## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia) JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Stephen Koos (Munchen University Germany) Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## Editor in Chief
Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar

## Alamat Redaksi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. I NO. 1 JUNI 2013

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1 Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking Law Djawahir Hejazziey

## 11
Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris  Berdasarkan UU

## No. 30 Tahun 2004

## Aliya Sandra Dewi

## 25 Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia Nahrowi
39 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang
Septa Candra
57
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia:  Perspektif Teori

## Hukum
Ahmad Mukri Aji

## 75 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi

## Burhanudin

## 85 Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana Erdianto Effendi

## 101 Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional
Maya I. Notoprayitno

## 109
Kedudukan  dan  Daya  Mengikat  Konvensi  Denhaag  1954  Tentang Perlindungan  Obyek  Budaya  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Terhadap Pihak-Pihak  Yang  Bersengketa  (Amerika  Serikat-Irak)  Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional

## Hilda

## 123 Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia
Asep Syarifuddin Hidayat
137 Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif) Hotnidah Nasution
151 Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments

## Ahmad Tholabi Kharlie

## Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia 
(Analisis Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)

## Ahmad Mukri Aji
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta
E-mail: mukri_aji@yahoo.com
Abstract: Eradicating  Criminal  Acts  of  Terrorism  in  Indonesia:  Legal  Theory Perspective. The  terrorist  attacks  on  September  11th  2001  has  fundamentally changed  the  United  States  and  the  world's  understanding  towards  the  dangers posed by terrorism. As a result, the Act (Act) Anti-Terrorism Law No. 15 and 16 of 2003 was regulated and legalized by the House of Representatives (DPR). Anti- Terrorism  Act  is  expected  to  provide  support  functions  as  a  component  of  the rule of law and a fair legal basis, and effectively prevent the occurrence of acts of terrorism.  This  article  focused  on  analyzing  the  anti-terrorism  act  based  on  the applicable legal theory.
Keywords: terrorism, law, legal theory
Abstrak: Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Perspektif Teori Hukum. Serangan  teroris  11  September  2001  secara  fundamental  mengubah pemahaman Amerika Serikat (AS) dan dunia mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh  terorisme.    Imbas  dari  hal  ini  berakibat  pada  gagasan  dan  ide  untuk meregulasi Undang-Undang (UU) AntiTerorisme Indonesia yaitu UU No. 15 dan 16 Tahun 2003, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU Anti- Terorisme tersebut diharapkan berfungsi sebagai komponen pendukung prinsip penegakan hukum dan memberikan dasar hukum yang adil, serta secara efektif mencegah  terjadinya  aksi  terorisme.  Dalam  hal  ini  dilakukan  pengkajian  UU tersebut berdasarkan teori hukum.
Kata Kunci: terorisme, undang-undang, teori hukum
DOI: 10.15408/jch.v1i1.2980
 Naskah diterima: 10 Maret 2013, direvisi: 23 Mei 2013, disetujui untuk terbit: 24 Juni 2013.

## Pendahuluan
Tragedi runtuh dan ambruknya Gedung Kembar WTC (World Trade Centre) di New Yok USA diterjang dua pesawat sipil, dan rusak beratnya gedung  Pentagon yang  menjadi  markas  besar  Departemen  Pertahanan  AS  dihantam  oleh  sebuah pesawat  lain  (11  September  2001),  telah  mendorong  masyarakat  Internasional  untuk meningkatkan  kewaspadaannya  terhadap  ancaman  bahaya  terorisme  dalam  segala bentuk dan manifestasinya, karena aksi terorisme ini dapat saja terjadi, kapan saja, di mana saja tanpa mengenal waktu dan lokasi. Secara spesifik, di Indonesia telah terjadi beberapa  peristiwa  pengeboman  yang  mengenaskan  antara  lain  di  Legian  Bali  (12 Oktober 2002), di Hotel Marriot (5 Agustus 2003), dan beberapa peristiwa kasus bom lainnya  yang  merupakan  isu  terosisme  sebagai  isu  global  yang  perlu  disikapi  dan dicermati oleh berbagai pihak secara tepat, cepat, dan bijak. 1
Reaksi  keras  datang  dari  berbagai  lapisan,  baik  dan  kalangan  tokoh-tokoh agama,  kalangan  para  aktifis  HAM  dan  kemanusiaan,  para  ahli  hukum,  dan  dari kalangan petinggi elite politik baik yang berada di lembaga eksekutif, Legislatif dan yudikatif,  secara  bersama  mengutuk  keras  kepada  para  pelaku  yang  telah  tega melakukan  tindakan  dan  perbuatan  yang  biadab  dan  tidak  berperikemanusiaan  itu. Demikian juga, rasa empati dan simpati serta duka cita kepada para korban yang tak berdosa dan kepada keluarganya berdatangan dan berbagai tempat di tanah air dan dari kalangan dunia Internasional. 2
Untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi  persoalan  tindak  pidana  terorisme tersebut  dan  sejalan  dan  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  maka  Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  memelihara  kehidupan  yang  aman,  damai,  dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia, maka pemerintah wajib  memelihara  dan  menegakkan  kedaulatan  dan  melindungi  setiap  warga negaranya  dari  setiap  ancaman  atau  ancaman  destruktif  baik  dari  dalam  negeri maupun luar negeri. 3
Sebagai  bahan  pertimbangan  dimajukan  bahwa  terorisme  merupakan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  peradaban  serta  salah  satu  ancaman  serius terhadap  kedaulatan  setiap  Negara.  Disamping  itu,  terorisme  sudah  merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan,
1 Loudewjik.  F  Paulus, Terorisme ,  (internert,google,  2004).  Lihat  pula:  Muhammad  S.Iman, Paradigma Teroris , (Jakarta: Republika  5 September 2005), h. 5. 2 Hanya  saja,  menurut  opini  yang  diajukan  oleh  Muammad  S.  Iman,  bahwa  dengan  terjadinya beberapa peristiwa bom ini, umat slam, khususnya Indonesia, merasa satu tekanan psikologis Osama bin Laden  dan  jaringan  jama’ah  al-Islamiyyah  (Jl).  Akan  tetapi,  dibalik  itu  sebagai  yang  dikemukakan  oleh Fauzan  al-Ansari,  sebagai  politik  konspirasi  Amerika  yang  telah  memutarbalikan  fakta  menyudutkan komuniti muslim sebagai pelaku terorisme dengan tidak didukung oleh data yang kuat dan valid. Lihat: Muhammad  S.  Iman  loc.cit.  Lihat  pula:  Fauzan  al-Anshari,  konspirasi  di  balik  terror  Bom,  (Jakarta: Republika, 5 September 2003), h. 5.
3 Lihat:  Penjelasan  Atas:  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003), h. 32.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 59
perdamaian  dunia  serta  merugikan  kesejahteraan  masyarakat,  sehingga  perlu dilakukan  pemberantasan  secara  berencana  dan  berkesinambungan,  agar  hak  asasi orang banyak (public) dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. 4
Selain  itu,  adanya  komitmen  masyarakat  Internasional  dan  mencegah  dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dan berbagai konvensi Internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang mengancam  perdamaian  dan  kedamaian  umat  manusia  sehingga  seluruh  anggota perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  termasuk  Indonesia  wajib  mendukung  dan melaksanakan  revolusi  Dewan  Keamanan  PBB  yang  mengutuk  dan  menyerukan seluruh  anggota  PBB  untuk  mencegah  dan  memberantas  terorisme  melalui pembentukan peraturan undang-undang nasional negaranya. 5
Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  merespon  upaya  dan  kiat  untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme itu dengan sekaligus disahkannya dua  UU,  yaitu  UU  RI  No.  16  Tahun  2003  tentang  penetapan  peraturan  pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme menjadi Undang- Undang yang disahkan oleh presiden  RI pada tanggal 4 April 2002 atas persetujuan DPR  disamping  itu,  diperkuat  pula  dengan  UU  No.  15  Tahun  2003  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  No.  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  pada  Peristiwa  Peledakan  Bom  di  Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU yang disahkan pada tanggal 4 April 2003 atas persetujuan DPR. 6
Makalah  ini  secara  khusus  akan  menguraikan  tentang  pengertian  terorisme, tindak  pidana  terorisme  dan  kemunculannya  dan  lintasan  sejarah.  Latar  belakang Filosofis  lahirnya  UU  No.  15  dan  16  Tahun  2003,  dan  analisis  terhadap  kedua  UU tersebut.

