Tanjung, Yushar. (2021). Menetapkan Langkah dalam Kemelut: Revolusi di Kerajaan Padang. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial . 5 (1), 171-179. CORRESPONDANCE AUTHOR: yushartanjung@gmail.com | DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3734 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## MENETAPKAN LANGKAH DALAM KEMELUT: REVOLUSI DI KERAJAAN PADANG

## Yushar Tanjung
Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Abstract

## Abstrak
This  paper  aims  to  examine  the  events  of  the  social revolution and its consequences in the kingdom of Padang, Tebing  Tinggi  after  independence  during  the  Tengku Hasyim era. This study is analyzed using library research methods  and  field  research  with  a  historical  approach through heuristic techniques. From the results of the study, information  was  obtained  that  the  last  King  of  the Kingdom of Padang was Tengku Hasyim, who was one of the  prominent  freedom  fighters  who  stated  that  the Padang Kingdom was within the territory of the Republic of  Indonesia.  During  the  time  of  Tengku  Hasyim,  two important events occurred, namely Indonesian independence. Then the Social Revolution at Tebing Tinggi. Tengku Hasyim's political stance was to fully support the independence of the Republic of Indonesia and surrender the Kingdom of Padang to become part of the Republic of Indonesia.  However,  this  did not  make  him  immediately free  from  the  anger  of  the  masses  who  were  against traditional power. In 1946, the "Social Revolution" occurred in  the  Kingdom  of  Padang  which  resulted  in  the elimination of the power of this kingdom and other Malay kingdoms in East Sumatra in a bloody event. He survived with the help of the royal family from Tanjung Kasau and when the Kingdom of Padang was under the government of  the  Republic  of  Indonesia,  Tengku  Hasyim  held  the position of Ambtenaar Bestuur Aangelegenhedeen (ABA) or mayor in 1947-1950.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menelisik  peristiwa  revolusi sosial  serta  akibat  yang  ditimbulkannya  di  Kerajaan Padang,  Tebing  Tinggi  pasca  kemerdekaan  pada  masa Tengku Hasyim. Kajian ini diurai dengan menggunakan metode library  research dan field  research dengan pendekatan  historik  melalui  teknik  heuristik.  Dari  hasil kajian diperoleh informasi bahwa Raja Kerajaan Padang terakhir  adalah  Tengku  Hasyim  yang  merupakan  salah satu  tokoh  pejuang  kemerdekaan  menyatakan  bahwa Kerajaan  Padang  berada  dalam  wilayah  Republik Indonesia. Pada masa Tengku Hasyim ada dua peristiwa penting terjadi, yakni kemerdekaan Indonesia. Kemudian peristiwa  Revolusi  Sosial  di  Tebing  Tinggi.  Sikap politik Tengku  Hasyim  adalah  mendukung  sepenuhnya kemerdekaan  Republik  Indonesia  dan  menyerahkan Kerajaan Padang menjadi bagian dari Republik Indonesia. Walau demikian, ini tidak membuatnya serta merta lepas dari amukan massa yang anti kekuasaan tradisional. Pada tahun  1946,  terjadilah  peristiwa  “Revolusi  Sosial”  di Kerajaan  Padang  yang  mengakibatkan  terhapusnya kekuasaan kerajaan ini beserta kerajaan-kerajaan Melayu di  Sumatera  Timur  lainnya  dalam  suatu  peristiwa berdarah. Ia selamat dengan bantuan keluarga kerajaan dari  Tanjung  Kasau  dan  ketika  Kerajaan  Padang  sudah berada  di  bawah  pemerintahan  Republik  Indonesia, Tengku Hasyim menduduki jabatan sebagai Ambtenaar Bestuur  Aangelegenhedeen (ABA)  atau  walikota  pada tahun 1947-1950. Keywords:  Kingdom  of  Padang;  Tebing  Tinggi;  Tengku Hasyim; history; revolution. Kata  Kunci:  Kerajaan  Padang;  Tebing  Tinggi;  Tengku Hasyim; sejarah; revolusi.

## PENDAHULUAN
Pada  abad  ke-17  di  kota  Tebing  Tinggi  sekarang  pernah  terdapat  sebuah  kerajaan  yang  tumbuh, berkembang  dan  mencapai  kejayaannya  pada  masa  Tengku  Hasyim.  Kerajaan  ini  dikenal  sebagai Kerajaan Padang yang berpusat di tepi Sungai Padang atau tepatnya di Kampung Bajenis atau Borjonis atau  Bah  Jornih.  Pusat  pemerintahannya  berada  di  Bajornis  di  tepi  sungai  dan  dataran  yang  luas, sejauh  mata  memandang  terhampar  padang-padang  yang  merupakan  ladang  tempat  menanam berbagai jenis buah-buahan sehingga kampungnya disebut Bajenis (Khalik, 2014, p. 63).
Kerajaan Padang merupakan salah satu kerajaan Melayu di Pantai Timur Sumatera. Kerajaan ini dirikan oleh salah seorang keturunan bangsawan Kerajaan Raya dari Simalungun bernama Tuanku Umar Baginda Saleh Komar bergelar Tuan Hapulakan Saragih Dasalak.
