ANALISIS YURIDIS TERHADAP SUNTIK MATI ( EUTHANASIA )

## DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Oleh :
1. Harry Murty 1
2. Ariella Gitta Sari 2
3. Irham Rahman 3

## Abstraksi
Perkembangan  zaman  mempengaruhi  teknologi  dalam  bidang  kesehatan  dan memberikan pengaruh terhadap pemikiran tentang konsep kematian. Permohonan akan  permintaan  mati  dikarenakan  upaya  untuk  bertahan  hidup  tidak  berhasil. Situasi  yang  seperti  inilah  menyebabkan  suntik  mati  ( euthanasia )  dilakukan. Euthanasia dilakukan di Indonesia karena adanya suatu  dan permohonan tersebut membuka  peluang  untuk  menerapkan euthanasia di  Indonesia.  Kebijakan  untuk memberlakukan euthanasia di  Indonesia  mendapatkan  respon  pro  dan  kontra  di masyarakat.  Oleh  sebab  itu  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  pengaturan tentang suntik mati ( euthanasia ) dalam prespektif hukum pidana di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan menerapkan euthanasia di Indonesia dari sisi hukum pidana  (KUHP).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis normatif  yang  menggunakan  pendekatan The  Statute  Approach dan  pendekatan analisis  konsep  hukum.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa euthanasia di Indonesia  belum  memiliki  regulasi  yang  jelas  namun  ditemukan  beberapa pengaturan  hukum  yang  secara  tidak  langsung  memiliki  pengaturan  tentang euthanasia ,  antara  lain  UUDNRI  1945,  dan  Pasal  344  KUHP,  selain  itu  dari analisis  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  apabila  dikaji  dari  KUHP  akan kebijakan  untuk  menerapkan euthanasia di  Indonesia  tidaklah  mungkin  untuk diterapkan  karena  KUHP  memandang euthanasia sebagai  suatu  tindak pembunuhan.
Kata Kunci : Kematian, Hukum Pidana, Euthanasia.

## 1. Latar Belakang
Perkembangan  zaman  membuat  perubahan  yang  sangat  besar  terhadap  ilmu pengetahuan,  termasuk  pada  bidang  teknologi  dalam  kesehatan.  Kemajuan teknologi  dalam  bidang  ilmu  kesehatan  membawa  pengaruh  yang  besar  pada
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : harry_murty@unik-kediri.ac.id
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : ariellagitta@unik-kediri.ac.id
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : irhamrahman@unik-kediri.ac.id
manusia terhadap harapan untuk hidup yang lebih baik dari sebelumnya. 4 Hal ini bisa  dilihat  bahwa  kemajuan  teknologi  memberikan  pengaruh  yang  baik  atau positif.  Namun  terlepas  dari  kemajuan  teknologi  yang  berpengaruh  positif,  bagi sebagian orang beranggapan bahwa kemajuan tersebut mengakibatkan pengaruh yang negatif pula. Pengaruh negatif yang dimaksud yaitu akan pemikiranmanusia terhadap suatu kematian.
Pengaruh  negatif  dari  kemajuan  teknologi  dalam  ilmu  kesehatan mengakibatkan  keluarga  dari  seorang  pasien  atau  pasien  sendiri  mengajukan permohonan kepada tenaga medis atau dokter untuk mempercepat kematian bagi seorang  pasien  guna  menghilangkan  rasa  sakit  sehingga  pasien  bisa  beristirahat dengan  tenang.  Adapun  permohonan  untuk  mati  dikarenakan  tidak  adanya persediaan  obat  yang  dapat  menyembuhkan,  mengantisipasi  atau  mengurangi penyakit  maupun  rasa  sakit  yang  dirasakan  oleh  pasien. 5 ,  tenaga  medis  dan dokter yang sudah tak mampu untuk menangani, dan  tidak adanya kemampuan untuk  menanggung  biaya  perawatan  bagi  pasien  maupun  keluarganya.  Hal-hal tersebutlah yang melatarbelakangi dilakukannya suntik mati atau euthanasia .
Masyarakat  mulai  memperbincangkan  keberadaan euthanasia di  Indonesia yang  muncul  akibat  dari  permohonan  pasien  maupun  keluarga  pasien  untuk melakukan euthanasia .  Adapun  permohonan euthanasia yang  telah  diajukan  di Indonesia  antara  lain  diawali  dengan  kasus  permohonan euthanasia terhadap Agian  Isna  Nauli  yang  dimohonkan  oleh  Panca  Satria  Hassan  Kusuma  ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2004, kasus permohonan euthanasia terhadap  Siti  Zulaeha  yang  di  mohonkan  oleh  Rudi  Hartono  ke  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat,  kasus  permohonan  pengujian  undang-undang  (pasal  344 KUHP)  ke  Mahkamah  Agung  dengan  nomor  perkara  55/PUU-XII/2014  yang dimohonkan  oleh  Ignatitus  Ryan  Turniwa,  dan  kasus  permohonan euthanasia yang terakhir dimohonkan oleh Berlin Sialahi.
4 Alexandra  Indriyanti,  2008, Etika  dan  Hukum  Kesehatan ,  Pustaka  Book  Publisher, Yogyakarta, hlm. 67.
5 Hadi,  S.  2012, Euthanasia  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  dan  Etika  Kedokteran . Progresif, 4(1), hlm.2.
Permohonan-permohonan yang diajukan  guna dilakukannya suntik mati atau euthanasia di  Indonesia  telah  membuka  peluang  euthanasia  untk  diterapkan  di Indonesia.  Namun  kebijakan  untuk  menerapkan euthanasia di  Indonesia  telah menimbulkan pertentangan (pro dan kontra) di masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan  bahwa  euthanasia  perlu  untuk  di  terapkan  di  Indonesia  mengingat bahwa  manusia  mempunyai  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri    memandang disatu  sisi, euthanasia perlu  untuk  diterapkan  dengan  pertimbangan  alasan kemanusiaan dan mengingat bahwa manusia memiliki hak untuk the right of self- determination atau  menentukan  nasibnya  sendiri  termasuk  dengan  memilik  hak untuk  mati  yang kedudukannya sejajar dengan hak hidup.  Sedangkan dilain  sisi sebagian  masyarakat  memandang  bahwa euthanasia merupakan  tindakan pembunuhan  terhadap  nyawa  secara  terselubung  yang  dikategorikan  sebagai tindakan  yang  melanggar  hukum  dan    juga  sebagai  perbuatan  yang  melanggar hak untuk hidup atau right to life serta dikawatirkan bahwa penerapan euthanasia bisa  digunakan  sebagai  salah  satu  cara  untuk  menekan  jumlah  penduduk  yang setiap hari jumlahnya kian bertambah.
Secara  umum  perdebatan  tentang  pro  dan  kontra  terkait euthnasia dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua bagian, antara lain sebagai berikut:
a. kelompok  pertama  yang  dengan  tegas  menyatakan  tidak  setuju  dengan keberadaan euthanasia di  Indonesia  dengan  alasan  bahwa euthanasia merupakan  tindakan  bunuh  diri  karena  menyerah  akan  hidup  yang  pada hakekatnya  tindakan  tersebut  dilarang  oleh  seluruh  agama,  dan euthanasia dianggap  sebagai  tindakan  pembunuhan  secara  terselubung yang dengan tegas pula merupakan suatu tindakan melanggar hukum.
b. kelompok  kedua  yaitu  yang  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  setuju dengan  diterapkannya euthanasia ,  alasannya  karena  euthanasia merupakan  hak  asasi  setiap  individu/manusia  untuk  menentukan  pilihan dalam  hidupnya  termasuk  memilih  hak  untuk  hidup  maupun  mati  yang keduanya  memiliki  kedudukan  yang  sejajar.  Dan  yang  memperkuat alasan  kelompok  ini  yaitu  karena  tindakan  euthanasia  merupakan permohonan atau keinginan dari pemohon euthanasia sendiri.
Mengingat  bahwa euthanasia merupakan  persoalan  yang  menyangkut kepentingan  banyak  orang  sehingga  terkait  dengan  penerapan eutahansia di Indonesia sendiri perlu diketahui tentang bagaimana regulasi euthanasia menurut hukum  positif  dan  bagaimana  kebijakan  untuk  menerapkan euthanasia di Indonesia dipandang dari sisi hukum pidana (KUHP). Berdasarkan permasalahan yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  maka  penulis  mengambil  judul  Analisis Yuridis  Terhadap  Suntik  Mati  ( Euthanasia )  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Pidana.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang  yang  dikemukakan  sebelumnya  maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :
2.1 Bagaimana  regulasi  tentang  suntik  mati  ( euthanasia )  dalam  prespektif hukum pidana di Indonesia ?
2.2 Bagaimana  kebijakan  untuk  menerapkan  suntik  mati  ( euthanasia )  di Indonesia dari sisi hukum pidana (KUHP) ?

## 3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
3.1 Untuk  mengetahui  regulasi  tentang  suntik  mati  ( euthanasia )  dalam prespektif hukum pidana di Indonesia.
3.2 Untuk mengetahui kebijakan untuk menerapkan suntik mati ( euthanasia ) di Indonesia dari sisi hukum pidana (KUHP).

## 4. Manfaat Penelitian
Hasil  Penelitian  ini,  secara  teoritis  maupun  praktis  diharapkan  dapat memberikan manfaat bagi akademisi atau peneliti hukum untuk mengembangkan ilmu  pengetahuan  dibidang  hukum  pidana  khususnya  kebijakan  untuk menerapkan suntik mati ( euthanasia ) di Indonesia.

## 5. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yang  mana penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. 6 sedangkan  penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  peraturan perundang-undangan atau The Statute Approach dan pendekatan analisis konsep hukum atau Analitical & Conseptual Approach .
Penelitian ini menggunakan bahan hukum  atau bahan pustaka, adapun bahan hukum atau bahan pustaka yang digunakan meliputi :
1. Terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yang  meliputi  :  UUD  1945,  Kode  Etik Kedokteran  (KODEKI),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  meliputi  :  bahan  hukum  sekunder merupakan penjelas dari bahan hukun primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi hasil dari penelirtian hukum, literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini, dan hasil karya ilmiah.
3. Bahan  hukum  tersier  :  merupakan  bahan  hukum  yang  akan  memberikan penjelasan  dan  petunjuk  yang  berkaitan  dengan  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder  seperti  ensiklopedia  hukum,  kamus,  dan  lain sebagainya.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dengan  melakukan  langkah- langkah  yakni  mengumpulkan  bahan  hukum,  mempelajari  atau  menganalisa literatur-literatur  yang  memiliki  kaitan  dengan  obyek  permasalahan  dalam penelitian  serta  mengutip  beberapa  pendapat  maupun  pernyataan  yang mendukung  guna  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dan  kemudian secara  sistematis  disusun  sebagai  landasan  hukum  guna    memberi  jawaban  dari permasalan.
Dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan teknik sistematisasi.  Teknik  deskriptif  merupakan  tekni  yang  menguraikan  posisi  atau
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta h.13.
kondisi  secara  apa  adanya  dari  porsi-porsi  hukum  maupun  di  luar  hukum. Sedangkan  teknik  sistematisasi  yakni  teknik  yang  mencari  keterkaitan  suatu rumusan  dalam  proposisi  hukum  antara  regulasi  atau  peraturan  hukum  yang sebanding  maupun  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  sebanding atau sederajat.

## 6. Pembahasan
6.1 Regulasi Tentang Suntik Mati (Euthanasia) Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia
Euthanasia atau  suntik  mati  berasal  dari  terjemahan  bahasa  Yunani  dari kata Euthanathos yang  mana  secara  terminologi  kata euthanasia berasal  dari artian  tanpa  penderitaan  yang  berasal  dari  kata  “ eu ”,  dan  “ tanathos ”  yang memiliki  pengertian  kematian  atau  mati.  Sehingga  euthanasia  memiliki  arti sebagai mati dengan tanpa adanya rasa penderitaan yang dirasakan oleh pasien atau  mati  dengan  baik. 7 “ Euthanasia  is  the  intentional  killing  by  act  or omission of a dependent human being for his or her alleged benefit. (The key word  here  is  ‘intentional’.  If  death  is  not  intended,  it  is  not  an  act  of euthanasia) .” 8
Pada  masa  kini,  kususnya  di  negara  yang  memperbolehkan  penerapan euthanas ia, euthanasia sendiri  mengalami  perdebatan  yang  sangat  panjang dan rumit. Berbagai negara tidak dapat memberikan suara bulat atau kepastian antara  boleh  diterapkan  atau  tidaknya euthanasia bagi  seseorang  dan  masala tersebut  telah  masuk  ke  Indonesia. Euthanasia menjadi  perdebatan  yang membelah  dua  golongan  yakni  antara  kubu  ya  pro  dengan  penerapan euthanasia maupun  kubu  yang  kontra.  Masing-masing  golongan  mempunyai pendapat yang menguatkan alasan tentang euthanasia . Pada prinsipnya, setiap individu  atau  manusia  memiliki  hak  asasi  yang  bersifat  fundamental  dimana setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan,
7 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, h.144.
8 Anonim,  “Euthanasia  Definitions”,  URL  :  http://www.euthanasia.com/definitions.html. Diakses pada 19 November 2017
dan setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup serta berhak hidup hal ini juga di atur dalam UUD 1945.
Hak  tersebut  juga  dimiliki  oleh  setiap  pasien,  didalam  hak  hidup  juga sejajar  pula  hak  untuk  memilih  mati  yang  seringkali  disebut  dengan  istilah euthanasia .  Banyak  ahli  yang  telah  membicaran  permasalahan euthanasia , namun euthanasia tetap  menjadi  sebuah  perdebatan  yang  melelahkan  lagi panjang  terutama  apabila  terjadi  kasus-kasus  yang  muncul  ke  permukaan publik.  Banyak  sekali  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  dilakukannya euthanasia terhadap  pasien,  faktor-faktor  tersebut  dilihat  dari  berbagai  sudut pandang  seperti  sudut  pandang  moral,  agama,  medis,  serta  sudut  pandang hukum  sendiri  yang  belum  menyatakan  kata  sepakat  dalam  menghadapi permohonan pasien yang meminta untuk mati demi menghilangkan rasa sakit atau  penderitaan  yang  dialami.  Kondisi  yang  seperti  ini  menimbulkan  para dokter  dilemaapakah  memiliki  hak  hukum  untuk  mengakiri  hidup  seorang pasien meskipun itu merupakan permohonan sendiri dari pasien atau keluarga pasien karena tugas dokter bukan untuk mengakiri nyawa manusia melainkan tugasnya untuk  berupaya menyembuhkan penyakit  yang diderita oleh pasien. Dalam  situasi  tersebut  dokter  akan  mengalami  konflik  batin  meskipun  guna dari  dilakukannya  euthanasia  sendiri  untuk  mengakhiri  penderitaan  yang selama ini telah dialami pasien secara berkepanjangan.
Euthanasia menurut  ikatan  dokter  Belanda,  merupakan  suatu  tindakan yang  dengan  sengaja  tidak  melakukan  upaya  untuk  memperpanjang  hidup seorang  pasien  atau  sebaliknya  dengan  sengaja  melakukan  tindakan  untuk memperpendek  hidup  pasien  atau  mengakhiri  hidup  pasien,  dan  tindakan tersebut  dilakukan  karena  permohonan  pasien  sendiri. 9 Di  dalam  KODEKI atau  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia,  penggunaan euthanasia diartikan menjadi tiga arti, yakni :
a. Berpindah dari alam dunia ke alam baka dengan aman dan tenang tanpa mengalami rasa sakit, dan untuk beriman kepada Tuhan dibibir.
9 Alexandra Indriyanti, op.cit , h.80.
b. Diringankan  penderitaan  seseorang  dengan  memberikan  obat  penenang ketika telah tiba masa-masa kehidupannya berakhir.
c. Mengakhiri rasa sakit atau  penderitaan dari seseorang  yang mengalami sakit,  dengan  sengaja  atas  permohonan  dari  pasien  atau  keluarganya sendiri. 10
Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa euthanasia merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara  sengaja  (kesengajaan)  untuk  tidak  melakukan  atau  melakukan  sesuatu (kelalaian)  kepada  pasien  demi  kepentingan  dari  pasien  sendiri,  yang  mana tindakan  tersebut  dilakukan  tanpa  adanya  rasa  sakit  dan  bertujuan  untuk mengakhiri penderitaan dengan cara kematian atau menghilangkan nyawa.
Sebelum  menjelaskan  macam-macam  euthanasia,  terlebih  dahulu dijelaskan  tentang  penggolongan  dalam  kematian  menurut  Abdul  Mun’im Idries, yang mana digolongkan menjadi tiga bagian yakni :
1. Kematian Somatic Death atau mati klinis
Merupakan  kematian  yang  terjadi  dikarenakan  adanya  suatu  gangguan pada  tiga  sistem  utama  dalam  tubuh  manusia,  meliputi  sitem  kardio- vaskular,  sitem  pernapasan,  dan  sitem  syaraf,  yang  mana  sistem-sistem tersebut  memiliki  sifat  menetap.  Didalam  fase  kematian  somatic  ini diperoleh dengan tidak didapatinya tanda-tanda keehidupan manusia dimana hilangnya detak jantung, suhu badan  yang  menurun, tidak  adanya  gerakan pernapasan, dan hilangnya pergerakan listrik otak pada rekaman EEG.
2. Mati semu atau mati suri ( suspended animation, apparent death )
Merupakan  suatu  situasi  yang  memiliki  kemiripan  dengan  kematian somatik, akan tetapi kematian ini menunjukan bahwa adanya sifat sementara pada gangguan tiga sistem utama dalam tubuh manusia. Mati semu atau mati suri  ini  bisa  terjadi  pada  beberapa  situasi  seperti  terkena  aliran  listri,  kasus tenggelam, dan situasi keracunan.
10 Chisdiono M.Achadiat, 2007, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman , Buku Kedokteran EGC, Jakarta, h.181.
3. Kematian  Biologik  atau  kematian  molekuler/  kematian  selular ( biological death )
4. Merupakan  keadaan  dimana  ditandai  dengan  matinya  sel  sehingga menyebabkan  tidak  berfungsinya  jaringan  atau  organ  dalam  tubuh manusia.
Ilmu  pengetahuan  juga  menggolongkan  kematian  berdasarkan  dengan cara terjadinya, antara lain sebagai berikut :
1. Orthothanasia,  yaitu  proses  alamiah  yang  menyebabkan  suatu  kematian pada manusia;
2. Dysthanasia, merupakan kematian yang terjadi secara tidak normal atau tidak wajar;
3. Euthanasia, merupakan kematian yang pasti terjadi dengan tidak adanya pertolongan dari dokter maupun dengan adanya pertolongan.
Euthanasia diklasifikasikan dalam beberapa golongan antara lain sebagai berikut:  (a) voluntary  euthanasia ,  kondisi  dimana  jika  yang  membuat keputusan  adalah  orang  yang  sakit,  (b) involuntary  euthanasia ,  kondisi dimana yang membuat keputusan untuk dilakukannya euthanasia adalah orang lain,  misalnya  seperi  pihak  keluarga  atau  keputusan  dokter  sendiri  karena pasien mengalami koma medis yang kemungkinan untuk bangun sangat tipis.
Jika  diuraikan  lagi,  pengertian  euthanasia  yakni  suatu  tindakan  untuk mempermudah kematian bagi seseorang dengan tanpa merasakan penderitaan atau  sakit,  karena  kasih  sayang  kepada  si  penderita  dengan  tujuan menghilangkan  penderitaannya,  yang  mana  tindakan  tersebut  biasanya dilakukan oleh kalangan tenaga medis atau dokter dengan cara positif maupun negatif,  oleh  sebab  itu Euthanasia dapat  dibedakan  menjadi  beberapa  jenis.
Euthanasia dapat digolongkan lagi menurut dari cara pelaksanaannya menjadi dua bagian yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif ialah suatu tindakan yang dengan sengaja melakukan euthanasia secara medis yang dilakukan  oleh  seorang  tenaga  kesehatan  atau  dokter  melalui  intervensi  aktif dengan  tujuan  agar  manusia  (pasien)  mengalami  kematian.  Pengelompokan
euthansia masuk klarifikasi aktif atau pasif didasarkan dari cara euthanasia itu dilakukan.
Kartono  Muhammad  berpendapat  bahwa Euthanasia  aktif ialah  suatu tindakan  yang  mempercepat  proses  kematian  pada  manusia,  yang  tindakan tersebut  bisa  dilakukan  dengan  melepaskan  alat-alat  bantuan  medis  seperti melepas  alat  pemacu  jantung,  saluran  asam,  bahkan  dengan  sengaja memberikan  suntikkan,  dan  lain  sebagainya.  Bahkan  tindakan  tersebut dilakukan meskipun pasien menunjukkan masih memiliki harapan untuk hidup berdasarkan  pengalaman  dan  ukuran,  dengan  kata  lain  pasien  masih mempunyai tanda-tanda kehidupan.
Sedangkan Euthansaia  pasif memiliki  artian  bahwa  dilakukannya tindakan  euthanasia  merupakan  permohonan  maupun  tidak  atas  permohonan pasien.  Yang  mana  tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja  oleh  tenaga medis  atau  dokter  dengan  tidak  memberikan  alat  bantuan  medis  guna memperpanjang  hidup  pasien  (tidak  memberikan  perawatan  yang  optimal dalam  fase  terakhir).    Dalam Euthanasia aktif  juga  masih  dibedakan  lagi menjadi  euthanasia  aktif  langsung  dan euthanasia aktif  tidak  langsung.
Euthanasia aktif  langsung  atau mercy  killing ialah  merupakan  tindakan  yang yang dilakukan secara sitematis dan sangat  diperhitungkan langkahnya untuk menghilangkan nyawa pasien, sedangkan eutanasia aktif  yang tidak langsung ialah  suati  tindakan  yang  dilakukan  untuk  meringankan  rasa  sakit  atau penderitaan  pasien,  namun  dengan  adanya  tindakan  tersebut  diketahui  akan menyebabkan  pendeknya  usia  pasien  bahwa  menghilangkan  nyawa  pasien. Euthanasia aktif dengan tegas dapat  langsung digolongkan kedalam tindakan malpraktek  medis  yang langsung  dapat  dimasukkan  dalam  golongan malpraktek  medis  yang  disengaja  atau  bisa  disebut  juga  dengan  malpraktek medis Kriminal.
Dinyatakan  atau  disebut  dengan criminal  malpractic atau  malpraktek kriminal jika unsur aduan pidana terpenuhi dalam tindakan tersebut . Tindakan yang  dapat  dimasukkan  dalam  kriminal  malpraktek  yaitu negligence atau kelalaian, recklessness atau kecerobohan, dan intentional atau kesengajaan.
Contoh  dari  perbuatan  kriminal  malpraktek  yang  memiliki  sifat  sengaja yaitu sebagai berikut : 11
1. Melakukan  tindakan Arbortus  Provocatus tanpa  memenuhi  suatu unsur hukum.
2. Menerbitkan  suatu  surat  edaran  yang  tidak  memiliki  kebenaran didalamnya.
3. Membocorkan indentitas atau rahasia pasien tanpa adanya memenuhi unsur hukum atau tanpa ijin pasien dan
4. Melakukan  tindakan Euthanasia ( volunter , involunter  , aktif  maupun pasif)
Suatu  tindakan  bisa  digolongkan  sebagai  kriminal  malpraktek  jika memenuhi  rumusan  delik  dalam  pidana,  anta  lain  :  perbuatan  tersebut  harus tidak  sesuai  dengan  norma  hukum  maupun  masyarakat,  perbuatan  tersebut dilakukan  dengan  adanya  kesengajaan,  kelalaian  ,  atau  kecerobohan  hinggal menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tenaga kesehatan dapat melakukan suatu  tindakan  kelalaian  dalam  menjalankan  tugasnya,  diantara  lain  diatur dalam hukum pidana  atau KUHP : Pasal  531, 361, 360, 359, 351, 349, 348, 347, 344, 322, 304, 299, 294 ayat (2) , 267, 263. 12
Malpraktek  medis  menurut  pendapat  J.  Guwandi,  dapat  diklasifikasikan menjadi dua macam, antara lain :
a. tindakan  tersebut  dengan  sengaja  dilakukan,padahal  tindakan tersebut  telah  dilarang  oleh  peraturan  yang  berlaku  atau dolus.
Dalam  kata  lain  malpraktik  merupakan  suatu  tindakan  buruk  yang dilakukan  dengan  sengaja,  contohnya  seperti  melakukan  abortus dengan  sengaja  tanpa  adanya  indikasi  medis,  memberikan  surat keterangan  yang  tidak  benar,  melakukan  tindakan  euthanasia,  dan lain-lain.
b. tindakan  yang  dilakukan  tanpa  adanya  kesengajaan  melainkan  cula atau tidak sengaja, contohnya seperti tidak memberikan obat kepada
11 Ns.Ta’adi, Hukum Kesehatan .,(Jakarta: EGC.2010).Hal 61.
12 Endang  Kusumah  Astuti, Hubungan  Hukum  Antara  Dokter  dan  Pasien  Dalam  Upaya Pelayanan Medis , (Semarang:2003), Hal,14.
pasien dikarenakan lupa, atau memberikan obat secara sembarangan sehingga  pasien  tidak  sembuh  melainkan  penyakitnya  bmalah bertambah parah, bahkan sampai meninggal dunia.
Pada  golongan  yang  pertama,  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan sengaja  dan  sadar  atau itensional,  dolus, tujuan  dari  tindakan  ini  sudah terencana  kepada  akibat  yang  ditimbulkan  nantinya,  dan  bahkan  tidak  peduli dengan  akibatnya  dari  perbuatan  tersebut.  Walaupun  demikian  tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.  Oleh  sebab  itu  golongan  malpraktek  lebh  sering  disebut  dengan criminal  malpractice. Sedangkan  golongan  yang  kedua  perbuatannya  lebih sering  dikasuskan,  sering  diartikan  sebagai culpa,  negligence ,  ketidak sengajaan,  yang  tidak  diharapkannya  akibat  yang  akan  timbul  dan  sering diartikan  sebagai  perbuatan  yang  ceroboh,  kurang  hati-hati,  kurang  teliti, sembrono, dan tindakan tersebut tidak peduli terhadap orang lain. 13
Apabila  ditinjau  lebih  dalam  lagi  tentang  bagaimana  cara  mendapatkan euthanasia maka euthanasia bisa dibagi  lagi  menjadi dua  macam,  antara lain dengan  cara  sukarela  atau euthanasia  voluntir dan  dengan  cara  bukan  atas permintaa  dari  pasien  atau euthanasia  involuntir . Euthanasia  voluntir berarti bahwa  tindakan euthanasia didapatkan  dari  permohonan  langsung  secara sukarela oleh pasien sendiri, sedangkan euthanasia involuntir memiliki artian bahwa euthanasia diperoleh dari permohonan keluarga pasien, yang mana hal ini  dikarenakan  pasien  mengalami  koma  dalam  jangka  waktu  yang  panjang, biaya  perawatan  medis  yang  tidak  dapat  ditanggung  oleh  keluarga,  kasihan kepada pasien karena menahan penderitaan, dan lain sebagainya.
