Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8038

## ANALISIS INOVASI WARAK NGENDOG DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC GOVERNANCE
Petrus Perlindungan Zai 1 , Bintoro Wardiyanto 2
Universitas Airlangga 1,2
petrus.perlindungan.zai-2023@fisip.unair.ac.id 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menggambarkan  analisis  pelaksanaan  dari  Inovasi Warak  Ngendog  berkaitan  dengan  prinsip  kolaborasi  dan  kerjasama  aktor  yang  ada  di dalam sistem yang dibangun. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang bersumber dari tinjauan  literatur  dengan  jenis  penelitian  studi  kasus. Hasil  penelitian  New  Public Governance (NPG)  adalah  konsep  baru  yang  diperkenalkan  pada  tahun  2000,  yang berfokus pada kemitraan publik-privasi dalam pengiriman layanan publik. Ia menekankan pentingnya  interkoneksi  antara  sektor  publik  dan  swasta,  meningkatkan  efektivitas layanan  publik  dan  mempromosikan  partisipasi  publik.  NPG  bertujuan  untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik dengan mempromosikan kerjasama antara organisasi publik dan swasta. Simpulan Warak Ngendog, sebuah inisiatif bersama dalam  pendekatan  baru  untuk  memerangi  Covid-19.  Inovasi  ini  bertujuan  untuk mengintegrasikan  berbagai  sektor.  Inisiatif  ini  mencakup  aspek  3T  seperti  pelacakan, pengujian, dan perawatan, serta sistem manajemen proses menggunakan platform Digital Strong .  Inisiatif  ini  juga  berfokus  pada  Co-production  dalam  konteks  New  Public Governance,  mengatasi  krisis  yang  disebabkan  oleh  virus  Covid-19.  Inisiatif  ini diharapkan  berkontribusi  pada  mobilisasi  sumber  daya  untuk  pencegahan  Covid-19, faktor penting dalam keberhasilan Warak Ngendog.
Kata Kunci : Co-Production , New Public Governance, Warak Ngendog .

## ABSTRACT
This  research  aims  to  describe  the  implementation  analysis  of  Ngendog's  Warak Innovation in relation to the principles of collaboration and cooperation of actors in the built system. These research methods are qualitative sources of a literature review with the type of case study research. The New Public Governance (NPG) research is a new concept introduced in 2000, which focuses on public-private partnerships in the delivery of  public services.  It emphasizes the importance of  interconnection between the public and private sectors, improving the effectiveness of public service and promoting public participation.  Ngendog's  timetable  conclusion,  a  joint  initiative  in  a  new  approach  to fighting  Covid-19.  This  innovation  aims  to  integrate  different  sectors.  The  initiative covers  3T  aspects  such  as  tracking,  testing,  and  treatment,  as  well  as  process management systems using the Digital Strong platform. It also focuses on Co-production in the context of New Public Governance, addressing the crisis caused by the Covid-19 virus.  This  initiative  is  expected  to  contribute  to  the  mobilization  of  resources  for  the prevention of COVID-19, an important factor in the success of Warak Ngendog.
Keywords: Co-Production , New Public Governance, Warak Ngendog .

## PENDAHULUAN
Warak  Ngendog  (Lawan  Corona
Virus Kota Semarang Dengan Dukungan Integrasi Program Dan Bergerak Bersama)  merupakan  salah  satu  Inovasi pemerintah  kota  Semarang  dalam  upaya penanganan Covid-19. Inovasi ini terpilih sebagai  salah  satu  Inovasi  pelayanan publik terpuji tahun 2022 dalam
Rangkaian  Kompetisi  Inovasi  Pelayanan Publik  (KIPP)  Tahun  2022  yang  digelar oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan.go.id  2022).    Inovasi  ini merupakan  sebuah  gerakan  dengan melibatkan  banyak  pihak  untuk  turut serta dalam upaya penanganan Covid-19. Inovasi Warak Ngendog diimplementasikan dengan prinsip Bergerak  bersama  dengan  kolaborasi antara  pemerintah,  swasta  dan  juga penduduk atau masyarakat.
Munculnya  gagasan  pembentukan
Inovasi Warak Ngendog (Lawan Corona Virus Kota Semarang Dengan Dukungan Integrasi Program Dan Bergerak
Bersama)  disebabkan  oleh  merebaknya kasus Covid-19 di Kota Semarang Sejak pertama  kali  sampai  dengan  tahun  2021 tercatat sebanyak 16.552 kasus.  Bahkan, kota  Semarang  menjadi  wilayah  yang tertinggi  dalam  jumlah  kasus  Covid-19 atau  Corona  di  Jawa  Tengah  dan  terus mengalami peningkatan signifikan(Angling Adhitya Purbaya
2020).  Bahkan,  ketika  kota  lain  sudah mulai  mengalami  penurunan,  Kota Semarang  malah  sebaliknya  mengalami peningkatan  karena  kendornya  protokol kesehatan  yang  diterapkan  (Farasonalia, 2022).
Peningkatan  ini  sangat  berdampak di  berbagai  sektor  tidak  hanya  sektor kesehatan,  namun  juga  pada  sektor ekonomi.    Sebagai  upaya  meningkatkan penanganan penyakit menular berpotensi wabah  di  Kota  Semarang  terutama Covid-19 Dinas Kesehatan kota
Semarang  meluncurkan  Inovasi  Warak Ngendog  untuk  menciptakan  sebuah sistem kolaborasi dalam upaya
penanganan Covid-19.
