## Jurnal Restorative Justice
Vol. 6 No. 1, Mei 2022 E-ISSN : 2622-2051 , P-ISSN : 2580-4200

## TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 6 TAHUN 2018
THE  GRACE  PERIOD  FOR  FILLING    A  LAWSUIT  AT THE  KENDARI  STATE  ADMINISTRATIVE  COURT AFTER THE ENACTMENT OF PERMA NO. 6 OF 2018
Abdul  Kadir 1 , La Ode Bariun 2 , Winner A. Siregar 3
1, 2, 3 Program Magister Hukum Pascasarjana Unversitas Sulawesi Utara Kendari, Email: abdulkadir.ptun2016@gmail.com

## Abstrak
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan maka  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN) terjadi  perubahan  karena  sebelum  diajukan  gugatan  terlebih  dahulu  dilakukan  upaya administratif.  Untuk  menghindari  perbedaan  penafsiran  maka  Mahkamah  Agung  RI menerbitkan Perma No. 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan  dihitung  90  (sembilanpuluh)  hari  sejak  diterimanya  hasil  upaya  administratif. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memberi  gambaran  mengenai praktek  batasan  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Kendari setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis  Hakim  terkait  tenggang  waktu  Upaya  Administratif  dihubungkan  dengan Tenggang Waktu Pengajuan gugatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  konseptual.  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Kendari tidak dapat membatasi pendaftaran gugatan hanya karena tenggang waktu upaya  administatif  telah  lewat  waktu  dan  Majelis  Hakim  tidak  mempunyai  kewenangan untuk  mengadili  mengenai  tenggang  waktu  upaya  administratif  dihubungkan  dengan tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  berdasarkan  Perma  No.  6  Tahun  2018.  Untuk mendapatkan  kepastian  hukum  bagi  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  maka diperlukan  aturan  hukum  yang  lebih  komprehensif  berupa  Undang-Undang  agar  dalam penerapan  hukum  mengenai  tenggang  waktu  upaya  administratif  dan  Tenggang  waktu Pengajuan  gugatan  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dapat  memberikan rasa  keadilan masyarakat sesuai tujuan negara hukum.
Kata kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengajuan Gugatan, Tenggat Waktu

## Abtract
With the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the grace period for filing a lawsuit at the State Administrative Court (PTUN) has changed because prior to filing  a  lawsuit,  administrative  efforts  have  been  made.  To  avoid  differences  in  interpretation,  the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Perma No. 6 of 2018 which regulates the grace period for filing a lawsuit, which is calculated as 90 (ninety) days from the receipt of the results of administrative  efforts.  The  purpose  of  this  study  was  to  identify  and  provide  an  overview  of  the practice  of  limiting  the  time  limit  for  filing  a  lawsuit  at  the  Kendari  State  Administrative  Court after the enactment of Perma No. 6 of 2018 and to find out the consideration of the Panel of Judges regarding the Administrative Effort grace period associated with the Deadline for Filing a lawsuit. This research is a normative juridical research through a law approach and a conceptual approach. The Kendari State Administrative Court cannot limit the registration of a lawsuit only because the time limit for administrative efforts has passed and the Panel of Judges does not have the authority to adjudicate on the administrative effort deadline related to the grace period for filing a lawsuit based on  Perma No.  6  of  2018. To  obtain  legal  certainty  for State  Administrative  Decisions  (KTUN),  a more  comprehensive  legal  rule  is  needed  in  the  form  of  a  law  so  that  the  application  of  the  law
regarding the grace period for administrative efforts and the grace period for filing a lawsuit at the State Administrative Court can provide a sense of justice. society according to the objectives of the rule of law.
Keywords: State Administrative Court, Lawsuit Submission, Deadline

## PENDAHULUAN
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  hukum  acaranya  dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara,  yang  telah  mengalami  dua  kali  perubahan  yaitu  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  (UU Peratun),  yang  menjadi  lingkungan  peradilan  tersendiri  di  bawah Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MA)  sebagai  salah  satu  badan peradilan yang pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara  (UU  Peratun),  setiap  orang  yang  merasa kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat  mengajukan  upaya  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN).
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  diberi Kewenangan oleh peraturan  perundang-undangan  untuk  1).  Pengadilan    berwenang menerima,  memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan  setelah  menempuh  upaya  administratif.  (2)  Pengadilan memeriksa,  memutus   dan   menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan  menurut  ketentuan    hukum    acara    yang·    berlaku    di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan  yang berlaku. 1
Setelah  orang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa kepentingannya dirugikan itu menempuh upaya administratif sebagaimana
1 Lihat  Pasal  2  Peraturan  Mahkamah  Agung   Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun 2018  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah Menempuh Upaya Administratif
diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  (UUAP)  tetapi  hasilnya  tetap  tidak  memuaskan  baginya, maka  orang  atau  badan  hukum  perdata  tersebut  dapat  mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dari Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).
Tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  menjadi  hal  yang  sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha  Negara  (PTUN),  karena  dengan  terlewatinya  tenggang  waktu pengajuan gugatan ini, maka hilanglah hak dari orang atau badah hukum perdata  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh  sebuah  Keputusan Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  untuk  dapat  membatalkan  Keputusan  Tata Usaha Negara KTUN tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebelum  memasuki  tenggang  waktu  90  (sembilanpuluh)  hari untuk  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (UU  Peratun)  terlebih  dahulu harus  diperhatikan  mengenai  tenggang  waktu  untuk  mengajukan  upaya administratif  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UUAP)  karena  proses  upaya administratif  tersebut  sangat  memegang  peranan  yang  sangat  penting dalam penyelesaaian sengketa administrasi pemerintahan.
