## Jawa Dwipa
Jurnal Penelitian dan Penjaminan Mutu Volume 2 Nomor 1 Juni 2021

## PERAN PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS TERHADAP PENDIDIKAN DAN SRADHA GENERASI MUDA HINDU DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOYOLALI
Oleh:

## I Made Rai Ardana, Farida Setyaningsih, Dewi Ayu Wisnu Wardani
Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah dewidanendra3@gmail.com

## ABSTRAK
Penyuluhan Agama Hindu adalah suatu kegiatan memberi sesuluh atau penjelasan ajaran agama  Hindu  dalam  rangka  pembinaan  umat  agar  dapat  memahami,  menghayati  dan mengamalkan  ajaran  agama  Hindu  dengan  kualitas  dan  kwantitas  yang  lebih  baik.  Seorang penyuluh  dapat  berfungsi  untuk  menginformasikan,  mendidik,  menghibur  dan  mempengaruhi. Tugas  pokok  dari  seorang  penyuluh  agama  yaitu  melaksanakan  penyuluhan  untuk  membina mental,  moral  dan  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  pembentukan  budi  ekerti  luhur, sebagai landasan hidup beragama, berbangsa dan bernegara.
Penelitian ini membahas tentang kondisi Penyuluh Agama Hindu di Provinsi Jawa Tengah, Sasaran  dan  wilayah  binaan  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  di  Kecamatan  Tamansari Kabupaten  Boyolali,  Metode  yang  digunakan  dalam  penyuluhan,  peran  Penyuluh  terhadap Pendidikan  dan  Sradha  umat  Hindu,  serta  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penyuluhan. Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode pengumpulan data, metode observasi,  metode  wawancara,  metode  kepustakaan  dan  pendokumentasian.  Kemudian  data tersebut  di  analisa  secara  diskriptif  interpretative  menggunakan  pendekatan  konsep  dan seperengkat teori yaitu Teori Fungsionalisme Struktural, Teori Interaksionisme Sosial dan Teori Peran.
Secara  umum  diketahui  bahwa  di  Provinsi  Jawa  Tengah  memiliki  78  Penyuluh  Agama Hindu, 3 Penyuluh PNS dan 75 Penyuluh Non PNS yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota. Penyuluh Agama Hindu Non PNS wilayah Kecamatan Tamansari telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan pada semua jenjang usia dari anak-anak, Remaja dan Orang Tua. Metode yang digunakan untuk melakukan  penyuluhan  yaitu  dengan  Metode  Sad  Dharma  dengan  Lokasi  Pembinaan  di  Pura Bhuana  Puja,  Pasraman  Bhuana  Puja,  Pura  Satya  Dharma,  Pura  Yasa  Dharma,  Paguyuban KORPRI  Kecamatan  Musuk.  Pembagian  wilayah  binaan  telah  disepakati  oleh  masing-masing
E-ISSN: 2723-3731
Penyuluh Agama Hindu Non PNS di Kecamatan Tamansari Agus Sugiyono di Pura Satya Dharma, Agung Puji Widoyo di Pura Yasa Dharma, Wiyono dan Purwani di Pura Bhuana Puja.
Peran  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  dalam  meningkatkan  Pendidikan  dan  Sradha Generasi  Muda  Hindu  diarahkan  kepada  Peningkatan  Pendidikan  Siswa  Sekolah,  Peningkatan Mental  dan  Spiritual  Generasi  Muda  Hindu,  Meningkatkan  Pengetahuan  Agama  Hindu  dan Keimanan  Umat,  Melestarikan  Kebudayaan,  Melakukan  Kaderisasi  Terhadap  Tokoh-tokoh Hindu, dan Meningkatkan Kerukunan antar umat Hindu.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  secara  umum  dibagi menjadi dua yaitu pada kondisi wilayah binaan yang tergolong jauh dari tempat tinggal Penyuluh, sehingga  kurang  maksimal  dalam  melakukan  penyuluhan  sehingga  agar  semua  kegiatan  dapat terlaksana maka dijadwalkan dengan baik dalam pengaturan waktu. Kendala yang kedua adalah melibatkan kurangnya kesadaran anak muda dalam mengikuti pembinaan sehingga terkesan tidak serius  dalam  mengikuti  pembinaan,  serta  umat  yang  kurang  memahami  Bahasa  Indonesia membuat Penyuluh belajar ulang dalam menghadapi Umat Hindu.
Kata Kunci : Peran, Penyuluh Agama Hindu Non PNS, Generasi Muda Hindu

