INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10182-10193 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Upaya Mengurangi Tindak Prostitusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum
Nanda Muntazza 1 ✉ ,  Akhiri Syakban 2 , Nur Kholis 3 , Mitra Atllah Syahputra 4
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
Email : nandamuntazza8@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Prostitusi  merupakan  permasalahan  kompleks  yang  telah  mengganggu  ketertiban  umum  di Kabupaten  Bengkalis,  Indonesia.  Pada  tahun  2006,  pemerintah  daerah  merespons  dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum,  bertujuan  untuk  mengatasi  isu  ini.  Peraturan  ini  mengatur  larangan  terhadap  praktik prostitusi dan memberikan dasar hukum untuk penindakan terhadap para pelaku. Sanksi yang diatur dalam peraturan ini mencakup berbagai tindakan hukum, menunjukkan komitmen serius pemerintah  dalam  menangani  masalah  ini.  Namun,  diperlukan  evaluasi  mendalam  terhadap efektivitas  sanksi  untuk  memastikan  bahwa  mereka  mampu  memberikan  efek  jera  dan mengurangi  praktik  prostitusi.  Kolaborasi  antara  lembaga  penegak  hukum,  organisasi  non- pemerintah,  dan  lembaga  sosial  lainnya  memegang  peranan  penting  dalam  implementasi peraturan ini. Penelitian ini mengulas secara menyeluruh isi peraturan daerah, sanksi yang dapat dijatuhkan, dan peran lembaga terkait dalam menanggulangi prostitusi di Kabupaten Bengkalis. Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur di wilayah tersebut.
Kata Kunci : Kabupaten Bengkalis, Peraturan Daerah Prostitusi
Prostitution is a complex issue that has disrupted public order in Bengkalis Regency, Indonesia. In 2006, the local government responded by issuing Local Regulation No. 1 of 2006 on Public Order, aimed at addressing this issue. This regulation prohibits the practice of prostitution and provides  the  legal  basis  for  prosecuting  offenders.  The  sanctions  outlined  in  this  regulation encompass various legal measures, indicating the government's serious commitment to dealing with  this  problem.  However,  a thorough  evaluation  of  the  effectiveness  of  these  sanctions  is needed  to  ensure  that  they  are  capable  of  acting  as  a  deterrent  and  reducing  prostitution practices. Collaboration between law enforcement agencies, non-governmental organizations, and other social institutions plays a crucial role in implementing this regulation. This research comprehensively reviews the contents of the local regulation, the possible sanctions, and the roles of related institutions in combating prostitution in Bengkalis Regency. The results of this research are expected to make a significant contribution to efforts to create a safer and more orderly environment in that area
Keyword: Bengkalis Regency, Local Regulation Prostitution

## PENDAHULUAN
Prostitusi  merupakan  sebuah  isu  mendasar  dalam  struktur  masyarakat  yang  masih sering  dianggap  sebagai  permasalahan  moral.  Meskipun  asal-usul  dan  sebab-akibat prostitusi tidak dapat dipastikan secara pasti pada saat ini, praktik prostitusi tetap meluas di kehidupan  sehari-hari  dan  dapat  ditemukan  di  hampir  seluruh  wilayah  Indonesia,  baik secara  terbuka  maupun  terselubung.  Prostitusi  adalah  bentuk  praktik  di  mana  seorang perempuan  yang  bekerja  sebagai  pelacur  melakukan  pertukaran  dengan  orang  yang memanfaatkannya, dan yang terakhir memberikan imbalan berupa uang sebagai ganti dari interaksi  seksual.  Bentuk  praktik  ini  sudah  eksis  sejak  zaman  dahulu  dan  terus  berlanjut seiring dengan berjalannya sejarah manusia.
