Volume 7, Nomor 1, Januari 2024.
Editorial Office  : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Memaknai Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan Dalam Perspektif Keadilan Sosial
Izzy Al Kautsar
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183, +62 274 387656 Email: Izzy.alkautsar@umy.ac.id
Article Abstract Article History
Received: Jun 08, 2023; Reviewed: Jun 22, 2023; Jul 11, 2023; Accepted: Jul 27, 2023;
Published: Aug 11, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v7i1.19983
This paper intends to harmonize and analyze the conception of the idea of fair and prosperous business competition, attempt to find the essence of  business  competition based on social  justice, and provide a theoretical contribution to the enforceability of business competition  law,  especially  providing  practical  offers  for  the business competition supervisory commission. This research uses normative method with conceptual and statutory approaches. The results of the research show that the paradigm of fair and welfare business  competition  is  seen  in  the  nuances  of  harmonious  and ideal competition to maintain the principles of competitive justice,
efficiency, and welfare of all market components. The essence of social  justice  in  competition  lies  in  its  goal  to  create  a  fair  and balanced market system for all levels of society.

## Keywords: Business Competition; Fairness; Welfare

## Abstrak
Tulisan  ini  bermaksud  untuk  menyamakan  menyelaraskan  dan menganalisis  konsepsi  pemikiran  tentang  gagasan  persaingan usaha  yang  berkeadilan  dan  menyejahterakan,  berupaya  untuk menemukan hakikat persaingan usaha yang berlandaskan keadilan sosial,  serta  memberikan  sumbangsih  teoritik  bagi  keberlakuan hukum  persaingan  usaha  terkhusus  memberikan  tawaran  praktis bagi  komisi  pengawas  persaingan  usaha.  Penelitian  ini menggunakan  metode  normatif  dengan  pendekatan  konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa paradigma persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan  terlihat  dalam  nuansa  persaingan  secara harmonis  dan  ideal  untuk  mempertahankan  prinsip  keadilan persaingan, efisiensi, dan kesejahteraan seluruh komponen pasar. Hakikat keadilan sosial dalam persaingan terletak pada tujuannya untuk  menciptakan  sistem  pasar  yang  adil  dan  seimbang  bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kata Kunci: Persaingan Usaha; Keadilan; Kesejahteraan

## PENDAHULUAN
Diskursus  tentang  aspek  ekonomi  dan bisnis  berarti  juga  siap  untuk  menyinggung potensi  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat. Trend pelanggaran  hukum  persaingan  tak hanya  berkaitan  tentang  kompetisi  para pemilik modal saja, namun juga menyangkut dengan  perlindungan  konsumen.  Padahal unsur kompetisi dan perlindungan merupakan hal yang mempengaruhi perwujudan kesejahteraan masyarakat. 1
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, permasalahan mengenai pelanggaran persaingan  usaha  terjadi  disebabkan  oleh praktik kompetisi bisnis yang tidak sehat dan adil  dalam  berbagai  bentuk  dan  modus operasinya. Penelitian Dwi Mokoagow (2023) menyebutkan  terdapat  kurang  lebih  21  (dua puluh satu) perusahaan yang melanggar unsur perjanjian  yang  dilarang  dalam  Pasal  4 (penguasaan  produksi),  Pasal  5  (penetapan harga), dan Pasal 11 (pengaturan pemasaran) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pada  kasus industri minyak goreng. 2
1 Kati Cseres, “Integrate or Separate: Institutional Design for the Enforcement of Competition Law and Consumer Law,” 1 April 2020, 36, https://doi.org/10.2139/ssrn.2200908.
2 Dwi F. Mokoagow, “Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU,” LEX PRIVATUM 11, no. 2 (13 Februari 2023): 3.
3 Dandi Jayusman dan Reni Budi Setianingrum, “Problematika Perusahaan Grup: Bentuk Dan Potensi Praktik Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,” Media  of  Law  and  Sharia 4,  no.  2  (17  Maret  2023):  132, https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.7.
4 Nanda  Diyan  Saputra  dan  Luqman  Hakim,  “Upaya  Penegakan  Hukum  Anti  Monopoli  Terhadap  Lelangan Tender Studi Kasus Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020,” Transformasi Hukum 1, no. 2 (31 Agustus 2022): 59, https://doi.org/10.59579/transformasihukum.v1i2.4681.
Kasus  pelanggaran  hukum  persaingan usaha  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  grup, pada  tahun  2020  lalu,  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan sanksi sebesar  Rp.  1  Miliar  kepada  tiga  perusahaan yang  tergabung  dalam Lion  Air  Group . Adapun  ketiga  perusahaan  tersebut  terbukti melanggar  Pasal  19  huruf  d  (penguasaan pemasaran) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 3
Tulisan Nanda Saputra (2022) mengangkat  kasus  persekongkolan  tender paket  pekerjaan  pembangunan  Rumah  Sakit Rujukan  Regional  Langsar,  para  peserta tender  berupaya  untuk  mengatur  pemenang tender.  KPPU  mengindikasikan  jika  terdapat kemiripan dokumen penawaran peserta tender yang dimiliki oleh peserta tender. 4
Kasus-kasus di atas menunjukan bahwa praktik  persaingan  usaha  tidak  sehat  di Indonesia masih saja terjadi dengan berbagai modus  meskipun  telah  ada  larangan  dalam pengaturan hukumnya. Seiring dengan berjalannya  waktu,  permasalahan  mengenai pelanggaran persaingan usaha terjadi
disebabkan oleh praktik kompetisi bisnis yang tidak  sehat  dan  adil  dalam  berbagai  bentuk dan modus operasinya.
Hal  ini  disebabkan  masih  terdapat kelemahan pengaturan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 5 Adapun  anggapan  ini  menurut  Murni dalam  laporan  evaluasi  Badan  Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), bahwa kelemahan pengaturan  persaingan  usaha  di  Indonesia terletak  pada  sulitnya  memahami  istilah ekonomi dalam undang-undang, seperti istilah pasar bersangkutan ( relevant market ), kekuatan  pasar  ( market  power ),  hambatan masuk pasar ( barrier to  entry ), atau masalah harga ( price ). 6
Secara substansi pengaturan, penelitian Habib Muhammad dkk, menyebutkan setidaknya  terdapat  3  (tiga)    pasal  yang memicu  adanya  celah  hukum,  diantaranya Pasal  1  angka  5  (terkait  subyek  hukum persaingan usaha), Pasal 29 (terkait notifikasi merger),  dan  Pasal  36  (terkait  hukum  acara persaingan usaha) Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak
5 Wafiya Wafiya, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 4 (2014): 665, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323.
6 Analisis Pokja, “Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perlindungan Dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020, Oktober 2020), 4.
7 Muhammad Habib dkk., “Urgensi Revisi Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22, no. 1 (19 Februari 2022): 107, https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1934.
8 Jeferson  Kameo  dan  Teguh  Prasetyo,  “Hakikat  Hukum  Ekonomi  (Internasional)  Dalam  Perspektif  Teori Keadilan  Bermartabat,” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 27,  no.  2  (25  Agustus  2020):  319, https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5.
Sehat. 7 Kelemahan  ini  memicu  nuansa persaingan usaha di Indonesia yang terciderai dengan praktik/tindakan anti persaingan.
Adapun kelemahan-kelemahan tersebut jika  tak  segera  diperbaiki  akan  berpotensi untuk  menciderai  marwah  keadilan  dan kesejahterahan rakyat (sebagai ultimate value ) dalam  bingkai  pengaturan  persaingan  usaha. Hilangnya ultimate  value dalam  hukum persaingan  tentu  menimbulkan  problematika dalam  tataran  filosofis,  ditambah  lagi  secara pragmatis,  terdapat  anggapan  bahwa  hukum persaingan  tak  lagi  bertaji  menghadapi tantangan global, ini menyangkut aturan yang berkaitan dengan pelanggaran bisnis beryuridiksi  nasional  dan  lintas  batas  yang sedang terjadi. 8
Seyogianya hukum persaingan mengatur mengenai pertanggungjawaban dan kesetaraan hukum atas tindakan anti persaingan. Namun pada kenyataanya, kemandulan hukum persaingan juga distimulus  oleh  kenyataan  bahwa  sistem perekonomian  Indonesia  lebih  didominasi oleh  elemen  kapitalis  dari  pada  elemen kerakyatan.
