Webiste : http://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/ DOI 10.33701/jmsda.v8i1.1176
*Corresponding author M. Rendi Aridhayandi Fakultas Hukum, Universitas Suryakancana,
mrendiaridhayandi@unsur.ac.id Received: January 7, 2020 Revised:  June April, 2020 Accepted: June 5, 2020 Available Online: June 30, 2020

## Optimalisasi Fungsi Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0
M. Rendi Aridhayandi 1 , Achmad Rifqi Nurghi Fari 2 , Usamah Habiburrachman 3 Jajang 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Suryakancana, mrendiaridhayandi@unsur.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Suryakancana, riefqinurghifari@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Suryakancana, 1995.u.h@gmail.com
4 Fakultas Hukum, Universitas Suryakancana, jajangfh09@gmail.com

## ABSTRAK
Revolusi  Industri  4.0  ditandai  dengan  munculnya  IoT  (Internet  of  Things)  dan  IoP (Internet  of  People)  maka  kepentingan  interkoneksitas  dalam  segala  hal  termasuk  dalam pelayanan  publik  sangat  dibutuhkan.  Masyarakat  yang  telah  melakukan  kontrak  sosial  dengan pemimpin  yang  telah  dipilih  secara  demokrasi  (pemilihan  langsung),  namun  dalam  pemilu tersebut  masih  sangat  jarang persyaratan pemilihan Kepala  Desa yang mewajibkan penguasaan informasi teknologi, sehingga korelasi antara Revolusi Industri 4.0 tersebut tidak optimal dalam pelaksanaan  pelayanan  publik  yang  berhubungan  dengan  kewenangan  Kepala  Desa.  Perubahan paradigma  akan  keterhubungan  masyarakat  diera  Revolusi  Industri  4.0  ini  sendiri  telah memberikan  kesempatan  bagi  Kepala  Desa  untuk  melayani  masyarakat  secara  lebih  efisien, cepat  dan  murah,  maka  dari  itu  metode  atau  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berbentuk Yuridis Empiris yaitu suatu kajian berdasarkan data di lapangan melalui aspek-aspek yuridisnya.  Temuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  masih  belum  optimalnya  pelayanan  publik  oleh Kepala Desa diera Revolusi Industri 4.0 yaitu dengan studi kasus di Desa Ciherang dan di Desa Bobojong. Selanjutnya identifikasi masalah penelitian ini adalah 1. Apa faktor penyebab Kepala Desa  tidak  optimal  dalam  pelayanan  publik  diera  Revolusi  Industri  4.0  ?,  2.  Bagaimana  upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  optimalisasi  pelayanan  publik  oleh  Kepala  Desa  diera  Revolusi Industri 4.0 ?
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Revolusi Industri 4.0, Kepala Desa

## ABSTRACT
The Fourth Industrial Revolution is marked by the emergence of IoT (Internet of Things) and  IoP  (Internet  of  People),  along  with  it  the  importance  of  interconnectivity  in  everything including public services is needed. Populace who have entered into social contracts with leaders who have been democratically elected (direct elections), even so in these Village head elections there are still very few requirements regarding the mastery of information-based technology, so that  the  correlation  between  the  Fourth  Industrial  Revolution  is  not  regarded  as  optimal  in  the implementation of public services that relate with the authority of the Village Head. The change in paradigm for populace connectivity in the Fourth Industrial Revolution  itself has provided an opportunity for the Village Head to serve the community more efficiently, faster and in a cheaper price, therefore the method or approach used in this research is in the form of Empirical Juridical
approach namely a study based on data in the field through juridical aspects. The findings in this study  correlate  that  public  service  is  not  yet  optimized  by  the  Village  Head  in  the  Industrial Revolution  4.0,  namely  by  case  studies  in  Ciherang  Village  and  the  Bobojong  Village  Further identification  of  the  problems  of  this  research  are  1.  What  are  the  factors  causing  the  Village Head to not be as optimal in public services under the Fourth Industrial Revolution? , 2. How can efforts  be  made  to  optimize  public  services  by  the  Village  Head  under  the  Fourth  Industrial Revolution?.
Keyword : public service, industrial revolution 4.0, chief of district

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  terus  membangun,  hal  ini  dibuktikan  oleh Pembangunan  prasarana  infrastruktur  di  Indonesia  telah  berlangsung  cukup  lama  dan  investasi yang  dikeluarkan  sudah  sangat  besar.  Walaupun  begitu  masih  banyak  masalah  yang  dialami negara kita khususnya mengenai perencanaan yang lemah, kuantitas yang belum mencukupi, dan kualitas yang rendah.  Anggaran   infrastruktur setiap tahun mengalami  peningkatan, akan tetapi menurut  penelitian  dari  laporan  World  Economic  Forum  menunjukkan  peringkat  kualitas infrastruktur  di  Indonesia  masih  tergolong  rendah.  Pentingnya    pembangunan    fasilitas    sarana dan  prasarana infrastruktur  ini seperti  yang dinyatakan oleh De dan Ghosh (2005:81) bahwa kendala    yang  dihadapi  daerah-daerah  maupun  negara-negara  lebih  kepada  persoalan  ekonomi yaitu    bagaimana    memastikan  baiknya  infrastruktur    supaya    lebih  bermanfaat.    Berdasarkan sejarah perjalanan pembangunan ekonomi di Indonesia, infrastruktur ditempatkan sebagai sektor vital  dalam  proses  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.  Untuk  mencapai  proses  itu dibutuhkan kerja keras agar pembangunan infrastruktur selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini dibuktikan  dalam  artikel  yang  dikeluarkan  KOMINFO  pada  tahun  2016  silam,  mengemukakan walaupun usaha revolusi birokrasi saat ini sedang dilaksanakan di  Indonesia, citra buruk dalam birokrasi  di  Indonesia  sendiri  dari  pelayanan  yang  ruwet  dan  penuh  sengkarut.  Birokrat bermental  priyayi  yang  enggan  melayani,  sarana  pelayanan  yang  buruk,  praktik  KKN  yang meraja, hingga kesulitan mengurus perizinan,
Kesediaan Indonesia mengikuti trend dunia juga sudah terbukti dengan gerakan Making Indonesia  4.0  yang  sebenarnya  suatu  bentuk  kesungguhan  negara  dalam  beradaptasi  dengan ragam  perubahan  besar  pada  era  revolusi  industri  keempat  (Industri  4.0)  yang  terjadi  saat  ini. Dan sebenarnya Indonesia sendiri sudah menapaki era Industri 4.0, yang ditandai dengan serba digitalisasi dan otomasi. Namun, belum semua elemen masyarakat menyadari konsekuensi logis atau dampak dari perubahan-perubahan yang ditimbulkannya. Bahkan, fakta-fakta perubahan itu masih  sering  diperdebatkan.  Misalnya,  banyaknya  toko  konvensional  di  pusat  belanja  (mall) yang  tutup  sering  dipolitisasi  dengan  argumentasi  bahwa  kecenderungan  itu  disebabkan  oleh menurunnya daya beli masyarakat. Padahal, toko-toko konvensional memang mulai menghadapi
masalah  serius  atau  minim  pengunjung  karena  sebagian  masyarakat  perkotaan  lebih  memilih sistem  belanja  online.  Dari  beli  baju,  sepatu,  dan  buku  hingga  beli  makanan  semuanya  dengan pola belanja online.
Indonesia  secara  formal  telah  memiliki  kebijakan  pengembangan  inovasi  yang dituangkan baik dalam dokumen RPJMN maupun dalam Nawa Cita. Dalam RPJMN 2010-2014, Bidang  Iptek,  diuraikan  bahwa  strategi  pembangunan  Iptek  dilaksanakan  melalui  dua  prioritas pembangunan yaitu:
1. Penguatan  Sistem  Inovasi  Nasional  (SIN)  yang  berfungsi  sebagai  wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang, dan
2. Peningkatan  Penelitian,  Pengembangan,  dan  Penerapan  Iptek  (P3  Iptek)  yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025.
Dijelaskan  bahwa  SIN  difokuskan  pada    pembangunan  kelembagaan  iptek,  sumberdaya iptek  dan  jaringan  iptek,  sasaran  pada  penguatan  ke  tiga  fokus  tersebut.  Dalam  RPJMN  2015- 2019  isu  mengenai  inovasi  terdapat  pada  uraian  Agenda  Pembangunan  Nasional  (yang merupakan  penjabaran  operasional  dari  Nawa  Cita)  ke  6,  yaitu  Meningkatkan  Produktivitas Rakyat  dan  Daya  Saing  di  Pasar  Internasional,  di  mana  salah  satu  Sub  Agendanya  adalah Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi.
Pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  karena  menyangkut  aspek  kehidupan  yang  luas.  Sebagaimana diatur dalam UU nomor 25 tahun 2009 negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara untuk barang-barang publik, pelayanan publik dan pelayanan administrasi.
Istilah revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah istilah yang diciptakan oleh Klaus Schwab dalam  bukunya  ”The  Fourth  Industrial  Revolution”,  beliau  menggunakan  kata  revolusi dikarenakan  sifat  dari  kata  revolusi  itu  sendiri  yang  menunjukan  suatu  perubahan  secara  tiba- tiba,  hal  ini  tidak  terbatas  dalam  bidang  ilmu  kenegaraan  saja  tapi  juga  melalui  berbagai perubahan yang mendasar, secara historis revolusi ini dapat merubah mulai dari sistem ekonomi sampai  dengan  struktur  sosial  ketika  terjadinya  suatu  teknologi  baru  serta  pemikiran  baru mengenai  cara  manusia  memandang  dunia,  merupakan  suatu  hal  yang  beliau  bisa  katakan menjadi suatu revolusi.
Dalam  hal  istilah  sendiri  Klaus  Schwab  berpendapat  bahwa  fenomena  revolusi  industri 4.0  ini  sendiri  merupakan  perpanjangan  dari  eksistensi  suatu  revolusi  yang  dimulai  dari  awal abad  ke  21  atau  dengan  kata  lain  revolusi  digital,  sehingga  dapat  ditarik  suatu    karakter  dalam revolusi itu sendiri akan eksistensinya yang dimana-mana dan internet mobile itu sendiri.
Dalam artikel  oleh Sabarudin  Hulu menyatakan bahwa Penyelenggara pelayanan publik dalam bertindak, tentu terdapat aturan yang menjadi pedoman dan asas-asas umum pemerintahan yang  baik.  Asas  tersebut  diantaranya  asas  pelayanan  yang  baik,  artinya  pelayanan  yang  tepat waktu,  prosedur  dan  biaya  yang  jelas  sesuai  standar  pelayanan  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  ketentuan  Pasal  10  undang-undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Resistensi  penyelenggara  layanan atas  laporan  atau  pengaduan  masyarakat,  dapat  merusak  hubungan  komunikasi  antara  kedua pihak,  yang  berdampak  pada  kualitas  Pelayanan  publik  yang  buruk,  memunculkan  layanan publik  dan  sulit  mencari  solusi.  Bahkan,  karena  penyelesaian  pengaduan  yang  berlarut-larut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan.
Dibandingkan  di  Indonesia  negara-negara  maju  di  Eropa  dan  Amerika  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  terkini  sudah  mengacu  pada  paradigma  pelayanan  publik “New  Public  Service”,  seperti  yang  diutarakan  oleh  Agus  Widiyarta  dalam  desertasinya mengenai  study  kasus  tentang  partisipasi  masyarakat,  sehingga  dapat  ditarik  suatu  hubungan akan  paradigma  pelayanan  publik  yang  ideal,  dimana  masyarakat  dianggap  bukan  sebagai pelanggan  tetapi  sebagai  rakyat  yang  mempunyai  hak  atas  service  tersebut.  Dalam  paradigma NPS,  administrasi  publik  lebih  menekankan  peran  serta  masyarakat  dan  sektor  publik  menuju manajemen  pelayanan  publik  yang  lebih  propasar,  sehingga  menjadi  pergeseran  dari  kebijakan dan  administrasi  menuju  manajemen  dengan  mengadopsi  manajemen  sektor  privat.  Dalam perspektif  ini  praktek  pelayanan  publik  berdasarkan  pertimbangan  ekonomi  yang  rasional. Kebutuhan  dan  kepentingan  publik  dirumuskan  sebagai  agregasi  dari  kepentingan-kepentingan publik.  Publik  diposisikan  sebagai  pelanggan  (customers)  sedangkan  pemerintah  berperan mengarahkan (steering) pasar. Dalam perkembangannya konsep ini diterjemahkan bahwa untuk mewujudkan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  maka  diperlukan  standar  pelayanan    menjamin kualitas pelayanan publik.
Sehingga dapat ditarik suatu benang merah akan perubahan dialektika pemerintahan dari goverment  based  actor  kepada  non-state  actor  dalam  hal  menjalankan  baik  administrasi pemerintahan  tetapi  juga  kepada  jalannya  pemerintahan  itu  sendiri,  seperti  pada  munculnya Wikileaks sebagai suatu non-state actor yang menentang sebuah negara adikuasa, sehingga dapat
ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  era  digital  yang  terjadi  pada  abad  ke-21  ini  penghadang  yang selalu  ada  dalam  menjaga  kekuasaan  pemerintah  menjadi  semakin  tergerogoti  oleh  akor-aktor mikro  (atau  dalam  kata  lain  masyarakat  itu  sendiri)  yang  secara  alami  datang  dengan peningkatan  edukasi  masyarakat  sehingga  masyarakat  menjadi  semakin  tahu  dan  semakin menuntut akan ekspektasi pemerintahan (pelayanan publik) yang ideal.
Selain  daripada  itu  kualitas  dan  kemampuan  teknis  dalam  pelayanan  publik  merupakan suatu  usaha  yang  tidak  terelakan  dari  pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban  pelayanan publiknya,  hal  ini  di  sebut  oleh  Norman  D.  Nowak  sebagai  suatu”iklim”  kepatuhan  dan kesadaran pemenuhan kewajiban pelayanan publik itu sendiri.
Namun didalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari 2 (dua) Desa yang berada di  kabupaten  Cianjur  yaitu  Desa  Ciherang,  Kecamatan  Pacet  dan  Desa  Bobojong,  Kecamatan Mande,  pelayanan  publik  di  kedua  Desa  tersebut  selain  pebentukan  BUMDes  tidak  banyak penetrasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  tingkat  kesejahteraan rakyat  selain  memberikan  fasilitas  tertentu  (bersifat  pasif)  dan  cendrung  lebih  mengutamakan permohonan dari masyarakat terlebih dahulu sebelum melakukan manuver.
Dari uraian di atas maka penulis tergugah dalam membuat Penelitian ilmiah dengan judul “Optimalisasi fungsi Kepala Desa dalam Pelayanan Publik diera Revolusi Industri 4.0”

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam penelitian ini terdapat  literatur yang digunakan berupa buku, jurnal,  artikel  yang menunjang konsep penelitian yaitu :
Buku Klaus Schwab tentang Revolusi Industri keempat yang selain memberikan definisi apa yang disebut sebagai revolusi industri 4.0 itu sendiri dengan contoh nyata dan eksekusinya terutama  di  bidang  pemerintahan  akan  bagaimana  pemerintah  dapat  menanggulangi  revolusi industri ini bukan hanya dengan menggunakan represi atas gelombang perkembangan teknologi dewasa ini tapi juga dengan memanfaatkan perubahan era tersebut dengan adaptasi penerimaan micro  group  dengan  bentuknya  sebagai  non-state  entity  seperti  asas  keterbukaan  informasi publik (transparansi informasi).
Selanjutnya  Agus  Widiyarta  dan  Ertien  Rining  N  tentang  “Pelayanan  Kesehatan  Dari Perspektif  Participatory  Governance  (Studi  Kasus  Tentang  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pelayanan  Dasar  Kesehatan  Di  Kota  Surabaya)”  telah  memberikan  suatu  definisi  ideal  akan pelayanan  publik  yang  seharusnya  dijalankan  di  Indonesia,  serta  perubahan  paradigma  dari
anggapan bahwa masyarakat sebagai pelanggan menjadi rakyat yang ikut andil dan mempunyai hak terhadap service tersebut.
Selanjutnya artikel karya Setyowati Karyaningtyas, yang memberikan beberapa manfaat- manfaat yang sekiranya dapat dirasakan oleh masyarakat jika penetrasi revolusi di Indonesia di jalankan maka akan berakibat baik untuk penghidupan masyarakat di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis Empiris yaitu suatu kajian berdasarkan data di lapangan melalui aspek-aspek yuridisnya. Temuan dalam penelitian ini yaitu masih belum optimalnya pelayanan publik oleh  Kepala Desa diera Revolusi Industri  4.0  yaitu  dengan  studi  kasus  di  Desa  Ciherang  dan  di  Desa  Bobojong.  Selanjutnya identifikasi  masalah  penelitian  ini  adalah  1.  Apa  faktor  penyebab  Kepala  Desa  tidak  optimal dalam pelayanan publik diera Revolusi Industri 4.0 ?, 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pelayanan publik oleh Kepala Desa diera Revolusi Industri 4.0 ?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  hal  pelayanan  publik  terdapat  suatu  dinamika  yang  tidak  terelakan  antara hubungan masyarakat  dengan pemerintah itu sendiri, hal  ini merupakan suatu  hal  yang bersifat natural dan nyata karena pemerintah sebagai suatu pihak dari kontrak hukum dengan masyarakat berkewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  sebagai  suatu  prestasi  dalam  perjanjiannya  dengan masyarakat,  maka  karena  itu  diperlukan  suatu  jaminan  akan  pelayanan  yang  diberikan pemerintah  itu  tidak  boleh  merugikan  masyarakat,  sayangnya  dalam  perjalanan  birokrasi  di Indonesia  banyaknya  pelanggaran-pelanggaran  oleh  oknum  tidak  bertanggung  jawab  dalam pemerintahan  yang  menggunakan  fitur  pelayanan  ini  untuk  mendapatkan  keuntungan  bagi dirinya  sendiri  seperti  maraknya  pungutan  liar  dan  birokrasi  yang  sengaja  dibuat  berbelit-belit dengan tujuan membuat masyarakat jera memakai layanan publik itu sendiri.
Karakteristik  pelayanan  publik  yang  sebagian  besar  bersifat  monopoli  membuat pemerintah  tidak  menghadapi  pemasalahan  persaingan  pasar  sehingga  menyebabkan  lemahnya perhatian pengelola pelayanan publik akan penyediaan pelayanan yang berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa pengelola pelayanan publik di pemerintahan daerah untuk  dimanfaatkan  dan  digunakan  untuk  keuntungan  pribadi,  akibatnya  terjadi  konsekuensi yang  cukup  sulit  diterima,  terjadinya  pelayanan  publik  yang  mempersulit  masyarakat.  Hal  ini dapat  terlihat  dengan  begitu  banyaknya  keluhan  dan  pengaduan  dari  masyarakat  baik  secara langsung maupun melalui media massa, seperti: prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian
jangka  waktu  penyelesaian,  biaya  yang  harus  dikeluarkan,  persyaratan  yang  tidak  transparan, sikap kurang responsif, dan lainlain. Akibat permasalahan tersebut, citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih melekat sampai saat ini yang menghasilkan tidak ada aspek kepercayaan masyarakat  dalam  pengelolaan  pelayanan.  Dalam  rangka  mengatasi  kondisi  tersebut  perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Sehingga definisi Pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai  segala bentuk  jasa pelayanan tidak dapat  berjalan dengan baik dan benar, hal ini eksistensinya baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah,  dan  di  lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dalam rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Karenanya  birokrasi  publik  berkewajiban  dan  bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional.
Selayang  pandangan  lain Klaus  Schwab menekankan  akan  dampak  revolusi  industri keempat terhadap dalam proses administrasi pemerintahan sebagai suatu game changer terhadap paradigma  citra  buruk  birokrasi  pemerintahan  merupakan  suatu  hal  utama  paling  inovatif  dan yang amat sangat dalam eksekusinya, hal ini pun sekiranya sudah diakui oleh pemerintah dengan berbagai  usaha  pemerintah  dalam  melakukan  proses  modernisasi  dalam  segala  proses administrasi  terutama  dalam  penggunaan  teknologi  web  seperti  penguatan  pengolahan e- governance dalam  rangka  membina  program-program  yang  lebih  transparan  serta  akuntabel secara langsung kepada masyarakat merupakan suatu tujuan utama dari adaptasi revolusi industri 4.0  itu  sendiri.  Selain  itu  dalam  kondisi  perkembangan  masyarakat  yang  dinamis,  birokrasi publik  yang  menerima  ujian  zaman  revolusi  industri  keempat  ini  harus  dapat  memberikan pelayanan  publik  yang  lebih  profesional,  efektif,  sederhana,  transparan,  terbuka,  tepat  waktu, responsif  dan  adaptif  serta  sekaligus  dapat  membangun  kualitas  manusia  dalam  arti meningkatkan  kapasitas  individu  dan  masyarakat  untuk  secara  aktif  sehingga service yang diberikan pemerintah ini dapat menentukan masa depannya sendiri. Sehingga arah pembangunan kualitas  manusia  tadi  dapat  memberdayakan  kapasitas  manusia  yang  memungkinkan  kondisi dimana  setiap  anggota  masyarakat  mengembangkan  kemampuan  dan  kreativitasnya  untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.
Dalam  jurnal  yang  diterbitkan  oleh  African  Journal  of  Public  Affairs  pada  tahun  2017 silam  munculnya  sebuah  perhubungan  revolusi  industri  4.0  dengan  administrasi  publik  dan pengakuan  bahwa  gelombang  teknologi  dalam  revolusi  industri  yang  terjadi  dapat  digunakan
untuk  membantu  pemerintah  lokal  maupun  nasional  dalam  menjawab  dan  memberikan service dalam hal pemerintahan kepada konstituennya masing-masing, perhubungan ini tidak serta merta muncul begitu saja melainkan merupakansuatu kelanjutan pada acara Open Forum Events (OEF) di  Manchester,  Inggris  pada  tahun  2015  silam  akan  korelasi  teknologi-teknologi  baru  yang dibawa oleh revolusi industri keempat dapat meningkatkan kinerja manajemen keuangan publik yang lebih transparan serta akuntabel dalam eksekusinya.
Berdasarkan penelitian yang Penulis temukan di kedua Desa tersebut terdapat kebiasaan menunggu (pasif) dalam penggunaan media internet dalam program kerja pemerintah Desa, hal ini terjadi baik untuk pemerintahan daerah maupun dari masyarakat Desa sendiri, sehingga dapat disimpulkan  fenomena  kepasifitasan  tersebut  terjadi  karena  kurang  adanya  kesadaran  baik  dari pihak masyarakat maupun pemerintah daerah akan kepentingan teknologi dalam era digital,
Selain  daripada  itu  Pemerintah  Daerah  lebih  mengutamakan  melaksanakan  tugasnya dalam memberikan fasilitas  kepada masyarakat  sebagai  bentuk  pelyanan  publik yang diberikan dengan  alasan  kurangnya  pengetahuan  pemerintah  Desa  akan  regulasi  mengenai  program- program  yang  dapat  Desa  lakukan,  Hal  ini  menyebabkan  tidak  terjadinya  suatu  hubungan dinamis  antara  masyarakat  dengan  pemerintahan  Desa,  ironisnya  hal  ini  berbalik  dengan penemuan  program-program  yang  peneliti  temukan  pada  kelurahan  Bojongherang  dimana pemerintah  daerah  Kelurahan  Bojongherang  yang  bersifat  lebih  aktif  dan  partisipatif  dalam program-program  pelayanan  publik  kepada  konstituen  (masyarakat  yang  tinggal  di  kelurahan Bojongherang itu sendiri) hal  ini terbukti dengan adanya bantuan kepada  peningkatan ekonomi Home Industry pada lingkungan masyarakat melalui iklan di akun media sosial kelurahan, belum lagi  tingkatan  partisipasi  pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  kesejahteraan  masyarakat dengan  menggunakan  teknologi  interkomunikasi  berbuntut  dengan  rendahnya  biaya  aktualisasi program dalam membangun kesejahteraan rakyat.
Ketakutan  dari  pihak  Desa  yang  takut  mengeluarkan  program-program  yang  dapat membantu  rakyat  sekiranya  tidak  bisa  dijadikan  suatu  alasan  bagi  pemerintah  Desa,  hal  ini sejalan  dengan  pendapat Jimmly  Asshidiqie yang  mengutarakan  bahwasannya  keadilan pemenuhan keinginan individu dalam tingkat tertentu,
Pendapat oleh William  N.  Dunn tentang Kebijakan publik sebagai  pengalokasian nilai- nilai  secara  sah  kepada  seluruh  anggota  masyarakat,  dapat  dihubungkan  dengan  definisi perlengkapan negara oleh George Jellinek yang bersumber langsung pada konstitusi ( Mittelbare Organ )  terutamanya  dalam  hal  pelayanan  publik  oleh  pemerintah  Desa  yang  dijamin  oleh
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  tepatnya  pada  alinea  ke-4  adalah  pendefinisian  yang sesuai untuk mendefinisikan pelayanan publik oleh pemerintahan Desa hal ini juga menjanjikan akan  fungsinya  memajukan  kesejahteraan  umum  telah  memberikan  suatu  pembenaran  akan fungsi pemerintahan Desa yang menggunakan pelayanan publik itu sendiri.
Penegasan perkembangan teknologi dalam pelayanan publik ini sendiri merupakan suatu jendela  bagi  Politik  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  sehingga  teori Satjipto  Rahardjo mengenai  politik  hukum  sebagai  aktivitas  memilih  dan  cara  yang  hendak  dipakai  untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat,  merupakan suatu relevansi dalam  pelaksanaan  kepala  Desa  sebagai  pembuat  program-program  dalam  rangka  mewujudkan tujuan sosial konstituen yang dipimpinnya sehingga dalam menjalankan fungsi negara Indonesia terjadinya  suatu  keterlibatan  semua  subjek  hukum  yang  diutarakan  oleh Jimmly  Asshidiqie mengenai  penegakan  hukum  dimana  terjadinya  suatu  penegakan  hukum  dimana  keterlibatan semua subjek hukum (dalam hal ini masyarakat dan kepala Desa) dalam setiap hubungan hukum (administrasi).
Salah  satu  bukti  keseriusan  pemerintah  dalam  kepantingan  Desa  sebagai  entitas pengembang  negara  dapat  dilihat  melalui  pengalokasian  dana  desa  melalui  Kementrian  Desa (KemenDesa)  yang  bertujuan  untuk  mengembalikan  ekonomi  perdesaan.  dengan  landasan undang undang Desa tahun 2014, bantuan dana yang diberikan dalam nominal yang cukup besar, pada  tahun  2018  silam  saja  bantuan  Desa  mencapai  Rp  1,3  miliar  per  Desa,  tetapi  pertanyaan yang  timbul  adalah  bagaimana  para  aparat  pengelola  Desa  mengolah  dana  yang  besar  tersebut sehingga  bisa  berguna  bagi  kesejahteraan  masyarakat  Desanya  secara  merata  untuk  mencegah urbanisasi  besar  besaran,  dan  menciptakan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  di  Desanya sendiri.  Untuk  itu  diperlukan  kajian  mendalam  untuk  mengetahui  peran  aparat  pedesaan  dalam menjalankan  sistem  pemerintahan  diDesanya,  mengatur  dan  menggunakan  dana  Desa  yang didapat  dari  pemerintah  didalam  melaksanakan  program  dana  Desa  yaitu  dengan  menjalankan kepemerintahannya berbasis fungsi fungsi perusahaan dan menerapkan prinsip Good Corporate Gorvenance (Darma, 2018).
Revolusi industri di zaman modern juga tidak hanya memberikan peluang positif kepada pihak  pemerintah,  reaksi  yang  didapatkan  saat World  Economic  Forum (WEF)  mengeluarkan survey pada tahun 2016 silam  yang berjudul “ The  Future  of  Jobs ” berbicara untuk  sendirinya, semacam  ketakutan  muncul  baik  dari  negara  berkembang  maupun  negara  maju  perihal  tenaga kerja yang akan digantikan oleh perkembangan teknologi ini, hal tersebut disebabkan oleh tidak seimbangnya kemampuan manusia dengan perkembangan teknologi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang  dapat  disimpulkan  dari  beberapa  bahan  literasi  diatas sudah menyampaikan sebagaimana perlunya arahan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Bupati) agar penetrasi  manfaat  revolusi  industri 4.0 ini dapat  dirasakan oleh masyarakat melalui media pedesaan,  apalagi  jika  kita  lihat  keterbelakangan  masyarakat  Desa  dalam  hal  ekonomi  tidak hanya  berasal  dari  lokasi  geografisnya  saja  akan  tetapi  juga  berasal  dari  kurangnya  dispensasi informasi akan produk-produk yang diproduksi di Desa kepada khalayak ramai di kota, sehingga diperlukan  suatu  upaya  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  Desa  melalui  teknologi interkoneksitas.
Selain  dari  itu  ketidakadaan  SDM  yang  dapat  membantu  eksekusi  penjalanan  program penetrasi  media  (online)  di  Desa  mendukung  rendahnya  pengembangan  teknologi  dalam melakukan  penetrasi  teknologi  di  Desa,  sehingga  diperlukannya  suatu  metode  drastis  untuk melawan  efek-efek  negatif  di  atas  seperti  diadaknnya  sosialisasi,  serta  program  pengembangan SDM  yang  ada  di  lingkungan  pedesaan  hingga  adanya  insentif  dari  pemerintah  pusat  untuk mendorong  pembuatan  insfrakstruktur  media  bagi  lingkungan  pedesaan  agar  terjadinya pengembangan berdasarkan teknologi yang merata dan optimal di kawasan pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad  Sukardi,  Participatory  Governance  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta, tanpa tahun.
Asshiddiqie  Jimly,  Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum,  Sekretariat  Jenderal  Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
Bunga  Rampai  Inovasi  Pergulatan  pemikiran  berbagai  perspektif,  Tim  Penyusun,  Dewan  Riset Nasional (2018) ISBN 978-979-9017-38-3
Busroh Daud Abu, Ilmu Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
E.  Shafa  and  C  Hofisi,  Challenges  and  Opportunities  for  Public  Administration  in  the  Fourth Industrial Revolution African Journal of Public Affairs, Volume 9 Nomor 9 Desember 2017, North West University (South Africa).
Ghosh,  Buddhadeb  and  Prabir  De  (2005).  “Investigating  The  Linkage  Between  Infrastructure and Regional Development in India”. Journal of Asian Economics Elsevier.
Hamdani  M.,  Strategi  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Studi  Deskriptif  Tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor), Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara , Surabaya, Universitas Airlangga 2015.
https://news.detik.com/kolom/d-3981811/generasi-milenial-dan-era-industri-40 https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--komunikasi-solusi-dalam-mewujudkan-pelayanan- publik
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--komunikasi-solusi-dalam-mewujudkan-pelayanan- publik
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8228/reformasi-birokrasi-pelayanan-terbaik- untukrepublik/0/kerja_nyata
https://www.td.org/insights/the-fourth-industrial-revolution-what-happens-with-employment Peranan  Politik    Hukum  Dalam  Pembentukan    Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia Sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan  Negara  (Laws  And  Regulations  In  Indonesia  As  The Means  Of  Realizing  The  Country’s  Goal)  ,Mia  Kusuma  Fitriana,Hlm  7-8,  2015,  Kanwil Kemenkumham Kaltim.
Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Currency.
Sony Devano, Rahayu Kurnia Siti,  (2006), Perpajakan :  Konsep,Teori, dan Isu, Prenada Media Group, Jakarta.
UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Wibawa  Herry,  Pengawasan  Ombudsman  Terhadap  Penyelenggara  Negara  Dan  Pemerintahan (Studi  Perbandingan  Dengan  Pengawasan  Peratun)  Tesis  Program  Studi  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
Widiyarta  Agus,  Pelayanan  Kesehatan  Dari  Perspektif  Participatory  Governance  (Studi  Kasus Tentang  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pelayanan  Dasar  Kesehatan  Di  Kota  Surabaya), Disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Administrasi  Fakultas  Ilmu  Administrasi,  Malang, Universitas Brawijaya, 2012
William  N.  Dunn,  Public  Policy  Analysis;  an  Introductoin  (Analisis  Kebijakan  Publik), terjemahan (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya,  2003).
Zulfadli  Muhammad;  Abdullah  Kasman;  Nur  Fuad,  2016  Penegakan  Hukum  Yang  Responsif Dan Berkeadilan Sebagai  Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa Universitas Negeri Makassar 2) Universitas Hasanuddin 3) Universitas Ichsan Gorontalo.