Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa  hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober
Pelindung :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penasehat :  Direktur Jenderal Imigrasi Pembina :  Kepala BPSDM Hukum dan HAM Penanggung Jawab :  Direktur Politeknik Imigrasi Redaktur :  Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mitra Bestari :  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H.
Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A. Editor Pelaksana :  Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A. Alih Bahasa :  Mila Rosmaya, S.S., M.Hum. Design Grafis :  Wilonotomo, S.Kom., M.Si. Sekretaris Redaksi :  Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

## Alamat Redaksi
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

## DAFTAR ISI
1. Definisi Pengungsi Dan Implikasinya Pada Hukum Keimigrasian Indonesia (Anindito R. Wiraputra) …………………………………………
Hal 63 - 72

## KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kehadirat  Allah  Subhanahu  Wa  Ta’ala  atas  segala  nikmat,  rahmat,  karunia  dan perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  Tim  Redaksi  untuk  menyelesaikan  penerbitan  jurnal  ini. Shalawat  serta  salam  semoga  selalu  tercurahkan  kepada  Uswatun  Hasanah,  Nabi  Muhammad Shallallahu  ‘alaihi  Wa  sallam,  beserta  keluarga,  sahabat  yang  telah  menyampaikan  ajaran  tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.
Untuk  pertama  kalinya,  Politeknik  Imigrasi  menerbitkan  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigasian (JIKK)  dalam  Volume  1  Nomor  1  Agustus  2018.  JIKK  merupakan  media  ilmiah  yang  diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.
Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah  berupa  hasil  penetlitian  /  pemikiran  ilmiah  dari  berbagai  kalangan  keimigrasian. Tema  yang dibahas  meliputi:  persoalan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Laut  dan  Udara,  Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia,  Penerbitan  Paspor  RI,  Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  serta  Manajemen  dan Pengembangan SDM Keimigrasian.
Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan  hukum  regulasi  dan  non  regulasi  berupa  kebijakan  dalam  pengembangan  hukum  dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.
Kami  menyampaikan  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  memberikan  kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.
Salam Takzim,
Depok,  Oktober 2018
Tim Redaksi

## DEFINISI PENGUNGSI DAN IMPLIKASINYA PADA HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

## THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM

## Anindito Rizki Wiraputra
Dosen Politeknik Imigrasi
Jalan Raya Gandul No.4, Cinere, Depok
Seluler: +6281230004707, Surel: anindito.wiraputra@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia as a country which did not ratify UN Convention 1951 on Status of Refugees and Protocol 1967, issued  a  Presidential  Decree  No.125/2016  on  Handling  Overseas  Refugee  in  addressing  the  issues  of foreign nation subject who intend to seek refuge by passing through Indonesian territory, generally aiming to seek refuge in Australia. These foreign nation subject introduced as “refugee” by media although the subject is unrecognized by Indonesian immigration law system. Indonesian immigration law only recognize subject as a person  who enter or leave Indonesian territory by legal or illegal means. The definition of Refugee on Presidential Decree No.125/2016 is the first definition of the subject in Indonesian legal system, refers  to  both  Refugee  and  Asylum  Seekers  in  UN  Convention  1951,  which  supposed  to  have  different handling methods. Therefore, the implementation of Presidential Decree No.125/2016 leads to different understanding in immigration and foreign policy perspective on Refugee subject.

## Keywords : Immigration, Refugees, Asylum Seeker

## ABSTRAK
Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol  1967,  menerbitkan  Peraturan  Presiden  No.125/2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar Negeri  dalam  menangani  permasalahan  orang  asing  yang  bertujuan  untuk  mengungsi  dan  singgah  di Indonesia  sebelum  menuju  negara  ketiga,  umumnya  menuju  ke  Australia.  Subjek  orang  asing  ini,  yang diperkenalkan  media  secara  umum  sebagai  Pengungsi,  tidak  dikenal  dalam  sistem  hukum  Indonesia khususnya bidang keimigrasian. Keimigrasian Indonesia mengatur tentang keluar masuknya orang dari dan ke wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan hanya mengenali subjek orang yang masuk dan keluar secara legal atau ilegal. Definisi Pengungsi Luar Negeri pada Perpres 125/2016 merujuk kepada Konvensi 1951, adalah  yang  pertama  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Namun  definisi  pada  Perpres  125/2016  tersebut meliputi  pengertian  Pengungsi  ( Refugee )  dan  Pencari  Suaka  ( Asylum  Seekers ),  yang  memiliki  tata  cara penanganan yang berbeda. Sehingga timbul perbedaan pemahaman atas subjek Pengungsi dalam penerapan Perpres  125/2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri dengan  ketentuan  Keimigrasian  dan Hubungan Luar Negeri.
Kata kunci : Keimigrasian, Pengungsi, Pencari Suaka

