## Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi  Sulawesi  Selatan
Rezkia Jayanti Universitas Muhammadiyah Palopo rezkiakia2@gmail.com
Zikra Supri Universitas Muhammadiyah Palopo
zikra@umpalopo.ac.id

## Riyanti Riyanti
Universitas Muhammadiyah Palopo riyantirii@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study was to determine the regional financial performance and economic growth of South Sulawesi Province from 2012 to 2021 because the success of a local government in regulating and funding its area can be seen from its financial performance and economic growth described in Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2015. The method used in this study is a quantitative method using secondary data. In producing the information in this study, ratio measurements were used. There are 3 ratios used, namely the independence ratio, the fiscal decentralization ratio, and the last is the PAD Effectiveness ratio. The results of this study are known that the ratio of independence has no effect and is significant on economic growth, on the ratio of fiscal decentralization  with the same result that the ratio of independence has no effect and is significant on economic growth, while the ratio of effectiveness of PAD produces different results, namely the ratio of effectiveness of PAD has an effect and significant to economic growth.
. Keywords : Independence ratio, Fiscal centralized ratio, PAD effectiveness ratio

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015  yang  merupakan  perubahan kedua  dari  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  mengenai  Pemerintah  daerah  menetapkan  bahwa “Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan  republik  Indonesia”,  kemudian  dijelaskan  juga  bahwa  dalam  Undang-Undang  tersebut pemerintah daerah memiliki wewenan yang besar dalam melakukan semua urusan pemerintah, mulai dari perencanaan hingga agama. Dalam penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa urusan pemerintah berada di bawah otoritas pusat (Nurhayati et al., 2022).

## Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi  Selatan
Sangat  penting  untuk  mengamati  dan  mencatat  bagaimana  operasional  pemerintah  daerah dilakukan di masing-masing daerah. Keberhasilan suatu pemerintahan sekarang ini dapat dilihat dari berbagai  jenis  ukuran  kinerja  yang  sudah  digapainya.  Kinerja  APBD  merupakan  salah  satu bentuknya.  Dalam  hal  ini  menalaah  APBD  baik  itu  dalam  hal  pendapatan,  belanja  ataupun mengoperasikannya menjadi sangat istimewa dalam rangka menuju ekonomi daerah yang kuat, salah satunya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini.
Penelitian  (Rahmawati,  2019)  membahas  mengenai  pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah mengemukakan  bahwa  kinerja  keuangan  adalah  tahap  pendapatan  dalam  melaksanakan  kegiatan untuk  mencapai  tujuan,  misi  dan  visi  sebuah  organisasi  yang  terdaftar  dalam  rumusan  metode strategis.  Dalam  hal  ini,  pekerjaan  dilakukan  sebagai  output  atau  hasil  dari  beberapa  proyek  atau program  yang  akan  segera  dimulai  atau  sudah  dimulai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang ditentukan. Terakhir, kinerja sebagai pembanding hasil dengan perencanaan  atau  objek  yang  telah  selesai.  Kinerja  keuangan  daerah  merupakan  kriteria  dalam menentukan  apakah  pemerintah  daerah  harus  melaksanakan  rencana  untuk  mencapai  strategi keuangannya atau tidak (Ramadhanti & Rahmi, 2022).
Pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya indikator terpenting dari pertumbuhan suatu daerah. Pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  dan  signifikan  dapat  sangat  bermanfaat  bagi  perkembangan wilayah  tersebut.  Selain  itu,  data  ekonomi  dapat  menunjukkan  tingkat  kesejahteraan  di  wilayah tersebut. Karena kondisi ekonomi yang ada, wilayah ini akan menjadi makmur dari segala sudut dan aspek (Darma, 2021).
Aspek  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di  Sulawesi  Selatan  yaitu  pengeluaran pemerintah, karena saat ini Indonesia menganut sistem otonomi daerah dan dalam pelaksanaannya, faktor  keuangan  menjadi  sangat  penting  dalam  menentukan  apakah  pelaksanaan  otonomi  daerah berhasil  atau  tidak,  maka  pengeluaran  pemerintah  bisa  menjadi  tolak  ukur  besarnya  konstribusi pemerintah  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pengerjaan  di  daerahnya  (Wahyudi  & Wahyudin, 2020). Sehingga salah satu alasan penulis meneliti atau mengangkat judul ini adalah untuk melihat apakah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk daerah dalam membiayai daerahnya mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonominya atau tidak. Cara yang digunakan peneliti untuk mengungkapkan  hasil tersebut yaitu dengan mencari rasio Rasio Kemandirian, Desentralisasi Fiskal dan Efektifitas PAD sehingga rasio dalam penelitian ini penting.
Adapun  dalam  Penelitian  (Ridho,  2019)  yang  membahas  mengenai  kinerja  pertumbuhan ekonomi  kota  Tanggerang  selatan  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  “berdampak  positif  terhadap pembangunan  ekonomi  Kota  Tangerang  Selatan  dengan  menghitung  rasio  efektivitas,  atau

## Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi  Selatan
berdampak  negatif  terhadap  pembangunan  ekonomi  Kota  Tangerang  Selatan  dengan  menghitung rasio  efisiensi,”  Selain  itu,  dengan  sekaligus  berdampak  pada  rasio  kemandirian  dan  PAD,  Kota Tangerang Selatan akan diperluas melalui kinerja keuangan (Yayu & Saipudin, 2022).
Penelitian  ini  bertujuan  agar  dapat  menganalisis  keadaan  kinerja  keuangan  daerah  APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pertumbuhan ekonominya yang dapat ditinjau dari kondisi dan keadaan tahun ke tahun, ataupun ditinjau dari rasio keuangan daerah tersebut.

## B. KAJIAN LITERATUR

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah
Analisis  laporan keuangan adalah proses memindahkan laporan keuangan dari satu elemen ke elemen  berikutnya  dan  memisahkan  satu  sama  lain  dengan  tujuan  untuk  melakukan  analisis  yang akurat dan tepat dari transaksi keuangan itu sendiri (Thian, 2022). Laporan keuangan adalah satu- satunya  informasi  terpenting  bagi  mereka  yang  menggunakannya  untuk  menginterpretasikan keputusan ekonomi. Jika informasi yang terkandung dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, maka perjanjian pinjaman akan lebih  menguntungkan.  Dengan  memperpanjang  proses  perbandingan  laporan  keuangan  melewati proses  evaluasi  dan  analisis  tren,  prediksi  tentang  apa  yang  mungkin  terjadi  di  masa  depan  dapat diketahui.
Sesuai dengan yang tertuang dalam PP No.12 Tahun 2019 mengenai pengolaan keuangan daerah didefinisikan  sebagai  segala  hak  beserta  kewajiban  daerah  dalam  pelaksanaan  dan  kegiatan pemerintah daerah yang dapat di uangkan  serta berbagai bentuk  lainnya  yang dapat dianggap aset daerah yang memiliki keterkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dari pemerintahan daerah itu. Dalam pelaksanaan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan tersebut dipegang oleh kepala daerah selaku perwakilan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah.
Penyelenggaraan dan kekuasaan yang dilimpahkan pada tiap-tiap pemerintah pada tingkat daerah membuat  pemerintah  daerah  dapat  mengelola  keuangannya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan karakteristik tiap-tiap daerah. Dengan adanya perbedaan karakteristik dan pengelolaan keuangan di tiap daerah diperoleh kondisi keuangan yang berbeda di masing-masing daerah (Rouffie et al., 2021).

## Analisis Rasio Keuangan Daerah
Menurut  penelitian  (Halim,  2007)  menuliskan  dalam  bukunya  dengan  judul  Akuntansi  Sektor Publik  :  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  dengan  menganalisis  rasio  keuangan  yang  terdapat  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  salah  satu  metode  analisis  kinerja keuangan  daerah  untuk mengolah  keuangan.  Menurut  UU  Republik  Indonesia  No 17  Tahun  2003

## Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi  Selatan
Pasal 1 mengenai keuangan negara APBD merupakan program keuangan tahunan pemerintah daerah yang diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penelitian  ini  terdapat  3  Rasio  yang  akan  dipakai  dalam  mengetahui  kinerja  keuangan  daerah Provinsi Sulawesi selatan sebagai berikut:

## 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah merupakan rasio yang memperlihatkan tingkat atau sejauhmana kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendanai sendiri pengelolaan kegiatan dan  urusan  dalam  Pemerintahannya.  Dalam  penelitian  (Syam  &  Zulfikar,  2022),  Rasio kemandirian  keuangan  daerah  juga  menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pembayaran pajak dan retribusi, dengan pajak sebagai komponen utama hak milik asing. Tingkat partisipasi  berbanding  lurus  dengan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat,  dimana  semakin  tinggi partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  maka  semakin  tinggi  pula tingkat kesejahteraan masyarakat begitu pula sebaliknya.
2. Rasio Desentralisasi Fiskal
Tingkat  Desentralisasi  Fiskal  adalah  standar  untuk  menyampaikan  tingkat  wewenang  dan kewajiban  yang  diberikan  pemerintahan  pusat  pada  pemerintahan  daerah  untuk  mengerjakan pengembangan. Dengan menggunakan tolak ukur rasio PAD terhadap total pendapatan daerah adalah cara menentukan Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini.
3. Rasio Efektifitas PAD
Efektivitas  diukur  dengan  kemampuan  organisasi  untuk  mencapai  tujuannya,  atau  gagal melakukannya.  Ketika  sebuah  organisasi  mencapai  tujuannya,  itu  menunjukkan  bahwa organisasi itu beroperasi secara efektif. Poin penting  yang harus diingat adalah bahwa efektivitas tidak berarti bahwa sejumlah besar uang telah dibelanjakan untuk mencapai tujuan  yang telah ditetapkan  (Mahalizikri  et  al.,  2021).  Rasio  efektifitas  menjelaskan  kesanggupan  pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang dirancang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

## Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Prof.  Simon  Kuznets  yang  ditulis  dari  buku  (Jhingan,  2012)  yang  berjudul  Ekonomi Pembangunan  dan  Perencanaan,  mengemukakan  menurutnya  ada  tiga  poin  penting  pertumbuhan ekonomi , yaitu pertama pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari terus bertambahnya pasokan  barang,  kedua    teknologi  maju  menjadi  faktor  pertumbuhan  ekonomi,  dan  ketiga  adanya adalah  inovasi  yang  dihasilkan  oleh  ilmu  pengetahuan.  Sehingga  mendeskripsikan  pertumbuhan ekonomi  sebagai  peningkatan  jangka  panjang  dalam  keberhasilan  suatu  negara  untuk  menperoleh
berbagai  jenis  barang  ekonomi  kepada  penduduknya.  Keberhasilan  ini  cocok  dengan  kemajuan teknologi yang ada sesui dengan mereka butuhkan..
Pertumbuhan  ekonomi  daerah  diproksikan  menggunakan  PDRB.  PDRB,  yaitu  totalitas  dari keseluruhan nilai barang dan jasa diperoleh dari seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah dikatakan meningkat jika ada peningkatan PDRB dari tahun sebelumnya.  Tingkat  pertumbuhan  perekonomian  suatu  daerah  dihitung  dengan  PDRB  atas  dasar harga  konstan.  Pertumbuhan  ekonomi  selalu  digunakan  sebagai  ungkapan  umum  yang menggambarkan  tingkat  pembangunan  suatu  negara  yang  diukur  dengan  penambahan  pendapatan nasional nyata (Febry et al., 2016).

## Hipotesis
Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan Menggunakan  rasio  kemadirian  dapat  diperoleh  tingkat  kemandirian  daerah  apakah  mampu menbiayai daerahnya sendiri atau tidak. Mengetahui rasio kemadirian daerah dapat juga mengetahui pertumbuhan  daerah  tersebut  sehingga  rasio  kemadirian  berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi. Daerah semakin mandiri dalam mengelola keuangannya pertumbuhan ekonominya semakin semakin tinggi. Berdasarkan  penjelasan tersebut  dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:

## H1: Rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

## Pengaruh  Rasio  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi Selatan
Menggunakan Rasio Desentralisasi Fiskal maka dapat diperoleh apakah terdapat pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal dimaksud adalah ukuran untuk  menyampaikan  tingkat  kepedulian  dan  komitmen  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan proses pembangunan daerah.
Menggunakan  rasio  PAD  terhadap  total  pendapatan  daerah  dapat  memperoleh  tingkat desentralisasi  fiskal.  Besarnya  hasil  pembangunan  daerah  dapat  memperlihatkan  hasil  tanggung jawab yang sudah terlaksana. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hipotesis dibawah:
H2: Rasio  Desentralisasi  Fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan
Pengaruh  Rasio  Efektifitas  PAD  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi    Di  Provinsi  Sulawesi Selatan
Melalui rasio efektifitas PAD dapat diperoleh apakah terdapat  pengaruh rasio efektifitas PAD pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Mahalizikri et al., 2021), mengungkapkan bahwa terdapat

## Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi  Selatan
pengaruh rasio efektifitas PAD pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan dana PAD yang berasal dari APBN  oleh  pemerintahan  dialokasikan  untuk  memodali  kegiatan  daerah  dalam  mewujudkan  dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Besar  pendapatan  asli  daerah  dapat  ditunjukkan  bahwa  daerah  mampu  mengola  dan menggunakan  dana dari pusat secara baik. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan tahunan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah untuk mengelolah daerahnya. Berdasarkan  penjelasan ini dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:
H3: Rasio Efektifitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi  di Provinsi Sulawesi Selatan
Kerangka Konseptual

## Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

## C. METODE
Data sekunder kuantitatif merupakan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dimana data  sekunder  kuantitatif  merupakan  data  yang  didapat  dengan  cara  tidak  langsung  dari  media perantara dalam bentuk angka. Mengumpulkan data diperlukan deret waktu untuk memperoleh hasil data.  Adapun    data  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  periode  2012-2021.  Penelitian  ini bersumber  dari  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  situs  website www.djpk.depkeu.go.id,    yang  dipublikasikan  oleh  Dirjen  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Kemudian diolah dengan memanfaatkan  aplikasi Program IBM Statistics SPSS 21.

## Defenisi Operasional Variabel
1. Rasio Kemandirian (X1)
Berikut rumus untuk mengetahui tingkat kemandirian yaitu:
Rasio Kemandirian
(X1)
Rasio Desentralisasi Fiskal (X2) Rasio Efektifitas PAD (X3)
Pertumbuhan Ekonomi
(Y)
𝑅𝐾 = 𝑃𝐴𝐷 𝐷𝐴𝑁𝐴 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐹𝐸𝑅 × 100%

## 2. Rasio Desentralisasi Fiskal (X2)
Berikut rumus untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal :
𝑅𝐷𝐹 =
𝑃𝐴𝐷

## 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑁𝐷𝐴𝑃𝐴𝑇𝐴𝑁 𝐷𝐴𝐸𝑅𝐴𝐻 × 100%

## 3. Rasio Efektifitas PAD (X3)
Rumus yang digunakan dalam Rasio Desentralisasi Efektifitas PAD yaitu:
𝑅 𝐸𝐹𝐸𝐾 = 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑆𝐴𝑆𝐼 𝑃𝐸𝑁𝐸𝑅𝐼𝑀𝐴𝐴𝑁 𝑃𝐴𝐷
𝐴𝑁𝐺𝐺𝐴𝑅𝐴𝑁 𝑃𝐴𝐷 × 100%

## 4. Pertumbuhan Ekonomi (Y)
Adapun rumus yang digunakan dalam rasio pertumbuhan yaitu:
𝑟 = 𝑃𝑛 − 𝑃𝑜
𝑃𝑜
r = rasio pertumbuhan pn = total pendapatan daerah yang dihitung pada tahun ke-n po = total pendapatan daerah yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Unstandardized Residual N 10 Normal Parametersa,b Mean 0 Std. Deviation 412,833,518 Most Extreme Differences Absolute 0,228 Positive 0,228 Negative -0,154 Kolmogorov-Smirnov Z 0,721 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,677 Data diolah, 2022
Menguji  normal  atau  tidaknya  distribusi  data  adalah  uji  normalitas.  Dikatakan  normal  jika data yang tersebar atau bisa mewakili populasi (Sujarweni, 2016). Pengujian ini menggunakan one- sample  kolmogorov-smirnov  test. Berdasarkan  hajil  uji  normalitas  diperoleh  hasil asymp.  Sig.  (2- tailed) sebesar 0,677>0,05 maka bisa disimpulkan yaitu nilai residual berdistribusi normal.

## b. Uji Multikolinieritas
Model Tolerance VIF RASIO KEMANDIRIAN ,261 3,827 RASIO DESENTRALISASI FISKAL ,259 3,865 RASIO EFEKTIFITAS PAD ,835 1,198 Sumber: Data diolah, 2022
Hasil data di atas dapat dijelaskan bahwa nilai VIF lebih dari sepuluh kemudian Tolerance lebih dari 0,01 maka dapat kesimpulan dengan tegas adalah tidak terdapat masalah multikolinieritas.

## Hasil Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawei Selatan
Tahun 2012-2021 TAHUN ANGGARAN PAD (Rp) REALISASI (Rp) BELANJA (Rp) PENDAPATAN (Rp) 2012 112.744.000.001 646.182.000.000 617.463.000.000 577.051.000.000 2013 4.205.000.000 25.152.000.000 25.438.000.000 24.358.000.000 2014 180.675.000.000 835.191.000.000 856.241.000.001 797.865.000.001 2015 215.080.000.000 903.374.000.000 617.463.000.000 894.010.000.001 2016 229.399.000.000 1.003.137.000.000 1.094.749.000.001 1.033.990.000.001 2017 243.006.000.000 1.078.567.000.001 1.098.661.000.001 1.051.337.000.000 2018 8.596.000.001 41.416.000.001 43.901.000.001 42.945.000.000 2019 9.185.000.000 43.543.000.000 45.134.000.000 44.428.000.000 2020 9.902.000.001 41.945.000.000 46.610.000.001 45.520.000.001 2021 10.275.000.001 42.352.000.001 48.643.000.001 44.926.000.001
Sumber data diolah 2022
a. Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari Rasio Kemandirian
Sulawesi  Selatan
Berikut adalah tabel tentang rasio kemandirian dengan pola hubungan keuangan Pemerintah:
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Pola Hubungan Rendah 0 – 25% Instruktif Rendah Sekali > 25-50% Konsultatif Sedang >50-75% Partisipatif Tinggi >75-100% Delegatif
(Halim, 2007)
Berdasarkan  temuan  penulis  dengan  menggunakan  data-data  sekunder  yang  tersedia,  maka tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawei Selatan terdapat dalam  tabel sebagai berikut: Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawei Selatan Tahun 2012-2021
Tahun Pad (rp) Dana transfer (rp) Rasio kemandirian % Keterangan Pola hubungan 2012 112.744.000.001 380.983.000.001 29,59 Rendah Sekali Konsultatif 2013 4.205.000.000 16.415.000.001 25,61 Rendah Sekali Konsultatif 2014 180.675.000.000 482.186.000.000 37,46 Rendah Sekali Konsultatif 2015 215.080.000.000 499.969.000.000 43,01 Rendah Sekali Konsultatif 2016 229.399.000.000 736.683.000.000 31,13 Rendah Sekali Konsultatif 2017 243.006.000.000 736.457.000.000 32,99 Rendah Sekali Konsultatif 2018 8.596.000.001 31.120.000.001 27,62 Rendah Sekali Konsultatif 2019 9.185.000.000 31.927.000.000 28,76 Rendah Sekali Konsultatif 2020 9.902.000.001 32.105.000.001 30,84 Rendah Sekali Konsultatif 2021 10.275.000.001 31.055.000.001 33,08 Rendah Sekali Konsultatif Rata-rata 32,01%
Dari  data  diatas  dapat  dijelaskan  untuk  periode  tahun  2012-2020  kemampuan  keuangannya diklasifikasikan rendah  sekali dengan pola hubungan konsultatif, dimana dari periode tahun ke tahun tidak mengalami perubahan . Adapun rata-rata tingkat kemandirian Provinsi Sulawei Selatan  tahun anggaran  2012-2021  sebesar    32,01%  .  Dapat  disimpulkan  tingkat  kemandirian  keuangan    daerah Provinsi  Sulawesi  Selatan  rendah  sekali  dimana  tidak  dapat  membiayai  sendiri  penyelenggaraan kegiatan dan urusan dalam Pemerintahannya.
b. Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari Rasio Desentralisasi Fiskal
Berikut ini kriteria penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal:
Sulawesi  Selatan
Presentase Desentralisasi Fiskal 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik 50,00 >50,00 Sangat Baik
Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991
Berdasarkan hasil penemuan penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang tersedia, maka tingkat Rasio Desentralisasi Fiskal keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan  sebagai berikut:
Tabel . 3. Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Sulawei Selatan Tahun
2012-2021 TAHUN PAD (Rp) PENDAPATAN (Rp) RASIO DF (%) KETERANGAN 2012 112.744.000.001 577.051.000.000 19,53 Sangat Kurang 2013 4.205.000.000 24.358.000.000 17,26 Sangat Kurang 2014 180.675.000.000 797.865.000.001 22,64 Sedang 2015 215.080.000.000 894.010.000.001 24,05 Sedang 2016 229.399.000.000  1.033.990.000.001 22,18 Sedang 2017 243.006.000.000  1.051.337.000.000 23,11 Sedang 2018 8.596.000.001 42.945.000.000 20,01 Sedang 2019 9.185.000.000 44.428.000.000 20,67 Sedang 2020 9.902.000.001 45.520.000.001 21,75 Sedang 2021 10.275.000.001 44.926.000.001 22,87 Sedang Rata-rata 21,41%
Perhitungan hasil dari rasio desentralisasi fiskal diatas dapat menunjukkan  tingkat kemampuan pemerintah  daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  selama  tahun 2012-2013 Sangat Kurang dan tahun 2014-2021 hanya Sedang,  lalu rata-rata tingkat desentralisasi fiskalnya sebesar 21,41%.
c. Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari Rasio Efektifitas PAD
Berikut ini Kriteria Penilaian Efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah) :
Presentase Efektifitas >100 Sangat Efektif 100 Efektif
Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi  Selatan
90-99 Cukup Efektif 75-89 Kurang Efektif <75 Tidak Efektif (Mahmudi, 2016)
Hasil penemuan penulis dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, maka tingkat Rasio Efektifitas PAD keuangan daerah Provinsi Sulawei Selatan dapat dikemukaan sebagai berikut:
Tabel 4. Rasio Efektifitas PAD Keuangan Daerah Provinsi Sulawei Selatan Tahun 2012-2021
TAHUN REALISASI PENERIMAAN PAD (Rp) ANGGARAN PAD (Rp) EFEKTIFITAS (%) KETERANGAN 2012 131.827.000.000 112.744.000.001 116,92 Sangat Efektif 2013 4.364.000.000 4.205.000.000 103,78 Sangat Efektif 2014 200.544.000.000 180.675.000.000 110,99 Sangat Efektif 2015 215.376.000.001 215.080.000.000 100,13 Efektif 2016 229.340.000.000 229.399.000.000 99,97 Cukup Efektif 2017 274.032.000.001 243.006.000.000 112,76 Sangat Efektif 2018 8.168.000.000 8.596.000.001 95,02 Cukup Efektif 2019 8.774.000.000 9.185.000.000 95,52 Cukup Efektif 2020 8.381.000.000 9.902.000.001 84,63 Kurang Efektif 2021 8.812.000.001 10.275.000.001 85,76 Kurang Efektif Rata-rata 100,55%
Berdasarkan hasil penelitian di atas efektivitas PAD Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014 Sangat Efektif, tahun 2015 Efektif, tahun berikutnya  Cukup Efektif,  2017 Sangat Efektif,  kemudian  tahun  2018-2019  Cukup  Efektif,  tahun  2020-2021  Kurang  Efektif.    Dapat disimpulkan  bahwa  efektivitas  PAD  termasuk  dalam  golongan  Efektif  dengan  rata-rata  akhir 100,55%.
d. Pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2021
TAHUN Pertumbuhan ekonomi (%) 2012 8,39 2013 7,62 2014 7,45 2015 7,19 2016 7,42 2017 7,23 2018 7,04 2019 6,91
Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi  Selatan
2020 -0,71 2021 4,65 Rata-rata 6,31
Dari data di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sulawei Selatan tahun 2012-2021  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  fluktuasi.  Pada  tahun  2012  pertumbuhan ekonominya sebesar 8,39% kemudian tahun 2013-2019 pertumbuhan ekonominya  tidak jauh beda rata-rata  sebesar  7,32%,    tahun  2020  mengalami  penurunan  sangat    rendah  senilai  -0,71  hal  ini dikarenakan Covid-19 dan tahun 2020 mulai mengalami kenaikan sebesar 4,65% sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi Sulawei Selatan Tahun 2012-2021 sebesar 6,31%.
Hasil Pengujian Hipotesis
a. Hasil uji t
coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 11.435 29.836 0.383 0.715 RASIO KEMANDIRIAN 0.446 0.65 0.27 0.686 0.518 RASIO DESENTRALISASI FISKAL -2.906 1.624 -0.708 -1.79 0.124 RASIO EFEKTIFITAS PAD 0.458 0.17 0.595 2.703 0.035 Data diolah, 2022
Dari  tabel  di  atas  dilihat  bahwa  Nilai  konstan  positif  sebesar  11.435  menunjukkan  pengaruh positif variabel indenpenden (Rasio kemandirian, Rasio disentralisasi fiskal, Rasio efektifitas PAD)
1. H1  Rasio  kemandirian  nilainya  0.518  >0.05  jadi  Berdasarkan    ini  ditarik  kesimpulan  tidak terdapat pengaruh Rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi
2. H2 Rasio disentralisasi fiskal nilainya 0.124 >0.05 jadi berdasarkan ini ditarik kesimpulan tidak terdapat pengaruh Rasio disentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi
3. H3 Rasio efektifitas PAD nilainya 0.035 <0.05 jadi berdasarkan dasar  pengambilan keputusan terdapat pengaruh rasio efektifitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi ini.
b. Hasil uji f atau Simultan
Sulawesi  Selatan
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression  478.654 3 159.551 6.241 0.028 Residual 153.385 6 25.564 Total 632.038 9 Data diolah 2022
F  hitung  tabel  diatas  6.241  dengan  signifikan  <0.05  sebesar  0.028    kesimpulannya  rasio kemandirian,  disentralisasi  fiskal,  dan  efektifitas  PAD  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  pada pertumbuhan ekonomi.
c. Uji koefisien determinasi(R 2 ) Model summary Model
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0.87 0.757 0.636 5.0561

## Data diolah, 2022
Hasil tabel menunjukkan  nilai R Square 0,757  , jadi  rasio efektifitas PAD, rasio kemandirian, dan rasio desentralisasi fiskal memiliki pengaruh sebesar 75,7% pada pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2021. Sedangkan 24,3%  terpengaruhi variabel lain.

## Pembahasan Hasil Penelitian

## Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pada  penelititian  kineja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  ditinjau  dari  Rasio Kemandirian  didapatkan  bahwa  kemandirian  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  tahun  2012-2021 menunjukkan hasil sangat  rendah sebesar 32,01% rata-ratanya. Adapun pengaruh rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari hasil statistik yang diolah menunjukkan bahwa signifikan rasio  kemandirian  menghasilkan  nilai  0.518>0.05,  ini  berarti  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  rasio kemandirian  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  tingkat  kemandirian keuangan  daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  masih  bergantung  pada  pemerintah  untuk  mendanai sendiri penyelenggaraan kegiatan dan urusan dalam Pemerintahan.
Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian (Mahalizikri et al., 2021), (Akhmad et al., 2019), dan  (Kumpangpune,  2019)  kemandirian  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dikarenakan  masih  rendahnya  kemandirian    daerah    dan

## Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi  Selatan
ketergantungan pemerintah daerah pada  bantuan dari pemerintah pusat. Ketika suatu daerah mulai beroperasi secara lebih mandiri maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerahnya.
Penelitian  penulis  tidak  selaras  dengan  penelitian  dengan  (Siregar  &  Junawan,  2022)  dan (Linawati & Suhardi, 2017) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena rasio kemandirian yang diteliti termasuk dalam kategori sedang dalam mendanai daerahnya.

## Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiscal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pada hasil penelititian kineja  Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal dihasilkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2012-2021 adalah sedang dengan rata-rata 42,72% .  Kemudian pengaruh rasio desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari hasil statistik yang diolah menunjukkan bahwa signifikan rasio  desentralisasi  fiskal  dihasilkan  nilai  0.124>0.05,  berarti  tidak  terdapat  pengaruh  rasio desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan  ekonomi. Hal ini dikarenakan tingkat kewenangan dan tanggung jawab daerah ini masih belum tercapai dalam  membangun  pembangunan yang diberikan pemerintahan    pusat  karena  seperti  yang  diketahui  bahwa  pemerintah  memberikan  komitmen  dan tanggung jawab dalam  membangun daerahnya.
Penelitian  ini  selaras  dengan  hasil  penelitian  (Taher  et  al.,  2022),    dan  (Astuti,  2015) desentralisasi  fiscal  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  menunjukkan  bahwa  derajat desentralisasifiskal berpengaruh negative pada pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan apabila tanggung jawab yang diberikan tidak tercapai maka tidak dicapainya desentralisasi fiskal.
Penelitian  ini  tidak  selaras    pada  penemuan  (Faridi,  2011)  dan  (Alisman,  2020)  menghasikan desentralisasi fiscal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi karena pembangunan yang ingin dicapai  pemerintah  dalam  penelitian  ini  berhasil  dicapai  sehingga  desentalisasi  fiskal  perpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh Rasio Efektifitas Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil pada penelititian kineja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari  Rasio Efektifitas PAD mendapatkan hasil tingkat Efektifitas PAD daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2012- 2021 efektif dengan rata-rata 100,55%. Adapun Pengaruhnya dilihat dari hasil statistik yang diolah memperlihatkan  bahwa  signifikan  Rasio  Efektifitas  PAD  ditemukan  nilai  0.035<0.05  ,  berarti terdapat pengaruh rasio Efektifitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dikarenakan dana PAD yang berasal dari APBN oleh pemerintah dialokasikan dalam memodali pembangunan daerah agar meningkatkan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya pendapatan asli daerah
dapat  ditunjukkan  bahwa  daerah  mampu  mengelola  dan  menggunakan  dana  yang  diberikan pemerintah pusat dengan baik.
Penelitian  selaras  pada  penelitian  (Mahalizikri  et  al.,  2021),    (Susanto,  2019)  dan  (Sri  Astuty Ratnasari  Manggu,  2019)    dimana  secara  positif  terpengaruh  dan  signifikan  pada  pertumbuhan ekonomi. Disebabkan  tingkat kemampuan daerah yang cukup baik dalam mengelola pendapatan asli daerah yang direncanakan dibanding dengan potensi rill daerah yang sudah ditentukan.
Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian (Akhmad et al., 2019) dan (Azimi, 2020) dimana hasil  penelitianya  menghasilkan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini dana tidak digunakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Karena efektifitas pad akan tercapai apabila dana pad dialokasikan dengan baik dan benar.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pemerintah  daerah  memiliki  wewenan  yang  besar  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintah. Sangat  penting  mengamati  bagaimana  operasional  pemerintah  daerah  karena  keberhasilan  suatu pemerintah dapat dilihat dari kinerja yang digapainya. Adapun pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting  dari  pertumbuhan  suatu  daerah.   Dalam  penelitian ini  ditemukan  bahwa  kinerja  keuangan daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  Rasio  kemandirian  dan  Rasio  Desentralisasi  Fiskal  tidak berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Sedangkan    Rasio  Efektifitas  PAD berpengaruh  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.  Kemudian  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh positif terhadap Rasio kemandirian, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Efektifitas PAD.

## 2. Saran
Bagi penulis selanjutnya yang akan mengambil tema yang sama dengan ini, dapat diharap mencari rasio baru yang tidak terdapat dalam  penelitian ini,  kemudian meperluas dan menambah variabel yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi serta memperpanjang periode tahun lagi sehingga dapat menjelaskan secara luas dan terperinci.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad,  N.  I.,  Bado,  B.,  &  Alam,  S.  (2019). Analisis  Kemandirian  dan  Kemampuan  Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Gowa . 1–9.
Alisman. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah
Sulawesi  Selatan
Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. Jurnal EMT KITA .
Astuti.  (2015).  Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan .
Azimi,  A.  (2020).  Analisis  Perbandingan  Efisiensi,  Efektivitas  Dan  Kemampuan  Fiskal  Pada  Era Otonomi Daerah Di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat. Jkubs , 1 (1), 92–109.
Darma,  B.  (2021).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Tebo Tahun 2016-2020. Citra Ekonomi , 5 (1), 90–100.
Faridi.  (2011).  Contribution  of  Fiscal  Decentralization  to  Economic  rowth:  148  Evidence  from Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS) .
Febry, C., Luntungan, A. Y., & Niode, A. O. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhaap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (02), 243–254.
Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah . Selemba empat.
Jhingan, M. . (2012). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . PT Raja Grafindo Persada.
Linawati, & Suhardi. (2017). Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Moderasi Alokasi Belanja Modal. Ekuivalensi , 3 (2), 19–28.
Mahalizikri,  I.  F.,  Mashuri,  &  Ahardi.  (2021).  Pengaruh  Kemandiran  Keuangan  Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) an Efisien Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten  Bengkalis  Tahun  Anggaran  2011-2020. Journal  of  Management,  Accounting, Economic and Business , 03 (04), 537–542. https://doi.org/https://trianglesains.makarioz.org/
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Upp Stim Ykpn.
Nurhayati,  N.,  Jubaedah,  &  Mulyantini,  S.  (2022). Analisis  Kinerja  Keuangan  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat . 7 (7).
Rahmawati,  S.  I.  (2019).  Pengukuran  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabuaten  Sidoarjo  Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 , 1–16.
Ramadhanti, H., & Rahmi, D. (2022). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 – 2019. Bandung Conference Series: Economics Studies , 2 (2), 480–487.
https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4626
Ridho. (2019). Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanggerang selatan. Jurnal Akuntansi .
Rouffie,  R.  M.,  Primastuti,  A.,  &  Riswati.  (2021). Analisi  Tingkat  Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat . 9 (2),
36–51. https://doi.org/https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP
Siregar,  O.  K.,  &  Junawan.  (2022).  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi  (Studi  Kasus  32  Pemerintah  Kabupaten  Dan  Kota  Sumatera  Utara). Scenario (Seminar of Social … , 58 , 138–150.
https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/4194%0Ahttps://journal.panc abudi.ac.id/index.php/scenario/article/download/4194/3797/
Sri Astuty Ratnasari Manggu. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene. Jurnal AKRAB JUARA , 4 (1), 45–55.
Sujarweni. (2016). Penelitian Akuntansi SPSS . Pustaka Baru Press.
Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota  Mataram. Distribusi  -  Journal  of  Management  and  Business , 7 (1),  81–92. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67
Syam,  F.,  &  Zulfikar,  A.  (2022).  Analisis  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Dalam  Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Kabupaten  Kaimana. Jurnal  Terapan  Pemerintahan Minangkabau , 2 (2), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666
Taher, A. R., Sahwan, & Wagey, M. E. J. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  Dan  Fungsi  Pengawasan  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sigi (Survey pada Kantor BKAD Kabupaten Sigi) . 3 (2), 88.
Thian, A. (2022). Analisis laporan keuangan . Andi Offset.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 Tentang Pengolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003  Pasal 1 Mengenai Keuangan Negara .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Wahyudi,  M.  R.,  &  Wahyudin.  (2020). Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2016–2020 . 1187–1196.
Yayu,  &  Saipudin.  (2022). Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kotabaru . 5 (1), 515–428.