## Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyumas
Jeffry Eguh Pangestu 1 , Angkasa 2 , Setya Wahyudi 3 1,2,3 Universitas Jendral Soedirman jeffry.pangestu@mhs.unsoed.ac.id 1

## ABSTRACT
This research aims to determine, understand, and analyze elaboratively the effectiveness of implementing diversion and inhibiting factors faced by the police in resolving criminal acts that occur in the jurisdiction of the Banyumas City Police Department. The research method used in  this  paper  is  qualitative  research  with  a  sociological  juridical  approach,  with  analytical descriptive research specifications. The location of this research is at the Banyumas City Police Department. The types and sources of data in this research include primary data and secondary data.  Primaries  data  were  obtained  through  interviews  and  secondaries  data  were  obtained through  literature  study  which  was  described  narratively  and  systematically.  Based  on  the research results, it was concluded that the implementation of diversion in resolving criminal acts at the Banyumas City Police Department jurisdiction had been effective in cases that met the material and formal requirements as determined in statutory regulations such as Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System, Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling Children Who Are Not Yet 12  (twelve)  Years  Old,  as  well  as  Police  Regulation  Number  8  of  2021  concerning  Handling Criminal Offenses based on Restorative Justice. Then, regarding the inhibiting factors faced by the police in implementing diversion at the investigation level, they consist of: Legal structure factors,  namely the lack of understanding by internal resources, especially police officers at the lowest level (Polsek) regarding the mechanisms and rules for resolving criminal cases through diversion,  Legal  substance  factors,  namely  the  absence  of  internal  police  regulations  that specifically  regulate  technical  and  administrative  instructions  for  investigations  (Standard Operational Procedures) relating to the implementation of diversion at the investigative level, (3) Legal culture factors, namely the community at generally, there is still a paradigm that the concept of justice for perpetrators of criminal acts is punishment or criminal imposition  which focuses on the aspect of retaliation.
Keywords: law effectiveness, diversion, criminal acts

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  memahami,  dan  menganalisis  secara elaboratif efektivitas pelaksanaan diversi dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh polisi dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota  Banyumas.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini berada di Kepolisian Resor Kota Banyumas. Jenis dan sumber data  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh melalui wawancara (interview) dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang diuraikan secara naratif dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa  implementasi  diversi  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  di  Kepolisian  Resor  Kota
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1264 – 1270   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6446
Banyumas telah efektif dilakukan terhadap perkara-perkara yang memang memenuhi syarat materiil  dan  syarat  formil  sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian, mengenai faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh polisi dalam implementasi diversi  pada  tingkat  penyidikan  terdiri  dari:  Faktor  struktur  hukum (legal  structure) yaitu masih minimnya pemahaman sumber daya internal khususnya petugas kepolisian di tingkat Polsek mengenai mekanisme dan aturan penyelesaian perkara tindak pidana melalui diversi, Faktor  substansi  hukum (legal  substance) yaitu  belum  adanya  peraturan  internal  milik Kepolisian  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  petunjuk  teknis  dan  administrasi penyidikan (Standar Operasional Prosedur) berkaitan dengan implementasi diversi di tingkat penyidikan,  faktor  kultur/budaya  hukum (legal  culture) yaitu  masyarakat  pada  umumnya masih  memiliki  paradigma  bahwa  konsep  keadilan  bagi  pelaku  tindak  pidana  adalah penghukuman  atau  penjatuhan  pidana  yang  menitikberatkan  pada  aspek  pembalasan (retributif).
Kata kunci: efektivitas hukum, diversi, tindak pidana

## PENDAHULUAN
Secara  fundamental,  anak  patut  mendapatkan  perlindungan  dari  dampak negatif  perkembangan  arus  pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang komunikasi  dan  informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta perubahan  gaya  hidup  dan  cara  hidup  sebagian  manusia  yang  telah  membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya sangat membawa  pengaruh  terhadap  nilai  dan  perilaku  anak.  Deviasi  tingkah  laku  atau penyimpangan dalam bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar dari diri anak tersebut, terutama faktor lingkungan  yang  dianggap  merupakan  faktor  penentu  sebagai  penyebab  anak melakukan suatu kriminalitas.
Anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan  hal-hal  yang  baik  dan  yang  buruk  sebagaimana  masih  pada  masa progresif. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses tiru meniru ataupun timbulnya sifat menyimpang anak dari lingkungan sekitarnya. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana  tentunya  membawa  konsekuensi  yang  sangat  besar  dalam  hal pertumbuhan  dan  perkembangan  hidup  mereka.  Bahkan,  tidak  jarang  hukuman penjara di balik jeruji besi malahan membuat anak semakin ahli dalam melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.
Permasalahan anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum sangat membutuhkan suatu penanganan yang serius yang tidak hanya menitikberatkan pada jumlah  atau  kuantitas  dari  kejahatan  yang  meningkat,  melainkan  juga  jenis  atau kualitas  kejahatannya.  Hal  tersebut  diperlukan  sebagai  upaya  pencegahan  yang bersifat  preventif  dan  penanggulangan  yang  bersifat  represif  terhadap  kenakalan anak  melalui  penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  anak.  Tujuan  daripada
penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  anak  sendiri  tidak  semata-mata  untuk menjatuhkan sanksi pidana  bagi anak pelaku tindak pidana saja, melainkan sebagai sarana  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip- prinsip hukum proporsionalitas berkeadilan yang berlaku secara universal.
Progresivitas  pembaruan  hukum  pidana  anak  dalam  kebijakan  kriminal dengan  menggunakan  sarana  penal  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  terwujud dalam  tujuan  penyelenggara  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  dianggap  telah mengakomodir  dan  berkesesuaian  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang.
Kemudian pada bulan Februari 2023, masih pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas (Polresta Banyumas) lebih tepatnya di Desa Tambaksari Kidul, RT 001, RW 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, telah terjadi dugaan tindak  pidana  kekerasan  atau  penganiayaan  terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh pelaku  yang  berusia  48  (empat  puluh  delapan)  tahun,  dimana  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  tersebut  diduga  telah  melanggar  Pasal  80  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  atau  Pasal  351  KUHP.  Terhadap  diri pelaku, dilakukan penangkapan dan penahanan termasuk penyitaan dalam tingkat penyidikan  sesuai  ketentuan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku.  Namun,  di  bulan April 2023, telah tercapai suatu kesepakatan penyelesaian melalui keadilan restoratif ( restorative  justice )  yaitu  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dan pihak-pihak berkepentingan (Bapas, UPTD PPA, dan stakeholder lainnya) pun telah menerima jika proses dari keadilan restoratif tersebut dilaksanakan.
Dari  ketiga  peristiwa  tersebut  di  atas,  telah  dilakukan  penghentian penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polresta Banyumas atas dasar diversi yang merupakan bagian dari keadilan restoratif ( restorative  justice ).  Dapat  dilihat  bahwa  diversi  adalah  pemberian  kewenangan kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  mengambil  setiap  langkah,  tindakan,  dan kebijakan  yang  dianggap  perlu  dalam  menangani  atau  menyelesaikan  masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan lebih lanjut proses peradilan pidananya dan mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua  tingkatan  pemeriksaan,  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  dampak  negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  Penulis  tertarik  untuk membahas,  menelaah,  serta  menganalisis  lebih  lanjut  dengan  melakukan  suatu
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1264 – 1270   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6446
penelitian  dan  akan  dituangkan  dalam  bentuk  tesis  yang  berjudul: Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyumas .

## METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis 2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analitis 3. Lokasi Penelitian : Polresta Banyumas 4. Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder 5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Kepustakaan 6. Metode Penyajian Data : Uraian Teks secara Naratif dan Sistematis 7. Metode Analisis Data : Analisis Kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Diversi  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  yang Terjadi pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas
Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang  menyatakan  bahwa  suatu  kaidah  hukum  berhasil  atau  gagal  mencapai tujuannya.  Hukum  menentukan  peranan  apa  yang  sebaiknya  dilakukan  oleh  para subjek hukum, dan hukum semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah disebabkan karena hukum hanya berlaku secara yuridis, merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut mengalami hambatan-hambatan  dalam  efektivitasnya. 5 Istilah  diversi  jika  ditinjau  secara normatif  dalam  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  memberikan  definisi  Diversi  sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Pada  dasarnya  prinsip  utama  pelaksanaan  konsep  diversi  yaitu  tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas  harus  menunjukkan  pentingnya  ketaatan  kepada  hukum  dengan  cara pendekatan  persuasif  dan  menghindarkan  penangkapan  dengan  menggunakan tindakan  kekerasan  dan  pemaksaan  untuk  melaksanakan  diversi.  Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat.
Faktor-faktor  Penghambat  yang  Dihadapi  oleh  Polisi  Terhadap  Penyelesaian melalui  Diversi  Dalam  Tindak  Pidana  yang  Terjadi  pada  Wilayah  Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas
Bahwa  dalam  proses  penegakan  hukum  tidak  menutup  kemungkinan  akan dihadapinya  faktor  penghambat  yang  dapat  membuat  proses  penegakan  hukum tidak berjalan dengan efektif dan optimal. Penyelesaian dan penindaklanjutan atas faktor  penghambat  yang  berpengaruh  pada  proses  penegakan  hukum  menjadi sebuah indikator keberhasilan maupun  efektivitas dari penegakan hukum.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1264 – 1270   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6446
Problematika substansial penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mempengaruhinya. Menurut Lawrence M. Friedman, pengertian hukum sebagai  sistem  hukum,  yaitu  hukum  merupakan  gabungan  antara  struktur  hukum (legal  structure), substansi  hukum (legal  substance) dan  budaya  hukum (legal culture). Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.
Efektivitas  Diversi  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  yang Terjadi pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas
Pelaksanaan  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan restorative  justice dalam  penyelesaian terhadap perkara pidana anak. Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan  implementasi  diversi.  Prinsip  utama  pelaksanaan  konsep  diversi  ialah pendekatan  persuasif  atau  pendekatan  non-  penal  dan  memberikan  kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.
Selain  diatur  dalam  bentuk  Undang-Undang,  terdapat  juga  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (dua  belas)  Tahun  sebagai  bentuk pelindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Adapun peraturan milik internal kepolisian yang berkaitan dengan restorative justice dapat disimak dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Latar  belakang  filosofis  diterbitkannya  Perpol  tersebut  adalah  mewujudkan penyelesaian  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif  yang menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  keseimbangan perlindungan  dan  kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak berorientasi  semata-mata  pada  aspek  pemidanaan  sebagai  unsur  pembalasan. Peraturan a  quo juga  merupakan  alternatif  solusi  untuk  menjawab  perkembangan kebutuhan  hukum  masyarakat  yang  diharapkan  dapat  mengakomodir  norma  dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.
Faktor-faktor  Penghambat  yang  Dihadapi  oleh  Polisi  Terhadap  Penyelesaian melalui  Diversi  dalam  Tindak  Pidana  yang  Terjadi  pada  Wilayah  Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas
Menurut Donald Black, efektivitas hukum atau penegakan hukum merupakan masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara membandingkan antara  realitas  hukum  dalam  teori  ( law  in  theory) dengan  realitas  hukum  dalam praktik  ( law  in  action) sehingga  nampak  adanya  kesenjangan  antara  keduanya. 21 Lawrence  M.  Friedman  yang  mengemukakan  pengertian  hukum  sebagai  sistem hukum, yaitu hukum merupakan gabungan antara struktur hukum (legal structure), substansi  hukum (legal  substance) dan  budaya  hukum (legal  culture). Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas- batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Penyelesaian  tindak  pidana  yang  terjadi  pada  wilayah  Polresta  Banyumas melalui  upaya  diversi  sebagai  implementasi  dari  keadilan  restoratif (restorative justice) telah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan  mengedepankan  aspek  pemulihan  kembali  kepada  korban  dalam bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban dan tidak hanya  berorientasi  pada  aspek  pemidanaan  semata  yang  akan  membawa pengaruh  buruk  sistem  peradilan  pidana  dan  berdampak  negatif  bagi perkembangan  jiwa  anak  di  masa  yang  akan  datang  (stigmatisasi)  serta memungkinkan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Polisi terhadap penyelesaian melalui diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas adalah:
a. Faktor  struktur  hukum (legal  structure) yaitu  masih  minimnya pemahaman sumber daya internal khususnya petugas kepolisian di tingkat Polsek  mengenai  mekanisme  dan  aturan  penyelesaian  perkara  tindak pidana melalui diversi.
b. Faktor substansi hukum (legal substance) yaitu belum adanya peraturan internal milik Kepolisian yang secara khusus mengatur mengenai petunjuk teknis  dan  administrasi  penyidikan  (Standar  Operasional  Prosedur) berkaitan dengan implementasi diversi di tingkat penyidikan.
c. Faktor  kultur/budaya  hukum (legal  culture) yaitu  masyarakat  pada umumnya masih memiliki paradigma bahwa konsep keadilan bagi pelaku tindak  pidana  adalah  penghukuman  atau  penjatuhan  pidana  yang menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif).

## DAFTAR PUSTAKA
Black,  Donald  J.  (1972).  The  Boundaries  of  Legal  Sociology. The  Yale  Law  Journal , 81(6)
Friedman,  Lawrence  M.  (2018).  The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective. (Penerjemah M. Khozim). Nusa Media
Hambali,  Azwad  Rachmat.  (2019).  Penerapan  Diversi  terhadap  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , 13(1)
Herlina,  Apong.  (2004).  Perlindungan  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum dengan Manual Pelatihan untuk Polisi. Unicef Indonesia
Joni, M., dan Zulchaina Z. Tanamas. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Citra Aditya Bakti
Pahlevi, Farida Sekti. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. Jurnal El-Dusturie, 1(1)
Purwati,  Ani.  (2020).  Keadilan  Restoratif  dan  Diversi  dalam  Penyelesaian  Perkara Tindak Pidana Anak. Jakad Media Publishing
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1264 – 1270   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6446
Soekanto,  Soerjono.  (2004).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Penegakan  Hukum. RajaGrafindo Persada
Suherman,  Ade  Maman.  ( 2004).  Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum.
RajaGrafindo Persada
Wahyudi,  Setya.  (2011).  Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaruan  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Genta Publishing