Self Assessment Improvement Strategies (taxpayer compliance, taxpayer inspection, and tax morale approach)
Misra misraalam@gmail.com
Muhammad Rana Herlambang rana.herlambang@gmail.com

## Abstract
Self-assessment  system  approach  is  a  system  in  which  taxpayers  are  given  the  authority  to  report their  own  income  to  the  tax  service  office.  The  purpose  of  this  research  is  to  explore  the implementation  and  strategies  to  support  in  improving  the  self-assessment  system  in  KPP  Pratama Kendari  City.  This  study  describes  taxpayer  compliance,  tax  audit,  and  self-assessment  system strategies through the tax morale approach. The results of this study indicate that the implementation of taxpayer compliance still needs to be improved, tax audits have been carried out optimally, and tax morale  raises  three  topics,  namely  trust  in  government,  trust  in  court  and  legal  systems,  and  trust  in tax officials.
Keywords: Taxpayer compliance, tax audit, self assessment, tax morale.

## PENDAHULUAN
Beban  pajak  merupakan  biaya  operasional  yang  mengurangi  keuntungan perusahaan,  sehingga  perencanaan  pajak  merupakan  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan laba  (Lee  dan  Kao,  2018).  Pihak  manajemen  melakukan  perencanaan  pajak  karena komponen biaya ini cukup tinggi dan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan langsung dari  pajak  yang  dibayarkan.  Alasan  yang  sering  dikemukakan  adalah  bahwa  manajemen akan  memperoleh  insentif  dengan  perencanaan  perpajakan  yaitu  mengalihkan  biaya  pajak untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan  (Rezaei  dan  Ghanaeenejad,  2014).  Selain  itu,  ada pendapat  bahwa  perencanaan  pajak  dilakukan  untuk  kepentingan  manajemen,  seperti peningkatan kompensasi dan bonus manajemen (Armstrong et al., 2015).
Perencanaan pajak diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak, dan sebagian besar penelitian  menggunakan  perspektif  masalah  keagenan  dalam  membahas  penghindaran pajak  (Gaaya et  al., 2017),  perspektif  penghindaran  pajak  adalah  ilegal  (Lee et  al., 2015;
Rezaei  dan  Ghanaeenejad,  2014).  Penghindaran  pajak  harus  dicegah,  dan  jika  terbukti melanggar  aturan  maka  akan  dikenakan  sanksi  dan  perusahaan  akan  kehilangan  reputasi dalam jangka panjang sehingga akan mengganggu kelangsungan usaha.
Istilah  penghindaran  pajak  perusahaan  kurang  memiliki  definisi  universal  karena mungkin  berkonotasi “different  thing  to  different  people” (Hanlon  &  Heitzman,  2010:  137).
Definisi  penghindaran  pajak  yaitu  “a continum  of  tax  planning  strategies  where  something like municipal bond investments are at one end (lower explicit tax, perfectly legal), kemudian istilah seperti “ketidakpatuhan”, “penghindaran”, “agresivitas”, dan “perlindungan “ akan lebih dekat  ke  ujung  la in  dari  kontinum  ”(hlm.  137).  Jadi,  istilah  seperti  manajemen  pajak; perencanaan pajak; perlindungan pajak; dan agresivitas pajak digunakan secara bergantian dengan  maksud  penghindaran  pajak  dalam  literatur  (lihat  misalnya:  Chen et  al. 2010;
Minnick & Noga, 2010; Lanis & Richardson, 2011).
Banyaknya  perusahaan  yang  melakukan  penghindaran  pajak,  hal  ini  juga  selaras dengan  wajib  pajak  individu.  Penghindaran  pajak  telah  menjadi  masalah  sejak  dimulainya undang-undang  pajak  dan  lazim  di  setiap  masyarakat  di  mana  pajak  dikenakan  (Uadiale, Fagbemi  &  Ogunleye,  2010).  Dengan  demikian,  Hundal  (2011)  berpendapat  bahwa penghindaran  pajak  perusahaan  tampaknya  menjadi  masalah  yang  paling  menantang  dari generasi  kita  karena  ini  merupakan  hilangnya  pendapatan  yang  serius  bagi  pemerintah  di banyak negara maju dan berkembang.
Pemeriksaan  pajak  merupakan  salah  satu  bentuk  penegakkan  hukum (law enforcement) yang  dilakukan  pemerintah  didalam  kerangka self  assessment  system.
Pemeriksaan pajak secara langsung akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dapat memberikan deterrent effect kepada Wajib Pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 91 Tahun  2010  tentang  Jenis  Pajak  Daerah  yang  dipungut  oleh  Kepala  Daerah  atau  dibayar sendiri  oleh  wajib  pajak.  Pungutan  pajak  yang  dibayarkan  sendiri  ini  disebut  dengan self assessment system. Undang-undang No 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang  No  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan telah  diatur  dari official  assessment  system menjadi self  assessment  system.  Self assessment  system yaitu  Sistem  pemungutan  dimana  wajib  pajak  diberikan  kewenangan dan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak
yang terutang.
Self  assessment  system memberikan  keleluasaan  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar, sedangkan fungsi fiskus hanya sebagai penyuluh, pengawas, dan melakukan pemeriksaan. Dengan demikian keberhasilan self assessment sangat tergantung kepada kesadaran wajib pajak dan law enforcement yang dilakukan Pemerintah. Penerapan self assessment system pada  pajak  daerah  akan  efektif  jika  kepatuhan  sukarela  pada  masyarakat  telah  terbentuk. Penerapan self  assessment  system akan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak karena  dalam  pelaksanaannya  wajib  pajak  harus  memiliki  kesadaran,  kejujuran,  hasrat membayar, dan kedisiplinan. Pengetahuan wajib pajak turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena wajib pajak memiliki  kemampuan  dan  karakteristik  yang  tidak  sama.  Tingkat  pengetahuan  wajib  pajak yang  belum  memadai  tentang  ketentuan  pelaksanaan  Undang-Undang  Pajak  akan mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  secara  sukarela.  Terlepas  dari  semua  keuntungan dari  implementasi self  assessment  system, ternyata  dalam  proses  praktiknya  di  lapangan sangatlah  sulit  atau  tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan  atau  bahkan  banyak disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh,  kesadaran  wajib  pajak  yang  masih  rendah  atau  kombinasi  keduanya,  sehingga membuat  wajib  pajak  enggan  untuk  melaksanakan  kewajiban  membayar  pajak.  Selain  itu, rendahnya  kepatuhan  dan  kesadaran  wajib  pajak  ini  dapat  kita  lihat  dari  sangat  kecilnya jumlah  mereka  yang  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  mereka  yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Wahyuni, 2011).
Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Tahun WP Terdaftar WP Lapor WP Tidak Lapor Tingkat Kepatuhan Presentase Penurunan 2018 135.724 84.767 50.957 62% - 2019 135.724 84.767 50.957 62% - 2020 137.745 83.756 53.989 60% 2%
Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama kendari
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  (Presentase  jumlah pelapor  SPT  dibanding  jumlah WP tedaftar)  sudah  cukup  patuh  dengan tingkat  presentase dari tahun 2018-2019 yaitu 62% sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2%  dengan  jumlah  wajib  pajak  mencapai  60%.  Pada  tahun  2018-2019  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  mencapai  62%,  walaupun  masih  tergolong  cukup  efektif  pencapaian  tersebut merupakan  tingkat  kepatuhan  tertinggi  selama  periode  20182019.  Akan  tetapi  dapat  dilihat bahwa angka Wajib Pajak Tidak Lapor masih cukup tinggi yaitu 50.957 atau sekitar 38% dari Wajib  Pajak  yang  terdaftar.  Hal  tersebut  menjadi  sebuah  tantangan  dalam  pengembangan potensi sebuah peran organisasi dalam memberikan dampak atas keberhasilan wajib pajak agar  memahami  dan  mematuhi self  assessment  system, dalam  hal  ini  kantor  pelayanan pajak  kota  Kendari  melakukan  implementasi  strategi  guna  meningkatkan self  assessment system dengan menggunakan pendekatan tax morale (Horodnic, 2018).
