SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, hlm. (78-92) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Pemberian Informed Consent Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan
Nurya Gustina Pascasarjana  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, email:bidannurya17@gmail.com
Faridatul Fauziah Fakulta Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email:ratufaridatulfauziah@gmail.com
Rani Sri Agustina
Fakulta Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa email:raniagustina79@gmail.com
DOI : http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2 .
Info Artikel
|Submitted :18 Juni 2022
|Revised : 28 Juni 2022 |Accepted : 29 Juni 2022
How  to  cite:  Nurya  Gustina,  “Pemberian  Informed  Consent  Dalam  Hal  Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022)”, hlm. 78-92.

## ABSTRACK:
In  era  of  modernity  development,  a  critical  paradigm  of  patients  is  born  towards  health  services. Patients  often  have  allegations  that  the  disease  that  does  not  heal  is  the  negligence  of  doctors  or  health workers in carrying out medical actions. This is increasingly revealed by the mass media, both electronic and print  media,  thus  it  is  very  important  that  there  is  approval  of  medical  action  (Informed  consent)  before taking action to patients and needs regulate legal protection for health workers that are  clear. This can  be seen  in  Republic  of  Indonesia  Law  Number  36  Year  2014  concerning  Health  Workers.  In  addition  to Republic of Indonesia Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers, the granting of approval of medical  actions  is  also  an  obligation  that  must  be  carried  out  by  every  health  worker  when  going  to  take medical action, the things stated in Article number 1320 of the Civil Code have not fully run in accordance with the Law.
Keyword : Patient, Informed Consent, Legal Protection

## ABSTRAK:
Di zaman perkembangan modernitas saat ini, sehingga lahirlah pola kritis bagi pasien pada pelayanan kesehatan. Pasien seringkali menduga bahwa penyakit yang tidak kunjung sembuh dari penyakit  yang  dideritanya  merupakan  kelalaian    dari  dokter  atau  tenaga  kesehatan  dalam menjalankan  tindakan  profesinya,  Hal  ini  semakin  sering  diungkap  media  massa,  baik    media elektronik maupun media cetak, dengan demikian sangatlah penting adanya persetujuan tindakan kedokteran (Informed consent ) sebelum melakukan tindakan kepada pasien dan tentunnya perlu adanya undang – undang yang pengatur perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang jelas, hal  ini  dapat  di  lihat  di  dalam  Undang  –  Undang  Nomor.  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga Kesehatan. Selain di dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, pemberian  persetujuan  tindakan  kedokteran  juga  merupakan  sebuah  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  setiap  tenaga  kesehatan  ketika  akan  melakukan  tindakan  kedokteran,  hal terebut    tertera    dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan Undang-Undang.
Kata Kunci : Pasien, Informed Consent, Perlidungan Hukum .

## Pendahuluan
Sebagai  mana  diamanatkan  dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa “Kesehatan  merupakan  hak  asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia”.  Maka,  setiap  aktivitas  serta upaya untuk menaikkan derajat kesehatan  bagi  rakyat  yang  dengan tinggi-tingginya  harus  dilaksanakan sesuai prinsip non diskriminatif,
perlindungan, partisipatif,
dan berkelanjutan  yg  sangat  urgen  artinya bagi  pembentukan  SDM,  daya  saing bangsa,  peningkatan  ketahanan  dan pembangunan  nasional  artinya  sebagian kalimat  pada  penjelasan  umum  dalam UU  no.  36  Tahun  2009  mengenai Kesehatan. 1 UU  No  36  Tahun 2014  Pasal  1  Ayat (3) berbunyi “Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan  untuk  menyelenggarakan upaya pelayanan  kesehatan, baik promotif,  preventif,  kuratif ,  maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau  masyarakat,”.  Untuk  itulah segala  upaya  kesehatan  harus  selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus  agar  masyarakat  yang  sehat sebagai  investasi  dalam  pembangunan dapat  hidup  produktif,  berkenaan dengan  hal  tersebut  penyelenggaraan kesehatan  terus  dilakukan  oleh  pihak pemerintah,  salah  satunya  adalah penyediaan  fasilitas  kesehatan  dan pemenuhan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  atau  tenaga  kesehatan  yang berkualitas. 2
1 Undang  -  Undang  No.  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2 Penjelasan Undang-Undang
kesehatan No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Indonesia merupakan negara hukum,
3 salah  satu  tujuanyang  dicita- citakan  Konstitusi  adalah  menjadikan Indonesia negara yang mandiri, sejahtera,  adil  dan  Makmur  ( Welfare State ).  Pembangunan  kesehatan  yang berkualitas tertata dan merata merupakan  bagian  dari  HAM  yang harus  diwujudkan  dengan  memberikan pelayanan kesehatn untuk semua lapisan masyarakat.
Pasal 34 ayat (3) berbunyi “Negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan pelayanan  kesehatan  dan  pelayanan fasilitas umum yang layak”. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya penyelenggaraan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  guna    meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi- tingginya  dilaksanakan  berdasarkan nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan  dan  berkelanjutan  yang sangat penting artinya bagi pembentukan  sumber  daya  manusia yang ada di negara Indonesia,
peningkatan  ketahanan  dan  daya  saing bangsa, serta pembangunan nasional.
Sejalan dengan perkembangan jaman  yang  semakin  modern,  lahir pulalah  cara  berpikr  kritis  pasien  pada pelayanan-pelayanan  kesehatan.  Pasien acapkali  mempunyai  pemikiran  bahwa penyakit  yang  diderita  tidak  kunjung sembuh  artinya  kesalahan  dari  tenaga kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis.  Pola  ini  makin  kuat  ditandai laporan malpraktek medis yang semakin meningkat setiap hampir setiap tahunnya.  Kondisi  ini  juga  diperburuk dengan  tidak  lengkapnya  peraturan PerUU  mengenai  standar  pelayanan kedokteran
yang melahirkan ketidakjelasan  hukum  perihal  ukuran
3 Pasal  50  UU  RI  No  29  tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran.  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor  116.  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4431.
kelalaian  seorang  dokter  atau  tenaga kesehatan lainnya.
