## SERBA-SERBI TANAM PAKSA
Oleh: Zulkarnain 1
Abstrak
Zaman  tanam  paksa  adalah  era  paling  eksploitatif  dalam  praktek  ekonomi Hindia  Belanda.  Sistem  tanam  paksa  ini  jauh  lebih  keras  dan  kejam  dibanding sistem  monopoli  VOC  karena  ada  sasaran  pemasukan  penerimaan  negara  yang sangat  dibutuhkan    pemerintah.  Aset  tanam  paksa  inilah  yang  memberikan sumbangan  besar  bagi  modal  pada  zaman  keemasan  kolonialis  liberal  Hindia- Belanda pada tahun 1835- 1940.
Di atas kertas, teori Cultuurstelsel memang tidak terlalu membebani rakyat, namun dalam pelaksanaannya, terbukti sangat merugikan petani terutama di Jawa, yang mengakibatkan kesengsaraan, kemiskinan, dan kematian bagi rakyat di tanah koloni.
Kata kunci : penerapan, Cultuurstelsel , daerah koloni.

## Abstract
The  compulsion  planting  (Cultuurstelsel)was  the  most  exploitative  age  on practical economic inDutch-Indies.It was harder, and awfuler rather than VOC trading monopoly system because there was income target for Dutch.The complusion planting assets have contribution for the golden age of Dutch-Indies colonization in 1835-1940.
The theory of compulsion planting was not hard for Dutch-Indies farmer, but implementation was hard in what have impact poverty, misery, and dead for Dutch- Indies people.
Keyword: implementation, Cultuurstelsel,colony.
1
Dosen pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
ISTORIA Volume VIII Nomor 1 September 2010 A.  Pendahuluan yang  tradisional  istilah  itu  diganti Selepas Syarikat Hindia Timur menjadi “Tanam Paksa” yang Belanda (SHTB) menjadi muflis pada
menonjolkan aspek normatif dari akhir   abad   ke-18   dan   selepas sistem tersebut yakni kesengsaraan penguasaan United Kingdom yang dan penderitaan rakyat yang singkat di bawah Thomas Stamford diakibatkan oleh penerapan sistem Raffles,  pemerintah   Belanda  meng-
tersebut.  Istilah yang dipergunakan ambil alih pemilikan SHTB pada tahun
oleh Belanda tersebut selain terbatas 1816. Belanda berjaya  menumpaskan pada aspek ekonominya, sehingga sebuah pemberontakan di Jawa  dalam makna padanan kata Cultuurstelsel Perang Diponegoro pada tahun 1825- tersebut dalam bahasa Indonesia 1830.  Selepas  tahun   1830,  sistem
sesungguhnya adalah “sistem pembu-
tanam paksa  yang dikenali  sebagai didayaan”,  atau  juga  dapat  disebut
Cultuurstelsel dalam bahasa Belanda
budidaya tanam. praktek di mulai diamalkan. Dalam sistem ini, Namun demikian para penduduk dipaksa menanam
lapangan terutama dari segi penge-
hasil-hasil perkebunan yang menjadi
lolaannya dapatlah  diamati bahwa permintaan pasaran dunia pada saat
aspek politik kolonial sangat
itu, seperti teh, kopi dan sebagainya.
menonjol.  Usaha  produksi  sesung-
Hasil-hasil  tanaman  itu  kemudian
guhnya dilaksanakan oleh rakyat atau dieksport ke luar negara.
petani dengan pengawasan para Pada tahun  1901, pihak Belanda
penguasa daerah dari tingkat bupati
mengamalkan  apa yang dipanggil sampai ke tingkat desa. Pada waktu mereka   sebagai Politik Beretika itu hubungan politik antara Belanda
(bahasa  Belanda: Ethische  Politiek ) dan  Mataram  yang  telah  menjadi yang termasuk perbelanjaan yang saling tergantung sejak tahun 1755, lebih besar untuk mendidik orang-
dan  terutama  pasca  Perang  Dipo- orang pribumi serta sedikit
negoro di mana Belanda membantu perubahan politik. Di bawah Gabenor pihak keraton, merupakan format Jeneral J.B. van Heutsz, pemerintah
politik  yang  mendorong  dan  me-
Hindia-Belanda memperpanjang tem-
munculkan terselenggaranya sistem poh penjajahan mereka secara tanam paksa. langsung di seluruh Hindia-Belanda, Pada saat Thomas Stanford Raffles dan dengan itu mendirikan asas untuk berkuasa di Hindia Belanda, Belanda
negara Indonesia pada saat ini.
sedang mengalami kesulitan ekonomi Pembangunan ekonomi yang yang lebih banyak diakibatkan oleh dilakukan pemerintah kolonial Perang Napoleon dan isolasi ekonomi
Belanda antara tahun 1830 sampai
yang disebabkan Stelsel Kontinental . pertengahan  abad  ke-19  mereka
Oleh sebab itu, Belanda kehilangan
menamakannya dengan
cultuur- sebagian besar perdagangannya dan stelsel . Dalam historiografi Indonesia
pelayarannya.  Peranannya sebagai
pasar penimbun barang mundur dan
sebagai prinsip memberi keadilan dan dunia perdagangan melahirkan pusat- perlindungan bagi kepentingan. pusat perdagangan baru.
Dalam menghadapi golongan liberal Pedagang-pedagang Belanda tidak
yang terpecah tersebut, golongan dapat  bersaing  dengan  pedagang-
konservatif dapat meyakinkan peme- pedagang Inggris karena para rintah bahwa sistem kumpeni pedagang Inggris dapat memasarkan
terbukti dapat dilaksanakan dan lebih
kain-kain Lanchashire dengan harga efektif, sementara sistem liberal tidak yang relatif murah. Untuk mengatasi
dapat dilaksanakan di negeri jajahan
kondisi  tersebut  Belanda  melaksa- karena  tidak  sesuai  dengan  situasi
nakan sistem  merkantilisme yakni dan kondisi ekonomi lokal. memungut biaya yang tinggi terhadap B. Ketentuan-Ketentuan Tanam Paksa barang-barang   yang   masuk,   dan memungut pajak yang tinggi pula bagi Tanam paksa atau cultuur-stelsel barang-barang buatan negeri induik adalah peraturan yang  dikeluarkan yang  akan  dipasarkan  di  daerah oleh Gubernur Jenderal Johannes van koloni serta memonopoli perdagang-
den Bosch yang mewajibkan setiap an pemerintah.
desa harus menyisihkan sebagian Dalam kondisi yang demikian, di tanahnya (20%) untuk ditanami Parlemen Belanda terjadi perbe-daan komoditi ekspor khususnya kopi, pandangan antara golongan konser- tebu,  nila.  Hasil  tanaman  ini  akan
vatif dengan golongan liberal. dijual kepada pemerintah kolonial Golongan konservatif menganggap dengan harga yang sudah dipastikan bahwa eksploitasi yang dijalankan di
dan hasil panen diserahkan kepada
tanah  koloni  sudah  sesuai  dengan
pemerintah kolonial. Penduduk desa
tuntutan situasi, sementara sistem
yang  tidak  memiliki  tanah  harus
eksploitasi  yang dikonsepkan  oleh
bekerja 75 hari dalam setahun (20%) golongan liberal belum sepenuhnya
pada kebun-kebun milik pemerintah meyakinkan pemerintah. yang menjadi semacam pajak. Dalam situasi perbedaan panda- Pada prakteknya peraturan  itu ngan  ini,  golongan  liberal  terpecah dapat dikatakan tidak berarti karena
menjadi dua, yakni golongan liberal
seluruh wilayah pertanian wajib
yang masih mempertahankan prinsip-
ditanami tanaman laku ekspor dan
prinsip  liberal  seperti  kebe -basan
hasilnya   diserahkan  kepada  peme-
berusaha  dan  campur  tangan  yang
rintahan Belanda. Wilayah yang minimal dari pihak pemerintah dalam
digunakan untuk praktek cultur urusan-urusan perseorangan. Di lain stelstel pun  tetap  dikenakan  pajak. sisi, terdapat sekelompok dari Warga  yang  tidak  memiliki  lahan
golongan liberal yang menekankan pertanian wajib bekerja selama pada prinsip-prinsip humaniter dan
setahun penuh di lahan pertanian.
menginterpretasikan prinsip
liberal
Tanam  paksa  adalah  era  paling
permintaan di pasaran dunia. Untuk eksploitatif dalam praktek ekonomi mencapai tujuan tersebut Bosch
Hindia Belanda. Sistem tanam paksa
menganjurkan pembudidayaan  ber- ini  jauh  lebih  keras  dan  kejam
bagai  produk seperti kopi, gula, dibanding sistem monopoli VOC indigo  (nila),  tembakau,  teh,  lada, karena ada sasaran pemasukan kayumanis, jarak, dan lain sebagainya. penerimaan negara yang sangat Persamaan  dari  semua  produk  itu dibutuhkan pemerintah. Petani yang
adalah bahwa petani dipaksakan oleh
pada  jaman  VOC  wajib  menjual
pemerintah kolonial untuk mempro- komoditi  tertentu  pada   VOC,  kini duksinya   dan   sebab   itu   tidak
harus menanam tanaman tertentu dilakukan secara voluter (Fasseur, dan sekaligus menjualnya dengan
1992: 239).
ketentuan-ketentuan
harga yang ditetapkan kepada Sedangkan pemerintah. Aset tanam paksa inilah pokok  dari  sistem  tanam  paksa yang memberikan sumbangan besar sebagaimana tercantum dalam bagi  modal  pada  zaman  keemasan
staatsblad tahun 1834 No. 22 yang kolonialis liberal Hindia-Belanda pada isinya adalah sebagai berikut. akan 1835 hingga  1940. Akibat sistem yang 1) Persetujuan-persetujuan memakmurkan dan menyejahterakan diadakan dengan penduduk hal negeri Belanda ini, Van den Bosch mana mereka menyediakan selaku penggagas dianugerahi gelar sebagian dari tanahnya untuk Graaf oleh  raja  Belanda,  pada  25 penanaman  tanaman dagangan Desember  1839. yang  dapat  dijual  di  pasaran Culturstelsel di Jawa dimulai pada Eropa. tahun 1836 atas inisiatif sese-orang 2) Bagian  dari  tanah  pertanian yang berpengalaman dalam urusan yang disediakan penduduk
tersebut yaitu Van Den Bosch yang
untuk tujuan tersebut tidak
telah memiliki  pengalaman dalam diperbolehkan melebihi seper- mengelola perkebunan di wilayah
lima dari tanah pertanian yang kekuasaan Belanda di Kepulauan 3) dimiliki penduduk desa. Karibia. Tujuan Van Den Bosch yang Pekerjaan yang diperlukan dijadikan Gubernur Jenderal adalah
untuk menanam tanaman daga- “mentransformasikan pulau
Jawa ngan tidak boleh melebihi menjadi eksportir besar-besaran dari
pekerjaan yang diperlukan produk-produk agraria, dengan 4) untuk menanam padi. yang keuntungan
dari penjualannya Bagian
dari tanah terutama mengalir ke keuangan disediakan untuk menanam
Belanda.  Tujuan  Van  Den  Bosch
tanaman dagangan  dibebaskan dengan sistem Cultuurstelsel di Jawa
5)
dari pembayaran pajak tanah. itu adalah untuk memproduksi Tanaman
di dagangan yang
berbagai komoditi yang menjadi dihasilkan tanah-tanah yang
ISTORIA Volume VIII Nomor 1 September 2010
disediakan wajib diserahkan yang ditetapkannya. Fenomena ini di- kepada pemerintah Hindia akibatkan oleh adanya penyimpangan Belanda,  jika  nilai-nilai  hasil ketentuan-ketentuan yang tercantum tanaman dagangan yang ditaksir dalam staatsblad yang dilakukan oleh itu melebihi pajak tanah yang pemerintah Hindia Belanda. Pendu-
harus dibayar rakyat, maka duk lebih banyak mencurahkan
selisih positifnya harus perhatian, tenaga, dan waktunya
6) diserahkan kepada rakyat.
untuk tanaman  berkualitas ekspor, Apabila terjadi gagal panen pada sehinga tidak dapat mengerjakan tanaman dagang harus dibeban- sawahnya dengan baik, bahkan dalam
kan kepada pemerintah,  hal suatu waktu tidak dapat mengerjakan tersebut berlaku apabila kega- sawahnya sama sekali. galan tersebut tidak disebabkan C. Pelaksanaan Tanam Paksa oleh kekurangrajinan atau 7) ketekunan pada pihak rakyat. Pada  tahun  1830  pada  saat Dalam mengerjakan tanah-tanah pemerintah penjajah hampir bangkrut untuk penanaman tanaman setelah terlibat perang Jawa terbesar dagang, penduduk desa diawasi (Perang Diponegoro, 1825- 1830), dan oleh para pemimpin desa Perang  Padri  di  Sumatera  Barat mereka,  sedangkan pegawai- (1821- 1837), Gubernur Jenderal Van pegawai Eropa hanya akan den  Bosch  mendapat  izin  khusus membatasi diri pada pengawa- melaksanakan sistem Tanam  Paksa san apakah pembajakan tanah, (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama
panen, dan pengangkutan mengisi kas pemerintahan jajahan tanaman-tanaman berjalan yang  kosong,  atau  menutup  defisit dengan  baik  dan  tepat  pada anggaran pemerintah penjajahan.
waktunya  (Sutjipto,  1977:  76-
Sistem tanam paksa berangkat
77). dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa Jika diamati dari segi isi staatsblad
berutang sewa tanah kepada peme-
tersebut, maka Sistem Tanam Paksa
rintah, yang biasanya diperhi-tungkan tidak  begitu  membe-ratkan  pada
senilai 40% dari hasil panen utama penduduk.  Namun demikian dalam
desa  yang  bersangkutan.  Van  den pelaksanaannya ternyata telah Bosch ingin setiap desa menyisihkan
mengakibatkan kesengsaraan yang sebagian tanahnya untuk ditanam berkepanjangan kepada rakyat. Dam- komoditi ekspor ke Eropa  (kopi,  tebu, paknya cukup destruktif menjadikan
dan  nila). Penduduk dipaksa untuk
rakyat  miskin  dan  tidak  teratur
menggunakan sebagian tanah garapan
hidupnya. Penduduk selalu terbebani
(minimal seperlima luas, 20%) dan
oleh   perilaku-perilaku   pemimpin-
menyi -sihkan  sebagian  hari  kerja pemimpin mereka yang memaksakan
untuk bekerja bagi pemerintah.
