licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Indonesia Sebagai Anggota International Centre For Settlement Of Investment Disputes

## Stephanie Casily
Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, stephaniecasily@gmail.com

## ABSTRACT
International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) is an effort to settle investment disputes by means of arbitration. This institution aim to create a just, effective, and fair treatment towards both contracting parties which are (a) investor from another state and (b) host state. As dispute might rise within an investment contract, Indonesia believes that by joining ICSID, the investors will be given the ultimate protection of unfair treatment  from  Indonesia.  This  is  due  to  the  fact  that  investors  are  allowed  to  bring  such  dispute  into  the arbitration of ICSID, should a violation is being conducted. Even if the intention of Indonesia to join ICSID was made in good faith, many violations of the investor’s responsibility result in many cases of ICSID. Moreover, ICSID’s claim to solve a dispute with effective, and fair treatment towards both contracting parties are at stake, considering there are a lot of cases that require more than 10 (ten) years to be settled. Therefore, many people are expressing their concern of Indonesia’s status as one of the ICSID member. The method of this research is based on a Case Based Approach and considered as a normative legal research as it’s type in order to answer the research question regarding Indonesia’s status as an ICSID member.
Keywords ICSID; Pro and Contra; Indonesia Cite This Paper Casily,  S.  (2024).  Indonesia  Sebagai  Anggota  International  Centre  For Settlement Of Investment Disputes. Legal Spirit, 8 (1).
Manuscript History:
Received: 2023-12-01
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Stephanie Casily, stephaniecasily@gmail.com
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Indexed:
Layout Version: V8.202 4

## PENDAHULUAN
Dalam kenyataannya, terdapat 2 (dua) upaya penyelesaian sengketa, antara lain (1) State to State Dispute Settlement (selanjutnya disebut sebagai “ SSDS ”) dan (2) Investor-State Dispute Settlement (selanjutnya disebut sebagai “ ISDS ”). Dalam prosesnya, SSDS merupakan upaya  penyelesaian  sengketa  antar  negara  melalui  jalur  diplomatik 1 ,  sedangkan  ISDS merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilandaskan dengan arbitrase dalam ranah internasional 2 . Dengan demikian, ISDS melahirkan banyak instrumen yang berupaya untuk memperkuat dan memfasilitasi adanya kegiatan arbitrase internasional tersebut. Salah satu
1 Bernasconi-Osterwalder, N. (2014). State – State Dispute Settlement in Investment Treaties.
2 Muhammad  Kodri.  (2020).  Peniadaan  Mekanisme  ISDS  dalam  RCEP.  Diambil  Mei  22,  2023,  Dari https://news.detik.com/kolom/d-5279487/peniadaan-mekanisme-isds-dalam-rcep .
upayanya  adalah  dengan  lahirnya  Konvensi International  Centre  For  Settlement  of Investment Dispute selaku badan arbitrase khusus untuk penyelesaian sengketa investasi.
International Centre For Settlement of Investment Dispute (selanjutnya disebut sebagai “ ICSID ”),  merupakan  suatu  lembaga  yang  bertujuan  untuk  memfasilitasi  adanya penyelesaian  sengketa  antara  suatu  negara  dan  investor  asal  negara  lain  melalui  jalur rekonsiliasi  dan  juga  arbitrase. 3 ICSID  didirikan  oleh World  Bank dengan  tujuan  yang realistis,  di  mana  mereka  menyadari  bahwa  dalam  praktik  penanaman  modal,  suatu perselisihan antara investor dan negara di mana ia melakukan investasi dapat terjadi di luar prediksi. Dengan demikian, ICSID hadir sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh kedua belah pihak. 4
Perlu dipahami bahwa sejatinya penanam modal di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) kategori,  yakni  penanam  modal  dalam  negeri  (penanam  modal  yang  mana kewarganegaraannya adalah Indonesia), dan juga penanam modal asing (penanam modal yang kewarganegaraannya bukan Indonesia) 5 . Maka secara otomatis, penyelesaian sengketa di  Indonesia  dapat  dilakukan  melalui  2  (dua)  jalur,  yakni  melalui  penyelesaian  hukum nasional,  dan  juga  secara  internasional 6 .  Mengingat  bahwa  aktor  dari  penanaman  modal asing adalah (a) negara tempat investor berinvestasi (dalam hal ini Indonesia), dan juga (b) investor  kewarganegaraan  asing,  maka  saat  suatu  perselisihan  terjadi,  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  internasional  merupakan  upaya  yang  pantas  untuk dipertimbangkan mengingat bahwa terdapat keterlibatan 2 (dua) negara dengan perbedaan yurisdiksi  hukum  yang  mengatur.  Hal  inilah  yang  menjadikan  kehadiran  ICSID  dianggap penting, sebagai suatu upaya untuk melengkapi penyelesaian sengketa penanaman modal secara internasional.
Mengingat bahwa ICSID merupakan suatu lembaga, maka menjadi jelas bahwa yang dapat menyelesaikan sengketa melalui fasilitas ICSID hanyalah negara-negara yang terdaftar sebagai  anggota  lembaganya.  Salah  satu  cara  agar  dapat  menjadi  anggota  ICSID  adalah dengan meratifikasi Konvensi Washington tahun 1965 7 . Indonesia adalah salah satu negara anggota  lembaga  ICSID  yang  telah  melakukan  ratifikasi  Konvensi  Washington  dan menyetujui  isi  dari  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  mengenai  upaya  penyelesaian sengketa  melalui  ICSID.  Lebih  lanjut,  Indonesia  menyatakan  kesetujuannya  terhadap Konvensi Washington melalui terbentuknya Undang Undang Nomor 5 tahun 1968 mengenai Penyelesaian  Perselisihan  antara  Negara  dan  Warga  Negara  Asing  Mengenai  Penanaman Modal. Dengan demikian, Indonesia telah menyetujui  adanya upaya penyelesaian sengketa secara  internasional  antara  negara  Indonesia  dan  juga  investor  asing  dalam  bidang penanaman modal melalui jalur arbitrase.
Mengacu pada Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia — spesifiknya Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 (selanjutnya disebut sebagai “ UU PM ”), Pasal 1(1)  UU PM telah menjelaskan mengenai arti penanaman modal, yang apabila dikutip berbunyi sebagai berikut,  “P enanaman  Modal  adalah  segala  bentuk  kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh penanam  modal  dalam  negeri  maupun  penanam  modal  asing  untuk  melakukan  usaha  di
3 Pasal  1(2)    Convention  on  The  Settlement  of  Investment  Disputes  Between  States  And  Nationals  of  Other States. Chapter I International Centre For Settlement Of Investment Disputes.
4 Ibid.
5 Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.
6 Pasal 32 ayat (1) sampai (4) Undang Undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.
7 Amalia,  Prita  &  Garry  Gumelar  Pratama.  (2018). Indonesia  Dan  Icsid:  Pengecualian  Yurisdiksi  Icsid  Oleh Keputusan Presiden (Indonesia And Icsid: Exclusion Of Icsid Jurisdiction By Presidential Decision). Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018
wilayah negara Republik Indonesia.” 8 Kemudian, UU PM juga memberikan definisi terhadap penanam modal asing menurut Pasal 1(6), yang apabila dikutip berbunyi sebagai berikut, “Penanam  modal  asing  adalah  perseorangan  warga  negara  asing,  badan  usaha  asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.” 9
Sehingga, apabila diartikan sesuai dengan kedua kutipan yang telah Penulis jabarkan di atas, maka seorang investor asing baik secara individu ( natural person ) ataupun badan usaha (yang dalam hal ini adalah perusahaan investor asing berupa Perseroan Terbatas yang didirikan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Indonesia)  dapat  melakukan  investasi  usaha dalam  wilayah  Indonesia  dan  secara  otomatis  memiliki  andil  untuk  mengajukan penyelesaian sengketa arbitrase melalui jalur internasional lembaga ICSID selaku natural person ,  atau  perusahaan  perseroan  terbatas  yang  didirikan  secara  spesifik  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  untuk  kegiatan  penanaman  modal.  Dengan  kata  lain, semisal  terjadi  sengketa  antara  PT  ABC  (suatu  perusahaan  yang  dibangun  berdasarkan hukum Indonesia dengan tujuan penanaman modal asing) dengan Indonesia, maka PT ABC dapat  mengajukan  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  ICSID  dan  mengesampingkan pengadilan negeri hukum Indonesia
dalam proses penyelesaiannya. Pada tahun 2012, Indonesia digugat oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd sebesar 1,31 miliar USD atas tuduhan kerugian yang dialami kedua perusahaan tersebut. Gugatan tersebut dilandaskan dengan tuduhan bahwa aset batubara milik kedua perusahaan tersebut  telah  dialihkan  kepemilikannya  kepada  Pemerintah  Kutai  Timur,  melalui pencabutan  izin  pertambangan  dalam  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Republik Indonesia,  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Keputusan  kedua  perusahaan  tersebut  untuk melayangkan  gugatan  ke  Indonesia  melalui  jalur  arbitrase  ICSID  berbuah  manis  bagi Indonesia, sebagaimana Indonesia memenangkan gugatan arbitrase tersebut karena mampu membuktikan  pemalsuan  dokumen  yang  dilakukan  oleh   Churchill  Mining  Plc  dan  Planet Mining  Pty  Ltd  berupa  izin  pertambangan  dan  otorisasi  Pemerintah  Daerah  Kutai  Timur yang dipalsukan oleh pihak penggugat guna kelangsungan usaha Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. 10
Berangkat  dari  gugatan  Churchill  Mining  Plc  dan  Planet  Mining  Pty,  meskipun Indonesia  telah  menyetujui  adanya  penyelesaian  sengketa  melalui  ICSID,  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  (selaku  presiden  yang  menjabat  pada  masa  itu)  mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 mengenai Perselisihan yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiks i International Centre For Settlement Of Investment  Dispute .  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  meskipun  Indonesia  telah  menjadi lembaga  ICSID,  terdapat  sengketa  yang  sifatnya  harus  diselesaikan  melalui  yurisdiksi Indonesia,  yakni  sengketa  yang  timbul  atas  dasar  keputusan  tata  usaha  negara  yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Indonesia. 11 Dengan kata lain, di luar sengketa yang timbul  atas  keputusan  tata  usaha  negara,  maka  investor  asing  dapat  melakukan  upaya penyelesaian sengketa melalui ICSID.
Sejatinya,  selain  upaya  untuk  menjembatani  metode  penyelesaian  sengketa,  ICSID memang  hadir  untuk  memberikan  rasa  aman  terhadap  investor.  Hal  ini  dikarenakan,
8 Pasal 1(1) UU PM.
9 Pasal 1(6) UU PM.
10 Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  (2016).  Menangkan  Arbitrase  Churchill  Mining  di  ICSID, Indonesia  Selamatkan Uang  Negara  USD  1,31  Milyar . Diambil Mei  22, 2023, Dari https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/menangkan-arbitrase-churchill-mining-di-icsid- indonesia-selamatkan-uang-negara-usd-1-31-milyar .
11 Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 mengenai Perselisihan yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi International Centre For Settlement Of Investment Dispute.
investor asing tidak memahami secara penuh mengenai peraturan yang berlaku di negara Indonesia ataupun peraturan setiap negara di mana ia melakukan investasi usaha. Dengan demikian,  dengan  adanya  opsi  penyelesaian  sengketa  melalui  ICSID,  dipercaya  bahwa Indonesia  telah  memberikan  suatu  impresi  yang  netral,  tidak  berpihak,  dan  adil  bagi investor.  Impresi  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  Indonesia  tidak  akan menyalahgunakan  posisinya  selaku host  state (negara  di  mana  investor  asing  melakukan investasi)  dan  memberikan  kebebasan  atas  dasar  persetujuan  tertulis  untuk  melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur internasional. Persetujuan tertulis yang dimaksudkan terlebih  dahulu  diatur  dalam  Bilateral  International  Treaty  (selanjutnya  disebut  sebagai “ BIT ”)  yang  merupakan  suatu  perjanjian  antar  negara  bersangkutan  yang  menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara arbitrase internasional,  yakni  melalui  ICSID.  Perjanjian  BIT  tersebutlah  yang  kemudian  menjadi landasan dari perjanjian antara investor dan juga host state untuk membawa masalah ini ke arbitrase internasional.
Upaya ICSID yang memiliki tujuan baik bagi investor, tidak selamanya berbuah manis bagi  Indonesia  sendiri.  Hal  ini  dikarenakan,  sejalan  dengan  pendapat  Prof.  Hikmahanto Juwana,  Indonesia  sering  berada  dalam  posisi  yang  dirugikan  atas  penyalahgunaan pemanfaatan ICSID oleh investor. Selain itu, dengan biaya yang relatif mahal, para arbiter yang  ditunjuk  cenderung  lebih  memahami  kondisi  negara  yang  maju.  Mengingat  bahwa Indonesia adalah negara berkembang, maka Indonesia menghadapi kesulitan dalam proses arbitrase  di  ICSID.  Lantas,  muncul  banyak  pendapat  yang  menyarankan  agar  Indonesia keluar  dari  ICSID.  Opini  tersebut  ditentang  juga  oleh Abdul Kadir Jaelani  selaku  Direktur Perjanjian  Ekonomi  Dan  Sosial  Budaya,  Direktorat  Jenderal  Hukum  dan  Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri yang menyatakan bahwa keluarnya Indonesia dari ICSID merupakan suatu hal yang tidak diperlukan 12 .
Dengan  demikian,  Penulis  menilai  dari  kedua  pendapat  tersebut  bahwa  sejatinya terdapat beberapa hal yang dapat dibahas mengenai status Indonesia sebagai anggota dari ICSID.  Status  Indonesia  terhadap  ICSID  sejatinya  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  adanya tendensi  investor  asing  yang  menyalahgunakan  perlindungan  yang  ICSID  berikan kepadanya  untuk  melayangkan  tuntutan  kepada  Indonesia.  Salah  satu  kasusnya  adalah kasus yang telah Penulis jabarkan di atas, yakni kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd.
Meskipun  Indonesia  memenangkan  kasus  tersebut,  dengan  adanya  gugatan  dari Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, Indonesia perlu mengeluarkan upaya-upaya tambahan  untuk  mempertanggungjawabkan  argumennya  di  pengadilan  arbitrase. Pertanggungjawaban  investor  mengenai  haknya  yang  lalai  inilah  yang  membuat  banyak gugatan di arbitrase ICSID yang sejatinya menyebabkan opini-opini negatif mengenai status Indonesia di lembaga ICSID. Hal tersebut hanyalah 1 (satu) dari beberapa hal lainnya yang menggiring opini bahwa Indonesia harus keluar dari ICSID.
