## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.175

## Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi
Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan

## Risang Achmad Putra Perkasa
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Correspondence email: risangachmad98@gmail.com
Abstrak. Overcapacity  terjadi  karena  adanya  laju  pertumbuhan  penghuni  di  lembaga  pemasyarakatan  yang  tidak  sebanding dengan jumlah hunian di dalam lembaga pemasyarakatan, selain itu terdapat faktor lain terjadinya over capaity, seperti paradigma atau faktor hukuman yang di terima narapidana itu sendiri cenderung berorientasi pada pidana institusional atau penjara. Hal ini cenderung berimplikasi  negatif terhadap benyak hal antara lain rendahnya tingkat pengawasan dan pengamanan serta terjadinya prisonisasi.  Solusi  overcapaity  narapidana  yang  berada  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  antara  lain  adanya  tindakan  yang bersifat non instuisional berupa pidana bersyarat, probation, pidana  yang di tangguhkan, kompensasi, restitusi serta penggunaan restorative justice.
Kata Kunci: Narapidana, Overcapacity, Restorative justice
Abstract. Overcapacity occurs because of the growth rate of inmates in prison that is not proportional to the number of dwellings in  correctional  institutions,  besides  that  there  are  other  factors  of  overcapaity,  such  as  paradigms  or  factors  of  punishment received  by  prisoners  themselves  tend  to  be  oriented  towards  institutional  criminal  or  prison.  This  tends  to  have  negative implications on a number of things including the low level of supervision and security and the occurrence of imprisonment. The overcapaity  solution  for  prisoners  inside  the  correctional  facility  includes  non-institutional  actions  in  the  form  of  conditional penalties, probation, suspended crimes, compensation, restitution and the use of restorative justice.
Keywords: Inmate, Overcapacity, Restorative justice.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  yang  terdapat  pada  UU  No.  12  Tahun  1995,    dijelaskan  bahwa  Lembaga  pemasyarakatan merupakan  salah  satu  bagian  dari  tatanan  peradilan  pidana  yang  berfungsi  sebagai  tempat  penyelenggara  hukuman sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana.
Pemberian pembinaan tersebut tidak hanya untuk memyadarkan diri seorang narapidana atas kesalahan yang telah  dilakukan  tetapi  juga  dapat  dikatakan  sebagai  pemberian  pendidikan  bagi  narapidana  yang  berada  di  dalam lembaga  permasyarakatan,  sebagai  upaya  menciptakan  karakter  positif  pada  diri  narapidana.  Sehingga  pada  saat  ia bebas  dari  hukuman  pidana,  ia  bisa  menjadi  pribadi  yang  berkarakter  dan  mampu  membaur  dengan  lingkungan masyarakat.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  SK  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  no.02-PK.04.10  tahun  1990 mengenai  Pola  Pembinaan  narapidana  menyatakan  bahwa    lapas  sebagai  tempat  penyelenggara  pidana  penjara (pengasingan)  juga  memiliki  sasaran  yang  sangat  strategis  antara  lain  lapas  mengemban  fungsi  ganda  yaitu  sebagai lembaga edukasi dan lembaga pembentukan karaktakter narapidana.
Sebagaimana  sebuah lembaga  edukasi  ,  lembaga  permasyarakatan  harus  mendidik  narapidana  agar  nantinya dapat menjadi pribadi yang berkualitas, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maga Esa, berakhlak mulia, memiliki  kemampuan  inteligensia  dan  memiliki  kesadaran  dengan  hukum.  Sebagai  lembaga  pembentuk  karakter  , lapas  bertugas  menjadikan  narapidana  sebagai  pribadi  yang  membangun  produktif,  saat  ia  berada  didalam  penjara ataupun saat ia kembali ke masyarakat serta mendompleng pembangunan kesusksesan di tengah tengah masyarakat 1 . Akan tetapi faktanya terdapat banyak kendala saat melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga pada pelaksanaannya  pembinaan  yang  diberikan  belum  dapat  dilakukan  secara  optimal.  Di  Indonesia  terdapat  banyak lembaga  permasyarakatan  yang  jumlah  narapidana  dan  tahanan  melebihi  dari  kapasitas  lapas  atau  rutan  tersebut. Sebagai contoh terdapat 16.830 orang narapidana pada lapas atau rutan di kanwil DKI Jakarta, sedangkan  kapasitas lapas atau rutan hanya mampu  menampung 5.791 orang tahanan dan narapidana. Sementara pada kanwil jawa barat jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 22.848 orang, sedangkan kapasitas lapas atau rutan sebanyak 15.816 orang. 2 Masalah problematika yang muncul akibat dari kepadatan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah di antara nya adalah pembinaan atau pembenahan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan tidak berjalan sesuai apa yang di targetkan atau yang akan di raih, sulitnya pengawasan narapidana serta pengamanan di lembaga pemasyarakatan, semakin  memburuknya  psikologis  narapidana  dan  juga  psikologis  petugas  pemasyarakatan,  rentannya  konflik  antar
1 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. 02-PK.04.10 tahun 1990
2 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2018/month/4
Risang  Achmad  Putra  Perkasa,  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana  dalam  Upaya  Mengurangi  Overcapacity  Lembaga Pemasyarakatan
penghuni lembaga pemasyarakatan, rentanya terjadi penyelewengan seksual antar narapidana, rusaknya sitem sanitasi di  lembaga  pemasyarakatan,  semakin  memburuknya  kesehatan  narapidana,  dan  terjadi  pembrosan  anggaran  negara akibat meningkatnya konsumsi pangan dan sandang seluruh narapidana. 3 Berdasarkan realitas di lapangan mengenai kondisi yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan akibat dari kondisi lapas yang melebihi kapasitas daya tampung narapidana. Akan berdampak pada  dependensi atau bahkan kesukaran berbagai fasilitas universal maupun privat yang seyogyanya diperuntukkan narapidana.
