Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 10, Oktober 2020

## RESPON  TURKI  TERHADAP  TINDAKAN  DISKRIMINATIF  PEMERINTAH
CINA KEPADA ETNIS UIGHUR DI XINJIANG (2009-2015)

## Zulkarnain dan Syifa Nur Ghonimah
Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Indonesia E-mail: zulkarnainunas@gmail.com dan syifnrg@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  explain  Turkey's  response  to  discriminatory  acts  committed  by the  Chinese  government  against  ethnic  Uighurs  in  Xinjiang  in  2009  -  2015. Discriminatory actions occur due to cultural complexity in a country, one of which is China, which has committed discriminatory actions against Uighurs. To find out the response given by Turkey, the author uses the theory of foreign policy which has derivatives in the form of Turkish foreign policy, the concept of discrimination, and the concept of ethnicity. The research method used in this research is a qualitative research  method  with  a  descriptive-analytic  model.  The  result  of  this  research  is that the Chinese government has committed human rights violations against ethnic Uighurs  as  evidenced  by  the  findings  in  the  form  of  Chinese  government  policies towards ethnic Uighur minorities, restrictions on access to education and religion, and  the  construction  of  Uighur  concentration  camps.  The  historical,  cultural,  and religious ties between the Proto Turks and the Uighurs became the basis for Turkey to  respond  to  China's  discriminatory  actions.  To  overcome  these  problems,  the Turkish  government  responded  in  the  form  of  verbal  responses  and  non-verbal responses in addressing the problems that occurred to the Uighurs in Xinjiang.

## Keywords: Response; Turkish; Discriminatory; Uighur Ethnicity

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  respon  Turki  terhadap  tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Cina kepada etnis uighur di Xinjiang pada tahun 2009 - 2015. Tindakan diskriminatif terjadi karena adanya kompleksitas budaya  di  sebuah  negara,  salah  satunya  Cina  yang  telah  melakukan  tindakan diskriminatif kepada etnis Uighur. Untuk mengetahui respon yang diberikan Turki, penulis  menggunakan  teori  kebijakan  luar  negeri  yang  memiliki  turunan  berupa politik  luar  negeri  Turki,  konsep  diskriminasi,  dan  konsep  etnis.  Adapun  metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan  model  analitik  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pemerintah  Cina telah  melakukan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  terhadap  etnis  Uighur  terbukti dengan adanya temuan-temuan berupa kebijakan-kebijakan pemerintah Cina kepada etnis Uighur minoritas, pembatasan akses pendidikan dan agama serta pembangunan kamp  konsentrasi  uighur.  Adanya  keterikatan  baik  secara  historis  budaya  maupun agama  antara  etnis  Proto  Turki  dengan  etnis  Uighur  menjadi  dasar  Turki memberikan  respon  terhadap  tindakan  diskriminatif  Cina.  Untuk  mengatasi permasalahan  tersebut,  pemerintah Turki memberikan  respon  berupa  respon  verbal
dan  respon  non-verbal  dalam  menyikapi  permasalahan  yang  terjadi  kepada  etnis Uighur di Xinjiang.
Kata kunci: Respon; Turki; Diskriminatif; Etnis Uighur.

## Pendahuluan
Hak  asasi  manusia  (HAM)  merupakan  hak  yang  sudah  melekat  pada  setiap individu  manusia  bahwa  manusia  memiliki  kesamaan  dan  kebebasan  tanpa  adanya perbedaan  baik  dari  segi  agama,  ras,  pandangan  politik,  jenis  kelamin  maupun golongan. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perilaku menyimpang yang merugikan hak-hak  seseorang  biasanya  dilakukan  oleh  individu,  kelompok  bahkan  negara. International  Criminal  Court (ICC)  mengkategorikan  terdapat  4  bentuk  pelanggaran HAM  berat  yaitu  kejahatan  kemanusiaan,  kejahatan  perang,  tindakan  agresi  dan tindakan genosida ( UN Office of the Hights Commisioner for Human Rights ). Tindakan genosida adalah sebuah bentuk pemusnahan suatu kelompok atau etnis yang dilakukan secara  besar-besaran  dan  sistematis  yang  bertujuan  untuk  menghilangkan  keberadaan etnis  dari  sebuah  negara.  Tindakan  diskriminatif  yang  terjadi  kepada  etnis  Uighur  di Xinjiang merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara kepada warga negaranya.
Keberadaan  sebuah  etnis  di  dalam  negara  merupakan  bentuk  dari  adanya karateristik  sosial  budaya  sehingga  sudah  menjadi  tanggung  jawab  negara  untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari tindakan diskriminatif . Namun kenyataannya,  saat  ini  negara  justru  menjadi  pelaku  utama  yang  melakukan  tindakan diskriminasi  kepada  warga  negara  minoritas  atau  etnis  minoritas  karena  adanya perbedaan  budaya  yang  mendasar.  Adanya  kesenjangan  sosial,  ekonomi,  pendidikan, budaya bahkan agama menjadi pelopor terjadinya tindakan diskriminasi yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Oleh karena itu negara sudah dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM berat yang menuju pada impunitas.
Tindakan  diskriminatif  dapat  terjadi  karena  adanya  konflik  internal  yang  pada akhirnya menjadi  pemicu adanya  tindakan-tindakan  diskriminasi  negara,  salah  satunya Cina.  Seperti  yang “ diketahui ” bahwa  Cina  merupakan  negara  dengan  kekuatan ekonomi  yang  baik  saat  ini,  tetapi  tidak  terlepas  dari  konflik  internal  negaranya  yang dapat  menghambat  pertumbuhan  dari  negara  Cina  tersebut.  Konflik  internal  ini  dapat berkembang dari yang awalnya berupa konflik intra-state dapat menjadi konflik inter- state (Karisma, 2016). Konflik internal yang berkembang akan mempengaruhi stabilitas keamanan  tidak  hanya  untuk  Cina  tetapi  juga  untuk  negara  tetangga  yang  secara geopolitiknya berdekatan. Konflik yang terjadi pada etnis Uighur di Xinjiang termasuk ke  dalam Low  Intensity  Conflict (LIC)  dimana  terdapat  peran  elit  politik  yang menargetkan etnis minoritas demi mencapai kepentingan politik sesuai dengan ideologi negaranya tersebut.