## Pengertian Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme
Secara  etimologis  kata  “terorisme”  berasal  dari  kata  terror  artinya menciptakan  ketakutan,  kengerian,  dan  kekejaman  oleh  seseorang  dan  golongan. 7 Sedang  dalam  bahasa  Arab  terorisme  itu  diambil  dari  kata al-irhab adalah  bentuk infinitif (masdar) dari kata  kerja “arhaba -yurhibu- irhaban” artinya: akhafa: menciptakan ketakutan dan f azza’a : membuat kengerian, kegentaran atau keterkejutan. 8
4 Penjelasan Atas: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003), h. 32.
5 Penjelasan Atas: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003), h. 32.
6 Lihat:  Himpunan  perundang-undangan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  (Jakarta: Fokus media, 2003), h. 3 dan h. 53.
7 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  pembinaan  dan  pengembangan  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1994), h. 1048.
8 Louis Ma’luf, Qamus al-Munjid fi al-Lugha wa al- a’lam, (Kairo: Dar al-Kastulikiyyah, 1987), h. 282- 283.  Lihat  pula:  Tim  Penulis  Hizbut  Tahrir  Indonesia, Konspirasi  AS  Terhadap  Isu  Terorisme  di  Indonesia,
Secara  terminologis,  terorisme  adalah  penggunaan  kekerasan  untuk menimbulkan  ketakutan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  khususnya  tujuan  politik. Sedangkan  pelakunya,  disebut  teroris  adalah  orang  yang  menggunakan  kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan politik. 9
Dinas  Inteligen  Amerika  dan  Dinas  Inteligen  Inggris  dalam  sebuah  seminar yang  diselenggarakan  pada  tahun  1979  dalam  rangka  membahas  makna  terorisme telah  menyepakati,  bahwa  terorisme  adalah  penggunaan  kekerasan  untuk  melawan kepentingan-kepentingan sipil guna mewujudkan target-target politis. 10
Menurut  konvensi  PBB  tahun  1973,  terorisme  adalah  segala  bentuk  tindak kejahatan  yang  ditujukan  langsung  kepada  Negara  dengan  maksud  menciptakan bentuk  terror  terhadap  orang-orang  tertentu  atau  untuk  kelompok  orang  atau masyarakat luas. Di lain pihak, Departemen Pertahanan AS (Departement of Defense USA) memberikan defenisi bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan  yang  mengandung  ancaman  dengan  kekerasan  atau  paksaan  terhadap individu  atau  hak  milik  untuk  memaksa  atau  mengintimidasi  pemerintah  dengan tujuan politik atau idiologi. 11
Berdasarkan  beberapa  pengertian  diatas  dapat  dipahami  bahwa  terorisme adalah  segala  bentuk  kejahatan  dalam  bentuk  kekerasan  untuk  menimbulkan  rasa ketakutan  untuk  melawan  kepentingan-kepentingan  sipil  dan  ditujukan  langsung kepada negara, atau terhadap orang-orang tertentu, dan atau kepada masyarakat luas untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.
Hal  tersebut  sejalan  dan  dikuatkan  oleh  rumusan  tindak  pidana  terorisme yang  diatur  oleh  pasal  6  Bab  III  UU  No.  15  Tahun  2003,  bahwa  tindak  pidana terorisme adalah setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau  hilangnya  nyawa  dan  harta  benda  orang  lain,  atau  mengakibatkan  kerusakan atau  kehancuran  terhadap  obyek-obyek  vital  yang  strategis  atau  lingkungan  hidup atau fasilitas hidup dan fasilitas publik atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana mati; atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 12
(Jakarta:  Hizbut  Tahrir  Indonesia,  2002),  h.  1-2.  Lihat  Pula:  Ahmad  Warson  al-Munawir, Kamus  Arab- Indonesia, (Yogyakarta: 1984), h. 576. Makna etimologis ini telah dipergunakan terdapat dalam teks ayat al- Quran, QS. 8 (al-Anfal): 60) yang berbunyi:
...مكودعو الله  ّودع هب نوبهرت
(artinya: …(yang dengan persiapan itu) kalian menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian…).
9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op.cit, h. 1048. 10 Tim Penyusun Hizbut Tahrir Indonesia, op.cit., h. 2. 11 Loudewijk, Terorisme, op.cit , h. 4.
12 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan, UU  No.  15  Tahun  2003, (Jakarta:  Fokusmedia, 2003), h. 14.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 61

