## KENDALA PELAKSANAAN JUAL BELI PROPERTI BAGI PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN 1
Herni Widanarti* 1 , Husni Kurniawati 1 , Kornelius Benuf 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
2 Broto Hastono & Associates Jl. Simongan No.123, Ngemplak Simongan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148 herniwidanarti13@gmail.com

## Abstract
The concept of joint property by  mixed couples is not in line with the principle of nationalism adopted by the LoGA, so this causes mixed marriage couples to be unable to buy and sell property. The  purpose  of  this  research  is  to  identify  and  analyze  the  constraints  of  buying  and  selling property for mixed marriage couples and the procedures for implementing property buying and selling  for mixed marriage couples. The  method  used  is empirical juridical. The results of the research show that mixed marriages cause the union of assets to become joint assets so that mixed marriage  couples  cannot  buy  and  sell  property  because  foreigners  are  not  allowed  to  have ownership status of the property. This is in accordance with the principle of nationalism in the LoGA, except by using it on behalf of another person, using it on behalf of a child and entering into a marriage agreement for the separation of assets.
Keywords: Mixed Marriage; Buying and Selling; Property; Marriage Agreement.

## Abstrak
Konsepsi harta  bersama  oleh  pasangan  campuran tidak  sejalan  dengan  asas  nasionalisme  yang dianut  oleh  UUPA  sehingga  hal  ini  menyebabkan  pasangan  perkawinan  campuran  tidak  dapat melakukan jual beli property . Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala jual-beli property bagi pasangan perkawinan campuran dan tata cara pelaksanaan jual-beli property bagi  pasangan  perkawinan  campuran.  Metode  yang  digunakan  yakni  yuridis  empiris. Hasil dari penelitian bahwa perkawinan campuran menyebabkan bersatunya harta menjadi harta bersama  sehingga  pasangan  perkawinan  campuran  tidak  dapat      melakukan  jual  beli property karena WNA tidak boleh memiliki status kepemilikan terhadap property . Hal ini sesuai dengan asas  nasionalisme  dalam  UUPA,  kecuali  dengan  cara  menggunakan  atas  nama  orang  lain, menggunakan atas nama anak dan melakukan perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta.
Kata Kunci: Perkawinan Campuran; Jual Beli; Property ; Perjanjian Kawin.

## A. Pendahuluan
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  sangat  membutuhkan  manusia  lain  untuk  berinteraksi. Interaksi antar manusia seringkali dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Pada zaman dahulu interaksi dilakukan pada umumnya antar
1 Artikel hasil penelitian dengan sumber dana Non PNPB Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2021.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.2, April 2022, Halaman 153-161
manusia yang berada dalam satu negara. Namun seiring dengan perkembangan zaman dalam era globalisasi telah melahirkan hubungan antar negara semakin kompleks. Perpindahan yang terjadi pada seseorang Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia tentu menimbulkan perubahan sosial budaya terutama di lingkungan tempat banyaknya orang asing berada seperti Jakarta, Denpasal (Bali),  Surabaya,  Medan, ” Manado,  Bandung,  dan  Semarang  (Indradewi  &  Arifiani,  2021). Perubahan sosial budaya ini dikarenakan percampuran budaya yang terjadi karena interaksi antar WNA  dengan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI).  Interaksi  dan  komunikasi  yang  terjalin  antara WNA dan WNI yang terbentuk secara terus menerus dapat membuat orang asing dan penduduk setempat  memiliki  suatu hubungan dan  melegalkan  hubungan  tersebut  pada  suatu  perkawinan. Pertemuan  dan  komunikasi  tersebut  memungkinkan  penduduk  suatu  negara  melangsungkan perkawinan dengan orang asing yang berdomisili sementara maupun tetap (residence) sehingga timbullah hubungan perkawinan antara WNA dengan WNI, hal inilah yang dinamakan dengan perkawinan  campuran (Widanarti, 2018). ”