Tax  morale merupakan  hasil  dari  interaksi  antara  lembaga  formal  dan  informal.
Sebuah  asimetri  dalam  masyarakat  antara  hukum  dan  peraturan  lembaga  formal  serta norma tak tertulis yang dimiliki bersama secara sosial dari lembaga informal. Oleh karena itu, pentingnya tax  morale dalam  menjelaskan  dalam  dukungannya  mengatasi  bentuk ketidakpatuhan  pajak  akan  ditinjau  secara  singkat  melalui  hubungan  masyarakat  dan pemerintah, sistem, serta layanan publik (Togrler, 2007)
Dari  pemaparan  permasalahan  di  atas,  maka  penulis  merumusakan  tujuan  dalam dalam  penelitian  ini,  yaitu:  mengeksplorasi  implementasi  kepatuhan  Wajib  Pajak  dan Pemeriksaan  Pajak  guna  mendukung  strategi  peningkatan self  assessment  system melalui pendekatan tax morale.

## LANDASAN TEORI

## Konsep Pajak
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Ketentuan  Umum  Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Definisi  pajak  juga  telah dikemukakan  oleh  beberapa  ahli,  diantaranya  ialah  Rochmat  Soemitro  mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat  ditunjuk  dan  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  (Rochmat  Soemitro, 1990:5). Definisi serupa jauh sebelum Rochmat Soemitro, dikemukakan oleh P. J. A. Adriani bahwa  pajak  adalah  iuran  masyarakat  pada  negara  (yang  sifatnya  dapat  dipaksakan)  yang terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  umum  (undang- undang)  dengan tidak  mendapat  prestasi kembali  yang  dapat  ditunjuk  dan  yang  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  tugas-tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013:2).
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:
a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeting, yaitu mengatur.

## Konsep Strategi
Strategi  adalah  keputusan  yang  memiliki  dampak  jangka  menengah  hingga  jangka panjang yang tinggi pada aktivitas organisasi, termasuk analisis yang mengarah ke sumber daya  dan  implementasi  keputusan  tersebut,  untuk  menciptakan  nilai  bagi  pemangku kepentingan  utama  dan  mengungguli  pesaing.  ( Hubbard  &  Galvin,  2014). Definisi  ini menyoroti tujuh aspek strategi:
A. Strategi  adalah  tentang  pengambilan  keputusan  berdasarkan rational  analysis  of organizations, pelanggan  mereka,  dan  pesaing  industri  mereka.  Keputusan  strategis didasarkan pada ekspektasi masa depan dan memiliki dampak yang luas, ketidakpastian selalu  ada,  senantiasa  mencari  lebih  banyak  informasi  sebelum  membuat  keputusan. Namun, sekumpulan informasi relevan yang lengkap tidak akan pernah tersedia. Strategi bukan  hanya  tentang  analisis.  Ini  melibatkan  tindakan.  Untuk  tindakan  strategis  terjadi dan strategi untuk diimplementasikan, keputusan harus dibuat.
B. Strategi  adalah  tentang dampak  jangka  panjang  dari  keputusan  penting bagi  organisasi.
Strategi melibatkan komitmen. Keputusan strategis tidak dapat dengan mudah dibatalkan dan  memiliki  dampak  positif  atau  negatif  jangka  panjang)  setelah  dibuat.  Keputusan semacam itu mungkin mencakup rangkaian produk apa yang akan dijual, pasar geografi mana  yang  akan  dilayani,  di  mana  menemukan  fasilitas  operasi,  bagaimana  menyusun sistem  kompensasi/penghargaan,  kegiatan  apa  yang  akan  dialihdayakan/sumber  daya, atau sistem informasi apa yang akan digunakan.
C. Strategi adalah tentang 'organisasi' dan bukan hanya 'bisnis' atau 'korporasi'. Prinsip dan praktik  strategi  diperlukan  untuk  semua  jenis  organisasi;  besar  dan  kecil,  swasta  dan publik, profit dan nirlaba (NFP). Pengembangan dan fokus strategi akan bervariasi sesuai dengan jenis organisasi. Kami melihat 'bisnis' sebagai bagian dari 'organisasi' yang lebih umum.  Untuk  bisnis,  keuntungan  dan  pemegang  saham  lebih  penting  daripada  untuk jenis  organisasi  lain,  tetapi  pemangku  kepentingan  kinerja  dan  pesaing  mengalahkan (saat ini atau potensial) penting untuk semua organisasi.
D. Strategi  adalah  tentang  menciptakan  nilai  bagi  pelanggan  dan  pemangku  kepentingan utama.  Organisasi  tidak  melakukan  aktivitas  untuk  kepentingannya  sendiri.  Mereka melaksanakannya  karena  pelanggan  dan  keinginan  dan  kebutuhan stakeholder mereka.
Organisasi  dalam  industri  yang  sama  dengan  jenis  pelanggan  dan  kepentingan stakeholder yang  berbeda  akan  melakukan  aktivitas  yang  berbeda  dan  bertindak berbeda,  karena  mereka  akan  memiliki  pandangan  berbeda  tentang  apa  itu Nilai/berharga.
E. Strategi  adalah  tentang  integrasi  dan  fokus  fungsi  organisasi  Keputusan  strategis dirancang  untuk  berdampak  pada  keseluruhan  organisasi,  bukan  hanya  fungsi  atau aktivitas tertentu.
F. Strategi  adalah  tentang  implementasi  keputusan.  Banyak  organisasi  pandai  dalam melalukan analisis strategis, akan tetapi mereka tidak menerapkan dengan baik, mereka tidak akan mencapai hasil yang diharapkan dari strategi mereka. Banyak organisasi ingin menjadi "world  class "  atau  "nomor  1”,  tetapi  sangat  sedikit  yang  mencapainya.
Implementasi sering kali merupakan bagian strategi yang terlupakan dan sangat penting untuk  strategi  yang  berhasil.  Aspek  ini  adalah"  bagian  manajemen  dari  manajemen strategis.
G. Strategi  adalah  tentang  mengungguli  pesaing.  Jika  organisasi  puas  menjadi  pesaing "saya juga", ia tidak memerlukan strategi. Ia hanya perlu menyalin tindakan pesaingnya!
Tanpa berpikir. Namun, jika organisasi tidak melakukan hal yang berbeda, tidak mungkin untuk  menciptakan  nilai  khusus  apa  pun  untuknya  pelanggan  dan  kepentingan stakeholder.

## Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak
A. Wajib  Pajak.  Berdasarkan  Undang-undang  nomor  16  tahun  2009  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Pasal  1  ayat  (2)  wajib  pajak  adalah  orang  pribadi atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang
mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara ketentuan dalam pajak penghasilan, yang disebut  wajib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  memenuhi  definisi  sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan  kata  lain  dua  unsur  harus  dipenuhi  untuk  menjadi  Wajib  Pajak  yaitu  unsur subjektif dan objektif.
B. Kepatuhan  Pajak.  Pada prinsipnya  kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan Wajib  Pajak dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara  (Rahayu,  2010:139).  Menurut  Nurmantu  kepatuhan  perpajakan  adalah  suatu keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan  hak  perpajakannya  (Nurmantu,  2005:148-149).  Terdapat  dua  macam kepatuhan yaitu:
1) Kepatuhan  formal  atau  administratif  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak memenuhi  kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang- undang perpajakan.
2) Kepatuhan  material  atau  teknis  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai  isi  dan  jiwa  undang-undang  perpajakan.  Kepatuhan  material  dapat  juga meliputi kepatuhan formal.
Kepatuhan  Pajak  pada  prinsipnya  adalah  tindakan  Wajib  Pajak  dalam  pemenuhan kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.
Beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:
1) Official asssessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus.
2) Self  assessment  system merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  mana  besarnya
pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.
3) Withholding  system merupakan  sistem  pemungutan/pemotongan  pajak  yang  mana besarnya pajak terutang/yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga.
Sistem self  assessment yang  diterapkan  dalam  perpajakan  di  Indonesia  memberikan kepercayaan  penuh  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki  kesadaran  pajak,  kejujuran,  dan  kedisiplinan  dalam  menjalan/melaksanakan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

## Pemeriksaan Pajak
Dalam  Pasal  1  angka  25  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  Nomor  28  tahun  2007,  pengertian  pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan untuk  mencari,  menghimpun,  dan  mengolah  data  serta  keterangan  dan  bukti  lainnya  yang dilaksanakan  secara  objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan pajak sendiri (Erly Suandi : 2011) adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Menurut  Hutagaol  dalam  Rahayu (2010)  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  antara lain:
A. Implementasi teknologi informasi. Kemajuan Teknologi yang semain pesat  dimanfaatkan oleh  wajib  pajak  untuk  mengelola  aset  yang  dimilikinya.  Seiring  dengan  perkembangan tersebut, maka pemeriksa pajak juga harus memanfaatkan perangkat teknologi informasi untuk  mengelola  data  wajib  pajak  yang  biasa  disebut  dengan  istilah Computer  Assisted Audit Tecnique.
B. Jumlah  sumber  daya  manusia.  Jumlah  sumber  daya  manusia  yang  diperiksa  harus berbanding lurus dengan beban kerja pemeriksa, karena jika tdak sebanding maka akan berpengaruh  pada  keefektifan  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  atau  kinerja  para
pemeriksa  pajak.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  maka  jumlah  sumber  daya  pemeriksa harus  ditingkatkan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  dilatih  dengan  kemampuan  teknologi informasi guna menunjang kinerja permeriksa.
C. Kualitas  sumber  daya  pemeriksa.  Kualitas  pemeriksa  pajak  sangat  dipengaruhi  oleh pengalaman,  latar  belakang,  serta  pendidikan  sehingga  akan  mempengaruhi  proses pelaksanaan  pemeriksaan  ajak.  Solusi  agar  kesenjangan  kualitas  pemeriksa  pajak teratasi adalah dengan melalui pelatihan dan pengembangan secara berkesinambungan dan  menerapkan  sistem reward  and  punishment sebagai  bentuk  untuk  mempertegas kualitas para pemeriksa pajak.
D. Sarana prasarana pemeriksaan pajak. Sarana dan prasarana dalam proses pemeriksaan pajak  sangatlah  penting  seperti  komputer  yang  sesuai  dengan  bobot  spesifikasi  dan penggunaan  aplikasi  dalam  proses  analisis  perhitungan  pajak,  serta  cctv  guna meningkatkan anti kecurangan dalam proses pelayanan pajak.

## Tax morale
Tax  morale didefinisikan  sebagai  motivasi  intrinsik  untuk  membayar  pajak  (Torgler, 2007).  Luttmer  dan  Singhal  (2014)  mendefinisikan  moral  pajak  sebagai  totalitas  motivasi non-uang  dan  faktor  kepatuhan  pajak  yang  berada  di  luar  maksimalisasi  utilitas  yang diharapkan.  Selain  itu,  penting  untuk  diketahui  bahwa  ciri-ciri  pribadi  juga  penting  dalam membentuk moral  pajak  individu  dan  dengan demikian  dapat  dikatakan perilaku kepatuhan pajak.
Pendekatan  strategi  untuk  meningkatan self  assessment  system yang  diterapkan pada  penelitian  ini  mengacu  pada  implementasi tax  morale yang  mengacu  pada  Horodnic (2018) bahwa lembaga pemerintah mempunyai pengaruh terhadap peningkatan moral pajak. Dapat dikatakan bahwa ada kontrak sosial antara warga negara yang membayar pajak dan pemerintah  sebagai  imbalan  atas  layanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  (Luttmer  dan Singhal, 2014). Dengan demikian, tindakan positif pemerintah meningkatkan komitmen sosial dan moral perpajakan. Faktor paling menonjol yang mempengaruhi moral pajak diwakili oleh
kepercayaan vertikal. Terlepas dari otoritas publik mana yang dianalisis, tingkat moral pajak yang tinggi dikaitkan dengan tingkat yang tinggi dari:
a. Trust in the government (Torgler, 2007).
b. Trust in court and the legal system/rule of law (Torgler, 2007).
c. Trust in tax officials (Torgler, 2007).

## METODE
Lokasi dan Objek Penelitian Penelitian ini telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota  Kendari  yang  terletak  di  Jalan  Sao-sao  No.18  Bende  Kadia  Kota  Kendari  Sulawesi Tenggara. Peneliti melaksanakan penelitan ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kendari.  Penelitian  ini  merupakan  ekplorasi terhadap  implementasi self  assessment  system dari  sisi  kepatuhan  Wajib  Pajak  dan Pemeriksaan Wajib Pajak (Hutagaol dalam Rahayu, 2010) serta strategi meningkatkan self assessment system dengan pendekatan tax morale (Torgler, 2007).
Penelitian ini membutuhkan narasumber (informan) strategis dalam yang mempunyai wawasan luas mengenai informasi yang sesuai dengan penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  maksud  prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi dalam bentuk kata-kata tertulis, atau lisan dari objek atau  orang-orang  yang  menjadi  informan  penelitian  ini.  Disamping  itu  segala  perilaku  yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan juga diamati, ditelaah dan dicatat atau direkam dengan seksama.  Pendekatan  ini  dipilih  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  mengungkap  kualitas kehidupan  objek  yang  diteliti  dalam  rangka menghindari  proses  pengisolasian  individu  atau informan yang diteliti kedalam konsep atau konstruk yang di kaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (non positivis) dengan alasan utama sebagai berikut:
1. Hakekat  dari  masalah  yang  menjadi  tumpuan  dari  penelitian  ini  adalah  manusia  normal yang  berperilaku  sesuai  dengan  pandangan  hidup,  sikap  hidup  dan  pola  hidup  masing- masing  individu,  sehingga  hanya  dengan  pendekatan  kualitatif  setiap  pandangan  hidup,
pola hidup dan perilaku masing-masing individu dapat diungkap.
2. Menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena  penelitian  ini  memerlukan  penyajian  yang lebih  detail  yang  sesuai  dengan  tema-tema  yang  diangkat,  sebagai  hasil  interaksi individual, dengan manusia dan lingkungan kerjanya serta dengan dirinya sendiri.
3. Untuk menghindari objek yang diteliti dari pengaruh pendapat dan persepsi pribadi yang berasal  dari  pikiran-  pikiran  peneliti  yang  dapat  merusak  netralitas  dari  individu  yang diteliti.
4. Menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan pendekatan ini peneliti ingin menjadi diri  sendiri  dalam  belajar  situasi  yang  dialami  oleh  objek  yang  diteliti,  tanpa mempengaruhi pandangan mereka, sehingga hasil penelitian akan tersaji secara objektif sebagaimana yang dipikirkan, yang dirasakan dan dilakukan oleh setiap objek yang diteliti (Informan).
Pendekatan  ini  sangat  relevan  dengan  tujuan  penelitian  yang  akan  mengungkap fenomena- fenomena tertentu yang berkaitan dengan individuindividu melalui proses berpikir induktif.  Melalui  pendekatan  inilah  peneliti  terlibat  secara  intensif  dengan  memusatkan perhatian pada kenyataan yang sesungguhnya. Informasi lisan pengamatan dengan hati dan pikiran jernih dari peneliti merupakan modal utama dalam pelaksanaan penelitian ini.
Teknik  pengmpulan  data  yang  digunakan  untuk  menyusun  tugas  akhir  ini  suatu  hal yang  sangat  penting  karena  suatu  informasi  yang  benar  dan  relevan  diharapkan  akan mampu mengimplementasikan strategi yang tepat untuk menunjang kinerja kantor pelayanan pajak kendari.
1. Observasi  yaitu  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dengan  melakukan  pengamatan langsung  di  lapangan  untuk  mendapatkan  gambaran  secara  langsung  tentang  kegiatan- kegiatan yang akan di teliti.
2. Teknik  Wawancara  mendalam (in-depth  interview) ini  digunakan  dalam  penelitian  ini untuk mendukung dan mengungkap fakta-fakta dibalik temuan-temuan analisis kuantitatif. Wawancara  dilakukan  lebih  rinci  oleh  peneliti  setelah  melakukan  analisis  data  dari
sebagian  responden  yang  dianggap mampu memberikan  penjelasan  terhadap  substansi kajian  penelitian  ini.  Adapun  metode  dalam  pengumpulan  data  dengan  menggunakan teknik  wawancara  mendalam (in-depth  interview). Wawancara  mendalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  Kepala  Bagian  Kantor  Pelayanan  Pajak  dan  Staf  Karyawan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kendari  masing-masing  perwakilan  satu  orang,  dan  sisanya dengan para wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.
3. Dokumentasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  pencarian  data melalui  sumber-sumber  informasi  tertulis  yang  dapat  dipercaya  yang  berasal  dari dokumen  yang  tertulis  di  perusahaan.  Teknik  dokumentasi  ini  digunakan  untuk memperoleh  data  mengenai  strategi  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  pada  KPP Pratama Kendari tahun 2018-2020.
Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Data  Primer  adalah  suatu  objek  atau  dokumen  original  berupa  material  mentah  dari pelaku yang disebut first-hand information, dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi  (Sekaran,  2017).  Adapun  data  primer  pada  penelitian  ini  adalah  data  hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan.
2. Data Sekunder diperoleh bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Adapaun data sekunder yang dibutuhkan meliputi data data tentang wajib pajak dan bahan-bahan sekunder berupa arsip, laporan- laporan,  informasi  yang  dipublikasikan  atau  tidak  dipublikasikan  serta  data  lainnya  yang dapat menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Informasi  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  yaitu  dari  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara. Peneliti langsung mendatangi kantor pelayanan pajak pratama Kendari. Peneliti kemudian  mewawancarai  informan  dan  mendokumentasikan  aktivitas  yang  terjadi  di lapangan.  Informan  Dalam  Penelitian  ini  sebanyak  5  orang  yaitu  yang  terdiri  dari  seorang
Kepala Kantor Pajak, seorang staf kantor pajak, sisanya terdiri dari para wajib pajak . Berikut ini adalah pemaparan hasil observasi dan wawancara peneliti pada kantor pelayanan pajak pratama Kendari:
1.  Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung assessment self system,
di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.” Ada beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu:
A. Kewajiban  mendaftarkan  diri.  Berdasarkan  Pasal  2  UU  Nomor  28  tahun  2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan semua wajib pajak yang telah memenuhi  baik  kewajiban  pajak  subjektif  maupun  kewajiban  pajak  objektif  wajib mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  NPWP,  pendaftaran  dilakukan  pada  setiap Kantor  Direktorat  Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang berangkutan. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti  dengan  informan  yaitu  berkaitan  dengan  apakah  wajib  pajak  mengalami kesulitan  saat  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP?.  Berikut  jawaban  dari informan:
''Dalam  proses  pembuatan  NPWP  di  KPP  Pratama  Kendari  sangatlah  mudah,  tidak ada kendala maupun kesulitan. Fasilitas di KPP Pramata Kendari juga sangat bagus sehingga  saya  merasa  nyaman.  Untuk  memperoleh  NPWP  di  KPP  Pratama  ini sangat  di  beri  kemudahan,  sehingga  saya  tidak  mengalami kendala atau kesulitan”. Sumber Informan 1.
“Saya merasa masih awam terkait proses dalam pembuatan NPWP, akan tetapi staf kantor  memberikan  penjelasan  kepada  saya,  sehingga  saya  bisa  memahami mengenai  langkah-langkah  dalam  proses  pembuatan  NPWP  dan  ternyata  tidaklah sesulit yang saya bayangkan". Sumber Informan 2.
“Saya  pertama  kali  datang  ke  Kantor  ini  untuk  membuat  NPWP,  saya  diberikan
informasi  yang  jelas,  hanya  ada  beberapa  dokumen  saya  yang  tertinggal  sehingga saya akan datang lagi untuk mengurus NPWP". Sumber Informan 3.
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  wajib  pajak  diberikan  kemudahan  dalam  pengurusan NPWP sehingga wajib pajak tidak merasakan kesulitan untuk membayar pajak, tidak hanya itu fasilitas di KPP Pratama Kendari sudah memadai sehingga para wajib pajak merasa  nyaman  ketika  proses  pengurusan  NPWP  maupun  hal  lainnya  di  KPP Pratama Kendari.
B. Kewajiban  menyampaikan  SPT.  Sesuai  dengan  pengertian  SPT,  yaitu  surat  yang oleh  wajib  pajak  digunakan  untuk  melaporkan  penghitungan  dan/atau  pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban menyampaikan  SPT  ini  ditegaskan  pula  dalam  Pasal  3  UU  KUP  yang  di  antaranya menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib menyampaikannya ke KPP tempat wajib pajak  terdaftar  atau  dikukuhkan  atau  tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh  Direktur Jenderal  Pajak.  Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Informan  yaitu berkaitan dengan apakah Wajib Pajak sudah menyampaikan SPTnya dengan patuh?. Berikut jawaban dari informan:
“Sebagai  Wajib  Pajak  dengan  usaha  yang  tetap  saya  menyampaikan  SPT  tahunan tepat waktu. Sebelum jatuh tempo saya biasanya sudah membayar pajak saya". Sumber Informan 1.
“Saya  sudah  lama  terdaftar  sebagai  Wajib  Pajak,  tetapi  tahun  lalu  saya  tidak melaporkan SPT tahunan, karena usaha memiliki kendala karena dampak covid 19". Sumber informan 2.
“Saya baru kali ini datang dan berniat menyampaikan SPT tahunan saya".
Sumber informan 3.
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  beberapa  wajib  pajak  menaati  aturan  untuk menyampaikan  SPT  tahunan  mereka,  akan  tetapi  ada  juga  yang  tidak  mematuhi peraturan tersebut.
C. Kewajiban membayar dan menyetor Pajak. Kewajiban membayar dan menyetor pajak adalah setiap wajib pajak yang patuh harus membayar dan menyetor pajaknya tepat waktu  dari  tanggal  1  Januari-31  Desember  dan  harus  di  laporkan  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  sebelum  tgl  31  Maret  setiap  tahunnya.  Berikut  ini  adalah  hasil wawancara  peneliti  dengan  informan  yaitu  berkaitan  dengan  apakah  bapak  sudah membayar/menyelesaikan kewajiban pajaknya?. Berikut jawaban dari informan:
“ Kewajiban membayar pajak sebelum tanggal 31 Maret untuk SPT Tahunan sebagai wajib  pajak  badan  sudah  menyelesaikan  kewajiban  pajak  sesuai  dengan  yang  di tetapkan". Sumber Informan 1.
“Sebagai  wajib  pajak  terkadang  saya  terlambat  membayar  pajak,  meskipun  begitu saya tetap bayar pajak walaupun kena denda". Sumber Informan 2.
“Saya baru mau memulai membayar pajak, sudah lapor SPT". Sumber Informan 3.
Peneliti menyimpulkan bahwa kewajiban wajib pajak dalam membayar/menyelesaikan pajaknya merupakan penunjang keberhasilan sanksi Pajak yang di terapkan di KPP Pratama Kendari dengan adanya sanksi tersebut wajib pajak badan tidak mempunyai alasan untuk tidak membayar pajak.
D. Kewajiban  menaati  pemeriksaan  pajak.  Pajak  adalah  salah  satu  sumber  anggaran terbesar yang digunakan untuk membangun seluruh daerah atau wilayah indonesia, untuk  itu  di  perlukan  partisipasi  warga  Negara  untuk  patuh  terhadap  pemeriksaan pajak.  Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  yaitu  berkaitan dengan  apakah  Bapak  bersedia  menaati  Pemeriksaan  Pajak  jika  sewaktu-waktu Bapak lupa membayar Pajak?. Berikut jawaban dari informan:
“Saya  sangat  bersedia  menaati  pemeriksaan  pajak  karena  saya  seorang  warga negara yang taat hukum dan memahami akibat bila tidak membayar pajak”.
“Saya terkadang tidak membayar pajak, ya terkadang lupa atau uangnya tidak cukup untuk  membayar  pajak.  Tapi  saya  mengupayakan  membayar  pajak". Sumber Informan 2.
“Saya baru mau memulai untuk membayar pajak, karena baru tau juga informasinya.’’
Sumber Informan 3.
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  keberhasilan  dalam  proses  pemeriksaan  pajak  di dukung oleh beberapa faktor seperti kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. KPP Pratama Kendari terus melakukan optimalisasi agar wajib pajak mau membayar pajaknya dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
2.    Pemeriksaan  pajak  penghasilan  adalah  serangkaian  kegiatan  mencari,  mengumpulkan, mengolah  data  dan  atau  keterangan  lainnya  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-  Undang  Perpajakan.  Menurut  Hutagaol  dalam  Rahayu  (2010)  terdapat beberapa penunjang keberhasilan Pemeriksaan Pajak yaitu:
A. Teknologi  Informasi.  Perkembangan  teknologi  yang  semain  pesat  dimanfaatkan oleh  wajib  pajak  untuk  mengelola  aset  yang  dimilikinya.  Seiring  dengan perkembangan  tersebut,  maka  pemeriksa  pajak  juga  harus  memanfaatkan perangkat teknologi informasi untuk mengelola data wajib pajak yang biasa disebut dengan  istilah Computer  Assisted  Audit  Tecnique. Berikut  ini  adalah  hasil wawancara  peneliti  dengan  Informan  yaitu  berkaitan  dengan  apakah  teknologi informasi  yang  maksimal  sudah  di  terapkan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kendari? Berikut jawaban dari Informan:
"Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  ini  telah  berusaha  secara  optimal  dengan mengitegrasikan proses penagihan pajak baik dari segi informasi keluhan maupun data  dari  wajib  pajak  sehingga  persoalan  bisa  terungkap  dengan  cepat. Pemanfaatan  teknologi  informasi  ini  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  dapat  cepat
terdeteksi  dan  proses  deteksinya  pun  di  lakukan  dengan  transparan". Sumber Informan 4.
“Teknologi informasi sekarang sudah banyak mengalami perkembangan, sehingga tidak  luput  bahwa  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  harus  memanfaatkan  hal tersebut.  Kami  senantiasa  mengikuti  perkembangan  salah  satunya  kita  mengikuti arahan dari Direktorat Jendral Pajak dalam modernisasi teknologi. Walaupun dalam implementasi  kami  masih  terdapat  beberapa  kendala  seperti  masih  kurangnya pemahaman  mengenai  pengoperasian  yang  melibatkan  teknologi  informasi,  tetapi kami  mengupayakan  teknologi  informasi  dapat  memudahkan  proses  pelayanan kantor kami". Sumber Informan 5.
Berdasarkan hasil wawancara untuk pertanyaan  di atas dapat di simpulkan bahwa teknologi  informasi  yang  di  miliki  oleh  pemeriksa  pajak  sudah  berjalan  maksimal sehingga  bisa  dengan  cepat  mengetahui  berapa  jumlah  wajib  pajak  yang  tidak patuh. Hal ini selaras dengan implementasi teknologi informasi yang dilakukan oleh Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  yang  merupakan  salah  satu  perbaikan  di  dalam modernisasi perpajakan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengembangkan teknologi informasi  yang  handal guna  menjadi  DJP  organisasi  yang  lebih  efektif  dan  efisien, yaitu: (1). Complaint Center. Tujuan dari dibentuknya complaint center adalah untuk menampung  keluhan-keluhan  dari  wajib  pajak;  (2). Call  Center. Fungsi  dari call center adalah  mempermudah  wajib  pajak  dalam  melakukan  interaksi  langsung dimanapun dan kapanpun; (3). Media informasi pajak. wajib pajak dapat mengakses segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pajak  secara  gratis;  (4). Website. Era informasi  yang  berkembang  pesat  menuntut  DJP  ikut  dalam  arus  perkembangan tersebut. Salah satu yang dilakukan DJP adalah pembuatan website. Untuk website kantor  pelayanan  pajak  pratama  Kendari  dapat  diakses  melalui  link  berikut https://www.online-paiak.com/kantor-paiak/kpp-pratama-kendari ; (5). E-sytem perpajakan. E-system dibuat  oleh  DJP  dalam  rangka  mempermudah  pelayanan
terhadap  wajib  pajak  berbasis  internet. E-system dapat  dimanfaatkan  oleh  wajib pajak  dalam  melakukan  transaksi  perpajakan  melalui  beberapa  kemudahan  yang ditawarkan  oleh e-system. Beberapa  hal  yang  ada  dalam e-system yaitu:  e- Regristation  (sebuah  sistem  pendaftaran  wajib  pajak  secara  online  dengan  sistem aplikasi  sebagai  bagian  dari  penggunaan  sistem  teknolgi  informasi  di  DJP  yang dihubungkan  dengan  perangkat  komunikasi  data  berbasis  perangkat  keras  dan perangkat  lunak),  e-Filing  (suatu  cara  penyampaiaan  SPT  atau  pemberitahuaan perpajangan SPT yang dilakukan secara online yang real time melalui jasa aplikasi atau application  Service  Provider), e-  SPT  (data  SPT  wajib  pajak  dalam  bentuk yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh  wajib  pajak), Online  Payment (pembayaran  secara  online  sehingga  dapat dibayar  melalui  bank-bank  nasional  dan  beberapa  tempat  yang  telah  ditunjuk  oleh DJP).  Peneliti  menyimpulkan  berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  implementasi teknologi informasi yang dimiliki oleh pemeriksa pajak sudah berjalan maksimal dan selaras  dengan  perkembangan  moderenisasi  pajak  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak (DJP) yang mampu mengintegrasikan teknologi infomasi dalam proses pemeriksaan pajak sehingga bisa dengan cepat mengetahui berapa jumlah wajib pajak yang tidak patuh.
B. Jumlah sumber daya manusia. Jumlah pemeriksa pajak seharusnya sejalan dengan jumlah  yang  diperiksa  agar  tidak  terjadi  penumpukan  beban  kerja.  Pemeriksa diharapkan  dapat  menggunakan  teknologi  informasi  guna  menunjang  kinerja mereka  dalam  memeriksa  wajib  pajak.  Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  peneliti dengan  Informan  yaitu  berkaitan  dengan  apakah  sumber  daya  manusia  sudah seimbang  dengan  beban  kerja  pemeriksa  di  KPP  Pratama  Kendari?  Berikut jawaban dari informan:
"Untuk  saat  ini  beban  kerja  pemeriksa  pajak  di  KPP  Pratama  Kendari  sudah berjalan  cukup  efektif  karena  meningkatnya  wajib  pajak  dari  tahun  ke  tahun  kami
berusaha  untuk  merekrut  pegawai  yang  kompeten  dan  meningkatkan  kinerja  bagi para  pemeriksa  pajak  agar  bisa  mengetahui  wajib  pajak  yang  patuh  dan  tidak patuh’’. Sumber Informan 4.
“Jumlah  Wajib  Pajak  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan,  kita  selalu berupaya merekrut para pegawai yang memiliki kompetensi, sehingga KPP Pratama Kendari  dapat  mengoptimalkan  para  pagawai  dalam  melakukan  pemeriksaan  para Wajib Pajak". Sumber Informan 5.
Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara bahwa kantor pelayanan pajak pratama  Kendari  sudah  memiliki  pemeriksa  pajak  yang  kompeten  serta  mampu menyeimbangkan  beban  kerja  pemeriksa  pajak  dengan  situasi  wajib  pajak  yang bertambah disetiap tahunnya.
C. Kualitas sumber daya pemeriksa. Kualitas pemeriksa pajak sangat dipengaruhi oleh pengalaman,  latar  belakang,  dan  pendidikan  sehingga  dapat  mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa pajak teratasi  adalah  dengan  melalui  pelatihan  dan  pengembangan  sumber  daya pemeriksa  secara  berkesinambungan  serta  penerapan reward and punishment sehingga  meningkatkan  kualitas  pemeriksa  pajak.  Berikut  ini  adalah  hasil wawancara  peneliti  dengan  informan  yaitu  berkaitan  dengan  upayaapa  yg  di lakukan  KPP  Pratama  Kendari  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya pemeriksa?. Berikut jawaban dari informan:
“Kualitas  Pemeriksa  Pajak  di  KPP  Pratama  Kendari  yang  utama  didasarkan  oleh pendidikan  formal  serta  latar  belakang  pengalaman,  kemudian  akan  dilatih  dan dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  KPP  Pratama  Kendari  khususnya  dalam penerapan teknologi informasi". Sumber Informan 4.
“Para  Pemeriksa  Pajak  sudah  memenuhi  standar  ketetapan  yang  ditentukan  baik dari  segi  pendidikan  formal,  pengalaman,  yang  kemudian  akan  dilatih  sesuai dengan  kebutuhan  dan  penyesuaian  yang  dilakukan  di  KPP  Pratama  Kendari
misalnya dalam proses integrasi teknologi informasi yang baru, maka para pegawai mendapatkan pelatihan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kami memberikan apresiasi  terhadap  pegawai  yang  memiliki  kinerja  tinggi,  dan  memberikan  teguran sesuai ketentuan jika ada pagawai yang memiliki kinerja rendah".

## Sumber Informan 5
Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara bahwa kantor pelayanan pajak pratama Kendari sudah menerapkan kualitas sumber daya pemeriksa pajak dengan baik.  Hal  ini  didasari  oleh  standarisasi  pemeriksa  pajak  yang  harus  memiliki  latar belakang  pendidikan  dan  pengalaman  yang  sesuai  kebutuhan  KPP  Pratama Kendari.  Untuk  meningkatkan  kualitas  pemeriksa  pajak  KPP  Pratama  Kendari memberlakukan  sistem  penghargaan (reward) dan  hukuman (punishment) diantaranya  adalah  sistem  mutasi  terencanan  dimana  sistem  mutasi  terencana adalah  segala  perubahan  mengenai  seseorang  Pegawai  Negeri  Sipil,  seperti pengangkatan,  pemindahan,  pemberhentian,  pemensiunan,  sedangkan  apresiasi kepada  suatu  prestasi  tertentu  yang  diberikan  kepada  perorangan  ataupun  suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan.
D. Sarana  prasarana  pemeriksaan  seperti  computer  sangat  diperlukan.  Penerapan Audit  Command  Language (ACL)  sangat  membantu  pemeriksa  didalam  mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak. Sarana penunjang lainnya dapat berupa  fasilitas  seperti air  conditioner (AC)  untuk  kenyamanan  ruangan,  CCTV untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan,  serta  berbagai  standar  pelayanan  prima. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu berkaitan dengan apakah  sarana  prasarana  di  KPP  Pratama  Kendari  sudah  tercukupi?.  Berikut jawaban dari informan:
“Sarana  dan  Prasarana  sebagai  penunjang  keberhasilan  pemeriksa  pajak  sudah tercukupi  dengan  adanya  computer  dan  ACL  sangat  membantu  Tim  untuk menghitung  dan  mencatat  perhitungan  pajak,  serta  kenyamanan  kantor  sesuai
dengan standar pelayanan prima ’’. Sumber Informan 4.
“Kami  mengupayakan  secara  optimal  untuk  meningkatkan  pelayanan  prima  di kantor  kami,  seperti  dari  sisi  para  Wajib  Pajak  kami  memberikan  pelayanan mengenai  kemudahan  informasi,  seperi  dalam  pengurusan  NPWP  dan  pelaporan SPT.  Tidak  hanya  itu,  kantor  kami  menerapkan  Audit  Command  Language  (ACL) untuk  memudahkan  para  pegawai  dalam  melakukan  analisa  laporan  audit.  Kantor kami  juga  berupaya  memberikan  kenyamanan  seperti  memasang  AC  (air conditioner)  agar  semua  merasa  nyaman,  CCTV  agar  tidak  terdapat  kecurangan, serta pelayanan senyum dan ramah kepada para Wajib Pajak ’’. Sumber Informan 5.
Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara bahwa kantor pelayanan pajak pratama  Kendari  sudah  menerapkan  sarana  dan  prasarana  sesuai  standar  dan sangat  membantu  untuk  mengoptimalkan  pelayanan.  Salah  satu  contohnya  ialah implementasi Audit Command Languange, sebuah software yang dirancang secara khusus  untuk  menganalisa  data  dan  menghasilkan  laporan  audit  baik  untuk pengguna  biasa {common/nontechnical  users) maupun  pengguna  ahli (expert users).

## 3. Tax Morale
A. Trust in the goverment (Torgler, 2007). Untuk meningkatkan self-assessment, para
Wajib  pajak  harus  memiliki  kepercayaan  terhadap  pemerintah,  untuk  itu Pemerintah/Negara  wajib  memberikan  pengarahan  kepada  wajib  pajak  agar melaporkan  semua  penghasilan  yang  diperoleh  wajib  pajak  untuk  memudahkan  para aparat  pajak  dalam  menerbitkan  NPWP,  sehingga  tidak  menimbulkan  stigma  di masyarakat bahwa pembuatan NPWP sulit. Pemerintah juga diharapkan dapat secara transparan  dalam  penggunaan  pajak  tersebut,  agar  para  wajib  pajak merasa  percaya dan secara langsung akan meningkatkan self assessment. Hal ini juga didukung oleh penelitian Igam dkk, 2018; Horodnic, 2018).
B. Trust  in  court  and  legal  system (Torgler,  2007).  Upaya  untuk  meningkatkan self assessment melalui peningkatan kepercayaan dalam sistem seperti pengembangkan keadilan  yakni  dengan  mengembangkan  sikap  terbuka  dan  berperilaku  secara seimbang,  tanpa  membeda-bedakan  sesuatu.  Mengembangkan  keadilan  merupakan upaya  menciptakan  kepercayaan  yang  mendalam  kepada  pemerintah/otoritas  pajak. Persepsi  masyarakat  mengenai  keadilan  sistem  perpajakan  yang  berlakudi  suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut.
Persepsi  masyarakat  ini  akan  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajakdan  perilaku penghindaran  pajak (tax  evasion). Masyarakat  akan  cenderung  tidak  patuh  dan menghindari  kewajiban  pajak  jika  merasa  sistem  pajak  yang  berlaku  tidak  adil. Perlakuan  jujur  aparat  berwenang  akan  direspon  masyarakat  secara  positif,  sistem pajak  dan  pelayanan  administrasi  pajak  yang  baik  membuat  masyarakat  puas  dan menjadi faktor pendorong wajib pajak meningkatkan kepatuhannya. Pengenaan sanksi perpajakan  diberlakukan  untuk  menciptakan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Itulah  sebabnya,  penting  bagi  wajib  pajak memahami  sanksi-sanksi  perpajakan  sehingga  mengetahui  konsekuensi  hukum  dari apa  yang  dilakukan  ataupun  tidak  dilakukan.  Untuk  dapat  memberikan  gambaran mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  perlu  dihindari  agar  tidak  dikenai  sanksi  perpajakan. Sanksi perpajakan terpajakan terbagi atas dua bagian yaitu:
1) Sanksi  Administrasi.  Landasan  hukum  mengenai  sanksi  aministrasi  diatur  dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajik pajak dan hak dan kewajiban fiskus, dalam rangka penegakan hukum pajak
(tax  law  enforcement) Sanksi  administrasi  dapat  dijatuhkan  apabila  wajib  pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan
2) Sanksi  Pidana.  Menurut  ketentuan  dalam  undang-undang  perpajakan,  ada  3 macam  sanksi  pidana,  yaitu;  (a).  Denda  pidana.  Sanksi  berupa  denda  pidana
dikenakan  kepada  wajib  pajak  dan  diancamkan  juga  kepada  pejabat  pajak  atau pihak  ketiga  yang  melanggar  norma;  (b).  Pidana  kurungan  hanya  diancamkan kepada  tindak  pidana  yang  bersifat  pelanggaran.  Dapat  ditujukan  kepada  wajib pajak, dan pihak ketiga; (c). Pidana penjara Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan,  merupakan  hukuman  perampasan  kemerdekaan.  Pidana  penjara diancamkan  terhadap  kejahatan.  Ancaman  pidana  penjara  tidak  ada  yang ditujukan  kepada  pihak  ketiga,  adanya  kepada  pejabat  dan  kepada  wajib  pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Igam dkk, 2018; Horodnic, 2018).
C. Trust  in  the  tax  officials (Torgler,  2007).  Dalam  upaya  meingkatkan self  assessment,
kepercayaan  terhadap  Kantor  Pelayanan  Pajak  wajib  tingkatkan  dengan  kegiatan penyuluhan kepada masyarakat (wajib pajak), dengan seringnya diberikan penyuluhan diharapkan  menambah  pengetahuan  wajib  pajak  tentang  pajak  serta  prosedur pemungutan  dan  pembayaran  yang  benar.  Misalnya  pada  saat  penerimaan  SPT tahunan petugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat (Wajib Pajak) mengenai pentingnya membayar pajak. Penyuluhan juga dapat dilakukan pada instansi/perusahaan terkait. Penyuluhan atau sosialisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam bidang perpajakan. Penyuluhan atau sosialisasi  ini  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuan  dan  anggaran  yang  ada.  Adanya penyuluhan dan sosialisasi dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Beberapa  hal  yang  diterapkan dalam  proses  penyuluhan  dan  sosialisasi  terhadap  wajib  pajak,  yaitu;  (1).  Pelayanan Petugas  Pajak.  Petugas  pajak  harus  sabar  dalam  memberikan  pelayaanan  kepada wajib  pajak.  Pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  pajak  di  Daerah  akan mempengaruhi  dalam  memberikan  kepuasan;  (2).  Fasilitas  kantor  yang  memadai. Fasilitas  kantor  yang  yang  memadai  dapat  membantu  petugas  pajak  dalam menjalankan  kewajibannya;  (3).  Pemasangan  Spanduk  atau  Banner  Slogan Perpajakan.  Slogan  perpajakan  dapat  membantu  masayarakat  sebagai  wajib  pajak
agar  ingat  dan  patuh  dalam  melaksakan kewajiban  perpajakan.  Hal  ini  juga  didukung oleh penelitian Igam dkk, 2018; Horodnic, 2018)

## KESIMPULAN
Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2019-2020 tidak mengalami perubahan dengan tingkat  kepatuhan  62%  sedangkan  pada  Tahun  2020  mengalami  penurunan  2 % di karenakan  jumlah  wajib  pajak  pada  periode  tersebut  mengalami  kenaikan,  namun  tidak  di ikuti  oleh  kenaikan  jumlah  pelapor  SPT.  Hal  tersebut  menjadi  sebuah  tantangan  dalam pengembangan  potensi  sebuah  peran  organisasi  dalam  memberikan  dampak  atas keberhasilan  wajib  pajak  agar  memahami  dan  mematuhi self  assessment  system, dalam hal ini kantor pelayanan pajak kota Kendari menerapkan suatu strategi guna meningkatkan self  assessment  system.  Self  assessment  system bertujuan  agar  wajib  pajak  mampu menilai, memiliki kesadaran, dan bersikap jujur dalam melaporkan pendapatan mereka.
Implementasi pemeriksaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kota Kendari sudah cukup optimal, hal ini dapat dilihat dengan kemampuan KPP Pratama Kendari dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pemeriksaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan  program  yang  diterapkan  pada  direktorat  jendral  pajak  (DJP).  Implementasi kebutuhan  sumber  daya  manusia  pada  KPP  pratama  Kendari  sudah  direncanakan  dengan baik,  hal  ini  berdasarkan  kesesuaian  beban  kerja  pemeriksa  pajak  dengan  jumlah  wajib pajak.  Kualitas  sumber  daya  manusia  pada  KPP  Pratama  Kendari  dilandaskan  pada  latar belakang dan pendidikan sehingga menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi. Dukungan sarana  dan  prasarana  di  KPP  Pratama  Kendari  sangat  bagus,  hal  ini  disimpulkan  karena KPP  Pratama  Kendari  mengaplikasikan software  Audit  Command  Languange yang dirancang  secara  khusus  untuk  menganalisa  data  dan  menghasilkan  laporan  audit  baik untuk  pengguna  biasa (common/nontechnical  users) maupun  pengguna  ahli (expert users) serta  fasilitas  penunjang  agar  KPP  Pratama  Kendari  dapat  memberikan  pelayanan prima terhadap para wajib pajak.
Setiap  wajib  pajak  harus  memiliki  kewajiban  kepatuhan  antara  lain;  (1).  Kewajiban
mendaftarkan  diri;  (2).  Kewajiban  menyampaikan  SPT;  (3).  Kewajiban  membayar  dan menyetor pajak; (4). Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
Dari  informasi  yang  dihimpun  dari  seksi  Pemeriksaan  KPP  Pratama  kendari  masih banyak wajib pajak yang tidak melapor dan membayar pajak, hal ini akan sangat merugikan negara mengingat pajak
merupakan  sumber  pandapatan  negara  guna  menunjang  pembelanjaan  pemerintah.  KPP Pratama Kendari diharuskan mempunyai strategi untuk meningkatkan self assessment para wajib  pajak  agar  mereka  mau  melaporkan  dan  membayar  pajak.  Strategi  yang  harus implementasikan  pada  KPP  Pratama  Kendari  ialah  tax  morale  (Torgler,  2007)  adalah sebagai berikut; (1). Trust in Goverment, yaitu memberikan pengarahan kepada wajib pajak agar  melaporkan  semua  penghasilan  yang  diperoleh  agar  memudahkan  para  aparat  pajak dalam  menerbitkan  NPWP;  (2). Trust  in  Court  and  Legal  System Mengembangkan keadilan  yakni  dengan  mengembangkan  sikap  terbuka  dan  berperilaku  secara  seimbang, tanpa  membeda-bedakan  sesuatu;  (3). Trust  in  Public  Officials, dengan  Meningkatkan penyuluhan  kepada  masyarakat  (wajib  pajak),  dengan  seringnya  diberikan  penyuluhan diharapkan menambah pengetahuan wajib pajak tentang pajak serta prosedur pemungutan serta pembayaran yang benar (Igam dkk, 2018; Horodnic, 2018).

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  yang  telah  dipaparkan,  maka  saran yang dapat peneliti berikan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pemeriksaan Pajak untuk meningkatkan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
1. Mengadakan sosialisasi secara berkesinambungan pengetahuan pajak di KPP Pratama Kendari  dan  bekerjasama  dengan  instansi-instansi  yang  mendaftarkan  NPWP  baru, sehingga  wajib  ajak  lebih  memahami  tentang  pajak  dan  menjalankan  kewajibannya membayar pajak.
2. Melakukan  penambahan  SDM,  Sarana,  dan  Prasarana  di  KPP  Pratama  Kendari  untuk
mempelancar pelaksanaan pemeriksaan pajak.
3. Pengadaan  monitoring  rutin  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  di  KPP  Pratama  Kendari khususnya dalam  pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat terpantau dan menjadi lebih efektif.
4. Kantor  pajak memberikan  penghargaan  atau reward bagi  wajib  pajak  yang  patuh  atau rajin  dalam  melakukan  pelaporan  dan  pembayaran  pajak,  sehingga  wajib  pajak termotivasi untuk membayar pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreoni,  J.,  Erard,  B.  &  Feinstein,  J.  (1998).  Tax  compliance. Journal  of  Economic Literature, 36, 818-860
Armstrong,  C.S.,  Blouin,  J.L.,  Jagolinzer,  A.D.  and  Larcker,  D.F.  (2015),  "Corporate governance,  incentives,  and  tax  avoidance”, Journal  of  Accounting  and  Economics, Vol. 60 No. 1, pp. 117.
B.  Bawono  Kristiaji,  dkk.  " Memahami  Ke(tidak)patuhan  Pajak ." InsideTax  Magazine.  14th edition (March 2013).
Erly Suandy. 2011. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
Gaaya,  S.,  Lakhal,  N.  and  Lakhal,  F.  (2017),  "Does  family  ownership  reduce  corporate  tax avoidance?  The  moderating  e ffect  of  audit quality”, Managerial  Auditing  Journal, Vol. 32 No. 7, pp. 731-744.
Hanlon,  M.  &  Heitzman,  S.  (2010).  A  review  of  tax  research. Journal  of  Accounting  and Economics, 50, 127-178.
Hubbard, G., Rice, J., & Galvin, P. (2014). Strategic management. Pearson Australia.
Hundal,  S.  (2011,  March,  29).  Why  tax  avoidance  is  among  the  biggest  issues  of  our generation. Liberal Conspiracy. Retrieved from http://www.liberalconspiracy.org Horodnic,  A.  loana,  (2018),  Tax  morale  and  institutional  theory:  a  systematic  review, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 38 No. 9/10, pp. 868-886. Igam, M., Mustakim, Purwati, E. Ninik, (2018), Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di  Kantor  Pelayan  Pajak  Pratama  (KKP)  Kendari, Jurnal  BUSINESS  UHO:  Jurnal Administras Bisnis,Vol. 3 No. 2. pp. 241-250.
Lanis, R. & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. Journal of Accounting and Public Policy, 30(1), 50-70.
Lee,  B.B.,  Dobiyanski,  A.  and  Minton,  S.  (2015),  "Theories  and  empirical  proxies  for corporate tax avoidance”, Journal of Applied Business and Economics, Vol. 17 No. 3, pp. 21-34.
Lee,  R.J.  and  Kao,  H.S.  (2018),  "The  i mpacts  of  IFRSs  and  auditor  on  tax  avoidance”,
Advances in Management and Applied Economics, Vol. 8 No. 6, pp. 17-53. Luttmer,  E.F.P.  and  Singhal,  M.  (2014),  "Tax  morale”,  Journal  of  Economic  Perspectives, Vol. 28 No. 4, pp. 149-168.
Minnick,  K.  &  Noga,  T.  (2010).  Do  corporate  governance  characteristics  influence  tax
management?, Journal of Corporate Finance, 16(5), 703-718.
Nurmantu, S. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
Rahayu,  S.  Kurnia.  2010. Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan  Aspek  Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rochmat Soemitro. 1990. Azas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Eresco.
Rezaei,  F.  and  Ghanaeenejad,  M.  (2014),  "A  review  on  transparency  in  financial  reporting and its effects on tax avoidance and firm value”, Journal of Commerce and Accounting Research, Vol. 3 No. 2, pp. 8-21.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2017).  Metode  Penelitian  untuk  Bisnis  Pendekatan Pengembangan- Keahlian. Jakarta: Salemba Empat.
Torgler,  B.  (2007),  Tax  Compliance  and  Morale:  A  Theoretical  and  Empirical  Analysis, Edward Elgar, Cheltenham.
Uadiale,  O.  M.,  Fagbemi,  T.  O.  &  Ogunleye,  J.  O.  (2010).  An  empirical  study  of  the relationship  between  culture  and  personal  income  tax  evasion  in  Nigeria. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 20, 116-126.
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Wahyuni, A. (2011). Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 1(1).
Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat