## PERAN DESA PAKRAMAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ADAT DI DESA BUNGKULAN, KABUPATEN BULELENG
I Putu Prana Suta Arsadi, Ketut Sudiatmaka, Ratna Artha Windari
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {suta.arsadi, sudiatmaka, ratnawindari}@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bentuk sengketa tanah adat dan faktor yang  menyebabkan  terjadinya  di  Desa  Bungkulan,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng (2) Peran Desa Pakraman Bungkulan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat  yang  terjadi  di  Desa  Bungkulan,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng  (3) Kendala  yang  dihadapi  oleh  Desa Pakraman Bungkulan  dalam  menyelesaikan sengketa  tanah  yang  terjadi  di  Desa  Bungkulan,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris,  dengan  menggunakan pendekatan  deskripif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sengketa  tanah adat yang terjadi di Desa Bungkulan dapat dikategorikan menjadi dua bentuk sengketa yaitu  sengketa  horizontal  dan  sengketa  vertical.  Sengketa  tanah  adat  yang  terjadi  di Desa Bungkulan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (a) Pengetahuan masyarakat mengena tanah masih kurang, terutama mengenai kepemilikan tanah adat; (b) Faktor ekonomi; (c) Masalah pewarisan; (d) Kurang jelasnya batas-batas tanah. Peran Desa Pakraman Bungkulan  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  adat  yaitu  dengan mengadakan  mediasi  yang  dilakukan  di  Pura  Desa  Bungkulan  dan  dihadiri  oleh  (a) Prajuru Desa Pakraman Bungkulan;  (b) Kerta Desa;  (c)  Kedua  belah  pihak  yang bersengketa;  (d)  saksi-saksi.  Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  Desa Pakraman Bungkulan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi di Desa Bungkulan yaitu: (a) Adanya pihak-pihak yang bersengketa memiliki sifat yang egois; (b) Sulit mencari saksi untuk memberikan keterangan; (c) Sulitnya mencari bukti-bukti yang diperlukan pada saat pemeriksaan.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Prajuru Desa Pakraman .

## Abstract
This research aims to deterwine (1) Forms of customary land dispute and factors that caused its occurrence in Bungkulan village, Sawan district, Buleleng regency, (2) The roles  of Desa  Pakraman Bungkulan  in  solving  the  dispute,  and  (3)  Obstacles encountered by Desa Pakraman Bungkulan in solving it. This is an empirical juridical research  with the use of descriptive qualitative approach. The results of this research show that the customary land dispute occurred in Bungkulan village can be categorized into  two  forms  namely  horizontal  and  vertical  disputes.  The  disputes  are  caused  by some factors, such as (a) lack of knowledge societies have about land, especially the ownership of customary land, (b) economic factor, (c) inheritance issue, and (d) lack of clarity of land boundaries. The role of Desa Pakraman Bungkulan in solving the disputes is conducting a mediation to solve the problem in a familial way. The mediation is done in Bungkulan village  temple  and  attended  by (a) Prajuru  Desa Prakaman Bungkulan, (b) Kerta Desa, (c) both parties which are in dispute, and (d) witnesses. The obstacles which are faced by Desa Pakraman Bungkulan in resolving the customary land dispute are: (a) There are parties that are selfish, (b) It is difficult to
find witnesses to provide information; (c) It is difficult to seek for necessary evidence at the time of investigation.
Keywords: Dispute Resolution, Prajuru Desa Pakrama .

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  suatu  aspek  yang penting  didalam  kehidupan,  dimana  tanah mempunyai peran yang sangat  penting dan merupakan  pondasi  utama  dari  seluruh kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manusia. Tanah juga merupakan sumber penghidupan  bagi  manusia  itu  sendiri, setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh manusia pasti berkaitan erat dengan  tanah.
Di  Bali  hubungan  manusia  dengan alam  sekitar  sangat  erat,  bahkan  ada upacara-upacara  khusus  yang  dilakukan oleh  masyarakat  Bali  untuk  menjaga kesucian  alam  sekitar  dimana  masyarakat hidup  dan  mencari  penghidupan.  Dewasa ini  seiring  dengan  perkembangan  jaman makna dari palemahan yang terdapat pada filosofi Tri  Hita  Karana telah  ternodai dengan banyaknya masyarakat yang serakah sehingga berdampak pada banyaknya  kerusakan  yang terjadi  di  alam sekitar.  Jika  dilihat  disektor  tanah  banyak orang  ingin  mendapatkan  hak  atas  tanah walau dengan cara apapun. Mulai dari yang membuat sertifikat ganda, mensertifikatkan tanah  yang  bukan  menjadi  hak  miliknya sampai  ada  yang  mengakui  tanah-tanah yang dimiliki oleh desa adat.
Maraknya terjadi kasus-kasus dibidang  tanah,  disebabkan  oleh  faktor- faktor  (1) Kurangnya  tertibnya  administrasi dibidang tanah dimasa lampau, (2) Kondisi masyarakat yang sudah semakin menyadari  dan  mengerti  akan  arti  penting dan  hak  atas  tanah  yang  dimilikinya,  (3) Iklim  keterbukaan  sebagai  salah  satu kebijakan yang ditegaskan oleh pemerintah, (4)  Masih  banyaknya  tanah-  tanah  yang belum bersertifikat, (5) Tanah yang dikuasai oleh seseorang belum tentu kepemilikannya ada  pada  orang  yang  menempati,  (6) Proses  pewarisan  tanah  tidak  ditetapkan melaui mekanisme hukum,
(7) Masih adanya tanah yang penguasaannya  secara  komunal  yang sewaktu-waktu     dapat    menimbulkankan
konflik,  (8)  Adanya  pihak-pihak  yang menggunakan  kesempatan  untuk  mencari keuntungan  materil  secara  tidak  wajar (Windari,2014:329).
Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tanah yang terjadi di Bali sangat di perlukan adanya peranan yang aktif dari pihak  Desa Pakraman yang  ada  di  Bali. Selain  untuk  menyelesaikan  sengketa tanah  yang  terjadi,  peran Desa  Pakraman ini  sangat  penting  agar  membantu  para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi. Desa Pakraman merupakan suatu kesatuan atau persekutuan wilayah yang berdasarkan  atas  kesatuan  tradisi  dan tatakrama  pergaulan  hidup  yang  diwarisi secara  turun  temurun  serta  diikat  oleh Kahyangan  Tiga yaitu  Pura  Desa,  Pura Puseh , dan Pura Dalem . Pada  Desa Pakraman  Bungkulan masih  banyaknya  terdapat  kasus-kasus tentang tanah, selain dilatar belakangi oleh faktor  ekonomi,  juga  dikarenakan  masih lemahnya administrasi tanah. Kasus-kasus yang  terjadi  di  Desa Pakraman Bungkulan tersebut sebagian besar telah  di selesaikan melalui jalur non litigasi dalam hal ini pihak Desa Pakraman Bungkulan  yang  telah membantu  dalam  proses  penyelesaian kasus  tersebut  melalui  mediasi  yang dilakukan  oleh Prajuru Desa Pakraman beserta  Kepala  Desa  Bungkulan  dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Pakraman Bungkulan.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui  Bentuk  Sengketa  Tanah  Adat dan  Faktor  yang  Menyebabkan  Terjadinya di  Desa  Bungkulan,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng,  untuk  mengetahui peran  Desa Pakraman Bungkulan  dalam menyelesaikan sengketa tanah yang  terjadi di  Desa  Bungkulan,  Kecamatn  Sawan, Kabupaten Buleleng dan untuk mengetahui Kendala yang Dihadapi oleh Desa Parkraman Bungkulan dalam
menyelesaikan sengketa tanah yang  terjadi di  Desa  Bungkulan,  Kecamatan  Sawan,
Kabupaten Buleleng.

## e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan konstribusi dalam membuat kebijakan mengenai penyelesaian  sengketa  tanah; Bagi  Kantor Tanah Kabupaten Buleleng, hasil penelitian ini diharapkan dalam melakukan pendataan tanah pihak BPN harus melakukan kordinasi terlebih dahulu
kepada masyarakat setempat; Bagi  peneliti sejenis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan  bisa  membantu  bagi  peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini peneliti menggunakan kajian yuridis  empiris. Kajian yuridis  empiris  di  katakan  sebagai law  in action ,  dimana  mengkaji  hukum  secara nyata,baik  itu  secara  budaya  maupun keadaan  sosial.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  dua  jenis  data  yaitu  data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini  data  primer  diperoleh  langsung  dari Prajuru  Adat  dan  tokoh-tokoh  adat  yang mengetahui mengenai peran Desa Pakraman
Bungkulan, Kepala Desa
Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng  seta  masyarakat  Desa Pakraman Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabepaten Buleleng,  baik  itu  dari  responden  ataupun dari narasumber.
Teknik  pengumpulan  data  adalah suatu cara yang digunakan oleh seseorang peneliti  untuk  mengumpulkan  data  -  data baik  berupa  keterangan,  :  nilai  -  nilai ataupun  angka  -  angka  yang  diperlukan dalam  suatu  penelitian  (Elysabeth,  2001  : 48). Teknik penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu (1) teknik studi dokumen yaitu memperoleh data dari  buku, undang- undang  yang  berkaitan  dengan  penelitian (Wibowo,2010:10). Teknik wawancara adalah  suatu  metode  pengumpulan  data yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan percakapan dengan tujuan tertentu (Wibowo,2010:10).
Teknik Observasi
adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena social dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kulaitatif dengan pendekatan yuridis empiris.  Dimana  dalam  penelitian  ini menganalisis dan mendeskripsikan mengenai
Peran Desa Pakraman Bungkulan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi di lapangan saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bisa  dikatakan  sangat  beragam bentuk ataupun yang melatarbelakanginya (Wirantini,2014:27). Secara umum bentuk - bentuk sengketa dilihat dari derajat atau tingkatan ekonomi orang yang bertikai (http://materiips.com/contoh-konflik- horizontal/amp) yaitu :
1.  Sengketa  horizontal,  yaitu  sengketa yang  terjadi  diantara  orang  atau golongan  yang  memiliki  kesamaan derajat  sosial,  kelas  sosial  atau  pun golongan yang sama dalam masyarakat.
2.  Sengketa vertikal merupakan sengketa yang  terjadi  antara  kelompok  yang memiliki  perbedaan  strata  tingkatan dalam masyarakat.
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara ditempat  penelitian  bahwa  secara  umum bentuk-bentuk sengketa tanah yang terjadi di  Desa  Bungkulan,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten Buleleng yaitu:
1.  Status kepemilikan
Pada jaman sekarang ini banyak sekali terjadi  sengketa  tanah  karena  tidak jelasnya status tanah tersebut. Terutama kepemilikan tanah-tanah jaman  dulu  yang  belum  mempunyai sertipikat.  Hal  tersebut  sering  sekali terjadi  karena  pemilik  dari  tanah tersebut masih enggan untuk mensertipikatkan tanah miliknya. Selain  itu  juga  dikarenakan  batas- batas tanah yang tidak jelas yang dapat menimbulkan sengketa tanah.
2.  Pewarisan Dimana  pada  jaman  ini  tanah  sudah menjadi  barang  mewah  yang  memiliki nilai  ekonomis  yang  tinggi.  Dalam  hal pewarisan  sering  kali  sampai  adanya perebutan  tanah  waris  diantara  para ahli  warisnya,  ada  yang  tidak  terima dengan pembagian waris tidak merata antara ahli waris satu dengan ahli

## e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha
waris  lainnya  sehingga  menimbulkan sengketa tanah dan juga ada ahli waris yang  keberata  akan  sikap  dari  salah satu  ahli  waris  yang  menjual  tanah warisan  dari  orang  tuanya.  Pada dasarnya tanah warisan itu tidak boleh dijual apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak.  Apabila  tanah  warisan tersebut  dijual  maka    keturunan selanjutnya tidak bisa menikmati tanah warisan tersebut.
