## Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (Dak Sanitasi) Di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo
Imam Sucahyo 1) ; Renny Candradewi Puspitarini 2) ; Vira Nur Wahyuni 3)
1,2,3) Universitas Panca Marga Probolinggo Email: 1) viranurwahyuni04@gmail.com

## PENDAHULUAN
Air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, begitu pula dengan sanitasi yang layak. Keduanya  saling  berkaitan  karena  setiap  harinya  masyarakat  tidak  lepas  dengan  kedua  kebutuhan tesebut.  Mulai  dari  kegiatan  mencuci,  memasak,  mandi  hingga  kakus,  sehingga  kedua  kebutuhan
ARTICLE HISTORY
Received [08 Juli  2023]
Revised [28 Oktober 2023]
Accepted [25 November 2023]

## ABSTRAK
Implementasi  program  Dana  Alokasi  Khusus  Bidang  Sanitasi  (DAK  Sanitasi)  merupakan bentuk  dari  kebijakan  sosial.  Program  Dana  Alokasi  Khusus  Bidang  Sanitasi  (DAK Sanitasi)  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  pusat  dalam  memberikan  dukungan dan  alokasi  dana  secara  khusus  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mempercepat penyediaan  pembangunan  infrastruktur  sanitasi.  Salah  satu  bentuk  dari  program  DAK Sanitasi  yaitu  pembangunan  kamar  mandi,  jamban  sehat,  dan  tangki  septic  individual. Pembangunan  sanitasi  ini  mengikuti  standar  pelayanan  minimal  yang  ditentukan  oleh peerintah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  implementasi  program  DAK Sanitasi di Desa Randuputih. Desa Randuputih  menjadi  salah satu wilayah di Kecamatan Dringu  yang  memiliki  tantangan  khusus  dalam  hal  sanitasi  seperti  masih  adanya  kasus buang  air  besar  sembarangan  diruang  terbuka,  fasilitas  sanitasi  yang  kurang  memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik sanitasi yang baik. Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  kualitatif,  dengan  pengumpulan  data melalui  wawancara  dengan  pemangku  kepentingan  untuk  memperoleh  informasi  lebih mendalam  memgenai  implementasi  program  DAK  Sanitasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih berjalan dengan baik dan bemberikan dampak positif. Dana yang dialokasikan digunakan untuk membangun kamar mandi dan jamban sehat. Selain itu progam ini melibatkan penyuluhan kepada msyarakat untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pengetahuan  tentang  sanitasi  yang  baik.  Namun masih  ada  beberapa  tantangan  yang  dihadapi  dalam  implementasi  program  ini,  seperti masih ada penolakan dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlu Upaya yang berkelanjutan  dalam  pengembangan  dan  pemeliharaan  infrastruktur  sanitasi.  Diperlukan koordinasi  yang  baik  antara  pemerintah  desa,  masyarakat  dan  pihak  terkait  untuk memastikan  infrastruktur  yang  dibangun  dapat  berfungsi  dengan  baik  dan  tetap  terjaga keberlanjutanya.  Selain  itu  sinergi  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  pihat  terkait  perlu ditingkatkan guna mencapai tujuan desa ODF di Desa Randuputih.

## ABSTRACT
Implementation of the Special Allocation Fund for Sanitation (DAK Sanitation) program is a  form  of  social  policy.  The  Special  Allocation  Fund  Program  for  Sanitation  (DAK Sanitation) is one of the efforts of the central government in providing support and special allocation  of  funds  to  local  governments  to  accelerate  the  provision  of  sanitation infrastructure development. One form of the Sanitation DAK program is the construction of bathrooms,  healthy  latrines,  and  individual  septic  tanks.  This  sanitation  development follows the minimum service standards determined by the government. This study aims to describe  the  implementation  of  the  Sanitation  DAK  program  in  Randuputih  Village. Randuputih  Village  is  one  of  the  areas  in  Dringu  District  that  has  special  challenges  in terms  of  sanitation,  such  as  cases  of  open  defecation  in  open  spaces,  inadequate sanitation facilities, and low level of public awareness of the importance of good sanitation practices. The type of research used is descriptive qualitative, with data collection through interviews  with  stakeholders  to  obtain  more  in-depth  information  regarding  the implementation  of  the  Sanitation  DAK  program.  The  results  showed  that  the implementation of the Sanitation DAK program in Randuputih Village was going well and had  a  positive  impact.  The  allocated  funds  are  used  to  build  healthy  bathrooms  and latrines.  In  addition,  this  program  involves  outreach  to  the  community  to  increase awareness  and  knowledge  about  good  sanitation.  However,  there  are  still  a  number  of challenges  faced  in  the  implementation  of  this  program,  such  as  resistance  from  the community.  This  study  recommends  the  need  for  continuous  efforts  in  the  development and  maintenance  of  sanitation  infrastructure.  Good  coordination  is  needed  between  the village  government,  the  community  and  related  parties  to  ensure  that  the  infrastructure built  can  function  properly  and  its  sustainability  is  maintained.  In  addition,  the  synergy between the government, community and related parties needs to be increased in order to achieve the ODF village goals in Randuputih Village.

