e-ISSN : 2621-4105

## KEDUDUKAN ASET DARI YAYASAN YANG BELUM DISESUAIKAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TETANG YAYASAN

## Mustofa Mustofa
Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedududkan aset yang belum disesuaikan setelah  terbitnya  peraturan  terbaru  mengenai  yayasan.  Keberadaan  yayasan  di Indonesia mempunyai kekuatan yang penuh dengan adanya Undang-Undang Yayasan yaitu  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2004.  Hal  ini menimbulkan  segala  sesuatu yang berkaitan dengan aset yayasan baik yang bersifat materil maupun immateril harus disesuaikan  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Apabila  tidak  disesuaikan,  akan berakibat tidak diakuinya yayasan yang telah berdiri, sehingga pemilik yayasan harus segera  melakukan  penyesuaian  terhadap  aset  yayasan  yang  dimilikinya.  Rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  akibat  hukum  kedudukan  hak  pakai sebagai  aset  yayasan  pada  yayasan  yang  belum  disesuaikan  berdasarkan  Undang- Undang  Yayasan  dan  penyelesaian  terhadap  aset  yayasan  Dewantara  Ciptasari. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis  normative.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Akibat  Hukum  dari  Kedudukan  Hak Pakai  Sebagai  Aset  Yayasan  Pada  Yayasan  Yang  Belum  Disesuaikan  Berdasarkan Undang-Undang  Yayasan  akan  mengakibatkan  tidak  diakuinya  badan  hukum  dari yayasan yang belum didaftarkan asetnya.
Kata Kunci : yayasan, aset, penyesuaian
e-ISSN : 2621-4105
POSITION OF ASSETS FROM FOUNDATION NOT POST ADEQUATE POST OF THE LAW NUMBER 28 YEAR 2004 CONCERNING AMENDMENT TO LAW OF NUMBER 16 YEAR 2001

## Mustofa Mustofa
Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
This study aims to analyze the assets that have not been adjusted after the issuance of the  latest  regulations  regarding  the  foundation.  The  existence  of  the  foundation  in Indonesia has full strength with the existence of the Law of the Foundation that is Law Number 28 Year 2004. This raises everything related to the assets of the foundations both material and immateril must be in accordance with applicable provisions. If not adjusted, the foundation does not recognize that has been established, so the owner of the foundation should immediately make adjustments to the assets of the foundation owned. The formulation of the problem in this research is about the effect of the law on the right of use as the foundation's asset to the unconstituted foundation based on the  Foundation  Law  and  the  settlement  against  the  assets  of  the  Foundation  of  the province.  Approach  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  approach method. The results of this study are  the effect of the status of the right to use as an asset of the foundation on the unadjusted foundation based on the foundation law will result  in  the  non-recognition  of  a  legal  entity  from  a  foundation  that  has  not  been registered assets.
Keywords: Foundation; assets; adjustment
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan,  dan kemanusiaan,  yang  tidak  mempunyai  anggota.  Undang-Undang  yang  mengatur tentang Yayasan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001  tentang  Yayasan,  memerlukan  suatu  aturan  tentang  pelaksanaannya,  maka dibentuklah  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. 1
Yayasan yang telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan  harus  disesuaikan  anggaran  dasarnya  terlebih  dahulu  dan  diajukan pengesahannya  sebagai  badan  hukum  yayasan  kepada  menteri.  Penyesuaian anggaran dan pengajuan pengesahan kepada menteri wajib dilakukan, apabila hal ini  tidak  dilakukan  maka  sesuai  dengan  ketentuan  peralihan  pasal  71  ayat  (4) Undang Undang nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun  2001  tentang  Yayasan  maka  yayasan  tidak  boleh  menggunakan  kata “Yayasan” di depan namanya, akan hilang kewenangannya sebagai badan hukum dan dapat dibubarkan dengan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.
Pemindahan  hak  atas  kekayaan  Yayasan  harus  memperhatikan  ketentuan yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2004.  Prinsipnya berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  Yayasan,  pemindahan  hak  atas kekayaan  Yayasan  dilakukan  oleh  Pengurus  Yayasan  dengan  persetujuan  dari Pembina  Yayasan.  Syarat  dan  ketentuan  lainnya  berkaitan  dengan  hal  tersebut harus memperhatikan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar
1 Chatamarassjid,  SH,  MH, Tujuan  Sosial  Yayasan  dan  Kegiatan  Usaha  Bertujuan  Laba , (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 5
e-ISSN : 2621-4105
Yayasan misalnya siapa yang berwenang mewakili Pengurus dan bagaimana bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pembina.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan  Undang-Undang  ini,  dilarang  dialihkan  atau  dibagikan  secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
Larangan  untuk  mengalihkan  kekayaan  Yayasan  kepada  pihak  lain  maka pada  prinsipnya  hal  tersebut  boleh  dilakukan.  Namun,  pengalihan  kekayaan Yayasan  kepada  pihak  lain  tersebut  disamping  harus  memperhatikan  syarat formalitas  yang  ditetapkan  dalam  UU  Yayasan  dan  Anggaran  dasar  Yayasan, misalnya  harus  meperoleh  persetujuan  dari  Dewan  Pembina,  juga  haruslah memperhatikan  prinsip-prinsip  dan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  di  dalam UU  Yayasan  serta  Anggaran  Dasar.  Prinsip  dan  ketentuan  utama  yang  harus diperhatikan adalah prinsip yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat 4 UU Yayasan, yang menetukan " Kekayaan Yayasan ... dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ."

## B. PERMASALAHAN
Atas  dasar  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi  perumusan masalah adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  kedudukan  aset  dari  yayasan  yang  belum  disesuaikan  menurut Undang-Undang Yayasan?
2. Bagaimana  penyelesaian  terhadap  aset  yayasan  Dewantara  Ciptasari  Slawi menurut Undang-Undang Yayasan (Kajian Hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 16/Pdt.P/2015/PN Slw)?
e-ISSN : 2621-4105

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatife atau hukum  normatif.  Metode  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  hukum kepustakaan  dimana  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian hokum  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada. 2 Tahapan pertama  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendapatkan  hukum  obyektif  (norma  hukum),  yaitu  dengan  mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). 3
Relevansi  pendekatan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan mengkaji kedudukan aset dari yayasan yang belum disesuaikan menurut Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Yayasan  (Kajian  Hukum  Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 16/Pdt.P/2015/PN Slw).

## D. PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Aset  Dari  Yayasan  Yang  Belum  Disesuaikan  Menurut

## Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
Perubahan  Undang-Undang  Yayasan  sesuai  dengan  konsideran  Undang- Undang No. 28 Tahun 2004 disebabkan karena Undang-Undang No. 16 Tahun 2001  dalam  perkembangannya  belum  menampung  seluruh  kebutuhan  dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran.
Yayasan yang sebelumnya ada dinyatakan tetap diakui sebagai badan hukum, apabila dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang- Undang  Yayasan.  Yayasan  dengan  kategori  tersebut  wajib  menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan.
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14
3 Hardijan  Rusli ,  2006,  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bagaimana,  ( Law  Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V  No. 3 Tahun,  hlm. 50.
e-ISSN : 2621-4105
Ketentuan pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, menyatakan bahwa Yayasan  yang  tidak  menyesuaikan  Anggaran  Dasarnya  dalam  jangka  waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2),  tidak  dapat  menggunakan  kata  yayasan  di  depan  namanya  dan  dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.
Bagi Yayasan yang hendak mengalihkan aset yayasan kepada pihak ketiga tetapi yayasan tersebut belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan  wajib  melakukan  penyesuaian  sebelum  melakukan  pengalihan  aset kepada  pihak  luar,  dengan  memperhatikan  beberapa  persyaratan  yang  telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan, untuk mendukung maksud dan tujuan dari  Yayasan  tersebut,  para  Pengurus  dari  Yayasan  tersebut  sepakat  untuk menjual asset yayasan kepada pihak ketiga, sesuai yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang  Yayasan  No.  16  Tahun  2001  sebagaimana  di  ubah  dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa Pengurus  tidak  berwenang  mengalihkan  kekayaan  Yayasan  kecuali  dengan persetujuan Pembina.
2. Penyelesaian Terhadap Aset Yayasan Dewantara Ciptasari Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Kajian Hukum

## Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 16/Pdt.P/2015/PN Slw)
Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  No.63  Tahun  2008  ternyata  peraturan tersebut  belum  dapat  secara  tuntas  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi oleh yayasan-yayasan yang sudah lahir sebelum Undang-Undang Yayasan karena sampai  dengan  saat  sebelum  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  No.2  Tahun  2013 banyak yayasan-yayasan yang lahirnya sebelum Undang-Undang Yayasan yang tetap  melakukan  kegiatan-kegiatannya,  tetapi  secara  kelembagaan  yayasan tersebut  sudah  tidak  eksis  lagi  karena  tidak  melaksanakan  penyesuaian  dan
e-ISSN : 2621-4105
melaporkan kepada Menteri sebagaimana diminta oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. 4
Yayasan  seperti  itu  dapat  disebut  sebagai  Yayasan  yang  tidak  pernah menyesuaikan  angg  aran  dasarnya  atau  Yayasan  yang  mati  suri  tidak  harus  di likuidasi tapi Yayasan tersebut dapat dihidupkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
Penelitian penulis terkait hak pakai aset yayasan pada yayasan yang belum disesuaikan  adalah  penetapan  Pengadilan  Negeri  Slawi  No.  16/Pdt.P/2015/PN Slw. Prof. Dr. Pudjo Nirmolo dan Ir. Atma Windrija merupakan pengurus serta mewakili  kepentingan  Yayasan  Dewantara  Ciptasari  beralamat  di  Jalan  KH. Ahmad Dahlan Blok B RT. 004, RW. 001 Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Keduanya adalah para pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Maret 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Slawi  pada  tanggal  2  Maret  2015  dengan  register  Nomor  : 16/Pdt.P/2015/PN.Slw.  telah  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan Negeri.
Peraturan  Pemerintah  nomor  2  tahun  2013  mempunyai  fungsi  untuk memberikan  kemungkinan  bagi  yayasan-yayasan  yang  semula  sudah  tidak  ada lagi  secara  kelembagaan  masih  dimungkinkan  kembali  untuk  melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Peraturan ini berlaku khusus untuk kepentingan yayasan  yang  lahir  sebelum  terbitnya  Undang-Undang  Yayasan  yang  belum sempat  melakukan  penyesuaian  atau  melaporkan  kepada  menteri  dan  yayasan yang  tidak  diakui  sebagai  badan  hukum  agar  dapat  eksis  kembali  secara kelembagaan.
Proses  pemindahan  hak  atas  kekayaan  Yayasan  harus  memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana diubah dengan  UU  Nomor  28  tahun  2004  ("UU  Yayasan").  Prinsipnya  berdasarkan
4 Henricus Subekti, Mulyoto, Op.Cit, halaman 5
e-ISSN : 2621-4105
ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  Yayasan,  pemindahan  hak  atas  kekayaan Yayasan  dilakukan  oleh  Pengurus  Yayasan  dengan  persetujuan  dari  Pembina Yayasan.  Syarat  dan  ketentuan  lainnya  berkaitan  dengan  hal  tersebut  harus memperhatikan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan, misalnya  siapa  yang  berwenang  mewakili  Pengurus  dan  bagaimana  bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pembina. 5

## E. PENUTUP
Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 899, 900, 1680 dan Pasal 365 K.U.H. Perdata, kemudian dalam Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 236 Rv. Penyesuaian hak pakai sebagai aset yayasan merupakan syarat  yang  mutlak  yang  harus  dilakukan  oleh  Yayasan  yang  didirikan  sebelum Undang-Undang  Yayasan  no.  28  Tahun  2004.  Landasan  hukumnya  tidak  begitu jelas, karena belum ada aturannya secara tertulis.  Sifat tertutup tersebut  terasa di kalangan  masyarakat  karena  masyarakat  pada  umumnya  tidak  dapat  mengetahui tentang struktur organisasi suatu yayasan dan organ  yayasan itu. Kemudian, dari segi administrasi pendaftaran, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk melakukan pendaftaran  ke  salah  satu  instansi  pemerintah,  sehingga  pihak  pemerintah  tidak dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Yayasan. Ditinjau dari aset yayasan pada saat itu belum ada kejelasan, baik dalam proses pencarian dana maupun penggunaan hak pakai untuk kepentingan yayasan dan  bagaimana  pengurus  mempertanggung  jawabkan  keuangan  yayasan  untuk setiap tahunnya.
Proses  penyelesaiannya  terhadap  kedudukan  aset  dari  yayasan  yang  belum disesuaikan  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  yayasan (Kajian  Hukum  Putusan  Pengadilan  Negeri  Slawi  No.  16/Pdt.P/2015/PN  Slw). Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun  2013  merupakan  kesempatan  bagi Yayasan  yang  selama  ini  belum  menyesuaikan.  Untuk  proses  permohonan
5 http://alwesius.blogspot.co.id/2011/12/pemindahan-hak-atas-kekayaan-yayasan.html diakses tanggal 20 November 2017
e-ISSN : 2621-4105
penyesuaian  dan  pengesahannya,  pengurus  Yayasan  Dewantara  Ciptasari  Slawi mengajukan bukti-bukti agar Pengadilan Negeri menetapkan Yayasan Dewantara Ciptasari sebagai kelanjutan dan penerus sah dari Yayasan Dewantara Foundation serta memberi ijin kepada Para Pemohon/Pengurus Yayasan Dewantara Ciptasari untuk pengurusan aset milik Yayasan Dewantara Foundation atas Tanah bekas Hak Pakai Nomor : 1/Bandarjo.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adjie,  Habib  dan  Nuhamad  Hafid,  2013, Kompilasi  Peraturan  Perundang- Undangan Yayasan , Pustaka Zaman, Semarang. Ali, Chaidir, 1987, Badan Hukum , Alumni, Jakarta. Ais, Cartamarasdjid, 2000, Tujuan sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Barron, Margaret  L., 1992, Fundamentals of Busenness law , McGraw-Hill Book Company Australia Pty Limited, Australia.
Denim, Sudarwan, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung. Harsono,  Boedi,  2008, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejrah  Pembentukan  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya  Jilid  1Hukum  Tanah Nasional, Djembatan, Jakarta. Komariah, 2002, Hukum Perdata , UMM Press, Malang. Komaruddin  dan  Yooke  Tjumparmah,  2000, Kamus  Istilah  Karya  Tulis  Ilmiah , Bumi  Askara, Jakarta.
Malik,  Rusdi,  2000, Penemu  Agama  Dalam  Hukum  di  Indonesia ,  Untiversitas Trisakti, Jakarta.
Mudjiono, 1992, Hukum Agraria , Liberty, Yogyakarta. Natzir,  Said,  1987, Hukum  Perusahaan  Indonesia  1  (Perorangan ),  Alumni, Bandung.
ND,  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Prasetya,  Rudi  dan  Oemar  Wongsodiwiryo,  1976, Dasar-Dasar  Hukum Persekutuan ,  Departemen  Hukum  Dagang  Fakultas  Hukum  Airlangga, Surabaya.
Rasjid,  Chatama,  2001, Tujuan  Sosial  Yayasan  dan  Kegiatan  Usaha  Bertujuan Laba , Cet. I, Citra Ditya Bakti, Bandung. Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  2009, Penelitian  Hukum  Normatif   Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soeroedjo,  Hayati,  1981, Status  Hukum  Yayasan  Dalam  Kaitannya  Dengan Penataan Badanbadan Usaha di Indonesia , Makalah, Jakarta. Sukayadi,  HMN  Kusworo,  2007, Pengelolaan  Tanah  Negara ,  STPN  Press, Yogyakarta.
Sutedi, Adrien, 2011, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta. Wargakusumah,  Hasan,  1995, Hukum  Agraria ,  P.T  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
e-ISSN : 2621-4105

## Jurnal
Rusli,  Hardijan ,  2006,  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bagaimana,  ( Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V  No. 3.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-  Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Staatsblad 1870 No. 64 Tentang Perkumpulan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

## Internet
Adjie, Habib, Menghidupkan Yayasan Mati Suri , http:// www.indonesianotarycommunity.com/menghidupkan-yayasan-mati-suri/ Alwesius, Pemindahan Hak Atas Kekayaan Yayasan, http: //alwesius.blogspot.co.id/ Dwi, Setyo, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch , https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum- tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/
Sova,  Sakhiyatu, Tiga  Nilai  Dasar  Hukum  Menurut  Gustav  Radbruch , http://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum Menurut-Gustav- Radbruch#scribd