## PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

## Fuqoha
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya Email : fuqoha23@gmail.com

## Abstrak
Pengisian  jabatan  Presiden  dan  wakil  Presiden  merupakan  salah  satu  unsur  penting penyelenggaraan  negara.  Dalam  konstitusi  dijelaskan  bahwa  pemegang  kekuasaan  pemerintahan adalah Presiden dan dibantu oleh seorang wakil Presiden. Berdasarkan konstitusi negara Indonesia telah diatur mengenai mekanisme pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden. Prinsip konstitusi negara  Indonesia  atau  undang-undang  dasar  negara  Republik  Indonesia  mengandung  prinsip demokrasi.  Prinsip  demokrasi  memungkinkan  setiap  orang  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang sama  dalam  membangun  masyarakat,  bangsa  dan  negara  yang  menjadi  hak  konstitusional.  Pasca amandemen  UUD,  mekanisme  pengisian  jabatan  Presiden  dan  wakil  Presiden  diatur  dalam  Pasal 6A UUD 1945 yang mengharuskan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan Presiden diatur melalui Undang-Undang No. 7 Tahun  2017  dimana  ketentuan  pencalonan  Presiden  dan  wakil  Presiden  oleh  partai  politik diharuskan  memenuhi presidential  threshold .  Adanya  ketentuan  tersebut  bertentangan  dengan prinsip  demokrasi  konstitusional.  Dalam  Pasal  6A  UUD  1945  bertentangan  dengan  hak konstitusional  setiap  orang  untuk  menggunakan  hak  mencalonkan  diri  ( the  right  to  be  candidate ) sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Melalui Pasal 222 UU. No.7 Tahun 2017 mengkebiri hak konstitusional partai politik dalam hak mengajukan calon ( the right to propose candidate ).
Kata kunci : Pengisian Jabatan Presiden, Presidential threshold , Demokrasi Konstitusional.

## PENDAHULUAN
Istilah  Presiden  sering  diartikan  sebagai pemimpin dalam suatu negara yang berbentuk Republik. Berdasarkan pada ketentuan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia  merupakan  Negara  kesatuan  yang berbentuk Republik. Georg Jellineck 1 mengklasifikasi  suatu  pemerintahan,  bahwa apabila  kehendak  negara  terjelma  dari kehendak  rakyat,  maka  dapat  dikategorikan sebagai  pemerintahan  Republik.  Sebagai negara Republik maka kekuasaan pemerintahan  di  Indonesia  dipimpin  oleh seorang  Presiden,  yang  diatur  dalam  UUD 1945  Pasal  4  Ayat  (1)  Presiden  Republik
1 I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a. 2009. Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara . Cet. 1. Bandung : Refika Aditama, hlm. 104.
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar.
Pada  prinsipnya  dalam  hukum  tata negara,  Presiden  merupakan  suatu  jabatan yang  menunjukan  tugas  dan  fungsi  serta kewenangannya. Logeman 2 menganggap pengertian inti dari hukum tata Negara adalah Jabatan.  Pengisian  jabatan  negara  merupakan salah  satu  unsur  penting  dalam  hukum  tata negara,  sebab  tanpa  diisi  oleh  pejabat  maka fungsi-fungsi  jabatan  negara  tidak  dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 3
2 Harun  Alrasid.  1999. Pengisian Jabatan  Presiden .  Jakarta  :  Pustaka  Utama  Grafiti, hlm. 5.
3 Bagir Manan.2003. Lembaga Kepresidenan .  Yogyakarta.  FH  UII  Press.  Cet.  Ke.  2. hlm. 75.
Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 27-38
Sebagai negara hukum, segala tindakan  penyelenggaraan  negara  termasuk pengisian  suatu  jabatan  negara  harus  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  hukum.  Dalam UUD  1945  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  1 Ayat  (3)  negara  Indonesia  adalah  negara hukum. Mekanisme pengisian jabatan Presiden dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain pengangkatan, pemilihan, pewarisan  yang  sifatnya  turun  temurun, penggiliran  atau  rotasi  pemangkuan  karena jabatan ( ex officio ), dan lain sebagainya. 4 Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  pengisian  jabatan  Presiden  telah diatur  dalam  Konstitusi  atau  UUD  1945. Sejak  negara  Indonesia  merdeka,  jabatan Presiden  Indonesia  telah  diisi  oleh  beberapa Presiden,  yaitu  Soekarno,  Soeharto,  B.J. Habibie,  Abdurahman  Wahid,  Megawati Soekarno  Putri,  Susilo  Bambang  Yudhoyono dan  Joko  Widodo.  Mekanisme  pengisian jabatan  Presiden  sejak  awal  kemerdekaan melalui  cara  yang  berbeda-beda,  Soekarno dipilih  oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (PPKI)  yang  didasarkan  pada Aturan  Peralihan  Pasal  III  UUD  1945  yang berbunyi untuk  pertama  kalinya Presiden dan wakil  Presiden  dipilih  oleh  PPKI.  Soeharto menjadi  Presiden  kedua  Indonesia  melalui mekanisme  pengangkatan  dengan  calon tunggal yang didasarkan pada Ketetapan MPR No.2 Tahun 1973 tentang tata cara pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Presiden Ketiga B.J  Habibie  dengan  jabatan  sebelumnya adalah  wakil  Presiden  sesuai  ketentuan  UUD 1945  dalam  Pasal  8  Ayat  (1)  Jika  Presiden mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak dapat  melakukan  kewajibannya  dalam  masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil Presiden sampai  habis  masa  jabatannya.  Presiden Abdurahman  Wahid  dipilih  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat (MPR)  sesuai ketentuan  UUD  1945  sebelum  amandemen Pasal 6 Ayat  (2) Presiden dan wakil Presiden dipilih  oleh  majelis  permusyawaratan  rakyat dengan  suara  yang  terbanyak.  Presiden
4 Harun Alrasid. Op.cit . hal. 23.
selanjutnya  Megawati,  menjadi  Presiden sesuai  ketentuan  Pasal  8  Ayat  (1)  sepertinya halnya  B.J  habibie  yang  menggantikan Presiden sebelumnya. 5
Dalam  prinsipnya  demokrasi  dapat diklasiifikasi menjadi demokrasi secara langsung  ( direct  democracy )  dan  demokrasi melalui perwakilan ( representative democracy ). 6 Pemilihan  Presiden  sebelum amandemen  UUD  1945,  menunjukan  bahwa pengisian  jabatan  Presiden  dilakukan  melalui demokrasi berdasarkan perwakilan ( representative democracy ). Sedangkan
demokrasi secara langsung ( direct democracy )  dalam  sistem  pengisian  jabatan Presiden  di  Indonesia  dimulai  setelah  adanya amandemen  UUD  1945  dimana  berdasarkan ketentuan  hasil  amandemen  dalam  Pasal  6A Ayat  (1)  Presiden  dan  wakil  Presiden  dipilih dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh rakyat.
Prinsip demokrasi memberikan kebebasan  dan  ruang  bagi  seluruh  rakyat untuk  dapat  membangun  negara  dan/atau pemerintahan. Demokrasi di Indonesia dijamin  melalui  konstitusi  negara  dalam bentuk  UUD  1945  sebagai  hukum  dasar dalam  menjalankan  negara.  Demokrasi  yang didasarkan pada konstitusi menunjukan demokrasi  konstitusional.  Dengan  demikian setiap  hak  rakyat  dijamin  oleh  konstitusi  dan tidak  dibenarkan  adanya  tindakan  sewenang- wenang pemerintah terhadap hak-hak rakyat.
Salah  satu  hak  warga  negara  yang dijamin oleh konstitusi negara yaitu berkenaan  dengan  pemilihan  umum,  yang diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  22E  tentang pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota dewan  perwakilan  rakyat,  dewan  perwakilan daerah,  Presiden  dan  wakil  Presiden  dan dewan  perwakilan  rakyat  daerah.  Dalam
5 Sulardi.  2011. Dinamika  Pengisian Jabatan  Presiden  dan  Pemberhentian  Presiden  dan Wakil  Presiden  di  Indonesia .  Jurnal  UNISIA  Vol.33 No.74, hlm. 124. (diunduh dari journal.uii.ac.id).
6 Miriam  Budiardjo.  2008. Dasar-Dasar Ilmu  Politik.  Edisi  Revisi.  Cetakan  Kedua .  Jakarta  : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 109.
pemenuhan  hak-hak  warga  negara  tersebut, secara langsung dijamin oleh konstitusi dalam Pasal  28  UUD  1945  tentang  hak  asasi manusia  bahwa  setiap  warga  negara  berhak memperoleh  kesempatan  yang  sama  serta berhak memajukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
Oleh  karena  itu,  setiap  warga  negara Indonesia memiliki kesempatan dan hak yang sama  untuk  maju  dalam  suatu  pemilihan umum  yang  salah  satunya  adalah  pemilihan Presiden  dan  wakil  Presiden  Republik Indonesia.  Dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia,  Sistem  pemilihan  Presiden  dan wakil Presiden diatur dalam UUD 1945 Pasal 6  Ayat  (1)  calon  Presiden  dan  calon  wakil Presiden  harus  warga  negara  Indonesia  sejak kelahirannya  dan  tidak  pernah  menerima kewarganegaraan  lain  karena  kehendaknya sendiri,  tidak  pernah  menghianati  negara, serta  mampu  secara  rohani  dan  jasmanai untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban sebagai  Presiden dan wakil Presiden. Dengan demikian  setiap  warga  negara  Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi Presiden dan  wakil  Presiden  karena  telah  dijamin  oleh konstitusi negara.
Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan  wakil  Presiden  lebih  lanjut  diatur  dalam konstitusi  dalam  Pasal  6A  Ayat  (2)  pasangan calon  Presiden  dan  wakil  Presiden  diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan ketentuan tersebut,  maka setiap warga negara Indonesia  yang  ingin  menjadi  Presiden dan/atau  wakil  Presiden  harus  mendapat dukungan  dan  diusung  oleh  partai  politik. Mekanisme  pengisian  jabatan  Presiden  ini secara  tersirat  bertujuan  untuk  menciptakan keseimbangan  antara  legislatif  dan  eksekutif. Adanya  ketentuan  tersebut,  menciptakan semakin rendahnya peluang bagi setiap warga negara  yang  ingin  menjadi  Presiden  dan/atau wakil  Presiden,  karena  untuk  menjadi Presiden  harus  mempunyai  dukungan  dan diusung partai politik.
Mekanisme pengusulan calon Presiden berdasarkan ketentuan dalam konstitusi cenderung  pada representative  democracy yang  diwakilkan  melalui  partai  politik pemenang  pemilu.  Bakal  calon  Presiden secara  konstitusional  harus  diusulkan  oleh partai  politik  yang  ada  diparlemen  untuk kemudian  calon  Presiden  dipilih  langsung oleh  rakyat (direct  democracy) .  Konsepsi tersebut menunjukan bahwa negara Indonesia dalam  sistem  pengisian  jabatan  Presiden menganut  prinsip  demokrasi  konstitusional, kebebasan  setiap  warga  negara,  setiap  hak warga negara diatur oleh konstitusi negara.
Dengan  demikian,  hak  setiap  warga negara  dalam  sistem  pengisian  jabatan Presiden  di  Indonesia  tetap  terjamin  dalam konstitusi  dan  hanya  dibatasi  oleh  ketentuan yang  mengharuskan  calon  Presiden  harus diusulkan  oleh  partai  politik  pemenang pemilu  yang  lebih  lanjut  diatur  melalui undang-undang.  Selain  pembatasan  dalam pengsisian  jabatan  Presiden  melalui  usulan partai  politik,  terdapat presidential  threshold atau  ambang  batas  calon  Presiden  yang ditentukan  dalam  undang-undang  pemilihan umum Presiden.
Dalam  ketentuan  konstitusi  tidak disyaratkan  mengenai presidential  threshold , berarti  adanya  ambang  batas  calon  Presiden inskontitusional  yang  mencederai  prinsip demokrasi konstitusional itu sendiri. Munculnya  ketentuan  ambang  batas  merujuk pada  kesimbangan  parlemen  dan  Presiden dalam  prinsip check  and  balance ,  bahwa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  harus ada  keseimbangan  antara  legislatif  dan eksekutif. Check  and  balance merupakan elemen  esensial  yang  diatur  dalam  konstitusi atas  prinsip  pemisahan  kekuasaan  agar kekuasaan  tertentu  tidak  berkuasa  penuh. 7 Keseimbangan  dalam  pemerintahan  sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang telah ditetapkan.
7 Janedjri M. Gaffar. Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi . Jakarta : Konstitusi Pres. 2013, hlm. 4.
Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 27-38
Pengaturan mengenai Presidential threshold dituangkan  dalam  undang-undang No.  23  Tahun  2003  yang  dirubah  dengan undang-undang  No.42  Tahun  2008  tentang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Pasal  9  bahwa  pasangan  calon  Presiden diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan partai  politik  peserta  pemilu  yang  memenuhi perolehan  suara  20%  dari  jumlah  kursi  DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional. Adanya  ketentuan  tersebut  menghilangkan hak  konstitusional  partai  politik  dalam mencalonkan  Presiden  serta  hak  masyarakat secara  luas  untuk  menentukan  pilihan  pada calon  Presiden  yang  berkualitas  tidak  hanya calon  Presiden  yang  disenangi  oleh  partai politik sebagai penguasa diparlemen.
Dalam  ketentuan  terbaru  mengenai sistem  pemilihan  umum,  yang  didasarkan pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) No.  14/PUU-XI/2013  yang  memutuskan pemilihan  umum  secara  serentak.  Ketentuan terkait presidential threshold tidak dimungkinkan  dapat  terwujud,  dikarenakan pemilihan  Presiden  dan  pemilihan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dilaksanakan  pada saat  yang  bersamaan.  Adanya  perubahan undang-undang  terkait  ketentuan presidential threshold terkesan  memaksakan  bahwa  calon Presiden dan wakil Presiden harus memenuhi ambang batas dukungan legislatif atau Dewan Perwakilan  Rakyat.  ketentuan  tersebut  diatur dalam undang-undang No.7 Tahun 2017 Pasal 222  “pasangan  calon  (Presiden)  diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta  pemilu  yang  memenuhi  persyaratan perolehan  kursi  paling  sedikit  20%  dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.
Pengisian  jabatan  Presiden  sebagai lembaga  eksekutif,  yang  harus  ditentukan oleh kekuasaan parlemen atau legislatif sangat bertentangan  dengan  semangat  dan  cita demokrasi.  Lembaga  eksekutif  dan  legislatif merupakan  dua  institusi  yang  berbeda  dan memiliki  legitimasi  yang  tidak  sama.  Secara konstitusional  pengisisan  jabatan  Presiden
dalam Pasal 6A Ayat (1) bahwa Presiden dan wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan secara langsung oleh rakyat. dengan demikian penetapan presidential  threshold tidak  sesuai dengan  prinsip  demokrasi  konstitusional.
Adanya presidential threshold menggambarkan adanya pengelompokan penguasa  parlemen  untuk  mempersempit ruang  bagi  calon-calon  Presiden  yang diharapkan oleh masyarakat secara umum.

## PERUMUSAN MASALAH
DAN

## METODE PENELITIAN
Didasarkan pada latar belakang masalah  yang  diuraikan,  maka  dirumuskan permasalahan yang perlu  dikaji yakni bagaimana pengisian jabatan Presiden Republik  Indonesia  dalam  menjaga  stabilitas politik  melalui presidential  threshold ditinjau dari prinsip demokrasi konstitusional?
Dalam penelitian ini digunakan model penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif analitis,  dengan  maksud  mengumpulkan  data selengkap  mungkin  untuk  menggambarkan fakta-fakta  secara  sistematis  dan  terintegrasi. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif,  suatu  pendekatan  yang mengkonsepsikan  hukum  sebagai  norma, kaidah  atau  asas  untuk  menganalisis  data secara  sistematis  dengan  peraturan-peraturan yang ada. 8

## KERANGKA KONSEPTUAL
Jabatan  Presiden  dikenal  sebagai kepala  Negara  atau  pemimpin  suatu  Negara. Jabatan  menunjukan  tugas  dan  fungsi  dalam organisasi atau institusi seperti halnya Negara yang  terdiri  dari  jabatan-jabatan.  Harusn Alrasid 9 mengemukakan bahwa Negara merupakan  organisasi  yang  terdiri  atas jabatan-jabatan.  Dalam  hal  jabatan  Presiden maka  jabatan  menunjukan  tugas  dan  fungsi dalam organisasi yang disebut Negara. Dalam
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji. 2006. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta  :  Rajawali Press, hlm. 14-15.
9 Harun Alrasid. Op.cit . hlm. 6.
sistem pengisian Jabatan Presiden di Indonesia dituangkan dalam ketentuan Konstitusi  sebagai  bagian  dari  ciri  Negara demokrasi.  Harusn  Alrasid 10 menyatakan jabatan Presiden  ialah sebagai kepala Negara ( head  of  state )  setara  kedudukan  raja  atau ratu,  oleh  karena  itu  mengenai  pengisian jabatan Presiden dicantumkan dalam peraturan  Negara  tertinggi  yaitu  Undang- Undang Dasar atau konstitusi.
Pengisian jabatan Presiden yang merupakan  kepala  negara  di  Indonesia  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Pasal  6 dan Pasal 6A. Berdasarkan prinsip konstitusional,  negara  Indonesia  memiliki karakteristik  sebagai  negara  dengan  prinsip demokrasi  yang  dituangkan  dalam  Pasal  28 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945.  Ditinjau  dari  sejarahnya lahirnya  demokrasi  didasari  suatu  teori rasionalitas  atau  sering  disebut social  control (kontrak  sosial). 11 Pada  prinsipnya  kontrak sosial menunjukan adanya kesepakatan mengikat antara penguasa dengan rakyat yang terbentuk  dalam  ketentuan-ketentuan  yang memberikan jaminan kekuasaan bagi penguasa  serta  menjamin  terpenuhinya  hak- hak  bagi  rakyat.  Diantara  hak-hak  yang dijamin  pada  teori  kontrak  sosial,  muncul gagasan  tentang  hak-hak  politik  bagi  rakyat yang  dicetuskan  oleh  John  Locke  dan Montesquieu. 12
Richard  A.  Posner 13 mengkonsepsi teori demokrasi menjadi demokrasi deliberatif ( deliberative  democracy )  dan  demokrasi  elit ( elite democracy ). Dalam demokrasi deliberatif    dikonsepsikan  secara  idealis, teoretis  dan top  down yang  berarti  terdapat gagasan  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam pemerintahan.  Sedangkan  demokrasi  elit dikonsepsikan  sebagai  demokrasi  secara
10 Ibid , hlm. 2.
11 Miriam Budiardjo. Op.cit . hlm. 111. 12 Ibid .
13 Janedjri  M.  Gaffar.  2013. Demokrasi Dan  Pemilu  Di  Indonesia .  Jakarta  :  Konstitusi  Press, hlm.20-21.
pragmatis  bahwa  demokrasi  didasarkan  pada praktik  aktual  demokrasi  dalam  berbagai bentuk  institusionalisasi  serta  menilai  bahwa demokrasi merupakan kompetisi antara kepentingan  politisi  untuk  mendapatkan dukungan rakyat.
Munir Fuady 14 mengkonsepsikan pelaksanaan  prinsip  demokrasi,  terdapat batasan-batasannya.  Akan  tetapi  batasan tersebut tidak dibenarkan menghilangkan atau mengebiri  makna  demokrasi  itu  sendiri. Dalam  perkembangannya,  fenomena  dalam demokrasi  terus  berubah,  oleh  Munir  Fuady digambarkan dengan demokrasi riil (rasional) menjadi  demokrasi  selebritis  (irrasional). Demokrasi selebritis (irrasional) sering berujud  dalam  bentuk  pencitraan  diri  dengan mengandalkan media massa. Dalam demokrasi  yang  mengandalkan  pencitraan, kandidat  tidak  berbasis  pada  kompetensi  dan kualitas  tetapi  didasarkan  pada  popularitas dan konektivitas. Demokrasi rasional terwujud apabila terpenuhi unsur-unsur dalam pemilihan umum sebagai berikut 15 :
1. Sistem demokrasi yang rasional.  Dalam  pemilihan  umum  perlu  suatu sistem  pencalonan  dan  pemilihan  yang  tepat, sistem pemilihan yang efektif dan efisien dan sebagainya.
2. Partai  politik  yang  rasional.
Partai  politik  harus  memiliki  komitmen  dan prosedur  kompetisi  internal  yang  baik  yang disodorkan  pada  rakyat  untuk  dipilih,  bukan atas  dasar  keluarga,  pemilik  uang,  atau pencitraan.
3. Kandidat  yang  akan  dipilih yang  rasional.  Kandidat  yang  dipilih  dalam pemilihan umum memiliki kualitas tinggi dan berakhlak mulia, bukan yang banyak pencitraan dengan menjual tampang di media atau  sekedar  memiliki  elektabilitas  tinggi berdasarkan hasil survey.
4. Voter yang cerdas. Para pemilih  harus  diberikan  pendidikan  dan pencerahan  sehingga  menjadi  pemilih  yang
14 Munir  Fuady.  2010. Konsep  Negara Demokrasi . Jakarta : Refika Aditama, hlm. 24.
15 Ibid , hlm. 25-27.
Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 27-38
cerdas  yang  mampu  membedakan  mana kandidat  yang  baik  dan  mana  kandidat  yang hanya petualangan politik.
5.
Budaya demokrasi yang
rasional. Untuk mendapatkan budaya demokrasi yang rasional memang memerlukan  waktu,  tetapi  perlu  secara  sadar dibina terus menerus.
Konsep demokrasi memberikan gambaran  bahwa  dalam  prinsip  demokrasi rakyat memiliki kekuasaan dalam negara yang dituangkan  dalam  suatu  konstitusi  negara. Firdaus 16 mengkonsepsikan  bahwa  konstitusi berfungsi  sebagai  landasan  demokrasi  yang berarti eksistensi demokrasi ditentukan sebuah  landasan  dalam  bentuk  konstitusi. Secara  substansial,  konstitusi  merupakan sumber dan landasan yang menentukan batas- batas legitimasi dan validitas kekuasaan  yang sering  disebut  konstitusionalisme. 17 Konsep konstitusionalisme menunjukan bahwa demokrasi harus berdasar atas hukum, dimana demokrasi  memberikan  kebebasan  namun disisi  lain  demokrasi  juga  memerlukan kerangka  aturan  agar  dapat  tertib  dan  teratur serta  bertentangan  dengan  kebebasan  orang yang lain.
Merujuk  pada  prinsip  demokrasi  dan konstitusional,  pengisian  jabatan  Presiden  di Indonesia sesuai ketentuan konstitusi merupakan upaya untuk menciptakan keteraturan  dalam  mekanisme  pengisian jabatan  Presiden  yang  demokratis.  Ketentuan salah  satu  syarat  calon  Presiden  dan  wakil Presiden  mengenai  calon  diusulkan  oleh partai politik atau gabungan partai politik,menunjukan  adanya  batasan  dalam pengisian jabatan Presiden. Mekanisme tersebut  menunjukan  eksistensi  dari  partai politik  dalam  membentuk  pemerintahan. Firdaus 18 mengemukakan  bahwa  partai politik  bagian  dari  kebebasan  dan  kesetaraan
16 Firdaus. 2015. Constitutional Engineering. Desain Stabilitas Pemerintahan
Demokrasi  &  Sistem  Kepartaian .  Bandung  :  Yrama Widya. hlm. 80.
17 Ibid . hlm. 81.
18 Ibid . hlm. 15.
politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Partai  politik  merupakan  wadah  bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan  yang  dijamin  dalam  Konstitusi untuk  menduduki  jabatan  di  parlemen.  Oleh karena  itu,  untuk  menciptakan  kesimbangan antara  parlemen  dan  Presiden  dalam  prinsip check and balance , bahwa dalam penyelenggaraan  pemerintahan  harus  ada keseimbangan  antara  legislatif  dan  eksekutif. Namun demikian, hal tersebut tidak diperkenankan  bertentangan  dengan  hak konstitusional yang meliputi hak memilih ( the right  to  vote ),  hak  untuk  mencalonkan  diri ( the  right  to  be  candidate ),  dan  hak mengajukan  calon  ( the  right  to  propose candidate ). 19

## PEMBAHASAN
1. Sistem  Pengisian  Jabatan Presiden  dan Presidential  threshold Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional.
Pemilihan  umum  merupakan  salah satu unsur negara demokratis yang memberikan  jalan  bagi  warga  negara  untuk terlibat  dalam  pemerintahan.  Sebagai  negara yang demokratis, pemilihan umum diselenggarakan  sebagai  pengakuan  atas  hak setiap  warga  negara  yang  dijamin  dalam konstitusi.  Diantara  pemilihan  umum  di Indonesia yaitu pemilihan umum Presiden dan wakil  Presiden  Republik  Indonesia  yang diatur  dalam  konstitusi  atau  undang-undang dasar 1945.
Ketentuan dalam undang-undang dasar mengenai  pengisian  jabatan  Presiden  pasca amandemen  yang  diatur  melalui  Pasal  6A tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan  rakyat).  Setiap  warga  negara secara  konstitusional  memiliki  hak  yang dijamin dalam Pasal 28 undang-undang dasar 1945.  Ketentuan  pengisian  jabatan  Presiden berpotensi  melanggar  hak  konstitusional setiap warga negara yang hendak
19 Janedjri  M.  Gaffar. Hukum  Pemilu Dan … Op.cit . hlm. 206.
mencalonkan  diri  menjadi  Presiden  dan/atau wakil Presiden.
Pengisian  jabatan  Presiden  dan  wakil Presiden  dituangkan  dalam  Undang-Undang Dasar  pasca  amandemen  Pasal  6A  Ayat  (2) pasangan  calon  Presiden  dan  wakil  Presiden diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan partai  politik  peserta  pemilihan  umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden di  Indonesia  melanggar  hak  konstitusional yang  dijamin  secara  tegas  oleh  konstitusi. Dalam  Pasal  28C  Ayat  (2)  setiap  orang berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam memperjuangkan  haknya  secara  kolektif untuk  membangun  masyarakat,  bangsa  dan negaranya.  Selanjutnya  Pasal  28D  Ayat  (3) setiap  warga  negara  berhak  memeperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Potensi pelanggaran hak konstitusional warga  negara yang  dijamin  konstitusi berkenaan  dengan  calon  Presiden  dan/atau wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik atau gabungan partai politik. Dengan ketentuan  tersebut  mempersempit  peluang warga  negara  yang  ingin  mencalonkan  diri sebagai  Presiden  dan/atau  wakil  Presiden. Peluang  untuk  menjadi  Presiden  dan/atau wakil  Presiden  hanya  dimiliki  oleh  orang- orang  partai  politik  atau  orang-orang  yang disenangi oleh partai politik.
Persoalan  ini,  sangat  bertentangan dengan hak konstitusional dalam berdemokrasi seperti diungkapkan Janedjri M. Gaffar  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak untuk  mencalonkan  diri  ( the  right  to  be candidate ). Dengan demikian, jika didasarkan pada  Pasal  6A  UUD  1945  maka  setiap  orang tidak  memiliki  hak  untuk  mencalonkan  diri sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional.  Dikatakan  berpotensi  karena, hak  konstitusional  itu  masih  dapat  diperoleh apabila  warga  negara  diusulkan  oleh  partai politik atau gabungan partai politik.
Partai politik seperti dikatakan Firdaus merupakan  bagian  dari  kebebasan  dan kesetaraan  politik  untuk  berpartisipasi  dalam
pemerintahan  yang  demokratis.  Giovani Sartori  dalam  Firdaus  menggambarkan  partai politik  sebagai  suatu  perbendaharaan  dalam peradaban  politik  demokrasi  yang  menjadi sarana mobilisasi kekuatan kelompok politik. 20 Dalam pandangan hak konstitusional yang  dikatakan  oleh  Janedri  M.  Gaffar, melalui  partai  politik  masih  memungkinkan warga  negara  untuk  mempertahankan  hak untuk  mencalonkan  diri  ( the  right  to  be candidate )  dan/atau  memalui  partai  politik dapat mengajukan calon ( the right to propose candidate ).
Hak  konstitusional  dalam  pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden yang hanya  melalui  partai  politik,  harus  sesuai dengan  prinsip  demokrasi  rasional.  Munir Fuady menjabarkan demokrasi rasional diantaranya adalah partai politik yang rasional dan kandidat yang akan dipilih yang rasional. Partai  politik  harus  memiliki  komitmen  dan prosedur  kompetisi  internal  yang  baik  untuk dicalonkan  sebagai  Presiden  dan/atau  wakil Presiden.  Selain  kompetisi  internal  partai politik-pun seharusnya melakukan penjaringan  calon  atau  kandidat  Presiden dan/atau  wakil  Presiden  diluar  kader  internal untuk memberikan peluang bagi warga negara yang  lain,  sehingga  calon  Presiden  yang disodorkan pada rakyat untuk dipilih merupakan  calon  yang  berkualitas  dan memiliki kapasitas bukan atas dasar kekeluargaan, pemilik uang, atau pencitraan.
Selain  itu,  kandidat  calon  Presiden dan/atau  wakil  Presiden  yang  dipilih  dalam pemilihan  umum  harus  memiliki  kualitas tinggi  dan  berakhlak  mulia,  bukan  yang banyak  pencitraan  dengan  menjual  tampang di  media  atau  sekedar  memiliki  elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survey. Munir Fuady membagi kedalam dua model demokrasi yaitu demokrasi  rasional  dan  irrasional.  Demokrasi irrasional  terjadi  manakala  calon  yang diusulkan  partai  politik  berdasarkan  pada pencitraan  diri  dengan  mengandalkan  media massa  dimana  kandidat  tidak  berbasis  pada
20 Firdaus. Op. cit . hlm. 134.
Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 27-38
kompetensi  dan  kualitas  tetapi  didasarkan pada popularitas dan konektivitas.
Didasarkan  pada  prinsip  demokrasi konstitusional, maka pengisian jabatan Presiden  dan/atau  wakil  Presiden  sesuai dengan  kehendak  rakyat.  dimana  warga negara  memiliki  jaminan  terhadap  hak konstitusionalnya dalam membangun masyarakat,  bangsa  dan  negaranya.  Hal tersebut  sesuai  dengan  demokrasi  rasional bahwa  dalam  pemilihan  umum  perlu  suatu sistem  pencalonan  dan  pemilihan  yang  tepat, sistem pemilihan yang efektif dan efisien dan sebagainya yang didasarkan pada konstitusi.
Selain  ketentuan  konstitusi  dalam pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden yang  diatur  melalui  Pasal  6A  undang-undang dasar.  Mekanisme  pemilihan  umum  Presiden dan  wakil  Presiden  pasca  amandemen  diatur melalui undang-undang. undang-undang tentang  pemilihan  umum  Presiden  dan  wakil Presiden diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun  2003  yang  dirubah  dengan  undang- undang  No.42  Tahun  2008  dan  terakhir dirubah  dengan  undang-undang  No.7  Tahun 2017.
Dalam  ketentuan  yang  dituangkan dalam  undang-undang  tersebut  mengatur mengenai  persyaratan  bagi  bakal  calon Presiden dan wakil Presiden. setiap ketentuan dalam  undang-undang  pemilihan  umum Presiden  dan  wakil  Presiden  menjunjung semangat demokrasi yang  berlandaskan konstitusi.  Namun  demikian,  salah  satu ketentuan  dalam  Pasal  222  Undang-Undang No.7 Tahun 2017 menyatakan bahwa pasangan  calon  diusulkan  oleh  partai  politik atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilu yang  memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi paling  sedikit  20%  dari  jumlah  kursi  DPR atau  memperoleh  25%  dari  suara  sah  secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ketentuan
tersebut menunjukan adanya presidential  threshold atau  ambang batas  bagi  pencalonan  Presiden  dan/atau wakil Presiden.
Ketentuan
tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi
konstitusional,  dimana  dalam  konstitusi  telah dijamin hak-hak konstitusional  warga negara. Diantara  hak  konstitusional  seperti  dijelaskan Janedjri M. Gaffar yaitu meliputi hak memilih ( the  right  to  vote ),  hak  untuk  mencalonkan diri  ( the  right  to  be  candidate ),  dan  hak mengajukan  calon  ( the  right  to  propose candidate ).
Hak  untuk  mencalonkan  diri    ( the right  to  be  candidate )  telah  dibatasi  oleh konstitusi  yang mencederai makna kebebasan warga  negara  untuk  membangun  masyarakat dan  negara  yang  dijamin  konstitusi.  Dengan adanya  ketentuan presidential  threshold jelas bahwa  pemerintahan  semakin  membatasi  hak mengajukan  calon  ( the  right  to  propose candidate )  dalam  pengisian  jabatan  Presiden dan/atau  wakil  Presiden  oleh  partai  politik. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi  konstitusional,  dimana  secara konstitusional  tidak  diatur  adanya  ambang batas  bagi  pencalonan  Presiden  dan  wakil Presiden.
Pengisian jabatan Presiden yang ditentukan  oleh  kekuasaan  parlemen  atau legislatif sangat bertentangan dengan semangat dan cita demokrasi. Secara konstitusional  pengisisan  jabatan  Presiden dalam Pasal 6A Ayat (1) bahwa Presiden dan wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan secara  langsung  oleh  rakyat  dan  Pasal  6A Ayat  (2)  pasangan  calon  Presiden  dan  wakil Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan  demikian  penetapan presidential threshold tidak sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional, karena tidak ditentukan didalam konstitusi. Adanya presidential threshold menggambarkan adanya  pengelompokan  penguasa  parlemen untuk  mempersempit  ruang  bagi  calon-calon Presiden  yang  diharapkan  oleh  masyarakat secara  umum.  Hak  mengajukan  calon  ( the right  to  propose  candidate )  merupakan  hak bagi partai politik yang berada di parlemen/legislatif  untuk  mengajukan  calon
Presiden  dan  wakil  Presiden  yang  dijamin oleh konstitusi.
2. Presidential  threshold dalam

## Prinsip Demokrasi Konstitusional
Negara Indonesia adalah negara hukum  yang  dituangkan  dalam  konstitusi negara.  Hans  Kelsen 21 mengatakan  konstitusi merupakan  hukum  tertinggi  dalam  sistem hukum  yang  menjadi  sumber  validitas  dari norma  hukum  yang  berada  dibawahnya. Sebagai  hukum  tertinggi  konstitusi  menjadi sumber  serta  landasan  dalam  pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan dalam  penyelenggaraan  negara.  Oleh  karena itu,  setiap  peraturan  hukum  yang  dibentuk oleh lembaga pembuat undang-undang dan/atau  pejabat  penyelenggara  negara  tidak dibenarkan bertentangan dengan konstitusi.
Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan  wakil  Presiden  secara  konstitusional diatur  melalui  ketentuan  Pasal  6A  Undang- Undang  Dasar  1945  Ayat  (1)  Presiden  dan wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan secara  langsung  oleh  rakyat;  (2)  pasangan calon  Presiden  dan  wakil  Presiden  diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan  pemilihan  umum;  (3)  pasangan calon  Presiden  dan  wakil  Presiden  yang mendapatkan  suara  lebih  dari  lima  puluh persen  dari  jumlah  suara  pemilihan  umum dengan  sedikitnya  dua  puluh  persen  suara disetiap  provinsi  yang  tersebar  dilebih  dari setengah  jumlah  provinsi  di  Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan wakil Presiden; (4)  dalam  hal  tidak  ada  pasangan  calon Presiden  dan  wakil  Presiden  terpilih,  dua pasangan  calon  yang  memperoleh  suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan  umum  dipilih  oleh  rakyat  secara langsung  dan  pasangan  yang  memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan wakil  Presiden;  (5)  tata  laksana  pemilihan Presiden  dan  wakil  Presiden  lebih  lanjut diatur dalam undang-undang.
21 Janedjri  M.  Gaffar. Hukum  Pemilu Dan … Op.cit . hlm. 2.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal 6A  undang-undang  dasar  negara  Republik Indonesia,  sistem  pengisian  jabatan  Presiden dan  wakil  Presiden  telah  diatur  dan  dijamin secara konstitusional. Sistem pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden berdasarkan  Pasal  6A  Ayat  (1)  menunjukan sistem  pemilihan  umum  yang  dilaksanakan dengan  demokrasi  secara  langsung  ( direct democracy ) dimana setiap warga negara dapat menjalankan  hak  konstitusional  masing- masing  untuk  memilih  ( the  right  to  vote ) Presiden dan wakil Presiden.
Dalam  Pasal  6A  Ayat  (2)  yang menentukan  bahwa  calon  Presiden  dan  wakil Presiden  harus  diusulkan  oleh  partai  politik sangat berpotensi melanggar hak konstitusional setiap warga negara untuk maju sebagai  calon  Presiden  dan/atau  wakil Presiden.  Namun  demikian,  Munir  Fuady menyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaannya prinsip  demokrasi  tentu  terdapat  batasan- batasannya. Akan tetapi batasan tersebut tidak dibenarkan  menghilangkan  atau  mengebiri makna  demokrasi  yang  memberikan  hak  dan kebebasan bagi warga negara.
Dengan  bunyi  ketentuan  konstitusi Pasal  6A  Ayat  (2),  peluang  setiap  warga negara untuk maju sebagai calon Presiden dan wakil  presiden  semakin  kecil.  Namun  tidak tertutup  peluang  dalam  memperjuangkan  hak konstitusional  warga  negara  melalui  partai politik.  Dimana  partai  politik  oleh  Firdaus dikatakan  sebagai  bagian  dari  kebebasan  dan kesetaraan  politik  untuk  berpartisipasi  dalam pemerintahan  yang  dijamin  oleh  konstitusi. Dengan  ketentuan  tersebut,  maka  hak  untuk mencalonkan  diri  ( the  right  to  be  candidate ) menjadi  tertutup  apabila  tidak  memiliki kendaran  politik  (partai  politik)  dan  beralih menjadi  hak  mengajukan  calon  ( the  right  to propose  candidate )  bagi  partai  politik  untuk mengusulkan  calon  Presiden  dan  wakil Presiden yang dianggap pantas menurut partai politik.
Teknis  pemilihan  umum  Presiden  dan wakil  Presiden  lebih  lanjut  diatur  melalui perundang-undangan. Pasca amandemen
Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 27-38
undang-undang  dasar  1945  pemilihan  umum Presiden  dan  wakil  Presiden  telah  diatur melalui  undang-undang  No.  23  Tahun  2003 yang  dirubah  dengan  undang-undang  No.42 Tahun  2008  dan  terakhir  dirubah  dengan undang-undang  No.7  Tahun  2017.  Dalam ketentuan  undang-undang  No.7  Tahun  2017 Pasal  222  “pasangan  calon  diusulkan  oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik peserta  pemilu  yang  memenuhi  persyaratan perolehan  kursi  paling  sedikit  20%  dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.
Ketentuan  Pasal  222  Undang-Undang No.7  Tahun  2017  tersebut  mengatur  ambang batas  pencalonan  Presiden  oleh  partai  politik peserta  pemilihan  umum  legislatif.  Dengan demikian,  jumlah  kursi  partai  politik  di parlemen  yang  menentukan  partai  politik dapat  mencalonkan  Presiden  dan  wakil Presiden  pada  pemilihan  umum  Presiden  dan wakil Presiden. Ambang batas atau presidential  threshold yang  ditentukan  oleh undang-undang  sebesar  20%  kursi  parlemen, membatasi  hak  konstitusional  partai  politik untuk  memajukan  calon  yang  dipilih  partai politik. Adanya ketentuan Presidential threshold dalam  undang-undang  pemilihan umum tersebut bertentangan dengan konstitusi,  dimana  konstitusi  merupakan sumber  validitas  bagi  peraturan  perundang- undangan.
Presidential
threshold dalam
pengisian jabatan Presiden merupakan pelarangan  penggunaan  hak  konstitusional partai  politik  dalam  berdemokrasi.  Firdaus 22 mengemukakan  bahwa  partai  politik  sebagai substansi  kebebasan  dan  kesetaraan  guna berpartisipasi  dalam  pemerintahan  melalui kompetisi  dalam  perebutan  jabatan  politik yang  diperoleh  melalui  pemilihan  umum. Mekanisme  pengisian  jabatan  Presiden  dan wakil Presiden di Indonesia pasca amandemen  undang-undang  dasar,  dari  sudut pandang  demokrasi  konstitusional  belum
22 Firdaus. Op. cit . hlm. 15.
memberikan  jaminan  konstitusional  secara menyeluruh bagi setiap orang.
Hak  konstitusional  merupakan  hak setiap  warga  negara  yang  dijamin  dalam konstitusi yang menjadi sumber validitas bagi seluruh  rakyat  dalam  berkehidupan  di  negara Indonesia.  Jaminan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  sebagai  bentuk  prinsip  demokrasi yang  dianut  oleh  negara  Indonesia.  Pada pelaksanaan  prinsip  demokrasi,  terdapat batasan dalam berdemokrasi. Sistem pengisian  jabatan  Presiden  berdasarkan  Pasal 6A  UUD  1945  adalah  salah  satu  bentuk batasan berdemokrasi. Dalam prinsip demokrasi konstitusional, tidak diperkenankan pembatasan-pembatasan mengkebiri substansi demokrasi.

## KESIMPULAN
Mekanisme
pengsisian jabatan Presiden dan wakil Presiden secara konstitusional  yang  diatur  dalam  Pasal  6A UUD 1945 dalam prinsip demokrasi konstitusional  mengkebiri  hak  konstitusional setiap warga negara. Hak setiap warga negara telah  dijamin  dalam  konstitusi  yang  diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menjadi hak konstitusional.  Diantara  hak  konstitusional antara  lain  yaitu  meliputi  hak  memilih  ( the right  to  vote ),  hak  untuk  mencalonkan  diri ( the  right  to  be  candidate ),  dan  hak mengajukan  calon  ( the  right  to  propose candidate ).
Mekanisme pengisian jabatan Presiden lebih lanjut diatur melalui undang-undang N0. 7  Tahun  2017  yang  salah  satu  ketentuannya mengatur mengenai ambang batas pencalonan atau presidential  threshold .  Dengan  adanya ketentuan presidential  threshold jelas  bahwa pemerintahan semakin membatasi hak konstitusional  warga  negara  yaitu  hak  untuk mencalonkan  diri  ( the  right  to  be  candidate ) yang  dibatasi  oleh  ketentuan  Pasal  6A  Ayat (2)  UUD  1945.  Selain  itu,  ketentuan  Pasal 222  UU  No.  7  Tahun  2017  membatasi  hak partai  politik  untuk  mengajukan  calon  ( the right  to  propose  candidate )  dalam  pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden. Hal
ini  bertentangan  dengan  prinsip  demokrasi konstitusional,  dimana  secara  konstitusional tidak  diatur  adanya  ambang  batas  bagi pencalonan Presiden dan wakil Presiden. Hak mengajukan  calon  ( the  right  to  propose candidate )  merupakan  hak  bagi  partai  politik yang  berada  di  parlemen/legislatif  untuk mengajukan  calon  Presiden  dan  wakil Presiden yang dijamin oleh konstitusi.
Hak  konstitusional  merupakan  hak setiap  warga  negara  yang  dijamin  dalam konstitusi yang menjadi sumber validitas bagi seluruh  rakyat  dalam  berkehidupan  dan berbangsa  di  negara  Indonesia.  Dengan berpedoman  pada  konstitusi  yang  menganut prinsip demokrasi konstitusional, maka pembatasan-pembatasan  dalam  berdemokrasi tidak dibenarkan mengkebiri makna demokrasi  dan  hak-hak  konstitusional  yang dijamin dalam konstitusi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Alrasid, Harun. 1999. Pengisian Jabatan Presiden . Jakarta : Pustaka Utama
Grafiti.
Astawa, I Gede Pantja dan Suprin Na’a. 2009.
Memahami  Ilmu  Negara  Dan  Teori Negara .  Cet.  1.  Bandung  :  Refika Aditama. Budiardjo,  Miriam.  2008. Dasar- Dasar  Ilmu  Hukum.  Edisi  Revisi.  Cetakan
Kedua . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Firdaus. 2015. Constitutional
Engineering.  Desain  Stabilitas  Pemerintahan Demokrasi  &  Sistem  Kepartaian .  Bandung  : Yrama Widya. Fuady,  Munir.  2010. Konsep  Negara
Demokrasi . Jakarta : Refika Aditama.
Gaffar,  Janedjri  M.  2013. Demokrasi
Dan Pemilu Di Indonesia . Jakarta : Konstitusi
Press.
_______  .  2013. Hukum  Pemilu
Dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Konstitusi . Jakarta : Konstitusi Pres.
Manan, Bagir. 2003. Lembaga
Kepresidenan . Yogyakarta. FH UII Press.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji.
2006. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta  : Rajawali Press.
Sulardi.  2011. Dinamika  Pengisian
Jabatan
Presiden dan Pemberhentian Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Indonesia . Jurnal UNISIA Vol.33 No.74.
A. Undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2003 Tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  Dan Wakil Presiden.
Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008 Tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  Dan Wakil Presiden.
Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) No.  14/PUU-XI/2013  Tentang  Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan  Umum  Presiden  Dan  Wakil Presiden  Terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 27-38