Sampai saat ini di dalam tatanan hukum positif di Indonesia masih belum terdapat  regulasi  yang  mampu  menjelaskan  secara  spesifik  dan  rinci  tentang euthanasia.  Di  dalam  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  ( lex  specialis), dan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  tidak  ditemukannya  pasal  yang  berkaitan  langsung  mengatur
13 Machmud,sayahrul, penegakan  hukum  dan  perlindungan  bagi  dokter  yang  didugamelakukan medical malpraktek , (Bandung:CV Mandar Maju.2008), Hal.161-162.
tentang euthanasia ,  namun  pengaturan euthanasia masih  bisa  ditemukan dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  UUD  1945  ( lex generalis) meskipun  dalam  pasal  peraturan  tersebut  tidak  mengarah  secara langsung pada tindakan atau penerapan euthanasia . Adapun beberapa analisis tentang pasal dalam peraturan tersebut yakni sebagai berikut :
A. Pasal Dalam KUHP yang Berkaitan Dengan Euthanasia
1. Dalam pasal 344 KUHP mengatur mengenai pembunuhan atas dasar permintaan dari si korban sendiri. Yang diancam sanksi hukum atau hukuman  dari  pasal  ini  yaitu  orang  telah  menghilangkan  nyawa orang lain atas permohonan dari korban sendiri. Ketentuan pasal 344 KUHP  yang  mengatur  tentang  pembunuhan  atas  permintaan  korban itu sendiri. 14 Pasal 344 KUHP ini sering disebut-sebut sebagai pasal untuk  pengaturan  euthanasia  di  Indonesia.  Dalam  pasal  ini  terdapat kaitanya dengan jenis euthanasia aktif dan euthanasi avoluntir .
2. Pasal  304 KUHP,  merupakan pengaturan hukuman bagi  orang  yang dengan  sengaja  meninggalkan  orang  lain  yang  seharusnya  perlu untuk ditolong, pasal ini lebih condong pada jenis euthanasia pasif.
B. Pasal Dalam UUD 1945 Yang Berkaitan Dengan Euthanasia
1. Pasal 28A yang mengatur mengenai hak untuk hidup bagi seseorang dan  hak  untuk  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya. Keterkaitannya  pasal  ini  dengan euthanasia yaitu  bahwa  jika  psien memiliki  keadaan  yang  sadar  maka  pasien  akan  memiliki  hak  atas kehendaknya sendiri untuk memperlakukan nyawanya tanpa adanya aturan  dari  orang  lain.  Sehingga  dengan  kata  lain  euthanasia  boleh dilakukan  melalui euthanasia sukarela  karena  memilik  untuk  mati merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  pasien  yang  hak  tersebut  sejajar dengan  hak  hidup,  dan  disisi  lain  euthanasia  tidak  boleh  dilakukan karena  melanggar  hak  untuk  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya. Hak hidup akan sulit  untuk dilindungi  apabila dalam
14 R.Sugandhi, KUHP dan Penjelasan , 1981, Usaha Nasional, Surabaya, h. 361.
keadaan yang tidak sadar, sehingga euthanasia dapat dilakukan lewat euthanasia involuntir.
2. Pasal  28G  ayat  (2)  yang  mengatur  mengenai  hak  untuk  bebas  dari penyiksaan  dan  segala  tindakan  yang  merendahkan  derajad  dan martabat manusia serta hak untuk menerima suaka politik dari negara lain.  Pasal  ini  menunjukan  dukungan  untuk  menerapkannya euthanasia karena  pasien  sudah  tidak  memiliki  harapan  lagi  untuk hidup  dan  segala  upaya  medis  yang  dilakukan  akan  menambah penderitaan  bagi  pasien  serta  ditambah  lagi  dengan  ketidak mampuan  keluarga  dalam  menanggung  semua  biasya  perawatan. Pasal  ini  memiliki  kesesuaian  terhadap  prinsip  euthanasia  yaitu tindakan untuk  membunuh pasien tanpa memberikan rasa sakit atau penderitaan bagi pasien.
3. Pasal 28I ayat (1), memiliki keterkaitan dengan euthanasia hubungan terkait  dengan euthanasia yang  mana  terdapat  hak  untuk  tidak disiksa  dan  hak  untuk  hidup.  Terkait  dengan  analisisnya  pasal  ini telah diuraikan dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat 2.
Dalam  pengaturan  hukum  positif  di  Indonesia,  satu-satunya  yang digunakan  untuk  landasan  hukum  euthanasia  adalah  KUHP,  kususnya  pada pasal-pasal  di  dalam  KUHP  yang  membahas  mengenai  kejahatan  yang menyangkut  nyawa  manusia.  Apabila  ditinjau  dari  sudut  pandang  KUHP, jenis kejahatan terhadap manusia bertumpu pada subjective element-nya yang dibagi menjadi dua golongan :
1. Tindak  kejahatan  yang  ditargetkan  kepada  nyawa  atau  jiwa  manusia yang dilakukan dengan sengaja atau dolense misdrijven , hal ini terdapat pada pasal 338 – pasal 350 KUHP.
2. Tindakan kejahatan  yang ditargetkan kepada jiwa atau nyawa manusia yang  terjadi  karena  suatu  kealpaan  atau culponse  misdrijven .  Hal  ini terdapat pada Pasal 359 KUHP.
Apabila  dipandang  dari  target  kejahatan  yang  berkaitan  dengan kepentingan  publik  yang  dilanggar,  kejahatan  terhadap  jiwa  manusia  di  bagi menjadi tiga bagian, yakni :
1. Kejahatan yang memang ditujukan kepada jiwa manusia;
2. Kejahatan  yang  ditujukan  pada  jiwa  seorang  anak  yang  sedang  atau baru dilahirkan;
3. Kejahatan  yang  ditujukan  terhadap  jiwa  seorang  anak  yang  masih belum dilahirkan.
Kejahatan terhadap jiwa manusia terdiri atas 5 jenis yaitu :
1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau doodslag,bisa dilihat dalam pasal 338 KUHP;
2. Pembunuhan  yang  dilakukan  dengan  cara  merencanakannya  terlebih dahulu atau moord, dalam Pasal 340 KUHP;
3. Pembunuhan yang apabila dilakukannya dapat memperberat sanksi atau hukuman, ( gequalificeerde doodslag ), dalam Pasal 339 KUHP;
4. Pembunuhan yang dilakukan karena suatu permohonan secara sungguh- sungguh oleh korban, Pasal 344 KUHP;
5. Tindakan seseorang yang dengan sengaja menyarankan, mengupayakan,  atau  membantu  orang  lain  yang  ingin  melakukan tindakan bunuh diri, diatur dalam pasal 345 KUHP.
Yang  paling  mendekati  dengan  masalah  euthanasia  tersebut  adalah peraturan  hukum  dalam  buku  ke-2,  Bab  XIX  pasal  344  KUHP,  yang menyatakan bahwa: “barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri  yang  jelas  dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati,  diancam  dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Dalam pasal diatas, kalimat “permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan  hati” seharusnya  harus  memperoleh  suatu  perhatian,  karena dapat  dipidana  tidaknya  seseorang  pelaku  euthanasia  didasarkan  pada  unsur yang  terdapat  pada  pasal  344  KUHP.  Hal  ini  juga  agar  pasal  tersebut  tidak disalah  gunakan  ,  jadi  harus  diteliti  benar  apakah  seseorang  telah  melakukan pembunuhan  atau  tidak.  Harus  dibuktikan  adanya  unsur-unsur  seperti  unsur
permohonan  dengan  tegas  atau unitdrukkelijk, serta  unsur  kesungguhan  atau ernstig, serta  harus  bisa  dibuktikan  pula  adany  alat-alat  bukti  dan  saksi, sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  pasal  295  HIR  ; 15 Upaya  bukti  yang sesuai dengan undang-undang hanya diakui ;
1. Pengakuan
2. Surat-surat
3. Isyarat-isyarat
4. Kesaksian
Indonesia  masih  belum  mengatur  masalah  e uthanasia secara  eksplisit sehingga  perlu  adanya  penemuan  hukum,  yang  akan  membimbing penyelesaian  masalah  dalam  pelanggaran  hukumnya  tindakan euthanasia . Sehingga  apabila  pasal  344  KUHP  diperhatikan,  agar  orang  yang  melakukan tindakan  euthanasia  bisa  dinyatakan  memenuhi  unsur  pasal  tersebut,  maka unsur “permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, 16 harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.
Kasus  yang  berkaitan  dengan euthanasia sampai  sekarang  belum  pernah  ada yang  dinaikkan  ke  muka  pengadilan  di  Indonesia,  padahal  pasal  344  KUHP  yang memiliki  hubungan  dengan  euthanasia  masih  berlaku.  Dengan  mencantumkan  pasal tersebut,  pasti  telah  diduga  sebelumnya  oleh  perundang-undangan  bahwa  euthansia yang dahulu pernah terjadi di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi kelak  di  masa  yang  akan  datang,  dalam  pengertian  euthanasia  yang  aktif.  Namun sebenarnya  dalam  hak  pembuktian,  pasal  344  KUHP  mengalami  kesulitan  karena adanya  kata-kata “atas  permintaan  sendiri”, yang  kemudian  disusul  pula  dengan kalimat “yang  jelas  dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati”. Bisa  dibayangkan  jika orang  yang  menyatakan  dengan  kesungguhan  hati  merupakan  orang  yang  telah meninggal dunia dan otomatis yang bersangkutan tersebut tidak dapat berkomunikasi untuk menyatakan kalimat kesungguhan hatinya.
Apabila  dalam  pertanggung  jawaban  pidana  bagi  seseorang  yang  melakukan euthanasia dijuruskan  kepada  asas  dalam  hukum  pidana  yakni geen  staf  zonder
15 Karjadi M, Reglement Indonesia Yang Dibaharui, (s-1941 no.44), (Plitea Bogor 1975), Hal 84.
16 Djoko  Prakoso, Djaman  Andhi  Nirwanto,  Euthanasia  hak  asasi  manusia  dan  hukum pidana , (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984Hal.72.
schuld yang  memiliki  arti  bahwa  apabila  tidak  terjadi  kesalahan  maka  tidak  akan dikenai  sanksi  pidana,  maka  hal ini lah  yang  mempersulit  pelaku  dijatuhi  hukuman. Asas yang disebutkan diatas memang tidak tercatat dalam hukum tertulis di Indonesia namun asas tersebut berlaku dalam hukum yang tidak tertulis di Indonesia. 17 . Supaya pertanggungjawaban pidana bisa diminta maka terlebih dahulu harus memenuhi tiga unsur, antara lain : 18
a. Pelaku dinilai mampu untuk memprtanggungjawabkannya;
b. adanya dolus/culpa atau kesalahan;
c. Tidak Adanya alasan pemaaf.
Apabila  ditinjau  dari  sisi  hukum  positif  Indonesia, euthansia bisa dianggap  sebagai  tindak  pembunuhan.  Menurut  KUHP,  seseorang  mampu untuk  dipidanakan  apabila  terbukti  dengan  sengaja  atau  tanpa  sengaja (kelalaian) menghilangkan nyawa orang lain. Pengaturan pidanayang memiliki kaitan langsung dengan Euthanasia aktif yaitu terdapat pada pasal 344 KUHP. Pada Euthanasia aktif tidak langsung , dinyatakan dengan seorang tenaga medis atau dokter walaupun memiliki tujuan untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan  pasien,  namun  dokter  atau  tenaga  medis  tersebut  sangat mengetahui  apabila  dengan  tindakan  yang  dilakukannya  seperti  memberikan dosis  yang  tinggi  bisa  menyebabkan  kematian  bagi  pasiennya.  Tindakan euthanasia  bukan  merupakan  suatu  kelalaian,melainkan  suatu  tindakan  yang memang  disengaja,  mengingat  terdapat  tiga  macam  bentuk  kesengajaan, diantaranya  yaitu  :  sengaja  dengan  keinsyafan  kemungkinan  atau dolus evaluanti, sengaja dengan keinsyafan pasti,  dan kesengajaan sebagai maksud.
Dari  analisis  yang  didapat, Euthanasia secara  yuridis,  memang merupakan  suatu  tindak  pidana  pembunuhan,  terutama  dengan Euthanasia aktif ,  akan  tetapi  hukuman  tidak  diberikan  kepada  semua  orang  yang melakukan  suatu  tindak  pidana.  Terdapat  hal-hal  yang  menggugurkan, mengurangi,  menghapuskan,  atau  memberatkan  hukuman  pidana,  hal  ini
17 Moeljatno,ed.rev., Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta : PT RINEKA CIPTA,2008), Hal 153
18 Tongat, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan (malang : UMM Press, 2009) Hal.225.
diatur  dalam  KUHP  Bab  III  terutama  dalam  pasal  48,  yang  menyatakan  : “barang  siapa  melakukan  perbuatan  karena  pengaruh  daya  paksa,  tidak dipidana” . Dokter pasti akan sangat kasihan apabila pasien yang ditanganinya sudah  tidak  dapat  disembuhnya  meskipun  telah  dilakukan  berbagai  bantuan alat-alat  medis.  Hal  ini  termasuk  dalam  pengaruh  daya  paksa  secara  mental atau  psikis.  Penafsiran  daya  paksa  termasuk  daya  paksa  secara  psikis  diatur dalam Pasal 48 KUHP. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dalam ilmu  kesehatan  maka  mengenai  penafsiran  daya  paksa  psikis  memakai penafsiran secara “extension”, yang mana pengaruh daya paksa tersebut  bisa ditafsirkan sebagai daya paksa fisik dan psikis.
Kemudian  menurut  literature  Belanda,  pada  tahun  1987  pengadilan Belanda  mulai  mempertimbangkan  bukan  dasar  pembenaran  melainkan mempertimbangkan  dasar  menghilangkan  culpa.  Sehingga  apabila  terjadi kejahatan  yang  tidak  bisa  untuk  dibuktikan  namun  apabila  hakim  bisa menerima  adanya  daya  paksa  atau “overmacht” maka  pelaku  tidak  akan dihukum.  Hal  tersebut  berarti  dokter  yang  telah  melakukan  tindakan euthanasia terhadap pasien merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai pelanggran pidana yang seharusnya dibebani pertanggung jawaban pidananya, akan  tetapi  dokter  atau  tenaga  medis  yang  bersangkutan  mendapatkan keringanan hukuman, bahkan dibebaskan dari hukuman  yang didasarkan pada Pasal  48  KUHP  secara extension .  Atas  dasar  pemikiran-pemikiran  mengenai euthanasia tersebut  yang  pengaturannya  tidak  spesifik  mengatur  tentang euthanasia seharusnya  pemerintah  memberikan  peraturan  baru  yang  lebih jelas  mengenai  masalah  tersebut,  baik  unsur-unsur  yang  dapat  digolongkan sebagai  perbuatan euthanasia maupun  sanksi  hukumnya  apabila  perbuatan tersebut dilakukan.
Berdasarkan  analisis  yang  ada  dalam  penelitian  ini  bisa  dilihat  bahwa  di Indonesia  terdapat  peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan euthanasia meskipun  peraturan  tersebut  tidak  menyinggung  secara  langsung  namun pengaturan  mengenani euthanasia secara  jelas  dan  spesifik  sampai  sekarang ini  masih  belum  ada.  Sehingga  bisa  dinyatakan  bahwa euthanasia saat  ini  di
Indonesia  masih  belum  mempunyai  regulasi  atau  dasar  hukum  yang  jelas. Akan tetapi apabila melihat pada Pasal 344  KUHP dapat disimpulkan bahwa tindakan  yang berakibat  membuat  orang lain sengsara bahwa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja sekalipun tindakan tersebut atas permintaan korban tetaplah pelakunya harus diancam  dengan hukuman pidana. Sehingga dengan  tegas  dalam  konteks  hukum  positif  Indonesia  euthanasia  merupakan tindakan  pembunuhan  yang  tidak  boleh  dilakukan,  karena  tindakan “mengakhiri hidup seseorang” meskipun hal tersebut atas permohonan orang itu  sendiri  sekalipun  dalam  konteks  KUHP  merupakan  perbuatan  yang dilarang.    Tindkaan  tersebut  oleh  KUHP  dimasukkan  sebagai  tindak  pidana yang bagi pelakunya diancam dengan ancaman pidana.
6.2 Kebijakan Untuk Menerapkan Suntik Mati ( Euthanasia ) Di Indonesia Dari Sisi Hukum Pidana (KUHP)
Di  Indonesia  tidaklah  mungkin  untuk  menerapkan euthanasia karena negara Indonesia sendiri merupakan negara yang berlandaskan atas Ketuhanan Yang  Maha  Esa  dan  jika  dipandang  dari  sisi  etika  kedokteran  sekalipun,  para tenaga  medis  dan  dokter  dilarang  untuk  melakukan euthanasia hal  ini dinyatakan  melalui  Sumpah  Hipokrates. 19 Sedangkan  apabila  dipandang  dari segi  hukum  (KUHP)  tindakan euthanasia dinyatakan  sebagai  pembunuhan. 20
Meskipun  di  dalam  KUHP  tidak  ada  satupun  pasal  yang  menyatakan  kata euthanasia tetapi  di  dalam  pasal-pasal  tersebut  masinh  ada  beberapa  yang berkaitan  langsung  mengenai  penerapan euthanasia ,  dan  dari  seluruh  pasal yang ada dengan secara tegas menyatakan larangan untuk melakukan kebijakan menerapkan euthanasia di  Indonesia.  Pada euthanasia aktif,  pelaku  bisa diancam dengan ancaman pidana dalam  Pasal 338 KUHP mengenai tindakan pembunuhan,  Pasal  344  KUHP  berisikan  mengenai  pembunuhan  yang dilakukan  karena  permintaan  si  korban,  Pasal  340  KUHP  mengenai
19 P.A.F.Lamintang  dan  Theo  Lamintang,  2012, Delik-Delik  Khusus  Kejatahan  Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan , Sinar Grafika, Jakarta, h.80.
20 H. Sutarno, 2014, Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif Di Indonesia , Setara Press, Malang Jawa Timur, h.73.
pembunuhan  berencana  dan  Pasal  345  KUHP  mengenai  bantuan  kepada seseorang  untuk  melakukan  bunuh  diri.  Sedangkan  pada euthanasia pasif pelakunya  bisa  diancam  dengan  pasal  351  KUHP  mengenai  pelanggaran kepada  orang  yang  memerlukan  bantuan  pertolongan,  Pasal  306  KUHP mengenai  meninggalkan  orang  lain  yang  memerlukan  pertolongan,  dan  Pasal 304KUHP.
Dokter  atau  tenaga  medis  yang  melakukan euthanasia juga  bisa  diancam dengan  ancaman  Pasal  57  KUHP,  Pasal  56  KUHP,dan  Pasal  55  KUHP mengenai ikut turut serta dalam melakukan tindak pidana dikarenakan tindakan medis  yang  dilakukan  pasti  dokter  dan  tenaga  medis  melakukannya  secara bersama-sama.  Perbuatan  turut  serta  dalam  tindakan  pidana  bisa  dinyatakan apabila  didalam  terjadinya  suatu  tindak  pidana  terdapat  penyertaan  orang  lain atau beberapa orang. 21
KUHP  juga  mengatur  mengenai  hal-hal  yang  bisa  mengurangi  atau menghapuskan hukuman bagi tindak pidana, sehingga tidak semua orang yang melakukan tindak pidana memperoleh suatu hukuman pidana, hal tersebut juga berlaku  pada  tenaga  medis  atau  dokter  yang  telah  melakukan  tindkaan euthanasia .  Dalam  ketentuan  Pasal  48  KUHP  yang  menyatakan  bahwa “barangsiapa  melakukan  perbuatan  karena  pengaruh  daya  paksa,  tidak dipidana”,  Kalimat  “karena  pengaruh  daya  paksa”  tersebut  harus  diartikan sebagai  baik  pengaruh  lahir,  batin,  jasmani,  maupun  rohani,  merupakan termasuk  dari  pengaruh  daya  paksa.  Dengan  adanya  pengaruh  pasal  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  dokter  atau  tenaga  medis  yang  melakukan euthanasia dikarenakan  adanya  pengaruh  daya  paksa  maka  dokter  atau  tenaga  medis tersebut  mendapatkan  keringanan  hukuman  pidana,  tidak  dibebani  hukuman dan  dapat  dibebaskan  dari  ancaman  hukuman  pidana  yang  terdapat  dalam KUHP.
Berdasarkan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal-pasal yang  telah  diuraikan  sehingga  dalam  analisis  ini  memperlihatkan  bahwa
21 Moeljatno,  1985, Delik-Delik  Percobaan  Delik-Delik  Penyertaan ,  Bina  Aksara,  Jakarta, hlm. 63.
kebijakan  untuk  menerapkan euthanasia di  Indonesia  ini  hanya  sangat  sedikit meskipun  KUHP  sendiri  telah  melarang  secara  tegas  adanya euthanasia di Indonesia.  Profesor  Separovic,  seorang  pakar  hukum  kedokteran,  berpendapat bahwa  “ Contemporary  developments  have  posed  a  whole  series  of  new problem.  One  could  even  say:  if  medicine  is  in  trouble  because  of  too  much change, law is in trouble because of too little change.” Berdasarkan pendapat tersebut,  meskipun  kedepannya  terdapat  peluang  untuk  diterapkannya euthanasia di  Indonesia akan tetapi lebih baik apabila penerapannya diberikan batasan-batasan  tertentu,  sehingga  kejibakan  penerapan euthanasia bisa melindungi kepentingan pasien, keluarga pasien, tenaga medis, maupun dokter, bahkan masyarakat luas.

## 7. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan :
1. Meskipun pengaturan mengenai euthanasia secara tidak langsung terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan  ( lex  generalis )  yaitu  KUHP  dan UUD  1945.  Namun  hukum  positif  Indonesia  sampai  sekarang  masih belum mengatur tentang euthanasia , sehingga masalah euthanasia belum diatur  secara  jelas  dan  spesifik  yang  mana  otomatis euthanasia belum memiliki payung hukum sendiri.
Adapaun larangan yang di sebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (KUHP)  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  terhadap  jiwa atau nyawa di golongkan dalam Pasal sebagai berikut :
a) Pembunuhan  yang dilakukan atas permintaan atau permohonan dari si korban  sendiri  (  Pasal  344  KUHP)  ,  masuk  dalam  asas  Lex  Specialis Derogat Legi Generalis dari :
b) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
yang  sampai  detik  ini  pasal  tersebut  masihlah  berlaku.  Pasal  344  KUHP merupakan  pasal  yang  dalam  bunyinya  mendekati  tindakan euthanasia
dengan  penggolongan  tindakan Euthanasia yang  secara  aktif  dilakukan atas  permohonan  dengan  sungguh-sungguh  oleh  si  korban  sendiri, sehingga  dalam  pasal  ini  sangat  sulit  dalam  hal  mengungkapkan pembuktiannya.
2. Penerapan euthanasia di  Indonesia  sangatlah  tidak  mungkin  karena menurut  hukum  positif  di  Indonesia  yaitu  KUHP  telah  memandang euthanasia sebagai  tindakan  kejahatan  pembunuhan  yang  dilarang  dan diancam  dengan  hukuman  pidana  bagi  pelakunya.  Namun  apabila memang  ada  peluang  untuk  diberlakukannya euthanasia kelak  di  masa yang akan datang maka perlu adanya pengaturan yang kusus dibuat untuk mengatur euthanasia dan  perlu  adanya  diberikan  batasan-batasan  dalam melakukan euthanasia .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achadiat,  Chisdiono  M.,  2007, Dinamika  Etika  dan  Hukum  Kedokteran  Dalam Tantangan Zaman , Buku Kedokteran EGC, Jakarta
Astuti,  Endang  Kusumah  , Hubungan  Hukum  Antara  Dokter  dan  Pasien  Dalam Upaya Pelayanan Medis , (Semarang:2003)
Indriyanti,  Alexandra,    2008, Etika  dan  Hukum  Kesehatan ,  Pustaka  Book Publisher, Yogyakarta
Lamintang,  P.A.F.,  dan  Lamintang,  Theo,  2012, Delik-Delik  Khusus  Kejatahan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan , Sinar Grafika, Jakarta
M,  Karjadi, Reglement  Indonesia  Yang Dibaharui, (s-1941 no.44), (Plitea Bogor 1975)
Moeljatno,  1985, Delik-Delik  Percobaan  Delik-Delik  Penyertaan ,  Bina  Aksara,
Jakarta
Moeljatno,ed.rev., Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta : PT RINEKA CIPTA,2008)
Notoatmodjo, Soekidjo , 2010, Etika & Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta Ns.Ta’adi, Hukum Kesehatan .,(Jakarta: EGC.2010)
Prakoso,  Djoko, Djaman  Andhi  Nirwanto,  Euthanasia  hak  asasi  manusia  dan hukum pidana , (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984)
S.  Hadi,    2012, Euthanasia  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  dan  Etika Kedokteran . Progresif
Sayahrul,  Machmud ,  penegakan  hukum  dan  perlindungan  bagi  dokter  yang  di duga  melakukan  medical  malpraktek ,  (Bandung:CV  Mandar Maju.2008)
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri,    2006, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sugandhi, R, KUHP dan Penjelasan , 1981, Usaha Nasional, Surabaya
Sutarno, H,  2014, Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif Di Indonesia , Setara Press, Malang Jawa Timur
Tongat, dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  Dalam  Perspektif  Pembaharuan (malang : UMM Press, 2009)

## Jurnal
Natangsa,  Surbakti, Euthanasia  dalam  Hukum  Indonesia,  Suatu  Telaah Kefilsafatan  Terhadap  Eksistensi  dalam  Konteks  Masyarakat Indonesia Modern , Dalam Jurnal Hukum, Vol.  I  No. 1 Maret 1998,
FH. UMS
Supriati , Tjahjaningtyas,  1986,”Euthanasia  Ditinjau  dari  Hukum  Pidana  Yang Berlaku  di  Indonesia ”,  Milik  Perpustakaan  Universitas  Airlangga
Surabaya .
Suwarto, ”euthanasia  dan  perkembangannya  dalam  KUHP”“Pro  Justicia”
Volume 27 No 2, Oktober 2009
Tjandra  Sridjaja,  Pradjonggo, Suntik  Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia , Jurnal Ilmiah Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan,  Th.  1,  Nomor  1,  Juni 2016
Yudaningsih,  Lilik  Purwastuti.  2015, Tinjauan  Yuridis  Euthanasia  Dilihat  Dari Aspek Hukum Pidana , Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi

## Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
UUD 1945
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Situs Internet Anonim, “Euthanasia Definitions”, URL : http://www.euthanasia.com/definitions.html.  Diakses  pada  8  Agustus 2019