P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH BARAT
Muhammad Yunus 1 , Damrus 2 , Putri Kemala Sari 3 , Eza Aulia 4
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar E-mail : myunus@utu.ac.id
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: putrikemalasari@utu.ac.id
4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: ezaaulia@utu.ac.id

## Abstract
Money  politics  (money  politics)  is  a  scourge  and  legal  problem  in  itself  when  the constellation  of  election  politics  takes  place,  especially  the  legislative  elections,  in this context voters no longer see the figure of a legislative candidate who deserves or deserves  to  be  elected  by  considering  aspects  of  competence  and  capacity  as peo ple's  representatives  in  the  legislature  for  five  years  ahead,  but  it  is  more  like how  much  money  is  given  to  him.  The  legal  arrangements  for  the  prohibition  of money politics are   regulated   in   Law   Number   7   of   2017   concerning   Elections, Article   523 paragraphs  1  and  2.Law  Number  7  of  2017  Article  101  The  Election Supervisory Body is given the authority to carry out prevention and action related to violations. Election laws  and regulations and resolving election  process disputes. The Election  Supervisory  Body  of  West  Aceh  Regency  has  not  carried  out  its  duties optimally  specifically  in  the  context  of  overcoming  money  politics  violations  in  the 2019 simultaneous elections. This can be seen in the absence of cases it handles. Law enforcement  is  one  way  of  overcoming  criminal  acts,  including  money  politics, because  in  principle   punishment   has  the   following  objectives:  As  a  means  of providing  a  deterrent  effect  on perpetrators;  Provide learning to  others  so  as  not to commit a criminal act.
Keywords: Money Politics, Election Supervisory Agency.

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  merupakan  sarana  pelaksanaan  demokrasi  dalam  rangka mewujudkan     kedaulatan     berada     di      tangan     rakyat      yang     dilaksanakan menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang  ditegaskan dalam  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945,  untuk  melegitimasi  peralihan kekuasaan  negara  di  lembaga  legislatif  maupun  eksekutif  dari  pusat  sampai  daerah
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
yang    dilaksanakan    setiap    lima    tahun    sekali    dalam    Negara    Kesatuan    Republik Indonesia sejak tahun 1955. Kedaulatan (souvereignity) merupakan kekuasaan
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tertinggi bersifat absolut  yang  tidak  bisa  disejajarkan  atau  disetarakan  dengan kelembagaan   negara   yang   mengatur   berbagai   aspek   kehidupan   berbangsa   dan bernegara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 1
Perhelatan  pesta  demokrasi lima  tahunan  tersebut  dalam  rangka keberlangsungan   dan  kelanjutan  cita-cita  Nasional  dalam  berbagai  aspek  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yaitu  : Pertama, melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia. Kedua, memajukan  kesejahteraan  umum. Ketiga, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia. 2 Tujuan nasional  tersebut  terintegrasi  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  tentang pelaksanaan  pemilu  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  pemilu berlandaskan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. 3
Badan  Pengawas  Pemilu  sebagai  institusi  yang  ikut  serta  dalam penyelenggaraan  pemilu  baik  untuk  pemilihan  legislatif  dan/atau  Presiden  serta pemilihan  kepala  daerah,  yang  bersifat  tetap  serta  menjadi  bagian  dari  suatu  komisi pemilihan  umum  sebagaimana  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  terkait  hal tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  22  E  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  1945  dengan fungsi dan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu sebagai  upaya  pencegahan  dan  penindakan  pelanggaran  untuk  mewujudkan  pemilu yang    demokratis   dan    berkeadilan    serta    berkepastian    hukum.    Sehingga    dengan demikian     pelaksanaan  pemilu  dapat  dipertanggungjawabkan  baik  secara  politik mapun konstitusional, sebagaimana prinsip negara hukum (rechtstaat) . Sebagai  institusi  yang  diberikan  kekuasaan  dan  kewenangan (power  and otority) oleh  undang-undang  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggara pemilu  sesuai  dengan  tingkatannya  masing-masing,  maka  secara  hukum penyelenggaraan  pemilu  tanpa  keterlibatan  dan  keikutsertaannya  dapat  disebut “inkonstitusional”,  atau  dapat  dikatakan  bahwa  keterlibatan  pengawas  pemilu merupakan  sebuah  kewajiban  mutlak  dalam  mekanisme  proses  penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam peraturan  perundang-undangan.  Institusi  yang menjalankan fungsi pengawasan dalam penegakan hukum pemilu, sudah tentu eksistensinya sangat diharapkan  dan  dinantikan  oleh  publik.  Artinya  keterlibatan  dan  keikutsertaan pengawas  pemilu  sebagaimana  azas  penyelenggaraan  pemilu  dalam  konstitusi  akan memberikan  hasil  pemilu  yang  berkualitas  dan  tidak  cacat  secara  hukum  yang berlandaskan  pada  yaitu, free,  fair,  and  competitive .  Secara  regulatif  dan  struktur kewenangan  lembaga  pengawas  pemilu  sudah  semakin  kuat,  dimana ada  fungsi  dan
1 Munir Fuady, 2013, Teori-teori besar dalam Hukum (Grand Theory), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
2 Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen dan Penjelasannya. Jakarta : Permata Bangsa
3 Pan Mohammad Faiz, 2017 , Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian  Konstitusionalitas  Undang-Undang ,  Jakarta  :  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
kewenangan   sebagaimana   layaknya   institusi   peradilan,    yaitu   memeriksa   dan mengadili serta menyelesaikan sengketa terkait dengan proses pelaksanaan pemilu. 4 Harus  diakui  memang,  masih  ada  stigma (image) negative  publik  terhadap keberadaan   pengawas  pemilu   yaitu   hanya   sebagai   pelengkap   instrumen  pemilu semata,   sementara  peran  dan  fungsinya  sebagai  regulator pengawasan  pemilu masih jauh  dari  harapan  dan  kenyataan.  Artinya  keberadaannya  masih  dianggap  belum maksimal,   secara   implisit   tersirat   oleh   publik   bahwa   ketidak   mampuan   dan keberanian  pengawas  pemilu  dalam  menegakkan  hukum  terkait  berbagai  macam dugaan  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  pemilu,  baik  pelanggaran administrasi,  kode  etik,  maupun  pelanggaran  pidana.  Sehingga  timbul  berbagai spekulasi  dan  asumsi distrust terkait  keberadaan  lembaga  pengawas  pemilu  yang dianggap  tidak  punya  nyali  atau  keberanian  dalam  menegakkan  supremasi  hukum seperti  tindak  pidana  politik  uang (money  politic) dalam  tahapan  pemilu.  Terkait dengan  persoalan  ini,  maka  menjadi  suatu  catatan  kiranya  perlu  dipikirkan  ke  depan terutama  pengawas  pemilu  yang  progresif  untuk  masa  yang  akan  datang,  dengan harapan tentu supaya lebih baik. 5
Aceh termasuk salah satu daerah di Indonesia yang masuk dalam daftar indeks kerawanan  pemilu  sebagaimana  dilansir  oleh  Bawaslu  Republik  Indonesia  pada  saat perhelatan  Pilkada  2017,  akan  tetapi  kekhawatiran  kerawanan  tersebut  tidak  terjadi pada  saat  pilkada  dan  pileg serta  pilpres  yang sudah  lalu, rasional memang anggapan tersebut  karena  Aceh  baru  saja  pulih  dari  konflik  politik  dan  bersenjata  dengan pemerintah  Indonesia.  Dalam  konteks  kekinian,  pengawas  pemilu  dituntut  harus mampu merespon segala dinamika dan mengantisipasi serta memproteksi diri sebagai lembaga  pengawas  negara  yang  independen,  terkait  dengan  kerawanan  pemilu  di Aceh,  bukan  tidak  mungkin  terjadi  kerawanan  pemilu  tersebut.  Gesekan  dan interest politik  serta  kompetisi  elit  politik  dalam  skala  Provinsi  Aceh  antara  nasional  dan lokal  akan  mungkin  saja  terjadi  di  pemilu  2019  merujuk  kepada  situasi  terdahulu dalam mencapai keinginannya, termasuk upaya menghalalkan segala cara. 6
Tegaknya  supremasi  hukum  bermakna  bahwa  hukum  mempunyai  kekuasaan mutlak dalam mengatur  pergaulan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kata  lain,  aktivitas  warga  negara  Indonesia  haruslah  berlandaskan  pada  hukum  yang berlaku  serta  menjadikan  hukum  sebagai  panglima  dalam  konsep  berbangsa  dan bernegara  di  Indonesia.  Supremasi  hukum  tidak  akan  terwujud  apabila  aturan-aturan yang  berlaku  tidak  ditegakkan  dengan  baik  oleh  masyarakat  maupun  oleh  lembaga
4 Idris  Thaha,  2004.  Demokrasi  Religius  (Pemikiran Politik  Nurcholish  Madjid  &  M.Amin Rais) Tentang Demokrasi : Menegakkan Hukum . Jakarta : PT. Mizan Publika.
5 . Bawaslu Republik Indonesia, 2019. Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu
6 .  Detik  News  “Polri  Sebut  Aceh  Masuk  Daerah  Kerawanan  Pemilu”.  Diakses  Pada  22 Oktober 2020.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
negara  yang  juga  berperan  sebagai  penegak  hukum.  Tujuan  utama  hukum adalah untuk  tercapainya  keadilan  bagi  setiap  warga  negara.  Setiap  warga negara   dapat  menikmati   hak   dan   kewajibannya   dengan   baik,    hal   itu merupakan   wujud   dari  keadilan  tersebut  yang  sesungguhnya.  Dan  diantara cara  dalam  menjadikan  hukum  sebagai          kekuasaan          tertinggi          guna mendapatkan    keadilan    itu    adalah    dengan menjunjung  tinggi  juga  prinsip kesamaan  hak  di  depan  hukum (equality  before  the law) sebagaimana prinsip negara hukum tersebut. 7
Praktek    politik   uang (money   politic) selalu    menjadi    momok   dan problem   hukum   tersendiri   ketika   konstelasi   politik   pemilu   berlangsung terutama  pemilu  legislatif,  dalam  konteks  ini  pemilih  tidak  lagi  melihat  sosok calon legislatif  yang pantas   atau   layak   dipilih   dengan   pertimbangan   aspek kompetensi    dan   kapasitas  sebagai  representasi  rakyat  di  lembaga  legislatif untuk  lima  tahun  ke  depan,  tentu  dengan  satu  harapan  sebagai  penyambung aspirasi  dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun justru yang     acap  kali  terjadi  pada  saat  konstelasi  politik  bergulir  ada  sebagian mindset publik  siapa  yang  mampu  membayar  suaranya  dengan  nilai  tertentu maka  merekalah  yang  akan  dipilih.  Terkait  dengan  hal  ini  para  subjek  politik pun  demikian  tidak  lagi  menyampaikan  visi  dan  programnya  pada  saat  masa kampanye berlangsung akan tetapi berpikir bagaimana mendapatkan dukungan konstituen  dengan  sebanyak-banyaknya  dengan  metode  politik  uang (money politic) .
Perilaku  politik  uang  harus  dicegah  dan  ditanggulangi  secara  serius, tentu  dengan  pendekatan  penegakan  hukum (law  enforcement) sebagaimana ketentuan  hukum   dalam   peraturan   perundang-undangan   pemilu.   Hal   ini sebagai      bagian  dari  kebijakan  untuk  kesejahteraan  sosial  dalam  rangka memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat (social    defece    policy) agar ketimpangan   dan   ketidakharmonisan   tidak  terjadi.  Penangulangan  tindak pidana  politik  uang (money  politic) tetap  dilakukan  melalui  sarana  hukum (penal) .  Menurut  hukum  pidana (penal  policy) harus  memperhatikan      dan mengarah  kepada  akan  tercapainya  tujuan  dari  kebijkan  itu sendiri. 8
Politik uang (money politic) termasuk perbuatan tercela, dalam konteks Islam  tentu umat muslim  berkewajiban untuk  mencegah perilaku tersebut  agar tidak  terjadi  dimasyarakat,    sebagai    bagian    dari    perbuatan    menegakkan Amar     ma’ruf    nahi  mungkar.  Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  Al-quran  surat Ali Imran 104.
             
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id  
                                            

Artinya  :“Dan  hendaklah  ada  diantara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru kepada   kebaikan,    menyuruh    kepada   yang    ma’ruf    dan   mencegah    kepada    yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. 9
Pada  ayat  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  jika  kita  umat  muslim  ingin menjadi  orang-orang  yang  beruntung  maka  tegakkanlah  amar  ma’ruf  nahi  mungkar dalam  setiap  aspek  kehidupan  termasuk  dalam  koteks  pemilu.  Keberuntungan  yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya di dunia namun juga di akhirat kelak.
Menurut  observasi  yang  penulis  lakukan  dugaan  praktek  politik  uang  pada pemilu 2019   cukup masif terjadi khususnya untuk pemilihan legislatif dan ini sudah menjadi  rahasia  umum,  namun  pada  realitasnya  tidak  satupun  kasus  politik  uang (money  politic) tersebut  diproses  secara  hukum  tersebut,  baik  dari  hasil  temuan melalui  pengawasan  pengawas  pemilu  diberbagai  jenjang  tingkatan  maupun  dari laporan  masyarakat  yang  melihat  peristiwa  tersebut  terjadi,  sehingga  tidak  membuat efek  jera  pada  pelaku  dan  orang  lain  untuk  tidak  melakukan  tindak  pidana  tersebut dimasa  yang  akan  datang.  Tindak  pidana  poltik  uang (money  politic) diatur  dalam Pasal  287,  280,  284,  515,  dan  523  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  (Tentang Pemilu).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  permasalahan  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini adalah : Pertama bagaimana pengaturan hukum peranan Bawaslu terkait tindak pidana
9 Alquran Cordoba, 2012, The Amazing : Tuntunan Alquran untuk hiudup Anda. Bandung : Cordoba Internasio nal Indonesia
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
politik uang?; kedua, bagaimana penerapan hukum  terkait  tindak pidana  politik uang di  Kabupaten  Aceh  Barat?; ketiga, bagaimana  kebijakan  hukum  terhadap  tindak pidana politik uang untuk masa yang akan datang?.

## 2.  METODE PENELITIAN
Menjawab  pertanyaan  sebagaimana  dalam  rumusan  di  atas,  tipe  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (Statute  Approach) dilakukan dengan  menganalisis  terhadap  bahan-bahan  hukum,  yang  berhubungan  dengan permasalahan,  pembahasan  konseptual (conceptual  approach) dilakukan  dengan menelaah  konsep-konsep  dan  doktrin-doktrin  hukum.  Sumber  hukum  yang dipergunakan  adalah  bahan  hukum  primer  terdiri  dari  Undang-Undang  nomor  7 Tahun   2017 , serta bahan Hukum skunder  yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum,  pendapat  para  sarjana  yang  ada  kolerasi  dan  relevansi  dengan  penelitian  ini. Analisa hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan  hukum terhadap  kedudukan  Bawaslu  terkait  tindak  pidana politik uang
Pelarangan  politik  uang (money  politic) diatur  dalam  Pasal  523  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu     yaitu  sebagai  berikut  :  Ayat    (1). Setiap   pelaksana,   peserta   dan/   tim   kampanye   pemilu   yang   dengan   sengaja menjanjikan  dan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainya  sebagai  imbalan  kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam  pasal  280  ayat  (1)  huruf  j  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua tahun  atau  denda  paling  banyak  24.000.000,00  (dua  puluh  empat  juta  rupiah);  (2). Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim  kampanye  Pemilu  yang dengan sengaja  pada masa  tenang  menjanjikan  dan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  pada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278  ayat  2  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  denda paling  banyak  48.000.000,00-  (empat  puluh  delapan  juta);  (3).  Setiap  orang  yang dengan  senagaja  pada  hari  pengumutan  suara  menjanjikan  atau  memberikan  uang atau  materi  lainya  kepada  pemilih  untuk  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  atau memilih peserta  Pemilu  tertentu dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00. (tiga puluh enam juta).
Struktur  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  fundamental  dalam  proses penegakan hukum, Fredmen berpendapat bahwa hukum itu sebagai suatu sistem, baru dapat  bekerja  dengan  baik  apabila  memenuhi  tiga  unsur  diantaranya  yaitu  ;  pertama, materi  hukum (legal  substance), kedua,  struktur  hukum (legal  structur), budaya
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
hukum (legal  culture). Struktur  hukum  dapat  dimaknai  adanya  sebuah  institusi  yang melaksanakan   dan    yang   menjalankan   proses   penegakan   hukum    itu    sendiri sebagaimana  fungsi  dan  kewenangan  yang  diberikan  kepadanya  oleh  peraturan perundang-undangan.  Dalam konteks  penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia  tentu ada lembaga  yang  disebut  dengan  Sentra  Penegakan  Hukum  terpadu  (Gakkumdu)  yang terdiri  dari  tiga  institusi  yaitu  ;  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  Polisi  Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung. 10
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Pasal  95  huruf  (g)  Badan  Pengawas Pemilu   berwenang  meminta   keterangan   dan   menganalisis  laporan   atau   temuan dugaan  pidana  pemilu.  Namun  dalam  konteks ini  Badan  Pengawas Pemilu tidak bisa menyelesaikan  proses  hukum  dugaan  tidak  pidana  pemilu  tersebut  tanpa  ada  unsur kepolisian  dan  kejaksaan,  kedua  unsur  kelembagaan  ini  penting  karena  menyangkut memenuhi unsur pemidanaan atau tidak dalam laporan dugaan tindak pidana tersebut yang disampaikan pada Badan Pengawas Pemilu.
Badan  Pengawas  Pemilu  merupakan  institusi  penyelenggara  Pemilu,  dimana fungsi  dan  tugasnya  yaitu        mengawasi  pelaksanaan  tahapan  Pemilu  sesuai  dengan tingkatannya   masing-masing   di   seluruh   wilayah   Indonesia,   berdasarkan   azas langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  sebagaimana  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu menyebutkan  bahwa,  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)      kabupaten/  kota  bertugas yaitu: (a).  Melakukan pencegahan dan penindakan di  wilayah kabupaten/ kota terkait pelanggaran    pemilu    dan    sengketa    proses    Pemilu;    (b).    Mengawasi    pelaksanaan tahapan  penyelenggaran  Pemilu  di  wilayah  kabupaten/  kota  terdiri  atas  sebagai berikut  :  1).  Pemutakhiran  data  pemilih;  2).  Pencalonan  yang  berkaitan  dengan persyaratan  dan  tatacara  pencalonan  anggota  DPRD  kabupaten/  kota;  3).  Penetapan calon   anggota   DPRD   kabupaten/   kota;   4).   Pelaksanaan   kampanye   dan   dana kampanye;  5).  Pengadaan  logistik  Pemilu  dan  pendistribusiannya;  6).  Pelaksanaan pemungutan  suara  dan  perhitungan  suara  pemilu;  7).  Pengawasan  seluruh  proses perhitungan  suara  di  wilayah  kerja;  8).  Pergerakan  surat  suara,  berita  acara penghitungan  suara,  dan  sertifikat  hasil  perhitungan  suara  dari  tingkat  tps  sampai ke PPK;  9).  Proses  rekapitulasi  suara  yang  dilakukan  oleh  KPU  kabupaten/kota  dari seluruh  kecamatan;  10)  pelaksanaan  penghitungan  suara  ulang,  pemilu  lanjutan  dan pemilu  susulan;  11).  Proses  penetapan  hasil  pemilu  anggota  DPRD  kabupaten/kota. (c).  Mencegah  terjadinya  praktek  politik  uang  di  wilayah  kabupaten/  kota;  (d). Mengawasi  netralitas semua  pihak yang dilarang ikut  serta  dalam kegiatan kampanye sebagaimana    diatur    dalam    undang-undang    ini;    (e).    Mengawasi    pelaksanaan
10 Perbawaslu  No.31  Tahun  2018.  Perubahan  atas  Perbawaslu  No.  9  Tahun  2018  Tentang Centra Penegak Hukum Terpadu.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
putusan/keputusan  di  wilayah  kabupaten  kota  yang  terdiri  atas  :  1).  Putusan  DKPP; 2). Putusan pengadilan mengenai pelanggaran sengketa pemilu.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  101  poin  a  tersebut  di  atas  dapat  dipahami bahwa,  salah  satu  tugas  Pengawas  Pemilu  adalah  melakukan  pencegahan  dan penindakan  terkait  dengan  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  Pemilu  serta menyelesaikan  sengketa  proses  Pemilu.  Upaya  pencegahan  yang  dimaksud  disini yaitu  dengan  melalukan  identifikasi  dan  memetakan  potensi-potensi  pelanggaran pemilu,  serta  mengkoordinasikan,  memantau  dan  mensupervisi,  membimbing  dan mengevaluasi  penyelenggaraan  Pemilu  di  wilayah  hukumnya.  Serta  melakukan koordinasi  dengan  instansi  pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  serta  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  Pemilu  di  wilayah  otoritasinya.  Adapun aspek  hukum  penindakan  pelanggaran  Pemilu  meliputi  : Pertama. Penanganan pelanggaran  administrasi  terhadap  proses  Pemilu, Kedua. Penanganan  pelanggaran kode  etik  pada  penyelenggara  Pemilu,  seperti  KPU/  KIP  dan  Pengawas  Pemilu. Ketiga. Penanganan  pelanggaran  pidana Pemilu,  yang  dilakukan  oleh  peserta  Pemilu seperti,  peserta  pemilu,  pengurus  partai  politik,  tim  sukses  dan  masyarakat  yang termasuk  dalam  subjek  hukum  Pemilu.  Terkait  dengan  politik  uang (money  politic) sebagaimana  yang  tercantum  dalam  poin  c  tersebut  di  atas,  Pengawas  Pemilu mengoptimalkan  upaya  pencegahan  melalui  berbagai  macam  bentuk  kegiatan,  baik berupa  imbauan  dan  sosialisasi  terhadap acaman  hukuman  bagi  pelaku  dan  penerima politik  uang (money  politic) maupun  mengintensifkan  pengawasan  untuk  dijadikan sebagai temuan potensi dugaan pelanggaran tersebut.
Pada  Pasal  103  menyebutkan  bahwa  wewenang  Bawaslu  kabupaten/  kota yaitu  :  (a).  Menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  yang  berkaitan  dengan  dugaan pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  pemilu;  (b).  Memeriksa  dan  mengkaji  pelanggaran  Pemilu  di  wilayah kabupaten/  atau  kota  serta  merekomendasikan  hasil  pemeriksaan  dan  pengkajiannya kepada   pihak-pihak   yang   diatur   dalam   undang-undang   ini;   (c).   Menerima, memeriksa,  memediasi  atau  mengajudikasi,  dan  memutus  penyelesaian  sengketa proses  pemilu  di  wilayah  kabupaten/  atau  kota;  (d).  Merekomendasi  pada  institusi yang  bersangkutan  mengenai  hasil  pengawasan  di  kabupaten/  atau  kota  terhadap netralitas   semua   pihak   yang   dilarang   ikut   serta   dalam   kegiatan   kampanye sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini;  (e)  Mengambil  alih  sementara  tugas, wewenang  dan    kewajiban    Pengawas    pemilu    kecamatan    setelah    mendapat pertimbangan  Bawaslu  Provinsi  apabila  pengawas  pemilu  kecamatan  berhalangan sementara    akibat    dikenai    sanksi    atau    akibat    lainnya    sesuai    dengan    ketentuan peraturan perundang-undangan; (f). Meminta bahan keterangan  yang dibutuhkan pada pihak  terkait  dalam  rangka  pencegahan  dan  penindakan  pelanggaran  Pemilu  dan sengketa  proses  Pemilu  di  wilayah  kabupaten/  kota;   (g).  Membentuk  Pengawas
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pemilu  kecamatan  dan  mengangkat  serta  memberhentikan  anggota  Pengawas  pemilu kecamatan,  dengan  memperhatikan  pertimbangan  Bawaslu  Provinsi  ;  dan  (h). Melaksanakan  wewenang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Mengenai  kewajiban  Bawaslu  kabupaten/  atau  kota  Pasal  104  menjelaskan bahwa:  (a).  Bersikap  adil  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang;  (b).  Melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  pengawas  Pemilu  pada tingkatan  di  bawahnya;  (c).  Menyampaikan  laporan  hasil  pengawasan          kepada Bawaslu            Provinsi  sesuai  dengan            tahapan  pemilu  secara  periodik  dan  atau berbadasarkan  kebutuhan;  (d).  Menyampaikan temuan  dan  laporan  kepada   Bawaslu Provinsi  berkaitan  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten/  kota yang  mengakibatkan  terganggunya  penyelenggaraan          tahapan  Pemilu  di  tingkat kabupaten/ kota; (e). Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan  oleh KPU   kabupaten/ kota  dengan memperhatikan data kependudukan sesuai  dengan  ketentuan            peraturan  perundang-undangan;  (f).  Mengembangkan pengawasan  Pemilu  partisipatif;  (g).  Melakukan  kewajiban  lain  sesuai          dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  uraian  Pasal  104  poin  a  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa Pengawas  Pemilu  harus  berlaku  adil  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya, dimana  semua  subjek  hukum  pemilu  mendapat  hak  dan  kewajibannya  sebagaimana ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  jika  pun  ada  diantara  subjek hukum  pemilu  tersebut  yang  melakukan  pelanggaran  maka  semua  dianggap    sama dimata  hukum.  Maksud  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Pengawas  Pemilu dibawahnya  sebagaimana  pada  poin  b  tersebut  di  atas  bahwa,    Pengawas  Pemilu harus  mengintensifkan  pembinaan  dan  pengawasan  agar  pencegahan  dan penanggulangan  pelanggaran  serta  tindak  pidana  pemilu termasuk  politik  uang  dapat diminimalisir sejak dini.

## 3.2 Penerapan Hukum terkait tindak pidana politik uang di Kabupaten Aceh Barat
Suatu   perbuatan   pidana   menurut   hukum   mempunyai   prinsip   bahwa, dianggap   sebagai   suatu   tindak   pidana   apabila   ada   ketentuan   hukum   yang mengaturnya  dalam  peraturan    perundang-undangan    yang  berlaku.    Hal  ini berdasarkan  asas  legalitas  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Bab  I  Pasal  1  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) 11 .  Menurut  hukum  seseorang  baru  dapat dipidana  apabila  terbukti  serta  memenuhi  sifat  delik,  baik  delik  formil  maupun
11 Pasal  1KUHP  :  (1).  Suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada;(2)  Bilamana  ada  perubahan  dalam  peraturan perundang-undangan  sesuatu  sesudah  perbuatan  dilakukan,  maka  terhadap  terdakwa  diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
materil,  kemudian   perbuatan  tersebut  harus   tergolong  dalam   perbuatan  tercela, dimana  harus   ada  unsur  kesalahan  dan  ada  pihak  yang  dirugikan  dalam  perbuatan tersebut, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana. 12
Pemidanaan  merupakan  penderitaan  yang  sengaja  dikenakan  Negara  kepada seseorang   yang   melakukan   pelanggaran   terhadap   undang-undang. 13 Kemudian pendapat  yang  lain  disebutkan  bahwa  pidana  merupakan  reaksi  dan  delik  yang berwujud nestapa dan  sengaja ditimpakan oleh Negara pada pelaku  delik tersebut. 14 Rupper Cross sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Bardanawawi Arief menyatakan bahwa  pidana  berarti  pengenaan  penderitaan  oleh  Negara  terhadap  seseorang  yang melakukan  kejahatan.  Dari  beberapa  pengertian  tersebut  pidana  selalu  mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu ; 15
1)  Pada  hakekatnya  merupakan  suatu  pengenaan  penderitaan  atau  nestapa  atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2)  Diberikan  dengan  sengaja  oleh  orang  atau  badan  yang  mempunyai  kekuasaan yang berwenang;
3)  Dikenakan  kepada  seseorang   yang  telah  melakukan  tindak  pidana  menurut undang-undang.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sangat  menjunjung tinggi  harkat  dan  martabat  manusia  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang tentang  Ketentuan  pokok   Kekuasaan  kehakiman,  yaitu  undang-undang  Nomor  49 Tahun   2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diterapkan seluruhnya baik pada waktu pemeriksaan  permulaan  maupun  pada  waktu  persidangan  pengadilan.  Adapun  asas tersebut antara lain adalah;
1)   Perlakuan  yang  sama  atas  diri  setiap  orang  di  muka  hukum  dengan  tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2)  Penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan  hanya  dilakukan berdasarkan  perintah  tertulis  pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh  undang- undang  dan  hanya  dalam  hal  serta  dengan  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang;
3)   Setiap orang  yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka  sidang  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai  adanya putusan   pengadilan   yang   menyatakan   kesalahannya   dan   memperoleh kekuatan hukum tetap;
4)   Kepada  seorang  yang  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  ataupun  diadili  tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan orangnya atau  hukum  yang  diterapkan,  wajib  diberi  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi
12 Ediwarman,   2015,   Materi   Kuliah   Program   Pascasarjana   Ilmu   Hukum.   Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
13 Soedarto. 1981. Kapita Selecta Hukum Pidana. Bandung.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sejak  tingkat  penyidikan,  dan  para  pejabat  penegak  hukum  yang  karena sengaja  atau  karena  kelalaiannya  menyebabkan  asas  hukum  itu  dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
5)   Peradilan  yang  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan serta  bebas,  jujur,  dan  tidak  memihak  harus  diterapkan  secara  konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan;
6)   Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  wajib  diberi  kesempatan  memperoleh bantuan    hukum    yang    semata-mata    diberikan    untuk    melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7)  Kepada  seorang  tersangka,  sejak  saat  dilakukan  penangkapan  dan  atau penahanan  selain  wajib  diberitahukan  dakwaan  dan  dasar  hukum  apa  yang didakwakan  kepadanya,  juga  wajib  diberikan  haknya  itu  termasuk  hak  untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
8)   Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
9)   Sidang  pemeriksaan  pengadilan  adalah  terbuka  untuk  umum  kecuali  dalam hal diatur dalam undang-undang;
10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana  dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
Laporan  akhir  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Kabupaten  Aceh  Barat terkait  penyelenggaraan  pemilu  serentak 09  April  2019  bahwa,  tidak  menerima  satu pun  laporan  pelanggaran  yang berkaitan dengan  praktik  politik  uang (money  politic) baik  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat  atau  pelapor  yang  merasa  dirugikan  dengan peristiwa  perbuatan  melawan  hukum  tersebut,  meskipun  informasi  terkait  politik uang diduga  cukup  marak  terjadi  dalam masyarakat  dengan  model  paket  suara  yang diperjualbelikan  mulai  dari  caleg DPRK,  DPRA dan  DPR  RI  sudah  ditentukan  nilai financialnya  yang  sudah  disepakati  dengan  calon  konstituennya.                Kemudian disamping  itu  juga,  tidak  ada  satupun  temuan  pelanggaran  praktik  politik  uang  baik pada  masa  kampanye  maupun  pada  saat menjelang  hari  pemungutan  suara.  Padahal diketahui  Pengawas  Pemilu  dikabupaten  memiliki  struktur  organisasinya  mulai  dari tingkat  kecamatan  hingga  sampai  ke  gampong,  bahkan  sampai  pada  tempat pemungutan suara (TPS) sekalipun. 16
Masyarakat  sipil (civil  society) Kabupaten  Aceh  Barat  seperti  Pemuda Muhammadiyah  pernah  mengingatkan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  untuk tetap  siaga  terhadap  pelanggaran  pemilu  terutama  menyangkut  politik  uang (money politic) semenjak  tahapan  pemilu  dimulai  hingga  menjelang  pemungutan  suara mengingat  potensi  tersebut  akan  terjadi  dari  situasi  dan  perkembangan  politik  yang terjadi  di  masyarakat.      Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  juga  disarankan  agar jangan  hanya  menunggu  laporan  dari  pelapor  yang  merasa  dirugikan  dari  perilaku tersebut,  akan  tetapi  pengawas  pemilu  harus  bertindak  aktif  dan    progresif  dalam mengungkap  informasi  terhadap  dugaan  peristiwa  melawan  hukum  tersebut  melalui instrument yang ada dalam jenjang pengawas pemilu. 17
16 Laporan Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, keberadaan Badan Pengawas  Pemilu  Kabupaten  Aceh  Barat  dapat  disebut  belum  melaksanakan  tugas secara  maksimal  khusus  dalam  konteks  penanggulangan  pelanggaran  politik  uang (money  politic) pada  pemilu serentak   2019.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dengan  tidak adanya  kasus  yang  dilaporkan  oleh  subjek  hukum  pemilu  seperti  misalnya,  timses, pengurus  partai  politik,  penyelenggara  pemlu,  dan  masyarakat.  serta  temuan pelanggaran  yang  didapat  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu  dalam  proses  pelaksanaan pemilu tersebut, dimana informasi praktik politik uang cukup massif terjadi.
3.3  Kebijakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  politik  uang (money  politic) untuk masa yang akan datang.
Penegakan     supremasi     hukum (law     enforcement) salah     satu     cara penanggulangan terkait  dengan tindak pidana termasuk  masalah  politik uang (money politic) ,   karena   pemidanaan   pada   prinsipnya   bertujuan   yaitu   sebagai   berikut: pertama, sebagai  sarana  memberikan  efek  jera  pada  sipelaku; kedua, memberikan pembelajaran    pada    orang    lain    agar    tidak    melakukan    tindak    pidana.    Menurut Soedarto, 18 tujuan  pemidanaan  pada  hakekatnya  merupakan  tujuan  umum  Negara yaitu  :  (1).  Untuk  menakut-nakuti  agar  orang  jangan  sampai  melakukan  kejahatan orang banyak (general  preventif) maupun menakut-nakuti  orang tertentu  yang sudah melakukan  kejahatan  agar  kemudian  hari  tidak  melakukan  kejahatan  lagi (special preventif) ;  (2).  Untuk  mendidik  atau  memperbaiki  orang-orang  yang  sudah menandakan  suka  melakukan  kejahatan  agar  menjadi  orang  yang  baik  tabiatnya, sehingga  bermanfaat  bagi  masyarakat;  (3).  Untuk  mencegah  dilakukannya  tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk seperti: Pertama, untuk membimbing  agar  terpidana  insaf  dan  menjadi  anggota  masyarakat  yang  berbudi baik  dan  berguna  ;  Kedua.  Untuk  menghilangkan  noda-noda  yang  diakibatkan  oleh tindak pidana.
Menurut  Romli  Atmasasmita 19 pemidanaan  bertujuan  yaitu  :  (1).  Dengan pemidanaan  sikorban  akan  merasa  puas,  baik  perasaan  adil  bagi  dirinya,  temannya maupun   keluarganya.   Perasaan  tersebut  tidak   dapat   dihindari   dan   tidak   dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe restributif ini disebut vindicatif ;  (2).  Dengan  pemidanaan  akan  memberikan  peringatan  pada  pelaku kejahatan  dan  anggota  masyarakat  lainnya  bahwa  setiap  ancaman  yang  merugikan orang  lain  atau  yang  memperoleh  keuntungan  dari  orang  lain  secara  tidak  sah  atau tidak  wajar,  akan  menerima  ganjarannya.  Tipe  restributif  ini  disebut fainers ;  (3). Pemidanaan  dimaksudkan  untuk  menunjukkan  adanya  kesebandingan  antara  apa yang  disebut      dengan the  grafity  the  offence dengan  pidana  yang  dijatuhkan.  Tipe restributif ini disebut dengan proportionality.
18 Media Internet, http//www.sudut hukum.com. Diakses pada tanggal 13 September 2020
19 Romli   Atmasasmita, 2008.  Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer.  Jakarta  :  Kencana Pranada  Media.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 4. SIMPULAN
Politik  Uang  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  pemilihan  umum  yang dianggap  melawan  hukum.  Pasal  523  Undang-undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu,  menjabarkan  aspek  pemidanaan  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  yang terlibat dengan aktivitas pemberian imbalan untuk kepentingan kampanye tersebut.
Badan  Pengawas  Pemilu  Kabupaten  Aceh  Barat  melaksanakan  tugas  dan fungsi  dengan  merujuk  Pasal  101  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu.  Secara  umum  disebutkan  bahwa  yang  menjadi  tugas  yang  dilaksanakan meliputi  pencegahan,  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  potensi  penyimpangan pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten Aceh Barat.
Penerapan  ketentuan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  tersebut adalah  bagian  penting  dalam  kebijakan  hukum  dimasa  yang  akan  datang  terkait dengan politik uang. Menurut Soedarto, aspek pemidanaan tersebut tidak hanya untuk menakut-nakuti,  tetapi  juga  untuk  mendidik  dan  mencegah  pelaku  lainnya  dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud.

## 5. REFERENSI

## Buku:
Alquran  Cordoba,  2012,  The  Amazing  :  Tuntunan  Alquran  untuk  hidup  Anda.
Bandung : Cordoba Internasional Indonesia
Arief  Barda  Nawawi,  2010.  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana dalam  Penanggulangan Kejahatan. Jakarta : Prenada Media Group.
Bambang Waluyo, 2008. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika. Ediwarman,  2015,  Materi  Kuliah  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum.  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Idris  Thaha,  2004.  Demokrasi  Religius  (Pemikiran  Politik  Nurcholish  Madjid  & M.Amin Rais) Tentang Demokrasi : Menegakkan Hukum . Jakarta : PT. Mizan Publika.
Munir   Fuady,  2013,   Teori-teori   besar  dalam   Hukum   (Grand  Theory),  Jakarta   : Kencana Prenada Media Group.
Muladi & Barda Nawawi Arief. 1984. Teori Kebijakan Pidana. Bandung Pan  Mohammad  Faiz,  2017 ,  Memperkuat  Prinsip  Pemilu  yang  Teratur,  Bebas,  dan Adil   Melalui   Pengujian   Konstitusionalitas   Undang-Undang ,   Jakarta   : Pusat   Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara     Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia.
Ruslan Saleh. 1979. Stelsel Pidana Indonesia.
Romli  Atmasasmita,  2008. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta : Kencana Pranada  Media.
Soedarto. 1981. Kapita Selecta Hukum Pidana. Bandung.