Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Penelitian di Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau)
Soerya Respationo 1 Erniyanti 2 Lagat Parroha Patar Siadari 3 Ifan Satria Aditama 4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia 1,2,3,4 Email: ifansatria83@gmail.com 4

## Abstrak
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)  ilegal  secara  Nasional,  untuk  mengetahui  implementasi  penegakan  hukum  tindak  pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau, untuk mengetahui faktor kendala dan solusi dari penegakan hukum tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui  studi  kepustakaan  dengan  pendekatan  yuridis  empiris  (yuridis  sosiologis)  melalui  studi lapangan  yang  bertujuan  memperoleh  pengetahuan  hukum  secara  empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengaturan  hukum  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ilegal  secara Nasional  yaitu  diatur  dalam  beberapa  Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur segala aspek bidang pekerja migran mulai dari perizinan  pemberi  kerja,  perlengkapan  dokumen  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  pekerja  serta ketentuan  pidana  bagi  pihak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana pekerja  migran  ilegal.  Implementasi penegakan  hukum  tindak  pidana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ilegal  oleh  Polda Kepulauan  Riau  yaitu  belum  berjalan  optimal  dikarenakan  masih  banyak  terjadinya  tindak  pidana pekerja  migran  ilegal  di  wilayah  Kepulauan  Riau,  meskipun  pihak  kepolisian  telah  mengoptimalkan kinerja  dalam  upaya  penegakan  hukum  membutuhkan  kerjasama  dengan  instansi-instansi  terkait seperti  Kementerian  Ketenagakerjaan,  BNP2TKI  (Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Disarankan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan kinerja baik dalam upaya  preventif  maupun  represif.  Kepada  masyarakat  agar  berhati-hati  dalam  memilih  tawaran penempatan  kerja  di  luar  negeri  dan  selalu  memastikan  tawaran  pekerjaan  tersebut  resmi.  Kepada Pemerintah untuk meningkatkan sumber daya kepolisian baik dari peningkatan sumber daya manusia maupun dari peningkatan anggaran untuk mendukung pemberantasan tindak pidana pekerja migran ilegal.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pekerja Migran Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  hukum  dimana,  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  bagi setiap  Warga  Negara  telah  dijamin  oleh  Konstitusi.  Sebagaimana,  yang  dicantumkan  dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka,  menjadi  konsekuensi  nyata  bagi  sebuah  Negara  dalam  hal  ini,  Pemerintah  Indonesia untuk  melindungi  maupun  memenuhi  kebutuhan  akan  pekerjaan  bagi  setiap  Warga  Negara yang mau serta, memiliki kemampuan dalam bekerja. Problem ketenagakerjaan di Indonesia adalah  bahwa  kebutuhan  pekerja  akan  semakin  meningkat  dibandingkan  dengan  jumlah pekerjaan yang tersedia. Ini menyebabkan banyak pengangguran di seluruh negeri. Problem ketimpangan tenaga kerja di Indonesia menyebabkan para pencari kerja lebih memilih menjadi migran asing atau bekerja di luar negeri daripada di Indonesia.
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.  Ketenagakerjaan  merupakan  suatu  yang  terkait  dengan  tenaga  kerja  baik  pada waktu sebelum, selama, dan sesudah. Tenaga kerja juga dikelompokan menjadi pekerja terdidik dan  pekerja  tidak  terdidik.  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang  Penempatan  dan  Pelindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  (PPTKILN). Kemudian,  disusul  dengan  penetapan  Peraturan  Presiden  Nomor  90  Tahun  2019  Tentang Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia yang menunjuk Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI)  yang  sekarang  bertransformasi  menjadi Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Badan tersebut, dibentuk sebagai bukti komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Luar Negeri.
Berdasarkan data statistik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah pekerja  migran  di  Indonesia  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Jumlah  pekerja  migran Indonesia yang ditempatkan pada tahun 2020 adalah 113.436, yang menurun menjadi 72.624 pada tahun 2021 dan meningkat secara signifikan menjadi 200.761 pada tahun 2022.5 Meski upah pekerja migran Indonesia tinggi, penempatan pekerja migran Indonesia di Luar Negeri juga berdampak negatif. Hal ini diketahui karena pernah terjadi kasus-kasus dengan pekerja migran  Indonesia  baik  sebelum  maupun  selama  bekerja  maupun  saat  kembali  ke  tempat asalnya.  Permasalahan  mengenai  pekerja  migran  Indonesia  di  Luar  Negeri  masih  banyak terjadi dan sering kali menjadi perhatian publik, penulis merasa prihatin terhadap kasus yang dialami  oleh  para  pekerja  migran  Indonesia  baik  sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  maupun pada saat pulang ke daerah asal. Misalnya saja permasalahan pada masa pra penempatan masih banyak terjadi kasus perekrutan calon pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh oknum perseorangan (calo) dan perusahaan ilegal yang menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri tidak sesuai prosedur penempatan yang berlaku. Banyak oknum perseorangan (calo), dan perusahaan ilegal yang menempatkan ke Luar Negeri tanpa pelatihan, dan dokumen yang resmi.
Persoalan  pekerja  migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  Luar  Negeri  merupakan persoalan yang berkaitan dengan hak  asasi manusia untuk mempertahankan hidup dan hak untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Besarnya minat masyarakat untuk bekerja di Luar Negeri  melalui  jalur  tidak  resmi  atau  perantara  ilegal  dikarenakan  sangat  mudahnya mendapatkan pekerjaan, tanpa perlu dokumen resmi dan on the job training sesuai aturan, dan terakhir  adalah  proses  seleksi  bagi  mereka  yang  menginginkan  pekerjaan  untuk  bekerja  ke Luar Negeri. Pada umumnya calo ilegal menyalurkan calon pekerja migran Indonesia melalui pelabuhan tersembunyi yang tidak terpantau oleh aparat penegak hukum. Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di  jalur  pelayaran  internasional,  kota  ini  memiliki  jarak  yang  sangat  dekat  dan  berbatasan langsung  dengan  Singapura  dan  Malaysia.  Kota  yang  merupakan  bagian  dari  Provinsi Kepulauan  Riau  ini, memiliki  luas  wilayah  daratan  seluas  715  km²,  sedangkan  luas  wilayah keseluruhan  mencapai  1.575  km².  Oleh  karena  letak  geografis  Kota  Batam  yang  strategis dengan lintas batas Negara yang terhubung secara langsung melalui perairan dengan Negara asing,  maka  Kota  Batam  sering  mendapatkan  gangguan  keamanan  seperti  penempatan  PMI secara  ilegal  yang  masuk  dalam  kategori  tindak  pidana  transnasional  (transnasional  crime) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia.
Berdasarkan  data  Ditreskrimum  Polda  Kepulauan  Riau  (Kepri),  kasus  penyeludupan Pekerja Migran Indonesia ilegal sejak Tahun 2020-2022 masih banyak terjadi di Kota Batam. Mulai  pada  tahun  2020 terdapat  3  (tiga) kasus  dengan  jumlah  7  (tujuh) Orang pelaku  yang membawa calon pekerja migran Indonesia ilegal 28 (dua puluh delapan) Orang, sepanjang di tahun  2021  terdapat  4  (empat)  kasus  dengan  jumlah  5  (lima) pelaku  yang  membawa  calon pekerja migran Indonesia ilegal berjumlah 13 (tiga belas) Orang, dan tahun 2022 yang sedang berjalan ada terdapat 5 (lima) kasus yang jumlah pelaku 9 (sembilan) Orang yang membawa calon  pekerja  migran  Indonesia  ilegal  18  (delapan  belas)  Orang.  Untuk  mencapai  tujuan penegakan  hukum  berupa  ketertiban,  keadilan,  dan  pembalasan  terhadap  kejahatan diperlukan kebijakan yang efektif dan efisien. Terkait dengan hal itu pendapat ahli, Mardjono Reksodiputro  menegaskan  bahwa  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  efisien,  akan  terjadi apabila  terdapat  satu  kebijakan  kriminal  yang  benar-benar  dijadikan  tujuan  bersama  dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana.
Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  yang  terkait  dengan  pekerja  migran  Indonesia sangat penting untuk memperkecil kemungkinan perusahaan atau perorangan mengirimkan calon Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri secara tidak sah, yang dapat berupa kejahatan atau pelanggaran, berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja  Migran  Indonesia.  Penanganan  persoalan  Pekerja  Migran  Indonesia  ini  kepolisian bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  (BP2MI)  yang  merupakan  lembaga  pemerintah  non  kementerian  di  Indonesia. Sebelumnya,  lembaga  ini  bernama  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, BP2MI  bertugas  untuk  melaksanakan  kebijakan  pelayanan  dalam  hal  penempatan  serta pelindungan pekerja migran Indonesa secara terpadu.
Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah  berbentuk  tesis  dengan  judul  “Analisis  Yuridis  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  Ilegal  Di  Provinsi  Kepulauan  Riau  (Studi Penelitian di Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau)”. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat beberapa permasalahan akan dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum penempatan Pekerja Migran Indonesia  (PMI)  keluar  Negeri?  Bagaimana  implementasi  penegakan  hukum  tindak  pidana penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ilegal  oleh  Polda  Kepulauan  Riau?  Apa  faktor kendala  dan  solusi  dari  penegakan  hukum  tindak  pidana  penempatan  Pekerja  Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau?

## METODE PENELITIAN
Metode digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode sebagai berikut yaitu: Spesifikasi  penelitian,  Metode  pendekatan,  Lokasi,  Populasi  dan  Sampel,  Sumber  Data  dan Teknik  Pengumpulan  Data,  Analisis  data,  serta  Jadwal  penelitian  yang  tersusun  dalam perencanaan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Secara Nasional Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung  unsur-unsur  sebagai  berikut:  1)  Perbuatan  tersebut  dilarang  oleh  Undang- undang (mencocoki rumusan delik); 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan, 3) Tidak ada alasan
pembenar. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana dimana pengertian  perbuatan  di  sini  selain  perbuatan  yang  bersifat  aktif  (melakukan  sesuatu  yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat  sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang- undang  sudah  tetap  dalam  pemakaian  istilah  tindak  pidana  lebih  condong  memakai  istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah  tindak  pidana  sehingga  istilah  tindak  pidana  itu  sudah  mempunyai  pengertian  yang dipahami oleh masyarakat.
Setelah  melihat  berbagai  defenisi  di  atas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan  pidana  dimana  pengertian  perbuatan  di  sini  selain  perbuatan  yang  bersifat  aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak  berbuat  sesuatu  yang  sebenarnya  diharuskan  oleh  hukum).  Di  Indonesia  sendiri  ada beberapa kegiatan yang terindikasi terjadinya perdagangan manusian ini. Salah satu kegiatan yang paling sering menimbulkan kasus perdagangan orang ini adalah pengiriman tenaga kerja ke  luar  negeri  khususnya  tenaga  kerja  wanita  (TKW).  Dalam  beberapa  kasus  yang  terjadi terhadap Tenaga kerja wanita ini biasanya terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007. Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal ini antara lain yaitu:  Adanya  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, peng- gunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, Pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  tersebut,  Dilakukan  dalam  negara,  untuk  tujuan eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang  tereksploitasi.  Dalam  upaya  untuk  memberantas kejahatan  perdagangan  manusia  yang  terorganisir  di  Indonesia,  pemerintah  telah mengeluarkan regulasi:
1. Keputusan  Presiden  Nomor  87  Tahun 2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak.  Dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2002 tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak  serta dibentuknya Satuan Tugas Nasional untuk menanggulangi kejahatan transnasional trafiking. Ada  3  strategi  yang  digunakan  yaitu:  Korban  trafiking  harus  dilindungi,  Pelaku  harus dihukum  berat,  dan  Semua  mengembangkan  jejaring  kelembagaan  dengan  aliansi  global untuk menghapus trafiking.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  Bilamana  terjadi  adanya  warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  menjadi  korban perdagangan  manusia  di  luar  negeri,  hal  ini  telah  diatur  dalam  pemulangan  (repatriasi) korban  perdagangan  orang  yang  diatur  dalam  satu  Pasal  44  Undang-  Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UU  PTPPO). Padahal,  dalam  totalitas  Protokol,  masalah  repatriasi  diatur  dalam  banyak  aspek.  Sebab, repatriasi  bukan  saja  masalah  pemulangan  saja,  namum  memastikan  bagaimana  korban memperoleh kembali hak-haknya atas dokumen perjalanan sementara, pengembalian hak- hak  pribadinya,  perawatan  sebelum  repatriasi,  dan  perlindungan  fisiknya  dari  kejaran sindikat.
Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini  sudah  lebih  baik  mengingat konsep  perlindungan  korban  tidak  hanya  berorientasi  pada  potensi  victim  tetapi  juga  pada
actual victim. Harapan setiap negara untuk dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan orang  dan  bagaimana  cara  terbaik  memperlakukan  korban  sudah  di  terima  banyak  negara dengan  cara  meratifikasi  perjanjian  internasional  yang  terkait  baik  dalam  bentuk  konvensi, protocol maupun perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral. Maka didalam hal ini peneliti menggunakan metodologi yang bersifat normatif dan empiris, guna menjawab pisau teori  yang  telah  dikemukan  sebelumnya.  Pasal  83  Undang-Undang  Perlindungan  Anak menyebutkan:  “Setiap  orang  yang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  penculikan,  penjualan,  dan/atau  perdagangan  anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”
Ancaman hukuman untuk pelaku perdagangan anak lebih berat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang daripada Undang-Undang Perlindungan  Anak.  Dalam  Pasal  17  disebutkan  bahwa  jika  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dilakukan  terhadap  anak,  ancaman  pidananya  ditambah sepertiga. Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.800.000.000  (delapan  ratus  juta  rupiah).  Penelitian  ini dilaksanakan  di  wilayah  Kepolisian  Resort  Perairan  Kota  Batam  dan  beberapa  stakeholder (penguasa  setempat)  yang  terkait  dengan  penelitian  ini,  guna  menjawab  terjadinya perdagangan manusia di wilayah batam yang langsung berbatasan terdekat dengan Singapore dan Malaysia. Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada beberapa faktor penyebab terjadinya human  trafficking  di  Indonesia  ini  adalah:  1)  Kemiskinan  (Permasalahan  Ekonomi);  2) Kurangnya  Pendidikan  dan  Informasi;  3)  Kurangnya  Kepedulian  Orang  Tua.  Pemerintah Indonesia  telah  berusaha  melakukan  berbagai  upaya  untuk  menangani  masalah  human trafficking  yang  terjadi  di  Indonesia.  Namun  upaya-  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  tidak  menunjukan  hasil  yang  memuaskan,  terbukti  kasus  human trafficking  yang  terjadi  di  Indonesia  bukannya  menurun  malah  semakin  meningkat.  Upaya tersebut  dapat  dilihat  pada:  Dibuatnya  undang-undang  yang  relevan  untuk  memberikan perlindungan  kepada  korban  trafficking,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1997  tentang Hubungan Luar Negeri: Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang ter-traffick diluar negeri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Terdapat  tiga  komponen  kunci  yang  patut  digarisbawahi  dari  definisi  tentang perdagangan  orang  (human  trafficking)  di  atas.  Pertama,  berkaitan  dengan  tindakan  dan proses,  yakni  pluralitas  tindakan  dan  proses  dengan  dan  dalamnya  perdagangan  manusia terjadi,  yakni  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau penerimaan seseorang atau sekelompok orang. Kedua, cara-cara yang digunakan dengannya tindakan-tindakan yang disebut pada poin pertama tergolong sebagai tindakan perdagangan orang,  yakni  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau memberi  bayaran  atau  manfaat.  Ketiga,  tujuan  dari  perdagangan  orang  adalah  eksploitasi. Namun,  kendatipun  eksploitasi  tidak  menjadi  tujuan  (sesuatu  yang  dimaksudkan  secara sengaja), tindakan-tindakan yang disebutkan dalam poin pertama dan dilakukan melalui salah satu cara yang disebutkan dalam poin kedua tetap tergolong sebagai perdagangan orang kalau mengakibatkan eksploitasi.

## Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal oleh Polda Kepulauan Riau
Penegakan  hukum  dapat  menjamin  kepastian  hukum,  ketertiban  dan  perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil  yang  didasarkan  oleh  nilai-nilai  aktual  di  dalam  masyarakat  beradab.  Sebagai  proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah  keharusan  untuk  melihat  penegakan  hukum  pidana  sebagai  suatu  sistem  peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu  sebagai berikut:  Konsep  penegakan  hukum  yang  bersifat  total  (total  enforcement  concept)  yang menuntut  agar  semua  nilai  yang  ada  di  belakang  norma  hukum  tersebut  ditegakkan  tanpa terkecuali.  Konsep  penegakan  hukum  yang  bersifat  penuh  (full  enforcement  concept)  yang menyadari  bahwa  konsep  total  perlu  dibatasi  dengan  hukum  acara  dan  sebagainya  demi perlindungan  kepentingan  individual.  Konsep penegakan  hukum  actual  (actual  enforcement concept)  yang  muncul  setelah  diyakini  adanya  diskresi  dalam  penegakan  hukum  karena keterbatasan-keterbatasan,  baik  yang  berkaitan  dengan  saranaprasarana,  kualitas  sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.
Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak  pidana  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  melalui  proses  hukum. Penegakan  hukum  mengandung  makna  bahwa  tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan  yang  menggunakan  hukum  pidana  sebagai  sarana  utamanya,  baik  hukum  pidana materil,  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pelaksanaan  pidana.  Namun  demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.
Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyatanyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.  Sistem  peradilan  pidana  melibatkan  penegakan  hukum  pidana,  baik  hukum  pidana substantif,  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pelaksanaan  pidana,  dalam  bentuk  yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan Nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Pasal  5  ayat  (1),  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Fungsi kepolisian diatur didalam Pasal 2 Undang–Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Proses hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai  dari  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  penyidik,  penuntutan  oleh  Jaksa
Penuntut Umum, putusan oleh majelis hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.  Penyidik  diberikan  kewenangan  oleh  Undang-Undang.  Penegakan  hukum yang  ketat  dan  efektif  oleh  aparat  kepolisian  dan  instansi  terkait  di  Kepulauan  Riau  dapat mengurangi  insiden  penempatan  PMI  ilegal.  Penguatan  koordinasi  dan  kerjasama  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar-negara, adalah kunci dalam mengatasi masalah  ini.  Sosialisasi  dan  pendidikan  kepada  masyarakat  tentang  risiko  dan  konsekuensi hukum  dari  penempatan  pekerja  migran  secara  ilegal  sangat  penting  untuk  mencegah fenomena  ini.  Fenomena  penempatan  PMI  ilegal  ke  Kepulauan  Riau  adalah  suatu  isu  yang memerlukan perhatian dan tindakan  serius dari berbagai pihak. Pemerintah, baik di tingkat pusat  maupun  daerah,  bersama  dengan  komunitas  dan  organisasi  internasional,  perlu bersinergi untuk melindungi hak-hak PMI dan mencegah penempatan ilegal melalui penguatan hukum, pendidikan, dan kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan PMI.
Kepolisian  bekerjasama  dengan  instansi  terkait  seperti  BNP2TKI,  Kementerian Ketenagakerjaan, dan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri untuk mengumpulkan informasi  tambahan  dan  memperoleh  dukungan.  Penyidikan  Jika  dari  hasil  penyelidikan ditemukan  bukti  permulaan  yang  cukup,  maka  kasus  akan  berlanjut  ke  tahap  penyidikan. Dalam  tahap  ini,  kepolisian  mengumpulkan  bukti  yang  lebih  konkret  dan  mendalam  untuk menguatkan kasus sebelum diserahkan ke kejaksaan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi penegakan hukum tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)  ilegal  oleh  Polda  Kepulauan  Riau  yaitu  belum  berjalan  optimal  dikarenakan  masih banyak terjadinya tindak pidana pekerja migran ilegal di wilayah Kepulauan Riau, meskipun pihak  kepolisian  telah  mengoptimalkan  kinerja  dalam  upaya  penegakan  hukum  dengan menangkap  para  pelaku  yang  terlibat  namun  upaya  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana pekerja  migran  ilegal  membutuhkan  kerjasama  dengan  instansi-instansi  terkait  seperti Kementerian  Ketenagakerjaan,  BNP2TKI  (Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), serta pihak- pihak lain seperti LSM dan organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran.

## Faktor Kendala dan Solusi Dari Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal oleh Polda Kepulauan Riau
Tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan tindakannya itu tertuju  kepada  orang  lain  dan  karena  adanya  niat  untuk  melakukannya.  Kemiskinan merupakan  penyebab  dari  revolusi  dan  kriminalitas  (Aristoteles).  Kemiskinan  diartikan sebagai  suatu  keadaan  dimana  seseorang  tidak  sanggup  memelihara  dirinya  sendiri  sesuai dengan taraf-taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat yang hidup dalam kemiskinan  yang  dimana  mereka  sangat  suit  sekali  mendapatkan  pekerjaan,  dan  untuk memenuhi  kehidupanya  sehari-hari.Dengan  keadaan  ini  seseorang  akan  tentu  melakukan tindakan  krimina!itas,  seperti  pencurian,  perampokan,  menyopet  bahkan  memerkosa. Tindakan seperti merupakan suatu masalah dalam masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, kadang kala mereka terpaksa melakukan tindakan kejahatan kama kebutuhan ekonominya.
Meningkatnya  tingkat  kemiskinan  di  masyarakat  perkotaan  dan  kepadatan.  penduduk yang di sebabkan oleh tingginya angka transmigran, hal inilah yang salah satu faktor penyebab kemiskinan  dan  terjadinya  tindakan  kriminalitas.  Masyarakat  perkotaan  yang  mana  kita ketahui  itu  selalu  identik  dengan  sifat  yang  individual,  matrealistis,  penuh  kemewalian,  di kelilingi gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah, dan pabrik-pabrik yang  besar.  Kota  diasumsikan  sebagai  tempat  kesuksesan  seseorang.  Penyebab  terjadinya kriminalitas pencurian dan perampokan daii aspek sosial ps'kologi adalah faktor endogen dan
eksogen.  Faktor  endogen  adalah  dorongan  yang  terjadi  dari  dirinya  sendiri,  seperti  sudah penulis singgung diatas bahwa kebenaran relatif itu relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya diri atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak  bijaksana  dalan  menanggapi  masalah  yang  barang  kali  menyudutkan  dirinya,  maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukan bahwa dialah yang benar.  Sementara  faktor  eksogen  adalah  faktor  yang  tercipta  dari  luar  dirinya,  faktor  inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi.
Kesenjangan  sosial,  kesenjangan  ekonomi,  ketidakadilan  dan  sebagainya,  merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau  ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, Pengaruh ekonomi misalnya karena  keadaan  yang  serba  kekurangan  dalam  kebutuhan  hidup,  seperti  halnya  kemiskinan akan  memaksa  seseorang  untuk  berbuat  jahat.  Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana penempatan PMI ilegal di Kepulauan Riau memang menghadapi berbagai kendala, mulai dari faktor  internal  hingga  eksternal.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  diperlukan  pendekatan  yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Koordinasi, pelatihan, serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menghadapi kendala- kendala tersebut. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan  bahwa  faktor  kendala  dan  solusi  dari  penegakan  hukum  tindak  pidana penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ilegal  oleh  Polda  Kepulauan  Riau  yaitu keterbatasan  sumber  daya,  geografi.  Kepulauan  Riau  yang  terdiri  dari  banyak  pulau  yang terpisah satu sama lain, budaya dan norma sosial yang masyarakat mungkin melihat peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu jalan keluar dari kemiskinan, dan keterbatasan informasi dan data. Solusi yang dapat diterapkan oleh polda kepulauan riau yaitu penguatan sumber daya perekrutan dan pelatihan, pengembangan teknologi dan sistem informasi sistem monitoring, pendidikan dan advokasi masyarakat, dan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  pembahasan  sebelumnya,  maka  penulis  menarik kesimpulan,  bahwa:  Pengaturan  hukum  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ilegal secara Nasional yaitu diatur dalam beberapa Pasal dalam  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  mengatur  segala  aspek  bidang pekerja  migran  mulai  dari  perizinan  pemberi  kerja,  perlengkapan  dokumen  yang  harus dipenuhi  oleh  calon  pekerja  serta  ketentuan  pidana  bagi  pihak  yang  terlibat  dalam  tindak pidana  pekerja  migran  ilegal.  Implementasi  penegakan  hukum  tindak  pidana  Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau yaitu belum berjalan optimal dikarenakan  masih  banyak  terjadinya  tindak  pidana  pekerja  migran  ilegal  di  wilayah Kepulauan  Riau,  meskipun  pihak  kepolisian  telah  mengoptimalkan  kinerja  dalam  upaya penegakan  hukum  dengan  menangkap  para  pelaku  yang  terlibat  namun  upaya  pencegahan terjadinya  tindak  pidana  pekerja  migran  ilegal  membutuhkan  kerjasama  dengan  instansi- instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), serta pihak-pihak. lain seperti LSM dan organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran. Faktor kendala dan solusi dari penegakan hukum tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau yaitu keterbatasan sumber daya, geografi Kepulauan Riau yang terdiri dari  banyak  pulau  yang  terpisah  satu  sama  lain,  budaya  dan  norma  sosial  yang  masyarakat mungkin melihat peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu jalan keluar dari kemiskinan, dan keterbatasan informasi dan data.
Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: Disarankan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan kinerja  baik dalam upaya preventif  maupun  represif  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  pekerja  migran  ilegal. Disarankan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih tawaran penempatan kerja di luar  negeri  dan  selalu  memastikan  tawaran  pekerjaan  tersebut  resmi  dan  memiliki perlindungan yang jelas dari pihak Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, 2012. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
Keputusan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia (PPMI), Lembaran Negara Nomor 242 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,  Lembaran  Negara  Nomor  58  Tahun  2007,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 4720.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.