JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.10 No.1, April 2017 Hal. 29 – 39

## PENGARUH PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TERHADAP GOOD GOVERNANCE DI PROVINSI BANTEN
Rakhmini Juwita
Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Terbuka rakhmini@ecampus.ut.ac.id

## Abtract
The  purpose  of  this  research  is  to  know  the  influence  of  implementation  internal  audit  to  good governance  in  Banten  Province.  The  result  of  this  research  shows  that  internal  audit  implementation rendered a moderate positive influence 23.1% on good governance. Although havea veryweakeffectbut the implementation of internal audit has a positive influence on the application ofthe principles ofgood governance,it indicatesthere is a tendencythat the  implementation of internal audit is better able to encourage good governance better.

## Keywords: Internal Audit, good governance, control

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pelaksanaan  audit  internal  terhadap good governance di  propinsi  Banten.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  secara  parsial  pelaksanaan  audit internal  memiliki  pengaruh  yang  moderat  dan  positif  terhadap good  governance sebesar  23.1%. Walaupun  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  lemah  namun  pelaksanaan  audit  internal  mempunyai pengaruh  yang  positif  terhadap  penerapan  prinsip good  governance ,  hal  ini  menandakan  ada kecenderungan bahwa Pelaksanaan audit internal yang lebih baik mampu mendorong good governance yang lebih baik.
Kata kunci: Audit internal, good governance, pengendalian

## PENDAHULUAN
Sebagian  masyarakat  Indonesia  saat  ini  masih  meragukan  akuntabilitas  pemerintah dalam  penyelenggaran  pemerintahan,  hal  ini  yang  mengakibatkan  kurangnya  kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga pemerintah harus meningkatkan good governance pada masyarakat  Indonesia  khususnya  dan  pada  internasional  umumnya.  Tuntutan  untuk mewujudkan good  governance sudah  menjadi  salah  satu  isu  penting  di  Indonesia  sejak beberapa  tahun  lalu,  didahului  oleh  krisis  finansial  yang  terjadi  pada  tahun  1997-1998  yang meluas menjadi krisis mutidimensi. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang menuntut perbaikan  atau  reformasi  dalam  penyelenggaraan  negara  termasuk  birokrasi pemerintahannya.  Upaya  untuk  mewujudkan  tata  kepemerintahan  yang  baik  hanya  dapat dilakukan  apabila  terjadi  keseimbangan  peran  ketiga  pilar  yaitu  pemerintah,  dunia  usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Pemerintahan (legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif)  memainkan  peran  menjalankan  dan  menciptakan  lingkungan  politik dan  hukum  yang  kondusif  bagi  unsur-unsur  lain  dalam governance .  Dunia  usaha  swasta berperan  dalam  penciptaan  lapangan  kerja  dan  pendapatan.  Masyarakat  berperan  dalam penciptaan  interaksi  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Ketiga  unsur  tersebut  dalam  memainkan perannya  masingmasing  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  yang  terkandung
dalam  tata  kepemerintahan  yang  baik  (Bappenas,  2007:15).  Salah  satu  untuk  upaya meningkatkan good governance di Indonesia adalah dengan pelaksanaan audit internal dalam instansi  pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Audit  internal  adalah  kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan  kegiatan  operasi  organisasi.  Audit  internal  membantu  organisasi  untuk mencapai  tujuannya,  melalui  suatu  pendekatan  yang  sistematis  dan  teratur  untuk mengevaluasi  dan  meningkatkan  efektifitas  pengelolaan  resiko,  pengendalian,  dan  proses governance (SPAI,2004:9).  Berdasarkan  hal  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  melakukan peneli tian “Pengaruh Audit Internal terhadap good governance di Propinsi Banten”.