Dengan  demikian,  Penulis  beranggapan  bahwa  sejatinya,  perlu adanya  pembahasan lebih lanjut mengenai dasar alasan mengapa pada awalnya ICSID dianggap sebagai metode penyelesaian  sengketa  arbitrase  internasional  yang  baik  antara  investor  asing  dan Indonesia,  serta  pro  dan  kontra  akan  pertimbangan  Indonesia  untuk  keluar  dari  ICSID. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang baik antara investor dan Indonesia, dan bagaimana bentuk  pro dan kontra mengenai status keanggotaan Indonesia dalam ICSID.
12 HRS.  (2013).  Guru  Besar  Hukum  Minta  Indonesia  Keluar  dari  ICSID.  Diambil  Mei  22,  2023,  Dari https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-hukum-minta-indonesia-keluar-dari-icsid- lt5145a99083b4d/?page=2 .

## METODE
Jenis  penelitian    yang  digunakan  Penulis  adalah  penelitian  yuridis  normatif, sebagaimana  Penulis  berupaya  untuk  menganalisis  pertanyaan  penelitian  dengan melakukan  studi  kepustakaan.  Adapun,  pendekatan  penelitian  yang  dimaksudkan  adalah Pendekatan Kasus, sebagaimana Penulis bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui contoh-contoh dari kasus sengketa yang diselesaikan melalui forum ICSID.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengapa Forum ICSID Dianggap Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Baik Antara Investor Dan Indonesia?
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  arbitrase  adalah  proses  penyelesaian  sengketa yang  dilakukan  di  luar  jalur  pengadilan,  yang  mana  dalam  prosesnya,  kedua  pihak memberikan  kuasa  kepada  pihak yang  mereka  sepakati  dan  tunjuk  untuk  menyelesaikan masalah yang terjadi di antara kedua pihak tersebut. 13 Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan topik yang Penulis bahas, maka ICSID merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilihan penyelesaian sengketa tersebut  pertama-tama  telah  disetujui  saat  adanya  pembuatan  BIT,  yang  di  dalamnya meregulasi apabila terjadi sengketa, maka negara yang sama-sama menjadi anggota ICSID menyepakati proses penyelesaiannya melalui arbitrase ICSID.
Berdasarkan  pada  penjelasan  di  atas,  maka  menjadi  wajar  apabila  awalnya  ICSID dianggap  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  baik  saat  terjadinya  sengketa penanaman modal asing di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan yang akan Penulis jelaskan lebih lanjut di bawah ini.
Alasan pertama mengapa ICSID merupakan lembaga yang dianggap baik dalam proses penyelesaian sengketa adalah dikarenakan impresi yang diberikannya. Seperti yang telah dijabarkan  pada  Bab  sebelumnya,  investor  asing  merupakan  subjek  hukum  perdata  dari negara yang memutuskan untuk melakukan investasi di negara host state . Fakta tersebut menjadikan adanya perbedaan dalam yurisdiksi hukum yang mengatur, sistem pengadilan, serta bahasa sehari-hari antara Indonesia dengan investor asing tersebut. Dengan demikian, dengan disetujuinya penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase ICSID melalui BIT, maka persetujuan  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  bersifat  tidak  hanya  sebagai  (a) impresi  yang  baik — sebagaimana  Indonesia  mengupayakan  adanya  ketidakberpihakan hakim, pengadilan, maupun hukum kepada Indonesia (sehingga tidak ada pemikiran bahwa penyelesaian sengketa tersebut bias kepada Indonesia), namun juga sekaligus menjadi suatu (b) perlindungan bagi investor asing yang mungkin merasa tidak nyaman untuk berperkara di negara yang hukumnya sangat berbeda dengan hukum asal kewarganegaraannya. Apabila investor  asing  merasa  tidak  nyaman  berperkara  karena  merasa  bahwa  mereka  tidak memahami  hukum  yang  mengatur,  maka  menjadi  adil  apabila  penyelesaian  sengketanya dilaksanakan  melalui  jalur  arbitrase,  di  mana  keduanya  mempercayakan  kasus  tersebut kepada lembaga yang “netral” 14 . Lebih lanjut, (c) adanya ICSID juga secara tidak langsung menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  negara  yang  menjadi  anggotanya,  sebagaimana memberikan  upaya  yang  lebih  bagi  perlindungan  warga  negaranya  yang  hendak berinvestasi di negara asing yang merupakan anggota lembaga ICSID.
13 Rifqani Nur Fauziah Hanif. (2020). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diambil Mei 28, 2023, Dari = https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif- Penyelesaian-Sengketa.html
14 Rouli Anita Velentina. (2019) . Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase ICSID : Antara Mitos dan Realita. Disertasi. Hlm. 231.
Sejatinya,  meskipun  negara  asal  investor  asing  ( home  state) merupakan  salah  satu pihak yang juga terdampak sebagai salah satu aktor penanaman modal asing, penyelesaian sengketa  melalui  yurisdiksi  hukum home  state bukanlah  sebuah  pilihan  yang menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, selain putusan luar negeri hanya dapat dijadikan sebagai bahan bukti (tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap), sejatinya home state tidak serta  merta  memiliki  andil  dalam  memberikan  upaya  penyelesaian  saat  sengketa  terjadi. Hak home state untuk melakukan upaya penyelesaian hanya dapat terjadi apabila suatu saat terjadi  ratifikasi  atau  perubahan  Hukum  Internasional  yang  menuntut home  state untuk kewajiban  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  yang  disebabkan  oleh  investor  asing terhadap host state . Hanya atas dasar ratifikasi tersebutlah maka penyelesaian sengketa di negara asal investor dapat dilaksanakan.
Alasan kedua adalah dikarenakan kedua pihak dapat memilih arbiter secara spesifik. Dengan  adanya  pemilihan  arbiter  yang  dapat  menyelesaikan  suatu  permasalahan  yang sudah  familiar  baginya,  maka  arbiter  dianggap  mampu  dan  terpercaya  untuk  membuat keputusan  yang  paling  adil  mengenai  masalah  yang  dibawa  ke  hadapannya.  Hal  ini  juga didukung dengan kenyataan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur ICSID memberikan suatu  hasil  yang legal  and  binding (berkekuatan  hukum  tetap)n  sehingga  keputusan  dari arbiter tersebut mengikat. 15
Alasan ketiga adalah karena penyelesaian arbitrase ICSID bersifat rahasia sebagaimana penyelesaiannya tidak bersifat terbuka untuk umum. Hal ini merupakan suatu aspek yang sangatlah penting, sebagaimana proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat terbuka untuk umum, sehingga siapa saja dapat mendapatkan akses yang mudah terhadap kasus  yang  sedang  diadili.  Dengan  adanya  forum  ICSID  yang  menjaga  kerahasiaan  kasus yang  tengah  diproses,  maka  reputasi  dan  rahasia  dagang  para  pihak  juga  dapat  terjamin dengan baik tanpa harus diekspos ke dunia luar. 16
Alasan  terakhir  yang  akan  Penulis  bahas  adalah  efisiensi  lembaga  ICSID.  Negara anggota  ICSID  percaya  bahwa  lembaga  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  arbitrase internasional cenderung memakan waktu yang lebih sedikit ketimbang dengan penyelesaian sengketa melalui jalur persidangan yang memakan waktu lebih lama.
