Volume  2  Issue  2,  September  2018:  pp.  484-497.  Copyright  ©  2018 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Perspektif Hukum Perjanjian Kerja Perseroan Terbatas State Development and Investment Corporation (SDIC) Papua Indonesia Cement Manokwari
Legal Perspective on Agreement of Limited Company (PT.) of State Development and Investment Corporation (SDIC) Papua Indonesia Cement Manokwari

## Anace Nauw
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin E-mail: imanuelmdumais@gmail.com
Abrar Saleng Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin E-mail: abrarsaleng@unhas.ac.id

## Musakkir
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Abstract: The issue of employment is one of the important issues that need attention in  both  national  and  international  level.  This  study  aims  to  determine  the implementation  of  work  agreements  between  workers/employees  with  PT.  SDIC Papua Indonesia Cement Manokwari. This research is an empirical legal research by reviewing and analyzing some relevant laws relevant to practical research issues. The  results  showed  that  the  employment  agreement  between  employees  with  PT. SDIC  Manokwari  Papua  Indonesia  Cement  is  basically  an  agreement  between employers and the unions, however unequal position economically, resulting in the deal goes one way in which companies are dominant in determining the content of the contract, so that the principle of freedom of contract are lacking. Implementation of agreements between workers / employees with PT. SDIC Papua Indonesia Cement Manokwari in obtaining basic rights wages are poorly implemented.
Keyword: Employment; Employment Relationships; Employment Agreement
Abstrak: Isu  ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  isu  penting  yang  perlu mendapat  perhatian  baik  di  tingkat  nasional  maupun  di  dunia  internasional. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  perjanjian  kerja  antara pekerja/karyawan dengan PT. SDIC Papua Indonesia Cement Manokwari. Penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  mengkaji  dan  menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan isu penelitian pada
tataran  praktis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perjanjian  kerja  antara karyawan  dengan  PT.  SDIC  Papua  Indonesia  Cement  Manokwari  pada  dasarnya merupakan  kesepakatan  pihak  perusahaan  dengan  pihak  serikat  pekerja,  namun demikian  kedudukan  yang  tidak  berimbang  secara  ekonomis,  mengakibatkan kesepakatan  berjalan  satu  arah  dimana  perusahaan  lebih  dominan  dalam menentukan  isi  kontrak,  sehingga  asas  kebebasan  berkontrak  kurang  terpenuhi. Pelaksanaan perjanjian antara pekerja/karyawan dengan PT. SDIC Papua Indonesia Cement  Manokwari  dalam  memperoleh  hak-hak  dasar  Pengupahan  kurang terimplementasi dengan baik.
Kata kunci: Ketenagakerjaan; Hubungan Kerja; Perjanjian Kerja

## PENDAHULUAN
Secara universal, pengakuan terhadap hak-hak pekerja telah ditegaskan pada Pasal 23 ayat (3) Deklarasi Universal HAM PBB, bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas  pengupahan  yang  adil  dan  baik,  yang  menjamin  kehidupannya  bersama  dengan keluarga, sepadan dengan martabat manusia, dan jika ditambah dengan bantuan-bantuan sosial  lainnya.  Dengan  demikian,  ketenagakerjaan  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan kemampuan  penduduk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  secara  tidak  langsung berhubungan  erat  dengan  kesejahteraan  masyarakat. 1 Lebih  dari  itu,  pada  isu ketenagakerjaan masih sarat dengan praktik ketidakadilan dimana hak-hak kaum buruh masih cenderung dilanggar.
Pada  prinsipnya,  ada  3  unsur  penting  yang  saling  mempengaruhi  yang  menjadi indikator  penentu  dalam  menciptakan  hubungan  sehat  dalam  dunia  ketenagakerjaan. Apabila  salah  satu  fungsi  dan  peran  dari  ketiga  unsur  ini  tidak  berjalan,  maka  kondisi ketenagakerjaan  tidak  akan  berjalan  secara  sehat.  Ketiga  unsur  tersebut  terdiri  dari Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah yang dalam istilah ketenagakerjaan dikenal dengan istilah Tripartit.
