## EVALUASI TERHADAP PERATURAN BERSAMA
MENTERI TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

## Binsar A. Hutabarat

## Reformed Center for Religion and Society
ABSTRACT: This article with a title “ Evaluation to the Joint Regulation of
Ministers in 2006 about the Establishment of a House of Worship” will focus on the evaluation of the formulation of the Joint Regulation of Ministers in 2006  about  the  Establishment  of  a  House  of  Worship  (Peraturan  Bersama Menteri  -  PBM),  as  well  as  the  evaluation  of  the  application  and  impact  of the enacted regulation. The research methodology uses qualitative research with an in-depth interview to some church leaders in Bekasi, West Java who are  directly  connected  with  the  enactment  of  this  regulation,  and  also research to the related documents with the PBM, especially the policy which founded  the  PBM.  The  research  finding  is  that  the  formulation  of  the  Joint Regulation of Ministers about the Establishment of a House  of Worship has not yet fitted with the formulation policy model of a democratic country so that  its  application  is  not  in  accordance  with  the  expected  goal.  PBM application  gives  negative  impact  to  the  inter-religious  harmony  in Indonesia.
KEYWORDS: regulation  of  the  establishment  of  a  house  of  worship,  freedom  of worship, policy evaluation
ABSTRAK: Artikel  yang  berjudul  “Evaluasi terhadap  Peraturan  Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendiriran Rumah Ibadah” ini akan fokus pada evaluasi formulasi Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah  Ibadah  (PBM),  serta  evaluasi  penerapannya  dan  dampak  dari diberlakukannya  peraturan  tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam kepada sejumlah pimpinan  gereja  di  Bekasi,  Jawa  Barat  yang  terkait  langsung  dengan
pelaksaan  peraturan  tersebut,  dan  juga  penelitian  terhadap  dokumen- dokumen  terkait  dengan  PBM,  secara  khusus  kebijakan  yang  melandasi PBM.  Temuan  penelitian  ini  adalah  formulasi  Peraturan  Bersama  Menteri tentang  Pendirian  Rumah  Ibadah  belum  sesuai  dengan  model  perumusan kebijakan  negara  demokratis,  sehingga  penerapannya  tidak  sesuai  dengan tujuan  yang  diharapkan.  Penerapan  PBM  berdampak  buruk  terhadap kerukunan antarumat beragama di Indonesia.
KATA-KATA  KUNCI: peraturan pendirian rumah ibadah, kebebasan  beribadah, evaluasi kebijakan.

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  dengan  masyarakat  yang  amat  plural  baik dalam  hal  suku,  budaya,  dan  agama.  Proteksi  kebebasan  beragama  dalam negara  yang  sangat  plural  seperti  Indonesia  ini  membutuhkan  kebijakan yang  unggul  dan  non-diskriminatif.  Sebaliknya,  hadirnya  kebijakan- kebijakan  yang  buruk  dan  diskriminatif  akan  menyebabkan  timbulnya ketidakadilan,  yang  akhirnya  bermuara  pada  konflik  antaragama.  Apabila pemerintah Indonesia gagal membuat kebijakan yang unggul dalam bidang kehidupan  antaragama  di  Indonesia,  maka  taruhannya  adalah  disintegrasi bangsa  yang  mengancam  keutuhan  bangsa  Indonesia.  Kebijakan  yang diskriminatif  akan  berdampak  panjang,  yakni  kian  menipisnya  toleransi antarumat  beragama  di  Indonesia.  Indonesia  hanya  bisa  menjadi  bangsa yang toleran dan terus memelihara toleransi antaragama jika kebijakan yang dihasilkan  terkait  dengan  kehidupan  bersama  agama-agama  adalah kebijakan-kebijakan yang unggul dan tentu saja dapat diimplementasikan. 6
Salah  satu  produk  undang-undang  yang  menimbulkan  kontroversi terkait  dengan  kehidupan  bersama  agama-agama  adalah  Surat  Keputusan (SK)  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  01/BER/MDN-
6 Riant Nugroho, Public Policy (Jakarta: PT Gramedia, 2009), 39.
MAG/1969  tentang  Pelaksanaan  Tugas  Aparatur  Pemerintahan  dalam Menjamin  Ketertiban  dan  Kelancaran  Pelaksanaan  Pengembangan  dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Dalam pasal 4 ayat 1 perundang- undangan  tersebut  dijelaskan  bahwa  pendirian  rumah  ibadah  perlu mendapat  izin  dari  kepala  daerah  atau  pejabat  pemerintah  di  bawahnya yang  dikuasakan  untuk  itu.    Latar  belakang  dikeluarkannya  SK  tersebut karena  ada  gejala-gejala  bahwa  dalam  beberapa  daerah,  jumlah  umat Kristen  bertambah  dengan  pesat,  dan  di  beberapa  daerah  terjadi  aksi perusakan  terhadap  gedung  gereja. 7 SKB  Dua  Menteri  ini  pada  masa reformasi mengalami perubahan menjadi Peraturan Bersama Menteri (PBM) dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  9  Tahun  2006,  dan  Nomor  8  Tahun  2006.  Namun,  inti  dari  PBM tersebut  tidak  berbeda  dari  SKB  yang  membatasi  kebebasan  beragama, khususnya  pembangunan  tempat  ibadah  yang  menuntut  adanya  sejumlah 60  (enam  puluh)  tanda  tangan  orang  dewasa  dari  masyarakat  di  mana tempat  ibadah  itu  akan  didirikan.  Untuk  pendirian  gereja,  sekurang- kurangnya diajukan oleh 90 orang anggota dewasa. 8
Kajian  ini  secara  khusus  akan  mengevaluasi  struktur  dan  rumusan Peraturan  Bersama  Menteri  (PBM)  tentang  pendirian  rumah  ibadah,  serta meneliti  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  PBM.  Penelitian penerapan  PBM  ini  secara  khusus  dilakukan  di  Bekasi.  Karena  kebijakan yang  unggul  pastilah  dapat  diimplementasikan  untuk  membawa  pada kehidupan  beragama  yang  lebih  harmonis.  Sebuah  kebijakan  yang  tidak dapat  diimplementasikan  dengan  baik  pastilah  terkait  dengan  isi  rumusan kebijakan tersebut.

## Kajian Teori

## Kebijakan Publik Kebebasan Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah
7 Ibid.
8 ________ Bahan Rapat Konsultasi Pimpinan Lembaga Persekutuan Gerejawi Aras Nasional dengan Pemerintah Pusat tentang Implementasi Peraturan Bersama No. 9 dan 8 Tahun 2006 (Jakarta, 2008).
