## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER ATAS TINDAKAN MEDIS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA PASIEN
Andrew Kristianto Silalahi 1 , Ika Dewi Sartika Saimima 2 , Dwi Atmoko 3
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia Email: andrew766hi@gmail.com 1 , ika.saimima@ubharajaya.ac.id 2 , dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id 3

## ABSTRAK
Kata kunci: Tanggung Jawab, Dokter, Tindakan Medis Profesi dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya memiliki karakteristik yang khas.  Kekhususan  ini terlihat dari  pembenaran yang diberikan oleh  hukum yaitu  dari  diperkenankanya  melakukan  tindakan  medis  terhadap  tubuh  manusia dalam  upaya  memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan.  Tindakan  medis terhadap  tubuh  manusia  seperti  operasi,  pencangkokan,  pemindahan  bagian tertentu organ manusia yang dilakukan oleh dokter bukanlah digolongkan sebagai tindak  pidana.  Sebaliknya  bila  tindakan  kemudian  bukan  dilakukan  oleh  dokter maka  akan  tergolong  sebagai  tindak  pidana.  Profesi  dokter  diposisikan  sebagai profesi mulia (afficium mobile) sama dengan profesi advokat. Profesi ini bermisi mulia untuk menolong manusia yang mengalami susah.Tujuan penelitian ini untuk menganalisa  pertanggungjawaban  hukum  dokter  atas  dugaan  malapraktik  medik tindakan pembedahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta  prosedur penyelesaian laporan dugaan malapraktik medik ditinjau  dari  internal  profesi  kedokteran.Munculnya  sebutan  istilah  malpraktek pada sektor pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai diperbincangkan masyarakat dari berbagai pihak sebagai akibat banyaknya pengaduan kasus-kasus yang  diduga  merupakan  malapraktik  menurut  sebutan  dan  istilah  di  masyarakat terhadap  profesi  dokter  yang  dianggap  telah  merugikan  pasien  dalam  dokter melakukan  perawatan  seseorang  pasien.  Adapun  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normative  ditunjang  dengan  pendekatan  peristiwa atau  fenomena  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.Pencanangan  dan  penegakan norma hukum atas batasan malapraktik medik tersebut paling tepat  dimuat dalam undang  –  undang  tentang  Praktek  Kedokteran,  yang  sekarang  berlaku  dalam Undang  –  Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Penyelenggaraan  Praktik Kedokteran  dan  bagaimana  semestinya  pertanggung  jawaban  itu  dilakukan  dan sesuai secara hukum positive  yang berlaku di Indonesia. ABSTRACT Keywords: Responsibilities, Doctors, Medical Measures The profession of a doctor with its scientific tools has unique characteristics. This specificity  can  be  seen  from  the  justification  given  by  law,  namely  from  the permissibility of carrying out medical actions on the human body in an effort to maintain  and  improve  health  status.  Medical  actions  against  the  human  body such  as  surgery,  transplantation,  removal  of  certain  parts  of  human  organs carried out by doctors are not classified as criminal acts. Conversely, if the action is  not  carried  out  by  a  doctor,  it  will  be  classified  as  a  crime.  The  medical profession  is  positioned  as  a  noble  profession  (afficium  mobile)  similar  to  the advocate profession. This profession has a noble mission to help people who are experiencing  difficulties.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  legal
responsibility of doctors for alleged medical malpractice for surgical procedures based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and procedures for resolving reports of alleged medical malpractice from an internal view of the medical profession. The term malpractice in the health service sector has recently begun to be widely discussed by the public from various parties as a result of the many complaints of cases that are suspected of being malpractice according to the  designations  and  terms  in  society  against  the  medical  profession  which  is considered  to  have  harmed  patients  in  doctors  treating  a  patient.  As  for  this research,  it  uses  a  normative  juridical  method  supported  by  an  approach  to events or phenomena that occur in society. The promulgation and enforcement of legal norms on the limits of medical malpractice are best contained in the Law on Medical Practice, which is now in effect in Law Number 29. 2004 concerning the  Implementation  of  Medical  Practice  and  how  accountability  should  be carried out in accordance with positive law in force in Indonesia.

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  individu  maupun  masyarakat,  disadari  secara  bersama-sama  bahwa kesehatan merupakan pilar utama dalam proses pembangunan. Materi yang berlimpah ruah dan harta benda yang mewah, tidak akan ada gunanya ketika dihadapkan dengan kondisi fisik yang sakit.  Sehingga  roda  pembangunan  pun  bisa  macet  kalau  dihuni  oleh  orang-orang  yang  tidak berdaya secara fisik maupun mental. Bagi orang yang sehat, dengan kondisi jiwa raga yang segar bugar,  maka  terbentuklah  sumber  daya  manusia  yang  kuat  agar  dapat  bekerja  dan  beraktivitas secara produktif. Secara jelas tersurat dan tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cita-cita bangsa Indonsesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan social. (BAB, n.d.)
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  merupakan lex specialis, tidak  mencantumkan  aturan  mengenai  akibat  hukum  bagi  tenaga  kesehatan  yang melakukan  kesalahan  karena  lalai  ( culpa ).  Isi  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  ini  hanya mengatur mengenai kesalahan karena kesengajaan ( dolus ). Penegakan hukum yang proporsional terhadap  tindakan  dokter  yang  melakukan  tindakan  malapraktik  medik,  selain  memberi perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  sebagai  konsumen,  di  lain  pihak  juga  bagi  dokter  yang tersangkut dengan persoalan hukum jika memang telah melalui proses peradilan dan terbukti tidak melakukan perbuatan malapraktek akan dapat mengembalikan nama baiknya yang dianggap telah tercemar.  Masalah  hukum  kedokteran  memang  agak  sulit,  di  mana  ada  dua  bidang  yang  harus digabungkan.(LUBIS, 2020) Selain itu, malapraktek kedokteran sangat bervariasi, mungkin salah dalam  diagnosa,  dalam  terapi,  atau  dalam  melakukan  tindakan  operasi,  atau  hal  lain  yang menyangkut  keselamatan  pasien.  Kalau  terjadi  malapraktek,  dokter  yang  bersangkutan  akan berhadapan dengan dua sanksi, yaitu hukum pidana dan atau perdata, serta sanksi dalam kode etik kedokteran.  Bila  ada  kemungkinan  terjadinya  malapraktek,  seorang  dokter  telah  melakukan tindakan kealpaan yang menyebabkan kematian, atau kecacatan pasien dimasukkan dalam tindak pidana, atau hanya perdata ganti rugi kepada pasien, dari rumah sakit atau dokter.
Menurut  pernyataan  Hendrojono  Soewono (Soewono  &  Setyowati,  2007) bahwa  sudah  terjadi sejak permulaan sejarah manusia telah dikenal adanya hubungan kepercayaan antara insan-insan yaitu  dokter  dan  penderita  yang  dalam  jaman  modern  ini  disebutsebagai  transaksi  “terapeutik”
antara  dokter  dan  pasien.  Adanya  transaksi  terapeutik  berarti  satu  pihak  telah  mengikatkan  diri yakni  penderita  atau  pasien  kepada  pihak  lain  yakni  dokter  untuk  keperluan  dan  sebab  tertentu berupa  pelayanan  akan  profesi  yang  dimiliki  dokter  di  bidang  pelayanan  kesembuhan  suatu gangguan  kesehatan  dari  si  pasien  terkait  dengan  aspek  hukum  keperdataan  pihak  dokter  dan pasien  bila  telah  terwujud  transaksi  terapeutik  tersebut,  maka  akan  terikat  dan  tunduk  pada ketentuan Pasal 1320 Burgelijke van Weetboek (BW), transaksi pihak – pihak tersebut terikat pada syarat – syarat : ada kata sepakat dari para pihak yang saling meningkatkan diri, kecakapan untuk membuat sesuatu, mengenai suatu hal/obyek dan karena suatu kausa yang sah.
Malapraktik  dalam  dunia  kedokteran  dinamakan  dengan  malapraktik  medis.  Definisi malapraktik medis dijabarkan melalui redaksi yang berbeda-beda sebagaimana uraian dibawah ini (Noviriska et al., 2022):
1. Malapraktik medis  adalah pengobatan yang salah dan tidak memenuhi  standar dalam  proses pelayanan medis.
2. Menurut  Wibowo,  malapraktik  medis  adalah  kegagalan  untuk  menyelesaikan  tingkat professional medis berdasarkan standar professional medis.
3. Malapraktik medis adalah kegagalan dokter atau perawat dalam memberikan pengobatan dan perawatan kepada pasien.
4. Malapraktik medis dalam Stedman’s Medical Dictionary berbicara mengenai cara mengobati penyakit atau luka dengan buruk karena kecerobohan, sikap, dan Tindakan lalai atau motivasi kriminal.
5. Malapraktik medis menurut hukum adalah perilaku yang salah, pemberian layanan pasien yang tidak tepat oleh profesional medis, atau tindakan ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam posisi kepercayaan.
Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridis dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu: 1. Malpraktek  Perdata  ( Civil  Malpractice )  terjadi  apabila  terdapat  hal-hal  yang  menyebabkan tidak dipenuhinnya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum  ( onrechtmatige daad ) sehingga menimbulakan kerugian kepada pasien. Sedangkan untuk dapat menuntut pergantian kerugian karena kelalaian dokter maka pasien harus membuktikan adanya 4 unsur berikut yaitu: a. Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien;
b. Dokter telah melanggar pelayanan medic yang telah digunakan
c. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya
d. Secara  faktual  tindakan  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  tindakan  dibawah  standar (FERNANDO, 2022).
2. Malpraktek  Pidana  ( Criminal  Malpractice )  terjadi  apabila  pasien  meninggal  dunia  atau mengalami  cacat  akibat  dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya  kurang  hatihati,  malpraktek pidana yaitu:
a. Malpraktek pidana karena kesengajaan (intensional), misalnya pada kasus melakukan aborsi tanpa  indikasi  medis,  enthanasia,  membocorkan  rahasia  kedokteran,  tidak  melakukan pertolangan pada kasus  gawat  darurat  padahal  diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.
b. Malpraktek pidana karena kecerobohan ( recklessness ) misalnya melakukan tindakan yang tidak lega  artis atau  tidak  sesuai  dengan  standar  profesi  serta  melakukan  tindakan  tanpa disertai persetujuan tindakan medis.
c. Malpraktek pidana karena kealpaan ( negligence ), misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien  akibat  tindakan  dokter  yang  kurang  hati-hati  atau  alpa  dengan  tertinggalnya  alat operasi didalam rongga tubuh pasien. (Widjaja & Aini, 2022)
Dalam  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  sering  timbul  masalah  dengan  adanya  dugaan terjadinya  kelalaian  medis,  hal  itu  dapat  juga  disebabkan  karena  kurangnya  pemahaman  atau persepsi  yang  sama  atas  hak  dan  kewajiban  baik  pemberi  dan  penerima  pelayanan  kesehatan. Masalah  hukum  yang  timbul  tersebut  dapat  diakibatkan  kesalahan  atau  kelalaian  para  petugas kesehatan atau diakibatkan kesalahan dalam menerapkan kebijaksanaan atas peraturan dan juga diakibatkan  kekurangan  pengetahuan  para  petugas  tentang  Hukum  Kesehatan  atau  peraturan perundangundangan dibidang Kesehatan. Tujuan penelitian inimenganalisa pertanggungjawaban hukum dokter atas dugaan malapraktik medik tindakan pembedahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Menganalisa prosedur penyelesaian laporan dugaan malapraktik medik ditinjau dari internal profesi kedokteran.

## METODE
Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. spesifikasi penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptis  analitis.  Deskriptis  analitis  adalah  membuat  deskripsi  atau gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat,  mengenai  fakta,  sifat,  dan  Hubungan  antar fenomena atau gejala yang diteliti sambal menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal  dan  menguraikannya  secara  konsisten,  dan  sistematis  secara  logis.  Selanjutnya,  spesifikasi penelitian  deskriptis  analitis  ini  digunakan  untuk  menganalisis,  yaitu  mencari  sebab  akibat  dari permasalahan  yang  terdapat  pada  perumusan  masalah  dan  menguraikannya  secara  konsisten, sistematis, dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu  hubungan  hukum  antara  pasien,  dokter/dokter  gigi  dan  rumah  sakit,  kondisi  bagaimana dokter dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas malapraktik dokter atau dokter gigi dan dalam  kondisi  bagaimana  dokter  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  atas malapraktik yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian tanggung jawab secara harifah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. (Widjaja & Aini, 2022) Menurut hukum  tanggung jawab adalah suatu  akibat  atas konsekuensi  kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. (Al Fikri et al., 2022)
Tangungjawab ( responsibility ) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah  laku  manusia  berkaitan  dengan  penguasaan  jiwanya,  merupakan  bagian  dari  bentuk pertimbangan  intelektual  atau  mentalnya  (Purwoleksono,  2019).  Ketika  sebuah  keputusan  telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung
jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak mental sementara atau akibat yang tidak disadari.
Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat  dipidananya  pembuat  adalah  atas  dasar  kesalahan,  hal  ini  berarti  bahwa  seseorang  akan mempunya  pertanggungjawaban  pidana  bila  ia  telah  melakukan  perbuatan  yang  salah  dan bertentangan  dengan  hukum.  Pada  hakikatnya  pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. (Toule & Sopacua, 2022)
Unsur  kesalahan  merupakan  unsur  utama  dalam  pertanggungjawaban  pidana.  Dalam pengertian  perbuatan  tindak  pidana  tidak  termasuk  hal  pertanggungjawaban  pidana,  perbuatan pidana  hanya  menunjuk  kepada  apakah  perbuatan  tersebut  melawan  hukum  atau  dilarang  oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan  atau  tidak.Pertanggungjawaban  pidana  dalam common  law  system selalu  dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan ( punishment ). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan  kemasyrakatan  yaitu  hubungan  pertanggungjawaban  dengan  masyarakat  sebagi  fungus, fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi control sisosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.
Asas legalitas hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan  bahwa  seseorang  hanya  dapat  dikatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  apabila perbuatan  tersebut  sesuai  dengan  rumusan  dalam  hukum  pidana.  (Alvi  Syahrin  et  al.,  2023) Walaupun  orang  tersebut  belum  tentu  dapat  dikenakan  hukum  pidana,  karena  masih  harus dibuktikan  apakah  kesalahannya  dapat  dipertanggungjawabkan.  Untuk  dapat  dipidananya seseorang harus memenuhi unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana.
Kitab  Hukum  Udang-Undang  Pidana  tidak  menyebutkan  secara  jelas  mengenai  sistem pertanggungjawaban  pidana  yang  dianut.  Beberapa  Pasal  dalam  KUHP  sering  menyebutkan kesalahan  baik  berupa  kesengajaan  ataupun  kealpaan,  namun  sayangnya  mengenai  pengertian kesalahan  kesengjaan  maupun  kealpaan  tidak  dijelaskan  pengertiannya  oleh  Undang-undang. Melihat  lebih  dalam  lagi  ternyata  tidak  adanya  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  kesalahan kesengajaan  maupun  kealpaan,  namun  berdasarkan  doktrin  dan  pendapat  para  ahli  hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung  unsur-unsur  kesalahan  kesengajaan  maupun  kealpaan  yang  harus  dibuktikan  oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau  kealpaan  juga  harus  dibuktikan. (Hanafi  Amrani  &  MH,  2020) Artinya  dalam  hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur  pertanggung  jawaban  pidana  itu  sendiri  sebab  apabila  unusur-unsur  tersebut  tidak dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.
Kesalahan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  menghukum  seseorang.  Tanpa  itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal  asas  “tidak  ada  kejahatan  tanpa  kesalahan”  (Hasbullah,  2015).  Asas  kesalahan  ini merupakan  asas  yang  fundamental  dalam  hukum  pidana,  begitu  fundamentalnya  asas  tersebut, sehingga meresap dan bergema di hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana. Dalam hal pembelaan  terpaksa,  yang  dimaksudkan  adalah  pembelaan  yang  dilakukan  ketika  ada  suatu serangan  yang  akan  terjadi.  Pembelaan  terpaksa  ini  terjadi  apabila  seseorang  tidak  melakukan
pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan makan menepatkan seseorang dalam keadaan yang meugikan dan membahayakan (Lakoy, 2020).
Dokter  sebagai  tenaga  kesehatan  adalah  orang  yang  mengabdikan  diri  didalam  bidang kesehatan, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melalukan upaya kesehatan. Namun, profesi dokter adalah suatu profesi yang disertai moralitas tinggi untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Para profesional senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual serta bersama mereka ingin menujukan kepada masyarakat hal yang baik baginya (NANE, 2019).

## Tinjauan Umum Malapraktik
Malapraktek, terdapat dua istilah yang lazim dipakai dan didengar oleh setiap kalangan bagi mereka terutama berkecimpung atau bahkan sedang mengalami dan berurusan kondisi kesehatan fisik dan psikis seseorang. Dalam masyarakat ketika seseorang mengalami penderitaan kesehatan sebagai  akibat  dari  pihak  tenaga  medis  (kesehatan)  seperti  dokter,  perawat  ataupun  petugas kesehatan lainnya timbul kecenderungan menyebut dengan istilah telah terjadi “malapraktek”, atau disambung dengan ikutan kata “medis”, jadilah sebutan istilah “malapraktik medis”. Malpraktek dari sudut harfiah malapraktik atau malpractice , atau malpractice artinya praktik yang buruk ( bad practice ) atau praktik yang jelek (Muttaqin, 2020).
Dalam Negara  Indonesia sendiri, istilah malapraktik yang sudah sangat dikenal  oleh para tenaga  kesehatan  sebenarnya  hanyalah  merupakan  suatu  bentuk Medical  Malpractice ,  yaitu Medical Negligence yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Kelalaian Medik. Malapraktik kedokteran adalah istilah yang dari sudut harfiah pun artinya praktik kedokteran yang buruk atau jelek,  karena  salah  atau  menmyimpang  dari  yang  semestinya  dan  lain  sebagainya  (Puspitasari, 2018). Transaksi terapeutik merupakan perjanjian antara pasien dengan dokter, transaksi ini berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri khusus yang membedakan perjanjian pada umumnya. Kekhususannya terletak pada atau mengenai objek yang diperjanjikan. Objek yang diperjanjikan ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi perjanjian atau transaksi terapeutik adalah transaksi untuk menentukan terapi paling tepat  bagi  pasien  yang  dilakukan  oleh  dokter.  Jadi  menurut  hukum  objek  perjanjian  ini  bukan kesembuhan pasien melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien (Vianti et al., 2021).
Sebagaimana umumnya perikatan dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang megikat diri dalam suatu perikatan atau perjanjian. Yaitu rumah sakit atau dokter sebagai pihak yang memberikan atau melaksanakan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. Jadi secara umum apa yang telah diatur dalam perjanjian menurut buku III Kitab Undang-undang  Perdata  berlaku  pula  dalam  perjanjia  terapeutik.  Hanya  saja  dalam  perjanjian terapeutik ada kekhususan tertentu yaitu tentang ikrar atau cara mereka mengadakan perjanjian. Sebab  dalam  perjanjian  terapeutik  dijelaskan  bahwa  dengan  kedatangan  pasien  ke  rumah  sakit tempat  dokter  bekerja  dengan  tujuan  untuk  memeriksakan  kesehatannya  untuk  berobat  telah dianggap telah adanya suatu perjanjian terapeutik (Gani, 2019).
Hubungan ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan  persetujuan  tindakan  medic  yaitu  suatu  persetujuan  pasien  untuk  menerima  upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya.  Hal  ini dilakukannya setelah mendapat  informasi  dari dokter  mengenai  upaya  medis  yang  dapat  dilakukan  untuk  menolong  dirinya  termasuk memperoleh informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.
Namun ada kondisi lain yang memungkinkan adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien  adalah  karena  keadaan  pasien  yang  sangat  mendesak  untuk  segera  mendapatkan pertolongan  dari  dokter.  Misalnya  dalam  kecelakaan  lalu  lintas,  bencana  alam  maupun  dengan adanya situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah gawat darurat sehingga menyulitkan bagi dokter untuk mengetahui dengan pasti kehendak pasien. Dalam keadaan ini dokter langsung melakukan  apa  yang  disebut zaakwaarneming sebagaimana  telah  diatur  dalam  pasal  1354 KUHPerdata,  yaitu  suatu  bentuk  hubungan  hukum  yang  timbul  bukan  karenanya  adanya persetujuan  tindakan  medic  terlebih  dahulu  melainkan  karena  adanya  keadaan  memaksa  atau keadaan darurat (Gani, 2019).
Perjanjian  terapeutik  antara  dokter  dan  pasien  dapat  dikategorikan  sebagai  perjanjian pernberian  jasa,  yaitu  suatu  perjanjian  dimana  pihak  yang  satu  menghendaki  pihak  lawannya melakukan  sesuatu  pkerjaan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dengan  kesanggupan  membayar upahnya, sedangkan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan kepada pihak lawannya. Dalam ha1 ini biasanya pihak lawan tersebut adalah seorang yang ahli dalam bidangnya telah memasang tarif untuk jasa. Perjanjian terapeutik ini, walaupun dapat dikategorikan sebagai perjanjian  pemberian  jasa,  namun  dalam  perkembangannya,  transaksi  ini  merupakan  hubungan pelayanan  atas  dasar  kepercayaan  dan  prinsip  pemberian  pertolongan,  sehingga  dikatakan  juga sebagai  hubungan  pembexian  pertolongan  medik.  Didasarkan  prinsip  pemberian  pertolongan, maka dokter tidak dibenarkan memberikan pertolongan medik melebihi kebutuhan dari orang yang ditolong. Dengan demikian pelayanan medik yang diberikan kepada pasien harus berorientasi pada kepentingan pasien dan sesuai dengan standar medis kedokteran.
Hubungan  hukum  antara  pasien  dengan  rumah  sakit  dapat  dibedakan  dalam  dua  macam perjanjian antara lain yaitu:
1. Perjanjian  perawatan  dimana  terdapat  kesepakatan  antara  rumah  sakit  dengan  pasien  bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan.
2. Perjanjian  pelayanan  medis  dimana  terdapat  kesepakatan  antara  rumah  sakit  dan  pasien  dan tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui  tindakan  medis.  Penentuan  saat  berakhirnya  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien adalah sangat penting karena dengan berakhirnya hubungan tersebut segala hak dan kewajiban yang dibebankan kepada dokter juga berakhir. Kecuali sifat dari pengobatannya menentukan lain,  maka  berakhirnya  hubungan  menimbulkan  kewajiban  dm  pasien  untuk  membayar pelayanan pengobatan yang diberikan.
Menurut Guwandi ada bebecara cam berakhirnya hubungan dokter-pasien tersebut, yaitu: 1. Sembuhnya  pasien  dari  sakitnya  dan  dokter  menganggap  tidak  diperlukan  lagi  pengobatan, sehingga tidak ada lagi manfaat bagi pasien untuk meneruskan pengobatannya.
2. Dokternya mengundurkan diri. Seorang dokter boleh mengundurkan diri dari hubungan dokter- pasien asalkan:
a. pasien menyetujui pengunduran diri tersebut,
b. kepada  pasien  diberikan  waktu  cukup  dan  pemberitahuan,  sehingga  ia  bisa  memperoleh pengobatan dari dokter lain,
c. atau  jika  dokter  merekomendasikan  kepada  dokter  lain  yang  sama  kompetensinya  untuk menggantikan dokter pertama tersebut dengan persetujuan pasiennya.
3. Pengakhiran  oleh  pasien;  seorang  pasien  bebas  untuk  mengakhiri  pengobatan  dengan doktemya.  Apabila  diakhui,  maka  sang  dokter  berkewajiban  untuk  memberikan  nasihat
mengenai apakah mash diperlukan pengobatan lanjutan dan memberikan kepada penggantinya informasi yang cukup, sehingga pengobatannya dapat diteruskan.
4. Meninggalnya pasien.
5. Meninggalnya atau tidak mampu menjalani lagi (incapacity) profesinya sebagai dokter.

## Pengaturan Hukum Tindakan Medis Kedokteran
Beberapa  ketentuan  Perundang-undangan  terkait  dengan  malpraktek  medik  telah dikeluarkan  oleh  pemerintah,  walaupun  dalam  beberapa  perundang-undangan  tersebut  tidak memberikan  penegasan  apa  yang  dimaksud  dengan  malpraktek.  Adapun  ketentuan  perundang- undangan terkait dengan malpraktek Medik yaitu:
1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan.
5. KUHP dan KUHPerdata
Sejak  kemerdekaan  sampai  saat  ini,  Indonesia  telah  mengalami  tiga  kali  pemberlakuan Undang-Undang  tentang  Kesehatan  yakni  Undang-Undang  No.9  Tahun  1960,  Undang-Undang No.23 Tahun 1992, dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009. Ketentuan terkait malapraktek medik dalam UU No.36 tahun 2009 diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 58. Ketentuan Pasal 29 UU No.36 tahun  2009  menentukan:  “dalam  hal  tenaga  kesehatan  diduga  melakukan  kelalaian  dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.
Jika terjadi sengketa antara pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan yang diduga melakuka kelalaian, maka sebelum berlanjut pada penyelesaian sengketa lewat pengadilan, maka  ditempuh  jalur  mediasi  dengan  menunjuk  mediator  yang  disepakati  oleh  para  pihak. Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  diharapkan  dapat  mempertemukan  para  pihak  yang bersengketa  untuk  menempuh  jalan  damai  dengan  keputusan  yang  tidak  merugikan  para  pihak (Koto & Asmadi, 2021a).
Adapun  keuntungan  yang  didapat  oleh  pihak  tenaga  kesehatan  dengan  penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu sengketa yang terjadi tidak akan tersebar meluas ke masyarakat sehingga tidak akan menurunkan pamor dari tenaga kesehatan. Demikian pula keuntungan bagi pasien yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi, tidak akan banyak menyita waktu dan biaya sebagaimana terjadi jika diselesaikan melalui pengadilan. Pihak korban ataupun keluarga korban yang mengalami kasus malpraktek dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak yang mengakibatkan terjadinya  malpraktek.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  58  ayat  (1)  UU  No.36  Tahun  2009  yang selengkapnya  berbunyi:  “Setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,  tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.
Ketentuan yang terkait dengan malpraktek medik dalam rangka memberikan perlindungan hukum  terhadap  korban  malpraktek  dalam  UU  No.44  tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  diatur dalam Pasal  32 huruf q dan Pasal  46. Ketentuan Pasal  32 huruf q mengatur tentang hak pasien yang selengkapnya berbunyi: “Setiap pasien berhak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana”. Selanjutnya ketentuan Pasal 46 mengatur tentang pertanggung jawaban hukum  Rumah  Sakit,  selengkapnya  berbunyi:  “Rumah  Sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum
terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. (Koto & Asmadi, 2021b)
Pemidanaan  kepada  pelaku  yang  melakukan  kejahatan  dikenal  dengan  asas  tiada  pidana tanpa kesalahan. Asas yang dimaksud berupa hukum yang tidak tertulis namun diterapkan di dalam masyarakat dan berlaku di dalam KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana). KUHP tidak memberlakukan  pemidanaan  bagi  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  mampu bertanggung  jawab.  KUHP  tidak  memberikan  ancaman  pidana  bagi  pelaku  yang  melakukan perbuatan  pidana  karena  adanya  daya  paksa,  oleh  karena  itu,  untuk  dapat  dipidananya  suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum pidana haruslah memenuhi 3 unsur: (Ali, 2022).
1. Petindak harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
2.  Adanya  asas  kekeluargaan  diantara  pelaku  dan  korban  yang  dapat  berupa  kesengajan  dan kealpaan
3. Tidak berlaku alasan penghapus kesalahan dan alasan pemaaf
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ini, dokter  yang  diduga  melakukan  tindakan  malpraktek  tidak  lagi  diperiksa  oleh  MKEK  (Majelis Kehormatan  Etika  Kedokteran),  akan  tetapi  oleh  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia  (MKDKI).  MKDKI  inilah  nantinya  yang  akan  menerima  pengaduan,  memeriksa  dan memberikan keputusan terhadap pelanggaran disiplin dokter. MKDKI harusnya dapat membuat kebijakan yang tegas bagi setiap dokter yang melakukan tindakan malpraktek.
Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni policy atau dalam Bahasa Belanda Politiek yang  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  prinsip-prinsip  umum  yang  berfungsi  untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat  atau bidang- bidang  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  dan  pengaplikasian  hkum  atau  peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Koto, 2021).
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sama sekali tidak diatur mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan apabila hak pasien tersebut dilanggar oleh dokter. Tidak  ada  pengaturan  yang  jelas  mengenai  malpraktek  di  dalam  KUHP,  namun  dapat  ditinjau melalui pasal tersebut berdasarkan kelalaian atau kesengajaan dokter melakukan malpraktek. Pada salah satu laporan malapraktik yang sampai ke ranah pengadilan yaitu operasi cito secsio sesaria, hakim melakukan pendalaman atas perjalanan medis yang dialami oleh pasien sehingga sampai kepada  pertimbangan  yang  menentukan  apakah  terdapat  kelalaian  atas  tindakan  dokter  yang melakukan tindakan cito secsio sesaria.
Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah para Terdakwa sebagai dokter yang melaksanakan operasi Cito Secsio Sesaria terhadap diri korban telah melakukan suatu kelalaian yakni dengan tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto rontgen dada, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Dalam hal ini, pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada beberapa keterangan saksi  atau ahli yang pada pokoknya menyatakan bahwa operasi Cito Secsio Sesaria merupakan operasi yang pelaksanaannya bersifat segera (darurat) sehingga tidak memerlukan pemeriksaan pendukung, tetapi untuk pemeriksaan darah harus tetap dilakukan. Pada operasi darurat juga tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Keterangan para saksi atau ahli  tersebut  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  tentang  Persetujuan  Tindakan
Kedokteran (Kusnadi,  2023)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  keadaan  gawat  darurat,  untuk menyelamatkan jiwa pasien dan atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Sehingga menurut Majelis Hakim, para Terdakwa sebagai dokter yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi Cito Secsio Sesaria terhadap diri korban tidak melakukan suatu kelalaian.
Persetujuan tindakan kedokteran dalam dunia kedokteran dicantumkan atau dituliskan pada informed consent . Pada hakikatnya i nformed consent adalah persetujuan atas dasar informasi dari tindakan  medis  yang  akan  dilakukan. Informed  Consent merupakan  alat  untuk  memungkinkan penentuan nasib sendiri di dalam praktek dokter. Penentuan nasib sendiri adalah nilai atau sasaran informed  consent. Persyaratan informed  consent adalah  setiap  tindakan  baik  yang  bersifat diagnostik  maupun  terapeutik  pada  asasnya  senantiasa  memerlukan  persetujuan  pasien  yang bersangkutan,  oleh  karena  itu  pasien  hanya  dapat  memberikan  persetujuan  riil,  apabila  pasien dapat menyimak situasi yang dihadapinya, maka satu-satunya yang diperlukan adalah informasi. Gagasan  dasar  dari informed  consent adalah  keputusan  untuk  perawatan  atau  pengobatan didasarkan pada kerjasama antara dokter dan pasien. Perawat dan pengobatan tersebut merupakan istilah  operasional  dari  kegiatan  pemulihan  kesehatan  dan  kegiatan  penyembuhan  penyakit, sedangkan yang dimaksud dengan tindakan adalah perilaku dokter dalam kegiatan tersebut (Jariah, 2015).
Informed  consent pada  dasarnya  merupakan  syarat  subjektif  untuk  terjadinya  transaksi terapeutik dalam pelayanan kesehatan yang bertumpu pada dua macam hak asasi sebagai hak dasar manusia  yaitu  hak  atas  informasi  dan  hak  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri.  Dasar  doktrin informed  consent yang  dikutip  Guwandi  (Priyadi,  2020)  dari  pernyataan  Benyamin  Cardozo sebagai  keputusan landmark antara Schoeldorff  versus  Society  of  New  York  Hospital adalah “Setiap  manusia  dewasa  yang  berpikiran  sehat  berhak  untuk  menentukan  apa  yang  hendak dilakukan terhadap tubuhnya sendiri dan seorang ahli bedah yang melakukan suatu operasi tanpa seizin pasiennya, dapat dianggap telah melanggar hukum, dimana ia bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul”.

## Konsekuensi Hukum Ketiadaan Informed Consent
Di  Indonesia informed  consent tentu  memiliki  maksud  tujuan  diatur  terlihat  dari  arti pentingnya  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  pasien  untuk  menentukan  nasib  sendiri  (hak informasi  tentang  penyakitnya,  hak  untuk  menerima/menolak  rencana  perawatan).  Juga merupakan  suatu  tindakan  konkrit  atas  penghormatan  kalangan  kesehatan  terhadap  hak perorangan. mengingat perlu dan pentinya pembatasan Otorisasi Tenaga kesehatan terhadap pasien juga merupakan hal yang bisa dilepaskan.
Menurut  Appelbaum  (Veronica  K,1999)  untuk  menjadi  doktrin informed  consent harus memenuhi syarat sebagai berikut: (Firmansyah, 2022) 1. Adanya kewajiban dari tenaga kesehatan untuk menjelaskan informasi kepada pasien.
2. Adanya kewajiban dari tenaga kesehatan untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari pasien, sebelum dilaksanakan perawatan/pengobatan.
Penetapan  syarat informed  consent justru  bertujuan  agar  tenaga  kesehatan  dapat menghindarkan risiko sekecil apapun demi kepentingan pasiennya. Untuk menghindari tuntutan pasien terhadap tenaga kesehatan, di dalam informed consent secara tertulis dicantumkan syarat bahwa  tenaga  kesehatan  tidak  dituntut  dikemudian  hari . Syarat  yang  dimaksudkan  antara  lain menyatakan  bahwa  Pasien  menyadari  sepenuhnya  atas  segala  resiko  tindakan  medis  yang  akan
dilakukan tenaga kesehatan dan jika dalam tindakan medis itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka pasien tidak  akan  mengadakan tuntutan apapun di  kemudian hari” . Akan  tetapi  rumusan tersebut jika ditinjau dari segi hukum tidak mempunyai arti atau kekuatan hukum.
Dalam pandangan hukum, izin seperti ini disebut dengan blanket consent yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan atau arti dalam hal legalitas. Maksudnya, izin seperti ini tidak dapat digunakan sebagai dasat pembelaan terhadap tenaga kesehatan/dokter, apabila terjadi sesuatu pada pasien.  Dengan  demikian,  semuanya  harus  dikembalikan  kepeada  pemenuhan  standar  profesi medis.  Di  samping  itu,  seseorang  tidak  dapat  membebaskan  diri  dari  tanggungjawabnya  atas kesalahan yang belum dilakukan (bertentangan dalam pasal 1335-1337 KUH Perdata).
Hukum di berbagai Negara menyatakan bahwa akibat dari ketiadaan informed consent setara dengan  tindakan  kelalaian  kedokteran.  Namun  dalam  beberapa  hal  tersebut  pula  setara  dengan perbuatan  kesengajaan,  sehingga  derajat  kesalahan  menjadi  lebih  tinggi.  Tindakan  malpraktik yang dianggap setara dengan kesengajaan adalah: (Busro, 2018) 1. Pasien  sebelumnya  menyatakan  tidak  setuju  terhadap  tindakan  dokter,  tetapi  dokter  tetap melakukan tindakan tersebut.
2. Jika  dokter  dengan  sengaja  melakukan  tindakan misleading tentang  resiko  dan  akibat  dari tindakan medis yang diambilnya.
3. Jika  dokter  dengan  sengaja  menyembunyikan  resiko  akibat  dari  tindakan  medis  yang diambilnya.
4. Informed consent diberikan terhadap prosedur medis yang berbeda secara substansial dengan yang dilakukan oleh dokter.
Layanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  yang  dibutuhkan  oleh  setiap orang dan negara hadir  untuk  memastikan layanan  kesehatan dapat  dijangkau oleh masyarakat. Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  akses  atas  sumber  daya  di  bidang kesehatan.  Setiap  orang  mempunyai  hak  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang di perlukan bagi dirinya (Sadi, 2015). Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya  pelayanan  medis  yang  dilaksanakan  atas  dasar  hubungan  individual  antara  dokter dengan  pasien  yang  membutuhkan  kesembuhan  namun  dokter  sering  melakukan  tindakan kesalahan yang berakibat  kepada  malapraktek terhadap pasien. (Hidayat  et  al.,  2021)  Persoalan malapraktek, atas kesadaran hukum pasien yang merasa dirugikan berakibat terhadap penuntutan terhadap dokter yang melakukan kesalahan medis (malapraktek) yang berujung penuntutan secara pidana terhadap pasien yang merasa dirugikan, memang disadari oleh semua pihak bahwa dokter hanyalah manusia biasa yang suatu saat bisa lalai dan salah, sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi bahkan sampai melanggar peraturan kesehatan yang berlaku.
Seorang dokter apakah berstatus sebagai dokter spesialis ataukah berstatus sebagai dokter umum  dalam  setiap  tindakan  medik  mengandung  resiko  yang  bisa  timbul  dan  bisa  juga  tidak. Setiap tindakan medik haruslah dilakukan dengan teliti, cermat dan hati-hati serta diperhitungkan resikonya, sifat penyakit dan kelainan yang ada pada setiap pasien. Suatu tindakan medik yang dilakukan bisa mempunyai dua macam akibat yaitu positif dan negatif. Akibat positif dalam arti tindakan medik yang dilakukan berhasil sebagaimana tujuan yang diharapkan dan pasiennya bisa pulang  dengan  sembuh.  Akibat  negatif  terjadi  jika  hasilnya  sama  sekali  tidak  terduga  dan  juga tidak diharapkan terjadinya. (Guwandi, 2009)
Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang selanjutnya dituangkan dalam pasal-pasal yang mengatur  ketentuan  pidana,  tidak  secara  spesifik  mengatur  bagaimana  seorang  dokter  dapat dikenakan pidana. Pada kasus malpraktik pada umumnya, hal yang umumnya menyebabkan dokter dituduh  melakukan  kealpaan  adalah  apabila  pasien  yang  ditangani  kemudian  meninggal  dunia, menderita  luka  berat  atau  luka  sedang.  Padahal,  sama  halnya  dengan  manusia  pada  umumnya, tentu  dokter  tidak  dapat  dibebankan  tanggungjawab  penuh  atas  keberhasilan  pengobatan  yang hanya  dinilai  berhasil  apabila  pasien  sembuh.  Mengingat,  tidak  setiap  hasil  pengobatan  akan berakhir sesuai ekspektasi pasien. (Putra, 2023)
Sesuai asas Lex spesialis derogate lex generali , seharusnya seluruh sengketa antara dokter dengan  pasien  menggunakan  instrument  hukum  spesifik  yang  terkait  dengan  kesehatan  dan kedokteran seperti  Undang-undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan, Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  dan  sebagainya.Apakah  orang  yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebgaimana telah diancamkan dalam pasal yang terdapat dalam KUHP terhadap para dokter yang dijadikan terdakwa, ini tergantung dari soal apakah  dalam  melakukan  perbuatan  ini  dia  mempunyai  kesalahan.  Sebab  asas  dalam pertanggungjawaban dalam  hukum  pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea ). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis, tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Dalam buku-buku Belanda yang pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  ( strafbaar  heid  van  het  feit/strafbaarheid  van  de persoon ),  dalam  istilahnya strafbaar  feit ,  hubungan  antara  perbuatan  pidana  dan  kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan. Dalam menjelaskan arti kesalahan,  kemampuan  bertanggung  jawab  dengan  singkat  diterangkan  sebagai  keadaan  batin orang yang normal, yang sehat (Buamona, 2015)
Dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika memenuhi hal sebagai berikut:
1. Adanya  unsur  tindak  pidana  yang  terpenuhi.  Dokter  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana apabila  melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal  ini sebagaimana dimaksudkan  dalam  asas  legalitas nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali artinya  tidak  dipidana  suatu  perbuatan  apabila  tidak  ada  Undang-Undang  atau  aturan  yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. (Sanita & Novianto, 2018) Merujuk dari Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  dapat  dilihat  dalam  Bab  X Ketentuan Pidana mulai dari pasal 75 sampai pasal 79 yaitu:
a. Pelaksanaan praktik tanpa Surat Tanda Registrasi (Pasal 75);
b. Pelaksanaan praktik tanpa Surat Izin Praktik (Pasal 76);
c. Menggunakan  identitas  yang  menimbulkan  kesan  bagi  masyarakat  seolah-olah  yang bersangkutan adalah dokter (Pasal 77);
d. Penggunaan alat, metode kedokteran tidak sesuai kompetensi (Pasal 78);
e. Tidak  memasang  papan  nama,  tidak  membuat  rekam  medis,  dan  tidak  memenuhi kewajibannya (Pasal 79).
2. Adanya unsur kesalahan, yang dilihat dari sudut kesengajaan atau kelalaian.
a. Unsur kesalahan dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban dokter namun tetap harus  dapat  dibuktikan  unsur  kesalahan  dalam  penyelenggaraan  praktik  kedokteran  dari sudut  kesengajaan.  Dokter  dalam  melakukan  praktik  kedokteran  yang  menyebabkan hilangnya  nyawa  pasien  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  apabila  memiliki  motif kesengajaan dari sudut:
1) Sengaja sebagai maksud. Dokter benar menghendaki dan mengetahui akibat atas tindakan medis menimbulkan kematian bagi pasien.
2) Sengaja  sebagai  keharusan.  Dokter  mengetahui  akibat  dari  tindakan  medis  dapat mengakibatkan meninggalnya pasien, namun dokter tidak menghendaki tindakan medis yang dilakukan menyebabkan hilangnya nyawa pasien.
3) Sengaja  sebagai  kemungkinan.  Dalam  hal  ini,  seorang  dokter  sebenarnaya  tidak menghendaki  meninggalnya  pasien  atas  tindakan  medis  yang  dilakukan,  tetapi  dokter sebelumnya telah mengethaui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun dokter tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.
b. Kelalaian.  Kelalaian  merupakan  salah  satu  bentuk  kesalahan  yang  timbul  karena  dokter dalam melakukan tindakan medis tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, sehingga kelalaian  ini  memang  disebabkan  oleh  dokter  yang  bersangkutan.  Kelalaian  dokter  dapat dilihat dari sudut kelalaian yang disadari dan yang tidak disadari.
Kelalaian yang disadari dapat terjadi dalam bentuk apabila dokter menyadari bahwa pasien dalam  kondisi  gawat  darurat  sehingga  butuh  pertolongan  medis  namun  dokter  menolak untuk melakukan bantuan medis sehingga dokter melanggar ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan memberikan pertolongan bagi pasien dalam kondisi gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Sedangkan kelalaian yang tidak disadari adalah dokter tidak memikirkan akibat dari tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien dapat menyebabkan kematian bagi pasien, dalam arti apabila dokter memikirkan bahwa tindakannya mengakibatkan kematian tindakan tersebut tidak akan dilakukan, sehingga dapat mencari alternatif pengobatan lain.
3. Tidak  adanya  alasan  pemaaf  dan  pembenar.  Alasan  pembenar,  yaitu  alasan  yang menghapuskan  sifat  melawan  hukum  atas  tindakan  dokter  sehingga  tindakan  medis  yang dilakukan  oleh  dokter  lalu  menjadi  perbuatan  yang  patut  dan  benar.  Alasan  pemaaf,  yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dari seorang dokter, dalam arti perbuatan atau tindakan medis  yang  dilakukan  oleh  dokter  tetap  bersifat  melawan  hukum,  jadi  tetap  merupakan perbuatan pidana, akan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.
4. Tidak adanya alasan penghapus pidana. Penghapusan pidana dalam malapraktik dapat dilihat dalam  dua  aspek,  yaitu  aspek  yang  berkaitan  dengan  etika  profesi  dokter.  Aspek  ini,  titik beratnya  diletakkan  pada  pelanggaran  sumpah  dokter,  pelanggaran  kode  etik  kedokteran (KODEKI), serta pelanggaran- pelanggaran kewajiban dokter yang tercantum di dalam, baik pada  UndangUndang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  maupun  pada  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  serta  peraturan  perundang- undangan  lainnya.  Apabila  semua  kewajiban  dan  perilaku  dokter  dalam  melaksanakan pelayanan  medis  tidak  menyimpang  dari  tata  kelakuan  yang  ditetapkan  oleh  kode  etik profesinya,  serta  kewajiban  secara  administrasi  telah  terpenuhi,  maka  dokter  yang bersangkutan  yang  diduga  melakukan  malapraktik  tidak  dapat  dituntut  di  hadapan  Majelis Kode  Etik  Kedokteran  (MKEK),  dalam  arti  bahwa  tindakan  dokter  tersebut  sesuai  dengan standar profesi (Yanto, 2023).
Kita  semua  dapat  memahami  bahwa  proses  beracara  di  pengadilan  adalah  proses  yang membutuhkan biaya dan memakan waktu. Karena system pengadilan konvensional secara alamiah berlawanan,  seringkali  menghasilkan  satu  pihak  sebagai  pemenang  dan  pihak  lainnya  sebagai pihak  yang  kalah.  Sementara  itu  kritik  tajam  terhadap  lembaga  peradilan  dalam  menjalankan fungsinya yang dianggap terlampau padat, lamban dan buang waktu, mahal dan kurang tanggap
terhadap  kepentingan  umum  serta  dianggap  terlampau  formalistik  dan  terlampau  teknis.  Itu sebabnya masalah peninjauan Kembali perbaikan sistem peradilan ke arah yang efektif dan efisien terjadi  dimana-mana.  Bahkan  muncul  kritik  yang  mengatakan  bahwa  proses  perdata  dianggap tidak efisien dan tidak adil.

## KESIMPULAN
Seorang  dokter  dapat  melakukan  upaya  hukum  atas  keinginan  sendiri  secara  yanfg melibatkan  unsur  dalam  internal  profesi  kedokteran  dalam  rangka  penanganan  laporan  dugaan malapraktik. Laporan dugaan malapraktik dari internal kedokteran terlebih dahulu melalui prosesi mediasi antara dokter dan pelapor, dimana dokter dapat didampingi oleh organisasi profesi (IDI) maupun manajemen rumah sakit. Terkait masalah etik kedokteran terdapat Majelis Kehormatan Etik  Kedokteran  (MKEK)  untuk  melakukan  bimbingan,  pengawasan  dan  penilaian  dalam pelaksanaan  etika  kedokteran/kode  etik  agar  dapat  ditegakkan  di  Indonesia.  Selanjutnya berdasarkan UU Praktik Kedokteran, amanat pasal 66 dibentuklah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter  atau  dokter  gigi  dalam  penerapan  disiplin  ilmu  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  dan menetapkan sanksi bagi dokter atau dokter gigi yang dinyatakan bersalah

## DAFTAR PUSTAKA
Al Fikri, M. A., Najicha, F. U., & Handayani, I. G. A. K. R. (2022). Penerapan Strict Liability oleh Perusahaan dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia. Indonesian State Law Review (ISLRev) , 5 (1), 1–7.
Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana . Sinar Grafika.
Alvi  Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM,  M.,  Alsa, A. A., &  SH, M.  H. (2023). Dasar-dasar Hukum  Pidana:  Suatu  Pengantar  (Buku  Kesatu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) . Merdeka Kreasi Group. BAB, I. (n.d.). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI  Tahun  1945)  Alinea  ke  4  (empat).  Lebih  lanjut  perlindungan  negara  terhadap  warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh . Buamona, H. (2015). Tanggung jawab pidana dokter dalam kesalahan medis . HB and Partners. Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan. Law, Development and Justice Review , 1 (1), 1–18. FERNANDO,  B.  (2022). Pertanggungjawaban  Pidana  Tenaga  Medis  Atas  Malpraktek Kecantikan (Studi Putusan Nomor: 1441/PID. SUS/2019/PN MKS) . Firmansyah, Y. (2022). Ethics and Law in Clinical Practice: Principals of How to Understand an Ethical Dilemma. Interdisciplinary Social Studies , 1 (4), 465–477. Gani, E. S. (2019). Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien . Uwais Inspirasi Indonesia. Guwandi, J. (2009). Dugaan malpraktek medik & draft RPP: perjanjian terapetik antara dokter dan pasien . Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. Hanafi Amrani, S. H., & MH, L. L. M. (2020). Perrtanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Pelaku Prank yang menyebabkan Kematian .
Hasbullah,  F.  S.  (2015).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  pada  Tindak  Pidana  Korupsi. Kencana, Jakarta .
Hidayat, A. R., Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana terhadap  Dokter  yang  Melakukan  Malpraktck  dalam  Memberikan  Pelayanan  Kesehatan  di Tengah Pandemi Covid 19. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2), 309–314. Jariah, A. A. (2015). Tindakan Euthanasia Yang  Dilakukan Oleh Dokter  Ditinjau  Dari  Hukum Positif Di Indonesia . Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Maassar. Koto, I. (2021). Cyber crime according to the ITE law. International Journal Reglement & Society (IJRS) , 2 (2), 103–110.
Koto,  I.,  &  Asmadi,  E.  (2021a).  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Tindakan  Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 181–192. Koto,  I.,  &  Asmadi,  E.  (2021b).  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Tindakan  Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 181–192. Kusnadi,  K.  (2023).  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  (Informed  Consent)  Dalam  Prespektif Hukum. Journal Iuris Scientia , 1 (1), 36–44.
Lakoy,  R.  E.  K.  (2020).  Syarat  Proporsionalitas  Dan  Subsidaritas  Dalam  Pembelaan  Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen , 9 (2). LUBIS, A. Y. (2020). Disparitas putusan malpraktek kedokteran studi putusan mahkamah agung no. 365k/pid/2012. JURNAL ILMIAH KOHESI , 4 (4), 87–96. Muttaqin, W. P. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelayan Medis Yang Terlibat Dalam Malpraktek Peredaran Obat-Obatan Pisikrotopika Golongan IV . NANE, E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Menangani Pasien Yang Mengalami Drug Related Problems (DRPs) . Noviriska,  S.  H.,  Atmoko,  M.  H.  D.  D.,  &  SH,  M.  H.  (2022). Hukum  Kesehatan .  CV  Literasi Nusantara Abadi.
Priyadi,  A. (2020). Kontrak Terapeutik/Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 2 (1), 183–192.
Purwoleksono, D. E. (2019). Hukum Pidana Untaian Pemikiran . Airlangga University Press. Puspitasari, D. E. (2018). Aspek Hukum Penanganan Tindakan Malpraktek Medik di Indonesia. Lambung Mangkurat Law Journal , 3 (2), 242–261.
Putra,  F.  M.  D.  (2023).  Pembaruan  Uu  Praktik  Kedokteran  Kaitannya  Dengan  Kriminalisasi Dokter Pada Kasus Malpraktik Di Indonesia. MAGISTRA Law Review , 4 (01), 63–75. Sadi, M. (2015). Etika Hukum Kesehatan Teori Dan Aplikasi Di Indonesia . Prenadamedia. Sanita, A. N., & Novianto, W. T. (2018). Analisis Pemidanaan dalam Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan  oleh  Dokter  (Studi  Putusan  Nomor:  536/Pid.  Sus/2013/Pn.  Srg). Jurnal  Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan , 6 (2), 330–347. Soewono,  H.,  &  Setyowati,  D.  (2007). Batas  pertanggungjawaban  hukum  malpraktik  dokter dalam transaksi terapeutik . Srikandi.
Toule, E. R. M., & Sopacua, M. G. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 79–90. Vianti,  D.  A.,  Saleh,  N.,  &  Diani,  R.  (2021).  Perjanjian  Terapeutik  Dalam  Informed  Consent Tindakan Khitan Di Rumah Khitan Dokter Andri. Law Dewantara , 1 (1), 1–11. Widjaja, G., & Aini, M. H. (2022). Mediasi dalam Kasus Malpraktik Medis (Kedokteran). Jurnal Cakrawala Ilmiah , 1 (6), 1393–1412.
Yanto,  A.  (2023).  Implementasi  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan Terkait Upaya Penyelesaian Sengketa Medis. JURNAL HUKUM PELITA , 4 (1), 67–78.

## This Work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License