Jadi  dari  hal  yang  telah  tersebut diatas  dapat  kita  ketahui  bahwa  bentuk- bentuk sengketa tanah adat yang terjadi di Desa  Bungkulan,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng  ada  2  (dua)  bentuk yaitu  sengketa  horizontal  dan  sengketa vertikal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  bentuk- bentuk  sengketa tanah  adat  secara  umum yang  telah  terjadi  di  Desa  Bungkulan, Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng, yaitu:  pada  bentuk  sengketa  tanah  adat mengenai status kepemilikan dapat dikategorikan  sebagai  sengketa  horizontal maupun  sengketa  vertikal.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  sengketa  tanah  adat  mengenai status  kepemilikan,  misalnya  pada  kasus yang  terjadi  di  Banjar  Adat  Alasharum dimana  terjadi  kesalahpahaman  antara pihak Desa Pakraman dengan pihak Banjar Adat  mengenai  status  kepemilikan  tanah adat  hal  tersebut  dapat    dikategorikan sebagai sengketa horizontal tetapi jika kita lihat pada sengketa yang terjadi di Pura Yeh Lembu dimana  terjadi  perebutan  hak  atas tanah  antara  orang  perorangan  dengan pihak Desa Pakraman Bungkulan sengketa ini  dapat  dikategorikan  sebagai  sengketa vertikal.  Begitu  pula  pada  sengketa mengenai  pewarisan,  apabila  sengketa pewarisan  tersebut  terjadi  pada  orang dengan  orang  maka  dapat  dikategorikan sebagai  sengketa  horizontal.  Berbeda halnya  dengan  sengketa  pewarisan  tanah adat  apalagi  sampai  menjual  warisan berupa tanah adat hal ini dapat dikategorikan  sebagai  sengketa  vertikal, karena  pada  sengketa  pewarisan  tersebut tidak  lagi  antar  perorangan  tetapi  antar orang  dengan  intansi  adat  yakni  Desa Pakraman Bungkulan.
Suatu  sengketa  yang  terjadi  pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab. Berbagai macam penyebab
sengketa  yang  terjadi  antar  manusia, sehingga sangat sulit untuk mendeskripsikan secara jelas dan terperinci yang menjadi penyebab terjadinya sengketa.  Hal  ini  disebabkan  adanya sesuatu yang seharusnya menjadi penyebab  terjadinya  sengketa, tetapi  pada kelompok manusia tertentu justru bukanlah hal yang menyebabkan terjadinya sengketa, demikian pula sebaliknya. Terkadang  sesuatu  yang  sifatnya  sepele dapat  menjadi  penyebab  sengketa  antara manusia.  Suatu  sengketa  dilatarbelakangi oleh  perbedaan  ciri-ciri  yang  dibawa individu  dalam  suatu  interaksi  sosial. Dibawanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, sengketa merupakan suatu situasi yang wajar terjadi pada masyarakat dan  tidak  ada  satu  masyarakat  pun  yang tidak  pernah  mengalami  yang  namanya sengketa,  baik  itu  sengketa  yang  terjadi pada  keluarganya,  tempat  kerja  dan lingkungan  tempat  tinggalnya,  sengketa hanya  akan  hilang  bersamaan  dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Wirantini,2014:26).
Adapun  penyebab  sengketa  secara umum yaitu (Syahrifilani,2015:33):
1.  Kesalahpahaman;
2.  Perbedaan penafsiran;
3.  Ketidakjelasan pengaturan;
4.  Ketidakpuasan;
5.  Ketersinggungan;
6.  Kecurigaan;
7.  Tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur;
8.  Kesewenang-wenangan atau ketidak adilan;
9.  Keadaan yang tidak terduga.
Jika dilihat pada tempat penelitian dari banyaknya sengketa tanah adat yang terjadi di  Desa  Bungkulan,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng  diakibatkan  oleh beberapa faktor-faktor yang memcu terjadinya  sengketa  tanah  adat  di  Desa Bungkulan. Adapun faktor-faktor menyebabkan  terjadinya  sengketa  tanah adat  di  Desa  Bungkulan,  Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yaitu:
1.  Pengetahuan masyarakat mengenai kepemilikan tanah adat masih kurang Dimana  masyarakat  masih  kurang pengetahuannya  akan  tanah   adat, terutama masih adanya masyarakat yang belum tahu bahwa tanah  adat
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
merupakan  harta  kekayaan  Desa Pakraman .  Sehingga  semua  tanah adat  yang  berada  di  wilayah  Desa Pakraman tersebut  merupakan  aset yang dimiliki oleh Desa Pakraman dan tidak  boleh  disertipikatkat  maupun diperjualbelikan.
2.  Adanya niat untuk menguasai Terkadang di suatu keluarga dalam hal pewarisan pasti ada salah satu dari ahli waris yang ingin menguasai tanah warisan tersebut. Apabila ahli waris itu merasa  dirinya  mapan  dari  segi ekonomi    maka  ia akan  berbuat semena-mena.
3.  Faktor ekonomi Di  jaman  sekarang  ini  tanah  memiliki harga  jual  yang  sangat  tinggi  hal  ini dikarenakan luas tanah tidak
sebanding dengan jumlah penduduk di
Desa Bungkulan. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya sengketa, karena  ada  pihak  yang  hendak menguasai  tanah  dengan  cara  yang tidak baik, seperti pembuatan sertipikat palsu  dan  lain  sebagainya.  Desa Bungkulan merupakan salah satu desa terpadat  yang  ada  di  Kabupaten Buleleng,  dimana  Desa  Bungkulan  ini memiliki  13  dusun  dengan  jumlah penduduk mencapai 15.108  jiwa.  Hal  ini  berdampak  pada harga  tanah  yang  ada  di  Desa Bungkulan,  karena  angka  jumlah penduduk yang ada di Desa Bungkulan sangat  tinggi  sedangkan  luas  wilayah Desa  Bungkulan  tidak  sebanding dengan  jumlah  penduduk  sehingga tanah  yang  ada  di  Desa  Bungkulan memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi. Meningkatnya  nilai  ekonomi  tanah  hal ini akan menimbulkan terjadinya perebutan hak atas tanah, karena nilai tanah  yang  tinggi  orang  tidak  akan menyia-nyiakan  tanah  miliknya  dan bahkan  akan  melindungi  hak  atas tanah miliknya. Hal ini yang menyebabkan mengapa faktor ekonomi merupakan faktor yang menimbulkan terjadinya sengketa tanah yang terjadi di Desa Bungkulan.
4.  Faktor Pewarisan Masalah  pewarisan  ini  merupakan masalah  yang  paling  sering  terjadi. Tidak hanya disebabkan oleh
pembagian  waris  yang  tidak  merata tetapi adanya ketidakcocokan diantara ahli  waris  tersebut  sehingga  dapat memicu terjadinya sengketa.
5.  Kurang jelasnya batas-batas tanah Hal  ini  dikarenakan  apabila  batas tanahnya  tidak  jelas  maka  bisa  terjadi saling  klaim  antara  orang  yang  satu dengan  orang  yang  lain  atau  orang dengan intansi Desa Bungkulan maupun dengan intansi Desa Pakraman . Terutama yang jarak tanahya  berdekatan  hal  ini  sangat riskan  sekali  terjadi  saling  mengklaim hak atas tanah tersebut.
Dari berbagai konflik tanah adat yang terjadi  di  Desa  Bungkulan,  Kecamatan Sawan,  Kabupaten  Buleleng  jika  dikaitkan teori konflik yang ada, kondisi yang dihadapi oleh  masyarakat  Desa  Bungkulan  sesuai dengan  teori  konflik  yakni  kebutuhan manusia  sebagai  salah  satu  penyebab timbulnya  suatu  konflik  dalam  masyarakat (Windari,2014:336).  Hal  ini  karena  tanah merupakan  kebutuhan  masyarakat  Desa Bungkulan  yang  sangat  penting,  baik  itu untuk  membangun  rumah,  untuk  mencari penghasilan  seperti  berkebun,  sawah  dan membuka  usaha.  Ini  yang  menyebabkan tanah  memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi. Konflik  tanah  yang  terjadi  di  Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng  pada  dasarnya  muncul  akibat adanya perebutan sumberdaya yang dianggap  berharga  dan  memiliki  nilai ekonomi yang tinggi.
Maka dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa  adapun  faktor-faktor  yang  menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah adat di Desa  Bungkulan,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng  dipicu  oleh  berbagai hal, yaitu:
1.  Pengetahuan  masyarakat  mengenai tanah masih kurang, terutama mengenai kepemilikan tanah adat;
2.  Adanya niat untuk menguasai;
3.  Faktor ekonomi;
4.  Masalah pewarisan;
5.  Kurang jelasnya batas-batas tanah.
Di  Bali  mengenal  adanya  sistem pemerintahan dua desa, dimana  desa yang ada di Bali mengandung dua arti ( di dalam Suartha,2015:45) yaitu:
1.  Desa  Adat,  kesatuan  daerah  dimana penduduknya bersama-sama  atas
tanggungan  bersama  ( krama  desa ) melakukan suatu ibadat, dengan tujuan untuk  menjaga  kesucian  tanah  desa ( groundmagis ) serta  memelihara pura- pura  (tempat  ibadah-tempat  ibadah) yang ada di suatu desa (Suartha,2015:45);
2.  Desa  Dinas,suatu teritorium (daerah) pemerintahan.  Jadi,  Desa  Dinas  ini dibentuk oleh pemerintah, dan berdasarkan Undang-undang Pemerintah  Daerah  diberi  label desa otonom (Suartha,2015:44).
Berikut  beberapa regulasi yang berpihak pada hak masyarakat adat adalah sebagai berikut:
1.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa :
(1)  Pasal  103  huruf  b  berbunyi  bahwa desa  adat  berwenang  mengatur  dan mengurus  tanah  ulayat  atau  wilayah adat.
2.  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
(1)  Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi manusia,  perbedaan  dan  kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan  dan  dilindungi  oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
(2)  Identitas  budaya  masyarakat  hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.
3.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
(1)  Pasal 3 menyebutkan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam  Pasal  1  dan  2  pelaksanaan hak-ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum  adat,  sepanjang  menurut kenyataannya  masih  ada,  harus sedemikian  rupa  sehingga  sesuai dengan  kepentingan  nasional  dan Negara,  yang  berdasarkan  atas persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh bertentangan dengan undang- undang  dan  peraturan-peraturan  lain yang lebih tinggi.
(2)  Pasal  5  menyebutkan  bahwa  hukum agraria  yang  berlaku  atas  bumi,  air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan kepentingan nasional dan  Negara,
yang  berdasarkan  atas  persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta  dengan  peraturan-  peraturan yang tercantum dalam undang- undang  ini  dan  dengan  peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur  yang  bersandar  pada hukum agama.
(3)  Penjelasan  Pasal  5  dan  Penjelasan umum  II  (1)  UUPA  berisi  penegasan bahwa hukum adat merupakan hukum asli  Indonesia  yang  dijadikan  dasar hukum agrarian (Windari,2014:335).
(4)  Pasal 21 ayat ( 2) menyatakan bahwa oleh  pemerintah  ditetapkan  badan- badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat- syaratnya.
(5)  Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa hak milik badan-badan keagamaan  dan  sosial  sepanjang dipergunakan  untuk  usaha  dalam bidang  keagamaan  dan  sosial  diakui dan dilindungi. Berdasarkan pasal ini secara  tegas  telah  memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak milik atas tanah badan- badan keagamaan hak Desa Adat.
4.  Pasal  1  huruf  c  Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan  Badan-Badan  Hukum  yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah adalah Badan-Badan Keagamaan (termasuk juga Desa Adat).
5.  Perda  Nomor  6  Tahun  1986  tentang Desa  Adat  yang  telah  diganti  dengan Perda Nomor 3 Tahun 2001, dan diubah dengan  Perda  Nomor  3  Tahun  2003 tentang Desa Pakraman.
(1)  Pasal  1  butir  4,  menyatakan  bahwa Desa Pakraman adalah  kesatuan masyarakat  hukum  adat  di  Propinsi Bali  yang  mempunyai  satu  kesatuan tradisi  dan  tata  karma  pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan  Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
(2)  Pasal  9  menyebutkan  bahwa  harta kekayaan  Desa Pakraman adalah kekayaan  yang  telah  ada  maupun yang  akan  ada,  pengelolaan  harta kekayaan dilakukan oleh prajuru desa sesuai  awig-awig  Desa Pakraman masing-masing,  setiap  pengalihan atau perubahan status harta kekayaan  tersebut  dilakukan  oleh
Krama Desa Pakraman .
Dari beberapa regulasi tentang tanah tersebut pada prinsipnya memberikan suatu pengakuan, perlindungan dan penghormatan  terhadap  hak-hak  yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hal tersebut berdasarkan pada amanat yang terkandung dalam  UUD  1945  sebagai  konstitusi  atau dasar  hukum  dari  bangsa  Indonesia  yang mengakui  keberadaan  masyarakat  adat beserta hak dan kewajibannya (Windari,2014:336).  Dari  penjabaran  yang telah  tersebut  diatas  hal  ini  menandakan regulasi tentang tanah memiliki keberpihakan  terhadap  hak-hak  yang dimiliki  oleh  masyarakat  adat,  khususnya terkait kepemilikan hak atas tanah adat, dan dari hal regulasi diatas dapat dilihat bahwa desa  adat  memiliki  kewenangan  dalam mengurus rumah tangganya sendiri termasuk juga untuk menyelesaikan sengketa-sengketa  yang  terjadi  di  wilayah desa adat tersebut.
Di Bali sebutan untuk Desa Adat yaitu Desa Pakraman .  Dalam  Pasal  1  angka  4 Perda  Propinsi  Bali  No  3  Tahun  2001 tentang  Desa Pakraman menyatakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  Desa Pakraman adalah  kesatuan  masyarakat hukum adat di  Propinsi Bali yang mempunyai  satu-kesatuan  tradisi  dan  tata krama  pergaulan  hidup  masyarakat  umat Hindu  secara  turun  temurun  dalam  ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai  wilayah  tertentu  dan  harta kekayaan  sendiri  serta  berhak  mengurus rumah  tangganya  sendiri.  Desa Pakraman memiliki tugas-tugas tersendiri, hal ini dapat dilihat  pada  Pasal  5  Perda  No.  3  Tahun 2001 tugas dari Desa Pakraman adalah:
1.  Membuat awig – awig ;
2.  Mengatur krama desa ;
3.  Mengatur pengelolaan harta kekayaan
desa;
4.  Bersama - sama pemrintah melaksanakan pembangunan dari segala  bidang terutama  dibidang keagamaan, kebudayaan, dan
kemasyarakatan; 5.  Membina  dan  mengembangkan  nilai  - nilai  budaya  Bali  dalam  rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan,
nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya;
6.  Mengayomi krama desa .
Desa Pakraman Bungkulan  sangat besar  perannya  dalam  menyelesaikan sengketa tanah terutama yang  menyangkut tanah  adat  seperti  tanah Ayahan Desa, tanah Pekarangan Desa, tanah Laba Pura. Desa Pakraman Bungkulan  berdasarkan wewenang  yang  dimilikinya  berhak  untuk menyelesaikan  segala  permasalahan  yang terjadi di  wilayahnya  secara  kekeluargaan. Sesuai  pada  data  yang  telah  diperoleh ditempat penelitian bahwa Desa Pakraman memiliki  peran  yang  sangat penting dalam menyelesaikan sengketa tanah yang sesuai dengan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Desa Pakraman yaitu untuk menyelesaikan sengketa  tanah  adat,  sehingga  Desa Pakraman Berhak  turut  serta  dalam menyelesaikan  sengketa  tanah  adat  yang ada di wilayahnya.
Peran  Desa Pakraman Bungkulan dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  di Desa  Bungkulan  ini  yaitu  dengan  cara mengadakan  mediasi  agar  sengketa  yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan.  Sesuai  pada  data  yang diperoleh  pada  tempat  penelitian  tujuan dilakukannya mediasi oleh Desa Pakraman Bungkulan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Desa Bungkulan yaitu:
1.  Hal  ini  sesuai  dengan  tugas  dan kewajiban dari Prajuru Desa Pakraman dalam  menjaga  ketertiban  di  wilayah Desa Pakraman Bungkulan  ( sukerta tata pawongan ).
2.  Memberikan rasa keadilan pada krama desa agar krama desa paham mengenai  tanah-tanah  yang  dimiliki oleh Desa Pakraman .

## e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha
Para pihak  yang  ikut  serta dan  hadir dalam  mediasi  yang  dilakukan  oleh  Desa Pakraman Bungkulan yaitu:
1.  Tim Kerta Desa;
2. Prajuru Desa Pakraman ; 3.  Para pihak yang bersengketa 4.  Saksi-saksi
5.  Pihak Kabupaten  terkadang juga mengikuti  pelaksanaan  mediasi  yang dilakukan oleh Desa Pakraman Bungkulan. Mediasi  yang  dilakukan  oleh  Desa Pakraman Bungkulan
dalam menyelesaikan sengketa tanah yang  terjadi di Desa Bungkulan dilakukan di Pura Desa Bungkulan.  Tujuan  mengapa  pelaksanaan mediasi  terebut  dilakukan  di  Pura  Desa Bungkulan, hal ini dikarenakan pihak  Desa Pakraman Belum  mempunyai  sekretariat khusus  untuk  melakukan  mediasi  dengan para  pihak  yang  bersengketa,  selain  itu mengapa  dipilih  di  Pura  Desa  karna letaknya  yang  strategis  dan  sebelum melakukan  mediasi  pihak Prajuru Desa Pakraman dan para pihak yang bersengketa
akan mengadakan
persembahyangan  terleih  dahulu  agar pelaksanaan mediasi dapat berjalan lancar.
Sengketa tanah yang dapat diselesaikan oleh Desa Pakraman Bungkulan  yaitu  sengketa  tanah  adat. Sengketa  tanah  adat  ini  ada  yang  berupa horizontal  dan  vertikal.  Suatu  sengketa tanah  adat  yang  dikatakan  horizontal apabila  sengketa  tersebut  terjadi  pada orang-perorangan.  Sedangkan  sengketa vertikal  merupakan  sengketa  yang  terjadi antara  orang  perorangan  dengan  Desa Pakraman .
Adapun proses pelaksanaan mediasi yang  diakukan  oleh  Desa Pakraman Bungkulan berdasarkan hasil wawancara di lapangan  dapat  diketahui  ada  beberapa tahapan dalam pelaksanaan mediasi. Pada proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan  oleh  Desa Pakraman Bungkulan dalam  menyelesaiakan  sengketa  tanah adat, baik itu berbentuk sengketa horizontal maupun  sengketa  vertical  memiliki  proses penyelesaian yang sama. Adapun tahapan pelaksanaan proses mediasi yang dilakukan oleh Desa Pakraman Bungkulan dalam
menyelesaikan  sengketa  tanah  adat  yang terjadi di Desa Bungkulan yaitu:
1.  Pelaksanaan  mediasi  dilakukan  oleh Desa Pakraman Bungkulan  apabila adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan ( Pesadok ).
2.  Setelah  adanya  laporan  masuk  dari pihak yang merasa dirugikan ( Pesadok ) kemudian  laporan  tersebut  diperiksa oleh  pihak  Desa Pakraman Bungkulan untuk  mengetahui  apakah  benar  terjadi sengketa sesuai dengan apa yang telah dilaporkan.
3.  Laporan  yang  diajukan oleh pihak  yang merasa  dirugikan  tidak  hanya  berupa laporan  secara  lisan  saja,  tetapi  harus dilengkapi  oleh  surat  yang  dibuat  oleh pihak  pelapor  yang  ditujukan  kepada Kelian Desa Pakraman Bungkulan.
4.  Setelah  itu  Desa Pakraman Bungkulan membentuk  tim  ( Kerta Desa)  untuk memeriksa  dan  mengevaluasi  laporan yang telah masuk.
5.  Kemudian  tim  yang  telah  dibentuk  oleh Desa Pakraman Bungkulan  ini  ( Kerta Desa)  melakukan  perencanaan  untuk menyelesaikan  masalah  itu  ( nepasin wicara )  berdasarkan  awig-awig  yang berlaku di Desa Pakraman Bungkulan.
6.  Dibuatkan  surat  pemanggilan  untuk kedua  belah  pihak  yang  bersengketa beserta saksi-saksi yang akan memberikan keterangan dan surat-surat seperti  sertipikat  untuk  dijadikan  bukti kepemilikan tanah.
7.  Kemudian dilakukan Paruman (mediasi) yang  dilakukan  oleh Kerta Desa  yang dihadiri oleh oleh Prajuru Desa Pakraman Bungkulan, Kerta Desa, saksi-saksi dan kedua belah pihak yang bersengketa.
8.  Setelah dilakukannya Paruman (mediasi)  maka  selanjutnya  para Kerta Desa akan memberikan keputusan atas permasalahan yang terjadi. Dasar-dasar pertimbangan  bagi Kerta Desa  dalam memberikan  keputusan  yaitu  awig-awig yang berlaku di Desa Pakraman Bungkulan. Bila  masih ada  waktu  maka pada hari itu juga akan diputuskan, tetapi apabila  karna  tidak  cukup  waktu  maka data-data  yang  ada  akan  dikaji  dahulu oleh Kerta Desa kemudian  akan dicarikan  waktu  untuk  mengadakan
Paruman (mediasi) kembali.
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
9.  Kemudian Kerta Desa  memberikan keputusan  atas  permasalahan  yang terjadi. Apabila keputusan yang dikeluarkan  oleh Kerta Desa  tersebut tidak  diterima  oleh  kedua  belah  pihak yang bersengketa, maka akan dilakukan
Paruman (mediasi) ulang untuk memberikan putusan yang baru.
10.  Setelah diberikan keputusan yang baru oleh Kerta Desa,  apabila  masih  tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa maka, pihak Prajuru Desa
Pakraman Bungkulan akan menyerahkan  kembali  kepada  para pihak  yang  bersengketa  dan  akan diselesaikan berdasarkan hukum positif.
Pada  bagian  akhir  isi  putusan  yang dikeluarkan  oleh  Desa Pakraman tersebut berisi:
“Bilamana  bagi  para  pihak  yang bersengketa tidak puas akan Putusan Desa Pakraman ini dapat dilanjutkan melalui pengadilan”.
Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa para pihak yang bersengketa telah diberikan suatu kebebasan untuk menerima putusan dari Desa Pakraman tersebut atau ingin dilanjutkan ke jalur litigasi (pengadilan).  Sehingga  tidak  ada  paksaan dari pihak Desa Pakraman untuk mengikuti isi  putusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh Desa Pakraman Bungkulan.
Peran  aktif  dari  Desa Pakraman Bungkulan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan,  Kabupaten  Buleleng  berdasarkan pada awig-awig dan dresta (kebiasaan) yang berlaku di Desa Pakraman Bungkulan. Pada awig-awig yang  berlaku  di  Desa Pakraman Bungkulan  telah  tercantum secara jelas yaitu:
1. Pawos 55  ayat  (1) awig-awig Desa Pakraman Bungkulan  “ sane  wenang mawosin  miwah  mutusang  wicara  ring krama desa inggih  punika ”(  artinya
bahwa yang berwenang dalam menyelesaikan dan memberikan
keputusan  dari  masalah  yang  terjadi pada karma desa adalah) :
a. I  Kelian  Banjar  Pakraman  prade  sang mawicara  sane  patunggilan  banjar pakraman (artinya Kepala  Banjar
Pakraman yang berwenang mengatasi masalah di Banjar Pakraman ). b. I Kelian  Desa Pakraman  prade  sang mawicara sami - sami patunggilan Desa Pakraman (artinya Kepala Desa Pakraman yang  berwenang  mengtasi masalah di Desa Pakraman ). 2. Pawos 55  ayat  (2) awig-awig Desa Pakraman Bungkulan “ dudonan mawosin  saha  muputang  wicara  krama desa sekadi ring sor ” (artinya
menyampaikan susunan untuk menyelesaikan  masalah  masyarakat desa seperti di bawah ini) :
a. Kaping  ajeng  kebawosin  oleh  Kelian Banjar Pakraman (pertama dibicarakan oleh Kelian Desa
Pakraman ); b. Tan cumpu ring panepas Kelian Banjar Pakraman
katunasang ring Pangelingsir Banjar Pakraman (artinya apabila  tidak  bisa  diselesaikan  oleh Kelian Banjar Pakraman baru meminta bantuan  kepada  tokoh  yang  ada  di Desa Pakraman );
c. Paruman Banjar Pakraman tan kanutin kengin  nunasang  ring  Kelian Desa Pakraman (artinya  apabila  dalam musyawarah  Desa Pakraman tidak bisa diselesaikan maka meminta bantuan kepada
Kelian Desa
Pakraman );
d. Kelian Desa Pakraman  tan  prasida muputang katincapang ring  Kerta Desa maka  wasaning  pamutus (apabila Kelian Desa Pakraman tidak  dapat menyelesaikan maka akan ditingkatkan pada Kerta Desa untuk memutuskan). 3. Pawos 55  ayat  (3) awig-awig Desa Pakraman Bungkulan  “ prade sang mawicara  tan  wenten  cumpu  ring pamutus  Kerta Desa kengin  mawosang wicara  inucap  ring  sang  rumawos (pengadilan  negeri)”  (artinya  apabila dalam musyawarah tidak dapat diputuskan oleh Kerta Desa maka dapat diselesaikan melalui pengadilan).
4.  Pawos 56  ayat  (1) awig-awig Desa Pakraman Bungkulan  “ sahanan  wicara sane mawiwit kecorahan sane sinanggeh  nungkasin  daging  awig-awig miwah  perarem Desa, patut  digelis kebawosin yadiastun durung wenten
pesadok ”  (artinya  pembicaraan  yang buruk  yang  bertentangan  dengan awig- awig dan muswayarah desa, harus cepat ditangani walaupun belum ada laporan). 5. Pawos 56  ayat  (2) awig-awig Desa Pakraman Bungkulan  “ sejaba  wicara inucap ring ajeng patut nyantos  pesadok saking  sang  nunas  bawos ”  (artinya segala  pembicaraan  tersebut  diatas harus menunggu laporan dari.
6. Pawos 56  ayat  (3) awig-awig Desa Pakraman Bungkulan  “ penepase  patut pastika nyantenang iwang kalawan patut malarapan  antuk  Tri  Premana (saksi, ilakita ,  bukti) miwah  nepek  ring  dresta (memutuskan benar atau salah berdasarkan Tri  Permana (bukti,  saksi, surat).
Dari  hal  tersebut  jelas  terlihat bahwa selain regulasi tentang tanah yang berlaku di Indonesia yang telah menyatakan  bahwa hak-hak  adat  tetap  diakui,  dijaga,  dan dihormati  keberadaannya.  Maka  dari  itu Desa Pakraman diberikan suatu kewenangan untuk mengatur rumah tangganya  sendiri  dan  menyelesaikan permasalahan-permasalahan  yang  terjadi di wilayahnya termasuk juga untuk menyelesaikan sengketa tanah adat berdasarkan pada awig-awig yang  berlaku di Desa Pakraman tersebut.
Adanya peran  aktif  dari Desa Pakraman dalam  menyelesaikan  sengketa tanah  adat  sangat  penting,  karena  sekali keuntungan yang diperoleh apabila sengketa  tanah  adat  diselesaikan  oleh Desa Pakraman , misalnya:
1.  Proses  penyelesaian  sengketa  tanah adat tersebut dilakukan secara kekeluargaan  dan  nantinya  setelah sengketa  tersebut  tidak  ada  rasa dendam dari kedua belah pihak.
2.  Apabila  sengketa  yang  dihadapi  itu merupakan sengketa tanah adat alangkah lebih baik diselesaikan terlebih  dahulu  pada  Desa Pakraman karna tiap-tiap Desa Pakraman memiliki ciri khasnya tersendiri apalagi mengenai masalah tanah adat.
3.  Penyelesaian  sengketa  tanah  adat melalui Desa Pakraman tidak memerlukan  proses  administrasi  yang cukup banyak menyita waktu.
Adanya peran aktif dari Desa Pakraman dalam  menyelesaikan  sengketa tanah adat  sangat  penting,  karena  apabila kedua belah pihak tidak puas akan  putusan yang dikeluarkan oleh Desa Pakraman dan kedua  belah  pihak  tersebut  sepakat  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  sedang dihadapinya  di  Pengadilan  Negeri  makan putusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Desa Pakraman dijadikan  bahan  pertimbangan bagi  hakim  untuk  memberikan  putusan. Terutama  pada  saat  persidangan  yang menjadi  hakim  tersebut  tidak  mengetahui bagaimana  hukum  adat  yang  berlaku khususnya  di  tempat  terjadinya  sengketa maka Kelian Desa Pakraman akan diminta untuk  menjadi  saksi  ahli,  karena Kelian Desa Pakraman mengetahui  secara  jelas bagaimana  hukum  adat  yang  berlaku diwilayahnya.
Dengan  adanya  peran  dari  Desa
Pakraman
Bungkulan dalam menyelesaikan  sengketa  tanah  adat  yang terjadi  di  Desa  Bungkulan  sudah  dapat dikatakan  berhasil.  Hal  ini  karena  sudah banyak sengketa tanah adat yang diselesaikan,  walaupun  ada  pihak  yang keberatan  dan  harus  diselesaikan  melalui pengadilan putusan yang telah dikeluarkan dijadikan  bahan  pertimbangan  oleh  hakim dan  bahkan Prajuru Desa Pakraman Bungkulan  dipanggil  sebagai  saksi  ahli dalam  persidangan  tersebut.  Terlepas  dari pada  itu,  berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan  bahwa  penyelesaian  sengketa tanah  adat  yang  dilakukan  oleh  Desa Pakraman Bungkulan  menemui  beberapa hambatan, diantaranya adalah:
1.  Adanya pihak-pihak  yang bersengketa memiliki sifat yang egois dan cendung mempertahankan  pendapatnya  sendiri dan tidak mau mengalah.
Jika ada pihak yang memiliki sifat yang egois  memang  agak  sulit  dalam  hal perundingan dan menanyakan kronologi  penyebab  sengketa  yang terjadi  tersebut.  Selain  itu  hal  ini berdampak pada  lamanya  waktu  yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi.
2.  Sulit  mencari  saksi  untuk  memberikan keterangan.
Kesulitan dalam mencari saksi merupakan kendala yang paling sering tejadi, hal ini dikarenakan masyarakat
enggan untuk mau menyampaikan apa yang  ia  ketahui  mengenai  sengketa yang  terjadi  karna  adanya  rasa  takut sehingga  masyarakat  enggan.  Selain itu masyarakat juga selalu memikirkan untung  rugi  bila  menjadi  saksi,  karna tidak  ada  keuntungan  yang  didapat sehingga  masyarakat  lebih  memilih untuk  melanjutkan  pekerjaan  yang  ia lakukan dari pada memenuhi panggilan sebagai  saksi  untuk  memberikan keterangan.
3.  Sulitnya     mencari    bukti-bukti    yang diperlukan pada saat pemeriksaan. Kesulitan mencari bukti-bukti terutama bukti-bukti tertulis merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi oleh Desa Pakraman Bungkulan. Hal ini dikarenakan sengketa tanah yang diselesaikan   oleh    Desa Pakraman Bungkulan  merupakan   tanah    adat meliputi    tanah Pekarangan Desa, tanah Ayahan Desa    dan       lain sebagainya.    Dimana tanah     adat
merupakan tanah yang sering tidak ada sertipikatnya sehingga sulit untuk membuktikan saat ada sengketa.
Untuk mengatasi hambatan- hambatan yang ditemui oleh Desa
Pakraman Bungkulan dalam
menyelesaikan  sengketa  tanah  adat  di Desa Bungkulan dengan dilakukan beberapa  cara.  Adapun  cara-cara  yang dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala- kendala yang dihadapi yaitu:
1.  Untuk  mengatasi  kendala  adanya pihak-pihak yang bersengketa memiliki sifat yang egois dan cendung mempertahankan  pendapatnya  sendiri dan  tidak  mau  mengalah,  dilakukan dengan  cara  mengadakan  pembinaan dan  pendekatan.  Selain  itu  sebelum pelaksanaan mediasi dilakukan Prajuru Desa Pakraman beserta  para  pihak yang bersengketa melakukan persembahyangan  bersama.  Hal  ini bertujuan supaya pelaksanaan mediasi dapat  berjalan  lancer  dan  para  pihak mengikuti  proses  mediasi  dengan tenang  dan  jujur  dalam  memberikan keterangan  terkait  sengketa  yang sedang dihadapi.
2. Dalam  mengatasi  kendala  sulitnya mencari  saksi  untuk  memberikan keterangan pihak Desa Pakraman
Bungkulan  akan  berupaya  secara maksimal  untuk  mencari  saksi-saksi untuk  dimintai  keterangannya  tentang sengketa yang sedang dihadapi. Apabila  tidak  berhasil  menemukannya maka Desa Pakraman Bungkulan akan mencari  orang-orang  yang  memang berkompeten  dibidang  sengketa  yang sedang dihadapi untuk dimintai
bantuan dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi.
3.  Dalam  mengatasi  kendala  sulitnya mencari  bukti-bukti  yang  diperlukan pada  saat  pemeriksaan  pihak  Desa Pakraman Bungkulan akan menelusuri silsilah keluarga pemilik tanah sebelumnya.

## PENUTUP
Bentuk  sengketa  tanah  adat  yang terjadi di Desa Bungkulan dapat dikategorikan  menjadi  2  (dua)  bentuk sengketa  tanah  yaitu  sengketa  tanah horizontal  dan  sengketa  tanah  vertikal. Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya  sengketa  tanah  adat  di  Desa Bungkulan yaitu: (a) Pengetahuan masyarakat mengena tanah masih kurang; (b) Adanya niat untuk menguasai; (c) Faktor ekonomi; (d) Masalah pewarisan; (e)Kurang jelasnya batas-batas tanah.
Peran Desa Pakraman Bungkulan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di  Desa  Bungkulan  yaitu  menyelesaikan sengketa  tanah  melalui  mediasi.  Mediasi yang  dilakukan  oleh  Desa Pakraman Bungkulan bertujuan agar dapat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.  Pelaksanaan  mediasi  ini dilakukan  di  Pura  Desa  Bungkulan  agar sebelum  dilakukannya  mediasi Prajuru Desa Pakraman dan  para  pihak  yang bersengketa dapat melakukan persembahyangan bersama. Dalam
mediasi  ini  dihadiri  oleh  beberapa  pihak, yaitu: (a) Tim Kerta Desa; (b) Prajuru Desa Pakraman ; (c) Para pihak yang bersengketa;  (d)  Saksi-saksi;  (e)  Pihak Kabupaten terkadang juga mengikuti pelaksanaan  mediasi  yang  dilakukan  oleh Desa Pakraman Bungkulan.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Desa
Pakraman Bungkulan dalam
menyelesaikan  sengketa  tanah  yaitu:  (a)
Adanya pihak-pihak yang  bersengketa
memiliki sifat yang egois; (b) Sulit mencari saksi;  (c)  Sulitnya  mencari  bukti-bukti. Untuk  mengatasi  kendala  yang  dihadapi oleh  Desa Pakraman Bungkulan dilakukan dengan beberapa cara yaitu: (a) mengadakan  pembinaan  dan  pendekatan serta  melakukan  persembahyangan;  (b) meminta  bantuan  kepada  para  tokoh masyarakat yang ahli dibidang permasalahan  yang  sedang  dihadapi;  (c) menelusuri  silsilah  keluarga  pemilik  tanah sebelumnya.
Kepada  Pemerintah  Kabupaten Buleleng diharapkan  agar  ikut  serta dalam membantu menjaga keberadaan tanah adat sebagai  salah  satu  harta  kekayaan  yang dimiliki  oleh  Desa Pakraman agar  jangan sampai tanah adat yang ada hilang karena telah beralih satus menjadi tanah hak milik. Selain  itu  pihak  Pemerintah  Kabupaten Buleleng juga harus memperhatikan kesejahteraan para Prajuru Desa Pakraman yang  telah  mengabdi  di  Desa Pakraman supaya tidak seperti sekarang ini para Prajuru Desa Pakraman harus menggunakan  uang pribadinya untuk keperluan Desa Pakraman . Kepada masyarakat ( krama ) Desa Pakraman
Bungkulan  agar  bersama-  sama  menjaga dan  mempelajari  hak-hak  tanah  adat supaya  mengetahui  mengai  hak-hak  atas tanah  adat  yang  ada  diwilayah  Desa Pakraman Bungkulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ady    Wibowo,      Rayi.2010. Penyelesaian
Sengketa    Tanah  Di  Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar .Surakarta:Universitas
Sebelas Maret. (diakses tanggal 24 Agustus 2017) http://materiips.com/contoh-konflik- horizontal/amp (diakses tanggal 13
Oktober 2017)
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3
Tahun 2001 tentang Desa
Pakraman.Lembaran
Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2001  Nomor  29
Seri D Nomor 29. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun
1963  tentang  Penunjukan  Badan-
Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61.
Suartha,  I  Dewa  Made.2015. Hukum  Dan Sanksi Adat .Malang:Selara Press Syahrifilani.2015. Analisis Hukum Terhadap Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Oleh Pengurus  Besar  Darud  DA’WAH WAL-IRSYAD(PB-DDI) Dengan
Universitas ASY’Ariah Mandar .Makasar:Universitas Hasanuddin.  (diakses  tanggal  19
Agustus 2017)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok Agraria.Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999
tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999  Nomor  138,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
Windari,  Ratna  Artha.2014. Keberpihakan Regulasi Tanah Terhadap Hak Masyarakat  Adat  (Studi  Sengketa Tanah  Adat  di  Desa  Kubutambahan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng .Jurnal Ilmu Sosial  dan  Humaniora.Vol.  3,  No. 1
(diakses  tanggal  2  Oktober  2017)
Wirantini,  Luh.2014. Sengketa Tanah Setra Karang Rupit Di Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng .Singaraja:Universitas Pendidikan Ganesha (diakses tanggal 6 Agustus 2017)