SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 19, No. 4 Desember 2021, Hal 304-314 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang P-ISSN : 1412-5331, E-ISSN : 2716-2532

## PAJAK REKLAME: EFEKTIVITASNYA TERHADAP PAD KOTA SEMARANG
Saifudin 1) , Kelvin Afrizal Nugroho 2) saifudin@usm.ac.id 1)
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia 1) 2 Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang , Semarang, Indonesia 2)

## INFO ARTIKEL

## Proses Artikel
Dikirim :5/12/2021 Diterima:5/12/2021 Dipublikasikan: 24/12/2021

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  efektifitas  dari penerimaan  pajak  reklame  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota  semarang pada tiga tahun terakhir. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  serta  metode  yang  digunakan pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.
Data  yang  diteliti  merupakan  data  target  serta  realisasi  penerimaan  pajak reklame pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Informan dalam penelitian ini merupakan  pegawai  dari  BAPENDA  Kota  Semarang  yang  pada  posisinya berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  Efektifitas  Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dalam tiga tahun terakhir kurang efektif
Kata Kunci: Pajak Reklame; Efektivitas; Pendapatan Asli Daerah

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  much  effectiveness  of  advertising  tax revenue on local revenue Semarang City in the last three years. The analysis technique used in this research is observation, interview and documentation, and the method used in this research is descriptive qualitative.
The  data  studied  are  target  data  and  the  realization  of  advertisement  tax revenues  in  2017  to  2019.  Informants  in  this  study  are  employees  of  the Semarang  City  BAPENDA  whose  position  is  related  to  the  research  topic being carried out.
Based on the results of the study, it can be concluded that the effectiveness of the Advertising Tax on Regional Original Income (PAD) in Semarang City in the last three years is less effective.
Keywords: Advertisement tax; Effectiveness; Regional Original Income

