Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2326 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 67 – 77

## Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Terdakwa Memberikan Keterangan Palsu Demi Kepentingan Diri
Zainab Ompu Jainah zainab@ubl.ac.id Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Zainudin Hasan zainudinhasan@ubl.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Gusti Wahyu Triyadi gustiwahyutriyadi@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Naskah Diterima : 28 April 2023 Naskah Revisi : 13 Juni 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 Juni 2023

## Abstract
Witness testimony according to Article 1 number 27 of the Criminal Procedure Code is one of the means of evidence in a criminal case which is in the form of information  originating  from  a  witness  regarding  a  criminal  event  which  the incident  was  witnessed,  heard  by  oneself,  and  experienced  by  oneself accompanied  by  mentioning  reasons  and  knowledge.  That.  A  false  statement under  oath  is  that  a  person  has  sworn  before  giving  a  false  statement  or  it  can also be interpreted that under oath a person gives a statement first and then it is confirmed  by  oath.  There  is  a  case  of  perjury  and  perjury  that  occurred  in  the jurisdiction  of  Pesawaran,  Lampung  province.  A  defendant  has  committed  the crime of giving false information for his own sake. Factors causing the defendant to commit the crime of providing false information for his own benefit based on court decision number 20/Pid.B/2023/PN Gdt which provided false information in  making  a  report  that  the  loss  of  1  (one)  motorbike  at  the  Tegineneng  Police was  a  false  report.  The  Defendant  was  afraid  that  he  would  not  be  able  to continue with the monthly installments because the Defendant's motorcycle was still  on  leasing  credit  and  the  Defendant  intended  that  the police  report  that  the Defendant made could be used as a basis for disbursing insurance.
Keywords: Criminal Acts; Providing False Information; For Yourself.

## Abstrak
Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti di  dalam  perkara  pidana  yang  sifatnya  berupa  keterangan  yang  berasal  dari seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang kejadiannya di lihat sendiri, di  dengar  sendiri,  dan  di  alami  sendiri  disertai  dengan  menyebut  alasan  dan pengetahuannya  itu.  Keterangan  palsu  di  atas  sumpah  adalah  bahwa  seseorang telah  bersumpah  terlebih  dahulu  baru  memberikan  keterangan  palsu  atau  dapat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2326 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 67 – 77
pula di artikan bahwa dibawah sumpah sesorang memberikan keterangan terlebih dahulu  baru  dikuatkan  oleh  sumpah.  Terdapat  sebuah  kasus  tentang  keterangan palsu  dan  sumpah  palsu  yng  terjadi  di  wilayah  hukum  pesawaran  provinsi lampung.  Seorang  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  memberikan  keterangan palsu  demi  diri  sendiri.  Faktor  penyebab  terdakwa  melakukan  tindak  pidana memberikan keterangan palsu demi kepentingan diri sendiri berdasarkan putusan pengadilan  nomor  20/Pid.B/2023/PN  Gdt  yang  memberikan  keterangan  palsu pada  pembuatan  laporan  bahwa  kehilangan  1  (satu)  sepedah  motor  di  polsek tegineneng  adalah  laporan  palsu.  Terdakwa  takut  tidak  dapat  meneruskan angsuran  bulanan  karena  sepeda  motor  Terdakwa  masih  berstatus  kredit  di Ieasing  dan  Terdakwa  berniat  agar  laporan  polisi  yang  Terdakwa  buat  dapat dijadikan dasar untuk pencairan asuransi.
Kata  Kunci  :  Tindak  Pidana;  Memberikan  Keterangan  Palsu;  Demi  Diri Sendiri.

## I. PENDAHULUAN
Ketentuan  pidana  di  dalam  perundang-undangan  Negara  Republik Indonesia  diterapkan  bagi  setiap  orang  yang  melakukan  sesuatu  tindak pidana  di  Indonesia.  Dengan  adanya  perbuatan  tindak  pidana  maka  akan timbul pula suatu pertanggungjawaban tindak pidana.  Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran  yang membawa tiga  macam  kemampuan,  yaitu  pertama,  mampu  untuk  dapat  mengerti makna  serta  akibat  sungguh-sungguh  dari  perbuatan-perbuatan  itu  sendiri. Kedua,  mampu  untuk  menginsyafi  bahwa  perbuatan-  perbuatan  itu bertentangan  dengan  ketertiban  masyarakat.  Ketiga,  mampu  untuk menentukan kehendak berbuat. 1
Pembuktian  bahwa  seorang  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang didakwakan  merupakan  bagian  terpenting  dalam  acara  pidana.  Dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa yang merupakan alat  bukti  yang  sah  adalah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat, petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa.  Fenomena  yang  sering  terjadi  dalam peradilan  adalah  saksi  cenderung  memberi  keterangan  yang  tidak  benar.
1 Eddy  O.S.  Hiarij.  2014. Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana ,  Cahaya  Atma  Pustaka,  Yogyakarta,  hlm 121.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2326 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 67 – 77
Keterangan  yang  tidak  benar  merupakan  tindak  pidana  yang  sifatnya dilarang.  Berdasarkan  Pasal  242  KUHP.  Hal  ini  menurut  ketentuan  yang menentukan  akibat  hukum  pada  keterangan  itu,  dan  keterangan  tersebut palsu  atau  tidak  benar  dan  kepalsuannya  diketahui  oleh  pemberi keterangan.
Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti di dalam perkara pidana yang sifatnya berupa keterangan yang berasal dari  seorang  saksi  mengenai  suatu  peristiwa  pidana  yang  kejadiannya  di lihat  sendiri,  di  dengar  sendiri,  dan  di  alami  sendiri  disertai  dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.
Di anggap sah tidaknya keterangan seorang saksi apabila dapat memenuhi syarat formil yang telah di tetapkan yaitu dapat kita lihat dari Pasal 160 ayat (3)  KUHAP  yaitu  sebelum  memberikan  keterangan,  saksi  wajib mengucapkan  sumpah  atau  janji  menurut  cara  agamanya  masing-masing, bahwa  ia  akan  memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  dan  tidak  lain daripada  yang  sebenarnya.  Saksi,  korban,  saksi  pelaku,  dan/atau  pelapor tidak  dapat  dituntut  secara  hukum,  baik  pidana  maupun  perdata  atas kesaksian  dan/atau  laporan  yang  akan,  sedang,  atau  telah  diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. 2
Di  dalam  hukum  acara  pidana  dijelaskan  bahwa  wajib  sifatnya  ditujukan kepada saksi untuk mengucap sumpah atau janji yang secara tegas telah di atur  di  dalam  Pasal  76  ayat  (1)  dan  (2)  dan  Pasal  160  ayat  (3)  dan  (4) KUHAP.  Untuk  melihat  pada  dasar  dapat  disangka  keterangan  tersebut palsu,  telah  dikemukakan  di  dalam  Pasal  163  KUHAP  yang  menjelaskan bahwa:
“Jika  keterangan  saksi  di  sidang  berbeda  dengan  keterangan  yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi
2 Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 ayat (1).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2326 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 67 – 77
tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang” 3
Dapat  dijelaskan  suatu  keterangan  palsu  di  atas  sumpah  adalah  bahwa seseorang  telah  bersumpah  terlebih  dahulu  baru  memberikan  keterangan palsu  atau  dapat  pula  di  artikan  bahwa  dibawah  sumpah  sesorang memberikan keterangan terlebih dahulu baru dikuatkan oleh sumpah. 4
Terdapat  sebuah  kasus  tentang  keterangan  palsu  dan  sumpah  palsu  yng terjadi  di  wilayah  hukum  pesawaran  provinsi  lampung.  Seorang  terdakwa melakukan  laporan polisi  nomor  :  LP/B-159/X/2022/Polda  Lpg/Res Psw/Sek  Tegineneng  tanggal  31  Oktober  2022  tentang  tindak  pidana pencurian  dengan  kekerasan  yang  dialami  Terdakwa  adalah  laporan  yang tidak  benar  serta  mengada-ada.  Terdakwa  melaporkan  bahwa  telah  terjadi tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang  korbannya  adalah Terdakwa  sendiri  dan  Terdakwa  mengaku  telah  kehilangan  1  (satu)  unit sepeda  motor  Honda  Beat  warna  biru  hitam  nomor  polisi  BE  5349  RS nomor rangka MH1JM8116MK772828 nomor mesin JM81E1774704, atas laporan Terdakwa tersebut, Saksi Markino membuat laporan polisi nomor : LP/B-159/X/2022/Polda Lpg/Res Psw/Sek Tegineneng  tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pelapor.
Berdasarkan  pemaparan  dari  latar  belakang  di  atas  maka  muncul  rumusan masalah dalam penyusunan artikel ini yaitu  apa faktor penyebab dari pelaku tindak  pidana  memberikan  keterangan  palsu  untuk  menguntungkan  diri sendiri berdasarkan putusan pengadilan nomor : 20/Pid.B/2023/PN Gdt ?
3 Edi Suranta Sinulingga. 2023. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di  Bawah  Sumpah  Di  Depan  Persidangan  Pengadilan, Locus  Journal  Of  Academic  Literature Review, Vol 2 Issue 1, Januari 2023.
4 S.R.Sianturi. 1983. Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, PTHIM, Jakarta, hlm.124.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2326 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 67 – 77

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  yang  dipergunakan  dalam pelaksanaan suatu penelitian guna dapat mengolah dan menyimpulkan data serta memecahkan suatu permasalahan. Metode penelitian dalam penelitian ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris  yang  datanya berasal dari jenis data skunder, primer dan tersier. Selanjutnya pengolahan data  dilakukan  dengan  cara  klasifikasi  data,  inventrasi  data  dan sistematisasi data.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Penerapan  Pasal  242  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana

## Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu
Penjelasan  tentang  Pasal  242  KUHP  terhadap  orang  yang  memberikan keterangan  palsu  di  atas  sumpah  terdapat  beberapa  unsur-unsur  yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Barangsiapa  dalam  keadaan  di  mana  undang-undang  menentukan supaya  memberikan  keterangan  di  atas  sumpah  atau  mengadakan akibat  hukum  kepada  keterangan  yang  demikian,  dengan  sengaja memberi  keterangan  palsu  di  atas  sumpah,  baik  dengan  lisan  atau tulisan,  secara  pribadi  maupun  oleh  kuasanya  yang  khususnya ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Jika  keterangan  palsu  di  atas  sumpah  diberikan  dalam  perkara pidana  dan  merugikan  terdakwa  atau  tersangka,  yang  bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan  sumpah  adalah  janji  atau  penguatan  yang  diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana  pencabutan  hak  berdasarkan  Pasal  35  No.  1–4  dapat dijatuhkan. 5
5 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2326 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 67 – 77
Kejahatan  keterangan  palsu  sangat  berkaitan  dengan  sumpah  palsu, karena  sebelum  memberikan  keterangan  maka  saksi  harus  di  sumpah terlebih  dahulu.  Sumpah  palsu  dirumuskan  dalam  ayat  (1).  Sementara ayat (2) merumuskan alasan pemberatan pidana sumpah palsu, dan ayat (3)  merumuskan  tentang  perluasan  pengertian  dari  sumpah  palsu sebagaimana  dirumuskan  dalam  ayat  (1).  Apabila  tindak  pidana  yang dirumuskan  dalam  ayat  (1)  dirinci,  maka  sumpah  palsu  terdiri  dari unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Dalam keadaan Undang-Undang
menentukan agar memberikan  keterangan  di  atas  sumpah;  atau  mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah;
2. Perbuatan: memberikan keterangan di atas sumpah;
3. Objek: keterangan palsu;
4. Dengan lisan, atau tulisan;
5. Secara pribadi, atau oleh kuasanya; Unsur subjektif:
6. Kesalahan: dengan sengaja. 6
Setelah  unsur-unsur  yang  dirumuskan  dalam  pasal  242  KUHP diklasifikasikan  maka  dapat  di  tarik  pengertian  hukum  tentang  tindak pidana  memberikan  keterangan  palsu  di  atas  sumpah,  yaitu  tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas  sumpah,  baik  dengan  lisan  atau  tulisan,  secara  pribadi  atau  oleh kuasanya  dalam  keadaan  undang-undang  agar  memberikan  keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah.

## B. Kedudukan Keterangan Palsu Di Dalam Proses Peradilan Pidana
Mengingat bahwa Sumpah Palsu/Keterangan Palsu adalah Delik Formil
(formeel  delict),  artinya  perumusan  unsur-unsur  pasalnya  dititik beratkan  pada  perbuatan  yang  dilarang.  Delik  Sumpah  Palsu  tersebut dianggap  telah  selesai/terpenuhi  dengan  dilakukannya  perbuatan sebagaimana  yang    dimaksud  dalam  rumusan  delik    tersebut.  Apabila
6 Adami  Chazawi,  Ardi  Ferdian.  2014. Tindak  Pidana  Pemalsuan, Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, hlm.9.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2326 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 67 – 77
keterangan  seorang  saksi  di    bawah  sumpah  dalam  suatu  persidangan, diduga/disangka  sebagai  suatu  keterangan  yang  palsu  (tidak  benar), maka Hakim Ketua secara exofficio (karena jabatannya) memperingatkan  saksi  tersebut  untuk  memberikan  keterangan  yang benar  dan  juga  mengingatkan  akan  adanya  sanksi  pidana  apabila  saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu. 7
Bagi  kesaksian  atau  keterangan  yang  diberikannya  sebagai  saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.  Dan  untuk  wewenang  hakim  ini  terdapat  pada  ketentuan  Pasal 174  KUHAP.Dalam  perumusan  selengkapnya  dari  Pasal  174  KUHAP adalah sebagai berikut :
1. Apabila  keterangan  saksi  di  sidang  disangka  palsu,  hakim  ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  dan  mengemukakan ancaman  pidana  yang  dapat  dikenakan  kepadanya  apabila  ia  tetap memberikan keteranganpalsu.
2. Apabila  saksi  tetap  pada  keterangannya  itu,  hakim  ketua  sidang karena  jabatannya  atau  atas  permintaan  penuntut  umum  atau terdakwa  dapat  memberi  perintah  supaya  saksi  itu  ditahan  untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
3. Dalam  hal  yang  demikian  oleh  panitera  segera  dibuat  berita  acara pemeriksaan  sidang  yang  memuat  keterangan    saksi  dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu  dan  berita  acara  tersebut  ditandatangani    oleh  hakim  ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk  diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
7 https://www.hukumonline.com Diakses Tanggal 23 Oktober 2019.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2326 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 67 – 77
4. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula  sampai  pemeriksaan  perkara  pidana  terhadap  saksi  itu selesai.
Maka dapat disimpulkan bahwa suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya.
C. Faktor  Penyebab  Pelaku  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana Memberikan  Keterangan  Palsu  Demi  Kepentingan  Diri  Sendiri Berdasarkan Putusan Nomor Pengadilan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Gdt.
Seseorang  melakukan  tindak  pidana  pada  dasarnya  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  menurut  D.  Soedjono  bahwa  mazhab  yang  dipelopori oleh A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggungjawab atas jadinya diri sendiri. 8
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  seseorang  melakukan  tindak  pidana yaitu :
1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan. 9
Seorang pelaku melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu demi diri sendiri berdasakan putusan pengadilan nomor 20/Pid.B/2023/PN  Gdt  yaitu  berawal  didalam  keadaan  dimana  undang undang  menentukan  supaya  memberi  keterangan  di  atas  sumpah  atau mengadakan  akibat  hukum  kepada  keterangan  yang  demikian,  dengan sengaja  memberi  keterangan  palsu  diatas  Sumpah,  baik  dengan  lisan atau  dengan  tulisan”,  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa dengan cara sebagai berikut:
8 D. Soedjono. 1973. Doktrin-doktrin Kriminologi, Alumni, Bandung, hlm. 42.
9 Ibid, hlm.43.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2326 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 67 – 77
Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Saksi Gilang Saputra Bin Jon Rizal  ke  bagian  SPKT  (Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu)  Polsek Tegineng bertemu dengan Saksi Markino Bin Ahmad Ruslan (Anggota Polisi  Polsek  Tegineneng)  yang  pada  saat  itu  sedang  piket  kemudian Terdakwa  melaporkan  bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana  pencurian dengan  kekerasan  yang  korbannya  adalah  Terdakwa  sendiri  dan Terdakwa mengaku telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat  warna  biru  hitam  nomor  polisi  BE  5349  RS  nomor  rangka MH1JM8116MK772828  nomor  mesin  JM81E1774704,  atas  laporan Terdakwa  tersebut,  Saksi  Markino  membuat  laporan  polisi  nomor: LP/B-159/X/2022/POLDA LPG/RES PSW/SEK TEGINENENG tanggal  31  Oktober  2022  yang  ditandatangani  oleh  Terdakwa  selaku pelapor  dan  diketahui  oleh  Timur  Irawan,  SH,  MH  selaku  Kepala Kepolisian  Sektor  Tegineneng  serta  Saksi  Markino  selaku  penerima laporan.
Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 09.30 WIB Terdakwa  datang  kembali  ke  Polsek  Tegineneng  kemudian  Terdakwa memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 November  2022  pukul  10.15  WIB  yang  berisi  18  (delapan  belas) pertanyaan  sebagai  Saksi,  Berita  Acara  Pemeriksaan  tersebut ditandatangani  oleh  Terdakwa  selaku  yang  diperiksakan,  M.  Darwis, SH,MH selaku Penyidik Pembantu serta Timur Irawan,SH, MH selaku Penyidik. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang diberikan di bawah  sumpah  tanggal  16  November  2022  pukul  10.15  WIB,  yang Terdakwa berikan keterangannya sebagai Saksi merupakan Berita Acara Pemeriksaan yang mengadangada dan telah terdakwa rekayasa.
Bahwa  keterangan  yang  sifatnya  mengada-ada  tersebut  sengaja Terdakwa  berikan  karena  Terdakwa  takut  tidak  dapat  meneruskan angsuran bulanan karena sepeda motor Terdakwa masih berstatus kredit di Ieasing dan Terdakwa berniat agar laporan polisi yang Terdakwa buat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2326 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 67 – 77
dapat dijadikan dasar untuk pencairan asuransi. Dan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut adalah adanya faktor ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  dari  pembahasan  dan  hasil  penelitian  tersebut pada bab-bab sebelumnya, disini penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:
Pengertian  tindak  pidana  memberikan  keterangan  palsu  di  atas  sumpah, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja memberikan keterangan palsu  di  atas  sumpah,  baik  dengan  lisan  atau  tulisan,  secara  pribadi  atau oleh kuasanya dalam keadaan undang-undang agar memberikan keterangan di  atas  sumpah  atau  mengadakan  akibat  hukum  pada  keterangan  di  atas sumpah.
Faktor  penyebab  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  memberikan keterangan  palsu  demi  kepentingan  diri  sendiri  berdasarkan  putusan pengadilan  nomor  20/Pid.B/2023/PN  Gdt  yang  memberikan  keterangan palsu pada pembuatan laporan bahwa kehilangan 1 (satu) sepedah motor di polsek  tegineneng  adalah  laporan  palsu.  Terdakwa  takut  tidak  dapat meneruskan  angsuran  bulanan  karena  sepeda  motor  Terdakwa  masih berstatus  kredit  di  Ieasing  dan  Terdakwa  berniat  agar  laporan  polisi  yang Terdakwa buat dapat dijadikan dasar untuk pencairan asuransi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2326 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 67 – 77

## DAFTAR PUSTAKA
Eddy O.S. Hiarij. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
S.R.Sianturi.  1983. Tindak  Pidana  Di  KUHP  Berikut  Uraiannya, PTHIM, Jakarta.
D. Soedjono. 1973. Doktrin-doktrin Kriminologi, Alumni, Bandung. Adami Chazawi, Ardi Ferdian. 2014. Tindak Pidana Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Sumber Lain :
Edi Suranta Sinulingga. 2023. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah Di Depan Persidangan Pengadilan, Locus  Journal  Of  Academic  Literature  Review,  Vol  2  Issue  1,  Januari 2023.