## TINJAUAN LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Audit Internal
Internal  audit  (pemeriksaan  intern)  menurut  Sukrisno  Agoes  (2004:  221)  adalah pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  bagian  internal  audit  perusahaan,  baik  terhadap  laporan keuangan  dan  catatan  akuntansi  perusahaan,  maupun  ketaatan  terhadap  kebijakan manajemen  puncak yang telah  ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan  dari  profesi  yang  berlaku.  Peraturan  pemerintah  misalnya  peraturan  di bidang  perpajakan,  pasar  modal,  lingkungan  hidup,  perbankan,  perindustrian,  investasi,  dan lain-lain.
Audit  internal  sektor  publik  adalah  audit  yang  dilakukan  di  lingkungan organisasi/lembaga yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa publik ( public goods and  services ),  yaitu  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  khalayak  ramai  atau  masyarakat pada  umumnya,  seperti  jalan  raya,  rumah,  sekolah,  rumah  sakit,  tempat  ibadah,  pertahanan dan keamanan, penerangan, dsb.(STAN, 2007:4).
Menurut Picket, (2005:41) audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang sesuai  untuk  meningkatkan  proses governance dalam  pemenuhan  tujuan  sebagai  berikut:  1) Meningkatkan  etika  dan  nilai-nilai  yang  sesuai  dalam  organisasi,  2)  Memastikan  kinerja organisasi  yang  efektif,  3)  Memastikan  komunikasi  efektif  dan  pengendalian  Informasi organisasi yang tepat, 4) Memastikan koordinasi kegiatan yang efektif antara audit eksternal dan  auditor  internal.  Fungsi  audit  internal  menurut  Konsorsium  Organisasi  Profesi  Auditor Internal  (2004)  yaitu  melakukan  evaluasi  dan  memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan proses  pengelolaan  resiko,  pengendalian  dan  governance  dengan  menggunakan  pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.79  Tahun  2005  Inspektorat  daerah  melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui : 1) Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 2) Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu. 3) Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit atau satuan kerja. 4) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, dan nepotisme. 5) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan  program  dan  kegiatan  6)  Monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.
Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004) dalam penugasan audit internal harus memperhatikan hal berikut (SPAI 2200-2600):
1. Perencanaan penugasan Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi sumberdaya
(1) Sasaran penugasan Sasaran untuk setiap penugasan harus ditetapkan
(2) Ruang  lingkup  penugasan  Agar  sasaran  penugasan  tercapai  maka  funsi  audit  internal harus menentukan ruang lingkup penugasan yang memadai
(3) Alokasi sumberdaya penugasan Auditor internal harus menentukan sumberdaya yang sesuai  untuk  mencapai  sasaran  penugasan.  Penugasan  staf  harus  didasarkan  pada evaluasi atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumberdaya.
(4) Program  kerja  penugasan Auditor  internal  harus  menyusun  dan  mendokumentasikan program  kerja  dalam  rangka  mencapai  sasaran  penugasan.  Program  kerja  harus menetapkan  prosedur  untuk  mengidentifikasi,  menganalisis,  mengevaluasi,  dan mendokumentasikan  informasi  selama  penugasan.  Program  kerja  ini  harus memperoleh  persetujuan  sebelum  dilaksanakan.  Perubahan  atau  penyesuain  atas program kerja harus segera mendapat persetujuan.
2. Pelaksanaan  penugasan  Dalam  melaksanakan  audit,  auditor  internal  harus mengidentifikasi,  menganalisis,  mengevaluasi  dan  mendokumentasikan  informasi  yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.
(1) Mengidentifikasi  informasi  Auditor  internal  harus  mengidentifikasi  informasi  yang memadai, handal relevan dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan.
(2) Analisis  dan  evaluasi  Auditor  internal  harus  mendasarkan  kesimpulan  dan  hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat
(3) Dokumentasi  informasi  Auditor  internal  harus  mendokumentasikan  informasi  yang relevan  untuk  mendukung  kesimpulan  dan  hasil  penugasan.  Supervisi  penugasan Setiap  penugasan  harus  disupervisi  dengan  tepat  untuk  memastikan  tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan staf
3. Komunikasi hasil penugasanAuditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu
(1) Kriteria  komunikasi  Komunikasi  harus  mencakup  sasaran  dan  lingkup  penugasan, simpulan rekomendasi dan rencana tindak lanjutnya.
(2) Kualitas  komunikasi  Komunikasi  yang  disampaikan  baik  tertulis  maupun  lisan  harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan tepat waktu
(3) Pengungkapan  atas  ketidakpatuhan  terhadap  standar  Dalam  hal  terdapat ketidakpatuhan  terhadap  standar  yang  mempengaruhi  penugasan  tertentu, komunikasi  hasil-hasil  penugasan  harus  mengungkapkan:  a).  Standar  yang  tidak dipatuhi b). Alasan ketidakpatuhan c). Dampak dari ketidakpatuhan dalam penugasan
(4) Penyampaian  hasil-hasil  penugasan  Penanggungjawab  fungsi  audit  internal  harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak.
4. Pemantauan  tindak  lanjut  Penanggungjawab  fungsi  audit  internal  harus  menyusun  dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen
(1) Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau  dan  memastikan  bahwa  manajemen  telah  melaksanakan  tindak  lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak melakukan tindak lanjut
Resolusi penerimaan risiko oleh manajemen Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, penanggungjawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior. Jika diskusi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan, maka penanggungjawab fungsi audit internal dan manajemen senior harus melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapatkan resolusi.

