## KONTRIBUSI PALANG MERAH INDONEIA PROVINSI ACEH (2005-2017)
Fitrahadi Sandani, Anwar Yoesof, Herman,R Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala Email: fitrahadisandani25@yahoo.com, anwa@unsyiah.ac.id, herman_rn@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul  Kontribusi  Palang  Merah  Indonesia  (PMI)  Provinsi  Aceh,  2005-2017. PMI  Provinsi  Aceh  telah  mengalami  perkembangan  baik  dari  segi  keanggotaan,  sarana prasarana dan sebagainya. Keberadaan PMI Aceh 2005-2017 telah berkontribusi dalam bidang sosial,  keamanan,  kesehatan  dan  kemanusiaan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk mengetahui  (1)  perkembangan  Palang  Merah  Indonesia  Provinsi  Aceh,  2005-2017,  (2) mengetahui  kontribusi  Palang  Merang  Indonesia  Provinsi  Aceh  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  Aceh,  2005-2017.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  sejarah,  yang  terdiri  dari  5  langkah:  menentukan  tema,  heuristik, verifikasi,  interpretasi  dan  historiografi.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) keberadaan PMI sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan terus berkembang hingga saat ini.  PMI  Provinsi  Aceh  mulai  terlihat  eksistensinya  terutama  pasca  tsunami  2004.  Sejak  2005- 2017 PMI Provinsi Aceh sudah memiliki ribuan relawan baik pengurus dan staf PMI Kabupaten dan  Kota,  Korps  Sukarela,  Tenaga  Sukarela,  Palang  Merah  Remaja  tingkat  Mula,  Madya  dan Wira.  Tahun  2005-2017  jumlah  anggotan  PMI  Kabupaten/Kota  246  orang,  KSR  PMI  Provinsi Aceh  821  orang  dan  Tenaga  Sukarela  (TSR)  sebanyak  490  orang.  (2)  PMI  Provinsi  Aceh berkontribusi  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  seperti  pemberian  bantuan  bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam, mengurangi penderitaan manusia, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti kegiatan donor darah, bakti sosial, pelayanan kendaraan  atau  ambulan  gawat  darurat,  pelayanan  pos  pertolongan,  pembinaan  di  sekolah- sekolah  dengan  memberikan  penyuluhan  pembinaan  anak  sekolah  melalui  pendidikan  atau program Pendidikan Remaja Sebaya (PRS) dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Keywords: Kontribusi, PMI Provinsi Aceh.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]

## PENDAHULUAN
Berdirinya Palang Merah di Indonesia  dimulai  sejak  masa  sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat  itu, tepatnya pada tanggal  21  Oktober  1873  Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Perjuangan untuk mendirikan Palang  Merah  Indonesia  diawali  sekitar tahun  1932.  Kegiatan tersebut  dipelopori oleh  Dr.  RCL  Senduk  dan  Dr.  Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan  luas  terutama  dari  kalangan terpelajar Indonesia (Sumber:
www.pmi.or.id, 2013:1).
Mereka  berusaha  keras  membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai pada tahun 1940 walaupun  akhirnya  ditolak  mentah-mentah. Terpaksa  rancangan  itu  disimpan  untuk menunggu  kesempatan  yang  tepat.  Seperti tak  kenal  menyerah,  saat  pendudukan Jepang,  mereka  kembali  mencoba  untuk membentuk  Badan  Palang  Merah  Nasional, namun  sekali  lagi  upaya  itu  mendapat halangan  dari  Pemerintah  Tentara  Jepang sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan (Sumber: www.pmi.or.id, 2013:1).
Tujuh  belas  hari  setelah  proklamasi kemerdekaan  17  Agustus  1945,  yaitu  pada tanggal 3  September  1945,  Presiden Soekarno  mengeluarkan  perintah  untuk membentuk  suatu  badan  Palang  Merah Nasional.  Atas  perintah  presiden,  maka  Dr. Buntaran  yang  saat  itu  menjabat  sebagai Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia
Kabinet  I,  pada  tanggal  5  September  1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari: dr R.