Perkawinan  jika  dipandang  dari  perspektif  Islam  merupakan  disyariatkan  supaya  manusia mempunyai keturunan dan keluarga sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT. Di dalam agama Islam dalam hal memilih jodoh hendaklah mereka memilih karena  4  perkara  yaitu:  hartanya,  kecantikannya,  keturunannya,  agamanya.  Namun,  apabila semuanya  tidak  dapat  terpenuhi  maka  pilihlah  karena ” agamanya.  Selanjutnya  Perkawinan campuran  dalam  UU  Perkawinan  dalam  Pasal  57,  yang  berbunyi:  “Yang  dimaksud  dengan perkawinan  campuran  dalam  Undang-Undang  ini  ialah  perkawinan  antar  dua  orang  yang dilakukan di Indonesia tunduk pada hukum dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Artinya unsur penting dalam perkawinan campuran adalah dilakukan antara perempuan dengan laki-laki dimana salah satunya harus WNI dan yang lain harus WNA. Perkawinan campuran adalah suatu  peristiwa  hukum  sama  halnya  dengan  perkawinan  pada  umumnya  yang  dilakukan  antar WNI,  sehingga “ dengan  dilakukannya  perkawinan  yang  sah  akan  menimbulkan  akibat  hukum yang  sah pula, demikian juga dengan perkawinan campuran akan  menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum perkawinan campuran adalah akibat pertama hubungan hukum antara suami istri, dimana suami istri tersebut adalah WNI dan WNA. Akibat hukum yang kedua dari perkawinan campuran  adalah  terhadap  harta  perkawinan  dan  akibat  hukum  yang  ketiga  yang  ditimbulkan karena  perkawinan  campuran  adalah  hubungan  hukum  antara  orang  tua  dengan  anak. Adanya ikatan  perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka secara hukum  terjadi percampuran harta di  antara keduanya (Paramita & Darori, 2017).
Percampuran harta ini menyebabkan “ munculnya harta bersama atau yang sering disebut harta gono gini, yaitu keseluruhan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Namun demikian, ada perkecualian  terhadap  percampuran  harta  ini,  yaitu  terhadap  harta  yang  diperoleh  sebelum perkawinan, harta yang diperoleh berdasarkan pemberian dan harta yang diperoleh berdasarkan pewarisan. Meskipun percampuran harta terjadi demi hukum, tak berarti keadaan ini tidak bisa dihindari.  Hukum  positif …. memberikan  jalan  keluar,  yaitu  dengan  membuat  perjanjian perkawinan  yang  secara  tegas  memisahkan  harta  suami  dan  istri  dalam  perkawinan  berlainan karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  asing (Zulfiani,2015).  Ketentuan  mengenai  perjanjian  kawin  diatur  dalam  Pasal  147 juncto 149 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  kawin  harus  dibuat  sebelum  perkawinan dilangsungkan  dan  dilakukan  di  hadapan  notaris.  Artinya  bahwa  undang-undang  telah  tegas mengatur bahwa perjanjian kawin harus berbentuk akta otentik dan dilakukan sebelum perkawinan dilakukan.  lebih  lanjut  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  mengatur bahwa perjanjian kawin harus dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan  peraturan  tersebut,  KUHPerdata  dan  Undang-Undang  Perkawinan  tidak memperbolehkan membuat perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Kondisi hukum ini berlaku secara tanpa kecuali bagi setiap warga negara Indonesia (WNI), termasuk WNI yang kawin  dengan  WNA  maupun  WNI “ yang  melangsungkan  perkawinan  di  luar  Indonesia.
Permasalahannya  kemudian  adalah,  percampuran  harta  yang  terjadi  antara  WNI  dan  WNA menyebabkan gugurnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki tanah dengan titel hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB) maupun Hak Guna Usaha ” (HGU). Hal ini tercantum dalam beberapa Pasal antara lain Pasal 21 Ayat (1) UUPA; Pasal 21 Ayat (3) UUPA; Pasal 36 Ayat (1) UUPA; Pasal 29 Ayat (1) UUP; Pasal 29 Ayat (3) UUP; Pasal 29 Ayat (4) UUP; Pasal 35  Ayat  (1)  UUP.  Dengan  adanya  pasal  tersebut,  tentunya  merugikan  dan  menyulitkan  bagi pasangan perkawinan campuran terutama bagi yang belum membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan  seperti  adalah  Nyonya  Ike  Farida  seorang  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang menikah  dengan  seorang  Warga  Negara  Jepang  (WNA).  Semasa  dalam  perkawinan tersebut, “ Nyonya  Ike  Farida  ingin  membeli  asset  berupa  apartemen,  tetapi  karena  pada  saat menikah dahulu tidak membuat perjanjian kawin, maka pihak developer tidak dapat menjual unit apartemen tersebut karena adanya ketentuan yang berlaku dalam konteks hukum tanah  nasional yaitu ketentuan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menganut asas nasionalitas. Asas  nasionalitas  berarti  bahwa  hanya  WNI  saja  yang  dapat  memiliki  hak  atas  tanah Indonesia.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  36  Ayat  (1)  dan  Pasal  35  Ayat  (1)  UUP,  seorang perempuan WNI yang kawin dengan warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik untuk membeli tanah dan atau bangunan tanpa adanya perjanjian kawin terlebih dahulu. Oleh karena pihak Developer memutuskan  untuk  tidak  melakukan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB) ataupun membuat Akta Jual Beli (AJB) dengan Pemohon Nyonya Ike Farida, “ karena dianggap akan melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 35 Ayat (1) UUP. Dengan adanya hal ini, Pemohon  Nyonya  Ike  Farida  merasa  dibedakan  haknya   sebagai  warga  Negara  Indonesia, dan mengajukan Judicial  Review mengenai permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi  karena merasa telah dirugikan haknya. ”
Pada  penelitian  ini  menggunakan  teori  yang  sebagai  pisau  analisis  yaitu  teori  eksistensi hukum,  yang dalam  konteks ini menyatakan “ bahwa  perkawinan campuran tidak hanya sebatas pada  perkawinan  karena  perbedaan  agama  saja,  melainkan  terdapat  pula  perkawinan  karena perbedaan kewarganegaraan sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan (Mulyadi,  2016). Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  penulis  akan  menguraikan mengenai alasan pasangan perkawinan ” sulit melakukan jual beli property dan pelaksanaan jual beli property bagi  pasangan  perkawinan  campuran.  Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya yang membahas tema yang sama, antara lain pernah dilakukan oleh: M. Nur Kholis Al Amin dalam penelitiannya yang berjudul “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia” (Al Amin, 2016). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Herni Widanarti dalam penelitiannya yang  berjudul  “Akibat  Hukum  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Harta  Perkawinan  (Penetapan Pengadilan  Negeri  Denpasar  No:  536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)”.  Penelitian  selanjutnya  yang  juga membahas  tentang  perkawinan  campuran  dilakukan  oleh  Aprilianto  Bayu  Saputro,  dalam penelitiannya  yang  berjudul  “Perkawinan  Campuran  Antara  Etnis  Tionghoa  dan  Etnis  Jawa” (Saputro,  2018).  Berdasarkan  perbandingan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  membahas tentang  perkawinan  campuran  maka  bisa  dikemukakan  bahwa  penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian  sebelumnya,  karena  penelitian  ini  memiliki  unsur  kebaharuan  yaitu  secara  spesifik membahas tentang kendala pasangan suami isteri perkawinan campuran dalam penjualan property di Indonesia. Hal ini menjadi penting agar praktik penjualan property bagi pasangan suami isteri perkawinan campuran bisa mendapatkan solusi hukum yang jelas dan tuntas.

## B. Metode Penelitian
Metode “ penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis empiris merupakan  penelitian  hukum  yang  objek  kajiannya  meliputi  ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto) ” (Arfa & Marpaung, 2016) . Dalam hal ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan, wawancara
pada  Ike  Farida,  pihak  pemohon  pengajuan judicial  review Undang-Undang  Perkawinan  dan Undang-Undang  Pokok  Agraria  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 sebagai informan dalam penelitian ini dan wawancara kepada Wibowo Murti Samadi, selaku  Direktur  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Slamet  Riyadi  Surakarta,  ahli  Hukum Agraria/Pertanahan  dalam  hal  pada  pelaksanaan  jual  beli property bagi  pasangan  perkawinan campuran yang juga menjadi informan dalam penelitian ini. ”

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kendala Pasangan Perkawinan Campuran dalam Melakukan Jual Beli Property
Praktik bekerjanya hukum di masyarakat sangat sarat dengan kendala-kendala yang sifatnya praktis. Kendala tersebut salah satunya terjadi dalam praktik jual beli Properti yang dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran di Indonesia. Hukum nasional di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai hubungan hukum perdata yang  mengandung unsur asing ( foreign element ) akibat  terkait  dengan  sistem  hukum  yang  berbeda,  yaitu  menggunakan  Hukum  Perdata Internasional  (Harahap,  2019).  Hukum  Perdata  Internasional  merupakan  hukum  nasional  yang dipergunakan  untuk  memecahkan  kasus-kasus  yang  di  dalamnya  terdapat  unsur  asing,  yang masing-masing negara memiliki Hukum Perdata Internasional masing-masing. Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat juga mempunyai sistem Hukum Perdata Internasional sendiri yang mempunyai ciri-ciri khas budaya hukum di Indonesia (Hutagalung & Farida, 2018). Sehingga sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, perkawinan campuran yang terdapat di dalamnya  memuat  unsur  asing,  maka  perkawinan  tersebut  akan  dikuasai  oleh  Hukum  Perdata Internasional yang tidak serta merta hanya tunduk pada Undang-Undang Perkawinan (UUP).
Salah “ satu  kaidah  Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia  mengenal  ketentuan lex  loci celebrationis ,  bahwa  suatu  perkawinan  keabsahannya  ditentukan  oleh  hukum  dari  negara dimana  perkawinan  itu  diselenggarakan  (Sari,  2019).  Sehingga  apabila  perkawinan  campuran diselenggarakan di Indonesia tentunya perkawinan tersebut  mengikuti tata cara perkawinan  yang ada di Indonesia yang sesuai dengan UUP (Prasetyo, 2018). Hal ini sejalan dengan kaidah locus regit  actum ,  bahwa  bentuk  perbuatan  hukum  itu  dikuasai  oleh  hukum  dari  negara  dimana perbuatan  tersebut  dilakukan.  Maka  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  adanya  perkawinan campuran  yang  dilakukan  di  Indonesia  juga  berdasar  pada  ketentuan  UUP  dan  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peristiwa perkawinan campuran di Indonesia. Konteks perkawinan  campuran  dalam  kaitannya  dengan  harta benda  perkawinan  maka hal  ini  juga jika perkawinan  campuran  tersebut  dilakukan  di  Indonesia  maka  harus  didasarkan  pada  hukum  di Indonesia.
Dalam UUP terkait dengan harta benda perkawinan diatur pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP, sedangkan dalam KUH Perdata terkait dengan harta kekayaan perkawinan diatur pada Pasal 119 sampai dengan Pasal 198 yang dituangkan secara rinci dan detail dalam Pasal 35 UUP mengatur,  antara  lain:  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama. Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Dalam  ketentuan  tersebut,  maka  apabila  pasangan  perkawinan  campuran  melakukan pembelian property , maka property tersebut menjadi harta bersama yang mana status kepemilikian atas property tersebut  menjadi  milik  suami  dan istri  perkawinan  campuran  tersebut.  Dari  segi kepemilikan hak milik atas tanah, perkawinan campuran WNI dan WNA dapat mengakibatkan adanya   percampuran harta bersama jika pihak WNI memperoleh hak atas tanah tersebut setelah perkawinan dilangsungkan. Hak milik atas tanah yang dipunyai WNI akan menjadi bagian dari harta  bersama  yang  juga  dimiliki  oleh  WNA.  Dengan  demikian,  maka  dengan  terjadinya perkawinan campuran yang mengakibatkan percampuran dalam harta bersama. Hal ini tentunya
tidak dapat karena terdapat pembatasan dalam Pasal 21 ayat (1), Ayat (3) Pasal 36 Ayat (1) UUPA. Dengan ketenuan yang terdapat dalam UUPA tersebut, maka Warga Negara Asing tidak boleh memiliki property dengan  status  kepemilikan  sebagai  hak  milik.  Walaupun  dalam  kenyataan pembelian  dilakukan  oleh  Warga  Negara  Indonesia,  akan  tetapi  apabila  terikat  dalam  status perkawinan  maka  menjadi  harta  bersama  dan  Warga  Negara  Asing  (WNA)  turut  serta  dalam kepemilikan property tersebut. ”
Menurut “ Ike Farida (Farida, 2021), Indonesia memiliki kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan kebendaan.  Amanat  dari UUD NRI Tahun 1945 bahwa seluruh tanah di wilayah Indonesia digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga setiap warga negara Indonesia diperbolehkan menguasai dan menggunakan tanah kepunyaan bersama tersebut, kecuali yang secara tegas tidak dimungkinkan oleh peraturan yang bersangkutan. Hal ini sesuai  dengan  asas  yang  tercantum  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 tentang UUPA  bahwa  hanya  warga  Negara  Indonesia  yang  mempunyai  hubungan  sepenuhnya  dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 jo ketentuan Pasal 21  ayat  (1)  UUPA  yang  menyatakan,  hanya  warga  Negara  Indonesia  dapat  mempunyai  Hak Milik. ”
Dalam UUPA tersebut memuat asas nasionalitas, artinya bahwa yang berhak memiliki atas tanah yang berada di Indonesia hanyalah Warga Negara Indonesia sehingga Warga Negara Asing (WNA) tidak boleh memiliki tanah di wilayah Indonesia. Atas dasar konsep harta bersama dan ketentuan  asas  nasionalitas  tersebutlah  yang  menyebabkan  sulitnya  pasangan  perkawinan campuran  melakukan  jual-beli property .  Sedangkan  menurut  Wibowo  Murti  Samadi  (Samadi, 2021), selaku  Direktur  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Slamet  Riyadi  Surakarta,  yang merupakan ahli Hukum Agraria/Pertanahan menyatakan bahwa pasangan perkawinan campuran tidak  diperbolahkan  melakukan  jual  beli property karena  orang    asing  berdasarkan  ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, bahwa terhadap orang asing tersebut hanya dapat diberikan hak pakai. Warga negara asing tidak dapat menjadi subyek jual beli terhadap hak milik atau hak guna bangunan melainkan hanya dapat hak pakai dengan syarat; Dia punya kepentingan atas keahlian yang memberikan kontribusi terhadap negara, dan Dia dengan ijin tinggal sesuaikan dengan  hak  pakai.  Berdasarkan  “Pasal  41  ayat  (1)  UUPA,  Hak  Pakai  adalah  hak  untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik  orang”.  Artinya  orang  asing  atau  WNA  hanya  diperbolehkan  memiliki  hak  untuk menggunakan, memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara Indonesia atau WNI.
Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pada prinsipnya jual beli yang dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran tidak diperbolehkan karena subyek dari peristiwa jual beli property masuk dalam  ranah  hukum  administrasi.  Akan  tetapi  jika  ditinjau  dalam  hukum  perdata  atau  agraria diperbolehkan. Lebih lanjut narasumber menjelaskan apabila WNA dan WNI menikah dan WNA kembali  ke  negara  asal,  maka  dengan  penyertaan  WNA  dapat  menyerahkan  pada  WNI  yang kemudian  dapat  dialihkan  menjadi  hak  milik.  Dengan  demikian,  menurut  pendapat  penulis pasangan  perkawinan  campuran  boleh  melakukan  jual  beli propery dengan  syarat  melakukan perjanjian  kawin  dengan  pemisahan  harta.  Hal  ini  dikarenakan  WNA  tidak  boleh  memiliki terhadap obyek yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan melainkan hanya diperbolehkan dengan  status  hak  pakai  yang  diikuti  syarat  tertentu.  Pengecualian  ini  berdasarkan  asas nasionalisme yang dianut oleh UUPA yang mana segala kekayaan yang ada di Indonesia dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan melakukan perjanjian kawin pemisahan harta, maka obyek yang  berada  di  Indonesia  dengan  status  hak  milik  atau  hak  guna bangunan dimiliki  oleh  WNI sehingga  tidak  melanggar  asas  nasionalisme.  Perjanjian  kawin  bisa  dilakukan  sebelum perkawinan, atau pada saat perkawinan dan bisa juga dilakukan setelah perkawinan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris sehingga berbentuk akta otentik. Keotentikan perjanjian kawin  adalah  hal  yang  mutlak  diperlukan  hal  ini  ditujukan  agar  ketika  terjadi  suatu  sengketa perjanjian kawin tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di persidangan.
