## ANALISIS MUTU DAN KRITERIA KELAYAKAN DOKUMEN AMDAL DI KABUPATEN BOGOR DAN KOTA BOGOR
(Analysis of Quality And Feasibility Criteria of Amdal Document in Bogor District and Bogor City)
Rachma Venita a , Hefni Effendi b , Hari Wijayanto c a Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, 16151, Telp (021)53166141 / 087883067000  venyta_m@yahoo.com b Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Lembaga  Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat (PPLH- LPPM), Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
c Direktorat Perencanaan dan Pengembangan - IPB,  Gedung AHN Lt.3 Kampus IPB Darmaga Bogor 16680
Abstract. The  rapid  development  activities  that  occurred  in  Indonesia  has  the  potential  to  put  pressure  on  the  environment.  It therefore requires sustainable development efforts with one instrument is Environmental Impact Assessment (EIA). Along with the development  and  adjustment  of  environmental  conditions,  EIA  policy  has  undergone  several  changes.  With  EIA  policy  changes, evaluation  on  EIA  performance  needs  to  be  done.  The  performance  evaluation  conducted  on  15  EIA  documents  EIA  document issued by the District and City of Bogor in 2012 through 2014. The analytical method used is the analysis of the quality of the test quality  criteria  document  and  focused  on  quality  test  aspects  of  consistency,  necessity  and  relevance,  feasibility  analysis  with weighting criteria, Pearson correlation analysis of the two respondents certified appraiser to see the similarity assessment method. From the analysis it can be seen that the quality of the documents are best seen from the EIA documents to categories of tourist accommodation facilities with a score of 81 and the analysis of the eligibility criteria resulted that three documents are not worth the environment seen from discussion of the feasibility of the benchmarks in the EIA document, also PerMenLH 08 of 2013 carried out by equally from both respondents with a positive correlation results 0.681.
Keywords: q uality document, eligibility criteria, Bogor, Environment Impact Assesment (EIA)
(Diterima: 16-02-2015; Disetujui: 23-04-2015)

