## PERSEPSI STAKEHOLDERS UNTUK PEMBANGUNAN EKOWISATA DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO
(Stakeholders Perception for Ecotourism Development in Tesso Nilo National Park)
L A O DE S ABIR 1) , R ICKY A VENZORA 2) DAN G UNARDI D JOKO W INARNO 3)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan IPB
2) Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, IPB
3) Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lampung
Email: laode.sabir@gmail.com
Diterima 27 November 2017 / Disetujui 03 Februari 2018

## ABSTRACT
The  increasing  issue  of  occupational  land  conflict  in  Tesso  Nilo  National  Park  (TNTN)  should  be  addressed  objectively  by  various stakeholders. One of the important things that can be done to support these efforts is to conduct careful and thorough research on the orientation of stakeholders  for  the  implementation  of  ecotourism  development  in  TNTN.  The  stakeholders  focussed  on  this  research  consist  of  eight  groups  of respondents,  namely  land  claiming  communities,  landowners,  landless  communities,  TNTN  centers,  local  government,  forestry  services,  private companies  and  non-governmental  organizations.  Data  collected  then  analyzed  by  using  One  Score  One  Criteria  System.  The  result  of  this  study indicates that stakeholder perceptions related to various aspects of the TNTN development concept are "somewhat good" (score 5). This provides an interpretation that TNTN's development concept is "somewhat effective and efficient" to be implemented in the development of forest ecosystems in TNTN.

## Keywords: ecotourism, stakeholders, TNTN

## ABSTRAK
Meningkatnya  isu  konflik  okupasi  lahan  di  Taman  Nasional  Tesso  Nilo  (TNTN)  seharusnya  disikapi  secara  obyektif  oleh  berbagai  pihak terkait.  Salah  satu  hal  penting  yang  dapat  dilakukan  untuk  mendukung  upaya  tersebut  adalah  dengan  melakukan  penelitian  yang  cermat  dan  teliti mengenai  orientasi stakeholders untuk  penyelenggaraan  pembangunan  ekowisata  di  TNTN.  Adapun stakeholders yang  menjadi  fokus  penelitian terdiri atas delapan kelompok responden yaitu masyarakat pengklaim lahan di dalam kawasan, masyarakat pemilik lahan di luar kawasan, masyarakat yang tidak memiliki lahan, Balai TNTN, Pemerintah desa, Dinas Kehutanan, Perusahaan Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Data dianalisis menggunakan  metode One  Score  One  Criteria  System .  Hasil  penelitian  persepsi stakeholders tentang  berbagai  aspek  dari  konsep  pengembangan TNTN adalah bermakna agak baik (skor 5). Hal ini memberikan makna bahwa konsep pengembangan TNTN adalah bernilai agak efektif dan efisien untuk diimplementasikan dalam pembangunan ekosistem hutan di TNTN.
Kata kunci: ekowisata, para pihak, TNTN

## PENDAHULUAN
Konflik  okupasi  lahan  di  TNTN  menjadi  semakin kompleks  bukan  hanya  terkait  keberadaan  harimau sumatera  dan  gajah  sumatera  sebagai  satwa  yang dilindungi,  melainkan  juga  karena  histori  status  dan penetapan kawasan taman nasional yang penuh dinamika “cacat hukum” sebagai akibat diberlakukannya by power politic dalam  sektor  kehutanan  sejak  beberapa  dekade yang  lalu.  Apapun  juga  konflik  tersebut  tidak  bisa dibiarkan  berlarut  namun  harus  diselesaikan  secara efisien  dan  efektif,  sehingga  isu  orientasi  parapihak menjadi penting untuk ditelusuri secara cermat dan teliti.
Dalam  konteks  sejarah,  setidaknya  ada  4  fase penting  yang  mewarnai  konflik  kepentingan  satwa- manusia, sosial ekonomi dan ekologi di TNTN, yaitu: (1) Fase  1970-an .  Konflik  okupasi  lahan  di  wilayah  Hutan
Langgam  pada  dasarnya  dapat  dicermati  sejak  areal hutan  ini  ditetapkan  sebagai  Hutan  Produksi  Terbatas (HPT)  dengan  tujuan  untuk  menyuplai  bahan  baku industri plywood dan  produksi  kayu  lainnya.  Pada awalnya  kebijakan  ini  telah  memicu  tingginya  minat berinvestasi dari sektor swasta untuk memanfaatkan hasil hutan  kayu  pada  areal  hutan  tersebut.  Selain  itu, kebijakan ini juga pada dasarnya telah memicu tingginya penyerapan  jumlah  tenaga  kerja  baik  yang  berasal  dari penduduk  setempat  maupun  dari  daerah  sekitar,  yang selanjutnya  membentuk  pemukiman  baru  di  sekitar kawasan  hutan;  (2) Fase  1980-an .  Seiring  dengan tingginya  dinamika  pemanfaatan  kayu  dan  pertambahan jumlah  penduduk,  kebutuhan  masyarakat  terhadap  lahan ikut  pula  meningkat  sehingga  mengakibatkan  perubahan ekosistem  alami  dalam  skala  luas,  yang  di  dalamnya mencakup  habitat  dari  berbagai  spesies  yang  dilindungi.

