Volume 19, Nomor 1 (2024), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v19i1.69856
Berbagi pakai data spasial pertanahan pada penyusunan rencana detail tata ruang
Land  administration  data  sharing  on  the  arrangement  of  the  detailed  spatial planning
S Widiyantoro 1 dan T W Rineksi 1
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia
Corresponding author’s email: susilo@stpn.ac.id
Abstrak. Jumlah Rencana Detail Tata Ruang hingga saat ini masih dikategorikan minim, yaitu sebanyak 260 produk per Januari 2023 dari target sebanyak 2.000 produk pada tahun  2024.  Hal  ini  ditengarai  oleh  belum  teraksesnya  data  spasial  pertanahan tersebut oleh para penyusun dokumen RDTR di daerah. Keterbatasan aksesibilitas data di  Indonesia  tersebut  tidak  terjadi  di  Belanda,  yang  notabene  telah  memanfaatkan data spasial pertanahan untuk berbagai hal termasuk untuk penyusunan rencana tata ruang.  Berdasarkan  kedua  hal  tersebut,  peneliti  ingin  mengetahui  kondisi  berbagi pakai  data  spasial  pertanahan  di  Belanda  dan  di  Indonesia.  Metode  kajian  yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan pada studi literatur, yang berfokus pada lima variabel  penyusun  Infrastruktur  Data  Spasial  (IDS)  yaitu  teknologi,  sumber  daya manusia, baku standar data, kebijakan/peraturan, dan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagi pakai data pertanahan untuk berbagai kepentingan, terutama untuk penyusunan  rencana  tata  ruang,  telah  terwujud  di  Belanda  karena  kelima  variabel penyusun IDS telah mendukung terwujudnya berbagi pakai data pertanahan. Kondisi demikian belum mampu diwujudkan di Indonesia karena masih ada beberapa kendala dalam hal teknologi, sumber daya manusia, implementasi kebijakan, dan kualitas data.
Kata Kunci: Bidang Tanah; Interoperabilitas Data; Penataan Ruang
Abstract. There  are  currently  quite  few  Detailed  Spatial  Plans  (RDTR)  available  in Indonesia. Out of the target of 2,000 products in 2024, there were just 260 products of  RDTR  as  of  January  2023.  The  premise  that  the  regional  producers  of  the  RDTR documents  haven't  had  access  to  land  spatial  data  indicates  this.  The  Netherlands, which  remarkably  has  used  land  spatial  data  for  numerous  things  including  the creation  of  spatial  plans,  does  not  experience  the  limited  data  accessibility  that Indonesia experiences.  Based  on  these  two  factors,  the  study  aimed  to  understand and  compare  Indonesia  and  the  Netherlands  regarding  the  process  of  land-related spatial data interchange in each country. The study employed descriptive qualitative method using literature studies approach, focusing on the five factors that construct the Spatial Data Infrastructure (IDS), i.e. technology, human resources, data standard, policy,  and  data.  The  results  demonstrated  that  the  Netherlands  has  successfully implemented  the  sharing  of  land  data  for  a  variety  of  purposes,  particularly  the creation of spatial planning, through the support of the five IDS component variables. Due  to  ongoing  challenges  with  technology,  human  resources,  the  execution  of policies, and data quality, such circumstances have not been able to be achieved in Indonesia.
Keywords: Land Parcel; Data Interoperability; Spatial Planning

## 1. Pendahuluan
Terbentuknya  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN) bertujuan untuk mencapai sinergitas antara kebijakan pertanahan, informasi pertanahan, dan administrasi  pertanahan  yang  mendukung  pembangunan  berkelanjutan  [1].  Sinergitas tersebut dapat diwujudkan dalam pemanfaatan data untuk berbagai kegiatan, salah satunya yaitu  pemanfaatan  data  spasial  bidang  tanah  dari  kegiatan  pendaftaran  tanah  pada  tahap perencanaan tata ruang dalam rangkaian kegiatan penataan ruang. Namun sampai dengan kajian  ini  dibuat,  hal  tersebut belum  dapat diwujudkan.  Indikasinya  yaitu  masih  ditemukan kesalahan dalam penetapan zona atau kawasan peruntukan. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk pola ruang suatu kawasan yang tidak mengikuti pola batas bidang tanah. Gambar 1 menjadi  contoh  bahwa  penetapan  pola  ruang  dalam  sebuah  Rencana  Detail  Tata  Ruang (RDTR) belum mengikuti batas bidang tanah atau batas penggunaan bidang tanah.
Penggunaan  data  spasial  bidang  tanah  dalam  penataan  ruang  merupakan  sebuah keniscayaan, mengingat Pemerintah tengah gencar melaksanakan program pengukuran dan pemetaan  bidang  tanah  melalui  berbagai  macam  jenis  kegiatan.  Salah  satunya  melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah berlangsung sejak tahun 2017 dan dengan  target  yang  terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  [2].  Keberadaan sejumlah  data  spasial  bidang  tersebut  berpotensi  mendukung  dalam  hal  percepatan penyediaan data dasar dalam proses perencanaan tata ruang [3], namun hal tersebut belum dilakukan.
Copyright © 2024, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 1. Pengaturan pola ruang tidak sesuai kondisi batas eksisting.
Keterbatasan penyediaan peta skala besar, sebagai data dasar dalam perencanaan tata ruang, berdampak pada rendahnya produk RDTR [4,5]. Dilihat dari situs PROTARU maupun SIGTARU RDTR per tanggal 4 Januari 2023, terdapat sebanyak 260 peraturan RDTR yang telah terbit dan 165 peta RDTR online yang ada di portal RDTR. Capaian jumlah tersebut masih jauh dari angka yang  telah  ditargetkan  Pemerintah  yaitu  sebanyak  2.000  RDTR  pada  tahun  2024  [5,6]. Ketiadaan data spasial bidang tanah dalam proses perencanaan tata ruang tersebut ditengarai oleh tidak adanya berbagi pakai data pertanahan dari Kantor Pertanahan kepada Pemerintah Daerah setempat yang secara langsung mengurusi pembuatan RDTR [7]. Ketiadaan berbagi pakai data pertanahan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: (1) ketiadaan kebijakan  di  Kementerian  ATR/BPN  yang  berfokus  pada  pengembangan  Infrastruktur  Data Spasial (IDS); (2) ketiadaan payung hukum untuk berbagi pakai data pertanahan; (3) ketiadaan baku  standar  data  nasional  dalam  bentuk  peraturan  maupun  Standar  Nasional  Indonesia (SNI);  (4)  belum  ada  prioritas  peningkatan  kualitas  data  pertanahan;  (5)  minimnya  jumlah sumber daya manusia yang berkompeten pada bidang informasi teknologi dan pengelolaan data spasial; dan (6) ketiadaan geoportal di Kementerian ATR/BPN [8].