Inovasi  Warak  Ngendog  memiliki dampak  positif  terutama  di  dalam penurunan  level  PPKM  mulai  dari  level empat  hingga  level  1.  Implementasi Warak  Ngendog  memiliki  empat  aspek utama  antara  lain  3T,  bidik  Program Kesehatan  (PROKES),    percepatan vaksinasi  dengan  dukungan platform Digital Strong atau  integrasi  data warehouse penanganan  Covid-19  kota Semarang dan pemberdayaan masyarakat melalui  Kampung  Siaga  Candi  Hebat dilakukan secara terintegrasi dan
Bergerak bersama. Aspek  3T  meliputi Tracking ,
Testing dan Treatment dilakukan dengan dukungan Info Covid yang menginformasikan secara real-time
laporan  dari  fasilitas  kesehatan  dan masyarakat  kepada  Puskesmas  dan pemangku  wilayah  setempat.  Selain  itu, penyelidikan  epidemiologi  dilakukan secara  cepat  tepat  dengan  Bidik  Covid, dilengkapi  dengan  layanan counter atau konsultasi  dokter  dan  lantang  sebagai fasilitas untuk pasien isolasi mandiri dan pemantauan  pelaku  perjalanan  melalui aplikasi Si Datang. Dalam aspek protokol kesehatan  pemantauan  proses  dilakukan secara  rutin  oleh  petugas  Puskesmas dengan  dukungan  pemangku  wilayah yang  tercatat  dalam  Bidik  Prokes  dan dengan upaya perluasan informasi protokol Kesehatan melalui sosial media maupun WhatsApps Blast yang merupakan  aplikasi  untuk  menyebarkan segala informasi secara cepat. Pada aspek percepatan vaksinasi dilaksanakan dengan  berbagai  macam  kegiatan  antara lain  sentra  vaksinasi,  Ndodog  Lawang, layanan  vaksinasi door-to-door, vaksin Drive  Thru yaitu  layanan  vaksin  di rumah  dinas  Walikota  dengan  rentang waktu pelayanan selama 24 jam, Gebyar
vaksin  Ramadan,  yaitu  layanan  vaksin sesuai  permintaan  masyarakat  dilakukan secara berkelompok dan seluruh kegiatan pelayanan  vaksin  ini  didukung  dengan
Victori . Dalam pernyataan yang disampaikan  oleh  Wali  Kota  Semarang Hendrar Prihardi mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam penanganan  pandemi  Covid-19  menjadi kekuatan  besar  bagi  pemerintah  daerah dalam  menangani  pandemi  secara  cepat (Tambun 2021). Bahkan, sejak memimpin pemerintahan kota Semarang, sudah  meluncurkan  kegiatan  Gerakan
Bersama.  Hal  ini  dilakukan  untuk mengedukasi
masyarakat, bahwa pembangunan  kota  perlu  dukungan  dari semua pihak, tidak boleh hanya menjadi beban  pemerintah  saja.  Demikian  juga dilakukan  dalam  menangani  pandemi Covid-19 perlu membuat gerakan bersama yang diwujudkan dalam program  Warak  Ngendog.  Program  ini telah  berkontribusi  dalam  pencapaian vaksin Covid- 19 yang sudah jauh di atas target  100%  dengan  memiliki  prinsip Bergerak  bersama  dengan  kolaborasi antara  pemerintah,  swasta  dan  juga penduduk atau masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan  sumber  data  berasal sepenuhnya  dari  tinjauan  literatur.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  studi kasus  yaitu  penelitian  mengenai  status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu  fase  spesifik  atau  khas  dari
keseluruhan personalitas. Subjek penelitian yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  aktor  pelaksana Inovasi Warak Ngendog Kota Semarang. Teknik analisis data yang digunakan  adalah  teknik  analisis  data menurut  Miles  and  Huberman.  yang terdiri dari empat tahapan, diantaranya:
Tahap pertama adalah pengumpulan  data  (data  collection), dalam  penelitian  kualitatif  secara  umum diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau bisa dengan  studi  literatur.  Dalam  penelitian ini, kami sebagai peneliti akan menggunakan  mekanisme  pengumpulan data secara online.
Tahap  kedua  adalah  reduksi  data ( data reduction ). Dalam tahap ini peneliti me-rangkum, menyeleksi, dan
memfokuskan  pada  data  atau  informasi penting  dan  sesuai  dengan  pokok bahasan.  Melalui  tindakan  tersebut  akan memudahkan peneliti dalam menganalisa serta  memfokuskan  data  yang  didapat dengan  pokok  bahasan  sehingga  data yang  didapat  merupakan  data  yang memang penting dalam penelitian.
Tahap ketiga adalah penyajian data. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam membaca dan menganalisa data  yang  didapat.  Data  yang  didapat biasanya  disajikan  dalam  bentuk  teks narasi, grafik, chart, dan lain sebagainya. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pengkategorian  terhadap  data  yang didapat  agar  terstruktur  dan  mudah dipahami.
Tahap  keempat  adalah conclusion drawing /  verification.  Pada  tahap  ini aktivitas  yang  akan  dilakukan,  yakni penarikan  kesimpulan  dari  data  yang diperoleh. Selain itu juga terdapat proses verifikasi  atau  review  ulang,  dengan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran  laporan  atau  pernyataan  yang didapat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan New Public Governance Dua  dekade  terakhir  menunjukan adanya perubahan yang signifikan dalam peran  masyarakat  sipil  dan  kolaborasi pemerintah.  Perubahan  ini  mencakup pertumbuhan  substansial  dalam  ukuran
dan  pentingnya  kolaborasi  ini  di  banyak negara,  terutama  sebagai  mekanisme penyampaian  layanan  publik,  dan  dalam kontribusinya  terhadap  pembangunan masyarakat  (Anheier,  2009).  Semakin banyak diakui bahwa keterlibatan masyarakat  menciptakan  modal  sosial, yang  berkontribusi  pada  fungsi  yang lebih baik dari masyarakat, ekonomi dan sistem politik. Kolaborasi yang membentuk infrastruktur sosial masyarakat sipil, mewujudkan keterlibatan ini dan memfasilitasi terciptanya  kepercayaan,  inklusi  sosial, dan  tanggung  jawab  bersama  (Putnam 2000).  Perubahan  ini  terus  mengalami perkembangan hingga kemudian membentuk sebuah konsep yang baru dan dikenal sebagai New Public Governance . Perkembangan  teori New  Public Governance dimulai dengan adanya para pengkritik  yang  menyatakan  bahwa manfaat New Public Management (NPM) hanya bersifat parsial dan masih diperdebatkan (Pollitt, 2000). New Public Management (NPM) telah dikritik karena fokus intra-organisasinya
dalam lingkungan  yang  semakin  majemuk, terfragmentasi, dan antar-organisasi, serta karena ketaatannya pada penerapan teknik-teknik bisnis yang sudah ketinggalan  zaman  dalam  implementasi kebijakan publik dan pemberian layanan publik  meskipun  semakin  banyak  bukti bahwa teknik-teknik tersebut tidak dapat diterapkan (Flynn 2002; Rhodes 1997).
