Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 September 2018 e - ISSN 2622 - 9714

## PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN BIDANG TANAH PEKARANGAN

## (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)
Siti Arifatun Sholihah, Haryo Budhiawan, S.H., M.Si., Sarjita, S.H., M.Hum Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: The right through the yard of another is a form of social function of land rights that re- flected in Article 6 of the UUPA. The social function of land rights itself tends to shift toward indi- vidual concepts, leading to the non - fulfillment of the social function of land rights. This can lead to disagreements, such as disputes over road access of yard. This study aims to determine the prob- lems  encountered  in  the  settlement  of  access  of  yard  disputes  and  the  pattern  of  settlement through Mediation, State Administrative Court and General Courts. The research method used is empirical law research method with case approach done to 3 (three) cases related to access of yard disputes. The results showed that the problems faced in the settlement of access of yard disputes is the lack of detailed regulations on the dedication of the yard, and the unoptimal implementation of the provisions related to the access of yard in the first land registration. In relation to its imple- mentation, dispute settlement through Mediation can be said to solve the problem more thorough- ly  than  the  handling  of  disputes  through  the  judiciary,  especially  related  to  the  maintenance  of land registration data.
Keywords: dispute resolution, access of  yard, social function of land rights
Intisari: Hak melalui pekarangan orang lain merupakan salah satu  wujud fungsi sosial hak atas tanah yang jiwanya tercermin dalam Pasal 6 UUPA. Fungsi sosial hak atas tanah sendiri cender- ung  mengalami  pergeseran  menuju  konsep  individual,  yang  berujung  pada  tidak  terpenuhinya fungsi sosial hak atas tanah. Hal tersebut dapat memicu perselisihan, seperti sengketa mengenai akses  jalan  bidang  tanah  pekarangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  problematika yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa  akses  jalan  bidang  tanah  pekarangan  serta  pola penyelesaiannya  melalui  Mediasi,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Peradilan  Umum.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  kasus yang  dilakukan  terhadap  3  (tiga)  kasus  terkait  sengketa  akses  jalan  bidang  tanah  pekarangan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  problematika  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa akses  jalan  bidang  tanah  pekarangan  adalah  belum  tersedianya  peraturan  detail  mengenai pengabdian  pekarangan,  serta  belum  optimalnya  pelaksanaan  ketentuan  terkait  akses  jalan  bi- dang  tanah  pekarangan  pada  pendaftaran  tanah  pertama  kali.  Terkait  pelaksanaannya, penyelesaian  sengketa  melalui  Mediasi  dapat  dikatakan  menyelesaikan  masalah  secara  lebih tuntas  dibandingkan  dengan  penanganan  sengketa  melalui  lembaga  peradilan,  terutama  terkait dengan pemeliharaan data pendaftaran tanahnya.
Kata  kunci: penyelesaian  sengketa,  akses  jalan  bidang  tanah  pekarangan,  fungsi  sosial  hak  atas tanah

## A. Pendahuluan
Pembangunan  permukiman  adalah  hal  yang  tidak  dapat  dihindari  sebagai  akibat dari  pertumbuhan  penduduk.  Semakin  meningkat  jumlah  penduduk,  maka  jumlah bangunan  pada  suatu  wilayah  akan  bertambah  dan  berimbas  pada  kebutuhan  per-
Penyelesaiam Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan 117
mukiman.  Penelitian  Beti  Setyorini  (2012,  7)  menghasilkan  fakta  bahwa  pembangunan permukiman  memang  memiliki  persebaran  acak,  namun  polanya  memanjang  linier mengikuti  jalan.  Sebagai  makhluk  sosial  yang  mempunyai  mobilitas  tinggi,  akses  jalan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi seseorang pada saat memilih lokasi tem- pat tinggal. Kecenderungan memilih tempat tinggal di dekat jalan inilah yang kemudian mengakibatkan  padatnya  permukiman  di  daerah  tersebut.  Bagi  pekarangan  yang  lang- sung menghadap jalan utama, aksesibilitas bukanlah suatu masalah, namun bagaimana dengan pekarangan yang berada di dalam atau di belakang pekarangan lainnya, sehing- ga tidak ada akses jalan keluar selain melalui pekarangan yang berada di depannya?
Di daerah yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai - nilai sosial, terdapat semacam kearifan lokal bahwa pemilik bidang tanah yang berada di depan harus legowo untuk merelakan sebagian tanahnya guna dijadikan sebagai akses jalan keluar bagi war- ga yang bertempat tinggal di belakang mereka. Menurut Gueci (2016, 160), hukum adat mengenal hal  ini  sebagai  hak  melalui  tanah  orang  lain.  Hak  tersebut juga  diatur  dalam Buku  Kedua Kitab  Undang - Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata)  atau Burgerlijk Wet- boek voor Indonesie dan disebut sebagai pengabdian pekarangan atau dikenal juga sebagai hak servitut .  Lahirnya  Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok - Pokok  Agraria  (UUPA)  memang  telah  mencabut  mengenai  ketentuan  Buku Kedua KUHPerdata, termasuk ketentuan mengenai pengabdian pekarangan, namun jiwa yang  diusungnya  masih  tetap  diakui  oleh  UUPA  sebagai  fungsi  sosial  hak  atas  tanah yang diatur dalam Pasal 6.
Fungsi  sosial  hak  atas  tanah  sendiri  telah  mengalami  banyak  perubahan,  se- bagaimana hasil kajian Yusriadi (2010, 228 - 229) yang menemukan sejumlah fakta bahwa telah terjadi perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah di kalangan masyarakat sekitar industri. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya fungsi sosial hak atas tanah menuju pada konsep individual, mengikuti irama industrialisasi. Industrialisasi sebagai akibat dari modernisasi selalu identik dengan pengadaan tanah. Kebutuhan akan tanah yang terus meningkat ini diikuti dengan naiknya nilai tanah, yang kemudian oleh pem- iliknya,  bidang  tanah  menjadi  lebih  dimaknai  sebagai  komoditas  ekonomi  dan  sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perubahan cara pandang inilah yang kemudian dapat  menyebabkan  perbedaan  kepentingan  terhadap  suatu  bidang  tanah,  sehingga seringkali berakhir pada perselisihan.
Perselisihan  atau  sengketa  mengenai  akses  jalan  bidang  tanah  pekarangan  tidak hanya terjadi di daerah perkotaan yang padat permukiman saja, namun dapat juga ter- jadi di daerah pedesaan yang mulai berkembang. Model penyelesaiannyapun tidak han- ya  terbatas  pada  satu  pola  penyelesaian,  sebagaimana  yang  terjadi  pada  3  (tiga)  kasus berikut:
118 Siti Arifatun Sholihah, Haryo Budhiawan, S.H., M. Si., Sarjita, S.H., M. Hum
a. Kasus pertama yaitu sengketa yang terjadi antara WB dan S. Keduanya merupakan pemilik bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan,  Kabupaten  Sleman.  Pokok  sengketa  adalah  tidak  adanya  akses  jalan keluar  dari  bidang  tanah  pekarangan  milik  WB  yang  berada  di  belakang  bidang tanah pekarangan milik S. Sengketa ini ditangani melalui mediasi yang difasilitasi oleh Perangkat Desa Sumberagung.
b. Kasus  kedua  merupakan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  melibatkan  SAK  se- bagai  Penggugat  melawan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  sebagai Tergugat  dan  ES  sebagai  Tergugat  II  Intervensi.  Pokok  gugatan  adalah  adanya gambar  jalan  pada  Surat  Ukur  (SU)  dalam  Sertipikat  Hak  Milik  (SHM)  Nomor 8134/Condongcatur yang menurut SAK telah menimbulkan kerugian baginya, ka- rena sebagian dari bidang tanah pekarangan miliknya (seluas 40,5 m 2 ) pada SU da- lam SHM Nomor 8134/Condongcatur dibubuhi keterangan sebagai jalan. Sengketa ini  kemudian  dibawa  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  Yogyakarta  dan terbitlah  Putusan  PTUN  Yogyakarta  Nomor  18/G/2013/PTUN.YK.  Atas  upaya hukum (Banding dan Kasasi) yang dilakukan, terbitlah Putusan Pengadilan Tinggi Tata  Usaha  Negara  (PTTUN)  Surabaya  Nomor  123/B/2014/PT.TUN.SBY  serta  Pu- tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 29K/TUN/2015.
c. Kasus  ketiga  adalah  sengketa  yang  berujung  pada  gugatan  Perbuatan  Melawan Hukum (PMH) dengan YS sebagai Penggugat melawan WW sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai Turut Tergugat. Pokok guga- tan  adalah  tindakan  WW  menguasai/menutup  jalan  kampung  yang  menghub- ungkan bidang tanah milik YS dengan jalan utama di sebelah Barat, dengan dalih bahwa jalan kampung tersebut masih termasuk ke dalam bidang tanah pekarangan milik WW. Gugatan akhirnya diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman dengan hasil  akhir  berupa  Putusan  PN  Sleman  Nomor  44/Pdt.G/2013/PN.SLMN.  Upaya hukum  yang  dilakukan setelahnya  menghasilkan Putusan  Pengadilan  Tinggi  (PT) Yogyakarta Nomor 22/Pdt/2014/PTY serta Putusan MARI Nomor 194K/Pdt/2015. Berdasarkan  ketiga  kasus  di  atas,  peneliti  mencoba  untuk  mengkaji  mengenai penyelesaian  sengketa  akses  jalan  bidang  tanah  pekarangan,  dengan  2  (dua)  rumusan masalah,  yaitu  bagaimana  problematika  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan, serta bagaimana pola penyelesaian sengketa akses jalan  bidang  tanah  pekarangan  melalui  mediasi,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (TUN), dan Peradilan Umum.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum empiris  yang  dimaksudkan  untuk  mengajak  para  penelitinya  tidak  hanya  memikirkan
Penyelesaiam Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan 119 masalah - masalah hukum yang bersifat normatif ( law as written in book ) atau teknis di da- lam  mengoperasionalisasikan  peraturan  hukum  saja,  melainkan  juga  sebagai  sebuah gejala  sosial  yang  berkaitan  dengan  perilaku  manusia  di  tengah - tengah kehidupan ber- masyarakat  yang  unik  dan  memikat  untuk  diteliti,  tidak  dari  sifatnya  yang  preskriptif, melainkan  bersifat  deskriptif  (Sonata  2014,  28).  Penelitian  kali  ini  dilakukan  dengan mengkaji  gejala  sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat  mengenai  pengabdian  pekarangan dan  fungsi  sosial  hak  atas  tanah,  serta  penyelesaian  sengketa  terkait  hal  tersebut,  khu- susnya  penyelesaian  sengketa  terkait  akses jalan  bidang  tanah  pekarangan.  Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kasus  yang  dilakukan  dengan menelaah 3 (tiga) kasus mengenai sengketa terkait akses jalan bidang tanah pekarangan.
Data primer diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan yang telah diten- tukan terlebih dahulu berdasarkan pengetahuannya akan kasus yang sedang diteliti, yai- tu pihak yang terlibat, pejabat dan staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, serta perangkat  desa  dimana  obyek  sengketa  berada,  yaitu  Perangkat  Desa  Sumberagung, Kecamatan Moyudan serta Perangkat Desa Condongcatur dan Perangkat Desa Maguwo- harjo,  Kecamatan  Depok.  Data  hasil  wawancara  tersebut  kemudian  dianalisis  dengan memperhatikan data sekunder yang telah diperoleh, yaitu data pertanahan pada Kantor Desa Sumberagung, Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 18/G/2013/PTUN.YK jo Putusan PTTUN  Surabaya  Nomor  123/B/2014/PT.TUN.SBY  jis  Putusan  MARI  Nomor  29K/ TUN/2015, Putusan PN Sleman Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.SLMN jo Putusan PTN Yogya- karta  Nomor  22/Pdt/2014/PTY  jis  Putusan  MARI  Nomor  194K/Pdt/2015,  serta  data sekunder lainnya berupa peraturan perundang - undangan dan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku - buku teks, jurnal - jurnal hukum, skripsi, serta komentar - komentar atas putusan pengadilan.
Penelitian  mengenai  penyelesaian  sengketa  pertanahan  di  Kantor  Pertanahan  Ka- bupaten  Sleman  sendiri  pernah  dilakukan  oleh  Aprilia  Tri  Wahyuni  pada  tahun  2013, yang  dituangkan  dalam  skripsi  yang  berjudul “ Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Me- lalui  Mediasi  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta ”. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  pertanahan melalui  mediasi  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011. Ber- beda  dengan  penelitian  terdahulu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  tidak  hanya mengkaji  mengenai  penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  mediasi,  melainkan mengkaji  mengenai  pola  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  Peradilan  Tata  Usaha Negara, serta Peradilan Umum.

## 120 Siti Arifatun Sholihah, Haryo Budhiawan, S.H., M. Si., Sarjita, S.H., M. Hum
Penelitian  mengenai  pengabdian  pekarangan  sebagai  fungsi  sosial  dalam  rangka pendaftaran tanah sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Sawal Dakhriawan pada ta- hun 2014, dengan mengambil studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Penelitian ter- sebut  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  pengaturan  mengenai  kepentingan  perorangan terkait  pengabdian  pekarangan  masih  terbatas  pada  pertimbangan  dan  kebijakan  saja. Penerapan kebijakan pemberian akses jalan terhadap bidang tanah terkurung juga sangat dipengaruhi  oleh  status  hak  atas  tanah  (tanah  negara  atau  tanah  bekas  hak  milik  adat) dalam  rangka  pendaftaran  tanah  pertama  kali.  Perbedaan  penelitian  yang  akan  dil- akukan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  terletak  pada  tinjauan  yuridisnya.  Jika Sawal  Dakhriawan  telah  mengkaji  mengenai  kebijakan  kantor  pertanahan  terkait pengabdian  pekarangan  sebagai  fungsi  sosial  dalam  rangka  pendaftaran  tanah,  maka penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan pembahasan pada penyelesaian sengketa terkait pemenuhan hak pengabdian pekarangan dalam rangka pendaftaran tanah.

## B. Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan

## 1. Problematika Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan
Akses jalan bagi bidang tanah pekarangan merupakan aspek utama yang memung- kinkan pemilik bidang tanah pekarangan dapat melangsungkan aktivitasnya di atas bi- dang tanah tersebut. Ketidakjelasan mengenai status akses jalan dapat menyebabkan po- tensi sengketa di kemudian hari. Beberapa kasus berawal dari adanya kebiasaan melewa- ti  bidang  tanah  orang  lain  untuk  menuju  jalan  utama.  Kebiasaan  yang  telah  lama  dil- akukan tersebut kemudian melahirkan anggapan bahwa bagian dari bidang tanah milik orang  lain  yang  biasa  digunakan  untuk  melintas  tersebut  adalah  jalan  umum,  padahal kenyataannya  tidak  jarang  jalan  tersebut  masih  terdaftar  sebagai  bagian  dari  hak kepemilikan/kepunyaan  orang  lain.  Hal  tersebut  dapat  berkembang  menjadi  sengketa pada saat kedua belah pihak sama - sama merasa harus mempertahankan kepentingann- ya. Dapat dikatakan bahwa akses jalan bagi bidang tanah pekarangan bukanlah suatu hal yang  bisa  dianggap  sepele,  karena  penanganan  sengketa  yang  timbul  dapat  menemui problematika tersendiri, seperti pengaturan mengenai pengabdian pekarangan yang be- lum  terperinci,  serta  belum  optimalnya  penerapan  kebijakan  terkait  akses  jalan  bidang tanah pekarangan pada pendaftaran tanah pertama kali.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya lahirnya UUPA telah men- cabut  ketentuan  Buku  Kedua  KUHPerdata  sepanjang  yang  mengenai  bumi,  air  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya,  kecuali  ketentuan - ketentuan  mengenai hypotheek yang masih berlaku selama undang - undang mengenai Hak Tanggungan belum
Penyelesaiam Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan 121 terbentuk. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (2000, 4 - 6), pasal - pasal mengenai hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga yang tercantum dalam Pasal 625 sampai dengan  Pasal  672  serta  pasal - pasal  mengenai  pengabdian  pekarangan  yaitu  Pasal  674 sampai dengan Pasal 710 KUHPerdata, termasuk ke dalam pasal - pasal yang menjadi tid- ak  berlaku  lagi.  Meski  sudah  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi,  pada  kenyataannya,  masih banyak  gugatan  yang  menggunakan  ketentuan  Pasal  674  KUHPerdata  tersebut  sebagai dalil  dan  alasan  hukum  bagi  Penggugat,  sebagaimana  Perkara  Nomor  44/Pdt.G/2013/ PN.Slmn.
Tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan mengenai pengabdian pekarangan pasca berlakunya  UUPA  memang  sudah  diatur,  tapi  belum  memadai.  Ketentuan  terkait larangan  untuk  menutup  ataupun  mengurung  pekarangan  dari  jalan  umum  hanya  ter- dapat pada Pasal 13, Pasal 31, dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang  menjelaskan  bahwa  pemberian  HGU,  HGB,  maupun  HP  tidak  boleh  mengakibat- kan  tertutupnya  penggunaan  dari  segi  fisik  yang  terkurung  oleh  tanah  yang  diberikan haknya  tersebut. Ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  di  atas memang hanya mengatur mengenai HGU, HGB, dan HP atas tanah, sedangkan ketentu- an  terkait  larangan  untuk  menutup  ataupun  mengurung  pekarangan  dari  jalan  umum bagi  pemegang  HM  masih  belum  diatur  secara  tegas.  Meski  demikian,  UUPA  dalam Pasal  6  telah  mengamanatkan  bahwa  semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial, termasuk  HM  yang  merupakan  hak  terkuat  dan  terpenuh  sekalipun.  Dapat  dikatakan bahwa  pengabdian  pekarangan  merupakan  salah  satu  ketentuan  dalam  Buku  Kedua KUHPerdata yang jiwanya masih sejalan dengan ketentuan Pasal 6 UUPA ini.
Berbeda dengan Buku Kedua KUHPerdata, ketentuan Pasal 6 UUPA beserta Pen- jelasannya  memang  tidak  mengatur  secara  rinci  mengenai  pengabdian  pekarangan,  se- hingga dalam menangani perkara terkait pengabdian pekarangan, Majelis Hakim harus melakukan  penafsiran  hukum  lebih  lanjut.  UUPA  yang  mencabut  Buku  Kedua KUHPerdata sudah lahir lebih dari setengah abad yang lalu, akan tetapi hukum positif yang  mengatur  mengenai  ketentuan  teknis  terkait  pengabdian  pekarangan  sampai sekarang dapat dikatakan belum memadai. Kenyataan tersebut seharusnya menjadi per- timbangan  bagi  Kementerian  ATR/BPN  untuk  membuat  sebuah  peraturan  yang  lebih rinci  terkait  pengabdian  pekarangan.  Alangkah  baiknya  jika  ketentuan  ini  dapat  di- masukkan dalam Rancangan Undang - Undang Pertanahan yang sedang dipersiapkan.
Kurangnya  hukum  positif  yang  mengatur  mengenai  ketentuan  teknis  terkait pengabdian pekarangan, mengakibatkan pengaturan mengenai kepentingan perorangan terkait pengabdian pekarangan khususnya pemberian akses jalan terhadap bidang tanah terkurung  masih  terbatas  pada  pertimbangan  dan  kebijakan  saja  (Sawal  Dakhriawan
122 Siti Arifatun Sholihah, Haryo Budhiawan, S.H., M. Si., Sarjita, S.H., M. Hum
2014).  Karena  sifatnya  masih  berupa  pertimbangan  dan  kebijakan,  maka  penerapannya oleh masing - masing Kantor Pertanahan pun dapat berbeda. Sebenarnya terdapat bebera- pa peraturan yang dapat dijadikan dasar oleh Kantor Pertanahan dalam memberlakukan kebijakan terkait akses jalan bidang tanah pekarangan pada pendaftaran tanah pertama kali, yaitu:
a. Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  jo  Pasal  19  dan  20  PMNA/
KBPN  Nomor  3  Tahun  1997.  Dalam  penetapan  batas  bidang  tanah  perlu diupayakan  penataan  batas  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  yang  berkepent- ingan.  Ketentuan  bahwa  setiap  bidang  tanah  harus  mendapatkan  akses  jalan menuju jalan umum juga termasuk kegiatan penataan batas yang dapat dipastikan pemenuhannya. Kegiatan penetapan batas bidang tanah dalam pendaftaran tanah secara sporadik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19  PMNA/KBPN Nomor 3 Ta- hun  1997  dilakukan  oleh  kepala  kantor  pertanahan  atau  pegawai  kantor  per- tanahan, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi tugas penguku- ran. Pada saat kegiatan penetapan batas, seorang petugas pengukuran harus mam- pu memahami posisi bidang tanah yang dimohon serta kemungkinan potensi akses jalan menuju bidang tanah tersebut maupun bidang tanah yang memerlukan akses jalan  melewati  bidang  tanah  yang  dimohon.  Petugas  pengukuran  dapat  mem- berikan masukan mengenai akses jalan tersebut, bilamana memang belum terdapat akses  jalan  menuju  bidang  tanah  yang  dimohon  maupun  bidang  tanah  yang  me- merlukan akses jalan melewati bidang tanah yang dimohon.
b. Pasal 68 ayat (2), Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentu- an Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pencatatan pembata- san - pembatasan  yang  bersangkutan  dengan  suatu  hak,  termasuk  pembatasan  da- lam  pemindahan  hak,  pembatasan  dalam  penggunaan  tanah  menyangkut  garis sempadan pantai dan pembatasan penggunaan tanah hak dalam kawasan lindung, harus dicatat dalam pembukuan haknya, serta dicantumkan dalam sertipikat. Pem- batasan penggunaan sebagian dari bidang tanah sebagai akses jalan bidang tanah lainnya  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  untuk  kepentingan  umum/sosial/ perorangan juga dapat dimasukkan ke dalam ketentuan pembatasan ini.
c. Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Analisis Panitia A atas seluruh aspek yang diperlukan bagi  penetapan  hak  atas  tanah,  harus  menyajikan  hasil  telaah  atas  seluruh  syarat dan batasan (hak dan kewajiban) pemegang hak serta proses administrasi yang ha- rus diikuti baik oleh subyek hak maupun oleh kantor pertanahan. Panitia A dalam
Penyelesaiam Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan 123 melakukan  tugasnya  tidak  hanya  meneliti  mengenai  aspek  pemilikan  dan  pen- guasaan atas suatu bidang tanah saja, namun juga menelaah mengenai kepentingan umum,  maupun  orang  lain  yang  berkaitan  dengan  bidang  tanah  tersebut.  Telaah mengenai  kebutuhan  akses  jalan  bagi  bidang  tanah  yang  dimohon  maupun  bagi bidang tanah di sekitarnya juga termasuk ke dalam aspek yang harus diperhatikan oleh Panitia A.

