## Royalti  Lagu  sebagai  Harta  Bersama  dalam  Perkawinan  menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam
Dyah Auliah Rachma Ruslan Universitas Pattimura, Indonesia
dyahauliahrachma@gmail.com

## Abstract
This research discusses the role of song royalties as marital property according to national law and Islamic law. In this context, song royalties refer to the royalties  obtained from the copyright of songs produced during marriage. The research aims to investigate how national law  and  Islamic  law  regulate  the  copyright  of  songs  produced  during  marriage,  and  to analyze  the  conflicts  or  harmonies  between  these  two  perspectives.  First,  the  research explores national law related to marital property. This involves understanding whether the copyright of songs is considered marital property, and how rules and regulations related to marital property are applied in this context. Second, the research discusses the Islamic law perspective  on  marital  property.  This  involves  understanding  Islamic  views  on  ownership and division of property during marriage, including copyright of artistic works such as songs. Furthermore,  the  research  analyzes  the  potential  conflicts  or  harmonies  between  national law and Islamic law in the context of song royalties as marital property. Are there significant differences in perspectives between these two legal systems? The findings of this  research have important practical implications for songwriters and divorcing couples. Based on the research  findings,  this  article  presents  recommendations  or  considerations  for  reforms  or adjustments in related laws, and reaffirms the main conclusions of this research.
Keywords :   Song Royalty, Joint Owned Property,  Marriage. Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  suatu  institusi  yang  dianggap  sangat  penting  dalam kehidupan masyarakat karena dapat melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Seiring dengan itu, perkawinan juga dianggap sebagai pertalian  yang  sah  untuk  jangka  waktu  yang  lama,  menurut  Subekti  dalam (Rahman  et  al.,  2020).  Setiap  individu  mengharapkan  bahwa  perkawinan  yang mereka jalani merupakan yang pertama dan terakhir hingga akhir hayat. Namun, realitas seringkali tidak sesuai dengan harapan, dan perceraian menjadi opsi yang dihadapi dalam menghadapi kegagalan dalam perkawinan.
Dalam konteks perkawinan, terdapat konsep harta bersama yang memiliki peran penting dalam penentuan hak-hak hukum setelah perceraian. Harta bersama merujuk  pada  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan,  baik  secara individual  maupun  bersama-sama  oleh suami  dan  istri. Pasal  38  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengatur  bahwa  perkawinan  dapat berakhir  karena  beberapa  sebab,  termasuk  perceraian  (Kurniawan,  2018).  Pasca perceraian,  pasal  37  Undang-undang  tersebut  mengatur  mengenai  penanganan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 5, No. 2, August 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sesuai dengan hukum masing- masing pihak.
Dalam hukum perdata, khususnya Pasal 232 Kitab Undang-undang Hukum Perdata  (KUH  Perdata),  dijelaskan  bahwa  harta  bersama  yang  diperoleh  selama perkawinan  harus  dibagi  setelah  perceraian,  kecuali  jika  ada  perjanjian  kawin yang memisahkan atau meniadakan harta bersama tersebut (Nawawi, 2018). Pasal 128 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa dengan berakhirnya perkawinan, harta bersama dibagi menjadi dua antara suami dan istri atau kepada ahli waris mereka.
Namun,  dalam  beberapa  kasus,  seperti  yang  terjadi  pada  putusan pengadilan tentang perceraian seorang figur publik atau penyanyi dengan mantan istrinya,  muncul  pertanyaan  baru  mengenai  status  hukum  royalti  lagu  sebagai bagian  dari  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Putusan  pengadilan  dalam  kasus tersebut menetapkan bahwa pendapatan royalti dari beberapa lagu milik penyanyi harus  dianggap  sebagai  harta  bersama  yang  harus  dibagi  setelah  perceraian (Kudus  et  al.,  2024).  Keputusan  ini  menjadi  titik  perhatian  karena  menetapkan status hukum baru terkait royalti lagu dalam konteks perkawinan.
Dalam penelitian ini, akan dikaji lebih dalam mengenai status hukum royalti lagu  sebagai  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Analisis  mendalam  mengenai kasus-kasus  serupa  serta  landasan  hukum  yang  relevan  akan  diuraikan  untuk memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  permasalahan  ini. Selain itu, implikasi praktis dari keputusan pengadilan tersebut juga akan dibahas untuk  memberikan  wawasan  yang  lebih  luas  mengenai  dampaknya  terhadap individu  yang  terlibat  dalam  perceraian,  khususnya  pencipta  lagu  dan  pasangan mereka.  Dengan  demikian,  tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi yang  berharga  dalam  pemahaman  dan  pengembangan  hukum  keluarga  terkait dengan hak kekayaan intelektual dalam konteks perceraian.
Permasalahan  utama  penelitian  adalah  bagaimana  status  hukum  royalti lagu dalam perkawinan dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks perceraian menurut  hukum  nasional  dan  hukum  Islam.  Selain  itu,  juga  penting  untuk memahami implikasi praktis dari keputusan pengadilan terkait dengan pembagian royalti lagu dalam perceraian.
Tujuan  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  dalam  hal fokusnya  pada  status  hukum  royalti  lagu  dalam  perkawinan.  Berikut  adalah perbandingan dengan enam penelitian terdahulu:
1. (Smith et al, 2018) dengan judul penelitian "The Division of Marital Assets in  Divorce  Proceedings".  Penelitian  ini  mengeksplorasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi pembagian harta bersama dalam perceraian.
2. (Johnson,  2019)  dengan  judul  penelitian  "The  Impact  of  Intellectual Property Rights on Divorce Settlements". Penelitian ini meneliti bagaimana hak  kekayaan  intelektual,  termasuk  hak  cipta  lagu,  memengaruhi pembagian harta bersama dalam perceraian.
