## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E–TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAGELANG
Lutfina Zunia Apriliana
Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
e-mail : finaapriliana@gmail.com
Nyoman Serikat Putra Jaya Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang e-mail : putrajaya1984@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pembangunan  infrastruktur  angkutan  jalan  memiliki  peranan penting  dalam  menunjang  aktifitas  perekonomian,  namun  pada  sisi lain  melahirkan  berbagai  permasalahan  menyangkut  pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan, ketidak teraturan pengguna jalan, dan kemacetan. Penerapan e-tilang merupakan pilihan yang efektif yang mencapai  sasaran  dalam  pelaksanaan  tilang  kepada  pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa e-tilang ini efektif  karena  belum semua masyarakat di Indonesia  menguasai teknologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menjawab  apakah  ke  efektivitasan  penggunaan  e-tilang  di  Polres Magelang. Hasil dari penelitian ini menunjukan penggunaan aplikasi e-tilang  terlihat  belum  efektif  karena  belum  memenuhi  kelima indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Stees. Indikator tersebut adalah  produktivitas,  kemampuan  adaptasi  kerja,  kepuasan  kerja, kemampuan  berlaba  dan  pencarian  sumber  daya.  Terdapat  faktor penghambat  yang  mempengaruhi  efektivitas  aplikasi  e-tilang, diantaranya  adalah  sumber  daya  manusia,  intensitas  sosialisasi  e- tilang,  mekanisme  pelayanan  aplikasi  e-tilang  serta  sarana  dan prasarana.
Kata Kunci: Efektivitas,  E-Tilang, Lalu Lintas, Polres Magelang.

## ABSTRACT
The construction of road transport infrastructure has an important role in supporting  economic  activity,  but  on  the  other  hand  it  creates  various problems regarding traffic law violations, accidents, road user irregularities and  congestion.  The  implementation  of  e-Tilang  is  an  effective  choice  that reaches  the  target  in  the  implementation  of  Tilang  to  violators  of  traffic regulations although it cannot be said that this e-Tilang is effective because not all communities in Indonesia have mastered the technology. This study uses juridical empirical methods to answer whether the effectiveness of the use of e-Tilang in the Magelang Police Station. The results of this study indicate that the use of the e-Tilang application has not been effective because it has not fulfilled the five effectiveness indicators proposed by Stees. These indicators are productivity, work adaptability, job satisfaction, profitability and resource search. There are inhibiting factors that influence the effectiveness of e-Tilang
applications,  including  human  resources,  the  intensity  of  e-Tilang socialization, the service mechanism of e-Tilang applications and facilities and infrastructure.
Keywords: Effectiveness, E-Tilang, Traffic, Magelang Police Station.
Pendahuluan Pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang dewasa ini tengah ditingkatkan oleh pemerintahan  Jokowi-Jusuf  Kalla, terutama  pada  beberapa  daerah  yang selama ini terisolasi memiliki peranan penting  dalam  menunjang  aktifitas perekonomian  masyarakat  setempat. Dengan  berkembanganya  ekonomi masyarakat menjadikan
alat transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk  mempermudah  aktivitas  sehari hari. Namun pada sisi lain meningkatnya  intensitas  kegiatan masyarakat  di  jalan  raya  tersebut melahirkan  berbagai  permasalahan terhadap  keamanan,  keselamatan, ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas (Kamseltibcarlantas).  Implikasi  dari permasalahan itu antara lain menyangkut  pelanggaran  hukum  lalu lintas,  kecelakaan  lalu  lintas,  ketidak teraturan pengguna jalan, dan kemacetan lalu lintas di jalan.