Dari  ketiga  unsur  tripartit  tersebut  memiliki  keinginan  yang  berbeda-beda  dan masih  banyak  yang  belum  bisa  mewujudkan  hubungan  yang  saling  memenuhi keinginannya masing-masing. Untuk  terciptanya hubungan yang saling menguntungkan keinginan masing-masing unsur tripartit tersebut, pemerintah telah mengaturnya dengan
1 Rizka Amelia Aziz, " Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Pekerja Outsourcing Pasca Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 " Jurnal Hukum Lex Jurnalica Vol.13 No.3, 2016.
regulasi  yaitu  Pasal  102  UU  No.  13  Tahun  2003  (UU  Ketenagakerjaan)  yang  mengatur Fungsi Dan Peran Pemerintah, Pekerja dan Perusahaan dalam ketenagakerjaan.
Fungsi pekerja atau buruh sebagaimana tersebut dalam Pasal 102 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 selanjutnya akan terlaksana dengan baik apabila fungsi dan peran  pemerintah  sebagaimana  ayat  sebelumnya  berjalan  dengan  baik  dan  benar, terutama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang merupakan kewajiban pengusaha  untuk  memenuhinya.  Yang  paling  dirugikan  ketika  fungsi  masing-masing tersebut  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  adalah  pekerja,  karena  akibat  lemahnya fungsi pemerintah, hak-hak pekerja yang merupakan kewajiban pengusaha masih banyak yang  tidak  terpenuhi,  padahal  setiap  hak  pekerja  yang  sudah  diatur  dalam  UU Ketenagakerjaan dilanggar ada sanksi baik administratif maupun pidana.
Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang masih terjadi di Indonesia adalah tidak proporsionalnya upah buruh berdasarkan tingkat inflasi yang terjadi di suatu daerah. Hal  ini  dapat  di  lihat  pada  daerah  yang  memiliki  inflasi  cukup  tinggi  seperti  di  daerah Papua. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016, menyebutkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan rata-rata gaji pegawai tertinggi di Indonesia. Gaji yang didapatkan pekerja formal di ibu kota rata-rata mencapai Rp 3,98 juta. Selanjutnya Kalimantan Timur dan Banten dengan masing-masing Rp  3,7  juta  dan  Rp  3,5  juta.  Provinsi  paling  timur  yakni  Papua,  menempati  posisi  ke-4 dengan rata-rata gaji pekerja di sana senilai Rp 3,4 juta mengalahkan Jawa Barat dengan rata-rata upah Rp 2,8 juta. 2
Permasalahan lainnya yang juga masih belum terselesaikan hingga saat ini adalah adanya perselisihan antara buruh dan  pihak perusahaan terkait  dengan hak-hak buruh yang tidak terealisasi sebagai mana perjanjian kerja yang dibuat. Hal inilah yang terjadi pada  salah  satu  perusahaan  di  Manokwari,  Perseroan  Terbatas  State Development  & Investment Corporation Papua Indonesia Cement Manokwari. Pada perusahaan tersebut, telah terjadi mogok kerja yang dilakukan pihak buruh, karena adanya ketidakjelasan upah yang dibayarkan pihak perusahaan, karena tidak sesuai dengan kontrak kerja dan aturan
2 Badan  Pusat  Statistik, “ Rata-rata  Gaji  di  Papua  Kalahkan  Jawa  Barat ” ,  Katadata, http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/27/10-provinsi-dengan-rata-rata-gaji-pekerja- terbesar, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017, Pukul 09.00.
ketenagakerjaan. 3 Bahkan dalam upaya penyelesaiannya terjadi aksi saling tuding antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota dalam menangani urusan ini.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  dalam  memperjuangkan  hak-hak buruh  di  beberapa  daerah  masih  kurang  optimal,  sehingga  kesejahteraan  buruh  tidak terwujud. Hal inilah yang dialami buruh masyarakat asli Papua yang bekerja pada PT. SDIC Papua  Indonesia  Cement  Manokwari.  Rendahnya  upah  buruh  dan  terbatasnya  hak-hak pekerja  seperti  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan  kematian,  Jaminan  Hari  Tua  dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan salah satu bentuk pengabaian terhadap hak dasar  pekerja.  Hal  inilah  yang  melatarbelakangi  penulis  mengangkat  permasalahan  ini dalam  sebuah  tesis  dengan  Judul  Analisis  Hukum  Perjanjian  Kerja  Pada  Perseroan Terbatas  State  Development  and  Investment  Corporation  Papua  Indonesia  Cement Manokwari  (Studi  Kasus  Kontrak  Kerja  Perseroan  Terbatas  State  Development  & Investment Corporation Papua Indonesia Cement Manokwari).
Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi  pertentangan  karena  hak  dan  kewajiban  tidak  seimbang. 4 Setiap  warga  negara memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  layak,  tetapi  pada kenyataannya seperti halnya kasus di atas, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan  dalam  menjalani  kehidupannya,  karena  haknya  belum  terjamin sepenuhnya. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.  Jika  keseimbangan  itu  tidak  ada  akan  terjadi  kesenjangan  sosial  yang berkepanjangan.
Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut  harus  sangat  diperhatikan,  yaitu  mengenai  pemeliharaan  dan  peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan  dan  kegotongroyongan  sebagai  mana  yang  tercantum  dalam  jiwa  dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3 Pasific  Pos, “ 250  Pekerja  Lebih  PT  SDIC  Cement  Indonesia  Mogok ” ,  Pasific  Pos, https://www.pasificpos.com/item/16495-250-pekerja-lebih-pt-sdic-cement-indonesia-mogok.  Diakses taggal 13 Januari 2017. Pukul 14.00 WIT.
4 Subir K. Roy. “ Vulnerability of Elderly Women: Victim of Gender Discrimination ” . Hasanuddin Law Review ,
3 (1), 1-13, 2017, doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.560
Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang- undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Pelaksana  dari  perundang-undangan  di bidang Ketenagakerjaan.
Permasalahan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  terkait  mengenai  hubungan  kerja tidak  seimbang  antara  pengusaha  dengan  buruh  dalam  pembuatan  perjanjian  kerja sebagaimana  pada  State  Development  And  Investment  Corporation  Papua  Indonesia Cement Manokwari, Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat perjanjian, akan tetapi iklim  persaingan  usaha  yang  makin  ketat  yang  menyebabkan  perusahaan  melakukan efisiensi  biaya  produksi  ( cost  of  production ).  Namun  hal  ini  justru  berdampak  pada implementasi hak pekerja yang  tidak terpenuhi sehingga perjanjian  kerja  yang di buat, cenderung hanya menguntungkan pihak perusahaan saja.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan  penelitian hukum empiris dengan mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan isu penelitian pada tataran praktis.    Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Manokwari  serta  Perseroan  Terbatas  State  Development  dan  Investment  Corporation Papua  Indonesia  Cement  Manokwari.  Pemilihan  lokasi  Penelitian  ini  didasarkan  pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut di atas merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan  pengawasan  terhadap  terlaksananya  Undang-Undang  Ketenagakerjaan, sedangkan  PT  SDIC  Papua  Indonesia  Cement  Manokwari  merupakan  perusahaan  yang banyak mempekerjakan masyarakat asli Papua.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis  Perjanjian  Kerja  antara  Karyawan  dengan  PT.  SDIC  Papua  Indonesia Cement Manokwari
Di Indonesia, konsep hak asasi manusia secara tegas diakui keberadaannya di dalam UUD NRI 1945 dilaksanakan oleh negara di dalam masyarakat. Hak asasi pekerja adalah hak untuk  memperoleh  pekerjaan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  yang  telah  diakui
keberadaannya dalam UUD NRI 1945 yang merupakan hak konstitusional.  Permasalahan ketenagakerjaan  di  Indonesia  terkait  mengenai  hubungan  kerja  tidak  seimbang  antara pengusaha  dengan  pekerja  dilatarbelakangi  karena  adanya  ketidakseimbangan  posisi dalam  pembuatan  perjanjian  kerja.  Hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh  pekerja  dan perusahaan  pada  umumnya  bersifat  hubungan  hierarkis.  Kedudukan  pekerja  di  dalam hubungan kerja, ditinjau dari segi sosial ekonomis adalah lebih rendah dari perusahaan.
Perjanjian  kerja  mempunyai  beberapa  pengertian.  Pasal  1601  a  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan:
“Perjanjian  perburuhan  adalah  suatu  perjanjian  dimana  pihak  ke -1  (satu)/buruh atau  pekerja  mengikatkan  dirinya  untuk  dibawah  perintah  pihak  yang  lain,  si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Selanjutnya,  pada  Undang-Undang  Nomor.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (14) menyebutkan:
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat  kerja  hak  dan  kewajiban  kedua  belah pihak”.
Perihal tentang pengertian perjanjian  kerja,  Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk  bekerja  dengan  menerima  upah  dari  Pihak  Kedua  yakni  majikan,  dan  majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. 5
Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut , bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah” adanya di bawah perintah pihak lain”, sehingga tampak hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan. Berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja, yakni:

## a. Adanya Unsur Pekerjaan
Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan  yang  diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan  seizin  majikan  dapat  menyuruh  orang  lain.  Hal  ini  dijelaskan  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  Pasal  1603a  yang berbunyi : “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan  ia  dapat  menyuruh  orang  ketiga  menggantikannya”.  Sifat  pekerjaa n
5 Agusmidah, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Medan: USU Press, 2010, hlm. 40.
yang  dilakukan  oleh  pekerja  itu  sangat  pribadi  karena  bersangkutan keterampilan/keahliannya,  maka  menurut  hukum  jika  pekerja  meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.
b. Adanya Unsur Perintah
Manifestasi  dari  pekerjaan  yang  diberikan  kepada  pekerja  oleh  pengusaha adalah  pekerja  yang  bersangkutan  harus  tunduk  pada  perintah  pengusaha untuk  melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Di  sinilah perbedaan  hubungan  kerja  dengan  hubungan  lainnya.  Perjanjian  Kerja sebagaimana  didefinisikan  oleh  ketentuan  pasal  1313  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lai n atau lebih”. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara  hukum,  untuk  mendapatkan  hak  atau  melaksanakan  kewajiban  yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

## c. Adanya Unsur Upah
Upah  memegang  peranan  penting  dalam  hubungan  kerja,  bahkan  dapat dikatakan  bahwa  tujuan  utama  orang  bekerja  pada  pengusaha  adalah  untuk memperoleh  upah.  Sehingga  jika  tidak  unsur  upah,  maka  suatu  hubungan tersebut  bukan  merupakan  hubungan  kerja.  Sebagai  bagian  dari  perjanjian pada  umumnya,  perjanjian  kerja  harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan juga pada Pasal 1 ayat 14 Pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  definisi  perjanjian  kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  lazim  disebut  kesepakatan  bagi  yang mengikatkan  dirinya,  bahwa  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian  kerja  harus setuju/sepakat,  seia-sekata  mengenai  hal-hal  yang  diperjanjikan.  Kemampuan  atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus haruslah cakap membuat perjanjian  (tidak  terganggu  kejiwaan/waras)  ataupun  cukup  umur  minimal  18  Tahun (Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).
Perjanjian kerja, seyogyanya di buat dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengedepankan  asas  keseimbangan  para  pihak.  Kedudukan  yang  tidak  seimbang  akan
berakibat  pada  ketimpangan  hak  dan  kewajiban  salah  satu  pihak.  PT.  SDIC  Papua Indonesia  Cement  Manokwari  dalam  mengadakan  perjanjian  kerja  dengan  pekerja, menggunakan standar kontrak yang belum pernah di diskusikan bersama dengan sekrikat pekerja. Berdasarkan hasil wawancara pada bagian Human Resources Departement PT. SDIC  Papua  Indonesia  Cement  Manokwari  pada  tanggal  6  Maret  2018,  mengemukakan bahwa bentuk standar kontrak yang digunakan pada dasarnya sifatnya seragam karena merupakan  kebijakan  kantor  pusat  yang  berkedudukan  di  China.  Cabang  yang  ada  di berbagai  negara  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  isi standar  kontrak  tersebut,  cabang  hanyalah  pelaksana  kebijakan.  Penggunaan  standar kontrak  tidak  dapat  dihindarkan  mengingat  kebutuhan  perekonomian  mengharuskan pihak  perusahaan  bertindak  cepat  dan  efisien.  Sehingga  salah  satu  upaya  untuk memperlancar jalannya kegiatan rekrutmen pekerja adalah dengan menggunakan standar kontrak, agar lebih efisiensi pola penerimaan pekerja. Selain itu, isi kontrak ini juga telah dibicarakan dengan organisasi serikat buruh dan pada dasarnya semua telah setuju.