Persoalan  berbagi  pakai  data  pertanahan  tersebut  tidak  terjadi  di  sejumlah  negara  maju seperti  Finlandia,  Amerika  Serikat,  Italia,  dan  Belanda,  yang  notabene  telah  menggunakan RDTR  sebagai  dasar  pembangunan  [9,10].  Dari  sejumlah  negara  tersebut,  Belanda  menjadi salah satu negara yang berfokus pada pengembangan data spasial [11]. Tidak hanya berhenti pada fokus pengembangan data, Belanda juga menjadi salah satu penyelenggara spatial data sharing  initiatives dengan  konsekuensinya  yaitu  semua  data  spasial  yang  dimiliki  tersusun secara  detail  dan  dapat  diakses  oleh  publik  [8].  Kebijakan sharing  data yang  diambil  oleh
Pemerintah Belanda tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Belanda secara khusus dan di Kawasan Uni Eropa pada umumnya [12 – 14].
Berdasarkan sejumlah kondisi tersebut, tujuan dari kajian ini yaitu untuk mengetahui berbagi pakai data spasial di Belanda dan kondisi berbagi pakai data spasial pertanahan di Indonesia jika  dibandingkan  dengan  kondisi  di  Belanda.  Dengan  mengetahui  hal  tersebut  diharapkan dapat  diketahui  potensi  terwujudnya  berbagi  pakai  data  pertanahan  untuk  kegiatan penyusunan dokumen RDTR di Indonesia.

## 2. Metode
Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan pada studi literatur. Data-data primer meliputi: (1) hasil penelitian sebanyak 18 artikel; (2) artikel website sebanyak 10 artikel; (3) peraturan perundangan; (4) data spasial bidang tanah dan data penataan ruang yang ada di geoportal BHUMI maupun di geoportal PDOK. Kajian difokuskan pada komponen penyusun Infrastruktur Data Spasial (IDS) yang meliputi: teknologi, kebijakan/peraturan, baku standar data, sumber daya manusia, dan data [15,16].
Adapun  peraturan  di  Belanda  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  antara  lain:  (1)  Arahan  no. 2013/37/EU  yang  mengamandemen  Arahan  2003/98/EC  yang  ditetapkan  oleh  Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa mengenai penggunaan kembali informasi publik (2) Arahan No 2007/2/EC  Parlemen  Eropa  dan  Dewan  Uni  Eropa  tentang  pembentukan  INSPIRE;  (3) Commission  Regulation (EU)  No.  268/2010;  (4)  Undang-undang  Akses  Publik  terhadap Informasi  Pemerintah  Belanda  atau Wet  openbaarheid  van  bestuur (WOB);  (5)  Undang- Undang Pemanfaatan Kembali Informasi atau Wet hergebruik overheidsinformatie (WHO); (6) Undang-undang  Pemerintahan  yang  Terbuka  atau Wet  Open  Overheid (WOO);  (7)  Undang- Undang Penataan Ruang atau Wet Op De Ruimtelijke Ordening (WRO); (8) Keputusan Dewan Kota  Amsterdam  Nomor    2021-285  tanggal  1  Desember  2021;  dan  (9)  Undang-undang Pendaftaran  Tanah  atau Kadasterwet .  Data  spasial  pertanahan  dari  negara  tersebut digunakan untuk menampilkan struktur data yang dibagipakaikan.
Di sisi lain, peraturan perundangan di Indonesia yang digunakan sebagai bahan kajian antara lain: (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; (3)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999;  Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2016;  (4) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008;  (5)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2011;  (6) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 23  Tahun  2021;  (7)  Peraturan  Presiden  Nomor  85  Tahun  2007;  (8)  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997;  (9)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021;  (10)  Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  16  Tahun  2021;  (11) Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  32 Tahun 2021; dan (12) Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 293/KEP-4.1/VII/2018. Data spasial RDTR yang ada di Geoportal Kementerian ATR/BPN digunakan untuk mengetahui kondisi eksisting berbagi pakai data.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1. Kondisi berbagi pakai data spasial pertanahan di Belanda
Di Uni Eropa, administrasi pertanahan memegang peranan penting dalam proses perencanaan mengingat  sistem  pasar  tanah  telah  menjadi  domain  kehidupan.  Ketika  pertanahan  sudah dikuasai oleh pasar maka tingkat perubahan administrasi pertanahan pun semakin tinggi dan kompleks.  Dinamika  pertanahan  yang  terjadi  ini  tidak  lain  disebabkan  oleh  kebijakan  yang dianut  Parlemen  Uni  Eropa,  bahwa  kesejahteraan  bersama  negara-negara  Uni  Eropa  dapat dicapai  apabila  terwujud  kemudahan  arus  pergerakan  bebas  barang  dan  jasa  [13].  Dengan adanya  sistem  pasar  tersebut,  maka  data  pertanahan  bukan  saja  menjadi  dasar  dalam penataan  ruang  namun  digunakan  pula  untuk  berbagai  kepentingan  agar  pelaksanaan pembangunan  tetap  terkendali  sesuai  kemampuan  lingkungan.  Dalam  kaitannya  dengan pelaksanaan  pembangunan,  data  pertanahan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  karena penatagunaan  tanah  merupakan  komposisi  sistem  yang  kompleks  yang mewadahi aktivitas masyarakat di dalam suatu wilayah. Salah satu indikasi terintegrasinya data pertanahan dan dokumen penataan ruang maupun data pertanahan dengan dokumen pembangunan lainnya tercermin dari kemudahan data pertanahan tersebut untuk dibagi-pakaikan sehingga setiap kebijakan yang diambil akan berbasiskan informasi spasial bidang tanah.
Berbagi-pakai data pertanahan di Uni Eropa dilakukan melalui geoportal data spasial Uni Eropa yang dikelola oleh tim INSPIRE atau singkatan dari Infrastructure for Spatial Information in the European Community , yang dibentuk pada tahun 2007 dengan dasar Arahan Parlemen Eropa dan  Dewan  Uni  Eropa  Nomor  2007/2/EC atau  dikenal  dengan  Pedoman  INSPIRE  2007. Pedoman  INSPIRE  ini  menjadi  pendorong  di  balik  pengembangan  IDS  di  seluruh  Uni  Eropa berdasarkan  prinsip-prinsip  interoperabilitas  yang  pada  akhirnya  bertujuan  untuk menciptakan satu data geospasial di Eropa. Dalam rangka menciptakan tujuan tersebut maka INSPIRE bertugas untuk mengatur kerangka kerja IDS di Uni Eropa, yang berprinsip pada: (a) data dikumpulkan, disimpan, dan dikelola dengan baik untuk memudahkan pemeliharaan; (b) data dapat dikombinasi dengan berbagai sumber di seluruh Eropa dan bisa dibagi-pakai oleh berbagai pengguna dan aplikasi; (c) data dibuat atau dikumpulkan sedemikian rupa agar bisa digunakan  dalam  berbagai  tingkat  skala;  (d)  informasi  geografis  yang  diperlukan  harus senantiasa  tersedia  dan  transparan;  dan  (e)  data  mudah  ditemukan  [17].  Selain  di  dalam Pedoman INSPIRE 2007, pengaturan mengenai pendiseminasian data spasial diatur pula dalam Commission  Regulation  (EU)  No.  268/2010 .  Di  dalam  regulasi  tersebut  disebutkan  bahwa setiap negara anggota wajib memberikan akses ke kumpulan data spasial sebagaimana tema- tema  spasial  yang  telah  disepakati,  namun  negara  anggota  tetap  diperbolehkan  untuk mendapatkan  pengecualian  pembatasan  dalam  berbagi-pakai  data  tersebut  dengan  alasan keadilan, keamanan publik, pertahanan nasional atau hubungan internasional. Perancis dan Italia menjadi contoh negara yang tidak membagipakaikan data spasialnya dalam geoportal INSPIRE, sedangkan Belanda menjadi contoh negara yang membagipakaikan data sesuai tema yang disepakati seperti: cadastral parcels , hidrografi, tutupan lahan, pertanian, dan sejumlah tema lainnya yang dapat dilihat pada Gambar 2.
Copyright © 2024, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 2. Dataset Belanda yang diupload pada Geoportal PDOK dan INSPIRE memiliki standar geodatabase yang sama.
Data spasial yang dibagipakaikan Belanda tidak hanya melalui geoportal Uni Eropa namun juga melalui  geoportal  nasional.  Geoportal  nasional  Belanda  disebut  dengan Publieke Dienstverlening  Op  de  Kaart (PDOK).  PDOK  diluncurkan  pada  tahun  2007  atas  inisiatif Kadaster ,  sebuah  badan  publik  non  departemen  yang  berada  di  bawah  tanggungjawab kementerian  dalam  negeri  Belanda,  yang  bekerjasama  dengan  sejumlah  instansi pemerintahan Belanda. Adanya kerjasama dengan sejumlah instansi pemerintah menjadikan dataset geospasial yang disajikan Kadaster terjamin kemutakhirannya. Tidak hanya bertugas untuk menyajikan dataset, Kadaster bertugas pula untuk mengumpulkan, mendaftarkan data, dan mengelola infrastruktur data spasial nasional sesuai dengan standar internasional yang berlaku dalam INSPIRE (Gambar 2). Adapun format data yang digunakan mengacu pada format protokol Open Geospatial Consortium (OGC), seperti: Web Map Server (WMS), Web Map Tile Service (WMTS), Web  Feature  Service (WFS), Web  Coverage  Service (WCS),  dan Graph Modelling  Language (GML).  Format  tersebut  digunakan  agar  data  yang  diproduksi  dapat dianalisis dan dibagipakaikan melalui Web-GIS, serta dapat digunakan kembali oleh pengguna melalui berbagai aplikasi berbasis opensource .
Dari sejumlah data spasial yang dikelola oleh Kadaster, dataset pertanahan menjadi salah satu data  yang  dikelolanya.  Sesuai  dengan  undang-undang  pendaftaran  tanah  Belanda, Kadasterwet , data pertanahan dikumpulkan mulai dari lingkup yang terkecil. Bahkan pemilik tanah secara mandiri dapat mengajukan perubahan data spasial pertanahan yang telah tersaji dalam  geoportal  PDOK.  Hal  ini  berimplikasi  data  spasial  yang  disajikan  dalam  geoportal memiliki tingkat ketelitian tinggi, indikasinya adalah adanya kesesuaian antara batas bidang
tanah,  informasi  bidang  tanah,  dan  bentuk  bidang  yang  tampak  di  atas  citra  satelit  seperti pada Gambar 3.
Gambar 3. Data pertanahan menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang suatu wilayah.
Data pertanahan yang dikelola oleh Kadaster tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam kegiatan penataan ruang. Sebagaimana telah diatur dalam Kadasterwet , bahwa data spasial  pertanahan  dapat  dibagipakaikan  untuk  berbagai  kepentingan  dan  penataan  ruang menjadi  salah  satu  contohnya.  Hal  tersebut  tampak  dari  adanya  pola  zonasi  atau  kawasan yang  mengikuti  batas  bidang  tanah  (Gambar  3).  Pada  Gambar  3  tersebut  tampak  bahwa pengaturan rencana Kawasan Erasmus Park dan Robert Scott yang berada di Kota Amsterdam mengikuti pola setiap batas bidang yang ada di wilayah tersebut. Penggunaan data pertanahan dalam lingkup kecil tersebut berdampak pada kedetailan rencana zonasi atau kawasan, seperti letak pembangunan, jenis pembangunan, ukuran, dan jenis konstruksi  yang dapat diizinkan dalam suatu zona dan dalam suatu bidang tertentu [18]. Adanya penataan ruang yang dimulai dari lingkup terkecil atau wilayah lokal pada dasarnya merupakan arahan kebijakan penataan ruang dalam Wet Op De Ruimtelijke Ordening (WRO) 1 Juli 2018. Di dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa penataan ruang dalam lingkup bagian wilayah kota menjadi dasar penataan ruang dalam skala yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dokumen tata ruang  yang  dihasilkan  selanjutnya  wajib  dipublikasikan,  baik  dalam  format  digital  maupun cetak,  agar  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam  kegiatan  pemanfaatan  dan  pengendalian pemanfaatan ruang.

## 3.2. Kondisi berbagi pakai data pertanahan di Indonesia
Berbagi pakai data pertanahan di Indonesia, khususnya sebagai data dasar dalam penyusunan RDTR,  sampai dengan saat ini masih belum dapat diwujudkan. Indikasinya yaitu batas sebuah zona  atau  kawasan  tidak  mengikuti  pola  batas  bidang  tanah,  melainkan  berdasarkan  hasil deliniasi.  Belum  terwujudnya  berbagi  pakai  data  pertanahan  karena  terdapat  beberapa variabel  yang belum  mendukung  terlaksananya berbagi pakai  data  spasial  pertanahan.  Sub bab berikut akan menjelaskan kondisi berbagai pakai data pertanahan di Indonesia ditinjau dari kelima variabel penyusun IDS.
3.2 . 1.  Teknologi .  Teknologi  geoportal  menjadi  fasilitas  pendukung  untuk  memberikan kemudahan aksesibilitas dan pertukaran data geospasial [15,16,19]. Dari penelitian terdahulu, mengenai kondisi IDS di Indonesia, disebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN belum memiliki geoportal  yang  memfasilitasi  akses  informasi  pertanahan  [8].  Namun,  pada  saat  ini Kementerian  ATR/BPN  telah  memiliki  geoportal  yang  dapat  menyajikan  informasi  spasial pertanahan. Geoportal ini dibangun dengan memanfaatkan framework TerriaJS, yang mampu mendukung  pengembangan web-GIS dengan  format  protokol  OGC.  Di  dalam  geoportal tersebut terdapat lima dataset yang masing-masing dataset akan memberikan informasi yang berbeda  (Gambar  4). Disamping  itu,  geoportal  tersebut  juga  dapat  terhubung  ke  beberapa geoportal lainnya yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN.
Selain geoportal BHUMI, terdapat geoportal lain yang secara nasional dikelola oleh BIG yaitu INA  Geoportal.  Geoportal  tersebut  berfungsi  untuk  mengintegrasikan  sejumlah  Informasi Geospasial  Tematik  yang  diproduksi  oleh  produsen  data  geospasial  dan  apabila  dikaitkan dengan berbagi pakai data berfungsi untuk mewujudkan keterbukaan dan kemanfaatan data spasial.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  27  Tahun  2014,  Kementerian  ATR/BPN menjadi salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai simpul jaringan. Oleh karena itu,  terdapat  beberapa  data  spasial  yang  disajikan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  melalui  INA Geoportal seperti pada Gambar 4.
Gambar 4. Geoportal bhumi.atrbpn.go.id menjadi sarana untuk berbagi data pertanahan.
Namun demikian, sampai dengan kajian ini dibuat kedua geoportal belum dapat mendukung adanya pertukaran data spasial pertanahan. Bahkan di INA Geoportal sendiri belum tersedia informasi bidang spasial pertanahan, yaitu sebaran bidang tanah yang telah terdaftar dengan berbagai macam jenis haknya. Hal tersebut mengindikasikan geoportal BHUMI maupun INA Geoportal dinilai belum mampu mendukung pelaksanaan IDS . Kemampuan kedua geoportal terbatas pada fasilitas aksesibilitas data pertanahan, yaitu menampilkan data dan melakukan beberapa query operasi  pencarian  data.  Namun,  keduanya  masih  belum  dapat  digunakan untuk berbagi pakai data spasial pertanahan.
Kondisi  geoportal  tersebut  berbeda  dengan  kondisi  geoportal  PDOK  yang  dikelola  oleh Kadaster di Belanda. PDOK tidak hanya menyajikan atau menampilkan data spasial pertanahan namun  juga  memberikan  fasilitas  unduhan  data.  Data  hasil  unduhan  selanjutnya  dapat digunakan untuk berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3.2.2. Sumber daya manusia. Implementasi IDS tidak dapat dilepaskan dari faktor sumber daya manusia  (SDM),  mulai  dari  yaitu  SDM  penyedia  data  sampai  dengan  SDM  pengguna  data spasial  [15,16].  Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  SDM  penyedia  geoportal  pun berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagi pakai data. Berdasarkan penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa minimnya kuantitas dan kualitas SDM baik yang ada di Kantor Pertanahan dan  Kementerian  ATR/BPN  yang  menangani  pengelolaan  data  spasial  bidang  tanah  agar mampu  terintegrasi  ke  IDS  Nasional  menjadi  penghambat  terselenggaranya  berbagi  pakai data pertanahan [8].
Ditinjau  dari  sisi  Kantor  Pertanahan  sebagai  salah  satu  unit  produksi  data  dan  informasi geospasial  tematik,  sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor 293/KEP-4.1/VII/2018,  permasalahan  mengenai  keterbatasan  kuantitas  dan  kualitas  SDM serta  tingginya  volume  pekerjaan  dinilai  bukan  lagi  menjadi  faktor  penghambat  untuk mewujudkan berbagai pakai data pertanahan. Hal ini didasarkan pada: (1) adanya arahan atau instruksi  dari  Direktur  Jenderal  Survei  dan  Pemetaan  Pertanahan  dan  Ruang  Kementerian ATR/BPN melalui surat nomor 318/S-300.PU.04.01/IX/2020 tanggal 2 September 2020, bahwa dalam berbagai kegiatan pengukuran dan pemetaan, seperti pada kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, dan berbagai jenis kegiatan pengukuran pemetaan  lainnya,  dibutuhkan  peran  Surveyor  Kadaster  Berlisensi  (SKB)  dan  Kantor  Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) untuk mengatasi permasalahan keterbatasan jumlah petugas ukur Aparatur Sipil  Negara  (ASN) dan tingginya  tuntutan  volume pekerjaan.;  (2)  adanya  jaminan hukum untuk melibatkan surveyor berlisensi dalam berbagai macam kegiatan pengukuran dan pemetaan  bidang  tanah  melalui  Permen  ATR/KBPN  Nomor  8  Tahun  2022  yang  merupakan perubahan  dari  Permen  ATR/KBPN  Nomor  9  Tahun  2021.  Permen  9  sendiri  pada  dasarnya merupakan aturan pengganti dari aturan sebelumnya yang terbit pada tahun 2013.; (3) adanya jaminan  kualitas  surveyor  berlisensi  karena  adanya  kewajiban  untuk  mengikuti  ujian  lisensi dan ujian kompetensi dalam perekrutan dan perpanjangan seorang Surveyor Berlisensi. Hal ini diatur dalam Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 dan peraturan perubahannya.; dan (4)  upaya  dari  Pemerintah  untuk  menambah  jumlah  petugas  ukur,  baik  melalui  jalur
penerimaan SKB maupun ASN [20,21], serta memberikan pelatihan maupun kegiatan lain yang bersifat  memberikan  peningkatan  kapasitas  petugas  ukur  ASN  di  lingkungan  Kementerian ATR/BPN [22,23].
Berikutnya  ditinjau  dari  sisi  keterbatasan  kuantitas  dan  kualitas  SDM  pada  unit  pengelola geoportal di Kementerian ATR/BPN, dalam hal ini Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau disingkat Pusdatin, dinilai bukan lagi menjadi kendala untuk mewujudkan berbagi pakai data spasial pertanahan. Mengingat unit ini  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  geoportal  telah  melibatkan  pihak  ketiga  untuk melaksanakan  tugas  yang  telah  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor 293/KEP-4.1/VII/2018.  Tugas  unit  kerja  Pusdatin  sebagaimana  diatur  dalam  keputusan tersebut  antara  lain:  (1)  penyediaan  sistem  informasi  geospasial  tematik  sebagai  simpul jaringan  informasi;  (2)  berkoordinasi  dengan  unit  produksi  data  terkait  penyimpanan, pengamanan,  dan  penyebarluasan  data  dan  informasi;  (3)  pembangunan  dan  pengelolaan sistem akses data dan informasi; (4) penyimpanan dan pengamanan data dan informasi; dan (5) penyebarluasan data dan informasi melalui jaringan informasi geospasial nasional.
Gambar 5. Organisasi kelompok pengguna data spasial Kadaster yang berkontribusi terhadap perbaikan kualitas data dan kualitas layanan.
Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyedia data dan pengelola geoportal data spasial pertanahan di Indonesia tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan kondisi yang ada di  Belanda  karena  tidak  adanya  data  kuantitas  dan  kualitas  SDM  dari  negara  tersebut. Perbandingan  dapat  dilakukan  pada  kontribusi  pengguna  data  dalam  perbaikan  kualitas.
Kelompok pengguna data spasial yang dihasilkan oleh Kadaster Belanda memiliki perwakilan dan  terwadahi  dalam  sebuah  organisasi  dalam  Kadaster  yang  disebut  sebagai  dewan pengguna  (Gambar  5).  Dewan  pengguna  ini  dapat  memberi  saran  atau  masukan  demi perbaikan kualitas data dan kualitas layanan yang dihasilkan oleh Kadaster. Artinya penyedia layanan  data  spasial  dapat  melakukan  peningkatan  kualitas  data  maupun  kualitas  layanan berdasarkan feedback dari para pengguna berdasarkan kondisi eksisting tingkat aksesibilitas data dan dampak positif dari penggunaan data yang disajikan [19]. Organisasi semacam inilah yang sampai saat ini tidak ditemukan di Kementerian ATR/BPN sebagai instansi pemerintah yang bertugas menghasilkan data spasial pertanahan.
3.2.3. Baku standar data. Standar data dibutuhkan dalam IDS untuk memastikan data yang dikumpulkan,  diproses,  dan  disajikan  sesuai  kualifikasi  yang  telah  ditetapkan  [15,16,19].  Di Indonesia,  pengaturan  mengenai  standar  data  spasial  pertanahan  telah  dilakukan  oleh Kementerian  ATR/BPN  sejak  tahun  2012  melalui  Norma,  Standar,  Prosedur,  dan  Kriteria (NSPK) Survei dan Pemetaan Tematik Tahun 2012. Di dalam dokumen tersebut telah diatur mengenai: (1) landasan hukum pelaksanaan kegiatan; (2) tahapan secara umum pelaksanaan kegiatan; (3) penjelasan detail mengenai fitur spasial atau data-data lain yang akan diambil di lapangan;  (4)  struktur  penyimpanan  data;  dan  (5)  standarisasi  dalam  penamaan  layer, pengisian data  atribut,  serta  kemunculan  informasi  yang didasarkan  pada  skala  peta. NSPK 2012 tersebut sampai saat ini masih digunakan dan pada tahun 2021 ditambahkan dokumen lain sebagai pelengkap, yaitu: (1) Petunjuk Teknis Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang; dan (2) Petunjuk Teknis Pemetaan Tematik Kawasan.
Dikeluarkannya dokumen Petunjuk Teknis Pemetaan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2021  menunjukkan  adanya  keterbukaan  data  pertanahan  bagi  publik.  Indikatornya  adalah adanya  sejumlah  informasi  pertanahan  yang  bersumber  dari  Kementerian  ATR/BPN  dan disajikan dalam  geoportal  Kebijakan  Satu Peta  (KSP) yang dikelola  oleh BIG.  Terhadap  data pertanahan  yang  telah  dibagikan  tersebut  maka  tata  cara  penyimpanan,  struktur  data, pengisian atribut, dan hal-hal lain terkait dengan pengelolaan data geospasial di Kementerian ATR/BPN  telah  mengacu  pada  Katalog  Unsur  Geografi  Indonesia  (KUGI).  KUGI  merupakan implementasi dari Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 dan pendetailan dari SNI ISO 19110:2015. Sebagai dokumen pendetailan maka di dalam KUGI lebih lanjut diatur mengenai pengkodean dan struktur kode, tipe data, atribut data, operasi antar data,  asosiasi  data,  dan  tata  cara  pendokumentasian  unsur  geografis  untuk  tema-tema tertentu dan salah satunya adalah tema pertanahan.
Sehubungan dengan kondisi tersebut maka faktor ketiadaan baku standar data nasional yang menjadi  penghambat dalam  berbagi pakai data, sebagaimana  diungkapkan  pada  penelitian sebelumnya [8], semestinya tidak lagi menjadi penghambat terlaksananya berbagi pakai data pertanahan. Hal ini berkaca dari kondisi di Belanda yang telah memberlakukan baku standar data dengan cara mengadopsi sejumlah standar data, baik yang berlaku di Eropa maupun di dunia.  Cara  tersebut  dilakukan  agar  data  vektor  dan  raster  dapat  dibagipakaikan.  Sebagai contoh ISO 19107:2003, OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Spesification version 3.1.1, OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard version 3.2.1
atau ISO 19136:2007, OpenGIS Geography Markup Language (GML) version 3.3, OpenGIS City Geography  Markup  Language  (CityGML)  Encoding  Standard  version  2.0,  dan  standar pengkodean  data  spasial  yang  dikeluarkan  oleh  INSPIRE  diadopsi  oleh  Belanda  untuk mengatur  format data  vektor  yang  dimilikinya.  Terlepas  dari  pengaturan  standar  data  agar dapat  dibagipakaikan,  di  dalam  Geonovum  Belanda  terdapat  sejumlah  standarisasi  lainnya mengenai:  (1)  penggunaan  sistem  referensi  koordinat;  (2)  informasi  digital  geografis  bagi kaum  disabilitas;  (3)  penyajian  data  spasial  dalam web ;  (4)  pemodelan  geometri  dan penerapannya dalam Geography Markup Language (GML); (5) penyusunan database dalam GeoPackage ; dan (6) metadata.
3.2.4. Kebijakan/peraturan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dan dituangkan dalam sebuah  peraturan  akan  berdampak  pada  tingkat  keterbukaan  data  kepada  publik  [19].  Di Indonesia,  pasal  43  Undang-Undang  4  Tahun  2011  mengamanatkan  bahwa  Informasi Geospasial  Tematik  (IGT)  bersifat  terbuka  namun  terbatas.  Terbuka  terbatas  berarti  IGT tersebut  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  pengguna  namun  terdapat  pengecualian  pada informasi  tertentu  sehingga  informasi  tersebut  tertutup  bagi  publik.  Alasan  dari  tidak dibukanya IGT ke publik yaitu untuk menjaga kerahasiaan dari data dimaksud dan hal tersebut secara detail diatur ke dalam peraturan pemerintah atau peraturan lain yang lebih rendah dari undang-undang.
Data  spasial  pertanahan  secara  normatif  merupakan  data  yang  terbuka.  Indikatornya  yaitu dibukanya  data  spasial  pertanahan  pada  geoportal  BHUMI  yang  dikelola  oleh  Kementerian ATR/BPN,  walaupun  sampai  dengan  tulisan  ini  dibuat  data  tersebut  belum  dapat  diakses melalui  geoportal  KSP.  Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  24  Tahun  1997  disebutkan  bahwa produk kegiatan pendaftaran bersifat terbuka terhadap setiap pihak yang berkepentingan. Hal ini  bertujuan  agar  setiap  pihak  dapat  mengetahui  kenyataan  dan  kebenaran  kondisi  di lapangan setiap saat, dengan kata lain produk pendaftaran tanah menjadi sumber informasi kepada semua pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut di dalam pasal 187 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 dinyatakan bahwa data fisik atau spasial bidang tanah dapat diberikan kepada publik melalui pelayanan elektronik. Disamping terbuka bagi publik, data spasial bidang tanah tidak pula termasuk sebagai data yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 32 Tahun 2021. Ditinjau dari sudut pandang  peraturan  perundangan  yang  berlaku  maka  berbagi  pakai  data  pertanahan semestinya dapat dilaksanakan di Indonesia.
Disandingkan dengan kondisi yang ada di Belanda, kebijakan berbagipakai data telah berlaku di negara tersebut dimulai sejak tahun 1990an [24,25]. Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari  sejarah  Belanda,  yaitu  ketika  hasil  pemetaan  bidang  tanah  pada  kegiatan  pendaftaran tanah digunakan sebagai dasar untuk penarikan pajak [26]. Ketika penggunaan data spasial tersebut memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan melalui pajak, penggunaan data spasial dilanjutkan untuk berbagai macam kepentingan atau  kemudian dikenal dengan istilah multi  purpose  cadastre [26,27].  Salah  satu  penggunaan  data  spasial  kadastral  yaitu
untuk penyusunan dokumen detail tata ruang dan hal ini tercantum dalam undang-undang pendaftaran tanah di Belanda atau disebut dengan Kadasterwet .
3.2.5. Data. Data spasial, dalam hal ini data spasial pertanahan, yang berkualitas merupakan prasyarat  terwujudnya  IDS  [15,16,19].  Ketersediaan  data  yang  akurat  dan  relevan  dengan kondisi  di  lapangan  akan  berpengaruh  terhadap  capaian sustainable  development [28]. Pembangunan  berkelanjutan  menjadi  keniscayaan  mengingat  data-data  yang  menjadi representasi  kondisi  di  lapangan  menjadi  dasar  dalam  penyusunan  dokumen  tata  ruang. Namun demikian, sampai dengan tulisan ini dibuat masih ditemukan adanya data spasial yang akurasinya rendah dan kurang relevan dengan kondisi di lapangan.
Gambar 6. Daerah yang telah memiliki RDTR namun tidak didukung dengan kualitas data spasial pertanahan yang memadai.
