Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
TINJAUAN HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM PUTUSAN NOMOR 111/Pid.B/2022/PN-Bkt
Deva Yurita 1 , Sukmareni 2 , Yenny Fitri Z 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Indonesia
devayurita20@gmail.com, sukmarenirajab@gmail.com, yennyfitri54@gmail.com
Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023

## Abstract
This  study  analyzes  the  considerations  by  judges  in  imposing  criminal  decisions  on perpetrators of online gambling crimes in Decision Number 111/Pid.B/2022/Pn Bkt. This research uses normative law research. Data analysis is used by interpreting the data and presenting it in sentences to answer problems in subsequent chapters. The results of this study are: 1) The panel of judges in deciding the considerations in the decision considers more juridical considerations that look at the defendant's background and life further. The judge should be able to give a more severe deterrent effect to the defendant, remembering the defendant is not just a number taker on gambling games online but acting as a bookie. 2) In imposing a criminal verdict, the public prosecutor and the Panel of Judges should also use  the  law  on  electronic  transactions  and  information,  considering  that  the defendant's case is online gambling, accessed by using the network.
Keywords: legal Review; Crime; Online Gambling
Alamat korespondensi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittimggi E-mail: devayurita20@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perjudian bukanlah suatu hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, perjudian juga sudah ada sejak zaman dahulu. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia, hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena dapat menyebabkan generasi muda cenderung malas bekerja, karena dana yang mengalir  dalam  permainan  judi  cukup  besar.  Sehingga,  dana  yang  semula  dapat  digunakan  untuk pembangunan malah mengalir untuk bermain judi. Judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan immateril, tidak hanya bagi pemain judi tetapi juga bagi keluarga.
Seiring  berkembangnya  waktu  perjudian  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  oleh  para pemain  judi.  Banyaknya  faktor  yang  memperngaruhi  judi  ini  dalam  masyarakat  diantaranya  adalah faktor  ekonomi  dan  faktor  sosial  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  perjudian.  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai:
“ tiap-tiap  permainan  yang  mendasarkan  pengharapan  buat  menang  pada  umumnya  bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertmbah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ” (KUHP).
Pada prinsipnya masyarakat menginginkan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa diimbangi usaha dan kerja keras. Sehingga, mereka berfikir tidak ada cara lain selain memilih untuk melakukan perjudian sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keinstanan tersebut. Masyarakat menganggap  kalau  perjudian  adalah  salah  satu  pilihan  yang  dianggap  sangat  menjanjikan  dan menguntungkan  tanpa  harus  bekerja  keras.  Namun,  mereka  tidak  menyadari  bahwa  akibat  dari perjudian  jauh  lebih  buruk  dampaknya,  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  nantinya.  Perjudian sangat membahayakan bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat menyebut  permainan  judi  hanyalah  dijadikan  sebagai  permainan  hiburan  belaka  untuk  mengisi kekosongan waktu.
Berbagai bentuk dan macam perjudian sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan atau sembunyi-bunyi, dan perjudian saat ini dapat dilakukan dengan cara  konvensional  ataupun  melalui  media  internet.  Bahkan  banyaknya  perspektif  masyarakat  yang menganggap  bahwa  perjudian online adaah  hal  yang  sudah  biasa  sehingga  sudah  tidak  lagi dipermasalahkan. Pemain judi melakukan judi tanpa menyadari adanya konsekuensi akan perbuatan mereka, hanya dengan pemikiran mendapatkan uang tanpa adanya usaha yang keras. Berjudi dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan.
Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilaramg dalam ketentuan pidana pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah  sebutannya  menjadi  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  pasal  303  bis  KUHP.(Rizki,  2021) Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono yaitu pertaruhan dengan senagaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu (Kartono, 2005). Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan perjudian , terdapat 3 kategori :
1. Permaianan atau perlombaan
Perbuatan  yang  dilakukan  biasanya  berbentuk  permainan  atau  perlombaan  jadi dilakukan  semata-mata  untuk  bersenang-senang  atau  kesibukan  untuk  mengisi  waktu  luang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif trik namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam  permainan.  Karena  boleh  jadi  mereka  yang  ikut  bertaruh  terhadap  jalannya  sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan
Untuk  memenangkan  pelombaan  atau  prmainan,  lebih  banyak  digantungkan  pada unsur  spekulatif/kebetulan  atau  untung-untungan  atau  faktor  kemenangannya  diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Ada taruhan
Dalam  permainan  atau  perlombaan  ini  ada  taruhan  yang  dipasang  oleh  para  pihak pemain  atau  bandar,baik  dalam  bentuk  uang  ataupun  harta  benda  lainnya.  Akibat  adanya taruhan tersebut maka tentu saja ada  pihak yang diuntungkan dan dirugikan.
Dengan  kecanggihan  dan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  saat  ini,  mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat cepat, karena informasi yang telah disajikan dapat diperpoleh dengan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
cepat dan tepat. Tidak hanya pada bidang bisnis dan hal lain, perjudian sendri juga dapat diakses melalui bidang teknologi yang dikenal dengan sebutan judi online . Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian online yang lebih praktis dan aman.  Bagi  masyarakat  dengan  status  ekonomi  dan  sosial  rendah  perjudian  kerap  sangat  sering dianggap  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  meningkatkan  taraf  hidup.  Terdapat  beberapa  faktor  yang menyebabkan seseorang melakukan judi di antaranya: ajakan dari teman-teman atau lingkungan untuk terus mengiming-imingi bahwa perjudian dapat dilakukan dengan sangat mudah dan bisa mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras.
Judi online merupakan  suatu  jenis  judi  yang  sangat  digemari  pada  saat  ini,  karena  selain memiliki  banyak  pilihan  jenis,  dan  mudah  untuk  dimainkan  ,  dapat  juga  dilakukan  dimana  saja;  di kantor, di rumah, di cafe, dan di banyak tempat lainnya yang hanya berbekal smartphone judi ini sudah dapat  dimainkann.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  semakin  banyaknya  situs  judi  yang  tersebar  d internet. (goleman,  daniel;  boyatzis,  Richard;  Mckee,  2019) Prinsip  bejudi  secara online yang bertujuan untuk memenangkan atau mendapatkan keuntungan.
Pengaturan  hukum  tentang  judi online dalam  ketentuan  peraturan  Perundang-Undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat  2  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elekrtonik  (ITE)  berbunyi,  “  setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diasksesnya  informasi  elekrtonik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  perjudian  .” Dalam  pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE) tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasidokumen ekertonik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Adanya peraturan-peraturan hukum yang telah mengatur dengan jelas tentang adanya larangan untuk  bermain  judi  dalam  bentuk  apapun  tidak  mengurangi  niat  seseorang  untuk  tetap  melakukan permainan judi tersebut. Dalam suatu permainan, judi tidaklah dilarang apabila dilakukan dalam suatu rumah  dengan  tidak  dilihat  dari  jalanan  umum  oleh  orang-orang  yang  khusus  diundang  untuk melakukan  itu.  Apabila  undangan  itu  diperoleh  dengan  cara  yang  sangat  mudah,  misalnya  dengan membayar sejumlah uang, maka pemberian kesempatan bermain judi itu termasuk dalam larangan.
Untuk  mencari  modal  kembali  dapat  menggunakan  uang  yang  dimilikinya  kembali,  namun apabila tidak memiliki uang untuk dijadikan modal lagi, maka pemain judi akan melakukan segala hal termasuk  melakukan  tindak  pidana  lainnya,  seperti  melakukan  pencurian  untuk  mendapatkan  uang sebagai  modal  untuk  bermain  judi  kembali.  Inilah  akibat  dari  permainan  judi  yang  dapat  merusak masyarakat,  tidak  dapat  dipungkiri  juga  seseorang  yang  sudah  kecanduan  dalam  bermain  judi  akan memiliki niat untuk mengajak orang lain untuk bermain judi juga. Sehingga, seseorang yang kecanduan judi tersebut dapat membuat permainan judi yang dapat dimainkan oleh orang lain atau dengan kata lain seseorang tersebut menjadi bandar dari judi yang dapat mendistribusikan permainan judi agar orang lain juga ikut memainkan judi tersebut.
Maraknya perjudian secara online ini dapat menjadikan orang yang suka bermain judi online menjadi pecandu judi online. Ketika bermain judi tidak selamanya mendapat keuntungan, melainkan terkadang seseorang bermain judi mendapat kerugian karena mendapatkan kekalahan. Pada hakekatnya masyarakat  menginginkan  uang  dengan  cara  mudah  tanpa  harus  melakukan  suatu  usaha  dan  kerja keras. (Panjaitan,  2019) Pejudian  yang  dilakukan  bak  secara online maupun  konvensional menimbulkan  dampak  yang  negatif  dikalangan  masyarakat,  hal  ini  karena  perjudian  sudah  menjadi permasalahan sosial yang terjadi dan merajalela yang dilakukan dari generasi ke generas, permaianan judi online yang sring ditemui adalah judi jenis togel (toto gelap) dan judi roullette. Judi togel (toto gelap) adalah permainan judi yang banyak dijumpai, judi ini dimainkan dengan menebak dua atau tiga angka. Bila angka atau tebakan benar maka pembeli atau pemasang nomor mendapatkan hadiah berupa uang beberapa kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan sebelumnya.