2. Pemenuhan Hak Pasangan Perkawinan Campuran Ditinjau dari Nilai Dasar Hukum
Bahwa  pada  prinsipnya  hukum  harus  menjamin  pemenuhan  hak  setiap  manusia  tanpa terkecuali.  Pemenuhan  hak  yang  akan  ditinjau  dari  nilai  dasar  hukum  adalah  mengenai kepemilikan property bagi  pasangan  perkawinan  campuran  yang  tidak  terlepas  dari  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia   mengamanatkan pada Pasal 33 ayat 3 yaitu bumi dan air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menjadi rujukan dari pada UUPA dalam Pasal 21 ayat (1) yang mana menganut asas nasionalitas dimana WNA tidak bisa memiliki hak milik atas tanah sebagaimana  WNI  juga  yang  terdapat  percampuran  harta  dengan  WNA  dalam  perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA.  Bagi rakyat Negara Indonesia nilai kepastian  hukum  ini  memunculkan  sebuah  nilai  kemanfaatan  tanah  yang  berada  di  Indonesia dimanfaatkan  pula  kepada  yang  berhak  yaitu  rakyat  Indonesia  dan  tidak  dimanfaatkan  kepada pihak  luar  yang  tidak  hidup  dari  tanah  Indonesia  itu  sendiri.  Namun,  bagi  pasangan  dalam perkawinan  campuran  ini  akan  dirasakan  tidak  adil  dimana  WNI  itu  sendiri  bahkan  tidak  bisa memiliki sebuah tanah hak milik karena ada percampuran harta dengan WNA, maka disini nilai keadilan  khususnya  bagi  pelaku  perkawinan  campuran  tentunya  akan  berkurang.  Namun pemerintah  telah  mengatur  mengenai  hal  ini  dan  agar  dalam  perkawinan  campuran  dapat diwujudkan suatu rumah dan tanah untuk WNI dan WNA tinggal maka WNI bisa memiliki tanah hak  milik  dengan  sebelumnya  harus  membuat  perjanjian  kawin  mengenai  pemisahan  harta kekayaan  perkawinan.  Perjanjian  kawin  mengenai  pemisahan  harta  kekayaan  perkawinan  ini merupakan upaya untuk mensiasati hambatan yang dihadapi oleh pasangan perkawinan campuran dalam melakukan jual beli property di Indonesia.
3. Pelaksanaan Jual Beli Property Bagi Pasangan Perkawinan Campuran
Pelaksanaan jual beli property bagi pasangan perkawinan campuran dapat dilakukan asalkan sesuai dengan hukum di Indonesia. Jual beli property sendiri merupakan proses peralihan hak dari penjual kepada pembeli yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik. Akta jual beli menjadi salah dokumen otentik yang menjadi bukti sah peralihan hak tersebut. Menurut Wibowo Murti Samadi, selaku  Direktur  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Slamet  Riyadi  Surakarta,  ahli  hukum Agraria/Pertanahan  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  jual  beli property yang  dilakukan  oleh pasangan  campuran  adalah  suatu  bentuk  siasat  untuk  menguasai  secara lentenens oleh  pelaku perkawinan campuran. Dari aspek hukum perkawinan campuran bisa melakukan jual beli dengan property berlandaskan pada hukum di Indonesia dapat difasilitasi dengan menggunakan hak pakai disertai syarat tertentu yakni memiliki keahlian yang digunakan untuk kemajuan bangsa. Jika tidak dipenuhi maka tidak mendapat hak pakai. Pensiasatan dilakukan dengan cara menggunakan atas nama sang istri atau suami yang berkebangsaan Indonesia (Samadi, 2021).
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan jual beli property bagi pasangan perkawinan campuran, penggunakan nama orang lain untuk melakukan jual beli property merupakan cara yang mudah dilakukan. Mudah dalam hal ini mengandung arti bahwa,  pelaksanaan hanya seperti pelaksanaan jual-beli  pada  umumnya  karena  pihak  yang  namanya  dipakai  adalah  Warga  Negara  Indonesia (Rosandi, 2016), sedangkan dalam hal  risiko adalah bahwa secara hukum kepemilikan property tersebut  merupakan  milik  orang  yang  namanya  tercantum  dalam  sertipikat  bukan  nama  dari pasangan perkawinan campuran. Sehingga apabila tidak ada iktikad baik dan kepercayaan antara pasangan  campuran  dan  pihak  yang  dipinjam  namanya  tersebut  akan  berakibat  pengakuan kepemilikan property oleh orang lain tersebut (Arifin, 2018).
Namun demikian, cara tersebut bukanlah cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147K/SIP/1979 Tanggal 25 September 1980 bahwa “jual beli tanah/rumah tersebut tidak sah, karena ternyata dari kesaksian kuasa penjual sendiri para
tergugat asal bukan pembeli yang sebenarnya, melainkan hanya dipinjam namanya saja, sedang pembeli yang sebenarnya adalah penggugat asal yang pada waktu itu masih seorang warga negara asing. Dengan demikian perjanjian jual beli   tersebut mengandung suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang ( ongeoorloofde oorzaak ), yaitu ingin menyelundupi ketentuan larangan tersebut dalam Pasal 5 jo 21 undang-undang pokok agraria.” Dari ketentuan yurisprudensi tersebut, maka secara  hukum  jual  beli  yang  dilakukan  atas  nama  orang  lain  tidak  sah  sehingga  cara  untuk memiliki property bagi pasangan campuran menyalahi hukum yang berlaku.
Jual  beli  dengan  menggunakan  nama  anak  dapat  dilakukan,  apabila  anak  telah  memenuhi syarat-syarat umum perikatan yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Walaupun telah memenuhi unsur tersebut (Maksum, 2015), perlu ditinjau pula mengenai status kewarganegaraan pada anak tersebut apakah berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing hal ini dikarenakan anak  hasil  perkawinan  campuran  terdapat  kemungkinan  untuk  memiliki  kewarganegaraannya sendiri. Dalam hal pengalihan hak dari kepemilikan atas nama anak pada pasangan perkawinan campuran  dalam  contoh  pewarisan  tidak  dapat  sepenuhnya  dilakukan  karena  dalam  ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UUPA bahwa pasangan perkawinan campuran (WNA) yang mempunyai hak milik  wajib  melepaskan  hak  tersebut  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  sejak  diperolehnya  hak tersebut. apabila tidak dilakukan maka tanah tersebut menjadi tanah negara (Adhim, Silviana, & Govianda, 2019). Dengan demikian, pada cara ini status kepemilikan akan tetap berada pada anak dan  pasangan  campuran  hanya  dapat  menggunakan  tanpa  dapat  memperoleh  kepastian  hukum bahwa property tersebut adalah milik mereka.
Pelaksanaan  jual-beli property pada  pasangan  perkawinan  campuran  mendapat  titik terang setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016,  Undang Perkawinan  dan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  terhadap  Undang- Undang Dasar 1945 yaitu Ike Farida bahwa secara garis besar Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama ikatan perkawinan. Dengan dilakukannya perjanjian perkawinan maka  apabila  pasangan  perkawinan  campuran  hendak  melakukan  jual-beli property dapat dilakukan pemisahan harta dengan status kepemilikan berada pada suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan  Indonesia.  Sehingga  dalam  hal  ini  terdapat  pemisahan  status  kepemilikan property . Menurut Ike Farida, selaku pihak yang mengajukan permohonan pengajuan judicial review Undang-Undang  Perkawinan  dan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  terhadap  Undang- Undang  Dasar  1945,  bahwa  dalam  pelaksanaan    perjanjian  perkawinan  dimana  pihak  yang mengajukan  permohonan  pengujian  Undang-Undang,  yang  dilakukan  setelah  perkawinan haruslah dicatat dan didaftarkan ke pejabat yang berwenang dimana dalam hal ini adalah Kantor Catatan  Sipil  bagi  yang  memeluk  agama  selain  Islam  dan  kantor  Urusan  Agama  bagi  yang memeluk  agama  Islam.  Dalam  hal perjanjian  perkawinan  oleh  suami  dan  istri  wajib  dibuat  di hadapan notaris karena dengan dibuat  dihadapan  notaris akan membuat perjanjian  perkawinan tersebut  menjadi  akta  otentik  sehingga  menjadi  bukti  otentik  dan  kekuatan  pembuktiannya  di persidangan adalah sempurna, yang berkekuatan hukum yang kuat apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan (Farida, 2021). Setelah dibuat di hadapan notaris yang ditunjuk, maka perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan ke pejabat pencatat baik di Kantor Catatan Sipil Maupun Kantor Urusan  Agama.  Pencatatan  dilakukan  guna  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak, termasuk pihak ketiga agar tidak mengalami kerugian setelah dilakukannya perjanjian perkawinan (Farida,  2021),  lampiran  bukti  bagi  WNI  yang  menikah  dengan  WNA  dan  akan  membeli tanah/bangunan dengan status HGB dan HM agar dapat dilakukan jual beli terhadap tanah atau bangunan  tersebut  karena  status  kepemilikan  tanah/bangunan  tersebut  bukan  merupakan  harta bersama yang dimiliki oleh pasangan WNA dan WNI, melainkan hanya dimiliki oleh WNI saja sehingga  asas  nasionalitas    tersebut  masih  melekat  dan  WNI  tetap    mendapatkan  hak  untuk memiliki tanah/bangunan tersebut. ”

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  dalam  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan yaitu: Kendala yang dimiliki oleh pasangan perkawinan campuran dalam melakukan jual  beli property adalah  bahwa  status  perkawinan  campuran  menyebabkan  bersatunya  harta menjadi harta bersama. Kendala kedua yaitu kepemilikan harta bersama ini tidak sejalan dengan asas  nasionalitas  yang  mendasari  UUPA  yang  mana  hanya  WNI  saja  yang  memperoleh  hak kepemilikan mengakibatkan terkendalanya pihak suami atau istri WNI untuk melakukan jual beli dikarenakan  status  kepemilikan  menjadi  harta  bersama.  Pelaksanaan  jual  beli property bagi pasangan  perkawinan  campuran  dapat  dilakukan  dengan  tiga  cara  yaitu  melakukan  jual  beli dengan atas nama orang lain, jual beli dengan menggunakan atas nama anak, dan melakukan jual- beli property dengan melakukan perjanjian kawin untuk pemisahan harta.