Hal-hal inilah yang menjadikan pertimbangan mengapa ICSID awalnya dianggap lebih baik, sebagaimana proses penyelesaian sengketa di dalamnya dilakukan berdasarkan proses yang cepat, adil, efektif, dan juga memberikan impresi yang baik pada host state .
Seiring  berjalannya  waktu,  kendati  demikian,  proses  penyelesaian  sengketa  yang dilaksanakan  melalui  arbitrase  ICSID  tidak  selalu  berjalan  mulus.  Hal-hal  ini  didukung dengan opini yang pro dan kontra terhadap keanggotaan ICSID di Indonesia. Berangkat dari pemikiran tersebut, Penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai opini pro dan kontra yang dimaksud pada penjelasan selanjutnya.

## Pro dan Kontra Mengenai Status Keanggotaan Indonesia Dalam ICSID
Status  keanggotaan  Indonesia  dalam  lembaga  ICSID  merupakan  suatu  hal  yang menjadi  pertimbangan  masyarakatnya  sejak  dulu.  Guna  memberikan  Pembaca  gambaran mengapa  pada  awalnya  Indonesia  memutuskan  untuk  ikut  serta  menjadi  anggota  ICSID, Pembaca pertama-tama harus memahami apa yang menjadi pokok pikir dan tujuan utama negara Indonesia pada zaman tersebut. Dengan demikian, Penulis akan menjabarkan alasan-
15 Ibid, Rouli Anita Velentina. Hlm. 232
alasan yang pada akhirnya mendukung (Pro) Indonesia untuk masuk sebagai keanggotaan lembaga ICSID.
Masuknya Indonesia sebagai anggota dari ICSID didasari dengan latar belakang bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang berupaya untuk menarik perhatian investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. 17 Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang — yang mana perekonomiannya masih sangat jauh terbelakang apabila dibandingkan  dengan  negara-negara  yang  sudah  maju,  memberikan  sebuah  acuan  bagi Indonesia untuk terus bertumbuh. Sejalan dengan adagium hukum salus populi suprema lex esto (yang  artinya  keadilan  dan  kemakmuran  rakyat  adalah  hukum  tertinggi  dari  suatu negara) 18 ,  tugas  negara  Indonesia  adalah  untuk  memastikan  perkembangan  dan  juga kesejahteraan  sosial  bagi  rakyatnya — termasuk  namun  tidak  terbatas  dengan perkembangan  dalam  bidang  ekonomi  yang  signifikan.  Sehingga  menjadi  wajar  apabila Indonesia  perlu  melakukan  sebuah  upaya  untuk  memastikan  agar  taraf  hidup  rakyatnya semakin baik.
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam  dan  manusianya. Namun karena keterbatasan dalam praktek, teknologi, maupun pendidikan, dan mengingat bahwa masyarakat Indonesia populasinya sangatlah banyak, maka menjadi suatu hal yang wajar bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya tariknya agar investor berminat untuk  melakukan  investasi  di  dalam  negara  ini.  Pasalnya,  apabila  sumber  daya  alam, maupun  potensi  lain  di  Indonesia  tidak  mampu  dikembangkan  oleh  masyarakat  warga negara  Indonesia  sendiri,  maka  potensi  dan  kekayaan  alam  Indonesia  yang  seharusnya dapat  membantu  pertumbuhan  perekonomian  rakyatnya  akan  terbuang  dengan  sia-sia. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia menilai bahwa guna mempercepat pertumbuhan ekonomi  dan  memastikan  kemakmuran  serta  kesejahteraan  rakyatnya,  maka  diperlukan sebuah  upaya  untuk  menarik  perhatian  dari  negara  tetangga  yang  statusnya  sudah  lebih maju, memiliki akses terhadap teknologi yang lebih handal, namun tetap menguntungkan bagi  perekonomian  Indonesia,  serta  rakyat  yang  berkewarganegaraan  di  dalamnya.  Hal tersebut juga sekaligus menjadi latar belakang terciptanya UU PM, sebagaimana salah satu tujuan utama praktik penanaman modal (baik dalam negeri maupun asing) adalah untuk memastikan  perkembangan  kemakmuran  masyarakat  Indonesia  dan  mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebagaimana ditulis dalam bagian “Menimbang”.
Dengan demikian, dengan adanya investor asing yang membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, maka warga masyarakat Indonesia juga akan terbantu dengan adanya lapangan kerja tersebut sebagaimana lapangan pekerjaan tersebut dapat membuka mata pencaharian bagi  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  didukung  oleh  Pasal  10  (1)  UU  PM  yang  menyatakan bahwa  investor  (baik  dalam  negeri  maupun  asing —sebagaimana  pengertian  “Penanam Modal” adalah keduanya) harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia dalam praktik usahanya di negara ini. 19
Bantuan investor asing tidak hanya berasal dari lapangan pekerjaan yang diberikan kepada Indonesia, melainkan juga melalui ilmu-ilmu yang dipelajari dan didapatkan secara langsung melalui praktik kerja warga negara Indonesia. Melalui hal tersebut, Indonesia juga terbantu secara pendidikan, menjadi lebih adaptif dengan teknologi yang sebelumnya tidak dapat  diakses  oleh  warga  negara  Indonesia,  dan  karena  pembangunannya  dilakukan  di dalam  negara  Indonesia  sendiri,  maka  negara  Indonesia  juga  mendapatkan  keuntungan
17 Hikmahanto  Juwana.  (2014)  . Indonesia  should  withdraw  from  the  ICSID! .  Diambil  Mei  26,  2023,  Dari https://www.thejakartapost.com/news/2014/04/02/indonesia-should-withdraw-icsid.html .
18 Tim HukumOnline. (2023). 91 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum. Diambil Mei 26, 2023, Dari https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c?page=2 .
berupa hasil dari praktik penanaman modal tersebut. Dari banyaknya dampak positif adanya investasi  penanaman  modal  asing  di  Indonesia,  sebagai host  state yang  baik,  Indonesia menyadari  bahwa  perlu  adanya  upaya-upaya  yang  memudahkan  investor  asing  untuk melakukan  investasi  di  Indonesia,  maka  salah  satunya  adalah  upaya  Indonesia  untuk membuat  BIT  dengan  negara-negara  lain,  dan  menjadi  anggota  lembaga  penyelesaian sengketa  secara  internasional.    Dengan  demikian,  sejalan  dengan  penjelasan  dalam  bab sebelumnya,  Indonesia  memutuskan  untuk  menjadi  anggota  lembaga  ICSID,  guna melindungi investor asing sekaligus menarik perhatian investor agar mau berinvestasi di Indonesia.
Adanya  ICSID  memberikan  sebuah  jaminan  agar  Indonesia  tidak  akan  melakukan ekspropriasi 20 (pengambilalihan  aset  penanam  modal  asing  guna  kepentingan  publik Indonesia  dengan  kompensasi),  maupun  nasionalisasi  (pengambilalihan  perusahaan investor  asing  menjadi  milik  negara  dengan  kompensasi  ataupun  tidak  dengan kompensasi. 21 Sehingga, Indonesia telah memberikan perlindungan bagi investor asing yang memiliki maksud untuk melakukan investasi di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa tujuan Indonesia untuk menjadi anggota ICSID didasari dengan suatu latar belakang yang mulia. Akan  tetapi,  investor  asing  yang  haknya  dilindungi  saat  berinvestasi  di  dalam  negara Indonesia  malah  melakukan  hal-hal  yang  sebaliknya.  Salah  satu  contoh  nyatanya  adalah kasus gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty yang menyalahgunakan haknya sebagai  investor  asing  di  Indonesia  dengan  memalsukan  data  berupa  izin  pertambangan seperti yang telah Penulis jabarkan di Bab sebelumnya. Meskipun Indonesia memenangkan gugatan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa penyalahgunaan perlindungan investor ini secara  tidak  langsung  telah  memberikan  gambaran  bahwa  mereka  telah  lalai  dalam melakukan tanggung jawabnya.
