## FAKTOR KELEMBAGAAN DALAM PENERAPAN PEMBAYARAN NON- TUNAI PADA TRANS METRO BANDUNG
Devirda Julieta, Nabilla Dina Adharina *
Institut Teknologi Nasional Bandung, Bandung
* Corresponding author, email address: adharinabil@itenas.ac.id
A R T I C L E     I N F O A B S T R A C T Article History: To  promote  technological  advancement  and  foster  a  cashless  society,
Bank Indonesia is actively endorsing the National Non-Cash Movement (Gerakan  Nasional  Non-Tunai  or  GNNT)  for  various  public  services, including public transportation. Several cities in Indonesia have adopted this cashless payment method. However, Trans Metro Bandung (TMB), a public transportation system in Bandung, has not yet implemented this system. The transition to GNNT is crucial for addressing issues related to unauthorized fees, which are prevalent in the public sector, especially in  public  transportation.  This  situation  is  primarily  attributed  to inadequate  institutional  factors  within  TMB.  Institutional  factors, alongside  technical  considerations,  play  a  pivotal  role  in  successfully implementing non-cash payment systems in public transportation. These institutional factors encompass politics, financial matters, infrastructure, cooperation,  and  strategic  policies.  Therefore,  this  research  aims  to assess the condition of each institutional factor in implementing non-cash payment  systems  within  TMB.  Using  a  qualitative  approach  and incorporating  in-depth  interviews  with  the  four  key  stakeholders  from various local departments, this research found that factors hindered the adoption of  non-cash payment  systems  in  TMB.  These  factors  include politics, the presence of e-money infrastructure, and strategic policy. The transformation  of  Bandung's  public  transportation  payment  system cannot  take  place  without  political  commitment  and  its  inclusion  in  a strategic policy framework. Conversely, there is growing public demand for a more dependable payment system for public transportation.
Received 05 September 2022 Accepted 14 September 2023 Online 30 September 2023

## Keywords:
Non-cash payments
Institutional factors Trans Metro Bandung Public transportation
© 2023 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi menjadi salah satu indikator dari kemajuan di era globalisasi yang menuntut masyarakat  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan  baru.  Perkembangan  teknologi  saat  ini  memberikan kemudahan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  salah  satunya  dalam  pelayanan  transportasi  publik  melalui sistem  pembayaran  elektronik.  Menurut  Warjiyo  (2006) electronic  payment  system adalah  sistem pembayaran elektronik  yang  memanfaatkan teknologi  dalam  bertransaksi.  Sistem  ini  dianggap  mampu mendorong pelayanan transportasi yang lebih cepat, efisien, dan dapat diandalkan. Sebagai wujud untuk mendorong  pelayanan  yang  lebih  baik,  pada  tanggal  14  Agustus  2014,  Bank  Indonesia  telah mengumumkan  Gerakan  Nasional  Non  Tunai,  seperti  penggunaan  sistem  pembayaran  non-tunai  untuk mewujudkan less cash society. Sistem pembayaran ini juga dianggap mampu mengurangi “pungutan liar” atau pungli, yang mana praktik ini rawan terjadi pada sektor pelayanan publik.
Kota  Bandung  adalah  kota  terbesar  ketiga  di  Indonesia  setelah  Jakarta  dan  Surabaya  berdasarkan jumlah  penduduk  (UNDESA,  2008).  Pertumbuhan  penduduk  dan  ekonomi  yang  pesat  ternyata  juga menuntut  pelayanan  publik  yang  efektif  dan  efisien,  termasuk  dalam  hal  transportasi  (Rusydi,  Isya,  &

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP) Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index
Darma,  2023).  Berbeda  dengan  dengan  dua  kota  lainnya,  yaitu  Jakarta  dan  Yogyakarta  yang  mana pembayaran non-tunai telah terlembaga pada sektor pelayanan transportasi public, terutama pada Trans Jogja dan Transjakarta. Hingga saat ini, transportasi publik Trans Metro Bandung (TMB) belum optimal dalam  implementasi  pembayaran  non-tunai  meskipun  Pemerintah  Kota  Bandung  telah  mendorong penggunaan  pembayaran  non-tunai  pada  TMB  melalui  Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor 551/Kep.024-Dishub/2019.  Belum  efektifnya  implementasi  pembayaran  non-tunai  pada  TMB  dapat diindikasikan  akibat  faktor-faktor  kelembagaan  yang  ada,  padahal  kelembagaan  penting  dalam mempengaruhi  implementasi  program  salah  satunya  pada  transportasi  umum  (Amiegbebhor,  2018). Kelembagaan  akan  mempengaruhi  atau  membentuk  dinamika  perkembangan  masyarakat  yang  terjadi (North, 2003). Sehingga apabila kelembagaan dari Trans Metro Bandung (TMB) belum siap menerapkan pembayaran nontunai, masyarakat pun akan kesulitan untuk melakukan peralihan karena bagaimanapun juga masyarakat hanya mengikuti kewenangan yang berlaku.
Berdasarkan  hal  tersebut  studi  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  kondisi  dari  faktor-faktor kelembagaan dalam penerapan non-tunai pada TMB. Untuk mengidentifikasi kondisi tersebut, studi ini terlebih  dahulu  melakukan  analisis  pemangku  kepentingan  untuk  memahami  peran  masing-masing stakeholders. Selanjutnya faktor-faktor kelembagaan yang kondisinya akan diidentifikasi dalam studi ini terdapat 5 (lima) faktor, yaitu politik, finansial, fasilitas, hubungan kerjasama antara pemerintah-swasta, dan kebijakan strategis (Listifada dan Puspitasari, 2015). Faktor politik yaitu ingin mengetahui faktor baik pendorong program atau penghambat program penerapan non-tunai dari para stakeholder yang terlibat sedangkan  faktor  finansial  mengetahui  apakah  terdapat  kendala  dalam  finansial  ketika  ingin mengimplementasi  kebijakan  mengenai  pembayaran  nontunai.  Faktor  fasilitas  dalam  studi  ini  adalah ketersediaan fasilitas non-tunai, apakah sudah terdapat fasilitas infrastruktur yang mendukung program pembayaran  nontunai  seperti  kartu e-money/smartcard yang  disediakan  oleh  pemerintah  sehingga masyarakat  mudah  melakukan  pembayaran  non-tunai.  Selanjutnya  adalah  hubungan  kerjasama  antara pemerintah-swasta  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  non  tunai.  Sedangkan  faktor  kebijakan mengetahui apakah pembayaran nontunai ini terdapat dalam kebijakan startegis atau tidak, dikarenakan berdasarkan Bank Indonesia sendiri sudah mengumumkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
Dengan mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi GNT dalam pembayaran transportasi  publik  di  Kota  Bandung,  pemerintah  dapat  memperhatikan  faktor-faktor  tersebut  untuk mewujudkan pembayaran non tunai sebagai wujud tranformasi pembayaran yang dapat diandalkan dan berdampak  positif  terhadap  perekonomian  serta  dapat  mencegah  tingkat  kriminalitas  yang  berkaitan dengan pembiayaan publik (Ulfi, 2020).

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Kerangka literatur dalam penelitian ini terbagi menjadi dua teori utama, yaitu teori terkait kelembagaan transportasi publik terutama faktor-faktor penting dalam kelembagaan transportasi. Selanjutnya adalah teori terkait analisis stakholders yang digunakan sebagai analisis langkah pertama dalam studi ini.

## 2.1 Faktor dalam Kelembagaan Transportasi Publik
Pada sektor transportasi public, kelembagaan sebagai aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai  oleh  para  anggota  untuk  mengatur  hubungan  yang  saling  mengikat  dan  saling  tergantung  satu sama lain. Kelembagaan memiliki peran dalam menentukan suatu kebijakan transportasi di daerah seperti bertanggung jawab pada alat transportasi, mengatur pengoperasian jadwal keberangkatan, mengatur pada fasilitas  transportasi,  dan  melayani  konsumen  dengan  baik.  Dengan  adanya  kelembagaan  suatu perencanaan  transportasi  dapat  dilaksanakan  secara  efektifitas  dan  efisiensi  sehingga  berjalan  dengan baik.
Dalam implementasi suatu program sektor transportasi publik, terdapat faktor-faktor kelembagaan yang penting, dan dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:
1. Juara  politik  dan  penerimaan  terus menerus yaitu  harus  ada  pemimpin  politik  yang  secara  formal memperjuangkan  pembentukan  lembaga  transportasi,  mendapatkan  dukungan  legislasi  dan penerimaan terus menerus oleh pemegang jabatan politik secara berturut-turut.
2. Sumber  pendanaan yang pasti dan dapat  diprediksi yaitu salah satu faktor fundamental yang akan membuat atau merusak otoritas transportasi adalah tersedia atau tidaknya dana untuk studi kelayakan dan implementasi proyek.
3. Hubungan  formal  dengan  penggunaan  lahan  dan  perencanaan  lingkungan  yaitu  perencanaan transportasi dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan ruang lingkungan perkotaan di kota.
4. Partisipasi formal sektor swasta publik yaitu dari semua konsekuensi, akan sangat sulit bagi sektor publik  untuk melaksanakan semua proyek transportasi sendirian, mengingat kurangnya dana yang bersaing untuk berbagai layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan otoritas publik untuk bermitra dengan sektor swasta dalam pelaksanaan proyek-proyek transportasi.
5. Kewenangan  atas  operasi  dan  kebijakan  strategis  yaitu  sebagai  bagian  dari  landasan  untuk berfungsinya lembaga angkutan umum yang efektif, otoritas harus memiliki pengawasan terhadap manajemen dan pengoperasian sistem transportasi.
6. Proyek saluran pipa yaitu relevansi lembaga mana pun adalah kemampuannya yang telah terbukti untuk memulai dan melaksanakan proyek yang akan terus berdampak pada mobilitas masyarakat dan janji-janji politik.
Selanjutnya diperkuat oleh studi yang telah dilakukan Listifadah dan Reni (2015) yang mendapatkan bahwa terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program-program untuk TMB, yang pertama adalah adanya hambatan politis yaitu terdapat tekanan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemberlakuan Trans Metro Bandung yang menjadikan pelaksanaan Trans Metro Bandung terhambat.  Selanjutnya  adalah  finansial  yaitu  pada  saat  peresmian,  pembangunan  shelter  belum  dapat diselesaikan secara penuh, sehingga pengoperasian mundur beberapa waktu, hal ini dikarenakan adanya hambatan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kemduian, hambatan fisik yaitu jaringan jalan yang tersedia kurang memungkinkan TMB memiliki jalur khusus yang terpisah dari lalu lintas yang ada.

## 2.2 Analisis Stakeholders
Analisis stakholders memiliki  peran  untuk  identifikasi  kepentingan  dan  menganalisis  pengaruh stakeholders pada kebijakan (Ayuningtyas, 2009). Pada anlisis ini, pemetaan stakholders merupakan hal penting  untuk  memetakan  hubungan  antar  pemangku  kepentingan,  siapa  yang  mempengaruhi  dan  siapa yang  mempengaruhi,  serta  mengidentifikasi  potensi  konflik.  Brugha  &  Varvasovszky,  (2000) mengelompokan stakholders berdasarkan  tiga  kategori:  primer,  yaitu  pihak  yang  yang  menerima konsekuensi positif atau negatif (tanpa disadari) dari kegiatan atau seseorang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dalam menentukan kebijakan, proyek, serta program karena mereka adalah pihak paling utama dalam  pengambilan  keputusan  dalam  kegiatan  tersebut;  sekunder,  yaitu  pihak  penunjang  yang  tidak memiliki hubungan langsung tetapi memiliki  kepedulian atau keprihatinan untuk berbicara, dengan kata lain seseorang yang bertindak sebagai perantara untuk mendukung proses penyediaan kegiatan dan proses kebijakan;  terakhir  adalah  kunci,  yaitu  pihak  yang  memiliki  pengaruh  kuat  terhadap  kelancaran  usaha, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan karena pihak pada kategori ini adalah pihak yang memiliki kemampuan mengambil keputusan secara legal.

## 3. METODE PENELITIAN
Untuk mengetaui faktor-faktor kelembagaan dalam penerapan non-tunai pada kasus TMB, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang dibutuhkan merupakan data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber yang dipilih  menggunakan  teknik purposive  sampling, yaitu  teknik  pengambilan  sampel  data  dengan pertimbangan  atau  kriteria  tertentu  (Sugiyono,  2012).  Kriteria  dalam  pemilihan  narasumber  dalam
penelitian ini adalah (1) bekerja di instansi yang terlibat dengan pengelolaan TMB; (2) memahami struktur pengelolaan TMB; (3) orang yang paling mengetahui tentang kelembagaan TMB; (3) mengetahui informasi dan memiliki data yang akan dicari oleh peneliti. Selain itu, narasumber juga memastikan bahwa seluruh jenis stakeholders, sebagaimana dikategorikan oleh (Brugha & Varvasovszky, 2000), penulis memastikan informan  juga  merupakan  bagian  dari  informan  kunci,  yaitu  mereka  yang  mengetahui  dan  memiliki informasi dasar yang diperlukan untuk penelitian. Selanjutnya adalah informan utama, merupakan pihak yang  terlibat  langsung  dalam  interaksi  sosial  yang  sedang  diteliti  dan  yang  terakhir  adalah  informan penunjang  adalah  mereka  yang  tidak  memiliki  hubungan  langsung  tetapi  memiliki  kepedulian  atau keprihatinan  untuk  memberikan  informasi  yang  bertindak  sebagai  perantara  untuk  mendukung  proses penyediaan  kegiatan  dan  proses  kebijakan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  wawancara  dilakukan  terhadap stakholders kunci,  sekunder,  dan  penunjang  dengan  total  partisipan  sebanyak  empat  orang. Stakholders kunci  adalah  perwakilan  dari  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung, stakholders sekunder  adalah  Badan Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  Unit  Pelaksanaan  Teknis  (UPT)  Angkutan  Kota  Bandung,  dan stakholders penunjang adalah Bank Jawa Barat.
Dalam  melakukan  analisis  untuk  mengetahui  kondisi-kondisi  faktor  kelembagaan,  studi  ini menggunakan  teknik  analisis  tematik. Menurut (Liamputtong,  2009), teknik  analisis  ini  terbagi  menjadi dua tahap utama, yaitu membaca catatan wawancara dan memberikan makna, selanjutnya adalah pemerian kode.  Pemberian  kode  mengacu  pada  proses  di  mana  seorang  peneliti  mendefinisikan  konten  data  dan merupakan langkah pertama dalam  analisis data. Dalam  pengkodean setiap  data, peneliti memberi label atau nama potongan data yang dikelompokan menjadi kode terbuka dan kode tertutup (Charmaz, 2006). Dalam proses analisis ini, kode-kode ditentukan terlebih dahulu secara deduktif berdasarkan kajian literatur yang  dilakukan  sebelumnya.  Kemudian  untuk  mengetahui  keterkaitan  antar  kode,  studi  ini  membuat klasterisasi. Ilustrasi pemberian kode dan klastering dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1 . Ilustrasi Pemberian Kode Sumber Potongan Kalimat Kode Terbuka BLUD UPT Angkutan Kota Bandung “Untuk  operasionalnya  sendiri  itu  oleh  BLUD  UPT  Angkutan. Fungsi  dan  perannya  kalau  dikita  lebih  ke  operasionalnya  ya, teknisnya  gitu,  kepegawainnnya  seperti  apa,  pokoknya  segala macem tentang TMB nya aja. Selain ada TMB kan ada bandros dan bus sekolah” Operator Dinas Perhubungan Kota Bandung “Pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  menentukan  keputusan dan  pengambilan  keputusan  yaitu  Dinas  Perhubungan, sedangkan untuk mengelola keuangan dan pengoperasian yaitu BLUD Angkutan Kota Bandung” Operator BLUD UPT Angkutan Kota Bandung ketersediaan  fasilitas sistem  pembayaran  non-tunai seperti smarcard sudah tidak tersedia fasilitas tidak tersedia BLUD UPT Angkutan Kota Bandung ketersediaan fasilitas sistem pembayaran non-tunai seperti NFC reader di setiap bus tersedia Fasilitas tersedia Observasi Disemua bus TMB alat untuk pembayaran menggunakan QRIS dimatikan karena beberapa hal yaitu sangat sedikit penggunaan QRIS  sehingga  alat  NFC  reader  tidak  terkontrol  dengan  baik hingga daya baterai habis dengan sendirinya. Kemudian jaringan internet yang buruk sehingga terjadi kesulitan membuka aplikasi QRIS. fasilitas tidak berfungsi Supir TMB Jeleknya  pake  QRIS  diinternetnya,  kalau  internetnya  jelek otomatis susah buat buka aplikasi QRIS nya"
fasilitas kurang memadai
Tabel 2 . Ilustrasi Klastering No. Sumber Potongan Kalimat Kode Terbuka Kode Cluster 1 BLUD UPT Angkutan Kota Bandung “Untuk  operasionalnya  sendiri  itu  oleh  BLUD  UPT
Angkutan.  Fungsi  dan  perannya  kalau  dikita  lebih  ke operasionalnya  ya,  teknisnya  gitu,  kepegawainnnya seperti apa, pokoknya segala macem tentang TMB nya aja. Selain ada TMB kan ada bandros dan bus sekolah” Operator Stakeholder Primer 2 BLUD UPT Angkutan Kota Bandung “Pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  menentukan keputusan  dan  pengambilan  keputusan  yaitu  Dinas Perhubungan,  sedangkan  untuk  mengelola  keuangan dan  pengoperasian  yaitu  BLUD  Angkutan  Kota Bandung” 3 BLUD UPT Angkutan Kota Bandung ketersediaan  fasilitas  sistem  pembayaran  non-tunai seperti smarcard sudah tidak tersedia fasilitas tidak tersedia Faktor Ketersediaan Fasilitas sistem pembayaran non-tunai 4 BLUD UPT Angkutan Kota Bandung ketersediaan  fasilitas  sistem  pembayaran  non-tunai seperti NFC reader di setiap bus tersedia Fasilitas tersedia 5 Observasi Disemua bus TMB alat untuk pembayaran menggunakan
QRIS dimatikan karena beberapa hal yaitu sangat sedikit penggunaan  QRIS  sehingga  alat  NFC  reader  tidak terkontrol dengan baik hingga daya baterai habis dengan sendirinya.  Kemudian  jaringan  internet  yang  buruk sehingga terjadi kesulitan membuka aplikasi QRIS. fasilitas tidak berfungsi 6 Supir TMB Jeleknya  pake  QRIS  diinternetnya,  kalau  internetnya jelek otomatis susah buat buka aplikasi QRIS nya" fasilitas kurang memadai

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis dalam studi ini, pertama akan membahas jenis, peran, dan hubungan antar stakeholders untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  struktur  dan  pengaruhnya  terhadap  tindakan-tindakan  yang diambil  oleh stakholders .  Selanjutnya  akan  dibahas  kondisi  dalam  faktor-faktor  kelembagaan  sehingga diketahui faktor apa yang sudah dan belum mendukung implementasi pembayayaran non-tunai pada TMB.

## 4.1 Stakeholders dalam Implementasi Program Non-Tunai pada TMB
Program  pembayaran  non  tunai  pada  TMB  ini  dapat  dipengaruhi  oleh  peran  masing-masing stakeholders . Untuk mengarahkan stakeholder dalam mencapai pemahaman bersama tentang keterlibatan dan  perannya  dalam  mewujudkan  program  non  tunai di  TMB  diperlukan  kolaborasi  antar stakeholders. Secara  formal,  urusan  terkait  angkutan  umum  kota  merupakan  kewenangan  Dinas  Perhubungan  Kota Bandung dan secara struktur dikelola oleh UPT Angkutan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 yang bersumber dari Peraturan Wali Kota Bandung No. 121 Tahun 2021.
Berdasarkan  hasil  koding  yang  telah  dilakukan,  didapatkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  program pembayaran menggunakan non-tunai pada TMB ini stakeholders kunci adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung,  sedangkan stakeholders primer  adalah  BLUD  UPT  Angkutan  Kota  Bandung,  kemudian stakeholders sekunder  adalah  Bank  BJB.  Tabel  3 merupakan peran  dari  masing-masing  instansi beserta pemberian kode sehingga ditentukan sebagai jenis stakholders tertentu.
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung
Tabel 3 . Klasifikasi stakholders Klasifikasi Peran Kata Kunci Instansi Kunci Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan Regulator Dinas Perhubungan Kota Bandung Memiliki kewenangan secara legal untuk menentukan kebijakan, aturan ataupun proyek Memiliki kewenangan untuk mendorong dan mengawasi pelaksanaan suatu kebijakan (ini bener ga) Primer Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Trans Metro Bandung Operator BLUD UPT Angkutan Kota Bandung Pelaksanaan operasional pengelolaan Trans Metro Bandung Pelaksanaan ketatausahaan UPT Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Trans Metro Bandung Penunjang Membantu dan menyediakan sistem pembayaran nontunai yang menggunakan teknologi QRIS untuk pembayaran nontunai pada Trans Metro Bandung Penunjang Bank BJB
Berdasarkan  peran  dari  masing-masing stakholders yang  telah  dijelaskan,  didapatkan  bahwa  yang memiliki  pengaruh  kuat  dalam  keberhasilan  implementasi  pembayaran  non-tunai  adalah  Dinas Perhubungan Kota Bandung mengingat kewenangannya yang mampu mengesahkan kebijakan terkait serta mendorong pihak teknis, seperti BLUD UPT Angkutan Kota Bandung  untuk melaksanakan kebijakan yang disahkan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung.  Dalam  hal  ini,  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung mendorong pembayaran non-tunai pada TMB sebagaimana didorong oleh Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.024-Dishub/2019. Dinas ini juga memiliki memiliki peran dalam mendorong pelaksanaan serta melakukan pengawasan kepada BLUD UPT dalam pelaksanaan pembayaran non-tunai pada TMB.
Pada  kasus  ini,  BLUD  UPT  Angkutan  Kota  Bandung  inilah  merupakan  pihak  yang  menjalankan  dan memastikan  keberlangsungan  pembayaran  non-tunai.  Untuk  dapat  menjalankan  ini,  BLUD  UPT membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  memadai  juga  membutuhkan  infrastruktur  yang  dibutuhkan untuk melaksanakan pembayaran non-tunai, seperti alat NFC reader /Pendeteksi QR code . Pada kasus ini, infrastruktur  tersebut  dibantu  oleh  pihak  eksternal,  yaitu  Bank  BJB.  Kerjasama  antara  Pemerintah  Kota Bandung  dengan  BJB  ini  juga  merupakan  salah  satu  upaya  kolaborasi  untuk  mendorong  GNT.  BJB memberikan  bantuan  penyediaan  NFC reader /Pendeteksi  QR code di  unit-unit  TMB  dan  BLUD  UPT Angkota  Kota  Bandung  lah  yang  menjalankan  serta  melakukan  pemeliharaan  terhadap  infrastruktur tersebut. Keterkaitan antar stakholders dapat dilihat pada Gambar 2.
Klasifikasi Stakeholders Instansi
Peran
Gambar 2. Keterkaitan antar stakholders

## 4.2 Analisis Faktor Penting Dalam Kelembagaan
Faktor  kelembagaan  dapat  menjadi  alasan  yang  mempengaruhi  ketidakberjalannya  suatu  program tersebut.  Faktor-faktor  kelembagaan  yang  dianalisis  pada  penelitian  ini  adalah  faktor  politik,  faktor finansial,  faktor  ketersediaan  fasilitas  sistem  pembayaran  non-tunai,  faktor  hubungan  kerjasama pemerintah-swasta, dan faktor kebijakan strategis. Berikut penjelasan dari masing-masing faktor.

## a. Faktor Politik
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ternyata stakeholder kunci yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandung  kurang  mendukung  penggunaan  pembayaran  non  tunai.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan seolah-olah masyarakat yang belum siap padahal program dapat berjalan dengan sukses itu bukan selain dari masyarakat aja tapi ada dorongan dari pihak-pihak politik yang ikut serta mensukseskan program pembayaran non tunai pada TMB. Hubungan stakeholder kunci, Dinas Perhubungan Kota Bandung yang membuat  aturan dan stakeholder primer, BLUD UPT Angkutan Kota
Stakeholder Kunci
Dinas Perhubungan
Kota Bandung Stakeholder Primer BLUD UPT Angkutan Kota Bandung
Stakeholder Penunjang Bank BJB Memiliki pengaruh kuat terhadap kelancaran dan kewenangan yang legal atau mengesahkan kebijakan pada penerapan program yang dibuat oleh stakeholder primer mengenai pembayaran non tunai pada TMB
Memiliki kekuatan atau kekuasaan dalam menentukan kebijakan, proyek, serta program mengenai pembayaran non tunai pada TMB Memilik i fungsi dan peran dalam membantu dan menyediakan sistem pembayaran nontunai yang menggunakan teknologi QRIS untuk pembayaran nontunai pada TMB Mengesa h k an/ Mele galkan k eb ijaka n Me m b u at k eb ijaka n Kerja sama
