## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(1), Maret 2021, 141-148
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v5i1.317

## Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi
Vina Natasya * , Pancawati Hardiningsih Universitas Stikubank Semarang
* Correspondence email: vinanatasya99@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pemberian  bantuan  sosial,  insentif  pajak,  dan  perluasan  modal kerja  terhadap  pengembangan  UMKM  di  masa  pandemi  Covid-19.  Penelitian  dilakukan  pada  UMKM  Semarang  Barat  dan Semarang  Tengah.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  UMKM  yang  telah  memanfaatkan  insentif  pajak  dan  menerima bantuan  sosial  yang  berada  di  Semarang  Barat  dan  Semarang  Tengah  2. Purposive  sampling digunakan  untuk  mendapatkan sampel sebanyak 269 UMKM. Data penelitian diperoleh sebanyak 56 amatan yang dilakukan secara mingguan sejak bulan April hingga  Oktober  tahun  2020  dengan  menggunakan  dengan  metode  dokumenter.  Teknik  analisis  menggunakan  regresi  linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan  modal  kerja  berpengaruh  terhadap  perkembangan  UMKM  di  masa  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  mendasarkan pengujian  melalui  pendekatan  teori  daya  tarik  industri.  Hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  informasi  tambahan  pemerintah dalam  menyiapkan  skema  besar  untuk  program  perlindungan  dan  pemulihan  ekonomi  bagi  UMKM  yang  terdampak Covid-19 serta mengevaluasi strategi bisnis UMKM menuju model bisnis UMKM  yang  modern dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kata kunci : Pengembangan UMKM; Bansos; Insentif Pajak; Modal Kerja
Abstract. This study aims to analyze the effect of providing social assistance, tax incentives, and expansion of working capital on the development of MSMEs during the Covid-19 pandemic. The research was conducted at UMKM West Semarang and Central Semarang.  The  population  in  this  study  were  MSME  actors  who  had  taken  advantage  of  tax  incentives  and  received  social assistance in West and Central Semarang 2. Purposive sampling was used to obtain a sample of 269 MSMEs. The research data were  obtained  as  many  as  56  observations  carried  out  on  a  weekly  basis  from  April  to  October  2020  using  the  documentary method.  The  analysis  technique  uses  multiple  linear  regression  to  test  the  research  hypothesis.  The  results  showed  that  the provision  of social assistance, tax incentives, and expansion  of  working  capital  affected the development  of MSMEs during  the Covid-19 pandemic. This research is based on testing through industrial attractiveness theory approach. The results of this study can  provide  additional  information  for  the  government  in  preparing  a  large  scheme  for  economic  protection  and  recovery programs for MSMEs affected by Covid-19 as well as evaluating the MSME business strategy towards a modern UMKM business model while maintaining health protocols.
. Keyword : MSME Development; Social Assistance; Tax Incentives; Working Capital.

