Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah pada Bank Syariah
Dadi Permana Putra
Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: dadi.p51@yahoo.com

## Abstrak
Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan atau melakukan proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dalam transaksinya perbankan mengacu pada ayat Al-Qur’an, Hadis dan lainnya yang merupakan acuan yang di benarkan islam. Pada perbankan ada produk penghipunan dana yang di sebut denagan akad wadi‘ah yang mana para nasabah dapat menyimpan dana tersebut kepada pihak bank dan bank akan menjaga harta terseut. Dengan ini beberapa bank akan membebankan biaya administrasi bulanan kepada nasabah. biaya administrasi ATM bulanan ini berbeda beda antara bank yang satu dengan yang lainnya. penulis menelitih tentang hal tersebut pada perbankan syariah yang menjadi komponen pembentuknya adalah kebijakan atau ketentuan perbankan itu sendiri yang menerapkan biaya administrasi ATM tersebut, kemudian adanya kerja sama antara Bank dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis selaku pengelola jaringan ATM Bersama dan PT Rintis Sejahtera yang merupakan pengelola jaringan ATM Prima.
Kata Kunci : komponen, wadiah, perbankan syariah

## A. Pendahuluan
Ekonomi dan keungan Islam bukanlah hal baru, namun telah ada sejak munculnya islam itu sendiri, yang merupakan bagian integral Islam sebagai panduan hidup. Islam sebagai suatu falsafah hidup tidak hanya mengatur tata hubungan makhluk dengan Al- Khalik namun juga secara lengkap mendefinisiskan dasar-dasar kegiatan yang berkaitan denga aspek muamalah. Sehingga filosofi dasar  ekonomi  dan  keuangan  Islam  tidak  terlepas  dari  filosofi
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
Islam untuk mencapai kebahagian dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat. 1
Seiring dengan ambruknya keuangan Amerika Serikat tahun 2009 dan pesatnya perkembangan ekonomi syariah. Maka sudah saatnya ekonomi liberal dengan model produksi kapitalis menengok model ekonomi yang lainya, seperti ekonomi syariah. Ekonomi syariah sepertinya telah menjadi pilihan bagi pengembangan ekonomi dunia. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dengan semakin banyaknya perbankan asing yang membuka layanan bank syariah. 2
Lahirnya bank pada mulanya hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda. Bank juga memberi jaminan atas penyimpan dan penyimpanpun dapat mempergunakan uang penyimpananya dengan mengunakan cek surat wesel, dan lain sebagainya. Kelahiran bank islam ini tidak terlepas dari upaya pengalangan dana masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat islam. Islam melarang praktik muamalah yang mengandung dan dan dapat enimbulkan riba, sehingga didirikanlah bank tamapa bunga, yang sesui dengan prinsip ajaran Islam. Sebagian besar ulama mengangap bahwa bunga bank itu merupakan riba dan kerena itu hukumnya haram. Untuk itulah diusahakan adanya sistem perbankan yang dalam operasinya tidak mengenakan bunga kepada nasabahnya ( interest free banking system ) atau lazim disebut perbankan bedasarkan prinsip syariah (perbankan syariah). 3
Di Indonesia sendiri ada Bank Umum dan bank umum syariah, dalam kesempatan ini penulis akan memaparkan tetang Bank Umum Syariah tentang biaya administrasi dalam produk Wadiah. Dalam produk ini di perbankan syaraiah memiliki perbedaan biaya administrasi pememliharan ATM yang bervariasi. Misalnya pada Bank Muamalat Indonesia biaya yang dibebankan kepada nasabah sebesar 7500, Bank Mandiri Syariah sebesar 4500
1 Darsono, Sakti Ali, Ascarya Dkk, Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan, (Cet.  I,  Ed.  I, Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 31.
2 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas
Ekonomi, (Cet. III, Ed. I, Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. Vii
3 Usman Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm.14.
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
untuk BSM tabungan simpatik dan BNI syariah tidak ada biaya administrasi pemeliharaan ATM.
Pada kasus ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengapa terjadi perbedaan biaya administrasi AMT pada perbankan syariah dan apa saja yang menjadi komponen pembentuk biaya adminstrasi ATM pada bank tersebut.

## B.  Pengertian Bank Umum Syariah
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari’ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. 4
Istilah perbankan syarah mencakup mencakup segala sesuatu terkait Bank Syraiah dan Unit Usaha Syaraiah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 5
Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbedaan pokok diantara keduanya adalah bahwa bank penbiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintasa pembayaran, semetara bank umum syaraiah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan hal tersebut. 6
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di jelaskan pada pasal 1 ayat 7 dan 8 bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut
4 Setia Budhi Wilardjo, Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari’ah Di Indonesia, Jurnal UNIMUS, Value Added, Vol. 2, no. 1, September 2004 – Maret 2005, hlm. 3.
5 Sholahuddin muhammad, Lembaga  Keuangan  dan  Ekonomi  Islam, (Yogyakarta, Ombak, 2014), hlm. 84.
6 Usman Khotibul, Trend Pembentukan Bank Umum Syariah: Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Konsep, Regulasi dan Implementasi, (Cet. I, Ed. I, Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 45.
70 Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 7
Dalam literatur BI yang ditulis oleh Darsono dkk menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan bank bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai devisa atau bank non devisa. 8
Dalam hal ini berarti Bank Syariah menurut Kamus Baru Kontemporer adalah (bank islam, bank bagi hasil) lembaga perbangkan yang mengunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip hukum atau syariah islam seperti diatur dalam AlQur’an dan hadis. Prinsip islam adalah melarang kegiatan riba, menghalalkan transaksi jual-beli, berbuat adil tampa pandang bulu, bekerja sama dan tolongmenolong, bekerja keras tampa merusak. 9

## C.  Kegiatan Bank Umum Syariah
Kegiatan usaha Bank Umum Syariah telah diatur dalam pasal 19 UU Perbankan Syariah meliputi: 10
a.  menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi‘ah 11 atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b.  menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito,
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
8 Darsono  Dkk, Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan, (jakarata, BI, 2016), hlm. 267.
9 Kartoredjo H.S., Kamus Baru Kontemporer, (Cet.  I,  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 41. 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
11 “akad wadiah ” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah 12 atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c.  menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, 13 Akad musyarakah, 14 atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d.  menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam , 15 Akad istishna ’ 16 , atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e.  menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh 17 atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f.  menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah 18 dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya
12 “akad mudharabah ” adalah akad kerja sama antara pihak pertama ( malik, shohibul mal, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua ( amil, mudarib, atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelolah dana dengan membagi keuntungan usaha sesui dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.
13 “akad mudarabah ” dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama ( malik, shaibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ( amil, mudaharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelolah dana dengan membagi keuntungan usaha sesui dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
14 “akad musyarakah ” adalah akad kerja sama diantara dua belah pihak lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak yang memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesui dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesui dengan porsi dana masing-masing.
15 “akad salam ” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terdahulu dengan syarat teryentu yang disepakati.
16 “akad istisna ” adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepaki antara pemesan atau pembeli ( mustashni‘ ) dan penjual atau pembuat ( shani ). 17 “akad qardh ” adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
18 “akad ijarah ” adalah akad penyediaan dana dalam rangka pemindaahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tampa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
72 Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
bittamlik 19 atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g.  melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah 20 atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
h.  melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
i.  membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, 21
atau hawalah ;
j.  membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k.  menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
l.  menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
m. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
n.  menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
o.  memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
p.  melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah 22 ;
q.  memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
19 “akad ijarah muntahiya bittamlik ” adalah akad penyedian dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
20 “akad hawalah ” adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang menanggung atau membayar.
21 “akad kafalah ” adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan ( kalif ) bertanggungjawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan ( makful ). 22 “akad wakalah ” adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
r.  melakukan kegiatan lain 23 yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akad merupakan fasilitas bisnis, perjanjian pertukaran yang bersifat keuangan atas suatu transaksi jual-beli dimana salah satu pihak memberikan fasilitas penundaan pembayaran atau penyerahan sehingga pembayaran atau penyerahan tersebut tidak dilakukan secara tunai atau seketika pada saat transaksi. 24
Akad juaga adalah ikatan kontra dua pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti didalam akad masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Akad telah disepakati secara rinci dan spesifik tentang term and condition- nya. Dengan demikian, bila slah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah satu atau kedua pihak tersebut menerima sanksi yang telah disepakati dalam akad. 25
Secara garis besar, pengembangan produk Bank Syari’ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Produk Penyaluran Dana 2) Produk penghimpunan Dana 3) Produk jasa. 26
Produk penyaluran dana adalah produk perbankan dibidang pembiayaan yaitu berupa pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istishna,; pembiayaan akad qarhn; dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
Sementara yang termasuk dalam kategori Produk pengimpun dana adalah produk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainya yang dipersaakan dengan itu berdasarkan akad wadi‘ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
23 “kegiatan lain” adalah melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dan zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.
24 Zainal veithzal rivai DKK, Islamic Business Management: Praktik Manajemen Bisnis Yang Sesui Syariah Isla, (Cet. I, Ed. I,: Yogyakarta, BPFE,
2014), hlm. 263.
25 Muhammad, manajemen Bank Syari‘ah, (Cet.  II,  Edisi  Revisi,
Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 85.
26 Santoso dan Ulfah Rahmawati, Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari‘ah Dalam Mengembangkan UMKM Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea), Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, hlm. 333.
74 Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
dan investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainya yang di persamakan dengan itu berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentagan dengan prinsip syariah.
Pada produk pembiayaan ini diperlukan adanya jaminan. Bentuk jaminan yang diterapkan dalam bank syariah sama dengan bentuk jaminan yang diterapkan pada bank konvebsional yaitu terdiri atas jaminan perorangan dan jaminankebaandaan.
Produk perbankan dibidang jasa terdiri dari terdiri sebagai berikut:
a. ijarah, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Apabila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut ijarah mumtahiya bi tamlik (sama denan operating lease ).
b. Wakalah, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau kkomosi.
Ini sama hanya dengan pengambilalian utang.
c. Kafalah, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua dengan syarat sesuai dengan perjanjian dan pihak pertama menerikma imbalan berupa fee atau komisi (garansi).
d. Sharf, yaitu pertukaran (jual-beli) mata uang yang berbeda dengan penyerahan segerah ( spot ) berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan sharga pasar pada saat pertukaran. 27
D.  Produk Wadiah a.  Pengertian wadiah Menurut ensiklopedi hukum Islam wadi‘ah (Ar.: al-wadi‘ah = merupakan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara). Akad wadi‘ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia.
Dalam bahasa Indonesia, wadi‘ah disebut dengan “titipan”. 28 Secara bahasa al-wad‘ artinya adalah meninggalkan. Dan al- wadii‘ah secara bahasa artinya adalah sesutu yang diletakan di tempat orang lain untuk dijaga. Adapun dalam defenisi syarah;
27 Herry Susanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (cet. I,: Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 129. 28 Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I Jilid VI; (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1899.
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
kata wadi‘ah disebut untuk penitipan. Dan yang lebih rajih, wadi‘ah adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah al-iida (penitipan) bukan wadii‘ah (barang titipan). Defenisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah  dalam  mazab  hanafi  adalah  pemberian  kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya baik disampaikan secara langsung mapun secara tidak langsung. 29
Dalam  bukunya  Veithzal  Rival  dan  Arvian  Arifin,  Islamic Banking dijelaskan ka bahwa Al-Wadi‘ah adalah perjanjian diantara yang punya barang dengan yang menyimpan atas barang tertentu untuk disimpan. Tujuan dari perjanjian tersebut ialah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kemusnahan, kehilangan, kecurian, dan sebagainya. Barang dalam pengertian diatas ialah sesuatu yang berharga dan bernilai seperti; harta, uang  dekumun,  sertifikat  dan  benda-benda  lain  yang  bernilai di sisi islam. 30 Jadi al-wadi‘ah adalah penitipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya. 31 Baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. 32 Terdapat dua jenis al-wadi‘ah:
1. Al-wadi‘ah Amanah
Al-wadi‘ah Amanah adalah titipan ( wadiah ) dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan.
Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang titipan. 33
29 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual- Beli, Akad Ijrah (Penyelesaian), (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 556.
30 Veizhal  rival  dan  arviyan  arifin, Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 408.
31 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Keuangan Terkait  (BMUI  &  TAKAFUL)  di  Indonesia,  (Cet.  I,  Ed.  I,  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 31.
32 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, (Cet.
I, Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85.
33 Khotibul  usman, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia, (Cet. I, Ed. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
hlm. 82-83. 34 Ibid,. hlm, 31.
76
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...