Bandung  sebagai  pelaksana  pengoperasian  bus  Trans  Metro  Bandung  harus  sinkron  dalam  mendukung program  pembayaran  non  tunai  pada  TMB.  Selain  itu,  dari  analisis stakholders sebelumnya  didapatkan potensi  konflik  yang  terjadi  berada  di  antara stakholders kunci  dengan  primer,  faktanya,  berdasarkan potongan  wawancara  yang  dapat  dilihat  selanjutnya,  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung  mengetahui kecurangan yang dilakukan kondektur  namun tidak ada sanksi atau upaya untuk mencegah kecurangan- kecurangan di lapangan sehingga pembayaran non-tunai tidak berjalan dengan baik karena ada pungutan liar  (pungli)  oleh  supir  dan  kondektur  TMB.    Berikut  merupakan  potongan  wawancara  yang  dilakukan dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung:
"Sebetulnya  waktu  Kadis  yang  lama,  sempat  melakukan  sidang.  Yang  dimana  dari penumpang, dia sudah men-tap justru yang nakal itu konekturnya. Jadi konekturnya menerima uang  mereka  dan  penumpangnya juga  men-tap.  Penumpangnya  ada  20  bayar  ke  konektur, tapi konektur men-tap nya 10 jadi yang di tap itu kartu dia bukan kartu orang dan itu sempat ketahuan………Itu lah kalau di Pemerintahan seperti itu, jadi kita ga bisa belajar tegas kalau di Pemerintahan. Kalau salah kecuali kalau dia fatal sekali baru kena sanksi, kalau salahnya ga  terlalu  fatal  biasanya  Cuma  dikasih  skorsing,  nanti  lama  kelamaan  dia  dituker  dulu, misalnya dari gedung 1 dipindahin ke gedung 5, tapi kalau misalnya kesalahannya diulang lagi ada yang diberhentikan" - Dinas Perhubungan Kota Bandung
Faktor politik harus ada pemimpin politik yang secara formal memperjuangkan pembentukan lembaga transportasi  agar  membentuk  struktur  yang  benar  dan  tata  kelola  yang  baik  untuk  kelembagaan  dan operasionalisasi otoritas transportasi. Pada kasus ini, seharusnya Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai pemimpin politik formal dalam kasus ini, mampu melakukan perannya dalam mendorong dan mengawasi implementasi pembayaran non-tunai di tingkat teknis. Sehingga dapat dikatakan implementasi pembayaran non-tunai pada TMB tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya pemimpin politik formal yang tegas dalam menjalankan program.

## b. Faktor Finansial
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan,  ternyata  dalam  faktor  finansial  tidak  terdapat  hambatan dalam  pendanaan  karena  dalam  melakukan  penerapan  sistem  pembayaran  non-tunai  pihak stakeholder kunci yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandung dan stakeholder primer yaitu BLUD UPT Angkutan tidak mengeluarkan biaya untuk menyediakan penerapan nontunai, melainkan stakeholder penunjang yaitu pihak bank BJB yang menyediakan alat-alat nontunai seperti aplikasi QRIS dan untuk alat-alat pendeteksi NFC reader .  Dinas  Perhubungan  hanya  mengeluarkan  kebijakan  saja  dan  mengelola  segala  urusan  yang berkaitan dengan Trans Metro Bandung dan BLUD UPT Angkutan hanya pengoperasiannya. Seharusnya dalam mengimplementasi program pembayaran non tunai jadi lebih mudah karena stakeholder penunjang yaitu  pihak  Bank  BJB  lah  yang  menyediakan  alat-alat  non  tunai  karena  biasanya  program-program terhambat karena kekurangan dana.
Berdasarkan argument Amiegbebhor (2018), faktor finansial merupakan salah satu faktor fundamental yang  akan  membuat  atau  merusak  otoritas  transportasi  adalah  tersedia  atau  tidaknya  dana  untuk  studi kelayakan dan implementasi proyek. Sedangkan, dalam mengimplementasikan program pembayaran non tunai  pada  Trans  Metro  Bandung  secara  finansial  sudah  terjamin.  Sehingga,  faktor  finansial  bukan penghambat dalam mengimplementasikan pembayaran non tunai pada Trans Metro Bandung tetapi ada di faktor lain.

## c. Faktor Ketersediaan Fasilitas Sistem Pembayaran Non-Tunai
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ternyata ketersediaan fasilitas sistem pembayaran non-tunai menghambat  terlaksananya  nontunai  ini,  karena  fasilitas-fasilitas  seperti smartcard dan  mesin  isi  ulang saldo  kartu  sudah  tidak  tersedia.  Adapun  alat  pendeteksi  kartu  untuk  melakukan  pembayaran  non  tunai yang  diterapkan  pada  tahun  2018  sudah  rusak  dan  sudah  ditiadakan.  Sedangkan,  alat  NFC
reader/Pendeteksi QR code yang disediakan oleh stakeholder penunjang yaitu bank BJB tersedia tapi sudah tidak berfungsi dengan baik dikarenakan kendala-kendala seperti jaringan internet yang buruk serta daya baterai  pendeteksi  tidak  dikontrol  dengan  baik  sehingga  mati  sendiri  tanpa  diisi  daya.  Selain  itu,  dari masyarakatnya  juga  yang  masih  belum  memahami  menggunakan  QRIS.  Hal  tersebutlah  yang  menjadi penghambat penerapan nontunai pada bus Trans Metro Bandung.
Berdasarkan hasil sintesis dari  dua argumen (Amiegbebhor, 2018) dan Listifadah dan Reni (2015), faktor  ketersediaan  fasilitas  sistem  pembayaran  non-tunai  yaitu  untuk  mengetahui  ketersediaan  fasilitas yang  dapat  mendukung  program,  seperti  terdapat  smartcard,  terdapat  mesin  pendeteksi e-money ,  alat pendeteksi kartu serta terdapat mesin isi ulang saldo e-money . Jadi, faktor ketersediaan fasilitas e-money ini yang menghambat kemajuan pembayaran nontunai karena sudah tidak tersedianya penggunaan melalui smart card , mesin isi ulang saldo kartu ditiadakan, alat pendeteksi kartu sudah rusak dan alat pendeteksi QR code untuk QRIS tidak berfungsi dan tidak dikelola dengan baik. Sehingga implementasi pembayaran non-tunai  di  Trans  Metro  Bandung  ini  ternyata  belum  terimplementasi  dengan  baik  karena  faktor ketersediaan fasilitas sistem pembayaran non-tunai.

## d. Faktor Hubungan Kerjasama Pemerintah-Swasta
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ternyata hubungan stakeholder penunjang yaitu Bank BJB dengan stakeholder kunci yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandung sangat mendukung program stakeholder kunci  mengenai  pembayaran  nontunai  pada  Trans  Metro  Bandung.  Dukungan  tersebut  yaitu  sebagai berikut:
1. Pihak  bank  BJB  yang  menawarkan  diri  untuk  bekerjasama  dengan  Dinas  Perhubungan  untuk pembayaran nontunai pada Trans Metro Bandung untuk meningkatkan pelayanan pembayaran yang aman dan efisien serta untuk memudahkan pengguna transaksi pembayaran TMB tanpa kontak fisik.
2. Pihak  bank  BJB  yang  menyediakan  alat-alat  pendeteksi  QR code atau  EDC  berbasis  android  dan aplikasi QRIS.
3. Pihak  bank  BJB  mendukung  penuh  mengenai  kebijakan  Kota  Bandung  dalam  transaksi  nontunai dengan  selalu  mengadakan  kerjasama  dengan  Dinas  Perhubungan  terkait  sosialisasi  kepada masyarakat untuk memahami menggunakan pembayaran non tunai berupa QRIS.
Partisipasi formal sektor swasta publik dari semua konsekuensi, akan sangat sulit bagi sektor publik untuk melaksanakan semua proyek transportasi sendirian, mengingat kurangnya dana yang bersaing untuk berbagai layanan publik. Sehingga dalam faktor hubungan kerjasama tidak terdapat hambatan karena dari Bank  BJB  bersedia  memberikan  alat-alat  untuk  keperluan  non  tunai  dalam  mendukung  program pembayaran nontunai pada Trans Metro Bandung.

## e. Faktor Kebijakan Strategis
Berdasarkan hasil analisis ternyata hampir keseluruhan kategori kebijakan dan dokumentasi lainnya mendukung  program  pembayaran  nontunai,  akan tetapi  tidak termasuk  kebijakan  prioritas  pada  Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung 2019-2023, tapi sudah banyak dokumentasi yang mendukung program pembayaran nontunai diusulkan seperti sebagai berikut :
1. Isu-isu strategis di dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung 2019-2023.
2. Menurut  Renstra  Dishub  Kota  Bandung  2019-2023  di  dalam  profil  masa  depan  yang  merupakan refleksi  dari  berbagai  tantangan  dan  perubahan  salah  satunya  yaitu  dalam  persaingan  global  yang semakin  tajam  akan  diwarnai  oleh  kecanggihan  teknologi  transportasi  sehingga  sektor  transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.
3. Bandung Urban Mobility Project oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung
4. Dokumen Bandung Urban Mobility Project yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, tentang Trans Metro Bandung dalam gambaran umum proyek terdapat smart payment yang berisikan
pembayaran elektronik merupakan solusi dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan lain oleh pemerintah kota.
5. Peraturan Keputusan Wali Kota Bandung, berdasarkan hasil analisis dokumentasi melalui Peraturan Keputusan  Walikota  N0:551/Kep.024-Dishub/2019  tentang  Tarif  angkutan  umum  massal  dan  tarif khusus pengguna e-payment buruh, guru honorer, veteran, pelajar pengguna Trans Metro Bandung,
Melalui pembayaran e-payment .
Menurut Amiegbebhor (2018), kewenangan atas operasi dan kebijakan strategis merupakan landasan untuk berfungsinya lembaga angkutan umum yang efektif, otoritas harus memiliki pengawasan terhadap manajemen  dan  pengoperasian  sistem  transportasi.  Sedangkan  dalam  pembayaran  non  tunai  pada  TMB belum  masuk  kedalam  kebijakan  sehingga  mengimplementasi  kecanggihan  teknologi  transportasi  yang menuntut  kecepatan,  keandalan,  efisiensi  dan  daya  saing  semakin  tinggi  masih  belum  dapat  terlaksana dengan baik karena belum termasuk kedalam kebijakan prioritas Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung sehingga tidak ada implikasi pada arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan untuk mendukung program non tunai pada Trans Metro Bandung. Jadi, faktor kebijakan strategis tidak mendukung dalam penerapan program non tunai.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengolahan hasil wawancara yang dilakukan menggunakan analisis tematik, faktor kelembagaan  yang  belum  mendukung  penerapan  pembayaran  non-tunai  adalah  faktor  politik,  faktor kebijakan strategis, dan faktor ketersediaan fasilitas pembayaran non-tunai dan faktor kebijakan strategis. Di sisi lain, faktor lainnya, yaitu finansial, serta kerjasama antara pemerintah dan swasta telah mendukung implementasi  sistem  pembayaran  tersebut.  Faktor  politik  dalam  implementasi  program  ini  belum mendukung  karena stakeholder kunci  yaitu  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung  kurang  mendukung pembayaran nontunai karena Dinas Perhubungan Kota Bandung kurang tegas pada program pembayaran non  tunai  ini.  Sehingga  berdampak  pada stakeholder primer  yaitu  BLUD  UPT  Angkutan  yang  masih lamban  dalam  menerapkan  pembayaran  non  tunai  dan  kurangnya  pengawasan  di  lapangan.  Walaupun, banyak dokumentasi  yang mendukung  program  pembayaran  nontunai  diusulkan seperti  PERWAL  Kota Bandung, isu-isu strategis di dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung 2019-2023, Bandung Urban Mobility Project oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Bank Indonesia mendukung terlaksananya nontunai ini, tetapi tidak termasuk kebijakan strategis atau prioritas dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung 2019-2023 maka tidak akan berfungsinya lembaga angkutan umum yang efektif, sehingga otoritas kurang  pengawasan  terhadap  manajemen  dan  pengoperasian  sistem  transportasi  khususnya  pada pembayaran  non  tunai  pada  Trans  Metro  Bandung.  Belum  maksimalnya  peran stakeholder kunci  yang seharusnya  menjadi  aktor  politik  formal  yang  mendorong  pelaksanaan  program  serta  belum  adanya dukungan  dari  rencana  strategis  memperkuat  lemahnya  pemeliharaan  infrastruktur/fasilitas  sistem pembayaran non-tunai pada unit-unit TMB.
Hasil  penelitian  ini  menekankan  bahwa  dalam  kelembagaan  transportasi  merupakan  faktor  penting dalam  keberhasilan  implementasi  suatu  program  dalam  transportasi  publik.  Sebagaimana  terlah  dibahas bahwa  pembayaran  dengan  sistem  non-tunai  merupakan  upaya  penting  untuk  mendorong  peningkatan kualitas  pelayanan  publik,  meningkatkan  efisiensi,  juga  mewujudkan  pengelolaan  yang  transparan. Mengingat  pungutan  liar  merupakan  masalah  yang  banyak  ditemukan  dalam  pelayanan  publik,  seperti transportasi  umum,  sistem  ini  bisa  menjadi  upaya  yang  tepat  dalam  menghindari  bentuk  kecurangan tersebut. Memperkuat peran ˆ stakholders kunci dalam mendorong pelaksanaan program serta pengawasan dapat  menjadi  upaya  yang  menciptakan  kondisi  politik  yang  kondusif  untuk  keberjalanan  sistem pembayaran  ini.  Menjamin  ketersediaan  finansial  untuk  pelaksanaan  program  melalui  kerjasama pemerintah-swasta dapat menjadi salah satu upaya yang dapat diandalkan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan. Selain itu, yang penting lagi adalah keberadaanya dalam kebijakan strategis sehingga  program  implementasi  ini  memiliki  kepastian  untuk  dijakankan  oleh  Pemerintah  Daerah.
Ketidaksiapan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi untuk sistem pembayaran non-tunai seharusnya tidak selalu menjadi alasan utama dalam tidak berhasilnya sistem berbasis teknologi ini dimanfaatkan pada sektor pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiegbebhor. D. 2018. Public transport institutions and their responsibilities. European Journal of Social Sciences Studies .
Ayuningtyas,  D.  2009.  Politik  Pembangunan  dan  Kebijakan  Privatisasi  Pelayanan  Kesehatan. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan . 12(3), 115–119.
Brugha, R., Varvasovszky, Z. 2000. Stakeholder analysis: A review. Health Policy and Planning . 15(3), 239–246.
Charmaz, K. 2006. Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis . Sage. Liamputtong,  P.  2009.  Qualitative  data  analysis:  Conceptual  and  practical  considerations. Health Promotion Journal of Australia . 20(2), 133–139.
Listifada,  Puspitasari,  R.  2015.  Evaluasi  Kinerja  Trans  Metro  Bandung. Penelitian  Transportasi  Darat . 17(2), 65–78.
North, D. C. 2003. The role of institutions in economic development . UN.
Rusydi, A., Isya, M., Darma, Y. 2023. Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Berfungsinya Terminal Bireuen. Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan . 6(1), 41–52.
Sugiyono,  S.  2012. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif  dan  R  &  D . Cetakan  ke-14. Bandung.
Ulfi, I. 2020. Tantangan dan peluang kebijakan non-tunai: Sebuah studi literatur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis . 25(1), 55–65.
UNDESA. 2008. World Urbanization Prospect: The 2007 revision . New York: United Nation Department of Economic and Social Affair.
Warjiyo,  P.  2006.  Non-Cash  Payments  and Monetary  Policy  Implications  in  Indonesia. In  Toward  Less Cash Society in Indonesia , 2006–2018.