Volume 03 | Nomor 01 | Tahun 2022 Edisi : Februari 2022
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge

## STRATEGI    PEMBERANTASAN    MAFIA    NARKOBA  (PENDEKATAN    POLITIK HUKUM)

## A R T I C L E  I N F O ABSTRACT
Article history:
Tulisan ini berjudul analisis strategi pemberantasan mafia narkoba  melalui  pendekatan  politik  hukum.  Latar belakang dari penulisan jurnal ini adalah disebabkan pada saat  ini  diindonesia  sedang  marak  maraknya  masalah peredaran  narkotika  sehingga  ini  menjadi  kajian  serius yang  harus  diteliti.  Tingginya  penyalahgunaan  narkoba menjadi tugas bagi pemerintah dalam pemberantasan para pengedar  dan  mafia  barang  haram  tersebut.  Didalam pencegahan  narkoba  pemerintah  menyerukan  Negara darurat  narkoba.  Oleh  karena  itu,    strategi  pemerintah untuk  menanggulangi  penyalahgunaan  narkoba  sangat diharapkan  mampu  mengatasi  masalah  tentang  narkotika sesuai  dengan  peraturan  perundang  undangan  No.35 tahun    2009  tentang  narkotika.  Dalam  politik  hukum pemerintah  dalam  menanggulangi  masalah  narkotika adalah  dengan  membentuk  instansi  atau  badan  yang bergerak  didalam peredaran  gelap  narkoba dan bertanggung  jawab  mengordinir  langkah  preventif peredaran  barang  haram  tersebut.  Dinegara  kita  masalah merabaknya  penyalahgunaan  narkoba  semakin  lama semakin meningkat efek sehingga strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba diperlukan upaya yang  terpadu  dan  komprenship  yang  meliputi  upaya preventif,represif,terapi  dan  juga  rehabilitas  penyebab terjadinya  peredaran  narkoba.  Dalam  peredaran  dan penyalahgunaan  narkoba  mendapatkan  sanksi  yang beragam  mulai  dari  hukuman  mati,  hukuman  seumur hidup, dan penjara.
Received : 19 Desember 2021 Revised   : 20 Januari 2022 Accepted : 01 Februari 2022

## Keywords:
Mafia, narkoba, politik hukum
This is an open access article under the CC BY-NC license.

## Corresponding Author:
Indra Utama Tanjung, Ozi Suhendra Sitompul, Imam Ali Harahap, Nazla Khatami, Ummi Jamilah
Universitas Pembangunan Panca Budi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: Indratj@dosen.pancabudi.ac.id ozisuhendra@gmail.com imamalihrpckp@gmail.com nazlakhatami5@gmail.com  ummijamilah00@gmail.com
Indra Utama Tanjung, Ozi Suhendra Sitompul, Imam Ali Harahap, Nazla Khatami, Ummi Jamilah

## PENDAHULUAN
Kejahatan  Narkotika  sudah  sejak  lama  menjadi  musuh  dan  masalah  bagi  bangsa  ini, maupun    bangsa    bangsa    didunia.    berbagai    indikasi    menunjukkan    bahwa    kejahatan narkotika  termasuk  kejahatan  extraordinary  crime  yaitu  kejahatan  pelanggaran  hak  asasi manusia    (HAM)    berat.    Adapun    pemaknaannya    adalah    sebagai    suatu    kejahatan    yang berdampak  besar  terhadap  sosial  budaya  ekonomi  agama  politik  terhadap  efek  yang disebabkan    oleh    kejahatan    ini.    Peredaran    Narkotika    di  Indonesia    jika    ditinjau    dari aspek  yuridis  adalah  sah  keberadaannya  akan  tetapi  undang-undang  narkotika  melarang penggunaan  terhadap  narkotika  tanpa  izin  oleh  undang-undang  yang  dimaksud pasal 1 angka  (1)  undang  undang  no  35  tahun  2009  tentang  narkotika    .    Terkadang    kejahatan narkotika  dijadikan  ajang  bisnis  oleh  mafia  yang  menjanjikan  sehingga  berimbas  pada rusaknya  mental  fisik  maupun  psikis  bagi  pemakai  narkotika  khususnya  pada  generasi muda    saat    ini.    Penegakan    hukum    terhadap    tindak    pidana    narkotika    telah    banyak dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  seperti  yang  dilakukan  polisi,  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  maupun  daerah  dan  telah   banyak  mendapat   putusan  hakim  perihal peredaran  Narkotika.  Penegak  Hukum  diharap  menjadi  aktor  menjadi  penangkal  akan meningkatnya  perdagangan  gelap  serta  peredaran  narkotika.
Penegakan    hukum    terhadap    kejahatan    narkotika    dimana    pemerintah    berperan    selaku yang    menyelenggarakan    kehidupan    bernegara    yang    perlu    memberikan    perlindungan keamanan,  keseteraan  dan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  kebijakan  yang  teragenda dalam    Program    Pembangunan    Nasional    kebijakan    pemerintah    ini    termasuk    dalam kebijakan  sosial  dan  bagian  dari  kebijakan  sosial  yaitu  kebijakan  penegakan  hukum, terkait    juga    kebijakan    legislatif.        Sedangkan    kebijakan    penanggulangan    kejahatan merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum.
Penegakan  hukum  mempunyai  sasaran  agar  taat  kepada  hukum.  Ketaatan  masyarakat terhadap  hukum  disebabkan  beberapa  hal  yaitu  1.  Takut  berbuat  dosa  2.  Takut  karena malu    berbuat    jahat    3.    Takut    melakukan    perbuataan    melanggar  hukum.      Eksistensi undang-undang narkotika  yaitu  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  merupakan upaya  politik  hukum  pemerintah   Indonesia  terhadap  penanggulangan  dan  penyebaran narkotika    yang    dilakukan    oleh    Mafia    Narkotika.    Pemberlakuan    Undang-undang Narkotika    diharapkan    dapat    menanggulangi    peredaran    dan    penyalahgunaan    narkotika dengan  menggunakaan  sarana  hukum  ataupun  Hukum  Pidana.
Adapun  masalah  yang  ingin  kami  bahas  adalah  Bagaimana    strategi    Dan  Sanksi    dalam memberantas mafia narkoba, dan  bagaimana  politik  hukum  menyikapi  perihal  pemberian sanksi pidana mati  kepada  mafia  narkoba.

## METODE
Metode    penelitian    adalah    cara    yang    akan    digunakan    dalam    penulisan    yang didalamnya    berisi    tentang    data    atau    hasil    penelitian    yang    akan    digunakan    untuk penulisan.  Pada  umumnya  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah bersifat    “yuridis    normatif    atau    normatif    empiris”    tergantung    pada    masalah    atau peristiwa    hukum    yang    akan    diteliti.    Dalam        penulisan    jurnal    ini    selaku    penulis menggunaka  pendekatan  yang  bersifat  yuridis  normative.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indra Utama Tanjung, Ozi Suhendra Sitompul, Imam Ali Harahap, Nazla Khatami, Ummi Jamilah
Hal : 10-19

## 1.STRATEGI DAN SANKSI  DALAM  MEMBERANTAS  MAFIA  NARKOBA
Permasalahan  narkotika,  psikotropika,  dan  bahan  adiktif  berbahaya  lainnya  (narkoba) di  Indonesia  telah  memasuki  masa  paling  kritis.  Penyalahgunaan  barang-barang  haram ini  telah  menyentuh  angka  5  juta  jiwa  atau  2,2%  dari  seluruh  penduduk  Indonesia. Peredarannya  pun  semakin  meluas,  tidak  hanya  di  kalangan  menengah  atas,  tapi  juga kalangan    bawah.    Sebarannya    pun    mewabah,    tidak    hanya    di    perkotaan    tapi    juga perdesaan.  Lebih  mengerikan  lagi,  narkoba  telah  menjadi  ancaman  terbesar  bagi  masa depan  generasi  muda  bangsa  ini.  Ini  sungguh  nyata.  Simak  survei  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  tahun  2012  yang  menyebutkan,  sebesar  70%  dari  5  juta  pengguna narkoba  di  negara  ini  adalah  kelompok  usia  produktif.   Mereka  adalah  remaja pelajar dan  anak-anak  muda  berusia  antara  11  hingga  24  tahun.
Kondisi    tersebut    jelas    sangat    mencemaskan.    Ini    benar-benar    telah    menjadi    acaman sangat    serius    bagi    keberlangsungan    hidup    bangsa    ini.    Daya    hancurnya    luar    biasa, lebih  dahsyat  dari  terorisme.  Jika  terorisme  bisa  membunuh  beberapa  orang,  bisa  juga ribuan  orang,  tapi  narkoba  berpotensi  membunuh  jutaan  orang,  bahkan  bisa  lebih  dari satu   generasi.   Karena   itu  perlu  segera  diambil  langkah-langkah  konkret   dan  serius guna  menghindari  bangsa  ini  dari  kehancuran  akibat  penyalahgunaan  narkoba.  Perang terhadap    narkoba    harus    segera    dirancangkan,    dengan    melibatkan    seluruh    komponen bangsa,    pemerintah    (aparat    negara),    lembaga    swadaya    masyarakat    (LSM),    institusi pendidikan, pemuka    agama,    dan    komunitas    lokal.    Haruslah    disadari    bahwa    narkoba kini  sudah  tidak  lagi  musuh  hukum,  tapi  juga  musuh  masyarakat.  Ia  bukan  musuh individu  tapi  musuh  bersama.
Upa l ya l pembera l nta l sa l nnya l pun  ta l k  boleh  pa l rsia l l,  ta l pi  ha l rus  sistema l tis  da l n  simulta l n, dimula l i    da l ri    hulu    (ja l ringa l n    pengeda l r)    hingga l ke    hilir,    ya l kni    pena l nga l na l n    terha l da l p pema l ka l i.  Da l ri  hulu,  pemerinta l h  da l n  seluruh  a l pa l ra l t  nega l ra l ha l rus  menutup  ra l pa l t-ra l pa l t sumber-sumber    pereda l ra l n    na l rkoba l ya l ng    bera l sa l l    da l ri    lua l r    negeri.    Ba l nda l r    uda l ra l , pela l buha l n-pela l buha l n    la l ut,    da l n    ja l la l n-ja l la l n    tikus    ya l ng    terseba l r    di    da l era l h-da l era l h perba l ta l sa l n  denga l n  nega l ra l teta l ngga l ,  a l da l la l h  wila l ya l h  kerja l ya l ng  ha l rus  dipelototi  seca l ra l terus  menerus.  A l pa l ra l t  bea l cuka l i,  petuga l s  imigra l si,  da l n  polisi  perba l ta l sa l n  ta l k  boleh memeja l mka l n  ma l ta l sedikit  pun  terha l da l p  setia l p  a l rus  ba l ra l ng  da l n  ora l ng  ya l ng  da l ta l ng  ke Indonesia l .    Pera l la l ta l n    pendeteksi    penumpa l ng    da l n    ba l ra l ng    di    ba l nda l ra l a l ta l u    pela l buha l n pun  ha l rus  lebih  ca l nggih,  ka l rena l pa l ra l penyelundup  juga l kini  kia l n  licik  da l n  ca l nggih da l la l m    mela l ksa l na l ka l n    a l ksi-a l ksinya l .Sela l in    itu,    pemerinta l h    ha l rus    memperkua l t    struktur unit  pena l nggula l nga l n  na l rkoba l seca l ra l linta l s  sektora l l  da l n  terdiri  a l ta l s  ora l ng-ora l ng  ya l ng bersih,    punya l integrita l s,    da l n    memiliki    kebera l nia l n    untuk    meninda l k    ma l fia l .    Denga l n ta l wa l ra l n   keuntunga l n   ekonomi  ya l ng   sa l nga l t  menggiurka l n,   keterliba l ta l n  ja l ringa l n  ma l fia l buka l n  la l gi  sesua l tu  ya l ng  a l sing  da l la l m  bisnis  ha l ra l m  seperti  na l rkoba l .  Sa l nga l t  boleh  ja l di, ma l fia l -ma l fia l tersebut  ma l suk  mela l lui  ora l ng-ora l ng  ya l ng  memiliki  ja l ba l ta l n  penting,  ta l k terkecua l li    peja l ba l t    penega l k    hukum.    Mereka l la l h    ya l ng    menga l tur    ba l ga l ima l na l seluruh ja l ringa l n    bekerja l .    Ka l rena l itu,    fokus    pembera l nta l sa l n    na l rkoba l ke    depa l n    a l da l la l h ba l ga l ima l na l menggunting  ja l ringa l n  kerja l ma l fia l .  Hukuma l n  ya l ng  sebera l t-bera l tnya l ha l rus bera l ni  dija l tuhka l n  kepa l da l oknum  peja l ba l t  da l n  pa l ra l petuga l s  la l pa l nga l n  ya l ng  keta l hua l n berma l in-ma l in  da l la l m  bisnis  ba l ra l ng  ha l ra l m  itu.
Di  sektor  hilir,  pembena l ha l n  penja l ra l a l da l la l h  ha l l  penting.  Sa l a l t  ini,  di  penja l ra l ,  60% na l ra l pida l na l a l da l la l h  mereka l ya l ng  terliba l t  ka l sus  na l rkoba l .  Ba l hka l n  penja l ra l kini  juga l tela l h menja l di  pa l brik  na l rkoba l .  Seora l ng  pema l ka l i  na l rkoba l ya l ng  ma l sih  ka l tegori  pemula l ,  bisa l menja l di    pema l ka l i    kela l s    ka l ka l p    setela l h    ma l suk    penja l ra l .    Ta l pi,    ba l ga l ima l na l pun tingka l ta l nnya l seba l ga l i    pema l ka l i    a l ta l u    pengguna l ,    mereka l teta l pla l h    korba l n.    Ka l rena l itu, enta l h  seba l ga l i  pengguna l pemula l ,  a l ta l u  pengguna l la l ma l ,  mereka l seha l rusnya l direha l bilita l si
Indra Utama Tanjung, Ozi Suhendra Sitompul, Imam Ali Harahap, Nazla Khatami, Ummi Jamilah
Hal : 10-19
dulu,    buka l n    la l ngsung    dijebloska l n    ke    penja l ra l la l lu    kemudia l n    direha l bilita l si.    Ba l gi seora l ng    peca l ndu na l rkoba l ,    pemberla l kua l n    tinda l k    pida l na l hukum    buka l n    la l ngka l h    ya l ng tepa l t.    Peca l ndu    lebih    membutuhka l n    upa l ya l reha l bilita l si,    buka l n    ‘diperma l k’    di    da l la l m penja l ra l .  Upa l ya l reha l bilita l si   peca l ndu  na l rkoba l juga l a l ka l n  mengura l ngi   beba l n  la l pa l s  di Indonesia l. Di    lua l r    pena l nga l na l n    da l ri    sisi    hulu    da l n    hilir,    a l da l la l h    sa l nga l t    penting    untuk    bekerja l bersa l ma l da l la l m    ra l ngka l melindungi    a l na l k    da l ri    ba l ha l ya l na l rkoba l da l n    memberika l n a l lterna l tif    a l ktivita l s    ya l ng    berma l nfa l a l t    seiring    denga l n    menjela l ska l n    kepa l da l a l na l k-a l na l k tenta l ng  ba l ha l ya l na l rkoba l da l n  konsekuensi  nega l tif  ya l ng  a l ka l n  mereka l terima l .  Institusi pendidika l n  da l n  kelua l rga l a l da l la l h  tempa l t  terba l ik  untuk  mendidik  a l na l k  a l ga l r  menja l uhka l n diri  da l ri  ma l la l peta l ka l na l rkoba l .  Ma l sya l ra l ka l t  juga l ha l rus  berpera l n  da l la l m  pera l ng  mela l wa l n na l rkoba l .    Ja l nga l n    ta l kut    mela l por    jika l a l da l sa l uda l ra l ,    kelua l rga l ,    a l ta l u    ba l hka l n    perna l h meliha l t  a l da l nya l tra l nsa l ksi  na l rkoba l di  sekita l r  lingkunga l n  tempa l t  tingga l l.  UU  No  35
Ta l hun    2009    tenta l ng    Na l rkotika l seca l ra l tega l s    memberika l n    perlindunga l n    ba l gi    si pela l por.Pa l da l a l khirnya l ,  seba l ga l i  sebua l h  keja l ha l ta l n  lua l r  bia l sa l ( extra l ordina l ry  crime )  ya l ng sa l nga l t  menga l nca l m  keberla l ngsunga l n  genera l si  muda l ba l ngsa l ,  penya l la l hguna l a l n    na l rkoba l mema l ng    ha l rus    dipera l ngi    denga l n    usa l ha l ya l ng    lua l r    bia l sa l ( extra l ordina l ry    effort ), sistema l tis,  da l n  berkesina l mbunga l n. Pembera l nta l sa l n  Na l rkoba l Dilingkunga l n  Ma l sya l ra l ka l t Pera l n    serta l ma l sya l ra l ka l t    da l la l m    pencega l ha l n    da l n    Pembera l nta l sa l n    penya l la l hguna l a l n    da l n pereda l ra l n    gela l p    Na l rkotika l dia l tur    da l la l m    BA l B    XIII    Pera l n    Serta l Ma l sya l ra l ka l t    ya l ng dimula l i    da l ri    pa l sa l l    104    sa l mpa l i    pa l sa l l    108    Unda l ng-unda l ng    Nomor    35    Ta l hun    2009 Tenta l ng  Na l rkotika l . Pa l sa l l  104  berbunyi:
“ Ma l sya l ra l ka l t    mempunya l i    kesempa l ta l n    ya l ng    selua l s-lua l snya l untuk    berpera l n    serta l memba l ntu    pencega l ha l n    da l n    pembera l nta l sa l n    penya l la l hguna l a l n    da l n    pereda l ra l n    gela l p
Na l rkotika l da l n  Prekursor  Na l rkotika l .” Pa l sa l l  105  berbunyi: “Ma l sya l ra l ka l t    mempunya l i    ha l k    da l n    ta l nggung    ja l wa l b    da l la l m    upa l ya l pencega l ha l n    da l n pembera l nta l sa l n    penya l la l hguna l a l n    da l n    pereda l ra l n    gela l p    Na l rkotika l da l n    Prekursor Na l rkotika l .” Pa l sa l l  106  berbunyi:
“ Ha l k  ma l sya l ra l ka l t  da l la l m  upa l ya l pencega l ha l n  da l n  pembera l nta l sa l n  penya l la l hguna l a l n  da l n pereda l ra l n  gela l p  Na l rkotika l da l n  Prekursor  Na l rkotika l diwujudka l n  da l la l m  bentuk : 1. Menca l ri,    memperoleh,    da l n    memberika l n    informa l si    a l da l nya l duga l a l n    tela l h    terja l di tinda l k  pida l na l Na l rkotika l da l n  Prekursor  Na l rkotika l ; 2. Memperoleh    pela l ya l na l n    da l la l m    menca l ri,    memperoleh,    da l n    memberika l n    informa l si tenta l ng    a l da l nya l duga l a l n    tela l h    terja l di    tinda l k    pida l na l Na l rkotika l da l n    Prekursor Na l rkotika l kepa l da l penega l k    hukum    a l ta l u    BNN    ya l ng    mena l nga l ni    perka l ra l tinda l k pida l na l Na l rkotika l da l n  Prekursor  Na l rkotika l ; 3. Menya l mpa l ika l n    sa l ra l n    da l n    penda l pa l t    seca l ra l berta l nggung    ja l wa l b    kepa l da l penega l k hukum  a l ta l u  BNN  ya l ng  mena l nga l ni  perka l ra l tinda l k  pida l na l Na l rkotika l da l n  Prekursor
Na l rkotika l ;
4. Memperoleh  ja l wa l ba l n   a l ta l s  perta l nya l a l n  tenta l ng  la l pora l nnya l ya l ng  diberika l n  kepa l da l penega l k  hukum  a l ta l u  BNN;
5. Memperoleh    perlindunga l n    hukum    pa l da l sa l a l t    ya l ng    bersa l ngkuta l n    mela l ksa l na l ka l n ha l knya l a l ta l u  diminta l ha l dir  da l la l m  proses  pera l dila l n.” Pa l sa l l  107  berbunyi:
Indra Utama Tanjung, Ozi Suhendra Sitompul, Imam Ali Harahap, Nazla Khatami, Ummi Jamilah doi.org/10.54209/judge.v3i01.372
“ Ma l sya l ra l ka l t    da l pa l t    mela l porka l n    kepa l da l peja l ba l t    ya l ng    berwena l ng    a l ta l u    BNN    jika l mengeta l hui  a l da l nya l penya l la l hguna l a l n  a l ta l u  pereda l ra l n  gela l p  Na l rkotika l da l n  Prekursor Na l rkotika l .” Pa l sa l l  108  berbunyi: A l ya l t    (1)  “ Pera l n  serta l ma l sya l ra l ka l t  seba l ga l ima l na l dima l ksud  da l la l m  Pa l sa l l  104,  Pa l sa l l 105,    da l n    Pa l sa l l    106    da l pa l t    dibentuk    da l la l m    sua l tu    wa l da l h    ya l ng    dikoordina l si    oleh BNN .” A l ya l t  (2)  “ Ketentua l n  seba l ga l ima l na l dima l ksud  pa l da l a l ya l t  (1)  dia l tur  denga l n  Pera l tura l n
Kepa l la l BNN .” Pembentuka l n   Wa l da l h  Pera l n  serta l ma l sya l ra l ka l t   juga l dia l tur  dida l la l m   Pera l tura l n   Kepa l la l Ba l da l n  Na l rkotika l Na l siona l l  Republik  Indonesia l Nomor  6  Ta l hun  2010  pa l sa l l  3  a l ya l t  (1) ya l ng  menya l ta l ka l n  “ Wa l da l h  pera l n   serta l ma l sya l ra l ka l t   da l pa l t   berupa l forum  koordina l si, pusa l t  pela l pora l n  da l n  informa l si,  serta l wa l da l h  la l innya l sesua l i  kebutuha l n .” Pa l sa l l  5  Wa l da l h  pera l n  serta l ma l sya l ra l ka l t  mempunya l i  tuga l s: 1. Mela l ksa l na l ka l n  pengkoordina l sia l n,  penyinkronisa l sia l n,  da l n pengintegra l sia l n  Orga l nisa l si Non    Pemerinta l h    a l ta l u    Lemba l ga l Swa l da l ya l Ma l sya l ra l ka l t    da l la l m    penyia l pa l n    ba l ha l n ma l suka l n penyusuna l n  da l n  perumusa l n  kebija l ka l n  na l siona l l  di  bida l ng  P4GN; 2. Mela l ksa l na l ka l n  pengkoordina l sia l n,  penyinkronisa l sia l n,  da l n pengintegra l sia l n  Orga l nisa l si Non  Pemerinta l h  a l ta l u  Lemba l ga l Swa l da l ya l Ma l sya l ra l ka l t  da l la l m  pengorga l nisa l sia l n  da l n pela l ksa l na l a l n  kebija l ka l n  na l siona l l  di  bida l ng  P4GN; 3. Mela l ksa l na l ka l n    penga l wa l sa l n    intern    da l n    koordina l si    penga l wa l sa l n    pengelola l a l n dukunga l n  opera l siona l l  ya l ng  bera l sa l l  da l ri  a l ngga l ra l n  Ba l da l n  Na l rkotika l Na l siona l l;  da l n 4. Mela l ksa l na l ka l n    pengkoordina l sia l n,  penyinkronisa l sia l n,    da l n  pengintegra l sia l n    Orga l nisa l si Non  Pemerinta l h  a l ta l u  Lemba l ga l Swa l da l ya l Ma l sya l ra l ka l t  da l la l m  eva l lua l si  da l n  pela l pora l n pela l ksa l na l a l n  kebija l ka l n  na l siona l l  di  bida l ng  P4GN. Pera l n  serta l ma l sya l ra l ka l t  sa l nga l t  penting  da l n  dibutuhka l n  da l la l m  membera l nta l s  pereda l ra l n gela l p    na l rkotika l ,    oleh    ka l rena l itu    ma l sya l ra l ka l t    mempunya l i    ha l k    untuk    menda l pa l tka l n ja l mina l n  kea l ma l na l n  da l n  perlindunga l n  hokum  da l ri  a l pa l ra l t  penega l k  hukum. Pembera l nta l sa l n  Ma l fia l Na l rkoba l Da l la l m  Lingkunga l n  Pemerinta l ha l n
Modus   pereda l ra l n  na l rkoba l di   Indonesia l sema l kin   berkemba l ng.  Di  wila l ya l h  Suma l tera l Uta l ra l ,    pa l ra l pela l ku    pengeda l r    na l rkoba l ma l sih    mengguna l ka l n    ca l ra l -ca l ra l konvensiona l l untuk  mengeda l rka l n  ba l ra l ng  ha l ra l m  tersebut. Na l mun  juga l ,  ha l l  tersebut  tida l k  menja l dika l n penega l k    hukum    lenga l h    da l n    teta l p    mema l nta l u    pereda l ra l n    na l rkoba l da l n    mempela l ja l ri modus-modus    ba l ru    pereda l ra l n    na l rkoba l .    Untuk    mencipta l ka l n    lingkunga l n    ma l sya l ra l ka l t ya l ng    beba l s    na l rkoba l upa l ya l ya l ng    ha l rus    dila l kuka l n    oleh    pemerinta l h    a l da l la l h    ha l rus a l da l nya l persa l ma l a l n    visi    da l n    menya l tuka l n    sinya l l    a l nta l r    semua l institusi    untuk memberika l n    ra l sa l ta l kut    da l n    efek    jera l terha l da l p    pa l ra l penya l la l hguna l da l n    pengeda l r na l rkoba l .    Da l la l m    pembera l nta l sa l n    penya l la l hguna l a l na l rkoba l da l n    pereda l ra l nnnya l ha l rus dila l kuka l n    da l ri    lingkup    ma l sya l ra l ka l t    terkecil    mula l i    da l ri    kelua l rga l ,    lingkunga l n    tempa l t tingga l l,    lingkunga l n    sekola l h    terlebih    da l la l m        tingka l t    insta l nsi    pemerinta l h    ya l ng berwena l ng  untuk  mela l kuka l n  pencega l ha l n  da l n  pembera l nta l sa l n  na l rkoba l . A l da l bebera l pa l rumusa l n    ya l ng    da l pa l t    dila l kuka l n    da l la l m    ma l sa l la l h    pencega l ha l n    da l n pembera l nta l sa l n  pereda l ra l n  na l rkotika l dilingkunga l n  insta l nsi  kepemrinta l ha l n,  a l nta l ra l la l in  :
1. Pemerinta l h  Da l era l h  da l n  seluruh  insta l nsi  ha l rus  mendukung  penuh penega l ka l n  hukum da l n  memberika l n  hukum  sebera l t-bera l tnya l terha l da l p  pengeda l r  na l rkoba l ; 2. Seluruh  insta l nsi   penega l k  hukum  ha l rus  teta l p  berkoordina l si   da l n  bersinergi  untuk membongka l r    ja l ringa l n    besa l r    pereda l ra l n    na l rkoba l terkhusus    di    wila l ya l h    Suma l tera l
Uta l ra l ;
Indra Utama Tanjung, Ozi Suhendra Sitompul, Imam Ali Harahap, Nazla Khatami, Ummi Jamilah doi.org/10.54209/judge.v3i01.372
3. Pemerinta l h  Da l era l h  da l n  seluruh  insta l nsi  penega l k  hukum  ha l rus  sa l ling  memfa l silita l si untuk  bersa l ma l -sa l ma l memera l ngi  pereda l ra l n  gela l p  na l rkoba l ; 4. Membentuk  sa l tga l s  a l nti  na l rkoba l ,  khususnya l di  Ba l nda l ra l da l n  Pela l buha l n; 5. Pendeka l ta l n  preventif  da l n  kultura l l,  serta l fa l silita l si  tokoh  a l ga l ma l da l n  orma l s  a l ga l ma l
untuk    mela l kuka l n    sosia l lisa l si    kepa l da l ma l sya l ra l ka l t    terka l it    pencega l ha l n    da l n pembera l nta l sa l n  na l rkoba l ; 6. Membentuk  pos  induk  a l nti  na l rkoba l ; 7. Menyia l pka l n  mua l ta l n  loka l l  (ma l teri  ta l mba l ha l n)  di  sekola l h  mula l i  da l ri  Sekola l h  Da l sa l r tenta l ng  ba l ha l ya l na l rkoba l . Denga l n    dirumuska l nnya l la l ngka l h-la l ngka l h    penting    da l la l m    mencega l h    da l n    membera l nta l s pereda l ra l n    na l rkoba l diha l ra l pa l ka l n    seluruh    ka l la l nga l n    bera l ni    untuk    mengka l mpa l nyeka l n seca l ra l terbuka l pera l ng  mela l wa l n  na l rkoba l da l n  menga l ja l k  ma l sya l ra l ka l t  menga l mbil  pera l n a l ktif  da l la l m  ka l mpa l nye  tersebut. Rua l ng  lingkup  hukum  pida l na l mengena l i  na l rkoba l menca l kup  tiga l ketentua l n  ya l itu  tinda l k pida l na l ,  perta l nggungja l wa l ba l n,  da l n  pemida l na l a l n.  Ketentua l n  pida l na l ya l ng  terda l pa l t  da l la l m  UU
No. 35 Ta l hun 2009 tenta l ng Na l rkotika l dirumuska l n da l la l m Ba l b XV Ketentua l n Pida l na l Pa l sa l l 111  sa l mpa l i  denga l n  Pa l sa l l  148.  Unda l ng-Unda l ng  No.  35  Ta l hun  2009  tenta l ng  Na l rkotika l , terda l pa l t  empa l t  ka l tegorisa l si  tinda l ka l n  mela l wa l n  hukum  ya l ng  dila l ra l ng  oleh  unda l ng-unda l ng da l n da l pa l t dia l nca l m denga l n sa l nksi pida l na l , ya l kni: 1. Ka l tegori  perta l ma l , ya l kni  perbua l ta l n-perbua l ta l n berupa l memiliki, menyimpa l n, mengua l sa l i a l ta l u menyedia l ka l n na l rkotika l da l n prekursor na l rkotika l (Pa l sa l l 111 da l n 112 untuk na l rkotika l golonga l n  I,  Pa l sa l l  117  untuk  na l rkotika l golonga l n  II  da l n  Pa l sa l l  122  untuk  na l rkotika l golonga l n III serta l Pa l sa l l 129 huruf (a l )); 2. Ka l tegori  kedua l ,  ya l kni  perbua l ta l n-perbua l ta l n  berupa l memproduksi,  mengimpor, mengekspor,  a l ta l u  menya l lurka l n  na l rkotika l da l n  precursor  na l rkotika l (Pa l sa l l  113  untuk na l rkotika l golonga l n  I,  Pa l sa l l  118  untuk  na l rkotika l golonga l n  II,  da l n  Pa l sa l l  123  untuk na l rkotika l golonga l n III serta l Pa l sa l l 129 huruf(b)); 3. Ka l tegori  ketiga l ,  ya l kni  perbua l ta l n-perbua l ta l n  berupa l mena l wa l rka l n  untuk  dijua l l,  menjua l l, membeli,  menerima l ,  menja l di  pera l nta l ra l da l la l m  jua l l  beli,  menuka l r,  a l ta l u  menyera l hka l n na l rkotika l da l n prekursor na l rkotika l (Pa l sa l l 114 da l n Pa l sa l l 116 untuk na l rkotika l golonga l n I, Pa l sa l l  119  da l n  Pa l sa l l  121  untuk  na l rkotika l golonga l n  II,  Pa l sa l l  124  da l n  Pa l sa l l  126  untuk na l rkotika l golonga l n III serta l Pa l sa l l 129 huruf(c)); 4. Ka l tegori keempa l t, ya l kni perbua l ta l n-perbua l ta l n berupa l memba l wa l , mengirim, menga l ngkut a l ta l u mentra l nsit na l rkotika l da l n prekursor na l rkotika l (Pa l sa l l 115 untuk na l rkotika l golonga l n
I,  Pa l sa l l  120  untuk  na l rkotika l golonga l n  II  da l n  Pa l sa l l  125  untuk  na l rkotika l golonga l n  III serta l Pa l sa l l 129 huruf (d)). Da l la l m  pemba l ha l sa l n  da l la l m  jurna l l  ini  ya l ng  dika l ji  a l da l la l h  mengena l i  ma l fia l na l rkoba l ,  ya l kni pengeda l r  na l rkoba l .    Ka l tegori  ketiga l da l n  keempa l t  dia l ta l s  merupa l ka l n  ba l gia l n  da l ri  tinda l ka l n ya l ng dila l kuka l n oleh pa l ra l ma l fia l na l rkoba l . UU No. 35 ta l hun 2009 tenta l ng na l rkotika l menga l tur tenta l ng tinda l k pida l na l na l rkotika l ya l kni pa l da l pa l sa l l 113 a l ya l t 1 da l n pa l sa l l 114 a l ya l t 1 dipida l na l denga l n pida l na l penja l ra l seumur hidup a l ta l u pida l na l penja l ra l pa l ling singka l t 5 (lima l ) ta l hun da l n pa l ling la l ma l 20 (dua l puluh) ta l hun da l n pida l na l denda l pa l ling sedikit Rp1.000.000.000,00 (sa l tu milia l r rupia l h) da l n pa l ling ba l nya l k Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milia l r rupia l h). Na l mun ya l ng pa l ling  efektif  da l la l m  memberika l n  efek  jera l kepa l da l ma l fia l na l rkoba l tersebut  terda l pa l n  pa l da l pa l sa l l  113  a l ya l t  2  da l n  pa l sa l l  114  a l ya l t  dua l ,  ya l kni  da l la l m  ha l l  perbua l ta l n  mena l wa l rka l n  untuk dijua l l,  menjua l l,  membeli,  menja l di  pera l nta l ra l da l la l m  jua l l  beli,  menuka l r,  menyera l hka l n,  a l ta l u menerima l Na l rkotika l Golonga l n  I  seba l ga l ima l na l dima l ksud  pa l da l a l ya l t  (1)  ya l ng  da l la l m  bentuk ta l na l ma l n  bera l tnya l melebihi  1  (sa l tu)  kilogra l m  a l ta l u  melebihi  5  (lima l )  ba l ta l ng  pohon  a l ta l u da l la l m bentuk buka l n ta l na l ma l n bera l tnya l 5 (lima l ) gra l m, pela l ku dipida l na l denga l n pida l na l ma l ti,
Indra Utama Tanjung, Ozi Suhendra Sitompul, Imam Ali Harahap, Nazla Khatami, Ummi Jamilah
Hal : 10-19
pida l na l penja l ra l seumur hidup, a l ta l u pida l na l penja l ra l pa l ling singka l t 6 (ena l m) ta l hun da l n pa l ling la l ma l 20 (dua l puluh) ta l hun da l n pida l na l denda l ma l ksimum  seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t
(1) dita l mba l h 1/3 (sepertiga l ).

## Sikap Politik Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Kepada Mafia Narkoba
Di Indonesia l eksekusi hukuma l n ma l ti ba l gi ka l sus tinda l k pida l na l na l rkotika l merupa l ka l n sebua l h persoa l la l n ya l ng tida l k muda l h. Ha l l ini dida l sa l rka l n berba l ga l i a l spek ya l ng memberika l n implika l si terha l da l p penera l pa l n hukuma l n ma l ti. Seba l gia l n besa l r menga l ngga l p la l ngka l h ini merupa l ka l n ha l l ya l ng  sa l nga l t  tepa l t  ka l rena l pa l ra l pengeda l r  na l rkoba l ya l ng  da l pa l t  merusa l k  genera l si  ba l ngsa l .
Sesua l i  denga l n   Nomor  35  Ta l hun  2009  tenta l ng  Na l rkotika l da l pa l t  menjera l t  pengeda l r  a l ta l u ba l nda l r na l rkoba l denga l n memberika l n hukuma l n pa l ling bera l t ya l itu hukuma l n ma l ti. Na l mun di sisi  la l in  perma l sa l la l ha l n  ya l ng  sering  dia l ngka l t  a l da l la l h  ba l hwa l eksekusi  hukuma l n  ma l ti  ba l gi ba l nda l r na l rkoba l di Indonesia l da l n hukuma l n ma l ti ba l gi Ba l nda l r Na l rkoba l bertenta l nga l n denga l n a l spek ha l k a l sa l si ma l nusia l . Jika l menga l cu pa l da l kondisi keja l ha l ta l n pereda l ra l n na l rkoba l sa l a l t ini mema l ng suda l h merupa l ka l n keja l ha l ta l n tra l nsna l siona l l ya l ng  dila l kuka l n  a l nta l r  nega l ra l ta l npa l ba l ta l s  da l n  wila l ya l h.  Keja l ha l ta l n na l rkoba l seba l ga l i  bentuk  keja l ha l ta l n  pa l ling  mema l tika l n  ka l rena l sa l sa l ra l n  uta l ma l nya l a l da l la l h genera l si  muda l .  Na l mun  ta l npa l disa l da l ri  keja l ha l ta l n  na l rkoba l seba l ga l i  keja l ha l ta l n  ya l ng  tela l h merenggut  nya l wa l ma l nusia l pa l sca l mengkonsumsi  na l rkoba l a l kiba l t  over  dosis  da l n  penga l ruh keca l ndua l n  terha l da l p  na l rkotika l tersebut.  Ba l hka l n  mela l lui  pemerinta l h  sa l a l t  ini  suda l h menca l na l ngka l n  Indonesia l seba l ga l i  da l rura l t  na l rkoba l ka l rena l na l rkoba l suda l h  tida l k  mengena l l ba l ta l s da l n wila l ya l h ( territoria l l ). Ba l hka l n Menurut Direktur Jendera l l Pema l sya l ra l ka l ta l n setenga l h hunia l n  LA l PA l S/RUTA l N  Seluruh  Indonesia l merupa l ka l n  ka l sus  na l rkoba l .  Ha l l  tersebut mengindika l sika l n kepa l da l kita l ba l hwa l Indonesia l bena l r – bena l r da l rura l t na l rkoba l . Pemberia l n  hukuma l n  ma l ti  ba l gi  Ba l nda l r  Na l rkoba l merupa l ka l n  sa l la l h  sa l tu  bentuk  keseriusa l n nega l ra l terha l da l p  pena l nga l na l n  ka l sus  na l rkotika l di  nega l ra l ini.  Terma l suk  hukuma l n  ma l ti  ba l gi Ba l nda l r Na l rkoba l Freddy Budima l n. Hukuma l n ma l ti ya l ng dija l tuhka l n kepa l da l Freddy Budima l n da l n  kepa l da l bebera l pa l ka l sus  tinda l k  pida l na l na l rkotika l la l innya l merupa l ka l n  bentuk  hukuma l n penjera l a l n  a l ga l r  pela l ku  tinda l k  pida l na l pengeda l r  da l n  Ba l nda l r  Na l rkoba l mera l sa l jera l untuk mengeda l rka l nnya l da l n seba l ga l i bentuk pela l ja l ra l n ba l gi ka l sus pida l na l na l rkotika l ya l ng ma l sih a l da l da l n berkelia l ra l n sa l a l t ini. Terpida l na l ma l ti ka l sus pereda l ra l n gela l p na l rkotika l (Ba l nda l r Na l rkoba l ) sa l uda l ra l Freddy Budima l n ya l ng suda l h divonis ma l ti oleh ha l kim penga l dila l n Ja l ka l rta l Ba l ra l t pa l da l ta l ngga l l 15 Juli 2013 da l n dieksekusi  pa l da l ha l ri  Juma l t  ta l ngga l l  29  Juli  2016  Pukul  00.45  dini  ha l ri  di  Nusa l ka l mba l nga l n
Cila l ca l p  Ja l wa l tenga l h.  Eksekusi  ma l ti  tersebut  dila l kuka l n  setela l h  menunggu  3  (tiga l )  ta l hun sa l mpa l i  ka l sus  peninja l ua l n  kemba l li  da l n  perminta l a l n  gra l si  kepa l da l Presiden  tida l k  terpenuhi.
Ekseskusi  ma l ti  ini  suda l h  dila l kuka l n  demi  kepentinga l n  da l n  pela l ksa l na l a l n  hukum  ya l ng  lebih efektif.  Penja l tuha l n  hukuma l n  ma l ti  ba l gi  terpida l na l ka l sus  pereda l ra l n  gela l p  na l rkoba l dia l tur da l la l m Unda l ng – Unda l ng Nomor 35 Ta l hun 2009 pa l sa l l 113 a l ya l t (2) da l n Pa l sa l l 114 a l ya l t (2). Penja l tuha l n  hukuma l n  ma l ti  jika l ditinja l u  da l ri  hukum  positif  Indonesia l bertenta l nga l n  denga l n ha l k a l sa l si ma l nusia l ya l ng tertua l ng di da l la l m Pa l sa l l 4 Unda l ng – Unda l ng Nomor 39 Ta l hun 1999 tenta l ng Ha l k A l sa l si Ma l nusia l .
Jika l menilik  hukum  positif  Indonesia l menga l tur  sa l la l h  sa l tunya l a l da l la l h  hukuma l n  ma l ti. Hukuma l n ma l ti ma l rupa l ka l n sa l la l h sa l tu bentuk hukuma l n ya l ng pa l ling bera l t dija l la l nka l n seora l ng terpida l na l denga l n  ca l ra l menghila l ngka l n  nya l wa l nya l .  Hukuma l n  ma l ti  dia l tur  da l la l m  Pa l sa l l  10 Kita l b Unda l ng–Unda l ng Hukum Pida l na l (KUHP). Hukuma l n ma l ti da l pa l t diberika l n oleh ha l kim setela l h  mela l kuka l n  pertimba l nga l n  denga l n  seba l ik–ba l iknya l berda l sa l rka l n  fa l kta l hukum  di persida l nga l n  da l n  a l la l t  bukti  ya l ng  cukup  sehingga l ha l kim  da l pa l t  memutuska l n  seseora l ng menda l pa l tka l n sa l la l h sa l tu bentuk hukuma l n tersebut.
Indra Utama Tanjung, Ozi Suhendra Sitompul, Imam Ali Harahap, Nazla Khatami, Ummi Jamilah doi.org/10.54209/judge.v3i01.372
Keja l ha l ta l n  na l rkoba l itu  tida l k  ha l nya l membunuh  hidup,  na l mun  membunuh  kehidupa l n ma l nusia l ,  ba l hka l n  ma l sya l ra l ka l t  lua l s.  Keja l ha l ta l n  na l rkoba l itu  buka l n  ha l nya l menghila l ngka l n bela l sa l n ribu nya l wa l ma l nusia l setia l p ta l hun, teta l pi mengha l ncurka l n kehidupa l n da l n ma l sa l depa l n genera l si penerus ba l ngsa l . Da l la l m ka l sus tinda l k pida l na l na l rkoba l ya l ng dia l ngga l p seba l ga l i keja l ha l ta l n ya l ng pa l ling serius da l n ba l hka l n  a l kiba l t  ya l ng  ditimbulka l n  da l pa l t  mengha l ncurka l n  ma l sa l depa l n  a l na l k  ba l ngsa l .  Na l mun, da l la l m sejumla l h penelitia l n menunjukka l n, ternya l ta l tida l k a l da l korela l si positif a l nta l ra l hukuma l n ma l ti  denga l n  berkura l ngnya l tingka l t  keja l ha l ta l n  tersebut,  di  Indonesia l justru  menunjukka l n peningka l ta l n da l ri pengguna l da l n pengeda l r, sa l mpa l i pa l da l a l da l nya l produsen. Da l la l m ka l ita l n ini, upa l ya l pena l nggula l nga l n  na l rkoba l di  nega l ra l -nega l ra l ma l ju  suda l h  mula l i  dila l kuka l n  denga l n meningka l tka l n  pendidika l n  seja l k  dini  da l n  mela l kuka l n  ka l mpa l nye  a l nti  na l rkoba l ,  serta l penyuluha l n tenta l ng ba l ha l ya l nya l . Demikia l n seriusnya l pena l nggula l nga l n ma l sa l la l h na l rkoba l ba l gi kehidupa l n ma l nusia l suda l h mendorong kerja l sa l ma l interna l siona l l da l la l m memera l ngi keja l ha l ta l n na l rkoba l tersebut. Di  da l la l m  a l rtikel  terika l t  Konvensi  Interna l siona l l  Hukuma l n  Ma l ti  Mesti  Ja l la l n  Terus, diberita l ka l n  ba l hwa l MK  da l la l m  putusa l nnya l pa l da l 30  Oktober  2007  menola l k  uji  ma l teri hukuma l n  ma l ti  da l la l m  Unda l ng-Unda l ng  Na l rkotika l da l n  menya l ta l ka l n  ba l hwa l hukuma l n  ma l ti da l la l m Unda l ng-Unda l ng Na l rkotika l tida l k bertenta l nga l n denga l n ha l k hidup ya l ng dija l min UUD 1945  la l nta l ra l n  ja l mina l n  ha l k  a l sa l si  ma l nusia l da l la l m  UUD  1945  tida l k  menga l nut  a l sa l s kemutla l ka l n. Menurut MK, ha l k a l sa l si da l la l m konstitusi mesti dipa l ka l i denga l n mengha l rga l i da l n menghorma l ti  ha l k  a l sa l si  ora l ng  la l in  demi  berla l ngsungnya l ketertiba l n  umum  da l n  kea l dila l n sosia l l. Denga l n demikia l n, MK, ha l k a l sa l si ma l nusia l ha l rus diba l ta l si denga l n instrumen unda l ng- unda l ng,  ya l kni  ha l k  untuk  hidup  itu  tida l k  boleh  dikura l ngi,  kecua l li  diputuska l n  oleh penga l dila l n. A l la l sa l n la l in pertimba l nga l n putusa l n MK sa l la l h sa l tunya l ka l rena l Indonesia l tela l h terika l t denga l n konvensi  interna l siona l l  na l rkotika l da l n  psikotropika l ya l ng  tela l h  dira l tifika l si  menja l di  hukum na l siona l l  da l la l m  Unda l ng-Unda l ng  Na l rkotika l .  Sehingga l ,  menurut  putusa l n  MK,  Indonesia l justru  berkewa l jiba l n  menja l ga l da l ri  a l nca l ma l n  ja l ringa l n  pereda l ra l n  gela l p  na l rkotika l ska l la l interna l siona l l, ya l ng sa l la l h sa l tunya l denga l n menera l pka l n hukuma l n ya l ng efektif da l n ma l ksima l l. Da l la l m  konvensi  tersebut  Indonesia l tela l h  menga l kui  keja l ha l ta l n  na l rkotika l seba l ga l i  keja l ha l ta l n lua l r  bia l sa l serius  terha l da l p  kema l nusia l a l n  ( extra l ordina l ry )  sehingga l penega l ka l nnya l butuh perla l kua l n  khusus,  efektif  da l n  ma l ksima l l.  Sa l la l h  sa l tu  perla l kua l n  khusus  itu,  menurut  MK, a l nta l ra l la l in denga l n ca l ra l menera l pka l n hukuma l n bera l t ya l kni pida l na l ma l ti. Denga l n menera l pka l n hukuma l n  bera l t  mela l lui  pida l na l ma l ti  untuk  keja l ha l ta l n  serius  seperti  na l rkotika l ,  MK berpenda l pa l t,  Indonesia l tida l k  mela l ngga l r  perja l njia l n  interna l siona l l  a l pa l pun,  terma l suk Konvensi  Interna l siona l l  Ha l k  Sipil  da l n  Politik  (ICCPR)  ya l ng  menga l njurka l n  pengha l pusa l n hukuma l n  ma l ti.  Ba l hka l n  MK  menega l ska l n,  Pa l sa l l  6  a l ya l t  2  ICCPR  itu  sendiri  membolehka l n ma l sih diberla l kuka l nnya l hukuma l n ma l ti kepa l da l nega l ra l peserta l , khusus untuk keja l ha l ta l n ya l ng pa l ling serius.
Da l la l m  pa l nda l nga l n  MK,  keputusa l n  pembikin  unda l ng-unda l ng  untuk  menera l pka l n  hukuma l n ma l ti tela l h seja l la l n denga l n Konvensi PBB 1960 tenta l ng Na l rkotika l da l n Konvensi PBB 1988 tenta l ng  Pembera l nta l sa l n  Pereda l ra l n  Gela l p  Na l rkotika l da l n  Psikotropika l ,  Pa l sa l l  3 Universa l l Decla l ra l tion  of  Huma l n  Rights ,  da l n  Unda l ng-Unda l ng  HA l M  seba l b  a l nca l ma l n  hukuma l n  ma l ti da l la l m Unda l ng-Unda l ng. A l rtinya l kita l da l pa l t simpulka l n ba l hwa l penega l ka l n hukuma l n ma l ti ba l gi Ba l nda l r Na l rkoba l ha l rus dila l kuka l n demi kepentinga l n uma l t ma l nusia l ya l ng lebih ba l nya l k denga l n membunuh sa l tu ora l ng da l pa l t  menyela l ma l tka l n  ba l nya l k  ora l ng  la l innya l sehingga l membunuh  ba l nda l r  na l rkoba l a l rtinya l da l pa l t  menga l yomi  ma l sya l ra l ka l t  la l innya l da l ri  penya l la l hguna l a l n  na l rkoba l a l kiba l t  pereda l ra l nnya l ya l ng sema l kin meningka l t. Eksekusi hukuma l n ma l ti ba l gi Ba l nda l r Na l rkoba l tida l k bertenta l nga l n
Indra Utama Tanjung, Ozi Suhendra Sitompul, Imam Ali Harahap, Nazla Khatami, Ummi Jamilah
Hal : 10-19
denga l n  ha l k  a l sa l si  ma l nusa l i  ka l rena l tida l k  bertenta l nga l n  denga l n  Konvensi  Interna l siona l l  Ha l k
Sipil  da l n  Politik  (ICCPR)  sehingga l hukuma l n  ma l ti  da l pa l t  ditera l pka l n  di  Indonesia l da l n  juga l hukuma l n ma l ti di a l tur di da l la l m KUHP da l n Unda l ng-Unda l ng Nomor 35 Ta l hun 2009 tenta l ng
Na l rkotika l .

## KESIMPULAN
Berda l sa l rka l n ura l ia l n dia l ta l s disini penulis mena l rik kesimpula l n ba l hwa l da l la l m ra l ngka l menga l ta l si perma l sa l la l ha l n  na l rkoba l ,  pemerinta l h  meneta l pka l n  stra l tegi  ya l itu  da l ri  ta l ha l p  pencega l ha l n, pembera l nta l sa l n  da l n  pereda l ra l n  na l rkoba l diindonesia l seba l ga l i  da l sa l r  kebija l ka l n  ya l ng  memiliki tujua l n da l n sa l sa l ra l n. Da l la l m kebija l ka l n pemerinta l h terha l da l p penga l tura l n tinda l k pida l na l na l rkotika l ya l itu meliputi perta l nggung ja l wa l ba l n pida l na l , perbua l ta l n ya l ng terma l suk dida l la l m tinda l k pida l na l da l n juga l sa l nksi pida l na l ya l ng dila l kuka l n oleh ma l nusia l , korpora l si ya l ng seba l ga l i subjek hukum. Perbua l ta l n  ya l ng  dila l ra l ng  ya l itu  mengeda l rka l n  na l rkoba l da l n  menya l la l hguna l ka l n  na l rkoba l ba l ik untuk diri priba l di ma l upun ora l ng la l in. Sa l nksi ya l ng a l da l dida l la l m UU no 35 ta l hun 2009 tenta l ng na l rkotika l merupa l ka l n  sa l nksi  ya l ng  terdiri  da l ri  sa l nksi  pida l na l ma l ti,  penja l ra l seumur  hidup, penja l ra l ,kurunga l n da l n juga l denda l . Da l la l m  periha l l  memberika l n  sa l nksi  pida l na l ma l ti  kepa l da l ma l fia l na l rkoba l da l la l m  politik  hukum tida l kla l h    bertenta l nga l n  denga l n  ha l k  a l sa l si  ma l nusia l da l n  konvensi  interna l siona l l  ha l k  sipil  da l n politik (ICCPR) sehingga l hukuma l n ma l ti ya l ng ditera l pka l n kepa l da l ma l fia l na l rkoba l di Indonesia l bisa l ditera l pka l n  da l n  suda l h  dia l tur  da l la l m  KUHP  da l n  unda l ng  unda l ng  Nomor  35  ta l hun  2009 tenta l ng na l rkotika l .

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. A l .Ha l mza l h  Da l n  Rm  Sura l chma l n,1994 Keja l ha l ta l n  Na l rkotika l Da l n  Psikotropika l ,  Sina l r Gra l fika l ,Ja l ka l rta l . [2]. Unda l ng unda l ng no 35 ta l hun 2009 tenta l ng na l rkotika l [3]. Kita l b unda l ng-unda l ng hukum pida l na l [4]. A l nwa l r, Uma l r. 2016. Penja l tuha l n Hukuma l n Ma l ti Ba l gi Ba l nda l r Na l rkoba l Ditinja l u Da l ri A l spek Ha l k A l sa l si Ma l nusia l . Ja l ka l rta l : Kementeria l n Hukum da l n HA l M [5]. Ba l rda l Na l wa l wi, A l rif, 2002, Bunga l Ra l mpa l i Kebija l ka l n Hukum Pida l na l , ceta l ka l n kedua l , Ba l ndung: PT. Citra l A l ditya l Ba l kti. [6]. Effendi,  Ma l syhur,  1994, Dimensi/Dina l mika l Ha l k  A l sa l si  Ma l nusia l Da l la l m  Hukum Na l siona l l da l n Interna l siona l l , Ja l ka l rta l : Gha l lia l Indonesia l . [7]. Effendi, Ma l syhur da l n Ta l ufa l n Sukma l na l Eva l ndi, 2010, HA l M Da l la l m
Dimensi/Dina l mika l Yuridis, Sosia l l, Politik , Bogor: Gha l lia l Indonesia l . [8]. Purnomo,  A l gus.  2016. Hukuma l n  Ma l ti  Ba l gi  Tinda l k  Pida l na l Na l rkoba l di  Indonesia l :
Perspektif Sosiologi Hukum . Jurna l l Hukum da l n Sya l ria l h. [9]. Tempo.co  Setenga l h  Penghuni  Penja l ra l Indonesia l Terpida l na l Ka l sus  Na l rkoba l
(https://m.tempo.co/rea l d/  news/2016/03/28/063757367/  setenga l h-enghuni-penja l ra l - indonesia l -terpida l na l -ka l sus-na l rkoba l ) dia l kses ta l ngga l l 19 September 2021 [10]. https//.ejourna l l.wa l rma l dewa l .a l c.id./index.php/A l na l logihukum [11]. Setenga l h Penghuni
Penja l ra l Indonesia l Terpida l na l Ka l sus Na l rkoba l
(https://m.tempo.co/rea l d/  news/2016/03/28/063757367/  setenga l h-enghuni-penja l ra l - indonesia l -terpida l na l -ka l sus-na l rkoba l ) dia l kses ta l ngga l l 31 A l gustus 2016.
[12]. Renteta l n Ka l sus Hukum Freddy
Budima l n, si Gembong Na l rkoba l
(http://na l siona l l.news.viva l .co.id/news/rea l d/434190-renteta l n- ka l sus-hukum-freddy- budima l n-si-gembong-na l rkoba l ), dia l kses Ta l ngga l l 23 desember 2022).
Indra Utama Tanjung, Ozi Suhendra Sitompul, Imam Ali Harahap, Nazla Khatami, Ummi Jamilah
[13]. Pa l sa l l  10  KUHP  berbunyi  seba l ga l i  berikut  :  Pida l na l terdiri  a l ta l s:  a l .  pida l na l pokok:  1. Pida l na l ,  ma l ti;  2.  pida l na l penja l ra l ;  3.  pida l na l kurunga l n;  4.  pida l na l denda l ;  5.  pida l na l tutupa l n.  b.  pida l na l ta l mba l ha l n  1.  penca l buta l n  ha l k-ha l k  tertentu;  2.  pera l mpa l sa l n  ba l ra l ng- ba l ra l ng tertentu; 3. pengumuma l n putusa l n ha l kim. [14]. Penda l pa l t  Ma l hfud  MD  pa l da l ha l ria l n  Seputa l r  Indonesia l (SINDO),  19  Oktober  2012. https://sa l ripedia l .wordpress.com/ta l g/hukuma l n-  ma l ti-menurut-unda l ng-unda l ng/  Dia l kses Ta l ngga l l 30 A l gustus 2016.