## I. PENDAHULUAN
Menyongsong  era  Milenial  dewasa  ini  tantangan  modernisasi  disertai  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  pesat  menuntut  umat  beragama  untuk melaksanakan  reaktualisasi  ajaran  agamanya,  karena  dengan  demikian  agama  akan  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  perkembangan  peradaban  dan  kemanusiaan.  Kebijakan pengadaan  Penyuluh  Agama  pada  Kementerian  Agama  dimulai  sejak  tahun  1985,  yang didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 791  Tahun 1985, tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama (Lastra : 2020).
Secara  administratif  istilah  penyuluh  agama  dipergunakan  untuk  menggantikan  istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan Kedinasan Kementerian Agama. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999, menempatkan Penyuluh dalam Keppres bahwa Rumpun Keagamaan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil. Dalam  kebijakan  selanjutnya  Restrukturisasi  Jabatan  Kementerian  Agama  mulai  diterapkan dengan semangat birokrasi saat itu dengan istilah miskin struktur kaya fungsi, dikembangkanlah Jabatan  Fungsional  pada  struktur  Kementerian  Agama  yang  salah  satunya  adalah  Jabatan Penyuluh Agama.
Pada Tahun 2000, mulai diangkat Penyuluh Agama PNS, pertama kali dilakukan melalui inpassing  pada  PNS  yang  telah  ada  atau  mengalihkan  Pejabat  Esselon  V  yang  dihapuskan, kemudian  tahun  berikutnya  secara  bertahap    mulai  ada  quota  pengangkatan  untuk  Penyuluh Agama  PNS.  Dalam  Keputusan  Menteri Agama  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2019 Tentang
Honorarium  Bagi  Penyuluh  Agama  Non  PNS  di  putuskan  bahwa  honor  naik  menjadi  Rp. 1.000.000 perbulan.(Sugiman, 2020)
Provinsi Jawa Tengah mempunyai Penyuluh sejumlah 78 orang yang terdiri dari 3 orang Penyuluh PNS dan 75 Penyuluh Non PNS yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan Penyuluh Agama Hindu memerlukan berbagai ketrampilan dan kecakapan dalam melakukan penyuluhan. Penyuluhan adalah proses perhubungan antara dua orang atau phak  yang  menyampaikan  dan  menerima  suatu  pesan  dengan  mempergunakan  suatu  sarana. Penyuluh menyampaikan pikiran atau perasaannya kepada pendengar melalui suara. Penyuluh memperjelas pesan materi yang ingin disampaikannnya melalui kata itu, dengan menggunakan intonasi  gerak-gerik  dan  mimik  sesuai  dengan  pikiran  dan  perasaan  yang  ingin dikemukakannya.
Penyuluhan Agama Hindu adalah suatu kegiatan memberi sesuluh atau penjelasan ajaran agama  Hindu  dalam  rangka  pembinaan  umat  agar  dapat  memahami,  menghayati  dan mengamalkan  ajaran  agama  Hindu  dengan  kualitas  dan  kwantitas  yang  lebih  baik.  Seorang penyuluh dapat berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur dan mempengaruhi. Tugas  pokok  dari  seorang  penyuluh  agama  yaitu  melaksanakan  penyuluhan  untuk  membina mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembentukan budi ekerti luhur, sebagai landasan hidup beragama, berbangsa dan bernegara.
Pembangunan  Nasional  pada  dasarnya  merupakan  pembangunan  manusia  seutuhnya. Hal ini akan melibatkan manusia, lingkungan dan masyarakat sebagai konsenkuensinya. Oleh karena  itu  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  dan  masyarakat  harus  mendapat  perhatian  dan pengharapan dalam pembangunan, termasuk didalamnya masalah-masalah sosial.
Kehidupan sosial yang akan menjadi perhatian adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan  pembangunan  yang  sedang  berlangsung  dalam  kaitannya  dengan  segi  pendidikan, perumahan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya lainnya. Pembangunan kesejahteraan sosial tersebut  harus  diusahakan  bersama  oleh  seluruh  masyarakat  dan  pemerintah  atas  azas kekeluargaan. Oleh karena itu, masalah sosial merupakan masalah yang kompleks dan rumit karena  tidak  dapat  dipandang  sebagai  masalah  yang  berdiri  sendiri  tetapi  menyangkut penghidupan dan kehidupan masyarakat dan manusia.
Koentjaraningrat (1985:14) berpandangan pelaksanaan pendidikan dipandang perlu bagi manusia  atau  masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini  sesuai  dengan  hakekat  pendidikan  yakni  untuk meningkatkan budi pekerti dan intelektual atau keterampilan yang tinggi pada setiap individu sebagai suatu mentalitas manusia. Mentalitas manusia, sebagai syarat suatu nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, suatu sifat hemat, suatu hasrat untuk bereksplorasi dan berinovasi, suatu  pandangan  hidup  yang  bernilai  tinggi  dari  karya,  suatu  nilai  budaya  yang  kurang berorientasi vertikal, suatu sikap yang lebih percaya pada kemampuan sendiri, berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab.
Penanaman  mentalitas  tersebut  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  20 tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pada  Bab  IV  bagian  kesatu  pasal  13  ayat  1
menyebutkan  pendidikan  dapat  dilaksanakan  dalam  berbagai  jalur  pendidikan  yakni; pendidikan  formal,  pendidikan  non  formal  dan  pendidikan  informal  yang  dapat  saling melengkapi dan memperkaya, sehingga menciptakan masyarakat belajar, untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Hindu melalui prinsip pendidikan seumur hidup.
Pendidikan  yang  dimaksud  melingkupi  pendidikan  budi  pekerti.  Budi  pekerti  perlu ditanamkan pada era krisis multidimensional seperti sekarang ini. Seperti dijelaskan Sumardi (1982  :  10-11)  krisis  tersebut  ditandai  dengan  lemahnya  dalam  berbagai  bidang  kehidupan manusia baik dalam sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, spiritual (mental) serta kepemimpinan,  memunculkan  pertimbangan  dari  para  tokoh  keagamaan  untuk  menjadikan agama sebagai motivator bagi masyarakat yang memeluknya dan meningkatkan fungsi-fungsi agama sebagai pengendali moral.
Dalam perspektif Agama Hindu bahwa Pendidikan dimaknai tidak semata–mata hanya sebatas  kegiatan  belajar  mengajar  saja.  Akan  tetapi  lebih  jauh  diartikan  sebagai  proses pematangan dan pendewasaan untuk mewujudkan manusia yang lebih manusiawi, yang dalam agama  Hindu  ditandai  dengan  Upacara Manusia  Yadnya .  Upacara  ini  dilaksanakan  sejak manusia masih janin hingga lahir dan melangsungkan perkawinan setelah dewasa.
Manusia  Yadnya merupakan  pendidikan,  pemeliharaan  dan  pensucian  secara  spiritual terhadap  seorang  anak  sejak  terwujud  jasmani  didalam  kandungan  hingga  sampai  akhir hidupnya.  Artinya  proses  pendidikan tidak  hanya  terjadi  ketika  manusia  terlahir, tetapi  telah berlangsung  dan  dapat  diberikan  ketika  anak  masih  dalam  kandungan  sebagai  pendidikan prenatal.  Bahkan  pembentukan  watak  itu  sudah  dimulai  ketika  ibu  dan  bapak  mengadakan senggama dengan tujuan mendapat anak yang suputra .
Pendidikan yang bercorakkan Hindu di Indonesia pada saat ini sangat dibutuhkan, hal itu dikarenakan  pendidikan  sangat  penting  guna  meningkatkan  pengetahuan,  kecerdasan  dan kemantapan  spiritual  manusia  pada  umumnya  dan  umat  Hindu  pada  khususnya.  Dengan demikian  pendidikan  tentang  agama  Hindu  sangat  diperlukan  di  masyarakat  sehingga terbentuklah insan-insan Hindu yang agamis dan intelek. Sejak tahun 2003 telah dibentuk suatu konsep lembaga pendidikan Hindu yang bernama Pasraman.
Pasraman yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berbasis  Hindu memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pengajaran ajaran agama Hindu. Selain pengajaran ajaran agama Hindu pasraman juga dituntut untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan di luar ajaran agama  demi    tercapainya  sumber  daya  manusia  Hindu  yang  berkualitas  dan juga berbudi  pekerti luhur.
Secara  umum  Penyuluh  Agama  memiliki  empat  fungsi Pertama Fungsi  informatif memposisikan  dirinya  sebagai  orang  yang  berkewajiban  menyampaikan  pesan  -pesan  ajaran agama, Kedua Fungsi Edukatif memposisikan diri  sebagai pembina atau mendidik masyarakat sesuai dengan tuntunan ajaran agama, Ketiga Fungsi Konsultatif  menyediakan dirinya untuk turut  memikirkan  dan memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi masyarakat,  baik  persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum dan Keempat Fungsi Advokatif Penyuluh
agama  memiliki  tanggung  jawab  moral  dan  social  untuk  melakukan  kegiatan  pembelaan terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak keimanan dan tatanan kehidupan beragama (Lastra : 2020).
Penyuluh Agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan  terhadap  masyarakat  dari  segala  bentuk  kegiatan/pemikiran  yang  akan  merusak keimanan dan tatanan kehidupan beragama. Peran Penyuluh Agama Hindu Non  PNS  sangat penting karena Penyuluh merupakan ujung tombak dari sistem pembinaan umat dan sekaligus sebagai agen perubahan terhadap segenap umat Hindu di seluruh wilayah binaan.
Dalam  memberikan  pembinaan  kepada  Umat/Masyarakat  dilakukan  dengan  tulus, dan yang  terakhir  dalam  memberikan  pembinaan  dan  pelayanan  kepada  Umat/Masyarakat dilakukan  dengan  Ikhlas  tanpa  mengharapkan  imbalan  serta  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia  (SDM)   Penyuluh  Agama  Hindu  Non PNS sangat  penting  seiring  dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin kompleksnya problematika pembinaan keumatan.
Keberadaan Penyuluh Agama Hindu Non PNS memiliki andil yang besar dalam upaya memajukan dunia pendidikan Hindu di wilayah Kecamatan Tamansari. Sasaran dari pembinaan yang dilakukan meliputi bidang Pendidikan yaitu melalui Pasraman dan bidang keumatan yang meliputi pemuda sebagai generasi penerus maupun umat Hindu secara umum. Segala bentuk aktivitas  yang  dilakukan  oleh  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan pendidikan serta sradha dan bhakti umat Hindu. Keberadaan Penyuluh Agama Hindu  Non  PNS  memiliki  peranan  yang  sangat  besar  terhadap  umat  Hindu,  hal  ini  terbukti aktivitas keagamaan yang ada selalu bertumpu pada gerakan maupun gebrakan dari Penyuluh.

