## ANALISIS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN

## Analysis of Coastal Areas Utilization in Pandeglang District, Banten Province
Siti Maesaroh 1) , Baba Barus 2)* , dan Laode Syamsul Iman 2)
1) Alumni Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Jl. Meranti Kampus IPB Darmaga Bogor 16680
2) Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Jl. Meranti Kampus IPB Darmaga Bogor 16680

## ABSTRACT
The Pandeglang regency coastal areas are characterised by many economic acitivities and contain high potential for development with various problems. This study aims to identify problems and to analyze factors that have dominant effect on the  utilization  of  coastal  areas,  and  to  analize  spatially  the  coastal  area  and  to  find  the  spatial  suitability  for  fisheries, aquaculture, marine tourism, fishing harbors and marine conservation. Analysis are conducted through questionnaires to the experts to find criteria that influence the Analytic Network Process (ANP) and spatial analysis using overlay technique. The weights  of  criteria  and  parameters  have  mutual  influence  in  policy  cluster  function,  ecological  and  socio-economy.  The influential  criteria  is  RZWP3K  (provincial  spatial  planning),  RTRW  (district  spatial  planning),  transportation,  population structure, infrastructure, physical suitability, land use and risk of hazard. The locations suitable  for marine aquaculture  are Pagelaran to Panimbang subdistrict offshore area. Conservation activity is suitable for Taman Jaya coastal water around the island  of  Badul.  Areas  that  suitable  for  marine  tourism  are  Sukaresmi  to  Tanjung  Jaya  and  the  small  islands  at  the  Ujung Kulon. Fishing port is suitable built in the village of Caringin, Cigondang, Pejamben and Teluk. The most suitable areas for fisheries activity are Subdistrict of Labuan, Panimbang and Sukaresmi.
Keywords: Analytic Network Process (ANP), coastal area, Pandeglang district, spatial analysis, spatial utilization

## ABSTRAK
Wilayah  pantai  Kabupaten  Pandeglang  saat  ini  dipenuhi  oleh  aktivitas  ekonomi  dan  mempunyai  potensi pengembangan  dengan  berbagai  problem.  Studi  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  problem  dan  menganalisis  faktor dominan  yang  mempengaruhi  pemanfaatannya  serta  kesesuaiannya  secara  ruang  untuk  perikanan,  budidaya  perikanan, pariwisata  marin,  pelabuhan  perikanan,  dan  konservasi  laut.    Analisis  dilakukan  dengan  pencarian  kriteria  melalui  pendapat ahli  melalui  metode  Proses  Analisis  Jaringan  (ANP  – Analytic  Network  Process )  dan  analisis  spasial  tumpang-tindih. Pembobotan kriteria dan parameter mempunyai pengaruh bersama dalam pengelompokan fungsi kebijakan, ekologi dan sosial- ekonomi.  Kriteria  yang  berperan  adalah  perencanaan  ruang  provinsi  (RTRWP)  dan  kabupaten    (RTRWK),  transportasi, struktur  populasi,  infrastruktur,  kesesuaian  fisik,  penggunaan  lahan  dan  risiko  ancaman  bahaya.  Lokasi  yang  sesuai  untuk budidaya perikanan laut adalah wilayah pantai kecamatan Pagelaran hingga Panimbang. Daerah konservasi terletak di perairan Taman  Jaya  di  sekitar  pulau  Badul.  Wilayah  yang  sesuai  untuk  daerah  pariwisata  adalah  Sukaresmi  ke  Tanjung  Jaya  serta pulau-pulau  kecil  di  Ujung  Kulon.  Pelabuhan  perikanan  sesuai  dibangun  di  kampung  Caringin,  Cigondong,  Pejamben  dan Teluk. Daerah paling sesuai untuk aktivitas perikanan di Kecamatan Labuan, Panimbang dan Sukaresmi.
Kata kunci:  Proses analisis jaringan, daerah pesisir, kabupaten Pandeglang, analisis spasial, pemanfaatan ruang

## PENDAHULUAN
Penataan ruang merupakan upaya untuk mengatur segala aktivitas dan kegiatan manusia dalam hubungannya dengan  keseimbangan  ekosistem  mencakup  penggunaan lahan  dan  sumberdaya  alam  agar  bisa  terkendali  dan berkelanjutan  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan. Menurut  Undang-Undang  No.  27  tahun  2007  tentang pengelolaan  wilayah  pesisir,  ruang  lingkup  pengaturan wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  meliputi  daerah
peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, serta cakupannya ke arah darat  mencakup  wilayah  administrasi  kecamatan  dan  ke arah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai merupakan kewenangan  provinsi  sedangkan  kewenangan  Kabupaten sepertiganya dari kewenangan tersebut.
Kabupaten  Pandeglang  memiliki  wilayah  daratan seluas 2,746.89 km 2 dan perairan laut seluas 1,702 km 2 dan garis  pantai  230  km  yang  mempunyai  potensi  alam  yang beraneka ragam dan telah berkembang menjadi aset daerah
*) Penulis Korespondensi: Telp. +6281383600745; Email. bababarus@yahoo.com
Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir (Maesaroh, S., B. Barus, dan L.S. Iman)
dengan  berbagai  pemanfaatan  (Dahuri et  al. 2001). Tingginya  aktivitas  manusia  yang  terjadi  pada  wilayah pesisir Kabupaten Pandeglang berupa aktivitas pariwisata, pertanian,  perikanan  tangkap  dan  budidaya,  pelabuhan perikanan pantai dan lain-lain sudah ada yang menimbulkan dampak negatif.
Dampak  negatif  aktivitas  tersebut  menyebabkan berbagai  permasalahan  seperti:(1)  Pencemaran  bahan organik  sepanjang  pesisir  pantai;  (2)  Kegiatan  pariwisata yang  tak  terkendali,  (3)  Alih  fungsi  lahan  mangrove  (4) Terdegradasinya  garis  pantai,  (5)  Sedimentasi  di  muara sungai  (6)  Tingginya  kekeruhan  sepanjang  perairan  laut (Dirjen KP3K, 2011) dan (7) Tekanan pencemaran.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan  strategi  penataan  ruang  yang  bertujuan  untuk mengurangi  dampak  lingkungan  yang  ditimbulkannya. Hingga  saat  ini  pengaturan  pemanfaatan  ruang  ini  belum didukung  dengan  peraturan  tata  ruang,  baik  untuk kabupaten  maupun  untuk  daerah  pesisirnya.  Dalam Undang-Undang  No.  27  tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tercantum penataan ruang  wilayah  laut  berbasis  zonasi  yaitu  bentuk  konsep perencanaan  dengan  rekayasa  teknik  pemanfaatan  ruang melalui  penetapan  batas-batas  fungsional  sesuai  dengan potensi  sumberdaya  dan  daya  dukung  serta  proses-proses ekologis  yang  berlangsung  dalam  satu  kesatuan  dalam ekosistem pesisir (Sekretariat Kabinet, 2007a,b).  Menurut Pourebrahim et  al. (2010) Analytic  Network  Process (ANP ) merupakan  metode  dari  analisis  multikriteria  yang mengintegrasikan,  menganalisis  dan  menggambarkan informasi  yang  terdapat  dalam  wilayah  pesisir  untuk menemukan  kriteria  yang  mempunyai  peranan  paling besar  pengaruhnya  dengan  mempertimbangkan  pendapat dan  pengetahuan  dari  para  ahli  yang  berkompeten  di bidang  wilayah  pesisir  ini.    Metode  ANP  ini  merupakan pengembangan  konsep  integrasi  data  yang  tidak  linier (Buyukyacizi  dan  Meral,  2003),  dan  dapat  membentuk jaringan.  Metode  ini  merupakan  pengembangan  dari konsep Analytic  Hierarchy  Process ,  yang  berhasil mengakomodasi  keterkaitan  antar  kriteria  dan  alternatif, yang bersifat linier (Saaty, 2005).
Tujuan penelitian ini adalah: (1). Mengidentifikasi  masalah  pemanfaatan  ruang  di  wilayah pesisir; (2) Menganalisis faktor  yang berpengaruh penting dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir; (3) Menganalisis  kesesuaian  lahan  dan  penyusunan  peta  arah pemanfaatan  ruang  untuk  kawasan  perikanan  tangkap, budidaya  laut,  pariwisata  bahari,  pelabuhan  perikanan serta  konservasi  perairan;  dan  (4)  Menyusun  arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir Kabupaten Pandeglang berdasarkan fungsi ekologi, sosial ekonomi dan kebijakan. Manfaat  yang  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  salah satu  bahan  pertimbangan  bagi  pengambilan  keputusan penentuan  kebijakan  bagi  pemerintah  daerah  dalam pemanfaatan  ruang  dan  penetapan  kawasan  pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu di Kabupaten Pandeglang.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Juli-Oktober 2012,  di  pesisir  Kabupaten  Pandeglang.  Jenis  data  terdiri atas  :  (1)  data  primer  dengan    observasi,  wawancara  dan
kuesioner serta survei lapang. (2). Data sekunder diperoleh dari  literatur  terkait,  data  dan  informasi  dari  instansi pemerintah    berupa  :  peta  RTRW  2011(Pemda  Kab Pandeglang, 2011), Peta RBI Bakosurtanal skala 1:25,000, peta  bathymetri    skala  1:200,000)  (Dishidros,  2012),  peta lereng  skala  1:25,000  (pemda),  peta  kepadatan  penduduk skala 1:25,000 (pemda), data potensi desa tahun 2012, data sebaran  terumbu  karang  dari  instansi  Dinas  Kelautan  dan Perikanan,  Pandeglang  dalam  Angka  tahun  2008-2011, data kualitas perairan dari www.erddap.com.
Alat  yang  digunakan  adalah  kamera  dijital  dan seperangkat  komputer  yang  dilengkapi  Sistem  Informasi Geografis, Superdecision , perangkat interpolasi Surfer dan Microsoft Excel.
Penelitian dibagi atas empat tahapan yaitu :
Tahap 1.  Mengidentifikasi dan

## Mengevaluasi Pemanfaaatan Ruang Pesisir
Tahap  ini  dilakukan  dengan  mewawancarai  12 responden  yang  yang  paham  permasalahan  perikanan  dan kelautan  dengan  sebanyak  dua  kali,  dari  pihak    Bappeda, Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Banten  dan Kabupaten  Pandeglang,  Tata  ruang  dan  Pertamanan,  Kab Pandeglang,  Akademisi  dari  Universitas  Tirtayasa,  dan Tokoh Masyarakat. Wawancara pertama untuk menjabarkan  segala  isu  dan  permasalahan  terkait pemanfaatan  ruang.  Wawancara  kedua  untuk  memberi bobot  penilaian  menggunakan  matriks  perbandingan berpasangan.
Tahap 2.  Penentuan Tingkat Pengaruh Kriteria
dengan ANP
Tahapan  ini  dilakukan  dengan  teknik  ANP dengan  disain  kriteria  sebagai  berikut:  (1).  Penyusunan struktur  jaringan;  (2).  Pembobotan  para  ahli;  (3). Consistency Ratio (CR); (4). Bobot rataan geometrik;  dan (5). Matriks prioritas.

## Tahap 3.  Analisis Spasial
Analisis  spasial  dilakukan  dengan  metode tumpang  susun  ( overlay )  terhadap  parameter  yang berbentuk  poligon.  Proses overlay dilakukan  dengan  cara intersect masing-masing  lapisan  tiap  jenis  kesesuaian pemanfaatan ruang.

## Tahap 4.  Analisis Kesesuaian
Kegiatan yang dilakukan adalah:
1. Penetapan  persyaratan  (parameter  dan  kriteria) mengikuti  kriteria  yang sudah ada seperti kriteria fisik di darat dan  laut (Dirjen KP3K, 2011; Rumagia, 2008) untuk menentukan kesesuaian suatu pemanfaatan ruang
2. Standarisasi, pembobotan dan pemberian skor subkriteria.  Penilaian  secara  kuantitatif  terhadap tingkat subkriteria lahan.
3. Perhitungan nilai suatu kriteria Analisis  dilakukan  secara  kuantitatif  dengan  rumus sebagai berikut:
Y = ∑ai.X n
dimana : Y =   Nilai akhir suatu subkriteria ai =   Nilai pembobot kriteria ke-i yang telah distandarisasi dari ANP X n =   Skor pada pemanfaatan ruang (n=1, 2 dan 3)
Tabel 1 merupakan contoh proses penghitungan nilai  akhir  untuk  menentukan  nilai  kesesuaian  lahan pemanfaatan ruang tertentu.
Tabel 1.  Contoh perhitungan nilai kesesuaian lahan pemanfaatan ruang tertentu
Kriteria Kesesuaian lahan Subkriteria Skor (X n ) Bobot ANP (D) Standarisasi (ai) Nilai Bobot Akhir (Y) Kedalaman perairan 8-10 m 4-7 m dan 10-15 m <4 m dan >10 m 3 2 1
A A/D X 3 *(A/D) X 2 *(A/D) X 1 *(A/D) Transportasi Banyak Jarang Tidak ada 3 2 1 B B/D X 3 *(B/D) X 2 *(B/D) X 1 *(B/D) RTRW Perkotaan Sawah, perkebunan Hutan lindung 3 2 1
C C/D X 3 *(C/D) X 2 *(C/D) X 1 *(C/D) Jumlah D  = A+B+C 1.00
Keterangan : Skor 3 = Kriteria Sesuai, Skor 2= Kriteria Kurang sesuai, Skor 1= Kriteria Tidak sesuai
4. Pembagian kelas lahan
Setelah  mendapat  nilai  bobot  akhir  kesesuaian untuk  pemanfaatan  budidaya  laut,  kawasan  konservasi perairan,  kawasan  pariwisata  bahari,  kawasan  pelabuhan perikanan  pantai  dan  kawasan  perikanan  tangkap,  analisis dilanjutkan  dengan  membagi  kelas  lahan  berdasarkan kriteria sesuai, kurang sesuai  dan tidak sesuai. Pembagian kelas  lahan  didahului  dengan  mencari  nilai  selang  kelas dengan rumus:
SK = dimana : SK =  Nilai selang kelas ∑Ymax = Jumlah total nilai maksimum kesesuaian lahan ∑Ymin = Jumlah total nilai minimum kesesuaian lahan ∑ kelas =   3
5. Membandingkan  nilai  lahan  dengan  nilai  masing- masing kelas lahan;
6. Menyajikan  secara grafis  berupa  peta  arahan pemanfaatan ruang.

## Tahap 5. Sintesis Pemanfaatan Ruang
Sintesis merupakan tahap terakhir dalam menentukan  pemanfaatan  ruang  wilayah  pesisir  dengan teknik  tumpang-tindih  semua  peta  kawasan  yang  telah dievaluasi  kesesuaiannya.  Pendekatan  ini  sudah  biasa dilakukan  secara  spasial  dengan  SIG  (Elly,  2006; Mulyawati,  2008).  Proses  penentuan  suatu  daerah ditentukan  pemanfaatan  ruangnya  dengan  melihat  rataan bobot  tertinggi  setiap  selang  kelas  yang  dihasilkan  pada lima  kawasan  kesesuaian  pemanfaatan  ruang.  Nilai tertinggi  akan  dipakai  sebagai  landasan  pertama  untuk penentuan keputusan rencana pemanfaatan ruang. Selanjutnya,  dibuat  matriks  keterkaitan  antar  kawasan pemanfaatan  ruang  dengan  menguraikan  hubungannya untuk  melihat  harmonisasi  antar  pemanfaatan  ruang. Matriks  ini  berisi  susunan  aktifitas:  budidaya  laut, konservasi  perairan,  pariwisata,  pelabuhan  dan  perikanan tangkap dan berfungsi untuk menjelaskan susunan aktifitas yang  dapat  diterapkan  dalam  masing-masing  peruntukan wilayah (Tabel 2).
Tabel 2. Matriks keterkaitan pemanfaatan ruang pesisir untuk pengambilan keputusan alokasi ruang
Budidaya laut Budidaya laut Konservasi perairan ◄ Konservasi perairan Pariwisata bahari ▌ □ Pariwisata bahari Pelabuhan perikanan ▲ ▲
▲ Pelabuhan perikanan Perikanan tangkap ○ ▌ ◄ □
Perikanan tangkap
Keterangan :   ◄ = Mengancam kegiatan di kiri, ▲ = Mengancam kegiatan di atas, ▌=  Positif dengan kegiatan di kiri, ▀ = Positif dengan kegiatan di atas, □ = Kegiatan saling memberi manfaat positif, ○ = Potensi menimbulkan konflik

## Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir (Maesaroh, S., B. Barus, dan L.S. Iman)
Tabel  2  dipakai  untuk  memandu  jika  dilakukan pengambilan  keputusan  ruang,  dan  adanya  beberapa pilihan penggunaan. Misalnya nilai kesesuaian menunjukan kesesuaian untuk budidaya laut tetapi konflik dengan pelabuhan perikanan, maka harus dipertimbangkan jika lokasi dan pengelolaannya tidak diatur maka budidaya dapat terganggu. Jika ditemukan nilainya sama tinggi atau dianggap  keduanya  sesuai  dan  tidak  bertentangan,  maka kedua pilihan ini tetap ditampilkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode Analytic Network Process untuk Seleksi Kriteria

## Identifikasi Parameter yang Berpengaruh
Berdasarkan  pengolahan  data  lapang  dan  hasil wawancara  dengan  berbagai  pihak,  maka  ditemukan berbagai  permasalahan  di  wilayah  studi  yang  ditandai dengan  adanya  tumpang  tindihnya  kewenangan  antar instansi,  yang  bersumber  dari  konflik  kepentingan.  Selain itu,  berdasarkan  informasi  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan, saat ini  belum ada perencanaan terarah untuk pengelolaan wilayah  pesisir  secara  terpadu  yang  tercermin  dari  semua instansi  berprioritas  untuk  memenuhi  target  penghasilan
daerah.  Pada  saat  bersamaan,  banyak stakeholder yang memanfaatkan  ruang  dengan  tidak  memperhatikan kelestarian  sumberdaya  alam,  sehingga  terjadi  degradasi lingkungan.
Data  analisis  menunjukkan  parameter  penting fungsi  ekologi  adalah  kesesuaian  fisik  perairan,  kualitas perairan, penggunaan lahan, area bernilai tinggi, kedekatan dengan  sumber  pencemar,  resiko  bahaya  dan  pengaruh iklim  global.  Pada  fungsi  sosial  ekonomi,  parameter penting  adalah  kedekatan  dengan  sarana-prasarana penting, aksessibilitas, sarana-prasarana perikanan, struktur  populasi  penduduk  dan  tekanan  penduduk. Paramerer penting fungsi kebijakan adalah rencana zonasi wilayah  pesisir  provinsi  dan  rencana  tata  ruang  wilayah kabupaten.

## Analisis ANP untuk Mencari Faktor Paling Berpengaruh
Dalam  metode  ANP,  langkah  awal  adalah menentukan struktur jaringan (Gambar 1), yang menunjukkan  keterkaitan  antar  semua  faktor.  Dari  hasil pengolahan  berdasar  ANP  disusun  ilustrasi  matriks keterkaitan    dalam  faktor  jaringan  seperti  disajikan  pada Tabel 3.
Gambar 1. Struktur jaringan kriteria pemanfaatan ruang
Tabel 3. Contoh matriks keterkaitan  kriteria pada jaringan ANP
Kluster Ekologi Sosek Kebijakan Faktor KF IG Transportasi Sapras RTRW RZWP3K Ekologi KF 0 ++ ++++ +++ +++ +++ IG ++ 0 ++++ ++ ++ ++ Sosek
Trans +
0 0 +++ +++ +++
Sapras + 0
+++ 0 +++ +++ Kebijakan RTRW + 0
++
++ 0 ++ RZWP3K + 0 ++
++
++ 0
Keterangan :  0=tidak memiliki bobot tingkat pengaruh,
Semakin banyak tanda (+) berarti semakin besar bobot pengaruh KF – Kesesuaian Fisik, IG = Pengaruh Iklim Global
Fungsi ekologi: Kualitas perairan, kesesuaian fisik, area bernilai tinggi, resiko bahaya, pengaruh iklim global, penggunaan lahan, kedekatan dengan sumber
pencemar Fungsi Kebijakan: RZWP3K Provinsi dan RTRW Kabupaten Fungsi Sosek:
Struktur populasi penduduk, Sarana transportasi, kedekatan dengan sapras penting, sapras perikanan, tekanan penduduk
Dalam  perhitungan  di  ANP,  nilai  keterkaitan  ini diberikan  secara  relatif,  dimana  jika  dianggap  semakin berpengaruh maka nilainya semakin besar misalnya 9, dan jika  pengaruhnya  kecil  maka  diberi  nilai  1,  atau  tidak berpengaruh  maka  diberi  nilai  0.  Dengan  memasukkan nilai-nilai  yang  sudah  ditetapkan  ke  dalam  proses perhitungan,  maka  akhirnya  diperoleh  bobot  berdasarkan kelompok  yang  sudah  ditentukan.  Dari  hasil  pengolahan data dalam ANP diperoleh nilai fungsi pemanfaatan ruang dengan fungsi kebijakan memiliki tingkat pengaruh paling tinggi  34.88  persen,  menyusul    pengaruh  fungsi  ekologi sebesar  33.99  persen  dan  fungsi  sosial  ekonomi  sebesar 31.13  persen.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kriteria kebijakan  menjadi  penentu  yang  dominan  dalam menentukan  kebijakan dalam  mengambil keputusan untuk pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.
Hasil yang diperoleh dari ANP ini adalah limiting supermatrix yang  selanjutnya  dinormalisasi  terhadap faktor masing-masing sehingga jumlah setiap kolom untuk setiap faktor adalah sama dengan satu. Tabel 4 merupakan matriks  prioritas  yang  menunjukkan  bobot  dan  peringkat faktor  yang  mempengaruhi  pemanfaatan  ruang,  yang merupakan  hasil  kombinasi  semua  variabel.  Berdasarkan kombinasi ini akan dihasilkan peta kesesuaian pemanfaatan ruang.
Tabel 4  menunjukkan  bahwa  dalam  pemanfaatan ruang,  faktor  yang    dominan  pengaruhnya  adalah kebijakan  RZWP3K  Provinsi  ( Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil) dan  RTRW  Kabupaten serta yang paling rendah adalah pengaruh iklim global. Hal ini  berarti  RZWP3K  Provinsi  dan  RTRW  Kabupaten sangat  berperan  karena  memiliki  pengaruh  yang  sangat besar terhadap pemanfaatan ruang.
Tabel 4. Matriks prioritas pemanfaatan ruang
No Faktor Pemanfaatan Ruang Prioritas Inter kluster Prioritas Antar kluster Persen 1 RZWP3K Provinsi Banten 0.5009 0.1689 16.89 2 RTRW Kabupaten Pandeglang 0.4991 0.1681 16.81 3 Sarana Transportasi 0.2215 0.0667 6.67 4 Struktur populasi penduduk 0.2160 0.0665 6.65 5 Sarana dan prasarana perikanan 0.2047 0.0632 6.32 6 Penggunaan Lahan 0.1710 0.0608 6.08 7 Kesesuaian fisik perairan 0.1683 0.0605 6.05 8 Risiko bahaya 0.1593 0.0580 5.80 9 Tekanan penduduk 0.2039 0.0565 5.65 10 Area bernilai tinggi 0.1449 0.0538 5.38 11 Kualitas perairan 0.1336 0.0499 4.99 12 Kedekatan dengan sapras penting 0.1539 0.0479 4.79 13 Kedekatan dengan sumber pencemar 0.1158 0.0423 4.23 14 Pengaruh iklim global 0.1071 0.0371 3.71 Jumlah 3.0000 1.0000 100.00

## Analisis Kesesuaian dan Peta Arahan Pemanfaatan Ruang Pesisir
Hasil  analisis  kesesuaian  untuk  pemanfaatan ruang  menunjukkan  wilayah  daratan  yang  dimanfaatkan untuk  5  (lima)  rencana  pemanfaatan  yang  berbeda  untuk wilayah  darat  (32,695.9  ha)  dan  wilayah  laut  (63,459.5 ha).    Ditemukan  perbedaan  luasan  yang  sesuai  untuk berbagai  pemanfaatan  di  darat  seperti  disajikan  pada
Tabel  5,  dan  kesesuaian  pemanfaatan  di  laut  seperti disajikan  di  Tabel  6.  Mengingat  variabel  penentu  untuk setiap  kesesuaian  pemanfaatan  ada  yang  sama  dan  juga dapat  berbeda,  maka  ada  kemungkinan  lokasi  tertentu sesuai  untuk  berbagai  peruntukan.  Pada  bagian  berikut akan  diuraikan  kesesuaian  peruntukan  khususnya  ditinjau dari parameter fisik.
Tabel 5. Luas kesesuaian lahan pemanfaatan ruang wilayah darat
No Kelas Budidaya Laut Konservasi Pariwisata Pelabuhan Tangkap Luas, ha (%) Luas, ha (%) Luas, ha (%) Luas, ha (%) Luas, ha (%) 1 Sesuai 12,401.4 (37.9) 4,361.3 (13.3) 8,414.6 (25.7) 3,864.3 (11.8) 3,314.1 (10.1) 2 Kurang sesuai 13,560. 8 (41.5) 21,024.6 (64.3) 16,316.8 (49.9) 20,571.9 (62.9) 16,031.3 (49.1) 3 Tidak sesuai 6,733.7 (20.6) 7,309.9 (22.4) 7,964.5 (24.4) 8,259.6 (25.3) 13,350.4 (40.8) Jumlah 32,695.9 (100.00) 100 100 100 100

## Tabel 6. Luas kesesuaian lahan pemanfaatan ruang wilayah laut
No Kelas Budidaya Laut Konservasi Pariwisata Pelabuhan Tangkap Luas, ha (%) Luas, ha (%) Luas, ha (%) Luas, ha (%) Luas, ha (%) 1 Sesuai 7,463.1 (11.8) 8,455.2 (13.3) 3,142.9 (5.0) 9,870.6 (15.6) 63,459.4 (100.0) 2 Kurang sesuai 23,222.2 (36.6) 25,054.7 (39.5) 40,869.9 (64.4) 50,110.9 (78.9) 0.0 3 Tidak sesuai 32,774.2 (51.6) 29,949.6 (47.2) 19,446.6 (30.6) 3,477.9 (5.5) 0.0 Jumlah 63,495.5 (100) 100 100 100 100
Secara  spasial,  di  wilayah  darat  daerah  yang berkesesuaian  paling  luas  adalah  untuk  budidaya  laut,
dengan  luas  sebesar  12,401.4  ha.  Daerah  yang  termasuk dalam wilayah ini desa Cigorondong dan Panimbang jaya.

## Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir (Maesaroh, S., B. Barus, dan L.S. Iman)
Di wilayah laut, kesesuaian terbesar adalah untuk perairan tangkap (63,495.4 ha) sedangkan daerah yang sesuai untuk budidaya  laut  mempunyai  luas  7,463.1  ha.  Daerah  yang sesuai  untuk  budidaya  laut  menyebar  di  perairan  desa Caringin  sampai  Tanjung  jaya.  Faktor  yang  paling dominan dalam  mempengaruhi kesesuaian di  wilayah laut ini adalah  kondisi substrat perairan  berupa pasir dan pasir berlumpur dengan  kedalaman perairan sekitar 8-10  meter. Kondisi  tersebut  layak  untuk  dijadikan  sebagai  lahan budidaya kerangan dan keramba jaring apung.
Kawasan  pelabuhan  perikanan  saat  ini  sejalan dengan  hasil  analisis,  yang  terdapat  di  desa  Panimbang jaya,  Sidamukti  dan  desa  Teluk  Kecamatan  Labuan.  Di wilayah  ini  sarana  prasarana  perikanan  tangkap  sangat lengkap  dengan  bahaya  abrasi  yang  kecil  dan  juga diperuntukkan  untuk  kawasan  perkotaan.  Untuk  wilayah laut,  faktor  dan  kriteria  yang  diprioritaskan  untuk pelabuhan  perikanan  pantai  adalah  kedalaman  perairan  di atas  9  meter,  substrat  perairan  lempung  berpasir,  tinggi gelombang kurang dari 1 meter dan kecepatan arus kurang dari  0.2  m  s -1 .  Daerah  yang  (Oktavia,  2011)  mempunyai kriteria  perairan  tersebut  adalah  kecamatan  Labuan, perairan  desa  Sukarame  dan  sekitar  pulau  Liwungan kecamatan Panimbang.
Kawasan perikanan tangkap yang sesuai mempunyai  luas  lahan  3,314.1  ha.  Daerah  yang  paling sesuai adalah desa Sidamukti dan Teluk . Wilayah perairan di  Pandeglang,  pada  umumnya  mempunyai  kondisi  fisik perairan  yang  relatif  seragam  dan  seluruh  perairan  di Kabupaten  Pandeglang  sesuai  untuk  dijadikan  zonasi perikanan  tangkap.  Faktor  yang  bisa  dijadikan  pembatas untuk  meningkatkan  produksi  perikanan  tangkap  dan meminimalisir  penangkapan  yang  merusak  lingkungan adalah  membatasi  penggunaan  alat  tangkap  yang  tidak ramah lingkungan.
Luas lahan yang sesuai untuk kawasan konservasi 4,361.3  ha.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  wilayah yang  sesuai  terletak  di  desa  Tamanjaya  dan  Ujungjaya. Lahan dengan kelas sesuai untuk wilayah laut, 8,455.2 ha. Perairan  yang  mempunyai  kategori  sesuai  untuk  kondisi tersebut  adalah  sekitar  perairan  Taman  jaya  dan  Pulau Badul.  Kemudian untuk pengembangan daerah pariwisata, maka  wilayah  darat  yang  paling  sesuai  adalah  Desa Caringin,  Citeureup,  Mekarsari,  Panimbang  jaya,  Tanjung jaya  dan  Sukamaju.  Sedangkan  wilayah  yang  sesuai pariwisata  perairan  terdapat  di  daerah  pulau  kecil  di kecamatan  Sumur  desa  Kertajaya  yang  saat  ini  masih mempunyai  tutupan  karang  di  atas  75%  wilayah  dan  baik untuk  kegiatan  menyelam  dalam  air  untuk  melihat keindahan laut.

## Sintesis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir
Sintesis  pemanfaatan  ruang  diperoleh  dengan melihat  kesesuaian  dari  semua  faktor  yang  mempunyai bobot  paling  tinggi  dalam  setiap  kesesuaian  pemanfaatan ruang.  Hasil  penentuan  zonasi  adakalanya  hanya menghasilkan  satu  pilihan  pemanfaatan,  tetapi  kalau pilihan  pemanfaatan  lebih  dari  satu  maka  jika  saling bersesuaian  maka  semuanya  disampaikan  sebagai  zonasi yang  ditawarkan,  sedangkan  jika  ada  pertentangan,  maka akan  dipilih  satu  alternatif  terbaik  sehingga  tidak  terjadi konflik.
Dominan  keputusan  penilaian  pemanfaatan  yang dihasilkan  berasal  dari  penilaian  satu  terbaik  dan menghasilkan satu pilihan zonasi,  misalnya budidaya atau pariwisata,  dan  juga  dihasilkan  pilihan  yang  terdiri  lebih dari  satu  pilihan  zonasi,  misalnya  pariwisata,  pelabuhan dan  pelabuhan  penangkapan.  Kenampakan  spasial  hasil sintesis disajikan di Gambar 2.
Gambar 2. Peta arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir

## SIMPULAN
Dari  hasil  kajian  ini  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagai berikut :
1. Permasalahan  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  lautan di  Kabupaten  Pandeglang  dikelompokkan  atas  4 kategori:  kerusakan  bio-geofisik  lingkungan  pesisir, konflik  pemanfaatan,  kekosongan  dan  ketidak-pastian hukum,  dan  belum  adanya  perencanaan  pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
2. Faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam  pemanfaatan ruang pesisir secara berurutan dari paling besar ke yang terkecil  adalah  rencana  zonasi  wilayah  pemanfaatan perikanan  dan  kelautan  (RZWP3K)  dan  rencana  tata ruang  wilayah  kabupaten  (RTRWK),  transportasi, struktur populasi, sarana-prasarana, penggunaan lahan, kesesuaian lahan dan risiko bahaya.
3. Hasil  analisis  kesesuaian  lahan  untuk  lima  jenis pemanfaatan ruang diperoleh bahwa lokasi pemanfaatan  budidaya  laut  lebih  sesuai  di  perairan Pagelaran  sampai  Panimbang.  Pemanfaatan  lahan konservasi  perairan  sesuai  pada  perairan  Taman  jaya sekitar  Pulau  Badul.  Wilayah  yang  paling  menunjang untuk  dijadikan  kawasan  pariwisata  bahari  adalah perairan Sukaresmi sampai Tanjung Jaya dan kawasan pulau-pulau  kecil  di  Ujung  kulon.  Kemudian Pelabuhan  perikanan  pantai  lebih  sesuai  di  desa Pejamben, Carigin, Cigondang dan desa Teluk.
4. Dihasilkan  arahan  pemanfaatan  ruang  pesisir  dan  laut kabupaten  yang spesifik pada lokasi tertentu.  Terdapat arahan zonasi yang bersifat tunggal yang dapat dipakai secara  langsung,  dan  ada  arahan  lokasi  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  beberapa  pilihan.  Zonasi  tunggal yang  diusulkan  mendominasi  usulan,  dan  masih  ada beberapa lokasi diusulkan lebih dari satu zonasi. Untuk kedua  bentuk  usulan  masih  diperlukan  penyesuaian jika diperlukan usulan pemanfaatan ruang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Buyukyacizi,  M.  and  S.  Meral.  2003.  The  analytic hierarchy and analytical network processes. Journal of Mathematics and Statistics , 32:65-73.
Dahuri,  R.,  J.  Rais,  S.P.  Ginting,  dan  M.J.  Sitepu.  2001.
Pengelolaan  Sumber  Daya  Wilayah  Pesisir  dan Lautan  Secara  Terpadu .  PT.  Padnya  Paramita. Jakarta.
Dishidros. 2012.  Peta Bathymetri No 71, skala 1:200,000.
Jakarta, TNI-AL, RI.
Direktorat  Jenderal  KP3K  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan RI. 2011. Ketentuan Mengenai Penyusunan  Rencana  Zonasi  wilayah  Pesisir  dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kab/Kota . Direktorat Jenderal KP3K Kementrian Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.
Elly,  M.J.  2006.  Rencana  pengembangan  wisata  bahari kawasan  perairan  teluk  Lada,  Banten  dengan pendekatan sistem informasi geografis [Tesis]. IPB. Bogor.
Mulyawati,  L.S.  2008.  Prospek  pengembangan  kawasan wisata  di  Koridor  Cilegon-Pandeglang  Provinsi Banten [Tesis]. IPB. Bogor.
Oktavia, R., J.I. Parinowo, dan P. Manurung. 2011. Variasi muka  laut  dan  arus  geostrofik  permukaan  perairan selat sunda berdasarkan data pasut dan angin tahun 2008. Jurnal  Ilmu  dan  Teknologi  Kelautan  Tropis , 3:127-152.
Pemda  Kabupaten  Pandeglang.  2011. Raperda  Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2031 . Pandeglang, Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
Pourebrahim,  M.  Hadipor,  and  M.  Mokhtar.  2010. Analytic  network  process  for  criteria  selection  in sustainable  coastal  land  use  planning. Journal Ocean and Coastal Management, 53:544-551.
Rumagia,  F.  2008.  Analisis  Pemanfaatan  ruang  wilayah pesisir  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  di Kabupaten Buru, Maluku [Tesis]. IPB. Bogor.
Saaty, T.L. 2005. Theory and Applications of the Analytic Network  Process:  Decision  Making  with  Benefits, Opportunities,  Costs,  and  Risks .  Pittsburgh,  PA: RWS Publications.
Sekretariat Negara, 2007a. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang, Lembaran  Negara RI Tahun 2007, No.68. Sekretariat Negara, Jakarta.
Sekretariat Negara, 2007b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sekretariat Negara, Jakarta.