INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 367-382 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara
Dhimas Aji Prabowo 1 ✉ , Mompang L.Panggabean 2 , Armunanto Hutahaean 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Email: dhimasaji.50@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Data sekunder digunakan untuk  memperoleh pemahaman  yang  lebih  luas  tentang  permasalahan  yang  diteliti,  sedangkan  data primer  digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari narasumber yang kompeten. Analisis yuridis kualitatif digunakan untuk menganalisis data sekunder dan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian.  Ditpolair  Baharkam  POLRI  memiliki  peranan  penting  dalam  menangani  tindak  pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek yuridis, teknis, dan kerja sama. Dari aspek yuridis, Ditpolair Baharkam POLRI memiliki kewenangan  untuk  melakukan  patroli,  penyelidikan,  dan  penyidikan  tindak  pidana  penyelundupan narkotika  di  wilayah  perairan  laut  Nusantara.  Kewenangan  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dari  aspek  teknis,  Ditpolair  Baharkam  POLRI  memiliki kemampuan dan keterampilan untuk  melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kemampuan dan keterampilan tersebut diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada personel Ditpolair Baharkam POLRI. Selain itu, Ditpolair Baharkam POLRI juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, TNI AL, dan instansi lainnya untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkotika lewat jalur laut di  Indonesia.  Kerja  sama  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  pencegahan  dan penanggulangan penyelundupan narkotika.
Kata Kunci: Ditpolair Baharkam POLRI, Penanggulangan, Penyelundupan, Narkotika

## Abstract
This study as it aimed to analyze the legislative regulations governing narcotics smuggling through maritime routes in Indonesia. Secondary data sources were used to gain a broader understanding of the  research  issue,  while  primary  data  sources  provided  in-depth  insights  from  knowledgeable informants. Qualitative juridical analysis was employed to analyze both secondary and primary data to address the research questions. Ditpolair Baharkam POLRI plays a pivotal role in addressing narcotics smuggling in the Nusantara maritime regions. This is evident through various legal, technical, and collaborative  aspects.  Legally,  Ditpolair  Baharkam  POLRI  is  vested  with  the  authority  to  patrol, investigate, and prosecute narcotics smuggling in the Nusantara maritime regions, as stipulated by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. From a technical perspective, they possess the skills and capabilities required for patrolling, investigating, and prosecuting narcotics smuggling in the maritime areas,  acquired  through  training  and  education  provided  to  their  personnel.  Moreover,  they collaborate  with  relevant  agencies  such  as  Customs,  the  Indonesian  Navy  (TNI  AL),  and  others  to prevent  and  combat  narcotics  smuggling  through  maritime  routes  in  Indonesia,  with  the  aim  of enhancing the effectiveness of prevention and countermeasures.
Keywords: Ditpolair Baharkam POLRI, Prevention, Smuggling, Narcotics

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945  yang  menyatakan  bahwa:  “Negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum  dan  tidak didasarkan atas kekuasaan belaka”. Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur  masyarakat.  Segala  tingkah  laku  dan  perbuatan  warga  negaranya  harus didasarkan atas hukum (Chazawi, 2008).
Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan rencana pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya. Tujuan dari rencana pembangunan ini, untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, melindungi, serta melayani seluruh masyarakat Indonesia  dari  segala  ancaman  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat.  Jika  tidak  segera diatasi,  permasalahan  dalam  negeri  akan  semakin  krusial  seiring  berjalannya  waktu mengikuti  arus  globalisasi.  Globalisasi  merupakan  arus  deras  yang  membawa  dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan arus globalisasi mampu mengubah kejahatan yang semula hanya berada di lingkup domestik menjadi masuk ruang lingkup batas negara yang dinamis dan modern. Salah satu dampak negatif dari globalisasi yakni kejahatan lintas bangsa (transnational crime), seperti pembantaian massal, kejahatan di laut bebas, uang palsu, terorisme, cybercrime, dan perdagangan atau penyelundupan
narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi mampu menggeser sekat-sekat antar negara yang pada mulanya dipisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu (Gosita, 2010) .
Globalisasi  memberikan  fasilitas  dimana  perpindahan  orang,  barang  dan  jasa  dari suatu negara ke negara lain menjadi sangat mudah. Kejahatan transnasional (transnational crime) tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi, baik kejahatan yang terorganisir (organized)  maupun  kejahatan  yang  tidak  terorganisir  (unorganized).  Peredaran  atau penyelundupan  narkotika  merupakan  salah  satu  tindak  kejahatan  yang  terorganisir (Transnational  Organized  Crime).  Kejahatan  ini  sangat  berpengaruh  pada  keamanan internasional, politik dunia perdagangan internasional dan hak asasi manusia.  Penyebaran narkotika  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  situasi  global,  dikarenakan  Indonesia termasuk  dalam  negara  pasar  narkotika  internasional.  Pada  bulan  April  2018  terjadi penyelundupan  prekursor  narkotika  dan  narkotika  yang  terjadi  antar  negara  China, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar (Mahmud Marzuki, 2005).
Peningkatan  produksi  narkotika  di  beberapa  negara  tersebut  membuktikan  bahwa adanya  permintaan  yang  cukup  tinggi  di  negara  pasar  internasional  seperti  Indonesia, Jepang, dan Australia (Marpaung dan Asas, 2009). Dalam proses penyebaran narkotika hasil produksi negara Mekong, dilakukan melalui jalur darat dan jalur sungai yang terhubung antar  negara-negara  tersebut.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang dibedakan  dalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir  dalam  Undang-Undang. Narkotika  sejatinya  digunakan  untuk  keperluan  medis  yang  digunakan  sesuai  dengan kebutuhan.  Namun,  narkotika  cenderung  memiliki  dampak  negatif  jika  berlebihan  dan disalahgunakan oleh pemakainya. Narkotika dapat membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi penerus bangsa. Dalam ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah diatur mengenai sanksi pidana yang akan diberikan  kepada  yang  melanggarnya.    Peredaran  atau  penyelundupan  narkotika  yang dilakukan melalui jalur darat, jalur sungai dan jalur laut membutuhkan perhatian khusus dari keamanan  negara  terutama  pada  jalur  perairan.  Beberapa  kasus  penyelundupan  yang terjadi  kepada  BNN  menyatakan  bahwa  penyelundupan  narkoba  80%  lewat  jalur  laut. Pemilihan  jalur  laut  disebabkan  semakin  ketatnya  pengawasan  dibandara.  Setelah terungkapnya penyelundupan 1.196 ton sabu melalui jalur laut di Pangandaran, Polri akan bekerja sama dengan instansi penegak hukum lain untuk memperketat perairan Indonesia (Moeljatno, 2002).
Hasil analisis data penegakan hukum Kapal Polisi dan SUBDIT GAKKUM DITDITPOLAIR BAHARKAM  POLRI  mendapatkan  fakta  bahwa  pada  tahun  2022  terdapat  91  kasus pelanggaran  yang  terjadi  melalui  lintas  perairan  laut  nusantara,  dengan  tiga  jenis pelanggaran yakni  pelanggaran konvensional  sebanyak 14  kasus,  pelanggaran kekayaan negara sebanyak 53 kasus, dan pelanggaran antar negara sebanyak 24 kasus.  Tahun 2023 pelanggaran masih terus terjadi meskipun sudah mengalami penurunan kasus sebanyak 43 kasus  pelanggaran,  yang  terbagi  menjadi  tiga  bentuk  pelanggaran  yakni  pelanggaran konvensional sebanyak 10 kasus, pelanggaran kekayaan negara sebanyak 26 kasus, dan pelanggaran antar negara sebanyak 7 kasus.  Selain itu, peneliti juga menganalisis kasus berdasarkan  data  rekap  GAKKUM  DITDITPOLAIR  POLDA  JAJARAN  periode  tahun  2022 dengan  lima  jenis  pelanggaran  yakni  pelanggaran  konvensional  sebanyak  226  kasus, pelanggaran kekayaan negara sebanyak 379 kasus, pelanggaran antar negara sebanyak 92 kasus,  pelanggaran  penyelundupan  sebanyak  22  kasus,  dan  terdapat  kasus  kecelakaan sebanyak 48 kasus (Prakoso, 2013).
Berdasarkan latar belakang tersebut, penyelundupan narkotika adalah permasalahan serius di Indonesia, dan jalur laut Nusantara telah menjadi jalur utama untuk kegiatan ilegal ini. Keberadaan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar melalui jalur laut tidak hanya merusak  kesehatan  masyarakat,  tetapi  juga  mengancam  keamanan  nasional  (Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran Ditpolair Baharkam POLRI dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut yang  sangat  krusial  dalam  konteks  ini.  Dalam  hal  yang  sama,  penelitian  juga  mencari jawaban atas pertanyaan tentang apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya mengatasi tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang peran polisi perairan dan kendala-kendala yang mereka hadapi, penelitian ini akan memberikan  kontribusi  penting  untuk  pengembangan  strategi  yang  lebih  efektif  dalam mengatasi penyelundupan narkotika di Indonesia melalui jalur laut (Hanitijo, 1990).

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan.  Data  penelitian  ini  diperoleh  secara  langsung  melalui  observasi  dan wawancara, analisis rekapan data dari POLDA dan DITPOLAIR BAHARKAM POLRI serta dari studi kepustakaan. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum  data  sekunder.  Untuk  analisis  data  dilakukan  dengan  metode  analisis  yuridis kualitatif.
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif dimulai dengan analisis peristiwa hukum, dan selanjutnya  melibatkan  pencarian  referensi  norma  hukum  seperti  peraturan  perundang- undangan, prinsip-prinsip hukum, dan konsep hukum yang diajarkan oleh para ahli hukum untuk  memahami  konstruksi  hukum  dan  hubungan  hukum  yang  terlibat  dalam  situasi tersebut.  Jenis  penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  mengkaji  berbagai  macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat teoritis,  kemudian  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  pokok  pembahasan (Marzuki, 2010).
Bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  dengan  kekuatan  yang mengikat  meliputi  norma  dan  kaidah  dasar  seperti,  peraturan  perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan tesis ini, meliputi: (Marzuki, 2019).
a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
b. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
c. Inpres  No  6  Tahun  2018  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019 dan Peraturan- peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul tesis.
Bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah- makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan tesis ini meliputi bahan- bahan  bacaan  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  peran  Polisi  Perairan  dalam mencegah penyelundupan narkotika di wilayah perairan Indonesia sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet ( virtual research).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian dan Lingkup Peran Polisi Perairan
Menurut Satjipto Raharjo, kepolisian adalah instrumen negara yang dibentuk dengan peran  konkret  untuk  menjadi  penegak  hukum  dalam  rangka  menjaga  keamanan  dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, serta memberikan perlindungan kepada warga.    Dalam  konteks  ini,  polisi  memiliki  peran  sentral  dalam  mengimplementasikan hukum  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  teratur  bagi  masyarakat.  Tugas polisi melibatkan penanganan situasi-situasi yang dapat mengganggu ketertiban umum dan penegakan hukum untuk menindak pelanggaran (Siswanto, 2012).
Pengertian kepolisian juga terdapat dalam Undang-Undang di Indonesia. Undang- undang yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal -ihwal yang berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri  pada Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Fungsi  kepolisian  sebagai  salah  satu  fungsi pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan  kewenangan  menjalankan  fungsinya  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan (Soekanto dan Sulistyowati, 2007).
Dalam kerangka teori kebijakan hukum pidana, peran Polri dalam upaya pencegahan dan  penanggulangan  penyalahgunaan  narkoba  memiliki  implikasi  penting.  Kebijakan hukum  pidana  adalah  alat  yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  mengatur  dan mengendalikan perilaku kriminal dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Polri memainkan peran  sentral  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  pencegahan  penyalahgunaan narkoba (Chibro, 1992).
Salah  satu  aspek  kunci  dalam  upaya  pencegahan  adalah  penyuluhan  dan  edukasi masyarakat  mengenai  bahaya  penyalahgunaan  narkoba.  Polri  bekerjasama  dengan lembaga  pemerintah  dan  non-pemerintah  dalam  mengedukasi  masyarakat  tentang dampak  negatif  narkoba.  Selain  itu,  mereka  memiliki  peran  utama  dalam  menegakkan hukum  terhadap  para  pelaku  penyalahgunaan  narkoba.  Polri  melakukan  penyelidikan, penangkapan,  dan  penuntutan  terhadap  individu  atau  kelompok  yang  terlibat  dalam peredaran dan konsumsi narkoba. Kerjasama dengan instansi terkait juga merupakan unsur penting dalam upaya pencegahan. Polri bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional
(BNN)  dan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  dalam  mengawasi  peredaran obat-obatan dan bahan berbahaya yang dapat digunakan sebagai narkoba (Sudarto, 1981).
Tantangan dan Hambatan dalam Peran Polisi Perairan
Secara keseluruhan, keoptimalan peran Polisi Perairan dipengaruhi oleh lima faktor utama.  Pertama-tama, keberadaan gugus tugas Polisi. Gugus Tugas ini merupakan unit penegakan  hukum  yang  khusus  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  patroli  dan pemantauan  di  perairan,  dan  merupakan  faktor  utama  dalam  mencegah  terjadinya kejahatan  lintas  negara  di  wilayah  Kepulauan  Riau.  Kehadiran  mereka  memungkinkan pelaksanaan  aktivitas  patroli  yang  terencana  dan  sistematis,  yang  bertujuan  untuk mencegah berbagai jenis kejahatan yang terkait dengan perairan.
Selanjutnya, bahwa keterampilan dan pelatihan personel Gugus Tugas Polisi Perairan juga  sangatlah  penting.  Mereka  dilengkapi  dengan  pengetahuan  dan  keahlian  yang memadai  dalam  bidang  penegakan  hukum  maritim,  termasuk  kemampuan  untuk mengidentifikasi  pola-pola  kejahatan  lintas  negara.  Pengetahuan  tentang  taktik  dan strategi yang relevan memungkinkan mereka untuk menghadapi dan menangani situasi dengan efektif.
Terakhir,  tidak  kalah  pentingnya  adalah  kesadaran  masyarakat  dan  partisipasi  aktif dalam  mendukung  upaya  pencegahan  kejahatan  lintas  negara.  Kesadaran  masyarakat tentang  pentingnya  keamanan  maritim  dan  pencegahan  kejahatan  sangat  diperlukan. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada gugus Tugas Polisi  Perairan.  Partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  memerangi  kejahatan  akan  sangat membantu meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dan pencegahan di wilayah tersebut.
Selain masalah dari segi sarana dan prasarana, terdapat juga hambatan dari segi SDM Polisi Perairan. Hambatan ini salah satunya ditemukan pada satpolair Polres Karawang. Di Polres Karawang, hanya ada 8 personel dalam satuan Polisi Perairan. Sehubungan dengan hal ini, meskipun Polres Karawang memiliki 3 kapal patroli, biasanya hanya 1 kapal yang dapat berangkat patroli dengan jumlah awak yang memadai. Jumlah awak yang tepat ini sangat krusial untuk menyeimbangkan kapal agar tidak pecah akibat ombak. Selain itu, di Polres  Karawang,  personel  Polisi  Perairan  sebagai  satuan  di  bawah  Kepolisian  Resort terkadang  masih  perlu  menghadiri  rapat  koordinasi  dengan  jajaran  satuan  kepolisian lainnya  bersama  Kapolres.    Sebagai  akibatnya,  jumlah  personel  yang  siap  bertugas, termasuk melakukan patroli di wilayah perairan guna mencegah penyelundupan di jalur laut, semakin terbatas.
Hambatan  juga  ditemukan  dari  segi  regulasi,  khususnya  terkait  kompleksitas  dan konsistensi undang-undang dan peraturan yang ada karena masih ada sejumlah undang- undang dan peraturan yang tumpang tindih sehingga menghasilkan interpretasi hukum yang  berbeda.  Kompleksitas  ini  semakin  terlihat  ketika  kita  membicarakan  kewenangan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi di pulau-pulau terluar. Tanggung jawab untuk penegakan hukum di wilayah ini terbagi antara tiga lembaga yang berbeda, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pelayaran Perikanan dan Kelautan (PPNS) Perhubungan Laut, serta Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).
Dasar kewenangan ini didasarkan pada Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran.  Namun,  dalam  praktiknya,  seringkali  terjadi  persaingan antara  lembaga-lembaga  ini  dalam  menuntut  pelaku  kejahatan.  Lebih  lanjut,  tidak  ada pembagian  kewenangan  yang  tegas  dalam  hal  penegakan  hukum  terhadap  pelaku kejahatan  di  wilayah  perairan  luar,  yang  dapat  berpotensi  menimbulkan  konflik kepentingan  di  lapangan.  Hal  ini  mengakibatkan  seringnya  ketidakpastian  dalam menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan.
Selanjutnya, tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur berapa lama seseorang dapat  ditahan  sebelum  proses  hukum  dimulai  merupakan  hal  penting  yang  perlu diperhatikan. Terutama dalam konteks tindak pidana yang terkait dengan kejahatan lintas negara di wilayah perairan luar, aturan yang mengatur durasi penahanan ini menjadi sangat relevan.  Di  sini,  referensi  utama  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP), yang memiliki Bab XIX Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penahanan dapat dilakukan selama paling lama satu hari.
Namun, kejahatan yang terjadi di wilayah perairan luar tidak selalu terjadi di dalam wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  Indonesia,  sehingga  aturan  yang  mengatur penahanan tersebut mungkin tidak selalu relevan dalam kasus-kasus tertentu. Perbedaan konteks ini dapat menciptakan kebingungan dalam menentukan berapa lama seseorang dapat ditahan sebelum proses hukum dimulai, dan bisa menjadi argumen yang digunakan oleh  tersangka  atau  konsultan  hukum  mereka.  Sebagai  tambahan,  dalam  Konstitusi Indonesia tahun 1985 yang mengatur tentang ZEE Indonesia, dijelaskan bahwa penyerahan kapal dan/atau orang harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak boleh melebihi waktu 7 (tujuh) hari, kecuali terjadi keadaan yang tidak terduga.
Faktor internal mengacu pada masalah-masalah yang muncul di dalam struktur dan mekanisme  organisasi  kepolisian  itu  sendiri.  Salah  satu  masalah  yang  paling  mencolok adalah  keterbatasan  anggaran  yang  diberikan.  Kurangnya  alokasi  dana  yang  memadai
untuk  mendukung  upaya  pencegahan  dan  menjaga  keamanan  para  anggota  yang bertugas  di  lapangan  menjadi  hambatan  serius.  Anggaran  yang  terbatas  ini  dapat mempengaruhi  kemampuan  Ditpolair  Baharkam  Polri  dalam  menangani  ancaman kejahatan  lintas  negara  dengan  cara  yang  efektif.  Selain  itu,  sumber  daya  manusia  dan pelatihan  yang  memadai  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  memaksimalkan  upaya pencegahan ini.
Strategi Memperkuat Pertahanan di Perbatasan Wilayah Perairan Nusantara Pentingnya  strategi  memperkuat  pertahanan  di  perbatasan  wilayah  perairan Nusantara oleh Ditpolair Baharkam POLRI dalam mencegah tindak pidana penyelundupan narkotika  melalui  jalur  laut  Nusantara  tidak  dapat  diabaikan.  Pertahanan  yang  kuat  di wilayah  perbatasan laut sangat vital dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat  dari  ancaman  kejahatan  terorganisir.  Pertama-tama,  wilayah  perairan Nusantara  adalah  salah  satu  jalur  utama  yang  digunakan  oleh  sindikat  narkotika internasional  untuk  melakukan  penyelundupan  narkoba.    Oleh  karena  itu,  memperkuat pertahanan  di  wilayah  ini  menjadi  kunci  untuk  menghalangi  dan  mendeteksi  upaya penyelundupan narkotika.
Kedua,  penyelundupan  narkotika  melalui  jalur  laut  memiliki  dampak  yang  sangat merusak  pada  masyarakat  dan  negara.  Narkoba  merupakan  ancaman  serius  terhadap kesehatan dan keamanan publik. Dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat besar, maka, pencegahan penyelundupan narkotika menjadi sangat penting. Upaya Ditpolair Baharkam POLRI dalam memperkuat pertahanan di perbatasan wilayah perairan membantu mengurangi pasokan narkotika ke dalam negeri, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat.
Dalam era globalisasi dan konektivitas yang semakin kuat, upaya untuk memperkuat pertahanan di perbatasan wilayah perairan Nusantara adalah bagian integral dari strategi nasional untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara. Hal ini menuntut kolaborasi antarlembaga,  penggunaan  teknologi  terkini,  peningkatan  sumber  daya  manusia,  dan perencanaan  strategis  yang  cermat.  Dengan  mengutamakan  pertahanan  di  wilayah perairan,  Ditpolair  Baharkam  POLRI  dapat  berperan  aktif  dalam  menjaga  keamanan, mencegah penyelundupan narkotika, dan memastikan masa depan yang lebih aman dan sejahtera  bagi  masyarakat  Indonesia.  Untuk  memperoleh  deskripsi  strategi  yang komprehensif,  digunakan  pendekatan  pre-emptif,  preventif,  dan  represif,  dalam  kasus tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut Nusantara.

## a. Pre-emptif
Langkah pre-emptif merujuk pada rangkaian tindakan yang diambil sebelum adanya ancaman  atau  tindakan  kriminal  yang  sebenarnya,  dengan  tujuan  mengenali  dan mencegah  potensi  ancaman  sebelum  menjadi  kenyataan.    Dalam  konteks  Ditpolair Baharkam  POLRI,  langkah  pre-emptif  dapat  mencakup  pengumpulan  intelijen,  analisis risiko, dan upaya-upaya untuk mendeteksi rencana penyelundupan narkotika yang sedang direncanakan. Dalam prosesnya, proses ini dapat melibatkan kerja sama dengan lembaga intelijen, pertukaran informasi dengan pihak asing, dan operasi rahasia untuk mencegah tindakan penyelundupan sebelum mencapai tahap pelaksanaan.
Pendekatan  ini  berpusat  pada  pemahaman  mendalam  tentang  potensi  risiko  dan ancaman  yang  mungkin  timbul,  serta  upaya  proaktif  untuk  mencegahnya  sebelum mencapai tahap pelaksanaan. Salah satu komponen utama dari langkah pre-emptif adalah analisis  risiko  yang  cermat.  Ini  melibatkan  pengumpulan  data,  informasi  intelijen,  serta evaluasi data historis terkait dengan penyelundupan narkotika. Dengan demikian, Ditpolair Baharkam  POLRI  dapat  mengidentifikasi  wilayah,  rute,  dan  metode  yang  paling  rentan terhadap aktivitas penyelundupan.
b. Preventif
Langkah  preventif  adalah  pendekatan  yang  dirancang  untuk  mengurangi  risiko terjadinya  aktivitas  kriminal  dan  untuk  mencegah  dampak  negatif  dari  aktivitas  ilegal tersebut  pada  masyarakat.  Dalam  konteks  Ditpolair  Baharkam  POLRI,  langkah-langkah preventif yang diambil memiliki fokus utama pada pencegahan penyelundupan narkotika melalui  jalur  laut  Nusantara.  Salah  satu  elemen  utama  dari  langkah  preventif  adalah peningkatan  patroli  dan  pengawasan.  Peningkatan  kehadiran  personel  keamanan  di perairan strategis yang sering menjadi jalur penyelundupan potensial merupakan langkah yang kritis. Hal ini melibatkan peningkatan frekuensi patroli, pemantauan kapal secara rutin, serta  pemanfaatan  teknologi  canggih  seperti  radar  dan  sensor  untuk  mendeteksi  kapal yang  mencurigakan.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  kesempatan  bagi penyelundupan narkotika dengan memberikan kehadiran yang kuat dan efektif di wilayah perairan.
Selain  itu,  berdasarkan  teori  penegakan  hukum  oleh  Satjipto  Raharjo,  upaya penegakan  hukum  yang  tegas  juga  menjadi  elemen  penting  dalam  langkah  preventif. Penindakan  hukum  yang  cepat  dan  efisien  terhadap  pelaku  penyelundupan  narkotika merupakan deterrensi yang kuat bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Tindakan  tegas  ini  juga  menyampaikan  pesan  bahwa  pihak  berwenang  tidak  akan
menoleransi tindak pidana penyelundupan dan akan menindak pelaku dengan keras sesuai dengan hukum yang berlaku.
Penguatan  keamanan  perbatasan  laut  juga  merupakan  langkah  preventif  yang strategis. Hal ini mencakup pengawasan yang lebih ketat di pelabuhan-pelabuhan utama, pelabuhan-pelabuhan  kecil  yang  potensial  digunakan  oleh  penyelundup,  serta pengendalian ketat di perbatasan maritim secara keseluruhan. Langkah ini bertujuan untuk menghambat upaya penyelundupan sejak awal dan mencegah kapal penyelundup masuk ke perairan Indonesia.
Secara keseluruhan, langkah-langkah preventif Ditpolair Baharkam POLRI bertujuan untuk mengurangi risiko dan peluang terjadinya penyelundupan narkotika melalui jalur laut Nusantara,  serta  untuk  melindungi  masyarakat  dari  dampak  negatif  penyalahgunaan narkotika. Melalui pendekatan yang lebih berfokus pada pencegahan, Ditpolair Baharkam POLRI berupaya menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia dan mencegah peredaran narkotika yang merusak masyarakat secara efisien dan efektif.
c. Represif
Langkah-langkah represif yang dilakukan oleh Ditpolair Baharkam POLRI dalam upaya mencegah  tindak  pidana  penyelundupan  narkotika  melalui  jalur  laut  Nusantara mencerminkan pendekatan yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keamanan maritim.  Dalam  konteks  ini,  pendekatan  represif  mencakup  serangkaian  tindakan  yang diarahkan pada penangkapan, penuntutan, dan hukuman pelaku penyelundupan narkotika. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan dan memberikan efek jera kepada mereka yang terlibat  dalam  kejahatan  narkotika,  serta  memastikan  kepatuhan  terhadap  hukum  yang berlaku (Adnan dan Nurjannah, 2021).
Operasi  penangkapan  merupakan  komponen  utama  dalam  langkah  represif  ini. Ditpolair Baharkam POLRI secara aktif melaksanakan operasi penangkapan yang ditujukan untuk  mengungkap  dan  menangkap  sindikat  penyelundup  narkotika.  Pemantauan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan, pengejaran, dan penangkapan pelaku menjadi fokus  utama  dalam  usaha  ini.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghentikan  penyelundupan narkotika sebelum mencapai tujuan akhirnya, sehingga menghambat aliran narkotika ilegal di wilayah perairan Indonesia.
Setelah  penangkapan,  pelaku  penyelundupan  narkotika  ditahan  sesuai  dengan prosedur hukum yang berlaku. Penahanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tidak  dapat  melanjutkan  aktivitas  penyelundupan  selama  proses  penyelidikan  dan pengadilan.  Proses  pengadilan  kemudian  berlanjut,  di  mana  Ditpolair  Baharkam  POLRI berperan  dalam  penyelidikan,  penyusunan  dakwaan,  dan  memberikan  pendampingan
kepada  penuntut  umum  selama  persidangan.  Hal  ini  memastikan  bahwa  pelaku  tindak pidana narkotika diadili secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Langkah represif juga mencakup penerapan hukuman yang tegas terhadap pelaku penyelundupan narkotika yang terbukti bersalah. Hukuman yang tegas ini bertujuan untuk memberikan  pesan  yang  kuat  kepada  pelaku  potensial  bahwa  aktivitas  penyelundupan narkotika tidak akan ditoleransi dan akan menghadapi konsekuensi serius sesuai dengan hukum yang berlaku.
Terakhir,  dalam  konteks  langkah  represif,  upaya  untuk  mengidentifikasi  dan membongkar sindikat penyelundupan narkotika merupakan komponen penting. Dengan mengungkap jaringan penyelundupan secara keseluruhan, Ditpolair Baharkam POLRI dapat menghambat aktivitas penyelundupan dan mencegahnya dari meluas. Upaya ini bertujuan untuk  mengurangi  peredaran  narkotika  di  jalur  laut  Nusantara  dengan  mengatasi  akar permasalahannya. Langkah ini merupakan yang paling sulit karena sindikat penyelundupan narkoba merupakan oknum yang beroperasi secara taktis dan kekuatan cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif, termasuk melalui kerja sama internasional untuk mengungkap peredaran yang bersifat kejahatan transnasional ini.
Strategi Pengurangan Permintaan ( Demand Reduction) Narkoba
Strategi Ditpolair Baharkam POLRI dalam mengurangi permintaan narkoba ( Demand Reduction) di dalam konteks pencegahan tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur  laut  Nusantara  menempatkan  peran  penting  pada  tiga  tahap  utama:  pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan ini mencerminkan upaya yang holistik dalam mengatasi permasalahan narkotika, dengan memahami bahwa pencegahan tidak hanya melibatkan tindakan  penegakan  hukum  yang  keras  tetapi  juga  melibatkan  aspek  edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi.
a. Pre-emtif
Tahap  pre-emptif  merupakan  langkah  awal  yang  sangat  penting  dalam  strategi Ditpolair  Baharkam  POLRI  dalam  mengurangi  permintaan  narkoba  di  wilayah  perairan Nusantara.  Pada  tahap  ini,  Ditpolair  Baharkam  POLRI  melakukan  analisis  intelijen  yang mendalam untuk memahami dengan baik pola konsumsi narkotika di wilayah tersebut. Hal ini mencakup  pengumpulan data tentang tren konsumsi narkotika, jenis narkotika yang paling umum digunakan, serta profil pengguna narkotika. Dengan pemahaman yang kuat tentang karakteristik konsumsi narkotika di wilayah perairan Nusantara, Ditpolair Baharkam POLRI dapat merancang program pengurangan permintaan yang lebih terarah dan efektif (Adnan dan Nurjannah, 2021).
Pendekatan pre-emptif yang berbasis teori kriminologi ini memberikan landasan yang kokoh dalam upaya Ditpolair Baharkam POLRI untuk mengurangi permintaan narkoba di wilayah perairan Nusantara. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pola konsumsi, kampanye edukasi yang terukur, dan kemitraan yang erat dengan masyarakat, Ditpolair Baharkam  POLRI  berupaya  untuk  mencegah  tindak  pidana  penyelundupan  narkotika dengan  mengurangi  permintaan  dan  meningkatkan  kesadaran  akan  bahaya  narkotika. Selanjutnya, langkah-langkah preventif dan represif dapat diterapkan dengan dukungan kuat dari masyarakat yang lebih teredukasi dan terlibat.
b. Preventif
Tahap  preventif  dalam  strategi  Ditpolair  Baharkam  POLRI  untuk  mengurangi permintaan narkoba di wilayah perairan Nusantara adalah tahap yang berfokus pada upaya pencegahan  tindak  pidana  penyelundupan  narkotika  melalui  pendekatan  edukatif  dan pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  upaya  ini,  Ditpolair  Baharkam  POLRI  mengambil langkah-langkah  yang  berfokus  pada  pendidikan  dan  kesadaran,  dengan  tujuan mengurangi daya tarik narkotika di kalangan masyarakat.
Salah  satu  aspek  kunci  dari  tahap  preventif  ini  adalah  program  pencegahan  di sekolah-sekolah. Dalam teori viktimologi, Ditpolair Baharkam POLRI mendukung program pendidikan pencegahan narkotika yang diimplementasikan di sekolah-sekolah di wilayah perairan. Program ini mencakup penyuluhan tentang bahaya narkotika, dampak negatifnya terhadap  kesehatan  dan  kehidupan  sosial,  serta  cara  menghindari  percobaan  pertama dengan  narkotika.  Dengan  memberikan  edukasi  kepada  generasi  muda,  Ditpolair Baharkam  POLRI  berharap  dapat  mengurangi  risiko  konsumsi  narkotika  di  masa  depan (Aminuddin et al., 2023).
Selain itu, upaya pencegahan juga melibatkan pemberdayaan masyarakat secara luas. Melalui  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  Ditpolair  Baharkam  POLRI,  masyarakat diberikan pengetahuan tentang pengenalan tanda-tanda konsumsi narkotika. Masyarakat diajarkan  untuk  mengenali  perilaku  dan  gejala  yang  mencurigakan  terkait  narkotika, sehingga  mereka  dapat  berperan  aktif  dalam  melaporkan  aktivitas  yang  mencurigakan kepada pihak berwenang.
Tahap preventif Ditpolair Baharkam POLRI bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang  tidak  ramah  terhadap  narkotika.  Dengan  memfokuskan  upaya  pada  pendidikan, pemberdayaan  masyarakat,  dan  peningkatan  kesadaran,  Ditpolair  Baharkam  POLRI berusaha  untuk  mencegah  tindak  pidana  penyelundupan  narkotika  melalui  upaya pencegahan  yang  berkelanjutan  dan  terstruktur.  Melalui  pendidikan,  kesadaran,  dan partisipasi aktif masyarakat, tahap preventif ini menjadi pondasi yang kuat dalam strategi
holistik  Ditpolair  Baharkam  POLRI  untuk  mengurangi  permintaan  narkoba  di  wilayah perairan Nusantara.
c. Represif
Tahap  represif  dalam  strategi  Ditpolair  Baharkam  POLRI  merupakan  fase  penting dalam  upaya  mencegah  tindak  pidana  penyelundupan  narkotika  melalui  jalur  laut Nusantara.  Namun,  dalam  konteks  pengurangan  permintaan,  upaya  tidak  selesai  pada penangkapan dan efek jera, tetapi berfokus pada rehabilitasi sehingga para pelaku yang pernah tertangkap dan terlibat, dapat juga turut berkontribusi dalam penyelesaian masalah ini  (Kristian  et  al.,  2021).  Kerja  sama  antara  Ditpolair  Baharkam  POLRI  dan  BNN  dalam konteks  rehabilitasi  dan  kolaborasi  dengan  mantan  pelaku  narkotika  merupakan pendekatan  yang  penting  dalam  upaya  pemulihan  dan  reintegrasi  mereka  ke  dalam masyarakat.  Fokus  pada  rehabilitasi  dan  kerja  sama  dengan  mantan  pelaku  memiliki dampak positif dalam mengatasi masalah narkotika di wilayah perairan Nusantara.
Salah  satu  aspek  utama  dari  kolaborasi  ini  adalah  program  rehabilitasi  yang ditawarkan kepada mantan pelaku narkotika yang telah tertangkap dalam operasi Ditpolair Baharkam POLRI. Program rehabilitasi ini mencakup berbagai jenis perawatan, konseling, dan  dukungan  yang  bertujuan  untuk  membantu  mantan  pelaku  melepaskan  diri  dari ketergantungan narkotika. Melalui program ini, Ditpolair Baharkam POLRI dan BNN bekerja sama  untuk  memberikan  pelatihan  keterampilan  sosial,  pendampingan  psikologis,  dan akses ke fasilitas rehabilitasi yang sesuai.

## SIMPULAN
Secara  keseluruhan,  peran  polisi  perairan  dalam  mencegah  tindak  pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut Nusantara telah dilaksanakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, polisi perairan memiliki dasar hukum yang kuat, yang mencakup kewenangan untuk melakukan patroli, pengawasan, penyelidikan, penangkapan,  dan  pencegahan tindak pidana penyelundupan narkotika. Landasan  hukum  ini  memberikan  kerangka  kerja  yang  jelas  untuk  upaya  penegakan hukum  dalam  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  di  wilayah  perairan  Indonesia  yang sangat  luas.  Selain  itu,  polisi  perairan  juga  menjalankan  peran  preventif,  dengan melakukan patroli rutin dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika. Kolaborasi yang aktif dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai dan TNI AL, juga mendukung  efektivitas  upaya  pencegahan.  Dengan  demikian,  peran  polisi  perairan mencerminkan komitmen  serius untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkotika
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, yang diakui dan diatur dalam hukum positif yang berlaku.
Pembaruan hukum pidana untuk menanggulangi penyelundupan narkotika melalui jalur laut adalah langkah krusial dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Dalam konteks  ini,  beberapa  aspek  menjadi  fokus  utama.  Pertama,  peningkatan  hukuman menjadi  instrumen  penting  untuk  memberikan  sinyal  tegas  tentang  seriusnya pelanggaran  ini  dan  sebagai  faktor  pencegahan.  Namun,  perlu  ditekankan  bahwa peningkatan hukuman harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kedua, penyempurnaan metode penegakan hukum, termasuk taktik yang lebih canggih, kerja sama  antarlembaga,  teknologi  modern,  dan  pelatihan  yang  tepat,  meningkatkan kemampuan  penegak  hukum  dalam  melindungi  wilayah  perairan.  Ketiga, penyederhanaan  proses  peradilan  dan  pengurangan  birokrasi  meningkatkan  efisiensi penuntutan.  Keempat,  kerjasama  internasional  dengan  ekstradisi  yang  ditingkatkan, pertukaran  informasi  yang  cepat,  kolaborasi  dalam  penyelidikan,  dan  perjanjian internasional  yang  kuat,  adalah  elemen  vital  dalam  penanggulangan  penyelundupan narkotika  lintas  negara.  Kelima,  perlindungan  saksi  menjadi  komponen  kunci  dalam memastikan kelancaran proses  peradilan dengan memberikan jaminan keamanan fisik dan  psikologis  serta  mendorong  keterlibatan  aktif  saksi  dalam  mengungkap  jaringan penyelundupan. Semua ini adalah langkah penting dalam menciptakan instrumen efektif dalam  menanggulangi  penyelundupan  narkotika  melalui  jalur  laut  Nusantara,  sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan, M., and Nurjannah, S. (2021) ‘ Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar ’, Alauddin Law Development Journal, 3(2), pp. 414 – 425.
Aminuddin, A., Dananjaya, M. B., and Ramadhan, M. F. (2023) ‘ Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian sebagai Bentuk Pencegahan terhadap Peredaran Narkoba Melalui TPI Laut ’, JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(1), pp. 106 – 113.
Chazawi, A. (2008) ‘ Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi ’, Bandung, PT. Alumni. Chibro, S. (1992) ‘ Pengaruh tindak pidana penyelundupan terhadap pembangunan ’, Sinar Grafika.
Gosita, A. (2010) ‘ Masalah korban kejahatan ’, BUKU DOSEN-2009.
Hanitijo, R. (1990) ‘ Metodologi penelitian hukum dan jurimetri ’, Jakarta, Ghalia Indonesia. Kristian, D., Sadono, B., Sukarna, K., and Sedati, D. S. R. (2021) ‘ Kewenangan Polri Dalam
Menegakkan  Kode  Etik  Anggota  Polri  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Narkoba ’,
Jurnal Usm Law Review, 4(2), pp. 663 – 671.
Mahmud Marzuki, P. (2005) ‘ Penelitian hukum ’, Jakarta, Kencana Prenada Media, p. 55. Marpaung, L., and Asas, T. (2009) ‘ Praktek: Hukum Pidana ’, Bandung, Sinar Grafika.
Marzuki,  P.  M.  (2010) ‘ Penelitian  Hukum  Normatif ’, Jakarta,  Kencana  Prenada  Media Group.
Marzuki, P. M. (2019) ‘ Penelitian Hukum (Revisi) ’, Kencana.
Moeljatno, S. H. (2002) ‘ Asas-asas Hukum Pidana ’, Jakarta, Rineka Cipta.
Prakoso, A. (2013) ‘ Kriminologi dan hukum pidana ’, Laksbang Grafika.
Rahardjo, S. (2006) ‘ Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro) ’, Uki Press.
Siswanto, P. H. D. U.-U. (2012) ‘ Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) ’, Jakarta, Rineka Cipta.
Soekanto, S., and Sulistyowati, B. (2007) ‘ Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar ’, Jakarta, PT.
Raja Grafindo Persada.
Sudarto,  K.  S.  H.  P.  (1981) ‘ Masalah  Penghukuman  dan  Gagasan  Pemasyarakatan ’,
Bandung, Alumni.