## PENDAHULUAN
Kemajuan  ekonomi  di  daerah  tentunya  dapat  dilihat  dari  penerimaan  daerah  itu  sendiri  salah satunya  melalui  pendapatan  asli  daerah.  Jika  suatu  daerah  memiliki  penerimaan  daerah  yang besar tentunya hal tersebut dapat membuktikan bahwa sumber daya yang ada di daerah tersebut telah  dikelola  dan  dimanfaatkan  dengan  baik  sehingga  mampu  menghasilkan  pendapatan  asli daerah  yang  tinggi  dan  diharapkan  mampu  menjadi  salah  satu  sumber  anggaran  untuk pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat, seperti digunakan untuk membangun fasilitas umum dan membiayai kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan yang positif. Pendapatan Asli Daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  dengan  bebas  dapat  digunakan oleh  masing-masing  daerah  untuk  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemerintahan suatu  daerah  yang  penerimaannya  berasal  dari  pungutan  pajak  daerah,  retribusi  daerah, pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  pendapatan  lain-lain.  (Ulfah,  2018  )  dalam Julycia Manderos, dkk (2019).
Pajak merupakan salah satu tiang penopang bagi pendapatan suatu daerah dan memiliki fungsi sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  guna  membiayai  serta  merupakan  alat  untuk melaksanakan  kebijakan  pemerintah  bagi  sektor  ekonomi.  Pada  setiap  wilayah  di  Indonesia masing – masing dari daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak atas objek pajak yang ada  pada  daerahnya  masing-masing.  Pada  umumnya  pelaku  usaha  akan  melakukan  berbagai macam cara untuk memperkenalkan suatu produk yang akan didistribusikan ke masyarakat guna mencapai  pasar  yang  lebih  luas,  salah  satu  cara  yang  biasa  digunakan  pelaku  usaha  untuk memperkenalkan  produknya  ke  masyarakat  yaitu  melalui  media  iklan,  media  iklan  itu  sendiri memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda  namun  substansi  dari  karakteristik  tersebut  sama. Selain  menggunakan  media  iklan  elektronik  para  pelaku  usaha  biasanya  memilih  media  iklan luar  ruang  untuk  memperkenalkan  produknya,  beberapa  contoh  media  iklan  luar  ruang  yang dipilih oleh pelaku usaha antara lain baliho, papan reklame / billboard dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 dalam Kumala (2019) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Objek  pajak  daerah  terdiri  dari  dua  yaitu  pajak  daerah  provinsi  dan  pajak  daerah kabupaten/Kota yang salah satu dari objek pajaknya adalah pajak reklame.
Pemerintah sudah mengatur mengenai pajak retribusi daerah dalam UU No.28 tahun 2009, pada pasal  2  ayat  2  dijelaskan  mengenai:  Pajak  Hotel;  Pajak  Restoran;  Pajak  Hiburan;  Pajak Reklame;
Pajak  Penerangan  Jalan;  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan;  Pajak  Parkir;  Pajak  Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dikenakan  dengan  alasan  bahwa  reklame  digunakan  untuk  memperkenalkan,  menganjurkan atau  memuji    suatu  barang,  atau  jasa  yang  ditempatkan  ditempat  yang  dapat  dilihat  orang, dibaca, di dengar dari suatu tempat umum. Pemberian beban bagi wajib pajak reklame memang bukan sebagai semata-mata meningkatkan kebutuhan dana untuk pembangunan saja, tetapi juga disebabkan  sifat  pajak  reklame  sebagai  pajak  objektif  yang  dasar  pengenaannya  adalah  nilai sewa  reklame  (NSR)  NSR  diperhatikan  dengan  memperhatikan  lokasi  penempatan,  jenis reklame,  jangka  waktu  penyelengaraan,  dan  ukuran  media  reklame.  Pajak  reklame  itu  sendiri merupakan pajak daerah yang memiliki andil dalam salah satu pajak yang masuk dalam kantong pemerintah daerah (Kumala, 2019).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU No. 33 Tahun 2004  pasal  1  ayat  18).    PAD  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. (UU. No. 33 Tahun 2004 pasal 3 ayat 1).
Di  dalam  kasus  ini  pajak reklame  yang  terhitung  masih  relatif  kecil terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Semarang.  Sehingga  peneliti  ingin mengetahui  pertumbuhan  pajak reklame  yang direalisasikan kepada pemerintah daerah setempat, dan seberapa besar efektivitas pajak tersebut. Kota  Semarang  merupakan  salah  satu  Kota  yang  sedang  berkembang  dengan  melakukan pembangunan dalam berbagai bidang yang diharapkan mampu membuat kemajuan dalam Kota tersebut.  Seperti  diketahui  telah  banyak  pusat  perdagangan,  perbelanjaan  dan  pertokoan  serta tempat  destiasi  wisata  di  Kota  Semarang  sekarang  ini,  dengan  adanya  hal  tersebut  diharapkan banyak  wisatawan  yang  berkunjung,  dan  tentunya  berimbas  kepada  pemasangan  media  iklan luar  ruang  (reklame)  sebagai  penunjang  untuk  mempromosikan  atau  memperkenalkan  produk para pelaku usaha. Kegiatan tersebut seharusnya menjadi kewajiban para biro iklan harus tertib untuk  membayar  pajak  reklame  sesuai  dengan  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Karena pajak reklame merupakan salah satu dari pajak daerah, maka pendapatan dari pajak daerah juga akan  mempengaruhi  pendapatan  asli  daerah.  Pemerintah  Kota  Semarang  perlu  mengevaluasi terkait efektivitas penerimaan pajak reklame.

## KAJIAN PUSTAKA
Pajak  pada  umumnya  adalah  iuran  rakyat  kepada  pemerintah  untuk  memenuhi  kewajiban sebagai warga negara yang telah diatur dalam undang  –undang. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang–Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar– besarnya  kemakmuran  rakyat.  Kesimpulannya,  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  pemerintah yang bersifat memaksa sebagai imbalan balas jasa kepada pemerintah akan setiap layanan untuk menunjang  kesejahteraan  rakyat  yang  manfaatnya  dapat  dirasakan  langsung  maupun  tidak langsung (Julycia Manderos, dkk 2019).
Waluyo  (2016)  dalam  Julycia  Manderos,  dkk.  (2019),  berpendapat  bahwa  dalam  menetapkan besarnya  pajak  terhutang  tetap  mendasarkan  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  perusahaan, mengingat  tentang  perundang-undangan  perpajakan  terdapat  aturan-aturan  khusus  yang berkaitan  dengan  akuntansi,  yaitu  masalah  konsep  transaksi  dan  peristiwa  keuangan,  metode pengukurannya,  serta  pelaporan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang”.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  akuntansi  pajak  adalah  pencatatan  transaksi  tentang  perpajakan  dalam laporan keuangan untuk menghitung pajak terhutang berdasarkan Undang – undang Perpajakan. Menurut  Damas  Dwi  Anggoro  (2017),  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  yang diperoleh  pemerintah  daerah  atas  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada masyarakat,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki  pemerintah  daerah.  Pendapatan  ini sering  kali  dijadikan  indikator  tingkat  kemajuan  suatu  daerah.  Daerah  yang  dianggap  maju adalah  daerah  yang  memiliki  PAD  yang  tinggi.  Hal  ini  dapat  dimengerti  karena  dengan tingginya  PAD  yang  diterima  suatu  daerah  maka  tingkat  ketergantungan  Pemerintah  Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah  daerah  dilarang melakukan  pungutan  pungutan  kepada masyarakat  yang dapat  berakibat  biaya  ekonomi  tinggi  ( high  cost  economy) yang  pada  akhirnya  kurang mendukung  dunia  usaha/investasi.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga  dilarang  menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk.
Menurut  Undang-Undang  No  33  tahun  2004,  yang  dimaksud  dengan  PAD  adalah  Pendapatan daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah  sebagai  perwujudan  asas  desentralisasi.  Sumber  PAD  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah), lain-lain PAD yang Sah.
Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:
1. Pajak  Daerah,  yaitu  pajak-pajak  yang  ditentukan  pemungutannya  dalam  Peraturan Daerah,  dan  para  pembayar  pajak  (wajib  pajak)  tidak  menerima  imbalan  secara langsung  dari  pemerintah  daerah.  Contoh  dari  pajak  daerah  adalah  pajak  kendaraan bermotor,  pajak  hiburan,  pajak  rumah  makan/restoran,  pajak  iklan,  pajak  kendaraan bermotor, dan sebagainya.
2. Retribusi  Daerah,  yaitu  pungutan  yang  dikenakan  kepada  masyarakat  yang  menikmati secara  langsung  fasilitas  tertentu  yang  disediakan  pemerintah  daerah.  Pemungutannya juga  harus  dituangkan  dalam  peraturan  daerah.  Contoh  dari  pendapatan  ini  adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan sebagainya.
3. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  yaitu  pendapatan  yang  diperoleh dari  pengelolaan  badan-badan  usaha  milik  daerah  maupun  lembaga-lembaga  lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Lain-lainPAD yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis  pendapatan  terseb  ut  di  atas.  Pendapatan  ini  antara  lain  adalah  hasil  penjualan kekayaan daarah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing,  serta  komisi,  potongan,  ataupun bentuk/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
Pajak  reklame  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  penyelenggaraan  reklame  dan  dipungut berdasarkan  undang  –  undang  yaitu  Undang  –  Undang  No.  8  Tahun  2009  dan dikenakan tarif sebsar 25%. (Julycia Manderos, dkk : 2019), sedangkan menurut Mardiasmo (2002) efektivitas adalah  ukuran  berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya.  Apabila  suatu organisasi  berhasil  mencapai  tujuan,  maka  organisasi  tersebut  dapat  dikatakan  telah  berjalan dengan efektif.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Metode  deskriptif  merupakan  suatu  metode  dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa sekarang.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran, secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar fenomena yang diteliti. (Julycia Manderos, dkk : 2019).
Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  didapat  melalui  Badan  Pendapatan Daerah (Bapenda)    Kota  Semarang  dan  data  sekunder  berupa  data  laporan  target  dan  realisasi penerimaan  pajak  reklame dan  pendapatan  asli  daerah  Kota  Semarang  mulai tahun  2017-2019 yang  di  dapat  dari  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kota  Semarang.  Penelitian  ini dilaksanakan pada medio Bulan Nopember 2020. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber dan  waktu,  serta  menggunakan  rumus  efektivitas.  Besarnya  efektivitas  penerimaan  pajak reklame dapat dihitung menggunakan rumus :