rakyat untuk taat terhadap peraturan
ISTORIA Volume VIII Nomor 1 September 2010
Dengan mengikuti tanam paksa, laporan-laporan para pejabat Belanda
desa  akan  mampu  melunasi  utang
sering  simpang  siur,  namun  dapat pajak tanahnya. Bila penda-patan desa
dikatakan bahwa sistem dari penjualan komoditi ekspor itu Cultuurstelsel ini  jelas-jelas  telah lebih  banyak  daripada  pajak  tanah mengakibatkan dampak yang yang  mesti  dibayar,  desa  itu  akan destruktif bagi penduduk Jawa. Luas
menerima kelebihannya. Jika kurang,
tanah garapan yang digunakan untuk desa tersebut mesti membayar sistem itu menurut perhitungan, pada kekurangan tadi dari sumber-sumber
tahun 1840 hanya 6 % saja. Pada
lain. Sistem tanam paksa tahun 1850 menurun menjadi 4 %, diperkenalkan secara perlahan sejak dan pada tahun 1860 naik lagi sedikit tahun  1830   sampai  tahun   1835. menjadi 4.5 %. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah Jenis tanah yang dibutuhkan juga
sepenuhnya berjalan di Jawa.
berbeda-beda  untuk  masing-masing Pemerintah kolonial memobilisasi tanaman.
Tebu (untuk gula)
lahan  pertanian,  kerbau,  sapi,  dan memerlukan tanah persawahan yang
tenaga  kerja  yang  serba  gratis.
baik, karena tebu membutuhkan Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, irigasi yang lancar. Tetapi kopi justru yang permintaannya di pasar dunia
memerlukan tanah yang agak tandus
sedang membubung, dibudidayakan.
( woeste gronden ). Yang tidak dapat Menurut penelitian Prof. Fasseur digunakan untuk persawahan, dari Universitas Leiden, pada tahun terutama dilereng-lereng gunung.
1884 sekitar 75.5 % penduduk Jawa
Indigo membutuhkan  daerah yang dikerahkan dalam Cultuurstelsel atau padat penduduknya. Pada dasarnya tanam paksa. Penduduk di
sistem ini membawa perubahan pada Karesidenan Batavia dan daerah sistem pemilikan tanah. Karena
kesultanan  di  Jawa  Tengah  atau
penyelenggaraannya dilakukan per Vortsenlanden tidak mengambil desa, maka tanah-tanah juga dianggap bagian dalam sistem tersebut. Jumlah
milik desa, bukan milik perorangan
tersebut kemudian berfluktuasi tetapi
(Fasseur 1992: 28,29).
membuat tidak  turun  secara  drastis  karena Prof.  Fasseur  berhasil pemerintah Hindia Belanda berusaha kalkulasi mengenai berbagaii mempertahankan eksistensi tanah komoditi yang ditanam tahun 1830
untuk tanaman komoditi ekspor.
dan  membawa  hasil  sekitar  tahun Kemudian pada tahun 1850, 1840  (Fasseur  1993:  34).  Dalam
umpamanya jumlah tersebut telah waktu  sepuluh  tahun  (1830-1840)
menurun  menjadi  46  %,  tetapi
semua karesidenan (18 buah) di Jawa
ditahun  1860  naik  lagi  menjadi
telah  terserap  dalam  sistem  ini
54.5%. Kendatipun demografi belum
(kecuali  karesidenan  Batavia).  Kopi
muncul  pada  masa  ini,  dan  data
diusahakan mulai dari Banten hingga kependudukan yang diperoleh  dari karesidenan Basuki. Kopi diusahakan
mulai dari Banten hingga karesidenan
diterima oleh gudang-gudang peme-
Basuki di Jawa Timur. Tetapi produksi
rintah.  Selain  itu  penyelenggara-
kopi terbesar berasall dari annya  juga  bervariasi  dari  satu
karesidenan-karesidenan
Priangan tempat ketempat lain karena (Jawa  Barat),  Kedu  (Jawa  Tengah),
pemerintah pusat lebih banyak Pasuruan dan Basuki (Jawa Timur).
menyerahkan penguasannya kepada Dalam jangka waktu yang sama para pejabat Belanda setempat (para gula telah berhasil diusahakan di 13 kontrolir) yang mempunyai motivasi karesidenan. Pusatnya terutama  di
untuk meningkatkan produksi karena
Jawa   Timur,   yaitu   karesidenan- mereka memperoleh “ cultuurprocent ”
karesidenan Surabaya, Pasuruan, dan
prosentase tertentu dari hasil panen.
Basuki (dalam tahun 1840 produksi
Untuk   itu   sampai   tahun   1860
dari  wilayah  ini  mencapai  hampir dikerahkan  tidak  kurang  90  orang 65%). Selain itu terdapat gula pula kontrolir dan sekitar orang pengawas dikaresidenan-karesidenan Japara, berkebangsaan Belanda.
dilakukan
Semarang, Pekalongan, dan Tegal Mobilisasi penduduk (Jawa  Tengah)  dan  Cirebon  (Jawa sejalan  dengan  kebiasaan-kebiasaan Barat).  Dalam  jangka  waktu  yang yang berlaku dalam tatanan politik sama pula Indigo berhasil diusahakan
Mataram, yaitu apa yang oleh Belanda
dii 11 karesidenan, Tetapi produksi
dinamakan “ heerendiensten ” (Djuliati utama berasal dari dua karesidenan di
Suryo, 1993). Yaitu kewajiban rakyat
Jawa  Tengah,  yaitu  Bagelan  dan
untuk melakukan berbagai tugas Banyumas, yang menghasilkan 51%. dengan tidak mendapat imbalan Juga di Cirebon dan Pekalongan ada
bayaran.  Hak  ini  kemudian  beralih
diusahakan sedikit indigo. Tembakau pada  Belanda  yang  sejak  Perang
yang  diusahakan  melalui cultuur- Diponegoro
dianggap sebagai
stelsel dilakukan di Karesidenan penguasa, kecuali di Vortsenlanden. Rembang dan sekitar Pacitan (Jawa
“Kapan  saja  pemerintahan  membu-
Tengah).  Sedangkan  kayumanis  di-
tuhkan  tenaga  rakyat,  maka  para selenggarakan  di Karawang (Jawa bupati, sesuai dengan instruksi yang Barat). penyelenggaraan cul- diberikan pada mereka, harus
Dalam mengupayakan agar setiap desa
tuurstelsel pihak Belanda berusaha menyediakan tenaga kerja secara agar sedapat mungkin tidak adil.” Beberapa  jumlah penduduk berhubungan langsung dengan petani. yang harus dikerahkan disetiap desa
Sebab itu penyelenggaraannya itu diserahkan sepenuhnya pada para diserahkan kepada   para bupati
bupati. Tetapi sesuai kebiasaan pula,
dengan   para   kepala   desa,   dan
hanya mereka yang memiliki hak atas masyarakat desa sendiri. Kepentingan penggarapan tanah ( sikep ) yang wajib pemerintah hanya pada hasilnya, yang memenuhi panggilan bupati tersebut.