Realitas  diatas  didukung  dengan  pernyataan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Yasonna  Laoly  yang mengungkapkan  bahwa  prosentase  narapidana  membludak  hingga  terjadi  peningkatan  kelebihan  daya  tampung penghuni lembaga pemasyarakatan tahun 2018 mencapai 203%, terjadi peningkatan jumlah penghuni lapas sejumlah 24.197  orang.  Pada  tahun  2018  juga  jumlah  penghuni  lapas  sejumlah  256.273  orang  padahal  jumlah  daya  tampung lembaga pemasyarakatan hanya 126.614 orang.
Sebagai  upaya  mengatasi  pemasalahan  yang  muncul  akibat  over  kapasitas  pemerintah  telah  menggambil beberapa kebijakan diantaranya dengan  melakukan pembaharuan bangunan maupun membuat bangunan baru.  Salah satu upaya lain yang dapat dilakukan guna mengatasi hal tersebut dengan melakukan pendekatan Restorative Justice , yaitu  pendekatan  dengan  menekankan  pada  pelaku  tindak  pidana  dan  melibatkan  secara  langsung  korban  tindak pidana saat proses menentukan keperluan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya.
Dalam  pelaksanaannya  seorang  pelaku  tindak  pidana  akan  di  berikan  suatu  rehabilitasi  dan  menyatukan mereka  kembali  ke  tengah  tengah  masyarakat.  Dalam  melakukan  hal  ini  di  perlukan  pertukaran  informasi  antara pelaku  tindak  pidana  dengan  korban  secara  langsung,  sehingga  nantinya  pelaku  dan  korban  dapat  enentukan  hal terbaik dan mendapat surplus dari suatu tindak pidana yang terjadi .
Sebagiamana yang diatur pada UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan,  Program kebijakan yang ada mengenai rehabilitasi dan reintegrasi sosial itu meliputi  asimilasi yang dikemas dalam berbagai macam program pembinaan  yang  salah  satunya  adalah  pemberian  latihan  kerja  dan  produksi  kepada  narapidana.  Adanya  model pembinaan  bagi  narapidana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan tidak  terlepas  dari  sebuah  dinamika,  yang  bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menghadapi kehidupannya saat bebas dari hukuman.
Kegiatan  dalam  Lembaga  permasyarakatan  tidak  hanya  menghukum  atau  menjaga  narapidana  tetapi mencakup  proses  pembinaan  agar  warga  binaan  menyadari  kesalahan  dan  memperbaiki  diri  serta  tidak  mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan begitu apabila mereka nantinya bebas, mereka dapat diterima kembali oleh  masyarakat  dan  lingkungannya  dan  dapat  hidup  secara  wajar  seperti  sedia  kala.  Fungsi  pemidanaan  tidak  lagi sekedar  penjeraan  tetapi  juga  merupakan  suatu  proses  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  warga  binaan  yang  ada  di dalam  Lembaga  permasyarakatan.  Hal  tersebut  sangat  bertentangan  apabila  dibandingkan  dengan  langkah pemasyaratan  mencapai  tujuannya  sebagai  tempat  pembinaan,  agar  sewaktu  bebas  mereka  dapat  diterima kehadirannya. 4
Berdasarkan  pada  fenomena  yang  terjadi  dapat  disimpulkan  bahwa  lembaga  permasyarakatan  selaku pelaksana dan pemberi pembinaan bagi narapidana bertujuan untuk melakukan reintegrasi sebagai upaya memberikan modal sosial serta membangun kembali kepercayaan diri pada narapidana untuk menjadikannya manusia yang lebih baik  sebelum  ia  kembali  ditengah-tengah  lingkungan  masyarakat.  Permasalahan  penelitian  berhubungan  dengan  hal tersebut,  yaitu  mengenai    faktor  yang  berhubungan  dengan  overcapacity  meliputi  pemicu  dan  solusi  dalam  upaya optimalisasi  pembinaan  kepada  para  narapidana  menjadi  krusial untuk  di  bahas dan  di  bicarakan  sebagaimana  yang tersaji pada tulisan ini.

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian sebagai berikut :
1. Apa faktor penyebab over kapasitas di lembaga permasyarakatan
2. Bagaimana dampak over kapasitas terhadap pembinaan yang dilakukan di lembaga permasyarakatan
3. Solusi mengatasi over kapasitas terhadap optimalisasi pembinaan di lembaga permasyarakatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995, yang mendeskripsikan bahwa lapas berfungsi penyelenggara hukuman sekaligus  sebagai  tempat  pembinaan  bagi  narapidana.  Pada  implementasinya  terdapat  beberapa  lembaga permasayarakatan  yang  jumlah  narapidananya  melebihi  kapasitas  daya  tampung  lapas  tersebut.  Dengan  kata  lain,
3 Kementerian  Pemberdayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  Tenaga  Administrasi  akan  Dialihkan Menjadi Sopir, (Jakarta: Kemenpan), diakses pada tanggal 21 Mei 2015. http://www.menpan.go.id.
4 https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_7.pdf
Risang  Achmad  Putra  Perkasa,  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana  dalam  Upaya  Mengurangi  Overcapacity  Lembaga Pemasyarakatan
jumlah  narapidana  yang  ada  melebihi  dari  jumlah  kapasitas  lapas,  hal  ini  akan  memberikan  efek  negatif  terhadap kondisi narapidana sehingga pembinaan yang diberikan tidak bisa diterima secara maksimal oleh narapidana.
