## MAGISTRA Law Review
Volume 03 Nomor 01, Januari 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMER 30 TAHUN 2014 SEBAGAI LANDASAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAKAN KORUPSI OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN

## Quinta Nursabrina
Four Hands  Indonesia quintaindo@gmail.com

## ABSTRAK
Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh  banyaknya pejabat pemerintah baik di kabupaten maupun kota  di  negreri  ini  yang  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  untuk  melakukan  korupsi.  Korupsi  di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam  berbagai  bentuk,  atau  modus  operandi  sehingga  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya implementasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 dalam pembrantasan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci : implementasi ; undang-undang, korupsi; pejabat; pemerintah

## ABSTRACT
The background of the writing of this paper is that many government officials in both districts and cities in this country abuse their authority to commit corruption. Corruption in Indonesia continues to show an increase  from  year  to  year.  Corruption  has  crept  in  and  slipped  in  various  forms,  or  modus  operandi, resulting in state financial losses, the state economy and harming the public interest. The purpose of this study is to determine the factors that influence the less than optimal implementation of Law No. 30 of 2014 in eradicating corruption in Indonesia.
Keywords : implementation; laws, corruption; officials; government

## A. PENDAHULUAN
Masalah korupsi bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu  negara  karena  masalah  korupsi  sudah  ada  sejak  ribuan  tahun  yang  lalu,  baik dinegara maju maupun dinegara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap  dan  menyelinap  dalam  berbagai  bentuk,  atau  modus  operandi  sehingga mengakibatkan  kerugian keuangan  negara,  perekonomian  negara  dan  merugikan kepentingan  masyarakat. 1 Korupsi  di  Indonesia  terus  menunjukan  peningkatan  dari tahun ke tahun. Melihat dari jumlah kasus yang selalu marak diperbincangan diberbagai media  baik  cetak  maupun  online,  belum  juga  jumlah  kerugian  keuangan  yang diakibatkan dan harus ditanggung oleh Negara. Peristiwa korupsi yang terjadi saat ini juga  semakin  sistematis  dengan  ruang  lingkup  yang  telah  memasuki  seluruh  aspek kehidupan  masyarakat,  persoalan  tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  utama penghambat  keberhasilan  untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam memberantas korupsi.
1 Igm Nurjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Pustaka Pelajar, hlm. 14
Setiap pejabat pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan pada  perspektif  tata  kelola  pemerintahan  yang  wajib  melaksanakan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik. Harapannya dengan mempedomani asas-asas tersebut setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat publik dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum. Pada  hakikatnya  peran,  tugas  dan  tanggungjawab  pemerintah  dalam  melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik sangat luas dan berat. Oleh karena itu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki berbagai macam bentuk instrumen yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, dan sebagainya. 2 Menurut H.M. Soerya Respationo, salah satu tumpuan  pelaksanaan  penyelenggaraan  negara  itu  ada  pada  birokrasi  pemerintah. Melalui birokrasi pemerintah tersebut diharapkan dapat memberi pelayanan yang tidak diskriminatif  kepada  masyarakat.  Konsep  tersebut  sejalan  dengan  konsep  Negara Indonesia  berdasarkan  hukum  dan  konsep  Negara  kesejahteraan.  Dimana  konsep tersebut memiliki tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD 1945  yang secara  tegas menyebutkan  tujuan tersebut. 3
Untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  tersebut,  pemerintah  dalam penyelenggaraannya  harus  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN).  Namun, pada praktiknya pejabat pemerintah belum secara maksimal menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan. Hal ini  terbukti dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat dari rentang waktu 2014 hingga  2019  mencatat  34  Anggota  DPR  dan  DPRD,  164  Pejabat  Kementerian  dan Lembaga,  39  BUMN  dan  BUMD,  75  Pejabat  Pemerintah  Provinsi  dan  227  Pejabat Pemerintah  Kabupaten  dan  Pemerintah  Kota  yang  terlibat  kasus  korupsi  dan penyalahgunaan wewenang. 4 Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi  pejabat  pemerintahan  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan dengan  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  (UUAP).  UUAP  selain  menjamin  hak-hak  dasar  dan  memberikan pelindungan kepada masyarakat juga sekaligus menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara oleh pejabat  pemerintahan dalam  upaya  meningkatkan  kepemerintahan yang baik ( good governance ) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Terkait  dengan  potensi  terjadinya  praktik  korupsi  yang  dilakukan  oleh pejabat  pemerintahan,  maka  UUAP  secara  tegas  telah  mengatur  larangan
2 Sahputra,  M,  dkk.  (2019).  Implementasi  undang-undang  nomor  30  tahun  2014  tentang  administrasi pemerintahan terkait pemberantasan korupsi. Aceh: LAN (puslatbang KHAN)
3 H.M.  Soerya  Respationo,  “Penyelenggaraan  Pemerintah  yang  Bersih  Menuju  Zona  Integritas  Wilayah Bebas Korupsi”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 42 No. 1  Tahun  2013,  hlm.  115.,  sebagaimana  dikutip  dalam  Marojahan  JS  Panjaitan,Penyelesaian Penyalahgunaan  Wewenang  yang  Menimbulkan  Kerugian  Negara  Menurut  Hukum  Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 24 Juli 2017: 431 – 447.
4 https://www.kpk.go.id/id/statistic/ penindakan/tpk-berdasarkan instansi)
penyalahgunaan wewenang Pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat  Pemerintah  dilarang  penyalahgunaan  wewenang.  Selanjutnya  dalam  ayat  2 disebutkan bahwa  larangan penyalahgunaan  wewenang sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) meliputi:
a. Larangan melampaui wewenang;
b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau;
c. Larangan bertindak sewenang-wenang.
Sejalan dengan hal tersebut larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan juga terlebih dahulu telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor)  namun bahasa yang digunakan adalah menyalahgunakan kewenangan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), secara tegas menyatakan: “Setiap orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling  sedikit  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,- (sat u milyar rupiah)”.
Berdasar latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai :
1. Seberapa  efektif  implementasi  Undang-Undang  Nomer  30  Tahun  2014 sebagai  landasan  penegakan  hukum  terkait  tindakan  korupsi  oleh  pejabat pemerintahan
2. Apa  saja  faktor-faktor  yang  menyebabkan  Implementasi  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  belum  optimal dalam pemberantasan korupsi?

## B. METODE PENELITIAN
Makalah ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang hanya menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu peraturan perundang- undangan,  putusan pengadilan,  teori-teori  hukum, dan doktrin ahli hukum terkemuka.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Teori Efektivitas Hukum
Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan  yang bersifat  membatasi  atau  mematoki  para  warga  masyarakat  dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Hukum dapat
berperan  dalam  mengubah  pola  pemikiran  masyarakat  dari  pola  pemikiran  yang tradisional  ke  dalam  pola  pemikiran  yang  rasional  atau  modern.  Efektivikasi  hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Namun demikian, sekalipun  dikatakan  aturan  yang  ditaati  itu  efektif,  tetapi  kita  tetap  masih  dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. 5
Menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum);
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.
Untuk berjalan secara efektif hukum harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat bukan oleh lembaga atau  pejabat  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum.  Putusan-putusan  tersebut ditujukan untuk mengatasi dan mengatur masyarakat. 6

## Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
Pada  pasal  1  angka  1  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam perkembangannya, sesuai dengan  ketentuan  pasal  52  ayat  20  UUAP  2014  tentang  syarat  sahnya  keputusan pemerintah, menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan perbuatan- perbuatan dan mengeluarkan keputusan.  Pada  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  syarat  sahnya  keputusan pemerintahan  adalah:  “Keputusan  TUN  dapat  dinyatakan  sah,  apabila  dibuat  sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan berdasarkan AUPB”.
Pasal 10 UUAP menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas:
1. Kepastian  hukum,  yaitu  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan landasan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan,  keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan,  yaitu  manfaat  yang  harus  diperhatikan  secara  seimbang antara  kepentingan  individu  yang  satu  dengan  yang  lain,  kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat
5 Achmad  Ali,  Menguak  Teori  Hukum(Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan(Judicialprudence)  Termasuk Interpretasi Undang-Undang((legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009. Hlm. 298
6 Maria  Farida  Indrati  S.,  Ilmu  Perundang-undangan:  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan  (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 258.
asing  kepentingan  kelompok  masyarakat  yang  satu  dan  kepentingan kelompok  masyarakat  yang  lain;  kepentingan  pemerintah  dengan  Warga Masyarakat; kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; kepentingan manusia dan ekosistemnya; kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidakberpihakan, yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas  yang  mewajibkan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam menetapkan  dan/atau  melakukan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  dengan mempertimbangkan  kepentingan  para  pihak  secara  keseluruhan  dan  tidak diskriminatif.
4. Kecermatan,  yang  dimaksud  dengan  “asas  kecermatan”  adalah  asas  yang mengandung  arti  bahwa  suatu  Keputusan  dan/atau  Tindakan  harus didasarkan  pada  informasi  dan  dokumen  yang  lengkap  untuk  mendukung legalitas  penetapan  dan/atau  pelaksanaan  Keputusan  dan/atau  Tindakan sehingga  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  bersangkutan  dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak  menyalahgunakan  kewenangan,  yang  dimaksud  dengan  asas  tidak menyalahkan  kewenangan  adalah  asas  yang  mewajibkan  setiap  badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan  pribadi  atau  kepentingan  yang  lain  dan  tidak  sesuai  dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidakmelampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Keterbukaan, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan  umum  yang  dimaksud  dengan “asas  kepentingan  umum” adalah  asas  yang  mendahulukan  kesejahteraan  dan  kemanfaatan  umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan  yang  baik,  yang  dimaksud  dengan  “asas  pelayanan  yang  baik” adalah  asas  yang  memberikan  pelayanan  yang  tepat  waktu,  prosedur  dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah
Menurut  H.  Ujang  Abdullah  (2004)  pendefinisian  perbuatan  melawan  hukum mengalami perubahan dalam tiga periode sebagai berikut: 7
7 H. Ujang Abdullah, SH, M. Si., Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa
1. Periode sebelum tahun 1838, yaitu belum terbentuknya kodifikasi Burgerijk Wetboek (BW),  sehingga  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah.
2. Periode antara tahun 1838-1919, yaitu periode telah terbentuknya kodifikasi BW,  sehingga  berlakulah  ketentuan  pasal  1401  BW  yang  sama  dengan ketentuan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat  sesuatu  (pasif)  yang  merugikan  orang  lain  baik  yang  disengaja maupun  yang  merupakan  kelalaian  sebagaimana  yang  diatur  dalam ketentuan pasal 1366 KUH Perdata.
3. Periode setelah tahun 1919, merupakan dasar dan permulaan definisi baru perbuatan  melawan  hukum  dan  sekaligus  merupakan  koreksi  terhadap paham  kodifikasi  yang sempit dan  ajaran  legisme  yang hanya  memandang aturan tertulis atau kebiasaan yang diakui tertulis sebagai hukum. Menurut literatur, definisi perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang  bertentangan  dengan  pasal-pasal  dalam  perundang-undangan  yang berlaku  tetapi  termasuk  juga  perbuatan  yang  melanggar  kepatutan  dalam masyarakat.

## Hukum Administrasi Negara

## A. Kewenangan
Secara teoritis, wewenang merupakan istilah yang lazim dikenal dan digunakan dalam  hukum  administrasi,  bahkan  dalam  kepustakaan  Hukum  Administrasi  Belanda, masalah  wewenang  selalu  menjadi  bagian  penting  dan  bagian  awal  dari  Hukum Administrasi  karena  obyek  Hukum  Administrasi  adalah  wewenang  pemerintahan (bestuurs bevoegdheid) dalam konteks hukum publik). 8
Kewenangan  pemerintah  di  Indonesia  bersumber  pada  peraturan  perundang- undangan yang diperoleh melalui tiga cara seperti sebagaimana disebutkan dalalm Pasal 11 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:
1. Atribusi
Atribusi  adalah  pemberian  Kewenangan  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  atau  Undang-Undang.  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan memperolehWewenang melalui Atribusi apabila:
a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
8 Philiphus  M.  Hadjon,  dkk.  2012.  Hukum  Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi  Cetakan  Kedua. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan,  kecuali  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.
2. Delegasi
Delegasi  adalah  pelimpahan  Kewenangan  dari  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang  lebih  rendah  dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung  jawab  beralih sepenuhnya  kepada  penerima  delegasi.  Pada  delegasi  tidak  ada  penciptaan wewenang,  yang  ada  hanya  pelimpahan  wewenang  dari  pejabat  yang  satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi,  tetapi  beralih pada penerima  delegasi.  Delegasi  yang  telah  diberikan oleh  pemberi  delegasi  dapat  dicabut  berdasarkan  asas  “contrarius  actus”. Artinya  bahwa  badan/pejabat  yang  menerbitkan  suatu “keputusan”  maka badan/pejabat  itu  juga  yang  mencabut/membatalkannya.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  Pasal  13  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintah bahwa dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
3. Mandat
Mandat  adalah  pelimpahan  Kewenangan  dari  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang  lebih  rendah  dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  tetap  berada pada pemberi mandat. Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi  mandat,  tanggung  jawab  akhir  keputusan  yang  diambil  penerima mandat  tetap  berada  pada  pemberi  mandat.  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  yang  menerima  Mandat  harus  menyebutkan  atas  nama  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  memberikan  Mandat.  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  secara  yuridis  membedakan  definisi  wewenang dengan  kewenangan.  Wewenang  didefinisikan  sebagai  “hak  yang dimiliki  oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerin tah”. Sementara  kewenangan  merupakan  sebutan  dari  kewenangan  pemerintahan yang dimaksudkan sebagai “kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

## Penyalahgunaan Wewenang
Penyalahgunaan kewenangan karena jabatan di Indonesia secara yuridis diatur melalui  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  sebagai  bagian  dari  Asas-asas
Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB).  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan membedakan antara “Penyalahgunaan Wewenang” dan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan”.
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  menyatakan  bahwa  penyalahgunaan  kewenangan  berkaitan  dengan  jabatan yang  dimiliki  oleh  seorang  pejabat  publik  (menyalahgunakan  kewenangan  karena jabatan,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  3:  “Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,dipidana  dengan  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Berdasarkan  Pasal  3  Undang  Undang  Tindak  Pidana  Korupsi,  subjek  hukum tindak  pidana  adalah  setiap  orang  (individu)  atau  institusi/Lembaga.  Akan  tetapi mengingat  bahwa  institusi/Lembaga  sebagai rechtperson tidak  mungkin  mempunyai kedudukan dalam jabatan seperti natuurlijke person, maka Tindak pidana korupsi dalam aturan ini hanya dapat dikaitkan dengan orang perseorangan yaitu aparatur negara atau pejabat  publik.  Kewenangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  Undang  Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  kewenangan  dari  Pegawai  Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d) dan huruf (e) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Sanksi Administrasi
Sanksi  Administrasi  Polisi,  jaksa,  dan  hakim  merupakan  aparatur  pemerintah dalam  upaya  penegakan  hukum.  Selain  dari  unsur-unsur  tersebut,  pejabat pemerintahan  juga  turut  berperan  dalam  penegakan  hukum.  Pejabat  pemerintahan menggunakan instrumen pengawasan dan sanksi administrasi dalam penegakan hukum. Pengawasan  adalah  sarana  preventif  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran, sementara sanksi administrasi menjadi instrumen represif untuk menghukum pelanggar atau menghentikan pelanggaran dan memulihkan akibat dari pelanggaran tersebut. 9

## Pemberantasan Korupsi
Indonesia mengadopsi dari Bahasa Belanda corruptive menjadi korupsi. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan  pribadi,  merugikan  kepentingan  umum  dan  negara.  Jadi  korupsi  demi keuntungan  pribadi,  salah  urus  dari  kekuasaan,  demi  keuntungan  pribadi,  salah  urus terhadap  sumber-sumber  kekayaan  negara  dengan  menggunakan  wewenang  dan
9 Efendi A’an dan Freddy Poernomo.2017. Hukum Administrasi. Jakarta Timur: Sinar Grafika
kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. 10
Tindak pidana korupsi merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2.  Faktor-Faktor  Penghambat  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Pemberantasan Korupsi
UUAP  merupakan  regulasi  penting  dari  proses  reformasi  birokrasi,  karena menegaskan  manajemen  pemerintahan  agar  bisa  berjalan  dengan  benar  dalam menjalankan  fungsi  pokok. 11 Lahirnya  UUAP  memiliki  latar  belakang  antara  lain  yaitu untuk  menyelesaikan  permasalahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, pengaturan  mengenai  administrasi  pemerintahan  diharapkan  dapat  menjadi  solusi dalam memberikan perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.  UUAP  menjadi  salah  satu  dasar  hukum  bagi  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan,  warga  masyarakat  dan  pihak-pihak  lainnya  yang  terkait  dengan administrasi  pemerintahan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan pemerintahan. UUAP merupakan peraturan yang mengontrol setiap perbuatan pejabat. Artinya  UUAP  mengatur  bagaimana  seorang  pejabat  administrasi  pemerintahan menggunakan  kewenangannya  dalam  membuat  keputusan  dan  tindakan.  Sehingga dengan  adanya  regulasi  ini  seorang  pejabat  pemerintah  tidak  bisa  lagi  menjalankan kewenangannya  secara  sewenang-  wenang,  oleh  karena  itu  diterbitkannya  UUAP menjadi pedoman dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Sebagaimana dalam Pasal  3  disebutkan  bahwa  tujuan  undang-  undang  dibentuk  adalah  untuk  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  wewenang.  Secara  tegas  menyatakan  bahwa  UUAP melarang  segala  bentuk  penyalahgunaan  wewenang.  Salah  satu  unsur  dari  Pasal  3 Undang-Undang Tipikor adalah Penyalahgunaan Kewenangan yaitu yang terkait dengan jabatan dan kedudukan tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Suatu dakwaan tindak pida na yang dikaitkan dengan unsur “kewenangan” atau “jabatan” atau “kedudukan”, maka  dalam  mempertimbangkannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  aspek  hukum administrasi  negara  yang  memberlakukan  prinsip  pertanggungjawaban  jabatan,  yang harus dipisahkan dari prinsip pertangung jawaban pribadi dalam hukum pidana. 12
10 Kartini Kartono. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
11 Dika  Yudanto,  Nourma  Dewi,  “Penerapan  Good  Governance  di  Indonesia  dalam  Upaya  Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 35.
12 Putusan Badan Peradilan, Varia Peradilan, No.223 Th.XIX. April 2004, hlm 4
Implementasi  UUAP  tidak  dapat  berjalan  dengan  optimal  tanpa  melibatkan stakeholder  UUAP  itu  sendiri  yang  terdiri  dari  APIP,  Pejabat  pemerintahan,  APH  dan masyarakat (ASN). APIP dalam PP 60/2008 disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP)  adalah  instansi  pemerintah  yang  dibentuk  dengan  tugas melaksanakan  pengawasan  intern  (audit  intern)  di  lingkungan  pemerintah  pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari:
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Inspektorat  Jenderal  atau  nama  lain  yang  secara  fungsional  melaksanakan pengawasan intern.
3. Inspektorat Provinsi.
4. Inpektorat Kabupaten/kota.
Pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh APIP, merupakan salah satu unsur  manajemen  pada  organisasi  penyelenggaraan  pemerintahan.  Pengawasan tersebut memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian  tujuan  kementerian/lembaga/daerah  serta  mencegah  dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## D. PENUTUP

## Simpulan
Pemerintah sebenarnya sudah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam  melaksanakan  penyelenggaraan pemerintahan yaitu  dengan  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  (UUAP).  UUAP  selain  menjamin  hak-hak  dasar  dan memberikan  pelindungan  kepada  masyarakat  juga  sekaligus  menjamin penyelenggaraan  tugas-tugas  negara  oleh  pejabat  pemerintahan  dalam  upaya meningkatkan  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dan  sebagai  upaya untuk  mencegah  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Terkait  dengan  potensi terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, maka UUAP secara tegas telah mengatur larangan penyalahgunaan wewenang Pasal 17 ayat 1 yang  menyebutkan  bahwa  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintah  dilarang penyalahgunaan wewenang, namun memang dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan  pemerintahan  belum  sepenuhnya  menjadi  rujukan  bagi  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain. Lahirnya UUAP  belum  berimplikasi  secara  signifikan  terhadap  penanganan  kasus penyalahgunaan  wewenang  dikarenakan  masih  rendahnya  pemahaman  dan komitmen dari stakeholder baik APIP, APH, dan pejabat pemerintahan
Belum  adanya  penegakan  sanksi  administrative  kepada  pejabat pemerintahan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun
2016  tentang  tata  Cara  Pengenaan  Sanksi  Administratif  Kepada  Pejabat Pemerintah,  selama  ini  sanksi  yang  diberikan  masih  merujuk  pada  Peraturan Pemerintah  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  yang mengklasifikasikan penyalahgunaan wewenang sebagai hukuman disiplin berat

## SARAN
Perlu  adanya  revisi  Undang-Undang  Nomer  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan  (UUAP)  terkait  dengan  pengaturan  mekanisme koordinasi  antara  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  dan  Aparat Penegak  Hukum  (APH)  dalam  penanganan  kasus  penyalahgunaan  wewenang. Stakeholders . UUAP perlu menyusun program dan langkah-langkah strategis dalam rangka  mengoptimalkan  implementasi  UUAP.  Perlu  juga  dilakukan  peran, kewenangan, dan fungsi APIP yang diatur dalam bentuk regulasi Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence) Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang((legisprudence),  Jakarta:  Kencana,  2009.  Hlm. 298.
Dika Yudanto, Nourma Dewi, “Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi”,  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Volume  21  Nomor  3, Oktober 2009, hlm. 35.
Efendi A’an  dan  Freddy  Poernomo.2017.  Hukum  Administrasi.  Jakarta  Timur:  Sinar

## Grafika
H.M.  Soerya  Respationo,  “Penyelenggaraan  Pemerintah  yang  Bersih  Menuju  Zona Integritas  Wilayah  Bebas  Korupsi”,  Jurnal  Masalah -Masalah  Hukum,  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 42 No. 1 Tahun 2013, hlm. 115., sebagaimana dikutip dalam Marojahan  JS  Panjaitan,Penyelesaian  Penyalahgunaan  Wewenang  yang  Menimbulkan Kerugian  Negara  Menurut  Hukum  Administrasi  Pemerintahan,  Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 24 Juli 2017: 431 – 447.
H. Ujang Abdullah, SH, M. Si., Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa https://www.kpk.go.id/id/statistic/ penindakan/tpk-berdasarkan instansi) Igm Nurjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Pustaka Pelajar, hlm. 14.
Kartini Kartono. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
Maria  Farida  Indrati  S.,  Ilmu  Perundang-undangan:  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 258.
Philiphus M. Hadjon, dkk. 2012. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
Putusan Badan Peradilan, Varia Peradilan, No.223 Th.XIX. April 2004, hlm 4.
Sahputra, M, dkk. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  Pemerintahan  Terkait  Pemberantasan  Korupsi.  Aceh:  LAN  (puslatbang KHAN).