## RESISTENSI TERHADAP PRAKTIK DOMINASI KEKUASAAN
DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN USIA DINI:
STUD I KAsus SEKOLAH 'AIZIF AH' DI YoGYAKARTA
M. Ridhah Taqwa·

## Abstrak
Penyiapan  SDM  melalui  institusi  pendidikan  usia  dini  memiliki arti penting, namun proses  itu  akan  temoda jika institusi  pendidikan  menjadi  arena  dominasi kekuasaan.  Dalam  konteks  ini  resistensi  memiliki  arti  yang  sama pentingnya, jika tujuannya untuk mengeliminasi praktik dominasi kekuasaan yang memengaruhi kinerja penyelenggara sekolah.  Fokus  kajian  ini  meliputi  pemicu  bangkitnya  perlawanan pihak yang tersubordinasi kepada pihak dominan, proses dan intensitas resistensi dan pengaruhnya  terhadap  kinerja  penyelenggaraan  pendidikan.  Tulisan  ini  didasarkan pada basil kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data terutama  observasi  partisipan  selama  3  tahun.  Temuan  utama  menunjukkan  bahwa ketidaksediaan pengurus sekolah mengakomodasi usaha demokratisasi, transparansi, dan  keterbukaan  di  sekolah,  dan  bahkan  mereka  menghalalkan  tindak  kekerasan struktural dan langsung yang menjadi pemicu praktik perlawanan yang dimotori oleh komite.  Resistensi  tidak hanya dari  komite,  tetapi juga dari  guru-guru dan sejumlah pengurus  sekolah  yang  telah  mengundurkan  diri.  Proses  resistensi  itu  cukup  lama yang  dimulai  dari  munculnya  kesadaran  kolektif pihak  yang  tersubordinasi  sampai pernyataan mosi  tidak percaya.  lmplikasi  dari perlawanan yang lama tersebut cukup luas, yakni menurunnya peminat dan pencitraan sekolah, hadirnya kekerasan struktural dan tidak kondusifnya proses pembelajaran yang kesemuanya itu memengaruhi kinerja penyelenggara pendidikan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang andal. Sekalipun  pengelolaan  pendidikan  belum  sepenuhnya  menghadirkan  keterbukaan dan transparansi pascaresistensi, tetapi relasi antar-stakeholder semakin kondusif dan membaiknya pencitraan sekolah. Ke depan pengawasan dan pengelolaan pendidikan yang  demokratis  dan  transparan penting  dikembangkan  demi  mewujudkan  generasi bangsa yang berkualitas sesuai visi amal usaha bidang pendidikan.
Kata kunci: kekuasaan, resistensi, demokratisasi, citra sekolah, sumber daya manusia
Preparation of human resources through education institutions have an important meaning,  but the process  would be tarnished if the  educational  institutions  to  be the arena of power domination.  In  this  context,  resistance has the same meaning as important, if the goal is to eliminate the practice of the domination of power that affect
• Ketua Program Studi S2  Sosiologi Universitas Sriwijaya dan Ketua Keluarga Alumni Pasca- sarjana Univeristas Gadjah Mada (Kapasgama). E-mail: ridhotaqwa@gmail.com
Vol. VI, No. 1,  2011  119
the performance of stakeholders in school.  The focus of this study are push factor the rise of resistance to the dominant of the subordinate, the process and intensity of resistance from  stakeholders  and the  implications of the practice of domination for the school image.  The focus of this study include triggers the rise of resistance to the dominant of the subordinate party, the process and intensity of resistance from stakeholders and the implications for the practice of dominance on the performance of education providers. This paper is based on the results of studies using qualitative approaches. Data collection methods, especially participant observation for 3 years.  School boards unwillingness to  accommodate the democratization,  transparency and accountability in the school, and they even justify the structural and direct violence that triggered the practice of resistance led by the committee. Resistance not only from the committee, but also from the teachers and some school officials who have resigned. Resistance is a long process that starts from the emergence of collective consciousness the subordinate until to claim a  vote of no confidence. Implications of long resistance is large enough,  ie,  declining student and imaging, the presence of structural violence or directly and it not conducive to learning process. Although in post-resistance the management of education is  not fully accountability and transparency,  but the relationships among stakeholders more conducive and imaging was started to improve at this school. In the future monitoring and management of education that is democratic and transparent is more important to aplicate the vision developed enterprise education charity.
Keyword: domination,  resistance,  democratization,  human resources.

## PENDAHULUAN
Sekolah  sebagai  arena  untuk  menyiapkan  sumber  daya  manusia  (SDM) yang  andal  merupakan  cita-cita  nasional  bangsa  Indonesia.  Namun,  proses untuk mewujudkan  cita-cita itu tidak mudah karena salah satu masalah yang menggerogoti  usaha  tersebut  adalah jika berlangsungnya  praktik  dominasi kekuasaan di arena pendidikan. Selanjutnya, salah satu strategi untuk memahami dominasi kekuasaan adalah dengan mencermati bagaimana dominasi kekuasaan itu dilawan atau yang kemudian disebut resistensi.
Resistensi  terhadap  dominasi  kekuasaan  tidak  hanya  berlaku  di  arena politik dan  ekonomi,  tetapi juga pada arena  kehidupan  lain,  seperti  di  arena pendidikan.  Praktik  dominasi  yang  berlangsung  secara intens  dapat  menjadi pemicu perlawanan dari stakehorders dalam institusi pendidikan atau sekolah. Karena itu proses dan  bentuk resistensi dari pihak terkait, termasuk implikasi dan  pencitraan  sekolah  menjadi  penting  artinya  untuk  dikaji  secara  khusus. Penjelasan tentang resistensi pihak terkait mengacu pada asumsi dasar bahwa setiap  praktik  dominasi  kekuasaan  pasti  disertai  perlawanan  (hukum  aksi reaksi), betapapun kecilnya intensitas perlawanan itu. Perlawanan pihak terkait yang dimaksud dalam konteks ini tidak terbatas dalam bentuk protes terhadap kebijakan pengurus sebagai pihak dominan seperti mosi tidak percaya, tetapi

## 20 I Jurnal Kependudukan Indonesia
juga sikap bertahan dan pengunduran diri aktor-aktor dalam unit-unit organisasi sekolah.
Praktik  dominasi  sebagai  teks  kekuasaan  menimbulkan  implikasi  yang luas  dan  mendalam. 1 Salah  satu  implikasi  terse but,  selain  menurunnya kinerja penyelenggara pendidikan adalah tumbuhnya kesadaran pihak terkait bahwa mereka dalam posisi tersubordinasi.  Kesadaran itulah yang  kemudian membangkitkan semangat perlawanan, terutama yang direpresentasi oleh aktor- aktor utama komite dan sejumlah guru. Kesadaran juga muncul dari sejumlah pimpinan Aizifah tingkat cabang dan wilayah  sehingga mereka memandang perlu untuk mengevaluasi kinerja pengurus sekolah.
Kalau Acton mempopulerkan bahwa power tend to corrupt, dari kajian ini dapat dikemukakan tesis yang selaras dengan tesis Acton yang sangat populer itu. 2 Tesis  yang  ditawarkan  adalah power tend to  lie, kekuasaan  cenderung untuk berbohong. Kekuasaan yang cenderung berbohong atau manipulatiftidak memilah di arena mana praktik kekuasaan dominatiftersebut terjadi. Fenomena kekuasaan ini  tampaknya tidak hanya berlaku  di  arena ekonomi  dan politik, tetapi juga di arena pendidikan yang berbasis keagamaan.
Kekuasaan  yang  kuat cenderung  melupakan  nilai-nilai  dan  norma yang bersumber dari  institusi  agama dan  pendidikan sebagai  acuannya. Nilai-nilai itu justru  menjadi  sumber  inspirasi  untuk  melegitimasi  praktik  dominasi kekuasaan. Bentuk legitimasi itu, misalnya mengedepankan prinsip kepatuhan, loyalitas,  keikhlasan  dari  pihak  tersubordinasi  sehingga tidak terbuka ruang bagi mereka untuk melakukan tawar menawar atau protes. Kalau bentuk relasi antar-stakeholder seperti ini yang berlangsung menjadi pertanda bahwa justru nilai  agama  yang  menjadi  basis  berlangsungnya  praktik  dominasi  di  arena pendidikan. Hal ini relevan dengan pemyataan Parera bahwa ilmu-ilmu sosial, khususnya  sosiologi  agama bertugas  untuk menunjukkan  bagaimana teologi sebagai  ideologi juga memainkan peranan  sebagai  alat  legitimasi  kekuasaan yang dibangun oleh masyarakat untuk menertibkan kehidupan publik. 3
Untuk  melakukan  perlawanan  terhadap  pengurus  sebagai  pihak  yang dominan,  diperlukan aktor yang berani dari  pihak yang tersubordinasi untuk menafsir  ulang  prinsip-prinsip  teologis  yang  sebelumnya  telah  ditanamkan
1 Teks yang dimaksud tidak terbatas pada teks tertulis, tetapi juga berupa sikap, pemyataan atau tindakan. Lihat P.  Ricoeur, Hermeneutika llmu Sosial, Kreasi Wacana, 2006. hlm. 22 dan 196.
2 Lord Acton selanjutnya menegaskan teorinya bahwa kekuasaan yang absolut juga melahirkan perilaku  korup  yang  absolut  pula, absolute  power  corrupt  absolutely. Diunduh  dari  www. wpfind.comlacton%20MBNtaqs dan www.oferensic.com.
3 Hal  ini  dijelaskan  oleh  F.M.  Parera  pada  pengantar  buku  terjemahan  P.L.  Berger dan Th. Luckmann, Taftir  Sosial  atas  Kenyataan, LP3ES,  Jakarta,  1990.  him.  xii.  Topik  pengantar Parera adalah Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber.
secara mendalam.  Nilai-nilai tersebut disosialisasikan melalui pengajian atau pembinaan khusus dan rapat-rapat yang memungkinkan sebagai ruang penguatan kekuasaan pihak yang dominan. Nilai-nilai agama menjadi sangat efektifuntuk membangun kesadaran bagi pihak yang tersubordinasi sebagai target kekuasaan, sementara pihak tersubordinasi sendiri menganggap posisi itu sebagai sesuatu yang  bersifat  natural. 4 Ketaatan  kepada  Allah,  kepada  Rasul,  dan  kepada pemimpin (ulil amri), terkadang menjadi ruang inspirasi berlangsungnya relasi dominasi kekuasaan. Namun demikian, pada saat bersamaan nilai-nilai agama dapat pula menjadi modal budaya untuk melawan penyimpangan kekuasaan, jika ada pihak yang mempunyai keberanian dan kesadaran serta memiliki modal untuk melakukan perlawanan. Prinsip nahi mungkar,juga bisa digunakan sebagai sumber nilai perlawanan,jika praktik dominasi dipandang sebagai kemungkaran yang harus dienyahkan dari muka bumi.  Filsuf Marxis, Bloch, dan Machovec mengakui bahwa agama dapat juga merupakan kekuatan yang revolusioner. s
Atas dasar pemikiran tersebut ada sejumlah pertanyaan
yang akan dijawab dalam tulisan ini. (I) Apa yang menjadi pemicu tumbuh-kembangnya perlawanan dan pihak mana saja yang melakukan perlawanan kepada pengurus sekolah?; (2) Bagaimana proses,  tipologi dan  intensitas resistensi dari pihak- pihak terkait terhadap praktik dominasi?; dan (3) Apa implikasi praktik dominasi dan resistensinya itu terhadap pencitraan sekolah?
Kajian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif-dekriptif yang  mencoba  menjelaskan  berlangsungnya  perlawanan  terhadap  praktik dominasi  yang  berlangsung  di  arena  sekolah.  Datanya  sebagian  besar  data kualitatifyang diperoleh terutama melalui observasi langsung dan terlibat arena perlawanan. Selain itu, didukung dengan wawancara terbatas kepada sejumlah informan yang dipilih secara sengaja yang dipandang mengetahui proses dan pemicu perlawanan terhadap pihak yang dominan di  sekolah.  Informan tidak hanya dari kalangan komite dan guru, tetapijuga pengurus dan mantan pengurus sekolah,  tokoh  masyarakat,  dan  pengawas  sekolah.  Data  dianalisis  secara kualitatif dan  ditafsirkan atau  diinterpretasikan untuk mengetahui proses  dan makna sebuah perlawanan terhadap dominasi kekuasaan.
Serangkaian  pengamatan  ( observasi  partisipan)  berlangsung  selama beberapa  tahun  ajaran (2004-2006). Kedudukan  penulis  sebagai  ketua komite memberi manfaat yang besar terhadap kemudahan mendapatkan data, khususnya  dokumen  dan  akses  kepada  para  informan  kunci.  N amun  di  sisi lain, kelemahannya dipandang sebagai pihak yang dominan sebagai aktor yang
4 Hal ini telah diuraikan pada pendahuluan tentang 3 ranah istilah ideologi yang dikemukakan William. Eriyanto, Pengantar Ana/isis Teks Media, LKiS, Yogyakarta, 2004, him. 87-94. s Tesis filsuf ini dikutip oleh F.  Magnis-Suseno, Kuasa dan Moral. Gramedia. 2001. Him. 8.

## 22 I
Jurnal Kependudukan Indonesia
penting dan perlu dieliminasi peran dan aksesnya terhadap sejumlah data dan aktor perlawanan lain di arena sekolah.
Sekolah yang menjadi objek penelitian ini adalah sekolah level pendidikan usia  dini  (3-6  tahun)  dan  merupakan  sekolah  tertua  di  kalangan  organisasi keagamaan modem. Lokasinya berada di jantung Kota Yogyakarta, tempatnya di sebuah kampung yang diberi nama samaran Kaziroman atau hanya sekitar 50 meter dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.  Sekolah yang berdiri sejak tahun  1919, kini telah berkembang pesat sehingga telah menyebar ke  seluruh penjuru tanah air. Untuk menjaga nama baik organisasi yang menaungi sekolah ini maka nama organisasinya pun disamarkan menjadi Muhazifah dan organisasi otonomnya  yang  menyelenggarakan  pendidikan  usia  dini  juga disamarkan menjadi Aizifah.

## PROSES RESISTENSI:  PENDALAMAN  MASALAH
Perlawanan terhadap praktik kekuasaan pengurus tidak lahir dengan sendirinya. Ia berproses dalam rentang waktu yang cukup panjang. Pihak yang tersubordinasi membutuhkan  informasi  atau  pengetahuan,  akumulasi  basis  persoalan,  dan energi  yang  cukup memadai  serta otoritas sebagai  modal  sosial dan  budaya, sebelum mengambil sikap untuk melakukan perlawanan. Selain itu, dibutuhkan pemicu yang relevan dengan wacana yang berkembang sebagai titik awal proses resistensi. Ada sejumlah momen yang menjadi pemicu perlawanan, antara lain pemecatan  guru  dan  dualisme  Rencana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Sekolah (RAPBS), pemecatan guru kontrak, dan tindak kekerasan.
Praktik dominasi pengurus memang sudah berlangsung sejak tahun 2001 sampai awal tahun 2005.  Namun,  perlawanan dari pihak tersubordinasi yang dimotori oleh pengurus inti komite, baru intensif sekitar tahun 2004 sampai 2005. Bentuk perlawanan terhadap praktik dominasi pengurus, semakin terbuka dan berkembang  setelah mendapat dukungan  dari  sejumlah pimpinan Muhazifah dan Aizifah DIY dan pengurus Aizifah cabang Gondomanan.  Dukungan dari para aktifis ini bukan hanya berupa suplai data dan informasi, melainkan juga sejumlah  informasi  kasus  sebelumnya  yang  dipandang  sebagai  kontinuitas berlangsungnya praktik dominasi  pengurus periode 2001-2006. Mereka juga menyumbangkan pemikiran berupa tafsir kritis terhadap praktik kepemimpinan yang dipandang berseberangan dengan nilai-nilai keagamaan yang menjadikan institusi pendidikan sebagai arena dakwah, amar rna 'ruf nahi mungkar. Upaya itu memiliki arti penting sebagai basis legitimasi perlawanan terhadap praktik kekuasaan,jika hal itu dipandang sebagai suatu kemungkaran. 6
6 Organisasi  ini  merupakan organisasi perempuan terbesar di  dunia dalam jumlah amal usaha, seperti TK., KB, TPA, pelayanan kesehatan (RS Bersalin dan Balai Kesehatan lbu Anak-BKIA). Hal ini dikutip oleh Hj. Hadiroh Ketua PPA 2005-2010 dari James Scott pada pertemuam wali murid, 21  Februari 2008.
Pendalaman  masalah  bagi  pihak  yang  tersubordinasi  merupakan  bagian dari  strategi untuk melawan  praktik dominasi  kekuasaan.  Proses perlawanan yang dilakukan terhadap penyelenggara sekolah, terutama yang direpresentasi oleh komite dimulai dari pemahaman dan pendalaman masalah secara cermat mengenai relasi antar-stakeho/ders dalam organisasi  sekolah dan  lingkungan sekitamya.  Mencari  dan  mempelajari  dokumen  dan  informasi  yang  tersebar di  berbagai  pihak,  temyata  merupakan  pekerjaan  yang  tidak  mudah  karena menyita  waktu  dan  energi  yang  tidak  sedikit.  Energi  yang  dibutuhkan  oleh pihak  yang  melawan  setara  dengan  energi  yang  dikeluarkan  oleh  pihak dominan. Proses yang bermodalkan kecermatan dan kepedulian ini dilakukan dengan mengamati, menganalisis, dan mengkritisi berbagai wacana dan proses pengambilan keputusan  pengurus  serta  alasan-alasannya  dalam  menentukan kebijakan tersebut. Pengumpulan informasi dan dokumen dilakukan, baik atas usaha sendiri  dari  aktor-aktor komite,  maupun yang disuplai  oleh guru,  wali murid  atau  aktor-aktor  PCA Gondomanan.  Hal  itu  dilakukan  melalui proses investigasi dan dialog dengan berbagai pihak, baik di lingkungan Kaziroman tempat sekolah Aizifah berada, maupun di lingkungan sekitamya.
Pihak komite tidak hanya menunggu data dan informasi, tetapi juga proaktif mendatangi ·sejumlah pihak yang dianggap mengetahui permasalahan organisasi sekolah, seperti mantan ketua pengurus, tokoh masyarakat (ketua RW), dan juga mendatangi pembina Sekolah. Materi yang dibahas, selain pengalaman mereka berelasi  atau  bekerja  sama  dengan  pengurus, juga isu-isu  yang berkembang dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini. Aktor komite juga menunjukkan kepada mereka data dan informasi yang tidak benar atau melanggar kode etik pengelolaan amal usaha persyarikatan. Data tersebut merupakan basil analisis dari berbagai sumber, baik dokumen maupun pemyataan, baik data yang sifatnya kuantitatifmaupun data kualitatif. Hasil investigasi data cukup mencengangkan pihak yang diajak berdialog tentang persoalan dalam organisasi sekolah yang tertua ini. 7

## PENGEMBANGAN W ACANA TANDING (COUNTER DISCOURSE)
Wacana tanding yang dikembangkan oleh pihak yang tersubordinasi terutama dimotori oleh komite. Masalah yang muncul sebenamya bukanlah perkara baru, namun  banyak pihak yang  lebih  memilih  diam  daripada  menyoal  persoalan transparansi anggaran dan konsistensi antara perencanaan atau janji pengurus dengan  realisasi  atau  pelaksanaannya.  Ada  banyak  informasi  yang  sering
7 Sebagai contoh, Dana Operasional Pengurus (DOP) sebesar 30% atau mencapai angka Rp43 juta.  Dana  tersebut cukup  besar dan  belum  diketahui  oleh pihak terkait,  baik  komite,  penga- was  sekolah  maupun  pimpinan  cabang  persyarikatan.  Sementara  sejumlah  sumbangan  untuk Muktamar  (2005)  yang  biasa  diwacanakan  oleh  Ibu  WD  sebagai  pengurus,  temyata  tidak terbukti.

