## PERAN  WIDYAISWARA  UNTUK  MENGATASI  PROBLEM  GURU  DALAM PENYUSUNAN  IPK

## THE  ROLE  OF  WIDYAISWARA  IN  OVERCOMING  TEACHER’S  PROBLEM  IN  CON- STRUCTING  THE  COMPETENCY  ACHIEVEMENT  INDICATOR  (CAI)

## T h o h a r i
Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Surabaya thoharimoe@yahoo.co.id
Effective learning  has three  main stages,  namely [1]  the planning,  this stage  contains the  competency targets  that  will  be  achieved  by    students  in  the  form  of  KI  and  KD,  [2]  the  implementation  stage  of learning, which contains the model and method of learning, and [3] the assessment phase, it measure the students’  achievement  of  target  competencies.  The  competency  target  in  the  form  of  KI  -  KD  at  the planning  stage  cannot  be  measured  and  assessed  if  it  has  not  been  broken  down  into  the  Competency Achievement Indicator (CAI). Unfortunately, the teachers are still having difficulties in deciding the CAI. There  are  also  a  lot  of  problems  of  the  teacher  to  construct  the  CAI.  The  problem  of  teachers  in  the preparation  of  the  GPA  certainly  has  an  effect  on  the  learning  and  assessment  process.  Because  the CAI  contains  certain  competency  and  material  that  must  be  achieved.  If  the  CAI  in  the  form    of  an operational verb is not  correct, the material can be incorrect, the learning model   is not appropriate, the method will not be  appropriate as well.  It is the duty  and responsibility of  Widyaiswara to carry out a thorough and   continuous enlightenment to the teachers when there are training related to learning. It also  needs  to      make  the  problem  of  the  preparation  of  this  CAI  as  a  more  massive  and  intensive training program.
Keywords  : problems, competency achievement  indicators (CAI), widyaiswara

## ABSTRACT
Pembelajaran  yang  efektif  itu  ada  tiga  tahap  utama  yaitu  [1]  tahap  perencanaan  yang  berisi  target kompetensi  yang  mau  dikuasakan  kepada  peserta  didik  berupa  KI  dan  KD,  (2]  tahap  pelaksanaan pembelajaran yang  berisi  model dan metode pembelaran, dan [3)] tahap penilaian yang berisi kegiatan mengukur  ketercapaian  target  kompetensi.  Target  kompetensi  yang  berupa  KI  –  KD  pada  tahap perencanaan  belum  bisa  diukur  dan  dinilai  jika  belum  diturunkan  ke  dalam  Indikator  Pencapaian Kompetensi (IPK).Fakta di lapangan para guru masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menyusun IPK.  Ada  banyak  faktor  penyebab  problema  guru  menyusun  IPK.  Juga  banyak  bentuk  problema  guru menyusun IPK. Problema guru dalam penyusunan IPK ini tentunya berefek terhadap proses pembelajaran dan  penilaiannya.  Karena  IPK  mengandung  muatan  kompetensi  dan  materi  tertentu.  Jika  IPK  yang berupa  kata kerja  operasionalnya tidak  tepat maka  materinya  bisa tidak  tepat, model  pembelajarannya tidak  pas,  juga  metodenya  tidak  tepat.  Problema  guru  dalam  penyusunan  IPK  ini  harus  menjadi perhatian oleh para widyaiswara dalam kegiatan kediklatan. Artinya, menjadi tugas dan tanggung jawab widyaiswara  untuk melakukan  pencerahan secara  mantab dan  terus  menerus terhadap  para  guru  ketika ada  diklat  yang  berkaitan  dengan  pembelajaran.  Juga  perlu  menjadikan  problema  penyusunan  IPK  ini sebagai program diklat yang lebih massif dan intensif.
Kata kunci : problema, indikator pencapaian kompetensi (IPK), peran widyaiswara

## ABSTRAK

## A. Latar  Belakang
Jika disederhanakan  hanya ada tiga tahapan utama  dalam  proses  pembelajaran  yaitu  [1] tahap perencanaan yang berisi target kompetensi Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi    (IPK),  [2]  tahap  pelaksanaan berupa  proses pembelajaran dengan berbagai model dan metode pembelajaran, dan [3] tahap penilaian  sebagai  alat  untuk    menguji  keter- capaian  target  kompetensi.  Meskipun  hanya tiga tahapan, namun banyak guru yang masih belum  mampu  menguasai  permasalahan  ini. Guru  lazimnya  langsung  focus  dan  sibuk menyampaikan  materi  pelajaran  tanpa memperhatikan  apa  sebenarnya  kompetensi yang  mau  dikuasakan  kepada  peserta  didik sebagai target kompetensinya.
Bahkan  tidak  jarang  guru  bias  dalam memahami ranah kompetensi yang  digariskan oleh  kurikulum.  Guru  gagal  paham  tentang apa itu kompetensi sikap, apa itu kompetensi pengetahuan,  dan  apa  itu  kompetensi keterampilan.  Lagi-lagi  guru  lebih  sibuk kepada kegiatan proses menyampaikan materi pelajaran.  Ketidakpahaman  terhadap  ketiga ranah  kompetensi tersebut  nampak saat  guru mengalami kesulitan ketika diminta menjelas- kan tentang masing-masing ranah kompetensi tersebut.  Biasnya  pemahaman  tentang konsep  terhadap  tiga  ranah  kompetensi  pada akhirnya  akan  berujung  rancunya  proses penilaian masing-masing ranah kompetensi.
Lemahnya  kompetensi  guru  dalam penyusunan perangkat pembelajaran termasuk di  dalamnya  yaitu  Indikator  Pencapaian Kompetensi  (IPK)  juga  tidak  lepas  dari  fakta di lapangan  bahwa banyaknya  urusan guru  di sekolah  yang  tidak  berkaitan  dengan pembelajaran.  Beban  urusan  yang  banyak semisal  urusan  kegiatan  berbagai  ekstra kurikuler,  urusan  PPDB,  urusan  lomba-lomba, urusan  kemasyarakatan  (PKK,  KPPS,  HUT  RI, dan  lain-lain),  dan  sebagainya  jelas  menyita
pikiran guru. Ujung-ujungnya  guru kehabisan waktu luang untuk menyiapkan perencanaan pembelajaran secara maksimal. Ibaratnya, tak ada  ruang  berfikir  yang  cukup  untuk  mem- persiapkan  pembelajaran  secara  maksimal. Jadinya, fisiknya lelah atau penat dan fikiran penuh.Tak sempat ber-pikir dan tak terbiasa berpikir.  Efeknya,  kompetensi  menyusun Indikator  Pencapaian  Kompetensi  (IPK)  ikut melemah.
Namun bisa jadi, luangnya waktu yang cukup tidak  serta  merta  membuat  guru  mampu menyusun  Indikator  Pencapaian  Kompetensi (IPK)  jika  jiwa  guru  tidak  memiliki  etos yang memadai. Rasanya bukan isapan jempol jika dikatakan bahwa guru di negeri ini lebih menyukai  budaya  rileks,  santai,  dan  hal-hal yang  tidak  membutuhkan  kegiatan  berpikir. Tapi kebiasaan ini tidak murni milik para guru saja  tetapi  hampir  merambah  semua  warga masyarakat.  Padahal  kegiatan  menyusun Indikator  Pencapaian  Kompetensi  (IPK)  tak bisa  dipungkiri  membutuhkan  pemikiran yang  lumayan  tinggi.  Kegiatan  menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) perlu latihan berpikir yang berulang-ulang dengan pencermatan berpikir yang  bagus. Jika tidak terbiasa berpikir di- tambah etos kerja yang tinggi  maka  rasa  lelah  dan  malas  selalu akan menghantui.
Efek  dari  tidak  terbiasa  berpikir  dan rendahnya etos kerja tersebut adalah muncul kesulitan  memahami  dan  menafsirkan  kata kerja operasional (KKO) untuk masing-masing ranah. Akhirnya  guru merasa lelah untuk ber- fikir menemukan KKO yang harus diterapkan dalam indikator pencapaian kompetensi (IPK) yang akhirnya menyerah. Menyerah ini dalam arti  kata  bahwa  guru  akhirnya  tidak menggunakan  KKO  dengan  tepat.  Perlu diketahui  bahwa  baik  ranah  sikap, pengetahuan, dan keterampilan  itu memiliki tingkatan masing-masing.
Demikian beberapa hal yang menjadi latar

