## Kajian Log Chain Industri  Sabut  Kelapa  di  Sulawesi  Utara, Indonesia

## (Log Chain Analysis of Coconut Husk Development Industry in North Sulawesi, Indonesia)
Dedie Tooy 1  , Eva M. R. Mukuan 2 , Lynda H. Sue 2
1 Program Studi Teknik Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi
2 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulawesi Utara
 Email korespondensi: dtooy@unsrat.ac.id
Abstract. As a coconut producer that contributes almost 10% of Indonesia's total production, North Sulawesi still doesn’t utilize the existing coconut husks. Study on Log Chain Potential of Coir Industry in Kab. South Minahasa and Bitung City were carried out to describe the coconut coir log chain in South Minahasa Regency and Bitung City in intermediate product and finished product coconut coir processing industry, so the purpose of this study was to examine several potential coconut coir derivative products that can be developed and applied in farmer groups  and  MSMEs  in  Bitung  City  and  South  Minahasa  Regency.  The  research  method  using  a  quantitative exploratory method by conducting surveys, interviews and literature searches. The data obtained were processed to  describe  log  chain  process  and  coco  coir  supply  chain  management.  In  terms  of  the  log  chain,  for  the  two existing coir industries, the industrial production capacity is very  small, and the value is less  than 40% of the potential of coco coir in Bitung. The log chain system for the coir industry shows that the flow of goods/products is very simple, that is, from copra farmers producing coconut coir, it is collected by collectors and then brought to  the  coir  industry.  From  time  to  time,  the  industry  can  directly  take  raw  materials  to  the  local  copra farmers/industries. The export logistics cost factor is an important factor in development of the coco coir industry in future. This cost affects the purchase price of coco coir as a raw material whose value is relatively low. Keywords : coconut coir industry; log chain; North Sulawesi
Abstrak: Sebagai penghasil kelapa yang berkontribusi hampir 10% dari total produksi Indonesia, Sulawesi Utara masih  kurang  memanfaatkan  sabut  kelapa  yang  ada.  Kajian  Potensi  Log  Chain  Industri  Sabut  Kelapa  di Kab. Minahasa Selatan dan  Kota Bitung dilaksanakan  untuk  menggambarkan log  chain sabut  kelapa  di  Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Bitung dalam industri pengolahan sabut kelapa produk intermediate dan produk jadi, sehingga  tujuan  penelitian  ini  adalah  meneliti  beberapa  potensi  produk  turunan  sabut  kelapa  yang  dapat dikembangkan dan diterapkan di kelompok tani dan UMKM di Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian adalah dengan  metode eksploratif kuantitatif dengan melakukan survey, wawancara dan penelusuran kepustakaan. Data kuantitatif primer dan sekunder yang didapatkan diolah untuk mendeskripsikan proses log chain dan manajemen rantai pasok sabut kelapa. Dari segi log chain , dua industi sabut kelapa yang ada, kapasitas produksi industri masih sangat kecil, dan nilainya tidak sampai 40% potensi sabut kelapa di kota Bitung. Sistem log chain industri  sabut  kelapa,  tergambar  arus  barang/produk  sangat  sederhana,  yaitu dari  petani kopra  penghasil sabut kelapa dikumpulkan oleh pengumpul untuk selanjutnya dibawa ke industri sabut. Sewaktu-waktu, industri dapat secara langsung mengambil bahan baku ke petani/industri kopra sekitar. Faktor biaya logistik ekspor merupakan faktor  penting  dalam  pengembangan  industri  sabut  kelapa  ke  depan.  Biaya  ini  mempengaruhi harga  beli  sabut kelapa sebagai bahan baku yang nilainya masih relatif rendah.
Kata kunci : coconut coir industry; log chain; North Sulawesi

## PENDAHULUAN
Kementerian  Perindustrian  pada tahun 2010 telah menyiapkan program peningkatan kesejahteraan  jutaan  petani  kelapa  dengan melakukan reindustrialisasi  pengolahan kelapa.  Hal  ini  sebagai  tindak lanjut  dari Perpres  Nomor  28  tahun  2008  tentang Kebijakan  Industri  Nasional.  Berdasarkan Perpres  No.  28  itu,  dilakukan  penguatan, pemenuhan  dan  penumbuhan pada  6  klaster industri prioritas diantaranya kluster industri berbasis agro  yang meliputi  industri kelapa,
disamping  11  industri  lainnya.  Industri pengolahan  kelapa  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  untuk  meningkatkan kesejahteraan jutaan petani Indonesia karena dari total 3,8 juta hektar perkebunan kelapa, 98% adalah milik petani. Jadi pengembangan industri  kelapa  merupakan  program  yang sangat  strategis  untuk  terus  dikembangkan mengingat  keuntungannya  akan  dinikmati petani (Sabriyah & Kospa, 2016)
Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan,  menjadi  kontributor  terbesar
dalam  menggerakkan  perekonomian  daerah (Ranasinghe,  2017).  Pada  semester  I  tahun 2016,  kontribusi  utama  PDRB  Sulut  datang dari  kategori  pertanian,  kehutanan  dan perikanan sebanyak 22%. Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Utara  pada  tahun  2017 terus meningkatkan kontribusi sektor pertanian  dan  perkebunan  bahkan  sampai 40%.  Kelapa  menjadi  salah  satu  produk unggulan  Sulawesi  Utara  yang  mempunyai nilai ekspor produk unggulan Sulawesi Utara yang sangat tinggi.  Dari data yang diperoleh pada semester I 2016, jumlah ekspor produk kelapa minyak kelapa kasar 121,35 juta USD (35,96 % share ), minyak kelapa 86 juta USD (26  % share ),  diikuti  oleh  CPO  dan turunannya serta sektor perikanan (Disperindag  Sulut).  Ini  berarti  nilai share terhadap total ekspor dari hasil kelapa paling tinggi  dibanding  beberapa  produk unggulan non migas Sulut lainnya.
Luas tanaman kelapa di Sulawesi Utara menurut  statistik  pada  tahun  2019  adalah sebesar  271.910,92  ton  dengan  hampir 200.763  petani  kelapa  (57,55  %  dari  total jumlah  Pekebun)  (Widyanto,  Mulatsih,  & Karlinasari, 2019). Nilai produksi kelapa  ini sangat  berarti  pada  perekonomian Sulawesi Utara.  Bila  dibandingkan  dengan Nilai  total produksi kelapa di Indonesia, Nilai produksi kelapa Sulawesi Utara mencapai hampir 10% dari  total  produksi kelapa  Indonesia.  Akan tetapi sebagai produk unggulan, nilai tersebut masih  kalah  nilai  ekspor  Filipina  yang  nilai ekspornya  1.827  juta  USD  (Makatita, Kumaat,  &  Mandei,  2016).  Ini  disebabkan karena ekspor Indonesia masih banyak pada buah kelapa segar dan Kopra sebesar 417,042 MT dan 53,802 MT dibanding Filipina yang hanya  2,474  MT  dan  554  MT.  Artinya, Filipina memprioritaskan pada upaya peningkatan  nilai  tambah  dari  kelapa sehingga  produk  ekspornya  bukan  sekedar bahan segar, tapi yang sudah diolah       dan nilai tambahnya lebih tinggi seperti dalam bentuk serat,  air  kelapa  dan  produk  lainnya (Meijaard et al., 2019).
Pada  tahun-tahun  terakhir  bahkan  di masa  pandemi,  kelapa  tetap  menjadi  pusat
perhatian masyarakat dan pemerintah Sulawesi  Utara  (Golden  et  al.  2021).  Hal tersebut disebabkan dengan adanya fluktuasi yang  besar dari harga kopra sebagai  produk utama  pemanfaatan  kelapa  selama  ini. Beberapa  produk  samping  dari  kopra seperti  air  dan  sabut  kelapa  masih  belum menjadi perhatian. Ini  seringkali  disebabkan pasar  lokal  yang  belum  berkembang, kurangnya informasi teknologi di masyarakat,  kurangnya peralatan dan mesin yang  dapat  mendukung  pengolahan  sabut kelapa (Moreno, Kuwornu, & Szabo, 2020). Hal  ini  menyebabkan  pasokan  bahan  sabut kelapa yang perlu disediakan untuk mendukung  industri  kecil  dan  menengah belum  maksimal  dihasilkan.  Ditambah  lagi dengan biaya logistik yang relatif tinggi bila sekedar  menghasilkan  sabut  kelapa  yang belum diolah untuk dipasarkan, maka industri sabut kelapa masih kurang dikembangkan di Sulawesi Utara (Van Hoang & Tran, 2019).
Pemerintah  daerah  Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Utara
telah memperhatikan  bahwa  kelapa  mempunyai potensi  sangat  besar  dalam  peningkatan ekonomi  daerah  (Anani,  Mashudi,  & Ariyasanti,  2020).  Dengan  memperhatikan bahwa  telah  banyak  teknologi  dan  inovasi beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  telah dikembangkan  untuk  peningkatan  nilai kelapa, maka sabut kelapa menjadi perhatian dalam  kajian  ini.  Sebagai  salah  satu  daerah penghasil  kelapa  tertinggi  di  Indonesia. Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara mempunyai maksud untuk dapat memberikan rekomendasi ilmiah bagi peningkatan nilai kelapa Sulawesi Utara bagi masyarakat  pertanian  di  Sulawesi  Utara (Baro,  2017).  Kajian  Potensi Log  Chain Sabut Kelapa menjadi produk-produk turunan  menjadi  informasi  yang  sangat penting  untuk  pengembangan  teknologi  dan inovasi  yang  berdampak  pada  ekonomi masyarakat  di  daerah  penghasil  kelapa seperti  Kabupaten  Minahasa  Selatan  dan Kota Bitung (Alouw & Wulandari, 2020).
Indonesia  baru  mampu  mengolah sabut kelapanya  sekitar  3,2  persen  dari  total produksi  sekitar  15  miliar  butir  per  tahun. Dengan  demikian,  jumlah  sabut  kelapa Indonesia  yang  belum  diolah  menjadi komoditas  yang  bernilai  ekonomi  mencapai 14,5  miliar  butir  per  tahun  (Anggereini, Yelianti, & Sofyan, 2019)  Setiap  butir sabut kelapa  menghasilkan  coco  fiber  sekitar  25 persen  atau  0,15  kilogram  dan coco  peat (debu)  sekitar  65  persen  atau  0,39  persen, sisanya  10  persen  menguap  (Pawennari, Alisyahbana, Nurhayati, Ismail, & Normaningsih,  2018). Produk turunan sabut kelapa  dapat  dikategorikan  dalam  2  jenis, produk intermediate, yaitu yang  menjadi bahan  baku  untuk  produk  turunan  lanjutan, dan  produk  akhir  yang  dapat  langsung digunakan oleh    masyarakat.
Beberapa permasalahan dalam meningkatkan  nilai  dari  kelapa  yang ditemukan di lapang antara lain dalam kurun waktu  tertentu  permintaan  kelapa  utuh dipandang  masih  lebih  menguntungkan dibandingkan  pengolahan  (Omar  &  Fatah, 2020). Termasuk juga kopra sebagai produk turunan kelapa yang paling banyak dihasilkan  di  tingkat  petani.  Namun  pada waktu harga  kopra  dan  kelapa  utuh  turun, maka  produk  turunan  lainnya  tidak  siap dikembangkan oleh masyarakat. Ini termasuk dengan produk turunan air dan sabut kelapa. Padahal sabut kelapa merupakan 35 % bagian dari  kelapa  utuh.  Ini  disebabkan  teknologi dan inovasi  di  lapang belum ada akarnya di tingkat  kelompok  tani  dan  Usaha  Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).
Permasalahan  lainnya  adalah  di  sektor hulu  dan  hilirnya  masih  rendah  investasi  di sektor peremajaan kelapa                  dan di sektor hilir yaitu di  industri  terkait  sabut  dan air kelapa masih  sangat  minim  dan tidak  mencapai kapasitas  5%  dari  potensi.  Sehingga  perlu dibuat  regulasi  yang  membatasi  ekspor kelapa utuh,  termasuk juga peraturan daerah yang secara tegas mengendalikan alih fungsi lahan, dan meningkatkan lebih signifikan lagi terhadap  peremajaan  kelapa  dan  industri sabut dan air kelapa.
Hasil  pengamatan  di  lapang,  air  kelapa sebagian besar dibuang pada waktu pembuatan  kopra,  dan  sabut  kelapa  hanya dibiarkan  saja  di  kebun.  Sabut  yang  dibuang atau  dibiarkan  ini  menjadi  limbah  di  bawah tegakan kelapa dan dibiarkan membusuk atau kering atau hanya sekedar di bakar (Gambar 1).  Padahal  sabut  ini  masih  memiliki  nilai ekonomis  yang  cukup  baik  ((Manikantan, Pandiselvam,  Beegum,  &  Mathew,  2019) Rantai pasok kelapa, dalam hal  ini kopra di Kelurahan  Bengkol  dan  Tongkaina di  Kota Manado,  Pola  jaringan  rantai  pasoknya meliputi  para  petani,  pedagang  pengumpul, kemudian  industri  bekerjasama  dengan distributor  menyalurkan  kopra  pada  para konsumen  (Tompodung,  Lapian,  &  Van Rate,  2016).  (Piri  &  Jorie,  2016)  dalam penelitiannya tentang rantai pasok kelapa di PT  Royal  Coconut,  Minahasa  Utara, didapatkan bahwa aliran rantai pasok kelapa sebagai  bahan  baku  bermula  dari  hasil pertanian kelapa oleh petani yang dikumpulkan  oleh  pemasok,  lalu  kelapa tersebut  dikupas  kulit  luarnya  sehingga tersisa buah kelapa tanpa kulit.  Buah  kelapa inilah  yang  kemudian  dikumpulkan  lalu dibawa  ke  pabrik  pengolahan  dalam  hal  ini PT. Royal Coconut.
Dari  sejumlah  besar  kelapa  yang dihasilkan  Sulawesi  Utara,  maka  di  tahun 2018-2019  tercatat  bahwa  jumlah  ekspor terbesar  adalah  CCO  ( Coconut  Crude  Oil ), Kelapa  Bulat  dan  Kelapa  Parut.  Sedangkan Hasil  olahan  kelapa  lainnya  yang  di  ekspor adalah  tepung  kelapa,  bungkil  kopra,  kopra dan arang tempurung.  Ini menunjukkan dari sejumlah  besar  produk  yang  dihasilkan  dari kelapa, tidak ada tercatat sabut kelapa yang di ekspor (Ochoa-Velasco et al., 2018). Padahal kalau  di  lihat  dari  keseluruhan  tanaman kelapa, maka semua bagian  tanaman kelapa dapat dimanfaatkan. Daun banyak digunakan untuk  acara  adat,  seperti dekorasi,  ketupat, lidi  dan  anyaman.  Daging  buah  banyak digunakan  untuk  kopra,  minyak,  VCO, Santan,  tepung  kelapa  dan  daging  kelapa beku.  Tempurung  untuk  karbon,  arang, papan,  dll.  Sabut  untuk  sapu,  keset,  matras, bantalan  pengisi  Kasur  dan  jok,  tali,  media tanam dll. Tangkai untuk nira, sirop dan gula kelapa (Suprehatin & Al Naufal, 2021)
Tabel 1 . Produksi dan Kontribusi Kelapa Provinsi Penghasil Kelapa tertinggi Indonesia
No. Provinsi Produksi (Ton) Rata- Rata Kontribusi 2015 2016 2017 2018 2019*) 2020**) % 1 Riau 419.616  416.212  390.899  392.701  391.633  387.961  399.837 13,99 2 Sulawesi Utara 270.036  245.934  260.702  262.521  265.507  262.875  261.263 9,14 3 Jawa Timur 259.502  260.156  253.904  244.060  253.181  250.617  253.570 8,87 4 Maluku Utara 231.571  232.277  234.153  209.791  209.996  207.785  220.929 7,73 5 Sulawesi Tengah 167.418  184.441  187.435  193.898  193.823  191.864  186.480 6,53 6 Jawa Tengah 181.131  178.086  158.818  172.645  169.021  167.219  171.153 5,99 7 Jambi 108.667  104.647  108.226  107.854  108.744  107.600  107.631 3,77 8 Maluku 97.289 98.361 102.561  103.002 97.630 96.602 99.241 3,47 9 Sumatera Utara 88.844 89.060 97.684 99.445 99.616 98.588 95.575 3,34 10 Jawa Barat 106.408 96.060 92.179 93.625 92.946 91.979 95.533 3,34 11 Lainnya 990.180  998.676  967.737  960.606  946.070  935.890  966.526 33,82 Sumber: (Mardiana Wahyuni & Barus, 2021) .
Provinsi  Sulawesi  Utara  merupakan salah satu daerah penghasil produk perkebunan  kelapa  terbesar  di  Indonesia. Bergulirnya kebijakan nasional untuk memperbesar kualitas penyelenggaraan otonomi daerah melalui UU No. 22 dan No. 25  tahun  1999  yang  selanjutnya  diganti dengan  UU  No.  32  dan  No.  33  tahun  2004 yang  merupakan  salah  satu  dampak  yang ditimbulkan dari bergulirnya gerakan reformasi.  Meskipun  demikian  tidak  jarang terjadi gap antara kebijakan otonomi daerah dengan  implementasinya.  (Rahmadi,  2020) Sebagai  salah  satu  produk  kebijakan pemerintah,  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  otonomi  daerah  harus diimplementasikan  dan  dievaluasi  sehingga dapat  dinilai  tingkat  keberhasilannya  baik pada  proses  implementasi  maupun  pada output  dan  outcome,  yang  diakibatkan  oleh kebijakan dimaksud.
Bertitik  tolak  dari  hal  tersebut  maka dilakukan  studi  yang  didasarkan  pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,  juga  menjadi  landasan  bagi kebijakan  perkebunan  di  Indonesia  dengan
mengamanatkan  13  (tiga  belas)  peraturan pelaksanaan  yang  terdiri  dari  5  (lima) Peraturan  Pemerintah,  1  (satu)  Peraturan Presiden  dan  7  (tujuh)  Peraturan  Menteri Pertanian.  Khusus  perizinan  diatur  melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002  yang  kemudian diubah  menjadi Peraturan Menteri Pertanian No.  26/Permentan  /OT.140/2/2007  tentang Pedoman  perizinan  Usaha  Perkebunan. Sementara  dalam  rangka  pengembangan sistem  dan  usaha  agribisnis  perkebunan secara  optimal,  pemerintah  menggunakan pendekatan  Kawasan  Industri  Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), yang mana Pedoman  Kriteria  dan  Standar  Klasifikasi KIMBUN  dituangkan  dalam  Keputusan Menteri Pertanian No.   633/Kpts/OT.140
/10/2004.
Pada  tingkat  daerah  yaitu  Provinsi Sulawesi Utara, Penerapan kebijakan perkebunan  kelapa  terutama  di  upayakan untuk memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir guna meningkatkan nilai tambah  dan  daya  saing  usaha perkebunan kelapa, dengan pemberian insentif,
penciptaan  iklim  usaha  yang  kondusif  dan peningkatan partisipasi masyarakat perkebunan  serta  penerapan  organisasi modern  yang  berlandaskan  pada  penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Aritonang, 2017).  Selain  itu  diatur  juga  regulasi kebijakan  perkebunan  yang dikembangkan daerah  (Provinsi  Sulawesi  Utara)  dengan ditetapkannya  kelapa  sebagai  komoditi unggulan daerah dalam Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2014. Dengan diterbitkannya RPMJPD tersebut maka arah perencanaan pembangunan dan pengembangan  Kelapa  di  Sulawesi  Utara dapat  dikatakan  senafas  dengan  arah kebijakan  nasional  dimana  dalam  MP3EI ( Master  Plan Percepatan  Pembangunan Ekonomi  Indonesia)  di  koridor  Sulawesi menekankan pada pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian.
Tidak  hanya  di  Sulawesi  Utara,  di beberapa  daerah  penghasil  kelapa  di Indonesia  juga  terjadi  kesenjangan  yang besar  antara  pendapatan  petani  kelapa dengan para pedagang pengumpul (Steenbergen,  Marlessy,  &  Holle,  2017). Bahkan  di  saat  produksi  tinggi  seringkali petani  tidak  dapat  mengalihkan  produknya seperti kopra dikarenakan sistem pasar yang sangat tergantung pada pembeli, di sisi lain petani seperti tak berdaya untuk mengalihkan produknya ke jenis produk lain dengan  adanya  kekhawatiran  tidak  dapat diserap  pasar.  Diversifikasi  kelapa  cukup menarik,  namun  kepastian  pasar  menjadi salah satu perhatian petani untuk melakukannya.  Sehingga  inovasi  mestinya tidak hanya kepada teknologi, namun dalam proses  dan  sistem  tata  niaga  termasuk  di dalamnya logistik dan kebijakan daerah dan pusat (Douglass, 2019).
Filipina  dan  India  telah  banyak menghasilkan  produk  turunan  industri kelapa  yang  beragam,  termasuk  juga beberapa  negara  penghasil  kelapa  yang
tergabung  dalam  International  Coconut Community  (Asghar  et  al.,  2020).  Nilai tambah  yang  dihasilkan  relative  jauh  lebih banyak  dari  Indonesia.  Salah  satu  faktor yang  menyebabkan  perbedaan  tersebut adalah sistem distribusi dan logistik dari tata niaga  kelapa  yang  menyebabkan  biaya produksi  tinggi.  Inovasi  yang  terintegrasi sangat  dibutuhkan  untuk  mendekatkan kesenjangan  ini  yang  pada  gilirannya  akan berdampak  pada  peningkatan  daya  saing daerah dan Indonesia secara nasional.
Manajemen Rantai Pasokan atau disebut Supply Chain Management
merupakan pengelolaan rantai siklus lengkap  mulai  bahan  mentah  dari  para supplier,  ke  kegiatan  operasional  di perusahaan,  berlanjut  ke  distribusi  sampai kepada  konsumen.  Istilah supply  chain management pertama kali dikemukakan oleh Oliver dan Weber pada tahun 1982. Cakupan kegiatan Manajemen rantai pasok di uraikan pada Tabel 2.
Supply  chain adalah  jaringan  fisiknya, yakni  perusahaan–perusahaan  yang  terlibat dalam  memasok  bahan  baku,  memproduksi barang, maupun  mengirimkannya ke pemakai  akhir, supply  chain  management adalah  metode,  alat,  atau  pendekatan pengelolaannya (Hasibuan, 2016).
Mathis  &  Jackson  (2012),  menyatakan rantai  pasok  memiliki  tujuan  strategis  yang perlu  dicapai  untuk  membuat  rantai  pasok menang  atau  setidaknya  bertahan  dalam persaingan.  Untuk  bisa  memenangkan persaingan  pasar  maka  rantai  pasok  harus bisa  menyediakan  produk  yang,  murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi.
Sistem logistik memiliki peran strategis dalam  kemajuan  antar  sektor  ekonomi  dan antar wilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.  Peran  strategis  sistem  logistik akan  dalam  memajukan  ekonomi nasional dan  ekonomi daerah  (Asheim, Grillitsch, & Trippl,  2017).  Adanya  infrastruktur  yang baik dalam sistem logistik sangat berpengaruh  pada  kelancaran  distribusi barang dan jasa di nusantara.
Tabel 2. Kegiatan Manajemen Supply Chain
Sumber: (Pujawan, 2011) .
Logistik adalah bagian dari rantai pasok yang menangani arus barang, arus informasi dan  arus  uang  melalui  proses  pengadaan ( procurement ), penyimpanan ( warehousing ), transportasi ( transportation ), distribusi  ( distribution ),  dan  pelayanan pengantaran  ( delivery services )  sesuai dengan  jenis,  kualitas,  jumlah,  waktu  dan tempat  yang  dikehendaki  oleh  konsumen, secara  aman,  efektif  dan  efisien,  mulai  dari titik asal ( point of origin ) sampai dengan titik tujuan ( point of destination ). Obyek logistik selain  terhadap  barang,  juga penumpang, bencana. Aktivitas logistik meliputi pengadaan, produksi, pergudangan, distribusi,  transportasi  dan  pengantaran barang.
(Sutoni,  2020)  melakukan  analisis rantai  pasokan  kelapa  di  Kepulauan  Sula, Maluku Utara. Dalam analisisnya orang atau Lembaga yang terlibat dalam rantai pasokan Kelapa  yang  dimulai  dari  Petani, home industry , Pengepul ke-1, Pengepul ke-2, dan pihak  pelabuhan  sebelum  kopra  dikirim dengan kapal laut ke daerah Manado, Bitung, dan Surabaya. Pihak Petani ketika memanen Kelapa  bisa  menggunakannya  dengan  lima manfaat/  kegiatan,  seperti  1)  dikonsumsi sendiri, dengan dibuat minyak kelapa untuk kebutuhan  sendiri,  untuk  campuran  kue, masakan,  dll.  2)  dibuat  Kopra  terlebih dahulu,  untuk  dijual  ke  Pengepul,  3. Langsung dijual ke Pengepul I, 4) langsung
dijual  ke  Pengepul  II,  5)  dijual ke  pihak industri  rumahan  seperti  kedai makanan/ minuman,  olahan  kue/  roti,  dll.  Sistem logistiknya  adalah  mobil pick  up ,  gudang kopra,  dan  kapal  laut  sesuai  tujuan kota pengiriman,  yaitu  Manado,  Bitung.  Sistem logistik  memiliki  peran  strategis  dalam kemajuan  antar  sektor  ekonomi  dan  antar wilayah  demi  terwujudnya  pertumbuhan ekonomi  yang  terus    meningkat.  Peran strategis sistem logistik  akan  dalam memajukan ekonomi nasional dan ekonomi daerah.  Adanya  infrastruktur  yang  baik dalam  sistem  logistik  sangat  berpengaruh pada kelancaran distribusi barang dan jasa di Nusantara (Asheim et al., 2017).
Logistik adalah bagian dari rantai pasok yang menangani arus barang, arus informasi dan  arus  uang  melalui  proses  pengadaan ( procurement ), penyimpanan ( warehousing ),  transportasi, distribusi,  dan pelayanan  pengantaran  ( delivery  services ) sesuai dengan  jenis,  kualitas,  jumlah,  waktu dan tempat yang dikehendaki oleh konsumen, secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik asal ( point of origin ) sampai dengan  titik  tujuan  ( point  of  destination ). Obyek logistik selain terhadap barang, juga penumpang,  bencana.  Aktivitas  logistik meliputi pengadaan, produksi, pergudangan, distribusi,  transportasi,  dan  pengantaran barang (No 26 2012).
Dari  sisi  pemerintah  baik  di  tingkat
Bagian Cakupan kegiatan antara lain Pengembangan produk Melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru Pengadaan Memilih supplier , mengevaluasi kinerja supplier , melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk , membina dan memelihara hubungan dengan supplier Perencanaan & Pengendalian Demand planning , peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan Operasi / Produksi Eksekusi produksi, pengendalian kualitas Pengiriman / Distribusi Perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi
perencanaan  dan  tingkat  teknis  sangat membutuhkan  informasi  ilmiah  terkait pengembangan industri sabut kelapa. Namun seringkali unsur rantai pasokan logistik ( log chain )  masih  kurang  informasi.  Rantai pasokan sebenarnya adalah sistem organisasi,  orang,  kegiatan,  informasi,  dan sumber  daya  yang  terlibat  dalam  memasok produk  atau  layanan  kepada  pengguna. Kegiatan rantai pasokan melibatkan transformasi sumber daya alam, bahan baku, dan  komponen  menjadi  produk  jadi  dan dikirimkan  ke  pengguna  (Kotlewski  & Dudzińska-Jarmolińska, 2017). Seringkali di lapang  dalam  analisis Log  Chain ,  pemasok hanya  di  anggap  ada  di  tingkat  petani. Padahal  di  lapang  masih  ada  2  tingkatan pemasok,  yaitu  di  tingkat  desa,  dan  tingkat kabupaten/wilayah yang memasok produk ke pengguna  atau  pembeli.  Bila  ada  informasi ini, akan memudahkan industri dibangun dan kebijakan  dapat  dibuat  berdasarkan  kajian ini.  Sehingga  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menghitung  potensi log  chain sabut kelapa  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan  dan Kota  Bitung  yang  dapat  ditingkatkan  nilai tambahnya menjadi produk intermediate dan produk  jadi  dan  merangkum  beberapa potensi  produk  turunan  sabut  kelapa  yang dapat  dikembangkan  dan  diterapkan  di kelompok  tani  dan  UMKM  Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Bitung.

## METODE Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka,  mulai  dari  pengumpulan  data, penafsiran  terhadap  data  tersebut,  serta penampilan dari hasilnya (Suwendra, 2018)). Hasilnya  akan  dijabarkan  secara  deskriptif, karena  hasilnya  akan  diarahkan  untuk mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  dan untuk  menjawab  permasalahan  yang  dapat memberikan  rekomendasi  yang  terukur. kondisi,  situasi,  fenomena,  atau  berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana  adanya  yang  dapat dipotret, diwawancara,  diobservasi,  serta  yang  dapat
diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter (Sugiyono, 2016).

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Kajian  ini  akan  mengambil  data  dan informasi  tentang  Kabupaten  Minahasa Selatan dan Kota Bitung. Penentuan lokasi berdasarkan  jumlah  produksi  kelapa, dimana  Kabupaten  Minahasa  Selatan merupakan daerah penghasil kelapa tertinggi dari 15 Kabupaten/Kota di daerah Provinsi  Sulawesi  Utara.  Pemilihan  Kota Bitung berdasarkan penetapan Kota Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan  lokasi  transit  logistik  dari  Sulawesi Utara ke daerah lain termasuk Luar Negeri dengan  adanya  Pelabuhan  Bitung  sebagai International Hub Port (IHP).
Pengkajian  ini  akan  dilaksanakan selama  30  hari  kerja  terhitung  mulai tanggal  22  Juli  2021  sampai  dengan  31 Agustus 2021.

## Prosedur Kegiatan
Adapun urutan kegiatan untuk kegiatan pengkajian menurut (Sugiono 2016) dimaksud  adalah  sebagai  berikut:  1) Penyusunan ide konsep, jadwal,   desain riset dan  instrumen  survei,  2)  Penyusunan  ide konsep,  jadwal, desain  riset  dan  instrumen survei, 3) Pengumpulan data, 4) Pengolahan dan analisis data

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  secara daring  dengan  mengambil  data  dari  hasil- hasil  penelitian  yang  pernah  ada,  data statistik dan informasi berdasarkan komunikasi melalui media komunikasi. Jenis data  yang  dikumpulkan  dan  tahapannya adalah sebagai berikut: (1) pengumpulan data produksi  kelapa  di  kedua  daerah  (Kab. Minahasa Selatan dan Kota Bitung (2) Harga jual  kelapa  dan  biaya  produksi  kelapa  (3) Rantai  Pasok,  saluran  distribusi  komoditi perkebunan  mulai  dari  produksi  sampai pendistribusian  dan  penyimpanan  gudang yang dinyatakan dalam satuan unit (4) sarana transportasi (jenis dan jumlah), (5 ) Gudang sebagai tempat hasil proses akhir pendistribusian komoditi dalam satuan unit. Pengumpulan  data  dalam  sistem  logistik
adalah dari tahapan pengadaan, pengolahan, penyimpanan, transportasi, distribusi. Ditahapan  pengolahan  skala  kelompok  tani akan  dilakukan  analisis  ekonomi  dari  sisi biaya  pokok  pengoperasian  alat  termasuk biaya tetap dan biaya tidak tetap.

## Metode Pengolahan dan Analisis Data
Data  yang  telah  diperoleh  akan dilakukan pengolahan dengan cara menghitung, menganalisis dan hasil analisisnya dijabarkan secara deskriptif. Untuk melakukan  analisis  secara  deskriptif  maka dibuat  hubungan  antar  entitas  dalam  sistem
rantai  pasok  seperti  pada  gambar  4. Berdasarkan  hubungan  dari  hulu,  proses sampai ke hilir.
Alat  dan  Bahan  Pengumpulan  Data: laptop, jaringan internet, alat tulis, kamera/HP berkamera

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  survey  pendahuluan  dan dalam  komunikasi  sebelumnya,  didapati bahwa untuk pengumpulan serat sabut kelapa di  beberapa  daerah  adalah  seperti  pada gambar 5
Gambar 5. Diagram Alir Pengumpulan Serat
Sabut Kelapa
Adapun  aktivitas  rantai  suplai  dari kegiatan  industri  sabut  kelapa  ini  dapat
dilihat  pada  gambar  6,  dan  kegiatan  suplay kelapa antar pulau pada gambar 7.
Gambar 6. Aktivitas Log chain industri kelapa secara umum
Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah  Kabupaten  Minahasa  Selatan  dan Kota  Bitung.  Kabupaten  Minahasa  Selatan merupakan daerah produksi Kelapa tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Produk
kelapanya di tahun 2019 mencapai 48.167,70 Ton  dengan  produktivitas  1.237,99Kg/Ha. Oleh karena paling tinggi dari sisi produksi, maka jumlah Kepala Keluarga yang terlibat sangat banyak dan mencapai 27.273 kepala
keluarga. Kota Bitung merupakan kota yang jumlah produksinya kelapa relatif kecil bila dibandingkan  dengan  daerah  lainnya  di Provinsi  Sulawesi  Utara.  Jumlah  produksi
Kelapa di Kota Bitung adalah 13.516 ton di tahun 2019. Dari sisi jumlah walaupun kecil, cukup signifikan juga bila dihitung dari sisi kapasitas menghasilkan kelapa
Tabel  6. Produksi  Kelapa  dan  Potensi  Sabut,  Serat  dan  Cocopeat  di  Prov.  Sulawesi Utara  (Sulut),  Kab.
Minahasa Selatan (Minsel) dan Kota Bitung. Daerah Kopra (Ton) Kelapa (Ton) Sabut (Ton) Serat (Ton) Cocopeat (Ton) Debu (Ton) Sulut 271.911 1.359.555 407.866 122.360 163.147 122.360 Minsel 48.168 240.839 72.252 21.675 28.901 21.675 Bitung 13.516 67.580 20.274 6.082 8.110 6.082
Tabel  6  menunjukkan  produk  kelapa yang  ada  di  Sulawesi  Utara,  Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Bitung. Dari data jumlah  ton  kopra  dibuat  perkiraan  jumlah potensi  sabut,  serta  dan  coco  peat  serta debunya. Perhitungan  ini  dengan mengasumsikan  bahwa  dalam  100  persen
kelapa, ada 35 % sabut kelapa, dan dari total 100 % sabut  kelapa didapatkan 30 % serat, 40%  coco  peat  dan  30%  debu  dari  sabut kelapa.  Dari  Tabel  6  tersebut  dilanjutkan dengan  menghitung  potensi  nilai  dari  serat, coco  peat  dan  debut,  yang  digambarkan dalam Tabel 7.
Tabel  7. Potensi  Nilai  sabut,  serat,  coco  peat  dan  debu  Sabut  Kelapa  di  Daerah  Provinsi Sulawesi  Utara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Bitung.
Rp SULUT (Rp) MINSEL (Rp ) BITUNG (Rp) Harga Serat 1500 183.539.871.000 32.513.197.500 9.123.300.000 Harga Coco Peat 1000 163.146.552.000 28.900.620.000 8.109.600.000 Harga Debu 500 61.179.957.000 10.837.732.500 3.041.100.000 Jumlah 407.866.380.000 72.251.550.000 20.274.000.000
Nilai  potensi  pada  tabel  6,  dibuat perhitungan  berdasarkan  asumsi  bila  harga serat, harga coco peat dan harga debu adalah Rp.  1500,  Rp.  1000  dan  Rp.  500,  maka terlihat  bahwa  nilai  dari  sabut  kelapa  di Kabupaten  Minahasa  Selatan  mencapai  Rp. 72.251.550.000,  sedangkan  di  Kota  Bitung mencapai Rp. 20.275.000.000,-.
Dari  hasil  survey  yang  dilakukan dengan  memberikan  pertanyaan  kepada unsur pemerintah daerah baik di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Bitung, Sebagian besar  menjawab  sabut  kelapa  yang  ada  di daerahnya  tidak  dimanfaatkan.  Bahkan  di Kabupaten  Minahasa  Selatan  menjawab bahwa  semua  sabut  kelapa  di  daerahnya
hanya dibiarkan saja di kebun atau dibuang, dan Sebagian menjawab di bakar.
Beberapa responden di  tingkat  petani di Kabupaten  Minahasa  Selatan  mempunyai harapan  bila  ada  investor  atau  perusahaan yang  dapat  membantu  mereka  untuk meningkatkan    nilai  sabut  kelapa  milik mereka.  Tidak  ada  nilai  tertentu  saat ditanyakan yang diberikan oleh petani terkait berapa rupiah sebaiknya sabut kelapa di beli oleh perusahaan. Sedangkan di Kota Bitung, ada  beberapa  yang  sudah  tahu  bahwa  sabut kelapa dapat dimanfaatkan untuk dihasilkan beberapa  produk  seperti  tali,  sapu,  kesetan, karpet, hiasan, jok mobil dan lain sebagainya. Bahkan di Kota Bitung telah ada dua industri
yang  mengolah  sabut  kelapa.  Satu  industri mengolah  sabut  kelapa  menjadi  serat dan coco  peat,  yang  kemudian  di  jual  ke  China melalui  pulau  Jawa.  Satu  lagi  industri sabut kelapa,  mengolah  sabut  kelapa  menjadi tali atau  jaring  yang  di  negara  tujuan  yaitu Korea,  jaring  ini  digunakan  untuk  menjadi ekosistem kerang. Dari informasi manajemen perusahaan,  sabut  kelapa  dari  Bitung, Sulawesi  Utara mempunyai  kualitas terbaik dari  sisi  bahan  baku.  Perusahaan  ini merupakan  satu-satunya  pemasok  institusi perindustrian perdagangan pemerintah Korea   Selatan  dari  Indonesia.  Nilai  potensi pada tabel 6, dibuat perhitungan berdasarkan asumsi bila harga serat, harga coco peat dan harga  debu  adalah Rp.  1500,  Rp.  1000  dan Rp. 500, maka terlihat bahwa nilai dari sabut kelapa  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan mencapai Rp. 72.251.550.000, sedangkan di Kota Bitung mencapai Rp. 20.275.000.000,- Dari  hasil  survey  yang  dilakukan dengan  memberikan  pertanyaan  kepada unsur pemerintah daerah baik di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Bitung, Sebagian besar  menjawab  sabut  kelapa  yang  ada  di daerahnya  tidak  dimanfaatkan.  Bahkan  di Kabupaten  Minahasa  Selatan  menjawab bahwa  semua  sabut  kelapa  di  daerahnya hanya dibiarkan saja di kebun atau dibuang, dan Sebagian menjawab di bakar.
Beberapa responden di  tingkat  petani di Kabupaten  Minahasa  Selatan  mempunyai harapan  bila  ada  investor  atau  perusahaan yang  dapat  membantu  mereka  untuk meningkatkan  nilai  sabut  kelapa  milik mereka.  Tidak  ada  nilai  tertentu  saat ditanyakan yang diberikan oleh petani terkait berapa rupiah sebaiknya sabut kelapa di beli oleh perusahaan. Sedangkan di Kota Bitung, ada  beberapa  yang  sudah  tahu  bahwa  sabut kelapa dapat dimanfaatkan untuk dihasilkan beberapa  produk  seperti  tali,  sapu,  kesetan, karpet, hiasan, jok mobil dan lain sebagainya. Bahkan di Kota Bitung telah ada dua industri yang  mengolah  sabut  kelapa.  Satu  industri mengolah  sabut  kelapa  menjadi  serat dan coco  peat,  yang  kemudian  di  jual  ke  China melalui  pulau  Jawa.  Satu  lagi  industri sabut
kelapa,  mengolah  sabut  kelapa  menjadi tali atau  jaring  yang  di  negara  tujuan  yaitu Korea,  jaring  ini  digunakan  untuk  menjadi ekosistem kerang. Dari informasi manajemen perusahaan,  sabut  kelapa  dari  Bitung, Sulawesi  Utara mempunyai  kualitas terbaik dari  sisi  bahan  baku.  Perusahaan  ini merupakan  satu-satunya  pemasok  institusi perindustrian perdagangan pemerintah Korea  Selatan dari Indonesia.
Upaya Mengatasi

## Permasalahan Pengembangan Industri Sabut Kelapa
Dari  hasil  pengamatan  di  lapang  dan wawancara  dengan  beberapa  unsur  seperti petani, pemerintah daerah dan pelaku usaha (UMKM),  didapati  bahwa  sabut  kelapa  di kabupaten Minahasa Selatan, dapat dikatakan semuanya tidak dimanfaatkan atau tidak ditingkatkan nilainya. Di Kota Bitung relatif  telah  ada  industri  yang  mengolah sabut  kelapa  menjadi  produk  olahan  serat, coco peat dan tali atau jaring tali, Akan tetapi tetap  masih  terbatas  untuk  skala  industri besar. Petani, UMKM dan IKM masih belum tertarik  untuk mengolahnya. Hal ini merupakan  implikasi  dari  investasi  industri sabut  kelapa  yang  rendah  terutama  di Kabupaten Minahasa Selatan yang tidak ada industri saat ini yang mengolah sabut kelapa. Sehingga kecenderungan yang ada perekonomian sabut kelapa tidak berkembang,  sedangkan  untuk  skala  kecil pun  memandang  bahwa  nilai  sabut  kelapa masih rendah (Gambar 7).
Dari  hasil  wawancara  dengan  industri sabut kelapa yang mengolahnya menjadi tali dengan tujuan ekspor, didapati bahwa biaya logistik untuk 1 (satu) peti kemas ukuran 40 feet relatif memerlukan biaya cukup mahal, yaitu USD 2000. Walaupun mahal, dikarenakan  produk  ini  bernilai  tinggi,  dan pesanan  yang  cukup  memadai,  maka  PT. BAK tetap konsisten memproduksi jaring tali dari sabut kelapa. Informasi yang didapatkan juga bahwa ada potensi ekspor turunan dari sabut  kelapa  ke  depan  yang  menjadi  target usahanya, yaitu pemanfaatan cocopeat untuk menjadi briket.
Gambar 7 . Kecenderungan, Implikasi dan Akar Permasalahan Industri Sabut Kelapa Tidak Berkembang
Di  tingkat  atau  skala  kecil,  seperti Kelompok  Tani,  UMKM  dan  IKM  ada hubungan  yang  relatif  perlu  disambungkan oleh institusi pemerintah daerah. Kecenderungan  di  Kabupaten  Minahasa Selatan, nilai dari sabut kelapa sangat rendah, dan saling terkait kecenderungan ini dengan perekonomian  yang  dapat  dikembangkan dari  sabut  kelapa  ini  belum  berkembang dikarenakan  belum  ada  investor  yang mengolah sabut kelapa. Padahal di beberapa daerah  lain  di  Indonesia  telah  banyak industri  sabut  kelapa  yang berkembang dan secara  berlanjut  terus  melakukan  ekspor  ke beberapa  negara  tujuan  seperti  China  yang paling  besar,  dan  beberapa  negara  lainnya. Untuk itu peran pemerintah daerah bekerjasama  dengan  pemerintah  pusat  dan investor  perlu  menjadi  perhatian  untuk meningkatkan  nilai  dari  sabut  kelapa  di daerah ini.
Petani  dan  Kelompok  Tani  serta UMKM/IKM relatif banyak yang belum tahu bagaimana  meningkatkan  nilai  dari  sabut kelapa  di  daerah  mereka.  Ini  dikarenakan masih kurang sosialisasi  pemanfaatan sabut kelapa  yang  bernilai  tambah.  Untuk  tahap awal,  sosialisasi  peningkatan  nilai  tambah perlu  juga  sekaligus  diberikan  fasilitasi dalam  beberapa  hal,  seperti  peralatan pengolahan  sabut  kelapa  dan  pasar.  Kedua hal  ini  sangat  penting,  karena  walaupun kelapa  sudah  merupakan  produk  unggulan Sulawesi  Utara,  peralatan  dan  pasar  dari produk  sabut  kelapa  perlu  untuk  di  tunjang
oleh  pemerintah  daerah  melalui  instansi teknis  terkait  seperti  Dinas  Perkebunan, Dinas  Koperasi  dan  UMKM,  serta  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  di  tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Namun instansi perencana  dan  penelitian,  seperti  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  sangat  perlu untuk  mensuplai  informasi  dan  hasil  kajian ekonomis yang terukur dan sahih untuk dapat digunakan sebagai landasan dalam perencanaan  dan  pengembangan  industri sabut kelapa. Informasi yang penting antara lain jenis industri apa yang dapat diupayakan di skala kecil, produk industri atau usaha apa yang  dapat  menjadi  andalan,  peralatan  apa saja  yang dibutuhkan,  langkah- langkah  apa yang  perlu  dibuat,  berapa  biaya   yang  perlu dipersiapkan,  yang  tentunya   sangat  penting adalah  apa  dan  seberapa  besar  nantinya dampak pada ekonomi masyarakat di daerah. Sisi suplay bahan baku di tingkat hulu juga perlu dirancang dari awal seperti peremajaan dan  revitalisasi  perkebunan  kelapa  dengan pola pemetaan industri spesifik berdasarkan kapasitasnya sehingga saling terkait  dengan di tingkat hilirnya.
Rantai  Pasok  dan Logistic  Chain Industi Sabut  Kelapa  di  PT  Berkat  Abadi Korindo dan CV Puri Bitung Gemilang
Struktur  rantai  pasok  sabut  kelapa  di PT  Berkat  Abadi  Korindo,  Bitung  relatif sangat  sederhana.  Petani  sebagai  penyedia atau suplayer bahan  baku  sabut  kelapa
dengan  adanya pedagang pengumpul membawanya  ke  industri.  Di  sisi  lain suplayer juga  berasal  dari  petani  atau kelompok yang melakukan usaha mengolah kelapa menjadi kopra, lalu sabut kelapanya di  kumpulkan  oleh  pedagang     pengumpul, kemudian  di suplay ke  industri. Ada  juga kelompok atau petani kopra yang langsung membawa  sabut  kelapanya  karena  relatif banyak  langsung  ke  industri.  Industri  juga mempunyai kendaraan ( pick up ) yang pada waktu-waktu  tertentu  langsung  turun  ke lapang untuk membeli sabut kelapa sebagai bahan baku industrinya dari kelompok tani atau pengusaha/industri kopra yang menjadi langganan.
Untuk  sistem  logistik  dari  industri kelapa ini, karena struktur rantai pasok relatif sederhana,  maka  unit-unit  logistic  yang terlibat  relatif  sederhana  juga.  Gambar  9 menunjukkan  unit-unit  logistik  dalam industri sabut kelapa ini. Unit logistik dalam industri  sabut  kelapa  terdiri  dari  tempat penampungan di industri atau kelompok tani kopra, kendaraan pick-up yang di belakangnya sudah dibuat keranjang (kalero),  di  bawa  ke  industri  yang mempunyai  tempat  penampungan  sabut kelapa, lalu unit pengolahan yang terdiri dari beberapa  mesin  pengolahan  sabut  sampai menghasilkan produk mereka. Produk yang dihasilkan  di  tampung  di  Gudang  atau  unit penyimpanan,  bila  akan  dikirimkan  ke pengguna,  maka  perusahaan  Ekspedisi Muatan  Kapal  Laut  (EMKL)  menyediakan mobil  peti  kemas  dan  memuat  produk tersebut di tempat industri yang selanjutnya oleh  pihak  ekspedisi  mengirimkannya  ke negara atau daerah tujuan.
Dalam perancangan jenis industri sabut kelapa  dibutuhkan  data  primer,  terkait kriteria  dan  alternatif  penentuan  prioritas produk  kelapa  potensial,  prioritas  lokasi industri, dan penentuan kelembagaan agroindustri. Data sekunder yang dibutuhkan,  yaitu  data  lokasi  industri, permintaan  kelapa  dan  produk  hasil  olahan kelapa, volume penjualan komoditas kelapa, luas  areal  tanaman  kelapa,  hasil  produksi
(panen) kelapa, produksi kelapa utuh, harga jual  kelapa  utuh, volume penjualan  produk olahan  kelapa,  produksi  produk  olahan kelapa, harga jual produk olahan kelapa, dan struktur  biaya  investasi.  Dalam  desain pengembangan  agroindustri  sabut  kelapa terdiri  dari  lima  model  keputusan,  yaitu model penentuan produk agroindustri, model penentuan lokasi industri, model kelembagaan  agroindustri,  prakiraan  pasar komoditas dan agroindustri sabut kelapa, dan analisis kelayakan finansial agroindustri.

## SIMPULAN
Akar
permasalahan dalam pengembangan  industri  pengolahan  sabut kelapa  skala  industri  besar  adalah  biaya logistik  ekspor  yang  mencapai  USD  2000 dengan  kapasitas  peti  kemas 40 feet, di sisi lain  untuk  skala  UMKM/IKM/Kelompok Tani,  namun  belum  ada  fasilitas  peralatan pengolahan.  Selain  itu,  rantai  logistik ( Logistic Chain ) dari industri sabut kelapa di Kota  Bitung  sangat  sederhana,  yaitu  dari petani/industri  kopra,  pedagang   pengumpul dan  industri.  Saat  ini  belum  ada  industri sabut  kelapa  di  Kabupaten  Minahasa Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alouw,  J.  C.,  &  Wulandari,  S.  (2020).
Present  status  and  outlook  of  coconut development in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science . https://doi.org/10.1088/1755-
1315/418/1/012035
Anani,  S.,  Mashudi,  I.,  &  Ariyasanti,  D.
(2020). Analysis of Local Government Implementation Report Model (LPPD) in North Bolaang Mongondow Regency,  North  Sulawesi  Province. Journal La Sociale .
https://doi.org/10.37899/journal-la- sociale.v1i5.170
Anggereini,  E.,  Yelianti,  U.,  &  Sofyan,  H.
(2019). Processing Of Palm Oil Waste Based On Alternative Energy Sources
Through  Bricket  Technology  For Farmers In Palm Oil Production Center (Efforts  to  Reduce  the  Potential  of Environmental  Pollution  from  Waste Abundance  Towards  Environmental Sustainable). IOP  Conference  Series:
Earth  and  Environmental  Science . https://doi.org/10.1088/1755-
1315/391/1/012054
Aritonang,  D.  M.  (2017).  The  Impact  of  E-
Government System on Public Service
Quality in Indonesia. European Scientific Journal, ESJ . https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n
35p99
Asghar, M. T., Yusof, Y. A., Mokhtar, M. N., Ya’acob,  M.  E.,  Mohd.  Ghazali,  H.,
Chang, L. S., & Manaf, Y. N. (2020).
Coconut  (Cocos  nucifera  L.)  sap  as  a potential  source  of  sugar:  Antioxidant and nutritional properties. Food Science and
Nutrition . https://doi.org/10.1002/fsn3.1191
Asheim,  B.,  Grillitsch,  M.,  &  Trippl,  M.
(2017).  Smart  Specialization  as  an Innovation-Driven
Strategy
for
Economic  Diversification:  Examples From Scandinavian Regions. In Advances in the Theory and Practice of Smart Specialization . https://doi.org/10.1016/b978-0-12- 804137-6.00004-8
Baro,  R.  (2017).  The  Participation  of Landowners in Order to Procure Land for  Construction  in  the  Province  of North Maluku. Journal of Humanity . Douglass,  M.  (2019).  A  Regional  Network Strategy  for  Reciprocal  Rural–Urban Linkages:  An  Agenda  for  Policy Research with Reference to Indonesia. In The  Earthscan  Reader  in  Rural– Urban
Linkages . https://doi.org/10.4324/978131580048 6-7
Hasibuan,  M.  (2016).  Manajemen  Dasar
Pengertian dan Masalah Edisi Ke-7. In
Jakarta: Bumi Aksara .
Kotlewski, D. C., & Dudzińska-Jarmolińska,
A.  (2017).  Artificial  islands  as  a manifestation of glocalisation. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie.
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.
0146
Makatita,  J.  M.  V.,  Kumaat,  R.  M.,  & Mandei, J. R. (2016). Analisis Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Ekspor Tepung  Kelapa  Sulawesi  Utara. Agri- Sosioekonomi .
https://doi.org/10.35791/agrsosek.12.2
a.2016.12923
Manikantan,  M.  R.,  Pandiselvam,  R.,
Beegum, S., & Mathew, A. C. (2019). Harvest and postharvest technology. In The Coconut Palm (Cocos nucifera L.) - Research and Development
Perspectives . https://doi.org/10.1007/978-981-13- 2754-4_13
Mardiana  Wahyuni,  &  Barus,  F.  A.  (2021).
Peningkatan  Pola  Pikir  Petani  Untuk Mengikuti  Program  Peremajaan  Sawit Rakyat di Desa Laut Tador - Batu Bara- Provinsi  Sumatera  Utara. Dinamisia :
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat . https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i
3.5545
Mathis,  R.  L.,  &  Jackson,  J.  H.  (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. In Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Meijaard,  E.,  Garcia-Ulloa,  J.,  Sheil,  D., Wich,  S.  A.,  Carlson,  K.  M.,  Juffe- Bignoli,  D.,  &  Brooks,  T.  M.  (2019). Kelapa  sawit  dan  keanekaragaman hayati:  analisis  situasi  oleh  Satuan Tugas Kelapa Sawit  IUCN. In Kelapa sawit  dan  keanekaragaman  hayati: analisis  situasi  oleh  Satuan  Tugas Kelapa Sawit IUCN .
https://doi.org/10.2305/iucn.ch.2018.1 1.id
Moreno, M. L., Kuwornu, J. K. M., & Szabo, S. (2020). Overview and Constraints of the  Coconut  Supply  Chain  in  the Philippines. International  Journal  of
Fruit Science . https://doi.org/10.1080/15538362.202 0.1746727
Ochoa-Velasco,  C.  E.,  Díaz-Lima,  M.  C.,
Ávila-Sosa,  R.,  Ruiz-López,  I.  I., Corona-Jiménez, E., Hernández- Carranza,  P.,  …  Guerrero-Beltrán,  J.
A.  (2018).  Effect  of  UV-C  light  on Lactobacillus  rhamnosus,  Salmonella Typhimurium,  and  Saccharomyces cerevisiae kinetics in inoculated coconut  water:  Survival  and  residual effect. Journal  of  Food  Engineering . https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.201 7.10.010
Omar, Z., & Fatah, F. A. (2020). Unravelling the factors affecting agriculture profitability enterprise: Evidence from coconut smallholder production.
Accounting . https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.4.00
9
Pawennari,  A.,  Alisyahbana,  T.,  Nurhayati,
N.,  Ismail,  H.,  &  Normaningsih,  T. (2018). Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Respon Psikomotorik di PT. Sermani Steel. Journal of
Industrial  Engineering  Management . https://doi.org/10.33536/jiem.v3i2.231
Piri,  S.  D.,  &  Jorie,  R.  J.  (2016).  Analisa Rantai  Pasokan  Produk  Turunan Kelapa (Studi Pada PT. Royal Coconut Minahasa Utara). Jurnal EMBA .
Pujawan,  I.  N.  (2011).  The  Effect  of Different  Payment  Terms  on  Order Variability  in  a  Supply  Chain.  In Successful  Strategies  in  Supply  Chain Management .
https://doi.org/10.4018/978-1-59140- 303-6.ch005
Rahmadi,  P.  (2020).  Vulnerability  Index Analysis  of  Bepondi  Island  as  a Reference for Small and Outer Islands Management  in  Indonesian. E3S  Web of
Conferences . https://doi.org/10.1051/e3sconf/20201 4702001
Ranasinghe,  C.  S.  (2017).  Climate  Change
Impacts  on  Coconut  Production  and Potential  Adaptation  and  Mitigation Measures :  A  Review  of  Current Status. Proceedings  of  the  Workshop on  Present Status of Research Activities on Climate Change Adaptations . Sabriyah,  H.,  &  Kospa,  D.  (2016).  Konsep Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Jurnal Tekno Global . Steenbergen, D. J., Marlessy, C., & Holle, E.
(2017).  Effects  of  rapid  livelihood transitions: Examining local co- developed change following a seaweed farming boom. Marine Policy .
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017. 03.026
Sugiyono, P. D. metode penelitian kuantitatif,  kualitatif,dan  R&D.  , Alfabeta, cv. (2016).
Suprehatin, S., & Al Naufal, H. (2021). Daya Saing  Produk  Kelapa  Indonesia  dan Eksportir  Kelapa  Utama  Lainnya  di Pasar Global. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan . https://doi.org/10.25181/jppt.v21i1.20
73
Sutoni,  A.  (2020).  Analysis  of  Coconut Supply  Chain  as  Industry  Potential  in Sula  Islands  Regency,  North  Maluku Province. Jurnal  Media  Teknik  Dan
Sistem Industri .
https://doi.org/10.35194/jmtsi.v4i1.87
4
Suwendra,  I.  W.  (2018).  Metodologi Penelitian  Kualitatif  dalam  Ilmu Sosial,  Pendidikan,  Kebudayaan,  dan Keagamaan.  In NilaCakra  Publishing House, Bandung .
Tompodung, R.  L.,  Lapian, J., & Van Rate, P.  (2016).  Analisis  Rantai  Pasokan pada Komoditas Kopra di Desa Elusan Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis Dan
Akuntansi . https://doi.org/10.35794/emba.v4i3.13 718
Van  Hoang,  V.,  &  Tran,  K.  T.  (2019).
Comparative advantages of alternative crops: A comparison study in Ben Tre, Mekong  Delta,  Vietnam. Agris  On- Line  Papers  in  Economics  and Informatics .
https://doi.org/10.7160/aol.2019.1101 04
Widyanto, A., Mulatsih, S., & Karlinasari, L.
(2019). Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pelestraian Hutan dan Pertanian
Berkelanjutan di Sekitar Suaka Margasatwa  Karakelang,  Sulawesi Utara. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya  Alam  Dan  Lingkungan (Journal  of  Natural  Resources  and Environmental Management) . https://doi.org/10.29244/jpsl.9.4.1019- 1031