Mochtar (Ketua),dr. Bahder Djohan (Penulis),  dan  dr  Djuhana;  dr  Marzuki;  dr. Sitanala  (anggota).  Akhirnya  Perhimpunan Palang  Merah  Indonesia  berhasil  dibentuk pada  17  September  1945  dan  merintis kegiatannya  melalui  bantuan  korban  perang revolusi  kemerdekaan  Republik  Indonesia dan  pengembalian  tawanan  perang  Sekutu maupun  Jepang.  Oleh  karena  kinerja tersebut,  PMI  mendapat  pengakuan  secara internasional  pada  tahun  1950  dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui  Keppres  No.25  tahun  1959  dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963. Kini jaringan kerja PMI tersebar di 30 Daerah Propinsi / Tk.I dan 323 cabang di  daerah  Tk.II  serta  dukungan  operasional 165  unit  Transfusi  Darah  di  seluruh Indonesia, salah satunya ialah Provinsi Aceh (Sumber: www.pmi.or.id, 2013:1).
Aceh  adalah  sebuah  Provinsi  di Indonesia yang  terletak di ujung utara pulau Sumatera  dan  merupakan  provinsi  paling barat  di  Indonesia.  Secara  geografis  Aceh memiliki  letak  daratan  yang  paling  dekat dengan  episentrum  gempa  bumi  Samudra Hindia  2004.  Dampak  yang  ditimbulkan akibat  bencana  gempa  tersebut  yaitu hilangnya  korban  jiwa,  rusaknya  fasilitas fisik  infrastrukur,  dan  terganggunya  sistem sosial  ekonomi  di  Aceh.  Sebagai  wilayah yang  memiliki  intensitas  yang  tinggi terhadap  bencana,  kesadaran  akan  respon terhadap  penanggulangan  bencana  sangat berperan penting (Azhar, 2014:1-3).
Perkembangan  PMI  hingga  saat  ini sudah  mencapai  berbagai  provinsi  salah

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
satunya ialah Provinsi Aceh, yang berkedudukan di Jalan Stadion H. Dimoerthala  Nomor  24  Banda  Aceh.  Pasca bensana  stunami  tahun  2004,  PMI  Provinsi Aceh  ini  giat  melakukan  berbagai  kegiatan bakti  sosial  dalam  meningkatkan  kesehatan dan  kenyamanan  bagi  masyarakat  setempat. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  tujuan  awal berdirinya  Palang  Merah  Indonesia  (PMI) yang merupakan sebuah organisasi perhimpunan  nasional  di  Indonesia  yang bergerak  dalam  bidang  sosial  kemanusiaan. Tugas-tugas  kepalangmerahan  PMI  cabang Aceh  ini  meliputi:  Kesiapsiagaan  Bantuan dan  Penanggulangan  Bencana,  Pelatihan Pertolongan  Pertama  untuk  Sukarelawan, Pelayanan  Kesehatan  dan  Kesejahteraan Masyarakat, dan Pelayanan Transfusi Darah. Salah  satu  kegiatan  kesiapsiagaan  dan penanggulangan  bencana  yang  dilakukan PMI  adalah  mengumpulkan,  menyimpan dan  menyalurkan  barang  bantuan.  Dalam menjalan-kan  kegiatan  tersebut  PMI  sering dihadapkan oleh  kendala yang menghambat terpenuhinya kebutuhan bantuan yang diharapkan  di  daerah  bencana.    Kenyataan yang  sering  terjadi  pasca  bencana,  PMI dinilai  lamban  dalam  mengumpulkan  bahan makanan,  obat-obatan,  pakaian,  generator, mencari  peralatan,  mendaftar  sukarelawan, melakukan koordinasi, dan lainnya
Kontribusi  PMI  Aceh    ini  adalah membantu  pemerintah  di  bidang  sosial kemanusiaan, terutama
tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan  dalam  ketentuan  Konvensi- Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui Undang- Undang  Nomor  59.  Dalam  melaksanakan
tugasnya  PMI  berlandaskan  pada  7  (tujuh) prinsip  dasar  Gerakan  Palang  Merah  dan Bulan  Sabit  Merah,  yaitu  Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian,  Kesatuan  dan  Kesemestaan. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka penulis  tertarik  ingin  mengadakan  suatu penelitian  dengan  judul  “ Kontribusi  Palang Merah  Indonesia  (PMI)  Provinsi  Aceh, 2005-2017 ”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  perkembangan  Palang  Merah Indonesia  Provinsi  Aceh  tahun  2005-2017 dan  kontribusi  Palang  Merang  Indonesia Provinsi Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  Banda  Aceh tahun 2005-2017.
