Vol. 7. No. 1  (2024) 77-88 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website:
http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Legalitas Kedudukan Anak di Luar Nikah Perspektif Epistemologi Bayani
Muhammad Fasih Wajdi, Achmad Khudori Soleh Universitas Islam Negeri Maulana   Malik Ibrahim Malang, Indonesia 200201220028@student.uin-malang.ac.id , khudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id Submitted: Reviewed: Revised: Published: 29-04-2024 25-05-2024 02-07-2024 08-07-2024 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.919

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  legalitas  anak  diluar  nikah  ditinjau  dari  aspek  epistemologi  Bayani, epistemologi  Bayani  merupakan  metode  pemikiran  khas  Arab  yang  menekankan  kecenderungan terhadap  sebuah  teks  (nash),  artinya  memprioritaskan  pemahaman tekstualis dan mengenyampingkan  kontekstualis.  Tujuannya  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman, terkait  aspek  epistemologi  Bayani  yang  dikaitkan  dengan  legalitas  anak  di  luar  nikah  dalam pandangan  Islam,  dan  berharap  dapat  memberikan  sumbangsih  dalam  dunia  keilmuan  di  hukum Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam prosesnya memanfaatkan data deskriptif yang  diambil  dari  rujukan  ilmiah  dan  buku-buku  sebagai  bahan  primernya  sehingga  dapat memperoleh data yang akurat. Hasil penelitian menunjukan: epistemologi Bayani memiliki pengaruh terhadap cara istinbath hukum dan memberikan gambaran jelas terkait legalitas anak di luar nikah melalui  metode,  sumber  dan  verifikasi  pada  Bayani;  epistimologi  Bayani  memberikan  kepastian hukum  mengenai  anak  di  luar  nikah,  yaitu  anak  diluar  nikah  dianggap  sah  keberadaannya,  tidak dinashabkan kepada ayah biologisnya melainkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Kata Kunci: Legalitas, Anak Diluar Nikah, Epistemologi, Bayani

## Abstract
This research discusses the legality of children out of wedlock in terms of Bayani epistemology, Bayani epistemology is a typical Arabic method of thought that emphasises a tendency towards a text (nash), meaning that it prioritises textualist understanding and excludes contextualism. The aim is to provide knowledge and understanding, related to aspects of Bayani epistemology associated with the legality of  children  out  of  wedlock  in  Islamic  views,  and  hope  to  contribute  to  the  world  of  scholarship  in Islamic law. Using a qualitative approach because in the process it utilises descriptive data taken from scientific references and books as primary material so as to obtain accurate data. The results of  the research show: Bayani epistemology has an influence on the way of legal istinbath and provides a clear picture of the legality of children out of wedlock through methods, sources and verification in Bayani; Bayani epistemology provides legal certainty regarding children out of wedlock, namely children out of wedlock are considered valid, not dinashabkan to their biological father but only to the mother and the mother's family.
Keywords: Legality, Children Outside of Marriage, Epistemology, Bayani

## PENDAHULUAN
Epistemologi    atau    teori   pengetahuan  ( theory  of    knowledge ),secara    etimologis, berasal  dari  kata  Yunani  epistemologi  yang  berarti  pengetahuan  ( knowledge ),  dan logosyang  berarti  teori  tentang  atau  studi  tentang.  Jadi  secara  terminologis, epistemologimerupakan    cabang    filsafat    yang  mempelajari    asal    mula    atau    sumber, struktur, metode, dan validitas (keabsahan) pengetahuan. Dengan cara mengetahui unsur- unsur  itulah  kemudian  suatu  pengetahuan  dapat  diiafirmasi  validitasnya  sebagai  disiplin ilmu  yang  berdiri sendiri. Lawan katanya adalah doxa yang  berarti percaya, yakni  percaya begitu saja tanpa menggunakan bukti ( taken for granted ). 1
Epistemologi mengeksplorasi esensi, asal-usul, serta batasan-batasan pengetahuan. Ini mendorong pertanyaan kritis tentang bagaimana kita mencapai pemahaman, apa yang dapat  kita  ketahui,  dan  bagaimana  kita  memastikan  kebenaran pengetahuan  kita.  Melalui epistemologi,  kita  menyelidiki  proses  mental  seperti  persepsi,  pengalaman,  logika,  dan metode ilmiah yang membentuk pemahaman kita tentang realitas. Dengan memperdalam pemahaman  akan  teori-teori  ini,  kita  dapat  meningkatkan  metode-metode  yang  lebih efektif dalam meraih pengetahuan yang tepat dan berguna. 2
