## Sosio e-Kons
Mengukur  Tingkat  Ketergantungan  Daerah  dalam  Pelaksanaan Pembangunan  Daerah  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB) Tahun 2019-2023
Sahrudin 1 , & Syahid 2 1,2 Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History: Received, 8 Desember 2023 Revised, 29 Desember 2023 Accepted,31 Desember 2023 Financial performance of the regional government of West Nusa Tenggara Province. Based on an average Independence Ratio of 258.4%, the level of regional  independence  is  in  a  consultative  pattern,  that  is,  Central Government interference has begun to decline. The Effectiveness Ratio is 405,808, the utilization of potential regional original income sources is not effective.  The  Harmony  Ratio  is  440.85%,  that  is  the  harmony  ratio  of routine spending to the APBD. And PAD growth was 6.199%. shows that the  regional  government  in  managing  the  potential  which  is  a  source  of original regional income is quite optimal. Therefore, regional governments must develop a good PAD management concept in order to increase PAD in the future to encourage accelerated development and regional economic growth
Tujuan  penelitian  ini  adalah  Mengukur  tingkat  ketergantungan  daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan  Rasio  Kemandirian  rata-rata  sebesar  258.4%,  tingkat kemandirian  daerah  berada  pada  pola  konsultatif,  yaitu  campur  tangan Pemerintah  Pusat  sudah  mulai  berkurang.  Rasio  Efektivitas  sebesar 405.808, pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah tidak efektif. Rasio Keserasian sebesar 440,85%, bahwa rasio keserasian belanja rutin terhadap  APBD.  Dan  pertumbuhan  PAD  sebesar  6,199%.  menunjukan bahawa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah cukup optimal. Oleh karena itu pemerintah daerah harus merumuskan konsep manajemen pengelolaan PAD yang baik dalam rangka  peningkatan  PAD  kedepan  untuk  mendorong  percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

## Keywords:
Ketergantungan;
Pembangunan;
Pemerintah Daerah.
© 2023 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) Corresponding Author: Sahrudin, Email: sorinaramone@gmail.com How to Cite: Sahrudin, & Syahid. (2023). Mengukur Tingkat Ketergantungan Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sosio e-Kons, 15 (3), 307-315

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2004  sebagaimana  diganti  dengan  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, lahir sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998  tentang  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Undang-undang  tersebut  di  atas merupakan  dasar  hukum  bagi  daerah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan daerah  (Edgar  dan Zainudin,  2013).  Sebagai  daerah  otonom,  daerah  mempunyai kewenangan,  mengatur,  mengurus, kepentingan  masyarakat,  berdasarkan  prinsip- prinsip  demokrasi,  transparansi,  akuntabilitas, good governance , efisiensi dan efektivitas, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,  moneter  dan  fiskal,  agama  serta  kewenangan  bidang lain  yang  merupakan  kewenangan pemerintah   pusat (Soekarwo, 2003).
Pelaksanaan otonomi daerah peningkatkan pendapatan asli daerah adalah suatu kemestian bagi pemerintah  daerah  sebagai  wujud  dan  tanggungjawab pelaksanaan  otonomi  daerah,  karena  semakin tinggi  kemampuan  daerah  dalam menghasilkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  semakin  besar  pula diskresi  daerah  untuk  menggunakan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Hal  tersebut  sesuai  dengan aspirasi, kebutuhan,  dan prioritas pembangunan daerah (Halim, 2009).
Pemerintah daerah dalam rangka pemanfataatan potensi daerah yang enjadi sumber pendapatan asli daerah, tentu harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang  berlaku  (Soekarwo, 2003). Sebagaimana  yang  diharapkan  pendapatan  asli daerah  harus  mampu  menjadi  pendukung  dalam pembiayaan penyelenggaran otonomi daerah, peningkatan pendapatan asli     daerah melalui potensi yang dimiliki oleh suatu   daerah  memiliki  peluang  yang  cukup  baik.  Apabila  potensi  yang  menjadi  sumber penerimaan daerah tersebut dikelola secara   professional, efisien dan efektif (Ismail, 2005).
Sebuah  daerah  dapat  dinilai  mampu  melaksanakan  otonomi  yang  diberikan  apabila  pertama: Kemampuan keuangan yang ditandai dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber- sumber keuangan. Kedua: Minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat (Halim dan Mujib, 2009). Berikut adalah data perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023

## Tabel 1.

## Tabel Perkembangan PAD

## Sumber: Data diolah (2023)
Dari  Tabel  1.  Perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  dihasilkan  Provinsi  Nusa Tenggara Barat tahun 2019 sebesar     107,45%; tahun     2020   sebesar 98,42%; tahun 2021 sebesar 96.63%;  tahun 2022 sebesar  89,13%,  dan  tahun  2023 sebesar  70,89%.  Berdasarkan perkembangan target  dan  realisasi  rata-rata  sebesar  405.80%  dari  tahun  2019-2023.  Setiap  tahunnya  mengalami perkembangan.
Merujuk  pada  pendahuluan  di  atas,  riset  ini  dilakukan  dengan  tujuan  umum  ingin  mengetahui ketegantungan dalam pelaksanaan pembangunan Daerah, dan adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah seberapa besar ketergantungan daerah tersebut dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
Tahun Target PAD Realisasi PAD Persentase 2019 1.682.14 1.807.48 107.45 2020 1.844.85 1.815.69 98.42 2021 1.954.34 1.888.46 96.63 2022 2.571.64 2.292.22 89.13 2023 2.985.28 2.116.39 70.89 Total 505.808

## Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan (Halim, 2009).  Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi  asli  daerah  (Halim,  2004).  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan  yang  bersumber  dari  potensi daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan lain-lain PAD yang sah.

## Pajak Daerah
Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah mengatur 16 (enam belas) jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu. 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/kota, adapun jenis pajak kabupaten/ kota seperti, pajak hotel,  restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan (PPJ), parkir, bahan mineral bukan logam dan bebatuan, air tanah, sarang burung walet, Bumi  Bangunan  pedesaan  dan perkotaan,  Bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan  dan  Pajak Provinsi  seperti,  Pajak  kendaraan  bermotor,  Bea  balik nama  kendaraan  bermotor,  kendaraan  bahan bakar dan  kendaraan bermotor, air permukaan dan  rokok.

## Dana Perimbangan
Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor 55  Tahun  2005  Tentang  Dana Perimbangan.  Dana yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  dialokasikan  kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari: Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus (Deddy dan Solihin, 2004).
Dalam undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Dan  APBD  merupakan  suatu  gambaran atau tolak  ukur  penting  keberhasilan  suatu  daerah  di  dalam meningkatkan  potensi  perekonomian  daerah.  Artinya  jika  perekonomian  daerah  mengalami pertumbuhan,  maka  berdampak  positif  terhadap  peningkatan  pendapatan  daerah  (PAD).  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar hukum keuangan daerah pada    pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke 3 yaitu: APBD sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang- undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, melaksanakan, mengawasi, mengendaliakan, dan  mengevaluasi  berbagai  sumber  keuangan  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam  rangka pelaksanaan  asas  desentralisasi  dan  tugas  pembantuan  di  daerah  yang  diwujudkan  dalam  bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)). Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan  keuangan  yang  melekat pada  setiap  kewenangan  pemerintahan    menjadi  kewenangan daerah (Deddy dan Solihin, 2004).

## Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah
1. Rasio  Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya  pendapatan  asli    daerah dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  yang  lain. Rasio  kemandirian dapat dihitung dengan  menggunakan rumus yang bersumber dari (Halim, 2007) sebagai berikut:
R asio Kemandirian = PAD Bantuan pemerintah pusat x100
a. Hubungan  instruktif, di  mana  peranan  Pemerintah  Pusat  lebih dominan  dari  pada  kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
b. Hubungan  konsultatif,  yaitu  campur  tangan  Pemerintah  Pusat  sudah  mulai  berkurang  karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
c. Hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
d. Hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## Tabel 2.
Rasio Kinerja Keuangan
Sumber: Kepmendagri (1996)
2.  Rasio  Efektifitas  adalah  rasio  yang  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Dapat  dihitung  dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut:
Tabel 3 Rasio Efektifitas
Sumber:  (Halim, 2007)
Rasio efektifitas =
Realisasi PAD Target Pendapatan Asli daerah x 100%
3.  Rasio  Keserasian  adalah  rasio  yang  menggambarkan  bagaimana  Pemerintah  Daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan  secara  optimal. Semakin  tinggi  presentasi  dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja  rutin  berarti  presentasi  belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rumusnya sebagai berikut:
B elanja rutin terhadap APBD = Total belanja rutin Total APBD x 100%
Kemampuan keuangan Kemandirian Pola hubungan Rendah sekali 0%-25% Instruktif Rendah 25%-50% Konsultatif Sedang 50%-75% Partisipatif Tinggi 75%-100% Delegatif Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas Diatas 100% Sangat efektivitas 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup efektif 60%-80% Kurang 60% Kurang efektif Tidak efektif
Dalam menentukan berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum ada tolak ukur yang ideal, karena sangat dipengaruhi  oleh  dinamisasi  kegiatan  pembangunan  dan  besarnya  kebutuhan  investasi  yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2007).
4.  Rasio  pertumbuhan  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari  satu  periode  ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.  Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Wonda, 2016):
Pertumbuhan = Realisasi  PAD xn − xn − 1 Realisasi penerimaan PAD xn − 1 x 100%

## METODE
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam mengukur kinerja keuangan daerah, dan dihitung menggunakan rumus-rumus dari berbagai sumber berikut:

## 1. Rasio kemandirian  (Halim, 2007)
Rasio kemandirian = PAD Bantuan pemerintah pusat 𝑥 100%

## 2. Rasio efektivitas  (Halim, 2004)
Rasio efektifitas = Realisasi PAD Target Pendapatan Asli daerah 𝑥 100%

## 3. Belanja rutin terhadap APBD (Halim, 2007)
4. Belanja rutin terhadap APBD = Total belanja rutin/Daerah
total APBD 𝑥 100

## 5. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Wonda, 2016)
Pertumbuhan PAD = Realisasi penerimaan PAD xn − xn − 1
realisasi penerimaan PAD xn − 1 𝑥 100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yaitu  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  PAD  bertujuan memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Tabel 4. Rasio kemandirian
Sumber: data diolah (2023)
Tahun PAD Dana Transfer  Persentase 2019 1.807.48 3.379.21 53,48 2020 1.815.69 3.349.72 54,19 2021 1.888.46 3.414.31 55.30 2022 2.292.22 2.976.61 77.01 2023 2.116.39 2.299.04 92.04 Total 258.4%

## Rasio Kemandirian
Rasio Kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, yang bersumber dari pemerintah pusat antara lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap dana transfer. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin rendah ketergantungan daerah tersebut.  Sebaliknya,  semakin  kecil  angka  rasio  PAD  maka  semakin  tinggi  ketergantungan  daerah tersebut dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan  Tabel  4  perkembangan  rasio  kemandirian  dalam  rangka  mengukur  tingkat ketergantungan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat didapatkan pada tahun 2019 sampai pada tahun 2023 adalah sebesar 258.4 persen artinya bahwa tingkat ketergantunagn  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  berada  pada  pola  konsultatif,  yaitu  campur  tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otononomi dan pembangunan daerah.

## Rasio Efektivitas
Rasio  Efektivitas  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Berdasarkan data tahun 2019-2023 rata-rata rasio efektivitas sebesar 405.808 persen. Dengan  demikian  berdasarkan  ketentuan  Kepmendagri  Nomor.  690.900.327  Tahun  1996  tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Pemerintah Daerah  dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dinilai tidak efektif dan dapat dilihat pada (Tabel 5)
Tabel 5. Rasio Efektivitas Tahun  Target PAD  Realisasi PAD  Persentase 2019 1.682.14 1.807.48 107.45 2020 1.844.85 1.815.69 98.42 2021 1.954.34 1.888.46 96.63 2022 2.571.64 2.292.22 89.13 2023 2.985.28 2.116.39 70.89 Total 405.808 %
Sumber: data diolah (2023)

## Rasio Keserasian
Rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana publik cenderung semakin baik. Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa rasio keserasian belanja rutin terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 sebesar 440,85%. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat baik.
Tabel 6. Rasio Keserasian
Tahun Belanja Rutin APBD Persentase 2019 5.148.16 5.197.73 99.0 2020 5.199.50 5.174.29 100.48 2021 5.545.14 5.326.93 104.11 2022 6.178.75 5.302.77 116.52 2023 4.569.47 4.41544 103.48 Total 440.85 %

## Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Perhitungan  pertumbuhan  PAD  selama  2019-2023  rata-rata  = (1,715+1,788+2,192+2,016)/4  = 6,199%  Berdasarkan  pertumbuhan  PAD  tersebut  menunjukan  bahawa  pemerintah  daerah  dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah cukup baik, oleh karena itu pemerintah daerah  harus  merumuskan  manajemen pengelolaan  yang  baik  upaya  dapat  mendorong  peningkatan PAD
Tabel 7. Pertumbuhan PAD 2019-2023
Sumber:Data diolah (2023)

## Pembahasan
Perkembangan rasio kemandirian, mengukur tingkat ketergantungan daerah dalam mendukung pelaksanaan  pembangunan  pada  tahun  2019-2023  adalah  sebesar  258.4%  artinya  bahwa  tingkat ketergantungan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada pola konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena  daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otononomi  dan  pembangunan  daerah.  (Halim,  2007)  dan  Adapun  hasil  dari  penelitian  terdahulu menunjukan bahwa  rasio  kemandirian  keuangan  di Kota  Bandung,  pemprov  jawa  barat dalam  kurun waktu 2016 hingga 2021 memiliki rata – rata sebesar 74,17% dan berada pada pada pola partispasif. Dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  tahun  2019-2023  rata-rata  rasio efektivitas  sebesar 405.808%. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD) dinilai tidak efektif atau kurang dari 60%. (Halim, 2007). Hasil kajian empiris dari beberapa penelitian terdahulu maka hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian di beberapa daerah diantaranya penelitian Tasya Hilma Fadila, Abdul Manan, Eka Agustiani (2023) tingkat Efektivitas dan Efisiensi Keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur pada masa Covid-19 dan Pasca Covid-19. menyimpulkan bahwa: secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan  daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  sangat  efektif.  Artinya  kinerja  pemerintah  dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam setiap tahun anggaran sudah sangat baik.
Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana publik cenderung semakin baik. Berdasarkan tahun 2019-2023 sebesar 440,85%. bahwa  rasio  keserasian  belanja  rutin  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup optimal. Dengan demikian pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat baik. (Halim, 2007). Hasil kajian empiris
Tahun Pertumbuhan PAD Rata-rata 2019 1.815,40 − 1.807,40 1.807,40 𝑥 100% = 1,715% 6,199%
2020 1.888,46 − 1.815,69
1.815,69 𝑥 100% = 1,788% 2021 2.292,22 − 1.888,46 1.888,46 𝑥 100% = 2,192% 2022 2.116,39 − 2.292,22 2.292.22 𝑥 100% = 2,016%
dari beberapa penelitian terdahulu maka hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian di beberapa daerah diantaranya penelitian dilakukan Kota Bandung. Pemerintah Provinisi Jawa Barat bahwa rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung berada di angka 86% dan pada tahun 2021 sebesar  85,31%  bahwa  rasio  keserasian  belanja  rutin  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) cukup optimal.
Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan Pendapatan Asli (PAD) Daerah tahun sebelumnya  maka  kinerja  pemerintah  daerah  dinyatakan  baik.  Berdasarkan  hasil  Perhitungan pertumbuhan PAD tahun 2019-2023 rata-rata = (1,715+1,788+2,192+2,016)/4 =  6,199%. Menunjukan bahawa  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  potensi  yang  menjadi  sumber  pendapatan  asli  daerah cukup baik (Wonda, 2016). Hasil kajian empiris dari beberapa penelitian terdahulu maka hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian di beberapa daerah diantaranya penelitian dilakukan Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. menyimpulkan bahwa secara keseluruhan rata-rata rasio pertumbuhan keuangan daerah meningkat sebanyak 6%.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan Rasio Kemandirian rata-rata sebesar 258.4%, tingkat kemandirian daerah berada pada pola konsultatif, yaitu campur  tangan  Pemerintah  Pusat  sudah  mulai  berkurang.  Rasio  Efektivitas  sebesar  405.808, pemanfaatan potensi sumber  Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak efektif. Rasio Keserasian sebesar 440,85%,  bahwa  rasio  keserasian  belanja  rutin  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Dan  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebesar  6,199%.  menunjukan  bahawa pemerintah  daerah  dalam  mengelola  potensi  yang  menjadi  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  cukup optimal. Oleh karena itu pemerintah daerah  Provinsi Nusa Tenggara Barat  (NTB) harus merumuskan konsep manajemen pengelolaan yang baik dalam rangka peningkatan PAD kedepan untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

## REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA
Halim dan Mujib. (2009). Problem Desentralisasi dan Perimbangang Keuangan Pemerintahan Pusat- Daerah D . Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Halim, A. (2004). Akuntansi Sektor Publik . Salemba 4. Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat. Halim,  A.  (2009). Seri  Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  daerah,  Akuntansi  dan  Pengendalian Keuangan Daerah . (UPP) AMP YKPN.
Ismail, T. (2005). Pengantar Pajak Daerah di Indonesia . PT Yellow Mediatama.
Soekarwo. (2003). Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah . Airlangga University Press. Deddy  dan  Solihin.  (2004). Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah .  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Wonda,  W.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam  Masa  Otonomi  Daerah Kabupaten  Nabire  Provinsi  Papua. EMBA,  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi , 4 (3), 192 – 200. Zainudin dan Edgar. (2013). Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi . Danadakyasa.
Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.