Kekuataan dari paham kapitalis tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan  nasional  di  bidang perekonomian, 9 termasuk  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat. Keadilan sosial sebagai prasyarat untuk terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran  masyarakat  Indonesia,  belum terumuskan secara komprehensif. Ini berkonsekuensi  pada  penjabarannya  dalam perundangan  yang  tak  sesuai  dengan  cita hukum nasional.
Secara  spesifik  persaingan  usaha  yang berkeadilan  dan  menyejahterakan  belum dijiwai dalam pembangunan sistem perekonomian  nasional,  termasuk  aspek persaingan  usaha. Nilai  keadilan  dan kesejahteraan  itu  tertuang  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan: 10
a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
b) Mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif melalui  pengaturan  persaingan  usaha
9 Heriyono  Tardjono,  “Reorientasi  Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undang  Di  Indonesia,” Jurnal Renaissance 1, no. 2 (Agustus 2016): 62.
10 “Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat,”.
11 Ayup Suran Ningsih, “Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pada  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (26 Juni 2019): 207, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.207-215.
12 Izzy  Al  Kautsar,  “Future  Competition  Law  In  Indonesia:  Analysis  of  The  Phenomenon  of  Disruptive Innovation,” Syariah:  Jurnal  Hukum  Dan  Pemikiran 21,  no.  2  (28  Agustus  2021):  143, https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4448.
yang  sehat  sehingga  menjamin  adanya kepastian  kesempatan  berusaha  yang sama  bagi  pelaku  usaha  besar,  pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
c) Mencegah  praktik  monopoli  dan  atau persaingan  usaha  tidak  sehat  yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
d) Terciptanya  efektivitas  dan  efisiensi dalam kegiatan usaha.
Nilai  keadilan  dan  nilai  kesejahteraan dapat  dimaknai  dalam  Pasal  3  huruf  (a)  dan (b)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  bahwa proyeksi dalam pembentukan hukum persaingan  merupakan  upaya  negara  untuk menjamin  terpenuhinya  aspek  kesejahteraan rakyat. 11 Kemudian,  dengan  adanya  hukum persaingan maka diharapkan dapat memberikan  keadilan  yaitu  dalam  wujud kesempatan berusaha yang tidak diskiriminatif  bagi  pelaku  usaha  dan  variasi produk/jasa di pasar bagi konsumen. 12 Maka menyelaraskan kembali paradigma “persaingan usaha yang berkeadilan”  dan  “menyejahterakan”  sangat penting guna mengawal implementasi hukum persaingan.  Aspek  keadilan  sosial  harus ditekankan dalam pengaturan hukum persaingan. Kenyataannya, praktik persaingan
tidak sehat telah membatasi tujuan arif dalam membangun ekonomi Indonesia yang adil dan seimbang.  Dampaknya  kesejahteraan  dan kemakmuran belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Memandang  jauh  kedepan  diperlukan pembentukan undang-undang baru mengenai persaingan  usaha.  Mekanisme  pasar  yang terdistorsi barangkali menjadi pemacu dalam pengembangan perangkat hukum yang berkeadilan  dan  menyejahterakan  rakyat. Selain  itu  dibutuhkan  instrumen  penegakan hukum  dalam  kebijakan  persaingan  usaha untuk memperkuat sistem ekonomi nasional.
Penelitian ini akan dititikberatkan pada suatu  bentuk  analisa  normatif  terhadap paradigma “persaingan usaha yang berkeadilan  dan  menyejahterakan”.  Tulisan ini  mendasarkan  pada  penelitian  terdahulu, Pertama, penelitian Fabrizio Esposito (2018), menurutnya  hubungan  antara  hukum  dan ekonomi memiliki peran penting dalam potret persaingan usaha. Aspek hukum dan ekonomi saling berhubungan dan memiliki karakteristik  khas  dalam  mengakomodasi kepentingan  antara  pasar,  pelaku  usaha,  dan konsumen.  Namun  menurutnya,  diperlukan sebuah  klarifikasi  ilmiah  apakah  hubungan
13 Fabrizio Esposito, “Law and Economics United in Diversity : Minimalism, Fairness, and Consumer Welfare in EU  Antitrust  and  Consumer  Law”  (Thesis,  Florence,  European  University  Institute,  2018),  1, https://doi.org/10.2870/377684.
14 Ahmad Adrik Yusri, Yusuf Hidayat, dan Sadino Sadino, “Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha Pada UU Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila,” Jurnal Magister Ilmu Hukum 6, no. 2 (24 Agustus 2021): 19, https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.835.
15 Zaid  Zaid  dan  Muhammad  Fikri  Aufa,  “Peran  Undang-Undang  Persaingan  Usaha  dalam  Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi,” Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo 15, no. 1 (17 April 2022): 93, https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14282.
antara hukum dan ekonomi dalam persaingan usaha  dapat  benar-benar  memenuhi  tujuan keadilan ( fairness ) dan kesejahteraan ( welfare ), khususnya bagi konsumen. 13
Kedua,  penelitian  Ahmad  Adrik  Yusri dkk  (2021),  bahwa  untuk  mencapai  keadilan ekonomi dalam persaingan usaha maka harus ada  ketegasan  dan  keseimbangan  antara pengaturan dan penegakan hukum. persaingan. 14 Ketiga,  penelitian  Zaid  dkk (2022) mengkonfirmasi bahwa hukum persaingan  usaha  dapat  berkontribusi  besar terhadap  pembangunan  ekonomi  negara melalui  kesejahteraan  masyarakat  dengan menjamin efisiensi, integrasi, liberalisasi, dan daya  saing  pasar,  serta  menahan  praktik monopoli. 15
Adapun 3 (tiga) penelitian terdahulu dan tulisan  ini  mencoba  menjawab  makna keadilan dan kesejahteraan dalam pengaturan persaingan  usaha,  namun  tulisan  ini  akan secara  filosofis  mendasarkan  paradigma keadilan dan kesejahteraan dalam pengaturan persaingan usaha pada konsep keadilan sosial.
Permasalahan  penelitian  ini  adalah pemaknaan  dari  persaingan  usaha  yang berkeadilan  dan  menyejahterakan,  hakikat dari hukum persaingan usaha yang
berkeadilan dan menyejahterkan rakyat dalam perspektif  keadilan  sosial,  dan  paradigma persaingan  usaha  yang  berkeadilan  dan menyejahterakan dengan karakteristik Indonesia.
Penelitian ini merupakan menggunakan jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yakni penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma, 16 dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.  Analisis  data  pada penelitian  ini  dilakukan  secara  deskriptif analitis.  Pendekatan  konseptual  digunakan untuk  menjabarkan  konsep  persaingan  usaha yang  berkeadilan  dan  menyejahterakan. Pendekatan  konstitusi  digunakan  untuk mengkaji  hukum  positif  ( ius  constitutum ) persaingan usaha di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menata Hukum Persaingan yang Berkeadilan dan Menyejahterakan
Hingga kini belum ada sebuah konsensus yang menyepakati makna “berkeadilan  dan  menyejahterakan”  dalam rezim  hukum  persaingan  usaha.  Ini  menjadi batu  sandungan  yang  menyulitkan  tindakan unifikasi  dan/atau  harmonisasi  hukum  pada tataran  nasional,  regional,  bahkan  global sekalipun.  Implikasinya  terdapat  kontradiksi hukum  antar  rezim  persaingan  bisnis  di berbagai yurisdiksi. Konsep mengenai persaingan  bisnis  seperti  ini  belum  pernah
16 Mukti Fajar Nur Dewata, “Hukum dan Kesejahteraan: Konsep Regulasi di Era Sharing Economy” (Yogyakarta, 2022), 7.
dirumuskan  sebagai  gagasan  yang  diakui secara  luas  atau  digunakan  dalam  literatur ilmiah yang disepakati secara universal.
Alasan  utama  melakukan  konstruksi hukum persaingan sering kali terwujud dalam tujuan  pembentukannya.  Adapun  tujuan pembentukan  yang  termuat  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  di  Indonesia, selain  itu  juga  dapat  ditemukan  dalam penjelasan umum yang menyebutkan;
“…agar  dunia  usaha  dapat  tumbuh serta  berkembang  secara  sehat  dan  benar, sehingga  tercipta  iklim  persaingan  usaha yang  sehat,  serta  terhindarnya  pemusatan kekuatan  ekonomi  pada  perorangan  atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat  yang  merugikan  masyarakat,  yang bertentangan  dengan  cita-cita  keadilan sosial.”
Berdasarkan penjelasan umum tersebut, dimensi dunia usaha harus diatur agar tercipta ketertiban  dalam  berkompetisi.  Ketertiban merupakan  tonggak  lahirnya  keadilan  dan kesejahteraan dalam persaingan bisnis. Implementasi nilai keadilan dan kesejahteraan merupakan  refleksi  dari  cita-cita  keadilan sosial dalam persaingan usaha.
Secara  filosofis  persaingan  usaha terbentuk  dari  adanya  liberalisasi  ekonomi dan perdagangan bebas yang berdampak pada kompleksitas  kompetisi  pasar.  Kompetisi  ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor
strategis  negara  bersangkutan.  Gagasan menyoal persaingan usaha kemudian berparadoks dengan sendirinya, jika kerangka pasar  diatur-atur  maka  akan  menghambat masuknya pelaku usaha sehingga berdampak pada  kelancaran  perekonomian  dan  bisnis suatu  negara,  sedangkan  jika  pasar  dan instrumennya  tak  diatur  justru  berpotensi melahirkan kekuatan finansial yang mendominasi pasar. 17
Berangkat  dari  paradoks  ini,  dalam mengarahkan  perdagangan  ekonomi  secara adil  dan  efisien  diperlukan  pembentukan peraturan hukum persaingan yang membebaskan  pasar  secara  alamiah,  namun aturan yang ada itu berlaku untuk menertibkan perilaku  aktor  pasar.  Mengingat  adanya perbedaan  antara  keinginan  untuk  mengatur tersebut  yang  didasarkan  pada  perspektif hukum  nasional  dan  kepentingan  negara masing-masing.
Hal  ini  tentu  akan  tergantung  pada tujuan dan kepentingan suatu negara. Negara sosialis  mengatur  kerangka  pasar  dan instrumennya  secara  ketat,  Negara  kapitalis membiarkan  pasar  berjalan  secara  alami. Lebih  jelasnya,  persaingan  usaha  merupakan fenomena  yang  tak  terhindarkan  dalam liberalisasi  ekonomi  dan  bisnis.  Filosofi
17 Aaron L. Nielson, “The Paradox of Discretionary Competition Law,” European Competition and Regulatory Law Review 2, no. 3 (2018): 160, https://doi.org/10.21552/core/2018/3/4.
18 Akhmad  Suraji  dkk., Dua  Dekade  Penegakan  Hukum  Persaingan:  Perdebatan  dan  Isu  yang  Belum Terselesaikan , 1 ed. (Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2021), 102.
19 Soekarwo, Berkaca  dari  Kegagalan  Liberalisasi  Ekonomi ,  ebook  (Jakarta:  Elex  Media Komputindo,  2018), 212.
20 Ana Sopanah, Bunga Rampai Ekonomi dan Bisnis (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 333.
persaingan  usaha  mencakup  pandangan tentang  bagaimana  persaingan  itu  dihadapi dan  dimanfaatkan  dalam  upaya  mencapai keuntungan  yang  diinginkan  sesuai  dengan cita hukum nasional masing-masing. Definisi dari  “keuntungan”  itu  barangkali  dapat dipahami  maksudnya  dalam  argumentasi pemikiran persaingan usaha dari para ahli.
Milton Friedman  menegaskan  bahwa orientasi dari menjalankan bisnis adalah untuk mencapai  profit  sebanyak-banyaknya  bagi pemilik  modal. 18 Persaingan  usaha  yang  adil dan sehat harus ditegakan sebagai konsekuensi dari ekonomi pasar bebas. Adam Smith  dalam  Soekarwo  mengemukakan bahwa  persaingan  merupakan  mekanisme penting dalam mencapai efisiensi ekonomi. 19
Dalam  pasar  yang  bersaing,  para  produsen berusaha memproduksi barang dan jasa yang terbaik  dan  dengan  biaya  paling  efisien.  Hal ini  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  harga yang  lebih  rendah  dan  meningkatkan kesejahteraan konsumen.
Michael Porter menganggap persaingan sebagai suatu yang positif karena mendorong pemilik modal untuk meningkatkan kinerjanya  dan  melakukan  inovasi  produk. 20
Menurutnya,  strategi  persaingan  yang  sehat akan  menciptakan  keunggulan  kompetitif
yang  membedakan  produk  dari  pesaing dengan  tetap  mempertahankan  kepentingan konsumen.
Joseph  Schumpeter  dalam  Hamid menganggap persaingan  usaha yang adil dan sehat  sebagai  sumber  utama  inovasi  dan kemajuan  ekonomi. 21 Ia  berpendapat  bahwa bisnis  yang  inovatif  dan  berani  mengambil risiko  akan  berhasil  melalui  penciptaan produk  atau  layanan  baru  yang  mengubah pasar. Richard Posner dalam Salop menganggap  persaingan  sebagai  wadah mempertemukan  para  pesaing-pesaing  yang efisien  dalam  pasar. 22 Menurutnya,  para pesaing  dalam  pasar  yang  sehat  harus memiliki  fleksibilitas  untuk  beradaptasi dengan perubahan pasar.
Filosofi  persaingan  usaha  bervariasi tergantung pada pandangan dan teori masing- masing ahli. Namun, secara umum, persaingan dianggap sebagai hal yang positif dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya melalui inovasi dan keunggulan  kompetitif.  Pandangan  para  ahli lintas generasi ini dapat ditarik benang merah bahwa  perkembangan  persaingan  usaha didasarkan  pada  prinsip-prinsip  keuntungan dan  ekonomi  bagi  pihak  pemilik  modal,
21 Fakultas Hukum UII, “Seminar Nasional Disruptive Innovation: Kajian Ekonomi & Hukum,” Fakultas Hukum -  Universitas  Islam  Indonesia (blog),  27  Juli  2017,  https://law.uii.ac.id/blog/2017/07/27/seminar-nasional- disruptive-innovation-kajian-ekonomi-hukum/.
22 Steven C Salop, “Understanding Richard Posner on Exclusionary Conduct,” Antitrust Source , 2018.
23 Jimly  Asshidiqie  dan  Muchamad  Ali  Safaat, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum (Jakarta:  Konstitusi  Press, 2012), 24.
24 Andi Munafri D. Mappatunru, “The Pure Theory of Law Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia,” Indonesian Journal of Criminal Law 2, no. 2 (25 Juli 2020): 150, https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.541.
namun dengan keberlakuan hukum persaingan,  kompetisi  antara  pemilik  modal yang sehat dan adil ini dapat diarahkan untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Sebenarnya,  nuansa  persaingan  usaha dapat dikatakan berkeadilan dan menyejahterakan  yaitu  perlu  dijabarkan terkait  makna  keadilan  dalam  hukum. Keadilan  sejatinya  bukanlah  justifikasi  dari tata aturan hukum positif. Hans Kelsen dalam Jimly  Asshidique  merumuskan  keadilan sebagai legalitas. 23 Keadilan dalam perspektif the  pure  theory  of  law berarti  menjamin kualitas  dari  penerapan  hukum,  tidak berhubungan  dengan  muatan  dan  substansi hukum. 24
Tata  hukum  positif  hanya  dijadikan sebagai  penilai  suatu  tindakan  tersebut  tak bertentangan dengan norma hukum. Undang- undang dibentuk untuk melaksanakan kompromi  politis  sehingga  terhindar  dari friksi dan kepentingan golongan. Tata aturan hukum  dimaksudkan  untuk  menciptakan  ide perdamaian  sosial,  ide  ini  bisa  menjadi substitusi  keadilan  hanya  dengan  memaknai keadilan sebagai legalitas ini relevansi antara keduanya bisa sejalan.
Konsep keadilan H.L.A Hart dalam Ali Safaat  merujuk  pada  ekspresi  moralitas. 25
Keadilan  memiliki  jenjang  yang  lebih  tinggi dari sekedar salah atau benar. Term keadilan terkait  dengan  2  (dua)  situasi  sosial  yaitu perlakuan  dan  hak.  Hukum  sebagai  norma tidak  dapat  menentukan  diferensi  individu yang  berkeinginan  untuk  diakui  sama  rata, tapi hukum sebagai norma dapat menentukan persamaan  dan  perbedaan  dalam  tindakan manusia.  Hukum  harus  diberlakukan  secara imparsial  pada  semua  orang  dan  hanya  bagi yang melakukan tindakan unfair /ilegal sanksi hukum  itu  diberlakukan,  Inilah  yang  disebut sebagai  keadilan  kodrat,  yaitu  situasi  sosial yang  menjamin  ketidakberpihakan  personal dalam  berhukum  agar  diaplikasikan  secara umum.
Sejatinya hukum persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan merupakan adopsi  dari  tujuan  yang  terkandung  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Makna berkeadilan dan menyejahterakan juga mengadopsi  dari  nilai/norma  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Menurut  Heinemann,  sistem  ekonomi yang terbentuk dalam pasar persaingan adalah
25 Asshidiqie dan Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , 24.
26 Andreas Heinemann, The Protection of Competition As A Cornerstone of The Social Market Economy; In Social Considerations In Eu Competition Law The (Routledge, 2018), 124.
27 Ioannis Lianos, “Polycentric Competition Law,” Current Legal Problems 71, no. 1 (1 Desember 2018): 161, https://doi.org/10.1093/clp/cuy008.
sistem  terbaik  untuk  mencapai  kesejahteraan sosial,  hal  ini  didasarkan  pada  karakter kompetisi yang dapat memaksimalkan adaptasi  dan  inovasi  secara  cepat  terhadap keadaan yang berubah-ubah. Dirinya berpendapat, jika kesejahteraan sosial menjadi acuan utama, maka aspek kebebasan untuk  bersaing,  perlu  diprioritaskan  terlebih dahulu  agar  tercipta  keadilan  sosial  bagi pelaku-pelaku ekonomi. 26
Lianos  dalam  tulisannya  menyatakan bahwa  arus  utama  dalam  hukum  persaingan usaha adalah memberikan jalan kesejahteraan bagi  masyarakat,  khususnya  bagi  konsumen. Menurutnya,  nilai  keadilan  dalam  analisis ekonomi pada aspek persaingan usaha adalah tidak  relevan,  tetapi  nilai  keadilan  ini  harus ada manakala menyinggung masalah-masalah sosial, misalnya soal kedudukan pelaku usaha dengan pesaingnya dan pelaku usaha dengan konsumen dalam pasar yang sehat. 27
Memaknai frasa keadilan dalam konteks persaingan  usaha,  berarti  persaingan  usaha yang  berkeadilan  adalah  situasi  dimana pelaku pasar tak terhambat oleh hukum dalam melaksanakan kegiataan ekonominya (harmonis) dan dijamin mendapatkan perlakuan yang sama (ideal) di mata hukum.
Hukum  persaingan  yang  berkeadilan dapat  diperoleh  melalui  tata  aturan  hukum
persaingan  yang  diberlakukan  secara  umum sesuai  dengan  prinsip  yang  akan  mengikat masing-masing  pelaku  pasar.  Penerapan hukum persaingan harus dijamin oleh otoritas untuk  ditegakkan  secara  menyeluruh  dan tidak berpihak.
Persaingan  usaha  dikatakan  adil  ketika para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat dan tidak ada pihak yang mendominasi pasar atau  melakukan  praktik-praktik  yang  tidak etis atau melanggar hukum. Hukum persaingan yang berkeadilan juga memperhatikan  hak-hak  konsumen  dan mendorong  inovasi  dan  efisiensi  di  pasar. Keberadaan  hukum  persaingan  yang  jelas, tegas,  dan  efektif  adalah  kunci  untuk menciptakan  persaingan  bisnis  yang  adil. Undang-undang ini harus menetapkan aturan untuk  mencegah  tindakan  monopoli,  kartel, atau praktik yang merugikan konsumen.
Semua  pelaku  usaha  harus  memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam pasar dan bersaing secara sehat.  Tidak boleh ada praktik-praktik yang membatasi akses ke pasar atau menghalangi inovasi dan efisiensi. Persaingan usaha yang adil juga memerlukan transparansi  dalam  informasi  dan  harga. Semua komponen pasar harus memiliki akses yang sama terhadap informasi pasar dan harus mengikuti aturan yang sama dalam menentukan harga.
Suasana  persaingan  usaha  yang  adil harus  melindungi  hak-hak  konsumen.  Tidak boleh  ada  praktik-praktik  yang  menipu  atau
menyesatkan konsumen, dan konsumen harus memiliki akses yang cukup terhadap informasi  tentang  produk  dan  layanan  yang ditawarkan. Suasana persaingan usaha dikatakan  adil  ketika  terdapat  keberadaan undang-undang  persaingan  yang  efektif, kesetaraan peluang, transparansi, dan perlindungan  konsumen.  Hal  ini  harus ditegakkan  dan  diawasi  oleh  regulator  agar persaingan usaha dapat berjalan dengan adil, sehat,  dan  menghasilkan  manfaat  bagi masyarakat secara luas.
Perlu  dijelaskan  lebih  komprehensif terkait  apa  itu  “sehat”  dan  “adil”  agar  tidak salah  kaprah.  Persaingan  usaha  yang  sehat sejatinya merujuk pada persaingan yang tidak hanya fair (adil),  tetapi  juga  berdampak positif  bagi  semua  pihak  yang  terlibat, termasuk  pelaku  usaha,  konsumen,  dan masyarakat secara luas. Persaingan yang sehat mendorong pemilik modal untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan inovasi. Selain itu, persaingan yang sehat juga memungkinkan  konsumen  untuk  memilih produk  terbaik  sesuai  dengan  kemampuan belinya.
Terkait  persaingan  usaha  yang  adil, merujuk  pada  persaingan  yang  didasarkan pada  prinsip-prinsip fairness (keadilan)  dan tidak  diskriminatif.  Persaingan  usaha  yang fair ,  berarti  setiap  pemilik  modal  harus memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk bersaing  dan  tidak  boleh  ada  praktik-praktik
yang  melanggar  aturan,  seperti  perjanjian monopoli atau penipuan konsumen.
Persaingan yang fair dijamin oleh hukum agar memastikan pelaku ekonomi tidak menggunakan kekuasaan pasar atau kekuatan finansial untuk mendapatkan keuntungan. 28
Ketika memaknai frasa persaingan yang sehat  dan  persaingan  yang  adil  terletak  pada dampak  positif  yang  dihasilkan.  Persaingan yang  sehat  lebih  menjurus  pada  dampak positif bagi semua pihak, sedangkan persaingan yang adil lebih menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan tidak diskriminatif dalam bersaing.
Kedua, terkait memaknai konsep kesejahteraan. Frasa kesejahteraan menyangkut tataran tertinggi dari rasa bahagia dan  makmur.  Menurut  Allardt dalam  Rafael Ditella,  kesejahteraan  berkaitan  dengan  rasa aman  dalam  menghadapi  kehidupan  di  masa depan. 29 Artinya,  sejahtera  adalah  kondisi sosial  dimana  tiap  orang  sanggup  menjalani dan  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang fundamental. Luttmer dan Sammwick berupaya mendeskripsikan kesejahteraan sebagai  jaminan  sosial  yang  melindungi
28 Masako Wakui dan Thomas K. Cheng, “Regulating Abuse of Superior Bargaining Position Under the Japanese Competition Law: An Anomaly or a Necessity?,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 4 Juni 2015), 28, https://papers.ssrn.com/abstract=2928755.
29 Rafael  Di  Tella,  Robert  J.  MacCulloch,  dan  Andrew  J.  Oswald,  “The  Macroeconomics  of  Happiness,” The Review of Economics and Statistics 85, no. 4 (1 November 2003): 809, https://doi.org/10.1162/003465303772815745.
30 Erzo F. P. Luttmer dan Andrew A. Samwick, “The Welfare Cost of Perceived Policy Uncertainty: Evidence from  Social  Security,” American Economic Review 108, no. 2 (Februari 2018): 301, https://doi.org/10.1257/aer.20151703.
31 Mukti Fajar Nur Dewata, “Hukum dan Kesejahteraan: Konsep Regulasi di Era Sharing Economy,” 35.
kepentingan  masyarakat  kini  dan  di  masa depan. 30
Mukti  Fajar  mengemukakan    bahwa kesejahteraan adalah kondisi individu maupun  masyarakat  dengan  segala  level kemampuan ekonominya yang dijamin mampu  mendapatkan  kebahagiaan  hidup. 31
Artinya,  kesejahteraan  tidak  selalu  berkaitan dengan  kepemilikan  dan  kekayaan,  namun lebih  merujuk  pada  tindakan  otoritas  yang berwenang  dalam  menjamin  masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan secara mudah dan berkesinambungan.
Konteks kesejahteraan dalam persaingan  usaha  berarti  mencakup  seluruh komponen  pasar.  Masyarakat  dengan  daya belinya diberikan kesempatan untuk melakukan  aksi  ekonomi  di  pasar  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  dasarnya. Sedangkan, pelaku ekonomi dengan kekuatan modalnya  diberikan  ruang  yang  bebas  untuk masuk ke pasar tanpa adanya hambatan yang berarti. Hukum persaingan yang tak merestriksi  cara  bekerjanya  pasar  akan menghasilkan  pasar  yang  efektif.  Ini  akan berdampak  pada  proses  efisiensi  pasar  yang cepat, sehat, dan dapat diandalkan.
Penjelasan di atas dapat menyimpulkan bahwa  paradigma  persaingan  usaha  yang berkeadilan  dan  menyejahterakan  dapat direpresentasi  sebagai  nuansa  persaingan bisnis  yang  bersaing  secara  harmonis  dan ideal untuk mempertahankan prinsip keadilan persaingan,  efisiensi,  dan  kesejahteraan seluruh komponen pasar.
Hakikat  Hukum  Persaingan  Usaha  yang Berkeadilan  dan  Menyejahterkan  Rakyat dalam Perspektif Keadilan Sosial
Mendefinisikan sebuah hukum persaingan  tak  bisa  hanya  melihat  dari perspektif  satu  hukum  saja.  Ini  berarti  harus menelaah  berbagai  undang-undang  yang dirancang  untuk  tidak  mengatur  pasar  agar tercipta persaingan yang kompetitif dan sehat, namun aturan itu terlegitimasi untuk membatasi tata perilaku ekonomi pelaku pasar dan memprioritaskan kepentingan konsumen.
Hakikat  dari  hukum  persaingan  adalah menciptakan business  (economic)  environ- ment yang  adil  dan  sehat,  pelaku  ekonomi bersaing secara terbuka dan transparan tanpa melakukan perjanjian dan/atau tindakan yang dilarang  seperti  monopoli,  penyalahgunaan posisi  dominan,  atau  konspirasi  harga  dalam rangka memelihara hajat masyarakat umum. 32
Eksistensi  hukum  persaingan  pada tataran teoritis sejatinya ada untuk melindungi
32 Ioannis Lianos, “Polycentric Competition Law,” Current Legal Problems 71, no. 1 (1 Desember 2018): 168, https://doi.org/10.1093/clp/cuy008.
33 Sandeep Vaheesan, “The Profound Nonsense of Consumer Welfare Antitrust,” The Antitrust Bulletin 64, no. 4 (1 Desember 2019): 480, https://doi.org/10.1177/0003603X19875036.
konsumen  dari  tindakan  ilegal  pelaku ekonomi.  Misalnya  adanya  harga  yang  tidak wajar dan kualitas produk atau layanan yang tak  sesuai.  Selain  itu,  dalam  hukum persaingan  yang  berkesinambungan  dapat merangsang dan mendorong pelaku ekonomi untuk  berinovasi  dan  memperbaiki  produk dan layanan mereka untuk tetap kompetitif di pasar.  Menciptakan business  environment yang sehat dan adil menegaskan peran hukum persaingan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan  pasar  oleh  pemilik  modal  dan mempromosikan  kemajuan  ekonomi-sosial yang lebih luas. 33
Hakikat keadilan dalam hukum persaingan  adalah  menciptakan business environment yang adil bagi semua komponen pasar,  baik  pemilik  modal,  mitra  bisnis,  dan konsumen. Keadilan dalam hukum persaingan berarti  bahwa  pelaku  ekonomi  tidak  boleh melakukan  tindakan  yang  dilarang  untuk memenangkan  persaingan  atau  merugikan pesaing  dan  konsumen,  serta  tidak  terbatas pada  praktik-praktik  bisnis  yang  merugikan seperti  monopoli,  penyalahgunaan  posisi dominan,  konspirasi  harga,  diskriminasi harga,  dan  praktik-praktik  penjualan  yang menyesatkan.
Hukum  persaingan  harus  ditegakkan secara adil sesuai prinsip yang mengikat dan
setiap  pelanggaran  harus  ditindak  dengan tegas.  Seluruh  pelaku  ekonomi  harus  tunduk pada  aturan  yang  sama  dan  hukuman  yang setara jika melanggar aturan tersebut. Hukum persaingan juga harus melindungi kepentingan  konsumen  dengan  memastikan bahwa  mereka  memiliki  akses  yang  adil  dan terbuka  ke  produk  dan  layanan  yang masyarakat butuhkan. Menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan sehat, hukum persaingan  dapat  membantu  menciptakan pasar yang efisien dan inovatif, pada akhirnya akan menguntungkan seluruh masyarakat.
Hakikat menyejahterakan rakyat dalam hukum persaingan adalah melindungi kepentingan  konsumen  dan  mendorong efisiensi  dan  inovasi  dalam  pasar. Business environment yang  berdimensi  sejahtera  akan membentuk persaingan yang memaksa pemilik modal untuk menawarkan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau untuk konsumen.
Prinsipnya, hukum persaingan membantu mencegah monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh pelaku modal besar yang dapat merugikan konsumen dan  pesaing  yang  lebih  kecil.  Hal  ini  dapat menciptakan business environment yang sehat di  mana  perusahaan  harus  berinovasi  dan menawarkan  produk  dan  layanan  yang  lebih baik  untuk  memenangkan  persaingan.  Efek
34 Shi-Ling  Hsu,  “Antitrust  and  Inequality:  The  Problem  of  Super-Firms,” The  Antitrust  Bulletin 63,  no.  1  (1 Januari 2018): 110, https://doi.org/antitrust, inequality, capital-labor ratio, efficiency, Moore's Law, Facebook, Google, Alphabet, Amazon.
jangka panjang dari persaingan sehat ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan  lapangan  kerja  baru  sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hukum  persaingan  juga  mendorong pemilik  modal  untuk  lebih  efisien  dalam menurunkan biaya produksi  dan harga untuk konsumen. 34 Hukum  persaingan  melindungi kepentingan  konsumen  dari  aksi  bisnis  yang tidak etis atau tidak adil seperti penipuan dan praktik-praktik penjualan yang menyesatkan. Hakikat  menyejahterakan  rakyat  dalam hukum persaingan adalah menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan sehat, di mana pelaku  ekonomi  bersaing  secara  terbuka  dan transparan  untuk  memberikan  manfaat  bagi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.
Hersaingan memerlukan landasan kepentingan  untuk  ditegakan.  Tulisan  ini mendudukan keadilan sosial sebagai cerminan kepentingan  itu.  Keadilan  sosial  adalah konsep  yang  sering  dibahas  oleh  para  ahli dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, politik, dan ekonomi. Konsep keadilan sosial adalah  menyangkut  distribusi  sumber  daya dan kemakmuran yang adil dan merata untuk masyarakat tanpa terkecuali.
Menurut  John  Rawls,  keadilan  sosial dapat dicapai melalui prinsip-prinsip keadilan
yang  adil  dan  seimbang. 35 Prinsip-prinsip  ini mencakup  hak  asasi  manusia,  kesetaraan politik,  dan  kebebasan  sipil.  Menurutnya, dalam  konteks  ekonomi,  keadilan  sosial diartikan  sebagai  distribusi  sumber  daya  dan kesempatan yang adil dan merata bagi semua orang,  terutama  yang  kurang  beruntung  dan rentan.
Jeremy Bentham, memandang keadilan sosial  dapat  dicapai  dengan  memastikan bahwa  setiap  individu  memiliki  akses  yang sama  terhadap  kesempatan  dan  sumber  daya untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka. Keadilan  yang  seperti  itu  akan  menciptakan kebahagiaan  dan  kesejahteraan  bagi  semua orang. 36
Amartya  Sen  menganggap  keadilan sosial  sebagai  proses  terus-menerus  untuk mengurangi  ketimpangan  dan  ketidakadilan dalam  masyarakat.  Dirinya  menekankan penting  untuk  menyediakan  akses  terhadap kesempatan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial.
Keadilan  sosial  menekankan  penting- nya  akses  yang  sama  ke  sumber  daya  dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat untuk  menjadi  pelaku  dan  menikmati  hasil pasar secara efisien, tanpa adanya perbedaan yang  didasarkan  pada  latar  belakang  sosial, ekonomi,  atau  budaya.  Penjelasan  umum
35 Samuel Akpan Bassey dan Mfonobong David Udoudom, “Plato and John Rawls on Social Justice - ProQuest,” Journal of Arts, Science & Commerce 9, no. 3 (Juli 2018): 112, http://dx.doi.org/10.18843/rwjasc/v9i3/13.
36 Najib Bahmani dan Mustapha Jaad, “Social welfare and Inequalities in Morocco : A theoretical and Empirical Analysis,” International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics 2, no. 6 (1 Oktober 2021): 189, https://doi.org/10.528/zenodo.5528317.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  menyatakan bahwa  tujuan  dari  undang-undang  ini  adalah untuk  memastikan  bahwa  persaingan  usaha yang  terjadi  memperhatikan  prinsip  keadilan sosial.
Prinsip  ini  dalam  hukum  persaingan usaha  merupakan  cerminan  dari  nilai-nilai keadilan  dan  kesejahteraan.  Bahwa  untuk mendorong  pertumbuhan  dan  perkembangan dunia usaha secara sehat dan benar (adil bagi para pelakunya), diperlukan suatu lingkungan persaingan  usaha  yang  tidak  diskriminatif (tidak  ada  pemusatan  kekuatan  ekonomi). Upaya  ini  dapat menghindari  praktik merugikan dalam persaingan usaha yang pasti berdampak pada pelaku usaha dan konsumen, yang secara tidak langsung dapat menstimulasi kesejahteraan masyarakat.
Keadilan  sosial  seringkali  menjadi tujuan  dalam  pembangunan  sosial  dan ekonomi  suatu  negara,  karena  hal  ini bertujuan  untuk  menciptakan  sistem  yang lebih adil dan seimbang bagi  seluruh lapisan masyarakat.  Prinsip  keadilan  sosial  juga terkait dengan hak asasi manusia, kesejahteraan  masyarakat,  dan  tanggung jawab sosial.
Keadilan  sosial  dapat  diwujudkan melalui  berbagai  upaya  seperti  redistribusi sumber daya, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan  akses  ke  pasar  kerja,  dan dukungan  untuk  usaha  kecil  dan  menengah. Banyak kasus, keadilan sosial juga memerlukan  perubahan  sosial,  kebijakan publik,  dan  aksi  kolektif  dari  seluruh masyarakat  untuk  menciptakan  sistem  yang lebih adil dan seimbang.
Paradigma “berkeadilan dan menyejahterakan” belum terumuskan dengan baik  dalam  berbagai  aturan  perundang- undangan  nasional  di  Indonesia.  Paradigma ini  seharusnya  ditabalkan  sebagai  tolak  ukur pokok dalam membentuk dan meng- implementasikan hukum persaingan. Artinya, paradigma ini harus dijunjung dan dilaksanakan secara komprehensif. Implementasi dari paradigma ini krusial untuk dilaksanakan sebab secara filosofis  berupaya untuk mengantarkan nuansa persaingan yang dapat memakmurkan masyarakat Indonesia.
Persaingan  usaha  berdimensi  keadilan sosial sejatinya ingin menjauhkan dari potensi kesenjangan  sosial.  Hukum  persaingan  yang berkeadilan dan menyejahterakan merupakan ikhtiar untuk  menegakkan kemapanan dalam sektor ekonomi nasional, maka paradigma ini harus dihargai secara khidmat sebagai wasiat
37 Muhammad  Ikhsan  Kamil,  “Teori  Hukum  Pancasila  Dalam  Pembentukkan  Undang-Undang 11 Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum),” Unizar Law Review (ULR) 5, no. 1 (24 Juni 2022): 81, https://doi.org/10.53726/ulr.v5i1.525.
38 Asti  Rachma  Amalya,  “Prinsip  Ekstrateritorial  Dalam  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha,” Jurnal Ilmiah Mandala Education 6, no. 1 (30 April 2020): 175, https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1125.
konstitusi.  Hukum  persaingan  usaha  harus dilaksanakan secara fungsional untuk membuktikan semangat ekonomi yang berdaulat. Sila kelima yang bernilai  keadilan sosial harus menyokong kemapanan di bidang perekonomian nasional agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Paradigma Persaingan Usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan dengan Karakteristik Indonesia.
Sejatinya konsep persaingan usaha bagi Negara  Indonesia  telah  dituangkan  secara filosofis  dan  terbalur  dalam  prinsip  dasar negara yaitu Pancasila. Secara das sollen das sollen , Pancasila merupakan dasar perumusan dalam membentuk hukum persaingan. 37 Nilai keadilan sosial dalam Sila kelima, barangkali dapat  dimaknai  sebagai  kondisi  masyarakat yang  siap  menempuh  tujuan  yang  hakiki dalam bentuk adil dan makmur, berarti lapisan masyarakat secara menyeluruh akan berbahagia  untuk  semua  orang.  Ketentuan Pasal  33  UUD  NRI  1945  secara  eksplisit bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap kepentingan publik dan kesejahteraan pada rakyat. 38
Berkenaan  dengan  dasar  filosofis pemrumusan  aturan  hukum  persaingan,  Sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI 1945 menegaskan adanya prinsip demokrasi
ekonomi.  Prinsip  ini  menghendaki  adanya proses  pembangunan  perekonomian  nasional untuk  mewujudkan  kemakmuran  rakyat, termasuk persoalan persaingan usaha. Kandungan  dalam  Pasal  33  UUD  NRI  1945 sangat  spesifik  menyebutkan  hal-hal  pokok yang  dijadikan  pegangan  otoritas  dalam membentuk aturan hukum persaingan.
Pertama,  sistem  ekonomi  berasaskan kesejahteraan  masyarakat.  Kedua,  cabang produksi  yang  krusial  bagi  negara  dikuasai oleh  negara  demi  kesejahteraan  rakyat. Ketiga, bumi, air, dan sumber kekayaan alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  akan  dimanfaatkan  sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat.
Nilai-nilai  dasar  Pancasila  dan  filosofi hak  menguasai  negara  yang  tertuang  dalam Pasal  33  UUD  NRI  1945  tentang  moral, keadilan,  hak  asasi  dan  kesejahteraan  sosial menjadi  pijakan  atau  acuan  utama  dalam penyusunan  regulasi  perundang-undangan  di Indonesia,  seperti  dalam  kasus  yang  penulis analisis  mengenai  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan  persaingan  merupakan  aspek- aspek “sensitif” bagi keberlangsungan sistem ekonomi nasional.
Hukum persaingan merupakan gerbang konstitusi  ekonomi.  Hal  ini  didasarkan  pada bahwa  tujuan  akhir  dari  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha
Tidak  Sehat,  adalah  kesejahteraan  rakyat. Persaingan  yang  sehat  tidak  semata-mata berisi penegakan hukum dan kebijakan. Lebih luasnya  adalah  sebuah  nilai  yang  bersifat universal  sebagaimana  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Kesejahteraan  adalah  hak,  maka persaingan  sehat  dengan  sendirinya  adalah konstitusi  ekonomi  yang  harus  diwujudkan oleh negara.
Pancasila mencerminkan nilai-nilai keadilan  sosial  sebagaimana  pokok  pikiran kedua yang meliputi Pasal 23, 27, 28, 29, 30, 31,  33,  dan  34  UUD  NRI  1945.  Sila  kelima Pancasila  ini  dijiwai  oleh  sila  kesatu,  kedua, ketiga dan keempat Pancasila. Keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  mengandung arti  bahwa  setiap  rakyat  Indonesia  mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang, baik dalam  hukum,  politik,  sosial,  ekonomi  dan budaya.
Penerapan  nilai-nilai  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meliputi segala upaya  dalam  mengembangkan  pertumbuhan ekonomi yang dihubungkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan  dalam  rangka  mewujudkan kemakmuran  yang  berkeadilan  bagi  seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Teori  keadilan  sosial  memberikan pengertian keadilan, bukan keadilan individu semata  (liberal)  melainkan  keadilan  yang memerhatikan  rasa  keadilan  sosial  dalam
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 39 Keadilan  sosial  adalah  hak seluruh  rakyat  Indonesia,  oleh  karenanya pemerintah  dan  masyarakat  sama-sama berkewajiban  mewujudkan  keadilan  sosial sesuai  dengan  bagiannya  masing-masing karena  keadilan  sosial  adalah  kewajiban negara dan warga negara.
Keadilan sosial menghendaki
keseimbangan  antara  kepentingan  individu dan kepentingan bersama. Namun, perwujudan  kesejahteraan  bersama  tidak boleh  mengorbankan  kepentingan  individu. Jika  dikaitkan  dengan  konteks  tulisan  ini, maka  nuansa  persaingan  usaha  harus mendasarkan pada nilai  keadilan social yang merefleksikan cita-cita keadilan dan kesejahteraan  rakyat  sebaigaimana  tertuang dalam tujuan hukum persaingan, UUD 1945, dan Pancasila.
Dimensi  pengaturan  persaingan  usaha secara  jelas  harus  memberikan  kesempatan yang  setara  pada  seluruh  lapisan  masyarakat untuk  berkontribusi  dalam  proses  produksi dalam kerangka pasar yang sehat, efisien, dan berkeadilan dalam rangka mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera.
Persaingan  usaha  yang  merefleksikan Pancasila  dapat  diartikan  sebagai  persaingan
39 Nanin Koeswidi Astuti, “Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Konstitusi Ekonomi,” Jurnal Hukum: to-ra 6, no. 3 (25 Desember 2020): 346, https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102.
40 Zulhermaan Idris dan D. Apriani, “Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.,” Jurnal Panorama Hukum 4, no. 1 (2019): 24, https://doi.org/doi.org/10.21067/jph.v4i1.3040.
41 Ahmad Yani, “Perodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation,” Jurnal Civic Hukum 7, no. 2 (17 November 2022): 139, https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22555.
usaha yang mencerminkan nilai keadilan dan prinsip  kesejahteraan  sosial  sesuai  dengan Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia. Persaingan usaha yang berdasarkan Pancasila menekankan  pada  pentingnya  keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara pemilik modal, pelaku pasar, konsumen, dan masyarakat secara luas. 40
Paradigma  persaingan  usaha  yang berdasarkan  Pancasila  telah  mengandung makna  “berkeadilan  dan  menyejahterakan” sehingga dapat secara langsung diimplementasikan oleh otoritas yang berwenang ketika membentuk atau melakukan periodeic review terhadap hukum persaingan  di  masa  depan. 41 Paradigma  ini dipatok  sebagai  politik  hukum  persaingan. Arah  kebijakan  dalam  sistem  perekonomian nasional,  khususnya  aspek  persaingan  usaha wajib  dideklarasikan  sejauh  ketentuan  Pasal 33 UUD NRI 1945 terakomodasi.
Bagi  komisi  pengawas  persaingan usaha,  nilai  dan  norma  dalam  hukum persaingan  usaha  yang  berkeadilan  dan menyejahterakan ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar penilaian suatu aksi korporasi ketika  menjalankan  kegiatan  bisnisnya. Misalnya sebagai salah satu aspek dari merger control  review dalam  rezim merger dan
akuisisi  sebagai  aksi  korporasi  yang  anti kompetisi.
Bahkan  paradigma  ini  dapat  dijadikan sebagai  acuan  apakah  tindakan,  perjanjian, dan/atau  posisi  dominan  yang  patut  diduga dilakukan  oleh  korporasi  telah  menciderai nilai  keadilan  dan  merampas  kesejahteraan publik.  Penegakan  hukum  persaingan  usaha yang  berkeadilan  dan  menyejahterakan berguna untuk mewujudkan sistem perekonomian  nasional  yang  mapan  sesuai dengan cita-cita konstitusi.
Secara praktis, penilaian yang dilakukan komisi persaingan harus diformulasikan untuk mengawal dan memikul tujuan  keberadaan  persaingan  usaha  yang berkeadilan  dan  menyejahterakan.  Kegiatan ekonomi  apapun  yang  memengaruhi  baik langsung atau tidak langsung dan beryurisdiksi  nasional  harus  tunduk  serta dijalankan  sesuai  dengan  nilai  filosofi keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  nasional (publik).  Untuk  itu,  penilaian  oleh  komisi persaingan  sejatinya  dilaksanakan  sebagai instrumen hukum yang dapat mengontrol dan mencegah terjadinya tindakan anti-kompetitif yang merugikan kompetisi dan pasar nasional.

## KESIMPULAN
Perkembangan persaingan usaha didasarkan  pada  prinsip-prinsip  keuntungan dan  ekonomi  bagi  pihak  pemilik  modal, namun dengan keberlakuan hukum persaingan,  kompetisi  antara  pemilik  modal yang sehat dan adil ini dapat diarahkan untuk
menciptakan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan  sosial.  Paradigma  persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan dapat  direpresentasi  sebagai  suatu  kondisi persaingan  bisnis  yang  berkompetisi  secara harmonis  (ideal)  untuk  mempertahankan prinsip keadilan persaingan dan kesejahteraan seluruh komponen pasar.
Persaingan usaha yang berparas keadilan sosial bermaksud untuk menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi antara seluruh komponen  pasar.  Keadilan  sosial  berarti menempatkan politik kepentingan dari masyarakat  sebagai  dasar  bertindak  dalam melakukan  kegiatan  ekonomi.  Relevansi keadilan  sosial  dengan  persaingan  terletak pada  tujuan  dalam  pembangunan  negara  di sektor  ekonomi  yang  bertujuan  untuk menciptakan  sistem  pasar  yang  adil  dan seimbang bagi seluruh anggota masyarakat.
Persaingan usaha berkarakteristik Indonesia ditemukan pada norma filosofis sila kelima  Pancasila,  dipertegas  lagi  dalam ketentuan  Pasal  33  UUD  NRI  1945  yang secara  signifikan  melindungi  kepentingan publik.  Persaingan  usaha  berparadigma Pancasila  dapat  diartikan  sebagai  persaingan usaha  yang  mencerminkan  nilai-nilai  dan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalya, Asti Rachma. “Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan
Hukum  Persaingan  Usaha.” Jurnal Ilmiah Mandala Education 6, no. 1 (30
April  2020):  171–85.  https://doi.org/ 10.58258/jime.v6i1.1125.
Asshidiqie, Jimly, dan Muchamad Ali Safaat.
Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum . Jakarta: Konstitusi Press, 2012. Astuti,  Nanin  Koeswidi.  “Penerapan  Nilai-
Nilai Keadilan Sosial Dalam
Konstitusi Ekonomi.” Jurnal  Hukum: to-ra 6,  no.  3  (25  Desember  2020):
329–54. https://doi.org/10.33541/Jt Vol5Iss2pp102.
Bahmani, Najib, dan Mustapha Jaad. “Social welfare  and  Inequalities  in  Morocco : A theoretical and Empirical Analysis.”
International  Journal  of  Accounting, Finance,  Auditing,  Management  and Economics 2, no. 6 (1 Oktober 2021):
183–97. https://doi.org/10.528/zeno do.5528317.
Bassey,  Samuel  Akpan,  dan  Mfonobong David  Udoudom.  “Plato  and  John Rawls  on  Social  Justice  -  ProQuest.” Journal of Arts, Science & Commerce 9,  no.  3  (Juli  2018):  110–14. http://dx.doi.org/10.18843/rwjasc/v9i 3/13.
Esposito,  Fabrizio.  “Law  and  Economics United  in  Diversity :  Minimalism, Fairness,  and  Consumer  Welfare  in EU  Antitrust  and  Consumer  Law.” Thesis, European University Institute, 2018. https://doi.org/10.2870/377684. Habib,  Muhammad,  David  Brilian  Sunlaydi, Yusa  Pridasa,  dan  Hanna  Oktaviana Sutopo.  “Urgensi  Revisi  Undang-
Undang  Anti  Monopoli  Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission  Jepang.” Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22, no.
1 (19 Februari 2022): 107–14. https:// doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1934. Heinemann,  Andreas. The  Protection  of Competition As A Cornerstone of The Social  Market  Economy;  In  Social Considerations  In  Eu  Competition Law The . Routledge, 2018.
Hsu, Shi-Ling. “Antitrust and Inequality: The
Problem of Super-Firms.” The Antitrust Bulletin 63, no. 1 (1 Januari
2018):  104–12.  https://doi.org/anti
trust,inequality,  capital-labor  ratio, efficiency,  Moore's  Law,  Facebook, Google, Alphabet, Amazon. Idris, Zulhermaan, dan D. Apriani. “Tinjauan Terhadap  Hukum  Persaingan  Usaha Di  Indonesia  Dari  Perspektif  Hukum Perlindungan  Konsumen.” Jurnal Panorama Hukum 4, no. 1 (2019): 24. https://doi.org/doi.org/10.21067/jph.v 4i1.3040. Jayusman, Dandi, dan Reni Budi Setianingrum.
“Problematika
Perusahaan Grup: Bentuk Dan Potensi Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.” Media  of  Law and Sharia 4, no. 2 (17 Maret  2023): 130–52.  https://doi.org/10.18196/mls.
v4i2.7. Kameo,  Jeferson,  dan  Teguh  Prasetyo. “Hakikat Hukum Ekonomi
(Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.” Jurnal Hukum IUS  QUIA  IUSTUM 27,  no.  2  (25 Agustus  2020):  308–27.  https://doi. org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5. Kamil,  Muhammad  Ikhsan.  “Teori  Hukum
Pancasila Dalam Pembentukkan
Undang-Undang  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum).” Unizar Law Review (ULR) 5, no. 1 (24 Juni 2022): 76–83.
https://doi.org/10.53726/ulr.v5i1.525.
Kautsar, Izzy Al. “Future Competition Law In
Indonesia: Analysis of The Phenomenon of Disruptive
Innovation.” Syariah:  Jurnal  Hukum
Dan Pemikiran 21, no. 2 (28 Agustus 2021): 137–50. https://doi.org/10. 18592/sjhp.v21i2.4448.
Lianos,  Ioannis.  “Polycentric  Competition Law.” Current Legal Problems 71, no. 1  (1  Desember  2018):  161–213. https://doi.org/10.1093/clp/cuy008.
Luttmer, Erzo F. P., dan Andrew A. Samwick. “The Welfare Cost of Perceived Policy Uncertainty:  Evidence  from  Social
Security.” American Economic
Review 108,  no.  2  (Februari  2018):
275–307.  https://doi.org/10.1257/aer. 20151703.
Mappatunru,  Andi  Munafri  D.  “The  Pure Theory  of  Law  Dan  Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia.” Indonesian  Journal  of
Criminal Law 2, no. 2 (25 Juli 2020): 132–52.  https://doi.org/10.31960/ijocl .v2i2.541.
Mokoagow,  Dwi  F.  “Analisis  Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU.” LEX  PRIVATUM 11,  no.  2
(13 Februari 2023): 1–17.
Mukti  Fajar  Nur  Dewata.  “Hukum  dan
Kesejahteraan:  Konsep  Regulasi  di Era  Sharing  Economy.”  Yogyakarta, 2022.
Nielson,  Aaron  L.  “The  Paradox  of
Discretionary  Competition  Law.” European Competition and Regulatory  Law  Review 2,  no.  3
(2018): 156–65. https://doi.org/10.215 52/core/2018/3/4.
Ningsih,  Ayup  Suran.  “Implikasi  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pada Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM).” Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure 19,  no.  2
(26  Juni  2019):  207–15.  https://doi. org/10.30641/dejure.2019.V19.207- 215.
“Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha
Tidak Sehat,” t.t. Pokja, Analisis. “Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perlindungan Dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.”  Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI Tahun 2020, Oktober 2020.
Salop,  Steven  C.  “Understanding  Richard Posner  on  Exclusionary  Conduct.”
Antitrust Source , 2018.
Saputra,  Nanda  Diyan,  dan  Luqman  Hakim.
“Upaya  Penegakan  Hukum  Anti
Monopoli  Terhadap  Lelangan  Tender
Studi Kasus Putusan Nomor
04/KPPU-L/2020.”
Transformasi Hukum 1,  no.  2  (31  Agustus  2022):
57–68.  https://doi.org/10.59579/trans formasihukum.v1i2.4681.
Soekarwo. Berkaca dari Kegagalan
Liberalisasi Ekonomi . Ebook. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018. Sopanah,  Ana. Bunga  Rampai  Ekonomi  dan Bisnis .  Surabaya:  Scopindo  Media Pustaka, 2021.
Suraji,  Akhmad,  Alum  Simbolon,  Arza  F. Prameswara,  Asep  Ridwan,  Barid Effendi,  Chandra  Setiawan,  Dinni Melanie, dkk. Dua Dekade Penegakan Hukum  Persaingan:  Perdebatan  dan Isu  yang  Belum  Terselesaikan .  1  ed. Jakarta  Pusat:  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2021. Tardjono,  Heriyono.  “Reorientasi  Politik
Hukum Pembentukan Undang- Undang  Di  Indonesia.” Jurnal Renaissance 1, no. 2 (Agustus 2016):
61–74. Tella,  Rafael  Di,  Robert  J.  MacCulloch,  dan Andrew J. Oswald. “The
Macroeconomics  of  Happiness.” The
Review  of  Economics  and  Statistics 85, no. 4 (1 November 2003): 809–27. https://doi.org/10.1162/00346530377
2815745. UII,  Fakultas  Hukum.  “Seminar  Nasional Disruptive Innovation: Kajian
Ekonomi & Hukum.” Fakultas Hukum -  Universitas  Islam  Indonesia (blog),
27 Juli 2017. https://law.uii.ac.id/blog/
2017/07/27/seminar-nasional-
disruptive-innovation-kajian- ekonomi-hukum/. Wafiya, Wafiya. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.” Fiat Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  4
(2014): 657–80. https://doi.org/10.250 41/fiatjustisia.v8no4.323.
Wakui,  Masako,  dan  Thomas  K.  Cheng. “Regulating  Abuse  of  Superior
Bargaining Position Under the
Japanese Competition Law: An
Anomaly  or  a  Necessity?”  SSRN
Scholarly  Paper.  Rochester,  NY,  4 Juni  2015.  https://papers.ssrn.com/ abstract=2928755.
Yani,  Ahmad.  “Perodic  Review  Terhadap Undang-Undang  Untuk  Mewujudkan Good  Legislation.” Jurnal  Civic Hukum 7, no. 2 (17 November 2022): 138–47.  https://doi.org/10.22219/jch. v7i2.22555.
Yusri,  Ahmad  Adrik,  Yusuf  Hidayat,  dan
Sadino  Sadino.  “Kontruksi  Keadilan Persaingan  Usaha  Pada  UU  Cipta
Kerja  Menurut  Tinjauan  Ekonomi
Pancasila.” Jurnal  Magister  Ilmu Hukum 6, no. 2 (24 Agustus 2021): 1– 22.  https://doi.org/10.36722/jmih.v6 i2.835.
Zaid,  Zaid,  dan  Muhammad  Fikri  Aufa.
“Peran  Undang-Undang  Persaingan Usaha dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.” Jurnal Pamator :  Jurnal  Ilmiah  Universitas
Trunojoyo 15,  no.  1  (17  April  2022): 89–99.  https://doi.org/10.21107/pama tor.v15i1.14282.