## Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional

## Mohammad Syaiful Aris
syaiful@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The urgency of establishing a special court for resolving election disputes because this special court is an order of Law Number 8 of 2015 which must be formed before the implementation of the national simultaneous regional elections in 2024. Although, in its development, The Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022, the Constitutional Court has the authority to examine and adjudicate cases of disputes over election results are no longer limited to “until the establishment of a special judicial body”, but will be permanent, because such a special judicial body will no longer be formed. However, this is considered less than ideal. This study aims to outline the urgency of a special judiciary for the resolution of regional head election results in the implementation of national simultaneous elections using conceptual and statutory approaches. The results showed that it is necessary to establish a special judicial model for national simultaneous elections, which is a special judiciary that is ad hoc under the general judicial environment of the Supreme Court. For the seat of the special judiciary for dispute resolution, the regional elections are placed on the High Court to resolve disputes over the results of elections in the province as is the model of the corruption court based in the provincial capital so that the budget for the establishment and management of this special judiciary is not too large.
Media Iuris Vol. 5 No. 3, October 2022                                                                         p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i3.34154                                                                                         e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 7 March 2022; Accepted 5 August 2022; Available online 31 October 2022.
Keywords: Election; Election Law; Special Courts for Regional Head Elections.
Copyright © 2022 Mohammad Syaiful Aris. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Urgensi pembentukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada karena peradilan khusus ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang harus dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024. Walaupun, dalam perkembangannya Putusan MK Nomor 85/PUU- XX/2022, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Tetapi, hal tersebut dirasa kurang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan urgensi peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah dalam pelaksanaan pemilu serentak nasional dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang- undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dibentuk suatu model peradilan khusus untuk pemilu serentak nasional, yang merupakan sebuah Peradilan khusus yang bersifat ad hoc di bawah lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung. Untuk tempat kedudukan Peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada diletakan pada Peradilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah propinsi tersebut sebagaimana model pengadilan tindak pidana korupsi yang berkedudukan di ibukota propinsi sehingga anggaran untuk pendirian dan pengelolaan peradilan khusus ini tidak terlalu besar. Kata Kunci: Pemilu; Hukum
Pemilu; Peradilan Khusus Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

## Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...

## Pendahuluan
Kedaulatan rakyat lazim dijabarkan konstitusi dalam wujud sistem pemerintahan rakyat atau democratische staat. 1 Hal tersebut berarti, negara dalam menjalankan pemerintahannya didasarkan pada hukum ( rechtstaats) dan tidak didasarkan pada kekuasaan belaka ( machtsstaat ). 2 Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani yaitu “ demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “ cratein” atau “ cratos” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. 3
Sejalan dengan hal tersebut, Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg pada  tahun  1863  mendefinisikan  demokrasi  sebagai  pemerintahan  dari  rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ( government of the people, by the people, for the people) . 4
Bentuk kedaulatan negara tersebut, di Indonesia salah satunya di terwujud dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945. Namun, dalam perkembangannya pelaksanaan pilkada banyak menimbulkan adanya sengketa hasil, oleh karenanya perlu adanya pembahasan mendalam mengenai badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilukada.
Pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilukada masih belum jelas dikarenakan belum ada lembaga yang merasa mendapat mandat untuk membentuk badan ini. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan kewenangan tersebut sudah diberikan kepada Mahkamah Agung (MA). Persoalannya, Mahkamah Agung sampai saat ini belum menindaklanjutinya karena merasa belum ada mandat langsung dari Undang-Undang yang mengamanatkan MA untuk membentuk badan peradilan khusus tersebut. Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu diatur dalam
1 H.M. Laica Marzuki, ‘Paradigma Kedaulatan Rakyat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945’ (2020) 7 Jurnal Legislasi Indonesia.[129].
2 Zahermann Armandz Muabez, ‘Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)’ (2007) 6 Jurnal Hukum dan Peradilan.[422].
3 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, ‘Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani’, ICCE UIN Syarif Hidayatullah (2006).[131].
4 Jane Theresia Silaban, Yuwanto dan Lusia Astrika, ‘Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP terhadap Demokratisasi di Indonesia’ (2013) Jurnal Ilmu Pemerintahan.[5].
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah pada Pasal 157 Ayat (1) menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Kemudian pada Pasal 157 Ayat (2) berisi ketentuan badan peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional. Kemudian pada Ayat (3) Undang- Undang tersebut menyebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
Tren penyelesaian sengketa pemilu mengalami proses ‘yudisialisasi’ karena semakin banyaknya badan peradilan yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik pemilu dan menjamin prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. 5
Model penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia telah menggunakan beberapa model antara lain penyelesaiannya menjadi wewenang atau ruang lingkup dalam peradilan umum (Mahkamah Agung) dan model yang kedua menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Masing-masing model penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga tahun 2015 lewat sebuah Undang- Undang akan dibentuk peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional, sehingga Badan Peradilan khusus yang akan menangani perselisihan hasil Pilkada harus terbentuk sebelum dilaksanakan pemilihan serentak nasional tersebut yang rencana dilaksanakan pada tahun 2024.
Namun, dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
5 Cetro, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA (Indonesia Printer 2010).[14].

## Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilukada) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilukada yang pada pokoknya menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6 Dengan  demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili  perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya  badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan  peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. 7
Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbist, adagium yang bermakna saat bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya kata-kata. Sejatinya akan kurang ideal apabila sengketa hasil pemilukada dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan akan lebih tepat apabila dilakukan oleh badan peradilan khusus, dengan alasan sebagai berikut: 1) Pertama, secara orisinil sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, tetapi hanya berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Sedangkan rezim pemilukada dan pemilu merupakan rezim yang berbeda, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013. 2) Kedua, beban penanganan perkara hasil sengketa pilkada di MK terlalu besar seperti penanganan sengketa pilkada sebelumnya,. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir, serta tidak ada satupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menggugat putusan tersebut. 3) Ketiga, dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian
6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 .[44].
7 Humas Mahkamah Konstisusi Republik Indonesia, ‘Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen’ ( Berita Mahkamah Republik Indonesia , 2022) <https://www.mkri. id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2>.
hasil pemilihan kepala daerah di lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung memungkinkan adanya upaya hukum, sehingga akan lebih mengakomodir kepentingan para pihak. 4) Keempat, dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah di lingkungan peradilan umum yang diletakan pada Peradilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah propinsi, akan lebih mencerminkan asas peradilan cepat , sederhana, dan biaya ringan.
Atas uraian sebagaimana di atas, maka perlu kiranya membahas berkaitan dengan Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu soal Urgensi pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah dan model peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah.

## Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Sistem untuk penyelesaian sengketa pemilu di negara demokrasi modern merupakan hal yang fundamental untuk membangun sistem politik yang stabil dan sistem hukum yang teratur. Sistem ini untuk melindungi hak-hak dasar dan untuk memperkuat pemerintahan yang demokratis, sehingga setiap pemilih, kandidat, dan partai politik memiliki hak untuk mengajukan keberatan ( complaint ) dengan pengadilan atau komisi pemilihan yang berwenang, lembaga tersebut harus membuat keputusan yang cepat. Pemilu yang bebas dan adil ( free and fair ) menjadi nilai dasar dan universal daya lakunya dalam suatu pemilu yang demokratis. Setiap proses pemilu harus selalu disediakan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu ( electoral dispute resolution mechanism ) dan ini telah menjadi konsensus internasional.
Menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan melalui badan peradilan khusus yang akan
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
dibentuk sebelum dimulainya pemilihan kepala daerah serentak. Bahwa sampai dibentuknya badan peradilan khusus tersebut, perkara perselisihan hasil pilkada akan tetap ditangani oleh Mahkamah Konstitusi untuk sementara. Sebelum sampai pada tahap ini, sebenarnya terdapat beberapa kali perubahan kewenangan penyelesaian mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah ini.
Kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah diawali oleh kewenangan di Mahkamah Agung pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang tersebut dalam Pasal 106 ayat (1) menyebutkan,
“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.
Undang-undang tersebut kemudian memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mendelegasikan penanganan kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah kabupaten/kota kepada Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (6) yang berbunyi,
“Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota”.
Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali diadakan pada tahun 2005 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, setelah sebelumnya kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan pemilihan ini disebut pemilihan secara tidak langsung karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pemilih, melainkan hanya menyertakan perwakilan dari masyarakat, yang diatur oleh Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan secara tidak langsung menimbulkan banyak permasalahan, di antaranya maraknya politik uang ( money politics ) yang terjadi di internal DPRD sebagai lembaga
perwakilan yang dipercayai untuk memilih para pemimpin daerah tersebut. 8
Pemilihan secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mencabut kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. 9
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki konsekuensi harus tersedia lembaga yang menangani sengketa hasil. Kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Kewenangan Mahkamah Agung ditegaskan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi:
“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan pemilihan”.
Beberapa bulan setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berlaku, pada tanggal 22 Maret 2005, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang membatalkan beberapa pasal dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. Putusan Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang sebelumnya merupakan rezim pemerintahan daerah karena tunduk pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peluang bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dimasukkan kepada rezim pemilihan umum muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembuat undang- undang dapat memasukkan pemilihan kepala daerah langsung kepada rezim pemerintahan daerah maupun rezim pemilihan umum dan keduanya sama- sama konstitusional. Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah
8 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Raja Grafindo Persada 2005).[53].
9 Samsul Wahidin, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pustaka Pelajar 2008).[27].
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
memang bukan pemilu dalam arti formal, melainkan hanya dalam arti materiil, hal ini dibuktikan dengan digunakannya asas-asas pemilu dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. 10 Mahkamah mengatakan bahwa jika pemilihan kepala daerah masuk pada rezim pemilu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 22E UUD NRI 1945, maka sengketa hasil pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun jika pemilihan kepala daerah masuk pada rezim pemerintahan daerah, maka sengketa hasil pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Mahkamah mengatakan bahwa bebas bagi pembuat undang-undang untuk menentukan atau memilih karena keduanya konstitusional.
Putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi pembuat undang-undang memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi ke dalam rezim pemilu. Hal ini diwujudkan dengan dimasukannya pemilihan kepala daerah dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Satu tahun setelah UU No. 22 Tahun 2007 diundangkan, akhirnya kewenangan dalam memutus sengketa hasil pilkada secara resmi dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Peralihan kewenangan ini dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Konstitusi diatur oleh Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala  daerah  oleh  Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18  (delapan  belas)  bulan sejak  Undang-Undang  ini diundangkan”. Peralihan kewenangan ini kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:
10 Theodorik Simorangkir, Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2011).[89].
Pasal 29
(1)  Mahkamah Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk:
e.  kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
Frasa ‘kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang’ pada huruf e kemudian diperjelas dalam Penjelasan pasal tersebut yang menyebutkan, “Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Sehingga jelaslah bahwa undang-undang ini semakin mempertegas bahwa kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi termasuk kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hasil pilkada.
Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 mengeluarkan putusan nomor 97/
PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal yang diuji dalam putusan tersebut adalah Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 22E ayat (2) dan 24C ayat (1) UUD NRI 1945 tidak memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa hasil pilkada, serta seharusnya pilkada masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah dan bukan rezim pemilu. Atas dasar tersebut maka Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 adalah inkonstitusional. Pada pertimbangannya, MK menggunakan penafsiran original intent pada Pasal 22E UUD NRI 1945, sehingga pemilu yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden serta Wakil Presiden yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pada akhirnya mahkamah berpendapat bahwa penambahan kewenangan penanganan sengketa hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi serta perluasan makna pemilu pada Pasal 22E UUD NRI 1945 adalah inkonstitusional. Mahkamah akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa pasal 236C UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD NRI 1945
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada akhirnya, amar putusan mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil pilkada.
Pemerintah mengembalikan kewenangan penanganan sengketa hasil pilkada kepada Mahkamah Agung melalui Peraturan Pemerintah Penggati Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Perppu No. 1 Tahun 2014) yang menyatakan bahwa perselisihan hasil pilkada diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, seperti yang dinyatakan oleh Pasal 157 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2014 sebagai berikut:

## Pasal 157
Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.
Ketentuan ini tidak seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia diberi kewenangan untuk menangani sengketa hasil pilkada, melainkan hanya empat Pengadilan Tinggi yang dapat ditunjuk Mahkamah Agung untuk menangani sengketa hasil pilkada sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 159 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2014, “Mahkamah  Agung menetapkan 4 (empat) Pengadilan Tinggi yang menangani sengketa hasil Pemilihan yang tersebar di seluruh Indonesia”. Keputusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tinggi ini masih dapat diajukan upaya hukum lain, yaitu dengan mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung terhadap hasil putusan Pengadilan Tinggi apabila terdapat pihak yang tidak menerima putusan dari Pengadilan Tinggi tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 157 ayat (6), “Pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan Pengadilan Tinggi dibacakan”.
Peralihan kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi ini pada nampaknya tidak terlalu diterima dengan tangan terbuka oleh Mahkamah Agung karena beberapa alasan. Di antaranya adalah yang pertama karena
Mahkamah Agung sudah terlalu banyak menangani berbagai macam kasus dan yang kedua adalah belum siapnya Mahkamah Agung dalam penyediaan infrastruktur dan SDM dalam penanganan sengketa hasil pilkada. 11
Hal ini kemudian diungkapkan juru bicara Mahkamah Agung kepada Komisi II DPR dalam pertemuan yang membahas mengenai kewenangan penanganan sengketa pilkada oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang diamanatkan Perppu No. 1 Tahun 2014. 12
Pada tahun 2014 keluarlah revisi dari Perppu No. 1 Tahun 2014 (yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang akhirnya mencabut kewenangan penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dan memberikan kewenangan tersebut pada sebuah badan peradilan khusus yang menangani sengketa pilkada. Sementara selama belum terbentuknya peradilan khusus tersebut, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Peradilan khusus ini harus telah dibuat sebelum dilaksanakannya pemilihan serentak nasional, dan selama badan tersebut belum terbentuk, kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 sebagai berikut:
Pasal 157
(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum  pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada bulan Juni 2016, Komisi II DPR menyerahkan draft rancangan undang-undang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 (revisi UU No. 8 Tahun 2015). Dalam rancangan undang-undang
11 ASH, ‘MA Minta MK Kembali Adili Sengketa Pilkada’ ( Hukumonline , 2015).
12 ibid .
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
tersebut, tidak terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada yang ditangani sementara oleh MK sampai ada badan peradilan khusus yang menanganinya. Untuk memudahkan pemahaman terkait mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkada, dapat dilihat dalam table sebagai berikut:
Tabel 1. Perkembangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Tahun Dasar Hukum Ketentuan 2004 - Pasal 106 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Un- dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin- tahan Daerah, - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengang- katan, dan Pemberhen- tian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah han- ya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Un- dang-undang tersebut kemudian memberi ke- wenangan kepada Mahkamah Agung untuk mendelegasikan penanganan kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah kabupaten/kota kepada Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (6). 2005 Putusan MK Nomor 072- 073/PUU-II/2004 Membatalkan beberapa pasal dalam Undang-Un- dang Nomor 32 Tahun 2004, dan Mahkamah mengatakan bahwa jika pemilihan kepala daer- ah masuk pada rezim pemilu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 22E UUD NRI 1945, maka sengketa hasil pemilihan kepala daerah merupa- kan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun jika pemilihan kepala daerah masuk pada rezim pemerintahan daerah, maka sengketa hasil pemi- lihan kepala daerah merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Mahkamah mengatakan bahwa bebas bagi pembuat undang-undang un- tuk menentukan atau memilih karena keduanya konstitusional.
Media Iuris, 5 (3) 2022: 473-506 2007- 2014 - Undang-Undang No- mor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum se- bagaimana telah diubah dengan Undang-Un- dang Nomor 15 Tahun 2011 - Undang-Undang No- mor 12 Tahun 2008 Ten- tang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. - Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Ke- hakiman
kewenangan dalam memutus sengketa hasil pilkada secara resmi dialihkan kepada Mahka- mah Konstitusi. Peralihan kewenangan penyele- saian sengketa hasil pilkada yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi ke- pada Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 2014- 2016 Putusan MK nomor 97/ PUU-XI/2013 Pilkada masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah dan bukan rezim pemilu dan Amar putu- san mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai lembaga yang ber- wenang menangani sengketa hasil pilkada. Peraturan Pemerintah Peng- gati Undang-Undang No- mor 1 Tahun 2014 Yang menyatakan bahwa perselisihan hasil pilkada diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, seperti yang dinyatakan oleh Pasal 157 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2014 Revisi dari Perppu No. 1 Tahun 2014 (yang kemu- dian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) yaitu Un- dang-Undang Nomor 8 Ta- hun 2015 Mencabut kewenangan penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dan memberikan kewenangan tersebut pada se- buah badan peradilan khusus yang menangani sengketa pilkada. Sementara selama belum ter- bentuknya peradilan khusus tersebut, kewenan- gan penyelesaian sengketa hasil pilkada diser- ahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Peradilan khusus ini harus telah dibuat sebelum dilak- sanakannya pemilihan serentak nasional, dan se-
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
lama badan tersebut belum terbentuk, kewenan- gan mengadili sengketa hasil pilkada berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaima- na yang disebutkan oleh Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. 2022 Putusan MK Nomor 85/ PUU-XX/2022 menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Men- jadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Selain itu ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada yang pada pokoknya menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu seren- tak nasional dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan  demikian, kewenan- gan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili  perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentukn- ya  badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan  peradilan khu- sus demikian tidak lagi akan dibentuk.

## Sumber: Hasil Analisa Penulis
Dengan tabel sebagaimana diatas, kiranya menunjukkan dalam status quo penyelesaian sengketa hasil pilkada dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi, menurut pandangan penulis, hal tersebut menyebabkan beberapa kekurangan: 1) Pertama, secara orisinil sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, tetapi hanya berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Sedangkan rezim pemilukada dan pemilu merupakan rezim yang berbeda, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-
XI/2013. Dalam Putusan tersebut pemilihan umum hanyalah diartikan  limitatif sesuai dengan original intent menurut Pasal 22E UUD NRI 1945, yaitu Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD setiap 5 (lima) tahun sekali. Oleh karena itu menurut MK, perluasan makna pemilu yang mencakup Pilkada adalah inkonstitusional menurut MK. 13
2) Kedua, beban penanganan perkara hasil sengketa pilkada di MK terlalu besar seperti penanganan sengketa pilkada sebelumnya, hal tersebut berdasarkan data Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 terdapat sengketa hasil pemilihan kepala daerah sebanyak 153 perkara yang terdiri dari 9 sengketa pemilihan gubernur, 130 sengketa pemilihan bupati, 14 sengketa walikota. 14 Jumlah perkara tersebut menyebabkan Mahkamah Konstitusi harus bersidang secara khusus dengan waktu yang terbatas. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir, serta tidak ada satupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menggugat putusan tersebut. 3) Ketiga, dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah di lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung memungkinkan adanya upaya hukum, sehingga akan lebih mengakomodir kepentingan para pihak. 4) Keempat, dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah di lingkungan peradilan umum yang diletakan pada Peradilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah propinsi, akan lebih mencerminkan asas peradilan cepat , sederhana, dan biaya ringan. Arti cepat berarti tidak ada penumpukan perkara, karena hanya fokus pada menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah propinsi tersebut, kemudian arti sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif karena lokasi  peradilan khusus yang berada di wilayah propinsi yang notabenenya berdekatan dengan lokasi diselenggarakannya pilkada dibandingkan harus di MK yang lokasinya di
13 Achmadudin Rajab, ‘Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu’ Rechtsvinding.[3].
14 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020’ ( Pilkada 2020 MKRI , 2020) <https://www.mkri.id/index.php?page=web. EFormDetail2020&id=4> diakses 7 Februari 2022.
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
Jakarta, sehingga diharapkan lebih mudah dalam memenuhi prosedur-prosedur hukum terkait sengketa hasil pilkada. Terakhir, biaya ringan adalah mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat, mengingat lokasi peradilan khusus yang berada di wilayah propinsi yang notabenenya berdekatan dengan lokasi pilkada.

