## PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN  DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Tantri Naratama 1 , Ayu Trisna Dewi 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Medan, Sumatera Utara ayutrisnadewi@dharmawangsa.ac.id
ABSTRAK  - Perkawinan  campuran  antara  Warga  Negara  Indonesia  dan  Warga Negara  Asing  terjadi  sebagai  hasil  dari  perkembangan  zaman  yang  logis  dan pertumbuhan pariwisata yang pesat di Indonesia. Jenis perkawinan ini bukan hanya melibatkan masalah hukum perdata yang memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga menimbulkan  permasalahan  dan  konsekuensi  hukum  publik,  terutama  dalam  hal kewarganegaraan.  Perselisihan  dalam  perkawinan  campuran  sering  kali  timbul karena perbedaan posisi suami dan istri setelah perkawinan. Perselisihan tersebut juga  seringkali  berhubungan  dengan  perbedaan  martabat  budaya  yang melatarbelakangi  adat  istiadat.  Konflik  adat  istiadat  ini  seringkali  menjadi penyebab  perceraian.Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan,  dan menganalisis  proses  perceraian  yang  terjadi  dalam  perkawinan  campuran  antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Pendekatan dalam penelitian ini  menggunakan  cara  yuridis  normatif  yang  dimana  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  berdasarkan  bahan  hukum  yang  utama  dengan  cara  menelaah  teori- teori  yang  ada    serta  konsep-konsep,  asas  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang sangat berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku dalam gugatan perceraian tergantung pada hukum di mana gugatan tersebut diajukan serta hukum nasional para pihak. Jika gugatan perceraian diajukan di salah satu pengadilan di Indonesia, maka syarat, alasan,  dan  prosedur  perceraian  harus  mematuhi  ketentuan  hukum  atau  undang- undang  yang  berlaku  di  wilayah  Indonesia,  dengan  mempertimbangkan  hukum nasional Warga Negara Asing.

## Kata  Kunci:  Perkawinan  Campuran,  Perceraian  Campuran,  Hukum  Perdata Internasional
ABSTRACT- Mixed marriages between Indonesian citizens and foreigners have become increasingly common due to the logical progression of time and the rapid growth of tourism in Indonesia. This type of marriage not only involves civil law issues  with  legal  consequences  but  also  raises  problems  and  public  legal consequences, especially in terms of citizenship. Disputes in mixed marriages often arise due to the differing positions of the husband and wife after marriage. These disputes are often related to cultural differences rooted in customs and traditions, which frequently become the cause of divorce. The purpose of this research is to
describe and analyze the divorce process in mixed marriages between Indonesian citizens and foreigners. The research approach used is a normative juridical method, which is conducted by examining primary legal materials, theories, concepts, legal principles, and relevant legislation related to this research. The results of this study reveal  that  the  applicable  law  in  divorce  lawsuits  depends  on  the  law  where  the lawsuit is filed and the national law of the parties involved. If the divorce lawsuit is filed in one of the Indonesian courts, the requirements, grounds, and procedures for divorce must comply with the applicable laws or regulations in Indonesia, taking into account the national law of the foreign citizen.
Keywords: Mixed Marriage, Mixed Divorce, International Civil Law

## PENDAHULUAN
Perkawinan beda ras antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan akibat dari perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari dan akibat dari pesatnya perkembangan pariwisata Indonesia. Perkawinan jenis ini tidak hanya menyangkut persoalan hukum perdata dengan akibat hukumnya, tetapi juga menimbulkan  persoalan  dan  akibat  hukum  publik,  khususnya  yang  berkaitan dengan  kewarganegaraan.  Dalam  perkawinan  beda  ras  tersebut,  terdapat keterkaitan antara dua sistem hukum, yaitu hukum Indonesia dan hukum asing yang bersangkutan.  Keterkaitan  antara  kedua  sistem  hukum  tersebut  karena  adanya perbedaan  kewarganegaraan  para  pihak,  menjadikan  perbedaan  tersebut  sebagai masalah hukum perdata internasional, yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu masalah hukum.
Perkawinan,  termasuk  perkawinan  beda  ras,  merupakan  suatu  hal  yang bernilai sakral dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan)  menegaskan  bahwa  perkawinan  harus dilaksanakan  menurut  ketentuan  Undang-undang  Agama  dan  Keyakinan  serta dicatatkan menurut hukum yang berlaku.
Menurut  Pasal  58  Undang-undang  Perkawinan,  dalam  kasus  perkawinan campuran  antara  dua  individu  yang  memiliki  kewarganegaraan  yang  berbeda, suami  memiliki  hak  untuk  memberikan  kewarganegaraan  Indonesia  kepada  istri, dan sebaliknya istri dapat kehilangan kewarganegaraannya sesuai dengan peraturan yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia
yang  berlaku.  Jika  suami  adalah  Warga  Negara  Indonesia,  maka  secara  otomatis istri yang memiliki kewarganegaraan asing akan menjadi Warga Negara Indonesia jika  perkawinan  tersebut  belum  berlangsung  lebih  dari  satu  tahun.  Namun,  jika perkawinan  tersebut  telah  berlangsung  lebih  dari  satu  tahun,  maka  pemberian kewarganegaraan  Indonesia  kepada  istri  harus  mengikuti  ketentuan  yang  telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku terhadap istri tersebut.(Saragih, 1974)
Pasal 57 dalam Undang-undang Perkawinan mengatur tentang perkawinan campuran,  yang  didefinisikan  sebagai  perkawinan  antara  dua  orang  yang  tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan mereka (K.  Wantjik  Saleh,  1976).  Jenis  perkawinan  campuran  ini  bersifat  internasional karena calon suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan ini sering kali juga mencerminkan perbedaan adat istiadat  yang dianut oleh masing-masing pihak. Jika kedua belah pihak tidak berusaha memahami dan  menghormati  perbedaan  budaya  ini  dalam  membangun  kehidupan  keluarga, maka  mungkin  timbul  ketegangan  atau  pertengkaran  yang  berkepanjangan. Ketegangan  semacam  itu  bisa  berkembang  menjadi  kerenggangan  yang  serius Menurut Sumiarni yang dikutip dari (Waspada & Kharisma, 2020). Beberapa kasus menunjukkan  bahwa  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  tidak  mencapai tujuannya dan berakhir dengan perceraian.
Perselisihan  dalam  perkawinan  campuran  sering  kali  timbul  karena perbedaan  posisi  suami  dan  istri  setelah  perkawinan.  Perselisihan  tersebut  juga seringkali berhubungan dengan perbedaan martabat budaya yang melatarbelakangi adat istiadat. Konflik adat istiadat ini seringkali menjadi penyebab perceraian. Jika perceraian  terjadi,  pembagian  harta  bersama  diatur  berdasarkan  hukum  yang berlaku  bagi  masing-masing  pihak  (Pasal  37).  Hukum  yang  dimaksudkan  di  sini mencakup hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya sesuai dengan ketentuan dalam  Undang-Undang  Perkawinan  ini.  Dalam  kasus  perkawinan  campuran, masalahnya  menjadi  isu  Hukum  Perdata  Internasional  karena  melibatkan  dua sistem hukum perkawinan yang berbeda. Dalam penyelesaiannya, dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) RGH ( Regeling op de gemengde huwelijken ).
R.  Wirjono  Prodjodikoro  menjelaskan  bahwa  formalitas  perkawinan campuran  memiliki  beberapa  perbedaan  tergantung  pada  agama  dari  calon mempelai pria. Jika calon mempelai pria adalah orang Eropa, Tionghoa, atau orang Indonesia  asli  yang  beragama  Kristen,  biasanya  tidak  ada  kesulitan.  Namun, situasinya  berbeda  jika  calon  mempelai  pria  adalah  seorang  Muslim.  Hal  ini disebabkan oleh peran Pegawai Pencatat  Nikah (PPN) yang diatur oleh Undang- Undang  Tahun  1946  nomor  22  (Undang-Undang  Pencatatan  Nikah,  Talak,  dan Rujuk). PPN yang bertugas mengawasi akad nikah bagi orang-orang Muslim adalah orang  yang terikat pada hukum  Islam dan  tidak dapat mengabaikan syarat-syarat mutlak dalam hukum Islam. Oleh karena itu, mungkin akan ditemui kesulitan dalam melaksanakan formalitas perkawinan campuran tersebut (R. Wirjono Prodjodikoro, 1991).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis proses perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

## KAJIAN TEORI
Kajian  teori  perceraian  antar  negara  di  Indonesia  berdasarkan  hukum perdata  internasional  melibatkan  pemahaman  tentang  prinsip-prinsip  dan  aturan hukum yang mengatur perceraian antar negara. Beberapa teori yang relevan dalam konteks ini meliputi:
1. Teori  Yurisdiksi:  Teori  ini  membahas  tentang  yurisdiksi  pengadilan  yang berwenang  untuk  mengadili  perceraian  antar  negara.  Hal  ini  melibatkan pertanyaan  apakah  pengadilan  di  Indonesia  memiliki  yurisdiksi  untuk memutuskan perkara perceraian yang melibatkan pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda.
2. Teori Hukum yang Berlaku: Teori ini membahas tentang pemilihan hukum yang akan  diterapkan  dalam  perceraian  antar  negara.  Apakah  hukum  yang  berlaku adalah  hukum  nasional  Indonesia,  hukum  negara  asal  salah  satu  pihak,  atau hukum  internasional tertentu.Teori Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing: Teori ini membahas tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian yang diberikan oleh pengadilan negara lain. Apakah putusan perceraian dari pengadilan asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, dan bagaimana prosesnya.
3. Teori  Perlindungan  Anak  dalam  Perceraian  Antar  Negara:  Teori  ini  menyoroti perlindungan  hak  dan  kepentingan  anak  dalam  kasus  perceraian  antar  negara.
Bagaimana  penentuan  yurisdiksi  dan  penerapan  hukum  yang  tepat  dapat memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas dalam proses perceraian.
Kajian teori perceraian antar warga negara dalam konteks hukum perdata internasional bertujuan untuk memberikan panduan dan landasan hukum yang jelas bagi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang melibatkan pihak dengan  kewarganegaraan  yang  berbeda  dan  sistem  hukum  yang  berbeda  pula. Dengan  memahami  prinsip-prinsip  hukum  perdata  internasional  yang  berlaku, diharapkan  proses  perceraian  antar  negara  dapat berjalan  dengan  adil  dan  sesuai dengan kepentingan semua pihak yang terlibat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teori-teori yang ada, serta konsep, asas hukum, dan peraturan  yang  berkaitan  erat  dengan  penelitian  ini,  berdasarkan  bahan  hukum primer.  Dan  metode  penelitian  ini  disebut  metode  kepustakaan,  karena  perlu mempelajari  dokumen-dokumen  seperti  buku-buku  dan  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pasal  60  Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  arahan  tentang bagaimana  melakukan  perkawinan  campuran.  Namun,  Pasal  66  Undang-Undang Perkawinan mengizinkan penerapan Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran GHR ( Regeling op de gemengde huwelijken ).
Untuk  menangani  permasalahan  perkawinan  campuran  yang  melibatkan Warga  Negara  Indonesia  (WNI),  terdapat  regulasi  yang  mengatur  hal  tersebut. Salah  satunya  adalah  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  3  Tahun  1975  tentang "Kewajiban  Pegawai  Pencatat  Nikah  dan  Tata  Kerja  Pengadilan  Agama  dalam Pelaksanaan  Peraturan  Perundang-Undangan  Perkawinan  bagi  yang  Beragama Islam,"  dan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  4  Tahun  1975  tentang  Model Surat/Akta sebagai Sarana Proses Pencatatan dan Bukti Nikah.
Ketentuan  mengenai  pelaksanaan  perkawinan  campuran  dan  pencatatan perkawinan  tersebut  terkait  dengan  wewenang  absolut  badan  peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sehubungan dengan  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.  Pengadilan  Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang ditetapkan dalam Pasal 60 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 60 ayat  3  Undang-Undang  Perkawinan  mencabut  Pasal  8  ayat  1 Regeling  op  de gemengde huwelijken (GHR).
Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  menunjukkan  bahwa  Warga  Negara  Asing  (WNA)  yang menikah  sah  dengan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dapat  memperoleh kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dengan  memberikan  pernyataan  untuk menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Ketentuan ini diperbarui dan ditingkatkan oleh Undang-Undang sebelumnya tentang Kewarganegaraan.
Pasangan yang menikah (WNI dan WNA) harus telah tinggal di Republik Indonesia selama  minimal 5 (lima) tahun secara terus-menerus atau 10 (sepuluh) tahun secara berurutan. Kecuali dalam kasus di mana perolehan kewarganegaraan akan mengakibatkan status kewarganegaraan ganda, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2).
Berdasarkan  penjelasan  yang  terdapat  dalam  Pasal  19  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dan ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia, WNA tersebut dapat menjadi WNI secara penuh dengan memberikan pernyataan di hadapan pejabat yang berwenang. Setelah proses resmi tersebut selesai, WNA yang telah menjadi WNI akan memiliki status hukum yang sama dengan WNI secara umum. Ini berarti bahwa WNA yang telah menjadi WNI harus mematuhi hak-hak dan kewajiban yang berlaku sesuai dengan hukum  nasional  Indonesia  bagi  warga  negaranya.  Dengan  diberlakukannya ketentuan baru ini, masalah yang sering muncul sebelumnya terkait sistem hukum bagi  pasangan  suami-istri  yang  memiliki  kewarganegaraan  bersama  setelah perkawinan campuran dapat diatasi.
Dalam  penelitian  ini,  terlihat  bahwa  hukum  yang  berlaku  dalam  gugatan perceraian  tergantung  pada  yurisdiksi  pengadilan  di  mana  gugatan  diajukan  dan
juga hukum nasional yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat. Apabila gugatan perceraian diajukan di pengadilan di Indonesia, maka syarat, alasan, dan prosedur perceraian harus mematuhi ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di wilayah  Indonesia,  dengan  memperhatikan  juga  hukum  nasional  Warga  Negara Asing yang terlibat.
Menurut Sunarjati  Hartono,  perkawinan  campuran  mencakup  perkawinan antara suami dan istri yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik itu karena perbedaan  kewarganegaraan,  kelompok  penduduk,  tempat  tinggal,  atau  agama mereka.  Dalam  konteks  ini,  perkawinan  campuran  dapat  melibatkan:  (1) perkawinan  internasional,  (2)  perkawinan  antar  kelompok,  (3)  perkawinan  antar agama.(Pangaribuan & Fitri, 2022)
Pasal  66  Undang-Undang  Perkawinan  sebelumnya  menyatakan  bahwa peraturan  lain,  yang  mencakup:  (1)  hukum  agama  dan  kepercayaan  yang  sesuai dengan  Undang-Undang  Dasar  1945,  (2)  peraturan  perundang-undangan,  (3) peraturan tidak tertulis seperti hukum adat, (4) berbagai konvensi, dan (5) hukum agama,  dapat  mempengaruhi  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata atau Burgerlijk  Wetboek (BW) dan Regeling of De Gomengde Huelijken (GHR).,  Soekanto yang dikutip dari (Pangaribuan & Fitri, 2022)
Berdasarkan (Indonesia, 2021), Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses  perceraian  dalam  satu  perkawinan  harus  diselesaikan  melalui  Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini, KBRI (Kedutaan Besar Republik  Indonesia)  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  proses perceraian dalam satu perkawinan yang telah terjadi.
Berikut  adalah  prosedur  perceraian  bagi  Penggugat  (pihak  yang  mengajukan permohonan  perceraian)  dan  Tergugat  (pihak  yang  dituduh  dalam  permohonan perceraian) yang tinggal di luar negeri, sesuai dengan Pasal 66 ayat (4)  Undang- Undang No. 7 Tahun 1989:
1. Jika  Penggugat  dan  Tergugat  berada  di  luar  negeri,  tetapi  perkawinan dilakukan  di  Indonesia,  permohonan  perceraian  dapat  diajukan  ke
Pengadilan  Agama  yang  berwenang  di  wilayah  tempat  perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Jika  Penggugat  dan  Tergugat  berada  di  luar  negeri,  dan  perkawinan dilakukan  di  luar  negeri,  bukti  perkawinan  harus  didaftarkan  atau dilaporkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam waktu satu tahun.
3. Permohonan  perceraian  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  Jakarta Pusat dalam kasus di mana penggugat dan tergugat berada di luar negeri dan bukti perkawinan belum pernah didaftarkan atau dilaporkan ke Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pasangan tersebut tinggal.
Dengan  demikian,  dalam  semua  kasus  perceraian,  pengadilan  yang  memiliki yurisdiksi  haruslah  Pengadilan  Agama,  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.
Dengan  kata  lain,  bidang  hukum  perdata  internasional  semakin  penting dalam  mengatur  hubungan  internasional.  Ini  karena  hukum  perdata  internasional pada  dasarnya  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  nasional  yang  mengatur hubungan  dan  peristiwa  hukum  yang  melibatkan  lebih  dari  satu  sistem  hukum nasional. Hukum Perdata Internasional terdiri dari prinsip, asas, dan aturan hukum nasional  yang  digunakan  untuk  mengatur  peristiwa  atau  hubungan  hukum  yang melintasi batas negara.(Bayu Seto Hardjowahono, 2013)
Prinsip-prinsip  hukum  perdata  internasional  harus  dipatuhi  sepenuhnya ketika  menggunakan  referensi  negara  lain  untuk  menyelesaikan  masalah  hukum perdata  internasional.  Masalah  keluarga  seperti  pernikahan,  menjadi  orang  tua, pemindahan anak, perceraian, properti perkawinan, dll., yang semuanya melibatkan elemen asing, adalah prinsip umum dalam hukum perdata internasional, terutama dalam beberapa sistem hukum perdata. Dengan demikian, Mokhtar Kusmartmaja menjelaskan batasan hukum perdata internasional sebagai berikut: Hukum perdata internasional  adalah  kumpulan  prinsip  yang  mengatur  hubungan  hukum  perdata antara  negara  yang  memiliki  hukum  perdata  yang  berbeda..(Mochtar Kusumaatmadja, 1978)
Dalam hal terjadi perceraian antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga  negara  asing  (WNA),  maka  akan  mempengaruhi  status  kewarganegaraan anak hasil perceraian apabila kedua belah pihak (suami/istri) tetap mempertahankan kewarganegaraannya.  Berdasarkan  Pasal  23  UU  2002,  Pasal  1  Ayat  1  tentang Perlindungan Anak, orang sipil berstatus badan hukum sejak lahir. Namun Pasal 2 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  memberikan  pengecualian  yang memungkinkan anak yang masih dalam kandungan  menjadi subjek hukum jika ada kepentingan yang mengharuskannya dan anak tersebut lahir hidup. Sebagai badan hukum,  seseorang  memiliki  hak  dan  kewajiban  di  bidang  hukum.  Namun,  tidak semua  orang  memiliki  kapasitas  hukum  untuk  melakukan  tindakan  hukum,  dan mereka  yang    memiliki  kemampuan  hukum  untuk  melakukan  tindakan  hukum diwakili  oleh  orang  lain.  Berdasarkan  Pasal  1330  KUHP,  anak  di  bawah  umur, wanita yang sudah menikah, wali, dll dianggap tidak mampu secara hukum. Oleh karena itu, anak tersebut dapat digolongkan sebagai badan hukum tanpa kecakapan hukum.  Orang  tua  atau  wali  akan  bertindak  sebagai  agen  jika  terjadi  tindakan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Berdasarkan teori hukum perdata internasional, penentuan status anak dan hubungan antara anak dan orang tuanya harus  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  status  perkawinan  orang  tua  dan  sah tidaknya  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut.  Seorang  anak  dianggap anak  luar  kawin  yang  mempunyai  hubungan  hukum  hanya  dengan  ibunya,  baik karena ada hubungan hukum dengan bapaknya maupun perkawinannya batal.
Menurut Sudargo Gautama,  sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum bapak untuk menjaga keutuhan hukum  keluarga. Ini berarti bahwa semua anak dalam satu keluarga tunduk pada hukum yang sama sejauh menyangkut kekuasaan  orang  tua  atas  anak  ( ouderlijkemacht )(Sudargo  Gautama,  1995).
Kecenderungan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang
Kewarganegaraan  No.  62  Tahun  1958.  Kecenderungan  ini  bertujuan  baik  untuk menjaga  keutuhan  keluarga,  tetapi  jika  kewarganegaraan  ibu  berbeda  dengan kewarganegaraan  ayah,  ibu,  terutama  jika  anaknya  masih  di  bawah  umur, cenderung  tidak  terlibat  dalam  pengasuhan  dan  pengasuhan  anak  yang  berbeda kewarganegaraan.
Status  kewarganegaraan  seorang  anak  diatur  dalam  Undang-Undang Kewarganegaraan  No.  12  Tahun  2006    yang  dikenal  dengan  Undang-Undang
Kewarganegaraan.  Undang-undang  ini  memuat  asas-asas    umum  atau  universal mengenai kewarganegaraan.

## SIMPULAN
Perceraian  pada  perkawinan  campuran  di  Indonesia  memiliki  implikasi hukum  yang  kompleks  dalam  perspektif  hukum  perdata  internasional.  Dalam konteks  ini,  pilihan  hukum  yang  berlaku,  yurisdiksi  pengadilan,  pengakuan  dan pelaksanaan  putusan,  hak-hak  pihak,  serta  mediasi  dan  penyelesaian  sengketa menjadi  aspek  penting  yang  perlu  dipahami.Pihak-pihak  dalam  perkawinan campuran  di  Indonesia  memiliki  kemampuan  untuk  memilih  hukum  yang  akan mengatur hubungan perdata mereka, termasuk dalam hal perceraian. Pilihan hukum ini dapat berasal dari negara tempat perkawinan dilangsungkan, negara tempat salah satu pihak berkebangsaan, atau hukum Indonesia.
Yurisdiksi  pengadilan  dalam  perkawinan  campuran  juga  bervariasi tergantung  pada  jenis  perkawinan  tersebut.  Jika  perkawinan  campuran  bersifat agama, maka pengadilan agama memiliki yurisdiksi atas proses perceraian. Namun, jika perkawinan campuran melibatkan aspek perdata, seperti aset, hak kepemilikan, atau  perkara  non-agama  lainnya,  maka  pengadilan  umum  menjadi  kewenangan yang relevan.Pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian dari pengadilan asing merupakan hal yang diakui dan dilaksanakan di Indonesia, dengan catatan putusan tersebut  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Namun,  pengadilan  di  Indonesia  juga  dapat  menolak  pengakuan  dan pelaksanaan putusan perceraian jika terdapat alasan yang sah, seperti pelanggaran prinsip-prinsip hukum yang mendasar atau melanggar ketertiban umum.
Hak-hak  pihak  dalam  perceraian  pada  perkawinan  campuran  dilindungi oleh hukum perdata internasional. Hal ini mencakup hak untuk memperoleh nafkah, hak asuh anak, hak untuk membagi harta bersama, hak atas properti, dan hak-hak lainnya  yang relevan dengan kasus perceraian tersebut.Selain  itu, hukum perdata internasional  juga  mendorong  penggunaan  mediasi  dan  upaya  penyelesaian sengketa  secara  damai  dalam  perceraian  perkawinan  campuran.  Mediasi  dapat menjadi  alternatif  yang  efektif  dalam  mencapai  kesepakatan  yang  saling menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak  sebelum  memasuki  proses  peradilan formal.
Karena kompleksitas dan kemungkinan perubahan dalam  hukum, penting untuk  mendapatkan  informasi  terkini  dan  konsultasi  dengan  ahli  hukum  yang kompeten dalam kasus perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayu  Seto  Hardjowahono.  (2013). Dasar-Dasar  Hukum  Perdata  Internasional .
Bandung : Citra Aditya Bakti.
K.  Wantjik  Saleh.  (1976). Hukum  Perkawinan  Indonesia .  Jakarta :  Ghalia Indonesia.
Mochtar Kusumaatmadja. (1978). Pengantar Hukum Internasional 1 (terjemahan) .
Bandung : Alumni, 2015.
R.  Wirjono  Prodjodikoro.  (1991). Hukum  Perkawinan  di  Indonesia .  Bandung : Sumur Bandung.
Saragih, D. (1974). Dasar-Dasar Hukum Perdata International . Bandung:Alumni.
Sudargo  Gautama.  (1995). Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia .  Bandung :
Alumni, 1995.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975.
Pangaribuan,  R.  F.,  &  Fitri,  W.  (2022).  Kajian  Perkawinan  Campuran  dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan  Warga  Belanda). Ius  Civile:  Refleksi Penegakan  Hukum  dan  Keadilan ,
6 (1), 144.
Waspada, R. J. S., & Kharisma, D. B. (2020). Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak  Sebagai  Akibat  Perceraian  Dari  Perkawinan  Campuran  Ditinjau  Dari Hukum Perdata Internasional. Jurnal Privat Law , 8 (1), 124.
Indonesia, K. B. R. (2021). Perkawinan & Perceraian . https://kemlu.go.id/thehague/id/pages/perkawinan___perceraian/3272/etc-
menu