## 24 I Jurnal Kependudukan Indonesia
diwacanakan oleh aktor pengurus dalam berbagai forum yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti ketidaksesuaian antara anggaran yang ditawarkan ketika pendaftaran murid baru dengan pelayanan yang diberikan selama masa kepemimpinan Ibu WD, ketua pengurus (tahun 2004-2005).
Wacana tanding yang dikembangkan oleh komite didukung oleh berbagai pihak, seperti guru (termasuk yang telah di-PHK), pengurus yang mengundurkan diri,  dan  pengurus  inti  komite  sendiri.  Wacana  tanding  yang  dimotori  oleh komite sebagai bagian strategi untuk mengimbangi praktik dominasi kekuasaan pengurus antara lain:
1)  Menunjukkan bahwa pen gurus tidak kekurangan dana a tau menombok, melainkan mereka sudah kelebihan anggaran;
2)  Menunjukkan bahwa subsidi anggaran kepada dua sekolah binaan nilai- nya tidak terlalu besar dan sumbangan untuk Muktamar juga belum dite- mukan bukti-buktinya. Kedua isu itu sering dijadikan alasan menaikkan SPP atau uang pendaftaran;
3)  Meluruskan wacana yang dikembangkan oleh pengurus bahwa pengawas mengarahkan  untuk  menambah  dana  cadangan  bagi  pengurus  sebesar Rp 10 juta per tahun dan merekomendasikan kebijakan menolkan anggar- an setiap akhir tahun. Kedua isu itu tidak pemah dikemukakan pengawas sekolah,  tetapi  ia  hanya  mengarahkan  pengurus  untuk  memperhatikan kesejahteraan guru yang gajinya masih di bawah UMRP;
4)  Menolak wacana yang dikembangkan oleh pengurus, bahwa aktor yang selalu  menyoal  kebijakan  pengurus  bermaksud  mengobok-obok  PCA sebagai penanggung jawab amal usaha hi dang pendidikan usia dini.
Strategi  wacana  tanding  yang  dikembangkan  oleh  komite  untuk mengimbangi dominasi pengurus cukup efektif, tetapi juga diperhadapkan pada banyak persoalan. Pertama, bukti otentik tertulis tidak mudah ditunjukkan karena sebagian dari data atau dokumen tersebut diperoleh secara sembunyi-sembunyi sehingga sangat berisiko diklaim sebagai suatu fitnah yang dosanya besar. Selain itu, para pelapor tidak berani menujukkan kesaksiannya karena berisiko untuk dimusuhi  oleh  aktor pengurus,  apalagi jika pelapor dari kalangan  guru  atau mantan pengurus sendiri. Ancaman dimusuhi dan ditekan secara berkelanjutan merupakan suatu mekanisme pemapanan kekuasaan.

## MENGGUGAT KEBIJAKAN PENGURus:  Mos1 TIDAK PERCAYA
Ada sejumlah gugatan yang  dilakukan oleh komite,  yaitu (1)  kenaikan uang SPP  dan  pendaftaran,  (2)  pemecatan  guru,  (3)  adanya  dua  versi  RAPBS, (manipulasi data dan informasi), dan ( 4) kebijakan pemotongan anggaran 30% untuk DOP. Gugatan tersebut dimulai dari permintaan untuk meninjau kembali
kenaikan SPP yang mencapai  I 00%,  tetapi tidak ada respons  yang memadai dari pengurus. Kemudian dilanjutkan dengan surat mosi tidak percaya kepada pengurus yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite, setelah materi mosi itu dikonsultasikan dengan para pengurus kelas.
Gugatan pengurus komite terhadap kebijakan pengurus sekolah juga diikuti oleh para guru.  Pada rapat PCA yang juga mengundang komite di rumah lbu FA  (sekretaris  PCA),  para  guru  mengajukan  pengaduan  atau  aspirasi  yang sangat  monumental.  Untuk  pertama  kalinya,  guru  menunjukkan  resistensi mereka terhadap perlakuan pengurus yang mencoreng harga diri guru berikut profesinya selama beberapa tahun (2002-2005). Akhimya tidak mengherankan jika pimpinan cabang Gondomanan berjanji untuk melakukan operasi di dalam organisasi pengurus sekolah. Jawaban sekretaris PCA yang cukup disegani itu merupakan  respons  terhadap  penjelasan  keruwetan  yang  terjadi  di  sekolah, terutama atas kebijakan pengelolaan anggaran dan perlakuan pengurus terhadap guru  serta  ketidaksediaan  pengurus  merespons  keberatan,  pengaduan,  dan masukan komite.
Keseluruhan proses resistensi  terhadap dominasi  kekuasaan berlangsung lama  dan  memelurkan  energi  yang  besar karena  pihak  yang  dominan  pun mampu  mereproduksi  dominasinya melalui berbagai  forum  (Foucault,  2002: 251 ). Sebagai pihak yang dominan, lbu WD sebagai ketua pengurus senantiasa memiliki gagasan dan strategi baru untuk tetap mempertahankan dominasinya, daripada berusaha untuk memperkecil intensitas praktik kekuasaannya.
Selain  kemampuan  Ibu  WD  untuk  mereproduksi  strategi  dominasi, kelangsungan praktik dominasinya juga dimungkinkan oleh kondisi di dalam struktur organisasi dan kepemimpinan PCA sendiri. Pola kepemimpinan yang dimaksud  terutama  ditunjukkan  melalui  mekanisme  pengambilan keputusan dalam  permusyawaratan  yang  seringkali  tidak  menghasilkan  keputusan tegas.  Kalaupun ada ketegasan,  seringkali  keputusan  hu tidak diikuti dengan evaluasi dan monitoring sehingga kehendak pihak yang dominan tetap berjalan. Konsekuensi  selanjutnya  dari  proses  tersebut  adalah  pihak  pengurus justru mampu  mereproduksi  praktik  kekuasaannya  terhadap  dua  hal  sekaligus. Pertama, bagi pengurus, kebijakan pemecatan lbu MM seolah telah mendapat legitimasi  karena  alasan-alasan  pemecatan  sudah  diungkapkan  dalam  forum permusyawaratan. Kedua, kebijakan dana operasional yang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak relevan dengan misi amal usaha Muhazifah- Aizifah, hanya direvisi peristilahannya oleh pengurus. Sebelumnya pemotongan sejumlah item anggaran sebesar 30% dimaksudkan sebagai dana persyarikatan, kemudian direvisi menjadi dana operasional pengurus (DOP). Perubahan istilah itu justru semakin mengindikasikan bahwa dana yang totalnya mencapai Rp43 juta dikuasai oleh pengurus, bukan untuk misi persyarikatan dalam arti luas.

## 26 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Kecenderungan  pengurus  untuk  mereproduksi  praktik  kekuasaannya semakin kuat sehingga menj adi dasar bagi pimpinan Majelis Dikdasmen PWA DIY untuk turun  tangan.  Alasannya karena Ibu JN sebagai pimpinan adalah salah seorang pembinanya. Atas dasar itu,  kemudian digelarlah pertemuan di kantor pimpinan wilayah. Ada dua keputusan penting yang sepakati dalam rapat tersebut. Pertama, redaksi SK pemecatan Ibu MM akan direvisi, dan kedua, PWA Majelis Dikdasmen akan membentuk tim audit pengelolaan keuangan selama kepemimpinan Ibu WD.
Kedua keputusan terse but tidak berjalan maksimal karena setelah beberapa bulan  kemudian  Ibu  WD  sama  sekali  tidak  merevisi  SK pemecatan yang memberatkan  atau merugikan  Ibu  MM.  Sementara  itu,  pekerjaan  tim  audit keuangan pun tidak rampung karena anggota tim tidak bekerja secara maksimal. Mereka dihantui kecemasan, jika temuannya bukan untuk memperbaiki citra sekolah, tetapi justru menjadi arena konfiik yang berkepanjangan antara pengurus dan  sejumlah  pengurus  PCA.  Kecemasan  itu  bukan  tidak beralasan  karena benih-benih persoalan  organisasi  sekolah  memang  sudah  ada  sebelumnya. Konsekuensinya,  agenda  itu  tidak  memperbaiki  citra  sekolah,  tetapi justru menimbulkan citra buruk, baik bagi sekolah maupun bagi persyarikatan.

## BENTUK-BENTUK RESISTENSI DAN  RESPONS PENGURUS
Pola resistensi terhadap dominasi kekuasaan para aktor utama pengurus terhadap para  guru,  komite,  dan  sejumlah  pengurus  PCA sendiri,  dapat  diidentifikasi menjadi  3  varian,  yaitu  mengundurkan  diri,  bertahan,  dan melawan.  Ketiga varian  resistensi  itu  merepresentasikan  ketiga  kelompok stakeholder yang memang  paling  intensif berhubungan  dengan  pengurus.  Mereka  pula yang paling merasakan tekanan psikologis dari praktik dominasi kekuasaan pengurus.

## Penguduran Diri: Pemicu dan Implikasinya
Dari  kalangan  pengurus  sekolah,  setidaknya  ada  5  orang  yang  mundur atau berhenti sampai tahun 2005. Pengurus yang pertama kali mengundurkan diri adalah ketua pengurus sendiri, yaitu lbu AD pada tahun 1997 juga termasuk pimpinan pusat persyarikatan periode 2005-2010. Pengunduran diri itu cukup tragis  karena  posisinya  sebagai  ketua,  namun  dia  kurang  dihargai  sesuai kedudukannya. Ketika Ibu AD sudah mundur dari kedudukannya sebagai ketua justru lbu WD menjadi dominan sehingga pengendalian organisasi pun semakin mantap berada di  pangkuannya.  Hal itu semakin diperkuat ketika dua orang senior di  PCA yang berstatus sebagai penasihat didudukkan sebagai anggota pengurus.  Pada perkembangan  selanjutnya,  keduanya  lebih banyak bersikap sebagai 'pelindung' pengurus, jika mereka digugat atau dikritik oleh pihak lain.
Vol. VI, No. 1,  2011  127
Pengunduran diri para pengurus selanjutnya diikuti lbu WI (2004), Ibu TF, dan Ibu HS (2005), sedangkan pengurus lain, seperti Ibu NJ dan RH memilih pasif. Dengan demikian, hanya ada 3 orang anggota pengurus yang aktif selain ketua sendiri, yaitu lbu AS (bendahara dan ipar ketua pen gurus), dan Ibu ME (anak mantan kepala sekolah yang telah diberhentikan oleh pengurus). Ibu WI sebagai  sekretaris  mengundurkan  diri  setelah  berselisih  pandangan  dengan Ibu WD  tentang  pengelolaan snack harlan  dan  makan  bersama.  Hasil  rapat pengurus memutuskan  untuk tidak  lagi  mengelola kedua  mata anggaran  itu, tetapi pada rapat pertemuan wali murid dengan pengurus dan komite mereka menyetujui  pengelolaan  konsumsi  secara  kolektif.  Akibat  dari  perselisihan itu,  ia  memutuskan  untuk mengundurkan  diri  sebagai  sekretaris  karena  ia mengalami tekanan psikologis dari Ibu WD. Fenomena ini tidak seirama dengan prinsip demokrasi penyelenggaraan pendidikan yang sudah tertuang dalam visi pendidikan. Visi tersebut bahkan dipajang di ruang kelas, di kantor, dan dijalan keluar gedung.
Gelombang  pengunduran  diri  anggota  pengurus  lainnya,  dipicu  oleh terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap  anggota  tim  audit  keuangan  yang menimbulkan kegegeran di lingkungan Kaziroman dan sekitarnya. Infonnasi tindak kekerasan tersebut menyebar di kalangan pengurus Aizifah pada semua tingkatan,  mulai  dari  tingkat  ranting  sampai  pimpinan pusat  (PPA).  Tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum keluarga pengurus, sekaligus meneguhkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan lbu WD selama ini memang mengarah pada outoritarian dan represif. Atas dasar peristiwa itu, sejumlah pengurus dan aktifis Aizifah bertekad untuk tidak  memberi peluang bagi  Ibu WD menjadi pimpinan  organisasi  pada  semua  tingkatan.  Sikap  tersebut  dibuktikan pada musyawarah  cabang  yang  tidak  lagi  mengamanahkan  kedudukan  apapun kepada  lbu  WD  dan  mantan  pengurus  lainnya  dalam  struktur  organisasi  di semua  level.  Mereka pun sama sekali  tidak menunjukkan batang  hidungnya pada musyawarah lima tahunan tersebut, padahal yang bersangkutan seharusnya menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  sebagai  pengelola  amal  usaha (sekolah)  periode  tahun  2001-2005.  Lebih  daripada  itu,  para  pengurus juga tidak lagi menampakkan wajahnya di sekitar sekolah dalam kapasitas sebagai pengurus selama satu semester, mulai awal Januari sampai Juli 2006, atau sampai terselenggaranya musyawarah cabang.
Tindak  kekerasan  menjadi  bukti  bahwa nilai-nilai  yang  menjadi  acuan tindakan atau guidance dalam berorganisasi hanya berlaku atau diberlakukan dalam  situasi  normal,  sedangkan  pada  situasi  yang  sedang  kisruh,  nilai  itu tidak  lagi  menjadi  acuan,  tetapi  hanya  sebagai  simbol  saja.  Kenyataan yang berlaku adalah pihak yang berada pada posisi dominan dalam arena pertarungan kekuasaan akan memaksimalkan strateginya untuk mempertahankan citra diri.

## 28 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Nilai itu diperlukan pada awal membangun sebuah institusi pendidikan sebagai arena pembebasan,  tetapi  ketika  kekuasaan  sudah  mapan,  nilai-nilai  yang menjadi basis institusi itu berubah menjadi modal praktik dominasi kekuasaan.

## Strategi Bertahan: Ketakberdayaan Guru
Strategi  bertahan  kebanyakan  dipraktikkan  oleh  guru,  khususnya  guru  tetap yayasan. Bagi guru PNS, mereka relatif bisa mengimbangi sehingga sewaktu- waktu  mengelak dari  tekanan,  sedangkan  pada waktu  yang  lain  tetap  patuh kepada atasan. Misalnya, ibu WW yang berstatus guru PNS unit Departemen Agama masih tetap berani berhubungan dengan komite, meskipun ia diawasi oleh pengurus. Ibu WW dua kali mengikuti rapat pada malam hari di kediaman pengurus  komite,  Ketua RW. Demikian pula Ibu WE, guru  PNS  unit Dinas Pendidikan,  masih  tetap  berani  untuk  berbeda pendapat  dengan  pengurus, meskipun  dia  merasa  mendapat  ancaman  dari  ketua pengurus.  Posisi  tawar Ibu WE lebih  kuat  karena  statusnya  sebagai  guru negeri  (PNS)  yang  cukup senior (golongan IV /a)  dan memiliki  sejumlah prestasi regional dan nasional sehingga tidak  mudah  digoyang  oleh  pengurus.  Dalam  skala  kecil  dia juga mencoba memberikan perlawanan terhadap tekanan yang dihadapi, baik dalam rapat-rapat maupun menyampaikan langsung informasi yang dipandang rahasia oleh pengurus. Oleh karena itu, ia tidak takut diberi sanksi berupa mutasi karena justru itu yang menjadi harapannya selama ini.  Sikapnya memang beralasan karena dia akan dipromosikan sebagai kepala sekolah, tetapi belum mendapat rekomendasi dari pengurus sehingga kariemya pun terhambat.
Berbeda dengan guru PNS yang masih memiliki ruang keluar dari situasi krisis,  guru bantu dan guru yayasan nyaris  tidak ada ruang untuk keluar dari situasi  itu.  Mereka  sangat  terikat  karena  diangkat  dan  diberhentikan  oleh pengurus. Kalau keluar atau berhenti sebagai guru di sekolah, habislah karier mereka, kecuali ada pihak lain yang segera menampungnya. Atas dasar itulah sehingga para guru bantu, terutama guru yayasan lebih memilih bertahan. Pilihan itu  masih  dinilai  lebih  baik,  daripada mengundurkan diri  sebagai  guru yang kemudian berstatus sebagai pengangguran. Mereka tetap berharap di kemudian hari akan berubah status menjadi guru bantu dan selanjutnya menjadi PNS.
Strategi bertahan yang dipraktikan oleh para guru berlangsung dalam waktu yang  cukup  lama,  akhimya mulai  menunjukkan  "taring"  mereka.  Meskipun perlawanan mereka tidak terbuka di  hadapan pengurus sekolah,  tetapi  cukup sistematis dan terencana sehingga pengaruhnya pun cukup signifikan. Bentuk perlawanan mereka berupa pemyataan bersama yang disampaikan oleh wakil- wakil dari ketiga unsur guru, yaitu guru PNS, guru tetap yayasan (GTY) dan guru bantu (GB).  Materi,  latar belakang, dan implikasi perlawanan para guru itu dibahas pada bagian selanjutnya.

## Strategi Melawan Secara Sistematis
Strategi  menggugat  kepemimpinan  yang  otoriter  direpresentasi  oleh komite merupakan  titik  balik  dari  praktik  dominasi  kekuasaan.  Caranya,  selain mengembangkan wacana terjadinya penyimpangan kekuasaan,juga menggugat secara  tertulis,  seperti  surat  mosi  tidak  percaya  kepada  pengurus.  Gugatan tersebut selanjutnya dikomunikasikan, tidak hanya kepada pihak internal dalam organisasi  sekolah,  tetapi juga kepada pihak ekstemal.  Pihak ekstemal yang dimaksud, bukan hanya dalam lingkungan persyarikatan, melainkan juga instansi pemerintah melalui pengawas sekolah.
Pada awal  tahun ajaran 2004/2005,  pengurus  inti  komite  menyoal  tidak dilibatkannya mereka dalam penyusunan  anggaran  (RAPBS),  sesuai  dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas dan peraturan walikota. Ibu WD beralasan lupa  untuk melibatkan komite.  Apabila  diperhatikan bahasa tubuhnya (body language) ketika  menyatakan  lupa,  tampaknya alasan  itu hanya dibuat-buat. Jadi, alasan pengurus tersebut cenderung sebagai bahasa kekuasaan. Karenanya, berlakulah  hukum  "apa yang  berusaha disembunyikan  oleh  seseorang justru kelihatan atau terbahasakan, sebaliknya apa yang terkatakan, justru seringkali tersembunyikan". 8
Strategi kekuasaan pengurus menyembunyikan data dan informasi akhimya berbuntut panjang.  Pihak-pihak  yang  cermat  dan  kritis,  justru menjadikan situasi  itu sebagai  laban empuk untuk menyoal motif tersebut. Ada sejumlah argumentasi  komite  untuk  mengklaim  alasan  lupa  sebagai  sebagai  strategi kekuasaan.  Pertama, dua bulan sebelumnya komite telah mengkritisi laporan keuangan  pengurus  pada  rapat  3  komponan  (guru,  komite,  dan  pengurus). Pengurus tampaknya kedodoran untuk menjelaskan tentang laporan keuangan yang tidak meliputi semua item anggaran. Jika dipandang dari sudut pembukuan yang  paling  sederhana pun,  laporan  itu  belum  layak  menjelaskan  keuangan sekolah.
Argumentasi kedua, penyusunan RAPBS memerlukan waktu yang cukup lama  sehingga  kalau  lupa  dalam  waktu  yang  cukup  lama  tampaknya  kecil kemungkinannya. Selain itu, sejumlah pengurus komite sering datang mengantar anaknya ke  sekolah  dan  sejumlah anggota  komite juga bertempat tinggal  di Kaziroman. Bahkan ada pengurus komite yang rumahnya berhadapan dengan gedung sekolah.  Kecenderungan itu dapat diinterpretasikan bahwa ada unsur ketidaksenangan pengurus jika komite menyoal pengelolaan keuangan. Hal ini sangat dimungkinkan karena kebijakan pengurus menaikkan SPP, uang masuk
8 Secara lengkap ungkapan ini dimodifikasi dari I. Kleden, Puisi Membaca Kiasan Badan dalam Sastra Indonesia Dalam Enam Pertanyaan. Grafiti-Freedom Institute, 2000, him.  250.  Di sini Kleden  membedakan  simbol  dengan  tanda  yang  selalu  mempunyai  kekuatan  ganda  dalam menyatakan sesuatu sekaligus, juga menyatakan apa yang hendak dinyatakannya.

## 30 I Jurnal Kependudukan Indonesia
dan pendaftaran ulang secara signifikan sangat rentan ditolak komite  sebagai representasi dari wali murid.
Setelah pengurus komite mengetahui kenaikan biaya dari pertemuan wali murid yang digelar oleh pengurus pada awal tahun ajaran, pada hari yang sama komite  menggelar rapat  khusus  untuk  membahas  kebijakan  pengurus.  Dari di  sinilah komite  mulai  mempertanyakan dan  bahkan melawan kesewenang- wenangan pengurus, khususnya kebijakan anggaran dan kemudian berkembang pada  kebijakan  lain,  seperti  pemecatan  guru.  Perlawanan  kepada  pengurus berlangsung  sekitar  1,5  tahun,  mulai  awal  tahun  ajaran  2004/2005  sampai akhir tahun ajaran 2005/2006. Puncak perlawanan terhadap praktik dominasi kekuasaan,  terjadi  ketika  komite  mengeluarkan  surat pemyataan mosi  tidak percaya kepada pengurus. 9 Dalam surat pemyataan itu ada 5 poin yang dijadikan sebagai dasar mosi tidak percaya yang diringkas sebagai berikut, yaitu:
1.  Pengurus terindikasi kuat melakukan penggelembungan (mark up) ang- garan tahun  2004/2005  dengan  adanya  dua versi  RAPB,  pertama yang beredar  di  kalangan  PCA/sekolah  (yang  berlaku),  versi  kedua  untuk komite dan pengawas sekolah (yang digelembungkan). Dualisme RAPBS ini selain melecehkan institusi komite dan pengawas (pemerintah), juga tidak  sesuai  (melanggar)  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 48 ayat 1.
2.  Selain  itu,  dalam  RAPBS  versi  I,  jenis pemotongan  untuk operasional persyarikatan berbeda. Temyata tabungan anak dan uang kegiatan wajib anak dipotong 30% (tabungan anak mencapai 3,8 juta dan kegiatan anak Rp3  juta  per  tahun).  Dana  operasional  pengurus  (persyarikatan)  juga mengalami pembengkakan dari Rp40 juta menjadi Rp43 juta.
3.  Dasar  penentuan  pemotongan  30%  untuk  dana  persyarikatan  tidak jelas dasar hukumnya,  baik aturan dari persyarikatan maupun atas usul komite.
4.  Dalam  penyusunan  RAPB  2004/2005,  komite  tidak  dilibatkan  dengan alasan lupa. Setelah dicermati sejumlah kejanggalan dalam RAPB terse- but ada indikasi kesengajaan untuk tidak melibatkan komite, khususnya terhadap  kebijakan  menaikkan  uang  masuk  (Rp1,3  juta),  SPP  hampir 100%,  daftar  ulang  (KB-A)  mencapai  150%  (Rp350  ribu)  serta  uang keluar naik 100% (Rp 100 ribu). Semen tara itu, gaji guru hanya naik 50%. (rerata Rp 187 ribu per bulan).
9 Surat pemyataan bemomor 41/K-TK/01/2005,  tanggal  17  Januari  2005  yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite, selain dikirimkan ke cabang, juga dikirimkan kepada Bagian Dikdasmen Aizifah mulai dari tingkat daerah (PDA) sampai pusat di Jakarta (PPA) serta kepada pengawas sekolah/UPT Wilayah Barat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5.  Sarna sekali tidak benar bahwa pengawas sekolah (Ketua PW) memberi araban supaya simpanan cadangan/modal untuk pengurus harus ditambah minimal Rp 1 0 juta karena sekolah Aizifah ini sekolah yang besar. 10
Setelah menyoal hal di atas, komite merekomendasikan kepada pimpinan persyarikatan untuk segera mengambillangkah strategis untuk menghilangkan basis kekuasaan pengurus. Ketiga rekomendasi komite yang terintegrasi dalam surat mosi tidak percaya adalah.
1.  Mencari  fakta-verifikasi  tentang  indikasi  penggelembungan  anggaran dan pemberian  informasi  yang  tidak  benar  serta  ketidaktransparanan pengurus. Jika terbukti, agar diproses lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku dan kode  etik mengelola amal usaha persyarikatan atau dinon- aktifkan dari jabatannya.
2.  Meninjau  kembali  kebijakan  alokasi  anggaran,  terutama  pemotongan 30% dana operasional yang melebihi batas-batas kewajaran, kepatutan, dan mengusik rasa keadilan serta membebani sekolah dan orangtua wali murid.
3.  Melakukan audit  secara komprehensif terhadap pengelolaan keuangan, termasuk dasar/asumsi  kebijakan keuangan,  khususnya tahun anggaran 2003/2004 dan 2004/2005.
Selama rentang  waktu  1,5  tahun  perlawanan terhadap  praktik dominasi pengurus yang dimotori oleh komite, mereka melakukan strategi pertahanan dan bahkan serangan balik kepada pihak yang dinilai merongrong kekuasaan, baik melalui wacana maupun dalam bentuk kekerasan simbolik dan fisik sekaligus. Wacananya, misalnya pengurus berusaha untuk mencitrakan tindakan komite bertujuan  mengobok-obok  PCA dan  mereka  adalah  orang  luar (outgroup), baik  dalam  konteks  persyarikatan  Muhazifah  maupun  sebagai  warga  di Kaziroman.  Demikian pula para pemberi dokumen-informasi kepada komite, mereka diposisikan sebagai penghianat, sedangkan penerimanya dicap sebagai penyolong dokumen. Dalam konteks ini, berlaku teori oposisi binari, yaitu ada pihak yang  dicitrakan  sebagai perusak citra,  pengobok-obok,  dan wong liyo (luar Kaziroman},  sedang pihak lain sebagai korban, penjaga citra, dan wong dalam. 11 Teori oposisi binari relevan karena ketua dan sekretaris komite yang
10 Sebenamya pertemuan yang dihadiri komite, pengurus dan kepala sekolah, pengawas meng- arahkan untuk (I) menaikkan honor guru karena sekolah Aizifah mengelola uang yang cukup besar.  Honor guru  di  bawah  UMR dan  gaji guru  kontrak.  Menurutnya sebagai perbandingan pada masa BP3 saja, gaji guru 60% dari SPP; (2) segera menyelasaikan RAPBS dengan meli- batkan komite karena data yang diberikan belum sesuai ketentuan pemerintah di mana semua jenis pemasukan dan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus dimasukan.
11 Chomsky menggunakan konsep oposisi biner untuk menjelaskan klasifikasi sepihak SAter- hadap pelaku teror, sebagai teroris, penyerang, setan, jahat, dan biadab, sedang pihak Amerika sebagai antiteror, pembalas, malaikat, baik dan beradab. Lihat Y.A. Piliang, Posteror:  Teatrum

## 32 I
Jurnal Kependudukan Indonesia
menjadi pionir gerakan perlawanan karena mereka bukan warga yang lahir dan dibesarkan di Kaziroman, walaupun telah cukup lama tinggal di Kaziroman.
Selain itu, pengurus mengembangkan strategi peminggiran untuk memutus hubungan antara guru dan komite termasuk dengan cara PHK guru. Selebihnya dengan cara kekerasan, baik dengan kekerasan tidak langsung ( ancaman melalui pihak ketiga) maupun kekerasan langsung. Untuk menjalankan strategi terakhir ini, aktor komite yang banyak mengetahui data dan informasi tentang pengelolaan keuangan sekolah, berusaha pinggirkan oleh pengurus dan pendukungnya. Proses peminggiran itu dilakukan dalam bentuk ancaman kekerasan dan pengusiran dari Kampung Kaziroman. Peristiwa tindak kekerasan yang telah dialami oleh pengurus komite, semakin menunjukkan bahwa klaim kebenaranjustru menjadi milik pihak yang berkuasa. Sementara pihak yang dikuasai atau menjadi korban tindak kekerasan, selain mengalami penderitaan psikologis juga harus membuat permintaan maaf tertulis atas informasi. Jadi, wacana kebenaran dimiliki oleh pihak yang berkuasa karena merekalah yang memiliki otoritas dan kekuatan serta mempunyai jaringan sosial yang bisa dikerahkan untuk memberikan dukungan kepada pengurus. 12
Relasi antara resistensi dan  implikasi atau pengaruhnya terhadap kinerja penyelenggaraan  proses  belajar tidak  bersifat  mutlak  karena  sebelum  ada resistensi  fenomana  itu  sudah  ada  yang  muncul  dipermukaan.  Karena itu,  resistensi  dalam  konteks  ini  lebih  berperan  untuk  meneguhkan  dan mempertegas adanya masalah relasi antar-stakeholder di  sekolah yang cukup serius.  Jadi  implikasi  itu,  terutama berupa pencitraan sekolah merosot tajam yang menyebabkan berkurangnya peminat dan  adanya bebas psikologis guru serta  hadimya  suasana  yang  kurang  kondusif untuk  melangsungkan  proses pembelajaran.  Selanjutnya,  polarisasi  resistensi  dan  pengaruhnya  terhadap kinerja penyelenggaraan pendidikan digambarkan dalam skema berikut.
Simulakrum. Op.cit. hlm. 217.
12 Hal tersebut sejalan dengan pemikiran J. Coleman dan R.  Putnam dalam Social Capital: De- fenitions, Forms and Measurement. According to Putnam Social capital "refers to the collective value of all 'social networks 'and the inclinations that arise from these networks to doi things for each other". http://en. Wikipedia.org/ wiki/social_ capital.

## rPolarisasi Resistensi ·· terhadap Dominasi
Bert a han: Guru/Kepsek  dan Pengawas
Melawan/ M engguga t: Komite
dan Guru
Mundur/Non -a ktif:
Pengurus dan Kom ite

## ·1mplikasi Resistensi dan Dominasi
P e ncitraan Sekolah m e ros ot P e min a t  Berkurang &  Kinerja  M e nurun
Proses Pembelajaran t i dak kondusif
(Kererangan:  menunjukkan  perubahan sikap)
Garnbar 1.  Polarisasi sikap terhadap praktik dominasi kekuasaan
Ketiga tipologi resistensi tersebut tidak terlalu kaku karena bersifat dinamis . Jadi , bisa saja ada pihak yang berubah posisi dalam kurun waktu yang berbeda, tetapi ada pula yang tetap pada pend irian sejak awal terjadinya praktik dominasi hingga  berakhir dengan  restrukturisasi  kekuasaan.  Perubahan  posisi  tersebut selain  bergantung pada kepribadian pihak yang  be rtika i, juga bergantung pada kepentingan  dan  posis i  pihak-pihak  terkait di  dalam  unit organisasi  sekolah. Memang  ada  pihak  yang  seringka li  be rsifat  ambigu  ata u  mendua,  tetapi ada  yang  menila inya  sebagai  bentuk  strategi  untuk  mencari  atau  mengorek informasi terbaru, sekalipun bagi pihak yang dibela seringkali tidak menyadari strategi  itu.  Strategi  perlaw anan  ini  berpe luang merug ikan  kebersamaan  dan kekompakan kelompok gerakan perlaw anan terhadap praktik dominasi sehingga bagi pengun1s, seolah pihak-pihak yang menyoal kinerjanya hanya aktor-aktor tertentu saja, bukan gerakan kolektifkomite a tau guru. Oleh karena itu, intens itas tekanan  dari  pihak  yang  dominan  (pengurus)  pun  hanya  terfokus  pada aktor yang terdepan dalam melakukan perlawanan. Aktor yang te rdepan ini pula yang me njadi sasaran tindak kekerasan.
Secara  umum, pihak ya ng  aktif melakukan  gerakan perlawanan terhadap praktik dominasi pen gurus adalah komite, guru, dan man tan pengurus. Pengawas merupakan  pihak  yang  paling  minim  memberikan  perlawanan  karena  tidak terka it  langsung  dengan  struktur organisasi  Sekolah  dan  keberadaannya juga tidak  bergantung  pada  pengurus.  Namun,  dia  juga  menjadi  korban  praktik dominasi karena beberapa arahannya dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan,

## 34 I Jurnal Kependudukan Indonesia
seperti  araban  untuk memperhatikan  tingkat  kesejahteraan  guru  yang justru dijadikan  alasan  pengurus  meningkatkan  dana  cadangan  minimal  Rp 10 juta per tahun.

## PERLAWANAN KoLEKTIF DAN  REsPoNs PIMPINAN
Setelah  komite  semakin  intensif melakukan  gerakan  perlawanan  kepada pengurus, k.hususnya pemyataan mosi tidak percaya, pimpinan cabang mulai merespons dengan dua cara. Pertama, menjawab surat mosi tidak percaya komite yang substansinya membenarkan sebagian besar argumentasi komite. Kedua, PCA menyelenggarakan rapat untuk merespons pengaduan komite dan masalah lain yang berkembang, termasuk dengan melibatkan komite dan guru. Hal ini mengindikasikan perlawanan kolektif oleh pihak yang didominasi dan respons positif PCA Gondomanan sebagai atasan pengurus.
Ada  lima  poin jawaban pimpinan  terhadap  mosi  tidak percaya  komite kepada pengurus sekolah. Dari lima poin itu, ada empat poin yang membenarkan pengaduan komite dan satu poin sebagai solusi. Selengkapnya kelima poin isi surat yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1.  Memang benar ada 2 versi RAPBS yang disusun oleh pengurus sekolah, tetapi hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
2.  Mengenai potongan 30% memang tidak ada dasar hukum dan ketentuan- nya, baik dari Muhazifah maupun Aizifah.
3.  Dinas Pendidikan tidak pemah mengarahkan untuk mencadangkan dana simpanan pengurus minimal Rp 10 juta.
4.  Penyusunan  RAPBS  2004/2005  yang  tidak  melibatkan  komite  dengan alasan lupa memang kurang bisa diterima.
5.  Dalam  waktu  de kat  Pimpinan  akan  membentuk  tim  penerimaan  siswa baru (PSB) dan tim penyusun anggaran (RAPBS).
Dengan  adanya  surat  tersebut,  perlawanan  komite  yang  menunjukkan bentuk penyimpangan  kekuasaan  semakin  mendapat  legitimasi  dari  atasan langsung  pengurus  sendiri.  Selain  itu,  rencana  pembentukan  tim  PSB  dan RAPBS  yang  independen juga menjadi  pertanda  akan  adanya  pengurangan dominasi kekuasaan pengurus dalam pengelolaan anggaran.
Strategi untuk melawan dominasi kekuasaan pengurus terus bergulir dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh PCA Gondomanan. Dalam rapat yang ketiga, mereka  mengundang  secara bersamaan  semua  unsur  guru  dan  komite  yang menjadi korban praktik dominasi kekuasaan. Mereka diminta untukmemberikan keterangan  tanpa tekanan  dalam  pertemuan  yang  bersifat  rahasia  di  rumah mantan Ketua Takmir Masjid Gedhe (TMG). Para guru, tampaknya juga sangat hati-hati dan k.hawatir kalau-kalau keberadaan mereka di rumah itu terpantau
oleh  pengurus.  Kekhawatiran  itu  memang sangat beralasan  karena  dua hal. Pertama, pengurus cukup aktif mencari infonnasi .ten tang resistensi dari pengurus komite dengan strategi  'panoptikon'. Mereka senantiasa memantau mobilitas guru,  komite  dan  pihak-pihak  yang  mendukungnya,  baik  di  dalam  maupun di luar lingkungan sekolah. Kedua, rumah tempat berlangsungnya rapat yang melibatkan 3 komponen, yaitu pengurus PCA, guru dari 3 unsur, dan pengurus inti komite hanya berjarak sekitar 150 meter dari rumah ketua pengurus.
Setelah  peserta rapat  mengupas  secara  mendalam  perkembangan  yang terjadi  di  sekolah dan  relasi antar-stakeholder yang berlangsung  selama  ini, lbu FA yang  cukup  disegani  berjanji  dengan  suara  lantang  bahwa dia  akan melakukan  'operasi'  di  dalam  organisasi  pengurus.  Hal  ini  terutama  untuk merespons pandangan komite yang menganalogikan situasi di sekolah sebagai arena menjalamya virus yang ganas dan mematikan. Kalau virus itu tidak segera ditangani akan berakibat fatal, akan merusak semua sistem. Kondisi ini semakin diperkuat oleh ketua Majelis Dikdasmen wilayah DIY yang mendukung untuk dilakukan pembenahan di sekolah yang dijadikan percontohan sekolah agama usia dini di seluruh pelosok tanah air.  Dalam konteks ini terjadi bipolar dalam tubuh PCA Gondomanan. Ada pihak yang pro kepada pengurus, terutama yang direpresentasi ketua PCA sendiri, sedangkan sebagian besar pihak lain seperti wakil.  ketua,  sekretaris,  dan  bendahara  lebih  pro  kepada  komite  dan  guru. Terjadinya bipolar ini, tidak terlepas dari posisi dan kepentingan kedua pihak tersebut dalam unit-unit organisasi sekolah.
Perlawanan guru terhadap praktik dominasi kekuasaan pengurus juga mulai menunjukkan taringnya pada rapat tertutup yang berlangsung di rumah lbu FA. Setelah kurun waktu yang cukup lama (2001-2005), mereka pada umumnya 'menikmati' atau bertahan dari praktik dominasi maka pada sore hari menjelang malam 'meletuslah' semua kekesalan dalam bentuk pernyataan bersama yang ditandatangani oleh semua guru. Pemyataan itu mentpakan basil musyawarah para guru yang sangat istimewa seusaijam belajar. Materi atau aspiranya sesuai status guru, yaitu guru PNS, guru bantu (GB), dan guru tetap yayasan (GTY).
Secara garis besar, sikap, pandangan, dan tuntutan dari para guru sebagai berikut.  Guru tetap yayasan ( 10 orang) menyoal kebijakan penerimaan siswa baru (PSB),  kewenangan pengelolaan keuangan,  pembagian kekuasaan yang jelas serta penciptaan suasana yang tenang, kondusif, dan enak di hati. Mereka juga menyoal kepedulian pengurus terhadap warga yang tidak mampu masuk di sekolah ini karena mahalnya uang pendaftaran dan SPP.  Hal itu dipandang penting  artinya  karena  misi  pendidikan  persyarikatan  sebagai  amal  dan pemberdayaan  kaum Duafa  merupakan  pengamalan surah AI  Maa 'un yang menjadi  kajian  utama  pendiri  persyarikatan.  Sikap  dan  tuntutan  dari guru yayasan paling komprehensif, tegas,  dan sangat menyentuh praktik dominasi
36 I Jurnal Kependudukan Indonesia
kekuasaan melalui pengelolaan anggaran yang seharusnya berada di  sekolah, bukan di tangan pengurus. Bahkan para guru juga menegaskan kesanggupannya mengelola  dan  mempertanggungjawabkan keuangan,  baik di  hadapan Allah Swt. maupun dengan pihak terkait. Menyoal keuangan, memang memiliki arti penting karena  otoritas  pengelolaan  keuangan  merupakan  modal  kekuasaan yang sangat signifikan.  Uang bukan lagi hanya sebagai instrumen kekuasaan, tetapi sekaligus adalah kekuasaan itu sendiri.
Para guru bantu ( 4 orang) pada awal pemyataan menilai bahwa, baik aspek kepemimpinan, keorganisasian pengurus, maupun relasinya dengan guru dan kepala sekolah dianggap sudah bagus. Namun, tiga poin terakhir justru bertolak belakang dengan tiga poin sebelumnya. Kepemimpinan dan kewenangan belum dijalankan dengan baik terhadap  4 hal  sekaligus,  yaitu RAPBS,  penempatan kepala sekolah di bawah posisi pengurus, mereka kurang menghargai pendapat guru, mereka tidak menciptakan suasana yang kondusif di  sekolah serta guru selalu dilibatkan dalam permasalahan yang dihadapi oleh pengurus.  Poin lain yang sangat penting adalah ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan dan perlunya peningkatan kesejahteraan guru.
Apa yang telah dikemukakan oleh guru bantu terkesan ambigu. Di satu sisi menilai bagus terhadap pengurus, tetapi di sisi lain dianggap tidak bagus, padahal penilaiannya  dalam  aspek  yang  sama,  yaitu  aspek kepemimpinan  pengurus. Tampaknya strategi  ini  dianggap  tidak akan terlalu berisiko oleh guru bantu, jika pemyataan bersama tersebut diketahui oleh pengurus di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan status mereka sebagai guru bantu yang posisi tawamya masih lemah karena 3 dari 4 orang guru itu baru beberapa bulan menjadi guru bantu. Status mereka pun ambigu karena gajinya dari pemerintah daerah, tetapi tidak sama dengan standar penggajian guru negeri (PNS).
Sementara itu,  para guru PNS  (Dinas  Pendidikan Kota)  posisi  tawarnya lebih tinggi  karena statusnya sebagai PNS  yang  diangkat dan menerima gaji dari  pemerintah.  Jumlah gaji  mereka pun cukup  memadai  hila dibandingkan dengan guru bantu, apalagi guru tetap yayasan. 13 Oleh karena itu, menjadi sangat beralasan jika pada awal pemyataan mereka menegaskan statusnya sebagai guru yang ditugaskan atau di-SK-kan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugas mengajar mereka menyesuaikan dengan ketiga unit organisasi sekaligus, yaitu Dinas Pendidikan, yayasan, dan DepartemenAgama. Hal itu sesuai dengan status sekolah ini sebagai sekolah swasta yang berbasis keagamaan. Paling diharapkan oleh para guru PNS, selain peningkatan prestasi sekolah, guru dan murid, juga
13 Sebagai perbandingan para guru PNS rata-rata menerima lebih dari  Rp2 juta per bulan, guru bantu sekitar Rp450 ribu per bulan, sedangkan guru yayasan hanya sekitar separuhnya dari guru bantu (Rp185-350) per bulan, tergantung lama dinasnya.
menyoal  aspek  lingkungan  sosial  yang  kondusif dan  hannonis antara ketiga pihak di sekolah (guru, komite, dan pengurus).
Kata kunci dari penyataan semua unsur guru adalah penciptaan suasana yang kondusif di sekolah karena dipersoalkan oleh ketiga unsur guru. Bagi mereka hal ini memiliki arti yang sangat penting karena proses pembelajaran sebagai proses rohaniah  memerlukan suasana hati  yang  tenang sehingga penerimaan anak didik pun menjadi kondusif pula. Jika guru merasa tertekan, tidak tenang apalagi mereka merasa banyak ganjalan di dalam hati maka akan berpengaruh secara psiko-sosial terhadap proses pembelajaran.
Aspirasi  para  guru yang  dituangkan  dalam  bentuk pemyataan bersama tampaknya cukup sederhana, namun maknanya sangat mendalam. Sebenamya, apa yang diungkapkan itu masih merupakan situasi yang minimal dibandingkan dengan  beban psiko-sosial  yang  mereka pikul  selama 4  tahun  (2002-2005). Masih banyak situasi dan kondisi yang dialami  oleh para guru,  tetapi  belum dibahasakan  secara  terbuka  karena  berbagai  pertimbangan,  seperti  kode etik  guru.  Dalam  kepemimpinan  yang  otoriter seperti  itu,  tidak  semua hal dapat terbahasakan  secara terbuka.  Mereka bermaksud menyamarkan,  tetapi sesungguhnya justru sudah terbahasakan.
Pembahasan  tersebut  relevan jika dikaitkan  dengan  pemikiran  Freira, seorang ahli sosiologi pendidikan tentang wacana kekuasaan. Dia menyatakan bahwa kekuasaan selalu diikuti oleh pertentangan, ketegangan, dan kontradiksi dalam berbagai  institusi  sosial,  seperti  di  sekolah sebagai  tempat kekuasaan seringkali dianggap sebagai kekuatan positif yang resisten. Dengan demikian, institusi pendidikan yang berbasis agama sekalipun tidak terlepas dari praktik dominasi karena kekuasaan memang beroperasi di mana pun dalam masyarakat. Selanjutnya, Freira melihat dua sisi dari kekuasaan. Di satu sisi, dominasi tidak sepenuhnya mutlak, kekuasaan bersifat eksklusif dan sebagai kekuatan negatif. Di sisi  lain kekuasaan merupakan daya dorong dari  semua perilaku manusia untuk bertahan hidup, berjuang, dan berusaha mewujudkan cita-cita hidup yang lebih baik. 14
Dengan merujuk pada dua sisi kekuasaan, penting untuk dibangun kepekaan yang tinggi terhadap praktik dominasi kekuasaan di arena pendidikan usia dini sekalipun. Pada saat yang bersamaan dibangun pula kesadaran kolektif untuk melawan dominasi  sehingga tercapai  keseimbangan kekuasaan.  Oleh karena itu, perlu dibuka ruang dialog agar negosiasi antara pihak-pihak terkait dalam lembaga pendidikan dapat tercapai.  Ruang dialog tanpa tekanan, pemaksaan, dan ancaman akan menjadi landasan dalam setiap penyelesaian menuju pola hubungan  sosial  yang  berkeadaban.  Konteks  ini  relevan  dengan  pemikiran
14 Teori Freira yang diulas berbagai pakar antara lain Politik Pendidikan: Kebudayaan,  Kekua- saan dan Pembebasan. Pustaka Pelajar dan READ. Penyunting Mas'ud, 2004, him.  16-17.

## 38 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Habennas tentang demokrasi deliberatifkarena semua pihak bisa berkomunikasi tanpa tekanan. 15

## lmplikasi Dominasi-Resistensi terhadap Kinerja Sekolah
Ada sejumlah implikasi  dari  resistensi  terhadap  praktik dominasi  kekuasaan di arena pendidikan usia dini ini. Pertama, pencitraan sekolah Aizifah sebagai sekolah  unggulan  tampaknya  semakin  merosot.  Klaim  sebagai  sekolah percontohan cenderung hanya sebagai konstruksi sosial para pengurus sendiri. Dari  proses  wacana  inilah  praktik  relasi  kekuasaan  itu  mulai  beroperasi. Sekalipun sekolah Aizifah senantiasa memperoleh akreditasi A, tetapi prestasi itu belum merepresentasikan dimensi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan  dan  pengambilan  keputusan  dalam  organisasi  sekolah.  Pengurus memiliki strategi kekuasaan dalam berelasi dengan pihak lain, tennasuk pihak asesor, seperti bujukan, rayuan, bahkan sopan santun yang berlebihan.
Kedua, praktik dominasi  dan  resistensinya  yang  mengarah  pada bentuk kekerasan berimplikasi pada pencitraan sekolah di mata masyarakat, khususnya wali  murid  dan tokoh  masyarakat.  Ibu  SM,  istri  walikota Yogyakarta  dalam kunjungannya ke sekolah ini, turut melontarkan kritik agar pihak-pihak yang terkait  di  sekolah tidak  gontok-gontokan.  Ungkapan  Ibu  SM  sebagai  tokoh masyarakat  Kota Yogyakarta  menjadi  pertanda bahwa  relasi  kekuasaan  di sekolah Aizifah  tertua  ini  memiliki  ketampakan  dan  keluasan.  Ketampakan dominasi  kekuasaan  ini  ditandai  dengan meluasnya pihak  yang  tidak  secara langsung berkaitan dengan sekolah, tetapi memiliki infonnasi atau pengetahuan tentang materi dan pihak-pihak yang bertikai di arena tersebut.
Ketiga, praktik dominasi kekuasaan itu berlawanan dengan dua item visi-misi persyarikatan secara bersamaan, yaitu prinsip demokrasi dan profesionalisme. lmplikasinya pun mendalam karena dengan keluasan praktik dominasi itu maka ruang dialog antar-stakeho/dermenjadi sangat terbatas dan untuk berpartisipasi sebagai salah satu prinsip utama dalam berdemokrasi menjadi hilang dengan sendirinya. Kalau pun ada, sifatnya lebih prosedural, bel urn subtansial. Padahal dalam demokrasi ruang dialog antar-stakeholder memiliki arti penting. Memang komunikasi  tidak terlepas  dari  praktik  kekuasaan,  sedangkan  komunikasi memerlukan  pengetahuan,  dan  pengetahuan  tidak  dapat  dipisahkan  dari kekuasaan sebagaimana teori Foucault tentang geneologi kekuasaan.  Penting ditumbuhkembangkan  dialog  dalam kerangka  relasi  pengetahuanlkekuasaan yang akan menciptakan relasi komunikasi/kekuasaan (Foucault, 2002b: 65 dan Piliang, 2004a: 319-322).
15 Kerangka  teori  Habennas  ini  diulas  lebih  mendalam  oleh  F.B.  Hardiman  dalam  bukunya
Melampaui Positivisme dan Modernitas. Kanisius, 20004. hal. 181-182.
Keempat, konsekue1;1si dari berlangsungnya praktik dominasi oleh pengurus adalah prinsip profesionalitas dan akuntabilitas menjadi gugur karena sejumlah data  dan  informasi  harus  dikontrol.  Yang  berjalan  adalah rekayasa  data  dan informasi agar bisa menunjukkan kinerja dan sekaligus akuntabilitas anggaran yang bersifat semu. 16 Akhimya,peiformance sekolah hanya baik di permukaan atau hanya sebagai pencitraan, sedangkan visi profesionalisme ditenggelamkan oleh hasrat kekuasaan.
Kelima, implikasi  yang  cukup  luas  dan  mendalam  adalah  terciptanya suasana yang tidak kondusif untuk melaksanakan proses pembelajaran. Guru dan  kepala  sekolah  menjadi  tidak  nyaman sehingga  secara  sisio-psikologis pun terganggu  kegiatan  mereka karena pengurus  seringkali  melibatkan para guru,  termasuk kepala sekolah terutama untuk menekan perlawanan komite. Akibatnya,  secara  tidak  langsung  akan  mengganggu  kinerja  sekolah  untuk menyiapkan sumber daya yang andal.

## KEsiMPULAN DAN  REKOMENDASI
Ada sejumlah  kesimpulan  dan  rekomendasi  yang  dikemukakan  dari penelitianini.
1.  Kesadaran pihak terkait bahwa mereka dalam posisi tersubordinasi oleh pengurus  tidak  terlepas  dari  konteks  semangat  demokratisasi  dalam institusi pendidikan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang- Undang  Sisdiknas.  Kesadaran  itu  pula yang  membangkitkan semangat perlawanan  terhadap  praktik dominasi  pengurus  secara masif yang  di- pelopori oleh komite dan guru. Dengan semangat itu, muncul kesadaran terhadap  suasana yang  tidak  kondusif untuk menyelenggarakan  proses pembelajaran  sehingga  proses  untuk  mengembangkan  sumber  daya manusia sejak dini pun terhambat dengan sendirinya.
2.  Ada 3  tipe  resistensi  dari  pihak  yang  didominasi  terhadap  praktik  do- minasi  kuasa  pihak  pengurus,  yaitu  bertahan,  mundur,  dan  melawan. Ketiga pola ini direpresentasi  oleh guru,  pengurus,  dan pengawas serta komite yang didukung oleh sejumlah aktivis persyarikatan pada berbagai tingkatan,  mulai  dari  ranting  sampai tingkat pusat.  Resistensi  terhadap praktik  kekuasaan  selain  memerlukan  waktu  lama,  juga  dibutuhkan energi besar setara dengan energi yang dikeluarkan oleh pihak dominan untuk menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya.
3.  Praktik  dominasi  pengurus  terhadap  komite  dan  guru  menumbuhkan kesadaran  kedua pihak untuk  saling berbagi pengalaman dan  sekaligus
16 Contohnya  data  basil  audit  berbeda  dengan  laporan  keuangan  pengurus  dan  berbeda  pula dengan catatan keuangan yang diserahkan pada tim penyusun RAPBS 2005/2006.

## 40 I Jurnal Kependudukan Indonesia
membangun solidaritas. Solidaritas guru dan komite menjadi kuat karena kedua  pihak  menjadi  korban  kekuasaan.  Kedua  pihak  pun  sating  me- nguatkan posisi untuk kemudian secara perlahan melakukan perlawanan terhadap  dominasi  pengurus.  Proses perlawanan itu  berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sebelumnya mereka masih pada posisi bertahan, kemudian muncul kesadaran kolektif sebagai suatu kesadaran kelas yang menjadi modal sosial potensial untuk meruntuhkan praktik dominasi.
4.  Keberlangsungan  praktik  kekuasan  yang  kemudian  mengarah  pada konflik  antaraktor dalam  organisasi  sekolah,  selain karena karakter ke- kuasaan yang menghalalkan segala cara dan kemampuan untuk merepro- duksi praktik dominasi, juga karena masih lemahnya manajemen dalam persyarikatan pada tingkat cabang dan  ranting. Akibatnya mereka tidak mampu membendung hasrat kuasa dari pihak yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap amal usaha bidang pendidikan.
5.  Resistensi terhadap praktik menimbulkan citra buruk bagi sekolah, baik sebagai sekolah yang bemaung di bawah persyarikatan, maupun sebagai sekolah percontohan.  Sekolah ini juga semakin dikenal sebagai sekolah mahal,  khususnya  bagi  warga  setempat.  Implikasinya,  cukup  banyak warga yang menyekolahkan anaknya di luar Kaziroman. Pencitraan terse- but juga berpengaruh secara tidak langsung pada proses bela jar mengajar. Guru cenderung kehilangan kepercayaan dirinya.
6.  Perlawanan  pihak  terkait  terhadap  praktik  kekuasaan  itu  merupakan usaha  untuk  menegakkan  martabat  guru  sebagaimana  yang  tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Sementara itu, usaha pimpinan Aizifah  untuk  membendung  praktik  dominasi  pengurus  walaupun  ter- lambat, terutama dimaksudkan sebagai upaya penyelamatan amal usaha dari  kepentingan pribadi dan kelompok yang berorientasi ekonomi  dan kekuasaan.
7.  Sejumlah hal dapat direkomendasikan dari basil penelitian ini.  Pertama, martabat  guru  hams  menjadi  perhatian  utama,  terutama  mereka  yang berstatus  guru  tetap  yayasan.  Kedua,  sekalipun  sekolah  ini  berbasis keagamaan,  dimensi  pengawasan  dan  pengelolaan  keuangan  yang transparan  dan  akuntabel  sangat  diperlukan  agar  sesuai  dengan  misi amal  usaha pendidikan  dan  tujuan  sistem pendidikan  nasional.  Ketiga, persyarikatan perlu menyiapkan kader-kader andal yang akan mengelola amal usaha secara profesional, bertanggungjawab dan memiliki integritas serta loyalitas tinggi.  Ketiga, perlu diteliti lebih lanjut pengaruh praktik dominasi kekuasaan dan resistensinya terhadap kualitas pembelajaran di sekolah.

## DAFrAR PusTAKA
Adian, Donny G. 2002. "Menabur Kuasa, Menuai Wacana". Basis, No.  l-2, tahun 51, Januari-Februari 2002, Him. 42-49.
Alvesson,  Mats  dan  Skolberg,  Kaj.  2000. Reflexive  Methodology,  New  Vistas  for Qualitative Research. Sage Publication, London-New Delhi.
Asy'arie, Musa. 2008. "Memecah Kebekuan Pendidikan dalam Gundukan Es Politik Kekuasaan". www.kompas. com/opini.
Barker, Chris. 2005. Cultural Studies,  Teori dan Praktik. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann.  1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosio/ogi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES.
Cabin, Philippe. 2004. "Di Balik Panggung Dominasi: Sosiologi Ala Pierre Bourdieu". Dalam A.  Giddens  etc. Sosiologi Sejarah  dan  Perkembangannya. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Chamim,  Asykuri  ibn.  2003. Civic  Education,  Pendidikan  Kewarganegaraan, Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban. Majelis Diktilitbang PP Muhamrnadiyah, LPPP UMY, The Asia Foundation.
Denzin,  Norman  K.  dan  Lincoln  Yvonna  S.  (Ed.).  1994. Handbook  of Qualitative Research. Sage Publication, London-New Delhi.
Eriyanto.  2005. Ana/isis  Wacana,  Pengantar  Ana/isis  Teks  Media. Cetakan  4. Yogyakarta: LKiS.
Fajar, A. Malik. 2008. "Filosofi Pendidikan Muhamrnadiyah". Suara Muhammadiyah. No.  19, Tahun 93. Him.  16.
Fisher, Simon. 2001. Menge/ola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council-Responding to Conflict.
Foucault, Michel. 2002. Power/Knowledge (Wacana Kuasa/Pengetahuan). Terj. Yudi Santosa. Yogyakarta: Bentang Budaya.
Freire,  Paulo  dan  Erich  Fromm  etc.  1999. Menggugat  Pendidikan:  Fundamenta/is, Konservatif, Liberal dan Anarkis. Terj. Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Freire,  Paulo.  2004. Politik Pendidikan:  Kebudayaan,  Kekuasaan  dan  Pembebasan. Penyunting Mas'ud. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-READ.
Hanani,  Silfia.  2008.  "Mengakhiri  Hegemoni  Kekuasaan  di  Ranah  Pendidikan, Intropeksi  Sejarah  Pendidikan  Bangsa  Pasca  Reformasi". www.setetesembun. or.id/
Hardiman,  F.  Budi.  2004.  "Demokrasi  Deliberatif:  Model  untuk  Indonesia  Pasca Soeharto". Majalah Basis. No. 11-12, November-Desember. Him.  14-22.
Haryatmoko.  2002.  "Kekuasaan  melahirkan  anti-Kekuasaan:  Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan bersama Foucault". Basis, No. 1-2, tahun 51, Januari-Februari 2002. Him. 8-21. Kleden, lgnas. 2004. Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan: Esai-esai Sastra dan Budaya. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

## 42 I Jurnal Kependudukan Indonesia
"Mempertanyakan Akuntabilitas Dana Pendidikan, dan Memberantas Korupsi Mulai dari Sekolah". Kompas. 2005. 21  Mei. hlm. 42-41.
Magnis,  Suseni-Frans,  2001. Kuasa dan  Moral. Cetakan Kelima.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Mulkhan,  A.  Mulkhan.  1990. Warisan  lntelektual  KH.  Ahmad Dahlan  dan  Amal Muhammadiyah. Yogyakarta: Persatuan.
Nashir,  Haedar.  2007. Meneguhkan  ldiologi  Gerakan  Muhammadiyah. Cetakan Kedua. Malang: UMM Press, SM, MPK PP Muhazifah.
O'Neil, William F.  2001. Idio/ogi-ldiologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Prasetyo, Eko dan Terra Bajraghosa. 2005. Pengumuman:  Tidak ada Sekolah Murah. Yogyakarta: Resist Book.
Piliang, Yasraf A.  2005. Transpolitika:  Dinamika  Politik di  Dalam  Era  Virtualitas. Yogyakarta: Jalasutra.
Ricoeur, Paul. 2006. Hermeneutika 1/mu Sosial. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Saefuddin, Ahmad F. "Multicultural Education: Putting School First (a Lesson from the Education Autonomy Policy Implementation in Indonesia". Jurnal Antropologi UJ, 2004. page 97.
Sukarno,  Makmuri  dkk.  2004.  "Otonomi  Daerah  dan  Pluralitas  Lokal".  Laporan Penelitian. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIP I.
Taqwa, M. Ridhah. 2009. "Menyoal Praktik Demokrasi dan Komersialisasi Pendidikan di  Indonesia".  Makalah  Sim-Nas  II  Kerjasama  FWI  dan  Prodi  Kesejahteraan Sosial Fisip UI,  19-21 November di Kampus UI Depok.
Tilaar, H.A.R. 2003. Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari PerspektifStudi Kultural. Magelang: Indonesiatera.