## SUBJEK PETANI DALAM WACANA PEMBANGUNAN DI MANGGARAI

## Venansius Haryanto
Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi, Universitas Gadjah Mada venanharyanto@yahoo.com
Abstract: This  study  aim  to  trace  how  development  discourse  consturct  the subject as peasant in Manggarai-NTT. This study found two important things. On One Side, development and all its principles try to representate subject as peasant in certain manner. On the other side, there are resistance narratives of subject as peasant to the way of how system representing them in development. This study took place in Lembor-West Manggarai Regency of NTT Province, that supposedly known as granary of NTT and national. This study used the concept of relation of power, subject and discourse in post-structuralist lens as analytical framework.
Key  words: Development  discourse,  Peasant,  Post-development  and
Depoliticization PENDAHULUAN Berbicara  seputar  pem-bangunan dalam ilmu sosial umumnya terkonsentrasi pada dua cara pandang ini. Pertama, cita-cita akan kemajuan,  kesejahteraan,  terbebas dari jeratan kemiskinan sebagai janji emas  pembangunan.  Dalam  cara pandang  ini  pembangunan  mendapat imaji  yang  positif  yaitu  terkait dengan  proses  dan  usaha  untuk meningkatkan  kehidupan  ekonomi,
politik, budaya, infrastruktur
masyarakat  dan  sebagainya  (Fakih, 2002:  10).  Kedua,  berbeda  dengan
cara  pandang  di  atas,  pendapat  lain mengatakan bahwa pembangunan itu sendiri  merupakan  suatu  paham, bahkan  merupakan  suatu  ideologi atau  teori  tertentu  tentang  suatu perubahan  sosial  (ibid).  Terkait pendapat  kedua  ini,  pembangunan seringkali  dipahami  sebagai  proses penanaman  institusi  dan  nilai-nilai Barat  atas  negara-negara  Selatan (dunia  ketiga)  yang  dianggap  layak untuk diintervensi melalui pembangunan (Hettne, 2009: 2). Pertanian  sebagai  sektor  penting penyokong  kesejahteraan,  sudah
tentu menjadi target utama pembangunan.  Untuk  itu,  prinsip- prinsip pembangunan seperti produktivitas, efiesiensi, modernisasi gencar dipromosikan sebagai penunjang    kesejahteraan  rakyat  di negara-negara  dunia  ketiga.  Namun, lagi-lagi  dalam  bingkai  kapitalisme, pembangunan  pada  sektor  pertanian dibaca  tidak  lebih  dari  sebuah  cara untuk semakin memperkuat pengaruh  ideologi  kapitalisme  ke banyak negara. Banyak kajian yang coba membongkar  kedok  beroperasinya kuasa  melalui  pembangunan  sektor pertanian yang menyebabkan
eksploitasi,  dominasi  atas  diri  petani di negara-negara berkembang. Studi- studi  yang  dilakukan  di  sejumlah negara  berkembang  seperti  negara- negara  di  Afrika,  Filipina  dan Meksiko  (Bello,  2009:  40,  56,  69) memperlihatkan  adanya  penyesuain struktural  internal  dalam  negara sebagai efek kebijakan pembangunan neoliberal  dalam  sektor  pertanian. Hal  ini  pun  berdampak  pada menyusutnya  peran  negara  dalam bidang  pertanian,  karena  telah diambil  alih  oleh  lembaga-lembaga
internasional  yang  diinisiasi  oleh negara-negara  maju.  Studi-studi  ini mengangkat ke permukaan
keterhimpitan  hidup  sebagai  petani kecil  (family  peasant)  di  tengah kepentingan  pasar  global.  Untuk konteks  Indonesia,  studi  pustaka yang dilakukan oleh Dawam Raharjo yang  tertuang  dalam  bukunya  yang berjudul Transformasi  Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja (1990) sebagian besar membahas  bagaimana  perubahan- perubahan  yang  dialami  oleh  para petani  di  Indonesia  sebagai  dampak dari kebijakan liberalisasi pertanian. Di  samping  cerita  ekspansi ideologi pembangunan, pada prosesnya pengaruh kapitalisme dalam dunia pertanian juga mendapat resistensi  serius  dari  berbagai gerakan  yang  berbasis  pada  prinsip- prinsip  sosialis-komunis  (Krisna, 2009:  35-36).  Di  Cina  misalnya, kesuksesan revolusi petani membuktikan  kekuatan  komunis yang  cukup  berpengaruh  di  negara tersebut. Di negara lain seperti Korea Utara  juga  membuktikan  bahwa konsolidasi  komunisme  pada  awal
1950 muncul dalam rupa
pemberontakan  petani.  Gerakan  kiri anti-kapitalist juga banyak bermunculan  di  berbagai  daerah  di India  (Telengana,  Bengal,  Kerala); Asia  Tenggara  (Laos,  Kamboja, Vietnam,  Burma,  Malaya,  sebagaian dari Thailand, Indonesia dan Filipina)  dan juga sebagian besar di negara-negara  Afrika  dan  Amerika
Latin.  Di  beberapa  negara,  Ideologi komunis  juga  menguat  bersama dengan  gerakan  nasionalisme  di negara-negara dunia seperti Revolusi Kuba  pada  tahun  1959  dan kemunculan  Che  Guevara  sebagai ikon pemberontakan petani melawan kekuatan  kapitalis  di  Amerika  Latin pada tahun 1960.
Terkait pembangunan pada sektor pertanian,  berkat  kehadiran  lokasi persawahan  Lembor  di  Kabupaten Manggarai  Barat,  provinsi  NTT mendapat  predikat  istimewa  sebagai lumbung  padi  nasional.  Persawahan
Lembor  yang  dicetak  pada  tahun
1982 dengan luas lahan sekitar 3000
hektar ini merupakan lokasi persawahan  yang  terluas  di  NTT hingga  saat  ini.  Persawahan  yang dibangun sebagai bagian penting dari ideologi  pembangunan  Orde  Baru
ini,  diyakini  mampu  membebaskan masyarakat NTT dari situasi kemiskinan, kelaparan dan keterbelakangan kala itu. Namun  kerja  representasi  subjek petani  melalui  pembangunan  ini tidak  sepenuhnya  berjalan  dengan mulus, bahkan tidak jarang
melahirkan  cerita-cerita  resistensi. Pada  satu  sisi  terdapat  cerita mengenai  kerja  representasi  subjek petani  melalui  pembangunan  dan pada  sisi  yang  lain  terdapat  subjek petani  yang  menyatakan  resistensi terhadap cara pembangunan merepresentasikan diri mereka. Kurang  lebih  dalam  nafas  gagasan inilah studi ini dilakukan untuk lebih jauh  mengkritisi  kerja  pembangunan dalam  merepresentasikan  subjek petani.
Untuk membedah hal ini, studi ini menggunakan  perspektif  hubungan antara  kuasa,  subjek  dan  wacana dalam lensa pemikiran poststrukturalist.  Demi  keruntutan pembahasan dalam membedah persoalan  ini,  tulisan  ini  akan mengikuti  beberapa  alur    gagasan berikut:  (1)  pendahuluan  singkat yang mengulas tentang latar
belakang  dari  tulisan,  (2)  abstraksi teoritis  terkait  hubungan  antara kuasa,  subjek  dan    wacana  dalam perspektif poststrukturalist (3) Representasi  subjek  petani  dalam wacana  pemangunan  (4)  Resistensi subjek petani dalam wacana pembangunan  dan  (5)  tulisan  ini akan ditutup oleh sebuah kesimpulan singkat. Kuasa,  Subjek  Dan  Wacana: Landasan Teoritis Telaah Michael Foucault mengenai konsep power (kekuasaan)
melahirkan  pemahaman  baru  dalam memahami kekuasaan. Menurut para penstudi  Foucault,  melalui  teorinya, Foucault  berusaha  menjauhkan  diri dari  konsep  yang  apriori  mengenai kekuasaan (Kelly, 2009: 34). Karena itu  konsep  kekuasaan  Foucault  tidak sedang  menggarap  pertanyaan  “apa itu kekuasaan (what power is)” tetapi pada sebuah pengakuan akan
kekuasaan  yang  bukan  merupakan sesuatu  yang  substantif,  melainkan sesuatu yang cair yang mengalir dari sini ke situ. Kekuasaan tidak melekat pada  agen  tertentu  seperti  individu- individu atau negara atau kelompok-
kelompok dengan kepentingan- kepentingan tertentu tetapi ia tersebar dalam  segala  praktik-praktik  sosial yang  berbeda-beda  (Jorgensenn  & Philips, 2002: 13).
Kekuasaan dalam perspektif
Foucault  tidak  secara  eksklusif dipahami  sebagai  sesuatu  yang opresif tetapi justru dipahami sebagai sesuatu  yang  produktif  (ibid). Kekuasaan  menurut  Foucault  selalu beriringan dengan kerja pengetahuan dalam  membentuk  subjek.  Dengan memberi  penekanan  pada  peran pengetahuan  dalam  beroperasinya kekuasaan,  Foucault  secara  jelas menghubungkan  kekuasaan  dengan konsep wacana (discourse). Konsep Foucault  mengenai wacana  sangat diperlukan  dalam  memahami  peran “kekuasaan”  dalam  memproduksi pengetahuan  (McHoul  &  Grace, 1993: 57).
Dengan mengikuti alur penjelasan di atas, Foucault pun pada gilirannya menempatkan  subjek  yang  selalu terkontruksi  dalam  sebuah wacana . Subjek  menurut  Foucault  tidak mempunyai pusat (decentered
subject)  (Jorgensen  &  Philips,  2002:
15).  Konsep  ini  oleh  Foucault
diturunkan  dari  konsep  Athusser mengenai  mengenai  subjek,  di  mana subjek oleh Athusser selalu dipahami dalam  keterhubungannya  dengan ideologi.  Bahwasannya  individu- individu  menjadi  subyek  ideologis melalui  sebuah  proses  interpelasi yaitu  dengan  jalan  mana  sebuah wacana terhubung  dengan  individu
sebagai  seorang  subyek.  Singkat kata,  kekuasaan  dalam  perspektif Foucault  adalah  berbicara  tentang relasi-relasi kekuasaan dalam memproduksi  kebenaran  yang  di mana  di  dalamnya  individu-individu mendapatkan  pemaknaan  dirinya sebagai seorang subyek.
Gagasan  dasar  Foucault  ini menginspirasi  banyak  penstudi  post- development  belakangan  ini  yang menempatkan  pembangunan  sebagai wacana.  Melalui  epistemologi  ini,
para penstudi post-development berusaha menyingkap praktik dominasi,  eksploitasi  dan  subjugasi yang beroperasi melalui pembangunan.  Dalam  kajian  ini, inspirasi  gagasan  Foucault  dan aplikasinya dalam studi-studi pembangunan  akan  dipakai  untuk membaca bagaimana kuasa
pembangunan  beroperasi  melalui pembangunan yang melahirkan praktik  dominasi,  eksploitasi  dan subjugasi  terhadap  petani.  Dalam tulisan ini, hal ini dibaca sebagai cara kerja  pembangunan  merepresen- tasikan subjek petani.
Sementara  itu  para  pemikir postrukturalis  yang  lain  seperti Ernesto  Laclau  dan  Chantal  Mouffe membedakan  antara subject  position dan political  subjectivity dalam menjelaskan  posisi  subyek  dalam medan  diskursif  pada  satu  sisi  dan agensi  subyek  pada  sisi  lain (Howarth,  et.  al.  2000:  12).  Konsep ini  tertutama  dipengaruhi  oleh psikolanalisis Lacan dalam
benturannya  dengan  konsep  subyek yang  ditawarkan  dalam  aliran fenomenologi  dan  juga  subyek  yang dipahami oleh teori pilihan rasional. Secara  singkat,  subjek  dalam
lensa psikoanalisis Lacan
ditempatkan  sebagai  subjek  yang mengalami keterpecahan, teralienasi, karenanya  menjadi  locus  dari ketidakmungkinan  sebuah  identitas (impossible  identity).  Karena  itu, subjek  Lacanian  adalah  selalu merupakan  “subjek  yang  kurang”
(lacking  subject),  karenanya  selalu berusaha  mengidentifikasikan  diri dengan struktur tertentu. (Stavrakakis,  1999:  13).  Subyek Lacanian  menjadi  sangat  relevan dengan  diskusi  filsafat  mengenai politik  karena  ia  tidak  dikunci  pada paham  subyek  sebagai  individu  atau “subyek  konsensus”  seperti  yang dipahami  dalam  wacana  sehari-hari, tetapi  justeru  dibenturkan  dengan paham  subyek  dalam  tradisi  Anglo- Amerika,  di  mana  sebagian  besar dari teori ini mereduksi subyektivitas pada  paham  ego  (Stavrakakis, 1999:17).
Selanjutnya,  dalam  alur  pikiran yang  kurang  lebih  sama  dengan subyek Lacanian, Laclau dan Mouffe juga melanjutkan proyek subjek yang sebelumnya  telah  digarap  Foucault.
Laclau  dan    Mouffe    misalnya mencari jalan tengah atas pertentangan  kritik  Althusser  atas subjek  yang  transparan,  serentak pada  saat  yang  sama  menolak tendensi  determinatif  dalam  subjek Althusserian.  Dalam  menjembatani ketegangan  ini,  Laclau  dan  Mouffe memperkenalkan dua konsep penting yaitu subject  position dan political
subjectivity. Dipengaruhi oleh konsep Foucauldian, subject position
hendak  menjelaskan  posisi  subjek dalam  berbagai  medan  diskursif, sedangkan political subjectivity hendak menjelaskan tindakan subyek yang  lahir  dari  kontingensi  struktur- struktur  diskursif  (ibid).  Aliran poststrukturalis  yang  juga  menyebut dirinya sebagai aliran post- fundasionalisme membangun gagasannya di atas konsep kontingensi dari “the social”. Melalui konsep ini, gagasan postrukturalis mengklaim ketidakmungkinan akan adanya
dasar  yang  final  dari  “the  social”. Namun  hal  ini  tidak  berarti  secara total  absennya  dasar  dari  “the social”,  tetapi  hendak  menandaskan prinsip  kontingensi  sebagai  status ontologis dari “the social” (Marchart, 2007: 2).
Pada  titik  ini,  konsep  dislokasi menjadi  term  yang  sangat  penting untuk menjelaskan karakter kontingensi  dari  struktur-struktur diskursif.  Dislokasi  oleh  Laclau  dan Mouffe  dipakai  untuk  menjelaskan krisis  yang  senantiasa  ada  dalam suatu struktur diskursif yang menjadi
dasar  dari  proses  identifikasi  subyek ke suatu struktur diskursif.
Dalam  kajian  ini,  konsep  subjek Laclau-Mouffe  dijadikan  sebagai dasar epistemologi dalam menjelaskan  resistensi  subjek  petani terhadap  kerja  pembangunan  yang selama  ini  cenderung  dominatif  dan eksploitatif.  Namun  dalam  studi  ini, resistensi  subjek  petani  lebih  jauh dikritisi  dengan  selalui  mencurigai apakah  resistensi  tersebut  sungguh keluar  dari  sistem  yang  ada  atau justeru  rentan  terbajak  kembali  oleh sistem yang ada.

## Dalam  Bayang-Bayang  Revolusi Hijau
Masuknya  pertanian  modern  di Manggarai,  sama  sekali  tidak  bisa dilepaskan  dari  konteks  global  yang berefek  pada  arah  pembangunan pertanian  nasional  kala  itu.  Momen yang  sekiranya  menjadi point  of departure adalah  perkembangan food  regime pada  era  setelah  perang dunia  kedua,  di  mana  modernisasi muncul  sebagai  penanda  baru  dalam menggarap  sektor  pertanian.  Kajian- kajian  ekonomi-politik  terkait food politic menempatkan  era  1950an
hingga  1970an  sebagai  era  kedua food  regime yang  ditandai  dengan idustrialisasi  pertanian  di  negara- negara  dunia  ketiga  (McMichael, 2009:  141-142;  Bello,  2009:  27). Pada  era  ini  pembangunan  pertanian di  negara-negara  dunia  ketiga ditandai  dengan  idustrialisasi  serta pentingnya mengikuti anjuran- anjuran sebagaimana yang disampaikan  dalam  doktrin  revolusi hijau. Aliran  poststrukturalis  yang  juga menyebut dirinya sebagai aliran post- fundasionalisme membangun gagasannya di atas konsep kontingensi dari “the social”. Melalui konsep  ini,  gagasan  postrukturalis mengklaim  ketidakmungkinan  akan adanya  dasar  yang  final  dari  “the social”.  Namun  hal  ini  tidak  berarti secara total absennya dasar dari “the social”,  tetapi  hendak  menandaskan prinsip  kontingensi  sebagai  status ontologis dari “the social” (Marchart, 2007: 2).
Seperti  halnya  dengan  negara- negara dunia ketiga lainnya (Amerika  Latin  dan  Sub  Sahara Africa),  Indonesia  pada  era  awal Orde  Baru  sangat  serius  menata
sektor pertanian. Pembangunan pertanian  pada  waktu  itu  merupakan
paket utama dari Repelita I, II dan III yang bertujuan untuk mengupayakan swasembada  pangan  di  Indonesia. Dalam  Repelita  II  (1974-1979), misalnya,  kebijakan  pokok  pertanian mencakup: intensifikasi dan ekstensifikasi; peningkatan pengadaan  bibit  unggul  untuk  jenis tanaman  utama;  penyempurnaan sistem  dan  perluasan  penyediaan kredit  bagi  petani  dan  penyakap; penyempurnaan  sistem  pengadaan dan  distribusi  sarana  produksi  dan peningkatan  penyediaan  prasarana produksi baik fisik maupun kelembagaan.  Repelita  III  pun melanjutkan agenda besar sebelumnya yang mencakup intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi (Mubyarto,  1987:  42-44). Dalam grand design revolusi hijau, program Bimas  (bimbingan  masyarakat)  pun dirancang  yang  menjadikan  desa sebagai  konsentrasi  garapan  pada tahun 1972-1973 (Antlov, 2002: 56). Bimas  dalam  hal  ini  merupakan paket  subsidi  dari  pemerintah  dalam bentuk  pestisida,  insektisida,  pupuk
kimia,  kredit  dengan  bunga  rendah, dan bibit padi unggul.
Sebagai  bagian  dari  garapan pembangunan  Orde  Baru,  garapan pembangunan persawahan di Lembor  mulai  digarap  serius  pada masa pemerintahan Frans Sales Lega (1968-1978).  Garapan  serius  pada pembangunan  sektor  pertanian  di Manggarai  dimulai  ketika  terjadi proses  negaraisasi  pemerintahan lokal di Manggarai pada tahun 1958. Hal ini ditandai oleh momen penting pada  17  Juni  1962  yaitu  ketika terjadi  pertemuan  antara  Pemda
Manggarai  dengan  kedua  Dalu bertempat di Daleng yang menghasilkan  keputusan/pernyataan bersama  yang  isinya  antara  lain penggalian saluran, pembuatan bendungan bronjong sekaligus pembagian  jatah  tanah  kepada anggota masyarakat yang terdiri atas 1484  orang  anggota  proyek  yang tersebar di 9 desa sedaratan Lembor. Signal  awal  pembangunan  pertanian ini  sudah  dimulai  ketika  pada  tahun
1962, di mana sekelompok masyarakat  yang  beranggotakan  37 orang  yang  diketuai  T.H.  Nanur, Frans  Hambur,  D.  Jegaut  yang
berusaha  untuk  menggali  Wae  Sele untuk  areal  sawah  tadah  hujan  di Lingko Leba dan Lus. Hasilnya, tepat pada  Juni  1962  rombongan  Pemda yang  diketuai  A.  Geong  datang mengunjungi Daleng. Pada kesempatan tersebut terjadilah kesepakatan  antara  Dalu  Wontong dan  Dalu  Bajo.  Perlu  diketahui bahwa Dalu Wontong dan Dalu Bajo merupakan  dua  pemerintahan  lokal sebagai  pemilik  lahan  persawahan Lembor.  Kesembilan  desa  yang mendapat jatah lahan dari persawahan  Lembor  adalah  Desa Daleng  (218  anggota),  Desa  Wae
Kanta  (262  anggota),  Desa  Wae
Bangka (250 anggota), Desa Tangge (229  anggota),  Trans  Karot  (51 anggota),  Desa  Surunumbeng  (217 anggota), Desa Munting (63 anggota),  Desa  Wae  Wako  (113 anggota), Desa Joneng (81 anggota). (Bdk.  LintasTimur. Pesona  NTT: Nusa TenunTangan. EdisiJuli-
Oktober  2013.  Labuan  Bajo:  Sun Spirit). Ketika  pada  tahun  1968,  Frans Sales  Lega  (1968-1978),  menjabat sebagai  bupati  Manggarai,  corak bertani modern kian gencar
diperkenalkan  di  Manggarai.  Bupati Lega yang oleh sebagian besar orang Manggarai  hingga  sekarang  ini dikenal sebagai Bapak pembangunan melanjutkan  program  percetakan persawahan  yang  telah  dirintis sebelumnya oleh beberapa pendahulunya  seperti  Raja  Tamoer, Raja  Bagoeng  (1924-1930),  Raja Baroek  (1931-1949)  dan  Raja Ngambut (1949-1960), Kraeng Charolus  Hambur  bupati  pertama Manggarai (1960-1967). Bupati Lega selanjutnya mempermanenkan saluran-saluran irigasi tersebut menjadi lokasi persawahan.
Bersamaan  dengan  mimpi  besar swasembada  pangan  orde  baru  yang terselenggara  sepenuhnya  dalam proyek  revolusi  hijau,  pada  era  80- an,  ketika  Manggarai  dipimpin  oleh Frans  Dula  Burhan  (1978-1989), Lembor  akhirnya  dikenal  sebagai Lumbung  Padi  NTT.  Mulai  saat  itu, cara  bertani  modern  dengan  segala prinsipnya sudah kian digencarkan di persawahan  Lembor.  Narasi  sejarah di atas sesungguhnya hendak berbicara  tentang  apa?  Ketika ditempatkan dalam cara baca pembangunan sebagai wacana,
sejarah  pembangunan  persawahan
Lembor  merupakan  sejarah  sebuah wacana  yaitu  bagaimana  kejelataan, keterbelakangan  dan  kemiskinan orang Manggarai dipertemukan dengan janji kemajuan, kesejahteraan dan  kekayaan  yang  ditawarkan  oleh pembangunan,  sebagaimana  yang tertuang dalam arti ungkapan bahasa
daerah  berikut “Cecer  Mese  NTT,
Langkok Flobamor, kudu mose taung roeng,  kudu  wur  sangged  rucuk, condas  taung  kolang (Lumbung besar  NTT,  lumbung  Flobamor, untuk  menghidupkan  semua  rakyat, menghilangkan  semua  yang  busung lapar  dan  menghepas  kepanasan) (wwcr. dengan Bpk Pit Pandi).
Gambar 1. Pembangunan persawahan Lembor, dalam arti tertentu menandakan masuknya garapan pertanian  modern  di  Manggarai.  Hal ini  pun  menjadi  sangat  menarik  jika dibenturkan  dengan  cara  bertani orang Manggarai yang dibangun kuat di  atas  dasar  nilai-nilai  kearifan lokal.  Kajian  antropologis  Maribeth Erb (1999:51) misalnya, memperlihatkan hubungan erat antara  orang  Manggarai  dengan aktivitas bertani. Lahan garapan bagi orang Manggarai merupakan
lambang  kolektivitas  dalam  satu kampung (beo) .  Aktivitas  bertani dalam  hal  ini  dibangun  di  atas  dasar komunalitas  yang  dalam  bahasa setempat  disebut  dengan uma  lodok
ata do (kebun ulayat) (Nggoro, 2013: 39). Lantas, pembangunan di persawahan  Lembor  sekarang  ini sama  sekali  tidak  bisa  dipisahkan dari  perkembangan  pembangunan lain  yang  menjadi  bagian  penting dari  penyangga  ekonomi  masyarakat Manggarai. Untuk konteks Manggarai  Barat,  pembangunan sektor pertanian tidak bisa dilepaspisahkan  dari  garapan  sektor pariwisata.  Hal  ini  pun  terlihat  jelas dari  apa  yang  menjadi  target  dari utama  dari  pembangunan  pertanian di  Manggarai  Barat  dalam  bagan berikut ini.
Gambar 2. Sumber: Program Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2016dan Rencana Kegiatan Tahun 2017 Jelas kiranya bahwa pembangunan pertanian di Manggarai  Barat  belakangan  ini, terlebih  khusus  pembangunan  pada sub sektor tanaman pangan, semuanya
diarahkan untuk
mendukung  penuh  Manggarai  Barat sebagai Kabupaten Pariwisata. Bertolak  dari  tujuan  utama  ini potensi  persawahan  Lembor  yang
terdiri  dari  Lahan  Basah    seluas 3.179 hektar terdiri dari Irigasi teknis
:  2.896  hektar,  Irigasi ½ teknis  :  81 hektar, Irigasi sederhana: 192 hektar, sepenuhnya digarap untuk mendukung  pariwisata.    Persis  pada titik  ini  pembangunan  pertanian dengan  begitu  masif  menyerap prinsip-prinsip  pasar  yang  tertuang dalam sederetan kata seperti agribisnis,  produktivitas,  efisiensi dan  sebagainya.  Kondisi  inilah  yang kemudian  memberi  konteks  bagi proses  bagaimana  pembangunan meangartikulasikan  subjek  petani  di Manggarai  Barat  yang  akan  diulas pada bagian berikut.
Pembangunan  Dan  Representasi Subjek Petani Bagian ini menguraikan bagaimana kerja pembangunan dalam  merepresentasikan  subjek petani di Manggarai. Cara Pembangunan merepresentasikan subjek  petani  akan  dibahas  dalam empat point penting dengan mengacu pada  struktur  wacana  pembangunan yang  diabstraksikan  oleh  Aram  Ziai (2015)  dalam  empat  point  penting yang  mencakup  formasi  objek,
formasi  modalitas  penyampaian, formasi konsep dan formasi strategis. Keempat  hal  ini,  merupakan  cara wacana
pembangunan
merepresentasikan subjek petani.

## Pertama,  Pertanian  kita  itu: Kurang ini dan Kurang itu
Formasi  objek  biasanya  objek dalam wacana wacana pembangunan dilukiskan  dalam  satu  kata  yang disebut underdevelopment yang secara  harafiah  bisa  diterjemahkan sebagai  kondisi  keterbelakangan, kemiskinan atau kekurangan . Kondisi underdevelopment ini termanifestasi  dalam  data-data  yang menggambarkan  level  pembangunan dalam  suatu  daerah  yang  menyasar baik  masyarakat  sebagai  sasaran pembangunan maupun negara, dalam hal ini birokrasi sebagai mesin utama pembangunan.
Sub-judul  di  atas  mengangkat  ke permukaan bagaimana petani sebagai objek  pembangunan  diartikulasikan dalam wacana pembangunan. Seperti yang  telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa naturalisasi wacana pembangunan dibangun dengan upaya terus-menerus
memproblematisasi  subjek  petani sebagai objek pembangunan. Problematisasi,  sedemikian  sehingga membawa  dua  efek  sekaligus. Pertama,  norma-norma  atau  kriteria- kriteria pembangunan pertanian seolah-olah  natural  atau  benar adanya. Kedua, petani terus ditemukan  dalam  rumusan  “kurang ini-kurang  itu”  yang  dilihat  semata sebagai  penyimpangan  dari  prinsip
atau kriretria pembangunan.
Tidak sulit untuk melacak bagaimana discourse pembangunan dibangun  di  atas  deskripsi  kondisi underdevelopment masyarakat Manggarai pada khususnya dan NTT pada  umumnya.  Beroperasinya logic ini dengan mudah terlacak dari data- data  statistik  seperti  Kabupaten dalam  Angka  atau  juga  data Bappenas  terkait  dengan  indeks pembangunan setiap provinsi. Dalam perspektif    Foucauldian , data-data
berupa  statistik  seperti  ini,  berperan sebagai  teknologi  kekuasaan untuk terus memastikan urgennya intervensi  pembangunan  atas  suatu masyarakat. Data Bapennas, misalnya, memperlihatkan  posisi  NTT  yang
berada  pada  posisi  buncit  dalam sejumlah  indikator  pembangunan pada  level  nasional.  NTT,  bersama provinsi lain seperti Papua dan Papua Barat berada pada posisi tiga terakhir berdasarkan beberapa indikator
pembangunan.  Presentasi  penduduk miskin,  dan  Indeks  Pembangunan Manusia    (IPM),  NTT  menempati posisi  kedua  dari  akhir  bersama dengan  provinsi  Papua  (data  dari Bapenas). Persentase penduduk yang hidup  di  bawah  garis  kemiskinan provinsi (Rp. 364.290 per kapita per bulan  untuk  perkotaan  dan  Rp. 281.002  per  kapita  per  bulan  untuk pedesaan  pada  Maret  2015)  masih tinggi  yaitu  sebesar  22,61  persen. Angka  kemiskinan  NTT  secara berangsur-angsur  menurun  namun secara  nasional,  angka  persentase kemiskinan  di  NTT  masih  berada pada urutan ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia  sebelum  Papua  dan  Papua Barat.  IPM  merupakan  salah  satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan  status  kemampuan dasar  penduduk,  yaitu  angka  Usia Harapan  Hidup  (UHH),  capaian
tingkat  pendidikan  (Angka  rata-rata Lama Sekolah), serta pengeluaran riil per  kapita  guna  mengukur  akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan  untuk  mencapai  standar hidup  layak.  IPM  juga  digunakan untuk  mengklasifikasikan  apakah sebuah  negara  adalah  negara  maju, negara  berkembang  atau  negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan  ekonomi  terhadap kualitas hidup Bdk. Laporan Nasional: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi tahun 2014. Kementrian PPN/Bapennas. Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada performa birokrasi sebagai apparatus pembangunan,  di  mana  Provinsi NTT masuk dalam kategori terburuk dalam  tata  kelola  pemerintahan, dengan menempati peringkat 30 dari
33  Provinsi  di  Indonesia.  Menurut peneliti  Partnership  di  Provinsi  NTT Zarniel Woleka,SH, hasil pemeringkatan lima teratas Indonesia Governance Indeks (IGI), sebelumnya  Partnership  Governance Indeks  (PGI),  Tahun  2012-2013 adalah  Provinsi  DIY  (6,80)  Jatim
(6,42)  DKI  (6,33)  Jambi  (6,24)  dan Bali (6,23), sedangkan lima Provinsi terbawah diantaranya adalah Provinsi Papua  (4,86),  NTT  (4,82),  Bengkulu (4,77)  Papua  Barat  (4,42)  dan Maluku  Utara  (4,41).  Pengukuran keempat  sektor  tersebut  telah  diukur dengan  menggunakan  6  (enam) Parameter  Good  Governance  yaitu
Akuntabilitas, Transparansi,
Partisipasi,  Keadilan,  Efisiensi  dan
Efektivitas. Berbiak di atas asumi yang sama,
garapan  pembangunan  di  level
Kabupaten pun bersumber
sepenuhnya  pada  data-data  statistik yang  mempresentasikan  keadaan masyarakat  dalam  capaian  angka- angka  pembangunan.  Untuk  tujuan ini,  data-data  seperti  Kabupaten Manggarai Barat dalam Angka, yang digarap  oleh  setiap  SKPD  berisikan bagaimana  masyarakat  Manggarai dikonstruksi  sebagai  subjek  yang hendak  dibentuk  melelui  prinsip- prinsip  pembangunan. Dalam  data Kabupaten  Manggarai  Barat  dalam Angka misalnya, dihadirkan iformasi-informasi  mengenai  sektor- sektor pembangunan strategis seperti pertanian  yang  mencakup  tanaman
pangan,  hortikultura,  perkebunan, kehutanan,  peternakan,  perikanan; sektor  industri  yang  mencakup industri  pengolahan  dan  kerajinan, listrik dan air minum, pertambangan; sektor perdagangan, sektor perhubungan  dan  keuangan  dan
harga.  Membuka  data  Kabupaten Manggarai  Barat  dalam  Angka (2012) atau Data Statistik Manggarai Barat  (2014),  misalnya,  kita  akan disuguhkan  oleh  berbagai  informasi
terkait dengan bagaimana pembangunan digarap. Lebih khusus, kebijakan- kebijakan pembangunan yang menyasar  petani  pun  dibangun  di atas logic ini.  Pembangunan  dalam sektor  pertanian  misalnya  dibangun di  atas  analisis  SWOT  sebagai berikut:
Tabel 1.
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) a. Posisi  lahan  sawah  berpengairan 10.588  ha  terdiri  sawah  irigasi  dan sawah tadah hujan;
b. Potensi  sawah  besar  ada  di  Kec. Lembor, Kuwus dan Macang Pacar;
c. Masih tersedia lahan pertanian seluas 130.000 ha yang belum dimanfaatkan;
d. SDM pertanian, peternakan tersedia;
e. Tersedianya  kelompok  tani  dan nelayan;
f. Lanskap  sawah  lingko,  hutan  dan pegunungan berpotensi menjadi obyek wisata;
g. Tersedianya  informasi  hama  dan penyakit.
a. Kabupaten  Manggarai  Barat  termasuk daerah  beriklim  campuran  tropis  basah dan kering;
b. Sumberdaya  lahan  didominasi  lahan kering  dengan  tingkat  kesuburan rendah; c. Lahan belum dioptimalkan pemanfaatan;
d. Kualitas  dan  produktivitas  tanaman pangan dan hortikultura masih rendah;
e. Kurangnya  pemberdayaan  terhadap petani dan nelayan;
f. Masih  terbatasnya  sarana  dan  modal bagi petani;
g. Belum optimalnya pengolahan pemasaran pasca panen; h. Belum  tersedianya  hasil  pertanian untuk mendukung pariwisata. Sumber: RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2011-2015 Mencermati  analisis  SWOT  di atas,  jelas  terlihat  bahwa  bagaimana formasi  pembangunan  pada  sektor pertanian  dirumuskan  berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang menopang  wacana  pembangunan.
Point-point  pada  sisi  kekuatan misalnya  dirumuskan  berdasarkan kriteria-kriteria pembangunan seperti ketersediaan lahan yang cukup untuk menunjang  produksi;  SDM  petani yang  disinyalir  sudah  mencapai standard untuk sebuah pembangunan; fungsi aparatus pembangunan  seperti  PPL  yang menyediakan informasi terkait penyakit/hama  yang  selama  ini dinilai  sudah  berjalan  dengan  baik. Sementara  itu  point-point  pada  sisi kelemahan dirumuskan sebagai penyimpangan  dari  kriteria-kriteria
pembangunan.  Faktor-faktor  alam seperti  iklim,  curah  hujan  dan kesuburan  tanah  misalnya  dinilai belum  memenuhi  kriteria-kriteria untuk  sebuah  pembangunan  yang baik;  keterbatasan  sumber  daya petani  seperti  keterampilan  dan modal juga disinyalir belum memenuhi kriteria demi berlangsungnya  sebuah  pembangun- an  yang  baik;  dan  juga  faktor governance dari peerintah seperti tata kelola  pasca  panen  (pemasaran) dinilai berfungsi dengan baik.
Kedua,  PPL  yang  serba  Tahu Problem Petani Kedua, formasi modalitas penyampaian (formation of enunciatives modalities) dalam suatu wacana  memperlihatkan  dua  bentuk subjek  posisi:  (1)  Subjek  yang menempati  posisi  superordinat  yang dalam  hal  ini  ditempati  oleh individu-individu atau institusi- institusi  yang  berhak  berbicara  atas nama  pembangunan  dan  (2)  Subjek yang  menempati  posisi  subordinat yang  ke  atasnya  berbagai  prinsip pembangunan dialamatkan.
Terkait formasi modalitas penyampaian,  kajian  ini  setidaknya menemukan sejumlah institusi penting  yang  berbicara  mengenai problem  pertanian  di  Manggarai Barat. Institusi-insitusi
seperti pemerintah  yang  diwakili  BPK-PPL, lembaga-lembaga  keuangan  dan LSM  angkat  bicara  mengenai problem  pertanian  di  Manggarai khususnya  di  area  persawahan Lembor.  Di  tangan  mereka  inilah pengetahuan mengenai bertani direduksi semata sebagai permasalahan  teknis.  Oleh  petani, mereka  ini  dianggap  layaknya
orracle yang  menafsir  secara  tepat atas  problem  petani.  Pada  titik  ini, pembangunan berhasil menjadi wacana  yang  hegemonik  karena dimungkinkan reproduksi peng- etahuan  yang  terus  menyokong regime  of  truth pembangunan  oleh lembaga-lembaga ini. PPL (Pegawai Penyuluh Lapangan),  merupakan  lembaga teknis yang memainkan peran sentral dalam memastikan para petani untuk
terus  bekerja  di  bawah regime  of truth pembangunan. Dalam relasinya dengan  petani  PPL  menempati subjek  posisi  sebagai  ahli  pertanian, berkat (meminjam terminologi Bourdieu)  akumulasi  modal  budaya
berupa  pengetahuan  teknis    yang mereka  miliki.  Sebaliknya  dalam relasi  ini,  petani  adalah  pihak  yang menempatai  subjek  posisi  yang senantiasa  menghasrati  perubahan dengan  sepenuhnya  mengandalkan pengetahuan  teknis  PPL. Stament- stament mujarab  terkait  dengan  apa itu  pembangunan  pertanian  dan bagaimana  ia  harus  dicapai,  boleh
dikatakan  menjadi  “menu  harian” dari  para  PPL.  Subjek  posisi  yang menggmbarkan  kepakaran  PPL  dan kejelataan  petani,  setidaknya  tampak dalam  bagan  organisasi  Balai Penyuluhan (pada gambar 3).
Terlihat jelas bahwa dari bagan di atas, pada satu pihak PPL ditempatkan  sebagai  pihak    yang sepenuhnya mengusai problem petani,  dan  petani  pada  pihak  lain selalu siap menunggu ujaran kebenaran  yang  datang  dari  mulut PPL.  Narasi  kepakaran  PPL  dan kejelataan  petani  terkonformasi  oleh seorang    petani  dalam  kutipan wawancara berikut.
Saya  paling  jengkel  dengan orang yang tidak tahu cermin diri,  seperti  apa  diri  saya  ini. Lebih baik kita ini jadi petani saja.  Selama  ini  pemerintah terlalu  baik,  banyak  bantuan yang  mereka  berikan  baik berupa bantuan materi maupun  pelatihan.  Kami petani  ini  yang  tidak  tahu memanfaatkan  semua  itu. Sudah  tahu  bodoh,  tidak cermin  diri  lagi  (wwcr. dengan Domi Landu). Gambar 3.
Sumber: dimodifikasi  seperlunya  dari  Bagan  Organisasi  Balai  Penyuluhan Kecamatan  (Permentan  No.  26/Permentan/Ot.140/4/2012)  Balai  Penyuluhan Kecamatan (Bpk) Lembor .
Kepakaran  PPL  ini  pun  semakin intelligible dalam  kencanggihannya merepresentasikan petani dalam bentuk  angka-angka,  tabel-statistik yang  menggambarkan  produktivitas pertanian.  Berikut  adalah  dua  cotoh data  berupa  tabel  statistik  yang menggambarkan hal tersebut.

## Tabel 2
Sumber: disadur  seperlunya  dari  data  Capaian  Kinerka  Penyuluh  Pertanian Lapangan Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Lembor 2012.
No Nama Penyuluh Desa Binaan Nama Penyuluh
1 Aleksander Hamsu    Siru Penggunaan pupuk berimbang pada padi sawah 2 Tarsisius Randung Repi Pemeliharaan tanaman padi sawah 3 Silvester Nagot Ngancar Persiapan lahan penanaman tanaman sayuran 4 Germanus Agung Ngancar Cara membuat RDK/ RDKK untuk sistem kredit 5 Primus Nendo Lalong Pengendalian hama penyakit pada padi sawah 6 Marselina Jeni Daleng Sistim  penanaman  pasi jajar legowo
Tabel 3.
Sumber: Laporan Kinerja Penyuluh Pertanian PNS Kabupaten Manggarai Barat Periode 2011
Data-data  di  atas  hanyalah  bagian kecil  dari  sekian  banyak  data  yang digarap  PPL  yang  menggambarkan kepakaran mereka dalam menganalisa problem  petani.  Sementara  itu  dari data  kedua,  kepakaran  PPL  jelas terlihat dari materi-materi teknis yang mereka  tawarkan  dalam  setiap progam pendampingan para petani. Studi ini juga menemukan institusi lain  di  luar  pemerintah  yang  selama ini  juga  banyak  berbicara  mengenai pembangunan.  Peran  ini  ditemukan dalam  diri  lembaga  keuangan  seperti bank  atau  juga  koperasi.  Data Kecamatan  Lembor    dalam  Angka (2014)  misalnya  mencatat  ada  sekitar lima  koperasi  (Suka  Damai,  Florete, Sangosai,  Pintu  Air  dan  Kopdit  St.
Familia Wae Nakeng), di samping itu ada  tiga  Bank  (BRI,  BNI  dan  Bank NTT), ini menjadi bagian penting dari proses  pembangunan  pertanian  di daerah tersebut. Lembaga-lembaga ini berandil  besar  dalam  mereproduksi pengetahuan yang
menyokong pembangunan  yaitu  bahwasannya problem utama petani Lembor adalah soal  manajemen  keuangan.  Seorang pegawai  koperasi  kredit  Pintu  Air dalam  kesempatan  promosi  koperasi yang  dilaksanakan  di  Lembor  berujar seperti ini:
Kenapa  pertanian  kita  di
Lembor  ini  tidak  maju.  Itu bukan karena salahnya pemerintah, tidak. Itu terutama  disebabkan  oleh mental  kita  sendiri.  Maunya, apa  yang  didapatkan  hari  ini, Lokasi Kegiatan Kegiatan Masalah Upaya Pemecahan masalah Suru Numbeng- Lembor Kunjungan kelompoktani Produksi  padi  sawah rendah akibat serangan hama sundep  dan  hama beluk Mohon  BP2  KP  berkoordinasi dengan  Dinas  Pertanian  untuk intervensi bantuan obat pestisida  kepada  petani  sawah lembor Siru- Lembor Kunjungan kelompoktani Populasi  hama  dan Penyakit  meningkat sehingga produksi padi sangat rendah Mohon  BP2  KP  berkoordinasi dengan  Dinas  Pertanian  untuk intervensi bantuan obat pestisida  kepada  petani  sawah lembor
langsung  segera  dihabiskan, tidak  pernah  pikir  untuk menabung.  Akibatnya,  waktu kita kerja sawah, kita berutang  sana-sini.  Bahkan hasil panen kita tidak sanggup membayar itu semua.  Lantas,  bagaimana sudah,  maksud  kedatangan kami  hari  ini,  mari  kita menabung  di  koperasi  pintu air,  sehingga  ke  depannya kita  tidak  lagi  mengeluh ketika  kerja  sawah,  karena kita  bisa  meminjam  dari koperasi. (wwcr. dengan pegawai koperasi) Jelas  kiranya  bahwa  melalui ulasan  di  atas,  permasalahan  petani dalam wacana pembangunan direduksi  semata  sebagai  problem teknis.  Persis  pada  titik  ini,  mereka yang diklaim sebagai ahli pembangunan berkuasa penuh dalam berbicara  mengenai  pembangunan, sedangkan  petani  diposisikan  subjek yang  siap  mengesekusi  pengetahuan teknis tersebut.
Ketiga,  Tahun  lalu  Irigasi,  Tahun ini juga Irigasi Dalam  wacana  pembangunan, konsep-konsep pembangunan disusun, sedemikian sehingga membuat  problem  atau  kegagalan
pembangunan  dilihat  hanya  sebagai bentuk penyimpangan dari janji-janji pembangunan.  Dengan  kata  lain, formasi konsep pembangunan membuat  pada  satu  sisi  konsep- konsep pembangunan semakin natural (taken    for  granted) ,  dan kegagalan  pembangunan  pada  sisi lain  semata  terjadi  karena  belum terealisasinya janji-janji pembangunan. Pembangunan tetap menjadi
wacana  yang  hegemonik  dengan jalan  terus  menempatkan  problem atau kegagalan pembangunan semata karena  belum  terrealisasi  dengan baiknya  janji-janji  pembangunan. Studi  ini  menemukan  terbentuknya formasi  konsep  dalam  pembangunan melalui cara aktor-aktor pembangunan dan dokumen- dokumen kebijakan pertanian mengartikulasikan  problem  petani. Dokumen  kebijakan  provinsi  NTT misalnya dengan sangat jelas
memperlihatkan  bagaimana regime of  truth pembangunan  mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani.

## Gambar 4.
Sumber:  Kebijakan  Badan  Penyuluhan  Dan  Pengembangan  Sdm  Pertanian  Dalam  Mendukung Program Upsus Padi, Jagung, Dan Kedelai. Rakor Upsus NTT 29-30 April 2015.
Dari  bagan  di  atas,  tampak  jelas bahwa  problem  pertanian  semata terjadi  karena  tidak  terlaksana dengan baiknya janji-janji pembangunan.  Dalam  hal  ini,  akar utama  dari  problem  petani  di  NTT adalah  tidak  berfungsi  dengan baiknya  prinsip governance (tata kelola) dalam pembangunan pertanian seperti yang tertuang dalam kelima  point  tersebut.  Karena  itu jalan  keluar  yang  harus  ditempuh adalah  mengupayakan  tata  kelola kebijakan  pertanian  yang  baik. Senada dengan apa yang dirumuskan pada  level  Provinsi,  dokumen- dokumen  di  Kabupaten  pun  seperti
Renstra  Dinas  Pertanian  Kabupaten Manggarai  Barat  (2011-2015)  juga memperlihatkan  beroperasinya  cara berpikir  tersebut.  Dokumen  ini, misalnya,  merumuskan  bahwa  akar dari  problem  yang  dihadapi  oleh petani di Manggarai adalah terbatasnya  alokasi  anggaran  untuk pembangunan  pertanian.  Peliknya masalah  yang  dihadapi  oleh  petani terjadi karena keterbatasan kemampuan permodalan petani
untuk  membeli  sarana  produksi, terutama  benih/bibit  unggul,  pupuk kimia  dan  pestisida.  Diklaim  bahwa petani  di  Manggarai  Barat  memiliki modal usaha yang relatif rendah dan
kemampuan  untuk  mendapatkan akses  permodalan  dari  lembaga permodalan/keuangan  formal  sangat rendah.  Di  samping  itu,  tingkat penguasaan  teknologi  petani  yang relatif  terbatas  di  tengah  persaingan pasar  yang  semakin  ketat  juga melemahkan  posisi  tawar  petani Manggarai.  Problem  pembangunan pertanian juga terjadi karena rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani. Program termutakhir yang diyakini mampu menjawab persoalan ini adalah program Upsus pemerintah
Jokowi-JK yang menjadikan problem seperti  irigasi,  distribusi  pupuk, benih  dan  keterbatasan  kapasitas penyuluh  sebagai  penyebab  utama masalah petani di Indonesia umumnya dan Manggarai khususnya.
Gambar 5.
Sumber: Dokumen Kebijakan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm Pertanian dalam Mendukung Program Upsus Padi, Jagung, Dan Kedelai. Rakor Upsus NTT 29-30 April 2015.
Jadi, konsep dalam pembangunan sedemikian  sehingga  disusun  untuk selalu  tidak  pernah  mempertanyakan sistem atau struktur sebagai penyebab  problem  petani.  Pada  titik ini,  pembangunan  terus  menjadi wacana  yang  hegemonik  dengan jalan terus mereproduksi pengetahuan yang kian melanggengkan  praktik  dominasi, eksploitasi  dan  subjugasi  atas  diri para petani.
Keempat, Pembangunan Top Down menuju Pembangunan Partisipatif Keempat, formasi strategi mengacu pada level tema atau isi dari suatu  wacana.  Dengan  kata  lain, formasi  strategi  terkait  hubungan antara  antara  penanda  dan  petanda yang  membentuk  definisi  dari sesuatu. Sebagai misal, pembangunan  pada  masa  kolonial lebih  dipahami  sebagai  eksploitasi terhadap negara-negara jajahan,
sedangkan  pada  era  paska  kolonial,
pembangunan lebih diartikan sebagai upaya  modernisasi  bagi  negara- negara  dunia  ketiga  dengan  jalan
membangun infrastruktur untuk kemajuan  ekonomi.  Singkat  cerita, formasi  strategi  berkaitan  dengan seperti  apa  pembangunan  digarap, yang  sekaligus  merupakan  efek diskursif  dari  berubahnya  kontelasi kuasa  yang  membentuk  hubungan antara  Utara  dan  Selatan,  atau  juga antara negara dengan masyarakat. Trekait  strategi  pembangunan pertanian,  studi  ini  menemukan
pergeseran  strategi  pembangunan dari  yang  sangat state  sentris pada era  Orde  Baru,  menuju  pola pembangunan  partisipatif.  Sejalan dengan  nafas  utama  desentralisasi, petani  dalam  hal  ini  menjadi  subjek utama  pembangunan.  Pembangunan dalam  hal  ini  tidak  lagi  menjadikan negara  sebagai  aktor  kunci,  tetapi masyarakat  sendiri  menjadi  subjek penting dalam menggarap
pembangunan  itu  sendiri.  Dalam konteks  ini,  pembangunan  tidak  lagi dimaknai  secara top  down tetapi sepenuhnya diserahkan kepada petani sebagai subjek utama pembangunan. Pembangunan partisipatif ini salah satunya tampak dalam program penyuluhan partisipatif yang
belakangan  ini  menjadi  konsentrasi dari  para  PPL.  Bahwasannya  dalam penyuluhan  partisipatif  ini,  seluruh program  penyuluhan  dalam  bidang pertanian  bertujuan  untuk capacity building para petani.
Gambar 6.
Sumber : Penyuluhan Partisipatif, BPK. Kecematan Lembor
Pembangunan partisipatif ini juga nyata  dalam  berbagai  program pemberdayaan yang menyasar petani.
Sejumlah program baik yang diinisiasi  oleh  pemerintah  maupun lembaga swasta (koperasi), mendukung penuh usaha pemberdayaan  petani.  Salah  satu bentuk program pemberdayaan petani  dari  pemerintah  pusat  adalah
kegiatan Pengolahan dan  Pemasaran Hasil  Pertanian (pphp) melalui pola Bantuan  Sosial  (Bansos)  yaitu transfer  keuangan  langsung  ke rekening  lelompok  tani  penerima (bdk.  Doc.  PPHP,  2011).  Tujuan utama  dari  program  ini  adalah mendorong  peningkatan  partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan  sehingga  menumbuh- kan  rasa  memiliki  atas  output  yang dihasilkan.  Selain  program  ini  ada begitu  banyak  program  lain  seperti UPSUS  dari  pemerintahan  Jokowi- JK yang sepenuhnya didorong untuk semakin  meningkatkan  kapasitas petani  dalam  rangka  menyambut Manggarai  Barat  sebagai  Kabupaten
Pariwisata. Namun seperti yang telah
dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam kerangka  pembangunan,  jargon- jargon  kiri  seperti  partisipatif  juga rentan  dibajak  oleh  pembangunan mainstream  yang  bertujuan  untuk semakin mengintegrasikan para petani  ke  dalam  sistem  pasar. Artinya, partisipasi yang
dimaksudkan  justeru  tidak  sedang mempertanyakan  sistem  atau  status quo, tetapi bagaimana sistem pembangunan  dan  segala  prinsipnya semakin meransenk masuk ke dalam kehidupan  petani.  Efeknya,  petani dituntut  untuk  semakin  adaptif dengan  sistem  yang  ujung-ujungnya mengeksploitasi  mereka  lebih  sadis lagi.

## Resistensi  Subjek  Dalam  Wacana Pembangunan
Bagian  sebelumnya  telah  dengan cukup  panjang  lebar  membahas bagaimana pembangunan merepresentasikan  subjek  petani. Sebagai  kelanjutan  dari  analisis tersebut, bagian ini akan menguraikan  subjek  petani  yang melalui  strategi  tertentu  berusaha menunjukkan perlawanan atau
resistensi  terhadap  sistem  yang  ada. Studi  ini  mengambil  dua  bentuk strategi  yang  diusung  oleh  dua komunitas  tani  yaitu  Apel  (Aliansi Petani  Lembor)  dan  Komunitas
Daulat Tani Liang Sola yang selama ini  mengambil  jalan  resiliensi  di tengah sistem pembangunan
pertanian  yang  tidak  lagi  memihak mereka.
Perkembangan studi terkait resiliensi  belakangan  ini  terpusat pada  dua  ketegangan  besar  yaitu antara  memperlakukan  resiliensi sebagai  bentuk  resistensi  terhadap sistem  yang  ada  atau  justeru melihatnya sebagai adaptasi terhadap sistem  yang  ada.  Mengikuti  gagasan ini,  analisis  dalam  bagian  ini  pun secara  kritis  menempatkan  strategi resiliensi  yang  diusung  oleh  dua komunitas  tani  dalam  dua  cara  baca ini. Dengan demikian, ada baiknya di bagian  awal  uraian  ini,  pemetaan studi terkait resiliensi coba
dihadirkan untuk memperjelas posisi epistemologi dari analisis ini.

## Resiliensi:  antara  Adaptasi  atau
Resistensi Resiliensi (daya lentur), merupakan kata yang belakangan ini begitu  populer  dalam  wacana pembangunan. Secara harafiah,
resiliensi  merupakan  kata  dari  dunia psikologi,  yang  diartikan  sebagai kemampuan  untuk  mengatasi  dan beradaptasi  bila  terjadi  sesuatu  yang merugikan  dalam  hidupnya.  Dalam
konteks  pembangunan,  resiliensi mengancu  kepada  cara-cara  yang dilakukan  oleh  sekelompok  orang tertentu  untuk  dapat  mengatasi kemungkinan  efek-efek  negatif  yang ditimbulkan  oleh  pembangunan. Katrina Brown (2016: 40), misalnya, memberikan  beberapa  pengertian terkait  resiliensi.  Pertama,  resiliensi merupakan  strategi  pembangunan untuk  terus  memastikan  terjadinya pertumbuhan (growth based- development  strategies). Resiliensi dalam  hal  ini  berperan  sebagai strategi pertahanan dalam menghadapi  goncangan,  gangguan atau  berbagai  perubahan  global lainnya yang menghambat pembangunan.  Pada  point  pertama ini,  gangguan  lebih  dialamatkan kepada faktor-faktor eksternal seperti risiko bencana alam. Kedua, resiliensi diperlukan untuk mengantisipasi  perubahan-perubahan yang  cenderung  merusak.  Resiliensi, dengan  demikian,  lebih  dimengerti sebagai strategi untuk meminimalisir potensi terjadinya kerusakan. Berbeda  dengan  point  pertama, potensi kerusakan pada dalam hal ini tidak  saja  disebabkan  oleh  bencana
alam (risk  disaster) tetapi  juga perubahan sosial lain yang mengancam well being suatu masyarakat. Seperti  halnya  kajian indigenity politics, perkembangan studi resiliensi  belakangan  ini  pun  masih berada  pada  ketegangan  antara melihatnya  sebagai  bentuk  resistensi atau  adaptasi  dengan  sistem  yang ada.
Bahwasannya resiliensi merupakan  strategi  resistensi  yang dilakukan  oleh  sekelompok  rentan untuk  membendung  dampak  buruk dari sistem yang eksploitatif.
Resistansi  dalam  hal  ini  mengacu pada  kekuatan,  self-determinasi, agensi dan kekuasaan (Brown, 2016: 194).  Di  Mozambique  misalnya, masyarakat menunjukkan kerentanan yaitu ketidaksanggupan mereka berhadapan dengan kebijakan pemerintah dan proyek-proyek internasional  yang  mengancam  mata pencaharian (livelihood) warga setempat.
Dimensi  resistensi  dari  sebuah resiliensi  terjadi  ketika  ia  tidak terkunci  pada  pembacaan  strategi suatu  kelompok  untuk  bertahan dengan  caranya  sendiri,  tetapi  lebih
dari itu mereka mampu mengorganisasi  diri  mereka  sendiri untuk mempengaruhi distribusi ekonomi  yang  lebih  adil  misalnya.
Dalam  hal  ini,  resiliensi  tidak  saja dilihat sebagai tampakan masyarakat yang  semakin self-resilient, tetapi lebih  dari  itu  resiliensi  harus  dilihat sebagai  formasi  sosial  untuk  sebuah upaya  self-determinasi  (Derickson, 2016:  164).  Karakter  resistensi  dari sebuah  resiliensi  juga  terjadi  ketika terdapat  apa  yang  disebut  dengan resourcefulness (kapasitas  untuk membuat  keputusan  dan  bertindak secara  otonom)  yang  dengan  jalan mana  suatu  komunitas  mempunyai kapasitas  untuk  mempertanyakan relasi  kekuasaan  yang  selama  ini menyebabkan  terjadinya  kondisi eksploitatif atas diri mereka (MacKinnon  &  Derickson,  2012: 263). Sedangkan resiliensi sebagai adaptasi  atau  bentuk  baru  dari governmentalitas  neoliberal  oleh para  penstudi post  development dijelaskan dengan berbagai argumentasi.  Cara  berpikir  ini dimulai  ketika  prinsip  kompleksitas (undetermine) ,
ketidakpastian
(uncertainty),    diklaim  sebagai sesuatu  yang  ontologis  dari  suatu kenyataan  sosial  (Chandler,  2014). Dengan  demikian,  cara  berpikir resiliensi yang fleksibel, adaptif, self- reflexive merupakan  jawaban  yang tepat atas cara mengelolah kenyataan sosial yang kompleks. Sementara itu penjelasan  lain  yang  mengatakan bahwa  resiliensi  dicurigai  sebagai governmentalitas neoliberal, ketika ia dibaca sebagai upaya untuk menggeser peran pemerintah (destatification) dengan cara mendorong terbuka lebarnya perilaku yang  bebas  dari  masyarakat (free conduct) dalam mengurus pembangunan  ekonomi  (Joseph,
2013: 42). Logika pasar ini kemudian beroperasi  melalui  cara-cara  halus yang  terbungkus  melalui  kata-kata seperti  publik,  partisipasi, private patnership, networked governance .
Lantas,  menjadi  begitu  menarik ketika  kata  ini  menjadi  senjata  baru ketika dibajak oleh rezim pembangunan neoliberal, untuk terus melanggengkan relasi kuasa hierarkis dalam pembangunan. Dalam discourse  pembangunan  neoliberal kata  ini  dipakai  sebagai  senjata
depolitisasi. Depolitisasi secara sederhana dimaknai sebagai rekaiyasa  gagasan  dalam  rangka mematikan agensi subjek.

## Ini baru Sungguh-Sungguh Petani
Ini  baru  benar-benar  petani. Petani  itu  harus  kreatif,  berdaya saing  dan  dituntut  untuk  semakin bekerja  keras.  (wwcr.  dengan  Bene
Pambur).  Hal  tersebut  merupakan jawaban  seorang  petani  sekaligus aktivis Apel ketika ditanyai bagaimana  respon  pemerintah  atas gerakan  mereka.  Melalui  ungkapan ini,  menarik  untuk  membaca  Apel sebagai  bentuk  adaptasi  dengan sistem pembangunan yang selama ini eksploitatif.  Apel  dalam  konteks  ini merupakan  merupakan  jalan  keluar yang  diambil  oleh  petani  sendiri untuk  tetap  bertahan  dalam  sistem pembangunan yang ada. Bagaimana  hal  ini  mungkin dijelaskan? Pertama, pujian pemerintah  terjadap  Apel,  perlu ditempatkan dalam konteks pembayangan  akan  petani  yang sepenuhnya  terintegrasi  ke  dalam pembangunan  sebagaimana  yang tertulis  dalam  dokumen-dokumen
kebijakan  pertanian.  Pada  titik  ini, subjek  petani  yang  dihasrati  oleh sistem  pembangunan  adalah  petani yang berdaya saing, kreatif, reponsif, serta  mandiri  dalam  memenuhi kebutuhan  pangan.  Artikulasi  ini sekilas  dibenarkan  oleh  testimoni Avent  Turu,  seorang  petani  yang juga  aktivis  Apel  (wwcr.  dengan Avent  Turu).  Bahwasannya,  Apel dibentuk karena keterbatasan sumberdaya manusia yang selama ini merupakan  kendala  terbesar  petani Lembor.  Rendahnya  sumber  daya manusia  ini  ditandai  oleh  kegagapan petani dalam membuat analisis usaha tani.  Petani  di  Lembor,  menurut Turu, kurang memahami manajemen penghasilan dan
mekanisme pengelolaan  paska  panen.  Jelas kiranya  bahwa  dalam  konteks  ini, Apel  dibaca  sebagai  resiliensi  yaitu langkah  keluar  yang  diinisiasi  oleh petani sendiri untuk semakin kompetitif  dalam  sistem  pasar.  Jadi dengan cara baca seperti ini, alih-alih menyebut  diri  sebagai  resistensi petani terhadap
Kedua,  artikulasi  pangan  lokal yang  diusung  Apel  dibaca  sebagai bentuk  adaptasi    terhadap  sistem
yang  ada  ketika  ia  dibentuk  sebagai antisipasi terhadap musim yang tidak menentu  yang  selama  ini  dibajak oleh  bahasa  pembangunan  sebagai penyebab  dari  kegagalan  petani
Lembor. Isu climate change, belakangan  ini  menjadi  topik  yang kerap  diperbincangkan  pada  level internasional  di  mana  agen-agen pembangunan  iternasional  berada pada garda terdepan dalam meniupkan  isu  ini.  Petani  kecil dianggap  sebagai  kelompok  yang paling rentan dalam perubahan iklim yang semakin tidak menentu (Concepcio,  2011:  12).    Persis  pada titik  ini,  problem  petani  yang sebenarnya merupakan problem
struktural  dieksternalisasi  sebagai problem teknis.
Serupa  dengan  komunitas  Apel, Komunitas  Daulat  Tani  Liang  Sola, yang  dibentuk  dalam  kerjasamanya dengan  CBO  (Community  Based Organization) Sunspirit Labuan Bajo, mengimpikan  petani  yang  semakin semakin  otonom,  mandiri (self- relient) dalam  bertani.  Jalan  menuju cita-cita  ini  menjadikan  peningkatan sumber daya manusia petani menjadi garapan  utama  dalam  komunitas  ini.
Tesis  ini  dibangun  di  atas  diagnosa bahwa  kegagalan    pembangunan  di Lembor  disebabkan  oleh  sumber daya petani yang relatif masih sangat rendah.  Lantas,  persis  pada  titik  ini, hipotesis bahwa jalan resiliensi yang ditempuh  komunitas  ini  rentan terbajak  kembali  ke  dalam language game pembangunan  neoliberal  yang pada  dasarnya  hendak  dilawan  oleh komunitas ini. Beberapa argumentasi berikut,  setidaknya  membenarkan membuat hipotesis ini menjadi tesis.
Pertama,  pembangunan  adalah soal partisipasi petani. Kata partitipasi bersama dengan sederetan kata  yang  lain  seperti sustainaable
development, capacity building
seakan  menjadi buzword dalam literatur kajian pembangunan belakangan  ini  (Leal,  2010:  89). Dalam rezim pembangunan neoliberal, kata ini diplintir maknanya sedemikian sehingga bertujuan untuk semakin mengintegrasikan  warga  global  ke dalam  arena  pasar  bebas.  Hal  ini ditempuh  dengan  jalan  mereduksi partisipasi sekadar sebagai persoalan teknis  semata.  Persis  pada  titik  ini, problem  sosial-politik  semata  dilihat
sebagai  perkara  teknis  semata. Partisipasi,  dengan  demikian,  tetap berada  dalam  arena status  quo ketimbang menawarkan sebuah perlawanan terhadap sistem. Terkait hal ini, model pembangunan partisipasi yang ditawarkan  oleh  Komunitas  Daulat Tani  Liang  Sola  pun  rentan  terbajak oleh  asumsi  ini.  Bahwasannya penguatan  kapasitas  petani  dalam konteks ini membuat petani semakin self-relient dalam sistem pembangunan  pasar.  Wujud  dari teknikalisasi permasalahan ini sangat nyata terlihat dari bagaimana
perbedaan  antara  pertanian  organik yang  menjadi  fokus  utama  dari sekolah tani Liang Sola (bdk. Modul Sekolah  Tani  Baku  Peduli,  2105). Bahwasannya  melalui  sekolah  ini penguatan kapasitas petani ditempuh melalui training pembuatan  pupuk bokasi,  pupuk  cair  dan  pestisida organik.
Kedua,  jalan  self  determinasi komunitas  Tani  Liang  Sola  dalam arti tertentu berpotensi dibajak sistem pembangunan mainstream (neoliberal),  ketika  mereka  berusaha menarik diri dari negara (withdrawal from the state). Problem pembangunan pertanian dilihat bukan  sebagai  problem  struktural tetapi semata dilihat sebagai problem institusi semata. Persis pada titik ini, tidak  digarapnya  negara  sebagai institusi penting dalam pembangunan,  membuka  jalan  yang seluas-luasnya  bagi  institusi  pasar dalam menggarap pembagunan petani. Lagi-lagi pada titik ini, petani berpotensi  kembali  jatuh  ke  dalam jebakan  pembangunan  yang  market- sentris  yang  sebenarnya  hendak dilawannya.
Ketika Petani Menyadari Eksploitasi Pasar Bagian  pertama  dalam  arti tertentu telah menjelaskan bagaimana  strategi  resiliensi  yang diusung  oleh  petani  di  Lembor, rentan  terjebak  kembali  ke  dalam sistem  pembangunan  lama  yang eksploitatif. Berbeda dengan
pandangan  ini,  komunitas  Apel  dan Daulat  Tani  Liang  Sola  pada  pada sisi yang lain melalui strategi pangan lokal  justeru  semakin  mempunyai daya  tawar  dalam  sistem  pasar  yang selama ini mengeksploitasi mereka.
Komunitas Apel misalnya menjadikan  pengembangan  pangan lokal  khususnya  Sorgum,  sebagai alternatif  tanaman  pangan  di  tengah sistem  tanam  monokultur  (padi), yang sudah bertahun-tahun dijalankan  selama  ini.  Pangan  lokal menurut  Apel  merupakan  jawaban yang  tepat  bagi  petani  Lembor,  di tengah  pembangunan  monokultur yang selama ini membuat para petani Lembor  tidak  berdaulat.  Hal  ini  pun ditegaskan  dengan  jelas  dalam dokumen  kertas  kerja  Apel,  yang merumuskan  bahwa  tujuan  jangka panjang  didirikannya  organisasi  ini adalah  meningkatkan  kedaulatan pangan  dan  ketahanan  ekonomi masyarakat  Lembor  (Kertas  kerja Apel, periode 2015/2016). Itu brearti, melalui  Apel  para  petani  ingin memenangkan  dua  front  sekaligus yaitu  kedaulatan  pangan  sekaligus kedaulatan ekonomi.
Pertama,  melalui  pangan
lokal, para petani diharapkan mampu berdaulat  secara  pangan.  Bene Pambur, seorang petani Apel misalnya,  mengangakat  fenomena Raskin  (Beras  Miskin)  bantuan pemerintah  sebagai  ironi  besar  di
persawahan  Lembor  dalam  beberapa tahun  belakangan  ini  (wwcr.  dengan Bene  Pambur).  Hal  ini  menurut  si penutur  merupakan  pratanda  bahwa stok  pangan  di  tingkat  keluarga masih  sangat  kurang.  Dengan demikian,  menurut  dia,  apakah Lembor  masih  layak  disebut  sebagai lumbung  pangan,  sementara  ada banyak  petani  yang  menangis.  Di tengah  krisis  ini,  pangan  lokal  bisa menjadi jawaban. Karena itu sebagai simbol  kedaulatan  pangan  melalui Sorgum,  Bene  Pambur  menjelaskan bahwa  setiap  petani  Apel  wajib menjadikan Sorgum sebagai makanan pokok mereka selain beras. Kedua, pangan lokal
mengimpikan  petani  yang  berdaulat secara  ekonomi.  Petani  Apel  yang lain  pun  menjelaskan  bagaimana garapan  pembangunan  pertanian  di Lembor  selama  ini  membuat  para petani  semakin  tidak  berdaulat
(Sorgum, 2016). Avent Turu misalnya menjelaskan bahwa
pengelolahan  tanaman  padi  semakin sulit  dipertahankan  ke  depannya, karena  pengelolahannya  semakin mahal  dan  banyak  bergantung kepada  pemerintah  (wwcr.  dengna
Avent  Turu).  Untuk  benih  misalnya, kita  harus  membelinya  di  toko. Dalam proses ini menurut Avent, kita yang kerja, sedangkan pemilik tokoh yang  kaya.  Di  tengah  situasi  seperti ini, alternatif pangan lokal yang tidak membutuhkan  banyak  banyak  air, ramah  lingkungan,  tahan  hama,  dan relatif murah biaya menjadi jawaban di  tengah  situasi  seperti  ini.  Singkat kata, alternatif pangan lokal membuat petani semakin berdaulat.
Ketiga, merangkum point pertama dan  kedua,  Apel  lebih  jauh    hadir untuk  mempertanyakan  relasi  kuasa dalam pembangunan yang selama ini melahirkan  eksploitasi  terhadap  para petani  atau  yang  membuat  petani
Lembor  semakin  tidak  berdaulat. Artinya artikulasi kedaulatan pangan dan kedaulatan ekonomi menandakan  bahwa  selama  ini garapan  pembangunan  disinyalir
tidak  mendatangkan  kesejahteraan bagi  para  petani.  Pada  titik  ini pembayangan  versi  lumbung  pangan ala  pembangunan  berbeda  dengan lumbung  pangan  ala  petani.  Terkait hal  ini,  organisasi  Apel  melalui beberapa  petaninya,  mencibir  keras, pesta  panen  raya  yang  diadakan  di
Lembor  pada  tahun  2015  yang  lalu. Bagi  mereka  memori  Lumbung pangan  yang  kembali  didengungkan melalui  momen  panen  raya  tersebut, merupakan  suatu  kebohongan  besar. Momen  ini  hanyalah  bagian  dari strategi  pembangunan  untuk  tetap memberikan  kesan  yang  positif  bagi masyarakat  Lembor.  Bertolak  dari situasi seperti ini, para petani melalui wadah  Apel  dalam  arti  tertentu sedang  menunjukkan  kepada  para pengambil  kebijakan  terkait  dengan apa itu pembangunan yang sesungguhnya. Dalam  semangat  yang  kurang lebih  sama,  komunitas  Tani  Liang Sola melalui strategi pasar komunitas, justeru mampu
menawarkan  posisi  baru  para  petani di  hadapan  eksploitasi  pasar.  Arti penting  sebuah  resistensi  terhadap struktur  persis  terletak  pada  titik  ini. Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Adrianus  Hasri,  seorang  aktivis Sunspirit yang selama ini menangani divisi  pertanian  di  Lembor  bahwa salah  satu  problem  terbesar  yang dialami oleh petani Lembor
belakangan  ini  adalah  tidak  adanya sentra  pemasaran  produk-produk
pertanian  yang  adil  dan fair (wwcr. dengan  Adrianus  Hasri).  Di  tengah kondisi seperti ini, para petani petani sering  ditipu  dengan  harga  yang ditentukan  secara  sewenang-wenang oleh  mekanisme  pasar  atau  sistem ijon.  Bertolak  dari  problem  petani seperti  ini,  komunitas  Daulat  Tani Liang  Sola  melakukan  perlawanan terhadap  sistem  pasar  bebas  yang selama ini sangat eksploitatif dengan apa yang mereka sebut dengan pasar komunitas.  Dalam  pasar  komunitas inilah  petani  terlibat  penuh  tidak hanya  sampai  pada  tahap  produksi tetapi hingga distribusi atau
pemasaran.  Artinya  pada  titik  ini, pasar  yang  sebelumnya  berkuasa penuh  dalam  mengusai  para  petani, harus  melakukan  negosiasi  ketika berhadapan  dengan  para  petani  yang sudah  mengetahui  informasi  pasar dengan baik.

## Penutup
Praktik  dominasi,  eksploitasi  dan subjugasi  melalui  pembangunan dapat  dicandra  dengan  menjadikan epistemologi  poststukturalist  yang menempatkan  pembangunan  sebagai wacana.  Dalam  konteks  ini,  praktik dominasi terhadap petani
berlangsung dalam reproduksi pengetahuan yang terus mendisiplinkan  para  petani  untuk bekerja  di  bawah  prinsip-prinsip pembangunan.  Narasi  petani  di Lembor,  Manggarai  Barat  NTT merupakan  bagian  dari  narasi keterbelengguan  subjek  petani  di bawah kuasa yang beroperasi melalui wacana  pembangunan.  Hal  ini berlangsung  di  bawah    cara  agen- agen pembangunan merep- resentasikan subjek petani. Namun  di  balik  cerita  mengenai kepatuhan  petani  (docile  body)  di hadapan kuasa pembangunan, terdapat narasi lain yang memperlihatkan  munculnya  subjek petani  yang  baru.  Kajian  ini  pun menemukan  manifestasi  hal  tersebut dalam  cerita  resistensi  komunitas Petani  Apel  dan  Liang  Sola  di kecamatan  Lembor  yang  dalam kajian  ini  dibaca  sebagai  subjek- subjek  baru  yang  coba  mengambil jalan  alternatif  di  luar  pembangunan mainstream. Namun pertanyaan kritisnya adalah sejauh mana resistensi mereka membawa perubahan  bagi  kehidupan  para petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Bello,  W.  (2009). The  Food  Wars.
London and New York: Verso.
Brown, K. (2016). Resilience, Development and Global
Change. London  &  New  York: Routledge. Chandler. D. (2014). Beyond Neoliberalism:  Resilience,  the New Art of Governing
Complexity. Resilience ,    2  (1), 47–63.
Derickson,  K.  D.  (2016).  Resilience is  not  Enough. City ,  20(1), 161-166.
Erb, Maribeth. (1999). The Manggaraians:  A  Guide  to Traditional Lifestyles. Malaysia: Times Editions.
Fakih,  M.  (2002). Runtuhnya  Teori Pembangunan dan Globalisasi.
Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  & Insist.
Ferguson,  J.  (1994). The  Anti- Politics Maschine: “Development”,Depoliticizatio n, and   Bureaucratic  Power in Lesotho .  Minneapolis: University of Minnesota Press. Hettne,  B.  (2009).  Thinking  about development: Development Matters. London & New York: Zed books. Howarth,  D.  Norval,  A.J.,  dan Stavrakakis,  Y.  (eds).  (2000). Discourse Theory and Political Analysis: Identties, hegemonies, and Social Change . Manchester: Manchester University Press.
Jorgensenn,  M.  dan  Philips,  L.J.
(2002). Discourse  Analysis  as Theory  and  Method. London:
Sage Publication.
Joseph,  J.  (2013).  Resilience  as
Embedded  Neoliberalism:  a Governmentality Approach. Resilience ,  1 (1), 38–52. Kelly,  M.G.  (2009). The  Political Philosophy of Michael Foucault. New  York  and London: Routledge. Korovkin,  T.  (1997).  The  Evolution of  the  Indigenous  Peasant Economy  in  Northern  Ecuado. Latin American Research Review , 32 (3), 89-110. Krisna, S. (2009). Globalisation and Postcolonialism:
Hegemony and  Resistance  in  Twenty- first  Century. United  States  of America: Rowman & Littlefield. Marchart, O. (2007). Post- Foundational Political Thought. Edinburgh: Edinburgh University Press. MacKinnon, D. dan Derickson, K. D. From resilience to resourcefulness:  A  critique  of resilience policy and activism. Progress  in  Human Geography , 37(2) 253–270.
McHoul, A. dan Grace, W. (1993). A Foucault  Primer,  Discourse, power and the Subject.
London  and  New  York:
Routledge.
McMichael,  P.  (2009). A  Food Regime Genealogy. The Journal  of  Peasant  Studies ,  36 (1), 139-169. Mubyarto.  (1987). Politik  Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Nggoro,  Adi  M.  (2013) Budaya
Manggarai  Selayang  Pandang.
Ende: Nusa Indah.
Raharjo, M. D. (1990). Transformasi Pertanian,  Industrialisasi  dan Kesempatan  Kerja. Jakarta: UI Press.
Stavrakakis, Y. 1999. Lacan and the Political . London: Routledge. Ziai,  A.  (2015). Development Discourse and Global History,  from  Colonialism  to the  Sustainable  Development
Goals. London  &  New  York: Routledge.

## Dokumen-Dokumen
Laporan  Nasional  Evaluasi  Kinerja Pembangunan  Daerah  di  33 Provinsi tahun 2014. Kementrian PPN-Bappenas. Program  Kegiatan  Dinas  Pertanian Tahun  2016  dan  Rencana Kegiatan  Tahun  2017.  BPK Kecamatan Lembor. Dokumen  Dukungan  Penyuluhan dalam  Upaya  Khusus  (upsus) Percepatan Pencapaian Swasembada  Padi,  Jagung, Kedelai  tahun  2015.  BPK Kecamatan Lembor. Data , Bagan  Organisasi  Balai Penyuluhan Kecamatan (Permentan No. 26/Permentan/Ot.140/4/2012) Balai  Penyuluhan  Kecamatan (Bpk) Lembor. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan  dan    Pemasaran Hasil    Pertanian  (Pphp)  Dana Tugas  Pembantuan  Provinsi
NTT  Tahun  2011  Pada  Dinas Pertanian    Dan  Perkebunan Kabupaten  Manggarai  Barat. BPK Kecamatan Lembor
Peta  Ketahanan  dan  Kerentanan
Pangan  Nusa  Tenggara  Timur tahun 2015.
Laporan  Kinerja  Penyuluh  Pertanian PNS  Kabupaten  Manggarai Barat  Periode  2011.  BPK Kecamatan Lembor LintasTimur. Pesona NTT: Nusa TenunTangan. EdisiJuli- Oktober 2013. Labuan Bajo: Sun Spirit. Modul  Sekolah  Tani  Baku  Peduli,
Sunspirit Labuan Bajo   (2015).
Labuan Bajo,   Sunspirit.
Dokumen  Penyuluhan  Partisipatif. BPK. Kecematan Lembor.
Statistik Kabupaten
Manggarai
Barat, 2014. Kecamatan  Lembor  dalam  Angka, 2014. Kertas kerja Apel,
periode 2015/2016.
Kabupaten  Manggarai  Barat  dalam Angka, 2014.
RPJMD Kabupaten Manggarai Barat, 2011-2015.

## Internet
Sorgum, Alternatif Pangan di Lumbung Padi,http://sunspiritforjusticeandpeace.org/2 016/04/22/sorgum-alternatif-pangan-di- lumbung-padi/