Published by Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia
Vol. 3,  No. 5, 5 Maret  2020 Page 155-164

## Pengaruh Anggaran Pendidikan, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas terhadap
Partisipasi Pendidikan Sekolah Menegah Pertama di Kabupaten/Kota

## Provinsi Sumatera Barat
Maharani Aulia R 1 , Yulhendri 2
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang maharaniauliar@gmail.com 1 , yulhendriunp@gmail.com 2
Abstract  : This  study  aims  to  determine  and  analyze:  1)  The  influence  of  the education  budget  on  the  gross  enrollment  rate  of  junior  high  school  education,  2)  The effect of the number of teachers on the gross enrollment rate of junior secondary school education,  3)  the  effect  of  the number  of  classes  on  the  gross  enrollment  rate  of  school education  junior  secondary  in  regencies  /  cities  in  West  Sumatra  Province.  This research  is  classified  into  descriptive  and  associative  research.  The  data  analysis technique used in this study in proving and testing the proposed hypothesis is a panel data regression model. The results of this study found that: 1) There is a negative and insignificant  influence  between  the  education  budget  on  the  gross  enrollment  rate  of junior  secondary  education,  2)  There  is  a  negative  and  significant  effect  between  the number of teachers on the gross enrollment rate of junior secondary education, 3) There is positive and significant effect between the number of classes on the junior high school education gross enrollment rate in the district / city of West Sumatra Province.
Keywords :  education  budget,  number  of  teachers,  number  of  classes,  rough participation rates

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu  kunci  utama  dalam  strategi  penanggulangan kemiskinan,  dengan  adanya  pendidikan  mampu  memberikan  pelatihan,  pengajaran, pengetahuan  dan  pengembangan  keterampilan  yang  diperuntukkan  bagi  anak-anak  bangsa yang mana nantinya akan menghasilkan pribadi yang mandiri dan produktif. Di indonesia arti penting  pendidikan  tergambar  dalam  Pasal  31  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap warga  negara  berhak  untuk  memperoleh  pendidikan,  bahkan  setiap  warga  negara  wajib mengikuti pendidikan dasar, untuk itu pemerintah bertanggung jawab membiayainya. Hal ini dipertegas  dengan  adanya  UU  No.  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional (Sisdiknas)  yang  berisikan  pasal-pasal  diantaranya  membahas  pengaturan  hak  dan  kewajiban pemeritah  di  sektor  pendidikan,  dimana  setiap  warga  negara  yang  berusia  7 – 15  tahun  wajib mengikuti  pendidikan  dasar  (Mulyono,  2016  :  188).  Selanjutnya  pada  UU  No.  20  tahun  2003 juga menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Besarnya alokasi anggaran pendidikan yang dikeluarkan  dari  APBN  dan  APBD  tentunya  harus  diiringi  dengan  peningkatan  angka partisipasi  pendidikan  sekolah  terutama  pada  tingkat  pendidikan  dasar  di  Kabupaten/Kota Provinsi  Sumatera  Barat.  Untuk  mengetahui  seberapa  banyak  penduduk  yang  memanfaatkan fasilitas  pendidikan  dapat  dilihat  dari  persentase  penduduk  menurut  partisipasi  pendidikan.
Indikator  yang  digunakan  pemerintah  untuk  melihat  kesuksesan  usaha  pemerintah  dalam sektor  pendidikan  yaitu dengan  melihat  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK).  Menurut  BPS  Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.
Melalui  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019, pemerintah  menetapkan  pendidikan  sebagai  salah  satu  prioritas  dalam  agenda  utama pembangunan  nasional.  Pada  tahun  2015-2019  target  APK  Nasional  usia  13 – 15  tahun  sebesar 106.9  persen.  Namun  kenyataannya  partisipasi  Sekolah  Menengah  Pertama  belum  semua provinsi  bisa  terpenuhi.  Masih  banyak  Kabupaten/Kota  di  provinsi  yang  rata-rata  partisipasi pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertamanya masih  dibawah  target  nasional, dimana  nilai  rata- rata  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  tingkat  SMP  masing-masing  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera Barat tahun 2013- 2017 masih dibawah 100 persen.
Tabel 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Pendidikan SMP Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017
Persen (%) No. Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016 2017 1 Kab. Kepulauan Mentawai 89,11 86,80 99,76 96,50 85,44 2 Kab. Pesisir Selatan 81,62 75,41 91,46 96,44 88,81 3 Kab. Solok 88,25 74,40 89,43 98,80 90,19 4 Kab. Sijunjung 80,48 88,15 83,75 85,41 83,47 5 Kab. Tanah Datar 79,44 90,73 88,43 88,84 95,48 6 Kab. Padang Pariaman 83,25 89,56 85,44 90,34 84,08 7 Kab. Agam 83,89 80,61 95,57 97,86 95,03 8 Kab. Lima Puluh Kota 83,63 90,22 91,57 82,47 87,13 9 Kab. Pasaman 90,48 94,43 85,40 87,45 87,20 10 Kab. Solok Selatan 70,93 80,99 94,21 91,87 81,84 11 Kab. Dharmasraya 81,52 83,42 90,93 82,17 81,36 12 Kab. Pasaman Barat 96,07 98,35 87,10 90,36 89 13 Kota Padang 85,79 95,96 90,52 93,81 102,43 14 Kota Solok 85,82 89,13 110,43 78,44 81,03 15 Kota Sawah Lunto 81,71 93,66 86,46 98,09 95,22 16 Kota Padang Panjang 91,71 94,32 99,23 88,58 86,95 17 Kota Bukittinggi 87,90 86,58 111,95 84,51 87,71 18 Kota Payakumbuh 104,16 100,13 97,03 86,69 85,63 19 Kota Pariaman 85,51 88,05 103,11 78,99 86,25 Rata-rata 85,86 88,47 93,78 89,35 88,12
Sumber: BPS, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019
Dari  tabel  1.1  di  atas  dapat  dilihat  nilai  rata-rata  APK  SMP  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat.  Pada  tahun  2013  nilai  rata-rata  APK  SMP  sebesar  85,86  persen  dan menurun  pada  tahun  2014  menjadi  88,47  persen.  Pada  tahun  2015  rata-rata  APK  mengalami
peningkatan  dimana  nilainya  sebesar  93,78  persen  tetapi  mengalami  penurunan  pada  tahun 2016 menjadi 89,35 persen dan tahun 2017 mencapai 88,12 persen.
Belum  tercapainya  target  tingkat  partisipasi  pendidikan  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Barat  dapat  membuktikan  bahwa  akses  penduduk  dalam  mengenyam  pendidikan pada jenjang pendidikan SMP masih minim. Hal ini tentunya di sebabkan oleh banyak faktor, dimana  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  berupa  faktor  permintaan  dan  faktor  penawaran. Faktor  permintaan  yang  dapat  mempengaruhi  partisipasi  pendidikan  yaitu  pendapatan perkapita, tingkat melek huruf usia dewasa, jumlah sekolah dan tingkat urbanisasi penduduk, sedangkan  untuk  faktor  penawaran  yaitu  rasio  guru  terhadap  murid,  biaya  pendidikan, pengeluaran  pemerintah  dibidang  pendidikan  (Dreher,  et  al  2006).  Untuk  itu  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  terhadap  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi,  yaitu  faktor pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan (anggaran pendidikan), jumlah guru dan jumlah sekolah (jumlah kelas).
Anggaran  pendidikan  merupakan  salah  satu  hal  yang  berperan  dalam  meningkatkan partisipasi  pendidikan.  Faguet  dan  Sanchez  (2008)  mengungkapkan  bahwa  jumlah  belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap outcomes bidang pendidikan yang dilihat dari  Angka  Partisipasi  Kasar.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  besar  belanja pemerintah  yang  dikeluarkan dalam  sektor pendidikan  atau  anggaran  pendidikan  maka  akan semakin besar juga tingkat pendidikan pada daerah tersebut. Anggaran pendidikan merupakan biaya atau dana yang dikeluarkan dalam penyelenggaran pendidikan, baik itu biaya langsung maupun  biaya  tidak  langsung.  Biaya  yang  dikeluarkan  berupa  pengadaan  pembangunan sekolah,  pembelian  stationary,  uang  sekolah,  serta  biaya-biaya  penunjang  pelaksanaan  proses pendidikan, (Todaro, 2000).