Penulis  berpandangan  bahwa,  meskipun  pada  dasarnya  penggunaan  standar kontrak memang ditujukan untuk efisiensi proses pelaksanaan penerimaan pekerja yang jumlahnya  banyak,  namun  demikian  ikut  merumuskan  kontrak  merupakan  bagian  dari salah  satu  kesepakatan  dalam  hukum  perdata.  Hal  ini  tentu  menjadi  pertanyaan  besar, benturan antara tuntutan efisiensi dan keseragaman dengan upaya menciptakan keadilan bagi  para  pekerja  adalah  hal  yang  tidak  dapat  terhindarkan.  Namun  demikian,  bukan berarti  bahwa  tuntutan  efisiensi  tersebut  harus  mengesampingkan  hak-hak  salah  satu pihak dalam pembuatan perjanjian kerja.
Berkaitan  dengan  standar  kontrak  ini,  maka  penulis  berpandangan  bahwa pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak saja, tanpa ada keterlibatan secara aktif  oleh  pihak  lainnya  sangat  bertentangan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata.  Asas  kebebasan berkontrak  ( contracts  vrijheid) mengandung  makna  bahwa  masyarakat  memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka. 6 Perkembangan yang terjadi dalam praktik, terkait dengan kontrak kerja, terdapat indikasi  terjadinya  penyalahgunaan  keadaan  yang  menjadi  salah  satu  faktor  pembatas
6 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 47.
dalam  penerapan  asas  kebebasan  berkontrak. 7 Berbeda  dengan  aturan  hukum  kontrak yang berlaku di Indonesia, yang belum mengatur penyalahgunaan keadaan, tetapi masih memakai rubrikasi paksaan, tipuan, dan khilaf sebagai dasar untuk menyatakan cacatnya kesepakatan,  maka  KUH.  Perdata  Belanda  baru  yang  terdapat  dalam  NBW  ( Nieuw Burgerlijk Wetbook ) telah menetapkan penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu alasan untuk membatalkan kontrak. 8
Dari berbagai pandangan yang dikemukakan, ternyata asas kebebasan berkontrak merupakan  domain  terpenting  dalam  hukum  kontrak.  Asas  kebebasan  berkontrak merupakan asas yang bersifat universal, karena diakui dalam sistem civil law dan common law , yang dalam perkembangannya cenderung dipenuhi dengan pembatasan-pembatasan. Diasumsikan,  bahwa  kebebasan  tanpa  batas  akan  cenderung  kepada  terjadinya penyalahgunaan  dan  perbuatan  merugikan  bagi  satu  pihak  yang  berada  dalam  posisi tawar yang lemah. Kebebasan berkontrak merupakan “ruh” dan “nafas” sebuah kontrak, yang secara implisit memberi panduan bahwa dalam berkontrak para pihak diasumsikan mempunyai  kedudukan  yang  seimbang.  Dengan  demikian,  diharapkan  muncul  kontrak yang adil dan seimbang bagi para pihak. 9
Dalam  perkembangannya  ternyata  kebebasan  berkontrak  dapat  mendatangkan ketidakadilan,  karena  asas  ini  hanya  mencapai  tujuannya  yaitu  mendatangkan kesejahteraan  seoptimal  mungkin  bila  para  pihak  memiliki bargaining  position yang seimbang. 10 Karena itu, asas kebebasan  berkontrak  telah mengalami penurunan secara fungsional, karena kuatnya intervensi Kedudukan Perusahaan dalam membatasi pekerja dalam  menciptakan  dan  mengatur  hubungan  kontraktual,  sekalipun  telah  di  rumuskan bersama melalui serikat pekerja/buruh. Oleh karenanya peran pemerintah dalam upaya mewakili pekerja dalam negeri harus lebih dioptimalkan khususnya dalam mewujudkan keadilan dalam hal pengupahan.
Dalam perspektif hukum perdata,  perjanjian  kerja haruslah memuat  empat asas, yaitu  asas  kebebasan  berkontrak,  asas  itikad  baik,  asas  transparansi,  dan  asas proporsionalitas. 11 Asas-asas hukum haruslah terpenuhi secara  keseluruhan agar dapat
7 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja , Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 22.
8 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan , Bandung: Citra Aditya Bakti,
2007, hlm. 17.
9 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 2.
10 Sutan Remy Sjahdeini. Op. Cit. , hlm. 17.
11 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah . Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009, hlm. 37.
mewujudkan  keadilan  bagi  para  pihak.  Berikut  ini  adalah  implementasi  asas-asas perjanjian  pada  perjanjian  kerja  antara  karyawan  dengan  PT.  SDIC  Papua  Indonesia Cement Manokwari.

## Pelaksanaan  Perjanjian  Antara  Pekerja/Karyawan  Dalam  Memperoleh  Hak-hak Dasar Pengupahan
Kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) merupakan kebijakan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan di Indonesia. Besarnya upah minimum di setiap daerah berbeda – beda tergantung sumber daya manusia, potensi dan kemajuan ekonomi daerah serta daya saing suatu daerah dengan daerah lain. Kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan kebijakan  upah  minimum  regional  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang Ketenagakerjaan  Pasal  90  ayat  (1).  Kewenangan  Provinsi  sebagai  Daerah  Otonom mencangkup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi Papua,  tidak  mengatur  secara  detail  bagaimana  peran  Pemerintah  daerah  dalam melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan. Undang-Undang Otsus tersebut hanya mengatur ketentuan sebagai berikut:
Pasal 61
(1) Pemerintah  Provinsi  berkewajiban  melakukan  pembinaan,  pengawasan,  dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua.
(2) Untuk  mempercepat  terwujudnya  pemberdayaan,  peningkatan  kualitas  dan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan Pemerintah Provinsi memberlakukan kebijakan kependudukan.
(3) Penempatan penduduk di Provinsi Papua dalam rangka transmigrasi nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan dengan persetujuan Gubernur.
(4) Penempatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perdasi.

## Pasal 62
(1) Setiap  orang  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak  serta  bebas memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
(2) Orang  asli  Papua  berhak  memperoleh  kesempatan  dan  diutamakan  untuk mendapatkan  pekerjaan  dalam  semua  bidang  pekerjaan  di  wilayah  Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.
(3) Dalam  hal  mendapatkan  pekerjaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  di bidang  peradilan,  orang  asli  Papua  berhak  memperoleh  keutamaan  untuk diangkat  menjadi  Hakim  atau  Jaksa  di  Provinsi  Papua.  (4)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.
Peran pemerintah daerah dalam bidang tenaga kerja secara tegas di atur dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah pada Pasal 9 ayat 3 dinyatakan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pada Pasal 12 UU Pemerintah Daerah ayat 2 dinyatakan bahwa salah satu urusan konkuren pemerintah daerah adalah berkenaan dengan ketenagakerjaan.
Pemerintah mempunyai fungsi utama membuat pengaturan agar hubungan antara buruh dengan  pengusaha berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan  kewajiban secara adil, serta berfungsi sebagai penegak hukum. Di samping itu pemerintah  juga  berperan  sebagai  penengah  dalam  menyelesaikan  konflik  atau perselisihan  yang  terjadi  secara  adil.    Peran    Disnakertrans  dalam  pelaksanaan  dan pengawasan  kebijakan  upah  minimum  juga  berdasarkan  adanya  surat  wajib  lapor perusahaan,  dimana  di  dalamnya  berisi  kodifikasi  perusahaan,  keadaan  perusahaan, Keadaan ketenagakerjaan, dan pengesahan. Setiap laporan yang dikumpulkan oleh semua perusahaan yang berada di wilayah Manokwari yang nantinya akan menjadi dasar dari bidang  pengawasan  untuk  mengambil  tindakan  guna  melindungi  tenaga  kerja  sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan pengawasan norma ketenagakerjaan yang berkenaan dengan pengupahan.
Lebih  lanjut  beliau  mengemukakan  bahwa  upaya  lainnya  yaitu  dengan melaksanakan monitoring dan pengawasan secara rutin dengan cara terjun langsung ke setiap perusahaan dengan memeriksa berkas-berkas yang ada dan juga dengan melakukan wawancara  baik  dengan  pemilik  perusahaan  ataupun  dengan  para  buruh  guna mengetahui  keadaan  yang  sesungguhnya  apakah  sudah  sesuai  dengan  dokumen  wajib lapor perusahaan yang diserahkan kepada pegawai bagian pengawas Dinas Tenaga Kerja.
Menanggapi  pendapat  tersebut,  penulis  berpandangan  bahwa  memang  pada dasarnya upah minimum buruh yang ada di PT. SDIC Papua Indonesia Cement Manokwari. Sudah  sesuai  aturan.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Papua  Barat  Nomor 561/198/11/2017  Tentang  Penetapan  Upah  Minuman  Provinsi  (UMP)  dan  Upah Minimum  Sektor  Provinsi  Papua  Barat  Tahun  2018,  maka  setiap  perusahaan  harus menentukan upah sebesar Rp 2.667.000. adapun upah yang diberikan bagi pekerja pada PT. SDIC Papua Indonesia Cement Manokwari, adalah sama dengan jumlah upah minimum yakni Rp 2.667.000.
Meskipun pada dasarnya upah minimum yang diberikan jumlahnya sama, namun dalam  pelaksanaannya  tidak  demikian.    Pada  Tahun  2017  250  pekerja  PT  SDIC  Papua Cement  Indonesia melakukan  aksi mogok kerja. Para pekerja menuntut kejelasan upah yang dibayarkan pihak perusahaan, karena tidak sesuai dengan kontrak kerja dan aturan ketenagakerjaan. Koordinator aksi, Beny Tahirito, mengatakan 12 , sesuai surat keputusan (SK) Gubernur Papua Barat, apabila perusahaan membayar gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP), maka perusahaan melanggar aturan. Diungkapkannya, di slip gaji yang diterima sebelumnya, tertera upah dan tunjangan, tetapi setelah berjalan beberapa bulan, upah  dan  tunjangan  tidak  tertera  lagi  di  dalam  slip  gaji.  Bahkan,  terdapat  pemotongan sebesar Rp. 200.000 yang tidak jelas tujuannya.
Menurut  Yusab  Minggo  yang  juga  merupakan  salah  satu  pekerja  pada  PT  SDIC Papua  Cement  Indonesia  kepada  penulis  pada  tanggal  7  Maret  2018,  mengemukakan bahwa:
Persoalan ini bukan baru terjadi, melainkan sudah berlarut-larut sampai 2 tahun, tetapi  terus  didiamkan  semua  pekerja.  Beliau  menambahkan  bahwa  para  pekerja sudah sering menyampaikan aspirasi berulang kali, tetapi tidak pernah ditanggapi pihak  perusahaan.  Bahkan    pihak  perusahaan  tidak  memiliki  itikad  baik  untuk menemui para pekerja untuk menyelesaikan persoalan ini. Lebih lanjut dikemukakan bahwa hal lain yang membingungkan para pekerja, nilai yang tertera di slip gaji tidak sama  dengan  upah  yang  diterima  pekerja.  Menurutnya,  hal  ini  harus  dijelaskan kepada pekerja agar jelas dan bisa dipahami.
Pada kesempatan yang berbeda, penulis melakukan wawancara dengan Pascalina Yamlean pada tanggal 13 Maret 2018, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua  Barat,  pada  intinya  beliau  mengemukakan  bahwa  saat  ini  pihaknya  sedang memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut, kami berharap, persoalan ini selesai secara baik melalui pertemuan dia pihak  (Bipartit) antara perusahaan dengan karyawan. Dalam persoalan ini karyawan menuntut perusahaan memberi kejelasan terkait gaji serta seluruh hak  mereka  sebagai  pekerja.  Laporan  memang  sudah  masuk  ke  Dinas,  Kami  pun  tentu harus  bertindak  sesuai  prosedur  sehingga  pada  tahap  awalnya  ini  kami  serahkan persoalan  ini  agar  diselesaikan  secara  internal  yakni  secara  bipartit.  Kami  berharap, persoalan  ini  selesai  melalui  pertemuan  tersebut,  sehingga  tidak  perlu  ada  proses Tripartite  yang  melibatkan  Disnaker.  Ditambahkan  pula  bahwa  pengawasan ketenagakerjaan merupakan kewenangan Disnasker provinsi sedangkan pembinaan tugas
kabupaten. Diharapkan perusahaan dan karyawan berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten Manokwari.
Dari pendapat di atas, dikemukakan bahwa Para pekerja meminta kejelasan dari perusahaan tentang hak-haknya, hal ini menunjukkan terdapat persoalan terkait dengan perjanjian  kerja  yang  di  sepakati.  Bagaimana  mungkin  pekerja  masih  tidak  memahami hak-haknya sementara mereka telah bekerja di Perusahaan. Disnakertrans puan terlihat saling  lempar  tangan.  Pengawasan  ketenagakerjaan  menjadi  kewenangan  Dinasker provinsi, sedangkan pembinaan tugas Disnaker kabupaten. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Kadisnakertrans)  Provinsi  Papua  Barat    mengarahkan,  perusahaan  dan karyawan  dapat  berkoordinasi  dengan  Disnaker  Kabupaten  Manokwari.  Hal  ini mengindikasikan bahwa terdapat persoalan ketenagakerjaan yang sistematis, yakni tidak hanya  pada  tahap  penyusunan  perjanjian  kerja  saja,  melainkan  juga  permasalahan pengawasan dan pembinaan perusahaan selaku pihak yang menggunakan jasa pekerja.

## KESIMPULAN
Perjanjian kerja antara karyawan dengan PT. SDIC Papua Indonesia Cement Manokwari pada dasarnya merupakan kesepakatan pihak perusahaan dengan pihak serikat pekerja, namun  demikian  kedudukan  yang  tidak  berimbang  secara  ekonomis,  mengakibatkan kesepakatan berjalan satu arah dimana perusahaan lebih dominan dalam menentukan isi kontrak, sehingga asas kebebasan berkontrak kurang terpenuhi. Pelaksanaan perjanjian antara  pekerja/karyawan  dengan  PT.  SDIC  Papua  Indonesia  Cement  Manokwari  dalam memperoleh  hak-hak  dasar  Pengupahan  kurang  terimplementasi  dengan  baik.  Hal  ini dikarenakan terdapat pemotongan gaji karyawan yang tidak diketahui oleh karyawan. Hal ini  telah  disampaikan  kepada  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Tenaga  kerja  dan transmigrasi dan saat ini sementara dalam proses penyelesaian dengan pihak perusahaan.
Pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  hal  ini  dinas  tenaga  kerja  dan transmigrasi,  sebaiknya  tidak  hanya  dilakukan  pada  saat  pelaksanaan  perjanjian  kerja saja,  melainkan  juga  pada  saat  penyusunan  perjanjian  kerja.  Pihak  pemerintah  harus memosisikan diri sebagai pihak yang menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam hal ini pekerja dan perusahaan. Dengan adanya keseimbangan para pihak, maka perjanjian yang dihasilkan juga akan berkeadilan bagi seluruh pihak. Selain itu, pekerja dan pihak perusahaan harus mengoptimalkan peran organisasi serikat pekerja, khususnya dalam hal pembuatan  perjanjian.  Perwakilan  pekerja  harus  melakukan  musyawarah  sebelum
perumusan perjanjian kerja dengan pihak perusahaan, dan juga melakukan sosialisasi isi kontrak setelah adanya kesepakatan dengan pihak perusahaan.

## Daftar Pustaka
Buku
Agusmidah, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Medan: USU Press, 2010.
Asyhadie, Zaeni, Hukum Kerja , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Budiono,  Herlien, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan ,  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Husni, Lalu, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. Simamora, Yohanes Sogar, Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah . Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009.
Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

## Jurnal
Aziz, Rizka Amelia, " Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Pekerja Outsourcing Pasca Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 " Jurnal Hukum Lex Jurnalica Vol.13 No.3, 2016.
Roy,  Subir  K. “ Vulnerability  of  Elderly  Women:  Victim  of  Gender  Discrimination ” .
Hasanuddin Law Review , 3 (1), 1-13, 2017, doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.560

## Internet
Badan  Pusat  Statistik, “ Rata-rata  Gaji  di  Papua  Kalahkan  Jawa  Barat ”, Katadata, http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/27/10-provinsi-dengan- rata-rata-gaji-pekerja-terbesar, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017, Pukul 09.00.
Pasific  Pos, “ 250  Pekerja  Lebih  PT  SDIC  Cement  Indonesia  Mogok ”,  Pasific  Pos, https://www.pasificpos.com/item/16495-250-pekerja-lebih-pt-sdic-cement- indonesia-mogok. Diakses taggal 13 Januari 2017. Pukul 14.00 WIT.