Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung
Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Islam)
Gamal Achyar Hayatun Hasanah
Prodi Hukum Keluarga FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: hasanahaya12345@gmail.com

## Abstract
'  Iddah is  part  of  the  sharia  teaching,  the  implementation  is obliged to  the wives  who are left  by her husband, either left dead or left behind because of the divorce or Talak. In certain issues,  found the practice of the ‘Iddah that happened to  the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil. Where the implementation of the ‘iddah divorce is not executed in accordance with the provisions of the law of Islam, in  particular  there  are  two  research  questions  in  this  article, namely; the first deviation ‘iddah divorce on the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil . This research aims to know the form of irregularities ‘iddah divorce on the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil and the second review of Islamic law against ‘iddah divorce  that  is  carried  out  on the  community in  the district  of Gunung  Meriah,  District  of Aceh Singkil .  The research was conducted using a method of descriptive-analysis analysis.  The  results  showed  that  the  deviation of  ‘iddah divorce on the community in the district of Gunung Meriah,
District  of Aceh Singkil there  are  three  forms,  namely; accepting  proposing  to  marriage  from  other  people,  leaving home  without any need  and emergency,  using  fragrance and dress  up  and  the  implementation  of  divorce  '  iddah  in the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil and  about  the    provision  of ‘iddah in  Islamic  law. Islamic law through the understanding of the scholars on the evidence of  Islamic law  is  a prohibition  for women who are undergoing divorce, whether divorced or divorced to receive
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
the  banning  of  others,  out  of  the  house  without  any  urgent need, and wear fragrances and dress up.
Keywords: Perversion ‘iddah, divorce, Islamic law

## Abstrak
‘iddah merupakan bagian dari ajaran syari’at, pelaksanaannya diwajibkan atas para isteri yang ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal  mati  atau  ditinggal  karena  cerai  hidup  atau  talak. Dalam persoalan-persoalan tertentu, ditemukan praktek masa ‘iddah yang  terjadi  pada  masyarakat  di  Kecamatan  Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Dimana pelaksanaan masa ‘iddah perceraian  tidak  dijalankan  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  hukum  Islam,  Secara  khusus  ada  dua  pertanyaan penelitian  dalam  artikel  ini, pertama Penyimpangan ‘Iddah Perceraian  Pada  Masyarakat  Gunung  Meriah  Aceh  Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyimpangan ‘iddah perceraian  pada  masyarakat  Gunung Meriah  Kabupaten  Aceh  Singkil  dan kedua tinjauan  hukum Islam  terhadap ‘iddah perceraian  yang  dilaksanakan  pada masyarakat  Gunung  Meriah  Kabupaten  Aceh  Singkil. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analisis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penyimpangan ‘iddah perceraian  pada  masyarakat  Gunung Meriah  Kabupaten  Aceh  Singkil  ada  tiga  bentuk,  yaitu; menerima  pinangan  orang  lain,  keluar  rumah  tanpa  ada keperluan  dan  darurat,  memakai  wewangian  dan  berdandan serta  pelaksanaan  iddah  perceraian  pada  masyarakat  di Kecamatan  Gunung  Meriah  Kabupaten  Aceh  Singkil bertentangan  dengan  ketentuan iddah dalam  hukum  Islam. Hukum Islam  melalui pemahaman para ulama terhadap dalil hukum Islam menetapakan adanya larangan bagi wanita yang sedang menjalani iddah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati untuk menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa  ada  keperluan  yang  mendesak,  serta  memakai wewangian dan berdandan.
Kata Kunci: Penyimpangan ‘Iddah, Perceraian, Hukum Islam