Data anggaran pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013- 2017  yang  dilihat  dari  rata-rata  anggaran  pendidikan  per  penduduk  usia  sekolah  mengalami naik  turun,  dimana  pada  tahun  2013  rata-rata  anggaran  pendidikan  per  siswa  adalah  sebesar Rp  5.435.385  per  siswa,  kemudian  pada  tahun  2014  mengalami  peningkatan  menjadi  Rp 6.178.544  per  siswa.  Namun  pada  tahun  2015  mengalami  penurunan  menjadi  Rp  5.944.028 persiswa, dan meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi Rp 8.836,865 per siswa. Pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 6.756.104 per siswa.
Pergerakan  pengeluaran  pemerintah  di  bidang  pendidikan  yang  tidak  merata  akan memberikan  pengaruh  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dihasilkan.  Hal  ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi indonesia dimana masih rendahnya mutu pendidikan.  Untuk  menghasilkan  pendidikan  yang  bermutu  dan  produktif,  tidak  hanya anggaran  pendidikan  saja  yang  diperlukan,  tetapi  juga  dibutuhkan  seorang  guru/tenaga pendidik  dan  fasilitas  pendidikan  untuk  dapat  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.
Pendidik  merupakan  tenaga  profesional  yang  merencanakan  dan  melaksanakan  proses pembelajaran  serta  memberikan  bimbingan  dan  pelatihan  untuk  mengembangkan kemampuan,  pengetahuan dan  keterampilan  siswa  (Saidah,  2016:  219).   Hal ini  sesuai  dengan pernyataan  Wiharna  (2007),  yang  menyatakan  bahwa  dalam  dunia  pendidikan  tidak  hanya terdiri  dari  bangunan  dan  seperangkat  sarana  fisik  saja  yang  diperlukan,  melainkan  ada  hal yang  sangat  penting  yang  diperlukan  dalam  lembaga  pendidikan  yaitu  berupa  tenaga
kependidikan,  khususnya  tenaga  guru.  Dengan  adanya  tenaga  guru  maka  akan  dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Berdasarkan  data jumlah  guru yang  penulis  dapatkan  di  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Sumatera  Barat  secara  keseluruhan  mengalami  fluktuasi,  dimana  pada  tahun  2013  rata-rata jumlah guru pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat adalah 1.234 jiwa, dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 1.303 jiwa. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yang mana  rata-rata  jumlah  guru  menjadi  938  jiwa  kemudian  meningkat  pada  tahun  2016  menjadi 942 jiwa dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 927 jiwa.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  tingkat  APK  jenjang  pendidikan  SMP  adalah  jumlah kelas  yang  ada  pada  daerah  masing-masing.  Pencapaian  di  bidang  pendidikan  berkaitan  erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang terdapat di suatu wilayah. Fasilitas pendidikan yang  tersedia  akan  semakin  menunjukkan  terbukanya  kesempatan  yang  lebih  besar  dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, (Zaada, 2018). Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah ruang  kelas  maupun  fasilitas  sekolah  yang  ada  di  SMP  maka  semakin  banyak  peluang masyarakat  didaerah  tersebut  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  SMP.  Dari  data yang penulis kumpulkan dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah kelas yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017 secara keseluruhan mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2013  rata-rata  jumlah  kelas  sebesar  374 unit,  tahun  2014  meningkat  menjadi  398  unit,  selanjutnya  tahun  2015  menjadi  436  unit,  pada tahun 2016 sebesar 460 unit dan  pada tahun 2017 rata-rata jumlah kelas yang ada menjadi 465 unit.
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  dan  mengetahui  :  1)  Pengaruh  anggaran  pendidikan  terhadap  angka  partisipasi kasar  jenjang  pendidikan  SMP.  2)  Pengaruh  jumlah  guru  terhadap  angka  partisipasi  kasar jenjang  pendidikan  SMP.  3)  Pengaruh  jumlah  kelas  terhadap  angka  partisipasi  kasar  jenjang pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif  dan  asosiatif.  Penelitian  deskriptif  adalah suatu  jenis  penelitian  dimana  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  berbentuk  angka,  yang bertujuan untuk menjelaskan variabel atau kondisi yang terjadi dalam suatu situasi. Sedangkan penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh dan tingkat signifikan antara variabel terikat dengan variabel bebas.
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  dengan  Teknik pengumpulan  data  berupa  dokumentasi,  yaitu  data  dikumpulkan  dari  Lembaga  atau  instansi pemerintah.  Tempat  penelitian ini difokuskan  di  Provinsi  Sumatera  Barat yang  terdiri  dari  19 Kabupaten/Kota dengan periode data dari tahun 2013-2017. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data panel dengan menggunakan aplikasi eviews 9.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  yang  digunakan  untuk  membahas  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat  dalam  bentuk  analisi  regresi  data  panel.  Berdasarkan  hasil  pengujian  model  yaitu  uji Chow,  uji  Hausman  dan  uji  Lagrange  Multiprlier  (LM)  maka  estimasi  regresi  data  panel menggunakan  pendekatan Common  effect  Model (CEM).  Berikut  hasil  pengujian  data  panel dengan model Common effect pada tabel dibawah ini :
Tabel 1.2 : Common Effect Model (CEM)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 139.2755 32.91635  4.231195 0.0001 LOG(X1) -1.267398 1.724162 -0.735080 0.4642 LOG(X2) -5.299196 2.189125 -2.420691 0.0175 X3 0.012623 0.005830  2.165268 0.0330 R-squared 0.060569     Mean dependent var 89.11389 Adjusted R-squared 0.029599     S.D. dependent var 7.237597 S.E. of regression 7.129680     Akaike info criterion 6.807603 Sum squared resid 4625.743     Schwarz criterion 6.915135 Log likelihood -319.3611     Hannan-Quinn criter. 6.851054 F-statistic 1.955720     Durbin-Watson stat 1.930979 Prob(F-statistic) 0.126236 Sumber: Hasil regresi panel dalam program Eviews 9 (data di olah tahun 2019)
Dari tabel diatas,  maka diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut :
Y= 139.2755 – 1.267398LogX 1it – 5.299196LogX 2it +0.012623X 3it
Sesuai tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa apabila tidak terjadi perubahan pada anggaran pendidikan,  jumlah  guru  dan  jumlah  kelas  maka  partisipasi  pendidikan  SMP  mengalami peningkatan sebesar 139.2755. persamaan tersebut menggambarkan koefisien variabel anggaran pendidikan  sebesar  -1.267398,  apabila  terjadi  peningkatan  anggaran  pendidikan  sebesar  1 persen  maka  partisipasi  pendidikan  SMP  akan  mengalami  penurunan  sebesar  1.267  persen. Koefisien  variabel  jumlah  guru  sebesar  -5.299196,  apabila  terjadi  peningkatan  jumlah  guru sebesar  1  persen  maka  partisipasi  pendidikan  SMP  akan  mengalami  penurunan  sebesar 5.299. selain itu koefisien variabel jumlah kelas sebesar 0.012623, apabila  terjadi peningkatan jumlah kelas sebesar 1 persen, maka partisipasi pendidikan SMP akan mengalami peningkatan sebesar 0.012 persen pada Kabupaten/Kota provinsi Sumatera barat.

## Uji Asumsi Klasik
Hasil  analisis  data  setelah  dilakukan  uji  asumsi  klasik,  ditemukan  bahwa  model  yang digunakan  terbebas  dari  penyimpangan  asumsi  klasik.  Pada  uji  normalitas  data,  nilai probability  sebesar  0.154798  atau  bernilai lebih  besar  dari  0,05  maka  data  terdisribusi  normal. Selanjutnya  pada  uji  autokorelasi  diketahui  bahwa  nilai  durbin-watson  stat  1,930979  dengan membandingkan  dengan  tabel  DW  maka  didapatkan  hasil  sebagai  nilai  durbin-watson  >  dari nilai  DU  (1,73)  dan  lebih  <  dari  4-DU  (  2,26)  maka  data  tidak  ada  masalah  autokorelasi.  Uji multikolonieritas  diketahui  bahwa  variabel  <  0,9  maka  data  dikatakan  terbebas  dari  masalah
multikolonieritas  dan  pada  uji  heterokedastisitas  diketahui  bahwa  nilai  probabilitas    >  0,05 maka dapat disimpulkan variabel tersebut tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

## Koefisien Determinasi ( 𝑹 𝟐 )
Pengujian  koefisien  determinasi  R 2 dilakukan  untuk  mengetahui  persentase  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Dari  hasil  pengujian  maka  diketahui  nilai  koefisien determinasi  R 2 sebesar  0,060569.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  variabel  jumlah  anggaran pendidikan,  jumlah  guru  dan  jumlah  kelas    memberikan  kontribusi  sebesar  6,0  persen  dalam mempengaruhi  Partisipasi  pendidikan  SMP  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat, sedangkan  94,0  persen  lainnya  ditentukan  oleh  variabel-variabel  lain  yang  terdapat  diluar model dan tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

## Uji T
Anggaran  pendidikan  memiliki  nilai  probabilitas  sebesar  0,4642  yang  mana  nilai  tersebut lebih  besar  dari  nilai  alpha  5%  sehingga  (0,4642>0,05)  maka  H o diterima  dan  Ha  ditolak, sehingga  hipotesis  alternatif  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  ditolak,  jadi  tidak  terdapat pengaruh yang signifikan antara anggaran pendidikan terhadap partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat.  Pada  variabel  jumlah  guru  nilai  probabilitasnya sebesar 0.0175, nilai tersebut kecil dari nilai alphanya (0,0175<0,05) sehingga H o ditolak dan H a diterima.  Hal  ini  secara  statistik  menunjukkan  bahwa  jumlah  guru  berpengaruh  signifikan terhadap partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada jumlah kelas diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0330 yang berarti  (0,0330<0,05) maka H o ditolak dan H a diterima, sehingga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini  diterima,  jadi    terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  jumlah  kelas  terhadap  partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Anggaran  Pendidikan  Terhadap  Partisipasi  Pendidikan  SMP  di  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
Hasil  analisis  data  dan  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini dengan  menggunakan  program  Eviews  versi  9  maka  diketahui  bahwa  anggaran  pendidikan terhadap  partisipasi  pendidikan  SMP  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat  memiliki pengaruh  negatif  dengan  koefisien  regresinya  sebesar – 1.267398  dengan  nilai  probabilitas sebesar 0.4642 yang lebih besar dari taraf signifikanya α = 0,05 yang berarti terdapat pengaruh negatif  dan  tidak  signifikan  antara  anggaran  pendidikan  (X 1 )  terhadap  partisipasi  pendidikan SMP  (Y)  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat.  Artinya  perubahan  yang  terjadi  pada anggaran  sektor  pendidikan  tidak  akan  mengakibatkan  perubahan  pada  Angka  Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SMP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
Menurut  teori  Todaro  dan  Smith  (2006)  menjelaskan  bahwa,  pada  sisi  penawaran  (oleh negara), pendidikan dibatasi dengan tingkat pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Adapun  permintaan  untuk  mendapatkan  pendidikan  itu  merupakan  permintaan  tidak langsung  yang  mana  nantinya  permintaan  tersebut  akan  memberikan  kesempatan  dalam memperoleh  pekerjaan  dengan  penghasilan  lebih  tinggi  pada  sektor  modern.  Selanjutnya
Todaro  dan  Smith  juga  mengatakan  bahwa  permintaan  tersebut  juga  ditentukan  oleh kombinasi empat variabel, antara lain (1) selisih, perbedaan upah atau perbedaan pendapatan antara  sektor  modern  dan  sektor  tradisional;  (2)  memberikan  peluang  untuk  mendapatkan pekerjaan  di  sektor  modern  dengan  adanya  pendidikan;  (3)  biaya  pendidikan  langsung  yang harus  ditanggung  siswa/keluarganya;  dan  (4)  biaya  tidak  langsung  atau  biaya  oportunitas pendidikan.  Selain  dari  kombinasi  empat  variabel  di  atas,  masih  terdapat  beberapa  variabel penting lain yang bersifat non ekonomi, seperti pengaruh tradisi budaya, gender, status sosial, pendidikan orang tua, dan besarnya anggota keluarga dimana hal tersebut dapat memengaruhi tingkat permintaan terhadap pendidikan (Glewwe, 2002).
Hasil  ini  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fachry  (2018)  yang  menyatakan bahwa  dana  pendidikan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  angka  partisipasi  sekolah, dimana  perubahan dana  pendidikan  tidak  akan  mempengaruhi  angka  partisipasi  pendidikan. Hai  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  Jasmina  (2016)  yang  menganalisis  dampak  dari pengeluaran  pemerintah  pada  rasio  partisipasi  murni  pendidikan  dasar  dan  menengah  di tingkat  kabupaten.  Mereka  menemukan  bahwa  kombinasi  dari  pengeluaran  pemerintah  baik pusat  dan  daerah  pada  pendidikan  tidak  memiliki  dampak  signifikan  pada  perubahan  rasio partisipasi  murni  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Penelitian  dari  Arunatilake  (2006)  juga mendukung  hal  tersebut  dimana  walaupun  pemerintah  telah  memberikan  beberapa  langkah kesejahteraan  untuk  memberikan  bantuan  keuangan  kepada  anak  usia  sekolah  seperti penyediaan  bebas  buku,  seragam,  tarif  bus  bersubsidi  dan  makanan  tengah  hari,  namun kemiskinan masih menjadi faktor penyebab menurunnya kehadiran anak usia sekolah di setiap sekolah  untuk  orang  miskin  atau  kurang  mampu.  Hal  ini  terjadi  karena  masih  adanya  biaya langsung  atau  tidak  langsung  dari  sekolah,  serta  manfaat  yang  masih  rendah  dari  sekolah dimana masih buruknya kualitas penidikan.
Sedangkan  dalam  penelitian  Jolianis  (2015)  mengatakan  bahwa  anggaran  sektor pendidikan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  angka  partisipasi  sekolah  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan    Faguet  dan  Sanchez  (2008)  yang  mengatakan  bahwa  belanja  pemerintah  bidang pendidikan  berpengaruh  terhadap outcomes bidang  pendidikan  yang  dilihat  dari  tingkat partisipasi  sekolah.  Hal  ini  mengidentifikasi  bahwa  semakin  besar  belanja  pemerintah  yang dikeluarkan dalam sektor pendidikan atau anggaran pendidikan maka akan semakin besar juga tingkat partisipasi pendidikan pada daerah tersebut.

## Pengaruh  Jumlah  Guru  Terhadap  Partisipasi  Pendidikan  SMP  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera Barat.
Hasil  analisis  data  dan  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini diketahui  bahwa  jumlah  guru  memiliki  nilai  koefisien  regresinya  sebesar – 5.299196  dan probalitas  sebesar  0.0175  dimana  nilainya  kecil  dari  taraf  signifikannya  α  (0,05)  yaitu 0.0175<0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara jumlah guru (X 2 ) terhadap  partisipasi  pendidikan  SMP  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat  (Y).  Hal  ini mengartikan  bahwa  perubahan  yang  terjadi  pada  jumlah  guru  berpengaruh  signifikan terhadap partisipasi pendidikan SMP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, dimana setiap
jumlah guru meningkat sebesar satu persen, maka partisipasi pendidikan SMP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat akan menurun sebesar 5.299196 persen.
Guru  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  penunjang  proses  pendidikan karena guru yang menjadi proyektor pengendalian dalam ruang kelas yang ada di sekolah baik itu  sekolah  swasta  maupun  sekolah  negeri.  Semakin  tinggi  jumlah  guru  maka  akan  semakin banyak  rombongan  belajar  yang  akan  diterima  saat  pendaftaran  siswa  baru,  sehingga  hal  ini akan menjadi pemicu dalam peningkatan partisipasi pendidikan, karena bertambahnya murid baru yang diterima yang mana nantinya akan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK).
Namun  tidak  selamanya  jumlah  guru  yang  meningkat  akan  meningkatkan  angka partisipasi  pendidikan.  Jumlah  guru  yang  tinggi  jika  tidak  diimbangi  dengan  peningkatan keahlian maupun kualitas seorang guru dalam proses belajar mengajar maka hal itu tidak akan berpengaruh  terhadap  peningkatan  partisipasi  pendidikan,  karena  dalam  pendidikan  sangat diperlukan  guru-guru  yang  profesional  dan  yang  memenuhi  kualifikasi  untuk  menjadi  guru sehingga  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  berilmu  pengetahuan,  terampil  dan berkualitas.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Purwanto (2010) dalam penelitiannya  mengatakan  bahwa  rasio  guru  murid  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat satu persen untuk semua tingkat sekolah. Seperti yang diharapkan, hasilnya menegaskan bahwa rasio guru murid yang  lebih kecil akan meningkatkan hasil pendidikan. Namun, jumlah guru yang memadai terhadap sejumlah siswa bukan  lagi  tentang  banyaknya  guru  yang  dapat  menampung  setiap  rombongan  belajar, melainkan bergeser kepada distirbusi guru spasial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Solechah  (2010)  menunjukkan  hasil  sebaliknya  dimana  dari  hasil  uji  tersebut  menyatakan bahwa  rasio  murid  dan  guru  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  angka partisipasi sekolah.

## Pengaruh  Jumlah Kelas  Terhadap  Partisipasi  Pendidikan  SMP  di  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini diketahui  bahwa  jumlah  kelas  memiliki  nilai  koefisien  regresinya  sebesar  0.012623  dan probalita s  sebesar  0.0330  dimana  nilainya  kecil  dari  taraf  signifikannya  α  (0,05)  yaitu 0.0330<0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah kelas (X 3 ) terhadap  partisipasi  pendidikan  SMP  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat  (Y).  Hal  ini mengartikan  bahwa  perubahan  yang  terjadi  pada  jumlah  kelas  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  partisipasi  pendidikan  SMP  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat, dimana  setiap  jumlah kelas  meningkat  sebesar  satu  persen,  maka  partisipasi  pendidikan SMP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat akan meningkat sebesar 0.012623 persen.
Ruang kelas digunakan untuk menampung peserta didik sebanyak kapasitas ruang kelas tersebut. Apabila jumlah penawaran peserta didik terus meningkat maka hal ini menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan ruang kelas dengan kapasitas yang di perlukan. Jika semakin meningkat  jumlah  ruangan  kelas  maka  akan  semakin  banyak  rombongan  belajar  atau  peserta didik  yang  akan  diterima  saat  pendaftaran  siswa  baru,  sehingga  akan  terjadi  peningkatan
partisipasi  pendidikan,  karena  bertambahnya  murid  baru  yang  diterima  nantinya  akan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK).
Ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan  sosial  ekonomi.  Dengan  kata  lain  pemerataan  akses  pendidikan  dengan  cara meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai akan membantu meningkatkan partisipasi  pendidikan  dimana  hasilnya  nanti  akan  membuat  masyarakat  memiliki  kecakapan hidup  sehingga  dapat  mendorong  pembangunan  sumber  daya  manusia.  (Nurani,  2017). Penelitian  ini  didukung  dengan  penelitian  Neilson  dan  Zimmerman  (2014)  yang  menyatakan bahwa  diadakannya  pembangunan  sekolah  pada  daerah  perkotaan  yang  masih  dominan terdapat penduduk miskin akan dapat memicu peningkatan angka pendaftaran siswa, dimana kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut menjadi kendala dalam peningkatan partsipasi pendidikan  yang  jika  di  dilihat  dari  tingkat  kemiskinannya.  Sehingga  dengan  adanya  upaya dalam  penyediaan  akses  terhadap  pendidikan  dengan  cara  menyediakan  sekolah  terdekat dapat memicu partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan.
Sedangkan  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahmatin  (2017)  yang  menyatakan bahwa  jumlah  sekolah  berpengaruh  signifikan  terhadap  angka  partisipasi  sekolah,  namun terdapat  pengaruh  yang  negatif, dimana  jika  terjadi  peningkatan jumlah  sekolah  maka  Angka Partisipasi Sekolah (APS) akan menurun.

## SIMPULAN
Peneliti  mengolah  data  dengan  menggunakan  analisis  regresi  panel.  Variabel  yang digunakan  dalam  penelitan  ini  yaitu  anggaran  pendidikan,  jumlah  guru  dan  jumlah  kelas terhadap  variabel  terikatnya  yaitu  partisipasi  pendidikan  SMP  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Barat.  Dari  hasil  pengolahan  data  tersebut  dapat  diperoleh  kesimpulan  dimana anggaran pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017 memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Artinya anggaran pendidikan tidak berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jumlah Guru di Kabupaten/Kota Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2013-2017  memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan  signifikan terhadap  partisipasi  pendidikan  SMP  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat.  Dengan koefisien regresinya  sebesar  -5.299196.  Artinya  untuk  setiap  peningkatan jumlah  guru  sebesar satu  persen  akan  menurunkan  partisipasi  pendidikan  SMP  sebesar  5.299196  persen.  Jumlah kelas  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2013-2017  memiliki  pengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  partisipasi  pendidikan  SMP  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Barat.  Artinya  jika  terjadi  peningkatan  jumlah  kelas  maka  akan  berpengaruh  terhadap peningkatan partisipasi pendidikan SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
Dari  hasil  penelitian  serta  dari  kesimpulan  yang  diperoleh,  maka  dapat  dikemukakan saran  dalam  penelitian  ini  dimana  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  menggunakan  3 variabel bebas yang dianggap berpengaruh terhadap  partisipasi pendidikan SMP, oleh karena itu  bagi  peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah  atau  menggunakan  variabel  lain yang dapat mempengaruhi partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten Provinsi SumateraBarat. Selanjutnya disarankan untuk pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat agar dapat
lebih  meningkatkan  partisipasi  pendidikan  dengan  cara  memberikan  fasilitas  pendidikan secara  merata  disetiap  daerah  serta  diharapkan  dapat  menumbuhkan  kesaadaran  masyarakat terhadap  pentingnya  pendidikan  sehingga  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dihasilkan semakin membaik dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Arunatilake,  Nisha.  (2006). “Education Participation  in  sri  Lanka- Why  All  are Not  in  School”. International Journal of Educational Research, 137-152.
Badan Pusat Statistik. Sumatera Barat dalam Angka, Susenas2014.Padang : BPS. __________________. Sumatera Barat dalam Angka, Susenas2015.Padang : BPS. __________________. Sumatera Barat dalam Angka, Susenas2016.Padang : BPS.
__________________. Sumatera Barat dalam Angka, Susenas2017.Padang : BPS.
__________________. Sumatera Barat dalam Angka, Susenas2018.Padang : BPS. Fachry,  M.  Elfarabi.  (2018). Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Angka Partisipasi  Sekolah  di Indonesia. Artikel Universitas Islam Indonesia.
Faguet,  J.  P  and  Sanchez,  F.  (2008 ).  “Decentralization’s  Effects  on  Educational  Outcomes  in
Bolivis and Colombia ”. World development, Vol. 36, No. 7, pp. 1294-1316.
Glewwe,  Paul.  (2002).  “Schools  and  Skills  in  Developing Countries:  Education  Policies  and Socioeconomic Outcome”. Journal of Economic Literatre, 436 -482. Jasmina,  Thia.  (2016). “Public Spending  and  Learning  Outcomes  of  Basic  Education  at  the District Level in Indonesia”. Journal of Economics and Finance in Indonesia, Vol. 62, No. 3, 180 — 190. Jolianis. (2015). Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Ekonomi, Vol.3 No.2 (169-184) Mulyono. (2016). Konsep Pembiayaan Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Neilson, C.A and Zimmerman,  S, D. ( 2014).” The Effect of School Construction on Test Scores,
School Enrollment, and HomePrices”. Journal of Public Economics, 120, 18 -31. Nurani,  Devi.  (2017). Analisis  Kebutuhan  Ruang  Kelas  SD  Berdassarkan  Proyeksi  Pertumbuhan Penduduk Usia Sekolah di Kota Cirebon . Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. 24, No. 1. Purwanto,  Daniey  Adi.  (2010).  “ Decentralization  and  Its  Impact  on  Primary  Education Outcomes”. Journal of Indonesian Economy and Businnes, Vol. 25, No. 1, 41 -58.
Rahmatin, Ummy Zulfa dan Soejoto, Adi. (2017). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Sekolah Terhadap  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  di  Kota  Surabaya .  Jurnal  Pendidikan  Ekonomi Manajemen dan Keuangan, Vol. 01, No. 01, Hal. 127-140.
Solechah.  (2010). ” Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Outcomes  Pelayanan  Publik  Bidang Pendidikan di Provinsi Jawa tengah ”.
Todaro,  Michael  dan  Stephen  Smith.  (2006). Pembangunan  Ekonomi .Edisi  kesembilan.  Jakarta:
Erlangga.
Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga .Jakarta: Erlangga. Wiharna,  Ono.  (2007). Perencanaan  Kebutuhan  Guru  Sekolah  Dasar  Berdasarkan  Pendekatan Kewilayahan. Universitas Pendidikan Indonesia. Jakarta.
Zaada,  Melati  Rizki.  (2018). Analisis  Hubungan  Ketersediaan  Gedung  Pendidikan  SMA/Sederajat Dengan  Angka  Partisipasi  Kasar  Di  Kabupaten  Wonosobo  Tahun  2017. Artikel  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Undang-undang  Republik  Indonesia.  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.