## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DI DESA ALATENGAE MAROS SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAT

## THE PRACTICE OF PAWNING PADDY FIELDS IN THE VILLAGE OF ALATENGAE MAROS SOUTH SULAWESI IN SHARIA PERSPECTIVE

## A. Hawariah
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia Email: andihawariah@stiba.ac.id

## Kurnaemi Anita
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia Email: pustakaarabic@gmail.com

## Jujuri Perdamaian Dunia
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia Email: jujuri@stiba.ac.id

## Shofiyyah
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: shofiyyah@gmail.com Keywords : ABSTRACT pawn, paddy fields, sharia perspective This  study  aims  to  identify  and  reveal  the  practice  system  of  pawning paddy fields that often occurs in villages in Indonesia. This research is a  descriptive-qualitative  research  that  describes  various  conditions, situations  or  social  phenomena  that  exist  in  rural  communities. The approach  used  is  normative  juridical  to  examine  theories,  concepts, legal  principles  and  laws  and  regulations  related  to  this  research  by emphasizing  the  facts  that  occur  in  the  field.  The  research  location chosen  was  the  village  of  Alatengae,  Maros,  South  Sulawesi,  as  a representative of  a number of villages in Indonesia  that often practice pawning  rice fields. After collecting and analyzing data  regarding  the legal practice of pawning paddy fields that occurred, the reality of the system  of  using  pawned  goods,  in  this  case  the  pawned  rice  fields,  is contrary to Islamic law and can be categorized as usury, because it is very  detrimental  to  one  party,  namely  the  party  who  pawns. This  is because the function rights or the harvested rice fields are fully owned by  the  party  who  received  the  pledge  without  any  distribution  of  the results. Even though the original law, utilization may be carried out by the  party  receiving  the  pledge but  only  to  return  the  costs  used  when managing or working on the rice fields. Kata kunci : ABSTRAK gadai, tanah sawah, perspektif syariah Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mengungkap  sistem praktik gadai tanah sawah yang  kerap terjadi di desa-desa  yang ada di negara  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif- kualitatif  yang  menjabarkan  berbagai  kondisi,  situasi  atau  fenomena sosial  yang  ada  di  masyarakat  pedesaan.  Pendekatan  yang  digunakan adalah yuridis normatif untuk menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan penelitian  ini  dengan  menekankan  pada  fakta-fakta  yang  terjadi  di

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
lapangan.  Lokasi  penelitian yang dipilih adalah desa Alatengae Maros Sulawesi  Selatan  sebagai  perwakilan  dari  sejumlah  desa  yang  ada  di Indonesia  yang  kerap  melakukan  praktik  gadai  sawah.  Setelah mengumpulkan  dan  menganalisis  data  mengenai  hukum  praktik  gadai tanah sawah yang terjadi, realita sistem pemanfaatan barang gadai dalam hal  ini  tanah  sawah  yang  digadaikan  bertolakbelakang  dengan  hukum Islam  dan bisa dikategorikan riba, karena sangat merugikan salah satu pihak, yaitu pihak yang  menggadaikan. Hal itu disebabkan hak fungsi atau hasil panen sawah sepenuhnya adalah milik pihak yang menerima gadai tanpa ada pembagian hasil. Padahal hukum asalnya, pemanfaatan boleh dilakukan oleh pihak yang menerima gadai tetapi hanya sekedar untuk  mengembalikan  biaya  yang  digunakan  saat  mengelola  atau menggarap sawah tersebut.
Diterima :  12  Oktober  2021; Direvisi :  25  Oktober  2021; Disetujui :  19  November  2021; Tersedia online : 3 Desember 2021
How to cite: A. Hawariah, Kurnaemi Anita, Jujuri Perdamaian Dunia, Shofiyyah, “ Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan dalam Perspektif Syariat ”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 2, No. 3 (2021): 472-487. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.410.

## PENDAHULUAN
Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas  dari  berbagai masalah  yang  harus    dihadapi,  baik  dalam  hal  ekonomi  maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan  menggunakan  jaminan  (biasa  disebut  hutang  gadai)  maupun  tidak  dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar nilai yang sama, 1 sedangkan utang dengan jaminan (gadai atau rahn ) menurut bahasa  Arab adalah al-Śubūt atau al-Dawām yang berarti tetap. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah menahan. 2 Adapun secara istilah, rahn adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas  hutang,  selama  hutang  tidak  dapat  dilunasi,  dengan  barang  tersebut  hutang  dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian. 3
Pinjaman dengan menggadaikan marhun (barang gadai) sebagai jaminan marhun bih (hutang/pinjaman)  dalam  bentuk rahn itu  dibolehkan,  dengan  ketentuan  bahwa murtahin (penerima gadai) mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya  tetap menjadi milik rahin yang pada prinsipnya tidak boleh  dimanfaatkan  oleh murtahin kecuali  dengan  seizin rahin ,  tanpa  mengurangi nilainya serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Adapun pengertian gadai dalam hukum Islam yang dimaksud dengan rahn ialah:
ُهْنِم ُهُءاَفِتْسِا ُنِكُْيُ ٌقَح ِءاَفَوِل  ٍلاَم ُساَبِتْحِا ُهُعْوُضْوَم ٌدْقَع
1 Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzūr, Lisānul ‘Arab , Jilid 3 (Cet I; Beirut: Dār Ṣādir, 2010), h. 189.
2 Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzūr, Lisānul ‘Arab , Jilid 4, h. 287.
3 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islām ī wa Adillatuhu . Jilid 4 (Cet. I. Bairūt: Dār al-Fikr, 2002), h. 128.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Artinya:
Akad yang objeknya menahan terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya . 4
Dalam Islam, gadai diatur mulai dari syarat atau akad dan rukunnya, tata caranya, hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  praktik  gadai,  hingga  hukum pengambilan manfaat atas barang gadai dan tata cara berakhirnya proses gadai. Namun ada  pula  sebagian  orang  atau  lembaga  yang  melakukan  transaksi  gadai  tidak  sesuai dengan ajaran Islam. Yakni terjadinya tindak kezaliman yang dilakukan pemilik piutang. Pada saat rahin melakukan transaksi sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau  ia  harus  rida  dengan  ketentuan  yang  diberikan  oleh murtahin berkaitan  dengan pemanfaatan  dikuasai  sepenuhnya  oleh murtahin yang  kemudian  dikelola  dan hasilnyapun akan dinikmati oleh penerima gadai dan tidak adanya bagi hasil panen antara rahin dan murtahin sampai hak kepemilikan sawah tersebut kembali kepada rahin setelah melunasi  pinjamannya.  Tentunya  hal  ini  akan  sangat  menguntungkan  bagi  pihak penerima  gadai  karena  selain  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  sawah,  uang  pokok yang  dipinjam  oleh  pemberi  gadai  juga  akan  dikembalikan.  Sedangkan  dalam bermuamalah  sendiri  Islam  mengajarkan  untuk  dilakukan  atas  dasar  suka  rela  tanpa mengandung  unsur  paksaan  dan  yang  harus  diperhatikan  adalah  nilai-nilai  keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Para  ulama  fikih  sepakat  mengatakan  bahwa  barang  yang  dijadikan  barang jaminan  itu  tidak  boleh  dibiarkan  begitu  saja  tanpa  menghasilkan  sama  sekali,  karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah. Namun dalam praktek gadai tersebut murtahin (penerima gadai) mengambil manfaat yang bisa dikatakan  berlebih  dari  tanah rahin. Dan  dalam  fikih  muamalah  dijelaskan  bahwa  hak murtahin kepada marhun hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya. 5
Dalam kontek hukum adat, gadai merupakan perjanjian yang berhubungan dengan tanah,  artinya  tanah  bukan  sebagai  objek  perjanjian  melainkan  sebagai  jaminan  atas perjanjian pinjam uang, dengan ketentuan dikembalikan atau tanah akan kembali setelah ditebus.  Ketentuan  yang  demikian  bisa  mengarah  ke  riba  yang  dapat  menyebabkan ketidakadilan. 6 Namun kultur masyarakat yang plural menyebabkan hal ini telah menjadi kebiasaan yang sering dipraktikkan di Indonesia.
Masyarakat  pedesaan  khususnya  petani  di  desa  Alatengae  Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Sulawesi Selatan sering melakukan transaksi atau praktik gadai  sawah.  Gadai  dalam  istilah  mereka  disebut sanra .  Praktik  gadai  yang  dilakukan masyarakat terkadang menguntungkan dan juga merugikan terhadap kedua belah pihak, baik rahin ataupun murtahin .  Salah  satu  contoh  praktik  gadai/ sanra yang  merugikan pihak yang menggadaikan sawahnya ( rahin ) adalah diambilnya hak kepemilikan sawah tersebut.
4 Hasby Ash Shiddieq, Pengantar Fiqih Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 86-87.
5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai (Cet. II; Bandung: al-Ma’arif, 1983), h.50.
6 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia “Konsep, Regulasi, dan Implementasi” (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 123-124.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Hal itu disebabkan karena tidak adanya perjanjian hitam di atas putih atau bukti serah  terima  gadai  tersebut  pada  awal  akad  gadai  sawah  di  desa  Alatengae,  bahkan akadnya tanpa dihadiri oleh saksi. Sehingga beberapa tahun kemudian saat pihak rahin ingin mengambil kembali hak gadai sawah tersebut, pihak murtahin mengatakan bahwa sawah  tersebut  sudah  menjadi  miliknya,  karena  menurutnya  transaksi  yang  dilakukan adalah  bukan  transaksi  gadai,  melainkan  transaksi  jual  beli  sawah.  Kasus  seperti  ini sampai sekarang masih ditangani oleh pihak investigasi kepolisian di Kabupaten Maros. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun di desa tersebut  sehingga sulit untuk memecahkan kebenaran akan hak milih sawah yang digadaikan. 7
Artikel  ini  akan  mengungkap  dan  menganalisa  praktik  gadai tanah  sawah  yang terjadi di tengah masyarakat pedesaan di Indonesia. Konsep rumusan masalah yang akan diangkat  adalah:  (1)  Bagaimana  realitas  praktik  gadai  tanah  sawah  di  desa  Alatengae Maros  Sulawesi  Selatan?;  dan  (2)  Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  praktik gadai tanah sawah tersebut?. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengambarkan realita  praktik  gadai  tanah  sawah  di  desa  Alatengae  Maros  Sulawesi  Selatan  dan menjelaskan  hukum  praktik  gadai  tanah  sawah  tersebut  berdasarkan  perspektif  syariat Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analitik dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah sawah  dengan  yang  dipraktikkan  oleh  umumnya  masyarakat  pedesaan  di  Indonesia. Lokasi  penelitian  yang  dipilih  adalah  desa  Alatengae  Maros  Sulawesi  Selatan  sebagai perwakilan masyarakat pedesaan yang biasa melakukan praktik gadai tanah sawah. Data diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara kepada beberapa penduduk desa  Alatengae  yang  pernah  melakukan  praktik  gadai  tersebut  kemudian  di sinkronisasikan dengan hukum Islam yang diperoleh dari beberapa literatur primer dan sekunder.
Terdapat beberapa kajian dan penelitan yang telah dilakukan terkait praktik gadai tanah  sawah  diantaranya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ahmad  Irsyadul  Ibad  yang berjudul  ” Pemanfaatan  Barang  Gadai  (Studi  Komparatif  Fiqh  Empat  Madzhab) ”. Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  para  ulama  mazhab  berselisih  baik  pemanfaatan dilakukan  oleh rahin atau murtahin ,  serta  membahas  bagaimana  perbandingan pemanfaatan  barang  gadai  oleh rahin dengan  melihat  prespektif fiqh empat madzhab. 8 Kemudian  penelitian  lapangan  oleh  Fitria  Nursyarifah  yang  berjudul “Praktik  Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam Perspektif Fikih  Muamalah”. Penelitian  ini  menganalisa  pemahaman  para  petani  desa  Simpar mengenai  gadai  dalam  Islam  dan  mengetahui  praktik  gadai  sawah  yang  para  petani lakukan dalam perspektif fikih muamalah. 9
Artikel ini kemudian mencoba menggali lebih spesifik permasalahan gadai tanah sawah  berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  pada  suatu  desa  yang  biasa
7 H. Sembo (44 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara , 11 Juni 2019.
8 Ahmad Irsyadul Ibad, ”Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab”, Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).
9 Fitria  Nursyarifah,  “Praktik  Gadai  Sawah  Petani  Desa  Simpar  Kecamatan  Cipunagara  Kabupaten Subang dalam Perspektif Fikih Muamalah”, Skripsi (Jakarta:  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
memperaktikkannya, kemudian mengeluarkan hukumnya berdasarkan perspektif syariat Islam.  Implikasi  dari  penelitian  diharapkan  dapat  membawa  pencerahan  di  tengah masyarakat  muslim  dan  dijadikan  bahan  untuk  memahami  hak-hak  pihak  yang menggadaikan  ( rahin )  dan  hak-hak  pihak  yang  menerima  gadai  ( murtahin )  terhadap barang gadaian ( marhun ).