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Kata ‘iddah (ٌ ةَّد ِع)  berasal  dari  bahasa  Arab,  asal  katanya ‘adda (ٌَّد َع)  artinya  menghitung,  menduga,  mengira,  tak  terhitung, membilang,  atau  menyebut  satu  persatu.  Sementara  kata ‘iddah sendiri  berarti  jumlah,  yaitu  sejumlah ‘iddah perempuan. 1 Dalam bahasa Indonesia, kata ‘iddah telah diserap dan menjadi kata baku di dalam  kamus,  namun  istilah  yang  digunakan  yaitu  idah  (dengan huruf d tidak digandakan). Kata idah sendiri memiliki dua makna, (1) pemberian untuk pengikat tali percintaan antara perempuan dan laki-laki, (2) waktu menanti yang waktu lamanya tiga kali haid bagi perempuan  yang  ditalak  atau  kematian  suami  selama  waktu  itu  ia belum  boleh  kawin. 2 Makna  yang  kedua  menjadi  fokus  dalam penelitian  ini.  Menurut  istilah,  terdapat  banyak  rumusan  yang dikemukakan oleh para ulama. Dalam hal ini, akan dikutip beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama yang representatif.
Memiliki  perbedaan  mendasar  mengenai  makna ‘iddah . Rumusan Imam al-Māwardī sebelumnya hanya menyebutkan masa menunggu setelah terjadi perpisahan. Di sini tidak disebutkan fungsi dari ‘iddah untuk mengetahui kekosongan rahim, rumusan tersebut hanya  disebutkan  berlakunya ‘iddah setelah  terjadinya  perceraian. Artinya,  masa  tunggu  untuk  semua  bentuk  perceraian  yang  telah ditetapkan adanya kewajiban ‘iddah bagi wanita. Sementara, dalam pengertian yang kedua disebutkan fungsi ‘iddah untuk mengetahui kosong  tidaknya  rahim.  Jika  ternyata  hamil,  anak  yang  dikandung berasal  dari  bekas  suami,  tujuan  lainnya  adalah  untuk  beribadah kepada  Allah,  sebab ‘iddah adalah  bagian  dari  perintah syara ’. Fungsi ‘iddah seperti  tersebut  dalam  rumusan  yang  kedua  sama seperti  pendapat  Amir  Syarifuddin.  Ia  menyatakan  fungsi ‘iddah untuk mengetahui bersihnya rahim dan untuk beribadah. 3 Pengertian
1 Achmad  Warson  Munawwir  dan  Muhammad  Fairuz, al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab , (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 903.
2 Tim  Redaksi, Kamus  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 537.
3 Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, al- Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi’ī , Juz 11, (Bairut: Dār al-Kutb al- ‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 163. Al-Māwardī merinci makna ‘iddah dari segi bahasa. ‘iddah dengan huruf ‘ain berbaris bawah ( kasrah ), yaitu mashdar dengan makna menghitung waktu ‘iddah . Semantara istilah al-‘uddah dengan huruf ‘ain berbaris

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang  lebih  luas  dikemukakan  oleh  Wahbah  al-Zuḥailī.  Ia menyatakan ‘iddah sebagai  masa  tunggu  yang  ditetapkan  oleh syara’ . ditemukan  beberapa  poin ‘iddah ,  yaitu  (1) ‘iddah terjadi  setelah terjadinya  perceraian,  (2) ‘iddah sebagai  kewajiban syara’ ,  (3) fungsinya  untuk  dapat  diketahui  bersih  tidaknya  rahim  dari kehamilan  dan  untuk  beribadah,  (4)  isteri  tidak  boleh  melakukan pernikahan dengan laki-laki  lain selama masa ‘iddah belum habis. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa ‘iddah adalah  syariat dan  perintah  wajib,  dilakukan  oleh  seorang  wanita  yang  telah diceraikan oleh suaminya (baik cerai hidup atau cerai mati) dengan tujuan  untuk  mengetahui  keadaan  rahimnya  dan  beribadah  kepada Allah,  ia  tidak  boleh  melakukan  pernikahan  dengan  laki-laki  lain termasuk menerima pinangan orang lain. 4
Kata  perceraian,  terambil  dari  kata  “cerai”.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata cerai memiliki yaitu pisah, atau putus hubungan  sebagai  suami  istri,  atau  talak.  Turunan  kata  cerai  yaitu bisa hidup, yaitu perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Bisa juga cerai mati, yaitu perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Sedangkan kata “perceraian”, berarti perpisahan,  atau  perihal  bercerai  (antara  suami  istri),  atau perpecahan. 5
Dalam  Islam,  perceraian biasa disebut dengan talak.  Istilah talak juga banyak dijumpai dalam banyak literatur. Secara bahasa, kata “talak” berasal dari kata al-iṭlāq yang berarti melepaskan dan meninggalkan.  Ketika    dikatakan,  ‘ aṭalāqu  al-asīr’ maka  berarti telah  mengurangi  ikatan  tawanan  dan  melepaskanya. 6 Sedangkan
ḍammah berarti sesuatu atau menghitung sesuatu. Adapun al-‘addah dengan huruf ‘ain berbaris fataḥ berarti jumlah orang yang melakukan ‘iddah (pelaku ‘iddah ). Jadi,  istilah  yang  tepat  dalam  konteks  ini  penelitian  ini  adalah ‘iddah dengan makna menghitung masa ‘ iddah . 4 Abī Muḥammad ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, al-Mughnī bi Syarḥ al-Kabīr , juz 9, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt), hlm. 76.
5 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar..., hlm. 57.
6 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  &  Abdul  Wahhab  Sayyid  Hawwas, Fiqh Munakahat, (terj: Abdul Majid Khon), (Cet. II, Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 225.

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menurut  istilah  adalah  terlepasnya  ikatan  pernikahan,  yaitu terlepasnya  ikatan  pernikahan  dengan  lafal-lafal  talak  dan  yang sejenisnya.  Atau  mengangkat  ikatan  pernikahan  secara  langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan. 7 Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu perpisahan antara suami dan isteri, bisa disebabkan karena kematian atau cerai hidup (talak). Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian adalah perceraian dalam arti talak.
Kata “hukum” berarti peraturan-peraturan, atau seperangkat norma  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam  suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa. 8 Adapun kata Islam  berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu  akar  kata  “ aslama-yuslimu- islaman ”,  mempunyai  arti  “berserah  diri,  tunduk  dan  patuh”.  Jadi hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan  Sunnah  Rasul  tentang  tingkah  laku  mukallaf  yang  diakui  dan diyakini  berlaku  dan  mengikat  untuk  semua  umat  yang  beragama Islam. 9
Dari  hasil  observasi  awal,  diperoleh  keterangan  bahwa terdapat  tiga  kasus  penyimpangan  pelaksanaan ‘iddah .  Bentuk- bentuk penyimpangan ‘ iddah di antaranya. 1. Pihak janda menerima khitbah dari laki-laki lain, sedangkan masa ‘ iddah -nya justru belum habis. 2. pihak janda keluar rumah. 3. serta berhias. 10
Tulisan artikel ini mencoba membahas tentang Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam). Dengan tujuan mengingat hukum islam sebagai salah satu hukum pengikat semestinya dilaksanakan.
7 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 46.
8 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam , (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5 9 Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah , (Solo: Kordova Mediatama,  2009), hlm. 216
10 Hasil  wawancara  dengan  Ibrahim,  Tengku  Imam  meunasah,  desa Gampong  Tulaan,  Kecamatan  Gunung  Meriah,  Kabupaten  Aceh  Singkil,  pada tanggal 15 Desember 2016.

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian

## Bentuk  penyimpangan  ‘iddah  perceraiana  pada  Masyarakat Gunung Meriah Kecamatan Aceh Singkil
Umum  diketahui  bahwa  masyarakat  Gunung  Meriah khususnya yang muslim telah mengetahui aspek hukum perkawinan dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengannya,  seperti  perceraian  dan kewajiban ‘iddah besrta  hukum-hukum  yang  berkaitan  lainnya. Meski  demikian,  mesih  ditemukan  beberapa  masalah  yang  belum diterapkan  dengan  benar,  bahkan  cenderung  menyalahi  ketentuan hukum Islam.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bentuk penyimpangan  perceraian  di  Kecamatan  Gunung  Meriah  Aceh Singkil.  Terdapat  dua  hal  yang  perlu  ditegaskan  di  sini,  yaitu mengenai  istilah ‘iddah perceraian  dan  gampong-gampong  yang menjadi  fokus  penelitian  ini.  istilah ‘iddah perceraian  dalam pembahasan  ini  secara  umum  berlaku  untuk  cerai  hidup  ataupun sebab kematian. Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada empat gampong,  masing-masing  yaitu  Gampong  Sanggaberu  Silulusan, Gampong  Sebatang,  Gampong  Seping  Baru,  dan  Gampong  Sianjo Anjo Merah.
Penyimpangan ‘iddah yang  ditemukan  pada  masyarakat Gunung Meriah yaitu sebanyak 6 kasus terhitung dalam kurun waktu 2014-2017.  Sebanyak  2  (dua)  kasus  penyimpangan ‘iddah karena menerima khitbah atau pinangan laki-laki lain. 2 (dua kasus) tersebut dilakukan masing-masing warga Gampong Sebatang berinisial S dan warga Gampong Seping Baru berinisial P. Menurut Amran, selaku Kechik Gampong Sebatang, S menikah pada awal tahun 2015 dan bercerai  pada  akhir  tahun  2016.  Perkawinan  dan  perceraiannya secara resmi tercatat di Mahkamah Syari’yyah Aceh Singkil. Dalam kasus  ini,  pelaku  menerima  pinangan  saat ‘iddah belum  selesai.
Namun, akad nikah S baru dilakukan setelah selesai ‘iddah . 11
Kasus  kedua  dilakukan  oleh  P.  Tidak  jauh  berbeda  dengan kasus  pertama,  bahwa  P  juga  menerima  khitbah  seorang  laki-laki sebelum  masa ‘iddah habis  dilakukan.  Kasus  ini  juga  terjadi  pada tahun  2016.  Menurut  Alimuddin,  selaku  tetangga  P  menyebutkan
11 Wawancara dengan Amran, Keuchik Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bahwa perceraian antara P dan suaminya dahulu disebabkan adanya laki-laki lain (selingkuh) yang notabene mengkhitbahnya saat masih dalam masa ‘iddah . Saat itu, khitbah tetap dilakukan dan pernikahan baru dilaksanakan setelah P menyelesaikan masa ‘iddah . 12
Selain  dua  kasus  di  atas,  bentuk  penyimpangan ‘iddah perceraian lainnya yaitu keluar rumah pada saat ‘iddah belum habis. Kasus penyimpangan ‘iddah dalam jenis ini ditemukan sebanyak 3 kasus,  masing-masing  yaitu  dua  kasus  di  Gampong  Sanggaberu Silulusan,  dan  satu  kasus  lainnya  di  Gampong  Sebatang.  Menurut keterangan  Wayu,  bahwa  dua  kasus  penyimpangan  iddah  di Gampong Gampong Sanggaberu Silulusan tersebut dilakuakn oleh C dan M, terjadi pada awal tahun 2017. Sebelum habis masa ‘iddah , keduanya  keluar  rumah  tidak  hanya  di  siang  hari,  tetapi  juga  di malam hari, dan tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya  darurat.  Menurut  Wayu,  keduanya  hanya  berkunjung  ke rumah  tetangga,  duduk  bersama  layaknya  masyarakat  lainnya. 13
Keterangan yang sama juga disebutkan oleh Nuri, bahwa C dan M yang  telah  bercerai  dengan  suami  mereka  tetap  keluar  rumah meskipun di malam hari bersama tetangga. 14
Penyimpangan  iddah  dengan  keluar  rumah  juga  dilakukan oleh  Mf,  warga  Gampong  Sebatang.  Menurut  informasi  dari Wahyuni, selaku tetangga Mf, bahwa Mf keluar rumah ada kalanya untuk memenuhi keperluan seperti membeli makanan dan ke kebun. Namun,  Mf  juga  sering  keluar  rumah  bersama  tetangga  untuk menghadiri  Pasal  Malam. 15 Demikian  juga  disebutkan  oleh  Rini, bahwa Mf sering keluar rumah mengunjungi pasal malam meskipun masa ‘iddah nya belim  habis.  Hal  ini menurutnya wajar sebab Mf
12 Wawancara  dengan  Alimuddin,  tetangga  P  warga  Gampong  Seping Baru, tanggal 13 Juni 2018.
13 Keterangan Wayu, Keuchik Gampong Sanggaberu Silulusan, tanggal 14 Juni 2018.
14 Wawancara  dengan  Nuri,  warga  Gampong  Sanggaberu  Silulusan, tanggal 14 Juni 2018.
15 Wawancara dengan Nuri, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
keluar  bukan  untuk  bertemu  laki-laki  lain,  namun  hanya  untuk menikmati hiburan yang ada di pasal malan tersebut. 16
Kasus  penyimpangan ‘iddah lainnya  yaitu  memakai wewangian  dan  bercelak  saat  masa ‘iddah belum  habis.  Kasus  ini terjadi  di  Gampong  Sianjo  Anjo  Merah  dilakukan  oleh  Sr. Berdasarkan keterangan beberapa warga, di antaranya Yuyun, Nisa, dan Rahmi, bahwa Sr bercerai karena suaminya meninggal dunia. Sr termasuk  wanita  tergolong  mampu  di  Gampong  tersebut.  Setelah suaminya meninggal dunia, ia tetap berdandan, memakai wewangian dan tindakan tersebut sama ketika suaminya masih ada. 17
Penyimpangan ‘iddah yang dilakukan oleh Sr pada dasarnya tidak  hanya  memakai  wewangian  dan  berdandan,  tetapi  keluar rumah  tanpa  ada  keperluan  dan  darurat.  Hal  ini  dipahami  dari keterangan  Marsila,  selaku  tetangga  Sr.  Dalam  keterangannya, disebutkan  bahwa  Sr  termasuk  wanita modis .  Tindakannya berdandan,  memakai  wewangin  tidak  hanya  dilakukan  setelah suaminya  meninggal  dunia,  tetapi  sebelumnya  juga  demikian.  Sr juga sering keluar rumah hingga malam hari. 18
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  bentuk penyimpangan ‘iddah pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah, khususnya di empat gampong yang telah disebutkan yaitu menerima pinangan  orang  lain,  keluar  rumah  tanpa  ada  keperluan  yang mendesak,  dan  memakai  wewangian  serta  berdandan.  Terhadap  6 kasus  tersebut  di  atas,  terjadi  dengan  sebab  beberapa  faktor. Penjelasan  khusus  mengenai  faktor  yang  melatarbelakangi penyimpangan ‘iddah pada  masyarakat  Gunung  Meriah  secara khusus disajikan dalam pembahasan di bawah ini.
16 Wawancara dengan Ririn, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.
17 Wawancara dengan Yuyun, Nisa, dan Rahmi, warga Gampong Sianjo Anjo Merah, tanggal 15 Juni 2018.
18 Wawancara  dengan  Marsila,  warga  Gampong  Sianjo  Anjo  Merah, tanggal 15 Juni 2018.

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian

## Faktor-Faktor  Penyimpangan  Masa  ‘Iddah  Perceraian  pada Masyarakat Gunung Meriah
Teori  yang  umum  diketahui  dalam  masalah  sosial  maupun hukum  yaitu  teori  kausalitas.  Dalam  teori  ini,  disebutkan  bahwa; “jika  ada  sebab  ( cause )  maka  ada  akibat  atau  efek  ( effect ). 19
Kaitannya  dengan  pembahasan  ini,  bahwa  kasus  penyimpangan masa ‘iddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah merupakan satu akibat yang memiliki faktor dan penyebab yang mendahuluinya. Beberapa bentuk penyimpangan iddah seperti telah disebutkan tidak dapat  dipisahkan  dari  sesuatu  yang  menjadi  faktor  yang menhaduluinya.
Sejauh  amatan  penulis,  bahwa  penyimpangan  iddah perceraian  setidaknya  disebabkan  oleh  dua  faktor  umum,  yaitu kurangnya  pengetahuan  tentang  hukum ‘iddah , kurangnya kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  melaksanakan  hukum- hukum  yang  berlaku  dalam  masa ‘iddah .  Masyarakat  Kecamatan Gunung Meriah pada umumnya memandang keluar rumah, memakai wewangian  dan  menerima  pinangan  orang  lain  bagi  wanita  yang sedang  menjalankan  iddah  merupakan  hal  yang  wajar.  Bahkan, praktek-praktek tersebut talah ada dan dilakukan oleh wanita yang beridah  sejak.  Dalam  hal  ini,  Amin  menyebutkan  tidak  ada  pihak yang  menegur  atau  mengingatkan  bahwa  praktik  tersebut menyimpang dari ajaran agama Islam. 20
Menurut  keterangan  beberapa  masyarakat  Kecamatan Gunung  Meriah,  mengenai  penerimaan  wanita  atas  pinangan  laki- laki  dalam  masa  iddah  dipandang  boleh  asalkan  pernikahannya ditunda  hingga  sampai  masa  idahnya  selesai.  Hal  ini  seperti disinyalir  oleh  Arman,  Mulyadi,  dan  Hakim,  bahwa  wanita  dalam masa  iddah  bisa  menerima  pinangan  orang  lain  asalkan pernikahannya  nanti  dilakukan  saat  setelah  habisnya  masa  iddah wanita  tersebut. 21 Dengan  demikian,  diketahui  bahwa  masyarakat
19 T. Dicky Hastjarjo, “Kausalitas Menurut Tradisi Donald Campbell”.
Jurnal Psikologi . Vol. 19, No. 1, (2011), hlm. 4.
20 Wawancara dengan Amin, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.
21 Wawancara  dengan  Arman,  Mulyadi,  dan  Hakim,  warga  Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Gunung  Meriah  belum  mengetahu  secara  pasti  tantng  larangan- larangan yang berlaku bagi wanita ketika menjalankan iddah.
Faktor kedua bahwa Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah cenderung  mengabaikan  hukum-hukum  yang  berlaku  dalam  masa iddah . Untuk sebagian masyarakat Kecamatan Gunung Meriah juga ada yang mengetahui secara pasti larangan bagi wanita dalam masa iddah  untuk  menerima  pinangan,  keluar  rumah,  memakai wewangian dan berdandan. Namun demikian, pengetahuan tersebut tampak diabaikan dengan bukti ditemukannya kasus penyimpangan iddah perceraian.
Hal tersebut di atas seperti disebutkan oleh Tgk. Munir, 22 dan Tgk.  Tarmizi, 23 masing-masing  selaku  Tengku  Imum  Gampong Sebatang dan Gampong Sianjo Anjo Merah. Keterangan keduanya persis sama bahwa penyimpangan iddah perceraian yang selama ini terjadi  pada  masyarakat  Kecamatan  Gunung  Meriah  di  samping bentuk ketidaktahuan hukum-hukum dalam iddah, namun ada juga masyarakat  khususnya  wanita  yang  bersangkutan  mengetahui beberapa  larangan  dalam  masa  iddah  tetapi  diabaikan  begi  saja. Masyarakat  cenderung  memandang  enteng  dan  kurangnya kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya  menjalankan  hukum- hukum yang berlaku dalam iddah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diinyatakan  bahwa kesadaran  masyarakat  sangat  penting  dalam  menerapkan  hukum- hukum  dalam  iddah.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  tersebut menjadi  faktor  terjadinya  penyimpangan  idah  dalam  realita masayarakat.  Selain  itu,  pengetahun  yang  kurang  memadai  juga menjadi pemicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan iddah.

## Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Penyimpangan  ‘Iddah  pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil
‘Iddah merupakan  satu  masa  tunggu  yang  wajib  dilakukan oleh tiap-tiap wanita yang telah diceraikan. Term ‘iddah merupakan
22 Wawancara dengan Tgk Munir, Tengku Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.
23 Wawancara  dengan  Tgk,  Tarmizi,  Tengku  Imum  Gampong  Sianjo Anjo Merah, tanggal 15 Juni 2018.

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian
satu istilah yang tidak asing dalam urusan rumah tangga. Sebab, ia bagian dari hukum-hukum perkawinan yang wajib untuk diketahui, bahkan  pelaksanaannya  merupakan  satu  kewajiban  bagi  umat muslim  khususnya  kalangan  wanita  yang  telah  dicerai  (baik  cerai hidup  maupun  cerai  mati)  oleh  suaminya.  Dalam  tinjauan  hukum Islam, seluruh ulama sepakat tentang wajibnya wanita yang bercerai untuk  melakukan ‘iddah .  Kewajiban ‘iddah tersebut  berdasarkan ketentuan  ayat-ayat  Alquran  dan  hadis  Rasulullah  Saw. 24 Sebagai satu  kewajiban,  bahkan  ulama  berijmak  dalam  masalah  ini,  maka sepentasnya  hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan ‘iddah harus dipahami secara baik.
Dalam  konteks  masyarakat,  tidak  dapat  dihindari  adanya penyelewenangan dan penyimpangan hukum sebagaimana dituturkan dalam Islam. Praktiknya kadang-kadang tidak sama persis seperti  yang  diinginkan  dalam  hukum.  Hal  ini  pada  prinsipnya berlaku untuk semua golongan dan tingkatan masyarakat, baik pihak yang  paham  mengenai  hukum-hukum ‘iddah ataupun  sama  sekali tidak  mengetahuinya.  Ketentuan ‘iddah secara  keseluruhan merupakan ketentuan pasti yang tidak dapat diubah dan bebas dari interpretasi  manusia  di  dalamnya.  Misalnya,  kewajiban  untuk menunggu selama tiga kali quru’ (haid/suci), kewajiban untuk tidak keluar rumah dalam masa ‘iddah , kewajiban untuk tidak menerima pinangan  orang  lain,  dan  kewajiban  lainnya.  Semua  hukum  yang berlaku  dalam  masa ‘iddah sama  sekali  harus  dipandang  dan dipahami sebagai bagian dari ibadah ( ta’abbud ) kepada Allah Swt. 25
Dengan  begitu,  penyimpangan  parktik ‘iddah dapat  dihidari  di tengah-tengah masyarakat.
Mengacu  pada  praktik ‘iddah yang  ada  pada  masyarakat Kecamatan  Gunung  Meriah  Aceh  Singkil,  tampak  tidak  sesuai
24 Ibn Qudāmah menyebutkan: .عامجلااوٌةنسلاٌوٌباتكلاٌةدعلاٌبوجوٌيفٌلصلاا,
“pada  asalnya  ‘iddah  merupakan  kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  Alquran, sunnah, dan berdasarkan  ijmak”.  Lihat  dalam  Ibn  Qudāmah, Mughnī  Syarḥ  al- Kabīr , Juz IX, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983), hlm. 76.
25 Imām al-Ḥabīb al-Māwardī menyebutkan ‘iddah merupakan  ibadah kepada  Allah.  kegunaannya  dalam  bentuk  melihat  keadaan  rahim  dan  menjaga nasab.  Lihat  dalam  Imām  al-Ḥabīb  al-Māwardī, al-Iqnā’  fi  al-Fiqh  al-Syāfi’ī , (Iran: Dār Ihsān, 2000), hlm. 153.

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan nilai-nilai hukum yang dibangun dalam Islam. Penyimpangan  tersebut  jelas  pada  saat ‘iddah seharusnya  wanita tidak menerima pinangan orang lain, tidak memakai wewangian dan celak. 26 Satu  sisi,  adanya  larangan  menerima  khitah  bagi  wanita yang sedang ‘iddah , di  sisi lain seorang laki-laki juga diharamkan menikahi  atau  mengkhitbah  wanita  dengan  terang-terangan.  Imām al-Ghazālī menyatakan laki-laki yang meminang wanita dalam masa iddah secara terang-terangan diharamkan. 27 Dalil  larangan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 235, di mana laki-laki  tidak  dibernarkan  untuk  menikahi  wanita  sebelum  masa iddahnya habis:
Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran  atau  kamu  menyembunyikan  (keinginan  mengawini mereka)  dalam  hatimu.  Allah  mengetahui  bahwa  kamu  akan menyebut-nyebut  mereka,  dalam  pada  itu  janganlah  kamu mengadakan  janji  kawin  dengan  mereka  secara  rahasia,  kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah  kamu  berazam  (bertetap  hati)  untuk  beraqad  nikah, sebelum  habis  'iddahnya.  Dan  ketahuilah  bahwasanya  Allah mengetahui  apa  yang  ada  dalam  hatimu;  maka  takutlah  kepada- Nya,  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 235).
Mengacu  pada  penjelasan  dan  makna  ayat  di  atas, menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya harus mengetahui batasan-batasan  hukum  yang  dibolehkan  dan  dilarang  oleh  Islam terkait  dengan  masa ‘iddah .  Hukum  pada  dasarnya  tida menempatkan seorang perempuan pada posisi yang tersudutkan dan inferior.  Artinya,  Islam  memang  melarang  wanita  yang  beridah untuk menerima pinangan, namun di lain tempat Allah juga sangat mengecam  laki-laki  yang  meminang  wanita  yang  beridah.  Hal  ini
26 Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, I’lam  al-Muwaqi’in ,  ed.  In, Panduan Hukum Islam , (terj: Asep Saefullah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 857.
27 Imām al-Ghazālī, al-Wasīṭ fī al-Mażhab , (Kairo: Dār al-Salām. 1997), hlm.  39:  Lihat  juga  dalam  Muḥammad  Abū  Zahrah, al-Aḥwāl  al-Syakhṣiyyah , (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1950), hlm. 383.

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian
memberi  pemahaman  bahwa  dalam  tataran  masyarakat,  hukum ‘iddah tidak  semata  beban  hukum  yang  wajib  diketahui  dan dilaksanakan  oleh  wanita,  tetapi  jauh  dari  itu  laki-laki  juga  wajib untuk mengetahui batasan-batasan hukum dalam ‘iddah .
Terkait  dengan  hukum  keluar  rumah  bagi  wanita  yang beridah,  memang  masih  ditemukan  adanya  beda  pendapat  di kalangan  ulama.  Namun,  titik  temu  yang  dapat  dipahami  dari pendapat  ulama  adalah  wanita  dalam  masa ‘iddah tidak diperkenankan keluar rumah tanpa ada kepentingan yang mendesak, atau  untuk  memenuhi  kebutuhan.  Dalam  konteks  masyarakat  di Kecamatan Gunung Meriah, beberapa kasus penyimpangan ‘iddah terjadi  justru  tidak  dalam  kondisi  darurat  dan  tanpa  ada  keperluan mendasak. Hal ini didukung oleh kondisi masyarakat setempat yang memandang  perilaku  tersebut  merupakan  hal  biasa  dan  dalam kondisi yang wajar. Untuk itu, penyimpangan-penyimpangan ‘iddah dalam konteks ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dua sisi sekaligus,  yaitu  kesalahan  dari  wanita  yang  beridah  dan  adanya anggapan  masyarakat  tentang  keluar  rumah  merupakan  hal  yang biasa, meskipun tidak ada keperluan yang mendesak.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan  ke  dalam  dua  poin  umum  dengan  mengacu  pada rumusan masalah, yaitu:
1. Penyimpangan ‘iddah perceraian  pada  masyarakat  Gunung Meriah  Kabupaten  Aceh  Singkil  ada  tiga  bentuk,  yaitu menerima  pinangan  orang  lain,  keluar  rumah  tanpa  ada keperluan  dan  darurat,  serta  memakai  wewangian  dan berdandan.
2. Pelaksanaan iddah perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertentang dengan ketentuan iddah dalam hukum Islam. Hukum Islam melalui pemahaman  para  ulama  terhadap  dalil  hukum  Islam menetapakan  adanya  larangan  bagi  wanita  yang  sedang menjalani  iddah  perceraian,  baik  cerai  hidup  maupun  cerai mati  untuk  menerima  pinangan  orang  lain,  keluar  rumah tanpa  ada  keperluan  yang  mendesak,  serta  memakai wewangian dan berdandan.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyid Hawwas,
Fiqh  Munakahat, terj:  Abdul  Majid  Khon,  Cet.  II,  Jakarta: Amzah, 2011. Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, al-Wajīz  fī  Aḥkām  al-Usrah  al- Islāmiyyah , ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia,
2005.
Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī,
al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi’ī , Juz 11, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 1994.
Abī  Muḥammad  ‘Abdillāh  bin  Aḥmad  bin  Muḥammad  bin Qudāmah, al-Mughnī  bi  Syarḥ  al-Kabīr , juz 9, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.
Abu  Ammar&  Abu  Fatiah  Adnani, Mizanul  Muslim,  Barometer Menuju Muslim Kaffah , Solo: Kordova Mediatama,  2009.
Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi, Minhajul  Muslim, ed.  In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim, terj: Ikhwanuddin Abdullah  &  Taufiq  Aulia  Rahman,  Jakarta:  Ummul  Qura, 2014.
Aḥmad  Zain  al-Dīn  bin  ‘Abd  al-Azīz  al-Ma’barī  al-Malībārī  al- Fannānī, Fatḥ  al-Mu’īn  bi  Syarḥ  Qurrah  al-‘Ain  bi Muhimmāt al-Dīn , Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indoensia: Antara Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  cet.  3,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam , Malang: UIN-Malang Press,
2007.
Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, Banda
Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, I’lam  al-Muwaqi’in ,  ed.  In, Panduan Hukum Islam , terj: Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam,
2000.

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ibn Qudāmah, Mughnī Syarḥ al-Kabīr , Juz IX, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983. Ibnu Majah al-Qazwini, Ṣaḥīh Sunan Ibn Mājah , ta’lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani, juz 1, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li Naṣir wa al-Tazī’, 1997.
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lām al-Muwāqi’īn ‘an Rabb al-Ālamīn , ed. In, Panduan Hukum Islam , terj: Asep Saefullah FM dan Kamaluddin  Sa’diatulharamain,  Jakarta:  Pustaka  Azzam, 2000.
Imām al-Ghazālī, al-Wasīṭ fī al-Mażhab , Kairo: Dār al-Salām. 1997. Imām  al-Ḥabīb  al-Māwardī, al-Ḥāwī  al-Kabīr  fī  Fiqh  Mażhab  al- Imām  al-Syāfi’ī ,  Juz  XI,  Bairut:  Dār  al-Kutb  al-‘Ilmiyyah,
1994.
Imām al-Ḥabīb al-Māwardī, al-Iqnā’ fi al-Fiqh al-Syāfi’ī , Iran: Dār
Ihsān, 2000.
Imām  al-Ḥāfiẓ  Abī  ‘Abdillāh  Muḥammad  bin  Ismā’īl  al-Bukhārī,
Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī ,  Riyadh:  Bait  al-Afkār  al-Dauliyyah
Linnasyr, 1998.
Imām  al-Ḥāfiẓ  Abū  al-Ḥusain  Muslim  al-Ḥajjaj  al-Qusairī  al-
Nisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim , Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah,
1998.
Imām al-Qāḍī Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin  Aḥmad  ibn  Rusyd  al-Qurṭubī, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid , Bairut: Dār Ibn Jauzī, 1995.
Imam Syafi’i, al-Umm, Jilid 8, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
M.  Sayyid  ahmad  al-Musayyar, Akhlāq  al-Usrah  al-Muslimah Buhūś  wa  Fatāwā ,  ed.  In, Fiqih  Cinta  Kasih  Rahasia
Kebahagiaan Rumah Tangga, terj: Habiburrahman, cet. 12,
Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah , Bairut: Dār al- Fikr al-‘Arabī, 1950. Muhammad  Jawad  Mughniyah, Al-Fiqh  ‘alā  al-Mazāhib  al- Khamsah, ed. In, Fiqih Lima Mazhab; Ja’fari, Hanafi Maliki, Syafi’i,  Hanbali, terj:  Masykur,  dkk,  cet.  XVIII,  Jakarta:
Lentera, 2006.
Muhammad Utsman al-Khasyt, Fiqh al-Nisā’; fi Dhauil mażāhib al- Arba’ah  wal  Ijtihādāti  al-Fiqhiyyah  al-Mu’āşirah, ed.  In,

## Penyimpangan ‘Iddah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab , terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj, Jakarta: Kunci Iman, 2014. Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah , ed. In, Fiqih Sunah , terj: Asep Sobari, dkk, cet. V, jilid 2, Jakarta: al-I’tishom, 2013.
Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2005.
Syaikh  Hasan  Ayyub, Fiqh  al-Usrah  al-Muslimah ,  ed.  In, Fikih Keluarga, Abdul Ghofar, cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
T. Dicky Hastjarjo, “Kausalitas Menurut Tradisi Donald Campbell”. Jurnal Psikologi . Vol. 19, No. 1, 2011.
Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh , Juz 7, Suriyah: Dār al-Fikr, 1985.