## Persepsi Stakeholders untuk Pembangunan Ekowisata
Kompleksitas  masalah  yang  terjadi  di  kelompok  Hutan Tesso  Nilo  selanjutnya  memicu  berbagai  kalangan  yang peduli  untuk  menyelamatkan  kondisi  hidupan  liar  di kawasan  hutan  tersebut,  di  antaranya  melalui  upaya konservasi  habitat spesies Gajah Sumatera dari ancaman kerusakan dan kepunahan; (3) Fase 2000-an . Pada tahun 2004, didorong oleh upaya untuk menyelamatkan habitat Gajah  Sumatera,  areal  konsesi  PT  Inhutani  IV  ditunjuk sebagai  Taman  Nasional.  Selanjutnya  pada  tahun  2009 diikuti  pula  dengan  pencabutan  izin  konsesi  PT  Nanjak Makmur  menjadi  areal  Taman  Nasional  dengan  tujuan untuk mendukung upaya konservasi Gajah Sumatera; dan (4) Fase  2010-an . Pada  tahun  2014  TNTN  secara  resmi ditetapkan  sebagai  Taman  Nasional  dengan  konsekuensi untuk  menyelenggarakan  pembangunan  sebagaimana telah  diamanatkan  oleh  UU  No.  5  Tahun  1990  tentang KSDAE.  Berdasarkan  data  BTNTN  (2016),  potensi sumberdaya  ekowisata  di  TNTN  adalah  beragam  mulai dari  flora  (215  jenis  dari  48  famili),  fauna  (23  jenis mamalia,  18  jenis  di  antaranya  berstatus  dilindungi  dan 16  jenis  termasuk  rawan  punah  berdasarkan  kriteria IUCN), potensi perairan dan bentang alam. Atas berbagai hal  tersebut  maka  upaya  mendasar  dan  penting  untuk dilakukan oleh stakeholders adalah merumuskan rencana pengelolaan  yang  mampu  mengoptimalkan  fungsi  dan manfaat  sumberdaya  ekosistem  hutan  di  TNTN  secara detail dan terukur.
Mencermati  situasi  sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya  maka  penting  untuk  dilakukan  upaya pemetaan orientasi stakeholders dalam rangka mewujudkan  pembangunan  ekowisata  di  TNTN.  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis orientasi stakeholders untuk pembangunan ekowisata di TNTN.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2016 -  Januari  2017  di  TNTN,  Provinsi  Riau.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  fenomenologi  yaitu  metode untuk  mempelajari  fenomena  manusia  dan  perilaku sosialnya; peneliti mempelajari dan berusaha mengungkap  makna  apa  dan  mengapa  fenomena  terjadi yang  bersumber  dari  partisipan  (Altinay  dan  Paraskevas 2008).  Adapun  fenomena  yang  diteliti  adalah  orientasi stakeholders dalam  pembangunan  ekowisata  di  TNTN meliputi  aspek  persepsi stakeholders mengenai:  (1) keabsahan  lahan,  (2)  rencana  baru  pengelolaan,  (3) distribusi manfaat ekologi, (4) distribusi manfaat budaya, dan  (5)  distribusi  manfaat  ekonomi.  Hal  ini  sangat penting  untuk  mengetahui  pandangan stakeholders mengenai pembangunan ekowisata di TNTN.
Pengambilan  data  dilakukan  dengan  kuesioner tertutup  ( close  ended  quesioner );  setiap  kriteria  dinilai berdasarkan  sistem  skoring  yang  mengacu  pada  sistem
One  Score  One  Criteria  System (Avenzora  2008).  Skala yang  digunakan  adalah  1-7  (pengembangan  dari  skala likert 1-5), sesuai dengan  karakter  masyarakat Indonesia yang mengartikulasikan suatu nilai dengan sangat detail. Pemilihan  sampel  menggunakan  metode purposive sampling dengan  pertimbangan  bahwa  responden merupakan kelompok sosial yang menerima/ memberikan pengaruh dalam dinamika sistem pembangunan  TNTN.  Adapun  responden  yang  diambil sebagai  sampel  dibagi  menjadi  beberapa  kategori,  yaitu: (1)  Pengelola  TNTN  (14  orang),  (2)  Masyarakat pengklaim  lahan  di  dalam  kawasan  (30  orang),  (3) masyarakat pemilik lahan di luar kawasan (30 orang), (4) masyarakat  yang  tidak  memiliki  lahan  (30  orang),  (5) Pemerintah  Desa  (16  orang),  (6)  Dinas  Kehutanan Provinsi  Riau  (12  orang),  (7)  Perusahaan  Swasta  (14 orang), dan (8) LSM (10 orang) maka secara keseluruhan jumlah responden yaitu 156 orang.