## Tabel 1. Kriteria Efektivitas
Sumber:  Kepmendagri  No.  690.900-327,  Tahun  1996  (Dwindra:  2008)  dalam  Primandari  dan Dahlia (2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  hasil  wawancara  dengan  pihak- pihak  yang  berurusan  langsung  pada  bidang  yang  bersangkutan.  Analisis  data  kualitatif deskriptif pada penelitian ini merupakan hasil dari wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada informan yang berkaitan serta penjelasan tentang efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang pada tahun 2017-2019.

## Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Informan
No. Pertanyaan Informan 1 Informan 2 Informan 3 1. Apakah pendapatan pajak  dari  reklame pada  tahun  2017  - 2019  berpengaruh terhadap PAD Kota Semarang ? Iya  Berpengaruh, karena sudah ditargetkan dan dituntut untuk memenuhi  target yang ditetapkan Berpengaruh, karena sudah menjadi target dan  target  itu sendiri  ada  11 macam pajak Berpengaruh  karena  di target  dan  realisasinya menduduki  ranking  3 untuk bidang pajak II 2. Apakah sering terjadi kendala pada saat pemungutan  pajak reklame pada tahun 2017 – 2019? Kendalanya itu WP nya pasif dan banya  tunggakan pajak reklame, dan  banyak  juga WP  yang  kurang koorperatif Kendalanya  itu ada  bermacam  – macam, yang sering itu reklame isidentil, karena periode tayang cuman satu minggu, dan dia tidak melaporkan kewajibanya. Ada  dua  WP  reklame, yang  pertama  WP  biro reklame, kendalanya karena  banyaknya  biro yang ada tidak sebanding dengan petugas  yang  ada,  jadi naik turunya iklan tidak bisa terkontrol oleh petugas, WP perorangan / pribadi,  sering  terjadi bahwa reklame ditempatnya  itu  harus membayar pajak. 3. Apakah pendapatan dari  pajak  reklame pada  tahun  2017  – 2019 sudah efektif? Menurut saya sudah cukup efektif apalagi sejak pandemi pemerintah memakai sistim pembayaran pajak menggunakan Belum efektif karena belum mencapai  target dan masih banyak WP yang tidak melaporkan  dan memenuhi Sudah efektif dan sudah diajukan melalui penganggaran mulai dari  rencana  sampai dengan pendapatan.

## Presentase Efektivitas Kriteria Efektivitas
> 100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif
mobile / online kewajibanya. 4. Adakah sanksi apabila pelaku usaha atau promotor iklan tidak membayar pajak reklame? Biasanya ada beberapa  tahapan dan  bisa  dilihat pada perda reklame  melalui surat teguran, kemudian pemanggilan,  dan mungkin bisa terjadi penyegelan. Sanksinya berupa surat teguran sebanyak tiga kali,  jika  tidak ditindak maka kita  akan  yustisi, jadi reklame yang belum terdaftar dan belum membayar  pajak akan  kita  tempel sticker. Melakukan tindakan yustisi dengan menempel sticker, apabila masih membandel biasanya kami turunkan 5. Seberapa besar denda yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang  terhadap pelaku  usaha  atau promotor iklan yang tidak membayar pajak reklame? Sudah  ditetapkan pada  perda  yang ada. Memberi batas waktu  selama  14 hari setelah iklan tayang, jika belum  terdaftar sesuai dengan perda dengan denda sebesar 25%,  tetapi  jika sudah terbit SKPD  dendanya akan menjadi 2% setiap bulanya. Didalam peraturan sudah  ada  apabila  tidak membayar  pajak  maka akan terkena denda sebesar 25%
Berikut  data    di  Gambar  1    yang    menunjukkan  penerimaan  pajak  reklame  pada  periode  tiga tahun  terakhir,  pada  tahun  2017  ke  tahun  2018  pajak  reklame  Kota  Semarang  mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan.
Gambar 1.Realisasi Pajak Reklame
Besarnya kontribusi penerimaan pajak reklame dapat dihitung menggunakan rumus :

## Tabel 3. Persentase Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD
Tahun Realisasi Pajak PAD Kontribusi 2017 Rp 28.899.109.922,- Rp 1.791.886.378.674,- 1,61% 2018 Rp 24.897.941.656,- Rp 1.844.254.223.815,- 1,35% 2019 Rp 29.747.066.270,- Rp 2.068.274.268.317,- 1,43%
( Sumber : Data Dokumentasi, BAPENDA 2020)
Berdasarkan data pada tabel 3 diatas  dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak reklame pada pendapatan asli daerah Kota Semarang, dalam perhitungan periode  tiga tahun terakhir dengan rat - rata kontribusinya sebersar 1,46%. Walaupun berdasarkan perhitungan kontribusinya pajak reklame  dikategorikan  kecil  pada  Pendapatan  Asli  Daerah.  Akan  tetapi  terbilang  cukup berpengaruh untuk menambah pendapatan asli daerah Kota Semarang.
Penerimaan  pajak  reklame pada  Kota  Semarang  tergolong  kurang  efektif  terhadap  pendapatan asli  daerah  Kota  Semarang  berdasarkan  data  yang  ada  serta  perhitungan  menurut  rumus  yang dipakai untuk mengukur tingkat efektifitas.

## Tabel 4. Realisasi Pajak reklame dan Target Yang Ditetapkan
Tahun Realisasi Pajak Reklame Target Pajak Reklame 2017 Rp 28.899.109.922,- Rp 31.000.000.000,- 2018 Rp 24.897.941.656,- Rp 35.000.000.000,- 2019 Rp 29.747.066.270,- Rp 40.000.000.000,-
( Sumber : Data Dokumentasi, BAPENDA 2020)
Pendapatan  daerah  Kota  semarang  dalam  periode  tiga  tahun  terakhir  mengalami  peningkatan setiap  tahunya  meskipun  belum  mencapai  target  yang  ditetapkan.  Pemerintah  Kota  Semarang berusaha  meningkatkan  pendapatan  pajak  reklame  di  masa  mendatang  karena  potensi  pajak reklame Kota Semarang sangat besar dan semakin banyak juga pelaku usaha di Kota Semarang yang  ingin  berlomba-loba  memperkenalkan  produk-produk  baru  mereka  dengan  media  iklan reklame.
Gambar 2. Histogram Realisasi dan Target Pajak Reklame

## Gambar 3.Grafik Realisasi dan Target Pajak Reklame
Tingkat  Efektifitas  penerimaan  pajak  reklame  dapat  dilihat  berdasarkan  persentase  sebagai berikut :

## Tabel 5.Efektivitas Pajak Reklame
Tahun Realisasi Pajak Reklame Target Pajak Reklame Efektivitas 2017 Rp 28.899.109.922,- Rp 31.000.000.000,- 93,22% 2018 Rp 24.897.941.656,- Rp 35.000.000.000,- 71,13% 2019 Rp 29.747.066.270,- Rp 40.000.000.000,- 74,36%
( Sumber : Data Dokumentasi, BAPENDA 2020)
Tingkat efektifitas penerimaan pajak reklame selama periode tiga tahun terakhir dari tahun 2017 sampai  tahun  2019  kreteria  tingkat  efektifitas  dapat  dikategorikan  kurang  efektif  tetapi  pada tahun 2017 kriteria tingkat keefektifitasnya masuk dalam kategori efektif sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 masuk dalam kategori kurang efektif. Dari tiga tahun rata- rata efektifitas pajak reklame  sebesar  79,57%  dengan  arti  tingkat  keefektifitasanya  masuk  dalam  kategori  kurang efektif.  Hal  ini  disebabkan  pada  wajib  pajak  yang  kurang  patuh  terhadap  pembayaran  pajak reklame.

