## SUDUT PANDANG DEPORTASI PADA HUKUM INTERNASIONAL (DEPORTASION IN POINT VIEW OF INTERNATIONAL LAW)
Afrisyab Zacki Martendi 1 , Ika Kurnia Hardianty 2 , Jeane Christine
Siahaan 3
1 Politeknik Imigrasi,  E-mail: afrisyabz69@gmail.com 2 Politeknik Imigrasi Nasional, E-mail: ikakurnia631@gmail.com
3 Politeknik Imigrasi, E-mail: jeane666@gmail.com Info Artikel Abstract
Masuk: Diterima:
Terbit: Keywords: immigration, immigration checkpoints, foreigners Immigration  is  an  institution  in  terms  of  controlling  and enforcement against foreigners, immigration in this case has a big impact  on  Indonesia.  One  implementation  action  from  the immigration  authorities  for  foreigners  who  are  suspected  or supposed  to  be  dangerous  around  and  can  disturb  public  order. Based on the statement, it can be concluded the formulation of the problem  is  how  international  law  views  immigration  measures, namely  deportation.  The  research  method  that  is  to  compile  a journal  is  to  use  normative-empirical  methods.  Indonesian immigration authorities should urge foreign nationals to comply with  the  applicable  provisions  in  Indonesia  so  that  there  are  no harms to the public.

## Abstrak
Kata kunci: Keimigrasian, tempat pemeriksaan orang asing Corresponding Author:
Kadek Januarsa Adi Sudharma, E-mail: : januarsa.adi@undiknas.ac.id
DOI:
xxxxxxx
Keimigrasian  merupakan  suatu  instansi  dalam  hal pengawasan  dan  penindakan  terhadap  orang  asing, keimigrasian dalam hal ini memberikan dampak yang besar untuk  Indonesia.  Satu  implementasian  dari  penindakan yang  di  lakukan  keimigrasian  yaitu  deportasi.  Deportasi memiliki  pengertian  suatu  tindakan  dari  pihak keimigrasian  untuk  warga  negara  asing  ataupun  orang asing  yang  di  duga  atau  patut  di  duga  dapat membahayakan sekitar serta dapat mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan  rumusan  masalahnya  yakni  bagaimana hukum  internasional  memandang  tindakan  keimigrasian yaitu  deportasi.  Pada  metode  penelitian  yakni  untuk menyusun  jurnal  adalah  menggunakan  metode  normatif- empiris. Pihak keimigrasian Indonesia harus menghimbau warga  negara  asing  untuk  mematuhi  ketentuan  yang berlaku  di  Indonesia  supaya  tidak  terjadi  pihak  yang  di rugikan terhadap masyarakat banyak.
.

## I. Pendahuluan
Indonesia  ialah  negara  yang  merdeka  dan  berdaulat  serta  memiliki  suatu  Konstitusi, Konstitusi tersebut ialah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  sebagaimana  merupakan  landasan  untuk  berpijak  dalam  pembuatan  suatu kebijakan  pemerintahan  negara  Indonesia.  Maka,  diperlukannya  suatu  aturan ataupun hukum yang mengatur mengenai pendeportasian. Dalam hal ini, semakin hari semakin banyak orang asing dari negara sahabat yang datang ke Indonesia. Diantaranya ada yang datang  sebagai  pelancong  ( tourist ).  Ia  dapat  dikatakan  hanya  tinggal  sementara  waktu maupun  menjalankan  tugasnya  dan  tinggal  untuk  beberapa  tahun  di  negara  yang bersangkutan ataupun negara yang dituju.
Hal ini tak terlepas dari dampak positif dan negatif yang timbul karena diakibatkan oleh kedatangan  orang  asing  ataupun  warga  negara  asing.  Maka  respon  kita  terhadap  hal tersebut pihak keimigrasian harus berusaha mencari jalan keluar untuk mengurangi atau menghindari hal-hal yang kelak dapat menimbulkan kerugian negara dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bersinggungan dengan hal tersebut, dengan membawa konteks hal yang menguntungkan kehadiran orang asing juga dapat mengakibatkan hal yang merugikan bagi kepentingan negara kita ketika mereka berada di wilayah negara Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  membahayakan  keamanan  serta  ketentraman  negara. Apabila terjadi demikian, maka dari itu untuk negara yang merasa terganggu akibat orang asing  tersebut  dapat  memberikan  suatu tindakan keimigrasian.  Tindakan  keimigrasian dalam teknisnya yang sering diambil oleh negara ialah Deportasi atau dengan kata lain suatu  hal  pengusiran  orang  asing  yang  bersangkutan  dari  wilayah  negara  pemegang kedaulatan.
Pengertian  dari  deportasi  sendiri  sebenarnya  sudah  banyak  diketahui  masyarakat setidaknya  sudah  sampai  masuk  di  kalangan  masyarakat  tertentu,  terutama  para  ahli hukum.  Tertuliskan  pada  pasal  1  angka  36  dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  yang  pada  intinya  dimaksud    mengenai  deportasi  adalah  suatu tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi ialah pengusiran  orang  asing  ataupun  yang  kita  sebut  sebagai  warga  negara  asing  keluar wilayah  suatu  negara  dengan  adanya  alasan  bahwa  orang  asing  tersebut  didalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh si negara yang bersangkutan. Dan pada hakekatnya pengusiran bukan merupakan hukuman namun lebih ke sebuah tindakan administrasi yang  merupakan  suatu  perintah  dari  pemerintah  yang  memiliki  tujuannya  yakni menetapkan  orang  asing  untuk  meninggalkan  wilayah  negara  yang  bersangkutan  dan tentunya memiliki kewenangan atas pemberian tindakan tersebut. Landasa alasan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengeluarkan orang asing  ataupun yang kita sebut sebagai warga negara asing dari wilayahnya tergantung pada     kepentingan-kepentingan nasional  suatu  negara  yang  bersangkutan.  Seperti  contoh  yakni  adanya pengimplementasian  mengenai  alasan  yang  dipakai  oleh  satu  negara  untuk mengeluarkan  orang  asing  dari  wilayahnya  permisalan  yang  dikarenakan  oleh  suatu alasan  politis.  Berdasarkan  Deklarasi  Juanda,  pada  tanggal  13  Desember  1957,  negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Yakni sebagai negara yang diapit oleh dua benua  dan  dua  samudera,  Indonesia  juga  memiliki  tantangannya  sendiri  dalam melakukan  implementasi  fungsi  keimigrasiannya.  Terdapat  sepuluh  negara  yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dengan negara Indonesia, baik perbatasan daratnya  ataupun  perbatasan  lautnya.  Berdasarkan  data  yang  penulis  himpun  dari website  imigrasi.go.id  per  tanggal  14  Oktober  2017,  adanya  203  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  yang  tersebar  di  seluruh  penjuru  wilayah  Indonesia,  yang  terdiri  atas  91
pelabuhan  laut,  33  bandar  udara,  dan  79  pos  lintas  batas.  Keberadaan  Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebanyak ini tentu dapat membuat peran institusi Imigrasi menjadi sangat  penting  untuk  menjaga  keamanan  tiap-tiap  perbatasannya.  Sejauh  ini  mungkin negara Indonesia ialah negara dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi terbanyak di dunia.
