Vol. 12 No. 3 Mei-Juni 2023

## STRATEGI PERTAHANAN EKONOMI INDONESIA: SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL NIKEL
Ari Dwiyono 1 , R Djoko Andreas Navalino 2 , Lukman Yudho Prakoso 3 , Cosmas Manukallo Danga 4 Ririn Widyastuti Wulaningsih 5
Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia; dyonoari48@gmail.com 1 , kamalekumdeplek@gmail.com 3 cosmas.danga@mp.idu.ac.id 4

## ayin177suwarno@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  dengan  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  melimpah,  tak terkecuali produk pertambangan seperti nikel sehingga Indonesia menjadi salah satu penghasil nikel terbesar di  dunia. Dalam rangka usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia membuat  kebijakan  untuk  melarang  ekspor  bijih  nikel  konsentrasi  rendah  yang  mana membuat  negara-negara Uni Eropa merasa dirugikan kebutuhan akan bahan baku sehingga melayangkan gugatan terhadap Indonesia di World Trade Organization. Tulisan ini membahas tentang strategi pertahanan Indonesia di bidang ekonomi tentang respon mengenai sengketa perdagangan  internasional  komoditas  nikel  di  WTO.  Metode  dalam  penelitian  ini  yaitu metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka  yang  mana  penulis  mengumpulkan informasi-informasi mengenai topik bahasan melalui jurnal, buku, berita, atau bentuk tulisan lainnya. Hasil dari penelitian ini yaitu strategi yang harus dilakukan Indonesia dan diharapkan dapat  mencapai  tujuan  tersebut  yaitu  mencari  investor,  menetapkan  regulasi,  banding  atas gugatan, menjaga stabilitas politik, serta melakukan pengelolaan yang optimal.
Kata Kunci: perdagangan internasional; strategi pertahanan; ketahanan ekonomi; sengketa nikel; ekonomi pertahanan.

## Abstract
Indonesia is a country with abundant natural resources, including mining products such as nickel so Indonesia is one of the largest nickel producers in the  world. In order to increase economic growth, Indonesia made a policy to ban the export of low-concentration nickel ore which made European Union countries feel disadvantaged by the need for raw materials, thus filing  a  lawsuit  against  Indonesia  in  the  World  Trade  Organization.  This  paper  discusses Indonesia's defense strategy in the economic field regarding the response to the international trade dispute over nickel commodities at the WTO. The method in this study is a qualitative method with a literature study approach where the author collects information about the topic of discussion through journals, books, news, or other forms of writing. The result of this study is the strategy that Indonesia must carry out and is expected to achieve these goals, namely finding investors, setting regulations, appealing lawsuits, maintaining political stability, and carrying out optimal management
Keywords:  international  trade;  defense  strategy;  economic  resilience;  nickel  dispute;  defense economics.
Ari Dwiyono 1 , R Djoko Andreas Navalino 2 , Lukman Yudho Prakoso 3 , Cosmas Manukallo Danga 4 Ririn Widyastuti Wulaningsih 5

## Pendahuluan
Sistem  pertahanan  negara  Indonesia  disebut  dengan  istilah  sistem  pertahanan  dan keamanan  rakyat  semesta  (sishankamrata)  yang  mana  seluruh  sumber  daya  nasional dikerahkan dalam usaha pertahanan negara. Sishankamrata saat ini dipersiapkan secara untuk dapat  diselenggarakan  secara  total,  terpadu,  dan  berlanjut  membangun  kekuatan  sehingga dapat  menangkal  segala  spektrum  ancaman  yang  mungkin  muncul  karena  perkembangan lingkungan strategis (Kemhan, 2020) .
Perkembangan lingkungan strategis berakibat pada munculnya banyak ancaman yang berpengaruh  terhadap  pertahanan  negara  tak  terkecuali  terhadap  ekonomi  yang  membahas tentang  ketahanan  pangan,  ketahanan  energi,  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  Indonesia. Presiden  dalam  melaksanakan  fungsi  pengelolaan pertahanan  negara  kemudian  mengeluarkan  kebijakan  umum  pertahanan  negara  dan  akan dijelaskan  pada  kebijakan  penyelenggaraan  pertahanan  negara  oleh  Menteri  Pertahanan. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara sebagai acuan bagi Kementerian Pertahanan dalam  5  tahun  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  pertahanan  negara  dengan  setiap tahunnya  Menteri  Pertahanan  akan  menetapkan  kebijakan  pertahanan  negara (Kemhan, 2020) .
World  Trade  Organization  (WTO) merupakan organisasi  internasional  yang  khusus menangani masalah perdagangan internasional untuk menghubungkan kepentingan perdagangan dunia  melalui  ketentuan-ketentuan  yang  disetujui oleh  negara  anggota  (Alek,  2017). Indonesia menjadi salah satu pendiri WTO serta  telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1994  Tentang  Pengesahan Agreement  On  Astablishing  The  World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia). Pasal  1  menegaskan  mengesahkan Agreement Establishing The World  Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Sitanggang, 2017)
Nikel  adalah  mineral  memiliki  sifat  yang  magnetik,  tahan  karat,  serta  mampu menghantarkan panas dengan baik. Perkembangan teknologi di dunia membuat permintaan nikel meningkat karena dibutuhkan untuk bahan baku produksi. Indonesia merupakan salah satu negara 10 besar penghasil nikel terbesar di seluruh dunia dengan total  cadangan yang dimiliki sebesar 5,74% dari total cadangan seluruh dunia yang mampu memproduksi nikel sebanyak 800.000 MT (Hanif,  2021). Indonesia  for  Global  Justice (IGJ)  yang  merupakan  organisasi  non-pemerintah yang  menangani  isu  tentang  liberalisasi  perdagangan  global  menilai  bahwa  perjanjian  dan kesepakatan  yang  dikeluarkan  WTO  cenderung  menguntungkan  negara  maju  daripada  negara berkembang.  Contohnya  yaitu dikeluarkannya kesepakatan fasilitasi  perdagangan dan larangan tindakan  proteksionisme  sehingga  menyulitkan  produk–produk  negara  berkembang  untuk menembus  pasar  internasional  dengan  peraturan  seperti  standar  mutu  produk  yang  harus  ter notifikasi    WTO  (Hidayati,  2014).  Kesepakatan  fasilitasi  perdagangan  merupakan  sebuah perjanjian yang memuat tentang negara anggota WTO berkomitmen untuk menyederhanakan dan meningkatkan transparansi berbagai ketentuan kegiatan  perdagangan  dunia (Hanif, 2021).
WTO  berperan  sebagai  organisasi  internasional  yang  menangani  arus  perdagangan negara-negara  di  seluruh  dunia  baik  negara  maju,  berkembang,  maupun  kurang  berkembang. WTO  mewadahi  negosiasi  perjanjian  117  negara  anggotanya  sejak  tahun  2001  yang  memiliki
Ari Dwiyono 1 , R Djoko Andreas Navalino 2 , Lukman Yudho Prakoso 3 , Cosmas Manukallo Danga 4 Ririn Widyastuti Wulaningsih 5
latar  negara  di  wilayah  DDA  ( Doha  Develpoment  Agenda )  atau  negara  berkembang 5 serta mendapatkan bantuan untuk melaksanakan komitmennya. Menurut OECD, 1% penurunan biaya transaksi perdagangan dunia dapat memberikan 40 miliar USD terhadap perekonomian dunia, dan sepertiganya akan menguntungkan negara berkembang (Sitanggang, 2017). Sistem penyelesaian sengketa  oleh  WTO  diselenggarakan  untuk  memberikan  fasilitas  meliputi  tindakan  masing- masing yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk menyelesaikan masalah dalam perdagangan internasional (Hidayati, 2014).
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  11  Tahun  2019  (Permen ESDM  11/2019)  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 memutuskan untuk menghentikan ekspor nikel kadar rendah, hal ini  menyebabkan  Uni  Eropa  sebagai  importir  nikel  dari  Indonesia  tidak  setuju  dan  menggugat Indonesia  ke  WTO  karena  merasa  dirugikan  atas  kebijakan  Indonesia  tersebut.  Uni  Eropa mengajukan gugatannya ke WTO mengenai larangan ekspor bijih nikel Indonesia dan menuduh Indonesia merancang pembatasan tersebut untuk menguntungkan industrinya sendiri. Uni Eropa berpendapat bahwa pemurnian smelter di Indonesia akan tujuh kali lebih banyak menghasilkan karbon  dioksida  sehingga  baja  yang  dihasilkan  sangat  murah  dan  berpotensi  polusi  tinggi (Yuneka,  2022).  Dominasi  Indonesia  terhadap  kebijakan  perdagangan  bermasalah  yang disidangkan di TRIMS WTO menunjukkan ada ketidaksepakatan pada semua sektor penyusunan kebijakan nasional tentang perdagangan dan sering kali tidak mematuhi ketentuan perdagangan multilateral yang telah ditetapkan WTO. (Hidayati, 2014)

## Metode
Penelitian disini memiliki pertanyaan yaitu bagaimana strategi Indonesia dalam mengatasi ancaman pertahanan negara dalam bidang ekonomi khususnya perdagangan internasional. Penulis menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka  dan  dokumentasi  untuk mengumpulkan  informasi  mengenai  topik  melalui  buku,  jurnal,  berita,  dan  sumber  lainnya. Penulis  menggunakan  teori  strategi  yang  ditulis  oleh  Carl  VonClausewitz  yang  mendalami strategi pertahanan yaitu tujuan ( ends ), konsep ( ways ), dan instrumen ( means ) dari penyelesaian masalah pada gugatan mengenai pedagangan bijih nikel di WTO.

## Hasil dan Pembahasan

## Ketahanan Ekonomi dan Studi Ekonomi Pertahanan
Pertahanan  negara  diartikan  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan  kedaulatan  negara meliputi  keutuhan  wilayah  serta  keamanan  bangsa  secara  keseluruhan  dari  ancaman  yang mengganggu  keutuhan  bangsa  dan  negara.  Penerapan  strategi  pertahanan  harus  mengutamakan pembangunan  kemampuan  pertahanan  negara  secara  berkelanjutan.  Standarisasi  sumber  daya nasional  yang  berkualitas  merupakan  upaya  nyata  dalam  penyelenggaraan  pertahanan  negara. Ekonomi pertahanan adalah suatu bidang studi yang membahas tentang fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya nasional untuk  pertahanan negara sehingga kemakmuran  ekonomi  masyarakat  dan  keamanan  nasional  dapat  terwujud.    Studi  ekonomi pertahanan berkaitan dengan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan, ekonomi, dan stabilisasi yang diaplikasikan pada topik yang berhubungan dengan pertahanan. (Kurnia et al., 2022)
Ari Dwiyono 1 , R Djoko Andreas Navalino 2 , Lukman Yudho Prakoso 3 , Cosmas Manukallo Danga 4 Ririn Widyastuti Wulaningsih 5
Perekonomian  merupakan  aspek  kehidupan  bermasyarakat  yang  meliputi  produksi, distribusi,  dan  konsumsi  barang  maupun  jasa  serta  usahanya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  (Husin  &  Zaliah,  2020).  Ketahanan  Ekonomi  merupakan  kondisi  dinamik  tentang perekonomian suatu negara yang menyangkut tentang ketangguhan yang mendukung kemampuan dalam proses perkembangan kekuatan nasional dalam mengatasi tantangan, gangguan, rintangan, hambatan  serta  ancaman  dari  luar  negeri  maupun  dalam  negeri  untuk  melindungi  jalannya perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 (Kesbang, 2020). Kemampuan sistem perekonomian suatu  negara untuk  menahan atau kembali bangkit dari pengaruh negatif akibat ancaman eksternal yang mungkin terjadi merupakan konsep dari sistem pertahanan ekonomi (Tasri et al., 2021). Ketahanan ekonomi perlu diperhatikan untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi dan memastikan kelangsungan standar hidup penduduk dengan  melakukan  pembangunan  ekonomi  dan  memelihara  kemandirian  ekonomi  (Kesbang, 2020).  Tujuan  pembangunan  ekonomi  yang  dimaksud  adalah  pencapaian  kesejahteraan masyarakat  dengan  kebutuhan  hidup  yang  terpenuhi  serta  sumber  daya  yang  berkualitas  dan kecukupan yang diiringi dengan keunggulan kompetitif.
Konsepsi  ketahanan  nasional  Indonesia  merupakan  konsepsi  tentang  pengembangan kekuatan  nasional  dengan  pengaturan  dan  pelaksanaan  keamanan  yang  selaras  dengan kesejahteraan yang terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara (Husin & Zaliah, 2020). Fondasi utama kemandirian ekonomi nasional ditentukan oleh daya beli masyarakat yang mana dipengaruhi  oleh tidak meratanya pembangunan ekonomi antar wilayah dan tingkat kemiskinan  pada  wilayah-wilayah  di  seluruh  Indonesia.  Menurut  Bung  Karno  pada  pidatonya tahun  1958  di  Banda  Aceh,  menyatakan  bahwa  suatu  bangsa  yang  kuat  harus  memenuhi  tiga ketahanan yaitu ketahanan militer, ketahanan ekonomi dan ketahanan jiwa. (Husin & Zaliah, 2020)
Pembangunan  Indonesia  yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  dan  terencana diprioritaskan pada bidang ekonomi, maka pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan visi yang  harus  dicapai  dimasa  depan.  Pilar  pembangunan  dalam  visi  Indonesia  2045  yaitu  (1) pembangunan  manusia  serta  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  (2)  pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola  kepemerintahan.  Dalam  visi  Indonesia  2045,  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan difokuskan  pada  beberapa  aspek  yaitu  peningkatan  investasi  dan  perdagangan  luar  negeri, percepatan  industri  dan  pariwisata,  pembangunan  ekonomi  maritim,  pemantapan  ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan energi dan air, serta komitmen terhadap lingkungan hidup. (Bappenas, 2019)
Tingkat  ketahanan  ekonomi  dapat  diusahakan  dengan  pencapaian  dan  pembinaan  berbagai  hal yaitu: (Husin & Zaliah, 2020)
1) Sistem ekonomi yang difokuskan untuk mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata melalui  sistem  ekonomi  kerakyatan  guna  menjamin  kesinambungan  pembangunan  dan kelangsungan hidup bangsa.
2) Sistem ekonomi rakyat harus menghindari free fight liberalism , etatisme, dan pemusatan ekonomi pada suatu kelompok.
3) Struktur  ekonomi  yang  seimbang  antara  berbagai  sektor  yang  mempengaruhi perekonomian,
Ari Dwiyono 1 , R Djoko Andreas Navalino 2 , Lukman Yudho Prakoso 3 , Cosmas Manukallo Danga 4 Ririn Widyastuti Wulaningsih 5
4) Keterkaitan antar pelaku wadah kegiatan ekonomi dalam pembangunan ekonomi atas dasar asas kekeluargaan
5) Meningkatkan kemandirian ekonomi nasional dengan penerapan persaingan ekonomi yang sehat dan dinamis
6) Pemerataan  dan  pemanfaatan  yang  mempertimbangkan  keseimbangan  dan  keserasian pembangunan antar sektor dan wilayah

## Strategi  Menghadapi  Ancaman  Sengketa  Perdagangan  Internasional  Komoditas  Nikel Indonesia
Indonesia  secara  potensial  didukung  oleh  potensi  wilayah,  penduduk,  dan  sumber  daya alam  terbesar  di  Asia  Tenggara  yang  menjadi  kekuatan  utama  Indonesia  di  kawasan.  Dengan begitu besarnya potensi, Indonesia menempatkan diri sebagai basis ketahanan untuk meningkatkan daya saing dalam rangka memperoleh keuntungan dari integrasi ekonomi dengan negara-negara lain (Siregar, 2020; Tasri et al., 2021). Sumber daya alam yang melimpah menjadi incaran bangsa asing untuk menguasai Indonesia sejak zaman penjajahan sampai sekarang. Contoh penjajahan di masa  sekarang  yaitu  paksaan  dengan  gugatan  Uni  Eropa  terhadap  Indonesia  karena  berhenti mengekspor nikel mentah ke negaranya. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan melakukan hilirisasi di daerah yang memiliki potensi sumber daya tak terkecuali nikel
Nikel  mempunyai  banyak  fungsi  dan  kegunaan  yang  dapat  menunjang  dan  mendukung kehidupan  manusia  saat  ini.  Strukturnya  yang  keras,  mudah  dibentuk  serta  ulet  dan  juga merupakan penghantar panas dan listrik yang baik membuat nikel banyak dijadikan sebagai bahan utama  dalam  logam  paduan.  Biasanya  perpaduan  antara  nikel  dengan  besi  dan  kromium  akan menghasilkan  baja  yang  tahan  karat  dan  juga  sangat  keras.18  Letak  geografis  Indonesia  yang berada pada zona dengan iklim tropis dan subtropis, membuat  Indonesia kaya  akan keberadaan endapan  nikel  laterit  modern.  Sehingga,  potensi  cadangan  nikel  cukup  besar  di  Indonesia. Indonesia berada di posisi pertama sebagai negara penghasil nikel terbanyak yaitu sebesar 800.000 Metrik  Ton  sehingga  banyak  negara  bergantung  pada  pasokan  nikel  dari  Indonesia.  Indonesia mengekspor sebesar 37,2% dari total seluruh ekspor nikel dunia atau mencapai USD 1,7 Miliar. Sejak 2015, industri nikel yang  kebanyakan digunakan untuk  komponen dalam pembuatan baja mengalami  peningkatan  yang  tinggi  yaitu  tumbuh  sebesar  61%  pada  5  tahun  terakhir.  Pada Agustus  2019,  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  menyatakan  bahwa keabsahan dokumen tertentu sebagai syarat untuk ekspor bijih nikel konsentrasi rendah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sehingga larangan ekspor bijih nikel secara efektif berlaku per 1 Januari 2020 (Hanif, 2021). Sejak larangan itu diberlakukan, nilai ekspor turunan nikel mengalami peningkatan signifikan yang mencapai USD12,35 miliar atau tumbuh hingga 263% dibandingkan tahun 2019. (Putra, 2022)
Indonesia  seluruh  pelaku  industri  pertambangan  untuk  membangun  smelter  atau  pabrik pengolahan  dan  pemurnian  nikel  dan  terlebih  dahulu  memenuhi  kebutuhan  dalam  negeri. Pemerintah memberi pembebasan bea masuk impor bahan baku, alat dan mesin yang dibutuhkan dalam pembangunan smelter dan pabrik untuk  mengolah nikel di Indonesia. Uni Eropa menilai subsidi  tersebut  tidak  adil  karena  Indonesia  memberi  subsidi  secara  spesifik  terhadap  industri pertambangan  (Hanif,  2021). World  Trade  Organization (WTO)  yang  merupakan  organisasi internasional  berperan  penting  dalam  perdagangan  internasional  khususnya  meningkatkan
Ari Dwiyono 1 , R Djoko Andreas Navalino 2 , Lukman Yudho Prakoso 3 , Cosmas Manukallo Danga 4 Ririn Widyastuti Wulaningsih 5
pembangunan ekonomi dan forum penyelesaian sengketa atau konflik yang berdasarkan hukum bagi  negara-negara  anggotanya.  WTO  bertujuan  meningkatkan  perdagangan  dunia  dengan pengurangan  dalam  proses  perdagangan  internasional  serta  upaya  penyelenggaraan  sistem perdagangan dunia yang efektif serta efisien bagi negara-negara dunia. WTO juga menjadi forum negosiasi  atas  kepentingan  ekonomi  masing-masing  negara  anggotanya.  Penyelesaian  sengketa yang dilakukan oleh WTO berbasis pendekatan hukum ( rule based approach ) yang lebih dominan pada sistem penyelesaian sengketa sebelumnya. (Hidayati, 2014)
Kebijakan Indonesia tentang pembatasan ekspor nikel digugat oleh Uni Eropa dan terdaftar pada Disbute Settlement (DS 592) di WTO yang mana digugat dengan Pasal  XI:1 GATT/WTO yang  berisi  bahwa  negara  anggota  WTO  tidak  boleh  melakukan  pembatasan  kuantitatif  pada produk impor maupun ekspor kecuali dengan tarif bea masuk, pajak, dan bea lainnya. Namun disisi lain,  terdapat  banyak  pasal  pengecualian  seperti  Pasal  XI:2  (a)  GATT  1994  yang  menjelaskan tentang pembatasan ekspor untuk mencegat terjadinya kelangkaan di negara  pengekspor  namun harus bersifat sementara. Namun, keputusan panel WTO atas sengketa larangan ekspor Indonesia disebut  sebagai  perkara  DS  192  WTO  menetapkan  bahwa  kebijakan  pembatasan  ekspor  dan kewajiban pengolahan mineral dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO. Putusan tersebut belum mempunyai keputusan hukum tetap sehingga masih memiliki peluang untuk banding dan pemerintah beranggapan bahwa perubahan peraturan dianggap bukan merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan Dispute Settlement Body (DSB). Komitmen Indonesia untuk proses hilirisasi tambang untuk meningkatkan nilai tambah akan terus dilanjutkan meskipun Indonesia kalah dalam sengketa larangan ekspor nikel. (Detik News, 2022)
Menurut Lykke (1989) terdapat 3 unsur dalam teori strategis yaitu means, ways, dan ends . Means merupakan sarana untuk mencapai tujuan, ways merupakan cara untuk mencapai tujuan, dan ends merupakan tujuan yang akan di capai. Dalam sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa yang  dipersidangkan  di  forum  internasional  yaitu  WTO  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa diperlukan suatu  strategi dan cara untuk  mewujudkan ends dalam ways , untuk melakukan ways perlu didukung means yaitu proses hukum sengketa internasional, dimana proses sengketa harus diselesaikan dan dimenangkan oleh Indonesia dengan usaha diplomasi maupun hukum. Ends disini adalah  kepentingan  nasional  yaitu  hilirisasi  produk  nikel  sehingga  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga sebagai  usaha pertahanan negara di  bidang ekonomi. Selanjutnya, ways berupa fundamental  strategic  approach secara  langsung  atau  tidak  langsung untuk mencapai kebebasan dalam pengolahan nikel:
Means sebagai  strategi  dalam  sengketa  WTO  yaitu  berdirinya  ekonomi  yang  tangguh  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat.  Nikel  sebagai  komoditas  Indonesia  saat  ini  sedang  digemari banyak  negara  karena  digunakan  untuk  bahan  baku  berbagai  macam  alat  elektronik,  baja,  dan produk  lainnya.  Maka,  tujuan  dari  pembatasan  ekspor  nikel  Indonesia  yaitu  untuk  memperoleh kemanfaatan secara maksimal hasil sumber daya alam dari dalam negeri. Selain itu, transisi energi yang membuat pengalihan berbagai teknologi yang digunakan sehari-hari seperti kompor, mobil, motor,  dan  sebagainya  di  Indonesia  memerlukan  komoditas  nikel  untuk  bahan  baku  sehingga kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi sebelum komoditas tersebut dapat diekspor ke negara lain. Strategi Ways dalam  sengketa  pelarangan  ekspor  bijih  nikel  ini  salah  satunya  adalah  usaha Indonesia untuk melakukan banding karena sebelumnya kalah dalam gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa di WTO. Keberanian untuk hilirisasi bahan mentah atau raw material product dari
Ari Dwiyono 1 , R Djoko Andreas Navalino 2 , Lukman Yudho Prakoso 3 , Cosmas Manukallo Danga 4 Ririn Widyastuti Wulaningsih 5
pertambangan  akan  terus  dilanjutkan  secara  bertahap  meskipun  telah  kalah  dalam  persidangan WTO. Selain itu, pemerintah untuk melakukan hilirisasi tersebut harus membuka peluang investasi dan  perlindungan  investor  terhadap  perubahan  stabilitas  politik,  kebijakan,  pajak,  dan  harus didukung  pengembangan  industri  pengelolaan  secara  cepat  sehingga  proses  hilirisasi  tersebut menjadi  optimal.  Selanjutnya,  pemerintah  harus  melakukan  tindakan-tindakan  strategis  untuk melindung  proses  hilirisasi  sumber  daya  alam  tersebut  dengan  membuat  regulasi  yang  tepat, memastikan konsistensi ketersediaan bahan baku dalam pengelolaan komoditas industri hilirisasi tersebut. Terakhir, Ends sebagai strategi yaitu Indonesia dapat menjalankan hilirisasi produk nikel dengan  memenangkan  banding  WTO  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  dapat  meningkat  dan memperoleh  kemanfaatan  yang  optimal  dari  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  dengan  sebesar- besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

## Kesimpulan
Gugatan Uni Eropa terhadap pembatasan ekspor nikel mentah oleh Indonesia merupakan suatu  ancaman  ketahanan  ekonomi  Indonesia.  Indonesia  mempunyai  tujuan  untuk  memperkuat ekonomi nasional dengan hilirisasi produk nikel dan memperoleh kemanfaatannya secara optimal. Strategi Indonesia sesuai teori ends, ways, dan means telah dilakukan Indonesia dan diharapkan dapat berhasil sehingga tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Untuk dapat  mencapai  tujuan  tersebut  maka  pemerintah  Indonesia  harus  melakukan  langkah-langkah strategi  yaitu  mencari  investor,  menetapkan  regulasi,  banding  atas  gugatan,    menjaga  stabilitas politik, serta melakukan pengelolaan yang optimal.
Ari Dwiyono 1 , R Djoko Andreas Navalino 2 , Lukman Yudho Prakoso 3 , Cosmas Manukallo Danga 4 Ririn Widyastuti Wulaningsih 5

## DAFTAR PUSTAKA
Alek,  K.  K.  (2017). Penyelesaian  Sengketa  Perdagangan  Internasional  Di  World  Trade Organization: Studi Kasus Korea—Anti Dumping Duties On Imports Of Certain Paper From Indonesia (DS312) [Thesis, Universitas Andalas]. Http://Scholar.Unand.Ac.Id/23518/
Bappenas. (2019). Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, Dan Makmur . Https://Perpustakaan.Bappenas.Go.Id/E-Library/File_Upload/Koleksi/Migrasi-Data- Publikasi/File/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final .Pdf
Detik News. (2022, November). Indonesia Kalah Gugatan Larangan Ekspor Nikel Di WTO . Detik News.
Hanif, I. D. (2021). Gugatan Uni Eropa Ke World Trade Organization (Wto) Terhadap Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Tahun 2019. Jom FISIP , 8 . Https://Jom.Unri.Ac.Id/Index.Php/JOMFSIP/Article/View/30972/29834
Hidayati,  M. N. (2014).  Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO : Suatu Tinjauan Yuridis Formal. Lex Jurnalica , 11 (2). Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/18081- ID-Analisis-Tentang-Sistem-Penyelesaian-Sengketa-Wto-Suatu-Tinjauan-Yuridis-

## Formal.Pdf
Husin, F., &  Zaliah. (2020). Peranperekonomian Dalam Pembangunan Nasional Bagiketahanan
Bangsa. Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya , 9 (1). Https://Jurnal.Polsri.Ac.Id/Index.Php/Eksistansi/Article/View/2496/1125 Kemhan. (2020). Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/487/M/V/2020 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 (Patent No. KEP/487/M/V/2020). Https://Ppid.Kemhan.Go.Id/Assets/Attachments/20210721_57jakhanneg-2021-Oke.Pdf Kesbang. (2020). Penguatan Ketahanan Ekonomi . Https://Kesbangpol.Sulselprov.Go.Id/Penguatan-Ketahanan-Ekonomi/
Kurnia, R. R., Aprilianto, P., Haetami, Prakoso, L. Y., Pramono, B., Winarna, A., Sutrasna, Y., Saputro, G. E., Juliana, Alman, G. C., Salim, G., & Mursidi. (2022). Micro, Macro, Monetary, And  Fiscal  Sectors  Of  Indonesian  Economics  Depend  On  Defense  Economics. Jurnal
Cakrawala Ilmiah , Vol 2 Nomor 2 , 697–702. Https://Bajangjournal.Com/Index.Php/JCI/Article/View/3816/2803
Putra,  T.  S.  A.  (2022,  September). Gugatan  Uni  Eropa  Di  World  Trade  Organization  (WTO) Mengancam  Hilirisasi  Industri  Pertambangan  Di  Indonesia .  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia.
Ari Dwiyono 1 , R Djoko Andreas Navalino 2 , Lukman Yudho Prakoso 3 , Cosmas Manukallo Danga 4 Ririn Widyastuti Wulaningsih 5
Siregar,  H.  R.  (2020).  Ancaman  Krisis  Ekonomi  Global  Dan   Potensi  Dampaknya  Di  Sektor Industri Agro. Kementerian Perindustrian . https://agro.kemenperin.go.id/files/pdf/article/file167082116278209169.pdf Sitanggang,  D.  F.  D.  (2017).  Posisi,  Tantangan,  Dan  Prospek  Bagi  Indonesia  Dalam  Sistem Penyelesaian Sengketa Wto. Veritas et Justitia , 3 (1).
https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2526
Tasri,  E.  S.,  Karimi,  K.,  &  Muslim,  I.  (2021). Kerentanan  Dan  Ketahanan  Ekonomi Masyarakat   Terhadap  Kerusakan  Lingkungan (1st  Ed.,  Vol.  1).  Sukabina  Press. http://repo.bunghatta.ac.id/6909/1/BUKU%20kerentanan%20dan%20ketahanan.pdf
Yuneka,  E. S.  (2022). Larangan  Ekspor  Nikel  Indonesia  Ditinjau  Dari  Persetujuan  Wto  (Studi Kasus  Sengketa  WTO  No.  DS592  Antara  Uni  Eropa-Indonesia [Thesis,  Universitas  Atma Jaya Yogyakarata]. https://e-journal.uajy.ac.id/27260/