## Perbandingan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Secara garis besar, perbedaan hukum acara pada lembaga-lembaga yang menangani sengketa hasil pilkada tidak jauh berbeda. Pertama, perbedaan tersebut terletak pada jumlah hakim yang menangani kasus pada saat persidangan. Pada rezim penanganan sengketa pilkada pertama kali ditangani oleh Mahkamah Agung, majelis hakim terdiri dari lima orang sebagaimana yang disebutkan pada Bab 3 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 (Perma No. 2 Tahun 2005), disebutkan sebagai berikut:
Persidangan Mahkamah Agung dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim Agung, dan persidangan di Pengadilan Tinggi juga dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim Tinggi, kecuali dalam hal jumlah tersebut tidak mencukupi, Majelis terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Tinggi, pemeriksaan dilakukan dengan mendengar pemohon dan termohon dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Pada rezim Perppu Nomor 1 Tahun 2014, tidak terdapat ketentuan minimal jumlah hakim dalam penanganan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Sedangkan pada persidangan sengketa hasil pilkada pada Mahkamah Konstitusi, baik dalam UU No. 8 Tahun 2015 maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 (PMK No. 1 Tahun 2015), tidak ditemukan ketentuan atau pengaturan mengenai jumlah minimal hakim yang harus menghadiri sidang atau rapat permusyawaratan hakim. Namun, jika melihat kepada peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK No. 15 Tahun 2008), terdapat ketentuan mengenai
jumlah minimal hakim yang disebutkan oleh Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi, “Sidang untuk memeriksa permohonan dapat dilakukan oleh Panel Hakim dengan sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi atau Pleno Hakim dengan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.”. Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (2), disebutkan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim dihadiri oleh minimal tujuh orang hakim konstitusi. Namun peraturan Mahkamah Konstitusi ini sudah dicabut keberlakuannya oleh adanya PMK No. 1 Tahun 2015.
Pada saat sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi pada rezim Perppu Nomor 1 Tahun 2014, sengketa ini ditangani oleh hakim adhoc di Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 159 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2014 yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan ditangani oleh hakim adhoc di Pengadilan Tinggi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.” Pada ayat selanjutnya, yaitu ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Agung menunjuk 4 Pengadilan Tinggi di Indonesia untuk menangani sengketa hasil pilkada. Apabila dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi, penanganan sengketa pilkada oleh Mahkamah Konstitusi ditangani oleh sembilan orang hakim konstitusi yang bersifat permanen.
Perbedaan selanjutnya terletak pada tenggang waktu antara waktu permohonan dicatat sampai pada waktu pengucapan putusan. Pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, tenggang waktu Mahkamah Agung dalam memutus sengketa hasil penghitungan suara adalah 14 hari, sebagaimana yang dicantumkan oleh pasal 106 ayat (4), “Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.” Begitu pula pada rezim Perppu Nomor 1 Tahun 2014, tenggang waktu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam menangani sengketa hasil pilkada adalah 14 hari sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 159 ayat (4) dan (6). Sedangkan pada Mahkamah Konstitusi, tenggang waktu Mahkamah Konstitusi dalam memutus
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
sengketa hasil pilkada adalah 45 hari sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 157 ayat (8) UU No. 8 Tahun 2015, “Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama 45 (empat  puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan”. Sementara sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tenggang waktu pengucapan putusan adalah 14 hari, sama dengan tenggang waktu putusan pada Mahkamah Agung, seperti yang dicantumkan oleh Pasal 13 PMK No. 15 Tahun 2008, “Putusan mengenai perselisihan hasil Pemilukada diucapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;” namun keberadaan PMK ini telah dicabut.
Perbandingan selanjutnya adalah lebih diatur dan dibatasinya perbedaan perolehan suara dalam kasus pilkada yang bersangkutan yang boleh diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 158 Undang Undang Nomor. 8 Tahun 2015, sedangkan pada hukum acara perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi pada rezim Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak ditemukan ketentuan seperti ini. Ketentuan ini baru ditemukan pada penanganan sengketa hasil pilkada oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi pada Pasal 158 Perppu Nomor 1 Tahun 2014, ketentuan ini belum sempat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi karena kewenangan penanganan sengketa telah beralih ke Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Penetapan ketentuan batas perbedaan perolehan suara ini dimaksudkan sebagai seleksi agar Mahkamah Konstitusi tidak seperti ‘keranjang sampah’ yang harus menampung seluruh perkara sengketa hasil pilkada, melainkan hanya sengketa yang selisih suaranya sangat berpengaruh sajalah yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi.
Perbedaan selanjutnya terletak pada upaya hukum atas putusan. Pada penanganan sengketa hasil pilkada oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pada rezim Perppu No. 1 Tahun 2014, pihak yang tidak puas akan putusan Pengadilan Tinggi dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung, yang berarti dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya. Hal ini sebagaimana yang
disebutkan oleh Pasal 157 ayat (6) Perppu No. 1 Tahun 2014 disebutkan, “Pihak yang  tidak  menerima  Putusan  Pengadilan  Tinggi sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (5)  dapat  mengajukan permohonan  keberatan  ke  Mahkamah  Agung paling  lama 3 (tiga) hari sejak putusan Pengadilan Tinggi dibacakan”. Barulah ketika sudah diajukan keberatan ke Mahkamah Agung, maka tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya karena putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat sebagaimana disebutkan oleh pasal 157 ayat (8) Perppu No. 1 Tahun 2014, “Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final  dan  mengikat”.  Sedangkan  pada  penyelesaian  sengketa  hasil  pilkada  di Mahkamah Konstitusi, tidak ada upaya hukum karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sebagaimana disebutkan oleh pasal 157 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015, “Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat”.

## Model Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Untuk menemukan model peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah akan dilakukan beberapa perbandingan dengan negara lain berkaitan dengan lembaga Peradilan Pemilihan Umum. Negara yang dipilih oleh penulis sebagai perbandingan yaitu Uruguay, Braizil, dan Meksiko.

## 1.  Uruguay
Uruguay merupakan salah satu negara yang telah memiliki pengadilan pemilu sejak lama, yaitu sejak tahun 1924 bernama Electoral Court ( Corte Electoral ). 15 Electoral Court ini merupakan pengadilan pemilu yang bersifat otonom, permanen, dan independen. 16 Ia merupakan lembaga negara yang disebutkan atau dicantumkan dalam konstitusi negara Uruguay, yakni pada Section XVII yang mengatur khusus mengenai Electoral Justice . Electoral Court di negara Uruguay ini memiliki tugas dan wewenang terkait segala hal mengenai
15 Alan Wall dan et.al, Electoral Management Design: The International IDEA Handbook (International IDEA 2006).[218].
16 Chad Vickery (ed), Pedoman untuk Menangani, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu (IFES 2011).[143].
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
pemilu. Ia tak hanya berwenang memutus sengketa hasil pemilu, namun mulai dari persiapan pemilu seperti penyiapan tempat pemungutan, registrasi pemilih yang berhak memilih, registrasi calon dari partai politik, sampai pada pelaksanaan pemilu yang bersangkutan juga menjadi tugas dari Electoral Court . 17 Dari sini, dapat dilihat bahwa Electoral Court di Uruguay tidak hanya berperan sebagai sebuah badan penyelesaian sengketa pemilu ( electoral dispute resolution body /EDRB), namun ia juga memiliki peran sebagai penyelenggara pemilu
( electoral management body /EMB).
Selain berperan sebagai sebuah ‘pengadilan’ dan EMB, Electoral Court di Uruguay juga memiliki wewenang untuk membuat peraturan atau undang- undang mengenai semua hal terkait pemilu sehingga dapat diamati bahwa Electoral Court di Uruguay memiliki fungsi legislatif. Uniknya, seluruh peraturan dan keputusan dari Electoral Court tidak dapat direvisi, dicabut, atau dibatalkan oleh lembaga negara manapun. 18 Hal ini kemudian menjadikan Electoral Court di Uruguay menjadi lembaga negara yang kuat, tidak seperti badan penanganan pemilu lainnya. 19 Hal ini juga menimbulkan anggapan bahwa Electoral Court merupakan cabang pemerintahan ke empat, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Carlos A. Urruty Navatta, yang merupakan Ketua dari Electoral Court , “ The Court… has all the qualities needed to shape a branch of the government because it is created by the constitution, its competence is established in the constitution and its decisions are irrevocable ”. 20 Berikut merupakan article 322 Kontitusi Uruguay yang menyebutkan mengenai kewenangan dari Electoral Court .
Article 322.
There shall be an Electoral Court which shall have the following powers in addition to those established in Section III or which may be prescribed by law:
a)  To act in all matters relating to electoral acts or procedures;
b)  To exercise directive, disciplinary, advisory, and economic supervision over electoral organs;
17 Alan Wall dan et.al (n 15).[219].
18 ibid .
19 Chad Vickery (n 16).[144].
20 Alan Wall dan et.al (n 15).[219].
c) To render final decision on all appeals and claims that may arise and act as judge of the elections to all elective offices, and of plebiscites and referendums.
Dalam ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa selain memiliki kewenangan dalam hal memutus keberatan dan banding mengenai sengketa pemilu, Electoral Court memiliki wewenang pula dalam hal membuat peraturan atau dalam hal ini undang-undang terkait pemilu dan prosedurnya serta mengawasinya, serta bertugas membiayai hal-hal terkait pemilu. Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Electoral Court memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisiil.
Menurut article 324 Konstitusi Uruguay, Electoral Court memiliki sembilan orang hakim. Lima di antaranya adalah hakim yang netral ( politically impartial members ), yang dipilih berdasarkan keahliannya dan tidak boleh memiliki keanggotaan dengan partai politik manapun. 21 Sementara empat orang sisanya adalah perwakilan dari partai politik yang dipilih oleh suara terbanyak dari anggota partai dalam badan legislatif, 22 hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh article 32 4 konstitusi Uruguay sebagai berikut:
Article 324. The Electoral Court shall be composed of nine members [titulars] and twice as many alternates [suplentes]. Five members and their alternates shall be appointed by the General Assembly in joint session by a two-thirds vote of its full membership, and they must be citizens who by virtue of their position in the political scene afford a guarantee of impartiality.
The four remaining members, Representatives of the Parties, shall be elected by the General Assembly through the system of double simultaneous vote in agreement with a system of proportional representation.
Electoral Court berwenang membatalkan baik sebagian atau seluruh pemilu dengan persetujuan paling sedikit enam orang hakim, dan tiga di antaranya adalah hakim netral (sebagaimana yang disebutkan dalam paragraph 1 article 324 Konstitusi Uruguay). Hal ini sebagaimana disebutkan oleh article 327 Konstitusi
Uruguay, “ The Electoral Court may annul the elections in whole or in part, this step requiring an affirmative vote of six members, three of whom must be members elected by the twothirds vote of the General Assembly ”.
21 ibid .[218]. 22 Chad Vickery (n 16).
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
Struktur dari Electoral Court di Uruguay bersifat subordinat, yakni Electoral
Court yang berada di tingkat nasional, dimana ia membawahi 19 electoral boards ( Juntas Electorales ) yang berada di tingkat departemen. Electoral Court dibantu oleh National  Electoral  Office ( Oficina  National  Electoral ) yang berfungsi sebagai sekretariat, sedangkan electoral boards masing-masing dibantu oleh regional electoral offices per departemen. Electoral  offices ini berfungsi pula dalam memfasilitasi kinerja dari Electoral Court dan electoral boards . 23 Jika dilihat pada struktur ini, maka kedudukan electoral boards yang terletak di berbagai departemen Uruguay hampir sama dengan kedudukan di daerah-daerah di Indonesia. Konsekuensi dari sifat subordinat antara Electoral Court dan electoral boards adalah electoral boards bertanggung jawab kepada Electoral Court dan wajib melaporkan secara langsung kepada Electoral Court . 24

## 2.  Brazil
Brazil merupakan salah satu negara yang memiliki pengadilan pemilu bernama Superior Electoral Tribunal ( Tribunal Superior Eleitoral /TSE) yang keberadaannya dicantumkan dalam Konstitusi Brazil, yakni pada Section VI yang membahas mengenai Electoral Tribunals and Judges . TSE telah ada semenjak tahun 1932 dan pada tahun 1937 sempat ditiadakan sehubungan dengan adanya Constitution of the New State , namun pada tahun 1945 TSE didirikan kembali sampai saat ini. 25 TSE memiliki kewenangan yang sangat luas, yakni mengatur seluruh aspek pemilu sampai pada mengatur berfungsinya partai politik, 26 sehingga dapat diketahui bahwa TSE merupakan EDRB sekaligus EMB di negara Brazil.
TSE merupakan pengadilan pemilu yang independen 27 dan permanen. Ia merupakan institusi tertinggi dari Electoral Justice System . 28 Electoral Justice System
23 Alan Wall (n 15).
24 ibid .
25 Superior Electoral Court of Brazil, ‘History of the Electoral Justice system’ ( Superior Electoral Court ). 26 Chad Vickery (n 16).[142].
27 ibid .
28 Superior Electoral Court of Brazil (n 25).
sendiri terdiri dari empat bagian, yakni the Superior Electoral Tribunal; the Regional Electoral Tribunals; the Electoral Judges; dan the Electoral Boards, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh article 118 Konstitusi Brazil. TSE berkedudukan di pusat dan membawahi Regional Electoral Tribunal ( Tribunal Regional Eleitoral /TRE) yang berkedudukan di ibu kota masing-masing negara bagian dan satu di tingkat Distrik Federal, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh article 120 Konstitusi Brazil, “ There shall be a Regional Electoral Tribunal in the Capital of each State and Federal District ”.
Konstitusi Brazil mengatur ketentuan yang sangat spesifik mengenai hakim- hakim dari TSE dan TRE. Menurut article 119 Konstitusi Brazil, TSE memiliki tujuh orang hakim. Ketentuan dari tujuh orang hakim ini adalah lima hakim dipilih melalui pemungutan suara/pemilu dengan kotak suara, dimana tiga orang hakim berasal dari Mahkamah Agung Federal dan dua orang hakim dari Pengadilan Tinggi. Sedangkan tiga orang hakim sisanya dipilih/ditunjuk oleh Presiden dari enam advokat yang memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang hukum dengan reputasi moral yang baik. Berikut merupakan bunyi article 119 .
Art 119 The Superior Electoral Tribunal shall be composed of at least seven members, chosen:
I. through election, by secret ballot, with:
a.  three judges from among the Ministers of the Supreme Federal Tribunal; b.  two judges from among the Ministers of the Superior Tribunal of Justice;
II. by appointment of the President of the Republic, two judges from six lawyers of notable legal knowledge and good moral character, indicated by the Supreme Federal Tribunal.
Beralih pada jumlah hakim pada TRE, TRE memiliki tujuh orang hakim pula, dimana dua orang hakim dipilih dari pengadilan; dua orang hakim dipilih oleh pengadilan dari hakim-hakim pengadilan; satu orang hakim dipilih dari Pengadilan Daerah Federal; dan dua sisanya ditunjuk oleh Presiden dari enam advokat yang memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang hukum dengan reputasi moral yang baik. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh 1 article 120
Konstitusi Brazil sebagai berikut:
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...

## 1. The Regional Electoral Tribunals shall be formed:
I. through election, by secret ballot: a.  of two judges from the justices of the Tribunals of Justice;
b.  of two judges from the state courts, chosen by the Tribunal of Justice;
II. by one judge of the Federal Regional Tribunal that sits in the Capital of the State or Federal District, or in the absence thereof, by a federal judge chosen in any case by the respective Federal Regional Tribunal;
III. by two judges appointed by the President of the Republic from six lawyers of notable legal knowledge and good moral character, nominated by the Tribunal of Justice.
Untuk hakim-hakim pada TSE dan TRE, masa jabatan mereka adalah dua tahun dan maksimal menjabat dua periode berturut-turut. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh article 121 Konstitusi Brazil, “ Except for a valid reason, judges of the electoral tribunals shall serve for at least two years and never for more than two consecutive two-year periods , ...” Masa jabatan yang hanya selama dua tahun ini terbilang sangat pendek bila dibandingkan dengan masa jabatan hakim pengadilan pemilu negara lain yang pada umumnya menjabat dengan periode lebih dari empat tahun. 29
Masa jabatan yang terbilang singkat ini ternyata ditujukan untuk menjamin sifat non politis atau ketidakberpihakan atau netralitas dari hakim-hakim TSE dan TRE, agar keadilan dalam proses di TSE dan TRE dapat terjamin. 30
Mengenai putusan, putusan TSE tidak dapat diajukan banding kecuali bertentangan dengan konstitusi dan habeascorpus atau writ of security , hal ini sebagaimana disebutkan pada 3 article 121 Konstitusi Brazil, “ Decisions of the Superior Electoral Tribunal are not appealable, with the exception of those contrary to this Constitution and those denying habeascorpus or a writ of security ”. Sedangkan putusan TRE dapat diajukan banding kepada TSE manakala bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang; terdapat perbedaan penafsiran dalam sebuah undang-undang di antara dua atau lebih pengadilan pemilu; berhubungan dengan sahnya kemenangan pemilu; pembatalan kemenangan pemilu; dan disangkalnya habeas corpus , writ of security , habeas data atau writs of injunction . Hal ini sebagaimana
29 Alan Wall (n 15).[304].
30 Superior Electoral Court of Brazil (n 25).
dicantumkan oleh 4 article 121 Konstitusi Brazil sebagai berikut:
4. Decisions of the Regional Electoral Tribunals may only be appealed when:
I. they contravene an express provision of this Constitution or law;
II. a divergence exists in the interpretation of a law between two or more electoral courts;
III. they deal with ineligibility or issuance of certificates of election in federal or state elections;
IV. they annul certificates of election or decree the loss of federal or state elective offices;
V. they deny habeas corpus, writ of security, habeas data or a mandate of injunction.

## 3.  Meksiko
Pengadilan pemilu terakhir yang akan dibahas adalah pengadilan pemilu yang terdapat di negara Meksiko, yang bernama Electoral Tribunal of the Federal Judicial Branch ( Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion /TEPJF). TEPJF pertama kali dibuat pada 1987 dengan nama Court of Electoral Litigation ( Tribunal de lo Contencioso Electoral /TRICOEL). Ia merupakan badan yang otonom namun masih mengandalkan sistem campuran, yakni putusan dari TRICOEL dapat diubah oleh electoral colleges yang terdiri dari House of Representatives dan Senate . Dua lembaga inilah yang pada saat itu memiliki wewenang untuk membatalkan suatu pemilu. Pada perkembangan selanjutnya, TRICOEL semakin lama semakin kuat seiring dengan perkembangan amandemen konstitusi Meksiko yang menguatkan fungsi dan peran lembaga tersebut. Pada tahun 1996, TEPJF dibentuk sebagai penyempurnaan dari TRICOEL. Pada perkembangan akhir dari TEPJF, amandemen konstitusi Meksiko tahun 2007 benar-benar memberikan kewenangan tertinggi untuk TEPJF dalam menangani semua sengketa yang berkaitan dengan pemilu, 31 seperti yang dicantumkan oleh article 99 Konstitusi Meksiko, “ The Electoral Tribunal shall be, with the exception of the provisions of section II, Article 105 of this Constitution, the highest judicial authority on electoral matters and a specialized organ of the Judicial Power of the Federation .” Hal yang sama juga dicantumkan oleh
31 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ‘About Tribunal Electoral’ ( Portal De Consulta ) <https://www.te.gob.mx/> diakses 4 Januari 2022.
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
article 184 Organic Law of the Federal Judicial Branch (selanjutnya disebut Organic
Law ). TEPJF merupakan pengadilan pemilu yang permanen dan otonom. 32
Tugas dari TEPJF adalah menangani seluruh sengketa terkait pemilu, mengenai kewenangan-kewenangan ini dicantumkan oleh article 99 Political Constitution of the United Mexican States (selanjutnya disebut Political Constitution ).
Secara  umum,  putusan  TEPJF  bersifat  final. 33 Putusan TEPJF tidak bisa diajukan banding berdasarkan paragraph 4 article 99 Konstitusi Meksiko, “ The Electoral Tribunal shall resolve definitively and without appeal, in accordance with the terms of this Constitution and the provisions of law , …” Struktur dari TEPJF terdiri dari dua tingkatan, yaitu Superior Courtroom dan Regional Courtrooms . Superior Courtroom berkedudukan di pusat yakni Mexico City, sedangkan Regional Courtrooms berada di lima wilayah kota yakni Guadalajara, Monterrey, Xalapa,
Mexico City, dan Toluca.
Superior Courtroom terdiri atas tujuh orang hakim seperti yang disebutkan oleh paragraph 3 article 99 Political Constitution , “ The  Superior  Electoral  Court  shall be  integrated  by  seven  electoral  magistrates , …” Masa jabatan dari para hakim adalah sembilan tahun dan tidak dapat diperpanjang, hal ini sebagaimana yang dicantumkan oleh paragraph 12 article 99 Political Constitution , “… Magistrates shall hold the office for a term of nine years. This term cannot be extended. …” Sedangkan untuk ketua dari Superior Courtroom dipilih di antara mereka dan memiliki masa jabatan empat tahun. Superior Courtroom memiliki kewenangan sangat luas, mencakup hampir seluruh aspek dari sengketa pemilu, bahkan sengketa kepegawaian dari TEPJF dan Federal Electoral Institute (FEI) yang merupakan EMB di Meksiko, juga menjadi yurisdiksi dari TEPJF. Kewenangan-kewenangan tersebut dicantumkan dalam article 4 Internal Regulation of the Electoral Court of the Federal Judicial Branch dan article 189 Organic Law. Mengenai kewenangan menangani sengketa hasil pemilu, hal ini dicantumkan oleh article 189 Organic Law sebagai berikut:
32 ibid. 33 ibid.
Media Iuris, 5 (3) 2022: 473-506 Article 189 - The Superior Court shall have the following powers and duties:
I. To hear and sol ve, in a final and irrefutable manner, controversies that are provoked by: a)  Complaints lodged at a single instance against counting-up of district votes in the election for President of the Republic, according to the provisions established in the applicable law. Once all lodged complaints have been solved, provided that the Superior Court did not annul the election, the Superior Court shall carry out the final counting-up, declaring the election valid and announcing the winner. Decisions made by the Superior Court shall  be  immediately  notified  to  the  House  of  Representatives  for  the respective constitutional purposes.
Dalam Regional Courtrooms , majelis terdiri dari tiga orang hakim seperti yang disebutkan dalam paragraph 1 article 192 Organic Law , “ The Electoral Court shall have five regional courtrooms, composed of three electoral magistrates . …” Masa jabatan para hakim pada Regional Courtrooms sama seperti masa jabatan hakim pada Superior Courtroom , yaitu sembilan tahun dan tidak dapat diperpanjang. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh paragraph 2 article 192 Organic Law , “ The magistrates assigned to regional courtrooms shall hold office for a nine-year term. This term is not extendable, unless they are promoted to higher positions . …” Mengenai kewenangan dari Regional Courtrooms , ia bertugas untuk menangani perkara pemilu badan perwakilan dan senat seperti yang tercantum dalam romawi II article 195 Organic Law , “ Within their territorial jurisdiction, the regional courtrooms shall be responsible for: To hear and solve appeals related to federal election of representatives and senators by the principle of relative majority, pursuant to the applicable law .” Sedangkan untuk pemilu Presiden, ditangani oleh Superior Courtroom .

## Desain Kelembagaan Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.
Pelaksanaan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan berdasarkan regulasi dan harus pula menyediakan mekanisme komplain dengan memperhatikan aspek kesetaraan antarwarga negara dan persaingan yang bebas dan adil, 34 sehingga lembaga peradilan sengketa hasil
34 Mohammad Syaiful Aris, ‘Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia’ (2018) 33 Yuridika.[297].
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
pemilihan umum kepala daerah merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dengan membentuk sebuah peradilan khusus.
Peradilan Khusus merupakan sebuah Peradilan khusus yang bersifat ad hoc di bawah lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung. 35 Sifat adhoc ini yang paling relevan dengan desain kelembagaan ini dikarenakan pengadilan ini tidak bersidang setiap waktu tetapi hanya bersidang pada saat pelaksanaan pilkada sehingga tidak perlu dibentuk secara permanen. Istilah Peradilan khusus dapat ditemukan pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan pengertian dari peradilan khusus yaitu peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 36 Pasal ini menjelaskan bahwa peradilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sehingga desain kelembagaan Peradilan khusus harus dibentuk pada salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu di antara lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, atau lingkungan peradilan tata usaha negara. 37 Maka dilihat dari kompetensi absolut yang dimiliki oleh beberapa pengadilan dibawah Mahkamah Agung maka yang paling berkaitan dengan kewenangan peradilan khusus sengketa Pilkada ada pada peradilan umum.
Peradilan khusus harus dibentuk dasar hukum pembentukannya semisal dengan Undang-Undang. Menjadi pertanyaan apakah Undang-Undang tersebut dibentuk dengan Undang-Undang khusus tentang peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada atau bisa dimasukan dalam Undang-Undang lain. Pilihan
35 Dian Agung Wicaksono, ‘Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia’ (2015) 4 Rechtsvinding.[169].
36 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
37 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
ini  tergantung  cara  mana  yang  paling  cepat  dan  efisien  dalam  pembentukan Peradilan ini dan pembentukan dan pengaturan mengenai Peradilan khusus dapat pula disisipkan pada pengaturan dalam UU Pemilu yang baru.
Hal lain yang harus diperhatikan adalah desain Peradilan khusus sebagai Peradilan khusus ad hoc . Kelembagaan Peradilan ad hoc dikenal pada Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (UU Peradilan HAM). Dengan menggunakan padanan definisi hakim ad hoc pada UU Kekuasaan Kehakiman, maka Peradilan khusus ad hoc dapat dimaknai Peradilan khusus yang bersifat sementara yang memiliki kompetensi absolut dan relatif di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diatur dalam undang-undang.
Desain ad hoc Peradilan khusus pemilihan kepala daerah akan dibentuk pada saat menjelang proses pemilihan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dimulai dan berakhir paling lambat 1 (satu) tahun setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai. Hakimnya pun harus didesain terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc. Dimana hakim ad hoc merupakan unsur masyarakat yang memiliki keahlian berkaitan dengan pemlihan umum.
Untuk tempat kedudukan Peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada dalam pandangan penulis diletakan pada Peradilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah propinsi tersebut sebagaimana model pengadilan tindak pidana korupsi yang berkedudukan di ibukota propinsi sehingga anggaran untuk pendirian dan pengelolaan peradilan khusus ini tidak terlalu besar. Peradilan hanya akan dibentuk pada saat menjelang proses pemilihan kepala daerah, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 1 (satu) tahun setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Hakimnya pun harus didesain terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc.
Pelaksanaan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
kepala daerah yang berintegritas. Pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan secara berintegritas berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam konstitusi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan periodik maka hasil pemilihan menjadi pintu gerbang bagi legitimasi pemerintahan yang baik yang diharapkan terlahir pemerintahan yang bersih, efektif, efisien berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Pembiaran dugaan manipulasi atau kecurangan akan berdampak pada kualitas hasil pemilihan berkaitan dengan delegitimasi pemerintahan. 38

## Kesimpulan
Urgensi pembentukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada karena peradilan khusus ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang harus dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024. Walaupun, dalam perkembangannya Putusan MK Nomor 85/PUU- XX/2022, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Tetapi, hal tersebut dirasa kurang ideal, mengingat : 1) Pertama, secara orisinil sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, tetapi hanya berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Sedangkan rezim pemilukada dan pemilu merupakan rezim yang berbeda, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013. 2) Kedua, beban penanganan perkara hasil sengketa pilkada di MK terlalu besar seperti penanganan sengketa pilkada sebelumnya,. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir, serta tidak ada satupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menggugat putusan tersebut. 3) Ketiga, dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah di lingkungan peradilan umum pada Mahkamah
38 Mohammad Syaiful Aris, Hukum Pemilu: Filosofis dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945 (Setara Press 2021).[52–53].
Agung memungkinkan adanya upaya hukum, sehingga akan lebih mengakomodir kepentingan para pihak. 4) Keempat, dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah di lingkungan peradilan umum yang diletakan pada Peradilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah propinsi, akan lebih mencerminkan asas peradilan cepat , sederhana, dan biaya ringan.
Model peradilan khusus tersebut Peradilan Khusus merupakan sebuah Peradilan khusus yang bersifat ad hoc di bawah lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung. Untuk tempat kedudukan Peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada diletakan pada Peradilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah propinsi tersebut sebagaimana model pengadilan tindak pidana korupsi yang berkedudukan di ibukota propinsi sehingga anggaran untuk pendirian dan pengelolaan peradilan khusus ini tidak terlalu besar.

## Daftar Bacaan

## Buku
Alan Wall dan et.al, Electoral Management Design: The International IDEA Handbook (International IDEA 2006).
Cetro, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA (Indonesia Printer 2010).
Chad Vickery (ed), Pedoman untuk Menangani, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu (IFES 2011).
Mohammad Syaiful Aris, Hukum  Pemilu:  Filosofis  dan  Prinsip  Pemilihan  Umum Dalam UUD NRI 1945 (Setara Press 2021).
Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Raja Grafindo Persada 2005).
Samsul Wahidin, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pustaka Pelajar 2008).
Theodorik Simorangkir, Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2011).
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...

## Jurnal
A.  Ubaedillah dan Abdul Rozak, ‘Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani’, ICCE UIN Syarif Hidayatullah (2006).
Achmadudin Rajab, ‘Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu’ Rechtsvinding.
Dian Agung Wicaksono, ‘Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia’ (2015) 4 Rechtsvinding.
H.M. Laica Marzuki, ‘Paradigma Kedaulatan Rakyat dalam Perubahan Undang- Undang Dasar 1945’ (2020) 7 Jurnal Legislasi Indonesia.
Jane Theresia Silaban, Yuwanto, dan Lusia Astrika, ‘Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP terhadap Demokratisasi di Indonesia’ [2013] Jurnal Ilmu Pemerintahan.
Mohammad Syaiful Aris, ‘Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia’ (2018) 33 Yuridika.
Zahermann Armandz Muabez, ‘Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)’ (2007) 6 Jurnal Hukum dan Peradilan.

## Laman
ASH, ‘MA Minta MK Kembali Adili Sengketa Pilkada’ ( Hukumonline , 2015).
Humas Mahkamah Konstisusi Republik Indonesia, ‘Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen’ ( Berita Mahkamah Republik Indonesia , 2022) <https://www.mkri.id/index.php?page=web. Berita&id=18566&menu=2>.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020’ ( Pilkada 2020 MKRI , 2020) <https://www.mkri.id/ index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4> diakses 7 Februari 2022.
Superior Electoral Court of Brazil, ‘History of the Electoral Justice system’ ( Superior Electoral Court ).
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ‘About Tribunal Electoral’ ( Portal De Consulta ) <https://www.te.gob.mx/> diakses 4 Januari 2022.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.
How to cite: Mohammad Syaiful Aris, ‘Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional’ (2022) Vol. 5 No. 3 Media Iuris.
Mohammad Syaiful: Pembentukan Peradilan Khusus...
--This page is intentionally left blank--