## REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

## DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA
Oleh: Faridatus Suhadak, Imam Sukadi, Khairul Umam

## Abstrak
Perlindungan hukum bagi anak adalah memberikan perlindungan kepada anak agar  hak-hak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  Narkotika  lebih  terjamin sehingga  anak  bisa  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Bentuk  perlindungan  hukum terhadap  anak  sebagai  pelaku  tidak  pidana  narkotika  adalah  dengan menerapkan diversi. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar  dari  dampak  negatif  penerapan  pidana.  Diversi  juga  mempunyai esensi  untuk  tetap  menjamin  anak  tumbuh  dan  berkembang  baik  secar  fisik maupun mental.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika, Diversi

## Abstract
Legal protection for children is to give protection to the child so that the rights of children as perpetrators of crime narcotics more secure so that the child can live, and  grow  optimally  in  accordance  with  the  dignity  and  the  dignity  of  humanity. Form  of  legal  protection  of  children  as  perpetrators  of  crime  narcotics  is  by implement  a  diversion.  Diversi  in  fact  also  has  the  goal  to    keeping  the  child spared from negative effects of the application of the criminal. Diversion also has the  essence  to  keep  guarantee  the  child  grow  and  develop  both  physically  and mentally.
Key Words : Legal Protection, Children, Narcotics, Diversion

## A. Latar Belakang
Anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak- hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Hak  asasi  anak  merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  1945  (UUD  NRI  1945)  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  tentang  Hak-Hak  Anak.  Dari  sisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, anak  adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang, berpartisipasi  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 1
Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  anak  disebabkan  oleh  berbagai  faktor.  Faktor  tersebut  antara  lain adanya  dampak  negatif  dari  perkembangan  pembangunan  yang  cepat,  arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  serta  perubahan  gaya  dan  cara  hidup  sebagian  orang  tua,  telah membawa  perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau  tidak  memperoleh  kasih  sayang,  asuhan,  bimbingan  dan  pembinaan  dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali,  atau  orang  tua  asuh  akan  mudah  terseret  dalam  arus  pergaulan  masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. 2
Perlakuan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana seringkali bersifat  sangat  represif.  Proses  peradilan  terhadap  anak  seringkali  kehilangan makna  esensinya  sebagai  mekanisme  yang  harus  berakhir  dengan  upaya  untuk melindungi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  ( the  best  interest  of  child ).  Proses peradilan  pidana  anak  seringkali  menampilkan  dirinya  sebagai  mekanisme  yang hanya  berorientasi  pada  penegakan  hukum  secara  formal  dan  tidak  berorientasi pada kepentingan anak. 3
1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2 Ibid
3 Koesno  Adi, Kebijakan  Kriminal  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009, hlm. 6
Perlakuan-perlakuan  yang  cenderung  memberikan  stigma  atas  diri  anak lebih  mengedepan  dibandingkan  perlakuan  aparat  penegak  hukum  yang mencerminkan  perlindungan  hak-hak  anak  yang  melakukan  tindak  pidana.  Anak yang  terlibat  dalam  proses  peradilan  pidana  memperoleh  perlakuan  yang  buruk bahkan  dalam  beberapa  hal  telah  diperlakukan  lebih  buruk  bila  dibandingkan dengan orang dewasa  yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama dalam proses peradilan pidana. 4
Ada  tiga  penyebab  utama  mengapa  begitu  banyak  anak  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  diproses  secara  hukum  yang  menghantarkan  sebagian dari mereka harus tinggal di penjara atau rumah tahanan, yaitu : 5
a. Ada  doktrin  yang  sangat  kuat  hidup  dalam  masyarakat,  dengan  pandangan bahwa semua anak yang salah harus dihukum, dan hukuman dimaksud artinya diproses  peradilan  sebagaimana  layaknya  orang  dewasa.  Orang  dewasa, khususnya  dari  keluarga  korban,  akan  terpuaskan  apabila  seorang  anak  yang melakukan  kesalahan  dihukum  seberat-beratnya  dengan  memasukkannya  ke dalam penjara;
b. Kultur aparat penegak hukum di Indonesia yang lebih memilih proses peradilan formal  daripada  jalan  lain  yang  sesungguhnya  juga  dimungkinkan  melalui proses restoratif  justice (keadilan  dengan  metode  pemulihan  hubungan)  dan diversi (pengalihan proses). Aparat penegak hukum akan lebih suka mengambil jalan formal daripada jalan informal, yang selain belum ada aturan yang jelas, dirasakan  terlalu  rumit,  membutuhkan  waktu  lebih  lama,  juga  tidak  tertutup kemungkinan  akan  munculnya  faktor  lain  di  balik  keputusan  aparat  penegak hukum untuk tidak membawa anak ke peradilan formal;
c. Ada  regulasi  Negara  yang  memang  mengkriminalisasi  anak,  yakni  ketentuan peradilan anak sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak.  Undang-Undang  ini  lebih  terasa  roh  untuk mengadili,  daripada  roh  untuk  melindungi  anak.  Selama  UU  Nomor  3  tahun
4 Ibid, hlm. 8
5 KPAI, Menuju  Sistem  Peradilan  Anak  di  Indonesia, Bahan  Rapat  Dengar  Pendapat (RDP) Komisi Perlindungan  Anak Indoneia (KPAI) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu Tanggal 22 September 2010, hlm. 3-4
1997  dipertahankan,  selama  itu  pula  anak  dengan  mudahnya  akan  diproses hukum, ditahan, dan dipenjara, karena banyak pasal yang mempermudah anak dipenjarakan.