Wayne  Parsons  berujar,  kebijakan  ( policy )  adalah  istilah  yang tampaknya  banyak  disepakati  bersama,  “dalam  penggunaan  yang  umum”, istilah  kebijakan  dianggap  berlaku  untuk  sesuatu  yang  ‘lebih  besar’ ketimbang keputusan tertentu, tetapi lebih kecil  ketimbang gerakan sosial.” 9
Sejalan  dengan  Parsons,  mengenai  istilah  kebijakan  Budi  Winarno berpendapat,  secara  umum  istilah  “kebijakan”  atau  “ policy ”  digunakan untuk  menunjuk  perilaku  seorang  aktor  (misalnya  seorang  pejabat,  suatu kelompok,  maupun  suatu  lembaga  pemerintah)  atau  sejumlah  aktor  dalam suatu  bidang  tertentu.” 10 Selanjutnya  Winarno  menjelaskan,  pengertian kebijakan  seperti  di  atas  hanya  memadai  untuk  keperluan  pembicaraan biasa  atau  umum,  namun  menjadi  kurang  memadai  untuk  pembicaraan- pembicaraan  yang  lebih  bersifat  ilmiah  dan  sistematis  menyangkut  analisis kebijakan publik. 11
Secara  lebih  detail  Wayne  Parsons  menerangkan  mengenai  istilah kebijakan seperti berikut:
Makna  modern  dari  gagasan  “kebijakan”  dalam  bahasa  Inggris  adalah seperangkat  aksi  atau  rencana  yang  mengandung  tujuan  politik  yang berbeda dengan makna “ administration ”. Yang lebih penting khususnya sejak periode  pasca-Perang  Dunia  II,  kata policy mengandung  makna  kebijakan sebagai  sebuah rationale ,  sebuah  manifestasi  dari  penilaian  yang  penuh pertimbangan… Sebuah  kebijakan  adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasionale untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 12
9 Wayne Parsons, Public Policy (Jakarta: Kencana, 2006), 14.
10 Budi Winarno , Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Jakarta: Center of Academic
Publishing Service, 2007), 19.
11 Ibid.
12 Wayne Parsons, op. cit., 15. Parsons mengutip Hogwood dan Gunn menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern antara lain: sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai sebuah output, sebagai “hasil” atau outcome , sebagai teori atau model, sebagai sebuah proses.
Makna  kata  "kebijakan"  harus  dipahami  dalam  konteks  historis, makna  kebijakan  yang  senantiasa  berubah  menunjukkan  perubahan- perubahan dalam praktik kebijakan.  Pada awalnya istilah “kebijakan” atau pokok-pokok platform menjadi  rasionalitas  politik.  Mempunyai  kebijakan berarti  memiliki  alasan  atau  argumen  yang  mengandung  klaim  bahwa pemilik kebijakan memahami persoalan beserta solusinya. Kebijakan dalam hal  ini  mengemukakan  apa  yang  sedang  terjadi  dan  apa  yang  seharusnya dilakukan.  Artinya,  sebuah  kebijakan  memberikan  semacam  teori  yang mendasari  klaim  legitimasi.  Selanjutnya,  dengan  berkembangnya  sistem partai  dan  pemilu  modern  di  masyarakat  industri,  diskursus  kebijakan kemudian  menjadi  sarana  utama  bagi  elektorat  untuk  terlibat  dalam kegiatan  “politik”  dan  persaingan  elite  politik.  Politisi  diharapkan  punya “kebijakan”  sebagaimana  halnya  sebuah  toko  mesti  mempunyai  barang dagangan. Kebijakan merupakan “mata uang” penting dalam perdagangan demokratik. 13
Gagasan  kebijakan  sebagai  “produk”  atau  “prinsip”  kemudian berkembang  menjadi  istilah  dalam  konotasi  netral  seperti  dinyatakan  oleh Lasswell:  “Kata  'kebijakan'  ( policy )  umumya  dipakai  untuk  menunjukkan pilihan  terpenting  yang  diambil  baik  dalam  kehidupan  organisasi  atau privat.” 14 Jadi Lasswell tidak membatasi penggunaan istilah kebijakan hanya dalam  area politik saja, menurutnya, ”Kebijakan”  bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis ( political ) yang sering kali diyakini mengandung makna “keberpihakan” dan korupsi.” 15
Meskipun  belum  ada  kes epakatan  apakah  “policy”  diterjemahkan menjadi,  “kebijakan”  atau  “kebijaksanaan”  akan  tetapi  tampaknya kecenderungan  “policy”  diterjemahkan  menjadi  kebijakan,  oleh  karena  itu “public policy” diterjemahkan dengan kebijakan publik. 16
13 Ibid., 16.
14 Ibid., 17.
15 Ibid., 17.
16 Lembaga Administrasi Negara, Analisis Kebijakan Publik (Jakarta: Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia, 2008), 4.
Menurut  Tilaar  dan  Nugroho  istilah  kebijakan  publik  mempunyai  banyak pemahaman teoritis 17 , yang dirumuskannya demikian:
Kebijakan  publik  adalah  keputusan  yang  dibuat  oleh  negara,  khususnya pemerintah,  sebagai  strategi  untuk  merealisasikan  tujuan  dari  negara  yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada  masa  awal,  memasuki  masyarakat  transisi,  untuk  menuju  kepada masyarakat yang dicita-citakan. 18
Berdasarkan  definisi  di  atas  jelaslah  bawa  kebijakan  publik merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  menyelesaikan permasalahan  publik.  Thomas  R.  Dye  merangkum  dari  definisi-definisi mengenai  kebijakan  publik  demikian:  “ Public  policy is  whatever  governments choose  to  do  or  not  to  do” 19 (kebijakan  publik  adalah  apapun  pilihan pemerintahan untuk melakukan sesuatu  atau tidak melakukan) . 20 Bagi Dye pusat  perhatian  kebijakan  publik  tidak  hanya  pada  apa  yang  dilakukan pemerintah,  melainkan  termasuk  juga  apa  saja  yang  tidak  dilakukan  oleh pemerintah.  Karena  hal-hal  yang  tidak  dilakukan  pemerintah  mempunyai dampak  yang  cukup  besar  terhadap  masyarakat  seperti  halnya  dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. 21
Berdasarkan definisi-definisi di atas, jelaslah bahwa kebijakan publik mempunyai  beberapa  implikasi  sebagaimana  ditegaskan  Anderson, kebijakan  publik  berorientasi  pada  maksud  atau  tujuan,  bukan  perilaku
17 H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho, Kebijakan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009),
183-4.
18 Ibid., 184-5.
19 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy (United States: Prentice Hall, 1978), 1. Thomas Dye menjelaskan : More elaborate definition of public policy are found in literature, of course, but on examination they seem to boil down to the same thing . David Easton defines public policy as “the authoritative allocation of values for the whole society” but it turns out that only the government can authoritatively act on the whole society, and everything the government choose to do or not to do results in the whole allocation of values. Laswell and Kaplan defines policy “as a projected program of goals, value, and practices” and Carl Friedrich says, it is essential.
20 Ibid., 35.
21 Lihat, Irawan Suntoro dan Hasan Hariri, Kebijakan Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 3.
serampangan.  Kebijakan  publik  bukan  sesuatu  yang  berlaku  begitu  saja, melainkan direncanakan oleh aktor-aktor politik yang terlibat dalam sistem politik. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat  pemerintah,  bukan  merupakan  keputusan-keputusan tersendiri.  Suatu  kebijakan  mencakup  tidak  hanya  keputusan  untuk menetapkan  undang-undang  mengenai  suatu  hal,  tetapi  juga  keputusan- keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Dan kebijakan adalah apa yang sebenarnya  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  mengatur  persoalan- persoalan  publik  misalnya  terkait  dengan  kehidupan  beragama,  demikian juga  perihal  pendirian  rumah  ibadah.  Kebijakan  publik  mungkin  dalam bentuknya  bersifat  positif  dan  negatif.  Secara  positif,  kebijakan,  mungkin mencakup  bentuk  tindakan  pemerintah  yang  jelas  untuk  untuk mempengaruhi  suatu  masalah  tertentu.  Secara  negatif,  kebijakan  mungkin mencakup  suatu  keputusan  oleh  pejabat-pejabat  pemerintah,  tetapi  tidak untuk mengambil keputusan tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai  suatu  persoalan  yang  memerlukan  keterlibatan  pemerintah. Dengan  kata  lain,  pemerintah  dapat  mengambil  kebijakan  untuk  tidak melakukan  campur  tangan  dalam  bidang-bidang  umum  maupun  khusus. Kebijakan  tidak  campur  tangan  mungkin  mempunyai  konsekuensi- konsekuensi  besar  terhadap  masyarakat  atau  kelompok-kelompok masyarakat.  Dalam  bentuknya  yang  positif,  kebijakan  publik  didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif. 22
Kebijakan  publik  ini  adalah  jalan  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk mencapai  apa  yang  dicita-citakan  seluruh  rakyat  Indonesia,  yaitu terwujudnya  suatu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Sedang  dalam bidang kehidupan beragama, kebijakan publik adalah pedoman bagaimana negara  mencapai  apa  yang  diperintahkan  Pasal  29  UUD  1945 tentang Kebebasan Beragama. (1) Negara  berdasar atas Ketuhanan  Yang Maha Esa. (2)  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya  dan
22 Budi Winarno, op. cit ., 23-4.
kepercayaannya  itu.  Pemerintah  mendapatkan  mandat  rakyat  untuk memberikan  proteksi  terhadap  kebebasan  beragama,  kebebasan  beribadat baik  secara  pribadi  maupun  secara  berkelompok  dalam  sebuah  rumah ibadat.
Kebijakan  perlindungan  terhadap  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan  secara  tegas  ditetapkan  dalam  UUD  RI.  Kebijakan  tersebut mesti  menjadi  pedoman  bagi  peraturan-peraturan  di  bawahnya.  Kebijakan perlindungan  kebebasan  beragama  secara  langsung  mensyaratkan  adanya hak  kebebasan  mendirikan  rumah  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaan.  Hak  menjalankan  ibadah  dan  mendirikan  rumah  ibadah  ini tergolong  kategori  hak  yang  dapat  dibatasi  ( derogable  right ).  Pembatasan tersebut  menurut  Deklarasi  Universal  HAM  pasal  18  ayat  (2)  berbunyi seperti berikut:
Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya  dapat  dibatasi  oleh  ketentuan  berdasarkan  hukum,  dan  yang diperlukan  untuk  melindungi  keamanan,  ketertiban,  kesehatan,  atau  moral masyarakat,  atau  hak-hak  kebebasan  mendasar  orang  lain.  Perserikatan Bangsa-Bangsa  secara  khusus  menjamin  adanya  perlindungan  atas  rumah- rumah  ibadah  yang  digunakan  oleh  warga.  Hak  untuk  membangun  rumah ibadah merupakan perwujudan dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagaimana hak untuk menggunakan dan memasang simbol agama/keyakinan, dan menjalankan hari libur keagamaan/keyakinan. 23
Selain dokumen DUHAM 1948, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, ada dua dokumen lain yang dideklarasikan PBB, dan dokumen- dokumen  tersebut  menyediakan  standar-standar  internasional  yang  diakui secara  luas,  serta  dapat  digunakan  sebagai  rujukan  untuk  menyelesaikan masalah-masalah HAM.
Pertama  adalah  dokumen  Deklarasi  untuk  Mengeliminasi  Segala Bentuk  Praktik  Intoleransi  dan  Diskriminasi  Berdasarkan  Agama  dan Kepercayaan (Declration  on  elimination  of  All  Forms  Intolerance  and
Discrimination  Based  on  Religion  or  Belief). Pasal  2  Deklarasi  ini  mewajibkan negara untuk mengambil tindakan efektif dalam mencegah atau menghapus praktik  diskriminasi  berbasis  agama  dan  keyakinan.  Bahkan  negara  juga memiliki  kewajiban  untuk  membatalkan  setiap  produk  perundang- undangan yang berisi pesan diskriminasi.
Kedua,  dokumen  Deklarasi  untuk  Melindungi  Hak-Hak  Individu Minoritas untuk Bidang Nasionalitas/Etnis, Agama, dan Bahasa ( Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities ) . Pasal  4  ayat  (2)  Deklarasi  tersebut  menyatakan  negara  juga berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  individu-individu minoritas  agar  mereka  bisa  menjalankan  ritual  agamanya  dengan  bebas. Negara  juga  berkewajiban  untuk  mengambil  tindakan  efektif  untuk menciptakan  iklim  kondusif  agar  individu-individu  minoritas  dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. 24
Arti penting sebuah rumah ibadah untuk menjalankan ibadah secara bersama-sama  itulah  yang  membuat  pemerintah  Indonesia  pada  awalnya tidak  mewajibkan  pengurusan  izin  pendirian  rumah  ibadah,  apalagi  pada awalnya  daerah-daerah  di  Indonesia  umumnya  bersifat  homogen.  Namun, dengan berjalannya waktu, dan perpindahan penduduk yang makin tinggi, maka  daerah-daerah  di  Indonesia  menjadi  lebih  heterogen,  dan  hadirlah persoalan terkait dengan pendirian rumah ibadah.