Etnis  Uighur  atau Xinjiang  Uighur  Autonomous  Region (XUAR)  adalah  etnis minoritas  di  Cina  yang  beragama  Islam dengan  aliran  Sunni.  Etnis  Uighur  merupakan keturunan  dari  etnis  Proto  Turki  dimana  terdapat  kesamaan  bahasa  dan  budaya,
sehingga  mengganggap  bahasa  Cina  adalah  bahasa  asing.  Etnis  Uighur  menempati wilayah Xinjiang yang berlokasi di sebelah barat Cina yang berbatasan langsung dengan negara Kazakhstan dan Kyrgistan (Hidayat, 2013)
Pada  tahun  1940  ( The  Uyghur  American  Association )  Turkestan  Timur  adalah sebuah  negara  merdeka  yang  memiliki  geografi  beragam  seperti  pegunungan,  gurun, sungai dan sumber daya alam yang melimpah. Dahulu kala Turkestan Timur ditempati oleh  etnis  yang  berasal  dari  Asia  Tengah  seperti  etnis  Uighur,  etnis  keturunan Kazakhstan,  Kyrgistan,  Uzbekistan  dan  Tajikistan.  Karena  letaknya  yang  strategis sehingga  membuat  wilayah  ini  menjadi  tempat  yang  sangat  strategis  bagi  pertukaran ekonomi  maupun  budaya.  Kemudian  pada  tahun  1876  terjadi  invasi  yang  dilakukan oleh  Dinasti  Qing  Manchu  Cina  untuk  menaklukkan  wilayah  Xinjiang  yang  pada akhirnya Xinjiang menjadi bagian dari wilayah Cina. Semenjak  bergabungnya wilayah Turkestan Timur atau yang saat ini dikenal dengan nama Xinjiang, sistem pemerintahan berubah menjadi komunis dan adanya keterbatasan akibat perbedaan budaya yang ada. Etnis Uighur harus bertahan hidup secara budaya dari derasnya arus globalisasi karena perbedaan etnis.
Xinjiang  dianggap  sebagai  salah  satu “ kawasan  otonomi ” di  Cina  di  bawah pemerintahan  komunis  Cina.  Provinsi  Xinjiang  membangun  perekonomian  dengan sangat pesat karena terbantu dari sektor infrastruktur. Sejak masuknya wilayah Xinjiang ke  Cina,  pemerintah  Cina  berfokus  untuk  melakukan population  balance atau keseimbangan populasi antara etnis Uighur dan etnis Han. Dikarenakan adanya program keseimbangan  populasi  dan  sulitnya  menerima  heterogenitas  budaya,  pemerintah Cina melakukan berbagai tindakan diskriminatif.
Etnis  adalah  sekelompok  masyarakat  yang  memiliki  persamaan  secara karakteristik  kesamaan  atas  identitas  sosial,  identitas  kebudayaan,  bahasa  bahkan agama.  Etnis  merupakan  bentuk  dari  identifikasi  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat. Aspek  lainnya  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  pengelompokkan  etnis  dapat  dilihat dari  kilas  balik  sejarah  keberadaan  etnis  tersebut,  kilas  balik  nenek  moyang,  simbol- simbol budaya, bahasa khas yang digunakan hingga tradisi. Selain itu kesamaan agama, kesamaan  biologis  hingga  faktor  historis  menyebabkan  adanya  ikatan  etnisitas  yang kuat. Ikatan etnisitas inilah yang mampu menyatukan orang dari berbagai belahan dunia sekalipun  apabila  memiliki  historis  etnis  yang  sama,  maka  sudah  sewajarnya  untuk memberikan dukungan dan bantuan terhadap etnis yang dilanggar hak asasinya. Hal ini yang  terjadi  terhadap  etnis  Proto  Turki  yang  memiliki  keserumpunan  dengan  etnis Uighur di Xinjiang Cina.
Dalam penelitian ini, etnis Proto Turki memiliki kesamaan historis sosial budaya dan  agama  dengan  etnis  Uighur  di  Xinjiang.  Ikatan  etnisitas  yang  melatarbelakangi adanya  keterkaitan  antara  pemerintah  Turki  dengan  etnis  Uighur.  Sehingga memunculkan reaksi berupa respon yang diberikan secara resmi oleh pemerintah Turki kepada  pemerintah  Cina.  Hal  ini  sejalan  dengan  kebijakan  luar  negeri  Turki  yang menganut sistem aktif dan humanis. Kebijakan luar negeri  (Amstutz, 2013) merupakan sebuah  konsep  yang  terdiri  dari  pemikiran-pemikiran  untuk  mencapai  sebuah
kepentingan  nasional  negara.  Kebijakan  luar  negeri  bersifat  dinamis  untuk  mengikuti perkembangan ekonomi sosial politik dunia.
Kebijakan  luar  negeri  Turki  mengalami  perkembangan  yang  sangat  signifikan. Pada  awalnya,  Turki  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  sekuler pada  kepemimpinan  Mustafa  Kemal  Ataturk.  Pada  masa  kepemimpinan  Mustafa Kemal,  agama  menjadi  poros  utama  yang  memiliki  ruang  khusus  di  bawah  pengaruh negara.  Selain  itu,  militer  menjadi  kekuatan  utama  di  dalam  pemerintahan  yang kemudian dipercaya untuk menjaga dan melanjutkan enam (6) prinsip Kemalisme yang pada  saat  itu  berkuasa.  6  prinsip  kemalisme  diantaranya:  nasionalisme,  sekularisme, popular sovereignty atau populisme, etatisme dan revolusionisme (Alfian, 2018)
Setelah  selesainya  masa  pemerintahan  sekulerisme  Turki,  dan  keinginan  untuk bergabung  dengan  Uni  Eropa  yang  diharuskan  negara  anggotanya  menganut  sistem pemerintahan  demokrasi membuat  Turki beralih  menjadi  negara  yang  demokrasi. Para politisi Islam dengan ideologi Islamisme membentuk partai AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi) ,  Partai  Keadilan  dan  Pembangunan  yang  mendapatkan  apresiasi  dari masyarakat  Turki.  Semenjak  berkuasanya  AKP  dan  Erdogan,  perkembangan  Turki terlihat  sangat  pesat.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  kebijakan  luar  negeri sebuah  negara  dipengaruhi  faktor  internal  dan  eksternal,  begitupun  Turki  (Juanidi, 2016)
Kebijakan luar negeri Turki tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional Turki sendiri.  Keberpihakan  Turki  untuk  membantu  negara-negara  Islam  yang  berkonflik membuktikan bahwa ideologi Islamisme masih sangat erat kaitannya dengan Turki. Hal ini membuat Turki menjadi negara tujuan para aktivis Islam di negara berkonflik untuk membentuk sebuah gerakan kerja sama. Ini merupakan salah satu alasan mengapa Turki ingin  membantu  melepaskan  penderitaan  yang  diterima  oleh  etnis  Uighur  di  Xinjiang Cina.
