## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DI INDONESIA
Dian Erdianto* , Eko Soponyono** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro eko.soponyono@gmail.com

## ABSTRAK
Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan. Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dalam sistem pembuktian yang dianut dalam  hukum  acara  perdata  dengan  sistem  hukum  acara  pidana. Dewasa ini  dalam  dunia  peradilan Indonesia  telah  diperkenalkan  cara  pemeriksaan  saksi  jarak  jauh  dengan  memanfaatkan  teknologi multimedia  yang  dikenal  dengan  istilah teleconference.  Pada  kenyataannya  masih  terjadi  pertentangan mengenai penerapan keterangan saksi secara teleconference dalam persidangan. Tujuandalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference saat ini dan masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif analitis.Analisis data  dalam  penelitian bersifat deskriptif. Hasil  penelitian  menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam  pemberian  keterangan  saksi  melalui  media teleconference saat  ini,  dimana  menurut  hukum sepanjang saksi tersebut memenuhi syarat-syarat antara lainsaksi harus mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu (pasal 160 ayat (3) jo. pasal 185 ayat (7) KUHAP), Keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual / teleconference di muka sidang pengadilan (merupakan perluasan dari pasal 185 ayat (1) KUHAP), Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 angka 27 KUHAP), Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (pasal 185 ayat (6) KUHAP). Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan  saksi  melalui  media teleconference di  masa  yang  akan  datang,  sangat  diperlukan  karena penggunaanvideo  conference sangat  efektif  dilakukan  mengingat  kondisi  saksi  yang  mengalami guncangan psikis yang hebat ketika hendak dimintai keterangan;Penggunaan video conference tersebut telah disetujui oleh Mahkamah Agung serta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana; Media Teleconference
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## PENDAHULUAN
Sistem  pembuktian  yang  berlaku  dalam hukum  acara  pidana,  merupakan  suatu  sistem pembuktian  didepan  pengadilan. Sebelum menjatuhkan  suatu  pidana,  hakim  harus memperhatikan  2  (dua)  syarat  mutlak  yang ditentukan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan  keyakinan  hakim.  Alat  bukti  yang  sah  dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan terdakwa.
Saat ini, keterangan saksi telah mengalami perkembangan,  seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat  di  bidang teknologi komunikasi dan informasi sehingga dalam praktek peradilan pidana terhadap kasus tertentu keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung  (fisik)  harus  di  persidangan untuk memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan  Indonesia  telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi  multimedia  yang  dikenal dengan istilah teleconference.
Pemeriksaan  saksi  secara teleconference, pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk  pertama  kalinya  Mahkamah  Agung  (MA) memberikan  izin  kepada  mantan  Presiden  BJ Habibie  untuk  memberikan  kesaksian  lewat teleconference dalam  kasus  penyimpangan  dana
non-budgeter  Bulog  atas  nama  terdakwa  Akbar Tandjung.  Sejak  pengadilan  memberikan  izin kepada  mantan  Presiden  BJ  Habibie  untuk memberikan  kesaksian  lewat teleconference pada tahun  2002,  praktik  sejenis  mulai  sering  dipakai dalam persidangan.
Ketentuan Pasal  185  ayat  (1)  KUHAP, secara tegas menyatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan siding pengadilan”.Sehingga kata menyatakan  di  depan sidang  di  sini menjadi tidak jelas  (obscuur),  oleh karena  KUHAP  sendiri tidak menjelaskan atau menegaskan dalam memberikan keterangan  di  depan siding saksi harus hadir secara langsung  (fisik)  ke persidangan untuk memberikan keterangan.
Penerapan keterangan saksi secara teleconference juga sudah dipakai dalam persidangan masih terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya  di  persidangan meskipun masih terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya  di persidangan oleh karena itu,  supaya dapat diterapkan secara efektif diperlukan regulasi  yang dapat memecahkan masalah pemeriksaan keterangan saksi secara teleconference.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif
analitis.Analisis  data  dalam  penelitian  bersifat deskriptif.

## PEMBAHASAN
A. Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media

## teleconference saat ini
Pemeriksaan saksimelalui mediateeleconfrence di  Indonesia  tidak  diatur dalam  KUHAP,  melainkan  hanya  diatur  secara tersamar  dalam  undung-undang  yang  secara lex specialist mengatur  mengenai  perkembangan  alat bukti,  sedangkan  ketentuan  yang  secara  tegas mengatur mengenai teleconference terdapat dalam yurisprudensi.  Di  Indonesia  sendiri  yurisprundesi tersebut bersifat “Persuasive precedent” atauhanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Indonesia juga  tidak  mengenal asas  precedent (bukan sebagai the  binding  force  of  the  precedent) tegasnya  tidak  mengenal stare  decisis atau  asas stare  decisis  et  quita  non  movere(yaitu  suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan yang  lebih  rendah  harus  mengikuti  keputusan pengadilan  yang  lebih  tinggi). 1 Maka  untuk menggunakan/memanfaatkan media teleconference dalam pemeriksaan di persidangan menjadi  sah,  majelis  hakim  perlu  mengeluarkan penetapan  secara khusus  untuk  terlaksananya teleconference.  Hal  ini  berarti  bahwa  proses
1 Melita Kristin B.R , Perbandingan Hukum Pidana, data diakses tanggal 9 September 2015, alvalaible from: URL:http://melitanotlonely.multiply.com/journal/item/
pemberian  kesaksian  melalui teleconference ini tidak  dapat  secara  otomatis  digunakan  sebagai peraturan yang langsung dapat diterapkan. 2
Teleconference tidak  diatur  dalam  KUHAP karena  pembuat  Undang-Undang  pada  waktu  itu tentunya tidak menyadari adanya revolusi teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  sedemikian  pesat sehingga KUHAP tidak mampu mengantisipasinya. Apabila  mengacu  secara  kaku/  formal  legalistic memang teleconference tidak  sesuai  dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik  di  ruang  sidang.  Akan  tetapi,  Majelis  Hakim dengan tolak ukur ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 (sekarang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan keHakiman)  mewajibkan  Hakim  sebagai  penegak hukum  dan  keadilan  untuk  menggali,  mengikuti, dan  memahami  dan  mengejar  kebenaran  materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.
B. Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference di masa yang akan datang Dalam KUHAP, pengertian keterangan saksi tersebut terdapat dalam Pasal 1 butir ke 27, yaitu:
Keterangan  saksi  adalah  salah  satu alat  bukti  dalam  perkara pidana  yang berupa  keterangan  dari  saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang
2 SupriyadiWidodoEddyono, Loc. Cit
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
Apabila seseorang yang mendengar, melihat dan  mengalami  sendiri  suatu  perkara  pidana, kemudian  orang  tersebut  dimintai  keterangannya serta  dibuatkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP), secara  yuridis  orang  tersebut  dimintai keterangannya serta statusnya masih sebagai saksi dan keterangannya tersebut belum dapat dikatakan sebagai  keterangan  saksi,  karena  keterangan tersebut  belum  saksi  nyatakan  di  depan persidangan  (Pasal  185  ayat  (1)  KUHAP),  namun apabila  keterangannya  saksi  tersebut  tetap disampaikan  di  luar  persidangan  (incraht  van gewijsde),  maka  pemberian  keterangan  tersebut tidaklah  dapat  diklasifikasikan  sebagai  keterangan saksi  melainkan  hanya  sebatas  saksi  selaku person. Tidak ada satu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua  perkara  pidana,  selalu  didasarkan  kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian alat bukti keterangan saksi. 3
Diterapkannya  media video  conference sebagai salah satu cara dalam pemeriksaan saksi, ternyata  lebih  banyak  diakibatkan  pertimbangan dari  majelis  hakim  tentang  perlunya  cara  ini
3 Lilik Mulyadi, 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam  Hukum  Acara  Pidana. Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, hal 76.
digunakan  agar  menemukan  kebenaran  materiil. Majelis  hakim  yang  setuju  menggunakan  media video conference ini perlu mengeluarkan penetapan khusus untuk terlaksananya video conference. Hal ini  berarti  bahwa  proses  pemberian  kesaksian melalui video  conference tidak  dapat  digunakan secara  otomatis.  Perbedaan  pandangan  apakah video  conference, sebagai  salah  satu  cara  untuk melindungi  saksi  ketika  memberikan  keterangan secara  aman  baik  secara  fisik  dan  mental bertentangan  dengan  KUHAP,  menjadi  bahan analisis yang penting karena akan berimpikasi pada model  kesaksian  pada  kasus-kasus  pidana  yang lainnya. 4
Implikasi  terhadap  pertentangan  secara yuridis  ini  adalah,  apakah  pemeriksaan  saksi dengan  menggunakan  media video  conference ini akan  dapat  digunakan  sebagai  sebuah  alat  bukti yang  sah  atau  tidak,  jika  dilihat  ketentuan  dalam KUHAP  bahwa  kesaksian  yang  dapat  dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah saksi yang hadir langsung  di  persidangan  (Pasal  185  ayat  (1) KUHAP) dan saksi yang dibacakan keterangannya yang telah disumpah terlebih dahulu.
Jika  tidak  ada  jaminan  bahwa  model kesaksian  media video  conference ini  dapat diperlakukan sebagai  alat  bukti  yang  sah,  maka segala keputusan yang telah diambil majelis hakim dapat dibatalkan dalam tingkat banding.
4 ibid
Hakim  berani mengambil langkah untuk melindungi saksi dan/ atau korban dari ancaman, baik  mental  maupun fisik dari gangguan maupun terror kepada saksi yang pernah terjadi pada saat saksi dan/atau korban dating ke persidangan untuk memberikan kesaksian. 5

## C. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi
Melalui Teleconference dalam Perkara Pidana Penggunaan media teleconference sebagai alat untuk memberikan kesaksian telah memenuhi beberapa ketentuan:
a. Keterangan  lisan  seseorang  di muka sidang pengadilan (sesuai Pasal 185 ayat 1) KUHAP)
b. Dengan  disumpah  lebih  dahulu
(sesuai  Pasal  275  ayat(2)  jo.Pasal  303  HIR  dan Pasal 160 ayat (3) jo. 185 ayat (7) KUHAP).
c. Tentangperistiwatertentu yang didengar,  dilihatdandialamisendiri  (nontestimonium de auditu)-(sesuaiPasal 1 ayat (27) KUHAP)
D. Kajian  Pemberian  Keterangan  Saksi melalui Teleconference di Negara Lain
a. Kajian  Pemberian  Keterangan  Saksi
melalui Teleconference di Amerika Serikat
Penelitian  lain  dilakukan oleh  Diamond,  dkk (2010)  yang  mengkaji  dampak  dari  penggunaan teleconference terhadap  pendapat  bias  hakim tentang terdakwa. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa  studi  pada Cook  County  Bail  Studi menunjukkan  bahwa  para  terdakwa  secara
signifikan  diuntungkan  oleh  proses video conference yang  diadakan  antara  tahun  1999 sampai  dengan  2009  dimana  pengadilan  tidak menemukan  bukti  bahwa  penggunaan  video  akan berdampak  negatif  tentang  pendapat  hakim  yang bias terhadap terdakwa. 6
Mengacu  pada  beberapa  penelitian  diatas, maka  dapat  dilihat  walaupun  Amerika  Serikat termasuk salah satu negara yang menganut paham positivisme  dalam  sistem  peradilannya,  namun negara tersebut mampu mengakomodasi kemajuan teknologi untuk dapat memberikan keuntungan bagi seluruh  pihak  yang  bersengketa  dalam  sebuah perkara pidana. Pemberian keterangan saksi yang didalam  prosesnya  meliputi  dengar  pendapat, penafsiran  dari  kesaksian  yang  diberikan  dapat dinyatakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  secara hukum  dan  dijadikan  dasar  dalam  pengambilan amar putusan pengadilan.