Untuk mengatasi konflik tentang pendirian rumah ibadah pemerintah Indonesia  mengeluarkan  peraturan  tentang  pendirian  rumah  ibadah. Peraturan  tentang  pendirian  rumah  ibadah  ini  pertama  kali  dikeluarkan pada  tahun  1969  dalam  bentuk  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  01/BER/MDN/1969  tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran  Pelaksanaan  Pengembangan  dan  Ibadat  oleh  Pemeluk- pemeluknya.
Terbitnya  SKB  tersebut  ternyata  kemudian  dijadikan  instrumen  bagi penutupan  gereja  di  berbagai  tempat.  Dengan  alasan  itu  kemudian pemerintah merevisi SKB tersebut menjadi PBM No. 9/2006 dan 8/2006 dan di  dalamnya  juga  mengatur  pendirian  rumah  ibadah.  PBM  memang memiliki  perbedaan  dengan  SKB,  namun  keduanya  memiliki  persamaan. Yakni mensyaratkan keharusan pengurusan izin rumah ibadah.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  kualitatif.  Metode  kualitatif  ini  digunakan  dengan  alasan  karena masalah-masalah  penelitian  perlu  digali  untuk  mendapatkan  sebuah pengertian  yang  mendalam. 25 Data  kualitatif  ini  memungkinkan  pembaca mendapatkan  pemahaman  yang  melampaui  angka-angka  dan  statistik inferensi. 26 Teknik  pengumpulan  data  kualitatif  dilakukan  dengan menggunakan  teknik  kondisi  yang  alami,  sumber  data  primer,  dan  teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 27 Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  evaluasi  ini  adalah  wawancara ( interview ) untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. 28
Teknik  yang  digunakan  adalah  wawancara  tidak  terstruktur  untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. 29
Teknik  analisis  data  kualitatif  secara  tipikal  mengikuti  langkah- langkah  pengumpulan  data  yang  dikumpulkan  ke  dalam  kategori-kategori informasi  yang  disusun.  Teknik  pengumpulan  data  secara  kualitatif menggunakan  teknik  triangulasi,  artinya  pengumpulan  data  dilakukan
25 John W. Creswell, Educational Research (Boston: Pearson, 2012), 16-8.
26 Patricia J. Rogers, Delwyn Goodrick, “Qualitative Data Analysis” dalam Joseph S. Wholey, et. al., Hand Book of Program Evaluation (San Francisco: Jossey-Bass, 2010), 429.
27 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 164.
28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfa Beta, 2012), 194.
29 Ibid.
secara terus-menerus sampai mendapatkan data jenuh.
Selanjutnya,  mengenai  teknik  analisis  data  kualitatif  ini  dilakukan dengan  menyusun  data  yang  telah  dikumpulkan  melalui  wawancara, catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  lain  secara  sitematis  agar  temuan tersebut  dapat  menjadi  bahan  informasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan mengorganisir  data  berupa  informasi  itu,  menjabarkannya  dalam  unit-unit dengan melakukan sintesa, kemudian menyusun dalam pola, memilih yang penting untuk dipelajari, dan kemudian dibuat kesimpulan.

## Hasil Penelitian

## Evaluasi Struktur PBM tentang Pendirian Rumah ibadat
Berdasarkan  konsiderans  menimbang  dari  Peraturan  Bersama Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemiliharaan Kerukunan Umat  beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  dan Pendirian Rumah Ibadat dijelaskan:
a.  bahwa  hak  beragama  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi  dalam  keadaan  apapun;  b.  bahwa  setiap  orang  bebas  memilih agama  dan  beribadat  menurut  agamanya;  c.  bahwa  negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; d. bahwa  pemerintah  berkewajiban  melindungi  setiap  usaha  penduduk melaksanakan  ajaran  agama  dan  ibadat  pemeluk-pemeluknya,  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  tidak menyalahgunakan  atau  menodai  agama,  serta  tidak  mengganggu ketenteraman  dan  ketertiban  umum;  e.  bahwa  pemerintah  mempunyai tugas  untuk  memberikan  bimbingan  dan  pelayanan  agar  setiap  penduduk dalam  melaksanakan  ajaran  agamanya  dapat  berlangsung  dengan  rukun, lancar, dan tertib; f. bahwa arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional  di  bidang  agama  antara  lain  peningkatan  kualitas  pelayanan  dan pemahaman  agama,  kehidupan  beragama,  serta  peningkatan  kerukunan intern  dan  antarumat  beragama;  g.  bahwa  daerah  dalam  rangka
menyelenggarakan  otonomi,  mempunyai  kewajiban  melaksanakan  urusan wajib  bidang  perencanaan,  pemanfaatan,  dan  pengawasan  tata  ruang  serta kewajiban  melindungi  masyarakat,  menjaga  persatuan,  kesatuan,  dan kerukunan  nasional  serta  keutuhan  Negara    Kesatuan  Republik  Indonesia; h.  bahwa  kerukunan  umat  beragama  merupakan  bagian  penting  dari kerukunan nasional; i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  mempunyai  kewajiban memelihara  ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat;  j.  bahwa  Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN- MAG/1969  tentang  Pelaksanaan  Tugas  Aparatur  Pemerintahan  dalam Menjamin  Ketertiban  dan  Kelancaran  Pelaksanaan  Pengembangan  dan Ibadat Agama  oleh  Pemeluk-pemeluknya  untuk  pelaksanaannya  di  daerah otonom,  pengaturannya  perlu  mendasarkan  dan  menyesuaikan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 30
Alasan  dari  diterbitkannya  PBM  tentang  Pendirian  Rumah  Ibadah adalah bisa dilihat dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama. Jadi  terbitnya  PBM  adalah  untuk  melaksanakan  kebijakan  negara  yang dituangkan  dalam  UUD  1945  karena  belum  ada  UU  turunan  dari  UUD tentang kebebasan beragama.