Kebijakan luar negeri  Turki yang aktif yakni turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas  dan  keamanan  kawasan,  penguatan  hubungan  kerja  sama  strategis,  perluasan jaringan  investasi  dan  perdagangan  serta  keamanan  energi  dan  peningkatan  diplomasi “ soft  power” Turki.    Sedangkan  kebijakan  luar  negeri  humanis  yang  dimaksud  yakni memberikan  bantuan  terhadap  negara  yang  terlibat  kasus  hak  asasi  manusia, menampung  pengungsi  Suriah  dan  etnis  Uighur,  memperkuat  kerja  sama  dalam memberantas  terorisme,  bekerja  sama  dengan  negara  lain  dan  bergabung  di  dalam organisasi  internasional.  Sebagai  catatan  penting  dari  beberapa  hasil  penelitian sebelumnya  diungkapkan    (Laylia,  2018)  Tekanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Tiongkok  terhadap  etnis  Uighur  dan  banyaknya  korban  yang  jatuh  dalam  kerusuhan memunculkan reaksi dari public dan pemerintah Turki. Bahkan tekanan yang dilakukan oleh  pemerintah  Cina  terhadap  etnis  Uyghur  dan  banyaknyakorban  yang  jatuh  dalam kerusuhan memunculkan reaksi dari publik dan pemerintah Turki (Felicia Amelia, n.d.). Alasan  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  sejauhmana  penyebab  konflik  kedua negara  dilihat  dari  persfektif  kepentingan  negara.  Adapun  tujuan  penelitian  ini mengaitkan faktor-faktor afektif yang mempengaruhi sikap Turki terhadap etnis Uyghur
yang mendiami wilayah Xinjiang dan hubungan Turki serta hubungannya dengan Cina. Sehingga  manfaat  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  sumbangan,  pemikiran  dan memberikan  konsep-konsep,  teori-teori  terhadap  studi  Hubungan  Internasional,  serta sebagai  referensi  atau  sumber  dan  bahan  kajian  tambahan  bagi  pihak  lain  yang  ingin memperluas kajian ilmu Hubungan Internasional.

## Metode Penelitian
Pendekatan  metode  kualitatif  dalam  tulisan  ini  dilakukan  untuk  mengeksplorasi berbagai  persfektif  permasalahan  sosial  (Creswell,  n.d.)  dengan  data  tracing  yang diigunakan  untuk  mendukung  analisis  fenomena  masalah  melalui  temuan  fakta-fakta berita  (Kim  et  al.,  2011).  Penelitian  tracing  melewati  beberapa  langkah-langkah metodologi  seperti  pencarian  data  sesuai  dengan  topik  penelitian,  pengumpulan  data, pengolahan data dan penginterpretasian data dengan metode ilmiah. Hasil analisis yang sudah disusun sesuai dengan metode alamiah kemudian diolah menjadi sebuah laporan atau  karya  tulis  ilmiah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  fenomena-fenomena yang  terjadi  dengan  cara  yang  sistematis.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dengan library  research atau  studi  kepustakaan  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  artikel ilmiah, penelitian terdahulu yang memiliki relevansi data dan portal berita.

## Hasil dan Pembahasan
Pendapat dari Brown, mengidentifikasikan empat faktor sebagai penyebab konflik internal,  diantaranya,  pertama,  structural  factors  misalnya  karena  lemahnya  legitimasi politik,  kedua,  political  factors  misalnya  diskriminasi  politik,  civic  nationalism,  dan ethnic nationalism, ketiga, economic/social factors yaitu menyangkut masalah ekonomi ataupun  diskriminasi  sistem  ekonomi,  keempat,  cultural/perceptual  factors  misalnya adanya diskriminasi budaya atau mengucilkan kaum minoritas.
Masalah  konflik  internal  ini  menjadi  sangat  penting  karena  pada  titik  tertentu konflik internal yang bisanya bersifat intra state dapat berkembang menjadi konflik inter state.  Dalam  konteks  Cina,  konflik  intra  state  yang  sulit  diselesaikan  cenderung  akan mengundang  keterlibatan  actor  diluar  negara  yaitu  negara  tetangga  China  seperti  Asia Selatan  dan  Tengah.  Beberapa  isu  yang  memicu  konflik  dengan  negara  tetangga misalnya yang berkaitan dengan isu penyelundupan senjata maupun masalah pengungsi. Hal  tersebut  akhirnya  dapat  merusak  hubungan  antar  negara  yang  bertetangga.  Selain itu,  konflik  internal  Cina  yang  bisa  berkembang  menjadi  interstate  juga  turut menyebabkan  kerentanan  instability  terutama  bagi  kawasan  yang  secara  geopolitik berdekatan,  seperti  Asia  Tenggara  dan  khususnya  Indonesia.  Alhasil  dalam  penelitian ini ditermukan manfaat informasi baru jikalau konflik internal di Cina sebetulnya bukan merupakan konflik yang cukup besar di level konflik etnis duia.
A. Bentuk-Bentuk  Tindakan  Diskriminatif  Pemerintah  Cina  Kepada  Etnis Uighur di Xinjiang
1. Program Migrasi etnis Han
Pada  1950-an  pemerintah  Cina  membuat  program  migrasi  etnis  Han  ke wilayah  Xinjiang,  etnis  Han  yang  berasal  dari  Cina  bagian  Timur  kemudian mendapatkan  pekerjaan  yang  diberikan  kekuasaan  tinggi  (Human  Rights  in China).  Sedangkan  etnis  Uighur  yang  sudah  lama  tinggal  di  Xinjiang  hanya menjadi  penduduk  kelas  buruh  (pekerja  kasar)  yang  mendapat  penghasilan minim  dan  penghidupan  yang  tidak  layak.  Program  migrasi  ini  bukan  hanya memindahkan penduduk saja, tetapi juga mengambil alih posisi di pemerintahan. Sehingga hanya keturunan etnis Han yang dapat bekerja di bagian pemerintahan. Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip  monokultural  Cina  yang  hanya  mengizinkan warga  negara  yang  fasih  berbahasa  Cina  yang  dapat  bekerja  di  bagian pemerintahan.
2. Kebijakan monokultural Cina
Kebijakan monokultural adalah kebijakan dimana di dalam sebuah negara hanya diizinkan memiliki budaya, bahasa dan identitas yang sama. Monokultural pada  prinsipnya  tidak  menerima  adanya  perbedaan  dan  keberagaman  budaya atau bahasa. Monokultural dimaksudkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap  negara.  Kebijakan  monokultural  juga  yang  membuat  adanya perbedaan-perbedaan  spesifik  antara  etnis  Uighur  dengan  etnis  lainnya.  Tidak dapat  menerima  heterogenitas  budaya,  membuat  pemerintah  Cina  terus melakukan tindak diskriminasi kepada etnis Uighur.
3. Pelarangan kegiatan beragama
Pemerintah  Cina  membuat  peraturan  lanjutan  yang  diresmikan  pada  23 Agustus  1999  yang  isinya  jelas  tentang  pembatasan  kegiatan  beragama, memberikan  sanksi  bagi  warga  yang  ketahuan  melakukan  ibadah,  melarang kegiatan beribadah seperti salat atau puasa, menghancurkan beberapa bangunan masjid di Xinjiang dan menonaktifkan masjid-masjid dari fungsinya. Dilakukan alih fungsi masjid yang seharusnya digunakan untuk beribadah, saat ini dikelola pemerintah  dan  dijadikan  museum  sejarah.  Walaupun  dijadikan  museum,  baik warga maupun turis dilarang memotret di sekitar masjid.
4. Pengendalian kelahiran atau birth control
Kebijakan satu anak melalui kebijakan satu anak atau yang dinamakan one child  policy ,  hal  ini  terdapat  pada  Peraturan  Keluarga  Berencana  dan  mulai diberlakukan sejak tahun 1980. Kebijakan satu anak mewajibkan setiap keluarga hanya  memiliki  satu  anak  saja,  apabila  melanggar  maka  akan  diberikan  sanksi berupa  aborsi  paksa,  sterilisasi  dari  kehamilan,  pemutusan  hubungan  kerja  dan denda.  Kontrol  atas  kelahiran  ini  tentu  saja  berakibat  besar  terhadap keberlangsungan  hidup  masyarakat  khususnya  etnis  Uighur,  dimana  dilarang untuk  meregenerasi  keturunan  Uighur  yang  akan  menyebabkan  semakin terpojok dan minoritas di Xinjiang.
5. Pembatasan kurikulum pendidikan
Pembatasan  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  menghilangkan  nilai  dan budaya  Turki  yang  terdapat  di  dalam  sejarah  etnis  Uighur.  Sehingga  etnis Uighur  tidak  dapat  mempelajari  nilai  budaya  dan  bahasa  leluhurnya  dan berfokus  pada  nilai-nilai  komunisme  Cina.  Di  dalam  merealisasikannya, pemerintah  Cina  mewajibkan  menggunakan  bahasa  Cina  melarang  adanya pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa Uighur, bahasa Turki, sejarah etnis Uighur dan budaya-budaya Uighur.
6. Program Pengumpulan Deoxyribo Nucleic Acid (DNA)
Program  pengumpulan  DNA  (Wee,  2019)  adalah  program  yang digalakkan pemerintah Cina untuk mengumpulkan hasil tes DNA seluruh warga Uighur  yang  setidaknya  terdapat  dua  belas  juta  jiwa  etnis  Uighur  di  Xinjiang. Tes  kesehatan  ini  wajib  dilakukan  oleh  seluruh  warga  etnis  Uighur  tanpa terkecuali. Rangkaian tes yang dilakukan dengan mengumpulkan sampel darah, melakukan  pemindaian  wajah,  melakukan  perekaman  suara,  melakukan pengumpulan  sampel  sidik  jari  dan  perekaman  iris  mata.  Sampel  DNA  yang diperoleh  kemudian  diteliti  dan  didata  di  kepolisian  Cina  untuk menghubungkannya ke database kependudukan Xinjiang. Program Pengumpulan DNA ini dapat digunakan oleh pemerintah Cina untuk mengontrol segala  aktivitas  yang  dilakukan  etnis  Uighur  di  Xinjiang  hanya  melalui smartphone .
7. Kamp konsentrasi Uighur
Kamp  konsentrasi  adalah  kamp  khusus  yang  berada  di  dekat  Kota Dabancheng,  Bagian  Barat  Cina.  Pada  tahun  2014,  Pemerintah  Cina  membuat Kampanye Strike  Hard dengan  tujuan  untuk  melawan  aksi  terorisme  di Xinjiang.  Kampanye  ini  menargetkan  orang-orang  yang  tinggal  di  Xinjiang, tidak  terkecuali  etnis  Uighur  karena  dianggap  sebagai  “ancaman”  dan dikhawatirkan  akan  melakukan  aksi-aksi  yang  merugikan  dan  mengancam keamanan Cina. Aksi penangkapan dilakukan secara resmi oleh pemerintah Cina dan menahannya di kamp konsentrasi (Watch, 2015)
Para  warga  yang  ditahan  di  dalam  kamp  konsentrasi  diwajibkan  untuk berlari  dan  melakukan push-up selama  kurang  lebih  12  jam.  Selain  itu,  etnis yang  ditahan  juga  diwajibkan  untuk  bekerja  menjadi  buruh  pabrik  di  pabrik tekstil  yang  berada  di  dalam  komplek  kamp  tersebut.  Tindakan  pelanggaran lainnya  berupa  melarang  seluruh  kegiatan  beragama  di  dalam  kamp,  melarang penggunaan hijab bagi wanita, melarang membaca kitab suci dan dipaksa untuk menyanyikan lagu kebangsaan Komunis dan diwajibkan mempelajari nilai-nilai komunisme.  Apabila  terjadi  pelanggaran  di  dalam  kamp,  maka  akan mendapatkan  hukuman  berupa  penyiksaan  yang  berujung  pada  penghilangan nyawa seseorang (International, 2018).
Beberapa  titik  kamp  konsentrasi  di  Xinjiang  Cina,  sebagaimana  terlihat  dalam gambar berikut:

## Gambar 1 Peta Kamp Konsentrasi Xinjiang Cina

## B. Ikatan Etnisitas Antara Etnis Proto Turki dan Etnis Uighur
Kesamaan  ikatan  etnis  dapat  menjadi  salah  satu  motif  utama  terjadinya intervensi  suatu  negara  terhadap  konflik  etnis  di  negara  lain.  Tindakan  sebuah negara  untuk  melakukan  intervensi  maupun  diplomasi  dapat  dilihat  dari  berbagai faktor  dan  motivasi  negara  tersebut.  motivasi  afektif (affective  motivation) adalah motivasi  yang  dilihat  dari  adanya  kesamaan  sejarah,  asal  muasal,  budaya,  agama dan bahasa di dalam suatu etnis. Adanya motivasi-motivasi tersebut, dan diperkuat dengan  ikatan  etnis  yang  terjalin,  sebuah  negara  tetap  akan  mempertahankan kepentingan  nasionalnya  di  atas  ikatan  etnis  yang  ada.  Karena  apabila  negara melakukan  bantuan  atau  intervensi  yang  berlebihan,  tentu  saja  akan  merugikan negara nya sendiri. Jika negara sudah menganggap bahwa bantuan yang diberikan sudah merugikan negara, maka negara akan secara perlahan-lahan menarik diri dari konflik etnis tersebut untuk tetap menjaga keamanan dari sektor ekonomi maupun politik negaranya.
Jika dilihat dari ikatan etnisitas yang terjadi antara etnis Uighur dengan etnis Proto Turki, maka dapat dikategorikan ke dalam tindakan diplomasi yang dilakukan pemerintah  Turki  dengan  pemerintah  Cina.  Apabila  dilihat  dari  motivasi  yang terjadi, maka dapat dikategorikan di dalam motivasi afektif karena ikatan etnisitas antara etnis Uighur dengan proto Turki dilihat dari persamaan sejarah dan budaya yang  ada.  Persamaan  ikatan  etnisitas  ini  menimbulkan  rasa  kesamaan primordialisme.  Primordialisme  adalah  sebuah  pandangan  yang  memegang  teguh hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kesamaan  asal-usul,  adat-istiadat  dan  rasa
kepercayaan  nenek  moyang.  Rasa  kekeluargaan  yang  besar  karena  adanya persamaan bangsa mempererat ikatan etnis Uighur dengan proto Turki.
Etnis  Uighur  dengan  etnis  Proto  Turki  memiliki  nilai  historis  yang  sama karena  berasal  dari  keturunan  suku  yang  sama.  Hubungan  antara  kedua  etnis memang  sudah  ada  sejak  Kerajaan  Turki  berkuasa  di  Asia  Tengah,  dan  biasa disebut  dengan  Klan  Turki  Uyghur.  Klan  Turki  Uyghur  ini  adalah  sekelompok orang  yang  memang  keturunan  dari  Turki  dan  Uighur.  Klan  Turki  Uighur  yang merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  klan  yang  berasal  dari  Kerajaan  Turki. Klan  Turki  Uighur  ini  juga  yang  membentuk  Kekaisaran  Uighur  dan  membawa Kekaisaran tersebut di dalam masa kejayaan.
Klan  Turki  Uighur  umumnya  berlokasi  di  sepanjang  jalan  sutera  seperti Urumqi, Kashgar dan Turfan yang berada di wilayah pegunungan Altaic atau saat ini  disebut  dengan  Xinjiang.  (Sloan,  1985)  Orang-orang  yang  berdiam  diri  di wilayah  Xinjiang  disebut  dengan  Qarakhan,  percampuran  etnis  ini  yang  menjadi etnis Uighur saat ini di Xinjiang Cina.
Dari  bahasa  yang  digunakan,  baik  etnis  Proto  Turki  maupun  etnis  Uighur keduanya menggunakan akar bahasa Chaghatay yang memang sudah digunakan di hampir  seluruh  Asia  Tengah  pada  saat  itu.  Akar  dari Chaghatay tersebut berkembang menjadi bahasa old turkic dengan aksen huruf Arab. Tentu saja budaya yang  terdapat  di  kedua  etnis  terlihat  sangat  identik  karena  memang  asal-muasal keduanya  berasal  dari  induk  suku  yang  sama.  Mulai  dari  suara  musik,  alat  musik yang digunakan seperti Dutar, pakaian adat yang memiliki aksen ornamental Turki dan Uighur dengan warna merah ataupun tari-tariannya.
C. Respon  Turki  Terhadap  Tindakan  Diskriminatif  Pemerintah  Cina  Kepada Etnis Uighur
Hubungan bilateral yang terjalin antara Turki dengan Cina telah berlangsung sejak  lama.  Walaupun  pada  tahun  2009,  hubungan  ini  sempat  renggang  karena kecaman  yang  diberikan  pemerintah  Turki  terhadap  pemerintah  Cina  yang  telah melakukan  tindakan  diskriminasi  kepada  etnis  Uighur  di  Xinjiang.  Kecaman  ini meluas  hingga  pemerintah  Turki  memboikot  produk-produk  Cina  yang  berada  di pasar Turki. Namun hubungan antara Turki dengan Cina membaik pada September 2010 ditandai dengan adanya latihan militer bersama antara kedua negara.
Beberapa hari setelah dilakukannya latihan militer bersama, Perdana Menteri Cina  Wen  Jiabao  melakukan  kunjungan  resmi  di  Istanbul  Turki  untuk  membahas beberapa hubungan kerja sama keduanya diantaranya di bidang militer, pertahanan dan  ekonomi.  Komitmen  kedua  negara  untuk  melanjutkan  hubungan  bilateral ditandai  dengan  kesepakatan  kerja  sama  yang  menetapkan  biaya  senilai  USD  $50 juta pada tahun 2015 dan USD $100 juta pada tahun 2020. Kunjungan resmi yang dilakukan  Perdana  Menteri  Cina  mendapatkan  respon  baik  dengan  dilakukannya kunjungan balik dari Kementerian Luar Negeri Turki menuju Cina. Kunjungan ini dilakukan  pada  28  Oktober  2010  oleh  Menteri  Luar  Negeri  Turki,  Ahmet Davutoglu yang menyampaikan rencana penambahan kantor konsulat Turki di Cina
dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan investasi di kedua negara  (Kılıç & Baş, 2010).
Hubungan  kerja  sama  yang  terjalin  diantara  kedua  negara  semakin  terlihat jelas  ketika  pemerintah Turki membeli  rudal  jarak jauh  untuk  menjaga  perbatasan Turki  dengan  Suriah.  Kemudian  di  bidang  ekonomi,  Turki  resmi  tergabung  di dalam Shanghai  Cooperation  Organization (SCO)  pada  23  Maret  2011  (Mustafa,
2016)  SCO  merupakan  organisasi  kerja  sama  antarpemerintah  di  wilayah  Asia Tengah yang berfokus pada sektor perekonomian, pertahanan dan keamanan untuk meningkatkan  keamanan  dan  stabilitas  regional.  Kerja  sama  ekonomi  merupakan aspek yang sangat penting dan krusial terhadap kemajuan sebuah negara.
Seiring  dengan  perkembangan  prinsip  diplomasi,  strategi  diplomasi multidimensi  yang  diterapkan  pemerintah  Cina  dan  Turki  lebih  meluas  dengan adanya  kerja  sama  di  bidang  pertahanan.  Walaupun  sebenarnya  tidak  dapat dipisahkan dari bayang-bayang isu kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang yang merupakan etnis keturunan dari Turki.  Selain adanya kerja sama yang  dilakukan  antara  Turki  dengan  Cina,  terdapat  respon  resmi  dari  pemerintah Turki diantaranya :
1. Respon  Verbal.  Respon  verbal  merupakan  bentuk  dari  respon  langsung  yang biasanya terdiri  dari  pernyataan-pernyataan  para  petinggi  negara terkait  dengan isu  yang  terjadi.  Terdapat  tiga  (3)  respon  verbal  yang  diberikan  Turki  kepada Cina yaitu:
a. Pernyataan  pemerintah  Turki  terkait  dengan  tindakan  diskriminatif  Cina kepada etnis Uighur
Pernyataan ini diberikan secara resmi oleh Erdogan pada 10 Juli 2009 yang  menyebutkan  rasa  keprihatinan  atas  diskriminasi  yang  diterima  oleh etnis  Uighur  di  Xinjiang.  Di  dalam  pernyataannya,  Erdogan  meminta kepada negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk membantu melindungi  etnis  Uighur  di  Xinjiang,  meminta  pemerintah  Cina  untuk menutup  kamp  konsentrasi  karena  dianggap  melanggar  hak  asasi  manusia. Selain  itu  juga  Erdogan  mengancam  akan  membawa  isu  etnis  Uighur  ke dewan HAM PBB.
Melalui pernyataan dari Menteri Luar Negeri Turki, Hami Aksoy pada 9  Februari  2019,  menyebutkan  bahwa  kebijakan  asimilasi  yang  dilakukan pemerintah  Cina  kepada  etnis  keturunan  Turki  Uighur  di  Xinjiang  Cina memalukan  bagi  kemanusiaan.  Hal  ini  dikarenakan    etnis  Uighur  yang dimasukkan  ke  dalam  kamp-kamp  konsentrasi  menerima  kekerasan  baik secara  fisik  maupun  non-fisik.  Kegiatan  di  dalam  kamp  yang  disebut sebagai  kamp  pendidikan  ulang  berusaha  untuk  melakukan  doktrin komunisme  dan  menghilangkan  agama  dari  etnis  Uighur.  Tidak  hanya pemerintah  Turki  yang  mengecam  aksi  pemerintah  Cina  kepada  etnis Uighur,  beberapa  aktivis,  masyarakat  dan  media  massa  juga  turut  serta  di dalam  memberikan  pernyataan-pernyataan  kecaman  kepada  pemerintah
Cina.  Pernyataan  ini  bertujuan  supaya  tidak  ada  lagi  diskriminasi  dan tindakan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia  yang  dilakukan  pemerintah Cina kepada etnis Uighur di Xinjiang. Sejak pernyataan resmi ini, hubungan Turki dengan Cina sudah merenggang.
b. Kunjungan Kenegaraan antara Pemerintah Turki dengan Pemerintah Cina Pada  tahun  2009  hubungan  Turki  dengan  Cina  sempat  memburuk, namun  pada  September  dan  Oktober  tahun  2010,  hubungan  kedua  negara telah membaik. Hal ini terlihat dari kegiatan latihan militer bersama antara Turki dan Cina yang dilakukan di markas pasukan udara Konya. Hubungan membaik ini juga terlihat dari kunjungan resmi Perdana Menteri Cina, Wen Jiabao  yang  menyambangi  Turki  pada  7  Oktober  2010.  Beberapa  bulan kemudian  Kementerian  Luar  Negeri  Turki  melakukan  kunjungan kenegaraan  ke  Cina  yang  diwakili  oleh  Ahmet  Davutoglu.  Pertemuan  ini fokus membahas tentang rencana Turki untuk menambah kantor konsulat di Cina dan perkembangan investasi antara Cina dengan Turki.
Pada  8  April  tahun  2012,  terjadi  kunjungan  kenegaraan  yang dilakukan  Turki  maupun  Cina,  keduanya  menyatakan  komitmen  untuk saling  mendukung  kebijakan-kebijakan  yang  ada  di  negara  tersebut  dan Turki berkomitmen untuk membantu menumpas gerakan yang termasuk ke dalam  separatisme  dan  terorisme.  Pada  tahun  2015,  Presiden  Erdogan mengunjungi Cina untuk melakukan kunjungan kenegaraan yang membahas tentang  hubungan  kerja  sama  ekonomi,  politik  dan  militer  antara  Turki dengan  Cina.  Kunjungan  ini  tidak  luput  dari  pembahasan  diskriminasi kepada etnis Uighur di Xinjiang.
Kunjungan  ini  untuk  melanjutkan  proyek-proyek  kerja  sama  yang telah  terjalin  sebelumnya.  Hubungan  kerja  sama  antara  Turki  dan  Cina membawa  dampak  baik  bagi  perekonomian  kedua  negara  karena  menjadi penghubung  antara  wilayah  Asia  dengan Eropa.  Sejak  periode  2009,  Turki merupakan salah satu dari negara tujuan impor Cina.
c. Kebijakan Anti-Cina di Turki
Pada  tahun  2009,  setelah  terjadinya  demonstrasi  besar-besaran  yang dilakukan  beberapa  aktivis  Turki  dan  masyarakat  Turki  di  depan  gedung Kedutaan  Besar  Cina  di  Ankara  Turki,  yang  menuntut  adanya  respon  dan bantuan  Turki  untuk  membantu  etnis  Uighur  di  Xinjiang  dari  perlakuan diskriminasi Cina. Pemerintah Turki akhirnya membuat kebijakan anti-Cina.
Kebijakan  anti-Cina  ini  awalnya  dinyatakan  oleh  Menteri Perdagangan  dan  Industri  Turki,  Nihat  Ergun  yang  memboikot  produk- produk  yang  berasal  dari  Cina  dan  melarang  masyarakat  Turki  untuk menggunakan atau membeli barang buatan Cina. Menteri Perdagangan dan Industri  juga  menyebutkan  apabila  masyarakat  Turki  tetap  menggunakan dan  membeli  produk-produk  dari  Cina  maka  dianggap  tidak  menghormati nilai kemanusiaan.
2. Respon  Non-Verbal.  Respon  non-verbal  merupakan  bentuk  dari  respon  tidak langsung yang biasanya terdiri dari tindakan-tindakan negara terkait dengan isu yang  terjadi.  Terdapat  tiga  (3)  respon  non-verbal  yang  diberikan  Turki  kepada Cina yaitu:
a. Aksi Demonstrasi Masyarakat Turki
Pada Juli 2009, terjadi kerusuhan besar-besaran di Xinjiang yang telah menelan korban jiwa yakni etnis Uighur. Kerusuhan ini terjadi antara etnis Uighur dengan etnis Han di Xinjiang. Kerusuhan didasari oleh aksi militer yang  dilakukan  pemerintah  Cina  kepada  demonstran  yang  sedang melakukan demonstrasi di Xinjiang untuk menuntut hak-hak kebebasan dari diskriminasi. Kerusuhan besar ini terdengar hingga Turki, sehingga Perdana Menteri  Erdogan  saat  itu  mengecam  tindakan  pemerintah  Cina  dan menganggap  pemerintah  Cina  melakukan  aksi  genosida  yang  bertujuan untuk  menghilangkan  etnis  Uighur  dari  Xinjiang.  Oleh  karena  itu, masyarakat Turki merasa tidak terima terhadap perlakuan diskriminasi yang dilakukan  pemerintah  Cina  kepada  etnis  Uighur  dan  melakukan  aksi demonstrasi di Ankara dan Istanbul.
Aksi demonstrasi ini dibentuk oleh The East Turkestan Education and Solidarity  Associaction (ETESA)  yang diikuti  oleh  partai  sayap  kanan Turki,  organisasi  pemuda The  Great  Unity  Party (GUP)  atau Büyük  Birlik Partisi (BBP)  dan  organisasi Alperen  Ocaklari (Laylia,  2018)  Massa demonstrasi yang bergabung setidaknya 10.000 orang (Antara News, 2009). Aksi  ini  didukung  oleh  masyarakat  Turki,  para  aktivis  dari  berbagai lembaga  dan  partai  salah  satunya  Seyit  Tumturk  kepala  Majelis  Nasional Turkistan  Timur,  para  tokoh-tokoh  agama  di  Turki  dan  Uighur, pemerintahan  Turki  dan  media  massa  di  Turki.  Media  massa  yang  turut memberikan kecaman dan reaksi keras diantaranya Bugun, Nizli Illicak dan Hurriyet.
b. Pemerintah Turki Menerima Pengungsi Uighur
Kementerian  Luar  Negeri  Turki  menyatakan  bahwa  Turki  selalu  siap untuk menerima warga Uighur yang ingin mengungsi dari Cina. Pemerintah Turki terus mengupayakan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada etnis Uighur. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari LSM atau organisasi  yang  ingin  membantu  etnis  Uighur  di  Xinjiang.  Pengungsi Uighur  mendapatkan  akses  bebas  untuk  masuk  ke  negara  Turki, mendapatkan  pendidikan  yang  setara,  mendapatkan  perhatian  khusus  dan diberikan bantuan baik secara moral maupun materiil.
Laporan  data  pada  Juli  tahun  2015  ( Radio  Free  Asia )  menyebutkan terdapat 173 warga etnis Uighur yang telah tiba di Istanbul Turki. Pengungsi ini sampai di Turki pada 30 Juni 2015.  Pengungsi ini berasal dari Thailand dimana  mereka  melakukan  pengungsian  dan  pergi  meninggalkan  Cina, kemudian pemerintah Turki datang untuk memberikan bantuan kepada etnis
Uighur.  Bantuan  ini  murni  didasari  oleh  ikatan  primordialisme  karena memiliki ikatan budaya dan sejarah yang sama.
Seyit Tumturk, Kepala Majelis Nasional Turkistan Timur melaporkan terdapat  173  warga  Uighur  yang  sampai  di  Istanbul  pada  hari  Selasa. Mayoritas  pengungsinya  adalah  anak-anak  dan  wanita,  terdapat  setidaknya 120  anak-anak  dan  50  wanita  yang  mengungsi  ke  Istanbul.  Pengungsi tersebut  berasal  dari  Thailand  yang  telah  berada  di  Thailand  sejak  Maret tahun 2014. Sedangkan pada Januari, Turki telah menerima pengungsi lebih dari  500  warga  Uighur.  Jalur  yang  dilewati  etnis  uighur  sebagaimana gambar berikut :

## Gambar 2 Jalur Pengungsi Etnis Uighur
c. Latihan Militer Gabungan antara Cina dan Turki
Hubungan antara Turki dengan Cina membaik ditandai dengan adanya latihan militer gabungan yang dilakukan Cina dan Turki. Latihan militer ini merupakan latihan gabungan angkatan udara yang pertama kali melibatkan negara  Cina  dengan  negara  anggota North  Atlantic  Treaty  Organization (NATO) yaitu Turki. Latihan militer dilakukan pada 20 September sampai 4 Oktober  2010  di  Pangkalan  Udara  Konya,  Anatolia  Turki Tengah. Tentara Cina  yang  terlibat  merupakan Chinese  People’s  Liberation  Army atau Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

## D. Masa Depan Etnis Uighur di Xinjiang
Xinjiang merupakan sebuah wilayah di bagian Barat Cina yang saat ini sudah termasuk  ke  dalam  kawasan  Otonomi  Cina.  Alasan  Cina  ingin  menjaga  wilayah Xinjiang  karena  sumber  daya  alam  yang  melimpah  berada  di  Xinjiang.  Xinjiang merupakan  wilayah  kedua  terbesar  yang  menyimpan  stok  batu  bara  bagi  Cina.
Selain  batu  bara,  perkembangan  perekonomian  yang  sangat  pesat  juga  terjadi  di Xinjiang. Lahan yang luas dimanfaatkan untuk membangun perusahaan-perusahaan tekstil  di  wilayah  Xinjiang.  Selain  itu  rempah-rempah  yang  terdapat  di  Xinjiang juga  sangat  melimpah  sehingga  Cina  berusaha  untuk  menguasai  Xinjiang  dengan memindahkan etnis Han ke Xinjiang.
Xinjiang  juga  merupakan  jalur  perdagangan  yang  strategis  karena menghubungkan  wilayah  Asia  Timur  dengan  Asia  Tengah  dan  Eropa.  Hal  ini dinilai  sebagai  kawasan  strategis  untuk  melakukan  perdagangan  ekspor  impor negara  dan  akan  memberikan  dampak  yang  positif.  Memang  sejak  jaman Kekaisaran  Uighur  berdiri,  Xinjiang  merupakan  jalur  perdagangan  yang menghubungkan Cina dengan Persia dan negara-negara Arab lainnya. Hal ini juga yang  membawa  agama  Islam  masuk  ke  dalam  Xinjiang  khususnya  etnis  Uighur. Etnis Uighur merupakan etnis keturunan Turki yang sudah lama mendiami wilayah Xinjiang  bahkan  sejak  sebelum  Mao  Zedong  memasukkan  Xinjiang  ke  dalam wilayah Otonomi Cina. Berbagai tindakan diskriminasi diterima dan dirasakan oleh etnis  Uighur  karena  adanya  perbedaan  antara  budaya  dan  bahasa  yang  digunakan etnis Uighur dengan etnis lainnya di Cina.
Sistem  komunisme  Cina  membawa  perubahan  politik  yang  sangat  jelas dengan  dibuatnya  kebijakan  satu  Cina  dimana  diwajibkan  untuk  menggunakan bahasa  Cina,  penduduk  asli  Cina  dan tidak  dapat menerima  keberagaman  budaya. Kebijakan  satu  Cina  berdampak  pada  banyak  aspek  seperti  halnya  sistem pemerintahan  dan  kebijakan-kebijakan  kontroversial  yang  dibuat.  Kebijakan- kebijakan  tersebut  seperti  pengumpulan  sampel  DNA  dari  setiap  warga  Uighur, pemasangan  CCTV  yang  terintegrasi  dengan  data  biometrik,  kamp  pendidikan ulang yang dibuat seperti penjara dan kebijakan satu Cina. Kebijakan kontroversial yang  terus  diberlakukan  sampai  saat  ini  berupa  menikah  campur  dimana  etnis Uighur diwajibkan untuk menikah dengan etnis asli Cina atau etnis Han. Kebijakan menikah campur ini tentu saja menjadi permasalahan baru bagi etnis Uighur karena dipaksa untuk menikah dengan etnis yang tidak sama dengan etnis Uighur.
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  penulis,  etnis  Uighur  nantinya  akan bernasib sama seperti isu etnis Rohingya di Myanmar yang dipaksa meninggalkan wilayah  Rohingya  dan  tidak  diakui  keberadaannya.  Perbedaannya  disini  apabila Rohingya  tidak  menerima  pengakuan  sebagai  warga  dari  Myanmar,  sedangkan etnis Uighur masih diakui sebagi etnis minoritas yang terdaftar di dalam dokumen pemerintah  Cina.  Hal  ini  karena  adanya  nilai-nilai  yang  sangat  erat  dan  kental  di dalam Cina yang mengedepankan monokulturalisme. Monokulturalisme tidak dapat menerima  perbedaan  budaya,  tidak  dapat  menerima  perbedaan  bahasa  dan  tidak dapat  menerima  perbedaan  nilai-nilai  agama.  Monokulturalisme  tidak  dapat menerima  heterogenitas  budaya  dan  hanya  homogenitas  budaya.  Pemerintah  Cina menganggap Cina hanya milik orang-orang keturunan Cina dan tidak dapat didiami oleh etnis keturunan negara lain.
Oleh  karena  itu,  apabila  terus  dilakukan  kebijakan-kebijakan  kontroversial yang  dilakukan  pemerintah  Cina  kepada  etnis  minoritas  khususnya  etnis  Uighur, maka  lama-kelamaan  etnis  Uighur  akan  hilang  secara  permanen.  Hal  ini dikarenakan tidak adanya regenerasi dari penerus asli Uighur dengan diskriminasi- diskriminasi  yang  terus  dilakukan  pemerintah  Cina  kepada  etnis  Uighur  di Xinjiang.

## Kesimpulan
Politik  luar  negeri  Turki  telah  mengalami  beberapa  perubahan  seiring  dengan perkembangan demokratisasi yang terjadi di Turki. Pada awalnya Turki mengedepankan kekuatan  militer  namun  saat  ini  lebih  berfokus  pada  nilai-nilai  demokrasi.  Perubahan sikap  Turki  ditandai  dengan  peningkatan  kerjasama  dan  kunjungan-kunjungan  yang diadakan  oleh  elit  kedua  negara.  Respon  Turki  terhadap  pelanggaran  HAM  minoritas muslim  Uighur  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Tiongkok  adalah  etnisitas  antara Uighur  dan  Turki  kurang  berpengaruh  karena  dilandasi  oleh  pertimbangan– pertimbangan  lain  selain  faktor  efektif,  yaitu  faktor  instrumental  yang  dapat dikategorikan  dalam  politik  domestik,  keuntungan  ekonomi  dan  kondisi  internasional. Faktor  efektif  merupakan  faktor-faktor  yang  melihat  ikatan  etnis  dalam  arti  kesamaan sejarah, budaya, dan agama.
Respon Turki ini didasari dengan adanya hubungan kerja sama yang sudah terjalin lama dengan Cina. Respon verbal yang pertama, Perdana Menteri Erdogan pada 10 Juli 2009  meminta  Cina  untuk  menghentikan  tindakan  diskriminasi  kepada  etnis  Uighur. Kedua, pernyataan resmi dari Menteri Luar Negeri Turki Hami Aksoy pada 9 Februari 2019  yang  mengecam  kebijakan  monokultural  Cina  karena  mengancam  keberadaan etnis  Uighur  dan  meminta  Cina  menghentikan  doktrin  komunisme.  Kemudian  pada  8 April  2012  Perdana  Menteri  Erdogan  mengunjungi  Cina.  Kunjungan  kenegaraan  ini memang  berfokus  pada  kerja  sama  antar kedua  negara.  Ketiga,  adanya  kebijakan anti- Cina.  Kebijakan  anti-Cina  mulai  diberlakukan  saat  pemerintah  Cina  secara  terang- terangan  melakukan  diskriminasi  kepada etnis  Uighur  dan  membuat  pemerintah  Turki mengecam aksi tersebut. Kebijakan anti-Cina adalah melarang penggunaan barang yang berasal dari Cina.
Respon non-verbal pertama, aksi demonstrasi yang dilakukan di Istanbul pada 10 Juli  2009,  diikuti  oleh  setidaknya  10.000  massa,  aktivis  masyarakat  Seyit  Tumturk, Kepala Majelis Nasional Turkistan Timur, beberapa media massa Turki seperti Bugun, Nizli Illicak dan Hurriyet. Kedua, Turki juga membantu etnis Uighur dengan menerima pengungsi  secara  sukarela  di  Turki  pada  30  Juni  2015.  Etnis  Uighur  yang  ingin mengungsi mendapatkan akses mudah untuk hidup dan menetap di Turki. Berdasarkan laporan Radio  Free  Asia (RFA)  tahun  2015,  terdapat  173  etnis  Uighur  yang  sudah ditampung di Turki. Ketiga, Turki dan Cina melakukan latihan militer gabungan pada 4 Oktober  2010  di  Pangkalan  Udara  Konya,  Anatolia,  Turki  Tengah.  Latihan  militer gabungan ini diikuti oleh Chinese People’s Liberation Army atau Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

## BIBLIOGRAFI
Alfian,  M.  Alfan.  (2018). Militer  dan  Politik  di  Turki:  Dinamika  Politik  Pasca-AKP Hingga Gagalnya Kudeta . Bekasi: Penerbit Penjuru Ilmu.
Amstutz,  M.  R.  (2013). International  Ethics :  Concept,  Theories  and  Cases in  Global Politics Fouth Edition . United Kingdom: Rowman & Littlefield Inc.
Creswell, J. W. (2010.). Research Design Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed.
In Research  Design  pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed ([Edisi  Bah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Felicia  Amelia,  S.  (2013.).  Etnisitas  Dan  Politik  Luar  Negeri:  Respon  Turki  Terhadap Penindasan  Etnis  Uyghur  Di  Xinjiang. Jurnal  Analisis  Hubungan  Internasional.
2,3. 295-317
Hidayat, Muhammad Nizar. (2013). Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang China. Interdependence Journal , 1 , 3.
International,  Amnesty.  (2018).  Up  to  One  Million  Detained  in  China’s  Mass  Re- Education Drive. Amnesty International .
Juanidi, Ahmad. (2016). Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer. Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia , 6 , 1.
Karisma,  Gita.  (2016).  Konflik  Etnis  di  Xinjiang :  Kebijakan  Monokultural  dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah. Jurnal Sosiologi , 19 , 1.
Kim, Yu Sok, Bogert, Lysander W. J., Immink, Rogier V, Harms, Mark P. M., Colier, Willy  N.  J.  M.,  &  van  Lieshout,  Johannes  J.  (2011).  Effects  of  aging  on  the cerebrovascular orthostatic response. Neurobiology of Aging , 32 (2), 344–353.
Kılıç, Bülent, & Baş, Erdal. (2010). Complex solutions for the fisher equation and the benjamin-bona-mahony equation .
Laylia, Siti Nida. (2018). Respon Turki Terhadap Pelanggaran HAM Minoritas Muslim Uighur Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tiongkok 2009-2010. Universitas Riau ,
5 , 1.
Mustafa, Erma Yunita. (2016). Kepentingan Turki Untuk Bergabung Dengan Shanghai Cooperation  Organization  (SCO). E-Journal  Hubungan  Internasional  Universitas Mulawarman. Kalimantan .
Sloan, Ismail. (1985). History of the Uyghurs, Of  Kashgar And  Of  Greater Turkestan. Anusha .
Watch,  Human  Rights.  (2015).  Memberantas  Virus  Ideologis:  Kampanye  Represi Tiongkok Terhadap Muslim Xinjiang. HRW Journal .
Wee,  Sui  Lee.  (2019).  China  Uses  DNA  to  Track  Its  People,  With  The  Help  of American Expertise. New York Times .