“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## TATA KELOLA DESA WISATA DI DESA NANGAMIRO KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU
Ahmad Yani 1
¹Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, STKIP Bima.
ahmadyani280182@gmail.com Info Artikel Abstrak Keywords: Tata Kelola, Desa Wisata Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  terkait  tata  kelolah pariwisata yang telah dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yang  menjelaskan  data secara  deskriptif,  dengan  Teknik  pengumpulan  data  yaitu wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Sedangkan  sumber  data yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  lokasi penelitian  berupa  informan  penelitian  dan selanjutnya  didukung oleh  data  sekunder  berupa  dokumen  data.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pengelolaan  pariwisata  di  Desa  Nangamiro Kecamatan  Pekat  kabupaten  Dompu  belum  berjalan  secara maksimal,  ditinjau  dari  standar  tata  kelola  pariwisata  yang  baik menurut  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan.  Hal  ini  dikarenakan  pencapaian  setiap standar  pengelolaan  belum  sepenuhnya  terpenuhi.  Faktor-faktor tersebut  antara  lain  keaktifan  dan  sinergi  stakeholders  belum sepenuhnya  terwujud,  kemitraan  hanya  sampai  di  tingkat pemerintahan  desa  dan  kemitraan  belum  dirasakan  secara  luas serta  belum  mampu  mendorong  kepemilikan  daerah,  program pelatihan  yang  belum  dilaksanakan,  masyarakat  aspirasi  masih umum,  promosi  masih  minim  dan  berdiri  sendiri-sendiri,  serta pedoman pemantauan dan evaluasi tempat wisata masih sederhana tanpa  ada  indikator  khusus  untuk  mengukur  dampak  kegiatan pariwisata yang dilakukan.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  yang  kaya  dan  subur.  Kekayaan  alam  dan  laut melimpah  ruah  dari  Sabang  sampai  Merauke.  Keragaman  dan  keunikannya  serta kekayaan  dan  keragaman  budaya  berperan  sebagai  sumber  devisa  negara,  selain  itu juga  mempunyai  daya  tarik  dalam  sektor  pariwisata  alam  ( ecotourism ).  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  kepariwisataan  menjelaskan  bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha,  pemerintah,  dan  pemerintah daerah (Bab I, Pasal I, Ayat 3). Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009  tentang  Kepariwisataan  digariskan  bahwa  pembangunan  pariwisata  perlu ditingkatkan  untuk  memperluas  kesempatan  kerja  dan  kesempatan  berusaha,
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
meningkatkan  penerimaan  devisa  serta  memperkenalkan  alam  kebudayaan  bangsa Indonesia.  Dalam  system  pariwisata,  ada  banyak  factor  yang  berperan  dalam mengerakkan  system.  Aktor  tersebut  adalah  insan-insan  pariwisata  yang  ada  pada berbagai sektor. Secara umum, insane pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat  umum  yang  ada  pada  destinasi,  sebagai  pemilik  sah  dari  berbagai sumberdaya  yang  merupakan  modal  pariwisata,  seperti  kebudayaan.  Dimasukkan kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh- tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa.selanjutnya dalam kelompok swasta  adalah asosiasi usaha pariwisata dan para  pengusaha,  sedangkan  kelompok  pemerintah  adalah  pada  berbagai  wilayah administrasi,  mulai  dari  pemerintah  pusat,  Negara  bagian,  provinsi,  kabupaten, kecamatan, dan seterusnya.
Kabupaten Dompu sebagai daerah otonomi memiliki wewenang untuk mengelola beragam  objek  wisata  yang  kaya  dan  berpotensi  bagi  perkembangan  pariwisata khususnya  di  Kecamatan  Pekat  yang  memungkinkan  untuk  dikembangkan  melalui kerjasama  bisnis  dan  investasi  di  sektor  pariwisata.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Dompu  Nomor  19  tahun  2011  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJM)  Tahun  2010-  2015  yang  menyebutkan  bahwa  kecamatan  Pekat dijadikan kawasan pariwisata dan agribisnis.
Desa  Nangamiro  Salah  Satu  desa  di pulau  Pekat  yang  Memiliki  Potensi  Alam yang sangat Strategis yang langsung berbatasan dengan Labuhan Kanangan Kabupaten Bima dan merupakan  tempat  Wisata  yang  selalu  di kunjungi  oleh  masayarakat sekitar dan  masyarakat  luar.  Pekat  salah  satu  desa  yang  menjadi  harapan penduduk  untuk dijadikan  tempat  wisata  karena  memiliki  potensi  yang  sangat  besar. Yang  terbentang luas tersebut merupakan objek wisata alam yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan  asli  daerah.  Pemanfaatan  sumber  daya  alam memiliki  beberapa  makna penggunaan  potensi  alam  local  dalam  pembangunan  desa,  pengelolaan  sumber  daya alam  secara  berkelanjutan,  dan  kelembagaan  pengelolaan  local  dalam  Badan  Usaha Milik  Desa.  Dalam  mengembangkan  potensi-potensi  yang  ada  di  kawasan  Desa Nangamiro  maka  berdasarkan Peraturan Desa Nangamiro  Nomor  2  Tahun  2017  maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Nangamiro, yang mana BUMDesa Samakai  ini  diberi  wewenang  langsung  oleh  Kepala  Desa  untuk  mengelola  serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa Nangamiro, dalam hal ini Masyarakat setempat  juga  dilibatkan  dalam  membantu  proses  pengelolaan  dan  pengembangan potensi  wisata Pantai Nangamiro. Jumlah pengunjung ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Pengunjung Wisata Pantai Nangamiro No Tahun Jumlah Pengunjung (orang) 1. 2019-2020 4. 374 2. 2020-2021 4. 718 Jumlah 9.092
Sumber. Data Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, 2021
Dalam  perkembangannya,  pengelolaan    wisata  desa  Nangamiro  sudah  mulai mendapat perhatian  dari  masyarakat  sekitar  dan  pemerintah  dalam  hal  pengelolaah pengembangan  kepariwisataan.  Melihat  objek wisata  pantai  Nangamiro  sebagai  daya tarik  yang   ada  di  Desa  Sungai  Nangamiro  ini  perlu  adanya  proses  keberlanjutan pembangunan  dan  pengembangan  wisata sehingga dapat lebih mengundang  wisatawan
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
untuk  datang.  Penelitian  Iqbal  et.  al.,  (2021)  bahwa  pengembangan  desa  berbasis potensi  menjadi  urgen  karena  dapat  meningkat  partisipsi  masyarakat  dalam pembangunan desa.
Dengan  demikian  peneliti  menyimpulkan  bahwa  dalam  tata  kelola  pariwisata  di Desa  Nangamiro  dalam  upaya pengelolaan  wisata  masih  terdapat  fenomena-fenomena yang  muncul  dalam  proses  pertumbuhan  produk  dan  pasar  wisatanya.  Adapun fenomena-fenomena  terkait  pelaksanaan  tata  kelola  pariwisata  Desa  Nangamiro tersebut  antara  lain:  (1)  Belum  adanya  manajemen  pengelolaan  potensi  wisata  oleh BUM  Desa  Samakai sebagai  Badan  pengelola  yang  ditunjuk oleh  pemerintah  Desa Nangamiro  dalam pengelolaan  objek  wisata  Di  Desa  Nangamiro,  sebagai  acuan  kerja jangka    menengah  dan  jangka  panjang.  Hal  ini  terjadi  disebabkan  minimnya pengetahuan  dan  skill  dalam  perencanaan  pengelolaan  objek  wisata.  (2)  Belum optimalnya  keterlibatan  dari    seluruh Stakeholders seperti  keterlibatan  dari  pihak pemerintah daerah, pihak swasta/pelaku bisnis dan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yang menjelaskan  data  secara  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Jenis  data  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Sedangkan sumber  data  yang digunakan adalah  informan  yang  memberikan informasi pada penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Partisipasi  Masyarakat  Terkait  dalam  Tata  Kelola  Objek  Wisata  Di  Desa Nangamiro
Partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  desa  wisata  pada  prinsipnya  adalah partisipasi  dalam  mengelola  sumber  daya.  Oleh  karena  itu,  perlu  di  rumuskan  model yang  relevan  dalam  pelaksanaan  program  tersebut.  Model  dipandang  sebagai  acuan dalam  merencanakan, mengimplementasi,  dan  mengevaluasi  program.  Sebagai  sebuah pendekatan,  model  yang  dirumuskan  harus  merepresentasikan  partisipasi  masyarakat dalam setiap aspeknya.

## Peran Pemerintah dalam Partisipasi masyarakat Di Desa Nangamiro
Peneliti  menilai  adanya  partisipasi  masyarakat  pada  objek  wisata  di  Desa Nangamiro  telah  dimulai  sejak  pembentukan  BUM  Desa  Desa  Nangamiro  sebagai pengelola  yang  di  tunjuk  langsung  oleh  pemerintah desa untuk mengelola desa wisata. Berdasarkan  anggaran  rumah  tangga  BUM Desa  Samakai  kewajiban  masyarakat  desa dalam  penyelenggaraan  BUM  Desa  Nangamiro  Samakai  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) meliputi:
a) Ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola BUMDesa;
b) Menghormati  hak  warga  desa  lainnya  dalam  upaya  memperoleh  pelayanan  yang diberikan BUMDesa
c) Turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh BUMDesa.
Namun  kurangnya  partisipasi  berupa  sumbangan  pemikiran  mengenai keberlanjutan dalam pengelolaan objek wisata. Apabila ditinjau dari pelaksanaan suatu program  pengembangan  pariwisata,  objek  wisata  Pantai  Ketapang  tidak  di  dukung dengan  pengetahuan  memadai  tentang  tata  kelola  pariwisata.  Sedangkan  kemampuan untuk  berpartisipasi  merupakan  salah  satu  unsur  pokok  yang menentukan  tumbuh  dan berkembangnya partisipasi.
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002

