## ASPEK DAN PELAKSANAAN NATIONAL DRUG POLICY DI INDONESIA

## Farah Rizni 1
Abstrak:  Kemampuan  mengembangkan  kekuatan  nasional  mencakup  pembangunan  sektor kesehatan.  Kesehatan  nasional  tentu  saja  dipengaruhi  oleh  status  kesehatan  di  daerah  –  daerah, sehingga  penting  untuk  memiliki  grand-design  yang  sama.  Grand  design  tersebut  dijabarkan  dalam bentuk  rencana  dan  program  kesehatan,  sesuai  dengan  karakteristik,  situasi,  dan  geografi  masing- masing  daerah.  Badan  kesehatan  dunia,  WHO,  merekomendasikan  anggotanya  untuk  mempunyai sebuah  national  drug  policy  (NDP).  Policy  tersebut  tidak  bersifat  statis  dan  bisa  berubah  sewaktu– waktu. Hampir sebagian besar negara anggota WHO merevisi setiap 5 tahun sekali.
NDP  sebagai  sebuah  framework  bertujuan  untuk  memastikan  akses  masyarakat  terhadap  obat- obatan  berjalan  baik  dan  harga  yang  rasional.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  komponen  ketahanan nasional. NDP juga memastikan obat-obatan  yang di pasaran termasuk kualitas baik dan memenuhi persyaratan. Selain itu, NDP juga mempromosikan untuk penggunaan obat yang rasional (rational use of medicine) oleh tenaga kesehatan dan konsumen.
Kata Kunci: National Drug Policy, Kesehatan, Farmasi, Pertahanan, NKRI.

## 1. PENDAHULUAN 1
Negara  menjamin  warga  untuk  hidup sehat,  seperti  pada  pasal  Pasal  34  UUD 1945  dikatakan:  ”Negara  bertanggung jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum yang  layak”.    Hal  ini  masih  belum memenuhi harapan. Selama ini, kesehatan hanya dipandang sebagai usaha pengobatan,
tidak termasuk upaya pencegahan maupun peningkatan
kesehatan.  Oleh  karena  itu,  strategi  NDP yang komprehensif dan menyeluruh menjadi solusinya.
Tahun 2015, Indonesia akan memasuki tahun kedua pelaksanaan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS). Sistem yang mengikat ini bertujuan agar masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, terjamin mendapatkan  pelayanan  kesehatan  murah dan  paripurna.    BPJS  merupakan  salah satu  perwujudan  NDP.  Lebih  spesifik, BPJS  juga  mendorong  perusahaan  lokal untuk  meningkatkan  produksi  obat-obatan esensial. Secara tidak langsung meningkatkan perekonomian negara. Selain pemberlakuan BPJS,
pertumbuhan  industri  farmasi  juga  akan ditopang  oleh  kebijakan  pemerintah  dalam mendorong
peningkatan belanja kesehatan.  Mengacu  pada  Pasal  171  (1) UU  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,
1 Farah rizni adalah apoteker dan wirausaha, dapat dihubungi di farah.rizni@yahoo.com
diamanatkan  belanja  pemerintah  minimal harus 5 persen dari total anggaran negara Menurut  WHO,  ada  9  komponen yang  mendukung  tercapainya  3  tujuan NDP,  yaitu  seleksi  obat-obatan  esensial, keterjangkauan dan daya beli, dukungan di bidang keuangan, sistem distribusi, regulasi oleh pemerintah, penggunaan obat yang rasional, riset, sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi.

## 2. SELEKSI OBAT ESENSIAL
Indonesia  sejak  tahun  1980  memiliki Daftar Obat Esensial (DOEN) yang direvisi tiap  2  tahun.  Berdasarkan  keputusan Menteri  Kesehatan,  DOEN  dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan untuk menjamin ketersediaan  obat  yang  lebih  merata  dan terjangkau  oleh  masyarakat.  DOEN  juga membantu para penyedia layanan kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas, apotek)  untuk  membuat  skala  prioritas  di semua  aspek,  karena  DOEN  menjadi standar minimalnya.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  no  32 tentang  DOEN  menyebutkan,  tahun  2007 WHO  melaksanakan  survey  di  Indonesia tentang  tata  laksana  seleksi  obat  esensial. Hasil  yang  didapat  kurang  memadai  dan memuaskan.  Pemerintah  pun  melakukan beberapa  perbaikan  diantaranya  proses seleksi  obat  dengan  melibatkan  staf  ahli yang  bebas  konflik  dan  kepentingan, pemutakhiran  data  klinik  sesuai  Evidence
Based Medicine (EBM), dan yang terpenting  adalah  ketersediaan  dan  supply barang  di  sarana  penyedia layanan kesehatan. Kemenkes bekerja sama dengan  Badan  POM  untuk  melakukan pengecekan obat yang telah didaftarkan. Di DOEN  terakhir  tahun  2013,  terdapat  29 kelas terapi dalam berbagai macam bentuk dan kekuatan.

## 3. KETERJANGKAUAN  DAN  DAYA BELI
Bagi  sektor  farmasi,  tahun-tahun yang  akan  datang  merupakan  tantangan tersendiri.  Di  satu  sisi,  industri  dituntut untuk  memenuhi  kebutuhan  obat  nasional dengan harga yang terjangkau. Sedangkan di sisi lain, industri juga mencari laba untuk menjaga  keberlangsungan  perusahaan. Industri  farmasi,  khususnya  asing,  selama ini  mengandalkan  riset  dan  obat-obatan paten.  Karena  barang  baku  yang  masih impor  dan  masih  dalam  perlindungan  hak patent,  maka  harganya  pun  cukup  mahal. Namun,  tren  terakhir  menunjukkan  bahwa penemuan obat mengalami sedikit penurunan.  Industri  farmasi  asing  mau tidak  mau  harus  mencari  cara  lain  agar tetap  berdiri,  salah  satunya  dengan memproduksi  obat  generik.  Biasanya, industri  farmasi  menjalin  kerja  sama dengan industri lokal.
Industri  farmasi,  dengan  adanya BPJS, secara tidak langsung juga dirangsang untuk memproduksi obat dalam jumlah  yang  lebih  banyak  dengan  harga yang  murah.  Survei  Badan  Pusat  Statistik 2000-2010  mengindikasikan  pertambahan penduduk  rata-rata  1,49%  per  tahun, dengan pertumbuhan paling cepat pertumbuhan pada usia produktif. Populasi Indonesia  pada  2020  diperkirakan  akan mencapai 275 juta dan 319 juta pada 2030. Proyeksi ini menjadikan pangsa pasar obat di Indonesia sangat potensial dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia.
Adanya
BPJS ini membuat perusahaan,  baik  lokal  maupun  asing, untuk berlomba-lomba memasukkan produk mereka ke dalam daftar obat BPJS. Bagaimana  tidak,  karena  program  ini bersifat wajib untuk seluruh warga Indonesia, bisa dibayangkan potensi keuntungan  yang  akan  diraup.  Pasar farmasi  nasional  diproyeksikan  meningkat 9%  menjadi  Rp  69,4  triliun  tahun  ini,
dibanding  2013  sebesar  Rp  63,8  triliun dipengaruhi adanya program BPJS. Perusahaan asing seperti Pfizer, berinvestasi  dengan  membangun  pabrik  di Indonesia  sebesar  Rp  40  miliar,  untuk bersaing dengan perusahaan lokal. Seleksi obat  dan  alat  kesehatan  untuk  BPJS  pun dilakukan  setahun  sekali.  Pemerintah mewajibkan  harga  murah  untuk  produk obat  BPJS.  Ini  untuk  memudahkan  rumah sakit  atau  klinik  mengalokasikan  anggaran agar  cukup  untuk  pelayanan BPJS. Meskipun murah, pemerintah tetap menjamin  kualitas  obatnya.  Selain  itu, harga  yang  murah  dan  terjangkau  untuk menjamin akses yang merata di masyarakat

## 4. DUKUNGAN FINANSIAL
Indonesia  sampai  saat  ini  masih menjadi  negara  pengimpor  bahan  baku obat.  Komponen  bahan  baku  mencapai hampir  25%  dari  harga  obat.  Sedangkan pajak  untuk  bea  masuk  antara  5%  -  15%, PPN  10%,  dan  PPH  final  2.5%.  Besarnya biaya  pajak  ini  menjadi  beban  bagi  para importir bahan baku.
Beberapa literatur menyebutkan, pemenuhan  kebutuhan  bahan  baku  di suatu  negara  setidaknya  mencapai  60% dari  total.  Akan  tetapi,  rasio  tersebut bukanlah  harga  mati,  namun  harus  dilihat kasus  per  kasus,  tergantung  bahan  baku obat. Tahun 2012, pemerintah menargetkan  bahan  baku  obat  produksi dalam  negeri  mencapai  15%  dan  naik perlahan  sebanyak  5%  tiap  tahun  hingga mencapai 25% pada tahun 2014.
Pemerintah  sampai  saat  ini  sedang mengusahakan  untuk  mengurangi  pajak dan  bea  masuk,  akan  tetapi  usaha  ini masih  terkendala  dengan  aturan  yang menyebutkan  bahwa  pengurangan  pajak hanya berlaku untuk obat- obatan HIV/AIDS  dan  vaksin.  Obat  HIV/AIDS  dan TBC  bisa  diperoleh  gratis  dari  pemerintah. Tentu  hal  ini  sangat  meringankan  pasien mengingat  kedua  penyakit  ini  termasuk high-cost  dan  butuh  waktu  penyembuhan yang  lama.  Vaksin  anak  juga  dapat diperoleh dengan gratis di puskesmas.
5. REGULASI DAN

## QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT
Salah  satu  tujuan  NDP  adalah menyediakan  obat  yang  berkualitas  baik, acceptable, dan manjur. Pemerintah, melalui  Badan  POM,  telah  melakukan langkah-langkah  untuk  penjaminan  mutu obat-obatan.  Badan  POM  memastikan semua  pihak  yang  terlibat  dalam  industri farmasi, mulai dari pabrik, sistem pengadaan, impor, ekspor, termasuk clinical  trial  haruslah  memenuhi  standar dan tersertifikasi, misalnya Good Manufacturing  Practices,  Good  Distribution Practices, dan Good Clinical Trial
Practices.
Langkah yang bisa ditempuh pemerintah  adalah  membangun  sistem pelaporan efek samping obat. Di Indonesia saat ini tengah berkembang sistem pharmacovigilance  (PV)  yaitu  sistem  yang berhubungan  dengan  pengumpulan  data, deteksi, assessment, monitoring, dan pencegahan  efek  samping  produk  obat. Pasien  dan  dokter  sebagai  pengguna dapat  melaporkan  kejadian  efek  samping maupun penyalahgunaan obat ke perusahaan  farmasi  yang  bersangkutan. Informasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi  efek  dan  bahaya  yang mungkin  muncul  dan  meminimalkan  risiko kepada  pasien  lain.  Setelah  dilaporkan  ke Badan  POM,  maka  produk  tersebut  akan dievaluasi dari segi keamanan dan manfaatnya,  apakah  masih  layak  untuk berikan kepada pasien atau tidak. Sayangnya  perusahaan  yang  memiliki seksi  PV  masih  tergolong  sedikit,  lebih banyak  perusahaan  asing.  Badan  POM sendiri secara rutin melaksanakan
pharmacovigilance, penyelenggaraan workshop pharmacovigilance untuk sejawat tenaga kesehatan, training pharmacovigilance secara berkala, peningkatan jejaring untuk pharmacovigilance obat-obat
yang digunakan dalam program kesehatan masyarakat, serta upaya-upaya lainnya.
Selain  itu,  pemerintah  juga  harus memperhatikan  isu-isu  seperti  komitmen terhadap  regulasi  obat,  termasuk  di dalamnya  aspek  legal.  Di  lapangan  masih banyak  ditemukan  kasus  obat  palsu  dan keracunan  obat.  Laporan  akhir  tahun Badan  POM  menunjukkan  ada  13  obat
palsu  yang  beredar  di  pasar  sepanjang 2013. Tahun 2014, polisi sempat menggerebek pabrik obat palsu di Bandung  yang  berkedok  gudang  dan beromset  15  miliar  per  bulan.  Kejahatan pemalsuan  obat  ini  sangat  berbahaya karena  berpengaruh  jangka  panjang  bagi yang mengonsumsinya.

## 6. PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL (POR) / RATIONAL USE OF MEDICINE (RUM)
RUM  berarti  pasien  menerima  obat sesuai  dengan  kebutuhan,  tidak  lebih  dan tidak  kurang,  dalam  jangka  waktu  yang cukup,  dan  harga  yang  terjangkau  bagi pasien.  RUM  termasuk  tepat  diagnosis, tepat  pemilihan  obat,  tepat  indikasi,  tepat pasien, tepat dosis, tepat cara, tepat harga, tepat  informasi,  dan  waspada  terhadap efek  samping.  Penggunaan  obat  yang irasional  menjadi  masalah  yang  kompleks karena  mencakup  berbagai  macam  latar belakang disiplin.
Salah  satu  golongan  obat  yang sering  terjadi  ketidak  rasionalan  adalah antibiotik.  Penggunaan  antibiotik  secara tidak  rasional  dapat  berdampak  serius karena  dapat  menyebabkan  resistensi kuman  yang  meningkat  pesat  di  seluruh dunia  dan  menyebabkan  morbiditas  dan mortalitas  yang  bermakna,  juga  tingginya biaya  yang  terbuang  percuma  untuk tambahan  biaya  pengobatan  per  tahun.  Di Indonesia,  penelitian  pada  RSUD  Dr. Soetomo dan RSUD Dr. Kariadi tahun 208 menunjukkan bahwa 84% pasien di rumah sakit  mendapatkan  resep  antibiotik,  53% sebagai  terapi,  15%  sebagai  profilaksis, dan  32%  untuk  indikasi  yang  tidak diketahui.  Selain  itu  telah  ditemukan beberapa  kuman  patogen  yang  telah resisten  terhadap  antibiotik.  Penggunaan antibiotik  yang  tidak  tepat  mengakibatkan terjadinya  penurunan  mutu  pelayanan kesehatan  dan  keamanan  pasien  (patient safety).
Hasil
penelitan Antimicrobial Resistant  in  Indonesia  (AMRIN-  Study) terbukti  dari  2494  individu  di  masyarakat, 43%  Escherichia  coli  resisten  terhadap berbagai  jenis  antibiotik  antara  lain: ampisiln  (34%),  kotrimoksazol  (29%)  dan kloramfenikol  (25%).  Hasil  penelitan  781 pasien  yang  dirawat  di  rumah  sakit
didapatkan  81%  Escherichia  coli  resisten terhadap  berbagai  jenis  antibiotik,  yaitu ampisiln (73%), kotrimoksazol (56%), kloramfenikol  (43%),  siprofloksasin  (2%), dan gentamisin. Untuk mencegah resistensi  yang  makin  meluas,  pemerintah menerbitkan Buku Panduan
Umum Penggunaan  Antibiotik  (BPUPA)  pada tahun 2011.

## 7. SUMBER DAYA MANUSIA
Pelaksanaan  NDP  dan  pencapaian targetnya  tergantung  dari  sumber  daya manusia. Tenaga kesehatan dengan jumlah yang tepat dan mutu terbaik sangat diperlukan  untuk  mendukung  tercapainya sasaran  NDP.  Menurut  data  Kementrian Kesehatan,  hingga  Maret  2014  terdapat 95,976 dokter yang teregistrasi dan bekerja pada sektor kesehatan, pemerintah maupun  swasta.  Rasio  dokter  terhadap pasien  adalah  1  dokter  untuk  2,538 penduduk, sedikit lebih tinggi dibandingkan standar  WHO  yaitu  1  dokter  untuk  2,500 penduduk.
Permasalahan  lain  adalah  distribusi tenaga  kesehatan  (dokter,  perawat,  bidan, apoteker)  yang  kurang  merata.  Hampir 50%  terpusat  di  Jawa  Bali,  sedangkan porsi  terkecil  ada  di  Kepulauan  Maluku
1.79%. Pemerintah menyikapi
ketidakmerataan ini dengan strategi menempatkan  tenaga  kesehatan  PTT dokter,  dokter  gigi  dan  bidan  di  seluruh Indonesia, melaksanakan penugasan, khusus tenaga D3 kesehatan yang diprioritaskan di Daerah
Tertinggal,
Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK) dan daerah
bermasalah kesehatan.
Sedangkan  jumlah  apoteker  justru sudah  memenuhi  kebutuhan  nasional. Sampai dengan tahun 2013, telah terdaftar lebih  dari  40.000  orang  apoteker  di Indonesia.  Jumlah  ini  sudah  memenuhi standar  kebutuhan  sebagai  salah  satu sumber daya di bidang kesehatan. Langkah  pemerintah  selanjutnya  adalah pemberdayaan  apoteker  secara  maksimal, termasuk  pelatihan  dan  sertifikasi,  serta peningkatan kesejahteraan.

## 8. EVALUASI DAN MONITORING
Evaluasi  dan  monitoring  adalah  hal yang  penting  dalam  pelaksanaan  suatu
program. Indikator-indikator kunci ditentukan  untuk  mengukur  sejauh  mana keberhasilannya  dan  hal  apa  saja  yang perlu diperbaiki. Hal yang terpenting adalah komitmen pemerintah untuk melaksanakan evaluasi,  monitor  di  saat  awal  dan  akhir program  di  seluruh  wilayah,  dan  jika  perlu melibatkan  pihak  independen  evaluasi dampak kebijakan di semua sektor komunitas dan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementrian Perindustrian Republik
Indonesia.,  2014.  BPJS  Dongkrak Pasar  Farmasi  Jadi  Rp  69  T.
Kementerian  Perindustrian  Republik Indonesia.  [online].  Tersedia  di:  < http://www.kemenperin.go.id/artikel/1 0433/BPJS-Dongkrak-Pasar-
Farmasi-Jadi-Rp-69-T>[Diakses pada 18 Desember 2014] Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.  2006.  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek,  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004' Depkes RI, Jakarta
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2011.  Pedoman  Umum  Penggunaan

## Antibiotik
Mahmudah,  Nurul,  2014.  13  Jenis  Obat Palsu  Beredar  di  Pasar.  Tempo.
[online]. Tersedia di:
<http://www.tempo.co/read/news/201 4/01/08/173543213/13-Jenis-Obat- Palsu-Beredar-di-Pasar>[Diakses pada 18 Desember 2014].
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia,
2013. Surat Keputusan Menteri
Kesehatan  Republik  Indonesia  No.
312/MENKES/SK/IX/2013
M.Z.W., 2014. 95 Persen Bahan Baku Obat Diimpor.  Kompas.  [online].  Tersedia di: < http://health.kompas.com/read/2012/ 03/10/07462576/95.Persen.Bahan.Ba ku.Obat.Diimpor>[Diakses  pada  18 Desember 2014].
World  Health  Organization,  2013.  How  To develop  and  Implement  a  National Drug Policy. Geneva