## 2. Al-wadi‘ah Dhamanah
Pihak penyimpan dengan atau tampa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan barang yang diperoleh dalam pengunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan. 34

## b.  Rukun dan Syarat Wadi‘ah
Rukun 1.  Pemilik barang
2.  Orang yang menyimpan
3.  Barang yang disimpan
4.  Sighah: ijab dan qabul. 34 Syarat-syarat rukun
Menurut  hanifia,  ada  dua  yaitu  harus  berakal  dan  tidak disyaratkan baliq. Menurut jumur ulama, dalam akd wadi‘ah disyaratkan pula dalam hal wakalah, seperti baliq, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta. Dalam wadi‘ah, sesuatu yang dititipkan disyaratkan dapat diterima. 35 Syarat wadi‘ah juga diatur dalam KHES pada BAB XV bagian pertamama pasal 409 ayat 2, pasal 410, 411 dan pasal 412. 36
c.  Landasan Hukum Wadiah 1.  Landasan syari’ah a) Al-Qur’an
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS An-Nisa: 58)

## Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah
34 Ibid,. hlm. 408 35 Ibid,. hlm. 557-558 36 Kompilasi hukum ekonomi syariah, (Cet. I, Ed. Revisi, Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 112-113.
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (QS al-Baqarah: 283)
b) Hadis
Ketentuan hadis mengenai prinsip Wadiah ini dapat kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.
“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw. Bersabdah, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membals berkhianat kepada orang yang telah mengianatimu.”
Berdasarkan dalil-dalil diatas, para ulama telah sepakat tentang kebolehan menitipkan barang ataupun menerima titipan karena manusia membutuhkannya. Setiap orang suatu waktu membutuhkanpertolongan orang lain untuk memelihara barang yang ia tinggalkan. 39

## 2.  Landasan Hukum Positif
Giro wadiah sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpun dana mengacu pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang- undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Untuk saat ini dengan diundangkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah maka dasar hukum yang mendasari giro wadiah adalah undang-undang dimaksud. Undang-undang ini juga belaku pada tabungan wadiah. Kemudian PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
penyaluran serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pada pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpun dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.
Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa  DSN  No.  02/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Tabungan. Yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Ketentuan umum giro yang berdasarkan prinsip wadiah menurut ketentuan fatwa.
1.  Bersifat titipan
2.  Titipan bisa diambil kapan saja ( on call ).
3.  Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ( athaya ) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 37
Tabunganan wadi‘ah landasan hukum positfnya sama dengan giro wadiah .  Cuma  yang  sedikit  membedakan  di ketentuan umum fatwa DSN-MUI sebagai berikut:
1.  Bersifat simpanan
2.  Simpanan bisa diambil kapan saja ( on call ) atau berdasarkan kesepakatan
3.  Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ( athaya ) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 41
E. Implementasi Prinsip Wadiah dalam Produk Giro maupun Tabungan Produk funding bank syariah dalam bentuk Giro maupun Tabungan dapat memilih konsep wadiah maupun mudharabah. Aplikasi akad wadiah secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan dari PBI No. 9/19/ PBI/2007 Tentang pelaksanaa prinsip syariah dalam kegiatan Penghimpun Dana dan penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.
37 FATWA DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...

## 10/16/PBI/2008. Intnya adalah dalam kegiatan Penghimpun
Dana dalam bentuk giro dan tabungan atas dasar akad wad‘iah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut
a.  Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
b.  Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
c.  Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
d.  Bank dan nasabah wajib menguangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan peoduk Giro atau Tabungan atas dasar akad wadi‘ah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
e.  Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya adminitrasi berupa biayabiaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain kartu ATM, buku/cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
f.  Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
g.  Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa giro dan tabungan wadiah. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak ditentukan di awal akad, melaikan sepenuhnya
FATWA  DSN  Nomor  02/DSN-MUI/ IV /2000  Tentang Tabungan  diserahkan  kepada  kebijakan  bank  syariah  yang bersangkutan.  Dan  nasabah  dalam  hal  ini  tidak  menanggung resiko.  Dengan  demikian,  dalam  produk  bank  berupa  tabungan wadiah ini didasarkan pada akad wadiah yad dhamanah, sehingga bank  selaku  pihak  yang  menerima  titipan  dana  diperbolehkan memproduktifkannya. 38
Dalam dunia perbankan, prinsip waadi‘ah yad dhamanah biasa diterapkan untuk produk giro serta tabungan. Hal ini karena produk giro dalam bank tidak menjajikan adanya bagi hasil kepada nasabah di awal, tetapi bank diperkenankan untuk memberikan
38 Ibid, . hal, 92-93
80 Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
bonus kepada nasabah dengan besaran tergantung pada kebijakan dan keputusan bank. Pihak bank berkewajiaban untuk menjamin secara  penuh  dana  nasabah  tersebut  apabila  terjadi  kehilangan akibat ketledoran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh piahk bank.  Hal  ini  bertujuan  memberikan  jaminan  keamanan  bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. Di Indonesia nasabah diberi  keamanan  dengan  jaminan  oleh  Lembaga  Keamanan Simpanan (LPS).  Dengan  adanya  jaminan  dari  LPS,  nasa  lebih merasa  lebih  tenang  bahwa  dana  yang  disimpannya  aman. 39
Berikut ini di bawah ini adalah sekema wadi‘ah yad damanah .
Keterangan:
1.  Nasabah menitipkan dananya di Bank Syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadi’ah yad-dhamanah.
2.  Bank Syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada user of fund untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).
3. User of fund memperoleh pendapatan dan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga user of fund membayar return kepada Bank Syariah. Return yang diberikan oleh user of fund kepada Bank Syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
4.  Setelah menerima bagian keuntungan dari user of fund, maka Bank Syariah akan membagi keuntunganya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank Syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperolah keuntungan.
39 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis, (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 140.
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
Produk giro maupun tabungan adalah qardh madhmun (pinjaman), dan bank boleh mengunakan produk tersebut dan harus mengembalikan kepad nasabah sebagai pberi pinjaman walaupun tidak disebutkan dalam akad aplikasi gro dan tabungan. Oleh karena itu produk ini bukanlah termasuk akad amanah yang kemudia bank menjamin (bertangung jawab) mengebalikan giro atau tabungan tersebut karena mengunakannya, karena jika disebt akad amanah madhmunah bi tasharuf, maka menyebabkan mukhalafah (pelangaran) yang berkelanjutan dan ini bertentngan dengan syara. Akad qardh dalam pandangan fikih bank mengunakan dana tersebut, baik atas seizin pemiliknya atau dengan izin tidak langsung pemiliknya, karena para nasabah sudah tau bank mengunakan dana tersebut.
Menurut  fikih,  jika  barang  titipan  itu  digunakan  oleh  pihak penerima titipan, naka baran titipan tersebut statusnya „ariyah (pinjaman), dan „ariyah jika berbentuk barang yang pengunaanya dengan dimanfaatkan seperti uang, maka statusnya „ariyah tersebut menjadi qardh. 40 As-Sarkhasi mengatakan: “pinjaman yang berbentuk dirham, dinar atau fulus itu qardh karena i‘arah itu berarti mngizinkan untuk memanfaatkan barng (dengan hanya mengunakan uang tersebut), ini maknanya pihak penerima uang tersebut diberiizin untuk mengunakannya”. 41 As- Samarkandi mengatakan: “setiap barang yang hanya bias dimanfaatkan dengan mengunakan uang tersebut, maka itu adalah hakikatnya qardh (pinjaman) dan dinamkan „ariyah dalam majaznya.” 42