## Good Governance
Upaya  untuk  mewujudkan  tata  kepemerintahan  yang  baik  hanya  dapat  dilakukan apabila  terjadi  keseimbangan  peran  ketiga  pilar  yaitu  pemerintah,  dunia  usaha  swasta,  dan masyarakat.  Ketiganya  mempunyai  peran  masing-masing.  Pemerintahan  (legislatif,  eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang  kondusif  bagi  unsur-unsur  lain  dalam governance .  Dunia  usaha  swasta  berperan  dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masingmasing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata kepemerintahan yang baik (Bappenas, 2007:15)
Menurut  Bappenas  (2007)  penciptaan  tata  kepemerintahan  yang  baik  setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu:
1) Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
2) Terciptanya  sistem  kelembagaan  &  ketatalaksanaan  pemerintah  yang  efisien,  efektif  dan profesional transparan dan akuntabel;
3) Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara;
4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
5) Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah. Muindro  (2012:12)  menyatakan governance dapat  diartikan  sebagai  cara  mengelola urusan  publik. World  bank memberikan  definisi governance sebagai the  way  state  power  is used in managing economicand social resources for development of society. Sementara United NationDevelopment  Program (UNDP)  mendefinisikan governance  is  the  exercise  ofpolitical, economic, and administrative authority to manage a nations affair at alllevel . Menurut Payaman Simanjuntak (2005) Tiga prinsip utama yang mendasari penerapan good  governance adalah  partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Ketiga  prinsip  dasar  ini merupakan  prinsip  yang  berlaku  secara  universal.  Secara  ringkas  dapat  diuraikan  bahwa partisipasi  mendorong  keterlibatan  dari  sektor  swasta  dan  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan  publik  dan  penyerahan  jasa  dan  barang  kepada  para  pemakai.  Transparansi merupakan  keterbukaan  informasi  atas  penyelenggaraan  pemerintahan,  sedangkan akuntabilitas  menunjukkan  adanya  kewajiban  untuk  melaporkan  secara  akurat  dan  tepat waktu  informasi  yang  terkait  dengan  pertanggunggungjawaban  penyelenggaraan pemerintahan.  Akuntansi  sangat  erat  keterkaitannya  dengan  ketiga  prinsip  utama  dari goodgovernance.

## Kerangka Pemikiran
Keuangan  Negara  dapat  diinterpretasikan  sebagai  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban warga yang bisa dinilai dengan uang dalam kerangka tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Wujud  pelaksanaan  keuangan  Negara  tersebut  dapat  diidentifikasi  sebagai  segala  bentuk kekayaan, hak dan kewajiban Negara yang tercantum dalam APBN serta laporan pelaksaannya (Indra  Bastian,  2010:42).  Sehingga  keuangan  Negara  harus  dipertanggungjawabkan  secara optimal kepada publik dengan cara dilaksanakan pemeriksaan sesuai dengan UU No,15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan  atas  pengelolaan  dan  tanggungjawab  keuangan  Negara  dilakukan  oleh  BPK,  dan apabila  dilakukan  oleh  akuntan  publik  berdasarkan  ketentuan  undang-undang,  laporan  hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan (Indra Bastian, 2010: 46). Menurut Asere (2009:20), audit internal memiliki tiga peran utama yaitu: 1. Mengevaluasi dan  meningkatkan  perbaikan  manajemen  resiko  2.  Pengendalian  organisasi/perusahaan  3.
Meningkatkan  Proses governance organisasi/perusahaan.  Fungsi  audit  menjadi  bagian  yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan pemerintah dan alat untuk meningkatkan kinerja di sektor publik. Pentingnya good governance dan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk menunjukkan  rasa  tanggung  jawab  dalam  penggunaan  dana  publik  dan  efisiensi  dalam penyampaian  layanan  sehingga  membutuhkan  audit  internal  untuk  membantu  pemerintah dalam  menggunakan  sumber  daya  yang  terbatas,  digunakan  lebih  efisien  dan  juga  efektif dalam menangani risiko manajemen (Asere, 2009:23). Menurut Payaman Simanjuntak (2005) Tiga  prinsip  utama  yang  mendasari  penerapan good  governance adalah  partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku secara universal. Secara ringkas dapat diuraikan bahwa partisipasi mendorong keterlibatan dari sektor swasta dan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan penyerahan jasa dan barang kepada  para  pemakai.  Transparansi  merupakan  keterbukaan  informasi  atas  penyelenggaraan pemerintahan,  sedangkan  akuntabilitas  menunjukkan  adanya  kewajiban  untuk  melaporkan secara  akurat  dan  tepat  waktu  informasi  yang  terkait  dengan  pertanggunggungjawaban penyelenggaraan  pemerintahan.  Akuntansi  sangat  erat  keterkaitannya  dengan  ketiga  prinsip utama dari goodgovernance.
Hipotesis
Semakin  baik  Pelaksanaan  audit  internal  maka  akan  semakin  baik good  governance Publik  di Propinsi Banten

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah audit internal dan good governance Operasionalisasi Variabel
Variabel  Dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  audit  internal,  sedangkan  variabel Independen adalah good governance .
Adapun definisi operasionalisasi masing-masing variable adalah sebagai berikut:
1. Variabel Independen (X)
Variavel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  Audit  Internal,  untuk mengukur  pelaksanaan  audit  internal  dalam  penelitian  ini  menggunakan  standar pelaksanaan  kegiatan  yang  dikeluarkan  oleh The  Institute  of  Internal  Auditor (2012)  (1) Perencanaan (2) Komunikasi dan Persetujuan, (3) Pengelolaan Sumber Daya, (4) Kebijakan dan Prosedur. (5) Koordinasi. (6) Pelaporan ke Pimpinan Manajemen dan Dewan,
2. Variabel Dependen (Y)
Untuk  mengukur  variabel Good  Governance menggunakan  tiga  prinsip  utama  yang mendasari good  governance oleh  Payaman  Simanjuntak  (2005)  yaitu  partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Alasan pemilihan tiga prinsip, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas  dalam  penelitian  ini  karena  ketiga  prinsip  tersebut  merupakan  bagian  dari penilaian indeks tata kelola pemerintah daerah yang terdapat pada Indonesia Governance Index. Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan ketiga prinsip tersebut yang disesuaikan dengan indikator yang dikeluarkan oleh Bappenas (2009) sebagai berikut:
(1) Transparansi; dengan indikator minimal: (a) tersedianya informasi yang memadai pada setiap  proses  penyusunan  dan  implementasi  kebijakan  publik;  (b)  adanya  akses  pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.
(2) Partisipasi;  dengan  indikator  minimal:  (a)  adanya  pemahaman  penyelenggara  negara tentang  proses/metode  partisipatif;  (b)  adanya  pengambilan  keputusan  yang didasarkan konsensus bersama.
(3) Akuntabilitas;  dengan  indikator  minimal:  (a)  adanya  kesesuaian  antara  pelaksanaan dengan  standar  prosedur  pelaksanaan;  (b)  adanya  sanksi  yang  ditetapkan  atas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; (c) adanya output dan outcome yang terukur.

## Sumber dan Teknik pengumpulan Data
Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket). Kuesioner tersebut diberikan secara langsung kepada Inspektorat pemerintah daerah di lingkungan Propinsi Banten

## Analisis Regresi Sederhana
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  statistik  regresi  linier  sederhana.  Analisis  regresi linier  sederhana  digunakan  untuk  mendapatkan  hubungan  matematis  dalam  bentuk  suatu persamaan antara variabel tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu kuesioner.  Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu untuk  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut  (Imam Ghazali, 2011:52). Hasil uji validitas dengan teknik korelasi item-total melalui Koefisien Korelasi Pearson menunjukkan bahwa seluruh item teruji valid. Demikian pula  hasil  uji  reliabilitas  dengan  teknik  belah-dua  ( split-half )  melalui  Koefisien  Reliabilitas Spearman-Brown menunjukkan bahwa seluruh instrumen variabel teruji reliabel.  Uji  validitas  dilakukan  terhadap  item-item  yang  telah  disusun  berdasarkan konsep operasionalisasi variabel beserta indikator-indikatornya. Karena skala pengukuran  dari  data  penelitian  adalah  ordinal  maka  untuk  menghitung  korelasinya digunakan  data  ditransformasi  menjadi  data  interval  dengan  menggunakan  MSI ( method successive interval )
Tabel 1.
Hasil perhitungan uji validitas variabel implementasi audit internal (X)
No. Item rItem- Total thitung ttabel Keputusan Kesimpula n 1. 0.533 2.081295 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 2. 0.522 2.054586 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 3. 0.682 2.664081 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 4. 0.611 2.400849 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 5. 0.682 2.671578 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 6. 0.712 2.786368 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 7. 0.551 2.166769 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 8. 0.638 2.498241 1.74588 sig. (thitung > Valid
ttabel) 9. 0.57 2.239817 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 10. 0.457 1.793281 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 11. 0.772 3.00981 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 12. 0.659 2.584171 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 13. 0.542 2.132135 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 14. 0.74 2.894147 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid 15. 0.471 1.857616 1.74588 sig. (thitung > ttabel) Valid
Sumber: (Data Olahan)
ttabel = t0,05= 1.74588
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  seluruh  item  Implementasi  audit internal  valid.  Koefisien  korelasi  antara  skor  item  dengan  skor  total  item  seluruhnya positif  dan  signifikan.  Semakin  tinggi  nilai  koefisien  korelasi  menggambarkan semakin  tinggi  derajat  kevalidan  item  dalam  mengukur  variabelnya.  Tampak  bahwa item-item  variabel  memiliki  nilai  koefisien  korelasi  antara  0,457  -  0,712  dengan  nilai thitung  lebih  besar  daripada  ttabel.  Sehingga  dengan  demikian  semua  pernyataan  dalam kuesioner  untuk  variabel  implementasi  audit  internal  adalah  valid.  Untuk  itu kuesioner  variabel  implementasi  audit  internal  yang  digunakan  layak  untuk  diolah sebagai data penelitian.
Analisis  uji  validitas  untuk  pernyataan  variabel  impelmentasi  prinsip Good Governance (Y) dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:
Tabel 2.
Hasil perhitungan uji validitas variabel penerapan prinsip Good Governance (Y)
No. Item rItem- Total thitung ttabel Keputusan Kesimpulan 1. 0.524 3.759129 2.00758 sig. (thitung > ttabel) Valid 2. 0.418 3.002538 2.00758 sig. (thitung > ttabel) Valid 3. 0.465 3.338331 2.00758 sig. (thitung > ttabel) Valid 4. 0.702 5.027908 2.00758 sig. (thitung > ttabel) Valid 5. 0.596 4.273283 2.00758 sig. (thitung > ttabel) Valid 7. 0.722 5.169944 2.00758 sig. (thitung > ttabel) Valid 8. 0.555 3.980902 2.00758 sig. (thitung > ttabel) Valid
9. 0.56 4.016141 2.00758 sig. (thitung > ttabel) Valid 10. 0.314 2.257592 2.00758 sig. (thitung > ttabel) Valid Sumber: (Data Olahan)
ttabel = t0,05= 2.00758
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  seluruh  item  penerapan  prinsip good governance valid.  Koefisien  korelasi  antara  skor  item  dengan  skor  total  item seluruhnya positif dan signifikan. Semakin tinggi nilai koefisien korelasi menggambarkan  semakin  tinggi  derajat  kevalidan  item  dalam  mengukur  variabelnya. Tampak  bahwa  item-item  variabel  memiliki  nilai  koefisien  korelasi  antara  0,471  - 0,722  dengan  nilai  thitung  lebih  besar  daripada  ttabel.  Sehingga  dengan  demikian  semua pernyataan  dalam  kuesioner  untuk  variabel  implementasi  prinsip good  governance adalah  valid.  Untuk  itu  kuesioner  variabel  implementasi  prinsip good  governance yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

## Analisis Uji Reliabilitas
Keandalan  ( realibility )  suatu  prngukuran  merupakan  indikasi  mengenai stabilitas  dan  konsistensi  dimana  instrument  mengukur  konsep  dan  membantu menilai  “ketepatan”  sebuah  pengukuran  (Sekaran,  2006:  40).  Uji  reliabilitas digunakan  untuk  menguji  kekonsistenan  pernyataan  yang  berhubungan  dengan tindakan  supervisi  dapat  dipercaya  atau  diandalkan,  salah  satu  teknik  yang  dapat digunakan  adalah Cronbach  Coefficient  Alpha yaitu  suatu  formula  untuk  mengetahui konsistensi  reliabilitas  internal  ketika  suatu  skala  pengukuran  terdiri  dari  beberapa item.  Pengujian  reliabilitas  dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah  alat  ukur  tersebut  sudah reliabel,  yang  artinya  konsisten  dalam  mengukur  apa  yang  ingin  diukur. Hasil  pengujian  reliabilitas  terhadap  semua  variabel  dalam  penelitian  ini  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Hasil perhitungan uji reliabilitas instrument penelitian Variabel Koefesien Reliabilitas Keterangan Implementasi Audit Internal (X2) 0.752 Reliabel Implementasi Prinsip Good Governance 0.734 Reliabel Sumber: (Olahan Data Lampiran) Hasil  perhitungan  nilai  reliabilitas  pada  tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa untuk variabel
implementasi audit internal (X)
diperoleh nilai reliabilitas  sebesar  0,752  dan  untuk  variabel  implementasi  prinsip good  governance (Y)  diperoleh  nilai  reliabilitas  sebesar  0,734.  Terlihat  bahwa  masing  masing  variabel  memiliki nilai  koefisien  reliabilitas  >  0,70  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  item  dari  adalah reliabel dan dapat diuji lebih lanjut.

## PEMBAHASAN
Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan  audit  internal  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  penerapan prinsip good  governance .  Hal  tersebut  berdasarkan  hasil  uji  statistik  diperoleh  R  =  0,481 dengan nilai signifikansi 0,016 < 0,05 sehingga H 0 ditolak dan H 1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa  semakin  baik  pelaksanaan  audit  internal  (X)  maka  akan  semakin  baik  pula Good Governance (Y).  Dari  nilai  R  pelaksanaan  audit  internal  dan Goodgovernance sebesar  0.481, dan  besarnya  pengaruh  langsung  adalah  23.1%  yang  artinya  menurut  kategori  Guiford pengaruh tersebut moderat. Masih ada 76.9% atau pengaruh variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh  X  yang  tidak  diteliti.  Berikut  ini  adalah  tabel  yang  menunjukan  hasil  perhitungan statistika dengan menggunakan SPSS
Tabel Koefesien Determinasi Mode l R R Square  Adjusted  R Square Std.  Error  of the Estimate 1 .481 a .231 .235 2.75322
a. Predictors: (Constant), X
Uji  hipotesis  secara  parsial  pelaksanaan  audit  internal  berpengaruh  positif  terhadap goodgovernance “Semakin  baik  pelaksanaan  audit  internal,  maka  akan  semakin  baik good governance ”.  Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  tersebut  ditemukan  bahwa  pelaksanaan  audi t internal  berpengaruh  positif  secara  parsial  terhadap good  governance .  Hal  ini  berarti  ada kecenderungan  bahwa  pelaksanaan  audit  internal  yang  lebih  baik  mampu  mendorong good governance yang lebih baik. Berdasarkan kontribusi pengaruhnya terhadap good governance , pelaksanaan audit internal menyumbangkan pengaruh sebesar 23.1 %, (arah pengaruh positif), yang  diperoleh  sebagai  nilai  kuadrat  dari  R=  0,481.  Maknanya  bahwa  sumbangan  23.1% variabel goodgoverance dijelaskan  oleh  variabel  pelaksanaan  audit  internal  dan  sisanya (epsilon) sebesar 76.9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Menurut kategori Guilford  pengaruh  yang  diberikan  pelaksanaan  audit  internal  ini  masuk  dalam  kategori moderat.  Pelaksanaan  audit  internal  dapat  mendorong  penerapan  prinsip good  governance yang lebih baik. Walaupun mempunyai pengaruh yang sangat lemah namun pelaksanaan audit internal mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerapan prinsip good governance , hal ini menandakan ada kecenderungan bahwa Pelaksanaan audit internal yang lebih baik mampu mendorong good governance yang lebih baik.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  Audit  Internal  mempunyai  pengaruh  positif  sebesar  23.1%  terhadap Good Governance di  Propinsi  Banten.  Hal  ini  berarti  ada  kecenderungan  bahwa  pelaksanaan  audit internal yang lebih baik mampu meningkatkan pelaksanaan prinsip good governance yang lebih baik.
Saran
1. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  pengembangan  literatur akuntansi  khususnya  akuntansi  sektor  publik  dalam  bidang  audit  internal  dan good governance . Selain itu juga bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti  dan  tertarik  dengan  judul  ini  ataupun  ada  variabel  yang  mungkin  sama, diharapkan  untuk  lebih  mengembangkan  variabel  implementasi  audit  internal  dan penerapan prinsip good governance bukan hanya pada pemerintah daerah di Propinsi saja melainkan pada pemerintahan Indonesia seluruhnya.
2. .Dalam meningkatkan pelaksanaan audit internal, disarankan kepada inspektorat  pemerintah  daerah  di  Propinsi  Banten  untuk  meningkatkan kualitas pelaksanaan audit internal, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi  kegiatan  audit  kepada  pihak  SKPD  yang  lebih  baik  dengan  cara auditor  harus  lebih  memahami  karakter  auditi  dan  pemahaman  komunikasi audit.
3. Dalam  meningkatkan  pelaksanaan  prinsip good  governace ,  disarankan  kepada pemerintah daerah di Propinsi Banten untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan  prinsip good  governance ,  khususnya  yang  berkaitan  dengan pemahaman pelaksanaan proses partisipasi masyarakat dengan adanya pedoman  yang  jelas  mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam  ikut  serta menentukan keputusan kebijakan pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA
Asere  Thomas,  2009. Internal  Auditing  in  the  Public  Sector:  Promoting  Good Governance  and  Performance  Improvement. The  International  Consortium  on Governmental Financial Management (ICGFM) Volume IX number 1
Bappenas,  (2007).  Penerapan  Tata  Kepemerintahan  Yang  Baik.  Sekretariat  Tim Pengembangan  Kebijakan  Nasional  Tata  Kepemerintahan  Yang  Baik  Bappenas, Jakarta.
Bappenas,  2007.  Modul  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Tata  Kepemerintahan  Yang  Baik. Sekretariat  Tim  Pengembangan  Kebijakan  Nasional  Tata  Kepemerintahan  Yang Baik. Jakarta
Indra Bastian,2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta
Konsorsium  Organisasi  Profesi  Auditor  Internal,  2004.  Standar  Profesi  Auditor  Internal (SPAI). Jakarta
Muindro  Renyowijoyo,  2012.  Akuntansi  Sektor  Publik  Organisasi  Sektor  Non  Laba.  Mitra Wacana Media. Jakarta.
Payaman J, Simanjuntak (2005). Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: LPFE UI Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  79  Tahun  2005  Tentang  Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah STAN, (2007). Dasar-dasar Audit Internal Sektor Publik. STAN, Jakarta
Soekrisno Agoes, 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik Edisi Ketiga. Jilid II (cetakan Ke 5 2009). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta Spencer, Picket KH, 2005. THE ESSENTIAL HANDBOOK OF INTERNAL AUDITING. Jhon Wiley & Sons Ltd, West Sussex, England. ISBN-13 978-0- 470-01316-8