## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 10, No. 1 Juni 2024 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 173-182 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## POTENSI JANGKA PANJANG PENGEMBANGAN PROGRAM PLTSa KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF POLITIK LINGKUNGAN
Andi Marwah Hermansyah 1* , Muhammad 2 , Ariana Yunus 3 1 Program Studi Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin. Indonesia
2,3 Dosen Program Studi Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin. Indonesia *Korespondensi: marwah.hermansyah@yahoo.com

## *** ABSTRAK
PLTSa  merupakan  suatu  program  pemerintah  pusat  yang  dirancang  untuk  meningkatkan pengolahan  sampah  menjadi  energi  terbarukan.  Kota  Surabaya  menjadi  salah  satu  yang telah  ditargetkan  dalam  rancangan  PLTSa  dari  12  kota  lainnya.  Namun,  tiap  kota  yang ditargetkan  memiliki  katarkteristik  perkotaan  yang  berbeda-beda  sehingga  Kota  Surbaya memerlukan  kajian  lebih  mendalam  terkit  penerapan  PLTSa  dan  dapat  menjadi  parameter kota  lainnya  dalam  penerapan  program  PLTSa  di  tiap  daerah.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk menunjukkan potensi keberlanjutan penerapan kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)  di  Kota  Surabaya.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini,  yaitu  kualitatif deskriptif.  Beberapa  aspek  studi  kajian  kebijakan  yang  dinilai  harus  dilakukan  pemerintah kota untuk mengetahui sejauh mana Kota Surabaya dapat menerapkan program tersebut, di antaranya  aspek  ekonomi,  dan  lingkungan.  Berdasarkan  penelitian  kajian  pustaka  yang dilakukan,  Kota  Surabaya  dapat  berpotensi  menerapkan  keberlanjutan  pengembangan PLTSa jika memenuhi aspek kajian ekonomi, dan lingkungan. Aspek ekonomi melihat sejauh mana anggaran PLTSa dapat membantu biaya pendapatan daerah. Serta aspek lingkungan melihat sejauh mana program PLTSa mampu meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada.
Kata kunci: PLTSa, Kebijakan, Kota Surabaya, Sampah

## ABSTRACT
PLTSa  is  a  central  government  program  designed  to  increase  waste  processing  into renewable energy. Surabaya City is one of 12 cities that have been targeted in the design of PLTSa. However, each targeted city has different urban characteristics so that Surabaya City needs a more in-depth study regarding the implementation of PLTSa and can be a parameter for other cities in implementing PLTSa programs in each region. This paper aims to show the potential sustainability of the Waste Power Plant (PLTSa) policy implementation in Surabaya City. The method used in this research is descriptive qualitative. Several aspects of the policy review study should be conducted by the city government to determine the extent to which Surabaya City can implement the program, including economic,  and environmental aspects. Based on the literature review research conducted, Surabaya City can potentially implement the sustainability of PLTSa development if it fulfills the economic and environmental aspects of the study. The economic aspect looks at the extent to which the PLTSa budget can help with  local  revenue  costs.  And  the  environmental  aspect  looks  at  the  extent  to  which  the PLTSa program is able to minimize existing environmental damage.
Keywords: PLTSa, Policy, Surabaya City, Waste

## PENDAHULUAN
Isu  sampah  merupakan  isu  utama  dalam  kajian  politik  lingkungan  sampai  saat  ini.  Sampah merupakan hasil dari proses tindakan manusia yang dapat memengaruhi kondisi lingkungan di sekitarnya sehingga dalam kajian politik lingkungan, isu sampah menjadi suatu bentuk yang dapat menjelaskan aspek etika lingkungan dalam diskursus politik lingkungan. Seperti contoh, kebiasaan manusia dalam membuang sampah  sembarangan,  sikap  apatis  manusia  terhadap  ancaman  dari  sebab  pengelolaan  sampah  yang tidak  optimal,  atau  bagaimana  kebijakan  isu  sampah  dinilai  menjadi  isu  yang  tidak  dikaji  dari  segi
Citation (APA): Marwah
Hermansyah, A., Muhammad,  M.,  &  Yunus, A. (2024). Potensi Jangka Panjang Pengembangan Program PLTSa
Kota  Surabaya  dalam  Perspektif Politik  Lingkungan  . Jurnal  Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 173 –182. Retrieved  from https://ejournal.um- sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/ 3392
Email Autors: marwah.hermansyah@yahoo.com alhamid.muhammad41@gmail.com arianayunus@gmail.com
Submitted: 27 Mei, 2024 Accepted: 04 Juni, 2024
Published: 30 Juni, 2024
Copyright  (c)  2024 Andi  Marwah Hermansyah,  Muhammad,  Ariana Yunus
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
pengetahuan  secara  optimal.  Hal  inilah  yang  menjadikan  isu  sampah  menjadi  sangat  berpengaruh terhadap kestabilan ekosistem lingkungan.