## F.  Biaya Adminitrasi ATM di BNI Syariah, Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia
Sebelum masuk pada pegertian dari biaya itu sendiri ada yang dinamakan akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-
40 Onis Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqasyid Bisnis & Keuangan Islam: Sintensis Fikik dan Ekonomi, (Ed.  I,  Cet.  I,  Jakarta:  Rajawali  Pers,
2015), hlm. 202.
41 As-Sarkhani, al-mabsutr, 11/145
42 As-Samarkandi, tufaqul fuqaha, 3/246
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan pokok: Penentu kos produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus.
Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.
Ada 4 unsur pokok dalam defenisi biaya tersebut di atas:
1.  Biaya merupakan pegorbanan sumber ekonomi
2.  Diukur dalam satuan uang
3.  Yang telah terjadi atau yang secara potensl akan terjadi
4.  Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. 43 Sedangkan biaya administrasi adalah mencakup seluruh biaya pengoperasian perusahaan  yang  berkaitan  dengan  manajemen  umum.  Contoh biaya administrasi adalah biaya gaji eksekutif, biaya akuntansi keuangan, biaya kesekretariatan, public relation, biaya gaji karyawan, biaya listrik dan air, biaya depresiasi gedung dan peralatan kantor, dan biaya lain yang berkaitan dengan pengoperasian perusahaan secara umum. 44
Adapun biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran dapat disebut juga sebagai biaya periode yatiu pengorbanan yang diakui sebagai biaya ( expenses ) pada periode terjadinya dan jumblahnya sangat dipengaruhi oleh kebijaksaan manajeman. 45
Di Perbankan Syariah saat nasabah menabung dengan mengunakan produk wadiah, maka akan sebagian bank akan mengenakan baiaya administrasi ATM yang mana jika dikaitkan dengan uraian diatas makan masuk dalam biaya-baiay lainya yang berkaitan dengan suatu perusahaan.
Dalam menetapkan suatu peraturan tentang berapa pemotongan biaya adminitrasi ATM memiliki perbedaan walaupun akad yang digunakan sama yaitu akad wadi‘ah. Disini
43 Mulyadi, Akuntansi Biaya, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012, hlm. 7-9
44 Krismiaji dan Y Anni Aryani, akuntansi manajemen, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 45 Bambang  Hariadi, Akuntansi Manajemen: Suatu Sudut Pandang, Yogyakarta: BPFE, 2002, hlm. 50.
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
penulis coba memaparkan 3 perbedaan dalam hal ini dengan tiga bank syariah yang berbeda yaitu BNI Syariah, Mandiri Syariah dan Muamalat.
1.  BNI Syariah.
a.  Administrasi bulanan (biaya pengelolaan rekening), yang wadiah bebas biaya alias gratis.
b.  Jika ingin tutup rekening, jenis wadiah dikena biaya sebesar Rp20.000,00.
c.  Saat rekening anda ada saldo dan ingin ditarik menggunakan kartu ATM, tidak semua saldo bisa diambil. Harus disisahkan buat saldo minimum / saldo mengendap. Saldo dengan mengunakan produk wad‘iah yang ditinggal seperti ini bisa Rp20.000,00.
d.  Bila saldo anda sedikit dan terjadi dalam waktu lama,
pada kebanyakan bank pasti lama-kelamaan akan habis.  Ini dikarenakan tiap bulannya terpotong biaya administrasi. Tidak hanya habis saja, tapi bahkan cepat habis. Sebab tiap rekening ada aturan biaya tambahan kalau saldo mencapai batas minimum (lihat poin ke-3 di atas). Tapi aturan ini tidak berlaku untuk tabungan jenis iB Hasanah Wadiah.
e.  Biaya transfer ke rekening sesama BNI, baik konvensional maupun syariah gratis. Sedangkan ke rekening selain BNI kena biaya kurang lebih Rp6.500,00 – Rp7.500,00 (via ATM, SMS banking, ataupun internet banking). 46

