## ANALISIS PENGEMBALIAN PREMI KEPADA NASABAH PADA PERUSAHANAAN ASURANSI SINARMAS
Oleh:
Tioma R. Hariandja, S.H., M.H.

## Abstract
Lack  of  interest  of  the  community  will  follow  the  insurance,  make  a  dilemma  for  the insurance  business  so  that  the  insurance  premium  refund  innovation  into  new  tricks  to provoke  interest  of  the  community  and  businesses  to  stand  up  to  insurance  customers. Basically  the  insurance  is  a  financial  settlement  method,  where  by  following  one  of  the insurance products that are consistently the existing funds have been programmed. That is insurance  indirectly  managing  the  financial  administration  of  income  and  expenditure  for sure.  Insurance  agreement  is  consensual,  the  agreement  formed  since  the  existence  of  an agreement  between  the  insured  and  the  insurer  (Article  257  paragraph  1  of  the  Code  of Commercial  Law  (Commercial  code)).  In  the  insurance  agreement,  a  system  of accountability in the form of Torts. The compensation paid in the event of uncertain events that have been agreed in the insurance agreement. Nominal amount of liability provision in the  insurance  agreement  known  by  the  nominal amount  of  the  premium paid  customers  as an insurance fund. The premium can be paid in installments (monthly, quarterly or yearly) or at a time up to the deadline that has been agreed.
Keywords : insurance, insurance premiums

## BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Aturan    hukum    yang    mendasari
berdiri    dan    berkembangnya    usaha perasuransian  di Indonesia  adalah  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)  Pasal  246  ayat  1  yang menjelaskan  tentang  perjanjian  asuransi kemudian  ditegaskan  kembali  melalui Undang-Undang  Nomer  2  Tahun  1992 Tentang  Usaha  Perasuransian.  Asuransi adalah  suatu  perjanjian  pertanggungan yang  terdiri  dari  satu  pihak  sebagai penanggung  dan  yang    lain    pihak sebagai    tertanggung.    Terikat    dengan konsensus    (Pasal    257    ayat  1  KUHD), dimana  apabila  telah  terjadi  kesepakatan diantara  para  pihak,  maka  sejak  saat  itu pula  perjanjian  telah  belaku  walaupun kesepekatan  tersebut  belum  berbentuk tulisan(baku).
Pada  perjanjian  asuransi,  kejujuran merupakan unsur yang terpenting dijelaskan  pada  Pasal  1321  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa:“Tiada  sepakat  yang sah apabila  sepakat  itu  diberikan  karena kehilafan,  atau  diperolehnya  dengan paksaan atau penipuan”. Artinya kesepakatan  pertanggungan  yang  telah dibuat  dapat  batal  demi  hukum,  apabila salah  satu  pihak  dapat  membuktikan
bahwa  telah  terjadi  ketidak  jujuran  atas dasar  kehilafan  terhadap  barang/jasa yang  menjadi  pokok  perjanjian;  ada unsur paksaan atau penipuan.
Pada  saat  ini  usaha  perasuransian membutuhkan  penyegaran.  Banyaknya kasus-kasus  penipuan    yang    berkedok agen    asuransi    sampai    dengan pertimbangan  bahwa  dana (premi) yang telah  dibayarkan  pada  asuransi  kerugian tidak  dapat  dikembalikan,  sehingga menyebab berkurangnya minat masyarakat dan pengusaha untuk mengikuti  asuransi.  Namun  hakekatnya usaha asuransi merupakan solusi penataan  keuangan,  artinya  dengan mengikuti  salah  produk  asuransi  dapat menjamin konsisten pengeluaran keuangan.
Perusahaan  asuransi  sinar  mas memberikan  solusi  terhadap  kegalauan perusahaan  asuransi  akan  menurunnya minat  kesertaan  masyarkat  mengikuti asuransi. Sebuah inovasi dengan memberikan  pengembalian  premi  atas produk  sinar  mas  mobil.  Pengembalian yang  akan  dilakukan  sebesar  75%  dari premi    yang  telah  disetorkan,  dengan cara nasabah menukar point reward pada akhir  tahun  kelima.  Jadi  minimal  lama kepesertaan  adalah  5  tahun.  50%  dana premi  akan  dikembalikan  pada  nasabah pada tahun ketiga dan 25% nya lagi akan
dikeluarkan pada akhir tahun kelima. 1
Penawaran  diberikan  oleh  asuransi sinar  mas  tersebut,  jika  diperhitungkan melalui matematika kemungkinan, memang  dapat  menguntungkan  bagi masyarakat  namun  bagaimana  dengan perusahaan  karena  sistem  pertanggung jawaban  seperti  ini  tidak  diatur      dalam perundang-undangan.      Sehingga      perlu suatu   analisa   atas   sistem pertanggung jawaban  yang  dilakukan  oleh  asuransi sinar mas. Apabila dianalisa melalui asas idemnitas, bahwa perusahaan akan memberikan  ganti  rugi  apabila  terjadi kerugian dan nominal ganti rugi  tersebut disesuaikan  dengan  besaran  nominal kerugian  yang  dierima  oleh  si  nasabah (tertanggung)  kecuali  asuransi  jiwa. Apabila  mengikuti  sistem  pertanggung- jawaban  kerugian  yang  dilakukan  oleh asuransi  sinarmas  mobil,  maka  ada kemungkinan  penawaran  pengembalian premi tidak akan terlaksana.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan   uraian   dalam   latar belakang    masalah    tersebut    diatas, maka dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam
1 www.google.com , Teddy Gumilar, Klaim nol, uang kembali , Rabu, 12 Oktober 2011
penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 1.  Bagaimana    sistem    pertanggung jawaban perusahaan asuransi terhadap    klaim  nasabah  menurut KUHD?
2.  Bagaimana sistem pertanggung jawaban  perusahaan  asuransi  sinar mas  terhadap klaim nasabah?
3.   Akibat hukum  apa yang  akan ditimbul  terhadap  kebijakan  yang dilakukan  oleh asuransi sinar mas?