Prostitusi  adalah  isu  sosial  yang  kompleks  dan  sensitif  di  banyak  masyarakat,  tak terkecuali  di  Kabupaten  Bengkalis,  Indonesia.  Pada  tahun  2006,  pemerintah  daerah menetapkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  1  Tahun  2006  tentang Ketertiban  Umum,  dengan  tujuan  utama  untuk  mengatasi  masalah  prostitusi  yang  telah mengganggu  ketenteraman  masyarakat.  Peraturan  Daerah  ini  mencerminkan  komitmen serius pemerintah daerah dalam memerangi praktik prostitusi. Dengan menetapkan aturan- aturan yang jelas dan tegas, diharapkan akan terwujud lingkungan yang lebih aman dan teratur di Kabupaten Bengkalis. Meskipun demikian, efektivitas implementasi peraturan ini masih memerlukan evaluasi menyeluruh.
Pengesahan peraturan ini mencerminkan tekad pemerintah dalam menghadapi dan menanggulangi akar masalah yang mengganggu ketertiban umum diwilayah bengkalis tak terkecuali prostitusi. Peraturan ini menjelaskan berbagai aspek terkait prostitusi, termasuk praktik-praktik  terkait  dan  potensi  dampak  negatifnya  pada  masyarakat.  Hal  ini memungkinkan upaya pencegahan dan penindakan dapat dilakukan dengan lebih terfokus. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 tidak hanya memuat larangan terhadap prostitusi, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap para pelaku.  Oleh  karena  itu,  memahami  seluruh  isi  peraturan,  termasuk  sanksi  yang  dapat dijatuhkan pada pelaku prostitusi, sangatlah penting.
Sanksi yang dijelaskan dalam peraturan ini meliputi beragam bentuk tindakan hukum, mulai  dari  tindakan  administratif  hingga  pidana.  Hal  ini  menunjukkan  komitmen  serius pemerintah daerah dalam menangani permasalahan prostitusi. Meskipun demikian, perlu dilakukan  evaluasi  mendalam  terhadap  efektivitas  sanksi  ini  guna  memastikan  bahwa mereka mampu memberikan efek jera dan mengurangi praktik prostitusi. Selain keterlibatan pemerintah,  lembaga-lembaga  terkait  juga  memiliki  peran  krusial  dalam  implementasi peraturan  daerah  ini.  Kolaborasi  antara  lembaga  penegak  hukum,  organisasi  non- pemerintah,  dan  lembaga  sosial  lainnya  akan  memegang  peranan  penting  dalam memaksimalkan dampak dari peraturan ini. Sinergi di antara berbagai pihak akan menjadi fondasi yang kokoh dalam upaya mengurangi praktik prostitusi.
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan buku-buku,  jurnal,  dan  artikel  yang  relevan  dengan  tujuan  untuk  mengulas  dan mengevaluasi secara komprehensif implementasi Peraturan Daerah  Kabupaten  Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dari peraturan ini dalam mengurangi tindak prostitusi, serta melihat bagaimana peran berbagai lembaga terlibat dalam menjalankan peraturan daerah ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  harus  membuat  pembaca  dapat  memahami  metode  penelitian  yang digunakan.  Berikan  detail  yang  memadai  agar  karya  dapat  dipahami.  Metode  yang dituliskan harus ditunjukkan dengan referensi: hanya modifikasi yang relevan yang harus dijelaskan.  Jangan  ulangi  detail  metode  yang  telah  ditetapkan.  Bagian  ini  memuat rancangan atau desain penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini  memuat tentang jenis penelitian, subjek/objek penelitian, teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis data. Dilengkapi dengan ilustrasi berupa gambar / bagan desain dan langkah penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Permasalahan Prostitusi dan Dampaknya Bagi Masyarakat di Kabupaten Bengkalis Asal-usul kata "prostitusi" berakar dari bahasa Latin, tepatnya dari kata " prostituere" yang  mengacu  pada  tindakan  menyerahkan  diri  secara  terang-terangan  dalam  konteks perzinaan.  Dari  segi  etimologi,  kata  ini  berasal  dari  " prostare"  yang  berarti  melakukan penjualan  atau  penawaran.  Prostitusi  adalah  praktik  di  mana  seorang  perempuan  yang bekerja sebagai pelacur melakukan pertukaran dengan orang yang memanfaatkannya, dan yang terakhir memberikan imbalan berupa sejumlah uang untuk interaksi seksual. Prostitusi telah  menjadi  profesi  yang  ada  sejak  zaman  dahulu  kala.  Seiring  dengan  keberadaan manusia, praktik prostitusi juga turut eksis, dan diperkirakan akan terus berlanjut selama kehidupan manusia masih ada.
Kartini  Kartono  berpendapat  bahwa  manusia  secara  alami,  baik  sebagai  individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual  dengan  lawan  jenis.  Meskipun  seiring  berjalannya  waktu,  kita  juga  mengetahui bahwa ada PSK atau pelacur yang berjenis kelamin pria, namun dalam konteks penelitian ini,  yang  dimaksud  dengan  PSK  adalah  perempuan,  sesuai  dengan  kasus  yang  berhasil diungkap oleh pihak kepolisian.
Noeleen  Heyzer  mengklasifikasikan  tindak  prostitusi  ke  dalam  tiga  kategori berdasarkan  hubungannya  dengan  pihak  pengelola  bisnis  pelacuran.  Pertama,  terdapat pelacuran  independen  yang  tidak  bekerja  dengan  bantuan  calo  atau  majikan,  seringkali mereka beroperasi di pinggir jalan atau berganti tempat dari satu bar ke bar lainnya. Kedua, terdapat pelacur yang memiliki calo atau beberapa calo yang berada dalam hierarki yang saling terkait. Umumnya, pelacur pada kategori ini hanya mendapatkan sebagian kecil dari bayaran yang diterima oleh klien mereka. Ketiga, terdapat pelacur yang beroperasi di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi yang mapan, seperti klub panti pijat, lokalisasi, dan hotel-hotel.
Pelacur yang menjalankan layanan seksual di tempat tinggal mereka umumnya bekerja di  bawah  pengawasan  dan  bimbingan  seorang  Germo.  Germo  atau  mucikari  adalah individu,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  yang  mencari  mata  pencaharian  dari menyediakan, mengatur, dan mengelola tempat untuk praktik prostitusi. Mereka juga dapat memfasilitasi pertemuan antara wanita pelacur dan pria untuk hubungan seksual. Dalam pekerjaan  ini,  germo  biasanya  mendapatkan  sebagian  besar  dari  pendapatan  yang diperoleh oleh pelacur.
Prostitusi  masih  merupakan  fenomena  yang  berlangsung  di  berbagai  negara, termasuk Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang rentan dari segi ekonomi dan
sosial.  Individu  yang  terlibat  dalam  praktik  prostitusi  seringkali  merupakan  orang  yang terjepit oleh masalah keuangan atau terperangkap dalam situasi kemiskinan. Kemungkinan besar, mereka tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan atau pelatihan pekerjaan, sehingga mencari pekerjaan yang layak menjadi suatu hal yang sulit bagi mereka.
Dikabupaten Bengkalis sendiri Prostitusi merupakan isu yang memerlukan perhatian serius  dari  masyarakat  dan  pemerintah  kabupaten  Bengkalis.  Praktik  ini  berpotensi mengakibatkan  dampak  negatif  terhadap  kesehatan  dan  moral  masyarakat,  serta  dapat merusak  reputasi  daerah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kolaborasi  antara  masyarakat  dan pemerintah  sangat  diperlukan  dalam  upaya  memberantas  prostitusi  di  wilayah  tersebut. Masyarakat memiliki peran kunci dalam memerangi prostitusi. Mereka perlu meningkatkan kesadaran  akan  bahaya  prostitusi  dan  konsekuensi  negatifnya  terhadap  kesehatan  dan moral. Di samping itu, masyarakat juga harus melaporkan kasus prostitusi yang terjadi di sekitar  lingkungan  mereka  kepada  pihak  berwenang.  Melalui  langkah  ini,  mereka  dapat mendukung upaya pemerintah dalam memerangi prostitusi di kabupaten Bengkalis.
Dalam  banyak  kasus  prostitusi  di  Bengkalis,  praktik  tersebut  sering  terjadi  melalui media  online.  Para  pelaku  cenderung  melakukan  tindakan  asusila  di  tempat-tempat penginapan seperti hotel dan wisma di sekitar kawasan. Fenomena ini menunjukkan adanya kekurangan pengawasan terhadap tempat-tempat semacam itu, sehingga mereka menjadi sarana  untuk  berbagai  jenis  kejahatan.  Pemerintah  kabupaten  Bengkalis  juga  perlu memperhatikan serius masalah prostitusi ini. Mereka harus memperkuat pengawasan dan penegakan  hukum  terhadap  para  pelaku  prostitusi.  Selain  itu,  pemerintah  juga  harus memberikan sanksi yang  tegas  bagi para pelaku prostitusi dan masyarakat yang terlibat dalam  kegiatan  ini.  Upaya  preventif  seperti  peningkatan  pendidikan  dan  keterampilan masyarakat juga harus dilakukan untuk mencegah terjadinya prostitusi di wilayah Bengkalis. Pemerintah Daerah Bengkalis memiliki berbagai opsi untuk menangani prostitusi. Mereka dapat  memperketat  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  dan  jaringan  prostitusi, memberlakukan sanksi tegas, meningkatkan pengawasan wilayah rentan, dan  melakukan kampanye pendidikan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk prostitusi.
Tindakan perilaku seksual yang tidak mematuhi norma dianggap sebagai gangguan dalam masyarakat, bukan tanpa alasan. Harmoni dalam masyarakat dapat terganggu oleh lingkungan yang tidak kondusif. Ditambah lagi, berbagai masalah lainnya akan timbul, dari aspek kesehatan hingga nilai-nilai moral dalam Masyarakat.
Seseorang  yang    sering  melakukan  prilaku  seksual  menyimpang  akan  berpotensi mendatangkan Penyakit menular seksual dan kulit dan menyebar. Jenis penyakit yang sering terjadi  adalah sifilis  dan  gonore  (kencing  nanah).  Terutama  dalam  kasus  sifilis,  tanpa
pengobatan yang tepat, dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan mental pada individu dan keturunan mereka. Dampaknya termasuk: (1) sifilis bawaan yang menyerang bayi selama dalam kandungan, dapat menyebabkan keguguran atau kematian saat lahir. Jika bayi lahir, biasanya  memiliki  berat  badan  rendah,  kekurangan  darah,  kebutaan,  tuli,  kekurangan kecerdasan, serta cacat mental dan fisik lainnya. (2) sifilitik amentia, yang bisa menyebabkan gangguan  mental  seperti  gangguan  penglihatan,  keterlambatan  mental  atau  hilangnya ingatan, dan kecacatan fisik. Dalam kasus yang lebih parah, dapat mengakibatkan epilepsi atau kejang, kelumpuhan sebagian atau total, dan mungkin kecacatan mental parah atau keturunan dengan cacat mental.
Mereka juga akan mengganggu dan melanggar nilai-nilai moral, etika, hukum, dan agama, terutama dengan mengganggu norma-norma pernikahan sehingga menyimpang dari tradisi, hukum, dan agama, karena digantikan  dengan  praktik seks bebas dan tidak bertanggung  jawab.  Hal  ini  berarti  menggantikan  komitmen  dalam  hubungan  dengan keinginan untuk memenuhi kebutuhan seksual dan kesenangan tanpa pertimbangan yang matang. Jika praktik ini menjadi terpandang dan diterima dalam masyarakat, maka keluarga yang sehat akan terganggu dan terancam.
Dalam usaha untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah prostitusi, pemerintah daerah  Bengkalis  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  merencanakan,  mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi situasi ketertiban umum dan ketenangan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus melaksanakan langkah- langkah  untuk  mencegah  pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum,  memberikan perlindungan dan memastikan rasa aman dalam masyarakat, serta melaksanakan program pembinaan agar masyarakat menghormati hukum, adat, dan tradisi serta dapat bersikap toleran. Di samping itu, keterlibatan aktif  dari masyarakat juga sangat diperlukan  dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, melalui cara mempromosikan toleransi di antara  anggota  masyarakat,  menunjukkan  kepedulian  terhadap  keadaan  di  sekitar,  dan menciptakan atmosfer yang damai dan serasi. Oleh karena itu, peran serta dari pemerintah daerah dan masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah tindak prostitusi.
2. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Ketertiban Umum Dalam Penanganan Tindak Prostitusi
Peraturan Daerah merupakan norma hukum yang memiliki kekuatan hukum di tingkat pemerintahan  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Proses  pembuatan,  pengesahan,  dan pengakuan  keabsahannya  dilakukan  oleh  pihak  eksekutif  dan  legislatif.  Perda  berperan
sebagai  landasan hukum untuk mengimplementasikan  otonomi daerah, terutama dalam konteks desentralisasi, dalam mengurus kepentingan rumah tangga daerah masing-masing.
Kebijakan publik mencakup segala tindakan atau keputusan yang dilakukan atau tidak dilakukan  oleh  pemerintah,  yang  tentunya  memiliki  konsekuensi  logis  dari  keputusan tersebut. Dengan kata lain,  kebijakan  publik mencakup  peraturan yang  dikeluarkan  oleh lembaga legislative dan eksekutif, serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang  memfokuskan  pada  kepentingan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  umum  di tingkat daerah adalah implementasi atau langkah konkret yang dilakukan sebagai hasil dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki.
Dalam  rangka  pembuatan  Peraturan  Daerah,  diperlukan  kehati-hatian  untuk memastikan bahwa aturan hukum tersebut selaras dengan kepentingan masyarakat serta hukum yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi. Oleh sebab itu, mengikuti proses tahapan dalam penyusunan peraturan daerah, yaitu melalui tahap penyusunan, pembahasan, dan penetapan, menjadi hal yang sangat diperlukan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis  Nomor  1  tahun  2016  tentang  Ketertiban  Umum  dengan  tujuan  memelihara Keamanan dan Ketertiban Umum di wilayah tersebut. Peraturan ini membicarakan tentang upaya  untuk  menciptakan  ketertiban  umum  di  Kabupaten  Bengkalis.  Peraturan  Daerah merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan  bersama  Kepala  Daerah.  Tiap  daerah  memiliki  regulasi  sendiri,  termasuk Kabupaten Bengkalis yang menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ketertiban umum.
Ketertiban adalah situasi di mana segala aktivitas dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ketertiban memiliki hubungan yang erat dengan keamanan, di mana keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kondisi dinamis yang merupakan prasyarat penting  untuk  proses  pembangunan  nasional.  Hal  ini  ditandai  dengan  terjaminnya keamanan, ketertiban, penerapan hukum yang konsisten, serta terwujudnya ketentraman yang memungkinkan pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat dalam melawan, mencegah, dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hukum serta gangguan lain yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat.
Ketertiban Umum adalah prinsip kunci bagi negara dan masyarakat yang didirikan oleh Badan Eksekutif. Untuk menjaga ketertiban ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menangani  masalah  ketertiban  umum,  termasuk  menegakkan  Peraturan  Daerah  dan memastikan  ketentraman  masyarakat.  Tujuan  utama  dari  ketertiban  umum  adalah menciptakan  kehidupan  yang  teratur,  terkendali,  dan  damai  di  suatu  daerah,  sehingga
masyarakat  dapat  beraktivitas  dengan  nyaman  dan  teratur  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku. Dengan keteraturan, keterkendalian, dan ketentraman ini, masyarakat akan patuh terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  ada.  Sikap  keteraturan  ini  juga  memungkinkan masyarakat untuk merasa tenteram dan terkendali secara fisik dan emosional, membawa rasa  bahagia  dan  damai  tanpa  hambatan  atau  gangguan.  Inilah  yang  dikenal  sebagai terciptanya  suasana  tertib,  terkendali,  dan  damai.  Tanggung  jawab  untuk  menjaga ketertiban umum berada di tangan Pemerintah Kabupaten, yang harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.
Ruang  lingkup  tindak  prostitusi  berkaitan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum yang berkaitan dengan Pasal 41 Yang Berbunyi:
1) Setiap orang dilarang bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau atau tempat-tempat umum Lainnya.
2) Setiap orang dan atau badan dilarang:  menjadi penjaja seks komersial; menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; memakai jasa penjaja seks komersial.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Ketertiban Umum Pasal 41 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa setiap orang didalam Masyarakat dilarang melakukan tindak asusila ditempat terbuka dan tempat umum, setiap orang juga dilarang menjadi pelacur, menjadi mucikari, dan menjadi pelanggan bagi pelacur. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindak prostitusi didaerah Kabupaten Bengkalis.
Setiap aturan yang dikeluarkan akan berdampak pada pemberian sanksi kepada warga yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016. Sanksi terhadap pelanggaran pasal 41 ayat 1 dan 2 ini dijelaskan dalam Pasal 59, yang berupa ancaman pidana kurungan, dengan rentang waktu mulai dari 6 hari hingga  maksimal  90  hari,  serta  kemungkinan  dikenakan  denda  sesuai  dengan  tingkat pelanggaran yang terjadi.
3. Peran Satpol PP Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Diwilayah Kabupaten Bengkalis Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) merupakan instansi pemerintah yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan memelihara ketertiban dan keamanan di wilayah kabupaten/kota.  Tugas  utama  Satpol  PP  mencakup  melakukan  pengawasan, memberlakukan  hukum,  dan  melaksanakan  tindakan  terhadap  pelanggaran  peraturan daerah yang terkait dengan ketertiban umum, keamanan, serta ketentraman masyarakat. Pembentukan Satpol PP berasal dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 256
UU  No.  23  Tahun  2014.  Secara  spesifik,  keberadaan  Satpol  PP  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut PP No. 16 Tahun 2018.
Sebagai bagian  dari struktur pemerintahan  daerah, Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut. Untuk memastikan bahwa Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam menegakkan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat, perlu dilakukan peningkatan, baik dari segi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Lebih dari itu, kehadiran Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan mampu memberikan jaminan hukum dan memperlancar proses pembangunan di wilayah tersebut.
Satpol PP mendapatkan wewenangnya dari Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014, yang menetapkan tujuan Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada, mengatur ketertiban umum  dan  ketentraman,  serta  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat.  Rincian lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 PP No. 16 Tahun 2018. Pasal 1 angka 1 PP No. 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Satpol PP, atau Satuan Polisi Pamong Praja, adalah bagian dari pemerintah daerah yang diciptakan untuk menegakkan Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah,  menjaga  ketertiban  umum  dan ketentraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pasal 1 angka 2 PP No. 16 Tahun 2018 mengatur tentang Polisi Pamong Praja, atau Pol PP, sebagai anggota Satpol PP yang merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas sesuai dengan undang-undang untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mengatur ketertiban umum dan ketentraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Pasal  7  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2018  memuat  aturan  tentang kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Di dalam pasal ini, dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki hak dan kewenangan dalam:
1) Melaksanakan tindakan penertiban non-yustisial terhadap individu, pegawai pemerintah, atau  organisasi  hukum  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap  Perda  dan/atau Perkada;
2) Menegakkan  hukum  terhadap  individu,  pegawai  pemerintah,  atau  organisasi  hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3) Melakukan penyelidikan terhadap individu, pegawai pemerintah, atau organisasi hukum yang dicurigai melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada; dan
4) Melaksanakan  tindakan  administratif  terhadap  individu,  pegawai  pemerintah,  atau organisasi hukum yang terlibat dalam pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada.
Menurut peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa Satpol PP memiliki wewenang untuk menegakkan Perda dan Perkada, mengelola ketertiban  umum  dan  ketenteraman,  serta  melaksanakan  perlindungan  terhadap masyarakat.  Aspek  kewenangan  ini  dapat  dijelaskan  dari  dua  asal,  yakni  kewenangan atributif  dan kewenangan  delegatif, sebagaimana dijelaskan  oleh F.A,M. Stroink dan J.G. Steenbeek.  Pendekatan  ini  menjadi  fondasi  teoritis  bagi  pemerintah  dalam  memperoleh wewenang mereka untuk menjalankan tugasnya. Kewenangan atributif umumnya muncul dari pembagian kekuasaan negara sesuai UUD NRI 1945, dan berkaitan dengan pemberian wewenang baru. Di sisi lain, kewenangan delegatif mengacu pada pemberian wewenang oleh suatu lembaga pemerintahan kepada lembaga lain berdasarkan peraturan perundang- undangan, terkait dengan penyerahan wewenang yang sudah ada dari lembaga yang sudah memiliki  wewenang  secara  atributif  kepada  lembaga  lain.  Oleh  karena  itu,  secara  logis, kewenangan delegatif selalu terjadi setelah proses atribusi.
Ditinjau  dari  sumber  kewenangannya,  wewenang  yang  dipegang  oleh  Satpol  PP termasuk  dalam  kategori  kewenangan  mandat.  Hal  ini  karena  untuk  memastikan berlangsungnya  tata  tertib  umum  dan  ketenteraman,  serta  memberikan  perlindungan kepada  masyarakat,  tugas  dari  Pemerintah  Daerah  telah  diberikan  kepada  Satuan  Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah terkait termasuk Kabupaten Bengkalis.
Hal ini menunjukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat  termasuk  dalam  hal  menertibkan  para  pelaku  tindak  pidana  prostitusu.  Di Kabupaten  Bengkalis,  Satpol  PP  memainkan  peran  kunci  dalam  pencegahan  dan penindakan  kasus  prostitusi.  Peranan  Satpol  PP  dalam  menjaga  ketertiban  umum  dari kegiatan prostitusi di wilayah Kabupaten Bengkalis diantaranya:
Peran penting Satpol PP dalam pencegahan prostitusi di Kabupaten Bengkalis sangat signifikan.  Mereka  melaksanakan  patroli  rutin  di  lokasi-lokasi  yang  dianggap  berpotensi sebagai tempat kegiatan prostitusi, seperti hotel, karaoke, dan area hiburan malam. Selain itu, Satpol PP juga mengadakan operasi razia secara teratur untuk menindak para pelaku prostitusi dan pengusaha yang mendukung praktik tersebut. Melalui upaya-upaya ini, Satpol PP berhasil mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Selain melakukan patroli dan razia, Satpol PP juga mengadakan kampanye penyuluhan kepada  masyarakat  mengenai  risiko  prostitusi  dan  dampak  buruknya  terhadap  norma- norma dan kehidupan sosial masyarakat. Mereka berkolaborasi dengan instansi lain seperti Dinas Sosial dan Pendidikan untuk menggelar program penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas.  Melalui  inisiatif  ini,  diharapkan  masyarakat  akan  lebih  teredukasi  tentang
ancaman prostitusi dan ikut serta membantu Satpol PP dalam menanggulangi tindak pidana tersebut di Kabupaten Bengkalis.
Satpol  PP  dan  kepolisian  berkolaborasi  erat  dalam  upaya  penanggulangan  tindak pidana  prostitusi  di  Kabupaten  Bengkalis.  Satpol  PP  menyediakan  informasi  dan  data kepada kepolisian terkait lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi menjadi tempat kegiatan prostitusi, serta identifikasi pelaku prostitusi yang sering beroperasi di daerah tersebut. Kerja sama  ini  memungkinkan  Satpol  PP  dan  kepolisian  untuk  bersama-sama  menindak  para pelaku  prostitusi  beserta  pengusaha  yang  mendukung  praktik  tersebut  di  wilayah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, Satpol PP dapat turut berperan dalam menciptakan ketertiban umum di daerah tersebut dari ancaman tindak pidana prostitusi.

## SIMPULAN
Dalam upaya mengurangi praktik prostitusi di Kabupaten Bengkalis, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum memiliki peran yang sangat  penting.  Langkah  pemerintah  daerah  dalam  mengesahkan  peraturan  ini menunjukkan  komitmen  serius  mereka  dalam  menangani  akar  masalah  yang  telah mengganggu ketertiban umum di wilayah ini. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak praktik prostitusi, dengan menyediakan berbagai sanksi yang dapat diberlakukan terhadap para pelaku serta mereka yang terlibat di dalamnya. Hal ini adalah langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
Evaluasi terhadap efektivitas sanksi yang tertera dalam peraturan ini adalah langkah krusial dalam memastikan penegakan hukum yang lebih efisien terhadap praktik prostitusi. Walaupun sanksi pidana dan administratif telah dijatuhkan, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang dampak jangka panjang dari tindakan ini terhadap para pelaku prostitusi serta  masyarakat  sekitarnya.  Kolaborasi  yang  erat  antara  lembaga  penegak  hukum, organisasi  non-pemerintah,  dan  lembaga  sosial  lainnya  menjadi  kunci  dalam memaksimalkan hasil dari implementasi peraturan ini. Upaya bersama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.
Dalam usaha untuk mengurangi tindakan prostitusi, perlu diakui bahwa tidak cukup hanya  dengan  intervensi  hukum  semata.  Pendekatan  holistik  yang  melibatkan  berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, menjadi sangat penting. Dengan demikian, kolaborasi yang aktif dan efektif di antara semua pihak dapat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menanggulangi permasalahan ini
yang sangat kompleks. Upaya  bersama ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang  signifikan  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  aman  dan  teratur  bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
Hasil  dari penelitian  ini memberikan wawasan penting tentang dinamika  sosial dan hukum  terkait  prostitusi  di  Kabupaten  Bengkalis.  Temuan-temuan  ini  diharapkan  dapat memberikan  panduan  berharga  bagi  pembuat  kebijakan  dalam  meningkatkan  strategi pencegahan  serta  penindakan  terhadap  tindak  prostitusi  di  masa  mendatang.  Untuk mencapai tujuan bersama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera, penting bagi kita untuk terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan inovasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membimbing kebijakan yang lebih efektif dan terfokus di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Junaedi,  G.  S.  (2022).  "PERAN  SATUAN  POLISI  PAMONG  PRAJA  DALAM  PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI," Jurnal Tatapamong. Kartono, K. (1981). Patologi Sosial Jilid 1. Bandung: PT Raja Grafindo Persada. Kartono, K. (Tt). Psikologi Abnormal & Patologi Sek. Bandung: ALUMNI.
Hull,  T.,  Sulistyaningsih,  E.,  &  Jones,  G.  W.  (1997).  Pelacuran  di  Indonesia:  Sejarah  dan Perkembangannya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation.
Nalle, V. I. W. (2016). "Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo," Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(3).
Putra, A. K. (2017). "Studi Kewenangan Pemerintah Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014-2016," JOM FISIP, 4(2).
Saptari, R., & Holzner, B. (1997). Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan. Jakarta: Kalyanamitra.
Suyanto, B. (2003). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Surgana, M. (2019). "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (studi Tamu Wajib Lapor 1 X 24 Jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti)" (Disertasi, Universitas Islam Riau).
Yushantini,  N.  K.  H.  (2020).  "Tinjauan  Kewenangan  Antara  Satpol  PP  dan  Polri  dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan," Jurnal Kertha Semaya, 8(6).