## Kemunculan Terorisme Dalam Lintasan Sejarah
Menurut  Loudewijk  F.  Paulus,  sejarah  kemunculan  terorisme  telah  tumbuh sejak  beberapa  abad  yang  silam.  Hal  ini  ditandai  dengan  bentuk  kejahatan  murni berupa  pembunuhan  dan  ancaman  yang  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Perkembangannya  berawal  dari  bentuk  fanatisme  dan  radikalisme  aliran  atau kepercayaan  yang  kemudian  berubah  menjadi  pembunuhan,  baik  yang  dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap tiran/diktator.  Pembunuhan  terhadap  individu  ini  sudah  dapat  dikatakan  sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern. 13
Sebenarnya  istilah  terorisme  baru  muncul  pada  akhir  abad  ke  XIX  dan menjelang  terjadinya  perang  dunia  (PD)  1,  dan  terjadi  hampir  merata  di  seluruh permukaan  dunia.  Sejarah  mencatat  pada  tahun  1890-an  aksi  terorisme  Armenia melawan  pemerintah  Turki,  yang  berakhir  dengan  bencana  pembunuhan  massal terhadap warga Armenia pada PD 1. Pada dekade PD 1, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan idiologi komunis. 14
Pada dekade pasca PD II, dunia tak mengenal “damai.” Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang menjadi  konflik  Timur-Barat  dan  menyeret  beberapa  negara  Dunia  Ketiga kedalamnya  menyebabkan  konflik  Utara-Selatan.  Perjuangan  melawan  penjajah (kolonial),  pergolakan  rasial,  konflik  regional  yang  menarik  intervensi  (campur tangan) dari pihak ketiga, pergolakan internal dalam negeri di sekian banyak Negara Dunia  ke  III,  menjadikan  dunia  labil  dan  bergejolak.  Ketidakstabilan  dunia,  dan didukung  oleh  rasa  frustasi  dari  banyak  negara  berkembang  dalam  perjuangan menuntut  hak-hak  yang  dianggap  fundamental  dan  sah,  membuka  peluang  akan muncul dan meluasnya terorisme.
Fenomena  terorisme  sendiri merupakan gejala atau indiksi yang relatif baru yaitu pasca PD II dan meningkat sejak permulaan dasawarsa tahun 70-an. Terorisme dan  terror  telah  berkembang  dalam  wilayah  sengketa  idiologi  fanatisme  aliran  atau agama,  perjuangan  kemerdekaan,  pemberontakan,  gerilya  bahkan  terror  ini digunakan  oleh  kalangan  penguasa  (pemerintah)  dalam  rangka  mempertahankan kekuasaannya. 15
Sebagai contoh: kasus “suzannah’s Operation” yang terjadi pada tahun 1954 ketika pemerintah Israel menggelar sebuah operasi terror rahasia terhadap AS dengan sandi  “Operasi  Suzannah.”  Operasi  ini  memplot  membunuh  warga  AS  dan meledakkan  berbagai  instalasi  AS  di  Mesir.  Rencana  Israel  adalah  meninggalkan barang bukti yang keliru bahwa rezim Mesir telah melakukan sabotase ini, sehingga AS  di  belakang  Israel  berperang  melawan  Mesir.  Agen-agen  Yahudi  berhasil meledakkan  sejumlah  kantor  pos  dan  perpustakaan  AS  di  Kairo  dan  Alexanderia. Ketika  akan  meledakkan  bioskop  AS,  Metro  Goldway  Meyer  Theatere,  bom  agen
13 Laudewijk F. Paulus, h. 4-5.
14 Laudewijk F. Paulus, h. 4-5.
15 Laudewijk F. Paulus, h. 5.
Israel  meledak premateur. Oleh  karenanya  Mesir  maupun  AS  berhasil  mengungkap dan memberhentikan plot ini pada tahap-tahap awal. 16
Adapun  contoh  lain:  Kasus  Perang  Enam  Hari,  yang  terjadi  pada  tanggal  8 Juni pada tahun 1967. Selama perang enam hari Israel juga melakukan tindakan terror yang serius terhadap AS. Pada waktu itu, Israel menggunakan Pesawat tempur dan kapal-kapal  torpedo  tanpa  identitas, untuk  melancarkan  serangan  terhadap  kapal angkatan  laut  AS,  USS  Liberty,  yang  menewaskan  34  orang  dan  melukai  171  orang. Pertama  kali,  Israel  menyerang  AS,  USS  Liberty,  agar  armada  keenam  AS  tidak mengetahui  bahwa  pihak  Israel  adalah  pelaku  penyerangan  ini.  Tetapi,  berkat heroism dan kemampuan kapten dan kru kapal AS, USS Liberty, maka rencana Israel itu  gagal  total.  Merekapun  berhasil  mengontak  armada  keenam  bahwa  Isrel  ingin memfitnah Mesir sebagai perlaku penyerangan supaya AS perang dengan Mesir. 17
Di  samping  itu,  ada  contoh  lain:  bahwa  para  pejuang  Palestina  (PLO)  pada tanggal  15  Nopember  1988  telah  memproklamasikan  kemerdekaannya  di  Al-Jazair. Dalam  mencapai  tujuan  tersebut  pada  akhirnya  PLO  terbagi  dua  front  yaitu  front Intifada  dan  front  Gerakan  radikal  Keras (HAMAS). Bagi  Israel  PLO  bagaimanapun bentuknya  digolongkan  ke  dalam  kelompok  teroris.  Namun  di  pihak  lain,  tindakan brutal dan sadis yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap rakyat Palestina, -sebagai yang  penulis  saksikan  sendiri  pada  peristiwa  berdarah,  Jumat,  27  Juli  1996-  dengan menembaki  para  jama’ah  yang  baru  saja  menyelesaikan  shalat  jumat  yang mengakibatkan  puluhan  jamaah  tewas  dengan  tidak  diberitakan  di  media  cetak apalagi elektronik (karena diblokir tidak masuk ke lokasi kejadian), semua itu dinilai sebagai  perbuatan  terorisme.  Demikianlah  pula,  kasus  memisahkan  diri  dari pemerintahan  yang  sah  (separatis)  dapat  dicap  sebagai  gerakan  teroris  misalnya Irlandia  Republika  Army dengan  segala  bentuk  kegiatannya  dicap  sebagai  teroris oleh  pemerintahan  Inggris.  Selain  itu,  Kelompok Brigade  Merah  Italia ,  yang bertujuan  untuk  membebaskan  Italia  dari  kaum  Kapitalis  Multinasionalis,  oleh pemerintah Italia dimasukan dalam kategori kelompok teroris. 18

## Latar Belakang Filosofis Lahirnya UU No. 15 dan 16 Tahun 2003
Lahirnya  UU  No  15  tahun  2003  yang  berisi  tentang  penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme,  menjadi  Undang-Undang  tidak  ada  tujuan  lain  kecuali untuk  mewujudkannya  tujuan  nasional  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam pembukaan  UUD  1945  yakni  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  dan  ikut  serta  dalam  memelihara  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan
16 Fauzan al-Anshari, Konspirasi di Balik Teror Bom, h.5. 17 Fauzan al-Anshari, Konspirasi di Balik Teror Bom, h. 5
18 Loudelewijk F. Paulus, Terorisme, h. 6.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 63
kemerdekaan  dan  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  mutlak  diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. 19
Di  samping  itu,  bahwa  rangkaian  peristiwa  pemboman  yang  terjadi  di wilayah  Negara  Republik  Indonesia  telah  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  tanpa memandang  korban,  menimbulkan  ketakutan  masyarakat  secara  luas,  dan  kerugian harta  benda,  sehingga  menimbulkan  dampak  yang  luas  terhadap  kehidupan  sosial, ekonomi,  politik,  dan  hubungan  Internasional.  Selain  itu,  bahwa  terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan ( network ) yang  luas,  sehingga  pada  gilirannya  akan  mengancam  perdamaian  dan  keamanan nasional  dan  Internasional.  Oleh  sebab  itu,  sebagai  upaya  untuk  memulihkan kehidupan  masyarakat  yang  tertib,  dan  aman  serta  untuk  memberikan  landasan hukum  yang  kuat  dan  kepastian  hukum  dalam  mengatasi  permasalahan  yang mendesak  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme,  maka  dengan  mengacu kepada  konvensi  Internasional  dan  peraturan  perundang–undangan  nasional  yang berkait dengan terorisme, diperlukan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan setelah itu ditetapkan di dalam sebuah Undang-Undang. 20
Sebagai  latar  belakang  filosofis  dilakukannya  pemberantasan  tindak  pidana terorisme  di  Indonesia  yang  merupakan  sebuah  kebijakan  dan  langkah  antisipatif yang  bersifat  proaktif  yang  dilandaskan  kepada  azas  kehati-hatian  ( al-ihtiyat )  dan bersifat jangka panjang, antara lain:
Pertama, Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  multi  etnik  dengan beragam  dan  mendiami  ratusan  ribu  pulau-pulau  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.
Kedua, Dengan  karakteristik  masyarakat  Indonesia  tersebut  seluruh komponen  bangsa  Indonesia  berkewajiban  untuk  memelihara  dan  meningkatkan kewaspadaan  menghadapi  segala  bentuk  kegiatan  yang  merupakan  tindak  pidana terorisme yang bersifat Internasional.
Ketiga, Konflik-konflik yang terjadi belakangan ini sangat merugikan bangsa dan  negara  serta  merupakan  kemunduran  peradaban  dan  dapat  dijadikan  tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional, baik yang  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia  maupun  yang  dilakukan  oleh  orang asing.
Keempat, Terorisme  yang  bersifat  Internasional  merupakan  bentuk  kejahatan yang  terorganisasi,  sehingga  pemerintah  dan  bangsa  Indonesia  wajib  meningkatkan kewaspadaan  dan  bekerja  sama  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI).
Kelima, Pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia  tidak merupakan  masalah  hukum  dan  penegakan  hukum,  melainkan  juga  merupakan masalah  sosial,  budaya,  ekonomi  yang  berkaitan  erat  dengan  masalah  ketahanan
19 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, h. 1-2.
20 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, h. 2.
bangsa.  Sehingga  kebijakan  dan  langkah  pencegahan  dan  pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa. 21
Berdasarkan  beberapa  nilai  filosofis  tersebut  di  atas,  lahir  dan  hadirnya  UU No.  15  tahun  2003  yang  berisi  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  secara  khusus  dan  spesifik  menjadi  hal  yang  amat  strategis  untuk mengantisipasi dan memberantas berbagai bentuk tindak pidana terorisme yang akan mengancam keamanan, ketentraman, dan keutuhan seluruh rakyat di bawah Negara kesatuan Republik Indonesia.
Di samping itu, sebagaimana lahirnya UU No. 15 Tahun 2003, maka lahir pula UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  No.  2  Tahun  2002  Tentang  Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada  peristiwa  peledakan  bom  di  Bali  Tanggal  12  Oktober  2002  menjadi  Undang- Undang.
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan  hukum  lahirnya  UU  No.  16 Tahun  2003  ini,  yaitu: Pertama, Bahwa  peristiwa  pemboman  di  Bali  pada  tanggal  2 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas  serta  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  dan  kerugian  harta  benda. Kedua, Bahwa peristiwa pembomam yang terjadi di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  hubungan  Internasional  serta mengancam  perdamaian  dan  keamanan  Internasional,  sehingga  PBB  mengeluarkan resolusi  Nomor  1438  (2002)  dan  resolusi  Nomor  1371  (2001). Ketiga, Bahwa  untuk memberi  landasan  hukum  yang  kuat  dalam  mengambil  langkah-langkah  segera dalam  rangka  penyelidikan-penyelidikan  dan  penuntutan  atas peristiwa  pemboman yang  terjadi  di  Bali,  Presiden  Republik  Indonesia  telah  menetapkan  PERPU  No.  2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  terorisme,  pada  Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober Tahun 2002. 22
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  hukum  diatas,  kehadiran  UU  No.  16 tahun  2003  begitu  sangat  signifikan  untuk  mengembalikan  rasa  aman,  dan memberikan  perlindungan  kepada  segenap  masyarakat  Indonesia,  sehingga memberikan  dampak  positif  bagi  perkembangan  sosial,  ekonomi  dan  politik,  serta hubungan dengan dunia Internasional.

## Batang Tubuh UU No. 15 dan 16 Tahun 2003
UU No. 15 Tahun 2003 mengatur tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang  Pemberantasan  Tindakan  terorisme  menjadi  UU  yang  disahkan  oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan rakyat
21 Sholeh Soeady, Perpu I/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati, (Jakarta: Durat Bahagia,
2003), h. 33.
22 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, h. 50.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 65
Republik Indonesia (DPR RI), pada tanggal 4 April tahun 2003. UU No. 15 Tahun 2003 hanya  berisi  dua  pasal,  yang  terdiri  dari  2  pasal. Pasal  1 berbunyi:  “ Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4232)  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang .” Pasal  2: Undang-Undang  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan.  Agar  setiap orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undang-Undang  ini  dengan penempatkannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
Sementara itu, Perpu No.  1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU terdiri dari 8 bab 47 pasal dengan sistematikanya sebagai berikut:
Bab  I:  Tentang  Ketentuan  Umum,  yang  terdiri  dari  dua  pasal.  Pasal  1  berisi tentang  12  pengertian  dari  istilah  yang  dipergunakan  dalam  UU  ini.  Pasal  2  berisi tentang tujuan dan signifikasi dari UU ini yang berbunyi: “ Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan kebijakan dan  langkah-langkah  strategis  untuk  memperkuat  ketertiban  masyarakat,  dan  keselamatan masyarakat  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  hukum  dan  hak  asasi  manusia,  tidak  bersifat diskriminatif baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan .”
Bab  II:  Lingkup  berlakunya  UU,  yang  terdiri  dari  5  pasal.  Pasal  3  mengatur tentang ruang lingkup berlakunya terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 mengatur tentang ruang lingkup  berlakunya,  yaitu: “ Terhadap  setiap  orang  yang  melakukan  atau  bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau di Negara lain  juga  mempunyai  yurisdiksi  dan  menyatakan  maksudnya  untuk  melakukan  penuntutan terhadap pelaku tersebut. ” Ayat 2 yang mengatur tentang Negara lain yang mempunyai yurisdiksi.  Pasal  4  mengatur  tentang  lingkup  UU  ini  juga  tentang  warga  Negara  RI yang berada di luar wilayah RI, terhadap fasilitas RI di luar negri, dan yang lainnya. Pasal  5  mengatur  bahwa  tindak  pidana  terorisme  dikecualikan  dari  tindak  pidana politik,  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  politik,  dan  tindak pidana yang mempunyai motif dan tujuan politik. 23
Bab III: Esensi Tindak Pidana Terorisme, yang  terdiri dari Pasal 6 mengatur tentang  rumusan  delik  tindak  pidana  terorisme,  bahwa  setiap  orang  yang  dengan sengaja  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  menimbulkan  suasana terror  atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara  meluas  atau  menimbulkan  korbanyang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda  orang  lain,  atau  mengakibatkan  kerusakan  atau  kehancuran  terhadap  obyek- obyek  vital  yang  strategis  atau  lingkungan  hidup  atau  fasilitas  publik  atau  fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling  singkat  4  (empat) tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun. Pasal  7, mengatur tentang tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau
23 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, h. 50.
harta  benda  orang  lain,  atau  untuk  menimbulkan  kerusakan  atau  kehancuran terhadap  obyek-obyek  vital  yang  strategis,  atau  lingkungan  hidup,  atau  fasilitas publik,  atau  fasilitas  Internasional,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama seumur  hidup. Pasal  8,  memperkuat  pasal  6  yang  memuat  tentang  18  delik  yang dikatagorikan  sebagai  tindakan  terorisme.  Pasal  9, memuat  hal-hal  yang  berkait dengan  senjata  api,  bahan  peledak,  dan  bahan-bahan  lainnya  yang  berbahaya, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 3  (tiga)  tahun dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun . Pasal  10,  mengatur  tentang pelaku  yang  dengan  sengaja  menggunakan  senjata  kimia,  senjata  biologis, mikroorganisme,  radioaktif,  dan  yang  lainnya.  Pasal  11,  mengatur  tentang  dengan sengaja  menyediakan  atau  mengumpulkan  dana  dengan  tujuan  untuk  melakukan tindak pidana terorisme, dengan ancaman pidana 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Pasal 12, dengan ancaman hukuman yang sama (seperti pasal 11) mengatur tentang mengumpulkan  harta  kekayaan  untuk  mengadakan  fasilitas  melakukan  tindakan terorisme.  Pasal  13,  dengan  ancaman  hukuman  yang  sama  (pasal  11  dan  12)  bagi pihak  yang  memberikan  bantuan  atau  kemudahan  untuk  melakukan  tindakan terorisme.  Pasal  14,  mengatur  terhadap  setiap  orang  yang  merencanakan,  dan  atau menggerakkan  orang  lain  untuk  melakukan  tindak  pidana  terorisme.  Pasal  15, mengatur  tentang  setiap  orang  yang  melakukan  terorisme.  Pasal  16,  mengatur tentang:  setiap  orang  di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang  memberikan bantuan,  kemudahan,  sarana,  atau  keterangan  untuk  terjadinya  tindak  pidana terorisme.  Pasal  17,  mengatur  tentang  tindak  pidana  terorisme  yang  dilakukan oleh/atau  atas  nama  suatu  korporasi,  maka  tuntutan  dan  penjatuhan  pidana dilakukan  terhadap  korporasi  dan/atau  pengurusnya.  Pasal  18,  berkait  dengan tekhnis  penyerahan  surat  panggilan,  dan  pidana  denda  maksimal  Rp. 1000.000.000.000,-  (satu  Triliun  Rupiah),  serta  korporasi  tersebut  dicabut  izinnya. Pasal 19, mengatur tentang pidana minimal, pidana seumur hidup, dan atau pidana mati, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia 18 tahun. 24
Bab  IV:  Tindak  pidana  lain  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  terorisme, terdiri  dari  5  pasal.  Pasal  20,  memuat  setiap  orang  yang  menghalangi  proses persidangan  peradilan  terorisme  dengan  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  atau  dengan  intimidasi  terhadap  penyelidik,  penyidik,  penuntut  umum, penasihat hukum, dan atau hakim dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 21, mengatur tentang setiap orang  yang  memberikan  kesaksian  palsu,  alat  bukti  atau  barang  bukti  palsu,  dan mempengaruhi  secara  melawan  hukum  di  sidang  pengadilan,  atau  melakukan penyerangan terhadap saksi, atau terhadap petugas peradilan dengan sanksi pidana, paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun.  Pasal  22, mengatur  tentang  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mencegah,  merintangi,  atau menggagalkan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana
24 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ibid, h. 52.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 67
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal  23,  mengatur  tentang  setiap  saksi  dan  orang  lain  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  32  ayat  2,  dipidana  dengan  pidana  kurungan paling  lama  1  (satu)  tahun.  Pasal  24,  penjatuhan  pidana  minimum  sebagaimana dimaksud pada pasal 20, 21, 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia 18 tahun.
BAB  V:  Penyidikan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  terdiri  dari  10 pasal, yaitu: pasal 25, mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang  pengadilan  dalam  perkara  tindak  pidana  terorisme,  dilakukan  berdasarkan hukum  acara  yang  berlaku  (ayat  1).  Sedangkan  ayat  2,  mengatur  tentang:  untuk kepentingan  penyidikan  dan  penuntutan,  penyidik  diberi  wewenang  untuk melakukan  penahanan  terhadap  tersangka  paling  lama  6  (enam)  bulan.  Pasal  26: mengatur tentang: untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan  setiap  laporan  intelejen.  Penetapan  bahwa  sudah  dapat  bukti permulaan  harus  dilakukan  proses  pemeriksaan  oleh  ketua  atau  wakil  ketua Pengadilan Negeri, dan dilakukan  secara tertutup dalam jangka  waktu 3 (tiga)  hari. Setelah itu, ketua pengadilan negeri  segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. Pasal  27,  memuat  tentang  alat-alat  bukti  pemeriksaan  tindak  pidana  terorisme, meliputi:  alat  bukti  sesuai  dengan  yang  dimaksud  oleh  hukum  acara  pidana,  alat bukti dalam bentuk informasi secara elektronik, data, rekaman, atau informasi yang dapat  dilihat,  dalam  bentuk:  tulisan,  suara  atau  gambar,  peta,  foto,  huruf,  tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya. Pasal 28, memuat bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7 x 24 jam.  Pasal  29,  memuat  tentang  wewenang  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim memerintahkan  kepada  bank  atau  lembaga  jasa  keuangan  untuk  melakukan pemblokiran terhadap kekayaan yang merupakan hasil dari tindakan terorisme. Pasal 30, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan dari Bank atau lembaga jasa  keuangan  tentang  kekayaan  setiap  orang  yang  diketahui  atau  patut  diketahui melakukan  tindak  pidana  terorisme.  Pasal  31,  berdasarkan  bukti  permulaan  yang cukup,  penyidik  berhak  membuka,  memeriksa,  dan  menyita  surat  dan  kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya, serta menyadap pembicaraan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya, serta menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak  pidana  terorisme  atas  perintah  ketua  pengadilan  negeri  untuk  jangka  waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 32, memuat tentang saksi. Dalam pemeriksaan saksi memberikan  keterangan  tentang  terhadap  apa  yang  dilihat  dan  dialami  sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan. Pasal 33, memuat tentang saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara pidana tindak pidana  terorisme  wajib  mendapat  perlindungan  dari  Negara  atas berbagai  ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses  pemeriksaan  perkara.  Pasal  34,  perlindungan  dilakukan  oleh  aparat  penegak
hukum,  dan  aparat  keamanan,  dalam  bentuk:  perlindungan  atas  keamanan  pribadi dari  ancaman  fisik  dan  mental,  kerahasiaan  identitas  saksi,  pemberian  keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Pasal 35, memuat tentang dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tidak hadir di  sidang  pengadilan  tanpa  alasan  yang  sah,  maka  perkara  dapat  diperiksa  dan diputus  tanpa  hadirnya  terdakwa.  Pasal  36,  mengatur  tentang  korban  atau  ahli warisnya  akibat  tindak  pidana  terorisme  berhak  mendapatkan  konvensasi  atau restitusi.  Pasal  37,  memuat  bahwa  setiap  orang  berhak  memperoleh  rehabilitasi apabila oleh pengadila diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 38, memuat tentang pengajuan  konvensasi  dilakukan  oleh  korban  atau  kuasanya  kepada  menteri keuangan  berdasarkan  amar  putusan  pengadilan  negeri.  Pasal  40,  memuat  tentang pelaksanaan  pemberian  konvensasi  dan/atau  restitusi  dilaporkan  oleh  menteri keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada ketua pengadilan yang mmutus perkara. Pasal  41,  memuat  tentang  pelaksanaan  pemberian  konvensasi  dan/atau  restitusi kepada pihak  korban  melampaui batas, korban ahli  warisnya dapat melaporkan  hal tersebut  kepada  pengadilan.  Pasal  42,  memuat  tentang  dalam  hal  pemberian konvensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan. 25
Bab  VII:  Kerjasama  Internasional,  terdiri  dari  1  (satu)  ayat,  yaitu:  pasal  43, memuat  tentang  dalam  rangka  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana terorisme,  pemerintah  melaksanakan  kerja  sama  internasional  dengan  Negara  lain dalam bidang intelejen, kepolisian dan kerja sama tekhnisnya  yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme.
Bab VIII: ketentuan Penutup, yang terdiri dari 4 (empat) pasal, yaitu: Pasal 44, yang  mengatur  tentang  kewenangan  atasan  yang  berhak  menghukum.  Pasal  45: memuat  tentang  presiden  dapat  mengambil  langkah-langkah  untuk  merumuskan kebijakan  dan  langkah-langkah  operasional  pelaksanaan  Perpu  tindak  pidana terorisme. Pasal 46: memuat tentang Perpu ini tidak dapat diperlakukan surut untuk tindakan  hukum  bagi  kasus  tertentu  sebelum  mulai  berlakunya  Perpu  ini,  yang penerapannya  ditetapkan  dengan  UU  dan  Perpu  sendiri.  Pasal  47:  memuat  tentang Perpu ini mulai belaku sejak diundangkan. UU ini ditetapkan oleh presiden RI pada tanggal 18 Oktober 2002. 26