Berdasarkan  data  seluruh  permasyarakatan  di  Indonesia  ditunjukkan  bahwa  total  jumlah  narapidana  dan tahanan yang tersebar di lembaga permasyarakatan atau rutan per desember 2018 sebanyak 255.380 orang, sedangkan daya  tampung  keseluruhan  hanya  sebanyak  132.107  orang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  persentase  over  kapasitas sebesar  93%.  Disimpulkan  bahwa  jumlah  narapidanya  melebihi  daya  tampung  laembaga  permasyarakatan  sehingga berdampak  pada  over  kapasitas  lapas.  Sebagai  upaya  menyikapi  permasalahan  yang  muncul  pada  lembaga permasyarakatan  mengenai  jumlah  narapidana  dan  tahanan  yang  melebihi  kapasitas,  pemerintah  telah  mengambil beberapa  kebijakan  diantaranya  melalui  perbaikan  bangunan  atau  rehabilitasi  hingga  pembuatan  gedung  baru  agar dapat  menambah  daya  tampung  pada  lapas.  Tetapi,  kebijakan  tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  mengatasi permasalahan  yang  muncul  mengingat  masih  tingginya  tingkat  tindakan  kriminalitas  yang  terjadi  di  masyarakat sehingga akan berdampak pada jumlah tahanan atau narapidana yang akan terus beranjak.
Penyelesaian problema over kapasitas harusnya berpusat pada mekanisme sebelum masuknya pelaku kriminal tersebut ke dalam lapas yakni pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai ke tahap putusan pengadilan.  Hal  ini  sangat  penting  agar  tidak  semua  pelaku  kejahatan  harus  masuk  ke  lembaga  pemasyarakatan padahal  beberapa  tindak  pidana  justru  dapat  diselesaikan  di  tingkat  kepolisian  dan  kejaksaan  tanpa  harus  dilakukan hukuman badan berupa pemidanaan.
Kondisi narapidana dalam lembaga permasyarakatan merupakan problem serius dalam menjadikan narapidana yang  terpuji.  Seperti  yang  disampaikan  Woolf,  dalam  mengelola  lapas  perlu  memerhatikan  faktor  yang  dapat memperburuk  kondisi  dalam  lapas,  diantaranya  ;  Kepadatan  penjara  yang  extreme;  Kelebihan  penghuni;  keadaan penjara yang buruk (baik bagi napi serta staff lapas); minimnya jumlah staff; Staf penjara yang saling rusuh; Buruknya sistem  keamanan;  "Campuran  Beracun"  dari  panjangnya  jangka  waktu  serta  penahanan  selama  seumur  serta  mental dari tahanan yang terganggu; Kerusuhan diantara para tahanan.
Banyaknya napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang  bebas tidak seimbang, jumlah narapidana baru tak  sebanding  dengan  jumlah  masa  pidana  penjaranya  dan  jumlah  narapidana  yang  bebas 5 .  Selain  itu  lembaga permasyarakatan selain tempat hunian bagi narapidana tetapi juga bagi petugas lapas tentunya kapasitas di dalamnya harus  sesuai  dengan  jumlah  penghuni  yang  ada.  Dengan  adanya  kapasitas  hunian  yang  proporsional  maka  dapat mendukung pelaksanaan pelayanan dari petugas lapas maupun untuk narapidana.
Kondisi lapas yang melebihi daya tampung akan berdampak pada SDM petugas maupun psikologi narapidana. Problema overcapacity akan berimbas terhadap kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Hal ini  tentu saja akan dampak pada bertambahnya penyelewengan yang terjadi dalam lapas 6 .
Pemidanaan  dimaksudkan  untuk  membenahi  dan  membentuk  seorang  narapidana    menjadi  orang  yang berakhlak  sehingga  bermanfaat  bagi  masyarakat  serta  memulihkan  tatanan  keseimbangan,  keharmonisan  dan keserasian dalam masyarakat 7 . Pemberian sanksi pada pelaku tindak pidana bukan hanya sebagai pemberian efek jera tetapi  bertujuan  untuk  menyadarkan  ia  atas  kesalahan  yang  telah  dilakukan,  sehigga  menjadikannya  pribadi  yang berakhlak  dan  berintegritas  sehingga  mampu  menyatu  dengan  lingkungan  masyarakat  saat  ia  bebas  dari pidana.Pembinaan yang dilakukan harusnya tidak semata-mata dilakukan oleh petugas laembaga permasyarakatan dan pemerintah  tetapi  juga  harus  didukung  oleh  masyarakat  sekitar.  Keperdulian  yang  diberikan  oleh  masyarakat  akan memberikan  dampak  positif  terhadap  diri  narapidana,  hal  ini  akan  mampu  menjadikan  motivasi  sehingga  akan menumbuhkan kepercayaan diri narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Namun  pada  kenyataannya  minimnya  kepedulian  masyarakat  terhadap  kesejahteraan  napi  karena  sebagian anggota  masyarakat  masih  enggan  dan  tidak  mau  menerima  kembali  bekas  napi.  Sehingga  hal  tersebut  lah  yang menyebabkan  belum  tercapainya  tujuan  dari  konsep pemidanaan,  yaitu untuk memasyarakatkan  kembali  narapidana ke  dalam  lingkungan  masyarakat.  Kondisi  tersebutlah  seperti  yang  terjadi  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  di  kota Magelang,  kurangnya  partisipasi  dari  masyarakat  Magelang  dalam  membantu  proses  pembinaan  narapidana,  hal  ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian serta hubungan baik dari lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat 8 . Dalam pencapain keberhasilan dalam pembinaan narapidana dibutuhkan dukungan kerja sama antara lapas dan masyarakat.
5 Angkasa.  “Over  Capacity  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Faktor  Penyebab,  Implikasi  Negatif,  Serta  Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, (2010), hlm. 214.
6 Desy  Maryani,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Tidak  Tercapainya  Tujuan  Pemidanaan  Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia”, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 1 No. 1, (2015), hlm. 14.
