## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  846-855|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8449.846-855

## HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (PERBANDINGAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)

## Bunga Azalia Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhani
Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia 2010611124@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstrak
Pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  tugas  atau  kewajiban  yang  fundamental  bagi  calon  suami  istri  yang hendak melaksanakan perkawinan, dikarenakan jika tidak melakukannya maka akan dapat berakibat hukum yang merugikan  kedua  belah  pihak  khususnya  pihak  perempuan.  Oleh  sebab  itu  di  beberapa  negara,  pencatatan perkawinan wajib untuk dijalankan bagi seluruh warga negaranya, salah satunya negara Brunei Darussalam. Di Indonesia  juga  diwajibkan  untuk  mencatatkan  perkawinan,  namun  tidak  menentukan  sahnya  perkawinan  yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat,  yaitu  terkait  perbedaan  maupun  persamaan  peraturan  hukum  pencatatan  perkawinan  serta  akibat hukumnya apabila tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Sipil baik di Indonesia maupun di Brunei Darussalam. Melalui  perbandingan  ini  ditujukan  khususnya  bagi  pemerintah  Indonesia  agar  dapat  melakukan  pembaharuan hukum  sehingga  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  lebih  efektif.  Penulisan  ini  termasuk  kedalam penelitian  yuridis  normatif  dengan  studi  kepustakaan  berupa  peraturan  perundang-undangan  mengenai perkawinan  dan  pencatatan  kependudukan  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam  sebagai  bahan hukum  primer.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  buku,  literatur-literatur  ilmiah,  dan  pendapat  para  ahli  yang relevan sebagai bahan hukum sekunder, serta berupa kamus hukum maupun ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Selaras dengan Brunei Darussalam, WNI diwajibkan untuk mencatatakan perkawinannya dan  memiliki sanksi apabila tidak melaksanakannya. Brunei Darussalam melakukan pembaharuan hukum mengenai pencatatan perkawinan  dimana  seorang  imam  dapat  menjadi  pegawai  pencatat  perkawinan,  hal  ini  dapat  menjadi  acuan pemerintah Indonesia untuk melakukan pembaharuan hukum mengenai pegawai pencatatan perkawinan dimana kini Indonesia kekurangan pegawai pencatat perkawinan.
Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, Perbandingan Hukum, Akibat Hukum, Indonesia, Brunei Darussalam

## Abstract
Marriage registration is a fundamental task or obligation for prospective husband and wife who are about to enter into a marriage, because if they do not register the marriage there will be legal consequences that will be detrimental  to  both  parties,  especially  the  woman.  Therefore,  in  several  countries,  marriage  registration  is mandatory for all citizens, one of which is Brunei Darussalam. In Indonesia itself, it is also mandatory to register concerning Marriage. In this research, the issue raised is regarding the differences and similarities in the legal regulations  for  registering  marriages  and  the  legal  consequences  if  they  are  not  registration  at  the  Civil Registration  Institute  in  both  Indonesia  and  Brunei  Darussalam.  In  this  writing,  it  is  included  in  normative juridical  research  with  a  literature  study  that  uses  laws  and  regulations  regarding  marriage  and  population registration that apply both in Indonesia and Brunei Darussalam as primary legal material. This research also uses several books, scientific literature and opinions of relevant experts as secondary legal materials, as well as legal dictionaries and encyclopedias as tertiary legal materials. In Indonesia and Brunei Darussalam both require all citizens to register their marriages and have sanctions if they do not do so. However, in Brunei Darussalam a priest  can  be  a  marriage  registrar,  which  is  different  from  Indonesia  where  a  priest  cannot  be  a  marriage registrar. Indonesian citizens can only register their marriage at the KUA for Muslims communities and the Civil Registrations Institute for non-Muslim communities.
Keywords : Marriage Registration, Comparative Law, Legal Consequences, Indonesia, Brunei Darussalam

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian  yang  dilaksanakan  oleh  dua  belah  pihak  yakni  calon mempelai pria dan mempelai wanita sebagai pasangan suami istri untuk menghalalkan satu sama lain dalam  berumah  tangga  dengan  kepercayaan  dan  agamanya  masing-masing  serta  hidup  bahagia,  hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dalam  Undang-Undang  ini  disebutkan  bila  perkawinan perlu tercatat berdasar pada peraturan  undang-undang yang berlaku. Ayat ini dapat dimaknai bahwa sahnya  perkawinan  bukan  berdasarkan  pencatatan  perkawinan,  melainkan  telah  dipenuhinya persyaratan perkawinan berdasarkan agama maupun kepercayaannya masing- masing.
Ketidaktegasan  pencatatan  perkawinan  menjadi  syarat  sahnya  suatu  perkawinan,  menjadi  celah untuk terjadinya penyimpangan hukum. Salah satu contoh penyimpangan hukum ini adalah perkawinan siri yang menurut Pasal 2 ayat (1) dianggap sah apabila perkawinan itu dilaksanakan brdasarkan syariat agama  dan  kepercayaannya  masing-masing  tanpa  ada  keharusan  untuk  mencatatakan  perkawinan. Celah hukum ini mengakibatkan ketiadaan perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam mendapatkan hak  nafkah  dan  hak  asuh  anak  dari  suami/ayah.  Jika  terjadi  perceraian,  istri  tidak  dapat  meminta keadilan  hukum  serta  meminta  pertanggungjawaban  pihak  suami  untuk  membagi  harta  gono  gini, menafkahi anaknya, dan lain-lain (Indrawati & Sasmita, 2022). Implikasi lain dari tidak dicatatkannya suatu  perkawinan  ke  kantor  catatan  sipil  adalah  bayi  yang  lahir  selama  perkawinan  tersebut berlangsung  sekadar  mempunyai  status  hukum  (hubungan  keperdataan)  dengan  ibu  serta  keluarga ibunya, dan jika suatu saat suami wafat maka istri dan anaknya tidak berhak atas harta waris dari suami ataau ayahnya (Sarjiyati & Purwati, 2019).
