## Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Agus I Supriyanto *)
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## Abstrak
Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana   adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) Nomor 3209 tentang Hukum Acara Pidana  yang  diundangkan  31  Desember  1981,  yang  sering  disebut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP)..
Didalam  materi  pasal-pasalnya  tercermin  adanya  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Dan  salah  satu  asas  yang  dianut  dikenal  dengan  istilah  „asas  praduga  tak  bersalah‟yaitu    tidak seorangpun  boleh  ditangkap,  ditahan  dan  diasingkan  secara  sewenang-wenang  dianggap  bersalah melakukan  tindakan  pidana  sebelum  ia  dinyatakan  bersalah  oleh  Pengadilan  melalui  suatu  putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht van gewisjde) .
Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Tersangka, Tahap pemeriksaan.

## I. Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum (rechtsstaat) dan  tak berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka (machtsstaat) .  Hal  ini  mengandung  pengertian  pokok  negara hukum,  bahwa  kekuasaan  negara  dibatasi  oleh  dan  juga  berdasarkan  atas  hukum,  jadi  bukanlah berdasarkan  atas  kekuasan  semata-mata.  Pengertian  ini  dapat  kita  lihat  dalam  penjelasan  UUD  1945 (tercantum dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  menjamin  segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  didalam hukum  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.
Konsep  negara  berdasarkan  hukum  di  Indonesia  mengandung  prinsip-prinsip  yang  mencakup unsur-unsur  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  pemisahan  kekuasaan,  setiap  tindakan pemerintahan  harus  didasarkan  pada  peraturan  Undang-Undang  dan  adanya  peradilan  administrasi yang berdiri sendiri (Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983:156).
Negara  Republik  Indonesia  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewajiban warga negara untuk keadilan tidak boleh diabaikan  oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan  di  pusat  dan  di  daerah  yang  perlu  terwujud  pula  dalam  dan  dengan  hukum  acara pidana.
Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan hukum  dan  Mahkamah  Agung  (MA)  sebelumnya  adalah HetHherziene  Inlandsch  Reglemen (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan hasil karya pemerintah kolonial Belanda. Kemudian karena tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional dan pembangunan di bidang hukum  maka  Undang-Undang  dan  acara  pidana  tersebut  dicabut  dan  sebagai  penggantinya  adalah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981,  Lembaran  Negara  (LN)  Nomor  3209 tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  diundangkan  31  Desember  1981,  yang  sering  disebut  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  mempunyai  beberapa  kelebihan  antara lain  ketentuan  mengenai  bantuan  hukum  pada  semua  tingkat  pemeriksaan,  hak  memberi  ganti  rugi, menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  menjamin  kedudukan  yang  sama  bagi  semua warga negara didalam hukum.
Didalam  materi  pasal-pasalnya  tercermin  adanya  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), demikian  pula  dengan  asas  yang  dianutnya.  Dan  salah  satu  asas  yang  dianut  dikenal  dengan  istilah „asas  praduga  tak  bersalah‟  yang  diatur  dalam  pasal  8  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970
(Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan juga diatur dalam penjelasan umum butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Berdasarkan  asas  tersebut,  tidak  seorangpun  boleh  ditangkap,  ditahan  dan  diasingkan  secara sewenang-wenang dianggap bersalah melakukan tindakan pidana sebelum ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht van gewisjde) . Kenyataannya  asas  praduga  tak  bersalah  ini  kadangkala  tidak  berlaku  sesuai  dengan  teori. Polisi,  penuntut  umum  atau  birokrat  yang  tidak  jarang  melanggar  asas  tersebut,  muncul  fenomena penyidikan  kejahatan diwarnai penganiayaan. Polisi sudah memvonis tersangka melakukan kejahatan dan  harus  dihukum.  Tersangka  dipaksa  mengakui  kejahatannya.  Bila  tidak,  ia  disiksa  sampai mengakui kejahatan yang dituduhkan.
Berdasarkan  latarbelakang  pemikiran  sebagaimana  tersebut  diatas,  berikut  ini  akan  dicoba dibahas beberapa persoalan sebagai berikut:
1 Bagaimanakah hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan?
2 Bagaimanakah  pelaksanaan  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  tersangka  dalam pemeriksaan pendahuluan?

## II. Pengertian Hak, Perlindungan Hukum dan Perkara Pidana
Dalam buku Inleiding tot de studie van Het Nederlandsche Recht oleh Van Apeldom mengatakan bahwa :
“Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak”. (CST. Kansil, 1989:119)
Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki seorang manusia atau subyek hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum mengenai sesuatu hal baik yang bersifat materiil maupun immateriil berkaitan dengan masalah atau perkara yang dihadapi. Dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/1205/IX/ 2000 mengatakan bahwa : “Perkara pidana adalah setiap perbuatan atau peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran  baik  yang  disebut  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.”

## Penyelidikan dan Penyidikan
Berdasarkan pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi bahwa :
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
Sedangkan dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi :
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.
Kedua istilah tersebut di atas mempunyai pengertian yang berbeda, meskipun tindakan- tindakan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan bahkan merupakan suatu kelanjutan dan penyelidikan hanyalah salah satu cara atau metode daripada penyidikan. Dari kedua batasan tentang penyelidikan maupun penyidikan tersebut, maka diperoleh satu perbedaan obyek ataupun sasaran yang hendak dicapai.
Dalam  Bab  I  pasal  1  butir  4  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  diatur tentang pengertian penyelidik yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
“Penyelidik  adalah  pejabat  polisi  Negara  Republik  Indonesia  yang  diberi  wewenang  oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan”.
Sedangkan  dalam  pasal  1  butir  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) mengatur tentang penyidik yang berbunyi sebagai berikut :
“Penyidik  adalah  pejabat  polisi  Negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat  negeri  sipil  tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.
Motivasi  penyelidikan  memberikan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dengan pembatasan  yang  ketat  terhadap  penggunaan  upaya  hukum.  Dalam  HIR  istilah  penyelidikan  tidak didapatkan,  yang  ada  pengusutan (opspring) yang  berupa  pemeriksaan  permulaan  oleh  pejabat  yang berwenang setelah mereka mengetahui atau melanggar telah terjadi suatu pelanggaran hukum.
Penyelidik dalam melaksanakan wewenangnya bukan didasarkan atas kekuasan akan tetapi pada tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai wewenang penyelidik adalah :
1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorag tentang adanya tindak pidana.
b. Mencari keterangan dan barang bukti.
c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai  dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
b. Pemeriksaan dan penyitaan surat-surat.
c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
Wewenang  penyelidik  tersebut  di  atas  menurut  angka  1  huruf  d  yaitu  mengadakan  tindakan lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab,  maka  yang  dimaksud  tindakan    lain  adalah  tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,  selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  dilaksanakannya  tindakan  jabatan, tindakan  itu  harus  patut  dan  masuk  akal  serta  termasuk  dalam  lingkungan  jabatannya,  atas pertimbangan  yang  layak  berdasarkan  keadaan  memaksa  serta  menghormati  Hak  Asasi  Manusia (HAM).Pelaksanaan  wewenang  penyidik  tersebut  diatur  lebih  lanjut  dalam  pasal  102  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Wewenang  penyidik  tersebut  di  atas  berkaitan  dengan  pasal  106  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :
“Penyidik  yang  mengetahui,  menerima  laporan  atau  pengaduan  tentang  terjadinya  suatu peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan  tindak  pidana  wajib  segera  melakukan  tindakan penyidikan yang diperlukan”.
Dari batasan penyelidik dan penyidik berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia  mulai  dari  pangkat  Prajurit  Dua  sampai  dengan  pangkat  Jendral  dapat  bertindak  sebagai penyelidik.
Sedangkan pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Letnan Dua atau Kepala Sektor yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua karena jabatannya dapat bertindak sebagai penyidik pembantu.

## Penangkapan dan Penahanan
Pengertian  penangkapan  berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  pada  pasal  1  butir  20  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi :
“Penangkapan  adalah  suatu  tindakan  penyidik  berupa  pengekangan  sementara  waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan  atau peradilan dalam  hal serta menurut  cara yang diatur dalam Undang- Undang ini”.
Dari  pengertian  tersebut  di  atas  dapat  dimengerti  bahwa  apabila  penyidik  atau  penyidik pembantu ataupun penyelidik atas perintah penyidik akan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang  disangka  atau  didakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  harus  mendasarkan  penangkapan  itu kepada :
a. Adanya bukti permulaan yang cukup.
b. Semata-mata guna kepentingan, penuntutan dan peradilan.
c. Berdasar tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Atas  dasar  ketentuan  tersebut,  baik  penyidik  ataupun  penyidik  pembantu  tidak  dibenarkan melakukan  penangkapan  terhadap  seseorang  dengan  semena-mena  atau  tanpa  alasan  yang  jelas  dan bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur dalam hal tersebut.
Sedangkan  dalam  pasal  1  butir  21  yang  mengatur  tentang  pengertian    penahanan  yang berbunyi :
“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau Hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.
Jadi  jelaslah  bahwa  penahanan  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapatlah  dimengerti,  bahwa penahanan  itu  adalah  penempatan  tersangka  atau  terdakwa  di  tempat  tertentu  yang  dilakukan  oleh penyidik,  penuntut  umum  atau  Hakim  untuk  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan berdasarkan tata cara yang diatur dengan Undang-Undang.
Martiman  Pradjahamidjaja  mengatakan  bahwa  penahanan  harus  berdasarkan  hukum  dan keperluan. (1988:30) “Dasar menurut hukum adalah  harus ada dugaan keras  berdasarkan  bukti  yang cukup bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana dan bahwa terhadap tindak pidana itu diancam dengan  hukuman  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  lebih,  atau  suatu  tindak  pidana  tertentu  yang ditentukan oleh Undang-Undang meskipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun”.
Dasar  menurut  hukum  saja  tidak  cukup  untuk  menahan  seseorang,  karena  itu  dilengkapi dengan  dasar  menurut  keperluan  yaitu  dengan  adanya  kekhawatiran  bahwa  tersangka  atau  terdakwa akan  melarikan  diri  atau  merusak/menghilangkan  barang  bukti  atau  akan  mengulangi  tindak  pidana tersebut.    Sifat  alasan  menurut  keperluan  adalah  alternatif,  artinya  apabila  terdapat  salah  satu  dari ketiga pernyataan tersebut di atas maka sudah dapat dilakukan penahanan.
Apabila  seseorang  ditangkap  atau  ditahan  dasar  hukum  atau  dasar  keperluan  serta  ia berpendapat  “bahwa  penangkapan  atau  penahannya  tidak  sah  yaitu  tidak  memenuhi  persyaratan perundang-undangan,  maka  ia  dapat  meminta  pemeriksaan  dan  putusan  oleh  Hakim  tentang  sahnya penangkapan  atas  dirinya  tersebut,  serta  berhak  minta  ganti  rugi”.  Upaya  ini  dilakukan  pada  tingkat penyidikan dan penuntutan dengan proses pra peradilan. (Martiman Pradjahamidjaja,1988:44)
Dalam hal tertangkap dengan penangkapan dilakukan tanpa  surat perintah, dengan ketentuan bahwa  penangkapan  harus  segera  menyerahkan  tertangkap  bersama  barang  bukti  yang  ada  kepada penyidik pembantu yang terdekat.
Setelah  diketahui  tentang  kewenangan  serta  pelaksanaan  tugas  penangkapan,  maka  penulis menguraikan tentang hak-hak tersangka yang dikenai penangkapan. Untuk menjamin hak, harkat dan martabat seseorang tersangka atau pelaku tindak pidana yang dikenakan penangkapan.
Oleh Undang-Undang kepada tersangka yang dikenakan penangkapan diberi hak untuk :
a. Menanyakan surat tugas.
b. Menanyakan surat perintah penangkapan
Jadi  jelaslah  disini  bahwa  kepada  tersangka  atau  pelaku  tindak  pidana  oleh  Undang-Undang tetap  dilindungi  hak-haknya.  Hak  tersebut  di  atas  dimaksudkan  pula  untuk  menghindari  kesalahan dalam  penangkapan  terhadap  tersangka  serta  menghindari  tindakan  sewenang-wenang  dari  aparat penegak hukum tanpa memperhatikan peraturan yang ada.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  tersangka  diperkenankan  pula  untuk  membaca dengan seksama tentang surat perintah penangkapan yang memuat identitasnya.

## Hak-Hak Tersangka Waktu Penahanan
Dalam proses perkara pidana pada dasarnya ada tiga instasi penegak hukum yang berwenang dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  antara  lain  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum dan Hakim yang memaksa dan memutuskan hukumannya.
Dalam  pada  itu  seseorang  yang  diperiksa  di  tingkat  penyidikan (opsporing) karena  diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kedudukannya yang demikian itu ia berstatus sebagai tersangka akan  tetapi  bilamana  seseorang  tersebut  berada  dalam  proses  penuntutan  oleh  kejaksaan (nasporing) sampai  pada  taraf  pemeriksaan  di  pengadilan  tetapi  belum  sampai  vonis  Hakim  yang  memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka ia statusnya sebagai terdakwa.
Hal  ini  sesuai  dengan  adagium  atau  asas  praduga  tak  bersalah  yang  mengandung  pengertian belum  dianggap  telah  bersalah  sebelum  adanya  putusan  Hakim  yang  memperoleh  kekuatan  hukum tetap.  Juga  untuk  menghindari  adanya  tindakan  sewenang-wenang  dari  pejabat  penegak  hukum  serta
menghindari  adanya  tindakan  main  hakim  sendiri,  ini  masih  sering  terjadi  didalam  kehidupan masyarakat sehari-hari tanpa melalui proses persidangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Selama  dalam  penahanan,  penyidik  tidak  menghalangi  tersangka  untuk  menggunakan  hak- haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .

## Pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Penyidik
Pemeriksaan  merupakan  kegiatan  untuk  mendapatkan  keterangan,  kejelasan  dan  keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi  sehingga  kedudukan  atau  peranan  seseorang  maupun  barang  bukti  didalam  tindak  pidana tersebut menjadi jalas dan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Yang  berwenang  melakukan  pemeriksaan  adalah  penyidik  atau  penyidik  pembantu,  dimana pemeriksaan dilakukan atas dasar :
1. Laporan Polisi.
2. Laporan  hasil  penyelidikan  yang  dibuat  oleh  petugas  atas  perintah  penyidik  atau  penyidik pembantu.
3. Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  di  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP),  penangkapan,  penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
4. Petunjuk dari penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan.
5. Dalam  hal  saksi/tersangka  berada  di  luar  wilayah  hukum  penyidik/  penyidik  pembantu  yang melakukan  penyidikan,  dapat  meminta  bantuan  penyidik/penyidik  pembantu  dari  kesatuan  di mana saksi/ tersangka berada.

## Peranan Penasehat Hukum dalam Pemeriksaan Pendahuluan
Sebelum  dimulainya  pemeriksaan,  penyidik  wajib  memberitahukan  hak  tersangka  untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ia wajib didampingi penasehat hukum.
Menurut  pasal  1  Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Menteri  Kehakiman Republik  Indonesia  Nomor  :  KMA/805/SKB/VIII/1987  tentang  Tata  Cara  Pengawasan,  Pemidanaan dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum, penasehat hukum adalah :
“Mereka  yang  memberikan  bantuan  atau  nasehat  hukum,  baik  yang  bergabung  atau  tidak dalam  suatu  persekutuan  penasehat  hukum,  baik  sebagai  mata  pencaharian  atau  tidak,  yang disebut sebagai pengacara/advokat atau pengacara praktek”.
Menurut pasal 1 ayat  (13) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penasehat hukum adalah :
“Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum”.
Dalam perkara pidana, peranan penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan adalah :
1. Membantu mencari, menemukan dan menegakkan kebenaran dan keadilan.
2. Membantu  memperlancar  penyelesaian  perkara  dengan  menjunjung  tinggi  Pancasila,  hukum  dan keadilan (pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970).
3. Menjaga  dan  membela  hak-hak  tersangka/terdakwa  (pasal  54  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana).
Pada waktu penyidik/penyidik pembantu  sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat  hukum  dapat  mengikuti  jalannya  pemeriksaan  dengan  cara  melihat  dan  mendengar pemeriksaan,  kecuali  dalam  hal  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  penasehat  hukum  tidak  dapat mendengar pemeriksaan terhadap saksi (Surat Keputusan Kapolri tanggal 11 September 2000 No.Pol. Skep/1205/ IX/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana).

## Proses Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik
Adapun proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik dapat  sebagai berikut :
1. Pengawasan dan Pengendalian Penerima Laporan dan Penanganan Laporan Polisi
2. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana
3. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penyidikan Tindak pidana.
4. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penyelesaian dan Penyerahan Perkara
5. Pengawasan dan Pengendalian Perkara pada Tahap Penuntutan
6. Pengawasan dan Pengendalian Perkara pada Tahap Peradilan.
7. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Tahanan
Kendala-Kendala pada Tahap Pemeriksaan .
Langkah-langkah  yang  harus  diambil  pada  saat  memulai  pemeriksaan  penyidikan,  penyidik perlu  mengingat  adanya  kewajiban  yang  harus  diperhatikan  dan  dilaksanakan  sebelum  ia  memulai penyidikan dan pemeriksaan tersangka antara lain :
1. Pada  saat  penyidik  telah  memulai  melakukan  tindakan  penyidikan  terhadap  suatu  peristiwa  yang diduga  merupakan  tindak  pidana,  penyidik  memberitahukan  hal  itu  kepada  penuntut  umum  pada saat  penyidik  melakukan  tindakan  penyidikan  misalnya  telah  mulai  dilakukan  penangkapan, pemanggilan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.
2. Sebelum  mulai  pemeriksaan  penyidik  wajib  memberitahukan  kepada  tersangka  tentang  hak- haknya  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  atau  tersangka  wajib  didampingi  oleh  penasehat hukum.
Dengan memberikan hak-haknya kepada tersangka itu merupakan cara terpenting pada saat diminta keterangan oleh penyidik. Untuk pemeriksaan tersebut dilakukan satu atau dua orang penyidik dalam ruangan khusus.
Adapun kendala-kendalanya adalah terdiri dari faktor teknis dan faktor non teknis.
1. Faktor Teknis
Teknik penyidikan atau teknik kriminil yang baik dapat memberikan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan  sehingga  proses  penyidikannya  berjalan  lancar.  Secara  keseluruhan  dalam  proses penyidikan ini faktor teknis sangat ditentukan meliputi bidang-bidang sebagai berikut : a. Bidang taktik penyidikan
Taktik penyidikan juga disebut taktik kriminal yaitu pengetahuan yang mempelajari problem- problem taktik dalam bidang penyidikan perkara pidana, seorang penyidik harus bersemangat menyala dan  cepat.  Kecepatan  adalah  tuntutan  taktik  pertama  bagi  pemeriksaan  perkara,  tetapi  hal  ini  tidak boleh mengurangkan taktik penyelesaian pemeriksaan teknis dari perkara selanjutnya.
Para  penyidik  perkara  harus  senantiasa  menyadari  problem-problem  apa  yang  harus dipecahkan  dalam  penyidikan  itu  dan  kesulitan-kesulitan  apa  yang  mereka  akan  hadapi.  Yang termasuk bidang taktik penyidikan antara lain :
1) Tindakan pertama ditempat kejadian perkara.
2) Ilmu  jiwa  kriminal,  khusus  yang  digunakan  dalam  mendengar  keterangan  saksi-saksi  dan tersangka.
3) Hubungan dengan spionase bermacam-macam informan.
4) Taktik penangkapan, penggeledahan badan, menggeledah rumah, konfrontasi dan menyamar.
5) Penuntutan.
6) Modus operandi (kebiasaan kerja para pelaku kejahatan).
7) Pengumuman tentang terjadinya tindak pidana.
8) Baik buruknya dalam memberikan hadiah dalam mencari kejahatan.
9) Gunanya banyak membaca buku-buku cerita detektif.
10) Pengertian tentang bahasa sandi para penjahat, tahayul, jimat, guna-guna dan lainnya..
b. Bidang teknis penyidikan
Teknis  penyidikan  atau  disebut  teknik  kriminal  yaitu  mengajarkan  tentang  menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang penyidikan. Yang  termasuk dalam teknik bidang penyidikan ini adalah  mengenai  mengetahui  tentang  materiil,  alat-alat  atau  sarana  teknis,  menetapkan  dan  melihat barang-barang dan mengetahui teknis identifikasi dan sinyalemen.
Selanjutnya  untuk  mencari  bekas-bekas  dan  mengambil  kesimpulan  dari  berkas-berkas  itu dapat  pula  menggunakan  bantuan  dari  ilmu  pengetahuan  seperti  ilmu  pengobatan,  ilmu  kimia, daktiloskopi,  mikrofotografi,  tape  recorder,  lidector  dan  lain-lain.  Dengan  sarana-sarana  teknis  ini banyak bekas-bekas materiil dapat dilihat seperti sidik jari yang tidak terlihat oleh mata, maka dengan bantuan teknik (fotografi), mekanik (serbuk), dan kimia (yodium) dapat dilihat dengan jelas.
Dalam hubungannya dengan penyidikan, maka teknik tentang mencari bekas atau juga ilmu bekas yang dibagi atas dua golongan yaitu :
1) Ilmu  bekas  atasan  adalah  bidang-bidang  ahli  tertentu  seperti  ahli  kedokteran,  kehakiman,  ahli pemeriksaan surat-surat palsu, ahli daktiloskopi.
2) Ilmu bekas bawahan adalah meliputi ajaran tentang mencari, menetapkan, mengamankan, menyita dan mengirimkan berkas dalam tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Dalam  teknik  penyidikan  termasuk  pula  bagian  teknik  identifikasi,  juga  termasuk  bantuan untuk  menyimpan  berbagai  macam  kumpulan  data-data  seperti  kartotik,  kumpulan  sinyalemen,  foto- foto  register,  modus  operandi,  rumus-rumus  daktiloskopi.  Untuk  teknik  penyidikan  ini  senantiasa harus diperhatikan supaya teknik penyidikan selalu mengikuti perkembangan hasil-hasil terbaru yang dicapai dalam pemeriksaan.

## 2. Faktor Non Teknis
Faktor  non  teknis  juga  sangat  menentukan  kelancaran  dan  keberhasilan  penyelesaian  proses penyidikan,  juga  mempengaruhi  pada  subyek  atau  penyidik  yang  disebut  faktor  internal  pada  obyek atau tersangka yang disebut faktor eksternal.
Faktor internal yang ada pada penyidikan adalah faktor dirasakan dan dialami  langsung oleh penyidik  dalam  melaksanakan  proses  penyidikan  tersangka.  Faktor-faktor  yang  dimaksud  meliputi bidang-bidang sebagai berikut :
a. Kemampuan memahami pengetahuan hukum perundang-undangan
Dimaksudkan  guna  kelancaran  dan  suksesnya  menjalankan  tugas  kepolisian  yaitu  dalam melaksanakan  tugas-tugas  penyidikan.  Pengetahuan  hukum  perundang-undangan  yang  mendalam tentang  segala  sesuatu  yang  ada  hubungannya  dengan  penyidikan.  Pengetahuan  hukum  antara  lain meliputi  hukum  pidana,  hukum  acara  pidana,  sosiologi  kriminologi,  kriminalistik  serta  pengetahuan lainnya.
b. Keberanian
Keberanian  merupakan  syarat  mutlak  bagi  seorang  penyidik  yang  dicita-citakan  khususnya bagi  Polri  yang  ditugaskan  sebagai  penyidik  atau  Reserse  kriminal.  Faktor  keberanian  disini dimaksudkan  adalah  sebagai  penyidik  harus  bersikap  tegas,  trampil,  waspada  dan  mahir  dalam pembelaan diri.
c. Kewajiban
Dapat  menunjang  dalam  pelaksanaan  teknis  penyidikan,  di  mana  dalam  proses  pemeriksaan terhadap  tersangka  maka  dalam  hal  ini  sikap  penyidik  dalam  melakukan  pemeriksaan  harus  penuh inisiatif  dalam  penilaian,  mengetahui  strategi  maupun  sasaran  yang  dituju,  mengatur  persiapan- persiapan dan santun serta dan mudah beradaptasi.
d. Faktor komunikasi
Dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  penyidikan.  Dalam  hal  ini  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh penyidik harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh kepentingan penyidikan.
Faktor  eksternal  ini  adalah  faktor-faktor  yang  ada  dipihak  obyek  yaitu  dipihak  tersangka  itu  sendiri. Meskipun faktor-faktor teknis dan internal baik dan dipertimbangkan dengan matang, maka dalam hal ini proses penyidikan kurang begitu lancar dan hasilnyapun belum sesuai dengan tujuan penyidikan itu sendiri, maka faktor eksternal ini sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian.
Yang perlu mendapat perhatian pada faktor eksternal ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Keberadaan tersangka
Langkah  pertama  yang  dilakukan  penyidik  dalam  pemeriksaan  adalah  memanggil  atau menghadapkan  tersangka.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  112  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  yaitu  penyidik  melakukan  pemeriksaan  dengan  menyebutkan  alasan pemanggilan secara jelas, dan berwenang memanggil tersangka ini merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang bagi kelancaran penyidikan.
b. Kesehatan tersangka
Untuk  kepentingan  pemeriksaan  agar  supaya  berjalan  dengan  lancar,  maka  kesehatan tersangka  harus  diperhatikan.  Apabila  tersangka  terganggu/sakit,  maka  pemeriksaan  akan  mengalami kesulitan. Oleh karena itu kesehatan tersangka harus diperhatikan.
c. Kecemasan tersangka
Kecemasan  daripada  diri  sendiri  tersangka  dapat  dilihat  pada  keringat  dingin,  pucat  atau gemetar dan sebagainya. Jika kecemasan tersangka dapat dimanfaatkan, maka pintu pengakuan segera terbuka,  tetapi  jika  kecemasan  itu  semakin  dipertebal  oleh  sikap  dan  ucapan-ucapan  pemeriksa  yang
kurang  pengalaman  menghadapinya,  bahkan  akan  merupakan  tembok  tebal  yang  hendak  menutup kebenaran atau sekurang-kurangnya mempersulit keadaan.
Dalam  menghadapi  tersangka  yang  cemas,  pemeriksa  harus  dapat  memulihkan  atau mengembangkan  keadaan  jiwanya  menjadi  stabil  kembali,  sehingga  tersangka  dalam  menghadapi pemeriksaan tidak timbul rasa takut atau cemas..
d. Keadaan tersangka
Keadaan pada diri tersangka ini tidak lain dalam hal-hal yang melatar belakangi diri tersangka yang  meliputi  antara  lain  :  pendidikan  dan  kepandaian,  suku,  agama,  bahasa  dan  usianya.  Demikian pula  faktor  ekonomi  dapat  mempengaruhi  kelancaran  dalam  proses  pemeriksaan  terhadap  tersangka. Penyidik dalam menghadapi tersangka dengan keadaan  yang berbeda akan mengalami kesulitan, jika hanya mempergunakan model teknik dan teknis penyidikan.
e. Kelengkapan bukti-bukti pemeriksaan
Untuk  kepentingan  pemeriksaan  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  tersangka,  maka  dalam hal  ini  penyidik  mengumpulkan  dan  mencatat  sebanyak-banyak  mungkin  keterangan-keterangannya, data-data  atau  fakta  yang  benar  mengenai  tindak  pidana  yang  telah  terjadi.  Pada  umumnya  untuk mencari bukti itu secara sistematis harus dilalui tiga proses yaitu :
1) Informasi  adalah  penyidik  mengumpulkan  keterangan  serta  bukti,  terutama  dapat  diperoleh dengan mengolah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara sistematis.
2) Interogasi adalah memeriksa atau mendengar keterangan orang yang dicurigai dan juga saksi-saksi yang dapat diperoleh di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
3) Inatrumentarium  adalah  pemakaian  alat-alat  teknik  untuk  pemeriksaan  atau  penyidikan  perkara seperti photografi, mikroskop dan lainnya yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau juga di laboratorium.
Setelah  mendapatkan  keterangan  dan  bukti-bukti  serta  data  yang  lengkap,  maka  akan menghasilkan identitas tersangka. Dengan demikian faktor kelengkapan bukti-bukti ini mempengaruhi kelancaran  proses  penyidikan  perkara  pidana.  Disamping  itu  juga  faktor  kelengkapan  bukti-bukti  ini menentukan, apakah tersangka bersalah atau tidak.
Dalam  pemeriksaan  pendahuluan,  terutama  dalam  meminta  keterangan/informasi  terhadap tersangka, penyidik harus menguasai dan dapat menerapkan pengetahuan psikologi. Psikologi sangat besar  peranannya  dalam  proses  ini,  karena  psikologi  lebih  melihat  latar  belakang  tingkah  laku perbuatan individu yang diperiksa.
Dengan  menerapkan  bidang  psikologi  tersebut,  seorang  penyidik  dapat  mempelajari  dan mengenal lebih dalam tentang apa dan siapa tersangka itu, bagaimana watak dan kepribadiannya, sifat- sifatnya sehingga dapat ditentukan cara pendekatan yang lebih akrab dan intim.
Semakin  mengenal  pribadi  tersangka,  semakin  akrab  dan  lancar  komunikasi  antara  penyidik dan  tersangka.  Keakraban  tersebut  dapat  membantu  penyidik  mengumpulkan  keterangan  tersangka sebagai  salah  satu  bahan  untuk  pembuktian.  Pendekatan  tersebut  juga  dapat  diterapkan  untuk mengatasi  bila/seandainya  tersangka  mempunyai  rasa  enggan  untuk  menjawab  atau  memberikan keterangan.
Yang masuk bidang taktik penyidikan antara lain :
a. Menghindari  sikap  yang  dapat  menimbulkan  kesan  pada  tersangka  bahwa  pemeriksaan  hendak berusaha untuk memperoleh pengakuan atau hendak mencari kesalahan.
b. Dalam  pemeriksaan  pendahuluan,  pemeriksa  menjauhi  pensil  kertas  yang  biasanya  dipergunakan sebagai alat-alat untuk melakukan pencatatan, yang dirasakan oleh tersangka sebagai suasana yang tidak tegang.
c. Dalam  mengucapkan  istilah-istilah  seperti  membunuh,  mencuri  itu  tidak  dipergunakan  periksa tetapi  penyidik  menggunakan  istilah  seperti  mengambil  atau  katakanlah  sebenarnya,  jika  yang diperiksa  kelihatan  berbohong,  maka  tidak  menggunakan  kata  bohong  tetapi  menggunakan kalimat „kau belum menjelaskan keseluruhannya‟.
d. Pemeriksa  dan  yang  diperiksa  dapat  duduk  saling  berhadapan  dan  berdekatan  kira-kira  27  inchi dengan menggunakan kursi yang mempunyai tangan dan sandaran.
e. Selama  pemeriksaan  dilakukan,  pemeriksa  tidak  mondar-mandir  di  bilik  sehingga  dapat menggangg pikiran yang diperiksa dalam hal mengingat sesuatu.
f. Selama pemeriksaan dilakukan penyidik menggunakan bahasa yang dimengerti oleh tersangka.
g. Pemeriksa berusaha untuk tetap menghargai pribadi orang yang diperiksa, betatapun perbuatannya menyakitkan.
h. Apabila  tersangka  itu  berbohong,  maka  penyidik  menunjukkan  hal-hal  yang  dapat  menimbulkan kesan kepada yang diperiksa, bahwa pemeriksa tahu keadaan sebenarnya yang belum diceritakan oleh tersangka.
i. Dalam pemeriksaan, tersangka tidak dikenakan belenggu selama kehadirannya.
j. Memandang orang yang diperiksa adalah sebagai manusia dengan sifat-sifat kemanusiaannya.
k. Dalam pemeriksaan, penyidik lebih banyak menggunakan kata-kata yang baik sehingga tidak ada rasa takut.
l. Waktu  pemeriksaan  berlangsung,  jangan  sampai  ada  dinding  pemisah  antara  penyidik  dengan tersangka.
m. Apabila dalam pemeriksaan itu tersangka mengingkari maka penyidik mendekati secara baik-baik. Pemeriksaan  harus  mampu  memberikan  sedikit  tekanan,  simpati  yang  sesuai  dengan tujuannya.  Penyidikan  akan  dikatakan  berhasil  apabila  penyidik  itu  mengabdikan  diri  sepenuhnya untuk  tugas.  Untuk  itu  ada  ketentuan  dasar  yang  harus  diperhatikan  ketika  dalam  menyusun  dan membuat pertanyaan yaitu :
a. Pertanyaan seharusnya tidak kompleks, sebab mereka akan kesulitan untuk memahaminya.
b. Pertanyaan seharusnya pendek dan dibatasi hanya satu tapi harus jelas dan mudah dimengerti.
c. Pertanyaan utama seharusnya dihindari dulu untuk memberikan kemudahan proses pertanyaan.
d. Perkataan rumit jangan digunakan dalam pemeriksaan.
e. Pendekatan  dan  pertanyaan  yang  akan  digunakan  harus  dibedakan  sesuai  dengan  tipe  tersangka tersebut.
Dengan  mengikuti  aturan-aturan  tersebut  antara  penyidik  dan  tersangka  akan  lebih  mudah untuk  saling  mengerti  apa  yang  dibicarakan.  Pertanyaan  terhadap  tersangka  yang  jelas  salah  dengan pertanyaan  terhadap  tersangka  yang  belum  jelas  bersalah,  maka  dituntut  menggunakan  pendekatan lain. Dalam menghadapi tersangka yang kesalahannya dapat dipastikan, maka pemeriksaan dilakukan untuk  memperoleh  pengakuan  tersangka  dari  pihak  tersangka  serta  menyesuaikan  pembuktian  yang telah dikumpulkan.
Adapun  dalam  menghadapi  tersangka  yang  kesalahannya  belum  pasti,  maka  hal  ini  ada  3 (tiga) cara pendekatan antara lain :
a. Dalam  mengemukakan  pertanyaan  sejak  permulaan  pemeriksaan,  hendaklah  dianggap  bahwa orang itu telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia diperiksa.
b. Pemeriksaan  dapat  pula  dengan  cara  menentukan  suatu  anggapan  bahwa  yang  diperiksa  adalah tidak bersalah.
c. Pemeriksaan  dapat  pula  menempatkan  diri  secara  netral,  hemat  dengan  pertanyaan  yang  pada akhirnya memberikan kesimpulan kepada pemeriksa apabila yang diperiksa bersalah atau tidak. Dengan  demikian  penyidik  dapat  menggunakan  teknik  yang  berbeda  untuk  pemeriksaan tersangka  yang  sudah  jelas  bersalah  dengan  tersangka  yang  belum  pasti  bersalah,  maka  dalam percakapannya itu disaksikan oleh petugas lain yang memelihara kesejahteraan tersangka.

## 3.1. Pemeriksaan dalam Persidangan oleh Hakim
Pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan itu sah atau tidak, apakah pasal dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  dilanggar  itu  sesuai  perumusannya  dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu.
Pemeriksaan  di  muka  pengadilan  bersifat aqusatoir yang  berarti  si  terdakwa  mempunyai kedudukan  sebagai  pihak  yang  sederajat  menghadapi  pihak  lawannya,  yaitu  penuntut  umum,  seolah- olah  kedua  belah  pihak  itu  sedang  bersengketa  di  muka  Hakim,  yang  nanti  akan  memutuskan persengketaan  itu.  Pemeriksaan  di  muka  sidang  pengadilan  dilakukan  secara  terbuka  untuk  umum, kecuali  kalau  peraturan  menentukan  lain  misalnya  dalam  hal  pemeriksaan  kejahatan  kesusilaan  dan lain-lain.
Setelah  semua  surat  pemeriksaan  pendahuluan  selesai,  Kepala  Kejaksaan  Negeri  akan menyerahkan  surat-surat  itu  serta  bukti-buktinya  dalam  perkara  yang  bersangkutan  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  yang  berwenang,  dengan  memintakan  supaya  perkara  diserahkan  kepada pengadilan.
Setelah  Ketua  ataupun  Hakim  telah  mempelajari  berkas  pemeriksaan  pendahuluan  itu  dan menganggapnya cukup, maka ia menentukan suatu haris sidang dengan memerintahkan kepada Jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk menghadap ke muka sidang.
Pada waktu menerima panggilan si terdakwa akan diberikan suatu salinan dari surat dakwaan yang  dikeluarkan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  yang  disalin  dari  tuduhan  yang  telah  diajukan  oleh Jaksa.  Dalam  surat  tuduhan  termuat  suatu  penguraian  tentang  perbuatan-perbuatan  yang  telah dilakukan oleh si terdakwa yang dipandang sebagai pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan diterangkan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan itu dilakukan, dengan menyebutkan pasal-pasal Undang-Undang yang dilanggar.
Setelah  pemeriksaan  selesai  penuntut  umum  (Jaksa)  membacakan  tuntutannya (requisitoir) dan  menyerahkan  tuntutan  itu  kepada  Hakim.  Dan  setelah  Hakim  memperoleh  keyakinan  perkara- perkara tersebut, maka ia akan mempertimbangkan hukuman apa yang akan diajukannya.
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  keputusan  Hakim  (vonis) dapat berupa :
1. Penjatuhan hukuman (veroordeling)
Dalam  hal  ini  oleh  Hakim  diputuskan  bahwa  terdakwa  terang  bersalah  telah  melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya (pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
2. Pembebasan dari penuntutan hukuman (ontslag van rechtsvervolging)
Dalam  hal  ini  Hakim  memutuskan  bahwa  peristiwa  yang  dituduhkan  kepada  terdakwa  itu dibuktikan  dengan  cukup  terang,  akan  tetapi  peristiwa  itu  ternyata  bukan  peristiwa  pidana,  atau terdakwanya  kedapatan  tidak  dapat  dihukum,  karena  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas perbuatannya itu (pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
3. Putusan bebas (vrijspraak)
Putusan ini berarti bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya (pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

## Kesimpulan
Hak  tersangka  yang  dilindungi  saat  memberikan  keterangan  yaitu  berhak  segera  mendapat pemeriksaan  oleh  penyidik,berhak  memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik,  berkak mendapat bantuan juru bahas,berhak mendapat bantuan hukum dari  seseorang  atau penasehat  hukum pada  setiap  tingkat  pemeriksaan,  berhak  memilih  penasehat  hukumnya,berhak  menerima  kunjungan dokter pribadi,berhak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya,dan hak –hak lainnya.

## Saran-saran
1. Polri  hendaknya  sebagai  lembaga  yang  mandiri  dan  independen  dari  segala  bentuk  intervensi, sehingga  ia  bisa  bebas  mengembangkan  kemandiriannya  dan  keprofesionalismenya  dengan didukung oleh fasilitas yang ada. Termasuk dalam penyidikan Polisi tidak akan terburu-buru untuk mendapatkan keterangan dengan cara yang tidak manusiawi atau kekerasan.
2. Proses penyidikan perkara pidana sebaiknya dilakukan dengan  taktik dan teknis penyidikan yang baik dan teratur, serta dilakaukan secara terorganisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji Oemar Seno, KUHAP Sekarang, Erlangga, Jakarta, 2002. Bawengan  GW,  Penyidikan  Perkara  Pidana  dan  Teknik  Interogasi,    Cetakan  ke-3,  PT.  Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993. Hanijito Rony, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006. Harahap  M.  Yahya,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Jilid  I,  Pustaka  Kartini, Jakarta, 2000.
Kansil  CST,  Pengantar  Hukum  Indonesia  dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Cetakan  ke-8,  Balai  Pustaka, Jakarta, 1989.
Kusnardi  Moh  dan  Ibrahim  Harmaily,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Cetakan  ke-5,  PT.  Sastra Hudaya, Jakarta, 1983.
Prakoso  Joko,  Peranan  Psikologi  dalam  Pemeriksaan  Tersangka  pada  Tahap  Penyidikan,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
----------, Upaya Hukum yang Diatur didalam KUHAP, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1997. Projohamidjojo Martiman,  Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.
Suriatmodjo Soetomo, Penangkapan dan Penahanan di Indonesia, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Bahan  Pokok  Penyuluhan  Hukum,  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Dep.  Kehakiman  RI, Jakarta, 1998.
Lampiran  Surat  Keputusan  Kapolri  Tanggal  11  September  2000  No.Pol.  Skep/1205/2000  tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang Penyidikan, Mabes Polri, Jakarta, 1983.