## PENDAHULUAN
3
belakang  munculnya  problem  bagi  guru  ber- kaitan  dengan  kompetensi  menyusun IPK.Problem  disini  dimaknakan  lemahnya kompetensi  guru  khususnya  yang  berkaitan dengan  kegiatan  menyusun  Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Tulisan ini akan mengupas    tentang  problem  tersebut sekaligus peran apa yang perlu dilakukan oleh para  widyaiswara  ketika  melaksanakan proses kediklatan  bagi guru.

## B. Rumusan  Masalah
Dari tulisan ini maka yang menjadi rumusan masalah  adalah  sebagai  berikut  :  [1]  Apa problema  guru  dalam  menyusun  indikator pencapaian kompetensi (IPK). [2] Apa efek dari problema  menyusun  indikator  pencapaian kompetensi  (IPK).  [3]  Bagaimana  peran widyaiswara untuk  mengatasi problema guru dalam  menyusun  indikator  pencapaian kompetensi (IPK).

## C. Tujuan  Penulisan
Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut : [1] Menguraikan problema apa  saja yang dialami oleh  para  guru  dalam  menyusun  indikator pencapaian kompetensi (IPK). [2] Menjelaskan efek apa saja yang ditimbulkan dari problema menyusun  indikator  pencapaian  kompetensi (IPK). [3] Menguraikan peran widyaiswara untuk mengatasi  problema  guru  dalam  menyusun indikator pencapaian kompetensi (IPK).

## D. Manfaat  Penulisan
Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :  [1]  Secara  teoritis  tulisan  ini  diharapkan dapat  berguna  bagi  pengembangan  konsep- konsep ilmu pada program lembaga kediklatan, khususnya tentang pengembangan kompetensi penyusunan indicator pencapaian kompetensi (IPK). [2] Secara praktis tulisan ini diharapkan dapat memberikan  sumbangan informasi  dan pemikiran : [a] Bagi para guru bisa digunakan untuk lebih memperdalam penguasaan masalah penyusunan indikator pencapaian kompetensi
(IPK). Hal ini karena kegagalan dalam penguasaan masalah  penyusunan  indikator  pencapaian kompetensi  (IPK)  ini  bisa  berakibat  fatal pada  proses  pembelajaran  dan  penilaiannya. [b]  Bagi  para  widyaiswara  bisa  digunakan untuk  lebih  peduli  terhadap  kompetensi penyusunan indikator pencapaian kompetensi (IPK)  agar  guru-guru  mendapat  pencerahan yang  tepat  demi  pembelajaran  bagi  peserta didiknya.

## PEMBAHASAN

## A. Konsepsi  Problema
Dalam kehidupan manusia  tidak  lepas dengan yang  namanya  permasalahan atau  problema. Problema/problematika  aslinya  berasal  dari bahasa  Inggris  yaitu ” problematic ” yang  arti- nya  persoalan  atau  masalah.  Menurut  KBBI (Kamus  Besar Bahasa Indonesia; 2001 : 276) problema  berarti  hal  yang  dapat  dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Syukir (1983 : 65)  mengemukakan  problematika  adalah suatu kesenjangan yang  mana  antara  harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesai kan atau  dapat diperlukan.
Dari  pengertian  di  atas  bisa  dimaknakan bahwa problema adalah segala hal yang menjadi kesulitan  yang  bisa  menjadi  hambatan  dan membutuhkan pemecahan.
Problematika  juga  dimaksudkan  sebagai kendala  atau  permasalahan  yang  masih belum dapat  dipecahkan  sehingga  untuk  mencapai suatu tujuan  menjadi  terhambat  dan  tidak maksimal.