Tuanku Umar Baginda Saleh Komar hidup semasa dengan Gocah Pahlawan tahun 1612, seorang panglima  Aceh  termasyhur  yang  pernah  menyerang  kerajaan  Deli  untuk  memperluas  wilayah kekuasaan  Kerajaan  Aceh.  Raja-raja  yang  memerintah  Kerajaan  Padang  setelah  pemerintahan  Raja Umar Baginda Saleh sebanyak 11 orang. Masa kejayaannya di bawah pimpinan raja ke-7, yakni Raja Tebing  Pangeran  dengan  pusat  pemerintahannya  di  Bandar  Khalifah.  Kegiatan  perdagangan berlangsung dengan intensitas yang tinggi berbarengan dengan kegiatan kerajaan Melayu lainnya di Pantai  Timur  Sumatera  sampai  pusat  kekuasaan  dipindahkan  ke  Tebing  Tinggi.  Pada  masa  inilah Kerajaan Padang menjadi incaran pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Sebagai wilayah penghubung antara daerah pesisir dan pedalaman, Kerajaan Padang memiliki peran penting secara ekonomis dan politis. Kerajaan Padang ikut pula berperan saat memihak kepada Republik Indonesia untuk memerdekakan diri dari Belanda. Peran Kerajaan Padang semakin krusial pada  masa  Tengku  Hasyim,  raja  ke-12.  Kala  itu  perjuangan  kemerdekaan  Indonesia  mencapai puncaknya  setelah  peristiwa  Proklamasi  Kemerdekaan  di Esplanade (kini  Lapangan  Merdeka) Gemeente (Kotapraja) Tebing Tinggi pada bulan Oktober 1945. Tengku Hasyim menghadiri Upacara Proklamasi  itu  sebagai  bentuk  dukungan  kepada  kemerdekaan  Indonesia  dengan  menyatakan bergabungnya Kerajaan Padang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada  tahun  1946,  setahun  setelah  pernyataan  proklamasi  kemerdekaan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  timbul  ketegangan  di  wilayah  Sumatera  Timur  dalam  pemerintahan  kerajaan- kerajaan Melayu dalam menentukan sikap atas kemerdekaan Indonesia. Pergolakan dan pertentangan pendapat  antara  para  pemuda  pejuang  dengan  para  raja  kerajaan-kerajaan  di  Sumatera  Timur menimbulkan  sikap  saling  curiga.  Ketegangan  ini  meruncing  karena  sikap  kaum  revolusioner  dari kalangan pemuda memandang keberadaan para bangsawan adalah kelompok yang tidak mendukung kemerdekaan dan dikategorikan sebagai kaum feodal yang menghisap rakyat. Apalagi ada kecurigaan bahwa kerajaan ini akan mengambil langkah berseberangan dengan perjuangan yang sudah dibangun dan diwujudkan dengan kemerdekaan.
Oleh karena itu pasca kemerdekaan, sikap yang akan diambil oleh Kerajaan Padang menjadi “duri dalam daging”, walaupun Tengku Hasyim s ebagai pewaris telah menyatakan sikap yang jelas, namun  sentimen  yang  dibenturkan  dengan  pandangan  sosialis  yang  dianut  oleh  para  pemuda revolusioner tidak dapat terbendung dan berakhir pada gerakan revolusi untuk melucuti status unsur- unsur  kerajaan  sampai  ke  akar-akarnya.  Melucuti  kekuasaan  para  raja/sultan  di  Sumatera  Timur merupakan  peristiwa  hitam  dalam  Sejarah  Indonesia  pasca  Kemerdekaan  yang  dikenal  sebagai peristiwa  Revolusi  Sosial.  Revolusi  Sosial  juga  menghantam  Kerajaan  Langkat,  Asahan,  Panai,  dan Kotapinang  dalam  bentuk  tragedi  penghancuran  secara  fisik  dan  psikis  sehingga  menghapus kenangan tentang kerajaan ini yang pernah mewarnai aktivitas masyarakat khususnya bangsa Melayu di Sumatera Timur.
Kerajaan Deli, Serdang, Bedagai, Kualuh juga tidak lepas dari tragedi ini yang mengakibatkan salah  satu  kelas  sosial  masyarakat  Melayu  yakni  bangsawan  tergerus  dalam  kehidupan  sosial masyarakat Melayu. Kelas bangsawan bukan hanya menunjukkan kelompok elite dalam masyarakat Melayu,  sejatinya  adalah  salah  satu  identitas  kemelayuan  dalam  sistem  sosial  masyarakatnya  yang terstruktur  secara  hierarki.  Kelompok  sosial  ini  terpinggirkan  bahkan  mengalami  penistaan  serta pembantaian dari kelompok anti bangsawan melebihi batas perikemanusiaan. Secara sosial-budaya pada  masyarakat  Melayu  dengan  dalih  tidak  berpandangan  positif  atas  kemerdekaan  yang  baru diproklamirkan. Revolusi sosial merupakan penistaan budaya bagi masyarakat Melayu.
Pandangan kaum revolusioner yang diusung para pemuda mencapai puncaknya. Sebagian dari kaum  revolusioner  ini  secara  tidak  terkontrol  membentuk  kelompok  ekstremis  yang  melakukan tindakan  “main  hakim  sendiri”  dengan  cara  mengobrak -abrik  tatanan  sosial  yang  menjadi  ciri dan kebanggaan  masyarakat  Melayu  sampai  ke  akar-akarnya  atas  nama  perjuangan  kemerdekaan.  Ini terjadi dalam skala luas dalam peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Sosial Sumatera Timur tanggal 3 Maret 1946. Peristiwa ini juga melanda Kerajaan Padang yang dipimpin oleh Tengku Hasyim yang sebenarnya  telah  mendukung  kemerdekaan  Indonesia.  Tengku  Hasyim  mengeluarkan  pernyataan yang jelas bahwa Kerajaan Padang adalah bagian dari Republik Indonesia. Akan tetapi sikap ini tidak dinilai sebagai bentuk dukungan bagi Republik dan tertutupi sentimen negatif sehingga perbuatan untuk melenyapkan kelas sosial tertentu dari masyarakat Melayu ini terus bergelora.
Keluarga Kerajaan Padang tetap jadi incaran kelompok ekstremis yang mengaku mendukung kemerdekaan dan membersihkan republik dari elite sosial lama yang mempunyai status sosial sebagai penguasa. Demikian juga dengan Tengku Hasyim sebagai Raja Kerajaan Padang juga tidak luput dari amukan kelompok ekstremis ini dengan mengikutsertakan rakyat melalui slogan anti kaum feodal. Pada saat revolusi sosial ini terjadi, Tengku Hasyim dan keluarganya berhasil menghindar dari nasib buruk karena sempat menyelamatkan diri ke Medan.
Pasca  tragedi  Revolusi  Sosial,  belum  jelas  bagaimana  sikap  pemerintah  Republik  Indonesia terhadap apa yang terjadi pada tatanan politik yang sudah ada sejak ratusan tahun di Sumatera Timur itu. Pemimpin Republik yang baru terbentuk ini tentu punya konsep untuk menarik pemerintahan yang sudah ada di Nusantara agar rela bergabung dengan Republik.
Dalam  uraian  ini  penulis  tidak  bermaksud  untuk  menelaah  pandangan  pemerintah  baru terhadap  kekuasaan  pemerintah  lama  di  daerah  masing-masing.  Tulisan  ini  lebih  fokus  pada bagaimana dinamika dan sikap politik Kerajaan Padang sebelum pemerintahan Tengku Hasyim serta bagaimana  sikap  politik  Tengku  Hasyim  atas  Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia.  Kemudian bagaimana  eksistensi  Tengku  Hasyim  pasca  kemerdekaan  di  Tebing  Tinggi.  Untuk  membedah masalah ini digunakan field research dengan menerapkan heuristik untuk mendapatkan sumber  yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, library research untuk mendapatkan informasi tertulis seperti buku-buku,  maupun dokumen-dokumen yang relevan dan perlu terhadap kajian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kerajaan Padang Pra Kemerdekaan
Dinamika  politik  di  Kerajaan  Padang  tidak  lepas  dari  kondisi  internal  dan  eksternal  yang berkembang pada masa awal kemerdekaan yang diiringi gejolak masyarakat akibat adanya perubahan struktur  sosial.  Suasana  yang  penuh  dengan  kegembiraan  lepas  dari  penjajahan  membuka kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  bergerak  lebih  lepas  dan  bebas.  Suasana  euforia  kemerdekaan begitu mewarnai  kejiwaan masyarakat sehingga menyentuh pada tataran lama yang sudah ada secara politis  yakni  sistem kerajaan.  Menurut  Khalik  dinamika  politik  dan  kekuasaan  di  Kerajaan Padang dipengaruhi oleh oleh faktor internal dan faktor eksternal (Khalik, 2014, pp. 108-128). Secara eksternal dinamika  politik  Kerajaan  Padang  acap  kali  menjadi  sasaran  penaklukan,  penjajahan  dan  aneksasi oleh kekuatan luar baik dari bangsa sendiri maupun bangsa penjajah atau gabungan dari keduanya.
Secara internal dinamika politik dan kekuasaan di Kerajaan Padang, relatif tenang dikarenakan suksesi  berjalan  dengan  tertib.  Suksesi  Kerajaan  Padang  berlangsung  secara  alamiah  dengan  azas genealogis  dari  sejak  awal  kerajaan  ini  ditubuhkan  masa  Baginda  Umar  Saleh  Qamar  (1630-1659) hingga  Marah  Titim  gelar  Tengku  Tebing  Pangeran  (1807-1823).  Faktor  eksternal  dalam  dinamika politik kerajaan Padang ketika Marah Hakum gelar Raja Graha wafat (1870) posisinya digantikan oleh
anak tertua bernama Marah Hudin (1870-1914). Pada masa Marah Hudin Kerajaan Padang berada di bawah  taklukan  Kesultanan  Deli  sehingga  menimbulkan  gejolak  politik  dalam  wujud  penolakan, meski  pertentangan  ada  namun  bisa  diselesaikan  berkat  bantuan  pemerintah  kolonial  Hindia Belanda.
Ketika perusahaan-perusahaan perkebunan hendak memperluas areal tanam mereka hingga ke negeri Padang sekitar tahun 1870, Tengku Haji Muhammad Nurdin menolak keras. Kala itu, Sultan Deli  Mahmud  Al-Rasyid  Perkasa  Alamshah  (1858-1873)  telah  memberikan  persetujuan  perluasan perkebunan di negeri Padang secara sepihak. Karena menolak dan tidak mau tunduk atas keputusan Sultan  Deli,  Sultan  Makmun  Al-Rasyid  Perkasa  Alamshah  (1873-  1924),  penerus  Sultan  Mahmud memutuskan untuk mencabut status Tengku Muhammad Nurdin dari raja (wazir) Kerajaan Padang pada  tahun  1885  dan  menunjuk  penggantinya,  Raja  Muda  Tengku  Sulaiman  pada  tahun  1885  dan menjabat sampai tahun 1888).
Namun sikap keras Kesultanan Deli terhadap Tengku Haji Muhammad Nurdin menimbulkan kebencian  di  antara  rakyat  Padang.  Terjadilah  perlawanan  terhadap  Kesultanan  Deli  di  berbagai kampung selama bertahun-tahun. Perkebunan-perkebunan asing kerap mengalami kerugian akbiat gangguan  dari  rakyat  yang  loyal  dengan  Tengku  Haji  Muhammad  Nurdin.  Bahkan  raja  Kerajaan Pematang Raya Tuanku Rondahaim yang berkedudukan di Buntu Pane mendukung sikap penolakan Kerajaan Padang terhadap Kesultanan Deli yang didukung oleh Belanda dengan cara membuka front perlawanan.
Dalam  pertempuran  di  kebun  Bandar  Bejambu  pada  9  Oktober  1887  Syah  Bokar  berhasil ditembak pasukan Kapten Schenk, sehingga gugur sebagai kesuma bangsa bersama 22 pasukannya. Sedangkan pasukan Belanda hanya 2 orang yang gugur. Jasad Raja Syah Bokar dimakamkan di kebun Bandar Bejambu (sekarang masuk dalam kawasan Afdeling I Bandar Bejambu). Setelah Syah Bokar gugur,  perlawanan  terhadap  pasukan  Belanda  menurun,  bahkan  berhasil  mengusir  pasukan Rondahaim dari wilayah Padang kembali ke Raya. Sejak itu, Belanda mulai membangun perkebunan di Negeri Padang.
Pertikaiaan dengan Belanda berlanjut dalam Perang Padang II dengan Dolok Merawan (1888- 1885). Pemerintah kolonial Belanda tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi perang ini karena dalam  waktu  yang  bersamaan  juga  menghadapi  perlawan  dari  rakyat  di  Sumatera  dan  Jawa. Perlawanan di daerah ini ini dipimpin oleh Rondahaem. Untuk menghindari pertikaian dari dalam pemerintahan Padang, maka pemerintah Kolonial mendudukkan kembali Haji Muhammad Nurdin sebagai  Raja  Kerajaan  Padang  dengan  sejumlah  syarat  mengikat.  Salah  satu  syarat  yang  harus dipenuhi  Tengku  Haji  Muhammad  Nurdin,  adalah  melepas  sejumlah  kampung  dari  kekuasaan Kerajaan  Padang  dan  kemudian  diserahkan  kepada  pengawasan  Belanda.  Kampung-kampung  itu persis berada di tepian sungai Padang dan Bahilang, yakni Tebing Tinggi, Badak Bejuang, Rambung dan Pasar Baru. Belanda kemudian menempatkan  seorang Controleur untuk wilayah Padang Bedagai pada 1887 yang berkedudukan di Kampung Tebing Tinggi.
Pada  tahun  1888  status  Tengku  Haji  Muhammad  Nurdin  dipulihkan  kembali  sebagai  raja (wazir) Negeri Padang. Namun, tidak lagi memiliki wewenang luas sebagai penguasa atas negerinya. Pada  masa  akhir  pemerintahannya,  Negeri  Padang  memiliki  dua  pemerintahan,  yakni  wilayah Kerajaan  dan  wilayah  kontrol  Belanda  (otonom).  Tengku  Haji  Muhammad  Nurdin  memindahkan pusat kekuasaan dari Kuta Raja ke Kampung Bandar Sakti. Kuta Raja sekarang dikenal dengan Kuta Usang  (tua).  Adapun  wilayah  kontrol  Belanda  berpusat  di  Kampung  Tebing  Tinggi  Lama.  Kedua wilayah ini dipisahkan oleh aliran sungai Bahilang yang kala itu muaranya menjadi pusat perdagangan yang dihuni etnik Tionghoa, sekarang dikenal China Town yang terletak di Jalan Bedagai dan Jalan Patriot Kecamatan Tebing Tinggi Kota.
Wilayah kontrol Belanda terdiri atas empat kampung, namun pengaruhnya sangat kuat karena punya wewenang besar atas areal perkebunan yang luas. Bahkan, perkebunan yang dibangun Belanda serta berbagai perusahaan asing lainnya melebihi luasnya wilayah kerajaan. Di wilayah Padang selain areal perkebunan milik pengusaha Belanda, terdapat juga perkebunan milik pengusaha Inggris dan Belgia.  Inggris  yang  membuka  perkebunan  di  daerah  Sei  Berong,  Mendaris,  Bahilang,  Sibulan  dan Paya  Pinang  serta  Tanah  Besi.  Demikian  pula  di  kawasan  Dolok  Masihul,  Bah  Bulian  hingga  Silau Dunia.
Anak tertua Tengku Haji Muhammad Nurdin yakni Tengku Alamsyah dari istri ketiga bernama Tengku Hj. Syarifah Zawiyah berasal dari Kesultanan Kedah Malaysia. Ia menempuh pendidikan di Batavia  setelah  menyelesaikan  pendidikannya  memimpin  Kerajaan  Padang  (1928-1931).  Tengku Alamsyah dilantik sebagai wazir Kerajaan Padang oleh Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alamsyah (1924-1945).
Pada  masa  raja  ke-10  Kerajaan  Padang  inilah  dibangun  lapangan  sepak  bola  yang  megah. Pertama  kali  lapangan  sepak  bola  tersebut  dibangun  di  Kampung  Bandar  Sakti  (sekarang diidentifikasi sekitar areal pabrik mie di Lingkungan 03, Kelurahan Bandar Utama). Kemudian pada 1930,  lapangan  itu  dipindahkan  ke  lahan  milik  perusahaan  perkebunan  Horrison  &  Crosfield  di Kampung Jati. Lapangan sepak bola itu belakangan dikenal sebagai lapangan sepak bola Kampung Durian, terletak di Jalan A. Yani dan jalan dr. H. Kumpulan serta jalan Prof. Hamka. Lapangan  itu menjadi markas klub sepak bola bernam a ‘Padang Sport Club’ yang didirikan oleh Tengku Alamsyah.
Kegiatan  pembangunan  ini  menyeret  Tengku  Alamsyah  ke  pengasingan  karena  dinilai menghamburkan  kas  kerajaan.  Belakangan  diketahui  bahwa  tidak  ada  dana  yang  diambil  Tengku Alamsyah dari kas kerajaan untuk kegiatan yang jadi hobinya itu. Namun, laporan lain, dana yang dipakai  itu  kemudian  dikembalikan  ke  kas  kerajaan.  Pemerintahan  Kesultanan  Deli  kemudian merehabilitasi  nama  baik  Tengku  Alamsyah,  namun  posisinya  sebagai  raja  ke-10  Kerajaan  Padang tidak dipulihkan. Alasannya, saat pemulihan nama itu, Kerajaan Padang dipimpin saudara satu ayah yang  memerintah  di  Bandar  Khalifah,  yakni  Tengku  Ismail  menjadi  pemangku  kerajaan.  Tengku Ismail menjadi pemangku Kerajaan Padang selama dua tahun (1931-1933) menunggu pewaris lainnya yakni Tengku Hasyim kembali dari menempuh pendidikan.

## Tengku Hasyim di Arus Politik
Kemerdekaan Republik  Indonesia  yang  diproklamasikan  di  Jakarta  pada  tanggal  17  Agustus 1945  bergema  hingga  ke  Tebing  Tinggi  dan  sekitarnya  yang  membakar  semangat  rakyat  untuk merdeka. Kepastian kemerdekaan itu menjamin keselamatan rakyat dari tindakan sewenang-wenang penjajah. Terkait momen ini, Tengku Hasyim sebagai pemegang mandat dalam struktur politik lokal, pada bulan September 1945 didatangi oleh pimpinan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) yang terdiri dari Bachtiar  Hakim,  Chuddam  Lubis  dan  Amir  Hamzah.  Mereka  mengadakan  pertemuan  di  Balai Kerapatan  Kerajaan  Padang  (sekarang  kantor  Koramil  13  Jalan  Kapt.  F  Tandean)  dan  menanyakan pandangan Tengku Hasyim atas pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pertemuan ini Tengku Hasyim menyambut kemerdekaan dan menyetujui proklamasi itu. BPI mengajak Kerajaan Padang untuk bergabung dengan RI.
Dalam dialog itu Tengku Hasyim mengatakan:
“ Ajakan tuan-tuan saya sambut dengan baik dan saya sendiri an sich solider dan sangat setuju  sekali.  Saya  tidak  menolak  dan  tidak  menghalangi  langkah  perjuangan  tuan- tuan dan pemuda Indonesia. Saya tidak usah aktif dulu, biarlah kalian.”
Utusan pemuda yang datang kemudian mengatakan:
“Kalau  Tengku  tidak  aktif  dan  tidak  menghalangi,  kami  minta  sekurang -kurangnya Tengku akan membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia kita ini dan kami minta di  halaman  rumah  (istana)  dan  kantor  (kerapatan)  Raja,  dikibarkan  bendera  merah putih.”
Jawab Tengku Hasyim kemudian:
“Saya setuju, bendera merah putih akan dititahkan untuk dikibarkan, dan penghulu - penghulu kampung yang berada di wilayah Kerajaan Padang, boleh turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan tak ada larangan.” (Khalik, 2014).
Berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dibawa oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan sebagai Gubernur  Sumatra  dan  Mr.  Amir  selaku  Wakil  Gubernur  Sumatra,  mengumumkan  berita kemerdekaan  itu  di  Lapangan  Fukuraido  (sekarang  Lapangan  Merdeka)  Medan pada  tanggal  6 Oktober  1945.  Kekalahan  Belanda  dalam  perang  fisik  dan  diplomasi  tidak  serta  merta  menjadikan mereka  angkatan  kaki  dari  Nusantara.  Kedatangan  pasukan  AFNEI  dimanfaatkan  Belanda  untuk berboncengan  dan  mempersiapkan  kekuatan  untuk  mengambil  alih  pemerintahan  dan membebaskan tawanan perang orang-orang Belanda di Medan.
Uraian  selanjutnya  dipaparkan  Khalik  bahwa  ketika  Proklamasi  Kemerdekaan  telah dikumandangkan  di  Lapangan  Merdeka  Tebing  Tinggi  pada  bulan  Oktober  1945,  Kerajaan  Padang diwakili  Tengku  Hasyim.  Beliau  dikenal  sebagai  Raja  yang  memihak  dan  mendukung  Republikan (pejuang  kemerdekaan).  Sebagai  tanda  dukungannya  terhadap  perjuangan  kemerdekaan  adalah merelakan istana Kerajaan Padang di Kampung Bandar Sakti dijadikan sebagai markas dan tempat persembunyian. Pada peristiwa berdarah 13 Desember 1945 di Tebing Tinggi, bala tentara Jepang yang kalah pada Perang Dunia II yang bermarkas di berbagai perkebunan di Kerajaan Padang menyerang Tebing  Tinggi,  Tengku  Hasyim  dan  kerabat  Kerajaan  Padang  menyelamatkan  puluhan  pemuda dengan cara menyembunyikan mereka dari pasukan Jepang (Khalik, 2014, p. 134-135).
Istana  kerajaan  di  Bandar  Sakti  menjadi  tempat  persembunyian  para  pejuang  yang  diburu tentara Jepang yang sudah panik. Dapur Istana menjadi sumber pengadaan pangan bagi para pejuang yang tidak bisa masuk ke Tebing Tinggi, karena beberapa hari telah dikurung pasukan Jepang. Istana raja  sendiri  aman  dari  gangguan  tentara  Jepang,  sehingga  menjadi  kawasan  yang  aman  untuk menyelamatkan diri. Demikian pula dengan kediaman sejumlah petinggi kerajaan, baik yang ada di Bandar Sakti, Kuta Usang dan Bulian menjadi tempat yang aman bagi para pemuda pejuang. Bahkan masjid resmi kerajaan menjadi pusat kegiatan pejuang, khususnya Laskar Hizbullah dipimpin Syekh Beringin.  Sikap  terbuka  terhadap  semua  kalangan,  ditujukan  sebagai  upaya  untuk  menjaga keselamatan raja, keluarga raja, takhta kerajaan. Salah satu sikap terbuka adalah kesediaan keluarga kerajaan  untuk  masuk  dalam  berbagai  organisasi  pejuang  dan  politik  yang  dinilai  progresif.  Ada keluarga Kerajaan yang masuk KNIL, PNI, NU, Masyumi bahkan masuk PKI.
Aktivitas politik Tengku Hasyim pasca Revolusi Indonesia tidak dapat dinafikan dari adanya upaya  untuk  mengubah  struktur  sosial  dan  politik  secara  menyeluruh.  Tatanan  politik  tradisional menjadi salah satu sasaran, dengan melenyapkan kekuasaan tradisional yang pernah ada. Ide untuk menghapus  kekuasaan  lokal  sejatinya  belum  dikaji  secara  komprehensif,  alih-alih  ada  upaya meruntuhkan tatanan politik ini dengan cara menghapusnya. Tindakan ini jika dikaji secara murni tanpa  ada  pengaruh  pemikiran  yang  membenci  penguasa  lokal  sejatinya  adalah  tindakan  yang ahistoris karena tidak menilai sama sekali keberadaan tatanan politik pada masa lalu. Padahal setelah kemerdekaan beberapa pemerintahan lokal menunjukkan sikap yang kooperatif terhadap Republik dengan harapan status mereka menjadi jelas dalam tatanan politik yang baru nanti, serta kedudukan mereka akan ditentukan dalam struktur baru yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Akan tetapi sikap
para  bangsawan  yang  relatif  tarik-ulur  tentang  penyerahan  kekuasaan  pada  pemerintah  pusat menimbulkan tafsiran yang tajam di kalangan Republikan sehingga menimbulkan gejolak yang luar biasa  kerasnya  bahkan  menimbulkan  keguncangan  yang  dikenal  dengan  Revolusi  Sosial  dan  serta merta meruntuhkan tatanan sosial masyarakat Melayu sebagai pemilik wilayah (Reid, 1987, p. 47).
Revolusi  ini  merupakan  hantaman  yang  sangat  keras  bagi  masyarakat  Melayu  yang  telah membangun  peradaban  berbilang  abad  dan  menjadikan  mereka  salah  satu  kelompok  sosial  yang membentuk peradaban di kawasan ini (Sumatera Timur) menjadi terpinggirkan di kampung sendiri. Hal  berdampak  hilangnya  wibawa  dan  martabat  raja-raja  dan  para  sultan  yang  jumlahnya  untuk Sumatera Timur saja dua puluh lima kerajaan-kesultanan habis tandas tergulung  dalam arus besar perubahan  politik  (Agustono,  2018).  Duka  masyarakat  Melayu  sejatinya  tidak  lepas  dari  sikap pemerintah  pusat  yang  tidak  jelas  pandangannya  melihat  dinamika  politik  di  Sumatera  Timur. Suasana yang tidak memberi kejelasan posisi penguasa lokal, membuat kerajaan berada dalam posisi yang  galau  dan  dicermati  cenderung  mempertahankan status  quo .  Dengan  kata  lain,  Agustono menyebutnya  bahwa  penguasa  lokal  tradisional  (raja-sultan)  beserta  kebesarannya  ada  yang canggung beradaptasi dengan republik, sehingga dalam gemuruh perubahan politik dimakan sendiri oleh rakyatnya yang berujung dengan menghilangnya dan hancurnya kerajaan/kesultanan.
Dalam  peristiwa  ini  sejatinya  kelompok  masyarakat  yang  “melahap  pemerintahan  kerajaan” bukanlah  dari  oknum  masyarakat  Melayu.  Di  Asahan  misalnya,  kelompok  ekstremis  adalah  warga yang berasal dari luar kerajaan. Demikian pula di Langkat, kelompok ekstremis adalah warga yang berada dalam naungan organisasi Pesindo, Napindo, PKI.  Di Simalungun, kelompok ekstremis adalah warga  yang  tergabung  dalam  laskar-laskar  revolusioner.  Revolusi  Sosial  di  Simalungun  tidak sepenuhnya  dilakukan  oleh  golongan  proletar  (buruh  dan  petani).  Sementara  itu,  rakyat  asli Simalungun masih setia kepada rajanya (Harahap, 2019, p. 86). Demikian juga di Bilah, sikap rakyat tidak  berubah  dan  tetap  loyal  kepada  raja  (Sinar,  2006,  p.  256).  Pemerintah  kerajaan  tidak  kuat melawan  tindakan  para  ekstremis  ini  karena  mereka  langsung  menyerbu  ke  pusat pemerintahan/istana yang juga tempat bersemayam kerabat kesultanan secara brutal. Para ekstremis membantai para kerabat seperti yang terjadi di Kualuh, Asahan, dan Langkat. Walaupun demikian, Reid menilai bahwa kerajaan tetap mempertahankan pemerintahannya yang samar-samar, tetapi ini pun  berangsur-angsur  semakin  tersisih  dari  hakikat  kekuasaannya.  Peristiwa  ini  melanda  seluruh kekuasaan raja yang ada di Sumatera Timur (Reid, 1987, p. 356).
Semangat revolusi nasional Indonesia yang bertujuan untuk menghapuskan sistem penjajahan dan  menyatukan seluruh bangsa Indonesia, akhirnya mencatat suatu pemandangan yang mengerikan dalam  bentuk  penghancuran  terbesar  yang  menjadi  ingatan  kolektif  masyarakat  Melayu  sebagai korban revolusi dengan dalih perjuangan kemerdekaan. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masyarakat Melayu yang juga ikut berjuang untuk kemerdekaan ini menjadi komunitas yang paling teruk  dari  sudut  sosial  dan  budaya  sehingga  menanggung  beban  yang  menistakan  sebagai kontra republikan ;  revolusi  sosial  adalah  penghancuran  peradaban  khususnya  Melayu  di  Sumatera  Timur sehingga menjadi luka dan duka yang dalam.
Semangat Revolusi Nasional membentuk tatanan baru lepas dari penjajah Belanda mengusung nilai yang tinggi dari sudut kemanusiaan dan hak-hak asasi sebagai makhluk Tuhan yang beradab. Tuntutan  memperjuangkan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  sederajat  berdiri  sama  tinggi  dan  duduk sama  rendah,  telah  menabrak  nilai  dasar  perjuangan  itu  sendiri.  Tidak  dapat  dinafikan  bahwa semangat menegakkan kesederajatan telah mendorong terjadinya Revolusi Sosial di Sumatera Timur yang mempunyai tatanan sosial terstruktur. Asumsi bahwa kekuasaan di Sumatera Timur merupakan kaki  tangan  pemerintahan  kolonial  Belanda  yang  dijadikan  Belanda  untuk  mengendalikan  rakyat Sumatera Timur. Oleh karena itu, bila raja- raja tersebut tidak mau menerima bentuk pemerintahan Republik Indonesia yang demokratis maka mereka harus diturunkan dari takhtanya. Namun, proses penurunan  itu  mencederai  semangat  Revolusi  Nasional  itu  sendiri yang  muncul  adalah  tindakan
kekerasan, aniaya, perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan sebagaimana yang terjadi di Langkat, Asahan, Panai, dan Kualuh.
Ketika Revolusi Sosial menerpa kerajaan Padang, Tengku Hasyim dan  keluarga pada tanggal 3 Maret 1946 sempat ditangkap dan ditahan oleh pasukan Volksfront Tebing Tinggi. Bahkan, Tengku Hasyim dan beberapa keluarganya, di antaranya istri dan anak laki-lakinya sudah diberi pita merah yang berarti akan dibunuh oleh sukarelawan yang menangkap mereka di istana Bandar Sakti. Namun, saat  dalam  penahanan  salah  seorang  zuriat  Kerajaan  Padang  dari  Tanjung  Kasau  yang  bergabung dengan Volksfront berjasa  menyelamatkan  nyawa  Tengku  Hasyim  dan  keluarganya  dengan  cara melarikan ke hutan di sekitar aliran sungai Padang. Esok harinya tanggal 4 Maret 1946, kemanakan Tengku Hasyim, yakni Tengku Izhanolsyah anak dari Tengku Alamsyah yang menjadi polisi sekutu mencari Tengku Hasyim dan keluarga. Setelah bertemu, mereka dibawa dengan truk militer Sekutu menuju istana Maimoon di Medan untuk penyelamatan diri.
Sejak itu dilakukan peralihan mandat Negeri Padang kepada pemerintah pusat yang diwakili oleh  Walikota  Munar  S.  Hamijoyo  melalui  serah  terima  “inventaris  dan  pegawai  Kerajaan  Negeri Padang  Tebing  Tinggi”  dari Het  Hoofd  Bestuur  van Padang terakhir  Tengku  Hasyim.  Sejak  itu, Kerajaan  Padang  dihapus  dari  perpetaan  politik  pemerintah  kerajaan  di  Sumatera  Timur  dan seutuhnya menjadi bagian Republik sejak April 1946. Tengku Hasyim mengakhiri kekuasaan Kerajaan Padang dengan husnul khatimah dan menyerahkan Negeri Padang ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan ikhlas.
Penyerahan  Negeri  Padang  ke  pangkuan  ibu  pertiwi  oleh  Tengku  Hasyim  bukan  berarti  Ia melepaskan  tanggung  jawabnya  sebagai  pemimpin  masyarakat  negeri  Padang.  Ia  punya  tanggung jawab  moral  untuk  mendampingi  masyarakatnya  dalam  tatanan  sosial  politik  yang  baru.  Seperti dimaklumi  pada  masa  Agresi  Militer  I  pada  1  Juli  1947,  wilayah  Tebing  Tinggi  terdapat  dua pemerintahan, selain pemerintahan Republik Indonesia di bawah Munar S. Hamidjojo, karena Tebing Tinggi termasuk dalam kekuasaan militer Belanda. Militer Belanda membentuk pemerintahan sipil yang  disebut  ‘ Regeeringcommissarissen  voor  Bestuursaangelegenhaden ’  atau  disingkat  Recomba. Recomba  menguasai  kawasan  pesisir  Deli  dan  Serdang,  di  mana  pemerintahan  sipilnya  at au  ‘ Het Hoofd van Tijdelijk Bestuur’ HTB dipimpin oleh Mr. J. Geeritsen, Ia pernah menjadi Kontrelir Serdang Hulu di bawah Residensi Sumatera Timur. Sedangkan para pembantunya disebut dengan ‘ Hoofd van Plaatselijk Bestuur ’ (HPB).
Untuk  wilayah  Padang  Bedagai  diangkat  sebagai  HPB  di  bawah  W.  J.  van  Boomel.  Boomel, kemudian mengangkat pembantunya di wilayah masing- masing dengan sebutan ‘ Ambtenaar Bestuur Aangelegenhedeen ’ (ABA) untuk Kotapraja Tebing Tinggi adalah Tengku Hasyim. Sedangkan District Hoofd untuk  Tebing  Tinggi  adalah  Datuk  Zakaria.  Tengku  Hasyim  ketika  menjabat Ambtenaar Bestuur Aangelegenhedeen di Tebing Tinggi menekankan kepada masyarakatnya tentang pandangan sama rata. Pada dasarnya, Ia bekerja sama dengan pemerintahan Belanda dengan cara menyewakan tanah kepada pihak Belanda untuk dijadikan perkebunan, dan sebagai tempat membangun fasilitas masyarakat Tebing Tinggi seperti rumah sakit, waterleiding , bioskop, dan pasar. Ini adalah fasilitas umum  untuk  masyarakat  Tebing  Tinggi  agar  mudah  dalam  menempuh  kehidupan.  Jasanya  tentu terlahir  dari  kecintaan  dan  tanggung  jawab  untuk  mengayomi  masyarakat  kota.  Tengku  Hasyim menjabat sebagai Ambtenaar Bestuur Aangelegenhedeen di Tebing Tinggi selama 3 tahun saja.
Pada  masa  kepemimpinan  Tengku  Hasyim  terdapat  beberapa  peristiwa  penting  yaitu Proklamasi Kemerdekaan, Revolusi Sosial dan Agresi Militer Belanda I. Ketika peristiwa Agresi Militer Belanda I, Ia menjabat sebagai kepala wilayah. Bila kita kaji lebih lanjut bahwa Ia mampu menjalankan roda pemerintahan pada saat itu. Perjuangannya dalam mengisi kemerdekaan tidaklah berlangsung lama, namun dengan pemikirannya beliau melakukan kerjasama dengan Belanda untuk membangun fasilitas bagi masyarakat kota Tebing Tinggi adalah buah karya yang tidak bisa dinafikan. Cita-citanya
yang  luhur  untuk  menyenangkan  masyarakatnya  merupakan  wujud  bakti  sebagai  pemimpin  sosial dan politik yang berakar dari sejarah panjang kerabatnya yang menekankan kepada masyarakatnya tidak boleh terjadi kesenjangan sosial.

## SIMPULAN
Sikap politik Tengku Hasyim saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak perlu diragukan, Ia  jelas  mendukung  kemerdekaan  Republik  Indonesia  dengan  menyerahkan  kekuasaannya  kepada Republikan.  Namun  sikap  positif  yang  ditunjukkannya  telah  dinodai  oleh  sentimen  negatif  yang berkembang  di  antara  rakyat  kepada  kalangan  bangsawan  Melayu.  Pada  peristiwa  Revolusi  Sosial, tatanan sosial politik Melayu termasuk Kerajaan Padang runtuh. Ketika peristiwa itu terjadi Tengku Hasyim berhasil selamat dari peristiwa berdarah tersebut. Kerajaan Negeri Padang pasca peristiwa itu dinyatakan bubar dan bergabung dengan Republik Indonesia.

## REFERENSI
Agustono, B. Analisa , 25 Januari 2018. Anhar, M. Azhari. (2010). Kerajaan Padang dalam Upaya Pelestarian Sejarah Lokal (1612- 1946) .
Skripsi: Universitas Negeri Medan.
Harahap, H. (2019). Laskar Revolusioner Sumatera Timur. Yogyakarta: Deepublish . Khalik, A. (2014). Negeri Padang Tebing Tinggi dari Masa ke Masa: Kerajaan Padang dan Kota Tebing Tinggi sejak Berdirinya hingga Kini. Medan: Wal Asri Publishing. Khalik, A. (2015). Tebing Tinggi One dan Pengabdiannya. Medan: Asri Publishing. Qasim, A. (1993) . Kekerasan dalam Sejarah: Masyarakat dan Pemerintahan . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia: Reid, A. (1987). Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Reid, A. (2011). Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia. Jakarta Yayasan Obor Indonesia dan KITLV.
Reid, A. (2012). Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional . Jakarta: Komunitas Bambu. Ricklefs, M. C. (2007). Sejarah Indonesia Modern . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sinar, T. L. (2006). Bangun  dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur . Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
Copyright Holder ©Yushar Tanjung | Copyright Year 2021 | Licence URL https://creativecommons.org/licenses/by/4.0