## AL-ISLÂM WA USHÛL AL-HUKM: DELEGITIMASI INSTITUSI KHILÂFAH
Harir Muzakki
___________________________________________________________
Judul: Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Penulis: „Alî „Abd al-Râziq Penerbit: Mathba„ah Mishr, Mesir, 1925 Tebal: 201 Halaman ____________

## S
ETELAH peristiwa  penghapusan  institusi khilâfah oleh  Mustafa  Kemal Attaturk  di  Turki  tahun  1924,  „Alî  „Abd  al-Râziq  memberikan  sumbangan pemikirannya dengan menulis buku yang berjudul Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm (Islam  dan  Dasar-dasar  Pemerintahan)  tahun  1925.  Buku  tersebut merupakan  reaksi  atas  penghapusan  sistem khilâfah .  Sementara  itu,  Rasyîd Ridlâ  dan  kawan-kawannya  dari  al-Azhar  sedang  bersemangat mempersiapkan  muktamar  Akbar  Islam  di  Kairo  dalam  rangka menghidupkan kembali lembaga khilâfah . 1 Munculnya buku itu menimbulkan polemik  dan  perdebatan  di  kalangan  masyarakat  ilmiyah  Mesir,  bahkan negara-negara Arab dan dunia Islam pada umumnya.
Karya  al-Râziq  tersebut  dipandang  sebagai  tuntutan  dihapuskannya sistem khilâfah yang  telah  mentradisi  di  kalangan  umat  Islam  dan  sekaligus mengingkari  eksistensi khilâfah dalam  ajaran  Islam.  Karya  itu  pada  intinya membahas  hubungan  antara  agama  dan  politik  atau  Islam  dan  negara. Persoalan  utamanya  diawali  dari discourse posisi  Muhammad  saw  sebagai seorang rasul semata ataukah juga sebagai kepala negara. Selanjutnya, seputar khilâfah itu sendiri, apakah Muhammad sebagai khalifah dan kedudukannya bisa  digantikan  para  khalifah  setelah  Muhammad  atau  tidak.  Kemudian,  di bagian  akhir,  menyoal  sistem  pemerintahan  masa  Muhammad,  bisakah sistem  tersebut  diterapkan  di  masa  berikutnya.  Ketiga  hal  itulah  yang menjadi perhatian utama al-Râziq.
1 Muhamad  Azhar, Filsafat  Politik:  Perbandingan  Antara  Islam  dan  Barat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 112.
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005

## Latar Sosial dan Intelektual al-Râziq
„Alî „Abd al-Râziq lahir pada tahun 1888 di sebuah desa yang bernama al- Said, wilayah Mania, Mesir. Ayahnya bernama „Abd al-Râziq Pasya, seorang feodal  yang  aktif  dalam  bidang  politik  dan  pembesar  terpandang  di  Mesir pada  waktu  itu.  Ayahnya  juga  seorang pasya besar  yang  memiliki  pengaruh dan tanah yang sangat luas.
Al-Râziq  termasuk  atau  paling  tidak  bisa  dikelompokkan  sebagai pengikut Muhammad „Abduh sekalipun tidak sempat belajar banyak darinya. Ketika  „Abduh  meninggal  dunia  tahun  1905,  ia  berusia  tujuh  belas  tahun. 2 Dia memperoleh pendidikan agama Islam di Universitas Islam al-Azhar pada usia  yang  masih  amat  muda,  sepuluh  tahun.  Dia  belajar  hukum  kepada Syaykh  Ahmad  Abû  Khathwah,  sahabat  „Abduh.  Keduanya  sama-sama pernah  berguru  kepada  Jamâl  al-Dîn  al-Afghânî.  Sejak  tahun  1910,  ketika berusia dua puluh tahun, al-Râziq juga mengikuti perkuliahan di Jâmi„ah al- Mishriyyah (atau sekarang dikenal dengan Universitas Kairo) selama hampir dua  tahun.  Di  antara  dosen  asing  di  universitas  itu  adalah  Santilana  yang memberikan kuliah Sejarah Filsafat dan Nallino yang mengajar Sejarah Sastra Arab. 3
Setelah  al-Râziq  mendapatkan  ijazah  „Aliyah  dari  al-Azhar  tahun  1911, pada tahun 1912 ia memberikan kuliah retorika dan sejarah perkembangan sebagai salah satu ilmu bahasa Arab di al-Azhar. 4 Selanjutnya, ia pergi belajar di Universitas Oxford, Inggris untuk menekuni bidang politik dan ekonomi. Seiring  dengan  pecahnya  Perang  Dunia  I,  ia  langsung  kembali  ke  Mesir tahun 1914. Sekembalinya dari Inggris, dia langsung diangkat menjadi hakim Mahkamah  Syariah  di  daerah  al-Manshûrah,  Mesir.  Setelah  melontarkan pendapat tentang khilâfah ―yang berseberangan dengan pendapat para ulama pada  masa  itu―,  dia  dikucilkan  oleh  Dewan  Ulama  al-Azhar  dan diberhentikan dari jabatan hakim, serta dilarang memangku jabatan apapun dalam pemerintahan. Dia meninggal dunia pada tanggal 22 September 1966 ketika berusia 78 tahun.
2 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran (Jakarta:  UI- Press, 1990), 24.
3 IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1992), 102.
4 A. Latif Mukhtar, “Ali Abd al-Raziq (Masalah Negara dalam Islam),” dalam Gerakan Kembali ke Islam (Bandung: Rosdakarya, 1998), 84.

## 399

## Kedudukan Muhammad
Apakah  Muhammad  sebagai  seorang  rasul  semata  atau  juga  sebagai kepala  negara?  Masalah  itu  merupakan  persoalan  mendasar  yang  harus dijawab. Mayoritas ulama dan kaum muslimin mengakui bahwa Muhammad adalah  rasul  Allah,  sekaligus  juga  sebagai  kepala  negara.  Namun,  al-Râziq menyanggah pendapat mayoritas kaum muslimin itu, dan menyatakan bahwa Muhammad  hanya  sebagai  rasul  Allah.  Dalam  karyanya,  ia  menjelaskan kedudukan  Muhammad  secara  panjang  lebar  sebagai  rasul  yang  ia  perkuat dengan berjajar kutipan ayat al-Qur‟an.
Menurut  al-Râziq,  Muhammad  hanyalah  seorang  rasul  yang  bertugas menyampaikan  seruan  agama  (dakwah)  tanpa  disertai  kecenderungan terhadap  kekuasaan  maupun  kedudukan  sebagai  seorang  raja.  Muhammad bukanlah  seorang  penguasa  maupun  pemegang  tampuk  pemerintahan.  Dia tidak  pernah  mendirikan  suatu  negara  dalam  pengertian  yang  selama  ini berlaku dalam ilmu politik. Dia bukanlah seorang raja, pendiri suatu negara maupun  penganjur  berdirinya  suatu  negara,  ataupun  suatu  pemerintahan politik. 5
Al-Râziq menyatakan bahwa sepanjang hidupnya Muhamad tidak pernah memberikan  isyarat  apapun  berkaitan  dengan  „„negara  Islam‟‟  atau  „„negara Arab‟‟. Kalau mendirikan negara termasuk tugasnya, bagaimana mungkin dia meninggalkan kaum muslimin tanpa petunjuk yang jelas tentang negara dan akhirnya  mereka  terjerumus  dalam  kebingungan  dan  saling  berbunuhan. 6 Meskipun  demikian, risâlah sendiri  pada  dasarnya  menuntut  Muhammad untuk  memiliki  semacam  kepemimpinan  dan  kekuasaan  atas  bangsanya. Kepemimpinan  Muhammad  adalah  kepemimpinan  keagamaan  yang diperoleh  melalui  tugas  kerasulan  dan  berhenti  tepat  saat  ajal menjemputnya. 7 Ia  menegaskan  bahwa  kekuasaan  semacam  itu  (kerasulan) sedikitpun tidak sama dengan kekuasaan seorang raja atas rakyatnya. Seorang rasul  harus  memiliki  kesempurnaan  lahir  dan  batin,  serta  memiliki  banyak kelebihan  dalam  status  sosial  sehingga  perintahnya  selalu  dilaksanakan  dan ajarannya pasti ditaati (Qs. al-Nisâ‟ [4]: 64).
5 „Ali „Abd al-Râziq, Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm (Mesir: Mathba„ah Mishr, 1925), 87.
6 Ibid.
7 Di  Qs.  al-Ahzâb  (33):  40  disebutkan  pula  bahwa  Muhammad  adalah  penutup  para nabi.
Al-Râziq  membedakan  antara  kekuasaan  rasul  dan  kekuasaan  para  raja, ataupun kekuasaan lainnya di dunia. Kekuasaan rasul adalah kepemimpinan dakwah  menuju  agama  Allah  dan  tugas  menyampaikan risâlah -Nya.  Hal  itu bukanlah  kepemimpinan  seorang  raja,  melainkan risâlah sekaligus agama―pemerintahan kenabian dan bukan pemerintahan kaisar. Kekuasaan seorang  rasul  atas  umatnya  bersifat  rohaniah  dan  sumbernya  adalah keimanan  yang  ada  dalam  hati  sehingga  melahirkan  ketundukan  sejati  dan sempurna yang disertai ketundukan fisik. Kekuasaan rasul berfungsi sebagai pemberi  petunjuk  menuju  agama  Allah.  Sementara,  kekuasaan  raja  hanya bersifat fisik yang berpijak pada ketundukan jasmaniah dan sedikitpun tidak berhubungan  dengan  hati  nurani.  Kekuasaan  raja  berfungsi  untuk kebahagiaan manusia di dunia semata.
Al-Qur‟an  menyatakan  bahwa  Rasulullah  tidak  ada  sangkut-pautnya dengan kekuasaan politik. Ayat-ayat terkait satu sama lain saling meneguhkan bahwa  tugas  Ilahi  yang  diemban  Rasulullah  tidak  melampaui  batas-batas yang bisa mencakup arti kekuasaan duniawi (raja). Hal itu dinyatakan dalam Qs. al-Nisâ‟ (4): 80 yang diperkuat oleh Qs. al-Anfâl (8): 7-8, al-An„âm (6): 11.
Al-Qur‟an  secara  tegas  menolak  untuk  mengakui  Rasulullah  sebagai pemelihara, penjaga, pemaksa, dan orang yang memiliki hak untuk memaksa manusia  agar  beriman. 8 Al-Râziq  menyimpulkan  bahwa  barangsiapa  yang bukan  pemelihara,  pengatur,  dan  pemaksa  bukanlah  seorang  raja.  Hak seorang  raja,  antara  lain,  mengatur  masyarakat,  memiliki  kekuasaan memaksa, dan juga kedaulatan yang tidak terbatas. Seseorang yang tidak bisa dikatakan  sebagai  pemelihara,  maka  dia  tidak  bisa  disebut  raja.  Berkaitan dengan hal itu,  Allah berfirman dalam Qs. al-Ahzâb (33): 40, 9 Qs. al-A„râf (7): 188, 10 dan Qs. al-Mâ‟idah (5): 92. 11
8 Lihat Qs. al-Baqarah (2): 256.
9 Artinya:  „„Muhammad  itu  sekali-kali  bukanlah  bapak  dari  seorang  laki-laki  di  antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.‟‟
10 Artinya:  „„Katakanlah:  „Aku  tidak  berkuasa  menarik  kemanfaatan  bagi  diriku  dan tidak  (pula)  menolak  kemudharatan  kecuali  yang  dikehendaki  Allah.  Dan  sekiranya  aku mengetahui  yang  ghaib,  tentulah  aku  membuat  kebajikan  sebanyak-banyaknya  dan  aku tidak  akan  ditimpa  kemudharatan.  Aku  tidak  lain  hanyalah  pemberi  peringatan,  dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman‟.‟‟
11 Artinya: „„Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul (-Nya) dan berhati-hatilah.  Jika  kamu  berpaling,  maka  ketahuilah  bahwa  sesungguhnya  kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.‟‟

## 401

## Khilâfah
Al-Râziq  tidak  banyak  memberikan  sumbangan  pemikiran  tentang khilâfah .  Dia  banyak  menukil  pendapat  ulama  sebelumnya  dan mendeskripsikan khilâfah dalam  wacana  pemikiran  politik  Islam,  kemudian menyimpulkan dan menjustifikasi pendapat mereka. Para ulama memandang bahwa  kedudukan  dan  otoritas  para  khalifah  sepadan  dengan  nabi  dan mendirikan khilâfah hukumnya  wajib  berdasarkan ijmâ „.  Kedua  pendapat itulah  yang    disangkal  al-Râziq.  Dia  mendefinisikan khilâfah secara  bahasa maupun  istilah,  kemudian  menyebutkan  pendapat  para  ulama  tentang khilâfah , kedudukan, dan otoritas khalifah.
Menurut  al-Râziq,  kata  „„ khilâfah ‟‟  berasal  dari mashdar „„ takhallafa ‟‟  yang berarti  mengikuti  di  belakang  orang  lain  dan  menggantikan  tempatnya. Definisi ini didasarkan pada Qs. al-Zukhruf (43): 60. 12 Berdasarkan definisi itu,  khalifah  berarti  pengganti  orang  lain  karena  absennya  orang  yang digantikan, meninggal dunia, ketidakmampuan, maupun karena alasan-alasan lain. Khalifah juga berarti al-sulthân al-a‘zham (kekuasaan paling tinggi, paling besar).
Adapun  menurut  istilah,  kata  „„ khilâfah ‟‟  memiliki  kesamaan  arti  dengan „„ imâmah ‟‟, yakni kepemimpinan menyeluruh dalam masalah agama dan dunia sebagai  pengganti  Rasulullah.  Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  khalifah adalah  pengganti  Rasulullah  yang  sewaktu  hidupnya  menangani  masalah keagamaan  yang  diterimanya  dari  Allah  untuk  disampaikan  dan  mengajak umat  manusia  mengikuti  ajaran-Nya.  Allah  telah  memilih  orang,  sebagai pengganti Muhammad, yang bertugas memelihara pelaksanaan ajaran agama dan urusan politik duniawi.
Para ulama memandang bahwa kedudukan khalifah di hadapan rakyatnya sepadan dengan kedudukan Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin. Ia memiliki  kekuasaan  menyeluruh  dan  memiliki  hak  untuk  ditaati  secara sempurna,  serta  memiliki  hak  dan  wewenang  penuh  mengurus  persoalan agama  mereka.  Dia  harus  melaksanakan  fungsinya  di  tengah-tengah  umat dalam  batas  yang  telah  ditetapkan  agama.  Dia  juga  memiliki  hak  mengatur urusan duniawi umatnya. Sementara rakyat harus taat lahir dan batin karena patuh kepada pemimpin berarti taat kepada Allah dan membangkang kepada pemimpin  berarti  membangkang  kepada  Allah.  Mengikuti  petunjuk  imam
12 Artinya: „„Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun‟‟.
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
dan  menaati  perintahnya  merupakan  kewajiban.  Kalau  seseorang  tidak mengikuti imâm (pemimpin),  maka  imannya  tidak  bisa  dikatakan  sempurna dan keislamannya tidak diakui. Pendapat para ulama itu dibantah al-Râziq. Al-Râziq  mengungkapkan  bahwa  tidak  semua  orang  yang  dituduh murtad  benar-benar  murtad  dalam  arti  kafir  kepada  Allah  dan  rasul-Nya. Salah  satu  contoh  faktual  yang  ia  ajukan  adalah  kasus  pembangkangan sementara  umat  pada  kepemimpinan  khalifah  Abû  Bakr.  Mereka berpendirian  bahwa  tidak  tunduk  terhadap  kepemimpinan  Abû  Bakr  tidak akan  mempengaruhi  dan  mengancam  agamanya.  Perang  yang  dilancarkan Abû  Bakr  semata-mata  perang  politik  sebagai  upaya  mempertahankan persatuan  Arab  dan  melindungi  negara  dari  ancaman.  Orang-orang  yang tidak mau membayar zakat tidak bermaksud membangkang perintah agama atau menolak ajaran Islam, melainkan tidak mau menaati perintah Abû Bakr. Karena itu ketika Khâlid bin Wâlid berusaha membunuh Mâlik bin Nuayrah karena  yang  bersangkutan  termasuk  kelompok  orang  yang  menolak membayar zakat dan dicap murtad, Mâlik mengatakan kepada Khâlid bahwa dirinya tetap muslim, hanya saja tidak mau membayar zakat melalui Khâlid (Abû Bakr). 13

## Hukum Mendirikan Khilâfah
Para  ulama  berpendapat  bahwa  mendirikan khilâfah hukumnya  adalah wajib berdasarkan ijmâ „. Mereka memiliki dua argumentasi: pertama , ijmâ „ para sahabat dan tabi„in setelah wafatnya Rasulullah, yakni mereka membaiat Abû Bakr; kedua ,  adanya  fungsi  seorang  imam  sesuai  dengan nash ajaran  agama dan kepentingan umat semisal melaksanakan al-amr bi al-ma‘rûf wa al-nahy ‘an al-munkar .  Pendapat  para  ulama  diperkuat  dengan  dua  ayat  al-Qur‟an,  yaitu Qs. al-Nisâ‟ (4): 59 14 dan Qs. al-Nisâ‟ (4): 83. 15
Menurut  ahli  tafsir, ulû  al-amr berarti  para  pemimpin  kaum  muslimin pada  masa  Rasulullah,  masa  setelahnya  termasuk  para  khalifah,  para
13 Ibid. , 60.
14 Artinya: „„Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (-Nya), dan ulil  amri di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan lebih baik akibatnya.‟‟
15 Artinya: „„Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka,  tentulah  orang-orang  yang  ingin  mengetahui  kebenarannya  (akan  dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)‟‟.
403
panglima perang, dan para ulama. Al-Râziq menafsirkan ulû al-amr pada ayat di atas adalah para pembesar sahabat yang memahami seluk-beluk persoalan umat  atau  menjadi  pemimpin  mereka.  Menurutnya,  kandungan  maksimal ayat  di  atas  adalah  keharusan  kaum  muslimin  memiliki  sekelompok  orang yang  dapat  dijadikan  tempat  rujukan  atas  persoalan-persolan  yang  mereka hadapi  sehingga  tidak  tepat  ayat  itu  dijadikan  dasar  wajibnya  mendirikan khilâfah . 16
Untuk  memperkuat  argumen  tersebut,  para  ulama  juga  mengutip hadîts shahîh ,  semisal  hadits  yang  artinya:  „„ Barangsiapa  yang  mati  dan  tidak  pernah berbaiat, maka ia mati dalam keadaan jahiliah ‟‟ , dan hadits yang diriwayatkan al- Bukhârî dan Muslim , „„ Tetaplah berada dalam jamaah dan imam kaum muslimin ‟‟. Al-Râziq  tidak  mempermasalahkan  kesahihan  hadits  itu,  tetapi  menggali makna  yang  lebih  dalam.  Seandainya  maksud  baiat  dalam  hadits  itu membaiat  khalifah  dan  yang  dimaksud jamaah adalah  pemerintahan  Islam, maka hal itu bukan termasuk masalah ‘aqîdah syar‘iyyah dan/atau salah satu di antara hukum Islam. 17

## Sistem Pemerintahan Masa Rasulullah
Setelah  menguraikan  posisi  Muhammad  semata-mata  sebagai  seorang rasul  dan    di  sisi  lain  Muhammad  memiliki  kekuasaan  atas  umatnya  yang sama sekali tidak sama dengan raja atau kepala negara, selanjutnya al-Râziq menjelaskan  masalah khilâfah .  Menurutnya  Muhammad  adalah  seorang khalifah  yang  tak  mungkin  digantikan  oleh  siapapun  karena  otoritas  itu berasal dari kerasulannya.
Menurut  al-Râziq,  meski  pada  masa  Nabi  Muhammad  sistem pemerintahan  telah  ada,  tetapi  masalahnya  sangat  pelik  untuk  dikaji  karena diliputi  halimun  dan  dinding  tebal.  Pelaksanaan  hukum  dalam  pengertian pemerintahan  sudah  ada  sejak  jaman  Nabi, 18 sebagaimana  terdapat  di kalangan  bangsa  Arab  dan  bangsa  lain  pra-Islam.  Dalam  beberapa hadîts
16 Ibid. , 17.
17 Lebih  lanjut  al-Râziq  menjelaskan  bahwa  banyak  firman  Allah  yang  menyinggung masalah thalâq ,  utang  piutang,  jual  beli,  dan  sebagainya,  serta  mengemukakan  hukum berbagai  persoalan.  Akan  tetapi,  semuanya  itu  bukan  berarti  masalah  kewajiban  agama, begitu  pula  ketika  Nabi  mengemukakan  aturan  hukum  seputar  masalah  baiat, pemerintahan, dan menaati ulû al-amr . Lihat Ibid. , 18.
18 Namun,  sulit  menyimpulkan  secara  pasti  prosedur  penetapan  hukum  yang  diambil oleh Nabi. Ibid. , 44.
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
shahîh dapat  ditemukan  petunjuk  bagaimana  cara  Nabi  Muhammad memutuskan persoalan  hukum, tetapi sulit untuk menetapkan hukum yang dipakai  Nabi.  Hal  itu  disebabkan  tidak  adanya  gambaran  yang  cukup  jelas tentang  proses  pengambilan  hukum  yang  ditetapkan  Nabi  dan  bagaimana sistem yang ia kepalai dilangsungkan. 19
Salah satu gambaran yang paling jelas mengenai pemerintahan yang ada pada masa Rasulullah adalah jihâd . Jihad bukanlah semata-mata dipergunakan sebagai sarana pengembangan agama dan menggiring umat manusia menuju keimanan  kepada  Allah  dan  rasul-Nya,  tetapi  juga  sebagai  sarana  untuk menunjukkan  justifikasi  kekuasaan  dan  ekspansi  wilayah  kerajaan.  Jihad merupakan  salah  satu  di  antara  banyak  ciri  negara  Islam  dan  citra  yang menampilkan  sosok  sebuah  kerajaan.  Menurut  al-Râziq,  pemerintahan Rasulullah merupakan tugas yang terpisah dari dakwah Islam dan berada di luar tugas risâlah .
Tentang bagaimana Nabi membentuk negara dan seperti apa pula sistem pemerintahannya  sejauh  ini  masih  menjadi  permasalahan  bagi  umat  Islam. Meskipun demikian, al-Râziq mengakui bahwa sistem pemerintahan periode Rasulullah  memang  nyata  ada  dan  telah  mencapai  bentuknya  yang  paling sempurna  dalam  bentuk  negara  yang  diatur  Rasulullah  melalui  bimbingan wahyu. Hanya saja tidak diketahui secara rinci, bagaimana model dan sistem pemerintahan  Rasulullah. 20 Itulah  mengapa  ia  pun  tegaskan  bahwa  pada dasarnya Islam tidak menentukan sistem politik tertentu. Umat Islam absah dan boleh-boleh saja mengambil sistem politik demokrasi, diktator, republik, atau  lainnya. Khilâfah bukanlah  sistem  politik  yang  islami.  Bahkan,  bagi  al- Râziq, khilâfah merupakan institusi politik Islam yang ketinggalan zaman dan hanya  menimbulkan  bencana  bagi  umat  Islam.  Institusi  politik  Islam  itu hanya ada pada masa Rasulullah dalam bentuknya yang sempurna. Salah satu ciri  menonjol  dari  pemerintahannya  adalah  jihad.  Abû  Bakr  bukanlah khalifah  pertama,  melainkan  sekedar  khalifah  Rasulullah  yang  gaya kepemimpinannya meniru Rasulullah.
19 Al-Râziq  mencontohkan  pengiriman  „Alî  ke  Yaman.  Dalam  suatu  riwayat,  „Alî bertugas sebagai hakim, sementara riwayat yang lain dia bertugas sebagai pemungut zakat seperlima  harta;  demikian  juga  riwayat  tentang  pengiriman  Mu„âdz  sebagai  hakim  atau panglima perang atau sebagai pengajar.
20 Tidak  ada  informasi  yang  cukup  mengenai  fungsi-fungsi  pemerintahan,  seperti masalah keuangan dan pengawasannya, keamanan jiwa dan harta (kepolisian). Ibid ., 45.
Agama  Islam  yang  dibawa  Rasulullah  adalah  rahmat  bagi  seluruh  umat manusia.  Namun,  kata  al-Râziq,  menyatukan  umat  Islam  dalam  satu  ikatan politik merupakan  sesuatu yang  mustahil. Sebab, mereka memiliki  beragam budaya dan di antara mereka tinggal di suatu bangsa yang plural agamanya, terdiri dari berbagai macam suku yang  tradisi dan budayanya berbeda.

## Menimbang Pemikiran Politik al-Râziq
Gagasan  al-Râziq  yang  memandang  Muhammad  semata-mata  sebagai seorang nabi menjadi pandangan yang sangat radikal dan berlawanan dengan mainstream pemikiran politik Islam. Dia ingin memisahkan dan membedakan secara  ekstrem  antara  kekuasaan  kenabian  dan  kekuasaan  seorang  raja. Konsekuensinya,  dia  menafikan khilâfah dan  sistemnya  karena  misi Muhammad  sama  sekali  tidak  ada  kaitannya  dengan  politik  dan  negara. Menurut  Maryam  Jameelah,  al-Râziq  adalah  sarjana  muslim  yang  pertama kali  membuka  wacana  sekularisme  Islam. 21 Tampaknya  al-Râziq  hendak menyucikan dakwah Islam meskipun dalam realitas sejarah, negara Madinah terbentuk pada periode kedua kenabian.
Misi kerasulan Muhammad berlangsung selama 23 tahun yang terbagi ke dalam  dua  periode:  Makkah  selama  tiga  belas  tahun  dan  Madinah  selama sepuluh  tahun.  Masing-masing  periode  memiliki  perbedaan  materi  dakwah dan  strategi  penyampaian risâlah yang  disebabkan  kondisi  masyarakat  yang berbeda.  Misi  utama  dakwah  Nabi  di  Makkah  membenahi  masalah  „ aqîdah dan  moral.  Ayat-ayat  yang  turun  di  Makkah  berisi  ajaran tawhîd ,  keimanan kepada  Allah,  malaikat,  rasul,  dan  akhirat. 22 Ayat-ayat  tentang  moral menekankan  keluhuran  jiwa,  keharusan  manusia  menjauhkan  diri  dari  tipu daya dunia dan perhiasannya.
„ Aqîdah dan  moral  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat.  Inti  „ aqîdah adalah  ajaran tawhîd yang  berimplikasi  terhadap  kehidupan  sosial  dan moralitas  masyarakat.  Doktrin tawhîd berimbas  pada  kemakmuran  roda perdagangan  kaum  Quraisy  yang  ditegakkan  atas  dasar  eksploitasi  kaum
21 Lihat  Maryam  Jameelah, Islam  and  Modernism (Lahore:  M.  Yusuf  Khan  Publisher, 1977), 170.
22 Dengan  ungkapan  yang  berbeda  Nourouzzaman  Shiddiqi  mengatakan  bahwa  ayat- ayat yang turun di Mekkah mengenai masalah-masalah eskatologis, harapan memperoleh pahala  bagi  orang  yang  beriman  dan  berbuat  baik  dan  ancaman  siksa  neraka  bagi  orang yang tidak beriman dan berbuat jahat. Nouruzzaman Shiddiqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005

## lemah.
23 Gagasan-gagasan yang terkandung dalam ajaran agama yang dibawa Muhammad  mampu  mengatasi  situasi  masyarakat  Makkah  kala  itu  secara keseluruhan.  Kemakmuran  yang  mendasarkan  diri  pada  kepentingan komersial  telah  mengakibatkan  munculnya  aneka  penyakit  sosial. Ketegangan  yang  berupa  benturan  antara  kepentingan  komersial  dan  adat istiadat  nomadik  cukup  banyak  mempengaruhi  sebagian  besar  penduduk Makkah.  Pemikiran  keagamaan  dari  al-Qur‟an  ditujukan  pada  akar-akar keagamaan  yang  terkait  dengan  penyakit  sosial  masa  itu  yang  menjalar  di seluruh  kehidupan  ekonomi  dan  sosial. 24 Dalam  pada  itu  dakwah  Nabi  di Makkah  kerap  mendapatkan  intimidasi  dan  perlawanan  keras  dari  kaum Quraisy sehingga menyebabkan Nabi kemudian memutuskan untuk hijrah ke Yatsrib.
Periode kedua kenabian atau dakwah Islam dimulai sejak Nabi hijrah ke Yatsrib  pada  tanggal  12  Rabî„  al-Awwal  1  H/24  September  622  M.  Hijrah bertujuan  menyelamatkan  kaum  muslimin  agar  terbebas  dari  tindakan kesewenang-wenangan  kaum  Quraisy.  Menurut  Thomas  W.  Arnold  Hijrah juga merupakan  gerakan strategis yang sangat tepat ketika reaksi sosial atas keadaan  masyarakat  Makkah  yang  mayoritas  menolak  Islam  dan  sekaligus sebagai respons atas fakta sosial (keadaan masyarakat) Madinah yang secara terbuka menerima seruan dakwah Rasul. 25
Di kota itu, Nabi memperoleh sambutan penghormatan istimewa dengan mengubah  nama  kota  Yatsrib  menjadi Madînah  al-Nabiy atau  disebut al- Madînah  al-Munawwarah .  Nabi  resmi  menjadi  pemimpin  penduduk  kota  itu setelah tiba dan diterima penduduk Yatsrib.  Babak baru  dimulai dan Islam mulai  menjadi  kekuatan  di  Madinah.  Muhammad  tidak  hanya  sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara. 26 Dalam diri Muhammad terkumpul dua kekuasaan, spiritual dan duniawi.
Terbentuknya  negara  Madinah  merupakan  akibat  dari  perkembangan panganut  Islam  yang  menjelma  menjadi  kelompok  sosial  dan  memiliki kekuatan  politik  riil  di  bawah  pimpinan  Nabi.  Keadaan  Nabi  dan  umatnya segera mengalami perubahan besar, yaitu memiliki kedudukan yang baik dan segera menjadi umat yang kuat dan mandiri. Masyarakat yang baru dibentuk
23 Fazlur Rahman, Islam (Chicago&London: University of Chicago Press, 1979), 15.
24 W.  Montgomery  Watt, Islamic  Thought (Edinburgh:  Edinburgh  University  Press, 1980), 4.
25 Thomas W. Arnold, The Caliphate (London: Routledge and Kegan Paul, 1965), 23.
26 Ibid. , 30.
407
itu  akhirnya  menjadi  satu  negara  yang  pada  akhir  masa  Nabi  mampu menguasai hampir seluruh semenanjung Arabia.
Karena itu, kecenderungan umum sebagian intelektual muslim meyakini bahwa  Islam  adalah  sebuah  fenomena  agama  dan  politik.  Logikanya sederhana,  karena  pembangunnya  adalah  seorang  nabi  sekaligus  politikus yang  bijaksana  atau  negarawan.  Pandangan  semacam  ini,  hingga  tingkat tertentu  terepresentasikan  antara  lain  dalam  pandangan  MacDonald mengatakan,  „„Di  sini,  Madinah,  telah  terbentuk  negara  Islam  pertama  dan meletakkan  dasar-dasar  politik  bagi  perundang-undangan  Islam.‟‟ 27 Juga Fazlur  Rahman  yang  mengatakan  bahwa  masyarakat  Madinah  yang diorganisasi  Nabi  merupakan  suatu  negara  dan  pemerintahan  yang membawa  terbentuknya  komunitas  muslimin  yang  lebih  kuat. 28 Keyakinan keduanya, hingga tingkat tertentu, merepresentasikan Pengertian khilâfah ,  menurut  al-Râziq,  baik  dari  segi  bahasa  maupun istilah, masih banyak celah untuk dikritik. Menurutnya, kata khilâfah berasal dari mashdar “ takhallafa ”.  Kata khilâfah menurut  kaedah  bahasa  yang  benar adalah khalafa , yakhlifu , khilâfatan . Dengan demikian, kata khilâfah berasal dari mashdar “ khalafa ”.
Dari definisi yang dikemukakan para ulama, al-Râziq memahami khalifah sebagai  pengganti  Rasulullah  yang  menangani  masalah-masalah  keagamaan yang  diterimanya  dari  Allah.  Selanjutnya,  dia  mengutip  pendapat  bahwa kedudukan  khalifah  di  tengah-tengah  umatnya  sepadan  dengan  posisi Rasulullah.  Menurutnya,  gelar khalîfah al-Rasûl memiliki  wibawa,  kekuatan, dan pesona, apalagi gelar khalîfah Allâh . Yang  perlu  diperhatikan,  pengganti  itu  belum  tentu  sama  dengan  yang digantikan.  Terkadang  yang  digantikan  lebih  baik  dari  yang  menggantikan dan  bisa  sebaliknya.  Tidaklah  tepat  menyepadankan  Nabi  dengan  para penggantinya dalam hal kualitas dan otoritas Nabi yang bersifat samawi, suci, dan berasal dari Allah,  dan otoritas para  khalifah yang diperoleh  dari  umat melalui  baiat.  Tesis  ini  sejalan  dengan  pandangan  Ibn  Khaldun  tentang tujuan  pendirian  negara,  yakni  untuk  mengusahakan  kemaslahatan  agama
27 D.B. MacDonald, Development of Muslim Theology, Jurisprudence, and Constitutional Theory (New York: t.p. [?], 1903), 63.
28 Rahman, „„The Islamic Concept of State,” dalam Islam in Transition: Muslim Perspective , ed. John J. Donohue and John L. Esposito (New York: Oxford University Press, 1982), 261.
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005

## dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.
29 Hal itu senafas dengan Abû al-A„lâ al-Mawdûdî yang menegaskan bahwa tujuan negara dalam Islam adalah  demi  menegakkan  dan  melaksanakan  kekuasaannya  dengan  segenap sumber  daya  yang  ada  untuk  menciptakan  kehidupan  yang  lebih  baik  bagi perbaikan kehidupan manusia. 30
Demikian  juga  dengan  rumusan  Rahman.  Menurutnya,  tujuan  negara Islam  adalah  untuk  mempertahankan  keselamatan  dan  integritas  negara sehingga  setiap  warga  menyadari  kemampuan  masing-masing  dan  mau menyeimbangkan  kemampuan  demi  terwujudnya  kesejahteraan  seluruh warga  negara. 31 Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan pemerintahan  Islam  ada  dua: pertama ,  untuk  melaksanakan  ketentuan- ketentuan  agama  sesuai  dengan  perintah  Allah  dan  rasul-Nya, menghidupkan sunnah , serta memerangi bid‘ah agar seluruh umat Islam dapat menaati  Allah  dengan  baik; kedua ,  mengurus  masalah-masalah  duniawi, seperti  menghimpun  dana  dari  sumber-sumber  yang  sah  dan menyalurkannya kepada yang berhak, mencegah kezaliman, dan lain-lain.
Tujuan  pemerintahan  sedemikian  terkait  rekat  dengan  kapasitas  Nabi sebagai kepala negara,  pembuat hukum, dan  sekaligus hakim. Alhasil, Nabi menduduki  jabatan  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  sekaligus.  Seorang khalifah memutuskan hukum berdasarkan al-Qur‟an dan hadits, baik melalui ijtihâd maupun langsung menerapkan hukum yang ada dalam al-Qur‟an dan hadits.  Sehingga,  menyamakan  posisi  Nabi  dengan  para  penggantinya  atau khalifahnya tidaklah tepat.
Menurut  al-Râziq,  mendirikan  negara  hukumnya  tidaklah  wajib.  Dalam pada  itu  ia  menolak  pendapat  para  ulama  yang  menyatakan  mendirikan khilâfah hukumnya  wajib  atas  dasar ijmâ „.  Dia  tidak  menolak ijmâ „  sebagai dalil untuk menetapkan hukum dan salah satu sumber hukum Islam. Yang ia tolak  adalah  tesis  bahwa  telah  terjadi  kesepakatan  ( ijmâ „)  di  antara  sahabat, tabi„in,  seluruh  ulama,  maupun  seluruh  umat  Islam  dalam  masalah kekhalifahan Abû Bakr.
Di sinilah, agaknya, al-Râziq kurang tepat memahami ijmâ „ dalam masalah khilâfah . Ijmâ „  dalam  persoalan  itu  sesungguhnya  adalah  kesepakatan  para
29 Ibn Khaldun, al-Muqaddimah (Mesir: Mushthafâ Muhammad, t.th.), 124.
30 Abû  al-A„lâ  al-Mawdûdî, Islamic  Law  and  Constitution (Lahore:  Islamic  Publication Ltd., 1975), 216-7.
31 Rahman,  “Implementation  of  the  Islamic  of  State  in  the  Pakistan  Milieu,”  dalam Islam …, 462.
409
sahabat dan kaum muslimin tentang wajibnya menegakkan institusi khilâfah atas  prinsip ijmâ „. Ijmâ „  ini  berkaitan  dengan  sistem khilâfah ,  bukan  siapa orang  yang  dipilih  sebagaimana  yang  dipersoalkan  al-Râziq.  Islam  sama sekali  tidak  mensyaratkan  adanya ijmâ „  berkenaan  dengan  orang  yang  akan dipilih; masalah ini cukup dicapai melalui suara mayoritas. Hal itu merupakan masalah  yang  bersifat  silih-berganti,  sedangkan  prinsip khilâfah yang  telah disepakati selamanya tetap, terbentuk melalui satu kali konsensus saja. 32
Pendapat  al-Râziq  bahwa  Muhammad  tidak  memerintahkan  umatnya untuk mendirikan negara mungkin bisa diterima, tetapi jumlah ayat al-Qur‟an tentang mu‘âmalah lebih  banyak  dibandingkan  masalah ‘aqîdah dan khuluqiyyah . Masalah politik dan negara menyangkut hubungan interpersonal. Setiap individu dan kelompok (golongan) memiliki kepentingan, maka harus ada  lembaga  kekuasaan  yang  mengatur.  Tentu  saja,  bentuk  dan  sistemnya sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tuntutan  jaman.  Seandainya  Muhammad menetapkan  dan  mematok  seperti  itu,  tentulah  lembaga  politik  Islam ( khilâfah yang  ditolak  al-Râziq)  akan  menjadi  ketinggalan  jaman,  sementara prinsip-prinsip ber -mu‘âmalah secara jelas telah ditetapkan dalam syariat Islam (al-Qur‟an).
Syariat Islam bertujuan menjaga eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan  harta.  Untuk  mewujudkan  Islam  sebagai  rahmat  bagi  semesta  alam membutuhkan  sarana  berupa  institusi  politik  yang  mengatur mu‘âmalah manusia.  Dalam qâ‘idah  fiqhiyyah dinyatakan  bahwa al-amr  bi  al-syay’  amr  bi wasâilih (memerintahkan  sesuatu  berarti  memerintahkan  sarana  untuk mewujudkan  sesuatu  itu).  Oleh  karena  itu,  lembaga  politik  berupa  negara sangat  penting  dan  tidak  mungkin  dinafikan  untuk  mewujudkan kemaslahatan  umat.  Yang  terpenting  dalam  negara  adalah  penguasa  yang memiliki  visi  kemanusiaan  dan  menjunjung  tinggi  kebebasan  rakyat  dan memenuhi  hak  dasariah  rakyat.  Spirit  ini  sejalan  dengan  penegasan  para ulama bahwa tasharruf al-imâm ‘alâ al-ra‘iyyah manûth bi al-mashlahah (kebijakan yang  diambil  oleh  penguasa  harus  didasarkan  pada  kemaslahatan  umat), sebagaimana  dikutip  Jalâl  al-Dîn  „Abd  al-Rahmân  al-Suyûthî 33 dalam kitabnya al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir .●
32 Lihat Mukhtar, „„Ali…, 87.
33 Lihat Jalâl al-Dîn „Abd al-Rahmân al-Suyûthî, Al-Asybâh wa al-Nadhâ’ir (Beirût: Dâr al-Kutub, 1983), 83.