7 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi, Prad Pramita, (1986), hlm. 28.
8 Budi  Hermidi,  Pembinaan  Narapidana  Sebagai  Upaya  Untuk  Mewujudkan  Tujuan  Pemidanaan  (Studi  Kasus  di Lembaga Pemasyarakatan Magelang), Semarang: Universitas Diponegoro, (2001), hlm. 20.
Risang  Achmad  Putra  Perkasa,  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana  dalam  Upaya  Mengurangi  Overcapacity  Lembaga Pemasyarakatan

## Faktor penyebab overcapacity di lembaga pemasyarakatan
Overcapacity  adalah  situasi  pada  suatu  tempat  dimana  jumlah  penghuni  pada  tempat  tersebut  melebihi  dari daya tampung. Pada lembaga permasyarakat over capasity terjadi akibat peningkatan jumlah narapidana yang masuk pada  lembaga  permasyarakatan  tidak  seimbang  dengan  jumlah  daya  tampung  pada  tempat  tersebut.  Pertumbuhan jumlah  narapidana  yang  masuk  merupakan  dampak  dari  semakin  tingginya  tindak  kriminalis  yang  terjadi  di masyarakat.
Selain  banyaknya  kenaikan  kaus  tindak  pidana  yang  terjadi  ,  terkandung  aspek  pendorong  lain  dalam terjadinya  over  capacity  paradigma  atau  aspek  hukuman  tersebut.  Tafsir  hukum  ini  ialah  hukum  yang  utamanya hukum pidana materiil, formil dan hukum pelaksanaan pidana penjara. Beberapa pengamat menyatakan bahwa politik pemidanaan  saat  ini  yang  tidak  tepat  sehingga  setiap  orang  dapat  dengan  mudah  masuk  penjara  dan  menyebabkan kondisi lembaga pemasyarakatan menjadi overcapacity. Disini perlu pemerintah untuk merevisi KUHP dan KUHAP yang dimilki saat ini di rasa sudah tidak sangat relevan dengan kondisi sekarang 9 .
Dalam  Undang-undang  dijelaskan  bahwa  proses  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di pengadilan,  dan  pelaksanaan  pidana  terangkum  dalam  sebuah  sistem  peradilan  pidana  terpadu  ( integrated  criminal justice  system ). 10 Dalam  susunan  tatanan  tersebut  salah  satu  lembaga  yang  bertanggungjawab  dalam  penegakan hukum  yaitu  Lembaga  Pemasyarakatan.Berdasarkan  sistem  permasyarakatan,  lembaga  pemasyarakatan  berfungsi untuk melakukakan pelaksanaan putusan yang telah dijatukan kepada terpidana.  Pelaksaaan pidana dilakukan bukan hanya bertujuan sebagai pemberian sanksi terhadap pelaku pidana.
Sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1angka (2), tatanan pemasyarakatan merupakan suatu bentuki arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan Pancasila  yang  dilaksanakan  secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari  kesalahan  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
Berkaitan  dengan  pasal  tersebut,  dalam  implementasinya  banyak  yang  beranggapan  bahwa  narapidana merupakan orang yang telah melakukan tindak kriminalitas sehingga memilki nilai negatif pada masyarakat. Mantan narapidana  cenderung  dikucilkan  dalam  lingkungan  karena  dianggap  tidak  memilki  potensi  yang  baik,  memilki kelakuan  yang  buruk.    Ini  menunjukkan  bahwasannnya  terjadi  perubahan  kondisi  dalam  kehidupan  masyarakat. Perlunya  adanya  solusi  atas  pemberian sanksi  selain pidana  bagi  orang  yang  telah  melakukan  tindakan  kriminalitas. Banyaknya  pertumbuhan  jumlah  narapidana    dari  tahun  ketahun  yang  berdampak  pada  over  kapasitas  juga  menjadi permasalahan  penting  yang  harus  segera  ditanggani.  Perlu  adanya  opsi  baru  pada  sistem  pelaksanaan  pidana  yang mendahulukan pada hak asasi manusia.
Dalam  konteksnya  pelaksanaan  pidana  penjara  Pasal  12  UU  No.  12  tahun  1995  mengenai  Pemasyarakatan, maka  narapidana  ditempatkan  dan  dibina  berdasarkan  karakteristiknya,  sehingga  tujuan  pembinaan  dapat  tercapai. Dalam  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  isi  Pasal  12  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  UU  Nomor  12  Tahun 1995 tersebut,karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud.
Kelebihan  daya  tampung  pada  Lapas  di  Indonesia  terjadi  pada  hampir  seluruh  kanwil  lembaga pemasyarakatan. Dari 33 kanwil pelaksana, hanya terdapat 4 kanwil yang tidak mengalami over kapasitas, sementara sisanya  mengalami  kelebihan  daya  tampung  (http://smslap.ditjenpas.go.id).  Berdasarkan  fenomena  tersebut, ditunjukkan banyaknya dampak dari  pidana penjara yang diterapkan dalam KUHP di Indonesia. Sanksi atau hukuman condong  terhadap  hukuman  pidana.  Kelebihan  daya  tampung  akan  berimpas  pada  sulitnya  perwujutan  dari  gagasan pemasyarakatan mengenai rehabilitasi.
Pada  pelaksanaannya  pidana  yang  diberikan  akan  menjadi  kurang  efektif  akibat  jumlah  narapidana  dalam lapas yang tidak berimbang dengan jumlah bangunan Lembaga Pemasyarakatannya. Pelaksanaan pidana penjara yang merupakan  rangkaian  dari  tatanan  peradilan  pidana  perlu  segera  dilakukan  reorientasi  mengingat  sebagian  besar sanksi  pidana  yang  sekarang  baik  itu  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  maupun  dalam  konsep Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru masih menggunakan bentuk sanksi berupa kurungan penjara. Pada implementasinya belum adanya kesesuaian antara aturan pelaksanaan dengan tujuan pemasyarakatan.
Terlihat  jelas  bahwa  over  kapasitas  terjadi  pada  hampir  seluruh  unit  pelaksana  lapas  di  indonesia.  Masalah yang  timbul  akibat  dari  over  kapasitas  masih  belum  kunjung  menunjukkan  titik  terang.  Faktor  lain  dari  munculnya over  kapasitas  pada  lapas  ialah  penerapan  pidana  alternatif  belum  optimal,  kasus  pidana  pencurian  ringan  seperti pencurian  buah,  sayur,  ayam  seharusnya  dberikan  pidana  bersyarat,  bukan  pidana  kurungan  penjara.  Peraturan
9 http://www.rakyatmerdeka.co.id
10 Hutabarat, R. R. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni , 1 (1), 42-50.
Risang  Achmad  Putra  Perkasa,  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana  dalam  Upaya  Mengurangi  Overcapacity  Lembaga Pemasyarakatan
pemberian  cuti  bersyarat  maupun  pembebasan  bersyarat  dapat  digunakan  sebagai  upaya  mengurangi  kelebihan kapasitas di lapas/rutan.
Solusi  tersebut  sesuai  dengan  bunyi Implementation  of  The  Standar  Minimum  Rules  for  the  Treatment  of Prisoners point 11 yang menyatakan bahwa “Kebijakan untuk menegakkan aturan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak  akan  efektif  manakala  pada  saat  yang  bersamaan  tidak  diambil  langkah-langkah  untuk  mengatasi  gejala  over kapasitas.  Usaha-usaha  pembinaan  terhadap  narapidana  harus  didahului  dengan  program  yang  bertujuan  untuk menyusutkan isi Lapas/Rutan sesuai dengan fasilitas dan sarana yang tersedia”.
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  problema  over  kapasitas  penjara  dapat  berpengaruh  pada  efektivitas penyelenggaraan  pembinaan  lapas.  Perlu  adanya  upaya  untuk  meminimalisir  atas  dampak  yang  ditimbulkan  akibat over kapasitas.
Lembaga  permasyarakatan  sebagai  tempat  pelaksana  pembinaan  para  narapidana  diharapkan  mampu  untuk dapat  mewujudkan  tujuan  dari  sistem  pidana,  yakni  melakukan  rehabilitasi  dan  memberikan  pendidikan  melalui resosialisasi atau proses pembelajaran norma, nilai, sikap dan perilaku.

## Over kapasitas membuat pembinaan menjadi negatif
Berkaitan dengan over capasitas pada lembaga permayarakatan. Over kapasitas cenderung memiliki hubungan keterlibatan  yang  negatif  yang  akan  menimbulkan  rendahnya  tingkat  pengamanan/  pengawasan.  Pola  pengamanan yang  rendah  akan  menimbulkan  berbagai  permasalahan  baru,  misalnya  kaburnya  narapidana  dari  lapas,  terjadinya kerusuhan  antar  narapida.  Sehingga  program  pembinaan  yang  dilaksanakan  tidak  dapat  bejalan  secara  optimal  dan sesuai dengan prinsip dari permasyarakatan.
Secara  teori  over  capacity  dapat  menyebabkan  dan  menimbulkan  prisonisasi 11 .  Permana  (2011)  dalam penelitiannya  menyataka  bahwa  prisonisasi  ialah  mekanisme  penyerapan  rancangan  kehidupan  dalam  lapas. Mekanisme ini dilakukan melalui proses belajar dalam berinteraksi dengan sesama narapidana. Proses pembelajaran tersebut  berkaitan  erat  dengan  pola  tatanan  kehidupan  narapidana  ketika  berada  dalam  lembaga  permasyarakatan. Pengaruh kebiasaan serta moral narapidana selama berada tatanan kehidupan dalam lembaga permasyarakatan, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku narpidana.
Pada penelitian Tjahjani, J. (2019), Sykes dengan “pains of impri- sonment theory” mengatakan bahwa pada hakikatnya  prisonisasi  terbentuk  sebagai  respon  terhadap  masalah-masalah  penyesuaian  yang  dimunculkan  sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan 12 . Pada hakekatnya prisonisasi terbentuk sebagai umpan  balik  terhadap  semua  problema  penyesuain  yang  muncul    sebagai  akibat  pidana  penjara  itu  sendiri  dengan segala  bentuk  perampasan.  Disini  penyesuaian  sebagai  pereda  rasa  sakit  terhadap  penderitaan  sebagai  akibat perampasan 13 . Maksud dari perampasan dalam hal ini yaitu hilangnya kebebasanan dari narapidana, sehingga mereka harus berdesak-desakan akibat dari daya tampung di lapas yang tidak seimbang dengan banyaknya jumlah narapidana.
Over  kapasitas  yang  berdampak  pada  kehidupan  narapidana  selain  berakibat  pada  perampasan  kebebasan narapidana. Hal tersebut juga cenderung menghadapkan narapida pada dua pilihan diantaranya, narapidana harus tetap mengikuti aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh petugas lapas yakni tidak adanya kebebasan bagi mereka. Pilihan lain adalah  narapidana harus mengikuti budaya atau kebiasaan oranga-orang dalam lapas.
Beberapa bentuk prisonisasi diantaranya terjadinya hal berupa perampasan sesama narapidana, pencurian dari dalam sel, perkelahian yang terjadi kelompok narapidana maupun secara perorangan, munculnya kelompok-kelompok yang  dibuat  antar  narapidana,  serta  rasa  untuk  melindungi  sesama  narapidana.  Prisonisasi  tampaknya  belum  sejalan dengan  program  pembinaan  sebagi  tujuan  utama  dari  pemasyarakatan.  Sisi  negatif  dari  lapas  berasal  dari  suatu kenyataan dimana struktur sosial yang terjadi antar narapidana terkadang sangat menunjang mereka untuk melindungi sesama  narapidana  yang  menurut  mereka  sangat  menyiasati  struktur  tingkah  laku  kriminal  dan  sebaliknya  terdapat bebrapa  kalangan  narapidana  yang  tidak  memberikan  dukungan  bahkan  melakukan  penindasan  atau  pengancaman terhadap narapidana yang dianggap masih menunjukan loyalitas pada dunia non kriminalitas.
Pada hakikatnya prisonisasi memiliki dampak negatif terutama bagi narapidana baru. Dalam penjara terdapat berbagai  macam  orang  dengan  latar  belakang  yang  berbeda  seperti  pelaku  tindak  kriminalitas  yang  masih  baru maupun pelaku yang memilki riwayat kejahatan yang kronis. Banyak hal yang dapat terjadi di dalam penjara, adanya pelaku  tindak  kriminalitas yang  memilki  riwayat  kejahatan  yang  buruk  dapat  memberikan  efek  terhadap narapidana
11 Prisonisasi atau Prisonization adalah istilah yang dicipta- kan oleh Donald Clemmer yang dikonsepkan  sebagai “The taking  on,  in  greater  or  lesser  degree,  of  the  falk-  ways,  more,  customs  and  general  culture  of  the  peni-  tentiary” (Stanton Wheeler, “Socialication in Correc- tiomal Institutions” dalam Sir Leon Radzinowichz and Marvis E Wolfgang (ed), Crime and Justice . New York: Basic Books, Inc. Publishers, tanpa tahun hlm.194)
12 Loc.cit., hlm. 197.
13 Roger  Hood  and  Richard  Sparks,  1978. Key  Issues  in  Criminology. Wiedenfeld  and  Nicolson,  London:  World University, hlm. 222.
Risang  Achmad  Putra  Perkasa,  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana  dalam  Upaya  Mengurangi  Overcapacity  Lembaga Pemasyarakatan
lain,  sehingga  pengalaman  yang  ia  peroleh  dapat  menjadikannya  mengikuti  alur  kejahatan  yang  dilakukan  oleh narapidana  lain  dengan  kata  lain  akan  adanya  penularan  perilaku  atau  sikap  antar  narapidana.  Hal  tersebut  sesuai dengan teori edwin sutherland pada Daffanur, F. (2018)  yang menyatakan bahwa kejahatan berasal dari sesuatu yang dipelajari.
Pergaulan yang terjadi antar narapidana dengan narapidana lain secara terus-menerus perlu adanya pemberian kegiatan  positif  seperti  dengan  pemberian  pembinaan  kemandirian  dan  kepribadian.  Pembinaan  tersebut  dapat dilakukan dengan kegiatan kerohanian serta mengikut sertakannarapida pada program keterampilan. Dengan demikian akan  memberikan  sebuah dasar  maupun  pengalaman  yang  dapat  mereka  terapkan  ketika  mereka  bebas  dan  kembali pada lingkungan masyarakat. Jika masalah over kapasitas tidak segera diatasi maka kecenderungan narapidana untuk mengikuti  hal  negatif  yang  telah  dilakukan  oleh  narapidana  lain,  bukan  tidak  mungkin  akan  berakibat  pada  tindak kriminalitas  yang  semakin  banyak  sehingga  over  kapasitas  pada  lembaga  permasyarakaan  akan  terus  mengalami peningkatan.
Berkaitan  dengan  hal  ini  kongres  PBB  ke-5  pada  tahun  1975  dalam  salah  satu  laporannya  mengungkapkan bahwasannya  pengalaman  selama  di  penjara  amat  membahayakan  sehingga  dapat  menjadi  penghalang  dan  perusak serius pada pelanggar hukum untuk mampu mulai kembali pada keadaan patuh dengan hukum setelah nantinya selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.
Overcapacity dan solusi bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan agar pembinaan berjalan optimal Banyak  kebijakan  dalam  rangka  untuk  menekan  angka  overcapacity  nampaknya  banyak  di  lakukan diantaranya  dengan  banyaknya  pembangunan  kamar  baru  bagi  narapidana,  pembaharuan  bangunan  lapas  hingga dengan pembangunan lapas baru dengan tujuan utama menambah kapasitas narapidana, akan tetapi hal ini nampaknya tidak  terlalu  signifikan  dalam  menyikapi  permasalahan  overcapacity  mengingat  jumlah  narapidana  yang  masuk  tak sebanding  dengan jumlah narapidana  yang  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan,  di  tambah lagi  pembangunan lapas baru membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama dan juga biaya yang sangat besar.
Pada  peraturan  menteri  depkumham  pada  tahun  2007  yang  tertuang  dalam  permen  depkumham no.M.2.PK.04-10  tahun  2007  di  lakukan  penyederhanaan  dalam  pemberain  hak  narapidana  antara  lain  pemberian penyederhanaan  persyaratan  pembesan  bersyarat,  cuti  bersyarat,  dan  cuti  menjelang  bebas.  Melalui  kebijakan  ini memang  dapat  mengurangi  kepadatan  hunian  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan.  Sebagai  contoh  pada  tahun 2007  sebanyak  5000  narapidana  di  jawa  barat  dapat  di  bebaskan.  Akan  tetapi  hal  ini  membuat  pertanyaan  tentang kualitas  keluaran  dari  lembaga  pemasyarakatan  masyarakat  juga  melihat  eks  perilaku  kejahatan  yang  mendapat  hal tersebut dapat melukai rasa keadilan.