dihitung dalam pikol (+ 62 kg) yang
Ini pula sebabnya selama
ISTORIA Volume VIII Nomor 1 September 2010 dilaksanakannya Cultuurstelsel, rendahnya upah petani. Masalah diada-kan  pembagian  tanah  bagi
kesuburan tanah (sawah untuk tebu) penduduk yang tidak memiliki tentu diperkirakan lebih tinggi (numpang), sehingga kemudian
pembayaran  pajak  tanahnya  diban- muncul sikep-sikep baru yang wajib
dingkan dengan tanah gersang untuk
melaksa-nakannya  “ heerendiensten ”
kopi. Masalah iklim, teknologi yang pula (Fasseur, 1992: 30).
sekedar
digunakan, dan lain sebagainya, turut
Tugas petani bukan menentukan tinggi rendahnya upah.
menanam, tetapi juga memproses Dengan demikian upah bervariasi,
hasil panennya untuk diserahkan di
bukan  saja  untuk  masing-masing
gudang-gudang  pemerintah.  Peng-
komoditi tetapi juga dari karesidenan- angkutannya ke gudang-gudang
karesidenan  (Fasseur,  1992  :  42).
tersebut  adalah  tugas  petani  pula.
Contoh  yang  diberikan  oleh  Prof.
Terutama produksi kopi seluruhnya Fasseur mengenai masalah upah ini dalam tangan petani, dalam hal gula diambil  dari  dua  komoditi  yang muncul pula pabrik-pabrik guna yang berbeda, yaitu gula dan indigo (nila).
dikelola secara modern dengan modal
Dengan demikian salah satu asing (Fasseur, 1993: 33).
bayaran dampak dari Cultuurstelsel adalah Penduduk mendapat masuknya ekonomi uang di pedesaan.
untuk hasil kerjanya. Tetapi para ahli
Penduduk membayar pajak tanah sejarah belum   bisa memastikan
(land  rent) yang  diintroduksi  oleh bagaimana pemerintah menentukan
Raffles dengan uang. Kenyataan ini tinggi rendahnya upah itu. Maksud
saja sudah menunjuk adalah semula Van den Bosch adalah agar
perubahan  dalam  kehidupan  pede- upah  disesuaikan dengan fluktuasi
saan.  Suatu  masalah  yang  penting harga pasar, namun hal ini dinggap pula adalah apa yang dinamakan tidak praktis. Mungkin karena para
“ cultuur procent ” (Fasseur, 1993: 46- petani belum memahami kaitan 50),  yaitu  jumlah  persentase  yang
pekerjaan mereka dengan mekanisme
diterima para pejabat Belanda pasar. Menurut penelitian Prof. R. Van
maupun sesuai dengan produksi yang
Niel dari Universitas Hawaii, jumlah
diserahkan   pada   gudang- gudang
upah disesuaikan dengan jumlah pemerintah. Jumlah itu tidak jarang
pajak tanah ( land rent ) yang harus
jauh  lebih  besar  dari  gaji  yang dibayar petani. Tetapi sejak semula
diterima.  Van  den  Bosch  sengaja
Van  den  Bosch  menginginkan  agar menambah hal ini untuk mendorong
upah  yang  diterima  petani  harus
para pejabat tersebut bekerja keras.
memungkinkan mereka “menikma- Lagi pula cara itu juga sudah dipakai
tinya”  dan  itu  berarti  harus  lebih
dalam Preangerstelsel. Dengan banyak dari hasil pesawahan. Tetapi
demikian, cara ini sesungguhnya kemudian ternyata berbagai  faktor bukan ciptaan Van den Bosch. lain turut menentukan
tinggi

## ISTORIA Volume VIII Nomor 1 September 2010
“ Cultuur   procenten ”   ternyata
Ketimpangan yang diwujudkan membawa dampak yang kurang baik
oleh pelaksanaan politik tanam paksa dalam korps kepegawaian  Belanda ini  mulai  mendapat  perhatian  di karena menimbulkan perbedaan Belanda, dimana hal ini berhubungan
pendapatan  yang mencolok antara
dengan kemunculan gerakan liberal di
mereka yang terlibat dengan
negeri induk tersebut. Secara umum
Cultuurstelsel dan  yang  tidak  dan
mereka dapat digolongkan ke dalam antara mereka yang bekerja di daerah
dua kategori yaitu golongan humanis “kurus”. Ketidak puasan pada pihak dan golongan kapitalis. Golongan pejabat
Belanda nampak dari humanis mengatakan bahwa Siatem permintaan untuk di pindahkan ke Tanam Paksa harus segera
daerah lain. gambaran
yang dihapuskan karena telah banyak Dalam menindas dan menyengsarakan komprehensif, pelaksanaan Sistem penduduk  di  tanah  jajahan.  Dalam
Tanam Paksa mengalami banyak
terminologinya, padahal tanah jajahan penyimpangan-penyimpangan yang
telah memiliki kontribusi yang sangat
serius. Penyimpangan pelaksanaan besar dalam menyelamatkan negara Sistem Tanam Paksa tersebut lebih
dari kebangkrutan. Dengan demikian,
banyak diakibatkan oleh adanya perlu diupayakan perbaikan- cultuur-procenten, sehingga   para perbaikan nasib rakyat tanah jajahan.
pengawas tanam paksa yang
Sementara golongan kapitalis menyetorkan tanaman wajib akan beranggapan bahwa Sistem Tanam mendapatkan imbalan. Dampaknya,
Paksa tidak menciptakan kehidupan semua pengawas berusaha ekonomi yang sehat. Sistem Tanam
menyetorkan   hasil   produksi   se-
Paksa memperlakukan rakyat tanah banyak-banyaknya dengan memeras
jajahan sebagai objek bukannya
rakyat. Akhirnya yang menjadi sapi
melibatkannya dalam kegiatan
perahan  adalah  rakyat  yang  tidak
ekonomi yang menambah ruwetnya memiliki otoritas dalam menetapkan sistem perekonomian Hindia Belanda.
hasil  panen tanamannya.  Ditambah
Dalam rangka mengikat para lagi dengan sikap-sikap para kepala penguasa lokal ini, pemerintah desa yang lebih sering menjadi kaki
Belanda tidak hanya mengembalikan
tangan pemerintah kolonial, sehingga
kekuasaan  mereka saja, melainkan kebijakannya seenaknya dalam
juga meningkatkan prestise mereka menetapkan luas lahan  penduduk dengan gaji berupa tanah yang akan yang  akan  digunakan  untuk  areal
memberi  mereka  tenaga  kerja  dan
penanaman wajib, berapa penduduk
penghasilan lain yang dihasilkannya.
yang  harus  bekerja  sebagai  buruh,
Di  samping  itu,  Van  Den  Bosch
termasuk  menetapkan berapa hasil menerapkan sistem prosentase yakni
produksi  yang  harus  dibayar  oleh
hadiah  bagi  petugas  yang  berhasil penduduk.
menyerahkan hasil tanaman yang
melebihi dari yang ditentukan. Namun
ditangani langsung oleh pemerintah.
yang  menjadi permasalahan lanjut Pemerintah harus campur tangan adalah bahwa kebijakan tersebut
dalam  pemungutan  hasil  bumi  di
menjadi sember dan ladang korupsi
tanah jajahan. Bagi kaum konservatif,
serta penyelewengan-penyelewengan Hindia Belanda dianggap belum siap
yang merugikan rakyat. Sistem untuk menerima kebijakan politik
prosentase dianggap sebagai
liberal. Dari perdebatan kedua legalisasi pemerintah kolonial golongan tersebut, golongan liberal terhadap segala  bentuk pemerasan menang dan dapat meluruskan sistem seperti luas tanah yang diusahakan
pemerintahan  di tanah koloni.  Dua pemerintah tidak terbatas, wajib kerja orang sebagai pembela nasib penduduk melebihi  ketentuan yang penduduk koloni adalah Douwes telah ditetapkan, tanaman wajib, Dekker dan Baron Van Hoevell. Dalam pajak-pajak,  dan  kerja  wajib  tidak
mkaryanya yang berjudul “Max
dihapus.
Sementara hasil dari Havelar”, Douwes Dekker memben-
kebijakan cultuur stelsel sangat tangkan kekejaman sisten tanam memuaskan dan menguntungkan paksa. Sementara Fransen Van Der pemerintah Belanda (Kartodirdjo,
Putte juga menulis Zuker Contracten ,
1990: 15). yang juga banyak mengkritik Pada tahun 1848, Sistem Tanam ketidakadilan  dalam sistem tanam Paksa mendapat kritikan melalui
paksa.
kecaman dan kegigihan perdebatan di Parlemen Belanda. Berkat Perdebatan terjadi antara golongan kaum liberal tersebut, maka liberal dengan golongan konservatif, pemerintah Hindia Belanda seputar  evaluasi  penerapan
sistem menghapuskan sistem tanam paksa, tanam paksa di Hindia Belanda. Kaum
melainkan tidak sekaligus melainkan liberal berkeyakinan bahwa tanah secara  bertahap  atau  berangsur- jajahan akan memberikan keuntungan
angsur.  Proses penghapusan sistem kepada negeri induk apabila masalah-
tanam paksa secara bertahap yakni:
masalah perekonomian diserahkan pertama kali penghapusan sistem kepada pihak swasta.
Dengan
tanam paksa lada pada tahun 1860.
demikian, pemerintah kolonial hanya Penghapusan tanam paksa untuk eh
memungut pajan dan mengawasi
dan nila pada tahun 1865, dan pada jalannya pemerintahan.
Pemerintah tahun  1870  hampir  semua  jenis
tidak  perlu  campur  tangan  dalam
tanaman paksa  sudah dihapuskan, urusan  perdagangan  hasil  bumi  di
kecuali  tanaman  paksa  kopi  di
tanah jajahan. Berbeda dengan kaum
priangan.
liberal, kaum konservatif tetap D. Culturstelsel di Luar Jawa berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada Selain di Jawa, cultuur stelsel juga negeri induk apabila urusan ekonomi
dijalankan di luar Pulau Jawa meski-
pun dalam skala yang tidak sebanding
telah menerapkan sistem tanam paksa dengan di pulau Jawa.
Sejak tahun
semenjak tahun 1822. Daerah yang
1822 di Minahasa telah dilaksanakan paling cocok untuk budi daya kopi cultuur stelsel untuk tanaman kopi.
waktu itu adalah di Dataran Tinggi
Sistem  tanam  paksa  di  daerah  ini
Tondano yang sesuai dengan ekologi berlangsung cukup lama, sampai kopi.  Wilayah tersebut merupakan dihapuskannya pada tahun 1899.
bagian dari Minahasa yang penduduk-
Sementara di Sumatera Barat pada nya tergolong padat.
tahun 1847 pasca Perang Padri, juga
Dengan potensi tenaga kerja yang
diselengarakan cultuur stelsell untuk
banyak di wilayah ini, maka sangat
tanaman kopi yang baru dihapus pada
memungkinkan untuk dilakukan
tahun  1908.  Sedangkan  di  Madura
mobilisasi tenaga kerja secara juga dijalankan cultuur stelsel untuk tradisional  baik  yang  diper-lukan tanaman tembakau. Di samping itu, di untuk penanaman kopi
itu sendiri,
Maluku  juga  sistem  ini  dijalankan
maupun  untuk  membangun  prasa- bahkan sejak masa VOC, yakni untuk
rananya. Tanaman kopi lebih banyak
tanaman cengkeh di Kepulauan dibudidayakan di distrik Romboken Ambon, dan pala di kepulauan Banda. dan   meluas ke   distrik-distrik Sistem tanam paksa di kepulauan sekitarnya seperti Tomohon, Kawa- Maluku  ini  baru  dihapuskan  pada nokoan, dan Sonder (Schouten, 1993: tahun 1860. Dengan demikian, 51-72). pembudidayaan kopi, meskipun  secara umum  dikatakan Untuk bahwa sistem tanam paksa berlang- lahan-lahan yang dimanfaatkan
sung  dari  tahun  1830-1870,  tetapi
adalah tanah kalekeran , yaitu suatu dalam  praktek yang sesungguhnya
tanah milik distrik yang kosong dan
bahwa sistem tersebut telah tidak digarap oleh penduduk karena berlangsung jauh sebelum tahun
keadaan tanahnya kurang baik untuk
1830, dan berakhir secara total pada
kebun atau persawahan. Pembukaan awal abad ke- 20. Ini dapat dijadikan
lahan-lahan kalekeran ini sangat referensi baru bahwa melihat sejarah
memberatkan penduduk karena letak- tanam paksa harus ditampilkan nya  yang  cukup  jauh  dari  tempat secara utuh mengingat kompleksnya tinggal mereka. kajian sistem ini baik secara makro Dalam   hal   lain   upah   yang maupun mikro. diberikan juga tidak mencukupi untuk Pada masa VOC, Minahasa telah kebutuhan mereka. Setiap pikol terkait dengan pola-pola pelayaran pemerintah Belanda hanya membayar
niaga  VOC  yakni  sebagai  daerah
f 10, padahal setiap keluarga hanya
pemasok  beras. Kewajiban sebagai dapat menghasilkan satu pikol belum pemasok beras ini beru dihentikan
lagi  dengan  adanya  kecurangan- pada tahun 1852. Sementara itu di
kecurangan yang dijalankan oleh para daerah ini pemerintah Hindia Belanda
petugas lapangan dalam menimbang
kopi. Dalam hal lain, penduduk juga
lamatannya. Pekerjaan umum terse- dibebani oleh biaya pengangkutan,
but juga sangat membebankan dan dimana pengangkutan kopi ke memberatkan karena pada suatu gudang- gudang   pemerintah   yang ketika penduduk harus memanen berada di wilayah pantai cukup jauh,
tanaman untuk memenuhi kebutuhan padahal mereka harus dengan pokoknya, mereka dapat panggilan memikulnya. Baru sejak tahun 1851
untuk kerja bakti membangun sarana pemerintah membuka gudang-gudang
umum tersebut.
dengan kopi di daerah pegunungan, sehingga
Jika dibandingkan pekerjaan penduduk menjadi lebih Jawa, baik dari segi ekonomi maupun
ringan. Sedangkan pengangkutan dari
kualitas, hasilnya tidak terlalu rendah.
gudang-gudang pegunungan ke Bahkan banyak para pejabat Belanda
gudang-gudang  di  daerah  pantai
yang secara langsung mengakui dilakuna oleh para pekerja yang bahwa Kopi Menado jauh lebih baik diberi upah (Leirissa, 1996: 62).
ketimbang Kopi Padang. Malahan Namun demikian, dalam rangka pada bagian kedua abad ke-19 Kopi memperlancar proses pengangkutan
Menado  sempat mengungguli Kopi kopi, penduduk tetap terbebani untuk Jawa.  Namun  demikian  dari  segi membangun prasarana yang terkikat
kuantitas, produksi  Minahasa jauh secara tradisional. Maka semenjak
lebih rendah dibanding Kopi Padang
tahun 1851 jalan-jalan dan jembatan yang rata-rata menghasilkan 191.000
penghubung daerah pegunungan
pikul setiap tahun. Sedangkan Kopi
dengan daerah pantai mulai dibangun. Jawa lebih benyak lagi yakni dapat
Dalam pelaksanaannya, penduduk mencapai 2 juta pikul setiap tahun- diharuskan bekerja secara bergiliran
nya. Namun demikian, Minahasa telah dan  sukarela  tanpa  upah.  Sehingga
memiliki sejarah sosial yang cukup sewaktu-waktu,  mereka  harus  siap
berperan dalam pengayaan sejarah dipanggil untuk bekerja dalam
nasional, terutama masa diterapkan-
pembuatan sarana dan prasarana.
nya sistem tanam paksa.
hingga Pada umumnya mereka dipimpin Semenjak tahun 1820 oleh pemimpin tradisional mereka tahun  1840,  di  Minangkabau  kopi yaitu para kepala walak yang memiliki
telah dibudidaya secara perorangan otoritas  tradisional  untuk  meme- sebelum diberlakukannya cultuur rintah setiap warga yang berada di stelsel .   Sebagaimana   halnya   di bawah pimpinannya.
Pekerjaan
Minahasa, di Minangkabau juga tersebut seringkali membawa keseng- penanaman kopi dilakukan di daerah-
saraan  kepada  rakyat  karena  letak
daerah   pegunungan.   Lahan-lahan proyek-proyek tersebut jauh dari desa
yang  dipakai  juga  dalam  kategori tempat  tinggal  mereka,  atau  dapat
lahan  tidur  yang  kurang  produktif
pula pada lokasi-lokasi yang sangat
untuk pertanian lain. Karena sebagian sulit, sehingga mengancam kese- besar kopi ditanam di daerah daerah
ISTORIA Volume VIII Nomor 1 September 2010 pegunungan  terutama  lahan-lahan
an dari penerapan sistem ini. Pertama yang berada dalam kawasan hutan,
adalah habisnya lahan pertanian yang maka kopi Minangkabau lebih sering
cocok untuk budi daya kopi sehingga
dekenal sebagai “kopi hutan”. Seperti
tidak dapat dilakukan ekspansi secara
halnya di Minahasa, di Minangkabau terus menerus.
Kedua adalah juga penduduk dibebani dengan kerja
munculnya penyakit  tanaman  kopi tanpa upah untuk membangun yang sulit  untuk di  atasi, sehingga
sarana-sarana  terutama  jalan-jalan
produksi semakin ber-kurang. Ketiga dan jembatan untuk keperluan Perang Aceh yang berlangsung relatif
pengangkutan kopi dari daerah lama sehingga banyak menguras pegunungan ke Padang. Sementara
perhatian pemerintah Belanda untuk para pemimpin tradisional yang menanganinya,  sementara budidaya bertugas menggerakkan penduduk kopi menjadi kurang  diperhatikan. adalah para penghulu, sehingga Keempat adalah cara -cara pengelo- dengan  ikatan tradisional tersebut
laan yang kurang baik karena terbiasa
penduduk patuh pada atasannya.
dengan pola budidaya perseorangan
Dalam penelitian Prof. Kenneth yang telah berlangsung sebelum
Young, disimpulkan beberapa cultuur stelsel diterapkan. penyebab atau faktor
pendorong
E. Kritik Terhadap  Tanam Paksa
keberhasilan budi daya tanam kopi di
Minangkabau. Pertama adalah kebi-
Pada  tahun  1830  pada  saat
jakan mengenai pemberian upah yang
pemerintah penjajah hampir bangkrut tidak membingungkan para petani, setelah terlibat perang Jawa terbesar
karena  telah  diatur  dengan  jelas.
(Perang Diponegoro, 1825- 1830), dan
Harga per pikul ditetapkan f 20 atau
Perang  Padri  di  Sumatera  Barat
sekitar 32 sen per kg, dan setelah
(1821- 1837), Gubernur Jenderal Van dipotong berbagai ongkos yang harus den  Bosch  mendapat  izin  khusus
dibayar, petani menerima f 4 per pikul
melaksanakan sistem  Tanam Paksa atau 5 sen per kg. Kedua tersedianya
(Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama
tenaga kerja yang cukup banyak yang
mengisi  kas pemerintahan jajahan dapat dikerahkan untuk keperluan
yang  kosong,  atau  menutup  defisit penerapan budibaya tanam kopi
anggaran pemerintah penjajahan. tersebut. Ketiga adalah adanya tradisi
Sistem tanam paksa berangkat dagang  yang  telah  tertanam  dan dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa
menjiwai masyarakat Minangkabau berutang sewa tanah kepada yang menyebabkan orang terdorong
pemerintah,  yang  biasanya  diper- untuk menjalankan pekerjaan yang
hitungkan  senilai  40%  dari  hasil menghasilkan  uang (Young,  1988:
panen utama desa yang bersangkutan.
136-164).
dalam penelitiannya juga
Van  den  Bosch  ingin  setiap  desa Young menyisihkan sebagian tanahnya menyimpulkan sebab-sebab kegagal-
untuk ditanam komoditi  ekspor ke
Eropa  (kopi,  tebu, dan  nila). Pendu-
mewah.  Kas  kerajaan  Belanda  pun
duk  dipaksa  untuk  meng-gunakan
mengalami surplus.
sebagian tanah garapan (minimal Badan operasi sistem tanam paksa seperlima  luas,  20%)  dan  menyi- Nederlandsche Handels  Maatchappij sihkan  sebagian  hari  kerja  untuk (NHM) merupakan reinkarnasi VOC bekerja bagi pemerintah. paksa, yang  telah  bangkrut.  Akibat  tanam Dengan  mengikuti  tanam paksa  ini,  produksi  beras  semakin
desa  akan  mampu  melunasi  utang
berkurang, dan harganya pun pajak tanahnya. Bila pendapatan desa melambung. Pada tahun  1843,  muncul dari penjualan komoditi ekspor itu
bencana kelaparan di  Cirebon, Jawa lebih  banyak  daripada  pajak  tanah
Barat. Kelaparan juga melanda Jawa
yang  mesti  dibayar,  desa  itu  akan
Tengah,  tahun   1850.  Sistem  tanam
menerima kelebihannya. Jika kurang,
paksa   yang   kejam   ini,   setelah desa tersebut mesti membayar
mendapat protes keras dari berbagai kekurangan tadi dari sumber-sumber kalangan di Belanda, akhirnya lain.  Sistem  tanam  paksa  diperke- dihapus pada tahun  1870, meskipun nalkan secara perlahan sejak tahun untuk  tanaman  kopi  diluar  Jawa
1830 sampai tahun  1835. Menjelang
masih terus berlangsung sampai tahun   1840   sistem   ini   telah 1915. sepenuhnya berjalan di Jawa. Cultuurstelsel ternyata membawa Pemerintah kolonial memobilisasi keuntungan yang sangat besar bagi
lahan  pertanian,  kerbau,  sapi,  dan
para   pemegang   saham   Neder- tenaga  kerja  yang  serba  gratis.
landsche  Handel-Maatschappij  dan
Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu,
tentunya juga raja Belanda- di negeri yang permintaannya di pasar dunia
Belanda, Pemerintah Belanda serta sedang membubung, dibu-didayakan. pemerintah  India  Belanda.  Hal  ini Bagi pemerintah kolonial Hindia dapat dilihat dari peningkatan ekspor Belanda, sistem ini berhasil luar biasa.
dari   India-Belanda,   terutama   ke
Karena  antara  1831 -1871  Batavia
Eropa.  Ekspor  tahun  1830  hanya
tidak hanya bisa membangun sendiri,
berjumlah 13 juta gulden, dan tahun
melainkan punya hasil bersih 823 juta 1840 ekspor meningkat menjadi 74 gulden untuk kas di Kerajaan Belanda. juta  gulden.  Penjualan  hasil  bumi
Umumnya,  lebih  dari  30  persen
tersebut dilakukan oleh NHM;
anggaran belanja kerajaan berasal
keuntungan  yang  masuk  ke  kas
kiriman dari Batavia. Pada 1860-an, Belanda -antara 1830 sampai 1840-
72% penerimaan Kerajaan Belanda setiap tahun sekitar 18 juta gulden, ini disumbang dari Oost  Indische atau adalah sepertiga dari anggaran Hindia Belanda. Langsung atau tidak
belanja Pemerintah Belanda.
Belanda,
langsung, Batavia menjadi sumber Seorang mahasiswi modal.  Misalnya, membiayai kereta Annemare van Bodegom, pada tahun api nasional Belanda yang serba 1996 mengadakan penelitian untuk
ISTORIA Volume VIII Nomor 1 September 2010 menyusun  skripsinya.  Ia menyoroti beberapa daerah timbul kelaparan, periode  antara
1830 pada  awal
seperti yang terjadi di Cirebon tahun diterapkannya Cultuurstelsel oleh 1844, di Demak tahun 1848 dan di Gubernur Jenderal Johannes Graaf van Grobogan tahun 1849. den Bosch (1830-1833) sampai tahun Sejak  1840,  selama  60  tahun
1877. Keuntungan yang diraup berikutnya  nilai  ekspor  dari  India-
Belanda yang dinamakan batig slo t Belanda ke Belanda meningkat 10 kali
atau surplus akhir mencapai 850 juta
lipat, dari 107 juta gulden menjadi
gulden, yang antara lain digunakan 1,16  milyar  gulden.  Selama  kurun
untuk membiayai pembangunan
waktu  itu,  juga  terjadi  perubahan
infrastruktur di Belanda seperti jalan
komoditi ekspor; selain kopi, teh, gula kereta api, saluran air dan lain-lain. Di
dan  tembakau,  yang  masih  terus
sisi lain, Cultuurstelsel ini membawa
diekspor,  kini  ekspor  bahan  baku
keseng-saraan dan bahkan kematian
untuk industri  seperti  karet,  timah
rakyat  yang  dijajah.  Antara  tahun
dan minyak, menjadi lebih dominan.
1849-1850  saja,  tercatat  lebih  dari Seiring dengan perkembangan ekspor
140.000 orang pribumi meninggal
dan   jenis   ekspor,   titik   berat sebagai akibat kerja dan tanam paksa.
perkebunan pindah ke Sumatera Apabila nilai 850 juta gulden dihitung Timur, di mana didirkan perkebunan- dengan  indeks  tahun  1992,  maka
perkebunan  besar,  terutama untuk
nilainya  setara  dengan  15,4  milyar
tembakau dan karet.
perdagangan gulden. Tak dapat dibayangkan, Selain monopoly berapa keuntungan yang diraup oleh komoditi “normal”, ternyata Belanda Belanda dari Indonesia antara 1602-
juga memperoleh keuntungan besar 1942 apabila dihitung dengan indeks dari perdagangan opium  (candu), tahun 2002. yang kemudian juga dimonopoli oleh
Di atas kertas, teori Cultuurstelsel
VOC dan penerusnya, Pemerintah memang tidak terlalu memembebani India-Belanda. Semula impor opium
rakyat, namun dalam pelaksanaannya,
dari Bengali pada tahun 1602 hanya
Cultuurstelsel
yang sangat sebanyak satu setengah peti, menguntungkan Belanda, terbukti meningkat menjadi 2.000 peti pada sangat merugikan petani terutama di
tahun  1742.  Keuntungan  per  peti
Jawa  dan  mengakibatkan  keseng-
dapat mencapai 1.800 sampai 2.000
saraan  dan  kematian  bagi  rakyat
gulden, dan agar penjualannya banyak, sehingga Cultuurstelsel terjamin, Belanda juga mendorong tersebut lebih dikenal sebagai sistem
pribumi untuk mengkonsumsi opium.
tanam paksa, karena petani Pada akhir abad 19, Konsulat Belanda diharuskan menanam komoditi yang
di Singapura melaporkan, ekspor sangat diminati dan mahal di pasar candu dari Bengali ke India-Belanda
Eropa, yang mengakibatkan merosot-
mencapai hampir 3.700 peti.
nya hasil tanaman pangan sehingga di
ISTORIA Volume VIII Nomor 1 September 2010 Ewald van Vugd, seorang
perdagangan budak, perdagangan wartawan  dan  penerbit  berkebang-
candu,  tanam  paksa  dan  berbagai saan Belanda, pada 1985 menyoroti
praktek  pelanggaran  HAM.  Hal-hal politik perdagangan opium Belanda
yang sangat tidak manusiawi seperti yang dipaparkan dalam bukunya
ini, telah menggerakkan hati beberapa Wetig  Opium.  Menurut  van  Vugt,
orang Belanda yang humanis, seperti candu mulai menjadi sumber
Eduard Douwes Dekker, yang penghasilan utama Belanda sejak kemudian melancarkan kritik
tahun 1743. Antara tahun 1848-1866,
terhadap  politik  Pemerintah  India- laba  perdagangan candu mencapai
Belanda melalui berbagai tulisan, juga 155,9  juta  gulden,  yakni  8,2  %
dalam bentuk roman dengan nama
pemasukan total dari tanah jajahan,
“Max  Havelaar”,  yang  ditulis  pada
dan kontribusi pemasukan dari tahun 19860. jajahan  Belanda terhadap seluruh Namun kritikan yang dilon-tarkan
anggaran Belanda sebesar 12,5%! tersebut tidak menyurutkan Antara tahun 1860-1915, laba candu Pemerintah Kolonial Belanda
untuk meningkat 15 persen per tahun. Laba membuat berbagai peraturan untuk candu antara 1904-1940 sebesar 465
menakut-nakuti  rakyat  jajahannya juta gulden! Tak heran apabila van yang berniat membangkang. Pada Vugt tahun 1988 menerbitkan buku
tahun 1880 diberlakukan peraturan dengan judul yang menggemparkan, yang dinamakan Poenale Sanctie, yaitu  Het  dubbele  Gezicht  van  de yaitu peraturan yang memuat Koloniaal (wajah ganda dari
ancaman hukuman badan (kurungan
penjajahan), yang memuat sisi negatif
dan  pukulan)  bagi  kuli-kuli  yang
penjajahan Belanda, seperti melanggar peraturan kerja. Tujuan pedagangan candu, perdagangan
utama Poenale Sanctie adalah budak, kerja paksa, kekerasan senjata
menjamin tenaga buruh bagi majikan,
dll.
Demikianlah wajah penjajahan juga membatasi kemerdekaan buruh untuk meninggalkan perkebunan
Belanda waktu itu, demi keuntungan
tempat bekerja. Mohammad Hatta materi untuk para tuan besar, mereka
menunjuk buku tulisan H.F. Tillema
mengorbankan rakyat  di jajahan
yang berjudul “Kromo Belanda” yang mereka, bahkan secara sistematis berisi keluhan dan pengaduan tentang merusak mental dan kesehatan rakyat
bagaimana
Pemerintah Belanda dengan menganjurkan untuk melalaikan kesehatan rakyat.  Hatta mengisap  candu.  Tidaklah  meng- menunjukkan keadaan buruk   di
herankan apabila sekarang keluarga kalangan buruh, misalnya bahwa kerajaan Belanda termasuk keluarga
seorang  kuli  (buruh)  di  Sumatera paling  kaya  di  dunia  dan  Belanda
dipaksa bekerja dengan kekerasan termasuk  salah  satu  negara  ter-
dan diperlakukan sewenang-wenang
makmur di Eropa Barat, berkat oleh majikan Belanda. Pukulan-
ISTORIA Volume VIII Nomor 1 September 2010 pukulan dengan rotan, penahanan
Tanam  paksa,  akan  lebih  kompre-
melawan hukum, penelanjangan hensif  apabila  dikaji  tidak  secara buruh  yang  dianggap  salah  oleh
tradisional, agar berbagai aspek yang majikan merupakan kebiasaan
pada menyertai  dilaksana-kannya  sistem waktu itu. dapat  teungkap.  Karena  jika  tidak, Poenale Sanctie yang kejam dan maka gambaran utuh dari sistem ini
tidak berperikemanusiaan menambah
tidak akan ditemukan. Namun
kesengsaraan rakyat Indonesia, dan
demikian  secara  riil  adalah  tidak memperpanjang daftar  pelanggaran
dapat diabaikan bahwa pelaksanaan
HAM  oleh  Belanda,  serta  mening- Sistem Tanam Paksa mengkondisikan katkan kemarahan dan keben-cian di hal-hal sebagai berikut.
kalangan bangsa Indonesia. Pers dan
Pertama, Adanya  pemben-tukan para  pemimpin bangsa Indonesia
modal.   Aspek   ini   tidak   dapat
mengecam Poenale
Sanctie ini. disangkal  oleh peneliti manapun Setelah gencar kritik dan kecaman di bahwa pelaksanaan Sistem Tanam negeri  Belanda  sendiri,  baru  pada Paksa telah menimbulkan permoda- tahun 1924 Majelis Rendah Belanda lan di Hindia Belanda. Pembentukan
mengajukan protes atas Poenale
modal  yang  merupakan  aspek  dari Sanctie tersebut, namun Poenale sejarah kolonial yang terutama Sanctie  baru  dicabut  tahun  1941,
melibatkan  orang-orang  Eropa  dan ketika Perang Dunia di Eropa telah
Cina, ketimbang bangsa Indonesia dimulai dan ancaman Jepang di Asia sendiri, bahwa modal perusahaan di telah di depan mata. Eropalah yang menyebabkan terpe- F. Simpulan cah-pecahnya  Sistem  Tanam  Paksa yang  diawasi  oleh  pemerintah  itu. Tidak  salah  lagi  Sistem  Tanam Pembentukan modal yang utama, Paksa  yang  diterapkan  di  Hindia yang bedampak pada meluasnya Belanda telah mendatangkan tanam paksa di Jawa, terjadi di Jawa
perubahan sosial masyarakat baik sendiri, dan kondisi tersebut terjadi secara makro maupun mikro. Pada selama berjalannya Sistem Tanam pokoknya, Sistem Tanam Paksa Paksa  dan  merupakan  bagian  dari merupakan penghisapan dan Sistem Tanam Paksa tersebut. pemerasan secara brutal yang
Kedua adanya tenaga buruh yang dikelola oleh orang-orang yang tamak murah yang menandai kehidupan di
dan haus akan kekuasaan, yang nilai-
Jawa  yang  telah  lama  berlangsung nilainya dibentuk oleh latarbelakang
jauh  sebelum  Sistem  Tanam  Paksa kebudayaan masing-masing.
Sistem diterapkan. Rakyat kelas bawah sudah
Tanam Paksa menjalankan suatu tipu
menjadi tradisi bekerja wajib untuk muslihat  pada  lingkungan  sosio- para pemimpin tradisional yang ekonomi  secara  lebih  canggih  dan memiliki otoritas tradisional sebagai rumit. Dalam membahas Sistem pemimpin dalam masyarkatnya.
ISTORIA Volume VIII Nomor 1 September 2010 Hubungan-hubungan ketergan- Ardiansyah,  Syamsul. Cultuur  Pro- tungan  di  samping  adanya  perbu- centeen. dakan dalam kebanyakan hal, Hutagalung,  B.R., Batig  Sloot  dari merupakan kunci yang menentukan Cultuurstelsel. Monopoli dari   perbedaan-perbedaan   sosial Perdagangan Opium oleh dalam masyarakat. pedesaan  yang Pemerintah India-Belanda. Ketiga ekonomi
Robert Van Niel, 1992. Java Under the berubah selama  penerapan
Sistem Tanam Paksa dan sesudahnya. Cultivation System:  Collected Struktur politik dan ekonomi pede-
Writings. Leiden: KITLV Press.
saan   yang   selama   abad   ke-19
R.E.  Elson,  1978. The  Cultivation menunjukkan
kenyataan-kenyataan sosial-ekonomi dari kehidupan orang- System and ‘Agricultural orang Jawa, dengan mengubah hasil Involution’. Melbourne: Monash panen dan tenaga buruh yang murah
University.
menjadi pengaturan fungsional. Desa-
Fasseur, 1975. Kultuurstelsel en desa merupakan sumber dari mana tenaga  buruh  dan  hasil  pertanian Koloniale Baten: De Nederlandse ditarik, walaupun hanya dari Exploitatie Van Java 1840-1860 .
beberapa penduduk desa. Leiden: University Press.
Pada awal abad ke-19, golongan
Wikipedia Indonesia, ensiklopedia atas di pedesaan Jawa menjadi lebih kuat karena penunjukkan tugas-tugas
bebas berbahasa Indonesia.
dan  kewenangan-kewenangan  baru
yang  memungkinkan para kepala desa dan para kroninya yang memiliki otoritas atas pengawasan lahan, tenaga  buruh  dan  hasil  pertanian sampai ke tingkat yang lebih besar daripada  yang  yang  pernah  terjadi sebelumnya.
Daftar Pustaka
Anne Booth, William J.O’ Malley, Anna Weidemann (ed), 1988. Sejarah
Ekonomis
Indonesia .  Jakarta:
LP3ES.