Pandangan  Ulama  Tentang  Penerapan  Ikrar  Talak  di  Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salafiyah Paculgowang  dan Tambakberas Jombang)
Ahamad Khotim 1* , Abd. Qohar 2 , Habib Ismail 3, Habib Shulton A 4 , Ahamd Muslimin 5 1 Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Jombang, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, Indonesia 3,4,5 Institut Agama Islam Ma’arif  NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia
E-mail* akhodjala.tbi@gmail.com

## Abstract
Basically the imposition of divorce was in the hands of the husband but the husband as head of  the  household  are  not  authorized  to  do  violence  to  his  wife  in  the  case  of  divorces  wife because according to Islamic Fiqh if the husband had dropped the word divorce the wife , it is said to fall divorce, it is this which relied upon by the scholars - ulma in taking legal , but differ in  implementation  divorce  divorce  enshrined  in  the  Act  No.1  of  1974  on  marriage  ,  as amended  .  Government  Regulation  No.  9  of  1975,  as  amended  .  Law  No.  7  of  1989  on  the Religious Courts, jo . Presidential Instruction No.1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law ( KHI  ).  In  this  research,  the  authors  take  the  problem  is  :  How  do  you  view  paculgowang scholars and Tambakberas on the application of divorce pledge in front of the religious courts , and sociological analysis  of the views  of scholars of Islamic law on  divorce in front of the religious courts . The aim of this study was to determine how the views of scholars about the imposition of religious divorce before the court and outside the court religion , and how their opinions  concerning  the  imposition  of  divorce  according  to  Islamic  law  sociology  .Some  of this research is in compliance with the objectives expected by the researcher , in this study the researchers used a qualitative approach to the type of field research, research. While the data collected in the form of primary and secondary data using interview and documentation . To facilitate the checking of data in checking the validity of the data , researchers used two methods:  triangulation  and  verification  is  used  to  check  the  truth  of  affirmations  religious divorce before a court , that there is more data in the edit , inspected and carefully prepared and  organized  in  such  a  way  that  is  then  analyzed  with  descriptive  qualitative.  Based  on available data can be analyzed that the scholars paculgowang and Tambakberas still cling to the classical fiqh and less regard for existing law . They must pledge not agree with divorce in front  of  the  religious  court  ,  they  reasoned  divorce  can  fall  anywhere  on  the  court  without religion .
Keywords: Ikrar Talak, Situs Ulama Salafiyah, Hukum Islam Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Allah  mensyariatkan  pernikahan  dan  dijadikan  dasar  yang  kuat  bagi kehidupan  manusia  karena  adanya  beberapa  nilai  yang  tinggi  dan beberapa tujuan utama yang  baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari  ketimpangan  dan  penyimpangan  ( Kasmawati,  &  Habibah,  2020; Aziz  Muhammad Azam 2009). Adapun tujuan  perkawinan  menurut  UU  No  1  Tahun  1974  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Pasal  1  menegaskan:  “Perkawinan  ialah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan

## Jurnal Tana Mana
https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm/
tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  berbahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  (Agama  RI,  t.t.)  Jadi  perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria  dan wanita  dalam  suatu  ikatan  lahir  batin  sebagai  suami  isteri  sehingga perkawinan  bukan  saja  mempunyai  unsur  lahiriyah  tetapi  juga  unsur  batiniyah ( Dermawansyah  &  Yaman,  2020) ..  Kemudian,  dilihat  dari  segi  hukum  perkawinan itu  merupakan suatu  perjanjian  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Al-qur’an  surat  An Nisa’ (4):  2,  yang  esensinya  perkawinan  adalah  “perjanjian  yang  sangat  kuat”, yang disebut  dengan  istilah  “ miistaaqan ghaliizhan” (Sabiq 2009)  Selain  itu,  sebagai alasan untuk  menyatakan  bahwa  perkawinan  itu  merupakan  suatu perjanjian  karena adanya: pertama, cara  mengadakan  ikatan  perkawinan telah  diatur  terlebih  dahulu, yaitu  dengan  akad  nikah  dan  rukun  dan  akad  tertentu. Kedua ,  cara  menguraikan atau  memutuskan  ikatan  perkawinan  juga  telah  diatur  sebelumnya,  yaitu  dengan prosedur  talak,  kemungkinan fasakh , syiqaq , dan sebagainya.(Idris Ramulyo 2004) Hukum Islam yang merupakan hasil pemikiran ulama, sering dianggap sesuatu yang sakral,  yang  tidak  menerima  perubahan,  sebagaimana  teks  Alqur'an.  Akibatnya,  umat Islam  termasuk  para  tokohnya  sering  terbius  dengan  fiqh  (Hukum  Islam)  ulama  klasik, yang sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh waktu, tempat, termasuk sifat subyektif para ulama (mujtahid). Akibatnya, jika hasil pemikiran tersebut dipandang tidak  tepat  diterapkan  pada  masa  sekarang,  mereka  tetap  bertahan  untuk menggunakannya.  Artinya,  mereka  tidak  mudah  dan  takut  melakukan  pengkajian  lagi (reinterpretasi)  terhadap nas Alqur'an,  padahal  mereka  mempunyai  ilmu istinbat  al- ahkam, yaitu  kaidah Uhsul al - Fiqih (kaidah  kebahasaan  dan  kaidah  perundangan)  dan Qawa'id al - Fiqih (kaidah fiqh). Oleh karena itu, bagi mereka seakan-akan ilmu istimbat al - ahkam tidak ada pengaruhnya, yakni cuma mengerti, tetapi tidak mau menggunakannya. Dengan demikian, mengikuti pemikiran para ulama terdahulu dan ulama mazhab adalah masih  tetap  eksis,  apalagi  kitab-kitab  karya  ulama  terdahulu  tetap  dicetak  ulang  dan dipelajari di pondok pesantren. Bahkan, di bulan Ramadhan, kitab-kitab ulama salaf selalu dipelajari secara cepat dan kilat. Artinya,  jika seorang yang belajar di pondok pesantren tidak menguasai fiqh, maka dia dianggap tidak berhasil.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  disebutkan  di  atas,  perceraian  yang dilakukan di luar Pengadilan Agama walaupun pelaksanaannya benar sesuai dengan fiqh dan  ada  dua orang  saksi,  sebagaimana  pendapat  Syi'ah  adalah  tidak sah.  Bahkan,  dalam perceraian tidak mengenal isbat  al-talaq , berbeda dengan nikah  yang mengatur isbat al - nikah , padahal talak merupakan kelanjutan nikah, sebagimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ( Hidayat, 2020) . Hal ini dimaksudkan untuk mempersukar proses  perceraian  dengan  melalui  beberapa  tahapan  sebelum  diucapkannya  ikrar  talak, sebagaimana  termuat  dalam  salah  satu  asas  atau  prinsip  perkawinan  di  Indonesia (Penjelasan  Pasal  4  huruf  e  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan)  ( Halim,  & Darwis, 2020) . Dalam pasal tersebut dijelaskan, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia,  kekal  dan  sejahtera,  maka  undang-undang  ini menganut  prinsip  untuk  mempersukar  terjadinya  perceraian,  harus  ada  alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.
Dalam  Penelitian  ini,  peneliti  berupaya  melacak  keterkaitan  aturan-aturan  tersebut dengan pemikiran – pemikiran para intelektual muslim (ulama), serta melacak perdebatan- perdebatan yang muncul ketika aturan-aturan ini diperbincangkan. Selain itu, penelitian ini juga  berupaya  mengungkapkan  talak  dari  kajian  sosiologi  hukum  Islam,  sehingga  dapat bermanfaat bagi semua orang yang berkepentingan dan yang membutuhkannya.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memperoleh  jawaban yang  berkaitan  dengan  pandangan  ulama  paculgowang  dan  tambakberas  tentang penerapan  ikrar  talak  di  depan  sidang  pengadilan  Agama,  dan  untuk  mengetahui  dan
menganalisis  pandangan  ulama  paculgowang  dan  tambakberas  tentang  penerapan  ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

## METODE
Metode  pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakn  metode  1)  pustaka  atau dokumen,  2)  wawancara,  3)  rekaman,  dan  4)  pencatatan.  Teknik  analisis  penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  dan  content  analisys.  Teknik  anlisis  deskriptif adalah  suatu  teknik  analisis  untuk  mendeskripsikan  makna data sehingga  menimbulkan kejelasan dan mudah dipahami oleh pembaca. Teknik content analisys data adalah teknik analisis yang lebih menekankan pada pengambilan makna data.

## HASIL DAN PENELITIAN

## 1. Pandangan Ulama Tambakberas Jombang
Syariat  Islam  menjadikan  talak  sebagai  jalan  keluar  terakhir  dari perselisihan yang  terjadi  antara  suami  isteri  dalam  sebuah  rumah  tangga  yang  sudah  tidak bisa  untuk  dipertahankan  lagi  bahkan  jika  tetap  dipertahankan  akan mendatangkan kemudaratan.
Dalam  prakteknya,  Alqur’an  dan  hadis  memang  tidak  mengatur  secara  terperinci mengenai tata cara talak. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah  tata  cara  perceraian.  Ada  ulama  yang  dalam  masalah  ini  sangat  berhati- hati  karena  dalam  perceraian  itu  nantinya  akan  timbul  masalah  yang  berkaitan dengan  hak hadhanah ,  masa  iddah  dan  lainnya,  jadi  dalam perceraian ini harus dipersaksikan atau dilakukan di depan pengadilan agama.
Namun ada juga yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil  apapun  dan  tanpa  harus  dipersaksikan  karena  talak  itu  adalah  hak suami. Sedangkan menurut peraturan Perundang-undangan pemerintah  berpendapat bahwa  untuk  menjaga  agar  peraturan  syari’ah  dapat  berjalan  dengan  baik, maka  talak  tidak  boleh  dilakukan  secara  sembarangan  karena  dapat menimbulkan  dampak  negatif.  Melalui  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  pemerintah  telah mengatur  mekanisme  dan  syarat  sahnya  talak  atau  perceraian  di  mata  hukum, yaitu perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  jo  Undang-Undang  Perkawinan  No.1 Tahun  1974  jo  PP  No  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  No.1  Tahun  1974 tentang perkawinan. Disana disebutkan  bahwa  “perceraian  hanya  dapat  dilakukan di  depan  sidang  pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak”.( UU  RI  No.  1  Th.  1974  Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2007) Perbedaan talak yang terdapat dalam aturan  fiqh  dengan  aturan  KHI,  dapat  menimbulkan  kontroversi  khususnya  di kalangan  ulama  pesantren  yang  masih  kental  dengan  ajaran kitab kuning, yang didalamnya  masih  terdapat  ajaran  fiqh  klasik.  Jika  ternyata  kontroversi  itu memang  ada,  maka  tentunya  akan  sangat berpengaruh  terhadap efektifitas dan penerapan hukum Islam di Indonesia.
Berdasarkan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  terhadap  para  ulama  khususnya  ulama tambakberas, mereka berpendapat bahwa talak itu sah di lakukan di manapun baik di luar pengadilan maupun di depan pengadilan.(Sulton 2014)
salah  satu  diantaranya  adalah KH. M. Sulton Abdul Hadi , informan adalah salah satu keluarga  besar  dari  Pondok  Pesantren  Bahrul  Ulum  Tambakberas,  dan  sekaligus sebagai pengasuh Ribath (Pondok) Al-Hikmah, beliau pernah menjabat menjadi ketua Rois Syuriah NU selama tiga priode.
Gus  Sulton, (panggilan  akrabnya)  mengatakan  bahwa  yang  saya  fahami  tentang penerapan ikrar talak di depan pengadilan agama, sebenarnya talak itu sah dilakukan
di manapun, tetapi di sini ada dua hukum yang berkembang dan berlaku, maka saya membagi talak itu menurut  Undang-undang dan fiqh. Beliau menceritakan :
Waktu itu pak Taufiq Kholil, yang tinggal di desa sokopuro Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang,  sekaligus  waktu  itu  menjadi  hakim  di  pengadilan  agama  di  surabaya, menjelaskan  talak  itu  harus  dilakukan  di  depan  pengadilan  agama,  tetapi  banyak ulama  yang  tidak  sepakat  karena  talak  itu  serius  atau  senda  gurau  jadi,  bahasanya beliau “hisluhunna  jiddun,  wahasluhunna  jiddun” .  Menurut Gus  Sulton talak  yang dilakukan  di  depan  pengadilan  agama  itu  hanya  sebagai  legalitas  formal  saja  agar mendapatkan kepastian hukum saja dari pemerintah atau negara.(Sulton 2014)
Beliau  juga  menambahkan  Ikrar  talak  menurut  agama  yakni  menurut  fiqh  itu  ada  5 macam yaitu :
a) Talak  wajib  ialah  talak  yang  dikerjakan  apabila  hubungan  pernikahan  tersebut tetap  dilanjutkan  maka  akan  berakibat  dampak  yang  sangat negatif  bagi  salah satu  suami  istri  tersebut  oleh  karena  itu  talak  yang demikian wajib dilaksanakan.
b) Talak  haram  adalah  talak  yang  dilakukan  apabila  dari  masing-masing suami  istri tersebut  sudah  saling  cinta  dan  tidak  ada  pertentangan  satu sama  lain  contoh:  si istri  sudah  taat  pada  suami  demikian  juga  dengan  si  suami  sudah  menjalankan kewajibannya  sebagai  kepala  rumah  tangga dengan  baik  maka  apabila  talak  yang semacam ini dikerjakan hukumnya haram.
c) Talak mubah adalah talak yang dilakukan dikarenakan karena salah satu dari  suami istri  tersebut  mempunyai  kekurangan.  Contoh:  si  istri  tidak  bisa  memberikan nafkah  batin  kepada  pasangannya  atau  sebaliknya  dari  pihak  suami  tidak  bisa memberikan  nafkah  batin  kepada  istrinya  maka talak semacam ini hukumnya boleh dilaksanakan.
d) Talak  sunnah  adalah  talak  yang  dilaksanakan  atau  dilakukan  dimana  seorang pihak  laki-laki  mentalak  istrinya  sesuai  atau  mencontoh  ketika  rosul  mentalak istrinya  (beliau  mentalak  istrinya  ketika  tidak  dalam  satu kali talak sekaligus tetapi melalui talak satu, talak dua dan talak tiga.
e) Talak  makruh  adalah  talak  yang  makruh  dilaksanakan  apabila  dilakukan  tanpa adanya sebab.
Ungkapan  senada  juga  secara  tidak  langsung  di  utarakan  oleh  KH. Idris Jamaluddin yang  biasa  di  panggil Gus Idris, beliau  juga  termasuk keluarga  besar  dari  Pondok Pesantren  Bahrul  Ulum  Jombang  dan  juga  sebagai  pengasuh  Ribath  Al-Muhibbin (bumi damai) Tambakberas Jombang,  selain  itu  beliau  juga menjadi kepala sekolah di  yayasan  Pondok  Pesantren  Bahrul  Ulum,  ribath  Al-muhibbin.  Beliau mengatakan :
Jadi  jika  suami  sudah  menjatuhkan  kata  ikrar  talak  terhadap  istrinya  maka  sudah jatuhlah  talak  tersebut,  kalau  saya  itu  kurang begitum mengetahui  bagaimana talak menurut pemerintah, saya  hanya berpegang teguh  pada keyakinan saya yakni alqur’an  dan  fiqh  karena  kadang-kadang  sering  terjadi  benturan-benturan pelaksanaan  proses  talak  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  pemerintah terhadap proses talak itu sendiri,  tapi kalau menurut  keyakinan  saya,  jika seorang suami  sudah  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya   meskipun  suaminya tadi   tidak mendapatkan  surat  duda atau sertifikat cerai, itu  tidak  jadi persoalan  karena  kita nanti  bertanggung  jawabnya  bukan  pada  pemerintah  akan  tetapi  kepada  Allah SWT.(Idris 2014)
Dari  ungkapan  yang  di  utarakan  oleh Gus  Idris dan Gus  Sulton tadi,  secara  tidak langsung  mereka  berdua  kurang begitu sependapat tentang  ikrar  talak di depan pengadilan  agama  yang  di  anjurkan  oleh  pemerintah,  karena  hal  itu  merupakan legalitas  saja.  Mereka  berdua  lebih  mengembalikan  masalah  talak  ini  kepada hukum  Allah  SWT.  yakni  Alqur’an dan fiqh dari  pada  kepada  hukum  yang  telah di  buat dan diatur oleh pemerintah.
Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh KH. Abdul Nashir Fattah, yang biasa di panggir Gus Nashir. Beliau adalah putra Kyai Abdul Fattah, yang sejak kecil beliau menempuh  pendidikanya  di  Pondok  Pesantren  Kajen  Jawa  tengah.  Disamping menjadi Pengasuh Ribath Al-Fatimiyyah, beliau juga aktif berorganisasi dan berjuang di  NU,  dan  sekarang  menjadi  ketua  syuriah  Nahdhotul  Ulama  kabupaten  Jombang. Beliau menuturkan :
Hal yang  harus  dilakukan  ketika  suami  akan  melakukan  talak  terhadap istrinya  ialah sebagaimana  arti  talak  itu  sendiri  yakni  ucapan  suami  terhadap  istri  yang menyatakan  bahwa  suami  telah  mentalak  atau  mencerai  si  istri,  ucapan  itu  bisa dilakukan  dengan  cara  sindiran  ataupun  secara  langsung.  Secara  sindiran misalnya  dek  istriku  rasanya  diantara  kita  sudah  tidak  ada  kecocokan  lebih  baik kamu saya pulangkan kerumah orang tuamu, sedangkan secara jelas misalnya dek..... istriku  kamu  saya  talak.  Jika  hal  ini  sudah  dilakukan  maka  sudah  jatuh  talak tersebut  dan  si  suami  dan  si  istri tersebut  tidak  boleh  melakukan  hubungan intim  sebelum  si  suami mengatakan  kata  ruju’  atau  jika  masa  iddahnya  sudah habis  maka  harus  melakukan  akad  nikah  baru.  Tetapi  jika  ingin  mendapatkan legalitas dan kekuatan hukum maka dapat mengajukan  sidang cerai/ ikrar talak  ke pengadilan agama.(KH. 2014)
Pendapat  yang  sedikit  berbeda  di  utarakan  oleh  Alumni  Universitas  Wisnu  Wardana Malang dan Universitas Dwi Jaya Putra Surabaya, yaitu Drs. KH. Abd. Choliq, SH., M.SI., yang biasa  di  panggil Gus Choliq beliau  juga  adalah  salah  satu  keluarga  besar  dari pondok  pesantren  Bahrul  Ulum,  dan  juga  sebagai  pengasuh  Ribath  (Pondok Pesantren)  Al-Mardiyyah  Putri  dan  As-Sa’idiyyah  tiga.  Beliau  juga  pernah  menjabat menjadi  kasubag  kepegawaian  mutasi  pemerintah  daerah  (pemda)  Kabupaten Jombang  Jawa  Timur  selama  12  tahun.  Sekaligus  juga  sebagai  dosen  di  Universitas Wahab Hasbullah (UNWAHA), Gus Choliq mengatakan sebagai berikut:
Menurut  saya  apabila  seseorang  akan  melakukan  talak  terhadap  istrinya proses  dan prosedur  yang  harus  dilakukan  terlebih  dahulu  adalah  suami mengucapkan  kata talak  terhadap  istrinya,  semisal  istriku  kamu  saya  talak,  atau  saya  cerai. Sebagaimana  yang  saya  ketahui  bahwa  hukum  talak  itu  ada  lima  hal  yakni  wajib, sunnah,  mubah,  haram  dan  makruh  maka  alangkah lebih baik jika  seorang  suami yang akan melakukan talak harus mengetahui hal tersebut  agar seorang suami tidak begitu  mudahnya  mengucapkan  kata  talak  kepada  istrinya  karena  seperti  yang kita  ketahui  bahwa  perceraian (talak)  itu  sendiri  sangat  di  benci  oleh  Allah  SWT. Sedangkan  prosedur  yang  harus  ditempuh  adalah  seorang  suami  atau  istri  harus memahami  tentang  talak  tersebut  berapakah  jumlah  bilangan  talak  yang  telah terucap dan juga masih ada atau sudah habiskah masa iddahnya jika masih ada masa iddahnya  dan suami  istri  tersebut  ingin  rujuk  kembali  maka  hal  itu  bisa  dilakukan dengan catatan talak tersebut masih jatuh satu atau dua akan tetapi jika sudah jatuh talak  tiga  maka sudah  tidak  bisa  dirujuki  lagi  kecuali  dengan  cara  dinikahi terlebih dahulu  oleh  orang  lain.  Jadi  intinya sebagai warga negara yang baik maka alangkah baiknya  kita  mengikuti  aturan  pemerintah  yang  berlaku,  yaitu  menempuh  jalur sidang  kepengadilan  agama  karena  natinya  juga  butuh  dengan  legalitas hukumnya, jadi kemanfaatanya di kemudian hari jika suami atau istri mau menikah lagi  kan  menjadi  mudah  mengurusnya  dan  sudah  jelas  legalitas  hukumnya  (Abdul Choliq 2014)
2. Pandangan Ulama Paculgowang Kec. Diwek Kab. Jombang
Menurut  ulama  paculgowang,  bahwa  keabsahan  talak  bisa  di  lakukan  di  manapun karena  di  dalam  fiqh  sudah  di  jelaskan,  jadi  tidak  usah  menunggu  harus  de  depan pengadilan  agama. Pendapat  ini  peneliti  peroleh dari wawancara  kepada KH. Abdul Aziz  Manshur,  selain  menjadi  pengasuh  pondok  pesantren  Tarbiyatunnasi’in
Paculgowang  Diwek  Jombang,  beliau  juga  menjadi  ketua  dewan  syuro  partai kebangkitan bangsa (PKB). Beliau mengatakan :
nek  menurute  kulo  niku  seng  luweh  pas  niku  talak  menurut  agama  terus  seng  kedua menurut  pemerintah  alasan  kulo  niku  kan  talak  sing  menurut  agama  niku  kan langsung  dugi  alqur’an  lanek  menurut  negara  niku  kan  sakeng peraturan  negara niku  wau  dadose  kulo  nggeh  setuju  kalean  talak  menurut  agama  nggeh  kalean menurut  pemerintah,  jadi  menurute  kulo  talak  niku nggeh  di  jatuhkan  ten griyo riyen baru mangke mengajukan ten pengadilan, jadi  nek  pihak  laki-laki  sampun nalak  istrine  meskipun  mboten  ten  pengadilan  nggeh  pon  sah  nah  untuk memperbaharui  pernikahan  tersebut nggeh  melalui  persetujuan  kedua  belah  pihak nggeh  kados  nikahan  maleh  ngoten  niku  dadi  nyelok  pak  modin  maleh  kangge nikahaken  maleh  nggeh kale ngundang masyarakat liyo damel nyekseni niku.. nopo.. nganyari  nikah niku wau terus niku nopo jenenge nek.. kepingin rujuk maleh nggeh nek  tasek  talak  satu  dua  nggeh  tasek  saget  tapi  lek  pun  talak  tiga  niku  nggeh kudu dinikahi tiang lintu riyen (Abdul Aziz Manshur 2014)
Terjemahan peneliti:
(kalau  menurut  saya  itu  yang  lebih  pas  itu  talak  menurut  agama  lalu  yang  kedua menurut  pemerintah  alasan  saya  biar  antara  hukum  Islam  (fiqh)  dan  hukum pemerintah  (Undang-undang)  bisa  berjalan  bersamaan  dan  berdampingan,  kalau talak  menurut  agama  itukan langsung  dari  Alqur’an  sedangkan  menurut  negara itukan  dari  peraturan  negara  itu  tadi  jadi  saya  ya  setuju  dengan  talak  yang menurut  agama  juga  menurut  pemerintah,  jadi  menurut  saya  talak  itu  ya  di jatuhkan dirumah dulu baru nanti diajukan ke  pengadilan, jadi kalau pihak laki-laki sudah  mentalak  istrinya  meskipun  tidak  di  depan  pengadilan  itu  sudah  sah, sedangkan  untuk  memperbaharui  pernikahan  tersebut  ya  melalui  persetujuan kedua  belah  pihak  ya  seperti  nikah  lagi  dan  memanggil  penghulu  lagi  untuk menikahkan  kembali  dengan  mengundang  masyarakat  lain  sebagai  saksi perbaharuan nikah tersebut. Sedangkan jika ingin rujuk kembali ya jika masih talak satu dan  dua  ya  masih  bisa  di  rujuki  tetapi  jika  sudah  talak  tiga  itu  ya  hurus menikah dengan orang lain terlebih dahulu.)
Dari  kelima  informan  diatas  yang  telah  di  wawancarai  oleh  peneliti  ada  satu informan  yang  mengatkan  bahwa  ikrar  talak  itu  harus  dilakukan  didepan pengadilan agama, jika di lakukan di luar pengadilan agama maka talak itu menjadi batal atau tidak sah, perkataan itu diungkapkan oleh Gus Choliq saja.
Para  ulama  yang  lain  beranggapan  bahwa  talak  di  depan  pengadilan  agama  hanyalah legalitas semata, mereka lebih mengacu pada Alqur’an, hadis dan fiqh klasik yang selama ini mereka yakini.
Menurut  jumhur  ulama  melihat  bahwa  ayat-ayat  Alqur’an  dan  hadis  terbatas jumlahnya,  sementara  permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat  senantiasa muncul  dan  jawabannya  tidak  senantiasa  ditemukan  dalam  Alqur’an  dan  hadis, dalam  menghadapi  kasus  yang  baru,  yang  tidak  ditemukan dalam nash, kemudian  para mujtahidin berijtihad    guna  menetapkan  suatu  hukum  yang baru  tersebut.
Ulama ahli fiqh dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan melalui  beberapa langkah,  yang  pertama  yang  ditempuh  dalam  penetapan hukum tersebut adalah pertama-tama  hendaklah  dicari  dalam  Alqur’an,  jika  ketetapan  hukumnya  sudah ada  dalam  Alqur’an,  maka  ditetapkanlah  hukum  tersebut  sesuai  dengan  ayat- ayatnya.  Apabila  tidak  ada  nashnya  tindakan  selanjutnya  adalah  meneliti sunnah  dan  apabila  sunnah  tidak  ada  nashnya  maka  para  ulama  ahli  fiqh menempuh  jalan  pemeriksaan  putusan  para mujtahidin yang  menjadi ijma’ (kesepakatan)  dari  satu  masa  ke  masa  tentang  masalah  yang  dicari  ketetapan hukumnya.  Apabila  terdapat  dalam  ijma’,  maka  hendaknya  berusaha  dengan
sungguh-sungguh  dan  mengeluarkan  semua  kemampuan  daya  pikir  untuk melakukan  ijtihad guna menetapkan hukum.(Ahmad bin Hambali 1978)
Berkaitan  dengan  talak,  Islam  memang  memberikan  hak  talak  hanya  kepada suami,(Sabiq 2009)  karena  keinginan  suami  lebih  kuat  untuk  tetap  melanjutkan tali perkawinan  yang telah banyak mengorbankan harta, sehingga jika suami ingin cerai  atau  menikah  lagi,  tentu  sang  suami  harus  memberikan  hadiah talak  dan harus  mengeluarkan  biaya  yang  besar  kepada  isteri  yang  di  talak selama dalam masa iddah .
Meskipun  begitu  suami  tidak  boleh  melakukan  talak  tanpa  ada kesepakatan  di antaranya  keduannya  karena  sebuah  perceraian  itu  harus  di  latarbelakangi dengan  kondisi  yang  jelas  dan  darurat,  tapi  dalam  kedaruratan  ini harus  bermusyawarah  di  antara  keduanya,  sebagaimana  firman  Allah  SWT dalam Q.S Asy-Syura ayat 38:
ُمِفىُي  ۡمُهَٰىۡل َش َز اَّمِم َو  ۡمُهَىۡيَب  ٰي َزىُش  ۡمُه ُس ۡمَأ َو َة ٰىَلَّصلٱ ْاىُماَلَأ َو  ۡمِهِّب َسِل ْاىُباَجَت ۡسٱ َهيِرَّلٱ َو َنى
And those who have responded to their lord and established prayer and whose affair is [determined  by]  consultation  among  themselves,  and  from  what  We  have  provided them, they spend.
Menurut  ayat  di  atas  bahwa  dalam  proses  percerain  harus  ada  musyawarah yang  di  mana  suami  harus  bersikap  demokratis  dan  adil.  Adil  di  sini  artinya suami mempertimbangkan pendapat-pendapat isteri sebagai  bentuk
implementasi  ajaran  Islam  tentang  demokrasi.  Oleh  karena  itu,  hak isteri di  sini bukan  hanya  pada  pasca  pernikahan  dalam  pengertian  mendapat  pesangon  dan nafkah  selama iddah, tapi  isteri  juga  harus  memiliki  posisi tawar dalam proses perceraian ( Ilham, & Musliadi, 2020; Imron 2007).
Sedangkan  aturan  yang  berlaku  di  Indonesia  mengatur  bahwa  setiap perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat harus dilakukan di pengadilan, hal ini diatur dalam:
1. Pasal  39  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan: ”Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Pengadilan  setelah Pengadilan  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak” .
2. Pasal  65  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama:” Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” .
3. Pasal  15  Inpres.  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam: ”Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
Alqur'an, hadis, dan fiqh klasik, bahkan dalam kitab kontemporer tidak banyak ditemukan pembahasan  tentang  ikrar  talak  di  depan  pengadilan.  Padahal,  di  Indonesia  telah ditetapkan suatu peraturan yang mengharuskan ikrar talak di depan pengadilan. Hal ini berlaku  sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  lebih-lebih  setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dianjurkannya  para  hakim  menggunakan  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  hukum materiil melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ikrar talak boleh dilakukan oleh suami terhadap isterinya kapan saja dan di mana saja.  Akan  tetapi,  kemudian  suami  memberitahukan  hal  tersebut  kepada  pengadilan agama  dan  pengadilan  mencatatnya  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  42  Tahun 1946.  Karena  itu,  setelah  diundangkannya  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  berlaku
ithbat (penetapan) talak, berbeda dengan ithbat (penetapan) nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Berdasarkan  wawancara  peneliti  lakukan  bahwa  pada  dasarnya  ulama  salafiyah paculgowang (Kyai Aziz) dan tambakberas (Gus Sulton, Gus Nashir dan Gus Idris) kurang  begitu  sependapat  tentang  keharusan  talak  di  depan  pengadilan  agama, karena bagi mereka talak itu bisa terjadi tanpa harus di depan pengadilan agama, sebagai landasanya mereka berkeyakinan dengan hadis yang berbunyi :(Dawud, t.t.)
َطَع  ْهَع ٍبيِبَد  ِهْب  ِهَمْد َّسلا  ِدْبَع  ْهَع  ٍدَّمَذُم  َهْبا يِىْعَي  ِصي ِصَعْلا ُدْبَع اَىَثَّدَد  ُّيِبَىْعَمْلا اَىَثَّدَد
ِبَأ  ْهَع  َكَهاَم  ِهْبا  ْهَع ٍحاَب َز يِبَأ  ِهْب  ِءا ي َكِّىلا ٌّد ِج َّهُهُل ْصَه َو ٌّد ِج َّهُهُّد ِج ٌثَلاَث َلاَل َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ًَّلَص ِ َّاللَّ َلىُس َز َّنَأ َة َسْي َسُه
تَعْج َّسلا َو ُقَلاَّطلا َو ُحا
"Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda : ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja,  yaitu nikah, talak dan rujuk"
Selanjutnya jika ingin mendapatkan kepastian hukum atau legalitas  maka mereka  bisa mengajukan  perkara  perceraian  mereka  ke  pengadilan  agama.  Hal  ini  sesuai dengan  bunyi  pasal  129  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  berbunyi  “seorang suami  yang  akan  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya  mengajukan  permohonan baik  lisan  maupun  tertulis  kepada  pengadilan  agama  yang  mewilayahi  tempat tinggal  istri  disertai  dengan  alasan  serta meminta  agar  diadakan  sidang  untuk keperluan  itu”.( UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2007)
Dari  sini  dapat  kita  ketahui  dan  kita  fahami  bahwa  kebanyakan  dari  ulama paculgowang dan tambakberas masih kurang faham bahkan tidak tau menghiraukan ikrar  talak  menurut  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  adalah  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI),  padahal  prosedur  talak  menurut  KHI  banyak  sekali  hal-hal  yang menguntungkan  bagi  mereka  terutama  pada  masalah  administrasinya  akan  lebih murah  dibandingkan  dengan  melalui  orang  lain.  Meskipun  melakukan  proses sidang  ke  Pengadilan  Agama  mereka  masih  merasa  bahwa  Pengadilan  Agama itu  hanya  sebagai  legalitas  atau pelengkap  saja  karena  mereka  beranggapan bahwa  hakikat  talak  yang sesungguhnya itu ya ketika suami sudah menjatuhkan talak  pada  istri  meski  itu  di  rumah  bagi  mereka  itu  sudah  sah  dan  mereka melakukan  proses  di  pengadilan  agama  itu  hanya  agar  mereka  bisa  mendapatkan akta cerai saja.
Dari seluruh informan yang peneliti wawancarai rata-rata mereka berpendapat bahwa talak itu bisa dilakukan di manapun, tanpa harus di depan pengadilan agama. Tetapi ada satu ulama tambakberas yang setuju yakni Gus Choliq . Beliau mengatakan  bahwa talak  itu  harus  dilakukan  di  depan  pengadilan  agama,  karena  hal  itu  baginya  akan mendatangkan maslahah lebih  banyak  dari  pada mudharatnya, terutama maslahah terhadap  keuturunanya . Beliau mendasarkan  kepada  peraturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 yaitu: “perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  agama  setelah pengadilan  agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah  pihak” , dan undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena di Indonesia ini setatus hukum  itu  harus  jelas.(Abdul  Choliq  2014)  Beliau  juga  mendasarkan  kepada  firman Allah dalam surat al-Nisa' (4): 59 yang berbunyi :
ىِم  ِس ۡمَ ۡلۡٱ يِل ْوُأ َو َلىُس َّسلٱ ْاىُعيِطَأ َو َ َّللَّٱ ْاىُعيِطَأ ْا َٰٓىُىَماَء َهيِرَّلٱ اَهُّيَأََٰٰٓي ۡۖۡمُك “O  you  who  have  believed,  obey  Allah  and  obey  the  Messenger  and  those  in  authority among you”.
Peneliti  juga  setuju  jika  hak  talak  ada  pada  suami  karena  pada  konsep pernikahan  memang  tidak  menjelaskan  bahwa  talak  tidak  harus  dilakukan  di depan  sidang  Pengadilan,  namun  bukan  berarti  hukum  Islam  membenarkan kalau  talak  itu  dilakukan  secara  mudah  atau  sembarangan  apalagi  sampai
berdampak  negatif  pada  pihak-pihak  yang  harus  dilindungi  berkaitan  dengan ikatan perkawinan tersebut, seperti dalam hak asuh anak dan mut’ah , karena agama Islam  itu  adalah  agama  yang rahmatal  lilalamin yang  akan  terus  selaras  dengan perkembangan  zaman  dan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  ini  atau  di  dunia ( Muslimah,  &  Rusdiawan,  2020). ,  sampai  hari  akhir  kelak  yang  tujuan  utamanya adalah untuk kemaslahatan umatnya.
Bila  dilihat  dari  teori  soiologi  yang  dikemukakan  oleh Max  Weber serta  kaedah yang di sampaikan oleh Yusuf Qordowi , belum atau tidak diterapkannya ikrar talak di depan  pengadilan  agama  studi  multi  situs  ulama  salafiyah  paculgowang  dan tambakberas    Jombang  Jawa  Timur,  di  sebabkan  karena  pemahaman  serta  latar belakang  pendidikan,  kajian  ilmu  yang  di  pelajari,  pengetahuan  serta  pemahaman terhadap kajian fiqh klasik yang dijadikan pedomanya, lebih-lebih memahami tentang adanya perkembangan hukum Islam yang semakin maju, khususnya masalah talak di depan pengadilan agama.
Perdebatan soal eksisensi hukum agama (Islam) dalam sebuah negara, seperti Indonesia yang  tak  berasaskan  Islam,  memang  sangat  alot  dan  mengundang  polemik  panjang, sehingga akan menghasilkan prodak hukum yang berbeda-beda pula.
Akan tetapi di sini penulis  akan menganalisis hasil  wawancara  dengan  ulama pondok pesantren  paculgowang  dan  tambakberas  Jombang,  tentang  talak  dalam  perspektif sosiologi hukum Islam  sebagai berikut :
Yang  pertama Gus  Sulton, mengatakan  talak  di  tinjau  dari  perspektif  sosiologi  hukum Islam yaitu : talak itu sesuai dengan apa yang saya ungkapkan di atas tadi mas, bahwa talak itu di manapun bisa terjadi baik di depan pengadilan maupn di luar pengadilan, akan  tetapi  untuk  mendapatkan  legalitas  dan  kepastian  setelah  terjadinya  talak  itu lebih  baik  di  pengadian  agama.  Ini  kenapa  agar  masyarakat  itu  hati-hati  dalam masalah  talak  ini,  agar  anak  beserta  keluarganya  tidak  menjadi  korban  dari perbuatan  yang  mereka  lakukan.  Jadi  istinnya  geh  untuk  menjaga  kemaslahatan dirinya sendiri dan nasib anaknya.(Sulton 2014)
Gus sulton mengatakan hal yang seperti itu karena di latar belakangi dengan pendidikan dan  pengalamanya.  Gus  sulton  sejak  kecil  sudah  mondok  di  pesantren  kajen  Jawa Tengah  sampai  ia  dewasa,  tanpa  mengenyam  pendidikan  di  bangku  kuliah,  jadi pendapat  beliau  yang  dilontarkan  berdasarkan  apa  yang  beliau  pelajari  dalam  fiqh klasik,  seperti fathul  qarib,  fathul  mu’in dan  kitab-kitab  lainya,  serta  pengalamanya dalam berogranisasi di NU. Beliau juga berpedoman kepada hadis :
َطَع  ْهَع ٍبيِبَد  ِهْب  ِهَمْد َّسلا  ِدْبَع  ْهَع  ٍدَّمَذُم  َهْبا يِىْعَي  ِصي ِصَعْلا ُدْبَع اَىَثَّدَد  ُّيِبَىْعَمْلا اَىَثَّدَد َع ٍحاَب َز يِبَأ  ِهْب  ِءا يِبَأ  ْهَع  َكَهاَم  ِهْبا  ْه
َكِّىلا ٌّد ِج َّهُهُل ْصَه َو ٌّد ِج َّهُهُّد ِج ٌثَلاَث َلاَل َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ًَّلَص ِ َّاللَّ َلىُس َز َّنَأ َة َسْي َسُه
ُتَعْج َّسلا َو ُقَلاَّطلا َو ُحا
" diriwayatkan  dari  Abi  Hurairah  ra.,  Rasulullah  saw.  bersabda:  ada  tiga  perkara  yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk ".(Dawud, t.t.)
Untuk  masalah  talak  ditinjau  dari  sosiologi  hukum  Islam Gus  Idris ,  kurang  begitu menjelaskan, tetapi beliau mengatakan :
Talak itu dimanapun bisa terjadi, maslahah atau ngaknya itu kembali lagi kepada individu masing-masing,  jadi  siapa  orangnya  yang  sudah  berani  berbuat  talak,  maka  ia  akan menanggung  segala  akibatnya,  akan  tetapi  kalau  punya  kekuatan  hukum  tetap  atau legalitas hukum itu semuanya menjadi enak, karena ada dasar dan pijakan hukumnya untuk nafkah dirinya sendiri dan anaknya kelak.(Idris 2014)
Gus  idris  mengatakan  hal  tersebut  dilandasi  kelimuan  yang  beliau  miliki,  beliau menghabiskan masa kecilnya di pondok pesntren lirboyo kediri atas perintah abahnya KH.  Jamaludin  Ahmad.  Menurut  peneliti  beliau    mengatakan  hal  tersebut  karena berdasarkan  dan  berpedoman  kepada  kitab-kitab  atau  fiqh  klasik.  Memang  di  dalam fiqh  klasik tidak di jelaskan talak itu harus di depan pengadilan agama,  tapi  talak itu
bisa  di  jatuhkan  oleh  suami  di  manapun,  baik  serius  atau  sanda  gurau  (bercanda). Beliau juga menguatkan argumentasinya dengan hadis :
َطَع  ْهَع ٍبيِبَد  ِهْب  ِهَمْد َّسلا  ِدْبَع  ْهَع  ٍدَّمَذُم  َهْبا يِىْعَي  ِصي ِصَعْلا ُدْبَع اَىَثَّدَد  ُّيِبَىْعَمْلا اَىَثَّدَد يِبَأ  ْهَع  َكَهاَم  ِهْبا  ْهَع ٍحاَب َز يِبَأ  ِهْب  ِءا
َلاَث َلاَل َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ًَّلَص ِ َّاللَّ َلىُس َز َّنَأ َة َسْي َسُه
.ُتَعْج َّسلا َو ُقَلاَّطلا َو ُحاَكِّىلا ٌّد ِج َّهُهُل ْصَه َو ٌّد ِج َّهُهُّد ِج ٌث
" diriwayatkan  dari  Abi  Hurairah  ra.,  Rasulullah  saw.  bersabda:  ada  tiga  perkara  yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk ".(Dawud, t.t.)
Pendapat yang hampir sama juga di utarakan oleh Gus Nashir yang mengatakan : Talak itu sejauh  yang  saya  tahu  itu  ya  talak  menurut  agama  dan  talak  menurut  negara, kalau  talak  menurut  agama  itu  jika  semisal  saya  sudah mentalak  istri  saya  itu sudah  jatuh  talaknya  sedangkan  ke pengadilan agama itu sebagai kelanjutan dari talak  yang  saya  jatuhkan  tadi untuk selanjutnya di proses di pengadilan agama, tapi dari sudut pandang sosiologi hukum Islam yang gitulah mas, untuk jogo nasibe dewe lan  nasibe  anake,  biar  ada  yang  ngramut  (untuk  menjaga  nasibnya  diri  sendiri  biar ada  yang menjaganya).(Nashir 2014)
Pendapat yang Gus Nashir ini menurut peneliti agak longgar, biarpun beliau menyatakan talak itu di manapun bisa terjadi tetapi dibalik itu beliau juga mempunyai lampu hijau, bahwa untuk kebaikan dirinya dan keturunya ya talak itu harus di depan pengadilan.
Menurut  peneliti  ungkapan  yang  beliau  itu  juga  berdasarkan  keilmuan  yang  didapat ketikah  masih  nyatri  di  pondok  pesantren  kajen  Jawa  Tengah  dan  pengalamanya  di organisasi  NU,  karena  beliau  juga  menjabat  sebagai  kutua  syuriah  Nahdhotul  Ulama kabupaten Jombang, beliau mengungkapan dasarnya:
ٞميِلَع ٌعيِمَس َ َّللَّٱ َّنِإَف َكَٰلَّطلٱ ْاىُم َصَع  ۡنِإ َو
“ And if they decide on divorce - then indeed, Allah is Hearing and Knowing ”.
Pendapat yang berlainan di ungkapkan oleh Gus Choliq beliau mengatakan :Talak itu yang lebih bagus di depan pengadilan agama, semuanya akan jelas dan akan terjamin hak- haknya, baik hak dirinya sendiri dan anaknya, sehingga suaminya tidak akan seenaknya sendiri menjatuhkan talak. Kalau talak menurut sosiologi hukum Islam ya, dasar-dasar dari  apa  yang  disyariatkan  oleh  agama  Islam  akan  terlaksana  dengan  baik,  karena kecendrungan  manusia  itu  selalu  berubah-ubah,  kadang-kadang  bilang  A  kadang- kadang B, maka dari itu harus ditetapkan oleh pemerintah agar orang itu berhati-hati dan tidak sembrono.(Abdul Choliq 2014)
Berdasarkan  analisi  peneliti  kenapa Gus  Choliq berani  mengungkapan  perkataan  seperti itu,  karena  selain  didasri  dari  pendidikan  pesantren Gus  Choliq juga  pernah mengenyam pendidikan di bangku kuliah yakni di Undar Jombang, Universitas Dwi Jaya Putra Surabaya dan Universitas Wisnu Wardana Malang, sehingga sedikit banyak pola pemikiran  dan  pemahaman Gus  Choliq berubah  mengikuti  perkembangan  zaman, seperti qaidah :
.فاسعلۡاو لاىـدلۡاو تــىــكــملۡاو تــىـمش لۡاسيــغــتــب يىـتـفـلاسـيــغـت
“ Fatwa (hukum) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat,  keadaan dan adat (‘urf) .
Dan juga berdasarkan QS. An-Nisa ayat 34 : َو  َّهُهىُظِعَف  َّهُه َشىُشُو  َنىُفاَخَت يِت َّٰلٱ َو
َ َّللَّٱ  َّنِإ  ۗ الايِبَس  َّهِهۡيَلَع ْاىُغۡبَت  َلاَف  ۡمُكَىۡعَطَأ  ۡنِإَف  َّۡۖهُهىُب ِس ۡضٱ َو ِع ِجاَضَمۡلٱ يِف  َّهُهو ُسُج ۡهٱ
ا ّٗسيِبَك اّّٗيِلَع َناَك
“ So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what Allah would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance - [first] advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them. But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah is ever Exalted and Grand ”.
Lain  halnya  dengan  KH. Aziz  Mansur  paculgowang  beliau  mengungkapkan  :di  Indonesia ini  mas,  ada  dua  hukum  yang  berlaku  yaitu  hukum  Islam  dan  hukum  pemerintah, keduanya  merupakan  pedoman  umat  muslim  dan  penduduk  Indonesia.  Keduanya harus berjalan berdampingan tidak boleh di menangkan atau dikalahkan salah satunya, nah jika terjadi perceraian  (talak), maka jika suami itu telah menjatuhkan talak kepada istrinya  maka  jatuhlah  talak  itu  dan  suami  haram  menggauli  istrinya,  biarpun pengucapan  itu  di  lakukan  di  luar  pengadilan  bukan  di  depan  pengadilan.  Nah  akan tetapi sebagai penduduk Indonesia kita harus mematuhi yang namanya ulil amri, jadi sebagai  legalitasnya  ya  ikrar  talak  itu  harus  dungkapkan  di  depan  pengadilan  agama agar pihak isrti atau suami mendapatkan akte cerai atau surat cerai dari pengadilan. Ini tujuan  ya  agar  menjaga  kelangsungan  hidup  dirinya  sendiri  atau  anaknya  kalau mempunyai  anak.  Nah  menurut  saya  talak  dari  sosiologi  hukum  Islam  itu  untuk menjaga kelangsungan masa depan dirinya dan anaknya serta mendapatkan kewajiban yang berhak ia terima.(Abdul Aziz Manshur 2014)
Kyai Aziz adalah sosok yang sangat di segani santri-santrinya, karena beliau sangat alim. Kealiman beliau di peroleh dari banyaknya beliau belajar dan mengajar kitab-kitab fiqh yang terdahulu. Beliau beralasan dengan ayat dan hadis di bawah ini:
ِسْمَلۡا يلوُأِو َلىُس َّسْلا ْاىُعيِطَأ َو َالله ْاىُعيِطَأ ْاىُىَماَء َهيِرَّلا اَهُّيَأاَي
ْمُكىِم
" wahai  orang-orang  yang  beriman  taatlah  kepada  Allah  dan  taatlah  kepada  rasul  dan pemerintah "
نَطَع  ْهنَع ٍبيِبَد ِهْب ِهَمْد َّسلا ِدْبَع  ْهَع ٍدَّمَذُم َهْبا يِىْعَي  ِصي ِصَعْلا ُدْبَع اَىَثَّدَد ُّيِبَىْعَمْلا اَىَثَّدَد ْهنَع ٍحانَب َز ينِبَأ ِهنْب ِءا َكنَهاَم ِهنْبا ِج َّهُهُل ْصَه َو ٌّد ِج َّهُهُّد ِج  ٌثَلاَث َلاَل َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ًَّلَص ِ َّاللَّ َلىُس َز َّنَأ َة َسْي َسُه يِبَأ  ْهَع
.ُتَعْج َّسلا َو ُقَلاَّطلا َو ُحاَكِّىلا ٌّد
" diriwayatkan  dari  Abi  Hurairah  ra.,  Rasulullah  saw.  bersabda:  ada  tiga  perkara  yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk ".(Dawud, t.t.)
Penyebab  yang  lain  tidak/belum  dilaksanakannya  talak  di  depan  pengadilan  agama, adalah  adanya staqnasi pemahaman,  khususnya  yang  berkenaan  dengan  fiqh perceraian  (talak),  dalam  hal  ini  peran  ulama,  khususnya  ulama  paculgowang  dan tambakberas  dalam  memahi  masalah  hukum  Islam  harus  terus  dikembangkan,  agar antara  fiqh  klasik  dapat  disinergikan  atau  dapat  berjalan  bersama-sama  demi kemaslahatan umat manusia, khususnya di negara Indonesia.
Sebaiknya dalam penerapan ikrar talak di depan pengadilan agama yang peneliti lakukan pada  ulama  salafiyah  paculgowang  dan  tambakberas  kabupaten  Jombang,  alangkah lebih  baiknya  memperhatikan  kembali  tujuan  asas-asas  penerapan  hukum  Islam sebagai berikut :
a) Mengurangi Beban (Taqlil al-Taklif)
Prinsip  kedua  ini  merupakan  langkah  prenventif  (penanggulangan)  terhadap mukallaf dari  pengurangan  atau  penambahan  dalam  kewajiban  agama.  Alqur’an  tidak memberikan  hukum  kepada mukallaf agar  ia  menambahi  atau  menguranginya, meskipun hal itu mungkin dianggap wajar menurut kacamata sosial.
b) Penetapan Hukum Secara Periodik
Alquran merupakan kitab suci yang dalam prosesi tasri’ sangat memperhatikan berbagai aspek, baik natural, spiritual, kultural, maupun sosial umat. Dalam menetapkan hukum, alqur’an selalu mempertimbangkan, apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima  ketentuan  yang  akan  dibebankan  kepadanya?.  Hal  ini  terkait  erat  dengan prinsip  kedua,  yakni  tidak  memberatkan  umat.  Karena  itulah,  hukum  syariat  dalam alqur’an  tidak  diturunkan  secara  serta  merta  dengan  format  yang  final,  melainkan secara bertahap, dengan maksud agar umat tidak merasa terkejut dengan syariat yang
tiba-tiba.  Karenanya,  wahyu  alqur’an  senantiasa  turun  sesuai  dengan  kondisi  dan realita yang terjadi pada waktu itu.
c) Sejalan dengan Kemaslahatan Universal Manusia  adalah  obyek  dan  subyek  legislasi  hukum  alqur’an.(Hadi,  K.  2014)  Seluruh hukum yang terdapat dalam alqur’an diperuntukkan demi kepentingan dan perbaikan kehidupan  umat,  baik  mengenai  jiwa,  akal,  keturunan,  agama,  maupun  pengelolaan harta  benda,  sehingga  penerapan  hukumnya  alqur’an  senantiasa  memperhitungkan lima kemaslahatan, di situlah terdapat syariat Islam.
Islam  bukan  hanya  doktrin  belaka  yang  identik  dengan  pembebanan,  tetapi  juga  ajaran yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia, karenanya segala sesuatu yang ada di dunia  ini  merupakan  fasilitas  yang  berguna  bagi  manusia  dalam  memenuhi kebutuhannya.
d) Persamaan dan Keadilan ( al-Musawah wa al-Adalah )
Persamaan  hak,    di  muka  adalah  salah  satu  prinsip  utama  syariat  Islam,  baik  yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh agama. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum  sesuai  dengan  ajaran  masing-masing,  kecuali  kalau  mereka  dengan  sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam.
Penyamarataan  hak  di  atas  berimplikasi  pada  keadilan  yang  sering  kali    didengungkan alqur’an dalam menetapkan hukum, yaitu :
..... ِِۚلۡدَعۡلٲِب ْاىُمُك ۡذَت نَأ  ِضاَّىلٱ َهۡيَب مُت ۡمَكَد اَذِإ َو and when you judge between people to judge with justice . (QS. An-Nisa:58)
Prinsip  persamaan  hak  dan  keadilan  adalah  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam menetapkan  hukum  Islam.(Kania,  D.  2015)  Keduanya  harus  diwujudkan  demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah insaniyah).
Akhirnya, kiranya tulisan ini dapat menggugah para pemikir dari umat Islam yang sampai saat  masih  mempunyai  pandangan  bahwa  nikah  dan  talak  dapat  dilakukan  di sembarang  tempat  dan  dianggap  sah  atau  terjadi  walaupun  dengan  tanpa  unsur kesengajaan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  tersebut.  Hal  demikian,  karena tulisan yang dianggap berbeda dengan pendapat mereka itu sebenarnya menggunakan ilmu istinbat dan/atau istidlal yang  dimiliki  mereka,  yang  selalu  dipelajari  dan ditekuninya. Bahkan, mereka berdalil dengan kaidah:
خلصلۡا ديدجلاب رخلۡا و خلاصلا ميدملا ًلع تظفاذملا
" Melestarikan  tradisi  lama  yang  baik,  dan  mengakomodir  kondisi  baru  yang  lebih baik "(Djazuli 2006)
Semoga  tulisan  ini  dapat  mengisi  kekosongan  dalam  khazanah  ilmu  pengetahuan keislaman  tentang  talak  khususnya  talak  di  depan  pengadilan  agama,  dan  dapat dilanjutkan oleh para penulis atau peneliti selanjutnya, amin ya mujib al-sailin.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  talak  di  depan pengadilan  agama  menurut  pandangan  ulama  Paculgowang  dan  Tambakberas  yaitu  :  1) Ulama tambakberas seperti (Gus Sulton, Gus Idris, Gus Nashir dan Gus Choliq) mengatakan bahwa talak itu tidak harus di depan sidang pengadilan agama, karena menurut mereka talak itu bisa dijatuhkan dimana pun, baik dengan bercanda atau serius, baik dengan kata- kata  yang  jelas  atau  sendiran,  2)    Begitu  juga  ulama  paculgowang (KH.  Abdul  Aziz Manshur) ,  talak  itu  tidak  harus  di  depan  sidang  pengadilan  agama,  mengucapkan  talak dirumah pun bisa dan itu sah menurut hukum fiqh klasik. Jadi dapat penulis sempulkan talak  di  depan  pengadilan  agama  menurut  fiqh  klasik  yaitu  ketika  suami  sudah menjatuhkan  kata  talak  terhadap  istrinya  baik  itu  secara  jelas  ataupun  sindiran maka  mereka  beranggapan  sudah  jatuhlah  talak  tersebut  walaupun  tidak  mereka
ucapkan  di  depan  sidang  pengadilan  agama.  talak  melalui  pengadilan  agama, mereka anggap hanya sebagai legalitas semata yang meskipun tidak dilaksanakan tidak menjadikan  tidak  sahnya  talak  tersebut.  Menurut  kajian  dari sosiologi hukum Islam, belum atau tidak diterapkanya ikrar talak di depan sidang pengadilan agama studi multi situs  ulama  paculgowang  dan  tambakberas  Jombang  Jawa  Timur,  di  sebabkan  karena pemahaman  serta  latar  belakang  pendidikan,  kajian  ilmu  yang  di  pelajari,  pengetahuan serta  pemahaman  terhadap  kajian  fiqh  klasik  yang  dijadikan  pedomanya,  lebih-lebih memahami  tentang  adanya  perkembangan  hukum  Islam  yang  semakin  maju,  khususnya masalah  talak  di  depan  pengadilan  agama.  Perdebatan  soal  eksisensi  hukum  agama (Islam)  dalam  sebuah  negara,  seperti  Indonesia  yang  tak  berasaskan  Islam,  memang sangat  alot  dan  mengundang  polemik  panjang,  sehingga  akan  menghasilkan  prodak hukum yang berbeda-beda pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Manshur, KH. 2014. “Wawancara.” Tambak Beras 22 Agustus. Abdul Choliq, KH. 2014. “Wawancara.” Tambak Beras. Agama RI, Departemen. t.t. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 . Ahmad bin Hambali, Imam. 1978. Musnad Ahmad . II. Beirut: Darul Fikri. Aziz Muhammad Azam, Abdul. 2009. Fiqih Munakahat . Cet. I. Jakarta: Amzah. Dawud, Abu. t.t. Sunan Abi Dawud . Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
Dermawansyah, D., & Yaman, Y. (2020). Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan  Poligami  Dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam. Jurnal Tana Mana , 1 (1), 46-62. Djazuli,  A.  2006. Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis . Jakarta: Prenada Media Grup. Hadi,  K.  2014.  Hukum  Ijtihad  Dalam  Proses  Legislasi  Hukum  Islam. Istidal:  Jurnal  Studi Hukum Islam, 1(2), 181-189.
Hidayat, R. (2020). Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhlaili Dan Muhammad Syahrur. Jurnal Tana Mana , 1 (1), 1-16 Idris, Gus. 2014. “Wawancara.” Tambak Beras 19 Agustus. Idris Ramulyo, Mohd. 2004. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Ilham,  I.,  &  Musliadi,  M.  (2020).  Pemahaman  Masyarakat  tentang  Wakalah  dalam  Akad Pernikahan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Kabuapeten  Bone. Jurnal  Tana Mana , 1 (1), 81-101. Imron, Ali. 2007. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-Qur’an Melalui Pendekatan Ilmu tafsir) . Semarang: Universitas Diponegoro.
Halim, I., & Darwis, I. (2020). Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam. Jurnal Tana Mana , 1 (1), 1-16.
Kasmawati, K., & Habibah, S. (2020). Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Lansia dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kesehatan  Reproduksi  (Studi  di  Kec.  Sibulue  Kab. Bone). Jurnal Tana Mana , 1 (1), 63-80.
Kania, D. 2015. Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The  rights  of  women  in  Indonesian  laws  and  regulations. Jurnal  Konstitusi, 12(4),
716-734
KH., Abdul Nashir Fattah. 2014. “Wawancara.” Tambak Beras 20 Agustus.
Muslimah, A., & Rusdiawan, R. (2020). Urgensi Keabsahan Status Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU–VIII/2010 Perspektif Hukum Perdata Islam. Jurnal Tana Mana , 1 (1), 17-30. Nashir, Gus. 2014. “Wawancara.” Tambak Beras 23 Agustus. Sabiq, Sayid. 2009. Fiqih Sunnah . 4. Jakarta: Cakrawala Publishing.
Sulton, Gus. 2014. “Wawancara.” Tambak Beras. UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2007. I. Bandung: Citra Umbara.
Copyright Holder :
© Khotim A., Qohar A., Ismail H., Shulton H., & Muslimin A., (2020)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana This article is under: CC BY SA