Berkaitan dengan hal tersebut,  dibutuhkan temukan cara lain dalam rangka  menguragi tingginya angka over capasity. Beberapa tindakan yang bersifat non institusional antara lain pemberian pidana bersyarat, probation, pidana yang  di  tangguhkan,  kompensasi,  restitusi,  dan  sebagainya.  Dalam  masa  kini  perkembangan  restorative  justice tampaknya dapat mengurangi populasi dari narapidanadalam lembaga pemasyarakatan dan tentu aspek keadilan akan tetap  dapat  tercapai  dnegan  baik.  Beberapa  tindalan  non  institusional  tersebut  dapat  di  jelaskan  antara  lain,Pidana bersyarat, Secara normatif di atur dalam ketentuan pasal 14a KUHP sampai pasal 14f KUHP dengan segala peraturan pelaksanaanya.  Hal  ini  menjadikan  yang  bersangkutan  tidak  harus  menjalankan  masa  pidana  di  dalam  lembaga pemasyarakatan  dengan  ketentuan  mereka  memenuhi  beberapa  hal  tertentu,  tentu  hal  ini  akan  dapat  sangat mengurangi  populaasi  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan.  Hal  ini  juga  menjadi  pidana  alternatif  dalam perampasan  kemerdekaan  dan  hampir  sama  dengan  probation,  keuntungan  pertama  narapidana  dapat  memperbaiki dirinya di tengah tengah masyarakat secara langsung, kedua dapat memungkinkan narapidana melanjutkan kebiasaan- kebiasaan  sebagai  manusia,  ketiga  mencegah  terjadinya  stigma  dari  masyarakat  yang  akibat  dari  perampasan kemerdekaan. Kedua adalah restitusi yang secara umum merupakan tindakan restutif berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang berkarakter pemidanaan dan menggambarkan suatu tujuan koreksional dalam kasus pidana, keuntungan antara lain mengurangi jumlah narapidana di lapas, mengurangi beban pembiayaan pemerintah.
Restitusi berkaitan dengan perbaikan dari kerugian fisik, moral mau pun harta benda, kedudukan dan hak-hak kor- ban atas serangan pelaku tindak pidana (pen- jahat). Restitusi merupakan suatu tindakan restitutif terhadap pelaku tindak pidana yang berkarakter pidana dan menggambarkan suatu tujuan koreksional dalam kasuspidana 14 . Restitusi  dalam  kaitannya  dengan over-  capacity, bermanfaat  bila  diintegrasikan  dengan  lembaga  pidana bersyarat,  implikasinya  mengurangi  populasi  hunian  pen-  jara  (Lapas)  sekaligus  penghematan  dana  pe-  ngeluaran pemerintah.  Dengan  tidak  masuknya  pelaku  menjalani  pidana  penjara  di  Lapas  maka  pemerintah  dapat  menghemat dana yang seharusnya dikeluarkan untuk memberi makan, perawatan serta pembinaan bagi napi 15 .
14 Angkasa, 2004. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Pendekatan Viktimologisterhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Disertasi), Semarang: Universitas Diponegoro, hlm.129.
15 Angkasa, 2004, Op.cit., hlm.57; Bandingkan dengan hasil
Risang  Achmad  Putra  Perkasa,  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana  dalam  Upaya  Mengurangi  Overcapacity  Lembaga Pemasyarakatan
Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  over  kapasitas  pada  lembaga  permasyarakatan adalah  dengan  melakukan  pendekatan  secara restorative  justice .  Pendekatan restorative  justice adalah  pendekatan dengan  menekankan  pada  pelaku  tindak  pidana  dan  melibatkan  korban  secara  langsung  dalam  proses  penentuan keperluan hasil akhir kasus yang dialaminya.
Russ Immarigeon mengungkapkan bahwa Restoratif justice atau keadilan restoratif ialah proses dimana semua pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  pelanggaran  tertetentu,  bersatu  dalam  menyelesaikannya  secara  kolektif  mengenai bagaimana menanggani setelah pelanggaran dan hasil akhir untuk masa depan. 16 .
Sependapat  dengan  Edwira,  M.  R.  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  upaya  perdamaian  di  luar  pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan peryataan Meliala, A. (2005) yang menyatakan bahwa menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.
Dengan  adanya  berbagai  sosusi  diantaranya  adanya  kebijakan  pemerintah  mengenai  upaya  untuk  mengatasi over  kapasitas  pada  lembaga  permasyarakatan,  hal  tersebut  dapat  ditempuh  dengan  cara  lain  misalnya  dengan melakukan  pendekatan restorative justice. Hal tersebut  diharapkan  mampu  mengurangi jumlah  narapidana  sehingga kapasitas    lembaga  permasyarakatan  dapat  digunakan  sebagaimana  mestinya.  Selain  itu  sisi  positif  dari  adanya pendekatan  ini  yakni  program  pembinaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  akan  dapat  berjalan  secara  optimal sehingga tujuan dari sistem permasyarakatan dapat dijalankan secara maksimal.

## SIMPULAN
Terjadinya  peningkatan  jumlah  penghuni  lapas  akan  memicu  adanya  permasalahan  overcapacity. Pemasyarakatan  adalah  lembaga  yang  yang  berfokus  pada  pembinaan  dari  pelanggar  hukum,  dengan  adanya  over capacity  dalam  lembaga  pemasyarakatan  membuat  pembinaan  tidak  bisa  berjalan  dengan  sebagaimana  mestinya sehingga  dapat  menyebabkan  terjadinya  penyimpangan.  Prisonisasi  tampaknya  belum  sejalan  dengan  program pembinaan  sebagi  tujuan  utama  dari  pemasyarakatan.  Dalam  upaya  pengurangan  jumlah  populasi  di  lembaga pemasyarakatn  di  perlukan  peran  pemerintah  seperti  pemberian  pidana  non  institusional  seperti  pemberian  pidana bersyarat, restitusi, dan perlakuan program restorative justice, tentu hal ini harus dengan komitmen dan pengawasan dari seluruh komponen dari lembaga pemasyarakatan.