## PENDAHULUAN
Isu  migrasi  bukan  merupakan  hal  baru dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Jumlah  angka migrasi  semakin  meningkat  pasca  kolonialisasi pada abad ke-16 yang tercermin dengan 240.000 orang  berpindah  dari  Eropa  ke  Amerika,  yang jumlahnya meningkat hingga 50 juta orang pada abad  ke-19,  meliputi  perdagangan  budak  dari Afrika ke Eropa 1 . Salah satu faktor yang memicu peningkatan jumlah migrasi pada masa itu adalah Revolusi Industri Eropa yang terjadi pada tahun 1800an,  yang  ditandai  dengan  perubahan  besar- besaran  pada  bidang  pertanian,  manufaktur, pertambangan,  transportasi,  dan  teknologi.  Di Amerika  Serikat,  dengan  munculnya  industri- industri  berbasis  mesin ini  menarik  arus  migran sukarela yang datang untuk mendapat kesempatan  hidup  yang  lebih  baik,  atau  migran yang  datang  dengan  terpaksa  sebagai  korban perdagangan budak 2 .
Migrasi  dapat  dikategorikan  dalam  tiga perspektif  yaitu  bermigrasi  karena  mencari ketersediaan  lapangan  pekerjaan  dan  urbanisasi yang disebabkan perkembangan industri sehingga  petani  kemudian  beralih  profesi menjadi  buruh,  serta  paksaan  untuk  bermigrasi untuk  menghindar  dari  situasi  yang  tidak kondusif pada negara asal tempat tinggal 3 . Situasi yang  tidak  kondusif  ini  pada  umumnya  terjadi saat  pemerintahan  negara  terebut  telah  menjadi rapuh ( fragile government) karena tidak mampu lagi meyokong hak-hak dasar warga negaranya 4 , mengingat  eksistensi  negara  untuk  melindungi dan  menjamin  hak-hak  warga  negaranya 5 dan tidak ada satu pun negara di dunia yang terhindar dari fenomena migrasi global ini.
Konvensi  Genewa  1951  tentang  Status Pengungsi  (Konvensi  1951)  dan  Protokol  tahun
1 David Eltis and David Richardson, Atlas of the Transatlantic Slave Trade , The Americas , 2010.
2 Nick Christopher, The Industrial Revolution,
Migration, and Immigration Rosen Publishing, 2016.
3 Patrick Manning, Migration in World History , Routledge, 2012.
4 Alexander Betts, Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement , Cornell University Press, 2013.
1967 6 kemudian  mengatur  tentang  status pengungsi serta hak dan kewajiban negara yang meratifikasinya.  Australia  sebagai  negara  yang meratifikasi Konvensi 1951, memiliki kebijakan penanganan  pengungsi  yang  sangat  dinamis. Seperti  yang  dikatakn  Howard  pada  saat kampanyenya bahwa “ We will decide who comes to  this  country  and  the  circumstances  in  which they come ” 7 yang artinya Australia tetap memiliki kendali  penuh  atas  siapa  saja  yang  diizinkan untuk masuk ke wilayahnya. Pernyataan ini tetap tercermin  dalam  kebijakan  perdana  menteri Australia pada periode-periode selanjutnya, yang kemudian menjadi ciri khas kebijakan keimigrasian  Australia.  Salah  satu  kebijakan yang  terkenal  adalah Turn  Boat  Policy yang menolak  orang-orang  yang  memaksa  masuk wilayah Australia melalui jalur laut menggunakan  kapal  yang  hamper  tenggelam. Orang-orang tersebut berasal dari negara-negara timur  tengah,  umumnya  Afghanistan  dan  Iran, yang bertujuan untuk meminta suaka di Australia. Kebijakan  pemerintah  Australia  saat  itu  adalah memberi mereka kapal penyelamat dan perbekalannya untuk kemudian didorong kembali kea  rah  darimana  mereka  datang.  Hal  ini dilakukan  karena  Australia  tidak  melihat  alasan apa  yang  menyebabkan  mereka  membutuhkan suaka  di  Australia,  namun  kepada  cara  mereka masuk.  Sehingga  untuk  subjek  orang-orang pencari suaka yang masuk tidak melalui prosedur yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Australia  akan diberikan  label  sebagai irregular  migrant atau undocumented  immigrant .  Cara  pandang  atas sebuah subjek sangatlah mempengaruhi tindakan yang  diambil  selanjutnya,  sikap  ini  berdampak kepada banyaknya pencari suaka yang  kesulitan untuk  melanjutkan  perjalanan  dan  terdampar  di
5 David Armitage, ‘John Locke, Carolina, and the Two Treatises of Government’, Political Theory ,
2004, p.602–27.
6 UN General Assembly, ‘Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951’, United Nations Treaty Series , 1951.
7 ‘Australia’s Refugee Policy - Timeline | State Library of NSW’ <https://legalanswers.sl.nsw.gov.au/hot-topics-77- refugees/australias-refugee-policy-timeline> [accessed 6 July 2018].
negara-negara  transit  seperti  Indonesia 8 karena Australia  menempatkan  mereka  yang  masuk secara  illegal  .  Indonesia  sendiri  sebagai  negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 seharusnya  lebih  tegas  dalam  menangani permasalahan  para  imigran  yang  transit  di Indonesia.
Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar  keempat  di  dunia,  yang  wilayahnya meliputi  sekitar  14.000  pulau,  dengan  tingkat keanekaragaman  budaya  yang  sangat  tinggi meliputi  700  jenis  bahasa  dan  dialek  yang berbeda,  masyarakatnya  didominasi  oleh  umat muslim 9 dan  penganut  agama  lain  yang jumlahnya cukup signifikan. 10 . Walaupun kondisi ekonomi  Indonesia  masuk  ke  dalam  kategori negara  dengan  ekonomi  menengah,  dengan masuknya  Indonesia  dalam  grup  negara  G20, namun  setengah  dari  penduduknya  berada didalam batas garis kemiskinan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan yang meningkatkan tekanan serta konflik horizontal di lini  masyarakat  kelas  menengah  kebawah 11 . Hugo  juga  menyatakan  bahwa  kondisi  internal Indonesia  tidaklah  sebaik  apa  yang  tercermin dalam  data  ekonomi,  dimana  pemerintah  masih banyak  menelantarkan  masyarakatnya  yang mengungsi baik karena pekerjaan dan kemiskinan  maupun  bencana  alam 12 .  Sehingga keberadaan para imigran yang transit di wilayah Indonesia  kemudian  terabaikan  karena  tidak adanya  aturan  yang  secara  spesifik  mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi.
Indonesia  sebagai  negara  yang  tidak meratifikasi  Konvensi  1951  didesak  oleh kebutuhan  untuk  berperan  di  kancah  dunia internasional, dan sesuai dengan amanat Undang- Undang  No.37  tahun  1999  tentang  Hubungan Luar  Negeri  kemudian  menrbitkan  Peraturan
8 Antje Missbach, Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2015).
9 ‘Arti Kata Muslim - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’ <https://kbbi.web.id/muslim> [accessed 6 July 2018].
10 ‘East Asia/Southeast Asia :: Indonesia — The World Factbook - Central Intelligence Agency’ <https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/id.html> [accessed 6 July 2018].
Presiden No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Perpres 125/2016). Perpres ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan imigran subjek pencari suaka dan  pengungsi  di  Indonesia.  Namun  definisi Pengungsi  yang  dalam  Perpres  125/2016  dan mekanisme penanganannya menimbulkan hambatan dalam
kendala dalam
implementasinya.  Oleh  karena  itu,  penulisan  ini akan  mencoba  menjawab  dampak  penggunaan definisi pengungsi dalam Perpres 125/2016 pada penerapan hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dibahas  dengan  metode deskriptif  analisis  dengan  pendekatan  kualitatif menggunakan sumber referensi sekunder. Rangkaian kegiatan penugmpulan data dilakukan dengan  sewajarnyaatas  sumber-sumber  hukum yang ada dan berkaitan dengan pengungsi, yaitu Konvensi  1951,  Undang-Undang  Keimigrasian, Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, Perpres 125/2016,  surat-surat  keputusan  dan  penjelasan undang-undang.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  kajian  pustaka  murni  tanpa  adanya  data penelitian empirik atas objek pnelitian.
Penelitian  ini  terbatas  pada  dampak definisi  pengungsi  dari  luar  negeri  dalam perspektif  hukum  di  Indonesia  tanpa  melihat aspek-aspek lainnya seperti kemanusiaan, ekonomi,  dan  agama.  Fokus  kajian  dalam penelitian  ini  juga  hanya  didominasi  pada penegakan  hukum  keimigrasian  Indonesia  yang berhubungan  erat  dengan  penanganan  orang asing di Indonesia. Dalam rangkaian penanganan pengungsi,  penilitian  ini  hanya  melihat  pada proses  masuk  subjek  pencari  suaka  dan pengungsi  dan  konsekuensi  yang  muncul  dari
11 Linda Ruth Briskman, Lucy Imogen Fiske, and Lucy Imogen Fiske, ‘Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials’, Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal , 8.2 (2016), 22–42 <https://doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4883>.
12 Graeme Hugo, ‘Pengungsi—Indonesia’s Internally Displaced Persons’, Asian and Pacific Migration Journal , 11.3 (2002), 297–331.
beberapa beberapa sudut pandang yang digunakan untuk melihat subjek terkait.
Hasil  daripada  penelitan  ini  diharapkan dapat  memberikan  masukan  dan  pertimbangan dalam penyusunan langkah penanganan permasalahan  orang  asing  subjek  pencari  suaka dan pengungsi di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## A. Pengungssi Internal, Pencari  Suaka,  dan Pengungsi
Sebelum membahas bagaimana sikap yang diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam menangani para imigran yang masuk ke wilayah Indonesia, perlu dipahami bahwa ada perbedaan dalam pemahaman kata-kata yang diterjemahkan dari  bahasa  Inggris  kedalam  bahasa  Indonesia yang  memiliki  makna  berbeda.  Penerjemahan kata kedalam bahasa Indonesia dari bahasa asing memang  masih  banyak  terpengaruh  dari  masa transisi pasca kemerdekaan Indonesia dari Hindia Belanda. Penerjemahan tersebut muncul
dikarenakan peraturan-peraturan yang digunakan pasca kemerdekaan masih menggunakan peraturan-peraturan  yang  berlaku  pada  jaman kolonial  Belanda,  sehingga  kebiasaan  untuk menerjemahkan  bahasa  asing  secara letterlijk atau penerjemahan kata per kata seringkali tidak seesuai  dengan  keadaan  bangsa  Indonesia  saat ini.
Pengungsi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  merujuk  kepada  orang  yang pergi  menghindarkan  (menyingkirkan)  diri  dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang dirasa  aman).  Pemahaman  tersebut  merupakan pemahaman  yang  banyak  digunakan  oleh masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  untuk mendefinisikan  orang  yang  terpaksa  berpindah dari  tempat  asalnya  untuk  mendapatkan  rasa aman.  Pengungsi  dalam  pengertian  ini  meliputi mereka  yang  terpaksa  harus  berpindah  baik didalam negeri maupun di luar negeri. Internally
13 Michael Goodhart, Human Rights: Politics and Practice , Oxford University Press , 2009 <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198708766.001.00 01>.
Displaced  Person  (IDPs) atau  dapat  diartikan sebagai  Pengungsi  Internal  merupakan  istilah yang  merujuk  orang-orang  karena  tekanan keadaan  terpaksa  untuk  meninggalkan  tempat tinggalnya,  namun  tetap  berada  dalam  batas wilayah suatu negara 13 . Pengertian ini tidak lazim digunakan di Indonesia, khususnya dalam media dan sistem hukum Indonesia yang menerjemahkannya dalam klasifikasi “pengungsi” saja. Konvensi 1951 secara umum mendefinisikan  pengungsi  pada  pasal  I  huruf  A ayat (1) sebagai:
‘ As  a  result  of  events  occurring  before  1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group  or  political  opinion,  is  outside  the country  of  his  nationality  and  is  unable  or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of  the  protection  of  that  country;  or  who,  not having  a  nationality  and  being  outside  the country  of  his  former  habitual  residence  as  a result  of  such  events,  is  unable  or,  owing  to such fear, is unwilling to return to it. ’ 14
Konvensi
1951 secara umum mendefinisikan  pengungsi  sebagai  “seseorang yang  dikarenakan  rasa  takut  atas  penganiayaan karena  ras,  agama,  kebangsaan,  keanggotaan sosial kelompok tertentu, dan pandangan politik berada di luar negara asal tidak dapat atau tidak bersedia  untuk  mendapat  perlindungan  dari negara  asalnya,  atau  mereka  yang  kehilangan kewarganegaraan  karena  peristiwa  tersebut  dan tidak  ingin  kembali  ke  tempat  asalnya”.  Untuk mendapatkan  status  sebagai  pengungsi  yang diakui berdasarkan Konvensi 1951, perlu adanya verifikasi  dari  Komisi  Tinggi  PBB  Urusan Pengungsi (UNHCR) 15 . Organisasi Internasional ini berperan penting khususnya pada negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 untuk menentukan apakah seseorang tersebut memenuhi kriteria untuk menjadi pengungsi atau tidak.
14 UN General Assembly.
15 United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR)
Salah  satu  keutamaan  yang  diperoleh dengan  status  pengungsi,  adalah  sebagaimana dijelaskan pada Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 yaitu:

## ‘ PROHIBITION OF EXPULSION OR
RETURN (“REFOULEMENT”)
No  Contracting  State  shall  expel  or  return (“refouler”)  a  refugee  in  any  manner whatsoever to the frontiers of territories where his  life  or  freedom  would  be  threatened  on account  of  his  race,  religion,  nationality, membership  of  a  particular  social  group  or political opinion. ’
Ketentuan  pada  pasal  diatas  melarang negara pihak untuk  memulangkan atau menolak masuk pengungsi ke sebuat wilayah negara yang akan  mengancam  keselamatannya.  Sehingga pemegang  status  pengungsi  dijamin  dari pemulangan dan atau penolakan untuk mendapat perlindungan seutuhnya dari negara lain.
Selain  pengungsi,  istilah  yang  sering muncul  dan  memiliki  arti  yang  mirip  dengan pengungsi  adalah  pencari  suaka. United  Nation Declaration  On  Territorial  Asylum  1967 atau Deklarasi  PBB  Tentang  Suaka  Teritorial  tahun 1967 (Deklarasi 1967) melalui Resolusi Majelis Umum  PBB  pada  14  Desember  1967  (Resolusi 2312  (XIXII))  pasal  1  ayat  (1)  dan  (2) menyatakan bahwa :
‘ 1. Asylum granted by a State, in the exercise of its sovereignty, to persons entitled to invoke article  14  of  the  Universal  Declaration  of Human  Rights,  including  persons  struggling against  colonialism,  shall  be  respected  by  all other States.
2.  The  right  to  seek  and  to  enjoy  asylum  may not  be  invoked  by  any  person  with  respect  to whom there are serious reasons for considering  that  he  has  committed  a  crime against peace, a war crime or a crime against humanity,  as  defined  in  the  international instruments  drawn  up  to  make  provision  in respect of such crimes.
16 Juliyanti, ‘Perlindungan Hak Individu Dalam Memperoleh Suaka Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia’, Legal Opinion , 1.6.
17 Missbach.
3. It shall rest with the State granting asylum to evaluate the grounds for the grant of asylum .’
Yang  menyatakan  bahwa  suaka  yang diberikan oleh suatu negara wajib dihormati oleh negara  lain  sepanjang  subjek  yang  diberikan suaka merupakan penjahat perang yang bertentangan  dengan  kemanusian,  dimana  hal tersebut  merupakan  kewenangan  dari  negara pemberi  suaka  untuk  melakukan  evaluasi terhadap subjek dimaksud 16 .
Perbedaan  antara  Pencari  Suaka  dan Pengungsi  terletak  pada  status  dalam  perspektif dunia  internasional.  Semua  pengungsi  pada awalnya memulai perjalanannya sebagai imigran dengan  tujuan  untuk  mencari  suaka  ke  negara lain 17 .  Keutamaan  pengungsi  yang  memperoleh kekebalan  untuk  tidak  dipulangkan  atau  ditolak menjadi  motivasi  bagi  para  pencari  suaka. Sehingga  UNHCR  diberikan  mandat  untuk melakukan  seleksi  dan  evaluasi  bagi  pencari suaka  yang  memenuhi  syarat  untuk  diberikan status pengungsi.
Suaka  merupakan  kewenangan  mutlak suatu  negara  pemberi  suaka  ( state-granting asylum )  dalam  memberikan  evaluasi  atau penilaian atas alasan pemberian suaka, yang tidak perlu  dijelaskan  kepada  dunia  internasional  dan negara  asal  pencari  suaka 18 .  Dimana  Pengungsi merupakan  status  yang  diberikan  sesuai  dengan standar  yang  telah  ditetapkan  dalam  Konvensi 1951 dan norma-normanya diakui oleh masyarakat  internasional  sebagai Jus  Cogens , yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum internaisonal 19 .

## B. Pengungsi  Dalam  Perspektif  Hukum Indonesia
Dalam  sudut  pandang  hukum  Indonesia, khususnya  Undang-Undang  No.6  tahun  2011
18 Juliyanti.
19 M Cherif Bassiouni, ‘International Crimes:" Jus Cogens" and" Obligatio Erga Omnes"’, Law and Contemporary Problems , 59.4 (1996), 63–74.
tentang Keimigrasian 20 (UU No.6/2011), eksistensi  Pencari  Suaka  dan  Pengungsi  tidak teridentifikasi.  Penanganan  atas  Pencari  Suaka dan  Pengungsi  dalam  sistem  hukum  Indonesia hanya  disebutkan  sekilas  pada  Undang-Undang No.37  tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar Negeri 21 yang  menyatakan  bahwa  teknis pelaksanaannya  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan Keputusan  Presiden.  Walaupun  pencari  suaka tidak  teridentifikasi  dalam  sistem  hukum keimigrasian,  namun  pernyataan  bahwa  suaka merupakan  kewenangan  negara  secara  mutlak, maka  mekanismenya  tidak  bertentangan  dengan proses penegakan hukum keimigrasian.
Keimigrasian dalam UU No.6/2011 pasal 1 ayat (1) dijelaskan sebagai “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga tegaknya kedaulatan negara.” Dimana dalam UU No.6/2011  hanya  menjelaskan  tentang  prosedur untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia secara legal  dan  bagi  yang  tidak  memenuhi  ketentuan tersebut dinyatakan sebagai imigran illegal.
Peraturan  Presiden  No.125  tahun  2016 tentang  Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar Negeri 22 (Perpres  125/2016)  pasal  1  ayat  (1) menjelaskan bahwa Pengungsi dari Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing  yang  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok  sosial  tertentu,  dan  pendapat  politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan  dari  negara  asalnya  dan/atau  telah mendapatkan  status  pencari  suaka  atau  status pengungsi  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa
20 Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’, Lembaran Negara , 2011.
21 Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 37 Tahun
1999 Tentang Hubungan Luar Negeri’, Lembaran Negara , 1999.
22 Indonesia, ‘Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri’, 2Lembaran Negara , 2016.
23 ‘Menilik Peluang Indonesia Menuju Keanggotaan DK PBB - ANTARA News’ <https://www.antaranews.com/berita/631958/menilik
melalui Komisariat Tinggi  Urusan Pengungsi di Indonesia.
Perpres  125/2016  menggunakan  definisi yang  mengacu  pada  Konvensi  1951  dan menambahkan beberapa klausul, dimana definisi Pengungsi  Dari  Luar  Negeri  pada  Perpres 125/2016,  Pencari  Suaka  dan  Pengungsi diposisikan  pada  kedudukan  yang  sama.  Ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dalam Perpres 125/2016 dalam implementasi hukum di Indonesia,  khususnya  hukum  keimigrasian sebagai  berikut:  Pertama,  mempertimbangkan bahwa proses penerbitan Perpres 125/2016 sarat dengan  unsur  politik.  Karena  butuh  waktu  yang lama sampai dengan terbitnya Perpres 125/2016 sejak  diamanatkannya  peraturan  tersebut  pada pasal 27 UU No.37/1999.   Selain itu mengingat bahwa  Indonesia  berambisi  untuk  masuk  dalam Dewan  Keamanan  Tidak  Tetap  PBB  seperti dikatakan Pihak Perwakilan RI di PBB, Indonesia akan  menunjukkan  keterlibatan  dan  kepedulian atas isu-isu yang menjadi perhatian anggota PBB untuk  mendapatkan  dukungan  dari  dua  per  tiga anggota  PBB 23 .  Isu  pengungsi  merupakan  isu yang  sangat  marak  pada  dekade  terakhir, khususnya kasus Rohingya dan hubungan antara Indonesia-Australia  tentang  manusia  perahu 24 mendorong  pemerintah  untuk  menunjukkan keseriusan  Indonesia  dalam  menangani  masalah Pencari  Suaka  dan  Pengungsi.  Sehingga  dalam upayanya,  Pemerintah  Indonesia  mengadopsi banyak  hal  dari  konvensi  1951  pada  Perpres 125/2016  dan  fokus  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  ada  saat  itu.  Pada  akhirnya Indonesia  sukses  masuk  dalam  anggota  tidak tetap  Dewan  Keamanan  PBB  periode  2019- 2020 25 .
-peluang-indonesia-menuju-keanggotaan-dk-pbb> [accessed 7 July 2018].
24 Missbach.
25 ‘Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB Untuk Kali Keempat - Kompas.Com’ <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/09/0 3170051/indonesia-terpilih-jadi-anggota-dewan- keamanan-pbb-untuk-kali-keempat> [accessed 7 July 2018].
Kedua,  Pencari  suaka  merupakan  sebuah kewenangan  mutlak  sebuah  negara  yang  tidak dapat  dicampuri  oleh  organisasi  internasional atau  negara  lain.  Klausul  “…dan/atau  telah mendapatkan  status  pencari  suaka  atau  status pengungsi  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi  Urusan Pengungsi di Indonesia”  dapat  diterjemahkan  bahwa  status pencari suaka diberikan oleh UNHCR dan bukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut dirasa  bertentangan  dengan  prinsip  pemberian suaka  dalam  pemahaman  internasional  seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.
Ketiga,  masih  dalam  klausul  yang  sama, atas subjek orang yang telah mendapatkan status pengungsi  dari  UNHCR.  Subjek  tersebut  terasa janggal dikarenakan mereka yang telah mendapatkan status pengungsi sedang menunggu proses  penempatan  ( resettlement )  dan  tidak memiliki  alasan  untuk  melakukan  perjalanan  ke Indonesia.  Karena  Perpres  125/2016  secara spesifik  hanya  melihat  subjek  Pengungsi  yang berada  dalam  keadaan  darurat  baik  di  wilayah Laut  atau  Darat  Indonesia 26 .  Sehingga  subjek yang  dimaksud  dalam  Perpres  tersebut  telah melalui  proses  evaluasi  di  negara  lain  dan  telah lulus. Namun apabila subjek Pengungsi kemudian  memilih  untuk  pergi  dari  negara penampungan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi  terjadi  pelanggaran  konvensi  yang membuat subjek Pengungsi ini terancam. Selain itu,  mempertimbangkan  proses  yang  telah dilaluinya, orang asing pemilik status pengungsi tidak  akan  mempertaruhkan  status  yang  telah didapatkannya  dengan  melakukan  perjalanan illegal ke negara lain. Hal lain yang bertentangan antara  definisi  dan  mekanisme  penanganannya, yang  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  pada  sub  bab selanjutnya,  yang  merujuk  kepada  orang  asing yang “menyatakan” diri sebagai pengungsi, dan bukan  membuktikan  diri  sebagai  pengungsi dengan  bukti  status  pengungsi  dari  UNHCR untuk diperlakukan sebagai pengungsi.
26 Indonesia, ‘Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri’. BAB II Penemuan.

## C. Penegakan  Hukum  Keimigrasian  dan Penanganan Pengungsi
Hukum Keimigrasian Indonesia dalam UU No.6/2011  dalam  penjelasan  pada  sub  bab sebelumnya  hanya  mengidentifikasi  orang  yang masuk  secara  legal  atau  ilegal  dengan  langkah- langkah yang akan diambil selanjutnya mengacu pada  penentuan  status  legalitas  subjek  orang tersebut.  Untuk  orang  asing,  selain  harus memiliki  dokumen  perjalanan  berupa  paspor kebangsaan, akan ditolak masuk bagi orang asing yang namanya masuk dalam daftar Penangkalan, terlibat  pelanggaran  hukum  dan  kejahatan internasional 27 .  Faktor  pelanggaran  hukum dimaksud  juga  meliputi  masuk  dan  keluar Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) 28 , sehingga orang asing yang tidak memenuhi  ketentuan  tersebut  diatas  yang kemudian  masuk  ke  dalam  Wilayah  Indonesia dikategorikan sebagai imigran illegal.
UU  No.6/2011  pasal  113  menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau pidana  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah)”.  Sehingga  orang  aasing yang  masuk  tanpa  melalui  TPI  ada  pada  subjek pelanggaran  keimigrasian  dengan  ketentuan pidana pasam 113 UU No.6/2011.
Perpres  125/2016  pada  pasal  13ayat  (3) dan pasal 20 ayat (2) menetapkan sebagai berikut:
Pasal 13 ayat (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  terdapat orang  asing  yang  menyatakan  diri  sebagai Pengungsi,  petugas  Rumah  Detensi  Imigrasi berkoordinasi  dengan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  melalui  kantor  Komisariat  Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.;
Pasal 20 ayat (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdapat
27 Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’. Pasal 13.
28 Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’. Pasal 9 ayat (1).
orang  asing  yang  menyatakan  diri  sebagai Pengungsi,  petugas  Rumah  Detensi  Imigrasi berkoordinasi  dengan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  melalui  kantor  Komisariat  Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.
Prosedur  pada  Perpres  125/2016  dalam menangani  orang asing  yang  “menyatakan”  diri sebagai  pengungsi  untuk  diserahkan  kepada UNHCR  termasuk  apabila  orang  asing  tersebut masuk  secara  illegal  dan  berargumen  bahwa orang  asing  tersebut  adalah  subjek  pengungsi. Prosedur  tersebut  dinilai  bertentangan  dengan ketentuan hukum dan kedaulatan negara dimana kewenangan negara Indonesia untuk menentukan siapa  yang  masuk  ke  dalam  wilayah  Indonesia diserahkan  kepada  organisasi  internasional  non pemerintah, UNHCR.

## D. Isu Kemanusian Terhadap Pengungsi
Media memiliki peran yang tinggi pada era hiperealis  menurut  Baudrillard,  seorang  tokoh postmodernisme,  dimana  segala  informasi  akan ditelan  mentah-mentah  oleh  manusia  dan mengontrol asumsi dan persepsi dari manusia itu sendiri 29 .  Peran  media  sangatlah  besar  dalam menggiring  isu  tentang  pengungsi.  Sebagai wujud  senjata  informasi  di  era  globalisasi  ini, media  banyak  digunakan  oleh  kelompok- kelompok  humanitarian  melalui  organisasi  non pemerintah  ( non  government  organization  – NGO )  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  untuk  menyampaikan  aspirasi  atau kepentingannya.
Isu  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  isu yang sangat berkembang dan banyak digunakan dalam pendekatan penanganan pengungsi, khususnya dalam mengkritisi pemerintah.
Indonesia  sebagai  negara  dengan  jumlah penduduk  muslim  mencapai  82.7%  dari  jumlah total  populasinya 30 diharapkan  lebih  peka terhadap  pengungsi.  Isu  pengungsi  di  Indonesia didominasi  oleh  pengungsi  asal  Timur  Tengah
29 Ali Maksum, ‘Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme’, Yogyakarta: Ar-Ruz Media , 2008.
30 ‘World Muslim Population More Widespread than You Might Think’
dan Myanmar yang masyarakatnya memiliki latar belakang  dan  budaya  Islam.  Maka  diharapkan pemerintah  dapat  lebih  serius  dalam  membantu para  pengungsi  tersebut.  Tidak  adanya  langkah signifikan  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam menangani  permasalahan  pengungsi  digunakan sebagai  argument  atas  kegagalan  pemerintah dalam membawa kedamaian atas nama kemanusiaan.  Sehingga  masyarakat  tergiring oleh  opini  media  kepada  isu  negatif  pemerintah yang anti-islam di negara yang umat muslimnya mendominasi populasi masyarakatnya.
Hugo  berpendapat  bahwa  kurangnya respon  pemerintah  atas  pengungsi  dari  luar negeri, dengan tidak adanya aturan komperehensif yang mengatur tentang penanganan  pengungsi,  dikarenakan  masalah pengungsi  internal  di  Indonesia  yang  cukup tinggi  dengan  jumlah  pengungsi  internal  di Indonesia  mencapai  angka  1.3  juta  orang  dan terus  meningkat 31 .  Angka  tersebut  merupakan dampak  kondisi  sosial  ekonomi  Indonesia  yang masih belum stabil. Krisis pengungsi internal di Indonesia mencapai angka tertinggi di dunia pada tahun 2002, namun sampai dengan saat ini, aksi pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan ini belum maksimal.
Sebagai  jawaban  atas  kritik  organisasi- organisasi  dan  kelompok  kemanusian  atas ketidakpedulian  pemerintah  dalam  penanganan pegungsi  dari  negara  atau  masyarakat  berbasis islam  adalah  karena  keadaan  Indonesia  yang masih belum kondusif untuk menerima pengungsi dari luar negeri. Alasan ini juga yang menahan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951  karena  Indonesia  dirasa  belum  mampu menjamin hak-hak dari pengungsi tersebut.

## KESIMPULAN
Penanganan  Pengungsi  khususnya  yang berasal  dari  luar  negeri  di  Indonesia  merupakan hal yang sangat kompleks. Ketiadaan aturan yang
<http://www.pewresearch.org/fact- tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more- widespread-than-you-might-think/> [accessed 30 December 2018].
31 Hugo.
komperehensif  pada  lini  pelaksanaan  membuat pengungsi  sebagai  objek  yang  tak  kasat  mata dalam perspektif hukum di Indonesia. Penerbitan Perpres  125/2016  masih  menimbulkan  polemik dalam  penanganan  pengungsi  di  Indonesia  dan belum dapat memberikan solusi atas permasalah tersebut.
Pertama,  alasan  diterbitkannya  Perpres 125/2016 yang sarat akan politik sehingga berusa memaksimalkan  keterlibatan  Indonesia  atas  isu- isu  yang  menjadi  perhatian  anggota  PBB, sehingga  banyak  mengadopsi  klausul-klausul dari  Konvensi  1951  dan  tujuan  penerbitan Perpres 125/2016 yang tidak jangka panjang.
Kedua,  penggunaan  deifinisi  Pencari Suaka  yang  tidak  relevan,  dimana  Suaka merupakan  kewenangan  mutlak  sebuah  negara dan bukan wewenang dari organisasi internasional non pemerintah, UNHCR.
Ketiga,adanya pertentangan antara relevansi definisi pengungsi yang telah mendapat status  pengungsi  dari  UNHCR  dan  pernyataan pribadi  sebagai  pengungsi  oleh  subjek  orang asing.  Mereka  yang  telah  mendapatkan  status sebagai  pengungsi  tidak  memiliki  alasan  logis untuk melakukan perjalanan illegal ke negara lain yang  bisa  mengkaibatkan  hilangnya  status mereka sebagai pengungsi.
Keempat, bahwa penegakan hukum keimigrasian  kemudian  tidak  dapat  berlaku secara maksimal karena adanya pemahaman yang berbeda  dari  subjek-subjek  orang  asing  yang dikategorikan  sebagai  pengungsi  dalam  Perpres 125/2016.
Maka dapat disimpulkan dalam pembahasan  pada  penulisan  ini  bahwa  definisi pengungsi pada Perpres 125/2016 tidak konsisten dalam  penggunaannya  dalam  tubuh  Perpres tersebut  dan  memiliki  arti  pemahaman  yang berbeda dengan Konvensi 1951 yang menimbulkan  polemik  pada  penerapan  hukum keimigrasian Indonesia.

## SARAN
Dalam penanganan permasalahan pengungsi selain daripada evaluasi dalam proses penerjemahan  kata  yang  diadopsi  dari  bahasa asing,  perlu  juga  dipertimbangkan  riset  yang menyeluruh dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam penerapan aturan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat  yang  lebih  baik,  menjadi  semakin maksimal dan tidak menimbulkan polemik dalam penerapannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Buku:
Armitage, David, ‘John Locke, Carolina, and the Two Treatises of Government’, Political Theory , 32 (2004), 602–27
Bassiouni, M Cherif, ‘International Crimes:" Jus Cogens" and" Obligatio Erga Omnes"’,
Law and Contemporary Problems , 59 (1996), 63–74
Betts, Alexander, Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement (Cornell University Press, 2013)
Briskman, Linda Ruth, Lucy Imogen Fiske, and Lucy Imogen Fiske, ‘Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials’, Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal , 8 (2016), 22– 42 <https://doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4883>
Christopher, Nick, The Industrial Revolution, Migration, and Immigration (Rosen Publishing, 2016)
Eltis, David, and David Richardson, Atlas of the Transatlantic Slave Trade , The Americas ,
2010
<https://doi.org/10.1080/0144039X.2011.6
26225>
Goodhart, Michael, Human Rights: Politics and
Practice , Oxford University Press , 2009 <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198708 766.001.0001>

## Hugo, Graeme, ‘Pengungsi—Indonesia’s
Internally Displaced Persons’, Asian and Pacific Migration Journal , 11 (2002),
297–331
Maksum, Ali, ‘Pengantar Filsafat: Dari Masa
Klasik Hingga Postmodernisme’,
Yogyakarta: Ar-Ruz Media , 2008
Manning, Patrick, Migration in World History (Routledge, 2012)
Missbach, Antje, Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2015)
UN General Assembly, ‘Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951’,
United Nations Treaty Series , 1951

## Jurnal Ilmiah:

## Juliyanti, ‘Perlindungan Hak Individu Dalam
Memperoleh Suaka Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia’, Legal Opinion , 1

## Peraturan Perundang-Undangan:
Indonesia, ‘Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri’, 2Lembaran Negara , 2016
———, ‘Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri’,
Lembaran Negara , 1999
———, ‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’, Lembaran Negara ,
2011
Sumber Lain:
‘Arti Kata Muslim - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’
<https://kbbi.web.id/muslim> [accessed 6 July 2018]
‘Australia’s Refugee Policy - Timeline | State Library of NSW’ <https://legalanswers.sl.nsw.gov.au/hot- topics-77-refugees/australias-refugee-
policy-timeline> [accessed 6 July 2018]
‘East Asia/Southeast Asia :: Indonesia — The World Factbook - Central Intelligence Agency’ <https://www.cia.gov/library/publications/t he-world-factbook/geos/id.html> [accessed 6 July 2018]
‘Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB Untuk Kali Keempat - Kompas.Com’ <https://internasional.kompas.com/read/20 18/06/09/03170051/indonesia-terpilih-jadi- anggota-dewan-keamanan-pbb-untuk-kali- keempat> [accessed 7 July 2018]
‘Menilik Peluang Indonesia Menuju Keanggotaan DK PBB - ANTARA News’ <https://www.antaranews.com/berita/6319 58/menilik-peluang-indonesia-menuju- keanggotaan-dk-pbb> [accessed 7 July 2018]
‘World Muslim Population More Widespread than You Might Think’
<http://www.pewresearch.org/fact- tank/2017/01/31/worlds-muslim- population-more-widespread-than-you- might-think/> [accessed 30 December 2018]

## BIODATA PENULIS
Anindito Rizki Wiraputra , dilahirkan di kota Malang pada tanggal, 12 November 1988, Dosen Tetap pada  Politeknik  Imigrasi  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia. Menyelesaikan  Diploma  III  Ahli  Madya  Imigrasi  (Amd.Im)  di  Akademi  Imigrasi  Jakarta  (2009), Sarjana  Hukum  (SH)  di  Universitas  Islam  Azzahra  Jakarta  (2011),  Magister  Sains  Program  Studi Administrasi  Negara  di  STIA  Yappan  Jakarta  (2012)  dan  Post  Magister  (GDIR)  Program  Studi Hubungan Internasional di Flinders University Australia (2015). Penulis dapat dihubungi melalui e- mail : anindito.wiraputra@politeknikimigrasi.ac.id

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah  terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang  Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya  tulis  Imiah  hasil  Penelitian di  bidang  dan  tinjauan  keimigrasian  yang  belum  pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Redaksi  menerima  naskah/karya  ilmiah  bidang  Keimigrasian  dari  dalam  dan  luar  lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah  Tulisan  dapat  berupa  :  Artikel  hasil  Penelitian  (penelitian  empiris  maupun  penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)  di  bidang  Kajian  Keimigrasian,  baik  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia   atau  bahasa  Inggris,  dikirim  dalam  bentuk soft file melalui e-mail menggunakan  program  aplikasi office MS-Word atau  dalam  bentuk print- out (hard copy) yang dikirimkan ke alamat redaksi dan di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : Judul; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa  Indonesia  mengunakan  huruf  kapital   12  untuk  bahasa  Indonesia,   judul  bahasa  inggris mengunakan huruf kecil Times New Roman 11.5. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan   jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font Times New Roman 11.5.

## Sistematika Penulisan:

## A.   NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

## ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam dua bahasa,  Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata  (10-30  baris/  satu  (1)  paragraf)  diketik  menggunakan  huruf Times  New  Roman ; font  11.5 italic ; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode  (metode  penelitian  yang  digunakan,  di  antaranya  meliputi  jenis  penelitian,  lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi  Kesimpulan  dan  saran.  Kesimpulan  dan  saran  ditulis  dalam  bentuk  uraian  bukan  dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh..... Hamzah.  Andi,  Bantuan  Hukum  suatu  Tinjauan  Yuridis. Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983 .

## B.   NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

## JUDUL AKTUAL
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## NAMA PENULIS
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

## ABSTRAK
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## KATA KUNCI
Mengandung  yang  di  indekskan  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  Inggris  minimal  3  kata maksimal 5 kata.

## PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 .

## C.   PERSYARATAN LAINNYA:
1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11.5 ;  antara  10-20  halaman;  Ukuran  margin  kanan,  kiri,  atas  dan  bawah  2.25  cm;  di print- out atau soft-copy ;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi  tulisan  di  luar  tanggungjawab  redaksi.  Dan  redaksi  berhak  mengedit  redaksional  tanpa merubah arti;
5. Naskah  yang  belum  memenuhi  syarat  akan  dikonfirmasikan  atau  dikembalikan  untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan wajib dikirim melalui  email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi  terkait  Karya  Tulis  Ilmiah  yang  diusulkan  dapat  menghubungi  redaksi   Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
Selanjutnya, Naskah yang di print-out dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada  :

## Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com