## PEMBAHASAN
Akad, Syarat dan Rukun Gadai
Rukun gadai ada lima diantaranya yaitu pemberi gadai, penerima gadai, barang yang  digadaikan,  utang  dan  pernyataan  gadai. Rahin (Pemberi  Gadai  atau  Orang yang Menggadaikan),  yaitu  orang  yang  telah  dewasa,  berakal,  bisa  dipercaya  dan  memiliki barang yang akan digadaikan. Hak pemberi gadai ( rahin ) diantaranya: (a) Pemberi gadai berhak  mendapatkan  kembali  barang  gadai  setelah  ia  melunasi  pinjaman,  (b)  Pemberi gadai berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai, (c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. 10 Kewajiban pemberi gadai diantaranya adalah wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya  dalam  tenggang  waktu  yang  ditentukan,  termasuk  biaya-biaya  yang ditentukan  oleh  penerima  gadai.  Serta  wajib  melakukan  penjualan  atas  barang  gadai miliknya,  apabila  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan  pemberi  gadai  tidak  dapat melunasi pinjamannya 11
Murtahin (Orang yang Menerima Gadai) bisa berupa individu, bank atau lembaga yang  dipercaya  oleh rahin untuk  mendapatkan  modal  dengan  jaminan  barang. 12 Sedangkan hak murtahin diantaranya adalah berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman  dan sisanya dikembalikan kepada rahin. Murtahin juga  berhak  mendapatkan  pengganti  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  menjaga keselamatan marhun. Dan  selama  pinjaman  belum  dilunasi,  pemegang  gadai  berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai. Adapun kewajiban murtahin yaitu  bertanggungjawab  atas  hilangnya  barang  gadai  apabila  hal  itu  disebabkan kelalaiannya,  tidak  boleh  menggunakan  barang  gadai  untuk  kepentingan  pribadi,  serta wajib memberitahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan barang gadai 13
Marhun (Barang  yang  Digadaikan),  yaitu  barang  yang  dijadikan  jaminan  oleh rahin dalam mendapatkan utang. Sedang marhun bih (Utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas  dasar  besarnya  tafsiran marhun .  Utang  adalah kewajiban  bagi  pihak  berutang  untuk  membayar  kepada  pihak  yang  memberi  hutang. Adapun sigat (pernyataan  gadai),  yaitu  kesepakatan  antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. 14 Diantara yang menjadi syarat sḥigat : (a) Tidak boleh terikat dengan adanya syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dan masa depan, dan (b) Rahn
10 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islām ī wa Adillatuhu . Jilid 4, h. 128.
11 Ahmad Irsyadul Ibad, Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab, h. 23-24.
12 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 164.
13 Ali Zainuddin, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 21.
14 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islām ī wa Adillatuhu . Jilid 4, h. 132.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mempunyai  sisi  pelepasan  barang  dan  pemberian  utang  seperti  halnya  akad  jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. 15 Mengenai syarat gadai, ulama fikih mengemukakan sesuai dengan rukun gadai itu sendiri,  yaitu:  (a)  Baligh  dan  cakap  hukum,  karena  anak  kecil  yang mumayyiz (dapat membedakan  antara  yang  baik  dan  buruk)  boleh  melakukan  akad rahn ,  dengan  syarat mendapatkan  persetujuan  dari  walinya. 16 (b) Sḥigat, yakni  dalam  akad  itu  tidak  boleh dikaitakan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang.
Syarat Marhun  Bih harus  merupakan  hak  yang  wajib  dikembalikan  kepada pemiliknya, berupa hutang yang memungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar dari marhun (barang  yang  digadaikan),  serta  harus  diketahui  dengan jelas  dan  pasti.  Adapun  syarat marhun antara  lain:  boleh  dijual  dan  nilainya  seimbang,  bernilai  harta  dan  dapat dimanfaatkan, jelas dan pasti, milik sah rahin, Tidak terikat dengan hak orang lain, dan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya 17
Menurut Imam Syafii, jika sudah ada penguasaan, maka gadai berlaku dan sah. Karenanya orang yang menerima gadai tidak boleh meminjamkan dan lain sebagainya terhadap barang yang digadaikan. Menurut ulama-ulama yang mensyaratkan penguasaan sebagai  syarat  sah  akad,  ialah  adanya  syarat  kelangsungannya. 18 Adapun  ulama Syāfi’iyah  berpendapat  bahwa  pegadaian  bisa  sah  bila  memenuhi  tiga  syarat,  yaitu pertama  harus  berupa  barang,  karena  uang  tidak  bisa  digadaikan.  Kedua,  penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digunakan tidak terhalang. Dan ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan utang gadai dan orang yang menggadaikan belum dapat melunasi pinjaman. 19
Berdasarkan tiga syarat di atas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian  gadai,  yaitu  dengan  menggunakan  tiga  akad  perjanjian,  yaitu:  (a)  Akad al- Qardu  al-Ḥasan dimana  akad  ini  dilakukan  pada  kasus  nasabah  yang  menggadaikan barangnya  untuk  keperluan  konsumtif.  Dengan  demikian  nasabah  akan  memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian yang telah menjaga atau merawat barang gadaian ( marhun ).  (b)  Akad al-Muḍārabah yang dilakukan  untuk  nasabah  yang  menggadaikan jaminannya  untuk  menambah  modal  usaha  (pembiayaan  investasi  dan  modal  kerja). Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai  dengan  kesepakatan,  sampai  modal  yang  dipinjam  dapat  dilunasi.  (c) Akad Bā’i  al-Muqayyadah yang  biasa  dilakukan  jika rahin yang  menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembeli barang. Sedangkan barang jaminan yang  dapat  dijaminkan  untuk  akad  ini  adalah  barang-barang  yang  dapat  dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh rahin atau murtahin . 20
15 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , h. 391.
16 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , ( Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 107.
17 Nusron Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 255.
18 Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid , terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2015), h. 460.
19 Annisa Budi Utami, Pegadaian Syariah . http://nisas-notes.blogspot.com (03 April 2019).
20 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islām ī wa Adillatuhu . Jilid 4, h. 145.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Gambaran Umum Desa Alatengae dan Pemahaman Petani Terhadap Gadai Tanah Sawah
Desa Alatengae merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak keberadaannya, desa Alatengae  sudah  pernah  mengalami  pemekaran  menjadi  dua  wilayah  desa,  yaitu desa Alatengae  yang  terdiri  atas  enam  dusun  dan  karena  kebutuhan  masyarakat,  saat  ini dimekarkan lagi menjadi delapan dusun. Warga Desa Alatengae sebagian besar hidup bekerja di sektor pertanian, usaha ternak sapi, itik dan ayam. Semua diusahakan secara tradisional,  di  daerah  tofografi  yang  datar.  Hanya  sedikit  diantaranya  yang  bekerja  di kantor pemerintah. Latar belakang pendidikan masyarakatnya juga masih sangat rendah. Hanya  sekitar  3  persen  diantaranya  yang  bergelar  sarjana,  sebagian  besar  hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.
Pemahaman para petani mengenai aturan gadai dalam Islam masih sangat minim. Hal  itu  dapat  diketahui  dari  hasil  wawancara  saat  penulis  meneliti.  Mereka  hanya memahami  bahwa  gadai atau sanra adalah  transaksi  meminjam  uang  dengan  jaminan dimana  ketika  pihak rahin membutuhkan  uang  dan  pihak murtahin membutuhkan jaminan.  Gadai  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam  menurut  mereka  adalah  gadai  yang barang  jaminannya  jelas/ada tanpa  memahami  bahwa  pemanfaatan  barang  gadai  yang berlebih  tidak  seharusnya  dilakukan  oleh  pihak murtahin .  Jadi  transaksi  gadai  sudah dianggap sebagai suatu transaksi yang bertujuan mencari keuntungan, bukan lagi tolong- menolong seperti tujuan gadai dalam Islam. Padahal proses gadai itu sendiri lebih sering dilakukan antar keluarga, namun sebagian mereka tidak mempermasalahkan keuntungan yang lebih banyak diperoleh oleh pihak yang memberikan pinjaman. Pemahaman yang minim tersebut salah satunya disebabkan kurangnya dakwah para tokoh agama mengenai tata cara bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya mengenai gadai. 21 Uang jaminan yang didapatkan dari hasil menggadaikan sawah digunakan untuk berbagai macam keperluan, salah satunya untuk membiayai sekolah anaknya di sekolah kepolisian dan pemberi gadai pun mengambil keputusan untuk menggadaikan tanahnya tersebut  kepada  saudaranya  yang  bersedia  untuk  memberikan  pinjaman  hutang kepadanya. 22 Dan faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya praktik gadai di desa Alatengae adalah  karena  masyarakat  lebih  memilih  transaksi  gadai  dengan  sesama saudara  atau  kerabat  dari  pada  meminjam  di  lembaga  keuangan  disebabkan  prosedur yang  ada  pada  lembaga  keuangan  rumit  dan  butuh  proses  yang  lama  sedangakan kebutuhan  yang  mereka  inginkan  harus  segera  dipenuhi  karena  sifatnya  mendesak. Sehingga  langkah  yang  paling  tepat  yang  dapat  diambil  dalam  rangka  menyelesaikan permasalahan  menurut  mereka  adalah  melaksanakn  transaksi  praktik  gadai  dengan sesama saudara, kerabat atau tetangga. 23

## Sistem Pelaksanaan Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Alatengae
Menurut para responden bahwa prosedur dalam  melaksanakan transaksi gadai sawah  di  desa  Alatengae antara  penggadai  ( rahin )  dengan  pihak  penerima  gadai
21 H. Sembo ( 44 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara , 11 Juni 2019.
22 Abdul Hafid  (51 tahun), Pihak yang Menggadaikan Sawah, Wawancara , 11 Juni 2019.
23 H. Sembo (44  tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara , 11 Juni 2019.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
( murtahin ) pada prinsipnya sama. Pihak rahin mencari lalu mendatangi sanak keluarga atau tetangga yang bersedia meminjamkan uangnya dengan jaminan sawah milih rahin . Namun akad gadai bisa saja dilakukan di salah satu rumah rahin atau murtahin . Prinsip akad yang kedua belah pihak lakukan hanya bermodalkan saling percaya satu sama lain sehingga tidak ada saksi dalam pelaksanaan akad gadai tanah sawah tersebut. Bahkan dahulu, selain tidak adanya saksi dalam akad, bukti transaksi gadai pun tidak tertuliskan dikertas  kwitansi  atau  perjanjian  di  atas  kertas  tidak  dilakukan,  sehingga  terkadang menyebabkan  masalah  beberapa  tahun  kemudian  saat  pihak rahin ingin  melunasi hutangnya  dan  ingin  mengambil  alih  kembali  hak  milik  sawahnya.  Namun  sekarang setiap  bukti  transaksi  gadai  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  harus  tertuliskan dikertas  kwitansi  pembayaran  dan  kwitansi  tersebut  terkadang  hanya  dipegang  oleh pihak murtahin . 24
Bentuk  pinjaman  yang  terjadi  di desa Alatengae  berupa  rupiah  atau  ringgit dimana nilai ringgit dua kali lebih besar dari nilai rupiah. Rupiah dan ringgit disini bukan jenis mata uang, melainkan jenis emas yang berbentuk koin dimana nilai emas tersebut setiap  tahunnya  akan  mengalami  kenaikan  harga.  Ini  berimbas  juga  terhadap  naiknya nominal  yang  harus  dikembalikan  pihak rahin sehingga  pihak murtahin akan mendapatkan  keuntungan  yang  lumayan  besar  saat  pihak rahin hendak  melunasi pinjamannya, apalagi jika masa gadai terjadi selama bertahun-tahun.
Penentuan jumlah nominal pinjaman kepada pihak murtahin pada dasarnya tidak disesuaikan dengan jenis atau luas sawah yang digadaikan. Selama tanah sawah tersebut bisa  dikelola,  maka  pihak rahin langsung  menyebutkan  jumlah  nominal  yang  akan dipinjamnya dan setelah pihak murtahin memberikan pinjamannya maka saat itu pula hak fungsi sawah tersebut pindah kepada pihak murtahin seutuhnya. Menggarap sawah tersebut adalah hak murtahin dan hasil sawah tersebut adalah milik murtahin , kecuali jika  yang  menggarap  sawah  tersebut  adalah  pemilik  sawah  itu  sendiri,  barulah  ada pembagian  hasil  panen  untuk  keduanya,  namun  jika  pihak murtahin sendiri  yang menggarapnya,  maka  selama  masa  gadai  masih  berjalan,  hasil  panen  sawah  tersebut seutuhnya dimiliki oleh pihak murtahin meskipun transaksi gadai tersebut telah berjalan selama bertahun-tahun.
Adapun  mengenai  jangka  waktu  pelunasan  hutang,  tidak  ditentukan  baik  oleh pihak murtahin maupun pihak rahin . Kapan pihak rahin telah sanggup melunasi hutang kepada  pih  ak murtahin ,  saat  itulah  hak  fungsi  sawah  kembali  kepada  pihak rahin meskipun masa gadai telah berjalan selama bertahun-tahun. Misalnya praktik gadai yang dilakukan oleh bapak Abdul Hafid (51 tahun) kepada bapak Borahiman (65 tahun). Masa praktik gadai tersebut telah berjalan selama 5 tahun. Pada saat itu harga 1 rupiah senilai adalah sebesar Rp 8.000.000,00.
Pada awalnya, bapak Abdul Hafid meminjam 4 rupiah untuk keperluan sekolah anaknya,  kemudian  satu  tahun  kemudian  menambah  pinjaman  lagi  sebesar  1  rupiah untuk tambahan biaya umrahnya. Sehingga total uang pinjaman yang diberikan kepada bapak Abdul Hafid adalah sebesar Rp 40.000.000,00. 25 1 tahun 3 kali panen. 1 kali panen bisa  menghasilkan  Rp  2.000.000,00.  Jika  dihitung  kasar,  Rp  6.000.000,00/tahun  ×  5
24 Borahiman  (65 tahun), Pihak yang Menerima Gadai Sawah, Wawancara , 11 Juni 2019.
25 Abdul Hafid  (51 tahun), Pihak yang Menggadaikan Sawah, Wawancara , 11 Juni 2019.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tahun  selama  masa  gadai  tersebut,  pihak murtahin bisa  menghasilkan  Rp  Rp 30.000.000,00.  Hasil  tersebut  belum  dikurangi  dengan  biaya  perawatan  dan  biaya penggarapan.  Biaya  perawatan  atau  biaya  penggarapan  selama  1  kali  panen  bisa mencapai  Rp  500.000,00  ×  3  kali  panen/tahun  =  Rp  1.500.000,00  ×  5  tahun  =  Rp 7.500.000,00. Jadi hasil bersih yang bisa didapatkan bapak Borahiman dari sawah yang digadaikan  kepadanya  selama  5  tahun  adalah  Rp  22.500.000,00.  Dari  uraian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  pihak  penggadai  ( rahin )  tidak  diberi  sedikitpun  dari  hasil keuntungan pengolahan sawahnya oleh pihak penerima gadai ( murtahin ). Hal ini terjadi kerena praktik pemanfaatan tanah sawah sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di desa Alatengae yang dilakukan secara turun temurun.
Menurut  penduduk  desa  meminta  bantuan  finansial  dengan  jaminan  hanya bermodalkan  kepercayaan  saja  tidaklah  mudah  apalagi  dalam  jumlah  yang  banyak. Sehingga  mau  tidak  mau  pihak  penggadai  ( rahin )  harus  merelakan  sawahnya dimanfaatkan  oleh  pihak  penerima  gadai  ( murtahin )  demi  mendapatkan  sejumlah pinjaman modal. Namun ada beberapa masyrakat yang tidak terlalu peduli dengan hasil panen  yang  sepenuhnya  dimiliki  pihak murtahin .  Salah  satu  alasannya  karena  sawah yang digadaikan adalah sawah orangtuanya yang sudah meninggal. Uang yang diperoleh dari  pihak murtahin kemudian  digunakan  untuk  kebutuhan  hidup  keluarganya  sehari- hari. 26
Pemanfaatan  tanah  gadai  juga  bisa  terjadi  bertahun-tahun  lamanya,  hingga sekarang  pemilik  sawah  tersebut  belum  mampu  melunasi  hutangnya  kepada  pihak murtahin ,  bahkan  hingga  penerima  gadai  tersebut  sudah  tidak  menerima  gadai  tanah sawah  lagi. 27 Penjualan  atau  pelelangan  tanah  sawah  yang  digadaikan  hampir  tidak pernah terjadi dikalangan petani desa Alatengae karena pihak penerima gadai ( murtahin ) sudah  merasa  sangat  diuntungkan  dengan  hasil  sawah  yang  mereka  garap.  Hal  itu menyebabkan mereka tidak menuntut pihak rahin untuk membayar hutangnya dengan segera, bahkan pihak rahin terkadang menambah jumlah hutang asalkan pihak murtahin masih sanggup untuk memberi pinjaman sebelum pihak rahin melunasi pinjaman yang pertama.
Praktik  gadai  yang  terjadi  selama  bertahun-tahun  tidak  jarang  menyebabkan pihak  penerima  gadai  ( murtahin )  tiba-tiba  membutuhkan  uang  karena  keperluan  yang mendesak. Namun disisi lain, pihak rahin belum bisa melunasi pinjamannya saat pihak murtahin membutuhkan  uang.  Langkah  menyambungkan  kepada  pihak  ketiga  pun dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak rahin maupun murtahin sama-sama mendatangi pihak ketiga untuk menyerahkan hak fungsi gadai tanah sawah kepadanya. Dan ketika pihak murtahin menerima sejumlah uang dari pihak ketiga, hak fungsi tanah sawah atau hak  hasil  tanah  sawah  jatuh  kepada  pihak  ketiga.  Namun  pada  saat  pihak rahin ingin melunasi hutangnya dan mengambil alih hak sawahnya, pihak rahin harus melalui pihak murtahin yang  sebelumnya,  tidak  langsung  melalui  pihak  yang  ketiga  tadi.  Keadaan tersebut  hanya  terjadi  jika  pihak murtahin benar-benar  dalam  kondisi  yang  mendesak dan  membutuhkan  uang  tunai.  Dan  penyerahan  kepada  pihak  ketiga  harus  atas persutujuan semua pihak.
26 Ibu Mondeng (55 tahun), Pihak yang Menggadaikan Sawah, Wawancara , 07 Juni 2019.
27 Ibu Hj. Hamdana (64 tahun), Pihak yang Menerima Gadai Sawah, Wawancara , 07 Juni 2019.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Untuk  lebih  jelasnya,  realitas  praktik  gadai  tanah  sewa  di  desa  Alatengae kecamatan  Bantimurung  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  (a)  Penerima  gadai memanfaatkan  barang  gadaian  dalam  hal  ini  tanah  sawah  untuk  kepentingan  pribadi dengan  menggarap  sawah  tersebut  dan  seluruh  hasilnya  dimiliki  oleh  pihak  penerima gadai ( murtahin ) selama pihak rahin belum mengembalikan pinjamannya, (b) Tidak ada sistem  pelelangan  atau  penjualan  tanah  sawah  yang  diagadaikan  oleh  pihak murtahin apabila  pihak rahin belum  mampu  melunasi  pinjamannya  dan tidak  berhak  mendapat penggantian biaya perawatan yang telah dikeluarkannya, (c) Pihak rahin tidak berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang gadai dalam hal ini sawah apabila hal itu disebabkan kelalaian pihak murtahin .
Praktik Gadai Tanah Sawah Di Desa Alatengae Dalam Perspektif Syariat Islam Pada  dasarnya, marhun yaitu  tanah  sawah  tidak  boleh  diambil  manfaatnya  oleh murtahin ,  kecuali apabila mendapatkan  izin  masing-masing  pihak  yang  bersangkutan. Hak  pihak murtahin terhadap marhun hanya  sebatas  menahan  dan  tidak  berhak menggunakan atau mengambil hasilnya. Begitupun selama marhun ada di tangan pihak murtahin sebagai jaminan hutang ( marhun bih ), pihak rahin tidak berhak menggunakan marhun .  Selanjutnya  untuk  mengetahui  tinjauan  hukum  Islam  tentang  pemanfaatan tanah sawah gadai yang terjadi di  desa Alatengae, berikut penjabaran pandangan para ulama mazhab tentang pemanfaatan barang gadai. a.  Pemanfaatan Barang Gadai ( marhun ) oleh Pihak Pemberi Gadai ( rahin ).
Menurut  sebagian  ulama Ḥanafiyyah, pemanfaatan  barang  gadai  atau marhun diperbolehkan secara mutlak. Sebagian lagi berpendapat tidak boleh secara mutlak, baik mengendarai, memakai barang marhun , menempati rumah atau mengelolah tanah/sawah yang  menjadi  barang  gadaian.  Mereka  melarang  pemanfaatan  seperti  itu  karena  hak menahan marhun berada ditangan murtahin sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad itu berakhir. Jadi ketika rahin memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin berarti ia  telah  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Apabila  hak  yang  dimaksud dilakukan oleh rahin yang kemudian terjadi kerusakan pada marhun , maka rahin yang harus bertanggungjawab atas rusaknya marhun tersebut, sementara kewajiban membayar hutang harus tetap berada pada rahin walaupun barang itu rusak atau hilang. 28
Ulama Mālikiyyah mempunyai  pandangan  yang  lebih  tegas  dibanding  mażhab yang  lain.  Mereka  menetapkan  bahwa  tidak  boleh  bagi rahin untuk  memanfaatkan marhun .  Mereka  juga  menetapkan  bahwa  izin murtahin kepada rahin untuk memanfaatkan marhun menyebabkan  akad rahn (gadai)  menjadi  batal,  karena pemberian  izin murtahin kepada rahin untuk  memanfaatkan marhun disini  dianggap sebagai  pelepasan  hak murtahin terhadap marhun .  Namun  dikarenakan  pemanfaatan marhun adalah milik rahin , maka ia boleh menjadikan murtahin sebagai wakilnya dalam memanfaatkan marhun agar pemanfaatan marhun tidak sia-sia. 29
28 Abu  Bakr  bin  Mas’ūd  al-Kāsānī  al-Ḥanafī, Badāi’u al-Ṣanā’I fī Tartīb al-Syarā’i ,  Jilid  6 (Cet.  II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), h. 324.
29 Muhammad bin Ahmad al-Garnātī, al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Mazhab al-Mālikiyyah (Cet. I; Lebanon: Dar Ibni Hazm, 1434 H/2015 M), h. 280.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ulama Syāfi’īyyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama lainnya.  Menurut  mereka,  pihak rahin boleh  memanfaatkan marhun sepanjang  tidak mengurangi  atau  merusak  nilai  materil  dari  barang  seperti  mengendarai  kendaraan, menempati  rumah,  memakai murtahin dan  lain  sebagainya  dari  harta  barang  gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dari hasil barang gadai tersebut milik rahin dan  tidak  bisa  dikaitkan  dengan  utang  yang  ditanggungnya.  Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadīṡ Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:
َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهلّلا ىَّلَص  هلّلا ُلْوُسَر َلاَق ُهْنَع  هلّلا َيِضَر َةَرْ يَرُه  ِبَِأ ْنَع َُبََل َو انًْوُهْرَم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَ نِب ُبَكْرُ ي ُرْهَّظلا ُةَقَفَّ نلا ُبَرْشَي َو ُبَكْرُ ي ِذَّلا ىَلَع َو انًْوُهْرَم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَ نِب ُبَرْشُي ِهرَّدلا )يراخبلا هاور( 30

## Artinya:
Dari  Abu  Hurairah  ra.,  Rasulullah  saw.  bersabda,  hewan  boleh  dinaiki berdasarkan  nafkah  dan  pemeliharaannya  ketika  digadaikan  dan  susu  hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan.  Pihak  yang  menaiki  dan  meminum  susu  hewan  yang  digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut
Jenis  pemanfaatan  yang  dilarang  menurut  mereka  adalah  pemanfaatan  yang mengurangi  nilai marhun tersebut,  seperti  membangun  gedung  atau  mengelola  tanah yang  masih  dalam  status  gadai.  namun  pemanfaatan  jenis  ini  menurut  meraka diperbolehkan  apabila rahin mengizinkan.  Bagi  ulama  Syāfi’īyyah,  bila  barang  yang digadaikan  itu  sesuatu  yang  sangat  berarti  bagi  kehidupan rahin seperti  rumah  atau kendaraan  yang  setiap  hari  dipakai,  maka rahin boleh  memanfaatkan  barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi. 31
Ulama Ḥanābilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama  Ḥanafiyyah, yaitu  menelantarkan  barang  gadai  bertentangan  dengan  syara’.  Karena  itu rahin dan murtahi harus  melakukan  kesepakatan-kesepakatan  dalam  pemanfaatan  barang  gadai ( marhun ) seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin murtahin . Ketika rahin dan murtahin tidak  mencapai  kesepakatan  dalam  penentuan  batas-batas  kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang tertahan dari pemanfaatan sampai rahin melunasi utangnya. 32
b. Pemanfaatan Barang Gadai (marhun) oleh Pihak Penerima Gadai (murtahin) Pada  sistem  praktik  gadai,  barang  gadai  berada  ditangan murtahin sehingga murtahin hanya berhak menahan, tetapi bukan mengambil manfaat dari barang tersebut atau  memilikinya.  Pada  permasalahan  ini,  para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal
30 Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhari. Ṣaḥīḥ al-Bukhāri (Cet. I; Damaskus: Dar Ibnu Kasir, 1423 H/2002 M), h. 987.
31 Ahmad bin Hamzah al-Ramlī, Nihāyatul Muhtāj Ilā Syarhil Minhāj , Jilid 6 (Cet. III; Beirut; Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2011 M), h. 256.
32 ‘Abdullah bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Ḥanbalī, al-Mugnī , Jilid 8 (Cet. III; Kairo: Dar ‘Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 224.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pemanfaatan  barang  gadai  oleh murtahin .  Perbedaan  pendapat  tersebut  dikemukakan sebagai berikut:
Ulama Ḥanafiyyah berpendapat  bahwa murtahin tidak  boleh  memanfaatkan marhun , baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan kecuali dengan  izin rahin ,  karena murtahin hanya  memiliki  hak  menahan  saja  bukan memanfaatkan. Apabila murtahin memanfaatkan marhun , lalu marhun itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai marhun secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggunakannya. Dan apabila rahin memberi izin kepada murtahin untuk memanfaatka marhun , maka menurut sebagian ulama Ḥanafiyyah, murtahin boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak.
33 ِنِهاَّرلا ِنْذِبإ ْوَلَو ِنْوُهْرَلمبا َعاَفِتْنِلإا ُّلَِيَ  َلَ :لْوُقَ ي مُهُضْعَ بَ ف

## Artinya:
Sebagian  dari  mereka  (ulama  Ḥanafiyyah)  mengatakan  bahwa  murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun atas izin dari rahin Sebagian  mereka  mengatakan  tidak  ada  jalan  yang  mengharuskan murtahin menggunakan  barang  gadai  walaupun  dengan  izin rahin ,  karena  itu  adalah  riba  atau mengandung  syubhat,  sedangkan  izin  atau  persutujuan    tidak  bisa  menghalalkan  riba. Tetapi  mayoritas  mereka  membolehkan murtahin menggunakan marhun bila  ada  izin dari rahin ,  dengan  syarat  hal  tersebut  tidak  disyaratkan  pada  waktu  akad.  Bila  hal tersebut disyaratkan pada waktu akad, maka hal pemanfaatan gadai tersebut termasuk riba.
Adapun pendapat ulama Mālikiyyah tentang hasil dari marhun dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak rahin . Hasil gadaian itu adalah bagi rahin , selama murtahin tidak mensyaratkan. Dan apabila murtahin mensyaratkan bahwa hasil marhun itu  untuknya,  maka  hal  itu  dapat  saja  terjadi  dengan  beberapa  syarat, sebagai berikut: (a) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal itu dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan),  kemudian  orang tersebut  memintai  gadai  dengan  suatu  barang  sesuai  dengan nilai  utangnya,  maka  hal  itu  diperbolehkan.  (b)  Pihak murtahin mensyaratkan  bahwa manfaat dari marhun adalah untuknya. (c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal  dan  tidak  sah.  Pendapat  ulama Māalikiyyah tersebut  adalah  bahwa  yang  berhak mengambil  manfaat  dari marhun adalah  pihak rahin, namun murtahin pun  dapat mengambil manfaat dari marhun dengan syarat yang telah disebutkan di atas. 34
Ulama Syāfi’īyyah secara  garis  besar  berpendapat  seperti  pendapat  ulama Māalikiyyah ,  yaitu murtahin tidak  boleh  memanfaatkan  barang  yang  digadaikan ( marhun ) bila hal itu diisyaratkan dalam akad. Namun apabila rahin mengizinkan hal tersebut sebelum akad, maka pemanfaatan marhun sesudah akad oleh murtahin adalah boleh. 35 Hal  ini  berarti  pemanfaatan marhun oleh murtahin tidak  boleh  disyaratkan
33 ‘Abdu rraḥman  Al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā  al-Mażāhib  al-Arba’ah (Bairūt:  Dār  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 300.
34 Muhammad  bin  Ahmad  al-Garnātī, al-Qawānīn  al-Fiqhiyyah  fī  Talkhīṣ  Mazhab  al-Mālikiyyah ,  h. 282
35 Ahmad bin Hamzah al-Ramlī, Nihāyatul Muhtāj Ilā Syarhil Minhāj , h. 264.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
diawal  akad,  namun  jika rahin mengizinkan  memanfaatkan marhun maka  hal  itu diperbolehkan. Sebab hak kepemilikan atas marhun adalah ditangan rahin , oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan marhun .
Ulama Ḥanābilah berpendapat kalau marhun berupa barang bukan hewan yang tidak diperlukan biaya untuk pemeliharaan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka murtahin dilarang memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin rahin . Namun bila ada izin dari rahin mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas marhun maka hal itu diperbolehkan menurut ulama Ḥanābilah. 36 Apabila marhun berupa hewan, maka murtahin boleh memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan yang bisa dikendarai atau hewan perah, namun dengan syarat menaikinya dan memerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan marhun yang dikeluarkan oleh murtahin ,  dengan  tetap  memperhatikan  sikap  dalam  memberi  nafkah  dan  biaya kehidupan marhun , meskipun rahin tidak mengizinkan hal tersebut. 37 Pendapat mereka dalam hal yang dimaksud, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.
38 ُهُتَقَفَ ن  ُبَرْشَي َو ُبَكْرَ ي يذَّلا ىَلَع َو انًْوُهْرَم َناَك اَذِإ ُبَرْشُي ِهرَّدلا َُبََل َو انًْوُهْرَم َناَك اَذِإ ُبَكْرُ ي ُرْه َّظلا Artinya:
Punggung hewan tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki, susu hewan ternak yang digadaikan boleh diminum dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang menaiki dan meminumnya .

## Analisis Praktik Gadai Tanah Sawah Dari Sisi Akad, Rukun Dan Syaratnya
Jika  dilihat  dari  pihak  yang  melaksanakan  akad,  praktik  gadai  yang  ada  dan sedang berlangsung di desa Alatengae telah dipandang sah dan benar menurut hukum Islam  meskipun  tidak  adanya  saksi,  namun  adanya sḥigat (pernyataan  gadai)  berupa kwitansi dan adanya barang jaminan telah memenuhi sahnya akad. Rahin selaku pihak yang  menggadaikan  sawahnya  dan murtahin selaku  pihak  yang  menerima  gadai  telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam aturan Islam, dimana keduabelah pihak adalah orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah balig, tidak gila dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain.
Dilihat dari rukun gadai berupa hutang yang menjadi penyebab adanya transaksi gadai tersebut juga telah sah dan sesuai dengan hukum Islam, meskipun praktik gadai tanah  sawah  yang  terjadi  di  desa  Alatengae  kecamatan  Bantimurung  menggunakan sistem rupiah atau ringgit hal ini dikarenakan hutang tersebut dapat dihitung jumlahnya, bukan  hutang  yang  bersifat  tidak  pasti  ataupun  hutang  yang  tidak  dapat  diketahui jumlahnya. Hanya saja dengan sistem tersebut saat akan dilakukan pelunasan oleh pihak rahin telah mengandung unsur riba, disebabkan nilai rupiah atau ringgit terus naik seiring berjalannya waktu.
36 ‘Abdullah bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Ḥanbalī, al-Mugnī , h. 304.
37 ‘Abdullah bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Ḥanbalī, al-Mugnī , h. 304.
38 ‘Abdullah bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Ḥanbalī, al-Mugnī , h. 305.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Analisis  Praktik  Gadai  Tanah  Sawah  Dari  Sisi  Pelaksanaannya  Berupa Pemanfaatan Barang Gadai
Pemanfaatan tanah sawah gadai yang terjadi di desa Alatengae jelas bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut tentu sangat merugikan pihak rahin terlebih jika masa gadai berlangsung lama dan berlarut-larut, karena selain pihak rahin menanggung beban hutang,  ia  juga  harus  kehilangan  manfaat  dari  sawah  yang  dijadikan  jaminan  hutang dalam waktu yang cukup lama dan seperti tidak lagi memiliki hak atas tanah sawah yang digadaikan.  Apabila  tanah  sawah  yang  menjadi  barang  jaminan  gadai  tidak  boleh dimanfaatkan  oleh  kedua  belah  pihak  karena  pihak rahin hanya  memiliki  barang tersebut, sementara pihak murtahin tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat barang tersebut atau tidak mendapatkan hasil panennya, maka yang terjadi akan menyebabkan kerusakan pada tanah sawah yang digadaikan dan tidak mendatangkan manfaat.
Namun hal itu tidak pernah terjadi sepanjang praktik gadai tanah sawah terjadi di desa Alatengae. Kapan akad gadai telah disepakati, saat itu pula hak fungsi atau hasil panen  sawah  sepenuhnya  menjadi  milik murtahin .  Kalaupun  pihak murtahin tidak berkeinginan atau tidak sempat untuk merawatnya sendiri, pihak murtahin akan mencari orang untuk menggarap atau mengurus sawah tersebut selama masa gadai. Tidak jarang penggarapan  tanah  sawah  gadai  dilakukan  oleh  pihak rahin (pemilik  sawah)  atas kesepakatan keduabelah pihak, namun hal ini sangat jarang terjadi di tengah masyarakat yang terlibat dalam urusan gadai. Dan jika pihak rahin boleh melakukan penggarapan tanah sawah, barulah hasil panen sawah gadai tersebut bisa dibagi dua berdasarkan hasil kesepakatan.  Praktik  pemanfaatan  tanah  sawah  yang  digadaikan  sudah  merupakan bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara batil meskipun pihak rahin rida,  namun ada  unsur  keterpaksaan  di  dalamnya.  Dalam  hal  ini  Allah  swt.  berfirman dalam Q.S An Nisā /4: 29
ٍضاَرَ ت نَع اةَراَِتِ َنْوُكَت نَأ  َّلَِّإ ِلِطاَبلِبا مُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْتَ  َلَ اوُنَماَء َنْيِذَّلا اَهُّ يََيَ مُكْنِهم
 ٢٩  َلََو اوُلُ تْقَ ت اامْيِحَر ْمُكِب َناَك َهلّلا َّنِإ ْمُكَسُفْ نَأ

## Terjemahnya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam  perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu . Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu . 39

## KESIMPULAN
Realitas  pelaksanaan  praktik  gadai  tanah  sawah  di  desa  Alatengae  kecamatan Bantimurung yaitu tidak adanya jangka waktu yang disepakati kapan pihak rahin harus melunasi pinjaman. Sehingga tidak jarang masa gadai berlangsung bertahun-tahun dan selama itu pula pihak murtahin mempunyai hak fungsi atau hak mengambil hasil panen sawah  tersebut,  bukan  sekedar  mengambil  hasil  untuk  biaya  perawatan  yang dikeluarkannya  selama  mengelola marhun (tanah  sawah).  Alasan  pihak rahin
39 Kementrian Agama RI, al-Qur’ān Terjemahan (t. Cet; Bandung: Sy 𝑎̅ mil al-Qur’an, 2012), h. 83.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menggadaikan  sawah  mereka  adalah  dikarenakan  kebutuhan  yang  mendesak  dan membutuhkan uang tunai.
Sistem  praktik  gadai  tanah  sawah  di  desa  Alatengae  kecamatan  Bantimurung memberikan  pinjaman  bukan  berupa  uang  tunai,  melainkan  emas  rupiah  atau  ringgit. Dan saat pelunasan pinjaman dilakukan, telah terjadi unsur riba dikarenakan nilai rupiah atau ringgit setiap tahunnya meningkat. Dan saat pengembalian pinjaman kepada pihak murtahin harus dalam bentuk rupiah atau ringgit pula, namun jika tidak memiliki rupiah atau ringgit, pihak murtahin harus mendatangi tempat jual beli emas untuk mengetahui nilai  rupiah atau  ringgit  diwaktu tersebut,  lalu menyerahkan  uang  dalam  bentuk  tunai sesuai dengan nilai rupiah atau ringgit tersebut kepada pihak murtahin . Dan akad pun berakhir ketika pihak rahin telah melunasi pinjamannya dan hak milik dan hak fungsi sawah kembali kepada pemiliknya (pihak rahin ). Praktik gadai tanah sawah yang terjadi di desa Alatengae kecamatan Bantimurung jika ditinjau dari segi pelaksanaan akad sudah memenuhi  rukun  dan  syarat  gadai.  Namun  mengenai  pemanfaatan  atau  pengambilan hasil  sawah  yang  dikuasai  penuh  oleh  pihak murtahin telah  bertolakbelakang  dengan hukum Islam mengenai tata cara  pemanfaatan barang gadaian, bahkan bisa dikatakan tidak sah menurut al-qur’an, al-hadis dan ijma’ ulama.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  Yazid. Fiqh  Muamalat  dan  Implementasinya  dalam  Lembaga  Keuangan Syari’ah . Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia . Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers, 2001. al-Garnātī,  Muhammad  bin  Ahmad. al-Qawānīn  al-Fiqhiyyah  fī  Talkhīṣ  Mazhab  al- Mālikiyyah. Cet. I; Lebanon: Dar Ibni Hazm, 1434 H/2015 M.
Al-Jazīrī, ‘Abdu rraḥman. al-Fiqh ‘alā al-mażāhib al-arba’ah . Bairūt: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2003.
al-Ramlī,  Ahmad  bin  Hamzah. Nihāyatul  Muhtāj  Ilā  Syarhil  Minhāj .  Jilid  6.  Cet.  III;
Beirut; Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2011 M. al-Zuḥailī, Wahbah. al-Fiqh al-Islām ī wa Adillatuhu . Jilid 5. Cet. I. Bairūt: Dār al-Fikr, 2002.
Anggraini, Fita, dkk. “Sistem Tanam dan Umur Bibit Pada Tanaman Padi Sawah ( Oryza sativa L. ) Varietas Inpari 13.” Jurnal Produksi Tanaman 1, no. 2 (2013): h. 1-39.
Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia “Konsep, Regulasi, dan Implementasi” . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010. Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 1986.
Asy  Syariah.  Redaksi. Ketentuan  tentang  Pegadai,  Penggadai,  dan  Barang  Gadaian. http://asysyariah.com. (11 November 2018).
Azhary, Tahir. Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam . Cet II. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Hukum  Islam  tentang  Riba  Utang  Piutang  Gadai. Cet.  II; Bandung: al-Ma’arif, 1983.
Bikri, Cik Hasan. Model Penelitian Kitab Fikih. Cet. I. Bogor: Kencana, 2003. Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 472-487 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Hardjowigeno,  Sarwono  dan  M.  Luthfi  Rayes. Tanah  Sawah  dan  Teknologi
Pengelolaanny .  Jawa  Barat:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Tanah  dan Agroklimat, 2004.
Haroen, Nusron. Fiqih Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Ibnu Qudāmah, Abdullah bin Muhammad al-Ḥanbalī. al-Mugnī . Jilid 8. Cet. III; Kairo: Dar ‘Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
Ibnu Rusyd Muhammad bin Ahmad. Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtashid . Cet. I. Qahirah: Dārul al-Hadīs al-Qāhirah, 1425 H/2004 M.
Juliana. “Konsep Pemanfaatan Barang Gadai menurut Ibnu Qudamah dan Relevansinya terhadap  Bisnis  Pegadaian  Syariah  Kontemporer.” Skripsi. Riau:  Fak.  Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2010.
Latumaeirissa,  Julius. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain .  Jakarta:  Salemba      Empat, 2013.
Mujburrahman. Pengertian  Hukum  Islam .  http://studihukum.wordpress.com  (26  Maret 2019).
Nursyarifah,  Fitria.  “Praktik  Gadai  Sawah  Petani  Desa  Simpar  Kecamatan  Cipunagara Kabupaten Subang dalam Perspektif Fikih Muamalah.” Skripsi . Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
Rianse,  Usman  dan  Abdi. Metodologi  Penelitian  Sosial  Ekonomi  Teori  dan  Aplikasi. Bandung: Alfabeta, 2012.
Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Cet. IV. Jakarta: Kencana, 2014. Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah . Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. Suhrawardi  dan  Chairuman. Hukum  Perjanjian  dalam  Islam .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 1996.
Syaltūt, Maḥmūd. Al-Islām Aqīdah wa Syarī’ah . Cet. III. Kairo: Dār al-Qalam, 1996. Utomo, Setiawan Budi. Perbankan Syariah . Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
Zainuddin, Ali. Hukum Gadai Syariah . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.