## ACCSESS AND BENEFIT SHARING SDG : PERATURAN DAN IMPLEMENTASINYA DI AFRIKA SELATAN
KOKO JUNAIDI 1
1 Fakultas Agro Teknologi, Universitas Prima Indonesia
Email: kokojunaidiakilmsi@gmail.com

## KAJIAN PUSTAKA
Afrika  Selatan  adalah  sebuah  negara  di Afrika  bagian  selatan  dan  bertetangga dengan  Namibia,  Botswana  dan  Zimbabwe di  utara,  Mozambik  dan  Swaziland  di  timur laut. Afrika Selatan terletak di 29° 00' S, 24° 00'  T.  Luas  kawasannya  adalah  1.219.912 km² termasuk Pulau Robben dan Kepulauan Prince  Edwards  (Pulau  Marion  dan  Pulau
Prince Edward). Afrika Selatan
bersebelahan  dengan  Samudra  Atlantik  di pantai  barat  dan  Samudra  Selatan  dan Samudra Hindia di pantai timur. Arus utama di  samudra-samudra  tersebut  adalah  arus sejuk  Benguela  dan  arus  hangat  Agulhas. Titik paling rendah adalah Samudra Atlantik pada  0  m  dan  paling  tinggi  ialah  Njesuthi pada ketinggian 3.408 m. Afrika Selatan juga mempunyai  iklim  yang  berbeda-beda.  Di barat  daya  negara  ini,  iklimnya  adalah Mediterania,  di  kawasan  pendalaman  ia beriklim sederhana, dan di timur laut iklimnya adalah subtropis.
Afrika  Selatan  adalah  sebuah  negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana.  Negara  ini  kaya  dengan  bahan tambang  terutamanya  bahan  tambang bernilai  tinggi  seperti  emas,  platinum  dan berlian. Ia juga mempunyai sistem keuangan,  perundangan,  telekomunikasi,
energi, infrastruktur yang maju dan modern. Bursa  sahamnya  di  Johannesburg  begitu aktif  hingga  pernah  berada  di  urutan  ke-10 terbesar  di  dunia.  Dalam  hal  ini  Afrika Selatan  juga  memiliki  sumber  daya  genetik yang  cukup  banyak  jumlahnya  sehingga diadakan penindak lanjutan terhadap keuntungan  kepada  masyarakat  sekitar dengan  adanya  sumber  daya  alam  yang telah disediakan di bumi ini.

## A. Sumber  Daya  Genetik  dan  Access Benefit Sharing
Sumber  daya  genetik  (SDG)  merupakan salah  satu  bagian  dari  sumber  daya  hayati (biological resources) dimana SDG mempunyai  peranan  yang  penting  sebagai fondasi  yang  pada  intinya  untuk  menjamin keberlangsungan  hidup  umat  manusia. Keberadaan  negara  berkembang  salah satunya  adalah  Indonesia  dengan  berbagai kekayaan  alam  dan  potensi  lainnya  seperti SDG menjadi salah satu perhatian penting di tingkat Internasional khususnya dalam hal ini pemanfaatan SDG untuk berbagai kepentingan,  yang  kian  meningkat  telah mendorong perusahaan-perusahaan
raksasa  dari  negara  maju  untuk  turut  ambil bagian dengan melakukan berbagai tindakan  pemanfaatan.  Pemanfaatan  SDG
Agroprimatech Vol. 5 No. 2, April 2022 e-ISSN   : 2599-3232
oleh  Negara  maju  ini  pada  akhirnya  akan merugikan kepentingan dari negara berkembang  pemilik  SDG,  oleh  karena  itu Negara-negara berkembang mendesak untuk membuat suatu aturan baru mengenai permasalahan  keanekaragaman  hayati  dan tuntutan  pemberian  keuntungan  terhadap SDG  yang  telah  dimanfaatkan  oleh  negara maju tersebut.
Inilah  Prinsip  yang  mendasari  1992 Konvensi  Keanekaragaman  Hayati  (CBD), setuju  pada  Konferensi  PBB  tentang Lingkungan dan Pembangunan. Menerapkan  pendekatan  ini  mensyaratkan bahwa  penjaga  lokal  sumber  daya  hayati dan pengetahuan, serta pemangku kepentingan nasional lainnya, terlibat dalam mengembangkan  kebijakan  dan  undang- undang untuk mengontrol  akses ke sumber daya genetik dan sesuai menentukan kondisi untuk  pembagian  keuntungan.  Tujuan  dari pembentukan  CBD  ini  yaitu  menganalisis dan  berbagi  pengalaman  negara-negara berkembang dalam mengamankan partisipasi  pemangku  kepentingan  dalam desain  langkah-langkah  untuk  mengontrol akses  ke  sumber  daya  genetik  dan pembagian  keuntungan  (Access  Benefit Sharing), sehingga dapat dilakukan bioprospeksi untuk berkontribusi lebih efektif dengan  kebutuhan  penduduk  lokal.  Afrika Selatan  memiliki  tanggung  jawab  dalam kepentingan dalam pengembangan kebijakan  atau  undang-undang  tentang keanekaragaman hayati, ABS atau pengetahuan tradisional. Organisasi Persatuan Afrika (OAU, sekarang  Uni  Afrika)  membuat  147  model hukum pada tahun 2000 untuk menanggapi potensi konflik antara CBD, khususnya Pasal 15,  dan  Perjanjian  trade  Aspek  terkait  Hak Kekayaan  Intelektual  (TRIPS),  khususnya Pasal  27  ayat  3  menyatakan  posisi  bahwa mereka  menentang  pematenan  bentuk kehidupan. Model undang-undang demikian bertujuan untuk menciptakan bentuk perlindungan  tanaman  yang  memenuhi persyaratan  Pasal  27  ayat  3 bersifat  “sui generis” tetapi juga mengintegrasikan tujuan
dari  CBD.  Sistem  ini  merupakan  alat  dan sumber  daya  untuk  negara-negara  Afrika Selatan  yang  telah  menciptakan  sistem nasional  Access  Benefit  Sharing  sendiri. Pengaturan  ABS  ini bertujuan  untuk menjamin difasilitasinya akses ke SDG yang dituju, dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan SDG yang telah digunakan tersebut. Pengaturan mengenai  ABS  ini  merupakan  salah  satu tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  lahirnya CBD. Di dalam pasal 27 TRIPS menegaskan bahwa setiap anggota WTO harus menyediakan  perlindungan  paten  bagi invensi apapun, baik berupa produk ataupun proses, pada semua jenis bidang teknologi, tanpa  adanya  diskriminasi,  tergantung  dari adanya pengujian kebaruan, langkah inventif,  dan  kegunaan  dalam  industri. Permasalahannya kemudian akibat perlindungan  paten  yang  terkait  dengan perlindungan SDG.
Saat  ini  di  forum  internasional  tengah berkembang  wacana  keterbukaan  sumber invensi (disclosure requirements) , khususnya dalam penerapan sebagai salah satu  syarat  formal  apllikasi  paten.  Wacana ini berkembang sejalan dengan terungkapnya kasus-kasus paten atas obat- obatan  yang  terkait  dengan  SDG  dan Pengetahuan  Tradisional  (PT),  dimana paten  memberikan  hak  monopoli  kepada pemegang haknya. Wacana itu berkembang di dalam forum resmi seperti pada CBD dan World Trade Organization (WTO).
ABS (Access Benefit Sharing) merupakan  kerangka  hukum  di  Afrika Selatan yang terkandung dalam Pengelolaan Lingkungan Nasional: Keanekaragaman  Act  2004  (UU  No.  10 Tahun 2004). Bab 6, berjudul "Bioprospecting, Access dan Benefit- Sharing", menetapkan kerangka kerja untuk pengaturan  ABS  di  Afrika  Selatan  dan bertujuan  untuk  mengatur  bioprospecting dari sumber daya genetik dan "memastikan pembagian  yang  adil  dari  keuntungan  yang dihasilkan dari komersialisasi melalui
bioprospecting tradisional atau pengetahuan sumber daya asli hayati, dengan orang atau masyarakat yang mempraktekkan ini menggunakan tradisional atau pengetahuan ".
Pasal 80 dari Undang-Undang bahwa tujuan dari Bab 6 adalah untuk:
 mengatur bioprospecting yang melibatkan sumber asli hayati  mengatur  ekspor  dari  Republik sumber  asli  hayati  untuk  tujuan bioprospecting  atau  jenis  lain  dari penelitian
 menyediakan secara adil dan merata untuk  berbagi  kepentingan  yang dimanfaatkan  dari  bioprospecting yang  melibatkan  sumber  daya  asli hayati.
Berikut  ini  dikecualikan  dari  ruang  lingkup peraturan ini:
 materi genetik berasal dari manusia
 semua  hewan  eksotis,  tumbuhan atau  organisme  lain  yang  telah diubah dari adat sendiri
 sumber  daya  hayati  asli  terdaftar  di bawah ITPGRFA.
Dua proyek ABS telah disetujui di bawah undang-undang  yaitu  satu  alam  untuk komersial  dan  lainnya  untuk  tujuan  non komersial.  49  Paten  Amandemen  Undang- Undang  2005  (UU  No.  20  Tahun  2005), memberikan  pengakuan  terhadap  kearifan lokal  dan  penggunaan  dalam  konteks perlindungan sumber daya genetik dan adat biologis  sebagaimana  dimaksud  dalam Keanekaragaman. Tujuan utamanya adalah untuk  menyediakan  untuk  pengakuan  dan perlindungan manifestasi tertentu dari pengetahuan adat sebagai spesies kekayaan intelektual, sehingga memberikan efek  kepada  Pemerintah.  Kebijakan  untuk mengakui  dan  memberikan  perlindungan untuk  kearifan  lokal  sebagai  warisan nasional  dan  aset,  dan  untuk  memastikan bahwa masyarakat adat memberikan manfaat  dari  pengakuan  dan  perlindungan tersebut, dan dari komersialisasi aset ini. Ini akan  membentuk  Dewan  Nasional  untuk
memberikan saran kepada Menteri dan biro paten, hak cipta, merek dagang dan desain kekayaan  intelektual  pada  pengetahuan adat, membentuk National Trust Fund untuk memfasilitasi  komersialisasi  pengetahuan adat  dan  penerapan  pendapatan  yang dihasilkan  untuk  kepentingan  masyarakat adat; dan membuat database Nasional untuk Adat  Pengetahuan  untuk  memfasilitasi akses  terhadap  informasi  mengenai  IP tradisional.  RUU  juga  berusaha  untuk memastikan  bahwa  pengetahuan  adat dilindungi dari  eksploitasi  oleh  negara-negara  asing dengan  memberdayakan  Menteri  untuk masuk  ke  dalam  perjanjian  dengan  asing negara berdasarkan prinsip timbal balik.

## B. Implementasi Peraturan
Di  Afrika  Selatan,  fokusnya  adalah  pada perencanaan  dan  proses  konsultasi  yang dilakukan untuk mengembangkan kebijakan nasional yang komprehensif terhadap keanekaragaman hayati, termasuk kebijakan ABS. Proses ini dianggap untuk memberikan contoh  yang  baik  dari  partisipasi  dalam kebijakan  membuat,  karena  terjadi  segera setelah pemerintahan demokratis yang baru telah didirikan, pada saat upaya besar yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat sipil dalam  mendefinisikan  kebijakan.  Afrika Selatan  juga  dianggap  sebagai  'pelopor' penting yang negara-negara lain bisa belajar karena keterlibatannya dalam proses perencanaan kebijakan sebelum  pengembangan  legislasi  ABS.  Hal ini  berbeda  dengan  negara-negara  lain yang  cenderung  terburu-buru  ke  dalam pengembangan legislasi ABS dengan sedikit refleksi, perencanaan dan penelitian tentang prinsip-prinsip kunci dan prioritas. Selain itu, beberapa  negara  telah  mempertimbangkan masalah akses dalam konteks keanekaragaman hayati secara keseluruhan kebijakan  dan  strategi,  atau  kebijakan keanekaragaman
hayati yang dikembangkan  sebagai  bagian  dari  yang lebih  luas  proses  reformasi  menuju  jalur pembangunan yang lebih adil dan
berkelanjutan. Dengan Afrika Selatan mengembangkan undang-undang bioprospecting dalam waktu dekat,
dimaksudkan
membantu
dalam
mengkonsolidasikan pengalaman lokal tentang inisiatif bioprospecting yang sedang berlangsung,
dan memfasilitasi pengembangan sesuai undang-undang.
Gambar 1. Skema Proses Peraturan Keanekaragaman Afrika Selatan
Bioprospecting  yang  dikejar  di  Afrika Selatan  karena  keanekaragaman  hayati negara adalah salah satu terkaya di dunia - baik dari segi jumlah dan keunikan spesies. Selain  itu,  negara  ini  memiliki  infrastruktur yang  maju,  cukup  /  kapasitas  teknis  ilmiah, dan  sistem  yang  dikelola  dengan  baik  oleh kawasan  lindung  dan  ex-situ.  Faktor-faktor ini sangat menarik bagi industri bioprospecting.  Hampir  setiap  minggu, farmasi atau perusahaan lain dan perantara mereka, tiba di negara ini untuk mengumpulkan  bahan  biologis  atau  untuk memulai  penawaran  dengan  perusahaan swasta  atau  lembaga  penelitian.  Beragam sektor  secara  aktif  dan  kadang-kadang sadar  terlibat  dalam  kegiatan  ini,  termasuk industri,  universitas,  dokter  tradisional  dan petani,  pemerintah  dan  kawasan  lindung
lembaga, LSM, masyarakat lokal dan pemilik tanah  swasta.  Dalam  industri,  strategi hampir  selalu  bekerja  melalui  universitas lokal, lembaga penelitian.
Beberapa  perjanjian  kunci  baru-baru  ini muncul antara lain:
 Usaha  antara  Dewan  Afrika  Selatan
Ilmiah dan Industri Penelitian (CSIR),  Phytopharm,  dan  Pfizer untuk mengembangkan tanaman asli menjadi obat anti-obesitas
 Kesepakatan  antara  CSIR  dan Diversa  Corporation,  memberikan hak  Diversa  untuk  mengidentifikasi gen  dan  mengkomersialkan  produk dari  sampel  yang  disediakan  oleh CSIR

## Biodiversitas Policy Proses
Agroprimatech Vol. 5 No. 2, April 2022 e-ISSN   : 2599-3232
 Kesepakatan antara Hortikultura dan National  Botanical  Institute  untuk mengembangkan sumber daya tanaman Afrika Selatan
 Kesepakatan antara Universitas Rhodes dan National Cancer Institute untuk mengeksplorasi keanekaragaman hayati  laut  Afrika  Selatan  untuk senyawa anti-kanker; dan konsorsium  antara  CSIR,  Pertanian dan Kelautan Dewan Riset,
NBI,  dan  University  of  Cape  Town.
Masih  banyak  perjanjian  lainnya yang  sedang  dikembangkan  dalam vaccuum hukum.
 Keanekaragaman lada putih
memberikan  kebijakan  yang  luas untuk membimbing bioprospecting.

## DAFTAR PUSTAKA
Ekpere, JA. 2000. African Model Legislation For  The  Protection  Of  The  Rights Oflocal  Communities,  Farmers  And Breeders, And For The Regulation Of Access  To  Biological  Resources. Organization of African Unity ,
Scientific  ,  Technical  and  Research
Commission  (  OAU/  STRC  ).  PMB
2359. Lagos , Nigeria.
Halewood,  M.    et.  al.  2013.  Implementing
Mutually Supportive Access and Benefit  Sharing  Mechanisms  Under the  Plant  Treaty  Convention  on Biological Diversity and Nagoya
Protocol.  Vol  9/1  Law,  Environment and  Development  Journal  (2013). International Environment House II Hanifa, Mila. 2012. Perlindungan HukumTerhadap Akses dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatan  Sumberdaya  Genetika. Universitas Indonesia. Jakarta
Hartati,  D.  2012.  Kajian  Hukum  Mengenai Akses  dan  Pembagian  Keuntungan
Pada  Pemanfaatan  Sumber  Daya Genetik  Kelautan  dan  Perikanan.

## Universitas Indonesia. Jakarta
Medaglia,  JC.  2012.  Overview  Of  National And Regional Measures On Access To Genetic  Resources  And  Benefit- Sharing-Challenges and Opportunities in  Implementing the Nagoya Protocol. Swiss Confederation.
Samedi.  2004.  Cites  13 th Meeting  Of  The Conference  Of  The  Parties.  Kasubdit Konvensi,  Ditjen  PHKA.  Bangkok- Thailand
Utamo,  TS.  2008.  Eksistensi”The  Trips  of SaveGuard s”Didalam Perjanjian TRIPS:  Dalam  Perspektif  Kesehatan Masyarakat.  Volume  20,  No.  2,  Juni 2008,Halam 193-410. Universitas Janabadra, Yogyakarta
Wiradirja,  IR.  et.al.  2014.  Protection  Of Traditional Knowledge In Relation With Intellectual  Property  Rights  On  The Principle Of Justice For People As An Endeavour  Of  National  Economic Development. WEI
International Academic  Conference  Proceedings. Bali, Indonesia Wynberg, R. 2001. South Africa’s
Experience  in  Developing  a  Policy  on Biodiversity  and  Access  to  Genetic Resources.  International  Institute  for Environment  and  Development,  3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD UK