## ANALISIS KANDUNGAN INFORMASI LAPORAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

## Sukartini
Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang Email: tiensukartini28@gmail.com

## Amy Fontanella
Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang Email: amyfontanella99@gmail.com

## ABSTRACT
This research analyzes information content reflected in three local government reports in  Indonesia  (Local  Government Finance Report  (LKPD),  Government Institution's Performance Accountability Report / GIPAR (LAKIP), and Government Management Report  (LPPD)).  The  research  was  conducted  in  District  and  City Government  in  Indonesia  utilizing  data  from  2015-2016.  The  findings  indicate information  redundance  in  all  of  those  three  reports,  and,  there  is  as  well  data inconsistence  used  therein.  It  shows  that  there  is  importance  in  designing comprehensive model of local government reports in Indonesia which suits the needs of the users.
Key words : Financial reports, performance accountability reports, local government, information content

## 1.PENDAHULUAN
Penelitian  ini  secara  spesifik  akan  melakukan  analisis  kandungan  (content analysis)  terhadap  informasi  yang  tersaji  dalam  3  laporan  yang  harus  disusun pemerintah  daerah  secara  terpisah  yaitu  LKPD,  LAKIP  dan  LPPD.  Hal  ini  dilakukan guna  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif  sejauhmana  korelasi  antar  ketiga laporan  ini  dan  kemungkinan  terjadinya  pengulangan (redundancy) informasi  pada ketiga  laporan  ini.  Investigasi  dan  analisis  komparasi  ini  penting  dilakukan  karena pengguna  memerlukan  suatu  laporan  pemerintah  daerah  yang  komprehensif  (Pablos, 2002;  Thayer,  1978)  dan  laporan  yang  menggabungkan  unsur  keuangan  dan  kinerja (Jones, 1999).
Penelitian ini penting dilakukan karena penyusunan berbagai jenis laporan yang diwajibkan  peraturan  perundang-undangan  memerlukan  banyak  biaya,  melibatkan banyak sumber daya manusia dan memerlukan banyak dukungan infrastruktur (Halim, 2007). Jika laporan yang dihasilkan hanya menjadi simbol akuntabilitas saja (Mimba et al,  2013)  dan  kebermanfaatannya  bagi  pengguna  belum  optimal  (Martiningsih,  2008) maka  perlu  dilakukan  analisis  lebih  lanjut  kenapa  hal  ini  terjadi  dan  upaya  apa  yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  pengembangan  ilmu pengetahuan, praktisi dan kepentingan regulasi. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang kandungan informasi yang disajikan  dalam  laporan  pemerintah  khususnya  dalam  konteks  pemerintah  daerah  di Indonesia.  Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  seluruh praktisi  pemerintah  daerah  seperti  manajemen  (internal)  pemerintah  daerah,  lembaga
legislatif dan lembaga pengawas/pemeriksa. Bagi manajemen pemerintah penelitian ini dapat  dijadikan  sebagai  masukan  dan  bahan  pertimbangan  dalam  penyusunan  laporan baik  LKPD,  LAKIP  maupun  LPPD.  Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  masukan  bagi manajemen  untuk  memastikan  reliabilitas  dan  validitas  informasi  yang  disampaikan dalam  ketiga  laporan  tersebut  khususnya  terhadap  informasi  yang  diduga  terjadi kesamaan  (redundancy).  Penelitian  ini  juga  dapat  memberikan  wawasan  tentang kebutuhan  informasi  masing-masing  kelompok  pengguna  sehingga  dalam  penyusunan laporan  manajemen  dapat  mempertimbangkan  kebutuhan  ini.  Bagi  lembaga  legislatif penelitian  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  dalam  melakukan  evaluasi  dan  melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Penelitian ini memberikan pemahaman pada anggota DPRD tentang kandungan informasi yang disajikan dalam berbagai laporan pemerintah serta  kebutuhan  pengguna  atas  informasi  yang  disajikan  tersebut.  Dengan  memahami kandungan  informasi  pada  masing-masing  laporan,  anggota  DPRD  dapat mengoptimalkan  fungsi  pengawasan  terhadap  jalannya  pemerintahan.  Bagi  lembaga pengawas baik pengawas internal (inspektorat daerah, BPKP) maupun pemeriksa/auditor  BPK  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  masukan  dalam melakukan  pemeriksaan.  Hasil  analisis  kandungan  informasi  pada  laporan  ini bermanfaat  bagi  lembaga  pengawas  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang komprehensif atas informasi yang tersaji sehingga proses pengawasan dan pemeriksaan juga dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Bagi  regulator  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan.  Saat  ini LKPD,  LAKIP  dan  LPPD  diatur  melalui  aturan  yang  berbeda,  menjadi  ruang  lingkup kewenangan tugas dan tanggungjawab kementerian yang berbeda dan dievaluasi secara terpisah.  Hal  ini  mengakibatkan  ketiga  laporan  yang  sama-sama  bertujuan  untuk meningkatkan akuntabilitas ini berjalan sendiri-sendiri mulai dari proses penyusunannya  hingga  proses  evaluasinya.  Disamping  itu  penelitian  ini  dapat  menjadi masukan  bagi  regulator  untuk  mengatur  suatu  pelaporan  yang  komprehensif  dan terintegrasi bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

