Pembagian  Harta  Waris  Menurut  Hukum  Adat  Melayu  Jambi  Pada  Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin
Agya Kusuma agyakusuma@gmail.com
Firya Oktaviarni firyaoktaviarni@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This study aims to determine and analyze how the distribution of inheritance according to Jambi Malay customary law in the traditional community unit of the Rumah Tuo, Rantau Panjang  village,  Kec.  Tabir  Kab.  Merangin  and  solving  problems  in  the  distribution  of inheritance according to Jambi Malay customary law in the Unity of Indigenous Peoples of Rumah Tuo, Rantau Panjang Village, Kec. Tabir Kab. Merangin. The research method used is empirical juridical. The  research specification is descriptive analytical, which provides an  overview  of  the  object  under  study.  The  results  showed  that  the  distribution  of inheritance according to Jambi Malay customary law in the Tuo community unit,  Rantau Panjang  village  was  carried  out  on  the  principle  of  primacy,  meaning  that  in  receiving inheritance or accepting roles to manage inheritance, the levels of rights that caused one party to be more entitled than the other. another and the survivors who have the right are still there, the others have not received  them. In the case of the problem of dividing the traditional  inheritance  of  the  Rumah  tuo  in  Rantau  Panjang  Village,  Tabir  District, Merangin Regency, it is resolved by duduk basamo by means of (sitting together) with the principle of deliberation for the distribution of inheritance.
Keywords: Distribution of Inheritance, Indigenous Peoples, Rumah Tuo.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembagian harta waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa Rantau  Panjang  Kec.  Tabir  Kab.  Merangin  serta  penyelesaian  permasalahan  dalam pembagian  waris  menurut  hukum  adat  melayu  Jambi  pada  Kesatuan  masyarakat  adat rumah  tuo  desa  Rantau  Panjang  Kec.  Tabir  Kab.  Merangin.  Metode  Penelitian  yang digunakan  yaitu  yuridis  empiris.  Spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu memberikan gambaran tentang objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian  waris  menurut hukum adat  melayu Jambi pada  Kesatuan masyarakat  rumah Tuo  desa  Rantau  Panjang    dilakukan  dengan  mengedepankan  asas  keutamaan,  artinya dalam  penerimaan  harta  pusaka  atau  penerimaan  peran  untuk  mengurus  harta  pusaka, tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang  lain  dan  selama  yang  berhak  itu  masih  ada  maka  yang  lain  belum  menerimanya. Dalam hal terjadinya permasalahan dalam pembagian harta waris adat rumah tuo di Desa Rantau  Panjang  Kecamatan  Tabir  Kabupaten  Merangin,  dilakukan  penyelesaian  dengan cara  duduk  basamo  (duduk  bersama)  dengan  mengedepankan  azas  musyawarah  untuk pembagian harta warisan.
Kata Kunci: Pembagian Waris, Masyarakat Adat, Rumah Tuo.
Volume 4 Nomor 3 Oktober 2023 Halaman 392 – 409
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan  dan  dilakukan  secara  turun  temurun,  dihormati  dan  ditaati  oleh  masyarakat. Hukum  Adat  diakui  secara  implisit  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan:
Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang.
Hukum  adat  yang  tidak  tertulis,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berurat  akar  pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat  Indonesia 1 .  Hukum  waris  di  Indonesia  sendiri  terdiri  atas  hukum  waris menurut hukum perdata barat, menurut hukum Islam dan menurut hukum adat. “Dalam membicarakan  hukum  adat  tidak  bisa  lepas  dengan  masyarakat  hukum  adat.  Istilah masyarakat  hukum  adat  menekan  pada  “masyarakat  hukum”  dan  istilah  masyakarat adat”. 2
Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga  dapat  dikatakan    jika  sistem  sosial  merupakan  titik  tolak  dalam  membahas hukum  adat  di  Indonesia.  Istilah  hukum  adat  diperkenalkan  dikalangan  banyak  orang yang  lazimnya  mereka  sebut  “adat”.  Istilah  adat  berasal  dari  bahasa  Arab, “Huk’m ”  dan “ adah ” (jamaknya, Ahkam ) yang artinya suruhan atau ketentuan 3 .
Menurut B. Ter Haar Bzn dalam C. Dewi Wulansari, mengatakan bahwa hukum adat adalah “keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum  (dalam  arti  luas)  yang  memiliki  kewibawaan  serta  pengaruh  dan  yang  dalam pelaksanaannyaan berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati” 4
Menurut Hilman Hadikusuma, mengatakan bahwa:
Keberadaan  hukum  adat  sendiri  merupakan  jiwa  dari  bangsa  itu  sendiri.  “unsur kejiwaan hukum adat berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke
1 Ilhami  Bisri, Sistem  Hukum  Indonesia:  Prinsip-prinsip  &  Implementasi  Hukum  di  Indonesia . Rajawali Pers, Jakarta, 2004. hlm 112 2 Rosmidah, Pengakuan  Hukum,  Hak  Ulayat,  Masyarakat  Hukum  Adat,  Hambatan,
Implimintasinya . Artikel. Fakultas Hukum Universitas Jambi. https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq. Diakses tanggal 02 September 2020, pukul 21.00 WIB
3 C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, Refika Aditma, Bandung, 2010, hlm. 1. 4 Ibid., hlm. 4
dalam lembaga-lembaga hukum baru, agar supaya hukum baru itu sesuai dengan rasa keadilan  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  bangsa  Indonesia  salah  satu  inti  dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum adat waris. 5
Adat  dewasa  ini semakin  terkikis  oleh perkembangan  zaman yang  semakin modern dan  kelompok  masyarakat  yang  semakin  banyak,  terjadi  pula  penggabungan  antar kelompok masyarakat yang satu dangan yang lain, dikarenakan pertalian perkawinan dan kerja  sama,  maka  secara  berangsur  terbentuklah  hukum  adat.  Hukum  dalam  pikiran masyarakat  adat  adalah  “pemahaman  individual  dan  personal  terhadap  hukum,  maka dalam  masyarakat  hukum  adat  adalah  jiwanya,  karena  tidak  mungkin  masyarakat  adat hidup  tanpa  adanya  hukum”. 6 Hukum  adat  mengatur  berbagai bidang  kehidupan, salah satu diantaranya yaitu hukum waris, unsur-unsur hukum waris, dan sistem pewarisan.
Dalam  melaksanakan  hukum  waris  tidak  bisa  lepas  dari  yang  namanya  hukum kekerabatan.  Kesatuan  masyarakat  hukum  adat    diakui  dan  dihormati  sepanjang  masih hidup, artinya, hukum adat masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. “Hukum adat adalah suatu hakekat manusia untuk sedapat mungkin mengetahui bagaimana timbulnya gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat” 7
Dalam  hukum  adat,  ada  namanya  hukum  adat  kekeluargaan.  Hukum  Adat kekeluargaan adalah hukum adat yang mengatur tentang  bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat atau keluarga kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak” 8
Hukum  keluarga  dan  hukum  waris  yang  merupakan  suatu  rangkaian  ketentuan dimana  berhubungan  dengan  meninggalnya  seseorang,  akibat-akibatnya  dibidang  kebe ndaan. Akibat beralihnya harta  peninggalan dari seseorang yang meninggal,  kepada ahli waris baik  di  dalam hubungannya  antara  mereka sendiri maupun  dengan pihak  ketiga. 9 Pembagian waris berbeda-beda dari keluarga satu dengan keluarga yang lain dikarenakan
5 Muskibah, a.t all, Sosialisasi Keberlakukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci. Journal. Karya Abdi. Volume 4 Nomor 1 Juni 2020. LPPM Universitas Jambi, https://www. google. com/
search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq.  Diakses  tanggal  02  September  2020, pukul 21.00 WIB
6 Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat , Laksbang Justitia, Surabaya, 2011, hlm. 3
7 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum Adat , Alumni, Bandung, 1981, hlm. 13.
8 Tolib Setiadi, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan ), Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 205 9 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasiona l, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. hlm. 3
adanya kebiasaan di dalam masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat, perbedaan pembagian waris juga dipengaruh oleh adanya perbedaan sistem kekerabatan.
Kekerabatan di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu:
1. Patrilineal, sistem keturunan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki).
2. Matrilineal, sistem keturunan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita).
3. Parental,  sistem  keturunan  parental  adalah  sistem  keturunan  yang  ditarik menurut  garis  keturunan  orang  tua,  yaitu  bapak  dan  ibu  bersama-sama sehingga kedudukan keduanya tidak dibedakan dalam pewarisan. 10
Kewarisan adat memiliki tiga unsur pewarisan yang masing-masing unsur merupakan unsur esensial, yaitu:
1) Seseorang  peninggal  warisan  yang  pada  waktu  wafatnya  meninggalkan warisan.
2) Seseorang  atau  beberapa  orang  para  ahli  waris  berhak  menerima  kekayaan yang ditinggalkan.
3) Harta  warisan  atau  harta  peninggalan  yaitu  “Kekayaan in  Concreto” yang
ditinggalkan dan sekalian beralih kepada para ahli waris 11
Hukum  waris  adat  menunjukkan  corak  yang  khas  dari  aliran  pikiran  tradisional Indonesia.  Hukum  adat  bersendi  atas  prinsip  yang  timbul  dari  aliran  pikiran  komunal serta  konkrit  bangsa  Indonesia.  Objek  hukum  waris  adat  adalah  harta  peninggalan pewaris yang menjadi sasaran pelaksanaan hukum waris beserta segala permasalahannya yang berkaitan denga harta peninggalan tersebut.
Hukum  waris  adat  adalah  suatu  aspek  hukum  dalam  lingkup  permasalahan  hukum adat  yang  meliputi  norma-norma  yang  menetapkan  harta  kekayaan  baik  yang  materil maupun  inmateril,  yang  mana  dari  seorang  tertentu  dapat  diserahkan  kepada keturunannya  serta  yang  sekaligus  mengatur  saat,  cara  dan  proses  peralihan  harta tersebut.
10 Ibid 11 Tolib Setiadi, Op. Cit , hlm. 282.
Sistem  pewarisan  menurut  hukum  adat  terbagi  menjadi  pewarisan  individual, kolektif,  dan  mayorat.  Dalam  sistem  waris  individual  (parental)  anak  laki-laki  dan perempuan  mempunyai  hak  yang  sama  atas  harta  peninggalan  orang  tuanya.  Karena susunan  pewarisan  di  tarik  dari  garis  keturunan  ayah  dan  ibu,  maka  sistem  pewarisan berjalan seimbang atau sejajar.
1) Sistem kewarisan individual
Sistem kewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap pewaris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta waris itu diadakan pembagian maka masing-masing  waris  dapat  menguasai  dan  memiliki  bagian  harta  warisannya  untuk diusahakan,  dinikmati  ataupun  dialihkan  (dijual)  kepada  sesama  waris,  anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. 12
Sistem  kewarisan  individual  ini  banyak  berlaku  dikalangan  masyarakat  yang  sistem kekerabatannya Parental yaitu masyarakat Jawa, Batak, dan Lampung yang masyarakat adatnya masih kuat dipengaruhi hukum Islam.
2) Sistem Pewarisan Kolektif
Pewarisan  dengan  sistem  kolektif  ialah  dimana  harta  peninggalan  diteruskan  dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi- bagi  penguasaan  dan  pemilikannya,  melainkan  setiap  waris  berhak  untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dan harta peninggalan itu. 13
Sistem kolektif ini terdapat di daerah Minangkabau kadang-kadang juga di tanah Batak atau Minahasa dalam sifatnya terbatas.
3) Sistem Pewarisan Mayorat
Sistem  pewarisan  mayorat  sesungguhnya  adalah  juga  merupakan  sistem  pewarisan kolektif,  hanya  penerusan  dan  pengalihan  hak  penguasaan  atas  harta  yang  tidak terbagi-bagi  itu  dilimpahkan  kepada  anak  tertua  yang  bertugas  sebagai  pemimpin rumah  tangga  atau  kepala  keluarga  menggantikan  kedudukan  ayah  atau  ibu  sebagai kepala keluarga.
Sistem mayorat ini terdapat dua macam, yaitu:
a) Mayorat  laki-laki,  yaitu  apabila  anak  laki-laki  tertua/sulung  atau  keturunan  laki- laki  merupakan  ahli  waris  tunggal  dari  si  pewaris.  Seperti  yang  berlaku  di Lampung.
