## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional
Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Petani Terhadap Pengembangan Varietas Tanaman Lokal Di Negeri Layeni Dan Negeri Wotay Kabupaten Maluku Tengah
Ronald Saija 1* , Muchtar Anshary Hamid Labetubun 2 , Michael Nussy 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: * ronaldreagensaija@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxxxxx Dikirim: 12/02/2021 Direvisi: 23/02/2021 Dipublikasi: 26/02/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Protection; Crop Varieties; Farmers' Rights.
Introduction: The use of resources in a directed and efficient manner requires complete availability of data and information regarding climatic conditions, soil and  other  physical  environmental  characteristics,  as  well  as  requirements  for cultivated plants, especially plants that have sufficient market opportunities and economic  meaning.  The  development  of  plantation  commodities  in  Central Maluku Regency, Teon Nila Serua District, especially Negeri (Village) Layeni and Negeri Wotay is slower than the potential available land.
Purposes  of  Devotion: Providing  an  understanding  of  the  protection  of traditional crop varieties for the rights of farmers, especially farmers in Negeri Layeni  and Negeri Wotay, Central Maluku Regency Method  of  Devotion: Performed  with  the  lecture  method  by  each  of  the presenters.  The  lecturer  is  given  time  to  deliver  the  material,  after  which  the participants are invited to ask a problem or question, which is then answered in turn by the speaker according to the problem being asked.
Results  of  the  Devotion: Efforts  to  increase  productivity  are  strongly influenced  by  success  in  improving  the  genetic  potential  of  plant  varieties. Activities that can produce more superior plant varieties need to be encouraged by providing incentives for people or business entities engaged in plant breeding that produce new  varieties  so  as  to  provide  greater  added value  to  users.  The strategy for developing superior plantation commodities must be implemented based on the principles of benefit and sustainability and integration. Plantation development in Central Maluku Regency must be based on land potential.
Abstrak Kata Kunci: Perlindungan; Varietas
Tanaman, Hak Petani.
Latar  Belakang: Pemanfaatkan  sumber  daya  lahan  secara  terarah  dan efisien  diperlukan  tersedianya  data  dan  informasi  yang  lengkap mengenai keadaan iklim, tanah dan sifat lingkungan fisik lainnya, serta persyaratan  tumbuh  tanaman  yang  diusahakan,  terutama  tanaman- tanaman yang mempunyai peluang pasar dan arti ekonomi cukup baik. Pengembangan  komoditas  perkebunan  di  Kabupaten  Maluku  Tengah, Kecamatan Teon Nila Serua khususnya Negeri (Desa) Layeni dan Negeri Wotay lebih lamban dibandingkan dengan lahan potensial yang tersedia. Tujuan  Pengabdian: Memberikan  pemahaman  tentang  perlindungan varietas tanaman tradisional bagi hak petani, khususnya petani Negeri Layeni dan Negeri Wotay Kabupaten Maluku Tengah.
Metode Pengabdian: Dilakukan dengan metode ceramah oleh masing- masing  pemateri.  Penceramah  diberi  waktu  untuk  menyampaikan

## Volume 1 Nomor 1, Maret 2021: h. 8 – 19
E-ISSN: 2775-6203
materinya, setelah itu di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.
Hasil/Temuan  Pengabdian: Upaya  peningkatan  produktivitas  sangat dipengaruhi  oleh  keberhasilan  dalam  memperbaiki  potensi  genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau  badan  usaha  yang  bergerak  di  bidang  pemuliaan  tanaman  yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna. Adapun strategi pengembangan komoditas perkebunan  unggulan  harus  dilaksanakan  berdasarkan  asas  manfaat dan  berkelanjutan  serta  keterpaduan.    Pengemabngan  perkebunan  di Kabupaten Maluku Tengah harus didasarkan pada potensi lahan.