## BAB 2. PEMBAHASAN
2 . 1 . S i s t e m P e r t a n g g u n g J a w a b a n Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD)

## Perjanjian Asuransi
Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, dimana secara sepintas  tidak ada kesamaan  antara  definisi  yang  satu dengan  yang  lainnya.  Hal  ini  bisa dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya  disesuaikan  dengan sudut  pandang  yang  mereka  gunakan dalam  memandang  asuransi,  dimana sesuai  dengan  uraian  diatas  bahwa perjanjian  asuransi  dapat  dipandang  dari beberapa sudut.
Definisi-definisi tersebut antara lain :
1.  Definisi  perjanjian  asuransi  menurut Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1992  Pasal  1  angka  (1),  rumusan definisi  perjanjian  asuransi  pada Undang-Undang  ini  sama  dengan rumusan  yang  terdapat  dalam  Pasal 246 KUHD:
“Asuransi  atau  pertanggungan  adalah perjanjian  antara  2  (dua)  pihak  atau lebih, dengan mana  pihak  penanggung mengikatkan  diri  kepada  tertanggung dengan  menerima  premi  asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang  diharapkan  atau  taggung  jawab hukum  kepada  pihak  ketiga  yang mungkin  akan  diderita  tertanggung, yang  timbul  dan  suatu  peristiwa  tidak pasti  atau  untuk  memberikan  suatu pembayaran  yang  didasarkan  atas rneninggal  atau  hidupnya  seseorang yang dipertanggungkan”.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka dalam  perjanjian  asuransi  terkandung 4 (empat) unsur, yaitu :
a.   Pihak tertanggung (insured) yang
berjanji  untuk  membayar  uang premi  kepada  pihak  penanggung, sekaligus  atau  secara  berangsur- angsur.
b.  Pihak    penanggung (insure) yang    berjanji    akan    membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus  atau  secara  berangsur- angsur  apabila  terjadi  sesuatu yang  mengandung  unsur  tak tertentu.
c.    Suatu  peristiwa (accident) yang  tak  terntentu  (tidak diketahui sebelumnya).
d.  Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian  karena  peristiwa  yang tak tertentu.
2.  Definisi    perjanjian    asuransi menurut    Prof.    Mehr    dan Cammack    : "Asuransi  merupakan suatu  alat  untuk  mengurangi  resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit  exposure  dalam  jumlah yang memadai, untuk membuat  agar kerugian individu dapat diperkirakan.  Kemudian  kerugian yang  dapat  diramalkan  itu  dipikul merata oleh mereka yang tergabung".
Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas kiranya mengenai definisi perjanjian asuransi yang dapat mencakup semua  sudut  pandang  :  "Perjanjian
Asuransi  atau  pertanggungan  adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana  pihak  tertanggung  mengikat  diri kepada  penanggung,  dengan  menerima premi-premi  Asuransi  untuk  memberi penggantian  kepada  tertanggung  karena kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan keuntungan  yang  di  harapkan  atau tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak ketiga  yang  mungkin  akan  di  derita tertanggung  karena  suatu  peristiwa  yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan."

## Sistem Pertanggungjawaban Asuransi
Tanggung jawab penanggung dalam  perjanjian  asuransi  adalah  Ganti Rugi.  Ganti  rugi dibayarkan ketika terjadi peristiwa  tidak  pasti  yang  memang diperjanjikan  dalam  perjanjian  asuransi tersebut.  Peristiwa  tidak  pasti  yang dimaksudkan  harus  memenuhi  syarat- syarat sebagai berikut :
1.  Peristiwa  tidak  pasti  tersebut  harus
tercantum/ditulis dalam polis;
2.  Peristiwa  tidak  pasti  tersebut  tidak
terjadi karena kesalahan
tertanggung sendiri;
3.  Peristiwa  tidak  pasti  tersebut  terjadi
karena:
a.  Cacat barang dengan sendiri; b.  Sifat dari barang;
c.  Kebusukan.
Semua yang di atas harus diinterprestasikan  terlebih  dahulu  dan diperkecualikan telah dicantumkan dalam polis  sehingga  secara  otomatis  sebagai tanggung jawab penanggung.
Dalam   melaksanakan  pertanggung jawaban  asuransi  ada  beberapa  prinsip- prinsip  pokok  Asuransi  yang  sangat penting  yang  harus  di  penuhi  baik  oleh tertanggung  maupun  penanggung  agar kontrak/perjanjian Asuransi berlaku (tidak batal).  Adapun  prinsip-prinsip  pokok Asuransi tersebut sebagai berikut :
a.  Prinsip Itikad Baik ( Utmost Good
Faith )
Suatu tindakan untuk mengungkapkan  secara  akurat  dan lengkap,  semua  fakta yang material ( material  fact )  mengenai  sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta  maupun  tidak.  Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur  menerangkan  dengan  jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi  dari  asuransi  dan  si tertanggung juga harus memberikan  keterangan  yang  jelas dan benar atas obyek atau
kepentingan yang dipertanggungkan. b.  Prinsip kepentingan yang dapat di
Asuransikan ( Insurable Interest )
Hak  untuk  mengasuransikan,  yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
c.  Prinsip Ganti Rugi ( Indemnity ) Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam
upayanya  menempatkan  tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat  sebelum  terjadinya  kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas  dalam  pasal 278).
d.  Prinsip Subrogasi ( Subrogation ) Pengalihan hak tuntut dari tertanggung  kepada  penanggung setelah klaim dibayar.
e.  Prinsip Kontribusi ( Contribution )
Sedangkan  adalah  hak  penanggung untuk    mengajak    penanggung
lainnya yang sama-sama
menanggung,  tetapi  tidak  harus sama.
f.      Prinsip  Sebab  Akibat  ( Proximate
Cause )
adalah suatu penyebab aktif, efisien  yang  menimbulkan  rantaian
kejadian  yang  menimbulkan  suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu  yang  mulai  dan  secara  aktif dari sumber yang baru dan independen.

## Premi
Premi  asuransi  adalah  sejumlah uang    yang wajib dibayar oleh tertanggung  kepada  penanggung  setiap jangka  waktu  tertentu,  biasanya  setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi tergantung  pada  jumlah  asuransi  yang disetujui  oleh  tertanggung  pada  saat diadakan asuransi.
Setiap premi dibuat atau diperhitungkan berdasarkan produk asuransinya  atau  usaha  pertanggungan yang ditawarkan  yaitu:  asuransi kerugian dengan  produk  asuransi  mobil  akan berbeda  dengan  besaran  premi  yang harus dibayarkan dengan produk asuransi jiwa.
2 . 2 S i s t e m P e r t a n g g u n g J a w a b a n Asuransi Sinarmas
Pada Produk “Simas Mobil Bonus”
Berdasarkan  KUHD  Pasal  246 tentang
perjanjian asuransi /pertanggungan  :  Pembayaran  premi dilakukan  tertanggung/nasabah  kepada
kepada  penanggung/perusahaan, bisa dilakukan per-bulan, triwulan atau tahunan. Sedangkan pemberian ganti rugi dari perusahaan kepada nasabah dilakukan  berdasarkan  terjadinya  suatu resiko  yang  diperjanjikan.  Hal  ini  juga diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1992  Pasal  1  Tentang  Perjanjian Asuransi.
Produk  Simas  Mobil  Bonus  mulai dipromosikan  oleh  PT.Sinarmas  pada tahun  2011  dan  ini  bukan  serta  merta, karena  hanya  khusus  pada  produk kendaraan  bermotor  dengan  nama  jual “Simas  Mobil  Bonus”.  Pada  produk  ini juga  dilapisi  dengan  syarat  tertentu diantaranya  yaitu:  produk  ini  harus menggunakan kontrak. Minimal 1 Tahun,  kemudian  3  Tahun,  5  Tahun  dan 8  Tahun.  Kontrak  bisa  dilakukan  secara berjangka.
Misal  kontrak  dengan  jangka waktu  1  Tahun,  dan  tidak  ada  klaim selama  1  tahun  tersebut,  maka  kontrak dapat  dilanjutkan  untuk  jangka  waktu selanjutnya.  Syarat  pengembalian  premi adalah  harus  ada  konfirmasi  apakah kontrak    dilanjutkan    atau    tidak    oleh nasabah;    ada    surat    pengembalian premi tertulis yang dikeluarkan
PT.Sinarmas dan selanjutnya pengembalian  akan  dilakukan  melalui transfer
rekening. Besaran
pengembalian  premi  adalah:  1  tahun 25%;  3  tahun  50%;  5  tahun  75%  dan  8 tahun  100%.  Syarat  lainnya  yang  umum untuk semua Asuransi kendaraan bermotor  adalah:  pertanggungan  tidak menanggung  resiko  pada:  Mesin  dan ban;  mobil  harus  berusia  5  s/d  7  tahun. Sampai  saat  ini  nasabah  di  PT.Sinarmas Jember  yang  mengikuti  produk  “Simas Mobil  Bonus”  hanya  3  orang  dan  yang masih berjalan sampai tahun 2014 tinggal 1 nasabah.