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Pesatnya kegiatan pembangunan yang terjadi di In- donesia  berpotensi  memberikan  tekanan  terhadap  ke- lestarian  lingkungan.  Program  pembangunan  yang hanya  ditujukan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi,  tanpa  memperhatikan  daya  dukung (carry- ing  capacity )  lingkungan  akan  mengakibatkan  tidak terkendalinya  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  yang pada  akhirnya  dapat  merusak  lingkungan.  Pemanfaa- tan  sumberdaya  alam  yang  konsumtif  tanpa  mem- pergunakan  prinsip  konservasi  menyebabkan  terku- rasnya  sumberdaya  alam  dan  terganggunya  jenis  baik flora maupun fauna (Fandeli 2001).
Dalam rangka meminimalkan kerusakan lingkungan  akibat  kegiatan  pembangunan  diperlukan upaya  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan lingkungan.  Pembangunan  berkelanjutan  merupakan upaya  sadar  dan  terencana  yang  memadukan  aspek lingkungan  hidup,  sosial,  dan  ekonomi  ke  dalam strategi  pembangunan  untuk  menjamin  keutuhan lingkungan  hidup  serta  keselamatan,  kemampuan, kesejahteraan dan  mutu hidup generasi  masa  kini dan generasi masa depan (Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup).  Salah  satu  instrumen  /  perangkat
pengelolaan  dalam  undang-undang  tersebut  adalah analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
AMDAL  merupakan  perangkat  pengelolaan  yang bersifat  preventif  yaitu  tindakan  yang  dilakukan  pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan yang harus  dipertanggungjawabkan.  AMDAL  merupakan studi/kajian  mengenai  dampak  penting  suatu  usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup  yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan keputusan penyelenggaraan  usaha atau kegiatan serta dokumen  pengelolaan  dan  pemantauan  yang  cukup efektif  (Wahyono  et  al.  2012).  Kebijakan  AMDAL dimulai  sejak  Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  29 tahun  1986  tentang  analisis  mengenai  dampak  ling- kungan  dan  telah  mengalami  tiga  kali  perubahan sampai dengan PP Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Faktor-faktor pendorong perubahan pera- turan  AMDAL  di  negara  berkembang  adalah  tidak tercapainya hasil yang maksimal dan kinerja AMDAL yang  lemah  dan  penyesuaian  kondisi  lingkungan  dan pengalaman  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap kinerja AMDAL (Arend et al. 2013).
Di  Afrika  Selatan  perubahan  undang-undang berdampak  terhadap  penurunan  kualitas  dokumen AMDAL (Sandham et al. 2013), kondisi tersebut juga berpotensi  terjadi  di  Indonesia.  Dinamika  kebijakan AMDAL  berimplikasi  terhadap  kualitas  dokumen. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap
kualitas  dokumen  AMDAL  adalah  pemberlakuan otonomi  daerah  melalui  PP  nomor  38  tahun  2007, tentang  pembagian  urusan  pemerintahan  antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (KLH 2008). Hasil evaluasi Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan terhadap 106 dokumen dari propinsi dan kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia  pada  tahun  2013 menunjukkan  bahwa  kualitas  dokumen  masih  banyak yang  bernilai  buruk,  yaitu  97  dokumen  (91.5  %)  dan sedikit yang bernilai bagus, yaitu sebanyak 9 dokumen (8.5 %).
Bogor  sebagai  salah  satu  barometer  pembangunan di Jawa Barat mengalami perkembangan industri yang pesat  dan  beragam  jenisnya.  Di  Kota  Bogor  terdapat unit usaha sebanyak 1.183 pada tahun 2011 dan 1.193 pada tahun 2012, dimana terdapat jenis industri seperti industri tekstil, industri logam  dan industri alat angkut (Bapeda  2012)  dan  di  Kabupaten  Bogor  terdapat industri  kecil  dan  menengah  sebanyak  14.505  pada tahun  2011  dan  industri  besar  sebanyak  473 (Pusdalisbang 2012).
Sayangnya  dari  sekian  banyak  industri  besar  di Bogor  tidak  selalu  diiringi  dengan  perencanaan pengelolaan  lingkungan  yang  baik.  Terdapat  kasus pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup (khususnya terkait dengan instrumen pengelolaan  lingkungan  hidup  AMDAL),  dimana terdapat  suatu  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang sudah  dilakukan  kegiatan  konstruksi  tanpa  dilengkapi dengan  dokumen  AMDAL  dan  Izin  Lingkungan. Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  diperlukan evaluasi  dan  pengembangan  terhadap  proses  yang berlangsung  agar  efektivitas  AMDAL  sebagai  alat pengelolaan  lingkungan  terus  meningkat.Salah  satu aspek  yang  perlu  dievaluasi  adalah  analisis  mutu dokumen AMDAL dan pemenuhan kriteria kelayakan. Dokumen  AMDAL  yang  bermutu  memang  tidak menjamin  mutlak  bahwa  pelaksanaan  AMDAL  di lapangan  akan  terlaksana  secara  efektif,  namun dokumen  yang  berkualitas  merupakan  dasar  utama pengambilan keputusan serta pengelolaan dan pemantauan  lingkungan  selanjutnya.  Evaluasi  mutu diperlukan,  karena  kualitas  hasil  kajian  AMDAL sangat  berpengaruh  dalam  proses  pengambilan keputusan kelayakan dari segi lingkungan untuk dapat dilakukan secara cepat dan tepat bila semua informasi tersedia  secara  lengkap,  memiliki  daya  pendukung yang  berkualitas  dan  dasar-dasar  argumentasi  ilmiah yang  dapat  dipertanggungjawabkan  (Soemarwoto 2001).
Dokumen  AMDAL  yang  berkualitas  dan  bermutu baik  disusun  oleh  penyusun  yang  kompeten  dan bersertifikasi dengan mengacu pada panduan penyusunan  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup  (PerMenLH)  nomor  16  tahun  2012  tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup  dan penilaian  dilakukan  Komisi  Penilai  berlisensi  dengan panduan  penilaian  dalam  PerMenLH  nomor  08  tahun 2013  tentang  tata  laksana  penilaian  dan  pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin ling-
kungan.  Penilai  berasal  dari  Instansi  Lingkungan Hidup Pusat dan Daerah yang memiliki latar belakang dan  pengalaman  yang  berbeda  sehingga  berpotensi menimbulkan  bias  kualitas  penilaian  terkait  mutu dokumen.
Penelitian  ini  merupakan  kajian  ilmiah  yang berguna  untuk  melihat  mutu  dokumen  AMDAL  dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dokumen yang  telah  dinilai  sebagai  bahan  rekomendasi  untuk langkah  perbaikan  dalam  prosedur  menguji  kulitas dokumen AMDAL di masa mendatang.
Penelitian  mengacu  pada  penelitian  sebelumnya (Catherina  2004)  dengan  batasan  penilaian  pada  uji kualitas  (konsistensi,  keharusan  dan  relevansi)  serta penambahahan  pada  analisis  kelayakan  lingkungan dalam metode penelitiannya.

## 1.2. Tujuan
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis mekanisme  evaluasi  kinerja  yang  dilakukan  oleh penilai  dokumen  AMDAL  terhadap  mutu  dokumen AMDAL  dan  kriteria  kelayakan  dokumen  yang dikeluarkan  oleh  Komisi  Penilai  AMDAL  Kabupaten dan Kota Bogor pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis  mutu  dokumen  AMDAL  2012-2014 pada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten dan Kota Bogor  dan  klasifikasi  dokumen  berdasarkan  jenis industrinya.
2. Menganalisis pemenuhan kriteria kelayakan lingkungan  pada  dokumen  AMDAL  Kabupaten dan Kota Bogor.
3. Menganalisis  implementasi  penggunaan  pedoman penilaian  PerMenLH  nomor  08  Tahun  2013  dari kedua  responden  penilai  AMDAL  yang  berasal dari  Komisi  penilai  AMDAL  pusat  dan  daerah yang telah memiliki sertifikat penilai AMDAL.

## 2. Metode

## 2.1 Tempat dan Waktu
Penelitian  dilaksanakan  di  Badan  Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dan penyeb- aran  kuisioner  dilakukan  pada  Forum  Amdal  Indone- sia  di  Bogor.  Penelitian  ini  telah  selesai  dilakukan pada bulan Juni-Desember 2014

## 2.2 Alat dan Bahan
Alat  dan  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  dokumen  AMDAL  yang  telah  disetujui  di Kabupaten  dan  Kota  Bogor  tahun  2012-2014, Peraturan AMDAL, formulir uji konsistensi, keharusan, relevansi serta formulir kelayakan dokumen.

## 2.3 Metodologi
Penelitian  ini  dilaksanakan  melalui  tiga  tahapan analisis,  yaitu  analisis  mutu  dokumen  AMDAL,
analisis  kriteria  kelayakan,  analisis  dua  responden menggunakan  pedoman  penilaian  PerMenLH  nomor 08 tahun 2013 (Gambar 1).
Gambar 1. Bagan alir metode penelitian
a. Analisis Mutu Dokumen AMDAL
Analisis  mutu  dokumen  dilakukan  pada  15 dokumen  AMDAL  yang  memiliki  kelengkapan (meliputi  dokumen  KA,  ANDAL,  RKL,  RPL)  dan persetujuan  dokumen  yang  dikeluarkan  dari  tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan jenis kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor. Lima  belas sampel  dokumen  terpilih  karena jumlah  tersebut  mewakili  populasi  dokumen  pada rentang  waktu  2012  sampai  dengan  2014  dengan jumlah total 26 dokumen (15 di Kabupaten Bogor dan 11 Kota Bogor). Informasi sampel dokumen ditampil- kan pada Tabel 1.
Dalam  penilaian  dokumen  AMDAL,  responden mengacu pada PerMenLH No 08 Tahun 2013 tentang Tata  Laksana  Penilaian  Dokumen  dan  prosedur  pada panduan penilaian dokumen AMDAL Teknik Penilaian Dokumen  AMDAL (KLH 2002)  yang  sam- pai saat ini masih berlaku.
Prosedur  yang  mengacu  pada  pedoman  Penilaian AMDAL  PermenLH  08  Tahun  2013  pada  penelitian ini dibatasi pada uji kualitas yaitu uji mutu aspek kon- sistensi,  keharusan  dan  relevansi,  uji-uji  tersebut  juga terdapat  pada  pedoman  penilaian  AMDAL  sebe- lumnya di PermenLH 24 tahun 2009.
Aspek  konsistensi  adalah  menilai  konsistensi penyusunan  dokumen  AMDAL  maupun  pelaksanaan kajiannya. Secara rinci, uji konsistensi meliputi:
a. konsistensi  antara  dampak  penting  hipotetik  dari hasil  pelingkupan  (termasuk  parameter  yang  akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan;
b. konsistensi  antara  dampak  penting  hipotetik  (ter- masuk parameter  yang dikaji) dengan  metode pra- kiraan  dampak,  rona  lingkungan  awal,  prakiraan besaran  dampak,  sifat  penting  dampak,  evaluasi secara  holistik  serta  rencana  pengelolaan  dan pemantauan lingkungan hidup; dan
c. konsistensi dampak lingkungan (termasuk parame- ternya)  yang  akan  dikelola  yang  tertera  pada  KA dan Andal dengan yang tertera dalam RKL-RPL.
Aspek  keharusan  dilakukan  untuk  menilai  bahwa suatu  dokumen  Amdal  telah  memenuhi  aspek-aspek yang  harus  ada  dalam  suatu  dokumen  Amdal,  Secara rinci dokumen AMDAL wajib berisi:
a. proses  pelingkupan,  dengan  hasil  berupa  dampak penting  hipotetik,  batas  wilayah  studi  dan  batas waktu kajian yang dilengkapi dengan metode studi;
b. dampak  penting,  prakiraan  besaran  dampak  dan prakiraan sifat penting dampak;
c. evaluasi  holistik  termasuk  penentuan  kelayakan lingkungan  hidup;  dan  dampak  yang  dikelola  dan dipantau dan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dimaksud.
Sedangkan  untuk  aspek  relevansi  dilakukan  untuk memastikan:
a. kesesuaian  antara  arahan  upaya  pengelolaan  ling- kungan  hidup  dengan  dampak  lingkungan  yang timbul;

## Tabel 1. Informasi sampel dokumen
b. kesesuaian  antara  arahan  upaya  pemantauan  ling- kungan  hidup  dengan  upaya  pengelolaan  ling- kungan  hidup  dan  dampak  lingkungan    yang  tim- bul;
c. kesesuaian  antara  bentuk  pengelolaan  lingkungan hidup  dan  bentuk  pemantauan  lingkungan  dengan dampak lingkungan yang timbul;
d. kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak;
e. kesesuaian  antara  periode  pengelolaan  dengan waktu terjadinya dampak; dan
f. ketepatan  institusi  yang  melakukan  pengawasan dan institusi yang menerima laporan, dengan dam- pak lingkungan yang dikelola dan dipantau.
Setelah  dilakukan  uji  konsistensi,  keharusan  dan relevansi dilakukan pembobotan pada formulir skoring nilai  dokumen  yang  dimaksudkan  untuk  melihat  per- ingkat  mutu  dari  ke-15  dokumen.  Pemberian  nilai pembobotan  berdasarkan  perhitungan  bahwa  setiap dokumen  yang  memenuhi  ketiga  uji  secara  lengkap diberi nilai 81-100 dokumen berkualitas baik, nilai 51 –  80  dokumen  berkualitas  sedang  dan  nilai  0  –  51 dokumen berkualitas buruk.

## b. Analisis Kriteria Kelayakan Lingkungan
Aspek  penting  dari  proses  penilaian  dokumen AMDAL  adalah  menilai  kelayakan  lingkungan  dari suatu  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  berdasarkan informasi yang valid dan akurat yang tercantum dalam dokumen  AMDAL  yang  diperoleh  berdasarkan  hasil kajian  yang  dilakukan  secara  baik  dan  benar.  Hanya dokumen AMDAL yang telah lolos uji mutu dokumen yang  sebenarnya  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk pengambilan  keputusan  untuk  menetapkan  kelayakan lingkungan hidup (Primiantoro 2014).
Kriteria  kelayakan  lingkungan  sudah  dibangun  se- jak PP 27 tahun 2009 dan dituangkan dalam Panduan penilaian  PermenLH  24  tahun  2009,  pada  permen tersebut  juga  terdapat  proses  pemeriksaan  terhadap rekomendasi  penilaian  kelayakan  lingkungan  yang mempunyai  beberapa  syarat  yang  sama  dengan kriteria  kelayakan  lingkungan  yang  ada  pada PermenLH 08  Tahun 2013.
Kriteria  kelayakan  lingkungan  terdiri  dari  sepuluh tolok  ukur  yaitu  kesesuaian  rencana  tata  ruang, kebijakan  dibidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup,  kepentingan  pertahanan  keamanan, prakiraan secara cermat   mengenai  besaran  dan  sifat penting  dampak,  kepentingan  pertahanan  keamanan, prakiraan  secara  cermat  mengenai  besaran  dan  sifat penting dampak, kemampuan pemrakarsa bertanggungjawab, rencana usaha yang tidak mengganggu  nilai-nilai  sosial  dan  nilai  entitas ekologis,  tidak  menimbulkan  gangguan  terhadap usaha  dan/atau  kegiatan  yang  telah  berada  di  sekitar dan  tidak  dilampauinya  daya  dukung  dan  daya tampung lingkungan.
Analisis  kriteria  kelayakan  dilakukan  dengan  pem- berian  skor  terhadap  kesepuluh  tolok  ukur  diatas. Jumlah total tolok ukur adalah sebanyak 21 poin. Mas- ing-masing  tolok  ukur  diberi  penilaian  (skor)  1  atau 0.5 atau 0. Pemberian  nilai terhadap tolok ukur terse- but  didasarkan  pada  ada  tidaknya  pembahasan  terkait dengan tolok ukur tersebut dalam dokumen  AMDAL. Setiap tolok ukur memiliki bobot penilaian yang sama, artinya tingkat kepentingan dianggap setara. Tidak ada tolok ukur yang dianggap lebih penting daripada tolok ukur lainnya. Jika ada pembahasan tentang tolok ukur dimaksud,  maka  diberi  skor  1,  Jika  tidak  ada  pemba- hasan diberi skor 0. Jika ada  pembahasan,  namun be-
No Dokumen Komisi Penilai AMDAL (KPA) Tahun penerbitan SK Kesepakatan Tahun penerbitan SK Kelayakan 1 Sarana Akomodasi Wisata Kabupaten Bogor 2012 2012 2 Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa Kabupaten Bogor 2012 2012 3 Pembangunan Gudang,  Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga Kabupaten Bogor 2012 2012 4 Pemanfaatan sumber Air Baku Kabupaten Bogor 2012 2012 5 Pembangunan sport centre Kabupaten Bogor 2013 2013 6 Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Kabupaten Bogor 2013 2013 7 Pembangunan pusat perdagangan dan pergudangan Kabupaten Bogor 2012 2013 8 Industri Ban Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor 2012 2013 9 Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Kota Bogor 2012 2013 10 Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel Kota Bogor 2014 2014 11 Pengembangan Gedung Pasar Kebon Kota Bogor 2014 2014 12 Pembangunan Apartemen Kota Bogor 2014 2014 13 Pembangunan Inner Ring Road Kota Bogor 2011 2012 14 Pembangunan Perhotelan dan rekreasi Kota Bogor 2013 2014 15 Rencana Kegiatan Pembangunan Toserba Kota Bogor 2013 2014
lum  berkesesuaian  dengan  yang  dimaksud  pada  tolok ukur tersebut maka diberi skor 0.5 (PPLH IPB 2002).

## c. Analisis Penggunaan Pedoman Penilaian PerMenLH Nomor 08 Tahun 2013
Analisis  ini  dilakukan  dengan  korelasi  untuk melihat apakah tatalaksana penilaian menurut PerMenLH  08  Tahun  2013  dilakukan  dengan  cara yang  sama  oleh  dua  responden  (Instansi  Lingkungan Pusat  dan  Daerah)  yang  memiliki  sertifikat  penilai AMDAL.  Data  hasil  akhir  penilaian  15  dokumen kemudian  diolah  dengan  Minitab  dengan  metode korelasi Pearson .  Korelasi Pearson digunakan  untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang  mem- iliki data interval/rasio (Walpole 1995). Selain melihat persamaan,  dilakukan  juga  analisis  untuk  melihat perbedaan  hasil  penilaian  kedua  responden  untuk melihat  aspek-aspek  apa  saja  yang  sangat  berbeda nilainya pada isi dokumen.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Analisis Mutu Dokumen AMDAL
Penilaian  mutu  dokumen  AMDAL  dilakukan dengan  teknik  analisis  data  dengan  menggunakan formulir  uji  mutu  untuk  melihat  aspek  konsistensi, keharusan  dan  relevansi.  Ketiga  uji  ini  dilakukan karena sifatnya mendasar, yaitu dokumen wajib secara konsisten  mengkaji  dampak  penting  hipotetik  yang telah  disepakati  dalam  KA  ANDAL,  dan  pada  saat mengkaji dampak dokumen ANDAL mampu memberikan  gambaran  tentang  besaran  (magnitude) terjadinya perubahan komponen lingkungan yang akan terjadi  akibat  adanya  suatu  rencana  kegiatan  /usaha. Setelah  dilakukan  pengisian  formulir  ketiga  uji  (kon- sistensi, keharusan dan relevansi) kemudian dilakukan pemberian  bobot  seperti  yang  dilakukan  oleh  (Chang et al. 2013).

## a. Uji Konsistensi
Uji  konsistensi  secara  umum  adalah  menilai konsistensi
penyusunan dokumen
AMDAL
Konsistensi  meliputi  metode  pengolahan  data  (PD), analisa  data  (AD),  prakiraan  besaran  dampak  penting (PBD),   prakiraan sifat dampak penting (PSPD),  rona awal,  hasil  besaran  dampak  (B),  hasil  sifat  penting dampak  (S),  evaluasi  secara  holistik  (EV),  Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan jenis izin PPLH (Tabel 2).
Dari  hasil  uji  konsistensi  15  dokumen  terlihat bahwa  keseluruhan  dokumen  belum  memenuhi  uji mutu  aspek  konsistensi,  namun  terdapat  beberapa dokumen  yang  sudah  memenuhi  uji  konsistensi  jika dilihat dari pemenuhan  kajian Dampak Penting Hipo- tetik perdokumennya (Tabel 3).
Isian bab yang paling tidak konsisten dengan kajian dampak  penting  adalah  bab  metode  pengolahan  data, analisa  data,  prakiraan  besaran  penting,  rona awal.Untuk  isian  bab  jenis  izin  PPLH  terdapat  10 dokumen  yang  belum  mengisi  bab  ini,  hal  ini  terjadi karena bab ini merupakan format baru dalam pedoman penyusunan dokumen AMDAL yang berlaku.

## b. Uji Keharusan
Uji  keharusan  secara  umum  dimaksudkan  untuk menilai  bahwa  suatu  dokumen  AMDAL  telah memenuhi  aspek-aspek  yang  harus  ada  dalam  suatu dokumen AMDAL. Uji keharusan untuk kelima belas dokumen dapat dilihat pada Gambar 2 . Dari  analisis  uji  mutu  keharusan  terhadap  15 dokumen  AMDAL  yang disetujui oleh  komisi penilai AMDAL  Kabupaten  Bogor  dan  Kota  Bogor,  terlihat semua  dokumen  telah  melakukan  proses  penentuan dampak penting, penentuan kelayakan, RKL dan RPL. Penentuan  dampak  sudah  mengacu  pada  pedoman penyusunan dokumen walaupun kebanyakan dokumen tidak  spesifik  menuliskan  parameter  yang  terkena dampak  pada  penulisan  nama  dampak  hipotetiknya.
Gambar 2. Hasil uji keharusan Tabel 2. Hasil uji konsistensi
15 12 11 13 10 11 13 15 15 15 DPH Batas Studi Batas kajian Konsultasi Publik Besaran Sifat Evaluasi Penentuan Kelayakan RKL RPL Dokumen
Keterangan:
Pengolahan data  (PD),  analisa data  (AD),  prakiraan besaran dampak penting  (PBD),    prakiraan  sifat dampak penting  (PSPD),  rona  awal,  hasil besaran  dampak  (B),  hasil  sifat  penting  dampak  (S),  evaluasi  secara  holistik  (EV),  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  (RKL),  Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Tabel 3. Konsistensi dampak penting hipotetik per dokumen
No Dokumen Jumlah DPH Konsistensi DPH Inkonsistensi DPH 1 Sarana Akomodasi Wisata 24 54.17 % 45.83 % 2 Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa 19 78.95 % 21.05 % 3 Pembangunan Gudang,  Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga 19 78.95 % 21.05 % 4 Pemanfaatan sumber Air Baku 13 61.54 % 30.77 % 5 Pembangunan sport centre 15 46.67 % 40.00 % 6 Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan 16 6.25 % 6.25 % 7 Pembangunan pusat perdagangan dan pergudangan 11 63.64 % 36.36 % 8 Industri Ban Kendaraan Bermotor 23 43.48 % 56.52 % 9 Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium 10 70.00 % 30.00 % 10 Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel 15 46.67 % 53.33 % 11 Pengembangan Gedung Pasar Kebon 15 86.67 % 13.33 % 12 Pembangunan Apartemen 15 93.33 % 6.67 % 13 Pembangunan Inner Ring Road 21 9.52 % 90.48 % 14 Pembangunan Perhotelan dan rekreasi 22 63.64 % 36.36 % 15 Rencana Kegiatan Pembangunan Toserba 16 87.50 % 12.50 %
No Dokumen Metodologi R O N A Prakiraan EV R K L R P L Jenis Izin P D A D P B P D P S P D E S H B S 1 Sarana Akomodasi Wisata v v v v v x v v v x x x 2 Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa x x x x x x v v v v v x 3 Pembangunan Gudang,  Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga x x x v v x x x v x x v 4 Pemanfaatan sumber Air Baku v v v v v x x x v v v v 5 Pembangunan sport centre x x x v v v x x v x x x 6 Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan x x x v x x x x v x x x 7 Pembangunan pusat perdagangan dan pergudangan x x x x v x v v x v v v 8 Industri Ban Kendaraan Bermotor x x x x v x x v v x x x 9 Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium x x x v v x x x v v v x 10 Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel x x v v x x x v v x x x 11 Pengembangan Gedung Pasar Kebon v v v v v v x x v v v x 12 Pembangunan Apartemen v v v v v v x x v v v v 13 Pembangunan Inner Ring Road x x x v x x x x v x x x 14 Pembangunan Perhotelan dan rekreasi x x x v x x x x x x x x 15 Rencana Kegiatan Pembangunan Toserba v v v v v x v v v x x v Konsisten (v) 5 5 5 12 10 3 4 6 13 6 6 5 Tidak konsisten (x) 10 10 10 3 5 12 11 9 2 9 9 10
Pada konsultasi publik, dari 15 dokumen terdapat 2 dokumen  yang  tidak  menampilkan  pengumuman  di media  cetak  dan  tidak  menjadikan  hasil  konsultasi publik menjadi bagian dari isu pokok pelingkupan.
Terdapat 3 dokumen yang tidak mengacu pada kai- dah-kaidah  kartografi  dalam  menampilkan  batas studinya,  peta  bukan  merupakan  peta  dasar,  tidak berwarna, berskala dan mempunyai legenda, sehingga informasi  yang  ada  peta  tidak  jelas  batasan  studinya. Untuk  batas  waktu  kajian  terdapat  4  dokumen  yang tidak  mengidentifikasi berapa lama  waktu  yang dikaji untuk tiap dampak penting hipotetiknya.
Pada  bab  prakiraan  besaran  dampak  penting,  5 dokumen  tidak  memberikan  kuantifikasi  tentang seberapa  besar  perubahan  dampak  yang  terjadi sebelum  dan  sesudah  proyek  dan  4  dokumen  sama
sekali tidak melakukan prakiraan sifat penting dampak mengacu  pada  pedoman  kriteria  ukuran  dampak penting  (jumlah  manusia,  luas  sebaran,  lamanya dampak berlangsung, intensitas, komponen lingkungan  terkena  dampak,  sifat  kumulatif,  dan berbalik tidaknya dampak).

## c. Uji Relevansi
Uji  mutu  aspek  relevansi  dilakukan  untuk  melihat apakah parameter lingkungan hidup yang dikelola dan dipantau  telah  disajikan  dalam  dokumen  RKL  -  RPL, serta  relevan  dengan  yang  ditelaah  dalam  dokumen ANDAL. Hasil uji relevansi menunjukkan 7 dokumen relevan dan 8 dokumen kurang relevan dengan rincian kategori kegiatan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil uji relevansi No Kegiatan Skor Kegiatan Skor 1 Sarana akomodasi wisata 20 Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa Terpadu 7.5 2 Pembangunan Gedung kuliah dan Laboratorium 12.5 Pembangunan Gudang, Distribusi Sem- bako dan Alat Rumah Tangga 7.5 3 Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Ho- tel 15 Pemanfaatan Sumber Air Baku 7.5 4 Pembangunan Gedung Pasar Kebon 12.5 Pembangunan Sport Centre 10 5 Pembangunan Apartemen 15 Rencana Kegiatan Gedung pusat Pen- didikan dan Pelatihan 7.5 6 Pembangunan Perhotelan dan Rekreasi 15 Pembangunan Pusat Perdagangan dan Gudang 7.5 7 Rencana Kegiatan Pembangunan toserba 15 Industri Ban Kendaraan Bermotor 10 8 Pembangunan Inner ring road 11 Kesimpulan Relevan skor  ≥ 12.5 Kurang Relevan skor ≤ 12.5
Berdasarkan  metode  yang  dilakukan  Asdep  Kajian Dampak  Lingkungan,  penentuan  relevan  dan  kurang relevan  dokumen  RKL-RPL  dilihat  dari  pemberian bobot  pada  formulir  skoring  nilai  dokumen  AMDAL. Bobot maksimal diberi nilai 25, dianggap relevan jika salah satu responden memberi nilai ≥ 12.5 dan kurang relevan jika salah satu responden memberi nilai ≤ 12.5.

## d. Pembobotan
Setelah  menganalisis  uji  mutu  aspek  konsistensi, keharusan dan relevansi, serta telah mengetahui posisi ke-15  dokumen  dalam  kaitannya  dengan  uji-uji tersebut,  maka  untuk  kajian  selanjutnya  dilakukan pemberian bobot pada formulir skoring nilai dokumen oleh  kedua  responden.  Pembobotan  dilakukan  untuk melihat peringkat kategori kegiatan terbaik berdasarkan  aspek-aspek  penting  dalam  penyusunan dokumen.  Setelah  dilakukan  pemobotan  kemudian dikelompokkan  kualitas  dokumen  berdasarkan  kuali- tasnya  apakah  dokumen  berkualitas  baik,  sedang  atau buruk.  Rincian  hasil  skor  penilaian  dokumen  oleh  re- sponden 1 dan 2 ditampilkan pada Tabel 5.
Dari  hasil  penilaian  ke-15  dokumen  oleh  kedua responden,  diperoleh  13  dokumen  berkualitas  sedang (kisaran  nilai  51-80),  1  dokumen  berkualitas  baik
(kisaran  nilai  81-100)  dan  1  dokumen  berkualitas buruk  (nilai  0-51).  Dokumen  dengan  nilai  terbaik dilakukan oleh kegiatan sarana akomodasi wisata.

## 3.2. Analisis Kriteria Kelayakan Lingkungan
Berdasarkan  pembahasan  tolok  ukur  kelayakan yang  dikaji  dalam  15  dokumen  AMDAL  maka  suatu rencana usaha/kegiatan yang dinilai dokumen AMDALnya  dinyatakan  layak  jika  memperoleh  skor agregat dengan kisaran 15-21 poin, dengan keharusan semua tolok ukur wajib dibahas dalam dokumen.
Berdasarkan  Gambar  2,  terdapat  3  dokumen  yang berada  dibawah  standar  pengesahakan  kelayakan lingkungan  seiring  dengan  3  dokumen  dengan  skor penilaian  terendah  pada  Tabel  3,  hal  ini  disebabkan pada pembahasan didalam dokumen terdapat beberapa tolok  ukur  kriteria  kelayakan  yang  tidak  dibahas dalam dokumen AMDAL.

## 3.3  Analisis Penggunaan Pedoman Penilaian PerMenLH Nomor 08 Tahun 2013
Hasil  penilaian  15  dokumen  AMDAL  dengan mengacu  uji  kualitas  pada  pedoman  penilaian
PerMenLH  08  Tahun  2013  dilakukan  oleh  dua responden  yang  berasal  dari  Komisi  Penilai  AMDAL pusat dan daerah yang telah memiliki sertifikat penilai seperti yang dilihat pada Gambar 4.
Dari  grafik  diperoleh  korelasi  dengan  metode Pearson ,  dengan  nilai  korelasi  yang  positif,  antara responden  1  dan  responden  2  sebesar  0.681  sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua responden melakukan
tatalaksana  penilaian  menurut  PerMenLH  08  Tahun 2013 dengan cara yang sama.
Perbedaan  hasil  penilaian  (dengan  jarak  >10) terdapat pada dokumen 4 dengan perbedaan nilai pada aspek  prakiraan  dampak  dan  dokumen  12  dan  15 dengan  aspek  relevansi  dampak  dengan  rencana pemantauan.
Tabel 5. Hasil skor penilaian dokumen responden 1 dan responden 2
No Dokumen Standar Hasil Skor Rata-rata Responden 1 & 2 Kualitas Dokumen R1 R2 1 Sarana Akomodasi Wisata 100 80 82 81 Baik 2 Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa 100 64 55 60 Sedang 3 Pembangunan Gudang,  Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga 100 56 59 58 Sedang 4 Pemanfaatan sumber Air Baku 100 70 83 76 Sedang 5 Pembangunan sport centre 100 60 62 61 Sedang 6 Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan 100 68 70 69 Sedang 7 Pembangunan pusat perdagangan dan pergudangan 100 77 74 76 Sedang 8 Industri Ban Kendaraan Bermotor 100 69 69 69 Sedang 9 Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium 100 60 60 60 Sedang 10 Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Ho- tel 100 60 60 60 Sedang 11 Pengembangan Gedung Pasar Ke- bon 100 70 76 73 Sedang 12 Pembangunan Apartemen 100 82 69 75 Sedang 13 Pembangunan Inner Ring Road 100 44 50 47 Buruk 14 Pembangunan Perhotelan dan rekreasi 100 58 64 61 Sedang 15 Rencana Kegiatan Pembangunan Toserba 100 89 66 77 Sedang Gambar 3. Hasil uji kriteria kelayakan 0 5 10 15 20 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sk o r k el a y a k a n Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Standar Kelayakan
Gambar 4. Hasil perbandingan penilaian responden 1(R1) dan responden (2)
4. Kesimpulan
1. Dari  hasil  analisis  mutu  15  dokumen  yang dikeluarkan  oleh  Kabupaten  Bogor  dan  Kota Bogor pada tahun 2012-2014 diperoleh bahwa: a. Seluruh  dokumen  masih  belum  memenuhi  uji mutu  aspek  konsistensi,  namun  terdapat  be- berapa  dokumen  sudah  memenuhi  uji  kon- sistensi  jika  dilihat  dari  pemenuhan  kajian Dampak  Penting  Hipotetik  perdokumennya.
Bab  yang  paling  tidak  konsisten  dengan dampak penting yang dikaji adalah bab metode pengolahan  data,  analisa  data,  prakiraan besaran  penting,  rona  awal  dan  Jenis  izin PPLH.
b. Untuk  uji  mutu  aspek  keharusan,  masih  ada yang belum memenuhi kriteria keharusan yaitu penentuan  batas  studi  (3  dokumen),  batas waktu  kajian  (4  dokumen),  prakiraan  besaran (5  dokumen)  dan  sifat  penting  dampak  (4 dokumen), sedangkan  untuk  kriteria penentuan dampak  penting,  penentuan  kelayakan,  RKL dan  RPL  telah  dilakukan  seluruhnya(15 dokumen).
c. Uji mutu aspek relevansi, diperoleh 7 dokumen telah  relevan  dan  8  dokumen  kurang  relevan dalam menyajikan parameter yang dikelola dan dipantau dalam dokumen RKL-RPL.
d. Setelah  dilakukan  ketiga  uji  diatas,  dilakukan pemberian skor, dan Dari hasil penilaian ke-15 dokumen  kedua  responden,  diperoleh  13 dokumen  berkualitas  sedang,  1  dokumen berkualitas  buruk  dan  1  dokumen  berkualitas baik.  Dokumen  dengan  nilai  terbaik  dilakukan oleh  kategori  kegiatan  sarana  akomodasi wisata.
2. Analisis  tolok  ukur  kelayakan  lingkungan menunjukkan bahwa 3 dokumen berada di bawah standar pengesahan kelayakan lingkungan, hal ini disebabkan  pada  pembahasan  didalam  dokumen
terdapat  beberapa  tolok  ukur  kriteria  kelayakan yang tidak dibahas.
3. Implementasi  penggunaan  pedoman  penilaia PerMenLH 08 Tahun 2013 menunjukkan korelasi yang positif antara penilai 1 dan penilai 2 sebesar 0.681, sehingga kedua responden telah melakukan tatalaksana  penilaian  dengan  cara  yang  sama menurut PerMenLH 08 Tahun 2013.
5. Saran
1. Dalam  melakukan  penilaian  dokumen  di  masa mendatang,  agar  tim  komisi  penilai  AMDAL dapat  melakukan  penilaian  mengacu  pada  aspek- aspek yang mendasar (konsistensi, keharusan dan relevansi)    sesuai  prosedur  PerMenLH  08  Tahun 2013  dan  pemberian  sanksi  bagi  yang  tidak melakukannya.
2. Perlunya  pembuatan  panduan  yang  jelas  dan  ter- perinci terkait kriteria kelayakan lingkungan beri- kut sosialisasinya.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kementerian  Lingkungan  dan  Kehutanan  yang  telah membiayai  penelitian  ini.  Ucapan  terimakasih  juga disampaikan kepada BLH Kabupaten Bogor dan BLH Kota  Bogor  yang  membantu  dalam  kelancaran penelitian ini.

## Daftar Pustaka
[1] Arend,  J.,  P.  J.  Peter,  A.  C.  Hens,  2013.  An  analysis  frame- work  for  characterizing  and  explaining  development  of  EIA legislation  in  developing  countries.  Environmental  Impact Assesment Revirew 38.
[2] [BAPEDA]  Badan  Perencanaan  Daerah  Bogor,  2012.  Bogor dalam Angka. BAPEDA, Bogor.
[3] Chang,  T.,  E.  Nielsen,  W.  Auberle,  I.  F.  Solop,  2013.  A quantitative method to analyze the quality of EIA information
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S k o r Pen il a ia n Dokumen R1 R2
in  wind  energy  development  and  avian/bat  assesments.
Environmental Impact Assesment Revirew 38.
[4] Catherina, Y., 2004. Evaluasi Dokumen AMDAL. Tesis. UI,
Jakarta.
[5] Fandeli,  C.,  2001.  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan Prinsip  Dasar  dan  Pemapanannya  dalam  Pembangunan.  Lib- erty, Yogyakarta.
[6] Sandham, L. A., , A .J. van Heerden, C. E. Jones, F. P. Retief, A.  N.  Morrison-Saunders,  2013.  Does  enhanced  regulation improve EIA report Quality?. EIA Review 37.
[7] Primiantoro,  E.,  Proses  Penentuan  Kelayakan  Lingkungan Hidup. Pedoman Asdep Urusan Kajian Dampak Lingkungan,
Jakarta.
[8] [PUSDALISBANG]  Pusat  data  dan  Analisa  Pembangunan Jawa  Barat, 2014.  Data  Industri  Besar, Menengah dan  Besar Jawa Barat.
[9] [PPLH]  Pusat  Penelitian  Lingkungan  Hidup  IPB,  2012. Academic Paper Kelayakan Lingkungan.
[10] [KLH]  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2008.  Laporan  Ta- hunan  Asisten  Deputi  Urusan  Kajian  Dampak  Lingkungan, KLH, Jakarta.
[11] [KLH]  Kementerian  Lingkungan  Hidup.  2013.  Peraturan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  8  tahun  2013 tentang  Tata  laksana  penilaian  dan  pemeriksaan  dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. KLH, Ja- karta.
[12] [KLH]  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2012.  Peraturan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  16  tahun  2012 tentang  Pedoman  Penyusunan  Dokumen  Lingkungan  Hidup. KLH, Jakarta.
[13] [KLH]  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2009.  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[14] [KLH]  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2002.  Teknik Penilaian Dokumen AMDAL. KLH, Jakarta.
[15] Soemarwoto, 2001. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
[16] Walpole,  R.  E.,  1995.  Pengantar  Statitiska.  Edisi  ke-3. Gramedia, Jakarta.
[17] Wahyono,  Suntoro,  Sutarno,  2012.  Efektifitas  pelaksanaan dokumen  lingkungan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan
Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan. Jurnal Ekosains 4.