## B. Kompetensi
Sebagai  tenaga  professional,  guru  harus memiliki  beberapa  kompetensi  sebagaimana yang  dipersyaratkan  oleh  undang-undang.Di dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentangGuru dan  Dosen  pasal  8  menyebutkan  guru  wajib memiliki  kualifikasi  akademik,  kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 8 tentang
3 3
3 3 3 3 71
kompetensi dijelaskan pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi  kompetensi  guru  sebagaimana  yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi : 1] Kompetensi Pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan  merencanakan  program  belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau  mengelola  proses  belajar  mengajar,  dan kemampuan melakukan penilaian, 2] Kompetensi kepribadian, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia.
Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru  akan  memberikan  teladan  yang  baik terhadap  anak  didik  maupun  masyarakat,  3] Kompetensi  profesional,  kemampuan  yang diperlukan  agar  dapat  mewujudkan  dirinya sebagai  guru  profesional.  Kompetensi profesional meliputi  kepakaran atau  keahlian dalam  bidangnya  yaitu  penguasaan  bahan yang  harus  diajarkannya  beserta  metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. 4] Kompetensi  sosial,  kemampuan  guru  untuk berkomunikasi  dan  berinteraksi  secara efektif  dan  efisien  dengan  peserta  didik, sesama  guru,  orangtua/wali  peserta  didik, dan  masyarakat sekitar.
Dalam kajian ini pembahasan akan difokus- kan  pada  kompetensi  paedagogik,  dan  lebih spesifik  lagi  pada  pembahasan  tentang kompetensi  penyusunan  Indikator  Pencapaian Kompetensi  (IPK).  Namun  sebelumnya,  perlu diperjelas  tentang  konsep  makna  kompetensi itu sendiri.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen menyebutkan  bahwa ” kompetensi  adalah seperangkat  pengetahuan,  keterampilan  dan perilaku  yang  harus  dimiliki,  dihayati    dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksana- kan tugas keprofesionalan ” . Dalam kamus besar bahasa  Indonesia  (KBBI,  hlm.  552-553) dinyatakan  kemampuan  berasal  dari  kata
mampu  yang  berarti  kuasa  (bisa,  sanggup melaksanakan  sesuatu).  Kemudian  kata mampu tersebut mendapatkan awalan ke-dan akhiran-an,  sehingga  kemampuan  berarti kesanggupan,  kecakapan,  kekuatan. Henderson dan Cockburn (1994 : 63) menyata- kan  kompetensi  merupakan  kemampuan  dan pengetahuan  perusahaan  yang  menjadi dasar  pemecahan  masalah  sehari-hari. Selanjutnya, Grant (1991 : 114) mendefinisi- kan  kompetensi  adalah  kemampuan perusahaan  untuk  mengekploitasi  sumber daya  yang  berbeda,  dengan  menggunakan berbagai  proses  organisasi  untuk  mencapai hasil yang diinginkan. Abis Syamsudin (dalam Husdarta, 2011 : 111) menyatakan, kompetensi sebagai suatu penampilan  yang rasional yang dapat  mencapai  tujuan-tujuan  yang  diingin- kan dengan  penuh kesenangan.
Dari berbagai definisi dan pendapat tentang kompetensi  di  atas  maka  yang  dimaksud kompetensi  adalah  segala  kemampuan  baik pengetahuan,  keterampilan,  dan  perilaku seorang  guru  dalam  melaksanakan  tugas paedagogik  dan keprofesionalannya.
Selanjutnya,  dalam  pembelajaran  guru dituntut  mampu  mempersiapkan  dan  men- desain  pembelajaran  sedemikian  rupa  yang dimulai  dari  penentuan  tujuan  pembelajaran yang  akurat.  Tujuan  pembelajaran  ini  tidak bisa  dilepaskan  dengan  kemampuan  guru memahami Kompetensi Dasar yang kemudian harus  diturunkan  ke  Indikator  Pencapaian Kompetensi (IPK). Kompetensi ini merupakan kompetensi  paedagogik  yang  merupakan kompetensi  pertama  yang  harus  dimiliki guru. Hamid Darmadi (2010  : 21) menjelas- kan  bahwa  kompetensi  pedagogik  adalah kemampuan  mengelola  pembelajaran peserta didik  yang  meliputi  pemahaman  terhadap peserta  didik,  perancangan  dan  pelaksanaan pembelajaran,  evaluasi  hasil  belajar, pengembangan  peserta  didik  dan  berakhlak mulia.
Martinis  Yamin  dan  Maisah  (2010  :  9) mengemukakan bahwa Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan, dan pelaksanaan  pembelajaran, evaluasi  hasil  belajar,  dan  pengembangan peserta  didik  untukmengaktualisasikan berbagai potensi yang dialaminya. Sedangkan C.  Zafira  (2010  :  10)  menyatakan  bahwa kompetensi  pedagogik meliputi  pemahaman terhadap  peserta  didik  secara  mendalam memiliki indikator secara esensial, memahami peserta  didik  denganmemanfaatkan  prinsip- prinsip  perkembangan  kognitif,  memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip- prinsip kepribadian dengan mengidentifikasi bekal ajar awalpeserta didik.
E. Mulyasa (2012 : 77-78) mengemu- kakan  bahwa  secara  operasional,  didalam kompetensi  pedagogik  kemampuan  guru untuk  mengelola  pembelajaran  menyangkut tiga  fungsi  manajerial  diantaranya  :  1] Perencanaan menyangkut penetapan tujuan, dan  kompetensi,  serta  memperkirakan  cara mencapainya.  2] Pelaksanaan atau juga di- sebut impelementasi adalah proses memberi- kan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah  memiliki  sumber  daya  manusia  dan sarana  prasarana  yang  diperlukan.3] Pengendalian  atau  evaluasi  pengendalian, bertujuan  menjamin  kinerja  yang  dicapai sesuai  dengan  rencana  atau  tujuan  yang telah ditetapkan.
Dari  pendapat  para  ahli  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  kompetensi  paedagogik merupakan  kemampuan  guru  untuk memahami  peserta  didik  serta  kemampuan gurudalam  mengelola  pembelajaran  ter- masuk  kemampuan  menentukan  tujuan pembelajaran yang menjadi target kompetensi peserta  didik  dengan  prinsip  kognitif  dan kepribadian seorang guru

