## PATRIOTISME SUFISTIK IBN AL-TAYM Ī YAH; KONSEP DAN KIPRAHNYA
Moch. Kalam Mollah 1
1 Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

## A. Pendahuluan
Ibn  al-Taym ī yah  salah  seorang  cendekiawan  Muslim  yang  terkenal  di  dunia Islam.  Ia  hidup  pada  puncak  disintegrasi  politik  melanda  Muslim.  Lebih  dari  itu, terdapat  sekian  banyak  persoalan  yang  membelit  dunia  Islam,  seperti berkembangannya aneka ragam perdebatan dan lahirnya pelbagai budaya yang memicu munculnya tidak sedikit persoalan di waktu itu. Pelbagai fenomena yang tejadi di era itu, menumbuhkan keterpanggilan dalam diri seorang Ibn al-Taym ī yah. Sebagai seorang cendekiawan  ia  merasa  terpanggil  untuk  memberikan  sumbangsihnya  bagi

## ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji pemikiran tokoh Muslim terkenal bernama Ibn al-Taym ī yah. Sebagai seorang  individu  yang  hidup  di  era  masyarakat  heterogen  dan  penuh  pergolakan  politik, tokoh kelahiran al-Harr ā n memiliki gagasan yang bisa dibilang unik dan berbeda dari para pendahulunya. Dengan mengkaji sumber pustaka yang relevan, penulis menemukan bahwa ide  Ibn  al-  Taym ī yah  berbeda  dengan  mayoritas  pemikiran  yang  telah  ada  sebelumnya. Baginya  seorang  pemimpin  harus  memiliki  kecakapan,  keterampilan,  serta  rasa  keadilan dalam memimpin negara. Selain itu ia juga dikenal sebagai seorang  seorang patriot yang telah  mendedikasikan  dirinya  demi  kepentingan  bangsa  dan  negara.  Di  samping  sebagai seorang cendekiawan sekaligus patriot dengan jiwa solidaritas kenegarawanannya, Ibn al- Taym ī yah juga dikenal sebagai salah seorang yang memiliki konsepsi sufistik yang begitu kuat.  Konsep  tersebut  menekankan  bahwa  motivasi  membela  bangsa  dan  negara  harus diimbangi  dengan  sikap  zuhud  dan  ketulusan  bahwa  manusia  adalah  bagian  dari  entitas kemanusiaan yang tidak akan lepas dari aspek ketuhanan.
Kata Kunci : Patriotisme; Ahl al-Shawkah; Kepemimpinan, Negara.

## ABSTRACT
This paper examines the thoughts of a famous Muslim figure named Ibn al- Taymīyah. As an individual who lives in an era of heterogeneous society and full of political upheaval, the figure  born  in  al- Harrān  has  ideas  that  are  arguably  unique  and  different  fr om  his predecessors.  By  examining  relevant  literature  sources,  the  writer  finds  that  Ibn  al- Taymīyah's ideas differ from the majority of pre -existing thoughts. For him, a leader must have the skills, skills and a sense of justice in leading the country. In addition, he is also known  as  a  patriot  who  has  dedicated  himself  to  the  interests  of  the  nation  and  state. Apart from being an intellectual as well as a patriot with a spirit of state solidarity, Ibn al- Taymīyah was also known as one who had such a stron g Sufistic conception. This concept emphasizes  that  the  motivation  to  defend  the  nation  and  state  must  be  balanced  with zuhud and sincerity that humans are part of a human entity that cannot be separated from the theological aspect.
Keywords: Patriotism; Ahl al-Shawkah; Leadership, Country.
keberlangsungan umat. 1 Sebagai seorang tokoh yang dijuluki sebagai A h ̣ mad b. Hanbal muda,  ia  dikenal  memiliki  kualitas  intelektual  layaknya  A h ̣ mad  b.  Hanbal.  Kritiknya yang tegas dan cukup mengena terhadap kondisi masyarakat saat itu, khususnya yang berkenaan  dengan  beberapa  pemahaman  yang  tidak  relevan  jika  harus  diterapkan  di masa itu.
Tidak  hanya  melahirkan  beberapa  karya  yang  tidak  sedikit  menghadirkan pencerahan  bagi  umat  sampai  saat  ini,  bentuk  pratriotismenya  juga  teruji  dengan munculnya  pelbagai  cobaan  dan  tantangan  dari  dalam  dan  luar  negeri  Muslim. Gagasannya  mengenai siy ā sah shar ‘iyah menyatakan  bahwa  manusia  adalah  makhluk politik  yang  dibentuk  dari  alam,  karena  dengan  alami  ketika  mereka  menerapkan sebuah  pemerintahan  di  situ  ada  tujuan  dan  manfaat,  seperti  pembentukan  moral, tolong  menolong  dan  gotong  royong.  Apa  yang  diintrodusir  olehnya  tampak  sangat unit. 2 Dalam persoalan pemimpin negara Ibn al-Taym ī yah mengkritik keras pandangan Sh ī‘ah  tentang  doktrin  yang  mengatakan  kalau  pemimpin  dalam  pengang katannya diangkat  oleh  Tuhan.  Ia  juga  tidak  sependapat  dengan  pendapat  mayoritas  yang menghendaki  pengangkatan  pemimpin  melalui  proses  pemilihan.  Tidak  kalah kontroversial, di bidang politik ia menyatakan kesetujuannya terhadap kepemimpinan orang  non-Muslim  atas  kaum  Muslim.  Semua  itu  ia  bangun  anggapan  bahwa  bukan agama,  ras,  suku  maupun  bangsa  yang  menjadi  syarat  utama  seorang  pemimpin, melainkan kemampuan untuk menghadirkan kesejahteraan dan berlaku adil. 3
Dengan  latar  belakang  tersebut,  artikel  ini  hadir  guna  mengelaborasi beberapa  persoalan  yang  masih  menyisakan  pertanyaan.  Di  antaranya:  bagaimana kondisi sosial yang sebenarnya hingga mampu mempengaruhi seorang Ibn al-Taym ī yah untuk  mencetuskan  beberapa  gagasannya?  Benarkah  ia  merupakan  seorang  dengan jiwa  patriotik  tinggi?  Ataukah  sebaliknya  bahwa  sosok  Ibn  al-Taym ī yah  hanyalah seorang  cendekiawan  Muslim  yang  sangat  kolot  dalam  pemikirannya?  Seperti  apa sebenarnya konsep kenegaraan khususnya kepemimpinan yang ditawarkan oleh Ibn al- Taym ī yah? Apakah benar bahwa gagasannya mirip dengan gagasan kenegaraan seorang Aristoteles?  Apakah  ia  merupakan  tokoh  yang  dengan  serta  merta  selalu mengedepankan na s ̣ s ̣ secara leksikal tanpa memandang kondisi sosial yang terjadi saat itu? Jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut akan membuktikan apakah tulisan ini patut  diapresiasi  atau  sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  untuk  memulai  kajian  ini  penulis
1 Lihat, Ibn al-Taym ī yah, Majmu ’ Fataw ā ( Riyad: Matabi’ Riyad , 1993).
2 Ibn al-Taym ī yah, Siy ā sah Shar ‘iyah (Mesir: Darul al Kitabala Arabi, tt), 162.
3 Ibn al-Taym ī yah, Majmuk al-Ras ā il al-Kubr ā (Kairo: tp, 1996).
rasa perlu kiranya untuk membukanya dengan kajian tentang latar belakang kehidupan Ibn al-Taym ī yah.

## B. Perjalanan Hidup
Taq ī al-D ī n  Ab ū al-Abbas  A h ̣ mad  ‘Abd  al -Halim  b.  al-Im ā m  Majd  al-D ī n  Ab ī al- Barakah ‘Abd  al -Sal ā m  b.  Mu h ̣ ammad  al-Khu d ̣ ar ī b.  ‘Abd  Allā h  b.  Ibn  al-Taym ī yah adalah  nama  lengkap  dari  seorang  cendekiawan  Muslim  yang  dikenal  sebagai  Ibn  al- Taym ī yah.  Ia  lahir  di  Harr ā n  yang  terletak  antara  sungai  Dajalah  (Tigris)  dan  Efrat, tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Rabi ’ a l-Aww ā l 661 Hijr ī ah bertepatan dengan 22 Januari  1263. 4 Ia  hidup  di  masa  kerajaan  Mam ā lik  yang  berkuasa  atas  Mesir  dan Syuriah. Pada masa pemerintahan al-Z ā hir Rukn al-D ī n Baybars tahun 658-676 H. (1260- 1277  M.)  hingga  pertengahan  masa  pemerintahan  N ās ̣ ir  al-D ī n  Mu h ̣ ammad  tahun  709- 741 H. (1309-1340 M.). 5
Tokoh  kelahiran  al-Harr ā n  tersebut  berasal  dari  keluarga  zuhud, wara’ dan terhormat.  Ia  dilahirkan  dari  seorang  ayah  bernama  Shihab  al-D īn  ‘Abd  al -Hal ī m  b. ‘Abd al -Sal ā m seroang syekh, ahli al- H ̣ ad ī th, mufassir , ahli ilmu ushul dan nahwu. 6 Jika ayahnya cukup masyhur dikenal, ibu Ibn al-Taym ī yah belum diketahui secara pasti dari mana  ia  berasal.  Ada  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  ia  berasal  dari  tanah  Arab, ada pula yang menilai ia sebagai seorang Kurdi. Terlepas dari persoalan latar belakang ibunya, latar belakang keluarga Ibn al-Taym ī yah yang berasal dari keturunan alim, ahli tafsir, al- H ̣ ad ī th ,  u s ̣ ū l  al-fiqh,  fiqh  dan  nahwu, telah  mendorongnya  menjadi  seorang figur mujtahid mu t ̣ lak . Selain kedua orang tuanya, ia memiliki kakek bernama Majj al- D ī n  Ab ī al-Barakat ‘ Abd  al-Sal ā m  b. ‘Abd  Allā h. 7 Pamannya  adalah  seorang cendekiawan  muslim  yang  cukup  populer  dan  seorang  penulis  yang  produktif  di masanya, al-Kh ā tib Fakhr al-D ī n. Adik laki- lakinya yang bernama ‘Abd Allāh b. ‘Abd al - Hal ī m  merupakan  seorang  ilmuan  Muslim  yang  cukup  masyhur  sebagai  ahli  dalam bidang ilmu kewarisan Islam, al- H ̣ ad ī th dan juga dalam ilmu eksakta. 8
4 Siti Mahmudah Noorhayati, “Exclusive Islam From the Perspective of Ibn. al - Taymīyah”, Esensia: Jurnal Ilmu- Ilmu  Ushuluddin ,  vol.  18  no.  2  (Oktober, 2017),  214.  Mul  Irawan,  “M ekanisme  Pasar  Islami  dalam  Konteks Idealita dan Realita: Studi Analisis Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , vol. 1 no. 1 (Januari, 2015), 71.
5 Abu  Tholib  Khalik,  “Pemimpin  Non - Muslim  dalam  Persapektif  Ibnu  Taimiyah”, Analisis:  Jurnal  Studi Keislaman , vol. 14 no. 1 (Juni 2014), 69.
6 Yasin, “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah”, Jurnal IlmIah Al-Syir'ah , vol. 8 no. 2 (Desember, 2010), 439.
7 Noor  Ma’ruf,  “Studi  Analisis  Pemikiran  Ibn  Taimiyyah  Tentang  Konsep  Jihad”  ( Skripsi--  IAIN  Walisongo, Semarang, 2010), iii.
8 Ibid., iv.
Dalam  perjalanan  hidupnya,  Ibn  Taym ī yah  tampaknya  dihadapkan  dengan kenyataan  yang  cukup  pelik,  ia  diharuskan  untuk  meninggalkan  al-Harr ā n  yang merupakan  kampung  halamannya  bersama  ayah  dan  ketiga  saudaranya  ke  Damaskus. Ini terjadi sebagai dampak terjadinya invasi yang dilakukan Mongol ke dalam wilayah al-Harr ā n.  Seusai  berpindah  ke  Damaskus,  ayahnya  menjadi  kepala  sekolah  sebuah madrasah yang bernama Madrasah Sukkar ī yah. Di madarasah tersebut Ibn al-Taym ī yah kecil menempuh pendidikan formal. Di sana ia diajar oleh seorang guru yang bernama Shams  al-D īn  ‘Abd  al -Rahm ā n  al-Makd ī s ī .  al-Makd ī s ī adalah  seorang  cendekiawan penganut  mazhab  Hanbal ī setelah  reformasi  Baybars.  Ibn  al-Taym ī yah  kemudian menggantikan  posisi  ayahnya  sebagai  kepada  madrasah  hingga  pada  tanggal  2 Muharrram 683 H. (21 Maret 1284 M.) ia diperbolehkan untuk mengajar yang pertama kalinya. Pada tanggal 10 Safar 684 atau 17 April 1285 dia mulai mengajar tentang tafsir al- Qur’ā n di Masjid Umayyad. 9
Berdasarkan  tulisan  berjudul Pemimpin  Non-Muslim  dalam  Perspektif  Ibnu Taimiyah yang  ditulis  oleh  Abu  Tholib  Khalik  yang  juga  mengutip  Syafiq  A.  Mughni dalam  bukunya  yang  berjudul  Dinamika  Intelektual  Islam  Pada  Abad  Kegelapan dinyatakan bahwa Ibn al-Taym ī yah adalah orang yang sangat disegani pada saat itu dan dianggap sebagai keturunan Imam besar A h ̣ mad b. Hanbal dan juga mendapat julukan sebagai  A h ̣ mad  muda.  Dijuluki  seperti  itu  karena  penguasaan  intelektual  Ibn  al- Taym ī yah dinilai setara dengan A h ̣ mad b. Hanbal. 10 Selain itu ia juga dikenal sebagai pemikir  yang  kritis,  mandiri,  setia  dengan  kebenaran,  hebat  dalam  berpidato  dan memiliki keuletan yang luar biasa hebat. 11 Pada sekitaran tanggal 20 Dzulhijjah 728 H.
(26 September 1328 M) dia wafat di suatu penjara dan dikebumikan pada waktu Ashar di samping makam Syekh Jam ā l al-Isl ā m Sharaf al-D ī n. 12

## C. Negara dalam Pandangan Ibn Taym ī yah
Diketahui  bahwa  Ibn  al-Taym ī yah  dalam  pemikiranya  tentang  sebuah  negara, memiliki  kesamaan  dengan  pemikiran  negara  dari  filsuf  Yunani  Klasik  semacam Aristoteles.  Kesamaan  itu  bisa  dilihat  dari  pemikiran  keduanya  yang  pada  intinya memandang  negara  sebagai  suatu  kebutuhan  di  mana  seorang  pemimpin  wajib  ada
9 Noorhayati, “Exclusive Islam”, 214 -215.
10 Khalik, “Pemimpin Non - Muslim”, 68 -69.
11 Anton  Afrizal  Candra,  “Pemikiran  Siyasah  Syar’iyah  Ibnu  Taimiyah:  Kajian  terhadap  Konsep  Imam  dan Khilafah  dalam Sistem  Pemerintahan  Islam”, Universitas  Islam  RIau  Press  Journal ,  vol.  1  no.  2  (Oktober, 2017), 164.
12 Irawan, “Mekanisme Pasar Islami”, 71.
guna mengatur jalannya negara dan kesejahteraan bersama. 13 Disebutkan juga bahwa manusia  itu  merupakan  makhluk  politik  yang  dibentuk  dari  alam,  dengan  demikian secara  alami  ketika  mereka  menerapkan  sebuah  pemerintahan  disitu  ada  tujuan  dan manfaat yang ingin diperoleh, seperti pembentukan moral, tolong menolong dan juga gotong royong. 14
Dalam  pandangannya,  Ibn  al-Taym ī yah  untuk  kewajiban  mendirikan  sebuah negara  atau  kekuasaan.  Ibn  al-Taym ī yah  menjelaskan  bahwa  untuk  mewujudkan negara  yang  dapat  mensejahterakan  umat  di  dunia  akhirat,  maka  diperlukannya seorang pemimpin negara yang adil dan rakyat yang patuh akan pemimpinnya. Dalam hal ini ia menggunakan karakteristik al- H ̣ ad ī th dan juga ajaran Islam. Oleh karena itu tidak  berlebihan  kalau  disebut  bahwa  gagasan  Ibn  al-Taym ī yah  mengenai  pendirian suatu  negara  harus  mendasarkan  pada  kewajiban  agama.  Meskipun  demikian,  sekali lagi  Ia  menolak  konsep  suatu  negara  harus  dibentuk  karena  pertimbangan ijm ā‘ , melainkan  kewajiban  untuk  mensejaterakan  umat. 15 Jadi,  ide  pemerintahan  suatu negara  dalam  perspektif  ini  tidak  lain  adalah  satu  gagasan  tentang  negara  harus berdasar nilai-nilai Islam dengan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan umat di alam semesta ini. 16
Dalam  kehidupan  berpolitik,  sebagai  seorang  cendekiawan  di  sini  Ibn  al- Taym ī yah  sangat  menekankan  akan  pentingnya  suatu  negara  untuk  memiliki  seorang pemimpin  yang  amanah  dan  adil.  Kriteria  tersebut  dinilai  sangat  berhubungan berperan  besar  dalam  melahirkan  suatu  negara  yang  baik.  Jika  seorang  pemimpin memimpin  secara  amanah,  maka  secara  tidak  langsung  ia  telah  menjalankan kewajibannya  secara  adil  begitu  pula  sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  ia  tidak mensyaratkan  bagi  seorang  pemimpin  harus  menjadi  Muslim.  Karena  sesungguhnya terdapat  firman  All ā h  di  surat  al-Nis ā’  menjelaskan  tentang  suruhan  seseorang  untuk menyampaikan  sebuah  amanah  kepada  mereka  yang  berhak  dan  melaksanakan keadilan  dalam  menetapkan  sebuah  hukum  untuk  manusia.  Di  sini  ditekankan  bahwa perlunya pemimpin yang penuh dengan keterampilan dan kecakapan dan bukan karena adanya  sebuah  ikatan  primordial. 17 Meskipun  demikian  dalam  perkembangannya gagasan ini mendapatkan banyak kritikan dari cendekiawan Muslim lainnya.
13 Candra, “Pemikiran Siyasah”, 164.
14 Ibid., 164-165.
15 Ibid., 166-167.
16 Ibid.
17 Ibid., 167.
Terlepas  dari  perdebatan  syarat  seorang  pemimpin  apakah  harus  seorang Muslim,  Tuhan  mewajibkan  hamba-Nya  untuk  patuh  kepada  All ā h,  Rasul  dan  juga dengan  pemimpin.  Firman  tersebut  berada  di  surat  al-Nis ā’  ayat  59.  Maksud  dari firman  tersebut  adalah  mematuhi  pemimpin  yang  tidak  melanggar  ketentuan- ketentuan  dalam  Islam  dalam  menjalankan  pemerintahannya  selain  mematuhi  All ā h serta  Rasul.  Dia  menjelaskan  bahwa  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  yang  ada  di lingkungan  masyarakat  luas,  diperlukan  suatu  sikap  yang  adil  dan  mendasarkan  pada hukum yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi. Para pemimpin juga dituntut untuk  membudayakan  musyarawah  guna  menyelesaikan  suatu  persoalan.  Musyawarah diperlukan  sebagai  wahana  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  masalah  dan sebagai bentuk perbuatan yang menggambarkan sikap orang yang beriman. 18
Dalam pandangan Ibn al-Taym ī yah pemimpin terdiri dari pemimpin negara dan ulama,  hal  tersebut  didasarkan  pada  surat  al-Nis ā’  ayat  59.  Karena  itu  jika  ingin mewujudkan  masyarakat  yang  baik,  maka  harus  terjadi  kerjasama  antara  pemimpin negara  dan  para  ulama.  Kerjasama  yang  terjalin  pun  harus  berdasarkan  kepentingan dan  atas  pedoman  al- Qur’ā n  serta  al- H ̣ ad ī th.  Jika  seorang  pemimpin  mengalami kesukaran  dalam  mencari  dalil-dalil,  maka  ia  dapat  menuruti  orang  yang  memiliki pengetahuan  agama  yang  lebih  dan  juga  terpercaya.  Dalam  persoalan  ini  Ibn  al- Taym ī yah  menekankan  pentingnya  kemampuan  dalam  berijtihad. 19 Ijtihad  dilakukan guna  memurnikan  agama  dari  pemikiran-pemikiran  sesat.  Sampai  di  sini  penulis menangkap  bahwa  dalam  pandangan  Ibn  al-Taym ī yah,  tujuan  dan  peran  negara  itu menegakkan  agama  demi  kepentingan  rakyat  yang  sejahteraserta  demi  keselamatan hak dan kewajiban warganya.
Jika  gagasan  Ibn  al-Taym ī yah  dibawa  ke  dalam  konsep  sekarang  ini,  maka kurang lebih ia akan menyatakan bahwa berkelompok guna mengelola kapasitas alam merupakan  suatu  keharusan.  Hal  ini  akan  mendorong  lahirnya  suatu  institusi  yang disebut negara. Sebab bernegara merupakan suatu gagasan organis yang tidak mungkin dihindari.  Menurutnya,  penting  bagi  suatu  institusi  untuk  melakukan  pengelolaan masyarakat guna mencapai apa yang dinamai sebagai keadilan. Manusia pada dasarnya memiliki watak suka membangun secara alami. Karena alasan itulah setiap kali mereka berkumpul  dan  berkelompok  pasti  mengusahakan  suatu  kegiatan  yang  dibutuhkan untuk  kemaslahatan  dan  mengatasi  persoalan  yang  ada  pada  diri  mereka.  Ibn  al- Taym ī yah  sendiri  memandang  bahwa  hakikat  pemerintahan  yaitu  kekuasaan  yang
18 Ibid., 168.
19 Fazlur Rahman, Islam , terj. Senoaji Saleh (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 113.
memaksa  juga  diperlukan  jika  ingin  adanya  suatu  solidaritas  dalam  masyarakat  dan jika tidak ingin hancur dalam keegoisan alamiah manusia.
All ā h  memiliki  kedudukan  sebagai  satu-satunya Dh ā t yang  memiliki  kekuasaan dan kekuatan. Di bumi, khalifah ditugaskan untuk membentuk pemerintahan yang adil. Setelah  wafatnya  Rasul,  All ā h  menguji  manusia  untuk  segera  memilih  pengganti pemimpin sebagai seorang khalifah. Ibn al-Taym ī yah menjelaskan bahwa pemerintahan Islam  itu  sebagai,  bayangan  All ā h  di  muka  bumi.  Ia  menjelaskan  tentang  pentingnya kekuasaan  dalam  menegakkan  syariat  serta  kewajiban  umat  untuk  mematuhinya.  Dia memandang  Islam  sebagai  suatu  ajaran  sekaligus  tatanan  sosial  yang  dapat  dijadikan sebagai inspirasi kehidupan manusia. 20
Ibn  al-Taym ī yah  mengkritik  keras  gagasan  Sh ī‘ah  tentang  ajaran  mereka yang  mengatakan  kalau  Imam  itu  dalam  pengangkatannya  harus  diangkat  oleh  All ā h seperti  ‘Alī yang  diangkat  oleh  Tuhan  dan  yang  telah  dibuktikan  oleh ijm ā‘ .  Ia  juga tidak  sependapat  dengan  kaum  Sunni  dalam  pengangkatan  pemimpin  yang dilaksanakan dengan jalan pemilihan. Ibn al-Taym ī yah dalam pendapatnya menegaskan bahwa  pengangkatan  kepala  negara  harus  dilakukan  dengan  model  pengangkatan  al- Khulaf ā’ al-R ā shid ī n. Dalam pengangkatannya keempat khalifah tersebut menggunakan adanya mub āya‘ah (pembaiatan)  dalam  persetujuan  umat,  yaitu  sumpah  kesetiaan antara imam atau kepala negara dan juga masyarakat dalam mengadakan suatu kerja sama, yang disebut bernegara. Hal ini oleh cendekiawan asal Harr ā n tersebut dianggap sebagai suatu cerminan dari keinginan taat kepada All ā h serta Rasul-Nya. 21
Kepala  negara  menurut  Ibn  al-Taym ī yah  memiliki  kewajiban  untuk  meneliti dengan teliti siapa saja yang akan menduduki kekuasaan di daerah-daerah, dari tingkat yang terendah hingga ketingkat atas. Dalam pengangkatannya pun harus bersikap adil tidak  berdasarkan  hubungan  saudara,  sahabat,  suku,  daerah  maupun  sebab  lainnya, tapi  harus  berdasarkan  kecakapan  serta  keterampilan  untuk  menjadi  seorang pemimpin.  Untuk  orang  yang  menempati  jabatan  tersebut  haruslah  orang  yang memang  memiliki  hak  dan  juga  adil.  Jika  pemimpin  yang  baik  tersebut  menjalankan amanah  rakyat  dengan  baik  maka  orang  tersebut  akan  dipandang  All ā h  sebagai pemimpin  yang  baik  tidak  hanya  dipandang  baik  oleh  rakyatnya.  Pengankatan
20 Imron  Mustofa,  "Fisika  Atom  sebagai  Basis  Filosofis  Ilmu  dalam  Perspektif  al-Ghazali." Epistemé:  Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman 12, no. 1 (2017), 53-75.
21 Candra, “Pemikiran Siya sah ” , 170.
pemimpin menurut dia dipandang sebagai cara pengangkatan yang baik karena objektif dan aktual. 22
Dalam Islam yang secara jelas menyuruh untuk penegakan dalam amar ma‘rū f nahy ‘an munkar , penegakan keadilan, bermasyarakat secara teratur, menolong orang yang dianiaya, melaksanakan hukum h ̣ add , kesemuanya itu hanya akan terwujud bila ada  pemimpin  atau  penguasa.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya  seorang  pemimpin  agar dapat terwujud cita-cita tersebut. Dari semua apa yang telah dimaksud olehnya, sudah jelas bahwa pemimpin itu merupakan wali, agen otoritas, wakil Tuhan untuk mengatur umat.  Dapat  ditekankan  dari  penjelasan  tersebut  bahwa  seorang  pemimpin  bukanlah seorang yang memiliki suatu negara melainkan orang yang melaksankan perintah All ā h demi  kelangsungan  hidup  manusia.  Ibn  al-Taym ī yah  sendiri  dengan  gamblang menyatakan bahwa negara adalah amanah atau mandat Tuhan kepada sang pemimpin untuk dipelihara dengan baik. 23
Ibn al-Taym ī yah sendiri tidak pernah menyinggung suatu sistem yang bertujuan untuk pengangkatan pemimpin. Namun, jika diamati dan dipahami lagi, meskipun dia tidak menetapkan suatu sistem khusus untuk itu tetapi yang tepenting baginya bahwa orang yang akan memimpin harus amanah dan adil. Ia lebih mementingkan persyaratan ini bagi seorang pemimpin dibanding hal lainnya. Ini dikarenakan melalui persyaratan yang  cocok,  maka  orang  tersebut  dapat  duduk  di  kursi  pemerintahan  dengan  sistem apa saja. Dalam persyaratan seorang kepala negara, dalam perspektif Ibn al-Taym ī yah, harus  memenuhi  persyaratan  kekuatan  dan  integritas.  Dari  kedua  hal  tersebut  apa yang dimaksudnya adalah orang yang kuat untuk dipercaya dan orang yang baik untuk bekerja.  Persyaratan  tersebut  serupa  dengan  apa  yang  termaktub  dalam  surat  al- Qashash ayat 26.
Ibn  al-Taym ī yah  tidak  mengharuskan  ataupun  menetapkan  satu  bentuk  suatu negara.  Ia  lebih  menghendaki  bentuk  suatu  negara  didasarkan  pada  kemaslahatan masyarakat  secara  luas.  Bentuk  suatu  negara  harus  didasarkan  pada  kerjasama  antar masyarakat  serta  didasarkan  pada  nilai-nilai  syariat  dalam  Islam,  karena  sejatinya penguasa  dari  segala  penguasa  adalah  All ā h.  Apa  yang  dikehendaki  Ibn  al-Taym ī yah sebagai negara setidaknya dapat kita rangkum  di antaranya: pertama negara hukum. Bentuk  negara  semacam  ini  adalah  bentuk  negara  yang  mendasarkan  segala  sesuatu pada hukum, baik hukum Ilahi ataupun na z ̣ ar ī . Ia sebenarnya lebih menghendaki jika negara hukum itu lebih dominan kepada hukum Ilahi dengan segala syariat yang ada,
22 Ibid. 171.
23 Khalik, “Pemimpin Non -Muslim ” , 78.
namun di sisi lain ia juga tidak menolak tentang hukum-hukum yang dibuat oleh para penguasa. Meskipun demikian ia mensyaratkan bagi hukum yang disebut terakhir harus berdasarkan  al- Qur’ā n  dan  al-Sunnah,  dalam  arti  tidak  melenceng. Kedua ,  ia menghendaki  bentuk  negara  republik.  Bentuk  negara  ini  mengajarkan  bahwa  dalam penentuan kepala negara, calon pemimpin berasal dari rakyat dan juga rakyat lah yang harus  memilihnya. Ketiga, ia  juga  menghendaki  negara  monarki.  Bentuk  negara  ini dipimpin  oleh  seseorang  yang  memiliki  keunggulan  daripada  masyarakat  lain  yang menjadikanya  dipilih  menjadi  pemimpin  karena  kepercayaan  warganya.  Namun,  sang pemimpin tersebut harus menujukan tugas kepemimpinannya hanya untuk All ā h. Dari pernyataan-pernyataan tersebut sebenarnya Ibn al-Taym ī yah tidak menetapkan secara pasti bentuk negara apa yang baik, namun ia hanya memberi opsi-opsi bentuk negara, dan  yang  terpenting  suatu  bentuk  negara  tersebut  hanya  bertujuan  untuk  All ā h  dan keadilan rakyat. 24
Ibn al-Taym ī yah menjadikan al- Qur’ā n sebagai suatu landasan atas segala  ide- idenya.  Ia  berpatokan  bahwa  ajaran  Islam  adalah  ajaran  yang  mengandung  nilai-nilai kebenaran.  Oleh  karena  itu,  keadilan  harus  ada  bahkan  menjadi  suatu kebaikan  bagi seluruh alam. Dalam berpolitik dan kenagaraan, Ia sangat menekankan bahwa keadilan yang  universal  adalah  sesuatu  yang  jauh  lebih  baik  daripada  tingkat  keimanan seseorang.  Kemudian  atas  pemikirannya  tersebut  keluarlah  ungkapan  yang  cukup kontroversial  di kalangan  cendekiawan  Muslim,  yaitu  “lebih  baik  jika  dipimpin  o leh orang  non- Muslim  yang  adil  daripada  orang  Muslim  yang  zalim”. 25 Dalam  pernyataan tersebut  jelas  bahwa  untuk  menjadi  seorang  pemimpin  tidak  memandang  orang tersebut agama apa, ras apa atau dari tradisi apa ia dibesarkan, namun dari keadilan seorang  pemimpin  tersebut.  Tugas  utama  negara  sebagai  negara  yaitu  tegaknya keadilan  yang  universal  tanpa  memandang  apapun.  Meskipun  demikian  yang  tidak boleh dilupakan bahwa semua keadilan yang dilakukan harus berdasar hukum dan nilai- nilai dalam Islam.
Ibn  al-Taym ī yah  memang  hidup  di  daerah  yang  heterogen,  karena  ia  hidup  di zaman di mana perselisihan sedang gencar-gencarnya terjadi di lingkungan sekitarnya. Ibn  al-Taym ī yah  hidup  berdampingan  dengan  orang-orang  yang  berbeda  agama,  ras, suku,  tradisi,  serta  bangsa.  Baginya  itu  semua  adalah  suatu  rahmat  dan  anugerah, karena  itu  dapat  menimbulkan  keberagaman.  Jika  keberagaman  itu  tidak
24 Taefur  Aziz,  “Bentuk  Negara  Menurut  Ibnu  Taimiyah”, (Skripsi--Universitas  Negeri  Sunan  Kalijaga, Yogyakarta, 2008), 130-131.
25 Khalik, “Pemimpin Non -Muslim ” , 72-73.
diorganisasikan dengan baik maka akan menjadi suatu persoalan tersendiri. Masalah itu datang  karena  masing-masing  individu  merasa  saling  benar,  egois  serta  tidak  mau mengalah  satu  sama  lainnya.  Jika  dalam  situasi  yang  tidak  bagus  seperti  itu,  maka akan  memunculkan  kesulitan  dalam  menciptakan  stabilitas  politik  dan  kehidupan sosial.
Tokoh  kelahiran  al-Harr ā ini  tampaknya  tidak  sependapat  dengan  konsep kekhalifahan  kaum  Quraysh.  Baginya  kepemimpinan  Quraysh  dinilai  tidak  relevan dengan  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  yang  telah  diwarnai  oleh  konsep  bernegara dengan  lingkungan  masyarakat  yang  heterogen  serta  hidup  di  era  kosmopolitan. Baginya dalam kondisi masyarakat yang heterogen, setiap individu mempunyai hak dan kewajiban  yang  setara  dalam  persoalan  kepemimpinan,  baik  sebagai  yang  dipimpin maupun pemimpin. Ia menolak untuk sependapat dengan ke- hujjah- an al- H ̣ ad ī th yang menyatakan bahwa pemimpin harus dari kaum Quraysh. Kebanyakan pemahaman para cendekiawan Muslim tentang al- H ̣ ad ī th tersebut dinilainya cenderung menyeru kepada pengkultusan  suatu  golongan,  dalam  konteks  dewasa  ini  bisa  pula  dimaknai  sebagai pengagungan  satu  bangsa  tertentu.  Menurut  pendapatnya,  ungkapan  Rasul  sejatinya tidak  menyeru  pada  pengagungan  satu  golongan  tertentu  di  atas  yang  lain.  Sebab, seandainya itu terjadi maka akan terjadi kontradiksi antara pernyataan Nabi dan ayat dalam  al- Qur’ā n.  Ia  melihat  di  dalam  al- Qur’ā n  selalu  ditekankan  akan  pentingnya ketiadaan  perbedaan  antara  satu  individu  dan  lainnya,  meskipun  ada  beberapa manusia  yang  memang  dimuliakan  di  atas  yang  lain,  seperti  Nabi  dan  Rasul.  Ia berpendapat  bahwa  persyaratan  bagi  seorang  pemimpin  itu  berdasarkan  al- Qur’ā n karena memang lebih adil dan lebih bermakna. Gagasan ini ia tawarkan dengan alasan persoalan kepemimpinan sudah seharusnya mampu memberi solusi politik yang terbaik pada  setiap  lini  masa  kehidupan,  karena  kepemimpinan  dalam  ajaran  Islam  sudah selalu menekankan pada pemberian kesempatan yang sama rata dan adil. 26
Mengenai persoalan non-Muslim, dari berbagai pernyataan yang dinyatakan oleh Ibn  al-Taym ī yah  jelas  bahwa  menurutnya  diperbolehkan  bagi  seorang  Muslim  untuk dipimpin  oleh  orang  non-Muslim.  Persoalan  diperbolehkannya  hal  tersebut  karena menurutnya yang terpenting dari seorang pemimpin adalah pemenuhan kualifikasi atau persyaratan kepemimpinan. Dalam kaca mata nya, persyaratan seorang pemimpin yang baik adalah yang akan menjadi kunci suksesnya suatu negara. Jika dikembalikan sedikit pada  penjelasan  sebelumnya,  Ibn  al-Taym ī yah  memang  menegaskan  bahwa  selama
26 Ibid., 75.
seorang pemimpin non-Muslim itu memenuhi persyaratan maka sah saja baginya untuk menjadi  seorang  pemimpin  di  kalangan  masyarakat  Muslim.  Fenomena  yang  terjadi, kaum  Muslim  pun  terkadang  ada  yang  tidak  bersikap  adil,  oleh  karena  itu  ia memperbolehkan  hal  ini.  Intinya,  ia  tidak  mendahulukan  seorang  pemimpin  karena latar belakangnya, melainkan integritas, kapasitas, komitmen, serta kemampuan yang dibutuhkan. 27 Selain hal tersebut, dalam jurnal yang ditulis oleh Mufid, yang berjudul Ibnu  Taimiyah  dan  Teori  Pemerintahan  Islam menjelaskan  bahwa  bentuk  khilafah kaum Sunni yang dianggap memiliki landasan teologis dalam al- Qur’ā n juga mendapat kritikan  dari tokoh  ini.  Ia  menyatakan  bahwa  kualitas  negara Islam  itu  tidak terletak pada  keselarasan  dengan  struktur  konstitusional  tertentu,  melainkan  adanya kecakapan  serta  kapasitas  pemegang  kekuasaan  untuk  melaksanakan  prinsip  syariah yang merujuk pada al- Qur’ā n , al-Sunnah, ijm ā‘ maupun qiy ā s . 28

## D. Ahl al-Shawkah
Ibn al-Taym ī yah mensinyalir bahwa dalam proses pengambilan suatu keputusan sering kali terjadi adanya satu usaha monopoli dengan menolak adanya segala bentuk konsultasi  dan  lebih  mengedepankan  egoisme  diri.  Dalam  hal  ini  bahkan  Ibn  al- Taym ī yah sempat mengkritik lembaga pengambil keputusan yang disebut Ahl H ̣ all wa al- ’Aqd . Menurutnya lembaga tersebut sering memproduksi suatu keputusan yang sama sekali  tidak  memihak  kepada  rakyat,  bahkan  tidak  sedikit  yang  malah  merugikan mereka. Dengan alasan  ini ia menganggap para  pejabat negara di lembaga itu  sering kali  hanya  melaksanakan  perintah  penguasa  tanpa  mempertimbangkan  kemaslahatan rakyat  secara  luas.  Ia  juga  menilai  bahwa  lembaga  semacam  ini  telah  secara  tidak langsung  mempraktikan  penegasian  terhadap  prinsip-prinsip sh ū r ā dalam Islam. Melihat  kenyataan  semacam  ini,  Ibn  al-Taym ī yah  menilai  bahwa  seharusnya  lembaga tersebut  melibatkan  semua  lapisan  masyarakat  dengan  diwakili  oleh  dewan  yang disebut Ahl  al-Shawkah, dengan  prinsip  ketaatan  tanpa  memandang  profesi,  maupun kedudukan yang ada. 29
Ijm ā‘ dalam perspektif Ibn al-Taym ī yah merupakan proses yang mendorong para  ulama  untuk  melakukan  pengambilan  keputusan  dengan  cara  musyawarah  guna mendapatkan  keputusan  yang  bulat  dan  final.  Oleh  karena  itu,  ia  membagi ijm ā‘
27 Ibid., 83-84.
28 Mufid, “Ibnu Taim i yah dan Teori Pemerintahan Islam”, Jurnal Bestari , no. 13 (Nopember-Desember,1992),
21.
29 Shobahussurur,  “Proses  Pengambilan  Keputusan  Prespektif  Ibn  Taimiyah”, Jurnal  Tsaqafah ,  vol.6,  no.1 (April, 2010), 66-67.
kedalam dua macam: qa t ̣ ’ī dan z ̣ ann ī . Qa t ̣ ’ī merupakan ijm ā‘ yang dinukilkan secara mutaw ā tir baik ucapan atau perbuatan, atau dengan kata lain, yang sudah dipastikan tidak ada yang menyalahi dan keberadaannya disandarkan kepada na s ̣ s ̣ al- Qur’ā n dan al- H ̣ ad ī th. Ijm ā‘ z ̣ ann ī merupakan ijm ā‘ yang belum atau tidak dapat dipastikan bahwa di  sana  ada  kemungkinan  pendapat  lain  yang  menyalahi ijm ā‘ itu. Ijm ā‘ seperti  itu sering juga disebut dengan ijm ā‘ iqr ā r ī atau istiqr ā‘ī . 30
Oleh  karena  inti  dari  konsep  bernegara  adalah  kesejahteraan  rakyat, maka seharusnya  mereka  saling  berkonsultasi  demi  menemukan  jalan  keluar  yang  terbaik, tanpa  mengorbankan  salah  satu  pihak.  Sudah  seharusnya  rakyat  juga  berhak  dalam menyampaikan  aspirasinya.  Aspirasi  rakyat  juga  harus  diindahkan  oleh  penguasa, selama  itu  memang  baik  untuk  kebersamaan  dan  keutuhan  sebuah  negara.  Jika melakukan  suatu  keputusan  yang  secara  sepihak  sudah  jelas  bahwa  itu  merupakan suatu  kezaliman,  maka  kezaliman  tersebut  akan  menjadikan  suatu  negara  rusak, sebagai  akibat  dari  sistem  pemerintahan  yang  telah  terinfeksi  virus-virus  dari  pihak berwenang itu sendiri. 31 Pemimpin negara selain menerima pendapat dari para ulama, harus  menerima  pendapat  wakil-wakil  rakyat  yang  mempunyai  otoritas  dari  semua kelas-kelas  masyarakat  yang  berkepentingan  serta  dari  seluruh  masyarakat  yang sanggup memberikan pendapat. 32
Ibn  al-Taym ī yah  memberi  persyaratan  yang  cukup  ketat  dalam  menerima suatu  hasil ijm ā‘ sebagai  dasar  hukum.  Persyaratan  itu  adalah  adanya  persetujuan secara  penuh  oleh  seluruh  ulama  tentang ijm ā‘ yang  telah  dilakukan  serta.  Dalam pandangan Ibn al-Taym ī yah al-fuqah ā’ a l- Arba‘ah hanya merupakan kesepakatan yang mengikat  dan  bukan ijm ā‘ final  dengan  kesepakatan  seluruh  kaum  Muslim.  Ia  juga menyatakan  bahwa  ada  batasan  untuk  keputusan-keputusan  yang  diambil ahl  al- shawkah dalam  suatu  musyawarah.  Ada  juga  masalah-masalah  yang  tidak  dapat diputuskan melalui konsultasi. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah masalah yang  memang  keberadaanya  sudah  jelas  terdapat  di  dalam  al- Qur’ā n  dan  al-Sunnah.
Hal  tersebut  terjadi  karena  keduanya  merupakan  dasar  umat  Islam  yang  tidak  bisa dirubah. Namun jika itu bukan merupakan ajaran dasar, maka perlu dilakukan sh ū r ā . 33 Al- Qur’ā n  dan  al-Sunnah  tidak  menetapkan  satu  bentuk  sistem ketatanegaraan  tertentu,  keduanya  hanya  menyampaikan  prinsip-prinsip  dasar  yang
30 Ibid., 68.
31 Ibid., 67.
32 Ibid., 69.
33 Ibid., 68-69.
harus  dipegang  teguh  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Ibn  Taim ī yah dalam  gagasannya  tentang  negara  menyatakan  bahwa  keberadaan  negara  dibutuhkan oleh  umat  secara  rasional  dan  agama.  Dalam  penentuan  pemimpin,  bentuk  dan konstitusi negara itu harus ditentukan oleh hasil konsultasi (musyawarah) umat sebagai pemegang  kedaulatan.  Di  sini  diperlukan  keputusan-keputusan  yang  berdasarkan prinsip sh ū r ā yang  diperlukan  untuk  menata  permasalahan-permasalahan  yang  ada dalam kehidupan rakyat. Ini karena konstitusi negara harus berdasark an syari’ at yang meliputi  ajaran-ajaran  dasar.  Di  sinilah  peran  dari  keberadaan  ulama,  sebagai pemandu jalannya kehidupan berbangsa dan negara. 34
Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengambil  suatu  keputusan  maka  dibutuhkannya  mekanisme  yang  benar.  Dari  semua itu, yang terpenting adalah kualitas yang dimiliki sang pengambil keputusan. Hal lain yang  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  yang  baik  adalah  pengambil  keputusan harus  mampu  merepresentasikan  pandangan  seluruh  rakyat,  keputusan  itu  harus diambil  melalui  mekanisme ijm ā‘ .  Ibn  al-Taym ī yah  menyatakan  selain  keputusan diambil dari suara mayoritas, keputusan juga harus berpedoman pada al- Qur’ā n dan al- Sunnah.  Selain  itu,  bagi  Ibn  al-Taym ī yah  bagaimana  cara  untuk  bermusyawarah  yang baik  tergantung  dari  prosesnya.  Proses  tersebut  harus  dimulai  dengan  pendekatan setiap  masalah  yang  dimusyawarahkan  harus  berdasar  al- Qur’ā n  dan  al-Sunnah.  Jika pendapat  itu  mendekati  keduanya  maka  itulah  yang  dipakai  atau  yang  digunakan.  Di sini ada larangan tentang mengikuti suatu pendapat berdasarkan jabatan, ras, maupun golongan  tertentu.  Artinya  jika  sang  pemberi  pendapatan  jabatannya  tinggi  tanpa menggunakan  kedua  pedoman  di  atas,  maka  pendapatnya  tidak  boleh  diterima. Dengan  kata  lain,  apa  yang  ingin  disampaikan  adalah  dalam  musyawarah  tidak  boleh hanya  berdasarkan  keputusan  mayoritas  rakyat  melainkan  dipertimbangkan  juga dengan  dua  landasan  penting  dalam  Islam.  Jika  keputusan  itu  tidak  sesuai  dengan kedua  pedoman  hidup  agama  Islam,  maka  tidak  akan  dilakukan.  Jadi  sistem musyawarah  yang  digagas  di  sini  lebih  mementingkan  keputusan  mayoritas  dengan tetap melihat unsur-unsur kebaikan atau burukan sesuai agama.
34 Ibid., 69.

## E. Penanaman Nilai-nilai Patriotisme
Ibn  al-Taym ī yah  mengarahkan  segenap  kemampuan  yang  dicurahkan  untuk sesuatu  yang  dicintai  All ā h  serta  menolak  segala  yang  dibenci  oleh  All ā h.  Ia menekankan  pentingnya  berjuang  untuk  menegakkan  dan  mempertahankan  agama, juga  dalam  bidang  pengembangan  keilmuan.  Bahkan  dalam  sejarah  hidupnya,  ia pernah  ditawan  karena  berurusan  dengan  penguasa  pada  sekitaran  tahun  1294  M. Menurutnya, agama dan negara tidak dapat dipisahkan, seperti bagian dari suatu kata dengan  makna  yang  sama  namun  berbeda  ejaan. 35 Dalam  sekian  banyak  karyanya, terdapat salah satu karya yang membahas politik yaitu al-Siy ā sah al- Shar‘ī yah f ī I s ̣ l ā t al- Ra’y  wa  al - Ra‘ī yah .  Tulisan  tersebut  membincangkan  signifikansi  kekuasaan  guna mewujudkan  tujuan  agama  serta  kewajiban  umat  untuk  mematuhi  penguasa  selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. 36 Karya lain yang membahas dasar- dasar hukum berjudul Jaw ā b f ī Ijm ā‘ wa al-Khabar al-Mutawattir. Tulisan yang disebut terakhir  membahas  metode  dalam  pengambilan  keputusan  hukum  yang  sesuai na s ̣ s ̣ serta ijm ā‘ . 37
Ibn  al-Taym ī yah  pernah  berurusan  dengan  penguasa  kekaisaran  Mam ā l ī k  saat berusia  32  tahun  karena  menghasut  rakyat.  Di  Damaskus  ia  memimpin  protes  atas khatib  Kristen  dengan  tuduhan  menghina  Nabi,  hingga  sang  khatib dapat  dihukum. 38
Sekitar  tahun  1298  M.  ia  pernah  menyampaikan  pendapat  tentang  sifat-sifat  yang dimiliki  All ā h.  Pendapatnya  itu  dianggap  bertentangan  dengan  keyakinan  mayoritas ulama yang memerintah di Damaskus dan Kairo saat itu. Kemudian pada tahun 1305 M. ia dibawa ke Kairo untuk ditahan. Para penguasa saat itu mengumumkan untuk siapa saja yang membela Ibn al-Taym ī yah, maka akan dihukum mati. Dia dipenjara di Kairo sekitar  satu  setengah  tahun. 39 Setelah  itu  ia  kembali  dipenjara  karena  digugat  oleh para  tokoh  sufi  di  Kairo.  Ia  dianggap  telah  mengutuk  pemahaman  para  sufi  yang menganut  ajaran itti h ̣ ā d, karena  hal  itu,  ia  ditahan  di  istana  yang  berlokasi  di Alexandria. Dia dipenjara selama dua tahun lamanya di situ. Ibn al-Taym ī yah kemudian dibebaskan oleh sultan al-M ā lik al-N ās ̣ ir. Tiga tahun di negeri itu tokoh kelahiran Harr ā tersebut mengisi harinya dengan menulis dan mengajar. 40
35 Ibn  al- Taymīyah, Al- Siyāsah  al - Syar‘īyah  fī  Is ̣ lat  al-Ra ’ y  wa  al-Ra ‘ī yah (Bayrūt:  Dār  al -Kutub  al- ‘Ilmīyah,
1988), 138.
36 Ibid., xiii.
37 Imron  Mustofa,  “Gagasan  Islamisasi  Ilmu  (Studi  tentang  Kerangka  Metodolo gi Institute  for  the  Study  of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))”. Disertasi— UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018, 200-201.
38 Ma’ruf, “Studi Analisis Pemikiran”, ix.
39 Ibid., xi.
40 Ma’ruf, “Studi Analisis Pemikiran”, xi.
Syria  kemudian  menjadi  tempat  tujuannya  pada  tahun  1312  M.  Di  sana  ia memimpin masyarakat untuk tidak mengecam pemerintah sampai pada tahun 1318 M. Karena  ia  menyampaikan  fatwa-fatwa tentang masalah  talak,  sultan  al-M ā lik  al-N ās ̣ ir melarangnya  untuk  menyampaikan  fatwa  tersebut.  Para  anggota  dewan  sengaja dikumpulkan untuk membahas dan memutuskan tentang masalah ini. Ibn al-Taym ī yah akhirnya dijebloskan ke penjara karena tidak mematuhi perintah Sultan. Setelah enam bulan  dia  bebas,  namun  masalah  tersebut  masih  tidak  kunjung  reda.  Para  anggota dewan  masih  menyebarkan  fitnah  kepada  sang  tokoh.  Ia  akhirnya  dipenjarakan kembali. Pada tanggal 26 September 1328 M. di penjara tersebut dia wafat pada usia 67 tahun. 41
Menurut  Hamka  dalam  karyanya Tasauf  Perkembangan  dan  Pemurniannya ada perbedaan  pandangan  hidup  antara  al-Ghaz ā l ī dan  Ibn  al-Taym ī yah.  Hamka menjabarkan  perbedaan  antara  sikap  kedua  tokoh  tersebut.  Pertama  ia menggambarkan sikap al-Ghaz ā li ketika lingkungan sekitarnya terjadi perang salib, ia seolah  tenggelam  dalam  khalwatnya.  Ia  memang  dikenal  sebagai  seorang  sufi  yang seolah menolak hidup, takut akan menempuh hidup dan mengasingkan diri. 42
Ibn  al-Taym ī yah  pernah  melawan  raja  Ghazan.  Raja  tersebut  merupakan penguasa  keturunan  ketiga  dari  Gengis  Khan.  Raja  tersebut  menyerang  Damaskus, padahal  diketahui  bahwa  ia  telah  masuk  Islam  Ibn  al-Taym ī yah  yang  telah  menetap lama  di  Damaskus  ikut  serta  mempertahankan  negeri  itu.  Ketika  sang  penguasa tersebut  menginjakkan  kaki  di  Damaskus,  ia  datang  sebagai  anggota  delegasi mengahadap sang raja dan menegur sang raja atas apa yang dilakukannya. 43
Selain  dikenal  sebagai  seorang  cendekiawan,  Ibn  al-Taym ī yah  juga merupakan seorang sufi yang zuhud guna mencapai kebesaran jiwa menentang segala penderitaan hidup. Bahkan menurut Hamka dalam bukunya Tasauf Perkembangan dan Pemurniaanya, Ibn  al-Taym ī yah  digambarkan  sebagai  seseorang  yang  bertasawuf sejati. Tokoh kelahiran Harr ā n ini berpandangan bahwa seorang sufi ialah seorang yang dengan  keras  menegakkan  sebuah  kebenaran.  Atas  dasar  inilah  tidak  mengherankan kalau  Ibn  al-Taym ī yah  saat  negaranya  dalam  bahaya  serangan  musuh,  ikut  masuk kebarisan tentara pembela kebenaran, sesuai dengan perintah komando. 44
41 Ibid., ixi-ixii.
42 Hamka, Tasauf, Perkembangan dan Pemurniannya (Jakarta: Citra Serumpun Padi, 1994), 215.
43 Ibid.
44 Ibid., 216-217.
Ibn  al-Taym ī yah  adalah  seorang  sufi  yang  dengan  tegas  ikut  menentang musuh.  Musuh  bukan  hanya  negara  lain  yang  mencoba  menginvasi,  tetapi  penguasa yang  tidak  adil  juga  termasuk  di  dalamnya.  Karena  usahanya  tersebut  ia  berkali-kali keluar  masuk  dan  berganti-ganti  penjara.  Ibn  al-Taym ī yah  pernah  menyatakan  pada murid yang dipenjara bersamanya, Ibn al-Qayyim bahwa dengan dipenjaranya ia, maka ia dapat mengembara dengan terus mencari kebenaran utamanya jika ia dipenjara di luar  kampung  halamannya.  Ia  juga  bangga  akan  dirinya  yang  dipenjara  karena  masih teguh  dalam  mempertahankan  keyakinannya.  Selain  itu,  ia  juga  pernah  mengatakan pada muridnya bahwa jika orang terbelenggu oleh hawa nafsunya maka orang tersebut sejatinya sedang ditawan oleh setan dan iblis. 45
Seperti  telah  dibahas  sebelumnya,  seluruh  gagasan  Ibn  al-Taym ī yah mengenai sistem perpolitikan, ketatanegaraan, patriotisme kepemimpinan kesemua itu dipengaruhi  oleh  lingkungan  sosio-politik  yang  terjadi  di  sekitarnya waktu  itu.  Dalam sejarah ia tercatat hidup di masa Mesir dipimpin oleh sultan al-M ā lik al-Man s ̣ ur Lajjin sekitaran tahun 696-698 H. (1297-1299 M.), sultan al-M ā lik al-N ās ̣ ir Mu h ̣ ammad b. al- Man s ̣ ur  al-Qalawun  tahun  698-708  H.  (1299-1308  M.)  dan  juga  pada  pemerintahan sultan  al-Malik  al-Mu z ̣ affar  al-Baybars  al-Jashankir  tahun  709  H.  (1309  M.).  Di  masa kekuasaan  nama-nama  tersebut  dunia  perpolitikan  umat  Muslim  tengah  mengalami pelbagai  gejolak  kekuasaan  utamanya  yang  berkaitan  dengan  wilayah  otonom  yang sama sekali tidak berhubungan dengan kekuasaan kepemimpinan di Baghd ā d. Diketahui pada  masa  itu  Ibn  al-Taym ī yah  sebagai  salah  satu  perintis  tentang  arti  pentingnya pembeharuan hukum Islam. Dengan kata lain, ia merupakan salah satu aktor pertama yang  menentang  persoalan taql ī d meskipun  secara  diam-diam  tetap  mengikuti  para pemimpin mazhab fikih. 46
Ibn al-Taym ī yah d iyakini telah menjalankan tugas “memperbaharui syari’ah dan  mempertahankan  nilai- nilai  agama”.  Saat  berusia 20  tahun  ia  diangkat  menjadi muft ī dan  menghasilkan  beberapa  karya  tulis  maupun  orasi-orasi  keagamaan.  Dia dengan pemikirannya menyarankan sebuah gerakan pemurnian reformatif yang dinamis dan  menawarkan  pemaknaan  dalam  persoalan  agama  dan  sosial  melalui  perdebatan secara  kritis  serta  menolak  pemurniaan  yang  sempit  dan  cenderung  dibatasi  oleh fanatisme.  Pernyataan-pernyataan  dia  saat  itu  cukup  kontroversial  dan  banyak menimbulkan respons yang bermacam-macam dari umat Islam. Salah satu kritik pedas yang  dialamatkan  kepadanya  yang  menyatakan  bahwa  Ibn  al-Ba t ̣ ūt ̣ ā pernah  menilai
45 Ibid., 217.
46 Ma’ruf, “Studi Analisis Pemikiran”, xvi.
bahwa  Ibn  al-Taym ī yah  merupakan  seorang  individu  berpengetahuan  luas  namun eksentrik  dan  terserang  penyakit  jiwa  kronis. 47 Tentu  analisis  semacam  ini  masih sangat mungkin dibantah, namun apa yang penulis dapati setidaknya menggambarkan bagaimana  situasi  dan  kondisi  yang  dihadapi  Ibn  al-Taym ī yah  dalam  menjalankan dakwahnya.
Terlepas dari itu, Ibn al-Taym ī yah pernah ikut serta ke dalam politik praktis yaitu pada sekitaran tahun 693 H. (1293 M.). Saat itu ia ditengarahi telah melakukan suatu  usaha  intervensi  atas  penjatuhan  hukuman  kepada  ‘Assaf  al -Nasr ā n ī ,  seorang seorang  umat  Kristen  yang  dijatuhi  hukuman  mati  oleh  kaum  Muslimin  di  daerah tersebut dikarenakan melakukan penghinaan terhadap Rasul. Gubernur Syria memberi pilihan  kepada  terdakwa,  dihukum  mati  atau  memeluk  agama  Islam.  Terdakwa  pun akhirnya memilih untuk menjadi seorang muallaf dan Gubernur kemudian memaafkan perbuatan tersebut. Ibn al-Taym ī yah menentang keputusan tersebut, baginya jika ada seseorang  baik  umat  Muslim  maupun  non-Muslim  menghina  nabi  harus  dijatuhi hukuman  mati.  Dalam  pendapatnya  meskipun  seseorang  masuk  dan  memeluk  Islam tidak  menghilangkan  sebuah  hukuman  atas  tindakan  yang  telah  diperbuat.  Karena pernyataannya  yang  dianggap  menentang  pemerintahan  tersebut,  dia  akhirnya dipenjarakan,  di  penjaranya ‘ Adraw ī yah yang  terletak di  Damaskus.  Di  sana  dia menulis  kitab  yang  berjudul al- ṣ ā rim  al-masl ū l ʿ al ā sh ā tim  al-Ras ū l .  Kitab  tersebut merupakan salah satu karya fenomenal yang dihasilkannya. 48
Salah satu peran penting dia tampak saat jasanya benar-benar dibutuhkan di era pemerintahan sultan al-M ā lik al-Man s ̣ ū r. Ia ditunjuk untuk memobilisasi penduduk guna mendesak umat Muslim melawan kerajaan Armenia kecil. Peran tersebut diemban Ibn  al-Taym ī yah  karena  ia  dikenal  sebagai  sosok  yang  tegas,  berwibawa  dan pemberani.  Setelah  banyak  mengalami  bermacam  peristiwa  dalam  hidupnya,  ia kemudian memutuskan untuk fokus pada aktivitas menulis. Semua ini terbukti dengan lahirnya beberapa karya dia seperti al-Ris ā lah al-Hamaw ī yah. Di dalam karya tersebut terdapat  fatwa  yang  menjelaskan  tentang  sifat-sifat  All ā h.  Karya  ini  pula  uang kemudian  memaksanya  untuk  terlibat  konflik  dengan  para fuqah ā’ yang  saat  itu dipimpin oleh al-Q ād ̣ i Jal ā l al-D ī n yang bermazhab H ̣ anaf ī yah. Karena masalah tersebut pula  dia  akhirnya  dibawa  ke  para  ahli  hukum  dan  juga  hakim  yang  terkenal  untuk dimintai  keterangan  atas  pemikiran-pemikirannya  yang  terdapat  pada  risalahnya.
47 Ibid., xvii.
48 Ma’ruf, “Studi Analisis Pemikiran”, xvi.
48 Ibid., xvii.
Keputusan  terakhir  dari  sidang  tersebut  menyatakan  Ibn  al-Taym ī yah  memenangkan perdebatan dan menguatkan pendapatnya. 49
Terlepas  dari  persoalan  tersebut,  keadaan  politik  Syiria  pada  waktu  itu memaksanya  untuk  sementara  waktu  menghentikan  kegiatan  intelektual  dan  dakwah keagamaannya.  Ia  kemudian  beralih  ke  politik  praktis  dengan  menjadi  orator  dan agiator.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  menggalang  bantuan  guna  menghalau  para tentara Mongol yang bersenjatakan modern. Pada tahun 700 H. (1301 M.), dia pergi ke Mesir  tepatnya  Kairo  untuk  meminta  bantuan  kepada  al-M ā lik  al-N ās ̣ ir  Mu h ̣ ammad  b. al-Man s ̣ ū r  al-Qalawun.  al-Qalawun  merupakan  salah  seorang  yang  memimpin  dinasti Mam ā l ī k .  Ibn  al-Taym ī yah  pergi  menemui  sultan  al-Qalawun  guna  memintanya  agar mengirimkan pasukan ke Syiria sebagai bantuan umat Muslim di sana. Ibn al-Taym ī yah yang  memang  berjiwa  seorang  pejuang  dan  berdarah  militer  kemudian  dijadikan sebagai  komandan  pasukan  tersebut.  Pasukan  yang  dipimpinnya  tersebut  berhasil meraih kemenangan pada peristiwa S ̣ aqhab . Dengan tercapainya keberhasilan tersebut membuat nama Ibn al-Taym ī yah semakin terkenal. Karena kemenangan tersebut juga dia dapat membujuk pihak militer untuk memberantas kaum “ Assasin ” yang diketahui adalah para pengikut A h ̣ mad ī yah dan Kisrawan ī yah. 50
Perjalannya hidup Ibn al-Taym ī yah tidak begitu saja menjadi mulus, ia bahkan mendapat tudingan dari rivalnya yang menyatakan bahwa dirinya merupakan seorang antrophomorpist. Tuduhan  ini  disebabkan  karena  dirinya  menulis  satu  karya  yang berjudul al- H ̣ am ī d ī y ā . Karya tersebut berisi pembelaan terhadap pendapat A h ̣ mad Ibn H ̣ anbal.  Selain  itu  ia  juga  menulis  karya  yang  berjudul al-Ris ā lah  al-Wasi t ̣ ī yah yang sebenarnya  bertujuan  untuk  pembelaan  atas  dirinya.  Namun  kenyataannya  karya tersebut malah dinilai telah menegaskan dan memperkuat tudingan yang diterimanya. Atas  banyaknya  reaksi  yang  secara  keras  didapatkan  membuat  dia  dipenjara.  Dia dipenjara  tanpa  adanya  proses  peradilan  terlebih  dahulu.  Namun,  berkat  uluran tangan Husam al-D īn Mahna b. ‘Isa, seorang Amir Arab, pada tahun 707 H. (1306 M.)
Ibn al-Taym ī yah dibebaskan dari penjara Kairo. 51
Karyanya  yang  berjudul Wa h ̣ dah  al-Wuj ū d juga  mendapat  reaksi  keras  dari kaum yang didalangi oleh Ibn ‘At ̣ a ’ al-Sakandar ī . Reaksi keras tersebut juga diketahui didukung penuh oleh sultan al-M ā lik al-Mu z ̣ affar Baybars al-Jashankir yang merupakan sultan  pengganti  al-N ās ̣ ir  b.  al-Qalawun.  Karya  tersebut  memang  berisi  tentang
49 Ibid., xix.
50 Ibid., xix-xx.
51 Ma’ruf, “Studi Analisis Pemikiran”, xx.
kritikan terhadap ajaran tawas s ̣ u ̣ l dan istigh ā thah. Terlepas dari itu, Ibn al-Taym ī yah juga  dipercaya  oleh  pemerintah  Mesir  untuk  mengikuti  perang  di  Yerussalem, Palestina.  Saat  itu  dia  berusia  51  tahun dan  pada  bulan  Dhulqa’dah  tahun  712  H. (Februari 1313 M.). Setelah itu, dia diperbolehkan untuk kembali ke Damaskus dan di sana  dia  mendapatkan  sebuah  gelar  guru  besar  dalam  bidang  fikih  dan  dikukuhkan sebagai mujtahid mu t ̣ lak .  Ternyata  karena  kedatangannya  ke  Damaskus,  membuat para rival politik Ibn al-Taym ī yah kembali membuatnya mendekam di penjara. Namun, dia  sudah  seperti  kebiasaan  ketika  dipenjara  selalu  berkarya  dengan  ide-ide  yang cemerlang.  Akibat  dari  itu  juga  dia  menjadi  dipersempit  jalannya  untuk  berkarya. Peralatan  berkaryanya  untuk  menulis  dirampas  secara  paksa.  Ia  terpukul,  karena  ia tidak  dapat  menyumbangkan  dan  menyalurkan  gagasan-gagasannya  lagi.  Setelah  dua puluh hari ia tidak berkarya, dia meninggal karena jatuh sakit dipenjara pada usia 65 tahun. Dia meninggal pada hari Senin, 20 Dzulqa’dah 728 H. (26 September 1328 M.).

## F. Kesimpulan
Sebagai  penutup,  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa: Pertama ,  kondisi masyarakat  di  mana  Ibn  Taym ī yah  merupakan  masyarakat  yang  dipenuhi  pelbagai macam  problematika.  Persoalan-persoalan  tersebut  cukup  pelik  yang  meliputi pemikiran, nasionalisme dan gerakan-gerakan adat masyarakat. Kedua , Pemimpin yang ideal merupakan kolaborasi dari pemimpin negara dan ulama. Ketiga , konsep “ jihad ” dapat  dapat  dihadirkan  dalam  bentuk  “kontak  fisik”  melawan  penjajah dan  dalam konteks pengembangan keilmuan. Penulis berargumen bahwa, mengulas Ibn Taym ī yah ibarat  menguras  sumur  tua.  Keluasan  pemikiran  dan  dinamika  sosial-politik menjadikannya sebagai tokoh yang harus dikaji dalam berbagai sudut pandang. Dalam hal  patriotisme,  landasan  sufistiknya  memberi  refleksi  bahwa  motivasi  membela bangsa dan negara harus diimbangi dengan sikap zuhud dan ketulusan bahwa manusia adalah bagian dari entitas kemanusiaan yang tidak akan lepas dari aspek ketuhanan.

## G. Referensi
Aziz,  Taefur. “Bentuk  Negara  Menurut  Ibnu  Taimiyah” .  Skripsi--Universitas  Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
Candra,  Anton  Afrizal. “Pemikiran  Siyasah  Syar’iyah  Ibnu  Taimiyah:  Kajian  terhadap Konsep Imam dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, Universitas Islam RIau Press Journal , vol. 1 no. 2. Oktober, 2017.
Hamka, Tasauf,  Perkembangan  dan  Pemurniannya .  Jakarta:  Citra  Serumpun  Padi, 1994.
Ibn al-Taym ī yah. Al-Siy ā sah al-Syar ‘ī yah f ī I s ̣ lat al-Ra ’ y wa al-Ra ‘ī yah. Bayr ū t: D ā r al- Kutub al- ‘ Ilm ī yah, 1988.
______________. Majm u> ’ Fataw ā . Riyad: Matabi’ Riyad , 1993.
______________. Majm u> ’ al-Ras ā il al-Kubr ā . Kairo: tp, 1996.
Irawan,  Mul. “Mekanisme  Pasar  Islami  dalam Konteks  Idealita  dan  Realita:  Studi Analisis  Pemikiran  al-Ghazali  dan  Ibnu  Taimiyah), Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Islam , vol. 1 no. 1. Januari, 2015.
Khalik, Abu Tholib. “Pemimpin Non - Muslim dalam Persapektif Ibnu Taimiyah”, Analisis: Jurnal Studi Keislaman , vol. 14 no. 1. Juni 2014.
Ma’ruf , Noor. “Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyyah Tentang Konsep Jihad” . Skripsi-- IAIN Walisongo, Semarang, 2010.
Mufid ,  “Ibnu  Taim i yah  dan  Teori  Pemerintahan  Islam”, Jurnal  Bestari ,  no.  13. Nopember-Desember,1992.
Mustofa, Imron. “Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi tentang Kerangka Metodologi Institute for  the  Study  of  Islamic  Thought  and  Civilization (INSISTS))”.  Disertasi— UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
------. "Fisika Atom sebagai Basis Filosofis Ilmu dalam Perspektif al-Ghazali." Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman 12, no. 1 (2017): 53-75.
N., Syafrial . “Corak Teologi Ibnu Taimiyah”, Tajdid: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , vol. 18, no. 1. Juli, 2015.
Noorhayati,  Siti  Mahmudah. “Exclusive  Islam  From  the  Perspective  of  Ibn.  al - Taym ī yah ” , Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , vol. 18 no. 2. Oktober, 2017.
Rahman, Fazlur. Islam , terj. Senoaji Saleh. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
Shobahussurur ,  “Proses  Pengambilan  Keputusan  Prespektif  Ibn  Taimiyah”, Jurnal Tsaqafah , vol.6, no.1. April, 2010.
Yasin , “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah”, Jurnal IlmIah Al-Syir'ah , vol. 8 no. 2. Desember, 2010.