## Analisis Berdasarkan Teori Hukum
Hadir  dan  eksisnya  hukum  dalam  bentuk  peraturan  dan  perundang- undangan  di  tengah-tengah  masyarakat  tidak  ada  tujuan  dan  fungsi  lain  kecuali untuk mengayomi, melindungi, dan menciptakan stabilitas, keteraturan, ketentraman dan ketertiban. Demikian teori yang diajukan oleh Authony Anot, sebagaimana pula telah dikuatkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukum merupakan suatu sarana yang
25 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ibid, h. 54.
26 Ibid, h. 2-3.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 69
dapat  mengubah  prilaku  masyarakat  untuk  menuju  ke  arah  tujuan  dan  fungsi  dari hukum itu sendiri. 27 Sehingga, dengan dan berdasarkan norma hukum yang eksis dan leading di tengah masyarakat itu, menurut H.L. Hart dalam bukunya The Concept of Law, diharapkan  menjadi  sebuah  kewajiban  ( duty )  yang  mesti  dilaksanakan  oleh setiap anggota lapisan masyarakat hukum tersebut. 28
Sejalan  dengan  pandangan  tersebut  seorang  tokoh  aliran  positivisme  Jhon Austin  (1790-1859),  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Theo  Huibers, telah  berpendapat bahwa  hukum  merupakan  sekumpulan  aturan-aturan  yang  mengandung  perintah- perintah,  yang  dapat  ditaati  setiap    anggota  masyarakat,  dimana  mereka  merasa terikat  terhadap  hukum  tersebut,  di  samping  menghindari  ancaman  sanksi  jika mengabaikan norma hukum tersebut. 29
Secara  khusus,  pemikiran-pemikiran  teori  hukum  yang  mengkaji  tentang hukum sebagai alat pembaharuan dan rekayasa sosial (masyarakat) telah dikenalkan oleh  seorang  sarjana  Amerika  bernama  “ An  Introduction  to  the  Philosopy  of  Law ,” sebagai yang dikutip oleh Lili Rasyidi, yang sangat popular, dikenal dengan ” Law as tool  of  sosial  engineering”  (Hukum  sebagai  alat  yang  merekayasa  dan  membentuk masyarkat). 30
Menurut  Mukhtar  Kusumaatmaja,  bahwa  hukum  itu  sebenarnya  bukan sebagai alat (as a tool), tetapi hukum itu tampil sebagai ”sarana” dalam membina dan membentuk serta memperbaharui kehidupan masyarakat. 31
Menurut  Rescou  Pound,  ada  tiga  klasifikasi  dan  penggolongan  utama  yang mesti dilindungi oleh hukum, yaitu:
Pertama, Kepentingan  Umum (Public  Interest) . Adapun  kepentingan  umum (Public  Interest) ini  terdiri  dari  dua  kepentingan  umum  yang  primair,  yaitu:  (1). Kepentingan  Negara (state) dalam  tugas  dan  fungsinya  untuk  memelihara kepribadian  dan  hakikat  Negara  ( as  juristic  person  in  the  maintenance  of  its  personality and subtance ). (2). Kepentingan Negara sebagai pengawas dari kepentingan sosial (the interest of the state as a guardian of social interest ).
Kedua, Kepentingan  orang  perorangan (Individual  Interest). Berkait  dengan kepentingan  individual  ini  oleh Pound dibagi  menjadi  tiga  kepentingan,  yaitu:  (1). Kepentingan  Kepribadian  ( Interest  Personality ).  (2).  Kepentingan  dalam  hubungan rumah  tangga  ( Interest  Of  the  materils ).  (3).  Kepentingan  berkait dengan  harta  benda (Sosial Interest).
Ketiga, Kepentingan  masyarakat (sosial  Interest).  (1). Kepentingan kemasyarakatan  tentang  kesusilaan  umum  yang  menaruh  perhatian  terhadap perlindungan  tata  susila  masyarakat.  (2).  Kepentingan  kemasyarakatan  mengenai
27 Soejono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.188. 28 H.L. Hart, The Concept of Law, (New York: Oxford University Press, 1994), h. 26-27. 29 Theo Huibers, Falsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 40-41.
30 Lili Rasyidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 62-63. 31 Ibid, h.  83.  Lihat  pula:  Mukhtar  Kusumaatmaja, Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum nasional, (Jakarta: Binacipta, 1987), h. 9.
pemeliharaan  sumber-sumber  kemasyarakatan.  Hal  ini  menjadi  tuntutan  atau menjadi  keperluan,  dan  atau  hajat  yang  dibutuhkan  dalam  kehidupan  sosial  yang beradab.  (3).  Kepentingan  kemasyarakatan  mengenai  kemajuan  umum  dalam kehidupan (the social interest in general progress) , yaitu kepentingan masyarakat untuk maju terus dalam berbagai kehidupan. 32
Cara  pandang  Rescoe  Pound  ini  sejalan  dan  memperkuat  teori  yang dikemukakan  oleh Jhering dan Bentham. Teori  yang  dimajukannya  adalah  cara pendekatan  hukum  dengan  menganggap  hukum  sebagai  satu  alat  untuk  mencapai tujuan  kemasyarakatan  dan  satu  alat/instrument  untuk  perkembangan kemasyarakatan  ( the  approach  of  law  as  a  means  to  a  social  end  and  as  an  instrument  in social development ). 33
Berdasarkan  beberapa  teori  hukum  sebagai  yang  telah  dikemukakan  pada bagian terdahulu  dapat disimpulkan bahwa hadir dan eksisnya UU No. 15 dan No. 16  tentang  pemberantasan  Pidana  Terorisme sebagaimana  sudah  dijelaskan,  sangat tepat  dan  strategis  sekali  untuk  mengatasi  berbagai  keresahan  dan  rasa  takut  di tengah  kehidupan  masyarakat,  khususnya  setelah  terjadinya  peristiwa  peledakan Bom,  baik  di  Legian  Bali,  di  Hotel  Marriot,  di  Mac  Donald  Mall  Makasar,  di  Ruko Riau, dan di beberapa tempat lainnya di tanah air Indonesia tercinta.
Oleh sebab itu, ada beberapa catatan dalam bentuk analisis penulis terhadap UU  No.  15  dan  16  Tahun  2003  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, antara lain:
Pertama, lahirnya UU Pemberantasan tindakan terorisme ini dilatar belakangi oleh  tujuan  mulia  yaitu  mewujudkan  tujuan  nasional  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  pembukaan  UUD  1945  yakni  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  serta  dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlakukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. 34
Hemat  penulis,  tujuan  hadirnya  UU  tersebut  sejalan  dengan  teori Rescoe Pound, bahwa  hukum  dan  perundang-undangan  adalah  alat  atau  sarana  untuk merealisir Publik  Interest (Kepentingan  Umum)  yaitu  kepentingan  negara  untuk melakukan  tugas  dan  fungsinya  yaitu  melindungi,  mengayomi,  dan  menciptakan stabilitas, keteraturan dan ketentraman di dalam kehidupan masyarakat. 35
Kedua, Latar  belakang  filosofis  dilakukan  pemberantasan  tindak  pidana terorisme  di  Indonesia  merupakan  sebuah  kebijakan  dan  langkah  antisipatif  yang bersifat  proaktif  yang  dilandaskan  kepada  azas kehati-hatian  ( al-ihtiyat )  dan  bersifat jangka  panjang,  antara  lain:  (1).  Masyarakat  Indonesia  adalah  sebagai  masyarakat
32 Soetikso, Filsafat Hukum, Bagian II, (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2003), h. 78-79. 33 Ibid.
34 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, op. cit., h 1-2. 35 Soetkno, op.cit., h. 78-79.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 71
multi  etnik  dengan  beragam  dan  mendiami  ratusan  ribuan  pulau.  (2).  Seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi  segala  bentuk  kegiatan  tindak  pidana  terorisme  yang  bersifat internasional.  (3).  Konflik-konflik  yang  terjadi  akan  menjadi  lahan  subur berkembangnya  tindak  pidana  terorisme  yang  bersifat  internasional,  baik  yang dilakukan oleh warga Republik Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing. (4). Terorisme Internasional merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir, sehingga pemerintah  dan  bangsa  Indonesia  wajib  meningkatkan  kewaspadaan  dan  bekerja sama memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. (5). Pemberantasan tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia  tidak  hanya  menjadi  masalah  hukum  dan penegakan hukum, melainkan pula masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa.
Penulis berpendapat bahwa tujuan filosofis hadirnya UU No 15 dan 16 Tahun 2003  ini  sesuai  dengan  teori  yang  dimajukan  oleh Antony  Anot bahwa  UU  ini  dapat mengubah  perilaku  masyarakat (social  behavior) menuju  masyarakat  yang  tertib,  taat hukum,  dan  disiplin.  Di  samping  itu,  sebagaimana  teori  yang  dimajukan  oleh  H.L. Hart,  para  warga  masyarakat  merasa  mempunyai  sebuah  kewajiban (duty) dengan penuh  kesadaran  untuk  menghindari  tindak  pidana  terorisme,  karena  perbuatan tersebut  akan  merugikan  dan  menghancurkan  baik  diri  sendiri,  keluarga,  dan merusak tertib dan damainya kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara.
Ketiga, Tujuan  dan  signifikasi  dari  UU  No.  15  dan  16  Tahun  2003  ini  secara tegas  dikemukakan  oleh  pasal  2  UU  ini:  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme dalam UU ini merupakan  kebijakan langkah strategis untuk  memperkuat ketertiban masyarakat,  dan  keselamatan  masyarakat  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  hukum dan  hak  asasi  manusia,  tidak  bersifat  diskriminatif,  baik  berdasarkan  suku,  agama, ras,  maupun,  antar  golongan.  Sikap  tegas dari  UU  ini,  menurut  pandangan  penulis, sangat relevan dengan teori Jhering dan Bhentam serta Mukhtar Kusumaatmaja, bahwa teori  yang  dimajukan  adalah  sebuah  alat  untuk  mencapai  tujuan  masyarakat  yang tertib  dan  tentram.  Di  samping  itu,  hukum  itu  tampil  sebagai  alat/instrument perkembangan  masyarakat,  sekaligus  membina  dan  memperbaharui  kehidupan mereka.
Undang-undang  ini  tampil  sebagai  sarana  untuk  menjadikan  masyarakat Indonesia tertib, aman, dan damai. Sehingga, masyarakat dapat berkonsentrasi untuk memperbaiki tarap kehidupannya, khususnya dalam bidang ekonomi, sesuai dengan kapasitasnya dan dapat ikut serta dan berperan aktif dalam rangka membangun baik pembangunan fisik materil maupun pembangunan mental spiritual.
Keempat, Esensi  Tindak  pidana  terorisme  diatur  dalam  bab  III,  yang  terdiri dari 14 pasal, antara lain tertuang pada pasal 6 yang mengatur tentang rumusan delik pidana  terorisme  dengan  jelas  dan  tegas  menyatakan  bahwa:  setiap  orang  yang dengan  sengaja  menggunakankekerasaan  atau  ancaman  kekerasan  menimbulkan korban  yang  bersifat  massal,  dengan  cara  merampas  kemerdekaan  atau  hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap  obyek-obyek  vital  yang  strategis  atau  lingkungan  hidup  atau  fasilitas
internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Menurut pandangan penulis, bahwa aturan dan norma hukum tersebut telah jelas  dan  tegas    mengatur  tentang  tindak  pidana  terorisme,  disertai  dengan  sanksi hukum  yang  tegas  dengan  ancaman  hukuman  mati,  seumur  hidup,  atau  penjara minimal 4 Tahun maksimal 20 Tahun. Hal tersebut sejalan dengan teori yang diajukan oleh  Jhon  Austin,  karena  di  dalam  UU  ini  mengandung  aturan-aturan  yang  berisi larangan-larangan untuk melakukan delik tindak pidana terorisme yang diharapkan dapat ditaati oleh setiap anggota masyarakat, di mana mereka merasa terikat dengan UU tersebut, di samping menghindari ancaman sanksi jika mengabaikan, atau bahkan melawan norma hukum yang ada pada UU tersebut.
Tertangkap  dan  diadilinya  Imam  Samudra  sebagai  pelaku Bom  Bali  dengan vonis hukuman mati oleh sidang majelis hakim pengadilan negeri Bali, demikian juga Amrozi, Ali Imran dan yang lainnya, memberikan indikasi bahwa UU tersebut telah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat.
Namun di balik itu, ada beberapa hal yang menurut hemat penulis, dianggap sebagai titik kelemahan dalam pelaksanaan dan penegakan UU ini, yaitu:
Pertama, Bab  IV  berkaitan  dengan  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan di  sidang  pengadilan,  khususnya  pasal  26  yang  berbunyi: Untuk  memperoleh  bukti permulaan  yang  cukup,  penyidik  dapat  menggunakan  setiap  laporan  intelejen. Dalam pelaksanaan  di  lapangan,  sebagai  bukti  permulaan  yang  cukup  untuk  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (lihat: pasal 25) seseorang dapat ditahan  dengan  laporan  yang  bersifat  subyektif.  Sehingga,  dapat  berakibat  adanya salah  tangkap,  atau  penangkapan  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur.  Hal  tersebut dapat  dibuktikan  dengan  protes  seribu  kyai  NU  atas  telah  ditangkap  dan  culiknya beberapa aktifis masjid, baik komentar ketua PBNU, Hasyim Mujadi, dan diperkuat oleh  ketua  DPR  RI,  Akbar  Tanjung,  sebagai  tindakan  kegegabahan  pihak  kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana terorisme. 36
Kedua, Pasal  28  mengatur  bahwa  penyidik  dapat  melakukan  tindak  pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penulis berpendapat, di samping kemungkinan  besar  adanya  laporan  yang  bersifat  subyektif  dari  intelejen,  juga dengan memungkinkan adanya intervensi dari penguasa dengan kepentingan politik atau pressure dari  pihak  luar  negeri  yang  mempunyai  misi  tertentu.  Hal  ini  akan mendorong  tindakan overacting dari  pihak  penyidik  untuk  bertindak  gegabah, misalnya  penahanan  yang  tidak  disertai  dengan  surat  perintah  penangkapan  dan penahan  (SP3)  seperti  yang  terjadi  pada  Abu  Bakar  Ba’asyir  yang  ditahan  secara paksa. 37
Ketiga, Pasal  31  ayat  1  huruf  (b)  mengatur  bahwa  menyadap  pembicaraan melalui  telepon  atau  alat  komunikasi  lain  yang  diduga  digunakan  untuk
36 Harian  Rakyat  Merdeka, Seribu  Kapolri  Datangi  kapolri  Tanyakan  Soal  Penculikan, (Jakarta,  18 September 2003), h. 1.
37 Harian Umum Republika, Ba’asyir Dibawa Paksa, (Jakarta: 26 April 2004), h. 6.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 73
mempersiapkan,  merencanakan,  dan  melakukan  tindak  pidana  terorisme.  Pasal  ini pun  akan  menimbulkan  titik  rawan  di  dalam  pelaksanaan  penyidikan  di  lapangan. Jika pelaksanaan pihak penyidik gegabah, akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak  asasi  dan  privasi  yang  dimiliki  dari  pihak  yang  belum  terbukti  bersalah berdasarkan hukum.
Berdasarkan  beberapa  titik  kelemahan  tersebut  diatas,  penulis  berpendapat bahwa  nuansa  UU  No.  15  dan  16  Tahun  2003  masih  bersifat  represif.  Philipe  Nonet dan  Philip  Setznick  menyebutnya  sebagai repressive  law (hukum  yang  represif), sebagai  salah  satu  tipe  hukum  dalam  masyarakat,  di  samping Autonomous  Law (Hukum  Otonom)  dan Responsive  Law (Hukum  responsif).  Nonet  telah  membuat karakter  listrik  hukum  represif,  antara  lain:  tujuan  hukumnya  untuk  menciptakan order  (ketertiban) secara  paksa,  dengan  aturan (rule) sebagai  salah  satu  yang  kasar dan mendetail, alasannya: cepat dan khusus, politik: hukum tunduk pada politik, dan seterusnya. 38 Hal  tersebut  mengingatkan  kepada  penulis,  bahwa  menjelang  lahirnya Perpu  dan  apalagi  pengesahan  UU  No.  15  dan  16  Tahun  2003  demo  dari  berbagai kalangan  membanjiri  gedung  DPR  khususnya  para  mahasiswa,  sebagai  bentuk penolakan terhadap hadirnya UU ini. Allahu ‘alamu bi as-sawab, Amin.

## Kesimpulan
Terorisme  merupakan  tindak  pidana  yang  sangat  menakutkan  bagi  warga masyarakat  dunia  maupun  masyarakat  Indonesia.  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945  wajib  melindungi segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Oleh  karena  itu Negara  berkewajiban  untuk  melindungi  seluruh  warga  negaranya  dari  setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  merupakan  kebijakan  Legislatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia.
Hukum  pidana  sebagai  sarana  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003, antara lain dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi tersebut diformulasikan dalam kelompok Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak  Pidana  Terorisme.  Dalam  penerapannya  ternyata  Undang-Undang  tersebut masih  mengalami  hambatan  dan  kekurangan-kekurangan  sehingga  perlu  dilakukan perubahan-perubahan untuk masa yang akan datang.
38 Philipe  Nonet  and  Philip  Setznick, Law  And  society  in  Transition  Toward  Responsive  Law, (New York:    Harper  Colophon  Books,  1978),  h.  29.  Lihat  pula:  Khuzaifah  Dimyati, Studi  tentang  perkembangan Pemikiran  Hukum  di  Indonesia  1945-1990, Surakarta:  Univ.  Muhammadiyah  Surakata,  2004),  h.  101-102. Bandingkan: Mahfud MD, Perkembangan Politik Hukum, Disertai Doktor, (Yogyakarta: UGM, 1993), h. 61.

## Pustaka Acuan

## Al-Qur’an al karim
Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus Arab – Indonesia, (Yogyakarta, 1984).
Fauzan  al-Anshari, Konspirasi  dibalik  Teror  Bom, (Jakarta:  Republika,  5  September 2003).
Harian Umum Republika, Ba’asyir dibawa Paksa, (Jakarta, 26 April 2004). H.L Hart, The Concept of Law, (New York: Oxford University Press, 1994).
Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,
(Jakarta: Fokus Media, 2003).
Khuzaifah  Dimyati, Studi  tentang  perkembangan  Pemikiran  Hukum  di  Indonesia  1945- 1990, Surakarta: Univ. Muhammadiyah Surakata, 2004). Lili Rasyidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993). Loudewijk F. Paulus, Terorisme, (Internet, Google, 2004).
Louis Ma’luf, Qamus al-Munjid fi al-Lugah wa al-A’lan, (Kairo: Dar al-Katstulikiyyah, 1987).
Muhammad S. Imam, Paradigma Terorisme, (Jakarta: Republika, 5 September 2003). Mukhtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum nasional, (Jakarta: Binacipta, 1987).
Philipe Nonet and Philip Setznick, Law And society in Transition Toward Responsive Law, (New York:  Harper Colophon Books, 1978).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasab Tindal: Pidana Terorisme, (Jakarta Durat Bahagia, 2003). Roscoe Pound, Social Control Through Law, (New Haven: Yale University, 1942).
Sholeh  Soeaidy,  Perpu  1/2002  Terorisme  Ditetapkan  Presiden  Megawati , (Jakarta Durat Bahagia, 2003).
Soetikso, Filsafat Hukum, Bagian II, (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2003) Theo Huibers, Falsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius,1990).
Tim Penulis Hizbut-Tahrir Indonesia, Konspirasi AS Terhadap Isu Terorisme di Indonesia, (Jakarta: Hizbut-Tahrir Indonesia, 2002).
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1994). Soejono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum. (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada,2001).