## Partisipasi Masyarakat Desa Nangamiro
Partisipasi  masyarakat  dalam  tata kelola  pariwisata  Di  Desa  Nangamiro  salah satunya  dapat  dilihat  pada  kesempatan masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  tahap pelaksanaan kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti kegiatan tahunan acara  mandi safar, tahun baru,  libur  hari raya  idul fitri dan  idul a  dha masyarakat  selalu  dilibatkan.  Selanjutnya  masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk memanfaatkan dan  menikmati hasil- hasil pembangunan Di Pantai Nangamiro. Hal ini terlihat  kesempatan  masyarakat  untuk  memanfaatkan  usaha-usaha  yang  sudah    di sediakan  oleh  pemerintah  desa  dan  BUM Desa  Desa  Nangamiro  seperti  banana  boat, sewa pelampung dan gerai BUM Desa Desa  Nangamiro

## Peran Swasta dalam Partisipasi Masyarakat
Peran  swasta  dalam  partisipasi  masyarakat  terkait  tata  kelola  pariwisata  di  Desa Nangamiro Kabupaten Dompu  dalam konteks  yang  luas  dan  lebih  besar  terkait  dalam pengelolaan yang melibatkan partisipasi masyarakat belum terlihat Di Desa Nangamiro. Swasta  disini  yang  terlihat  hanya  pedagang  kecil-  kecilan  yang  menjual  kebutuhan makanan ringan yang dibutuhkan wisatawan.

## Keterlibatan Segenap Pemangku  Kepentingan
Para  pelaku  dan  pemangku  kepentingan  hendaknya  terlibat  secara  aktif  dan produktif  dalam  upaya  pembangunan  keparwisataan.  Pelaku  disini  meliputi  seluruh pihak  yang  berpengaruh  dan  berkepentingan  serta  menerima  manfaat  dari  kegiatan pariwisata.  Sesuai  dengan  paparan  teoritis  dari  Sunaryo  tersebut,  sehingga  dalam  tata kelola  objek  wisata  di  Desa  Desa  Nangamiro  Kecamatan  Pekat,  para  pemangku kepentingan  tentu  harus  terlibat  dalam  seluruh  proses  demi  tercapainya  tujuan  dalam penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan  yang baik. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan Di Desa Nangamiro dapat dilihat sebagai berikut :
a) Keterlibatan Pemerintah
Pemerintah  yang  terlibat  dalam  tata kelola  Pariwisata  Desa  Nangamiro  adalah pemerintah  desa.  Sedangkan  untuk  pemerintah  Kabupaten  dan  Provinsi  dari  dinas pariwisata belum terlihat terlibat dalam pengelolaan Pulau satonda ini. Pemerintah Desa Nangamiro  bersama  BUMDesa  mengelola  Pantai  Nangamiro  ini  agar  dapat mendongkrak  ekonomi  masyarakat  dan  akses   sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan. Pengembangan oleh BUM Desa ini sangat penting. Pengelolaan wisata pantai di Desa Nangamiro  oleh  BUM  Desa  mengingat  banyak  sekali  peran  BUM  Desa  yang  dapat membantu  pengembangan wisata  supaya  bisa  bersaing  dengan  wisata- wisata  lainnya. BUM Desa bermanfaat menjadi pintu masuk mengelola potensi pariwisata Desa.
b) Keterlibatan Masyarakat Desa Nangamiro
Keterlibatan  masyarakat  Desa  Nangamiro  terlihat  dalam  kegiatan  yang  dibuat oleh pemerintah Desa seperti kegiatan rapat tahunan, gotong royong, kebersihan Pantai, perbaikan  akses  jalan  menuju  pantai  desa  nangamiro.  Kemudian  keterlibatan masyarakat dalam menjalankan  usaha  yang telah disediakan oleh BUM Desa Samakai diantaranya penyewaan pelampung, karcis tempat masuk dan pengendara banana boat.
c) Keterlibatan Pihak Swasta
Pihak  swasta  dalam  tata  kelola  Pantai  Desa  Nangamiro  hanya  sebatas  pedagang yang  terlihat  disekitar  Pantai  Ketapang  yang  menjual  minuman  dan  makanan  yang dibutukan  pengunjung.  Namun  keterlibatan pihak  swasta  yang  mampu  menyediakan keuangan dan tenaga ahli dalam membantu fungsi pemerintah sebagai motor pelaksana pembangunan belum ada terlibat dalam pengelolaan ini.
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
d) Kemitraan
Kemitraan  yang  diterapkan  dalam  tata  kelola  objek  wisata  Desa  Nangamiro  ini harus  mempunyai  konsep  yang  jelas  dan  memberikan  manfaat  masyarakat  sekitar. Kerjasama  pemerintah,  masyarakat  dan  swasta  menjadi  sangat  krusial  dan  dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata tersebut. Dalam hal ini kemitraan yang terjalin di Desa Nangamiro  adalah sebagai berikut:
1) Pemerintah
Pemerintah  Desa  Nangamiro  dalam  pengelolaan  objek  wisata  Desa  Nangamiro, memberi  wewenangnya  kepada  BUM  Desa  untuk  mengelola  sejumlah  objek  wisata tersebut.  Pemerintah  Desa  memberikan  wewenang  ini  agar  BUM  Desa  Samakai  bisa mengelola  secara  indenpenden  dan  masyarakat  bisa  terlibat  dan  turut  aktif mengembangkannya.  Aktor  yang  betanggung jawab  dalam  pengelolaan  Pantai  Desa Nangamiro  ini  adalah  pemeritah  desa  bersama  BUM  Desa  Samakai  Sejauh  ini hubungan  kerjasama  pemerintah  desa  dengan  BUM  Desa  sangat  baik.  Terlihat  pada pengelolaan Pantai  Desa Nangamiro, semua kegiatan yang dilakukan BUM Desa tidak terlepas  dari  pengawasan  pemerintah  desa.  Walaupun  BUM  Desa  diberikan  izin  dan kewenangan tetapi harus melalui rekomendasi dari pemerintah desa.
2) Swasta
Kemitraan yang ada dalam pengelolaan Pantai Nangamiro bersama swasta belum mampu  mendorong  munculnya  kepemilikan  lokal  dari  berbagai  usaha  fasilitas penunjang  wisata  di  Pantai  Nangamiro.  Terbatasnya  fasilitas  yang  ditawarkan  pada objek  wisata  tersebut  turut  menghambat  ketertarikan  investor  dan  pengusaha  wisata untuk  mengembangkan  usahanya  di  Pantai  Nangamiro.  Peran  pemerintah  desa  dalam mengembangkan  pariwisata  tidak  lantas  hanya  terbatas  sebagai  motivator,  namun diperlukan upaya dari pemerintah daerah kabupaten Dompu untuk dapat memfasilitasi para  investor  dan  pengusaha  serta  masyarakat.  Swasta  yang  masih  aktif  terlihat  di Pantai  Nangamiro  yang  bermitra  dalam  pengelolaan  Pantai  hanya  sebatas  pedagang- pedagang makanan dan minuman   ringan. Peran pedagang ini untuk  ikut serta berkerja sama  dengan  pemerintah  desa  dan  masyarakat  juga  sangat  terbatas.  Para  pedagang hanya  mampu  berkerja  sama  dalam  hal  menjaga  kebersihan  pantai  dan  menjaga keamanan  Pantai  Desa  Nangamiro.  Terkait  kerjasama  langsung  dalam  memajukan pengelolaan  Pantai  Nangamiro  belum  terlihat  dan  dilaksanakan  oleh  para  pedagang. Namun,  dari  para  pedagang  ini  punya  kesadaran  diri  untuk  ikut  serta memajukan pengelolaan  Pantai  Nangamiro  bersama  pemerintah  desa  dan  masyarakat  yang  bisa menarik  investor  lain  dalam  berkontribusi  memajukan  pengelolaan  Pantai  Nangamiro untuk masa yang akan datang.
3) Masyarakat
Pada  pengelolaan  Pantai  Nangamiro  tersebut,  kurangnya  campur  tangan  pihak swasta  dalam  membangun  fasilitas  penunjang  kepariwisataan,  membuat  masyarakat belum mampu menunjang kepemilikan local dari usaha yang ada Di Pantai Nangamiro.

## Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut
Pada  pengelolaan  Pantai  nangamiro,  peran  stakeholder  dalam  pemanfaatan sumber daya secara berlanjut adalah sebagai berikut :
a. Pihak pemerintah dalam  Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut
Pada  prinsip  pemanfaatan  sumber  daya  secara  berlanjut,  pemerintah  desa Nangamiro  selalu  memperhatikan  manfaat  yang  berkelanjutan.  Segala  kegiatan  selalu dilakukan  dengan  memperhatikan  kondisi  lingkungan  Pantai  Nangamiro.  Hal  tersebut terlihat  tempat  gazebo,  mushola,  gerai-gerai  untuk  disewakan,  spot-spot  foto,  dan
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
kamar  mandi  selalu  dijaga  dan  dilakukan    gotong  royong  untuk  selalu  terjaga kebersihannya.  Sehingga  tempat-tempat  yang ada  bisa  dimanfaatkan  untuk  jangka waktu  yang  lama  dan  bisa  memberi  kenyamanan  bagi  pengunjung  yang mengunakannya.
Foto:  Masyarakat  Melakukan  Kunjungan  Di  Pantai  Nangamiro  Desa  Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu (sumber: Geoogle.com)

## Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut
Dalam  pariwisata  Pantai  Nangamiro,  Masyarakat  Desa  Nangamiro  selalu mengawasi  pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa supaya  menghindari  penggunaan  sumber daya  yang  tidak  dapat  diperbaharui  secara berlebihan.  Umumnya  pekerja  pada  wisata Pantai  Ketapang  berasal  dari  masyarakat sendiri  yang diberdayakan oleh BUM Desa Samakai untuk mengurus  sejumlah sarana pariwisata  Di  Pantai.  Dalam  mengurus  sarana pariwisata  yang  telah  disedikan  oleh BUM Desa Samakai seperti gazebo, mushola, gerai untuk disewakan, dan kamar mandi. Masyarakat selalu menjaganya dan membersihkan serta memliharanya agar tetap bersih dan  nyaman  saat  digunakan  oleh  pengunjung.  Selain  menjaga  kelestariaan  Pantai Nangamiro,  masyarakat  juga  selalu  mengawasi  perkembangan  pembangunan  dan kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  agar  selalu  menjaga kelestariaan lingkungan supaya Pantai.

## Monitor dan Evaluasi
Monitoring merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara rutin dan secara  obyektif  digunakan  untuk  menilai  (evaluasi)  tingkat  kemajuan  pada  sebuah program/kegiatan. Dengan kegiatan  monitoring  kita  dapat  memantau setiap  perubahan dengan  berfokus  pada  proses  dan keluaran.  Tentu  dengan  melibatkan  perhitungan- perhitungan  terhadap  program  yang  sedang  dijalankan.  Melalui  monitoring  kualitas setiap  program  atau  kegiatan  dapat  kita  nilai  untuk  kemudian kita  tingkatkan  pada program selanjutnya atau program di tempat lain. Berbeda dengan monitoring. Evaluasi dilakukan setelah program dilaksanakan dengan menggunakan hasil monitoring sebagai sumber  rujukan  utama.  Evaluasi  merupakan  proses  menentukan  nilai  atau  pentingnya program kegiatan.  Penilaian  harus  dilakukan  seobyektif  dan  sesistematik  mungkin dengan  membandingkan  realisasi  Rangkaian  kegiatan  masukan  (input),  keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang  telah ditetapkan

## Peran Pemerintah dalam Monitor dan  Evaluasi
Pada pengelolaan Pantai Nangamiro monitor dan evaluasi yang mencakup mulai dari  kegiatan  penyusunan  pedoman,  pengembangan  indikator  atau  batasan  dalam mengukur  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi keseluruhan  kegiatan hingga  evaluasi dampak  kegiatan  pariwisata,  belum  terlaksana dan  diselenggarakan  oleh  pemerintah desa. Evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah hanya tergabung dalam rapat tahunan pertanggung jawaban BUM Desa.
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002

## Peran Masyarakat dalam Monitor dan Evaluasi
Dalam  pengelolaan  pariwisata  Pantai  nangamiro  dalam  tahap  monitor  dan evaluasi  masyarakat  Desa  Nangamiro  dalam  mengikuti  rapat  musyawarah  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa  dan  BUM  Desa  Samakai  hanya  beberapa masyarakat yang mengikuti. Sehingga kegiatan monitor dan  evaluasi berkaitan dengan pengelolaan pantai ketapang belum optimal terlaksana. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan  keputusan  terkait  pengelolaan  wisata  belum  sepenuhnya  terlaksana. Seharusnya  dengan  pelibatan  masyarakat  sejak  awal  akan  lebih  menjamin  kesesuaian program  pengembangan  dengan  aspirasi  masyarakat  setempat,  kesesuaian  dengan kapasitas  yang  ada,  serta  menjamin  adanya  komitmen  masyarakat  karena  adanya  rasa memiliki  yang  kuat.  Hal  tersebut  terjadi  karena  kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam evaluasi dan monitoring, sehingga  masyarakat  yang  hadir  hanya  perwakilan  dari  RT,  RW,  Kepala  Dusun  dan tokoh-tokoh masyarakat. Selebihnya dalam rapat monitoring dan evaluasi hanya dihadiri staf-staf pemerintahan  dan  pengelola  BUM  Desa.  Kemudian  perwakilan  masyarakat yang hadir hanya mengikuti rapat musyawarah tersebut tanpa banyak mengeluarkan ide dan  pendapat  untuk  pengelolaan  Pantai  Nangamiro.  Masyarakat  yang  ada  hanya sekedar  ikut  mendengarkan  dan  menyetujui  apa  yang  akan  dilaksanakan  oleh pemerintah.  Kurangnya  sosialisasi pemerintah  dan  kesadaran  masyarakat  itu  sendiri menjadi penghambat pengelolaan pariwisata di Pantai Nangamiro.

## Peran Swasta dalam Monitor dan Evaluasi
Peran swasta dalam proses monitor dan  evaluasi dalam pengelolaan wisata Pantai Nangamiro  belum  ada  terlibat.  Rapat  musyawarah  tahunan  yang  diselenggakan  oleh BUM  Desa  tidak  melibatkan  dan  mengundang  pihak  swasta. Rapat  tersebut  hanya melibatkan  pemerintah  desa  sebagai  pengawas,  masyarakat  dan  pengelola  BUM  Desa itu sendiri.

## Akuntabilitas Lingkungan
Akuntabilitas yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku  penanggung  jawab  dan  penanggung gugat  atas  segala  tindakan  dan  kewajiban yang  ditetapkan.  Perencanaan  program    pembangunan  kepariwisataan  harus  selalu memberi  perhatian  yang  besar  pada  kesempatan  untuk  mendapatkan  pekerjan, peningkatan pendapatan  dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat  yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan  yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin  akuntabilitas  kinerja  yang  tinggi  serta  memastikan  bahwa  sumber-sumber yang ada tidak di eksplorasi secara berlebihan .

## Peran Pemerintah dalam Akuntabilitas Lingkungan
Pada  prinsip  akuntabilitas  lingkungan  yang  dilakukan  pemerintah  Desa Nangamiro  yaitu  dengan  cara  melestarikan  bahkan  mengawasi  Pantai  Ketapang  itu sendiri.  Namun  untuk  ketercapaian  dari  prinsip  akuntabilitas  lingkungan  itu  sendiri  di pantai  Nangamiro  ini  secara  keseluruhan  masih  belum  optimal.  Hal  ini  dikarenakan dalam kaitannya  dengan  poin  kebermanfaatan  bagi  kualitas  manusia  dan  lingkungan masyarakat,  khususnya menyangkut kebermanfaatan  sosial dan ekonomi, penyelenggaraan  tata  kelola  Pantai  Ketapang  masih  belum  mampu  memberikan pengaruh  yang  besar  dan  luas  untuk  masyarakat  sekitar.  Hal  tersebut  terhambat  oleh belum  adanya  pondasi  yang  kokoh  dan  jaringan  kerjasama  yang  luas  dalam penyelenggaraan  tata  kelola  objek   wisata  tersebut,  sehingga  aktivitas  wisata  yang dilakukan  di  Pantai  Nangamiro  itu  sendiri  masih  sangat  minim.  Disamping  itu
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
masyarakat  yang  dilibatkan  dalam  kegiatan di  Pantai  ketapang  masih  terbatas  pada masyarakat tertentu. Dalam hal ini meskipun sudah terdapat organisasi yang mengelola wisata Pantai, namun belum dirasakan kebermanfaatan kegiatannya bagi masyarakat.

## Peran Masyarakat dalam  Akuntabilitas Lingkungan
Masyarakat  Desa  Nangamiro  dalam  menjaga  lingkungan Pantai baik  lingkungan fisik,  sosial  maupun  ekonomi  dan  budaya.  Mereka  selalu  mengedepankan kegotongroyongan  dan  kebersamaan  dalam  menjaga  destinasi  wisata  tersebut. Selanjutnya  nilai-nilai  kebudayaan  yang  sudah  ada  dalam  masyarakat  selalu dipertahankan.Selain  menjaga  akuntabilitas  lingkungan  agar  tetap  terjaga,  hal  ini sebagai timbal balik bagi wisatawan yang datang dengan pelayanan yang baik juga dari masyarakat.

## Peran Swasta dalam Akuntabilitas Lingkungan
Pada tata kelola pariwisata Di pantai Nangamiro, pihak swasta yang terkait yaitu pelaku  usaha  selalu  memperhatikan keberlanjutan  lingkungan  wisata  tersebut.  Hal  ini dibuktikan dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan Pantai tersebut.

## Pelatihan pada Masyarakat
Pembangunan  kepariwisataan  secara   berlanjut  selalu  membutuhkan  pelaksanaan program-program  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  membekali  pengetahuan  dan ketrampilan serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat sebagai sumber daya  yang  potensial.  Pelatihan  sebaiknya  diarahkan  pada  topik-topik  pelatihan  yang berkaitan  dengan  wawasan  keberlanjutan  pembangunan  kepariwisataan.  Prinsip pelatihan  pada  masyarakat  terkait  dalam Good   Tourism  Governance dapat  diukur dengan  melihat ada atau tidaknya program pendidikan dan  pelatihan  masyarakat  terkait kepariwisataan.

## Peran Pemerintah dalam Pelatihan Masyarakat
Secara  keseluruhan  prinsip  pelatihan  terhadap  masyarakat  terkait  kepariwisataan tidak  terlihat  telah  diselenggarakan  pada  objek  wisata  Pantai  Nangamiro  di  Desa Nangamiro.  Pemerintah  daerah  yang  dalam  hal  ini  merujuk  pada  Dinas  Pariwisata Kabupaten  Dompu  belum  menerapkan  program  pelatihan  bagi  masyarakat  terkait, pelatihan  kepariwisataan  hanya  pernah  diberikan  kepada  pemerintah  desa  bentuk seminar ataupun workshop dan bukan kepada masyarakat Desa Nangamiro.

## Peran Masyarakat dalam Pelatihan Pariwisata
Pelatihan  masyarakat  pada  desa  yang  mempunyai  potensi  wisata  sangat diperlukan  guna  menunjang  manfaat  yang  akan  didapatkan  oleh  masyarakat dilingkungan wisata itu sendiri. Pelatihan pariwisata terhadap masyarakat dimaksudkan untuk  Pihak Swasta  Swasta  dalam  mempromosikan  objek  wisata  yaitu  para  pedagang yang  menjual  kaos-kaos  yang  bertemakan  Pantai  Ketapang. Hal  ini  bertujuan  semakin banyak  kaos-kaos  dengan  tema  Pantai  Ketapang  terjual,  sehingga  semakin  luas ketertarikan  orang  yang penasaran dengan wisata tersebut. Selain sebagai  cendera  mata untuk  dibawa  pulang,  kaos-kaos  yang  dijual  pedagang  dengan  tema pantai  ketapang menarik minat masyarakat untuk selalu berkunjung ke Desa Nangamiro.

## KESIMPULAN
Prinsip tata  kelola  kepariwisataan  yang  baik dalam  pengelolaan  objek  wisata Pantai  Nangamiro  di  Desa  Nangamiro  sudah  diterapkan,  namun  penerapannya  masih belum  optimal.  Hal  ini  dikarenakan  ketercapaian  masing-masing  prinsip  dalam tata keola kepariwisataan yang baik belum seluruhnya terpenuhi. Adapun penyelenggaraan tata  kelola  objek  wisata  di  Desa  Nangamiro  diukur  berdasarkan  prinsip tata keola
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
kepariwisataan  yang  baik penerapannya   masih  belum  optimal  yaitu  yang  pertama dalam  prinsip  partisipasi  masyarakat  terkait,  hanya  masyarakat  tertentu  yang  aktif berpartisipasi dan partisipasinya masih tergolong dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  desa  belum  terkait  partisipasi  dalam pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan.  Kedua  prinsip  keterlibatan  pemangku kepentingan,  pihak  pemerintah  dan  masyarakat  belum  mampu  menarik  investor  pihak swasta dalam pengelolaan Pantai Nangamiro.
Prinsip  yang  ketiga  kemitraan  hanya  sampai  ketingkat  pemerintah  desa  dan kemitraannya belum dirasakan secara luas dan belum mampu mendorong kepemilikan local.  Keempat  pemanfaatan  sumber  daya  secara  berlanju  masih  dilaksanakan  dalam tahap  yang  sederhana  dalam  mencengah  pemanfaatan  sumber  daya  yang  berlebihan. Kelima  pedoman monitoring dan  evaluasi  objek  wisata  masih  sederhana  tanpa  ada indicator khusus guna mengukur dampak dari kegiatan wisata yang dilakukan. Keenam akuntabilitas lingkungan  yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta  yaitu menjaga  lingkungan  Desa  Nangamiro  agar  tetap  terjaga  keasriannya.  Ketujuh mengakomodasikan aspirasi masyarakat, aspirasi masyarkat yang masih  bersifat umum dan  yang  terakhir  promosi  dan  advokasi  nilai  budaya  Nggusuwaru  masih  minim  dan berdiri sendiri-sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Damanik,  Janianton.  2015. Membangun Pariwisata  dari  Bawah .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Herry.  2016. Tata Cara  Pendirian  Dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa . Jakarta: Mitra Wacana Media
Iqbal,  M.,  Agussalim, A., & Suaeb, S. (2021). Pemberdayaan  Ekonomi Petani Jagung Di Kecamatan Parado Dengan Pendekatan Agroforestri. Jurnal PenKomi (Kajian Pendidikan dan Ekonomi), 4(2), 86-93. Irawan,  Nata.  2017. Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Era  UU  Desa .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kaelan,  2005. Metode  Penelitian  Kualitatif  Bidang  Filsafat .  Yogyakarta:  Paradigma. Kamaroesid.
Muljadi A.J. 2014. Kepariwisataan dan Perjalanan. Jakarta:  Rajawali Pers. Prastowo,  Andi .  2011.  Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Perspektif Rancangan Penelitian . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Pitana , I Gde & Diarta, I Ketut Surya. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata . Yogyakarta: ANDI OFFSET.
Pitana, I Gde. 2015. Sosiologi Pariwisata (Kajian sosiologis terhadap struktur, system, dan dampak-dampak pariwisata) . Yogyakarta: ANDI OFFSET.
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011 tentang RPJM Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang  BUMDesa
Peraturan  Desa  Nomor  2  tahun  2017  tentang  Peraturan  Badan  Usaha  Milik Desa Cingam jaya.
Sabarguna,  Boy  S. Analisis  data  pada  penelitian  kualitatif .  Jakarta:  Universitas Indonesia Press.
Sumodiningrat, Gunawan. 2016. Membangun Indonesia dari Desa . Yogyakarta: Media Pressindo.
Sunaryo,  Bambang.  2013. Kebijakan  Pembangunan  Destinasi  Pariwisata Konsep  dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
Sutoro,  Eko,  Dkk.  2014. Desa  Membangun  Indonesia ,  Forum  Pengembangan Pembaruan Desa (Fppd).
Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa Undang- Undang  Nomor  10  Tahun 2009 tentang kepariwisataan Zakaria,  Gusman.  2017. Revolusi  Mental . Jakarta: Gramedia.