Untuk  mencegah  hal  tersebut diatas  maka  diperlukanya  aparat penegak  hukum  yang  memiliki wewenang  dan  tanggung  jawab  atas Keamanan  dan  Ketertiban  Negara, ialah  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (POLRI)  selaku  alat  negara penegak hukum, pelindung, pengayom  dan  pelayan  masyarakat sebagaimana  tertuang  dalam  tugas pokoknya yaitu pada pasal 13  Undang- Undang  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas) adalah  unsur  pelaksana  Polres  yang dalam  tugasnya  bertanggung  jawab menyelenggarakan  tugas  kepolisian mencakup  di  bidang  lalu  lintas  yang
merupakan  penjabaran  kemampuan teknis  profesional  yang  meliputi pengaturan,  penjagaan,  pengawalan, patroli,  pendidikan  masyarakat  dan rekayasa  lalu  lintas,  registrasi  dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor,  penyidikan  kecelakaan  lalu lintas  dan  penegakkan  hukum  dalam bidang  lalu  lintas,  guna  memelihara keamanan,  ketertiban  dan  kelancaran lalu  lintas  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  12  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  dan  juga  mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada  pembukaan  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Salah  satu  Upaya  yang  di lakukan  Anggota  Kepolisian  Satuan Lalu  Lintas  dalam  pelaksanaaan tugasnya adalah pembinaan lalu lintas jalan  raya,  sebagai  upaya  preventif dalam  mencegah  ketidaknyamanan dan  ancaman  keselamatan  dalam berkendara, salah satu contoh perlengkapan  yang  harus  ada  ketika berkendara  yaitu  Helm  SNI  (Standar Nasional  Indonesia).  Disamping  itu para pengendara
diwajibkan membawa serta kelengkapan
administrasi  kendaraan  berupa  STNK dan  bukti  kecakapan/keterampilan berkendara berupa Surat Ijin Mengemudi.  Bagi  pengendara  yang tidak  memenuhi  kriteria  aman  dalam berkendara  serta  tidak  membawa kelengkapan  yang  seharusnya  ada ketika  berkendara  maka  akan  di kenakan  pelanggaran  lalu  lintas  yang selanjutnya
akan dilakukan
penindakan  pelanggaran  oleh  Satuan Lalu Lintas (Junef, 2014).
Penindakan  pelanggaran  lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya,  dalam  Pasal  1  ayat  2 Peraturan  Pemerintah  No.  80  Tahun 2012  menyatakan  bahwa  penindakan pelanggaran  lalu  lintas  dan  angkutan jalan  adalah  rangkaian  tindakan  yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  atau Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Bukti
Pelanggaran atau disingkat  Tilang  adalah  hukuman berupa  denda  yang  dikenakan  oleh polisi  kepada  pengguna  jalan  yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan
mampu menangani permasalahan  berlalu  lintas.  Ada  tiga fungsi  utama  tilang  yaitu:  (1).Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri;
(2). Sebagai pengantar untuk membayar  denda  ke  Bank/Panitera; dan  (3).  Sebagai  tanda  penyitaan  atas barang  bukti  yang  disita,  seperti  SIM, STNK atau kendaraan.
Sejalan  dengan  Kebijakan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 13  Juli  2016  lalu,  Jenderal  Polisi  Prof. Drs  H  M  Tito  Karnavian  MA,  PhD, mengusung  terwujudnya  Polri  yang makin  profesional,  modern,  dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik yang  harus berbasis teknologi  informasi  (TI),  kemajuan teknologi  pada  zaman  era  globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran  khususnya  Pelanggaran berkendara lalu lintas jalan raya.
Tilang  elektronik  yang  biasa disebut  E-tilang  adalah  digitalisasi proses  tilang,  dengan  memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan  proses  tilang  menjadi inovasi  yang  dapat  membantu  pihak kepolisian dalam manajemen penindakan  serta  Pembayaran  Denda Pelanggaran  Lalu  Lintas.  Dengan sistem  E-tilang,  pelanggar  hanya membayar  denda  pada  pasal  yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar  (Setiyanto,  Gunarto,  & Wahyuningsih,
2017). Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang  sitaan  dan  melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar  menunggu  pelaksanaan sidang.  Saat  vonis  di  tetapkan  oleh pengadilan  tentang  nominal  denda tilang,  pelanggar  akan  mendapatkan pemberitahuan  berupa  notifikasi  dan pengembalian  denda  yang  sudah  di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar (Junef, 2014).
Penerapan  E-tilang  merupakan langkah  baik  yang  diambil  kepolisian dalam  mewujudkan  pelayanan  publik agar  lebih  efektif,  efisien,  transparan dan akuntabel.
Mengedepankan pelayanan  yang  profesional  guna meningkatkan kepercayaan masyarakat  terhadap  instansi  Polri serta  meningkatkan  peran  serta masyarakat  dalam  penegakan  hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran  lalu  lintas  dimana masyarakat  yang  menjadi  subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran  di  jalan  raya    (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017).
Akan  tetapi,  pada  kenyataanya penggunaan  Aplikasi  E-Tilang  di Wilayah  Hukum  Polres  Magelang masih  terbilang  minim  dibandingkan pengunaan  tilang  manual,  padahal sejatinya  e-tilang  lebih  memudahkan para  pelanggar  untuk  menyelesaikan permasalahan hukum yang di hadapinya dengan reformasi birokrasi yang  efektif  serta  kepastian  hukum terhadap  denda  tilang  yang  di dapatkan  oleh  pelanggar.  Kepastian hukum merupakan faktor yang paling menjadi  sorotan  dalam  penindakan pelanggaran  hukum,  karena  setiap pelanggar  akan  di  kenakan  sanksi denda  yang  sesuai  dengan  nominal berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan,  yang  telah  disahkan DPR-RI pada tanggal 22 Juni 2009.
Mengingat penelitian mengenai penggunaan  e-tilang  sebelumya  telah dilakukan  seperti  penerapan  sanksi denda  e-tilang  di  Polres  Rembang (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017)  dan  inovasi  program  e-tilang sebagai peningkatan pelayanan publik di  Polres  Kediri  (Salsabila,  2018). Berdasarkan  penelitian  sebelumnya, terdapat  perbedaan  fokus  penelitian yang  akan  di  lakukan  oleh  penulis dengan  penelitian  yang  sudah  ada. Penelitian  ini  sama-sama  bertemakan e-tilang, namun penulis lebih menekankan indicator-indikator penghambat  penggunaan  e-tilang  di Polres  Magelang,  sehigga  membuat pembahasan  mengenai  e-tilang  ini menjadi  selalu  penting  dan  aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut.

## Perumusan Masalah
Rumusan  masalah  berdasarkan uraian  di  atas  yaitu:  (1).  Bagaimana efektivitas penggunaan e-tilang
terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di Polres  Magelang?;  dan  (2).  Apa  saja faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  aplikasi  e-tilang  dalam pembayaran  denda  pelanggaran  lalu lintas di Polres Magelang?.

## Metode Penelitian
Pada artikel ini, jenis penelitian yang  digunakan  bersifat  doktrinal yakni  metode  penelitian  yuridis empiris. Deskriptif analitis merupakan sifat  spesifikasi  penelitian  yang digunakan  oleh  penulis,  karena spesifikasi penelitian ini menggambarkan serta
mendeskripsikan  permasalahan  dari obyek yang sedang diteliti serta faktor yang  mempengaruhinya  (Suteki  & Taufani, 2018).
Data primer serta data sekunder dipergunakan dalam penulisan artikel ini.  Data  primer  ialah  data  yang diperoleh melalui kegiatan wawancara responden di lapangan. Data sekunder ialah  data  tidak  langsung  diperoleh dari sumber obyek penelitian (Suteki & Taufani, 2018). Dalam mengumpulkan data  primer  pada  penelitian  ini  yakni melalui kegiatan wawancara terhadap responden,  sedangkan  teknik  yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder  ialah  melalui  melakukan studi pustaka ( library research ) ataupun studi dokumenter. Data yang diperoleh saat  wawancara  terhadap  responden serta  bahan-bahan  hukum  dipelajari dan  dianalisis  untuk  memberikan gambaran-gambaran  tentang  topic penelitian sehingga membantu penulis membuat  suatu  kesimpulan  yang benar.

## Pembahasan

## Efektivitas  Penggunaan  E-Tilang
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang
Aplikasi  e-tilang  merupakan inovasi  dari  Korlantas  Polri  dalam meningkatan  pelayanan  pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berbasis TI  (Teknologi  Informasi),  pembuatan aplikasi  e–tilang  terintegrasi  dengan instansi  terkait  yang  telah  disepakati dan dikoordinasikan antara Korps Lalu Lintas  (Korlantas)  Kepolisian  RI., Mahkamah  Agung  RI.,  Kejaksaan Agung  RI.,  dan  PT.  Bank  Rakyat Indonesia  (Persero)  Tbk.  Aplikasi tersebut terdiri dari 26 kolom yang diisi oleh  masing-masing  instansi  dengan kewenangan  masing  masing  dengan proses  pengelolaan  data  perkara pelanggaran lalu lintas / tilang dengan menggunakan aplikasi tilang online (e- tilang)    (Chusminah,  Haryati,  & Kristiani, 2018).
Pelaksanaan aplikasi e-tilang di mulai  pada  bulan  November  tahun 2016  dan  baru  terealisasi  di  Polres Magelang Kabupaten pada bulan April tahun  2017.  Dengan  penerapan  e- tilang, akan sangat membantu masyarakat (pelanggar) untuk
melakukan  pembayaran  denda  tilang melalui  jasa  perbankan  (atm,  teller,  e- banking)  dan  akan  memudahkan pengelolaan data perkara pelanggaran lalu  lintas  /  tilang  baik  bagi  Polri,
Makamah
Agung
RI., maupun Kejaksaan  RI.  Disamping  itu  data penyelesaian  perkara  tilang  menjadi transparan  dan  akuntabel  sehingga tercapai  tertib  adminsitrasi  dalam pengelolaan data perkara tilang, bebas pungli  dan  penerimaan  negara  dari hasil  penanganan  perkara  tilang menjadi lebih optimal.
Namun, berdasarkan data yang penulis  dapatkan  di  polres  magelang
kabupaten pada kenyataanya penggunaan  aplikasi  e-tilang  di wilayah  hukum  polres  magelang kabupaten  masih  sangatlah  minim, berikut  merupakan  data  2  tahun terakhir  penggunaan  aplikasi  e-tilang di polres magelang.
Tabel 1. Data Dakgar Menggunakan Tilang Manual & E-Tilang Tahun 2017
Sumber: Baur  Min  Tilang  Polres Magelang Kabupaten 2018.
Tabel 2. Data Dakgar Menggunakan Tilang Manual & E-Tilang Tahun 2018
Sumber: Baur  Min  Tilang  Polres Magelang Kabupaten 2018
Dari  data  tabel-tabel  di  atas bahwasanya  hanya  kurang  lebih  20% penggunaan  aplikasi  e-tilang  yang  di terapkan sebagai penindakan pelanggaran  lalu  lintas  di  polres magelang kabupaten, mengingat
2 3
4 5 6 1 JANUARI 8,499 6,249 2,250 2 FEBRUARI 5,950 4,820 1,130 3 MARET 7,102 5,362 1,740 4 APRIL 4,420 3,430 990 5 MEI 4,187 3,317 870 6 JUNI 801 291 510
7 JULI 456 96 360 8 AGUSTUS 4,651 3,331 1,320 9 SEPTEMBER 4,489 3,079 1,410 10 OKTOBER 3,557 2,507 1,050 11 NOVEMBER 4,448 3,188 1,260 12 DESEMBER 397 397 0 JUMLAH 48,957
36,067 12,890 - NO BULAN
HASIL DAKGAR SIDANG MANUAL E TILANG KET 2 3 4 5 6 1 JANUARI 3,959 3,959 0 2 FEBRUARI 4,427 4,427 0 3 MARET 4,013 4,013 0 4 APRIL 2,857 2,460 397 5 MEI 2,217 1,990 227 6 JUNI 3,012 2,534 478 7 JULI 3,060 2,317 743 8 AGUSTUS 6,509 5,337 1,172 9 SEPTEMBER 2,030 1,745 285 10 OKTOBER 7,900 5,339 2,561 11 NOVEMBER 6,252 4,616 1,636 12 DESEMBER 241 241 0 JUMLAH 46,477 38,978 7,499 -
NO BULAN HASIL DAKGAR SIDANG MANUAL E TILANG KET
aplikasi  ini  merupakan  inovasi  dari korlantas polri agar terciptanya kinerja dengan  birokrasi  yang  memudahkan petugas penindak dan pelanggar.
Membahas  tentang  efektivitas penggunaan  aplikasi  e-tilang  dalam pembayaran  denda  pelanggaran  lalu lintas  penulis  menganalisis  dengan menggunakan teori efektivitas yang di kemukakan oleh Stees dimana terdapat 5 indikator dalam pengukuran efektivitas suatu program, diantaranya:
(1).Produktivitas;
(2).Kemampuan
Adaptasi  Kerja;  (3).Kepuasan  Kerja; (4).Kemampuan Berlaba; dan (5).Pencarian Sumber Daya (Chusminah,  Haryati,  &  Kristiani, 2018). Indikator pertama
adalah produktivitas
yang merupakan kuantitas  atau  volume  dari  produk atau  jasa  pokok  yang  dihasilkan organisasi. Dapat diukur menurut tiga tingkatan  yakni  tingkatan  individual, kelompok dan keseluruhan organisasi. Indikator  produktivitas  dari  segi organisi  dapat  dilihat  dari  segi keefektivitas suatu program, aplikasi e- tilang sudah beroperasi lebih dari dua tahun  dan  masih  membutuhkan beberapa  perubahan  sistem  yang mengatur mengenai embuatan blangko e-tilang kepada pelanggar (Rakhmadani, 2017).
Wawancara  dilakukan  Bersama Aipda  Budi  Sartono  di  Pos  Lantas Borobudur Kabupaten Magelang pada 1  Maret  2019,  menyebutkan  yang menjadi  persoalan  yang  di  temukan adalah karena pengisian identitas yang harus  dilaksanakan  dua  kali  karena perlu di salin ke Blangko Biru sebelum pelanggar teregistrasi dengan e-tilang. Petugas sebagai pelaksana penggunaan  aplikasi  e-tilang  pun merasa  hal  ini  menyulitkan  dan
memakan  waktu  karena  hal  tersebut, dengan  berbagai  keluhan  yang  di sampaikan  oleh  petugas  sebagai penindak  ini  menjadi  alasan  bahwa tilang konvensional lebih mudah untuk menyelesaikan  perkara  yang  menjadi kewajiban dalam penindakan pelanggaran  lalu  lintas  di  jalan  raya ketimbang  menggunakan  aplikasi  e- tilang sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas.