Padahal  jika  berpedoman  kepada The  United  Nations  Standard  Minimum Rules  for  Administration  of  Juvenile  Justice  –  the  Beijing  Rules (Peraturan Standar  Minimum  PBB  untuk  Pelaksanaan  Peradilan  Anak  -  Peraturan  Beijing) , yang disahkan  melalui  Resolusi  Majelis  PBB  No.  40/33  Tanggal  29  November 1985,  maka  tujuan  dari  peradilan  anak  sebagaimana  disebutkan  dalam  Rule  5.1 adalah “The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and  shall  ensure  that  any  reaction  to  juvenile  offenders  shall  always  be  in proportion  to  the  circumstances  of  both  the  offenders  and  the  offence” . (Terjemahan  bebas  :  Sistem  peradilan  anak  harus  lebih  menekankan  pada kesejahteraan anak dan harus dipastikan bahwa seluruh penanganan terhadap anak harus  selalu  sesuai  dengan  keadaan,  baik  keadaan  dari  pelaku  maupun  keadaan dari pelanggaran/kejahatan).
Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  Ketua  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  (KPAI)  Asrorun  Niam  setidaknya  dalam  kurung  waktu  tiga  tahun terahir, jumlah pengedar anak meningkat hingga 300 persen “anak yang menjadi pengedar terus meningkat. Pengedar anak sejak 2011 hingga 2014 itu meningkat hampir  300  persen,  mulai  2012  itu  ada  17,  pada  2013  ada  31,  dan  pada  2014 mencapai 42 anak yang menjadi pengedar, untuk usia anak yang terlibat narkoba sangat  bervariasi,  bahkan  saat  ini  ada  anak  SD  yang  sedang  ditangani”    kata Asrorun, di Gedung BNN, Cawang Jakarta Timur senin (27/4/2015). 6
Narkoba merupakan cakupan kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime) seperti  halnya  tindak  pidana  terorisme,  dan  tindak  pidana  korupsi,  hal  ini disebakan  karena  dampak  yang  ditimbulkan  kejahatan  jenis  tersebut  sangatlah luas  serta  berdampak  secara  sosial,  ekonomi,  dan  budaya.  Di  Indonesia diperkirakan  jumlah  penyalahguna  narkoba  setahun  terakhir  sekitar  3,1  juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10- 59  tahun  di  tahun  2008.  Hasil  proyeksi  angka  prevalensi  penyalahguna  narkoba akan  meningkat  sekitar  2,6%  di  tahun  2013  (BNN,  2011).  Fakta  tersebut  di
6 http:/www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat-hingga-300- persen.com diakses pada tanggal 25 Januari 2017
dukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, lalu meningkat  menjadi  26.461  kasus  di  tahun  2010.  Demikian  pula  data  sitaan narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. 7
Terdapat  suatu  problematika  hukum  jika  perbuatan  yaang  dilakukan  itu adalah extra  ordinary  crime atau  kejahatan  luar  biasa  yaitu  tindak  pidana narkotika  dan  disatu  sisinya  pelakunya  adalah  seorang  anak  dimana  terdapat beberapa kekhususan yang melekat pada dirinya. Tindak pidana Narkotika diatur dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  dengan ancaman Pidana  yang berat  sementara  Peradilan  Anak  di  atur  dalam  UU  No  11  Tahun  2012  tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dengan segala mekanismenya yang berbeda dengan orang dewasa.