## C. Indikator  Pencapaian  Kompetensi  (IPK)
Di  dalam  proses  pembelajaran  harus ditentukan target kompetensi sebagai siklus
pertama  yang  ditunjukkan  dalam  bentuk kompetensi  dasar  (KD).  Namun,  kata  kerja yang  termuat  pada  KD  biasanya  belum  ber- bentuk kata kerja operasional, dan karena itu belum  dapat  diukur  atau  dinilai.  Untuk  bisa mengukur  atau  menilai  KD  dibutuhkan indikator  pencapaian  kompetensi  (IPK).  Apa itu  indicator  ?  Minin  Hayati  (2007  :  8) memaparkan    bahwa  Indikator  merupakan bagian operasional dan terukur dari kompetensi. Dan  kompetensi  yang  terkecil  bentuknya adalah kompetensi dasar.Indikator dikembang- kan  dan  diuraikan  dari  kompetensi  dasar dengan  menggunakan  kata  kerja  operasional (KKO).Tiap kompetensi dasar dapat dijabarkan dalam  dua  atau  lebih  indicator  pencapaian kompetensi,  utamanya  untuk  KD  dari  KI-3. Indikator  merupakn  acuan  dalam  menentu- kan tugas tagihan. Jenis tagihan ini berbentuk ujian atau bentuk lain yang  bisa diukur. Oleh karena  itu  kata  kerja  yang  digunakan  harus kata  kerja  operasional  dan  cakupan  materi- nya  lebih  terfokus  dan  lebih  sempit  dari kompetensi dasar.
Khaerudin (2006 : 129-130) memaparkan Indikator  berfungsi  sebagai  berikut  :  1] Pedoman  dalam  mengembangkan  materi pembelajaran.  Pengembangan  materi pembelajaran  harus  sesuai  dengan  indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumus- kan  secara  cermat  dapat  memberikan  arah dalam  pengembangan  materi  pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran,  potensi,dan  kebutuhan  peserta didik,  sekolah  serta  lingkungan.  2] Pedoman  dalam  mendesain  kegiatan pembelajaran.  Desain  pembelajaran  perlu dirancang  secara  efektif  agar  kompetensi dapat  dicapai  secara  maksimal.  Pengem- bangan  desain  pembelajaran  hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan  pembelajaran  yang  efektif  untuk mencapai  kompetensi.  3]  Pedoman  dalam
3 3
3 3 3 3 73
mengembangkan  bahan  ajar.  Bahan  ajar perlu dikembangkan oleh   guru guna  menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator  sehingga    dapat  meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal.
Sedang  Isdi  Susilo  (2012,  164-165) menjelaskan  Indikator  berfungsi  sebagai pedoman  dalam  merancang,  melaksanakan serta  mengevaluasi  hasil  belajar.  Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentu- kan  bentuk  dan  jenis  penilaian,  serta pengembangan indikator penilaian.
Pengembangan  indikator  penilaian  harus mengacu  pada  indikator  pencapaian  yang dikembangkan  sesuai  dengan  tuntutan  SK dan KD.
Masih  menurut  Khaerudin,  kriteria  indi- kator adalah sebagai berikut : [1] sesuai tingkat perkembangan  berpikir  peserta  didik,  [2] berkaitan  dengan  standar  kompetensi  dan kompetensi  dasar,  [3]  memperhatikan  aspek manfaat  dalam  kehidupan  sehari-hari (life skills) ,  [4]  menunjukkan  pencapaian  hasil belajar  peserta  didik  secara  utuh  (kognitif, afektif dan psikomotorik), [5] memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan, [6] dapat diukur/dapat dikuantifikasi, [7] memperhati- kan  ketercapaian  standar  lulusan  secara nasional,  [8]  berisi  kata  kerja  operasional (KKO), dan (8) tidak mengandung pengertian ganda (ambigu).

## D. Problem  IPK  pada  Kompetensi  Sikap
Berdasarkan pengalaman penulis mendampingi  peserta  diklat  dalam  praktik pembuatan  Indikator  Pencapaian  Kompetensi (IPK),  masih  banyak  peserta  diklat  yang kurang  tepat  dalam  menyusun  Indikator Pencapaian  Kompetensi  (IPK).  Ada  beberapa kediklatan  yang  memungkinkan  peserta diklat  menyusun  Indikator  Pencapaian Kompetensi  (IPK)  antara  lain  :  [1]  diklat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP),  [2]  diklat  evaluasi  pembelajaran,  [3]
diklat lesson  study (LS),  dan  sebagainya. Kesalahan  paling  dominan  adalah  [1]  kata kerja di indikator pencapaian kompetensi (IPK) tidak  operasional  sehingga  tidak  bisa  diukur atau  dinilai,  [2]  level  kognitif  yang  dibuat KKO  masih    sampai  di  bawah  level  kognitif yang ada  di kompetensi dasar (KD).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pada Kurikulum  2013  revisi  ditentukan  bahwa ada  beberapa  mata  pelajaran  yang  pada kompetensi  inti  (KI-1  =  Kompetensi  Sikap Spiritual) dan kompetensi inti (KI-2 = Kompe- tensi Sikap Sosial) yang memiliki kompetensi dasar  (KD)  dan  ada  yang    tidak.  Mata pelajaran yang KI-1 dan KI-2 nya memiliki KD yaitu  mata  pelajaran  Pendidikan  Pancasila dan Kewargaan Negara (PPKn)  dan Pendidikan Agama  dan  Budi  Pekerti.  Sedang  mata pelajaran  yang  lain  tidak  memiliki  KD  untuk KI-1  dan  Ki-2.  Di  Kementerian  Agama  yang termasuk  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama yaitu Al-Qur’an Hadits, Aqidah – Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).
Ketika kompetensi inti (KI) memiliki KD maka memerlukan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Karena itu, untuk mata pelajaran PPKn dan Pendidikan  Agama  Indikator  Pencapaian Kompetensi (IPK) pada KD dari KI-1 dan KI-2 bersifat  spesifik.  Dikatakan  spesifik  karena sikap yang harus ditanamkan sekaligus dinilai harus  selaras  dengan  yang  tertera  di  KD. Makna  KD  adalah  memuat  kompetensi  yang dituntut  untuk  dikuasai  peserta  didik  dan muatan  materi  pelajaran.Sedang  sikap spiritual dan sikap sosial pada mata pelajaran selain  PPKn  dan  Pendidikan  Agama  bersifat generik.  Artinya  sikap  spiritual  dan  sikap sosial    yang  ditanamkan  dan  dinilai  bersifat umum,  apapun  sikap  yang  muncul  secara alamiah.
1.1 M e n s y u k u r i kedudukan  dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia 2.1 Bersikap peduli terhadap kedudukan  dan  fungsi Pancasila  bagi  bangsa dan negara Indonesia
Contoh KD dari KI-1 dan KI-2 mata pelajaran PPKn SMP kelas VIII
Dalam  memahami  kalimat  KD-1.1  di  atas guru  masih  gagal  menangkap  maksudnya. Kegagalan pertama, guru kurang sadar kalau dengan  adanya  KD  seperti  itu  maka  guru harus  menanamkan  sikap  spiritual  tersebut sekaligus harus juga menilainya, sehingga di akhir  pembelajaran  guru  melahirkan  nilai sikap  spiritual.Kegagalan  kedua,  dengan keharusan  guru  menanamkan  sekaligus menilai  sikap  spiritual  tersebut  guru  tidak mampu  merumuskan  kata  kerja  operasional sebagai  IPK  yang  aplikatif  serta  operasional untuk  bisa  dinilai.  Sebagaimana  panduan penilaian  bahwa  teknik  penilaian  sikap khususnya bagi pendidik yaitu observasi atau pengamatan.Tanpa  IPK  yang  jelas  maka pembelajaran tidak terarah sekaligus penilaian- nya juga tidak akurat.
Dari  KD-1.1  di  atas  guru  seharusnya menciptakan aktivitas peserta didik di dalam proses  pembelajaran  yang  dapat  diamati berupa  mensyukuri  terkait  kedudukan  dan fungsi  Pancasila  bagi  bangsa  dan  Negara Indonesia.  Misalnya  menyanyikan  lagu wajib  nasional ” Garuda  Pancasila ” .  Jadi, menyanyikan  lagu  tersebut  bagi  peserta didik  adalah  merupakan  salah  satu  bentuk bersyukur    kepada  Allah  Tuhan  Yang    Maha Kuasa.  Pada  saat  peserta  didik  menyanyikan lagu tersebut guru mengamati peserta didik- nya  seberapa  mereka  menghayati  lagu tersebut  dengan  keyakinan  bahwa  lagu tersebut  diciptakan  juga  dalam  rangka mensyukuri  nikmat  Allah  atas  kemerdekaan Negara  Indonesia.  Atau  juga  bisa  dengan kegiatan  lain  yang  prinsipnya  bisa  diamati terkait sikap mensyukuri kedudukan dan fungsi Pancasila bagi  bangsa dan Negara Indonesia.
Sementara  untuk KD-2.1 guru  seharusnya menciptakan  aktivitas  peserta  didik dalam    proses  pembelajaran  yang  dapat diamati berupa peduli terkait kedudukan dan
fungsi  Pancasila  bagi  bangsa  dan  Negara Indonesia.  Misalnya  membersihkan  lambang garuda pancasila baik yang berbentuk ukiran atau gambar,  mem-bersihkan  gambar  naskah pancasila  yang  ada  di  dalam  kelas,  atau menggambar lambang garuda pancasila sebaik mungkin.Ketika  peserta  didik  melakukan kegiatan-kegiatan  tersebut  guru  mem- bimbingnya sebagai bentuk kegiatan menanam- kan  sikap  peduli  sekaligus  melakukan pengamatan  untuk  melahirkan  sikap  peduli. Atau kegiatan lainnya.
Dengan demikian, KD-1.1 dan KD-2.1 tersebut di atas dapat diturunkan ke dalam IPK sebagai berikut.
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi  (IPK) 1.1 M e n s y u k u r i kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa  dan  negara Indonesia 1.1.1    Menunjukkan  sikap bersyukur dengan menyanyikan lagu wajib nasional             dengan judul “Garuda Pancasila” 2.1 Bersikap peduli terhadap  kedudukan dan fungsi Pancasila bagi  bangsa  dan negara Indonesia 2.1.1    Menunjukkan  sikap peduli  dengan  cara membersihkan lambang garuda  pancasila  baik yang  berbentuk  ukiran atau  gambar,  mem- bersihkan  gambar  nas- kah pancasila yang ada di  dalam  kelas,  atau menggambar  lambang garuda pancasila sebaik mungkin.
Dengan  terteranya  kata  kerja  operasional pada  IPK  sebagaimana  tabel  di  atas,  maka guru bisa melakukan penanaman sikap spiritual apa  dan  sikap  sosial  apa  serta  menilaianya. Dalam hal melahirkan IPK yang seperti ini guru masih banyak yang mengalami kesulitan.
Sedang  untuk  mata  pelajaran  Pendidikan Agama  dan  Budi  Pekerti  di  madrasah  terasa lebih  sulit  lagi  dalam  menyusun  IPK-nya.  Hal ini  karena  mata  pelajaran  agama  di  madrasah lebih  bersifat  transenden  yang  cenderung abstrak.  Karena  itu,  guru  pengampu  mata pelajaran agama di madrasah harus lebih keras
lagi  berfikir  untuk  membuat  kata  kerja operasional  yang  dapat  diamati  dan  diukur. Memang  membutuhkan  kerja  pikir  yang  kuat untuk  bisa  melahirkan  kata  kerja  operasional (KKO) yang aplikatif  dan implementatif. Jadi tidak  boleh  semabarangan untuk  masalah  IPK ini.Berikut contoh KD dari KI-1 dan KI-2 mata pelajaran keagamaan di madrasah.
Contoh KD dari KI-1 dan KI-2 mata pelajaran Fiqh MTs kelas VIII semester genap
Pencapaian  Kompetensi  (IPK)  terutama untuk kompetensi sikap ini.
Kembali  kepada  prinsip  bahwa  jika  pada kompetensi  inti  (KI)  ada  KD-nya  maka menuntut  adanya  Indikator  Pencapaian Kompetensi  (IPK)  sebagai  media  penanaman sikap yang juga harus dilakukan penilaiannya. Untuk  itu  guru  perlu  menciptakan  aktivitas peserta didik untuk sarana menanamkan sikap yang  dapat  diamati  untuk  bahan  penilaian pada  saat  proses  pembelajaran.  Ketika deskripsi  atas  masing-masing  tingkatan  nilai tersebut  juga  kuran  konkrit  dan  kurang operasional  maka  menyebabkan  guru mengalami kesulitan untuk menyusun Indikator Pencapaian  Kompetensi (IPK) nya. Karena itu dibutuhkan  kemampuan  ijtihad  para  guru untuk  bisa  melahirkan  KKO  sendiri  sebagai bahan  menyusun  Indikator  Pencapaian Kompetensi (IPK).
Dari contoh KD-1.3 dan KD-2.3 mata pelajaran Fiqh  kelas  VIII  tersebut  bisa  dilahirkan alternatif IPK sebagai berikut.
1.3 Menghayati hikmah ibadah puasa 2.3    Memiliki  sikap  empati dan  simpati  sebagai implementasi dari pemaha- man tentang hikmah puasa
Di  dalam  Model  PenilaianPencapaian Kompetensi Peserta DidikMadrasah Tsanawiyah (MTs)  Kementerian  Agama  RI  Direktorat Pendidikan  Madrasah  Direktorat  Pendidikan Islam  tahun  2014  diterakan  bahwa  sikap spiritual  itu  ditunjukkan  hanya  dengan  dua kompetensi yaitu menghargai dan menghayati tentang  ajaran  agama    yang  dianut.  Sedang untuk  sikap  sosial  terdiri  dari  tujuh kompetensi  yaitu  :  jujur,  disiplin,  tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri.
Sementara ranah sikap pada Juknis Penilaian Hasil Belajar Pendis Kementerian Agama nomor 5161 diberikan tingkatan sikap dan deskripsi- nya  mulai  dari  [a]  menerima  nilai,  [b] menanggapi  nilai,  [c]  menghargai  nilai,  [4] menghayati nilai,  dan [5] mengamalkan nilai.
Tingkatan  dan  deskripsi  ranah  sikap  ini tentu  diharapkan  membantu  guru  untuk menyusun  Indikator  Pencapaian  Kompetensi (IPK). Namun begitu, jika dicermati deskripsi yang  ditampilkan  tersebut  tetap  saja  tidak mudah dipahami oleh para guru jika digunakan untuk  menyusun  Indikator  Pencapaian Kompetensi  (IPK). Apalagi ada  KD pada KI-1 dan  KI-2  yang  ternyata  tidak  sesuai  dengan bunyi  tingkatan  sikap  seperti  contoh  mata pelajaran Fiqh di atas. Jadi para  guru benar- benar  keberatan  menyusun  Indikator
Dengan  dilahirkannya  IPK  sebagaimana tabel di atas maka guru menjadi jelas sikap apa yang ditanamkan sekaligus dinilai selama atau  pada  saat  proses  pembelajaran  ber- langsung yaitu  untuk sikap  spiritual berupa apresiasi  yang  positif  setelah  menyaksikan tayangan  video  orang  yang  kelaparan,  dan untuk sikap sosialnya berupa aktivitas konkrit meninfaqqkan sebagian uang sakunya untuk diberikan  kepada  kaum  dzuafa’  di  sekitar sekolah / madrasah.
1.3 Menghayati hikmah ibadah puasa 1.3.1 Mengungkapkan apresiasi yang  positif  terhadap tayangan video orang yang kelaparan 2.3 Memiliki sikap empati dan simpati sebagai implementasi  dari p e m a h a m a n tentang  hikmah puasa 2.3.1 Memberikan infaq dari uang sakunya  untuk  diberikan kepada  kaum  dzuafa  di sekitar madrasah / sekolahh sebagai  implementasi pemahaman tentang hikmah puasa
E. Pro bl em I PK p ada K ompetensi

## Pengetahuan
Untuk  Indikator  Pencapaian  Kompetensi (IPK)  pada  KD  dari  KI-3  yang  merupakan kompetensi pengetahuan, problem umumnya terlentak  pada  tidak  sesuainya  KKO  pada Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang disusun  oleh  guru  dengan  bunyi  KD. Sebagaimana diketahui bahwa jenis Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) ada tiga tingkatan yaitu  :  [a]  indikator  penunjang,  adalah indikator yang menjadi batu loncatan/prasyarat untuk mencapai indikator inti;  [b] indikator inti,  adalah  indikator  yang  KKO-nya  selevel dengan  kata  kerja  pada  KD,  indikator  ini wajib  dibuat  indikator  soal-nya;  dan  [c] indikator  pengembangan,  adalah  indikator ini  memiliki  KKO  minimal  selevel  dengan kata kerja pada KD. Indikator ini diperuntuk- kan bagi  pembelajaran pengayaan  atau juga soal tipe HOTS.
Ada  bebarapa  problem  dalam  pembuatan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pada KI-3  ini,  yaitu  [1]  kata  kerjanya  belum operasional. Masih sering dijumpai Indikator Pencapaian  Kompetensi  (IPK)  yang  seharus- nya  sudah  dapat  diukur  dan  dinilai  tetapi masih  menggunakan  kata  kerja  yang  sama dengan kata kerja yang ada di KD. Misalnya di  KD  tertera  kata ’ memahami ’ tetapi  di Indikator  Pencapaian  Kompetensi  (IPK)  juga masih  memakai  kata ’ memahami ’ .  Sedang kata kerja memahami ini belum bisa diukur. [2] Tidak selaras antara tuntutan KD dengan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang dibuat oleh guru. Misalnya di KD tertera kata ’ menerapkan ’ tetapi  di  Indikator  Pencapaian Kompetensi  (IPK)  juga  masih  memakai  kata ’ menyebutkan ’ .  Jadi  bisa  dikatakan  kalau Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) tidak mengukur  KD.  [3]  Indikator  Pencapaian Kompetensi (IPK) yang buat oleh guru masih di  bawah  level  yang  menjadi  tuntutan  KD. Misalnya  di  KD  tertera  kata  ‘menganalisis’
3 3 3 3 3 3 77
tetapi di Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) memakai kata ’ menyebutkan ’ atau ’ menjelas- kan  pengertian ’ .  [4]  Guru  tidak  mampu menangkap muatan materi yang terkandung di dalam  KD.  Sebagaimana  diketahui  bahwa substansi sebuah KD adalah berisi kompetensi yang  dituntutkan  kepada  peserta  didik dan muatan materi. Artinya di dalam KD tersebut tercakup keluasan materi. Keluasan materi ini akan  berpengaruh  kepada  berapa  jumlah Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Keluasan materi  yang  sempit  membutuhkan  jumlah Indikator  Pencapaian  Kompetensi  (IPK)  yang sedikit.  Jika  muatan  materinya  luas  maka membutuhkan  jumlah  Indikator  Pencapaian Kompetensi  (IPK)  yang  banyak.  Ini  masih sering  ditemukan  ada  materi  yang  bersifat substantive  dari  KD  tersebut  tetapi  malah tidak  tercover  di  Indikator  Pencapaian Kompetensi (IPK).
Problem-problem  penyusunan  Indikator Pencapaian  Kompetensi  (IPK)  pada  KD  dari KI-3 tersebut bisa dibuktikan hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Kusnul  Ika  Sandra  - widyaiswara  Balai  Diklat  Keagamaan Surabaya- pada bulan Oktober – November 2018 terhadap  peserta  sebanyak  35  sebagai responden dengan hasil sebagai berikut. Untuk komponen  kesesuaian  dan  ketepatan  peng- gunaan kata kerja operasional aspek pengetahuan dengan KD memperoleh skor rata-rata 77,14 %. Untuk  komponen  menggambarkan  lingkup materi  dalam  KD  pengetahuan  dengan  skor rata-rata  77,14  %.  Yang  memperoleh  skor lumayan tinggi  karena mungkin  tidak terlalu sulit  untuk  dipahami  yaitu  komponen kecukupan jumlah indikator aspek pengetahuan dengan memperoleh skor rata-rata 91,43 %.
[5] Banyak guru yang terjebak pada contoh K KO  dari  taksonomi  Anderson  yang  sering beredar.  Terjebak  disini  maksudnya  guru terlalu terpaku untuk menggunakan KKO yang ada  dan  tidak  berani  keluar  dari  taksonomi tersebut.  Padahal  KKO  yang  ada  di  tabel taksonomi  tersebut  terdapat  banyak  kata
kerja  yang  sama  dari  level  kognitif  yang berbeda.  Misalnya,  ada  KKO  berupa  kata ’ menjelaskan ’ yang  terdapat  pada  level kognitif  pemahaman  dan  level  kognitif pengetahuan.  Taksonomi  Anderson  yang biasa  beredar  tersebut  masih  menyulitkan guru  dipakai  untuk  membuat  KKO  pada Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK).
F. Pro bl em I PK p ada K ompetensi

## Keterampilan
Kompetensi  keterampilan  pada Kurikulum  2013  merupakan  implementasi atau penerapan dari kompetensi pengetahuan. Artinya  peserta  didik  setelah  menguasai kompetensi pengetahuan (KI-3) harus dilanjut untuk  mampu  menguasai  atau  terampil menerapkan  dari  apa  yang  dikuasai  pada kompetensi  pengetahuan.  Karena  itu,  KD dari  KI-4  sudah lebih  operasional  dibanding KD  dari  KI-3.  Dan  bahkan  bisa  jadi  tidak perlu  kata  kerjaa  operasional  lagi.  Hanya saja  guru  tetap  harus  membuat  Indikator Pencapaian  Kompetensi  (IPK).  Indikator pencapaian  kompetensi  keterampilan merupakan  ukuran,  karakteristik,  ciri-ciri, pembuatan atau proses yang berkontribusi/ menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi  dasar  tertentu  yang  menjadi acuan penilaian   mata pelajaran.
Jadi,  kompetensi  keterampilan  ini  sifat- nya  kelanjutan  dari  telah  dikuasainya kompetensi  pengetahuan  maka  Indikator Pencapaian  Kompetensi  (IPK)-nya  lebih  ke arah  implementasi  dari  kompetensi pengetahuan ke dalam kegiatan sehari-hari. Dengan catatan bahwa masing-masing  mata pelajaran  memiliki  karakteristik  sendiri- sendiri.  Misalnya  kompetensi  keterampilan pada  mata  pelajaran  matematika  sangat berbeda  dengan  keterampilan  kebanyakan mata  pelajaran  yang  lain.  Pada  mata pelajaran  matematika  kegiatan  menyelesai- kan soal tertentu bisa merupakan kompetensi keterampilan  meskipun  tampak  seperti
kompetensi  pengetahuan.  Problem  dalam menyusun  Indikator  Pencapaian  Kompetensi (IPK)  pada  kompetensi  keterampilan  ini antara lain adalah [1] guru tidak mampu mem- berikan  tugas  atau  menciptakan  kegiatan kepada  peserta  didik  dalam  sebuah  kalimat Indikator  Pencapaian  Kompetensi  (IPK)  yang implementatif.  [2]  Karena  kesalahan  di  poin [1]  maka  problem  berikutnya  yaitu  tidak mampu  menyusun  rubrik  penilaian  dengan sempurna.  Yang  harus  dipahami  tentang kompetensi  keterampilan  (KI-4)  ini  adalah bahwa KD  ini selayaknya  dilaksanakan ketika kegiatan  pembelajaran  KD  dari  KI-3  telah berakhir.  Kecuali  jika  KI-4  tersebut  memiliki KD  lebih  dari  satu  yang  menggambarkan luasnya materi yang tercakup.
Problem  penyusunan  Indikator  Pencapaian Kompetensi (IPK) untuk kompetensi keterampilan juga dibuktikan  oleh hasil penelitian yang dari widyaiswara BDK Surabaya Kusnul Ika Sandra di  atas  untuk  komponen  kesesuaian  dan ketepatan penggunaan kata kerja  operasional aspek  ketrampilan  dengan  kompetensi  dasar diperoleh skor rata-rata 77,14 %. Juga untuk komponen  menggambarkan  lingkup  materi dalam KD pengetahuan dengan skor rata-rata 77,14  %.  Prosentase  tersebut  merupakan indikasi  kalau  kemampuan    guru  sebagai peserta  diklat  dalam  menyusun  Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) masih ada yang kurang  bagus.  Yang  memenuhi  kompetensi bagus  adalah  komponen  kecukupan  jumlah indikator aspek ketrampilan memperoleh skor rata-rata 91,43 %.

## G. Efek  terhadap  pembelajaran  dan  penilaian
Efek  dari  tidak  standarnya  penyusunan Indikator  Pencapaian  Kompetensi  (IPK)  ini adalah [1] pembelajarannya tidak terarah. Hal ini karena guru tidak punya target kompetensi yang  mau  dikuasakan  kepada  peserta  didik. Kompetensi  apa  yang  mau  diupayakan  untuk dikuasai peserta didik menjadi tidak jelas dan tidak terukur. Efek turunannya adalah materi-
3 3 3 3 3 3 78
nya  juga  tidak  jelas  mana  yang  seharusnya disampaikan kepada peserta didik. Jika materi- nya tidak jelas maka pendekatan, model, dan metode  pembelajarannya  tidak  jelas. Begitu  juga  medianya  menjadi  tidak  jelas karena  kurang  maksimal  dalam  melakukan desain pembelajarannya. [2] Penilaiannya tidak jelas.  Karena  target  kompetensi  yang  akan dikuasakan  kepada  peserta  didik  tidak  jelas maka apa yang mau diukur atau dinilai ikut tidak jelas. Ketentuan dasarnya bahwa setiap Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang sudah dibuat maka wajib diukur atau dinilai. Pengukuran dan penilaian ini digunakan untuk melihat  apakah  target  kompetensi  yang berusaha  dikuasakan  kepada  peserta  didik sudah tercapai atau belum. Dengan diketahui- nya hasil pengukuran dan penilaian Indikator Pencapaian  Kompetensi  (IPK)  ini  yang dikorelasikan  dengan  Kriteria  Ketuntasan Minimal  (KKM)  maka  diketahui  apakah seorang peserta didi telah tuntas atau belum. Bagi  peserta  didik  yang  sudah  tuntas  maka perlu  diberikan  pengayaan  dan  bagi  peserta didik  yang  belum  tuntas  maka  diberikan pembelajaran ulang (remedial) .

## H.    Peran  Widyaiswara  dalam  Kediklatan
Dari  hasil  penelitian  di  atas  dan  dikait- kan  dengan  pengalaman  penulis  bisa dimaknai  bahwa  problem  kesulitan  guru dalam  penyusunan  indikator  pencapaian kompetensi  (IPK)  yang  paling  dominan adalah  ada  pada  dua  komponen  atau  aspek yaitu aspek menentukan kata kerja operasional (KKO)  dan  aspek  ketepatan  lingkup  materi. Dari fakta-fakta di atas maka menjadi tugas para widyaiswara untuk melakukan perbaikan dan  peningkatan  kompetensi  guru  melalui berbagai  kegiatan  kediklatan. Pertama, widyaiswara sebaiknya lebih aware terhadap masalah  Indikator  Pencapaian  Kompetensi (IPK) ini bagi  para guru yang sedang mengikuti diklat.  Lakukan  pengecekan  terhadap kompetensi penyusunan Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK) dengan cara praktik. Praktik penyusunan  Indikator  Pencapaian  Kompetensi (IPK)  dimulai  dengan  cara  setiap  guru peserta  diklat  diminta  mengambil  satu  paket kompetensi  dasar  (KD)  sesuai  mata  pelajaran yang  diampu  dengan  jenjang  pendidikan  dan kelas  tertentu. Kedua, lakukan  pencermatan sekaligus analisis  apakah hasil  pekerjaan guru dalam  penysunan  Indikator  Pencapaian Kompetensi  (IPK)  sudah  memenuhi  standar ketepatan apa belum. Ketiga, jika ada Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang tidak tepat maka  widyaiswara  perlu  melakukan  pembim- bingan  dengan  seksama  sampai  guru  peserta diklat  paham dengan sebenar-benarnya. Keempat, untuk  menguatkan  pemahaman  para  guru peserta diklat widyaiswara bisa memerintahkan kerja kelompok. Tujuan kerja kelompok antara lain  adalah  adanya  kesempatan  saling  sharing antara  antar    peserta  diklat  sehingga  saling mengasah  kognisi  mereka.  Dengan  kerja kelompok  maka  anggota  kelompok  bisa  lebih leluasa  bertanya  jawab  tanpa  adanya  beban mental di antara mereka  sendiri. Hal ini tentu berbeda  dengan  sharing  kepada  widyaiswara. Kelima,

## PENUTUP
A. Simpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan; [1] bahwa  masih  banyak  guru  yang  belum menguasai atau mengalami kesulitan/problema tentang  penyusunan  Indikator  Pencapaian Kompetensi  (IPK);  [2]  problema  yang  paling dominan ada di dua hal yaitu (a) kesesuaian dan ketepatan penggunaan kata kerja  operasional baik  pada  aspek  pengetahuan  maupun  aspek ketrampilan dengan kompetensi dasar (KD), dan [2]  komponen  lingkup  materi  dalam  KD  baik aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan; [3] problema penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi  (IPK) akan  berpengaruh  terhadap desain  pembelajaran  yang  melibatkan  model dan  metode  pembelajaran  yang  tidak  tepat;
[4]  widyaiswara  memiliki  tanggung  jawab
dan peran yang penting dalam kediklatan untuk meningkatkan  kompetensi  peserta  diklat yang  notabene  adalah  guru  dalam  menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK).

## B. Rekomendasi
Dari  kajian  di  atas  maka  penulis menyampaikan saran kepada; [1] para guru untuk
Daftar  Pustaka
menjadikan perhatian khusus dan serius tentang penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK); [2] para widyaiswara untuk lebih teliti dalam  melakukan  dikjartih  terkait  tentang penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK);  [3]  Balai  Diklat  Keagamaan  atau lembaga kediklatan yang lain untuk menjadikan program diklat  tentang Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) ini. [  ]
Darmadi, Hamid. 2010. Kemampuan Dasar Mengajar. Bandung: Alfabeta Debdikbud.2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Bulan Bintang Grant, R.M.. 1991. The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy
Formulation . California Management Review, spring
Henderson R. and I. Cockburn. 1994. Measuring Competence? Exploring Firm Effects in Phramaceutical Research. Strategic Management Journal, Vol.15, No.2
Husdarta. 2011. Manajemen Pendidikan Jasmani . Bandung: Alfabeta Isdi Susilo. 2012. Panduan Lengkap Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan pembelajaran . Jakarta : Kata Pena Khaerudin.2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah . M i n i n Haryati 2007. Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan . Jakarta: Gaung Persada Press Mulyasa, E. 2012. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru . Bandung: Remaja Rosdakarya Syukir. 1983. Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami . Surabaya: Al-Ikhlas Yamin, Martinis dan Maisah.2010. Standarisasi Kinerja guru. Jakarta: Gp press Zafira, C. 2010. Pedoman Standarisasi Kompetensi Guru . Jakarta: Panca Bakti

## INOVASI
Jurnal Inovasi terbit tiga bulan sekali, Redaksi menerima tulisan dalam bidang pendidikan   dan pelatihan berupa artikel, makalah, hasil penelitian atau resensi buku. Tulisan yang  dikirimkan merupakan gagasan orisinal dan belum pernah dipublikasikan di media  manapun. Panjang tulisan antara 15-25 halaman kertas  A4,  spasi  1,5  disertai  abstrak  dalam    bahasa  Inggris  (untuk  artikel  berbahasa  Indonesia;  dan abstrak dalam  bahasa  Indonesia untuk artikel berbahasa Inggris). Naskah diserahkan dalam bentuk file.  Khusus  untuk  laporan  penelitian,  sistematika  tulisan  harus  menggambarkan  tahapan-tahapan penelitian  dengan    jelas.  Redaksi  berhak  menyunting  naskah  tanpa  mengurangi  maksud  tulisan. Tulisan    yang  dimuat  akan  mendapat  penghargaan.  Pengiriman  artikel  bisa  dialamatkan  ke journalinovasi2019@gmail.com atau Web  journal  inovasi  :  bdksurabaya.e-journal.id

## PENANGGUNG JAWAB :
Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya Dr. H. Muchammad Toha, M.Si
MITRA BESTARI :
Prof. Dr. H.M. Ali Haidar, MA (Sosiologi Agama/Keagamaan - Univ. Negeri Surabaya) Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si (Sosiologi Pendidikan, Dewan Pendidikan Jawa Timur) Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D (Pendidikan Islam - UIN Sunan Ampel) Dr. Warsiman, M.Pd (Pendidikan Bahasa Indonesia - Univ. Brawijaya Malang)
REDAKTUR : Dr. H. Widayanto, M.Pd Danang Eka Sandi, S.Sos Drs. Machzudi, M.Si Dr. H. Muslimin, M.M.
E D I T O R  :
Zainul Arief, SH., M.H Drs. Sutowijoyo,  M.Pd Dr. H. M. Musfiqon, M.Pd Miftahussirojudin, S.Ag.,  M.M Drs.  H.  Sholikin,  M.Ed
DESAIN GRAFIS : Drs. H. Khamim Thohari, M.Ed
SEKRETARIAT : Heni Mardiningsih, SE., M.M Yogi Kerry Ananda, S.Kom M. Anung Edy Nugroho, SE.,M.S.M

## PENERBIT :
Balai Diklat Keagamaan Surabaya
ALAMAT REDAKSI  & TATA USAHA : Jl. Ketintang Madya 92 Surabaya Telp. (031)  8280116, 829249   Fax. (031) 8290021 E-mail : inovasi.bdksurabaya@gmail.com
LAY OUT & CETAK : Perc. alpha Telp. 031 532 7639, 081 5501 3123 E-mail : alpha_sby@yahoo.com

## Jurnal  Diklat  Keagamaan
Volume 13, No.  2, Pebruari - Maret 2019