Pada hakikatnya, Penulis percaya bahwa dimana ada hak yang dapat ditagih, pasti ada juga kewajiban yang perlu dipenuhi. Sejalan dengan Pasal 15 (e) UU PM, tertulis dengan jelas bahwa sejatinya seluruh investor (baik asing maupun dalam negeri) patut mematuhi hukum yang  berlaku  di  Indonesia 22 ,  sebagaimana  Indonesia  merupakan  negara  di  mana  ia melakukan  investasi,  negara  yang  rakyatnya  bekerja  keras  untuk  kelangsungan  usaha perusahaan  asing  tersebut,  dan  juga  negara  yang  dampaknya  akan  terkena  secara  besar apabila suatu pelanggaran terjadi. Dengan demikian, apa yang dilakukan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty merupakan satu dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh investor. Terlebih, terdapat banyak sekali dampak negatif yang Indonesia alami semenjak mereka  menjadi  anggota  ICSID,  sebagaimana  dari  banyaknya  kasus  yang  diadili  melalui arbitrase  internasional,  hanya  kasus  Churchill  Mining  Plc  dan  Planet  Mining  Pty  yang berhasil dimenangkan oleh Indonesia sejak pertama kali ia menjadi anggota ICSID.
Dengan  demikian,  menurut  riset  hukum  yang  telah  dilakukan  oleh  Penulis,  Penulis mendapati bahwa salah satu alasan mengapa Indonesia menimbang statusnya untuk keluar dari  ICSID  didasari  oleh  adanya  kelalaian  investor  asing  untuk  patuh  pada  hukum  yang berlaku di Indonesia dalam proses investasinya. Hal tersebut didukung oleh beberapa kasus di mana terdapat pelanggaran hak asasi ataupun pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh  investor  ke  negara  Indonesia,  meskipun  Indonesia  telah  spesifik  dan  lantang
20 RP. (2017). Jalan Panjang Indonesia dalam Mengakomodasi Kepentingan Investor Melalui ICSID. Diambil Mei 27, 2023, Dari https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-panjang-indonesia-dalam- mengakomodasi-kepentingan-investor-melalui-icsid-lt589133bbbb927 ..
21 Tri Harnowo, S.H., MM., LL.M., MA. (2021). Mengenal Ekspropriasi dan Nasionalisasi dalam Hukum Indonesia. Diambil Mei 27, 2023, Dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-ekspropriasi-dan- nasionalisasi-dalam-hukum-indonesia-lt60c1739254810/ .
mencantumkan  dalam  UU  PM  bahwa  investor  memiliki  tanggung  jawab  dan  kewajiban untuk mematuhi peraturan Undang Undang di Indonesia.
Salah  satu  contoh  kasusnya  adalah  gagalnya  pembayaran  gaji  sekitar  4.000  (empat ribu  orang)  buruh  oleh  Uniqlo  yang  terjadi  pada  tahun  2014,  dan  kasus  tercemarnya lingkungan  Indonesia  oleh  limbah  tekstil  pada  2022  lalu.  Guna  mempermudah  Pembaca untuk  memahami  maksud  Penulis,  Penulis  akan  menjelaskan  mengenai  Pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  dilakukan  oleh  Uniqlo — sebuah  anak  perusahaan  dari  Fast  Retailing Group asal Jepang telah merugikan rakyat Indonesia 23 .
Pada  mulanya,  Fast  Retailing  Group  bekerja  sama  dan  menginvestasikan  sahamnya pada PT Jaba Garmindo selaku produsen Uniqlo di negara Indonesia. Gagalnya pembayaran gaji  tersebut  didasari  pada  kepailitan  PT  Jaba  Garmindo  akibat  adanya  keterlambatan pengiriman barang yang berkualitas dan juga permanen. Usaha Fast Retailing Group untuk mendiskusikan permasalahan tersebut telah diamini sebelum PT Jaba Garmindo dinyatakan pailit. Akan tetapi, diskusi tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan sehingga Fast Retailing  Group  memutuskan  hubungan  kerja  dengan  PT  Jaba  Garmindo  dan  dengan demikian PT Jaba Garmindo terpaksa harus gulung tikar dan menutup pabriknya.
Mengingat  bahwa  PT  Jaba  Garmindo  telah  dinyatakan  pailit,  maka  banyak  sekali tanggung  jawab  yang  harus  dipenuhi  PT  Jaba  Garmindo  untuk  para  pekerjanya.  Hal  ini dikarenakan,  pekerjanya  adalah  warga  negara  Indonesia,  berjumlah  banyak,  dan  seluruh pekerjanya telah kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba, menjadikan mereka tanpa upah dan  juga  kepastian.  Selain  itu,  terdapat  sejumlah  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi selama  mereka  bekerja,  di  mana  pelanggaran  tersebut  harus  dibayarkan  dengan kompensasi.  Adapun  pelanggaran  tersebut  berupa:  pelanggaran  terhadap  kontrak  kerja, overtime yang  tidak  dianggap  lembur,  terminasi  pegawai  yang  hamil,  hingga  penyediaan tempat kerja yang tidak aman dan sehat. Penolakan Uniqlo untuk membantu membayarkan dan memberikan kompensasi terhadap pegawai Indonesia yang bekerja di bawah naungan perjanjian  kerjasamanya  dengan  PT  Jaba  Garmindo,  menjadikan  niatan  investasi  yang awalnya  baik,  pada  akhirnya  gagal  terlaksana.  Hal  tersebut  dikarenakan,  Uniqlo  telah melanggar hak asasi manusia pekerja Indonesia dan juga kehilangan pekerjaanya akibat dari lalainya perusahaan tersebut untuk menyelesaikan masalahnya.
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Uniqlo  adalah  pelanggaran  hak  asasi  manusia, spesifiknya  pelanggaran  terhadap  Pasal  38  (4)  Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang wajib memperoleh upah yang sepadan atas pekerjaannya, atau diharuskannya sebuah perusahaan untuk membayar lembur sesuai Pasal 78 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan 24 . Selanjutnya, pelanggaran mengenai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  juga  terjadi,  sebagaimana  terdapat pencemaran limbah plastik yang dilakukan oleh Danone — sebuah produsen makanan dan minuman  asal  Perancis  yang  bekerja  sama  untuk  menjual  beberapa  minuman  kemasan ataupun susu di Indonesia, antara lain Aqua dan Mizone (PT Tirta Investama), Susu SGM (PT Sari Husada Generasi Mahardhika), Vit (PT Varia Industri Tirta). 25 Pada tahun 2022, Danone
23 CNN Indonesia. (2019). Kronologi Uniqlo Soal Tuntutan Upah Buruh di Indonesia. Diambil Mei 27, 2023, Dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190409120204-92-384591/kronologi-uniqlo-soal- tuntutan-upah-buruh-di-indonesia ..