Keadaan  demikian  menghasilkan perlindungan  hukum  yang  lemah  bagi profesi dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya  saat  melakukan  pelayanan kesehatan.  Hal  tersebut  dikarenakan dalam  Undang-Undang  memberikan perlindungan  hukum  bagi  tenaga kesehatan  melalui  standar  pelayanan kedokteran.
4 Dokter menerima perlindungan hukum bila telah
melakukan  tindakan  medis  sesuai dengan  standar  pelayanan  kedokteran yang telah ditentukan.
Wujud  dari  perlindungan  hukum yang  diberikan  oleh  standar  pelayanan kesehatan  yaitu  dengan  pemberian jaminan  agar  terbebas  dari  segala tuntutan  malpraktik,  meskipun  pada saat tindakan medis yang diberikan oleh tenaga  kesehatan  dan  dokter  lainnya terdapat  kerugian  bagi  pasien.  Karena pada  awalnya  pasien  telah  diberikan informasi  dan  persetujuan  Tindakan kedokteran  ( Informan  Consent )  akan dampak  dan  juga  resiko  yang  akan diterima  oleh  pasien  tersebut,  Namun, adanya  ketidak  lengkapan  Per-UU  yang disebabkan  karena  tidak  disahkannya pedoman  pelayanan  kesehatan,  maka tolak  ukur  lalai  seorang  dokter  ataupun tenaga kesehatan pada saat menjalankan tindakan menjadi semakin samar.
Mochtar  Kusumaatmadja  dalam buku  Abintoro  Prakoso  menambahkan, karena  motif  historis  sistem  hukum  di Indonesia  saat  ini,  kecenderungan- kecenderungan  kriminal  yang  sejalan dengan  perkembangan  masyarakat  juga dapat  diciptakan  melalui  pembentukan peraturan  perundang-undangan,  bukan putusan pengadilan yang paling sederhana.  Masalah  penting  justru  ada
4 Pasal  50  UU  RI  No  29  tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran.  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor  116.  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4431.
pada  system  hukum  Indonesia  yang mengutamakan  Per-UU  sebagai  sumber hukum  dibanding  yurisprudensi  dalam setiap  UU  merupakan  produk  politik yang  tak  terlepas  dari  kepentingan pemnegang  kekuasaan.  Oleh  sebab  itu, atas  gagasan  motif-motif  tersebut,  John Rawls,  menengahi  faktor-faktor  yang berbeda  pandangan  tersebut  dengan menjunjung tinggi bahwa keadilan yang tercipa melalui hukum harus berdasarkan  nilai  kejujuran.  John  Rawls menjelaskan  Konsep  keadilan  hukum harus dilatarbelakangi kepercayaan liberalisme  yang  berpandangan  bahwa hukum  hanya  bisa  dipahami  dengan baik jika keadilan adalah konsep politik. Keadilan  menjadi  konsep  politik  paling efektif  bisa  dibenarkan  dengan  nilai politik  atau  political  dan  bukan  dilihat dari doktrin agama dan filosof. 5 Selain itu,
Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga  mengatur  bahwa  hal-hal  yang berkaitan  dengan  masalah  kelalaian tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh tenaga kesehatan, khususnya pada Pasal 29  dan  Pasal  58.  Pasal  29  menentukan bahwa  tenaga  kesehatan  yang  diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya,  kelalaian  tersebut  harus diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui jalan  mediasi.  Sedangkan  pada  pasal  58 mengatur  mengenai  hak  setiap  orang untuk menuntut ganti kerugian terhadap seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau penyelenggara
kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, penuntutan ditujukan kepada seseorang, tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan (rumah sakit). Perlindungan hukum terhadap tenaga Kesehatan akan mampu memberikan  rasa  aman  dan  damai
5 Abintoro  Prakoso, Pengantar  Ilmu Hukum LaksBang: Surabaya, 2017, hlm. 277.
dengan  adanya  kepastian  hukum, perlindungan  hukum  dan  kepastian hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan,  perlindungan  hukum  tidak dapat  dirasakan  oleh  tenaga  Kesehatan dalam  memberikan  setiap  pelayanan terhadap  masyarakat  tanpa  adanya kepastian  hukum,  dan  begitupun sebaliknya  dengan  tegaknya  kepastian hukum  maka  para  tenega  medis  akan merasa  terlindungi  dan  nyaman  dalam menjalankan segala profesinya.
Informed consent merupakan  sebuah persetujuan  Tindakan  kedokteran  yang diberikan oleh tenaga Kesehatan terhadap  pasien  ataupun  keluarganya atas  dasar  informasi  dan  penjelasan mengenai tindakan medik apa yang akan dilakukan  terhadap  pasien  dan  dampak resiko  yang  akan  diterima  oleh  pasien ketika  dilakukan  Tindakan  tersebut, penjelasan  tentang Informed  Consent sendiri  telah  tercantum  sebagaimana disebutkan  dalam  Surat  Keputusan Direktur  Jendral  Pelayanan  Medik  No. HK. 00.04.7.3.3725 tanggal 21 April 1999 sebagai  penjabaran  dari  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor. 585 tahun 1989 Tentang informed consent. 6 Pemberian  persetujuan  tindakan kedokteran atau  Informed  consent sangat erat kaitannya dengan  sebutan transaksi terapeutik  yang  artinya  adalah  suatu
Tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan untuk
menentukan  atau  upaya  untuk  mencari therapi  yang  paling  tepat  bagi  pasien yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan. 7 Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa pemberian persetujuan tindakan kedokteran informed  consent merupakan komponen  utama  yang  mendukung
6 Desriza  Ratman, Aspek  Hukum Informed  Consent  dan  Rekam  Medis  Dalam Transaksi  Terapeutik, kini  Media:  Bandung, 2013,hlm. 39.
7 Ibid, hlm 40.
adanya  transaksi  terapeutik. 8 Karena persetujuan  Tindakan  yang  diberikan secara  sukarela  yang  disampaikan  oleh pasien/keluarga pasien dengan menandatangani  persetujuan  Tindakan kedokteran  / informed  consent adalah merupakan  salah  satu  syarat  subyektif untuk  terjadinya  /  sahnya  suatu perjanjian,  dalam hal ini perjanjian yang dimaksud  merupakan    sebuah  transaksi terapeutik.