Ada beberapa kasus terkait dengan pernikahan siri yang terjadi di Malang yaitu salah satunya ada seorang Perempuan yang dating ke Lembaga Perlingdungan Anak (LPA) Malang datang untuk melapor ke  pihak  LPA  Malang  dalam  kondisi  hamil  dan  membawa  empat  anak.  Sebelumnya  Perempuan  ini telah nikah siri dengan seorang laki-laki yang berdomisili di Malang, namun setelah pernikahan siri itu dilakukan laki-laki ini menghilang dan meninggalkan istri serta kelima anaknya. Adapun kasus lainnya yakni seorang Perempuan yang memiliki 5 (lima) anak dari seorang laki-laki yang menikah dengannya, namun  diketahui  suami  ini  tidak  memberikan  nafkah  kepada  mereka.  Sekarang,  nasib  kelima  anak tersebut  dititipkan  ke  panti  asuhan  serta  istrinya  sudah  memiliki  pasangan  lain  (Sampuro,  2022). Berdasarkan  dua  kasus  yang terjadi  di  Malang tersebut  akibat  dari  pernikahan  siri  adalah  tidak terjaminnya kehidupan pihak perempuan dan anaknya, mulai dari tidak diberikan nafkah oleh suami sampai dengan penelantaran  anak. Dari dua  kasus  tersebut dapat dilihat bahwa fakta yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting dilakukan dan dijadikan suatu syarat sahnya suatu perkawian.
Selain berdampak pada anak seperti penelantaran dan tidak diberikannya nafkah, perkawinan siri juga dapat berdampak kepada istri seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada saat istri ingin melaporkan kasus KDRT yang ia alami ke pihak yang berwenang, akan sangat sulit bagi istri untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sebab kedudukan ia di mata hukum sangatlah rendah (Yoga S, 2022). Adapun kasus yang terjadi di negara Brunei Darussalam yaitu sepasang calon suami istri  tidak  dapat  melaksanakan  perkawinannya  pada  hari  yang  telah  ditentukan  dikarenakan  mereka belum  mendaftarkan  /  mencatatkan  perkawinannya  kepada  petugas  pencatat  perkawinan,  hal  ini diketahui setelah Pengadilan Syari'ah Brunei Darussalam melalui Departemen Pencatatan Pernikahan, Perceraian,  Pembatalan  dan  Rekonsiliasi  Umat  Islam  melakukan  investigasi  berdasarkan  perkataan calon  sepasang  suami  istri  tersebut.  Diketahui  mereka  belum  mendaftarkan  perkawinan  mereka  ke kantor  pencatatan  perkawinan  dan  memang  benar  nama  mereka  tidak  terdaftar  di  kantor  pencatatan perkawinan manapun, sehingga dampak dari hal tersebut mengakibatkan calon suami dan istri ini tidak dapat melaksanakan perkawinannya (Amin, 2018).
Melihat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat berimplikasi hukum maka pencatatan perkawinan menjadi hal yang wajib bagi semua warga  negara Indonesia  yang  melangsungkan  perkawinan,  sebagaimana   yang  berlaku  di  Brunei Darussalam. Negara  Brunei  Darussalam  mewajibkan  setiap  warganya  untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan sesuai Undang-Undang Pencatatan Perkawinan dan terdapat sanksi ataupun hukuman bagi yang tidak mencatatkan  perkawinannya  (Sugitanata,  2021),  hal  ini  berbeda  dengan  Indonesia  yang  tidak mempunyai  dasar  hukum  jelas  dalam  mewajibkan  melakukan  pencatatan  perkawinan  bagi  seluruh
masyarakatnya,  atas  hal  tersebut  yang  menjadikan  banyaknya  perkawinan  siri  serta  berdampak  luas bagi kelangsungan hidup beberapa pihak.
Berdasarkan   penelitian-penelitian   sebelumnya,   terdapat   pembaharuan   hukum  di   Brunei Darussalam  mengenai  pencatatan  perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa  jika  pendaftar  nikah  tidak memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan di daerah tempat perkawinan itu akan dilaksanakan, maka setiap pasangan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan tidak dapat dilaksanakan sampai pendaftar nikah memberikan izinnya. Para pihak harus memberikan formulir pendaftaran nikah kepada juru  nikah  14  hari  sebelum  pernikahan  tersebut  dilaksanakan,  agar  perkawinan  tersebut  dapat didaftarkan  serta dicatatkan kepada pendaftar nikah dan sebelum mencatatkan perkawinan itu sudah berdasar  pada  hukum  syara’  maupun  perundang-undangan.  Pencatatan  perkawinan  akan  dikerjakan selama empat belas hari sesudah tanggal perkawinan atau pernikahan (Potabuga, 2020)
Adapun   penelitian   yang   menjelaskan   bahwa   dalam   melaksanakan   perkawinan,   Brunei Darussalam mewajibkan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat walaupun pencatatan perkawinan dilakukan sesudah akad nikah. Sebagaimana pada Undang- Undang Pencatatan Perkawinan Pasal 143 ayat (1) menjelaskan dalam 7 hari pasca akad nikah, para pihak  harus  melaporkan  perkawinan  itu.  Selanjutnya  pasal  180  ayat  (1)  menjelaskan  jika  seseorang yang sepatutnya melaporkan perkawinan tetapi tidak melakukannya kepada pegawai pencatatan dapat dikenakan  sanksi  dengan  hukuman  penjara  ataupun  denda  sebesar  $200  (dua  ratus  dollar  Brunei) (Rohmah & Huda, 2020).