Anggapan dasar dalam penelitian ini ialah  “lembaga  Palang  Meran  Indonesia (PMI)  ialah  lembaga  yang  berperan  dalam memberikan pendonoran darah bagi kesehatan masyarakat”. Adapun yang menjadi  hipotesis  dalam  penelitian  ini adalah  lembaga  Palang  Merah  Indonesia  di Aceh  telah  memberikan  kontribusi  besar dalam  aspek  kemanusiaan  seperti  donor darah,  pemberian  bantuan  korban  bencana dan lain sebagainya.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan kualitatif.  Menurut  Jane  Richie  dalam Moleong  (2007:  6),  penelitian  kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan  perspektifnya  di  dalam  dunia,  dari  segi konsep,  perilaku,  persepsi,  dan  persoalan tentang  manusia  yang  diteliti.  Metode  yang digunakan adalah metode sejarah. Suhartono

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Pranoto  (2006:11),  mengemukakan  metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan  objek  atau  dengan  kata  lain metode  merupakan  cara  untuk  berbuat  atau mengerjakan  sesuatu  dalam  suatu  sistem yang terencana dan teratur. Karena penelitian ini bertujuan merekonstruksi masa lalu,  maka  metode  yang  digunakan  metode sejarah.  Gilbert  J.  Garragahan  dalam Abdurrahman  (1999:43)  mengemukakan bahwa  metode  sejarah  adalah  seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara  efektif,  menilainya  secara  kritis  dan mengajukan  sistesis  dari  hasil-hasil  yang dicapai dalam bentuk yang tertulis.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  kantor PMI  Kota  Banda  Aceh  atau  lebih  tepatnya Jalan  Stadion  H.  Dimoerthala  Nomor  24, Banda Aceh. Waktu penelitian dimulai akhir bulan Februari 2017 dan sampai April 2019.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data  tentang kontribusi  Palang  Merah  Indonesia  Aceh Provinsi  tahun  2005-2017,  teknik  yang digunakan adalah sebagai berikut.
1. Dokumentasi
Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber primer  dari  objek  yang  akan  diteliti. Agar  mendapatkan  sumber  atau  data primer  dari  objek  yang  akan  diteliti, maka  penulis  akan  mencari  dokumen- dokumen  seperti  data  yang  tersimpan pada  laporan  tahunan  PMI  Aceh, catatan-catatan pribadi pelaku, data BPS
Kabupaten  Aceh  dan  lain-lain  yang memiliki relevansi dengan objek kajian.

## 2. Wawancara
Wawancara  digunakan  sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti  ingin  mengetahui  hal-hal  yang lebih  mendalam  tentang  perkembangan Palang  Merah  Indonesia  Aceh  pasca tsunami,  2005-2017.  Wawancara  ini digunakan untuk mengetahui informasi- informasi tambahan tentang aspek  yang diteliti.  Untuk  mendapatkan  data  yang akurat peneliti menggunakan wawancara  mendalam  yang  bersifat terbuka dengan
memberikan kesempatan  kepada  informan  untuk menjawab  secara  bebas  terhadap  apa yang  dipertanyakan,  karena  dengan wawancara  mendalam  peneliti  dapat mengetahui  alasan  sebenarnya  dari responden.  Nara  sumber  yang  penulis wawancarai  secara  langsung  antara  lain mantan  ketua  PMI  Aceh  yang  pernah menjabat  sejak  tahun  2005-2017,  ketua PMI  Aceh  sekarang,  para  staf  dan pegawai PMI Aceh, tokoh-tokoh masyarakat  dan lain-lain  yang memiliki pengetahuan terkait perkembangan Palang  Merah  Indonesia  Aceh  pasca tsunami, 2005-2017.
3. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan digunakan terutama  untuk  memperoleh  data-data sekunder.  Dalam  kegaiatan  ini  penulis akan  mengumpulkan  berbagai  buku- buku  bacaan,  majalah,  artikel  dan  hasil- hasil  laporan  penelitian  berupa  skripsi, tesis dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk  memperoleh  pengetahuan  awal

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
tentang  perkembangan  Palang  Merah Indonesia Aceh, 2005-2017. Studi kepustakaan  ini  dilakukan  di  berbagai pustakaan seperti, Perpustakaan Wilayah Banda  Aceh,  Perpustakaan  Universitas Syiah  Kuala,  Perpustakaan  Fakultas FKIP Unsyiah.
4. Observasi Lapangan Observasi  atau  pengamatan  ialah
kegiatan  keseharian  manusia  dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat  bantu  utamanya  selain    pancaindra lainnya  seperti  telinga,  penciuman, mulut  dan  kulit  (Bugin,  2011:  143). Observasi  merupakan  suatu  hal  yang sangat penting dalam mengadakan suatu penelitian.  Dalam  kegiatan  ini  penulis akan mengadakan pengamatan langsung terhadap  berbagai  situasi  dan  kondisi yang  terjadi  di  lapangan.  Seperti infrastruktur  kelembagaan  dan  kegiatan atau  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  PMI Aceh.

## Teknik Analisis Data
Langkah terakhir yang penulis lakukan  ialah  menganalisis  semua  data  atau seluruh  data  yang  telah  dikumpulkan analisis  dilakukan  dengan  cara  memban- dingkan berbagai data tersebut untuk ditarik suatu kesimpulan yang utuh dan menyeluruh.  Selain  itu  sumber  atau  data yang  dikumpulkan  juga  dianalisis  dengan memisah-misahkan  atau  menyaring  dan mengkriktik  keafsahan  sumber  dengan tujuan untuk memperoleh data yang otentik. Setelah sumber yang asli diperoleh
kemudian  dianalisa  untuk  memperoleh fakta,  setelah  fakta  diperoleh  kemudian langkah  terakhir  ialah  dituangkan  dalam bentuk  tulisan  sejarah.  Penulisan  dilakukan dengan cara sistematis dan kronologis sesuai dengan kaidah ilmu sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kepengurusan PMI Provinsi Aceh
Sebagai  sebuah  lembaga  yang berperan penting dalam memberikan bantuan  kesehatan  kepada  masyarakat, PMI  Provinsi  Aceh  telah  membentuk kepengurusan  yang bertujuan menjalankan visi  dan  misinya.  Susunan  kepengurusan PMI  Provinsi  Aceh  ini  langsung  berada  di bawah pemerintahan Aceh yakni gubernur, kemudian  diketuai  oleh  ketua  dewan kehormatan  lembaga  yang  dibantu  oleh  4 orang  anggota.  Tidak  hanya  anggota tersebut, PMI Provinsi Aceh juga membentuk berbagai bidang dalam merealisasikan  visi  dan  misinya  kepada masyarakat. Masing-masing bidang tersebut  kemudian  dipimpin  oleh  kepala bidang masing-masing. Berikut ini susunan kepengurusan PMI Provinsi Aceh.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Tabel 1. Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh Periode 2015 – 2020
Jabatan Nama PelindUang Gubernur Provinsi Aceh Ketua Ir. Teuku Alaidinsyah, M. Eng Wakil Ketua Bidang Organisasi Murdani Yusuf, SE
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana  H. Anwar Daud, SH
Wakil Ketua Bidang Kesehatan & Donor Darah dr. Kurnia Fitri Jamil, M. Kes, Sp.PD Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Ir. Suryadi Wakil Ketua Bidang Sukarelawan Ansari Muhammad, S.Pt Sekretaris Drs. Muhammad AH, M. Kom I Wakil Sekretaris Rudianto, SE Bendahara Dedy Saputra Lukman, B.Com Wakil Bendahara T. Husnisyah, SP Anggota 1. Edwar M. Nur, SE. MM 2. T. Ardiansyah, SH
3. Muzni Haffaz
4. H. Edi Ahyar, SE
5. Ir. Suwarli
Sumber: Arsip Kantor PMI Provin Aceh, 2017.

## Perkembangan Jumlah Relawan PMI
Provinsi Aceh, 2005 – 2017
Keberahasilan sebauh lembaga PMI
tidak  bisa  dilepaskan  dari  keberadaan relawan atau keanggotaannya. PMI
Provinsi  Aceh  sejak  2005-2017  sudah memiliki  ribuang  relawan  dalam  berbagai kategori  baik  pengurus  dan  staf  PMI Kabupaten  dan  Kota,  Korps  Sukarela,
Tenaga  Sukarela,  Palang  Merah  Remaja tingkat  Mula,  Madya  dan  Wira.  Untuk lebih lejasnya perkembangan jumlah relawan  PMI  Provinsi  Aceh,  2005-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Tabel 2. Perkembangan Jumlah Relawan PMI Provinsi Aceh, 2005 – 2017
No Tahun Kategori Relawan PMI Provinsi Aceh Pengurus PMI Kabupaten dan Kota Staf PMI Kabupat en dan Kota Korps Sukarela (KSR) Tenaga Sukarela (TSR) Palang Merah Remaja (PMR) Mula Madya Wira 1 2005 400 - 1002 900 216 2001 4000 2 2006 428 - 1022 860 220 2021 3900 3 2007 434 - 1030 838 239 2053 3809 4 2008 398 - 990 820 209 2010 3780 5 2009 350 - 986 800 198 1994 3770 6 2010 300 - 958 749 183 1960 3700 7 2011 290 - 970 687 174 1588 3708 8 2012 253 - 974 613 165 1387 3699 9 2013 258 - 965 601 152 1300 3600 10 2014 240 - 940 560 140 1283 3530 11 2015 230 - 910 535 120 1109 3400 12 2016 250 - 830 511 109 1080 3006 13 2017 246 - 821 490 98 1005 2909
Sumber: Arsip Kantor PMI Provinsi Aceh, 2017.
Berdasarkan tabel 4.2 di atas jelaslah bahwa jumlah  keanggotaan  atau  relawan  PMI Provinsi  Aceh  sejak  pasca  2005-2017  terus mengalami  penurunan,  hal  ini  dikarenakan pasca  bencana  tsunami  tidak  terdapat  lagi bencana  yang  memamakan  korban  banyak, hanya berupa bencana yang  membutuhkan  bantuan  kecil  seperti bencana  banjir.  Jika  diperhatikan  tabel  di
atas terdapat perkembangan jumlah anggota pengurus PMI kabupaten dan kota Provinsi  Aceh,  di  tahun  2005  jumlah anggotan  PMI  Kabupaten  Kota  mencapai 400  orang  dan  mencapai  puncaknya  tahun 2007 dengan jumlah 434 orang. Tingginya jumlah  keanggotan  PMI  kabupaten  dan kota  ini  dikarenakan  masih  dibutuhkanya tenaga pembantu dalam menanggani

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
bencana  terutama  pasca  tsunami  2004. Jumlah  tersebut  mengalami  penurunan  di tahun-tahun  berikutnya  dari  398  orang tahun  2009  menjadi  246  orang  pada  tahun 2017.
Penurunan  jumlah  keanggotan  PMI ini juga terlihat pada kepengurusan lainnya seperti  bagian  Korps  Sukarela  (KSR).
Jumlah relawan bagian KSR PMI Provinsi Aceh,  di  tahun  2005  jumlah  anggotan relawan KSR PMI Provinsi Aceh
mencapai  1002  orang  dan  mencapai puncaknya  tahun  2007  dengan  jumlah 1030  orang.  Tingginya  jumlah  keanggotan KSR  PMI  Provinsi  Aceh  ini  dikarenakan masih  dibutuhkanya  tenaga  pembantu dalam menanggani bencana terutama pasca tsunami  2004.  Jumlah  tersebut  mengalami penurunan  di  tahun-tahun  berikutnya  dari 990  orang  tahun  2009  menjadi  821  orang pada tahun 2017.
Begitu  juga  dengan  keanggotaan bagian  Tenaga  Sukarela  (TSR)  yang mengalami
penurunan jumlah
keanggotannya.  Jumlah  relawan  bagian
TSR  PMI  Provinsi  Aceh,  di  tahun  2005 jumlah  anggotan  relawan  TSR  PMI
Provinsi  Aceh  mencapai  900  orang. Jumlah tersebut terus mengalami penurunan  di  tahun-tahun  berikutnya bahkan  hanya  tinggal  490  di  tahun  2017. Penurunan  anggota  PMI  Provinsi  Aceh juga melibatkan keanggotaan Palang Merah  Remaja  (PMR)  yang  terdiri  dari Mula, Madya dan Wira.

