InFestasi Vol. 16 No. 2 Desember 2020 Hal. 135-147

## Kebijakan dan Implementasi Strategi Anti- Fraud
pada Bank Umum
Policy and Implementation of Anti-Fraud Strategy in a Commercial Bank
Fransiska Tarasita Asmara 1 Akhmad Riduwan 2 Maswar Putra Priyadi 3
1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History: Received 02 September 2020
Revised 04 December 2020 Publish 24 December 2020

## Keywords:
Anti-fraud strategy, commercial bank, integrated fraud management.
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.8469

## A B S T R A C T
This study aims to explore and analyze policies and implementation of anti- fraud strategies at PT Bank X Indonesi. The object of this study is the Inte- grated Fraud Management Division. This research  was  conducted using a case study qualitative research method and using  data analysis  techniques Miles  and  Huberman.  The  data  collection  techniques  in  this  study  were participant observation, in-depth interview and documentation. Selection of sources is carried out by purposive sampling method, in which sources are selected  with  specific  considerations  and  goals.  The  results  show  that  the policy and implementation of the Anti-Fraud strategy have been implement- ed in accordance with Bank Indonesia Circular No.13 / 28 / DPNP dated 9 December 2011 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks, but there are still deficiencies caused by constraints in its implementation. namely the lack of awareness of employees to report all indications of fraud, very minimal employee rotation, frequent information about surprise audits that cannot be kept confidential, and the recruitment pattern adopted by PT Bank X Indonesia does not include material on fraud awareness.

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk  mengeksplorasi dan  menganalisis  kebijakan dan  implementasi  strategi  anti-fraud  pada  PT  Bank  X  Indonesi  Objek penelitian  yakni  Divisi  Integrated  Fraud  Management.  Penelitian dilaksanakan melalui  metode kualitatif  dengan pendekatan  studi kasus dan menggunakan teknik analisis triangulasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  adalah  observasi  berperan  serta  (participant  observation), wawancara  mendalam  (in  depth  interview)  dan  dokumentasi.  Penentuan informan  dilakukan  dengan  metode  purposive  sampling,  yang  mana informan  dipilih  dengan  pertimbangan  dan  tujuan  tertentu.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  dan  implementasi  strategi  Anti- Fraud  Sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia No.13/28/DPNP  tanggal  9  Desember  2011  tentang  Penerapan  Strategi Anti-Fraud  bagi  Bank  Umum,  namun  masih  terdapat  kekurangan  yang disebabkan oleh kendala dalam implementasinya yaitu kurangnya kesadaran pegawai untuk melaporkan semua indikasi kecurangan, rotasi pegawai yang sangat minim, seringnya informasi akan adanya surprise audit tidak dapat dirahasiakan, serta pola rekruitmen yang diterapkan oleh PT Bank X Indo- nesia tidak menyertakan materi tentang kesadaran fraud.

## 1. PENDAHULUAN
Pada bulan Agustus 2020, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang merupakan organisasi terbesar anti- fraud di level global , merilis Report to the Nations (RTTN) yang mencatat adanya 2.504 kasus fraud dari 125 negara dengan median loss USD 8,300 per bulan dan terhitung ada 29 kasus fraud di Indone- sia. Melalui report tersebut kasus fraud asset misapropriation paling banyak diantara corruption dan financial
* Corresponding author: siska.stiesia@gmail.com
statement fraud yaitu 80% namun dengan nominal median loss yang paling minim yaitu $ 180,000. Organ- isasi yang paling banyak melakukan fraud adalah private company dengan perusahaan manufaktur pada peringkat pertama kemudian disusul  dengan  usaha  perbankan  (ACFE, 2018).  Beberapa  fenomena fraud yang terjadi di dunia seperti kasus Enron, Health South Corporation, Tyco, Worldcom, Bank of Credit and Commerce International , telah menjadi skandal akuntansi yang berdampak besar dalam kerugian keuangan maupun  reputasi  perusahaan.  Kecurangan  dalam  laporan  keuangan  tentunya  berdampak  terhadap penyajian informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak reliabel. Padahal, hal terse- but memiliki dampak terhadap proses pengambilan keputusan pihak internal dan eksternal perusahaan yang kemudian memicu adanya pihak yang merasa dirugikan (Annisya et al ., 2016). Di Indonesia hampir semua lembaga keuangan seperti perbankan pernah mengalami fraud baik yang  dari  pihak  eksternal  maupun  dari  internal  perusahaan  itu  sendiri.  Dampak  yang  harus  dihadapi atas tindakan fraud dimulai dari turunnya image sebuah bank yang tersebar luas kemudian menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atau khususnya nasabah hingga terjadi peralihan dana nasabah terse- but ke bank lain. Selain merugikan pihak bank baik dalam hal material, resiko akan penurunan citra bank pasti terjadi pasca tindakan fraud . Terkait hal yang tidak diinginkan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi khususnya perbankan, maka perlu adanya tata kelola yang mampu menangani kasus f raud atau tindakan  kecurangan-kecurangan  lainnya  (Novita,  2019). P enelitian  Ciptaningsih  (2012)  menarik  kes- impulan bahwa untuk menghindari adanya fraud tidak hanya dengan mengeluarkan aturan tetapi juga dengan adanya pengendalian internal dan eksternal yang baik. Selanjutnya pada tahun 2015, Rihmansyah melakukan  penelitian  dengan  hasil  penemuan  bahwa  pilar-pilar  pencegahan  tindakan  kecurangan  per- bankan dimulai dari sisi sumber daya manusianya sebagai diri sendiri terlebih dahulu. Pada tahun 2018, Dinata et  al. melakukan  penelitian  mengenai fraud pada  salah  satu BUMN dengan  pendekatan  budaya yang  menghasilkan  bahwa  kultur  yang  mendorong  kemunculan fraud pada  dasarnya  berada  di  aspek SDM.  Penelitian  terbaru  yakni  dari  Novita  (2019)  menjelaskan  bahwa  implementasi  strategi  anti- fraud terbukti berhasil dalam meningkatkan fraud awareness di lingkungan pegawai BNI Kantor Cabang Graha Pangeran Surabaya.
Berdasarkan  Laporan  Pelaksanaan  Tata  Kelola  Terintegrasi,  PT  Bank  X  Indonesia  pernah  men- galami kenaikan kejadian fraud di tahun 2017, dari 3 kejadian di tahun 2016 menjadi 10 kejadian kemudian menurun pada tahun 2018 sejumlah 8 kejadian, PT. Bank X Indonesia terus berusaha memperbaiki celah seseorang bisa bertindak fraud . Beberapa kasus fraud yang pernah dialami PT Bank X Indonesia antara lain pada  tahun  2011  seorang marketing PT  Bank  X  Indonesia  di  Surabaya  menggelapkan  deposito  debitur senilai  Rp  21  miliar  dengan  memalsukan  tanda  tangan  pada  slip  setoran,  penarikan,  untuk  membuka rekening deposito (Rohman, 2014), lalu pada tahun 2017 kelompok penyidik Kepolisian Resor Kota Sura- karta telah menaikkan status tiga karyawan PT Bank X Indonesia di Jalan Urip Soemoharjo, Jebres, Solo yang  awalnya  saksi  kemudian  menjadi  tersangka  dalam  tindak  pidana  khusus  dugaan  kejahatan  per- bankan  yang  menimbulkan  kerugian  sekitar  Rp  21,6 miliar  yaitu  meloloskan  pencairan  uang  tabungan milik nasabah (Suryanto, 2017). Dengan berbagai kasus fraud yang dialami PT Bank X Indonesia, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana penerapan strategi anti- fraud khususnya pada PT Bank X Indone- sia sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desem- ber 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti- Fraud bagi Bank Umum serta kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh PT Bank X Indonesia dalam rangka meminimalkan kasus fraud dengan dasar tingginga kasus fraud di Indonesia . Penelitian ini akan fokus pada efektifitas penerapan strategi kasus fraud yang dialami  oleh  PT  Bank  X  Indonesia  sesuai  dengan  Surat  Edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia No.13/28/DPNP  tanggal  9  Desember  2011  mengenai  Penerapan  Strategi  Anti-Fraud  bagi  Bank  Umum serta kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh PT Bank X Indonesia dalam rangka meminimalkan kasus fraud.

## 2. TELAAH LITERATUR
Fraud adalah  sebuah  seni  dalam  mendapatkan  keuntungan  melalui  kecurangan  atau  penipuan (Jones  dan  Bates,  1990). Fraud memiliki  variasi  yang  terdiri  dari  jenis,  ukuran,  dan  kompleksitasnya  di berbagai konteks yang berbeda. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud didefinisi- kan sebagai tindakan penipuan. atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau  pihak  lain.  Menurut  ACFE, kecurangan merupakan  segala  sesuatu  yang  secara  lihai  dapat
digunakan  untuk  mendapat  keuntungan  dengan  cara  menutupi  kebenaran,  tipu  daya,  kelicikan  atau mengelabui,  dan  cara  yang  tidak  jujur  lainnya  (Indarti,  2019).  Lanham, et  al .,  (1987)  dalam  Suhartono (2016) mengungkapkan fraud mampu memicu kerugian secara signifikan baik di lingkup komunitas, or- ganisasi, atau individu. Konsekuensi yang berpeluang muncul dari fraud di lingkup organisasi dapat ber- sifat strategis, legal, finansial atau operasional. Oleh sebab itu, hal ini menjadi isu penting bagi organisasi. Menurut Kimani dalam Rihmansyah (2015), klasifikasi fraud ada 2 macam. Pertama, internal fraud yakni berupa kecurangan dalam lembaga yang terjadi oleh karyawan dan manajer, baik secara individu, kelompok, atau kolusi dengan eksternal organisasi. Data secara kuantitatif dari World Bank menyebutkan bahwa tingkat frekuensi fraud dalam internal lembaga meningkat signifikan dan telah berdampak pada timbulnya  kerugian  signifikan  bagi  bank.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  karyawan  atau  manajer bertindak  tidak fair melalui  adanya  upaya  merubah  sistem  dan/atau  berkolusi dengan  pihak  eksternal dalam menjalankan aktivitas penipuan di internal bank. Unit kecurangan Bank Dunia juga menyebutkan bahwa  kecurangan  manajemen  pada  dasarnya  jarang  terjadi,  tetapi  kemudian  menjadikan  kerugian keuangan  terbesar.  Kecurangan  dalam  proses  manajemen  sangat  sulit  terdeteksi  karena  secara  umum manajer  mempunyai  akses  dalam  mayoritas  informasi,  data  dan  sistem  serta  memiliki power untuk menjadikan bias terkait aktivitasnya serta mengetahui bahwa keputusan manajer sangat mungkin untuk menjadi kerahasiaan. Manajer juga berwenang mengintimidasi pegawai pemula untuk bertindak curang atas  nama  mereka.  Riset  membuktikan  bahwa  adanya  kecurangan  dalam  organisasi  dilaksanakan  oleh karyawan dan  manajemen  yang  kemudian  berkontribusi  terhadap  50-80%  kecurangan  di  dalam  organ- isasi, dan; kedua, external fraud yakni kecurangan eksternal yang dilaksanakan oleh pihak ketiga organ- isasi  seperti supplier ,  kompetitor,  mitra  atau  pelanggan  (nasabah).  Pelanggar  lain  juga  termasuk  calon nasabah,  pemerintah,  atau  organisasi  kriminal.  Kecurangan  eksternal  terjadi  oleh  orang-orang  di  luar organisasi,  yang  mana  pelaku  mampu  menjalin  kerjasama  secara  leluasa  atau  berkolusi  dengan  staf dalam tindak penipuan terhadap perbankan.
Teori fraud  triangle adalah  bentuk  gagasan  seputar  faktor  pendorong  munculnya fraud yang dinyatakan Donald Cressey pada tahun 1953. Cressey dalam Rihmansyah (2015) menjelaskan bahwa se- tiap  tindakan fraud yang  dilaksanakan  setiap  individu  memiliki  3  faktor  pendorong  terjadinya kecurangan. Cressey (1953) menjelaskan dalam risetnya bahwa riset dilaksanakan melalui proses interview dari 250 pelaku kriminal selama 5 bulan yang hasilnya menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, dan ra- sionalisasi menjadi penyebab terjadinya tiga faktor penyebab suatu kecurangan.
Menurut  Rihmansyah  (2015), whistleblowing melingkupi whistleblowing dari  dalam  atau  luar organisasi. Internal whistleblowing muncul ketika pegawai  yang tahu akan kecurangan dalam organisasi kemudian melaporkan kecurangan pada atasan. Eksternal whistleblowing terjadi ketika pegawai yang tahu akan  kecurangan  dalam  organisasi  kemudian  menunjukkan  kecurangan  tersebut  pada  mengingat kecurangan tersebut berdampak pada kerugian masyarakat. Internal whistleblowing system yang baik ber- fungsi mendeteksi tindakan fraud secara tepat waktu, sehingga memungkinkan untuk perusahaan mem- perbaiki  kesalahan  yang  terjadi  dan  mampu  menekan  biaya  yang  dibebankan  atas fraud yang  terjadi. Whistleblowing adalah salah satu kontrol yang berhubungan dengan kontrol manajemen. Dengan adanya whistleblowing system , diharapkan kontrol manajemen dapat berjalan optimal dan dapat mencapai tujuan perusahaan.  Dalam  mendukung  adanya whistleblowing  system ,  observasi  dan surveillance  system (pengawasan) dapat menjadi pendukung adanya whistleblowing system . Whistleblowing bagi sebagian ma- najer akan dianggap sebagai ancaman, namun pada era globalisasi, manajer harus melihat dari sisi lain bahwa jika pegawai mengungkap fakta akan menjadi sumber yang berharga bagi manajemen.
Dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia, Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011, Perihal Penerapan Strategi Anti- Fraud Bagi Bank Umum, mencakup kegiatan bank secara konvensional maupun  dengan  prinsip  syariah.  Dalam  melaksanakan  proses  pengendalian fraud, maka  penerapan strategi anti- fraud adalah sebuah wujud kebijakan untuk mengendalikan fraud , memperkuat pengendalian intern bank, meningkatkan pencegahan serta pendeteksian fraud dan proses investigasi agar dapat men- jadi budaya anti- fraud dalam seluruh  aspek organisasi baik oleh manajemen/ “ tone at the top ” maupun oleh  karyawan.  Hal  itu  tentu  saja  dikarenakan  sebelum  dikeluarkannya  peraturan  penerapan  strategi anti- fraud , bank sudah menerapkan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern, dan Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, namun untuk menjadi prioritas dalam organisasi, maka diperlukan penerapan strategi anti- fraud .  Selain  itu,  dalam  proses  mengendalikan  risiko  terjadinya fraud ,  bank  diwajibkan  untuk menetapkan Manajemen Risiko, hal ini dilakukan agar memperkuat proses pengendalian risiko fraud .
Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya fraud, bank wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  11/25/PBI/2009  tentang  Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut: melakukan penerapan manajemen risiko secara umum, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian fraud. Keberhasilan pen- erapan  strategi  anti- fraud secara  menyeluruh  sangat  tergantung  pada  arah  dan  semangat  dari  Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan bu- daya  dan  kepedulian  anti- fraud pada  seluruh  jajaran  organisasi  Bank.  Dalam  meningkatkan  efektifitas penerapan strategi anti- fraud , bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penera- pan strategi anti- fraud dalam  organisasi  bank.  Pembentukan  unit  atau  fungsi  ini  harus  disertai  dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur  Utama  serta  memiliki  hubungan  komunikasi  dan  pelaporan  secara  langsung  kepada  Dewan Komisaris.
Pengendalian dan pemantauan fraud merupakan salah satu  aspek  penting sistem  pengendalian intern  bank  dalam  mendukung  efektivitas  penerapan  strategi  anti- fraud. Pemantauan fraud perlu dilengkapi  dengan  sistem  informasi  yang  memadai sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko ter- jadinya fraud pada bank.  Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti- Fraud. Bagi Bank  Umum Pedoman penerapan strategi anti- fraud dalam  ketentuan  ini mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian fraud melalui upaya-upaya  yang  tidak  hanya  ditujukan  untuk  pencegahan  namun  juga  untuk  mendeteksi  dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud.
Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya berbagai kasus fraud yang terjadi pada lembaga perbankan yang berakibat turunnya image sebuah bank kemudian menyebabkan hilangnya ke- percayaan masyarakat atau khususnya nasabah hingga terjadi peralihan dana nasabah tersebut ke bank lain. Selain merugikan pihak bank baik dalam hal material, resiko akan penurunan citra bank pasti terjadi pasca  tindakan fraud .  Terkait  hal  yang  tidak  diinginkan  tersebut  berlangsung dalam sebuah organisasi khususnya perbankan, maka perlu adanya tata kelola yang mampu menangani kasus fraud atau tindakan kecurangan-kecurangan lainnya Dengan banyaknya kasus fraud perbankan maka Bank Indonesia menge- luarkan Surat Edaran No. 13/ 28 /DPNP tahun 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti- Fraud bagi Bank Umum. Sesuai dengan SE tersebut, Strategi Anti- Fraud bagi bank umum disokong oleh 4 (empat) pilar, yaitu  pencegahan,  deteksi,  investigasi,  pelaporan  dan  sanksi,  serta  pemantauan,  evaluasi  dan  tindak lanjut sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank-bank umum dalam hal ini harus memiliki kebijakan anti- fraud yang efektif

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Metode penelitian  kualitatif  sering  disebut  metode  penelitian  naturalistik  karena  penelitiannya  dilakukan  pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, penelitian diara- hkan untuk memahami makna, menemukan hipotesis, dan mengkonstruksi fenomena. Penelitian ini ber- tujuan  untuk  memahami  masalah,  untuk  memastikan  kebenaran  data, memahami  makna di  balik  data yang tampak, memahami perasaan orang, mengkonstruksi fenomena, untuk mengembangkan teori, serta untuk memahami proses kegiatan dan interaksi sosial dalam konteks kasus fraud di PT Bank X Indonesia. Penelitian kualitatif merupakan payung dari semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah (Sugiyono, 2018).
Situs  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  PT  Bank  X  Indonesia.  Sedangkan  in- forman  dalam  peneltian  ini  adalah  manajer  divisi integrated  fraud  management dan  divisi operational risk management .  Alasan  pemeilihan  informan  tersebut  yakni  adanya  keyakinan  adanya  kekuatan  data  dan informasi  lapangan  yang  diperoleh.  Teknik pengumpulan data melalui observasi berperan serta (partici- pant  observation), wawancara  mendalam (in  depth  interview) dan  dokumentasi.  Kriteria  informan  dalam penelitian ini adalah yang telah bekerja minimal 5 (lima) tahun, menjabat sebagai manajer, bekerja di Di- visi Integrated Fraud Management dan Divisi Operational Risk management. Teknik analisis data dalam penelitian  ini  fokus  pada data  reduction , data  display ,  dan conclusion  drawing/verification dengan menggunakan SE BI sebagai salah satu alat analisis perbandingan utama.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam rangka untuk memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk  meminimalisir kasus fraud, serta merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia No 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal  Penerapan  Strategi  Anti- Fraud pada  Bank  Umum  dan  POJK  No  18/POJK.03/2016  tanggal  16 Maret 2016 serta SEOJK No 34/SEOJK.03/2016 terkait Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maka Bank X Indonesia menetapkan Surat Keputusan Direksi PT Bank X Indonesia No. 19/SKDIR/0028 tentang Kebijakan Anti- Fraud PT Bank  X Indonesia yang telah diperbarui dengan versi 3.0 seperti yang dijelaskan oleh Integrated Fraud Management manager sebagai berikut : “Bank  X  punya  kebijakan  yang  mengatur  tentang fraud yang  tercantum  di  SKDIR  No. 19/SKDIR/028, sesuai dengan arahan Bank Indonesia juga kalo semua bank wajib punya kebijakan yang khusus mengatur hal tersebut,  karena  kami  kan  harus  punya  pedoman juga terutama dalam hal pengendalian risiko. Jadi mbak, setelah BI mengeluarkan surat edaran  tentang  kebijakan  anti- fraud itu,  kami  yang  pada saat  itu masih dibawah  Divisi Manajemen Risiko  menyusun  Kebijakan  Anti- Fraud versi  1  bulan  Mei  2012,  kemudian Maret 2017 diperbaharui dengan versi 2.0 kemudian yang terbaru 3.0 yang berlaku sampai sekarang”.
Kebijakan ini diperuntukkan apabila terdapat penyimpangan atau dugaan penyimpangan yang memiliki indikasi fraud yang melibatkan semua karyawan serta konsultan, nasabah, vendor, kontraktor, agen luar yang melakukan bisnis dengan karyawan lembaga tersebut dan/atau pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dengan bank. Sesuai dengan penjelasan IFM manager sebagai berikut:
“Kebijakan anti- fraud ini dibuat agar kami punya pedoman dan regulasi yang mengatur kalo ada  penyimpangan-penyimpangan  yang  melibatkan  seluruh  elemen  menyangkut kegiatan  bisnis  dengan  Bank  X, jadi  kalo  ada regulasi  yang  tepat kan kami  lancar juga prosesnya”.
Ruang  lingkup  dari  kebijakan  ini  meliputi  semua  kejadian fraud yang  dilakukan,  dicoba,  atau diduga dilakukan oleh karyawan X ( fraud internal ) atau bukan oleh karyawan X ( fraud eksternal ) terhadap Bank X. Keterangan IFM manager sebagai berikut :
“Kebijakan  ini  ruang  lingkupnya fraud  internal dan eksternal, jadi  semua  tindakan penyimpangan  yang  dilakukan  baik  orang  dalam  maupun  vendor,  konsultan  dan  lain sebagainya yang menyangkut kegiatan bisnis X temasuk di dalamnya”.
Dari adanya kasus fraud internal yang terjadi di PT Bank X Indonesia mengalami penurunan un- tuk kasus yang dilakukan oleh pegawai tetap,  sedangkan yang dilakukan pegawai tidak tetap dan tenaga kerja alih daya mengalami kenaikan. Kurangnya kesadaran (fraud awareness) yang dimiliki oleh pegawai tidak tetap dapat terjadi dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab untuk turut serta memiliki komit- men dan secara berkesinambungan menjaga tingkat integritas yang tinggi. Pelatihan tentang fraud aware- ness dan cuti block leave (minimal 5 hari) hanya berlaku untuk pegawai tetap sehingga kesadaran akan ba- haya  kerugian fraud belum  sepenuhnya  dipraktekkan.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  manager  divisi Integrated Fraud Management : “Pelatihan e-learning  seperti  fraud  awareness,  operational  risk  management, anti-money laun- dry, sementara ini hanya untuk pegawai tetap,  karena kan kalau  input  user  pakai  NIK (nomor induk karyawan), untuk pegawai tidak tetap kan belum punya . Lalu untuk block leave juga masih pegawai tetap aja yang wajib.”
Sedangkan untuk pegawai tetap masih terjadi kasus fraud tetapi mengalami penurunan. Dalam melakukan  perjalanan  dinas atau  pelatihan  ke  luar  kota, semua  proses  mulai  dari  menghubungi  pihak ketiga, pembelian tiket pesawat, hingga booking hotel dilakukan oleh pihak Human Resources . Keterangan dari IFM manager sebagai berikut :
“Semua pengadaan inventaris kantor baik itu komputer, kursi, lemari dll dilakukan ter- pusat mbak, dari Support System pusat yang melakukan pengiriman barang dari supplier. Ya itu juga salah satu cara untuk mencegah adanya kesempatan fraud sih ”.
PT Bank X Indonesia pernah mengalami salah satu tindakan merugikan bank yang mengindikasi fraud eksternal yaitu adanya pemberian data palsu yang diberikan oleh nasabah dalam salah satu transaksi kredit, setelah beberapa bulan kredit tersebut berjalan, fasilitas kredit tersebut mengalami non perfoming loan. Menurut keterangan IFM manager sebagai berikut :
“Ada itu pernah kami kejadian, ngajuin kredit KTP palsu yang dikasih, habis gitu baru
angsuran  kedua  udah macet, makanya sekarang kita pake cek data  Dukcapil, buat  kes- esuaian KTP yang dikasih ke kami. Kalo yang skimming sih ada tapi di ATM bersama, ka- mi gak bisa kontrol kan kalo ATM bersama gitu ”. Dalam  kasus skimming yang  dihadapi  oleh  beberapa  bank,  PT  Bank  X  Indonesia  juga  menjadi korban, skimming ini dipasang bukan di ATM PT Bank X Indonesia namun ketika nasabah PT Bank X In- donesia melakukan transaksi menggunakan ATM Bersama pada ATM Bank lain.
Dalam kebijakan tersebut, istilah fraud mengacu kepada suatu tindakan yang memiliki unsur un- tuk  menipu  atau menyembunyikan  fakta, fraud tidak terbatas  pada  keuntungan  moneter  atau  material. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti- Fraud pada Bank Umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Fraud adalah: "Tinda- kan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipu- lasi Bank, nasabah atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga  mengakibatkan  Bank,  nasabah,  atau  pihak  lain  menderita  kerugian  dan/atau  pelaku Fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung" Sesuai dengan keterangan  IFM manager sebagai berikut :
“Isi dari kebijakan ini yang pertama mengenai batasan definisi fraud , kami merujuk lang- sung  dari  SE  BI  yang  mendefinisikan fraud sebagai tindakan  penyimpangan  atau  pem- biaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank dan selanjutnya seperti yang tertulis d SE tersebut, kami kutip langsung pada kebijakan ini agar sesuai”.
Definisi fraud yang disampaikan di kebijakan ini akan tetap berlaku dan saling melengkapi, terma- suk apabila ada definisi fraud yang berasal dari sumber lain, dapat diberlakukan sepanjang tidak berten- tangan dengan definisi yang tertera di kebijakan ini. Beliau menambahkan :
“Arti fraud itu kan luas banget yah, jadi kebijakan ini tetap berlaku dan saling melengka- pi seandainya ada arti lain dari fraud sepanjang gak bertentangan sama kebijakan yang uda ditetapkan ini”.
Program-program IFM didesain untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko- risiko fraud yang sejalan dengan 5 pilar Kerangka Kerja Manajemen Risiko Fraud (FRM Framework) yaitu Pencegahan, De- teksi, Respon, Tindaklanjut, dan Pelaporan. Sesuai dengan keterangan IFM manager sebagai berikut:
“Kerangka kerja kami ini merujuk pada tiga hal penyebab fraud, mungkin sesuai sama teori di perkuliahan ya , yaitu kesempatan, tekanan dan rasionalisasi. Ada ga kesempatan di  perusahaan  ini  sebagai  celah  untuk  berbuat fraud , juga  tekanan  dari dalam  maupun luar individu yang lakuin fraud , juga pembenaran, kadang kan kalo kita gatau batasannya, pasti bilang oh kalo gini ga papa kok kalo gitu masih oke, nah itu kami tulis contoh-contohnya fraud nya di kebijakan ini”.
Dari waktu ke waktu, IFM akan menjalankan inisiatif-inisiatif untuk mendukung BU/SU dalam membuat  inisiatif  anti- fraud mereka  sendiri  atau  dalam  menerapkan  program-program  IFM.  Sesuai dengan  keterangan  IFM  manager,  hal  ini  termasuk merancang  dan  menerapkan  semua  pilar  yang  ada dalam Kerangka Kerja Manajemen Risiko Fraud. Manajemen Risiko juga menjadi tanggung jawab setiap karyawan di lingkungan bank. Kesadaran dan akuntabilitas atas risiko tertanam dalam budaya kita me- lalui kerangka kerja yang kuat yang menjamin pengawasan dan akuntabilitas yang tepat dalam pengel- olaan risiko yang efektif di seluruh tingkat di dalam bank dan untuk seluruh jenis risiko. Sesuai dengan keterangan Risk Operational Manager , struktur kontrol organisasi PT Bank X Indonesia berdasarkan “Tiga Lini  Pertahanan”  berupa:  pertama,  Lini  Pertahanan  Pertama (First  Line  of  Defence) atau  Pemilik  Risiko. Fungsi  bisnis  dan  pendukung  memiliki  tanggung  jawab  utama  untuk  menerapkan  dan  melaksanakan pengendalian yang efektif atas pengelolaan  risiko yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Hal tersebut termasuk membangun sistem kontrol dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan ter- hadap kebijakan yang disetujui dan kontrol untuk dapat menangani gangguan, ketidakcukupan proses dan kejadian risiko yang tak terduga. Penjelasan Risk Operational Manager sebagai berikut:
“Fungsi bisnis dan support unit itu adalah garda terdepan  yang menjalankan  transaksi Business as Usual artinya rutinitas inilah yang paling dekat dengan kejadian fraud , fungsi BU/SU kan yang beraktivitas ya mbak , terjun langsung ke dalam aktivitas bisnis Bank, nah inilah yang menyebabkan mereka rentan terhadap praktik-praktik fraud ”. Kedua, Lini Pertahanan Kedua (Second Line of Defence) atau Pengawas Risiko. Fungsi pengawasan
dan pengendalian risiko (seperti Risk Management, Compliance, dan Integrated Fraud Management ), dan Risk Management Director menjalankan fungsi Lini Pertahanan Kedua. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko mendukung strategi bank untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan stabilitas melalui kerangka  kerja,  kebijakan  dan  mitigasi  risiko  dimana  fungsi  bisnis  harus  beroperasi.  Seperti  yang diungkapkan Risk Operational Manager di bawah ini:
“ Nah untuk  lini  pertahanan  kedua  ini  tim  kami  Risk Operational  dan  IFM,  tugas  kami melakukan pengawasan dan pengendalian risiko, juga melakukan pencegahan/mitigasi terhadap fungsi bisnis  secara  independen  agar  proses  bisnis  dapat  berjalan sesuai  kori- dor”.
Fungsi  pengawasan  dan  pengendalian  risiko  juga  bertanggung  jawab  untuk  memantau  dan meninjau  secara  independen  profil  risiko  bank  serta  melaporkan  kerentanan  dan  masalah  risiko  yang signifikan ke komite-komite manajemen yang relevan. Independensi fungsi pengawasan dan kontrol risi- ko dari fungsi bisnis memastikan adanya checks and balances yang diperlukan. Ketiga, Lini Pertahanan Ketiga (Third Line of Defence) atau Audit yang independen. Auditor inter- nal  bank  melakukan  audit  berbasis  risiko  yang  mencakup  semua  aspek  lini  pertahanan  pertama  dan kedua untuk memberikan jaminan independensi kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai efektivitas penerapan Manajemen Risiko, kebijakan, kerangka kerja, sistem dan proses. Keterangan Risk Operational Manager berikut ini:
“Lini  pertahanan  yang  ketiga  yaitu  tim  audit  internal  yang  bertugas  melakukan  audit mencakup semua aspek lini baik pertahanan pertama maupun kedua untuk secara lang- sung  melakukan  pelaporan  kepada  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  melalui  Komite Au- dit”.
Manajemen Risiko berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Bank X Indonesia melalui dua aspek, yaitu mempertahankan tingkat permodalan dan mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan batasan risiko yang akan diambil . Dengan skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka bank secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi melalui langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di seluruh lini organisasi dengan tepat waktu dan akurat.
Keempat, Pilar Pencegahan Strategi Anti- Fraud PT Bank X Indonesia yakni dengan membangun sistem pengendalian dan prosedur yang memastikan bahwa sistem yang baru dan telah ada, serta inisiatif kebijakan telah memiliki proteksi yang memadai atas risiko fraud . Divisi Integrated Fraud Management akan memastikan bahwa tindakan pencegahan telah diterapkan untuk mengurangi risiko fraud. Anti- Fraud Awareness bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencega- han Fraud . Peran semua karyawan dalam meminimalkan potensi fraud adalah penting. Employee awareness termasuk pedoman perilaku dan/atau kode etik karyawan, pelatihan karyawan dan e-learning mengenai manajemen  risiko fraud ,  forum  diskusi yang membahas  mengenai pembelajaran dari kasus-kasus fraud yang terjadi di internal maupun eksternal Bank. Sesuai dengan keterangan IFM manager sebagai berikut:
“Untuk e-learning itu setiap tahun diadakan, jadi program pelatihan lewat aplikasi serta ada sertifikatnya, seluruh karyawan tetap diwajibkan mengikuti. Mulai dari topik fraud awareness , anti-money laundry , manajemen risiko operasional dan sebagainya, contoh ser- tifikat fraud awareness nya seperti ini (sambil menunjukkan contoh sertifikat)”. Nasabah dapat membantu mengidentifikasi dan meminimalkan potensi fraud . Customer awareness dapat  dilakukan  melalui  informasi  mengenai  ketentuan  produk  dan  praktik transaksi  yang  aman  yang terdapat di website Bank, brosur, dan/atau dalam Term and Condition pada formulir aplikasi produk yang ditawarkan ke nasabah. IFM manager menambahkan:
“Akhir-akhir ini ada kejadian skimming ATM tuh , maka kami sosialisasikan  ke nasabah (oleh customer service/teller ) mengenai hal ini. Seperti saat akan menggunakan ATM nasa- bah  memeriksa  mulut  ATM  terlebih  dahulu,  disarankan  tidak  menggunakan  ATM  di tempat yang jauh dari keramaian dan pin ATM jangan diberitahukan kepada orang lain. Juga  untuk  PIB (Personal  Internet  Banking) untuk  tidak  memberikan  password  PIB  dan kode OTP kepada orang lain”.
Customer  juga  harus  waspada  mengenai  program-program  undian  berhadiah  yang  mengatas- namakan bank X. Manajemen XI dan semua karyawan diharapkan untuk mendukung counter-fraud cul- ture of zero-tolerance, menerapkan kebijakan dan/atau sanksi disiplin yang tegas pada setiap insiden fraud,
memastikan  bahwa  semua karyawan,  mitra  dan  pihak  ketiga  lainnya  mengetahui  dan  mematuhi  ke- bijakan dan prosedur yang terkait. Tindakan yang dilakukan terhadap pelaku fraud yang terbukti, akan dipublikasikan  apabila  memungkinkan,  sebagai  bukti  keseriusan  XI  dalam  mengambil  tindakan  tegas, mendapatkan pengembalian penuh atas kerugian dan berfungsi sebagai efek jera bagi karyawan lainnya.
Business  Unit/Support  Unit harus  melakukan  proses manajemen  risiko  yang  terdiri dari  identifi- kasi, analisa, dan penilaian atas area-area di dalam proses bisnis bank yang memiliki potensi risiko fraud yang tinggi. Alat dan prosedur yang digunakan termasuk review produk/ aktivitas baru oleh unit-unit terkait sebelum diluncurkan, 6 bulan setelah diluncurkan, dan secara periodik, program manajemen risiko operasional, review berkala dari semua kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan keamanan data, keamanan fisik, hubungan dengan nasabah dan vendor. Sesuai dengan pernyataan IFM manager sebagai berikut :
“Bisnis  unit  dan  supportnya  sebagai  lini  pertahanan  pertama  harus  melakukan  proses manajemen risiko seperti identifikasi, analisa, review produk-produk secara periodik, ju- ga melakukan penilaian-penilaian secara berkala dari semua kebijakan dan prosedur”. Know Your Employee merupakan kontrol pencegahan yang berkaitan dengan sumber daya manu- sia. Kebijakan tersebut mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup kar- yawan untuk mencegah kemungkinan terjadinya fraud. IFM manager menjabarkannya sebagai berikut: “KYE  itu ya termasuk  melakukan  pemantauan  rekening  karyawan, makanya karyawan kalo ada  penghasilan  selain  dari  Bank  X  wajib  melakukan  deklarasi  ke  HR biar  ga dicurigai fraud ”.
Selain  itu  proses  seleksi  dalam  rekruitmen  karyawan  harus  obyektif  dan  transparan  termasuk persyaratan kualifikasi dan pertimbangan risiko. Untuk training karyawan baru belum menyertakan ma- teri tentang kesadaran fraud , sejauh ini training karyawan baru hanya secara umum seperti orientasi, soft skill, motivasi kerja, character building, dsb. Hal ini sesuai jawaban IFM manager ketika penulis menan- yakan hal itu :
“Belum sih , sejauh ini belum ada mbak , training karyawan baru hanya secara umum seperti orientasi, soft skill , motivasi kerja, character building , dsb. Untuk rekruitmen pegawai divisi IFM juga tidak ada per- syaratan  khusus  harus  mempunyai  sertifikat fraud /  audit  forensik,  tapi  lebih  kepada  pengalaman berkarier di dunia fraud perbankan, tetapi apabila ada itu (sertifikat) akan lebih diminati” Selain itu proses KYE juga mencakup pelaksanaan promosi, rotasi dan cuti pegawai. Setiap peg- awai  tetap diwajibkan  untuk  melaksanakan  cuti  minimal  5 hari  kerja  yang disebut block  leave . Menurut keterangan  IFM  manager  pelaksanaan block  leave merupakan  salah  satu  cara  untuk  menghindari seseorang berbuat fraud karena dengan meninggalkan pekerjaan selama 5 hari kemungkinan kecil seorang pegawai  dapat  menyembunyikan  sesuatu  yang  mengarah  pada  tindakan fraud .  Untuk  kebijakan  rotasi pegawai menurut IFM manager juga masih minim, dikarenakan ada pegawai yang sudah bertahun-tahun berada pada divisi yang sama.
Setiap karyawan yang mencurigai adanya kecurangan  atau  aktivitas fraud harus   melaporkan kepada   atasannya   dan/atau   ke   Divisi Integrated   Fraud Management/ lnternal Audit secepatnya dan tidak  secara  personal  mencoba  melakukan  investigasi  atau  interview/interogasi  terkait  dengan  segala dugaan tindakan fraud . Sesuai pernyataan IFM manager sebagai berikut : “Jadi karyawan yang mencurigai adanya penyimpangan/ fraud diharuskan untuk mela- por  ke  atasan  mereka/  langsung  ke  tim  kami  melalui  email/ hotline .  Jangan sampe di- investigasi sendiri, jadi harus eskalasi lah, kami pasti respon kok ”.
Setiap  karyawan  juga  mematuhi  pelaporan  kejadian  risiko  operasional  dan  ketentuan  eskalasi sesuai Kebijakan Manajemen Risiko Operasional. Semua laporan whistleblowing harus dilakukan dengan itikad baik. Karyawan akan dilindungi dari tindakan pembalasan asalkan laporan dibuat dengan itikad baik. Tindakan kedisiplinan akan dilakukan terhadap karyawan yang membuat laporan dengan semba- rangan, jahat, atau untuk keuntungan pribadi. IFM manager memberikan penjelasan sebagai berikut:
“Setiap karyawan yang melapor kita lindungi dan kita jamin kerahasiaan identitasnya, karena  juga  hasil  investigasi  kan  tidak  diungkap  selain  dari  mereka  yang  berkepent- ingan.  Laporan  yang  masuk  ke  kami  pun  harus  jelas  bukti  dan  faktanya  untuk menghindari  adanya  tendensi  untuk  saling  menjatuhkan.  Selain  itu  karyawan  yang dicurigai tetapi tidak terbukti bersalah akan selalu kami jaga reputasinya”.
Hasil investigasi tidak akan diungkapkan atau didiskusikan dengan siapapun selain mereka yang
secara  sah  memiliki  kepentingan  untuk  mengetahuinya.  Hal ini  penting  untuk  menghindari  kerusakan reputasi  orang-orang  yang  dicurigai  namun  kemudian  terbukti  tidak  bersalah  melakukan  kesala- han/tindakan  kecurangan,  dan  untuk  melindungi  perusahaan  dari  kemungkinan  pertanggungjawaban perdata.  Dalam  pilar  deteksi  ini,  dalam  rangka  sosialisasi  dan  untuk  menarik  minat  karyawan  dalam memerangi kejadian fraud , divisi IFM juga sedang mengadakan kampanye anti- fraud berjudul Anti-Fraud Competition . AFC ini adalah kompetisi untuk menggagalkan percobaan fraud. Berikut ini penjelasan dari IFM manager:
“Iya nih ,  bulan April-Oktober  2019  ini  kami  adakan  kembali  kompetisi anti- fraud ,  hara- pannya sih karyawan banyak yang antusias ya, karena ini kan juga untuk kebaikan kita bersama juga demi X yang bersih dari tindakan fraud ”.
Namun  sampai  proses  wawancara  ini,  hanya  sedikit  karyawan  yang  berpartisipasi,  hal  ini diungkapkan oleh IFM manager sebagai berikut :
“Oktober ini bulan terakhir sih , baru sedikit yang ikutan , program ini kan kami adakan untuk membuat karyawan lebih aware juga, karena kesadaran fraud memang masih ku- rang, ya kita evaluasi lagi, atau mungkin karena karyawan belum ada keberanian untuk melakukan pelaporan, atau prosedur kami yang masih kurang dapat dimengerti, itu akan selalu kami evaluasi terus”.
Surprise audit adalah dimana pihak independen melakukan pemeriksaan tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada unit yang akan diperiksa. Umumnya, surprise audit dilakukan pada unit-unit yang berisiko tinggi atau rawan  terhadap terjadinya fraud, dalam rangka meningkatkan kesadaran karyawan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi pada implementasinya IFM manager mengungkap- kan ada kendala sebagai berikut:
“Tapi nih mbak , seringnya informasi surprise audit ini udah gak bisa dirahasiain , habisnya in- formasi yang beredar cepet banget kesebar dari satu  kantor cabang  ke  kantor  cabang  lain (saling mengenal), jadi mereka udah siap-siapin gitu, ya susah juga sih soalnya kami kalo ke cabang gitu akomodasi dari cabang gimana, apalagi luar kota”.
Komponen lainnya yaitu sistem akuntansi yang baik termasuk prosedur rekonsiliasi untuk me- mastikan penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan posisi keuangan Bank,  pedoman  mengenai  kontrol  terhadap  jaminan  dan  dokumen  kredit.  Pilar  Respon  (Investigasi) Strategi  Anti- Fraud PT  Bank  X  Indonesia Integrated  Fraud  Management  (IFM) memiliki  mandat  untuk melakukan investigasi fraud seperti tercantum dalam Kerangka Kerja Manajemen Risiko Fraud . Integrated Fraud  Management memiliki  kewenangan  untuk  mereview  laporan hasil investigasi lini pertahanan per- tama dari sudut pandang lini pertahanan  kedua.  Jika  dibutuhkan,  Komite  Audit/CEO  dapat  meminta Integrated  Fraud  Management melakukan  investigasi  secara  independen  untuk  melengkapi  temuan  dari investigasi lini pertahanan pertama. Keterangan IFM manager sebagai berikut:
“Jadi tugas IFM itu dalam hal ini melakukan investigasi lalu mereview laporan dari Bus- siness Unit/Support  Unit sebagai  lini  pertahanan  pertama,  kami  review  dari  sudut  lini pertahanan  kedua,  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  kami  apabila  diminta  oleh Komite Audit/ Direksi melakukan investigasi secara independen”.
Mandat yang dimiliki oleh unit lain (BU/SU sebagai lini pertahanan pertama) untuk melakukan investigasi  terkait fraud tidak  berubah.  Mereka  akan  melibatkan Integrated  Fraud  Management dalam melakukan investigasi. Bilamana diperlukan, investigasi juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal yang ditunjuk oleh Manajemen. Pernyataan IFM manager sebagai berikut:
“BU/SU  bersama  divisi  IFM  akan  melakukan  investigasi,  apabila  diperlukan  maka  in- vestigasi  bisa  dilakukan  pihak  luar  yang  ditunjuk  manajemen,  yaitu  pihak  yang berwajib”.
Authorization & Fraud Management PFS Cards Products & Payment berwenang melakukan investi- gasi atas fraud aplikasi/transaksi terkait kartu kredit dan deteksi dini fraud untuk unit Card & Payment , MSL, dan Business Banking (BB). Mereka wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Integrated Fraud Management semua  kasus fraud yang  telah  diinvestigasi. Integrated  Fraud  Management selanjutnya  akan menyerahkan  ringkasan  kasus-kasus fraud tersebut  kepada  Senior  Manajemen  jika  diperlukan.  Sesuai dengan pernyataan IFM manager:
“Nah  kalo  untuk  kartu  kredit  ada divisi  khusus  fraud  namanya Authorization  &  Fraud Management PFS Cards Products & Payment, mereka juga lakukan deteksi dini, investigasi
Asmara, Riduan, Priyadi                                                              InFestasi Vol.16 No.2 Desember 2020
dan tiap bulan wajib melaporkan ke kami untuk ringkasan kasus-kasus fraud yang udah diinvestigasi kemudian kami laporkan ke Senior Manajemen kalo dirasa perlu”. Pedoman investigasi antara lain berdasarkan sumber informasi yang diterima , Fraud Hotline atau keluhan  nasabah, Integrated  Fraud  Management akan  melakukan  pengkajian  awal.  Jika  pengkajian  awal menyimpulkan  bahwa  kegiatan fraud telah  terjadi, Integrated  Fraud  Management harus  memberi  tahu Direktur terkait dan/atau Kepala Fungsi yang bertanggung jawab atas jenis dan pelaksanaan investigasi yang akan dilakukan. Investigasi akan dilakukan tanpa mempertimbangkan masa kerja, posisi/jabatan, atau hubungan terduga fraud dengan XI. Penjelasan IFM manager seperti berikut: “Jadi  prosedurnya,  kami  dapat fraud  hotline /keluhan  nasabah,  lalu  kami  lakukan pengkajian awal, apabila terbukti kegiatan fraud uda terjadi, tim kami harus memberi ta- hu kepala fungsi kerja terkait untuk kami lakukan investigasi. Investigasi ini dilakukan secara  obyektif,  jadi  tidak  melihat  sudah  berapa  tahun  bekerja,  posisi/jabatannya  apa, dan  hubungan  dengan  Bank  X  itu  sebagai  apa,  yang  kami  lakukan  fokus  untuk mengungkap kejadian fraud”.
Integrated Fraud Management dapat meminta bantuan  dari Business Unit/Support  Unit lain  seperti Human  Resources,  Legal,  IT  Security untuk membantu investigasi. Untuk kasus yang melibatkan reputasi dan/atau  litigasi, Legal dan Strategic Communication harus dilibatkan dalam investigasi. Integrated Fraud Management harus  berkonsultasi  kepada  Presiden  Direktur  dan Head  of Legal untuk keputusan meru- juk  suatu  kasus  ke  pihak  eksternal  yang  berwenang. Head  of  Human  Resources harus  diinformasikan sebelum  membuat  laporan  ke  polisi  atas  kasus  yang  melibatkan  karyawan. Keterangan  IFM manager seperti ini:
“Apabila  diperlukan,  maka  tim  kami  dalam  melakukan  investigasi  dapat  meminta bantuan ke  BU/SU  lain  seperti  HR,  Legal  dan  IT,  untuk  yang menyangkut reputasi kamilbatkan tim Legal dan Strategic Communication.  Untuk  yang  terkait  pihak  ekster- nal  tim  kami  wajib berkonsultasi  dengan  Presdir  dan  Head  of  Legal,  lalu  apabila  ka- sus fraud melibatkan karyawan, maka tim HR juga harus diberi tahu”.
Tujuan  investigasi  adalah  mengumpulkan  bukti  yang  berkaitan  dengan  kejadian fraud, me- mahami bagaimana fraud dapat terjadi, kelemahan sistem atau proses, cakupan fraud , pelaku dan pihak yang  terlibat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dan  tindakan  perbaikan  yang  harus  dil- akukan. Oleh karena itu investigasi harus dilakukan secara profesional, adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap investigasi harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku  untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh dapat digunakan di pengadilan (jika diperlukan). Catatan tentang kegiatan investigasi dan bukti-bukti harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Informasi dari IFM manag- er sebagai berikut:
“Jadi investigasi itu tujuannya mengumpulkan bukti, memahami bagaimana kejadian itu bisa terjadi, kelemahan sistem atau proses apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, la- lu perbaikan-perbaikan apa yang diperlukan ke depan. Kami lakukan investigasi harus profesional, adil dan sesuai peraturan. Dari hasil investigasi itu kami dapat bukti-bukti yang digunakan di pengadilan nantinya”.
Jika terdapat indikasi kuat akan adanya keterlibatan karyawan, Bisnis/Support Unit harus bekerja sama dengan unit Hubungan Industrial di Human Resources untuk meminta hukuman terhadap karyawan yang dicurigai untuk mencegah kerugian yang lebih besar atau hilangnya bukti. Keputusan penskorsan karyawan tersebut harus dibuat oleh Human Resource dengan berkonsultasi dengan Integrated Fraud Man- agement sesuai dengan unit mana yang melakukan investigasi kasus tersebut. IFM manager juga menam- bahkan:
“Karyawan yang diskors itu konsekuensinya  ya gak boleh masuk gedung kantor tanpa izin dari unit Hubungan Industrial. Kalo diijinin , tetap wajib diawasin dan dipantau yang ketat. Karyawan  yang  diskors cuma boleh ngambil barang  pribadinya,  artinya gak  dapet akses ke data/properti perusahaan. Selama masa skors wajib nyerahin kunci, kartu akses, name tag, dll.”.
Kerahasiaan  investigasi  termasuk  informasi  dan  dokumentasi  harus  selalu  dijaga  dan  tidak  di- perbolehkan  untuk  diungkapkan  atau  didiskusikan  dengan  orang/pihak  yang  tidak  berkepentingan. Untuk menghindari tuntutan hukum terhadap bank, adalah penting untuk menjaga reputasi seseorang yang dicurigai namun belum terbukti melakukan fraud. Dokumen yang berkaitan dengan proses investi-
gasi tergolong sebagai "Restricted' . Deklasifikasi dokumen harus sesuai dengan Clean Desk Policy . Proses investigasi  harus  mempertahankan  asas praduga  tak  bersalah  dan  objektivitas.  Hasil  investigasi  harus dalam bentuk laporan investigasi yang didukung dengan bukti baik fisik maupun non fisik. Sesuai ket- erangan IFM manager berikut:
“Jadi  informasi  dan  dokumentasi  baik  fisik  maupun  non  fisik  itu  sifatnya  rahasia “re- stricted”, hanya pihak yang berkepentingan saja yang mengetahui hal itu. Kami juga ha- rus  jaga  reputasi  seseorang  yang  sedang  dicurigai  melakukan fraud ,  hal  ini  untuk menghindari tuntutan balik ke bank apabila seseorang itu merasa dirugikan karena tern- yata hasil dari investigasi itu tidak terbukti bersalah, kami selalu gunakan asas praduga tak bersalah dan obyektifitas”.
Jika  hasil  investigasi  menunjukkan  bahwa  tidak  terbukti  adanya  kasus fraud , Integrated  Fraud Management akan menyerahkan kasus itu kembali ke Pimpinan Unit terkait dan Human Resources untuk ditindaklanjuti. Unit dimana fraud terjadi akan menanggung semua biaya yang timbul berkaitan dengan kasus fraud seperti  kerugian fraud ,  biaya  investigasi dan/atau  biaya  litigasi  dan/atau  biaya kompensasi lainnya. Penjelasan IFM manager berikut ini:
“ Kalo hasilnya (investigasi) nihil nih , artinya tidak terbukti bersalah, maka tim kami me- nyerahkan kasus itu kembali ke kepala fungsi terkait dan HR untuk ditindaklanjuti, soal biaya-biaya yang timbul itu ditanggung oleh unit yang bersangkutan, diambilin dari cost center tim mereka. Tim kami memiliki hak untuk mewawancarai semua karyawan dan pihak ketiga, jadi semua harus bekerja sama untuk keperluan investigasi, kalo ditemukan memberi pernyataan yang salah/palsu maka Bank berhak melakukan tindakan disiplin- er”.
Integrated Fraud Management , untuk tujuan investigasi, memiliki hak untuk mewawancarai semua karyawan dan pihak ketiga. Karyawan diharuskan untuk bekerja sama sepenuhnya dalam semua investi- gasi.  Membuat  pernyataan  yang  salah  atau  menyesatkan  adalah  dasar  tindakan  disipliner,  termasuk penghentian hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan bank dengan tetap memperhatikan undang- undang, peraturan, dan kebijakan internal bank yang berlaku.
Pilar Remediation (Pemantauan, Evaluasi, Tindak Lanjut, dan Sanksi) Strategi Anti- Fraud PT Bank X Indonesia, Integrated Fraud Management akan memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan ter- hadap hasil investigasi. Kemudian untuk evaluasi, Integrated Fraud Management dapat menggunakan data- base yang dikelola oleh ORM atas risk event untuk membantu evaluasi dan identifikasi area dengan potensi fraud. Untuk mendukung implementasi proses evaluasi, Bank perlu memelihara database fraud yang telah terjadi . Data  tersebut dapat digunakan  sebagai  alat  evaluasi  untuk  mengidentifikasi kelemahan dan in- siden fraud dan juga untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan, termasuk perbaikan sistem pengendalian internal. Sesuai dengan keterangan IFM manager berikut:
“Tim kami akan terus memantau pelaksanaan tindak lanjut atas hasil investigasi, bersa- ma-sama dengan Operation Risk Management. Database fraud tersebut berguna sebagai alat evaluasi untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang menyebabkan kejadian fraud ini terjadi, kemudian kelemahan/ celah yang bagaimana sih yang menyebabkan seseorang itu bertindak fraud . Nah apa yang kami temukan itu berguna untuk perbaikan sehingga ke depan ga terjadi lagi”.
Internal Audit akan melakukan evaluasi periodik terhadap sistem dan pelaksanaan pengendalian fraud. Mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi kejadian fraud ditujukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan  dan  memperkuat  sistem  pengendalian  internal  untuk  dapat  mencegah  teru- langnya kembali kasus fraud.
Bisnis  Unit/Support  Unit masing-masing  berkewajiban  untuk  melaksanakan  rekomendasi  yang muncul  dari  evaluasi  laporan-laporan  insiden fraud.  Integrated  Fraud  Management akan  memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. Karyawan yang terbukti terlibat dalam tindakan fraud akan ditindak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. IFM manager menambahkan:
“ Ya  kalo memang  terbukti  bersalah  tuntutan  pidana  dan/atau  perdata  juga  dapat dikenakan  ke  karyawan  yang  terlibat fraud  mbak, tindakan  disiplinnya  seperti  apa  itu mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama dan Prosedur Panel Pelanggaran Etika yang ber- laku di Bank X”.
Mekanisme pelaporan ada 2 yaitu pelaporan internal dan pelaporan kepada regulator. Pelaporan
Internal  terdiri  dari Integrated  Fraud  Management akan  melaporkan  hasil  investigasi  kepada  Presiden Direktur, Deputi Presiden Direktur, Chief Risk Officer , Compliance Director, Head of Human Resources, Head of Legal , dan kepala fungsi terkait. Secara triwulanan, Integrated Fraud Management akan mempresentasikan summary kasus fraud kepada Komite Manajemen Risiko dan Audit Komite. Keterangan IFM manager se- bagai berikut :
“Untuk pelaporan internal, tim kami akan melaporkan hasil investigasi kepada Presdir, Deputi  PresDir, Chief  Risk  Officer , Compliance  Director,  Head  of  HR,  Head  of  Legal ,  dan kepala  fungsi  terkait.  Secara  triwulanan  kami  juga  mempresentasikan  summary  kasus fraud ke Komite Manajemen Risiko dan Audit Komite”.
Pelaporan  kepada  Regulator  i ntegrated  Fraud  Management akan  melaporkan  perkembangan pelaksanaan penerapan strategi anti- fraud, inventarisasi kejadian fraud dan tindak lanjut kepada Regulator setiap semester yang berakhir pada akhir Juni dan akhir Desember dan harus diserahkan ke OJK paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan IFM manager berikut :
“Selain melakukan pelaporan internal, tim kami juga bertugas untuk melakukan pelaporan kepa- da  regulator  yaitu  OJK  setiap  semester  yaitu  akhir  Juni  dan  akhir  Desember,  dan  diserahkan selambat-lambatnya 10 hari kerja, tetapi untuk kasus-kasus fraud yang uda menjadi perhatian pub- lik atau berdampak negatif yang signifikan, termasuk menimbulkan dampak keuangan lebih dari Rp 1 Milyar, terdapat pelanggaran atas hukum & undang-undang, dan lebih dari 10% nasabah terdampak oleh risk event , setidaknya 3 hari kerja setelah ditemukannya fraud ”.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan penelitian sebagai berikut, sesuai dengan Surat Edaran BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 ten- tang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, PT Bank X Indonesia telah menerbitkan Surat Kepu- tusan Direksi mengenai Kebijakan Anti Fraud versi 1.0 bulan Mei 2012 yang terus mengalami penyem- purnaan  sampai  dengan  bulan  Desember  2018  menjadi  versi  3.0.  yang  di  dalamnya  terdapat  5  pilar. Pencegahan  melibatkan  tindakan  proaktif  untuk  membatasi  peluang,  mengurangi  motif,  membatasi  ra- sionalisasi  dan  godaan  potensi  pelaku fraud .  Teknik  pencegahan  meliputi  pengenalan  kebijakan, prosedur,  kontrol  dan  kegiatan  seperti  pelatihan  dan  kesadaran fraud .  Deteksi  meliputi  penetapan langkah-langkah  untuk  mengungkap  terjadinya fraud secara tepat  waktu. Deteksi dapat  menggunakan prosedur analitik atau review untuk menyoroti anomali, dan mekanisme pelaporan untuk memberi tahu dugaan  tindakan  kecurangan.  Teknik  deteksi  termasuk  pelaporan exception,  data  mining ,  analisis  tren, penilaian  risiko  yang  berlangsung  terus-menerus  dan  mekanisme whistleblowing .  Respon  memerlukan pemberitahuan, eskalasi,  dan  investigasi  atas  insiden fraud dan penilaian terkait.  Investigasi dilakukan dengan  mengumpulkan    bukti-  bukti  yang  terkait  dengan  suatu  peristiwa  yang  secara  wajar  diduga merupakan  peristiwa fraud. Langkah-langkah  korektif  dirancang  setelah  analisis  atau  evaluasi  modus operandi, akar penyebab, penyimpangan kontrol, dan pelajaran yang dipetik,  jika  ada.  Remediasi  harus praktis  dan  berkelanjutan  untuk  memungkinkan  Bank  beroperasi  secara  sehat.  Pada  pelaporan,  bank wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif untuk pelaksanaan investigasi dan kejadian fraud yang ditemukan. Mekanisme pelaporan mencakup pelaporan kepada manajemen internal Bank dan juga Regu- lator. Dalam penerapan kebijakan strategi anti fraud pada PT Bank X Indonesia masih sebatas normatif belum substansif. Adapun beberapa kendala yang dihadapi PT Bank X Indonesia antara lain kurangnya kesadaran  pegawai  untuk  melaporkan  semua  indikasi  kecurangan,  rotasi  pegawai  yang  sangat  minim, seringnya informasi akan adanya surprise audit tidak dapat dirahasiakan, serta pola rekruitmen yang dit- erapkan oleh PT Bank X Indonesia tidak menyertakan materi tentang kesadaran fraud.
Untuk  mengatasi  kendala  yang  dihadapi,  maka  terdapat  beberapa  peningkatan  yang  dapat  dil- akukan PT Bank X Indonesia yaitu diterapkannya sistem reward berupa promosi atas partisipasinya telah berkomitmen sungguh – sungguh dalam menjaga budaya anti fraud, manajemen dapat meninjau kembali mengenai  kebijakan  rotasi  pegawai,  tim  auditor  baik internal  maupun  eksternal  yang  ditugaskan  pada kantor cabang/capem dapat mempersiapkan akomodasi secara terpusat, serta pola rekruitmen pegawai baru menyertakan materi tentang kesadaran fraud. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperhatikan mengenai waktu yaitu kesediaan informan dalam memberikan informasi dapat lebih lama sehingga in- formasi-informasi yang dibutuhkan untuk penulisan dapat seluruhnya terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).  (2002). Statement on Auditing Standards No. 99: Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit . Auditing Standards Board. USA. Annisya,  M.,  Lindrianasari,  dan  Y.  Asmaranti.  2016.  Pendeteksian  Kecurangan  Laporan  Keuangan Menggunakan Fraud Diamond. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) 23(1): 72-89.
Association  of  Certified  Fraud  Examiners  (ACFE).  (2018).  Report  to  the  Nations. http://www.acfe.com/rttn/docs/2018report-to-nations.pdf.
18 Juni 2019 (19:30).
Bank  X  Indonesia.  (2017).  Laporan  Pelaksanaan  Tata  Kelola  Terintegrasi  bagi  Konglomerasi  Keuangan Grup X di Indonesia tahun 2017. http://www.X.co.id/laporan-icg-2017-final-ind.pdf.
Bank  X  Indonesia.  (2018).  Laporan  Pelaksanaan  Tata  Kelola  Terintegrasi  bagi  Konglomerasi  Keuangan Grup X di Indonesia tahun 2018. http://www.X.co.id/laporan-icg-2017-final-ind.pdf.
Bank  X  Indonesia.  (2018).  Laporan  Keuangan  Tahunan  tahun  2018. http://www.X.co.id/laporan-tahunan- ind.pdf.
Ciptaningsih, T. (2012). Memahami Lebih Lanjut Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Bank Umum di In- donesia. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan 1(2): 159-174.
Dinata,  R.O.,  G.  Irianto,  dan  A.  D.  Mulawarman.  (2018).  Menyingkap  Budaya  Penyebab  Fraud:  Studi Etnografi di Badan Usaha Milik Negara. Jurnal Economia 14(1): 66-88.
Djumena,
E. 2011. Inilah 9 Kasus Kejahatan Perbankan.
https://money.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejah  atan.Perbankan. 15 Juni 2019 (19.10).
Ermawati, Y. (2015). Analisa Penerapan Fraud Early Warning System (FEWS) pada Bank “X” di Surabaya. Media Mahardhika 14(1): 1-18.
Indarti. (2019). Analisis Beneish Ratio Index Untuk Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting pada Perus- ahaan  Perbankan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2015-2016 .  Jurnal  Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis 1(1): 57-66. Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif . Jakarta: REFERENSI (GP Press Group). Novita,  N.  (2019).  Analisis  Strategi  Anti-Fraud  di  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk  Kantor Cabang Graha Pangeran Wilayah Surabaya. Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi : 22-26. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/25/PBI/2009 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum . 1 Juli 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103. Jakarta.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum . 16 Maret 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53. Jakarta.
Rafie, B.  T.  (2018).  Sri  Mulyani  Jabarkan Empat  Pilar yang  Menentukan  Kesehatan Ekonomi  Indonesia. https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-  jabarkan-empat-pilar-yang-mentukan-kesehatan-ekonomi- indonesia. 15 Juni 2019 (18.00).
Rihmansyah,  R.  (2015).  Analisis  Strategi  Kebijakan  Anti-Fraud  Bank  Indonesia  dalam  Mengatasi Kecurangan di Bank BJB. Tesis . Magister Manajemen Universitas Widyatama. Bandung. Rohman,
H. (2014). Polisi Tetapkan Enam Karyawan Bank X Tersangka.
https://surabaya.tribunnews.com/2014/03/25/polisi-tetapkan-enam-  karyawan-bank-X-tersangka?page=2 . 17 Juni 2019 (19.00).
Subarsono,  AG.  (2011). Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.  Sugiyono.  2018. Metode Penelitian Bisnis . Edisi Ketiga. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
Suhartono, S. (2016). Komite Anti-Fraud: Solusi Menuju Zero Fraud. Jurnal Akuntansi 5(1): 90-104. Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum . 9 Desember 2011. Bank Indonesia. Jakarta.
Suryanto.  (2017).   Polisi   Tetapkan   Tiga   Karyawan  Bank X Tersangka Pembobolan  Rp21,6  Miliar. https://www.antaranews.com/berita/669661/polisi-tetapkan-tiga- karyawan-bank-X-tersangka-pembobolan- rp216-miliar . 17 Juni 2019(18.00).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  tahun  1998 Perbankan. 10  Nopember  1998.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Jakarta.
Wibawa, Samodra. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.