Selanjutnya, dalam konsiderans mengingat ditetapkan seperti berikut:
1.  Undang-Undang  Penetapan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1965  tentang
Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1965  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2726);  2.  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1985  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  3298);  3.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun
30 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemiliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3886);  4. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 31
Konsiderans  mengingat  adalah  dasar  hukum  dari  dikeluarkannya PBM  tentang  pendirian  rumah  ibadah.  Dasar  hukum  yang  pertama  adalah Undang-Undang  Penetapan  Presiden  Nomor  1  tahun  1965  tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Sedang Penetapan Presiden menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  Pasal  10  menjel askan  bahwa  “Materi muatan  Peraturan  Pemerintah  berisi  materi  untuk  menjalankan  undang- undang sebagaimana mestinya.” 32 Dengan demikian karena UUD 45 tentang kebebasan  beragama  belum  diturunkan  dalam  undang-undang  di bawahnya,  maka  jelaslah  bahwa  landasan  PBM  adalah  UUD  1945  tentang kebebasan  beragama,  maka  dengan  demikian  dapat  dipahami  PBM merupakan  pedoman  pelaksanaan  penunaian  kebebasan  beribadat  secara berkelompok  dalam  hal  pendirian  rumah  ibadat  sebagaimana  tertuang dalam  UUD  1945  tentang  kebebasan  beragama.  Artinya,  Pedoman pelaksanaan  UUD  1945  tentang  kebebasan  beragama  dan  beribadat  yang dituangkan  dalam  PBM  tidak  boleh  bertentangan  dengan  UUD  1945  yang menjamin  kebebasan  mendirikan  rumah  ibadat,  serta  beribadah  secara berkelompok.  PBM  bukan  kebijakan  yang  dapat  membatasi  pendirian kebebasan beribadat yang dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia.
Struktur PBM dapat dipahami dalam perundang-undangan Republik Indonesia dengan melihat pada Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. Pasal  7  Undang-undang tersebut  mengatur  perihal jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-
31 Ibid.
32 Lihat juga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
undangan yang adalah sebagai berikut: 33
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah
Karena  PBM  dilandaskan  pada  ketetapan  presiden,  dan  ketetapan presiden  bertujuan  melaksanakan  undang-undang,  sedangkan  penjabaran UUD  1945  belum  dijabarkan  dalam  undang-undang  di  bawahnya,  maka dapat  dipahami  bahwa  PBM  adalah  pedoman  untuk  melaksanakan  UUD 1945,  secara  khusus  tentang  kebebasan  beragama  dan  kebebasan menjalankan ibadah menurut agama masing masing.

## Evaluasi Formulasi PBM
Proses  formulasi  PBM  dapat  diketahui  bahwa  peraturan  ini merupakan  hasil  interaksi  di  antara  institusi-institusi  negara,  seperti layaknya  jenis  kebijakan  kontinentalis.  Berbeda  dengan  kebijakan  Anglo- Saxon yang memahami kebijakan publik sebagai turunan politik demokrasi, dan melihat kebijakan publik sebagai sebuah interaksi antara negara rakyat (publik). 34 Dengan demikian dapat dipahami bahwa model perumusan PBM yang elitis, inkrementalis ini, tidak sesuai dengan konstitusi negeri ini yang menetapkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Mestinya model rumusan PBM  sebuah  negara  demokratis  seperti  Indonesia  mengadopsi  model kebijakan  publik  yang  demokratis,  dengan  melibatkan  semua  stakeholder. Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  formulasi  PBM  tidak  benar  dalam  proses formulasinya.  Formulasi  PBM  yang  tidak  melibatkan  semua  stakeholder
33 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7. Lihat juga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
34 Riant Nugroho, Public Policy , op. cit ., 22.
khususnya  komunitas-komunitas  agama  membuat  formulasi  PBM  tersebut tidak  transparan.  Bahkan  penetapannya  masih  menimbulkan  kontroversi. Pada  awal  ditetapkannya  peraturan  tersebut,  Gomar  Gultom,  sekretaris umum  Persekutuan  Gereja-gereja  di  Indonesia  (PGI)  pernah  mengatakan, "Kendati  PBM  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  HAM,  terutama kebebasan  beribadah,  PBM  diharapkan  bisa  membantu  masyarakat Indonesia yang sangat majemuk untuk menjalankan ibadah dengan baik". 35
Mengutip  apa  yang  diungkapkan  Andreas  A.  Yewangoe,  yang  pada  saat diterbitkannya  PBM  menjabat  sebagai  ketua  umum  PGI,  Gomar  Gultom selanjutnya  menegaskan,  “Kalau  ternyata  PBM  ini  lebih  melancarkan pembangunan gedung-gedung ibadah sebagai wujud kerukunan  otentik di antara  warga,  maka  ia  telah  menjadi  berkat  bagi  negeri  ini.  Kalau sebaliknya, maka PBM ini mesti ditinjau kembali, bahkan dicabut.” 36
Pemahaman yang beragam terhadap rumusan PBM mengindikasikan bahwa  kebijakan  elitis  tersebut  lemah  dalam  sosialisasi.  Akibatnya implementasi  PBM  bukannya  melindungi  kebebasan  beribadat,  sebaliknya dijadikan  instrumen  untuk  menutup  rumah-rumah  ibadat  yang  belum memiliki  izin,  dan  dijadikan  alat  untuk  mempersulit  komunitas  agama tertentu untuk memiliki rumah ibadat.
Perlunya  izin  khusus  pendirian  rumah  ibadah  di  Indonesia  berawal dengan  diterbitkannya  Surat  Keputusan  (SK)  Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur  Pemerintahan  dalam  Menjamin  Ketertiban  dan  Kelancaran Pelaksanaan  Pengembangan  dan  Ibadat Agama  oleh  Pemeluk-pemeluknya. Dalam  pasal  4  ayat  1  dijelaskan  bahwa  pendirian  rumah  ibadah  perlu mendapat  izin  dari  kepala  daerah  atau  pejabat  pemerintah  di  bawahnya yang  dikuasakan  untuk  itu.    SK-SK  bersama  mengenai  peraturan  untuk mendirikan  rumah  ibadah  itu  hanya  mengatur  pendirian  rumah  ibadah
35 Gomar Gultom (ed), Dari SKB ke PBM (Jakarta: PGI, 2006), 10.
36 Ibid.
untuk  orang  Kristen. 37 Karena  memang  latar  belakang  dikeluarkannya  SK tersebut  karena  ada  gejala-gejala  bahwa  di  beberapa  daerah  jumlah  umat Kristen bertambah dengan pesat, dan di beberapa tempat terjadi perusakan terhadap  gedung  gereja. 38 Berdasarkan  latar  belakang  ini  dapat  dipahami bahwa peraturan tentang pendirian rumah ibadat tidak benar secara politik- etik,  karena  kebijakan  ini  tidak  mengakomodasi  para  pihak  yang  terkait langsung  dengan  peraturan  tersebut,  dan  kaidah  moralitas  dalam pembuatan kebijakan. 39
Secara  manajemen,  isi  kebijakan  PBM  juga  sulit  untuk  dilaksanakan, karena  PBM  menetapkan  pemberian  izin  bukan  hanya  bergantung  pada ketetapan pemerintah, tetapi juga ketetapan masyarakat. Penelitian terhadap pelaksanaan  PBM  ini  justru  menimbulkan  permasalahan  baru,  karena masyarakat  yang  menganut  pemahaman  “menyetujui  berdirinya  sebuah gedung  ibadah  agama  lain,  sama  saja  dengan  mengakui  kebenaran  agama lain  atau  menyangkali  finalit as  agamanya,”  tidak  akan  memberikan persetujuan hadirnya sebuah rumah ibadat dari agama lain, maka meskipun sebuah  komunitas  agama  telah  memenuhi  aturan  pemerintah  yakni memiliki  90  anggota  dewasa,  jika  tidak  mendapatkan  60  tanda  tangan  dari masyarakat  sekitar,  maka  izin  pendirian  rumah  ibadat  tidak  akan  pernah didapat. Isi rumusan PBM pendirian rumah ibadat jelas mendiskriminasikan komunitas agama tertentu yang tidak dapat memenuhi izin dari masyarakat setempat.  Secara  hukum,  PBM  juga  tidak  memberikan  kepastian  hukum terhadap pemberian izin pendirian rumah ibadat karena terdapat dualisme penetapan.