Berdasarkan  pembahasan  penelitian  maka  seharusnya  bagi  pemerintah  supaya  melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi dalam hal status kepemilikan tanah secara sah bagi para pasangan perkawinan campuran untuk menghindari terjadinya penyelundupan ketentuan larangan. Bagi  para  pembuat  peraturan  perundang-undangan  dan  pemerintah  supaya  memastikan  tidak terdapat peraturan yang  tumpang tindih   mengenai jual beli property bagi pasangan perkawinan campuran  karena  menyangkut  berbagai  aspek. Bagi  para pasangan  campuran  supaya  membuat perjanjian  perkawinan  dan  didaftarkan  agar  perjanjian  perkawinan  tersebut  menjadi  bukti otentik dalam melakukan jual beli property .

## DAFTAR PUSTAKA
Adhim, N., Silviana, A., & Govianda, C. (2019). Problematika Pembatalan 605 Sertifikat Tanah Dalam Kawasan  Otorita Batam ( Studi Putusan Ptun Tanjung Pinang No : 15 / G / 2014 / PTUN-TPI ). Law, Development & Justice Review , 2 (1), 8–22.
Al Amin, M. N. K. (2016). Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia. Al-Ahwal , 9 (2), 211–220.
Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Islam . Jakarta: Kencana.
Arifin,  M.  (2018).  Itikad  Baik  Sebagai  Asas  Pokok  dalam  Hukum  Perikatan  Nasional. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 48 (4), 358–361.
Farida, I. (2021). Wawancara pihak pemohon pengajuan judicial . Jakarta.
Harahap, Y. (2019). Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Hutagalung,  A.  S.,  &  Farida,  I.  (2018). Hukum  Antar  Tata  Hukum  (Kepemilikan  tanah  Bagi Pasangan  Perkawinan  Campuran  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015) . Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universtas Indonesia.
Indradewi, A. A. S. N., & Arifiani, A. A. I. V. (2021). Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap  Warga  Negara  Asing  Yang  Melakukan  Pelanggaran  Visa  di  Bali. Jurnal Komunikasi Hukum , 7 (2), 891–906.
Maksum, M.  (2015). Penerapan  Hukum Jaminan Fidusia  Dalam  Kontrak  Pembiayaan Syariah. Jurnal Cita Hukum , 3 (1), 1–10.
Mulyadi,  M.  (2016). Hukum  Perkawinan  Indonesia .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Paramita, E., & Darori, I. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.2, April 2022, Halaman 153-161
Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Jurnal Repertorium , 4 (2), 32–38.
Prasetyo,  A.  B. (2018).  Mengenal  Karateristik  Pengaturan  Tanah  Bengkok  Di  Indonesia. Law, Development & Justice Review , 1 (1), 97–104.
Rosandi, B. H. P. (2016). Akibat hukum jual beli hak atas tanah yang belum didaftarkan. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 4 (3), 424–435.
Samadi, W. M. (2021). Wawancara Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Slamet Riyadi Surakarta, ahli Hk Agraria /Pertanahan . Jakarta.
Saputro,  A.  B.  (2018).  Perkawinan  Campuran  Antara  Etnis  Tionghoa  dan  Etnis  Jawa. Jurnal Hukum Unair , 3 (1), 1–21.
Sari,  D.  A.  A.  (2019).  Integrasi  Tata  Kelola  Kebijakan  Pembangunan  Kelautan  Berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 8 (2), 147–202.
Widanarti,  H.  (2018).  Akibat  Hukum  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Harta  Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.). Diponegoro Private Law Review , 2 (1), 161–169.
Zulfiani, Z. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (2), 356–362.