## Upaya Pengembangan Organisasi PMI
Provinsi Aceh, 2005-2017
Pengembangan organisasi PMI
Provinsi  Aceh  sejak  tahun  2005-2017
dilakukan  melalui  tahapan  baik  yang bersifat  ketenaga  pegawaian  maupun program yang dijalankan. Upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia  dalam  hal  ini  karyawan  PMI Aceh  dimulai  dari  tingkat  kepengurusan. Kepengurusan  PMI  Aceh  memiliki  masa kepengurusan  aktif  selama  lima  tahun, disetiap tahunnya para karyawan melaksanakan musyawarah kerja,
mendapatkan orientasi kepalang merahan. Pengembangan organisasi PMI Aceh juga diupayakan dengan meningkatkan kualitas para stafnya terutama  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  sesuai  dengan  ketentuan  yang ada,  menjalankan  program  kerja  yang  di buat oleh pengurus, mendapatkan peningkatan  pengetahuan  dan  ketrampilan yang  menunjang  pelaksanaan  manajerial, merujuk pada peraturan perundangan  yang berlaku.  Ini  semua  dilakukan  dengan memberikan  pembekalan  dan  pelatihan baik  melalui  seminar  maupun  pembinaan lainnya.
Tidak  hanya  sebatas  pengurus  dan karyawan dalam upaya pengembangannya, PMI Aceh juga meningkatkan kualitas para relawan dalam melaksanakan tugas pelayanan  PMI  kepada  masyarakat  yang paling  membutuhkan.  Hal  ini  dilakukan agar relawan PMI Aceh dapat melaksanakan pelayanan dengan baik serta memiliki ketrampilan. Upaya
pengembangan  kompetensi  relawan  PMI Aceh ini juga dilakukan dengan pemberian pendidikan  dan  pelatihan  yang  sesuai dengan  kompoetensi  yang  melekat  pada masing-masing relawan.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Pengembangan yang dilakukan oleh  PMI  Aceh  tentu  didukung  oleh pendanaan, kapasitas  SDM  yang  cukup dan  terampil  belumlah  maksimal  dalam melakukan  pelayanan  tanpa  di  tunjang dengan  sumber  daya  keuangan  yang  baik, PMI perlu membuka alternative pendanaan yang tidak semata bersumber dari pemerintah  melainkan  membuka  pola pendanaan yang bersumber dari masyarakat dan pihak swasta.
Adanya dukungan dari aspek SDM dan  pendanaan,  maka  tahun  2012  sebagai penjabaran  lebih  lanjut  dari  Peraturan- Peraturan Organisasi PMI (PO), maka PMI Pusat  telah  menerbitkan  12  Petunjuk Pelaksanaan  (Juklak),  dan  26  Petunjuk Teknis  (Juknis)  Organisasi  PMI,  yang ditetapkan  saat  MUKERNAS  PMI  tahun 2012.  Pelaksanaan  petunjuk  PMI  Pusat tersebut  oleh  PMI  Aceh  dilakukan  dengan cara  monitoring  dan  evaluasi  organisasi PMI.  Kedua  aspek  ini  dilakukan  terhadap pemantauan  persiapan  dan  pelaksanaan musyawarah  di  segenap  PMI  Kabupaten menghimbau  PMI  Kabupaten/Kota  untuk segera  melaksanakan  musyawarah  untuk pemilihan  pengurus  apabila  telah  lewat masa  kedaluwarsa  sebagai  salah  satu prasyarat  untuk  ikut  dalam  MUNAS  XX tahun 2014.
Selain  itu  untuk  meningkatan kapasitas  organisasi  menuju  Perhimpunan Nasional  yang  berfungsi  baik.  Dengan memantau  pelaksanaan  PO/Juklak/Juknis serta  Kinerja  Markas  PMI  di  semua tingkatan,  PMI  Pusat  telah  menerbitkan
Kuestioner Penilaian Kapasitas dan Kinerja  Organisasi  yang  disepakati  33
Pengurus  PMI  Provinsi  pada  Rapat  Kerja
Bidang  Organisasi  dan  Kelembagaan  pada tanggal 30 November s/d 4 Desember 2012 di  Semarang  (Jawa  Tengah).  Tercatat  286 PMI  Kab/Kota  (dari  459,62,58%) dari  31 PMI  Provinsi  telah  mengirim  kembali kuestioner penilaian ke Markas Pusat PMI.
Sesuai  dengan  temuan  dari  hasil kuesioner  yang  terangkum  di  dalam dokumen fact sheet tahun 2012
merefleksikan  capaian  pada  tahun  2013 bahwa  20  (dua  puluh)  PMI  Provinsi  Aceh termasuk kategori Baik (> 80 poin) dan 12 (dua  belas)  PMI  Provinsi  dalam  kategori Sedang  (60  –  80  poin).  Namun  demikian nilai  capaian  tersebut  tidak  berkorelasi langsung  terhadap  kinerja  organisasi  dari tiap  PMI  Kabupaten/Kota  di  masing- masing PMI Provinsi.

## Kontribusi  PMI  Provinsi  Aceh  Tahun 2005-2017.
Sejak berdirinya PMI Provinsi Aceh, khususnya  pasca  tsunami  2004  telah memberikan pernanan besar dalam menanggani  masalah  sosial.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  beberapa  staf  PMI Provinsi  Aceh  mengatakan  bahwa  pada dasarnya peranan PMI Provinsi Aceh adalah membantu  masyarakat  di  bidang  sosial kemanusiaan. Seperti membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, baik bencana alam  maupun  bencana  akibat  ulah  manusia dan  bertujuan  untuk  membantu  mengurangi penderitaan manusia. Sifatnya netral, sukarela  dan  adil  sehingga  dalam  hal memberikan pertolongan PMI Provinsi Aceh tidak  membedabedakan  suku,  keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
sebagainya  serta  tidak  meminta  imbalan apapun.  Sejak  tahun  2005-2017  PMI Provinsi  Aceh  telah  memberikan  kontribusi besar  dalam  bidang  kemanusiaan  terutama bagi masyarakat yang terkena bencana alam, di antaranya sebagai berikut.
1. Bantuan  Air  Bersih  dan  Rehabilitas Gempa Bumi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah 2013
Salah  satu  kontribusi  PMI  Aceh tahun  2013  ialah  pemberian  bantuan kebencanaan  kepada  masyarakat  korban gempa bumi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah tahun 2013.
Kontribusi ini berupa penyerahan bantuan  20.000  lembar  seng  dan  air bersih  ke  lokasi  gempa  Bumi  di  Aceh Tengah.  Bantuan  seng  dan  air  bersih diberikan untuk membantu proses rehabilitasi warga korban bencana.
2. Bantuan  Gemba  Pidie  Jaya  Tahun 2016
Kontribusi  PMI  Provinsi  Aceh juga  terlihat  pada  bencana  gempa  di Pidie Jaya tahun 2016.  Kotribusi  Palang Merah  Indonesia  (PMI)  Aceh  terlihat dengan membangun sejumlah saluran air bersih  dan  puskesmas  pembantu  di wilayah terkena dampak gempa. Pembangunan  dua  program  tersebut dilakukan untuk membantu masa transisi korban  gempa  di  Pidie  Jaya.  PMI  Aceh juga  mengadakan  penggalangan  dana untuk  500  paket  "family  kit",  500  paket "hygiene  kit",  1.000  selimut,  1.000 terpaulin,  200  kantong  mayat.  PMI  juga memobilisasi  lima  mobil  tangki  air  dan tiga ambulans, 20 sukarelawan, lima tim pendampingan  dan  evakuasi  untuk
membantu  korban  gempa  di  Kabupaten Pidie  Jaya.  Palang  Merah  Indonesia (PMI)  juga  memberikan  stok  darah untuk  korban  gempa  di  Pidie  Jaya  serta bantuan Sembako.
3. Bantuan  Korban  Bencana  Kebakaran Gampong Laksana Kota Banda Aceh
Kontribusi  PMI  Aceh  bukan hanya  untuk  korban  gempa  bumi melainkan juga untuk korban kebakaran. Hal  ini  ditandai  dimana  Palang  Merah
Indonesia (PMI) Banda Aceh menyalurkan bantuan sembako untuk korban kebakaran di Gampong Laksana,
Kecamatan  Kuta  Alam, Banda Aceh. Bantuan yang disalurkan berupa sembako yang bersumber dari masyarakat melalui rekening PMI Peduli Sesama Bank Syariah Mandiri. 4. Bantuan Medis Pada Korban Rohingya
Palang  Merah  Indonesia  (PMI) Provinsi  Aceh  tidak  hanya  memberikan kontribusi  berupa  bantuan  kemanusiaan kepada  korban  masyarakat  dalam  dalam negeri  melainkan  juga  luar  negeri.  Hal ini ditandai dengan menyalurkan berbagai  jenis  obat-obatan  kepada  etnis
Muslim  Rohingya  yang  terdampar  di Pantai  Kuala  Raja,  Kecamatan  Kuala, Kabupaten Bireuen.
Obat-obatan tersebut  diserahkan  langsung  oleh  pihak PMI kepada Dinas Kesehatan Kabupaten
Bireuen. Jenis obat-obatan yang disalurkan  ke  pengungsi  Rohingya antara  lain,  obat  untuk  sakit  lambung, paracetamol, obat gatal-gatal, obat diare,

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
obat untuk pertolongan pertama, antibiotik  dan  sejumlah  obat-obatan untuk anak-anak.
5. Pelayanan  Kesehatan  Bencana  Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018
Palang  Merah  Indonesia  (PMI) merespons bencana banjir yang melanda wilayah  Aceh  Utara.  Tim  medis  PMI Aceh  Utara  pada  Jumat  (26/12)  telah berhasil menembus wilayah yang terisolir  seperti  di  KM  3  sampai  KM  7 jalan menuju Cot Girek untuk mendistribusikan  obat  dan  memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan
kesehatan kepada masyarakat terdampak banjir telah dilaksanakan di (1) Lhoksukon  terlayani  800  jiwa,  (2) Langkahan  terlayani  500  jiwa,  (3). Muara  Batu  sebanyak  200  jiwa,  dan  (4) Cot  Girek terlayani  250  jiwa. Pelayanan kesehatan  ditangani  oleh  tim  Medis  RS PMI  Aceh  Utara  yang  terdiri  dari  4 dokter dan 12 paramedis. Selain pelayanan  kesehatan  secara  keseluruhan
107 Sukarelawan PMI berjibaku melakukan asesment, evakuasi,
ambulans dan distribusi bantuan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:  Keberadaan  PMI  sudah  ada  sejak zaman kolonial Belanda dan terus berkembang  hingga  saat  ini.  PMI  Provinsi Aceh  mulai  terlihat  eksistensinya  terutama pasca  tsunami  2004.  Setahun  pasca  tsunami PMI  Provinsi  Aceh  terus  mengalami perkembangan  hingga  tahun  2017.  Sejak
2005-2017  sudah  memiliki  ribuang  relawan dalam  berbagai  kategori  baik  pengurus  dan staf  PMI  Kabupaten  dan  Kota,  Korps Sukarela,  Tenaga  Sukarela,  Palang  Merah Remaja  tingkat  Mula,  Madya  dan  Wira. Tahun  2005-2017  jumlah  anggotan  PMI Kabupaten/Kota  246  orang,  KSR  PMI Provinsi  Aceh  821  orang  dan  Tenaga Sukarela (TSR) sebanyak 490 orang.
Kontribusi PMI Provinsi Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlihat  dalam  beberapa  aspek  seperti menanggani  masalah  sosial  kemanusiaan berupa  pemberian  bantuan  bagi  masyarakat yang terkena dampak bencana alam maupun bencana  akibat  ulah  manusia,  mengurangi penderitaan manusia, memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat, seperti  kegiatan  donor  darah,  bakti  sosial, pelayanan  kendaraan  atau  ambulan  gawat darurat, pelayanan pos pertolongan, pembinaan  di  sekolah-sekolah  terutama sekolah  dengan  memberikan  penyuluhan untuk  memberikan  pemahaman  masyarakat, pembinaan anak sekolah melalui pendidikan atau  program  Pendidikan  Remaja  Sebaya (PRS) dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

## DAFTAR PUSTAKA
Azhar,  Agustina,  2014.  Evaluasi  Sistem
Pengendalian  Internal  Persediaan Barang Bantuan Dalam Penanggulangan  Bencana  Di  Aceh (Studi  Kasus  Pada  Palang  Merah
Indonesia  Provinsi  Aceh). Skripsi . Jakarta: Universitas Mancu Buana.
Abdurrahman,  Dudung, Metode  Penelitian Sejarah .  1999.  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Basrowi  &  Suwandi,  2008. Memahami Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  PT. Rineka Cipta.
Kuntowijoyo,
2001. Pengantar Ilmu
Sejarah .  Yogyakarta  :  Benteng
Budaya.
Maleong, Laxy, 2006. Metodologi
Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Pranoto, Suhartono, 2006. Teori Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sapta,  Seven  Audi,  2009. Kenali  PMI. Jakarta: ISBN dan IFRC ( International  Federation  of  Red Cross and Red Crescent Societies /Federasi Internasional Perhimpunan  Palang  Merah  dan Bulan Sabit Merah). Internet: www.pmi.or.id , diakses: 26 Februari 2016.