Hukum internasional tentunya mengatur hak-hak dan kewajiban setiap negara. Karena hal yang harus diurus hukum internasional ialah negara. Maka diirasa perlunya untuk mendapatkan suatu kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan suatu negara. Subjek hukum  internasional  sendiri  ialah  negara-negara,  adanya  pembentukan  suatu  negara diperlukan unsur-unsur  konstitutif, yaitu adanya penduduk tetap, dan memiliki wilayah tertentu serta adanya Pemerintah, dan kedaulatan. 1 Namun, suatu Negara sebagai konsep ilmu politik telah terwujud apabila adanya memiliki ketiga unsur konstitutif, yakni jika telah dipenuhi oleh sesuatu kesatuan politik yaitu suatu penduduk, suatu wilayah, dan suatu pemerintah yang berdaulat yang dimana ketiga unsur ini merupakan suatu unsur konstitutif yakni yang merupakan suatu tradisionil dari negara tersebut. 2
Wilayah  dari  suatu  negara  sudah  barang  tentu  yang  dihuni  oleh  suatu  penduduk. Sedangkan suatu penduduk yang menghuni suatu wilayah negara yang terdiri dari dua kelompok,  yaitu  yang  pertama  kelompok  penduduk  yang  berasal  dari  warga  negara setempat  dan  kelompok  yang  kedua  ialah  penduduk  yang  bukan  berasal  dari  warga negara  setempat.  Maka  penduduk  yang bukan  berasal  dari  warga  negara  setempat  ini yang biasanya disebut dengan orang asing.  Kedua jenis tersebut haruslah selalu tunduk serta patuh pada tata hukum negara tersebut.
Terdapat hal-hal penting yang berkenaan dengan  masuknya orang asing ke negara yang bukan negara mereka, yaitu sebagai berikut :
a. Adanya kewajiban negara untuk mengizinkan semua orang asing ataupun warga negara asing yang hendak masuk ke negara yang mereka tuju.
b. Suatu negara memiliki kewajiban untuk memberi izin masuk kepada semua orang yang hendak masuk. Namun dengan terdapat syarat bahwa  negara tersebut berhak menolak golongan tertentu yang tidak sesuai aturan oleh peraturan yang ada.
c. Suatu negara dapat terikat untuk mengizinkan warga negara asing maupun orang asing untuk  masuk  tetapi  dapat  menentukan  persyaratannya  yang  berkenaan  dengan  izin masuk yang bersangkutan.
d. Suatu  negara  sepenuhnya  memiliki  hak  untuk  melarang  semua  orang  asing  menurut kehendak setiap negara yang bersangkutan.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  dapat  di  tarik  kesimpulan  yaitu  bagaimana  hukum internasional memandang tindakan keimigrasian yaitu deportasi.
Adapun di buatnya penyusunan jurnal ini adalah untuk memenuhi tugas terakhir mata kuliah  Hukum  Keimigrasian,  mengetahui  deportasi  terhadap  sudut  pandang  hukum internasional, dan memberi informasi serta menambah pustaka kepada pembaca.
1 Mauna, Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global , PT Alumni, Bandung: 2011, hal 17
2 Samidjo, Ilmu Negara , CV Armico, Bandung: 1997, hal 34

## 2. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini adanya menggunakan Metode yuridis normatif. Metode penelitian ini hanya mencakup peraturan-peraturan tertulis. Maka dari itu, sangat berkaitan dengan sumber-sumber kepustakaan dikarenakan membutuhkan data-data sekunder mengenai kepustakaan.Dalam penelitian hukum, hukum tertulis normatif yang di jelaskan dengan macam-macam  aspek  seperti  teori,  filsafat,  perbandingan  hukum,  struktur  atau komposisi, koherensi, penjelasan umum setiap artikel, formalitas dan kekuatan mengikat dari  suatu  hukum dan  bahasa  yang  digunakan  ialah  bahasa  hukum.  Maka,  kita  dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif ini memiliki cakupan yang cukup luas.
Metode  pengumpulan  data  yang  di  gunakan  ialah data  sekunder  yang  dikumpulkan dengan cara mencari studi kepustakaan, mencari data sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan ( library research ) yang merupakan suatu alat yang dilakukan melalui data tertulis dengan membaca, mengkaji, mempelajari bahan- bahan referensi yang meimiliki kaitannya dengan materi yang dibahas untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang di gunakan yaitu berupa Undang-Undang serta peraturan yang berlaku.
Teknik  analisa  datanya  yaitu  menggunakan  logika  berpikir  yang  suatu  penalaran hukumnya  datang  dari  gabungan  pola  berpikir  dalam  persoalan  hukum  yang  nyata. Proses-proses yang terjadi dalam logika berpikir yakni dengan adanya abstraksi hukum, nilai hukum, asas hukum, konsep hukum, serta norma hukum yang menjadi rumus secara umum yang terdapat dalam aturan hukum positif, setelah itu adanya penjelasan dan di implementasikan untuk menjadi suatu penyelesaian masalah hukum.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 DEPORTASI
Deportasi  yakni  pertama  kali  dikenal di negara  bagian Eropa  dengan adanya  terlebih dahulu terdapat di lembaga keimigrasian pada negara-negara tersebut. Kehadiran suatu pendeportasian  di  negara  bagian  Eropa  penyebabnya  dikarenakan  ada  suatu pengasingan dan pengusiran para penjahat atau pembuangan tahanan yaitu orang-orang politik yang melakukan suatu tindakan kriminal pada negara-negara Eropa.Sesuai yang terjadi di lapangannya, dahulu deportasi merupakan suatu bentuk hal pengasingan, hal pengusiran  dan  hal  pembuangan  untuk  penjahat.  Hal  ini  dilakukan  karena  atas perbuatan  yang  mereka  lakukan.  Biasanya  penjahat-penjahat  tersebut  dipindahkan  ke daerah lain dikarenakan suatu alasan tertentu.
Pada negara Amerika Serikat (AS). hukum tentang deportasi yang pertama ialah Alien Act pada 1798. Menurut hukum ini Presiden dapat memberi tindakan  deportasi orang asing  yang  dianggap  membahayakan. Selama  dekade  pertama  abad  ke-20  beberapa orang  asing  yang  dianggap  subjektif  diberi  tindakan  deportasi  terutama  bagi yang anarkis serta  menyebarkan sosialisme. Pada  tahun  1980  dan  1990,  adanya  terjadi suatu peningkatan jumlah imigran ilegal dari negara Amerika Latin. Amerika Tengah,
Haiti, serta Kuba yang ingin mencoba masuk ke Amerika Serikat (AS) melalui berbagai jalur yang ada. Maka pada zaman sekarang, kasus deportasi merupakan suatu bagian besar yang terjadi pada imigran ilegal diberbagai negara.
Deportasi  sendiri  memiliki  perbedaan  yang  dapat  dipahami  dengan  ekstradisi. Pengertian  ekstradisi  ialah  adanya  tindakan  suatu  penyerahan  seseorang  oleh  suatu negara  kepada  negara  yang  meminta  penyerahan.  Namun,  seseorang  tersangka  atau dijatuhi pidana tersebut dikarenakan melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan dalam yurisdiksi di wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut.  Karena    memiliki  wewenang  untuk  mengadili  dan  memidana  ataupun melakukan tindakan penahanan terhadap orang asing yang bersangkutan.
Tindakan  ekstradisi  ini  tentunya  pada  dasarnya  sudah  didasari  atas  suatu  perjanjian. Dengan demikian tidak berarti jika tidak ada perjanjian. Oleh karena itu, ekstradisi tidak bisa dilaksanakan. Ekstradisi tetap bisa dilakukan apabila atas dasar hubungan yang baik dengan  negara  bersangkutan.  Akan  Tetapi  tidak  ada  kewajiban  bagi  negara  yang memiliki wewenang untuk diharuskan menyerahkan dikarenakan harus seuai dengan persyaratan serta hubungan baik.
Adanya  perbedaan  yang  terlihat  dengan  deportasi  di  dalam  suatu  istilah  hukum keimigrasian.  Sesuai  dengan  aturan  keimigrasian  Indonesia  yaitu  yang  terdapat  pada Undang-Undang  No. 6  Tahun  2011  tentang  keimigrasian  Indonesia.  Yakni yang  pada intinya deportasi ialah termasuk Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  yang  di  karenakan  melakukan  suatu kegiatan berbahaya serta patut diduga membahayakan keamanan serta ketertiban umum ataupun  adanya  tindakan  yang  tidak  menghormati  serta  tidak  menaati  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia 3 .  Pada  intinya  suatu  tindakan administratif keimigrasian yang berupa deportasi dapat dilakukan terhadap orang-orang asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  dikarenakan  adanya  suatu  usaha  guna menghindar dari ancaman serta dalam hal pelaksanaan hukumannya, maka hukuman dilakukan di negara tersebut 4 .
Tujuan  dan  fungsi  dari  tindakan  deportasi  sendiri  ialah  suatu  kegiatan  yang  dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang masuk ke wilayah negara tertentu dengan memulangkannya dengan cara tidak terhormat ke negara asalnya. Tidak terhormat tidak sama  artinya  dengan  memberi  perlakuan  tidak  dengan  semestinya  namun  hal  ini dilakukan  tanpa  mengurangi  rasa  kemanusiaan  terhadap  orang  yang  dideportasikan. Dengan adanya suatu tindakan yang berupa deportasi maka dari itu, warga negara asing harus menghormati serta mematuhi hukum juga peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut.
Didalam  pernyataan  dibagian  sebelumnya  yang  menjadi  suatu  objek  dari  deportasi tersebut ialah orang asing. Untuk itu maka perlu dibedakan pemahaman mengenai orang asing dan pemahaman mengenai siapa warga negara. Hal ini penting dikarenakan hal ini berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk masing-masing golongan
3 Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No, 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 36.
4 Ibid, Pasal 75 ayat 3.
tersebut,  yang  tentunya  memiliki  perbedaan  dilapangannya  serta  adanya  perbedaan disegala bidang aspek kehidupan.
Oleh  karena  itu,  setiap  negara  harus  memiliki  suatu  Undang-Undang yang  mengatur mengenai  kewarganegaraannya  .  Sehingga  dapat  diketahui  dari  Undang-Undang tersebut  siapa  saja  yang  termasuk  warga  negara  dan  siapa  saja  yang  termasuk  orang asing.  Antara  warga  negara  serta  orang  tentunya  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban tersendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dapat diwajarkan bahwa  warga  negara  memiliki  kewajiban  yang  lebih  banyak  dan  hal  ini  lebih  berat terhadap negaranya sendiri daripada kewajiban orang asing yang kebetulan saja berada di negara tersebut. Begitu juga dengan hak warga negaranya lebih banyak daripada hak yang dimiliki orang asing.
Didalam  Pasal  27  Ayat  2  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  selaras dengan Pasal 23 The Universal Declaration of Human Right yaitu:
“Setiap orang berhak atas pekerjaan, memilih pekerjaan, menikmati kondisi pekerjaan yang baik serta perlindungan atas ancaman pengangguran”
Hak tersebut  memberikan  kebebasan  pribadi  yang menjadi  hak  fundamental  (bersifat dasar)  yang  tak  bisa  dipisahkan  ( inalienable )  serta  tak  bisa  dikurangi  ( non-derogable ). Hingga saat ini, pasar kerja luar negeri teelihat masih menjadi andalan warga Negara Indonesia (WNI) untuk mencari pekerjaan terutama di bidang semi-skilled occupations yaitu merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan latar belakang pendidikan yang rendah. 5
Dengan demikian, adanya pemberian contoh hak ini menimbulkan migrasi warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri juga dalam hal ini mayoritas migrasi yaitu banyak yang menuju ke negara tetangga terdekat seperti negara Malaysia. Memiliki kesamaan bahasa dan  kebiasaan  yang  merupakan dijadikan  alasan  utama yang  dipilihnya  yaitu  negara Malaysia  sebagai  tempat  tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  mencari  tempat  kerja  ataupun pekerjaan. Selain dari hal yang  dikarenakan batas-batas antar wilayah kabupaten/kota serta  provinsi  di  dalam  negeri  dengan  negara  tetangga  seperti  negara  Malaysia  yang sangat mudah ditembus dengan bermacam cara. Adanya salah satu daerah perbatasan yaitu  Kabupaten  Nunukan  yang  berada  di  Provinsi  Kalimantan  Utara,  berbatasan langsung dengan Kota Tawau Sabah, Malaysia Timur. Warga negara Indonesia (WNI) ini banyak melintasi daerah perbatasan dengan berbagai cara baik dengan cara yang legal maupun dengan cara illegal serta dengan beragam alasan dan tujuannya demi mendapat izin untuk melewati perbatasan.
Beriringannya  dengan  hal  tersebut,  banyak  juga  pelanggaran-pelanggaran  yang dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia  tersebut,  seperti  misalnya,  warga  negara Indonesia  yang  memasuki  negara  tetangga  dengan  tanpa  dokumen  resmi  yang mengakibatkan  sebagian  besar  para  waega  negara  Indonesia  ini  harus  dideportasi  ke daerah entry  point terdekat  seperti  Kabupaten  Nunukan.  Berdasarkan  data  Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
5 Liza Shahnaz dan Nurzamzam, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDEPORTASI BERDASARKAN UU KETENAGAKERJAAN, Universitas Borneo Tarakan, hal 173.
Tenaga  Kerja  Indonesia  ( PUSLITFOBNP2TKI ),  pada  sepanjang  tahun  2010  sampai tahun  2013  jumlah  warga  negara  Indonesia  (WNI)  yang  dilaporkan  dideportasi  dari Nunukan ialah terdapat sebanyak 14.059 orang. Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari negara Malaysia pada beberapa wilayah perbatasan selama kurun waktu tersebut dapat terlihat pada table berikut.
Jumlah tersebut belumlah termasuk warga Negara Indonesia (WNI) yang pulang di luar yang dideportasikan atau yang tidak tercatat hal ini dikarenakan pulang ke Indonesia melalui pelabuhan tradisional atau melalui jalur tikus yang banyak terdapat di daerah- daerah perbatasan. Mengingat bahwa para tenaga kerja Indonesia ialah salah satu aset nasional yang mendatangkan devisa negara maka pemerintah Indonesia pada level pusat maupun  daerah  dituntut  untuk  selalu  siap  setiap  saat  apabila  hendak  terjadi pendeportasian  untuk  menghindari  terulangnya  tragedi  adanya  warga  nwgara Indonesia yang bekerja di negara Malaysia pada tahun 2002 lalu. Walaupun dalam hal ini  pemerintah  Republik Indonesia  sudah   mengeluarkan  berbagai  instrument  hukum dalam upayanya untuk memberi suatu jaminan dan melindungi warga negara Indonesia, namun  disisi  lain  faktanya  ialah  terdapatnya  banyak  eksploitasi  dan  pelanggaran- pelanggaran yang dialami oleh warga negara Indonesia, termasuk hak-hak warga negara Indonesia yang dideportasikan.

## 3.2 DEPORTASI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Tindakan  deportasi  tidak  semata-mata  persoalan  persoalan  hukum  belaka  tetapi  juga merupakan hal yang kompleks. Tindakan deportasi juga dipengaruhi oleh kondisi politik hukum dan politik luar negeri antara negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, cukup sulit  untuk  membuat  daftar  terkait  dengan  tindakan-tindakan  yang  dapat mengakibatkan  deportasi  karena  belum  tentu  hasil  dari  tindakan  yang  bersangkutan berakibat deportasi. Sebagai contoh, pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara dan etnis banyak berdatangan ke wilayah negara Indonesia beberapa waktu belakangan ini, seperti dari Rohingya, Afghanistan, dan Irak .
ISSN: 1978-1520
Indonesia sendiri bukanlah negara yang tidak menandatangani Konvensi Perlindungan Pengungsi  dan  Pencari  Suaka,  maka  Indonesia  tidak  memiliki  kewajiban  untuk menampung para pengungsi dan pencari suaka. Indonesia dapat melakukan deportasi kepada pengungsi dan pencari suaka tersebut kembali ke negara masing-masing. Akan tetapi, Indonesia tidak melakukan deportasi. Indonesia memilih untuk tidak melakukan deportasi atas alasan kemanusiaan. Akan tetapi, bukan berarti tidak dapat dicari suatu garis  besar  yang  menggambarkan  mengenai  perilaku  apa  saja  yang  memiliki kemungkinan untuk dapat dikenakan deportasi. Tentu, terdapat beberapa aturan yang dapat ditelaah lebih lanjut. UU Keimigrasian misalnya menyatakan bahwa orang asing yang melampaui atau melanggar ketentuan izin tinggal, baik sementara maupun tetap, dapat dikenakan deportasi. Maka dari itu, tindakan deportasi dapat dilakukan dalam hal ada permasalahan
dalam izin tinggal orang asing. Selain itu, Pasal 13 UU Keimigrasian memberikan daftar orang  asing  yang  dilarang  masuk  ke  Indonesia.  Pelarangan  tersebut  dapat  dilakukan salah satunya melalui tindakan deportasi. Adapun, daftar orang asing yang dilarang/ ditangkal masuk ke Indonesia, antara lain:
1. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan
2. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku
3. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu
4. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa
5. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa
6. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum
7. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi
8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia
9. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
Menurut  hukum  internasional.  suatu  negara  wajib  untuk  menghormati  hak  orang asing  yang  berada  dalam  negara  tersebut  dan  wajib  pula  menjaga  agar  hak-haknya tersebut tetap terjamin. Sebaliknya. orang asing tersebut pun seharusnya menghormati aturan-aturan  di  negara  tersebut.  Mengenai  hak  dan  kewajiban  dari  seseorang  warga negara maupun dari orang asing pada tiap-tiap negara adalah berdasarkan Declaration of Human Rights . dimana setiap orang ataupun orang asing umumnya diperlakukan sama terhadap hak dan kewajibannya. hanya dalam hal-hal tertentu saja hak dan kewajiban dari orang asing tersebut dibatasi.
Pada  beberapa  pasal  dalam Declaration  of  Human  Rights .  beberapa  diantaranya adalah Pasal  1  bahwa  Semua  orang  dilahirkan  bebas  untuk  merdeka  dan  sama  dalam  hal kemuliaan martabat serta hak-haknya. Pasal 6 bahwa Setiap orang berhak diakui sebagai manusia di mata hukum dimana pun dia berada. Pasal 9 bahwa Tidak ada seorangpun boleh ditangkap. ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang tanpa ada dasar yang jelas.  Pasal  10  bahwa  Setiap  orang  berhak  untuk memperoleh  kesempatan  yang sama untuk didengar keterangannya di depan umum secara adil oleh pengadilan yang bebas
dan tidak memihak apapun dan siapapun dalam hal menentukan hak serta kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana terhadap dirinya.
Dari beberapa pasal-pasal tersebut dapat  dilihat bahwa setiap orang baik warga negara dan orang asing mempunyai hak yang sama. Walaupun begitu hak orang asing di suatu negara dapat dibatasi apabila suasananya berbeda. Orang asing hanya dapat menikmati hak-haknya sesuai yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.
Jadi  antara  warga  negara  dan  orang  asing  perlu  diadakan  pembedaan  adalah  untuk mencegah terjadinya segala macam kesulitan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat  internasional.  Untuk  itu  suatu  negara  perlu  membuat  Undang-Undang  yang mengatur  mengenai  orang  asing.  Meskipun  banyak  ahli  hukum  internasional  yang berpendapat  bahwa  setiap  negara  sebagai  anggota  keluarga  bangsa-bangsa  menurut Hukum Internasional wajib untuk mengizinkan orang asing masuk ke daerahnya untuk sesuatu maksud yang sah.
Ahli-ahli tersebut juga mengakui bahwa negara dapat mengecualikan beberapa orang asing  yang  tidak  boleh  memasuki  daerahnya.  Dalam  pembatasan  inilah  negara  perlu menetapkannya dalam Undang-Undang negaranya. Saat ini negara tidak mungkin lagi menutup  pintu  masuk  negaranya  untuk  orang-orang  asing  karena  hubungan  antara manusia di dunia ini semakin erat. Oloeh karena itu negara dapat memberi izin masuk kepada orang asing yang datang bukan untuk berbuat jahat. melainkan untuk keperluan perdagangan atau juga untuk beristirahat.
Menurut Hukum Internasional. orang asing harus tunduk pada hukum negara dimana dia  berada  atau  bertempat  tinggal.  tetapi  orang  asing  juga  berhak  untuk  terus mendapatkan  perlindungan  dari  negaranya  sendiri.  Suatu  negara  berhak  untuk mengeluarkan  orang  asing  yang  dianggap  berbahaya  untuk  negara  itu  sendiri  dan masyarakatnya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kepentingan negara itu sendiri dan rakyatnya. Pengusiran terhadap orang asing harus dilakukan sesuai dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  perjanjian-perjanjian  negara.  Jadi  orang  asing  dapat dikeluarkan  dari  suatu  negara  apabila  ditentukan  menurut  Undang-Undang  negara tersebut. Tetapi walaupun begitu harus juga diperhatikan kepentingan keamanan dari negara tersebut.
Yurisdiksi  adalah  lingkungan  wewenang.  hak  dan  kewajiban  serta  tanggung  jawab dalam  suatu  wilayah  atau  lingkungan  kerja  tertentu. 6 Jadi  yang  dimaksud  dengan yurisdiksi  negara  tersebut  adalah  lingkungan  wewenang  hak  dan  kewajiban,  serta tanggung jawab dari suatu negara tertentu. Dalam implementasinya, yurisdiksi negara- negara atas orang, benda atau perbuatan-perbuatan itu berbeda-beda berdasarkan faktor historis dan geografis masing-masing negara tersebut. Hukum internasional sama sekali tidak  membatasi  terhadap  yurisdiksi  yang  akan  dijalankan  oleh  suatu  negara. Mahkamah  Internasional  telah  memutuskan  bahwa  tidak  ada  pembatasan  yang dijalankan  oleh  suatu  negara  atas  yurisdiksinya,  kecuali  jika  pembatasan  ini  telah dibuktikan dengan kuat dengan adanya sebagai suatu hukum internasional.
Tetapi,  hanya  ada  satu  pembatasan  praktis  terhadap  yurisdiksi  yang  terlalu  luas  oleh suatu  negara.  yaitu  bahwa  negara  tidak  akan  menjalankan  yurisdiksi  atas  orang  dan
6 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta: 1998, hal 1016.
ISSN: 1978-1520
benda yang tidak ada hubungannya dengan negara itu. Tetapi karena orang dan benda yang  berada  didalam  wilayah  suatu  negara.  maka  tampaknya  asas  teritorial  yang menjadi landasan oleh setiap negara.
Menurut implementasinya pada negara Inggris dan Amerika, beradanya seseorang atau benda dalam suatu wilayah negara tertentu sudah dapat menimbulkan yurisdiksi negara itu  terhadap  orang  atau  benda  tersebut.  walaupun  orang  dan  benda  tersebut  tidak berdiam  disana.  Jadi.  terlihat  disini  bahwa  yurisdiksi  teritorial  dilaksanakan  baik terhadap warga negara maupun warga negara asing. Orang asing tidak bisa menuntut pembebasan  atas  yurisdiksi  teritorial  tersebut  kecuali  jika  orang  asing  tersebut  bisa membuktikan bahwa :
1. Ia  tidak  tunduk  pada  hukum  nasional  yang  berada  pada  di  negara  itu  karena kekebalan khusus
2. Hukum setempat yang ada pada negara itu tidak sesuai dengan hukum internasional. kekebalan tertentu atas yurisdiksi teritorial ini dapat diberikan kepada :
a. Kepala Negara Asing
b. Wakil-wakil diplomatik
c. Kapal umum ( publik vessel ) negara asing
d. Lembaga-lembaga internasional.
Yurisdiksi atas orang tertentu bergantung pada kualitas orang yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi tersebut. Kualitas ini membenarkan suatu negara  dalam menjalankan yurisdiksinya terhadap orang atau individu itu berada di wilayahnya.
Menurut implementasi secara internasional, yurisdiksi atas individu dijalankan dengan berdasarkan  asas  nasional  aktif  dan  asas  nasional  pasif.  Yang  dimaksud  dengan  asas nasional  aktif  yaitu  suatu  negara  dapat  menjalankan  yurisdiksinya  terhadap  warga negaranya.  sedangkan  asas  nasional  pasif  memperbolehkan  negara  menjalankan yurisdiksinya  jika  seorang  warga  negaranya  menderita  kerugian.  walaupun  hal  itu terjadi  di  luar  negeri.  Apabila  dalam  negara  teritorial  dimana  pelanggaran  itu  terjadi tidak menghukum orang atau warga negaranya yang menyebabkan kerugian itu, maka negara dari korban tersebut berwenang menghukum pelanggar tersebut jika orang itu berada di wilayahnya.\
Pada umumnya orang asing harus tunduk pada peraturan setempat dari negara yang didatanginya, dan mereka berkewajiban untuk bertingkah laku sesuai dengan hukum setempat.  Pada  prinsipnya  orang asing mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  berbeda dengan  warga  negara  dari  suatu  negara  yang  dikunjunginya.  Khusus  di  Indonesia, terhadap  orang  asing  dikenakan  sejumlah  pembatasan  tertentu  khususnya  yang berkaitan dengan masalah hak orang asing.
Pada bidang Keimigrasian, setiap orang asing bisa dibatasi ruang geraknya bahkan dapat dideportasi.  atau  dipersona  non  grata  serta  diserahkan  kepada  negara  lain  terutama apabila  melakukan  tindak  pidana.  Pada  bidang  politik,  orang  asing  tidak  boleh diperkenankan ikut campur dalam politik di dalam negara Indonesia. Setiap orang asing tidak mempunyai hak pilih. baik dalam hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam pemilihan umum Indonesia. Oleh karena itu, orang asing tidak mempunyai hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat. Mereka
tidak  berhak  menduduki  jabatan-jabatan  publik.  baik  pemerintahan  maupun  badan perwakilan rakyat.
Dalam aspek  bidang  perekonomian,  setiap  orang asing yang  bekerja dan  mempunyai usaha  di  Indonesia  harus  mempunyai  izin  kerja  dan  izin  usaha  yang  sah  dari Kementerian  yang  menangananinya.  Untuk  bidang  agrari,  orang  asing  hanya  boleh mempunyai  hak  pakai  atas  tanah  di  Indonesia.    Sedangkan  setiap  orang  asing  yang berada di wilayah Indonesia mempunyai kewajiban berupa :
1. Memberikan  segala  keterangan  yang  diperlukan  mengenai  identitas  diri  dan  atau keluarganya,  perubahan  status  sipil,  dan  kewarganegaraannya  serta  perubahan alamatnya
2. Memperlihatkan dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan
Selain kewajiban yang telah disebutkan di atas, masih ada  lagi kewajiban orang asing yang bersifat tidak formal. Kewajiban-kewajiban tersebut berupa :
1. Harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya dimana mereka bertempat tinggal
2. Mereka harus menjaga ketertiban dan kesusilaan yang sesuai dengan adat- istiadat di lingkungan dimana mereka bertempat tinggal.
Suatu  negara  yang  berdaulat  menurut  hukum  internasional  mempunyai  hak  untuk menerima, menolak dan mengusir orang asing dari wilayahnya, jika ternyata orang asing yang berada di wilayahnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban negara tersebut. Jadi hak negara untuk mengeluarkan orang asing  dari  negara  atau  wilayahnya  adalah  suatu  hak  yang  diakui  oleh  Hukum Internasional.  Hak  ini  hanya  dibatasi  oleh  prinsip  hukum  internasional  tentang perlakuan  terhadap  orang  asing  dan  dengan  adanya  perjanjian  internasional,  seperti dengan adanya Konvensi.
Meskipun  hukum  internasional  mengakui  adanya  hak  suatu  negara  untuk  mengusir orang asing yang tidak disukai dari negaranya, tetapi dalam Hukum Internasional tidak memberikan detail mengenai soal alasan yang harus diberikan suatu negara apabila ia menyerahkan  orang  asing  dari  negaranya.  Dalam  impementasinya,  alasan  bahwa mengadakan pengusiran tergantung pada keadaan dan tempat terjadinya peristiwa itu sendiri. Apabila suatu tindakan negara yang dapat merugikan salah satu anggota dari negara lainnya dari masyarakat internasional, maka negara yang mengusir orang asing yang  tidak  dikehendaki  tersebut  akan  mendapat  sorotan  dan  dapat  mempengaruhi hubungan baik dengan masyarakat internasional lainnya. Oleh sebab itu, suatu negara dalam hal mempergunakan haknya untuk mengusir orang asing yang tidak disukai dari wilayahnya tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.
Sebelum membahas mengenai keberadaan orang asing yang berada di wilayah Indonesia sampai  terjadinya  pendeportasian  terhadap  warga  negara  asing,  maka  bisa  dilihat bagaimana  cara  warga  negara  asing  tersebut  bisa  sampai  masuk  ke  Indonesia.  Ada beberapa warga negara asing yang datang dan berkunjung ke Indonesia. Dalam berbagai
kenyataan, adapun cara yang dilakukan untuk masuk ke Indonesia yaitu dengan cara melalui badan hukum yang sah atau tidak sah.
Masuk dengan cara sah merupakan warga negara asing yang telah mempunyai dokumen atau  izin  perjalanan  yang  lengkap  untuk  masuk  ke  Indonesia,  sedangkan  masuknya dengan cara tidak sah ialah warga negara asing yang masuk ke Indonesia dengan catatan tidak dilengkapi atau tidak lengkap beberapa surat- surat perjalanan maupun dokumen imigrasi untuk datang dan berkunjung ke Indonesia. Bahkan warga negara asing tersebut dapat dikenakan hukuman atau dideportasi oleh negara yang bersangkutan.
Dengan  banyaknya  orang  asing  yang  masuk  ke  Indonesia.  maka  bisa  menimbulkan berbagai  macam  persoalan atau  permasalahan yang  ada.  Biasanya  yang  sering  terjadi permasalahan yang timbul terhadap orang asing salah satunya adalah pendeportasian. Pendeportasian  dengan  melakukan  tindakan  paksa  untuk  mengeluarkan  orang  asing dari  wilayah  Indonesia  yang  mungkin  keberadaan  dari  orang  asing  tersebut  sangat merugikan Negara yang bersangkutan.
Mengingat bila dilihat dari letak geografis Indonesia, hal utama yang dihadapi dengan masuknya  warga  negara  asing  adalah  bagaimana  negara  mampu  untuk  mengawasi warga  negara  asing  yang  berada  di  Indonesia.  Warga  negara  asing  tersebut  harus menghormati  peraturan-peraturan  dalam  melengkapi  persyaratan  prosedur administrasi  berupa  surat  atau  dokumen  keimigrasian  lainnya  secara  lengkap  supaya tidak terjadi atau tidak ingin di lakukannya pendeportasian.
Negara yang berdaulat harus bisa juga menghormati hak dari warga negara asing. Jika warga negara asing tersebut melakukan beberapa tindakan atau perbuatan yang sangat membahayakan negara yang bersangkutan. maka negara bisa mendeportasikan warga negara asing tersebut. Negara juga mempunyai hak untuk mendeportasikan orang asing tersebut,  tetapi  juga  dibatasi  oleh  prinsip-prinsip  hukum  internasional  terhadap perlakuan  warga  negara  asing  dengan  diadakannya  perjanjian  internasional.  Yang dimaksud  dengan  perjanjian  internasional  adalah  perjanjian  yang  diadakan  antara anggota  masyarakat  dari  perkumpulan  bangsa-bangsa  dan  bertujuan  untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. 7 Bila negara hendak mendeportasi warga negara asing  harus  juga  memiliki  alasan  yang  jelas  mengapa  warga  negara  asing  tersebut dideportasi. Adapun alasan mengapa warga negara asing tersebut terdeportasi karena mereka  melakukan  tindak  pidana  atau  menyalahgunakan  izin.  apabila  ini  terjadi  dan tidak diambil tindakan maka negara sudah sangat dirugikan 8 .
Pada  mulanya  hukum  internasional  tradisional  mengakui  bahwa  negara  mempunyai kewajiban  untuk  memperlakukan  warga  negara  asing  di  wilayahnya  sesuai  dengan standar minimum peradaban dan keadilan. Kewajiban ini dianggap harus dipenuhi oleh negara  yang  merupakan  kewarganegaraan  dari  para  individu  karena  manusia  tidak mempunyai hak berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, apabila seseorang diperlakukan  dengan  cara-cara  yang  melanggar  hukum  internasional  oleh  suatu pemerintahan asing, maka negara yang merupakan kewarganegaraan orang tersebutlah yang berhak melakukan tindakan terhadap negara pelanggar tersebut.
7 Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional Buku I-Bagian Umum , Putra Abardin, Bandung: 1999, hal 84.
8 Rudi , M Rizki, Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional , Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta : 2007, hal 6.
Apabila  terjadi  kerugian  yang  diderita  orang  tersebut,  maka  negara  yang  telah melakukan  tindakan  kepada  negara  pelanggar  memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian yang  dideritanya  kepada  warga  negara  yang  dirugikan  tersebut.  Namun  demikian, pembayaran  ganti  rugi  ini  tidak  diatur  oleh  hukum  internasional.  Persengketaan mengenai tuntutan berdasarkan hukum pertanggungjawaban negara atas kerugian yang diderita orang asing ini biasanya diselesaikan melalui perundingan diplomatik. Apabila ganti rugi tidak dipenuhi oleh negara pelanggar, kadang-kadang digunakan penggunaan kekerasan.
Adapun  persoalan  politik,  hukum,  dan  keamanan  sejak  diberlakukannya  kebijakan bebas  visa  juga  berdampak  pada  membeludaknya  jumlah  warga  negara  Tiongkok  ke Indonesia.  Dikarenakan  merupakan  subjek  bebas  visa,  tidak  sedikit  warga  negara Tiongkok  yang  menyalahgunakan  kebijakan  tersebut  untuk  bekerja  secara  ilegal  di wilayah Indonesia. 9
Adapun pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan oleh orang asing antara lain adalah sebagai berikut : 10
1. Terdapat  delapan  pekerja  illegal  asal  Tiongkok  diamankan  pada  Juni  2016  karena tidak memiliki dokumen resmi di Desa Galang Batang, Kecamatan Kijang, Bintan, Kepulauan Riau
2. Penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh seorang warga negara Singapura pada bulan  Mei  2016  di  Kabupaten  Kubu  Raya,  Kalimantan  Barat.  Yang  bersangkutan melakukan  usaha  penampungan  tempurung  dan  sabut  kelapa  untuk  diekspor  ke Tiongkok
3. Pada bulan Mei 2016, 2 (dua) warga negara Tiongkok diamankan oleh pihak imigrasi karena  menggunakan  bebas  visa  kunjungan  untuk  bekerja  di  tambang  emas  di Kelurahan Pobya, Kecamatan Palu Timur, Sulawesi tengah. Bahkan visa kunjungan tersebut sudah melampaui batas (overstay) selama 70 hari
4. Dilakukan  penangkapan  terhadap  3  (tiga)  warga  negara  Tiongkok  yang menyalahgunakan  visa  kunjungan  untuk  bekerja  di  sebuah  perusahaan  di Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat pada bulan April 2016. Melihat permasalahan yang timbul dari setelah kebijakan bebas visa dalam prespektif keimigrasian, mengharuskan Imigrasi harus segera meningkatkan keamanan negara dengan mempercepat koordinasi pengawasan terhadap orang asing yang melibatkan lintas instansi. Dikarenakan, keamanan negara merupakan bagian yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan negara itu sendiri.
Di samping melalui saluran diplomatik, penyelesaian sengketa ini seringkali dilakukan melalui lembaga arbitrase ataupun lembaga peradilan internasional. Relatif hukum yang menyatakan bahwa kerugian yang diderita seseorang di luar negeri merupakan kerugian dari  negara  yang  merupakan  kewarganegaraan  dari  orang  yang  bersangkutan, mengakibatkan  timbulnya  anggapan  bahwa  negara  merupakan  satu-satunya  subyek hukum internasional. Di samping fiksi ini tidak memberikan perlindungan kepada orang yang  tanpa  kewarganegaraan  dan  kepada  orang  yang  merupakan  warga  negara  dari negara yang melakukan pelanggaran.
9 M. Alvi Syahrin, REFLEKSI HUKUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN, Jurnal Fiat Justicia : Vol.4 No.2, 2018, hal 164.
10 ibid
Substansi hukum yang dapat diberlakukan terhadap tuntutan negara atas nama warga negaranya diturunkan dari prinsip-prinsip umum hukum (Lihat pada sumber hukum internasional menurut Pasal 38 ayat 1 huruf c bagian Statuta Mahkamah Internasional). Beberapa  prinsip  ini  berawal dari  hukum alam  dan  berbagai  doktrin  hukum  nasional mengenai  perlakuan  individu.  Lembaga  atribut  negara  dan  peradilan  internasional menggunakan asas- asas hukum dan doktrin tersebut untuk membuat konsep-konsep antara lain denial of justice dan minimum standard of justice . Ketika hukum internasional modern  memberikan  pengakuan  bahwa  individu,  tanpa  memperdulikan kewarganegaraannya.  memiliki  HAM  tertentu  yang  sangat  mendasar,  kemudian prinsip-prinsip  substantif  dari  hukum  pertanggung  jawaban  negara  yang  berupa kumpulan norma-norma yang digunakan untuk mengkodifikasikan hukum HAM.
Karena  dewasa  ini  banyak  terjadi  evolusi-evolusi  yang  cukup  dramatis  dan  adanya kodifikasi  yang  ekstensif  dari  hukum  Hak  Asasi  Manusia,  oleh  karena  itu  dapat dikatakan  jikalau  hukum  HAM  memberikan  sumbangsih  yang  cukup  besar  terhadap hukum pertanggungjawaban negara. Maka, dapat dikemukakan bahwa adanya hukum pertanggungjawaban negara mengenai kerugian yang diderita orang asing dan hukum Hak Asasi Manusia mempunyai hubungan yang erat serta adanya timbal balik. Sejalan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkembang, hukum pertanggungjawaban negara  mengenai  kerugian  yang  di  alami  oleh  orang  asing  bermuara  ke  bebera pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  yang  fundamental,  negara  juga  dapat menyandarkan  kepada  norma mengenai  Hak  Asasi  Manusia  yang kontemporer guna sebagai dasar tuntutan untuk kerugian yang diderita oleh warga negaranya. Walaupun hukum  Hak  Asasi  Manusia  bertumbuh  dan  berkembang,  hal  hukum pertanggungjawaban  negara  terhadap  kerugian  yang  akan  diderita  orang  asing  terus memegang peranan penting terhadap hubungan diplomatik kontemporer. Tiap negara harus tetap memberi dukungan terhadap tuntutan warga negaranya. Walaupun sebagai orang perorangan, badan hukum ataupun korporasi. Dewasa ini dengan suatu tindakan lebih  sering  digunakan  dibandingkan  dengan  digunakannya  hak-hak  dan  kewajiban yang dituangkan pada perjanjian investasi bilateral dan multilateral.