Pada praktiknya, untuk perkara ini tidak memakai ketentuan hukum acara pemidanaan  seperti  yang  diatur  dalam  KUHAP  (Kitab  Undan-Undang  Hukum Acara  Pidana)  melainkan  memakai  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Anak.  Ketentuan  tersebut  sistem  pidana  anak  merupakan lex  specialis (ketentuan  khusus).  di  mana  dalam  kaidahnya  ketentuan  khusus  dapat mengenyampingkan ketentuan umum.
Menarik  untuk  dikaji  dan  diteliti,  bahwa  di  satu  sisi  anak  dengan  segala instrumennya  harus  dilindungi  dan  perbuatan  yang  dilakukan  adalah extra ordinary  crime (kejahatan  luar  biasa)  yaitu  tindak  pidana  narkotika.  Untuk  itu penulis  tuangkan  dalam  penelitian  ini  dengan  judul  Rekonseptualisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika Dalam sistem peradilan anak di Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  rumusan  permasalahan  yang  akan menjadi pokok pembahasan adalah:
1. Apa landasan pemikiran  rekonseptualisasi  perlindungan hukum  terhadap  anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan anak di Indonesia?
7 Laporan  badan  Narkotika  Nasional  (BNN), Laporan  Akhir  Survei  Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014, hlm .1
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  landasan  pemikiran  rekonseptualisasi perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika  di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan merumuska bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dalam  sistem  peradilan  anak  di Indonesia

## B. Metode Penelitian
Objek  masalah  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah rekonseptualisasi  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  narkotika  dalam  sistem  peradilan  anak  di  Indonesia,  maka  penelitian  ini mengimplikasikan  metode  yang  berpijak  pada  analisis  hukum.  Deskripsi  atas obyek masalah yang akan diteliti adalah apa landasan pemikiran rekonseptualisasi perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika  di Indonesia  dan  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan anak di Indonesia.
Berdasarkan  obyek  tersebut,  maka  penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatif.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau data sekunder belaka. 8
Cara  pendekatan  ( approach )    yang  digunakan  dalam  suatu  penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil- hasil  temuan  ilmu  hukum  empiris  dan  ilmu-ilmu  lainnya  untuk  kepentingan  dan analisis  serta  ekspalanasi  hukum  tanpa  mengubah  karakter  ilmu  hukum  sebagai ilmu normatif. 9
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif (Jakarta:  Rajawali Pers, 1985), hlm. 18.
9 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 300.
dilakukan  dengan  menelaah  semua  regulasi  atau  peraturan  perundang-undangan yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  akan  diteliti,  yaitu  penelitian terhadap  norma-norma  yang  terdapat  dalam  UUD  NRI  1945,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahn  2009  tentang  Narkotika, dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Pidana  Peradilan Anak.  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  ini  digunakan  untuk mengkaji  Apa  landasan  pemikiran  rekonseptualisasi  perlindungan  hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.
Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  beranjak  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum,  untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. 10 Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) merupakan  suatu  pendekatan  yang  digunakan  untuk  memperoleh  kejelasan  dan pembenaran  ilmiah  berdasarkan  konsep-konsep  hukum  yang  bersumber  dari prinsip-prinsip  hukum. 11 Konsep  hukum  yang  dibangun  dalam  dalam  penelitian ini  adalah  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan anak di Indonesia.
Bahan hukum  yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan instrument teori dan konsep sebagaimana yang terdapat dalam kerangka teoritik untuk membahas atau memberikan  jawaban  terhadap  permasalahan  yang  diteliti  dengan  menggunakan metode  “analisis  kualitatif  yuridis”  yang  bertitik  tolak  pada  kerja  “penalaran yuridis”. Ada tiga acuan dasar yang harus diperhatikan dalam penlaran yuridis: 12
a. Berpretensi untuk mewujudkan positivitas (hukum itu harus memiliki otoritas)
b. Mewujudkan koherensi (hukum sebgai tatanan)
c. Mewujudkan  keadilan  (hukum  sebagai  pengaturan  hubungan  manusia  yang tepat).
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 95.
11 Ibid, hlm. 138.
12 Lihat  H.  Ph.  Visser’t  Hooft, Filosofie  Van  de  Rechtswetenchaf, diterjemahkan  oleh Bernard  Arief  Sidharta. Filsafat  Ilmu  Hukum, Bandung:  Laboratorium  Hukum  FH  Universitas Katholik Parahyangan, 2001. hlm. 50-51.