## 1. Pendahuluan
Pada era perdagangan bebas dengan menyebarnya  industria lisasi  di  seluruh dunia,  terjadi benturan  kepentingan antara  pemilik  pengetahuan  tradisional dengan  pengusaha  terkait dengan pemanfaatan  genetik  sumber    daya  keanekaragam  hayati 1 .  Keanekargaman  yang  dimiliki  oleh Bangsa Indonesia mulai dari suku, bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tentunya ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menumbuh kembangkan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia 2 . Pemanfaatkan sumber daya lahan secara terarah dan efisien diperlukan tersedianya data dan informasi yang lengkap mengenai keadaan iklim, tanah dan sifat lingkungan fisik lainnya, serta persyaratan tumbuh tanaman yang diusahakan, terutama tanaman-tanaman yang mempunyai peluang  pasar  dan  arti  ekonomi  cukup  baik.  Data  iklim,  tanah,  dan  sifat  fisik  lingkungan lainnyayang  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  tanaman  serta  terhadap  aspek  manajemennya perlu diidentifikasi melalui kegiatan survey dan pemetaan sumber daya lahan. Data sumber daya lahan ini diperlukan terutama untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan pengembangan pertanian. Pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Teon Nila Serua khususnya Negeri (Desa) Layeni dan Negeri Wotay lebih lamban dibandingkan dengan lahan potensial yang tersedia. Berdasarkan data ZAE, lahan potensial untuk tanaman perkebunan di Kabupaten Maluku Tengah seluas 170.500 hektar. 3
Sektor  perkebunan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam pembangunan  nasional,  terutama  dalam  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat. Sasaran  utama  pembangunan  perkebunan  adalah  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  pekebun secara  keseluruhan  dan  berkesinambungan  dengan  menerapkan  sistem  usaha  tani  perkebunan terpadu.  Adapun  strategi  pengembangan  komoditas  perkebunan  unggulan  harus  dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan berkelanjutan serta keterpaduan.  Untuk mencapai tujuan tersebut, pengemabngan perkebunan di Kabupaten Maluku Tengah harus didasarkan pada potensi lahan.
Menurut C. F. G. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang  pangan  telah  maju  dengan  pesat,  sehingga  permasalahannya  tidak  hanya  tertuju  pada
1 Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean,” SASI 24, no. 1 (2018): 1– 10, h. 5.
2 Sulistijono, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa Barat,” SASI 26, no. 4 (2020): 474–89, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.428, h. 474.
3 Andriko  Noto  Susanto  and  Sjahrul  Bustaman,  Data  Dan  Informasi  Sumberdaya  Lahan  Untuk  Mendukung Pengembangan Agribisnis Di Wilayah Kepulauan Provinsi Maluku. Balai Pengkajian Teknologi Petanian Maluku (Ambon: BPTP Maluku, 2006), h. 73.
produk pangan yang dapat dijadikan komoditi potensial bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan  Negara,  tapi  juga  pada  sumber  penghasil  pangan  itu  sendiri  dapat  direkayasa  seperti terciptanya varietas tanaman yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan.
Selama  ini  dan  juga  pada  masa  yang  akan  datang  keberhasilan  pembangunan  pertanian sangat  ditentukan  antara  lain  oleh  keunggulan  varietas  tanaman  yang  dipakai,  yang  memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut. 4 Kemampuan untuk menghasilkan varietas tanaman yang dapat dijadikan bibit unggul sangat diperlukan, karena varietas tanaman merupakan faktor yang menentukan kualitas hasil pertanian. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan varietas yang unggul antara lain varietas tanaman yang digunakan telah berteknologi tinggi, relatif murah, dan tidak mencemari lingkungan. Melalui penggunaan varietas tanaman  yang  unggul  diharapkan  proses  produksi  menjadi  lebih  efisien,  lebih  produktif  dan menghasilkan bahan pangan yang bermutu tinggi. 5
Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah  lebih  besar  bagi  pengguna. 6 Salah  satu  penghargaan  adalah  memberikan  perlindungan hukum  atas  kekayaan  intelektual  dalam  menghasilkan  varietas  tanaman,  termasuk  dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.
Perlindungan  varietas  tanaman  merupakan  suatu  ketentuan  dalam  Hak  atas  Kekayaan Intelektual  (Selanjutnya disebut HKI)  yang  masih  baru  dalam  sejarah  perlindungan sebagai  hak kebendaanimmaterial yang diberikan kepada individu oleh Negara. Perlindungan varietas tanaman (PVT)  yang  merupakan  “sui  generis”  dari  paten  merupakan  perlindungan  terhadap  varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS).
Di  Indonesia  pengelolaan  Paten  dan  pengelolaan  PVT  tidak  berada  di  satu  tangan,  Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah  Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia.  Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu.
Atas  dasar  peraturan  perundangan  yang  berlaku,  khususnya  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2000  tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman  (PVT),  yang  mendapatkan  perlindungan adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan yang memiliki ciri-ciri: unggul dan potensial berkembang atau bernilai ekonomi; plasma nuftah (SDG) dan aprent stock  yang  berharga  dan  berguna  menghasilkan  varietas  hibrida  atau  varietas  turunan  esensial; memenuhi  persyaratan  BUSS  (baru,  unik,  seragam  dan  stabil).  Berbeda  dengan  tanaman  hasil pemuliaan yang memperoleh perlindungan berdasarkan UU PVT, maka terhadap varietas tanaman lokal tidak dapat di PVT-kan, yang dapat dilakukan adalah mendaftarkannya. Pendaftaran varietas tanaman  lokal  oleh:  Bupati/Walikota,  dalam  hal  sebaran  geografisnya  hanya  dalam  1 kabupaten/kota; Gubernur, apabila sebaran geografisnya di beberapa kabupaten/kota dalam satu
4 Ibid.
5 Sarifudin Karama, “Fenomena Hasil Pelepasan Varietas, Kesiapan Industri Perbenihan Dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani” (Bogor, 2000), h. 2.
6 Karama.
propinsi; Pusat PVTPP, apabila sebaran geografisnya di dalam beberapa kabupaten/kota dalam 1 propinsi.
Perubahan-perubahan  aturan  perlindungan  hak  paten  yang  diberikan  terhadap  varietas tanaman dilakukan berdasarkan pada pertimbangan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat diperlukan upaya penelitian dan pengembangan kearah invensi teknologi yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam jumlah, ragam, dan kualitas yang sebanyak-banyaknya. Namun ketentuan  perlindungan  varietas  tanaman  berdasarkan  UU  Paten  belum  dapat  sepenuhnya memenuhi  harapan  para  pihak  pemulia  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  terhadap  hasil invensinya.
Ketentuan lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum.
Pada dasarnya ketentuan berupa undang-undang merupakan sarana yang diperlukan untuk mendorong dan melindungi kegiatan dalam menghasilkan varietas tanaman yang bersifat unggul. Para pihak yang bergerak dalam bidang pemuliaan tanaman membutuhkan suatu aturan khusus yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Perlindungan yang di maksud berupa adanya pengakuan hak atas kekayaan intelektual bagi hasil invensi berupa varietas baru tanaman.
Konsep Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini dikembangkan karena ketentuan tentang paten  tidak  memberikan  perlindungan  atas  varietas  tanaman  baru  sebagai  hasil  dari  proses permuliaan  tanaman.  Berdasarkan  ketentuan  internasional  tentang  HKI  dikatakan  bahwa  jika negara tidak memberikan PVT dalam UU paten, maka negara tersebut harus membuat undang- undang  khusus  tersendiri  yang  efektif  untuk  perlindungan  varietas  tanaman  baru  ini.  Hukum tentang  paten  Indonesia  hanya  melindungi  proses  untuk  membuat  atau  memproduksi  tanaman dengan menggunakan teknik-teknik bioteknologi. Sedangkan PVT memberikan perlindungan atas produk, yang berupa bibit/benih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam bentuk varietas tanaman baru, persyaratan perlindungan dan perkecualian. Oleh karena itu Varietas tanaman yang tidak dilindungi dalam paten dapat dilindungi dalam UU PVT.
Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah apakah alasan pentingnya perlindungan terhadap varietas tanaman lokal? Apakah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pendaftaran terhadap varietas  tanaman  lokal?  Siapa  saja  yang  akan  memperoleh  manfaat  dari  pendaftaran  terhadap varietas tanaman lokal? Bagaimana manfaat tersebut dapat dirasakan? Pentingnya perlindungan varietas tanaman lokal didasarkan atas beberapa alasan? Adanya tekanan memenuhi kebutuhan pangan akibat pertambahan populasi, keterbatasan lahan, stress air dan input pertanian; serbuan benih unggul baru ke dalam manajemen usaha tani; dan berkembangnya teknologi dan manajemen usaha tani. Jika tidak ada perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, maka varietas tanaman lokal tersebut akan semakin tersudut dan kemudian lenyap

## 2. Metode Pengabdian
Sebagaimana telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  dampak  dari  keberlakuan  Undang-Undang Perlindungan  Varietas  Tanaman  di  Indonesia,  tidak  memberikan  perlindungan  varietas  tradisional bagi  hak  petani,  khususnya  pada  wilayah  Kabupaten  Maluku  Tengah  meliputi  Negeri  Layeni  dan Negeri Wotay.
Dalam kaitannya dengan hak-hak pemulia dan hak-hak petani, UU PVT memberikan perlakuan yang tidak sama antara hak-hak pemulia dan hak-hak petani, dan mempromosikan perlindungan yang kurang seimbang antara kepentingan umum dan kepentingan pemegang hak PVT. Hal ini disebabkan karena UU PVT ini dibuat untuk melindungi hak-hak pemulia, peneliti dan pemulia tanaman yang komersial,  dan  bukan  untuk  melindungi  hak-hak  petani.  Oleh  karena  itulah,  maka  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  melalui  penyuluhan  hukum  dirasakan  sangat  penting  dilakukan kepada kelompok tani yang berdomisili di Kecamatan Teon Nila Serua khususnya desa Layeni dan desa Wotay sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat setempat.
Adapun tahap kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:
1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah desa/negeri Lesluru, desa/negeri Layeni dan desa/negeri  Wotay  melalui  komunikasi  awal  dengan  anak  ketiga  Negeri  untuk  dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan hukum. Tujuan kegiatan  penyuluhan  ini  yaitu  untuk  memberikan  edukasi  dan  pemahaman  hukum kepada masyarakat desa/negeri Layeni dan desa/negeri Wotay terkait dengan hak-hak keperdataan masyarakat.
2) Menyiapkan  Materi/Bahan  berupa  powerpoint  materi  terkait  dengan  perkembangan perlindungan varietas tanaman lokal bagi petani.
3) Penyuluhan  hukum  ini  juga  melibatkan  empat  (4)  orang  mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas Pattimura yang juga merupakan anak Negeri Layeni dan Negeri Wotay untuk membantu kegiatan penyuluhan hukum dengan menjadi master of ceremony.
4) Menyiapkan  lokasi  yang  akan  dipakai  untuk  kegiatan  penyuluhan  hukum  di  Negeri Layeni dan Negeri Wotay dengan dibantu oleh masyarakat. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Negeri Layeni dan Negeri Wotay.
5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Layeni dan Negeri Wotay melalui Diskusi  secara  panel  yang  mana  pemateri  menyampaikan  materi  secara  bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat .

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  Bagian  Keperdataan  Fakultas Hukum  Universitas  Pattimura  Ambon  di  awal  semester  Genap  Tahun  Akademik  2020/2021  ini dilakukan di tiga (3) Negeri yang ada di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah yaitu Negeri Lesluru, Negeri Wotay dan Negeri Layeni. Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini di bawah tema “Hak-hak keperdataan masyarakat dalam menjamin kepastian hukum”. Oleh sebab itu, melalui tea tersebut, materi yang yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi hukum juga terdiri dari materi-materi yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan masyarakat misalnya hukum perkawinan,  hukum  tanah,  hak  kekayaan  intelektual,  perlindungan  konsumen  dan  aspek keperdataan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi.
Dalam  bidang  perlindungan  varietas  tanaman,  pemateri  memaparkan  mengenai perlindungan  hak-hak  petani  dalam  pengembangan  varietas  tanaman  lokal  yang  kurang mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000 tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman  selanjutnya  disebut  UU-PVT).  Oleh  karena  itu,  dalam penyuluhan  hukum  ini,  masyarakat  khususnya  yang  berprofesi  sebagai  petani  mendapatkan edukasi dan pemahaman hukum mengenai dampak perlindungan hak-hak petani dalam varietas tamanan local dikaitkan dengan UU-PVT.
Kegiatan penyuluhan hukum ini selain melibatkan masyarakat dalam hal ini alumni yang ada di  Kabupaten  Maluku  Tengah,  juga  melibatkan  mahasiswa  aktif  anak  Negeri  Lesluru  yang
sementara  melanjutkan  studi  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura  sebanyak  4  orang  yang dibagi meliputi: 2 (dua) orang di desa Lesluru, 1 (satu) orang di desa Layeni dan 1 (satu) orang di desa Wotay.  Adapun masyarakat Desa Lesluru yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini sebanyak 32 orang, sedangkan Desa Layeni yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini sebanyak 16 orang dan Desa Wotay yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini sebanyak 18 orang. Ini menunjukan bahwa meskipun dalam masa wabah covid-19, tetapi sambutan masyarakat dan keingintahuan masyarakat mengenai persoalan-persoalan hukum khususnya hak-hak keperdataan masyarakat itu sangat baik sekali.
Kegiatan penyuluhan hukum ini di awali dengan pembukaan oleh MC yang tidak lain adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang berasal dari Desa/Negeri Lesluru, Layeni dan  Wotay.  Dalam  acara  pembukaan  ini,  Ketua  Bagian  Keperdataan  FH  Universitas  Pattimura berkenan untuk menyampaikan arahan dan maksud dari  kegiatan penyuluhan hukum ini, serta pemberian cinderamata dari Tim Pengabdian Masyarakat FH Universitas Pattimura Ambon kepada masing-masing Pemerintah Negeri Layeni dan  Negeri Wotay  yang berikan langsung oleh Ketua Bagian  Keperdataan  Fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura  kepada  Pejabat  Negeri  Layeni  dan Negeri Wotay secara bergiliran sesuai dengan lokasinya yang telah ditentukan.
Gambar 1.1
Pemberian Cinderamata Ketua Bagian Keperdataan FH  Universitas  Pattimura  kepada  Pejabat  Negeri Layeni, Kec. TNS, Kab. Maluku Tengah.
Gambar 1.2
Pemberian Cinderamata Dosen Bagian Keperdataan FH  Universitas  Pattimura  kepada  Pejabat  Negeri Wotay, Kec. TNS, Kab. Maluku Tengah
Kegiatan  penyuluhan  dilanjutkan  dengan  arahan  singkat  dari  Pejabat  Negeri  Layeni  dan Pejabat  Negeri  Wotay  yang  menyambut  baik  maksud  dan  kedatangan  para  pemateri  untuk memberikan  edukasi  dan  pemahaman  hukum  hak-hak  keperdataan  masyarakat.  Setelah pembukaan,  kemudian  dlanjutkan  dengan  penyampaian  materi  oleh  pemateri  termasuk penyampaian  materi  berkaitan  dengan  perlindungan  varietas  tanaman  bagi  masyarakat  di  dua negeri yakni negeri Layeni dan negeri Wotay dalam Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah. Pada  saat  penyampaian  materi  mengenai  perlindungan  varietas  tanaman  dikaitkan  dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 merupakan produk Perundang-Undangan Nasional yang menjamin perlindungan varietas tanaman nasional masih memiliki kelemahan terhadap hak-hak petani.
Gambar 1.3
Penyampaian Materi oleh Pemateri di negeri Layeni, Kec. TNS
Gambar 1.3
Partisipasi Masyarakat di negeri Layeni, Kec. TNS
Gambar 1.4
Penyampaian Materi oleh Pemateri di Negeri Wotay, Kec. TNS
Gambar 1.5
Partisipasi Masyarakat di Negeri Wotay, Kec. TNS
Di  dalam  pelaksanaannya,  guna  membatasi  kepentingan  perorangan,  maka  hukum  juga memberikan jaminan agar tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. 7 Hal  ini  sejalan dengan penjelasan  UU  PVT  yang  menyebutkan  bahwa  “....dalam  pelaksanaannya  undang-undang  ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT...”. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemulian ini, di dalam pelaksanaannya  harus  turut  memperhatikan  hak  petani  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada umumnya.
Kepastian  hukum  juga  dapat  diartikan  sebagai  perlindungan  hukum, 8 dalam  hal  ini  para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. Esensi dari kepastian hukum ini terkait dengan putusan pengadilan terhadap sengketa antara pemulia dan petani. Suatu putusan pengadilan yang telah dikeluarkan, pada dasarnya harus dapat menjadi acuan di dalam memecahkan perkara yang sama. Oleh karena itu, penerapan hukum yang tepat dan pemahaman terhadap ketentuan undang-undang menjadi syarat yang harus terpenuhi, di dalam putusan terkait sengketa antara pemulia dan petani.
Perlindungan terhadap varietas tanaman dengan menggunakan hak paten tidak dapat terus dilakukan, dengan alasan: 9
1) Pemegang paten akan memiliki kewenangan secara prinsip untuk melarang penggunaan kembali benih yang telah ditanam oleh petani, dengan konsekuensi akan muncul biaya tinggi bagi petani dan dominasi perusahaan benih besar akan semakin kuat.