Fakta  tersebut  dapat  kita  tinjau dari angka penggunaan e-tilang dalam penindakan  pelanggaran  lalu  lintas sebagai  sarana  pembayaran  denda pelanggaran  lalu  lintas  tahun  2018 yang  masih  berada  pada  angka  1.038, bila  dibandingkan  dengan  angka pembayaran  denda  tilang  manual (konvensional) yang terdapat di polres magelang.  Apabila  direkapitulasi, angka pembayaran denda pelanggaran lalu lintas tahunan yang menggunakan aplikasi  e-tilang  hanya  sekitar  20% pertahun, tentu hal tersebut merupakan sebuah angka yang sangat kecil bagi penggunaan sebuah aplikasi sebagai  sarana  pembayaran  denda pelanggaran dalam instansi pemerintahan.  Maka  dari  itu,  apabila dilihat  dari  indikator  produktivitas, aplikasi  e-tilang  belum  memenuhi indikator  karena  penggunaan  aplikasi e-tilang  belum  produktif  dan  masih cenderung menggunakan tilang konvensional  di  daerah  magelang kabupaten.
Indikator  ke  dua  adalah, kemampuan  adaptasi  kerja  yang merupakan  suatu  kemampuan  untuk mengubah atau merombak standarisasi prosedur operasinya
apabila
lingkungannya  berubah  pula,  hal  ini dimaksudkan untuk mencegah kebakuan terhadap rangsangan
lingkungan  (Chusminah,  Haryati,  & Kristiani, 2018).
Aipda  Budi  Sartono  juga menyampaikan  dari  segi  penegakan hukum menggunakan aplikasi e-tilang yang  dilaksanakan  di  Kabupaten Magelang  petugas  kepolisian  tidak mampu beradaptasi dengan ketentuan penggunaan  e-tilang  sebagai  sarana tindak  pelanggaran,  karena  memiliki birokasi yang lebih rumit di bandingkan  tilang  konvesional  dan petugas dalam penggunaan e-tilang di Polres  Magelang  tidak  melaksanakan sesuai  dengan  SOP  e-tilang  menurut Peraturan  Kepala  Korps  Lalu  Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia No.  6  Tahun  2018  tentang  Standar Operasional,  Prosedur  Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas Dan
Angkutan  Jalan  Dengan  Surat  Tilang Elektronik.
Pihak organisasi yang pada  hal ini diwakili oleh Satuan  Lantas Polres Magelang  Kabupaten  belum  dapat melakukan  adaptasi  dan  aplikasi terhadap  program  aplikasi  e-tilang karena  sebelum  aplikasi  tersebut diluncurkan, terlebih dahulu disiapkan sumber daya manusia yang bertanggung  jawab  atas  aplikasi tersebut, yang mampu, mumpuni dan memiliki kualifikasi dalam hal teknologi  informasi,  serta  memahami SOP  pelaksanaan  aplikasi  yang  pada akhirnya berakibat pada meningkatnya animo masyarakat untuk menggunakan aplikasi e-tilang sebagai sarana  penindakan  pelanggaran  lalu lintas,  sehingga  dalam  hal  ini  apabila dilihat  dari  indikator  kemampuan adaptasi  kerja  satuan  lantas  polres magelang  belum  memenuhi  indikator tersebut.
Indikator  ke  tiga  adalah, kepuasan  kerja  yaitu  indikator  yang
mengukur  tingkat  kesenangan  yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat  rasa  puas  individu  bahwa mereka  mendapatkan  imbalan  yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi  dimana  mereka  berada.  Faktor kepuasan  kerja  ini  tentunya  menjadi suatu hal yang bersifat subjektif, setiap pelanggar  memiliki  penilaian  sendiri terhadap  pelayanan  aplikasi  e-tilang (Rakhmadani, 2017).
Dewasa  ini,  sangat  jarang adanya pelanggar
yang menggunnakan e-tilang terhadap penindakan  pelanggaran  lalu  lintas. Hasil  wawancara  bersama  Bapak Dewantoro, pelanggar yang menggunakan  e-tilang  pada  28  April 2019  merasa  puas  karena  dengan menggunakan aplikasi e-tilang, pelanggar  tersebut  dapat  menghemat waktu,  tenaga  dan  biaya  serta  dapat menyelesaikan perkara di tempat.
Namun disisi lain,  penulis juga melakukan  wawancara  bersama  Ibu Siti Rahmawati sebagai pelanggar yang masih  membayara  denda  dengan menggunakan tilang manual di polres magelang  kabupaten  pada  tanggal  28 April 2019, pelanggar tersebut mengaku belum merasakan pelayanan dan pemberlakuan aplikasi e-tilang di Polres  Magelang  Kabupaten,  tidak adanya  sosialisasi  dan  tawaran  untuk penyelesaian pembayaran denda dengan menggunakan aplikasi e-tilang di  polres  tersebut,  pelanggar  hanya dianjurkan  untuk  membayar  denda dan  mengambil  barang  bukti  yang nanti  di  proses  di  Kejaksaan  Agung. Maka  dari  itu,  pelanggar  yang  tidak menggunakan  pelayanan  aplikasi  e- tilang  dikarenakan  belum  adanya sosialisasi  dan  penerapan  secara menyeluruh  di  Polres  Magelang,
artinya  bahwa  petugas  kepolisian selaku  penindak  pelanggar  lalu  lintas belum  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  SOP  dan  belum  adanya pemberdayaan aplikasi e-tilang, sehingga  kemudahan  dan  manfaat pelayanan  aplikasi  e-tilang  sebagai sarana
pembayaran denda
pelanggaran lalu lintas tidak berdampak  secara  simultan  kepada masyarakat  kabupaten  magelang  dan minimnya  eksistensi  dari  pelayanan aplikasi  e-tilang,  sehingga  apabila indikator kepuasan kerja ingin dijadikan  sebagai  acuan  tingkat efektivitas  suatu  program,  maka indikator  kepuasan  kerja  harus disandingkan dengan indikator- indikator  lain  yang  memperkuat  hasil penulisan penulis.
Indikator  ke  empat  adalah kemampuan berlaba, adalah kemampuan untuk mendapatkan penghasilan  atas  penanaman  modal yang  dipakai  untuk  menjalankan organisasi  dilihat  dari  sudut  pandang si  pemilik.  Bahwa  pada  tahun  2018 transaksi  yang  menggunakan  aplikasi e-ilang  sebagai  media  pembayaran denda  pelanggaran  lalu  lintas  hanya sebesar 12.890 dari hasil jumlah dakgar e-  tilang  jika  dibandingkan  dengan pembayaran  denda  tilang  manual sebesar 36,067 dari hasil jumlah dakgar tilang  manual  yang  berati  angka tersebut merupakan angka yang sangat kecil  apabila  dibandingkan  dengan tilang  manual  di  polres  magelang kabupaten. Bahkan masyarakat kabupaten  magelang  lebih  tertarik membayar  denda  pelanggaran  lalu lintas melalui kejaksaan negeri karena pembayaran  denda  yang  lebih  murah dan  sudah  menjadi  birokrasi  yang sering di gunakan sebagai penyelesaian
pembayaran denda
pelanggaran  lalu  lintas  di  kabupaten magelang.
Indikator kelima adalah pencarian sumber daya, yang merupakan  kemampuan  organisasi dalam  mencari  sumber  daya  yang diperlukan yang memiliki kemampuan yang  mumpuni  dalam  bidang  yang diperlukan. Pelayanan aplikasi e-tilang ini  membutuhkan  sarana  yang  tepat untuk  meningkatkan  ketertarikan penggunaan e-tilang dalam pembayaran  denda  pelanggaran  lalu lintas,  salah  satunya  adalah  EDC (Electronic Data Capture). Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2018 menyatakan bahwa penyidik atau penyidik  pembantu  sebagaiaman  di maksud  dalam  pasal  6  melaksanakan penindakan  pelanggaran  lalu  liintas tertentu  dengan  sistem  e-tilang, menggunakan :  (a).Surat  tilang elektronik;  (b).Telephone  genggam sistem  android  (smartphone  e-tilang); dan  (c).Alat  transaksi  elektronik perbankan  untuk  penyetoran  uang titipan denda secara elektronik melalui bank
Pada  huruf  c  ini  menekankan bahwa EDC sebagai sarana pelayanan aplikasi  e-tilang  dalam  pembayaran denda perlu  di hadirkan dalam setiap penggunaan  aplikasi  e-tilang  namun kenyataanya, edc masih belum terdapat  di  setiap  pos  penindakan pelanggaran lalu lintas, hanya terdapat 1  pos  dari  6  pos  yang  menggunakan EDC,  hal  ini  perlu  di  perhatikan  oleh pimpinan terhadap eksistensi penggunaan aplikasi e-tilang.
Dari  kelima  indikator  diatas,  belum ada satupun dari kelima indikator yang dapat  dipenuhi  oleh  aplikasi  e-tilang sebagai  sarana  pembayaran  denda
pelanggaran  lalu  lintas  di  polres magelang kabupaten sehingga penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  aplikasi e-tilang  yang  diterapkan  di  polres magelang  kabupaten  belum  efektif dipakai  sebagai  sarana  pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di polres magelang kabupaten.
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Efektivitas E-Tilang Terhadap Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di  Polres Magelang
Dalam  mewujudkan  pelayanan e-tilang  terhadap  pembayaran  denda pelanggaran  lalu  lintas  yang  baik, korlantas polri tentunya telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal yang selanjutnya di terapkan di  berbagai  daerah  termasuk  daerah kabupaten  magelang.  Namun  dalam mewujudkan  hal  tersebut,  terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi  efektivitas  aplikasi  e- tilang, diantaranya adalah: (1).Sumber Daya Manusia; (2).Intensitas Sosialisasi E-tilang;  (3).Mekanisme  Pelayanan Aplikasi  E-tilang;  dan  (4).Sarana  dan Prasarana.
Dilihat dari aspek sumber daya manusia,  dari  sisi  keduanya  memiliki kekurangan. Dari sisi petugas penindak  pelanggaran  lalu  lintas, petugas  belum  bisa  menerapkan aplikasi e-tilang secara simultan karena motivasi dari petugas kepolisian untuk melayani dan  mengayomi masyarakat sangatlah kurang, sehingga pemanfaatan aplikasi e-tilang tidak di laksanakan  dengan  baik.  Yang  kedua, dilihat  dari  sisi  masyarakat  sendiri, masyarakat magelang kabupaten termasuk  dalam  kategori  masyarakat berkembang  yang  mana  belum  bisa mengikuti  perkembangan  teknologi yang berkembang dengat cepat terlebih halnya  pengetahuan  tentang  e-tilang
sangatlah  minim  di  daerah  tersebut, masih banyak masyarakat yang belum memiliki  rekening  atm  dan  belum mengerti tentang manfaat dari e-tilang yang  memberikan  kemudahan  dalam pembayaran  denda  pelanggaran  lalu lintas.
Kendala kedua adalah sosialisasi  dari  penerapan  aplikasi  e- tilang  dalam  proses  penindakan pelanggaran lalu lintas serta pembayaran  denda  pelanggaran  lalu lintas  di  Polres  Magelang  Kabupaten, pelaksanaan aplikasi e-tilang di Polres Magelang Kabupaten sudah berjalan 2 tahun  2017,  namun  dari  hasil  data jumlah Dakgar yang diperoleh, e-tilang masih  minim  di  bandingkan  tilang konvensional  salah  satu  faktor  nya adalah pengetahuan masyarakat tentang  e-tilang  yang  ada  di  Polres
Magelang.
Mekanisme  pelayanan  aplikasi e-tilang yang selama ini ada sesungguhnya  tidak  sesuai  dengan pasal  4  huruf  (b)  Peraturan  Kepala Korps  Lalu  Lintas  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2018  yaitu  efesiensi  dan  efektivitas, yaitu prosedur e-tilang harus sederhana, cepat, dan mudah dilaksanakan  serta  berdampak  pada menurunya  pelanggaran  lalu  lintas, namun  fakta  di  lapangan  prosedur  e- tilang  justru  mempersulit  penindakan pelanggaran lalu lintas karena perlunya  dua  kali  kerja  dalam  tahap registrasi identitas pelanggar, hal ini di sebabkan  petunjuk  pelaksanaan  tata cara  penyelesaian  pelanggaran  lalu lintas yang memuat bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas harus disertai lembar surat tilang yang mana blangko  No.14 pernyataan /  keterangan  tersangka  /  pelanggar bahwa  telah  melakukan  pelanggaran
lalu  lintas  jalan  tertentu,    dan  kolom tanda tangan. Inilah mengapa perlunya pengisian  blangko,  sehingga  dengan birokrasi  yang  memberatkan  petugas kepolisian menjadi kurangnya motivasi  untuk  melakukan  sosialisasi dan  menggunakan  aplikasi  e-tilang sebagai
sarana penindakan pelanggaran  lalu  lintas,  hal  ini dikemukakan oleh Aipda Budi Sartono di  Pos  Lantas  Borobudur  Kabupaten Magelang pada 1 Maret 2019.
Sarana  prasarana,  Aipda  Budi Sartono  juga  menyampaikan  dengan keterbatasan  ATM  Bank,  membuat pelanggar merasa jauh dalam keterjangkauan  pembayaran  denda pelanggaran  lalu  lintas,  EDC  menjadi salah  satu  sarana  yang  sangat membantu  dalam  pembayaran  denda tilang  di  tempat,  namun  ketersediaan di lapangan terhadap penyediaan EDC di  setiap  pos  yang  menjadi  titik pelaksanaan  penindakan  pelanggaran lalu  lintas  belum  tersedia  secara menyeluruh,  hanya  terdapat  1  dari  6 pos yang berada di Pos Unit Turjawali Polres Magelang Kabupaten, hal ini di karenakan  belum  adanya  kebijakan dan koordinasi antara instansi Bank Bri dan  Polres  Magelang  Kabupaten terhadap  permasalahan  kekurangan sarana EDC tersebut.