Analisis  bahan  hukum  merupakan  langkah  akhir  dalam  penelitian  ini sebelum  melakukan  penarikan  kesimpulan.  Analisis  bahan  hukum  termasuk langkah  yang  sangat  penting  dalam  suatu  penelitian,  sebab  dengan  analisis  akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil. 13

## C. Pembahasan
1. Landasan  Pemikiran  Rekonseptualisasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia
Anak  sebagai  makhluk  yang  masih  dalam  taraf  pertumbuhan  dan perkembangan  sangat  rentan  melakukan  suatu  perbuatan  yang  menurut  mereka perbuatan  tersebut  adalah  suatu  hal  yang  biasa,  namun  kenyataan  secara  yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana. Bahkan di era modern saat ini, banyak anak sebagai pelaku kejahatan, entah itu dilakukan karena masalah ekonomi ataupun dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu.
Ada  2  (dua)  kategori  perilaku  anak  yang  membuat  ia  harus  berhadapan dengan hukum,yaitu: 14
1) Status  Offence adalah  perilaku  kenakalan  anak  yang  apabila  dilakukan  oleh orang  dewasa  tidak  dianggap  sebagai  kejahatan,  seperti  tidak  menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2) Juvenile  Deliquency adalah  perilaku  kenakalan  anak  yang  apabila  dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.
Jadi Istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah juvenile delinquency. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa adalah kenakalan remaja atau sering juga digunakan istilah kejahatan anak.
Keberadaan  UU  SPPA  sebagai  pengganti  UUPA  lebih  humanis  dalam mengkonsepkan  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  karena  istilah  yang digunakan  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Hal  ini  berbeda  dengan
13 Jazim  Hamidi, Makna  dan  Kedudukan  Hukum  Naskah  Proklamasi  17  Agustus  1945 dalam Sistem Ketatanegaran RI, (Bandung: Disertasi UNPAD, 2005), hlm. 29.
14 Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk , mengutip Harry E. Allen and  ClifffordE.  Simmonsen,  dalam  Correction  in  America  :  An  Introduction ,  Analisa  Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia , UNICEF, Indonesia, 2003, Hal.2
istilah  yang  digunakan  dalam  UUPA  yang  menggunkan  kata  “Nakal”  yang bertendensi negatif. Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana”. 15
Selain  penggunaan  istilah  penyebutan  terhadap  anak  yang  melakukan tindak pidana lebih humanis, dari segi usia pertanggungjawaban pidana anak juga mengalami  perubahan  lebih  tinggi  batas  minimumnya  dibanding  yang  diatur dalam UUPA,  yaitu usia anak telah berumur 12 (dua belas) tahun. Ketentuan ini sejalan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  1/PUU-VIII/2010  yang memberikan batas usia pertanggungjawaban pidana anak minimal berusia 12 (dua belas)  tahun.  Perbedaan  yang  lain  dari  rumusan  tersebut  adalah  jika  di  dalam UUPA jenis perbuatan yang dilanggar masuk kategori tindak pidana sebagaimana yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  hukum  lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, maka di dalam UU SPPA cukup kategori perbuatan yang masuk dalam tindak pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 16
Perlakuan terhadap anak yang diduga  melakukan tindak pidana seringkali bersifat  sangat  represif.  Proses  peradilan  terhadap  anak  seringkali  kehilangan makna  esensinya  sebagai  mekanisme  yang  harus  berakhir  dengan  upaya  untuk melindungi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  ( the  best  interest  of  child ).  Proses peradilan  pidana  anak  seringkali  menampilkan  dirinya  sebagai  mekanisme  yang hanya  berorientasi  pada  penegakan  hukum  secara  formal  dan  tidak  berorientasi pada kepentingan anak. 17
Perlakuan-perlakuan  yang  cenderung  memberikan  stigma  atas  diri  anak lebih  mengedepan  dibandingkan  perlakuan  aparat  penegak  hukum  yang mencerminkan  perlindungan  hak-hak  anak  yang  melakukan  tindak  pidana.  Anak yang  terlibat  dalam  proses  peradilan  pidana  memperoleh  perlakuan  yang  buruk
15 Achmad  Ratomi, Prosedur  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Tahap  Penyidikan  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, (Malang: Tesis FH UB, 2013), hlm. 59
16 Ibid.
17 Koesno  Adi, Kebijakan  Kriminal  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009, hlm. 6
bahkan  dalam  beberapa  hal  telah  diperlakukan  lebih  buruk  bila  dibandingkan dengan orang dewasa  yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama dalam proses peradilan pidana. 18
Secara  filosofis  penjatuhan  sanksi  terhadap  anak  mempunyai  tujuan  yang hendak dicapai yaitu untuk perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik  bagi  kepentingan  anak,  sehingga  dapat  tercapainya  kesejahteraan  anak. Hal  ini  merupakan  bagian  integral  dari  kesejahteraan  sosial,  dalam  arti  bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada dibawah kepentingan sosial.
Pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak sudah menjelaskan  bahwa  pemidanaan  anak  sebisa  mungkin  merupakan  upaya  terakhir atau  ultimum  remidium.  Hal  ini  adalah  untuk  kepentingan  terbaik  dari  anak (the best interes of the child).
Menurut  Hadi  Supeno  salah  satu  prinsip  keadilan  bagi  anak  adalah pemidanaan dan penjaraan sebagai upaya terakhir. Dengan menyadari bahwa anak melakukan  perbuatan  salah  tidak  sepenuhnya  dengan  kesadarannya,  tetapi merupakan  korban  dari  orang-orang  sekitarnya  dan  lingkungan  sosialnya. Pemenjaraan  sebagai  upaya  terakhir  berlandaskan  dengan  ketentuan  hukum internasional  maupun  nasional.  Pasal  37  huruf  b  konvensi  Hak  Anak menyebutkan  bahwa “tidak  seorang  pun  akan  kehilangan  kebebasannya  secara tidak  sah  dan  sewenang-wenang.  Penangkapan  atau  penghukuman  anak  akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai  langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak”. Instrumen internasional lainnya mengenai upaya sanksi terhadap anak harus di dibatasi atau dihindari. Hal ini tertuang dalam Beijing Rules yang menyatakan bahwa “pembatasan terhadap kebebasan/kemerdekaan  pribadi  anak  hanya  dikenakan  setelah  pertimbangan yang  hati-hati  dan  dibatasi  seminimal  mungkin;  perampasan  kemerdekaan pribadi  jangan  dikenakan  kecuali  anak  melakukan  perbuatan  serius  atau  terus menerus  melakukan  tindak  pidana  serius,  dan  kecuali  tidak  ada  bentuk respon/sanksi lain yang lebih tepat). 19
18 Ibid, hlm. 8
19 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak , (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010), hlm. 114
Instrimen  internasional  tersebut  telah  diadopsi  dalam  UU  No.  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi hukum positif pada Pasal 16 ayat  (3) “penangkapan,  penahanan,  atau  tindak  pidana  penjara  anak  hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai  upaya  terakhir” terlebih  lagi  dalam  rumusan  UU  No.  23  Tahun  2002 Pasal 9 yaitu seorang anak haruslah mendapatkan perlindungan secara khusus dari pemerintah  maupun  lembaga  lainnya  terhadap  anak  yang  mendapakan  siuasi darurat, salah satunya ketika seorang anak  yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) 20
Secara  yuridis  terdapat  dilema  paradigmatis  yang  berkaitan  dengan pendekatan  yang  dilakukan  terhadap  anak  yang  malakukan  penyalahgunaan narkotika.  Secara  yuridis  anak  yang  melakukan  penyalahgunaan  narkotika dikualifikasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  secara  konseptual,  oleh  karena penyalahgunaan  narkotika  masuk  kedalam  kualifikasi  sebagai crime  without victim yang  berarti  korban  kejahatannya  adalah  pelaku  sendiri,  maka  dalam  hal terjadinya penyalahgunaan narkotika  yang menjadi  korban (kejahatan) itu adalah pelaku, dengan demikian secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain kualifikasinya sebagai pelaku ia adalah korban.
