## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM EKSEKUSI HARTA ( BOEDEL ) PAILIT TERHADAP SITA PERKARA PIDANA
Bernadetha Aurelia Oktavira E-mail: bernadethaaurelia@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Yudho Taruno Muryanto E-mail: yudho_fhuns@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to explain the legal protection for land mortgage creditor in execution of bankruptcy property  rights  of  confiscation  on  criminal  matters.  This  study  is  based  on  the  results  of  the  study normative  law  with  statute  approach  and  case  approach.  During  execution  of  bankruptcy  property rights, there were not a few bankrupt debtors who were caught in criminal matters which resulted in criminal confiscation of land mortgage object. Then the fulfillment of the land mortgage creditor’s right is disrupted due to the laying of confiscation on same object, so a legal protection that is just and useful is needed in order to gain legal certainty. Based on the result of the study, it can be concluded that in bankruptcy law the executorial rights of land mortgage creditor are protected in Article 21 of Act Number 4 Year 1996 about Land Mortgage with objects related to land and Article 55 of Act Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and PKPU. But when confronted with confiscation on criminal matters, curator whose represent land mortgage creditor interest in order to maintain their executorial rights can take a pretrial for lifting the criminal confiscation based on Article 82 paragraph (1) KUHAP. If bankruptcy general confiscation is happened first, curator can take a claim with third party resistance lawsuit against confiscation in commercial court based on Article 3 paragraph (1) of Act Number 37 Year 2004.
Keywords: Land Mortgage; Bankruptcy; Criminal Confiscation

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan dalam eksekusi boedel pailit saat dihadapkan dengan sita perkara pidana. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selama eksekusi boedel pailit, tidak sedikit debitor pailit yang terjerat perkara pidana sehingga mengakibatkan penyitaan secara pidana atas objek hak tanggungan. Lantas pemenuhan hak kreditor pemegang hak tanggungan menjadi terganggu akibat peletakan sita atas objek yang sama, maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak eksekusi kreditor pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan telah dilindungi dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun saat dihadapkan dengan sita perkara pidana, kurator yang melindungi kepentingan kreditor pemegang hak tanggungan dalam rangka mempertahankan hak eksekutorialnya dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk mengangkat sita pidana yang terjadi lebih dulu berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Apabila sita umum pailit lebih dulu, maka kurator dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan di pengadilan niaga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Kata Kunci: Hak Tanggungan; Kepailitan; Sita Pidana
ISSN 2337-4640 (Printed)   2715-5676 (Online)

## A. Pendahuluan
Hubungan utang-piutang antara debitor dan kreditor seringkali didukung dengan keberadaan jaminan yang memberikan kepastian hukum kepada kreditor bahwa debitor akan mengembalikan dana yang telah diterimanya itu sesuai dengan perjanjian pengikatan jaminan (Riky Rustam, 2017: 47). Artikel ini akan membahas salah satu jaminan kebendaan, yaitu jaminan hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan). Hak tanggungan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang- Undang Pokok Agraria (Riky Rustam, 2017:184).
Adapun perjanjian hak tanggungan berasal dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit, sehingga terhadapnya merupakan perjanjian accesoir . Keistimewaan dari hak tanggungan tertuang pada Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa sekalipun objek hak tanggungan beralih kepada orang lain, hak tanggungan tetap mengikat atas objek tersebut, disebut dengan asas droit de suite. Selain droit de suite , jaminan hak tanggungan juga memberikan kedudukan untuk mendahulu, disebut asas droit de preference .
Pemegang hak tanggungan alias penerima hak tanggungan disebut pula sebagai kreditor separatis. Dalam hukum kepailitan, kreditor separatis memiliki tempat yang istimewa dibanding jenis kreditor lainnya. Dikatakan separatis yang berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti ia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya (Titik Tejaningsih, 2016 : 118). Parate executie juga keistimewaan dari hak tanggungan, irah-irah (kepala keputusan) yang dicantumkan dalam sertifikat hak tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial, sehingga apabila kreditor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Konsepsi pemenuhan hak kreditor pemegang hak tanggungan alias kreditor separatis untuk menjual objek hak tanggungan dilaksanakan apabila debitor tidak memenuhi prestasinya atau cidera janji. Namun berbagai permasalahan timbul mewarnai jalannya eksekusi hak kreditor pemegang hak tanggungan atas boedel debitor pailit. Salah satunya ketika perkara pidana bersinggungan dengan perkara kepailitan, akibatnya sita pidana dilakukan atas sita umum pailit. Harta kekayaan debitor pailit kerap kali diduga sebagai hasil dari tindak pidana. Tidak sedikit debitor pailit yang juga dijerat melakukan tindak pidana pencucian uang, korupsi, penipuan, perbankan, atau penggelapan. Kerugian negara kerapkali tercampur dengan hak kreditor pemegang hak tanggungan atas boedel pailit. Contoh kasus permasalahan yang akan dibahas ditinjau dari 2 (dua) kondisi, sita perkara pidana atau sita umum pailit mendahului.
Berkaitan dengan perebutan boedel pailit antara kreditor pemegang hak tanggungan yang dalam hal ini diwakili Kurator dengan Kepolisian atau Kejaksaan terdapat 2 (dua) kasus serupa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dengan pihak yang berperkara yaitu Gindo Hutahaean, S.H., dan H. Martin Erwan, S.H., berkedudukan sebagai Tim Kurator PT Aliga International Pratama dengan Kepala Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kasus ini menggambarkan kondisi sita pidana lebih dahulu dari sita umum pailit. Berawal dari PT Aliga International Pratama dinyatakan pailit pada tanggal 10 Januari 2013 melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013.
Pada saat Kurator melakukan pemberesan terhadap boedel debitor pailit, Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus menyita 2 (dua) bangunan yaitu The Aliga Hotel pada tanggal 18 Desember 2012 dan Pabrik/Kantor di Jababeka II, Cikarang, Bekasi pada tanggal 20 Desember 2012 karena dugaan perkara tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Umar Ali selaku pemilik sekaligus komisaris utama PT Aliga International Pratama. Penyitaan tersebut telah diagunkan dengan sertifikat hak tanggungan kepada PT Bank
Rakyat Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut BRI). Atas peletakan sita pidana pada boedel pailit, Tim Kurator PT Aliga International Pratama mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk menyatakan penyitaan oleh penyidik adalah bertentangan dengan hukum sehingga terhadapnya wajib dibatalkan dan dikembalikan menjadi harta pailit PT Aliga International Pratama. Selanjutnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan Lain-lain/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Desember 2014 menolak permohonan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Tidak puas atas putusan tersebut, Tim Kurator PT Aliga International Pratama mengajukan permohonan kasasi dan melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, menolak permohonan kasasi sebab seharusnya diperiksa dalam praperadilan.
Berbeda dengan yang dialami Allova Herling Mengko, S.H., dan Dudi Pramedi, S.H., sebagai Kurator PT Meranti Maritime dan Henry Djuhari dikabulkan gugatannya sebagian melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst juncto Nomor 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2017. Putusan ini kemudian dikuatkan kembali di tingkat Kasasi melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Dalam kasus ini, kedudukan PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM sebagai pemegang Hak Tanggungan tidak terlindungi karena Pengadilan Niaga menetapkan sita pidana obyek tersebut adalah sah berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Henry Djuhari sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP). Kasus ini menggambarkan sita umum pailit terjadi lebih dulu tanggal 22 Agustus 2016 daripada sita perkara pidana tanggal 27 Maret 2017 dan 6 April 2017. Berdasarkan 2 (dua) kasus di atas, bahwa urusan mengenai peletakan sita pidana terhadap objek yang merupakan bagian dari boedel pailit dan diikatkan agunan Hak Tanggungan sudahlah sering menimbulkan sengketa dan multitafsir. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan semua penyitaan sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan dihapuskan bahkan jika perlu Hakim Pengawas memerintahkan pencoretannya. Sedangkan kebalikannya pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan benda dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan proses perkara pidana sekalipun harta kekayaan debitor pailit.
Menanggapi hal ini, perwakilan Divisi Hukum Polri AKBP W Marbun menyatakan sita pidana lebih didahulukan daripada sita umum pailit. Bahkan, sita pidana tetap dapat dilakukan meskipun barang tersebut telah dilakukan sita umum pailit oleh kurator. Tidak demikian halnya dengan Sekretaris Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris, mengatakan jika telah terjadi sita umum kepailitan, sita pidana tidak dapat dilakukan (Anonim, http://www. hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit, diakses tanggal 12 Juni 2018 pukul 09.00 WIB).
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan dalam eksekusi boedel pailit saat dihadapkan dengan sita perkara pidana.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka kegiatan akademis harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:69). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka ( library research ). Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perlindungan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dapat ditinjau dari berbagai pasal diantaranya Pasal 1 angka 1, Pasal 20 ayat (1), dan Penjelasan Angka 4 Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan keistimewaan asas droit de preference . Kemudian Pasal 7 Undang- Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa sekalipun objek hak tanggungan beralih kepada orang lain, hak tanggungan tetap mengikat atas objek tersebut, yaitu asas droit de suite . Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan meskipun pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, kreditor pemegang hak tanggungan tetap dapat memperoleh haknya. Rumusan dari pasal ini selaras dengan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyebutkan kreditor dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sehingga mengabaikan fakta terjadinya kepailitan.
Kata perlindungan hukum menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia (Bernard Nainggolan, 2011:26). Sebelum beranjak lebih jauh tentang perlindungan hukum, ada perlunya kita memahami dulu soal penegakan hukum. Terdapat 3 (tiga) unsur penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sebagaimana bunyi hukum, suatu bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, kemanfaatan bahwa hukum dalam pelaksanaan dan penegakannya harus memberikan manfaat bagi manusia. Justru dengan penegakan hukum jangan sampai timbul keresahan dalam masyarakat atau bahkan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Terakhir, keadilan tidak sama bagi semua orang, tetapi bagaimanapun penegakan hukum harus memperhatikan keadilan (Bernard Nainggolan, 2011:89).
Ketika sita perkara pidana terjadi lebih dulu, menurut Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, rumusan pasal tersebut secara eksplisit menunjukkan segala penetapan pelaksanaan pengadilan harus dihentikan seketika. Berbagai macam bentuk penyitaan menurut hukum antara lain:
1.  Sita Revindikasi ( Revindicatoir Beslag )
Sita revindikasi juga biasa disebut dengan sita milik atas penguasaan tanpa hak yang sah atau sah. Permisalan dalam transaksi pinjam meminjam, pemilik dapat meminta dikembalikan barang yang dipinjam sebelum lewat tenggang waktu, apabila dengan keadaan mendesak barang tersebut sangat diperlukan pemilik.
2.  Sita Harta Bersama ( Marital Beslag )
Sita ini merupakan penyitaan atas harta bersama suami-istri atau sita harta perkawinan selama proses perceraian atau pembagian harta bersama.
3.  Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag )
Sita jaminan dengan tujuan agar barang tidak digelapkan tergugat selama proses persidangan berlangsung dan untuk dijadikan pelunasan pembayaran utang kepada peggugat dengan menjual barang sitaan setelah putusan.
4.  Sita Penyesuaian ( Vergelijkende Beslag )
Sita pada umumnya, hanya boleh diletakkan satu kali atas suatu barang yang sama pada saat yang bersamaan, sehingga sebagai gantinya dapat diterapkan sita penyesuaian, yang memberikan kedudukan setingkat di bawah pemegang sita atau agunan terdahulu.
5.  Sita Eksekusi
Sita eksekusi muncul otomatis saat sebelumnya sudah diletakkan sita jaminan terhadap objek tertentu. Khusus pada objek yang telah dijaminkan dengan hak kebendaan tidak memerlukan sita eksekusi melalui proses pengadilan, namun berlaku parate executie .
6.  Sita Umum Kepailitan
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang- undang ini.”

## 7.  Sita Perkara Pidana
Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”
Pada kasus pertama, PT Aliga International Pratama disebutkan pembatalan sita perkara pidana atas objek hak tanggungan dilakukan melalui prosedur praperadilan. Dengan demikian implementasi Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengangkat sita perkara pidana secara langsung, melainkan harus melalui pembuktian pada proses praperadilan. Kasus kedua melalui putusan sela menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara ini. Bahkan di tingkat kasasi amar putusan menyatakan, Rukan Senayan berhubungan langsung dengan tindak pidana, sehingga tidak dapat kembali menjadi boedel pailit. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak dapat diimplementasikan dalam kasus ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat justru mendasarkan pada gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan.
Hakim dalam mengeluarkan putusan pengadilan wajib memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Terdapat 2 (dua) upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kurator atas pertimbangan hakim di atas. Pertama, apabila sita perkara pidana terjadi lebih dulu, maka kurator harus mengajukan gugatan praperadilan untuk mengangkat sita berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Kedua, apabila sita umum pailit terjadi lebih dulu, maka kepolisian atau kejaksaan seharusnya menggunakan mekanisme melalui pengadilan niaga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
Proses pembuktian merupakan kunci yang menentukan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan. Hubungan antar tempus delicti dengan pemenuhan kriteria dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim praperadilan maupun hakim niaga untuk memutus. Jika pembuktian berhasil membuktikan objek hak tanggungan tidak memenuhi kriteria sebagai benda yang dapat disita oleh KUHAP maka objek hak tanggungan dikembalikan kepada kurator. Jika terbukti sebaliknya maka kreditor pemegang hak tanggungan harus merelakan objek hak tanggungan untuk disita secara pidana.
Kasus pertama tidak dijelaskan tempus delicti nya, namun penulis memperkirakan tindak pidana terjadi sebelum tahun 2007 atau 2009. Sebab kriteria dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi, “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.” Hal ini berkonsekuensi hukum perjanjian accesoir yang telah ada sebelumnya batal demi hukum, sehingga kedudukan BRI selaku kreditor pemegang hak tanggungan sekaligus kreditor separatis berubah menjadi kreditor konkuren.
Kasus kedua telah menerapkan pembuktian tentang tempus delicti . Sertifikat Hak Milik Rukan Senayan terbit tahun 2004, sementara pada tahun 2015 secara bersamaan Rukan Senayan dijadikan jaminan hak tanggungan dengan penerbitan sertifikat hak tanggungan tanggal 23 April 2015 serta diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penyitaan terhadap Rukan Senayan telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP yang berbunyi, “Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.” Hal ini berkonsekuensi hukum sama dengan kasus pertama.
Menindaklanjuti implementasi Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengutamakan sita umum pailit justru keliru, sebab harus diajukan pembatalannya melalui mekanisme yang digunakan saat putusan atau penetapan pertama kali atau dengan kata lain menggunakan mekanisme peradilan itu sendiri. Banyaknya kekeliruan penafsiran pasal ini, sudah seharusnya ditambahkan pada bagian penjelasan bahwa frasa “semua penyitaan” tidak termasuk sita perkara pidana. Hal ini berhubungan dengan argumen M. Hadi Shubhan pada saat pertemuan ilmiah Forum Hukum Bisnis dan Kepailitan di Hotel Atlet Senayan, Jakarta (Teddy Anggoro, 2017:79).
“Jika sitanya lebih dahulu kemudian dia pailit maka kurator untuk mengangkat sita pidana tersebut kurator jangan mengajukan kepada hakim niaga, kiranya dilakukan praperadilan. Namun, jika sudah pailit kemudian jaksa hendak menyita, jaksa harus meminta izin kepada hakim pengawas atau hakim pemutus niaga, jangan main sita. Lapor dulu ke pengawas jika tidak bisa maka melakukan di gugatan lain-lain untuk memastikan bahwa harta kepailitan adalah hasil tindak pidana, dan ini perlu dibuktikan terlebih dahulu agar tidak terjadi pencampuran harta (Pasal 31 dan Pasal 39 KUHAP) kiranya harus izin dahulu kepada hakim.”
Adapun konsep koordinasi yang dimaksud berupa permohonan izin kepada hakim pengawas kemudian memberitahu kurator dan melangsungkan proses peradilan. Hakim niaga memberikan kesempatan hakim pengawas menyampaikan pendapat sebelum diputus oleh pengadilan niaga. Adanya permohonan izin adalah sehubungan dengan tugas pokok menurut Pasal 66 Undang- Undang Kepailitan dan PKPU sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, pengadilan niaga wajib mendengarkan terlebih dahulu pendapat hakim pengawas (Sutan Remy Sjahdeini, 2010 : 237). Pihak kepolisian atau kejaksaan pun tidak dapat langsung menyita objek hak tanggungan. Pengawas yang dimaksud bukan bersifat pasif, namun berwenang aktif. Setelah sah dilakukan penyitaan secara pidana maka harus menunggu hingga putusan akhir telah berkekuatan hukum tetap, objek tersebut sebenarnya dikembalikan, namun harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 KUHAP.
Dengan mengedepankan ketiga unsur untuk menegakan hukum maka akan lebih bijak jika majelis hakim di peradilan pidana mengembalikan objek hak tanggungan kepada kurator. Pengembalian ini memberikan manfaat yang lebih besar kepada kreditor pemegang hak tanggungan untuk mendapatkan pelunasan sesuai dengan perlindungan hukum jaminan dan hukum kepailitan, dan mampu memberikan kepastian hukum para kreditor pemegang hak tanggungan serta menekan inharmonisasi antar hukum jaminan, hukum kepailitan, dan hukum acara pidana.

## D. Simpulan
Hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemenuhan hak eksekusi kreditor pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kemudian apabila dihadapkan dengan sita perkara pidana, upaya hukum yang dapat dilakukan kurator yang mewakili kepentingan kreditor pemegang hak tanggungan dalam rangka melindungi hak eksekutorialnya adalah mengajukan gugatan praperadilan untuk mengangkat sita pidana yang terjadi lebih dulu berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Apabila sita umum pailit lebih dulu, maka kurator dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan di pengadilan niaga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

## E. Saran
Berdasarkan simpulan yang di dapat, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif untuk melakukan harmonisasi antara hukum jaminan, hukum kepailitan, serta hukum acara pidana, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan memberikan suatu perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Pemerintah disarankan mewujudkannya dalam revisi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan materi revisi mengadakan koordinasi antara hakim pengawas dengan kepolisian atau kejaksaan pada saat sita umum pailit terjadi lebih dulu.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Bernard Nainggolan. 2011. Perlindungan  Hukum  Seimbang  Debitor,  Kreditor  dan  Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan . Bandung: PT Alumni.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Riky Rustam. 2017. Hukum Jaminan . Yogyakarta: UII Press.
Sutan Remy Sjahdeini. 2010. Hukum Kepailitan. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
Titik Tejaningsih. 2016. Perlindungan  Hukum  terhadap  Kreditor  Separatis  dalam  Pengurusan  dan Pemberesan Harta Pailit . Jogjakarta: FH UII Press.

## Jurnal Nasional, Jurnal Internasional, dan Naskah Publikasi
Douglas W. Arner, Charles D. Booth, Paul Lejot, dkk. 2006. “Property Rights, Collateral, Creditor Rights, and Insolvency in East Asia”. Texas International Law Journal .  Volume 42, Issue 515. Texas : University of Texas.
Munif Rochmawanto. 2015. “Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan”. Jurnal Independent . Volume 3, Nomor 2. Lamongan : Universitas Islam Lamongan.
Siti Hapsah. 2016. “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit” . Jurnal Ilmu Hukum . Volume 3, Nomor 3. Bandung : Universitas Padjadjaran.
Teddy Anggoro. 2017. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

## Situs Internet
Anonim . 2013. Prokontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit . http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit, diakses tanggal 12 Juni 2018 pukul 09.00 WIB.