Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## ANALISIS KESEJAHTERAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS : SITUASI, KONDISI, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN SEKITAR DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Fardan Kristiandy
Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, email: kristiandyf1810@gmail.com

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Penyandang disabilitas kerap kali disebut dengan orang yang cacat  dengan bahasa  sehari-hari,  kehidupan  penyandang  disabilitas  juga  tidak  seperti masyarakat  normal  pada  sehari-harinya,  seringkali  hak-hak  penyandang disabilitas ini disalah gunakan oleh oknum-oknum masyarakat tertentu entah dengan sengaja maupun tidak sengaja. Seringkali juga fasilitas-fasilitas yang dibangun  untuk  para  penyandang  disabilitas  ini  dipakai  oleh  masyarakat normal  sehingga  para  penyandang  disabilitas  masih  banyak  yang  belum terpenuhi  haknya.  Maka  dari  itu,  pentingnya  pengawasan  sarana  dan prasarana  baik  fasilitas  umum  maupun  khusus  untuk  para  penyandang disabilitas  ini  supaya  mereka  tidak  merasa  terpinggirkan  dan  pentingnya juga  kesadaran  masyarakat  normal untuk  lebih  mendahulukan  sesuatu  hal untuk  kaum  penyandang  disabilitas.  Dapat  dikatakan  kebutuhan  sarana prasarana penyandang disabilitas harus lebih spesial dibandingkan dengan masyarakat  normal  pada  umumnya,  baik dari  segi  fasilitas,  perlakuan, dan tindakan.  Namun  penyandang  disabilitas  juga  harus  mempunyai  hak  yang sama dengan masyarakat normal lainnya, Narapidana berhak mendapatkan hak-hak  lain  sesuai  dengan  Pasal  11  Undang-undang  No.  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  jika  dikaitkan  dengan  narapidana  penyandang disabilitas  maka  hak-hak  khusus  yang  akan  diberikan  ketika  penyandang disabilitas menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yakni tercantum dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Kata Kunci: Disabilitas; Hak-Hak; Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Undang- Undang.
Cite this paper: Kristiandy, F., 2021. Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas : Situasi, Kondisi, Permasalahan Dan Solusi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Sekitar Dan Lembaga Pemasyarakatan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Lembaga Pemasyarakatan yang dapat dikenal dengan sebutan LAPAS merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan,  Lembaga  Pemasyarakatan  ini  berfungsi sebagai tempat untuk menyembuhkan para pelanggar hukum, tidak sebagai ajang untuk pembalasan / penyiksaan, Pandangan ini menjadi dasar bagi Lapas, yakni griya winaya
jammnaa miwarga laksa dharmmesti ii , berarti sebagai rumah untuk mendidik manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik. Lambang Pemasyarakatan ini ditetapkan dalam Kep.Menkeh RI No.M.09. KP.10.10 Tahun 1997.
Dapat  kita  ketahui  bahwa  pancasila  lah  sebagai  dasar  negara  kita  yang  berarti disini bahwa pancasila itu adalah pedoman bagi kita, pedoman bagi seluruh masyarakat indonesia, dimana masyarakat dalam bertingkah laku harus tetap mengedepankan nilai yang terkandung dalam sila-sila di pancasila tersebut. Dimana sila yang saya  fokuskan untuk  menjadi  pembahasan  disini  merupakan  sila  ke  2  &  ke  5  yang  dimana  artinya manusia  tidak  membeda-bedakan  satu  sama  lain  dan  harus  saling  tolong  antar sesama  manusia .  dapat  di-ketahuipun  sudah  banyak  masyarakat  umum  sudah  sadar akan  pentingnya  saling  tolong  antar  sesama  manusia  di  lingkungannya  seperti memberikan  tempat  duduk  di  kereta  commuterline  ketika  gerbong  penuh  dan  ada penyandang Disabilitas ada baiknya kita yang terlahir normal tidak berkebutuhan khusus memberikan tempat duduknya kepada penyandang disabilitas, hal seperti ini dilakukan jika masyarakat sudah paham betul apa arti nilai dari sila-sila pancasila ke-3 dan ke-5.
Tetapi dengan sila yang sudah terkandung di dalam Pancasila apakah masyarakat sudah betul memahami nilai-nilai yang terkandung atau hanya tau kata-kata nya saja ? dan  sudah  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang  Hak-Hak  Disabilitas  apakah  juga masyarakat  mengetahui  hal  tersebut  bahkan  bisa  juga  Penyandang  Disabilitas  tidak mengetahui adanya Hak-Hak khusus yang bisa ia dapatkan di tengah masyarakat yang sudah tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya, Maka dari itu pentingnya pembahasan  ini  agar  Penyandang  Disabilitas  dan  Masyarakat  umum  lebih  dapat mengetahui Hak-Hak penyandang Disabilitas.
Tetapi kenyataanya banyak masalah yang saat ini masih masih dijumpai di tengah masyarakat  seperti  ke-tidakpedulan  akan  kehadiran  kaum  penyandang  disabilitas  ini, masih banyak masyarakat yang memandang remeh dan tidak memperdulikan kaum ini dan menggolong-golongkan tidak mau bergaul dengan kaum disabilitas karena terpaut gengsi  yang  tinggi  sehingga  hanya  mau  bergaul  dengan  yang  normal  dan  sederajat dengannya,  padahal  selayaknya  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  selayaknya  harus memperoleh perlakuan yang sama untuk dihormati, dijunjung harkat martabatnya serta dilindungi dan dipenuhi hak asasinya seperti yang tertuang pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1 , Menyebutkan :

## Bab II Pasal 3
1. Setiap orang  dilahirkan bebas dengan  harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang  adil  serta  mendapat  kepastian  hukum  dan  perlakuan  yang  sama  di  depan hukum.
1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab II Pasal 3
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
Karena  kurangnya  perhatian  dari  masyarakat  setempat  terhadap  penyandang disabilitas maka bisa timbulah kejahatan yang dilakukan penyandang disabilitas karena merasa dirinya dikucilkan bahkan sampai ada yang mengejek maka hal itulah pendorong bagi kaum penyandang disabilitas untuk melakukan tindak kejahatan yang tanpa ia sadari bisa membuat penyandang disabilitas ini mendapat hukuman hilang kemerdekaan atau dapat  dikenal  dengan  masuk  penjara.  Untuk  hal  ini  bagi  penyandang  disabilitas  yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) / Rumah Tahanan Negara  (RUTAN)  mempunyai  hak-hak  yang  wajib  di  sediakan  melalui  Unit  Layanan Disabilitas seperti yang sudah diatur sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 37:
a. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental.
b. Menyediakan  pelayanan  masa  adaptasi  bagi  tahanan  Penyandang  Disabilitas selama 6 (enam) bulan, dan
c. (  Soekanto  &  Mamuji,  2001)Penyediaan  kebutuhuan  khusus,  diantara  lainnya obat-obatan yang wajib dikonsumsi oleh kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam pembinaan (obat wajib). 2
Tujuan  penelitian  ini  agar  masyarakat  di  kalangan  umum  baik  diluar  Lembaga Pemasyarakatan  /  di  lingkungan  sekitar  dapat  memahami  pentingnya  untuk  bisa mendahulukan Hak-Hak yang melekat pada kaum Disabilitas yang tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan begini kaum Disabilitas dapat lebih merasakan Hak-Haknya karena  diperlakukan lebih spesial dibanding masyarakat normal  pada  umumnya.  Tanpa  disadari  juga  ini  bertujuan  untuk  Menumbuhkan  Rasa Kesadaran dan Peduli Satu Sama Lain antar masyarakat Negara Indonesia.

## METODE
Penyusunan  tulisan  ini  mengunaakan  metoda  Yuridis  Normatif  yang  ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis tentang norma-norma hukum yang berlaku di berbagai peraturan  tentang  penyandang  disabilitas  seperti  perundang-undangan  baik  tentang disabilitas maupun bukan tentang  disabilitas namun  tetap mempengaruhi pada pokok pembahasan  seperti  Undang-Undang  Pemasyarakatan  dengan  dikaitkanya  bagaimana jika nanti penyandang Disabilitas menjalani hukuman hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara.
Dapat  diketahui  bahwa  dalam  pendekatan  metode  hukum  normatif  ini  ada  5 metode  pendekatan  yakni  :  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) , pendekatan konseptual (conceptual approach) , pendekatan historis (historical approach) , pendekatan  kasus (case  approach) ,  dan  pendekatan  perbandingan (comparative approach 3 ) Di  penulisan  tersebut  metode  pendekatan  yang  digunakan  lebih  dari  satu
2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas Pasal 37 angka 1 & 2
3 Soerjono Soekanto, Sri Mamuji 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 14
karena  melihat  peraturan  tertulis  kemudian  dibandingkan  atau  dilihat  juga  secara kenyataan bagaimana peraturan ini apakah berlaku pada kehidupan secara langsung atau seberapa  signifikan  peraturan  ini  untuk  menjamin  kehidupan  penyandang  disabilitas tanpa dikucilkan dari masyarakat normal.
Metode  pendekatan  pertama  diigunakan  adalah,  pendekatan  Perundang- undangan  disebut  juga (statute  approach) yang  digunakan  untuk  menelaah  Peraturan Perundang-undangan  yang  sangkut  pautnya  dengan  kaum  disabilitas  seperti  Undang- undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas:
Pasal 2
Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:
a. Penghormatan terhadap martabat.
b. otonomi individu.
c. tanpa Diskriminasi.
d. partisipasi penuh.
e. keragaman manusia dan kemanusiaan.
f. Kesamaan Kesempatan.
g. Kesetaraan.
h. Aksesibilitas.
i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak.
j. inklusif; dan
k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih 4
dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bagaimana untuk mempelajari kesetaraan jika nanti ada kaum penyandang disabilitas yang menjalani masa hukumannya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  dan  Rumah  Tahanan  Negara (RUTAN) tetap mendapatkan hak-haknya sebagai berikut 5 :
BAB II Pasal 5
Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :
a. Pengayoman.
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
c. Pendidikan.
d. Pembimbingan .
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
g. Terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang-orang tertentu.
4 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 2
5 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Bab II Pasal 5
Kemudian  konsep  pendekatan  kedua  yang  digunakan  ialah,  Pendekatan konseptual (conceptual  approach) dimana  digunakan  untuk  memahami  masalah  yang sedang  berlangsung  atau  berjalan  dengan  dilihat  dari  nilai-nilai  atau  konsep-konsep hukum yang melatar belakangi masalah tersebut. Jadi mempelajari apakah pelaksanaan- nya sesuai dengan latar belakang dasar hukum yang mengaturnya, dan memperjelas hak- hak  yang  seharusnya  diberikan  dengan  berpedoman  pada  dasar-dasar  hukum  atau peraturan hukum  yang melatar belakangi masalah tersebut atau  kaum yang  berkaitan dengan masalah tersebut. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesejahteraan secara definitif adalah sebuah tatanan penghidupan dan kehidupan baik  secara  material,  sosiial,  dan  spiritualnya  kemudian  diikuti  dengan  adanya  rasa kesusilaan, keselamatan, serta ketentraman diri, yang dapat memungkinkan bagi setiap warga negara Indonesia agar dapat melakukan kebutuhan pemenuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. 7
Jadi disabilitas konseptual disini dimaksudkan sebuah konsep yang berkembang dan  mengalami  pergerakan  agar  disabilitas  dapat  memenuhi  hak-haknya  baik  secara medis dan secara sosial, dari yang awalnya hanya pergerakan-pergerakan pasif menjadi aktif  sehingga  disabilitas  dapat  mempunyai  dan  dipenuhi  hak-haknya  serta mengemangkan  hak-haknya  agar  bisa  dapat  memenuhi  kebutuhan  nya  baik  jasmani maupun rohani.
Gambar 1 Data Populasi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Provinsi Di Indonesia
6 Bachtiar 2019. Metode Penelitian  Hukum, Tangerang Selatan: Unpam Press, Hlm 82 - 84
7 Ainur Rahmah 2020, Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia , Hlm 31

## (Sumber : https://simpd.kemensos.go.id/ )
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  Kementerian  Sosial  RI  memperkirakan populasi penyandang disabilitas diberbagai provinsi yang tersebar di Indonesia mencapai 1.893,834  Juta  Penyandang  Disabilitas  yang  terdiri  dari  43,4%  perempuan  dan  56,6% laki-laki  dan  data  dari  268.583.016  Juta  Jiwa  penduduk  yang  ada  di  Indonesia  yang dengan format : 135.821.768 jiwa pennduduk laki-laki dan 132.761.248 jiwa penduduk perempuan  menurut  sumberdata  Kementerian  Dalam  Negeri  yang  terkandung  dalam situs Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 8
Perlunya  kewenangan-kewenangan  agar  disabilitas  juga  mendapatkan  hak sebagaimana yang sudah diatur, sebelum itu Kewenangan sendiri adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang- Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Teori kewenangan sendiri merupakan sebuah dasar atau landasan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis  dan  sumber  kewenangan.  Jenis  kewenangan  meliputi  kewenangan  terikat  dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber teori kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi  dan  mandat.  Atribusi  sendiri  merupakan  kewenangan  mandiri  dan  bukan putusan kewenangan sebelumnya, Delegasi merupakan kewenangan atribusi dari badan administrasi satu ke yang lainnya, dan Mandat memberikan kewenangan kepada badan lain  untuk  membuat  suatu  tindakan  serta  keputusan  atas  namanya  dengan  kata  lain kewenangan  ini  bersumber  dari  prosedur  serta  proses  pelimpahan  wewenang  dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepaada pejabat atau badan yang lebih rendah.
Kerap kali penyandang disabilitas merasa dikucilkan dan tidak mempunyai teman, ditambah  sangat  jarang  kita  temui  bahwa  kaum  penyandang  disabilitas  mempunyai pekerjaan  tetap  maupun  kontrak,  hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  kepercayaan sebuah  perusahaan  atau  orang  kepada  hasil  yang  dikerjakan  kaum  penyandang disabilitas tersebut. Banyaknya tingkat pengangguran yang diderita oleh kaum disabilitas inilah yang menyebabkan penyandang disabilitas ini dapat melakukan tindak kriminal dan  menyebabkan  ia  menjalani  hukuman  akibat  salah  jalan  dan  kurangnya  lapangan pekerjaan.  Padahal  sudah  jelas  dijelaskan  kalau  seorang  disabilitas  juga  rakyat masyarakat  Indonesia  yang  seharusnya  memiliki  kedudukan,  hak  kesempatan  serta kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Penyandang disabilitas juga diperlakukan khusus agar menunjang kehidupannya seperti yang tertuang dalam aturan Undang-undang No. 8 Tahun 2013, sebagai berikut :
1. Pemerintah  Kota,  Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  Badan Usaha Milik Negara wajib paling sedkit mmpekerjakan 2% penyandang disabilitas dari  jumlah  pegawai  dan  karyawannya.  Dimana  disini  artinya  semakin  besar perusahaan tersebut semakin banyak pegawai yang bekerja maka semakin banyak pula  penyandang  disabilitas  yang  dipekerjakan  di  perusahaan  tersebut seharusnya jika kita mengacu pada pasal nomor 1 tersebut.
8 Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia
2. Kemudian  Perusahaan  swasta  wajib  pekerjakan  paling  sedikit  1%  penyandang disabilitas dari jumlah pegawai / pekerja. Perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan tersebut maka ada sanksi yakni akan dibelakukannya ancaman pidana maksimal 6bulan dan atau denda maksimal 200 juta rupiah. 9
Karena banyaknya masyarakat memandang penyandang disabilitas sebagai obyek maka dilahirkannya Konvensi Hak Disabilitas atau Convention on the Rights Person with Disabilities (CRPD), Gerakan yang awalnya melihat para penyandang disabilitas sebagai "obyek"  amal,  pengobatan  dan  perlindungan  sosial  (charity  atau  social  based)  telah berubah menjadi gerakan berbasis hak asasi manusia (human rights based). Menariknya Indonesia  menjadi  Negara  ke-9  yang  menandatangani  Konvensi  tentang  Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) dan meratifikasinya  secara  resmi  pada  10  November  2011,  Dengan  paradigma  baru penyandang  disabilitas  diposisikan  sebagai  "subyek"  yang  memiliki  hak,  yang mampumengklaim  hak-haknya,  dan  mampu  membuat  keputusan  untuk  kehidupan mereka  secara  merdeka  berdasarkan  kesadaran  sendiri  serta  menjadi  anggota masyarakat  secara  aktif,  Hal  tersebut  menegaskan  bahwa  semua  kategori  Hak  Asasi Manusia  berlaku  juga  pada  masyarakat  disabilitas  agar  dapat  juga  menikmati  haknya secara umum. 10
Penyandang disabilitas lebih sering terlibat hukum baik dari korban maupun dari pelaku  ataupun  yang  awalnya  menjadi  korban  kini  menjadi  seorang  pelaku  pelanggar hukum  tersebut,  karena  penyandang  disabilitas  banyak  ragamnya  seperti  disabilitas intelektual  ataupun  disabilitas  mental.  Penyandang  disabilitas  rentan  sekali  menjadi tersangka karena ketidak mampuannya ia mengatasi masalah-masalah yang ada karena gangguan fungsi intelektualnya hal ini yang menyebabkan mereka tidak dapat berpikir dahulu sebelum bertindak dan dianggap masyarakat hal yang menyimpang dan dianggap memiliki keterbelakangan mental sehingga dapat melakukan tindak kejahatan jika tidak diawasi  dan  dapat  menyebabkan  ia  masuk  dan  menjalani  hukuman  di  Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan penyebab yang tidak dengan sengaja ia lakukan karena adanya gangguan intelekual tersebut.
Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana Disabilitas merupakan orang yang saat ini sedang menjalani hukuman pidana hilang kemerdekaan di dalam lapas dengan segala keterbatasan baik mental dan jasmani, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang  No.12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  dengan  Warga  Binaan Pemasyarakatan / Narapidana yang menyandang Disabilitas perlu pula diperhatikan hal- hal khusus sebagaimana dasar hukum yang mengatur.

## PENUTUP
Dilihat  dari  riset  yang  dilakukan  Kementerian  Sosial  bahwa  penyandang disabilitas mencapai angka cukup besar, pentingnya perhatian khusus dari pemerintah dan  pemahaman  dari  masyarakat  umum  untuk  memperhatikan  kaum  penyandang
9 Geminasti Purinami A, Nurliana Cipta Apsari, Nandang Mulyana 2018, Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja (Vol. 1 No: 3), Jurnal Pekerjaan Sosial, Bandung, Hlm 234 - 235
10 Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, 2015, Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas, Institue for Criminal Justice Reform, Jakarta, Hlm III - 2
disabilitas  ini  agar  tidak  salah  jalan  dan  melakukan  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan sehingga dapat membawanya ke Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara.
Hak-hak  penyandang  disabilitas  juga  sudah  diatur  kuat  pada  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dan  supaya  Penyandang  disabilitas  ini  juga  mempunyai pekerjaan  dan  diperhatikan  kembali  agar  memiliki  kesibukan  dan  hidup  yang  cukup sejahtera  hal  ini  juga  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahtearaan Penyandang Cacat.
Dengan lebih diperhatikannya hal berikut maka angka kejahatan yang dilakukan oleh penyandang  disabilitas  yang  dengan  tidak  sengaja  ia  lakukan  hanya  karena  gangguan mental dapat teratasi supaya tidak menambah beban penyandang disabilitas yang harus menjalani masa hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Maka lebih diperlukan perhatian  lebih  masyarakat  umum  dan  pemerintah  dalam  mempekerjakan  disabilitas terhadap  perusahaan-perusahaan  swasta  maupun  negeri  yang  sudah  datur  Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 meliputi presentase lapangan kerja bagi Disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Eddyono, S. W. & Kamilah, A. G., 2015. Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam: Widiyanto, penyunt. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, pp. III-2.
Soekanto, S. & Mamuji, S., 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).
Dalam: Jakarta: Rajawali Pers, p. 14.
Bachtiar, 2018. METODE PENELITIAN HUKUM. Dalam: A. Muhidin, A. Madinsyah & U. A. Faruq, penyunt. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, pp. 82-84.
Rahman, A., 2020. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia. s.l.:Ardi Gunawan.
Alfaris, M. R., 2018. Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan. Widya yuridika: Jurnal Hukum, 1(2).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang  Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

## Jurnal
A, G. P., Apsari, N. C. & Mulyana, N., 2018. PENYANDANG DISABILITAS DALAM DUNIA KERJA. Jurnal Pekerjaan Sosial, 1(3), pp. 234-244.

## Website
Indonesia, K. S. R., 2018. Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas. [Online] Available at: https://simpd.kemensos.go.id/ [Diakses 10 November 2020].