## KEKUATAN SERTA SYARAT KEABSAHAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DIDALAM SUATU PERSIDANGAN DITINJAU DARI KUHAP
Oleh
Enik Isnaini
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
pengaturan  kekuatan  CCTV  sebagai  alat  bukti  dalam  suatu  persidangan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  untuk  membantu  memperluasan  jumlah  alat  bukti  yang  diatur  dalam KUHAP  dan  juga  memperluas  cakupan  alat  bukti  yang  diatur  dalam  KUHAP. CCTV  memiliki  peranan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  suatu  persidangan sehingga  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  suatu  persidangan sebagai  suatu  alat  bukti  untuk  mengungkap  suatu  kejadian  perkara  yang  telah terjadi sebelumnya sehingga dapat meyakinkan hakim dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan yang adil kepada para pihak.
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan  Sistem  Elektronik  yang  memenuhi  persyaratan  minimum  sebagai berikut (pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 UU No. 11/2008).Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis  secara  kualitatif  dan  kemudian  dideskriptifkan.  Hasil  penelitian menunjukan  adanya  peran  CCTV  yang  sangat  penting  dalam  pembuktian  tindak pidana. dimana penggunaanCCTV tersebut sebagai alat bukti penunjang terhadap alat bukti sah yangberupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan KeteranganTerdakwa. Rekaman CCTV dapat menunjukan bagaimana kejadiansesungguhnya yang terjadi pada setiap kejadian tindak pidana. Sedangkan kendala yang dihadapi berupa kendala hukum, CCTV belum begitu jelas didalam KUHAP sehingga kejelasaan CCTV sebagai alat bukti yang sah ada di dalam UU Nomor  11  tahun  2008  tentang  UU  ITE  yang  memperjelas  status  CCTV  sebagai alat bukti, dan kendala non hukum yakni adanya hasil editing dariRekaman CCTV serta hasil Rekaman CCTV sangat dipengaruhi kualitas darikamera CCTV.
Kata Kunci: keabsahan CCTV, alat bukti, KUHAP

## A.Pendahuluan Latar belakang
CCTV adalah satu media yang dapat digunakan  untuk  memuat  rekaman setiap  informasi  yang  dapat  dilihat, dibaca  dan  didengar  dengan  bantuan sarana adalah CCTV. CCTV dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang sistemnya menggunakan video camera  untuk  menampilkan  dan merekam  gambar  pada  waktu  dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang  yang  berarti  menggunakan signal  yang  bersifat  tertutup,  tidak seperti televisi biasa yang merupakan broadcast  signal.  Pada  umumnya CCTV  digunakan  sebagai  pelengkap
sistem keamanan dan banyak dipergunakan  di  berbagai  bidang seperti  militer,  bandara,  toko,  kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, CCTV sudah
banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan  langsung  dengan  CCTV yang  menjadi  alat  bukti  dalam  suatu kasus  yang  mulai  tengah  marak terjadi.  Perkembangan  kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang  sedang  mengalami  modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan,  kualitas  kejahatan,  dan kemungkinan melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Menyikapi keadaan ini, maka tantangan-tantangan  yang  muncul
harus  dihadapi  bahkan  dicari  jalan keluarnya, terlebih terhadap munculnya  modus-modus  kejahatan yang menggunakan teknologi informasi  ini.  Sehubungan  dengan itu,  kasus-kasus  yang  terjadi  yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya  menyangkut  media  video recorder kamera CCTV, sudah mulai marak diperbicangkan di masyarakat, sehingga penggunaannya dalam mengungkap  kejahatan  atau  sebagai sarana pendukung dalam
membuktikan  tindak  pidana  akan berhadapan  dengan  keabsahannya sebagai  alat  bukti  yang  sudah  tentu akan  berbenturan  dengan  instrumen hukum  yang  ada  mengingat  bahwa pembuktian  dalam  kasus  tindak pidana  dengan  alat  bukti  yang digunakan  ialah  alat  bukti  CCTV Metode Penelitian Type Penelitian Penelitian  Hukum  Normatif  atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka yang ada.

## Pendekatan Masalah
Rekaman  CCTV  yang  dijadikan  alat bukti  di  dalam  persidangan  kasus kematian  Wayan  Mirna  Salihin dengan  terdakwa  Jessica  Kumala
Wongso  bisa  dinyatakan  tidak  sah.
Hal  ini  jika  merujuk  kepada  putusan Mahkamah Konstitusi
(MK)No.20/PUU-XIV  pada  tanggal
7  September  2016. 47 Pendapat  ini
47 http//metro.sindonews.com/read/1145171/170/p utusan-mk-hotman-paris-cctv-tidak-bisa-jadi-alat- bukti-1475761524Diakses pada 01 mei 2017 pukul 01:45
disampaikan pengacara kondang Hotman  Paris.  Dia  mengatakan, rekaman baru dikatakan sah
manakala ada permintaan dari penegak  hukum.  "Ternyata  CCTV Kafe  Olivier  dibuat  bukan  atas permintaan  penyidik,  maka  sesuai putusan  MK  CCTV  Kafe  Olivier tersebut tidak sah sebagai alat bukti,"
Hasil Penelitian dan  Pembahasan Kedudukan  CCTV  sebagai  suatu alat bukti kedudukan sebuah bukti yangdiajukan  sangat  menentukan pertimbangan hakim dalam memberikankeputusannya. Kecenderungan terus berkembangnya  teknologi  membawa berbagaiimplikasi yang harus diantisipasi  dan  diwaspadai,  maka terdapat  upaya  yangtelah  melahirkan suatu  produk  hukum  dalam  bentuk Undang-Undang  No.11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik.  Namun  denganlahirnya Undang-Undang tersebut belum semua permasalahan menyangkutmasalah  Informasi  dan Transaksi Elektronik dapat ditangani. Persoalantersebut antara lain dikarenakan: Dengan  lahirnya  Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik tidak semata-mata UndangUndang-Undang ini bisa diketahui oleh masyarakat penggunateknologi  informasi  dan praktisi hukum;Berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkanpenyelenggaraan dan jasa  baru  harus  dapat  diidentifikasi dalamrangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknisyang  dianggap  baru  sehingga dapat dijadikan bahan untukpenyusunan  berbagai  peraturan pelaksana;Pengayaan  akan  bidang- bidang hukum yang sifatnya sektoral(rezim  hukum  baru)  akan makin menambah semarak
dinamikahukum  yang  akan  menjadi bagian system hukum nasional. 38
38 Ahmad M Ramli. 2008. Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam System Hukum Nasional. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 5 No. 4
Perkembangan membuat klasifikasi  mengenai  barang  bukti semakinkompleks, jika mengacu pada  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi  Elektronik,  maka  terdapat sebuah  barang  buktielektronik  dan barang bukti digital sebagai berikut:
Barang  bukti  Elektronik,  jenisnya meliputi:
a.  Computer  PC,  laptop/notebook, netbok, tablet;
b. Handphone, Smartphone;
c.Flashdisk/thumbdrive;
d. Floppydisk;
e. Harddisk;
f. CD/DVD;
g. Router,Swich; hub;
h. Kamera Video, CCTV;
i. Kamera Digital;
j. Music/Video Player, dan lain-lain.
Barang  Bukti  DigitalBarang  bukti dalam  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2008  TentangInformasi  dan Transaksi  Elektronik  dikenal  dengan istilah InformasiElektronik dan Dokumen Elektronik, contohnya:
a.  Logical  File,  yaitu  file-file yang masih  ada  dan  tercatat  di file system yang sedang berjalan di suatu partisi;
b. Deleted file;
c. Lost file;
d. File slack;
e. Log file;
k. Image file;
l. Email;
m. User ID dan Password;
n. Short Message Service (SMS);
o.  Multimedia  Message  Service
(MMS);
p. Call logs.
39
39 Mohammad Nuh Al-Azhar. Op.Cit. Hlm. 27-29
Rekaman Video CCTV dapat digolongkan sebagai informasielektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang  No.11  Tahun  2008
Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, yangtercantum  pada  Pasal  1  ayat  (1) dan  ayat  (4),  yang  merumuskan bahwa: “Informasi Elektronik  adalah suatu atau sekumpulan data elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar, peta,rancangan, foto, Electronic Data Interchange (IDE) , surat elektronik (electronic mail) , telegram, teleks,  telecopy  atau  sejenisnya, huruf,tanda,  angka,  kodem  akses, simbol  atau  perforasi  yang  telah diolahyang  memiliki  arti  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampumemahaminya.”
Pasal 1 ayat (4), yang merumuskan:
“Dokumen Elektronik  adalah
setiap  informasi  elektronik  dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,
atau disimpan dalam bentuk analogdigital, elektromagnetik, optikal,  atau  sejenisnya  yang  dapat dilihat,ditampilkan, dan/atau didengar  melalui  komputer  atau systemelektronik termasuk tetapi tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara, gambar,peta,  rancangan,  foto,  atau sejenisnya  huruf,  tanda,  angka, kodeakses,  simbol  atau  perforasi yang  memiliki  makna  atau  arti ataudapat dipahami oleh barang yang mampu memahaminya.”
Ketentuan  dalam  Pasal  5  ayat  (2) Undang-Undang  No.  11  Tahun2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik menegaskan bahwa :
“Informasi  elektronik  dan/atau dokumen
elektronik dan/atau
hasilcetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya,merupakan perluasan dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai dengan  hukumacara  yang  berlaku  di
Indonesia.”
Ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik, merumuskan bahwa: (1)Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasilcetaknya  merupakan  alat  bukti hukum yang sah. (2)Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasilcetaknya sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  merupakanperluasan dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai dengan Hukum Acarayang berlaku di
Indonesia. (3)Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  dinyatakansah apabila menggunakan Sistem Elektronik  sesuai  denganketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang ini. (4)Ketentuan  mengenai  Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlakuuntuk:
a.  Surat  yang  menurut  Undang- Undang  harus  dibuat  dalambentuk tertulis;dan b.  Surat  beserta  dokumennya  yang menurut Undang-Undnagharus
dibuat  dalam  bentuk  akta  notariil atau  akta  yang  dibuatoleh  pejabat pembuat akta.
Pasal  44  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2008  tentang  Informasidan Transaksi Elektronik merumuskan: Alat  bukti  penyidikan,  penuntutan dan pemeriksaan di sidangpengadilan menurut  ketentuan  Undang-Undang ini adalahsebagai berikut:
a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPerundang-Undangan;dan b. Alat bukti lain berupa Informasi dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1dan angka  4  serta  Pasal  5  ayat  (1),  ayat (2), dan ayat (3).
Pemahaman  “perluasan”  tersebut dihubungkan  dengan  Pasal  5  ayat(1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TransaksiElektronik Pasal 1 ayat (4), yang merumuskan: “Dokumen  Elektronik  adalah setiap informasi elektronik dibuat,diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentukanalog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapatdilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atausistem elektronik  termasuk  tetapi  tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya huruf,  tanda,  angka,kode  akses, simbol  atau  perforasi  yang  memiliki makna  atau  artiatau  dapat  dipahami oleh barang yang mampu memahaminya.” Pengertian  dalam  Pasal  1  ayat  (4) Undang-Undang  No.  11  Tahun2008 Tentang  Informsi  dan  Transaksi Elektronik diatas, rekaman videoyang  terdapat  dalam  CCTV digolongkan menjadi dokumen elektronik,karena:  Rekaman Video CCTV merupakan Informasi Elektronik;  Rekaman  Video  CCTV  yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,diterima,  atau  disimpan dalam bentuk analog digital,elektromagnetik  di  sebuah kamera CCTV;  Rekaman Video CCTV dapat dilihat, ditampilkan dandidengar melalui komputer atau sistem elektronik yang lain;  Rekaman Video CCTV memiliki makna atau artiBerdasarkan penjelasan  diatas,  rekaman  video CCTV  dapatdigolongkan  menjadi informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik,  maka  rekaman  video dalam  CCTV  dapat  menjadi  alat bukti yang sah di depanhukum/pengadilan 25 . Syarat  Sahnya  Suatu  Alat  Bukti CCTV Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut  (pasal  5  ayat  (3)  jo.  Pasal  6 UU No. 11/2008): a. dapat  menampilkan  kembali
Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  secara  utuh sesuai  dengan  masa  retensi  yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; b. dapat melindungi ketersediaan,  keutuhan,  keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik tersebut; c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik tersebut;
d. dilengkapi  dengan  prosedur atau  petunjuk  yang  diumumkan dengan  bahasa,  informasi,  atau simbol  yang  dapat  dipahami  oleh pihak  yang  bersangkutan  dengan Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik tersebut; dan e. memiliki  mekanisme  yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
Kesimpulan a. Bagaimana pengaturan kekuatan  CCTV  sebagai  alat  bukti dalam  suatu  persidangan  setelah lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undand-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang perubahan  atas    Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik untuk membantu memperluasan jumlah  alat  bukti  yang  diatur  dalam KUHAP dan juga memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam KUHAP. CCTV memiliki peranan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu persidangan sehingga memiliki kedudukan  yang  sangat  penting dalam  suatu  persidangan  sebagai suatu  alat  bukti  untuk  mengungkap suatu  kejadian  perkara  yang  telah terjadi  sebelumnya  sehingga  dapat meyakinkan hakim dalam
mempertimbangkan dan memberikan putusan yang adil kepada para pihak. b. Syarat sahnya CCTV sebagai  alat  bukti  dalam  suatu persidangan Dalam suatu persidangan  suatu  alat  bukti  harus memiliki keaslian dan keutuhan yang terdapat disuatu tepat kejadian perkara  sehingga  ada  syarat  agar CCTV menjadi suatu alat bukti yang sah sebagai berikut : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut  (pasal  5  ayat  (3)  jo.  Pasal  6 UU No. 11/2008): Saran a. Mengenai  alat  bukti  sah diluar  KUHAP  sudah  seharusnya diaturatau  disusun  secara  lebih  jelas dan
tegas guna membantu
mengungkapkansuatu kebenaran
materiil. Tidak hanya rekaman video CCTV  saja  tetapi  jugamengatur adanya  alat  bukti  digital  lainnya, dimana alat bukti digital tersebutmemiliki peranan yang penting dalam suatu pencarian kebenaran  materiil  danmemberikan keyakinan  hakim  dalam  memutus perkara secara adil. Sehinggareferensi hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan  tidak  hanyaterpaku  dalam Pasal  184  KUHAP  tetapi  juga melihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undnag lainnya,  seperti  Undang-Undang  No.
11  Tahun2008  Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik.
b. Untuk  mengurangi  kendala- kendala  dalam  penggunaan  Kemera CCTVdalam setiap proses di Pengadilan,  Kamera  CCTV  tersebut juga harusdilengkapi dengan teknologi tambahan dalam pemasangan  sehinggatidak  mudah rusak  atau  dirusak  sehingga  rasa keadilan dalammasyarakat dapat terjamin. c. Dengan  majunya  teknologi dimasa sekarang salah satunya
KameraCCTV diharapkan para penegak  hukum  dalam  hal  ini Kejaksaan  danKepolisian  sebagai pintu masuk pertama dalam pembuktian setiaptindak pidana harus memperkaya kemampuan sumber  dayamanusianya  sendiri  dan mengoptimalkan kinerjanya sehingga dapatmenganalisis dan mengoperasikan setiap teknologi yang  telahberkembang  di  masa sekarang ini.

## Daftar Pustaka
literatur Luhut MP Pangaribuan. 2005. Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat . Jakarta: Djambatan.
M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding . Jakarta: Sinar Grafika.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Alfitra. 2011. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia .Jakarta: Raih Asa Sukses. Hlm.
Ahmad M Ramli. 2008. Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam System Hukum Nasional. Jurnal Legislasi Indonesia
Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia

## Artikel
http://www.raseko.com/2013/04/pengertian- closed-circuit
http://warungcyber.web.id/?p-84
http://www.raseko.com/2013/04/pengertian- closed-circuit-television.html
http://hukumindonesia.blog.com/2011/04/16/alat- buki-petunjuk-dalam-sidang-pengadilan/