Sehubungan  dengan  kritik-kritik tersebut, sebuah pendekatan baru muncul di  bidang  kebijakan  publik  pada  awal tahun 2000-an, yang disebut New Public Governance (NPG ). Meskipun tata kelola pemerintahan  publik  bukanlah  istilah baru  dalam  retorika  administrasi  publik dan New  Public  Management (NPM), namun  kini  dikenal  sebagai  pendekatan yang berbeda dengan sendirinya (Osborne 2010).
Dengan  mengandalkan  teori  tata kelola  kelembagaan  dan  jaringan, New Public Management (NPM) mengandaikan  adanya  negara  yang plural, di mana berbagai aktor yang saling bergantung berkontribusi pada
penyediaan  layanan  publik,  dan  negara yang  pluralis,  di  mana  berbagai  proses menginformasikan  proses  pembuatan kebijakan. New  Public  Governance
(NPG) berkaitan dengan tekanan lingkungan  institusional  dan  eksternal yang  memungkinkan  dan  menghambat implementasi  kebijakan  publik  dan penyediaan layanan publik dalam sistem yang majemuk dan plural. Pendekatan ini berfokus  pada  jaringan  layanan  antar organisasi  dan  peran  pemerintah  dalam mengatur berbagai pihak ketiga, menekankan pada efektivitas layanan dan hasil  yang  muncul  sebagai  hasil  dari interaksi antara organisasi layanan publik dan  lingkungannya  (Osborne  2010; Salamon,  2015).  Jaringan-jaringan  ini penuh dengan ketidaksetaraan kekuasaan yang  harus  berhasil  dinavigasi  untuk pembuatan  kebijakan  dan  pemberian layanan  yang  efektif.  Basis  nilai  dalam jaringan semacam itu sering kali tersebar dan diperebutkan. Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan Osborne (2010), New Public  Governance (NPG)  merupakan produk  dan  sekaligus  respons  terhadap sifat implementasi kebijakan publik yang semakin kompleks, majemuk, dan terfragmentasi di abad ke-21.
Berbeda  dengan  pendekatan  NPM,
yang  menekankan  ketergantungan  pada mekanisme  pasar  untuk  mengambil  alih fungsi-fungsi
yang sebelumnya dilakukan  oleh  pemerintah, New  Public Governance (NPG) menekankan kekuatan  signifikan  yang  dapat  dibawa oleh  organisasi  nirlaba  dan  komunitas non  profit ke  dalam  penyediaan  layanan publik  (Salamon,  2015).  Secara  khusus, organisasi  nirlaba  dianggap  memiliki keunggulan yang signifikan
dibandingkan  dengan  jenis  penyedia layanan publik lainnya, termasuk pengetahuan  unik  yang  berasal  dari kedekatannya dengan kelompok pengguna  yang  berbeda,  kapasitas  yang lebih besar untuk menyesuaikan layanan holistik dengan kebutuhan klien,
fleksibilitas,  dan  kemampuan  untuk berinovasi, keahlian dalam memobilisasi sukarelawan  dan  sumber  daya  amal swasta, dan keuntungan untuk mempromosikan  nilai-nilai  sosial  yang penting,  seperti  keberagaman,  rasa kebersamaan, dan
aktivisme kewarganegaraan,  serta  kapasitas  untuk mendemokratisasikan  layanan  publik melalui Co-Production dan  keterlibatan pengguna  (Bode,  2014;  Bode,  2014; Pestoff  dan  Brandesen  2010).  Karena alasan-alasan  tersebut,  pendekatan New Public Governance (NPG) membutuhkan kolaborasi  yang  luas  antara  pemerintah dan  sektor  nirlaba  dalam  penyediaan layanan publik (Salamon, 2015).

## Sistem  Kolaborasi  dalam  New  Public
Governance (NPG) Pendekatan New Public Governance (NPG)  lebih  menekankan pada  kolaborasi  yang  efektif  dan  efisien di  antara  para  penyedia  layanan,  dan jaringan penyedia layanan yang berfungsi dengan baik yang terhubung dengan para penyandang dana pemerintah. Salah satu cara  yang  dapat  dilakukan  untuk mempromosikan  kolaborasi  di  antara lembaga-lembaga nirlaba yang menyediakan layanan bersama. Penganut Tata Kelola
Pemerintahan Publik Baru telah mencoba bergulat  dengan  konfigurasi  baru  sistem penyampaian  layanan  yang  didanai pemerintah  ini  dengan  memperhatikan jaringan. Oleh karena itu, para pakar Tata Kelola Pemerintahan Publik Baru dikenal dalam menganalisis hubungan
kolaboratif antara organisasi nirlaba atau komersial  yang  menyediakan  layanan
yang  didanai  publik  dan  perwakilan pemerintah yang menandatangani kontrak  dengan  organisasi-organisasi tersebut, kemudian mendanai dan mengawasi layanan serta hasil-hasilnya. Hubungan kolaboratif terjadi
melalui  "upaya  antar  organisasi  untuk mengatasi  keuntungan  bersama  atau kepentingan bersama di antara organisasi melalui  proses  pertukaran  informasi  dan berbagi  sumber  daya"  (Alter,  1993). Promosi hubungan semacam itu mencerminkan  tren  politik  di  masa  lalu, seperti privatisasi layanan publik, pengurangan ukuran pemerintah,
devolusi,  reformasi  kesejahteraan,  dan pencarian  biaya  yang  lebih  rendah  serta peningkatan  kualitas  layanan  (Slyke, 2003).