Dalam  konteks  Indonesia,  salah  satu  bahaya  bagi  keamanan  lingkungan  yang  harus  dikenali  dan ditangani  adalah  tingginya  tingkat  pembuangan  sampah,  terutama  sampah  plastik,  yang  tidak  terkelola dengan  baik  dan  berbahaya.  Sampah  plastik  sulit  untuk  dikelola,  dan  mungkin  membutuhkan  waktu puluhan atau ratusan tahun untuk dapat terurai secara total. Hingga saat ini, belum ada statistik yang pasti mengenai persentase sampah di Indonesia.
Politik lingkungan harus dibahas dengan mengacu pada kajian intelektual terkini mengenai masalah lingkungan.  Baik  itu  hubungan  antara  masyarakat  dengan  lingkungan,  kebijakan  pemerintah  dalam menanggapi  masalah  lingkungan,  korelasi  politik  dengan  lingkungan,  atau  rencana  strategis  pemerintah dalam  menangani  masalah  lingkungan  dan  bagaimana  pembangunan  lingkungan  dapat  diprioritaskan untuk pelestarian di suatu negara.
Pada  tahun  2018,  pemerintah  Indonesia  secara  resmi  menerbitkan  kebijakan,  Peraturan  Presiden Nomor  35  Tahun  2018,  yang  bertujuan  untuk  mempercepat  pembangunan  instalasi  pengolah  sampah menjadi energi listrik dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018, 2019). Pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengadopsi peraturan tentang  pengelolaan  sampah  berbasis  energi,  terutama  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2007  tentang Energi  (UU  Energi),  yang  berfungsi  sebagai  kerangka  kerja  legislatif  untuk  pengembangan  energi terbarukan  (UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  30  TAHUN  2007,  2007)  dan  diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari  Pembangkit  Listrik  Berbasis  Sampah  oleh  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero)  (Berita  Negara, 2015).
Pembangunan PLTSa merupakan salah satu taktik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan  oleh masalah pengelolaan sampah di  beberapa kota di Indonesia. Lampiran  II  Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2017  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  memuat  strategi PLTSa (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017, 2017).
Terdapat  12  kota  besar  di  Indonesia  yang  dijadikan  sasaran  oleh  pemerintah  dalam  penerapan program  PLTSa,  salah  satunya  Kota  Surabaya.  Dari  12  kota yang  menjadi  target  sampai  saat  ini  hanya Surabaya  yang  telah  mengoperasikan  PLTSa.  Namun,  hingga  saat  ini  proses  penerapan  PLTSa  di Surabaya  dinilai  masih  banyak  hal  yang  harus  dibenahi  sehingga  dapat  teroptimalisasi  dalam  jangka Panjang. Hal ini dinyatakan langsung aktivis lingkungan Bella Nathania (ICEL) dalam webinar “Potret Tata Kelola  Sampah  Jakarta  Hari  Ini”  yang  diselenggarakan  Walhi  Jakarta  melalui  YouTube  pada  tanggal  23 Februari  2021,  dalam  webinar  tersebut  dinyatakan  bahwa,  “penerapan  PLTSa  dinilai  masih  perlu  diikat dalam  sebuah  kebijakan  sehingga  dalam  aspek  ekonomi,  dan  lingkungan  dapat  terukur  dan  memiliki standarisasi  dalam  penerapan  PLTSa.  Hal  ini  akan  meninjau  beberapa  aspek  dalam  pengembangan pembangunan PLTSa”.
Dalam  penelitian  yang  telah  dikaji  oleh  Wilya  Sulistiarini  dalam  judul  penelitian  “Effectiveness  Of Waste Management As A Source Of Electrical Energy In Tpa Benowo, Surabaya City” menjelaskan bahwa efektivitas  pengelolaan  sampah  di  TPA  Benowo,  Surabaya  sebagai  sumber  energi  listrik  telah  memadai dan telah beroperasi sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Selain menghasilkan energi listrik, pengolahan sampah  di  TPA  Benowo  telah  berfokus  pada  daur  ulang  sampah  menjadi  barang  yang  bermanfaat sehingga semua sampah tidak dijadikan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik. Indikator ini  diukur  dari  teori  Riant  Nugroho  yang  menghasilkan  penelitian  bahwa  efektivitas  kebijakan  yang ditetapkan  dapat  mengubah  sampah  menjadi  sampah  barang  yang  bermanfaat.  dengan  teknologi  yang ramah lingkungan. (Sulistiarini, Wilya, 2021).
Meskipun  begitu,  dalam  penelitian  yang  yang  dikaji  oleh  Nurdiansah  dalam  “Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Pltsa) Sebagai Solusi Permasalahan Sampah Perkotaan; Studi Kasus Di Kota Surabaya” (Nurdiansah et al., 2020)  bahwa efektifivitas pada inovasi energi terbarukan terhadap penanganan sampah masih memerlukan perhatian lebih dalam hal ini pada penggunaan teknologi PLTSa. Hal  ini  disebabkan  untuk  meminimalisir  kerusakan  lingkungan  karena  penggunaan  teknologi  PLTSa tersebut  telah  beroperasi  pada  sistem  dan  standarisasi  operasi  yang  telah  ditentukan  sehingga  mampu bekerja dengan baik dan efisien (Nurdiansah et al., 2020).