## 2.3 Akibat  hukum  keberadaan produk “Simas Mobil Bonus”
Pemasaran  produk  ini  berakibat timbul  suatu  sistem  pertanggungjawaban yang baru yaitu apabila nasabah mengikuti  produk  “Simas  Mobil  Bonus” selama  1  tahun  tanpa  klaim,  maka  premi akan dikembalikan sebesar 25% ; 3 tahun tanpa  klaim  premi  akan  dikembalikan 50% ; 5 tahun tanpa klaim premi kembali 75%  dan  8  tahun  tanpa  klaim  nasabah akan  menerima  pengembalian  premi 100%.
Berdasarkan  KUHD  Pasal  246 tentang perjanjian asuransi/pertanggungan : Pembayaran premi dilakukan tertanggung/nasabah kepada kepada penanggung/perusahaan,  bisa  dilakukan per-bulan, triwulan atau tahunan.
Sedangkan  pemberian  ganti  rugi  dari perusahaan  kepada  nasabah  dilakukan berdasarkan  terjadinya  suatu  resiko  yang diperjanjikan.  Hal  ini  juga  diatur  pada Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 Pasal  1  Tentang  Perjanjian  Asuransi. Sehingga sistem pertanggungjawaban yang  dilakukan  pada  produk  “Simas Mobil  Bonus”  ini  bertentangan    dengan sistem  pertanggungjawaban  yang  diatur dalam  perjanjian  asuransi,  walaupun kemungkinan  dapat  menguntungkan  bagi masyarakat, namun hal ini dapat berdampak  pada  kemampuan  keuangan perusahan(PT.Sinarmas).
Berdasarkan
Prinsip-prinsip
Asuransi: khususnya pada prinsip idemnitas (ganti  rugi):  PT.  Sinarmas dalam  pemasaran  produk  “Simas  Mobil Bonus”  bertentangan  dengan  prinsip idemnitas ,  karena  ganti  rugi  diberikan apabila terjadi resiko. Sedangkan produk “Simas  Mobil  Bonus”  akan  memberikan pengembalian  premi  kepada  nasabah apabila tidak terjadi resiko.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas Jaminan  Keuangan  (OJK):  pemberian bonus pada tahun pertama maksimal 10% sedangkan  “Simas  Mobil  Bonus”pada tahun pertama apabila tidak ada klaim dan berlanjut pada tahun kedua, maka nasabah akan  diberikan  25%.  Artinya  produk
“Simas  Mobil  Bonus”  telah  melanggar aturan  yang  dikeluarkan  dalam    OJK. Sehingga  produk  ini  sudah  ditarik  sejak dikeluarkannya aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)  tepatnya  tertanggal  1  Maret 2014.

## BAB 3. KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1.  Kesimpulan
1. Berdasarkan  aturan    pada  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)  maupun  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian  menyebutkan  bahwa dalam penyelenggaraan usaha
perasuransia tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam asuransi.  Salah  satu  prinsip  dalam asuransi  adalah Idemnitas yangi menyebutkan  bahwa  pada  asuransi, ganti  kerugian  akan  dikembalikan sesuai  dengan  kerugian  yang  diderita sedangkan  pada  produk    “Simas Mobil  Bonus”  akan    mengembalikan dana  premi  apabila  tidak  terjadi kerugian.  Sehingga  produk  yang dipasarkan  oleh    PT.  Sinarmas    ini bertentangan  dengan  prinsip  asuransi dan  dapat  berakibat  batal  demi hukum.
2. Bahwa  produk  ini  telah  dalam realitasnya  telah  ditarik  dari  pasar sejak tanggal 1 Maret 2014,
dikarenakan  bertentangan  dengan prinsip-prinsip asuransi dan peraturan OJK yaitu bahwa pemberian    reward    pada  tahun pertama    maksimal  10%,  sedang produk  ini  memberikan  25%  pada tahun    pertama.  Sehingga  dengan pemasaran  produk  ini  PT.  Sinarmas akan  terjadi    pengelolaan  keuangan yang tidak sehat.
3. Akibat  hukum  yang  diperoleh  PT.
Sinarmas adalah sampai saat ini tidak berakibat hukum, sepanjang tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun hal  ini  berdampak  pada  perubahan prinsip keasuransian, khususnya prinsip  “idemnitas”  pada  usaha perasuransian.

## 2.3 Saran
1. Saran  yang  dapat  diberikan  adalah produk  ini  senyatanya  adalah  inovasi pada produk-produk asuransi /pertanggungan. Namun cara mengemaskannya  harus  disesuaikan dengan  aturan-aturan  dan  prinsip yang berlaku dalam usaha
perasuransian.  Kiranya  produk  ini dapat dipasarkan kembali, maka perlu
ada  penyesuaian-penyesuaian  dengan aturan yang berlaku.
2. Semestinya setiap pembuatan  produk baru asuransi tidak hanya memperhatikan kebutuhan masyarakat  saja,  namun  juga  aturan- aturan  yang  ada  dalam    usaha asuransi.  Dengan    memperhatikan aturan-aturan, maka usaha dan pengelolaan  keuangan  akan  terhindar dari kepailitan

## DAFTARPUSTAKA
Buku Teks:
Bahan  Ajar  Hukum  Asuransi,  Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Jember,
Jember, 2011;
Badrulzaman,  Mariam  Darus, Aneka Hukum  Bisnis ,  Alumni,  Bandung, 1994;
Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum Dalam  Praktek, Sinar  Grafika,
Jakarta, 1996;
Djoko  Prakoso,  I  Ketut  Murtika, Hukum Asuransi Indonesia , Jakarta, 1987;
Harahap,  M.  Yahya, Segi-segi  Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung,1986;
Hartono,  Sri  Rejeki, Hukum  Dagang,
Asuransi  dan  Hukum  Asuransi , IKIP, Semarang,1985;
_________,  Sri  Rejeki, Hukum  Asuransi Dan  Perusahaan  Asu ransi,  Sinar Grafika, Jakarta,1991;
Ganie,  A.  Junaedy, Hukum  Asuransi Indonesia, Sinar  Grafika,  Jakarta,
2013
Man  Suparman  Sastrawidjaja,  Endang,
Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung,  Asuransi  Deposito,
Usaha  Perasuransian, PT.  Alumni, Bandung, 2003 ;
Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, Hukum Pertanggungan ,  Universitas  Gajah Mada, Yogyakarta, 1987;
Wirjono Projodikoro, Hukum Asuransi Di Indonesia, Jakarta, 1996.
Peraturan Perundang-undangan:
Kitab  Undang  -  Undang  Hukum
Perdata ( Burgerlijke Wetboek/BW); Kitab Undang –Undang  Hukum Dagang (WvK);
Undang-Undang  No.  40  Tahun  2014
Tentang Perasuransian;
Undang-Undang  No.  21  tahun  2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial;
Peraturan  Pemerintah  No.  81  Tahun 2008  Tentang  Perubahan  Ketiga
Peraturan  Pemerintah  No.  73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
Web Site:
www.google.com,  Teddy  Gumilar, Klaim nol,  uang  kembali ,  Rabu,  12
Oktober 2011; www.google.com, Christine Novita Nababan, Delapan  tahun  tak  ada klaim, Asuransi Sinar Mas mengembalikan  dana, Sabtu,  01 Oktober 2011; www.mobil.otomotifnet.com,
Tonny,
Produk  Baru  Asuransi,  Gak  Ada Klaim, Uang Premi Bisa Kembali.

## BIODATA PENULIS
TIOMA RONIULI HARIANDJA, S.H., M.H., lahir  di  Ende  pada  Tanggal  15 April  1980,  adalah  Staf  Pengajar  Di
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menempuh pendidikan S1
Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga Surabaya  (1999-2004)  dan  melanjutkan S2 di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas  Airlangga  Surabaya  (2004- 2007).  Di  Univ.  Islam  Jember  Penulis juga sebagai Anggota Pusat Studi Gender (PSG-UIJ).