Pada  saaat  ini,  di  Indonesia  sendiri  judi  termasuk  ke  dalam  sebuah  tindak  pidana,  dimana siapapun  yang  terlibat  dalam  perjudian  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Saat  memainkan perjudian, para pemain judi tidak menyadari adanya akibat dari perbuatan mereka, karena tanpa mereka sadari perbuatan mereka termasuk ke dalam perbuatan pidana. Melihat banyaknya situs-situs perjudian
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
di internet dan mudahnya akses dalam melakukan perjudian secara online membuat banyaknya kalangan untuk  tertarik  dengan  maksud  mendapatkan  keuntungan  besar.  Namun  tidak  disadari  perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga dapat melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat. Bagi pelaku yang kalah berjudi akan menimbulkan rasa penasaran ingin mencoba lagi hingga mengakibatkan hutang dan kemiskinaan yang memicu meningkatnya angka kriminalitas. Maka baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  perjudian  tetap  menimbulkan  dampak  negatif  yang merugikan bagi kehidupan (Isnaini, 2017). Sudah ada beberapa pelaku perjudian online yang dijatuhi pidana. Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan, untuk:
1. Memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara lain, yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
Menurut Muladi, bahwa pemidanaan meruapakan balasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga  berorientasi  pada  perbuatan  dan  terletak  pada  terjadinya  kejahatan  itu  sendiri.  Teori  ini mengedepankan  bahwa  sanksi  dalam  hukum  pidana  dijatuhkan  semata-mata  karena  orang  telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada  orang  yang  melakukan  kejahatan  sehingga  sanksi  bertujuan  untuk  memuaskan  tuntutan keadilan.
Tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  pidana  yang  pengaturannya  terdapat  dalam  kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana berasal bahasa istilah bahasa belanda yaitu “ Srtafbaar Feit” terdiri dari tiga suku kata yaitu” Straf ” yang berarti pidana, “Baar ” yang berarti dapat atau boleh dan “feit ” yang berarti perbuatan. Artinya tindak pidana adalah perbuatan yang boleh atau dapat untuk dilakukan (Chazawi, 2005). Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahar atau kejahatan. Secara yuridis  formal,  tindak  kejahatan  merupakan  bentuk  tingkah  laku  yang  melanggar  Undang-Undang Pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan pidana.
Istilah  lain  yang  pernah  digunakan  untuk  menggambarkan  perbuatan  yang  dapat  dipidana, adalah:
1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.
Tindak  pidana  tidak  lepas  dari  masyarakat.  Menurut Van  Hamel, tindak  pidana  adalah perlakuan  seseorang  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang  patut  dipidana  dan  dilakukan  dengan kesalahan.  Hukum  merupakan  keseluruhankumpulan  peraturan-peraturan  atau  kaedah  dalam  suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Mertukusomo, 2003). Tindak pidana terbagi menjadi 2 yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil, yang dimaksud dengan tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang ada di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang memunculkan akibat tertentu (Remellink, 2014).
Salah satu contoh kasus perjudian online yaitu jenis togel (toto gelap) dan judi roulette yang terdapat  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Bukittinggi  Nomor  111/Pid.B/2022/Pn  Bkt.  Kronologi singkatnya terdakwa bertemu dengan empat saksi lainnya dan duduk di sebuah meja di sebuah warung rumah makan dan mereka sepakat untuk melakukan permaianan judi jenis rolet dan terdakwa bertindak sebagai  bandar  roletnya.  Kemudian  terdakwa  membuka  akun  judi www.Asentogel.com ,  melihat terlebih dahulu rekening tujuan yang terdapat di akun tersebut. Lalu terdakwa melakukan transfer ke akun rekening BRI a,n Syahputra dengan no rekening 335001046694538 sebagai uang deposit sebesar Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian barulah terdakwa melakukan permainan jenis roulette  yang  ada  di  dalam  akun  terdakwa  dan  para  saksi  mneyebutkan  angka  angka  yang  ingin dipasangkan  dan  langsung  memberikan  uang  taruhan  untuk  pasangan  agka  yang  akan  dipasangkan kepada terdakwa. Jika angka yang dipasangkan oleh pemasang keluar maka uang kemenanagan yang diperoleh pemain akan masuk melalui saldo akun terdakwa. Besaran uang kemenangan yang diperoleh pemain jika angka yang dipasangkan satu angka sejumlah minimal Rp1.000 akan mendapatkan uang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kemenangannya  sebesar  Rp  36.000  (tiga  puluh  enam  ribu  rupiah).  Dari  uang  kemenangan  tersebut terdakwa mmeperoleh uang sebnyak Rp 6.000 secara cash. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menggunakan  Hp  terdakwa  merek  Samsung  SM-A805F  Warna  Rose  Gold.  Perbuatan  terdakwa  ini sebagaimana  dakwaan  penuntut  umum  melanggar  pasal  3030  ayat  (1)  KUHP  dan  dijatuhi  pidana  9 (sembilan)  bulan  yang  berbeda  dengan  putusan  hakim  yang  menjatuhkan  putusan  pidana  selama  5 (lima) bulan.
Berdasarkan  kronologi  tersebut  diketahui  bahwa  terdakwa  Anton  Pima  terbukti  secara  sah melakukan perjudian online jenis  togel ( toto gelap) (toto gelap) dan judi roulette. Hal yang menarik pada putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid/B/2022/Pn Bkt ialah: dakwaan penuntut umum untuk menggunakan pasal 303 ayat (1) KUHP. Padahal perbuatan dari terdakwa secara jelas dan nyata  adalah  perjudian online .  Amar  putusan  Majelis  Hakim  dalam  kasus  ini  menyatakan  terdakwa Anton Prima terbukti secara sah bersalah dan melanggar pasal 303 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Buktitinggi  Nomor  111/Pid.B/2022/Pn  Bkt  tentu  menimbulkan pertanyaan besar mengenai akan kedudukan hukum perjudian online . Yang mana sudah dipaparkan sebelumya bahwa perjudian online pada dasarnya dilakukan menggunakan jaringan  atau melalui media elektronik  yang di atur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dakwaan penuntut umum yang mengunakan pasal 303 ayat (1) KUHP tentu menimbulkan suatu pertanyaan akan kedudukan hukum baik pasal 27 ayat (2) UU ITE dan pasal 303 ayat (1) KUHP dalam kasus perjudian online . Berdasarkan pemaparan tersebut,  penulis  akan  mengkaji    dan  meniliti  lebih  lanjut  penelitian  ini  yang  bertujuan  untuk:  1) mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt, dan 2) mengetahui apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt sudah sesuai dengan ketentuan yang  belaku.  Sehingga,  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  ini  dengan  judul  “Tinjauan  Hukum Penjatuhan  Putusan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Judi Online Dalam  Putusan  Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt”.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif ( normative law research ) yaitu penelitian  yang  mengkaji  aturan  hukum  yang  sesuai  dengan  suatu  peristiwa  hukum.  Penelitian    ini bersifat deksriptif yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kodisi hukum. Sumber data dan bahan hukum dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari perpustakaan ) data sekunder), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kepustakaan  dengan  cara  membaca, menelaah,    mengutip  dari  bahan-bahan  hukum  yang  ada.  Teknik  pengolahan  data  yang  digunakan merupakan  analisis  secara  kualitatif  dengan  cara  menginterprestasikan  data  dan  memaparkan  dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga mudah untuk menari kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Judi Online dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt Mengenai pertimbangan hakim di pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian  nomor  togel  (toto  gelap)  yang  dilakukan  secara online akan  dikaji  dterlebih  dahulu  dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, apakah perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang telah didakwakan tersebut. Sehingga, dalam memutuskannya hakim tidak keliru dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
Pertimbangan  hakim  adalah  salah  satu  aspek  yang  sangat  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya  nikai  dari  suatu  putusan  hakim  yang  mengandung  keadilan  ( ex  aequo  et  bono )  dan mengandung  kepastian  hukum  dan  juga  mengandung  manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan. Pendekatan  hakim  tidak  lepas  dari  pembahasan    pendekatan  hukum  yang  nantinya  digunakan  oleh hakim untuk memutus suatu perkara. (Hukum & Nusantara, 2017) Pertimbangan berisi fakta-fakta dipersidangan yang disusun secara ringkas yang diperoleh saat pemeriksaan di pengadilan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili.  Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan  pidana  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah,  sehingga hakim memeperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah  melakukannya.  Sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah,  mempunyai  maksud  yaitu minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  mengenai  alat  bukti  yang  dimaksud  adalah:  a)  keterangan  saksi,  b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa.
Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara terdapat 3 aspek yaitu: 1) menerima, laporan yang telah diajukan  kepada  hakim,mencari  keterangan  dan  barang  bukti,  2)  memeriksa,  melihat  dengan  teliti berkas  perkara  terdakwa,  3)  memutuskan,  hukuman  suatu  perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  diadii hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suautu putusan hakim  merupakan  mahkota  dan  puncak  dari  suatu  perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  diadili  hakim tersebut (UU, 2009).
Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian  tersebut  nantinya  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  untuk  pertimbangan  oleh  hakim  dalam memutus suatu perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang sudah di ajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil (UU, 2009).
Terdapat 2 kategori dalam hakim mempertimbangkan putusa suatu perkara yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.
1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  pada  faktor-faktor yang terungkap di persidangan, diantaranya:
a. Dakwaan penuntut umum
Dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang biasanya  dibuat  dalam  bentuk  surat  atau  fakta  yang  isinya  memuat  rumusan  tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan dismpulkan dan dimuat dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim sewaktu dalam memeriksa di dalam persidangan.
b. Tuntutan pidana
Biasanya  yang  terdapat  dalam  tuntutan  pidana  adalah  jenis  dan  beratnya  suatu tindakan  yang  dimuat  oleh  JPU  (Jaksa  Penuntut  Umum)  untuk  menjatuhkan  putusan dalam  pengadilan  kepada  terdakwa  yang  telah  disesuaikan  dengan  dakwaan  Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam persidangan
c. Keterangan saksi
Keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam suatu perkara pidana mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami.
d. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa ialah apa yang telah dinyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan yang meliputi: keterangan yang berupa pengakuan atas semua dakwaan yang dilimpahkan kepadanya.
e. Barang bukti Merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana.
f. Pasal-Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Pertimbangan Non Yuridis
Pertimbangan  non yuridis meliputi latar belakang perbuatan dari terdakwa, kondisi ekonomi  terdakwa,  ditambah  hakim  harus  meyakini  bahwa  terdakwa  melakukan  perbuatan pidana atau tidak.
Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt merupakan salah satu unsur putusan terkait perjudian online. Kronologi kasus pada putusan ini terdakwa bertemu dengan 4 (empat) saksi lainnya dan duduk di sebuah meja di sebuah warung rumah makan dan mereka sepakat untuk  melakukan  permaianan  judi  jenis  rolet  dan  terdakwa  bertindak  sebagai  bandar  roletnya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kemudian  terdakwa  membuka  akun  judi www.Asentogel.com dan  melihat  melihat  terlebih  dahulu rekening tujuan yang terdapat di akun tersebut. Lalu terdakwa melakukan transfer ke akun rekening BRI  a,n  Syahputra  dengan  no  rekening  335001046694538  sebagai  uang  deposit  sebesar  Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah ), kemudian barulah terdakwa melakukan permainan jenis roulette yang ada di dalam akun terdakwa dan para saksi mneyebutkan angka angka yang ingin dipasangkan dan langsung memberikan uang taruhan untuk pasangan agka yang akan dipasangkan kepada terdakwa. Jika angka yang dipasangkan oleh pemasang keluar maka uang kemenanagan yang diperoleh pemain akan masuk melalui saldo akun terdakwa. Besaran uang kemenangan yang diperoleh pemain jika angka yang  dipasangkan  satu  angka  sejumlah  minimal  Rp1.000  akan  mendapatkan  uang  kemenangannya sebesar  Rp  36.000  (  tiga  puluh  enam  ribu  rupiah).  Dari  uang  kemenangan  tersebut  terdakwa mmeperoleh  uang  sebnyak  Rp  6.000  secara  cash.  Terdakwa  melakukan  perbuatannya  tersebut menggunakan Hp terdakwa merek Samsung SM-A805F Warna Rose Gold.
Terdakwa  dalam  melakukan  permainan  hanya  bersifat  untung-untungan  dan  menjadikan sebagai  mata  pencaharian  sehari-hari  dan  tidak  mendapatkan  izin  dari  pihak  yang  berwenang. Kemudian  pada  12  Agustus  2022  sekira  pukul  23.20  Wib  di  sebuah  warung  di  Simpang  Anak  Aia Jorong Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam anggota Polres Bukittinggi menangkap terdakwa berdasarkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold, 1 (satu ) buah kartu ATM BRI a.n Anton Prima dengan nomor rekening : 1460-01-001714-53-2, 1 (satu ) buah buku rekening BRI a.n Anton Prima dengan nomor rekening : 146001-001714-53-2, Uang tunai sejumlah Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibawa ke polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  hakim  mempertimbangkan  pertimbangan hakim  yang  bersifat  yuridis  dan  non-yuridis.  Hakim  dalam  menjatuhkan  puttusan  terhadap  putusan 111/Pid.B/2022/Pn  Bkt  lebih  mempertimbangkan  pertimbangan  hakim  yang  bersifat  non-  yuridis dimana  hakim  lebih  melihat  kepada  latar  belakang  terdakwa,  keadaan  ekonomi  dan  kehidupan  dari terdakwa selanjutnya.
Dalam kasus ini majelis hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis hakim  mempertimbangkan  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  alat  bukti,  dan  fakta-fakta  di persidangan. Selanjutnya hakim mempertimbangkan terkait Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang yang memiliki unsur-unsur diantaranya barang siapa, unsur tanpa mendapat ijin dan unsur menawarkan atau memberi  kesempatan  kepada  khalayak  umum  untuk  bermain  judi  atau  dengan  turut  serta  dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya dengan suatu cara.
Unsur pertama yaitu bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling  bersesuaian  serta  dengan  dihadapkannya  Terdakwa  ke  persidangan  yang  identitasnya  telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksisaksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Anton Prima Pgl Anton Bin Busra  sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur  “barang siapa” ini telah terpenuhi. Unsur kedua yakni tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta turut serta dalam dalam perusahaan untuk  itu,  dengan  tidak  peduli  apakah  untuk  menggunakan  kesempatan  adanya  sesuatu  syarat  atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
Sebelum  melakulan  penjatuhan  penjatuhan  hukum  bagi  terdakwa,  Majelis  Hakim  terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam kasus ini hal yang  memberatkan  terdakwa  adalah  Perbuatan  Terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah yang  sedang  giat-giatnya  memberantas  perjudian.  Dan  hal  yang  meringankan  terdakwa  adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa berlaku sopan di pengadilan. Majelis hakim juga menimbang untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa  sedemikian  rupa  dan  keluarganya  agar  ia  dapat  berupaya  semaksimal  mungkin  diri  dan perilakunya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Melihat pertimbangan hakim menyatakan terdakwa Anton Prima secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tanpa hak  dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi., dan menimbang mengenai lamanaya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa hakim tidak sependapat dengan penuntut umum  dengan alasan bahwa adalah penting
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
untuk  dan  beralasan  hukum  ,  untuk  memberi  kesempatan  sedemikian  rupa    kepada  terdakwa  dan keluarganya  agar  ia  dapat  berupaya  semaksimal  mungkin  memperbaiki  diri  dan  perilakunya  agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya. Berdasarkan pertimbangan yang hakim  tersebut  hakim  menjatuhkan  putusan  dengan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  bulan  dan  oleh penuntut umum selama 9 (sembilan).
Analisis  penulis  bahwa  hakim  telah  mempertimbangan  Putusan  Nomor  111/Pid.B/2022/PN Bkt. Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan melakukan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis daripada pertimbangan yuridis sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim telah menjatuhkan  pidana kepada seseorang apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam putusan itu sendiri hakim lebih melihat bagaimana si pelaku di dalam menjalani kasusnya dimana si pelaku  mengakui  kesalahannya  dan  ia  berlaku  sopan  di  persidangan  dan  menjalaninya  melihat bagaimana  pelaku  semaksimal  mungkin  berupaya  untuk  memperbaiki  diri  agar  menjadi  orang  yang lebih  baik  lagi  setelah  menjalani  hukumannya,  tetapi  hakim  juga  harus  melihat  pada  sanksi    untuk kasusnya  sendiri  dimana  ia  melakukan  tindak  pidana  perjudian  dan  menjadi  bandar  judi  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kepada dirinya haruslah kita sadar bagaimana perbuatan tersebut tidak harus kita lakukan, sebaiknya kita patuh saja terhadap hukum yang ada di negara kita. Melihat rumusan  peraturan  hukum  pidana  tersebut  berarti  sudah  jelas  bahwa  perjudian  adalah  dilarang  oleh norma  hukum  pidana  karena  telah  memenuhi  rumusan  seperti  yang  telah  dijelaskan.  Tindak  pidana perjudian online yang dikenakan ketentuan hukum yang ada dalam hal ini Pasal 303 KUHP, padahal saat ini telah ada aturan ketentuan yang mengatur tentang perjudian online dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Teknologi  dan  Transaksi Elektronik. Oleh karena itu kebijakan akan saling melengkapi mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian online. Pada Pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian secara online menimbulkan sulitnya proses pembuktian kaena dalam KUHP tidak diatur adanya unsur- unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian online dilakukan dengan media internet atau menggunakan jaringan.
Berdasarkan penelitian di atas, penulis tidak setuju dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada  terdakwa  yaitu  5  (lima)  bulan,  hakim  harus  mencerminkan  rasa  keadian  bagi  semua  orang, bukan hanya melihat dari latar belakang terdakwa dan kehidupan terdakwa selanjutnya. Hakim harus memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa agar mendapatkan efek jera yang lebih berat mengingat saking berkembangnya zaman dan mudahnya orang lain dalam melakukan perjudian online, kemudian si pelaku bukan hanya pemasang nomor tetapi berperan sebagai bandar judi karena pelaku memiliki  akun  judi  togel  (toto  gelap)  yaitu www.Asentogel.com .  Seharusnya,  dalam  menjatuhkan hukuman    hakim  hendaknya    juga  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) tentang perjudian online .
Apakah  Putusan  Hakim  dalam  Putusan  Nomor  111/Pid.B/2022/Pn  Bkt  Sudah  Sesuai  dengan Ketentuan yang Berlaku
Negara  indonesia  adalah  negara  hukum  dan  jika  dilihat  dari  implementasi  penegakkan hukumnya, salah satunya kasus tindak pidana perjudian online melalui teknologi dan link browser judi togel.  hal  ini  menyebabkan  makin  banyaknya  orang  bermain  judi  dan  menyebabkan  tindak  pidana perjudian semakin meningkat. Pelaku tindak pidana perjudian harus bisa mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah dilakukan.
Tugas  utama  bagi  hakim  adalah  menerapkan  hukum  pada  kasus  konkret  dalam  bentuk putusan.dalam penerapan hukum tersebut selalu di awali dengan suatu penemuan. Penemuan hukum diperlukan untuk menyelesaikan suatu persoalan berdasarkan hukum atau secara hukum. Dalam hal hukum positif tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan suatu aturan hukum  yang  ada,  Austin  berpandangan  bahwa  hukum  merupakan  suatu  perintah  dari  penguasa  dan hukum secara tegas di pisahkan dari moral. Tujuan hukum menurutnya semata-mata untuk mewujudkan suatu kepastian hukum. Maka setiap yang berbuat harus bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab  merupakan  unsur  pertama  untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya  kesalahan  pelaku  kejahatan. Kemudian bersama dengan sifat melawan hukumnya perbuatan sebagai syarat dapat dijatuhi pidana. untuk dapat dipidananya seorang pembuat kejahatan, harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Jika mpembuat kejahatan tidak mampu bertanggung jawab maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.
Penegakkan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan- keinginan  hukum  pidana  menjadi  kenyataan,  yaitu  hukum  pidana  menurut  Van  Hamel  yaitu keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni  dengan  melarang  apa  saja  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Hukum  harus  kongret  dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana  yang  dinyatakan  sebelumnya    dalam  Putusan  Negeri  Bukittinggi  Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt, pasal yang didakwakan adalah Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dan Majelis Hakim  dalam  amar  putusannya    juga  manyatakan  bahwa  terdakwa  Anton  Prima  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak  dengan  sengaja  menawarkan  untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum., menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan. Mengingat fakta yang terungkap  di  persidangan  bahwa  terdakwa  melakukan  permainan  jud i  online dengna  menggunakan jaringan dan media internet yang termasuk ke dalam perjudian online .
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  diatas  dapat  dianalisis bahwasannya mengenai tindak perjudian online itu diatur dalam Pasal 303 KUHP ayat (1), ayat  (2), dan ayat  (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan :
1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh juta rupiah di hukum barang siapa dengan tidak berhak :
a. Menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu.
c. Turut main judi sevagai mata pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, maka ia dapat dipecat dari jabatannya
3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga karena permainannya lebih terlatih dan mahir.
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah dan asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat.  Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan  memutus suatu perkara pertama kali harus menggunakan bahan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Dalam menentukan berat atau ringannya suatu tuntutan itu dapat dipisagkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. dimana dalam tindak pidana ialah perbuatannya menyebabkan timbulnya sanksi pidana.
Berdasarkan  kasus  yang  diteliti  oleh  penulis  kali  ini  terdakwa  memenuhi  unsur  yaitu  unsur objektif  dan  unsur  subjektif  .  unsur  objektif  ini  terdiri  dari  perbuatannya  yang  menawarkan  serta memberikan kesempatan, dilakukan tanpa izin, serta dijadikan sebagai mata pencaharian. Sedangkan unsur subjektif yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
Maka dari itu terdakwa dikenakan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur dari pasal tersebut diantaranya  barang  siapa  dan  tanpa  mendapat  izin  dengan  sengaja  menawarkan  serta  memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat terpenuhinya suatu tata cara, serta mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun atau denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah.
Dengan  hukuman  maksimal  dengan  ancaman  pidana  paling  lama  sepuluh  tahun  atau  denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, tuntutan yang lebih berat dapat diterapkan dengan karena alasan yang mmeberatkan, karena dari sudut terdakwa yang bernama  Anton Prima berstatus sebagai bandar judi online toto gelap dan judi roulette dan perbuatan terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana perjudian online.
Perjudian  dalam  jaringan  ( internet  gambling,  online  gambling  atau  cyberspace  gambling ) merupakan  perjudian  yang  dilakukan  dengan  cara  menggunakan  teknologi  internet  yang  dapat digunakan  untuk  mengakses  dokumen  elektronik  maupun  informasi  elektronik.  Pengaturan  hukum tentang  judi online terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Elektronik (ITE) yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  perjudian”.  Perjudian online diatur dalam ketentuan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum  mendistribusikan,  mentransmisikan  atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi/dokumen elektronik  yang  bermuatan  perjudian  kepada  publik  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) (UU, 2008).
Berdasarkan analisis penulis diatas maka menurut penulis maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa atas  kasus tindak pidana perjudian online melalui teknologi yang diakses melalui jaringan internet atau  melalui media internet  belum  mencerminkan rasa keadilan pada semua pihak,  dalam  hal  ini  terdakwa  selaku  bandar  judi online dalam  permainan  judi online mendapatkan hukuman 5 bulan penjara. Hakim harus memiliki keyakinan berdasarkan pertimbangan sosiologisnya terhadap  latar belakang terdakwa dan menciptakan hukumnya sendiri yang didasari oleh keadilaan dan tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Seharusnya terdakwa dapat dijerat dengan paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah sesuai dengan Pasal 303 KUHP, Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Karena besarnya hukuman yang diberikan akan memberikan efek jera kepada masyarakat atau orang yang akan melakukan perjudian  di tengah masyarakat serta demi terjaminnya rasa keadilan.
Maka dalam hal ini, mengingat bahwa terdakwa melakukan perjudian secara online terbukti terdakwa mengakses situs internet www.Asentogel.com . Dalam hal ini Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangan  bahwa  perjudian  dilakukan  secara online ,  karena  perbuatan  terdakwa  tersebut termasuk  kedalam  perjudian online. Maka  dari  itu  perbuatan  terdakwa  seharusnya  juga  dikenakan dengan  Undang-Undang    No  11  Tahun  2008  Pasal  27  ayat  (2)  tentang  Informasi  dan    Transaksi Elektronik  (UU  ITE),  karena  jika  dikenakan  Pasal  303  KUHP  termasuk  ke  dalam  perjudian  secara konvensional.

## IV. KESIMPULAN
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menyatakan terdakwa Anton Prima secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan  kepada  khalayak  umum  untuk  bermain  judi  sebagaimana  dakwaan  tunggal    penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh  karena itu terdakwa dijatuhi pitusan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Hakim menejatuhkan putusan pidana berdasarkan pertimbangan non-yuridis dimana hakim lebih mempertimbangkan latar belakang terdakwa, ekonomi terdakwa serta kehidupan dari terdakwa selanjutnya.
Ketentuan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Anton Prima, belum sesuai dengan aturan yang berlaku, karena hakim dalam menjatuhkan hukuman hanya memperhatikan Pasal 303  KUHP, seharusnya hakim juga lebih memperhatikan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 pasal  27  ayat  (2)  tentang    Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  memuat  tentang  perjudian, mengingat terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan media internet dengan mengakses link www.Asentogel.com menggunakan jaringan.

## REFERENSI
Adami Chazawi, (2005), Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Annie, ‘Perjudian’, Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9 (2019), 1689–99.
Hukum, Fakultas, and Universitas Muslim Nusantara, ‘Jurnal Administrasi Publik Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Basic Judge Consideration in Deciding the Case of Gambling Cases’, 7.7 (2017), 127–35
Ii,BAB,‘Http://Www.Pengertianartidefinisi.Com/2015/10/Pengertian-Hukum-Yuridis Http://Repository. Dharmawangsa.Ac.Id/372/8/BAB%20II_15110024.Pdf’, 11–30
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Isnaini,  Enik,  ‘Tinjauan  Yuridis  Normatif  Perjudian  Online  Menurut  Hukum  Positif  Di  Indonesia’, Jurnal Independent, 5.1 (2017), 23 <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61> J. Remellink, (2014), Pengantar Hukum Pidana Materiil 1, Yogyakarta: Sungging. Kartini Kartono, (2005), Patologi Sosial Jilid I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Panjaitan, Indra Prasetya, ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TANPA HAK MEMBUAT  DAPAT  DIAKSES  INFORMASI  DOKUMEN  ELEKTRONIK  YANG MEMILIKI  MUATAN  PERJUDIAN  (STUDI  PUTUSAN  No.794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)’, Repository UHN, 2019, 1–40 <repository.uhn.ac.id> Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt
Rizki,  Anjas  Roy,  ‘Penjatuhan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perjudian  (Studi  Putusan 36/Pid.B/2021/Pn.Kds’, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 3.2 (2021), 6
Sudikno Mertukusomo, (2003), Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elekktonik Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.