## II. PEMBAHASAN
1. Kondisi Penyuluh Agama Hindu di Provinsi Jawa Tengah.
Istilah Penyuluh  Agama mulai  disosialisasikan  sejak  tahun  1985  yaitu  dengan adanya Keputusan Menteri Agama nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk mengganti istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan  mutu profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional.
Sebagai  pelaksanaan  dari  ketentuan  tersebut  di  atas,  dikeluarkan keputusan  Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang antara lain  menetapkan  bahwa  Penyuluh  Agama  adalah  Jabatan  Fungsional  Pegawai  Negeri  yang termasuk  dalam  rumpun  jabatan  keagamaan.  Berdasarkan keputusan  Menkowasbangpan nomor  54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 ditetapkan  Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Agama  dan angka  kreditnya.  Untuk  pengaturan  lebih  lanjut  dikelurkanlah keputusan  bersama  Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 Tahun 1999 dan nomor 178 Tahun 1999.  Dalam  keputusan  ini  diatur  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  pengangkatan,  penilaian,
penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  dari  jabatan  Fungsional  Penyuluh  Agama. (http://ibnu- qosim.blogspot.com)
Adapun  persebaran  Penyuluh  Agama  Hindu  di  Provinsi  Jawa  Tengah  seperti  terlihat pada Tabel berikut :

## Persebaran Penyuluh Agama Hindu PNS dan Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 NO KAB/KOTA PNS NON PNS JUMLAH 1. Banjarnegara 1 1 2. Banyumas 2 2 3. Blora 1 1 4. Boyolali 1 9 10 5. Cilacap 1 1 6. Grobogan 1 1 7. Jepara 7 7 8. Kendal 1 1 9. Karanganyar 1 7 8 10. Klaten 1 22 23 11. Kudus 1 1 12. Pati 1 1 13. Pekalongan 4 4 14. Semarang 2 2 15. Sragen 3 3 16. Sukoharjo 2 2 17. Tegal 1 1 18. Temanggung 1 1 19. Wonosobo 1 1 20. Kota Pekalongan 1 1 21. Kota Semarang 2 2 22. Kota Surakarta 3 3 23. Kota Tegal 1 1 JUMLAH 3 75 78
Tabel IV.2 Persebaran Penyuluh Agama Hindu Provinsi Jawa Tengah
Sumber : Bimas Hindu Kanwil Kemenag Prov. Jateng
Dari 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah masih ada 12 Kabupaten dan Kota yang belum terwakili oleh Penyuluh Agama Hindu. Kabupaten Kota yang belum ada Penyuluh antara  lain,  Brebes,  Pemalang,  Purbalingga,  Purworejo,  Kebumen,  Pemalang,  Batang,
Rembang,  Demak,  Magelang,  Wonogiri,  Kota  Salatiga  dan  Kota  Magelang.  Untuk  itu diharapkan pada kedepannya ada upaya dari Pemerintah untuk mengisi kekosongan yang ada, baik  dengan  membuka  formasi  Penyuluh  Agama  Hindu  PNS  maupun  perekrutan  Penyuluh Agama Hindu Non PNS. Keberadaan Penyuluh Agama Hindu di Provinsi Jawa Tengah dalam mempermudah koordinasi terbentuk dalam berbagai Kelompok Kerja Penyuluh. Pembentukan Kelompok Kerja Penyuluh bertujuan untuk merencanakan kegiatan pembinaan umat di wilayah kerjanya masing-masing. Dengan jumlah Penyuluh 78 orang, Provinsi Jawa Tengah memiliki 5 Kelompok Kerja Penyuluh, 1 tingkat Provinsi dan 4 tingkat Kabupaten/Kota.
Keberadaan  Kelompok  Kerja  Penyuluh  merupakan  sarana  atau  wadah  untuk mengembangkan  kompetensi  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  bimbingan  penyuluhan.  Dan diharapkan  dapat  membantu  dalam  penyusunan  program  dan  evaluasi  kegiatan  penyuluhan. Dengan  adanya  Kelompok  Kerja  Penyuluh  segala  bentuk  permasalahan  Penyuluhan  dapat dipecahkan dan di cari solusi bersama. Keberadaan Penyuluh Agama Hindu Non Provinsi Jawa Tengah  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  perubahan  dari  segi  kuantitasnya.  Hal  ini  terlihat perubahan dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020 baik dari segi kuantitas maupun jumlah honor  yang  diterima  mulai  dari  Rp.  150.000  pada  Tahun  2012  ,  sampai  Rp.  1.000.000  pada Tahun 2020.
Dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  Penyuluh  dan  mempermudah  Koordinasi,  selain Kelompok Kerja Penyuluh, di Provinsi Jawa Tengah terbentuk 8 Kelompok Binaan, yang terdiri dari  5  Kelompok  Binaan  Penyuluh,  dan  3  Kelompok  Desa  Binaan.  Untuk  meningkatkan kualitas  Pelayanan  dan  Operasional,  Bimas  Hindu  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi Jawa Tengah telah memberikan Bantuan Operasional selama kurun waktu Tahun 2018 s.d. Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 juga telah dianggarkan bantuan yang sama.  Penyuluh Agama  Hindu  Non  PNS  Provinsi  Jawa  Tengah  secara  Legal  diangkat  berdasarkan  Surat Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Tengah  dari  Tahun 2016  sampai  dengan  2019.  Sedangkan  pada  Tahun  2020  Kekosongan  Kepala  Kantor,  dan dijabat  oleh  Pelaksana  Tugas  dan  tidak  memiliki  kewenangan  mengangkat  Penyuluh.  Oleh karena itu Tahun 2020 Penyuluh Agama Hindu Non PNS Provinsi Jawa Tengah diangkat oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI dengan Nomor SK 1 Tahun 2020.
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa keberadaan Penyuluh Agama Hindu Non PNS di Provinsi Jawa Tengah memiliki legal formal yang kuat. Keberadaan Penyuluh Agama Hindu Non  PNS  di  Provinsi  Jawa  Tengah  sangat  diperhatikan  oleh  Pemerintah  baik  dari  segi administrasi dan kesejahteraannya.

## 2. Sasaran dan Lokasi Binaan Penyuluh di Kecamatan Tamansari.
Dalam melakukan Penyuluh Agama Hindu Non PNS di Kecamatan Tamansari memiliki sasaran dan lokasi pembinaan sebagai berikut :

## 1. Pura Bhuana Puja
Pura Bhuana Puja merupakan tempat yang digunakan  sebagai sekretariat dan pusat kegiatan pasraman Bhuana Puja. Adapun proses pendirian Pura Bhuana Puja dimulai sejak tahun  1985  yang  pembangunanya  berlangsung  secara  bertahap  sampai  dengan  saat  ini. Berdirinya Pura Bhuana Puja atas tekat dan semangat dari umat Hindu dukuh Tagung Gede dan Wonodadi yang berada di wilayah Desa Karanganyar, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali.
Pura  Bhuana  Puja  berdiri  diatas  tanah  seluas  510  M 2 tanah  tersebut  merupakan pemberian dari Bp Pinandita Wiroyitno. Pada tanggal 27 Desember 1985 pembangunan pura diresmikan oleh Bp Gede Sandi, BA selaku direktur urusan agama republik indonesia atas nama Dirjen Bimas Hindu dan Budha Republik indonesia. Pada  tahun 1986 mendapatkan rekomendasi dari Bupati Boyolali dan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, karena masyarakat  Hindu  di  wilayah  Tagunggede  termasuk  kurang  mampu  dalam  hal  ekonomi sehingga pembangunan agak lamban atau tersendat sendat.
Yang  menjadi  sumber  pendanaan  tiap  ada  pembangunan  yaitu  dari  swadaya  umat walaupun terkadang mendapat bantuan dari pemerintah maupun pihak-pihak lain. Menurut sejarahnya pada waktu pembangunan pura Bhuana Puja pelaksanaanya dilaksanakan secara bergotong  royong  baik  dari  umat  Hindu  maupun  umat  agama  lain  yang  ada  di  Dukuh Tagunggede  dan  Wonodadi.  Hal  ini  merupakan  bentuk  kerukunan  antar  umat  beragama, mereka beranggapan Pura merupakan fasilitas umum meskipun hanya digunakan oleh umat Hindu.
Sekarang ini tanah Pura Bhuana Puja telah bersertifikat resmi tertanggal 17 Februari 2006, hak pakai untuk bangunan Pura Bhuana Puja. Hal ini bertujuan untuk memperkokoh keberadaan Pura Bhuana Puja sehingga aman dari penuntutan hak kepamilikan tanah.
Pura Bhuana Puja dapat dikatakan sebagai sentral kegiatan umat Hindu di wilayah Kecamatan Tamansari  dan  Kecamatan  Musuk.  Di  Pura  Bhuana  Puja  yang memiliki  umat terbesar  di  kedua  Kecamatan  ini  memiliki  banyak  kegiatan  baik  bersifat  ritual  maupun kemasyarakatan.

## 2. Pasraman Bhuana Puja
Pasraman  Bhuana  Puja  berdiri  pada tahun  2001  berdasarkan  SK  dari  Parisada  Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Musuk Nomor 454.3/001/KEP/PHDI/2001 per tanggal 1 November 2001 dan telah diperbaharui dengan SK dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Boyolali dengan Nomor Kep.11/PARISADA.BI/I/2015 . Pasraman Bhuana Puja merupakan pasraman non formal dimana pendirian dan pengelolaan pasraman dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah.
Pasraman Bhuana Puja berawal dari kegiatan perkumpulan anak  – anak tanpa adanya wadah yang legal, namun karena kegiatan ini bersifat positif maka kemudian diberikan wadah dengan  Pasraman  Bhuana  Puja.  Adapun  yang  menjadi  pendorong  atau  pemicu  berdirinya Pasraman Bhuana Puja yaitu :
a. Desa  Karanganyar  merupakan  basis  utama  umat  Hindu  di  wilayah  Kecamatan  Musuk karena  jumlah  umatnya  paling  banyak  dan  fasilitas  paling  memadahi  dibandingkan  di wilayah yang lain di Kecamatan Musuk.
b. Kurangnya  pendidikan  agama  Hindu  bagi  anak  dalam  keluarga,  dimana  sebagian  besar penduduknya bekerja sebagai petani.
c. Jumlah  umat  Hindu  yang  berada  dalam  usia  sekolah cukup  banyak  sehingga ada  obyek dalam pasraman.
d. Pola  kehidupan  masyarakat  yang  bersifat  paguyuban  sangat  memungkinkan  terjadinya hubungan yang erat antara masyarakat dengan pengurus pasraman.
Sepanjang pengamatan penulis, dalam kiprahnya di masyarakat Pasraman Bhuana Puja melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang ada secara umum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama Hindu kepada siswa sekolah.
Selain  melakukan  pembinaan  kepada  anak  sekolah  Pasraman  Bhuana  Puja  juga melakukan  pembinaan  kepada  umat  Hindu  yang  ada.  Dalam melakukan  pembinaan  kepada peserta  seluruh  pengurus  Pasraman  Bhuana  Puja  mengedepankan  konsep ngayah ,  Seluruh guru dan pembina di Pasraman Bhuana Puja bekerja secara ngayah, hal ini mengingat dana yang  ada  dialokasikan  kepada  sarana  dan  prasarana  maupun  untuk  dana  kegiatan.  Semua pengurus  melakukannya  dengan  penuh  kesadaran,  karena apabila  dana  yang  ada digunakan untuk  membayar  guru  dan  pembina  tidak  mencukupi,  sehingga  menghambat  kinerja pasraman”
Peningkatan Pendidikan Hindu merupakan salah satu tanggung jawab Penyuluh Agama Hindu Non PNS, oleh sebab itu sangat tepat kiranya bahwa Pasraman Bhuana Puja menjadi salah satu sasaran Pembinaan Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam turut serta membangun dan meningkatkan Pendidikan Agama Hindu pada generasi muda.

## 3. Pura Satya Dharma
Pura  Satya  Dharma  merupakan  salah  satu  pura  yang  berada  di  Kecamatan  Musuk Kabupaten Boyolali tepatnya di Desa Sangup. Pura Satya Dharma dibangun diatas tanah seluas ±  500  m².  Pura  Satya  Dharma  berada  di  bawah  Gunung  Merapi  dibangun  diatas  Tanah Pekarangan  Pinandita  Mitro  yang telah menghibahkan  tanahnya  untuk  umat  Hindu  di  Desa Sangup. Pura Satya Dharma yang ada saat ini dibangun diatas tanah miliknya.
Pura Satya Dharma Desa Sangup memiliki umat sekitar 80 jiwa yang mayoritas adalah orang tua, namun kegiatan yang dilakukan oleh umat sangat beragam, mulai dari perayaan hari besar keagamaan, persembahyangan setiap selasa malam masih berjalan aktif sampai sekarang.

## B. Metode dan Kegiatan Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam Pembinaan.
Secara umum Metode Penyuluhan dalam Agama Hindu ada enam yang disebut dengan Sad Dharma (Lastra : 2020). Metode pembinaan umat dan metode pendididkan agama adalah suatu metode atau cara yang ditempuh untuk menanamkan nilai-nilai agama Hindu ke dalam lubuk hati sanubari umat, sehingga nilai agama benar-benar merupakan bagian yang integral dalam diri pribadi setiap umat Hindu. Apabila agama telah menjadi bagian yang integral dalam pribadi setiap umat Hindu, maka agama akan kelihatan dalam segala tingkah laku umat Hindu baik secara individu maupun secara bersama-sama.
Tentang metode pedidikan agama dam metode pembinaan umat Hindu kiranya dapat mempergunakan metode yang telah ditetapkan dalam buku pedoman Pembinaan Umat Hindu yang  telah  dapat  rekomendasi  atau  pengesahan  pada  Pesamuhan  Agung  Parisada  Hindu Dharma Indonesia yang berlangsung pada tanggan 4-7 Februari 1988. Metode tersebut dikenal sebagai  metode Sad  Dharma yaitu, Dharma  Wacana,  Dharma  Tula,  Dharmagita,  Dharma Santi, Dharma Sadhana, Dharma Yatra . Dalam melakukan pembelajaran terhadap siswa dan pembinaan terhadap umat Hindu yang ada, metode ini yang diterapkan oleh Penyuluh Agama Hindu  Non  PNS  dalam  melakukan  pembinaan.  Adapun  dalam  pengaplikasiannya  dapat dilakukan sebagai berikut :

## 1. Dharma Wacana.
Dharma  Wacana adalah salah satu cara penyampaian materi ajaran Agama  terhadap Umat Hindu untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Agama Hindu sehingga dapat dipakai sebagai  pedoman  bertingkah  laku. Dharma  Wacana adalah  metode  penerangan  Agama Hindu  yang  disampaikan  pada  setiap  kesempatan  Umat  Hindu  yang  berkaitan  dengan kegiatan keagamaan (http://chaniaization.blogspot.com) Dharma Wacana adalah metode penerangan Agama Hindu yang sering disampaikan di siswa pasraman maupun pembinaan kepada umat.
Berkaitan dengan metode Dharma Wacana ini secara umum dilakukan pada setiap hari  raya  seperti Purnama  Tilem ,  Hari  raya Saraswat i, Galungan,  Kuningan,  Pagerwesi maupun Nyepi. Tetapi  metode  ini  perlu  digunakan  pada  setiap  pertemuan  yang berhubungan dengan kegiatan umat Hindu.