Dalam pandangan Chris Cornforth,
(2015) mendefinisikan kolaborasi sebagai  pengaturan  kerja  bersama  yang diformalkan  antara  organisasi-organisasi yang tetap otonom secara hukum sambil terlibat  dalam  tindakan  kolektif  yang berkelanjutan  dan  terkoordinasi  untuk mencapai  hasil  yang  tidak  dapat  dicapai oleh  masing-masing  organisasi  secara sendiri-sendiri.
Istilah  "kolaborasi"  dalam New Public Governance (NPG) dapat dikatakan  sebagai  kolaborasi  dapat menggambarkan hubungan antar organisasi  antara  penyandang  dana (biasanya entitas pemerintah) dan penyedia  layanan  (lembaga  nirlaba  atau perusahaan bisnis). Selain itu, kolaborasi juga dapat dimaksudkan sebagai hubungan kolaboratif yang menggambarkan  hubungan  koordinatif atau  hubungan  lain  yang  berkaitan dengan sumber daya bersama yang dapat terjadi  di  antara  berbagai  lembaga penyedia  layanan  nirlaba  yang  bekerja sama  dalam  menangani  masalah  sosial yang  kompleks.  Sebuah  jaringan  dapat dibentuk  di  antara  mereka,  dan  dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga nirlaba
ini  dapat  dikelola  dan  dikoordinasikan lebih  lanjut  oleh  sebuah  organisasi jaringan administratif
tambahan
(seringkali nirlaba) yang menjadi
perantara,  yang  juga  berkomunikasi  dan melapor kepada penyandang dana pemerintah (Provan dkk, 2004). Prinsip  Co-Production  dalam  New Public Governance (NPG) Harus disadari bahwa Co-
Production merupakan hasil eksplisit dari pengambilan  keputusan  oleh  konsumen yang  mencerminkan  preferensi  mereka sendiri. Produksi bersama ( Co- Production ),  yang  dapat  terjadi  dalam proses  produksi  yang  mendahului  tahap penggunaan. Proses produksi didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan operasional yang berurutan yang terhubung dalam rantai  jaringan  (Achrol ,1999)  dengan  setiap  rangkaian  kegiatan yang  mengarah  ke  kegiatan  berikutnya (Porter  1985),  dan  yang  didefinisikan sebagai rantai jaringan kegiatan.
Berbagai aktivitas
tersebut melibatkan  pekerjaan  intelektual  dalam memulai dan merancang, mengumpulkan sumber  daya,  dan  memproses  aktivitas yang  mengarah  pada  penciptaan  output yang  berfungsi  sebagai  platform  untuk pengiriman nilai yang digunakan/ dikonsumsi  di  kemudian  hari,  hingga memastikan pengiriman dan penggunaan (konsumsi). Co-Production menyiratkan bahwa  konsumen  berpartisipasi  dalam pelaksanaan  berbagai  kegiatan  yang dilakukan  dalam  satu  atau  lebih  tahapan ini.
Co-Production mencakup  semua format  kerja  sama  antara  konsumen  dan mitra produksi. Dengan demikian, konsumen  dapat  bekerja  sama  dengan badan-badan  publik  dan  pemerintah dalam menyediakan pendidikan, memelihara lingkungan yang bersih, dan menyediakan  keamanan  lokal  (Whitaker 1980).  Pralahad  (2004)  mengusulkan
bahwa, dalam menciptakan nilai bersama, "pengalaman  penciptaan  bersama  sangat bergantung  pada  individu.  Keunikan setiap  orang  mempengaruhi  proses penciptaan  bersama".  Dengan  demikian,
Co-Production secara  langsung  terkait dengan  penyesuaian.  Dengan  cara  ini,
Co-Production membantu memecah penawaran  pasar  dan  membantu  operasi pemasaran satu-ke-satu. Oleh karena itu, Co-Production harus  dipandang  sebagai hal  yang  berkaitan  dengan  perluasan pilihan yang dihadapi konsumen.
Proses Co-Production mencakup lima  tahap  yang  berbeda(Etgar  2008) sebagai  berikut:  (1)  pengembangan kondisi  pendahulu,  (2)  pengembangan motivasi  yang  mendorong  konsumen untuk  terlibat  dalam Co-Production ,  (3) penghitungan  biaya  dan  manfaat Co- Production , (4) aktivasi ketika konsumen terlibat dalam kinerja aktual kegiatan Co- Production ,  (5)  pembuatan  output  dan evaluasi hasil proses.
Pada  tahap  pertama,  munculnya kondisi-kondisi  yang  mendahului  agar konsumen bersedia terlibat dalam produksi  bersama.  Beberapa  kondisi sebelumnya  harus  ditetapkan.  Kondisi tersebut  meliputi  kondisi  lingkungan makro,  kondisi  yang  terkait  dengan konsumen,  kondisi  yang  terkait  dengan produk, dan kondisi  yang terkait dengan situasi.
Tahap kedua pengembangan motivasi  yang  mendorong  konsumen untuk  terlibat  dalam Co-Production untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan yang mencerminkan nilai-nilai konsumen  yang  beragam  dan  berfungsi sebagai kekuatan motivasi-dorongan psikologis  yang  mendorong  konsumen untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan tersebut. Daftar dorongan yang berpotensi  relevan  dikembangkan  dari model  ekonomi  dan  perilaku  konsumen. Hal  ini  meliputi  dorongan  ekonomi, psikologis dan sosial.
Tahap  ketiga-evaluasi  biaya  dan analisis  biaya-manfaat.  Pada  tahap  yang terjadi  dalam  proses  ini,  konsumen melakukan  analisis  biaya-manfaat  yang mengevaluasi  manfaat  yang  mereka harapkan  akan  diperoleh  dari Co- Production ,  dan  menimbangnya  dengan biaya-biaya  yang  relevan  untuk  terlibat dalam Co-Production .  Hasil  akhir  dari analisis  ini  adalah  keputusan  yang diambil  secara  sadar  untuk  masuk  dan terlibat dalam Co-Production atau menghindari keterlibatan tersebut.
Tahap  keempat  adalah  aktivasi ketika  konsumen  terlibat  dalam  kinerja aktual  kegiatan Co-Production .  Begitu konsumen  memutuskan  untuk  terlibat dalam  kegiatan Co-Production ,  mereka bergerak  ke  tahap  berikutnya  dalam proses  aktivasi.  Aktivasi  menuntut, pertama-tama,  agar  konsumen  memilih tingkat rantai kegiatan produksi- konsumsi yang ingin mereka ikuti.
Tahap  kelima  adalah  pembuatan output  dan  evaluasi  hasil  proses.  Hasil akhir dari tahap aktivasi adalah terciptanya beberapa output dalam bentuk berbagai manfaat yang diterima konsumen dan perlu dievaluasi. Konsumen  membandingkan  nilai  yang diterima  dengan  tujuan  yang  ditetapkan pada  tahap  kedua  dari  proses  tersebut. Untuk  tujuan  tersebut,  konsumen  dapat menerapkan  berbagai  metode  kalkulus pengambilan  keputusan,  mendefinisikan kepentingan relatif dari berbagai manfaat dan  menentukan  bagaimana  mengukur keberhasilan  atau  kegagalan,  dan  metrik mana yang harus digunakan untuk tujuan tersebut.  Untuk  memutuskan  apakah upaya tersebut bermanfaat, mereka perlu membandingkan  efektivitas  strategi Co- Production . Secara  keseluruhan, New  Public Governance (NPG)  mendorong  adanya kolaborasi atau kerjasama yang melibatkan banyak aktor untuk membantu
masyarakat dalam
mendapatkan layanan publik. Pendekatan NPG  merupakan  pendekatan  yang  lebih menunjukan  peran  pemerintah  sebagai regulator  dan  kerjasama  swasta  dan nirlaba serta masyarakat dalam mewujudkan  tujuan  bersama.  Salah  satu bentuk yang dikembangkan dalam kerjasama  ini,  yakni  dalam  konsep Co-
Production .
Inovasi Warak Ngendog dalam Perspektif New Public Governance Inovasi  Warak  Ngendog  (Lawan Corona  Virus  Kota  Semarang  Dengan Dukungan Integrasi Program Dan Bergerak  Bersama)  merupakan  hasil kolaborasi antara pemerintah, swasta dan juga  penduduk  atau  masyarakat  di  Kota Semarang  dalam  menangani  pandemik Covid-19. Inovasi ini melibatkan banyak peran  aktor  yang  turut  terlibat  untuk saling  bekerjasama  dalam  satu  tujuan bersama,  mulai  dari  pemerintah,  swasta dan  terlebih  peran  serta  masyarakat  dan komunitas  masyarakat  yang  ada  di  kota Semarang.
Bentuk Inovasi ini dianalisis dalam teori New  Public  Governance yang  juga berkembang  dengan  menitikberatkan pada  kolaborasi  atau  sistem  kerjasama. Teori ini memperlihatkan sebuah penekanan  penting  pada  keterlibatan masyarakat  yang  dapat  menciptakan modal  sosial,  yang  berkontribusi  pada fungsi  yang  lebih  baik  dari  masyarakat, ekonomi  dan  sistem  politik.  Kolaborasi yang  membentuk  infrastruktur  sosial masyarakat
sipil,
mewujudkan keterlibatan ini dan memfasilitasi terciptanya  kepercayaan,  inklusi  sosial, dan  tanggung  jawab  bersama  (Putnam 2000). Demikian  dalam  upaya  yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang.  Pemerintah  kota  Semarang sejak  awal  telah  melakukan  banyak gerakan  bersama  masyarakat  dalam berbagai  program  pembangunan  kota.
Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  walikota Semarang di mana keterlibatan masyarakat  merupakan  bagian  dari edukasi bahwa pembangunan kota merupakan  tanggung  jawab  bersama. Dalam  konteks  penanganan  pandemi covid-19 pemerintah kota Semarang juga melakukan  gerakan  bersama  untuk bersama-sama menangani pandemi covid- 19. Dalam  menangani  pandemi  covid- 19 Pemerintah Kota Semarang meluncurkan  Inovasi  Warak  Ngendog. Program  Inovasi  ini  dilakukan  sebagai bentuk gerakan bersama dalam menangani  pandemi  covid-19.  Berbagai aktor  yang  ikut  berkolaborasi  dalam program  Inovasi  ini,  yakni  pemerintah, komunitas  masyarakat  dan  masyarakat, para  tenaga  kesehatan,  Tentara  Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan para sukarelawan.
Dalam tahapan implementasi Inovasi  Warak Ngendog, terdapat  empat aspek  utama  yang  menjadi  kunci keberhasilan  dari  Inovasi  ini.  Keempat aspek  ini  merupakan  kerjasama  dari berbagai  aktor  yang  turut  terlibat  dalam
Inovasi Warak Ngendog. Adapun keempat  aspek  itu,  yaitu  3T,  Bidik
Prokes,  Percepatan  vaksinasi  dengan dukungan  platform  Digital Strong atau integrasi  data  warehouse  penanganan
Covid-19 kota Semarang dan Pemberdayaan masyarakat melalui Kampung  Siaga  Candi  Hebat  dilakukan secara terintegrasi dan Bergerak bersama.
Aspek  3T  meliputi Tracking,
Testing dan Treatment dilakukan dengan dukungan Info Covid yang menginformasikan secara real-time laporan  dari  fasilitas  kesehatan  dan masyarakat  kepada  Puskesmas  dan pemangku  wilayah  setempat.  Aspek  ini dilengkapi  dengan  layanan counter atau konsultasi  dokter  dan  lantang  sebagai fasilitas untuk pasien isolasi mandiri dan pemantauan  pelaku  perjalanan  melalui
aplikasi  Si  Datang.  Aspek  3T  ini merupakan  projek  kolaborasi  antara tenaga kesehatan, masyarakat dan pemangku  wilayah  hingga  ditingkat  RT.
Ketiga aktor ini yang saling bekerjasama untuk melakukan pemantauan dan pengecekan untuk memutus rantai penularan virus covid-19. Dalam  aspek  protokol  kesehatan pemantauan proses dilakukan secara rutin oleh petugas Puskesmas dengan dukungan  pemangku  wilayah  yang tercatat  dalam  Bidik  Prokes  dan  dengan upaya  perluasan  informasi  protokol Kesehatan  melalui  sosial  media  maupun WA Blas yang merupakan aplikasi untuk menyebarkan  segala  informasi  secara cepat. Proyek ini juga merupakan proyek kolaborasi  antara  petugas  Puskesmas, pemangku  wilayah,  masyarakat  dan komunitas  serta  TNI  dan  Polri.  Dalam kolaborasi ini, setiap aktor turut bekerjasama  dalam  memantau  proses protokol kesehatan yang dilakukan.
Pada  aspek  percepatan  vaksinasi dilaksanakan  dengan  berbagai  macam kegiatan antara lain sentra vaksinasi yang merupakan  pusat  pelaksanaan  vaksin, Ndodog Lawang dengan kembali melakukan  jemput  bola  di  wilayah  yang masih  vaksinasinya  belum  mencapai target,  layanan  vaksinasi  door-to-door, vaksin  Drive  Thru,  yaitu  layanan  vaksin di rumah dinas Walikota dengan rentang waktu pelayanan selama 24 jam, Gebyar vaksin  Ramadan,  yaitu  layanan  vaksin sesuai  permintaan  masyarakat  dilakukan secara berkelompok dan seluruh kegiatan pelayanan  vaksin  ini  didukung  dengan Victori. Proyek kolaborasi ini melibatkan banyak  aktor  antara  petugas  kesehatan, pemangku  wilayah,  masyarakat  dan komunitas  serta  TNI  dan  Polri  dan sukarelawan. Setiap aktor memiliki peran masing-masing dengan sasaran percepatan  vaksinasi  masyarakat  kota Semarang.
Pada aspek pemberdayaan masyarakat  melalui  Kampung  Siaga Candi Hebat dilakukan secara terintegrasi dan  Bergerak  bersama.  Program  ini diinisiasi oleh POLRESTABES
Semarang  yang  direncanakan  untuk diterapkan  di  seluruh  penjuru  Kota Semarang. Kampung  Siaga Candi  Hebat yang bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19
sekaligus meningkatkan ketahanan sosio- ekonomi  masyarakat.  Upaya  penekanan penyebaran  virus  dilakukan  mulai  dari pengecekan suhu tubuh, pengadaan ruang isolasi,  penyediaan  hand  sanitizers  dan disinfektan, dan pembagian sembako dan vitamin. Proyek kolaborasi ini melibatkan  para  pemangku  wilayah, masyarakat dan komunitas serta TNI dan Polri dan sukarelawan.
Analisis  Inovasi  Warak  Ngendog dalam Konsep Co-Production Inovasi Warak Ngendog merupakan  sebuah  sistem  kolaborasi antar  beberapa  aktor  dalam  menangani pandemi  Covid-19  di  kota  Semarang.
Konsep Co-Production sendiri mencakup semua format kerja sama antara konsumen  dan  mitra  produksi.  Produksi bersama  ( Co-Production ),  didefinisikan sebagai  rangkaian  kegiatan  operasional yang  berurutan  yang  terhubung  dalam rantai  jaringan  (Achrol,  1999)  dengan setiap rangkaian kegiatan yang mengarah ke kegiatan berikutnya (Porter 1985), dan yang didefinisikan sebagai rantai jaringan kegiatan.  Berbagai  aktivitas  tersebut melibatkan  pekerjaan  intelektual  dalam memulai dan merancang, mengumpulkan sumber  daya,  dan  memproses  aktivitas yang  mengarah  pada  penciptaan  output yang  berfungsi  sebagai  platform  untuk pengiriman  nilai  yang  digunakan  di kemudian  hari,  hingga  memastikan pengiriman dan penggunaan.
Dalam  konteks  analisis  Inovasi Warak Ngendog, produksi bersama dapat didefiniskan  sebagai  rangkaian  kegiatan operasional  yang  melibatkan  pekerjaan intelektual dalam memulai dan merancang, mengumpulkan sumber daya, dan memproses aktivitas yang mengarah pada  penciptaan  output  yang  berguna bagi  masyarakat.  Proses Co-Production mencakup  lima  tahap  yang  berbeda sebagai  berikut:  (1)  pengembangan kondisi  pendahulu,  (2)  pengembangan motivasi  yang  mendorong  konsumen untuk  terlibat  dalam Co-Production ,  (3) penghitungan  biaya  dan  manfaat Co- Production , (4) aktivasi ketika konsumen terlibat dalam kinerja aktual kegiatan Co- Production ,  (5)  pembuatan  output  dan evaluasi hasil proses.
Pada  tahap  pengembangan  kondisi pendahulu,  keperluan  akan  proses Co- Production dimulai oleh lingkungan yang diserang oleh virus covid-19. Lingkungan makro yang mengalami gangguan seperti covid-19, membuat banyaknya masyarakat yang mengalami krisis dalam berbagai  bidang  kebutuhan  manusia. Sementara,  keterbatasan  sumber  daya manusia  menjadi  salah  satu  hambatan besar untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam Inovasi Warak Ngendog, banyak kolaborasi yang terjadi di dalamnya yang merupakan wujud dari produksi bersama antara berbagai
aktor yang berkepentingan. Seperti halnya Kampung Siaga  Candi  Hebat  dilakukan  secara terintegrasi  dan  Bergerak  bersama  yang di  dalam  programnya  terdapat  dapur bersama,  sentra  vaksin  bersama  dan terciptanya aplikasi dan website bersama yang  diciptakan  bersama  akibat  dari keterbatasan sumber daya dalam menghadapi pandemi covid-19.
Pada tahap pengembangan motivasi yang  mendorong  masyarakat  untuk terlibat  dalam  produksi  bersama,  dalam konteks  Inovasi  Warak  Ngendog  terjadi oleh  dorongan  ekonomi  dan  psikologis masyarakat.  Tingginya  angka  PHK (BPS,2020) dan
melemahnya perekonomian  nasional  dan  ekonomi masyarakat  menjadi  pendorong  utama adanya  motivasi  untuk  kolaborasi  dan produksi  bersama.  Selain  dorongan ekonomi,  dorongan  psikologis  akan kekhawatiran pada kesehatan dan keselamatan mendorong masyarakat terlibat dalam upaya percepatan penanganan pandemi covid-19. Pada tahap penghitungan biaya dan manfaat produksi bersama dalam Inovasi Warak Ngendog dilakukan oleh pemerintah kota Semarang. Tahap penghitungan  biaya  merupakan  bagian dari mekanisme anggaran yang merupakan  tanggungjawab  pemerintah sebagai  lembaga  eksekutif  bersama legislatif.  Tahapan  ini  dapat  terlihat  dari mekanisme  mobilisasi  anggaran  yang dilakukan selama pandemi yang dialihkan  untuk  penangangan  pandemi covid-19.
Pada tahap aktivasi ketika masyarakat  terlibat  dalam  kinerja  aktual kegiatan  produksi  bersama,  masyarakat perlu  terlibat  secara  langsung  dalam memasarkan produk yang dibuat bersama.  Dalam  konteks  Inovasi Warak Ngendog dilakukan oleh pemerintah kota Semarang, sebagai masyarakat turut ikut serta dalam mendistribusikan program ini kepada  masyarakat  luas.  Seperti  halnya pelaksanaan 3T dan pendataan masyarakat  yang  baru  datang  melalui  Si
Datang. Peran masyarakat dalam kegiatan  ini  sangat  diperlukan,  terlebih dalam  melakukan  pemantauan  dan pelaporan.  Demikian  juga  dapat  terlihat dalam  kegiatan  percepatan  vaksinasi melalui Gebyar  vaksin  Ramadan,  yaitu layanan vaksin sesuai permintaan
masyarakat
dilakukan secara berkelompok dan seluruh kegiatan pelayanan  vaksin  ini  didukung  dengan Victori.  Dalam  kegiatan  ini  tentunya peran  masyarakat  sangat  diperlukan untuk  aktif  dan  terlibat  secara  langsung dalam pelaksanaannya.
Pada  tahapan  pembuatan  output dan  evaluasi  hasil  proses,  kegiatan  ini merupakan  tahap  terakhir  yang  perlu dilakukan. Dari Inovasi Warak Ngendog dapat  dilihat  laporan  penurunan  level PPKM  mulai  dari  level  empat  hingga level  1.  Penurunan  level  ini  hingga berakhirnya masa pandemi menuju pasca pandemi  merupakan  salah  satu  wujud nyata  dari  keberhasilan  Inovasi  Warak Ngendog di kota Semarang.

## SIMPULAN
Warak  Ngendog  (Lawan  Corona Virus Kota Semarang Dengan Dukungan
Integrasi Program Dan Bergerak Bersama)  merupakan  salah  satu  Inovasi pemerintah  kota  Semarang  dalam  upaya penanganan Covid-19. Inovasi ini merupakan salah satu Inovasi klaster kota pelayanan  publik  terpuji  tahun  2022. Inovasi  ini  merupakan  sebuah  gerakan bersama dengan kolaborasi antara pemerintah,  swasta  dan  juga  penduduk atau masyarakat. Inovasi ini
dikembangkan berdasarkan  prinsip  kolaborasi  dengan melibatkan  banyak  aktor,  seperti  mulai dari  pemerintah,  pemangku  wilayah, komunitas  masyarakat  dan  masyarakat, para  tenaga  kesehatan,  Tentara  Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan para sukarelawan. Dalam tahapan implementasi  Inovasi  Warak  Ngendog, terdapat empat aspek utama yang menjadi kunci  keberhasilan  dari  Inovasi  ini. Keempat  aspek  tersebut  terdiri  dari  3T meliputi Tracking, Testing dan Treatment dilakukan  dengan  dukungan  Info  Covid yang menginformasikan secara real-time laporan  dari  fasilitas  kesehatan  dan
masyarakat  kepada  Puskesmas  dan pemangku  wilayah  setempat.  Bidik
Prokes dengan pemantauan proses dilakukan  secara  rutin  oleh  petugas
Puskesmas  dengan  dukungan  pemangku wilayah yang tercatat dan juga penyebaran informasi covid-19. Percepatan  vaksinasi  dengan  dukungan platform Digital  Strong atau  integrasi data warehouse penanganan  Covid-19
kota Semarang dan Pemberdayaan masyarakat  melalui  Kampung  Siaga Candi Hebat dilakukan secara terintegrasi dan Bergerak bersama. Inovasi Warak Ngendog merupakan  wujud  implementasi Co- Production dalam  pendekatan New Public  Governance .  Lingkungan  yang diserang  oleh  virus  covid-19  yang membuat  banyaknya  masyarakat  yang mengalami krisis dalam berbagai bidang kebutuhan manusia menjadi pengembangan kondisi pendahulu dalam Inovasi ini. Tahapan selanjutnya ditandai dengan desakan ekonomi  dan psikologis yang  mendorong  masyarakat  untuk terlibat dalam produksi bersama.
Pengembangan  Inovasi  ini  perlu  disertai dengan penghitungan biaya dan manfaat yang dihasilkan. Manfaat yang besar akan
Inovasi ini mendorong adanya mekanisme  mobilisasi  anggaran  dalam penanganan  pandemi  covid-19,  salah satunya  dalam  wadah  Inovasi  Warak Ngendog. Keterlibatan masyarakat dalam mengawal dan memantau setiap program dalam  Inovasi  ini  menjadi  salah  satu faktor kunci keberhasilan Warak Ngendog hingga penurunan level PPKM mulai  dari  level  empat  hingga  level  1, bahkan  masuknya  kota  Semarang  dalam masa pasca pandemi.
Dalam artikel ini, penulis merekomendasikan  akan  keberlanjutan program  Inovasi  Warak  Ngendog  yang menitikberatkan  pada  kolaborasi  dan produksi  bersama.  Sekalipun  Inovasi  ini pada  awalnya  berkembangan  dengan
tujuan  penanganan  pandemi  covid-19, namun  Inovasi  ini  dapat  dikembangkan dalam  program  lainnya  terlebih  dalam memperkuat sistem kolaborasi yang telah digagas  dalam  Inovasi  ini.  Keterlibatan banyak  aktor  yang  saling  bekerjasama akan menjadi faktor pendorong terciptanya masyarakat yang peduli akan kotanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achrol,  R.  S,  &  Kotler,  P.  (1999).
Marketing  in  the  network  economy. Journal  of  Marketing,  63, 146–164. http://dx.doi.org/10.2307/1252108 Alter,  C.,  and  Hage,  J.  (1993).
Organizations  Working  Together. Thousand Oaks , Sage . California Angling Adhitya Purbaya. 2020. “Semarang  Nomor  1  COVID-19 Terbanyak,  Walkot  Bicara  Pasien
Masuk RS Sudah Parah.” DetikNews .
August 2020. Anheier,  H.  K.  (2009).  What  Kind  of Nonprofit  Sector,  What  Kind  of Society? Comparative Policy Reflections. American  Behavioral Scientist, 52 (7), 1082-1094. https://doi.org/10.1177/0002764208 327676 Bode I., Brandsen T. (2014). State-Third Sector Partnerships: A Short Overview  of  Key  Issues  in  the Debate:  Introduction  to  the  Special Issue on State-Third Sector Partnerships. Public  Management Review, 16, 1055-1066. https://doi.org/10.1080/14719037.20 14.957344 Bode,  I.  (2014). Towards  a  Neoliberal
Third  Sector?  International  Lessons from Recent Developments in China. In Modernizing Democracy. Associations  and  Associating  in  the
21st Century. Springer. New York Etgar,  Michael.  2008.  “A  Descriptive
Model  of  the  Consumer Co- Production Process.” Journal  of  the
Academy  of  Marketing  Science 36, no. 1: 97–108. https://doi.org/10.1007/s11747-007- 0061-1 . Farasonalia,  R.,  Arief,  T.  M.  V.  (02, Februari  2022).  Kasus  Covid-19  Di Semarang  Meningkat,  Masyarakat Disebut Sudah Abai Prokes. Kompas.Com. Diakses dari: https://regional.kompas.com/read/20 22/02/02/160528778/kasus-covid- 19-di-semarang-meningkat-
masyarakat-disebut-sudah-abai- prokes?page=all
Flynn, N. (2002). Public Sector
Management . Prentice Hall. London Fonrforth,  C.,  Hayes,  J.  P.,  Bangen.  S. (2015). Nonprofit–Public Collaborations: Understanding Governance Dynamics. Sage Journal. 44(4). https://doi.org/10.1177/0899764014 532836 Menpan.go.id. 2022. “Inilah Top Inovasi
Pelayanan  Publik  Terpuji  Tahun 2022!” Menpan.Go.Id .  July  28,
2022.
Osborne,  S.  P.  (2010). The  New  Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public
Governance. Routledge:  Taylor  & Francis  Group.  London  and  New York
Pasolong,  H.  (2019).  Teori  Administrasi Publik. Ikapi. Pollitt,  C.  and  Bouckaert,  G.  (2000).
Public  Management  Reform:  A Comparative Analysis. Oxford University Press, Long Range Planning Porter, M. (1985). Competitive advantage:  Creating  and  sustaining superior  performance. Simon  and Shuster. New York:
Pralahad, C. K., Ramaswamy, V. (2004).
The  Future  of  Competition:  Co-
Creating
Unique Value with
Customers. Mass: Harvard Business
School Press. Boston Provan, K. G., Kimberly R. Isett, and H. B.  M.  (2004).  Cooperation  and Compromise:  A  Network  Response to Conflicting Institutional Pressures in  Community  Mental  Health. Sage Journal. 33 (3). 489–514. doi:10.1177/0899764004265718. Putnam,  R.  (2000). Bowling  Alone. Simon & Schuster. New York
Rhodes, R.  (1997). Understanding
Governance. Open University Press. Buckingham
Salamon,  L.  M.,  &  Toepler,  S.  (2015). Government-Nonprofit  Cooperation: Anomaly or Necessity? Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations , 26 (6), 2155– 2177.
http://www.jstor.org/stable/43654830 Slyke, D. M. V. (2003). The Mythology of  Privatization  in  Contracting  for Social Services. PAR: Public Administration  Review  63 (3)  296–
315. https://doi.org/10.1111/1540- 6210.00291 \ Tambunan,  L.  T.  (20,  Mei  2021).  Wali Kota Semarang: Keterlibatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19  Adalah  Kekuatan  Besar. Beritasatu.Com. Diakses dari: https://www.beritasatu.com/news/77
6279/wali-kota-semarang-
keterlibatan-masyarakat-dalam- penanganan-covid19-adalah- kekuatan-besar
Whitaker,  G.  (1980).  Coproduction: Citizen  participation  in  service delivery. Public Administration Review. 40. 240–246. https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual- library/abstracts/coproduction- citizen-participation-service- delivery