Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275

## Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan

## Hukum Di Indonesia
Rizki Kurniawati rizki.kurniawati8325@gmail.com
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Indonesia.
Naskah Diterima : 28 September 2023 Naskah Revisi : 15 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
Buzzers with other meanings of buzzers or their activities called Buzzing have now become  the  public  spotlight,  especially  when  buzzing  actions  are  rampant  on various  social  media  platforms.  During  the  election  period,  Buzzers  who  use anonymous  accounts  or  organic  accounts  are  often  used  by  pairs  of  candidate success  teams  or  certain  cadres  from  a  political  party,  Buzzers  who  are  an important part of the election process because they not only function as marketing, but  also  work  to  bring  down the  electability  of  other  candidate  pairs  including attacking with hate speech in various forms and defending one of the supported candidate pairs. Based on this, this research focuses on the weak implementation of the ITE Law as an extension of the Criminal Code limited only to buzzers and their activities without looking deeper into the "who" behind the buzzing process or  activity.  This  research  method  uses  qualitative  data  analysis  (socio  legal) combined with normative legal research, this research found that there is a need to formulate clearer, firmer, more straightforward regulations on buzzers, buzzer service providers, and clients as service users, as well as criminal elements that need to be adjusted to the times and the latest trends.
Keywords: Buzzers, Buzzing, Political Elites, Social Media, Political Parties

## Abstrak
Buzzers dengan arti lain dari buzzers atau aktivitasnya yang disebut buzzing kini menjadi sorotan publik, terutama ketika aksi buzzing marak di berbagai platform media  sosial.  Pada  masa  pemilu, buzzer yang  menggunakan  akun  anonim  atau akun organik sering digunakan oleh pasangan calon tim sukses atau kader tertentu dari suatu partai politik, buzzer yang menjadi bagian penting dalam proses pemilu karena  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  pemasaran,  tetapi  juga  berupaya menjatuhkan elektabilitas pasangan calon lain termasuk menyerang dengan ujaran kebencian dalam berbagai bentuk dan membela salah satu pasangan calon yang didukung.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini  memfokuskan  pada lemahnya implementasi UU ITE sebagai perpanjangan KUHP yang hanya terbatas pada  pendengung  dan  aktivitasnya  tanpa  melihat  lebih  dalam  “siapa”  di  balik
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
proses  atau  aktivitas  pendengung  tersebut.  Metode  penelitian  ini  menggunakan analisis  data  kualitatif (socio  legal) yang  dipadukan  dengan  penelitian  hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa perlunya merumuskan peraturan yang lebih jelas, tegas, lugas terhadap buzzer , penyedia jasa buzzer , dan klien sebagai pengguna jasa, serta unsur pidana yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan trend terkini.
Kata Kunci: Buzzers, Buzzing, Elit Politik, Media Sosial, Partai Politik

## I. PENDAHULUAN
Buzzer merupakan salah satu elemen komunikasi politik yang dapat berperan penting dalam menyebarkan pesan politik dan mempengaruhi opini publik di media  sosial. Buzzer adalah  individu  atau  kelompok  yang  terampil menggunakan platform media  sosial  untuk  menyebarkan  pesan  politik, mempromosikan kandidat politik, atau memengaruhi opini publik tentang isu politik  tertentu.  Peran  utama buzzer dalam  komunikasi  politik  adalah memperkuat narasi atau framing yang diinginkan oleh kubu atau partai politik yang didukungnya.
Mereka  menggunakan  berbagai  strategi,  termasuk  tindak  tutur,  untuk mencapai  efek  tertentu  pada  pendengar  atau  pembaca. Buzzer dapat menggunakan  persuasi,  menyebarkan  informasi  secara  selektif,  atau menggunakan trend dan isu terkini untuk mempengaruhi opini publik. Namun perlu  diingat  bahwa  praktik buzzer dalam  komunikasi  politik  juga  dapat menimbulkan  kontroversi.  Terkadang  mereka  menggunakan  strategi  yang tidak  etis  seperti  menyebarkan  berita  palsu  atau  serangan  pribadi  terhadap lawan  politik.  Oleh  karena  itu,  pemantauan  dan  pengaturan  praktik buzzer dalam  komunikasi  politik  menjadi  penting  untuk  menjamin  kejujuran  dan keadilan proses politik.