## KEYWORDS
implementation, social policy, special allocation funds, sanitation, minimum service standards
This is an open access article under the CC –BY-SA license
tersebut  perlu  untuk  dikelola  dengan  baik.  Apabila  kedua  kebutuhan  tersebut  tidak  dijaga  dengan  baik, maka  akan  menurunkan  kualitas  hidup  masyarakat  terutamanya  dibidang  kesehatan.  Di  Indonesia permasalahan  mengenai  sanitasi  masih  menjadi  permasalahan  nasional  yang  belum  seluruhnya  dapat teratasi, terutamanya pada kasus banyaknya masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang air besar sembarangan  (BABS).  Perilaku  tersebut  merupakan  perilaku  tidak  sehat  karena  membuang  kotoran  di ruang  terbuka  seperti  sungai,  laut  atau  ladang  yang  dibiarkan  menyebar  mengotori  lingkungan  dan menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit.
Selain  menjadi  salah  satu  penyebab  munculnya  penyakit,  kebiasaan  tersebut  juga  menjadi ancaman bagi masyarakat seperti gigitan kalajengking, ular atau hewan liar lainnya yang hidup di ruang terbuka. Perilaku buang air besar sembarangan juga menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat, karena perilaku  tersebut  sudah  dilakukan  sejak  masyarakat  itu  kecil  sehingga  sulit  untuk  dihilangkan  hingga dewasa  seperti  sekarang  ini.  Selain  itu  juga  terdapat  faktor  lain  yang  mendasari  masyarakat  untuk memiliki  kebiasaan  tidak  sehat  tersebut  seperti  kurangnya  pemahaman  mengenai  pentingnya  menjaga kebersihan dan kesehatan, serta ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki akses sanitasi yang layak sehingga perilaku buang air besar sembarangan di ruang terbuat dipandang normal dan tidak berbahaya.
Dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  melalui  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 menargetkan adanya peningkatan akses sanitasi layak  dan  berkelanjutan  sebesar  95%  akses  layak  yang  mencakup  15%  sanitasi  aman  dengan  praktik buang air besar sembarangan turun menjadi 0% di tahun 2024. Untuk dapat mewujudkan target tersebut, pemerintah  Indonesia  menyalurkan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Bidang  Sanitasi  kepada  pemerintah daerah.  Dana  Alokasi  Khusus  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  dalam  pasal  1 ayat  (23)  menyebutkan  DAK  merupakan  dana  yang  berasal  dari  pendapatan  APBN  yang  disalurkan  ke daerah tertentu dengan tujuan guna membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan  daerah itu  sendiri  yang  sesuai  dengan  prioritas  nasional  (Undang-Undang  Nomor.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2004).
Pelaksanaan  DAK  diatur  dalam  PERPRES  RI  No  7  Tahun  2022  Tentang  Petunjuk  Teknis  Dana Alokasi Khusus Fisik dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan DAK merupakan anggaran yang digunakan untuk bidang  tertentu  yang  berasal  dari  pendapatan  APBN  guna  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  fisik yang bersifat regional dan selaras dengan prioritas nasional. DAK terbagi atas 2 jenis yaitu DAK Fisik dan DAK  Non  Fisik.  Menurut  aturan  yang  sama,  DAK  Fisik  masih  terbagi  menjadi  2  jenis  yaitu  DAK  Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. Pelaksanaan DAK juga diatur dalam PERMEN PUPR RI No 5 Tahun 2022  Tentang  Petunjuk  Operasional  Pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  Infrastruktur  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  diimplementasikan  searah  dengan  petunjuk teknis.  Tolak  ukur  teknis  dalam  pengoperasian  masing-masing  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  mengarah pada pedoman operasional yang ditetapkan oleh menteri/kepala institusi (PERPRES  No. 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, 2022).
Sanitasi  merupakan  bagian  dari  DAK  Fisik  berkaitan  dengan  Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik  (SPALD).  Sanitasi  memiliki  program  berupa  pengembangan  Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik  Terpusat  (SPALD-T),  pembangunan  Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  Setempat (SPALD-S)  dan  menyediakan  sarana  dan  prasarana  pengelolaan  sampah.  Bentuk  dari  implementasi pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik adalah membangun kamar mandi, jamban sehat dan tangki septic individual.
Pembangunan sanitasi pernah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, namum Pembangunan sanitasi  tersebut  hanya  sebatas  pembangunan  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  yang  berbentuk  tangki septic yang digunakan bersama. Hal yang berbeda terjadi pada program pembangunan sanitasi di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Pembangunan sanitasi di desa ini tidak hanya pembangunan  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  yang  berbentuk  tangki  septic,  melainkan  juga pembangunan  kamar  mandi  berupa  pembangunan  jamban  individual  bagi  rumah  tangga.  Desa Randuputih merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Dringu yang berstatus lokus stunting, selain itu tingginya  kasus  masyarakat  yang  memiliki  kebiasaan  tidak  sehat  yaitu  buang  air  besar  sembarangan diruang  terbuka.  Sehingga  pembangunan  sanitasi  gencar  dilakukan  di  Desa  Randuputih  guna  untuk mengubah kebiasaan mansyarakat desa. Selain itu, jika dilihat dari segi pendapatan anggota masyarakat di desa ini tidak dapat membangun akses sanitasi yang layak, dengan begitu program DAK Fisik Sanitasi dilaksanakan di Desa Randuputih sejak tahun 2020.
DAK  merupakan  salah  satu  kebijakan  dari  implementasi  kebijakan  sosial.  Kebijakan  sosial merupakan  bentuk  dari  kebijakan  publik,  karena  itu  pendekatan  teori  kebijakan  sosial  digunakan  dalam tulisan  ini.  Kebijakan  sosial  adalah  keputusan  pemerintah  yang  dibuat  untuk  menanggapi  masalah- masalah  yang  bersifat  publik,  seperti  mengatasi  masalah  sosial  atau  memenuhi  kebutuhan  masyarakat banyak. Menurut (Bessant, Watts, Dalton dan Smith, 2006) meny ebutkan “In shot, social policy refers to
what governments do when they attempt to improve the quality of people’s live by providing a range of income  support,  community  services  and  support  programs”  mengandung  arti  program  sosial  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menaikkan  kualitas  hidup  masyarakat  dengan  cara  pemberian bermacam-macam tunjangan pendapatan, layanan sosial dan bantuan sosial lainnya (Suharto, 2010) )

## LANDASAN TEORI

## Implementasi Kebijakan
Pada  dasarnya  implementasi  kebijakan  merupakan  cara  dari  suatu  kebijakan  untuk  mencapai tujuannya.  Model  implementasi  mengadaptasi  mekanisme  yang  lazim  dalam  manajemen,  terutamanya dalam  manajemen  sektor  publik.  Implementasi  dianggap  sebagai  proses  yang  paling  mempengaruhi antara tujuan dan tindakan yang dapat mencapai  tujuan dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan karena suatu kebijakan yang telah dirancang akan bermanfaat apabila dilaksanakan.
Menurut  teori  implementasi  Donald  Van  Meter  dan  Van  horn  (Agustino,  2020)  menyatakan implementasi  kebijakan  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  pemerintah  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  dibuat  dalam  suatu  kebijakan.  Argumen  tersebut  digambarkan  bahwa implementasi  kebijakan  berbanding  lurus  dari  kebijakan  publik,  implementator,  dan  performa  kebijakan. Pendekatan top-down yang dirumuskan Van meter and Van Horn disebut dengan A model of the policy implementation. Adapun variabel implementasi menurut Van Meter and Van Horn (1975) yaitu:

## Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
Variabel  ini  berlandaskan  pada  kepentingan  utama  penentu  kinerja  kebijakan.  Indikator  kinerja dianggap  dapat  mengukur  hasil  sebuah  ukuran-ukuran  dasar  dan  tujuan  dari  kebijakan  tersebut dilaksanakan.  Berbagai  ukuran  dasar  dan  tujuan  kebijakan  berguna  untuk  menjelaskan  keseluruhan tujuan dari keputusan program. Proses implementasi program bisa diukur kesuksesannya apabila ukuran dan  tujuan  kebijakan  tersebut  sesuai  dengan  sosio-kultur  yang  ada  di  tempat  pelaksanaan  dan sebaliknya.

## Sumber Daya
Kesuksesan  dari  sebuah  kinerja  implementasi  ditentukan  pada  penggunaan  sumber  daya  untuk menentukan  kesuksesan  implementasi.  Sumber  daya  manusia  yang  berintegritas  sesuai  dengan pekerjaan  dapat  mendukung  adanya  sebuah  program.  Sumber  daya  finansial  digunakan  sebagai penunjang selama proses implementasi, sehingga apabila terjadi kendala yang terkait pendanaan sarana dan prasarana tidak akan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan penggunaan sumber  daya  waktu  berfungsi  sebagai  pengingat  supaya  sumber  daya  manusia  dan  finansial  dapat berjalan dengan baik dan menjadi lebih efisien selama proses implementasi berlangsung.

## Karakteristik agen pelaksana
Fokus pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pelaksanaan  kebijakan  publik.  Hal  tersebut  penting  dikarenakan  kinerja  implementasi  kebijakan  publik sangat  dipengaruhi  oleh  karakteristik  yang  cocok  dan  sesuai  dengan  agen  pelaksana.Selain  itu,  ruang lingkup  dan  area  pelaksanaan  kebijakan  harus  diperhatikan  dalam  memilih  agen  pelaksana.  Semakin luas lingkup pelaksanaan kebijakan, maka semakin banyak aktor pelaksanaan yang terlibat.

## Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
Agar implementasi dapat berjalan dengan efektif, maka pelaksana yang bertanggung jawab harus memahami  apa  yang  menjadi  standar  dan  tujuan  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  komunikasi  dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana harus konsisten dan sama dari berbagai sumber. Apabila tidak  ada  kejelasan,  konsistensi  dan  keselarasan  antara  standar  dan  tujuan  kebijakan  maka  akan  sulit untuk mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

## Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana
Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  pelaksana  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  atas keberhasilan atau kegagalan dari sebuah implementasi kebijakan publik. Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangan  mereka  bagaimana  melihat  suatu  kebijakan  dan  bagaimana  mereka  melihat  dampak  dari kebijakan tersebut terhadap kepentingan organisasi dan pribadi mereka.

## Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Hal  lain  yang  butuh  dipertimbangkan  dalam  mengevaluasi  kinerja  implementasi  program  publik
yaitu  sejauh  mana  lingkungan  eksternal  juga  mempengaruhi  kesuksesan  dari  sebuah  implementasi kebijakan  publik.  Lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  tidak  mendukung  dapat  menyebabkan kegagalan  dari  implementasi  kebijakan  itu  sendiri.  Maka  dari  itu,  dalam  menerapkan  suatu  keputusan perlu mengamati kekondusifan lingkungan eksternal.

## Kebijakan Sosial
Kebijakan  sosial  merupakan  bentuk  dari  kebijakan  publik.  Kebijakan  sosial  adalah  keputusan pemerintah  yang  dibuat  untuk  menanggapi  masalah-masalah  yang  bersifat  publik,  seperti  mengatasi masalah  sosial  atau  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  banyak.  Menurut  (Bessant,  Watts,  Dalton  dan Smith,  2006)  menyebutkan  “In  shot,  social  policy  refers  to  what  governments  do  when  they  attempt  to improve  the  quality  of  people’s  live  by  providing  a  range  of  income  support,  community  services  and support programs” Ini mengandung arti program sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan kualitas  hidup  masyarakat  dengan  cara  pemberian  bermacam-macam  tunjangan  pendapatan,  layanan sosial dan bantuan sosial lainnya. Kebijakan sosial merupakan ketentuan yang dirancang secara kolektif untuk  mencegah  timbulnya masalah  (fungsi preventif),  memecahkan masalah  sosial (fungsi  kuratif)  dan meningkatkan  kesejahteraan  (fungsi  pengembangan)  sebagai  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  hak- hak sosial warga negaranya (Suharto, 2013).
Beberapa ahli juga mengartikan kebijakan sosial dalam kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan sosial. Menurut (Marshall, 1981) menyebut kebijakan sosial merupakan keputusan yang secara langsung mempengaruhi  kesejahteraan  warga  negara  yang  dilakukan  pemerintah  melalui  layanan  sosial  atau bantuan  keuangan.  Kebijakan  sosial  merupakan  perencanaan  yang  bertujuan  untuk  menangani  biaya sosial,  meningkatkan  kesetaraan,  dan  mendistribusikan  layanan  dan  bantuan  sosial  (Rein,  1970). Sedangkan Hill (1996) menyebut kebijakan sosial merupakan studi tentang mengeksplorasi peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warga negaranya.
Secara  garis  besar,  kebijakan  sosial  diwujudkan  dalam  tiga  kategori  yaitu  perundang-undangan, program  layanan,  dan  sistem  perpajakan (Midgley,  2000).  Berdasarkan  pengelompokan  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  setiap  peraturan  perundang-undangan,  hukum  atau  peraturan  daerah  yang  berkaitan dengan masalah dan kehidupan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial, tetapi tidak semua kebijakan  sosial  berwujud  hukum.Dalam  pembangunan  sosial,  kebijakan  sosial  adalah  seperangkat mekanisme  dan  sistem  yang  dapat  mengarahkan  dan  menafsirkan  tujuan  pembangunan.  Kebijakan sosial  senantiasa  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  sosial.  Tujuan  sosial  ini  memiliki  2  (dua)  arti  yang saling berhubungan yaitu memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

## Dana Alokasi Khusus
Menurut UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (23) “Dana  Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  Daerah  dan  sesuai  dengan prioritas nasional.”
Dana Alokasi Khusus terdiri dari 2 jenis yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik masih terbagi atas 2 jenis yakni Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler dan  Dana  Alokasi  Khusus  Penugasan.  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  Reguler  bertujuan  untuk  mendanai kegiatan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  dasar  untuk  menyiapkan  sumber  daya  manusia  dan infrastruktur  dasar  yang  berdaya  saing.  Sedangkan,  Dana  Alokasi  Khusus  Penugasan  bersifat  lintas sektor  yang  bertujuan  untuk  mendukung  keberhasilan  target  major  project  dan  prioritas  nasional  serta menyokong  perbaikan  ekonomi  nasional  (PERPRES  No.  7  Tahun  2022  tentang  Petunjuk  Teknis  Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, 2022).
Adapun  ruang  lingkup  Dana  Alokasi  Khusus Fisik  Reguler  meliputi  bidang  pendidikan,  kesehatan dan  keluarga  berencana,  jalan,  air  minum,  sanitasi,  perumahan  dan  permukiman.  Sedangkan  ruang lingkup  Dana  Alokasi  Fisik  Penugasan  terdiri  dari  bidang  jalan,  irigasi,  pertanian,  kelautan,  perikanan, industri  kecil  dan  menengah,  pariwisata,  lingkungan  hidup,  perdagangan,  transportasi  perairan, transportasi pedesaan, kehutanan, usaha mikro kecil dan menengah.

## Sanitasi
Sanitasi  dalam  bahasa  inggris  berasal  dari  kata  sanitation  yang  didefinisikan  sebagai  penjagaan kesehatan.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  sanitasi  merupakan  upaya  untuk meningkatkan  dan  menciptakan  kondisi  kesehatan  yang  baik,  khususnya  kesehatan  masyarakat. Sedangkan menurut World Health Organization (WHO), sanitasi merupakan upaya untuk mengendalikan berbagai  faktor  lingkungan  fisik  yang  mempengaruhi  manusia  yang  memiliki  dampak  seperti mengganggu perkembangan fisik, kesehatan serta keberlangsungan hidup (Daradinanti, 2022).
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun  2022  Tentang Percepatan  Layanan  Sanitasi  Berkelanjutan  di  Daerah  pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan  sanitasi  adalah segala  upaya  yang  dilakukan  untuk  menjamin  terwujudnya  kondisi  yang  memenuhi  persyaratan Kesehatan  melalui  pembangunan  sanitasi.  Ehler  dan  Steel  (1958)  berpendapat  sanitasi  merupakan tindakan  pengendalian  yang  diarahkan  pada  faktor  lingkungan  yang  menjadi  mata  rantai  penularan penyakit  (Hilal,  2021).  Sanitasi  merupakan  sebuah  perilaku  yang  bertujuan  untuk  mengkampanyekan pola  hidup  bersih  dengan  bertujuan  untuk  mencegah  manusia  untuk  kontak  langsung  dengan  bahan kotor dan berbahaya, dan menjadikan perilaku tersebut sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan  Masyarakat  (Sari,  2018).  Sederhananya,  sanitasi  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk menjamin kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, baik dari segi air, udara, maupun tanah.

## Standar Pelayanan Minimal
Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  merupakan  suatu  konsep  pelayanan  publik,  dimana  standar pelayanan  minimum  menyangkut  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  publik  sebagai  indikator  kepuasan masyarakat.  Menurut  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Standar Pelayanan  Minimal  pasal  1  ayat  (1)  berbunyi  Standar  Pelayanan  Minimal,  yang  selanjutnya  disingkat SPM  adalah  ketentuan mengenai  jenis  dan mutu  pelayanan dasar  yang merupakan  urusan  pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Dalam  pelaksanaanya,  SPM  memastikan  bahwa  masyarakat  mendapat  akses  untuk  mendapat pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator yang telah diputuskan oleh pemerintah. Sebagaimana  yang  telah  tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2018  Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  59 Tahun  2021  Tentang  Penerapan Standar  Pelayanan Minimal  serta  peraturan  terkait  masing- masing  kementerian  sehingga  pemerintah  daerah  melewati  perangkat  daerah  secara  efektif  dapat mengimplementasikan SPM (Bambang, 2022).
Sanitasi  tergolong  ke  dalam  SPM  bidang  pekerjaan  umum.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  29/PRT/M/2018  Tentang  Standar Teknis  Standar  Pelayanan  Minimal  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  SPM  pekerjaan  umum mencakup  SPM  pekerjaan  umum  daerah  provinsi  dan  SPM  pekerjaan  umum  daerah  kabupaten/kota. SPM  bidang  pekerjaan  umum  terdiri  atas  jenis  pelayanan  dasar,  mutu  pelayanan  dasar,  dan  penerima layanan  dasar.  Pemerintah  daerah  provinsi  dan  kota/kabupaten  dalam  pengelolaan  DAK  Fisik  bidang sanitasi  mengacu  pada  SPM  pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat  atau  NSPK  (Norma  Standar Prosedur dan Kriteria) di bidang sanitasi.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif,  karena  peneliti  ingin menggambarkan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta  serta  hubungan  dengan fenomena, sehingga metode deskriptif kualitatif yang cocok untuk menggambarkan penelitian mengenai Implementasi  Program  Dana  Alokasi  Khusus  Bidang  Sanitasi  (DAK  Sanitasi)  di  Desa  Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  didapatkan  dari  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, sedangkan sumber data sekunder peneliti mendapatkan dari buku, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo
Peneliti  melakukan  proses  penelitian  melalui  wawancara  terkait  implementasi  program  Dana Alokasi  Khusus  Bidang  Sanitasi  (DAK  Sanitasi)  kepada  Kepala  Bidang  Air  Minum  dan  Penyehatan Lingkungan  di  Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Probolinggo, Kepala  Desa  Randuputih,  dan  warga  yang  memperoleh  bantuan  program  DAK.  Penelitian  ini menggunakan  teori  implementasi  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  untuk  menilai  keberhasilan  dari sebuah  program  kebijakan  yang  dilaksanakan  disuatu  daerah.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Van Meter dan Van Horn beberapa variabel implementasi kebijakan sebagai:
1)Ukuran dan tujuan kebijakan
Hasil  penelitian  melalui  wawancara  menggambarkan  bahwa  implementasi  program  DAK  Sanitasi di  Desa  Randuputih,  Kecamatan  Dringu,  Kabupaten  Probolinggo  berdasarkan  aspek  ukuran  dan  tujuan kebijakan  sudah  berjalan  dengan  baik,  dimana  program  DAK  Sanitasi  memiliki  tujuan  yang  jelas  dan menjadi komitmen pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah. Program DAK Sanitasi ini merupakan program  nasional  yang  bersumber  dana  dari  APBN  yang  digunakan  untuk  membantu  ketersediaan bangunan  sanitasi  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  diantaranya  yaitu  pembangunan  jamban sehat,  kamar  mandi,  dan  juga  persampaham.  Tujuan  dari  program  DAK  Sanitasi  ini  merupakan  wujud upaya  dalam  mengatasi  permasalah  sanitasi  di  Indonesia  yang  tertuang  dalam  RPJMN  2020-2024, dengan  target di  tahun  2024  akses  santasi  layak  naik  menjadi 95%  dengan  kasus  BABS  turun manjadi 0%.  Untuk  wilayah  Kabupaten  Probolinggo  sendiri  akses  layak  sanitasi  masih  sebasar  62%  sehingga pemerintah  pusat  mendukung  untuk  tercapainya  target  tersebut  dengan  memberikan  bantuan  program DAK  Sanitasi  di  wilayah  Kabupaten  Probolinggo  melalui  Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo .
Di  Desa  Randuputih  program  DAK  Sanitasi  merupakan  program  yang  diusulkan  oleh  pemerintah Desa kepada dinas terkait yang berupa pembangunan kamar mandi, jamban dan tangki septic individual. Hal tersebut dilakukan karena Desa Randuputih sangat membutuhkan adanya bantuan program tersebut, mengingat masih tingginya masyarakat yang memiliki kebiasaan buang air besar sembarangan di ruang terbuka  serta  ketidakmampuan  anggota  masyarakat  desa  dalam  memenuhi  kebutuhan  sanitasi  yang layak.  Dengan  adanya  bantuan  program  DAK  Sanitasi  ini  tingkat  ODF  (open  deficasion  free)  di  Desa Randuputih  naik  menjadi  78%  dalam  kurun  waktu  3  tahun  yang  semula  hanya  65%.  Dalam pelaksanaanya, pemerintah Desa Randuputih memprioritaskan warga miskin yang tidak memiliki jamban terlebih  dahulu  yang  mendapat  bantuan  program  DAK  Sanitasi,  lalu  merangkak  naik  menyasar  warga yang beresiko stunting dan terakhir menyasar masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah. Dengan adanya bantuan program DAK Sanitasi ini perlahan dapat mengubah kebiasaan tidak sehat masyarakat yang  semula  buang  air  besar  sembarangan  di  ruang  terbuka,  sekarang  mulai  terbiasa  menggunakan jamban sehat dan kamar mandi.

## 2)Sumber daya
Implementasi  program  DAK  Sanitasi  di  Desa  Randuputih,  Kecamatan  Dringu  jika  dilihat  dari  segi sumber daya manusia sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menggambarkan dari segi kualitas sumber daya manusia (agen pelaksana) sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan melakukan  pendekatan  dengan  masyarakat  dengan  melakukan  sosialisasi  mengenai  adanya  bantuan program DAK Sanitasi. Sedangkan dari segi kuantitas, banyak sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program DAK Sanitasi ini mulai dari dinas terkait, pemerintah desa hingga masyarakat desa itu sendiri.
Dari  segi  sumber  daya  finansial,  pelaksanaan  program  DAK  Santasi  di  Desa  Randuputih  murni berasal  dari  dana  BOK  (Bantuan  Operasional  Kesehatan)  Kabupaten  Probolinggo.  Pemerintah  Desa Randuputih  hanya  menyediakan  fasilitas  seperti  tempat  rapat,  sosialisasi  dan  lain  sebagainya. Sedangkan  dana  swadaya  berasal  dari  masyarakat  itu  sendiri  yang  mendapat  bantuan  program  DAK Sanitasi seperti memberi konsumsi pekerja. Selain itu masyarakat tidak dilibatkan dalam materi finansial apapun dalam pengimplementasian program DAK Sanitasi.
Pelaksanaan program  DAK  Santasi  di  Desa Randuputih  jika  dilihat  dari  segi  sumber  daya  waktu, sudah  dilaksanaan  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan.  Pelaksanaan  program  DAK  Sanitasi dilaksanakan  setiap  tahun,  sekitar  bulan  maret  sampai  november.  Tahun  2022  Desa  Randuputih mendapat  tenggat  waktu  dari  bulan  agustus  hingga  bulan  November.  Bahkan  kurang  dari  seminggu waktu yang ditargetkan, sebanyak 67 titik pembangunan sanitasi sudah selesai dibangun.

## 3)Karakteristik agen pelaksana
Fokus karakteristik agen pelaksana ini berupa struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjalin antara agen pelaksana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggambarkan bahwa agen pelaksana yang terlibat dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih yaitu Dinas Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Probolinggo,  Pemerintah  Desa Randuputih, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan masyarakat yang memperoleh bantuan program DAK Sanitasi.
Pada tahap awal, terkait pengusulan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kabupaten  Probolinggo  bersama  dengan  BAPPEDA  (Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan untuk pelaksanaannya, program DAK Sanitasi ini bersistem swakelola yang melaksanaan yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Randuputih  yang  beranggotaan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM),  warga,  ketua  RT  untuk
menjadi pengurus. Sedangkan kepala desa bertugas sebagai pengawas dan penanggung jawab kegiatan program DAK Sanitasi.
Dalam  pelaksanaanya  semua  agen  pelaksana,  baik  dari  masyarakat  serta  Pemerintah  Desa Randuputih  memahami  maksud  dan  tujuan  dari  program  DAK  Sanitasi  ini  bahwasannya  tujuan  dari program ini adalah berperilaku pola hidup sehat melalui jamban sehat tersebut. Selain itu agen pelaksana khususnya  pemerintah  desa  sendiri  juga  menerapkan  prinsip  transparan  dan  akuntabel  dalam mengimplementasikan  program  DAK  Sanitasi  ini  sendiri,  sehingga  tidak  ada  hal  lain  yang  dirahasiakan dari siapapun.

## 4)Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
Hasil  penelitian  menggambarkan  komunikasi  yang  terjalin  antar  agen  pelaksana  terutama  proses koordinasi  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Kejelasan  dan  keselarasan  dalam  proses komunikasi  antar  agen  pelaksana  dalam  implementasi  program  DAK  Sanitasi  menjadikan  program  ini sukses  dijalankan.  Terlebih  sebelum  program  DAK  Sanitasi  ini  dilaksanakan,  pemerintah  Desa Randuputih  telah  melakukan  rapat  koordinasi  dengan  agen  pelaksana  yang  terlibat  terlebih  dahulu, sehingga tiap agen pelaksana memahami maksud dan tujuan dari program DAK Sanitasi ini.
Dalam  mengatur  kejelasan  sasaran  dari  program  DAK  Sanitasi  ini,  pemerintah  Desa  Randuputih memiliki  data  kemiskinan  melalui  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dan  data  warga  yang belum  memiliki  jamban  sehat.  Dari  data  tersebut  difilter  dengan  segala  prioritas  mendahulukan  warga dengan  ekonomi  ke  bawah  terlebih  dahulu  dalam  mendapatkan  bantuan  pembangunan  jamban  sehat dalam  program  DAK  Sanitasi  tersebut.  Setelah  itu  secara bertahap  sasaran  dari  program  DAK  Sanitasi ini menyasar warga dengan kondisi ekonomi menengah.

## 5)Sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana
Terkait  sikap  pelaksana  dalam  menjalankan  program  DAK  Sanitasi  ini  dapat  dikatakan  berjalan dengan  baik,  karena  agen  pelaksana  sudah  melaksanakan  tugas  pokoknya  dalam  berusaha  mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan tidak sehat. Menurut Van Meter dan Van Hor, terdapat tiga unsur tanggapan  pelaksana  yang  mungkin  mempengaruhi  kemampuan  dan  keinginan  mereka  untuk melaksanakan  kebijakan  yakni  kognisi  (komprehensi  dan  pemahaman)  mengenai  kebijakan,  macam tanggapan terhadap kebijakan (menerima, menolak atau netral) dan intensitas terhadap kebijakan.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  menggambarkan  bahwa  dari  segi  kognisi (pemahaman), para agen pelaksana memahami maksud dan tujuan dari program DAK Sanitasi ini. Para agen  pelaksana  memahami  bahwa  program  DAK  Sanitasi  ini  merupakan  salah  satu  upaya  dalam mengubah kebiasaan tidak masyarakat yang masih sering buang air besar sembarangan, selain itu juga mewujudkan desa ODF (open deficasion free).
Dari  segi  tanggapan,  para  agen  pelaksana  menerima  adanya  program  DAK  Sanitasi  ini,  karena Desa  Randuputih  membutuhkan  bantuan  pembangunan  sanitasi  layak  mengingat  tingginya  kasus  babs dengan tingkatan desa odf sebesar 65% di tahun 2020. Pembangunan sanitasi ini gencar dilakukan dan berjalan sudah 3 tahun dengan tingkatan desa odf naik sebesar 76% di tahun 2022.
Dari  segi  intensitas  terhadap  kebijakan,  program  DAK  Sanitasi  menjadi  komintem  para  agen pelaksana  khususnya  pemerintah  desa  Randputih  untuk  terus  mewujudkan  desa  yang  odf,  terbukti  di setiap  tahunnya  terdapat  pembangunan  kamar  mandi,  jamban  sehat,  dan  tangki  septic  individual  bagi masyarakatnya. Di tahun 2022 menjadi tahun terbanyak dibangunnya akses santasi layak, ada sebanyak 67 titik yang tersebar di seluruh desa Randuputih.

## 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  menyebutkan  bahwa  kondisi  lingkungan  ekstrenal  juga mempmgaruhi  keberhasilan  dari  sebuah  implementasi  kebijakan  publik.  Kondisi  lingkungan  sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat mengakibatkan kegagalan dari implementasi kebijakan itu sendiri.Berdasarkan  hasil  wawancara  menggambarkan  bahwa  kondisi  lingkungan  sosial  khususnya tanggapan  masyarakat  dengan  adanya  program  ini  sangat  baik,  terutamanya  warga  yang  menerima manfaat  dari  bantuan  program  DAK  Sanitasi  ini.  Bahkan  warga  yang  belum  menerima  manfaat  dari adanya program ini berharap untuk tahun berikutnya ada program semacam ini kedepannya. Sedangkan untuk  warga  yang  menolak  untuk  diberi  bantuan  ini,  pemerintah  desa  akan  menawarkan  lagi  di  tahun depan.
Untuk  kondisi  ekonomi,  bisa  dijelaskan  bahwa  kondisi  ekonomi  masyarakat  di  Desa  Randuputih dapat dikategorikan  warga  menengah  ke  bawah.  Mayoritas  sumber  penghasilan  masyarakat  di  desa  ini dari  menjadi  buruh  tani  atau  buruh  nelayan.  Dengan  begitu  penghasilannya  hanya  cukup  untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk membangun akses sanitasi layak anggota masyarakat ini masih belum mampu. Dengan adanya progam bantuan DAK ini kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang
kesehatan  sudah  meningkat.  Masyarakat  mulai  terbiasa  untuk  menggunakan  jamban  sehat  sehari- harinya sehingga kebiasaan tidak sehatnya sudah mulai berkurang.
Sedangkan  untuk  kondisi  politiknya,  bahwa  program  DAK  Sanitasi  ini  murni  program  usulan  dari pemerintah  daerah  khususnya  Dinas  Perkim  bersama  BAPPEDA  dan  Dinas  Kesehatan  dengan  tujuan untuk  berperilaku  pola  hidup  sehat  melalui  penggunaan  jamban  sehat,  sehingga  sudah  jelas  dirasakan tidak ada intervensi dari pihak luar ataupun kepentingan yang berhubungan dengan politik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Implementasi  program  DAK  Sanitasi  di  Desa  Randuputih  dapat  dikatakan  berjalan  dengan  baik. Ada sekitar 67 titik pembangunan kamar mandi dan jamban sehat telah dibangun di tahun 2022 sesuai dengan waktu yang ditentukan. Masyarakat merespons baik dengan adanya bantuan DAK Sanitasi, dan berharap bagi warga yang belum mendapat manfaatnya di tahun kedepannya juga dapat menerimanya. Dengan  adanya  bantuan  DAK  Sanitasi  ini  perlahan  kebiasaan  tidak  sehat  masyarakat  sudah  mulai berkurang.  Masyarakat  mulai  terbiasa  menggunakan  jamban  sehat.  Selain  itu  akses  sanitasi  layak  di Desa Randuputih naik menjadi 78% ditahun 2023 yang semua hanya 65% di tahun 2020. Semua agen pelaksana,  baik  dari  masyarakat,  pemerintah  dan  dinas  terkait  memahami  maksud  dan  tujuan  dari program DAK Sanitasi ini, dan menjadikan komitmen untuk terus berupaya tercapainya desa yang ODF, begitupun dengan seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo.

## Saran
1.  Dibutuhkan  koordinasi  yang  baik  antara  pemerintah  desa,  masyarakat  dan  dinas  terkait  untuk memastikan infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dan upaya berkelanjutan dalam pengenbangan dan pemeliharan infrastruktur sanitasi agar tetap dijaga keberlanjutannya.
2.  Diperlukan  pula  penyuluhan  kepada  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman tentang  sanitasi  yang  baik.  Selain  itu  perlu  adanya  sinergi  antara  pemerintah  desa, masyarakat  dan dinas terkait untuk ditingkatkan guna mencapai terwujudnya desa yang ODF.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. ALFABETA. Bambang.  (2022).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  59  tahun  2021  tentang  Penerapan  Standar Pelayanan  Minimal —Selamat  Datang  di  Website  Resmi  Pemerintah  Daerah  Kota  Cimahi. https://cimahikota.go.id/artikel/detail/1284-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-59-tahun-2021- tentang-penerapan-standar-pelayanan-minimal
Bessant, Watts, Dalton dan Smith. (2006). Talking Policy: How Social Policy in Made. Daradinanti,  A.  (2022,  Maret  29).  Sanitasi:  Pengertian  dan  Tujuannya  Halaman  all.  KOMPAS.com.
https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/29/120000569/sanitasi--pengertian-dan-tujuannya
Hilal, A. (2021). Studi Sanitasi Lingkungan Pemukiman Masyarakat di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Journal of Health Quality Development, 1(1), 44 –50. https://doi.org/10.51577/jhqd.v1i1.139
Marshall. (1981). The Right To Welfare. Midgley. (2000). Introduction Social Policy and Sosial Welfare. PERPRES No. 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022. (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196127/perpres-no-7-tahun-2022
Sari,  N.  P.  N.  (2018).  Gambaran  Keadaan  Sanitasi  Warung  Makan  Nasi  Lawar  di    Desa  Guwang Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Tahun 2018.
Suharto,  E.  (2010).  Analisis  Kebijakan  Publik  Panduan  Praktis  Mengkaji Masalah  dan  Kebijakan  Sosial.
Alfabeta.
Suharto, E. (2013). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah.  (2004).  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun- 2004