## HEGEMONI KEKUASAAN TERHADAP SENI PEDALANGAN

## Sutiyono Faklutas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta

## Abstract
Tulisan  ini  akan  menguraikan  pokok  bahasan  relasi  antara  kekuasaan dan kesenian. Permahaman ini menyangkut bentuk afiliasi antara dalang wayang kulit  (seniman)  dengan  pihak  penguasa  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  atau negara ( state ). Aspek sub-bidang kajian ini adalah pertunjukan wayang kulit Jawa yang cukup mengental dengan kehidupan budaya masyarakat Jawa.
Kajian  hegemoni  kekuasaan  terhadap  seni  pedalangan  akan  terarah jika  harus  melihat  secara lurus pada  tawaran  Gramsci  yang  menyebutkan bahwa  hegemoni  memberikan  definisi  terhadap  konsep  politik  dan konsekwensi pada tugas yang harus diemban oleh partai politik. Dalam hal ini partai  politik  harus  mampu  mengelola  instrumen  hegemoni  untuk mengelabuhi masyarakat luas agar menjadi patuh dan mau dikuasai oleh partai politik  tersebut.  Seperti  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  partai  Golkar sebagai kendaraan politik rezim penguasa Orde Baru yakni dengan mengelola pertunjukan  wayang  sebagai  wadah  ekspresi  sosial  dan  interaksi  antara penguasa  dan  rakyat.  Sebelum  wadah  ini  efektif  dan  memadai,  maka instrumen  yang  seni  pedalangan  harus  dihegemoni  terlebih  dahulu.  Bentuk kesenian  beserta  dalang  dan  komunitasnya  harus  ditaklukkan,  agar  semua pesan dan doktrin penguasa terhadap kesenian dapat tercapai. Kesenian benar- benar dapat  menjadi  kuda  emas,  yakni  kendaraan politik  yang  manis dan jitu untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Kata kunci: wayang, seni pedalangan, dan hegemoni

## PENDAHULUAN
Pengerahan  massa  dalam  jumlah  sangat  besar  pada  pemilihan  umum  di bawah  rezim  Orde  Baru  (1966-19998)  dalam  konteks  legitimasi  kekuasaannya merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan salah satu  keunggulan  rezim  Orde  Baru  bila  dibandingkan  dengan  rezim  yang  lain dalam  pelaksanaan  mekanisme  perpolitikan  di  Indonesia  adalah  terletak  pada kesinambungan  pelaksanaan  pemilihan  umum  (pemilu)  yang  dimulai  tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 (Kristiadi, 1994). Konsistensi terhadap mekanisme  perpolitikan  itu  telah  menjadi  sebuah  sistem  perpolitikan  dan pemerintahan  yang  dianggap  stabil  dibawah  komando  kekuasaan  rezim  Orde Baru, sekaligus sebuah fenomena kekuasaan yang terlama di Indonesia.
Tidak dapat  dipungkuri,  bahwa  dalam  memperoleh  dukungan  massa  yang sebanyak-banyaknya,  rezim  Orde  Baru  sebagai  penyelenggara  kekuasaan memanfaatkan Partai Golkar sebagai kendaraan politik. Terbukti mulai dari pemilu 1971 sampai dengan pemilu 1997, Partai Golkar selalu menduduki ranking
192 , Vol.7, No. 2, Agustus 2009 : 191 - 201 Hegemoni Kekuasaan terhadap Seni Pedalangan (Sutiyono) 193
pertama dalam perolehan suara dibanding partai politik lainnya. Dengan kata lain Partai Golkar selalu menjadi pemenang dalam setiap peristiwa pemilu, meskipun kemenangannya sering diikuti dengan kontroversi penghitungan suara.
Untuk  memperoleh  dukungan  massa  melalui  Partai  Golkar,  pihak penguasa  (baca:  pemerintah  rezim  Orde  Baru)  memandang  perlu  untuk menggunakan  instrumen  kesenian  sebagai  media  untuk  menarik  massa.  Salah satu  kesenian  yang  digunakan  untuk  memperoleh  simpati  masyarakat  adalah seni  pedalangan.  Dalang  sebagai  orang  pintar  (intelektual  sekaligus  aktor)  di daerah  dipandang  amat  potensial  untuk  menyampaikan  pesan  dan  ajakan kepada  masyarakat.  Oleh  karenannya,  para  dalang  ditunjuk  pihak  penguasa sebagai juru kampanye untuk menggalang massa Partai Golkar.
Para  dalang  yang  berhasil  menjadi  jurkam,  dan  memenangkan  Partai Golkar  di  daerah  tujuan  kampanye,  diberi  hadiah  oleh  penguasa,  di  antaranya mobil  mewah  dan  diberi  kesempatan  untuk  melakukan  ibadah  haji.  Dengan insentif ini, penguasa dapat mendikte, mengontrol, dan membina dalang dan seni pewayangan,  sesuai  dengan  kebijakan  yang  dicanangkan  beserta  tujuan  praktek kenegaraan  (Hadiz,  1998).  Dalam  suatu  pertunjukan,  wayang  melukiskan gambaran yang bukan saja kehidupan dan negara yang diidealkan, akan tetapi juga kebijakan serta praktek-praktek kekuasaan (Moertono, 1963).
Hampir  setiap  pertunjukan  wayang  kulit,  seorang  dalang  melontarkan program-program pembangunan sebagai bentuk pendektean kekuasaan, antara lain tentang panca usaha tani, intensifikasi pertanian, penghijauan, modernisasi desa, eka prasetya panca karsa (P4), siskampling, kadarkum, dan lain-lainnya. Bahkan dalam rangka  mengkampanyekan  Partai  Golkar,  negara  mengintervensi  pertunjukan wayang  kulit,  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  cerita  bertema  pohon  beringin  dan dominasi  warna  kuning,  seperti: Pandawa  Ringin,  Ringin  Kembar,  Waringin Kencana,  Semar  Kuning,, dan Semar  Mbangun  Gedung  Kencana. Usaha  untuk memasyarakatkan Golkar melalui campur tangan negara terhadap kesenian ini tidak hanya  dalam  hal  lakon/cerita  saja,  akan  tetapi  penguasa  juga  membentuk  dua organisasi seni pedalangan/pewayangan. Pertama, Senawangi (Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia), merupakan organisasi yang mengurusi masalah wayang di seluruh  Indonesia. Kedua ,  Pepadi  (Parsatuan  Para  Dalang  Indonesia),  merupakan organisasi  yang  mengurusi  dalang  di  seluruh  Indonesia.  Nama  sebelum  Pepadi adalah Ganasidi (Lembaga Pembina Seni Pedalangan Indonesia).
Tercatat dalam sejarah pemerintahan Orde Baru, bahwa sekitar lima tahun menjelang  akhir  kekuasaannya,  para  dalang  diminta  untuk  mementaskan  lakon Semar  mBabar  Wahyu  Jati  Diri ,  sebuah  lakon  yang  bertema  persoalan  suksesi ( lengser  keprabon ).  Sebuah  lakon  yang  dalam  banyak  tafsiran  masyarakat, menunggu Presiden Soeharto akan segera turun dari istana dan diganti oleh orang kepercayaan yang telah disiapkan sebelumnya, menjadi pegangan para dalang
untuk  mementaskan lakon tersebut. Campur tangan dalam bentuk urusan wayang dan  dalang  ini  merupakan  bentuk  hegemoni  kekuasaan  terhadap  kesenian, khususnya seni pewayangan. Bentuk hegemoni ini dikaji dalam tulisan ini.
Nancy  Ann  Guy  (1997)  dalam  laporannya  tentang  “Peking  Opera  and Politics  in  Post-1949  Taiwan”  mengungkapkan  kesenian  yang  dikontrol  oleh negara,  seperti  terjadi  pada  seni  pertunjukan  “Peking  Opera”  di  Taiwan  dapat merefleksi  kebijakan  serta  ideologi  yang  dibangun  oleh  sebuah  rezim  untuk menentukan  langkah-langkah  pemerintahannya.  Penelitian  Guy  ini  bermaksud untuk  menguji  tujuan,  mekanisme,  dan  konsekwensi  negara  dalam  mengontrol kehidupan kesenian (Guy, 1997).
Penelitian  tentang  hegemoni  budaya  diungkapkan  juga  dapat  dijumpai dalam laporan studi berjudul “Imaging Culture: Art and Nationalism in Ghana” (Hess,  2000).  Dalam  laporan  studi  ini  disebutkan  bahwa  kesenian  dijadikan sebagai  alat  untuk  membangun  sebuah  kebudayan  nasional.  Di  samping  itu, kesenian  mampu  menjamin  asosiasi  antara  otoritas  negara,  kesenian  itu  sendiri, dan  bahkan  menjadi  konstitusi.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  kesenian menjadi perwujudan perjuangan nasionalisme.
Tulisan  Mayo  (2002)  berjudul  “Cultures,  Communities,  Identities: Cultural  Strategies  for  Participation  and  Empowerment”.  “Cultures, Communities, Identities: Cultural Strategies for Participation and
Empowerment”, di dalamnya disebutkan adanya kebijakan sosial dan intervensi negara  terhadap  kebudayaan.  Laporan  ini  lebih  menitikberatkan  pada  peran negara  dalam  membina  kebudayaan  rakyat,  baik  secara  komunikatif  maupun membentuk identitas kebudayaan.
Demikian pula hasil studi berjudul “Love for Labour Lost: How does thing Theatre Director feel after ten months of arts policy? Like the Turkey who voted for Christmas” (Bogdanov, 1998) disebutkan bahwa orkestra mengalami merger, teater ditutup,  dan  dalam  wacana  kesenian  tidak  terlihat  adanya  tanda-tanda  kehidupan kesenian. Satu-satunya langkah agar kesenian itu dapat hidup bergairah lagi adalah harus mau dihegemoni oleh pihak lain, di antaranya adalah negara.
Negara  mempunyai  peranan  untuk  memelihara  nilai-nilai  kebudayaan (Chang, 2003) seperti terjadi di Singapura. Demikian juga pernah dipertanyakan siapa  penjaga  kebudayaan  itu?  Jawabannya  adalah  negaralah  yang  bertanggung jawab.  Selama  abad  ke-20  negara  memainkan  peranan  besar  dalam  mendukung lembaga  kebudayaan,  seperti  halnya  museum  serta  gedung-gedung  pertunjukan (Kennedy, 2002).
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diasumsikan  bahwa  campur  tangan kekuasaan  terhadap  kesenian  merupakan  bentuk  hegemoni  budaya,  yang  di dalamnya  terkandung  tujuan  untuk  melanggengkan  kekuasaan  pemerintahan. Namun yang perlu mendapat perhatian sebagai pokok persoalan dalam tulisan ini
194 , Vol.7, No. 2, Agustus 2009 : 191 - 201 Hegemoni Kekuasaan terhadap Seni Pedalangan (Sutiyono) 195
adalah  seputar  kekuasaan  dalam  menghegemoni  dalang  dan  seni  pewayangan? Bertitik  tolak  dari  persoalan  tersebut  dirumuskan  pertanyaannya sebagai berikut: (1)  Mengapa  kekuasaan  melakukan  campurtangan  (hegemoni)  terhadap  seni pedalangan?  (2)  Mengapa  para  dalang  dipilih  menjadi  juru  kampanye  Partai Golkar. Bukankah penguasa mempunyai tangan-tangan atau staf-staf ahli politik. Apa  kelebihan  dalang?  dan  (3)  Mengapa  pertunjukan  wayang  dijadikan  sebagai instrumen kampanye Partai Golkar. Apa kelebihan pertunjukan wayang? Jawaban ketiga pertanyaan ini di antaranya diramu dengan teori hegemoni yang ditawarkan oleh Antonio Gramsci sebagai berikut.

## WAYANG DAN SENI PEDALANGAN DI INDONESIA Kekuasaan dan Hegemoni
Tulisan  ini  akan  memahami  satu  pokok  bahasan  yaitu  antara  kekuasaan dan kesenian. Permahaman ini menyangkut bentuk afiliasi antara dalang wayang kulit  (seniman)  dengan  pihak  penguasa  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  atau negara ( state ). Aspek sub-bidang kajian ini adalah pertunjukan wayang kulit Jawa yang cukup mengental dengan kehidupan budaya masyarakat Jawa.
Rezim Orde Baru dipandang sebagai pihak penguasa atas nama negara kuat  yang  selalu  dapat  menentukan  arah  pertunjukan  wayang  kulit.  Sebagai keikutsertaannya  untuk  mencampuri  pertunjukan  wayang  kulit  bertujuan membangun  basis  kekuasaan  negara  melalui  seni  tradisional.  Hasil  campur tangan  penguasa  ini  terlihat  para  dalang  menerima  dan  menyadari  hegemoni penguasa  (rezim  Orde  Baru)  yang  dipandang  sebagai  bentuk  pendektean  itu. Sebagai catatan, rezim Orde Baru adalah negara-pemerintah otoriter-birokratik, yang  didukung  oleh  kekuatan  militer  (Masso,  2002).  Negara  yang  kuat  akan mudah untuk menentukan langkah-langkah hegemoni.
Hegemoni  dalam  bahasa  Yunani  kuno  disebut eugemonia ,  seperti  telah dipaparkan  dalam Encyclpedia  Britanica yang  menceritakan  prakteknya  di Yunani,  diterapkan  untuk  menunjukkan  dominasi  posisi  yang  diklaim  oleh negara-negara  kota  ( polis  atau  citystates )  secara  individual,  seperti  yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar (Hendarto, 1993).
Pengertian  hegemoni  di  di  era  sekarang  menunjukkan  sebuah kepemimpinan  dari  suatu  negara  tertentu,  yang  bukan  saja  sebagai  negara  kota yang melakukan hegemoni terhadap negara–negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara pemimpin (Sperling, 2001). Dalam konsep hegemoni yang dikemukakan Gramci sebenarnya dapat dielaborasi melalui  penjelasannya  tentang  sebuah  basis  dari  supremasi  kelas,  yakni  bahwa supremasi  sebuah  kelompok  sosial  mewujudkan  diri  dalam  dua  cara,  sebagai dominasi dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral (Patria, 2003).
Di  satu  sisi,  sebuah  kelompok  sosial  mendominasi  (menguasai)  kelompok- kelompok  oposisi  untuk  menghancurkan  mereka,  bahkan  kalau  perlu mempergunakan  kekuatan  senjata.  Di  sisi  lain,  sebuah  kelompok  sosial  itu memimpin  kelompok-kelompok  kerabat  dan  sekutu  mereka.  Sebuah  kelompok sosial  dapat  dan  bahkan  harus  sudah  menerapkan  kepemimpinan  sebelum memenangkan  kekuasaan  pemerintahan.  Kelompok  sosial  tersebut  kemudian menjadi  dominan  ketika  dia  mempraktekkan  kekuasaan.  Bahkan  setelah kelompok  sosial  itu  memegang  kekuasaan  penuh  di  tangannya,  ia  masih  harus terus  memimpin  dan  melakukan  langkah-langkah  untuk  melanggengkan kekuasaannya.
Gramci  juga  menyebutkan  bahwa  hegemoni  adalah  sebuah  rantai kemenangan  yang  didapat  melalui  mekanisme  konsensus  ketimbang  melalui penindasan  terhadap  kelas  sosial  lainnya.  Terdapat  berbagai  cara  yang digunakan, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang  menentukan secara  langsung  atau  tidak  langsung  struktur-struktur  kognitif  dari  masyarakat. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa hegemoni pada dasarnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.
Dalam konteks ini, Antonio Gramci merumuskan konsepnya yang merujuk pada  pengertian  tentang  situasi  sosial-politik,  dalam  terminologinya  yang  mana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Kemudian dominasi  itu  sendiri  merupakan  konsep  dari  realitas  yang  menyebar  melalui masyarakat  dalam  sebuah  lembaga  dan  manifestasi  perseorangan.  Pengaruh  ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua realitas sosial. Dengan  demikian  bahwa  hegemoni  selalu  berhubungan  dengan  penyusunan kekuatan  negara  sebagai  kelas  ditaktor.  Di  samping  itu,  hegemoni  juga  merujuk pada  kedudukan  ideologis  satu  atau  lebih  kelompok  atau  kelas  dalam  masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lain (Bellamy, 1987).
Gramsci  juga  melihat  kenyataan  bahwa  di  dalam  masyarakat  selalu terdapat  kelompok  yang  memerintah  dan  yang  diperintah.  Persoalan  bagi  yang memerintah  adalah  bagaimana  menciptakan  kepatuhan  dan  meniadakan perlawanan  dari  yang  diperintah.  Jalan  yang  ditempuh  Gramsci  untuk mewujudkan  hal  itu  adalah  penguasa  mempergunakan  cara  lewat  dominasi atau penindasan  dalam  bentuk  kekuatan  ( force )  dan  hegemoni  yakni  memegang kendali  kepempimpinan  intelektual  dan  moral  yang  diterima  secara  sukarela lewat kesadaran (Billah, 1996).
Dengan penjelasan tentang hegemoni ini terlihat bahwa rezim Orde Baru merupakan pemerintah/negara kuat yang memiliki otoritas tertinggi, serta menjadi kekuatan  penentu  terhadap  dinamika  sosial-politik  masyarakat.  Penguasa  benar- benar mampu memimpin dan mendominasi lapangan kekuasaan dalam berbagai
196 , Vol.7, No. 2, Agustus 2009 : 191 - 201 Hegemoni Kekuasaan terhadap Seni Pedalangan (Sutiyono) 197
bidang  pembangunan  dan  kenegaraan.  Sebagai  negara  dengan  posisi  kuat, memimpin,  dan  mendominasi  akan  mudah  untuk  menentukan  langkah-langkah hegemoni,  guna  melestarikan/memperpanjang  kekuasaan.  Salah  satu  cara potensial yang digunakan penguasa untuk menghegemoni, di antaranya melalui institusi yang  memiliki dan menentukan struktur kognitif di masyarakat, dalam hal ini adalah seni pedalangan mengingat jenis pertunjukan ini mengakar dalam masyarakat  Jawa.  Dengan  konsekwensi,  para  dalang  sebagai  kekuatan intelektual di masyarakat, dikendalikan penguasa untuk menyampaikan konsep, Ideologi, dan kekuasaan yang telah ditata.

## Dalang sebagai Intelektual Tradisional
Gramci  mencoba  menganalisis  cara  suatu  aturan  politik  dan  hegemoni sebuah kelas dalam sebuah blok sejarah secara nyata diaktualisasikan, dan secara konkrit telah terorganisir, yaitu menguji persoalan peran intelektual sebagai bagian dari tujuannya untuk memahami kesatuan nyata dari basis superstruktur. Dalam hal ini,  Gramci  membagi  skematisasi  peran  intelektual  menjadi  dua  pilah,  yaitu:  (1) intelektual organik, dan (2) intelektual tradisional (Patria, 2003).
Intelektual organik adalah intelektual yang langsung berhubungan dengan cara produksi yang dominan. Setiap kelas sosial yang muncul dari basis produksi ekonomi,  menciptakan  sendiri  kelompok-kelompok  intelektual  yang  memberikan homogenitas  serta  kesadaran  terhadap  fungsinya,  bukan  saja  dalam  lapangan ekonomi,  akan  tetapi  juga  dalam  lapangan  sosial  dan  politik.  Sebagaimana  para pengusaha  kapitalis  menciptakan  sendiri  teknisi  industrial,  ekonom  politik,  para agen pembentuk kebudayaan baru, dan pembentuk hukum baru.
Intelektual tradisional adalah intelektual yang bertugas untuk memimpin secara  intelektual  dalam  suatu  masyarakat.  Berbagai  kategaori  intelektual tradisional  mempunyai  citra  terhadap  kesinambungan  sejarah  yang  tidak  putus terhadap  kualifikasi-kualifikasi  sebuah esprit  de  corps ,  yang  artinya  mereka memandang  dirinya  sebagai  kelompok  sosial  yang  berkuasa  (otonom)  dan independen.
Kaum intelektual tradisional dalam masyarakat dipresentasikan melalui manusia literer ( literary man ), para filsof, dan para seniman. Dalam hal ini para dalang  wayang  kulit  termasuk  kaum  intelektual  tradisional.  Sebagai  seniman, dalang  adalah  manusia  literer  yang  sekaligus  filsuf.  Sebagai  intelktual tradisional, para dalang wayang kulit juga termasuk bagian dari kelompok sosial yang berkuasa, karena mereka memiliki (menguasai) massa penggemar.
Para  dalang  bersama-sama  dengan  penguasa  (lewat  partai  Golkar) dipandang sebagai bentuk afiliasi, sebagaimana juga pernah tercatat dalam sejarah demokrasi liberal jaman Bung Karno, terdapat organisasi-organisasi kesenian yang berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik tertentu, seperti Lekra-PKI
(Lembaga  Kebudayaan  Rakyat-Partai  Komunis  Indonesia),  Lesbumi-NU (Lembaga  Seni  Budaya  Muslim  Indonesia-Nahdlatul  Ulama),  dan  LKN-PNI (Lembaga  Kebudayaan  Nasional-Partai  Nasional  Idonesia),  dan  sebagainya. Bentuk afiliasi ini membuahkan para dalang wayang kulit itu terhegemoni oleh kekuasaan-rezim Orde Baru. Posisi dalang wayang kulit tetap dijadikan sebagai pedoman  dari  konsep  intelektual  (intelektual  tradisional)  yang  merupakan  dari bagian masyarakat sipil dan negara.
Jenis intelektual tradisional merupakan intelektual yang dapat dikategorikan sebagai  intelektual  otonom,  dan  ketegori  ini  muncul  sebagai  wakil  dari  suatu kontinuitas historis yang tidak terputus oleh perubahan-perubahan yang radikal dan rumit dalam bentuk sosial dan politik. Bila dilihat bentuk pertunjukan wayang kulit dari  dulu  hingga  sekarang,  atau  yang  telah  dilakukan  dalang  setiap  pentasnya merupakan  kesinambungan  yang  tetap  sama,  meskipun  negara  mengalami perubahan  sosial  dan  politik.  Perubahan  dalam  diri  dalang  sebagai  intelektual tradisional  akan  terlihat,  ketika  ia  memperoleh  sebuah  pendiktean  dari  pihak penguasa.  Sebagai  intelektual  tradisional,  dalang  dibina  penguasa  untuk menyampaikan  pesan  dalam  suatu  kampanye  (Jackeman,  1999).  Seorang  dalang dapat menjadikan wayang sebagai refleksi terbaik bagi kehidupan orang Jawa, dan juga  menceritakan  hubungan  antara  raja  dan  rakyatnya  secara  ideal  (Moertono, 1964). Dengan kata lain cerita wayang dapat dijadikan sebagai refleksi kehidupan untuk  memupuk  hubungan  negara  dan  rakyat.  Selain  itu,  seorang  dalang  juga sekaligus  memberikan  hiburan  untuk  masyarakat  luas,  mengingat  massa  di  Jawa sangat  kental  dengan  seni  tradisional,  artinya  ketika  di  suatu  tempat  terdapat pertunjukan  maka  di  tempat  itu  juga  berkumpul  massa.  Dengan  demikian  para dalang  yang  telah  dihegemoni  oleh negara  menjadi  instrumen  yang ampuh untuk menyampaikan pesan negara kepada rakyat.
Pertunjukan Wayang sebagai Ekspresi Sosial Menurut  Gramci,  partai  harus  terdiri  dari  tiga  elemen,  yaitu:  (1)  basis rakyat yang populer, (2) kepemimpinan, dan (3) elemen penengah (Patria, 2003). Di  dalam  tubuh  partai  Golkar  mencerminkan  sebersit  tiga  hal  pokok  tersebut, karena  partai  ini  dibangun  melalui  basis  kerakyatan,  didukung  para  aktor-aktor intelektual  yang  memadai  (para  pemimpin  dan  calon-calon  pemimpin),  dan  ia menjadi mediator dari berbagai konflik politik, sosial, budaya yang telah lama di Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut  Partai  Golkar  seharusnya  mempunyai  basis kerakyatan  yang  semakin  lama  semakin  berkembang,  bukan  semakin  berkurang. Oleh  karenanya  untuk  memperluas  jumlah  pendukung  massa  Partai  Golkar diperlukan media kesenian yang telah mengental di masyarakat yaitu pertunjukan wayang.  Hal  tersebut  dikarenakan  pertunjukan  wayang  sangat  dekat  dengan masyarakat, terlebih masyarakat bawah yang jumlahnya amat besar untuk diraup
198 , Vol.7, No. 2, Agustus 2009 : 191 - 201 Hegemoni Kekuasaan terhadap Seni Pedalangan (Sutiyono) 199
sebagai  massa  Partai  Golkar.  Oleh  karenanya  sangatlah  tepat,  jika  pertunjukan wayang digunakan sebagai instrumen kampanye dalam memperluas massa partai Golkar.
Dalam  sejarah  perkembangannya,  pertunjukan  wayang  sudah  lama dipergunakan  untuk  membangun  komunikasi  politik  (Stamatov,  2002).  Sejak berfungsi  sebagai  pembangkit  semangat  perjuangan  pada  masa  kolonial,  dan sebagai  media  kampanye  partai  politik  era  Orde  Lama  hingga  Orde  Baru, pertunjukan wayang terlihat peranan dan fungsinya  sebagai  media ekspresi sosial karena  di  dalam  pertunjukannya  dapat  dibangun  gerakan  sosial-politik  untuk ditujukan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  pertunjukan  wayang  sebagai teater  terdapat spectacle  social (demo/pertunjukan  sosial)  untuk  bereaksi  di hadapan  penonton.  Sebagai  ekspresi  sosial,  tentu  pertunjukan  wayang  amat potensial  untuk  membangkitkan  semangat  bagi  masyarakat  luas.  Oleh  karenanya, kesenian  ini  akan  menjadi  instrumen  hegemoni  negara  yang  memadai.  Seperti halnya  telah  dibicarakan  di  atas,  seni  pedalangan  di  samping  sebagai  alat hegemoni, juga mampu dipergunakan sebagai alat resistensi terhadap negara.
Ketika  proses  sosialisasi  berjalan,  ekspresi  sosial  pertunjukan  wayang menanamkan  sikap  dan  orientasi  kehidupan  politik  yang  berlangsung  dalam masyarakat.  Demikian  juga  masyarakat  (penonton)  akan  menentukan  sikap terhadap  janji-janji  dan  kebijakan  yang  telah  digariskan  oleh  penguasa  melalui media  pertunjukan  wayang,  sehingga  apa  yang  telah  diperjuangkan  penguasa dapat memenuhi berbagai kepentingan atau menampung kepentingan masyarakat secara luas.
Sebagai ekspresi sosial yang mampu digarap menjadi instrumen hegemoni, pertunjukan  wayang  merupakan  wahana  yang  sangat  ampuh  dalam  menyebarkan nilai-nilai  pembangunan  atau  ide-ide  partai  politik/penguasa.  Peran  dan  fungsinya sangat  dibutuhkan  karena  pertunjukan  wayang  merupakan  aktualisasi  konsep kehidupan yang mengajarkan mentalitas dan moralitas. Melalui pertunjukannya, ia dapat  merubah  diri  manusia  yang  menghayatinya,  yaitu  berupa  pengembangan sikap mental yang diperlukan dalam membangun negara.
Selain itu, sebagai ekspresi social pertunjukan wayang tidak melulu untuk kampanye partai politik, akan tetapi lebih jauh pergelarannya tetap belanjut untuk mendukung  program-program  pembangunan  yang  dijalankan  dan  disesuaikan dengan  misi  penguasa  (rezim  Orde  Baru).  Hal  ini  tampak  dari  berbagai  repertoar cerita wayang yang ditampilkan selama kejayaan penguasa di masa pemerintahan rezim Orde Baru, yang tidak saja berbau lakon-lakon kampanye seperti Pandawa Ringin,  Ringin  Kembar,  Waringin  Kencana, dan Semar  Mbangun  Gedung Kencana, akan  tetapi  juga  bagaimana  pertunjukan  wayang  menampilkan  lakon- lakon  lain  namun  di  dalamnya  terdapat  pesan-pesan  pembangunan  lewat  adegan gara-gara . Dalam adegan ini sering disuguhkan dialog yang mengulas tentang
program-program  pembangunan  antara  lain  penghijauan,  kebersihan,  panca usaha  tani,  kadarkum,  kamtibmas,  siskampling,  PKK,  P4,  modernisasi  desa, lumbung  desa,  ibu  pertiwi,  lalu-lintas,  dan  sebagainya.  Padahal  jika  dicermati program-program  yang  telah  disebutkan  itu  di  dalamnya  tersirat  adanya legitimasi  kekuasaan  negara,  meskipun  masyarakat  kadang-kadang  kurang memahami.  Bahkan  sebaliknya  masyarakat  dibangun  untuk  merasa  senang  dan patuh  terahadap  program-program  tadi,  yang  ujung-ujungnya  adalah  patuh terhadap  penguasa  atau  dengan  kata  lain  rakyat  mengalami  ketertundukan  oleh negara.  Dalam  artian  penguasa  memperoleh  dukungan  massa,  atau  paling  tidak dapat  mempertahankan jumlah  dukungan  massa,  yang  berarti  pula  negara  dapat memperlama kekuasaannya.

## SIMPULAN
Kajian  hegemoni  kekuasaan  terhadap  seni  pedalangan  akan  terarah  jika harus  melihat  secara lurus pada  tawaran  Gramsci  yang  menyebutkan  bahwa hegemoni  memberikan  definisi  terhadap  konsep  politik  dan  konsekwensi  pada tugas  yang  harus  diemban  oleh  partai  politik  (Gramsci,  1976).  Dalam  hal  ini partai  politik  harus  mampu  mengelola  instrumen  hegemoni  untuk  mengelabuhi masyarakat luas agar menjadi patuh dan mau dikuasai oleh partai politik tersebut. Seperti  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  partai  Golkar  sebagai  kendaraan politik  rezim  penguasa  Orde  Baru  ini  adalah  mengelola  pertunjukan  wayang sebagai wadah ekspresi sosial dan interaksi antara penguasa dan rakyat. Sebelum wadah  ini  efektif  dan  memadai,  maka  instrumen  itu  (seni  pedalangan)  harus dihegemoni terlebih dahulu, dalam artian bentuk kesenian tersebut beserta dalang dan  komunitasnya  harus  ditakhlukkan,  agar  semua  pesan  dan  pendektean penguasa  terhadap  kesenian  ini,  benar-benar  dapat  menjadi  kuda  emas (kendaraan politik yang manis dan jitu).
Tentu saja seni pedalangan harus dapat dikelola secermat mungkin, karena sosialisasi  dan  ekspresi  kesenian  ini  tidak  hanya  sebatas  ketika  kampanye dijalankan, akan tetapi juga ketika aktivitas kampanye selesai dan partai penguasa telah  menjadi  pemenang  dalam  pemilihan  umum.  Melihat  dari  kenyataan  ini, kiranya  sangat  tepatlah,  sebagai  alat  hegemoni  seni  pedalangan  itu  diproduksi karena  memuat suatu sifat dan makna pada konteks sosio-kultural masyarakatnya (Camus, 1998). Dengan menghegemoni seni pedalangann, penguasa (pemerintah/Negara)  juga  mendapat  legitimasi  kekuasaan  dari  masyarakat (Budiman, 1997). Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa dengan ekspresi kesenian sebagai  alat  hegemoni,  penguasa  mengharapkan  dukungan,  simpati,  dan  ketaatan masyarakat  luas  untuk  tunduk  dan  patuh  terhadap  kekuasaan  yang  dipegang  oleh pemerintah.  Praktek  hegemoni  budaya  yang  diterapkan  penguasa  seperti  ini  juga telah terbukti dalam lintasan sejarah kerajaan di nusantara, sebagaimana pernah
200 , Vol.7, No. 2, Agustus 2009 : 191 - 201 Hegemoni Kekuasaan terhadap Seni Pedalangan (Sutiyono) 201
dilakukan  oleh  Ken  Arok  (lewat  karya Pararaton ),  Jayabaya  (lewat  karya Bharatayuda ),  Hayam  Wuruk  (lewat  karya Bhineka  Tunggal  Ika ),  Sultan  Agung (lewat  karya sastragendhing ),  dan  yang  kemudian  dipraktekkan  lewat  seni pertunjukan adalah Paku Buwono I (lewat tari bedhaya Ketawang ), Paku Buwono X (lewat wayang gedhog ), Hamengku Buwono I (lewat tari Lawung Ageng ), dan Hamengku Buwono VII (lewat wayang wong gagrak Ngayogyakarta ).
Praktek  hegemoni  budaya  yang  telah  disebutkan  itu  dapat  dipandang sebagai  aplikasi  praktek  hegemoni  dari  sebuah  pemikiran  yang  dilontarkan  kaum Marxis  (sebagaimana  juga  dianut  Gramsci).  Pemikiran  kaum  Marxis  menyatakan bahwa kebudayaan yang ada dalam suatu masa merupakan kebudayaan milik kelas yang  sedang  berkuasa.  Mengacu  pada  pemikiran  kaum  Marxis,  seni  pedalangan menjadi  kesenian  milik  kelas  yang  sedang  berkuasa  waktu  itu,  yaitu  rezim  Orde Baru.  Sebagai  bukti  hampir  seluruh  dalang  masuk  dalam  organisasi  Pepadi  atau Ganasidi, seperti telah dibicarakan di depan. Setahu penulis, hanya seorang dalang berasal  dari  Klaten,  yang  hingga  pemerintah  Orde  Baru  runtuh  tidak  bersedia menjadi anggota organisasi tersebut. Ia memilih masuk PDI, dengan alasan bahwa orang tuanya yang juga seorang dalang dibantai pada masa pergolakan sosial pasca G/30/S-PKI di Klaten 1965, karena dianggap ikut dalam organisasi terlarang.
Dengan demikian, ekspresi seni pedalangan yang terjadi adalah ekspresi kesenian yang dibangun oleh kelas penguasa. Dengan ini pula dapat disimpulkan bahwa  pemerintah  dan  rezim  Orde  Baru  dapat  dipandang  sebagai  bentuk penguasa  yang  telah  sukses  menghegemoni  seni  pedalangan.  Para  dalang  mau menerima hegemoni budaya yang diterapkan oleh penguasa. Dampak hegemoni budaya  adalah  para  dalang  tidak  melakukan  resistensi  atau  gerakan  perlawanan terhadap kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bellamy,  Richard.  1987. Modern  Italian  Social  Theory,  From  Pareto  to  the Present .  Terjemahan  Vedi  R.  Hadiz, Teori  Sosial  Modern:  Perspektif Italia . Jakarta: LP3ES.
Billah,  M.M..  1996.  “Good  Gorvenance  dan  Kontrol  Sosial  Realitas  dan Prospek”. Prisma, 8 Agustus , p. 43.
Bogdanov,  Michael.  1998.  “Love  for  labour  Lost:  How  does  thing  Theatre Director feel after ten months of arts policy? Like the Turkey who voted for Christmas”. New Statesman, 27 February , pp. 40-41. Budiman,  Arief.  1997. Teori  Negara,  Kekuasaan,  dan  Ideologi .  Jakarta: Gramedia.
Chang,  Johanes  Han-Yin.  2003.  “Culture,  State,  and  Economic  Development  in Singapore”. Journal  of  Contemporary  Asia,  Vol  33,  Num.  1 ,  pp.  85-102.
Camus, Albert. 1998. Seni, Politik, dan Pemberontakan . Yogyakarta, Yayasan
Bentang Budaya, p. xxix. Geldern,  Robert  Hein.  1982. The  God  King. Terjemahan: Kekuasaan  Raja Dewa . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Gramsci,  Antonio.  1976. Selections  From  The  Prisson  Notebooks,  Quintin Hoare and Nowell Smith (ed.). New York: International Publisher. Guy,  Nancy  Ann.  1997.  “Peking  Opera  and  Politics  in  Post-1949  Taiwan”.
Ph.D. dissertation, University of Pittsburgh, USA. Hadiz, Verdi R. 1998. “Workers and the State in New Order Indonesia” Pacific Affairs, fall , pp. 447-449.
Hendarto,  Heru.  1993.  “Mengenai  Konsep  Hegemoni  Gramsci”,  dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Tim Redaksi Driyarkara. Jakarta: Gramedia.
Hess,  Janet  Beny.  2000.  “Imaging  Culture:  Art  and  Nationalism  in  Ghana”.
Dissertation , Harvard University, USA. Jackerman,  Jane.  1999.  “Propaganda  Value  art”. New  Statesman,  Aug 16,  pp.  34-35
Kennedy, Richard S. 2002. “Who is Culture’s Keeper?” Journal of Foreign Policy, Nov , pp. 92-94.
Kristiadi, Joseph. 1994. “Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih : Suatu Studi Kasus  tentang  Perilaku  Pemilih  di  Kodya  Yogyakarta  dan  Kabupaten Banjarnegara  (Jawa  Tengah)  pada  Pemilu  1971-1987”.  Desertasi  S-3, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Masso,  Ivan.  2002.  “Why  I  Hate  Our  Official  Art?” New  statesman,  January , pp. 11-12.
Mayo,  Marjorie.  2002.  “Cultural,  Communities,  Identities:  Cultural  Strategies for Participation and Empowerment” Journal of Social Polity, January , pp. 172-173. Moedjanto,  G.  1994. Konsep  Kekuasaan  Jawa:  Penerapannya  oleh  Raja-raja Mataram . Yogyakarta: Kanisius. Moertono,  Soemarsaid.  1963. State  and  Statecraft  in  Old  Java:  A  Study  of  the Later Mataram Period, 16 to 19 Century . Ithaca, New York: Modern th th
Indonesia Project, Southeast asia Program, Cornell University. Moffat, Alistair. 2000. “We Can’t Afford An Opera Company”. New Statesman , March, p. 35. Patria,  Nezar  dan  Andi  Arief.  2003. Antonio  Gramsci  Negara  dan  Hegemoni . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sperling,  James.  2001.  “Neither  Hegemony  Nor  Dominance:  Reconsidering German  Power  in  Post  Cold-war  Europe”. British  journal  of  Political Science, March , pp. 389-425.