Bertolak  dari  konsep  yang  demikian,  maka  keseimbangan  perlakuan terhadap  anak  yang  melakukan  penyalahgunaan  narkotika,  anatara  anak  sebagai pelaku  (tindak  pidana)  dan  sebagai  korban  harus  bersifat  proporsional.  Artinya memperlakukan  anak  yang  melakukan  penyalahgunaan  narkotika  semata-mata sebagai  pelaku  tindak  pidana  tidak  dapat  dibenarkan.  Dengan  konsepsi  yang demikian maka keseimbangan perlakuan terhadap yang melakukan penyalahgunaan narkotika sebagai korban dan sebagai pelaku patut diprioritaskan dalam  hal-hal  tertentu  priorias  pengentasan  anak  dari  keterlibatannya  dengan narkotika justru menjadi hal yang patut diutamakan. 21
Secara  sosiologis,  penerapan  sanksi  terhadap  anak  juga  menimbulkan pertanyaan,  mengingat  tradisi  sosial  masyarakat  yang  bersifat  sangat  premisif terhadap  kenakalan  anak.  Kenakalan  anak  dalam  tradisi  masyarakat  seringkali
20 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak , (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010), hlm. 114
21 Kusno Adi, Loc., Cit., hlm. 123
direspon secara tindak mendidik baik oleh masyarakat maupun keluarga, sehingga kenakalan anak berakhir dengan pintu maaf.
Dengan  tradisi  yang  demikian  permisif  terhadap  kenakalan  anak  tersebut, maka penerapan pidana lebih-lebih berupa pidana perampasan kemerdekaan, akan direspon  secara  negatif  oleh  masyarakat.  Secara  sosiologis  masyarakat  tidak  rela melihat anak diperlakukan sebagai kriminal.
Anak yang melakukan tindak pidana narkotika dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum harus diproses secara hukum yaitu dijatuhin pidana. Penerapan sanksi bagi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  selain  merujuk  pada  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  penegak  hukum  juga  harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  karena  peraturan  tentang  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum telah diatur secara khusus agar anak tidak diperlakukan sama selayaknya orang yang sudah dewasa.
Undang-Undang Narkotika tidak mengatur secara khusus tentang stelsel sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana melainkan mengatur sanksi bagi anak sebagai korban  dalam  suatu  tindak  pidana  narkotika  yaitu  tindak  pidana  narkotika  yang berkaitan  dengan  pemanfaatan  anak  (Pasal  133  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009),  dalam  merumuskan  berlakunya  stelsel  sanksi  dalam  Undang-Undang Narkotika  penegak  hukum  juga  harus  memberlakukan  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak maka disinilah berlakunya konsekuensi adanya asas lex specialis derogate legi generalis. 22
2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati
22 Kusno Adi, Op.Cit , hlm 17
semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 23 Menurut  Philipus  M.  Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 24
Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan pada  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  falsafah  negara.  Konsepsi  perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtstaat dan ”Rule of  The  Law ”.  Dengan  menggunakan  konsepsi  Barat  sebagai  kerangka  berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip  pengakuan dan perlindungan terhadap harkat  dan martabat  manusia  yang bersumber  pada  Pancasila.  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  tindak pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya  konsep-konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi menusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 25
Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan  Nasional.  Melindungi  anak  adalah  melindungi  manusia,  dan membangun  manusia  seutuh  mungkin.  Hakekat  Pembangunan  Nasional  adalah pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  yang  berbudi  luhur.  Mengabaikan masalah  perlindungan  anak  berarti  tidak  akan  memantapkan  pembangunan nasional.  Akibat  tidak  adanya  perlindungan  anak  akan  menimbulkan  berbagai permasalahan  sosial  yang  dapat  mengganggu  penegakan  hukum,  ketertiban, keamanan,  dan  pembangunan  nasional.  Maka,  ini  berarti  bahwa  perlindungan anak  harus  diusahakan  apabila  kita  ingin  mengusahakan  pembangunan  nasional yang memuaskan. 26
Perlindungan  hukum  bagi  anak  dalam  hal  ini  adalah  memberikan perlindungan kepada anak agar hak-hak anak yang melakukan tindak pidana lebih
23 Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah . Artikel dalam Jurnal Masalah Hukum, 1993.
24 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  (Surabaya:  Bina Ilmu, 1987) , hlm. 1
25 Ibid , hlm. 38
26 Romli  Atmasasmita  (ed)  , Peradilan  Anak  di  Indonesia, (Bandung:  Mandar  Maju, 1997), hlm. 166.
terjamin  sehingga  anak  bisa  hidup,  tumbuh  dan  berkembang    secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep yang  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo  dan  Ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak.