## 2.  Bank Mandiri Syariah
Dalam produk ini bank syariah mengunakan Tabungan BSM Simpatik 47 untuk akad wadiahnya. Akad wadiah dengan produk Tabungan BSM Simpatik Rp2.000,00 (atau sebesar bonus tanpa memotong pokok), dan untuk pemeliharaan kartu debitnya Rp2.000,00 juga.
Tipe Tabungan BSM minimal Rp50.000,00 dan
46 https://uangindonesia.com/biaya-administrasi-bni-syariah/ (diakses pada April 2018).
47 Tabungan BSM adalah suatu simpanan atau investasi dana berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di ksntor Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM.
84 Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
Tabungan BSM simpatik Rp20.000,00. penututap rekening dikenakan biaya, Rp20.000,00 untuk BSM, Rp10.000,00 untuk Simpatik. Itulah alasan mengapa banyak orang yang ingin menonaktifkan rekening biasanya tanpa ditutup seperti itu. Mereka lebih suka ambil semua saldo sampai tersisa batas minimum, setelah itu biarkan beberapa waktu. Dalam waktu sekian bulan kebanyakan bank secara otomatis akan menonaktifkan rekening tersebut karena saldo habis dipotong biaya administrasi setiap bulan. 48 Untuk tabungan BSM mengunakan akad mudharabah muthlaqah. Berikut kebijakan internal Bank, biaya administrasi Tabungan BSM efektif mulai tanggal 2 Januari 2018 berubah menjadi: 49 KETERANGAN LAMA BARU Biaya Administrasi Tabungan BSM Rp7.000,- per bulan per rekening Rp10.000,- per bulan per rekening
3.  Bank Muamalat
Untuk tabungan muamalat akad wadiah, nasabah tidak mendapat nisbah / bagi hasil. Biarpun begitu, biaya administrasinya lebih ringan, bahkan pada persyaratan tertentu akan di gratiskan dari semua biaya. Dalam hal ini apabila saldo di akhir bulan lebih besar dari Rp 1 juta rupiah. Ilustrasinya begini, misalnya saldo kita dari tanggal 1-30 januari sebesar 50 ribu, lalu pada tanggal 31 januari kita nabung sebesar satu juta rupiah, maka biaya administrasi bulan januari adalah gratis. Tapi jika diakhir bulan saldonya kurang dari Rp 1000.000,- maka akan di kenakan biaya sebesar Rp 5000,-. 50
Di bawah ini adalah produk Bank Muamalat berupa Tabungan iB Muamalat yang terdapat dua akad beserta rincian biaya yang di bebankan. 51
48 https://uangindonesia.com/biaya-administrasi-bank-mandiri-syariah- tabungan-bsm/. (diakses pada april 2018).
49 https://www.syariahmandiri.co.id/news-update/pengumuman- perubahan-biayaadministrasi (diakses pada april 2018).
50 http://tabunganbank.blogspot.co.id/2014/07/tabungan-mualamat- dan-kartu-atm-share.html, (diakses April 2018).
51 http://nabungdibank.blogspot.co.id/2016/01/tabungan-ib-syariah- dari-bankmuamalat.html (diakses april 2018)
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan... Akad Mudharabah Wadiah Nisbah 7,50% Tidak diberikan Setoran Awal  Rp. 100.000,- Saldo Rp. 50.000,- Minimum Biaya Penutupan Rekening Rp. 50.000,- Biaya Administrasi Rekening Aktif: Rp 10.000 Rekening Pasif *: Rp 15.000 Gratis  bila saldo ≥ Rp 1.000.000 Rp 5.000 bila saldo
< Rp 1.000.000
1.  ATM Muamalat: Gratis 2. ATM Prima/ Bersama:
Gratis: apabila saldo setelah tarik tunai ≥ Rp 10.000.000 Rp 7.500: apabila sisa salfo setelah tarik tunai < Rp
10.000.000 3. ATM Plus/Visa:
Rp 20.000 4. ATM MEPS:
Rp 11.000
1.  ATM Muamalat:
Gratis 2. ATM Prima/ Bersama: Gratis: apabila sisa saldo setelah tarik tunai ≥ Rp 10.000.000 Rp 7.500: apabila sisa saldo setelah tarik tunai < Rp 10.000.000
3.  ATM MEPS: Rp
11.000
86 Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
Biaya transaksi transfer 1.  Jaringan Prima: Rp 6.500 1.  Jaringan Prima: Rp 6.500
2. Jaringan Bersama: Rp 6.500
melalui ATM  2.  Jaringan Bersama: Rp 6.500
Biaya
Transaksi Debit/ Pembayaran Belanja
1. Jaringan Visa: Gratis 2. Jaringan Prima
Debit: Rp 4.000
Jaringan Prima Debit:
Rp 4.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. mengumumkan rincian kenaikan biaya transaksi melalui website resmi www. bankmuamalat.co.id. Dalam keterangan yang dikutip Bisnis pada Sabtu (20/9/2014), Bank Muamalat menaikkan biaya tarik tunai dan transfer melalui jaringan ATM Bersama menjadi Rp7.500, naik dari tarif yang berlaku sebelumnya Rp5.000. Kenaikan tarif tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2014.
Adapun, biaya transaksi tarik tunai dan transfer melalui jaringan ATM BCA atau Prima ditetapkan Rp7.500. Biaya cek saldo Rp4.000, transaksi gagal dikenakan biaya Rp2.500. Tarif baru ini berlaku mulai 1 November 2014.
Mulai 1 November 2014, Bank Muamalat menetapkan biaya transaksi untuk berbelanja melalui mesin electronic data capture  (EDC)  BCA/Prima  senilai  Rp5.000.  Batal  transaksi juga dikenakan biaya Rp.5.000. Jika transaksi gagal, bank tetap mengenakan biaya Rp2.000. 52
Pada masalah ini penulis hanya memfokuskan pada wadiah yang menggunakan biaya administrasi pada bank pemeliharaan ATM.

## G. Analisis Pemotongan Biaya Adminitrasi
Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa setiap bank bisa menentukan peraturan tentang pemotongan biaya admintrasi
52 http:// finansial .bisnis.com/read/20140920/90/258849/bank- muamalat-umumkankenaikan-biaya-transaksi-atm. (diakses april 2018).
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
bulanan pada akad wadi‘ah yang mana penentuan biaya admintrasi itu berbeda antara Bank Syariah satu dengan yang lain. Karana dalam Surat Edaran BI No. 10/ 14 / DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 semua Bank Syariah Di Indonesia diberitahukan bahwa, Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. 53
Pada Surat Edaran ini BI tidak menetapkan secara jelas berapa biaya admitrasi yang harus ditanggung oleh nasabah. Oleh sebab itu kita dapat jumpai di Bank Syariah yag menetukan tarif bulanan yang sangat bervariasai. Seharusnya BI menetapkan ketentuan tersebut agar dalam pemotongan adminitrasi bulanan itu sama.
Dalam hal ini juga penulis saat bertanya ketiga bank tersebut tentang akad wadi‘ah ? Meraka menjawab wadiah yad amanah dan yad dhaman sudah di jadikan satu dalam satu produk dan tidak ada pemisahan. Seharusnya ada pemisahan tentang hal ini karna dalam kitab-kitan fiqih tentang teori wadi‘ah yad amanah dan yad dhaman sangat berbeda.
Dalam jurnal yang di tulis oleh Siti Aisyah mengatakan bahwa Wadi’ah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan  dalam  kitab-kitab  fiqih.  Wadi’ah  dalam  perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadi’ah dan hutang- piutang. Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadi’ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadi’ah. 54 Kemudian pemotongan biaya administrasi yang cukup besar
53 Surat Edaran BI No. 10/ 14 / Dpbs Tahun 2008 tentag Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
54 Siti  aisyah, Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi‘ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, Jurnal Syariah Unuversitas Islam Indragir, Vol. V, No. 1, April 2016, hlm. 121.
88 Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
membuat kesan masyarakat tentang Bank Syariah itu sama halnya dengan Bank Konvensional. Pada Bank Muamalat yang mencapai 7500,- pada akad mudharaba dan 5000,- pada akad wadi‘ah. ini cukup besar bagi para nasabah. Seharusnya Bank Maumalat yang menjadi pionir dan merupakan islamisasi perbank dalam perbankan syariah bisa lebih menekan potongan tersebut dari Bank Syariah yang lainya.
Komponen pembentuk biaya adminstrasi tersebut menurut meraka sudah ketentuan atau kebijakan dari bank sendiri tidak ada yang lain lagi. Tapi menurut penulis mereka tidak begitu terbuka tentang komponen pembentuk ini, karna suatu kebijakan pasti mempunyai alasan tertentu mengapa terbentuknya biaya admistrasi pemeliharan ATM. Pada Bank Muamalat komponen pembentuknya berupa Kenaikan biaya transaksi ATM tersebut merupakan kesepakatan antara bank dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis selaku pengelola jaringan ATM Bersama dan PT Rintis Sejahtera yang merupakan pengelola jaringan ATM Prima. Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi antar bank dengan menggunakan kartu debet dan ATM hingga Juli 2014 mencapai 31,28 juta transaksi, atau tumbuh 2,42% secara month to month ( m-t-m ) dari posisi 30,5 juta transaksi pada bulan sebelumnya.
Jika di analisis mengunakan teori maqasyid syariah maka masuk dalam tingakat maslahatan hajiyat yang artinya kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi: yang jika dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan. 55 Dalam perbank kebutuhan akan mesin ATM sangat dibutuhkan bagi nasabah yang mengunakan kartu ATM untuk melakukan berbagai transaksi keungan. Oleh karena itu sebagian bank membebankan kepada nasabah dengan adanya biaya admistrasi tersebut. Menurut penulis adanya biaya administrasi ATM tersebut untuk membiaya biaya operasional bank.
1.  Menjaga agama. Hal ini diwujudkan dengan Bank Muamalat menggunakan AlQur’an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan
55 Onis Sahroni dan adiwarman A. Karim, Maqasyid Bisnis ..., hlm. 5
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.
2.  Menjaga jiwa. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
3.  Menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutupnutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah
4.  Menjaga harta. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk- produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik  dan  halal  serta  diperbolehkan  untuk  mengambil  profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersamasama.
5.  Menjaga keturunan. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut. 56
Lahirnya Bank Syariah ini ditunjukan untuk mencapai dan mewujudkan suatu masyarakat yang sejaterah dengan produk- pruduk sariah yang di tawarkan dan di kembangan oleh perbankan syariah dengan mengunakan istilah Maqashid Syariah sebagai acuan dan pedoman dalam pengembangan operasional dan
56 Sandy Rizki Febriadi, Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syaria, jurnal Amwaluna, Vol. 1 No.2 Juli, 2017, hlms 242-243.
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
produk-produk yang ada di Bank Syariah. Oleh karena itu para praktisi perbankan harus memahami betul bagaimana prinsip Maqasyid Syariah di aplikasikan dalam perbankan syariah.

## H. Penutup
Penghimpunan dana Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, akad yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarkat adalah dengan akad wadi’ah dan mudharabah. Dalam perbankan syariah produk wadiah ini memliliki biaya adminitrasi yang berbeda-beda bahkan ada yang tidak membebankan biaya adminitrasi. Dengan perbedaan ini sehingga masyarakat masih banyak mengangap tentang Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional dan kemudia juga fasilitasa yang ada pada Perbankan Syariah masih sangat kurang.
Dalam komponen pembenut biaya adinistrasi yang di bebankan kepada nasabah pihak Bank Syariah terlebih dahulu harus mengerti dan memahami prinsip dari maqasyid syariah sebagai landasan atau acuan bagi kemsalahatan para nasabah dengan mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang ada.
Dunia perbankan begitu kompleks, menyangkut perekonomian, moneter, sistem pembayaran dan bahkan aspek sosiologis sehingga perlu kepakaran yang optimal agar praktek perbankan syariah menerapkan produk yang benar-benar syariah.
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...

## Daftar Pustaka
Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.  I  Jilid  VI, Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1996.
Darsono Dkk, perjalanan perbankan syariah di indonesia: kelembagaan dan kebijakan serta tantangan ke depan, jakarata, BI, 2016
Darsono, Sakti   Ali,   Ascarya
Dkk, P e r b a n k a n Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan, Cet I, Ed I, Jakarta: Rajawali Press,
2017
FATWA DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.
FATWA DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
Hariadi, Bambang, Akuntansi Manajemen: Suatu Sudut Pandang, Yogyakarta: BPFE, 2002
Herry susanto dan khaerul umam, manajemen pemasaran bank syariah, Cet. I,: Bandung, Pustaka Setia, 2013.
http://finansial.bisnis.com/ read/20140920/90/258849/bank- muamalat-umumkan-kenaikan-biaya-transaksi-atm, Diakses april 2018.
http://nabungdibank.blogspot.co.id/2016/01/tabungan-ib-
syariah-dari-bank-muamalat.html diakses april 2018
http://tabunganbank.blogspot.co.id/2014/07/tabungan- mualamat-dan-kartu-atm-shar-e.html, Diakses April 2018.
https://uangindonesia.com/biaya-administrasi-bank-mandiri- syariah-tabungan-bsm/. Diakses pada april 2018.
https://uangindonesia.com/biaya-administrasi-bni- syariah/, Diakses pada April 2018.

## INTERNET
Kartoredjo H.S., Kamus baru kontemporer, Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
92
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
Khotibul usman, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia, Cet.  I,  Ed.  I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Kompilasi  hukum  ekonomi  syariah,  Cet.  I,  Ed.  Revisi,  Jakarta: Kencana, 2009.
Krismiaji dan Aryani, Y Anni, Akuntasi Manajemen, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2001.
Muhammad, manajemen Bank Syari‘ah, Cet.  II,  Edisi  Revisi,
Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2011.
Mulyadi, Akuntansi Biaya, Yogyakarta: UPP STIM Yogyakarta,
2012
Nur rianto al arif, lembaga keuangan syariah: suatu kajian teoritis praktis, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Onis Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqasyid Bisnis & Keuangan Islam: Sintensis Fikik Dan Ekonomi, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Cet. III, Ed. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
Sandy Rizki Febriadi, Aplikassi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syaria, jurnal Amwaluna, Vol. 1 No.2 Juli, 2017.
Santoso dan Ulfah Rahmawati, Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari‘ah dalam Mengembangkan UMKM Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea), Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.
Setia Budhi Wilardjo, pengertian, peranan dan perkembangan bank syari’ah Di Indonesia, Jurnal UNIMUS, Value Added, Vol. 2, no. 1, September 2004 – Maret 2005.
Sholahuddin muhammad, Lembaga  Keuangan  dan  Ekonomi Islam, Yogyakarta, Ombak, 2014
Siti aisyah, Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi‘ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, Jurnal Syariah Unuversitas Islam Indragir, Vol. V, No. 1, April 2016.
Dadi Permana Putra: Analisis Terhadap Penerapan...
Sualiman Ibn Al-Asy’ats Ibn Syadad Ibn Umar Al-Azdhi Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz 10, Kairo: Mawqi’ Wizarah Al- Auqaf Al-Mishriyah, t.th
Surat Edaran BI No. 10/ 14 / DPBS Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Usman Khotibul, Trend Pembentukan Bank Umum Syariah: Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Konsep, Regulasi dan Implementasi, Cet. I, Ed. I, Yogyakarta: BPFE, 2009
Usman Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafik, 2012
Veizhal  rival  dan  arviyan  arifin, Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam- Macam Akad Jual-Beli, Akad Ijrah (Penyelesaian), Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Keuangan Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia, Cet. I, Ed. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
Zainal veithzal rivai DKK, Islamic Business Management: Praktik Manajemen Bisnis Yang Sesui Syariah Isla, Cet.  I,  Ed.  I,: Yogyakarta, BPFE, 2014.