Sebuah pragmatik tindak tutur pencetusnya adalah filsuf  Inggris Austin tahun 1967 “How to do thing with word” dengan simpulan adanya pembedaan tiga macam tindak tutur. Tindakan perlokusioner merupakan tindak tutur (ujaran)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
yang menghasilkan akibat atau pengaruh. Tindak tutur disebut juga dengan the act of effecting someone (perbuatan mempengaruhi seseorang).
Teori  tindak  tutur  perlokusi  merupakan  teori  yang  memberikan  gambaran terhadap daya pengaruh serta efek secara langsung atau tidak langsung dari ucapan atau konten yang disampaikan penutur kepada mitra tutur,  Tindakan tersebut  biasanya  berupa  membujuk,  menghasut,  marah,  dan  lain-lain  yang mampu menimbulkan efek atau dampak psikologis, sikap, prilaku ( penutur mengucapkan kalimat tertentu (tindak lokusi)menggunakan kekuatan tertentu (tindak ilokusi) untuk mencapai efek tertentu bagi pendengar sebagai subjek yang dituju (tindak perlokusi).
Berdasarkan  hal  diatas  maka  pendekatan  yang  dilakukan  oleh buzzer menggunakan tindak tutur perlokusi,1 hal ini sesuai tugasnya bahwa Buzzer harus mampu mempengaruhi masyarakat yang mengakses media social dapat menentukan pilihan sesuai yang dikehendaki si’ pengguna layanannya. Letak masalahnya  adalah  seringkali  memperlihatkan  perang  kata-kata  yang diposting berulang, menjadi trending bahkan hal tersebut sering diabaikan dan dianggap spam bagi masyarakat yang tidak mengikuti update terkini terkait politik.
Adanya  pergeseran  fungsi Buzzer berlangsung  pada  tahun  2019  dari marketing kemudian merambah ke politik atau sebuah penggabungan dua hal tersebut.  Penulisan  artikel  ini  menitikberatkan  pada  hubungan  atau  relasi antara buzzing , buzzer dan pengguna layanan dalam hal ini adalah elite politik, pemerintah berkuasa, dan pejabat publik, serta implementasi UU ITE sebagai perpanjangan  tangan  dari  KUHP  terhadap  kegiatan,  subjek  dan  pengguna layanan.  Tren buzzer mulai  muncul  di  Indonesia  pada  tahun  2009  dengan maraknya penggunaan media sosial terutama di platform twitter. Bahkan saat ini buzzer sendiri  merupakan  industri  di  bidang  komunikasi.  Media  sosial
1 Arinta Cahya Fatihah & Asep Purwo Yudi Utomo, “Analisis Tindak Tutur Perlokusi Dalam Konpers Presidensoal Covid-19 Pada Saluran Youtube CNN Indonesia ” Jurnal Uniba , Vol. 13 No. 1. hlm. 2.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
merupakan  lingkup  kerja buzzer ,  dan  berperan  dalam  menetukan  topik percakapan pada media sosial. Buzzer mempromosikan suatu produk atau isu tertentu ke publik dengan tujuan agar followers (pengikut) terpengaruh, atau setidaknya mengetahui informasi tertentu.
Buzzer politik  telah  menjadi  bagian  dari  pengguna  media  sosial  dan  dapat mempengaruhi opini publik. Buzzer politik sering menggunakan akun anonim dan  menghasilkan  konten  negatif  yang  dapat  memecah  belah  masyarakat. Menanggapi hal tersebut, sangat penting untuk melihat lebih dalam fenomena buzzer politik  dan  dampaknya  terhadap  demokrasi  dan  masyarakat.
Pemerintah  harus  mengatasi  masalah  ini  dan  mempertimbangkan  untuk mengubah  dan  memperkenalkan  aturan  hukum  yang  jelas  tentang  cara menangani  penggunaan  nada  dering  politik  dan  akun  anonim  pengguna layanan mereka.
Selain  itu,  peningkatan  literasi  media  dan  pemahaman  yang  baik  tentang framing  dan  manipulasi  informasi  juga  penting  bagi  masyarakat.  Dari  data yang diambil atas tren pengguna internet serta media social pada tahun 2022 sebanyak 204,7 juta (naik 1% dibandingkan tahun 2021 yaitu 202,6 persen 2 ).
Dengan  kesadaran  yang  tinggi,  masyarakat  akan  lebih  mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi konten yang mereka konsumsi di media sosial. Perkembangan teknologi dan penetrasi internet yang semakin tinggi di Indonesia juga menunjukkan pentingnya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap konten yang disebarkan melalui media sosial. Peraturan yang ada  perlu  diperbarui  dan  disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman  untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam ruang digital.
Hal ini perlu dikaji lebih dalam, mengapa mereka masih dibiarkan tetap ada berkembang dan tetap mendengungkan isu negatif. Oleh karena itu penulisan ini menitik beratkan kepada penggunaan momentum menjelang kontes politik
2 Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022 (https://andi.link/hootsuite-we-are-social- indonesian-digital-report-2022/) diakses 28 Desember 2022 pukul 15:12 WIB
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
yang  dilakukan  oleh  elite  politik  dengan  memanfaatkan buzzer sebagai produser kampanye hitam yang sebagian besarnya menggunakan akun yang anonym , senyatanya peraturan yang berlaku tidak dapat menjangkau buzzer yang menggunakan akun anonym serta pengguna layanannya yaitu elit politik yang pendengungannya terkadang sangat meresahkan. Dirasa sangat perlunya perubahan, penambahan aturan hukum yang jelas atas aktifitas, pendengung yang menggunakan akun anonim serta pengguna layanannya (politisi).

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  analisis  data kualitatif 3 (socio legal) yang digabungkan dengan yuridis normative 4 dengan beberapa  tambahan  analisis  wawancara  kritis  (dengan  mengutip  beberapa wawancara  media).  Dalam  penulisan  menggunakan  pendekatan  kualitatif merupakan  pendekatan  yang  berdasarkan  pada  kenyataan  lapangan  dan  apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya 5 . Gabungan dari ketiga metode ini memberikan pendekatan yang holistik dalam penelitian ini,  memungkinkan  peneliti  untuk  menyajikan  informasi  yang  lebih komprehensif  serta  mendalam  tentang  fenomena buzzer politik  dan dampaknya terhadap masyarakat.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Aktifitas Buzzing Ditinjau dari Persfektif Hukum
Buzzer adalah  sekelompok  orang  yang  memiliki  “pekerjaan”  untuk mengamplifikasi  sebuah  opini  atau  ide,  khususnya  di  media  sosial  atau lebih  luas  lagi  media  online. Buzzer sendiri  lahir  karena  media  sosial merupakan salah satu tempat terpenting untuk berbagi ide saat ini. Orang yang bisa diam di dunia nyata bisa mengomunikasikan pikirannya dengan
3 Kholil, Syukur. 2006, Metodologi Penelitian . Bandung, Citapusaka Media. hlm. 19.
4 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2001, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.1-2.
5 Sujdarwo, 2011, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung, Mandar Maju, hlm. 25.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
sangat mudah di media sosial. Karena itu, buzzer menjadi elemen penting dalam sebuah gerakan atau kampanye. Buzzer sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti bel atau lonceng. Secara harfiah diartikan sebagai alat yang digunakan untuk membuat pengumuman atau mengumumkan sesuatu untuk  mengumpulkan  orang di  suatu  tempat.  Namun dalam  dunia  media sosial, buzzer adalah seseorang yang menggunakan media sosialnya untuk menyebarkan  informasi,  atau  dengan  kata  lain  untuk  mempromosikan suatu produk atau jasa.
Ada dua jenis buzzer yang digunakan oleh elit politik pada masa pilkada, yaitu Buzzer yang  tidak  dibayar  dan  menyebarkan  informasi  secara sukarela, “bias” berupa informasi positif atau negative, dan buzzer bayaran yang memiliki fokus pembentukan opini guna menyerang pasangan politik lawan atau kandidat dan adanya penggiringan opini. Berdasarkan riset dari Bradshaw  dan  Howard  tahun  2019  yang  menyatakan  bahwa    “pasukan cyber merupakan aktor perwakilan dari pemerintah atau partai politik yang digunakan  untuk  memanipulasi  opini  publik  secara  online”.  Munculnya buzzer harus  disertai  kesadaran  masyarakat  dan  waspada  serta  kritis terhadap  pesan-pesan  yang  disampaikan  yang  acapkasi  didalamnya terdapat makna terselubung yang provokatif.
Di  Indonesia Buzzer digunakan  oleh  elit  politik  membangun  opini, dukungan  publik  dan  membangun  topik  untuk  mendukung  paslon  atau kandidat yang telah menggunakan jasa layanannya, akun buzzer biasanya menggunakan  akun  palsu,  yang  dapat  dijalankan  oleh buzzer itu  sendiri atau  dapat  juga  dijalankan  oleh  robot  dalam  jumlah  besar  supaya  dapat menciptakan  konten  yang  misinformasi  dan  disinformasi.  Pengulangan konten  yang  dishare  secara  terus-menerus  pada  lingkungan  masyarakat yang minim literasi digital maka akan membentuk sebuah polarisasi yang bias dan bisa menjadi sebuah ujaran kebencian, hoax atau strategi politik untuk menjatuhkan elektabilitas kandidat lain.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
Fenomena buzzer merupakan sesuatu yang tidak terelakkan dari kehadiran media-media  baru  dengan  berbagai  platformnya.  Perkembangan  media sosial  saat  ini  yang  semakin  beragam  dan  dilengkapi  dengan  fitur-fitur canggih  yang  sehingga  sangat  memudahkan buzzer dalam  melakukan berbagai aktivitasnya, misalnya menulis postingan (status, tweet, ataupun caption) dan komentar, membagikan link informasi atau tautan, foto, video, ataupun meme terkait isu-isu public dan juga politik. Berbagai postingan ini  di  satu  sisi  memang  terkesan  spontan  dan  bersifat  individual.  Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian, sebagian besar aktivitas buzzer di  platform  media  sosial  tidak  terjadi  begitu  saja.  Dalam  arti  sebelum membagikan  suatu  postingan, buzzer juga  dibantu  oleh  beberapa  orang dengan job  desk yang  berbeda  yaitu  klien  (adanya  kebutuhan  untuk mengelola sebuah isu) yang menunjuk supplier data sebagai pemilik data (yang  sesuai  dan  relevan  dengan  klien  dan  isu  yang  ingin  dibentuk) kemudia  digital  strategis  (data-data  tersebut  akan  diriset  ulang,  guna memetakan  dan  strategi  yang  harus  dibuat  dan  menggunakan  teori simulacra atau teori simulasi dan media) setelah itu dilanjutkan ke buzzer atau influencer yang ditunjuk atau dipilih (Skema ini menunjukkan bahwa buzzer secara  hierarki  berada  di  urutan  paling  bawah  atau  akhir  dari aktivitas buzzing sebuah isu atau wacana).
Mereka  sering  kali  bertindak  sebagai  " foot  soldiers "  atau  pelaku  yang terlibat langsung dalam menyebarkan pesan atau informasi melalui media sosial. Mereka mungkin mendapatkan instruksi atau arahan dari kelompok atau individu yang lebih tinggi dalam hierarki untuk mempengaruhi opini publik  atau  memperkuat  narasi  tertentu.  Di  atas buzzer ,  terdapat  pihak- pihak lain yang memiliki peran yang lebih strategis dan berpengaruh dalam aktivitas buzzing , seperti:
1. Inisiator  dan  koordinator:  Merupakan  individu  atau  kelompok  yang memulai  atau  menginisiasi  kampanye  atau  narasi  tertentu.  Mereka
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
merencanakan  dan  mengatur  strategi  aktivitas buzzing secara keseluruhan.
2. Content  creator :  Mereka  yang  bertanggung  jawab  untuk  membuat konten,  seperti  tulisan,  gambar,  video,  atau  meme,  yang  akan disebarkan  oleh buzzer .  Content  creator  berperan  penting  dalam merancang pesan yang menarik, persuasif, dan mudah dipahami.
3. Influencer : Para influencer sosial media yang memiliki jumlah pengikut yang besar atau memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat. Mereka  dapat  menggunakan  platform  mereka  untuk  menyebarkan pesan atau dukungan terhadap isu atau wacana tertentu.
4. Pihak-pihak  politik  atau  kelompok  kepentingan:  Partai  politik, organisasi,  atau  kelompok  kepentingan  tertentu  juga  dapat  terlibat dalam  aktivitas buzzing .  Mereka  dapat  memberikan panduan,  sumber daya,  atau  arahan  kepada buzzer untuk  mendukung  agenda  politik mereka.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  hierarki  dalam  aktivitas buzzing dapat bervariasi  tergantung  pada  konteks  dan  skala  kampanye  atau  isu  yang sedang  diperdebatkan.  Dalam  sebuah  aktivitas buzzing ,  jika  tindak  tutur tersebut  memiliki  implikasi  hukum  tertentu,  misalnya  penyebaran  berita palsu: Jika buzzer dengan sengaja menyebarkan berita palsu atau informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan individu atau merusak reputasi, mereka  dapat  melanggar  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU  ITE) atau  undang-undang  lain  yang  mengatur  tentang pencemaran  nama  baik,  seperti  Pasal  27  ayat  (3) UU  ITE .  Ujaran kebencian:  Jika buzzer menyebarkan  ujaran  kebencian  yang  menyerang individu  atau  kelompok  berdasarkan  suku,  agama,  ras,  atau  golongan tertentu, mereka dapat melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE .
Selain itu, Pasal 45A UU ITE juga mengatur tentang pelanggaran ujaran kebencian yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran privasi: Jika buzzer memperoleh,  menggunakan,  atau  menyebarkan  informasi  pribadi
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
tanpa izin yang melanggar hak privasi individu, mereka dapat melanggar Pasal 26 UU ITE yang mengatur tentang pelanggaran privasi. Fitnah dan penghinaan:  Jika buzzer membuat  pernyataan  yang  tidak  benar  atau merendahkan  yang  ditujukan  untuk  merusak  reputasi  atau  menghina individu  atau kelompok  tertentu,  mereka dapat melanggar Pasal  310  dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang fitnah dan penghinaan.

## B. HAM  Sebagai  Landasan  Kebebasan  Berekspresi  Dalam  Sebuah Aktivitas Buzzing
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan penting untuk kebebasan berekspresi dalam aktivitas buzzing . HAM melindungi hak setiap individu untuk  menyatakan  pendapat,  menyampaikan  gagasan,  dan  berekspresi tanpa  takut  dihukum  atau  diintimidasi.  Dalam  konteks  aktivitas buzzing ,
HAM berperan sebagai landasan yang mendukung kebebasan berekspresi buzzer . Beberapa aspek HAM yang relevan dalam kebebasan berekspresi adalah:
1. Kebebasan berpendapat: HAM menjamin hak setiap individu untuk memiliki pendapat dan menyatakan pandangannya tentang suatu isu.
Buzzer memiliki  kebebasan untuk  mengemukakan  pendapat  politik, memberikan  dukungan  atau  kritik  terhadap  kebijakan,  atau berpartisipasi dalam diskusi politik melalui media sosial.
2. Kebebasan  menyampaikan  informasi:  HAM  melindungi  hak  setiap individu  untuk  mencari,  menerima,  dan  menyampaikan  informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Dalam aktivitas buzzing , buzzer memiliki  kebebasan  untuk  menyebarkan  informasi,  membagikan fakta, atau mengungkapkan pandangan mereka kepada publik.
3. Kebebasan  berekspresi  secara  kreatif:  HAM  memastikan  bahwa individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka melalui berbagai bentuk ekspresi, termasuk tulisan, gambar,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
video,  atau  meme. Buzzer dapat  menggunakan  kreativitas  mereka untuk  menyampaikan  pesan  politik  dengan  cara  yang  menarik  dan persuasif.
Namun, perlu diingat bahwa kebebasan berekspresi juga memiliki batasan yang  diatur  oleh  undang-undang  dan  prinsip-prinsip  hukum.  HAM  tidak melindungi  penyebaran  berita  palsu,  penghinaan,  ujaran  kebencian,  atau tindakan lain yang dapat merugikan atau melanggar hak-hak individu lain. Pemerintah  dan  lembaga  terkait  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk menjaga  keseimbangan  antara  kebebasan  berekspresi  dan  perlindungan hak-hak  individu  serta  masyarakat.  Mereka  perlu  menegakkan  hukum terhadap pelanggaran  hukum seperti  pencemaran nama  baik,  fitnah,  atau penyebaran  informasi  palsu,  sambil  memastikan  bahwa  kebebasan berekspresi tetap terjaga dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Dalam kesimpulannya, HAM menjadi landasan penting untuk memastikan kebebasan  berekspresi  dalam  aktivitas buzzing .  Hal  ini  memungkinkan buzzer untuk  menyampaikan  pendapat,  menyebarkan  informasi,  dan berpartisipasi  dalam  diskusi  politik  melalui  media  sosial,  dengan  tetap memperhatikan batasan hukum dan prinsip-prinsip yang melindungi hak- hak individu lain. HAM sebagai dasar pembenaran dalam aktivitas buzzer yang  meliputi  kebebasan  berpendapat,  kebebasan  berekspresi.  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  sebagai  wujud  konstitusi  yang mengandung nilai, filosofi, bangsa, norma dasar, serta pasca amandemen UUD  pemberlakuannya  telah  mengakomodir  prinsip  hak  asasi  manusia yang  bersifat  universal,  hal  tersebut  merupakan  suatu  komponen  yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
Ini yang menjadi salah satu pertimbangan dalam sebuah kebebasan untuk kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  berekspresi  dan  juga  hak  untuk memperoleh  informasi,  mengolah,  menyimpan  bahkan  menyampaikan informasi  dengan  menggunakan  media  komunikasi  yang  beragam,  salah satunya  melalui  media  social,  hal  tersebut  juga  tercantum  dalam  UDHR
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
(Universal Declaration of Human Rights) pada article 19 UDHR ( everyone has the right of freedom of opinion and expression, includes to hold opinion without interference and to seek receive and impart information ) penguatan tentang hak tersebut ada juga didalam ICCPR (International Convenan on Civil and Political Right) didalamnya berisikan hak-hak sipil dan politik di tahun 1966 yang didorong oleh Majelis umum PBB dan telah diratifikasi di  Indonesia  kedalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005. Berdasarkan  norma  hukum  yang  terkandung  didalamnya  maka  negara dapat melakukan pembatasan atau dapat dikurangi “Derogable Right”. Terlaksananya penghormatan terhadap HAM pada suatu negara merupakan salah  satu  tolok  ukur  bagi  penilaian  dalam  menentukan  tingkat keberhasilan  negara  dalam  mewujudkan  iklim  yang  demokratis  sebagai harapan  dan  cita-cita  yang  harus  diimplementasikan  dalam  kehidupan sehari-hari 6 Di  Indonesia  peraturan  telah  tertuang  dalam  peraturan perUndang-Undangan berupa delik aduan, fitnah, pencemaran nama baik, pendengungan  berita hoax yang  menimbulkan  keonaran,  pornografi,  ras, politik,  didalam  praktek  kesehariannya  pada  article  19  ICCPR  yang melahirkan sebuah istilah “ujaran kebencian”  terkait istilah tersebut tidak adanya  definisi  secara  jelas  dan  universal  dalam  hukum  HAM Internasional.
Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan berekspresi juga memiliki batasan. Hak tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak dan  kebebasan  orang  lain  serta  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku, termasuk  larangan  atas  pencemaran  nama  baik,  penghinaan,  atau penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan individu atau merusak reputasi.  Dalam  konteks  aktivitas buzzing ,  penting  bagi buzzer politik untuk  bertindak  secara  bertanggung  jawab  dan  menjaga  integritas informasi  yang  mereka  sampaikan.  Mereka  harus  menghormati  hak-hak
6  Elly Rosana,  ( Negara  Demokrasi dan  Hak  Asasi  Manusia ), “Jurnal  TAPIs,  Vol. 12,  No.  1, 2016, Hlm. 37-53”.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
individu  lain,  menghindari  penyebaran  berita  palsu,  dan  memastikan bahwa informasi yang mereka bagikan didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi.  Selain  itu,  pemerintah  dan  pihak  berwenang  juga  memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM, termasuk kebebasan berekspresi, sambil  menegakkan  hukum  untuk  melawan  penyebaran  berita  palsu, penghinaan,  atau  ujaran  kebencian  yang  dapat  merugikan  individu  atau masyarakat  secara  luas.  Dalam  menjaga  keseimbangan  antara  kebebasan berekspresi  dan  perlindungan  hak-hak  individu,  perlunya  dialog,  literasi media,  dan  pengawasan  yang  tepat  untuk  memastikan  bahwa  aktivitas buzzing tidak melanggar prinsip-prinsip HAM dan memupuk lingkungan yang demokratis dan inklusif.

## C. Aktivitas Buzzing Dalam Perumusan Tindak Pidana
Dalam  konteks  sebuah  “Peradilan  Pidana”  konstruksi  aktivitas buzzing sebagai  sebuah  kejahatan  yang  selayaknya  dapat  diketahui  salah  satu unsurnya yaitu ‘sejauh mana menjadi korban atas apa yang dilakukan oleh pelaku atau buzzer ’ dimana kerugian yang diakibatkan oleh buzzer tidaklah serta-merta  tampak  oleh  kasat  mata  karena  kerugian  yang  timbul  di masyarakat  tidak  terlihat  nyata  atau  kongkret  (bersifat  imateril).  Adanya perbuatan yang melanggar norma dan  hukum dengan 5 unsurnya adanya subjek hukum, kesalahan, perbuatan melawan hukum, waktu, tempat serta keadaan (unsur objektif). 7
“ Penggunaan  hukum  pidana  sebagai  alat  dalam  penanggulangan  tindak kejahatan  merupakan  suatu  bagian  dari  sebuah  kebijakan  criminal” 8 .
Mengutip  pendapat  Mardjono  Reksodiputro  ‘bahwa  sebuah  system peradilan pidana di masyarakat, merupakan sebuah system penanggulangan  kejahatan  supaya  tetap  ada  dalam  batasan  toleransi
7 E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, ‘ Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya ’, (Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2018, hal. 211)
8 Vivi Ariyanti, (Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana), “Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 2, 2019, hal. 33-54”.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
terhadap  masyarakat. 9 Hukum  Pidana  merupakan  sebuah  reaksi  atas perbuatan  orang  dari  norma-norma  moral  dan  hukum yang berlaku yang mengancam  dasar  pemerintahan,  hukum,  ketertiban  serta  kesejahteraan sosial,  sedangkan  pelakunya  dianggap  sangat  tidak  memperhatikan kesejahteraan umum atau lingkungan sekitar.
Aktifitas buzzing belum dapat dipandang sebagai sebuah perbuatan yang melawan  hukum,  dalam  arti  atau  lingkup  formil,  secara  khusus,  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  dan  para buzzer diperlukan  politik  hukum  pidana  yang  dapat  mendorong  peraturan- peraturan pidana yang lebih kongkrit. Atas dasar itulah perlu dilihat lebih jauh  dan  detail  lagi  sejauh  mana  aktivitas  pendengungan  baik  pelaku, pengguna layanan, objek atau konten yang didengungkan tersebut melawan hukum pidana dalam arti formil, perlu adanya perumusan kembali unsur- unsur tindak pidananya berdasarkan konsep hukum pidana yang telah ada dengan fakta dan aktivitas perbuatan serta pelaku dan pengguna buzzer itu sendiri. Hal tersebut bergantung pada penalaran hukum yang menggunakan metode deduksi yang bermula dari sebuah ajaran silogisme.
Batasannya bagi sebuah aktivitas pendengungan ialah menyebarkan konten yg menebar kebencian, sara, ras, agama, serta black campaign . Aktivitas buzzing sering  dilakukan  secara  non  konvensional  yaitu  dengan enggunakan  teknologi  melalui  berbagai  platform  media  social  dengan output sebuah  konten  bias  berupa  informasi  benar, hoax, narasi,  ras,  isu agama (jelas sudah diatur) rangkaiannya masih harus ada penjabaran satu- persatu,  tidak  mengatur  secara  spesifik.  Penggunaan  aku anonym oleh buzzer politik dalam UU ITE tidak diatur secara spesifik dan berlaku lex specialis (pasal 35) merupakan delik dari perbuatan curang yang diatur oleh KUHP  Bab  XXV  (pasal  378)  sehingga  sama-sama  memiliki  unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya terletak pada objek saja melainkan
9 Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020, hal. 343”
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
juga subjek (pembuatan ‘akun anonim’ merupakan unsur subjektif batin/ niat diri si pelaku, objeknya yaitu perbuatan yang dilakukan. Disebut akun anonym karena  belum  mendapat  verifikasi,  (sebagai  contoh  verifikasi adalah  centang  biru,  atau  centang  abu  untuk  institusi  pemerintah,  telah terverifikasi  berarti  autentik  akunnya)  sedangkan  makna  autentik  sendiri masih multi tafsir dan bias, oleh karena itulah pasal 35 UU ITE dianggap belum  dapat  mengakomodir buzzer yang  menggunakan  akun anonym disamping pengguna akun anonym yang di bayar oleh elit politik terkadang menyembunyikan identitas, maka UU ITE belum cukup mengakomodir pelanggaran-pelanggaran hukum yang marak pada kontes politik ini .
Tidak  dapat  terdeteksinya  pemilik  akun  dan  pengguna  akun  tersebut sebagai  subjek  huku  yang  mengemban  tanggung  jawab  atas  hak  dan kewajiban  dalam  sebuah  aktivitas  pendengungan  politik  pada  calon pasangan  atau  lawan  politik  (dalam  hal  ini  yang  penulis  garis  bawahi adalah subjek pengguna layanannya yaitu elit politik, secara bersama-sama atau sendiri) untuk menyimpulkannya perlu adanya pemisahan dari sudut pandang  beda  tergantung  dari  peran  masing-masing  subjek,  atas  dasar itulah penulis nilai implementasinya UU ITE belum mampu menjangkau secara  maximal  atas  subjek  buzzer  dan  pengguna  layanan  yaitu  elit politik.

## IV. KESIMPULAN
Sebagai  alat  politik, buzzer merupakan  kelompok  atau  individu  yang menggunakan media sosial untuk mempengaruhi opini publik dengan tujuan politik tertentu. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, buzzer dapat memiliki beberapa dampak:
1. Kampanye  politik: Buzzer dapat  digunakan  untuk  melakukan  kampanye politik  yang  mendukung  atau  menyerang  pihak-pihak  tertentu.  Mereka dapat  menyebarkan  informasi  yang  sesuai  dengan  agenda  politik  yang mereka dukung atau memicu kontroversi untuk menyerang lawan politik.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275
2. Pencemaran  nama  baik: Buzzer seringkali  menggunakan  metode  negatif, seperti  menyebarkan  berita  palsu  atau  memutarbalikkan  fakta  untuk mencemarkan  nama  baik  lawan  politik  atau  pihak  yang  tidak  sejalan dengan  tujuan  politik  mereka.  Hal  ini  dapat  melanggar  hukum  terkait pencemaran nama baik.
3. Penyebaran  ujaran  kebencian: Buzzer juga  dapat  menyebarkan  ujaran
kebencian  dengan  tujuan  menghasut  konflik  atau  memperkuat  polarisasi politik. Ujaran kebencian tersebut dapat melanggar hukum yang mengatur tentang  penghinaan  atau  provokasi  yang  menimbulkan  kebencian  dan permusuhan antarindividu atau kelompok.
4. Pelanggaran  privasi: Buzzer kadang-kadang  menggunakan  informasi pribadi tentang individu atau kelompok tertentu untuk mengintimidasi atau membayar hutang politik. Hal ini dapat melanggar undang-undang privasi dan hak-hak individu.
Pihak  penegak  hukum  di Indonesia  perlu mengawasi  dan mengatur buzzer agar tidak  melanggar  hukum.  Sudah  ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan,  seperti penegakan hukum terhadap penyebar berita palsu, penerapan UU ITE (Informasi dan  Transaksi  Elektronik)  untuk  menangani  penghinaan  dan  ujaran  kebencian, serta upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat agar dapat mengenali informasi  yang  tidak  benar  atau  manipulatif.  Saat  ini  UU  ITE  dirasa  masih memiliki kekurangan dalam mengakomodir dinamika dan kompleksitas aktivitas buzzing dalam konteks politik. Beberapa kritik yang diajukan terhadap UU ITE mencakup kekhawatiran tentang ketidakjelasan definisi dan ketentuan yang dapat memberikan  ruang  untuk  penafsiran  yang  subjektif  serta  risiko  penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik atau pendapat yang berbeda.
Seiring  perkembangan  situasi  dan  kebutuhan,  pemerintah  dan  lembaga  terkait dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap undang-undang yang ada untuk  memastikan  bahwa  peraturan  hukum  dapat  mengakomodir  dengan  tepat tantangan yang muncul dalam era digital dan memastikan kebebasan berekspresi sejalan dengan perlindungan hak-hak individu.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 260 – 275

## DAFTAR PUSTAKA
E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2015,‘ Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya ’, Jakarta, Penerbit Storia Grafika.
Elly Rosana, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal TAPIs , Vol.  12, No. 1, 2016.
Hootsuite ( We are Social ): Indonesian Digital Report 2022 https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report- 2022/
Kholil, Syukur. (2006). Metodologi Penelitian. Bandung: Citapusaka Media Kompas. https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna- internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022?page=all Mardjono Reksodiputro, 2020, “ Sistem Peradilan Pidana ”, Depok, Rajagrafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri Mamudji,  2001. Penelitian  Hukum  Normatif;Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada. Sujdarwo, 2011, Metodologi Penelitian Sosial , Bandung, Mandar Maju. Vivi  Ariyanti,  (Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana),
Jurnal Yuridis , Vol. 6, No. 2, 2019.