Received : November 2017 Accepted: December 2017
Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
(Studi Empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016)
Sri Amanah 1 , Popi Fauziati 2 *, Daniati Puttri 3 1, ,2,3 Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia
popifauziati@bunghatta.ac.id

## Abstract
This study determines the effect number of taxpayer and number of notification letter to income tax revenue. The type of data used are secondary data. Sources  of the data used in this  research  is  come  from  of  Bukittinggi  tax  office.  This  research  used data  from  January 2014 to December 2016 . The data analysis technique used for this research is multiple linear regression,  with  dependent  variable  is  income  tax  revenue  and  independent  variable  is number  of  taxpayer  and  number  of  notification  letter.  The  result  of  study  reveal  that, simultaneously prove that number of taxpayer and number of notification letter have a effect to  income  tax  revenue,  partially  prove  that  number  of  taxpayer  have a  effect  to  income  tax revenue but number of notification letter has no effect to income tax revenue.
Keywords : tax, income tax revenue, number of taxpayer, number of notification letter.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  jumlah  wajib  pajak  dan  jumlah surat  pemberitahuan  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan.  Jenis  data  yang  digunakan adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini  yaitu data  yang berasal dari Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kota  Bukittinggi.  Penelitian  ini menggunakan  data  bulanan  mulai Januari  2014 sampai Desember  2016  sebanyak  36  bulan.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  analisis  regresi  lenear  berganda,  dengan  variabel  dependen  penerimaan pajak  penghasilan,  dan variabel  independen  adalah  jumlah  wajib  pajak  dan  jumlah  surat pemberitahuan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  secara  simultan  membuktikan  bahwa jumlah wajib pajak dan jumlah surat pemberitahuan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan,  secara  parsial  menunjukkan  bahwa  jumlah  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak  penghasilan,  sedangkan  jumlah  surat  pemberitahuan  tidak  berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
Kata kunci : pajak, penerimaan pajak penghasilan, wajib pajak, surat pemberitahuan.

## 1. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  yang sedang  berkembang,  perlu  menyusun  dan menyelenggarakan  pembangunan  untuk kesejahteraan rakyatnya baik berupa
pembangunan  fisik  maupun  non  fisik. Pemerintah  Indonesia  memerlukan  biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan,  maupun  kegiatan  negara
dan  pemerintahan,  untuk  itu  butuh  dana yang besar untuk mewujudkannya. Pembiayaan pembangunan, kegiatan negara dan pemerintahan ini direalisasikan dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Sumber  dana  APBN berasal  dari  berbagai  sumber,  salah  satu penyumbang  sumber  dana  terbesar  APBN berasal  dari  pajak  (Friskianti  dan  Bestari, 2014).
Menurut UU No. 28 Pasal 1 Tahun 2007  dalam  Resmi  (2014)  pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Melalui  pajak,  pemerintah  dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan  dalam  negeri.  Semakin besar  penerimaan  pajak,  maka  semakin besar  pula  kemampuan  negara  untuk membiayai pembangunan. Sebaliknya, semakin  kecil  penerimaan  pajak,  maka semakin  kecil  kemampuan  negara  untuk membiayai  pembangunan.  Setiap  tahun pemerintah selalu berusaha agar penerimaan  negara  selalu  meningkat. Penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat  dengan  cara  mengoptimalkan jumlah  wajib  pajak  dan  jumlah  Surat Pemberitahuan (SPT).
Setiap  transaksi  pembayaran  yang umumnya  terjadi,  yang  dilakukan  dengan uang selalu ada tanda bukti penerimaannya. Misalnya kwitansi pembayaran,  struk  pembayaran,  nota pembayaran,  dan  lainnya.  Namun,  untuk pembayaran  dan  pelaporan  hal-hal  yang berkaitan  dengan  kewajiban  perpajakan, mulai  dari identitas,  kegiatan  usaha, sampai  jumlah  harta  yang  yang  berkaitan dengan  perpajakan  tidak  menggunakan berbagai  sarana  yang  telah  disebutkan  di atas,  melainkan  ada  sarana  administrasi khusus yang  disebut  sebagai  Surat Pemberitahuan  (SPT).  Menurut  Resmi (2014)  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  adalah surat  yang  oleh  wajib  pajak  digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran  pajak,  objek  pajak  dan/atau bukan  objek  pajak,  harta  dan  kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.
Penggunaan  sarana  ini  terkait  dengan sistem  pembayaran  yang  akan  masuk  ke kas  negara  sebagai  penerimaan  pajak, yakni  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN).
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang sistem  pemungutannya  menggunakan Self Assessement System dan memiliki kontribusi  terbesar  dalam  penerimaan negara dari sektor pajak.Pajak Penghasilan (PPh)  adalah  pajak  yang  dikenakan
terhadap  subjek  pajak  atas  penghasilan yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam suatu  tahun  pajak.  Peraturan  perundangan yang  mengatur  Pajak  Penghasilan  di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang  telah  disempurnakan  dengan  UU Nomor  7  Tahun  1991,  UU  Nomor  10 Tahun  1994,  UU  No  17  Tahun  2000,  UU No 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan  Presiden,  Keputusan  Mentri Keuangan,  Keputusan  Direktur  Jendral Pajak  maupun  Surat  Edaran  Direktur Jendral Pajak.
Selama tiga tahun terakhir, penerimaan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  di Bukittinggi  masih  belum  mencapai  target sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh pemerintah. Berikut  tabel  perbandingan target  dan  realisasi  penerimaan  Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2014-2016 :
Tabel 1 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 2014 s/d 2016 di KPP Pratama Bukittinggi
Sumber: KPP Pratama Bukittinggi.
Berdasarkan  data  diatas,  dapat dilihat target penerimaan pajak penghasilan  di  Bukittinggi  cukup  tinggi. Pada  tahun  2014,  target  penerimaan  PPh yaitu sebesar RP.77.561.027.532, realisasinya  sebesar  RP.49.958.115.398 atau  64,41%,  pada  tahun  2015,  target
penerimaan PPh sebesar Rp.120.534.727.003,  realisasinya  sebesar RP.70.282.769.263 atau 58,30%,  dan pada tahun  2016,  target  penerimaan  pajak penghasilan  sebesar  Rp.187.318.565.471, realisasinya  sebesar  Rp.76.862.591.258 atau  41,03%.  Realisasi  penerimaan  pajak penghasilan  masih  jauh  dari  target  dan belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Dari tiga tahun terakhir, tahun 2014 dan 2015 penerimaan pajak penghasilan  melebihi  50%,  namun  pada tahun  2016  merupakan  penerimaan  pajak penghasilan  yang  paling  terendah,  yaitu tidak  mencapai  setengah  atau  50%  dari target.
Fitriani  (2013)menyatakan  bahwa jumlahwajib  pajak  terdaftar  mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan Pratama,  dkk  (2016)  juga  menyatakan bahwa jumlah  wajib pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan,namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015)  yang  menyatakan jumlah  wajib pajak  yang  terdaftar  tidak  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan orang pribadi.
Hariyanto, dkk (2014) menyatakan jumlah  surat pemberitahuan masa  yang diterima mempengaruhi jumlah penerimaan  pajak  penghasilan  badan, dan Harris,  dkk  (2016)  menyatakan  jumlah
Tahun Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Target Realisasi Persen 2014 RP.77.561.027.532 RP.49.958.115.398 64,41 2015 Rp.120.534.727.003 Rp.70.282.769.263 58,30 2016 Rp.187.318.565.471 Rp.76.862.591.258 41,03
SPT memiliki pengaruh signifikan terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan, namun  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  Mayasari  dan  Ucu  (2015) menyatakan  Jumlah  SPT  terlapor  secara parsial  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap penerimaan pajak penghasilan Pasal 21.
Berdasarkan  latar  belakang diatas maka rumusan  masalah  penelitian  ini adalah 1) apakah jumlah  wajib  pajak memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan pajak  penghasilan,  dan    2)  apakah  jumlah surat  pemberitahuan  memiliki  pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

## 2. Metodologi
Populasi  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Bukittinggi,  dan sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah jumlah penerimaan pajak penghasilan,  jumlah  wajib  pajak  orang pribadi  dan  jumlah surat  pemberitahuan orang pribadi pada KPP Pratama Bukittinggi.
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  merupakan  data  sekunder.
Data diperoleh dari KPP Pratama Bukittinggi
Periode 2014-2016). Hipotesis dalam penelitian adalah:
H 1 : Jumlah  wajib  pajak  berpengaruh terhadap penerimaan pajak
penghasilan.
H 2 : Jumlah surat pemberitahuan berpengaruh terhadap  penerimaan pajak penghasilan. 2.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Menurut Resmi (2014) pajak penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  yang dikenakan terhadap  subjek  pajak  atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.Pengukuran variabel jumlah penerimaan pajak penghasilan dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan, dan  didapatkan  dari  laporan  penerimaan pajak  pada bagian  PDI  di  setiap  KPP.