12 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat Indonesia , PT. Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 24 13 Ibid., hlm. 25
b) Mayorat perempuan, yaitu  apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal  dari  pewaris.  Misalnya  dilingkungan  masyarakat  adat  semendo  di Sumatera Selatan.
Salah satu masyarakat yang menjalan hukum waris adat yaitu di desa Rantau Panjang Kecamatan  Tabir  Kabupaten  Merangin.  Kabupaten  Merangin  adalah  bagian  dari  daerah yang  termasuk  Provinsi  Jambi,  merupakan  wilayah  yang  memiliki  adat-istiadat  yang beragam  di  setiap  daerahnya  yang  salah  satunya  adalah  adat  rumah  tuo  desa  Rantau Panjang.
Dalam masyarakat adat  rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin  menggunakan  sistem  pewarisan  kolektif  yaitu  menentukan  para  ahli  waris mewarisi  harta  peninggalan  secara  bersama  (kolektif),  sebab  harta  peninggalan  yang diwarisi  tersebut  tidak  dapat  dibagi-bagi  pemiliknya  kepada  masing-masing  ahli  waris. Sistem kolektif di adat rumah tuo desa Rantau Panjang berlaku harta  berat yang diurus oleh  anak  perempuan,  sebagaimana  seloko  adat “harta  berat  untuk  anak  betino,  harta ringan tinggal untuk anak lanang ” artinya harta berat yang berupa tanah, sawah, rumah, untuk anak perempuan dan harta ringan yang selain harta berat untuk anak laki-laki.
Adat rumah tuo desa Rantau Panjang  mengenal dua jenis harta warisan yang dapat diwariskan, yaitu:
1. Harta Berat dan Harta Ringan (harta yang bergerak). Harta berat seperti rumah, tanah,  sawah.  Sedangkan  harta  ringan  seperti  perhiasan  termasuk  kebun (ladang), kendaraan (mobil, motor).
2. Harta Sekutu (harta bersama) harta tepatan, harta Bawaan 14
Desa  Rantau  Panjang  yang  masyarakatnya  mayoritas  memeluk  agama  Islam  dan memegang  teguh  adat  dan  kebudayaan  sendiri  yaitu    adat  rumah  tuo    “ Titian  teras bertanggo  batu” artinya,    ketentuan  yang  bersumber  dari  firman  Allah  dan  Hadist  Nabi yang tercantum dalam Al-quran yang disebutkan dengan “syarak” yang dijadikan tuntutan utama.  Sebagaimana  seloko  adat  “adat  bersendi  syarak”  syarak  bersendi  kitabullah. “Syarak mengato adat memakai, syarak berbuhul mati, adat berbuhul sentak”.
Bagian  dari  harta  ringan  akan  menjadi  milik  saudara  laki-laki.  Harta  ringan  seperti kebun, ternak yang termasuk dalam harta ringan akan menjadi bagian dari anak laki-laki. Sedang  rumah,  sawah  dan  perhiasan  lainnya  menjadi  bagian  anak  perempuan  karena termasuk  dalam  harta  berat.  Jika  pewaris  hanya  mempunyai  anak  perempuan  maka seluruh  harta  waris  akan  menjadi  miliknya,  begitu  juga  sebaliknya  jika  pewaris
14 Wawancara  dengan  Iskandar  A.G,  tokoh  masyarakat  Rumah  Tuo  desa  Rantau  Panjang Kecamatan Tabir, tanggal 3 Agustus 2020
meninggalkan  anak  laki-laki  maka  seluruh  harta  akan  menjadi  miliknya  termasuk  harta berat.
Dalam pembagian harta waris adat rumah tuo Desa Rantau Panjang memakai sistem kolektif,  maksudnya  dengan  terlebih  dahulu  menentukan  harta  berat  dan  harta  ringan, harta  berat  sebagaimana  disebutkan  hanya  dikelola  oleh  anak  perempuan,  sedangkan harta ringan dibawa oleh anak laki-laki. Tujuan penentuan harta berat dan harta ringan adalah  untuk  menghindari  terjadinya  permasalahan  diantara  sesama  anggota  atau kerabat  penerima  waris.  Pada  tahun  2017  sampel  tahun  2019  terjadi  permasalahan pembagian  harta  waris  adat  rumah  tuo  desa  Rantau  Panjang  ada  2  peristiwa  dalam pembagian  harta  waris  yang  belum  selesai  atau  belum  dapat  dilaksanakan  pembagian harta waris menurut adat rumah tuo. Pembagian harta waris adat rumah tuo desa Rantau Panjang,  dalam  kedua  contoh  permasalahan  pembagian  harta  waris  adat  belum  dapat dilaksanakan sebagaimana menurut hukum adat rumah tuo.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk  menuangkannya  ke  dalam suatu jurnal mengenai Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin.

## B. PEMBAHASAN
1. Pembagian  Harta  Waris  Menurut  Hukum  Adat  Melayu  Jambi  Pada  Kesatuan Masyarakat  Rumah  Tuo  Desa  Rantau  Panjang  Kecamatan  Tabir  Kabupaten

## Merangin
Pembagian  harta  waris  dapat  dilakukan  apabila  seorang  pewaris  telah  meninggal dunia  dan  terdapat  harta  yang  ditinggalkan.  Ahliwaris  dapat  terjadi  karena  adanya hubungan darah dan perkawinan. Seorang  anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan  kerabat  dengan  ibu  yang  melahirkannya.        Pembagian  harta  waris  menurut hukum  adat  melayu  Jambi  pada  masyarakat  rumah  Tuo  desa  Rantau  Panjang  dilakukan oleh tua-tua tengganai dari keluarga pewaris yang dihadiri oleh pemuka agama dan tokoh masyarakat serta keluarga dari kedua belah pihak.
Pembagian  waris  lazimnya  dilakukan  setelah  40  (empat  puluh)  hari  si  pewaris meninggal  atau  setelah  100  (seratus)  hari,  tetapi  lazimnya  dilakukan  setelah  40  hari. Pembagian  warisan  dilakukan  setelah  terlebih  dahulu  pihak  penerima  waris  melakukan pemisahan  harta  berat  dan  harta  ringan  yang  ditinggal,  dan  juga  harta  pusaka.  Setelah ditentukan  jenis  harta  tersebut,  maka  pewaris  melakukan  duduk  bersama  diantara penerima waris dan dihadiri oleh tua-tua tengganai dari kedua belah pihak pewaris.
Masyarakat  rumah  tuo  desa  Rantau  Panjang  yang  masih  mempertahankan  adat istiadat  serta  kearifan  lokal,  seperti  dalam  pembagian  harta  waris,  masyarakat  desa Rantau  Panjang  menggunakan  sistem  kekeluargaan  Matrialinial  (garis  ibu),  dimana kedudukan  perempuan  lebih  dominan  dibandingkan  kedudukan  laki-laki  khususnya dalam kedudukan pewarisan.
Pembagian harta waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Masyarakat Rumah Tuo  desa  Rantau  Panjang  Kecamatan  Tabir  Kabupaten  Merangin  terlaksana  jika  ada pewaris meninggal dunia dan terdapat harta yang akan dibagikan atau harta yang menjadi harta  warisan.  Harta  waris  dapat  dibagikan  atau  dapat  beralih  kepada  ahli  waris  yang masih  hidup  dan  yang  berhak  menerimanya,  dan  mempunyai  hubungan  darah  dengan kewarisan yang dimaksud.
Menurut  Iskandar  A.G  yang  mengemukakan  seloko  adat  yang  berkaitan  dengan pewarisan  harta  peninggalan  menurut  adat  desa  rumah  tuo  desa  Rantau  Panjang  Kec. Tabir Kab. Merangin, yaitu:
“Umah  deh  umah  pateli,  umah  belampit  balembago,  ka  ateh  batutup  dengan  bubung pirak,  kabawah  ba  aleh  badending  gading.  Ka  ateh  batutup  dengan  bubung  pirak  itu yang dinamokan syarak, di bawah ba aleh basendi gading itu dinamaokan adat, syarak mengato  adat  memakai ”.  Seloko  atau  petuah  dan  nasihat  adat  rumah  tuo  ini  secara garis  besar  menjadikan  landasan  adat  rumah  tuo  sebagai  perumpamaan  dalam berinteraksi sosial antara individu dengan idividu, individu dengan alam, dan individu dengan tuhan sang pencipta 15
Hal ini senada  dengan seloko  adat,  yang  menyebutkan:  “ Harto  dipatah tingga, Harto pembawaan kembali” artinya : “Jenis harta yang boleh dibawa atau diambil”.  Sebagaimana dalam  pelaksanaan  pembagian  waris  menurut  adat  rumah  tuo  di  desa  Rantau  Panjang Kecamatan  Tabir  Kabupaten  Merangin,  seperti  dalam  pembagian  harta  waris  menurut adat rumah tuo berikut:
Pembagian  harta waris adat rumah tuo di desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kab. Merangin, sebagaimana dalam kasus di bawah ini:

## Kasus 1
Pewaris mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki.
Pewaris meninggalkan harta berupa harta pusaka tinggi (warisan dari nenek moyang) dan  harta  pusaka  rendah  (harta  pencarian).  Harta  pusaka  tinggi  yang  ditinggalkan
15 Wawancara  dengan  Iskandar  A.G,  Tokoh  masyarakat  rumah  tuo  desa  Rantau  Panjang Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, tanggal 3 Agustus 2020
berupa rumah, serta 2 bidang umo (sawah) sedangkan harta rendah (pencarian orang tua)  berupa  sebidang  ladang  (kebun),  serta  3  ekor  ternak  kerbau.  Dalam  hal pembagian waris menurut adat rumah tuo harta pusaka tinggi tidak dapat dibagikan tetapi hanya boleh digunakan secara bergilir, tetapi kedua anak perempuan meminta seluruh  harta  peninggalan  orang  tuanya  dibagi  dengan  tidak  memperhatikan  harta pusaka  tinggi  (harta  nenek  moyang),  sedangkan  anak  laki-laki  bertahan  untuk  tetap mempertahankan pembagian waris menurut hukum adat rumah tuo.
Harta tersebut berasal dari harta pusaka tinggi yang berasal dari nenek moyang yang berupa 2 bidang umo  (sawah), harta pencaharian orang tua berupa sebidang kebun dan 3 (tiga) ekor kerbau. Harta yang dapat dibagi hanya harta pencarian orang tua, sedangkan harta pusaka tinggi warisan dari nenek moyang digunakan dengan cara bergilir diantara sesama pewaris.
Menurut hasil wawancara penulis dengan Hasti, selaku ahli waris dari Rahman, yang mengatakan bahwa:
Pembagian harta tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memilah harta pusaka tinggi  dan  harta  pusaka  rendah.  2  (dua)  orang  pewaris  perempuan  mendapat bagian masing-masing kebun di bagi sama luas (sama rata) diantara masing-masing anak perempuan dan anak laki-laki menerima harta warisan berupa 1 (satu) ekor kerbau  dan    rumah,  rumah  sepeninggal  orang  tua  (harta  pusaka  tinggi)  dan  juga mendapat  giliran  untuk  pemakaian  umo.  Pembagian  waris  adat  ini  menurut  adat rumah  tuo  seharusnya  rumah  (pusaka  tinggi)  tidak  dapat  dibagikan  tetapi  hanya dapat  ditunggui  atau  ditempati  oleh  pewaris  yang  belum  mempunyai  rumah sebagai  tempat  tinggal.  Karena  sudah  ada  kesepakatan  antara  sesama  pewaris sehingga rumah tersebut dapat diberikan kepada anak laki-laki 16
Menurut penulis dari hasil wawancara tersebut, pembagian harta waris menurut adat rumah  tuo  didasarkan  dengan  kesepakatan  bersama  dengan  sesama  penerima  waris. Sebagaimana  seloko  adat  mengatakan  “ Elok  air  karena  pembuluh,  elok  kato  karena mufakat ” Bulat  boleh  digulingkan,  pipih  boleh  dilayangkan ”  Sebaik-baiknya  kata  dalam perundingan  adalah  kata  mufakat,  yang  bulat  dapat  digulingkan  dan  yang  tipis  dapat diterbangkan.
Pembagian  harta  waris  menurut  adat  rumah  tuo  desa  Rantau  Panjang  yang mengedepankan  asas  keutamaan,  artinya  dalam  penerimaan  harta  pusaka  atau penerimaan  peran  untuk  mengurus  harta  pusaka,  tingkatan-tingkatan  hak  yang menyebabkan  satu  pihak  lebih  berhak  dibandingkan  dengan  yang  lain  dan  selama  yang berhak itu masih ada maka yang lain belum menerimanya.
16 Wawancara dengan Hasti, ahli waris adat rumah tuo Desa Rantau Panjang, tanggal 3 Agustus 2020
Menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan  Iskandar  A.G.  selaku  tokoh  masyarakat desa Rantau Panjang, mengatakan bahwa:
Pembagian  harta  waris  adat  rumah  tuo  di  Desa  Rantau  Panjang Kecamatan  Tabir Kabupaten  Merangin  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  pemilahan  antara  harta pusaka  tinggi,  harta  pusaka  rendah  dan  harta  bawaan  serta  harta  pemberian. Maksudnya  harta  yang  dapat  dijadikan  harta  waris  untuk  dibagikan  kepada  yang berhak menerimanya. 17

## Kasus 2
Ahli waris atas nama Zulfikar meninggalkan ahli waris sebanyak 3  anak perempuan seluruhnya.  Pewaris  meninggalkan  harta  berupa  satu  unit  rumah,  2  (dua)  bidang tanah kebun, 5 (lima) ekor kerbau dan 1 bidang sawah. Harta tersebut sampe sekarang belum  dibagi  menurut  adat  rumah  tuo,  sawah  (umo)  dan  ternak  dikuasai  oleh  anak perempuan kedua.
Pembagian  warisan  dapat  dilakukan  apabila  wafatnya  pewaris  meninggalkan  harta warisan  serta  adanya  ahli  waris.  Apabila  salah  satu  unsur  tidak  terpenuhi  maka pembagian warisan ini tidak akan dibagikan menurut hukum waris manapun.  Harta waris menurut  hukum  adat  rumah  tuo  desa  Rantau  Panjang  Kecamatan  Tabir  Kabupaten Merangin,  dapat  digolongkan  ke  dalam  4  (empat)  macam  harta  yang  merupakan  harta warisan. Keempat harta warisan tersebut adalah :
a. Harta Pusaka Tinggi
Yang  dimaksud  harta  pusaka  tinggi,  yakni  semua  harta  yang  diwarisi  secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu. Disebut harta pusaka tinggi karena pewarisannya  yang  turun  menurun lebih  dari  tiga  generasi.  Harta  pusaka tinggi ini  dapat  berupa  tanah  kering  (misalnya  rumah  pusako,  tanah,  atau  dapat  juga berupa tanah basah seperti sawah atau semua harta dalam bentuk lainnya).
b. Harta Pusaka Rendah
Yang  dimaksud  dengan  harta  pusaka  rendah  (harta  suarang  atau  harta pencaharian),  yakni  semua  harta  yang  didapat  selama  perkawinan baik suami istri  bekerja  atau  hanya  suami  saja  yang  bekerja,  harta  pusaka  rendah  ini  dapat menjadi  harta  pusaka  tinggi  apabila  telah  diwariskan  kepada  generasi  ketiga, misalnya dari nenek kepada cucu.
c. Harta Bawaan
(1) Harta tepatan (harta kepunyaan istri)
17 Wawancara  dengan  Iskandar  A.G,  Tokoh  masyarakat  rumah  tuo  desa  Rantau  Panjang Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, tanggal 3 Agustus 2020
Yang dimaksud dengan harta tepatan, yakni semua harta-harta kepunyaan istri yang  dibawa  kedalam  perkawinan  baik  yang  didapat  melalui  pewarisan ataupun  jerih  payahnya  sendiri  dan  atau  didapat  dari  pemberian  orang  lain sebelum perkawinan.
(2) Harta pembao (Harta kepunyaan suami)
Yang dimaksud dengan harta pembao, yakni semua harta waktu masa bujang (pembujang)  dari  suami  yang  didapat  sebelum  melangsungkan  perkawinan baik  berupa  pemberian  kerabat  maupun  hasil  jerih  payahnya  sendiri.  Harta pembao ini dapat berupa perhiasan, sawah, ternak dan benda-benda bergerak atau benda tetap.
d. Harta Pemberian
Yang  dimaksud  dengan  harta  pemberian,  yakni  semua  harta  yang  berasal  dari pemberian,  dari  keluarga  atau  kerabat  maupun  orang  lain  kepada  suami  istri sebelum melangsungkan perkawinan atau sesudah perkawinan. Harta pemberian sebelum  perkawinan  ini,  akan  menambah  harta  bawaan  masing-masing  pihak, sedangkan  harta  pemberian  sesudah melangsungkan  perkawinan  masing-masing tersebut merupakan harta bersama.
Menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan  Iskandar  A.G,  yang  mengatakan  tentang empat  macam harta  tersebut  merupakan harta warisan menurut waris adat masyarakat rumah tuo desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kabupaten Merangin, yaitu :
1. Pertamo  harto  pusako  tinggi,  yaitu  rumah,  sawah,  dan  harta  warisan  dalam bentuk lahan yang diterima dari nenek moyang secara turun menurun.
2. Keduo harto pusako rendah kebun (ladang), ternak, dan harta suarang / harta pencaharian, yaitu harta orang tuanya selama dalam ikatan perkawinan.
3. Ketigo harta bawaan, yaitu harta bawaan ini ada dua, harta bawaan istri yang disebut harta tepatan, sedangkan harta bawaan suami disebut harta pembao.
4. Keempat harta pemberian, yaitu semua harta pemberian keluarga atau orang lain sebelum atau sesudah perkawinan. 18
Dari  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  maka  menurut  penulis  bahwa  harta pusaka  tinggi  yang  dimaksud  dengan  harta  asal,  yaitu  harta  yang  diterima  dari nenek  moyang  secara  turun  menurun.  Menurut  hukum  waris  adat  masyarakat rumah tuo ini  juga  dikenal  harta  warisan yang  terbagi  dan  tidak  terbagi- bagikan.
Harta  pusaka  tinggi  yang  tidak  bisa  dibagi-bagikan,  merupakan  harta  bersama, sedangkan  harta  pusaka  tinggi  yang  dapat  dibagikan  merupakan  harta  milik
18 Wawancara  dengan  Iskandar  A.G,  selaku  tokoh  masyarakat  rumah  tuo  desa  Rantau  Panjang Kecamatan Tabir, Kab. Merangin, tanggal 3 Agustus 2020
perorangan.  Harta  pusaka  tinggi  yang tak  terbagi-bagi  dapat  dinikmati    pemakainya secara bergantian atau bergiliran.
Menurut hasil wawancara penulis dengan Haji Azari, mengatakan bahwa: Dalam hal pembagian harta waris, penerima waris terlebih dahulu harus mengerti mana harta peninggalan dari orangtuanya yang dapat dibagi dan mana yang tidak dapat  dibagi,  dan  mana  harta  pusaka  tinggi,  harta  pusaka  rendah,  harta  bawaan dan harta pemberian. Tujuannya adalah agar dalam hal pembagian harta tersebut tidak  terjadi  permasalahan  dan  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  hak  masing- masing  penerima  warisan  sebagaimana  ia  mengatakan selarik  bendul  ditepi,  ico pakai  selingkung  bendul  ditengah  larang  dengan  pantang, artinya  batasan  hak dalam pembagian harta warisan. 19
Dari hasil wawancara tersebut menurut penulis bahwa, penerima warisan terlebih dahulu harus mengetahui harta pusaka yang akan dibagi diantara penerima warisan tersebut.    Tujuannya adalah  agar ahli  waris merasa adil  dalam  penerimaan  warisan yang ditinggalkan pewaris.
Harta  pusaka  rendah  ini  dapat  dibagi-bagikan  kepada  ahli  warisnya  selain  dari harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah ada yang dapat dibagi ada yang tidak dapat dibagi-bagi  kepada  ahli  warisnya  sama  dengan  harta  pusaka  tinggi  seperti  yang tersebut di atas.
Harta  pembawaan  ini  dapat  dibagi-bagikan  kepada  ahli  warisnya  akan  tetapi kembali  kepada  asal  usul  harta  tersebut,  bila  terjadi  perceraian  ataupun  wafat. Sedangkan  harta  pemberian,  apabila  didapat sebelum  perkawinan maka akan dapat menambah harta bawaan masing-masing suami istri tersebut dan bila pemberian ini didapat sesudah perkawinan maka pemberian ini merupakan harta bersama.
2. Penyelesaian  permasalahan  dalam  pembagian  waris  menurut  hukum  adat Melayu Jambi pada kesatuan masyarakat adat Rumah Tuo Desa Rantau Panjang

## Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin
Pembagian  harta  waris  sering  kali  terjadi  permasalahan-permasalahan  diantara penerima  waris,  baik  terhadap  harta  yang  ditinggalkan  maupun  tentang  pelaksanaan pembagiannya  harta  waris  tersebut.    Kedudukan  hukum  waris  harus  mampu  menjadi wadah  dalam  pembagian  harta  warisan  secara  adil,  dengan  tetap  menjadikan  asas musyawarah dan kesepakatan sebagai nilai yang harus ditegakan. Siapa-siapa yang akan mendapat  harta  waris  menurut  adat  rumah  tua  sudah  jelas  kedudukan,  baik  itu  anak kandung  dan  anak  angkat  tidak  menjadi  penghalang  dalam  proses  pewarisan,  karena keberadaan  dan  kedudukanya  telah  diakui  dalam  hukum  waris  adat  rumah  tuo.
19 Wawancara dengan Haji Azari, selaku Ketua RT desa Rumah Tuo Rantau Panjang Kec. Tabir, Kab. Merangin, tanggal 3 Agustus 2020
Kebersamaan  dengan  menjadikan  nilai  keselarasan  dan  kedamaian  dalam  kerukunan merupakan essensi terpenting dalam pewarisan.
Pembagian harta warisan yang tidak dapat memuaskan beberapa pihak menimbulkan suatu  perselisihan  bahkan  perpecahan  atau  sengketa  dalam  sebuah  keluarga.  Adapun yang  dimaksud  sengketa  adalah  kondisi  yang  terjadi  ketika  dua  pihak  atau  lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan  tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil.
Penyelesaian  permasalahan  dalam  pembagian  harta  waris  adat  rumah  tuo  di  desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, sebagaimana seloko adat mengatakan : “ Salah hukum  penghulu  pecat,  tidak  dihukum  penghulu  pecat ”  artinya  penegakan  hukum  baik hukum  adat  maupun  hukum  nasional”.  Jika  terjadi  permasalahan  dalam  hal  pembagian adat  pengulu  yang  tidak  pandai  berlaku  adil  maka  dapat  diberhentikan  oleh  adat  demi untuk menegakkan hukum secara merata”. 20
Terhadap  kasus  2  dalam  pembagian  harta  waris  menurut  adat  rumah  tuo  di  Desa Rantau  Panjang  Kecamatan  Tabir  Kabupaten  Merangin,  penyelesaian  dilakukan  dengan melalui  tingkatan  berjenjang  dalam  hukum  adat  rumah  tuo.  Sebagaimana  penyelesaian kasus  pewaris  atas  nama  Zulfikar  yang  meninggalkan  3  (tiga)  orang  ahli  waris  yang semuanya adalah perempuan dan meninggalkan harta waris berupa:
1) 1 (satu) rumah;
2) 2 (dua) bidang tanah kebun;
3) 5 (lima) ekor kerbau; dan
4) 1 (satu) bidang sawah.
Penyelesaian  terhadap  pembagian  harta  waris  tersebut  sudah  dilakukan  dengan mengadakan  musyawarah  dalam  keluarga,  namun  dalam  musyawarah  tersebut  belum ditemukan kata sepakat dalam pembagian harta waris menurut adat ruamah tuo. Karena pewaris  semuanya  adalah  perempuan  maka  pembagian  warisan  menurut  hukum  adat rumah tuo dengan pembagian sama rata antara penerima waris tetapi dalam musyawarah tersebut belum ditemukan kata sepakat antara penerima waris. 21
Menurut  penulis  dari  penyelesaian  kasus  tersebut,  seharusnya  masing-masing penerima  waris  mengikuti  saran  dan  pendapat  hasil  dari  musyawarah    dalam  keluarga,
20 Wawancara  dengan  Iskandar  A.G,  selaku  tokoh  masyarakat  rumah  tuo  desa  Rantau  Panjang Kecamatan Tabir, Kab. Merangin, tanggal 3 Agustus 2020
21 Wawancara dengan Mardiana, selaku  ahli waris adat rumah tuo desa Rantau Panjang , Kab. Merangin, tanggal 3 Agustus 2020
sebagaimana seloko adat mengatakan “ supayo disisik disiangi dengan teliti, dak ado silang yang  idak  sudah,  dak  ado  kusut  yang  idak  selesai” .  Seloko  ini  mengartikan  tidak  ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Iskandar  A.G  yang  mengatakan  tentang penyelesaian tersebut hanya baru sampe  pada tingkat musyawarah dalam keluarga yang berkaitan dengan pewarisan tersebut. Karena dalam pembagian waris adat menurut adat rumah  tuo  terdapat  tingkatan  dalam  penyelesaian  pembagian  waris  adat.  Tingkat- tingkatan penyelesaian permasalahan waris adat dilakukan dengan cara:
1. Musyawarah sesama Keluarga
Jika  terjadi  permasalahan  dalam  pembagian  harta  waris  diantara  sesama  penerima waris maka untuk penyelesaiannya dilakukan dengan duduk bersama-sama keluarga baik yang menerima warisan maupun dari pihak yang pewaris (ayah atau ibu). Duduk ini  memusyawarahkan  mencari  penyelesaian  permasalahan  yang  berhubungan dengan  warisan  dan  untuk  menimbang-nimbang  bersama  hak  masing-masing. Sebagaimana  seloko  mengatakan  “ Iluk  ditimbang  sama  bihik,  dihitung  samo banyok” artinya : bagus ditimbang sama berat dihitung sama banyak.
2. Adat nan sembilan bleh (lingkup rumah tuo)
Jika  penyelesaian  dalam  musyawarah  sesama  keluarga  inti  tidak  menghasilkan penyelesaian,  maka  dilanjutkan  dengan  mendudukan  adat  nan  sembilan  baleh (lingkup  dari  asal-usul  Rumah  Tuo).  Rumah  tuo  yang  pada  awalnya  berjumlah  19 kepala  keluarga  dan  seluruh  lingkup  yang  sembilan  belas  ini  berkumpul  duduk bersama  dalam  rumah  tuo  desa  Rantau  Panjang.  Pada  tingkatan  ini  duduk  untuk mencari  penyelesaian  permasalahan  pembagian  waris  yang  tidak  selesai dimusyawarahkan  bersama  dalam  keluarga.  Hal  ini  sebagaimana  seloko  adat mengatakan  : “Iluk  nuhut  kato  nan  banyok,  kato  tengganai  tuo  kampung” artinya: Bagus ikut kata orang banyak, kato dari tuo-tuo adat. Dan  “ Dibagi sepembagi”, artinya : dibagi samo-samo.
3. Anam Puluh Sagalo Batin
Penyelesaian  perselisihan  adat  khususnya  pembagian  waris  adat  rumah  tuo  desa Rantau Panjang, apabila jika tidak ditemukan penyelesaiannya pada tingkat adat nan sembilan  baleh  (tingkat  ke-2)  maka  akan  dilakukan  penyelesaiannya  dengan memanggil  seluruh  pemuka  adat  dan  pemangku  adat  serta  ninik  mamak  dari  desa- desa yang mencakup  5 (lima) dusun asli pecahan dari suku Batin, yaitu: desa Seling, desa Kapuk, desa Pulau Aro, desa Dusun Muaro Jernih dan termasuk desa Rumah Tuo.
Musyawarah pada tingkat ini merupakan tingkat terakhir setelah tingkat Musyawarah dalam  keluarga  inti  (tingkat  ke-1)  dan  (tingkat  ke-2)  yaitu  adat  nan  sembilan  baleh yang ruang lingkupnya  rumah tuo tidak menemukan penyelesaian dalam pembagian harta waris. Maka dengan tingkatan Anampuluh sagalo batin merupakan upaya untuk penyelesaian  perselisihan  dalam  adat,  dan  merupakan  upaya  terakhir.  Pada penyelesaian  tingkatan  ini  jarang  bahkan  tidak  pernah  terjadi  selama  hampir  30 tahun.
Duduk bersama-sama diantara penerima waris, dan dihadiri oleh ninik mamak atau tuo-tuo  tengganai  dalam  keluarga  tersebut.  Serta  menghadirkan  arwah-arwah  leluhur- leluhur  yang  menjadi  kepercayaan  dari  masyarakat  adat.  Dalam  duduk  bersama  ini dibicarakan  masalah  harta  waris  yang  menjadi  objek  dari  permasalahan,  apakah pembagian  yang  tidak  sesuai  ataukah  ada  diantara  penerima  waris  yang  merasa  tidak adil.
Menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan  H.  Adnan,  tokoh  masyarakat  Rantau Panjang dan Tokoh Adat Kabupaten Merangin, mengatakan:
Duduk basamo untuk menyelesaian suatu permasalahan pembagian warisan menurut hukum adat rumah  tuo yang berada  di  desa Rantau Panjang  terkadang  terasa tidak adil  karena  ada  ketentuan  harta  pusaka  tinggi  dan  harta  pusaka  rendah.  Misalnya harta pusaka tinggi  yang tidak dibagikan kepada yang berhak  menerima,  dan hanya harta pusaka rendah saja yang dibagi, dan yang menerima harta pusaka tinggi hanya pihak perempuan. Jika dalam hal penerima waris tersebut semuanya anak perempuan maka yang menerimapun harus terlebih dahulu disepakati 22
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  bahwa  duduk  basamo  yang  dimaksudkan  adalah duduk bersama-sama dengan ninik mamak dan tua-tua tengganai kedua belah pihak yang menerima  waris  dan  pewaris.  Tujuannya  adalah  untuk  mencari  kesepakatan  dalam penyelesaian waris yang  belum ada  penyelesaian  jika ada  diantara  penerima yang  tidak merasa adil.
Dalam  penyelesaian  waris  adat  rumah  tuo  desa  Rantau  Panjang  Kec.  Tabir  Kab. Merangin,  mengutamakan  azas  musyawarah  kebersamaan,  dalam  menyelesaikan pembagian waris menurut adat rumah tuo yaitu dengan cara terlebih dahulu melakukan pemilihan  harta  pusaka  ringan,  harta  pusaka  berat.  Apabila sudah  dikelompokkan  harta pusaka  ringan,  harta  pusaka  berat  maka  akan  dilakukan  pembagian  dengan  menurut ketentuan  hukum  adat  rumah  tuo.  Anak  batino  dan  anak  jantan    yang  duduk    dari
22 Wawancara dengan H. Adnan, selaku tokoh masyarakat desa Rantau Panjang dan tokoh adat Merangin, tanggal 3 Agustus 2020.
penerima waris tersebut akan mendengar keputusan-keputusan dari tokoh adat bersama dengan tokoh masyarakat yang duduk bersama.
Ini  berlaku  seloko  adat  mengatakan  “ Harto  ibarat  laki  dunio,  dilimau  bertambah kahat, dikusuk batambah daki, iluk ditimbang samo bihik, ba itung samo banyok” artinya: harta  ibarat  laki  dunia,  semakin  dipermasalahkan  semakin  sulit  untuk  diselesaikan (kusut), bagus ditimbang sama berat, dihitung sama banyak. 23
Pembagian  ini  sudah  disesuaikan  dengan  menurut  hukum  adat  rumah  tuo  desa Rantau  Panjang  Kec.  Tabir  Kab.  Merangin.  Ninik  mamak  dan  tua  tengganai  sudah melakukan pembagian sesuai dengan hukum waris adat rumah tuo yang masih berlaku di desa Rantau Panjang.

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Pembagian  Harta  Waris  Menurut  Hukum  Adat  Melayu  Jambi  Pada  Kesatuan Masyarakat  Adat  Rumah  Tuo  Desa  Rantau  Panjang  Kecamatan  Tabir  Kabupaten Merangin,  Masyarakat  Rumah  Tuo  desa  Rantau  Panjang  Kecamatan  Tabir Kabupaten  Merangin  terlaksana  jika  ada  pewaris  meninggal  dunia  dan  terdapat harta  yang  akan  dibagikan  atau  harta  yang  menjadi  harta  warisan.  Pembagian harta waris menurut adat rumah tuo desa Rantau Panjang yang mengedepankan asas keutamaan, artinya dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peran untuk  mengurus  harta  pusaka,  tingkatan-tingkatan  hak  yang  menyebabkan  satu pihak  lebih  berhak  dibandingkan  dengan  yang  lain  dan  selama  yang  berhak  itu masih ada maka yang lain belum menerimanya.
b. Penyelesaian  permasalahan  dalam  pembagian  waris  waris  menurut  hukum melayu  Jambi  pada  masyarakat adat  rumah  tuo  desa Rantau  Panjang  Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Penyelesaian dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu : 1)
Musyawarah  sesama  keluarga  inti  (duduk  bersama),    duduk  bersama-sama maksudnya  duduk  dengan  keluarga  baik  yang  menerima  warisan  maupun  dari pihak yang pewaris (ayah dan ibu). Dalam duduk bersama ini dibicarakan masalah harta waris yang menjadi objek dari permasalahan, apakah pembagian yang tidak sesuai  ataukah  ada  diantara  penerima  waris  yang  merasa  tidak    adil.  2) Diselesaikan  dengan  cara  adat  nan  sembilan  bleh.  Dalam  penyelesaian  ini musyawarah  dilakukan  dengan  mencakup  lingkup  masyarakat  adat  rumah  tuo,
23 Wawancara dengan Iskandar A.G, selaku tokoh masyarakat rumah  tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kab. Merangin, tanggal 3 Agustus 2020
yang  dikaitkan  dengan  asal-usul  berdirinya  adat  rumah  tuo  itu  sendiri  yaitu dimulai  dengan  19  Rumah  (kepala  keluarga).  Jadi  19  Kepala  keluarga  ini berkumpul untuk duduk bersama mencari penyelesaian permasalahan pembagian waris yang tidak selesai dimusyawarahkan sebelumnya sesama keluarga inti dari pihak pewaris dan ahli waris adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, menyelesaikan pembagian waris menurut adat rumah tuo yaitu dengan cara  terlebih  dahulu  melakukan  pemilihan  harta  pusaka  ringan,  harta  pusaka berat. 3) Anam Puluh Sagalo Batin, merupakan penyelesaian tahap terakhir. Pada tahap  ini  dilakukan  apabila  pada  tahap-tahap  sebelum  tidak  tuntas  atau  belum juga menemukan titik penyelesaian.
2. Saran
a.  Hukum  waris  adat  rumah  tuo  dengan  Rantau  Panjang  Kecamatan  Tabir hendaknya tetap dipertahankan, maka oleh karena itu kepada pemerintah dianjurkan agar  dapat  membantu  daerah  untuk  melestarikannya  sepanjang  tidak  bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
b.  Penguasa  adat  dalam  menyelesaikan  dan  memutuskan  perselisihan  mengenai pembagian   harta   warisan    adat  rumah  tuo  tidak    dilakukan   secara   tertulis.    Olek karena  itu penulis menyarankan, demi untuk menjaga jangan terjadi salah paham di kemudian  hari  bagi  pihak  yang  bersangkutan  hendaknya  putusan  Penguasa Adat ditetapkan dalam bentuk tertulis atau dengan lebih baik lagi bila dapat dikumpulkan dan  dibukukan  walaupun  dalam  bentuk  yang  sederhana-sehingga  dapat  menjadi pedoman pada pihak lainnya yang mengalami perkara serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, Refika Aditma, Bandung, 2010.
Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat , Laksbang Justitia, Surabaya, 2011.
Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Adat Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia . Jakarta : Rajawali Pers. 2004.
Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasiona l, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung, 1981.
Tolib  Setiady, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  Dalam  Kajian  Pustaka ,  Alfabeta  Bandung, 2009.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## Jurnal
Muskibah,  a.t  all, Sosialisasi  Keberlakukan  Hukum  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci . Journal. Karya Abdi.
Volume 4 Nomor 1 Juni 2020. LPPM Universitas Jambi, https:// www. google. com/ search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq
Rosmidah, Pengakuan  Hukum,  Hak  Ulayat,  Masyarakat  Hukum  Adat,  Hambatan, Implimintasinya . Artikel. Fakultas Hukum Universitas Jambi, https:// www. google. com/search?q= jurnal+ hukum+ unja+ tentang+hukum+waris+adat&oq.