## 2. Pola Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan
a. Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan melalui Mediasi
Kasus  pertama  ini  melibatkan  dua  orang  pemilik  bidang  tanah  pekarangan.  WB merupakan  pemilik  bidang  tanah  pekarangan  yang  berada  di  belakang  bidang  tanah pekarangan milik S. Masalah bermula pada saat WB mendaftarkan permohonan pemeca- han bidang tanah dengan SHM Nomor 2024/Sumberagung atas nama SH yang sebagian dari bidang tanah tersebut telah beralih melalui jual beli kepada WB. Pada saat akan dil- akukan  kegiatan  pengukuran  bidang,  baru  diketahui  bahwa  tidak  terdapat  akses  jalan menuju bidang tanah tersebut. Petugas Ukur yang mendapatkan tugas pengukuran atas bidang  tanah  tersebut  memberikan  saran  kepada  WB  agar  mengupayakan  akses  jalan bagi bidang tanah miliknya, karena pengukuran dalam rangka pemecahan bidang tanah pekarangan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada akses jalan menuju bidang tanah tersebut.
Berdasarkan data mengenai riwayat peralihan bidang tanah, ditambah dengan ket- erangan dari warga terkait adanya jalan pada waktu lampau, WB kemudian mengklarifi- kasikan  hal  tersebut  kepada  S  sebagai  pemilik  bidang  tanah  yang  berada  di  depan. Musyawarah dengan melibatkan kepala dusun juga sudah dilakukan, namun upaya ter- sebut  tidak  mendatangkan  kesepakatan,  sehingga  akhirnya  masalah  di  atas  diserahkan kepada  Pemerintah  Desa  Sumberagung  untuk  mendapatkan  penyelesaian.  Pemerintah Desa  Sumberagung  kemudian  memberikan  data  berupa  Putusan  Dewan  Pemerintah Daerah Kalurahan Sumber - Agung Nomor 49 tanggal 17 Desember 1977 yang selanjutnya disebut  putusan  desa.  Menurut  Kepala  Seksi  Pemerintahan  Desa  Sumberagung (wawancara tanggal 27 April 2018), putusan desa merupakan putusan yang terbit karena adanya  permohonan  terkait  peralihan  bidang  tanah  (baik  pekarangan  maupun  sawah) dikarenakan warisan, jual beli, hibah, maupun tukar menukar. Penerbitan putusan desa ini diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan  Hak  Milik  Perseorangan  Turun - tumurun  atas  Tanah  ( Erfelijk  Individueel  Be- zitsrecht ).

## 124 Siti Arifatun Sholihah, Haryo Budhiawan, S.H., M. Si., Sarjita, S.H., M. Hum
Berdasarkan  putusan  desa  tersebut,  didapatkan  sejumlah  fakta  sebagaimana  beri- kut:
1) Bidang tanah yang sekarang sebagian menjadi milik WB dan bidang tanah milik S, dulunya merupakan satu persil bidang tanah atas nama SP. Selain SP sebagai setat , ternyata di atas persil bidang tanah tersebut juga terdapat indung gandok atas nama J. Menurut Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sumberagung (wawancara tanggal 27 April  2018),  yang  dimaksud  dengan indung gandok adalah “ Tiyang ingkang trimah wonten wingking mboten nyepeng setat, ngengingi darbekanipun sami gadhahanipun. Bab menika kagem ngentheng - ngenthengi anggenipun sami paosan .” (Orang  yang  berada  di belakang menerima tidak ditulis namanya, terkait apa yang menjadi miliknya. Hal tersebut  dilakukan  untuk  mengurangi  beban  pembayaran  pajak  tahunan.)  Pada dasarnya,  pemilikan  bidang  tanah  pada  Letter  C  hanya  tertera  atas  nama  satu orang  saja,  namun  kenyataannya,  kadang  juga  terdapat  kepemilikan  lain  di  atas bidang tanah tersebut. Pemilik lain yang namanya tidak dicantumkan pada Letter C ini yang disebut indung gandok , sedangkan satu orang yang namanya ditulis pada Letter C disebut dengan kuli setat . Baik kuli setat maupun indung gandok mempunyai hak yang sama atas bidang tanah tersebut, hanya saja luasannya dapat berbeda.
2) Tanah  yang  dulunya  merupakan  satu  persil  bidang  tanah  tersebut  kemudian  di- wariskan kepada satu orang ahli waris SP/ kuli setat (sebagian dari bidang tanah ini kemudian  beralih  kepada  WB  melalui  jual  beli)  dan  beberapa  orang  ahli  waris  J/ indung gandok (S adalah salah satu ahli waris J) dengan posisi bidang tanah untuk ahli waris  SP/ kuli setat berada  di  belakang bidang  tanah  untuk  ahli  waris  J/ indung gandok . Pembagian luasannya, 995 m 2 untuk ahli waris SP/ kuli setat dan total 1.000 m 2 untuk semua ahli waris J/ indung gandok .
Berdasarkan data luas yang terdapat pada putusan desa di atas, diketahui bahwa luas  total  bidang  tanah untuk  ahli  waris indung gandok adalah  sebesar  1.000  m 2 ,  namun setelah  dilakukan  pendaftaran  tanah,  luas  total  bidang  tanah  untuk  ahli  waris indung gandok berubah  menjadi  1.150  m 2 .  Pemerintah  Desa  Sumberagung  menindaklanjuti  hal tersebut dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Berdasarkan data ukuran yang terdapat pada putusan desa, dilakukanlah pengukuran pada sisi - sisi bidang tanah milik  ahli  waris indung gandok .  Data  hasil  pengukuran  Pemerintah  Desa  Sumberagung kemudian  dibandingkan  dengan  data  ukuran  yang  terdapat  pada  putusan  desa.  Pada putusan desa tercantum ukuran panjang sisi depan adalah 41,8 m sedangkan hasil pen- gukuran  Pemerintah  Desa  Sumberagung  berdasarkan  patok  batas  yang  ada  sekarang, panjang sisi depan bidang tanah tersebut menjadi 45 m. Terjadi penambahan panjang sisi depan bidang tanah milik ahli waris indung gandok sebesar 3,2 m dari data ukuran yang
Penyelesaiam Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan 125 tercantum pada putusan desa. Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemerintah Desa Sum- beragung  kemudian  memanggil  kedua  pihak  secara  terpisah  dan  akhirnya  disepakati bahwa S bersedia melakukan perubahan pada SHM Nomor 2023/Sumberagung miliknya dan membuat surat pernyataan kerelaan sebagai bukti bahwa S telah bersedia melepas- kan  sebagian  hak  atas  tanahnya  untuk  digunakan  sebagai  jalan  menuju  bidang  tanah pekarangan milik WB.
Salah satu asas dalam pendaftaran tanah di Indonesia adalah asas mutakhir, yaitu data pendaftaran tanah yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang terkini, sehing- ga perlu diikuti kewajiban pendaftaran dan pencatatan perubahan - perubahan yang ter- jadi  di  kemudian  hari.  Asas  mutakhir  menuntut  dipeliharanya  data  pendaftaran  tanah secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan,  sehingga  data  yang  tersimpan  di  kantor pertanahan  selalu  sesuai  dengan  keadaan  nyata  di  lapangan.  Pasal  36  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  menyatakan  bahwa  pemeliharaan  data  pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pen- daftaran tanah yang telah terdaftar.
Berdasarkan  ketentuan  asas  mutakhir  dan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah, maka S sebagai pemilik SHM Nomor 2023/Sumberagung wajib mendaftarkan perubahan tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Permohonan perubahan data pen- daftaran  tanah  pun  diajukan  kepada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman.  Setelah permohonan  diterima  dan  dinyatakan  lengkap,  petugas  kemudian  menindaklanjuti dengan  melakukan  pengukuran  terhadap  bidang  tanah  yang  dimohon.  Dari  hasil  pen- gukuran tersebut, terbitlah Revisi SU Nomor 2567/Sumberagung/1998. Revisi SU ini telah menegaskan keberadaan akses jalan menuju bidang tanah milik WB, sehingga pendafta- ran  pemecahan  bidang  tanah  SHM  Nomor  2024/Sumberagung  milik  WB  yang  semula terkendala, dapat dilanjutkan kembali.
Keberhasilan penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan pada ka- sus pertama ini tidak terlepas dari iktikad para pihak serta peran aktif Pemerintah Desa Sumberagung.  Hal  tersebut  dapat  terlaksana  karena  didukung  oleh  penyimpanan  dan pengadministrasian  produk - produk  pertanahan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa Sumberagung  dengan  cukup  baik.  Beberapa  produk  pertanahan  yang  disimpan  oleh Pemerintah Desa Sumberagung antara lain:
1) Peta Blok yang memuat data blok PBB dan persil se - Desa Sumberagung;
2) Buku Induk yang memuat data mengenai pemilik bidang tanah se - Desa Sumbera- gung  baik kuli  setat maupun indung  gandok ,  lengkap  beserta  alamat  dan  nomor Letter C;
126 Siti Arifatun Sholihah, Haryo Budhiawan, S.H., M. Si., Sarjita, S.H., M. Hum
3) Buku  Letter  C  yang  memuat  data  mengenai  nama - nama  pemilik  bidang  tanah beserta data persil, kelas serta luasan bidang tanah yang dipunyai, termasuk juga pencatatan peralihannya;
4) Buku  Repartisi  yang  memuat  catatan  mengenai  bidang - bidang  tanah  terkait dengan data ukuran, luas, pemilik, persil serta kelas bidang;
5) Putusan Desa.
b. Penyelesaian Perkara Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan melalui Pera -

## dilan Tata Usaha Negara
Kasus kedua merupakan perkara terkait akses jalan bidang tanah pekarangan yang terdaftar  pada  Kepaniteraan  PTUN  Yogyakarta  dengan  Perkara  Nomor  18/G/2013/ PTUN.YK tertanggal 02 Oktober 2013 dan diperbaiki pada tanggal 28 Oktober 2013. Ma- salah  dimulai  pada  saat  SAK  mengetahui  adanya  ketidaksinkronan  batas  antara  SHM Nomor  5020/Condongcatur  miliknya  dengan  batas  yang  terdapat  pada  SHM  Nomor 8134/Condongcatur milik ES. Pada SHM Nomor 5020/Condongcatur miliknya, tergambar bahwa  sebelah  Selatan  dari  bidang  tanah  tersebut  berbatasan  langsung  dengan  bidang tanah pekarangan (yang sekarang terdaftar atas nama ES). Keterangan yang berbeda ter- dapat pada SHM Nomor 8134/Condongcatur milik ES, dimana batas sebelah Utara meru- pakan  jalan,  sehingga  terdapat  sebagian  bidang  tanah  milik  SAK  (seluas  40,5  m 2 )  yang tergambar sebagai jalan dalam SHM Nomor 8134/Condongcatur milik ES.
SAK sebagai Penggugat mendasarkan gugatannya pada tindakan Tergugat (Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman)  menerbitkan  SHM  Nomor  8134/Condongcatur dianggap telah menimbulkan kerugian baginya. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan SHM Nomor 8134/Condongcatur juga dianggap bertentangan dengan peraturan perun- dang - undangan khususnya Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang  menyatakan  bahwa  panitia  ajudikasi  (pendaftaran  tanah  secara  sistematik)  atau kepala kantor pertanahan (pendaftaran tanah secara sporadik), berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, melakukan penetapan batas bidang tanah bagi bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak namun belum terdaftar atau yang sudah terdaftar namun belum terdapat SU/Gambar Situasi (GS) nya atau SU/ GS yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya.
Penggugat  beralasan  bahwa  dalam  kegiatan  pengukuran  bidang  tanah  yang mengakibatkan  terbitnya  SHM  Nomor  8134/Condongcatur,  Penggugat  sebagai pemegang hak atas tanah berbatasan sama sekali tidak dilibatkan atau tidak diberitahu, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan SHM Nomor 8134/Condongcatur diang- gap bertentangan dengan asas kecermatan, karena sebelum menerbitkan obyek gugatan,

## Penyelesaiam Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan 127
Tergugat  tidak  memeriksa  data  mengenai  hak - hak  atas  tanah  yang  berbatasan  dengan obyek gugatan serta tidak meneliti patok - patok besi sebagai penanda batas pekarangan Penggugat. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan juga dianggap berten- tangan dengan asas legalitas (kepastian hukum), karena tidak memperhatikan bahwa di atas bidang tanah yang kemudian diterbitkan obyek gugatan, khususnya terhadap tanah seluas  40,5  m 2 tersebut  terdapat  dua  status,  yaitu  sebagai jalan  dan  sebagai  bagian  dari bidang tanah pekarangan milik Penggugat.
Dalam persidangan, terkuak sebuah fakta bahwa SHM Nomor 5020/Condongcatur milik  SAK  dan  SHM  Nomor  7331/Condongcatur  (SHM  induk  dari  SHM  Nomor  8134/ Condongcatur  sebelum  mengalami  rangkaian  pemecahan,  penggabungan,  dan  perali- han)  milik  M  sama - sama  merupakan  hasil  konversi  dari  Sertipikat  Model  D.  Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Tumurun atas Tanah ( Erfelijk Individueel Bezitsrecht ) yang  dimaksud  dengan  Sertipikat  Model  D  adalah  tanda  yang  sah  bagi  hak  milik perseorangan  turun  tumurun  atas  tanah  ( erfelijk individueel bezitsrecht )  atau  disebut  se- bagai tanda Hak Milik yang diberikan oleh Jawatan Agraria Daerah Istimewa Yogyakar- ta atas nama Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
SHM  Nomor  5020/Condongcatur  milik  SAK  merupakan  konversi  dari  Sertipikat Model  D  Nomor  5220,  sedangkan  SHM  Nomor 7331/Condongcatur  milik  M  dikonversi dari Sertipikat Model D Nomor 5223. Baik pada Sertipikat Model D Nomor 5220 maupun Sertipikat Model D Nomor 5223, terdapat gambar jalan di antara bidang tanah milik SAK dan M. Jalan ini yang kemudian menjadi akses satu - satunya bagi ES setelah SHM Nomor 7331/Condongcatur  milik  M  mengalami  pemecahan  dan  penggabungan.  Pada  saat  dil- akukan pendaftaran tanah, gambar jalan tersebut tidak lagi tercantum pada SHM Nomor 5020/Condongcatur milik SAK (yang semula gambar jalan, setelah terbit sertipikat men- jadi  bagian  dari  bidang  tanah  milik  SAK),  berbeda  dengan  SHM  Nomor  7331/ Condongcatur  milik  M  yang  tetap  mencantumkan  batas  jalan  di  antara  kedua  bidang tanah. Perbedaan inilah yang menjadi dasar bagi SAK untuk mengajukan gugatan.
Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  berpendapat  bahwa  Tergugat  dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 135 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, bahwa terdapat ketidakcermatan Ter- gugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa terutama dalam hal menetapkan ba- tas - batas bidang tanah terkait dengan keberadaan bidang tanah yang telah terdaftar dan SU  atau  GS  yang  telah  ada,  serta  dalam  pembuatan  SU,  Buku  Tanah  (BT)  maupun sertipikat yang baru, Tergugat tidak mengupayakan untuk melakukan pengukuran kem-
128 Siti Arifatun Sholihah, Haryo Budhiawan, S.H., M. Si., Sarjita, S.H., M. Hum
bali  guna  menyesuaikan  dengan  kondisi  saat  sertipikat  tersebut  akan  diterbitkan,  serta tidak mengecek keberadaan atau status dari bidang - bidang tanah yang berbatasan lang- sung dengan bidang tanah sertipikat obyek sengketa. Tergugat juga dianggap telah me- langgar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan dan Kepastian  Hukum,  sehingga  beralasan  hukum  apabila  surat  keputusan  obyek  sengketa dinyatakan  batal  dan  diperintahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  surat  keputusan obyek sengketa tersebut. Amar putusan di atas tercantum dalam Putusan PTUN Yogya- karta Nomor 18/G/2013/PTUN.YK  tanggal 27 Maret 2014.
Kekurangcermatan Tergugat tersebut dapat disebabkan karena belum tersedianya peta  yang  menampilkan  semua  bidang  tanah  terdaftar  pada  waktu  itu,  sehingga  Ter- gugat hanya memperhatikan data pada Sertipikat Model D Nomor 5223 milik M. Kondisi belum  tersedianya  peta  yang  menampilkan  semua  bidang  tanah  terdaftar  tersebut kemudian  disiasati  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dengan  mewajibkan  se- tiap Pemohon untuk melakukan plotting bidang tanah terlebih dahulu (bagi bidang tanah yang  belum  terpetakan)  sebelum  mengajukan  permohonan  pelayanan  pertanahan. Plotting bidang tanah merupakan upaya memasukkan gambar bidang tanah yang belum tergambar pada satu Peta Pendaftaran agar dihasilkan data bidang tanah terdaftar yang lebih lengkap. Menurut Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Ka- bupaten Sleman (wawancara tanggal 24 April 2018), kegiatan tersebut dimulai pada ta- hun 1999.
Upaya  hukum  pada  tingkat  Banding  dianggap  tidak  mengandung  hal - hal  baru yang  dapat  melemahkan  putusan  sebelumnya.  Alasan - alasan  atau  keberatan  yang  di- maksud  hanyalah  merupakan  pengulangan  kejadian - kejadian  yang  sudah  dipertim- bangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, sehing- ga  Putusan  PTTUN  Surabaya  Nomor  123/B/2014/PT.TUN.SBY  tanggal  05  Agustus  2014 menyatakan  bahwa  keberatan - keberatan  dimaksud  harus  ditolak.  Sebagaimana  pertim- bangan Majelis Hakim pada tingkat sebelumnya, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi juga menyatakan bahwa  putusan judex facti sudah  benar  dan  tidak  salah  dalam  menerapkan hukum,  sehingga  permohonan  Kasasi  yang  diajukan  harus  ditolak  sebagaimana  amar Putusan MARI Nomor 29K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015.
PTUN Yogyakarta melalui Surat Penetapan Nomor 18/Eks/2013/PTUN.YK tertang- gal  13  Juni  2016  menetapkan  bahwa  Putusan  PTUN  Yogyakarta  Nomor  18/G/2013/ PTUN.YK  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  50 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2016, maka putusan pengadilan yang  telah  mempunyai kekuatan hukum  tetap, yang  berkaitan  dengan penerbitan,  per- alihan,  pembatalan  hak  atas  tanah  dan/atau  pembatalan  penetapan  tanah  terlantar  dil-
Penyelesaiam Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan 129 aksanakan  berdasarkan  permohonan  pihak  yang  berkepentingan  melalui  kantor  per- tanahan setempat. Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan  bahwa  permohonan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tersebut  harus dilengkapi dengan syarat:
1) Fotokopi  identitas  pemohon  atau  fotokopi  identitas  penerima  kuasa  dan  surat kuasa apabila dikuasakan;
2) Salinan  resmi  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap yang dilegalisir pejabat berwenang;
3) Surat  keterangan  dari  pejabat  berwenang  di  lingkungan  pengadilan  yang  men- erangkan bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Sampai  dengan  penelitian  ini  dilakukan,  masih  terdapat  kekurangan  persyaratan dalam  berkas  permohonan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  dikirim  oleh Penggugat.  Menurut  ketentuan  Pasal  51  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  ATR/KBPN  Nomor 11 Tahun 2016, apabila berkas permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimak- sud  dalam  Pasal  50  ayat  (4)  di  atas,  maka  pejabat  yang  bertanggung  jawab  menangani Sengketa, Konflik, dan Perkara harus mengembalikan berkas permohonan tersebut kepa- da  pemohon  dengan  memberitahukan  kekuranglengkapan  berkas  permohonan  secara tertulis.  Apabila  persyaratan  permohonan  tersebut  telah  dilengkapi,  maka  pelaksanaan putusan pengadilan dapat segera dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2016.
Amar  Putusan  PTUN  yang  dijadikan  dasar  pembatalan  SHM  Nomor  8134/ Condongcatur berbunyi “ menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabu- paten  Sleman  berupa  SHM  Nomor  8134/Condongcatur,  serta  memerintahkan  Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa SHM Nomor  8134/Condongcatur ”. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  Peraturan  Menteri  ATR/ KBPN Nomor 11 Tahun 2016, maka amar tersebut termasuk ke dalam amar putusan pen- gadilan yang menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum, sehingga keputusan  pembatalannya,  termasuk  ke  dalam  keputusan  pembatalan  sertipikat.  Ada- pun menurut ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2016, Keputusan Pembatalan Sertipikat merupakan pembatalan terhadap tanda bukti hak dan  daftar  umum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  hak  tersebut  dan  bukan  pembatalan terhadap hak atas tanahnya, sehingga ES sendiri masih mempunyai hak keperdataan atas bidang tanah tersebut walaupun sertipikatnya telah dibatalkan.
Berbeda dengan penyelesaian sengketa pada kasus pertama, penanganan sengketa melalui  lembaga  Peradilan  TUN  sebagaimana  kasus  kedua  ini  dapat  dikatakan  masih belum tuntas dalam menyelesaikan masalah terkait akses jalan bidang tanah pekarangan.

## 130 Siti Arifatun Sholihah, Haryo Budhiawan, S.H., M. Si., Sarjita, S.H., M. Hum
Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 18/G/2013/PTUN.YK memang telah ditetapkan mem- peroleh kekuatan hukum tetap, namun tindak lanjut terkait pemeliharaan data pendafta- ran tanahnya belum dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa tahapan  yang  harus  dipenuhi  sebelum  pembatalan  terhadap  SHM  Nomor  8134/ Condongcatur  dapat dilakukan.

## c. Penyelesaian Perkara Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan melalui Peradilan Umum
Kasus ketiga merupakan perkara terkait akses jalan bidang tanah pekarangan yang terdaftar pada Kepaniteraan PN Sleman dengan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Slmn tertanggal  13  Maret  2013.  Sama  halnya  dengan  kasus  kedua,  kasus  ketiga  ini  juga disebabkan karena adanya ketidaksinkronan batas, dimana terdapat perbedaan batas an- tara  3  (tiga)  bidang  tanah  yang  bersebelahan,  yaitu  antara  SHM  Nomor  2969/ Maguwoharjo dan SHM Nomor 3418/Maguwoharjo atas nama WW dengan SHM Nomor 6626/Maguwoharjo milik YS. Pada SHM Nomor 2969/Maguwoharjo digambarkan bahwa batas  sebelah  Utara  adalah  bidang  tanah  pekarangan,  SHM  Nomor  3418/Maguwoharjo (yang berada di sebelah Utara SHM Nomor 2969/Maguwoharjo) menggambarkan bahwa batas  sebelah  Selatan  adalah  parit,  sedangkan  SHM  Nomor  6626/Maguwoharjo  (yang berada di sebelah Timur SHM Nomor 3418/Maguwoharjo) menggambarkan batas sebe- lah Selatan sebagai jalan. Bidang tanah berukuran 33 m x 3 m yang tergambar pada SHM Nomor  6626/Maguwoharjo  sebagai  jalan  ini  merupakan  jalan  satu - satunya  yang digunakan  oleh  YS  dan  beberapa  pemilik  pekarangan  di  belakang  untuk  menuju  jalan utama di sebelah Barat. Perlu diketahui bahwa bidang tanah milik YS dan beberapa bi- dang tanah lainnya berada di belakang 2 (dua) bidang tanah milik WW.
Masalah mulai muncul pada saat WW melakukan penutupan jalan yang dianggap merupakan  bagian  dari bidang  tanah  SHM  Nomor  2969/Maguwoharjo miliknya.  Masa- lah tersebut kemudian diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi bersama Ketua RT, namun tidak ditemui kesepakatan. Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Ka- bupaten  Sleman  juga  tidak  menemui  hasil  dikarenakan  ketidakhadiran  WW.  YS  yang merasa  dirugikan  kemudian  mengajukan  gugatan  ke  PN  Sleman  dengan  WW  sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai Turut Tergugat.
YS sebagai Penggugat mendasarkan gugatannya pada tindakan Tergugat menutup dan menguasai obyek sengketa yang merupakan jalan umum satu - satunya secara tidak sah  dan  melawan  hukum,  dianggap  telah  mengganggu  ketenangan  dan  merugikan Penggugat serta masyarakat sekitar. Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang me- langgar hak pengabdian pekarangan ( servitut/erfdienstbaarcheid ) yang diatur dalam Pasal 671  jo  Pasal  674  sampai  dengan  Pasal  710  KUHPerdata.  Meskipun  Tergugat  merasa
Penyelesaiam Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan 131 memiliki hak dan kuasa atas tanah obyek sengketa, namun obyek sengketa tersebut telah lama  digunakan  sebagai  akses  jalan  bagi  Penggugat  dan  satu - satunya  jalan  bagi  warga sekitar, sehingga penutupan jalan umum yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar hukum dan peraturan perundang - undangan serta telah mengganggu ketertiban umum. Perbuatan Tergugat juga telah menyebabkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi Penggugat.
Pada  proses  persidangan  didapatkan  keterangan  dari  saksi  bahwa  bidang  tanah berukuran 33 m x 3 m tersebut dahulunya memang merupakan bagian dari aliran sungai atau selokan. Setelah Ring Road Utara dibangun pada tahun 1994 - 1996, selokan tersebut menjadi tidak berfungsi dan selanjutnya oleh warga difungsikan sebagai jalan, terutama setelah adanya pembangunan kavlingan rumah di belakang, termasuk rumah milik YS.
Bidang tanah SHM Nomor 2969/Maguwoharjo sendiri terbit pada tahun 1993 dan awalnya merupakan milik P yang kemudian dialihkan melalui jual beli kepada WW pa- da tahun 2008, sedangkan SHM Nomor 3418/Maguwoharjo yang terbit pada tahun 1994 telah dimiliki oleh WW sebelumnya. Menurut keterangan pihak penjual, pada waktu ter- jadi  jual  beli  sudah  ditegaskan  secara  lisan  bahwa  bidang  tanah  berukuran  33  m  x  3 m yang  pada  saat  itu  difungsikan  sebagai  jalan  tidak  termasuk  ke  dalam  obyek  jual  beli, karena  atas  bidang  tanah  tersebut  sudah  pernah  diberikan  ganti  rugi  oleh  SN  yang diterima  oleh  keluarga  P.  Meskipun  tidak  dimasukkan  sebagai  obyek  jual  beli,  namun ternyata pada SHM Nomor 2969/Maguwoharjo, bidang tanah tersebut masih tergambar sebagai bagian dari SHM Nomor 2969/Maguwoharjo.
Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Sleman Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Slmn tanggal 21 Oktober 2013, menyatakan bahwa per- buatan  Tergugat  menutup  jalan  masuk  menuju  bidang  tanah  pekarangan  milik Penggugat  dengan  membuat  pagar  tembok  permanen  adalah  merupakan  perbuatan melawan hukum dan telah membawa kerugian bagi Penggugat sehingga patut dan wajar apabila  Tergugat  dihukum  untuk  membayar  ganti  rugi  materiil  kepada  Penggugat. Keberadaan  jalan  obyek  sengketa  yang  pernah  diberikan  ganti  rugi  atasnya  adalah  sah demi hukum, akan tetapi karena bidang tanah tersebut secara yuridis masih merupakan bagian  dari  SHM  Nomor  2969/Maguwoharjo  milik  Tergugat,  maka  haruslah  diberikan kompensasi kepada Tergugat atas tanah yang dijadikan jalan tersebut.
Dalam  pertimbangan  hukumnya,  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  ketentuan Pasal  1365  KUHPerdata  mengenai  perbuatan  melawan  hukum,  Pasal  674  KUHPerdata mengenai hak servitut ,  serta Pasal  6 UUPA  mengenai fungsi  sosial  hak  atas  tanah. Patut disayangkan  sebenarnya,  bahwasanya  Majelis  Hakim  masih  menggunakan  ketentuan Pasal  674  KUHPerdata  mengenai  hak servitut sebagai  salah  satu  pertimbangan  hukum,
132 Siti Arifatun Sholihah, Haryo Budhiawan, S.H., M. Si., Sarjita, S.H., M. Hum
padahal sudah jelas bahwa ketentuan dalam Buku Kedua KUHPerdata tersebut telah di- cabut  bersama  dengan  lahirnya  UUPA.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  ketentuan mengenai  hak servitut pada  Buku  Kedua  KUHPerdata  masih  sering  digunakan  oleh Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatannya. Hal tersebut dapat disebabkan karena kekurangpahaman Penggugat mengenai diktum mencabut yang terdapat dalam UUPA, namun bagi aparat penegak hukum seperti Majelis Hakim yang seharusnya paham betul mengenai peraturan perundang - undangan, penggunaan ketentuan yang sudah tidak ber- laku lagi tersebut seharusnya dapat dihindari.
Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Banding, meskipun da- lam  memutus  perkara a quo ,  PN  Sleman  sudah  memperhatikan  fakta  hukum  di  per- sidangan  dan  telah  mempertimbangkan bukti dari  kedua belah  pihak yang  berperkara, namun  terdapat  beberapa  pertimbangan  yang  Majelis  Hakim  PT  Yogyakarta  tidak  se- pendapat  dengan  Majelis  Hakim  PN  Sleman.  Perbedaan  tersebut  mengenai  amar  pu- tusan  terkait  pemberian  kompensasi  kepada  Tergugat,  padahal  tanah  obyek  sengketa tersebut telah pernah diberikan ganti rugi sebelumnya. Pembayaran ganti rugi dilakukan sebelum  bidang  tanah  SHM  Nomor  2969/Maguwoharjo  beralih  kepada  Tergugat  dan Tergugat  tidak  membayar  untuk  seluruh  luas  tanah  yang  tercantum,  sehingga  selama jalan  tersebut  masih  dipergunakan  untuk  kepentingan  umum,  Tergugat  harus  tunduk dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pemilik lama dengan masyarakat setempat. Majelis  Hakim  PT  Yogyakarta  juga  tidak  sependapat  mengenai  amar  putusan  yang menghukum  Tergugat  untuk  membayar  ganti  kerugian  materiil  kepada  Penggugat, dikarenakan tidak ada bukti di persidangan mengenai kerugian tersebut.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka  menurut  Majelis  Hakim,  amar  Putusan PN Sleman Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Slmn haruslah diperbaiki dengan amar Putusan PT Yogyakarta  Nomor  22/PDT/2014/PTY  tanggal  20  Agustus  2014.  Senada  dengan  pertim- bangan  hukum  pada  tingkat  sebelumnya,  Majelis  Hakim  pada  tingkat  Kasasi  juga  ber- pendapat bahwa judex facti PT Yogyakarta yang memperbaiki putusan PN Sleman tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga permohonan Kasasi yang diajukan haruslah ditolak  sebagaimana  amar  Putusan  MARI  Nomor  194/K/Pdt/2015  tertanggal  22  April 2015.
Pada tanggal 21 Oktober 2016, Yuniar Sushanty mengajukan permohonan eksekusi yang ditujukan kepada Ketua PN Sleman atas isi putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Slmn jo Nomor 22/PDT/2014/PTY jis Nomor 194/K/Pdt/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan eksekusi ini diterima di bawah Register Eksekusi Nomor 37/ Pdt.E/2016/PN.Smn tanggal 8 November 2016. Berdasarkan Berita Acara Eksekusi Isi Pu- tusan  Nomor  37/Pdt.E/2016/PN.Smn  jo  Nomor  44/Pdt.G/2013/PN.Slmn  jo  Nomor  22/
PDT/2014/PTY  jis  Nomor  194/K/Pdt/2015,  eksekusi  dilaksanakan  terhadap  obyek sengketa, yaitu jalan umum berukuran 3 m x 33 m, yang memanjang dari jalan utama di sebelah  Barat  sampai  di  depan  rumah  YS  yang  menghadap  Selatan  atau  menghadap obyek  sengketa.  WW  yang  merasa  tidak  puas  atas  pelaksanaan  eksekusi,  mengajukan gugatan perlawanan yang terdaftar dengan Nomor Register 70/Pdt.G/2017/PN.Smn pada tanggal 21 Maret 2017. Gugatan perlawanan yang menempatkan YS sebagai pihak Terla- wan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai Turut Terlawan ini sam- pai saat penelitian dilakukan, sedang memasuki tahap pemanggilan saksi.
Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa  isi  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dan penetapan  ketua  pengadilan  yang  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  pada  data mengenai  bidang  tanah  yang  sudah  didaftar  atau  satuan  rumah  susun,  wajib  diberita- hukan  kepada  kepala  kantor  pertanahan  untuk  dicatat  pada  Buku  Tanah  yang  ber- sangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar - daftar lainnya. Pencata- tan tersebut dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasar- kan  salinan  resmi  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap atau  salinan  penetapan  ketua  pengadilan  yang  bersangkutan  yang  diserahkan  kepada kepala kantor pertanahan.
Amar putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Slmn jo Nomor 22/PDT/2014/PTY jis No- mor  194/K/Pdt/2015  menyatakan  bahwa  obyek  sengketa  adalah  sah  merupakan  jalan kampung  seluas  3  m  x  33  m  yang  termasuk  di  dalam  SHM  Nomor  2969/Maguwoharjo dan dinyatakan sebagai jalan umum, sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi peru- bahan  data  pada  SHM  Nomor  2969/Maguwoharjo,  khususnya  pada  sebagian  bidang tanah yang berukuran 3 m x 33 m. Perubahan data ini harus dicatatkan pada BT Nomor 2969/Maguwoharjo  yang  terdapat  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman,  namun karena masih terdapat gugatan perlawanan yang diajukan oleh WW terkait SHM Nomor 2969/Maguwoharjo, maka pencatatan belum dapat dilaksanakan.
Sama  halnya  dengan  penyelesaian  sengketa  pada  kasus  kedua,  penanganan sengketa terkait akses jalan bidang tanah pekarangan melalui lembaga Peradilan Umum sebagaimana kasus ketiga ini juga dapat dikatakan masih belum tuntas. Perubahan data pendaftaran  tanah  yang  seharusnya  dicatatkan  atas  bidang  tanah  HM  Nomor  2969/ Maguwoharjo  yang  terdapat  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  belum  dapat dilaksanakan karena masih terdapat gugatan perlawanan terkait bidang tanah tersebut, sehingga  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanahnya  pun  harus  menunggu  putusan  atas gugatan tersebut.
134 Siti Arifatun Sholihah, Haryo Budhiawan, S.H., M. Si., Sarjita, S.H., M. Hum

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Buku  Kedua  KUHPerdata  secara  rinci  mengatur  mengenai  pengabdian pekarangan,  namun  ketentuan  tersebut  telah  dicabut  dengan  lahirnya  UUPA  dan sampai  sekarang  belum  terdapat  peraturan  yang  mengatur  pengabdian pekarangan  secara  rinci.  Pada  pendaftaran  tanah  pertama  kali,  terdapat  beberapa ketentuan/landasan  dasar  kebijakan  terkait  akses  jalan  bidang  tanah  pekarangan antara  lain  ketentuan  mengenai  penetapan  sekaligus  penataan  batas,  ketentuan mengenai pencatatan pembatasan penggunaan dan pemanfaataanya, serta ketentu- an  mengenai  tugas  Panitia  A.  Problematika  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan adalah belum tersedianya peraturan yang  secara  rinci  dan  memadai  dalam  mengatur  mengenai  pengabdian pekarangan, serta belum optimalnya pelaksanaan ketentuan terkait akses jalan bi- dang tanah pekarangan pada pendaftaran tanah pertama kali.
b. Penyelesaian  sengketa  akses  jalan  bidang  tanah  pekarangan  dapat  dilakukan  me- lalui  mediasi,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Peradilan  Umum.  Penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  dapat  dikatakan  menyelesaikan  masalah  secara  tuntas, karena penanganannya didukung dengan data pertanahan desa yang lengkap dan kesepakatan hasil Mediasi juga dapat segera ditindaklanjuti dengan kegiatan peru- bahan data pendaftaran tanah. Berbeda dengan mediasi, penanganan sengketa me- lalui  lembaga  peradilan  dapat  dikatakan  belum  tuntas  menyelesaikan  masalah, hasil  dari Putusan Pengadilan  juga  tidak  dapat sesegera  mungkin  ditindaklanjuti. Selain  menunggu  putusan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  ataupun  adanya upaya  hukum  lainnya  ( verset ),  juga  terdapat beberapa  tahapan  prosedur  yang ha- rus dilakukan terkait permohonan pemeliharaan data pendaftaran tanahnya.

## 2. Saran
Saran yang dapat Peneliti berikan sebagai bahan masukan antara lain :
a. Bagi  Kementerian  ATR/BPN,  perlu  dirancang  hukum  positif  yang  mengatur mengenai  ketentuan  teknis  atau  peraturan  yang  lebih  detail  terkait  pengabdian pekarangan.  Alangkah  baiknya  jika  ketentuan  ini  dapat  dimasukkan  dalam Rancangan Undang - Undang Pertanahan yang sedang dipersiapkan.
b. Bagi  Kantor  Pertanahan,  perlu  dioptimalkan  pelaksanaan  ketentuan  kebijakan terkait akses jalan bidang tanah pekarangan pada pendaftaran tanah pertama kali, antara  lain  ketentuan  mengenai  penetapan  sekaligus  penataan  batas,  ketentuan
Penyelesaiam Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan 135 mengenai pencatatan pembatasan, serta ketentuan mengenai tugas Panitia A.
c. Bagi petugas pengukuran, perlu ditingkatkan kepedulian mengenai penataan batas terkait  pemberian  akses  jalan  bagi  setiap  bidang  tanah,  serta  menanamkan kesadaran  hukum/kepedulian  tersebut  kepada pemilik bidang  tanah  yang  terlibat permohonan pendaftaran tanah.
d. Bagi  masyarakat,  perlu  ditingkatkan  kembali  kesadaran  akan  fungsi  sosial  yang dimiliki  oleh  setiap  hak  atas  tanah,  sehingga  timbulnya  bidang  tanah  terkurung yang menyebabkan sengketa dapat dicegah.

## DAFTAR PUSTAKA
Dakhriawan,  Sawal  2014, ‘ Tinjauan  Yuridis  Pengabdian  Pekarangan  sebagai  Fungsi  So- sial dalam rangka Pendaftaran Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Makas- sar) ’, Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Gueci, Rizal Sofyan 2016, ‘ Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Ber- tetangga  dalam  Yurisprudensi ’, Jurnal  Surya  Kencana  Dua  :  Dinamika  Masalah Hukum dan Keadilan ,  volume  3  nomor  1,  Juli  2016,  hlm  154 - 178,  dilihat  pada  10
Februari 2018, http://openjournal.unpam.ac.id/ index.php/SKD/article/view/125.
Setyorini,  Beti  2012, ‘ Analisis  Kepadatan  Penduduk  dan  Proyeksi  Kebutuhan  Per- mukiman Kecamatan Depok Sleman Tahun 2010  – 2015’, Naskah Publikasi Ilmiah pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta , dilihat pada 14 Febru- ari 2018, http://eprints.ums.ac.id /20301/14/Naskah_Publikasi_Ilmiah.pdf.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen 2000, Hukum Perdata: Hukum Benda , Liberty, Yogyakarta.
Sonata, Depri Liber 2014, ‘ Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteris- tik Khas dari Metode Meneliti Hukum ’, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , volume 8 nomor  1,  edisi  Januari - Maret  2014,  hlm  15 - 35,  dilihat  pada  13  Januari  2018,
https://media.neliti.com/media/publications/ 36896 - ID - metode - penelitian - hukum - normatif - dan - empiris - karakteristik - khas - dari - metode - mene.pdf.
Wahyuni, Aprilia Tri 2013, ‘ Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ’, Skripsi pada Pro- gram Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Yusriadi  2010, Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah, Genta Pub- lishing , Yogyakarta.
136 Siti Arifatun Sholihah, Haryo Budhiawan, S.H., M. Si., Sarjita, S.H., M. Hum
Peraturan perundang - undangan
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun
1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 ten- tang  Perubahan  Atas  PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  7  Tahun  2007  tentang  Panitia Pemeriksaan Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  11  tahun  1954  tentang  Peralihan  Hak Milik  Perseorangan  Turun - tumurun  atas  Tanah  (Erfelijk  Individueel  Be- zitsrecht).
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah Bagi  Hak  Milik  Perseorangan  Turun  Tumurun  atas  Tanah  (Erfelijk  Individueel Bezitsrecht).