Masalah mengenai lemahnya perlindungan  hukum  bagi  tenaga kesehatan,  maka  dibutuhkan  suatu kepastian hukum yang bisa lahir melalui perubahan standar pelayanan kesehatan. Hal  ini  disebabkan  maraknya  profesi kedokteran  dan  juga  tenaga  kesehatan yang  menjadi  sorotan  media  massa  dan masyarakat, karena diduga telah melakukan  tindak  pidana  melawan hukum  sehingga  dianggap  malpraktek, seperti kasus yang terjadi belakangan ini menimpa tenaga Kesehatan di salah satu Rumah Sakit  yang ada di Kota Manado, kasus yang menimpa Dokter Dewa  Ayu Sasiary  Prawani  dan  kawan-kawan merupakan  bukti  bahwa  perlindungan hukum  yang  ada  di  Indonesia  masih belum optimal.
Kasus  yang  sempat  membuat  geger para  tenaga  medis  di  indonesia    ini bermula  ketika  tenaga  kesehatan  yaitu Dewa  Ayu  Sasiary  Prawani,    Hendry Simanjuntak  dan    Hendy  Siagian  pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, hal itu disebabkan  adanya  wacana  mogok massal  para  teman  sejawat  dokter  di Indonesia  disebabkan  tidak    adanya payung hukum dan pembelaan terhadap tenaga kesehatan,  bertempat di ruangan operasi  Rumah  Sakit  Umum  Kandou Malalayang  Manado  melakukan  operasi cito secsio sesaria (SC) terhadap salah satu pasien  yang  bernama  Siska  Makatey yang  akan  melakukan  persalinan  di
8 Marsudi  Muktar, Bidan  dan Dinamika    Hukum,  Refika  Aditama:  Bandung, 2009, hlm 37.;
Rumah  Sakit  tersebut.  Akibat  tindakan medis  yang  dilakukan  oleh    Dewa  Ayu dan  kawan-kawan  sesama  teman sejawatnya,  bayi  dari  pasien  Ibu  Siska Makatey berhasil diselamatkan sementara Siska Makatey sendiri meninggal  dunia  karena  mengalami emboli. 9 Bentuk perlindungan hukum yang diberikan  melalui  standar  persyaratan pelayanan  kesehatan  adalah  dengan memberikan  jaminan  terbebas  dari tuntutan  melakukan  malpraktik  medis, bahkan apabila dokter dan tenaga medis dalam mekukan tindakan medis. Karena pada  awalnya  pasien  telah  diberikan persetujuan
Tindakan
kedokteran ( Informan  Consent )  dan  juga  telah  di informasikan  akan  dampak  dan  resiko yang akan diterima oleh pasien. Namun, dengan  ketidakpastian  Per-UU  karena tidak  disahkannya  pedoman  pelayanan kesehatan  nasiona,  sehingga  tolok  ukur kelalaian  seorang  dokter  atau  tenaga kesehatan  dalam  melakukan  tindakan semakin samar.
Hubungan  hak  dasar  antara  pasien dan tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan medis dilandasi oleh perjanjian terapeutik, maka setiap pasien yang  akan  dilakukan  tindakan  bebas untuk  menentukan  tindakan  apa  yang dapat dilakukan terhadap tubuhnya atau dirinya,  tetapi  pertama-tama  ia  berhak mengetahui
hak-hak mengenai
penyakitnya  dan  tindakan  atau  terapi apa  yang  dilakukan  dokter  dan  tenaga kesehatan  terhadap  tubuhnya  untuk membantu  dirinya  dan  segala  risiko yang  mungkinkinan  timbul  kemudian setelah dilakukan tindakan.
9 “Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung, gas tersangkut ada dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah seseorang . https://aladokter.com. Emboli diakses pada tanggal 3 Juli 2021 jam .”
Penyelesaian yang didasarkan sepenuhnya  pada  kesepakatan  untuk melakukan hal-hal tertentu akan menimbulkan  timbulnya  hak  dan kewajiban.  Jika  hubungan  yang  ada antara dokter yang memberikan pelayanan dan pasien yang menerimanya  tidak  berjalan  dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  keduanya,  sehingga  akan menimbulkan  akibat  hukum,  biasanya pasien  akan  merasa  lebih  banyak dirugikan,  sehingga  mereka  akan menuntut  tanggung  jawab  terhadap Tindakan  yang  dilakukan  oleh  dokter tersebut. Tanggung jawab dokter mampu  dituntut,  lantaran  pada  hal  ini seseorang  dokter  pada  menjalankan profesi  keilmuannya  perlu  bersifat professional  menggunakan  memenuhi baku  kompetensi  &  wewenangnya  dan biar  buat  bekerja  sinkron  menggunakan baku  yg  sudah  dipengaruhi  &  bekerja secara profesionalismenya. 10 Secara generik  pertanggungjawaban  diartikan menjadi suatu dampak atau konsekuensi atas  perbuatan  yg  sudah  dilakukan. Pertanggungjawaban  perdata  tujuannya merupakan  buat  menerima  kompensasi berdasarkan  kerugian  yg  sudah diderita sang penerima pelayanan selain itu juga buat mencegah hal-hal yg nir dikehendaki. 11
Sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Perundang-undangan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, “Jika dokter atau tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan profesinya melakukan perbuatan melanggar  hukum  dan  membawa kerugian  terhadap  pasiennya,  maka mewajibkan  bagi    seorang  dokter  atau tenaga  kesehatan  harus  mengganti
10 Jayanti, Penyelesaian  Hukum  dalam Malpraktek Kedokteran, cet 1 , Pustaka Yustisia: Jakarta, 2009, hal 31.
11 Isfandyarie, Tanggung  Jawab  dan Sanksi  Bagi  Dokter, Prestasi  Pustaka:  Jakarta, 2006, hlm, 6.
kerugian tersebut serta harus bertanggung  jawab  mengenai  kerugian yang  telah  ditimbulkan  oleh  kelalaian yang  disebabkan  oleh  Tindakan  tenaga Kesehatan tersebut.”
Melihat penerangan diatas pasien yg merasa dirugikan sang kinerja dokter yg meberikan pelayanan diluar kewenangan & baku yg sudah diberikan maka  pasien  tadi  bisa  menuntut pertanggung  jawaban  melalui  tuntutan ganti  rugi.  Setiap  perjanjian  sejatinya dilandaskan menggunakan niat & itikad baik,  tanpa  adanya  penipuan,  paksaan, tekanan  atau  kekhilafan.  Adapun berdasar pendapat menurut Komalawati 12 “Dokter  yang  melakukan pelayanan  Kesehatan  dan    praktek kedokteran, maka dia harus mempunyai atau memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan, yaitu sudah menyelesaikan  pendidikannya  sesuai dengan tingkatannya dengan mendapatkan ijazah, lulus uji kompetensi dengan mendapatkan sertifikat kompetensi,
melakukan registrasi  untuk  mendapatkan  Surat Tanda Registrasi dan memiliki Surat Izin Praktek,  kesemuanya  ini  diatur  dalam Pasal-Pasal  29,  36,  dan  38  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktek Kedokteran”.
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal  27  ayat  (1)  yang  diamanatkan dalam  Undang-Undang  No.  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana telah dijelaskan  bahwa  tenaga  kesehatan memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum dalam
melaksanakan  tugas  sesuai  profesinya masing-masing,  dimana  perlindungan hukum  tersebut  merupakan  hak  yang dimiliki  oleh  setiap  tenaga  kesehatan yang diberikan sepanjang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan telah memenuhi  ketentuan  kode  etik,  standar profesi,  hak  pengguna  pelayanan kesehatan,  standar  pelayanan,  dan
standar prosedur operasional.
Pernyataan  lain  tentang  standar  yang diberikan  oleh  dokter  dan  juga  tenaga Kesehatan  hampir  serupa  dengan  yang diatur dalam perundang-undangan.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis mendapatkan  beberapa  implikasi  terkait factor  yang  menyebabkan  terdapat beberapa kekosongan dan permasalahan pemberian persetujuan tindakan kedokteran ( informed Consent ) diantaranya: 1). Tidak adanya keluarganya ditempat Setelah peneliti melaksanakan
wawancara  terhadap  informan  dapat diketahui  bahwa  salah  satu  penyebab ketidak lengkapan pengisian persetujuan tindakan  kedokteran  ( informed  consent ) yaitu  keluarga  pasien  tidak  ada ditempat,  sedangkan  tindakan  harus sesegara  mungkin  ( cito )  dan  ada  juga keluarga  pasien  yang  mendapingi ternyata  buta  hurup  atau  tidak  bisa menulis  sehingga  bentuk  persetujuan tindakan  kedokteran  atau infromed Consent    yang  diberikan  oleh  tenaga kesehatan hanya secara lisan saja
2). Kesibukan Dokter
Banyaknya  pasien  yang  dioperasi  dan dilakukan  dalam  waktu  yang  berturut- turut  menyebabkan  dokter  tergesa-gesa sehingga  tidak  sempat  mengisi  formulir persetujuan  tindakan  ( informed  consent ) bahkan  ada  dokter  yang  melakukan operasi kepada lima pasien dalam sehari, hasil  wawancara  dengan  responden dokter  DPJP,  didapatkan  hasil  bahwa perhatian  dokter  dalam    mengisi persetujuan  tindakan  ( informed  consent ) masih kurang, karena  selama ini dokter yang  ada  di  ruangan  operasi  lebih mementingkan  pemberian  pelayanan terhadap pasien daripada untuk memikirkan kepentingan administratifnya. 3).  Ketergantungan  dokter  terhadap Perawat dan Bidan
Selama  ini  dokter  yang  melakukan tindakan menyerahkan semua pemberian  informasi  dan  juga  formulir persetujuan Tindakan
kedokteran informed  Consent kepada  bidan  atau perawat  yang  ada  di  ruangan,  padahal yang  paham  akan  resiko  akan  tindakan yang  dilakukan  oleh  dokter  adalah dokter  yang  akan  melakukan  tindakan tersebut.
Bentuk  persetujuan  yang  diberikan  oleh tenaga  kesehatan  kepada  pasien  atau keluarga  pasien  harus  berdasarkan semua pengetahuan dan kompetensi.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis Empiris,  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  sebagai bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan  yang  dibahas.  Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang, sehingga  penelitian  hukum  normatif berfokus  pada  inventarisasi  hukum positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum, penemuan  hukum  dalam  perkara in concreto , sistematika hukum,perbandingan hukum dan
sejarah hukum.
Informed  Consent  Dalam  Tindakan Medis Persetujuan  Tindakan  Kedokteran (Informed consent) dimuat dalam beberapa peraturan, akan tetapi
peraturan-peraturan  yang  telah ada  saat ini masih diperlukan pengaturan hukum yang  lebih  lengkap  dan  situasional.  Hal ini  dikarenakan  dibutuhkannya  suatu pengaturan  aturan  yg  nir  hanya melindungi pasien
menurut kesewenangan  tindakan  yg  dilakukan
dokter.  Akan  tetapi  diperlukan  juga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap  resiko  tuntutan  yang  sering berkaitan  dengan  kegagalan  tindakan medis  walaupun  pelayanan  secara maksimal  sudah  di  berikan  namun terjadi  hal-hal  diluar  nalar  manusia.
Persetujuan tindakan kedokteran
(Informed  Consent)  ini  sangat  krusial mengingat  tindakan  medis  nir  bisa dipaksakan  lantaran  nir  terdapat  yg memahami niscaya output akhir menurut pelayanan kedokteran tersebut. 13 Persetujuan Tindakan kedokteran  atau Informed  consent itu sendiri  merupakan  suatu  persetujuan mengenai  akan  dilakukannya  tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya.  Persetujuan  ini  bisa  dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pentingnya akan anugerah keterangan & persetujuan Tindakan kedokteran (Informed  Consent)  yg  wajib  diberikan energi Kesehatan terhadap pasien hal ini jua terkait menggunakan Pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana mengenai  penganiayaan,  yg  sanggup saja dituduhkan pada pihak dokter atau tempat tinggal sakit, berkaitan menggunakan  tindakan  medis  yg dilakukan  terhadap  pasien.  Misalnya, melakukan  operasi,  memasukkan  atau menggoreskan  pisau  ke  badan  seorang sampai  mengakibatkan  luka,  atau membius  setiap  orang  lain,  bisa dipercaya menjadi penganiayaan. walaupun  yg  melakukan  tindakan  tadi seseorang dokter, permanen bisa dipercaya menjadi penganiayaan, kecuali jika: 14
1. Orang  atau  pasien  yang  dilukai memberikan persetujuan;
13 Isfandyarie, Tanggung  Jawab  dan Sanksi Bagi Dokter, hlm 6 .
14 Iffa,  “Etik  dalam  Kedaruratan  dan Pembedahan  Pediatri :  Pentingnya  Informed Consent,  Jurnal  Simposia.  Volume  5  Nomor 7.  2006, hlm,  42
2. Tindakan yang dilakukan berdasarkan  indikasi  medik,  dan ditujukan  pada  suatu  tujuan  yang konkret; 3. Tindakan medik tersebut dilakukan sesuai ilmu kedokteran. Pemberian  fakta  &  persetujan Tindakan kedokteran (Informed Consent)  harus  hukumnya  bagi  setiap tempat  tinggal  sakit  atau  pelayanan Kesehatan waktu akan menaruh tindakan  medis,  energi  Kesehatan  wajib menaruh  fakta  &  penerangan  pada pasien mengenai segala sesuatu yg herbi penyakit  pasien,  efek  yg  disebabkan menurut  tindakan  yg  akan  dilakukan, dan  resiko  apa  yg  mungkin  terjadi menurut  suatu  tindakan  yg  akan dilakukan  sang  energi  Kesehatan. Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  atau biasa  disebut  dengan Informed  consent secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu informed dan consent. “ Informed berarti telah mendapat penjelasan atau
informasi  dari  pemberi  pelayanan; sedangkan consent berarti  “Memberi persetujuan  atau  mengizinkan  dari penerima  atau  yang  akan  dilakukan pelayanan”.  Oleh  karenanya  informed consent adalah persetujuan yg diberikan selesainya  mendapat  keterangan.  Atau sanggup  jua  dikatakan  bahwa  informed consent merupakan pernyataan persetujuan  berdasarkan  pasien  yg diberikan  secara  bebas  &  rasional, selesainya menerima
keterangan berdasarkan  dokter  &  sudah  dipahami olehnya. 15
Formulir    persetujuan  tindakan kedokteran  atau  biasa  disebut Informed Consent berbentuk  perjanjian  baku  yang bentuk serta isinya telah ditetapkan oleh pihak  Rumah  Sakit,  serta  isinya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan  yang  ada,  Hal  ini  dilakukan
15 Ihkam, Informend  Consent  Pelayanan Kesehatan, Pelajar Pustaka: Yogyakarta, 2010, hlm  311.
untuk  mempermudah  pengisian  dan menjaga  terpenuhinya  standar  baku suatu informed  consent ,  sehingga  dapat menjadi  alat  bukti  yang  kuat  apabila timbul  sengketa.  Formulir  serta  bentuk persetujuan
Tindakan kedokteran ( informed  consent) disediakan  berupa hardcopy  yang  harus  di  isi  oleh  pasien atau  keluarga  pasien,  dan  berikut penulis  sampaikan  isi  formulir informed Consent dengan rincian sebagai berikut : a. Kop  nama Instansi  Rumah  Sakit  atau pelayanan Kesehatan;
b. Surat  keterangan  persetujuan  atau penolakan Tindakan;
c. Identitas yang menandatangani persetujuan  tindakan  medis  yang terdiri dari: a). Pemberi Informasi (tenaga kesehata); b). Penerima Informasi/pemberi persetujuan (pasien/keluarga) c). Umur/jenis kelamin; d). Alamat;
e). Nomor. Rekam Medis pasien;
f). Bukti diri ( KTP / SIM ); g).  Ruangan  Kelas  bagi  yang  di opname; h). Dokter penanggung jawab pelayanan;
f).  Prognosis  terhadap  penyakit  bila tindakan  medis  tersebut  dilakukan ( prognoses      with  and  without  medical procedure ).
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan  untuk  melakukan  upaya kesehatan. Tenaga kesehatan
berdasarkan  Undang-undang  Republik Indonesia Tentang Kesehatan Nomor. 36 Tahun  2014  merupakan  “setiap  orang yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang  kesehatan  untuk  jenis  tertentu
yang  memerlukan  kewenangan  dalam melakukan upaya kesehatan”.
Tenaga  kesehatan  juga  memiliki peranan  penting  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  kesehatan  yang maksimal  kepada  masyarakat  agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan hidup sehat. Tenaga kesehatan sebagaimana  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  adalah  orang  yang terlibat  dalam  program  kesehatan  dan melaksanakan  pelayanan,  selain  berupa dokter  tenaga  Kesehatan  juga  seperti bisa    tenaga  psikologi  klinis,  tenaga Keperawatan,  tenaga  kebidanan,  tenaga kefarmasian dan  juga  tenaga apoteker. 16
Pentingnya  Pemberian  Persetujuan Tindakan Kedokteran Informed Consent sebelum dilakukan Tindakan
Pentingnya anugerah persetujuan Tindakan kedokteran (Informed Consent)  dalam  setiap  Tindakan  yg terdapat pada setiap pelayanan kesehatan  jua  dikaitkan  menggunakan adanya  Pasal  351  kitab  undang-undang hukum  pidana  mengenai  penganiayaan, yg  mampu  saja  dituduhkan  pada  pihak dokter atau pelayanan yg terdapat pada sebuah  tempat  tinggal  sakit,  terkait tindakan medis yg dilakukan sang energi kesehatan  terhadap  pasien.  Sebagai contoh, menggunakan melakukan operasi, memasukkan atau menggoreskan  pisau  ke  badan  seorang sampai menyebabkan luka, atau membius  orang  lain,  bisa  dikatakan menjadi  suatu  penganiayaan.  Meskipun yg  melakukan  tindakan  tadi  seseorang dokter, permanen bisa dipercaya menjadi penganiayaan, kecuali jika: 17
16 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor . 32 Tahun 1996.
17 Iffa,  “Etik  dalam  Kedaruratan  dan Pembedahan  Pediatri :  Pentingnya  Informed Consent,  Jurnal  Simposia.  Volume  5  Nomor 7.  2006,  hlm 42
1. Pasien telah memberikan persetujuannya;
2. Tindakan  tersebut  berdasarkan indikasi medik; dan
3. Tindakan  medik  tersebut  dilakukan sesuai ilmu kedokteran. Pemberian  persetujuan  Tindakan kedokteran  ( Informed  Consent) sangatlah wajib hukumnya bagi setiap rumah sakit ataupun  dokter    dalam  memberikan pelayanan  sehingga  informasi  dan keterangan kepada pasien tentang segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan penyakit  pasien    dapat  dimengerti  dan dipahami,    dan  tindakan  yang  akan dilakukan  serta  resiko  apa  yang mungkin  terjadi    kelak  dari  suatu tindakan, sebelum tindakan itu dilakukan  pihak  keluarga  pasien  dapat memaklumi dan memahaminya.
Pemberian  Informasi  persetujuan tindakan  kedokteran (informed  Consent) adalah  suatu  bentuk  perjanjian  atau perikatan antara dokter dan pasien, yang berlaku semua ketentuan hukum perdata.  Dalam  Perjanjian  terapeutik pada  hubungan  dokter  dan  pasien tercakup  dalam  pengertian  perjanjian Inspannings verbintenis (berdasarkan usaha)  yaitu  objek  daripada  perjanjian terapeutik    dari  hubungan  tenaga Kesehatan  dan  pasien  bukan  pada  hasil yang  ingin  dicapai  dari  Tindakan tersebut  adalah  kesembuhan,  tetapi upaya  dari  tenaga  medis  atau  dokter yang terbaik untuk penyembuhan pasien yang mereka tangani.
Pemberian  Informasi  persetujuan tindakan kedokteran (informed Consent) yg  terjadi  antara  energi  kesehatan menggunakan  pasien  atau  keluarganya buat dilakukan tindakan medis merupakan waktu pasien tiba
menggunakan  keluhan,  menyatakan bahwa  beliau  sepakat  buat  diambil tindakan  medis,  dilakukan  anamnesa, (wawancara),  &  menurut  informasi (informed  consent)  yg  diperoleh  sang dokter  akan  sebagai  dasar  buat dilakukan  tindakan  medis  &  pula
menaruh  Analisa  mengenai  penyakit  yg diderita  sang  pasien.  Sehingga  akan terjadi konvensi antara energi kesehatan atau dokter yg menangani menggunakan pasien atau keluarganya maka perjanjian tadi diklaim perjanjian terapeutik.
Persetujuan  Tindakan  Kedokteran atau  biasa  disebut  dengan Informed consent secara  harfiah  terdiri  dari  dua kata  yaitu informed dan  consent. Informed berarti  “telah  mendapat  penjelasan  atau informasi  dari  pemberi  pelayanan; sedangkan consent berarti  “memberi persetujuan  atau  mengizinkan  dari penerima  atau  yang  akan  dilakukan pelayanan”.  Oleh  karena  itu informed consent berarti  “suatu  persetujuan  yang diberikan  setelah  mendapat  informasi. Atau  dapat  juga  dikatakan informed consent adalah  pernyataan  setuju  dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional,
sesudah mendapatkan informasi  dari  dokter  dan  sudah dimengerti olehnya”. 18
Berangkat  berdasarkan  konflik pada  atas  betapa  pentingnya  kiprah pemberi  fakta  tindakan  kedokteran informed consent pada upaya mengurangi  tuntutan  malpraktik  atau kelalaian  energi  kesehatan  baik  dokter juga perawat & jua bidan yg ditimbulkan lantaran kesenjangan pengetahuan antara  energi  kesehatan  menggunakan pasien  dan  keluarganya  terhadap perkembangan  global  medis,  dimana transaksi  terapeutik  ini  merupakan bukan  perikatan  yg  objeknya  jelas (resultaatverbintenis),  melainkan  suatu perikatan  yg  objeknya  merupakan upaya/output maksimal (inspanningverbintenis) berdasarkan energi kesehatan, lantaran taraf
kesembuhan  penyakit  yg  diderita  sang pasien  nir  hanya  ditentukan  sang kemampuan  &  Tindakan  yg  dilakukan
18 Ihkam, Informend  Consent  Pelayanan Kesehatan Ihkam, Informend Consent Pelayanan Kesehatan, Pelajar Pustaka: Yogyakarta, 2010, hlm  311.
sang  dokter  namun  jua  terdapat  faktor- faktor lain pada luar itu.
Penjelasan  yang  tertuang  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor. 290/MENKES/PER/III/2008, yang mana  persetujuan  Tindakan  kedokteran ( Informed consent ) merupakan
“pernyataan  sepihak  pasien  atau  yang sah  mewakilinya  yang  isinya  berupa persetujuan  atas  rencana  tindakan kedokteran  atau  setelah  menerima informasi  yang  cukup  untuk  dapat membuat persetujuan atau penolakan”. Mukadimah  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia yg dilampirkan pada Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor. 434/Men.Kes/X/1983 mengenai berlakunya Kode Etik Kedokteran  Indonesia  Bagi  Para  Dokter pada Indonesia mencantumkan mengenai  transaksi  terapeutik  yaitu “transaksi  terapeutik  adalah  hubungan antara  dokter  dengan  pasien  dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling  percaya (konfidensial ),  serta senantiasa  diliputi  oleh  segala  emosi, harapan  dan  kekhawatiran  makhluk insani”.
Pasal  45  Undang-Undang  Nomor. 29  Tahun  2004  ayat  (2)  tentang  Praktik Kedokteran. Menyatakan bahwa „Pemberian persetujuan tindakan kedokteran  ( informed  consent )  dilakukan terhadap  pasien  oleh  tenaga  kesehatan selesainya  pasien  menerima  penerangan secara  lengkap  menurut  dokter  tentang penaksiran yg diderita dan rapikan cara tindakan  medis  yg  akan  dilakukan, tujuan  tindakan  medis  yg  dilakukan, cara  lain  tindakan  lain  &  resikonya, resiko  &  komplikasi  yg  mungkin  terjadi &  prognosis  terhadap  tindakan  yg  akan dilaksanakan”.
Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Memberikan Informasi Persetujuan Tindakan Kedokteran ( Informed Consent )
Undang-Undang  Nomor.  29  Tahun 2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  telah memberikan  penjelasan  secara  gamlang bahwa    “Perlindungan  hukum  terhadap dokter  ataupun    dokter  gigi  dalam melaksanakan  tindakan  medis”,  dan menyangkut hak & jua kewajiban dokter atau dokter gigi yg tertuang dalam Pasal 50  menggunakan  kentara  berbunyi `Dokter atau dokter gigi pada melaksanakan praktik kedokteran memiliki hak :
a) Memperoleh  perlindungan  hukum sepanjang melaksanakan tugas dokter atau tenaga Kesehatan tersebut sesuai dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur operasional (SPO);
b) Memberikan  pelayanan  medis  yanga sesuai  dengan    standar  profesi  dan standar  prosedur  operasional  (SPO) yang  berlaku  dalam  pelayanan kesehatan;
c) Memperoleh  informasi  yang  lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya  terhadap  keluhan  serta penyakit yang diderita;
d) Menerima imbalan jasa. Selain  itu  juga  dalam  Undang-
Undang  Nomor.  36  Tahun  2014  tentang Tenaga  Kesehatan  Bab  Hak  Dan Kewajiban  terhadap  Tenaga  Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 57
menyebutkan  pula  bahwa  Tenaga Kesehatan  pada  menjalankan  praktik mempunyai  beberapa  hak  antara  lain, yaitu berhak:
a.  Memperoleh  pelindungan  aturan sepanjang energi kesehatan melaksanakan tugas sinkron
menggunakan  Standar  Profesi,  Standar Pelayanan  Profesi,  &  pula  Standar Prosedur  Operasional  yg  berlaku  pada loka  pelayanan  Kesehatan  tempatnya bertugas;
b.  Memperoleh  liputan  yg  lengkap
&  sahih  berdasarkan  pihak  Penerima Pelayanan  Kesehatan  atau  keluarganya terhadap penyakit yg diderita pasien dan therapi yg sudah dilakukan sebelumnya.
Perlindungan  hukum  bagi  tenaga kesehatan  atau  dokter  dan  juga  dokter gigi bukanlah ketentuan yang menghilangkan  adanya  kemungkinan penuntutan  hukum  oleh  orang  lain seperti  pasien  dan  juga keluarga  pasien, namun  seperti  yang  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor.  36 Tahun 2014 tentang  Kesehatan  pasal  78  yang menyebutkan  bahwa  “Apabila  Tenaga Kesehatan  diduga  melakukan  kelalaian dalam  menjalankan  profesinya  yang menyebabkan kerugian kepada
Penerima Pelayanan Kesehatan sehingga perselisihan yang timbul akibat kelalaian dari  tenaga  kesehatan,  maka  harus diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan  atau  mediasi.  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  yang  berlaku.  Dan ketika  persoalan  atau  perselisihan tersebut di bawa ke ranah hukum, maka tenaga  kesehatan  berhak  memperoleh kesempatan  untuk  membela  diri  dan diproses  secara  adil  apabila  diduga melakukan  pelanggaran  profesi,  baik  di sidang  profesi,  institusi  Rumah  Sakit, maupun di peradilan umum”. Tuntutan  aturan  yg  ada  umumnya berawal  menurut  rasa  ketidakpuasan pasien  terhadap  tindakan  yg  dilakukan sang  dokter  (dokter  umum,  dokter  gigi, dokter  spesialis  &  dokter  gigi  spesialis) pada menjalankan praktik kedokterannya  dan  dalam  akhirnya meluas ke tingkat rumah sakit menggunakan segala fasilitas yg terdapat  didalamnya.  Rumah  sakit selaku  loka  dokter  bernaung  memiliki kewajiban pada menyediakan wahana & prasarana  pada  rangka  pelayanan kesehatan  dan  mengatur  segala  hal  yg herbi  pelayanan  kesehatan  yg  aman, bermutu,  anti  diskriminalisasi  &  efektif mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit..
Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor. 36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
masalah  kelalaian  yang  dilakukan  oleh tenaga  Kesehatan  dalam  melakukan Tindakan  medis,  khususnya  tertuang dalam Pasal 29 dan juga Pasal 58.  Pada Pasal  29  Undang-Undang  Kesehatan Nomor.  36  Tahun  2009  menentukan bahwa “Apabila seorang tenaga
kesehatan  diduga  melakukan  kelalaian dalam  menjalankan  profesinya,  maka kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan terlebih  dahulu  melalui  mediasi  antara pemberi  pelayanan  dan  juga  penerima pelayanan”. Sedangkan pasal 58 undang- undang itu juga mengatur mengenai hak bagi  setiap  orang  untuk  menuntut  ganti kerugian  terhadap  seseorang,  tenaga kesehatan,  dan/atau  penyelenggara kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
Berdasarkan ketentuan yang tercantum  pada  peraturan  dan  undang- undang  tersebut,  penuntutan  ditujukan kepada  seseorang,  tenaga  kesehatan maupun  kepada  pihak  penyelenggara kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan juga  tempat-tempat  lainnya  perlu ditinjau ulang kembali.
Melihat  beberapa  undang-undang di  atas,  dokter  atau  ahli  kesehatan  lain dalam  menjalankan  tugasnya  sangat berisiko,  karena  faktanya  kemungkinan penderita cacat bahkan kematian setelah ditangani  oleh  dokter  atau  tenaga  kerja dapat terjadi, meskipun dokter
menyelesaikan  tugasnya  sesuai  dengan Standar  Profesi, Standart  Operating Procedure (SOP)  dan/atau  Standar Pelayanan  Medis  yang  baik.  Situasi semacam ini dapat disebut sebagai risiko medik,  dan  risiko  ini  terkadang dimaknai  oleh  pihak  diluar  profesi kedokteran  sebagai medical  malpractice, padahal sejatinya mereka tenaga Kesehatan  telah  melakukan  upaya dengan  segala  pemahaman  mereka dalam ilmu kedokteran.
Pasal  58  Undang-Undang  Nomor.  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yang berbunyi:
1) Setiap  orang  berhak  menuntut  ganti rugi  terhadap  seseorang,  tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian  akibat  kesalahan  atau kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan yang diterimanya;
2) Tuntutan  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan  tindakan  penyelamatan nyawa  atau  pencegahan  kecacatan seseorang dalam keadaan darurat;
3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan  tuntutan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Selain  itu  pula  pada  pembahasan lain  dalam  Undang-undang  Nomor.  36 Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan Pasal  34  juga  memberikan  penjelasan bahwa  “Untuk  meningkatkan  mutu Praktik  Tenaga  Kesehatan  serta  untuk memberikan
perlindungan
dan kepastian  hukum  kepada  Tenaga Kesehatan  dan  masyarakat  dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia”. Pasal  58  ayat  (2)  dalam  Undang-
Undang Nomor.  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  juga  menjelaskan  “Tuntutan ganti  rugi  tidak  berlaku  bagi  tenaga kesehatan  yang  melakukan  tindakan penyelamatan  nyawa  atau  pencegahan kecacatan  seseorang  dalam  keadaan darurat”.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka pada Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1)  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan memberikan penjelasan  bahwa  “tenaga  kesehatan memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum dalam
melaksanakan  tugas  sesuai  profesinya, dimana  perlindungan  hukum  tersebut merupakan  hak  setiap  tenaga  kesehatan yang diberikan sepanjang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan telah memenuhi  ketentuan  kode  etik,  standar profesi,  hak  pengguna  pelayanan
kesehatan,  standar  pelayanan,  dan standar prosedur
operasional”.
Kemudian,  tidak  jauh  berbeda  dengan yang  diatur  dalam  undang-undang tersebut bawa perlindungan hukum bagi tenaga  Kesehatan  merupakan  Langkah yang  sangat  bijak  yang  harus  dilakukan oleh pemerintah mengingat pertanggungjawaban yang dihadapi oleh tenaga  Kesehatan  dalam  melaksanakan tugasnya selalu penuh dengan resiko.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa :
1).  Permberian  Informasi  persetujuan tindakan  kedokteran (informed  Consent) adalah  suatu  bentuk  perjanjian  atau perikatan  antara  dokter  dengan  pasien, yang  berlaku  semua  ketentuan  hukum perdata.  Dalam  Perjanjian  terapeutik pada  hubungan  dokter  Dan  pasien tercakup  dalam  pengertian  perjanjian Inspannings verbintenis (berdasarkan usaha)  yaitu  objek  daripada  perjanjian terapeutik adalah bukan pada hasil yang ingin dicapai yaitu kesembuhan, melainkan  suatu  usaha  yang  dilakukan oleh  dokter  yang  sudah  berusaha semaksimal mungkin untuk
kesembuhan pasien.
2).  Tenaga  kesehatan  dalam  pelayanan medis  merupakan  sebagai  pelaku  usaha yang  memberikan  pelayanan  sepenuh hati  terhadap  pasien  selaku  konsumen, terbentuknya  Undang-Undang  Nomor. 36 Tahun 2014 Tentang tenaga Kesehatan agar  pelaku  usaha  (tenaga  kesehatan) medapatkan  perlindungan    dari  hukum yang jelas tanpa di bayang-bayangi oleh oknum- yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang  No.  36  Tahun  2014 tentang  Tenaga  Kesehatan  Pasal  57 bahwa  Tenaga  Kesehatan  dalam menjalankan praktik memiliki beberapa hak  antara  lain  “berhak  memperoleh pelindungan hukum sepanjang
melaksanakan  tugas  sesuai  dengan Standar Profesi, dan SPO”.

## Daftar Pustaka
Abintoro  Prakoso. Pengantar  Ilmu Hukum . Surabaya: LaksBang, n.d. Desriza  Ratman. Aspek  Hukum  Informed Consent  dan  Rekam  Medis  Dalam Transaksi  Terapeutik .  Bandung:  kini Media, 2013.
“Emboli  adalah  kondisi  di  mana  benda atau  zat  asing  seperti  gumpalan darah atau gelembung, gas tersangkut  ada  dalam  pembuluh darah dan menyebabkan
penyumbatan  pada  aliran  darah seseorang  .  https://aladokter.com. Emboli  diakses  pada  tanggal  3  Juli 2021 jam ,” n.d.
Iffa.  “Etik  dalam  Kedaruratan  dan Pembedahan  Pediatri :  Pentingnya Informed  Consent.” Jurnal  Simposia 5, no. 7 (2006).
Ihkam,  Al. Informend  Consent  Pelayanan
Kesehatan . Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2010.
Isfandyarie,  Anny. Tanggung  Jawab  dan Sanksi  Bagi  Dokter .  Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006. Jayanti,  Nusye  KI. Penyelesaian  Hukum dalam  Malpraktek  Kedokteran,  cet  1, .
Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor . 32 Tahun 1996 (n.d.). Muktar,  Marsudi. Bidan  dan  Dinamika Hukum; Bandung:  Refika  Aditama, 2009.
Pasal 50 UU RI No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 (n.d.). Penjelasan  Undang-Undang  kesehatan No.36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan (n.d.).
Undang  -  Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan (n.d.).
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  .
Cetakan  Pertama,  Visimedia, Jakarta. 2012
https://www.google.com/searc h?q=informed+consent+menuru t+kamus+besar+bahasa+indone sia&safe=strict&hl=id&sxsrf diakses  pada  tanggal  12  April 2021 jam 16.30 WIB KBBI.https://www.google.com/searc
hq=kamus+hukum+bahasa+ind onesia&safe=diakses
pada tanggal  12  April  2021  jam 20.52
WIB
Kamus  Hukum  Lengkap  (Mencakup
Istilah  Hukum  &  Perundang- Undangan  Terbaru,  Jakarta. 2012 https :// www. Google.go.id .hukumonline .com/ berita/ baca /lt5d4277baa8646/mimpi-
tentang-kamus-hukum-lengkap diakses  pada  tanggal  12  April 2021 jam 21.14 WIB. Kamus Inggris & Indonesia : // www . google. Com / search = kamus + hokum
+bahasa+Indonesi
Darrin  P.  Dixon.  2008.  “ Informed Consent or Institutionalized Eugenics?”.  Issues  in  Law  &
Medicine.  Volume  24  Number  1. University  of  Pittsburgh  School  of Law .
https://www.matapolitik.com - tu pdf. hukum_malpraktek_diakses
pada  bulan  juni  2021  jam  14.21 WIB.