2) Pemuliaan yang berdasarkan pada perlindungan varietas tanaman akan tersingkir, yakni ketika perlindungan paten tidak mendukung jenis invensi yang dihasilkan oleh petani tradisional tidak dimintakan paten dan digunakan secara bebas diantara kelompok petani tersebut.
3) Pemberian paten memiliki sifat akan adanya hak monopoli pada benih dan/atau tanaman yang menjadi objek produksi serta perdagangan benuh yang penting.
4) Pemberian  paten  akan  mendukung  standarisasi  yang  lebih  tinggi  serta  memperkuat kecenderungan  ke  arah  budidaya  tunggal  sehingga  akan  mengikis  keanekaragaman hayati.
5) Pemberian  paten  juga  mendukung  bertambahnya  kecenderungan  monopoli  pada pemilikan  tanah  dan  industri  benih,  yang  memungkinkan  petani  kecil  dan  pemulis tradisional merasakan dampak terburuk.
Selain perlindungan dengan hak paten, pengaturan secara khusus mengenai  perlindungan terhadap  varietas  tanaman  dilakukan  sejak  tahun  1990  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian pada  tahun  1992,  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1992  tentang  Sistem  Budidaya Tanaman yang mendorong kegiatan pemuliaan tanaman, dimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dinyatakan bahwa :
1) Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah;
2) Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya;
3) Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah;
7 Muhammad  Djumhana  and  R.  Djubaedillah,  Hak  Milik  Intelektual,  Sejarah,  Teori  Dan  Prakteknya  Di  Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 25.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), https://doi.org/340.072, h. 60.
9 R. M. Suryodiningrat, Aneka Hak Milik Perindustrian Dan Hak Paten (Bandung: Tarsito, 1994), h. 52.
4) Ketentuan mengenai  pemberian penghargaan sebagai maksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh pemerintah.
Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun1992  tidak  mengatur  adanya perlindungan  terhadap  hak-hak  yang  dimiliki  pihak  pemulia  tanaman,  sehingga  para  pemulia tanaman  tidak  mengetahui  keuntungan/manfaat  yang  diperoleh  apabila  varietas  temuannya diperbanyak  atau  dijual,  dan  apa  sanksi  bagi  pihak  yang  menjual  atau  menggunakan  varietas temuanya tanpa persetujuan dari pihak pemulia untuk tujuan komersial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun 1992, pihak  pemulia  hanya  memperoleh  penghargaan dari pemerintah, sebagai balas jasa dari hasil penemuan varietas baru.
Ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap penemuan varietas unggul  terdapat  dalam  Pasal  45  Peraturan  Pemerintah  No.44  Tahun  1995  tentang  Pembenihan Tanaman  yang  menyatakan  bahwa  Menteri  memberikan  penghargaan  kepada  penemu  varietas unggul  dan/atau  teknologi  di  bidang  perbenihan.  Pada  tanggal  20  Desember  2000,  diterbitkan Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000,  dimana  Undang-Undang  tersebut  mengatur  secara terperinci mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman.
Diawali  suatu  konsep  yang  diperdebatkan  pada  tahun  1979  dalam  United  Nation  Food  and Agriculture  Organization-FAO.  Isu  mengenai  hak  para  petani  menemukan  caranya  sendiri  pada resolusi  Konferensi  FAO-4/1989,  5/1989  dan  3/1991.  Resolusi  ini  dirundingkan  oleh  Komisi mengenai  Sumber  Daya  Tanaman  Genetik  dan  dengan  suara  bulat  diadopsi  oleh  lebih  dari  160 negara pada tahun 1989 dan tahun 1991. Komisi tersebut menegaskan hak-hak para petani sebagai hak  yang  timbul  karena  kontribusi  para  petani  di  masa  lalu,  sekarang  ini  dan  masa  yang  akan datang  dalam  melestarikan,  mengembangkan  dan  membuat  tersedianya  sumber  daya  tanaman genetik,  terutama  sekali  mereka  yang  berada  di  pusat-pusat  asal/aneka  ragam.  Hak-hak  ini diberikan dalam masyarakat internasional sebagai wakil bagi generasi para petani masa sekarang ini dan masa depan dengan maksud  untuk memastikan manfaat-manfaat yang penuh bagi  para petani untuk membantu kelanjutan dari kontribusi petani di masa lalu.
Petani  memainkan  peranan  yang  penting  terutama  dalam  hal  melindungi  sumber  daya tanaman genetik secara keseluruhan. Oleh karena itu, petani dapat dikategorikan sebagai salah satu pemegang  pengetahuan  tradisional  meskipun  tidak  semua  pemegang  pengetahuan  tradisional adalah petani.
UN FAO memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan Petani dalam kaitannya dengan  pengembangan  dan  pelestarian  keanekaragaman  genetik  yang  dihasilkan  dalam Resolusinya  serta  diadopsi  oleh  lebih  dari  160  negara  pada  tahun  1989  dan  tahun  1991.  Komisi tersebut menegaskan hak-hak para petani sebagai hak yang timbul karena kontribusi para petani di masa  lalu,  sekarang  ini  dan  masa  yang  akan  datang  dalam  melestarikan,  mengembangkan  dan membuat tersedianya sumber daya tanaman genetik. Petani memiliki peranan penting dalam hal melindungi  sumber  daya  tanaman  genetik  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  petani  dapat dikategorikan  sebagai  salah  satu  pemegang  pengetahuan  tradisional  meskipun  tidak  semua pemegang pengetahuan tradisional adalah petani.
Dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  27  Tahun  1971,  pemerintah  membentuk  Badan  Benih Nasional (BBN) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. BBN  memiliki  fungsi  yaitu  (1)  Merencanakan  dan  merumuskan  peraturan-peraturan  untuk membina  produksi  dan  pemasaran  benih,  (2)  Mengajukan  pertimbangan-pertimbangan  kepada Menteri  tentang  Persetujuan,  pelepasan  atau  penarikan  varietas,  (3)  Melakukan  pengawasan produksi dan pemasaran benih.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman merupakan salah satu ketentuan hukum yang memberikan pengakuan dan pengharagaan kepada pemulia atas hasil kegiatan pemuliaannya. Melalui kegiatan pemuliaan yang dilakukan, pemulia telah menemukan varietas tanaman baru.
Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman  dan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000  tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman adalah perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pemulia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tidak memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi  yang  dimiliki  pemulia,  tetapi  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  moral  pemulia. Sedangkan UU PVT disusun sebagai usaha untuk memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual  pemulia  dalam  menghasilkan  varietas  tanaman,  termasuk  didalamnya  hak  pemulia untuk menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak lainnya.
Perlindungan mengenai Hak Petani (Farmer’s Rights) di dalam UU PVT sangatlah minim. Hal ini  dapat  dilihat  dengan  hanya  terdapatnya  satu  ketentuan  terkait  dengan  hak  istimewa  petani (farmer’s privilage) yang diatur dalam UU PVT. Perlindungan mengenai hak petani (farmer’s rights) di dalam UU PVT sangatlah minim.
Ketentuan mengenai hak istimewa petani (farmer’s privilage) dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 1(a) UU PVT ini, bertujuan untuk melindungi hak petani kecil untuk menyimpan sebagian hasil panen (benih) dari varietas tanaman yang dilindungi untuk digunakan kembali pada musim tana berikutnya.  Namun  kategori  “petani  kecil”  yang  memperoleh  hak  istimewa  petani  (farmer’s previlage) ini tidak terdapat pengaturannya dalam UU PVT.
UU  PVT  juga  tidak  memberikan  perlindungan  terhadap  praktik-praktik  petani  yang  telah dilaksanakan selama berabad-abad seperti praktik tukar menukar benih, dan menjual benih antar sesama petani. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap hak petani yang diatur dalam UU PVT masih sangat minim sekali, dan pengaturan mengenai hak istimewa petani (farmer’s previlage) masih memungkinkan terjadinya multitafsir dalam pelaksanaannya sehingga tidak dapt memberikan kepastian hukum bagi petani.
Berlakunya UU PVT di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal. Namun faktor internal berupa pemenuhan kewajiban terhadap perjanjian internasional merupakan faktor yang paling dominan terkait dengan diundangkannya UU PVT.  Pentingnya perlindungan varietas tanaman lokal didasarkan atas beberapa alasan? Adanya tekanan memenuhi kebutuhan pangan akibat pertambahan populasi, keterbatasan lahan, stress air dan input pertanian; serbuan benih unggul baru ke dalam manajemen usaha tani; dan berkembangnya teknologi dan manajemen usaha tani. Jika tidak ada perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, maka varietas tanaman lokal tersebut akan semakin tersudut dan kemudian lenyap.
Mengingat varietas tanaman lokal pada umumnya dikembangkan dan diturunkan oleh para petani yang jumlahnya sangat besar dalam negara Indonesia yang merupakan negara agraris, maka perlindungan  terhadap  varietas  tanaman  lokal  secara  ekonomi  akan  membawa  manfaat  kepada petani.  Varietas  tanaman  lokal  sebagai  pengetahuan  tradisional  tidak  hanya  perlu  dilestarikan dalam  rangka  mempertahankan  kekayaan  kita  sebagai  negara  yang  memiliki  mega  bio-diversity, namun juga untuk menghindari ketergantungan petani akan ketersediaan bibit yang apabila hanya dikuasai oleh para pemulia, khususnya perusahaan multinasional di bidang pemuliaan, maka dapat terjadi kelangkaan dan ketergantungan petani pada bibit dari pemulia tanaman. Konsekuensinya, tidak ada kemandirian petani atas bibit karena akan tergantung pada bibit dari pemulia, padahal bibit dari pemulia banyak yang hanya dapat digunakan untuk sekali pakai.
Perlindungan  varietas  tanaman  lokal  juga  bermanfaat  meningkatkan  kesejahteraan  petani yang sampai saat ini belum menikmati hasil jerih payah mereka. Dari sisi kepentingan Pemerintah, perlindungan terhadap tanaman lokal melalui sistem pendaftaran tidak hanya membawa manfaat secara ekonomi, tetapi juga sekaligus menjamin keamanan pangan dan kemandirian nasional dari sisi swa-sembada pangan.

## 4. Kesimpulan
Perlindungan  varietas  tanaman  lokal  juga  bermanfaat  meningkatkan  kesejahteraan  petani yang sampai saat ini belum menikmati hasil jerih payah mereka. Dari sisi kepentingan Pemerintah, perlindungan terhadap tanaman lokal melalui sistem pendaftaran tidak hanya membawa manfaat secara ekonomi, tetapi juga sekaligus menjamin keamanan pangan dan kemandirian nasional dari sisi  swa-sembada  pangan.  Perlindungan  varietas  tanaman  lokal  juga  bermanfaat  meningkatkan kesejahteraan petani  di negeri  Layeni dan Negeri  Wotay terhadap tanaman  lokal  melalui sistem pendaftaran tidak hanya membawa manfaat secara ekonomi.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Negeri Layeni dan Negeri Wotay ini adalah bagian  dari  Program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Bagian  Keperdataan  Fakultas  Hukum Universitas Pattimura Tahun 2021. Kegiatan ini sudah boleh terlaksana dengan baik karena bantuan dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu,  ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  :  Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Ibu Bupati yang ikut memfasilitasi kegiatan ini, Pejabat Negeri Layeni dan Negeri Wotay  Tokoh Masyarakat dan segenap masyarakat Negeri Layeni dan Negeri Wotay,  Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

## Referensi
Djumhana, Muhammad, and R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
Karama,  Sarifudin.  “Fenomena  Hasil  Pelepasan  Varietas,  Kesiapan  Industri  Perbenihan  Dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani.” Bogor, 2000.
Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela. “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean.” SASI 24, no. 1 (2018): 1–10.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum,. Jakarta: Kencana, 2007. https://doi.org/340.072.
Sulistijono.  “Kepastian  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Karya  Cipta  Tari  Jaipongan  Di  Wilayah Jawa Barat.” SASI 26, no. 4 (2020): 474–89. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.428.
Suryodiningrat, R. M. Aneka Hak Milik Perindustrian Dan Hak Paten. Bandung: Tarsito, 1994.
Susanto,  Andriko  Noto,  and  Sjahrul  Bustaman.  Data  Dan  Informasi  Sumberdaya  Lahan  Untuk Mendukung  Pengembangan  Agribisnis  Di  Wilayah  Kepulauan  Provinsi  Maluku.  Balai  Pengkajian Teknologi Petanian Maluku. Ambon: BPTP Maluku, 2006.