## b. Kajian  Pemberian  Keterangan  Saksi melalui Teleconference di Kanada
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Salyzyn (2012) mengkaji tentang penerapan teleconference terutama video  conference dalam  pemberian keterangan  saksi  di  persidangan  yang  terjadi  di Ontario,  Kanada. 7 Di Kanada, teknologi video
6 Shari SeidmanDiamond, Locke E. Bowman, Manyee Wong & Matthew M. Patton, Efficiency And Cost: The Impact of Video Conferenced Hearings On Bail Decisions, The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 100, No. 3, 2010, hlm. 898
7 Sazylyn, Amy, A New Lens: Reframing The
Conversation About The Use of Video Conferencing in
conference telah  digunakan untuk  menerima keterangan saksi di persidangan sipil selama lebih dari satu  dekade. Aturan  Prosedur Sipil Ontario memungkinkan saksi dalam persidangan sipil untuk bersaksi jarak  jauh  menggunakan teknologi video conference. Pasal 1 ayat (8) dari Aturan Prosedur Sipil Ontario menyatakan bahwa bukti lisan seorang saksi dipersidangan dapat diterima oleh konferensi video jika mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersengketa; dan bahwadengan tidak adanya persetujuan, bukti konferensi  video tetap dapat diterima  atas  dasar  inisiati fpengadilan sendiri. Diterimanya bukti  melalui konferensi  video tunduk pada kebijaksanaan pengadilan.
c. Kajian  Pemberian  Keterangan  Saksi melalui Teleconference di Eropa
Penelitian  yang dilakukan  oleh  van  der  Vlis (2011)  terkait  konferensi  video  pada  peradilan pidana  memperlihatkan  bahwa  banyak  negara- negara yang menjadi anggota dari Uni Eropa yang mempraktekkan  konferensi  video  sebagai  media pemberikan keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. 8
E. Regulasi  Pemberian  Keterangan  Saksi dengan Teleconference sebagai Alat Bukti yang Sah
Civil Trials in Ontario, Osgoode Hall Law Journal, Vol. 50, Issue 2 (winter 2012), hlm. 433
8 van der Vlis, Evert-Jan, Videoconferencing in
Criminal Proceedings, Guildford: University of Surrey, 11-25
Regulasi mengenai keterangan saksi melalui teleconference sebagai  alat  bukti  dalam  perkara pidana  di  masa  yang  akan  datang  adalah  melalui kebijakan  hukum  secara  formulatif  dan  kebijakan hukum materiil.
Kebijakan  hukum  yang  ideal  adalah  dalam bentuk  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  penting untuk  dilakukan  amandemen  terhadap  KUHAP sebagai landasan hukum beracara di pengadilan.Namun  sepanjang  KUHAP  tersebut belum  disahkan,  maka  untuk  mengantisipasinya Mahkamah  Agung  dapat  mengeluarkan  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai bentuk payung hukum bagi pelaksanaan keterangan saksi melalui teleconference.Dengan  adanya  perma  ini diharapkan  dapat  mengisi  kekosongan  hukum sehingga legalitas kesaksian melalui teleconference menjadi lebih jelas.
Selanjutnya adalah kebijakan hukum materiil, yaitu  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan syarat pelaksanaan untuk dapat diselenggarakannya kesaksian melalui teleconference yang meliputi: 1) Harus memenuhi ketentuan mengenai  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti, yaitu:  (a)  dengan  disumpah  lebih  dahulu  (sesuai Pasal  160  ayat  (3)  jo.  185  ayat  (7)  KUHAP);  (b) tentang peristiwa tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri (nontestimonium de auditu) (sesuai Pasal  1  ayat  (27)  KUHAP);  (c)  keterangan  lisan seseorang  di  muka  sidang  pengadilan  (sesuai
Pasal  185  ayat  (1)  KUHAP)  dan  terakhir  (d) keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 185 ayat (6) KUHAP)
2) Jenis  kejahatan  yang  dapat menggunakan sarana media teleconference untuk memberikan kesaksian oleh seorang saksi.
3) Tempat  pelaksanaan  kesaksian
diatur secara jelas.
4) Para pihak yang ikut mendampingi
saksi  pada  waktu teleconference.  Pendampingan ini  perlu  dilakukan  untuk  menghindari  kecurigaan adanya intervensi kepada saksi ketika memberikan kesaksian  melalui teleconference.  Pedoman  untuk dapat melaksanakan kesaksian melalui teleconference harus  terdapat  dalam  kebijakan pengaturan alat bukti dalam perkara pidana.

## KESIMPULAN dan SARAN

## a. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan pembahasa yang telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan, diantaranya :
1. Kebijakan  hukum  pidana  dalam pemberian  keterangan  saksi  melalui  media teleconference saat  ini,  dimana  menurut  hukum saksi  tersebut harusmemenuhi  syarat-syarat sebagai berikut :
I. Saksi  harus  mengucapkan  sumpah atau janji lebih dahulu (Pasal 160 ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP)
II. Keterangan saksi dinyatakan secara lisan  melalui  alat  komunikasi  audio  visual  / teleconference di  muka  sidang  pengadilan (merupakan  perluasan  dari  Pasal  185  ayat  (1) KUHAP)
III. Isi  keterangan  harus  mengenai  hal yang  saksi  lihat,  dengar,  dan  alami,  serta menyebutkan  alasan  dari  pengetahuannya  itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP)
IV. Keterangan  saksi  tersebut  saling bersesuaian  satu  sama  lain (Pasal  185  ayat  (6) KUHAP)
2. Mengacu  pada  pelaksanaan  pemberian keterangan  saksi  di  luar  negeri  (Amerika  Serikat, Kanada  dan  Uni  Eropa),  penerapan  pemberian keterangan  saksi  di  dalampersidangan untuk dijadikan  sebagai  alat  bukti  dibenarkan  selama memenuhi  syarat-syarat  dilakukannya  metode tersebut.  Pada  umumnya  sistem  peradilan  luar negeri  sangat  memperhatikan  perlindungan  bagi para saksi dan korban, terutama saksi dan korban yang rentan  terhadap  berbagai  ancaman kesejahteraan  dan  keselamatannya.  Hal  ini  dapat dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  para legislator di negeri ini dalam rangka menilai tingkat kepentingan  dan  kebutuhan  dilakukannya pemberian keterangan saksi dengan menggunakan teleconference.  Kebijakan  hukum  pidana  dalam pemberian  keterangan  saksi  melalui  media teleconference di  masa  yang  akan  datang,  dilihat

## dari Rancangan KUHAP, sangat diperlukan karena
:
a. Penggunaanvideo conference sangat  efektif  dilakukan  mengingat  kondisi  saksi yang  mengalami  guncangan  psikis  yang  hebat ketika hendak dimintai keterangan;
b. Penggunaan video  conference
tersebut  telah  disetujui  oleh  Mahkamah  Agung serta  Majelis  Hakim  yang  menangani  perkara tersebut.

## b. SARAN
Aparat penegak hukum,  khususnya hakim harus lebih menggali lagi nilai-nilai  yang berkembang dalam masyarakat, terlebih lagi dalam proses pembuktian. Tidak hanya berdasarkan pada apa  yang  telah tercantum dalam undang-undang sebagai hokum positif saja, agar dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Selain itu,  apabila Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  dilakukan sebuah revisi khususnya dalam pemeriksaan saksi,  perlu dijelaskan mengenai memberikan keterangan saksi didepan persidangan sesuai dengan judul penelitian hokum ini, tidak terjadi perbedaan pendapat dari pakar sarjana maupun peradilan  di Indonesia. Sehingga, penggunaan video conference dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Mulyadi, Lilik, 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam  Hukum  Acara  Pidana. Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.

## Peraturan Perundangan
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

## Jurnal
Ledray, Susan, Virtual  Services  Whitepaper, Harvard  Journal  of  Law  &  Technology,  February 2013
Sazylyn,  Amy, A  New  Lens:  Reframing  The Conversation About The Use of Video Conferencing in Civil Trials in Ontario, Osgoode Hall Law Journal, Vol. 50, Issue 2 (winter 2012).
Vlis,  van  der,  Evert-Jan, Videoconferencing  in Criminal  Proceedings,  Guildford:  University  of Surrey.

## Website
B.R., Melita  Kristin,  Perbandingan  Hukum
Pidana,  data diakses tanggal 9 September 2015, alvalaible
from:
URL:http://melitanotlonely.multiply.com/journal/item/
Eddyono, Supriyadi  Widodo, Perlindungan Saksi  di  Pengadilan  HAM  dan  Beberapa Masalahnya,  data  diakses  tanggal  24  Agustus 2015, alvalaible from: URL: http://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/0 5/perlindungan-saksi-di-pengadilan-ham-beberapa- masalahnya.pdf,