Berdasarkan  Pasal  1  UU  No.28 Tahun  2007  dalam  Resmi  (2014)  wajib pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan. Pengukuran  variabel  jumlah wajib pajak dapat dilihat dari jumlah wajib pajak  orang  pribadi,  dan  didapatkan  dari laporan penerimaan pajak pada bagian PDI di setiap KPP.
Berdasarkan  Pasal  1  UU  No.  28 Tahun  2007, surat  pemberitahuan  adalah surat  yang  oleh  wajib  pajak  digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek  pajak,  harta  dan  kewajiban  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan  perpajakan  (Resmi,  2014). Pengukuran  variabel  surat  pemberitahuan dapat  dilihat  dari  jumlah  lembar  surat pemberitahuan orang pribadi, dan didapatkan  dari  laporan  penerimaan  pajak pada bagian PDI di setiap KPP.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Secara  umum  penelitian  ini  bertujuan untuk  mendapatkan bukti  secara  empiris tentang  pengaruh jumlah  wajib  pajak  dan jumlah  surat  pemberitahuan  terhadap penerimaan pajak penghasilan.
Menurut  Ghozali  (2013)  statistik deskriptif  memberikan  gambaran  atau deskripsi  suatu  data  yang  dilihat  dari  nilai rata-rata (mean),  standar  deviasi,    varian, maksimum, minimum, dan lain-lain.
Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Dari  hasil  pengolahan diperoleh hasil bahwa data sudah memenuhi uji asumsi klasik.Untuk pengujuan  hipotesis  dapat  terlihat  pada tabel 3 berikut ini :
Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

## 3.1 Hasil Pengujian Hipotesis
Dari tabel 4.2 secara umum persamaan  regresi  berganda  yang  dapat dibuat berdasarkan koefisien regresi seperti terlihat dibawah ini:
Y = -13,132 + 3,365 X1 – 0,015 X2
Dari  tabel  hasil  uji  Koefisien  Determinasi (R 2 )  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  R 2 sebesar 0,489. Hal ini menunjukkan bahwa 48,9% jumlah penerimaan pajak penghasilan  dipengaruhi  oleh  variabel jumlah  wajib  pajak  dan  jumlah  surat pemberitahuan, sedangkan, 51,9% penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh  variabel-variabel  lain  yang  tidak digunakan  sebagai  variabel  independen dalam penelitian ini.
Dari  tabel  hasil  uji  statistik  F, diperoleh  nilai  sig  F  sebesar  0,000.  Hasil uji  statistik  F  dengan  nilai  0,000  lebih kecil  dari  alpha  sebesar  0,05  dengan  ini dapat  dijelaskan  bahwa  variabel  jumlah wajib pajak dan jumlah surat pemberitahuan secara simultan
berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan.
Variabel jumlah wajib pajak diketahui  mempunyai  koefisien  regresi positif dan berpengaruh terhadap
N Min Max Mean Std. Deviation Y 36 21,83 23,21 22,3637 0,34145 X1 36 10,49 10,71 10,5962 0,07068 X2 36 2,20 7,40 4,2319 1,31068
Ket Koef. Regresi Sig Penerimaan Hipotesis (Constanta) -13,132 - - X1 3,356 0,000 H1 Diterima X2 -0,015 0,638 H2 Ditolak R-Square 0,489 F sig 0,000
penerimaan pajak penghasilan, karena nilai koefisien  regresi  3,356  dan  signifikan 0,000  (lebih  kecil  dari  0,05).  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  jumlah  wajib pajak  berpengaruh  terhadap  penerimaan pajak  penghasilan.  Maka  kesimpulannya hipotesis pertama (H1) diterima. Pada hasil pengujian  H1  bahwa  jumlah  wajib  pajak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan pada KPP Pratama Bukittinggi  selama  periode  2014-2016. Hal  ini  berarti  semakin  meningkat  jumlah wajib pajak, maka akan semakin meningkat jumlah penerimaan pajak penghasilan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Lainutu  (2013)  menyatakan  jumlah  wajib pajak  PPh  21  orang  pribadi  yang  terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan  pajak  PPh  Pasal  21  KPP Pratama  Manado,  namun  penelitian  ini tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan Mayasari  dan  Ucu  (2015) menyatakan  bahwa  jumlah  wajib  pajak terdaftar  secara  parsial  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan Pasal 21.
Variabel jumlah surat
pemberitahuan  yang diketahui mempunyai koefisien regresi negatif dan tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan  karena  koefisien  regresinya - 0,015  dan  signifikan  0,638  (lebih  besar
dari 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah surat pemberitahuan tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan. Maka kesimpulannya hipotesis  kedua  (H2)  ditolak.  Pada  hasil pengujian H2 bahwa jumlah surat pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap penerimaan  pajak  penghasilan  pada  KPP Pratama  Bukittinggi  periode  2014-2016. Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua  wajib pajak  melaporkan  SPT  setelah  membayar pajak setiap bulannya, banyak dari mereka terlambat  dan  bahkan  tidak  melaporkan SPT  mereka  kepada  petugas  pajak.  Oleh sebab itu jumlah surat pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan Mayasari  dan Ucu  (2015) yang menyatakan bahwa jumlah SPT  terlapor  secara  parsial  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan pajak  penghasilan  Pasal  21.  Sedangkan berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan Hariyanto,  dkk (2014)  jumlah  surat pemberitahuan masa yang diterima mempengaruhi  jumlah  penerimaan  pajak penghasilan badan, sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  Harris,  dkk (2016)  menyatakan  jumlah  SPT  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan pajak penghasilan.

## 4. Kesimpulan dan Saran
Dari  hasil  analisis  data  dapat disimpulkan  bahwa jumlah  wajib  pajak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan sedangkan jumlah surat pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap penerimaan  pajak  penghasilan  pada  KPP Pratama Bukittinggi periode 2014-2016.
Penelitian ini memiliki keterbatasan  penggunaan dua  variabel independen  yaitu  jumlah  wajib  pajak  dan jumlah surat pemberitahuan, untuk peneliti dimasa  yang  akan  datang,  disarankan untuk  menambah  variabel  lain  dari penelitian ini. Penelitian ini hanya menggunakan  periode  penelitian  selama tiga  tahun,  untuk  peneliti  dimasa  yang akan  datang disarankan  untuk  menambah periode penelitian sehingga dapat mengetahui  dan  menganalisis  kondisi  lain diluar tahun penelitian ini.

## 5. Daftar Pustaka
Fitriani.  Nanik,. “ Pengaruh  Jumlah  Wajib Pajak  Terdaftar  dan  Penerbitan  Surat Paksa  Terhadap  Penerimaan  Pajak
Penghasilan Pada KPP Pratama Bantul ”, Jurnal Akuntansi, 1.2
Desember (2013).
Friskianti.Yossi dan Bestari Dwi Handayani,“ Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan,  dan  Ketidak  percayaan Kepada    Pihak  Fiskus  Terhadap Tindakan Tax Evasion ” . Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. AAJ 3.4 (2014).
Hariyanto. Yudi,  Suhadak  dan  Siti  Ragil  H. “ Pengaruh Jumlah Wajib Pajak,
Jumlah  Surat  Setoran  Pajak,  dan Jumlah  Surat  Pemberitahuan  Masa Terhadap  Jumlah  Penerimaan  Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang Utara  Periode  2010-2013) ” . Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol. 10 No. 1 Mei 2014.|
Harris. Topowijono  dan  Sri.  Sulasmiyati, “ Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan
Pajak Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  (PPh)
(Studi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Madya  Malang  Periode 2012-2014) ” . Jurnal  Perpajakan  (JEJAK)|  Vol.  8 No. 1 2016. perpajakan.Student journal.ub.ac.id.
Lainutu,  Amina.  2013.  Pengaruh  Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Manado.Jurnal EMBA, l.3 (2013).
Mardiasmo. Perpajakan . Yogyakarta:
Andi.(2016).
Mayasari. Rosalina  Pebrica  dan  Ucu  Permata Sari, “ Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak terdaftar  dan  jumlah  SPT  Terlapor
Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  Pasal  21  Pada  KPP Pratama Pelembang Ilir Barat ” . Jurnal ilmiah  Ekonomi  Global  masa  kini volume 6.1(2015).
Pratama. Nicola  Putra,  Dwiatmanto  dan Rosalita, Rachma  Agusti. “ Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan Pajak  Penghasilan  (Studi  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang Utara  Periode  2010 Sampai  2014) ” . Jurnal  Perpajakan  (JEJAK)|,  8.1 (2016)
Resmi,  Siti. Perpajakan:  Teori  dan  Kasus. Jakarta: Salemba Empat.2014.
Sari,  Wielda  Permata. “ Pengaruh  kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisai perpajakan,  pemeriksaan  pajak  dan jumlah  wajib  pajak yang  terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan  orang  pribadi  di  KPP Pratama  Pekanbaru  Tampan. ” Faculty
of Economics Riau University,
Pekanbaru,  Indonesia. Jom  FEKON 2.2(2015).
Suandy,  Erly.. Perencanaan  Pajak.  Jakarta  : Salemba Empat.2011