Pertimbangan ditentukannya tenggang waktu upaya administrasi dan pengajuan gugatan adalah untuk memberi kepastian hukum dari suatu Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  agar  tidak  terlalu  lama  dalam keadaan tidak pasti. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (UU  Peratun) dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan  (UU  AP)  lebih  mementingkan  stabilitas  pemerintahan  dari pada kepentingan individu.
Meskipun pada prinsipnya telah diatur mengenai tenggang waktu pengajuan  gugatan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  akan  tetapi  masih banyak  masalah  dalam  prakteknya  karena  terdapat  perbedaan  penafsiran dalam penerapannya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara (UU Peratun) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UU  AP)  walaupun  sudah  ada Perma  Nomor  6  Tahun  2018  yang  mengatur  tentang  tenggang  waktu pengajuan gugatan setelah dilakukan upaya administratif akan tetapi masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.
Dalam praktek dilapangan penerapan aturan dalam Perma No. 6 Tahun 2018 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Kendari  terdapat  beberapa  permasalahan  yakni  ada beberapa  masyarakat  pencari  keadilan  yang  mengajukan  gugatan  secara online  melalui  aplikasi  e  court  Mahkamah  Agung  RI  tetapi  belum mengajukan  upaya  administratif    sehingga  tidak  dapat  daftar  dan dikembalikan  kepada  pihak  yang  mengajukan  gugatan.  Demikian  pula halnya dengan masyarakat pencari keadilan yang sudah mengajukan upaya administratif  akan  tetapi  jangka  waktu  proses  penyelesaian  upaya administratif belum selesai namun sudah diajukan gugatan maka gugatan tidak diterima dan tidak didaftarkan.
Demikian  pula  halnya  dalam  penerapan  hukum  bagi  Majelis Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  khususnya  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Kendari  terdapat  perbedaan dalam  mempertimbangkan  mengenai tenggang waktu upaya adminidtartif terkait tenggang  waktu  90  (sembilan puluh)  hari  untuk  mengajukan  gugatan  setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.
Pertimbangan  ditentukannya  jangka  waktu  pengajuan gugatan adalah untuk memberi kepastian  hukum dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara  (KTUN)    agar  tidak    terlalu  lama    dalam    keadaan    tidak    pasti. 2 Untuk itu diperlukan adanya aturan hukum yang komprehensif agar dapat dicapai putusan yang berkeadilan sebagaimana tujuan hukum itu dibuat.

## PERMASALAHAN
Penelitian hukum  ini akan membahas mengenai dua  permasalahan, yakni  Pertama,  Apakah  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  pada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  sesuai  dengan  Peraturan Mahkamah  Agung  RI    Nomor  6  Tahun  2018  dan  Kedua,  Bagaimana pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  mengenai  tenggang  waktu  upaya
2 Renius  Albert  Marvin  dan  Anna  Erliyana,  Polemik  Jangka  Waktu  Pengajuan Gugatan  KePengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  49  No.  4  (2019): 942-958 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online), hlm 943
administratif  dihubungkan  dengan  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  Pendekatan  yuridis-normatif,    yaitu  hukum    dikonsepsikan sebagai    norma,    kaidah,    asas    atau    dogma-dogma.    Pendekatan  yuridis normatif dikenal pula dengan  istilah  pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian  hukum  normatif.  Tahap  penelitian  Yuridis  Normatif  dilakukan melalui  studi  kepustakaan  (penelaahan  terhadap  literatur).  Namun sepanjang  diperlukan,  dapat  dilakukan  interview  untuk  melangkapi  studi kepustakaan.  Interview  tersebut  akan  dilakukan  pada  hakim  pengadilan tata Usaha Negara Kendari. Termasuk ke dalam kajian/pendekatan Yuridis Normatif  di  antaranya  adalah  sejarah  hukum  dan  perbandingan  hukum, juga filsafat hokum/Teori Hukum dan Konsep hukum, Kasus.
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual  dan pendekatan undang-undang  dengan  melihat  pada  peraturan  terkait  seperti UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1986, UU Nomor 30 Tahun 2014, Perma No. 6 Tahun 2018 dan beberapa ketentuan lainnya. Data yang digunakan adalah data  sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknis  analisis  kualitatif  yang  menganalisis  data-data  yang  telah dikumpulkan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif.

## PEMBAHASAN
1. Tenggang  Waktu  Pengajuan  Gugatan  Pada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Kendari Pasca Berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018.
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  berwenangan  menerima, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam wilayah hukumnya  berdasarkan  pasal  50  Undang-undang  No.  5  Tahun  1986 Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  setelah  memenuhi  syarat-syarat administrasi.  Setelah  berlakunya  Perma  No.  6  Tahun  2018  maka  syarat pendaftaran  adalah  harus  terlebih  dahulu  melalui  upaya  administartif sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan.  Berdasarkan  Pasal  2  Perma  No.  6  Tahun  2018  maka kewenangan Pengadilan menerima, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara setelah upaya administratif selesai dilakukan.
Apabila  pendaftaran  gugatan  diajukan  sebelum  adanya  upaya
administratif  atau  diajukan  sebelum  tenggang  waktu  penyelesaian  upaya administratif selesai maka gugatan yang diajukan tidak dapat didaftarkan. demikian  pula  apabila  gugatan  diajukan  setelah  tenggang  waktu  90  hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 telah terlewati  maka  gugatan  juga  tidak  diterima  untuk  didaftarkan  di Kepaniteraan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari.  Dalam  prakteknya khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terdapat perkara yang  didaftar  sebelum  mengajukan  upaya  administrasi  maka  Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari membuat penetapan dismissal dan menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  lolos  disminssal  (tidak  dapat diterima),  demikian  pula  dalam  perkara  lain  dimana  upaya  administratif yang  diajukan  telah  melewati  tenggang  waktu  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan  (UU  AP)  dan  Majelis  Hakim  yang  mengadili  menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  maka Pendaftaran  gugatan  pada  Pengadilan  dilakukan  secara  online  melalui aplikasi  e  court  Mahkamah  Agung  RI.    Pada  aplikasi  ecourt  Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, gugatan yang diajukan melalui aplikasi e court selama  tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2021  terdapat  permohonan gugatan  secara  online  yang  diajukan  oleh  masyarakat  yang  tidak memenuhi  persyaratan  mengenai  upaya  administratif,  ada  gugatan  yang diajukan  sebelum  mengajukan  upaya  admnistratif  dan  ada  pula  yang diajukan  sebelum  habis  masa  tenggang  penyelesaian  upaya  administratif sehingga  semuanya  di  tolak  dan  tidak  didaftarakan  pada  Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.
Adanya Perma No. 6 Tahun 2018 maka tenggang waktu pengajuan gugatan  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  menghadapi permasalahan  dimana  ada  beberapa  masyarakat  pencari  keadilan  yang mengajukan  gugatan  secara  online  melalui  aplikasi  e-court  tetapi  belum mengajukan  upaya  administratif  sehingga  tidak  dapat  daftar  dan dikembalikan kepada pemohon. Demikian pula halnya dengan masyarakat pencari  keadilan  yang  sudah  mengajukan  upaya  administratif  akan  tetapi jangka  waktu  proses  penyelesaian  upaya  administratif  belum  selesai namun  sudah  diajukan  gugatan  maka  gugatan  tidak  diterima  dan  tidak didaftarkan.
Sebagai  contoh  dalam  perkara  No.  22/G/2021/PTUN.KDI.  dalam
perkara  antara  CV.  YULAN  PRATAMA  sebagai  Penggugat  melawan Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Provinsi  Sulawesi  Tenggara  sebagai  Tergugat  dalam  proses  pendaftaran perkaranya dilakukan sebanyak tiga kali yaitu :
a. Pertama,  pada  pendaftaran  gugatan  pertama  kali  diajukan  pada tanggal  23  Februari  2021  dengan  alasan  baru  mengetahui  Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa pada tanggal 22 Februari 2021, kemudian melalui kuasanya datang menghadap di bagian  pojok e-court  PTSP  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  dan  setelah diteliti  berkasnya  ternyata  belum  melakukan  upaya  administratif sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), sehingga petugas pojok e-court  memberikan  saran  untuk  mengajukan  uapaya  administratif sebelum mengajukan gugatan.
b. Kedua,  pada  pendaftaran  gugatan  kedua  kali  diajukan  pada  tanggal 10    Maret    2021  dengan  alasan  baru  mengetahui  Keputusan  Tata Usana Negara (KTUN) objek sengketa pada tanggal 22 Februari 2021 dan  telah  mengajukan  keberatan  pada  tanggan  23  Februari  2021 kemudian mengajukan gugatan tanggal 10 Maret 2021.
Setelah  dilakukan  penelitian  administratif  gugatan  yang  diajukan masih  belum  waktunya  (prematur)  karena  upaya  administratif  berupa keberatan  diajukan  pada  tanggal  23  Februari  2021  maka  tenggang  waktu untuk mengajukan gugatan apabila tidak ditanggapi keberatannya yaitu 10 hari kerja (Pasal 75 Ayat (2) UU  AP ditambah 5 hari kerja yang diberikan kesempatan untuk membuat surat keputusan maka tenggang waktu untuk mengajukan  gugatan  dihitung  sejak  tanggal  15  Maret  2021  sehingga Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tidak  mendaftarkan  permohonan gugatannya  yang  diajukan  melalui  aplikasi  e-court  dan  setelah mendapatkan penjelasan dari petugas PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  maka  dengan  kesadaran  sendiri  gugatan  CV  Yulian  Pratama mengajukan permohonan dicabut kembali ;
Kemudian  setelah  pihak  CV.  Yulian  Pratama  menerima  surat  dari Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  PTSP  Prov.Sultra  pada  tanggal  29 Maret  2021  dengan  surat  Nomor  181/493  tanggal  18  Maret  2021  perihal Tanggapan atas Keberatan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP PT. Mandala  Jayakarta  sebagai  hasil  dari  Upaya  Administratif  sebagaimana dmaksud  Perma  No.  6  Tahun  2018  maka    pada  tanggal  9  Juli  2021,    CV.
YULAN  PRATAMA  mengajukan  kembali    permohonan  pendaftaran gugatannya melalui aplikasi e-court dan diterima setelah memenuhi syarat- syarat administrasinya. Selain dari itu, dengan adanya Perma No. 6 Tahun 2018  masyarakat  pencari  keadilan  menjadikan  gugatan  telah  melewati tenggang  waktu  untuk  mengajukan  gugatan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  55  UU  No.  5  Tahun  1986  akan  tetapi  dengan  menggunakan  sarana upaya administratif dengan mengacuh pada Perma No. 6 Tahun 2018, maka tenggang  waktu  pengajukan  gugatan  mengalami  perubahan  dan  dapat kembali mengajukan gugatan setelah upaya administratif selesai dilakukan;
Contoh  lainnya  dalam  perkara  No.  48/G/2020/PTUN.KDI.  antara PT.  RIOTA  JAYA  LESTARI  sebagai  Penggugat  melawan  GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  sebagai  Tergugat,  dengan  objek  sengketa  adalah Keputusan  Bupati  Konawe  Utara  Nomor  472  Tahun  2014  Tanggal  29 Oktober 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah  Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) Luas 280 Ha. Dalam  perkara  No.  48/G/2020/PTUN.KDI  selaku  Penggugat  adalah  PT. RIOTA  JAYA  LESTARI  pada  dasarnya  sudah  mengetahui  adanya Keputusan tata Usaha Negara objek sengketa sejak tahun 2014 berdasarkan fakta  hukum  bahwa  PT.  RIOTA  JAYA  LESTARI  adalah  pemohon  dan sekaligus  pihak  yang  dituju  dalam  KTUN  objek  sengketa  tersebut,  dan sebenarnya sudah mengetahui kalau gugatannya sudah melewati tenggang waktu  90  hari  berdasarkan  Pasal  55  UU  No.  5  Tahun  1986.  Akan  tetapi dengan  adanya  Perma  No.  6  Tahun  2018  membuka  peluang  untuk mengajukan  gugatan  dan  terhindar  dari  tenggang  waktu  90  hari berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut. Dengan mengacu pada Perma  No.  6  Tahun  2018    PT.  RIOTA  JAYA  LESTARI  melakukan  upaya administratif  dengan  mengajukan  keberatan  kepada  Gubernur  Sulawesi Tenggara  yang  pada  saat  itu  mempunyai  kewenangan  setelah  berlakunya UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Oleh  Karena Gubernur  Sulawesi  Tenggara  tidak  pernah  mengeluarkan  KTUN  objek sengketa  maka  keberatan  PT.  RIOTA  JAYA  LESTARI  tidak  ditanggapi sampai  habis  masa  waktu  penyelesaian  upaya  administrasi  berdasarkan UU  NO.  30  Tahun  2014  Tentang  AP.  Berbekal  dengan  hasil  upaya administratif  tersebut  PT.  RIOTA  JAYA  LESTARI  mengajukan  gugatan melalui  aplikasi  e-court  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari mendaftarakan  gugatan  PT.  RIOTA  JAYA  LESTARI  setelah  memenuhi semua syarat administratifnya.
Hal inilah yang menjadi masalah dalam penerapan aturan tenggang waktu  pengajuan  gugatan  setelah  berlakunya  perma  No.  6  tahun  2018 karena  dalam  perma  No.  6  Tahun  2018  tidak  ada  pengaturan  secara  jelas dan  komprehensif  serta  tidak  dilakukannya  sosialisasi  secara  massif mengenai aturan yang baru yang dapat digunakan oleh masyarakat pencari keadilan  untuk  membela  haknya  sehingga  walaupun  belum  melakukan upaya  admiistratif  tetap  mengajukan  gugatan  dengan  menggunakan perhitungan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986.  Berdasarkan  data  dari  Aplikasi  e-court Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  pendaftaran  perkara  melalu aplikasi e-court tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :
No. Uraian Jumlah Keterangan 1. Pendaftaran  Gugatan    melalui  e court 166 - 2. Jumlah Pendaftaran Gugatan yang diterima  dan  diberi  Nomor Perkara 143 - 3. Jumlah yang tidak diterima 23 Premature
Berdasarkan  data  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  masih banyak masyarakat pencari keadilan tidak memahami dan tidak mengetahui syarat pendaftaran gugatan pada Pengadilan tata Usaha Negara khususnya Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari,  sehingga  mengajukan  gugatan sebelum  waktunya.  Dari  beberapa  pendaftaran  perkara  yang  diajukan melalui  e-court  tersebut  terdapat  pendaftaran  gugatan  yang  belum mengajukan  Upaya  administratif  sehingga  tidak  memenuhi  syarat sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 6 Tahun 2018 dan sebagian sudah mengajukan  upaya  administrasi  akan  tetapi  tenggang  waktu  penyelesaian upaya  administratif  belum  berakhir/belum  selesai  sehingga  belum  dapat diajukan gugatan (Prematur).
Disisi  lain  dari  data  yang  ada  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara khususnya  Pengadilan  Tata  usaha  Negara  Kendari  diperoleh  fakta  bahwa hampir  semua  upaya  administratif  yang  diajukan  masyarakat  tidak mendapatkan  penyelesaian  atau  tanggapan  dari  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha Negara, sehingga sarana upaya administratif yang disediakan dalam Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan (UU  AP)  tersebut    tidak  dilaksanakan  dengan  baik  terbukti  dari  semua upaya yang dilakukan masyarakat tidak mendapat respon dari Badan atau
Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha Negara tersebut.
Berdasarkan  data  pendaftaran  gugatan  yang  ada  pada  Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 diperoleh data sebagai berikut :
Daftar Upaya Administratis yang mendapatkan tanggapan
Sebelum diajukan Gugatan Tahun 2019-2021 No. Uraian Jumlah Yang Mendapat Tanggapan 1. Jumlah Perkara Tahun 2019 64 Perkara 3 Perkara 2. Jumlah Perkara Tahun 2020 77 Perkara 12 Perkara 3. Jumlah s/d  Agustus 2021 27 Perkara 1 Perkara
Berdasarkan data dan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 75 sampai  dengan pasal 78  Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP)  tersebut tidak memenuhi tujuan hukum yang akan dicapai dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) karena tidak ada penyelesaian  permasalahan  sengketa  administrasi  pemerintahan  secara internal.
Menurut  penulis  apabila  dilihat  dari  segi  filsafat    hukum  maka landasan filosofis  Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UU  AP)  dibuat  untuk maksud dan tujuan agar Pemerintah/Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat  menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul  akibat  dikeluarkannya Keputusan  Tata  Usaha  Negara  secara  internal  tanpa  melalui  proses  di Pengadilan, sebagaimana dalam konsideran menimbang pada huruf  b yang menyatakan  :  “b.  bahwa  untuk  menyelesaikan  permasalahan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  pengaturan  mengenai  administrasi pemerintahan  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  dalam  memberikan pelindungan  hukum,  baik  bagi  warga  masyarakat  maupun  pejabat pemerintahan”.
Berdasarkan  data  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Upaya Administratif  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sebelum  diajukan  gugatan kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  sebanyak  90%  tidak mendapatkan tanggapan sehingga tujuan hukum yang akan dicapai dengan dibuatnya Pasal 75-77 UU AP tidak tercapai dan terkesan sia-sia;
Menurut  Penulis  apabila  dianalisis  dengan  menggunakan  Teori Negara  hukum  dan  Teori  Tujuan  Hukum  maka  penolakan  pendaftaran gugatan  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  apabila  tidak melakukan  upaya  administatif  atau  upaya  admnistratif  yang  dilakukan telah  melewati  tenggang  waktu  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  30 Tahun  2014  tidak  memenuhi  tujuan  negara  hukum  dan  mencederai  rasa keadilan  masyarakat  karena  membatasi  hak  konstitusioanl  masyarakat untuk  mengajukan  gugatan  sedangkan  dalam  UU  No.  30  Tahun  2014 menggunakan  prasa  “dapat”,  sehingga  upaya  administratif  hanya merupakan pilihan yang dapat dilakukan ataupun tidak.
Seharusnya  pendaftaran  gugatan  dapat  dilakukan  setelah  tenggang waktu 21 hari kerja telah selesai sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 walaupun tidak ada upaya administratif  karena aturan upaya administratif  dibuat  sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan  sengketa administrasi  pemerintahan  sebelum  diajukan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara. Hal mana sejalan dengan Perma No. 6 tahun 2018 yang membatasi kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  setelah  selesai  upaya administartif  dalam  hal  ini  menurut  pendapat  Penulis  bahwa  sejak diterbitkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sampai  selesai  upaya administatif Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk  mengadilinya  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tidak  berwenang untuk mengadili proses upaya administratif tersebut.
Demikian    halnya  dengan  tidak  adanya  tanggapan  dari  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  terhadap  upaya  administratif  yang  dilakukan masyarakat  yang  merasa  dirugikan  apabila  dilihat  dari  filosofi  dibuatnya UU  No.  30  Tahun  2014  khususnya  Pasal  75  sampai  dengan  Pasal  78  yang pada pokoknya bertujuan untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara internal tidak akan  tercapai  karena  berdasarkan  data  yang  ada  pada  Pengadilan  Tata usaha  Negara  Kendari  hampir  semua  gugatan  yang  diajukan  masyarakat pencari  keadilan  tidak  mendapatkan  tanggapan  dari  Badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara,  sehingga  upaya  admnistratif    terkesan  hanya  sebagai syarat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Kewenangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  baru  berwenang  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  diatur  dalam
Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018  maka  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  baru  berwenang  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  jika  seluruh upaya  administratif  sudah  digunakan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2 Perma  No.  6  Tahun  2018.    Kemudian  mengenai  kewenangan  mengadili terkait  dengan  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  pada  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  agar  tidak  menimbulkan  perbedaan  penafsiran  di  setiap Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  maka  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan diatur  dalam  Pasal  5  Perma  No.  6  Tahun  2018.  Akan  tetapi  kenyataannya masih banyak pencari keadilan yang tidak memahami adanya aturan upaya administratif yang harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan sehingga banyak  yang  ingin  mangajukan  gugatan  tetapi  tidak  diterima  dan disarankan untuk mengajukan upaya administratif. Sedangkan apabila tetap mendaftarkan gugatannya tetap dilayani akan tetapi dalam proses dismissal Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  membuat  penetapan  yang menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima.  Bahkan  dalam  prakteknya  ada beberapa  warga  masyarakat  pencari  keadilan  yang  mengajukan  keberatan bukan  pada  tempatnya  karena  dalam  konsideran  Keputusan  Tata  Usaha Negara  (KTUN)  yang  akan  digugat  mencantumkan  aturan  hukum  yang mengambang bahkan terkesan tidak memahami aturan yang ada. Misalnya dalam  penerbitan  Keputusan  Bupati/Walikota  terkait  PTDH  yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan  (korupsi)  khususnya  di Sulawesi  Tenggara  sebagian  besar  bahkan  semuanya  mencantumkan konsideran  dalam  keputusannya  PP  53  Tahun  2010  tentang    Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  sehingga  mengajukan  keberatan/banding administratif  kepada  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian  (BAPEK)  padahal yang  semestinya  mengajukan  keberatan  kepada  Bupati/Walikota  yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena PTDH tersebut tidak dikategorikan atau tidak didasarkan pada PP No. 53 Tahun 2010 tetapi berpedoman pada SKB 3 menteri.
Jika  mengacu  pada  tenggang  waktu  dalam  upaya  administratif semestinya  sudah  melewati  tenggang  waktu  untuk  mengajukan  upaya administratif  tetapi  hal  itu  tidak  dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim sehingga  terkadang  pencari  keadilan  melakukan  upaya  keberatan  hanya sifatnya  untuk  memenuhi  syarat  dalam  mengajukan  gugatan  pada
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  padahal  secara  filosofi  hukum  upaya administratif  tersebut  disediakan  untuk  menjadi  sarana  untuk menyelesaikan masalah secara internal tanpa harus ke Pengadilan.
Putusan  pengadilan  merupakan  bagian  dari  proses  penegakan hukum  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kebenaran  dan  keadilan.  Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal- hal  yang  relevan  secara  yuridis  yang  muncul  secara  sah  di  persidangan. Kualitas  putusan  pengadilan  berkorelasi  dengan  profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani Hakim. Pertimbangan hukum (legal reasoning) yang dipakai para Hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar  putusan,  merupakan  determinan  dalam  melihat  kualitas  putusan. Dalam kaitannya dengan  law reform  (pembaharuan hukum), maka putusan pengadilan  juga  merupakan  sarana  yang  efektif  untuk  melakukan pencerahan dibidang hukum mengingat hukum dalam konsepsinya sebagai Undang-Undang  memang  selalu  tertinggal  dengan  perkembangan masyarakat  dan  untuk  mengejar  ketertinggalannya  itu  jika  dilakukan dengan proses legislasi, akan memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang tidak sedikit yang pada akhirnya produknya pun  akan tetap tertinggal dengan  kehidupan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  putusan  pengadilan mengambil peran yang sangat strategis untuk melakukan law reform, karena persoalan  dan  perkembangan  masyarakat  yang  dihadapi  dapat  langsung diputus  oleh  pengadilan  tanpa  menunggu  proses  legislasi  yang  apabila diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya akan menjadi yurisprudensi yang merupakan sumber hukum materil.
Disamping  menjadi  sumber  hukum  materil,  menurut  Sudikno Mertokusumo  putusan  pengadilan  yang  mengandung  asas-asas  hukum yang  dirumuskan  dalam  peristiwa  konkrit,  tetapi  memperoleh  kekuatan berlaku  umum.  Jadi  suatu  putusan  dapat  sekaligus  mengandung  2  (dua) unsur yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu  peristiwa  konkrit  dan  di  pihak  lain  merupakan  peraturan  hukum untuk  waktu  mendatang. 3 Oleh  karenanya  Artidjo  Alkostar  mengatakan bahwa  dalam  upaya  untuk  menemukan  dan  menerapkan  keadilan  dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan yaitu :
3 Sudikno  Mertokusumo,  Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar,  Penerbit  Liberty, Yogyakarta, 2009. hlm 37
1) Harus  melakukan  solusi  autoritatif,  artinya  memberikan  jalan  keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak.
2) Harus mengandung efisiensi yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan.
3) Harus  sesuai  dengan  tujuan  undang-undang  yang  dijadikan  dasar putusan pengadilan tersebut.
4) Harus  mengandung  aspek  stabilitas,  yaitu  ketertiban  sosial  dan ketentraman masyarakat.
5) Harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara. 4
Terkait  dengan  masalah  penerapan  aturan  hukum  mengenai kewenangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  terkait tenggang waktu pengajuan gugatan setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018  dalam  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  dalam  putusannya, dimana menimbulkan permasalahan yaitu dalam upaya administratif juga terdapat  aturan  tenggang  waktu  upaya  administratif,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Melihat dari tujuan hukum diterbitkannya Perma No. 6 Tahun 2018 untuk mengisi kekosongan aturan hukum  dalam  penerapan  penyelesaian  sengketa  administrasi  dengan adanya upaya admnistratif dan menganalisa tentang tujuan hukum dalam pembentukan  Undang-undang  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administasi Pemerintahan  yang  di  dalamnya  terdapat  penyelesaian  sengketa  melalui upaya  adminstratif,  maka  tersirat  bahwa  tujuan  diadakannya  upaya administaritf untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Akan tetapi dalam aturan mengenai  penyelesaian  sengketa melalui  upaya administratif  tidak  diatur  secara  komprehensif  sehigga  menimbulkan penafsiran  yang  berbeda.  Demikian  halnya  dalam  penyelesaian  sengketa setelah  dilakukan upaya administratif tidak terdapat aturan hukum yang komprehensif sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda.
Dalam  hal  kewenangan  Majelis  hakim  dalam  menilai  proses  dan prosedur  penyelesaian  sengketa  pada  tahap  upaya  admnistratif,  tidak diatur  secara  jelas  apakah  Majelis  Hakim  berwenang  untuk  mengadili procedural dan proses upaya administratif atau tidak karena dalam perma No. 6 Tahun 2018 kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ada setelah
4 Artidjo  Alkostar,  Dimensi  Kebenaran  Dalam  Putusan  Pengadilan,  Varia  Peradilan, April 2009, hlm 37
upaya  administratif  selesai  dilakukan  dan  yang  menjadi  objek  sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang pertama bukan keputusan hasil upaya admnistratif.
Dalam  prakteknya  terdapat  putusan  Majelis  Hakim  yang  menilai tenggang  waktu  proses  dan  prosedur  penyelesaian  upaya  admnistratif dimasukkan  dalam  bagian  dari  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan sebagimana  dalam  setiap  pemeriksaan  persiapan  selalu  dihubungkan upaya  admnistratif  dengan  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan.  Menurut penulis  bahwa  kewenangan  Majelis  Hakim  terputus  sejak  dikeluarkannya keputusan objek sengketa sampai  selesainya upaya administratif sehingga Majelis  Hakim  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  mengadili  dan mempertimbangan tenggang waktu, proses dan prosedur dilaksanakannya upaya  admnistratif  tersebut.  Majelis  Hakim  hanya  melihat  perhitungan tenggang waktu setelah dilakukannya upaya admnistarif.
Apabila  Majelis  Hakim  memberikan  penilaian  dan  pertimbangan mengenai prosedur dan proses penyelesain sengketa dalam tahapan upaya admnistratif  maka  dapat  dikategorikan  bahwa  Majelis  Hakim  telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara atau bertindak diluar kewenangannya karena kewenangan Majelis Hakim telah dibatasi dengan adanya Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis apabila Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan dalam hal tenggang waktu, proses dan prosedur upaya admnistratif dan menjadikan dasar  untuk  memutus  suatu  perkara    maka  tujuan  hukum  dibuatnya tahapan  penyelesaian  sengketa  melalui  upaya  administratif  sebagaimana tinjauan  filosofi  dibuatnya  Undang-undang  No.  30  Tahun  2014  Tentag Administarsi Pemerintahan tidak tercapai. Dalam beberapa kasus sengketa Tata Usaha Negara  pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terdapat beberapa  perbedaan  penerapan  hukum  mengenai  tenggang  waktu pengajuan  gugatan  setelah  upaya  administratif    dalam  putusannya  antara lain :
1. Perkara No. 52/G/2019/PTUN.KDI
Dalam perkara No. 52/G/2019/PTUN.KDI dimana
Penggugat  atas  nama  Abd.  Rahman  yang  diberhentikan  karena melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidananya yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan.  Dalam  gugatannya  Abdul Rahman  selaku  Penggugat  mendalilkan  dalam  gugatannya  telah mengetahui  keberadaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  objek
sengketa  pada  tanggal  29  April  2019  dan  Penggugat  telah mengajukan  upaya  administratif  berupa  keberatan  secara  tertulis kepada Bupati Konawe Selatan (Tergugat) pada tanggal 17 Juli 2019, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan oleh  Tergugat  (Bupati  Konawe  Selatan)  pada  tanggal  29  April  2019. Oleh  karena  Bupati  Konawe  Selatan  (Tergugat)  tidak  menanggapi keberatan  dari  Penggugat  maka  Penggugat  mengajukan  gugatan pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kenadri  pada  tanggal  25 Oktober 2019 dengan alasan bahwa masih dalam tenggang waktu 90 hari  dihitung  sejak  tenggang  waktu  untuk  menanggapai  keberatan penggugat.  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  setelah melakukan serangkaian proses persidangan kemudian berkesimpulan bahwa  upaya  administratif  yang  dilakukan  oleh  Penggugat  telah menyalahi  atur  dan  telah  lewat  waktu  sehigga  gugatan  dinyatakan tidak  diterima.  Melihat  dari  pertimbangan  hukum  dari  putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara tersebut diatas maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  Kendari  berpendapat  bahwa  tenggang  waktu  upaya administratif  merupakan  satu  rangkaian  dengan  tenggang  waktu pengajuan  gugatan  menurut  Pasal  55  UU  Peratun.  hal  ini  terlihat dengan peribangannya yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu.
2. Perkara No. 7/G/2020/PTUN.KDI
Sebelum didaftarakannya Perkara No. 7/G/2020/PTUN/KDI terlebih  dahulu  Penggugat  mengajukan  gugatan  sebagaimana terdaftar  dalam  perkara  No.  39/G/2019/PTUN.KDI  antara  Drs.  L. IRIAN,  M.Si  sebagai  Penggugat  melawan  Bupati  Muna  sebagai Tergugat,  dengan  objek  sengketa  adalah  Keputusan  Bupati  Muna Nomor:  141  Tahun  2019  Tentang  Pemberhentian  Karena  Melakukan Tindak  Pidana  Kejahatan  Jabatan  Atau  Tindak  Pidana  Yang  ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 26 April 2019 atas nama Drs. L.  IRIAN,  M.Si.  Surat  Keputusan  Bupati  Muna  No  141  Tahun  2019 tanggal 26 April 2019 tersebut, Penggugat terima pada tanggal 14 Juni 2019  dan  kemudian  Penggugat  mengajukan  mengajukan  upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dan karena  tidak  ada  tanggapan  sampai  10  hari  kerja  maka  Penggugat mengajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari
pada  tanggal  9  September  2019.  Kemudian  dalam  pemeriksaan persiapan  Kuasa  Hukum    Drs.  L.  IRIAN,  M.Si,  mengetahui  bahwa aturan  tenggang  waktu  apabila  keberatan  diajukan  ke  Bapek  maka Bapek  diberikan  oleh  undang-undang  tenggang  waktu  untuk membuat  keputusan  selama  6  bulan  maka  kuasa  Penggugat menganggap  bahwa  gugatannya  masih  premature  maka  gugatan Penggugat  dicabut  untuk  menunggu  jawaban  dari  Bapek.  Setelah lewat 6 bulan maka Kuasa Hukum  Drs. L. IRIAN, M.Si mengajukan gugatan  baru  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  dan terdaftar  dalam  perkara  No.  7/G/2020/PTUN.KDI.  Setelah  melalui proses  persidangan  maka  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari memutuskan bahwa gugatan Pngguat tidak lewat waktu karena telah memenuhi  prosedur  sebagaiaman  diatur  dalam  Perma  No.  6  Tahun 2018.
3. Perkara 48/G/2020/PTUN.KDI
Dalam perkara No. 48/G/2020/PTUN.KDI antara PT. RIOTA JAYA  LESTARI  sebagai  Penggugat  melawan  GUBERNUR SULAWESI  TENGGARA  sebagai  Tergugat,  dengan  objek  sengketa adalah  Keputusan  Bupati  Konawe  Utara  Nomor  472  Tahun  2014 Tanggal  29  Oktober  2014,  Tentang  Penciutan  Luas  Wilayah  Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP  OP  002)  Luas  280  Ha.  Objek  sengketa  dalam  perkara  tersebut diterbitkan  pada  tanggal  29  Oktober  2014,  dan  Penggugat mendalilkan  baru  mengetahui  setelah  membaca  dan  melihat  isi lampiran  surat  permintaan  Ganti  Rugi  Lahan  dari  salah  satu masyarakat  yang  memiliki  lokasi  tanah  di  Desa  Tapunopaka tertanggal  19  Oktober  2020  dan  kemudian  Penggugat  mengajukan upaya  administratif  pada  tanggal  9  November   2020,  dalam  bentuk Keberatan  Administrasi  terhadap  terbitnya  objek  sengketa  kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan karena tidak ada tanggapan sampai dengan  10  hari  kerja  maka  Penggugat  mengajukan  kepada  Ketua Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  pada  tanggal  24  November 2020. Kemudian setelah melalui proses persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 24 Maret 2021 telah memutuskan dengan  amar  putusannya  menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak diterima.
4. Perkara No. 49/G/2020/PTUN.KDI
Dalam perkara No. 49/G/2020/PTUN.KDI antara MUKSIN dan LA
TELA sebagai Penggugat melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN  KOTA  KENDARI  sebagai  Tergugat,  dengan  objek sengketa  adalah  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor:  28,  tanggal  3  Maret 1982, dahulu Desa Abeli Kecamatan Poasia sekarang Kelurahan Abeli Kecamatan  Abeli,  Kota  Kendari  dan  Gambar  Situasi  Nomor: 566/1982,  tanggal  20  Februari  1982  seluas  8.736  M2  (Delapan  ribu tujuh  ratus  tiga  puluh  enam  meter  persegi)  Pemegang  hak  terakhir Jihad Aridiaz. Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Maret 1982 dan Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 12 Oktober 2020  dari  haris  Abdullah  18  Januari  2021  dan  kemudian  Penggugat mengajukan  upaya  administratif  pada  tanggal  27  Oktober  2020, dalam  bentuk  Keberatan  Administrasi  terhadap  terbitnya  objek sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dan karena tidak  ada  tanggapan  sampai  10  hari  kerja  maka  Penggugat mengajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari pada  tanggal  1  Desember  2020  melalui  aplikasi  e  court  mahkaha Agung RI. Kemudian setelah melalui proses persidangan Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Kendari  pada  tanggal  28  April  2021  telah memutuskan dengan amar putusannya “Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”.
Dari  beberapa  kasus  yang  diuraikan  tersebut  Penulis  menarik kesimpulan  bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari mempertimbangkan mengenai tenggang waktu upaya administratif menjadi bagian  dari  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan.  Akan  tetapi  apabila dianalisis menggunakan Teori Kewenangan maka majelis hakim Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Kendari  telah  bertindak  melebihi  kewenangannya karena  Kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  diberikan  secara atributif  berdasarkan  Perma  No.  6  Tahun  2018  setelah  selesai  dilakukan upaya  administratif.  Dan  upaya  administratif  dibuat  sebagai  sarana penyelesaian  sengketa  secara  internal  dan  merupakan  kewenangan  badan atau  pejabat  tata  usaha  negara.  Oleh  karenanya  putusan-putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  tersebut  tidak  memenuhi  tujuan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

## KESIMPULAN
Tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  pada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Kendari  pasca  berlakunya  Perma  No.  6  Tahun  2018  di  hitung  90
hari  sejak  keputusan  atas  upaya  administratif  di  terima,    sehingga  setiap Keputusan Tata Usana Negara (KTUN) yang akan diajukan ke Pengadilan Tata  Usaha  Negara  harus  melalui  upaya  admistratif  dan  apabia  tidak melalui  upaya  admnistratif  tidak  dapat  didaftarkan  di  kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Dalam prakteknya masih terdapat beberapa  gugatan  yang  didaftar  sebelum  mengajukan  upaya  administrasi maka  Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  membuat  penetapan dismissal dan menyatakan gugatan Penggugat tidak lolos disminssal (tidak dapat diterima) hal ini  bertentangan dengan tujuan hukum dibuatnya UU No. 30 Tahun 2014 dan mencederai rasa keadilan  masyarakat para pencari keadilan di pengadilan.
Pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  mengenai  tenggang  waktu upaya  administratif  dihubungkan  dengan  tenggang  waktu  pengajuan gugatan  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari.  Dalam  prakteknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terdapat perbedaan penerapan  hukum  dalam  putusannya  yaitu  ada  Majelis  Hakim  yang mempertimbangkan  bahwa  Tengang  Waktu  Upaya  Admistratif  menjadi bagian  dari  Tenggang  Waktu  Pengajuan  gugatan  dan  ada  yang  tidak, sedangkan menurut Penulis apabila dianalisis dengan menggunakan Teori Kewenangan  maka  Majelis  Hakim  tidak  memiliki  kewenangan  mengadili tenggang  waktu  Upaya  Administratif  dan  segala  prosesnya  karena berdasarkan  Perma  No.  6  Tahun  2018  Pengadilan  TUN  diberikan kewenangan secara atributif mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah  selesai  upaya  administartif,  sehingga  putusan  Majelis  Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak memenuhi tujuan hukum dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Artidjo  Alkostar,  Dimensi  Kebenaran  Dalam  Putusan  Pengadilan,  Varia Peradilan, April 2009, hlm 37
Renius  Albert  Marvin  dan  Anna  Erliyana,  Polemik  Jangka  Waktu  Pengajuan Gugatan  Ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Jurnal  Hukum  & Pembangunan 49 No. 4 (2019): 942-958ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online).
Sudikno  Mertokusumo,  Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar,  Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009. hlm 37
________.  Undang-Undang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 9 Tahun 2004. LN No. 35 Tahun 2004.
________.  Undang-Undang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  UU  No.  51  Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009.
________.  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan.  UU  No.  30  Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.
________.  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  6  Tahun  2018,  tanggal  4 Desember 2018.
________.  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  Nomor 52/G/2019/PTUN.KDI.
________.  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  Nomor 7/G/2020/PTUN.KDI.
________.  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  Nomor 48/G/2020/PTUN.KDI.
________.  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari  Nomor 49/G/2020/PTUN.KDI.