Penulisan  ini  berfokus  untuk  mengetahui  perbandingan  hukum  mengenai  persamaan   dan perbedaan  pencatatan  perkawinan  antara  negara  Indonesia  dengan  Brunei  Darussalam,  serta  untuk mengetahui  apa  saja  akibat  hukumnya  apabila  setiap  warga  negara  tidak  melakukan  pencatatan perkawinan baik di kedua negara yakni Indonesia maupun Brunei Darussalam. Perihal ini disebabkan masing-masing negara mempunyai konstitusi maupun kultur budaya yang berbeda-beda sehingga dapat juga  menyebabkan  adanya  perbedaan  mengenai  peraturan  dan  sanksi  di  setiap  negara  khususnya Indonesia dan Brunei Darussalam.

## II. METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  termasuk  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  tata  cara  untuk  menetapkan doktrin, norma, dan asas hukum untuk mengatasi suatu permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan undang-undang  (Muhaimin,  2020).  Pada  penulisan  artikel  yang  ditulis  oleh  penulis  menggunakan pendekatan  penelitian  perundang-undangan  ( Statute  Approach )  yakni  dengan  menelaah  dan menganalisis  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pencatatan  perkawinan  yang  berlaku  di Indonesia dan Brunei Darussalam. Dikarenakan penulisan ini menggunakan penelitian  kualitatif  yang didukung  oleh  teknik pengumpulan  data  yakni  studi kepustakaan dengan menelaah suatu pustaka yang memanfaatkan sumber data sekunder sebagai bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam, UU No.  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan,  serta  undang-undang  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pencatatan  perkawinan  baik  di Indonesia maupun Brunei Darussalam, dan juga menggunakan beberapa buku, literatur-literatur ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan sebagai bahan hukum sekunder. Setelah pengumpulan data, teknik deskriptif  digunakan  untuk  menganalisis  bahan  hukum  yang  relevan  untuk  dikaji  kemudian dideskripsikan guna menyajikan temuan penelitian secara deskriptif, yang berisi perspektif dan tinjauan menurut penulis terhadap permasalahan yang diteliti (Diantha, 2017). Maka penulis akan menganalisis mengenai persamaan dan perbedaan hukum pencatatan perkawinan serta akibat hukumnya jika tidak melakukan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Hasil
3.1.1 Persamaan dan Perbedaan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Brunei

## Darussalam
Indonesia merupakan negara yang menganut konstitusi demokrasi sedangkan Brunei Darussalam merupakan  negara  yang  menganut  konstitusi  monarki,  berdasarkan  kedua  hal  tersebut  tentu  saja peraturan yang dimiliki oleh kedua negara ini juga berbeda. Namun di dalam perbedaan konstitusi ini,
terdapat  persamaan  terhadap  peraturan  yang  belaku  di  kedua  negara  ini,  khususnya  mengenai pencatatan  perkawinan.  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam  sama  sama  mewajibkan  seluruh  warga negaranya untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada pegawai pencatat perkawinan, hal ini diatur di dalam peraturan pada masing-masing negara. Di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa seluruh  warga negara  Indonesia untuk mencatatkan perkawinan mereka namun tidak menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan tersebut sebab  sah  atau  tidaknya  perkawinan  ditentukan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  agamanya  masing- masing,  sedangkan  negara  Brunei  Darussalam  diatur  di  dalam Islamic  Family  Law  Chapter  217, Revised Edition 2012, Part III (Registration of Marriages) yang menjelaskan bahwa setiap pasangan yang tinggal di Brunei maupun pasangan yang berasal dari luar negeri namun tinggal di Brunei wajib melakukan pencatatan perkawinan.
Persamaan  lainnya  yakni  terdapat  pada  penjatuhan  sanksi  apabila  tidak  melakukan  pencatatan perkawinan,  di  Indonesia  jika  pasangan  suami  istri  tidak  mencatatkan  perkawinannya  maka  akan dikenakan  sanksi  berupa  denda  administratif  maksimal  sebesar  Rp1.000.000  (satu  juta  rupiah)  yang diatur di dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Sedangkan di Brunei Darussalam diatur di dalam undang-undang yang sama pada Part IV (Penalties And Miscellaneous Provisions Relating To  Solemnisation  And  Registration  Of  Marriages) yang  menjelaskan  jika  pasangan  yang  tidak mencatatkan  perkawinan  mereka  akan  dikenakan  denda  sebanyak  sebanyak  $1000  (seribu  dollar Brunei) atau penjara maksimal tiga bulan dan/atau kedua-duanya.
