Pembangunan dalam suatu negara merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan  dengan  tujuan  utama untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Untuk  memujudkan  tujuan  tersebut  perlu diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan  dengan  lancar  apabila  ada sumber  dana  yang  mendukung.  Berdasarkan Anggaran  dan  Belanja  Negara  (APBN) Republik  Indonesia  sumber  pendapatan terbanyak  didapat  dari  sektor  perpajakan meskipun  masih  banyak  sektor  lain  seperti minyak  dan  gas  bumi,  serta  bantuan  luar negeri  (Karo-Karo,  2022).  Pertumbuhan ekonomi  Nasional  dalam  beberapa  tahun terakhir  cenderung  mengalami  perlambatan yang  berdampak  pada  turunnya  penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  Indonesia.  Dalam  meningkatkan penerimaan  perpajakan  maka  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  melakukan  reformasi perpajakan. Perubahan yang cukup mendasar dalam  sistem  perpajakan  di  Indonesia  pada reformasi  perpajakan  tahun  1984  adalah perubahan system perpajakan  dari Official Assesment System yaitu suatu cara pemungutan  pajak  yang  wewenang  untuk menentukan  besarnya  pajak  terutang  ada
pada pemungut pajak ( Fiscus ) dalam hal ini Dirjen  Pajak. Semi  Self  Assesment  System yaitu cara pemungutan pajak yang wewenang  untuk  menentukan  besarnya pajak  terutang  ada  pada  wajib  pajak bersama  dengan Fiscus . With  Holding System yaitu  cara  pemungutan  pajak  yang wewenang  untuk  menentukan  besarnya pajak  terutang  ada  pada  pihak  ketiga  yang ditunjuk.  Menjadi Self  Assesment  System dimana  wajib  pajak  diberi  kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri (Due, 2022).
Wajib
Pajak (WP) yang menyimpang  dari  ketentuan  kewajiban perpajakannya,  kepadanya  dapat  dikenai sanksi  yang  bersifat  administrative  sampai dengan sanksi pidana. Sanksi administrative tindak  pidananya  berupa:  denda  pidana, kurungan  dan  penjara.  Penerapan  sanksi disini  dilakukan  dalam  rangka  untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak terutama  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi maupun  Badan.  Namun  ternyata  penerapan sanksi  administrasi  masih  kurang  mampu untuk  membuat  Wajib  Pajak  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  dengan  baik. Oleh  karena  pajak  merupakan  sumber pendapatan  Negara  yang  utama,  maka Pemerintah telah mengeluarkan cara

## Evaluasi Penerapan Skema Tax Amnesty Jilid I Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus PT. Pancuran Bengawan Mas)
ISWAHYUDI 1* ; DWI PRASTOWO DARMINTO 2 ; DARMANSYAH 3 ; NURMALA AHMAR 4 ; SUDARSONO 5
Universitas Pancasila Jl.Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan 12640 Telp. (021)78880305 E-mail : iswahyudi.briliant@gmail.com (korespondensi)
Submit : 2022-12-01 Review : 2022-12-15 Publish :  2023-01-26
Abstract :  The government provides Tax  Amnesty  facilities  for taxpayers as abolition of tax sanctions,  with  the  main  objective  of  increasing  APBN  revenues.  This  study  intends  to determine the benefits, effects of Tax Amnesty and the accounting treatment of Tax Amnesty applied by Corporate Taxpayer. The researcher used a descriptive method and used the basic tax law article 11 of 2016 as an analytical tool. The research results conclude that the benefits and advantages of Tax Amnesty for Corporate Taxpayers are the elimination of administrative sanctions, no tax audits, and elimination of final income tax, namely land and building tax.
Keywords: Taxpayer, Tax Amnesty, Tax Amnesty Benefit, Financial Report
Evaluasi Penerapan Skema Tax Amnesty Jilid I Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus PT. Pancuran Bengawan Mas) (Iswahyudi; Dwi Prastowo Darminto; Darmansyah; Nurmala Ahmar; SUDARSONO)
96
melapor yang efektif yang dikenal dengan e- SPT  untuk  memudahkan  para  wajib  pajak dalam melaporkan jumlah pajaknya.
Pemerintah selalu berusaha melakukan  terobosan-terobosan  baru  untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakkan.  Dari program  dan  strategi  Direktorat  Jenderal Pajak yang dilaksanakan tetap saja penerimaan  Negara  masih  kurang,  maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi  agar  penerimaan  Negara  dapat dimaksimalkan.  Kebijakan  tersebut  adalah kebijakan pengampunan pajak ( Tax Amnesty ).  Berdasarkan  Pasal  1  butir  1 Undang-Undang  No.  11  Tahun  2016,  yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan dan  sanksi  pidana  dibidang  perpajakan, dengan  cara  mengungkapkan  harta  dan membayar  uang  tebusan  (Clarabella,  2022). Kebijakan  pengampunan  pajak  yang  diambil oleh  pemerintah  ini  menyangkut  dua  hal, yaitu aspek perpajakan dan aspek perekonomian Indonesia.
