Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai)
( Enviromental Law Enforcement in Industrial Area From Perspective of Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study at the Industrial Area of Dumai Town))

## Rika Erawaty
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur email: erawaty_rika@yahoo.co.id

## ABSTRAKSI
Meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  berjalan  seiring  dengan  pertumbungan  perindustrian yang  semakin  pesat.  Banyak  industri-industri  yang  berdiri  semata-mata  bertujuan  untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti industri tekstil, minyak, pangan, transportasi, dan lain-lain.  Namun  yang  menjadi  permasalahan  adalah  tidak  semua  industri-industri  tersebut memperhatikan masalah lingkungan hidup akibat dari produksi usaha yang mereka kerjakan. Banyak  industri-industri  tersebut  lebih  mengutamakan  keuntungan  daripada  pelestarian lingkungan  hidup,  mereka  tidak  peduli  pada  masyarakat  di  sekeliling  industri  tersebut beroperasi.  Sehingga  pencemaran  lingkungan,  dan  polusi  telah  sangat  membahayakan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kawasan yang khusus menjadi suatu kawasan tempat industri-industri tersebut beroperasi, yaitu kawasan industri seperti kawasan industri  yang  ada  di  Kota  Dumai.  Tujuan  dari  kawasan  tersebut  adalah  meminimalisir terjadinya  kasus-kasus  lingkungan  seperti  pencemaran  dan  polusi  udara,  dan  untuk memudahkan dan meningkatkan pengawasan dari pemerintah daerah.
Kata Kunci: hukum lingkungan dan kawasan industri.

## ABSTRACT
Society needs are increasing along with the rapid growth of industry. A lot of Industry which stand for the purposes to fulfill public needs such as textile, oil, food, transportation,etc. yet the  problem  here  is,  not  all  the  industries  concern  about  environment,  the  effect  of  their production  to  the  environment.  A  lot  of  Industries  give  priority  to  benefit  rather  than environment preservation. They don’t care to the society around the industries take place and operate. So that, environment contamination and  pollution have been very endangered  the society around. That’s why it is needed an exclusive area to be a place for Industrial company operate, which is area just like ever exist in dumai town. The purpose of it is to minimize the occurance  of  environment  case  such  as  air  pollution,  and  to  facilitate  and  improve  the supervision of local government.
Key Words: environment law and industrial area.

## Pendahuluan
Kesadaran  terhadap  lingkungan  tidak  hanya  menciptakan  segala  sesuatu yang indah dan bersih saja, tetapi di sini ada kewajiban dari setiap manusia untuk menghormati dan menghargai hak orang lain serta kehidupan sekitarnya. Sering kita jumpai  tindakan  orang  atau  bahkan  sekelompok  orang  yang  menjalankan  suatu kegiatan  (industri)  hanya  mengejar  kepentingan  dan  kemajuannya  sendiri  tanpa menghiraukan  hak  orang  lain  dan  lingkungan  dimana  industri  itu  berdiri.  Kelalaian dari  industri  tersebut  juga  dapat  menyebabkan  kerusakan  dan  pencemaran  pada lingkungan, yang nantinya akan merugikan orang disekitar industri tersebut. 1
Dahulu, manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya yang disebabkan oleh pencemaran udara, pencemaran air atau pencemaran lingkungan  oleh  suatu  kegiatan  industri.  Namun  sekarang,  seiring  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  manusia  sering  merasa  khawatir akan terganggunya kehidupan mereka. Bahkan dulu sebelum teknologi berkembang, manusia  dengan  lingkungan  hidupnya  terasa  lebih  nyaman  dengan  udara  yang bersih dan segar. Tetapi perkembangan zaman sekarang telah banyak menghadirkan industri-industri  dengan  segala  macam  aktifitasnya.  Penebangan  hutan  terjadi dimana-mana  yang  tujuannya  adalah  untuk  mendirikan  suatu  industri.  Masalah- masalah  mengenai  lingkungan  hidup  mulai  sering  dibicarakan,  dikarenakan  banyak timbulnya masalah dari adanya kegiatan industri. 2
Masalah-masalah  lingkungan  yang  sering  dibicarakan  seperti  banjir  di beberapa daerah di Indonesia, longsor, polusi udara dan pencemaran lainnya, yang pada  dasarnya  disebabkan  karena  tidak  berfungsinya  ekosistem  lingkungan. Penyebab lain adalah berdirinya industri-industri dengan segala macam aktifitasnya yang  menyebabkan  lingkungan  menjadi  terganggu  dan  masyarakat  menjadi  tidak nyaman,  karena  banyak  industri-industri  tidak  memperhatikan  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan  (AMDAL),  Audit  Lingkungan,  Baku  Mutu  Lingkungan  dan sebagainya. 3 Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH)  menyebutkan  bahwa  ada  beberapa instrumen  dalam  pencegahan  dan  perusakan  lingkungan  hidup  yang  seharusnya dipenuhi  oleh  setiap  industri-industri  atau  kegiatan  yang  berdampak  langsung terhadap lingkungan. Adapun instrumen yang termuat dalam Pasal 14 tersebut yaitu:
a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
b. Tata Ruang;
c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
d. Criteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. AMDAL;
f. UKL-UPL;
g. Perizinan;
h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
k. Analisis risiko lingkungan hidup;
l. Audit lingkungan hidup, dan;
m. Instrumen  lain  sesuai  dengan  kebutuhan  dan/atau  perkembangan  ilmu pengetahuan.
1 Gunawan  Suratmo,  2002, Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, hlm.6.
2 Ibid., hlm.9.
3 Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm.6.
Untuk  mengatasi  hal  itu,  maka  perlu  penataan  ruang  yang  jelas  khusus industri,  yaitu  dengan  membangun  suatu  kawasan/area  industri  guna  mengurangi kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  yang  dapat  merugikan  penduduk  sekitar pabrik/industri khususnya. Hal ini  sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  penataan  ruang  adalah  suatu  sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.  Pasal  5  ayat  (5)  menyebutkan  penataan  ruang  berdasarkan  nilain  strategis kawasan  terdiri  atas  penataan  ruang  kawasan  strategis  nasional,  penataan  ruang kawasan  strategis  provinsi,  kawasan  strategis  kabupaten/kota.  Berarti  apabila kabupaten/kota  memiliki  kawasan  strategis  seperti  kawasan  industri,  perlu  diberi ruang khusus tempat industri-industri tersebut beroperasi. Disini kita dapat melihat bahwa ruang untuk kawasan atau area industri hanya diisi dengan industri-industri dengan berbagai aktifitasnya.
Banyak  kawasan  industri  yang  letaknya  berdekatan  dengan  pemukiman penduduk, dan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kalau tinggal di daerah  industri  bisa  mendatangkan  keuntungan  bagi  mereka  seperti  lapangan pekerjaan, berdagang, jasa angkutan, dan bagi karyawannya memiliki tempat tinggal dengan  perusahaan  tersebut  merupakan  waktu  yang  efisien  untuk  bekerja  karena berdekatan dengan tempat dimana mereka bekerja.
Kota  Dumai  merupakan  bagian  dari  Propinsi  Riau  yang  sangat  berpotensi sumber alamnya, sehingga banyak industri-industri yang beroperasi. Pada kawasan industri Kota Dumai ini terdapat beberapa industri dengan segala aktifitasnya dalam mengolah sumber alam tersebut. Seperti kilang minyak Pertamina UP II Dumai, Bukit Kapur  Reksa  (BKR)  yang  mengolah  minyak  sawit,  PT.Patra  Dock  dengan  anak perusahaannya Blue  Water  yang  bergerak  dalam  bidang  pengolahan  limbah, pelabuhan kargo dan pabrik pembuat mie basah.
Fakta membuktikan bahwa saat ini Kota Dumai telah menjadi salah satu kota pelabuhan  tersibuk  di  kawasan  pantai  timur  daerah  Riau  Daratan.  Menyadari letaknya  yang  strategis  yang  secara  langsung  berhadapan  dengan  perairan  Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia, Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah berkomitmen dan bertekad bulat untuk mengembangkan Kota  Dumai  sebagai  daerah  industri  dan  daerah  pusat  pertumbuhan  ekonomi  di belahan pesisir timur provinsi ini. Oleh sebab itu kota ini harus di lengkapi dengan sebuah Kawasan  Industri Terpadu (KIT). Kawasan Industri Dumai (KID)  terletak di daerah  Pelintung,  Kecamatan  Medang  Kampai, Kota Dumai dengan  total luas areal sekitar  1.000  hektar. 4 Pada  dasarnya  Pengembangan  Kawasan  Industri  Dumai dimaksudkan untuk :
1. Mengantisipasi lajunya pertumbuhan industri hulu Kelapa Sawit dan Industri Hilir CPO.
2. Mendukung  Kota  Dumai  sebagai  pusat  aktifitas  ekspor-impor  di  kawasan  pesisir timur Pulau Sumatera.
3. Mendukung  Dumai-Duri-Rantauparapat  sebagai  kawasan  pusat  aktifitas  industri ( The National Strategic Activities (PKSN).
4. Meningkatkan percepatan peningkatan ekonomi dan pembangunan daerah.
5. Sebagai  sarana  pengontrol  angka  rata-rata  pengangguran  dan  pengentasan kemiskinan.
6. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan negara. Namun kawasan ini tidak hanya industri saja yang berdiri, melainkan masih banyak  pemukiman  penduduk  yang  tinggal  di  sekitar  pabrik,  sehingga  bila  kita telusuri  masyarakat  di  sekitar  pabrik,  mereka  bisa  dengan  mudah  terkena  dampak
4 Dokumen BLHD Kota Dumai.
dari kegiatan industri misalnya asap, limbah dan kerusakan lingkungan lainnya yang dapat  merugikan  penduduk.  Bahkan,  pada  daerah  ini  terdapat  tempat  wisata  laut dimana  masyarakat  sering  berkunjung  untuk  menikmati  suasana  santai  sore  dan malam  hari,  dimana  untuk  sampai  ke  lokasi  tersebut,  masyarakat  harus  terlebih dahulu melewati pelabuhan kargo yang kotor dan berdebu.
Untuk itu dirasakan perlu adanya suatu penegakan hukum dalam menangani masalah-masalah  lingkungan  yang  timbul  akibat  beraktifitasnya  suatu  industri. Penegakan  hukum  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  yang menyerasikan  hubungan  dari nilai-nilai yang  terjabar  di  dalam  kaidah-kaidah  untuk menciptakan,  memelihara  dan  memperhatikan  kedamaian  dalam  pergaulan  hidup. 5 Oleh  karena  itu,  secara  khusus  untuk  menangani  masalah-masalah  lingkungan hidup, diperlukan adanya penegakan hukum lingkungan.
UU  PPLH,  mengatur segala  aspek  mengenai lingkungan  hidup,  termasuk  di dalamnya adalah mengenai penegakan hukum lingkungan. UU PPLH mengatur tiga instrumen  penegakan  hukum  lingkungan  yaitu  administrasi,  perdata  dan  pidana. Ketiga  instrumen  ini  tidak  terlepas  dari  kerjasama  antara  pemerintah  dengan pemerintah  daerah  dalam  mengelola  lingkungan  hidup.  Pasal  63  ayat  (3) menyebutkan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan  inventarisasi  sumber  daya  alam  dan  emisi  gas  rumah  kaca pada tingkat kabupaten/kota;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
i. melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  ketaatan  penanggung  jawab  usaha dan/atau  kegiatan  terhadap  ketentuan  perizinan  lingkungan  dan  peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat,  kearifan  lokal,  dan  hak  masyarakat  hukum  adat  yang  terkait  dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan  Pasal  14  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  Otonomi  Daerah),  menyebutkan urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  kabupaten/kota salah  satunya  meliputi  yaitu  perencanaan,  pemanfaatan,  dan  pengawasan  tata ruang,  dan  wewenang  untuk  pengendalian  lingkungan  hidup.  Sehingga  untuk melaksanakan  penegakan  hukum  lingkungan,  daerah  juga  mempunyai  wewenang untuk  menangani  masalah-masalah  dan  mengawasi  kegiatan  industri  di  daerah masing-masing.
5 Soerjono  Soekanto,  1993, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5.
Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi industri-industri dan segala kegiatan dari industri yang ada pada daerah tersebut. Serta pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur, mengawasi dan  memberikan  sanksi  apabila  ada  industri  atau  perusahaan  yang  melanggar penegakan  hukum  lingkungan.  Hal ini dikarenakan  pemerintah  daerah  yang  benar- benar mengetahui situasi dan kondisi daerah masing-masing, kehidupan dan budaya dari penduduknya.
Mas  Achmad  Santosa  menyebutkan Institusional  Arrangement  in Environmental Management, yang memberikan wewenang kepada provinsi untuk: 6
a. responsible  to  implement  the  environmental  management  policy  in  its  own provincie/region;
b. issuing permits;
c. monotoring thecompliance;
d. inspection;
e. imposing sanctions.

## Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia
Indonesia mempunyai sejarah perkembangan hukum lingkungan ditinjau dari segi  perangkat  perundang-undangannya  baik  dari  zaman  Hindia  Belanda,  zaman Jepang dan zaman Kemerdekaan. Pada zaman-zaman tersebut telah banyak terlahir peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai lingkungan,  tapi  sifatnya Hukum  Lingkungan  Klasik.  Semakin  berkembangnya  teknologi  dan  globalisasi, mengharuskan  Indonesia  melakukan  perubahan-perubahan  atau  perbaikan- perbaikan  mengenai  peraturan  lingkungan  atau  hukum  lingkungan  yang  sifatnya modern.  Pertama  lahir  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), kemudian di ubah dengan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPLH)  dan  kemudian  lahir  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH)  yang  di  dalamnya mencakup dan mengatur mengenai Penegakan Hukum Lingkungan.
Penegakan  hukum  lingkungan  berkaitan  erat  dengan  kemampuan  aparatur dan  kepatuhan  warga  masyarakat  terhadap  peraturan  yang  berlaku,  yang  meliputi tiga  bidang  hukum  yaitu  Administrasi,  Perdata  dan  Pidana.  Dengan  demikian, penegakan  hukum  lingkungan  merupakan  upaya  untuk  mencapai dan  mewujudkan ketaatan  terhadap  peraturan  dalam  ketentuan  hukum  yang  berlaku  secara  umum yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan.
Penegakan  hukum  lingkungan  harus  dilihat  sebagai  sebuah  alat  untuk mencapai  tujuan.  Adapun  tujuan  penegakan  hukum  lingkungan  adalah  penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang  pada  umumnya  diformasikan  kedalam  peraturan  perundang-undangan, termasuk ketentuan yang baku mutu limbah atau emisi. 7
Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  lingkungan  merupakan  upaya  untuk mencapai  ketaatan  terhadap  peraturan  dan  persyaratan  dalam  ketentuan  hukum yang  berlaku  secara  umum  dan  individual,  melalui  pengawasan  dan  penerapan sanksi  administrasi,  keperdataan  dan  kepidanaan.  Dalam  penegakan  hukum lingkungan  telah  diatur  segala  bentuk  pelanggaran  maupun  kejahatan  bagi  pelaku
6 Mas  Achmad  Santosa,  1996,  “Environmental  Law  Enforcement  And  Compliance  in  Indonesia: Problem  and  Opportunities” ,  Indonesian  Journal  of  Environmental  Law  (Edition  I)  ICEL  Indonesia, hlm.19.
7 Mas Acmad Santosa, 2001, Good Governance dan Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, hlm.233.
baik  yang  dilakukan  oleh  perorangan  maupun  badan  dengan  upaya  pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif). 8
Penegakan  hukum  lingkungan  harus  ditempatkan  pada  titik  keseimbangan dan  keserasian  antara  tegaknya  hukum  dan  kelanjutan  pembangunan  berwawasan lingkungan.  Penegakan  hukum  lingkungan  tidak  hanya  diandalkan  pada  ketegasan penegakan  hukum  tersebut  melainkan  penegakan  hukum  yang  dikehendaki  adalah yang tegas tetapi arif dan bijaksana.Tiga instrumen penegakan hukum (administrasi, perdata,  dan  pidana)  hendaklah  dapat  terlaksana  sebagaimana  yang  diharapkan. Terciptanya  penegakan  hukum  akan  memberikan  kestabilitasan  dan  keserasian dalam pergaulan hidup. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya  mencapai  ketaatan  terhadap  peraturan  dan  persyaratan  ketentuan  hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.
Secara  konsepsional  arti  penegakan  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto, terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabar  di  dalam kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup, sehingga ia menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, masyarakat dan faktor kebudayaan.
Dalam penegakan hukum lingkungan juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi  penegakan  hukum  lingkungan  itu  sendiri.  Hal  ini  sebagaimana diungkapkan  oleh  Benjamin  van  Rooij  yang  menyebutkan  6  faktor  yang  dapat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan, yaitu: 9
1. Faktor Sosial Ekonomi dan Politik Faktor ini mencakup:
a. Seberapa banyak sumber daya uang memang dipergunakan atau dialokasikan untuk upaya penegakan hukum;
b. Apakah negara tersebut dalam masa krisis atau tidak;
c. Stabilitas  sosial,  masyarakat  atau  negara  yang  stabilitasnya  kacau,  jelas penegakan hukum lingkungannya tidak berjalan; dan
d. Kesadaran  masyarakat  terhadap  lingkungan  hidup.  Kalau  kesadaran masyarakatnya  tinggi,  maka  penegakan  hukum  lingkungannya  akan  berjalan pula.
Faktor  sosial  ekonomi  dan  politik  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum lingkungan. Bila sosial ekonomi dari suatu negara tinggi, maka penegakan hukum dapat  terlaksana  dengan  cepat,  sebab  untuk  penegakan  hukum  lingkungan membutuhkan  sarana  yang  besar  dengan  biaya  yang  tinggi  dalam  kegiatannya. Negara  membutuhkan  dana  yang  besar  untuk  pelestarian  dan  pengelolaan lingkungan  hidup.  Faktor  politik  juga  sangat  mempengaruhi  penegakan  hukum lingkungan,  dimana  bila  negara  sedang  dalam  keadaan  kacau  bagaimana dilakukannya  penegakan  hukum,  dan  pengaruh-pengaruh  politik  dari  luar  juga sangat  menentukan.  Sebab,  bila  negara  hanya  mementingkan  keuntungan sekelompok  orang  dan  merugikan  masyarakat  banyak,  maka  penegakan  hukum lingkungan sulit untuk dilaksanakan.
2. Faktor Hukumnya Sendiri
a. Apakah hukumnya terbebas dari pengaruh politik atau tidak;
8 P.Joko  Subgyo,1992, Hukum  Lingkungan,  Masalah  dan  Penanggulangannya,  Rineka  Cipta,Jakarta, hlm.81.
9 Benjamin  van  Rooij,  2000,  “Deciding  on  Enforcement” ,  Makalah  Dalam  Seminar  INSELA  Leiden University, diterjemahkan oleh Takdir Rahmadi dalam kuliah Hukum Lingkungan.
b. Perundang-undangannya.  Apakah  peraturan  itu  memuat  perlindungan lingkungan atau tidak dan apakah cukup aspek perlindungannya;
c. Kejelasan dan kepastian hukum dari perundang-undangan itu sendiri.
d. Sanksi-sanksi dari hukum itu sendiri.
Untuk  menegakkan  hukum  lingkungan  faktor  yang  sangat  menentukan  itu adalah  mengenai  peraturan  yang  mengatur  mengenai  hukum  lingkungan  itu sendiri.  Apakah  peraturan  mengenai  lingkungan  sudah  memadai  atau  belum, apakah  dalam  perundang-undangan  tersebut  memuat  juga  sanksi-sanksi  yang tegas terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan.
3. Faktor Kelembagaan
a. Kepemimpinan Dari Kelembagaan Kepemimpinan  ini  sangat  berpengaruh  dalam  suatu  kelembagaan  untuk penegakan hukum lingkungan. Apakah pemimpin tersebut mampu memberikan arahan kepada bawahannya untuk pengelolaan lingkungan hidup.
b. Institusi-Institusi Pelengkap (Kelembagaan Pendukung) Misalnya  dari  lingkungan  BLH,  institusi  pelengkapnya  misalnya  adalah  pihak kepolisian.  Ada  peran  serta  dari  polisi  dan  kejaksaan  dimana  pihak-pihak tersebut harus saling mendukung
c. Korban Pengadu
Keputusan  pejabat  hukum  untuk  bertindak  atau  tidak  terhadap  keluhan mengenai masalah lingkungan, hal ini tergantung pada keadaan dari si korban atau  pengadu.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  kalau  korbannya  lemah  atau  dari golongan kurang mampu, sering pengaduannya lamban untuk ditanggapi atau tidak jalan. Begitu juga sebaliknya. Disini berarti hukum tergantung dari siapa pengadu.  Si  pengadu  yang  punya  sumber  daya  yang  kuat,  maka  hukum  itu akan tegak.
d. Si Pelanggar
Bagi  si pelanggar berlaku  hal yang  sama  seperti  pengadu,  kalau  si pelanggar kuat  maka  penegakan  hukumnya  lemah  atau  tidak  berjalan.  Begitu  juga sebaliknya.
e. Instansi Sejenis
Seperti  Bapedal Pusat  dengan  Bapedal Daerah  yang  mempunyai kewenangan di  tempat  yang  berbeda.  Tetapi,  disini  adanya  kerja  sama  antara  instansi tersebut dalam menangani masalah-masalah dan kasus-kasus lingkungan pada daerah masing-masing.
f. LSM Lingkungan Apakah LSM Lingkungan mampu membawa atau membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan.
g. Masyarakat Setempat
Kalau  masyarakat  kuat  memberikan  tekanan,  maka  semakin  kuat  pula penegakan hukum lingkungannya.
4. Faktor Internal
Di  lihat  dari  faktor  internal  dari  suatu  kelembagaan,  suatu  lembaga  itu memiliki  tujuan  yang  jelas  untuk  menegakkan  hukum  lingkungan.  Sumber  daya yang  dimiliki  oleh  lembaga,  baik  itu  berupa  uang,  maupun  juga peralatannya.Begitu  pula  dengan  budaya  organisasi.  Seperti  disiplin  kerja  dan semangat  kerja.  Hal  tersebut  sangat  mempengaruhi  pada  penegakan  hukum lingkungan.
5. Faktor Kasus
Faktor kasus disini terkait pada korban dan pelanggar serta penyelesaian dari kasus  tersebut  sampai  ke  pengadilan  atau  tidak.  Hal  ini  tergantung  atau  dapat dilihat dari faktor keseriusan dari kasus tersebut.

## 6. Faktor Aparat Individual
Faktor  ini  menyangkut  kinerja  dari  aparat  hukum  yang  mampu menyelesaikan segala permasalahan yang datang dari pengadu atau korban. Agar penegakan  hukum  lingkungan  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya,  perlu adanya  aparatur  penegak  hukum.  Pada  lazimnya  aparatur  penegak  hukum lingkungan terdiri dari:
a. Polisi;
b. Jaksa;
c. Hakim;
d. Pejabat/instansi yang berwenang memberi izin; dan
e. Penesehat hukum. P. Joko Subagyo menyebutkan bahwa instansi yang terkait secara aktif dalam penegakan hukum lingkungan antara lain: 10
a. Departemen dalam negeri cq. pemerintah daerah;
b. Departemen perindustrian;
c. Kejaksaan; dan
d. Kepolisian.
Bertitik tolak dari hal itu semua, jalannya suatu penegakan hukum lingkungan juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menilai, menanggapi tentang baik buruknya lingkungan di sekitar mereka, karena dalam permasalahan lingkungan apabila  timbul pelanggaran  hukum  lingkungan  asal kasusnya dapat  bersumber  dari masyarakat dalam bentuk laporan bahwa telah terjadinya kerusakan lingkungan atau dalam bentuk gugatan ke pengadilan, juga bersumber dari pemerintah dalam bentuk pengawasan  dan  penyidikan.  Jadi,  masyarakat  juga  mempunyai  peranan  dalam penegakan hukum lingkungan. Masyarakat melaporkan telah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan kepada aparat pemerintah yang dalam hal ini pemerintah daerah  yang  kemudian  akan  diteruskan  ke  kepolisian,  sehingga  dapat  dilakukan penyelidikan,  penyidikan  dan  diteruskan  melalui  kejaksaan.  Masyarakat  juga  dapat melakukan gugatan sendiri pada suatu perusahaan sebagai sumber pencemar dapat dilakukan melalui gugatan perdata, dalam hal ini untuk mengupayakan pembayaran ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya.
Penegakan  hukum  dalam  lingkungan  hidup,  berkait  berbagai  aspek  yang cukup komplek, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang  dapat  dinikmati  oleh  setiap  manusia  dalam  pengertian  luas  dengan  tidak mengganggu  lingkungannya  sendiri.  Penegakan  hukum  lingkungan  yang  cukup mendapat  perhatian  kelompok  masyarakat  tertentu  adalah  masalah  pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan industri, mengingat limbah-limbah banyak mengalir sebagai hasil kegiatannya dan dampaknya langsung mengenai masyarakat di sekitar industri tersebut.
Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan bagi pelaku, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan  upaya-upaya  pencegahannya  dan  penindakannya.  Untuk  tindakan  represif ada beberapa instrumen  yang  dapat diterapkan dan  penerapannya tergantung  dari keperluannya  sebagai  pertimbangan  antara  lain  melihat  pada  dampak  yang ditimbulkannya. Adapun jenis-jenis instrumen yang dimaksud meliputi:
a. Penegakan Hukum Administrasi;
b. Penegakan Hukum Perdata;
c. Penegakan Hukum Pidana.
Dari  ketiga  bentuk  instrumen  tersebut  tidak  ada  skala  prioritas  atau merupakan  urutan  pertama  dan  terakhir,  sehingga  apabila  ada  asumsi  tindakan
10 P.Joko Subagyo, Op.Cit., hlm.82.
pidana  merupakan  hukuman  yang  terakhir  dalam  penerapannya  dan  apabila tindakan  lain  tidak  menyelesaikan  masalahnya.  Hal  ini  tidak  seluruhnya  benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak, belum menjangkau pada  pihak  penderitanya  yaitu  sekelompok  orang  yang  terkena  dampak  tersebut dalam bentuk pemulihan keadaan semula. 11
Pada  dasarnya,  setiap  instrumen  mempunyai  jangkauan  masing-masing dengan  tujuan  yang  berskala  proporsional,  yaitu  tergantung dari kepentingan  yang ingin  diselesaikan.  UU  PPLH  juga  memuat  tiga  macam  penegakan  dalam  hukum lingkungan  yaitu  penegakan  hukum  administrasi,  penegakan  hukum  perdata,  dan penegakan  hukum  pidana.  Mengenai  ketiga  penegakan  hukum  tersebut  termuat dalam  Pasal 71-83  yang  mengatur  mengenai  pengawasan  dan  sanksi  administratif, Pasal  97-120  yang  mengatur  tentang  ketentuan  pidana,  Pasal  84-87  tentang penyelesaian sengketa lingkungan.

## Penegakan Hukum Administrasi
Penegakan  hukum  administrasi  lebih  ditujukan  kepada  upaya  mencegah terjadinya  pencemaran  dan  perusakan.  Di  samping  itu,  penegakan  hukum administrasi  juga  bertujuan  untuk  menghukum  pelaku  pencemaran  dan  perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan  hukum  terpenting. 12 Upaya  penegakan  hukum  administrasi  dapat diterapkan  terhadap  kegiatan  yang  menyangkut  persyaratan  perizinan,  baku  mutu lingkungan,  rencana  pengelolaan  lingkungan  dan  sebagainya.  Penerapan  sanksi administratif  mempunyai  fungsi  “instrumental”  yakni  pengendalian  perbuatan terlarang  dan  ditujukan  kepada  perlindungan  kepentingan  yang  dijaga  oleh ketentuan  yang  dilanggar.  Dalam  konsep  administrasi,  terdapat  beberapa  jenis sanksi administratif sebagai sarana penegakan hukum lingkungan adminstratif. 13 Dalam bidang hukum lingkungan, sanksi administrasinya dapat berupa: 14
a. Paksaan pemerintah/tindakan paksa;
b. Penghentian kegiatan mesin perusahaan;
c. Uang paksa ( dwangsom);
d. Penutupan tempat usaha ( sluiting van een inrichting); dan
e. Pencabutan izin.
Penegakan hukum administrasi telah diatur di dalam Pasal 36-40 UU PPLH. Pasal 36  ayat  (4) menyebutkan  izin  lingkungan diterbitkan  oleh  menteri,  gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  wajib menolak  permohonan  izin  lingkungan  apabila  permohonan  izin  tidak  dilengkapi dengan  AMDAL  atau  UKL-UPL.  Pasal  39  ayat  (1)  menjelaskan  pejabat  yang berwenang  mengumumkan  setiap  permohonan  dan  keputusan  izin  lingkungan  ada pada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 76 ayat (2) UUPPLH menyebutkan sanksi administratif terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
11 Ibid., hlm.83.
12 Sukanda  Husin,  2003,  “Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  dan  Peran  PPNS”,  Makalah  yang disajikan pada Pelatihan Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Hukum dan Perda, Padang.
13 Mukhlish  dan  Mustafa  Lutfi,  2010, Hukum  Admistrasi  Lingkungan  Kontemporer,  Setara  Press, Malang, hlm.140.
14 Niniek  Suparni,  1994, Pelestarian, Pengelolaan, dan  Penegakan  Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167.
Untuk  penerapan  sanksi  administrasi  berupa  pencabutan  izin  usaha,  yang berwenang  adalah  pejabat  yang  mengeluarkan  izin  usaha  yang  bersangkutan. Menurut  Mas  Achmad  Santosa,  perangkat  penegakan  hukum  administrasi  dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi izin, persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan,  mekanisme  pengawasan  penataan,  keberadaan  pejabat pengawas dan sanksi administrasi. Kelima perangkat ini merupakan persyaratan awal dari efektivitas dari penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup. 15

## Penegakan Hukum Perdata
Aspek  perdata  lebih  ditekankan  pada  pemulihan  lingkungan  hidup  dan penggantian  kerugian  akibat  perbuatan  perorangan  atau  kelompok  yang  telah melakukan  perusakan  dan  pencemaran  terhadap  lingkungan.  Pasal  53  ayat  (1)  UU PPLH  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  pencemaran  dan/atau perusakan  lingkungan  hidup  wajib  melakukan  penanggulangan  pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup.  Pasal  53  ayat  (2)  menyebutkan  empat  cara dalam penanggulangan pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup yaitu meliputi:
a. pemberian  informasi  peringatan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek yang juga penting dalam penegakan hukum perdata adalah pemulihan terhadap  lingkungan  yang  telah  tercemar  dan/atau  rusak.  Sebagaimana  termuat dalam Pasal 54-56 UU PPLH.
Penggunaan  instrumen  hukum  perdata  dalam  menyelesaikan  sengketa- sengketa  yang  berkaitan  dengan  masalah  lingkungan  hidup  pada  hakikatnya memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, sebab: 16
a. Melalui  hukum  perdata  dapat  dipaksakan  ketaatan  pada  norma-norma  hukum lingkungan,  baik  yang  bersifat  hukum  privat  maupun  hukum  publik.  Misalnya wewenang  hakim perdata  untuk  menjatuhkan putusan  yang  berisi  perintah  atau larangan  terhadap  seseorang  yang  telah  bertindak  secara  bertentangan  dengan syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  suatu  syarat  izin  yang  berkaitan  dengan masalah lingkungan hidup.
b. Hukum  perdata  dapat  memberikan  penentuan  norma-norma  dalam  masalah lingkungan hidup.
c. Hukum perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas  pencemaran  lingkungan  terhadap  pihak  yang  menyebabkan  timbulnya pencemaran tersebut.
Aspek  perdata  ini  diterapkan  bila  pengaduan  dari  korban  bahwa  telah terjadinya suatu pencemaran dan perusakan lingkungan. Sehingga disini ada terlihat suatu  sengketa  lingkungan  hidup  yang  menuntut  adanya  ganti  kerugian  dan pemulihan  lingkungan  yang  telah  rusak  dan  tercemar.  Tindakan  perdata  dalam penegakan  hukum  lingkungan  merupakan  suatu  tindakan  untuk  membayar  ganti kerugian  atau  pemulihan  kembali  serta  tanggung  jawab  mutlak  dari  perusahaan (badan hukum) atau pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Biasanya yang paling  banyak  terkena  pencemaran-perusakan  lingkungan  tersebut  adalah masyarakat,  bisa  juga  orang  perorangan,  yang  kemudian  mereka  meminta
15 Mas Acmad Santosa, 2001, Op.cit., hlm.249.
16 Niniek Suparni, Op.cit., hlm.173.
pertanggung jawaban dari pelaku. Sehingga disini hakim dapat membebankan pada si pelaku untuk melakukan suatu tindakan tertentu seperti ganti rugi dan tanggung jawab mutlak, sebagaimana termuat dalam Pasal 88 UUPPLH.

## Penegakan Hukum Pidana
Penegakan  hukum  pidana  lingkungan  diatur  UU  PPLH  dalam  Bab  XIV Penyidikan  dan  Pembuktian  Pasal  94-96,  sedangkan  ketentuan  pidananya  diatur dalam Pasal 97-120.
Pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum pidana ini adalah termuat dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) yaitu penyidik, dan penyidik pejabat pegawai negeri sipil. Ayat (1) menyebutkan Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
Penegakan  hukum  pidana  ini  dapat  menimbulkan  adanya  faktor  penjera ( deterrent  factor)  yang  sangat  efektif.  Tidak  selalu  penegakan  hukum  pidana merupakan  upaya  hukum  terakhir,  tetapi  juga bisa  merupakan premium  remedium apabila  akibat  dari  perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  tersebut  mempunyai dampak  yang  besar dan  banyak  menimbulkan korban  jiwa.  Oleh karena  itu,  dalam praktek  penegakan  hukum  pidana  selalu  diterapkan  secara  selektif  bagi  calon pencemar lainnya. 17

## Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Kota Dumai
Pemerintah  daerah  diberikan  wewenang  untuk  mengelola  lingkungan  hidup dan  mengawasi  industri-industri  yang  ada  di  daerahnya  masing-masing,  sehingga apabila  terjadi  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan,  pemerintah  daerah  dapat dengan  segera  menyelesaikannya.  Pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Kota  Dumai tercipta  dengan  adanya  kerjasama  antara  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH), pemerintah daerah, aparat  penegak hukum, industri, serta masyarakat Kota Dumai itu sendiri. Hal ini dikarenakan Kota Dumai merupakan suatu wilayah atau kawasan yang  memiliki  industri  yang  banyak,  sehingga  memerlukan  adanya  kerjasama  dari berbagai pihak untuk mengelola lingkungan hidup.
Dari data-data yang penulis dapat dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Dumai,  perusahaan-perusahaan  yang  wajib  AMDAL  di  Kota  Dumai  adalah  sebagai berikut:
17 Sukanda Husin, Op.cit., hlm.2. Lihat juga Aria Zurnetti, “Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan di  Indonesia”,  Volume  I/Juli  2003: Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  Delicti,  34,  Universitas Andalas, Padang, hlm. 38.
Tabel 1: Daftar perusahaan wajib AMDAL di Kota Dumai NO. NAMA PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN USAHA 1. 2. 3.
4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. PT.Patra Dok Dumai PT.Sarana Tempa Perkasa PT.Sarana Ago Nusantara
PT.Intibenua Perkasatama PT.Budi Indah Mulia Mandiri PT.S.M.A.R.T Corporation PT.Taluk Kuantan Perkasa PT.Semen Padang Ca.Dumai PT.Pertamina UP II Dumai PT.Pelindo Cab.Dumai PT.Kawasan Industri Dumai PT.Bukit Kapur Reksa PT.Caltex Pacifik Dumai
Galangan Kapal Tangki Timbun Tangki Timbun Pengolahan Minyak Goreng Transportasi Tangki Timbun Pengolahan Minyak Goreng Semen Pengolahan Minyak Bumi
Pelabuhan
Pelabuhan dan Industri Pengolahan Minyak Goreng Pengolahan Minyak Bumi
Industri-industri tersebut diatas merupakan industri yang terdapat di kawasan industri Kota Dumai, tahun 2010. Penegakan hukum lingkungan di Kota Dumai tidak terlepas  dari  adanya  tugas  pokok  BLH  dalam  mengelola  lingkungan  hidup.  Tugas pokok BLH dalam mengelola lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 18
1. Pengendalian  dampak  lingkungan  dalam  arti  penegakan  dan  penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan dari pencemaran lingkungan serta pengawasan;
3. Pengendalian pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
4. Pembinaan  penerapan  dan  pengawasan  pelaksanaan  RKL  dan  RPL  serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
5. Pembinaan penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
6. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
7. Pembinaan penyelenggaraan administrasi umum, hukum dan kepegawaian;
8. Pembinaan  dan  pengendalian  penyususnan  rencana  dan  program  evaluasi  dan pelaporan; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Berdasarkan  Pasal  63  ayat  (3)  UU  PPLH,  maka  dalam  rangka  penegakan hukum  lingkungan,  BLH  Kota  Dumai  juga  melakukan  pengawasan  yang  dilakukan secara berkala setiap 3 bulan mulai tahun 2003, dan BLHD juga mempunyai Rencana Strategis (RESTRA) yang disusun dari tahun 2004 sebelum Bapedal diganti dengan BLH,  dan  Rencana  Strategis  (RESTRA)  Kota  Dumai  yang  disusun  dari  tahun  2004 berlaku  sampai  tahun  2013.  Jadi  walaupun  Bapedalko  telah  dicabut  dan  diganti dengan  BLHD, tetapi  RESTRA  tersebut  masih tetap  berlaku dan  dilanjutkan  sampai sekarang ini. 19 Adapun RESTRA tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Diklat Manajemen dan Teknis Lingkungan Hidup a. Diklat Struktur.
b. Diklat bidang lingkungan hidup.
2. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup
a. Penyusunan buku pengelolaan lingkungan hidup.
18 Wawancara dengan M.Nyaman, Sekretaris Bapedalko Dumai.
19 Wawancara via telepon tanggal 27 Oktober 2011 dengan Azhahri,SE.,M.Si (Staf BLHD Kota Duma)i.
b. Peringatan hari lingkungan hidup.
3. Sosialisasi  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Pentingnya  Lingkungan  Hidup Bagi Manusia.
a. Penyuluhan hukum lingkungan.
b. Sosialisasi pengelolaan lahan tanpa batas.
c. Memfasilitasi  kegiatan  dalam  pembentukan  forum  komunikasi  lingkungan hidup.
d. Sosialisasi peraturan dalam hukum lingkungan hidup.
4. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
a. Pengawasan terhadap dokumen AMDAL, UKL dan UPL.
b. Pengawasan Limbah Cair, padat dan emisi.
c. Pengendalian pencemaran udara dan kerusakan lingkungan hidup.
5. Pembinaan dan Penilaian Dokumen AMDAL, UKL dan UPL
a. Pendataan perusahaan wajib AMDAL.
b. Pengkajian dokumen AMDAL.
c. Evaluasi lima tahunan dokumen AMDAL.
d. Bimbingan teknis pembuatan dokumen AMDAL.
e. Penilaian pelaporan dan pelaksanaan dokumen AMDAL.
6. Program Langit Biru
7. Program Pantai Bersih
8. Program Kali Bersih
9. Program Sertifikat ISO
Pengusulan  perusahaan  yang  akan  mendapatkan  sertifikat  ISO.  Hal  ini  telah dibuktikan oleh Pertamina yang telah mendapatkan sertifikat ISO 14001. Dengan diberikannya  sertifikat  ISO  14001  kepada  Pertamina,  menandakan  bahwa Pertamina  telah  ikut  serta  dalam  penegakan  hukum  lingkungan.  ISO  14001 adalah  kerangka  kerja  untuk  mengelola  aspek  lingkungan  yang  penting,  baik langsung  maupun  tidak  langsung,  juga  merupakan  standar  dari  sektor  swasta yang  bersifat  sukarela  serta  pergeseran  untuk  mampu  berpikir  dan  bertindak proaktif.
Sedangkan upaya pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 20
1. Program  Super,  yaitu  suatu  program  guna  mendorong  percepatan  pentaatan industri  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang lingkungan  hidup  yang  berlaku  dengan  membuat  surat  pernyataan  tertulis industri  untuk  melakukan  upaya  penataan  dalam  batas  waktu  tertentu,  dengan memperhatikan  faktor  teknis  dan  administrasi  yang  disaksikan  oleh  pejabat propinsi dan pejabat Kota Dumai.
Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  menghimpun  semua  direktur  perusahaan.  Ini dimaksudkan  untuk  memberikan  pengarahan  dan  penyuluhan-penyuluhan  agar perusahaan-perusahaan tersebut mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Disini  setiap  perusahaan  melaporkan  kegiatannya  termasuk  mengenai RKL dan RPL.
2. Mendatangi semua perusahaan melalui tim yang ditunjuk oleh BLHD Kota Dumai. Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  pembuktian  dari  hasil  laporan  perusahaan  atau industri-industri tersebut.
3. Mengadakan  pertemuan  antara  Walikota,  BLH  dan  BLHD  Kota  Dumai,  Pemda, pihak  kepolisian  dan  industri  pada  suatu  forum  untuk  membicarakan  mengenai penegakan  hukum  lingkungan,  dan  mengenai  laporan  kegiatan  usahanya  serta pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh Walikota. Dalam forum ini diberikan
20 Data tahun 2005 dan sampai saat ini masih tetap diberlakukan sebagai program lanjutan.
kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memberikan masukan-masukan dan strategi dalam rangka penegakan hukum lingkungan.
Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar semua pihak terutama pihak industri menyadari betapa pentingnya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Walaupun demikian, masih ada juga industri-industri yang kurang menyadari bahwa  kegiatannya  telah  menimbulkan  pencemaran,  sehingga  merugikan masyarakat  disekitar  industri.  Namun,  menurut  M.  Nyaman  pada  umumnya pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  yang  terjadi  di  Kota  Dumai  adalah pencemaran ringan. Dikatakan pencemaran ringan adalah pencemaran tersebut tidak berdampak  besar  dan  tidak  membahayakan  masyarakat  dan  lingkungan. Pencemaran  tersebut  masih  dapat  diatasi  dengan  cepat  dan  biasanya  dapat diselesaikan melalui musyawarah. Belum ada kasus-kasus lingkungan yang sampai di Pengadilan, masyarakat lebih menyukai penyelesaiannya dengan cara musyawarah.
UU  PPLH,  dalam  Bab  XIII  Pasal  85-86  menerangkan  bahwa  sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan di luar pengadilan. Maknanya adalah sengketa lingkungan  juga  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah  antar  para  pihak,  hal  ini dapat  dilihat  dari  contoh  kasus  sengketa  lingkungan  hidup  yang  pernah  terjadi. Berawal  dari  pengaduan  masyarakat  Kelurahan  Ratu  Sima  dan  Kelurahan  Simpang Tetap  Darul  Ikhsan  Kecamatan  Dumai  Barat  terhadap  pembuangan  parit  limbah Pertamina  Bukit  Datuk  pada  bulan  Januari  tahun  2005,  yang  merupakan  kasus terbesar yang ditangani oleh Bapedalko pada saat itu karena melibatkan masyarakat sekitar  Pertamina  dan  karyawan  Pertamina  itu  sendiri.  Perkaranya  adalah  sebagai berikut:
a. Keberatan masyarakat adalah:
1. Air  yang  dialirkan  parit  pembuangan  tersebut  adalah  pembuangan  limbah yang airnya sangat keruh.
2. Air  tersebut  membawa  lumpur  dan  telah  membuat  parit  disepanjang  Jl.Dock Yard menjadi dangkal dan pada bagian tertentu sudah terjadi penyumbatan.
3. Parit  tersebut  tidak  lagi  mampu  menampung  debit  air  yang  ada  dan  sangat membahayakan pada musim hujan.
b. Tuntutan masyarakat terhadap Pertamina:
1. Agar  pembuangan  ke  3  (tiga)  parit  baru  berupa  limbah  dan  lumpur  tidak bermuara ke parit Jl.Dock Yard;
2. Agar  kiranya  dibuatkan  kolam  penampungan  limbah  dan  lumpur  untuk kemudian  diangkut  ke  tempat  lain,  atau  pembuatan  parit  baru  yang  tidak mengganggu parit Jl.Dock Yard;
3. Agar  pihak  Pertamina  menghentikan  sementara  waktu  pembuangan  limbah dan lumpur sampai dengan adanya solusi sesuai keinginan masyarakat;
4. Agar  pihak  Pertamina  membersihkan  dan  menggali  kembali  endapan  lumpur pada parit Jl.Dock Yard;
5. Agar  pihak  Pertamina  berkoordinasi  kembali  dengan  Walikota  Dumai  beserta Camat Dumai Barat atas penggalian yang sudah terlanjur.
Atas keterangan yang diuraikan di atas, masyarakat memberikan batas waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai saat surat diterima oleh pihak Pertamina untuk memberikan  tanggapan  atas  aspirasi  masyarakat  melalui  Kepala  Kelurahan  Darul Ikhsan Pangkalan Sesai dan sekaligus pertemuan tatap muka bersama masyarakat, dan apabila batas waktu yang ditentukan tidak dipenuhi oleh pihak Pertamina maka masyarakat secara bersama-sama akan menutup parit pembuangan tersebut.
Adapun  batas  waktu  yang  ditetapkan  di  atas  adalah  berdasarkan pertimbangan  agar  permasalahan  yang  ada  dapat  dicarikan  solusi  sebelum  musim hujan datang.
c. Sanggahan Pertamina:
Pri  Hartanto  mengatakan  bahwa  limbah  yang  dikatakan  oleh  masyarakat adalah  berbahaya,  sebenarnya  itu  adalah  lumpur  biasa  yang  tidak  mengandung bahan  yang  membahayakan  dan  beracun.  Lumpur  itu  berasal  dari  pengerokan kolam Pertamina UP II Dumai yang dibuang ke penampungan. Aliran dari lumpur tersebut memang mengalir namun tidak membahayakan masyarakat.
Dari musyawarah antara Pertamina dan pemuka masyarakat, serta Bapedalko yang  sekarang  diganti  dengan  BLHD  sebagai  mediator,  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
1. Pertamina akan membantu masyarakat tersebut membuat pelebaran parit.
2. Pihak  Pertamina  akan  menyediakan  penampungan  lumpur,  agar  pada  musim hujan parit tersebut tidak menjadi tergenang dan banjir.
Dari  tahun  2005  sampai  dengan  sekarang  belum  ada  kasus-kasus  sengketa lingkungan hidup di Kota Dumai yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena jenis  sengketanya  masih  bisa  diselesaikan  dengan  musyawarah  oleh  pihak-pihak yang terkait dengan di mediasi oleh BLHD Kota Dumai.

## Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Dumai
Penegakan  hukum  lingkungan  dapat  berjalan  dengan  baik  bila  didukung dengan  berbagai  faktor  misalnya  sarana,  pengetahuan,  dan  lain-lain.  Namun,  bila faktor-faktor  tersebut  tidak  memenuhi,  maka  penegakan  hukum  lingkungan  tidak akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kota Dumai,  faktor-faktor  yang  menghambat  penegakan  hukum  lingkungan  adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya pengetahuan dan peran serta masyarakat ;
2. Kurangnya dana;
3. Kurangnya laboratorium dan alat;
4. Kurangnya tenaga ahli; dan
5. Kurangnya PPNS yang khusus menangani masalah lingkungan
Penutup
Penegakan  hukum  lingkungan  di  Kota  Dumai  sudah  berjalan  sebagaimana yang  termuat  dalam  UU  PPLH.  Pemerintah  Daerah  Kota  Dumai  telah  membuat Rencana  Strategis  (RESTRA)  untuk  perusahaan  dan  industri-industri  yang  ada  di kawasan  industri  Kota  Dumai.  Beberapa  kasus  lingkungan  hidup  yang  ada  telah diselesaikan dengan jalur di luar pengadilan secara musyawarah para pihak dimana BLHD  sebagai  mediatornya,  dan  belum  ada  sengketa  lingkungan  yang  diajukan melalui pengadilan.
Mengenai  penegakan  administrasi  BLHD  Kota  Dumai  bekerja  sama  dengan Pemerintah  Daerah  akan  mendata  ulang  perusahaan-perusahaan  yang  tidak melengkapi  dokumennya,  serta  mendata  perusahaan  yang  ada  pada  kawasan industri  yang  membuat  AMDAL-nya  hanya  sekedar  formalitas  untuk  mendapatkan izin  dan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  penyusunan.  Bila  tidak  ditanggapi  oleh perusahaan tersebut maka akan diberi peringatan dan tidak menutup kemungkinan akan  dikenakan  sanksi  administrasi.  Dalam  hal  penegakan  hukum  pidana,  belum pernah  terjadi  kasus-kasus  lingkungan  di  Kota  Dumai  yang  mengakibatkan  pihak industri  dikenakan  sanksi  pidana.  Namun  untuk  mengantisipasi  terjadinya  tindak pidana aparat penegak hukum akan terus melakukan pengawasan terhadap industri- industri yang ada di Kota Dumai.
Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Peran Aparat Pemda Lembaga  pemerintah  yang  mempunyai  wewenang  di  bidang  perizinan hendaknya  benar-benar  dapat  melaksanakan  tugasnya  secara  konsekuen  dan
bertanggung  jawab,  artinya  setiap  keputusan  yang  telah  dikeluarkan  apabila dilanggar  persyaratan  dalam  keputusan  tersebut  oleh  pemakai  atau  pihak  yang berkepentingan, harus berani mengambil tindakan dengan tegas yaitu mencabut keputusan  yang  dilanggar  tersebut  atau  menjatuhkan  sanksi  administrasi  sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Peran BLHD Kota Dumai
Merupakan  badan  yang  melaksanakan  tugas  pengendalian  dampak lingkungan hidup di daerah meliputi upaya mencegah dan menanggulangi dampak serta  pemulihan  kualitas  lingkungan  sekaligus  sebagai  koordinasi  penegakan hukum  lingkungan  diharapkan  mampu  memberikan  informasi  pembangunan kepada aparatur yang lain dan masyarakat.
3. Peran serta Masyarakat
Masyarakat juga turut berperan dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Dumai. Oleh karena itu, bila masyarakat mengetahui telah terjadinya pencemaran dan  perusakan  lingkungan,  masyarakat  harus  segera  melaporkannya  kepada pihak-pihak  yang  terkait  seperti  pemerintah  daerah,  maupun  kepada  kepolisian. Bila masyarakat tidak tahu kemana harus melapor, sebaiknya laporan disampaikan kepada  ketua  RT/RW  di  tempat  tinggal  mereka  agar  dengan  segera  dapat diselesaikan.  Selain  itu,  perlu  adanya  sosialisasi  tentang  peraturan-peraturan lingkungan  hidup  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat,  hal  ini  dimaksudkan  agar setiap masyarakat lebih memahami pentingnya arti lingkungan hidup.

## Daftar Pustaka
Literatur Daud  Silalahi ,  2001, Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Lingkungan di Indonesia, Alumni, Bandung.
Gatot P.Soemartono , 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Gunawan  Suratmo ,  2002, Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
Koesnadi  Hardjosoemantri ,  1984, Hukum  Tata  Lingkungan,  Gadjah  mada University Press, Yogyakarta.
Mas  Acmad  Santosa ,  2001, Good  Governance  dan  Hukum  Lingkungan,  ICEL, Jakarta.
Mukhlis dan Mustafa Lutfi , 2010, Hukum Admininstrasi Lingkungan Kontemporer, Setara Press,Malang.
Ninik  Suparmi ,  1994, Pelestarian,  Pengelolaan,  dan  Penegakan  Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.
P.Joko  Subagyo ,  1992, Hukum  Lingkungan,  Masalah  dan  Penanggulangannya, Rineka Cipta, Jakarta.
Rachmadi  Usman ,  1993, Pokok-Pokok  Hukum  Lingkungan  Nasional,  Akademi Pressindo, Jakarta.
Siti  Sundari  Rangkuti ,  1999, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Administrasi  di Indonesia, Projustitia, Jakarta.
Soerjono Soekanto , 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Makalah dan Artikel Jurnal
Sukanda  Husin ,  2003,  “Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  dan  Peran  PPNS”, Makalah  yang  disajikan  pada  Pelatihan  Pemberdayaan  PPNS  dalam Penegakan Hukum dan Perda, Padang.
Mas Achmad Santosa, 1996, “Environmental Law Enforcement And Compliance in Indonesia:  Problem  and  Opportunities”,  Indonesian  Journal  of Environmental Law (Edition I) ICEL Indonesia.
van Rooij, Benjamin , 2000, “Deciding on Enforcement”, Makalah Dalam Seminar INSELA Leiden University yang diterjemahkan oleh Takdir Rahmadi dalam kuliah Hukum Lingkungan Universitas Andalas Padang Tahun 2003.