Indonesia  memiliki  konsep  diversi  yang  pertama  sekali  diatur  di  dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana konsep diversi merupakan satu terobosan baru dalam sistem peradilan anak di  Indonesia.  Konsep  diversi  merupakan  suatu  pengalihan  penyelesaian  kasus- kasus  anak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  tertentu  dari  proses  pidana formal  ke  penyelesaian  damai  antara  tersangka/terdakwa/pelaku  tindak  pidana dengan  korban  yang  difasilitasi  oleh  keluarga  dan/atau  masyarakat,  Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. 27
Diversi  dilakukan  untuk  menemukan  suatu  bentuk  penyelesaian  yang bersifat win  win  solution ,  yang  mana  konsep  diversi  lahir  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  proses  peradilan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. 28
Konsep  diversi  memiliki  tujuan  seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  6 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni :
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Diversi  juga  memiliki  tujuan  untuk  menghindari  stigmatisasi  terhadap anak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana,  sehingga  diharapkan  anak  dapat kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial  yang  wajar  dan  juga  menegakkan  hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan. Hal ini dilakukan dengan memberi  kesempatan  kepada  seseorang  untuk  memperbaiki  kesalahannya  tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu
27 Lidya  Rahmadani  Hasibuan,” Diversi  dan  Keadilan  Restoratif  Pembaharuan  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ” P LEDOI,Edisi III/2014, hlm 11
28 Marlina, Hukum Penitensir , (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 73
contoh  latar  belakang  pentingnya  penerapan  konsep  diversi  dilakukan  karena tingginya  jumlah  anak  yang  masuk  ke  peradilan  pidana  dan  diputus  dengan penjara  dan  mengalami  kekerasan  saat  menjalani  rangkaian  proses  dalam  sistem peradilan pidana. 29
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  dalam  penanganan  anak  yang  berkonflik hukum  maka  penyidik,  jaksa,  hakim  wajib  mengupayakan  tindakan  diversi. 30
Sesuai  dengan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  diversi  dapat  diberlakukan  jika  pelaku  anak diancam  dengan  pidana  penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan tindak pidana. Halini dilakukan dengan mempertimbangkan kategori tindak  pidana,  umur  anak,  hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari  Bapas  dan dukungan  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat  (Pasal  9  Undang-undang  No.  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Peraturan  lain  yang  mengatur  tentang  diversi  juga  terdapat  dalam Peraturan  Pemerintah  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  Yang  Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tidak  pidana narkotika  adalah  dengan  menerapkan  diversi 31 melalui  pendekatan restorative justice .  Menurut  Pasal  1  angka  6  UU  SPPA,  “Keadilan  Restoratif  adalah penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula,  dan  bukan  pembalasan”.  Implementasi  keadilan  restoratif  dalam penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  dinyatakan  dalam  Pasal  5 UU SPPA yang berbunyi:
29 Ibid , hlm 13-14
30 Pasal  7  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak
31 Pasal 1 angka 7 UU SPPA menyebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
(1) Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  Keadilan Restoratif.
(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyidikan  dan  penuntutan  pidana  anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang-Undang ini;
b. Persidangan Anak  yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
c. Pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan/atau  pendampingan  selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
Ketentuan  lain  yang  berkaitan  dengan  implementasi  keadilan  restoratif disebutkan pula dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi “Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban  dan/atau  orang  tua/Walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja Sosial  Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kedua ketentuan di  atas  menunjukkan  bahwa  prinsip  keadilan  restoratif  sangat  diperlukan  dalam penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  pada  setiap  tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan pengadilan).
Teori  penerapan  sanksi  pidana  bagi  anak  ternyata  justru  menimbulkan berbagai  dampak  negatif  karena  berbagai  dampak  negatif  itulah  penggunaan sanksi  sebagai  sarana  penanggulangan  kejahatan  sering  menjadi  perdebatan konseptual  dan  bahkan  akhir-akhir  ini  ada  kecenderugan  internasional  untuk selalu  mencari  alternatif  pidana  perampasan  kemerdekaan  dalam  bentuk  sanksi alternatif ( alternative sanction ). 32
Penyalahgunaan  narkotika  pada  dasarnya  dapat  dikualifikasikan  sebagai crime  without  victim (kejahatan  tanpa  korban)  maka  dari  itu  korban  kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah pelaku itu sendiri bukan orang lain. Begitu pula anak  yang  melakukan  penyalahgunaan  narkotika  tidak  dapat  dilihat  semata-mata sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga harus dilihat sebagai korban. 33
32 Koesno Adi, Op Cit., hlm. 124
33 Ibid, hl. 120
Sanksi  alternatif  ( alternative  sanction )  yang  diberikan  bagi  anak  selaku pelaku  tindak  pidana  narkotika  adalah  diversi.  Diversi  merupakan  peralihan proses pemidanaan anak dari formal menuju non-formal. Diversi pada hakikatnya juga  mempunyai  tujuan  agar  anak  terhindar  dari  dampak  negatif  penerapan pidana.  Diversi  juga  mempunyai  esensi  untuk  tetap  menjamin  anak  tumbuh  dan berkembang  baik  secara  fisik  maupun  mental. 34 Melalui  diversi  hak-hak  anak menjadi  lebih  diperhatikan  dan  perlakuan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana tidak lagi sama dengan orang yang sudah dewasa.