## Tabel 6. Penjabaran ringkas fakta, teori dan Pendapat Peneliti
No Fakta Teori Pendapat Peneliti 1. Berdasarkan  sumber yang  didapat  melalui dokumentasi pada BAPENDA Desember tahun 2020 pengaruh pendapatan dari sektor  pajak  reklame mempunyai  dampak terhadap  pendapatan asli daerah Kota Semarang,  meskipun Perhitungan  secara  teori dengan menggunakan acuan  rumus  yang  sudah ditetapkan  dan  sudah  di aplikasikan pada penelitian ini mendapatkan  hasil  yang minim  /  kecil  dari  segi persentase yang diperoleh. Namun hal tersebut  tetap  memiliki pengaruh terhadap Menurut pendapat peneliti, pendapatan  daerah  dari  sektor pajak reklame memiliki pengaruh  terhadap  pendapatan asli  daerah  Kota  Semarang  dan pada  dasarnya  masih  dapat dioptimalkan  lagi  supaya  lebih baik  dan  meningkat  pada  setiap tahunya, hal tersebut bisa terjadi apabila  pemerintah  melakukan sosialisasi berupa edukasi terhadap  pelaku  usaha  promotor
dalam persentase kontribusi yang didapat  dari  sektor pajak reklame terhadap  pendapatan asli daerah Kota Semarang  tergolong kecil  daripada  sektor pajak lainya. pendapatan  asli  daerah Kota semarang. iklan  /  biro  reklame  bahwa pentingnya  pendapatan  daerah yang  nantinya  dana  tersebut digunakan  untuk  kepentingan bersama, dan sosialisasi terhadap pemasang reklame perorangan  yang  pada  dasarnya semua jenis iklan tersebut dikenakan pajak. 2. Berdasarkan  sumber yang  didapat  melalui dokumentasi pada BAPENDA Desember tahun 2020 tingkat efektifitas penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang  memiliki tingkat efektifitas yang  berbeda  –  beda pada  setiap  tahunya. Pada tahun 2017 efektifitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang  memiliki persentase sebesar 93,22  %  sedangkan pada  tahun  2018  dan 2019 persentase keefektifan penerimaan pajak reklame Kota Semarang diangka 71,13% dan 74,36%. Perhitungan  secara  teori dengan menggunakan acuan  rumus  yang  sudah ditetapkan  dan  sudah  di aplikasikan pada penelitian ini mendapatkan  hasil  yang berbeda pada setiap tahunya , dari hasil tersebut bisa dilihat tingkat keefektifan penerimaan pajak reklame pada pendapatan asli daerah  Kota  semarang mempunyai  kriteria  yang berbeda,  menurut  teori apabila persentase penerimaan  pajaknya  di angka  kurang  dari  60% maka  penerimaan  pajak tersebut tidak efektif, sedangkan persentase pada  angka  60%  -  80% maka tingkat keefektifitasanya dikategorikan kurang efektif, apabila angka perhitungan persentasenya berada pada  persentase  80%  - 90%  hal  tersebut  bisa dikatakan  cukup  efektif, kemudian bila mendapatkan  persentase pada  angka  90%-100% maka  bisa  dikategorikan pada kategori efektif, apabila persentase tersebut diatas 100% maka  tingkat  keefektifan penerimaan  pajak  sangat efektif. Sesuai  teori  persentase Menurut pendapat peneliti,
pendapatan  daerah  dari  sektor pajak reklame memiliki rata-rata yang  masuk  dalam  kategori kurang efektif, karena rata – rata dari  persentasenya  di  angka 79,57%  yang  berarti  apabila peneliti  mengacu  pada  teori pedoman  yang  diyakini  hal tersebut  masuk  dalam  kategori kurang efektif. Upaya BAPENDA dalam pencapaian  target  penerimaan pajak  yang  ditetapkan  sudah cukup  baik,  walaupun  sempat terjadi  penurunan  pendapatan pada  sektor  pajak  reklame  di tahun  2018  namun  bisa  naiklagi pada  tahun  2019.  Kurangnya keefektifan  penerimaan  pajak reklame  terhadap  pendapatan asli  daerah  Kota  Semarang dikarenakan  kendala  –  kendala yang biasanya terjadi dan kendala  tersebut  susah  untuk ditanggulangi.
penerimaan pajak reklame pada pendapatan asli daerah  Kota  Semarang pada  tahun  2017  masuk dalam  kategori  Efektif namun pada tahun 2018 – 2019 masuk dalam
kategori kurang efektif.