24 Ida Ayu Wistari Narayani, Pande Yogantara S. (2021). Eksploitasi Waktu Kerja Bagi Pekerja pada Industri Fast Fashion Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.4 Tahun 2021, hlm.258-271.
25 Ferry  Sandi.  (2020).  Produk  Danone  Apa  Saja  yang  Ada  di  Indonesia?.  Diambil  Mei  27,  2023,  Dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20201102143618-4-198646/produk-danone-apa-saja-yang-ada-di-
dinobatkan menjadi perusahaan penyetor limbah plastik paling banyak di Indonesia. Tidak hanya  itu,  Danone  juga  masuk  ke  dalam  daftar  10  perusahaan  pencemar  limbah  plastik paling banyak di dunia, berdampingan dengan beberapa brand lainnya seperti Coca Cola, Nestle,  dan  Unilever.  Hal  tersebut  secara  langsung  merugikan  Indonesia,  sebagaimana produk  Danone  telah  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  menyandang  predikat  penyampah kemasan plastik terbesar oleh Sungai Watch yang berpusat di Bali. 26
Pasalnya, kasus pelanggaran yang merugikan Indonesia tersebut merupakan contoh kasus  pelanggaran  yang  merugikan  Indonesia,  sebagaimana  investor-investor  asingnya telah  gagal  melakukan  tanggung  jawabnya.  Lebih  lanjut,  kasus-kasus  tersebut  sejatinya dapat  menyebabkan  terjadinya  sengketa,  lantaran  hal-hal  tersebut  adalah  pelanggaran- pelanggaran terhadap Undang Undang negara Indonesia yang selama ini berlaku aktif dan mengatur,  sehingga  menjadikan  Undang  Undang  tersebut  sebagai  kewajiban  yang  harus dijalani  oleh  investor  asing.  Apabila  Indonesia  memutuskan  untuk  meminta pertanggungjawaban  dari  investor  asing  terhadap  penyebaran  limbah,  maupun  lalainya investor asing untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejatinya Indonesia harus membawa kasus-kasus tersebut ke dalam ranah penyelesaian sengketa internasional, salah satunya adalah ICSID.
Mengingat bahwa dari banyaknya kasus ICSID yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Bank Century 27 ataupun kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty di mana investor asing  menggugat  Indonesia,  meskipun  kesalahannya  sepenuhnya  ada  pada  investor  yang gagal  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  dan  kewajibannya,  maka  apabila  2  (dua)  contoh kasus  di  atas  (Uniqlo  dan  Danone)  diselesaikan  ke  dalam  ranah  ICSID,  belum  tentu pertimbangan ICSID akan berpihak pada Indonesia yang menjadi korban. Dengan demikian, Penulis  menilai  bahwa  terdapat  banyak  kerugian  (Kontra)  yang  Indonesia  alami  selama menjabat sebagai anggota ICSID.
Selain karena sering disalahgunakan oleh investor asing, proses penyelesaian sengketa di  ICSID  dapat  memakan  biaya  yang  banyak.  Hal  tersebut  didukung  oleh  pernyataan  Dr. Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M.,  dalam sidang Disertasinya di Universitas Pelita Harapan tahun 2019 lalu. Beliau mengatakan bahwa salah satu alasan kuat mengapa Indonesia patut keluar  dari  ICSID  adalah  karena  proses  sidang  arbitrasenya  tidak  serta  merta  dilakukan secara adil, cepat, efisien, ekonomis dan tuntas. 28 Lebih lanjut, Dr. Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M.,  menyampaikan  dalam  Disertasinya,  bahwa  penyelesaian  sengketa  melalui  ICSID merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum dan juga tidak memenuhi keadilan dalam teori keadilan bermartabat 29 .
Pernyataan tersebut dilandasi dengan kenyataan bahwa apabila investor asing hendak melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui ICSID, maka investor asing tersebut dapat langsung melayangkan gugatan tersebut tanpa adanya persetujuan dari host state terlebih dahulu. Sebaliknya, apabila host state yakni dalam hal ini Indonesia hendak melayangkan
indonesia#:~:text=Danone%20merupakan%20produsen%20makanan%20dan,(Medical%20Nutrician)%20 di%20Indonesia .
26 ANP. (2023). Pemimpin Pencemaran Lingkungan Hidup dengan Sampah Plastik AMDK. Diambil Mei 27, 2023, Dari https://www.mnctrijaya.com/news/detail/58200/pemimpin-pencemaran-lingkungan-hidup- dengan-sampah-plastik-amdk
27 ICSID.  Rafat  Ali  Rizvi  v.  Republic  of  Indonesia  (ICSID  Case  No.  ARB/11/13)  Diambil  Mei  27,  2023,  Dari https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/11/13
28 Humas  FHUI.  Indonesia  Disarankan  Mundur  dari  ICSID.  Diambil  Mei  27,  2023,  Dari https://law.ui.ac.id/indonesia-disarankan-mundur-dari-icsid/ .
29 Op.Cit. Rouli Anita Velentina. Hlm. 171
gugatan arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan investor asing,  maka  penyelesaian  melalui  ICSID  tersebut  harus  lebih  dulu  disetujui  oleh  investor asing.  Dengan  demikian,  Dr.  Rouli  Anita  Velentina,  S.H.,  LL.M.  beranggapan  bahwa  hal tersebut  tidaklah  mencerminkan  adanya  posisi  yang  bermartabat,  sebagaimana  teori keadilan bermartabat berpegang teguh pada posisi yang seimbang. 30
Meskipun telah dilakukan upaya agar investor asing tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaannya untuk melayangkan gugatan dengan mudah terhadap Indonesia di lembaga ICSID (pengupayaan tersebut berupa kesepakatan yang mengharuskan negara asal investor ( home  state )  terlebih  dahulu  membuat  BIT  dengan host  state yang  menyatakan  bahwa apabila  ada  sengketa,  penyelesaiannya  akan  dilakukan  pada  arbitrase  ICSID), 31 Dr.  Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M. juga beranggapan bahwa proses penyelesaian sengketa di ICSID berlangsung secara lama. Terkait pernyataan tersebut, Penulis menyepakati sangat setuju dengan  pendapat  beliau.  Sejatinya,  dapat  dilihat  dari  kasus  yang  telah  dijabarkan  di  Bab sebelumnya,  yakni  kasus  Churchill  Mining  Plc  dan  Planet  Mining  Pty,  di  mana  gugatan tersebut dilayangkan pada tahun 2012, namun baru diselesaikan pada tahun 2016. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui ICSID terhadap kasus Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1) 32 yang berlangsung dari tahun 1981 dan baru diselesaikan pada tahun 1992 merupakan bukti lainnya bahwa penyelesaian melalui ICSID memakan waktu yang tidak sebentar.
Lebih  lanjut,  Penulis  akan  memberikan  perbandingan  contoh  kasus  jangka  waktu penyelesaian sengketa antara negara anggota ICSID dengan investor asing yang negaranya juga merupakan anggota ICSID dalam proses penyelesaian kasus tersebut dalam arbitrase ICSID:
Victor  Pey  Casado  and  President  Allende  Foundation  v.  Republic  of  Chile (ICSID  Case No.ARB/98/2). 33
Kasus ini adalah kasus antara Chile dan juga investor asal Spanyol yang berlangsung dari tahun 1998 hingga proses penyelesaiannya pada tahun 2022. Melihat salah satu alasan mengapa  penyelesaian  proses  upaya  ICSID  dianggap  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa yang baik adalah karena efektifitasnya, maka terlihat jelas melalui kasus ini, proses penyelesaian sengketanya tidak berlangsung dengan cepat. Apabila dibandingkan dengan proses  pengadilan,  mungkin  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  pengadilan  akan berlangsung  lebih  cepat,  ketimbang  dengan  proses  penyelesaian  melalui  ICSID  yang berlangsung selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun tersebut.
Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. v. The Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/03/17) 34
Kasus ini merupakan kasus antara Suez — sebuah perusahaan asal Perancis dan juga Argentina yang membawa kasus mereka ke dalam arbitrase internasional ICSID pada tahun 2003. Kasus ini baru diselesaikan pada tahun 2018. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini berlangsung selama 15 (lima belas tahun), sehingga kembali bertolak belakang dengan
30 Op.Cit. Rouli Anita Velentina. Hlm. 175.
31 Op.Cit. Rouli Anita Velentina. Hlm. 181.
32 Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1) Diambil Mei 27, 2023, Dari https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/81/1
33 ITA  Law.  Victor  Pey  Casado  and  President  Allende  Foundation  v.  Republic  of  Chile,  ICSID  Case  No. ARB/98/2LAW. Dari https://www.italaw.com/cases/829
34 ITA Law. Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. v. The Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/03/17) Dari https://www.italaw.com/cases/1048
klaimnya  yang  mengatakan  bahwa  penyelesaian  melalui  jalur  ICSID  merupakan  upaya penyelesaian yang cepat.
Vestey Group Ltd v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/06/4) 35
Kasus ini merupakan kasus antara investor asal Inggris (UK) dan juga Venezuela yang berlangsung sejak 2006 hingga 2019. Kasus ini berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun sebagaimana  terdapat  ketidakpastian  hukum,  maupun  gagalnya  pembentukan Tribunals arbitrase  secara  cepat.  Hal  tersebut  juga  bertentangan  dengan  sistem  mekanisme penyelesaian ICSID yang memberikan klaim efektif.
Dengan  demikian,  Penulis  menilai  bahwa  apabila  dibandingkan  dengan  kasus penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  antara  beberapa  negara  keanggotaan  ICSID  dengan investor  asing  yang  berinvestasi  di  negaranya,  banyak  contoh  kasus  yang  penyelesaian sengketanya memakan waktu yang tergolong lama. Hal tersebut lantas menjadi salah satu pertimbangan  dan  dorongan  mengapa  Indonesia  dinilai  perlu  mempertimbangkan keanggotaannya dalam ICSID.
Argumen  lain  yang  mendukung  keluarnya  Indonesia  dari  ICSID  adalah  karena biayanya  yang  tergolong  relatif  mahal.  Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  ICSID kurang lebih dapat menghabiskan sebanyak 1.04 juta USD 36 . Dengan uang berjumlah banyak tersebut, alangkah lebih baik bagi Indonesia untuk mengalokasikan dana tersebut kepada pembangunan lainnya guna memastikan kesejahteraan rakyatnya.
Dengan  dijabarkannya  pendapat  pro  dan  kontra  beserta  dengan  contoh-contoh kasusnya, Penulis menilai bahwa hanya pemerintah Indonesia lah yang mampu menentukan apakah  Indonesia  layak  untuk  melepaskan  status  keanggotaannya  pada  lembaga  ICSID. Penulis menilai bahwa dengan kekuatan Indonesia dan kekayaan alamnya yang melimpah, apabila  Indonesia  memutuskan  untuk  keluar  dari  lembaga  ICSID,  Indonesia  tetap  dapat menarik hati investor asing untuk melakukan investasi di negara ini, dikarenakan sumber kekayaannya melimpah. Mengingat bahwa satu dari banyaknya alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk menjadi anggota ICSID adalah karena daya tarik, Penulis menilai bahwa hal tersebut tidaklah relevan apabila dijadikan unsur bertahannya Indonesia dalam lembaga ICSID, sebagaimana investor asing melakukan investasi dengan tujuan mencari keuntungan melalui prospek bisnis mereka masing-masing. Justru dengan adanya lembaga ICSID selaku perlindungan  bagi  investor,  terkadang  perlindungan  tersebut  malah  disalahgunakan  dan berujung pada kerugian yang harus ditanggung oleh Indonesia.
Dengan  demikian,  Penulis  menilai  bahwa  pertimbangan  agar  keputusan  bahwa Indonesia  harus  keluar  atau  menetap  sebagai  anggota  ICSID  merupakan  suatu  topik pembahasan yang jawabannya hanya dapat dijawab oleh Pemerintah, dan juga dampak yang dihasilkan  dari  setiap  kasus  yang  diselesaikan  dalam  arbitrase  internasional  tersebut kepada Indonesia.

## PENUTUP
35 ITA  Law.  Vestey  Group  Ltd  v.  Bolivarian  Republic  of  Venezuela,  ICSID  Case  No.  ARB/06/4.  Dari https://www.italaw.com/cases/3616
36 Arbitrase  Internasional.  (2018).  Memilih  Arbitrase  ICSID  atau  UNCITRAL  untuk  Perselisihan  Investor- Negara. Dari = https://www.international-arbitration-attorney.com/id/choosing-icsid-or-uncitral- arbitration-for-investor-state-disputes/
Dalam  proses  penanaman  modal  asing,  sengketa  merupakan  suatu  hal  yang  tidak dapat diprediksi, maupun dihindari. Sehingga, merupakan suatu keputusan yang bijak bagi Indonesia untuk mengupayakan adanya proses penyelesaian suatu sengketa melalui jalur internasional sebagaimana pihak yang terlibat dalam proses penanaman modal asing adalah (a) investor kewarganegaraan asing, dan juga (b) Indonesia, yang mana keduanya memiliki yurisdiksi  hukum  mengatur  yang  berbeda.  Berangkat  dari  pemikiran  tersebut,  Indonesia memutuskan  untuk  menjadi  lembaga  ICSID — suatu  lembaga  yang  memfasilitasi penyelesaian  sengketa  secara  internasional.  Penyelesaian  sengketa  melalui  ICSID  hanya diperuntukkan kepada negara yang menjadi anggotanya, dan didasari oleh perjanjian BIT, yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa antara investor asing dan juga negara di mana  investor  melakukan  investasi  ( host  state ),  maka  penyelesaiannya  akan  dilakukan melalui fasilitas ICSID.
ICSID merupakan lembaga yang dianggap ideal dalam proses penyelesaian sengketa penanaman modal antar negara. Hal tersebut didasari oleh alasan bahwa ICSID memberikan impresi  positif  bagi  negara host  state yang  tidak  memaksakan  penyelesaian  sengketa dilakukan dalam pengadilan negeri negaranya sebagaimana hal tersebut dapat menggiring opini  bahwa  adanya  suatu  keberpihakan  hukum  melalui  hakim  maupun  aparat  yang berwenang dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, ICSID juga memberikan klaim bahwa penyelesaian sengketa didalamnya berlangsung secara cepat, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum), dan juga lebih tepat sebagaimana kedua pihak dapat memilih arbiter secara spesifik.
Dibalik  alasan  positif  tersebut,  terdapat  beberapa  hal  yang  tidak  berjalan  sesuai dengan klaimnya. Nyatanya, hal tersebut menggiring opini pro dan kontra mengenai status Indonesia sebagai anggota ICSID, dan bahkan beberapa pakar kerap mendesak Indonesia untuk  meninggalkan  status  keanggotaannya  pada  lembaga  ICSID  lantaran  banyak memberikan  dampak  negatif  ketimbang  dampak  positif.  Desakan  bagi  Indonesia  untuk mempertahankan status keanggotaannya dalam ICSID didasari oleh daya tarik agar investor asing  tetap  ingin  berinvestasi  di  Indonesia  sebagaimana  penyelesaian  sengketa  di  ranah ICSID  merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan  dari  negara  kepada  investor  asing. Sebaliknya,  opini  mengapa  Indonesia  harus  meninggalkan  status  keanggotaannya  dalam ICSID  dilatar  belakangi  oleh  kenyataan  bahwa  proses  arbitrasenya  berlangsung  lama, memakan biaya yang mahal, dan memiliki tendensi keberpihakan pada investor yang secara otomatis merugikan negara Indonesia.
Dengan  demikian,  Penulis  memberikan  saran  bagi  Pemerintah,  bahwa  perlu diadakannya  suatu  proses  pertimbangan  lebih  lanjut  dan  matang  sebagaimana  proses peninggalan  status  Indonesia  terhadap  ICSID  dapat  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap  proses  penyelesaian  sengketa  antara  investor  asing  dan  juga  Indonesia  di kedepannya.  Lebih  lanjut,  apabila  di  kemudian  hari  Indonesia  melepaskan  status keanggotaannya  terhadap  ICSID,  maka  perlu  diadakan  suatu  alternatif  penyelesaian sengketa  dengan  posisi  yang  netral,  dan  proses  penyelesaian  yang  terjamin  efektif  bagi kedua pihaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Convention  on  The  Settlement  of  Investment  Disputes  Between  States  And  Nationals  of Other States.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 mengenai Perselisihan yang Tidak  Diserahkan  Penyelesaiannya  Pada  Yurisdiksi  International  Centre  For Settlement Of Investment Dispute.
Undang Undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.

## Disertasi
Rouli  Anita  Velentina.  (2019)  .  Penyelesaian  Sengketa  Penanaman  Modal  Asing  Melalui Arbitrase ICSID : Antara Mitos dan Realita. Disertasi

## Putusan
ICSID. Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/11/13). Diambil Mei 27,
2023, Dari https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case- detail?CaseNo=ARB/11/13
Amco  Asia  Corporation  and  others  v.  Republic  of  Indonesia  (ICSID  Case  No.  ARB/81/1). Diambil Mei 27, 2023, Dari https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case- detail?CaseNo=ARB/81/1
ITA Law. Victor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile, ICSID Case No. ARB/98/2LAW. Dari https://www.italaw.com/cases/829
ITA  Law. Suez,  Sociedad  General  de  Aguas  de  Barcelona  S.A.,  and  InterAguas  Servicios Integrales del Agua S.A. v. The Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/03/17) Dari https://www.italaw.com/cases/1048
ITA Law. Vestey Group Ltd v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/06/4. Dari https://www.italaw.com/cases/3616

## Jurnal
Amalia,  Prita  &  Garry  Gumelar  Pratama.  (2018). Indonesia  Dan  Icsid:  Pengecualian Yurisdiksi Icsid Oleh Keputusan Presiden (Indonesia And Icsid: Exclusion Of Icsid Jurisdiction  By  Presidential  Decision).  Majalah  Hukum  Nasional  Nomor  1  Tahun 2018
Bernasconi-Osterwalder, N. (2014). State – State Dispute Settlement in Investment Treaties.
Ida Ayu Wistari Narayani, Pande Yogantara S. (2021). Eksploitasi Waktu Kerja Bagi Pekerja pada  Industri  Fast  Fashion  Dalam  Perspektif  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia . Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.4 Tahun 2021, hlm.258-271.

## Internet
ANP.  (2023).  Pemimpin  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dengan  Sampah  Plastik  AMDK.
Diambil Mei 27, 2023, Dari https://www.mnctrijaya.com/news/detail/58200/pemimpin-pencemaran- lingkungan-hidup-dengan-sampah-plastik-amdk
Arbitrase Internasional. (2018). Memilih Arbitrase ICSID atau UNCITRAL untuk Perselisihan Investor-Negara.
Dari
=
https://www.international-arbitration- attorney.com/id/choosing-icsid-or-uncitral-arbitration-for-investor-state- disputes/
CNN Indonesia. (2019). Kronologi Uniqlo Soal Tuntutan Upah Buruh di Indonesia. Diambil Mei  27,  2023,  Dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190409120204- 92-384591/kronologi-uniqlo-soal-tuntutan-upah-buruh-di-indonesia .
Ferry Sandi. (2020). Produk Danone Apa Saja yang Ada di Indonesia?. Diambil Mei 27, 2023,
Dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20201102143618-4- 198646/produk-danone-apa-saja-yang-ada-di-
indonesia#:~:text=Danone%20merupakan%20produsen%20makanan%20dan,(M edical%20Nutrician)%20di%20Indonesia .
Hikmahanto Juwana. (2014) . Indonesia should withdraw from the ICSID! . Diambil Mei 26, 2023,  Dari https://www.thejakartapost.com/news/2014/04/02/indonesia- should-withdraw-icsid.html .
HRS. (2013). Guru Besar Hukum Minta Indonesia Keluar dari ICSID. Diambil Mei 22, 2023,
Dari https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-hukum-minta- indonesia-keluar-dari-icsid-lt5145a99083b4d/?page=2
Humas  FHUI.  Indonesia  Disarankan  Mundur  dari  ICSID.  Diambil  Mei  27,  2023,  Dari https://law.ui.ac.id/indonesia-disarankan-mundur-dari-icsid/ .
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2016). Menangkan Arbitrase Churchill Mining di ICSID, Indonesia Selamatkan Uang Negara USD 1,31 Milyar . Diambil Mei 22, 2023, Dari https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/menangkan- arbitrase-churchill-mining-di-icsid-indonesia-selamatkan-uang-negara-usd-1-31- milyar
Muhammad Kodri. (2020). Peniadaan Mekanisme ISDS dalam RCEP. Diambil Mei 22, 2023, Dari https://news.detik.com/kolom/d-5279487/peniadaan-mekanisme-isds- dalam-rcep .
Rifqani Nur Fauziah Hanif. (2020). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diambil Mei  28,  2023,  Dari  = https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca- artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html
RP. (2017). Jalan Panjang Indonesia dalam Mengakomodasi Kepentingan Investor Melalui ICSID. Diambil Mei 27, 2023, Dari https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan- panjang-indonesia-dalam-mengakomodasi-kepentingan-investor-melalui-icsid- lt589133bbbb927 ..
Tim  HukumOnline.  (2023).  91  Adagium  Hukum  Terkenal  yang  Wajib  Dipahami  Anak Hukum. Diambil Mei 26, 2023, Dari https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum- lt619387d0b9e9c?page=2 . Tri Harnowo, S.H., MM., LL.M., MA. (2021). Mengenal Ekspropriasi dan Nasionalisasi dalam Hukum Indonesia. Diambil Mei 27, 2023, Dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-ekspropriasi-dan-
nasionalisasi-dalam-hukum-indonesia-lt60c1739254810/ .