37 Simatupang , Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), 240.
38 Ibid.
39 Riant Nugroho, Public Policy, 690.

## Evaluasi Lingkungan Kebijakan
Pemahaman  terhadap  lingkungan  di  mana  kebijakan  pendirian rumah  ibadah  dilaksanakan  terlihat  kurang  mendalam.  Pada  masa  awal kemerdekaan  sebaran  komunitas  agama-agama  di  Indonesia  sangat homogen.  Namun  dengan  perpindahan  penduduk  yang  terus  terjadi, apalagi  sering  dengan  telah  majunya  angkutan  transportasi  dan infrastruktur  jalan,  maka  perpindahan  penduduk  yang  terus  berlangsung tersebut  mengakibatkan  daerah-daearah  di  Indonessia  lebih  heterogen. Kondisi  tersebut  membuat  banyak  daerah  memiliki  komposisi  pemeluk agama yang sangat heterogean. Akibatnya, terdapat komunitas agama yang tidak  dapat  memiliki  rumah  ibadah  karena  jumlah  komunitas  agama  itu belum mencukupi 90 orang dewasa, apalagi dengan banyaknya aliran dalam satu  agama,  tidak  sedikit  aliran  komunitas  agama  tertentu  tidak  dapat memenuhi  jumlah  yang  ditetapkan  pemerintah  tentang  batas  minimum jumlah  jemaat  untuk  mendapatkan  izin  pendirian  rumah  ibadah.  Dengan demikian  jelaslah  bahwa  formulasi  PBM  tidak  didasarkan  pada  analisis lingkungan kebijakan yang mendalam.

## Evaluasi Penerapan PBM
Penerapan  PBM  tentang  pendirian  rumah  ibadat  sangat  terkait dengan  sosialisasi  rumusan  peraturan  tersebut,  demikian  juga  tersedianya faktor-faktor  yang  terkait  dengan  penerapan  PBM,  seperti  birokrasi pemerintah  sebagai  pelaksana  kebijakan,  demikian  juga  kepala-kepala daerah, forum umat beragama, tokoh-tokoh agama.  Akibat sosialisasi yang tidak  memadai,  maka  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  pendirian  rumah ibadah  sering  tidak  dapat  melaksanakan  mandat  UUD  1945  dalam  hal penyediaan fasilitas rumah ibadah. Tidak tersedianya faktor-faktor tersebut berakibat  pada  terabaikannya  hak  mendirikan  tempat  ibadah  bagi komunitas  agama-agama  yang  terdiskriminasikan.  Gereja-gereja  yang sedang  mengurus  izin  atau  belum  memiliki  izin  tidak  difasilitasi  dengan baik untuk mendapatkan rumah ibadat yang menjadi hak komunitas agama tersebut,  sebaliknya  komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  proses
perizinan sebuah rumah ibadah justru menjadi penghalang.
Pendataan  FKUB  (Forum  Komunikasi  Umat  Beragama)  terhadap rumah  ibadah  di  Kota  Bekasi  yang  kemudian  diterbitkan  dalam  sebuah buku  berjudul  “Rumah  Ibadat  di  Kota  Bekasi”,  y ang  disunting  oleh Badruzzaman Busyani, dan diterbitkan oleh FKUB Bekasi, dan di dalamnya melaporkan  rumah-rumah  ibadah  yang  berizin,  dan  tak  berizin  di  Kota Bekasi,  khususnya  gereja,  menjadi  tidak  produktif,  karena  rekomendasi FKUB  tidak  menjamin  diberikannya  IMB  terhadap  sebuah  gereja  yang belum memiliki IMB, namun untuk mendapatkan IMB, sebuah gereja harus mendapatkan  rekomendasi  FKUB.  Pendataan  mengenai  gereja-gereja  yang memiliki  IMB  dan  tidak  memiliki  IMB,  yang  kemudian  dipublikasikan, mengakibatkan  gereja-gereja  yang  tidak  memiliki  IMB,  dan  pada  awalnya tidak  mengalami  gangguan  masyarakat  setempat,  setelah  publikasi  itu justru  mengalami  gangguan  dari  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung jawab.
Temuan  ini  menjelaskan  bahwa  PBM  telah  dijadikan  alat  untuk menutup  tempat-tempat  yang  digunakan  sebagai  tempat  ibadah  tanpa memberikan  alternatif  rumah  ibadat  sebagai  pengganti  tempat  yang  tidak memiliki izin. Bahkan ketetapan PBM yang memberikan izin tempat ibadah sementara  untuk  sebuah  komunitas  beragama  dapat  memiliki  tempat ibadah,  sebelum  memiliki  tempat  ibadah  permanen,  bukannya  mendorong FKUB,  birokrasi  pemerintah  untuk  memfasilitasinya,  tapi  telah  dijadikan alat  untuk  menutup  tempat  ibadat  setelah  waktu  dua  (2)  tahun  yang  telah ditentukan.
Gerakan  massa  untuk  menutup  tempat-tempat  ibadah  yang  tidak memiliki izin, atau sedang mengurus izin bahkan, mencabut izin pendirian rumah  ibadat  yang  telah  ada  menunjukkan  bahwa  Peraturan  Bersama Menteri tersebut tidak dipahami masyarakat dengan baik. Pada kasus-kasus terkait dengan penutupan, perusakan rumah ibadat  pemerintah, dalam hal ini  khususnya  aparat  kepolisian  bertindak  tidak  netral,  dan  hampir  tidak pernah  ditemukan  bahwa  aktor-aktor  penutupan  dan  perusakan  rumah
ibadat itu dihukum berat.
Beberapa  tokoh  gereja  mengatakan,  di  Bekasi  telah  hadir  kelompok- kelompok radikal yang kehadirannya bertujuan menutup gereja-gereja yang tidak  memiliki  izin.  Beberapa  pemimpin  gereja  di  Bekasi  berpendapat bahwa publikasi FKUB sangat menolong kelompok-kelompok radikal untuk mendapatkan  data  gereja  yang  tidak  berizin  dan  kemudian  melakukan penutupan  terhadap  gereja  tersebut,  baik  melalui  intimidasi,  pemanggilan pendeta setempat agar menutup gereja yang tidak  berizin tersebut,  bahkan tidak  jarang  penutupan  gereja  di  Bekasi  dilakukan  dengan  cara  kekerasan apabila  gereja  tersebut  tetap  melakukan  peribadatan  di  bangunan  yang belum memiliki IMB gereja.
Keharusan mendapatkan izin masyarakat setempat untuk IMB rumah ibadat  pada  beberapa  gereja  justru  menjadi  kontraproduktif,  karena  telah menimbulkan  koflik  baru  dalam  masyarakat  antaragama.  Apalagi,  pada individu  atau  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu,  memberikan  izin pendirian  rumah  ibadah  yang  berbeda  agama,  sama  saja  dengan mengkhianati  agama  mereka,  karena  membiarkan  agama-agama  yang berbeda  berkembang  dan  mengancam  perkembangan  agama  yang  mereka anut.  Realitas  ini  bukan  hanya  diakui  oleh  pemimpin-pemimpin  gereja  di Bekasi, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat di Bekasi, bahkan isu ini tersebar luas  khususnya  pada  daerah-daerah  di  mana  terjadi  konflik  terkait pendirian rumah ibadah.
Gereja  di  Bekasi  harus  menyusuri  jalan  panjang  dalam  pengurusan izin  gereja.  Bahkan  ketika  pembangunan  gereja  telah  dilakukan,  dan  izin belum  didapat,  ada  gereja  yang  dibakar  massa.  Pembangunan  dapat dilakukan  kembali  setelah  izin  didapat.  Sumber  dari  gereja  POUK  dan Gekari  memberikan  respon  negatif  terhadap  PBM.  Gereja  Persekutuan Oikumene  Umat  Kristen  (POUK)  Graha  Prima,  pernah  dibakar  massa meskipun  gereja  tersebut  berdiri  di  atas  tanah  yang  disediakan  pengelola Kompleks Perumahan Graha Prima Bekasi,  dan diperuntukkan bagi rumah ibadah  Kristen.  Gereja  tersebut  harus  bekerja  keras  melakukan  pendekatan terhadap masyarakat. Melalui jalan yang cukup panjang akhirnya gereja itu
bisa kembali dibangun, bahkan lengkap dengan plang nama gereja. Namun demikian, surat izin belum berhasil didapat. Hal yang sama juga dilakukan Gereja  Gekari,  pemimpin  gereja  dan  jemaat  terus-menerus  mengadakan pendekatan  sosial  terutama  ke  tokoh-tokoh  agama  setempat.  Akhirnya upaya  ini  berhasil  juga,  di  mana  keberadaan  gereja  bisa  diterima  oleh masyarakat,  dan  kepengurusan  izin  pun  selesai.  Di  sini  terlihat,  regulasi masyarakat yang kerap bertentangan dengan aturan PBM mendapat tempat untuk  menjadi  instrumen  penutupan  rumah  ibadah.  Implementasi  PBM tidak berdampak positif untuk mempermudah pendirian rumah ibadah.
Perizinan  gereja  yang  dituangkan  dalam  PBM  telah  mengakibatkan beberapa  gereja  di  Bekasi  ditutup,  seperti  yang  terjadi  dengan  HKBP, Gekindo,  dan  GPDI  di  Jati  Mulya  Bekasi,  penutupan  tersebut  langsung dipimpin  oleh  camat  setempat.  Aturan  keharusan  adanya  izin  pemerintah telah  melahirkan  politisasi  agama,  di  mana  pejabat  setempat  memainkan agama,  untuk  menarik  simpati  pendukungnya,  dan  mempersulit  atau menutup  rumah  ibadah  yang  berbeda  dengan  pendukungnya  adalah  jalan politisasi agama yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia.
Apabila  dalam  SKB  Dua  Menteri  perizinan  bergantung  pada  kepala daerah, dan ini pun terbukti dimanfaatkan untuk kepentingan individu atau kelompok  tertentu,  maka  syarat  yang  lebih  detail  tentang  pendirian  rumah ibadah  justru  menjadi  lebih  pelik.  Pada  daerah-daerah  tertentu  di  Bekasi dijumpai,  bahwa  keharusan  mendapatkan  izin  dari  masyarakat  setempat justru  menimbulkan  konflik  baru  dalam  masyarakat.  Individu  atau kelompok  masyarakat  yang  sebelumnya  tak  peduli  dengan  kehadiran rumah  ibadah  yang  berbeda  dengan  agama  yang  mereka  anut,  kemudian secara  tidak  langsung  merasa  dipaksa  untuk  peduli  dengan  menyetujui kehadiran  rumah  ibadah  agama  yang  berbeda.  Permintaan  persetujuan individu-individu  yang  berdomisili  di  sekitar  rumah  ibadah  yang  akan didirikan membuat penganut agama lain merasa dipaksa untuk menyetujui kehadiran  rumah  ibadah  agama  lain,  padahal  pada  sisi  yang  lain,  tokoh- tokoh  agama  tertentu  mengajarkan  bahwa  adalah  haram  untuk
mengizinkan  hadirnya  sebuah  rumah  ibadah  agama  lain.  Jadi  pendirian rumah ibadah,  bukan lagi ditujukan pada pemenuhan hak  beribadah umat beragama, tapi bergantung pada izin masyarakat.
Birokrasi  yang  amat  panjang  dalam  pendirian  gereja,  telah  membuat gereja-gereja  di  Bekasi  harus  menyusuri  jalan  panjang  dalam  pendirian gereja.  Birokrasi  yang  panjang  tersebut  juga  kemudian  melahirkan  mafia- mafia  dalam  pengurusan  gereja.  Repotnya,  mafia-mafia  pengurusan  izin gereja  ini  juga  melibatkan  pemerintah.  Hal  itu  sebenarnya  sudah  dapat diprediksi, karena dalam PBM ada dua regulasi yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin gereja, yakni regulasi pemerintah dan regulasi masyarakat. Mafia-mafia  dalam  pengurusan  izin  gereja  ini  bisa  hadir  dari  pemerintah dengan  birokrasinya,  dan  juga  di  masyarakat.  Birokrasi  yang  panjang  ini malah  mengakibatkan  gereja  harus  mengeluarkan  biaya  yang  lebih  besar, dan itu juga yang menyebabkan pengurusan izin gereja memerlukan waktu yang amat panjang. Di Bekasi, pengurusan izin tercepat berlangsung selama dua tahun.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  jelaslah  bahwa  dalam  perspektif gereja-gereja  di  Bekasi,  PBM  tidak  produktif  dan  implementasinya berdampak  buruk  dalam  kehidupan  antaragama  di  Bekasi.  PBM  terbukti dimanfaatkan  kelompok-kelompok  diskriminatif  untuk  menutup  rumah- rumah ibadah. Padahal ada banyak rumah ibadah yang telah berdiri cukup lama,  dan  diterima  baik  oleh  masyarakat,  namun  dengan  memperalat peraturan  yang  bersifat  diskriminatif  itu,  rumah-rumah  ibadah  itu  pun mengalami  gangguan.  Beberapa  di  antaranya  bahkan  tutup  dan  pindah tempat.  Dari  berbagai  fakta  itu,  terbuktilah  bahwa  PBM  2006  memberikan legitimasi  terhadap  tindakan  diskriminatif.  PBM  juga  terbukti  telah menghalangi hak komunitas agama untuk memiliki tempat beribadah.

## Evaluasi Dampak Penerapan PBM
Penerapan PBM bukan hanya membatasi hak komunitas agama untuk memiliki  tempat  ibadat,  namun  penerapan  PBM  justru  pada  beberapa tempat  ditemukan  telah  meningkatkan  intoleransi  agama.  Kebijakan
diskriminatif  akan  menyuburkan  intoleransi  antaragama.  Penerapan  PBM yang  didasarkan  pada  kebebasan  beragama  dan  kebebasan  komunitas agama  untuk  memiliki  rumah  ibadat  dan  juga  kerukunan  antarumat beragama  tidak  tercapai.  Tujuan  PBM  tidak  tercapai  karena  dalam  isi rumusan  peraturan  tersebut  terdapat  kontradiksi,  dan  sosialisasi  yang kurang  memadai  telah  berdampak  buruk  dalam  kehidupan  masyarakat. Apabila  tujuan  PBM  adalah  untuk  menciptakan  kerukunan  antarumat beragama  maka  temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  tujuan  tersebut tidak tercapai. Komunitas agama yang menjadi sasaran kebijakan PBM tidak dapat  menikmati  haknya  untuk  memiliki  tempai ibadat  karena  komponen- komponen  yang  terkait  dengan  perizinan  rumah  ibadat  belum  memahami PBM dengan baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan evaluasi rumusan PBM tentang pendirian rumah ibadah dapat  dipahami  bahwa  PBM  memiliki  landasan  hukum  pada  UUD  1945 secara  khusus  pasal  29  tentang  perlindungan  kebebasan  beragama  dan beribadah.  Karena  itu  petunjuk  pelaksanaan  pendirian  rumah  ibadah  itu semestinya isinya harus melindungi hak beribadah warga negara Indonesia, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Namun, perumusan PBM tidak  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan,  dalam  hal  ini  komunitas agama  yang  memiliki  hak  mendirikan  tempat  ibadah.  Dengan  demikian maka  dapat  dipahami  bahwa  perumusan  PBM  tidak  memenuhi  syarat- syarat  sebuah  kebijakan  publik  dalam  sebuah  negara  demokratis  seperti Indonesia.  Model  perumusan  yang  tidak  tepat  ini  berakibat  pada perumusan  kebijakan  yang  diskriminatif,  karena  tidak  semua  pemangku kepentingan  terlibat  dalam  perumusan  peraturan  tersebut.  Akibatnya pelaksanaan  PBM  tidak  memenuhi  tujuan  yang  diharapkan  yakni  untuk memfasilitasi  umat  beragama  memiliki  tempat  ibadah  dan  menjaga kerukunan umat beragama.
Berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  45,  dokumen  DUHAM  1948, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dokumen Deklarasi untuk Mengeliminasi  Segala  Bentuk  Praktik  Intolernasi  dan  Diskriminasi Berdasarkan  Agama  dan  Kepercayaan  (Declaration  on  Elimination  of  All Forms  Intolerance  and  Discrimination  Based  on  Religion  or  Belief) .
Dokumen  Deklarasi  untuk  Melindungi  Hak-hak  Individu  Minoritas  untuk bidang nasionalitas/Etnis, Agama, dan Bahasa (Declaration on the Rights of Persons  Belonging  to  National  or  Ethnic,  Religious  and  Linguistic Minorities).  Jelaslah  bahwa  rumusan  PBM  bersifat  diskriminatif  dan  telah merampas  hak  masyarakat  untuk  mendirikan  rumah  ibadah  yang  dijamin oleh undang-undang di atasnya, dalam hal ini UUD 1945.

## Rekomendasi
Penerapan PBM
tentang pendirian rumah ibadat ini direkomendasikan  dihentikan  karena  isinya  tidak  memenuhi  kriteria kebijakan  yang  benar  dalam  proses  perumusan  kebijakan,  yakni  tidak dilakukan  dengan  melibatkan  semua  stakeholder  dalam  hal  ini  komunitas agama yang berkepentingan dengan izin pendirian rumah ibadat. Rumusan isi  PBM  tidak  dilandasi  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  mengakui kebebasan  beragama  dan  kebebasan  beribadat.  Dalam  rumusan  PBM terdapat  dualisme  ketetapan  perizinan  rumah  ibadat,  yakni  berdasarkan ketetapan  pemerintah  serta  berdasarkan  kehendak  masyarakat  sekitar. Formulasi PBM tidak tepat secara politik-etik karena tidak mengakomodasi pihak  yang  terkait  secara  langsung  dengan  kebijakan  pendirian  rumah ibadat. Secara manajemen, isi kebijakan pendirian rumah ibadat sulit  untuk dilaksanakan  karena  adanya  dualisme  otoritas,  yakni  antara  otoritas pemerintah dan otoritas komunitas masyarakat tertentu.
Secara  bahasa  juga  tidak  jelas  karena  pemberian  izin  rumah  ibadah sementara  dalam  jangka  waktu  dua  tahun  tidak  dijelaskan  berapa  kali perizinan penggunaan rumah ibadah sementara yang telah habis waktunya, akibatnya  setelah  habis  rentang  waktu  pemberian  izin  penggunaan  tempat ibadah  sementara,  komunitas  agama  tersebut  mengalami  kesulitan  untuk
memperpanjang izin menggunakan rumah ibadah sementara, bahkan tidak jarang  harus  ditutup  dengan  alasan  tidak  mendapatkan  izin  pendirian rumah  ibadah.  Terkait  dengan  kebebasan  beribadat  seharusnya  izin penggunaan tempat ibadah sementara tersebut tidak berbatas waktu.