## PUTUSNYA PERKAWINAN “PERCERAIAN” TERHADAP SESEORANG DISEBABKAN TIDAK SALING MENGHORMATI DAN MENGHARGAI ANTAR PASANGAN SUAMI ISTERI

## Irnanda Lucky Ajisaputri
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia Email: irnandalucky005@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima 01 Mei 2021 Diterima dalam bentuk revisi 11 Mei 2021
Diterima dalam bentuk revisi 18 Mei 2021
Abstract: The purpose of this article is to describe the causes of the  break-up  of  a  marriage  as  an  example  of  a  break  in  a marriage  caused  by  disrespect  and  respect  between  husband and  wife,  as  regulated  in  Law  No.1  of  1974  on  marriage.  The method  used  in  this  article  is  to  use  normative  research methods, which is carried out by examining library materials or secondary data  alone. Normative legal research is  also  known as library law research. Marriage is one of the legal events and is regulated in the marriage law which is part of civil law and regulates  a  man  and  a  woman  with  the  intention  of  living together  for  a  long  time  according  to  the  legal  regulations stipulated in law. Disputes often occur in the household, giving rise to a divorce or breaking of the marital ties, breaking of the marital  ties  due  to  the  will  of  the  husband  or  wife  or  both because of the disagreement that results from not exercising the rights  and  obligations  as  husband  or  wife  as  it  should  be according  to  the  law  of  marriage  which  is  applies.  The breakdown  of  the  marriage  bond  can  be  caused  among  them, namely one party committing adultery or becoming a drunkard, prostitute,  gambler,  etc.  which  is  difficult  to  cure,  one  party leaves  the  other  party  for  2  consecutive  years  without  the permission of the other party and without a valid reason or due to  other matters beyond  his  ability, one of  the parties gets  a 5 year  prison  sentence  or  a  heavier  sentence  after  the  marriage takes place, one party commits cruelty or serious maltreatment that  endangers  the  other  party,  one  party  gets  a  disability  or illness resulting in not being able to carry out their obligations as  husband  or  wife,  between  husband  and  wife  continually disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household, and there are many other examples that can  cause  the  breakdown  of  the  marriage  bond.  Based  on Article 114 KHI explains that the breakdown of a marriage due to divorce can occur because of divorce, which is requested by the husband, or a divorce suit, which is filed by the wife. Family disharmony  is  a  condition  in  a  family  in  which  there  is  no longer  inner  and  outer  tranquility,  due  to  reduced  or  absent

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 5 Mei 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
Keywords :
law, claim for divorce, dispute, disharmony,
divorce willingness  and  harmony  to  live  together  in  family  unity.
Family disharmony must be resolved so that the family remains happy,  prosperous,  and  gets  inner  peace.  If  the  family  is  no longer harmonious,  it is very prone to  divorce. Indonesia  as  a rule of law and has regulated divorce regulations in Law no. 1 of  1974  and  in  the  KHI  (Compilation  of  Islamic  Law).  What should be that every couple who wants to divorce should refer to the existing rules.
Abstrak: Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggambarkan penyebab  dari  putusnya  perkawinan  sebagai  contoh  putusnya perkawinan  yang  disebabkan  karena  tidak  saling  menghormati dan menghargai antar pasangan suami isteri, sebagaimana yang diatur  di  dalam  UU  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan. Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  dengan menggunakan  metode  penelitian  normatif  yaitu  dilakukan dengan  meneliti  bahan  bahan  pustaka  atau  data  sekunder belaka.  Penelitian  hukum  normatif  biasa  disebut  juga  dengan penelitian  hukum  perpustakaan.  Perkawinan  adalah  salah  satu peristiwa  hukum  dan  diatur  dalam  hukum  perkawinan  yang merupakan  bagian  dari  hukum  perdata  serta  mengatur  seorang laki-laki  dan  wanita  dengan  maksud  hidup  bersama  untuk waktu  yang  lama  menurut  peraturan-peraturan  hukum  yang ditetapkan  dalam  undang-undang.  Perselisihan  kerap  terjadi  di dalam  rumah  tangga  sehingga  menimbulkan  suatu  perceraian atau  putusnya  ikatan  perkawinan,  putusnya  ikatan  perkawinan karena  kehendak  suami  atau  istri  atau  keduanya  karena ketidakrukunan  yang  bersumber  dari  tidak  dilaksanakannya hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  sebagai  suami  atau  istri sebagaimana  seharusnya  menurut  hukum  perkawinan  yang berlaku. Putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan diantara nya yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  tahun berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah atau  karena  hal  lain  di  luar  kemampuannya,  salah  satu  pihak mendapat  hukuman  penjara  5  tahun  atau  hukuman  yang  lebih berat  setelah  perkawinan  berlangsung,  salah  satu  pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan  pihak  lain,  salah  satu  pihak  mendapat  cacat badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  suami  atau  istri,  antara  suami  dan  istri terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  dan masih  banyak  contoh  lain  nya  yang  dapat  menyebabkan putusnya  ikatan  perkawinan.  Berdasarkan  Pasal  114  KHI menjelaskan  bahwa  putusnya  perkawinan  karena  perceraian dapat  terjadi  karena  talak,  yang  dimohonkan  oleh  suami,  atau gugatan perceraian, yang diajukan oleh istri.
Kata Kunci: hukum, gugat cerai, perselisihan, ketidak harmonisan, perceraian
Ketidakharmonisan  keluarga  adalah  keadaan  suatu  keluarga yang didalamnya sudah tidak ada lagi ketenangan lahir maupun batin,  karena  berkurangnya  atau  tiadanya  kerelaan  dan keselarasan  untuk  hidup  bersama  dalam  kesatuan  keluarga. Ketidakharmonisan  keluarga  harus  diselesaikan  supaya keluarga tetap bahagia, sejahtera, dan mendapatkan ketenangan batin. Apabila keluarga sudah tidak harmonis lagi, maka sangat rawan akan terjadi perceraian. Indonesia sebagai negara hukum dan  telah  mengatur  aturan  perceraian  dalam  UU  No.  1  Tahun 1974  dan  di  dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam).  Yang seharusnya  setiap  pasangan  yang  ingin  bercerai  mengacu  pada aturan yang ada tersebut.
Coresponden author: Irnanda Lucky Ajisaputri Email: irnandalucky005@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  menjamin  setiap  warga  negaranya  untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan  yang sah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, dari  perkawinan  tersebut  akan  timbul  hubungan  hukum  antara  suami-istri  yang  kemudian dengan lahirnya  anak-anak, menimbulkan hubungan hukum  antara orang tua dan anak-anak mereka.  Dari  perkawinan  mereka  memiliki  harta  kekayaan  dan  timbullah  hubungan  hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut (Prof. DR. Amir Syarifuddin, 2014). Putusnya  perkawinan  dapat  disebabkan  karena  beberapa  hal,  menurut  Pasal  199 KUHPER  hal  tersebut  dapat  terjadi  antara  lain  disebabkan  karena  :  kematian,  keadaan  tak hadir,  putusan  hakim  setelah  adanya  perpisahan,  meja  dan  tempat  tidur  dan  perceraian ( Matondang , 2014).
Dalam  rumusan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  itu tercantum  juga  tujuan  perkawinan  yaitu  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal, ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama- lamanya.
Bagi  mereka  yang  belum  mencapai  usia  21  tahun,  apabila  telah  melangsungkan perkawinan,  maka  orang  tersebut  dianggap  telah  dewasa  dan  cakap  oleh  Undang-Undang. Hal  tersebut  dimungkinkan,  karena  seorang  dianggap  telah  cakap  untuk  melangsungkan perkawinan, bagi pria apabila orang tersebut telah berusia 18 tahun, dan bagi seorang wanita telah dapat melangsungkan perkawinan, jika telah berusia 15 tahun. Hal tersebut diatur dalam Pasal  29  KUHPER.  Apabila  sebelum  berusia  21  tahun,  suami  isteri  terseut  bercerai,  maka mereka  tidak  kembali  menjadi  tidak  dewasa,  atau  dengan  perkataan  lain  mereka  dianggap
tetap dewasa.
Di  Indonesia  sendiri,  masih  berdasarkan  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dinyatakan juga bahwa syarat untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum  agama  dan  harus  dilakukan  pendaftaran  perkawinan  di  lembaga  pencatatan perkawinan setempat.  Sehingga perkawinan  yang dilakukan oleh warga negara  Indonesia di Luar Negeri dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila telah didaftarkan di lembaga pencatatan setempat dan mendapat surat bukti perkawinan.
keluarga  merupakan  unit  sosial  terkecil  dalam  masyarakat,  akan  tetapi  mempunyai pengaruh yang besar bagi bangsa dan negara. Dari keluargalah akan terlahir generasi penerus yang  akan  menentukan  nasib  bangsa.  Keluarga  yang  utuh  adalah  dambaan  dalam  setiap perkawinan, untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari  seluruh  anggota  keluarga.  Bahwa  memelihara  kelestarian  dan  keseimbangan  hidup bersama  suami  isteri  bukanlah  perkara  yang  mudah  untuk  dilaksanakan.  Masalah  keluarga merupakan  masalah  yang  kompleks,  selain  masalah  ekonomi  dan  komunikasi  dalam keluarga,  terdapat  pula  masalah  tentang  perbedaan  nilai-nilai,  budaya,  prinsip  dan  latar belakang pendidikan. Bahkan banyak didalam hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan ( Darmabrata , 2004).
Kadangkala  pihak  suami  isteri  tidak  mampu  menanggulangi  kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan putusnya perkawinan melalui perceraian. Putusnya hubungan perkawinan itu sendiri telah diatur dalam Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  38  yaitu,  Perkawinan  dapat  putus karena  kematian,  perceraian,  dan  atas  keputusan  pengadilan.  Sedangkan  perceraian  yang terjadi  karena  perceraian  atau  putusan  pengadilan  harus  memenuhi  salah  satu  alasan  yang terdapat dibenarkan oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia ( Novitasari et al., 2019). Jika perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah tangga yang telah  dibangun  dengan  utuh  sebelumnya  dan  tidak  bisa  dipertahankan  lagi  untuk  sementara waktu.  Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan tanpa adanya prosedur  yang harus  dilalui,  jika  suami  telah  mengucapkan  kata-kata  cerai  baik  secara  sarih  (jelas)  atau kinayah  (sindiran)  dengan  niat  perceraian,  maka  jatuhlah  cerai  terhadap  istrinya.  Karena dalam  ajaran  Islam  atau  fiqh  masalah  perceraian  adalah  masalah  antara  suami  istri  semata tidak  memerlukan  instansi  serta  alat  bukti  bahwa  telah  terjadi  perceraian  antara  suami  istri, seperti adanya akta perceraian atau bukti tertulis lainnya. Hal yang sama juga dengan hukum adat  atau  kebiasaan  yang  ada  di  masyarakat,  bahwa  sebuah  perceraian  tidak  diharuskan adanya bukti atau akta lainnya sebagai bukti formil adanya suatu perceraian antara suami dan istri  dalam  suatu  rumah  tangga.  Selanjutnya  dalam  kebiasaan  masyarakat  perceraian  murni hak  suami  bukan  hak  dari  instansi  tertentu  atau  dari  adanya  bukti  formil  secara  yuridis ( Siregar , 2017).
Sebab  perceraian  berdasarkan  Pasal  39  UU  No.1  Tahun  1974  menegaskan  bahwa: “Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang  Pengadilan  yang  berwenang  setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 39 ayat (2) untuk  melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  dengan  menggunakan  metode penelitian normatif ( Jonaedi Efendi et al., 2018) yaitu dilakukan dengan meneliti bahan bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka,  seperti  buku  dan  peratauran  perundang-undangan. Penelitian hukum normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum normatif mencakup :
 Penelitian terhadap azas-azas hukum
 Penelitian terhadap sistematika hukum
 Penelitian terhadap taraf singkronisasi hukum
 Penelitian sejarah hukum
 Penelitian perbandingan hukum

## Hasil dan Pembahasan Pengertian Perceraian
Perceraian  adalah  putusnya  suatu  perkawinan  yang  sah  didepan  hakim  pengadilan berdasarkan  syarat-syarat  yang  ditentukan  undang-undang.  Oleh  karena  itu  perlu  dipahami jiwa  dari  peraturan  mengenai  perceraian  itu  serta  sebab  akibat-akibat  yang  mungkin  timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan- alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.
Perceraian  hanya  dapat  terjadi  apabila  dilakukan  didepan  pengadilan,  baik  itu  suami karena  suami  yang  telah  menjatuhkan  cerai  ( thalaq ),  ataupun  karena  istri  yang  menggugat cerai  atau  memohonkan  hak  talak  sebab  sighat  taklik  talak.  Meskipun  dalam  ajaran  agama Islam,  perceraian  telah  dianggap  sah  apabila  diucapkan  seketika  itu  oleh  si  suami,  namun harus  tetap  dilakukan  di  depan  pengadilan.  Tujuannya  untuk  melindungi  segala  hak  dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atsa perceraian tersebut.
Di  Indonesia,  pengaturan  mengenai  perjanjian  perkawinan  diatur  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (untuk  selanjutnya  disebut  “KUHPER”),  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU Perkawinan”).
Perkawinan  hapus,  jikalau  satu  pihak  meninggal.  Selanjutnya  ia  hapus  juga,  jikalau satu  pihak  kawin  lagi  setelah  mendapat  izin  hakim,  bilamana  pihak  yang  lainnya meninggalkan  tempat  tinggalnya  hingga  sepuluh  tahun  lamanya  dengan  tiada  ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.
Undang-undang  tidak  membolehkan  perceraian  dengan  mufakatan  saja  antara  suami dan isteri, tetapi harus ada nya alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada 4 macam:
a) Zina ( overspel )
b) Ditinggalkan dengan sengaja ( kwaadwillige verlating )
c) Penghukuman  yang  melebihi  lima  tahun  karena  dipersalahkan  melakukan  suatu kejahatan dan
d) Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW)
Undang-undang Perkawinan (Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975) menambahkan dua alasan :
a) Salah  satu  pihak  mendapat  cacad  badan  /  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajiban nya sebagai suami / isteri
b) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ( Statistik , 2009).
Larangan  untuk  bercerai  atas  pemufakaran,  sekarang  ini  sudah  lazim  diselundupi dengan cara mendakwa si suami telah berbuat zina. Pendakwaan itu lalu diakui oleh si suami. Dengan  begitu  alasan  sah  untuk  memecahkan  perkawinan  telah  dapat  dibuktikan  di  muka hakim.
Jadi  istilah  perceraian  secara  yuridis  berarti  putusnya  perkawinan  yang mengakibatkan  pututusnya  hubungan  sebagai  suami  istri.  Atau  sebagaimana  yang  diartikan dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  di  atas  adalah  berhenti  berlaki  bini  (suami  istri). Subekti  memberikan  pengertian  perceraian  adalah:  “Penghapusan  perkawinan  dengan putusan  hakim,  atau  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam  perkawinan  itu”  ( Subekti & Tjitrosudibio, 1992).

## Hakekat Putusnya Perkawinan “Perceraian”
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum islam, Perkawinan  dalam  hukum  Islam  adalah  Pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  miitsaqan ghalidhan  untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah.  dalam Hukum  Islam  tujuan  perkawinan  diatur  didalam  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga  yang sakinah, maaddah dan rahmah.  Tujuan  Perkawinan  tidak  semua  orang  dapat  mewujudkannya  sesuai  dengan harapan.  Adakalanya  di  dalam  rumah  tangga  suami  isteri  mengalami  ketidak  cocokan  atau ketidakharmonisan  suami  isteri  dalam  menjalankan  rumah  tangga  telah  banyak  membawa suami  isteri  tersebut  melakukan  perceraian  di  depan  Pengadilan  Agama  karena  sebab-sebab masalah yang tidak bisa didamaikan oleh kedua belah pihak yang berselisih, sehingga terjadi perceraian.
Perjanjian  perkawinan  pada  hakekatnya  dibuat  oleh  pasangan  suami  isteri  untuk menghindari  berbagai  macam  masalah  yang  dapat  timbul  dalam  rumah  tangga,  baik menyangkut  harta  benda  dalam  perkawinan,  hutang  piutang,  pengasuhan  dan  pendidikan anak,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  sikap  terhadap  poligami,  dan  permasalahan lainnya ( Tafanao , 2018).
yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan. Apabila ada calon suami dan istri hendak menyimpang dari hukum harta  perkawinan  yaitu  dalam  Pasal  35  UU  Perkawinan  maka  adalah  perlu  membuat perjanjian perkawinan.
Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk  menggugat.  Sebelum  izin  ini  diberikan,  hakim  harus  lebih  dahulu  mengadakan
percobaan  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  ( verzoeningscomparitie ).  Selama  perkara bergantung  Ketua  Pengadilan  Negeri  dapat  diberikan  ketetapan-ketetapan  sementara, misalnya dengan memberikan izin pada si isteri untuk bertempat tinggal sendiri terpisah dari suami nya, memerintahkan supaya si suami memberikan nafkah tiap-tiap kali pada isterinya serta  anak-anaknya  yang  turut  pada  isterinya  itu  dan  sebagainya.  Juga  hakim  dapat memerintahkan supaya kekayaan suami atau kekayaan bersama disita agar jangan dihabiskan oleh suami selama perkara masih bergantung.
Kehidupan  perkawinan  yang  tidak  dapat  dilanjutkan  lagi  oleh  salah  satu  pihak,  atau kedua  belah  pihak  dari  suami  isteri  merupakan  pokok  alasan  perceraian.  Keadaan  ini  tidak dapat  berlangsung  terus  dan  tidak  baik  diteruskan  berlarut-larut,  sehingga  jalan  yang  paling baik adalah perceraian.
Pengertian  talak  menurut  istilah  juga  banyak  didefinisikan  oleh  ahli  hukum,  mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai  lepasnya  ikatan  perkawinan  dan  berakhirnya  hubungan  perkawinan.  Dengan demikian,  dapat  diambil  sebuah  ksimpulkan  bahwa  perceraian  adalah  putusnya  ikatan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendaknya atau karena adanya putusan Pengadilan. Pada putusan pengadilan perceraian dibagi menjadi dua bagian, yaitu perceraian yang  dilakukan  atas  kehendak  suami  atau  disebut  cerai  talak,  dan  putusan  atas  permohonan isteri  yang  mengajukan  ke  Pengadilan  disebut  gugat  cerai.  Perceraian  merupakan  perkara volentair, yaitu suatu perkara yang dimana ada lawannya.

## Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Suami Isteri

## 1) Ekonomi
Ekonomi  merupakan  kebutuhan  yang  tidak  luput  untuk  mempertahankan  hidup. Keluarga  yang  memiliki  ekonomi  cukup,  secara  garis  besar  bahagia.  Sebaliknya,  apabila keluarga  ekonominya  merasa  kurang,  maka  dalam  kehidupannya  sering  terjadi  perselisihan. Untuk  memenuhi  kehidupan  sehari-hari  suami  berusaha  semaksimal  mungkin  dan  sesuai kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, baik berupa sandang, pangan, maupun  papan.  Dalam  memenuhi  kebutuhan,  ada  kalanya  isteri  sangat  menerima  apa  yang diberikan  suami,  namun  ada  juga  semakin  marah-marah  karena  kurang  bersyukur  yang diberikan suami dan menuntut di atas kemampuannya bekerja, akibatnya terjadi petengkaran. Pertengkaran  yang  terus-menerus  dan  tidak  mungkin  didamaikan  akan  mengakibatkan perceraian, Sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal  ( Adelia et al., 2019).
Karenanya  jika  sudah  didapati  keluarga  yang  sudah  bercerai  berai  dan  dihiasi pertengkaran terus menerus juga tidak ditemukan solusi bagi keduanya, maka sebaiknya jalan yang terbaik adalah mengakhiri pernikahan sebab sudah tidak ada gunanya apabila keluarga itu  selalu  bertengkar,  terutama  suami  memberi  belanja  isteri,  tetapi  isteri  masih  merasa kurang, maka jalan yang terbaik adalah bercerai, daripada nanti menimbulkan kerusakan yang lebih  besar,  antara  lain  suami  bisa  saja  menghalalkan  segala  cara  dalam  mencari  rizki, mislanya dengan cara korupsi bahkan mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan isteri yang minta belanja lebih, suami bisa juga merampok, atau yang lainya.
2) Sikap Cemburu
Cemburu merupakan karunia Allah SWT. bagi yang dapat menyikapnya dengan dengan akal  yang  jernih.  Sebab  cemburu  dalam  rumah  tangga  itu  sudah  biasa,  bagi  yang  dapat memahami  keluarga  supaya  tetap  terjaga  keharmonisannya.  Cemburu  itu  dalam  kehidupan suami  isteri  merupakan  garam  dalam  mengarungi  hidup  keluarga,  biasanya  lebih  dikenal masak tanpa garam, artinya cemburu merupakan hiasan dalam hidup. Sikap cemburu adalah merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung.
Dalam kehidupan keluarga, sifat cemburu merupakan tanda adanya rasa cinta dan kasih sayang.  Sifat  ini  wajar  dimiliki  oleh  setiap  manusia,  tidak  dapat  dihilangkan,  akan  tetapi diarahkan  yang lebih baik sehingga suami atau isteri  ketika cemburu dapat  mengambil  arah yang terbaik.
Rasa  cemburu  timbul  karena  ada  rasa  cinta.  Cinta  yang  sangat  mendalam  akan berakibat rasa cemburu yang sangat hebat, melebihi batas cemburu pada umumnya, sehingga menimbulkan  kebencian,  kekerasan,  dan  kerusakan  pada  keluarga.  Keluarga  yang  sudah saling  cemburu  akan  timbul  sifat  saling  mencurigai,  sudah  tidak  saling  percaya,  bahkan pertengkaran setiap hari dalam kehidupannya.
Karena  cemburu  yang  tidak  segera  diselesaikan  akan  menimbulkan  kesalah  pahaman suami isteri, sehingga timbul rasa benci  dan mulai  berani  saling menentang, bersikap keras, dan yang berakibat buruk yaitu hancurnya keluarga karena cemburu lalu bercerai.
3) Hadirnya Pihak Ketiga
Apabila  benar  adanya  hubungan  orang  ketiga  yang  sampai  menimbulkan  perzinaan, maka di boleh mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.Apabila sudah demikian, sudah masuk  pihak  orang  ketiga  yang  campur  dengan  kehidupan  keluarga  itu,  akhirnya  mulai memicu ketidakharmonisan dalam keluarga.
Pada prinsipnya membina keluarga harus saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing.  Apabila  ada  masalah  atau  mau  bagaimana  sebaiknya  dibicarakan  berdua, baik  itu  masalah  kebutuhan  lahir  maupun  bathin,  sehingga  sama-sama  memahami  dan menerima.
Kurangnya  keterbukaan  masing-masing  pasangan  misalnya  hadirnya  orang  ketiga,  hal ini akan memicu orang lain sebagai sasaran amarah bahkan pelampiasannya (baik itu teman lama, mantan kekasih, atua orang tua) ( Amin & Hadi, 2019).
Pelampiasan  bagi  orang  yang  mengerti  pasti  terarah  dengan  baik,  sebaliknya pelampiasan  bisa  menjadi  lebih  buruk.  Hal  inilah  yang  sering  terjadi  dan  dialami  secara umum. Perbuatan itu memicu ke pertemuan yang bukan muhrimnya, agama sudah melarang, karena itu sama dengan mendekati zina dan dapat merusak hubungan keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT. yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”
Haruslah  disadari  bahwa  membina  keluarga  pasti  ada  rintangan  dalam  kehidupan sehari-hari. Apabila orang tersebut pandai memahami masalah tersebut dan berusaha mencari solusinya,  bukan  lari  dari  masalah,  maka  akan  tercipta  kehidupan  yang  bahagia.  Salah  satu kunci  hidup  bahagia  adalah  menghilangkan  pihak  ketiga  yang  mencampuri  urusan  keluarga yang berakibat buruk.
4) Perzinahan
Perzinahan  terjadi  apabila  seseorang  yang  terikat  dalam  suatu  perkawinan  melakukan hubungan  seksual  dengan  orang  lain,  hal  tersebut  terjadi  baik  yang  dilakukan  oleh  pihak suami  ataupun  oleh  pihak  isteri.  Sebagaimana  yang  dibahas  di  dalam  KUHPER  yang menyatakan bahwa perzinahan oleh pria dan wanita dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian.

## 5) Penganiayaan Berat
Penganiayaan  berat  dapat  pula  menjadi  alasan  bagi  salah  satu  pihak  untuk  menuntut perceraian.  Suatu  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  satu  terhadap  pihak  yang lain,  yang  menyebabkan  timbulnya  akibat  yang  membahayakan  terhadap  jiwa  seseorang maka hal itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk menuntut perceraian. Hak untuk menuntut perceraian  tersebut  menjadi  gugur  jika  suami  dan  isteri  tersebut  terdapat  suatu  perdamaian, jika suami isteri melakukan persetujuan perdamaian maka hak tersebut menjadi gugur (Pasal 216  KUHPER).  Pasal  tersebut  menentukan  bahwa  :  Hak  untuk  menuntut  perceraian  akan menjadi gugur, apabila antara suami isteri telah terjadi suatu perdamaian.
Perdamaian  yang  demikian  menurut  Undang-Undang  dianggap  telah  terjadi  apabila suami isteri berkumpul lagi dalam rumah tinggal yang sama, setelah yang terakhir itu dengan izin hakim meninggalkan rumah tinggal mereka bersama.

## Akibat Perceraian
Perceraian  mempunyai  akibat  pula,  bahwa  kekuasaan  orangtua  (ouderlijke  macht) berakhir dan berubah menjadi “perwalian” (voogdij). Karena itu, jika perkawinan dipecahkan oleh hakim harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak masih di bawah umur. Penetapan  wali  oleh  hakim  dilakukan  setelah  mendengar  keluarga  dari  pihak  ayah  maupun dari  pihak  ibu  yang  rapat  hubungan  nya  dengan  anak-anak  tersebut  ( Wahyono Darmabrata, 2015).
Hakim  merdeka  untuk  menetapkan  ayah  atau  ibu  menjadi  wali,  tergantung  ari  siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.
a) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perkawinan
Akibat  hukum  perceraian  terhadap  perkawinan  ialah  bahwa  perkawinan  tersebut menjadi  putus  (Pasal  199  KUHPER).  Perkawinan  adalah  bubar  karena  perceraian  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  Bagian  Ketiga  Bab  X  yang  berjudul  terntang  Bubarnya Perkawinan (DR. Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah S.H., 2013).
b) Terhadap Harta Kekayaan
Terhadap harta kekayaan, apabila tidak terjadi perjanjian perkawinan, dalam arti suami isteri sebelum perkawinan tidak mengadahkan perjanjian perkawinan, maka harta  campuran sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  119  KUHPER,  demi  hukum  menjadi  bubar  dan  harta campuran  tersebut  haruslah  dibagi.  (Pasal  126  KUHPER).  Dalam  hal  suami  dan  isteri  yang cerai  tersebut,  telah  menikah  dengan  persatuan  harta  kekayaan  maka  dalam  hal  dan  dengan cara yang sama seperti diatur dalam Bab VI Buku I KUHPER.
c) Terhadap Suami Isteri
Suami  atau  isteri  yang  gugatan  nya  dikabulkan  tetap  mempunyai  hak-hak  yang diperoleh  berdasarkan  perjanjian  dengan  isteri  atau  suami  nya  (Pasal  222  KUHPER,  Pasal
223 KUHPER, Pasal 224 KUHPER dan Pasal 228 KUHPER)
d) Akibat Perceraian Terhadap Anak-Anak
Sebagai akibat perceraian terhadap anak-anak yang dilahirkan antara lain ialah bahwa kekuasaan  orangtua  atas  anak  yang  masih  di  bawah  umur  berakhir.  Oleh  pengadilan  harus ditentukan  siapa  diantara  suami  isteri  harus  diangkat  sebagai  wali  dari  anak-anak  mereka dengan  terlebih  dahulu  mendengar  dari  keluarga  sedarah  dan  semenda  untuk  dimintai pertimbangan  atau  nasihatnya.  Dalam  hal  ini  pengadilan  harus  terlebih  dahulu memperhatikan  putusan-putusan  yang  pernah  dijatuhkan  mengenai  kekuasaan  orangtua tersebut (Pasal 229 KUHPER).
Pasal  tersebut  menentukan  bahwa  setelah  perceraian  diperintahkan,  dan  setelah mendengar  atau  memanggil  dengan  sah  akan  kedua  orangtua  dan  sekalian  keluarga  sedarah dan  semenda  dari  anak-anak  yang  belum  dewasa.  Pengadilan  Negeri  menetapkan  terhadap tiap-tiap anak siapakah dari kedua orangtua itu, kecuali sekiranya keduanya telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua mereka, harus melakukan perwalian atas anak-anak itu, dengan  mengindahkan  keputusan-keputusan  hakim  yang  dahulu,  dengan  mana  mereka  kira nya  pernah  dibebaskan  atau  dipecat  dari  kekuasaan  nya  orangtua  ( Wahyono Darmabrata, 2015).

## Harmonis dan Tidak Keharmonisan Suami Isteri
Harmonis  Asal  kata  atau  istilah  harmonis,  sebenarnya  berasal  dari  bahasa  Yunani yang  memepunyai  arti  terikat  secara  serasi,  dan  sesuai.  Dalam  filsafat  mempunyai  makna kerjasama  antara  berbagai  faktor-faktor  tersebut  menghasilkan  kesatuan  yang  luhur. Harmonis adalah keseimbangan yang menyenangkan. Dalam psikologi berarti keseimbangan dan  kesesuaian  dalam  segi  alam  perasaan,  alam  pikiran,  dan  perbuatan  individu,  sehingga tidak  terjadi  hal-hal  ketegangan  yang  berlebihan,  yang  menumbuhkan  ketenangan.  Dari pengertian  harmonis  diatas  dapat  dikatakan,  bahwa  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  hidup berkeluarga  pada  dasarnya  ditentukan  oleh  keserasian  antara  suami  dan  isteri.  Untuk memperolah keserasian tersebut, Islam mengajarkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita tidak hanya sekedar suka sama suka, melainkan harus dilihat dari berbagai segi, misalnya agama, moral, dan latar belakang sosial.
Namun tidak selamanya tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis,  tentram  dan  sakinah  dapat  terwujud.  Kandasnya  tujuan  perkawinan  mungkin karena tindakan suami, isteri, anak, atau anggota keluarga lainnya melampui batas wewenang tugas masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.
Sedangkan ketidakharmonisan ini berasal dari kata tidak harmonis, ditambah awalan ke  dan  akhiran  an,  yang  menjelaskan  hal  (sifat  atau  keadaan).  Jadi  yang  dimaksud ketidakharmonisan keluarga adalah keadaan suatu keluarga yang di dalamnya sudah tidak ada lagi  ketenangan  lahir  dan  bathin  karena  berkurang  atau  tiadanya  kerelaan  dan  keselarasan untuk  hidup  bersama.  Karena  kehidupan  perkawinan  yang  tidak  dapat  dilanjutkan  lagi  oleh salah satu pihak, atau kedua belah pihak dari suami isteri merupakan pokok alasan perceraian. Keadaan ini tidak dapat  berlangsung terus dan tidak baik diteruskan berlarut-larut, sehingga jalan yang paling baik adalah perceraian.

## Pengaturan Putusnya Perkawinan “Perceraian”
Perceraian dalam hukum negara diatur dalam :
a) Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  pada  Bab  VIII  tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41
b) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam  Bab  V  tentang  Tata  Ca  ra  Perceraian  yang  tertulis  dari  Pasal  14  sampai dengan Pasal 36
c) UU  No.  3  tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  menjelaskan  tentang  tata  cara pemeriksaan  sengketa  perkawinan.  Penjelasan  tersebut  diatur  dalam  Bab  Berita Acara  bagian  kedua  tentang  Pemeriksaan  Sengketa  Perkawinan  yang  diatur  dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91
d) Inpres  No.  I  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  diatur  dalam  Bab XVI  tentang  Putusnya  Pe  rkawinan  serta  Bab  XVII  tentang  Akibat  Putusnya Perkawinan.  Pada  bab  XVI  ketentuan  mengenai  perceraian  dijelaskan  dalam  dua bagian.  Bagian  kesatu  merupakan  ketentuan  umum  tentang  perceraian ( Darmabrata , 2009).

## Kesimpulan
Dengan  mencerminkan  rasa  kasih  sayang,  saling  mengasihi,  dan  saling  mengerti antara  satu  dengan  yang  lain  antara  pasangan  suami  isteri  keadaan  ini  akan  menumbuhkan dimensi  sosial  yang  sehat,  sehingga  tercipta  keluarga  yang  harmonis  dan  dapat  mencegah sekaligus  mengambil  langkah  yang  tepat  apabila  ada  tanda-tanda  mulainya  keretakkan  atau ketidakharmonisan  dalam  keluarga  baik  yang  disebabkan  karena  adanya  (sikap  cemburu, dijodohkan,  adanya  pihak  ketiga  maupun  persoalan  ekonomi).  Apabila  suami  isteri  sudah saling  memahami  dan  berebut  kesalahan,  artinya  tidak  selalu  mengaku  saya  yang  paling benar, maka rasa cinta akan tumbuh dan terpupuk dengan sendirinya menjadi harmonis.

## Bibliografi
Adelia,  N.  A.,  Muflichah,  S.,  &  Rochati,  R.  (2019). Gugat  Cerai  Karena  Perselisihan  Dan Pertengkaran  Terus-Menerus  (Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama Baturaja Nomor 30/Pdt. G/2019/Pa. Bta) . Soedirman Law Review , 1 (1).
Amin,  M.  N.,  &  Hadi,  A.  (2019). Analisis  Sosio-Normatif  Terhadap  Putusnya  Perkawinan “Perceraian” Disebabkan Adannya Ketidak Hamonisan Dalam Rumah Tangga . Ummul Qura , 14 (2), 21–31.
Darmabrata,  W.  (2004). Hukum  Perdata  Asas-Asas  Hukum  Orang  dan  Keluarga . Jakarta: Gitama Jaya .
Darmabrata,  W.  (2009). Hukum  Perkawinan  Perdata  (Syarat  Sahnya  Perkawinan,  Hak  dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan) . Rizkita, Jakarta .
DR.  Muhammad  Syarifuddin,  Sri  Turatmiyah  S.H.,  A.  Y.  S.  .  (2013). Hukum  Perceraian . Sinar Grafika.
Jonaedi  Efendi,  S.  H.  I.,  Johnny  Ibrahim,  S.  H.,  &  SE,  M.  M.  (2018). Metode  Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media.
Matondang,  A.  (2014). Faktor-faktor  yang  mengakibatkan  perceraian  dalam  perkawinan . JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) , 2 (2), 141–150.
Novitasari, C. N.,  Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan . Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 3 (2), 322–341.
Prof.  DR.  Amir  Syarifuddin.  (2014). Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia .  Kencana Prenada.
Siregar,  R.  S.  (2017). Keabsahan  Perceraian  Perspektif  Fiqh  Dan  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 . AL-MUQARANAH-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab , 5 (1).
Statistik,  B.  P.  (2009). Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan . Transmedia Pustaka. Jakarta.
Subekti,  R.,  &  Tjitrosudibio,  R.  (1992). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata:  dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan .
Tafanao,  E.  K.  (2018). Tinjauan  Yuridis  Cerai  Gugat  Akibat  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga (Studi Putuan No. 23/Pdt. G/2015/PN. Lbp) .
Wahyono  Darmabrata.  (2015). Hukum  Perkawinan  Perdata  Jilid  2  (Putusnya  Perkawinan Keturunan Kekuasaan Orang Tua Perwalian dan Pengampuan ) . Rizkita.