Untuk mengetahui signifikansi perbedaan polarisasi orientasi stakeholders berdasarkan  skor  yang  didapat sebelumnya, maka data persepsi stakeholders diuji secara statistika Kruskal-Wallis . Hasil analisis akan menggambarkan
fenomena polarisasi orientasi stakeholders dalam pembangunan ekowisata di TNTN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Persepsi Stakeholders tentang Keabsahan Lahan
Adanya  klaim  penguasaan  dan  penggunaan  lahan oleh  masyarakat  di  wilayah  TNTN  memberikan  makna bahwa  aspek  kepemilikan  lahan  secara  legal  di  kawasan hutan  adalah  lebih  dipentingkan  daripada  menilai  aspek fungsi  dan  manfaatnya  bagi  kepentingan  mereka. Suwarno dan Situmorang (2017) mengungkapkan bahwa rezim  peraturan  pengukuhan  kawasan  hutan  yang  ada saat  ini  cenderung  dipandang  dan  digunakan  sebagai instrumen pengukuhan hak ( property right ) atas kawasan hutan daripada sebagai instrumen penataan fungsi hutan. Adapun  persepsi stakeholders tentang  klaim  keabsahan lahan  masyarakat di dalam kawasan TNTN dapat dilihat pada Gambar 1.
Hasil  penelitian  persepsi stakeholders terhadap status keabsahan lahan yang di klaim oleh masyarakat di dalam  kawasan  TNTN  menunjukkan  adanya  perbedaan persepsi antara stakeholders terhadap keberadaan TNTN. Nilai  ini  memberikan  makna  bahwa  status  kepemilikan, penggunaan  dan  pemanfaatan  lahan  oleh  masyarakat  di dalam  kawasan  TNTN  adalah  tidak  mendapatkan pengakuan  yang  kuat  di  antara stakeholders .  Hasil  uji Kruskall-Wallis menunjukkan  bahwa  p-value  =  0,429  < α=5% atau terima H1, yang artinya persepsi stakeholders terhadap keabsahan lahan adalah tidak sama atau terdapat perbedaan signifikan.
Keterangan: a. Kriteria  Penilaian:  P1 =  Masyarakat  di  dalam  kawasan  adalah  sah  karena  memiliki  Surat  Keterangan  Hak  Pakai  sesuai kesepakatan  bersama; P2 =  Masyarakat  di  dalam  kawasan  adalah  sah  karena  memiliki  Surat  Perjanjian  Jual  Beli  antara  Pihak Pembeli dengan Pihak Penjual yang disaksikan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan hukum jual beli; P3 = Masyarakat di dalam kawasan adalah sah karena memiliki Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa; P4 = Masyarakat di dalam  kawasan  adalah  sah  karena  memiliki  Surat  Keterangan  Ganti  Rugi  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Desa; P5 = Masyarakat  di  dalam  kawasan  adalah  sah  karena  memiliki  Sertifikat  Tanah  yang  dikeluarkan  oleh  BPN; P6 =  Masyarakat  di dalam kawasan adalah sah karena memiliki Surat Izin Menggarap Lahan yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat; P7 = Masyarakat di dalam kawasan adalah sah karena memiliki Izin Pemanfaatan Pariwisata Alam yang dikeluarkan oleh Pengelola TNTN.
b. Skala penilaian: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = agak tidak setuju, 4 = ragu-ragu, 5 = agak setuju, 6 = setuju, 7 = sangat setuju.
Gambar 1. Persepsi tentang keabsahan lahan
Masyarakat  memandang  bahwa  berbagai  bentuk “lasgaevin” atas pemanfaatan atau pengusahaan lahan di dalam  kawasan  TNTN  adalah  sah  secara  perdata  dan telah dilandasi kesepakatan bersama oleh berbagai pihak. Di  sisi  lain,  Balai  TNTN  dan  WWF  Indonesia  Riau Program Conservation mengungkapkan  bahwa  terdapat dua fase perambahan sampai tahun 2010, yakni: Pertama pada TNTN SK. 255/Menhut - II/2004 dimana terdapat 6 kelompok yaitu Kelompok perambahan perbekalan, Bina Warga  Sejahtera,  Simpang  Silau,  Bagan  Limau,  Pondok Kempas  dan  Lancang  Kuning. Kedua, TNTN  SK. 663/Menhut - II/2009 dimana terdapat 8 kelompok antara lain:  Koridor  RAPP  Ukui  Gondai,  Kuala  Onangan  Toro Jaya,  Toro  Makmur,  Air  Sawan  1,  Air  Sawan  2, Mamahan,  Mandiri  Indah  KM  93/Simpang  HPH  PT Nanjak  Makmur.  Berdasarkan  SK.  255/Menhut-II/2004 dan  SK  663/Menhut-II/2009,  Balai  TNTN  dan  WWF Indonesia  Riau  Program Conservation melaporkan bahwa estimasiluas perambahan di TNTN adalah sebesar 95.485 Hektar. Yoserizal dan Alhamra (2016)
memaparkan  beberapa  faktor  penyebab  terjadinya perambahan adalah: 1) adanya penyalahgunaan wewenang  jabatan;  2)  faktor  ekonomi  yang  masih rendah;  3)  pengaruh  dari  luar  yang  dibawa  oleh pendatang;  4)  faktor  ketidak-adilan  dalam  tata  kelola hutan  dan;  5)  ketidaktahuan  masyarakat  atas  aturan hukum.
2. Persepsi Stakeholders tentang  Rencana  Baru Pengelolaan Rencana baru pengelolaan TNTN adalah dikembangkan melalui pengaturan sistem zonasi berdasarkan  pemanfaatan  sumberdaya  ekowisata  di TNTN dalam satu rencana pengelolaan yang komprehensif  dan  terintegrasi.  Berdasarkan  Permenhut: P.56/Menhut-II/2006  tentang  Pedoman  Zonasi  Taman Nasional,  sistem  zonasi  adalah  suatu  proses  pengaturan ruang  dalam  taman  nasional  menjadi  zona-zona,  yang mencakup  kegiatan  tahap  persiapan,  pengumpulan  dan analisis  data,  penyusunan  draft  rancangan  zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas, dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek  ekologis,  sosial,  ekonomi  dan  budaya masyarakat.  Adapun  persepsi  stakeholders  tentang rencana  baru  pengelolaan  TNTN  dapat  dilihat  pada Gambar 2.
Dalam  berbagai  kriteria  terkait  rencana  baru pengelolaan, hasil penelitian  menunjukkan skor rata-rata antara stakeholders adalah  5  (agak  tinggi).  Nilai  ini membuktikan  bahwa  stakeholders  memiliki  persepsi yang  mengarah  pada  proses  pengaturan  sistem  zonasi yang berkelanjutan. Hasil uji Kruskall-Wallis menunjukkan bahwa p-value  = 0,429<α=5% atau terima H1, yang artinya persepsi stakeholders terhadap rencana baru pengelolaan TNTN adalah tidak sama atau terdapat perbedaan signifikan.

## Keterangan
a) Kriteria  Penilaian:  P1 =  Tapak  lahan  di  dalam  areal  TN  ditetapkan  sebagai  zona  rimba  yang  ditujukan  untuk  mendukung keanekaragaman  hayati  pada  zona  inti  serta  mampu  menunjang  pendapatan  ekonomi  masyarakat  melalui  budidaya  tanaman kehutanan; P2 =  Tapak  lahan  di  dalam  areal  TN  ditetapkan  sebagai  zona  rimba  yang  ditujukan  untuk  mendukung keanekaragaman hayati pada zona inti serta mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan menunjang pendapatan ekonomi masyarakat melalui budidaya tanaman buah-buahan; P3 = Tapak lahan di dalam areal TN ditetapkan sebagai zona pemanfaatan yang ditujukan untuk menunjang pendapatan ekonomi masyarakat melalui budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias; P 4 = Tapak  lahan  di  dalam  areal  TN  ditetapkan  sebagai  zona  pemanfaatan  yang  ditujukan  untuk  menunjang  pendapatan  ekonomi masyarakat melalui pengembangan wisata gajah; P5 = Tapak lahan di dalam areal TN ditetapkan sebagai zona pemanfaatan yang ditujukan untuk menunjang pendapatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wisata burung; P6 = Tapak lahan di dalam areal  TN  ditetapkan  sebagai  zona  pemanfaatan  yang  ditujukan  untuk  menunjang  pendapatan  ekonomi  masyarakat  melalui pengembangan camping ground ; P7 = Tapak lahan di dalam areal TN ditetapkan sebagai zona pemanfaatan yang ditujukan untuk menunjang pendapatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata.
b) Skala penilaian:1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = agak tidak setuju, 4 = biasa saja, 5 = agak setuju, 6 = setuju, 7 = sangat setuju.
Gambar 2.  Persepsi Stakeholders tentang rencana baru pengelolaan
Dalam  pemantapan  kawasan  TNTN,  sebaiknya penetapan  zonasi  diwujudkan  secara  hukum  positif  dan sesuai  dengan  kondisi  fisik  di  lapangan.  Selain  itu, adanya  pengakuan  masyarakat  secara  luas  serta  seluruh aktor  yang  terlibat;  baik  itu  dari  pihak  Perusahaan Swasta,  LSM  dan  Akademisi  adalah  salah  satu  faktor keberhasilan dalam meraih rencana baru pengelolaan dan pemantapan  kawasan  secara  berkelanjutan.  Desmiwati dan Surati (2017) mengingatkan, strategi kebijakan yang perlu  dilakukan  untuk  pemantapan  kawasan  hutan adalah:  1)  pemantapan  kawasan  TN  harus  diwujudkan baik  secara  yuridis  formal  maupun  fisik  di  lapangan, serta  adanya  pengakuan  masyarakat  secara  luas  akan keberadaan  kawasan  tersebut;  2)  mempercepat  proses penetapan zonasi dalam pemantapan kawasan hutan oleh Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan;  3) masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan TN terhadap pemanfaatan sumber daya  hutan  belum  mencerminkan  keberpihakan  TN terhadap  kepentingan  masyarakat  dan  menafikan  fakta bahwa sebagian masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar  kawasan  TN  masih  hidup  dalam  keadaan prasejahtera  dan  tertinggal.  Oleh  karena  itu,  masyarakat perlu terlibat aktif dalam pengelolaan TN, agar ekonomi masyarakat  dapat  meningkat  dan  relasi  konfliktual mengenai tata batas antara masyarakat dengan pengelola TN dapat diminimalisir (Desmiwati dan Surati 2017).
3. Persepsi Stakeholders tentang  Distribusi  Manfaat Ekologi
Persepsi stakeholders tentang  distribusi  manfaat ekologi dalam pembangunan TNTN adalah dikembangkan  berdasarkan  konsep  budidaya  berbagai elemen  sistem  ekologi  pada  tapak  lahan  di  dalam kawasan  TNTN.  Pada  umumnya,  masyarakat  yang bermukim  di  sekitar  TNTN  sebagian  besar  bekerja  di sektor  pertanian  diikuti  dengan  sektor  perdagangan  dan jasa.  Dengan  adanya  invasi  perkebunan  sawit  di  dalam kawasan TNTN disertai masuknya kelompok masyarakat pendatang, maka implikasi yang terjadi adalah berubahnya  mata  pencaharian  tradisional  masyarakat lokal  yang  dulunya  sangat  bergantung  pada  hasil  hutan. Pengelola  TNTN  mengungkapkan  masyarakat  sekitar TNTN sekarang ini  menganggap perkebunan sawit  yang menjadi  sumber  kehidupan  mereka  sehingga  mereka berlomba-lomba  mengganti  hutan  dengan  kebun  sawit (BTNTN  2015).  Selain  melakukan  budidaya  sawit, masyarakat juga melakukan pemanfaatan hasil hutan non kayu secara tradisional berupa pemanfaatan rotan, damar, getah,  menangkap  ikan  dan  pemanfaatan  madu  sialang sebagai  komoditas  utama  (BTNTN  2015).  Adapun persepsi stakeholders tentang  distribusi  manfaat  ekologi dalam pembangunan TNTN dapat dilihat pada Gambar 3.
Keterangan :
a) Kriteria  Penilaian:  P1 =  Tapak  lahan  di  dalam  areal  TN  dibudidayakan  dengan  jenis  tanaman  kehutanan,  perkebunan  dan pertanian  yang  tergolong  tanaman  asli  lokal; P2 =  Tapak  lahan  di  dalam  areal  TN  dibudidayakan  dengan  jenis  tanaman kehutanan, perkebunan  dan pertanian  yang  tergolong  tanaman  dilindungi; P3 =  Tapak  lahan  di dalam  areal  TN  dibudidayakan dengan jenis tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian yang tergolong sebagai sumber pakan satwa liar; P4 = Tapak lahan di dalam areal TN dibudidayakan dengan jenis tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian yang mampu menyediakan kebutuhan hidup manusia; P5 = Tapak lahan di dalam areal TN dibudidayakan dengan jenis tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian yang mampu menjaga stabilitas struktur dan komposisi tanah; P6 = Tapak lahan di dalam areal TN dibudidayakan dengan jenis tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian yang mampu menjaga stabilitas iklim mikro di dalam kawasan; P7 = Tapak lahan di  dalam  areal  TN  dibudidayakan  dengan  jenis  tanaman  kehutanan,  perkebunan  dan  pertanian  yang  mampu  menambah  nilai estetika lahan di dalam kawasan.
b) Skala penilaian:1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = agak tidak setuju, 4 = biasa saja, 5 = agak setuju, 6 = setuju, 7 = sangat setuju.
Gambar 3.  Persepsi Stakeholders tentang distribusi manfaat ekologi
Dalam  berbagai  kriteria  terkait  distribusi  manfaat ekologi,  hasil  penelitian  membuktikan  skor  rata-rata antara stakeholders adalah  5  (agak  tinggi).  Hasil  uji Kruskal-Wallis  menunjukkan  bahwa  p-value  =  0,429  < α=5% atau terima H1, yang artinya persepsi stakeholders tentang  distribusi  manfaat  ekologi  dalam  pembangunan TNTN  adalah  tidak  sama  atau  terdapat  perbedaan signifikan.  Nilai  ini  membuktikan  bahwa stakeholders memiliki  persepsi  yang  mengarah  pada  pentingnya pengembangan berbagai elemen ekologis secara berkelanjutan.  Selain  itu,  seluruh stakeholders bersedia untuk  menata  ulang  kembali  pemanfaatan  lahan  melalui berbagai  skema  budidaya  tanaman  pada  tapak  lahan TNTN  untuk  mewujudkan ecological  sustainability dan berkeadilan  dalam  meraih  distribusi  manfaat.  Wakka (2014) menyatakan kunci untuk penyelesaian masalah di TN  adalah  dilakukannya  komunikasi  antara  masyarakat dengan  pemerintah.  Desmiwati  dan  Surati  (2017) menguraikan kerjasama dalam pendataan potensi sumber daya  hutan  secara  otentik  memiliki  peluang  ketika perspektif  pengelola  TN  bisa  disatukan  dengan pengetahuan lokal masyarakat. Namun yang perlu diberi catatan  penting  adalah  mengelola  dan  membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar hutan
membutuhkan kemampuan khusus pada aspek komunikasi  pembangunan  masyarakat  sekitar  hutan  dan pada  aspek  pengelolaan  konflik  (Desmiwati  dan  Surati 2017).
4. Persepsi Stakeholders tentang  Distribusi  Manfaat Budaya
Persepsi stakeholders tentang  distribusi  manfaat budaya adalah disusun dan dikembangkan dengan tujuan untuk  menopang  sistem  budaya  masyarakat  lokal  di sekitar TNTN. Secara umum, kondisi aktual pemanfaatan tapak lahan dan kegiatan budidaya tanaman pada TNTN dinilai mampu menopang kebutuhan bahan baku spesifik masyarakat  lokal,  baik  untuk  dimanfaatkan  sebagai tanaman  obat  atau  pun  bahan  bangunan  rumah  adat. Berdasarkan  hasil  penelitian  LIPI  (2003) dalam Kahfi (2015),  setidaknya  telah  ditemukan  83  jenis  tumbuhan obat  dan  4 jenis  tumbuhan  untuk  racun  ikan  di  kawasan hutan  TNTN.  Jenis  tumbuhan  dan  racun  tersebut  terdiri dari 87 jenis dan 78 marga yang termasuk 46 suku/famili untuk  mengobati  sekitar  38  macam  penyakit.  Adapun persepsi stakeholders tentang  distribusi  manfaat  budaya dalam pembangunan TNTN dapat dilihat pada Gambar 4.
Keterangan :
a) Skala  Penilaian:  P1 =  Kegiatan  budidaya  tanaman  pada  tapak  lahan  di  dalam  areal  TN  haruslah  yang  mampu  menopang kebutuhan  bahan  baku  spesifik  dan  menunjang  pengetahuan  tentang  berbagai  jenis  tanaman  bahan  bangunan  rumah  adat  serta berbagai  perlengkapan  rumah  tangga  lainnya; P2 =  Kegiatan  budidaya  tanaman  pada  tapak  lahan  di  dalam  areal  TN  haruslah yang  mampu  menopang  kebutuhan  bahan  baku  dan  menunjang  pengetahuan  tentang  berbagai  jenis  tanaman  kuliner  lokal  dan tanaman  obat-obatan  tradisional; P3 =  Kegiatan  budidaya  tanaman  pada  tapak  lahan  di  dalam  areal  TN  haruslah  yang  mampu menopang kebutuhan bahan baku dan menunjang pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman bahan peralatan dan perlengkapan pakaian adat/ tradisional; P4 = Kegiatan budidaya tanaman di TN haruslah yang mampu menopang kebutuhan bahan baku dan menunjang  pengetahuan  tentang  berbagai  jenis  tanaman  bahan  permainan  dan  kesenian  tradisional  lainnya; P5 =  Kegiatan budidaya tanaman pada tapak lahan di dalam areal TN haruslah yang mampu menopang kebutuhan bahan baku dan menunjang pengetahuan  tentang  berbagai  jenis  tanaman  bahan  baku  ritual  budaya  dan  berbagai  kegiatan  sosial  religi  lainnya; P6 =  Tapak lahan di dalam areal TN yang dikelola harus mampu menjadi habitat bagi keberadaan dan pergerakan satwa liar endemik; P7 = Tapak  lahan  di  dalam  areal  TN  yang  dikelola  harus  mampu  menjadi  ruang  percontohan  bagi  berbagai  interaksi  dan ketergantungan masyarakat lokal terhadap ekosistem hutan.
b) Skala penilaian:1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = agak tidak setuju, 4 = biasa saja, 5 = agak setuju, 6 = setuju, 7 = sangat setuju.
Gambar 4.  Persepsi Stakeholders tentang distribusi manfaat budaya
Dalam  berbagai  kriteria  terkait  distribusi  manfaat budaya,  hasil  penelitian  membuktikan  skor  rata-rata antara stakeholders adalah  5  (agak  tinggi).  Nilai  ini membuktikan  bahwa stakeholders memiliki  persepsi yang  mengarah  pada  pentingnya  pengembangan  tapak yang  mampu  menopang  sistem  budaya  masyarakat  di sekitar  TNTN.  Hasil  uji  Kruskal-Wallis  menunjukkan bahwa  p-value  =  0,429  <  α=5%  atau  terima  H1,  yang artinya  persepsi stakeholders tentang  distribusi  manfaat budaya  dalam  pembangunan  TNTN  adalah  tidak  sama atau  terdapat  perbedaan  signifikan.  Dalam  konteks agroekologi,  Goulart et  al. (2012)  menghimbau  bahwa heterogenitas  masyarakat  dan  para  pihak  lainnya  adalah key  concept dalam  mewujudkan  pengelolaan  yang berkelanjutan,  karena  selain  ruang  lahan  (agroekologi) memiliki  berbagai  fungsi  biologis  dan  ekologis,  maka nilai  manfaat  sosial-budaya  lainnya  yang  didapatkan ialah pemanfaatan kearifan lokal dalam berbagai praktek pertanian.  Falah  (2013);  Setiawan  dan  Qiptiyah  (2014) mengingatkan  pelibatan  masyarakat  adat  dengan  nilai- nilai  kearifan  lokal  yang  berkembang  juga  diharapkan dapat menjaga kelestarian kawasan hutan.
5. Persepsi Stakeholders tentang  Distribusi  Manfaat Ekonomi
Persepsi stakeholders tentang  distribusi  manfaat ekonomi  adalah  disusun  dan  dikembangkan  berdasarkan pengaturan  berbagai  elemen  sumberdaya  ekowisata  di TNTN yang mampu memberikan nilai tambah penghasilan  dan  menunjang  perluasan  lapangan  kerja bagi  masyarakat  di  sekitar  TNTN.  Adapun  persepsi stakeholders tentang  distribusi  manfaat  ekonomi  dalam pembangunan TNTN dapat dilihat pada Gambar 5.
Dalam  berbagai  kriteria  terkait  distribusi  manfaat ekonomi,  hasil  penelitian  membuktikan  skor  rata-rata antara stakeholders adalah  5  (agak  tinggi).  Hasil  uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa p-value = 0,429 < α =  5%  atau  terima  H1,  yang  artinya  persepsi  antara stakeholders tentang  distribusi  manfaat  ekonomi  dalam pembangunan  TNTN  adalah  tidak  sama  atau  terdapat perbedaan  signifikan.  Nilai  ini  membuktikan  bahwa stakeholders memiliki  persepsi  yang  mengarah  pada pentingnya  pengembangan  sumberdaya  ekowisata  di TNTN  yang  mampu  menciptakan  dan  menunjang pendapatan  masyarakat.  Drumm  dan  Moore  (2002) menyatakan  bahwa  selain  ekowisata  dinilai  mampu meminimalkan  dampak  ekologis,  manfaat  lainnya  yang
didapatkan  ialah  mampumemberikan  kontribusi  penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal; sebagaimana “true  story” keberhasilan  pembangunan ekowisata  mampu  mendanai  program  konservasi  di
berbagai daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Stronza dan  Durham  (2008)  mengestimasi  bahwa  ekowisata global  telah  menghasilkan  pendapatan  sebesar  300$ miliar US per tahun.

## Keterangan:
a) P1 =  Pemanfaatan  tapak  lahan  untuk  pembangunan  berbagai  sarana  dan  prasarana  ekowisata  harus  mampu  membuka  lapangan kerja yang menunjang penghasilan masyarakat; P2 = Pemanfaatan tapak lahan di dalam areal TN untuk pembangunan berbagai jenis  kegiatan  ekowisata  harus  mampu  membuka  lapangan  kerja  yang  menunjang  penghasilan  masyarakat; P3 =  Pemanfaatan tanaman untuk penyediaan berbagai produk cendramata bagi wisatawan harus mampu membuka lapangan kerja yang menunjang penghasilan masyarakat; P4 = Pemanfaatan tanaman untuk budidaya tanaman hias harus mampu membuka lapangan kerja yang menunjang  penghasilan  masyarakat; P5 =  Pemanfaatan  tanaman  untuk  budidaya  tanaman  obat-obatan  harus  mampu  membuka lapangan  kerja  yang  menunjang  penghasilan  masyarakat; P6 =  Pemanfaatan  berbagai  fauna  untuk  budidaya  lebah  madu  dan domestikasi fauna lainnya harus mampu membuka lapangan kerja yang menunjang penghasilan masyarakat; P7 = Pemanfaatan berbagai satwa liar endemik melalui pembinaan habitat gajah dan satwa liar endemik lainnya harus mampu membuka lapangan kerja yang menunjang penghasilan masyarakat.
b) Skala penilaian:1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = agak tidak setuju, 4 = biasa saja, 5 = agak setuju, 6 = setuju, 7 = sangat setuju.
Gambar 5. Persepsi Stakeholders tentang distribusi manfaat ekonomi
Keseriusan  masyarakat  untuk  mengembangkan ekowisata  di  TNTN  dibuktikan  dengan  laporan  secara langsung  kepada  pihak  Balai  TNTN  untuk  melakukan kunjungan dan survei potensi sebagai bentuk studi awal. Gunawan  (2017)  menyatakan  bahwa  adanya  kemauan yang  kuat  dari  masyarakat  Desa  Bagan  Limau  untuk mengembangkan  wisata  buru  di  TNTN  karena  dinilai mampu  memberikan  berbagai  manfaat  untuk  semua pihak. Secara empiris, Desriani et al. (2017) melaporkan total  pemasukan  dari  nilai Willingnes  to  Pay (WTP) untuk  Pemerintah  Kecamatan  Ukui  di  kawasan  TNTN adalah  sebesar  Rp.  729.424  /bulan  dan  jumlah  yang didapat tersebut akan meningkat pada hari libur.

## SIMPULAN
1. Dinamika  pembangunan  kawasan  hutan  di  TNTN dicirikan  oleh  besarnya  kepentingan  aktor  yang terlibat  di  dalamnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada beragamnya  karakteristik  dan  orientasi stakeholders dalam penyelenggaraan pembangunan TNTN.
2. Persepsi stakeholders tentang konsep pengembangan TNTN  berdasarkan  aspek  keabsahan  lahan,  rencana baru  pengelolaan,  distribusi  manfaat  ekologi,
manfaat  budaya  dan  manfaat  ekonomi  adalah  agak baik  (skor  5).  Hal  ini  memberikan  makna  bahwa konsep  pengembangan  TNTN  adalah  bernilai  agak efektif  dan  efisien  untuk  diimplementasikan  dalam pembangunan  ekosistem  hutan  di  TNTN.  Uji Kruskal-Wallis  menunjukkan  bahwa  p-value  = 0,429<α=5%  atau  terima  H1,  yang  artinya  persepsi stakeholders dalam pembangunan ekosistem hutan di TNTN  adalah  tidak  sama  atau  terdapat  perbedaan signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Altinay  L,  Paraskevas  A.  2008. Planning  Research  in Hospitality and Tourism . Burlington: (US): Butterworth-Heinemann.
Avenzora R. 2008. Ekoturisme - Teori dan Praktek . Aceh (ID): BRR NAD-Nias.
[BTNTN]  Balai  Taman  Nasional  Tesso  Nilo.  2015. Zonasi  Taman  Nasional  Tesso  Nilo .  Riau  (ID): Tidak dipublikasikan.
[BTNTN] Balai Taman Nasional Tesso Nilo. 2016. Data Statistik TNTN 2015 . Riau (ID): BTNTN.
[BTNTN]  Balai  Taman  Nasional  Tesso  Nilo  dan  WWF Indonesia Riau Program. 2010. Kondisi dan Usulan Strategi  Penanganan  Perambahan  di  Taman Nasional Tesso Nilo 2010 dan Ringkasan Eksekutif: Tipologi  dan  Strategi  Penanganan  Perambahan  di Taman Nasional Tesso Nilo . Riau (ID): BTNTN & WWF Indonesia.
Desmiwati,  Surati.  2017.  Upaya  penyelesaian  masalah pemantapan  kawasan  hutan  pada  taman  nasional di Pulau  Sumatera. Jurnal  Penelitian  Kehutanan Wallacea. 6(2): 135-146.
Desriani  J,  Putro  ST,  Iyan  YR.  2017.  Nilai  ekonomi ekowisata  Taman  Nasional  Tesso  Nilo  dengan pendekatan metode contingent valuation di Kecamatan  Ukui  Kabupaten  Palalawan. JOM FEKON. 4(1): 1175-1189. Drumm  A,  Moore  A.  2002. Ecotourism  Development:  a Manual  for  Conservation  Planners  and  Managers. Arlington, Virgia (US): The Nature Conservacy.
Falah F. 2013. Kajian efektivitas pengelolaan kolaboratif Taman  Nasional  Kutai. Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan. 10(1): 37–57.
Goulart FF, Jacobson TKB, Zimbres BQC, Machado RB,
Aguiar  LMS,  Fernandes  GW.  2012.  Agricultural systems  and  the  conservation  of  biodiversity  and ecosystems  in  the  tropics.  In  Lameed  AG,  editor. Biodiversity  Conservation  and  Utilization  in  a Diverse World. Rijeka (HR): InTech.
Gunawan  A.  2017.  Pengembangan  destinasi  wisata  baru di  Taman  Nasional  Tesso  Nilo  sangat  diperlukan. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan; KSDAE.  [Internet].  [diunduh  16  Januari  2018]. Tersedia
pada:
http://ksdae.menlhk.go.id/info/1422/pengembangan -destinasi-wisata-baru-di-tn-tesso-nilo-sangat- diperlukan.html
Kahfi  F.  2015.  Pengelolaan  lingkungan  melalui ekowisata  berbasis  masyarakat  di  Taman  Nasional Tesso  Nilo-Riau  [Internet].  [diunduh  16  Januari
2018]. Tersedia
pada:
http://repository.unpad.ac.id/21456/
Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  SK.255/  Menhut- II/2004  Perubahan  Fungsi  tentang  Sebagian Kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  di  Kelompok Hutan  Tesso  Nilo  yang  Terletak  di  Kabupaten Pelalawan  dan  Indragiri  Hulu  Provinsi  Riau  Seluas 38.576  Hektar  Menjadi  Taman  Nasional  Tesso Nilo.
Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  SK.663/  Menhut- II/2009  Perubahan  Fungsi  tentang  Sebagian Kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 ha di Kabupaten Pelalawan,  Provinsi  Riau  Menjadi Taman  Nasional sebagai  Perluasan  Taman  Nasional  Tesso  Nilo untuk Penambahan Luas Kawasan 44.492 ha.
[Permenhut] Peraturan Menteri
Kehutanan. P.56/Menhut-II/2006  tentang  Pedoman  Zonasi Taman Nasional.
Setiawan  H,  Qiptiyah  M.  2014.  Kajian  etnobotani masyarakat  adat  Suku  Moronene  di  Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea. 3(2): 107-117.
Stronza  A,  Durham  W.  2008. Ecotourism  and Conservation  in  the  Americas. Wallingford  (US): CAB International.
Suwarno  E,  Situmorang  AW.  2017.  Identifikasi hambatan  pengukuhan  kawasan  hutan  di  Provinsi Riau. Analisis Kebijakan Kehutanan . 14(1):17-30. Wakka  AK.  2014.  Analisis  stakeholders  pengelolaan kawasan  hutan  dengan  tujuan  khusus  (KHDTK), Mengkendek,  Kabupaten  Tana  Toraja,  Provinsi Sulawesi  Selatan. Jurnal  Penelitian  Kehutanan Wallacea. 3(1): 47-55
Yoserizal, Almahera. 2016. Studi investigasi perambahan di  Taman  Nasional  Tesso  Nilo  Provinsi  Riau Indonesia. Prosiding Seminar Serantau Pengurusan Perserikatan.