## 2.LANDASAN TEORI

## 2.1.Teori Institusional (Institutional theory)
Teori  institusional  (Institutional  Theory)  atau  teori  kelembagaan  merupakan sebuah  teori  yang  berasal  dari  konsep-konsep  dalam  ilmu  sosiologi.  Teori  ini menjelaskan dinamika di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan manusia (Brignal  dan  Modell,  2000).  Teori  ini   mengasumsikan  bahwa  faktor  utama  yang menentukan  pembentukan  struktur  organisasi  adalah  tekanan  baik  yang  berasal  dari konstituen  eksternal  dan  internal.  Teori  ini  juga  mengkritik  teori  ekonomi  dan kontingensi  yang  sangat  rasional  serta  menjelaskan  struktur  dan  fungsi  organisasi dengan ukuran efisiensi (Di Maggio dan Powell, 1983). Teori ekonomi dan kontingensi seolah  mengabaikan  kekuatan  di  luar  organisasi  yang  non-rasional  seperti  negara, norma-norma sosial, tradisi, konvensi, yang membentuk organisasi itu. Padahal perilaku organisasi atau keputusan yang diambil oleh organisasi akan  dipengaruhi oleh institusi yang ada di luar organisasi. Organisasi akan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan tekanan dari luar untuk mempertahankan eksistensinya (Di Maggio dan Powell, 1983).
Kekhususan  teori  institusional  terletak  pada  paradigma  norma-norma  dan legitimasi,  cara  berpikir  dan  semua  fenomena  sosiokultural  yang  konsisten  dengan instrumen  teknis  pada  organisasi  (Brignal  dan  Modell,  2000).  DiMaggio  dan  Powell (1983),  melihat  bahwa  organisasi  terbentuk  karena  kekuatan  di  luar  organisasi  yang
membentuk lewat proses mimicry atau imitasi dan compliance. Kontributor lain teori ini adalah Meyer dan Scott (1983), menyatakan bahwa organisasi berada di bawah tekanan untuk  menciptakan  bentuk-bentuk  sosial  yang  hanya  terbentuk  oleh  pendekatan konformitas dan berisi struktur-struktur terpisah pada asas operasional.
Dari waktu ke waktu, organisasi cenderung untuk bergerak ke arah keseragaman (isomorphisme)  ketika  sudah  mencapai  kemapanan  (DiMaggio  dan  Powell  (1983). Isomorphisme  adalah  proses  yang  memaksa  satu  unit  dalam  populasi  menyerupai  unit lain  dalam  menghadapi  pengaturan  yang  sama  dari  suatu  kondisi  lingkungan  tertentu. DiMaggio  dan  Powell  (1983),  melihat  ada  tiga  bentukan  institusional  yang  bersifat isomorphis  yaitu,  pertama;  coersif  isomorphis  yang  menunjukkan  bahwa  organisasi mengambil  beberapa  bentuk  atau  melakukan  adopsi  terhadap  organisasi  lain  karena tekanan-tekanan  negara  dan  organisasi  lain  atau  masyarakat  yang  lebih  luas.  Kedua; mimesis isomorphis,  yaitu  imitasi  sebuah  organisasi  oleh  organisasi  yang  lain.  Ketiga; normatif isomorphis, karena adanya tuntutan profesional.
Di  Indonesia,  potensi  sumber  tekanan  isomorfik  berpotensi  berasal  dari pemerintah  pusat  melalui  pemberlakuan  hukum  dan  peraturan  yang  diwajibkan  bagi pemerintah daerah (Akbar, et al., 2012). Akbar, et al., (2012) yang melakukan penelitian tentang  pengukuran  kinerja  pada  pemerintah  daerah  di  Indonesia  menemukan pengukuran  kinerja  yang  dilakukan  pemerintah  (LAKIP)  lebih  diutamakan  untuk memenuhi  aturan  yang  berlaku  bukan  untuk  perbaikan  efekifitas  dan  efisiensi organisasi.  Pemberlakuan  aturan  yang  mengharuskan  semua  pemerintah  daerah menyusun laporan kinerja merupakan salah satu bentuk isomorphisme dalam organisasi ini  (Akbar, et al, 2012). Aturan ini mendorong terjadinya tekanan yang bersifat koersif, karena  sebagian  besar  pemerintah  daerah  sangat  tergantung  pada  pemerintah  pusat dalam  hal  sumber  daya  keuangan  (Akbar,  et.  al,  2012).  Meskipun  pemerintah  daerah wajib menyampaikan berbagai jenis laporan, ini tidak berarti bahwa mereka benar-benar menggunakan  informasi  kinerja  dalam  praktek  manajemen  sehari-hari  mereka  (Akbar, et. al, 2012).
Keharusan menyusun berbagai jenis laporan juga dapat dianggap sebagai bentuk isomorfisme  mimetik  atau  upaya  meniru  pemerintah  Indonesia  terhadap  pemerintahan di  negara  lain  yang  dinilai  lebih  maju  yang  mengarah  kepada  pelaksanaan  suatu mekanisme  kerja  yang  hanya  sebatas  seremonial  formil,  bukan  berorientasi  pada substansi (Akbar, et al, 2012). Selain itu, Halim (2007) menilai bahwa niat penggunaan sistem pengukuran kinerja di sebagian besar instansi pemerintah lebih didominasi oleh tekanan  luar  (Tolbert  dan  Zucker,1983)  sehingga  memunculkan  kepatuhan  semu  atau pelaksanaan  ritual  yang  bertujuan  agar  organisasi  dilihat  patuh  oleh  lingkungan diluarnya  (Gudono,  2014).  Oleh  karena  itu,  agar  permasalahan  yang  ada  dapat dimitigasi,  maka  perlu  untuk  melakukan  penelitian  yang  berkaitan  dengan  analisis kebutuhan  informasi  pengguna  atas  informasi  dalam  laporan  yang  disajikan  pada instansi pemerintah.

## 2.2.Pelaporan Pemerintah Daerah

## 2.2.1Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Diterbitkannya  UU  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  diikuti dengan  kewajiban  pemerintah  pada  berbagai  level  (Pusat,  Provinsi,  Kabupaten/kota) untuk menyusun laporan keuangan. Peraturan Pemerintah (PP) No.24 tahun 2005 yang disempurnakan  menjadi  PP  No.71  tahun  2010  mengatur  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP).  Laporan  keuangan  pemerintah  merupakan  hak  publik  yang  harus diberikan  oleh  pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah  (Halim,  2007).  Hak  publik  atas
informasi  keuangan  merupakan  konsekuensi  dari  konsep  pertanggungjawaban  publik. Pertanggungjawaban  publik  mensyaratkan  bahwa  pemerintah  wajib  memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship).
Laporan  keuangan  pemerintah  haruslah  memuat  informasi  akuntansi  yang merepresentasikan  kondisi  keuangan,  posisi  keuangan,  aliran  kas  dan  data-data keuangan  lain  suatu  pemerintahan.  Pelaporan  keuangan  pemerintah  bertujuan  untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat  keputusan  baik  keputusan  ekonomi,  sosial  maupun  politik  (Kerangka Konseptual  Akuntansi  Pemerintahan).  Penyusunan  laporan  keuangan  daerah  ini merupakan  manifestasi  dari  kewajiban  yang  tertuang  dalam  seperangkat  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  seperti  PP71/2010,  PP  24/2005,  Permendagri 13/2006,  dan  Permendagri  59/2007.  Disamping  itu,  tuntutan  transparansi  dan akuntabilitas sebagai salah satu pilar dari perwujudan good governance juga berdampak pada  kewajiban  untuk  menyusun  laporan  keuangan  pemerintah.  Laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  dipersyaratkan  dalam  PP  71/  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  antara  lain  meliputi  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  lebih  (SAL),  Laporan  Arus  Kas,  Neraca,  Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Secara  umum  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  bertujuan  memberikan informasi  yang  bermanfaat  untuk  pengguna  dalam  menilai  akuntabilitas  dan pengambilan  keputusan  (SAP,  2010).  Informasi  dalam  laporan  keuangan  pemerintah daerah  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  kinerja  pembangunan  pada  tahun sebelumnya,  yang  akan  diproyeksikan  untuk  perencanaan  tahun  selanjutnya  (Halim, 2007).  Lebih  jauh  laporan  keuangan  pemerintah  diharapkan  dapat  menjadi  media akuntabilitas  dan  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  (Ryan  et  al.,  2002).  Namun, laporan  tahunan  (laporan  keuangan)  seringkali  belum  melaporkan  akuntabilitas  secara keseluruhan dari entitas pemerintahan (Steccolini, 2002). Padahal secara umum laporan keuangan  merupakan  media  utama  akuntabilitas  (pendapat  lainnya:  Boyne  dan  Law, 1991; Ryan et al., 2000; Taylor dan Rosair, 2000; Coy et al., 2001; Mack et al., 2001).

## 2.2.2Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Akuntabilitas  kinerja  adalah  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi  pemerintah untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi dalam  mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  alat pertanggungjawaban  secara  periodik  (Inpres  7/1999).  Instansi  pemerintah  harus melaporkan  akuntabilitas  kinerjanya  dalam  bentuk  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LAKIP).  LAKIP  merupakan  laporan  kinerja  tahunan  yang  berisi pertanggungjawaban  kinerja  suatu  instansi  dalam  mencapai  tujuan/sasaran  strategis instansi.  Instansi  yang  wajib  menyampaikan  LAKIP  adalah  Kementerian  /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri. Landasan  hukum  penyusunan  LAKIP  adalah  Inpres  7/1999  tentang Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Permenpan  29/2010  tentang  Pedoman  Penyusunan Penetapan  Kinerja  dan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  LAKIP berisi informasi tentang gambaran umum organisasi, perencanaan dan perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja.
Namun  dalam  prakteknya  LAKIP  yang  disusun  oleh  pemerintah  hanya  fokus pada  memenuhi  kesesuaian  dengan  format  yang  diatur  dan  ketepatwaktuan penyampaiannya,  LAKIP  belum  memperhatikan  kandungan  informasi  yang  disajikan (Mimba  et  al.,  2012).  Hal  senada  juga  ditemukan  oleh  Akbar  et  al  (2012),  penetapan indikator  kinerja  didalam  LAKIP  lebih  diperuntukkan  memenuhi  aturan  yang  berlaku bukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi. Kurangnya pertimbangan kualitas informasi dalam LAKIP yang disebabkan oleh lemahnya kapasitas institusional mengakibatkan pengukuran kinerja hanya menjadi simbol saja (Mimba et al, 2012).

## 2.2.3Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
LPPD  merupakan  laporan  atas  penyelenggaran  pemerintah  daerah  selama  satu tahun  anggaran  berdasarkan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  (PP  3/2007). Pelaporan  LPPD  mencakup  urusan  desentralisasi,  tugas  pembantuan  dan  tugas  umum pemerintahan.  LPPD  disusun  berdasarkan  asas  transparansi  dan  akuntabilitas.  LPPD kabupaten/kota  diserahkan  oleh  bupati/walikota  kepada  menteri  melalui  gubernur. LPPD  berisi  informasi  tentang  gambaran  umum  daerah,  rencana  pembangunan  jangka menengah  daerah,  urusan  desentralisasi,  tugas  pembantuan  dan  tugas  umum pemerintahan.

## 3.METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  kualitatif  melalui  konten analisis  terhadap  kandungan  informasi  yang  tersaji  pada  LKPD,  LAKIP  dan  LPPD. Konten analisis dilakukan dengan menggunakan form checklist informasi pada masing- masing  laporan  kemudian  dilakukan  analisis  komparasi  kandungan  informasi  pada ketiga  jenis  laporan  tersebut.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  di  Indonesia.  Data  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah:
Data  informasi  dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD),  Data informasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011- 2012, Data informasi dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2011-2012.
Data  hasil  observasi,  wawancara  dan  FGD.  Wawancara  dan  FGD  dilakukan dengan tim penyusun LKPD, tim penyusun LAKIP dan tim penyusun LPPD.
Data tahun 2011 dan 2012 digunakan karena beberapa aturan terkait LKPD dan LAKIP  dikeluarkan  pada  tahun  2010  dan  mulai  berlaku  sejak  tahun  pelaporan  2011 seperti PP no 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan Permenpan no 29/2010 tentang penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 4.HASIL DAN PEMBAHASAN
Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan konten analisis dengan menggunakan  cek  list  atas  informasi  yang  tersaji  pada  LKPD,  LAKIP  dan  LPPD. Konten analisis dilakukan terkait 4 aspek yang meliputi dasar hukum penyajian laporan, tujuan  penyusunan  laporan,  isi  laporan  dan  mekanisme  evaluasi/penilaian  laporan tersebut. Berikut hasil analisis informasi pada ketiga laporan tersebut:
Polibisnis, Volume  9  No. 2  Oktober 2017

## Polibisnis, Volume  9  No.2 Oktober 2017
Selain  konten  analisis  dengan  menggunakan  cek  list,  peneliti  juga  melakukan wawancara dan FGD dengan tim penyusun LKPD, LAKIP dan LPPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Malang. Penelitian ini menemukan beberapa hal :
1. Terjadi  pengulangan  informasi  pada  ketiga  jenis  laporan.  LKPD,  LAKIP  dan LPPD  ditemukan  memuat  beberapa  informasi  yang  relatif  sama  hanya  saja menggunakan  format  yang  berbeda.  Misalnya  informasi  tentang  kondisi ekonomi  daerah  disajikan  dalam  LKPD  pada  bagian  catatan  atas  laporan keuangan, disajikan dalam LAKIP pada bagian pendahuluan dan juga disajikan pada  LPPD  pada  bagian  gambaran  umum  daerah.  Informasi  tentang  kinerja disajikan  dalam    LAKIP  pada  bagian  akuntabilitas  dan  evaluasi  kinerja  juga disajikan  dalam  LPPD.  Hal  ini  mengakibatkan  terjadi  pengulangan  informasi yang sama pada 3 laporan yang berbeda dan dinilai tidak efektif oleh pengguna internal.  Dalam  forum  FGD  para  penyusun  laporan  yang  merupakan  pengguna internal  laporan  pemerintah  daerah  menganggap redundancy informasi  ini sebagai overload information . Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil riset sebelumnya  (Steccolini,  2008)  bahwa  laporan  pemerintah  daerah  belum  efektif dan belum menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuha pengguna.
2. Terdapat inkonsistensi data yang digunakan dalam penyusunan laporan
Selain  redundancy,  penelitian  ini  juga  menemukan  terdapat  beberapa inkonsistensi data yang digunakan dalam penyusunan laporan. Idealnya para penyusun laporan  menggunakan  data  dari  sumber  yang  sama  sehingga  validitas  dan  realibilitas data  yang  digunakan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Namun  pada  prakteknya  untuk informasi  yang  sama  digunakan  data  yang  berbeda-beda  sehingga  komparabilitas informasi yang tersaji pada ketiga laporan tersebut sulit dilakukan. Misalnya data-data umum  yang  tersaji  dalam  LKPD,  LAKIP  dan  LPPD  seperti  pertumbuhan  ekonomi, pertumbuhan  penduduk  dan  besaran  anggaran  ketiga  laporan  memuat  angka  yang berbeda.
Berbagai  permasalahan  diatas  dapat  diatasi  dengan  penyusunan  satu  laporan pemerintah  daerah (local  government  annual  report) yang  komprehensif  dan  memuat semua informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

## 5.SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan informasi yang tersaji dalam  3  laporan  yang  dihasil  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  meliputi  LKPD, LAKIP  dan  LPPD.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terjadi  pengulangan  informasi  yang sama  pada  tiga  laporan  yang  berbeda. Redundancy informasi  ini  mengakibatkan overload  information dan  tidak  efektifnya  informasi  yang  tersaji  dalam  laporan pemerintah daerah.  Selain itu juga terdapat inkonsistensi data yang tersaji pada ketiga laporan  tersebut.  Hal  ini  mengakibatkan  kurangnya  reliabilitas  dan  validitas  informasi yang  tersaji  pada  laporan  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan
temuan beberapa riset sebelumnya (Steccolini, 2008; Pablos, et. al, 2002, Mimba, 2012) yang menjelaskan kurangnya efektifitas laporan pemerintah daerah.
Penelitian ini baru dilakukan pada 3 laporan yang disusun pemerintah saja yaitu LKPD, LAKIP dan LPPD. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada pemerintah  daerah  lain  di  Indonesia  dan  memasukkan  unsur  laporan  lain  yang  harus disusun pemda seperti Lapora Pertanggungjawaban, ILPPD dan SLHD.

## DAFTAR PUSTAKA
Barton,  A.  (2009).  Public  and  private  sector  accounting  –  The  non-identical  twins,
Australian Accounting Review , Vol. 9, no. 2, pp22-31.
Brignall,  S.  and  Modell,  S.  (2000),  An  institutional  perspective  on  performance measurement  and  management  in  the  new  public  sector. Management Accounting Research , Vol. 11, pp. 281-306.
Carnegie  dan  West.  (2005).  Making  accounting  accountable  in  the  public  sector. Critical Perspective on Accounting , vol.16, pp.905-928
Chang,  L.  dan  Most,K.  (1985),  The  perceived  usefulnes  of  financial  statements  for investors decisions, Florida International University Press, Miami, FL Coy dan Pratt, (1998), An insight into accountability and politics in universities: a case study, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol.11 No.5, pp.540-61 Crawford,  Gordon.  Hermawan,  P.Yulius  (2002),  Whose  agenda?  Partnership  and international assistance to democratization and governance reform in Indonesia. Contemporary Southeast Asia
DiMaggio,  P.J.  and  Powell,  W.W.  (1983),  The  iron  cage  revisited:  institutional isomorphism  and  collective  rationality  in  organizational  fields, American Sociological Review , Vol. 48, pp. 147-60. Gudono. (2014). Teori Organisasi Edisi 3. PT.BPFE :Yogyakarta. Guthrie,  J.,  Humphrey,  C.,  Olson,  O.  (1999),  Debating  developments  in  new  public financial  management:  The  limits  of  global  theorising  and  some  new  ways forward. Financial  Accountability  and  Management ,  Vol.  15,  no.  3-4,  pp209- 228.
Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. PT.Salemba Empat: Jakarta
Hood, C. (1991), A Public management for all seasons? Public Administration , Vol. 69, no. 1, pp3-19.
Hood,  C.  (1995),  The  new  public  management“  in  the  1980s:  variations  on  a  theme, Accounting, Organisations and Society , Vol. 20, no. 2-3, pp93-109. Hooks,  (2002),  ”The  Information  gap  in  annual  reports”, Accounting,  Auditing  & Accountability Journal, Vol.15 No.4, pp.501-522
Inpres RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jesus,  Eirado,(  2012),  Relevance  of  accounting  information  to  public  sector accountability Reviewed of applied management studies, Vol (10) pp87-98
Jones, (1999). Local Government Annual report: Mimicry in Action Kapucu,  Naim  (2009),  New  public  management  and  governance  perspectives  in understanding public management, Public Administration Review , Kristiansen, et al, (2009). Public sector reforms and financial transparency: experiences from indonesian districts. Contemporary Southeast Asia, Vol.31 pp 64-87 Kwon  &  Gorman,  (2014),  Links  between  performance  measures  &  local  economic development:examination  of  a  two  stage  model  of  internal  &  external  factors. Public performance & Management Review, vol 37. Pp658-678

## Polibisnis, Volume  9  No.2 Oktober 2017
Lane,  Jan-Erik.  2003.  Management  and  public  organization:  The  principal-agent framework. University  of  Geneva  and  National  University  of  Singapore.
Working paper.
Lapsley,  I.  (2008),  The  NPM  agenda:  back  to  the  future, Financial  Accountability  & Management , Vol. 24 No. 1, pp. 77-96. Martiningsih, RR Sri Pancawati. (2008). Analisis Kebutuhan Informasi Pemerintahan : Studi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah. Tesis  Program  Pasca  Sarjana Universitas Gajah Mada
Meyer, J. W. and B. Rowan. 1977. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Financial Myth and Ceremony. American Journal of Sociology Vol. 83, pp. 340– 63
Mimba,  Helden,  Tillema  (2013).  The  Design  and  use  of  performance  information  in Indonesian  Local  Government  under  diverging  stakeholder  pressures, Public administration & Development Review, Vol.33  pp 15-28 Moe,  T.  M.  1984.  The  new  economics  of  organization. American  Journal  of  Political Science 28(5): 739-777.
Pablos,  Carcaba.    2002.  The  Annual  report  as  a  tool  for  financial  disclosure  in  local governments. International Journal of Management . Vol.19 No.4 Patton,  J.M.  (1992),  Accountability  and  Government  Financial  Reporting. Financial Accountability and Management , Vol.3 No.3 pp.165-180
Paulsson,  Gert.    (2006).  Accrual  Accounting  In  The  Public  Sector:  Experiences  From The Central Government In Sweden. Financial Accountability & Management Pemerintah  RI  Peraturan  Pemerintah  No  3/2007  tentang  tentang  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  daerah  kepada  Pemerintah,  Laporan  Keterangan PertanggungjawabanKepala  Daerah  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, dan  Informasi LaporanPenyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  kepada Masyarakat.
------------, Peraturan Pemerintah No 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ------------, Peraturan Pemerintah No 71/ 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 /2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  15  /2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 /2003 Tentang Keuangan Negara.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  33/2004  Tentang  Perimbangan  antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Ryan, Christine; Trevor Stanley dan Morton Nelson. (2000). Accountability Disclosure by Queensland Local Government Councils: 1997-1999. Financial Accountability & Management , Vol. 18 (3).
Saliterer,  Korac,  (2013).  Performance  information  use  by  politicians  and  public manager  for  internal  control  and  external  accountability  purposes. Critical Perspectives on Accounting
Scott, William R. 2000. Financial Accounting Theory. USA : Prentice-Hall Smith,  C.,  Warner,  J.,  1970.  On  ﬁnancial  contracting:  an  analysis  of  bond  covenants.
Journal of Economics 7, pp117–161.
Steccolini,  Ileana.  2009.  Local  Government  Annual  Report:  an  Accountability Medium? . Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms Streim, Hannes. (1994). Agency Problem in Legal Political System and Supreme Strom, K. 2000. Delegation and accountability in parliamentary democracies. European Journal of Political Research 37: pp261-289.
Polibisnis, Volume  9  No. 2  Oktober 2017
Thayer,(  1978).The  local  government  annual  report  as  apolicy  planning  opportunity. Public Administration Review Vol 38 No.4 pp. 373-376 Thayer,Ralph.1979.Make city annual report useful. Policy Analysis .
Zucker,  L.G.  (1977),  The  role  of  institutionalization  in  cultural  persistence, American Sociological Review , Vol. 42, pp. 726-43