Kesempatan  yang  diberikan  oleh pemerintah  ini  merupakan  momentum  yang baik  bagi  Wajib  Pajak  karena  pemerintah Indonesia telah ikut serta dalam kesepakatan Internasional mengenai keterbukaan informasi.  Bentuk  kerja  sama  internasional tersebut  adalah Foreign  Account  Tax Compliance  Act (FATCA)  dan Automatic Exchange  of  Information (AEol)  yang diprakarsai  oleh  negara-negara  G-20  dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).  Dalam  KTT  Negara G-20  telah  disepakati  adanya  keterbukaan data dan informasi perbankan untuk kepentingan  perpajakan    (Wijaya,  2022). Melalui  perjanjian  antar  negara  tersebut, seluruh  data  terkait  perbankan  seperti deposito,  investasi,  dan  instrumen  keuangan lainnya  akan  dapat  diketahui  oleh  otoritas perpajakan di dunia sejak tahun 2018.
PT.  Pancuran  Bengawan  Mas  adalah sebuah  perusahaaan  swasta  Nasional  yang
merupakan  salah  satu  perusahaan  dari  Inti Mas  Group,  yang  bergerak  di  bidang distributor kawat las bermerk Platinum dan Goldweld serta  mesin  las  serta accesorries merk  Roxton.  Seiring  dengan  pertumbuhan perusahaan  dan  supaya  lebih  mendekatkan diri kepada customer agar dapat memberikan  pelayanan  terbaik  kepada mereka,  maka  pihak  manajemen  telah mendirikan kantor-kantor cabang di Tangerang,  Bogor,  Bandung,  Surabaya, Semarang,  Cikarang,  dan  Serang  yang dipimpin  oleh Branch  Sales .  Berdasarkan uraian di atas, maka betapa pentingnya Tax Amnesty bagi PT. PBM untuk mengungkapkan segala harta yang dimilikinya.
Definisi  Pajak  menurut  Undang- Undang  Nomor  16  tahun  2009  tentang perubahan  ke  empat  atas  Undang-Undang Nomor  6  tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  pada pasal  1  ayat  1  berbunyi  pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Pajak  adalah  iuran rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar  pengeluaran  umum  (Alhusna  & Harahap, 2022).
Unsur-unsur pajak menurut (Purbowati,  2021)  terdiri  dari  4,  yaitu:  1) Iuran dari rakyat kepada negara, yaitu yang berhak  memungut  pajak  hanyalah  negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang), 2)  Berdasarkan  Undang-Undang,  yaitu pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,  3)  Tanpa  jasa  timbal  atau kontraprestasi  dari  negara  yang  secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh
Evaluasi Penerapan Skema Tax Amnesty Jilid I Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus PT. Pancuran Bengawan Mas) (Iswahyudi; Dwi Prastowo Darminto; Darmansyah; Nurmala Ahmar; SUDARSONO)
Vol. 6, No. 1, Januari 2023
pemerintah,  dan  4)  Digunakan  untuk membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni pengeluaran-pengeluaran  yang  bermanfaat bagi masyarakat luas.
Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan dan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar  uang  tebusan  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak (Ispriyarso,  2019).  Pengampunan  pajak didasarkan  pada  empat  asas,  yaitu  asas kepastian  hukum,  asas  keadilan,  asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional” (Jan  et  al.,  2022).  Asas  kepastian  hukum adalah  pelaksanaan  pengampunan  pajak harus  dapat  mewujudkan  ketertiban  dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.  Asas  keadilan  adalah  pelaksanaan pengampunan  pajak  menjunjung  tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Asas kemanfaatan adalah seluruh  pengaturan  kebijakan  pengampunan pajak  bermanfaat  bagi  kepentingan  negara, bangsa,  dan  masyarakat,  khususnya  dalam memajukan  kesejahteraan  umum.  Asas kepentingan  nasional  adalah  pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan  bangsa,  negara,  dan  masyarakat di atas kepentingan lainnya.
Pengampunan
pajak akan memberikan nilai positif dalam mempercepat pertumbuhan  dan  restrukturisasi  ekonomi melalui  pengalihan  harta,  yang  antara  lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas  domestik,  perbaikan  nilai  tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi (Deviani & Maheswari,  2021).  Selain  itu  pengampunan pajak  juga  mendorong  reformasi  perpajakan menuju  sistem  perpajakan  yang  lebih berkeadilan  serta  perluasan  basis  data perpajakan  yang  lebih  valid,  komprehensif, peningkatan penerimaan pajak dan terintegrasi.
Setiap  Wajib  Pajak  (WP)  berhak untuk  mendapatkan  pengampunan  pajak. Berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
WP  adalah  orang  pribadi  atau  badan, meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak, atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan (SAMOSIR, 2022). Wajib Pajak yang berhak untuk mendapatkan pengampunan  pajak  adalah  Wajib  Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  (PPh). Dengan  demikian,  Wajib  Pajak  dengan status  bendahara  dan joint  operation tidak termasuk  pihak  yang  bisa  mendapatkan pengampunan  pajak  secara  lengkap.  Di dalam  Pasal  3  UU  Nomor  11  Tahun  2016, disebutkan  bahwa  Wajib  Pajak  (WP)  yang tidak  berhak  mendapatkan  pengampunan pajak,  sebagai  berikut:  1)  WP  yang  sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan  teleh  dinyatakan  lengkap  oleh Kejaksaan (P21), 2) WP yang sedang dalam proses  peradilan,  dan  3)  WP  yang  sedang menjalani hukuman pidana.
Objek  pengampunan  pajak  meliputi pengampunan  atas  kewajiban  perpajakan sampai  dengan  akhir  tahun  pajak  yang berakhir pada jangka waktu  1 Januari 2015 sampai  dengan  31  Desember  2015  bagi yang  belum  atau  belum  sepenuhnya diselesaikan  oleh  Wajib  Pajak.  Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban  atas  Pajak  Penghasilan  (PPh), Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  dan  Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM). Pengampunan  pajak  diajukan  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  tempat  Wajib  Pajak terdaftar  atau  tempat  lain  yang  ditentukan oleh  Menteri  Keuangan  dengan  membawa Surat  Pernyataan  Harta.  Surat  Pernyataan Harta  adalah  surat  yang  digunakan  oleh Wajib  Pajak  untuk  mengungkapkan  harta, utang, nilai harta bersih, serta penghitungan dan  pembayaran  uang  tebusan  (Sarjono, 2020).
Tarif  uang  tebusan  diatur  dalam Pasal  5  UU  No.  11  Tahun  2016.  Wajib Pajak yang mengungkapkan harta berada di dalam  wilayah  Indonesia  atau  harta  di  luar wilayah  Indonesia  yang  dialihkan  ke Indonesia  dan  diinvestasikan  di  NKRI
Evaluasi Penerapan Skema Tax Amnesty Jilid I Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus PT. Pancuran Bengawan Mas) (Iswahyudi; Dwi Prastowo Darminto; Darmansyah; Nurmala Ahmar; SUDARSONO)
98
dalam  jangka  waktu  paling  singkat  3  (tiga) tahun  sejak  dialihkan  dikenakan  tarif:  1)  2% jika masa pengajuan s/d 30 September 2016, 2)  3%  jika  masa  pengajuan  1  Oktober  -  31 Desember  2016,  3)  5%  jika  masa  pengajuan 1 Januari 2017 - 31 Maret 2017. Wajib Pajak yang  mengungkapkan  Harta  berada  diluar Indonesia  dan  tidak  dialihkan  ke  Indonesia dikenakan  tarif:  1)  4%  jika  masa  pengajuan s/d  30  September  2016,  2)  6%  jika  masa pengajuan 1 Oktober - 31 Desember 2016, 3) 10% jika masa pengajuan 1 Januari 2017 - 31 Maret 2017.
Wajib  Pajak  dengan  peredaran  usaha sampai  dengan  Rp.  4,8  Miliar  pada  tahun pajak  terakhir  dengan  jumlah  harta  yang diungkapkan  sampai  dengan  Rp.  10  Miliar dikenakan  tarif  0,5%.  Sedangkan  Wajib Pajak  dengan  Peredaran  usaha  sampai dengan  Rp.  4,8  Miliar  pada  tahun  pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkapkan  lebih  dari  Rp.  10  Miliar dikenakan tarif 2% (Ispriyarso, 2019).
Nilai  Harta  yang  diungkapkan  dalam Surat  Pernyataan  meliputi  nilai  harta  yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dan nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya  dilaporkan  dalam  SPT  PPh terakhir.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  pada prinsipnya  pengampunan  pajak  diberikan atas  kewajiban  perpajakan  yang  belum  atau belum  sepenuhnya  diselesaikan  oleh  Wajib Pajak,  yang  terepresentasi  dalam  harta  yang belum  pernah  dilaporkan  dalam  SPT  PPh Terakhir.  Dalam  hal  Wajib  Pajak  baru memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  pada  tahun  2016  dan  belum menyampaikan  SPT  Tahunan  PPh  terakhir, tambahan  harta  bersih  yang  diungkapkan dalam surat pernyataan seluruhnya diperhitungkan  sebagai  dasar  pengenaan uang  tebusan.  Nilai  harta  yang  telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT Tahunan tersebut.
Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir  ditentukan  dalam  mata  uang  rupiah berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa
kas  atau  nilai  wajar  untuk  harta  selain  kas pada  akhir  tahun  pajak  terakhir.  Dalam  hal nilai  harta  tambahan  menggunakan  satuan mata  uang  selain  rupiah,  nilai  harta tambahan  ditentukan  dalam  mata  uang rupiah  berdasarkan  nilai  nominal  untuk harta berupa kas atau nilai wajar pada akhir tahun pajak terakhir untuk harta selain kas. Dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir tahun pajak terakhir. Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah nilai yang  menggambarkan  kondisi  dan  keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan  penilaian  Wajib  Pajak  (Saktu et al., 2016).

## METODE
Penelitian ini mengevaluasi manfaat dan  dampak  laporan  keuangan  akibat penerapan tax amnesty yang dilakukan oleh Wajib  Pajak  (PT.  PBM).  Pendekatan penelitian  ini  menggunakan  penelitian deskriptif  yang  digunakan  untuk  meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah  sebagai  instrumen  kunci  pemberi keputusan  atas  hasil  penelitian  (Darminto, 2019).  Sumber  data  penelitian  didapatkan dari eksplorasi terhadap informasi- informasi  dari  perusahaan.  Jenis  data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.  Data  primer  didapatkan  dengan cara  melakukan  wawancara  di  PT.  PBM dimana  penulis  mewawancara  manager pajak  dari  perusahaan  tersebut.  Sedangkan data  sekunder  didapat  dengan  cara  studi dokumentasi, yang mana Penulis melakukan  studi  kasus  pada  PT.  PBM  dan meminta dokumen berupa laporan keuangan  spt  badan  2013  sampai  dengan 2016 dan laporan data tentang Tax Amnesty PT.  PBM.  Data  sekunder  adalah  sumber data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti secara  tidak  langsung  melalui  media perantara.  Hal  tersebut  berarti  bahwa peneliti  berperan  sebagai  pihak  kedua, karena tidak didapatkan secara langsung  (I. Iswahyudi et al., 2021).
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah salah  satu  perusahaan  yang  terdapat  di
Evaluasi Penerapan Skema Tax Amnesty Jilid I Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus PT. Pancuran Bengawan Mas) (Iswahyudi; Dwi Prastowo Darminto; Darmansyah; Nurmala Ahmar; SUDARSONO)
Vol. 6, No. 1, Januari 2023
99
perserikatan IM Group yaitu PT. PBM untuk tahun  2013  sampai  tahun  2016.  Sedangkan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan  metode  penelitian  deskriptif yaitu penelitian dengan metode atau pendekatan  studi  kasus  dengan  mengakses pada  informasi/  laporan  yang  disajikan  oleh perusahaan (I. Iswahyudi, 2022).

## HASIL
PT.  PBM  adalah  sebuah  perusahaaan swasta  Nasional  yang  merupakan  salah  satu perusahaan dari IM  Group,  yang bergerak di bidang  distributor  kawat  las  dan  mesin  las serta  accesorries.  PT.  PBM  berkomitmen menjadi  perusahaan  terkemuka  di  bidang pengadaaan  kawat  las maintenance ,  mesin las  dan accessories yang  didukung  oleh sumber  daya  manusia  berkualitas  tinggi  dan berpengalaman  menjadi  pedoman  dan  spirit produktivitas kinerja kami untuk berkontribusi  bagi  kesuksesan  pembangunan negeri. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan  dan  supaya  lebih  mendekatkan diri kepada customer agar dapat memberikan pelayanan  terbaik  kepada  mereka,  maka pihak  manajemen  telah  mendirikan  kantor- kantor cabang di Tangerang, Bogor, Bandung,  Surabaya,  Semarang,  Cikarang, dan Serang yang dipimpin oleh Branch Sales.
Laporan  laba  rugi  PT.  PBM  yang akan  dianalisis  adalah  data  yang  terdapat  di divisi pajak yaitu data laporan laba rugi yang sudah  di  koreksi  fiskal  oleh  divisi  pajak dan yang  sudah  diperhitungkan  pajak  PPh  29 Badan  pada  tahun  tersebut.  Dimana  data tersebut yang akan digunakan untuk melaporkan dan mengisi Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  Badan  pada tahun  yang  bersangkutan.  Pada  laporan  laba rugi  PT.  PBM  dapat  kita  lihat  pendapatan penjualan  menurun  dari  tahun  2013  sebesar 5.971.722.110  pada  tahun  2014  sebesar 5.772.594.453  yaitu  menurun  sebesar  97%, harga  pokok  penjualan  juga  mengalami penurunan  kurang  lebih  87%  yaitu  pada tahun  2013  sebesar  2.637.460.959  menjadi 2.286.161.432  pada  tahun  2014,  dimana biaya  penjualan  juga  mengalami  penurunan 98% pada tahun 2013 sebesar 2.109.252.126
menjadi  2.075.027.166  pada  tahun  2014 dan biaya umum/ administrasi  juga mengalami  penurunan  sebesar  89%  yaitu pada  tahun  2013  sebesar  1.068.463.347 sedangkan  pada  tahun  2014  sebesar 957.499.462.
Pendapatan  dan  beban  lainnya  juga mengalami  penurunan  5,8%  yaitu  pada tahun  2013  sebesar  355.940.516  menjadi 20.531.304 pada tahun 2014, yang mengakibat  laba  bersih  juga  mengalami penurunan  yaitu  pada  tahun  2013  sebesar 512.486.194  menjadi  sebesar  474.437.697 pada  tahun  2014.  PPh  Pasal  29  (kurang bayar)  juga  mengalami  penurunan  dari tahun  2013  sebesar  4.945.885  sedangkan pada  tahun  2014  sebesar  993.494.  Pada tahun  2013  perhitungan  PPh  Psl  29 menggunakan  PPh  Final  (sesuai  PP  46 tahun  2013/  PP  23  tahun  2018)  karena omzet  pada  tahun  2012  dibawah  4,8  miliar (D. P. D. Iswahyudi, 2015).
Laporan  laba  rugi  2015  PT.  PBM yang  akan  dianalisis  adalah  data  yang terdapat  di  divisi  pajak  yaitu  data  laporan laba rugi komersil dan fiskal yang sudah di koreksi  fiskal  oleh  divisi  pajak  dan  yang sudah  diperhitungkan  pajak  PPh  29  Badan pada  tahun  tersebut.  Dimana  data  tersebut yang  akan    digunakan  untuk  melaporkan dan  mengisi  Surat  Pemberitahuan  Tahunan (SPT) Badan pada tahun yang bersangkutan.  Laporan  laba  rugi  PT.  PBM dapat kita lihat pendapatan pada tahun 2015 sebesar 9.911.813.048 mengalami kenaikan dibandingkan  pada  tahun  2014  sebesar 58,23%, dan juga biaya-biaya juga mengalami kenaikan. Laba bersih perusahaan  pada  tahun  2015  mengalami kenaikan sebesar 51,78% yaitu 916.101.466 dan  pada  tahun  2014  sebesar  474.437.697. Perhitungan  PPh  29  Badan  di  tahun  2014 sebesar  993.494  sedangkan  pada  tahun 2015  sebesar  104.273.629  jauh  meningkat pajak PPh 29 Badannya.
Biaya-biaya  sebagian  harus  di koreksi  fiskal  positif  dan  fiskal  negatif seperti biaya entertainment sebesar 3.808.400  dan  biaya  PPh  Psl  4  ayat  2 lainnya  sebesar  19.386.757  dikoreksi  fiskal
Evaluasi Penerapan Skema Tax Amnesty Jilid I Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus PT. Pancuran Bengawan Mas) (Iswahyudi; Dwi Prastowo Darminto; Darmansyah; Nurmala Ahmar; SUDARSONO)
100
positif. Pendapatan jasa giro sebesar 10.185.576 juga dikoreksi fiskal negatif.
Laporan  laba  rugi  2016  PT.  PBM yang  akan  dianalisis  adalah  data  yang terdapat  di  divisi  pajak  yaitu  data  laporan laba  rugi  komersil  dan  fiskal  yang  sudah  di koreksi  fiskal  oleh  divisi  pajak  dan  yang sudah  diperhitungkan  pajak  PPh  29  Badan pada  tahun  tersebut.  Dimana  data  tersebut yang  akan  digunakan  untuk  melaporkan  dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan  pada  tahun  yang  bersangkutan. Laporan  laba  rugi  PT.  PBM  dapat  kita  lihat pendapatan  penjualan  meningkat  dari  tahun sebelum  nya  pada  tahun  2016  sebesar 10.642.332.381, dimana terdapat penambahan  biaya  Tax  Amnesty  (uang tebusan)  sebesar  85.538.366  dimana  biaya tersebut  dikoreksi  fiskal  dan  terdapat  biaya denda  pajak  sebesar  2.582.683  dikarenakan ketelambatan  pelaporan  SPT  PPh  Badan 2015 nya itu juga dikoreksi fiskal.
Dan  terdapat  biaya  –  biaya  yang lainnya  yang  perlu  dikoreksi  fiskal  seperti biaya entertainment 65.107.820, biaya tunjangan  PPh  21  sebesar  38.630.539,  PPh Pasal  25,  PPh  Pasal  29  dan  biaya  retribusi atau  sumbangan  yaitu  sebesar  295.713.143, 104.273.629 dan 6.239.700, terakhir pendapatan  jasa  giro  juga  perlu  dikoreksi fiskal sebesar 29.353.519. Dari koreksi fiskal tersebut  mengakibatkan  laba  bersih  2016 sebesar 801.601.563 lebih kecil dibandingkan laba bersih 2015 dan perhitungan  PPh  29  Badan  pada  tahun  2016 juga mengalami Penurunan menjadi 16.394.877.
Laporan  neraca  PT.  PBM  yang  akan dianalisis  adalah  data  yang  terdapat  di  divisi pajak  yaitu  data  laporan  neraca  yang  sudah diperhitungkan  pajak  PPh  29  Badan  pada tahun  tersebut.  Dimana  data  tersebut  yang akan  digunakan  untuk  melaporkan  dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan  pada  tahun  yang  bersangkutan.  Dari data laporan neraca PT. PBM dapat kita lihat total  aset  lancar  mengalami  kenaikan  sekitar 81% yaitu  dari  tahun  2013  sebesar 4.698.934.177  menjadi  5.809.001.704  pada tahun 2014, hanya persedian yang
mengalami  penurunan  yaitu  pada  tahun 2013 sebesar 944.212.517 menjadi 907.710.475  pada  tahun  2014.  Total  aset tidak  lancar  pada  tahun  2014  bertambah sebesar  288.500.000  dibandingkan  dengan tahun  2013  sebesar  205.500.000  dari penambahan kendaraan.
Total kewajiban jangka pendek juga mengalami  kenaikan  sebesar  57%  yaitu pada  tahun  2013  sebesar  1.024.867.162 menjadi  1.785.270.520  pada  tahun  2014 karena  ada  penambahan  pada  hutang lainnya  sebesar  40.000.000.  pada  total modal juga mengalami kenaikan yaitu pada tahun  2013  sebesar  3.674.067.015  menjadi 4.101.543.685  pada  tahun  2014.  Total  aset dan  total  kewajiban  +  modal  mengalami kenaikan  yaitu  pada  tahun  2013  sebesar 4.698.934.177  menjadi  5.886.814.205  pada tahun 2014.
Laporan neraca PT. PBM yang akan dianalisis  adalah  data  yang  terdapat  di divisi  pajak  yaitu  data laporan  neraca  yang sudah  diperhitungkan  pajak  PPh  29  Badan pada  tahun  tersebut.  Dimana  data  tersebut yang akan digunakan untuk melaporkan dan mengisi  Surat  Pemberitahuan  Tahunan (SPT) Badan pada tahun yang bersangkutan.  Laporan  neraca  PT.  PBM dapat  kita  lihat  total  aset  lancar  mengalami kenaikan sekitar 77% yaitu dari tahun 2014 sebesar 5.809.001.704 menjadi 7.568.504.696  pada  tahun  2015,  ada penambahan  pada  tahun  2015  yaitu  PPn Masukan sebesar 1.160.000. total aset tidak lancar  juga  mengalami  penurunan  yaitu pada  tahun  2014  sebesar  77.812.500 menjadi
67.437.500 diakibatkan
bertambahnya akumulasi penyusutan kendaran  yaitu  pada  tahun  2014  sebesar 210.687.500 menjadi 221.062.500.
Total kewajiban jangka pendek juga mengalami  kenaikan  sebesar  68%  yaitu pada  tahun  2014  sebesar  1.785.270.520 menjadi  2.631.306.625  pada  tahun  2015 karena  ada  penambahan  pada  uang  muka penambahan  sebesar  8.603.958  dan  ada penurunan  hutang  pemegang  saham  yaitu dari  tahun  2014  sebesar  909.984.218 menjadi  45.290.306  pada  tahun  2015.  pada
Evaluasi Penerapan Skema Tax Amnesty Jilid I Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus PT. Pancuran Bengawan Mas) (Iswahyudi; Dwi Prastowo Darminto; Darmansyah; Nurmala Ahmar; SUDARSONO)
Vol. 6, No. 1, Januari 2023
101
total  modal  juga  mengalami  kenaikan  yaitu pada  tahun  2014  sebesar  4.101.543.685 menjadi  5.004.635.572  pada  tahun  2015. Total  aset  dan  total  kewajiban  +  modal mengalami  kenaikan  77%  yaitu  pada  tahun 2014 sebesar 5.886.814.205 menjadi 7.635.942.197 pada tahun 2015.
Laporan  neraca  PT.  PBM  yang  akan dianalisis adalah data yang terdapat di Divisi Pajak yaitu data Laporan Neraca yang sudah diperhitungkan  pajak  PPh  29  Badan  pada tahun  tersebut.  Dimana  data  tersebut  yang akan  digunakan  untuk  melaporkan  dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan  pada  tahun  yang  bersangkutan. laporan neraca PT. PBM dapat kita lihat total aset  lancar  mengalami  kenaikan  sekitar  87% yaitu  dari  tahun  2015  sebesar  7.568.504.696 menjadi 8.696.924.416 pada tahun 2016, ada penambahan  pada  tahun  2015  yaitu  PPn Masukan  sebesar  1.160.000.  total  aset  tidak lancar juga mengalami penurunan yaitu pada tahun  2014  sebesar  77.812.500  menjadi 67.437.500 diakibatkan bertambahnya akumulasi  penyusutan  kendaran  yaitu  pada tahun  2014  sebesar  210.687.500  menjadi 221.062.500.
Total  kewajiban  jangka  pendek  juga mengalami kenaikan sebesar 68% yaitu pada tahun  2014  sebesar  1.785.270.520  menjadi 2.631.306.625  pada  tahun  2015  karena  ada penambahan  pada  uang  muka  penambahan sebesar 8.603.958 dan ada penurunan hutang pemegang  saham  yaitu  dari  tahun  2014 sebesar  909.984.218  menjadi  45.290.306 pada  tahun  2015.  pada  total  modal  juga mengalami  kenaikan  yaitu  pada  tahun  2014 sebesar 4.101.543.685 menjadi 5.004.635.572  pada  tahun  2015.  Total  aset dan  total  kewajiban  +  modal  mengalami kenaikan 77% yaitu pada tahun 2014 sebesar 5.886.814.205  menjadi  7.635.942.197  pada tahun 2015.
Laporan  harta  pada  SPT  Tahun  2015 PT.  PBM  yang  akan  dianalisis  adalah  data yang terdapat di divisi pajak yaitu data  yang sudah  dilapor  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  (KPP)  melalui  SPT  Tahunan  2015. Laporan  harta  dan  hutang  yang  sudah dilaporkan  pada  SPT  terakhir  yaitu  SPT
Tahun  2015,  dapat  kita  lihat  bahwa  jumlah total  harta  yang  dilaporkan  berjumlah Rp.7.635.942.196  yang  terdiri  dari  kas 3.000.000, Bank Rp.4.077.227.507, Piutang Dagang 1.951.936.315, Persediaan Rp.1.226.160.098,  Piutang  lainnya  Rp. 1.143.430.412, PPn Masukan
Rp. 1.160.000,  Uang  Muka  PPh  Psl  25 Rp.165.590.364 dan Mobil Grand Max Rp. 67.437.500.  harta  yang  lainnya  seperti komputer,  mesin  fax,  ac,  printer  dan  mobil masa penyusutannya sudah habis.
Laporan  harta  dan  hutang  juga terdapat  jumlah  total  hutang  sebesar  Rp. 5.004.465.571  dengan  rincian  terdapat Hutang  Usaha  sebesar  2.267.898.795, Hutang  PPn  Rp.  84.028.815,  Hutang  PPh 21  Rp.  66.698.120,  Hutang  Pemegang Saham  Rp.  45.290.306,  Uang  Muka Penjualan  8.603.958  dan  Hutang  Lainnya sebesar  Rp.158.786.631.  Jumlah  subtotal harta yang dilapor pajak SPT terakhir yaitu SPT Tahun 2015 Rp.7.635.942.196 dikurangi (-) dengan jumlah subtotal hutang sebesar  Rp.  2.631.306.625  dengan  jumlah Rp.5.004.465.571.
Laporan  harta  dan  hutang  yang  di Tax  Amnesty yaitu  harta  tambahan  hutang yang  dimiliki  oleh  PT.  PBM  tetapi  belum pernah  dilaporkan  dalam  SPT  PPh  terakhir maupun sebelumnya, dengan adanya program Tax  Amnesty ini  sesuai  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2016  PT.  PBM memanfaatkan  program  pemerintah  dengan mengikuti Tax  Amnesty di  tahun  2016. Penambahan  harta  atau  aktiva  terdapat banyak  Rekening  Bank  seperti  Bank  BCA, Bank  BII,  Bank  Permata,  Piutang  Dagang Rp.99.100.990, Inventory Rp.2.346.909.
537, Piutang Pemegang Saham Rp.500.000.000, Apartemen Soho
Rp.3.342.571.766.  Dimana  jumlah  total harta  atau  aktiva  yang  diikuti Tax  Amnesty berjumlah  Rp.  6.783.847.116  dan  dimana terdapat  hutang  yang  diakui  untuk Tax Amnesty berjumlah  Rp.3.342.571.766,  tapi nilai  yang  dapat  diperhitungkan  sebagai Pengurang  untuk Tax  Amnesty hanya  75% untuk  Badan  dari  jumlah  subtotal  yaitu Rp.2.506.928.825  dan  total  hutang  yang
Evaluasi Penerapan Skema Tax Amnesty Jilid I Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus PT. Pancuran Bengawan Mas) (Iswahyudi; Dwi Prastowo Darminto; Darmansyah; Nurmala Ahmar; SUDARSONO)
102
boleh digunakan untuk mengulangi harta dan aktiva dalam Tax Amnesty Sebesar Rp.3.342.571.766–Rp.2.506.928.825 sama dengan Rp.4.276.918.292.
Cara  menghitung  uang  tebusan  yaitu dengan  cara  mengalikan  tarif  uang  tebusan dengan dasar pengenaan yang tebusan. Selain itu,  untuk  istilah  Tahun  Pajak  diartikan sebagai  Tahun  Pajak  yang  berakhir  pada jangka  waktu  1  Januari  2015  sampai  31 Desember  2015.  Cara  menghitung  uang tebusan  dengan  menggunakan  rumus:  Harta Bersih  =  Harta  Tambahan  (HT)  –  Utang terkait (UT). Harta bersih = Rp. 6.783.847.116  -  Rp.  2.506.928.825  =. Rp4.276.918.292.  Dalam  mencari  hutang yang  diakui  untuk  Tax  Amnesty  berjumlah Rp.3.342.571.766,  tapi  nilai  yang  dapat diperhitungkan sebagai Pengurang untuk Tax Amnesty  hanya  75%  untuk  Badan  dari jumlah  subtotal  yaitu  Rp.2.506.928.825. Uang  Tebusan  =  Tarif  x  Dasar  Pengenaan Uang  Tebusan.  Uang  Tebusan  =  2%  x Rp.4.276.918.292 = Rp.85.538.365.

## PEMBAHASAN
Manfaat  dan  keuntungan  dari Tax Amnesty terhadap  PT.  PBM,  yaitu;  1) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan  pajak  telah  diterbitkan.  2)  Tidak dilakukan  pemeriksaan  pajak,  pemeriksaan bukti  permulaan,  dan  penyidikan  tindak pidana perpajakan. 3)Penghapusan PPh Final atas  pengalihan  harta  berupa  tanah  dan  atau bangunan serta saham.
Pengaruh Tax Amnesty dari perlakuan akuntansi  terhadap Tax  Amnesty yang diterapkan  oleh  PT.  PBM  sesuai  Undang- undang  No.  11  Tahun  2016  Pasal  14 disebutkan bahwa perusahaan harus membukukan selisih antara nilai harta bersih sebagai  tambahan  atas  saldo  laba  ditahan  di neraca  perusahaan.  Mengakui  aset  dan liabilitas  pengampunan  pajak  sesuai  dengan SAK  yang  berlaku,  artinya  menerapkan PSAK  25  yaitu  jika  diasumsikan  sebagai kesalahan material maka dilakukan penyajian retrospektif  artinya  menyajikan  kembali laporan  keuangan  sebelumnya,  Wajib  Pajak mengukur  aset  dan  liabilitas  sebesar  biaya
perolehan  aset  pengampunan  pajak,  dan mengakui  selisih  antara  aset  dan  liabilitas pengampunan  pajak  sebagai  bagian  dari tambahan modal disetor di ekuitas. Kebalikan  dari  poin  1  untuk  opsi  ini penyajian  adalah  prospektif  sehingga  tidak perlu  penyajian  kembali  laporan  keuangan sebelumnya.  Mengharuskan  juga  menjadi catatan  oleh  masing-masing  Wajib  Pajak yang  mengikuti  Tax  Amnesty  terkait dengan  aset  yang  dicatat  dalam  laporan keuangan, baik aset berwujud dan aset tidak berwujud  yang  menjadi  harta  tambahan meskipun secara akuntansi dilakukan penyusutan namun dalam rangka perpajakan penyusutan tersebut tidak diakui,  sehingga  nanti  dalam  perhitungan pajak badan akan menjadi koreksi fiskal.

## SIMPULAN
Manfaat  dan  keuntungan  dari Tax Amnesty terhadap  PT.  PBM  berdasarkan materi  pembahasan  yaitu:  1)  Penghapusan sanksi  administrasi  atas  ketetapan  pajak telah  diterbitkan.  2)  Tidak  dilakukan pemeriksaaan  pajak,  pemeriksaan  bukti permulaan,  dan  penyidikan  tindak  pidana perpajakan.  3)  Penghapusan  PPh  Final  atas pengalihan  harta  berupa  tanah  dan  atau bangunan  serta  saham.  Pengaruh Tax Amnesty dari  perlakuan  akuntansi  terhadap Tax  Amnesty yang  diterapkan  oleh  PT. PBM.  Berdasarkan  materi  pembahasan yaitu:  Sesuai  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2016  Pasal  14  disebutkan  bahwa perusahaan  harus  membukukan  selisih antara  nilai  harta  bersih  sebagai  tambahan atas saldo laba ditahan di neraca perusahaan.
Melihat besarnya potensi Tax Amnesty untuk  memberikan  angin  segar bagi perekonomian Indonesia, maka pemerintah perlu dilakukan penyempurnaan regulasi  yang  tentunya  lebih  memudahkan masyarakat  untuk  mendaftarkan  program ini.  Perusahaan  dalam  mengikuti  program Tax Amnesty seharusnya dalam mengungkap  atau  pengakuan  harta  harus transparan dan lengkap sesuai data yang asli yang  dimilikinya,  dan  perusahaan  harus
Evaluasi Penerapan Skema Tax Amnesty Jilid I Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus PT. Pancuran Bengawan Mas) (Iswahyudi; Dwi Prastowo Darminto; Darmansyah; Nurmala Ahmar; SUDARSONO)
memperhatikan  laporan  harta  dan  laporan keuangan  setelah  megikuti  program Tax Amnesty sesuai  dengan  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 dan PSAK 70.
Wajib  Pajak  (WP)  yang  mengikuti Tax Amnesty terkait dengan aset yang dicatat dalam  laporan  keuangan,  baik aset  berwujud dan  aset  tidak  berwujud  yang  menjadi  harta tambahan meskipun secara akuntansi dilakukan  penyusutan  namun  dalam  rangka perpajakan  penyusutan  tersebut  tidak  diakui, sehingga  nanti  dalam  perhitungan  pajak badan akan menjadi koreksi fiscal .

## DAFTAR RUJUKAN
Alhusna,  S.,  &  Harahap,  R.  D.  (2022).  The Role  of  Restaurant  Taxes  in
Increasing  Medan  City’s  Original Revenue. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan , 3 (4), 1463–1468.
Clarabella, A. (2022). Penerapan
Pengampunan  Pajak  yang  Berbasis Keadilan  dan  Kepastian  Hukum Bagi  Wajib  Pajak. SPEKTRUM
HUKUM , 19 (1).
Darminto, D. P. (2019). Efektivitas Pengendalian  Intern  Piutang  Usaha dengan  Menggunakan  Pendekatan COSO. Jurnal  Riset  Akuntansi  & Perpajakan (JRAP) , 6 (02), 31–44.
Deviani, N. K. A. M. S., & Maheswari, K. D. (2021).  Analisa  Pelaksanaan  Tax Amnesty Di Indonesia. Jurnal Locus Delicti , 2 (2), 92–101.
Due,  M.  T.  A.  (2022).  ANALISIS  SISTEM
DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN  PAJAK  DAERAH DI  KOTA  SURABAYA. Jurnal Mitra Manajemen , 6 (1), 53–68.
Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. Administrative  Law  &  Governance Journal , 2 (1), 47–59.
Iswahyudi,  D.  P.  D.  (2015).  Efektivitas Pengendalian Intern Piutang Usaha dengan  Menggunakan  Pendekatan COSO. Sumber , 2–17.
Iswahyudi, I. (2022). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
DALAM

## PENGELOLAAN  DANA  DESA SELAMA  PANDEMI  COVID  19.

## JURNAL RISET AKUNTANSI
TIRTAYASA , 7 (1).
Iswahyudi, I., Djaddang, S., Suyanto, S., & Darmansyah,  D.  (2021).  PERAN CEO  OVERCONFIDENCE  DAN
COMPANY PERFORMANCE TERHADAP  RETURN  SAHAM DIMODERASI DEVIDEND POLICY. JURNAL

## RISET
AKUNTANSI  TIRTAYASA , 6 (1), 35–47.
Jan, T. S., Ak, S. E., & BKP, S. H. (2022).
Pengadilan pajak: Upaya
kepastian  hukum  dan  keadilan bagi wajib pajak . Penerbit Alumni. Karo-Karo,  R.  (2022). Kajian  Terhadap Rancangan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 .
Purbowati,  R.  (2021).  Pengaruh  Good Corporate  Governance  Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara , 4 (1), 59–73.
Saktu, N. W., Kom, S., & Asrul Hidayat, S.
E.  (2016). Tax  Amnesty  Itu Mudah:  Simulasi  dan  Praktik Pengampunan Pajak . VisiMedia. SAMOSIR,  J.  R.  (2022). KEPATUHAN PAJAK  BAGI  WAJIB  PAJAK ORANG PRIBADI SECARA
UMUM .
Sarjono,  B.  (2020).  Penerapan  PSAK  70 Aset  Dan  Liabilitas  Pengampunan Pajak  Pada  Laporan  Keuangan. Jurnal  Bisnis  Terapan , 4 (1),  83– 92.
Wijaya,  A.  (2022). Aspek  hukum  bisnis transportasi  jalan  online .  Sinar Grafika.