## TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI GORONTALO
Nopiana Mozin 1 , Lucyane Djafar 2 , Jasmin Noho 3 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
nopianamozin@ung.ac.id lucyanedjafar@gmail.com jasminnoho@gmail.com
Info Artikel ____________________ Sejarah Artikel: Diterima (Mei) (2022) Disetujui ( Mei) (2022) Dipublikasikan (Mei) (2022) ____________________ Keywords Tinjauan Hukum,
Pasal 359 KUHP,
Kecelakaan Lalu lintas .

## Abstrak
_____________________________________
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implemantasi diterapkannya pasal 359 KUHP atas kasus lakalantas oleh hakim pengadilan negeri  gorontalo  dan  bagaimana  factor-faktor  pertimbangan  hakim  dalam menerapakan pasl 359 KUHP pada kasus kecelakaan lalu  lintas oleh  hakim pengadilan  negeri  gorontalo.  Adapaun  metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode normative empiris yakni dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta berdasarkan fakta kasus dilapangan yang dengan ini di analisis secara kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang ada di lapangan yang berupa gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa dalam hal hakim menerapkan pasal 359 KUHP yakni Setiap perbuatan yang karena kelalaiannya menimbulkan kematian orang lain maka dipidana paling lama lima tahun . selanjutanya pada Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 359 KUHP terbagi atas dua yakni; pertama, factor yang memberatkan (terdakwa sebagai seorang Residivice,  pemberian keterangan  yang  berbelit-belit,  tidak  ada  rasa  penyesalan  dari  dalam  diri terdakwa,tidak  ada  rasa  penyesalan  dari  dalam  diri  terdakwa,  terdakwa malah  mencoba  kabur  dan  melarikan  diri,  tidak  lengkap  surat  berkendara, tidak  adanya  permohonan  maaf  dari  terdakwa,  terdakwa  dalam  keadaan mabuk,  lost  control  mengemudi  oleh  terdakwa).  Kedua  factor  yang meringankan(terdakwa  bukan  residivice,  kooperatif  dipersidangan,  factor usia, permohonan maaf dari terdakwa)

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi yakni  dengan  jumlah  sekitar  255  juta  jiwa  atau  setara  dengan  3,5  persen  dari  jumalh penduduk di dunia. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kemacetan tertinggi setiap tahun
1 Dosen PPKN UNG
2 Dosen PPKN UNG
3 Mahasiswa PPKN UNG

## JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu
E-ISSN :  2798-4818 P-ISSN: 2808-2249
yang  disebabkan  oleh  intensitas  pekerja  dan  volume  kendaraan  yang  semakin  pesat setiaop harinya. Fakta tersebut membuktikan bawa sarana transportasi menjadi salah satu alat penghubung yang memiliki peran penting dalam hal pembangunan nasional di Indonesia.  Semakin  meningkatnya  kebutuhan  transportasi  oleh  masyarakat,  juga mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas inipun dipengaruhi oleh beberapa factor selain factor alat transportasi itu sendiri, yakni factor manusia dan factor lingkungan. Dari ketiga factor diatas, factor yang dating dari manusia itu sendiri merupakan factor yang menjadi dominan terjadinya kecelakaan lalu lints di jalan  raya.  Kaitanya  dengan  kecerobohan  pengguna  jalan,  Wirjono  Pojodikoro (1967:112) menyatakan banyak pengguna jalan yang seringkali melakukan kecerobohan hingga kealpaan yang bisa mengakibatkan nyawa dari pengemudi tersebut berada dalam bahaya.  Berdasarkan  uraian  diatas  yang  telah  dipaparkan.  Penulis  merasa  tertarik sehingga untuk meneliti lebih jauh, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : “ Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 KUHP Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Gorontalo.”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  yakni    deskriptif  kualitatif dengan  menganalisa  fenomena  kasus  dilapangan  kemudian  dianalisis  mengunakan analisis deskripsi kualitatif, (sukmadinata,2006).  Adapun objek atau materi penelitian yang di gunaka n dalam penelitian ini adalah “ Tinjauan hukum pidana dalam penerapan pasal  359  KUHP  pada  kasus  kecelakaan  lalulintas  oleh  hakim  Pengadilan  Negeri Gorontalo.”di Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo, Jl Achmad Nadjamuddin, kelurahaan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

## PEMBAHASAN
1. Penerapan pasal  359 KUHP  terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang  lain  karena  kecelakaan  lalulintas  oleh  hakim  pengadilan  negeri gorontalo
Terkait kasus kecelakaan lalu lintas, dalam hukum pidana diatur dalam psl 359 KUHP  tentang  kealpaan.  Penerapan  pasal  ini  pun  bervariatif  tergantung    tingkat kesalahan  dari  pelaku.  Adapun  dalam  hal  penjatuhan  pidana,  majelis  hakim menggunakan berbagai pertimbangan lain dari unsur-unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang ada. Pasal 359 KUHP yang menyatakan siapa saja dengan kelalaiannya mengakibatkan meninggalnya orang lain maka diancam pidana penjara paling lama 5
tahun.  Hal  ini  mmbuktikan  sesorang  yang  melakukan  kesalahan  karena kelalaian/kealpaan dapat dijatuhi hukuman pidana.
Terkait pasal ini, R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul kita undang-undang hukum  pidana  (KUHP)  serta  komentar-komentarnya  lengkap  pasal  demi  pasal, menjelaskan bahwa mati nya korban dalam hal kecelakaan lalu lintas disini semata, mata bukan lah keinginan dari si pelaku, namun karena kurng hati-hati atau lalai nya si  pelaku  (delik  culpa)  dalam  hal  mengendarai  kendaraan  hingga  akhirnya menyebabkan  kematian  bagi  pengguna  jalan  yang  lain.  Seperti  pada  contoh  kasus mobil yang dikendarai pelaku terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati. Kasus  lain  seperti  seorang  yang  berburu  babi  dihutan,  mengira  bahwa  sosok  yang diburunya  adalah  hwan  yang  dinginkannya,  akan  tetapi  karena  pandangannya terhalang  oleh  semak-belukar  dihutan  yang  ditembaknya  bukan  nya  babi  malah manusia. Contoh kasus lain nya seperti pada tahun 2010 silam di Gorontalo, tepatnya dipolsek telaga, ada dua orang polisi yang bermain dan bersenda gurau dengan senjata api,  namun  karena  ketidak  hati-hatiannya  menyebabakan  nayawa  dari  temannya melayang.
Adapun penerapan pasal 359 KUHP terhadap salah satu kasus kecelakaan lalu lintas  terjaadi  pada  hari  senin  tanggal  27  april  2015  sekitar  pukul,09:30  wita bertempat  di  kompleks  bengkel  di  motolohu  kecamatan  randangan  kabupaten pohuwato provinsi gorontalo. Terdakwa Hary yang melaju dengan kecepatan tinggi dengan mengendarai motor Suzuki satria Fu No Pol.DM 4102 FI , tiba-tiba bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki shogun No.Pol.DM 3382 BI yang dikendarai korban dari arah  berlawanan  arah  sehingga  menyebabkan  terdakwa  kaget  dan  tidak  sempat melakukan upaya untuk menghindari korban Yogi. Yang akhirnya membuat korban Yogi  terlempar  ke  bahu  jalan  sekitar  20  meter  dari  tempat  kejadian  dan  korban mengalami pendarahan hingga saat dilarikan ke Rumah Sakit Bumi Panua meninggal di tempat kejadian perkara saat itu juga. luka – luka kemudian pendarahan dibagian kepala sehingga korban meninggal dunia di RS.Bumi Panua.
Adapun  isi  dakwaan  Penuntut  Umum  terhadap  tindak  pidana  kelalaian  lalu lintas  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  HARRY  PAMULYA  yang  dibacakan  pada persidangan  dihadapan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Gorontalo  yang  pada  pokoknya mengatakan sebagai berikut:
Bahwa  terdakwa  HARY    pada  hari  Senin  tanggal  27  bulan  April  tahun  2015 sekitar  pukul  09.30  Wita  atau  setidaktidaknya  pada  waktu  lain  dalam  bulan  April tahun  2015  bertempat  di  kompleks  bengkel  motolohu  kecamatan  randangan Kabupaten  pohuwato  Provinsi  Gorontalo  atau  setidak-tidaknya  disuatu  tempat  lain yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  gorontalo  yang berwenang  memeriksa  dan  mengadili perkara  ini,  karena  kelalaiannya  atau  kurang hati-hatinya  pada  waktu  mengemudikan  kendaraan  bermotor  menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban YOGI meninggal dunia.  dengan  kesimpulan  :  Penyebab  kematian  karena  kekerasan  benda  tumpul (akibat kecelakaan lalu lintas).
Perbuatan terdakwa tersebut diatas juga dapat dikenakan pasal sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  310  ayat  4  Undang-Undang  RI  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut :
1. Individu/Orang;
2. Lalai berkendara;
3. Menyebabkan kematian bagi orang lain. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut :
a. Unsur orang/individu.
Bahwa  pengertian  “setiap  orang”  disini  adalah siapa  saja  yang  melakukan perbuatan  pidana  dan  dapt  mempertanggung  jawabkan  perbuatanya.  Dalam kasus ini adalah HARY dinyatakan memenuhi unsur “setiap”orang”
b. Unsur Kelalaian Yang menyebabkan kematian orang lain.
berdasarkan fakta dan keterangan saksi dan bukti yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa HARY memenuhi unsur kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, karena HARY tidak hati-hati dalam berkendara dan tidak melakukan upaya untuk memprioritaskan pengendara disekitarnya bahkan tidak mematuhi  rambu  lalu  lintas,  sehingga  korban  YOGI  yang  datang  dari  arah berlawanan terpental ke bahu jalan sejauh 25 meter dari tempat kejadian, hingga korban  mengalami  pendarahan  dan  saat  dilarikan  ke  Rumah  Sakit  Bumi  panua Kabupaten Pohuwato korban Yogi tertolong lagi (meninggal dunia).
Berdasarkan  fakta  tersebut  diatas,  maka  unsur  “Mengakibatkan  orang  lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Melihat hal diatas, maka dapat disimpulkan dalam hal penerapan pasal 359 KUHP  di  proses  peradilan  diakhiri  dengan  pembacaan  amar  putusan  dan penjatuhan  sanksi  pidana  dan  pidan  terhadap  si  pelalu  dengan mempertimbangkan bukti dan fakta yang ada dipersidangan.
2. Faktor  pertimbangan  Hakim  dalam  penerapkan  Pasal  359  KUHP  terhadap kelalaian dalam kasus kecelakaan Lalu-lintas di Pengadilan Negeri Gorontalo Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri Gorontalo  yaitu  bapak  Dwi  Hatmodjo  ada  beberapa  yang  dapat  meringankan  dan memberatkan putusan hakim dalam persidangan, yaitu:
1. Faktor-pertimbangan hakim dalam meringankan putusan hakim  yaitu:
a. Terdakwa  belum  pernah  menjalani  hukuman  atau  belum  pernah  dituntut sebelumnya  oleh  hukum  akibat  perbuatannya.  Hal  ini  membuktikan  bahwa terdakwa bukan seorang penjahat atau residivice.
b. Terdakwa dengan rasa penyesalan  mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan  mengulangi  perbuatannya  lagi, dalam hal  kasus  kecelakaan  lalu lintas, terdakwa  harus  lebih  berhati-hati  lagi  dalam  hal  berkendera.    Dengan demikian hal tersebut dapat membuat hakim dapat meringankan hukuman si terdakwa.
c. Pada  jalannya  persidangan,  terdakwa  menunjukan  sikap  sopan  dan menghargai  majelis  hakim  dan  menghormati  putusan  di  persidangan.  Jika terdakwa melakukan hal demikian, maka akan timbul pemikiran positif dari hakim dan hal ini dapat meringankan hukuman si terdakwa.
d. Apabila dalam hal terdakwa mempunyai tanggungan keluaraga atau terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga yang apabila terdakwa menjalani hukuman yang  lama, maka anggota keluarga terdakwa bisa jadi hidup taka da lagi  yang  menafkahi,  maka  hal  ini  bisa  jadi  mempengaruhi  hakim  dalam menjatuhkan / meringankan hukuman dari terdakwa.
e. Usia yang masih tergolong muda juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam  hal  meringankan  putusan  hukuman,  sebab  usia  muda  terdakwa diharapakan masih dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan cita-cita di masa depan nanti nya.
f. Lansia atau manusia lanjut usia juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam  hal  menjatuhkan  atau  memberikan  keringan  dalan  hukuman.  Hal  ini dikarenakan  usia  yang  sudah  tua,  dikhwatirkan  tidak  bisa  sepenuhnya menjalani masa hukuman.
g. Jika timbul perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa, yakni semisal terdakwa  memohon  maaf  dan  memberikan  bantuan  pengobatan  sampai sembuh sehingga keluarga korban mau memberikan maaf. Hal ini bisa menjadi salah satu factor yang meringankan hukuman terdakwa dipengadilan.
h. Apabila terdakwa juga mengalami luka fisik bahkan cacat, sehingga menurut penilaian  hakim  terdakwa  berhak  untuk  diringankan  hukumanny  agar terdakwa tidak terpukul secara lahir batin.
i. Terakhir,  apabila  terdakwa  secara  tidak  sengaja  atau  tidak  bermaksud melakukan  kesalahan/perbuatan  pidana.  Dalam  hukum  pidana  terdakwa dinilai  melakukan  unsur  kealpaan,  maka  hakim  dapat  mempertimbangkan keringanan hukuman bagi terdakwa.
