## Implementasi Kebijakan Pemberian Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di PT Jasa Raharja Sukabumi
Vivit Fitria Hidayati 1) ; Tuah Nur 2) ; Dian Purwanti 3)
1,2,3) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: 1) vivit083@ummi.ac.id ; 2) tuahn309@gmail.com ; 3) dianpurwanti042@ummi.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [30 April 2022] Revised [29 Mei 2022] Accepted [18 Juni 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  didasarkan  pada  fenomena  masalah  yang  peneliti  temukan  di  lapangan mengenai  implementasi  kebijakan  pemberian  santunan  terhadap  korban  kecelakaan  lalu lintas jalan oleh PT Jasa Raharja Sukabumi. Fenomena masalah penelitian ini adalah: 1) Keterbatasan  jumlah  pegawai  sehingga  terjadi  rangkap  tugas;  2)  Kurangnya  sosialisasi sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang  kebingungan  mengurus  klaim  santunan kecelakaan;  dan  3)  Proses klaim santunan  secara  online  yang  belum  optimal.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  pemberian  santunan  kecelakaan di  PT  Jasa  Raharja  Sukabumi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  penentuan  informan  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  snowball  sampling.  Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  peneliti  yaitu  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Jones (1996). Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  pemberian  santunan  kecelakaan  oleh  Jasa Raharja  Sukabumi  sudah  berjalan  cukup  baik  dilihat  dari  pengorganisasian  dan penerapannya. Namun dalam sosialisasinya masih kurang optimal, terlihat dari kurangnya informasi mengenai  prosedur  klaim santunan  kecelakaan  yang  diterima  oleh masyarakat umum.

## ABSTRACT
This study is based on the phenomenon of the problem that the researcher found in the field  regarding  the  implementation  of  the  policy  of  providing  compensation  to  victims  of traffic accidents by PT Jasa Raharja Sukabumi. The phenomena of this research problem are:  1)  Limited  number  of  employees  resulting  in  multiple  positions;  2)  Lack  of socialization  so  that  there  are  still  many  people  who  are  confused  about  managing accident  compensation  claims;  and  3)  The  online  compensation  claim  process  has  not been  optimal  yet.  This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  policy  of providing  work  accident  compensation  at  PT  Jasa  Raharja  Sukabumi.  The  research method  used  is  a  descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  The  determination  of informants  in  this study  uses snowball  sampling technique. Whereas,  the  data collection techniques  which  were  used  by  researchers  are  observation,  interviews,  and documentation.  This  study  uses  the  theory  of  policy  implementation  according  to  Jones (1996). The results of this study indicate that the implementation of the policy of providing accident  compensation  by  Jasa  Raharja  Sukabumi  has  run  quite  well  in  terms  of organization  and  implementation.  However,  socialization  is  still  less  optimal,  as  can  be seen  from  the  lack  of  information  regarding  the  procedure  for  claiming  accident compensation received by most people.

## KEYWORDS
Implementation, Policy, Compensation, Accident.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Transportasi  merupakan  kebutuhan  penting  dalam  membantu  manusia  untuk  melakukan kegiatannya  sehari-hari.  Pengaruh  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  saat  ini,  turut membawa  sisi  positif  dan  negatifnya.  Seperti  halnya  timbul  masalah  dalam  berbagai  hal,  misalnya  saja dalam  berlalu  lintas.    Adanya  kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  salah  satu  contoh  masalah  yang  sering terjadi  dalam  kehidupan  kita  saat  ini.  Kecelakaan  lalu  lintas  jalan  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab kematian  terbesar  nomor  tiga  setelah  jantung  dan  stroke.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  data  yang menyebutkan  bahwa,  setiap  jamnya  rata-rata  tiga  orang  meninggal  akibat  kecelakaan  di  Indonesia (Kominfo  RI,  2017).  Artinya,  setiap  tahun  rata-rata  25.000  nyawa  melayang  dan  dari  jumlah  tersebut Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kecelakaan kedua tertinggi di ASEAN. Kecelakaan lalu lintas merupakan risiko yang dapat dialami siapa saja sebagai pengguna lalu lintas jalan.  Upaya  perlindungan  oleh  pemerintah  bagi  korban  kecelakaan  lalu  lintas  yaitu  melalui  kebijakan pemberian santunan berupa asuransi sosial yang diberikan kepada korban kecelakaan atau melalui ahli warisnya.  Santunan  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  telah  diatur  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  serta  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1965  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pelaksanaan  Dana  Kecelakaan  Lalu Lintas  Jalan.  Undang-Undang  tersebut  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  perlindungan  terhadap  kerugian yang  terjadi  karena  kecelakaan  lalu  lintas.  Hak  korban  kecelakaan  sebagai  perlindungan  atas  kerugian
yang  terjadi  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  telah  dijamin  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 240 yang berbunyi: Korban kecelakaan berhak mendapatkan:
a.  Pertolongan  dan  perawatan  dari  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  Kecelakaan  Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
b.  Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan c.  Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.
Penjaminan  tersebut  berlaku  untuk  korban  kecelakaan  lalu  lintas  baik  di  darat,  laut  dan  udara. Berkenaan  dengan  itu,  jaminan  yang  diberikan  ialah  santunan  asuransi  sosial  yang  diberikan  oleh pemerintah melalui Jasa Raharja sebagai penyelenggara. Upaya pemerintah dalam memberikan jaminan asuransi  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  melalui  PT  Jasa  Raharja  terus  dimaksimalkan.  Sebagaimana ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  16/PMK.010/2017  mengenai  Besaran  Santunan dan  Sumbangan  Wajib  Dana    Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  (PMK  Nomor  16  Tahun  2017)  yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017. Dengan melihat masih tingginya kasus kecelakaan lalu lintas, ini menjadi perhatian berbagai pihak. Perubahan atas kenaikan besaran santunan kecelakaan lalu lintas, merupakan  beberapa  pertimbangan  pemerintah  karena  meningkatnya  jumlah  kendaraan  secara signifikan.  Melalui  PT  Jasa  Raharja  bukan  berarti  juga  bahwa  pemerintah  mendukung  adanya kecelakaan.  Peraturan  tersebut  mengganti  PMK  Nomor  36/PMK.010/2008  tentang  Dana  Kecelakaan Lalu  Lintas  Jalan  yang  berkenaan  dengan  kenaikan  besaran  santunan  korban  kecelakaan  lalu  lintas jalan.
Jasa  Raharja  telah  menyelenggarakan  jaminan  asuransi  sosial  sejak  1  Januari  1964  dan  hingga saat ini. Sehingga sejak itu pula Jasa Raharja tidak lagi menyelenggarakan usaha asuransi non wajib dan fokus  terhadap  penyelenggaraan  Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Penumpang  sebagaimana dalam  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  1964  dan  Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Lalu  Lintas Jalan  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  1964.  Jasa  Raharja  sebagai  pelaksana kebijakan  pemberian  santunan  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  perlu  memaksimalkan pelaksanaannya serta dapat memberikan pemahaman informasi terhadap kelompok sasaran berkenaan dengan hak jaminan asuransi sosial.
Namun,  berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  awal  yang  peneliti  lakukan,  ditemukan fenomena masalah sebagai berikut:
1.  Keterbatasan  jumlah  pegawai  menyebabkan  adanya  rangkap  tugas  di  Jasa  Raharja  Sukabumi. Adanya  rangkap  tugas  yang  peneliti  temukan  misalnya,  staf  administrasi  SAMSAT  yang melaksanakan  kunjungan  pasien  dan  sosialisasi  prosedur  pembiayaan  perawatan  kepada  korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mana ini merupakan tugas bagian staf bidang pelayanan klaim.
2.  Kegiatan  sosialisasi  yang  belum  terjadwal  secara  jelas  serta  kurangnya  informasi  yang  diberikan oleh Jasa Raharja Sukabumi kepada masyarakat. Sehingga, masih adanya masyarakat yang belum memahami  tata  cara  atau  prosedur  pengurusan  klaim  asuransi  kecelakaan  lalu  lintas  di  Jasa Raharja Sukabumi.

## Gambar 1. Pertanyaan-Pertanyaan Dari Masyarakat
Sumber: Google Maps, 2021
3.  Pelaksanaan pemberian santunan oleh Jasa Raharja dibantu dengan pengajuan klaim melalui online yaitu  aplikasi  JRku.  Namun  masih  terdapat  kendala,  terlihat  dari  ulasan  pengguna  yang mengeluhkan  proses  klaim  secara  online  yang  kurang  optimal.  Padahal,  pengajuan  klaim  melalui JRku  dapat  memberikan  efisiensi  dalam  pemberian  santunan  kepada  masyarakat  yang  memiliki persyaratan lengkap.
Gambar 2. Ulasan Pengguna Melalui JRku
Sumber: play.google.com/store/apps/jasaraharja

## LANDASAN TEORI

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  langkah  dari  proses  pelaksanaan  suatu  kebijakan. Implementasi  kebijakan  merupakan  proses  sekaligus  studi  yang  penting  dalam  pelaksanaan  kebijakan. Bersifat  penting,  karena  perlu  adanya  perencanaan  yang  matang  agar  kebijakan  tersebut  dapat terimplementasi  sesuai  pada  tujuan  yang  diinginkan.  Menurut  Barret  dalam  Agustino  (2017:145) mendefi nisikan  implementasi  kebijakan  sebagai  “.... translating  policy  into  action ”  atau  yang  dapat diterjemahkan  dengan  sederhana  yaitu  kebijakan  ke  dalam  tindakan.  Dapat  diartikan  bahwa implementasi  kebijakan  adalah  tahap  untuk  menjalankan  isi  dari  kebijakan  sesuai  yang  diamanatkan dalam kebijakan itu sendiri.
Sedangkan menurut Wahab (2015:136) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai berikut:
“Implementasi  kebijakan  itu  sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut  perilaku  badan-badan administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  program  dan  menimbulkan  ketaatan pada  diri  kelompok  sasaran,  melainkan  pula  menyangkut  jaringan-jaringan  politik,  ekonomi  dan sosial  yang  langsung  dan  tidak  langsung  dapat  memengaruhi  perilaku  dari  semua  pihak  yang terlibat.  Akhirnya  berpengaruh  terhadap  dampak  baik  yang  diharapkan  maupun  yang  tidak diharapkan.”
Berdasarkan  pandangan  di  atas,  dapat  peneliti  interpretasikan  bahwa  implementasi  kebijakan merupakan tahap dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## Teori Implementasi Kebijakan
Menurut  Jones  (1996:296)  “Implementasi  Kebijakan  adalah  suatu  kegiatan  yang  dimaksudkan untuk  mengoperasikan  sebuah  program.  Tiga  kegiatan  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan, diantaranya sebagai berikut :
1)  Organisasi  :  pembentukan  atau  penataan  kembali  sumberdaya,  unit –  unit  serta  metode  untuk menjadikan program berjalan.
2)  Interpretasi  :  menafsirkan  agar  program  (seringkali  dalam  hal  status  )  menjadi  rencana  dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3)  Penerapan  :  ketentuan  rutin  dari  pelayanan,  pembayaran  atau  lainnya  yang  disesuaikan  dengan tujuan atau perlengkapan prog ram”.
Dapat  diketahui  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori  implementasi  menurut  Jones.  Peneliti menggunakan  teori  tersebut  karena  dalam  mengukur  keberhasilan  implementasi  kebijakan  yang  ada pada  penelitian  ini,  dapat  dilihat  dengan  mengetahui  tahap  pengorganisasiannya,  interpretasi  dan penerapan  ketiganya  dapat  mengkaji  keberhasilan  implementasi  kebijakan  ketika  dapat  dijalankan  atau digunakan  dari  dukungan  variabel  yang  ada  pada  teori  Jones.  Teori  ini  bukan  hanya  mengkaji  faktor pendukung saja yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan melainkan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik.

## Asuransi
Asuransi  (Insurance)  berarti  pertanggungan.  Menurut  Prodjodikoro  dalam  Subagiyo  dan  Salviana (2016:7) menggunakan istilah  asuransi sebagai serapan  dari assurantie (Belanda)  yaitu penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Dalam penelitian ini, asuransi yang ada di PT Jasa Raharja merupakan  asuransi  jaminan  bagi  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  baik  pada  angkutan  darat,  air maupun  udara.  Dana  jaminan  tersebut  dihimpun  oleh  PT  Jasa  Raharja  sebagai  perusahaan  asuransi yang  bersumber  dari  iuran  wajib  yang  diambil  dari  pemegang  polis  dalam  hal  ini  pemilik  kendaraan bermotor maupun angkutan umum.

## Kecelakaan Lalu Lintas
Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 Poin 24, dijelaskan bahwa:
“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”
Dari definisi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang tidak terduga dan melibatkan kendaraan atau pengguna jalan yang dapat mengakibatkan adanya korban dan kerugian. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan atau asuransi terhadap kerugian yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan lalu lintas.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Adapun  penentuan  informan  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik snowball sampling .  Sedangkan  untuk  pengumpulan  data,  peneliti  melakukan  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Validasi data kemudian dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan teknik. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data menurut  Miles  &  Huberman  yang  meliputi  reduksi  data (data  reduction), penyajian  data (data  display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahap  ini  peneliti  mendeskripsikan  hasil  dari  temuan-temuan  lapangan  yang  dikumpulkan hingga menjadi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil dari data yang dikumpulkan didasarkan dengan model  implementasi  kebijakan  Charles  O  Jones  yang  memiliki  tiga  dimensi  yaitu;  1)  Organisasi;  2) Interpretasi;  dan  3)  Penerapan.  Serta  didukung  dengan  dasar  hukum  kebijakan  santunan  jaminan kecelakaan lalu lintas jalan.

## 1)  Organisasi
Dari  analisis  data  yang  telah  peneliti  temukan  di  lapangan,  dapat  dikaitkan  dengan  model implementasi menurut Jones bahwa ada tiga kegiatan penting yang tepat dalam proses implementasi. Maka  dimensi  organisasi  dalam  penelitian  ini  pada  implementasi  kebijakan  pemberian  santunan terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  di  PT  Jasa  Raharja  Sukabumi  dapat  peneliti  simpulkan sudah  berjalan  dengan  optimal.  Penetapan  tugas  pokok  dan  fungsi  serta  didukung  dengan  sumber daya  peralatan  yang  ada,  Jasa  Raharja  Sukabumi  sudah  memiliki  pengorganisasian  yang  baik. Penetapan koordinasi dengan mitra kerja atau instansi lain juga sudah  berjalan  optimal berdasarkan hasil observasi lapangan oleh peneliti. Sehingga selain dari hasil wawancara, peneliti juga melakukan pencocokan dengan observasi langsung terhadap realita lapangan.
2)  Interpretasi
Interpretasi  merupakan  salah  satu  kegiatan  penting  yang  ada  dalam  model  implementasi  menurut Jones. Menurut Jones (1996:322) kegiatan  interpretasi ini memfokuskan pada bagaimana cara  yang digunakan pelaksana untuk menafsirkan tanggung jawab mereka. Dalam penelitian ini, Jasa Raharja Sukabumi sudah seharusnya memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur klaim santunan kecelakaan. Dari hasil penelitian dan keadaan di lapangan, sudah ada upaya yang  dilakukan.  Namun  demikian,  masih  terdapat  masyarakat  yang  belum  paham  bahkan  belum mengetahui mengenai fungsi Jasa Raharja kaitannya dalam pengurusan klaim santunan kecelakaan. Disampaikan  pula  hambatan  yang  menjadi  salah  satu  faktor  sehingga  kegiatan  sosialisasi  ini  belum
menyeluruh  tersampaikan  kepada  masyarakat.  Sehingga  untuk  dimensi  interpretasi  dalam    model implementasi menurut Jones, Jasa Raharja Sukabumi belum berjalan optimal.
3)  Penerapan
Menurut Jones (1996:325) penerapan seringkali  merupakan proses dinamis di mana para pelaksana ataupun  petugas  diarahkan  pada  pedoman  atau  secara  khusus  diarahkan  pada  kondisi  yang sebenarnya.  Dapat  peneliti  interpretasikan  bahwa  dalam  dimensi  penerapan,  pelaksana  kebijakan juga  harus  memiliki  pedoman  dalam  menjalankan  kebijakan.  Dari  hasil  analisis  data  yang  peneliti kumpulkan  di  lapangan,  pada  dimensi  penerapan  menurut  Jones  ada  beberapa  hal  ada  yang  telah sesuai dan belum optimal. Penerapan dimaksudkan dalam hal pelaksanaan suatu kebijakan ke dalam realita  lapangan.  Peneliti  memberikan  beberapa  pertanyaan  kepada  informan  lalu  melakukan penyesuaian  dengan  keadaan  sebenarnya  di  lapangan.  Ada  kecepatan  pengurusan  oleh  petugas Jasa  Raharja  Sukabumi  serta  adanya  anggapan  masyarakat  yang  kurang  mengetahui  sehingga prosesnya sedikit menemui hambatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah peneliti deskripsikan sebelumnya mengenai implementasi kebijakan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan  di PT Jasa Raharja  Sukabumi, dalam pelaksanaannya  sudah  berjalan  optimal.  Berdasarkan  tiga  dimensi  pada  model  implementasi  menurut Jones  yaitu:  organisasi,  interpretasi  dan  penerapan  dapat  peneliti  uraikan  kesimpulan  hasil  penelitian sebagai berikut:
1.  Dalam  organisasi,  penetapan  pelaksana  kebijakan  serta  tugas  pokok  masing-masing  bidang  telah dilaksanakan.  Ketersediaan  sumber  daya  keuangan  dan  peralatan  juga  sudah  memadai  dalam mendukung  pelaksanaan  kebijakan  pemberian  santunan.  Selain  itu,  proses  koordinasi  antara  Jasa Raharja  Sukabumi  sebagai  pelaksana  kebijakan  dengan  instansi  mitra  kerja  juga  sudah  berjalan baik.
2.  Interpretasi  dalam  hal  ini  pemahaman  petugas  Jasa  Raharja  Sukabumi  mengenai  teknis  dan prosedur pemberian santunan kecelakaan sudah jelas memahami. Namun, untuk pemahaman pada sasaran  kebijakan  yaitu  masyarakat  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  fungsi  serta  prosedur klaim santunan kecelakaan. Hal ini karena proses sosialisasi belum berjalan optimal dan menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerja Jasa Raharja Sukabumi.
3.  Penerapan  kebijakan  pemberian  santunan  sudah  dilaksanakan  sesuai  pada Standar  Operating Procedure (SOP)  yang ada. Namun pelaksanaan di lapangan baik secara langsung maupun online masih menemui beberapa hambatan. Seperti laporan kepolisian yang belum di proses oleh keluarga korban kecelakaan  sebagai  syarat memperoleh  santunan,  lalu  kurangnya  pemahaman  masyarakat tentang  besaran santunan  antara jaminan biaya  perawatan dan santunan korban meninggal dunia. Selain itu aplikasi JRku dalam penerapannya masih belum banyak diketahui masyarakat, sehingga pemanfaatannya pun kurang dirasakan masyarakat.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  peneliti  berikan  dari  hasil  penelitian  mengenai  implementasi  kebijakan pemberian  santunan  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  di  PT  Jasa  Raharja  adalah  sebagai berikut:
1.  Perlu adanya pembaharuan produk hukum untuk besaran santunan kerugian materil, karena dalam hal  ini  PT  Jasa  Raharja  hanya  mengatur  besaran  santunan  bagi  korban  luka-luka,  cacat  dan meninggal  dunia.  Sedangkan  kecelakaan  yang  mengakibatkan  dua  kendaraan  atau  lebih  ini  dapat terjadi pada kerugian materilnya.
2.  Hendaknya Jasa Raharja Sukabumi dapat menjadwalkan sosialisasi secara aktif dan berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya pada sosial media tetapi juga media cetak agar informasi mengenai prosedur permohonan santunan kecelakaan dapat diketahui secara luas kepada masyarakat sekalipun pada masyarakat pelosok desa.
3.  Hendaknya  Jasa  Raharja  Sukabumi  dapat  membangun  mitra  kerja  dengan  puskesmas  atau  klinik yang  ada  di  desa.  Saat  ini  Jasa  Raharja  Sukabumi  baru  bermitra  dengan  rumah  sakit  besar  yang ada  di  Kota  dan  Kabupaten  Sukabumi  serta  Kabupaten  Cianjur.  Sehingga  penjaminan  santunan kecelakaan bisa menyentuh masyarakat pedesaan melalui puskesmas dan klinik terdekatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  2015.  Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta. Anshori  Luthfi.  2019.  Ngeri,  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Penyebab  Kematian  Nomor  3  di  RI.  Diakses  pada https://oto.detik.com/motor/d-4470269/ngeri-kecelakaan-lalu-lintas-penyebab-kematian-nomor-3-di-ri 10 November 2021.
Google Maps. 2021. Jasa Raharja Sukabumi. Diakses pada https://www.google .com /maps/place/Jasa+Raharja+Sukabumi/@-6.9154248,106.9323215,15z/d ata=!4m5!3m4!1s0x0:0x89f43c921fae5b69!8m2!3d-6.9185615!4d106.9325348 28 Januari 2022. Jasa  Raharja.                      . Good  Corporate  Governance (GCG) .  Kantor  Pusat  PT.  Jasa  Raharja.  Diakses pada https://www.jasaraharja.co.id/ tanggal 12 November 2021.
Jasa  Raharja.  2014-2022.  Mengedepankan  Pelayanan  Amanah  Kompeten  Harmonis  Loyal  Adaptif Kolaboratif.    Diakses  pada  https://www.jasaraharja.  co.id/page/detail/lingkup-jaminan  11  November 2021.
Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto . Jakarta: PT Raja Grafin.
Kementerian  Keuangan  RI.  2017.  Jasa  Raharja  Naikkan  Santunan  Kecelakaan  100  Persen.  Diakses pada  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/1  2508/Jasa-Raharja-Naikkan-Santunan- Kecelakaan-100-Persen.html 15 November 2021.
Kominfo RI. 2017. Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan. Diakses pada https://kominfo.go.id/index.php/content/ detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam- akibat-kecelakaan-jalan/0/ artikel_gpr 12 November 2021.
Miles, M.B. Huberman, A.C. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru . Jakarta: UI-Press.
Subagyo, Dwi Tatak dan Fries Melia S. 2016. Hukum Asuransi . Surabaya: PT Revka Petra Media.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  1964  tentang  Dana  Pertanggungan  Wajib Kecelakaan Penumpang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  1964  tentang  Dana  Pertanggungan  Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.