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  menjadi  salah  satu  pilar  utama  perekonomian  di  mana  dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegasakan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kamandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  jumlah  UMKM  di  setiap  daerah.  Peran  pemerintah  sangatlah dibutuhkan  untuk  memberikan  stimulasi  kepada  para  pelaku  usaha  yang  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Teori daya  tarik  industri  dan  teori stakeholder digunakan  sebagai  acuan  dalam  penelitian  ini.  Teori  daya  tarik  industri menjelaskan  bahwa  pemerintah  melakukan  usaha  untuk  mengembalikan  kondisi  dengan  memberikan  insentif  dan subsidi  Lincoln  (2015).  Sedangkan  teori stakeholder menekankan  adanya  hubungan  searah  antara  pemangku kepentingan  dan  stakeholder,  dimana  pelaku  usaha  sebagai  pemangku  kepentingan  dan  pemerintah,masyarakat, kreditor, serta pihak lainnya merupakan stakeholder (Ghozali 2020).
Bank  Indonesia  memperkirakan  pada  tahun  2020  pertumbuhan  ekonomi  dan  laju  inflasi  sebesar  4,2  –  4,6 persen. Namun nyatanya angka pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi  tahun 2020 mengalami penurunan. Salah satu sebabnya  karena  salah  satu  sektor  strategis  dalam  perekonomian  nasional  yaitu  UMKM  yang  mengalami permasalahan dalam kegiatan usahanya sebagai dampak pandemi dari sisi penawaran dan permintaan. Menurut OEDC (2020)  dan  Febrantara  (2020)  dalam  sisi  penawaran  UMKM  menghadapi  permasalahan  tenaga  kerja  akibat  dari pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Sesangkan  pada  sisi  permintaa,  yaitu  berkurangnya permintaan  barang  dan  jasa  yang  menyebabkan  permasalahan  likuiditas  pelaku  usaha.  Meningkatnya  permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM menjadi topik pembahasan  yang menarik untuk diteliti lebih dalam penyebabnya
Vina  Natasya  dan  Pancawati  Hardiningsih,  Kebijakan  Pemerintah  Sebagai  Solusi  Meningkatkan  Pengembangan  UMKM  di Masa Pandemi
dan  bagaimana  penanganannya.  Terdapat  empat  permasalahan  ekonomi  yang  dihadapi  pelaku  UMKM  pada  masa pandemi yaitu penurunan penjualan sebagai akibat aturan PSBB, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit,  hambatan  distribusi  produk,  dan  kesulitan  bahan  baku.  Melihat  permasalahan  yang  dihadapi  UMKM  maka pemerintah  mengambil  kebijakan  dalam  pemberian  bantuan  sosial  kepada  pelaku  usaha;  memberikan  insentif  pajak, melakukan  relaksasi dan restrukturasi kredit;  perluasan pembiayaan modal kerja; menempatkan  kementrian, BUMN, dan  Pemerintah  Daerah  sebagai  penyangga  produk  UMKM;  dan  pelatihan  secara e-learning .  Kebijakan  yang dilakukan  pemerintah  ini  sebagai  bentuk  implementasi  dari  teori  model  daya  tarik  industri.  Dalam  teori  model  daya tarik adanya insentif dan subsidi memiliki tujuan untuk mengembalikan posisi pasar.
Pemberian  bantuan  sosial  yang  dilakukan  pemerintah  sebagai  salah  satu  bentuk  penyelamatan  UMKM  pada masa pandemi Covid-19. Program penyaluran bantuan sosial tersebut dalam bentuk kemitraan UMKM, produksi jamu dan masker kain, pelonggaran kredit, dukungan bahan baku, dan distribusi paket sembako. Adanya pemberian bantuan sosial  tersebut  diharapkan  akan  membantu  para  pelaku  UMKM  untuk  tetap  menjalankan  usaha  ditengah  masa pandemi  Covid-19.  Kepedulian  pemerintah  juga  dalam  bentuk  pemberian  insentif  pajak  bagi  UMKM.  Adanya insentif pajak diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga perekonomian dapat bertahan   ditengah pandemi Covid-19.  Masalah  perluasan  modal  kerja  juga  dirancang  oleh  pemerintah  bagi  pelaku  UMKM  yang  terdampak Covid-19  yang  sudah  terhubung  dengan  lembaga  pembiayaan  atau  perbankan  pada  UMKM  yang  belum  pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Bagi pelaku UMKM yang bersifat bankable penyalurannya melalui progran  perluasan    Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  sedangkan  bagi  yang  tidak bankable penyalurannya  dengan  jalur Kredit  Ultramikro  (UMi),  Permodalan  Nasional  Madani  Membina  Keluarga  Sejahtera  (PNM  Mekar),  Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementrian.  Hal ini dilakukan agar dapat digunakan UMKM sebagai modal usaha di masa pandemi Covid-19.
Hasil  penelitian  Sugiri  (2020)  menemukan  bahwa  pemberian  bantuan  sosial,  insentif  pajak,  perluasan  modal kerja  berpengaruh  positif  terhadap  perkembangan  UMKM  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Penelitian  Iping  (2020) menemukan  bahwa  secara  ekonomi  pemberian  bantuan  sosial  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap kelangsungan  usaha  UMKM.  Berbeda  hasil  oleh  Bhagas  (2016)  menemukan  bantuan  pemerintah  tidak  berpengaruh terhadap  pendapatan  52  UMKM  Sulampita  Kota  Semarang.  Terkait  dengan  insentif  pajak,  penelitian  Kumala  et  al. (2020) dan Selvi (2020) menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap pelaku UMKM. Namun Tandilino et al (2016)  menemukan  penerapan  pajak  terasa  memberatkan  UMKM  di  kota  Kendari  sehingga  menurunkan penghasilan  dan  perkembangan  UMKM.  Khairiyah  Ra’ida,  Yotasa  dan  Akhmadi  Heru  (2019)  menemukan  bahwa adanya    insentif  pajak  ternyata  menjadikan  UMKM  belum  secara  sukarela  membayar  pajak  karena  merasa  belum mendapatkan  manfaat  secara  langsung, sehingga berimbas pada rendahnya penerimaan pajak  dari  sektor  UMKM. Penelitian perluasan modal kerja dilakukan  Hutahaean (2020) menemukan bahwa modal  kerja berpengaruh terhadap pelaku UMKM.. Sejalan dengan Polandos et al (2019) juga menemukan modal usaha  berpengaruh positif  terhadap pendapatan  pengusaha  UMKM  di Kecamatan  Langowan  Timur. Namun Gonibala et al (2019) menemukan modal pinjaman tidak mempunyai pengaruh  terhadap pendapatan UMKM di Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Demikian juga Saragih, I dan Nasution (2015) menemukan modal pinjaman pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) terbukti menurunkan tingkat pendapatan pengusaha UMKM Kabupaten Toba Samosir.
Keterbaruan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  pendekatan  teori  model  daya  tarik  industri  untuk menjelaskan  pengembangan  UMKM  dilihat  dari  kebijakan  pemerintah.  Pendekatan  teori  ini  lebih  sesuai  digunakan pada masa pandemi Covid 19, dimana sebelumnya belum pernah dipakai oleh peneliti lain dengan topik yang serupa. Hasil  penelitian  ini  memberikan  informasi  tambahan  pemerintah  dalam  menyiapkan  skema  besar  untuk  program perlindungan  dan  pemulihan  ekonomi  bagi  UMKM  yang  terdampak Covid-19  serta  mengevaluasi  strategi  bisnis UMKM menuju model bisnis UMKM  yang  modern dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

## Teori Model Daya Tarik
Menurut Lincoln (2015) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh pemerintah dan  masyarakat  dalam  mengelola  sumberdaya  dengan  membentuk  mitra  antara  pemerintah  daerah  dengan  sektor swasta  yang  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  baru  dan  merangsang  perkembangan  ekonomi  di  wilayahnya.  Peran pemerintah  dalam  pembangunan  daerah  sebagai  stimulator  dimana  pemerintah  daerah  menciptakan  stimulasi  dan pengembangan  usaha  melalui  tindakan  khusus  yang  dapat  mempengaruhi  para  pelaku  usaha.  Salah  satu  teori pembangunan ekonomi daerah  yang  sesuai dengan penelitian ini  yaitu teori model daya tarik.  Implementasi teori  ini yaitu  dengan  dikeluarkannya  PMK  No.86  Tahun  2020  dan  PMK  No.  81/PMK.05/2012.  Dalam  teori  ini  pemerintah memberikan  subsidi  dan  insentif  bagi  para  pelaku  usaha.  Pemberian  tersebut  sebagai  salah  satu  bentuk  usaha  untuk mempertahankan usaha para pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak  yang cukup signifikan penurunan pendapatan sehingga melemahkan pertumbuhan usaha pada suatu wilayah.  Adanya pemberian subsidi  dan  insentif  bertujuan  untuk  mengembalikan  posisi  pasar  .  Oleh  karenanya  teori  ini  sejalan  dengan  arah penelitian  yang  mengamati  pemberian  subsidi  dan  insentif  untuk  pelaku  UMKM  yang  berupa  pemberian  bantuan
Vina  Natasya  dan  Pancawati  Hardiningsih,  Kebijakan  Pemerintah  Sebagai  Solusi  Meningkatkan  Pengembangan  UMKM  di Masa Pandemi
sosial,  insentif  pajak,  dan  perluasan  modal  kerja  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  usaha  pada  masa  pandemi Covid-19 khususnya di wilayah Semarang Barat dan Semarang Tengah.

## Pengembangan Usaha
Menurut  Fadilah  (2012)  Pengembangan  usaha  merupakan  suatu  tugas  dan  proses  persiapan  analitis  mengenai peluang,  dukungan,  dan  pemantauan,  tetapi  tidak  termasuk  keputusan  strategi  dan  implementasi  dari  peluang pertumbuhan  usaha.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengembangan  usaha  merupakan  suatu  bentuk  usaha  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  untuk  meningkatkan  usahanya.  Suatu  pengembangan  dilakukan  sebagai  upaya  pelaku bisnis  untuk  memperluas  dan  mempertahankan  bisnis  tersebut  agar  dapat  berjalan  dengan  baik.  Jika  akan  dilakukan pengembangan  bisnis  dibutuhkan  dukungan  dari  berbagai  aspek  seperti  bidang  produksi  dan  pengolaan,  pemasaran, SDM,  teknologi,  dan  lain  –  lain.  Tahapan  dalam  pengembangan  usaha  yaitu:  Identifikasi  peluang,  merumuskan alternatif  usaha,  selektif  alternatif,  pelaksanaan  alternatif  pilihan,  dan  evalusi.  Tahapan  dalam  pengembangan  usaha tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko dalam kegiatan usaha.

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu bentuk usaha  yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha dan memiliki kriteria khusus dalam pengelompokan jenis usahanya. Pengelompokan UMKM diatur oleh UU No.20 Tahun 2008 yaitu:
1. Usaha  Mikro  merupakan  usaha  produktif  yang  dimiliki  oleh  perorangan  atau  badan  usaha  perorangan  yang memiliki  kriteria  kekayaan  bersih  paling  sebanyak  Rp  50.000.000 dan  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan  bagian  dari  anak  perusahaan  maupun  cabang.  Memiliki  kriteria  yaitu  kekayaan  paling  banyak  Rp 500.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan  anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan.  Memiliki  kriteria  yaitu  kekayaan  paling  banyak  Rp 10.000.000.000  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha    dan  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling banyak Rp 50.000.000.000.
Dominasi  UMKM  di  Indonesia  perlu  mendapat  perhatian  khusus  karena  kontribusi  UMKM  terhadap perekonomian  nasional  yang  cukup  besar  (Pakpahan  2020).  Terdapat  tiga  peran  UMKM  sangat  penting  dalam kehidupan masyarakat  kecil yakni sarana  mengentaskan  kemiskinan, meratakan  tingkat perekonomian rakyat  kecil, kontribusi devisa bagi Negara (Prasetyo, Anton dan Huda 2019).

## Bantuan Sosial
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Rahmansyah et al (2020) menyatakan bahwa masalah yang  dihadapi  dalam  penyaluran  bantuan  sosial  biasanya  meliputi  alokasi  anggaran  ditiap  kementrian  berbeda,data yang penerima bantuan yang tidak terintegrasi,dan sistem penyaluran bantuan sosial tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah dibutuhkannya kerjasama,koordinasi, dan harmonisasi antara pemerintah pusat,daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif, dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik,terintegrasi,transparan, dan akuntabilitas dalam  penyaluran  dana  bantuan  sosial  tersebut.  Kebijakan  program  bantuan  sosial  bagi  UMKM  yang  terdampak Covid-19  di  Kota  Semarang  memiliki  beberapa  bentuk  bantuan  yaitu,  pemberian  bahan  baku  produksi,bantuan langsung  tunai,  dan  pembelian  produk  UMKM  oleh  pemerintah  Kota  Semarang  (Apriyanti  2020).  Menurut Permendagri No.39 Tahun 2012 Pasal 1 bahwa bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah  daerah  kepada  individu,  keluarga,  kelompok  dan  /atau  masyarakat  yang  sifatnya  tidak  secara  terus menurus dan selektif.  Pemberian bantuan sosial tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial yang ditimbulkan dari  kondisi  tertentu.  Dengan  kata  lain  bantuan  sosial  merupakan  suatu  penyaluran  dana  yang  dimiliki  pemerintah yang  diberikan  kepada  masyarakat  dengan  syarat  tertentu.  Adapun  tujuan  dari  pemberian  bantuan  sosial  tertuang dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  81/PMK.05/2012  yaitu  sebagai  rehabilitasi  sosial,  perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

## Insentif Pajak
Insentif  pajak  merupakan  suatu  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  dan  ditujukan  kepada  individu  atau organisasi  guna  memudahkan  dan  mendorong  wajib  pajak  untuk  meningkatkan  kepatuhan  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Menurut  Winardi  (2011)  Insentif  pajak  ( tax  incentive )  merupakan  bentuk  penawaran  dari pemerintah , malalui pemanfaat pajak, dalam kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas.  Pemberlakukan  insentif  pajak  merupakan  sesuatu  hal  yang  memberikan  keuntungan  bagi  pelaku  bisnis, adanya  kebijakan  tersebut  maka  keuntungan  pengusaha  sebagai  pelaku  ekonomi  menjadi  semakin  besar.  Pemberian
Vina  Natasya  dan  Pancawati  Hardiningsih,  Kebijakan  Pemerintah  Sebagai  Solusi  Meningkatkan  Pengembangan  UMKM  di Masa Pandemi
insentif  pajak  untuk  pelaku  UMKM    yang  mengalami  dampak  pandemi  Covid-19  diatur  oleh  PMK  No.86  Tahun 2020. Insentif pajak dengan menyampaikan atau permohonan secara online melalui www.pajak.go.id .

## Modal Kerja
Pengertian  modal  kerja  merupakan  modal  yang  dimiliki  perusahaan  atau  organisasi  untuk  kegiatan operasinalnya (Kasmir 2016). Modal kerja juga dapat diartikan sebagai aset lancar yang dimilik oleh perusahaan yang digunakan  sebagai  dana  yang  digunakan  dalam  kegiatan  operasi  perusahaan.  Modal  kerja  memiliki  peranan  yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Oleh karenanya setiap pelaku usaha berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya untuk tercapainya pemaksimalan perolehan labanya. Menurut Kasmir (2016) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja yaitu jenis perusahaan dan syarat kredit. Pada masa pandemi seperti ini modal kerja menjadi  bagian  yang  sangat  penting  terhadap  keberlangsungan  para  pelaku  usaha,  karena  tidak  sedikit  pelaku  usaha yang  tidak  memperoleh  pinjaman  modal  kerja  akibat  tidak  terpenuhinya  syarat  kredit  yang  ditetapkan  oleh  bank maupun bukan bank. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan peraturan mengenai  kebijakan penyaluran modal  kerja untuk pelaku UMKM yaitu PMK Nomor 104/PMK.05/2020 UMKM.

## METODE
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sedangkan menurut sumber  data yang digunakan sebagai referensi adalah data sekunder yaitu data keuangan yang diperoleh secara mingguan sejak bulan April hingga bulan  Oktober  tahun  2020.    Adapun  sumber  data  diperoleh  dari  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  kota  Semarang  berupa data  perubahan  jumlah  UMKM  dan  data  bantuan  sosial.  Selanjutnya  dari  KPP  Semarang  Barat  dan  KPP  Semarang Tengah  2  berupa  data  realisasi  insentif  pajak.  Terakhir  dari  PT  Pegadaian  (Persero)  berupa  perluasan  dana  dalam bentuk  pinjaman  lunak.  Penelitian  ini  melakukan  analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda  dalam  menguji hipotesis  perkembangan  UMKM  di  masa  pandemi  Covid-19.  Sebelum  melakukan  regresi  data  dilakukan  dilakukan pengujian  dengan  statistik  deskriptif.  Selanjutnya  dilakukan  uji  asumsi  klasik  untuk  memenuhi  BLUE  ( Best  Linier Unbiased Estimator ) pada model regresi yang terdiri dari (1) uji normalitas menggunakan uji grafik dan nilai hitung Zskewness  serta  Zkurtosis ≤ nilai tabel, (2)  uji  multikolinieritas  menggunakan Variance  Inflation  Factor  Test (apabila nilai ≤ 10, data dikatakan tidak mengalami gejala multikolinieritas), (3) uji heteroskedastisitas menggunakan Glejser Test (data dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas apabila nilai sig > 0,05 ).
Menurut  Ghozali  (2018)  analisis  regresi  linier  berganda  memiliki  pemanfaatan  dalam  pengukuran  hubungan antara dua variabel atau lebih dalam penelitian, serta menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut.
UMKM = α + β 1 BS + β 2 IP + β 3 Perluasan MK + e
Keterangan  :  UMKM  =  Perkembangan  UMKM;  BS  =  Bantuan  Sosial;  IP  =  Insentif  Pajak;  MK  =  Modal  Kerja; β 1 β 2 β 3 = Koefisien Regresi variabel independen; 𝛼 = Konstanta; e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Sumber : Data olahan
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 56 amatan, dari 56 data  sampel  variable  UMKM  yang  berasal  dari  Semaramg  Barat  dan  Semarang  Tengah  2  memiliki  nilai  minimum sebesar 33 nilai maksimum 332, dari bulan  April  hingga bulan Oktober secara mingguan tahun 2020 diketahui  nilai mean sebesar  139,7679  sedangkan  standar  deviasi  sebesar  92,85844.  Hasil  tersebut  menunjukkan  nilai  mean  lebih besar  dari  standar  deviasi  sehingga  penyimpangan  data  yang  terjadi  rendah  maka  penyebaran  nilainya  merata. Variable bantuan sosial memiliki nilai minimum sebesar 335.161, nilai maksimal sebesar 41,666.666.667, dari bulan April hingga bulan Oktober secara mingguan tahun 2020 diketahui nilai mean sebesar 5.032.754.510,9464 dan standar deviasi  sebesar  1.073.039.647,1456.  Hasil  tersebut  menunjukkan  nilai  mean  lebih  besar  dari  nilai  standar  deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.
Variabel insentif pajak memiliki nilai minimum sebesar 14.468.943, nilai maksimum sebesar 294.550.767, dari bulan  April  hingga  bulan  Oktober  secara  mingguan  tahun  2020  diketahui  nilai  mean  sebesar  94.918.087,8036  dan
Vina  Natasya  dan  Pancawati  Hardiningsih,  Kebijakan  Pemerintah  Sebagai  Solusi  Meningkatkan  Pengembangan  UMKM  di Masa Pandemi
standar deviasi sebesar 77.951.020,77505. Hasil tersebut menunjukkan nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga  penyimpangan  data  yang  terjadi  rendah  maka  penyebaran  nilainya  merata.  Variabel  modal  kerja  memiliki nilai  minimum  sebesar  166.667.074,  nilai  maksimimum  sebesar  2.978.925.523,dan  dari  bulan  April  hingga  bulan Oktober  secara  mingguan  tahun  2020  diketahui  nilai mean 1.151.358.038,3750  dan  standar  deviasi  sebesar 806.894.226,01805.  Hasil  tersebut  menunjukkan  nilai  mean  lebih  besar  dari  nilai  standar  deviasi  sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.
Uji  normalitas  digunakan  untuk  menguji  berdistribusi  normal  data  dalam  sebuah  model  regresi.  Gambar  1 menunjukkan  uji  normalitas  penelitian  menunjukkan  penyebaran  data  berada  disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti arah diagonalnya. Maka dapat disimpulkan data memiliki distribusi normal.

## Gambar 1 Normal Plot
Uji  multikolinieritas  dilakukan  dengan  mendeteksi  Variance  inflation  factor  test  (VIF)  seperti  pada  tabel  2 berikut.

## Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas
Sumber : Data olahan
Nilai  VIF  diketahui  bahwa  semua  data  pada  variable  penelitian  yang  digunakan  tidak  terjadi  multikolinieritas karena nilai VIF < 10.

## Tabel 3
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber : Data olahan
Nilai  hasil  uji  diketahui  bahwa  semua  data  pada  variabel  penelitian  yang  digunakan  tidak  terjadi heterokedastisitas karena memiliki nilai signifikansi > 0,05.

## Uji Kualitas Model
Vina  Natasya  dan  Pancawati  Hardiningsih,  Kebijakan  Pemerintah  Sebagai  Solusi  Meningkatkan  Pengembangan  UMKM  di Masa Pandemi
Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )

## Sumber : Data olahan
Tabel  4  menunjukkan  nilai  adjusted  R  square  sebesar  91,9%.  Nilai  ini  menunjukkan  sebesar    91,9  %  model penelitian  ini  mampu  menjelaskan  varian  pertumbuhan  UMKM  artinya  model  ini  mempunyai  kemampuan menjelaskan lebih baik, sehingga model dikatakan fit.

## Uji Hipotesis

## Tabel 5
Hasil  Uji Hipotesis

## Sumber : Data olahan
Berdasarkan  tabel  5  menunjukkan  bahwa  H 1 ,  H 2 dan  H 3 terbukti  diterima.  Artinya  pemberian  bantuan  sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja berpengaruh terhadap pengembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19.
Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa bantuan sosial berpengaruh terhadap pengembangan UMKM pada masa pandemi  Covid-19.  Temuan  ini  membuktikan  bahwa  program  bantuan  sosial  dapat  diterima  merata  oleh  pelaku UMKM di wilayah Semarang Barat dan Semarang Tengah 2 meskipun jumlah UMKM yang menerima bantuan dari bulan  April  hingga  bulan  Oktober  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  menunjukkan  jumlah  UMKM  yang  mengalami kesulitan  ekonomi  cukup  banyak  sehingga  menjadikan  konsumsi  masyarakat  pelaku  usaha  meningkat.  Adanya bantuan  sosial  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk pembelian  produk  UMKM  seperti  masker,  minuman herbal,  dan  sabun,  kemudian  dalam  bentuk  pemberian  bahan  produksi  serta  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  atau Bantuan  Presiden    (BANPRES)  diberikan  secara  berkala  dapat  membantu  menyelamatkan  usaha  dalam  kondisi perekonomian  yang  kurang  stabil  akibat  pandemi  covid-19.  Temuan  ini  mendukung  teori  daya  tarik  industri  bahwa adanya  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.81/PMK.05/2012  sebagai  jaring  perlindungan  sosial  dan  membantu menanggulangi kondisi insidental karena Covid 19 pada pelaku UMKM dapat membantu usaha tetap bertahan dengan tetap  menjaga  protokol  kesehatan.  Hal  ini  dikarenakan  UMKM  sebagai  pelaku  perekonomian  dipandang  mampu membantu  pemerintah  dalam  memulihkan  kondisi  perekonomian.  Untuk  menunjang  memulihkan  kondisi  tersebut maka fasilitas protokol kesehatan dan fasilitas penunjang usaha lainnya diperoleh dari bantuan social tersebut. Temuan ini  sejalan  dengan  penelitian  Sugiri  (2020)  bahwa  bantuan  sosial  berhasil  menyelamatkan  dari  dampak  pandemi Covid-19  dan  juga  relevan  dengan  penelitian  Iping  (2020)  bahwa  bantuan  sosial  mempertahankan  daya  beli  serta kelompok  pelaku  usaha  untuk  kelangsungan  usaha  sehingga  dapat  meningkatkan  pengembangan  usaha  di  masa pandemi Covid-19.
Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap pengembangan UMKM pada masa  pandemi  Covid-19.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa    pelaku  UMKM  di  wilayah  Semarang  Barat  dan Semarang  Tengah  2  telah  memanfaatkan  insentif  pajak,  meskipun  di  awal  bulan  April  belum  semua  UMKM memanfatkan  fasilitas  tersebut.  Namun  bulan  selanjutnya  jumlah  UMKM  bertambah  sampai  dengan  bulan  Oktober. Adapun wajib pajak UMKM yang menerima insentif perlu memiliki persyaratan berupa peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, surat  keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020, dan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak  (Pajak  2020).  Adanya  persyaratan  yang  telah  disebutkan,  diperlukan  adanya  sosialisasi  dari  pihak  pemerintah agar  lebih  banyak  pelaku  UMKM  yang  dapat  memanfaatkan  insentif  pajak  tersebut  sehingga  dapat  membantu kelangsungan  usahanya  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  berdampak  baik  bagi  pelaku  UMKM  yang memanfaatkan momen tersebut karena sangat membantu menurunkan beban pengeluarannya. Temuan ini mendukung teori  daya  tarik  industri  bahwa  insentif  pajak  sebagai  salah  satu  wujud  bentuk  implikasi  dari  teori  tersebut. Implementasi teori tersebut didukung munculnya PMK No.86 Tahun 2020 yang mengatur insentif pajak untuk wajib pajak  terdampak  pandemic  Covid-19  bahwa  dipandang  perlu  melakukan  penanganan  dengan  melakukan  perluasan sektor  yang  akan  diberikan  insentif  perpajakan  yang  diperlukan  selama  masa  pemulihan  ekonomi  nasional  dengan
Vina  Natasya  dan  Pancawati  Hardiningsih,  Kebijakan  Pemerintah  Sebagai  Solusi  Meningkatkan  Pengembangan  UMKM  di Masa Pandemi
memberikan  kemudahan  pemanfaatan  insentif  yang  lebih  luas.  Hal  ini  dilakukan  pemerintah  karena  Covid-19 merupakan  bencana  nasional  yang  mempengaruhi  stabilitas  ekonomi  dan  produktivitas  masyarakat  sebagai  pekerja maupun  pelaku  usaha  sehingga  perlu  dilakukan  upaya  pengaturan  pemberian  insentif  pajak  untuk  mendukung penanggulangan  dampak  tersebut.  Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Kumala,  Ratih  dan  Junaidi  (2020)  bahwa pelaku  UMKM  yang  telah  memanfaatkan  insentif  pajak  sangat  mengapresiasi  dan  terbantu  dalam  hal  penurunan beban operasional sehingga dapat mempengaruhi pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Penelitian oleh Selvi dan Ramdhan (2020) juga menunjukkan bahwa insentif pajak sebagai penstabil keadaan yang berdampak pada keuangan dari pelaku usaha sehinggga dapat mempengaruhi  pengembangan UMKM di masa pandemi.
Hasil  uji  hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa  perluasan  modal  kerja  berpengaruh  terhadap  pengembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Temuan ini membuktikan bahwa pelaku UMKM  di wilayah Semarang Barat dan Semarang Tengah 2 mengalami keterbatasan permodalan usaha sehingga mencari solusi melalui pinjaman lunak pada  salah  satu  lembaga  keuangan  yaitu  PT.  Pegadaian  (Persero).  Meskipun  di  awal  bulan  April  belum  banyak UMKM  melakukan  perluasan  modal  kerja  namun  mengalami  peningkatan  jumlah  UMKM  yang  membutuhkan perluasan  modal  hingga  sampai  bulan  Oktober.  Kondisi  ini  membuktikan  UMKM  mengalami  kesulitan  permodalan usaha. PT. Pegadaian  (Persero) sebagai fasilitator memberikan bantuan  kepada pelaku usaha dalam bentuk pinjaman Ultra  Mikro  (UMi)  yang  memiliki  bunga  rendah.  Adapun  jumlah  maksimal  pinjaman  diproleh  sebesar  Rp 10.000.000,00,-  dengan  memiliki  persyaratan  sebagai  berikut:  (1)  tidak  sedang  dibiayai  oleh  lembaga keuangan/koperasi,  (2)  Warga  Negara  Indonesia  (WNI),  dan  (3)  memiliki  ijin  usaha/keterangan  usaha  dari  instansi pemerintah  dan/  atau  surat  keterangan  usaha  dari  penyalur  (Keuangan  2020).  Meskipun  jumlah  bantuan  pinjaman yang diperoleh terbatas tetapi banyak pelaku UMKM melakukan pinjaman UMi ini dengan persyaratan tidak memiliki pinjaman  di  lembaga  keuangan  lain.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  pinjaman  ini  dapat  membantu  mengembangkan usaha dengan biaya terjangkau.
Hal ini dilakukan pelaku usaha karena menyadari bahwa modal kerja menjadi bagian yang sangat penting untuk menunjang  aktivitas  usaha.  Perolehan  modal  kerja  pada  UMKM  bersumber  dari  kredit  bank  maupun  jasa  keuangan lainnya.  Namun  pemerintah  juga  memberikan  modal  kerja  sebagai  stimulus  ekonomi  pada  pelaku  usaha.  Adanya modal  kerja  dapat  digunakan  untuk  melakukan  berbagai  kegiatan  guna  meningkatkan  pendapatan.  Jadi  pendapatan suatu usaha tergantung dari modal yang dimiliki. Jika modal besar maka  hasil produksi tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika modal kecil maka hasil produksi rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Modal yang cukup akan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan  pengusaha  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Temuan  ini  mendukung  teori  daya  tarik  industri  bahwa pemerintah  menyisihkan  anggaran  yang  dialokasikan  pada  UMKM  terdampak  untuk  menyalurkan  bantuan  modal kerja melalui Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM. Implementasi teori tersebut didukung kebijakan pemerintah  dengan  menyalurkan  bantuan  modal  kerja  UMKM  sebagai  stimulus  ekonomi  dengan  tujuan  untuk menyelamatkan UMKM dan merangsang perkembangan ekonomi di wilayahnya dari ancaman gulung tikar di tengah pandemi Covid-19. Bantuan modal kerja pemerintah  akan diberikan pelaku usaha UMKM yang terdampak.  Temuan ini  sejalan  dengan  penelitian  Hutahaean  (2020)  yang  menujukkan  terjadinya  peningkatan  pendapatan  di  daerah Deliserdang  dengan  adanya  kebijakan  perluasan  modal  kerja  yang  meningkatkan  pengembangan  usaha  di  masa pandemi Covid-19. Penelitian Polandos et al (2019) juga memperjelas bahwa  jika pengusaha  memperbesar  modal usaha  dan  melakukan  penambahan  kuantitas  serta  jenis barang  yang  dijual,  maka    pendapatan  pengusaha  akan semakin  bertambah yang berdampak meningkatnya pengembangan usaha di daerah Kecamatan  Langowan  Timur.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan sosial berpengaruh  terhadap  pengembangan  UMKM  di  masa  pandemi  Covid-19,  insentif  pajak  juga  berpengaruh  terhadap pengembangan  UMKM  di  masa  pandemi  Covid-19,  dan  perluasan  modal  kerja  terbukti  berpengaruh  terhadap pengembangan  UMKM  di  masa  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  memiliki Keterbatasan  akses  data  karena  adanya penolakan otorisasi di wilayah Semarang yang lain seperti Semarang Selatan, Semarang Timur, dan Semarang Utara. Adanya keterbatasan akses data menjadikan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah Semarang yang lain. Penolakan perijinan menjadikan jumlah periode amatan tidak dapat diperoleh lebih panjang hingga sampai akhir Desember.  Kondisi  ini  berdampak  pada  terbatasnya  jumlah  amatan  penelitian  menjadikan  penilaian  kurang  efektif terhadap  kebijakan  tersebut.  Terbatasnya  jumlah  pinjaman  yang  diberikan  PT  Pegadaian  (Persero)  pada  UMKM sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum memperoleh modal kerja secara maksimal. Pemberian bantuan sosial berupa  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  atau  Bantuan  Presiden  (BANPRES)  hanya  bisa  diketahui  jumlah  pendaftar namun,  tidak  mendapatkan  data  nama  penerima  bantuan  sehingga  pihak  Dinas  UMKM  tidak  dapat  melihat perkembangan penerima bantuan dan rentan terjadinya miskomunikasi antara dinas dengan pelaku usaha .
Vina  Natasya  dan  Pancawati  Hardiningsih,  Kebijakan  Pemerintah  Sebagai  Solusi  Meningkatkan  Pengembangan  UMKM  di Masa Pandemi

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyanti, Hani Werdi & Syofii Muhammad. 2020. PATTRIO  SEMARANG Kebijakan Pengadaan Sosial Program Bantuan UMKM Terkena Pandemi di Kota Semarang . Semarang.
Arifin,  Danung.  2020.  Jaring  Pengaman  Sosial  Kurangi  Dampak  Ekonomi  Masyarakat  di  Tengah  Pandemi  COVID-
19.
Bhagas, Arva. 2016. Analisis Pengaruh Modal, Jumlah  Tenaga Kerja, Teknologi Dan Bantuan Pemerintah Terhadap Pendapatan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (Studi  Kasus  UMKM  Sulampita  Di  Kota  Semarang).  Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegor.
Fadilah,  Harris.  2012.  Pengembangan  Usaha.  (https://harrisfadilah.wordpress.com/2012/04/  diakses  25  Desember 2020).
Febrantara,  D.  2020.  Bagaimana  Penanganan  UKM  Di  Berbagai  Negara  Saat  Ada  Pandemi  Covid-19. DDT  Fiscal Research . Ghozali, Imam. 2020. 25 Grand Theory . Semarang: Yoga Pratama.
Gitiyarko,  Vincentus  dan  Chryshna,  Mahatma.  2020.  Kebijakan  Perlindungan  Dan  Pemulihan  UMKM  Di  Tengah Pandemi Covid-19.
Gonibala, Nirfandi., et al. 2019. Analisis Pengaruh Modal Dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Umkm Di Kota Kotamobagu. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 19 No.1 Hlm. 56-67.
Hutahaean,  Haposan.  2020.  Analisis  Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pendapatan  Usaha  Kecilmenengah  (Ukm)
Masa Pandemi Covid19 Di Kabupaten Deliserdang. Journal Economic and Strategy (JES) Vol 1 No.1 Hlm.1– 10.
Iping,  Baso.  2020.  Perlindungan  Sosial  Melalui  Kebijakan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (Blt)  Di  Era  Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial Vol 1 No. 2 Hlm.516–26.
Kasmir. 2016. Pengantar Manajemen Keuangan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Keuangan, Kementrian. 2020. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) . (https://www.kemenkeu.go.id/umi diakses 13 januari 2021).
Khairiyah Ra’ida, Yotasa dan Akhmadi Heru, Muhammad. 2019. Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  Dan  Penerimaan  Negara. JURNAL  MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK (MKP) Vol 3 No. 2 Hlm: 36-45.
Kumala,  Ratih  dan  Junaidi,  Ahmad.  2020.  Strategi  Bisnis  Dan  Pemanfaatan  Kebijakan  Pajak  Di  Masa  Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). Prosiding Seminar STIAMI Vol 7 No. 2 Hlm.98–103.
Lincoln,  Arsyad.  2015.  STIE  YKPN.  Yogyakarta Ekonomi  Pembangunan,  Edisi  Kelima .  ed.  Badan  Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
OEDC. 2020. Tackling Coronavirus (COVID‑19) Contributing to a Global Effort. SME Policy Respons . Pajak, Direktorat Jendral. 2020. DJP Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19 . Pakpahan, Kristian Aknolt. 2020. COVID-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah . Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Edisi Khusus Hlm 59-64.
Polandos Monika, Prisilia., et al. 2019. Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, Dan Jumlah Tenaga Kerja  Terhadap Pendapatan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Di  Kecamatan  Langowan  Timur. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi Vol 19 No.4 Hlm.36-47.
Prasetyo,  Anton  dan  Huda,  Miftahul.  2019.  Analisis  Peranan  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Terhadap  Penyerahan Tenaga Kera Di Kabupaten Kebumen. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol 18 No.1 Hlm. 26–35.
Rahmansyah, Wildan., et al. 2020. Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan COVID-19 Di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol 2 No.1 Hlm. 90–102.
Saragih, I dan Nasution, S. 2015. Analisis Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan UMKM. Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol 19 No.1 Hlm 1-7.
Selvi, Ramdhan Alief. 2020. Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3 No.1 Hlm.96–100. Sugiri,  Dani.  2020.  Menyelamatkan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Dari  Dampak  Pandemi  Covid-19. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi 19.
Tandilino, Albertus., et al. 2016. Penerapan  Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan  Final Sektor Umkm Di Kota Kendari. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Vol 1 No.1 Hlm.1-14. Winardi. 2011. Kamus Ekonomi . Bandung: Mandar Maju.