Perbedaan konstitusi yang dianut oleh kedua negara yakni Indonesia dan Brunei Darussalam tentu saja menjadikan sistem hukum yang digunakan menjadi berbeda, oleh sebab itu peraturan mengenai pencatatan perkawinan pun terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama terdapat pada siapa saja  yang  dapat  menjadi  petugas  pencatat  perkawinan,  di  Indonesia  hal  tersebut  diatur  di  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  1946  mengenai  Pencatatan  Nikah,  Talak,  dan  Rujuk  yang menjelaskan  bahwa  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  lah  yang  dapat  menjadi  petugas  pencatat perkawinan.  Selain  PPN,  seorang  penghulu  juga  dapat  menjadi  petugas  pencatat  perkawinan  yang dimana hal tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Jika di Indonesia seorang PPN dan Penghulu yang dapat menjadi petugas pencatat perkawinan, berbeda dengan di Brunei Darussalam yaitu seorang Qadi Besar, Qadi-Qadi, dan imam-imam di tiap masjid. Imam-imam di setiap masjid ini telah diberikan wewenang untuk menjadi juru nikah dari sultan atau telah mendapatkan kuasa hukum untuk seorang muslim, hal ini sudah diatur di dalam Pasal 135 Law of Brunei Revised Edition 1984 Chapter 77 (Religious Council and Kadis Courts) .

## 3.1.2 Akibat Perkawinan Apabila Tidak Dicatakan Di Lembaga Pencatatan Sipil Baik Di Indonesia Dan Brunei Darussalam
Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara, baik  itu  warga  negara  Indonesia  maupun  warga  negara  Brunei  Darussalam.  Hal  ini  disebabkan pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam diatur di dalam peraturannya masing-masing, dan jika melanggar ataupun tidak melaksanakannya tentu saja akan memiliki akibat yang  akan  berdampak  pada  pasangan  suami  istri  tersebut.  Di  Indonesia  sendiri  mengatur  mengenai sanksi apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa siapapun  yang  tidak  mencatatan  perkawinan  (suatu  kejadian  penting)  maka  akan  dikenakan  sanksi berupa denda administratif maksimal sebesar satu juta rupiah.
Mirip dengan Indonesia, di negara Brunei Darussalam juga menerapkan sanksi berupa denda dan hukuman  penjara  apabila  warga  negaranya  tidak  melakukan  pencatatan  perkawinan  ke  pegawai pencatatan perkawinan. Hal ini diatur di dalam Islamic Family Law Chapter 217, Revised Edition 2012 yang menjelaskan bahwa warga yang melanggar akan diberikan sanksi hukuman penjara atau denda $200  (dua  ratus  dollar  Brunei  Darussalam).  Selain  itu  akibat  lain  dari  tidak  dicatatkannya  suatu perkawinan adalah posisi istri dan anak yang dilahirkan pada perkawinan tersebut akan lemah di mata hukum sebab tidak memiliki dasar pada perkawinannya (akta nikah). Lalu mengenai hak anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta lingkungan sosial ini biasanya kurang memadai.
Hal tersebut dikarenakan anak yang lahir pada perkawinan yang tidak dicatatkan maka otomatis hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya.
Dijelaskan di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang  menjelaskan  bahwa  “ Anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. ” Pada pasal tersebut yang intinya menerangkan mengenai kedudukan hukum anak hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sehingga mengutip dari pasal ini dapat disimpulkan jika anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak dapat meminta hak-hak nya kepada ayahnya seperti nafkah, hak pendidikan, hak kesehatan, dan lainnya sebagainya, khususnya mengenai hak waris dari ayahnya. Tentu saja jika berdasarkan pasal tersebut, anak tidak akan mendapatkan hak waris ayahnya sedikitpun.

## 3.2 Pembahasan

## 3.2.1 Persamaan dan Perbedaan Di IndonesiaPerbedaan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Brunei Darussalam
Di  Indonesia  mewajibkan  seluruh  warga  negaranya  untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan, sebab perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama masing- masing dan telah tercatat sesuai undang-undang yang berlaku (Ma’arif, 2019). Perihal tersebut dapat dilihat  di  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  mengenai  Perkawinan.  Sama dengan  Indonesia,  Brunei  Darussalam  juga  mewajibkan  seluruh  warganya  untuk  mencatatakan perkawinannya kepada petugas kantor catatan sipil atau petugas pencatat. Jika ada warga negara Brunei Darussalam yang melanggar peraturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi berupa denda sebanyak $1000  (seribu  dollar  Brunei)  atau  penjara  maksimal  tiga  bulan  dan/atau  kedua-duanya  (Muhammad Yusmn & Fahlani, 2022).
Mirip  dengan  Brunei  Darussalam,  Indonesia  juga  memiliki  peraturan  yang  mengatur  mengenai sanksi apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan yakni pada Pasal 90 ayat (1) huruf b dan Pasal 90  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013  mengenai  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2006,  memperjelas  jika  seorang  warga  negara  tidak  melaporkan  suatu  kejadian  penting  yang dijelaskan di dalam pasal ini salah satunya, yaitu mengenai perkawinan dapat diberikan sanksi berupa denda adminsitratif maksimal sebesar satu juta rupiah (Azizi & Muzawir, 2023). Berdasar pada pasal tersebut, setiap warga negara yang tidak melakukan pencatatan perkawinan akan dianggap melanggar peraturan  perundang-undangan  dan  akan  dikenakan  sanksi  berupa  denda  administratif  maksimal sejumlah  Rp1.000.000,00.  Walaupun  demikian,  penerapan  peraturan  ini  di  Indonesia  sendiri  belum menjadi suatu pencegah untuk mengurangi adanya pernikahan siri.. Seperti kasus yang belum lama ini terjadi  mengenai  pencatatan  perkawinan  siri  yang  dilakukan  oleh  artis  Indonesia,  Alshad  Kautsar Ahmad. Sebelumnya Alshad sudah menikahi Nissa dalam kondisi hamil 8 bulan pada 30 September 2022, kemudian pada 11 November 2022 Alshad mengajukan permohonan itsbat nikah dan cerai talak kepada  Nissa  Asyifa.  Pernikahan  siri  tersebut  hanya  bertahan  selama  2  (dua)  bulan,  Alshad  yang mengajukan  itsbat  nikah  dikarenakan  ingin  menceraikan  Nissa  agar  perceraian  tersebut  dapat dicatatkan  secara  sah  dan  diakui  oleh  negara  (Sumut,  2023).  Terdapat  kasus  lainnya  mengenai pentingnya  melakukan  pencatatan  perkawinan  yakni  terjadi  pada  tahun  2021  dimana  terjadi pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  nya  yang  baru  dinikahkannya  satu  setengah bulan menggunakan air keras yang dipesan secara online. Perkawinan ini dilandasi oleh perkawinan kontrak dimana suami berasal dari negara timur tengah yang datang ke Indonesia untuk mencari TKW dan  akhirnya  bertemu  dengan  korban,  pada  pertemuan  tersebut  pelaku  ini  jatuh  cinta  dan  akhirnya menikahi  sang  korban  dengan  perjanjian/kontrak  akan  memberikan  uang  sebesar  Rp1.000.000.000 (satu  miliar  rupiah)  apabila  pelaku  menceraikan  korban,  perjanjian  tersebut  dilakukan  semata-mata untuk  meyakinkan  orangtua  korban  agar  dapat  merestui  hubungannya.  Setelah  perkawinan  tersebut berjalan 1,5 bulan pelaku merasa cemburu terhadap korban dan akhirnya menyirami korban dengan air keras  dan  meninggal  dunia  setelah  18  jam  kritis  di  rumah  sakit.  Akibat  kejadian  tersebut  pelaku dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta Pasal 338 dan 351 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan kematian dengan hukuman pidana mati atau penjara penjara seumur hidup dan atau kurungan penjara paling lama 20 tahun (Selamet, 2021). Hal ini menunjukkan  bahwa  adanya  kewajiban  mencatatkan  perkawinan  berikut  sanksi  berupa  denda
administratif belum dapat mengurangi jumlah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau kawin siri.
Terdapat  perbedaan  pencatatan  perkawinan  di  Indonesia  dengan  Brunei  Darussalam,  yaitu mengenai  siapa  saja  yang  dapat  menjadi  pencatat  perkawinan.  Jika  di  Indonesia  orang  yang  berhak sebagai  pencatat  perkawinan,  yaitu  pegawai  pencatat  nikah  (PPN),  perihal  ini  dijelaskan  di  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  22  Tahun  1946  mengenai  Pencatatan  Nikah,  Talak,  dan  Rujuk  (Usman, 2018).  Selain  PPN  ada  juga  orang  yang  dapat  menjadi  pencatat  perkawinan  yaitu  Penguhulu  yang diperjelas  pada  Pasal  1  angka  6  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor 9  Tahun  2019  tentang  Jabatan  Fungsional  Penghulu  menjelaskan  bahwa  penghulu merupakan  seorang  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  yang  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab,  serta kewenangan penuh untuk mengawasi suatu pernikahan atau rujuk menurut agama islam. Kewenangan tersebut  diberikan  oleh  menteri  agama  atau  pejabat  lainnya  menurut  undang-undang  yang  berlaku (Murtado, 2021).
Jika sesuai peraturan perundang-undangan Brunei Darussalam, orang yang dapat berperan sebagai pencatat  perkawinan,  yaitu  Qadi  Besar,  Qadi-Qadi,  dan  imam-imam  di  tiap  masjid.  Imam-imam  di setiap  masjid  ini  telah  diberikan  wewenang  untuk  menjadi  juru  nikah  dari  sultan  atau  telah mendapatkan kuasa hukum untuk seorang muslim. Hal ini lah yang menyebabkan keberadaan imam- imam  di  Brunei  Darussalam  menjadi  hal  utama  dalam  membantu  menegakkan  peraturan  mengenai pencatatan  perkawinan,  khususnya  dalam  bidang  administrarif  (Bidayati  et  al.,  2021).  Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dilihat perbedaan yang cukup signifikan, yakni jika di Indonesia orang yang dapat menjadi pencatat perkawinan hanya Pegawai Pencatat Perkawinan dan Penghulu sedangkan di Brunei Darussalam adalah Qadi Besar, Qadi-Qadi, dan imam-imam di setiap masjid.
Di  Indonesia  seorang  imam  tidak  dapat  menjadi  pencatat  perkawinan,  hal  ini  yang  sebenarnya menjadi  permasalahan  bagi  pencatatan  perkawinan  di  Indonesia.  Dapat  dilihat  dengan  kasus  yang belum  lama  ini  tentang  kurangnya  tenaga  fungsional  penghulu  yang  disampaikan  oleh  Kementrian Agama, Zainal Mustamin selaku Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah menjelaskan bahwa pada saat  ini  kebutuhan  terhadap  penghulu  sangat  diperlukan  sebab  Indonesia  pada  saat  ini  kekurangan pegawai fungsional secara nasional (CNN Indonesia, 2023). Jika Indonesia dapat mengikuti peraturan yang ada di Brunei Darussalam untuk memberikan kuasa atau wewenang kepada imam-imam ataupun tokoh agama lainnya untuk menjadi pencatat perkawinan, mungkin saja hal ini bisa menjadi solusi bagi Indonesia yang saat ini kekurangan tenaga fungsional penghulu.
3.2.2 Akibat Perkawinan Apabila Tidak Dicatakan Di Lembaga Pencatatan Sipil Baik Di Indonesia Dan Brunei Darussalam
Berdasarkan    pada    Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bila seluruh warga negara diwajibkan untuk memberitahukan kepada Instansi Pelaksana mengenai permasalahan tentang kependudukan  dan  kejadian  penting  lainnya  dengan  melengkapi  syarat  yang  diperlukan  dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu setiap warga  diwajibkan  untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan  setelah  melakukan  perkawinan  (Moshi, 2018). Jika tidak melakukan pencatatan perkawinan, maka dapat disebut perkawinan tersebut sebagai pernikahan  siri,  yakni  pernikahan  yang  terlaksana  tanpa  ada  wali  berdasarkan  hukum  islam  dan pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh  sepasang  kekasih  tanpa  adanya  petugas  administrasi  (Anwar, 2022). Suatu hal yang diwajibkan namun tidak dijalankan atau tidak dilakukan maka tentu saja akan ada sanksi serta akibat hukumnya. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain khususnya di Brunei Darussalam juga memiliki peraturan yang serupa mengenai pencatatan perkawinan.
Beberapa  akibat  hukum  apabila  tidak  melakukan  pencatatan  perkawinan  adalah  anak  serta  istri dari pernikahan tersebut lemah dimata hukum, maksudnya adalah dalam hal bargaining position sang istri lemah begitu pula dengan status anak yang terlahir cenderung dianggap tidak sah. Kemudian hak- hak  dasar  anak  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  sosial  biasanya  kurang  terpenuhi  dengan  baik. Adapun  akibat  hukum  lainnya  yakni  permasalahan  mengenai  hak  waris  untuk  anak,  dikarenakan pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka secara langsung status anak tersebut dapat dianggap tidak ada  yang  mengakibatkan  anak  tidak  akan  mendapatkan  haknya  untuk  dapat  bagian  harta  waris (Nofitasari, 2022).
Permasalahan  mengenai  hak  waris  anak  sudah  dijelaskan  di  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang pada intinya memperjelas kedudukan hukum anak hanya sebatas pada ibu dan keluarganya apabila perkawinannya tidak dicatatakan. Berdasarkan penjelasan dalam pasal ini, bisa memberi simpulan bahwasannya anak yang terlahir di luar perkawinan yang diakui secara sah tidak berhak atas hak-hak tertentu, khususnya yang berkaitan dengan warisan. Sebab  anak  ini  sekadar  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  serta  keluarga  ibunya. Permasalahan berikutnya adalah tidak terpenuhinya hak-hak anak selain hak waris, seperti hak untuk mendapatkan  fasilitas  kesehatan  yang  baik,  pendidikan  yang  layak,  dan  lingkunan  sosial  yang mendukung untuk tumbuh kembang anak. Berdasarkan pasal 42 UUP menerangkan mengenai definisi dari anak yang sah, menjelaskan bahwa setiap bayi yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat kepada  pegawai  pencatat  perkawinan  maka  bayi  tersebut  menjadi  anak  luar  kawin.  Dapat  kita  lihat unsur tentang “akibat perkawinan yang sah” di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sahnya perkawinan  adalah  yang  telah  dicatatkan  di  kantor  catatan  sipil  menurut  agamanya  masing-masing namun jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan, secara otomatis anak yang terlahir dapat dikatakan sebagai  anak  luar  kawin  (Prasetyo,  2020).  Kekuatan  hukum  akta  lahir  bagi  anak  luar  kawin  hanya sebatas tercantum nama ibunya, dan jika ingin diakui, maka harus dilakukan pengesahan (Dewi, 2021). Oleh sebab itu, baik istri maupun anak tidak dapat menuntut hak-haknya seperti meminta nafkah dari suami untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Berbeda  dengan  Brunei  Darussalam  yang  membuat  peraturan  undang-undang  mengenai pencatatan perkawinan  yang tertera pada Undang-Undang Hukum Keluarga Brunei  Tahun 1999. Di dalam  undang-undang  ini  menjelaskan  bahwa  setiap  warga  Brunei  Darussalam  diwajibkan  untuk melakukan pencatatan perkawinan, jika tidak melakukan pencatatan perkawinan maka akan dikenakan sanksi hukuman penjara atau denda $200 (dua ratus dollar Brunei Darussalam) yang terdapat di dalam Pasal  180  ayat  (1)  menjelaskan  bila  seseorang  yang  tidak  mencatatkan  atau  memberitahu  mengenai perkawinan  ataupun  perceraian  akan  dianggap  sebagai  suatu  pelanggaran  hukum,  dan  memiliki dampak hukum seperti sanksi denda ataupun hukuman penjara (Afrizon, 2016).
Negara  Brunei  Darussalam  juga  mewajibkan  warga  negaranya  untuk  melakukan  pencatatan perkawinan  kepada  pegawai  pencatatan  dalam  jangka  waktu  tujuh  hari  sesudah  akad  nikah  itu terlaksana. Hal ini diatur di dalam Religious Council and Kadis Courts Chap 77, di dalam Pasal 143 ayat (1) yang menjelaskan bahwa seluruh warga negaranya diwajibkan untuk memberitahu mengenai perkawinannya seminggu  setelah melakukan akad, khususnya para pihak yakni pasangan yang telah melakukan  perkawinan  tersebut.  Di  dalam  ayat  (2)  nya  juga  menjelaskan  lebih  lanjut  untuk  kepada pasangan  atau  wali  yang  akan  melakukan  pencatatan  perkawinan  diharapkan  seluruh  persyaratan perkawinan  sudah  terpenuhi  agar  tidak  mengalami  kesulitan  pada  saat  pencatatan  perkawinan.  Ayat tersebut  berbunyi  “pencatat  wajib  memeriksa  apakah  telah  memenuhi  semua  syarat  perkawinan sebelum melakukan pencatatan” (Supani, 2015). Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat kita lihat bahwa negara Brunei Darussalam memiliki peraturan yang lebih tegas daripada Indonesia, dapat dilihat dengan  adanya  sanksi  bagi  warga  negara  Brunei  Darussalam  jika  tidak  melakukan  pencatatan perkawinan. Hal tersebut dapat mengurangi adanya nikah siri serta melindungi hak-hak anak dan istri apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan pada perkawinan mereka.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Indonesia  dan  Brunei  Darussalam  mempunyai  persamaan  dan  perbedaan  dalam  pencatatan perkawinan,  baik  Indonesia  maupun  Brunei  Darussalam  sama-sama  mewajibkan  seluruh  warganya untuk mencatatkan perkawinan mereka ke petugas catatan sipil. Persamaan lainnya dapat dilihat dari peraturan yang mengatur mengenai sanksi apabila tidak mencatatkan perkawinannya, hal ini terdapat di  dalam  Pasal  90  ayat  (1)  huruf  b  maupun  Pasal  90  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa bagi warga yang  melanggar  peraturan  mengenai  mencatat  perkawinan  dikenakan  sanksi  berupa  denda administrative maksimal sejumlah Rp1.000.000,00. Di Brunei Darussalam juga memiliki aturan yang serupa  yakni  dikenakan  sanksi  berupa  denda  sebanyak  $1000  (seribu  dollar  brunei)  atau  penjara maksimal tiga bulan dan/atau kedua-duanya.
Adapun  perbedaannya  yakni,  mengenai  siapa  saja  yang  dapat  menjadi  petugas  atau  pegawai pencatat  perkawinan.  Di  Indonesia  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  dalam  mencatatkan perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), perihal ini tertera pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Kemudian selain PPN adapula orang lain yang dapat menjadi pencatat nikah yaitu Penghulu yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No.  Per62/M.  Pan/6/2005  mengenai  Jabatan  Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Di Brunei Darussalam, orang yang dapat berperan sebagai pencatat perkawinan,  yaitu  Qadi  Besar,  Qadi-qadi,  dan  imam-imam  di  setiap  masjid.  Perbedaan  yang  dapat dilihat  diantara  kedua  negara  ini  adalah  jika    di  Brunei  Darussalam  seorang  imam  dapat    menjadi pencatat perkawinan, sedangkan di Indonesia seorang imam ataupun tokoh agama tidak dapat menjadi petugas pencatat perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sistem pemerintahan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam  merupakan negara monarki, sehingga Sultan  atau Raja dapat menentukan sendiri hukum yang berlaku. Berbeda dengan Indonesia yang berbentuk Republik, dalam hal ini Presiden tidak dapat menentukan sendiri hukum yang berlaku melainkan harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
Beberapa akibat hukum apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan adalah anak serta istri dari pernikahan tersebut lemah dimata hukum, maksudnya adalah dalam hal bargaining position sang istri  lemah  begitu  pula  dengan  status  anak  yang  terlahir  akan  dianggap  tidak  sah.  Adapun  akibat hukum lainnya yakni permasalahan mengenai hak waris untuk anak, dijelaskan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  mengenai  Perkawinan.  Atas  dasar  tersebut  mengartikan  bahwa anak  tidak  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  ayah  dan  keluarga  ayahnya  yang mengakibatkan anak tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dari ayahnya. Sedangkan peraturan mengenai  pencatatan  perkawinan  di  Brunei  Darussalam  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Hukum Keluarga Brunei Tahun 1999. Di dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap warga Brunei Darussalam  diwajibkan  untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan,  jika  tidak  melakukan  pencatatan perkawinan maka akan dikenakan sanksi hukuman penjara atau denda $200 (dua ratus dollar Brunei Darussalam)  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  180  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  seseorang  yang  tidak mencatatkan atau memberitahu mengenai  perkawinan  ataupun  perceraian  akan  dianggap  sebagai suatu    pelanggaran    hukum,    dan  memiliki  dampak  hukum  seperti  sanksi  denda  ataupun  hukuman penjara.

## 4.2 Saran
Masyarakat  diharapkan  untuk  dapat  memahami  dan  menjalankan  peraturan  serta  akibat  hukum yang  berlaku  di  setiap  negaranya  masing-masing  khususnya  di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam mengenai  pencatatan  perkawinan.  Bagi  pemerintah  Indonesia  diharapkan  dapat  lebih mensosialisasikan lagi mengenai pentingnya melakukan pencatatan perkawinan kepada seluruh warga negara Indonesia agar dapat mengurangi perkawinan siri yang sangat  merugikan perempuan sebagai istri dan anaknya yang tidak dapat menuntut keadilan seperti hak nafkah, hak waris, pembagian harta gono gini, dan lain sebagainya. Hal  ini dapat dilakukan dengan pemerintah turun langsung ke desa- desa khususnya ke daerah dengan tingkat pencatatan perkawinannya rendah untuk dibina dan diberikan pengetahuan  mengenai  bagaimana  cara  mendaftarkan  perkawinan  dan  apa  saja  manfaat  yang  akan diperoleh  pasangan  jika  mencatatkan  perkawinannya  pada  kantor  catatan  sipil,  serta  dibantu  sampai proses  pencatatan  perkawinan  tersebut  selesai.  Pemerintah  juga  dapat  melakukan  digitalisasi mengingat  sekarang  perkembangan  teknologi  sangat  pesat,  sehingga  masyarakat  akan  lebih  mudah dalam  mendaftarkan  dan  mencatatkan  perkawinannya  sebab  dapat  dilakukan  oleh  masing-masing pasangan tanpa harus datang ke kantor pencatatan sipil.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizon, F. D. (2016). Skripsi: Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Amin, A. A. (2018). Marriage Issue . RTB News.
https://www.rtbnews.rtb.gov.bn/Lists/News%2020181/DispForm.aspx?ID=6258.
Anwar, A. (2022). Pengaturan Dan Akibat Hukum Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
Di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (1), 155.
https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4736.153-158.
Azizi,  J.,  &  Muzawir.  (2023).  Reformasi  Hukum  Perkawinan:  Pencatatan  Perkawinan  Di  Berbagai  Negara Muslim. Jurnal  Darussalam:  Pemikiran  Hukum  Tata  Negara  Dan  Perbandingan  Hukum , 3 (1),  101. https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.51.
Bidayati,  K.,  Maliki,  M.  A.  Al,  &  Ramadhan,  S.  (2021).  Dinamika  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam). ADHKI: Journal of Islamic Family Law , 3 (1), 62.  https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45.
CNN  Indonesia.  (2023). Indonesia  Darurat  Penghulu,  Banyak  yang  Akan  Pensiun .  CNN  Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230905143303-20-995038/indonesia-darurat-penghulu- banyak-yang-akan-pensiun.
Diantha,  I.  M.  P.  (2017).  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Hukum  Teori  Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Dewi, D. A. G. T. (2021). Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin, Jurnal Interpretasi Hukum. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (3), 499. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4126.496-500.
Indrawati,  S.,  &  Sasmita,  A.  R.  (2022).  Penyuluhan  Hukum  Dampak  Perkawinan  Siri  dalam  Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal. Jurnal Dedikasi Hukum, Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat , 2 (1). https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19022.
Ma’arif,  T.  (2019).  Pencatatan  Pernikahan  (Analisis  dengan  Pendekatan  Qiyas,  Istihsan,  Sadd  Al  Dzari’ah, Maslahah  Mursalah,  dan  Hukum  Positif  Di  Indoensia). ASAS :  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah , 11 (1), 124. http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647.
Moshi. (2018). Dekonstruksi Sistem Sanksi Dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Jurnal Reflektika , 13 (1), 94. https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.172.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press.
Muhammad  Yusmn,  &  Fahlani,  S.  A.  (2022).  Problematika  Pencatatan  Perkawinan  Di  Indonesia :  Telaah Perbandingan  Pencatatan  di  beberapa  Negara  Asia  Tenggara. Banua  Law  Review , 4 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.32801/balrev.v4i2.45.
Murtado,  A.  (2021).  Kewenangan  Pencatatan  Nikah  Melalui  Penghulu  Dan  Kepala  KUA  Dalam  Perspektif Peraturan  Menteri  Agama  Dengan  Peraturan  Pendayagunaan  Aparatur  Negara. Jurnal  Multikultural  & Multireligius , 20 (1), 147. https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468.
Nofitasari,  S.  (2022).  Analisis  Mengenai  Pengaturan  Sanksi  Terhadap  Pelanggaran  Perkawinan  di  Indonesia. Welfare State , 1 (1), 70–71. doi:10.56013/welfarestate.v1i1.1553.
Potabuga, H. A. (2020). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam. Bilancia , 14 (1), 110–111. https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.516.
Prasetyo,  A.  B.  (2020).  Akibat  Hukum  Perkawinan  Yang  Tidak  DIcatatkan  Secara  Administratif  Pada Masyarakat Adat. Administrative Law & Governance
Journal , 2 (1), 31–32. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34.
Rohmah,  U.  N.  R.,  &  Huda,  M.  (2020).  Ketentuan  Hukum  Keluarga  di  Brunei  Darussalam  dan  Indonesia.
JURNAL PIKIR: Jurnal
Studi
Pendidikan
Dan Hukum Islam , 6 (1), 6–7. https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/287.
Sampuro,  M.  (2022). Lima  Anak  yang  Jadi  Korban  Dibawa  ke  Panti  Asuhan .  Jawapos. https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811088607/lima-anak-yang-jadi-korban-  dibawa-ke-panti- asuhan.
Sarjiyati, & Purwati, Y. (2019). Dampak Perkawinan yang Tidak Dicatat. YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum , 5 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.33 Selamet,  I.  (2021). Fenomena  Kawin  Kontrak  Di  Cianjur  -  Heboh  Pria  Arab  Bunuh  Istri  Siri .  Detik  News. https://news-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5858832/fenomena- kawin-kontrak-di-cianjur-heboh-pria-arab-bunuh-istri-siri.
Sugitanata, A. (2021). Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam). Al-Qadha: Jurnal Hukum
Islam
Dan Perundang- Undangan , 8 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275.
Sumut,  Detik.  https://www.detik.com/sumut/berita/d-6640031/sederet-fakta-pernikahan-kontroversial-alshad- ahmad-dengan-nissa-asyifa.
Supani. (2015). Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan . deepublish. Usman, R. (2018). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Perkawinan Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (3), 263.
https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80.
Yoga S, M. A. A. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (3), 448. https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5802.447-454.