## Saran
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  untuk  dapat  mengatasi overcapacity narapidana  di  dalam  lembaga pemasyarakat  ataupun  rumah  tahanan  yang  cenderung  berimplikasi  negative  pada  tujuan  pemidanaan  antara  lain berupa  terjadinya  prisonosasi  dan  rawannya  sistem  pengamanan  maka,  penyelesaian  perkara  pidana  perlu menggunakan pendekatan baru yakni restorative justice.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi, Prad Pramita, (1986), hlm. 28. Angkasa.  1993. Prisonisasi  dan  Permasalahan-  nya  Terhadap  Pembinaan  Narapidana  (Suatu  Studi  di  Lembaga Pemasyarakatan  Semarang  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  Purwokerto. Semarang:  Program  Pasca-  sarjana Bidang Ilmu Hukum Undip;
-------.  2004. Kedudukan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Pendekatan  Viktimolo-  gis  terhadap  Korban Tindak Pidana Per- kosaan (Disertasi). Semarang: Universitas Diponegoro; Atmasasmita, Romli. 1983. Kepenjaraan dalam suatu bunga rampai. Bandung; Armico
Budi  Hermidi,  Pembinaan  Narapidana  Sebagai  Upaya  Untuk  Mewujudkan  Tujuan  Pemidanaan  (Studi  Kasus  di Lembaga Pemasyarakatan Magelang), Semarang: Universitas Diponegoro, (2001), hlm. 20.
DAFFANUR,  F.  (2018). PENJARA  YANG  TIDAK MENJERAKAN  (Studi  Tentang  Kehidupan  Narapidana  Residivis pada Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga) Desy  Maryani,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Tidak  Tercapainya  Tujuan  Pemidanaan  Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia”, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 1 No. 1, (2015), hlm. 14.
studi  Lawrence  (1990)  yang  menunjukkan  bahwa  dari  sejumlah  3000  pelaku  tindak  pidana  di  Texas  selama  7  tahun terakhir, lebih memilih program restitusi daripada program pidana penjara biasa. Program restitusi ini hanya mengeluarkan biaya $ 215, sedangkan program pemenjaraan biayanya sebesar $ 750. Studi lain dari Hudson & Galaway (1980); Lawrence (1990); Patterson  (1978),  juga  melaporkan  bahwa  restitusi  lebih  ekonomis  daripada  dengan  prosedur  sistem  peradilan  pidana  biasa. ( William G. Doerner , Steven P. Lab, Loc.cit.)
16 Tony Marshall, 1999, Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development and Statis- tics Directorate, hlm. 5.
Risang  Achmad  Putra  Perkasa,  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana  dalam  Upaya  Mengurangi  Overcapacity  Lembaga Pemasyarakatan
Edwira,  M.  R.  (2018).  PENDEKATAN  RESTORATIVE  JUSTICE  SEBAGAI  UPAYA  MENGURANGI  OVER KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN. https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_7.pdf http://www.rakyatmerdeka.co.id Hutabarat, R. R. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni , 1 (1), 42-50.
Kementerian  Pemberdayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  Tenaga  Administrasi  akan  Dialihkan Menjadi Sopir, (Jakarta: Kemenpan), diakses pada tanggal 21 Mei 2015. http://www.menpan.go.id.
Loc.cit., hlm. 197. Muladi, 1985. Lembaga pidana bersyarat. Bandung; alumni Muladi dan Barda Nawawi Arief.1984. teori teori kebijakan pidana. Bandung.
Permana,  D. Prisonisasi  Dan  Masalahnya  Dalam  Sistem  Pemasyarakatan  (Studi  Kasus  Pada  Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan) (Master's thesis) Prisonisasi atau Prisonization adalah istilah yang dicipta- kan oleh Donald Clemmer yang dikonsepkan  sebagai “The taking  on,  in  greater  or  lesser  degree,  of  the  falk-  ways,  more,  customs  and  general  culture  of  the  peni- tentiary” (Stanton Wheeler, “Socialication in Correc- tiomal Institutions” dalam Sir Leon Radzinowichz and Marvis E Wolfgang (ed), Crime and Justice . New York: Basic Books, Inc. Publishers, tanpa tahun hlm.194) Russ  Immarigeon,  1999, "The  Impact  of  Restorative  Jus-  tice  Sanctions  on  the  Lives  and  Well-Being  of  Crime Victims:  A  Review  of  the  International  Literature"  in  Restorative  Juvenile  Justice:  Repairing  the  Harm  of Youth  Crime ,  edited  by  Gordon  Bazemore  and  Lode  Walgrave,  Monsey,  NY:  Criminal  Justice  Press,  hlm. 306.
Roger  Hood  and  Richard  Sparks,  1978. Key  Issues  in  Criminology. Wiedenfeld  and  Nicolson,  London:  World University, hlm. 222.
Septa  Juliana,  Pelaksanaan  Pembinaan  Kemandirian  Narapidanadi  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  II  A  Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Universitas Islam Riau, hal  26.
ST.Harun Pudjiarto, HAM di Indonesia, Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 1993, hal. 49-50,
http://eprints.undip.ac.id/13284/
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. 02-PK.04.10 tahun 1990
Tjahjani,  J.  (2019).  KEBIJAKAN  PENGETATAN  PENJATUHAN  PIDANA  PENJARA  SEBAGAI  UPAYA MENGATASI  OVERCAPACITY  DI  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN. Jurnal  Independent , 7 (1),  151- 155.
Tony Marshall, 1999, Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development and Statis- tics Directorate, hlm. 5.