…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM ERA PROSTITUSI ONLINE
Oleh Andi Zulfa Majida 1 , A.Irwan Hamzani 2 , Sururi 3 , Moh Khamim 4 1,3 Departement of Islamic Family Law/ Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Indonesia
2,4 Departement of Law/ Universitas Panca Sakti (UPS) Tegal, Indonesia Email: 1 majidazulfa2810@gmail.com , 2 al_hamzani@upstegal.ac.id ,
1 masrurirafa68@gmail.com , 4 mohammadkhamim@gmail.com
Article History: Received: 16-04-2024 Revised: 04-05-2024 Accepted: 21-05-2024
Abstract: The use of modus operandi in criminal activities evolves  alongside  human  civilization,  as  seen  in  the transition  of  prostitution  from  conventional  to  online platforms.  In  conventional  prostitution,  pimps  profit  by selling  sex  workers,  whereas  in  online  prostitution,  sex workers  take  initiative  in  selling  themselves. Consequently, the legal status and responsibilities of sex workers  in  online  prostitution  remain  unclear  within Indonesia's positive law. This study employs a normative approach, utilizing legislative and conceptual analyses to assess the legal status and responsibilities of sex workers in online prostitution. The research findings indicate that while  sex  workers  in  online  prostitution  are  not categorized as victims according to the law, they cannot be  prosecuted  due  to  the  absence  of  criminal  elements. Additionally,  they  cannot  be  subjected  to  punishment under  local  regulations  governing  prostitution,  as  this would  contradict  the  legal  principle  of  lex  superior derogat legi inferior
Keywords: Prostitution, Online Platforms, Legal Responsibilities

## INTRODUCTION
Prostitusi online diatur oleh hukum Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  dan  peraturan  di  luar  KUHP.  Delik  kesusilaan  tercakup  dalam  Pasal  281 hingga  303  KUHP.  Pasal  296  mengatakan  bahwa  seseorang  yang  dengan  sengaja memfasilitasi atau menyebabkan perbuatan cabul  untuk dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan  dapat  dihukum  dengan  pidana  penjara  maksimal  selama  1  tahun  4  bulan 1 . Sementara  itu,  Pasal  506  menyatakan  bahwa  orang  yang  memperoleh  keuntungan  dari perbuatan  cabul  terhadap  seorang  wanita  dan  menjadikannya  sebagai  mata  pencaharian dapat dihukum dengan kurungan maksimal selama 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memiliki ketentuan yang tegas terkait prostitusi internet untuk melindungi moral
1 Moeljatno, KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana) , Bumi Aksara, 2014. h. 108-109.

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.12, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dan kesusilaan masyarakat 2 .
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) melalui Pasal 12 menindak secara tegas berupa pemberian sanksi  pidana  bagi  individu  yang  memakai,  mengambil  manfaat,  atau  meraih  keuntungan dari  tindak  perdagangan  orang,  baik  melalui  eksploitasi  maupun  perdagangan  orang. Hukuman tersebut bertujuan untuk melindungi korban perdagangan orang dan memberikan respons tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut 3 . Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UU PTPPO) memberikan landasan hukum yang diperbarui dan diperkuat untuk memberantas tindak perdagangan orang. Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melawan kejahatan perdagangan manusia dengan lebih efektif dan menyeluruh.
Dengan demikian, kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menindak dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, sekaligus menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negara dari eksploitasi dan kejahatan perdagangan manusia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE)  menetapkan  sanksi  tegas,  terutama  dalam  Pasal  27  ayat  (1),  bagi  mereka  yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan hukuman penjara dengan maksimum 6 tahun dan/atau denda sebesar  maksimal  1  milyar  rupiah 4 .  Di  sisi  lain,  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) mengatur hukuman untuk setiap individu yang tanpa hak terlibat dalam kegiatan yang melibatkan unsur pornografi. Terkait hal ini, Pasal 30 Juncto I  menetapkan  sanksi  yang  tegas  untuk  melindungi  moral  dan  norma-norma  masyarakat. Dengan demikian, kedua undang-undang ini memiliki peran penting dalam mengatur dan menegakkan tata tertib serta nilai-nilai moral di ranah digital maupun kehidupan sehari-hari, dengan memberikan konsekuensi serius bagi pelanggaran yang dilakukan tanpa hak dalam konteks informasi dan transaksi elektronik 5 .
Selain  peraturan  tingkat  nasional,  berbagai  wilayah  di  Indonesia  juga  menerapkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur ketertiban dan moralitas di tingkat lokal. Sebagai contoh, Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 mengenai Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul melarang adanya tempat pelacuran baik secara individu maupun kelompok di Kota Malang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 6 . Sementara itu, Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban dan  Perda Kota  Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 yang mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi, secara tegas melarang setiap individu  atau kelompok untuk melakukan pelacuran. Perda- perda tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban sosial dan moralitas di tingkat lokal sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
2 Ibid, h. 184
3 Pasal 12 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4 Pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5 Pasal 30 Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
6 Pasal 2 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan. Cabul
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
setempat 7 .
Dari  berbagai  peraturan  hukum  di  Indonesia  terkait  prostitusi,  termasuk  KUHP, regulasi  di  luar  KUHP,  dan  Perda,  dapat  disimpulkan  bahwa  subjek  kegiatan  prostitusi memiliki  perbedaan  penanganan  hukum  tergantung  pada  peraturan  yang  diterapkan. Berdasarkan  KUHP,  terutama  Pasal  296  dan  506  yang  menangkap  mucikari,  pelaku prostitusi dapat dipidana dengan menggunakan aturan mana pun dari dua pasal tersebut. Sebaliknya,  UU  PTPPO  mengatur  tindakan  perdagangan  orang,  termasuk  prostitusi,  dan berlaku sebagai undang-undang di luar KUHP. UU PA 8 . mengancam pidana bagi pengguna jasa prostitusi, terutama jika pelanggan terlibat dengan PSK yang berusia di bawah 18 tahun. Untuk PSK yang berusia di atas 18 tahun, pelanggan dapat terbebas dari ancaman pidana. Namun, dari perspektif KUHP atau regulasi di luar KUHP, PSK tetap dianggap sebagai korban, dan dalam sejarah perkembangan hukum Indonesia, tidak pernah ada ancaman pidana yang diarahkan  kepada  PSK  karena  mereka  dianggap  sebagai  korban  dalam  sistem  yang  tidak mendukung mereka dengan baik 9 .
Prostitusi,  yang  tergolong  sebagai  bentuk  perdagangan  manusia,  merupakan permasalahan  yang  berhubungan  dengan  hak  asasi  manusia.  Dianggap  sebagai  penyakit sosial, upaya pemberantasan prostitusi dianggap mendesak karena melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat, kesopanan, dan hukum. Dalam pandangan masyarakat, prostitusi dianggap  sebagai  bayangan  kelam  dalam  kehidupan  manusia,  yang  tidak  pernah  absen sepanjang sejarah 10 .
Prostitusi  telah  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  perkembangan  masyarakat, terwujud dalam bentuk pelayanan seksual sejak zaman kerajaan Mataram. Pada masa itu, layanan seksual disediakan untuk bangsawan, prajurit, dan pedagang. Prostitusi tidak hanya menjadi fenomena sejarah, tetapi juga menjadi elemen yang ikut mengikuti perkembangan masyarakat dari zaman ke zaman.
Sebelum  teknologi  komunikasi  mengalami  kemajuan  pesat,  kisah  prostitusi  di Surabaya pada periode 1989 hingga 1995 mencakup 5 lokalisasi, 95 rumah bordil, dan 300 panti pijat yang menawarkan layanan seks. Salah satu lokalisasi terkenal, yaitu Gang Dolly, menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Lokalisasi ini akhirnya resmi  ditutup  pada  18  Juni  2014,  mengakhiri  satu  babak  dalam  sejarah  prostitusi  di Indonesia.  Meskipun  demikian,  fenomena  prostitusi  terus  berkembang  dan  menunjukkan bahwa  permasalahan  ini  tetap  menjadi  tantangan  yang  kompleks  dalam  dinamika  sosial masyarakat 11 .
Perkembangan modus operandi dalam prostitusi menunjukkan keterkaitan yang erat antara  praktik  ini  dan  evolusi  teknologi  komunikasi.  Sebelum  adanya  kemajuan  dalam
7 Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
8 Pasal 15 Undang – undang  Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
9 Nur  Syam, Agama  Pelacur  : Dramaturgi Transendental , LKiS Yogyakarta, 2010, h. 7
10 Lucky Elza Aditya, Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Program Magister FH UB, Malang , 2016, h. 8 11 Elin  Yunita  Kritanti, “ Heboh  Penutupan Lokalisasi  Dolly  Jadi  Sorotan  Dunia ”, dikutip  dari https://www.liputan6.com/global/read/2065469/h eboh-penutupan-lokalisasi-dolly-jadi-sorotan-dunia, diunduh tanggal 23 Agustus 2018

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.12, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
bidang teknologi komunikasi, para pelanggan prostitusi diharuskan datang secara langsung ke  lokasi  prostitusi  untuk  bernegosiasi  harga,  tempat,  dan  memilih  para  pekerja  seks komersial (PSK). Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, pelanggan tidak lagi perlu melakukan transaksi secara langsung di lokasi prostitusi.
Peran  media  sosial  saat  ini  mulai  menggantikan  fungsi  mucikari  dalam  kegiatan prostitusi, diiringi dengan kemajuan teknologi komunikasi. Media sosial berfungsi sebagai perantara  yang  menghubungkan  langsung  antara  PSK  dan  pengguna  jasa  prostitusi, memfasilitasi kesepakatan terkait tarif, lokasi, dan waktu secara efisien. Para pekerja seks dapat  mempromosikan  diri  secara  online,  memberikan  kemudahan  bagi  pengguna  jasa prostitusi untuk mengakses layanan mereka hanya dengan satu klik, sehingga keterlibatan mucikari dalam menghubungkan mereka dengan pelanggan menjadi tidak lagi diperlukan.
Terdapat  kode  khusus  yang  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  apakah seseorang dalam percakapan daring sedang menawarkan jasa prostitusi online. Jika terdapat kode seperti "Booking Out" atau ungkapan lain seperti "open BO," "BO tidak sedia tempat," "BO untuk yang serius," "ST (Short Time)," dan "LT (Long Time)," hal tersebut menandakan bahwa  individu  tersebut  adalah  penjual  layanan  seks.  Melalui  bahasa  khusus  ini,  mereka mencoba  menyiratkan  kepada  potensial  pelanggan  bahwa  mereka  menyediakan  layanan prostitusi online 12 .
Meskipun pekerja seks komersial (PSK) yang menjajakan diri melalui media  sosial mungkin  terlihat  sebagai  individu  yang  memiliki  kendali  atas  situasinya,  pandangan  ini sebaiknya diperlakukan dengan hati-hati. Sejarah PSK sering kali melibatkan eksploitasi oleh mucikari  yang  bertujuan  untuk  mengeksploitasi  tubuh  mereka  secara  komersial.  Praktik eksploitasi ini dapat melibatkan penipuan, pemaksaan, dan pemanfaatan ketidakberdayaan korban, yang membuat mereka rentan terhadap perdagangan seksual yang tidak adil  dan merugikan 13 .  Dengan  demikian,  walaupun  individu  menjual  layanan  seks  secara  mandiri melalui media sosial, tetap penting untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas yang mungkin mencakup peran eksploitasi dan ketidaksetaraan kekuatan.
Bagaimana pertanggungjawaban pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam prostitusi internet?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum normaif adalah jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Klasifikasi Prostitusi Online
Prostitusi  adalah  peristiwa  dimana  seorang  perempuan  menyerahkan  tubuhnya kepada seorang laki-laki sebagai imbalan untuk hubungan seksual di luar ikatan perkawinan,
12 Ida  Ayu, “ Status BO Pada Akum Wanita Bisa Jadi PSK Mau Ketemu Bayar DP Dulu ”, dikutip dari http://bali.tribunnews.com/2017/03/14/status-bo-  pada-akun-wanita-bisa-jadi-psk-mau-ketemu-bayar- dp- dulu?page=all, diunduh tanggal 22 Oktober 201.
13 Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering, & Trafficking , Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, 2014, h. 175.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
dengan  tujuan  memuaskan nafsu  seksual  si  pembayar 14 .  Fenomena  ini  dijelaskan  sebagai praktik  pelacuran  yang  melibatkan  pemberian  imbalan.  Prostitusi  online,  di  sisi  lain, merupakan  evolusi  baru  dalam  tindak  pidana  prostitusi  di  Indonesia,  di  mana  transaksi penyerahan tubuh atau pelacuran dapat dilakukan melalui media sosial. Kemunculan modus operandi  ini  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi.  Sebelumnya,  prostitusi  dilakukan secara  konvensional,  di  mana  pengguna  jasa  harus  datang  langsung  ke  tempat  penyedia layanan prostitusi seperti rumah bordir atau membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan mucikari.  Perkembangan  teknologi  memfasilitasi  prostitusi  online,  membuka  cara  baru untuk melakukan praktik tersebut melalui media sosial, menandai evolusi dalam cara tindak pidana ini dilakukan.
Dalam  sejarah  prostitusi  di  Indonesia,  praktik  tersebut  telah  ada  sejak  zaman kerajaan, terbukti dengan banyaknya selir yang dimiliki oleh tiap-tiap raja pada masa itu. Para selir ini berasal dari berbagai kasta, baik bangsawan maupun rendahan. Wanita dari kasta rendahan yang dikirim untuk menjadi selir raja tidak semuanya diterima, hanya yang terpilih oleh raja yang dapat menjadi selir, sementara yang lain diarahkan untuk berprofesi sebagai pelacur. Hasil dari pelacuran tersebut harus secara rutin diserahkan kepada raja 15 . Pada masa  penjajahan Belanda, praktik prostitusi mengalami perkembangan pesat dengan  adanya  organisasi  yang  lebih  terstruktur.  Sistem  perbudakan  tradisional  dan perseliran  diterapkan,  terutama  untuk  masyarakat  Eropa  seperti  serdadu,  pedagang,  dan utusan.  Pada  tahun  1852,  diperkenalkan  peraturan  baru  yang  mengatur  komersialisasi industri seks. Peraturan ini memerintahkan polisi untuk mengawasi pelacur secara langsung dan menetapkan kewajiban bagi pelacur untuk secara rutin memeriksakan diri sebagai tanda kebebasan  dari  penyakit  kelamin.  Untuk  mempermudah  pengawasan  polisi,  para  pelacur diarahkan untuk beroperasi di rumah-rumah bordil yang telah disiapkan, dengan hasil dari prostitusi diserahkan kepada penjajah. Periode ini mencirikan perubahan signifikan dalam organisasi dan pengelolaan praktik prostitusi di bawah kekuasaan kolonial Belanda.
Setelah dua dekade berlalu, peraturan tahun 1852 yang mengatur prostitusi dicabut, dan  digantikan  oleh  peraturan  yang  memberikan  kewenangan  kepada  penguasa  daerah setempat.  Perubahan  ini  mengizinkan  setiap  daerah  membuat  peraturan  sendiri  terkait pengendalian prostitusi. Keputusan ini diambil karena aktivitas prostitusi tidak hanya terjadi di  tempat-tempat  bordir,  tetapi  juga  menyebar  ke  wilayah-wilayah  baru  seiring  dengan perluasan area perkebunan, pembangunan jalan kereta api, dan pertumbuhan industri gula. Sehingga,  pengawasan  atas  praktik  prostitusi  diserahkan  kepada  otoritas  daerah  masing- masing 16 .
Dalam  praktik  prostitusi  konvensional,  mucikari  menduduki  posisi  yang  sangat dominan, memperoleh bagian yang signifikan dari hasil prostitusi. Namun, dengan kemajuan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  meningkatnya  pengguna  internet  dan  media sosial, peran mucikari semakin tergeser oleh platform digital. Prostitusi online, yang sering dilakukan melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Line,
14 Mudji  Sutrisno  dan  Hendar  Putranto, Teori- Teori Kebudayaan , Kanisius, Yogyakarta, 2005, h. 342.
15 Wakhudin, Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral Pada Pelacur Dan Solusinya , Program Magister Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2006
16 Wakhudin, Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral Pada Pelacur Dan Solusinya , Program Magister Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2006

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.12, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
membuktikan bahwa teknologi telah memainkan peran signifikan dalam mengubah lanskap prostitusi, dengan media sosial mengambil peran yang lebih besar dalam menghubungkan pekerja seks dengan pelanggan potensial.
Prostitusi konvensional diatur oleh hukum positif Indonesia, terutama dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Pasal 12 dari UU PTPPO mengatur bahwa setiap individu yang memanfaatkan atau  menggunakan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara mempekerjakannya dalam praktik eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan eksploitasi  tersebut  dapat  dikenai  sanksi  pidana 17 .  Undang-Undang  ini  memberikan penekanan pada mucikari, yang dianggap bertanggung jawab dan dapat dihukum jika terlibat dalam eksploitasi dan memperoleh keuntungan dari perdagangan manusia 18 . Namun,  dalam  UU  PTPPO,  tidak  ada  ketentuan  yang  secara  khusus  mengikat pengguna  jasa  prostitusi.  PSK,  sebaliknya,  dianggap  sebagai  korban  dan  dilindungi  oleh undang-undang  ini.  Mereka  dikategorikan  sebagai  individu  yang  mengalami  penderitaan mental, psikis, seksual, fisik, ekonomi, dan/atau sosial akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Sehingga, hukum memberikan perlindungan kepada PSK, sementara mucikari yang terlibat dalam  eksploitasi prostitusi menjadi subjek sanksi pidana berdasarkan peraturan tersebut.
Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi, disebutkan larangan bagi setiap individu untuk menyediakan jasa pornografi, yang mencakup penyajian ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan secara eksplisit 19 : (a), penyajian alat kelamin secara eksplisit (b), serta mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual (c).  Larangan  tersebut  juga  mencakup  penawaran  atau  iklan  layanan  seksual  baik  secara langsung maupun tidak langsung
(d).  Fokus  utama  dalam  larangan  tersebut  adalah  pada  kegiatan  yang  mengeksploitasi seksual,  terutama  yang  dilakukan  oleh  para  mucikari  yang  menyediakan  jasa  pornografi dengan cara memanfaatkan korban untuk mendapatkan keuntungan.
Sementara itu , UU PA memberikan sanksi pidana terhadap mucikari dan pengguna jasa  prostitusi  yang  melibatkan  anak  dalam  setiap  kegiatan  prostitusi.  Pasal  15  UU  PA menegaskan  hak  setiap  anak  untuk  dilindungi  dari  berbagai  bentuk  penyalahgunaan, termasuk kejahatan seksual. Larangan ini mencakup penyalahgunaan anak dalam kegiatan prostitusi, sehingga memberikan dasar hukum untuk menindak mucikari dan pengguna jasa prostitusi yang memanfaatkan anak. Hal ini menunjukkan komitmen undang-undang dalam memberikan  perlindungan  khusus  terhadap  anak-anak  dari  eksploitasi  seksual  dan kejahatan lainnya.
Selain  regulasi  pada  tingkat  nasional,  prostitusi  konvensional  juga  diatur  melalui beberapa Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia. Namun, karena perda disusun berdasarkan kebutuhan  setiap  daerah,  pengaturannya  cenderung  berbeda-beda  di  tiap-tiap  daerah. Sebagai  contoh,  Perda  Kabupaten  Indramayu  mengatur  dalam  Pasal  2  bahwa  siapapun dilarang mendirikan usaha dan menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi.
17 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007
18 Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun2007
19 Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun2008
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Sementara itu, bentuk prostitusi online dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Pasal  ini  melarang mendistribusikan,  mentransmisikan,  serta  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  dan dokumen elektronik yang sengaja dan tanpa hak memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan. Pidana juga dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Pornografi Pasal 4 ayat  (2)  yang  melarang  setiap  individu  menyediakan  jasa  pornografi  dengan  cara menawarkan  atau  mengiklankan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Ini menunjukkan bahwa hukum nasional dan peraturan daerah turut berperan dalam mengatasi berbagai bentuk prostitusi, termasuk prostitusi online, dengan tujuan untuk menjaga norma kesusilaan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul. Kedudukan Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban dalam Prostitusi Online Menurut  definisi  dalam  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (UU  PTPPO),  korban  dalam  konteks  perdagangan  orang didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan dalam berbagai aspek, seperti fisik, psikis, mental, ekonomi, seksual, dan/atau sosial, yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang 20 .
Jika dianalisis dengan menggunakan tipologi korban menurut Schaffer, status korban dalam konteks pekerja seks komersial (PSK) memiliki variasi di setiap periode sejarah. Pada masa  kerajaan,  PSK  terdiri  dari  wanita-wanita  dari  kasta  rendah  yang  pada  awalnya dianggap sebagai upeti untuk raja sebagai selir. Namun, raja pada waktu itu menolak untuk menjadikannya sebagai selir. Dalam perspektif tipologi korban menurut Schaffer, pada masa tersebut,  PSK  dapat  dikategorikan  dalam  model  "socially  weak  victims"  yang mengindikasikan bahwa seseorang menjadi korban karena berada  dalam tingkatan sosial yang rendah. Pada waktu itu, PSK dianggap tidak diperhatikan dan diabaikan oleh kelompok masyarakat sebagai bagian yang signifikan dari komunitas tersebut 21 . Dalam situasi di mana selir yang ditolak oleh raja kemudian dijadikan pekerja seks komersial (PSK), tidak ada opsi lain selain mematuhi perintah raja. Penentangan terhadap perintah raja dianggap setara dengan menentang kehendak tuhan, dengan hukuman mati sebagai konsekuensi yang setimpal. Para PSK pada masa itu tidak memiliki kebebasan untuk menentang,  dan  keterbatasan  opsi  mereka  menciptakan  ketergantungan  pada  keputusan raja.
Setelah  masa  kerajaan,  masuklah  masa  penjajahan,  di  mana  PSK  berasal  dari penduduk  pribumi  yang  sering  mengalami  perbudakan.  Pada  periode  ini,  budak  laki-laki dimanfaatkan untuk tenaganya, sementara para wanita menjadi budak seks bagi masyarakat Eropa, terutama serdadu, pedagang, dan utusan. PSK pada masa penjajahan tidak memiliki kekuatan  untuk  melawan,  baik  dari  segi  sosial,  di  mana  mereka  hanya  dianggap  sebagai rakyat  pribumi,  maupun  dari  segi  peralatan  perang  yang  terbatas.  Oleh  karena  itu,  dari perspektif Tipologi Korban menurut Schaffer, PSK pada masa penjajahan termasuk dalam kategori "Socially weak victim" karena keterbatasan mereka dalam hal kekuatan sosial dan peralatan perang.
Setelah  masa  kemerdekaan,  situasi  bagi  pekerja  seks  komersial  (PSK)  berubah  di
20 Undang – undang  Nomor  21  Tahun  2007 21 Maya Indah, Perlindungan Korban : Suartu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi Edisi kedua , Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 90

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.12, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
mana mereka menjadi subjek penindasan oleh mucikari atau germo. Dalam konteks ini, PSK dipaksa melakukan pekerjaan seks oleh mucikari dengan berbagai alasan, di mana mayoritas dari  mereka  mengalami  pemaksaan  akibat  tekanan  ekonomi,  sering  kali  dalam  bentuk intimidasi  atau  ancaman  hutang  yang  berasal  dari  orang  tua  mereka.  Hasil  dari  kegiatan prostitusi  tersebut  juga  terbatas,  karena  sebagian  besar  uang  yang  diperoleh  oleh  PSK dipotong oleh mucikari. Situasi ini menggambarkan bahwa penghasilan yang diperoleh tidak sebanding dengan risiko dan tekanan yang mereka hadapi. Kegiatan prostitusi dilakukan di rumah-rumah bordir yang telah tersedia, meningkatkan stigmatisasi negatif terhadap PSK dan memberikan kemudahan bagi praktik penindasan tersebut.
Dalam era perkembangan Informasi Teknologi Elektronik, modus operandi prostitusi juga mengalami perkembangan. Jika sebelumnya, mencarikan pelanggan merupakan tugas mucikari, kini, dengan adanya media sosial, PSK tidak lagi tergantung pada bantuan mucikari untuk mendapatkan pelanggan. Media sosial memungkinkan PSK memasarkan diri secara langsung  kepada  pelanggan  melalui  aplikasi  yang  tidak  hanya  digunakan  untuk  chatting tetapi  juga  dilengkapi  dengan  kemampuan  untuk  mengirimkan gambar,  video,  dan  suara. Fenomena  ini  dikenal  sebagai  prostitusi  online,  yang  menjadi  alternatif  bagi  PSK  untuk mencari pelanggan tanpa melibatkan perantara.
Motivasi  seseorang  untuk  menjadi  pekerja  seks  komersial  (PSK)  dalam  prostitusi online  tidak  selalu  berkaitan  dengan  tekanan  atau  paksaan  dari  pihak  lain  yang  ingin mengambil  keuntungan  dari  kegiatan  tersebut.  Sebaliknya,  para  PSK  seringkali  membuat pilihan  sendiri  dalam  cara  mereka  menghasilkan  uang,  mengambil  pekerjaan  yang  tidak memerlukan keahlian khusus namun menawarkan potensi penghasilan yang besar. Di era saat ini, menjadi PSK tidak semata-mata dipicu oleh tuntutan ekonomi untuk bertahan hidup, tetapi  juga  oleh  gaya  hidup  yang  glamour.  Beberapa  individu,  meskipun  sudah  memiliki pekerjaan  utama,  merasa  kebutuhan  hidup  glamour  mereka  tidak  sejalan  dengan pendapatan  yang  dimiliki,  sehingga  memilih  pekerjaan  sampingan  sebagai  PSK  untuk memenuhi gaya hidup mereka yang mahal.
Dalam konteks tipologi korban yang dikemukakan oleh Schaffer, PSK prostitusi online dapat  dikategorikan  sebagai  model  "Provocative  victims".  Hal  ini  berarti  bahwa  mereka menjadi  korban  karena  menjadi  pendorong  atau  perangsang  dari  suatu  tindak  pidana,  di mana korban juga berperan sebagai pelaku utama. Dalam situasi ini, tanggung jawab atas keputusan dan peran mereka dalam kegiatan prostitusi online ditempatkan pada diri sendiri. Meskipun mereka mungkin merasa terdorong oleh faktor-faktor tertentu, keputusan untuk terlibat  dalam  prostitusi  online  tetap  menjadi  pilihan  yang  dibuat  secara  sadar  oleh  para PSK 22 . Para pekerja seks komersial (PSK) dalam prostitusi online seringkali aktif memasang foto yang memiliki daya tarik seksual, memancing minat para pencari layanan seksual untuk terlibat  dalam  kegiatan  prostitusi.  Dengan  menambahkan  caption  berupa  kode  atau informasi kontak yang menandakan bahwa mereka merupakan PSK, para korban tersebut juga  dapat  dianggap  sebagai  pelaku  utama  dalam  proses  tersebut.  Dalam  hal  ini,  mereka memberikan kesempatan dan memfasilitasi terjadinya tindak prostitusi online dengan cara sadar dan sukarela. Oleh karena itu, wajar jika para PSK diminta pertanggungjawaban atas
22 Maya Indah, Perlindungan Korban : Suartu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi Edisi kedua , Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 90
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
peran  aktif  mereka  dalam  kegiatan  tersebut.  Perlu  ditekankan  bahwa  mereka  memilih menjadi PSK atas pilihan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Sejalan dengan definisi korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang  (UU  TPPO)  Pasal  1  angka  3,  korban  diartikan  sebagai  seseorang  yang  mengalami penderitaan  baik  secara  fisik,  psikis,  mental,  ekonomi,  seksual,  dan/atau  sosial,  yang diakibatkan dari tindak pidana perdagangan orang. Dalam konteks prostitusi online, para PSK  yang  secara  sadar  dan  tanpa  paksaan  terlibat  dalam  kegiatan  tersebut  dapat diidentifikasi sebagai korban yang mengalami berbagai bentuk penderitaan, terutama dalam aspek sosial dan seksual. Oleh karena itu, pertanggungjawaban terhadap tindakan mereka harus diukur sesuai dengan peran aktif yang mereka pilih dalam kegiatan prostitusi online 23 . Jika  PSK  dalam  prostitusi  konvensional  dan  prostitusi  online  dinilai  berdasarkan kriteria korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sejumlah perbedaan muncul. Pada PSK konvensional, korban cenderung mengalami penderitaan fisik karena terpaksa melayani para pengguna jasa prostitusi atas perintah mucikari. Di sisi lain, PSK dalam prostitusi online memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih pengguna jasa mereka, sehingga kemungkinan penderitaan fisik secara signifikan berkurang.
Dalam  aspek  ekonomi,  PSK  prostitusi  konvensional  seringkali  menerima  bayaran yang kurang dari 50% dari hasil layanannya karena harus membaginya dengan mucikari. Sebaliknya,  PSK  prostitusi  online  mendapatkan  hasil  penuh  dari  layanan  yang  mereka tawarkan,  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  yang  lebih  besar  tanpa  perlu  membaginya dengan  pihak  lain.  Meskipun  demikian,  keuntungan  ekonomi  yang  tinggi  ini  tidak  selalu berarti keadilan, karena bisnis prostitusi online sering kali melibatkan risiko dan dampak sosial yang serius. Dengan demikian, aspek ekonomi pada prostitusi online dapat memiliki implikasi yang kompleks tergantung pada perspektif yang diambil.
Penderitaan secara seksual pada PSK prostitusi konvensional terjadi karena adanya paksaan untuk melayani para pengguna jasanya. Selain mengalami penderitaan fisik, PSK konvensional  juga  sering  kali  menghadapi  penderitaan  seksual.  Mereka  tidak  memiliki kontrol penuh atas batasan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa prostitusinya dalam sehari, sehingga penderitaan seksual seringkali menjadi kenyataan. Di sisi lain, PSK prostitusi online memiliki kebebasan untuk memilih dengan siapa dan berapa orang mereka ingin  berhubungan  dalam  sehari,  memberikan  kontrol  lebih  besar  terhadap  penderitaan seksual yang mereka alami.
Penderitaan sosial, khususnya di kalangan PSK prostitusi konvensional, terjadi secara langsung karena kegiatan prostitusi pada masa lalu sering terkait dengan lokasi yang khusus, seperti  rumah  bordir  atau  tempat-tempat  lain  yang  ditetapkan  untuk  kegiatan  prostitusi. Sebaliknya, PSK prostitusi online memiliki fleksibilitas untuk memilih lokasi di mana mereka akan melakukan hubungan seksual, sehingga mereka tidak selalu dapat diidentifikasi oleh masyarakat. Hal ini dapat mengurangi celaan sosial yang diterima oleh PSK prostitusi online jika  dibandingkan  dengan  PSK  konvensional.  Meskipun  demikian,  dampak  sosial  dari prostitusi online juga dapat kompleks, tergantung pada sudut pandang yang diambil.
Dengan  merujuk  pada  poin  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  PSK  prostitusi konvensional  dapat  dinyatakan  sebagai  korban  berdasarkan  kriteria  UU  TPPO.  Hal  ini
23 Undang – undang  Nomor  21  Tahun  2007

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.12, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dikarenakan  PSK  prostitusi  konvensional  mengalami  penderitaan  fisik,  seksual,  ekonomi, dan sosial. Sebaliknya, PSK dalam prostitusi online tidak mengalami penderitaan fisik dan sosial, bahkan dalam aspek ekonomi dan seksual, mereka justru mendapatkan keuntungan dari  praktik  prostitusi  online.  Hal  ini  menunjukkan  perbedaan  dampak  dan  pengalaman antara kedua jenis prostitusi tersebut.

## Tindak Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Prostitusi Online
Sebuah  tindakan  dianggap  sebagai  tindak  pidana  apabila  masyarakat  menilainya sebagai  perbuatan  tercela,  diancam  dengan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku,  dan  dilakukan  oleh  individu  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Dalam  konteks  ini,  kriteria  pertama  adalah  adanya  penilaian  negatif  dari  masyarakat terhadap  suatu  perbuatan.  Prostitusi  merupakan  kegiatan  yang  seringkali  dianggap merugikan oleh masyarakat karena bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat, dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Selain itu, PSK Prostitusi Online juga dapat dijerat dengan pidana berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) di beberapa daerah yang mengatur tentang prostitusi.
qBerdasarkan  kerangka  hukum  yang  ada,  kegiatan  prostitusi,  terutama  prostitusi online,  menjadi  subjek  penilaian  dan  sanksi  pidana  baik  dari  perspektif  moral  maupun hukum yang berlaku di masyarakat. Norma-norma yang ada, termasuk peraturan daerah, memainkan  peran  penting  dalam  menentukan  penilaian  terhadap  kegiatan  ini  serta memberikan  landasan  hukum  untuk  menghukum  individu  yang  terlibat  dalam  prostitusi online.
Peraturan  Daerah  (Perda)  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia  memberikan  dasar hukum yang mengatur prostitusi. Contohnya, Perda Kota Malang melarang adanya tempat pelacuran  baik  yang  dijalankan  secara  individu  maupun  kelompok  di  wilayah  tersebut 24 . Sejenis  regulasi  juga  ditemukan  dalam  Perda  DKI  Jakarta,  yang  menyatakan  pelarangan menyuruh, menjajakan, menfasilitasi, menjadi PSK, atau memakai jasa PSK 25 . Sementara itu, Perda Kabupaten Tangerang melarang setiap orang, baik secara individu maupun bersama- sama, untuk terlibat dalam perbuatan pelacuran 26 . Hal serupa ditemukan dalam Perda Kota Indramayu,  di  mana  siapapun  dilarang  mengusahakan,  menyediakan,  atau  mendirikan tempat untuk melakukan prostitusi 27 .
Dalam  konteks  prostitusi  online,  kegiatan  PSK  melibatkan  pra-prostitusi  dan prostitusi. Dalam kasus prostitusi, PSK dapat dikenai sanksi berdasarkan Perda di beberapa daerah.  Meskipun  demikian,  tindakan  tersebut  tidak  dapat  dihukum  pidana  berdasarkan Undang-Undang  (UU)  karena  tidak  memenuhi  rumusan  delik.  Terlebih  lagi,  PSK  masih dianggap  sebagai  korban  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Terhadap  Saksi  dan Korban (UU PTPPO).
Asas lex superior derogat legi inferior menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan  hukum  yang  lebih  rendah.  Dalam  konteks  ini,  kedudukan  Undang- Undang (UU) lebih tinggi daripada Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, jika beberapa Perda  memberikan  sanksi  terhadap  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK),  hal  ini  tidak  dapat
24 Perda  Kota  Malang  Nomor  8  Tahun  2005
25 Perda  DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2007
26 Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005.
27 Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
diterapkan karena UU tidak memberikan sanksi kepada PSK, melainkan melindungi mereka dengan mengkategorikannya sebagai korban.
Dalam ranah hukum pidana, terdapat konsep penafsiran atau interpretasi futuristis, yang merujuk pada cara menjelaskan Undang-Undang dengan merujuk pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum 28 . Jeratan pidana masih dapat diberlakukan melalui interpretasi futuristis berdasarkan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  khususnya  Pasal  2.  Inti  dari  pasal  tersebut  adalah bahwa seseorang dapat dipidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,  selama  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila, Hak  Asasi  Manusia,  dan  prinsip-prinsip  hukum  umum  yang  diakui  oleh  masyarakat internasional 29 .
Dalam  perspektif  kodrati,  kegiatan  prostitusi  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu perbuatan yang tidak benar dan seharusnya dihindari serta tidak dilakukan. Analogi kegiatan prostitusi dibandingkan dengan tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, pemalsuan (berbohong),  penganiayaan,  dan  lain-lain  menunjukkan  bahwa  secara  kodrati,  semua termasuk dalam kategori perbuatan salah dan kejahatan. Oleh karena itu, walaupun Undang- Undang  (UU)  saat  ini  belum  secara  khusus  mengatur  prostitusi  sebagai  tindak  pidana, seharusnya  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya.  Melalui interpretasi futuristis, PSK dapat dikriminalisasi berdasarkan Rancangan Undang – undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 2.
A. Adanya  Kesalahan  Pekerja  Seks  Komersial  dalam  Tindak  Pidana  Prostitusi Online
Dalam  menilai  apakah  seseorang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  atau tidak,  kriteria  utama  adalah  apakah  perbuatannya  dianggap  sebagai  suatu  kesalahan. Profesor  Moeljatno  mengungkapkan  bahwa  penilaian  kesalahan  suatu  perbuatan  dapat dilihat dari perspektif masyarakat. Jika mayoritas masyarakat menganggap suatu perbuatan sebagai  sesuatu  yang  tercela,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai kesalahan 30 .  Roeslan  Saleh  juga  mengemukakan  bahwa  kesalahan  terjadi  saat  seseorang tetap  memilih  untuk  melakukan  perbuatan  yang  dianggap  tercela  oleh  masyarakat, meskipun ia memiliki pilihan untuk bertindak sebaliknya 31 .
Prostitusi  telah  lama  dianggap  sebagai  suatu  perilaku  menyimpang  dalam masyarakat. Penilaian negatif ini tidak hanya terfokus pada perbuatan prostitusi itu sendiri, tetapi  juga  diterapkan  pada  pihak  yang  terlibat  dalam  prostitusi,  terutama  Pekerja  Seks Komersial  (PSK),  baik  dalam  konteks  prostitusi  konvensional  maupun  prostitusi  online. Masyarakat  menilai  prostitusi  sebagai  tindakan  yang  merugikan  dan  menciptakan  stigma negatif terhadap para pelaku prostitusi.
Dalam konteks kesalahan hukum, terdapat dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan yang bersifat  kesengajaan  (opzet)  dan  kesalahan  yang  bersifat  kelalaian  (culpa).  Dalam  teori
28 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar , Refika Aditama, Bandung, 2011. h. 88
29 Rancangan Undang – Undang Republik Indonsia tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 30 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, 2008. h. 169
31 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, 1983, Cet. 3, h. 77 dikutip dalam Buku Dwidja Prayatno, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi , Kencana,  2017, h. 30

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.12, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
hukum Indonesia, kesalahan yang bersifat kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni  kesengajaan  yang  bersifat  tujuan,  kesengajaan  secara  keinsyafan  kepastian,  dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Dari ketiga kategori tersebut, peran Pekerja Seks  Komersial  (PSK)  dalam  prostitusi  konvensional  memperlihatkan  perbedaan  dalam menentukan tingkat kesengajaan dalam perbuatan prostitusi yang mereka lakukan. Dalam prostitusi konvensional, kesengajaan untuk menjadi PSK tidak ditemukan, karena keputusan menjadi PSK diakibatkan oleh tekanan eksternal.
Sementara dalam prostitusi online, kesengajaan seseorang menjadi PSK dapat terlihat lebih jelas, terutama dalam bentuk prostitusi online di mana PSK menawarkan diri sendiri kepada  masyarakat  umum.  Motif  para  PSK  dalam  prostitusi  online,  seperti  mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan/atau seksual, mengindikasikan adanya kesengajaan dalam perbuatan  mereka.  Dalam  teori  hukum,  tindakan  PSK  yang  secara  aktif  menawarkan  diri untuk melayani hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai kesengajaan yang bersifat tujuan.  Kesengajaan  yang  bersifat  tujuan  mencerminkan  suatu  tindakan  yang  dilakukan seseorang  meskipun  ia  menyadari  bahwa  perbuatannya  salah,  karena  individu  tersebut memiliki  tujuan  tertentu.  Dengan  kata  lain,  PSK  dalam  prostitusi  online  secara  sengaja memilih untuk menjadi PSK dengan tujuan utama untuk mencapai keuntungan, baik dari segi ekonomi maupun seksual melalui aktivitas prostitusi online.
Dengan  mempertimbangkan  pertanggungjawaban  pidana,  tidak  ditemukan  adanya kesalahan  berupa  kesengajaan  pada  PSK  dalam  konteks  prostitusi  konvensional.  Hal  ini dikarenakan,  dalam  prostitusi  konvensional,  PSK  tidak  terlibat  dengan  tujuan  atau keuntungan yang ingin dicapai secara pribadi. Sebaliknya, dalam prostitusi online, seseorang menjadi  PSK  karena  kehendak  pribadinya  sendiri,  dengan  niatan  utama  untuk  meraih keuntungan.

## B. Kemampuan  Bertanggungjawab  Pekerja  Seks  Komersial  dalam  Prostitusi Online
Menurut pandangan Van Hammel, pertanggungjawaban pidana seseorang memerlukan keadaan normal serta kematangan psikis, dan ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Salah satu unsur tersebut adalah kemampuan untuk memahami arti dari akibat perbuatannya sendiri 32 . Ketika  melibatkan  PSK  dalam  prostitusi,  baik  konvensional  maupun  online,  keduanya mengetahui  dengan  jelas  arti  serta  akibat  dari  perbuatan  melacur  yang  mereka  lakukan. Namun,  perbedaan  pandangan  muncul  antara  PSK  prostitusi  konvensional  dan  PSK prostitusi online. PSK prostitusi konvensional menyadari bahwa kegiatan melacur mereka dapat  mengakibatkan  kesengsaraan,  di  mana  mereka  seringkali  tidak  dianggap  sebagai manusia  utuh,  melainkan  hanya  sebagai  objek  pemenuhan  nafsu  belaka.  Di  sisi  lain,  PSK prostitusi online juga sadar akan konsekuensi negatif seperti penyakit kelamin dan stigma dari  masyarakat.  Meskipun  demikian,  mereka  tetap  memilih  menjadi  PSK  karena diuntungkan secara ekonomi dan/atau mendapatkan kepuasan seksual.
Pendapat Van Hammel juga menyatakan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana seseorang melibatkan kemampuan untuk memahami bahwa perbuatan yang dilakukan tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. Dalam hal ini, baik PSK prostitusi online maupun PSK konvensional sadar bahwa menjadi PSK dalam kegiatan prostitusi merupakan tindakan
32 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Ghalia Indonesia, Gresik, 1985. h. 108.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
yang tidak diterima oleh masyarakat. Perilaku tersebut dianggap melanggar norma-norma kesusilaan, norma adat, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama yang berlaku dalam masyarakat.
Selain  itu,  unsur  lain  yang  perlu  dipenuhi  agar  seseorang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  adalah  menilai  kemampuan  atau  kecakapan  si  pembuat terhadap perbuatannya. Dalam konteks prostitusi, baik PSK prostitusi online maupun PSK konvensional  dianggap  memiliki  kemampuan  dan  kecakapan  dalam  memahami  serta menjalankan  perbuatan  mereka  sebagai  PSK,  yang  kemudian  dapat  menjadi  dasar pertanggungjawaban pidana.
Dalam  Ketentuan  Hukum  Pidana  (KUHP),  Pasal  44  ayat  1  menetapkan  bahwa seseorang yang tidak dapat  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena jiwa atau pertumbuhannya cacat atau terganggu karena cacat, tidak akan dipidana. Namun, hal ini tidak berlaku bagi PSK prostitusi konvensional maupun PSK prostitusi online, karena Pasal 44 ayat 1 KUHP menetapkan bahwa kecacatan jiwa harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat psikiatris  dan  syarat  psikologis.  Jadi,  baik  PSK  prostitusi  konvensional  maupun  PSK prostitusi  online  yang  melakukan  perbuatan  prostitusi  tidak  dapat  dianggap  cacat  jiwa, sehingga  mereka  tetap  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  dikenakan  pidana  sesuai hukum yang berlaku.
Dalam menetapkan syarat psikiatris sebagai unsur kecacatan jiwa dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP, diperlukan kurang sempurnanya akal atau keadaan kegilaan (idiot) yang ada sejak kelahiran  atau  disebabkan  oleh  suatu  penyakit  jiwa,  dan  keadaan  ini  harus  berlangsung secara terus-menerus. Namun, pada PSK prostitusi, baik yang terlibat dalam prostitusi online maupun  konvensional,  sangat  jarang  ditemui  kasus  kegilaan  atau  kecacatan  jiwa  yang bersifat terus-menerus. Sebabnya, sulit untuk PSK menarik pelanggan jika mereka berada dalam keadaan jiwa yang cacat secara permanen, mengingat pelanggan umumnya enggan membayar untuk layanan tersebut.
Sementara itu, dalam aspek syarat psikologis yang mencakup gangguan jiwa sebelum pelaku melakukan perbuatan pidana,  PSK prostitusi online yang menawarkan diri sendiri kepada pengguna layanan cenderung tidak berada dalam keadaan kegilaan atau idiot. Hal ini dapat  dijelaskan  oleh  kenyataan  bahwa  PSK  dalam  prostitusi  online  harus  menjalin kesepakatan  terkait  harga,  tempat,  dan  layanan  dengan  para  pengguna.  Oleh  karena  itu, dapat disimpulkan bahwa PSK prostitusi online, meskipun mungkin mengalami gangguan akal  setelah  kegiatan  prostitusi  selesai,  tetap  memiliki  pertanggungjawaban  pidana  yang melekat pada mereka setelah keadaan akalnya pulih.

## C. Tidak  Adanya  Alasan  Penghapusan  Pidana  Pekerja  Seks  Komersial  dalam Prostitusi Online
Menurut  KUHP,  alasan  penghapusan  pidana  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga kategori, yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf, dan adanya daya paksa. Daya paksa, pada dasarnya, dibagi menjadi dua jenis, yakni vis absoluta dan vis compulsiva. Dalam konteks KHUP, bentuk daya paksa yang dikenal adalah vis absoluta, yang mengacu pada kekuatan fisik  yang  kuat  atau  besar  yang  tidak  dapat  dihindari.  Dalam  prostitusi  konvensional, seringkali  seorang  PSK  menjadi  bagian  dari  kegiatan  tersebut  karena  menghadapi  daya paksa vis absoluta. Daya paksa ini dapat berasal dari pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan  prostitusi,  seperti  mucikari.  PSK  dalam  prostitusi  konvensional  biasanya  tidak

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.12, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
memiliki kemampuan untuk melawan keinginan mucikari karena kurangnya kekuatan atau ketidakmampuan untuk melakukan perlawanan.
Sebaliknya,  PSK  prostitusi  online  cenderung  tidak  mengalami  tekanan  fisik  yang signifikan dari pihak lain untuk terlibat dalam prostitusi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam prostitusi online, keputusan untuk menjadi PSK lebih banyak dipilih secara mandiri oleh individu tersebut. Mereka memiliki kendali lebih besar terhadap pilihan mereka, tanpa adanya  daya  paksa  fisik  dari  pihak  lain.  Sebagai  akibatnya,  dalam  prostitusi  online,  PSK memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut.
Dalam Pasal 18 UU PTPPO, disebutkan bahwa korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak perdagangan orang tidak dipidana. Penjelasan UU PTPPO lebih  lanjut  menyebutkan  bahwa  "dipaksa"  mengacu  pada  kondisi  di  mana  korban diperintahkan  untuk  melakukan  suatu  tindakan  yang  bertentangan  dengan  kehendaknya sendiri. Dengan demikian, berdasarkan UU PTPPO, seseorang yang dipaksa untuk terlibat dalam tindak pidana tidak akan dipidana. Contohnya, seorang PSK prostitusi konvensional yang dipaksa oleh mucikari untuk menjadi pelacur mendapatkan perlindungan dari pidana berdasarkan ketentuan ini.
Namun, PSK prostitusi online yang terlibat dalam kegiatan tersebut atas kehendak sendiri  tidak  mendapatkan  perlindungan  dari  UU  PTPPO.  UU  ini  tidak  memberikan ketentuan yang jelas terkait kedudukan PSK prostitusi online yang secara sukarela menjual dirinya  kepada  umum.  Meskipun  PSK  prostitusi  online  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai korban sesuai dengan pengertian dalam UU PTPPO, pada saat yang sama, UU ini juga tidak memberikan  sanksi  pidana  khusus  terhadap  mereka.  Sehingga,  meskipun  perbuatan  PSK prostitusi  online  dinilai  merugikan  moral  masyarakat  dan  seharusnya  mendapat pertanggungjawaban pidana, UU PTPPO belum memberikan ketentuan yang eksplisit terkait hal ini.

## KESIMPULAN
Meskipun  pekerja  seks  komersial  prostitusi  online  secara  sengaja  memilih  untuk terlibat dalam kegiatan tersebut demi keuntungan ekonomi atau seksual, mereka dianggap memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini disebabkan karena sulit untuk menganggap bahwa mereka tidak sadar atau tidak mampu mengendalikan diri saat  melakukan  prostitusi  online.  Meskipun  demikian,  ketidakmampuan  untuk menggugurkan  hukuman  pidana  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengindikasikan bahwa pekerja seks  komersial  prostitusi  online  tidak  dianggap  sebagai  korban  dalam  konteks  hukum tersebut.  Namun,  ini  tidak  berarti  bahwa  mereka  dapat  dihukum  berdasarkan  undang- undang  yang  berlaku,  karena  unsur  deliknya  tidak  terpenuhi.  Sebaliknya,  hukuman  bagi pekerja seks komersial prostitusi online mungkin diberlakukan melalui peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang prostitusi online.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## DAFTAR PUSATAKA
[1] Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering, & Trafficking , Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014.
[2] Hamah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Ghalia Indonesia, 1985.
[3] Prayatno,  Dwidja, Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kebijakan Legislasi , Kencana,  2017.
[4] Efendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar , Refika Aditama, 2011.
[5] Indah,  Maya, Perlindungan  Korban  :  Suartu  Perspektif  Viktimologi  Dan  Kriminologi Edisi kedua , Kencana Prenada Media Group, 2014.
[6] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, 2008 .
[7] Moeljatno, KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana) , PT Bumi Aksara, 2014.
[8] Moeljatno, Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  Dalam  Hukum  Pidana ,  Bina Aksara, 1993.
[9] Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan , Kanisius, 2005.
[10] Syam, Nur, Agama Pelacur : Dramaturgi Transendental , LKiS Yogyakarta, 2010.
[11] Juli Ardila.dkk, “Prostitution Combat (A Study in Polresta Bandar Lampung)”.
[12] Lucky  Elza  Aditya,  “Urgensi  Kriminalisasi  Terhadap  Pelacuran  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”.
[13] Wakhudin, “Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral Pada Pelacur Dan Solusinya”.
[14] Elin Yunita Kritanti, Heboh Penutupan Lokalisasi Dolly Jadi Sorotan Dunia . Web. 23 Agustus 2018.  < https://www.liputan6.com/  global/ read/2065469/heboh-penutupan- lokalisasi- dolly-jadi-sorotan-dunia >.
[15] Ida  Ayu, Status BO Pada Akum Wanita Bisa Jadi PSK  Mau Ketemu Bayar DP Dulu .  Web.  22 Oktober 2018.  < http://bali.tribunnews. com/2017/03/14/status-bo-pada-akun- wanita-bisa-jadi-psk-mau-ketemu-bayar-dp- dulu?page=all>.
[16] Undang – undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
[17] Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[18] Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
[19] Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[20] Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah    Kabupaten      Daerah    tingkat    II  Indramayu  Nomor  7  Tahun  1999  tentang Prostitusi.
[21] Perda  Kota  Malang  Nomor  8  Tahun  2005  tentang  Larangan  Tempat  Pelacuran  dan Perbuatan. Cabul.
[22] Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
[23] Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran.
[24] Rancangan Undang – undang Republik Indonsia tentan Kitab Undang – undang Hukum Pidana

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.12, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## THIS PAGE IS INTENTIONALLY BLANK