## 2. Dharma Tula.
Dharma  Tula adalah  metode  pendalaman  agama  melalui  diskusi  agama  untuk mendapatkan kesamaan persepsi dalam meningkatkan penghayatan pada nilai-nilai yang dianut.  Kata Tula berasal  dari  bahasa  Sansekerta  artinya  perimbangan,  keserupaan,  dan bertimbang. Secara harpiah Dharma Tula dapat diartikan dengan bertimbang, berdiskusi atau berembug atau temu wicara tentang ajaran Agama Hindu dan Dharma (Lastra,2020). Dharma Tula dimaksudkan sebagai metode pendalaman ajaran-ajaran
Metode Dharma  Tula tidak  asing  lagi  diterapkan  dalam  proses  penyuluhan,  metode  ini lebih  menitik  beratkan  pada  peran audiens untuk  berpartisipasi  lebih  aktif.  Dengan Dharma  Tula suasana  pembinaan  akan  lebih  hidup,  serta  diberikan  kesempatan  untuk menyampaikan isi hatinya berkaitan dengan materi penyuluhan, kegitan Dharma Tula ini sangat cocok diterapkan kepada yang sedang menuju kedewasaan.
Melalui Dharma Tula ini akan tumbuh dan berkembang persepsi baru tentang ajaran Agama Hindu khususnya etika untuk bertingkah laku yang baik, tentu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga Agama akan selalu akan dapat berperan bagi kehidupan manusia  di  sepanjang  jaman.  Pilihan  materi  untuk  anak  sekolah  dan  pemuda  dikaitkan dengan permasalahan remaja sehingga akan mencapai sasaran yang tepat sehingga lebih dewasa  dalam  berperilaku,  sedangkan  untuk  orang  tua,  materi Dharma  Tula dikaitkan dengan kiat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
3. Dharma Gita
Dharma gita bila ditinjau dari segi etimologinya berasal dari kata Dharma dan Gita . Dharma berarti  kebenaran  dan Gita berarti  nyanyian. Dharma  Gita artinya  nyanyian keagamaan atau kenyanyian kebenaran. Disebut nyanyian kebenaran karena Dharma Gita mengajarkan ajaran Weda (Lastra, 2020).
Kegiatan Penyuluhan dengan Metode Dharma Gita diharapkan dapat membentuk generasi  muda  mencintai  budaya  keagamaan.  Metode Dharma  Gita diterapkan  dalam pembinaan dan pengajaran kepada siswa Pasraman dalam latihan pembacaan Sloka . Dapat  diketahui  bahwa  Kecamatan  Musuk  dan  Kecamatan  Tamansari  memiliki prioritas  untuk  kegiatan  keagamaan  baik  dalam  mengisi  ceremonial  maupun  dalam perwakilan lomba. Tidak heran karena di wilayah ini generasi muda tergolong besar dalam segi  kuantitasnya,  namun  Penyuluh  dan  pemuka  Agama  berusaha  untuk  mengimbangi dengan  kualitas  yang  baik  pula.  Selain  pembinaan  dibidang  Sloka,  pembinaan  dengan metode Dharma Gita juga digunakan untuk pembinaan Kekidungan untuk generasi muda. Pembinaan kekidungan juga diberikan Penyuluh kepada anak-anak muda, hal ini tentu saja untuk menciptakan generasi muda yang cakap dan terampil dibidang gegitaan .
4. Dharma Santi.
Dharma Shanti adalah suatu ajaran untuk mewujudkan perdamaian diantara sesama umat  manusia  (http://chaniaization.blogspot.com).  Acara Dharma  Shanti ini  dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  keperluan  situasi  dan  relevansinya  dengan  kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Kegiatan Dharma Shanti untuk saling maaf memaafkan dengan  hati  dan  pikiran  yang  suci  serta  ucapan  yang  tulus  iklas. masing-masing  pihak secara  sadar  dan  dengan  segala  keterbukaan  serta  kejernihan  hati  menghapuskan kekilafan dan kealpaan diantara sesama kita.
Secara  umum Dharma  Shanti dilaksanakan  dalam  menyambut  tahun  Baru  Saka atau hari Raya Nyepi, namun di suatu daerah Dharma Santi juga dilaksanakan pada Hari Raya Galungan. Kegiatan Dharma Shanti untuk saling maaf memaafkan dengan hati dan pikiran yang suci  serta ucapan yang tulus iklas. masing-masing pihak secara sadar dan dengan segala keterbukaan serta kejernihan hati menghapuskan kekilafan dan kealpaan diantara sesama kita.
Dari  pengamatan  penulis  diketahui  bahwa  anak-anak  yang  mengikuti  kegiatan latihan tari sangat beragam dari anak SD, maupun SMP. Hal inilah yang menjadi menarik setiap orang tua untuk selalu memberikan dukungan kepada anak-anaknya.
Pelaksanaan Dharma  Santi untuk  tingkat  Kecamatan  Musuk  dian  Kecamatan Tamansari  diadakan  secara  rutin  setiap  tahun  secara  bergiliran. Dharma  Santi tingkat Kecataman terakhir dilaksanakan pada Nyepi Tahun 2019, sedangkan pada Tahun 2020 ditiadakan  karena  mengikuti  anjuran  Pemerintah  dalam  memutus  penyebaran  Virus Covid 19.
Kondisi  negara  pada  Tahun  2020  dalam menghadapi  persebaran  Virus  Covid  19 memang  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap  kegiatan  diberbagai  bidang,  salah satunya bidang keagamaan. Berdasarkan pengamatan penulis, justru umat Hindu lah yang pertama  kali  mendapat  dampaknya.  Hal  ini  dikarenakan  kegiatan  keagamaan  yang pertama kali dibatasi adalah Tawur Agung Kesanga di Candi Prambanan, sehingga segala jenis kegaiatan keagamaan yang menyertai Hari Raya Nyepi seperti Dharma Shanti juga dibatasi oleh pemerintah.
5. Dharma Sadana
Metode Dharma  Sedhana melaksanakan  ajaran  Dharma  masing-masing  peserta anak didik, dengan pelaksanaan melalui catur marga/yoga yakni : Bhakti Marga, Karma Marga,  Jnana  Marga, dan Raja  Marga  atau  Yoga  Marga (Lastra,  2020).  Pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan Penyuluh Agama Hindu Non PNS juga berorientasi kepada Catur Marga dan dilaksanakan secara terpadu kepada generasi muda maupun umat pada umumnya.
Dengan berpedoman pada Bhakti Marga , sebagai salah satu tugas Penyuluh yaitu memberikan  pelayanan  pada  kegiatan  persembahyangan.  Metode Dharma  Sadana dengan  jalan Bhakti  Marga dapat  diterapkan  untuk  meningkatkan  keaktifan  dalam bersembahyang.
Kegiatan Dharma Sadana sering diartikan sebagai bentuk pemberian Yadnya atau Bantuan,  bahwasanya Dharma  Sadana bentuk Yadnya diambilkan  dari  Kelompok Pemberdayaan  yang  mana  sebagian  besar  Pengurus  dan  Anggotanya  adalah  Penyuluh. Yadnya atau Punia yang diberikan dapat berwujud uang untuk menyokong kegiatan Hari Raya Agama maupun pemberian kepada umat Hindu.
Dalam  hal Dharma  Sadana dengan  Konsep Jnana  Marga dilakukan  dengan memberikan Pendidikan dan Pembelajaran pada Siswa Pasraman yang diaksanakan pada Minggu siang merupakan pembelajaran untuk kelompok siswa Sekolah Dasar. Kegiatan ini  dilaksanakan  dari  jam  13.00  s/d  16.00.    Dimana  kelompoknya  dibagi  menjadi  dua yaitu kelompok siswa Kelas 1-3 SD dan kelompok siswa kelas IV – VI SD.
Kegiatan  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  Kecamatan  Tamansari,  Metode Dharma  Sadana menerapkan  Konsep Catur  Marga .  Hal  ini  diketahui  bahwa  untuk Konsep Jnana Marga diberikan kepada Siswa Pasraman melalui Pembelajaran, Konsep Bhakti  Marga dengan  mengajar  generasi  muda  dalam  melakukan  persembahyangan, konsep Karma  Marga dengan  berbagi  kepada  sesame,  dan Yoga  Marga dengan memberikan latihan Yoga Asanas maupun Yoga Samadi.
6. Dharma Yatra
Dharma Yatra mempunyai pengertian yang hampir sama dengan Tirta Yatra yakni usaha  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  pengamalan  ajaran  Agama  Hindu  melalui kunjungan untuk persembahyangan ketempat-tempat suci, patirtan baik yang bertempat di pegunungan atau di tepi pantai (Lastra,2020). Dharma yatra atau Tirta Yatra sebagai perjalanan suci menurut kitab Sarasamuccaya dikatakan lebih utama daripada beryajna. Keutamaan Tirta  Yatra itu  dapat  dilakukan  oleh  umat  yang  paling  miskin  sekalipun. Sarasamuccaya  samapai  menyebutkan  demikian  karena  modal  dharma  yatra  hanyalah niat yang suci dan tulus ikhlas.
Dalam  melaksanakan Dharma  Yatra Penyuluh  mempunyai  program  untuk melakukan  kunjungan  ke  tempat  tempat  suci,    selain  kegiatan  yang  dilakukan dilingkungan Pura, pasraman juga memiliki agenda untuk melakukan Tirta Yatra . Tirta Yatra ke beberapa Pura yang berada di sekitar Kecamatan Tamansari dan Musuk. Selain itu kami juga pernah melakukan kunjungan ke Candi Boko, Candi Sukuh, Candi Ijo dan Candi Prambanan.
3. Peran Penyuluh Agama Hindu Non PNS Terhadap Generasi Muda
Semenjak diangkatnya Penyuluh Agama Hindu Non PNS Di Kecamatan Musuk dan Kecamatan Tamansari dapat dilihat perannya dalam masyarakat. Sejauh ini hampir setiap kegiatan  yang  dilakukan  di  wilayah  ini  selalu  melibatkan  Penyuluh  Agama  Hindu  Non PNS. Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis diketahui tentang peran aktif  Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam kehidupan umat Hindu di wilayah Kecamatan Tamansari pada  umumnya  dan  umat  Hindu  Desa  Karanganyar  pada  khususnya.  Adapun  dari  hasil penelitian  dapat  dikemukakan  peran  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  di  Kecamatan Tamansari sebagai berikut :

## 1. Meningkatkan Pendidikan Siswa Sekolah.
Pendidikan  merupakan  modal  dalam  hidup  bermasyarakat,  hal  ini  berarti  dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menghasilkan sumber daya yang lebih berkualitas. Oleh sebab itu sesuai dengan program kerja Penyuluh Agama Hindu Non PNS, salah satunya peningkatan pendidikan Agama Hindu maupun Pendidikan umum.
Penyuluh Agama Hindu Non PNS juga melakukan berbagai upaya untuk ikut dalam mencerdaskan bangsa khususnya umat Hindu. Salah satu kegiatan yang dilakukan berupa pembelajaran untuk siswa SD, SMP, dan SMA pada Pasraman Bhuana Puja.
Penyuluh dan telah diberikan honor oleh Pemerintah maka, Penyuluh Agama Hindu Non PNS berusaha untuk terjun dalam kehidupan umat Hindu dalam memberikan pelayanan Pendidikan.  Dalam  kegiatan  ini  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  memberikan  materi berupa  pendidikan  agama  Hindu  maupun  jejahitan.  Sedangkan  untuk  siswa  yang  tidak mendapat  pelajaran  Pendidikan  Agama  Hindu  di  sekolahnya  maka  diberikan  pelajaran sesuai dengan kurikulum.
Untuk  sementara  waktu  pembelajaran  untuk  siswa  sekolah  lebih  berorientasi  pada peningkatan pemahaman terhadap agama Hindu. Sedangkan untuk program kerja berikutnya akan berusaha memberikan materi-materi umum, misalnya Bahasa Inggris, Matematika serta pengenalan Komputer.
Dengan  demikian  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa,  dengan  program  kerja  yang sudah  dilakukan  dan  yang  belum  dilakukan  ini  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  telah berusaha untuk ikut meningkatkan sumber daya manusia Hindu yang lebih baik.

## 2. Meningkatkan Mental dan Spritual Pemuda Hindu.
Dalam upaya meningkatkan mentalitas pemuda Hindu di wilayah Desa Karanganyar, Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  memiliki  kegiatan  yang  telah  berjalan  sekian  waktu. Kegiatan  yang  dilakukan  adalah  dengan  mengadakan  pembinaan  terhadap  anak  remaja. Anak remaja yang dimaksud adalah anak sekolah usia SMP, SMA, maupun Mahasiswa. Hal ini dengan alasan usia remaja sangat rentan terhadap hal-hal negatif dari pergaulannya.
Untuk  menghindari  pandangan  negatif  tentang  pemuda  Hindu  maka  dilaksanakan Pertemuan  Pemuda  Hindu    pada  malam  minggu.  Hal  ini  dapat  dibenarkan  bahwasannya malam minggu merupakan hari untuk bersenang-senang dan mencari hiburan, sehingga tidak sedikit  anak  muda  yang  berjalan-jalan  atau  sekedar  nongrong  dijalan.  Terobosan  yang dilakukan Penyuluh Agama Hindu Non PNS inilah untuk mengurangi anak muda terutama pemuda Hindu untuk tidak hura-hura pada malam minggu tetapi, berkumpul di Pura untuk melakukan kegiatan keagamaan.
Sedangkan  dalam  upaya  untuk  meningkatkan  spiritualitas  umat  khususnya  pemuda diadakan latihan meditasi. Tentu saja latihan meditasi ini diberikan kepada peserta pasraman yang telah berumur diatas 18 tahun. Hal ini dikarenakan latihan meditasi ini dilakukan pada tengah malam. Latihan meditasi bukan untuk membuat sakti peserta pasraman. Tetapi untuk melatih  peserta  pasraman  belajar  mengendalikan  diri  sendiri.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  pelatihan meditasi ini  dapat  meningkatkan  spiritual  pemuda  Hindu  di Desa Karanganyar.
3. Meningkatkan Pengetahuan Agama Hindu dan Keimanan Umat.
Pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Hindu Non PNS tidak terbatas bagi kalangan anak sekolah atau pemuda, tetapi juga dilakukan pada  orang tua. Hal ini dengan sebuah alasan bahwa pada dasarnya umat Hindu yang sudah tua, belum pernah mendapatkan pendidikan tentang agama Hindu. Pada umumnya mereka melakukan aktifitas keagamaan atas dasar keyakinan. Hal ini memang dapat dipandang baik, tetapi sebagai Penyuluh Agama Hindu  Non  PNS  berupaya  memberikan  pengetahuan  keagamaan  seperti  yang  diberikan disekolah.
Pada dasarnya pembinaan terhadap umat Hindu yang lebih tua dari Penyuluh Agama Hindu Non PNS bukan bermaksud untuk mencari kegagahan, namun sebatas memberikan pengetahuan sehingga mereka dapat meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu. Upaya untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  agama  Hindu  dan sradha ini  terealisasi  dengan pembinaan pada ibu-ibu rumah tangga.
4. Melestarikan Kebudayaan.
Dalam  hal  Latihan  Karawitan  sebagai  Penyuluh  dirinya  belum  dapat  memberikan bimbingan namun masih mendampingi dan bekerja sama dengan tokoh yang menguasai di bidang  tersebut.  Dengan adanya  peran  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  dalam  kegiatan telah menunjukkan usaha untuk ikut nguri-uri kebudayaan Jawa. Hal ini dikarenakan seni Karawitan merupakan sebuah hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia.
Perilaku melestarikan kebudayaan ini bukan saja hanya dilakukan dengan mengadakan latihan saja, tetapi seni karawitan ini dipentaskan di setiap Hari Raya yang dilaksanakan di Pura  Bhuana  Puja.  Dengan  demikian  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  Penyuluh  Agama Hindu  Non  PNS  telah  berusaha  untuk  ikut  melestarikan  kebudayaan  dalam  bentuk  seni karawitan.
5. Melakukan Kaderisasi Terhadap Tokoh-tokoh Hindu.
Pada  dasarnya  kegiatan  kaderisasi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  membentuk tokoh-tokoh Hindu dimasa mendatang. Peran pemuda dalam berbagai kegiatan telah dapat nampak. Hal ini terbukti hampir disetiap kegiatan yang dilakukan di Pura Bhuana Puja selalu melibatkan  generasi muda  sebagai  panitia,  maupun  pengurusnya.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Hindu Non PNS telah melakukan kaderisasi dengan melibatkan generasi muda Hindu sebagai pemimpin dalam setiap kegiatan yang ada.
6. Meningkatkan Kerukunan antar umat Hindu.
Penyuluh Agama Hindu Non PNS  selalu sebagai garda terdepan dalam melakukan kegiatan-kegiatan  untuk  meningkatkan  kerukunan  antar  umat  Hindu.  Kegiatan  yang dilakukan ini memiliki maksud untuk memperkokoh tali persaudaraan antar umat Hindu di Kecamatan  Tamansari  pada  khusus  serta  umat  Hindu  yang  berada  di  sekitarnya.  Dalam meningkatkan kerukunan Penyuluh Agama Hindu Non PNS acara Tirta Yatra ke Pura tidak hanya di wilayah Kecamatan Tamansari saja Tirta Yatra ini dilakukan, tetapi juga dilakukan ke  Kecamatan  lain  seperti  Kecamatan  Jatinom,  Kecamatan  Karangnongko,  Kecamatan Banyudono  dan  Kecamatan  lain  disekitarnya.  Kegiatan Tirta  Yatra ini  selain  untuk meningkatkan kerukunan juga memiliki tujuan sebagai biro jodoh. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan keberadaan umat Hindu yang ada.
Selain dengan mengadakan Tirta Yatra upaya untuk meningkatkan kerukunan antar umat Hindu, Penyuluh Agama Hindu Non PNS selalu memberikan semangat dan mengajak Pemuda Hindu dalam menghadiri acara-acara yang bernuansakan agama Hindu.
Dari  berbagai  peranan  yang  telah  disampaikan  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  terhadap  aktifitas umat Hindu.

## 7. Respon Umat Terhadap Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Keberadaan  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  Kabupaten  Boyolali  telah  terakomodir dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dengan  terbentuknya  Kelompok  Desa  Binaan  dan  pembagian wilayah binaan yang merata. Dengan melihat sebaran wilayah binaan yang ada menunjukkan bahwa  Kecamatan  Tamansari  memiliki  Penyuluh  yang  paling  banyak.  Hal  ini  dikarenakan jumlah generasi muda diwilayah ini sangat banyak. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Hindu Non PNS ini menimbulkan penilaian dari masyarakat Hindu.
Kendala yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam Pembinaan.
Penyuluh  Agama  memiliki  empat  fungsi Pertama Fungsi  informatif  memposisikan dirinya  sebagai  orang  yang  berkewajiban  menyampaikan  pesan  -pesan  ajaran  agama, Kedua Fungsi Edukatif memposisikan diri  sebagai pembina atau mendidik masyarakat  sesuai dengan tuntunan ajaran agama, Ketiga Fungsi Konsultatif menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan  memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat,  baik  persoalan  pribadi,  keluarga
maupun masyarakat secara umum dan Keempat Fungsi Advokatif Penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari  segala  bentuk  kegiatan/pemikiran  yang  akan  merusak  keimanan  dan  tatanan  kehidupan beragama.
Sebagai  Penyuluh  Agama  harus  memiliki  tiga  tuntutan  yang  harus  dimiliki  hal  ini dikarenakan  Penyuluh  merupakan  salah  satu  prioritas  Nasional.  Tiga  tuntutan  yang  harus dimiliki seorang Penyuluh Agama antara lain Pertama, tergaransinya wawasan keagamaannya artinya sebagai seorang Penyuluh harus mampu untuk menjadi teladan dalam keagaamaan, serta tidak  diragukan  lagi  kesetiaannya  dalam  memeluk  Agamanya.  Dengan  demikian  sebagai Penyuluh Agama Hindu harus memiliki komitmen secara pribadi untuk memeluk Agamanya secara  utuh  dan  juga  memiliki  komitmen  untuk  menjaga  keutuhan  umatnya. Kedua tergaransinya  wawasan  kebangsaannya,  artinya  seorang  Penyuluh  Agama  harus  menguasai tentang  berbagai  pengetahuan  terkait  komitmennya  untuk  memajukan  dan  berbhakti  pada negaranya.  Dengan  demikian  Penyuluh  Agama  Hindu  memiliki  tuntutan  untuk  turut membangun bangsa melalui kegiatan yang positif. Ketiga, tergaransinya profesionalismenya, artinya  seorang  Penyuluh  Agama  harus  dapat  memposisikan  dirinya  serta  melaksanakan seluruh tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Menurut  Lastra  (2020)  realitas  beragama  dibagi  menjadi  dua  yaitu Pertama semangat beragama  yang  tinggi.  Realitas  yang  dapat  dilihat  ketika  bangsa  ini  memiliki  semangat beragama yang tinggi antara lain, Tempat Ibadah yang megah, Hari Raya Agama yang megah, Upacara Agama yang Megah, Ibadah Agama yang megah, Kotbah Agama yang Megah, Ibadah Sosial yang Megah, Pendidikan Agama yang berkualitas dan Perguruan Tinggi Agama yang berkualitas  pula. Kedua Moralitas  yang  rendah  dengan  ditandai  adanya  maraknya  kasus sadisme, Radikalisme, kasus tawuran, Narkoba, krisis keteladanan dan Sex bebas dikalangan remaja.  Oleh  sebab  itu  keberadaan  Penyuluh  Agama  Hindu  diharapkan  dapat  menciptakan realitas yang pertama.
Dalam melakukan tugas penyuluhan dan bimbingan seorang Penyuluh Agama Hindu Non PNS harus memiliki empat tugas utama, yaitu persiapan bimbingan, pelaksanaan bimbingan, pelayanan  konsultasi  Agama  dan  melakukan  evaluasi  dari  apa  yang  telah  dilakukan,  hal  ini sangat perlu dilakukan agar Penyuluhan dapat secara maksimal dan tepat sasaran. Oleh karena itu perlu kiranya seorang Penyuluh memiliki dua strategi yaitu mengenali wilayah binaan dan mengenali kelompok sasaran.
Pelaksanaan  Pembinaan  dan  Penyuluhan yang  dilakukan  oleh  Penyuluh  Agama  Hindu Non  PNS  di  Kecamatan  Tamansari  secara  umum  telah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  terlihat adanya rutinitas kegiatan keagamaan yang ada di wilayah tersebut, baik yang dilakukan di Pura maupun  kegiatan  keagamaan  lainnya.  Namun  kegiatan  Penyuluhan  yang  dilakukan  tidak terlepas dari kendala-kendala yang dialami oleh Penyuluh itu sendiri.

## Kondisi Wilayah Binaan yang Jauh Dari Jangkauan
Wilayah binaan merupakan salah satu penentu dari penyuluhan, wilayah binaan yang mudah dijangkau akan mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pembinaan. Kondisi umat  Hindu  di  Kecamatan  Tamansari  dan  Kecamatan  Musuk  terbagi  diwilayah  yang berbeda,  Desa  Karanganyar  merupakan  daerah  yang  mudah  dijangkau,  meskipun  berada diwilayah  pegunungan  namun  akses  ke  lokasi  lebih mudah.  Desa  Kembangsari  meskipun berada  di  dataran  yang  agak  tinggi  namun  akses  ke  lokasi  tidaklah  sulit  karena  berada
diwilayah ibu kota Kecamatan. Wilayah binaan dan umat Hindu yang sulit dijangkau di Desa Sangup, hal ini dikarenakan berada di lereng Gunung Merapi dengan jarak jangkauan yang jauh dari tempat tinggal Penyuluh.
.

## Strategi Menghadapai Peserta Pembinaan.
Tantangan  Penyuluh  Agama  Hindu  kedepan  sangat  berat  yaitu  tantangan  secara internal diri sendiri yang dituntut harus mampu menjadi teladan bagi umat, tuntutan budaya kerja  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  serta  untuk  mendapatkan  apresiasi  dari  umat  terkait kinerja yang telah dilakukan. Oleh sebab itu sebagai Penyuluh Agama Hindu harus mampu menunjukkan  kinerja  yang  profesional  demi  kemajuan  umat  Hindu  di  Jawa  Tengah  pada khususnya.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  Uraian  yang  telah  disampaikan  diatas  maka  dapat  penulis  simpulkan sebagai berikut :
1. Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  wilayah  Kecamatan  Tamansari  telah  melaksanakan kegiatan  Penyuluhan  pada  semua  jenjang  usia  dari  anak-anak,  Remaja  dan  Orang  Tua. Metode yang digunakan untuk melakukan penyuluhan yaitu dengan Metode Sad Dharma dengan  Lokasi  Pembinaan  di  Pura  Bhuana  Puja,  Pasraman  Bhuana  Puja,  Pura  Satya Dharma, Pura Yasa Dharma, Paguyuban KORPRI Kecamatan Musuk. Pembagian wilayah binaan  telah  disepakati  oleh  masing-masing  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  di Kecamatan Tamansari Agus Sugiyono di Pura Satya Dharma, Agung Puji Widoyo di Pura Yasa Dharma, Wiyono dan Purwani di Pura Bhuana Puja.
2. Peran  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  dalam  meningkatkan  Pendidikan  dan  Sradha Generasi  Muda  Hindu  diarahkan  kepada  Peningkatan  Pendidikan  Siswa  Sekolah, Peningkatan  Mental  dan  Spiritual  Generasi  Muda  Hindu,  Meningkatkan  Pengetahuan Agama  Hindu  dan  Keimanan  Umat,  Melestarikan  Kebudayaan,  Melakukan  Kaderisasi Terhadap Tokoh-tokoh Hindu, dan Meningkatkan Kerukunan antar umat Hindu.
3. Kendala  yang  dihadapi  oleh  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  secara  umum  dibagi menjadi  dua  yaitu  pada  kondisi  wilayah binaan  yang tergolong  jauh  dari  tempat  tinggal Penyuluh, sehingga kurang maksimal dalam melakukan penyuluhan sehingga agar semua kegiatan  dapat  terlaksana  maka  dijadwalkan  dengan  baik  dalam  pengaturan  waktu. Kendala yang kedua adalah melibatkan kurangnya kesadaran anak muda dalam mengikuti pembinaan  sehingga terkesan  tidak  serius  dalam mengikuti  pembinaan,  serta  umat  yang kurang memahami Bahasa Indonesia membuat Penyuluh belajar ulang dalam menghadapi Umat Hindu.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi, Ryanandha, 2005. “ Pola dan Metode Pembelajaran dan Pasraman Mertasari dalam Upaya Peningkatan Spiritual Remaja Hindu di Desa Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi : STHD Klaten
Arikunto,  Suharsimi,  2002. Prosudur  penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek (  Edisi  Revisi  5), Jakarta: Renika Cipta.
Badudu-Zein, 1994, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta, Pustaka Harapan Indonesia.
Dep Dik Nas, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
Dimiyati-Mudjiono, 2006. Belajar dan Pembelajaran . Jakarta : Rika Cipta
Lastra,  I  Nyoman,  2020. Peran  Penyuluh  Agama  Hindu  dalam  Penguatan  Moderasi  Agama. Semarang (Makalah Pembinaan Pengembangan Program Penyuluhan)
Lestari, Nani. 2009. Pengaruh Pinandita Terhadap Umat Hindu di Pura Marga Loka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. Skripsi : STHD Klaten Jawa Tengah
Mardwiatmoko.  2007. Peranan  Pemuka  Agama  Hindu  Dalam  Pembinaan  Umat  Hindu  Di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Skripsi : STHD Klaten.
Iqbal, hasan. 2002 pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasiny a. Indonesia: Gahilia
Kaelan, 2005. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat . Yogyakarta: Kanisius.
Koentjaraningrat, 1985. Kebudayaan Mentalitas dan Pembagunan . Jakarta: gramedia.
Margono, S. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
Marzoeki, Djohansjah, 2000. Budaya Ilmiah dan filsafat Ilmu . Jakarta: grasindo
Moleong, L. J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya.
Narbuko,Cholik. 2001. Metodologi penelitian. Jakarta : Bumi Aksara
Nasir, Moh, 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Galia Indonesia.
Netra, IB.1974. Diklat Metodologi Penelitian, FakultasKeguruan dan ilmu Pendidikan : UNUD Singaraja
Poerwadarminta, WJ.S. 1985. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
Pudja, Gede, 2003. Bhagawad Gita. Surabaya : Paramita.
Ratna, I Nyoman Kutha. 2004. Teori, Metode dan Teknik Penulisan Sastra. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Riduawan,  2004. Belajar  Mudah  Penelitian  untuk  Guru-Karyawan  dan  Peneliti  Pemula .  An Bandung: Alfabeta.
Ritzer,  George,  2003. Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda .  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Pesada.
Sifullah, Ali, 1981. Pendidikan pengajaran dan kebudayaan , Surabaya : Usaha Nasional.
Sudikan, Setya Yuwana. 1989, Penuntun Karya ilmiah, Semarang : Aneka Ilmu
Sugiman, I. N. S. (2020). KINERJA PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS DITIJNAU DARIFUNGSI PENYULUH DI MASA PANDEMI COVID-19. Widya Aksara , 25 (2), 153– 163. http://ejournal.sthd-jateng.ac.id/index.php/WidyaAksara/article/view/120/57
Wiana, I Ketut, 1997, Beragama Bukan Hanya Di Pura, Denpasar, Yayasan Dharma Naradha ( https://kbbi.web.id ).
http://chaniaization.blogspot.com