiang  kepada  pelaksana  kegiatan  yaitu  Gugus  Tugas Kabupaten Layak anak sebagai pelaksana implementasi peraturan daerah ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan kepala bidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3APPKB)  Kabupaten  Kepahiang  diketahui bahwa Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kepahiang telah dibentuk oleh Bupati Kepahiang.
Kegiatan sosialisasi  terkait substansi  dan isi  peraturan daerah ini telah dilakukan kepada anggota gugus tugas dan diharapkan gugus tugas ini akan melakukan sosialisasi kepada  masyarakat  terkait  dengan  kebijakan  yang  telah  diambil  oleh  Pemerintah Kabupaten Kepahiang tentang kabupaten layak anak dimana substansi kebijakan adalah upaya  perlindungan  perempuan  dan  anak  termasuk  didalamnya  upaya  pencegahan pernikahan dini.
Dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan kepala bidang pencegahan dan  penanganan  korban  kekerasan,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3APPKB)  Kabupaten Kepahiang  dapat  diketahui  bahwa  pada  masa  pandemi  COVID  19    sejumlah  kegiatan sosialisasi  belum  dapat  dilakukan  karena  terkendala  dengan  ketentuan  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  COVID  19,  seperti  adanya  larangan  berkumpul  dan social  distancing. Selain itu  adanya  kebijakan refocusing anggaran,  dimana  adanya pengalihan  penggunaan  dana  pada  upaya  penanganan  dan  pengendalian  penyebaran COVID 19, hal ini juga berdampak pada pelaksanaan implementasi dari kebijakan ini.

## Sumber Daya
Untuk  pencapaian  indikator  kabupaten  layak  anak  dialokasikan  anggaran  dari APBD  Kabupaten  Kepahiang  dan  sumber  dana  lainnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program kabupaten  layak  anak  sebagaimana  tercantum  dalam  Rencana  Aksi  Daerah  Kabupaten
Kepahiang.  Untuk  menunjang  pelaksananan  dan  implementasi  Kabupaten  Kepahiang sebagai  kabupaten  layak  anak  maka  pemerintah  Kabupaten  Kepahiang  melalui DP3APPKB  telah  menyediakan  sarana  dan  prasarana  berupa  sekretariat  yang diperuntukan untuk gugus tugas KLA.

## Disposisi
Pelaksana  kebijkan  kabupaten  layak  anak  ini  adalah  gugus  tugas  yang  dibentuk oleh Bupati Kepahiang, dalam pelaksanaanya gugus tugas KLA ini melakukan bertugas memberikan  bimbingan  teknis  kepada  stake  holder  dan  lintas  sektor  terkait  di  tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di DP3APPKB Kabupaten Kepahiang,  salah  satu  kegiatan  bimbingan  teknis  yang  diselenggarakan  oleh  Gugus Tugas  KLA  dengan  bekerjasama  dengan  fasilitator  Nasional  Ramah  Anak  dari Kementerian PPPA berupa kegiatan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA).
Dari  wawancara  kepada  kepada  salah  satu  kader  PATBM  di  Kelurahan  Pasar Kepahiang, menunjukkan informasi bahwa mereka telah ditunjuk selaku kader PATBM sejak  tanggal  25  November  2019  yang  lalu,  akan  tetapi  mereka  belum  mengetahui secara pasti tugas dan fungsi yang dibebankan kepada mereka.

## Struktur Birokrasi
Implementasi  kebijakan  Kabupaten  Layak  Anak  (KLA)  sebagai  salah  satu kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Kepahiang  dalam  pemenuhan  hak  anak  yang  salah satunya  adalah  mencegah  dari  praktik  perkawinan  anak  merupakan  bagian  tugas  dari DP3APPKB,  akan  tetapi  beberapa stakeholder terkait  juga  memiliki  peran  dan kewajiban dalam upaya pencegahan anak, tidak hanya lembaga pemerintah namun juga dari  organisasi  kemasyarakatan,  institusi  pendidikan,  dunia  usaha,  media  massa,  untuk itu dibentuk gugus tugas kabupaten layak anak.