Hukum internasional tradisional sudah memberi pengembangan dari berbagai doktrin serta institusi guna memberi perlindungan untuk berbagai kelompok manusia. Seperti adanya kelompok minoritas, adanya budak belia, adanya penduduk asli, adanya warga negara  asing,  adanya  beberapa  korban  pelanggaran  berat  Hak  Asasi  Manusia,  dan adanya suatu kombatan. Hukum dan praktek tiap-tiap negara telah melahirkan suatu dukungan yang konsepsual serta kelembagaan untuk perkembangan hukum Hak Asasi Manusia    internasional kontemporer. Terlebih  banyaknya  suatu  institusi  serta  doktrin lama  yang  berjalan  hingga  saat  ini  secara  berdampingan  yang  kemudian  saat  ini memberikan suatu dampak yang tidak terpisahkan dari hukum dan Hak Asasi Manusia yang  sudah  modern.  Pada  suatu  bidang,  terdapat  cabang  hukum  ini  yang  sudah terpengaruh  secara  keseluruhan  sejak  dari  pendahulunya.  Haruslah  memberi  suatu perhatian  terhadap  akar  sejarah  hukum  Hak  Asasi  Manusia  internasional  guna memberikan  suatu pemahaman yang jauh mendalam terhadap bidang hukum tersebut.

## 4. Kesimpulan

## 4.1 Penutup
Penindakan yang berupa deportasi berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yakni poinnya  merupakan  adanya  suatu  tindakan  guna  ditegakkannya  suatu  pelanggaran hukum  keimigrasian  seperti  orang  asing  yang  terkena overstay yang    dilaksanakan dalam  dualisme  sistem  penegakan  hukum  yakni  didasarkan didalam  hukum  pidana dan  hukum  administratif.  Tindakan  keimigrasian  yang  secara  administratif  dapat dikatakan  lebih  efektif  dan  efesien.  Dalam  hal  ini  penegakan  hukum  terhadap  suatu perbuatan  yanh  melanggar  hukum  keimigrasian  jika  adanya  landasan  atas  asas subsidaritas hukum pidana yaitu mengedepankan suatu prinsip ultimum remedium yang terdapat dalam hukum pidana maka suatu penyelesaiannya secara adminsitratif ialah suatu kebijakan yang sangat cocok dan juga tepat terhadap sasaran. Deportasi ini tidak mengurangi  hak asasi  orang  asing ketika  Ia melintas  negara  lain.  Maka,  orang asing tersebut juga haruslah mematuhi serta menghormati peraturan yang ada dan berlaku di negara dimana Ia berada. Hukum internasional tidak memberi suatu sanksi ke negara yang merebut hak orang asing apabila orang asing tersebut sudah mematuhi tata aturan yang ada di negara yang bersangkutan.
Dalam  hal  ini  sarannya  ialah  harus  diadakannya  upaya  -  upaya  lebih  dalam memberikan  kepastian  hukum  yakni  dalam  penegakan  suatu  hukum  keimigrasian, terkhususnya  dalam  penaganan  suatu  tindakan  yang  melampaui  aturan-aturan keimigrasian. Harus ada tindak lanjut dari para pihak pemangku kepentingan, yaitu :
a. Adanya  suatu  upaya  pembaharuan  sistem  penegakan  hukum  keimigrasian yang mana juga harus diiringi dengan suatu pembaruan terhadap hukum acara penegakan  hukum  keimigrasian  maupun  terhadap  pelanggaran  yang termasuk  pelanggaran  pidana  ataupun  pelanggaran  administratif.  Perlu adanya  prosedur  penegakan  hukum  administratif  yang  harus  berhubungan dan mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AAUPB ) jadi hukum acara yang dilandaskan pada mekanisme kontrol serta jaminan keadilan dalam suatu proses penindakan yang pada akhirnya aparatur penegak hukum keimigrasian dipersempit ruangnya dalam melakukan suatu penyimpangan.
b. Perlu  ada  keterlibatan  pihak  penyidik  Polri  dalam  melakukan  penyidikan tindak pidana keimigrasian untuk membantu PPNS keimigrasian. Kemudian dalam hal penyelesaian pelanggaran hukum keimigrasian permisalan adanya pelanggaran overstay maka  tidak  perlu  dikriminalisasikan  karena  perbuatan tersebut  hanyalah  suatu  pelanggaran  administratif.  Penyelesaiannya  secara jelas  diatur  dan  dilakukan  secara  administratif.  Maka  dari  itu  cukup  PPNS keimigrasian  yang  melakukannya  sedangkan  suatu  tindakan  pemalsuan dokumen  yakni  memberikan  keterangan  palsu  serta  tindakan  yang  dapat dikatagorikan kriminalisasi lainnya.
c. Perlu melibatkan PPNS keimigrasian  juga penyidik POLRI untuk selalu ikut terlibat dalam melakukan proses penyidikan.

## 4.2 Saran-saran
Penegakan bagu pelaku hukum keimigrasian harus disesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dan kepentingan nasional di masa yang akan datang, maka :
a. Perlu  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  keimigrasian  dengan menggunakan  Teknologi  Informasi  guna  mendukung  penguatan  sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi.
b. Perlu  ditingkatkan  personil  SDM  imigrasi  melalui  pendidikannya  serta pelatihannya supaya lebih memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM serta dalam pelaksanaan Clean Governance dan Good Governance juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan  menanamkan  sistem punishment  and  reward terhadap  sumber  daya manusia.

## Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk pihak- pihak  yang  secara  individual  membantu  termasuk  dalam  penyempurnaan  penulisan artikel  seperti: Advisors ,  Institusi  yang  mendanai, Proof-readers ,  maupun  pihak-pihak lainnya yang dianggap telah   berkontribusi.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Kusumaatmadja.  Mochtar. Pengantar  Hukum  Internasional  Buku  I-Bagian  Umum .  Putra Abardin. Bandung: 1999. Mauna.  Boer. Hukum  Internasional    Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global . PT Alumni. Bandung: 2011.
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Balai Pustaka. Jakarta: 1998.
Samidjo. Ilmu Negara . CV Armico. Bandung: 1997.

## Jurnal
M. Athira. 2017. Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitanya dengan Keberadaan Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal  Asal  Tiongkok  yang  Berpotensi  Mengancam Kedaulatan NKRI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
Rudi, M. Rizki. Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional . Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta : 2007.
Syahrin, M. Alvi. Imigran Ilegal. Migrasi atau Ekspansi?.Majalah Check Point. Edisi 3.
Oktober 2015. Jakarta: Akademi Imigrasi. hlm. 29-31.
Syahrin, M. Alvi. Hak Asasi Bermigrasi, Majalah Bhumi Pura, November 2015, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi.
Syahrin, M. Alvi. Eksodus Warga Negara
Tiongkok :  Antara  Kebijakan  dan  Penyelundupan.  Majalah  Check  Point.  Edisi 5. November 2016. Jakarta: Akademi Imigrasi. hlm. 33-35
Syahrin,  M.  Alvi.  2018.  REFLEKSI  HUKUM  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN, Jurnal Fiat Justicia : Vol.4 No.2.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia.  Undang-Undang  tentang  Keimigrasian.  UU  No.  6  Tahun  2011. LN  Tahun 2011 Nomor 52.