## UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PASCA PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022

## Legal Remedies Against a Verdict of Verstek After Perma Number 7 Of 2022
Adhi Yudha Ristanto 1* , Ruslan Renggong 2 , Basri Oner 2
1 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: ad.yudha08@gmail.com
Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan untuk menganalisis pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perihal upaya hukum pada putusan verstek apakah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empirik yang memadukan antara data primer berupa data dan wawancara serta bahan dari buku-buku dan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Sidenreng  Rappang.  Hasil  dari  penelitian menunjukkan bahwa Hak Penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terdapat 2 kondisi yakni hak Penggugat akan dipenuhi oleh karena proses banding akan dilanjutkan ke Pengadilan  tingkat  banding  dalam  hal  Tergugat  tidak  mengajukan  upaya  hukum  verzet.  Selanjutnya  hak  Penggugat  akan tertutup dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum verzet. Pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perihal upaya hukum pada  putusan  verstek  telah  memenuhi  nilai-nilai  keadilan  dalam  masyarakat  yakni  Tergugat  tetap  dapat  mengajukan  upaya hukum verzet. Sedangkan untuk Penggugat tetap memiliki hak yang sama dengan Tergugat dalam hal mengajukan banding.
Kata Kunci : Hak Penggugat, Banding, Putusan Verstek

## ABSTRACT
This research aims to analyze the plaintiff's rights in filing a legal appeal against the verstek decision after the stipulation of PERMA Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court and to analyze the regulation of PERMA Number 7 of 2022 regarding whether legal remedies for verstek decisions fulfill the values of justice in society. This research is empirical juridical research  that combines primary data in the form of data and interviews as well as material from books and statutory regulations conducted at the Sidenreng Rappang District Court. The results of the research show that the Plaintiff's right to file an appeal against the verzet decision after PERMA Number 7 of 2022 was stipulated has 2 conditions, namely the Plaintiff's rights will be fulfilled because the appeal process will continue to the appellate court in the event that the Defendant does not submit a verzet legal remedy. Furthermore, the Plaintiff's rights will be closed if the Defendant files a verzet legal action. Regulation of PERMA Number 7 of 2022 regarding legal remedies for verzet decisions has fulfilled the values of justice in society, namely that the Defendant can still submit legal remedies for verzet. Meanwhile, the Plaintiff still has the same rights as the Defendant when it comes to filing an appeal.

## Keywords: Plaintiff's Rights, Appeal, Verstek Decision
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi tuntutan publik  khususnya  masyarakat  pencari  keadilan  (Djalaludin, 2023). Tuntutan tersebut diantaranya berupa kemudahan proses peradilan khususnya dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara.  Penggunaan  teknologi  informasi  diharapkan  mampu
memberikan  kemudahan  atas  kebutuhan  tersebut  dimana pemberian  dan  penerimaan  informasi  dapat  dilakukan  dalam waktu singkat dan cepat.
Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  tinggi  negara merupakan  pemegang  kekuasaan  kehakiman  bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung melakukan  pembaruan  administrasi  dan  persidangan  guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses
Indonesian Journal of Legality of Law e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Pasca Perma Nomor… (Adhi Yudha Ristanto, Ruslan Renggong, Basri Oner)
penyelenggaraan  peradilan  dengan  menetapkan  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Hingga saat ini berkembang dengan ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan  Secara  Elektronik  yang  telah  dirubah  dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.
Hakim diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara  meskipun  Tergugat/Para  Tergugat  seluruhnya  tidak hadir  dipersidangan  pada  tanggal  yang  ditentukan  dan  tidak meminta  pihak  lain  untuk  mewakilinya  meskipun  telah dipanggil secara patut. Putusan atas suatu perkara yang pihak Tergugat/Para Tergugat atau wakilnya tidak hadir dalam proses persidangan  dikenal  dengan  putusan  verstek  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  125  Herzien  Inlandsch  Reglement  (HIR), Pasal 149 ayat (1) Reglement voor de Buitengewesten (RBg) dan  Pasal  78  Reglement  op  de  Rechtvordering  (RV). Ketidakhadiran  para  pihak  Tergugat  pada  hari  sidang  yang telah  ditentukan  adalah  salah  satu  syarat  untuk  bisa dijatuhkannya  putusan  verstek  oleh  hakim  Pergadilan  Negeri yang  memimpin  sidang  dalam  perkara  perdata  (Maswandi, 2017).
Tergugat  yang  tidak  hadir  tetap  akan  diberikan pemberitahuan  putusan  hasil  pemeriksaan  perkara.  Halmana pihak-pihak  yang  merasa  tidak  puas  dengan  putusan  tersebut dapat  mengajukan  upaya  hukum.  Dalam  hal  putusan  verstek, Tergugat  dapat  mengajukan  upaya  hukum  yakni  perlawanan (verzet).  Selanjutnya  untuk  Penggugat  dapat  mengajukan upaya  hukum  yakni  banding.  Upaya  hukum  yang  berbeda tersebut  mengindikasikan  proses  yang  berbeda,  pengajuan upaya hukum verzet mempunyai konsekuensi putusan verstek mentah kembali oleh karenanya diperiksa di Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan verstek. Selanjutnya upaya hukum banding akan diperiksa di Pengadilan Tingkat banding.
Berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan verstek sebagaimana uraian di atas, PERMA perihal persidangan secara elektronik tersebut telah memuat pengaturan yang menyimpangi hukum acara yang berlaku. Pada Pasal 14 Ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa “Dalam hal Tergugat  mengajukan  upaya  hukum  perlawanan  (verzet) terhadap  putusan  verstek  dan  Penggugat  mengajukan  upaya hukum  banding,  upaya  hukum  banding  yang  diajukan  oleh Penggugat dinyatakan gugur”.
Perihal kondisi perkara yang diajukan upaya hukum oleh kedua  belah  pihak  yakni  baik  Penggugat  maupun  Tergugat secara  bersamaan  tersebut  (vide  Pasal  14  ayat  (3)  PERMA Nomor 7 Tahun 2022), telah lebih dahulu diatur pada ketentuan Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1947  tentang Peraturan  Peradilan  Ulangan  di  Jawa  dan  Madura  yang mengatur  bahwa“Dari  putusan  Pengadilan  Negeri  yang dijatuhkan  di  luar  hadir  tergugat,  tergugat  tidak  boleh  minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan hak  perlawanan  dalam  pemeriksaan  tingkat  pertama,  akan tetapi jikalau penggugat  minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan  tingkat  pertama”.  Pengaturan  banding  di Indonesia  masih  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  1947,  undang-undang  tersebut  masih  berlaku  dan diberlakukan  untuk  seluruh  Indonesia  (Pramono,  2008). Selanjutnya  perihal  upaya  hukum  tersebut  telah  diatur  pula dalam Pasal 200 RBg (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura)
Perbedaan  ketentuan  sebagaimana  uraian  di  atas menimbulkan  perbedaan  terkait  upaya  hukum  yang  dapat diajukan  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  terhadap  putusan
verstek.  Selanjutnya  hukum  acara  perdata  (HIR,  RBg,  dan peraturan lainnya tentang acara perdata) bersifat memaksa dan mengikat,  hal  tersebut  berarti  dalam  proses  penyelesaian sengketa  perdata  prosesnya  melalui  pengadilan,  semua  pihak baik  pihak-pihak  berperkara,  Hakim  dan  termasuk  perangkat pengadilan  lainnya  menjadi  terikat  pada  ketentuan  tentang acara perdata yang berlaku (Pramono, 2008).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hak penggugat  dalam  mengajukan  upaya  hukum  banding  atas putusan  verstek  pasca  ditetapkan  PERMA  Nomor  7  Tahun 2022  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  dan  untuk menganalisis pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perihal upaya  hukum  pada  putusan  verstek  apakah  memenuhi  nilai- nilai keadilan dalam masyarakat.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah penelitian yuridis empirik yang memadukan antara data primer  berupa  wawancara  serta  bahan  dari  buku-buku  dan Peraturan Perundang-undangan  yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  dan metode yang digunakan untuk teknik pengumpulan data yakni dengan  melakukan  studi  kepustakaan  dan  wawancara (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Gambaran
Pandangan  Hans  Kelsen  berkaitan  dengan  keadilan bersifat  positifisme,  nilai-nilai  keadilan  individu  dapat diketahui  dengan  aturan-aturan  hukum  yang  mengakomodir nilai-nilai  umum,  namun  tetap  pemenuhan  rasa  keadilan  dan kebahagian  diperuntukan  bagi  tiap  individu  (Hans  Kelsen, 2011).
Praktek peradilan perdata di Indonesia telah menggambarkan  prinsip-prinsip  keadilan  dimana  para  pihak baik  Penggugat  maupun  Tergugat  memiliki  hak  yang  sama yakni  mulai  dari  proses  jawab  jinawab  (gugatan,  jawaban, replik  dan  duplik),  kemudian  proses  pembuktian  (surat  dan saksi), pengajuan kesimpulan dan pembacaan putusan. Setiap tahapan  tersebut  diberikan  kesempatan  secara  proporsional kepada para pihak dan tidak berat sebelah. Pihak Penggugat dan pihak  Tergugat  memiliki  kesempatan  yang  sama  berdasarkan dengan alur persidangan yang telah disepakati bersama antara para pihak dengan Majelis Hakim.
Pembuktian adalah serangkaian proses penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada majelis hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk  memperkuat  dan  meneguhkan  kebenaran  dalil  tentang fakta  hukum  yang  menjadi  pokok  sengketa,  sehingga  majelis hakim  memperoleh  dasar  kepastian  untuk  menjatuhkan keputusan  bagi  sengketa  antara  para  pihak  (Bahtiar,  1999). Proses  pembuktian  yang  telah  dilalui  oleh  para  pihak  dengan cara  mengajukan  alat-alat  bukti  akan  berlanjut  pada  proses dimana para pihak akan meminta dijatuhkan putusan. Putusan dijatuhkan oleh hakim yakni suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai  pejabat  negara  yang  diberi  wewenang  untuk  itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan  suatu  perkara  atau  masalah  antar  pihak. (Sudikno, 2006).
Pemeriksaan  perkara  di  peradilan  tingkat  pertama  yakni Pengadilan  Negeri  memungkinkan  pemeriksaan  dilakukan
dengan  memeriksa  keseluruhan  alat  bukti  yang  diajukan. Meliputi  alat  bukti  surat,  saksi,  pengakuan,  persangkaan, dan/atau  sumpah.  Halmana  proses  pemeriksaan  tersebut dilakukan  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  dan dapat  disaksikan  oleh  siapapun  pengunjung  sidang  yang memenuhi syarat untuk mengikuti persidangan. Alat bukti surat dan saksi dapat diajukan oleh para pihak baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Pada prakteknya di Pengadilan Negeri Sidenreng  Rappang,  pemeriksaan  alat  bukti  surat  dan  saksi diberikan  oleh  Majelis  Hakim  dalam  waktu  yang  bergantian dan  proporsional.  Artinya  masing-masing  pihak  memiliki kesempatan yang sama dalam hal mengajukan alat bukti surat maupun saksi.
Alat  bukti  pengakuan,  persangkaan  dan/atau  sumpah merupakan  alat  bukti  yang  dapat  diperoleh  selama  proses persidangan melalui alat bukti lain yakni surat dan saksi. Oleh karenanya  pemeriksaan  alat  bukti  surat  dan  alat  bukti  saksi sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di peradilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat memiliki kesempatan yang sama dan proporsional dalam mengajukan alat bukti dipersidangan, dan persidangan dihadiri langsung oleh para pihak.
Upaya  Hukum  Banding  adalah  pemeriksaan  ulangan terhadap  putusan  pengadilan  oleh  pengadilan  tinggi  atas permintaan  penggugat  atau  tergugat  dalam  perkara  perdata. Pihak yang merasa tidak puas dan merasa putusan pengadilan negeri  tidak  adil,  maka  dapat  mengajukan  upaya  hukum  agar perkara  tersebut  diperiksa  ulang  oleh  Majelis  Hakim Pengadilan  tingkat  banding.  Pengadilan  tinggi  bertugas menggali  ulang  kebenaran  fakta  hukum  yang  telah  dilakukan pengadilan tingkat pertama/pengadilan negeri dan menyempurnakannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengadilan  tingkat  pertama  dan  pengadilan  tingkat  banding adalah  sama-sama  judex  facti  atau  hakim  yang  memeriksa fakta.
Pasal 357 Rv menyatakan perkara kemudian oleh hakim banding  yang  bersangkutan  tanpa  banyak  proses  diputus berdasarkan  surat-surat  saja  tetapi  ia  berwenang  sebelum menjatuhkan putusan akhir  untuk  memberi putusan persiapan atau putusan sela. Ketentuan mana mendasarkan pemeriksaan di tingkat banding hanya pada pemeriksaan alat bukti surat saja. Ketentuan  mana  berbeda  dengan  Pasal  15  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dalam  pemeriksaan  ulangan  memeriksa  dan  memutuskan dengan  tiga  Hakim,  jika  dipandang  perlu,  dengan  mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.
Praktik  peradilan  pemeriksaan  pada  tingkat  banding dilakukan  dengan  tanpa  banyak  proses.  Pada  pemeriksaan banding,  tidak  ada  proses  pemanggilan  para  pihak,  karena pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran para pihak. Kemudian tidak  terdapat  proses  jawab  jinawab  yakni  meliputi  jawaban, replik, duplik, karena kesempatan tersebut sudah tertutup pada tingkat banding. Selanjutnya tidak ada lagi proses penyampaian alat bukti maupun pemeriksaan ahli atau pemeriksaan setempat, karena  pada  prinsipnya  hal  tersebut  di  luar  yurisdiksi pengadilan  tingkat  banding.  Terakhir  berkaitan  dengan konklusi  pun  tidak  dijumpai  lagi,  oleh  karena  merupakan yurisdiksi  pengadilan  tingkat  pertama  (M.  Yahya  Harahap, 2006).
Sejalan  dengan  kedudukan  pengadilan  tingkat  banding yang  mengadili  fakta,  judex  factie,  maka  pengadilan  tingkat banding memeriksa dan mengadili seluruh tahapan persidangan,  termasuk  dalam  memeriksa  pembuktian,  dan menilai  alat-alat  bukti  dalam  pertimbangan  putusan  tingkat pertama. Sehingga produk putusan tingkat banding kemungkinannya  adalah:  Menguatkan  putusan  pengadilan tingkat  pertama  secara  utuh,  atau  memperbaiki  redaksi  amar putusan  tingkat  pertama  yang  telah  dijatuhkan,  atau membatalkan  putusan  tingkat  pertama  dengan  mengadili sendiri dalam putusan banding.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  di  atas,  dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (3) PERMA Nomor 7  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  yang  mengatur bahwa  “Dalam  hal  Tergugat  mengajukan  upaya  hukum perlawanan  (verzet)  terhadap  putusan  verstek  dan  Penggugat mengajukan  upaya  hukum  banding,  upaya  hukum  banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur.”
Telah  menghilangkan  adanya  kekhawatiran  akan ketidakadilan dalam proses pengajuan upaya hukum terhadap putusan  verstek.  Tergugat  tetap  dapat  mengajukan  upaya hukum  verzet,  dimana  pemeriksaan  dilakukan  secara komprehensif oleh karena perkara dinyatakan kembali 0 (nol) dimulai  dari  awal  proses  jawab  jinawab,  pembuktian, kesimpulan dan penjatuhan putusan. Bagi Penggugat pun tetap memiliki hak yang sama dengan Tergugat dalam hal, tidak puas terhadap putusan verzet, maka kedua belah pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  hak  Penggugat  dalam  mengajukan  upaya  hukum banding atas putusan verstek pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  terdapat  2 kondisi  yakni  pertama  hak  Penggugat  akan  dipenuhi  oleh karena proses banding akan dilanjutkan ke Pengadilan tingkat banding dalam hal Tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet. Kedua hak Penggugat akan tertutup oleh karena upaya hukum  banding  dinyatakan  gugur  berdasarkan  ketentuan PERMA dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum verzet.
Pengaturan  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022  khususnya perihal  upaya  hukum  pada  putusan  verstek  telah  memenuhi nilai-nilai  keadilan  dalam  masyarakat  yakni  Tergugat  tetap dapat mengajukan upaya hukum verzet, dimana pemeriksaan dilakukan secara komprehensif di Pengadilan tingkat pertama. Sedangkan  untuk  Penggugat  tetap  memiliki  hak  yang  sama dengan Tergugat dalam hal tidak puas terhadap putusan verzet, maka  kedua  belah  pihak  mempunyai  hak  yang  sama  untuk mengajukan banding.
Sebaiknya Mahkamah  Agung Republik Indonesia perlu mendorong  dan  memberikan  masukan  kepada  Pemerintah dalam  hal  pembaruan  hukum  acara  perdata  Indonesia  yang dalam  hal  ini  adalah  berkaitan  dengan  pembentukan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata agar sesuai  dengan  nilai-nilai  keadilan  di  masyarakat  khususnya
Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Pasca Perma Nomor… (Adhi Yudha Ristanto, Ruslan Renggong, Basri Oner)
dalam  hal  pengajuan  upaya  hukum  terhadap  putusan  verstek yang  dilakukan  bersama-sama  antara  pihak  Penggugat  dan disisi lain oleh pihak Tergugat, agar tercipta kepastian hukum.
DPR  dan  Pemerintah  supaya  dapat  menyusun  Undang- Undang perubahan untuk merevisi Undang-Undang 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang  telah  berusia  lebih  dari  76  tahun  dan  segera  menyusun ketentuan  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  sehingga  dapat menggantikan Rbg (Reglement voor de buitengewesten).

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Bahtiar  Effendie,  Masdari  Tasmin,  dan  A.  Chodari,  1999, Surat  Gugat  Dan  Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Budianto  Eldist  Daud  Tamin,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap
Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia”,
Jurnal Lex Administratum, Vol.VI/No.3/Jul-Ags/2018. Djalaluddin  Djalil,  Baso  Madiong,  Abd.  Haris  Hamid,
“Efektivitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara Perdata  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  Kelas  IA Khusus”,  Indonesian  Journal  of  Legality  of  Law,  Juni (2023).
Hans  Kelsen,  2011.  “General  Theory  of  Law  and  State”, diterjemahkan  oleh  Rasisul  Muttaqien,  Nusa  Media, Bandung. https://pdb-lawfirm.id/menjaga-keseimbangan-hak-hak- penggugat-dan-tergugat-pasca-putusan-verstek/. Diakses pada tanggal 11 November 2023. Pendapat Basuki Rekso Wibowo
M.  Yahya  Harahap,  2004,  Hukum  Acara  Perdata.  Sinar Grafika, Jakarta.
M. Yahya Harahap, Juli 2006, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, cetakan III, Jakarta, Sinar Grafika.
Maswandi,  “Putusan Verstek  dalam Hukum  Acara  Perdata”, Jurnal  Mercatoria  Universitas  Medan  Area,  Vol.10  (2) Desember (2017).
Mohammad  Kamil  Ardiansyah,  “Pembaruan  Hukum  Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara  Perdata  di  Indonesia”,  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020.
Pramono  Sukolegowo,  “Efektivitas  Sistem  Peradilan
Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya  Ringan  Di  Lingkungan Peradilan Umum”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.1 Januari 2008.
Prianter  Jaya  Hairi,  “Urgensi  Pembentukan  Rancangan
Undang-Undang  Tentang  Hukum  Acara  Perdata”,  Info Singkat,  Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI, Vol.XII No.23/I/Puslit/Desember/2020. Reglement voor de Buitengewesten (RBg). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat),  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.