## PEMBAHASAN
Mengacu  pada  pendapat  Edward  III  mengenai  kriteria  dalam  implementasi kebijakan,  dikemukakan  empat  faktor  sebagai  sumber  masalah  sekaligus  prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.
Dari hasil observasi peneliti tentang faktor-faktor pendukung implementasi Perda Kabupaten  Kepahiang  Nomor  4  tahun  2019,  bahwa  implementasi  Perda  ini  didukung oleh pemerintah daerah karena kebijakan ini merupakan kebijakan publik dengan model sistem,  dimana  kebijakan  ini  diformulasi  atas  dasar  prakarsa  dari  lembaga  pemerintah dalam  hal  ini  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Kepahiang.
Tingkat  pernikahan  dini  di  Indonesia  sangatlah  tinggi,  itu  dikarenakan  didukung oleh  keadaan  lingkungan  yang  salah  dan  bimbingan  atau  pengetahuan  dari  orang  tua juga  salah.  Oleh  sebab  itu  perlu  suatu  bimbingan  yang  memadai  agar  mencegah terjaidnya  suatu  pernikahan  dini.  Karena  banyak  dampak  negatif  dibanding  dampak positif  dari  pernikaha  dini.  Dibuktikan  bahwa  jumlah  perceraian  dan  kasus  Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT)  yang meningkat. Anak perempuan adalah  yang paling dirugikan  dalam  pernikahan  dini,  karena  mereka  cenderung  di  nikahkan  dengan  laki- laki  yang  sudah  dewasa.  Banyak  hal  yang  harus  ditanggung  oleh  anak  perempuan,  itu mengakibatkan  kondisi  psikologisnya  bahkan  akan  terganggu.  Lalu  pernikahan  dini
mengakibatkan  kenaikan  jumlah  kelahiran  penduduk  di  Indonesia  (Muntamah  et  al, 2019).
Pernikahan  usia  anak  terjadi  disebabkan  oleh  terhentinya  pendidikan,  faktor ekonomi, tidak mau mnejadi beban orang tua, kurangnya pengetahuan tentang dampak menikah  di  usia  anak,  serta  tidak  adaya  aktifitas  lain  setelah  putus  sekolah  (Pratiwi  et al.,  2019).  Pengetahuan  sangat  penting  bagi  remaja,  seperti  penelitian  yang  dilakukan Sartika  et  al.,  (2021)  menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan  pengetahuan  remaja  tentang PKPR sebelum dan setelah penyuluhan. Memberikan pendidikan seksual remaja melalui POSKESJA dapat membantu remaja mengenal kesehatan reproduksi lebih dini sebagai upaya  promotif  dan  prevemtif,  sehingga  dapat  mencegah  remaja  terjerumus  dalam pergaulan bebas dan penyimpangan perilaku kesehatan (Febriawati et al., 2018).
Pernikahan  dini  merupakan  salah  satu  ancaman  bagi  pencapaian  target Sustainable Development Goals (SDGs)  2030.  Untuk  mengatasi  hal  ini  dibutuhkan kerjasama  dari  berbagai  pihak  untuk  mengupayakan  pencegahan  peningkatan  angka kejadian  pernikahan  dini  sebagai  upaya  preventif  untuk  menurunkan  gangguan  dan resiko yang dapat terjadi akibat pernikahan dini (Kurniawati & Sari, 2020).
Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Padila et al (2021) didapatkan bahwa ibu usia remaja yang melahirkan di masa pandemi COVID 19 menderita cemas tingkat sedang  dan  minimnya  dukungan  keluarga  saat  melahirkan  serta  menerima  perlakuan dengan kualitas akses pelayanan kesehatan yang kurang.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhadara  et  al.,  (2016)  didapatkan bahwa  peran  pemerintah  yakni  KUA  Kecematan  Polongbangkeng  Utara  Kabupaten Takalar dalam mengendalikan perkawinan usia dini, diantaranya melakukan koordinasi dengan BKKBN untuk melakukan penyuluhan mengenai dampak dari perkawinan usia dini  khususnya  mengenai  pembatasan  usia,  program  keluarga  berencana  dan  sosialisai kesehatan  reproduksi.  Sosialisasi  setiap  minggunya  di  masyarakat  pedalaman  untuk tidak  menikahkan  anak-anak  mereka  di  bawah  umur  kecuali  dalam  keadaan terpaksaseperti hamil di luar nikah ataupun faktor lain yang dianggap wajar, mendorong anak-anak  mereka  untuk  mencapai  pendidikan  yang  lebih  tinggi  serta  membuat kebijakan menolak pendaftaran nikah pasangan usia dini sudah berjalan dengan baik.
Upaya  pencegahan  terjadinya  perkawaninan  dini  sudah  dilaksanakan  oleh  KUA Sukolilo melalui pekasanaan kebijakan pembatasan usia minimal perkawinan dintaranya dengan secara tegas melakukan penolakan terhadap berkas pengajuan perkawinan yang tidak  memenuhi  syarat  minimal  perkawinan.  Namun  upaya  tersebut  hasilnya  kurang signifikan  sebab  pintu  masuk  berbagai  persoalan  seperti  manipulasi  usia,  atau pernikahan  dibawah  umur  secara  sikum,  berada  pada  otoritas  lembaga  lain. Collaborative governance berbasis gender menjadi  solusi  alternatifnya  dengan melibatkan  masyarakat,  peduma,  tokoh  agama,  ketua  RT,  kepala  desa,  kecamatan, KUA,  dan  pengadilan  agama  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pembatasan  usia  minimal perkawinan (Dewi et al, 2019).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dahriah  et  al.,  (2020) menyatakan  bahwa  strategi  pemerintah  dalam  meminimalisi  pernikahan  dini  di kecamtan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan secara optimal. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  maraknya  pernikahan  dini  yang  terjadi  dan  kurangnya pemahaman dan edikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.
Pemberlakuan kebijakan terhadap pendewasaan usia pernikahan dilandasi adanya berbagiu  resiko  yang  dihadapi  masyarakat  yang  melangsungkan  pernikahan  usia  dini. Kebijakan tersebut diharapkan dapa menekan praktik pernikahan usia dini dalam rangka
menciptakan  generasi  berencanan  dan  peningkatan  indeks  pembangunan  ,asyaraka. Kebijakan  tersebut  sangat  rasional  untuk  mempersiapkan  generasi  emas  NTB  tahun 2025.  Upaya  pembaharuan  kebijakan  yang  mengatur  tentang  tentang  batas  usia perkawinan yang dilakukan Gubernur NTB juga tidak bertentangan dengan  ketentuan- ketentuan  yang mengatur tentang kewenangan seseorang pimpinan atau kepala daerah. (Winengan, 2018).

## SIMPULAN
Sebelum  terjadi  peningkatan  sebesar  29%,  angka  kejadian  tertinggi  berada  di wilayah  Kecamatan  Kepahiang,  dimana    jumlah  kejadian  pernikahan  dini  sebanyak 33,9% selama pandemi COVID 19. Terdapat beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kepahiang  antara  lain;  penyelenggaraan  kabupaten layak anak, dengan fokus  sasaran pada upaya perlindungan anak dan perempuan salah satunya pencegahan pernikahan anak, pemanfaatan teknologi informasi berbasis android dalam upaya perlindungan anak dan perempuan melalui pelaporan via smartphone. Upaya  pelayanan  kesehatan  kepada  remaja  dengan  bentuk  pelayanan  konseling dan berbagai pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan remaja, upaya peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan remaja, Kebijakan  peningkatan  pengetahuan  remaja  khsususnya  remaja  usia  sekolah  terkait upaya pencegahan pernikahan dini.

## SARAN Instasi Pemerintahan
Untuk  melakukan  peningkatan  fokus  intervensi  dan  pemantapan  penerapan program Pendewasaan Usia Perkawanian (PUP) melibatkan instasi lain misalnya Kantor Urusan  Agama  (KUA),  petugas  lapangan  dan  kader  di  lapangan  untuk  mengintegrasikan implementasi program PUP ke dalam seluruh program dan rencana kerja lainnya.

## Peneliti Selanjutnya
Melakukan  penelitian  tentang  perbedaan  perkawanian  usia  muda  pada  wilayah- wilayah  Kabupaten  Kepahiang  sehingga  nantinya  juga  akan  dapat  mengetahui  tentang keadaan  dan  faktor  penyebab  terjadinya  perkawinan  usia  muda  yang  paling  tinggi frekuensinya.  Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  diharapkan  pemerintah  dapat merumuskan  intervensi  atau  program  untuk  mengurangi  dan  menekan  frekuensi perkawinan  usia  muda  yang  paling  tepat  dan  sesuai  dengan  keadaan  dan  karakteristik wilayah kabupaten Kepahiang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprianti,  A.,  Shaluhiyah,  Z.,  &  Suryoputro,  A.  (2018).  Fenomena  Pernikahan  Dini Membuat  Orang  Tua  dan  Remaja  Tidak  Takut  Mengalami  Kehamilan  Tidak Diinginkan.
Jurnal Promosi
Kesehatan Indonesia , 13 (1), 61. https://doi.org/10.14710/jpki.13.1.61-73
BPS.  (2020). Prevention  of  Child  Marriage:  A  acceleration  that  Cannot  Be  Delayed . https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020- 06/Prevention-of-Child-Marriage-Report-2020.pdf
Choirunissa, R., Syamsiah, S., & Komala, I. R. (2020). Analisis Deteksi Dini Kesehatan jiwa  Remaja  di  Masa  Pandemi  COVID-19. Repository  Universitas  Nasional Jakarta, 1–13. http://repository.unas.ac.id/id/eprint/818
Dahriah, D., Jabbar, A., & Rusdi, M. (2020). Startegi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan  Dini  di  Kecamatan  Maritengngae  Kabupaten  Sidendeng  Rappang.
Jurnal Ilmiah Pemerintah , 8(3), 163-172. https://doi.org10.51817/prj.v8i3.291
Dema,  H.  (2019). Peranan  Pemerintah  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap Penanggulangan  Pernikahan  Dini  di  Kecamatan  Pitu  Riawa  Kabupaten Sidenreng Rappang . 7 , 26–31. https://e-
jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/191 Dewi,  S.  M,.  Rahayu,  R.,  Kismartini,  K.  Yuniningsih,  T.  (2019).  Pencegahan
Perkawinan  Dini  dan  Sirri  Melalui  Collaborative  Governance  Berbasis  Gender  I Kabupaten Pati. Jurnal Studi Gender, 12(2), 519-541.
http://doi.org/10.21043/palastren.v12i2.6357
Febriawati,  H.,  Padila,  &  Anita,  B.  (2018).  Pendidikan  Seksual  Remaja  Melalui Poskesja. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Bumi  Raflesia , 1 (1),  45-54. https://doi.org/10.36085/jpmbr.v1i1.193
Kurniawati,  N.,  &  Sari,  K.  I.  P.  (2020).  Determinan  Faktor  Pemicu  Terjadinya Pernikahan  Dini  Pada  Usia  Remaja. Jurnal  Keperawatan , 13 (1),  12.  Http://e- journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/74
Muhadara,  I.,  Parawangi,  A.,  &  Malik,  I.  (2016).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam
Pengendalian  Perkawinan  Usia  Dini  di  Kecamatan  Polongbangkeng  Utara Kabupaten Takalar . Jurnal Adinistrasi Publik , 2(3), 284-300.
https://doi.org/10.26618/kjap.v2i3.884
Muntamah,  A.  L.,  Laatifiani,  D.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Pernikahan  Dini  di  Indonesia: Faktor  dan  Peran  Pemerintah  (Perspektif  Penegakan  dan  Perlindungan  Hukum Bagi Anak). Widya Yuridika, , 2 (1), 1. DOI: 10.31328/wy.v2i1.823
Padila, P., Panzilion, P., Andri, J., Nurhayati, N., & Harsismanto, J. (2021). Pengalaman Ibu  Usia  Remaja  Melahirkan  Anak  di  Masa  Pandemi  COVID-19. Journal  of Telenursing (JOTING) , 3 (1), 63-72. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joting.v3i1.2075 Pratiwi, B., Anggraini, W., Padila, P., Nopiawati, N., & Yandrizal, Y. (2019). Analisis Pernikahan  Usia  Dini  di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  Tahun  2017. Jurnal Kesmas Asclepius , 1(1), 14-24. https://doi.org/10.31539/jka.V1i1.575 Sartika,  A.,  Oktarianita,  O.,  &  Padila,  P.  (2021).  Penyuluhan  terhadap  Pengetahuan Remaja  tentang  PKPR. Journal  Of  Telenursing  (JOTING),  3 (1),  171-176. https://doi.org/10.1539/joting.v3i1.2192
Winengen, W. (2018). Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal : Analisis terhadap Kebijakan  Pendewasaan  Usia  Pernikahan  di  Nusa  Tenggara  Barat. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 11 (1), 1-12. http://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1562/1348