## PENUTUP
Efektifitas penerimaan pajak pada sektor pajak reklame  Kota Semarang masuk dalam kategori kurang  efektif,  dengan  mendapatkan  rata-  rata  yang  diperoleh  sebesar  79,57  %.  Dengan  ini dapat  menunjukan  pemerintah  daerah  Kota  Semarang  dinilai  baik  dalam  pengelolaan penerimaan pajaknya dilihat berdasarkan realisasi pajak reklame pada tiap tahunya mengalami kenaikan.  Namun  banyak  juga  reklame-reklame  yang  berada  pada  Kota  semarang  belum memenuhi kewajibannya sehingga berdampak kepada pendapatan asli daerah Kota Semarang. Saran  yang  dapat  disampaikan  adalah  bahwa  Pajak  reklame  pada  Kota  Semarang  seharusnya bisa  dioptimalkan lagi,  bagi  pemerintah  daerah alangkah  lebih  baik  jika melakukan  pendataan dan  monitoring  pada  wilayah  –  wilayah  Kota  Semarang  serta  menyingkronkan  data  realita  di lapangan  dengan  data  yang  ada  pada  sistem  pajak  reklame,  sehingga  hal  tersebut  bisa meminimalisir  terjadinya  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi  kewajibanya  dalam  membayar pajak.
Selain  hal  tersebut  perlunya  melakukan  edukasi  serta  sosialisasi  terhadap  para  wajib  pajak bahwa  dana  penerimaan  dari  sektor  pajak  akan  dialokasikan  untuk  kepentingan  bersama  dan kesejahteraan  bersama  sehingga  hal  itu  mungkin  bisa  menjadi  motivasi  bagi  para  wajib  pajak untuk  mematuhi  peraturan  yang  ada  serta  memenuhi  segala  kewajibanya  sebagai  wajib  pajak, yang  nantinya  hal  tersebut  diharapkan  bisa  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  serta meningkatkan  atau  mengoptimalkan  lagi  penerimaan  pajak  dari  sektor  reklame  terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  waktu  pelaksanaan  berbenturan  dengan  situasi  yang kurang  kondusif  dikarenakan  masih  adanya  pandemi  virus  covid-19,  sehingga  penyesuaian waktu  dibutuhkan  karena  ada  beberapa  narasumber  yang  sedang  dalam  program  bekerja  di rumah,  serta  hanya  ada  beberapa  narasumber  yang  bersedia  diwawancarai  dikarenakan narasumber yang bersangkutan terkadang masih sibuk dengan pekerjaan masing – masing. Bagi  peneliti  dimasa  yang  akan  datang,  maka  perluasan  penelitian  yang  disarankan  dari penelitian ini adalah menambah beberapa sektor pajak pendapatan daerah / retribusi daerah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press. BAPENDA Kota Semarang.(2017). Data Pajak Daerah Kota Semarang BAPENDA Kota Semarang.(2018). Data Pajak Daerah Kota Semarang BAPENDA Kota Semarang.(2019). Data Pajak Daerah Kota Semarang BAPENDA Kota Semarang.(2020). Data Pajak Daerah Kota Semarang Gunawan, I. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. Kumala, R. (2019). Analisis Efektifitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi. Jurnal Reformasi Administrasi, 6 (1), 38-41. Manderos,  J.,  Elim,  I.,  &  Mawikere,  L.  (2019,  Juli).  Analisis  Pertumbuhan  Dan  Kontribusi Pajak  Reklame  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Tomohon. Jurnal  EMBA,  7 (3), 3568 - 3577.
Mardiasmo. (2002). Perpajakan - Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset. Primandari,  N.  R.,  &  Dahlia,  E.  (2020).  Kontribusi  dan  efektivitas  pajak  reklame  terhadap pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  periode  tahun  2013  –  2017. Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman), 1 (2), 123-134.
Republik Indonesia. (2004). Undang- Undang No.32 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta, Indonesia: Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2004). Undang- Undang No.33 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta,
Indonesia: Republik Indonesia.
Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&B). Bandung: Alfabeta