## Simpulan
Efektivitas  aplikasi  e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu  lintas  di  Polres  Magelang  terlihat belum  efektif.  Hasil  penelitian  yang berdasarkan temuan data di Kabupaten Magelang, aplikasi e- tilang di  Polres  Magelang  belum  memenuhi kelima  indikator  efektivitas  suatu program  sebagaimana  dikemukakan oleh  Stees  dimana  kelima  indikator tersebut merupakan indikator
produktivitas,  kemampuan  adaptasi kerja,  kepuasan  kerja,  kemampuan berlaba dan pencarian sumber daya.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi  efektivitas  aplikasi  e- tilang    dalam  pembayaran  denda pelanggaran  lalu  lintas  di  Polres Magelang  Babupaten  adalah:  (1). Faktor  Sumber  Daya  Manusia,  dilihat dari aspek sumber daya manusia, dari sisi  keduanya  memiliki  kekurangan yaitu,  dari  sisi  Petugas  Penindak Pelanggaran  Lalu  lintas  yang  belum bisa  menerapkan  aplikasi  e-tilang secara  simultan  dan  dilihat  dari  sisi masyarakat  sendiri,  masih  banyak masyarakat  yang  belum  memiliki rekening  ATM  dan  belum  mengerti tentang manfaat dari e-tilang;
(2).Kurangnya sosialisasi dari penerapan  aplikasi  e-tilang  dalam penindakan  pelanggaran  lalu  lintas serta  pembayaran  denda  pelanggaran lalu  lintas  di  Polres  Magelang Kabupaten  sehingga  penggunaan  e- tilang  masih  minim  di  bandingkan tilang  konvensional;  (3).Mekanisme pelayanan  aplikasi  e-tilang  yang selama  ini  ada  sesungguhnya  tidak sesuai  dengan  pasal  4  huruf  (b) Peraturan  Kepala  Korps  Lalu  Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2018  yaitu  efesiensi dan efektivitas, yaitu prosedur e-tilang harus  sederhana,  cepat,  dan  mudah dilaksanakan  serta  berdampak  pada menurunya  pelanggaran  lalu  lintas, namun  fakta  di  lapangan  prosedur  e- tilang  justru  mempersulit  penindakan pelanggaran lalu lintas; dan (4). Sarana Prasarana,  dengan  keterbatasan  ATM Bank yang membuat pelanggar merasa jauh dalam keterjangkauan pembayaran  denda  pelanggaran  lalu lintas,  EDC  menjadi  salah  satu  sarana yang sangat membantu dalam
pembayaran  denda  tilang  di  tempat, namun  ketersediaan  di  lapangan terhadap  penyediaan  EDC  hanya terdapat 1 dari 6 pos yang berada di Pos Unit  Turjawali  Polres  Magelang Kabupaten.

## Daftar Pustaka
Buku: Suteki, & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori Dan  Praktik). Depok:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Jurnal:
Chusminah,  S.,  Haryati,  R.  A.,  & Kristiani,  D.  (2018).  Efektivitas
Implementasi E-Tilang
Kendaraan  Bermotor  Dalam Rangka  Tertip  Berlalu  Lintas Pada  Korps  Lalu  Lintas  Polri. WIDYA  CIPTA:  Jurnal  Sekretari dan  Manajemen, Vol.2  No.2,  pp. 217-224. Junef,
M. (2014). PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP OPERASI BUKTIPELANGGARAN (TILANG)  DALAM  BERLALU LINTAS.
E-Journal WIDYA Yustisia, Vol.1 No.1, pp.52-60. Rakhmadani,  S.  (2017).  Analisis
Penerapan E-Tilang Dalam
Mewujudkan  Good  Governance
Di  Indonesia. Jurnal  Sosial,
Ekonomi  dan  Humaniora, Vol.7 No.3, pp. 663-671. Salsabila,  F.  (2018).  Inovasi  Program Elektronik  Tilang  (E-Tilang) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik  di  Kepolisian  Resort (POLRES)  Kediri. Publika, Vol.6 No.2 , pp.1-7 .
Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E.  (2017).  Efektivitas  Penerapan Sanksi  Denda  E-Tilang  Bagi
Pelanggar Lalu Lintas
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi  Di  Polres  Rembang). Jurnal  Hukum  Khaira  Ummah , Vol.12 No.4, pp. 742-766.
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan