## ANALISIS FAKTOR PENERIMAAN E-GOV PADA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
(Sebuah Ulasan Tinjaun Literature)

## FACTOR ANALYSIS OF E-GOV ACCEPTANCE IN SOCIETY AND GOVERNMENT
(A Review Of Literature Review)
Eko Prasetyo 1 , Yoan Freddy Irawan 2 , Aji Supriyanto 3

## A BSTRACT
As  governments  worldwide  increasingly  transition  towards  digital  governance, understanding the factors that contribute to the acceptance of Electronic Government (E- Gov)  initiatives  becomes  crucial.  This  literature  review  explores  various  studies conducted  on  the  acceptance  of  E-Gov  by  both  the  public  and  government  entities.  The goal is  to  pinpoint  and examine the  critical  elements  that  affect the  effective  deployment and  uptake  of  e-government  services.  The  review  encompasses  a  comprehensive examination  of  academic  articles,  research  papers,  and  reports  published  in  the  field, covering  diverse  perspectives  such  as  technological,  social,  cultural,  and  institutional factors.  Common  themes  emerge,  including  the  impact  of  perceived  usefulness,  ease  of use,  trust,  security,  and  digital  literacy  on  the  acceptance  of  E-Government  services among  citizens.  Additionally,  the  literature  delves  into  the  challenges  and  opportunities associated with the government's perspective, highlighting factors such as organizational readiness,  policy  support,  and  inter-agency collaboration.  By  synthesizing findings  from various  sources,  this  paper  aims  to  provide  a  holistic  view  of  the  factors  shaping  the acceptance  of  E-Government,  offering  insights  for  policymakers,  practitioners,  and researchers. The outcomes of this literature review contribute to the ongoing discourse on enhancing the effectiveness of E-Government initiatives and fostering a digitally inclusive society.
Keywords : E-Government, Acceptance Factors, Citizen Perspective, Government Perspective, Adoption

## 1. PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi ini, pemerintahan di seluruh dunia semakin mempercepat transformasinya menuju  pelayanan  yang  bersifat  digital  melalui  Electronic  Government  (E-Gov) [1] .  E-Government mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat  melalui  pemanfaatan  (TIK)  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi [2][3] .  E-Government bukan hanya sekedar penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintah, tetapi juga merupakan suatu  transformasi  dalam  cara  pemerintah  berinteraksi  dengan  masyarakat  dan  cara  penyelenggaraan pelayanan  publik [4] .  Banyak  Negara  menghadapi  tantangan  dalam  mengimplementasikan  E- Government  dengan  sukses,  baik  dalam  perspektif  penerimaan  masyarakat  maupun  penerimaan pemerintah  sebagai  penyelenggaranya [3],[5] .  Meskipun potensi  besar  E-Government untuk  membentuk tatanan  pemerintahan  yang  lebih  modern  dan  responsif,  kunci  keberhasilan  implementasinya  sangat bergantung pada penerimaan baik dari masyarakat maupun pemerintah. [1][2]
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan E-Government menjadi pokok perhatian, karena tanpa  adanya  dukungan  dan  partisipasi  dari  berbagai  pemangku  kepentingan,  upaya  penerapan  E- Government  dapat  mengalami  hambatan  dan  tidak  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Oleh  karena  itu, penting  memahami  faktor-faktor  yang  memengaruhi  penerimaan  E-Government  sebagai  landasan utama  dalam  pengembangan  dan  implementasi  kebijakan  yang  efektif. [6] Tujuan  penelitian  ini  untuk mengadakan  analisis  mendalam  terhadap  penerimaan E-Government  dari dua  perspektif  utama,  yaitu
1 Universitas Stikubank Jl. Tri Lomba Juang No. 1, Semarang, 50241, Indonesia ekoprasetyo0007@mhs.unisb ank.ac.id
2 Universitas Stikubank Jl. Tri Lomba Juang No. 1, Semarang, 50241, Indonesia yoanfreddy0012@mhs.unisba nk.ac.id
3 Universitas Stikubank Jl. Tri Lomba Juang No. 1, Semarang, 50241, Indonesia ajisub@edu.unisbank.ac.id
masyarakat  dan  pemerintah.  Pemahaman  mendalam  terhadap  faktor-faktor  ini  diharapkan  dapat memberikan  wawasan  yang  baik  dalam  merancang  kebijakan,  strategi  dan  implementasi  E- Government yang efektif.
Menurut  Davis  pada  tahun  1989,  persepsi  kegunaan  dan  persepsi  kemudahan  penggunaan merupakan  faktor  utama  yang  mempengaruhi  sikap  individu  terhadap  penggunaan  suatu  sistem teknologi. [7][8] Penelitian  terdahulu  juga  menunjukkan bahwa  faktor-faktor  kontekstual  seperti  tingkat pendidikan,  pengalaman  pengguna [8] dan  persepsi  keamanan  dapat  memoderasi  pengaruh  terhadap penerimaan. [9] Dalam  kaitannya  dengan  perspektif  masyarakat,  penting  untuk  memahami  bagaimana faktor-faktor seperti persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, kepercayaan, keamanan, dan literasi digital  memainkan  peran  kunci  dalam  membentuk  sikap  dan  niat  masyarakat  terhadap  penggunaan layanan  E-Government [10] .  Sementara  itu,  dari  perspektif  pemerintah,  aspek-aspek  seperti  kesiapan organisasional,  dukungan  kebijakan,  dan  kerja  sama  antar  instansi  menjadi  pokok  bahasan  untuk memahami tantangan dan peluang dalam mewujudkan E-Government yang sukses [11] .
Melalui  penyelidikan  literatur  yang  komprehensif,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyintesis temuan-temuan  terkini  dan  merinci  kontribusi-kontribusi  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya. Dengan  mengeksplorasi  hal  tersebut,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  yang substansial  terhadap  pengetahuan  kita  mengenai  bagaimana  E-Government  dapat  diterima  dan diadopsi  secara  lebih  luas,  sehingga  masyarakat  dan  pemerintah  dapat  mengambil  manfaat  darinya serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Konsep E-Government
E-government,  yang  sering  dikenal  sebagai  pemerintahan  elektronik,  adalah  penyampaian layanan  pemerintah  dan  interaksi  dengan  publik  menggunakan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi. [2] Model ini mencakup inisiatif seperti penyediaan informasi online, layanan administrasi elektronik dan partisipasi masyarakat melalui platform digital.

## Faktor-Faktor Penerimaan E-Government dari Perspektif Masyarakat
1. Persepsi Kegunaan ( Perceived Usefulness )
Dalam  teori  teknologi  penerimaan  informasi  TAM  (Technologi  Acceptance  Model)  yang dikembangkan  oleh  Davis  pada  tahun  1989,  menekankan  pentingnya  persepsi  kegunaan  dalam membentuk  keinginan  seseorang  untuk  menggunakan  teknologi [8] .  Penelitian  empiris  oleh Venkatesh  dan  Davis  pada  tahun  2000,  mendungkung  bahwa  persepsi  kegunaan  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan teknologi. [7][11]
2. Kemudahan Penggunaan ( Ease of Use )
Kemudahan  penggunaan  merujuk  pada  tingkat  kenyamanan  dan  kejelasan  dalam  menggunakan teknologi.  Menurut  model  TAM,  faktor  ini  juga  memiliki  dampak  positif  terhadap  penerimaan teknologi. [8] Pengembangan  lebih  lanjut  oleh  Venkatesh  mengidentifikasi  bahwa  kemudahan penggunaan secara langsung sangat mempengaruhi persepsi kegunaan. [7]

## 3. Kepercayaan ( Trust )
Kepercayaan  terhadap  sistem  dan  pihak  penyedia  layanan  menjadi  kunci  dalam  penerimaan  E- Government. [12] Kepercayaan  dianggap  sebagai  elemen  fundamental  dalam  membangun hubungan positif antara masyarakat dan layanan E-Government. [9][13]
4. Keamanan ( Security )
Dalam  konteks  E-Government,  keamanan  informasi  menjadi  aspek  utama  yang  memengaruhi keputusan  masyarakat  untuk  menggunakan  layanan  tersebut [14] .  Peningkatan  kemanan
diindentifikasi  sebagai  langkah  penting  dalam  meningkatkan  kepercayaan  dan  penerimaan masyarakat terhadap E-Government [15] .
5. Literasi Digital
Literasi  digital  masyarakat  menjadi  faktor  penentu  dalam  kesuksesan  implementasi  E- Government.  Individu  yang  memiliki  tingkat  literasi  digital  yang  tinggi  cenderung  lebih  mudah beradaptasi dan menerima teknologi informasi. [16]

## Faktor-Faktor Penerimaan E-Government dari Perspektif Pemerintah
1. Kesiapan Organisasi
Kesiapan  organisasi  mencakup  aspek  teknis,  manusia  dan  organisasional  yang  mendukung implementasi  E-Government [17] .  Pemerintah  yang  memiliki  kesiapan  tinggi  memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil mengintegrasikan layanan-layanan digital [18] .
2. Dukungan Kebijakan
Kebijakan  yang  mendukung  implementasi  E-Government  menjadi  kunci  dalam  membentuk lingkungan regulative yang mendukung [19] . Dukungan ini mencakup aspek regulasi, sumber daya dan orientasi strategis [20] .
3. Kerjasama Antar Instansi
Kerjasama  antar  instansi  menjadi  penting  dalam  mengatasi  hambatan  administrasi  dan  teknis yang mungkin timbul dalam penerapan E-Government. Sinergi antar instansi dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan public. [19][21]

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  agar  penulisan  terarah  dan  mudah  dipahami,  terdapat  lima  langkah  yang harus dilakukan. Pada gambar 1 dibawah ini menunjukkan lima langkah yang harus dilakukan:

## Gambar 1. Metode Penelitian

## Pencarian jurnal penelitian terkait faktor penerimaan E-Government
Sumber  pencarian  jurnal  dilakukan  pada  situs Google  Scholar ,  Sciendirect,  Elsevier  dan IEEXplore dengan fokus jurnal terindeks Sinta atau Scopus dengan peringkat S1, S2, S3, Q1, Q2 dan Q3  yang  diyakini  sebagai  jurnal  penelitian  dengan  kualitas  yang  baik.  Istilah  "e-government adoption,"  "adoption in  e-government," "e-government  and  citizen  adoption,"  "factors  of  adoption in
e-government,"  dan  "critical  adoption  in  e-government"  digunakan  dalam  pencarian  jurnal   publikasi yang relevan.

## Seleksi jurnal penelitian
Jurnal  yang  didapat  dalam  pencarian  kemudian  dilakukan  seleksi  yang  sesuai  dengan  topik pembahasan dalam penelitian ini. Sebagai bahan acuan dalam pemilihan jurnal, diutamakan isi jurnal yang  mengulas  tentang  faktor  penerimaan  E-Government  dalam  perspektif  masyarakat  dan pemerintah.

## Review jurnal penelitian yang dipilih
Jurnal yang telah terpilih kemudian dibuatkan review jurnal dalam bentuk tasksonomi sehingga dapat  diketahui  daftar  faktor  yang  mempengaruhi  penerimaan  E-Government  dalam  perspektif masyarakat  dan  pemerintah.  Dari  65  jurnal  yang  didapatkan  dalam  pencarian,  dilakukan  analisis review dan ditemukan 32 jurnal yang mungkin relevan dengan meninjau judul, abstrak serta hasil dari penelitian. Dari analisis review secara menyeluruh ditemukan 14 jurnal penelitian yang relevan.

## Identifikasi faktor penerimaan masyarakat dan pemerintah
Pada tahap ini dilakukan analisis dan identifikasi terhadap jurnal yang terpilih. Tahapan identifikasi yang  dilakukan  bertujuan  untuk  mendifinisikan  setiap  faktor  dan  perbedaan  setiap  faktor  yang mempengaruhi  penerimaan  E-Government  baik  dari  perspektif  masyarakat  dan  pemerintah  serta dampaknya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pemahaman  faktor- faktor  penerimaan  E-Government  dan  memberikan  dasar  yang  kokoh  untuk  perbaikan  dan pengembangan kebijakan E-Government di masa depan.

## Identifikasi Faktor Penerimaan Masyarakat
Dalam  konteks  konsep  penelitian  tentang  analisis  faktor  penerimaan  E-Government  pada masyarakat,  identifikasi  penerimaan  masyarakat  merujuk  pada  upaya  untuk  mengenali,  memahami, dan  mengukur  tingkat  kesiapan  serta  penerimaan  masyarakat  terhadap  layanan-layanan  pemerintah yang  diselenggarakan  secara  elektronik.  Penerimaan  masyarakat  dalam  konteks  ini  mencakup  sikap, persepsi, dan niat individu dalam mengadopsi dan menggunakan layanan E-Government.

## Tabel 1. Faktor Penerimaan Masyarakat
Penerimaan Masyarakat Penjelasan Rujukan Persepsi Kegunaan ( Perceived Usefulness ) Sejauh mana masyarakat memandang bahwa penggunaan layanan E-Government akan memberikan manfaat yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. M.  Martens  et  all  2017,  K. Aswar  2022,  I.  Ismarmiaty and D. Etmy 2018 Kemudahan Penggunaan ( Ease of Use ) Tingkat kenyamanan dan kejelasan yang dirasakan masyarakat dalam menggunakan layanan E-Government. Faktor ini mencakup sejauh mana masyarakat merasa bahwa M.  Martens  et  all  2017,  K. Aswar 2022
penggunaan layanan tersebut tidak sulit atau memerlukan usaha berlebih.
Kepercayaan ( Trust ) Tingkat keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan, integritas, dan kehandalan layanan E-Government yang disediakan oleh pemerintah. A.  Purwanto  and  T.  D. Susanto  2018,  E.  Ziemba 2020, A. Sabani 2020 Keamanan ( Security ) Persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan dan perlindungan data pribadi mereka ketika menggunakan layanan E-Government. L. Glyptis et all 2019, W. Li and L. Xue 2021 Literasi Digital Kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta kecakapan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan layanan-layanan digital. R.  A.  R.  S.  Noviaristanti 2023
Sesuai dengan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam factor penerimaan E-Government dalam perspektif masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal penting seperti:
1. Layanan E-Government harus sesuai dengan nilai-nilai daerah dan layanan yang berpusat pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Layanan  tampilan  E-Government  harus  mudah  dipahami/ familiar serta  penggunaannya  dapat dikatakan effortless karena memberikan kemudahan dari segi biaya, waktu dan tenaga.
3. Layanan E-Government harus mampu menyiapkan infrastruktur yang memadai.
4. Layanan E-Government memiliki privasi dan keamanan yang handal.
5. Layanan  E-Government  memberikan  layanan  publik  yang  efektif  dan  efisien  yang  berfokus pada peningkatan kualitas layanan sesuai dengan yang diingikan masyarakat.

## Identifikasi Faktor Penerimaan Pemerintah
Dalam  konteks  penelitian  tentang  penerimaan  E-Government,  identifikasi  penerimaan pemerintah  merujuk  pada  pemahaman  sejauh  mana  entitas  pemerintah,  baik  di tingkat  pusat  maupun daerah,  menerima  dan  mengadopsi  inisiatif  E-Government. Penerimaan  pemerintah  mencakup  sikap, niat, dan kesiapan institusi pemerintah untuk mengimplementasikan layanan-layanan digital.

## Tabel 2. Faktor Penerimaan Pemerintah
Penerimaan Pemerintah Penjelasan Rujukan Kesiapan Organisasi  S ejauh mana institusi pemerintah memiliki infrastruktur dan kapasitas untuk mengadopsi teknologi E-Government.  Tingkat kesiapan staf dan pejabat pemerintah dalam menggunakan dan mengelola layanan E-Government. Y.  Muflihah  and  T.  D. Susanto  2017,  S.  Nookhao and S. Kiattisin 2023 Dukungan Kebijakan  Sejauh mana ada kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi E-Government.  Tingkat dukungan dan komitmen pemerintah terhadap pengembangan dan peningkatan layanan-layanan digital. H.  M.  Jonar  2017,  M. Matitah et all 2021 Kerjasama Antar Instansi  Sejauh mana pemerintah dapat bekerja sama dengan instansi lain untuk mengintegrasikan H. M. Jonar 2017, M. Alajmi et all 2023
layanan-layanan E-Government.
 Tingkat koordinasi antar departemen atau instansi dalam mendukung transformasi digital.
Dari  hasil  identifikasi  dalam  tabel  2  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam mengimplementasikan sistem layanan E-Government pemerintah harus:
1. Pemerintah  harus  menyediakan  infrastruktur  layanan  terhadap  masyarakat  baik  dalam  segi teknolgi maupun sumber daya manusia.
2. Pemerintah  harus  memberikan  penyuluhan  penggunaan  teknologi  serta  dukungan  kebijakan terkait penerapan teknologi
3. Pemerintah harus mampu memberikan sistem layanan E-Government yang tersinkronisasi data terpusat

## 5. KESIMPULAN
Identifikasi  penerimaan  masyarakat  dan  pemerintah  menjadi  krusial  karena  dapat  memberikan wawasan  mendalam  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  adopsi  teknologi  di  tingkat  individu atau  kelompok.  Berdasarkan  dari  review  jurnal  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa penerimaan  E-Government  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor  yang melibatkan  aspek  teknis,  sosial,  dan  kebijakan.  Pemahaman  ini  menjadi  kunci  untuk  mengatasi hambatan  dan  memaksimalkan  peluang  yang  mungkin  timbul  dalam  konteks  transformasi  digital pemerintahan.  Dalam  penelitian  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  memahami  dinamika  kompleks  antara faktor-faktor  masyarakat,  pemerintah,  perbedaan  dan  persamaan  untuk  merancang  strategi implementasi E-Government yang lebih efektif dan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] E.  Setiawan,  W.  W.  Winarno,  and  D.  H.  Fudholi,  “Analisis  Faktor  Penerimaan  Layanan  e- Government dengan Menggunakan Model UTAUT2 dan GAM di Kabupaten Gunungkidul,” J. Media Inform. Budidarma , vol. 5, no. 1, p. 34, 2021, doi: 10.30865/mib.v5i1.2565.
[2] F.  M.  Adopsi,  S.  Hanum,  R.  Al  Adawiyah,  and  D.  I.  Sensuse,  “Faktor-faktor  yang Memengaruhi Adopsi e-Government ( Studi Kasus Adopsi Sistem Informasi di PPATK ),” vol. 22, no. 1, pp. 19–30, 2020.
[3] Y.  Amanbek,  I.  Balgayev,  K.  Batyrkhanov,  and  M.  Tan,  “Adoption  of  e-Government  in  the Republic of Kazakhstan,” J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. , vol. 6, no. 3, p. 46, 2020, doi: 10.3390/joitmc6030046.
[4] A.  Sabani,  M.  H.  Farah,  and  D.  R.  Sari  Dewi,  “Indonesia  in  the  spotlight:  Combating corruption  through  ICT  enabled  governance,” Procedia  Comput.  Sci. ,  vol.  161,  pp.  324–332, 2019, doi: 10.1016/j.procs.2019.11.130.
[5] P.  Afieroho,  R.  Perkins,  X.  (Thomas)  Zhou,  B.  Hoanca,  and  G.  Protasel,  “Adopting  e- government  to  monitor  public  infrastructure  projects  execution  in  Nigeria:  The  public perspective,” Heliyon , vol. 9, no. 8, p. e18552, 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18552.
[6] L.  Oktavia,  “Penilaian  Penerimaan  E-Government  Di  Indonesia,” J.  CoreIT  J.  Has.  Penelit. Ilmu Komput. dan Teknol. Inf. , vol. 6, no. 1, p. 15, 2020, doi: 10.24014/coreit.v6i1.9143.
[7] M. Martens, O. Roll, and R. Elliott, “Testing the Technology Readiness and Acceptance Model for Mobile Payments Across Germany and South Africa,” Int. J. Innov. Technol. Manag. , vol.
14, no. 6, 2017, doi: 10.1142/S021987701750033X.
[8] K.  Aswar,  ““  Adoption  of  e-government  by  Indonesian  state  universities :  An  application  of Adoption  of  e-government  by  Indonesian  state  universities :  An  application  of  Technology Acceptance Model,” 2022, doi: 10.21511/ppm.20(1).2022.32.
[9] A.  Purwanto  and  T.  D.  Susanto,  “Pengaruh  Dimensi  Kepercayaan  Terhadap  Adopsi  Layanan E-Government,” J. Inf. , vol. 3, no. 1, pp. 12–18, 2018, doi: 10.25139/ojsinf.v3i1.520.
[10] H.  Khatimi,  M.  Alkaff,  and  M.  R.  A.G.D.,  “Analisis  Faktor  Penerimaan  Dan  Penggunaan Aplikasi  Palui  Baiman  Menggunakan  Technology  Acceptance  Model  (TAM),” J.  Sisfokom (Sistem Inf. dan Komputer) , vol. 11, no. 2, pp. 223–234, 2022, doi: 10.32736/sisfokom.v11i2.1275.
[11] I.  Ismarmiaty  and  D.  Etmy,  “Model  Pendekatan  UTAUT2  Modifikasi  pada  Analisis Penerimaan dan Penggunaan Teknologi E-Government di Nusa Tenggara Barat,” MATRIK  J. Manajemen,  Tek.  Inform.  dan  Rekayasa  Komput. ,  vol.  18,  no.  1,  pp.  106–114,  2018,  doi: 10.30812/matrik.v18i1.347.
[12] E.  Ziemba,  “Exploring  levels  of  ICT  adoption  and  sustainability  -  The  case  of  local governments  from  Poland,” Procedia  Comput.  Sci. ,  vol.  176,  pp.  3067–3082,  2020,  doi: 10.1016/j.procs.2020.09.181.
[13] A.  Sabani,  “Investigating  the  influence  of  transparency  on  the  adoption  of  e-Government  in Indonesia,” J.  Sci.  Technol.  Policy  Manag. ,  vol.  12,  no.  2,  pp.  236–255,  2020,  doi: 10.1108/JSTPM-03-2020-0046.
[14] L.  Glyptis,  M.  Christofi,  D.  Vrontis,  M.  Del  Giudice,  S.  Dimitriou,  and  P.  Michael,  “E- Government  implementation  challenges  in  small  countries:  The  project  manager’s perspective,” Technol.  Forecast.  Soc.  Change ,  vol.  152,  no.  December  2019,  2020,  doi: 10.1016/j.techfore.2019.119880.
[15] W.  Li  and  L.  Xue,  “Analyzing  the  critical  factors  influencing  post-use  trust  and its  impact on Citizens’  continuous-use  intention  of  E-Government:  Evidence  from  Chinese  municipalities,” Sustain. , vol. 13, no. 14, 2021, doi: 10.3390/su13147698.
[16] R.  A.  R.  S.  Noviaristanti,  “Pengaruh  Faktor-Faktor  Penilaian  E-Government  Terhadap Kinerja,” vol. 9, no. 1, pp. 226–238, 2023.
[17] Y.  Muflihah  and  T.  D.  Susanto,  “Faktor  yang  Mempengaruhi  Warga  dan  Pemerintah  dalam Adopsi  E-Government:  Sebuah  Ulasan  Sistematis,” J.  Teknol.  Inf.  dan  Ilmu  Komput. ,  vol.  4, no. 4, pp. 304–310, 2017, doi: 10.25126/jtiik.201744366.
[18] S.  Nookhao  and  S.  Kiattisin,  “Achieving  a  successful  e-government:  Determinants  of behavioral  intention  from  Thai  citizens’  perspective,” Heliyon , vol. 9,  no.  8,  p.  e18944,  2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18944.
[19] H.  M.  Jonar,  “Acceptance  Analysis  of  Human  Resources  Management  Information  System (SIMPEG)  to  Support  Implementation  E-Government  In  Statistics  of  Sumatera  Barat Province,” J. Cardiovasc. Surg. (Torino). , vol. 56, no. 4, pp. 607–615, 2017.
[20] M. Matitah,  S.  Arifin, S. Sumarto,  and  W.  Widiyanto,  “Confronting  E-Government  Adoption in Indonesian Local Government,” J. Indones. Leg. Stud. , vol. 6, no. 2, pp. 279–306, 2021, doi: 10.15294/jils.v6i2.47795.
[21] M.  Alajmi,  M.  Mohammadian,  and  M.  Talukder,  “The  determinants  of  smart  government systems  adoption  by  public  sector  organizations  in  Saudi  Arabia,” Heliyon ,  vol.  9,  no.  10,  p. e20394, 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e20394.