2. Faktor-pertimbangan hakim dalam meringankan putusan hakim yaitu:
a. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dengan perbuatan pidana yang sama  atau  perbuatan  pidana  lain.  Sehingga  hakim  menilai  bahwa  terdakwa tidak sungguh-sungguh bertobat. Terdakwa seperti ini dikategorikan sebagai seorang Residivice (Wirjono Prodjodikoro, 2002:136).
b. Pemberian  keterangan  yang  berbelit-belit  oleh  terdakwa  sehingga  hakim menilai bahwa terdakwa memberikan keterangan palsu atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini juga dapat membuat hakim memberatkan hukum dari terdakwa..
c. Tidak ada rasa penyesalan dari dalam diri terdakwa.
d. Terdakwa malah mencoba kabur dan melarikan diri. Hal ini membuat hakim menilai  bahwa  terdakwa  tidak ingin  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya. Hal ini jelas tentu memberatkan hukuman dari terdakwa itu sendiri.
e. Semisal jika terjadi perbuatan pidana oleh terdakwa, namun terdakwa melihat korban harus diselamatkan, namun malah dibiarkan oleh terdakwa. Maka hal ini juga dapat memeberatkan putusan hukuman dari terdakwa.
f. Pada hal kasus kecelakaan lalu lintas, terdakwa tidak dilengkapi oleh surat- surat  berharga  seperti  SIM,  STNK.  Maka  hakim  menilai  terdakwa  sengaja
melakukan pelanggaran sebelum terjadi kasus kecelakaan itu sendiri. Hal ini juga dapat memberatkan putusan hakim di persidangan nantinya.
g. Tidak  adanya  permohonan  maaf    dan  pemberian  bantuan  dari  terdakwa kepada korban dan keluarga korban. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa egosi dan tidak punya perasaan. Hal inipiun dapat memberatkan terdakwa.
h. Kondisi  terdakwa  yang  mengemudi  dalam  keadaan  mabuk  juga  dapat memberatkan hakim dalam hal menjatuhkan putusan.
i. Tidak adanya control kendaraan dari terdakwa saat terdakwa mengemudikan kendaraannya  sehingga  menyebabkan  kelalaian  dan  mengakibatkan  orang lain dirugikan hingga meninggal dunia. Hal ini juga menjadi salah satu factor yng dapat memberatkan terdakwa dipengadilan.

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Tingkat  kecelakaan  lalu  lintas  tertinggi  salah  satunya  ada  di  Indonesia dengan korban jiwa bisa menembus 120 juta jiwa, oleh sebab itu dalam hal kasus  kecelakaan  lalu  lintas  di  Gorontalo  itu  sendiri,  hakim  harus  sebisa mungkin menerapkan pasal 359 KUHP secara adil dan bijaksana, apabila kecelakaan tersebut terjadi kaarena kelalaian.
2. Beberapa  hal  yang  dapat  mempengaruhi  factor  hakim  dalam  hal memberikan putusan ringan/beratnya suatu perkara, salah satunya adalah usia dari terdakwa serta nilai kooperatif terdakwa dipersidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmat Ali. 2002 Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dn sosiologis). Jakarta: Pt.
Toko Gunung Agung.
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Laden Marpaung. 2005. Asas-teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
A  nonim,  2000,  Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka _______, UUD 1945, jakarta : Sekretariat Negara RI _______, 1992, UU No.14 tahun 1992 Tentang lalulintas Jalan dan Angkutan Jalan, Jakarta : Sekretariat Negara RI _______, 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, Jakarta : Sekretariat Negara RI _______, 2007, Tim Penyusun Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum UNS Surakarta, Buku Pedoman Penulisan Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum,  Surakarta : UNS Press Atang Ranomehardjo. 1983, Hukum Acara Pidana, Bandung : Tarsito Bambang Purnomo, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia Daliyo dkk, 2001, Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta :