Susi Yanuarsi, PERLINDUNGAN DANA NASABAH YANG DI SIMPAN DI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. Halaman. 95 – 101
PERLINDUNGAN DANA NASABAH YANG DI SIMPAN DI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

## SUSI YANUARSI
Fakultas Hukum Universitas Palembang Email: susi.yanuarsi@gmail.com

## ABSTRACT
With the enactment of Law Number 24 of 2004 on deposit insurance institutions, the arrangement of guarantee for the most important to provide legal certainty to depositors of funds at banks, related to the  encourages  customers  to  rush  or  freeze  business  license  of  the  bank.  With  the  guarantee  that  it  is possible  for  customers  to  trust  the  banking  institution,  and  others  that  can  be  used  by  the  deposit insurance institutions.
Keywords : bank; custumers fund; deposit insurance institutions.

## ABSTRAK
Dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  24  tahun  2004  tentang  lembaga  penjaminan simpanan,  maka  pengaturan  terhadap  penjaminan  bagi  nasabah  sangat  penting  untuk  memberikan kepastian hukum terhadap para penyimpan dana pada bank, terkait adanya risiko yang dihadapi nasabah terhadap  kemungkinan  rush  atau  pembekuan  izin  usaha  suatu  bank.  Dengan  adanya  penjemaminan demikian  diharapkan  nasabah  dapat  lebih  mempercayai  lembaga  perbankan,  meskipun  sifat  penjaminan yang dilakukan oleh lembaga Penjaminan simpanan tersebut terbatas Kata kunci: bank; dana nasabah; lembaga penjaminan simpanan

## I. PENDAHULUAN
II. Latar belakang Krisis moneter yang menghantam
Indonesia  pada  tahun  1998  ditandai  dengan dilikuidasinya 16 bank yang  mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat  pada  sistem  perbankan.  Untuk mengatasi  krisis  yang  terjadi,  pemerintah mengeluarkan
beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk  simpanan  masyarakat  (blanket guarantee).  Hal  ini  ditetapkan  dalam Keputusan  Presiden  Nomor  26  Tahun  1998 tentang  "Jaminan  Terhadap  Kewajiban Pembayaran  Bank  Umum"  dan  Keputusan Presiden  Nomor  193  Tahun  1998  tentang "Jaminan  Terhadap  Kewajiban  Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat".
Dalam pelaksanaannya,
blanket guarantee  memang  dapat  menumbuhkan kembali  kepercayaan  masyarakat  terhadap industri  perbankan,  namun  ruang  lingkup penjaminan  yang  terlalu  luas  menyebabkan timbulnya  moral  hazard  baik  dari  sisi pengelola  bank  maupun  masyarakat.  Untuk mengatasi  hal  tersebut  dan  agar  tetap menciptakan  rasa  aman  bagi  nasabah penyimpan  serta  menjaga  stabilitas  sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas  lingkupnya  tersebut  perlu  digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998tentang  Perbankan  mengamanatkan pembentukan  suatu  Lembaga  Penjamin Simpanan  (LPS)  sebagai  pelaksana penjaminan dana masyarakat.
Susi Yanuarsi, PERLINDUNGAN DANA NASABAH YANG DI SIMPAN DI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. Halaman. 95 – 101
Sebagaimana dimuat di dalam penjelasan  pasal 37  B  ayat (2) pembentukan lembaga Penjamin Simpanan  diperlukan  dalam  rangka melindungi kepentingan nasabah
sekaligus  meningkatkan  kepercayaan masyarakat kepada bank. Oleh karena itu maka  UU  LPS  ditetapkan  pada  22 September 2004..
Dalam  undang-undang  perbankan tidak  ada  ketentuan  yang  secara  khusus mengatur  perlindungan  hukum  terhadap simpanan  nasabah.  Dalam  Undang- undang  perbankan  hanya  disebutkan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (pasal 29 ayat  1).  Tidak  adanya  kepastian  hukum perlindungan  dana  nasabah  yang  di simpan  di  bank,  seperti  kasusu  bank century  banyak  sekali  nasabah  yang merasa  dirugikan  oleh  bank  tersebut karena  uang  yang  mereka  simpan  di bank  century  tersebut  tidak  dapat diambil  oleh  nasabah,  hal  ini  tentulah merugikan  nasabah  bank.Permasalahan yang  dihadapi  oleh  nasabah  bank century  tersebut  tentunya  berdampak kepada masyarakat umum yang bisamenimbulkan ketidak percayaan kepada lembaga perbankan di Indonesia.
Untuk  itu  perlu  adanya  perlindungan hukum  terhadap  dana  nasabah  yang disimpan di bank tersebut.
Tahun 2011 bank Indonesia Menutup 13  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) (kompas  5  Januari  2012),  penutupan BPR  tersebut  tentunyaakan  membawa konsekuensi  terhadap  keberadaan  dana nasabah  yang  di  simpan  di  13  BPR tersebut,  dan  disamping  itu  juga  dapat menimbulkan ketidak percayaan
masyarakat  terhadap  dunia  perbankan khususnya  Bank  Perkreditan  Rakyat
(BPR)  di  Indonesia.  Dengan  adanya lembaga  penjamin  simpanan,  penutupan ke  13  BPR  tersebut  tentulah  tidak dikhawatirkan, meskipun system penjaminan  simpanan  yang  dilakukan oleh LPS terbatas.
Keberadaan  lembaga  penjaminan simpanan  tidak  terlepas  dari  upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakt terhadap lembaga  perbankan.  Hal  ini  berkaian dengan  adanya  kejadian  yang  luar  biasa padasekitar tahun 1998 ketika banyaknya lembaga perbankan dilikuidasi dan tidak mampu
melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan kembali dana yang disimpan  oleh  masyarakt  pada  lembaga perbankan. Keadaan demikian membawa dampak  pada  terkikisnya  kepercayaan masyarakat  pada  lembaga  perbankan. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat  kepada  lembaga  perbankan, maka  dikeluarkan  ketentuan  tentang lembaga penjaminan simpanan.

## III. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  perlindungan  hukum  dana nasabah  yang  disimpan  di  bank menurut UU No, 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin Simpanan dan ?
2. Bagaimana  kalau  ada  suatu  bank  yang melanggar  ketentuan  yang  disyaratkan oleh lembaga penjaminan simpanan?

## IV. Metodelogi Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan  perundang-undangan.  Penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  bahan hukum  primer  yang  terdiri  dari  Undang- Undang  No.  24  tahun  2004  tentang Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang
Susi Yanuarsi, PERLINDUNGAN DANA NASABAH YANG DI SIMPAN DI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. Halaman. 95 – 101
Perbankan. Sedangkan bahan hukum sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  terdiri dari  buku-buku  teks  yang  ditulis  oleh  para ahli  hukum,  hasil,  hasil  penelitian,  karya ilmiah, jurnal, harian umum

## II. PEMBAHASAN
Dalam  Undang-undang  No,  7  tahun 1992  tentang  perbankan  sebagaimana  telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998,  pasal  1  ayat  2  menyatakan,  bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat.  Dari  pasal  tersebut  dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank dalam sisitem  hukum  perbankan  di  Indonesia sebagai  intermediary  bagi  masyarakat  yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana.
Penghimpunan  dana  masyarakat  yang dilakukan  oleh  bank  berdasarkan  pasal tersebut  dinamakan  “simpanan”,  sedangkan penyalurannya  kembali  dari  bank  kepada masyarakat  dinamakan  kredit.  Kesimpulan ini  mengandung  suatu  konsep  dasar  dari system  perbankan  di  Indonesia  bahwa  dana masyarakat yang ditempatkan pada lembaga perbankan  disebut  simpanan  tetapi  dana bank  yang  ditempatkan  pada  masyarakat disebut kredit.
Undang-undang  perbankan  pasal  1  ayat 5 memberikan pengertian tentang simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian  penyimpanan  dana  dalam  bentuk giro,  deposito,  sertifikat  deposito,  tabungan dan  atu  bentuk  lain  yang  dipersamakan dengan itu.
Kepercayaan masyarakat terhadap industry perbankan sebagai lembaga penghimpun  dan  penyalur  dana,  telah menjadikan bank tergantung kepada kesedian  masyarakat  menempatkan  dana  di bank  sehingga  digunakan  oleh  banj  untuk membiayai  kegiatan  produktif.kepercayaan
terhadap  lembaga  perbankan  merupakan kunci  utama  dan  kepercayaan  ini  dapat diperoleh  dengan  adanya  kepastian  hukum dalam  pengaturan  bank  serta  penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.
Dalam  undang-undang  perbankan  tidak ada  ketentuan  yang  secara khusus  mengatur perlindungan  hukum  terhadap  simpanan nasabah.  Dalam  Undang-undang  perbankan hanya disebutkan pembinaan dan pengawasan  bank  dilakukan  oleh  Bank Indonesia  (pasal  29  ayat  1).  Tidak  adanya kepastian hukum perlindungan dana nasabah yang di simpan di bank, seperti kasusu bank century  banyak  sekali  nasabah  yang  merasa dirugikan  oleh  bank  tersebut  karena  uang yang  mereka  simpan  di  bank  century tersebut  tidak  dapat  diambil  oleh  nasabah, hal ini tentulah merugikan nasabah bank.Permasalahan  yang  dihadapi  oleh nasabah  bank  century  tersebut  tentunya berdampak  kepada  masyarakat  umum  yang bisa menimbulkan ketidak percayaan kepada lembaga  perbankan  di  Indonesia.  Untuk  itu perlu  adanya  perlindungan  hukum  terhadap dana  nasabah  yang  disimpan  di  bank tersebut.
Secara  teoritis  bank  yang  dinyatakan sehat,  tampaknya  cukup  aman  untuk menyimpan  dana  di  bank  tersebut.  Tapi apakah  hal  ini  dapat  dijadikan  jaminan bahwa  bank  yang  tidak  akan  dicabut  izin usahanya.  Tahun  2011  bank  Indonesia mencabut  izin  13  BPR  (bank  perkreditan rakyat)  di  indonesia.  (kompas:2012:17). Dalam  hal  ini  muncul  pendapat  dari  para ahli perbankan untuk menghindari kemungkinan kekurangpercayaan masyarakat terhadap jasa perbankan dirasakan perlu untuk mewujudkan lembaga asuransi  Deposito,  sepertinya  halnya  di Amerika  Serikat  dikenal  dengan  lembaga Federal deposit Insurance Company (FDIC).
Dengan  adanya  asuransi  ini,  maka kemungkinan  akan  terjadinya  bank  pailit ataupun  adanya  mismanajemen  dari  direksi
Susi Yanuarsi, PERLINDUNGAN DANA NASABAH YANG DI SIMPAN DI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. Halaman. 95 – 101
tidak  perlu  terlalu  dirisaukan  karena  sudah ada  lembaga  penjamin  dalam  hal  ini  yakni lembaga  asuransiSebagaimana  diketahui, munculnya FDIC di Amerika serikat sendiri adalah  juga  tidak  terlepas  dari  krisi perbankan  sekitar  tahun  1930.  Bank  pada waktu  itu  terpaksi  gulung  tikar  ataupun menggabungkan  diri  dengan  bank  lainnya (merger).  Bank  yang  terpaksa  gulung  tikar ini  pada  umunnya  adalah  bank  yang  belum mapan.  Untuk  mengatasi  masalah  ini  lahir The banking Acts Of 1933 and 1935. Kedua undang-undang  inilah  yang  mempunyai sejarah  tersendiri  dalam  perkembangan lembaga keuangan Bank di Amerika Serika, karena  fungsi  bank  di  pisahkan  antara  bank komersial  dan  tugas  bank  sebagai  lembaga investasi. Untuk menghindari adanya depresi  perbankan  pada  tahun  1930  an    ini dibentuklah  lembaga  asuransi  deposito  (the Federal  deposit  Insurance  Corporation, (Sentosa Sembiring:2000:65)
Di Indonesia masalah lembaga penjamin simpanan  nasabah  ini  relative  baru  yaitu diatur  di  dalam  Undang-Undang  No.  24 tahun  2004  tentang  lembaga  Penjamin Simpanan.  Akan  tetapi  sebelum  lahirnya Undang-undang lembaga penjamin simpanan  ini,  masalah  penjaminan  dana nasabah  sudah  diatur  di  dalam  Undang- Undang  No.  10  tahun  1998  tentang perbankan.  Di  dalam  Pasal  37  B  Undang- Undang perbankan disebutkan:
1. Setiap  bank  wajib  menjamin  dana masyarakat  yang  disimpan  pada bank yang bersangkutan 2. Untuk menjamin simpanan masyarakat  pada  bank  sebagaimana dimaksud  salam  ayat  (1)  dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan 3. Lembaga penjamin Simpanan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia
4. Ketentuan  mengenai  penjain  dan masyarakt  dan  lembaga  penjamin
simpanan  diatur  lebih lanjut  dengan peraturan pemerintah.
Pembentukan lembaga penjamin simpanan  merupakan  amanat  dari  undang- undang perbankan
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 37 B ayat (2). Di dalam  pasal  8  Undang-undang  No.  24 Tahun  2004  tentang  lembaga  Penjamin simpanan  (LPS)  disebutkan  bahwa  “bank yang  ada  dan  berdiri  di  Negara  Republik Indonesia  wajib  untuk  menjadi  anggota LPS.  Bila  suatu  bank  yang  ada  di  Negara Indonesia tidak menjadi anggota LPS, maka bank  tersebut  tidak  layak  berdiri  dan berperansi  di  Negara  republic  Indonesia, karena  dianggap  sama  saja  melanggar peraturan Undang-Undang
Dengan  berlakunya  undang-undang  No. 24 tahun 2004 tentang lembaga penjaminan Simpanan  ,  yang  berlaku  mulai  tanggal  22 september 2005, maka pengaturan terhadap penjaminan  bagi  nasabah  simpanan  kini berbentuk  undang-undang.  Lembaga  ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum  terhadap  para  penyimpan  dan  pada bank,  terkait  adanya  risiko  yang  dihadapi nasabah  terhadap  kemungkinan  rush  dan atau  pembekuan  izin  usaha  suatu  bank. Dengan  adanya  penjaminan  demikian diharapkan nasabah dapat lebih mempercayan  lembaga  perbankan  dalam penyimpanan danaya yang dapat digunakan untuk  pembiayaan  pembangunan  (Try Widiyono:2006:113-114)
Dalam  pelaksanaan  ketentuan  yang berlaku untuk program penjaminan simpanan  yang  dijalankan  LPS,  tentunya bank tidak hanya dapat menuntur penjaminan  simpanan  nasabahnya  begitu saja  kepada  LPS.  Bank  pun  mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala ketentuan yang berlaku sebagai peserta dari LPS. Dengan
memenuhi segala kewajibannya  kepada  lembaga  penjaminan simpanan,  maka  bank  dapat  merasa  aman menjaminkan simpanan nasabahnya kepada LPS.
Susi Yanuarsi, PERLINDUNGAN DANA NASABAH YANG DI SIMPAN DI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. Halaman. 95 – 101
Tujuan utama system penjaminan nasabah  penyimpan  adalah  memberikan perlindungan  langsung  kepada  nasabah penyimpan. Perlindungan langsung dilakukan dengan penyusunan suatu system yang  berfungsi  memberikan  perlindungan dalam bentuk memberikan jaminan terhadap dana nasabah bilama bank dicabut izin  usahanya  atau  mengalami  likuidasi (Zulkarnain : 2002: 143).
Jaminan  tersebut  dapat  berupa  jaminan terbatas ataupun jaminan penuh. Perlindungan  langsung  dengan  jaminan terbatas yang lazim digunakan adalah skim asuransi  simpanan,  baik  skim  yang  di kelolah pemerintah
sebagaimana diparkatikan  di  Amerika  serikat,  maupun yang  dikelolah  swasta  sebagaimana  di jerman.  Perlindungan  langsung  secara penuh  umumnya  dilakukan  pada  masa krisis  sebagaiman  yang  dipraktikan  di Negara  asia  yang  tertimpa  krisi  ekonomi, termasuk Indonesia
Di  dalam  penjelasan  Pasal  37  B Undang-undang Perbankan disebutkan pembentukan  lembaga  penjamin  simpanan diperlukan dalam rangka melindungi
kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada  bank.  Dalam  menyelenggarakan penjaminan  simpanan  dana  masyarakat pada  bank,  lembaga  penjamin  simpanan dapat  menggunakan:  skim    dana  bersama, skim  asuransi  atau  skim  lainnya  yang disetujui  oleh  Bank  Indonesia  yang tujuannya  untuk  melindungi  kepentingan nasabah, serta usaha untuk mempertahankan  kepercayaan  masyarakat terhadap lembaga perbankan
Penjaminan  simpanan  nasabah  bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk mengurangi  beban  anggaran  negara  dan meminimalkan moral hazard. Namun demikian, tetap dijaga kepentingan nasabah secara  optimal.  Sebagimana  disebutkan  di dalam  pasal  8  Undang-Undang  Lembaga Penjaminan  Simpanan  disebutkan  dalam
ayat  (1)  bahwa  “Setiap  bank  yang beroperasi  di  Indonesia  baik  Bank  Umum maupun  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan.   Adapun  jenis  simpanan  di bank yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat  deposito  dan  deposito  berjangka serta jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Skim penjaminan LPS  telah  dimulai  secara  penuh  pada  sejak tanggal 22 Maret 2007
Selanjutnya  di  dalam  pasal  9  Undang- undang  LPS  disebutklan  sebagai  peserta penjaminan simpanan sebagaimana
dimaksudkan  dalam  pasal  8,  setiap  bank wajib:
1. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Salinan anggaran dasar/akta pendirian
b. Salinan dokumen perizinan bank c. Surat kterangan tingkat kesehatan bank d. Surat pernyataan direksi, komisaris,pemegang saham bank  yang  memuat  komitmen direksi, komisaris dan pemegang saham untuk mematuhi  seluruh  ketentuan sebagaimana  ditetapkan  oleh LPS, kesediaan untukbertanggungjawab  secara pribadiatas  kelalaian  dan/atau perbuatan yang melanggar hukum.  Dan  kesediaan  untuk melepaskan  dan  menyerahkan kepada LPS, segala hak, kepengurusan dan/ ataukepentingan  bank  menjadi bank  gagal  dan  diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi
2. Membayar  kontiribusi  kepesertaan sebesar  0.  1  %  dari  modal  sendiri (ekuitas)
3. Membayar premi penjaminan
4. Menyampaikan laporan secara berkalah
5. Memberikan  data  ,  informasi  dan dokumen  yang  dibutuhkan  dalam rangka penyelenggraan kepesertaan Kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh
bank  sebagai  syarat  kepesertaan  jaminan tentunya  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal  9    Undang-undang  LPS  mrmberikan konsekuensi  hukum  baik  terhadap  lembaga perbankan  itu  sendiri  maupun  terhadap pengurus.  Pelanggaran  terhadap  pasal  9 tersebut  maka  LPS  dapat  menjatuhkan sanksi  administrative    dan  sanksi  pidana pada  bank  yang  melanggar  ketentuan tersebut sebagimana tercantum dalam pasal 92 Undang-undang LPS.
Mengenai penjaminan simpanan, sebelum tahun 2006 seluruh nilai simpanan di  bank  dijamin  pemerintah  baik  itu simpanan  berupa  giro,  deposito,  sertifikat deposito,  tabungan  dan  bentuk  lainnya. Namun  mulai  tanggal  21  Maret  2006 jumlah simpanan yang dijamin per nasabah/bank  secara  bertahap  dikurangi sampai tahun 2007.
Tanggung  jawab  LPS  terhadap  nilai
simpanan  yang  dijamin  untuk  setiap nasabah  pada  setiap  bank  ditetapkan sebagai berikut (PLPS Nomor I/PLPS/2006) a. Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima  milyar  Rupiah) sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 september 2006. b. Paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah) sejak  tanggal  22  september  2006 sampai dengan 21 maret 2007;
c. Paling tinggi sebesar Rp.
100.000.000  (  seratus  juta  rupiah) sejak tanggal 22 maret 2007.
Menurut  ketentuan  pasal  11  Undang- Undang  No.  24  tahun  2004  sebagaimana diubah  peraturan  pemerintah  pengganti Undang-Undang No 3 tahun 2008
disebutkan  nilai  simpanan  yang  dijamin
untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak  Rp.  100.000.000  (seratus  juta rupiah).  Nilai  simpanan  yang  dijamin tersebut kemungkinan dapat diubah, apabila dipenuhi salah salah satu atau lebih criteria sebagai berikut:
a. Terjadi  penarikan  dana  perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan b. Terjadi inflasiyang cukup besardalam beberapa tahun
c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannnya menjadi berkurang  dari  90  %  dari  jumlah nasabah penyimpan seluruh bank
d. Terjadiancaman krisisyang berpotensimengakibatkan merosotnya  kepercayaan  masyaraat terhadap perbankan dan
membahayakan  stabalitas  system keuangan.
Jadi  nilai  simpanan  yang  dijamin oleh  LPS  mengelami  perubahan.dengan demikian tanggung jawab LPS terhadap simpanan  nasabah  terutama  terhadap nilai simpanannya bersifat tidak mutlak. Nasabah  tidak  dijamin  bahwa  nilai simpanan akan dibayar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) walaupun berdasarkan ketentuan pasal 11 undang- Undang  LPS  nilai  simpanan  yang dijamin  untuk  setiap  nasabah  pada  satu bank  paling  banyak  Rp.  100.000.000 (seratus juta rupiah).
Dengan  demikian  jika  dilihat  dari sisi  perlindungan  hukum  dana  nasabah yang  disimpan  di  bank  terutama terhadap nilai simpanan ketentuan pasal 11  undang-undang  LPSsebagaimana diubah  dalam  peraturan  pemerintah pengganti  undang-undang  No  3  tahun 2008; yang
menyebutkan “nilaisimpanan  yang  dijamin  untuk setiap  nasabah  pada  satu  bank  paling banyak  Rp.  100.000.000  (seratus  juta rupiah).  Selanjutnya  didalam  peraturan pemerintah  No.  66  tahun  2008    tentang
Susi Yanuarsi, PERLINDUNGAN DANA NASABAH YANG DI SIMPAN DI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. Halaman. 95 – 101
Besaran  nilai  simpanan  yang  dijamin oleh  lembaga  penjaminan  simpanan  di dalam  pasal  1  disebutkan  “  Nilai simpanan  yang  dijamin  untuk  setiap nasabh pada satu bank berdasarkan pasal 11  ayat  (1)  undang-undang  Nomor  24 tahun 2004 tentang lembaga penjaminan simpanan  ditetapkan  paling  banyak  Rp. 100.  000.000  (seratus  juta)  berdasarkan peraturan pemerintah ini diubah menjadi paling  banyak  Rp.  2000.  000.000  (dua milyar rupiah).
Dengan  demikian  ada  perubahan nilai  nominal  dana  nasabah  yang disimpan di bank yang dulunya
maksimal  Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sekarang menjadi Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah). Akan tetapi  masih  adanya  pembatasan  saldo maksimal  yang  dijamin  oleh  lembaga penjaminan simpanan membuat kedudukan nasabah penyimpan danayang  simpanannya  lebih  dari  Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah) sangat lemah, karena simpanannya tidak
dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan.
III. PENUTUP
1. Perlindungan dana nasabah yang disimpan di bank di jamin oleh lembaga penjaminan  Simpanan  dengan  system terbatas  maksimal  Rp.  2000.000.000 (dua milyar rupiah)membuat keberadaan dana nasabah yangsimpanannya  melebihi  dari  yang dijamin  oleh  lembaga  penjaminan simpanan  yang    disimpan  di  bank menjadi  sangat  lemah,  karena  tidak dijamin  oleh  lembaga  penjaminan simpanan.
2. Terhadap bank yang melanggar ketentuan  sebagaimana  ditentukan  oleh lembaga  penjaminan  simpanan,  maka lembaga  enjaminan  simpanan  dapat menjatuhkan sanksi administrative pada bank yang melanggar ketentuan
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  9 Undang-undang LPS.
DAFTAR PUSTAKA Hermansyah, Hukum Perbankan nasional Indonesia, Prenada media Jakarta, 2005
Muhammad  Djumhana,  Hukum  Perbankan  di Indonesia,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003
Kasmir,  manajemen  Perbankan,  PT,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 Ronny  Sautma  Hotma  Bako,  Hubungan  bank dan  nasabah  terhadap  Produk  Tabungan Deposito (suatu Tinjauan hukum terhadap perlindungan deposan di Indonesia Dewasa  ini,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1995.
Sentosa  Sembiring,  Hukum  Perbankan,  CV. Mandar Maju, Bandung, 2008 Try  Widiyono,  Aspek  Hukum  Operasional Trnsaksi  Produk  Perbankan  di  Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,  2006
Zulkarnain Sitompul, Perlindungan dana nasabah  bank  Swasta,  suatu  gagasan pendirian  Lembaga  Penjamin  Simpanan, cetakan  I,  Universitas  Indonesia  fakultas Hukum  Program  PascaSarjana,  Jakarta, 2002
Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998,  tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2004  tentang Lembaga Penjamin Simpanan Harian Umum Nasional Kompas januari 2012