Gambar 6 menjadi contoh bahwa daerah yang telah memiliki RDTR seperti Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, belum tentu memiliki data spasial pertanahan yang berkualitas. Rendahnya kualitas data tersebut terindikasi dari masih ditemukan adanya: (1) overlap , tumpang tindih antar dua atau lebih data spasial yang berbeda atributnya; (2) gap , selisih jarak antar dua atau lebih  bidang  tanah  yang  saling  berbatasan  atau  bersebelahan;  (3) missed  place ,  potensi kesalahan pemetaan bidang tanah terindikasi dari bentuk data shapefile bidang tanah yang tidak sesuai dengan kenampakan yang muncul di citra/foto basemap; dan (4) blank area , satu atau beberapa bidang tanah yang belum terpetakan karena beberapa penyebab.
Keempat  kondisi  yang  ditemukan  di  BHUMI  tersebut  tidak  terjadi  di  PDOK.  Data  spasial kadastral yang berkualitas dapat digunakan sebagai dasar untuk mewujudkan dokumen tata ruang yang berkualitas pula, hal ini ditunjukkan dari adanya kesesuaian antara batas bidang tanah dengan batas suatu zona/kawasan di Kota Utrecht (Gambar 7). Indikator kualitas data spasial dapat dilihat dari bentuk spasial bidang tanah yang bersesuaian dengan basemapnya, selain itu tidak ditemukan adanya overlap, gap, dan missed place . Dilihat dari kondisi yang ada di  Belanda  tersebut  maka  dibutuhkan  peningkatan  kualitas  data  spasial  pertanahan  di Indonesia  apabila  data  pertanahan  akan  digunakan  sebagai  input  data  dalam  penyusunan RDTR.
Gambar 7. Data spasial kadastral yang berkualitas dapat digunakan sebagai inputan data dokumen rencana tata ruang di Utrecht.

## 4. Kesimpulan
Data  spasial  pertanahan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Belanda  telah  dimanfaatkan  untuk berbagai  kepentingan,  salah  satunya  untuk  penyusunan  dokumen  tata  ruang.  Data  yang dikelola oleh lembaga non pemerintahan tersebut tidak hanya bisa diakses oleh masyarakat Belanda  namun  juga  bisa  diakses  oleh  seluruh  masyarakat  Eropa  dan  masyarakat  dunia
melalui  geoportal  yang  tersedia.  Aksesibilitas  dan  penggunaan  data  spasial  oleh  publik tersebut  tidak  lepas  dari:  (1)  keberadaan  beberapa  geoportal;  (2)  dukungan  sumberdaya manusia dari pengumpul data sampai pengguna data; (3) keseragaman pengelolaan format data;  (4)  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  keterbukaan  data, multipurpose  cadastre ,  dan penataan ruang; dan (5) kedetailan data yang dihasilkan.
Kondisi berbeda dialami di Indonesia, penggunaan data spasial pertanahan untuk kepentingan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih menemui sejumlah kendala. Ditinjau  dari  parameter  penyusun  IDS,  data  spasial  pertanahan  belum  sepenuhnya  dapat dibagipakaikan karena: (1) masih rendahnya kualitas data spasial; (2) belum ada sumber daya manusia  yang  secara  kelembagaan  dapat  memberikan  feedback  atas  kualitas  data  yang disajikan; (3) kebijakan keterbukaan data yang belum terimplementasikan; dan (4) teknologi geoportal belum memberikan fasilitas unduhan data.
Berdasarkan  gambaran  kondisi  di  Belanda  tersebut  dibutuhkan  sejumlah  upaya  dari Pemerintah Indonesia agar berbagi pakai data pertanahan dapat terwujud dan berkontribusi sebagai  data  dasar  dalam  penyusunan  RDTR.  Upaya  yang  bisa  dilakukan  antara  lain:  (1) peningkatan kualitas data spasial pertanahan; (2) pembentukan kelembagaan bagi pengguna data yang berkontribusi terhadap perbaikan kualitas data dan kualitas layanan; (3) monitoring implementasi  kebijakan keterbukaan  data;  dan  (4)  penambahan  fungsi  unduhan data pada geoportal yang telah tersedia.

## Referensi
[1] Puspasari  S,  Sutaryono.  Integrasi  Agraria – Pertanahan  dan  Tata  Ruang:  Menyatukan Status Tanah dan Fungsi Ruang. Yogyakarta: STPN Press; 2017. https://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2017/12/integrasi-agraria- Pertanahan.pdf
[2] Mujiburohman  DA.  Potensi  Permasalahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 2018;4:88-101. https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217.
[3] Widiyantoro  S,  Sutaryono.  Pemanfaatan  Data  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap Untuk  Penyusunan  Produk  Penataan  Ruang  Berbasis  Bidang  Tanah  Studi  Kasus  di Desa  Alo,  Kecamatan  Bone  Raya,  Kabupaten  Bone  Bolango.  Prosiding  Seminar Nasional  Geomatika  2020:  Informasi  Geopasial  untuk  Inovasi  Percepatan Pembagunan Berkelanjutan, 2021, p. 471-480.
[4] Dewi  S,  Diastarini,  Dermawan  M.  Review  Rencana  Detil  Tata  Ruang  (RDTR)  dalam Mendukung  Pembangunan  di  Wilayah  Timur  Indonesia  Studi  Kasus:  Kabupaten Merauke. Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018, 2018, p. 264-277.
[5] Windyawati R. Mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dengan Percepatan Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR).  Buletin  Penataan  Ruang:  Percepatan  Rencana Detail  Tata  Ruang  (RDTR).  2nd  ed.,  Jakarta:  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2019, p. 25 – 32.
[6] Fadli  A,  Alexander  HB.  Kejar  2.000  Rencana  Detail  Tata  Ruang,  Pemerintah  Buat Kurikulum Cetak SDM Kompeten. KompasCom 2021. https://www.kompas.com/properti/read/2021/04/29/170000621/kejar-2.000- rencana-detail-tata-ruang-pemerintah-buat-kurikulum-cetak.
[7] Riyadi DS. Percepatan Penetapan RDTR dan Dampaknya terhadap Peningkatan Investasi. Buletin  Penataan  Ruang:  Percepatan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR).  2nd  ed., Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2019, p. 18 – 24.
[8] Pinuji  S.  Integrasi  Sistem  Informasi  Pertanahan  dan  Infrastruktur  Data  Spasial  dalam Rangka  Perwujudan  One  Map  Policy.  BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan 2016;2:48. https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.31.
[9] Qiu L, Dong Y, Liu H. Integrating Ecosystem Services into Planning Practice: Situation, Challenges and Inspirations.
Land (Basel) 2022;11:545.
https://doi.org/10.3390/land11040545.
[10]  Tisma A, Meijer J. Lessons Learned from Spatial Planning in The Netherlands. In support of  integrated  landscape  initiatives,  globally.  Netherland:  PBL  Netherlands Environmental Assessment Agency; 2018.
[11]  Grus  L,  van  Wijngaarden  S,  Bregt  A,  Castelein  W.  Implementing  Inspire  in  The Netherlands. Roczniki
Geomatyki 2009;4:47 – 56. http://www.geo-
informatie.nl/grus001/RG2009z4-Grus-inni.pdf
[12]  Enemark  S,  Hvingel  L,  Galland  D.  Land  Administration,  Planning  and  Human  Rights. Planning Theory 2014;13:331 – 48. https://doi.org/10.1177/1473095213517882.
[13]  European  Parliament.  The  Internal  Market:  General  Principles.  European  Parliament 2021.  https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_2.1.1.pdf  (diakses  pada  20 Juni, 2021).
[14]  Wehrmann B. Land Use Planning: Concept, Tools and Applications. Eschborn: Deutsche Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)  GmbH  Division  Agriculture, Fisheries  and  Food  Sector  Project  Land  Policy  and  Land  Management;  2011. https://europa.eu/capacity4dev/eu-working-group-land-issues/documents/land- use-planning-concept-tools-and-applications
[15]  Hu Y, Li W. Spatial Data Infrastructures. Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge 2017. https://doi.org/10.22224/gistbok/2017.2.1.
[16]  Rajabifard  A,  Williamson  I.  Spatial  data  infrastructures:  concept,  SDI  Hierarchy  and Future Directions. Proceedings of AURISA 97, vol. 10, Citeseer; 2001.
[17]  Mustofa FC, Wahyuni W. Infrastruktur Data Spasial Berbasis Geoportal: Implementasi Kebijakan
Satu Peta. Jurnal Pertanahan 2020;10;61-78.
http://repository.stpn.ac.id/253/1/5%20Fahmi-Wahyuni- Infrastruktur%20Data%20Spasial.pdf
[18]  Coetzee  S,  Odijk  M,  van  Loenen  B,  Storm  J,  Stoter  J.  Stakeholder  Analysis  of  The Governance  Framework of  a  National  SDI  Dataset – Whose  Needs  Are  Met  in  The Buildings and Address Register of The Netherlands? International Journal of Digital Earth 2020;13:355 – 373. https://doi.org/10.1080/17538947.2018.1520930.
[19] Vancauwenberghe G, Valečkaitė K, van Loenen B, Donker FW. Assessing The Openness of  Spatial  Data  Infrastructures  (SDI):  Towards  A  Map  of  Open  SDI.  International Journal of Spatial Data
Infrastructures Research
2018;13:88 – 100. https://doi.org/10.2902/1725-0463.2018.13.art9
[20]  Humas  Sekretariat  Kabinet.  369  Untuk  Petugas  UKur,  Kementerian  ATR/BPN  Buka Lowongan  1700  CPNS.  SetkabGoId  2018.  https://setkab.go.id/369-untuk-petugas- ukur-kementerian-atrbpn-buka-lowongan-1700-cpns/  (diakses  pada  23  Desember, 2022).
[21]  Ramadhiani A. Kementerian ATR/BPN Tambah 3.000 Juru Ukur Tahun Ini. KompasCom 2018. https://properti.kompas.com/read/2018/02/23/170535221/kementerian- atrbpn-tambah-3000-juru-ukur-tahun-ini (diakses pada 23 Desember, 2022).
[22]  Kementerian ATR/BPN. Tingkatkan Kualitas Petugas Ukur ASN, Kementerian ATR/BPN Gelar Uji Kompetensi Bidang Kadastral. AtrbpnGoId 2022.
https://www.atrbpn.go.id/berita-pertanahan/detail/1622/tingkatkan-kualitas- petugas-ukur (diakses pada 23 Desember, 2022).
[23]  Kementerian ATR/BPN. Workshop Peningkatan Kualitas Petugas Ukur ASN dan Surveyor Berlisensi Region 1. AtrbpnGoId  2022. https://www.atrbpn.go.id/berita- pertanahan/detail/5979/workshop-peningkatan-kualitas-petugas-ukur-asn-dan- surveyor-berlisensi-region-1 (diakses pada 23 Desember, 2022).
[24]  Ministerie  van  Binnenlandse  Zaken  en  Koninkrijksrelaties.  Actieplan  Open  Overheid 2020-2022.  Netherland:  Ministerie  van  Binnenlandse  Zaken  en  Koninkrijksrelaties; 2020.
[25]  van Loenen B. The Development of Open Data in The Netherlands. In: van Loenen B, Vancauwenberghe G, Crompvoets J, editors. Open Data Exposed, The Hague: T.M.C. Asser Press; 2018, p. 215 – 32. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-261-3_11.
[26]  Wakker  WJ,  van  der  Molen  P,  Lemmen  C.  Land  Registration  and  Cadastre  in  The Netherlands,  And  the  Role  of  Cadastral  Boundaries:  The  Application  of  GPS Technology in The Survey of Cadastral Boundaries. Journal of Geospatial Engineering 2003;5:3 – 10.
https://www.researchgate.net/publication/229020749_Land_registration_and_cad astre_in_the_Netherlands_and_the_role_of_cadastral_boundaries_the_application _of_GPS_technology_in_the_survey_of_cadastral_boundaries#fullTextFileContent
[27]  Rahman AA, Hua TC, van Oosterom P. Embedding 3D into Multipurpose Cadastre. FIG Working Week: Bridging the Gap Between Cultures, 2011, p. 1 – 18.
[28]  Ting L, Williamson I. Spatial Data Infrastructures and Good Governance: Frameworks for Land Administration Reform to Support Sustainable Development. 4th global spatial data infrastructure conference: Engaging Emerging Economies, Citeseer; 2000, p. 1 – 13.