Semua  bentuk  pengetahuan  memiliki  kekhususan  tentang  apa  (ontologi), bagaimana  (epistemologi),  dan  untuk  tujuan  apa  (aksiologi)  pengetahuan  itu  disusun. 3 Ketiga landasan filosofis ini merupakan sumber dari turunan paradigma keilmuan, sehingga setiap  pengetahuan  memiliki  sifat  paradigmatiknya  masing-masing,  yang  karenanya memiliki  pengetahuannya  sendiri. 4 Epistemologi  adalah  salah  satu  cabang  filsafat  yang paling penting, yang berhubungan dengan isi pengetahuan. 5
Pertanyaan utama epistemologi adalah apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita  dapat  mengetahuinya.  Tujuan  dari  epistemologi  adalah  untuk  mempelajari  dan mencoba  menemukan  karakteristik  umum  dan  sifat  pengetahuan  manusia,  bagaimana pengetahuan  diperoleh  dan  diuji  kebenarannya. 6 Singkatnya,  epistemologi  adalah  ilmu yang  mempelajari  tentang  pengetahuan,  yang  sering  disebut  juga  sebagai  "teori pengetahuan  (hipotesis  pengetahuan)".  Secara  khusus  Surajiyo  mengatakan  bahwa  ruang lingkup  epistemologi  meliputi  hakikat  dan  sumber  pengetahuan,  metode  memperoleh pengetahuan, dan kriteria keabsahan pengetahuan. 7
Istilah bayani memiliki beberapa makna, yaitu: kesinambungan ( al-aslu ): pemisahan ( al-fashlu ):  kejelasan  dan  kejernihan  ( al-zhuhur  wa  al-wudlhuh ):  dan  kemampuan  untuk membuat terang dan umum. Sebagai sebuah episteme, pemisahan dan kejelasan mewujud dalam al-bayan sebagai  perspektif  dan  metode  yang  menentukan  pola-pola  pemikiran tidak hanya dalam ranah estetis-sastra tetapi juga dalam ranah logis-diskursif. Dengan kata
1 Wiliam  James  Earle, Introduction  to  Philosophy ,  (New York-Toronto : Mc. Grawhill, Inc, 1992), h. 21.
2 Ahmad Tafsir , Filsafat Umum , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 25.
3 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 105.
4 Muhammad Muslih, Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Belukar, 2008), h. 7.
5 Suparman Syukur, Epistemologi Islam Skolastik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 42.
6 J. Sudarminta, Epistimologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 18.
7 Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Bimi Aksara, 2008), h. 26
lain,  Bayan  menjadi  sebuah  terminologi  yang  juga  mengandung  semua  makna  yang melengkapi tindakan pemahaman. 8
Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (nash), secara  langsung  atau  tidak  langsung,  dan  dijustifikasi  oleh  akal  kebahasaan  yang  digali melalui  inferensi  ( istidlal ).  Secara  langsung  artinya  mamahami  tes  sebagai  pengetahuan jadi  dan  langsung  mengaplikasikan  tanpa  perlu  pemikiran.  Secara  tidak  langsung  berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian,  hal  ini  bukan  berarti  akal  atau  rasio  bisa  bebas  menentukan  makna  dan maksudnya, tetapi harus bersandar pada teks. Dalam Bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan  penegtahuan  kecuali  disandarkan  pada  teks.  Dalam  perspektif  keagamaan, sasaran bidik bayani adalah aspek esoterik (syari ’ at). 9
Dengan demikian, sumber pengetahuan  bayani adalah teks (nas). Dalam fikih,  kita menyebut  Al-Qur'an  dan  Hadis  sebagai  sumber  pengetahuan  bayani.  Oleh  karena  itu, epistemologi Bayan memberikan perhatian yang besar dan cermat terhadap transmisi teks dari  satu  generasi  ke  generasi  lainnya.  Hal  ini  penting  bagi  Bayan  karena  benar  tidaknya teks  yang  disampaikan  akan  menentukan  benar  tidaknya  kaidah  yang  diberikan.  Jika periwayatan  teks  tersebut  dapat  dipertimbangkan,  ini  berarti  teks  tersebut  benar  dan dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum.  Sebaliknya,  jika  periwayatannya  diragukan,  maka keaslian teks tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. 10
Dari  penjelasan  di  atas,  sehingga  menurut  penulis  sangatlah  penting  untuk mengetahui lebih dalam konsep epistemologi, terkhusus tentang epistemologi Bayani yang dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain, yaitu dalam kajian Legalitas anak diluar nikah, demi memperoleh sebuah wawasan yang luas, dan berharap dapat memberikan sumbangsih bagi para peneliti dan akademisi.
Dalam  beberapa  tulisan,  pembahasan  mengenai  Epistemologi  Bayani  sangatlah beragam dan majemuk, seperti halnya dalam tulisan Dayan Fithoroini (Epistemologi Bayani dalam  kajian  Ushul  Fiqh), 11 Izzatun  Naimah  (Epistemologi  Bayani  dalam  Studi  Islam), 12 Rasyid Ridlo (Penerapan Epistemologi Bayani dan Burhani sebagai Metode Pembelajaran), 13 Zulpa  Makiyah  (Epistemologi  Bayani,  Burhani  Dan  Irfani  dalam  memperoleh  engetahuan tentang  Mashlahah), 14 Muhammad  Syarif  (Pendekatan Bayani,  Burhani  dan  Irfani  dalam Pengembangan  Hukum  Islam), 15 Muhammad  Al-Farabi,  Zulkifli  Tanjung,  Riki  Irawan
8 Arif,  M.  (2002).  Pertautan  Epistemologi  Bayani  dan  Pendidikan  Islam  Masa  Keemasan.  Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 40(1), 126-154.
9 A. Khodari Sholeh (ed.), “M.Abed al - Jabiri  : Model  Epistemologi  Hukum  Islam”,  dalam “Pemikiran Islam  Kontemporer”, (Yogyakarta: Jendela, 2003), h.233
10 A. Khodari Sholeh (ed.), loc. cit.
11 Fithoroini, D. (2022). Epistemologi Bayani dalam Kajian Ushul Fiqh. Opinia de Journal, 2(2), 1-17.
12 Naimah, I. (2022). Islam Normatif: Epistimologi Bayani Dalam Studi Islam. Al Jabiri: Jurnal Ilmiah Studi Islam, 1(1).
13 Ridlo,  R.  (2020).  Penerapan  Epistemologi  Bayani  dan  Burhani  sebagai  Metode  Pembelajaran. Manhajuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(1), 19-37.
14 Makiah, Z. (2014). Epistemologi Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 14(2).
15 Syarif, M. (2022). Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam. Jurnal
(Epistemologi Nalar Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Studi Islam). 16
Dari  banyaknya  artikel  yang  membahas  epistemologi  Bayani,  dan  memiliki  fokus yang berbeda, diantara perbedaan dalam artikel sebelumnya pada pembahasan ini adalah mengenai,  legalitas  anak  di  luar  nikah  perspektif  epistemologi  Bayani,  yang  pada hakikatnya  keilmuan  dibidang  hukum  yang khususnya  hukum  Islam,  yang  kemudian  akan dianalisis  menggunakan  konsep  epistemologi  Bayani.  Sedangkan  pada  artikel  sebelumnya lebih  membahas  pada  penggunaan  metode  Bayani  untuk  pengembangan  metode keilmuan secara umum, mengkaji terkait pendidikan dan studi Islam.
Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam, terkait bagaimana status hukum anak diluar  nikah  perspektif  epistemologi  Bayani.  Maka  asumsi  dalam  penelitian  ini  adalah bahwa anak lahir di luar perkawinan yang sah dipertanyakan statusnya dan keabsahannya dan kemudian ditinjau dari konsep epistemologi Bayani dalam filsafat. Dan tulisan ini tentu memiliki  manfaat  yang  sangat  luas  bagi  para  akademisi  maupun  peneliti,  sehingga  dapat menjadi  rujukan  khususnya  bagi  akademisi  maupun  praktisi  di  bidang  hukum,  dalam menyelesaikan problematika yang terjadi dalam dunia hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Fokus  penelitian  pada  tema  ini  adalah pertama ,  bagaimana  legalitas  anak  di  luar nikah. Kedua, bagaimana  apabila  legalitas  anak  di  luar  nikah  ditinjau  dari  perspektif epistemologi  Bayani  dalam  filsafat  ilmu.  Sumber  data  riset  ini  dari  hasil  studi  pustaka, berupa  buku-buku,  karya  ilmiah  dan  jurnal  serta  dari  literatur-literatur  yang  berkaitan dengan  tema,  yaitu  dari  filsafat  ilmu,  filsafat  Islam  serta  ilmu-ilmu  pada  bidang  hukum Islam,  khususnya  ilmu  Fiqh  serta  disiplin-disiplin  ilmu  yang  lain  sebagai  penunjang kesempurnaan penelitian.
Analisis  pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analitis,  yang merupakan  suatu  metode  penelitian  untuk  menghasilkan  deskripsi  yang  sistematis dan obyektif  tentang  substansi  tema  yang  dibahas.  Menurut  Barelson,  analisis  konten  adalah metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  memberikan  deskripsi  yang  terstruktur  dan obyektif  tentang  isi  yang  terkandung  dalam  media  komunikasi.  Dalam  konteks  ini,  tema mengenai  legalitas  anak  diluar  nikah  akan  diteliti  dengan  menggunakan  metode epistemologi  Bayani  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  jawaban  yang  relevan  dengan fokus penelitian ini. 17

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Metode, Sumber dan Verifikasi Epistemologi Bayani
Bayani  adalah  suatu  metodologi  pemikiran  yang  khas  Arab  yang  menekankan otoritas teks, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemahaman langsung mengacu
Al-Mizan, 9(2), 169-187.
16 Al Farabi, M., Tanjung, Z., & Irawan, R. (2021). Epistemologi Nalar Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Studi Islam. Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 17(02), 225-235.
17 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi , (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 232-233
pada  pengetahuan  yang  sumbernya  diperoleh  dari  teks  (tulisan)  tanpa  perlu  pemikiran tambahan  saat  mengaplikasikannya.  Di  sisi  lain,  pemahaman  tidak  langsung mengindikasikan bahwa pengetahuan dari teks masih dalam bentuk yang belum sempurna dan  membutuhkan  tafsir  atau  penalaran  tambahan.  Namun,  hal  ini  tidak  berarti  bahwa penalaran  tersebut  bebas  dalam  menentukan  makna  dan  tujuan  teks,  melainkan  harus didasarkan pada otoritas teks itu sendiri. 18
Para  ulama  kalam  menyatakan  bahwa  al-bayan  adalah  bukti  yang  mampu menjelaskan hukum. Sebagian lain berpendapat bahwa al-bayan adalah pengetahuan baru yang mampu menjelaskan suatu konsep atau pengetahuan yang dapat mengubah sesuatu dari  keadaan  samar  menjadi  jelas.  Namun,  dalam  konteks  Epistemologi  Islam, bayani merupakan  pendekatan  pemikiran  khas  Arab  yang  menekankan  pada  kekuatan  otoritas teks,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  yang  disertai  dengan  pembenaran melalui pemikiran logis yang diperoleh melalui inferensi. 19
Walaupun  bayani  menggunakan  pendekatan  rasional,  epistemologi  ini  tetap menekankan pada keberadaan otoritas teks atau nash. Bayani meyakini bahwa nash adalah sumber  pengetahuan  kebenaran,  yakni  Al-Qur'an  dan  Hadis.  Al-Qur'an  berperan  sebagai panduan dalam menerapkan hukum Islam. Umumnya diketahui bahwa teks-teks dalamnya memiliki karakteristik umum dan memerlukan penjelasan dari sumber-sumber lain. Dalam hal menunjukkan  hukum  (dilalah),  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  qath’i  dan dzanni. Qat h’i  merujuk  pada  teks  yang  jelas  maknanya,  tidak  memerlukan tafsir  atau  penafsiran tambahan,  dan  tidak  memiliki  makna  selain  yang  tertulis.  Sedangkan  nash  dzanni merupakan  kebalikan  dari  nash  qath’i, di  mana  jika qath’i tidak  memerlukan  penafsiran tambahan,  maka  dzanni  mungkin  membutuhkan  penafsiran  atau  memiliki  makna  yang beragam. 20
Langkah-langkah  yang  diterapkan  dalam  bayani  dapat  dipisahkan  menjadi  dua metode.  Pertama,  berasaskan  pada  teks  itu  sendiri,  kemudian  dianalisis  menggunakan prinsip-prinsip  ilmu  bahasa,  seperti  ilmu  nahwu,  shorof,  dan  lain  sebagainya. 21 Karena metode ini mengandalkan pada teks itu sendiri atau memberikan otoritas pada teks untuk memperoleh pengetahuan, maka semua fenomena yang terjadi akan dirujuk dan  dipandu oleh teks. Individu akan mengungkap makna yang tersirat dalam teks nash, sejalan dengan pemahaman  akan  ilmu  bahasa  yang  relevan  dan  kesesuaian  dengan  penafsir. 22 Kedua , memakai  qiyas  atau  analogi.  Prinsip  utama  epistemologi  bayani  adalah  menggunakan analogi.
Pengujian  dan  konfirmasi  sering  kali  dilakukan  menggunakan  beberapa  teori. Pertama,  Teori  kebenaran  bertujuan  untuk  menemukan  dasar  dan  validitas  kebenaran
18 Ach. Khudori Soleh, Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer , Cet. I, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2013), h. 237.
19 Abu Hilal al- ‘Askari, al-Furuq al-Lugawiyah , (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah), h. 360.
20 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih , terj. Faiz al-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 36-37.
21 Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu , (Yogyakarta: Belukar, 2004), h. 217-219.
22 Charles Rangkuti, Implementasi Metode Bayani, Burhani, Tajribi Dan ‘Irfani Dalam Studi Filsafat Pendidikan Islam , Waraqat, Vol. 2, (Juli - Desember 2016), h. 3.
(signifikansi)  dalam  suatu  disiplin  ilmu.  Kedua,  Teori  correspondence  menghubungkan kebenaran  dengan  kesesuaian  antara  realitas  obyektif  (informasi,  fakta,  peristiwa, pendapat)  dan  representasinya.  Ketiga,  Teori  consistency  menekankan  bahwa  kebenaran tidak  bergantung  pada  hubungan  subjek  dengan  objek  karena  dapat  menghasilkan subyektivitas.  Keempat,  Teori  Pragmatisme  menyatakan  bahwa  sebuah  gagasan  tidak dapat dianggap benar atau salah kecuali telah diuji dalam praktik.  Kelima,  Teori Religious menegaskan  bahwa  kebenaran  bersifat  obyektif,  universal,  dan berlaku  bagi  seluruh umat manusia, bahkan dianggap sebagai kebenaranmutlak yang berlaku sepanjang sejarah. 23

## Bagan 1. Epistemologi Bayani
2. Legalitas anak diluar Nikah Perspektif Hukum Islam
Anak  di  luar  pernikahan  merujuk  pada  anak  yang  lahir  dari  seorang  perempuan yang  tidak  memiliki  ikatan  pernikahan  yang  sah  dengan  laki-laki  yang  menjadi  ayah biologisnya. Anak tersebut tidak memiliki status hukum yang  sama seperti anak yang lahir dari  pernikahan  yang  sah. 24 Tidak  ada  hubungan  warisan  antara  ayah  biologis  dan  anak yang  lahir  dari  perbuatan  zina.  Seperti  yang  telah  ditegaskan  sebelumnya,  ayah  biologis bukanlah  ayahnya.  Nabi  Muhammad  saw  juga  telah  menjelaskan  hal  ini,  sebagaimana dicatat dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin  Amr  bin  Ash,  di  mana  Nabi  saw  memutuskan  bahwa  anak  yang  lahir  dari  hubungan dengan budak yang bukan miliknya, atau dari zina dengan wanita merdeka, tidak dianggap sebagai  anak  kandung  ayah  biologisnya  dan  tidak  akan  mewarisi  dari  ayah  biologis tersebut. 25
Dalam tradisi hukum Islam klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak berhak mewarisi dari ayahnya, seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i  yang  dikutip  oleh  Wahbah  Zuhaily.  Anak  hasil , hubungan  zina  dianggap  sebanding
23 A. Misri, Muchsin, Filsafat Sejarah dalam Islam , (Yogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), h. 5.
24 D.Y.  Witanto, Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin ,  cetakan  I,  (Prestasi  Pustaka Raya. Jakarta: 2012), h. 46.
25 HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth.
dengan  anak  mula'anah,  yang  berarti  bahwa  hubungan  warisan  antara  mereka  dan  ayah serta  keluarga  ayahnya  terputus  karenaketiadaan  ikatan  nasab  yang  sah  di  antara mereka. 26 Implikasi  hukum  bagi anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan  menurut  Kompilasi Hukum  Islam  adalah  bahwa  anak  tersebut  tidak memiliki  hak  atas  pengakuan  keturunan, dukungan finansial, warisan, pemeliharaan, atau wali dari ayah biologisnya, melainkan hak- hak tersebut diberikan kepada ibunya.
Penegasan  mengenai  status  anak  hasil  zina  dalam  Islam  kembali  diperkuat  dalam fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  pada  tanggal  10  Maret  2012,  yang  menyatakan,  antara lain : 27 anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan keturunan, pernikahan, hak  waris,  dan  dukungan  finansial  dengan  laki-laki  yang  menjadi  penyebab  kelahirannya; anak  hasil  zina  hanya  memiliki  hubungan  keturunan,  hak  waris,  dan  dukungan finansial dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan warisan  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya.
Dalam penjelasannya, Wahbah Zuhaili menunjukkan bahwa ada tiga metode dalam menetapkan  keturunan  seseorang.  Pertama,  melalui  pernikahan  yang  sah.  Adalah  jelas bahwa sebuah ikatan pernikahan adalah titik awal dari pembentukan hubungan keturunan bagi seorang anak. Semua imam mazhab sepakat akan hal ini tanpa terkecuali. Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi juga mengungkapkan bahwa hubungan darah pada dasarnya dimulai dari suatu pernikahan atau akad yang sah menurut hukum Islam. 28
Metode kedua adalah melalui pengakuan secara sukarela terhadap garis keturunan atau  nasab  (itsbat  nasab  bil  iqrar).  Pengakuan  garis  keturunan  dalam  terminologi  fiqih dikenal  sebagai  istilhaq.. Ketiga, dengan  cara  pembuktian.  Dalam  Hukum  Islam  juga terdapat  aturan  hukum  tentang  nasab  seorang  anak  dengan  ayahnya  dengan  cara pembuktian.  Cara  ini  juga  sering  disebut  dengan  mubaiyyinah  (perbandingan),  yaitu dengan  cara  pembuktian  berdasaran  bukti  yang  sah  bahwa  seorang anakbetul-betul senasab dengan orang tuanya. 29
Dalam hukum Islam, diatur bahwa hak keturunan seseorang harus didasarkan pada perkawinan  yang  sah.  Selanjutnya,  keberadaan  perkawinan  sebagai  syarat  untuk mengamankan  hak  keturunan  akan  berujung  pada  hak  warisyang  terpenuhi.  Kesimpulan hukum ini ditemukan dalam beberapa ayat Al- Qur'an, seperti ayat 11 dari surat an-Nisa', yang membahas tentang masalah warisan. 21 Menurut Wahbah Zuhaili, tafsiran dari ayat 11 surat an-Nisa' adalah bahwa frasa "anak-anakmu" merujuk kepada keturunan yang berhak
26 Wahbah Zuhaili, F iqih Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al -Quran dan Hadits, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), h. 129.
27 Hukum Online.com, Fatwa MUI juga melindungi Anak hasil perzinaan
28 Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al- Wajiz, (terj: Ma’ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka As - Sunnah, 2006), 799-800.
29 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan,
(terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 37. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. 2, (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2008), 10121 Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahnya, (Jatinegara -Jakarta:
CV Darus Sunnah, 2002), 79.
menerima  bagian  warisan  dari  ayahnya  karena  adanya  ikatan  darah.  Selanjutnya,  ikatan darah  tersebut  akan  diakui  oleh  hukum  syariah  jika  didahului  oleh  perkawinan  sah  yang menjadi dasar dari garis keturunan yang sah tersebut.

## Bagan 2. Anak diluar Nikah
3. Legalitas Anak Di Luar Nikah Perspektif Epistemologi Bayani
Dalam  Episteme  Bayani,  nash  dipandang  telah  memberikan  informasi,  gambaran dan jawaban terkait legalitas atau status anak di luar nikah secara jelas. Tidak ada cara lain untuk  mengetahui  legalitas  hukum  anak  diluar  nikah  kecuali  dengan  mencermati  istidlal atau  dalil-dalil  yang  ada.  Pemahaman  seperti  ini  identik  dengan  pemahaman  dari  aliran skriptualisme ekstrim. 30
Terkait  nash  atau  teks  mengenai  legalitas  dan  status  anak  di  luar  nikah,  itu  sudah mutlak  kebenarannya,  sudah  mengandung  gambaran  secara  jelas,  tanpa  dilakukan penalaran  lebih  lanjut  untuk  menggali  hukum  tersebut.  Pola  pikir  mereka  terhubung dengan  proses  penarikan  hukum.  Mereka  yakin  bahwa  setiap  dalil  dan  hasil  hukum memiliki  kebaikan  atau  manfaat  (mashlahah).  Dengan  kata  lain,  peraturan  hukum,  baik yang tersurat maupun yang tersirat, hadir dalam masyarakat sebagai sebuah entitas yang secara eksplisit dan implisit mempengaruhi mereka. Dari sini jelas terlihat bahwa teks atau nash memainkan peran yang sangat penting dan mutlak dalam pembentukan pengetahuan dan pemahaman terhadap mashlahah.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa,  legalitas  anak  di  luar  nikah  menurut  bayani sesuai dengan  teks  yang  ada  di  dalam  al- Qur’an maupun  hadis  yang  mengistinbatkan  bahwa, status  anak  diluar  nikah  tidak  dapat  dinasabkan  kepada ayah  yang  notabene  mempunyai hubungan  biologis  dengan  anak  tersebut,  tetapi  nasab  anak  diluar  nikah  tersebut  hanya
30 Munif, M. F. (2003). Maslahah sebagai dasar istinbat hukum Islam. Paramedia-Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan, 4(3), 15-32.
dapat  dinasabkan  kepada  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Hal  ini  dikarenakan  tidak terpenuhinya  aspek  perkawinan  yang  sah  antara  laki-laki  dan  perempuan,  sehingga mengakibatkan keabsahan nasab, keabsahan hak-hak sebagai ahli waris, hak perwalian dan lain  sebagainya  menjadi  gugur.  Maka  jelas  disini  metode  bayani  mempunyai  kesamaan persepsi  dengan  aturan  hukum  islam  dalam  menentukan  kepastian  hukum  mengenai legalitas  anak  diluar  nikah,  bahwa  anak  di  luar  nikah  tidak  legal  statusnya  dan  tidak mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah pada umumnya yang sah karena lahir dari perkawinan yang sah.
Bagan 3. Anak diluar Nikah menurut Bayani

## PEMBAHASAN
Bagi para pengguna pendekatan Bayani, yang diutamakan adalah proses verifikasi dan  validasi  teks.  Pendekatan  ini  juga  menekankan  bahwa  rasio  tidak  cukup  untuk memberikan  pengetahuan  kecuali  didasarkan  pada  otoritas  teks.  Verifikasi  dalam pendekatan  bayani  lebih  menekankan  penjelasan  melalui  penggunaan  bahasa yang jelas dan terstruktur untuk menentukan kejelasan dan kepastian hukum.
Dalam konteks epistemologi bayani, legalitas anak di luar nikah dianalisis dengan mengutamakan istinbat hukum dari teks sebagai kewajiban untuk mendapatkan jawaban mengenai  status  anak  tersebut.  Karena  pendekatan  ini  memberikan  prioritas  pada otoritas teks, kajian epistemologi bayani berfokus pada teks al-Qur'an dan hadis sebagai sumber  utama.  Selain  itu,  dalam  kajian  bayani,  rasionalitas  terbatas  hanya  ditempatkan dalam konteks al- Musharra’ulah (hukum yang ditentukan secara spesifik.
Maka  penggunaan  metode  Epistemologi  Bayani  ini  memiliki  dampak  yang  cukup luas terhadap kepastian hukum dari suatu teks, nash dan matan hadis, hal ini ditunjukkan dari  kacamata  satu  arah  untuk  memandang  bahwa  jawaban  dari  istinbath  hukum sudah  ada  didalam  sebuah  teks  itu.  Hal  ini  dipertegas  dari  apa  yang  termaktubdalam sabda Rasul mengenai status anak diluar nikah yang berbunyi: 31
31 Ala ad-Din Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasaniy, Bad’ai as- Sana’i , Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,
Artinya  :  Seorang  wanita  tidak  diperbolehkan  melekatkan  keturunan  kepada anaknya  kecuali  kepada  orang  yang  berzina  dengannya,  karena  pada  kenyataannya  ia tidak memiliki keturunan. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim).
Dari penjelasan hadis di atas adalah bahwa, anak yang tidak lahir dari perkawinan yang sah, merupakan anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, melainkan  hanya  dinasabkan  kepada  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Dan  mayoritas  ulama menyetujui  istinbat  hukum  dari  teks  hadis  diatas.  Dikuatkan  lagi  dengan  adanya  akibat hukum dari anak yang lahir diluar nikah, mengenai hak dan kewajiban anak, ibu dan ayah biologis sesuai ketentuan KHI pasal 100 yang menyebutkan bahwa:
Anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan  hanya  memiliki  hubungan  keturunan  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Secara  hukum,  anak  tersebut  tidak  dapat  disandarkan kepada  ayah  biologisnya,  meskipun  secara  nyata  ayah  biologis  tersebut  adalah  laki-laki yang membuahi wanita  yang melahirkan anak tersebut.  Meskipun terlihat  tidak adil dan tidak manusiawi bahwa tanggung jawab diletakkan hanya pada ibu tanpa mengaitkannya dengan  ayah  biologis  anak,  namun  keputusan  ini  dianggap  sebagai  penghormatan terhadap institusi perkawinan dan upaya untuk menghindari pelanggaranterhadap prinsip agama. 32
Berlawanan  dengan  keputusan  sebelumnya,  Mahkamah  Konstitusi  menetapkan bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tahun  1974  tentang  perkawinan  pasal  43 ayat  1  harus  diinterpretasikan  sebagai  berikut:  "Anak  yang  lahir di  luar  pernikahan memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki yang  dapat  dibuktikan  sebagai  ayahnya  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi serta/atau  bukti  lain  sesuai  dengan  hukum  yang  menunjukkan  hubungan  darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 33
Dengan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  jika  dapat  disahkan  melalui ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  atau  bukti  lain  mengenai  keberadaan  ikatan  biologis antara  seorang  anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan  yang  sah,  maka  anak  tersebut  akan memiliki koneksi hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya.
Vonis  tersebut  memberi  dampak  yang  signifikan  terhadap  teks  yang  termaktub dalam  al- qur’an  maupun  hadis  mengenai  status  anak  diluar nikah,  jika  dikaitkan  pula dengan metode bayani sebagai metode yang memberikan otoritas penuh terhadap teks dalam  memperoleh  pengetahuan.  Dalam  hal  ini  upaya  pengambilan  istinbat  hukum terkait legalitas anak diluar nikah.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  vonis  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  legalitas anak  di  luar  nikah  tersebut  tidak  menggunakan  metode  Epistemologi  Bayani  dalam
2003), h. 34.
32 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan , cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h.  52.
33 File://D:/bab-20IV/analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46_PUUVIII_20102013- 202012- tentang -status-anank-luar-kawin.htm.
pertimbangan  hukumnya  seperti  didalam  Islam,  melainkan  penulis  berasumsi  bahwa, tafsiran  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  lebih  menggunakan  kontekstualisasi  teks  yang mana  lebih  mengedepankan  hak-hak  asasi  manusia  dalam  undang-undang  dan  dapat diilustrasikan menggunakan metode epistemologi burhani dalam filsafat Islam.

## SIMPULAN
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks metode bayani, perbincangan  terkait  sumber,  teknik,  dan  proses  validasi  kebenaran  dalam  epistemologi menjadi  sangat  relevan.  Metode  bayani  mengutamakan  penggunaan  teks  sebagai sumber  utama  untuk  memperoleh  atau  menemukan  kebenaran.  Ketika  membahas legalitas anak di luar nikah, peran metode bayani menjadi krusial karena memungkinkan penentuan hukum dari bukti-bukti yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis tentang anak diluar  nikah.  Oleh  karena  itu,  anak  di  luar  nikah  tidak  dihubungkan  dengan  ayah biologisnya  melainkan  hanya  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Mereka  juga  tidak memiliki  hak  waris  atau  hak  perwalian  karena  kelahiran  tersebut  tidak  didasarkan padapernikahan yang sah.
DAFTAR PUSTAKA
Al Farabi, M., Tanjung, Z., & Irawan, R. (2021). Epistemologi Nalar Bayani, Burhani Dan Irfani  Dalam  Pengembangan  Studi  Islam.  Attaqwa:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Islam, 17(02), 225-235.
al- ‘Askari,   Abu Hilal. al-Furuq al-Lugawiyah . (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah). al-Kasaniy, Ala ad- Din Abu Bakr bin Mas’ud. 2003. Bad’ai as - Sana’i , Juz 3. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Khalafi,  Abdul  Azhim  bin  Badawi.  2006. al-Wajiz ,  (terj:  Ma’ruf  Abdul  Jalil).  Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
Earle, Wiliam  James. 1992. Introduction to Philosophy . New York-Toronto: Mc. Grawhill,
Inc.
File://D:/bab-20IV/analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor- 46_PUUVIII_20102013-202012- tentang -status-anank-luar-kawin.htm. Filsafat Pendidikan Islam, Waraqat, Vol. 2, (Juli - Desember 2016).
Fithoroini,  D.  (2022).  Epistemologi  Bayani  dalam  Kajian  Ushul  Fiqh.  Opinia  de  Journal,
2(2), 1-17.
HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth. Hukum Online.com, Fatwa MUI juga melindungi Anak hasil perzinaan Khalaf,  Abdul  Wahab.  2003. Ilmu  Ushul  Fikih ,  terj.  Faiz  al-Muttaqin.  Jakarta:  Pustaka Amani.
Kriyantono,  Rachmat.  2010. Teknik  Praktis  Riset  Komunikasi .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Grup.
Makiah,  Z.  (2014).  Epistemologi  Bayani,  Burhani  Dan  Irfani  Dalam  Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 14(2).
Manan,  Abdul.  2008. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  cet.  2.  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group. Muchsin, A. Misri. 2002. Filsafat Sejarah dalam Islam . Yogjakarta: Ar-Ruzz Press.
Munif,  M.  F.  (2003).  Maslahah  sebagai  dasar  istinbat  hukum  Islam.  Paramedia-Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan, 4(3), 15-32.
Muslih, Mohammad. 2004. Filsafat Ilmu . Yogyakarta: Belukar.
Naimah, I. (2022). Islam Normatif: Epistimologi Bayani Dalam Studi Islam. Al Jabiri: Jurnal Ilmiah Studi Islam, 1(1).
Rangkuti, Charles. 2002. Implementasi Metode Bayani, Burhani, Tajribi Dan ‘Irfani Dalam
Studi . CV Darus Sunnah.
Ridlo,  R.  (2020).  Penerapan  Epistemologi  Bayani  dan  Burhani  sebagai  Metode Pembelajaran. Manhajuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(1), 19-37.
Sholeh,  A.  Khodari  (ed.).  2003. M.Abed  al-Jabiri  :  Model    Epistemologi    Hukum    Islam, dalam “Pemikiran  Islam  Kontemporer . Yogyakarta: Jendela.
Soleh,  Ach.  Khudori.  2013. Filsafat  Islam  Dari  Klasik  Hingga  Kontemporer ,  Cet.  I.
Yogyakarta: ArRuzz Media.
Sudarminta,      J.  2002. Epistimologi  Dasar,  Pengantar  Filsafat  Pengetahuan .  Yogyakarta:
Kanisius.
Surajiyo. 2008. Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia . Jakarta: Bimi Aksara.
Suriasumantri,      Jujun  S.  1983. Filsafat  Ilmu  Sebuah  Pengantar  Populer .  Jakarta:  Sinar Harapan.
Syarif, M. (2022). Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam. Jurnal Al-Mizan, 9(2), 169-187.
Syukur, Suparman. 2007. Epistemologi Islam Skolastik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tafsir, Ahmad. 2010. Filsafat Umum . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan , cet. 3. Bandung: Nuansa Aulia.
Witanto,  D.Y.  2012.  Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin.  Cetakan  1.
Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
Zuhaili, Wahbah. 2012. Fiqih Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al - Quran  dan  Hadits ,  (terj:  Muhammad  Afifi  dan  Abdul  Hafiz),  cet.2.  Jakarta:  Al- Mahira.