Bertolak  belakang  pada  hasil  analisis  yang  dikemukakan  oleh  Firyal  Arribal,  dalam  kajian  analisis kebijakannya mengurai bahwa program pembangunan PLTSa memiliki potensi kerusakan lingkungan pada masa depan. Hal ini merujuk pada regulasi UU PPLH dimana hasil dari proses pengolahan sampah PLTSa menghasilkan  asap,  bau  dan  jenis  limbah  lainnya  yang  diakibatkan  oleh  proses  pembakaran  yang menyebabkan  terjadinya  polusi  udara.  Proses  PLTSa,  dalam  kajian  kebijakannya  juga  berdampak  pada emisi  GRK  yang  berbahaya  bagi  lingkungan  hidup  dan  kesehatan  sehingga  menyebabkan  emisi  rumah kaca  (Arribah  et  al.,  2023).  Berangkat  dari  hal  itu,  Sri  Nurhayati  menguraikan  secara  spesifik  terkait permasalahan yang dialami pada proses perencanaan program PLTSa di Indonesia.
Ada  beberapa  masalah  utama  yang  menjadi  poin  pembahasan  pada  kajiannya.  Di  antaranya,  Sri menjelaskan perlu adanya dukungan regulasi yang kuat melalui RUU EBT terhadap harga jual beli listrik PLTSa, jaminan bankable untuk investasi PLTSa. serta insentif bagi pengembang PLTSa. Selain itu, pada perencanaan  program  PLTSa  diperlukan  perhitungan  secara  hati-hati  pada  potensi  energi  dari  sampah yang dihasilkan. Pada penjelasan terkait anggaran, alokasi APBD berdasarkan kajian Sri harus mencapai minimal 2–3% dalam pengelolaan pengelolaan sampah. Lebih lanjut, pada prose perencanaan PLTSa yang tidak sembarang, pemerintah perlu memerhatikan sumber daya manusia yang cakap dan berpengalaman, serta menyediakan sarana prasarana pengolahan sampah yang mencukupi, serta mengoptimalkan edukasi terhadap  masyarakat  untuk  memilah  sampah  guna  membantu  menunjang  kualitas  sampah  yang  akan digunakan untuk proses penghasilan energi listrik (Qodriyatun, 2021).
Berdasarkan  hal  itu,  peneliti  akan  mengonsepkan  kajian  PLTSa  dengan  melihat  beberapa  aspek agar  kajian  terkait  PLTSa  tersebut  akan  lebih  tersistematis  dan  memiliki  pola  dalam  pembahasannya. Permasalahan  penerapan  PLTSa  akan  ditelaah  secara  lebih  mendalam  dengan  meninjau  analisis pengembangan  kebijakan  pemerintah  kota  dalam  menerapkan  pembangunan  PLTSa  di  Kota  Surabaya. Dalam  analisis  tersebut,  penelitian  ini  akan  menguraikan  potensi  jangka  panjang  PLTSa  yang  telah
beroperasi  di  Kota  Surabaya  dengan  menggunakan  tinjauan  teori  politik  lingkungan.  Dimana  dalam perspektif  politiknya  menjelaskan  bahwa  segala  sesuatu  yang  terjadi  terhadap  lingkungan  dewasa  ini sangat  dipengaruhi  oleh  kebijakan  yang  dilahirkan.  Dimana  kebijakan  tersebut  diformulasi  oleh kepentingan-kepentingan berbagai pihak (Hastira et al., 2022).
Sudut  pandang  ilmu  pengetahuan,  sudut  pandang  ekonomi,  dan  sudut  pandang  etika  lingkungan merupakan  tiga  sudut  pandang  yang  dibedakan  oleh  Kraft  dalam  politik  lingkungan.  Menurut  Kraft,  studi lingkungan harus merangkul dan memodifikasi realitas yang telah diterima oleh komunitas ilmiah dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan politik lingkungan. Pemerintah seharusnya mencurahkan seluruh sumber dayanya  untuk  kemajuan  penelitian  dan  menggunakannya  sebagai  sumber  informasi  utama  dalam merumuskan  kebijakan  lingkungan.  Selain  itu,  studi  lingkungan  memandang  komponen  untung  dan  rugi sebagai  pendorong  utama  analisis  politik  lingkungan.  Terbukti  bahwa  perhitungan  ekonomi  yang mengabaikan  pentingnya  jasa  lingkungan  bagi  kehidupan  manusia  akan  menyebabkan  degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan fiskal yang dapat mendorong ekspansi ekonomi  yang  sejalan  dengan  pelestarian  dan  keadilan  lingkungan.  Sudut  pandang  kedua  menyatakan bahwa mempelajari politik lingkungan merupakan langkah penting menuju gaya hidup manusia yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan aspek kehidupan lainnya, dalam hal ini lingkungan (Siahaan, 2020).
Berdasarkan hal itu, dalam analisis penelitian ini akan diuraikan dapatkah PLTSa berhasil menjadi sumber  energi  listrik  yang  menjanjikan  dan  menjadi  setara  dengan  sumber  energi  terbarukan  yang  lain ataukah  kehadiran  PLTSa  hanya  dijadikan  sebagai  sebuah  solusi  dalam  penyelesaian  permasalahan sampah yang merusak lingkungan .

## METODE
Penelitian  kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Menurut  (Deddy  Mulyana,  2006) “penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  banyak  metode  analisis  dalam  memahami permasalahan”.  Fokus  penelitian  akan  berfokus  pada  dua  aspek  analisis  kebijakan  dalam  penerapan PLTSa,  yaitu  aspek  ekonomi,  dan  lingkungan.  Pengumpulan  data  sekunder  akan  melibatkan  analisis hipotesis dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan  arsip  wawancara  ilmiah.  Analisis  ini  dilakukan  dengan  memberikan  penjelasan  dan  deskripsi  yang disertai dengan fakta-fakta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)
Salah  satu  inisiatif  yang  menggunakan  sampah  untuk  menghasilkan  energi  adalah  PLTSa (Pembangkit  Listrik  Tenaga  Sampah).  PLTSa  adalah  singkatan  dari  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Sampah. Idenya  adalah  bahwa  sampah  secara  teoritis  akan  dikonversi  menjadi  energi  listrik  baik  melalui pembakaran  tidak  langsung  maupun  pembakaran  langsung  (proses  konversi).  PLTSa  merupakan  salah satu  upaya  konkret  pemerintah  dalam  mengatasi  masalah  sampah  dengan  menelaah  peluang  dalam memasok  kebutuhan  pada  energi  terbarukan.  Selain  itu,  PLTSa  merupakan  salah  satu  bentuk waste  to energy (WtE) yang telah dinilai mampu menormalisasi timbulan yang tinggi pada sampah  di TPA secara efisien. Peraturan Presiden No. 35/2018 menetapkan upaya untuk membangun PLTSa  pada 12 kota dan
provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, dari 12 kota yang  telah ditetapkan, hanya 2 kota yang telah melakukan tahapan pengoperasian energi PLTSa, yaitu Surabaya dan Solo.
Menurut Nizami, “Terdapat tiga  proses  dalam pengoversian sampah yang menghasilkan  energi,  di antaranya melalui physicochemical, biochemical, atau thermo chemical.” (Nizami et al., 2017).  Pada proses konversi thermochemical, konversi  tersebut  akan  menghasilkan  bahan  bakar  yang  berbentuk  padat  atau pun cair. Selanjutnya pada proses konversi physicochemical, onversi tersebut menghasilkan bahan bakar yang hanya berbentuk cair.  Sementara itu, bahan bakar yang terbatas pada gas dapat diproduksi dengan proses  biologis  ini.  Setelah  bahan  bakar  dihabiskan,  energi  panas  dari  generator  akan  digunakan  untuk menghasilkan listrik melalui turbin.
Dari  kedua  proses  konversi  sampah  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  masing-masing  proses tersebut  akan  menggunakan  berbagai  jenis  teknologi  yang  dapat  dipilih  dalam  penggunaannya.  Dari teknologi tersebutlah, proses konversi akan menghasilkan energi yang berbahan listrik. Jika merujuk pada Indonesia, teknologi yang telah menjadi rekomendasi pilihan untuk 12 kota yang akan menerapkan PLTSa di antaranya, yaitu insinerasi, pirolisis, gasifikasi, refuse derived fuel (RDF) dan Anaerobic Digestion (AD). Teknologi  insinerasi  dinilai  telah  memiliki  efektifitas  yang  cukup  terhadap  pengurangan  volume  sampah dimana pengurangan tersebut mampu mencapai angka 80%. Namun, jika teknologi insinerasi dibangun di wilayah  yang  menjangkau  permukiman  kota  akan  ditemui  banyak  pertentangan  dari  publik  di  luar  dari masyarakat  sebab  pada  proses  pembakaran  teknologi  insinerasi  kebanyakan  dinilai  menghasilkan  emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Ashworth et al., 2014).
Selanjutnya  pada  teknologi  pirolisis  dinilai  memiliki  efektifitas  dalam  pengurangan  volume  sampah dimana  pengurangan  tersebut  mampu  menyentuh  angka  90%.  Akan  tetapi  teknologi  ini  dinilai  sangat kompleks  membutuhkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  mampu  cakap  sangat  dalam mengoperasikannya.  Di  samping  itu,  teknologi  pirolisis  dinilai  masih  tidak  cukup  efisien  dalam menghasilkan  energi  listrik.  Pada  teknologi  gasifikasi  diyakini  menjadi  teknologi  teraman  pada  aspek lingkungan, sebab tidak menghasilkan insinerasi dari teknologi tersebut. Dalam hal ini adalah emisi GRK. Namun,  teknologi  tersebut  membutuhkan  modal  yang  cukup  besar  dalam  penerapannya.  Di  sisi  lain, teknologi RDF mampu menghasilkan nilai energi yang sangat tinggi, namun hasil pembakarannya tersebut menimbulkan  polusi  udara  yang  dinilai  sangat  signifikan.  Perlunya  penanganan  terhadap  abu  yang dihasilkan  dari  pembakaran  RDF.  Sedangkan,  teknologi  AD  merupakan  teknologi  yang  murah  dalam pembiayaannya  dibanding  teknologi  yang  lain.  Sayangnya,  proses  pembakaran  dari  teknologi  AD  tidak cukup  terukur  untuk  menghasilkan  energi  listrik  dalam  jumlah  yang  signifikan.  Gomez  dkk.  menyatakan bahwa  di  antara  lima  teknologi  pemanfaatan  sampah  dalam  menghasilkan  energi,  teknologi  insinerasi merupakan  pilihan  teknologi  yang  disarankan  untuk  mengolah  energi  listrik  melalui  pembangkit  listrik dibandingkan  dengan  teknologi  lainnya.  Pra-perlakuan  harus  dilakukan  sebelum  menerapkan  insinerasi PLTSa  karena  teknologi  ini  membutuhkan  peralatan  tambahan  untuk  mengelola  polusi  yang  dihasilkan selama proses berlangsung (Nizami et al., 2017).
Merujuk  pada  program  PLTSa  di  kota  Surabaya,  dalam  penerapannya  program  tersebut menggunakan  teknologi  gasifikasi.  Pemilihan  teknologi  gasifikasi  dinilai  lebih  efektif  berdasarkan karakteristik dari kota Surabaya itu sendiri. Sejak diresmikan pada bulan Mei 2021, proses PLTSa nyatanya
hingga saat ini masih terus melakukan peminimalisiran dalam kelemahan teknologi tersebut secara optimal. Dalam  peminimalisiran  kelemahannya,  pemerintah  kota  Surabaya  dalam  penerapan  PLTSa  dinilai  perlu melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap kebijakan pengembangan PLTSa sehingga dalam proses penerapannya dapat memenuhi penerapan yang dinilai jangka panjang sehingga mampu menjadi landasan yang  baik  bagi  kota  besar  lainnya  yang  sampai  saat  ini  masih  pada  tahap  prastudi  kelayakan  program tersebut.

## Analisis Kebijakan Aspek Ekonomi
Saat ini terdapat dua kebijakan yang menjadi dasar dari kebijakan pembangunan PLTSa. Pertama, Program  Percepatan  Pembangunan  PLTSa  yang  tercakup  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun 2018,  yang  menjadi  dasar  kebijakan  pembangunan  PLTSa.  Regulasi  kedua  yang  mengatur  kebijakan pembangunan  PLTSa  adalah  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  50  Tahun  2017  tentang  Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4. Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  pengembangan  kebijakan  tersebut.  Selain  itu,  kebijakan  ini  juga berfungsi sebagai kerangka kerja untuk inisiatif pengembangan PLTSa standar di masa depan. Dukungan pemerintah  pusat  untuk  tiga  area-penggunaan  teknologi,  pembayaran  harga  pembelian  listrik,  tipping charge, atau, dalam situasi lain, biaya layanan pembuangan sampah (BLPS)-membedakan kedua program tersebut satu sama lain.
Jika melihat lebih cermat pada regulasi yang mengatur terkait anggaran dan pembiayaan penjualan listrik  pada  program  PLTSa,  menurut  kajian  Adang  Sudrajat,  bahwa  pembangunan  PLTSa  di  Indonesia diperlakukan  tidak  lebih  dari  sekadar  pembangunan  listrik  swasta,  padahal  segala  bentuk  ketentuannya diatur  oleh  pemerintah  bahkan  sampai  ketentuan  harga  jual  (Sudrajat,  2023).  Menurut  Farizal,  proses tipping  fee  merupakan  serangkaian  biaya  yang  ditanggung  oleh  pemerintah  yang  memiliki  hak  untuk menangani  sampah  dan  membebankan  biaya  kepada  pihak  pengelola  sampah  terhadap  pembuangan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Secara umum, tipping fee ditentukan oleh kuantitas sampah yang dikelola per ton atau satuan volume (Farizal & Ekky, 2019).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui analisisnya menyatakan bahwa 12 kota yang menjadi target dalam program pembangunan PLTSa akan dibebankan pada APBN yang mencapai angka Rp. 3,6 triliun setiap tahunnya selama 25 tahun. Hal ini disebabkan oleh masa kontrak PLTSa yang diberlakukan melalui perturan perundang-undangan ialah selama 25 tahun (Suparman, 2020). Sementara itu, pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  memiliki  tanggung  jawab  yang  berbeda  dalam  kebijakan  pengembangan PLTSa. Tugas menetapkan harga dan formula penjualan listrik pertama kali diberikan kepada pemerintah pusat,  dalam  hal  ini  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.  PT  PLN  (Persero)  kemudian berkewajiban  untuk  membeli  listrik  yang  telah  diputuskan.  Kapasitas  listrik  yang  dihasilkan  oleh  PLTSa menentukan uang yang akan digunakan PLN untuk membeli listrik dari PLTSa. Biayanya sekitar US$ 13,35 sen/kWh pada kapasitas produksi listrik hingga 20 MW dan US$4,54 sen/kWh (0,076 kali kapasitas PLTSa) untuk kapasitas di atas 20 MW (Dewi, 2021).
Diharapkan  bahwa  dukungan tipping  charge yang  telah  diamanatkan  oleh  undang-undang  dan mencapai konsensus antara  pemerintah  daerah dan tim pengembangan PLTSa akan mengurangi beban APBD. Hingga  49%  dari  jumlah tipping  fee ditanggung  oleh  dukungan tipping  fee yang  telah  disepakati. Selain  itu,  PLTSa  sebagai  program  percepatan  diharapkan  dapat  menarik  investor  untuk  membangun kewajiban  yang  memaksa  PLN  untuk  membeli  listrik  dengan  penjualan  yang  dinilai  lebih  tinggi  dari penjualan  listrik  pembangkit  yang  lain.  Hal  ini  disebabkan  karena  pembelian  listrik  melalui  program percepatan  PLTSa  memiliki  harga  jual  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  pembelian  listrik  melalui program PLTSa standar.
Namun, meskipun adanya kewajiban yang dibebankan pada pembelian listrik yang dihasilkan PLTSa kepada PLN, hal itu nyatanya memunculkan suatu permasalahan baru yang dinilai rumit. Hal ini diperjelas dengan  melihat  contoh  program  percepatan  PLTSa,  di  mana  PLN  dipaksa  untuk  membeli  listrik  dengan harga  yang  lebih  tinggi  dari  harga  listrik  PLTU  pada  batu  bara.  Perlu  disadari  bahwa  biaya  jual  akan terdampak  secara  signifikan  oleh  tingginya  biaya  pembelian  listrik  PLN.  Sementara  itu,  menaikkan  tarif listrik  menjadi  tugas  yang  menantang.  Dengan  adanya  kontrak  maksimal  25  tahun  yang  telah  disepakati antara  investor  dan  operasionalisasi  pembangunan  PLTSa,  kondisi  ini  memperbesar  kemungkinan  PLN sendiri yang akan dirugikan. Dalam hal ini, PLN harus menutupi kekurangan jangka panjang dalam harga listrik. Di sisi lain, jika konsep skala bisnis yang menguntungkan secara ekonomi ingin diimplementasikan dalam  jangka  panjang,  maka  diperlukan  investasi  awal  yang  signifikan  serta  biaya  operasional  dan pemeliharaan yang besar.
Sampai  saat  ini,  permasalahan  dan  kendala  dari  aspek  ekonomi  yang  membuat  beberapa  pihak dinilai memberatkan sampai merugikan menjadikan kebijakan pengembangan PLTSa sepatutnya dianalisis dan dikaji kembali sehingga dalam penerapannya dapat menjadi prioritas pembangunan pembangkit dari energi terbarukan.

## Analisis Kebijakan Aspek Lingkungan
PLTSa  dalam  peluncuran  kebijakannya  mengalami  banyak  pertentangannya  dari  berbagai  pihak, salah satunya ialah aktivis peduli lingkungan. Dari beberapa laman dan pembicaraan webinar yang telah dilakukan,  para  aktivis  menentang  program  PLTSa  dengan  alasan  memberikan  banyak  kerugian lingkungan.  Hal  ini  dilansir  oleh  salah  satu  aktivis  Walhi  Jakarta  yang  memfokuskan  kelemahan  PLTSa pada  pencemaran  udara  jika  program  tersebut  mengalami  jangka  panjang.  CO 2 yang  dihasilkan  oleh pembakaran sampah yang mencapai 1.000 ton per harinya nyatanya tidak mampu menutup kemungkinan merusak  udara  di  lingkungan  sekitar.  Menurut  perhitungan  dari Zero  Waste  Europe bahwa  pada tiap sampah  yang  mencapai  ukuran  ton  yang  terbakar  mengeluarkan  sekitar  1,7ton  pada  CO 2. Pada  volume sampah harian yang telah mencapai 7.702 ton di DKI Jakarta, jika keseluruhan sampah tersebut terbakar, PLTSa akan menghasilkan sekitar 13.093 ton CO 2 , atau sekitar 4.779.091 ton pada CO 2 dalam setahun. Di sisi  lain,  sistem  pembakaran  sampah  PLTSa  pada  praktiknya  dapat  mengeluarkan  senyawa  dioksin, dimana senya tersebut merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses pembakaran pada sampah plastik.
Pencemaran  lingkungan  yang  terjadi  secara  langsung  pada  dioksin  juga  dapat  masuk  ke  dalam rangkaian rantai makanan manusia, seperti contohnya di Desa Bangun, Surabaya, yang terjadi pada bahan makanan telur-telur di sana. Di lihat dari konteks kesehatan, senyawa dioksin merupakan ancaman serius
bagi  kesejahteraan  manusia.  Paparan  terus-menerus  terhadap  zat  beracun  ini  dapat  mengakibatkan berbagai  masalah  kesehatan  yang  serius  dalam  jangka  panjang.  Menurut World  Health  Organization (WHO), dioksin dapat menyebabkan kanker, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan mengganggu fungsi reproduksi. Yang lebih mengkhawatirkan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dioksin tidak hanya tersebar di udara, tetapi juga dapat meresap ke dalam proses rantai makanan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, potensi zat beracun yang terpapar terhadap hewan dan manusia semakin meningkat.
Penentuan  lokasi  PLTSa  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk  dilakukan  oleh  pemerintah  kota untuk ditetapkan dalam tahapan pra studi kelayakan. Dalam kasus PLTSa Surabaya,  TPA Benowo yang telah  ditetapkan  sebagai  lokasi  pengoperasian  PLTSa  merupakan  lokasi  yang  dinilai  strategis  untuk ditempatkan. TPA Benowo memiliki fungsi utama dalam pengolahan sampah pada wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya. Sampah yang telah masuk di TPA Benowo akan diperoses melalui beberapa tahap, dimulai dari  pemilahan,  proses  pemadatan,  proses  pengomposan,  hingga  pada  pengelolaan  proses  gas  yang dihasilkan  dari  proses  pengomposan  tersebut.  Pemerintah  Kota  Surabaya  telah  bekerja  sama  dengan Pemerintah Jepang dalam program Green Sister City pada tahun 2013 dengan tujuan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah yang bersifat modern di Surabaya. Hal ini dilatarbelakangi oleh ikon kota yang telah diberikan kepada Kota Kitakyushu, Jepang pada keberhasilannya dalam mengelola sampah menjadi bahan yang bermanfaat serta menjadi salah satu pengelolaan sampah yang telah modern. Dengan adanya kerjasama tersebut, TPA Benowo Surabaya juga memiliki potensi dalam pengembangan mengelola limbah cair dan gas dari sampah melalui PLTSa.
Mayoritas  pemukiman  di  sekitar  TPA  Benowo  adalah  rumah-rumah  kampung  yang  memanfaatkan lahan  kosong  dan  stren  sungai  yang  tersedia.  Rumah  yang  berada  di  bantaran  sungai  tersebar  di sepanjang bantaran Kali Lamong. Dengan izin dari pemilik tambak, pemukiman yang didirikan di atas tanah kosong ini pada awalnya hanya dihuni oleh mereka yang bekerja sebagai penjaga tambak. Namun, pada akhirnya, pemukiman ini berkembang menjadi rumah permanen, mengalami perubahan kepemilikan, dan digunakan sebagai tempat tinggal. Baik di bagian barat, di distrik Tambak Dono, maupun di bagian selatan, di  sepanjang  jalur  Tandes  -  Benowo,  merupakan  lingkungan  permukiman  yang  banyak  dihuni  dan  telah berkembang menjadi sebuah komunitas.
Elis  Heviati  menguraikan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pengembangan  program  PLTSa menyatakan, karakteristik sampah di Indonesia bersifat tidak homogen sehingga seringkali didapati sampah tersebut  belum  dilakukan  pemilahan  maupun  pemisahan  jenis  sampah  (Heviati,  2021).  Karena  nilai kelembabannya  yang  tinggi  dan  isinya  yang  tidak  mudah  terbakar,  sampah  yang  perlu  diproses  adalah sampah yang tidak disortir, memiliki kisaran nilai kalor, dan cenderung rendah. Sampah yang tidak disortir akan  menyebabkan  kerusakan  pada  ketel  ketika  masuk  ke  dalam.  Pengolahan  awal  diperlukan  untuk sampah yang tidak disortir karena terkontaminasi dengan logam berat seperti kadmium, merkuri, sulfur, dan klorin.  Hal  ini  akan  meningkatkan  biaya  pengolahan  sampah  sebelum  diubah  menjadi  energi  listrik (Qodriyatun, 2021).
Oleh  karena  itu,  pemisahan  jenis  sampah  selama  pengoperasian  PLTSa  membutuhkan  kadar  air yang  cukup  tinggi,  sehingga  hal  tersebut  dalam  pengembangannya  membutuhkan  upaya  yang  lebih  dan biaya  tambahan  dalam  pengolahan  awalnya.  Terkait  hal  ini,  Ari  Bachtiar  Krishna  Putra  (Putra,  n.d.)
mengemukakan,  karena  PLTSa  Benowo  dikelilingi  oleh  kolam,  sulit  untuk  mendapatkan  air  bersih  untuk mendukung prosedur operasional PLTSa. Inilah alasan mengapa ketika mengembangkan PLTSa, penting untuk  mempertimbangkan  bahwa  pemisahan  dari  sumber  tidak  hanya  sampah  yang  harus  dipisahkan, namun  bagaimana  mengumpulkan  serta  mengangkut    bahan  sampah  sambil  memastikan  sampah  tetap kering dan tidak tercampur setiap saat.
Berdasarkan kacamata politik lingkungan, PLTSa di TPA Benowo, Surabaya menjadi fenomena yang masih  mengalami  irisan  antara  kebijakan  pengelolaan  sampah  dengan  penyediaan  energi  alternatif terhadap pengelolaan sampah. Hal ini dapat terlihat pada banyaknya PR yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan konsistensi pengembangan PLTSa dalam penanganan sampah. Mulai dari kajian lanjutan  terhadap  emisi  yang  dihasilkan,  penjualan  listrik  yang  dinilai  kurang  menghasilkan,  serta pemberdayaan  alam  dan  lingkungan  sekitara  terhadap  kehadiran  PLTSa  dalam  jangka  panjang.  Pada akhirnya pemerintah menjadi kunci utama dalam menyusun kebijakan dengan memerhatikan kepentingan pada kedua aspek yang telah dijelaskan sebelumnya.

## SIMPULAN
PLTSa  adalah  sumber  energi  terbarukan  berbasis  masyarakat  untuk  menghasilkan  listrik.  PLTSa merupakan  sumber  energi  terbarukan  yang  dianggap  baik  untuk  lingkungan.  Salah  satu  inisiatif  yang diambil  oleh  pemerintah  kota  Surabaya  untuk  mengurangi  dampak  lingkungan  yang  berbahaya  bagi masyarakat adalah penerapan PLTSa di lingkungan Benowo. Namun, dalam prosesnya PLTSa nyatanya masih  belum  menjadi  prioritas  utama  bagi  pemerintah  pusat  dalam  penanganannya.  Kebutuhan pre- treatment yang tidak menjadi tanggungjawab program PLTSa menjadi beban bagi pemerintah kota untuk mengeluarkan  modal  besar  tambahan  dalam  penerapan  PLTSa.  Kurangnya  analisis  lingkungan  serta minimnya  penanggulangan  di  lingkungan  sekitar  menjadikan  pemerintah  kota  Surabaya  masih  perlu memperhatikan kebutuhan yang harus diterapkan dalam teknologi PLTSa. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus  bagi  pemerintah  pusat  dalam  meninjau  kembali  kebijakan  PLTSa  dalam  mengevaluasi pengembangan  PLTSa  yang  telah  berjalan  di  kota  Surabaya  sehingga  segala  permasalahan  yang mempengaruhi keberlangsungan program tersebut dapat teratasi dengan benar sebelum diterapkan di 11 kota lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arribah, F., Afdini, H., & Nastity, S. D. (2023). Dampak Pltsa Terhadap Lingkungan Yang Ditinjau Dari Uu Pplh. Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan , 3 (2).
Ashworth, D. C., Elliott, P., & Toledano, M. B. (2014). Waste incineration and adverse birth and neonatal outcomes: A systematic review. Environment International , 69 .
Deddy Mulyana. (2006). Metodologi penelitian kualitatif : paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya . Remaja Rosdakarya.
Dewi,  C.  (2021).  Peran  Serta  PLN  dalam  Mendukung  PLTSa. Webinar  Teknik  Mesin  ITS  dengan  tema Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa): Tantangan, Kendala, dan Peluang.
Farizal, & Ekky, T. (2019). Tipping fee determination to support the waste to energy concept at the city of Depok, Indonesia. E3S Web of Conferences , 90 .
Hastira,  M.  F.,  Muhammad  Alhamin,  &  Ariana  Yunus.  (2022).  Pendekatan  Sosio-Spasial  Lefebvre  dalam Kebijakan  Pemanfaatan  Ruang  (Perda  RTRW  Kota  Parepare). NeoRespublica:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 45–57. https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.18
Heviati,  E.  (2021). Webinar  renewable  energy:  pembangkit  listrik  tenaga  sampah .  Youtube.com. https://www.youtube.com/%0Awatch?v=fp1oyrcOJXU
Berita Negara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 (2015).
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2007, (2007).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017, (2017).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018, (2019).
Nizami, A. S., Rehan, M., Waqas, M., Naqvi, M., Ouda, O. K. M., Shahzad, K., Miandad, R., Khan, M. Z., Syamsiro, M., Ismail, I. M. I., & Pant, D. (2017). Waste biorefineries: Enabling circular economies in developing countries. Bioresource Technology , 241 .
Nurdiansah, T., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. (2020). IMPLEMENTASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSa) SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN SAMPAH PERKOTAAN; STUDI KASUS di KOTA SURABAYA. JURNAL ENVIROTEK , 12 (1).
Putra, A. B. K. (n.d.). Renewable Energy: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah . YouTube.
Qodriyatun,  S.  N.  (2021).  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Sampah:  Antara  Permasalahan  Lingkungan  dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial , 12 .
Siahaan, V. R. (2020). Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi Kasus. In UKI Press .
Sudrajat,  A.  (2023).  Efektifitas  Perpres  No.  35  Tahun  2018  untuk  Mepercepat  Pembangunan  PLTSa  di Indonesia. JEBT: Jurnal Energi Baru dan Terbarukan , 4 (1). https://doi.org/10.14710/jebt.2023.16971
Sulistiarini,  Wilya,  T.  (2021).  EFFECTIVENESS  OF  WASTE  MANAGEMENT  AS  A  SOURCE  OF ELECTRICAL ENERGY IN TPA BENOWO, SURABAYA CITY. Jurnal Administrasi Publik (DiA) , 19 .
Suparman, F. (2020). KPK Nilai PLTSa sebagai Pemborosan APBN. BeritaSatu .

## PROFIL SINGKAT
Andi Marwah Hermansyah, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Desember 1996. Saat ini menempuh  pendidikan  Magister  Ilmu  Politik  Universitas  Hasanuddin,  Makassar.  Penulis  ikut  andil  dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan melanjutkan tugas pada Pilkada Serentak 2024 mendatang sebagai anggota PPK Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.