Anak  pelaku  tindak  pidana  narkotika  selain  dapat  dikenakan  sanksi alternatif  ( alternative  sanction )  yaitu  diversi  juga  dapat  dipertimbangkan  untuk dijatuhi  sanksi  tindakan  yang  mana  tujuannya  adalah  untuk  tidak  membuat  anak sebagai pelaku tindak pidana berakhir di penjara melainkan memberikan tindakan perawatan  ( treatment )  dan  perbaikan  ( rehabilitation )  kepada  anak  pelaku  tindak pidana  narkotika  sebagai  pengganti  dari  penghukuman.    Hal  ini  sesuai  dengan tujuan dari teori treatment (Teori pembinaan/perawatan). 35
Sanksi tindakan menurut Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
a. Pengembalian kepada orangtua/wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS,
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/ atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana.

## D. Penutup
Bagi  penegak  hukum,  proses  peradilan  kepada  anak  sebagai  pelaku penyalahgunaan  narkotika  perlu  diupayakan  diversi  secara  maksimal.  Hal  ini mengingat  anak  secara  psikologis  belum  mempunyai  kematangan  kejiwaan sehingga  belum  dapat  memahami  tentang  sistem  hukum.  Penjatuhan  hukuman
34 Ibid, hlm. 118
35 Marlina, Op Cit., hlm. 59
penjara  akan  mengakibatkan  anak  terstigma  negatif  oleh  masyarakat.  Segala sesuatu yang terjadi pada anak harus diperlakukan kepentingan yang terbaik untuk anak (The Best Interest of the Child).
Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena  terpengaruh  oleh  lingkungan  sekitarnya  dimana  anak  adalah  sebagai korban  dari  rekayasa  orang  dewasa.  Terlebih  masalah  narkotika,  anak  menjadi sasaran  utama  dimana  keingintahuannya  masih  labil  karenanya  anak  tergolong korban, untuk itu upayakan untuk tidak ditahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ratomi, Prosedur  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Tahap  Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, Malang: Tesis FH UB, 2013
Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
H.  Ph.  Visser’t  Hooft, Filosofie  Van  de  Rechtswetenchaf, diterjemahkan  oleh Bernard  Arief  Sidharta. Filsafat  Ilmu  Hukum, Bandung:  Laboratorium Hukum FH Universitas Katholik Parahyangan, 2001
http:/www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat- hingga-300-persen.com diakses pada tanggal 25 Januari 2017
Jazim  Hamidi, Makna  dan  Kedudukan  Hukum  Naskah  Proklamasi  17  Agustus 1945  dalam  Sistem  Ketatanegaran  RI, Bandung:  Disertasi  UNPAD, 2005
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang:
Bayumedia Publishing, 2010
KPAI, Menuju  Sistem  Peradilan  Anak  di  Indonesia, Bahan  Rapat  Dengar Pendapat  (RDP)  Komisi  Perlindungan  Anak  Indoneia  (KPAI)  dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu Tanggal 22 September 2010
Koesno  Adi, Kebijakan  Kriminal  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak , Pidato Pengukuhan Jabatan  Guru  Besar  dalam  bidang  Ilmu  Hukum  Pada  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009
Laporan  badan  Narkotika  Nasional  (BNN), Laporan  Akhir  Survei  Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014
Lidya  Rahmadani  Hasibuan,” Diversi  dan  Keadilan  Restoratif  Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ” P LEDOI, Edisi III/2014
Marlina, Hukum Penitensir , Bandung: Refika Aditama, 2011
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1987
Purnianti,  Mamik  Sri  Supatmi,  dan  Ni  Made  Martini  Tinduk ,  Analisa  Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia , UNICEF, Indonesia, 2003
Romli  Atmasasmita (ed), Peradilan  Anak di  Indonesia, Bandung:  Mandar Maju,
1997
Satjipto  Raharjo, Penyelenggaraan  Keadilan  dalam  Masyarakat  yang  Sedang Berubah . Artikel dalam Jurnal Masalah Hukum, 1993.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 1985