## EVALUASI KEBIJAKAN FULL DAY SCHOOL
TERHADAP EKSISTENSI MADRASAH DINIYAH
Rois Luthfi (19204010009)

## UIN Sunan Kalijaga
19204010009@student.uin-suka.ac.id

## Abstrak
Full  Day  School  merupakan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Mendikbud  Muhadjir Efendy  dengan  adanya  Permendikbud  Nomor  23  Tahun  2017  tentang  Hari  Sekolah. Dengan keluarnya permendikbud ini maka sekolah yang asalnya enam hari menjadi  lima hari  dengan  ketentuan  delapan  jam  pelajaran  setiap  harinya.  Yang  asalnya  kegiatan belajar  mengajar  dari  pagi  sampai  siang,  maka  dengan  adanya  kebijakan  ini  kegiatan belajar mengajar menjadi pagi sampai sore hari.
Tidak sedikit masyarakat yang menanggapi negatif dari kebijakan full day school ini. Mereka  menganggap  bahwa  full  day  school  dapat  mematikan  kegiatan  sekolah  sore  / sekolah  keagamaan  /  madrasah  diniyah.  Selain  itu,  mereka  juga  menganggap  bahwa kebijakan ini akan membuat  para siswa kurang bersosial dengan masyarakat. Dan masih banyak permasalahan lainnya.
Dengan  adanya  tanggapan  negatif  masyarakat  tersebut,  maka  kebijakan  ini  perlu adanya  evaluasi.  Yaitu  dengan  mempertanyakan  kembali  bagaimana  sebenarnya  proses pelaksanaan full day school ini?, apakah semua sarana-prasarana di sekolah-sekolah sudah memadai?,  bagaimana  dengan  para  siswa  yang  rumahnya  jauh  dari  sekolah?  Bagaimana dengan para siswa yang sore harinya harus mengaji di pondok pesantren atau madrasah diniyah?,  dan  lain-lain.  Hasil  akhir  dari  evaluasi  ini  adalah  revisi  kebijakan  atau  bahkan penghapusan kebijakan.

## Kata Kunci : full day school, pro dan kontra, madrasah diniyah, evaluasi

## PENDAHULUAN
Pemerintah  melakukan  berbagai  strategi  dalam  upaya  untuk  memperbaiki pendidikan  di  Indonesia.  Salah  satu  strategi  yang  dilakukan  pemerintah  adalah menetapkan kebijakan sekolah lima hari. Dimana sekolah yang asalnya enam hari dengan kegiatan  pembelajaran  sampai  siang,  diganti  dengan  lima  hari  dengan  kegiatan pembelajaran  sampai  sore  hari.  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  ini  berharap  agar para siswa dapat memiliki karakter yang baik, tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas, dekat dengan keluarga, dan dapat memaksimalkan waktunya dengan baik.
Senada dengan i’tikad baik pemerintah terkadang tidak sepenuhnya berjalan mulus karena yang namanya kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra yaitu munculnya polemik di tengah masyarakat, munculnya kebijakan full day school dinilai dapat mematikan madrasah-madrasah diniyah yang sudah berjalan di Indonesia, khususnya di desa-desa. Pada kenyataannya dampak dari kebijakan full day school ini adalah
menurunnya eksistensi kegiatan belajar mengajar yang terdapat di madrasah diniyah atau pondok pesantren. 185
Terjadinya  pro  dan  kontra  ini  mengharuskan  pemerintah  untuk  mengevaluasi kebijakan  full  day  school.  Apakah  kebijakan  full  day  school  sudah  tepat  diterapkan  di Indonesia?, Apakah benar dengan adanya full day school dapat membentuk karakter yang baik bagi para siswa?, Apakah dengan adanya full day school menjamin para siswa untuk tidak  terjerumus  kedalam  pergaulan  bebas?.  Setidaknya  dari  permasalahan  inilah penulisan makalah ini dilakukan.

## PEMBAHASAN Evaluasi Kebijakan
Evaluasi dalam sebuah kebijakan perlu untuk dilakukan, karena dengan evaluasi,
suatu kebijakan akan dapat terkontrol dengan baik. Dalam memahami evaluasi
185 Estu Suryowati. “Muhaimin Menilai: Full Day  School Ganggu Tradisi Pendidikan Nahdliyin”, diunggah pada tanggal 7 Agustus 2017. Diunduh dari:
https://nasional.kompas.com/read/2017/08/07/12545881/muhaimin-menilai-full-day school-ganggu-tradisi- pendidikan-nahdliyin tanggal 25 Oktober 2019.
kebijakan maka perlu adanya pembahasan mengenai alasan, tujuan, tipe-tipe,
langkah-langkah, dan kriteria dalam evaluasi kebijakan.

## 1. Alasan Pentingnya Evaluasi Kebijakan
Beberapa alasan mengapa perlu adanya evaluasi, di antaranya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebuah kebijakan mencapai tujuannya, mengetahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, dan sebagai bahan koreksi agar masalah yang terjadi dalam sebuah kebijakan tidak akan terulang lagi (sebagai perbaikan). 186

## 2. Tujuan Evaluasi Kebijakan
Dilakukannya sebuah evaluasi kebijakan tentunya mempunyai beberapa tujuan, di antaranya yaitu untuk mengukur tingkat keefisienan suatu kebijakan, menentukan tingkat pencapaian sebuah kebijakan, mengetahui seberapa besar dampak suatu kebijakan, mengetahui segala penyimpangan yang terjadi dalam suatu kebijakan, dan sebagai bahan untuk perbaikan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. 187

## 3. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan
Tipe-tipe evaluasi kebijakan secara teori dalam jurnal publik dibagi menjadi tiga, yaitu evaluasi ex-ante, evaluasi on-going, dan evaluasi ex-post.
a. Evaluasi  ex-ante,  yaitu  evaluasi  kebijakan  yang  dilakukan  sebelum  kebijakan tersebut  diimplementasikan.  Maksud  dari  evaluasi  ini  adalah  untuk  memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai  tujuan  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya.  Evaluasi  jenis  ini digunakan  untuk  mengantisipasi  dan  memberikan  penilaian  awal  atas pengaruh, perkiraan, dan konsekuensi dari kebijakan yang telah direncanakan atau  ditetapkan.  Dengan  evaluasi  ini,  maka  akan  memberikan  sebuah informasi  yang  relevan  dengan  kebijakan  atau  dengan  proses  pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. Evaluasi ini juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan.
b. Evaluasi  on-going,  yaitu  evaluasi  yang  dilakukan  pada  saat  pelaksanaan kebijakan dengan maksud untuk menentukan seberapa besar kemajuan dalam pelaksanaan  kebijakan  yang  sudah  berjalan  dengan  rencana  yang  telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi jenis ini dapat menjamin agar tindakan yang dilaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan.  Perlu  diingat,  bahwa  evaluasi  ini tidak  untuk  mengevaluasi  penilaian  akhir  capaian  kinerja  pelaksanaan
186 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 123-124.
187 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi…, hlm. 120-121.
kebijakan.  Selanjutnya,  dengan  adanya  evaluasi  ini,  maka  jika  terjadi ketidakberesan  atau  penyimpangan,  harapannya  dapat  diperbaiki  sedini mungkin  dengan  melalui  sejumlah  rancangan/  rekomendasi,  sehingga  hasil akhir  pelaksanaan  kebijakan  akan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan.  Dengan  adanya  evaluasi  on-going  adalah  maka  peng-evaluasi kebijakan  akan  mendapatkan  informasi  yang  relevan  yang  dapat  digunakan untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan ke arah yang ingin dicapai.
c. Evaluasi  ex-post,  yaitu  evaluasi  setelah  pelaksanaan  kebijakan  sudah  selesai. Tujuan  dari  evaluasi  ini  untuk  mendapatkan  sebuah  gambaran  mengenai tingkat  pencapaian  dalam  sebuah  kebijakan.  Evaluasi  ini  berguna  untuk menilai  seberapa  keefektifan,  seberapa  keefisienan,  dan  seberapa kebermanfaatannya sebuah kebijakan. 188

## 4. Langkah-langkah Evaluasi Kebijakan Publik
Terdapat enam langkah dalam melakukan evaluasi kebijakan menurut Suchman,
sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno. Enam langkah tersebut adalah menganalisis sebuah masalah, mengidentifikasi tujuan program, menggnalisis terhadap masalah, mendeskripsikan dan membuat sebuah standar yang akan dilakukan, melakukan pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, menganalisis hakikat penyebab dari perubahan, dan membuat beberapa indikator sebagai bahan untuk mengetahui beberapa dampak dari suatu kebijakan yang akan diterbitkan.
Dari beberapa langkah di atas, poin penting dalam melakukan evaluasi kebijakan adalah mendefinisikan sebuah masalah, karena dengan melakukan itu tujuan-tujuan dari kebijakan akan dapat disusun dengan jelas pula. Ketidak- mampuan dalam mendefinisikan masalah akibatnya adalah tidak sanggupnya membuat tujuan-tujuan kebijakan yang baik. 189

## 5. Kriteria-kriteria Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi kebijakan mempunyai kriteria-kriteria, tipe-tipe, atau karakteristik.
Maksudnya adalah evaluasi dalam sebuah kebijakan dapat dilaksanakan pada bagian-bagian tertentu. Menurut Dunn bagian ini terbagi menjadi enam, yaitu
188 Abdullah  Ramdhani  dan  Muhammad  Ali  Ramdhani,  “Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik”, Jurnal Publik, Vol. 11, No. 01, (2017), hlm, 8.
189 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori & Proses, (Yogyakarta: MedPress, 2008), hlm. 230-231.
efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Maka di dalam meng evaluasi sebuah kebijakan perlu dipertanyakan, apakah sebuah kebijakan tersebut sudah efektif?, sudah evisien?, sudah menjadi solusi-solusi dari masalah-masalah yang ada?, apakah kebijakan tersebut sudah merata untuk semua kalangan yang dituju?, apakah kebijakan tersebut sudah dapat memuaskan kebutuhan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu sebagai objek kebijakan apa belum?, apakah kebijakan yang dikeluarkan sudah tepat untuk menjawab masalah-masalah yang ada apa belum, dan lain-lain. 190

## Full Day School
Full  day  school    merupakan  kebijakan  sekolah  yang  mengharuskan  siswa  masuk pagi  dan  pulang  sore.  Akan  tetapi  tidak  full  satu  minggu,  yaitu  hari  senin  sampai jum’at saja (lima hari sekolah). Kebijakan ini tertuang dalam permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah yang dikeluarkan pada tanggal 9 juni 2017.
Kebijakan  ini  diharapkan  agar  pendidikan  tidak  hanya  terpaku  pada  buku  teks tetapi juga pendidikan  diharapkan juga sebagai penanaman karakter-karakter mulia. Yang mana penenaman karakter tersebut lebih dikenal dengan istilah PPK (Penguatan Pendidikan Karakter). Full Day School merupakan kebijakan yang awalnya diharapkan menjadi  perwujudan  gagasan  menyinergikan  seluruh  unsur  praktik  pendidikan  yang memungkinkan karakter siswa dididik dalam kerangka besar pendidikan formal.
Adapun  dasar  dimunculkannya  kebijakan  ini  adalah  karena  menurut kemendikbud  sesuai  degan  program  nawacita  presiden  Republik  Indonesia.  Yang mana  dalam  nawacita  tersebut  agenda  salah  satunya  adalah  mengkonsep  kembali kurikulum  pendidikan  nasional  dengan  mengedepankan  pendidikan  karakter.  Hal inilah yang yang dijadikan dasar kemendikbud dalam menetapkan kebijakan  full day school.  Selain ini dasar dimunculkannya kebijakan ini adalah adanya tuntutan global dalam dunia pendidikan. Yaitu menumbuhkan karakter pada siswa agar mereka dapat berfikir  kritis,  kreatif,  mampu  berkomunikasi,  dan  mampu  untuk  berkolaborasi tujuannya adalah agar para siswa dapat bersaing di abad ke 21 ini. Dan semuanya itu sudah  sejalur  dengan  empat  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  para  siswa  yaitu berpikir  kritis  dan  menyelesaikan  masalah,  kreatif,  mampu  berkomunikasi  dengan baik, dan mampu untuk bekerja sama.
Hari  sekolah  yang  diatur  dalam  Permendikbud  bertujuan  untuk  memperkuat pendidikan  karakter  siswa  melalui  kegiatan  intrakurikuler,  kokurikuler,  dan ekstrakurikuker.  Ada  banyak  aktivitas  belajar  yang  dilakukan  dengan  bimbingan  dan pembinaan guru. Aktivitas tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada lima nilai prioritas  pendidikan  karakter,  yaitu  religius,  nasionalis,  gotong  royong,  mandiri,  dan integritas.
190 Riant Nugroho, Public Policy, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 537.
Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum,  yaitu  belajar  sesuai  mata  pelajaran  yang  tercantum  dalam  kurikulum masing-masing  jenjang  pendidikan.  Kegiatan  kokurikuler  merupakan  kegiatan  yang dilaksanakan  untuk  penguatan  atau  pendalaman  kompetensi  dasar  atau  indikator pada  mata  pelajaran/bidang  sesuai  dengan  kurikulum.  Contoh  kegiatan  kokurikuler adalah kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.
Kegiatan  ekstrakurikuler  merupakan  kegiatan  di  bawah  bimbingan  dan pengawasan  sekolah  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi,  bakat,  minat, kemampuan,  kepribadian,  kerja  sama,  dan  kemandirian  siswa  secara  optimal. Beberapa  kegiatan  ekstrakurikuler  yang  biasanya  terdapat  di  sekolah  antara  lain Paskibra,  kelompok  ilmiah  remaja,  klub  basket,  dan  kegiatan  keagamaan.  Contoh kegiatan  keagamaan  adalah  aktivitas  di  madrasah  diniyah,  pesantren  kilat,  ceramah keagamaan, katekisasi (pemberian pelajaran dalam ilmu agama Kristen), retreat, baca tulis Al Quran, dan kitab suci lainnya.
Alokasi  70  persen  untuk  pendidikan  karakter  dalam  pelaksanaan  full  day  school diharapkan  juga  melibatkan  keluarga,  terutama  orang  tua.  Waktu  berkualitas  pada akhir pekan dapat digunakan untuk rekreasi dan membangun kedekatan antara anak dan orang tua. Dalam hal ini diperlukan literasi keluarga, karena keluarga merupakan agen pertama dan utama dalam mengembangkan jati diri dan identitas anak sebagai warga  masyarakat  dan  warga  negara.  Keteladanan  orang  tua  merupakan  kunci keberhasilan pendidikan karakter anak. 191

## Permasalahan Full Day School terhadap Eksistensi Madrasah Diniyah
Permasalahan  kebijakan  full  day  school  terhadap  eksistensi  Madrasah  Diniyah dapat dilihat dari beberapa berita online, di antaranya:
a. Kumparan
Berita  online  kumparan  memberitakan  bahwa  kebijakan  full  day  school  jika dilihat sepintas memang kelihatan bagus, akan tetapi pada realitasnya kebijakan ini tidaklah  demikian.  Alasan  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  ini  salah  satunya adalah untuk menghindarkan anak dari pergaulan bebas, dikarenakan anak pulang pada siang hari da nada waktu bagi anak untuk pergi bermain tanpa pengawasan kedua orangtua. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan pemerintah tidaklah semua pendapat  tersebut  benar,  karena  pemerintah  tidak  melihat  secara  menyeluruh masyarakat  Indonesia  secara  luas  akan  tetapi  pemerintah  lebih  cenderung  untuk melihat pada  lingkup kecil saja yaitu kalangan elit yang berada diperkotaan, yang mana para kedua orangtua diperkotaan kebanyakan adalah seorang pekerja. Baik seorang ibu maupun bapak.
Dalam mengeluarkan kebijakan ini pemerintah kurang memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, diantaranya yaitu masyarakat pedesaan, atau kampong-kampung, yang mana di masyarakat pedesaan walaupun anak-anak pulang  siang  hari  tidak  semua  dari  mereka  akan  terjerumus  kedalam  pergaulan bebas karena keadaan sosial di pedesaan tentunya berbeda dengan keadaan social
191 Yulia Indahri, Peneliti Madya Pengembangan Budaya Desa-Kota pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian,  Badan  Keahlian  DPR  RI,  “Kebijakan  Lima  Hari  Sekolah”, Majalah  Info  Singkat, Vol.  IX,  No. 13/I/Puslit/Juli/2017, hlm. 10.
di  perkotaan.  Di  pedesaan,  sifat  kepedulian  masih  banyak  terlihat.  Jika  didapati seorang  anak  yang  nakal  atau  melenceng  dari  tata  moral  maka  di  masyarakat  di pedesaan lebih cenderung akan mengingatkan, berbeda dengan diperkotaan, yang cenderung cuek.
Selain  itu,  anak-anak  yang  berada  di  pedesaan  atau  di  Indonesia  tidak semuanya  nganngur  pada  sore  harinya.  Mereka  terkadang  ada  yang  membantu orangtuanya  untuk  bekerja,  ada  yang  mempunyai  kegiatan  di  pesantren  (jika seorang anak tersebut tinggal di lingkungan pesantren), ada yang masuk Madrasah Diniyah atau sekolah sore.
Selain  itu  alasan  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  ini  adalah  untuk membentuk  karakter  anak  agar  menjadi  anak  yang  mempunyai  karakter  mulia. Dari alas an tersebut, ada beberapa masyarakat yang menolak adanya kebijakan ini dikarenakan, kebijakan ini bukanlah satu-satunya jalan untuk membentuk karakter seorang  anak  menjadi  mulia.  Justru  Madrasah  Diniyah-lah  yang  selama  ini  sudah teruji  kebenarannya  dalam  mebentuk  karakter  mulia  seorang  anak.Di  Madrasah Diniyah  anak  akan  diajari  membaca  al-Qur’an,  menghafal  surat-surat  pendek, mempelajari  nilai-nilai  agama  dengan  baik,  belajar  bagaimana  akhlak  yang  baik, dan  lain-lain  yang  semuanya  justru  sudah  teruji  akan  manfaatnya.  Yaitu  dapat membentuk karakter mulia anak. 192

## b. Serambimata
Dampak  kebijakan  lima  hari  di  sekolah  mulai  pagi  hingga  sore  hari  yang  kemudian  populer dengan FDS  (Full  Day  School  atau  Five  Days  School) benar-banar  terbukti.  Di  sejumlah  daerah, banyak  madrasah  diniyah  (madin)  kehilangan  siswa.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dituntut  untuk segera mencarikan solusinya.
Pengelola  Ponpes  Al-Hikmah,  Lampung,  Muallimin  yang  juga  menyelenggarakan  TPA mengatakan  selama  ini  siswanya  ada  20  orang,  “Sepekan  ini  tidak  ada  satupun  yang  datang  ke mushala,”. Ternyata setelah ditelusuri, SDN tempat anak itu sekolah, menerapkan sekolah lima hari. Menurut  dia  anak-anak  pulang  jam  15.00  dan  tidak  memungkinkan  untuk  bisa  ikut  TPA  lagi. Padahal pendidikan TPA di tempatnya tidak hanya baca Alquran saja. Tetapi juga ada materi tajwid dan  fiqih.  Dia  berharap  TPA  yang  sudah  jalan  selama  tiga  tahun  itu  bisa  aktif  kembali  melayani masyarakat.
Kondisi  serupa  juga  terjadi  di  Indramayu.  Pengurus  Yayasan  Assafi’iyah,  Patrol,  Indramayu Muhammad  Hafifi  mengatakan  sebagian  SDN  di  daerahnya  sudah  menerapkan  sekolah  lima  hari. Akibatnya  banyak  Madin  yang  kehilangan  siswa.  “Kami  sampai  buka  posko  pengaduan  FDS” jelasnya. Posko itu diharapkan bisa menampung keluhan pengelola Madin.
Hafifi sendiri mengelola Madin Takmiliyah Ma’arif dengan jumlah siswa 250-an anak. Untung di  kecamatannya  seluruh  SDN  masih  memakai  enam  hari  sekolah.  Jadi  seluruh  siswa  madin  di tempatnya  masih  utuh.  “Tetapi  di  kecamatan  tetangga  seperti  Loh  Sarang  dan  Anjatan  sudah  lima hari sekolah,” jelasnya.
Ketua  Rabhitah  Ma’ahid  Islamiyah  (RMI),  Abdul  Ghofar  Rozin menyebut  laporan  dan  keluh kesah  pengelola  madrasah  diniyah  (madin)  dan  pondok  pesantren  masuk  masuk  ke  meja  RMI semenjak Permendikbud itu diberlakukan pada Juni lalu.
Rozin, sapaan akrabnya, menyebut beberapa contoh. Di Madin Nurul Huda, Soka, Poncowarno, Kebumen  Jateng.  Sejak  kebijakan  sekolah  5  hari  dikeluarkan,  para  siswanya  sudah  tidak  pernah terlihat  di  madin  lagi.  Dari  laporan  didapati  bahwa  para  santrinya  terlalu  lelah  karena  pulang  dari sekolah jam 17.00.
Di Madin Miftahul Ulum, desa Kedungjati, Kecamatan Sempor, masih di Kebumen, para santri yang berstatus siswa SLTA tidak bisa lagi hadir karena pulang ke rumah puku 16.30. “Pengajiannya dimulai pukul 16.00, mereka sudah lelah,” katanya.
Di  Pondok  Pesantren  Darussalam  Bandar  Jaya  Lampung,  jumlah  siswa  menurun  drastis  sejak Juni.  “Satu  kelas  habis  tinggal  2  orang,”  katanya.  Selain  itu  masih  ada  beberapa  laporan  dari Semarang dan Banyumas.
192 Khozanah Hidayati, “Full Day  School akan Bubarkan Madrasah Diniyah”, diunggah pada 15 Juni 2017, diunduh dari: https://kumparan.com/blokbojonegoro/full-day-school-akan-bubarkan-madrasah-diniyah- 1497597573854 pada Tanggal 25 Oktober 2019.
Rozin  menjelaskan  bahwa  para  santri  yang  mundur  rata-rata  adalah  mereka  yang  menempuh pendidikan  formal  sembari  menempuh  pendidikan  di  pesantren.  Karena  ada  beban  tambahan  di sekolah,  mereka  memilih  meninggalkan  pesantren.  “Ada  yang  pamit  sendiri,  ada  yang  dipamitkan oleh orang tuanya,” katanya.
Menurut  Rozin,  meskipun  pemerintah  menetapkan  bahwa  permendikbud  hanya  akan  berlaku sebagian, tapi kenyataannya, di daerah-daerah, para kepala Dinas Pendidikan maupun Kepala-Kepala sekolah  sangat  bersemangat  untuk  mewujudkannya  tanpa  memikirkan  dampak  terhadap  madrasah diniyah. 193 c. Merdeka
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud khawatir Madrasah Diniyah akan  mati  seiring  dengan  penerapan  sistem  pendidikan full  day  school. Padahal,  peran  Madrasah Diniyah  cukup  penting.  "Sekolah  Diniyah  itu  yang  mengajarkan  karakter  di  Indonesia,"  jelas Marsudi.
Madrasah  Diniyah  berbeda  dengan  pesantren  yang  belajar  agama  24  jam.  Madrasah  Diniyah hanya  ada  sore  hari.  Dengan  penerapan full  day  school, dikhawatirkan  anak-anak  tidak  memiliki waktu lagi untuk belajar agama. 194

## Evaluasi Kebijakan Full Day School
Terjadinya permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kebijakan full day school mengharuskan Kemendikbud untuk mengevaluasi kebijakannya. Jika mengacu pada kriteria evaluasi kebijakan Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, maka di dalam proses evaluasi terhadap kebijakan full day school ini perlu untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan berikut:
a. Apakah dengan adanya full day school, menjadikan para siswa berkarakter mulia? Terhindar  dari  pergaulan  bebas?  Menjalin  hubungan  yang  harmonis  dengan keluarga?
b. Apakah jalan satu-satunya untuk menjadikan para siswa berkarakter mulia dengan full day school?
c. Apakah sosialisasi mengenai kebijakan  full day school sudah dilaksanakan dengan benar?  Apakah  tata  cara  pelaksanaan  full  day  school  sudah  disampaikan  kepada semua sekolah?
d. Apakah  kebijakan  full  day  school  wajib  dilaksanakan  di  semua  sekolah  di Indonesia?
e. Apakah semua sekolah sudah memenuhi standar operasional untuk melaksanakan full day school
f. Apa  hasil  nyata  dari  kebijakan  full  day  school  ini?  Apakah  sudah  sesuai  dengan yang diharapkan?
Semua pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul atas realitas yang terjadi, di antaranya:
a. Kebijakan  full  day  school  ini  muncul  tanpa  didahului  sosialisasi  yang  memadai kepada masyarakat.
b. Kebijakan  full  day  school  ini  kurang  mempertimbangkan  sarana  dan  prasarana. Seperti  misalnya  kurangnya  kesiapan  sarana  dan  prasarana  bermain,  beribadah, beristirahat, kantin, dan ketersediaan transportasi.
c. Kebijakan  full  day  school  ini  kurang  mempertimbangkan  konsekuensi  terhadap para  guru.  dengan  adanya  kebijakan  ini  para  guru  secara  otomatis  akan  pulang
193 Tim Redaksi Serambimata, “Dampak FDS Mulai Terasa! Siswa Madin dan Pesantren Mulai Berkurang”, diunggah  pada  13  Agustus  2019,  diunduh  dari: https://serambimata.com/2017/08/13/dampak-fds-mulai- terasa-siswa-madin-dan-pesantren-berkurang/ , pada Tanggal 26 Oktober 2019.
194 Syifa Hanifah, “Full Day School Dikhawatirkan ‘matikan’ Madrasah Diniyah”, dunggah pada 15 Agustus 2017,  diunduh  dari: https://www.merdeka.com/peristiwa/full-day-school-dikhawatirkan-matikan-madrasah- diniyah.html , pada Tanggal 25 Oktober 2019.
sore  hari,  padahal  aktifitas  para  guru  tidak  hanya  sebagai  pendidik.  Mereka  juga mempunyai tanggungjawab-tanggungjawab lain di rumah.
Dengan  adanya  proses  evaluasi  ini  maka  hasil  akhirnya  adalah  terjadinya  revisi kebijakan atau penghapusan kebijakan.

## KESIMPULAN
Kebijakan  full  day  school  perlu  adanya  evaluasi  karena  pada  praktiknya  di  lapangan terjadi  beberapa  permasalahan.  Di  antaranya,  kurangnya  sosialisasi,  tidak  adanya  juknis, kurang mempertimbangkan sarana-prasarana di sekolah, sekolah, kurang memperhatikan transportasi bagi siswa yang jaraknya jauh dari tempat sekolah.
Dengan  demikian,  para  evaluator  perlu  menanggapi  dan  menjawab  respon  dari publik.  Sehingga  hasilnya  adalah  adanya  revisi  kebijakan  yang  dapat  meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dalam  full day school atau bahkan penghapusan kebijakan full day school.
Abdullah  Ramdhani  dan  Muhammad  Ali  Ramdhani,  “Konsep  Umum  Pelaksanaan Kebijakan Publik”, Jurnal Publik, Vol. 11, No. 01, 2017.
Hanifah,  Syifa.  “Full  Day  School  Dikhawatirkan  ‘matikan’  Madrasah  Diniyah”,  dunggah pada 15 Agustus 2017, diunduh dari: https://www.merdeka.com/peristiwa/full-day- school-dikhawatirkan-matikan-madrasah-diniyah.html ,  pada  Tanggal  25  Oktober 2019.
Hidayati, Khozanah. “Full Day School akan Bubarkan Madrasah Diniyah”, diunggah pada 15 Juni  2017,  diunduh  dari: https://kumparan.com/blokbojonegoro/full-day-school- akan-bubarkan-madrasah-diniyah-1497597573854 pada Tanggal 25 Oktober 2019.
Indahri,  Yulia.  Peneliti  Madya  Pengembangan  Budaya  Desa-Kota  pada  Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, “Kebijakan Lima Hari Sekolah”, Majalah Info Singkat, Vol. IX, No. 13/I/Puslit/Juli/2017.
Nugroho, Riant. Public Policy, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
Subarsono,  Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008.
Suryowati,  Estu.  “Muhaimin  Menilai:  Full  Day  School  Ganggu  Tradisi  Pendidikan Nahdliyin”, diunggah pada tanggal 7 Agustus 2017. Diunduh dari:
https://nasional.kompas.com/read/2017/08/07/12545881/muhaimin-menilai-full- day school-ganggu-tradisi-pendidikan-nahdliyin tanggal 25 Oktober 2019.
Tim Redaksi Serambimata, “Dampak FDS Mulai Terasa! Siswa Madin dan Pesantren Mulai Berkurang”, diunggah pada
13 Agustus 2019, diunduh dari: https://serambimata.com/2017/08/13/dampak-fds-mulai-terasa-siswa-madin-dan- pesantren-berkurang/ , pada Tanggal 26 Oktober 2019.
Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori & Proses, Yogyakarta: MedPress, 2008.