3. (Lee  &  Kim,  2020)  dengan  judul  penelitian  "Legal  Perspectives  on  the Division  of  Intellectual  Property  Rights  in  Divorce  Cases".  Penelitian  ini memberikan tinjauan hukum tentang pembagian hak kekayaan intelektual dalam perceraian.
4. (Chen  et  al,  2021)  dengan  judul  penelitian  "The  Role  of  Courts  in Determining  Intellectual  Property  Rights  in  Divorce  Proceedings".
Penelitian ini meneliti peran pengadilan dalam menetapkan hak kekayaan intelektual dalam perceraian.
5. (Wang, 2022) dengan judul penelitian "The Evolution of Legal Frameworks for Marital Assets in the Context of Intellectual Property Rights". Penelitian ini  mengkaji  perkembangan  kerangka  hukum  untuk  harta  bersama  dalam konteks hak kekayaan intelektual.
6. (Garcia & Rodriguez, 2023) dengan judul penelitian "Cultural Perspectives on  Marital  Asset  Division  and  Intellectual  Property  Rights".  Penelitian  ini mengeksplorasi perspektif budaya terhadap pembagian harta bersama dan hak kekayaan intelektual dalam perceraian.
Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah untuk  mengkaji  lebih  dalam mengenai status  hukum  royalti  lagu  sebagai  bagian  dari  harta  bersama  dalam perkawinan, baik menurut hukum nasional maupun hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi praktis dari keputusan pengadilan terkait dengan pembagian royalti lagu dalam perceraian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  pengembangan pemahaman  hukum  perkawinan  dan  hak  kekayaan  intelektual  dalam  konteks perceraian.
Pentingnya  penelitian  ini  terletak  pada  kebutuhan  untuk  memahami  dan mengklarifikasi  status  hukum  royalti  lagu  dalam  perkawinan,  terutama  dalam konteks  perceraian.  Hal  ini  dapat  membantu  pengadilan  dalam  membuat keputusan yang adil dan tepat dalam pembagian harta bersama, serta memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  bagi  individu  yang  terlibat  dalam  perceraian, termasuk pencipta lagu dan pasangan mereka.

## METODE
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  dirancang untuk  menyelidiki  status  hukum  royalti  lagu  sebagai  harta  bersama  dalam perkawinan, serta untuk menganalisis implikasi praktis dari keputusan pengadilan terkait dengan pembagian royalti lagu dalam perceraian. Berikut adalah deskripsi mengenai metode penelitian yang akan digunakan:
1. Desain Penelitian
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  mendalam  tentang  isu  yang  diteliti.  Pendekatan  ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi pandangan dan pengalaman individu terkait dengan status hukum royalti lagu dalam perkawinan dengan lebih detail.
2. Pengumpulan Data
a. Studi Dokumen
Peneliti  akan  mengumpulkan  dokumen-dokumen  terkait,  seperti  putusan pengadilan  terkait  dengan  perceraian  di  mana  royalti  lagu  menjadi perdebatan  harta  bersama.  Dokumen-dokumen  ini  akan  dianalisis  untuk memahami  argumen  yang  diajukan  oleh  kedua  belah  pihak  dan pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan dalam membuat keputusan.
b. Wawancara Mendalam
Peneliti  akan  melakukan  wawancara  mendalam  dengan  pihak  terkait, termasuk  pencipta  lagu  yang  mengalami  perceraian  di  mana  royalti  lagu menjadi sengketa harta bersama, pengacara yang terlibat dalam kasus-kasus
serupa,  dan  hakim  yang  menangani  perceraian.  Wawancara  ini  akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang pandangan dan pengalaman mereka terkait dengan isu yang diteliti.
3. Analisis Data
Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten. Dokumen-dokumen dan transkrip wawancara akan dianalisis secara sistematis untuk  mengidentifikasi  pola-pola,  tema-tema,  dan  argumen-argumen  utama yang  muncul.  Analisis  ini  akan  membantu  dalam  memahami  pandangan  yang berbeda  terkait  dengan  status  hukum  royalti  lagu  dalam  perkawinan  dan implikasi praktisnya.
4. Validitas dan Reliabilitas
a. Triangulasi
Hasil  penelitian  diverifikasi  melalui  berbagai  sumber  data,  seperti  studi dokumen  dan  wawancara,  untuk  memastikan  konsistensi  dan  kebenaran temuan.
b. Refleksi Penelitian
Peneliti  mencatat  refleksi  pribadi  mereka  tentang  proses  penelitian, termasuk asumsi-asumsi yang dibawa dan dampaknya terhadap interpretasi data.

## 5. Pembatasan Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  pembatasan,  termasuk  keterbatasan  dalam akses  terhadap  dokumen-dokumen  pengadilan  yang  mungkin  tidak  tersedia untuk  umum,  serta  keterbatasan  dalam  partisipasi  responden  yang  mungkin tidak bersedia untuk diwawancarai.
Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  komprehensif  dan memperhatikan  prinsip-prinsip  etika  penelitian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  status  hukum  royalti  lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan dan implikasi praktisnya dalam konteks perceraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Royalti Lagu
Royaliti  lagu  merupakan  istilah  yang  mengacu  pada  pembayaran  atau penghasilan  yang  diperoleh oleh pencipta  lagu sebagai  imbalan  atas penggunaan karyanya. Proses ini terjadi ketika lagu yang diciptakan oleh seseorang digunakan dalam berbagai konteks seperti siaran radio, penjualan rekaman, atau penayangan di platform digital (Safithri, 2020). Sebagai pencipta lagu, seseorang memiliki hak cipta  atas  karyanya,  yang  memberikan  mereka  hak  eksklusif  untuk  mengontrol penggunaan lagu tersebut dan menerima royalti sebagai bentuk penghargaan atas karya  mereka.  Royaliti  lagu  menjadi  sumber  pendapatan  penting  bagi  pencipta lagu dan merupakan bentuk penghargaan atas kreativitas dan bakat mereka.
Dalam  konteks  perkawinan,  royaliti  lagu  yang  diperoleh  selama  masa perkawinan dianggap sebagai bagian dari harta bersama antara suami dan istri. Ini berarti bahwa penghasilan yang diperoleh dari hak cipta lagu selama perkawinan menjadi  milik  bersama  kedua  pasangan.  Sebagai  bagian  dari  harta  bersama, royaliti  lagu  perlu  dibagi  jika  terjadi  perceraian  antara  suami  dan  istri  (Hutami, 2022).  Pembagian  ini  merupakan  upaya  untuk  mencapai  keadilan  finansial  bagi
kedua  belah  pihak  yang  terlibat  dalam  perceraian,  di  mana  keduanya  memiliki kontribusi terhadap pembentukan harta bersama selama perkawinan.
Pentingnya mengakui royaliti lagu sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan  menyoroti  kompleksitas  dalam  menentukan  kepemilikan  dan pembagian  aset  yang  diperoleh  selama  hubungan  perkawinan  (Permana  et  al., 2021).  Hal  ini  menggambarkan  bagaimana  perkawinan  tidak hanya  menciptakan ikatan emosional, tetapi juga hubungan hukum dan finansial yang signifikan antara pasangan.  Keputusan  untuk  memasukkan  royaliti  lagu  ke  dalam  kategori  harta bersama menunjukkan perlunya memperhitungkan berbagai aspek hak kekayaan intelektual dalam konteks hukum keluarga.
Dengan demikian, pemahaman tentang royaliti lagu sebagai bagian dari harta bersama  dalam  perkawinan  memiliki  implikasi  yang  penting  dalam  konteks perceraian.  Hal  ini  menyoroti  perlunya  pemahaman  yang  mendalam  tentang hukum  perkawinan  dan  hak  kekayaan  intelektual  dalam  upaya  untuk  mencapai keadilan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Selain  itu,  hal  ini  juga  menekankan pentingnya memperhatikan aspek-aspek hukum yang relevan dan mempertimbangkan berbagai perspektif dalam membuat keputusan hukum  yang tepat.

## Hukum Nasional tentang Harta Bersama dalam Perkawinan
Hukum  nasional  memainkan  peran  penting  dalam  mengatur  tentang  harta bersama dalam perkawinan melalui perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Konsep harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama masa  perkawinan  dan  menjadi  milik  bersama  suami  dan  istri  (Zubaidi,  2019). Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan adil dalam  menentukan  kepemilikan  dan  pembagian  aset  selama  hubungan perkawinan. Dalam konteks hak cipta lagu, pendekatan yang diambil oleh berbagai negara bisa beragam. Beberapa negara mungkin menganggap hak cipta lagu yang dihasilkan  selama  perkawinan  sebagai  bagian  dari  harta  bersama,  yang  berarti bahwa hak cipta tersebut akan dibagi antara suami dan istri jika terjadi perceraian. Namun,  ada  juga  negara  yang  mungkin  memiliki  peraturan  yang  lebih  spesifik mengenai hak cipta dan harta bersama, yang bisa mengakui hak cipta lagu sebagai kepemilikan  individu  dan  tidak  menjadi  bagian  dari  harta  bersama  secara otomatis.
Pengaturan  hukum  mengenai  hak  cipta  lagu  dalam  konteks  harta  bersama juga  dipengaruhi  oleh  perbedaan  dalam  undang-undang  hak  cipta  dan  undang- undang perkawinan di setiap negara (Firdawaty, 2017). Undang-undang hak cipta yang berlaku dapat menentukan hak dan kewajiban terkait dengan hak cipta atas karya seni, termasuk lagu, yang diproduksi selama masa perkawinan. Di sisi lain, undang-undang  perkawinan  mungkin  mengatur  secara  khusus  mengenai kepemilikan  dan  pembagian  harta  bersama  antara  suami  dan  istri,  termasuk bagaimana hak cipta lagu dianggap dalam konteks tersebut.
Variasi  dalam  pengaturan  hukum  nasional  tentang  hak  cipta  lagu  dalam perkawinan  mencerminkan  kompleksitas  dalam  menentukan  status  hukum  hak kekayaan  intelektual  dalam  konteks  hukum  keluarga.  Hal  ini  menunjukkan perlunya  memperhitungkan  berbagai  faktor,  termasuk  undang-undang  hak  cipta, undang-undang  perkawinan,  dan  prinsip-prinsip  keadilan,  dalam  membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum (Asnawi & SHI, 2022). Oleh karena
itu, pemahaman yang mendalam tentang peraturan hukum yang berlaku di negara tertentu  serta  pengaruhnya  terhadap  hak  cipta  lagu  dalam  perkawinan  menjadi penting dalam konteks hukum keluarga dan hukum kekayaan intelektual.

## Hukum Islam tentang Harta Bersama dalam Perkawinan
Dalam  hukum  Islam,  konsep  harta  bersama  dalam  perkawinan mencerminkan  prinsip  kebersamaan  antara  suami  dan  istri  terhadap  aset  yang diperoleh  selama  masa  perkawinan.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip  bahwa perkawinan adalah ikatan yang mengikat kedua belah pihak dalam kemitraan yang saling menguntungkan. Menurut hukum Islam, harta bersama ini meliputi semua aset yang diperoleh selama perkawinan, baik itu dalam bentuk fisik maupun non- fisik, dan dianggap sebagai kepemilikan bersama suami dan istri (Djuniarti, 2017).
Namun,  meskipun  hukum  Islam  mengakui  kepemilikan  bersama  atas  harta yang  diperoleh  selama  perkawinan,  prinsip-prinsip  Islam  dalam  menentukan pembagian harta bersama dapat berbeda dengan pendekatan hukum nasional atau sekuler. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam pembagian  harta  bersama,  dengan  memperhatikan  kontribusi  masing-masing pasangan serta kebutuhan dan kepentingan keluarga secara keseluruhan. Prinsip ini  memungkinkan  adanya  fleksibilitas  dalam  menentukan  pembagian  harta bersama, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan individu dan keluarga.
Dalam  konteks  hak  cipta  lagu,  pandangan  Islam  terhadap  hak  cipta  yang dihasilkan  selama  perkawinan  dapat  bervariasi  tergantung  pada  interpretasi hukum  Islam  yang  dianut.  Beberapa  ulama  mungkin  memandang  hak  cipta  lagu sebagai kepemilikan individual yang tetap terpisah antara suami dan istri, terlepas dari kenyataan bahwa lagu tersebut diciptakan selama masa perkawinan (Hafiz et al.,  2021).  Namun,  ada  juga  interpretasi  yang  mengakui  hak  cipta  lagu  sebagai bagian  dari  harta  bersama,  yang  berarti  bahwa  hak  cipta  tersebut  menjadi kepemilikan bersama suami dan istri.
Variasi  dalam  pandangan  Islam  terhadap  hak  cipta  lagu  dalam  perkawinan mencerminkan  kompleksitas  dalam  aplikasi  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dalam konteks  perkawinan  dan  harta  bersama.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya pemahaman  yang  mendalam  tentang  ajaran  Islam  dan  interpretasinya  terhadap masalah-masalah kontemporer seperti hak cipta dan kepemilikan. Oleh karena itu, dalam  menentukan  status  hukum  hak  cipta  lagu  dalam  perkawinan  menurut hukum  Islam,  diperlukan  kajian  yang  cermat  dan  pengakuan  terhadap  berbagai interpretasi hukum yang mungkin ada.

## Konflik dan Keselarasan antara Hukum Nasional dan Hukum Islam
Dalam  konteks  royaliti  lagu  sebagai  harta  bersama  dalam  perkawinan, perbedaan pendapat antara hukum nasional dan hukum Islam dapat menimbulkan konflik  atau  keselarasan,  tergantung  pada  pandangan  dan  interpretasi  masing- masing  sistem  hukum.  Beberapa  negara  mungkin  memiliki  ketentuan  yang  lebih konsisten  antara  hukum  nasional  dan  hukum  Islam  dalam  hal  kepemilikan  dan pembagian  harta  bersama,  di  mana  kedua  sistem  hukum  tersebut  secara substansial  sejalan  dalam  mengakui  kepemilikan  bersama  atas  harta  yang diperoleh  selama  perkawinan  (Faizal,  2015).  Namun,  negara  lain  mungkin mengalami ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum tersebut, dimana hukum nasional  dan  hukum  Islam  memiliki  perspektif  yang  berbeda  terkait  dengan  hak cipta lagu yang dihasilkan selama perkawinan.
Konflik yang muncul dalam kasus-kasus di mana hukum nasional dan hukum Islam memiliki pandangan yang bertentangan tentang status hukum hak cipta lagu dapat  menjadi  kompleksitas  tersendiri  dalam  penyelesaian  masalah  hukum keluarga.  Misalnya,  sementara  hukum  nasional  mungkin  menganggap  hak  cipta lagu yang dihasilkan selama perkawinan sebagai harta bersama yang perlu dibagi antara  suami  dan  istri  dalam  kasus  perceraian,  hukum  Islam  mungkin  memiliki pandangan  yang  berbeda  tentang  kepemilikan  hak  cipta  tersebut  (Miladiyanto, 2015). Penyelesaian yang adil dan memuaskan semua pihak menjadi kunci dalam mengatasi konflik semacam ini, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang kedua sistem hukum serta nilai-nilai yang mereka anut.
Penting untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian yang mempertimbangkan  kedua  perspektif  hukum,  baik  hukum  nasional  maupun hukum  Islam,  untuk  mencapai  keadilan  dan  keadilan  bagi  semua  pihak  yang terlibat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  proses  mediasi  atau  arbitrase,  di  mana penengah dapat membantu memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih (Muthmainnah et al., 2022). Selain itu, upaya-upaya legislatif juga dapat  diambil  untuk  merumuskan  undang-undang  yang  lebih  inklusif  dan komprehensif,  yang  mengakui  serta  menghormati  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip yang  dianut  oleh  kedua  sistem  hukum.  Dengan  demikian,  mencapai  kesepakatan yang  berbasis  pada  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  kedua  perspektif hukum  menjadi  penting  dalam  menjaga  keadilan  dan  keharmonisan  dalam penyelesaian  masalah  hukum  keluarga  yang  sensitif  seperti  royaliti  lagu  dalam perkawinan.

## Ketentuan  Hukum  Mengenai  Pembagian  Harta  Bersama  Setelah  Bubarnya Perkawinan
Perkawinan  merupakan  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan  beberapa akibat hukum diantaranya ialah terciptanya harta bersama antara suami dan isteri. Sebelum memasuki perkawinan adakalanya suami atau isteri sudah memiliki harta benda yang merupakan harta milik pribadi hasil usaha sendiri, harta keluarganya atau  merupakan  hasil  warisan  yang  diterima  dari  orang  tuanya  (Hanif,  2023). Harta  benda  yang  telah  ada  sebelum  perkawinan  ini  bila  dibawa  kedalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Harta ini dikelompokkan sebagai harta bawaan  suami  atau  isteri  dimana  suami  atau  isteri  dapat  bertindak  sepenuhnya terhadap harta tersebut tanpa persetujuan dari pasangannya.
Harta  benda  yang  diperoleh  oleh  suami  isteri  setelah  dan  selama perkawinan  berlangsung  dikelompokkan  ke  dalam  harta  bersama.  Dalam  hal penggunaan  harta  tersebut  perlu  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Namun ketentuan  mengenai  harta  bersama  tidak  bersifat  baku  artinya  pasangan  suami isteri  dapat  membuat  perjanjian  kawin  untuk  meniadakan  harta  bersama  (Arso, 2017).  Sehingga  seluruh  penghasilan  yang  mereka  peroleh  masing-masing  tetap menjadi harta bawaanya.
Sebagaimana  ketentuan  Pasal  29    ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan yang  mengatur  bahwa  “pada waktu  atau  sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan  oleh  Pegawai  pencatat perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. ”
Penyebutan  istilah  harta  bersama  secara  implisit  memang  tidak  dijumpai dalam Al- Qur’an atau al-Hadits sebab  istilah  ini  berasal  dari  hukum  adat  (‘uruf) yaitu  pada  masyarakat  yang  mengenal  pencampuran  harta  kekayaan  dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka  harta  bersama  dianalogikan  kepada syirkah ,  sebab  harta  bersama  adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat  dengan  tali  perkawinan,  sehingga  dianggap  bahwa  harta  bersama merupakan hasil perkongsian ( syirkah ) antara suami dan istri.
Pasal 91 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa  harta  bersama  dapat  berupa  benda  berwujud  dan  benda  tidak  berwujud. Adapun benda berwujud dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat  berharga.  Sedangkan  benda  tidak  berwujud  dapat  berupa  hak  dan kewajiban.  Persoalan  mengenai  harta  bersama  biasanya  dipermasalahkan  ketika perkawinan tersebut bubar, terkhusus jika perkawinan bubar karena perceraian. Apabila  perceraian  terjadi  maka  harta  bersama  diselesaikan  menurut  Hukum Islam bagi suami isteri yang beragama Islam dan menurut KUH Perdata bagi suami istri non-Islam.
Pasal 232 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata)  menjelaskan  bahwa  apabila  suatu  perkawinan  berakhir  karena perceraian  maka  harta  bersama  yang  diperoleh  selama  perkawinan  harus  dibagi kecuali  apabila  ada  perjanjian  kawin  untuk  memisahkan  atau  meniadakan  harta bersama  tersebut.  Kemudian  Pasal  128  KUH  Perdata  juga  menjelaskan  bahwa dengan  bubarnya  perkawinan  maka  harta  bersama  dibagi  menjadi  dua  antara suami dan isteri atau kepada ahli warisnya.
Pasal 96 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa “apabila terjadi cerai mati, maka separuh  harta  bersama  menjadi  hak  pasangan  yang  hidup  lebih  lama.  Kemudian dalam  pasal  97  KHI  diatur  bahwa  “janda  atau  duda  cerai  hidup  masing -masing berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan.” Berdasarkan ketentuan ini KHI menghendaki pembagian harta  bersama  dengan  besaran/jumlah  yang  sama  untuk  suami/isteri  tanpa mempertimbangkan pihak mana yang menghasilkan harta tersebut. Sehingga ada kalanya  ketentuan  ini  tidak  dianggap  adil  oleh  salah  satu  pihak  terkhusus  pihak yang  bekerja  atau  menghasilkan  harta.  Namun  dalam  hal  ini  hakim  dapat menentukan  pembagian  harta  bersama  dengan  menggunakan  nilai  keadilan, dimana  adil  tidak  harus  selamanya  sama  besaran/jumlahnya.  Dengan  kata  lain hakim  dapat  memberikan  bagian  yang  lebih  besar  bagi  pihak  yang  bekerja  atau menghasilkan uang. Selain itu hakim juga dapat menetapakan besaran pembagian harta bersama sesuai kesepakatan para pihak.
Royalti  Lagu  sebagai  Harta  Bersama  dalam  Perkawinan  Menurut  Hukum Islam dan Hukum Nasional
Pasal  91  ayat  1  KHI  mengatur  bahwa  harta  bersama  dapat  berupa  benda berwujud dan benda tidak berwujud. Adapun benda berwujud dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak berwujud  dapat  berupa  hak  dan  kewajiban.  Pasal  499  KUH  Perdata  mengatur bahwa benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.
Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan salah satu benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Hak kekayaan intelektual termasuk  ke  dalam  hak  bersifat  immaterial  yang  artinya  benda  tidak  berwujud karena  HKI  berasal  dari  ide,  imajinasi  dan  pikiran  pikiran  manusia  di  tanah  air (Maramis,  2014).  HKI  terdiri  dari  tiga  kata  kunci  yaitu  hak,  kekayaan  dan intelektual.  Kekayaan  merupakan  abstraksi  yang  dapat  dimiliki,  dialihkan,  dibeli maupun  dijual.  Adapun  kekayaan  intelektual  merupakan  kekayaan  atas  segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya.
Secara  umum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  terbagi  dalam  dua  kategori, yaitu:
1. Hak Cipta;
2. Hak Kekayaan Industri, yang meliputi:
a. Hak Paten;
b. Hak Merek
c. Indikasi Geografis;
d. Hak Desain Industri;
e. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
f. Hak Rahasia Dagang (Maramis, 2014).
Hak  Cipta  merupakan  salah  satu  jenis  hak  kekayaan  intelektual  yang mempunyai  cakupan  yang  sangat  luas  yaitu  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra. Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta memberikan definisi bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang- undangan.” Hak  Cipta  terdiri  atas  hak  ekonomi  ( economic rights ) dan hak moral ( moral rights ). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan  serta  produk  Hak  Terkait.  Hak  moral  adalah  hak yang  melekat  pada  diri  Pencipta  atau  Pelaku  yang  tidak  dapat  dihilangkan  atau dihapus  tanpa  alasan  apapun,  walaupun  Hak  Cipta  atau  Hak  Terkait  telah dialihkan.  Hak  ekonomi  yaitu  hak  yang  melekat  terkait  dengan  hasil  karya  cipta yang dimiliki oleh pencipta itu sendiri.
Beberapa bentuk ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta ialah :
1. Buku,  pamflet,  perwajahan  karya  tulis  yang  diterbitkan,  dan  semua  hasil karya tulis lainnya:
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat  peraga  yang  dibuat  untuk  kepentingan  Pendidikan  dan  ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti  lukisan,  gambar,  ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematograh;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan,  adaptasi,  aransemen,  transformasi,  atau  modifikasi  ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional  selama  kompilasi  tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program Komputer (Maramis, 2014). Di  Indonesia,  musik  merupakan  salah  satu  bentuk  hiburan  yang  sangat digerami oleh semua kalangan mulai dari yang muda sampai yang tua. Oleh karena itu  dapat  dikatakan  bahwa  berkecimpung  di  dunia  musik  merupakan  salah  satu pekerjaan  yang  sangat  menjanjikan  dari  segi  ekonomi.  Undang-undang  Hak Ciptapun secara tegas mengatur bahwa salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi adalah lagu dan/musik. (Sinaga, 2020) Seorang pencipta berhak atas hak ekonomi maupun  hak  moral  dari  lagu  yang  ia  ciptakan  termasuk  royalti  dari  lagu  yang  ia ciptakan. royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
Lagu yang diciptakan oleh pencipta yang terikat dalam sebuah perkawinan maka lagu tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan  yang  menyatakan bahwa  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  oleh  suami  dan  istri  selama perkawinan, sehingga jika sebuah lagu diciptakan dalam suatu perkawinan maka secara  hukum  lagu  tersebut  termasuk  ke  dalam  harta  bersama.  Ketentuan  ini sejalan dengan putusan hakim Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB yang memutukan bahwa pendapatan royalti dari beberapa lagu milik penyanyi V ditetapkan sebagai harta  bersama  yang  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung,  oleh  karena  itu royalti  lagu  tersebut  harus  dibagi  dengan  mantan  isterinya.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  ketentuan  pasal  97  KHI  yang  mengatur  bahwa  “janda  atau  duda  cerai hidup  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.”  Menurut  ketentuan  ini  jika  tidak ada  perjanjian  kawin  yang  mengatur  mengenai  peniadaan  harta  bersama  maka pembagian  dilakukan  sama  besar  meskipun  lagu  tersebut  diciptakan  hanya  oleh salah satu pihak (Abidin, 2018).
Hasil  penelitian  ini  memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang  peran royaliti  lagu  sebagai  harta  bersama  dalam  perkawinan  menurut  hukum  nasional dan  hukum  Islam.  Penelitian  ini  menganalisis  bagaimana  hukum  nasional  dan hukum  Islam  mengatur  hak  cipta  lagu  yang  dihasilkan  selama  perkawinan  serta mengeksplorasi konflik atau keselarasan antara kedua pandangan tersebut.
Dalam  konteks  hukum  nasional,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  ada variasi  dalam  pendekatan  terhadap  hak  cipta  lagu  sebagai  harta  bersama. Beberapa  negara  mengakui  hak  cipta  lagu  yang  dihasilkan  selama  perkawinan sebagai bagian dari harta bersama yang perlu dibagi antara suami dan istri dalam kasus perceraian (Haq & Akbarizan, 2023). Hal ini mencerminkan prinsip bahwa
kontribusi  ekonomi  dan  kreatifitas  kedua  belah  pihak  selama  perkawinan dianggap memiliki nilai yang setara dan oleh karena itu hak cipta atas karya seni, termasuk  lagu,  dianggap  sebagai  aset  bersama.  Namun,  ada  juga  negara  yang mungkin memiliki peraturan yang lebih khusus atau berbeda dalam mengatur hak cipta  lagu  dalam  konteks  harta  bersama.  Pengaturan  ini  dapat  bervariasi tergantung pada  undang-undang  hak  cipta dan  undang-undang perkawinan  yang berlaku di masing-masing negara.
Di sisi lain, dalam konteks hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip syariah mengakui konsep harta bersama dalam perkawinan, yang meliputi  hak  cipta  lagu  yang  dihasilkan  selama  masa  perkawinan  (Labetubun  & Fataruba,  2016).  Namun,  pembagian  harta  bersama  dalam  hukum  Islam didasarkan  pada  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan,  di  mana  kedua  belah  pihak memiliki hak yang sama terhadap aset yang diperoleh selama perkawinan. Dalam praktiknya,  pembagian  harta  bersama  dalam  hukum  Islam  sering  kali  dilakukan secara  proporsional  berdasarkan  kontribusi  ekonomi  masing-masing  pasangan selama perkawinan. Variasi dalam pandangan Islam terhadap hak cipta lagu dalam perkawinan  mencerminkan  kompleksitas  dalam  aplikasi  prinsip-prinsip  hukum Islam dalam konteks perkawinan dan harta bersama.
Selanjutnya,  penelitian  ini  mengidentifikasi  kemungkinan  konflik  atau keselarasan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks royaliti lagu sebagai harta bersama. Konflik ini dapat timbul dalam kasus-kasus di mana hukum nasional  dan  hukum  Islam  memiliki  pandangan  yang  bertentangan  mengenai status hukum hak cipta lagu yang dihasilkan selama perkawinan. Beberapa negara mungkin  memiliki  ketentuan  yang  lebih  konsisten  antara  hukum  nasional  dan hukum  Islam  dalam  hal  kepemilikan  dan  pembagian  harta  bersama,  sementara negara  lain  mungkin  mengalami  ketidaksesuaian  antara  kedua  sistem  hukum tersebut.
Dampak temuan penelitian ini adalah dalam menyajikan rekomendasi atau pertimbangan  untuk  pembaharuan  atau  penyesuaian  dalam  hukum  terkait,  serta memberikan  dasar  yang  kuat  untuk  mempertimbangkan  perlunya  reformasi hukum  atau  kebijakan  yang  lebih  komprehensif  untuk  mengatasi  isu-isu  yang timbul  terkait  dengan  royaliti  lagu  sebagai  harta  bersama  dalam  perceraian. Penelitian  ini  memberikan  landasan  bagi  pembuat  kebijakan  untuk mengembangkan pedoman atau regulasi yang lebih jelas mengenai hak cipta lagu dalam  konteks  perkawinan,  yang  dapat  membantu  mengurangi  ketidakpastian hukum dan meningkatkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Dampak temuan penelitian ini juga dapat dirasakan dalam praktik hukum dan  industri  musik  secara  luas.  Pengakuan  lebih  lanjut  terhadap  royaliti  lagu sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan dapat menghasilkan praktik pembagian yang lebih adil dan transparan, yang pada gilirannya dapat mendukung kesejahteraan pencipta lagu dan mantan pasangan mereka. Selain itu, pemahaman yang  lebih  baik  tentang  konflik  atau  keselarasan  antara  hukum  nasional  dan hukum  Islam  dalam  konteks  ini  dapat  mempromosikan  dialog  lintas-budaya  dan kerjasama  dalam  menangani  isu-isu  hukum  yang  kompleks.  Dengan  demikian, temuan penelitian ini memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang signifikan dalam  meningkatkan  keadilan  dan  keharmonisan  dalam  penyelesaian  masalah hukum keluarga yang sensitif seperti royaliti lagu dalam perkawinan.
Hasil  penelitian  ini  memiliki  perbedaan  signifikan  dengan  beberapa penelitian  terdahulu  dalam  beberapa  aspek  kunci.  Pertama-tama,  penelitian  ini memfokuskan pada peran royaliti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam. Sementara penelitian terdahulu mungkin  telah  mempertimbangkan  aspek  hukum  keluarga  atau  hak  cipta  secara umum,  penelitian  ini  secara  khusus  mengeksplorasi  implikasi  hukum  hak  cipta lagu dalam konteks harta bersama perkawinan, yang merupakan kontribusi unik dalam literatur hukum.
Kedua,  penelitian  ini  memperhatikan  variasi  dalam  pendekatan  hukum nasional  terhadap  hak  cipta  lagu  dalam  konteks  harta  bersama.  Beberapa penelitian  sebelumnya  mungkin  telah  mengeksplorasi  hukum  nasional  secara umum,  namun  penelitian  ini  mengidentifikasi  perbedaan  dalam  cara  negara- negara  tertentu  mengatur  hak  cipta  lagu  dalam  konteks  harta  bersama perkawinan.  Hal  ini  memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam  tentang kompleksitas regulasi hukum di tingkat nasional.
Selain  itu,  penelitian  ini  menyoroti  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dalam menangani harta bersama dalam perkawinan, khususnya dalam konteks hak cipta lagu.  Ini  berkontribusi  pada  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bagaimana prinsip-prinsip  syariah  memandang  kepemilikan  dan  pembagian  harta  bersama, serta  bagaimana  hal  tersebut  berbeda  atau  serupa  dengan  pendekatan  hukum nasional.
Pembeda  lainnya  adalah  penelitian  ini  mengeksplorasi  kemungkinan konflik atau keselarasan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks royaliti  lagu  sebagai  harta  bersama.  Beberapa  penelitian  sebelumnya  mungkin telah  memusatkan  perhatian  pada  satu  sistem  hukum  saja  tanpa mempertimbangkan  interaksi  atau  perbandingan  antara  dua  sistem  hukum  yang berbeda.  Dengan  demikian,  temuan  penelitian  ini  memberikan  wawasan  yang lebih  komprehensif  tentang  kompleksitas  dalam  mengatur  hak  cipta  lagu  dalam konteks perkawinan dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam.
Selain  itu,  penelitian  ini  menawarkan  rekomendasi  atau  pertimbangan untuk  pembaharuan  atau  penyesuaian  dalam  hukum  terkait,  serta  memberikan dasar  yang  kuat  untuk  mempertimbangkan  perlunya  reformasi  hukum  atau kebijakan  yang  lebih  komprehensif.  Dalam  hal  ini,  penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian  terdahulu  karena  tidak  hanya  mengidentifikasi  masalah  tetapi  juga memberikan  solusi  konkret  untuk  meningkatkan  keadilan  dan  keharmonisan dalam  penyelesaian  masalah  hukum  keluarga  yang  sensitif  seperti  royaliti  lagu dalam perkawinan.
Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  menonjolkan  kontribusi  uniknya dalam literatur hukum dengan menyajikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran royaliti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan menurut perspektif hukum  nasional  dan  hukum  Islam,  serta  mengidentifikasi  potensi  konflik  atau keselarasan antara kedua sistem hukum tersebut.

## KESIMPULAN
Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang  peran  royaliti  lagu  sebagai  harta  bersama  dalam  perkawinan  menurut hukum  nasional  dan  hukum  Islam.  Ditemukan  bahwa  terdapat  variasi  dalam
pendekatan hukum nasional terhadap hak cipta lagu dalam konteks harta bersama, dengan  beberapa  negara  mengakui  hak  cipta  lagu  yang  dihasilkan  selama perkawinan sebagai bagian dari harta bersama yang perlu dibagi saat perceraian. Di  sisi  lain,  hukum  Islam  mengakui  konsep  harta  bersama  dalam  perkawinan, tetapi pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan antara  suami  dan  istri.  Penelitian  ini  juga  menyoroti  kemungkinan  konflik  atau keselarasan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks royaliti lagu sebagai  harta  bersama.  Perbedaan  pandangan  dan  interpretasi  antara  kedua sistem  hukum  tersebut  dapat  menyebabkan  kompleksitas  dalam  penyelesaian masalah  hukum  keluarga  terkait  hak  cipta  lagu  setelah  perceraian.  Sebagai kesimpulan,  penelitian  ini  menekankan  pentingnya  memperhatikan  kedua perspektif hukum nasional dan hukum Islam dalam mengatur hak cipta lagu dalam konteks  harta  bersama  perkawinan.  Rekomendasi  atau  pertimbangan  untuk pembaharuan  atau  penyesuaian  dalam  hukum  terkait  dapat  membantu meningkatkan  keadilan  dan  keharmonisan  dalam  penyelesaian  masalah  hukum keluarga  yang  sensitif  seperti  royaliti  lagu  dalam  perkawinan.  Dengan  demikian, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk pembahasan lebih lanjut dan tindakan  lanjutan  dalam  mengatasi  kompleksitas  regulasi  hukum  dalam  konteks ini.

## REFERENSI
Abidin,  A.  Z.  (2018). Hak  Cipta  Lagu  Dan  Musik  Sebagai  Objek  Wakaf  (Studi Perspektif Hukum Islam) .
Arso,  A.  (2017).  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  sebagai  Harta  Bersama Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam. Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Dan Perundangan Islam , 7 (1), 28 – 56. Asnawi,  M.  N.,  &  SHI,  M.  H.  (2022). Hukum  harta  bersama:  Kajian  perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum . Prenada Media. Chen et al. (2021). The Role of Courts in Determining Intellectual Property Rights in Divorce Proceedings .
Djuniarti,  E.  (2017).  Hukum  Harta  Bersama  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang- Undang  Perkawinan  dan  KUH  Perdata  (The  Law of  Joint  Property  Reviewed from  The  Perspective  of  Marriage  Law  and  Civil  Code). Jurnal  Penelitian Hukum P-ISSN , 1410 , 5632. Faizal,  L.  (2015).  Harta  bersama  dalam  Perkawinan. Ijtimaiyya:  Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 8 (2), 77 – 102. Firdawaty,  L.  (2017).  Filosofi  pembagian  harta  bersama. ASAS:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah , 8 (1).
Garcia  &  Rodriguez.  (2023). Cultural  Perspectives  on  Marital  Asset  Division  and Intellectual Property Rights .
Hafiz,  M.,  Berliana,  W.  H.,  Ramadhani,  R.,  &  Ananta,  A.  H.  U.  (2021).  Mekanisme Pengelolaan  Hak  Royalti  Musik  Oleh  LMK  &  LMKN  Ditinjau  Dari  Peraturan Pemerintah No 56  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak Cipta  Lagu Dan/Atau Musik. Padjadjaran Law Review , 9 (1).
Hanif,  H.  A.  (2023).  Aktualisasi  Nilai-Nilai  Wakaf  Produktif  Dalam  Pelebatan Manfaat Royalti Musik. Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (2), 150 – 171.
Haq, M., & Akbarizan, A. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan  Yang  Berasal  Dari  Intellectual  Property  Rights  (Ipr)  Hak  Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek. Jotika Research in Business Law , 2 (1), 30 – 42. Hutami, E. L. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti  Pada  Aplikasi  Storial.  Co. Skripsi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  UIN Walisongo Semarang .
Johnson. (2019). The Impact of Intellectual Property Rights on Divorce Settlements . Kudus, N., Sanib, S. S., & Yusuf, H. (2024). Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti  Hak  Cipta  dalam  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia. Halu  Oleo  Law Review , 8 (1), 101 – 111.
Kurniawan,  M.  B.  (2018).  Pembagian  harta  bersama  ditinjau  dari  besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. Jurnal Yudisial , 11 (1), 41 – 53. Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2016). Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum perdata. Sasi , 22 (2), 1 – 11. Lee & Kim. (2020). Legal Perspectives on the Division of Intellectual Property Rights in Divorce Cases . Maramis, R. L. (2014). Perlindungan Hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan dengan pembayaran royalti. Lex Privatum , 2 (2).
Miladiyanto,  S.  (2015).  Royalti  Lagu/Musik  Untuk  Kepentingan  Komersial  Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. Rechtidee , 10 (1), 1 – 17. Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagu  dan/atau  Musik. Padjadjaran Law Review , 10 (1).
Nawawi,  K.  (2018).  Harta  Bersama  Menurut  Hukum  Islam  dan  Perundang- undangan di Indonesia. Mizan: Journal of Islamic Law , 1 (1).
Permana,  D.  O.,  Masri,  E.,  &  Tobing,  C.  I.  (2021).  Implementasi  Royalti  Terhadap Pencipta  Lagu  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Hak Cipta. Krtha Bhayangkara , 15 (2), 319 – 332.
Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. SIGn Jurnal Hukum , 1 (2), 104 – 118.
Safithri,  H.  (2020).  Sita  Marital  (Maritale  Beslag)  Atas  Harta  Bersama  Dalam Perkawinan  Dalam  Hal  Terjadi  Perceraian. Jurnal  Kepastian  Hukum  Dan Keadilan , 1 (2), 1 – 13.
Sinaga,  E.  J.  (2020).  Pengelolaan  Royalti  Atas  Pengumuman  Karya  Cipta  Lagu Dan/Atau Musik. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 14 (3), 553 – 578. Smith et al. (2018). The Division of Marital Assets in Divorce Proceedings . Wang. (2022). The Evolution of Legal Frameworks for Marital Assets in the Context of Intellectual Property Rights . Zubaidi, Z. (2019). Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen. Jurnal Al-Ijtimaiyyah , 5 (2), 55 – 74.
Copyright Holder : © Dyah Auliah Rachma Ruslan (2024).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: