## PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN INVESTASI SERTA TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA ERA DESENTRALISASI FISKAL

## Sunarto
Faculty of Economic University 17 Agustus 1945 Samarinda Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 Indonesia Telp/Fax: 0541 743390 sunarto.mirmansuhud@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of balanced funds, investment, and labor force to economic  growth  in  urban  areas  of  East  Kalimantan  Province  during  the  period  2004  to 2008  and  to  identify  the  variable  fund  balance,  investments,  and  the  labor  force,  which variables are the dominant influence on economic growth in urban areas of East Kalimantan Province during the period 2004 to 2008 on Fiscal Decentralization Era.
The  results  of  data  processing  using  SPSS  for  Windows  find  value  of  Coefficient  of Determination  (R  Square)  in  the  above  calculation  is  for  0.654  or  equal  to  65.4%.  While Adjusted R square (which is adjusted KD) of 0.589 means that 58.9 percent of the variance of economic  growth  in  urban  areas  of  East  Kalimantan  Province  can  be  explained  by  the variance  of  the  three  independent  variables  in  the  model.  Results  of  regression  coefficients values for each independent variable on the entire observation area (urban area Samarinda, Balikpapan, Bontang  and Tarakan) obtained is  Y = 0.072 to  0.022 X1 + 0.002 X2 + 0.055 X3.  It  is  estimated  that  the  economic  growth  of  urban  areas  in  the  province  of  East Kalimantan will  decreased by 0.022 percent,  if the fund  balance has increased one unit  (in billions).  Also  estimated  that  economic  growth  in  the  urban  area  of  East  Kalimantan province  will  experience  an  increase  of  0.002  percent,  if  investment  increases  one  unit  (in billions).

## Keywords: Balanced Funds, Investment, Economic Growth

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  dalam  suatu wilayah umumnya merupakan refleksi dari dinamika perkembangan Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB).  Perkembangan pertumbuhan ekonomi memang dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor.  Jika diringkas, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi  oleh  dua  macam  faktor,  yaitu faktor  ekonomi  dan  faktor  non-ekonomi. Faktor  ekonomi  yang  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara
tergantung  pada  sumber  alamnya,  sumber daya  manusia,  modal  usaha,  teknologi yang digunakan, dan sebagainya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga ditunjang oleh faktor non-ekonomi, seperti lembaga  sosial,  sikap  budaya,  nilai  moral, kondisi  politik,  dan  kelembagaan  dari negara tersebut.
Implementasi  otonomi  daerah  atau desentralisasi  yang  luas  sekarang  ini memiliki  tujuan  untuk  mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada
sehingga  dapat  memacu  peningkatan aktivitas  perekonomian  di  daerah  yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi  daerah  yang  telah  digariskan dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  32 dan 33 Tahun 2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Desentralisasi  fiskal  tidak  akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Relevan dengan  tujuan  utama  pemberian  dana perimbangan  dalam  kerangka  otonomi daerah adalah untuk pemerataan kemampuan  fiskal  pada  tiap  daerah ( equalizing transfer ) (Ehtisham, 2002:5).
Melalui  UU  Nomor  33  Tahun  2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang digunakan  untuk  pendanaan  pemerintah daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi: Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH), pinjaman  daerah  dan  lain-lain  penerimaan yang sah.
Provinsi  Kalimantan  Timur  menjadi salah  satu  daerah  otonomi  semenjaknya diberlakukannya  desentralisasi  melalui
undang-undang  tentang  otonomi  daerah. Pembangunan  di  Kalimantan  Timur  dari tahun  ke  tahun  makin  terus  meningkat. Perkembangan  tersebut  tentunya  tidak terlepas  dari  adanya  potensi  yang  besar, yaitu  potensi  sumber  daya  alam  dan potensi sumber daya manusianya. Pembangunan juga tampak makin menggeliat.
Kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Kalimantan Timur cukup banyak mendapatkan  dana  perimbangan  dari pusat.  Dana  perimbangan  inilah  yang dijadikan  dasar  pendapatan  utama  yang cukup  dominan  porsinya  dalam  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Sepanjang  tahun  2004-2008,  dana perimbangan  di  Provinsi  Kalimantan Timur  selalu  mengalami  peningkatan. Selain itu porsi dana perimbangan terhadap  total  dari  APBD  Provinsi  Kaltim selalu  dominan.  Ini  mengindikasikan besarnya  ketergantungan  APBD  terhadap dana perimbangan dibandingkan penerimaan  lain  seperti  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  penerimaan  lain  yang sah.
Adapun  besarnya  dana  perimbangan di  wilayah  kota  di  Provinsi  Kalimantan Timur  yaitu  Kota  Samarinda,  Kota Balikpapan,  Kota  Bontang,  dan  Kota Tarakan dapat disimak berikut ini.

## Tabel 1. Jumlah Dana Perimbangan di Wilayah Kota Provinsi Kaltim  Tahun 2002 – 2007 (dalam juta Rupiah)
Sumber: Nota Keuangan APBD Wilayah Kota Provinsi Kaltim, 2009
Selain  faktor  dana  perimbangan, dinamika investasi swasta atau penanaman modal  swasta  juga  turut  mempengaruhi tinggi  rendahnya  pertumbuhan  ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar, menerangkan  adanya  korelasi  positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan  ekonomi,  dapat  dikatakan kurangnya  investasi  di  suatu  wilayah membuat  pertumbuhan  ekonomi  dan tingkat  pendapatan  masyarakat  per  kapita di  wilayah  tersebut  rendah  (Tambunan, 2003:78).
Setiap  daerah  senantiasa  berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan  investasi.  Sasaran  yang dituju  bukan  hanya  masyarakat  atau kalangan  swasta  dalam  negeri  tetapi  juga investor  asing.  Pada  dasarnya  Investasi merupakan  pembentukan  modal  yang mendukung peran swasta dalam perekonomian.  Menurut  Harrod  Domar,
dalam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok  modal  seperti  penanaman  modal dalam  negeri  maupun  penanaman  modal asing (Arsyad, 1999:112).
Investasi di Kalimantan Timur secara  kumulatif  sampai  dengan  tahun 2007  mengalami  peningkatan  68  persen dari  tahun  sebelumnya  sebesar  4,5  milyar dan  untuk  penanaman  modal  asing mengalami  penurunan  yaitu  dari  958  juta US$  pada  tahun  sebelumnya  menjadi 101,8  juta  US$  pada  tahun  2006. Pertumbuhan  ini  menunjukkan  gambaran bahwa  minat  berinvestasi  di  Kalimantan Timur  cukup  tinggi,  walaupun  kondisi perekonomian  masih  kurang  stabil  (masa pemulihan)  akibat  krisis  global  yang terjadi  sejak  akhir  tahun  2007  (RPJMD Provinsi Kaltim, 2009:35).
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah:
Tahun Samarinda Balikpapan Bontang Tarakan 2004 550,373 766,421 408,643 427,600 2005 660,579 789,675 546,324 564,780 2006 862,488 804,024 802,535 636,890 2007 913,317 802,321 842,400 607,184 2008 908,652 824,766 864,300 596,114
1. Untuk  menganalisis  pengaruh  dana perimbangan,  investasi,  dan  angkatan kerja  terhadap  pertumbuhan  ekonomi di  wilayah  kota  Provinsi  Kalimantan Timur selama periode 2004 – 2008.
2. Untuk  mengetahui  di  antara  variabel
dana  perimbangan,  investasi,  dan angkatan  kerja  tersebut,  variabel  mana yang  berpengaruh  dominan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  kota Provinsi  Kalimantan  Timur  selama periode 2004 - 2008.

## KERANGKA TEORITIS

## Teori Pertumbuhan Ekonomi
Teori pertumbuhan
yang dikemukakan oleh Harrod-Domar merupakan  perluasan  dari  analisa  Keynes mengenai  kegiatan  ekonomi  nasional  dan masalah  penggunaan  tenaga  kerja.  Teori Harrod-Domar  pada  hakekatnya  berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar  pertumbuhan  yang  mantap  atau steady  growth yang  dapat  didefinisikan sebagai  pertumbuhan  yang  akan  selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat- alat modal yang akan selalu berlaku dalam perekonomian.
Adapun  Robert  Solow  dan  Trevor Swan secara sendiri-sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi  yang  sekarang  sering  disebut dengan  nama  model  pertumbuhan  Neo Klasik. Model Solow dan Swan
memusatkan perhatianya pada pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan  teknologi  dan  output  saling berinteraksi  dalam  proses  pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1985 : 81).

## Dana  Perimbangan  Pusat  dan  Daerah
(Intergovernmental Transfer)
Desentralisasi, perencanaan dan pengelolaan  pembangunan  perlu  didukung oleh  kebijaksanaan  penyerahan  sumber- sumber keuangan yang memadai. Kebijaksanaan ini tidak hanya menyangkut besarnya  dana  yang  dialokasikan  kepada daerah,  tetapi  lebih  lagi  dibutuhkan pelimpahan  kewenangan  kepada  daerah untuk  menggunakan  dana  tersebut  sesuai dengan  kondisi  dan  kebutuhan  daerah. Pemberian  sumber-sumber  keuangan  yang memadai tidak dapat sepenuhnya digantungkan  pada  PAD,  namun  juga perlu  didukung  oleh  sumbangan  dan bantuan dari pemerintah pusat. Peningkatan  potensi  penerimaan  daerah hanya  dapat  dilaksanakan  jika  daerah mendapat sumber pendapatan yang potensial (Pangestu dalam Makmun, 2000:43).
Jadi  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  32  dan  33  Tahun  2004  bahwa perimbangan  keuangan  Pusat  dan  Daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi fiskal  mengandung  pengertian  bahwa kepada  daerah  diberikan  kewenangan
untuk  memanfaatkan  sumber  keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

## Teori Investasi
Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar, menerangkan  adanya  korelasi  positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan  ekonomi,  dapat  dikatakan kurangnya  investasi  di  suatu  wilayah membuat  pertumbuhan  ekonomi  dan tingkat  pendapatan  masyarakat  per  kapita di  wilayah  tersebut  rendah  (Tambunan, 2003:41).
Investasi  adalah  bentuk  penanaman modal  untuk  satu  atau  lebih  aktiva  yang dimiliki  dan  biasanya  berjangka  waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan  di  masa-masa  yang  akan datang.  Menurut  Makmun  (2000:11), Investasi  adalah  mobilisasi  sumber  daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas  produksi/pendapatan  di  masa yang  akan  datang.  Dalam  investasi  ada  2 (dua) tujuan utama yaitu mengganti bagian dari  penyediaan  modal  yang  rusak  dan tambahan penyediaan modal yang ada. Domestic Investment dan Foreign Investment
Domestic artinya  adalah  dalam negeri,  sedangkan foreign artinya  luar negeri.  Dengan  itu  maka  jelaslah  bahwa domestic  investment adalah  penanaman
modal  dalam  negeri,  sementara foreign investment adalah penanaman modal asing.
Sebuah  negara  yang  memiliki  banyak sekali faktor produksi alam dan/atau faktor produksi  manusia,  namun  tidak  memiliki faktor  produksi  modal  yang  cukup  untuk mengolah  faktor-faktor  produksi  yang dimilikinya  tersebut,  akan  mengundang masuknya  penanaman  modal  (investasi) swasta  baik  itu  yang  bersumber  dari domestic investment dan foreign investment tersebut.
Untuk membangun suatu perekonomian  harus  memiliki Social Overhead  Capital yaitu  proyek-proyek raksasa yang diperlukan untuk memperlancar  bisnis  dan  perdagangan seperti  jalan  raya,  rel  kereta  api,  proyek irigasi  dan  bendungan,  serta  sarana kesehatan  umum.  Semua  ini  memerlukan investasi yang sangat besar yang cenderung  bersifat  sekaligus.  Tidak  ada seorang  pun  atau  perusahaan  kecil  yang mampu  membangun  suatu  sistem  jalan raya.  Tidak  ada  perusahaan  yang  bisa berharap mendapatkan laba jika dana yang diperlukan  tidak  mampu  disediakan  oleh pemerintah.  Di  sinilah  manfaat  proyek investasi skala besar yang ke semuanya itu berasal  dari  luar  negeri  yang  dapat menyebar ke seluruh perekonomian.

## Dana Perimbangan dan Implikasinya
Investasi  dari  pemerintah  salah satunya bersumber dari penerimaan daerah
sebagaimana  yang  tertuang  dalam  APBD.
Porsi dana perimbangan terhadap penerimaan  daerah  sangat  besar,  yang menunjukkan  besarnya  ketergantungan fiskal  pemerintah  daerah  di  era  otonomi. Setidaknya  ada  lima  penyebab  tingginya ketergantungan fiskal di Indonesia (Kuncoro  dalam  Wiyono,  2001),  yaitu  (1) kurang  berperannya  perusahaan  daerah sebagai  sumber  pendapatan,  (2)  tingginya derajat  sentralisasi  di  bidang  perpajakan, (3)  kendati  pajak  daerah  cukup  beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan  sebagai  sumber  penerimaan, (4)  adanya  kekhawatiran  apabila  daerah memiliki  sumber  keuangan  yang  tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi  dan  sparatisme,  dan  (5) kelemahan  dalam  pemberian  subsidi. Sumber  pembiayaan  pemerintah  daerah terdiri  atas  tiga  komponen  besar,  yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah; P2. Pendapatan yang berasal dari pusat; 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dampak Investasi Terhadap

## Pertumbuhan Ekonomi.
Investasi  merupakan  suatu  faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi ( suistanable development ),  atau  pertumbuhan  ekonomi jangka  panjang.  Pembangunan  ekonomi melibatkan  kegiatan-kegiatan  produksi (barang  dan  jasa)  di  semua  sektor-sektor ekonomi. Dengan adanya kegiatan
produksi,  maka  terciptalah  kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan/ meningkatkan  permintaan  di  pasar.  Pasar berkembang  dan  berarti  juga  volume kegiatan  produksi,  kesempatan  kerja  dan pendapatan  di  dalam  negeri  meningkat, dan seterusnya, maka terciptalah pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001:63)
Keterkaitan  antara  tabungan,  modal, dan pertumbuhan ekonomi telah ditunjukkan  dengan  baik  sekali  oleh pengalaman-pengalaman masyarakat industri.  Banyak  studi  yang  membuktikan bahwa  rendahnya  tingkat  investasi  di  AS pada tahun 1970-an (sebesar 18 persen dari GNP,  terendah  di  antara  semua  negara industri  maju)  sebagai  penyebab  pokok dari rendahnya pertumbuhan produktivitas-dari rendahnya tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita negara tersebut  sejak  1970,  dibandingkan  dengan Jepang  dan  Eropa  Barat  (Arsyad,  1999). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang mantap  dan  kuat  dalam  jangka  panjang hanya bisa terjadi  jika masyarakat  mampu mempertahankan  proporsi  investasi  yang cukup  besar  dari  GDP-nya  (Arsyad, 1999:98).
Pengaruh  investasi  asing  langsung terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan arti penting bagi negara sedang berkembang  termasuk  Indonesia.  Sampai
saat  ini  konsep  pembangunan  dengan menggunakan  modal  asing  masih  sering menimbulkan  pendapat. Foreign  Direct Investment (FDI)  dipandang  sebagai  cara yang  lebih  efektif  untuk  mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Kegiatan  investasi  memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan  kegiatan  ekonomi  dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan  nasional  dan  meningkatkan taraf  kemakmuran  masyarakat.  Pengaruh dari  peran  ini  bersumber  dari  tiga  fungsi penting  dari  kegiatan  investasi  dalam perekonomian. Pertama, investasi merupakan  salah  satu  komponen  dari pengeluaran  agregat.  Maka  kenaikan investasi  akan  meningkatkan  permintaan agregat dan pendapatan nasional.
Peningkatan  seperti  ini  akan  selalu diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan  kerja.  Kedua,  pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan  kepastian  memproduksi dimasa  depan  dan  perkembangan  ini  akan menstimulir pertambahan produksi nasional  dan  kesempatan  kerja.  Ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan akan memberikan  sumbangan  penting  ke  atas kenaikan  produktivitas  dan  pendapatan perkapita masyarakat (Sukirno,2002:367). Konsep  Tenaga  Kerja  dan  Kaitannya dengan Penduduk
Menurut Payaman (1998:43), sumber daya manusia atau human resources mengandung  dua  pengertian. Pertama,  sumber  daya  manusia  (SDM) mengandung  pengertian  usaha  kerja  atau jasa  yang  dapat  diberikan  dalam  proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan  oleh  seseorang  dalam  waktu tertentu  untuk  menghasilkan  barang  dan jasa.
Pengertian kedua menyangkut manusia  yang  mampu  bekerja  untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan  yang mempunyai  nilai  ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan  barang  dan  jasa  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Secara fisik,  kemampuan  bekerja  diukur  dengan usia.  Dengan  kata  lain,  orang  dalam  usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk  usia  kerja  tersebut  dinamakan Tenaga Kerja atau manpower .
Perkembangan  tenaga  kerja  sangat erat  kaitannya  dengan  jumlah  penduduk. Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi,  pertambahan  penduduk  dapat diartikan  bertambahnya  salah  satu  faktor produksi yaitu tenaga kerja, yang diharapkan  mampu  meningkakan total output . Menurut Arsyad (1999:267), pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di  negara  sedang  berkembang  akan
menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk  yang  tinggi  akan  menyebabkan cepatnya  pertumbuhan  jumlah  tenaga kerja,  sedangkan  kemampuan  negara sedang  berkembang  dalam  menciptakan kesempatan  kerja  baru  sangat  terbatas. Kemudian  perkembangan  penduduk  yang semakin  cepat  dan  dalam  jumlah  yang sangat  besar,  menimbulkan  beberapa masalah  yang  cukup  serius  di  negara sedang berkembang. Masalah-masalah tersebut  adalah  (Sukirno,  1985:186):  (i) masalah  struktur  penduduk  yang  berat sebelah  kepada  penduduk  yang  berusia  di bawah  umur  (di  bawah  10  tahun);  (ii) masalah  pengangguran  yang  dihadapi bertambah  serius;  (iii)  proses  urbanisasi atau  perpindahan  penduduk  dari  daerah perdesaan  ke  daerah  perkotaan  menjadi bertambah deras.
Ada  4  aspek  mengenai  masalah penduduk  yang  perlu  ditelaah  khususnya
di  negara-negara  sedang  berkembang yaitu:  (1)  Adanya  tingkat  perkembangan penduduk  yang  relatif  tinggi;  (2)  Adanya struktur  umur  yang  tidak  favorabel;  (3) Tidak  adanya  distribusi  penduduk  yang seimbang;  (4)  Tidak  adanya  tenaga  kerja yang  terdidik  dan  terlatih  (Irawan  dan Suparmoko, 2002:61).
Penduduk dalam suatu daerah berperan  sebagai  konsumen  (permintaan) dan produsen (produsen), selain itu sebagai subyek  dan  obyek  dalam  pembangunan. Sebagai  konsumen  berpengaruh  terhadap sisi  permintaan  ( demand  side ),  yang dengan  sendirinya  diikuti oleh  sisi penawaran  ( supply  side ).  Oleh  karena  itu, perkembangan  penduduk  tidak  selalu merupakan akar masalah yang menghambat  pembangunan  ekonomi.  Ini dengan  asumsi  bahwa  penduduk  ini memiliki tingkat penghasilan yang mumpuni  sehingga  memiliki  kapasitas yang  tinggi  untuk  menghasilkan  dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan.

## Hipotesis penelitian
Berdasarkan acuan yang dipaparkan  secara  rinci  tersebut  baik penelitian  terdahulu  (empiris)  maupun tinjauan  pustaka  yang  dimasukkan,  maka hipopenelitian  yang  akan  diajukan  adalah sebagai berikut:
1. Secara serempak (bersama-sama)
variabel  dana  perimbangan,  investasi swasta,  dan  tenaga  kerja  berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi  Kalimantan  Timur  selama periode 2004 – 2008.
2. Secara parsial variabel dana perimbangan,  investasi  swasta,  dan tenaga  kerja  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  di  wilayah  kota  Provinsi

## Kalimantan  Timur  selama  periode
2004 – 2008.
1. Variabel dana
perimbangan berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  kota Provinsi  Kalimantan  Timur  selama periode 2004 – 2008.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  merupakan data publikasi resmi dari instansi pemerintah  seperti  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Provinsi  Kaltim,  Badan  Promosi dan  Investasi  Daerah  (BPID)  Kaltim,  dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Tk. I Provinsi Kaltim.
Alat Analisis dan Pengujian
Hipopenelitian
1. Regresi Linear Berganda
Regresi  Linear  Berganda  digunakan untuk  melakukan  pengujian  hubungan antara  sebuah  variabel  dependen  dengan beberapa variabel independen. Jika variabel  independennya  lebih  dari  satu, maka  disebut  persamaan  regresi  linear berganda.
Adapun  formula  Regresi  Berganda adalah:
Y  =  a  +  b 1 X 1 +  b 2 X 2 +  e (Algifari, 2000)
Di mana :
Y =   Variabel terikat a =   Konstanta b =   Koofisien Regresi X 1 =   variabel bebas
X 2
=   variabel bebas
e =   Faktor penganggu
Rumus  regresi  berganda  tersebut, kemudian  disesuaikan  dengan  penerapan penelitian dengan formulasi sebagai berikut :
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e
Di mana :
Y = Laju Pertumbuhan PDRB ADHK a =   Konstanta
b 1 ,b 2 ,b 3 =  Koofisien Regresi X 1 =   Dana Perimbangan
X 2
=  Investasi  Swasta  (PMA  dan PMDN)
X 3
=  Tenaga Kerja e =  Faktor penganggu/ error term

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis  dalam  penelitian  ini  akan menguji  pengaruh  dari  variabel  dana perimbangan  (X1),  investasi  swasta  (X2), dan  angkatan  kerja  (X3)  terhadap  PDRB (Y).  Data  yang  digunakan  adalah  data yang  dipublikasikan  oleh  Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Kalimantan  Timur. Periode pengamatan data adalah dari tahun 2004  hingga  2008,  dengan  wilayah pengamatan yaitu di wilayah kota meliputi Kota  Samarinda,  Kota  Balikpapan,  Kota Bontang, dan Kota Tarakan.
Pendekatan  penelitian  menggunakan data  gabungan time  series dan cross section . Analisis data dengan menggunakaan model ekonometrika
dengan  regresi  linear  berganda.  Model regresi berganda adalah sebagai berikut : Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e
Di mana :
Y =      Laju  pertumbuhan  ekonomi (PDRB ADHK) a =   Konstanta b =   Koofisien Regresi
X 1 =   Dana Perimbangan X 2 =      Investasi  Swasta  (PMA  dan PMDN) Kumulatif
X 3 =   Tenaga Kerja
e =   Faktor penganggu/ error term
Nilai Standard Error of The
Estimate (SEE) sebesar 2,822 yang artinya
makin  kecil  SEE  akan  membuat  model regresi  semakin  tepat  dalam  memprediksi variabel.
Hasil  dari  nilai  koofisien  regresi masing-masing variabel bebas yaitu variabel  dana  perimbangan,  investasi swasta dan tenaga kerja, setelah dilakukan pengolahan  data  dengan  bantuan  program SPSS diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,072 - 0,022 X 1 + 0,002 X 2 + 0,055
X 3
Kelayakan model bisa dilihat dengan menguji hipopenelitian kebermaknaan pengaruh dana perimbangan (X 1 ), investasi swasta  (X 2 ),  dan  tenaga  kerja  (X 3 )  secara bersama-sama  dengan  memperhitungkan tingkat signifikansinya.
Perhitungan  dengan  menggunakan uji  F  (lihat  lampiran)  pada  tingkat kepercayaan  95%  dan  =  0,05  diperoleh nilai  F hitung sebesar  10,087  dengan probability sig 0,001. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas < 0,05 atau  F hitung >  F tabel maka  ada  hubungan yang  signifikan  variabel  bebas  terhadap variabel terikat.
Signifikansi hubungan secara bersama-sama  dana  perimbangan  (X 1 ), investasi  swasta  (X 2 ),  dan  tenaga  kerja
(X 3 )  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di wilayah  kota  Provinsi  Kalimantan  Timur dapat  dilihat  dari  angka  probabilitas  (sig) yang  menunjukkan  nilai  yang  lebih  kecil daripada  0,05  (lihat  lampiran).  Ketentuan mengatakan  jika  angka  Sig.  <  0,05  maka ada  hubungan  yang  signifikan.  Dengan demikian  hipopenelitian  pertama  yang mengatakan  bahwa  dana  perimbangan, investasi  swasta,  dan tenaga  kerja, berpengaruh  secara  bersama  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  kota Provinsi Kalimantan Timur dapat diterima dan  terbukti  kebenarannya karena angka Sig. < 0,05 yaitu 0,001.
Sedangkan secara parsial atau individual  untuk  mengetahui  seberapa signifikan  pengaruh  parsial  dari  setiap
variabel  yaitu  variabel  dana  perimbangan (X 1 ),  investasi  swasta  (X 2 ),  dan  tenaga kerja  (X 3 )  terhadap  pertumbuhan  ekonomi di  wilayah  kota  Provinsi  Kalimantan Timur,  digunakan  uji  t.  Kriteria  uji  ini dilakukan  dengan  membandingkan  nilai probabilitas signifikansi (Sig.) tiap variabel bebas dengan level signifikansinya.  Jika  ternyata  nilainya mempunyai  nilai  Sig.  <  level  signifikansi 5%  (  =  0,05)  berarti  variabel-variabel bebas  tersebut  secara  parsial  pada  taraf signifikansi  5%.  Signifikansi  hubungan antara  variabel  dependen  dan  variabel independen  dapat dilihat berdasarkan hasil SPSS  (lihat  lampiran),  di  mana  seluruh variabel  bebas  yaitu  dana  perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja signifikan karena mempunyai nilai probabilitas  signifikansi  (Sig.)  <  batas toleransi  tingkat  signifikansi  sebesar  5% (sering disebut dengan tingkat alpha 0,05).
Variabel  dana  perimbangan  memiliki signifikansi  0,001  <  0,05.  Variabel investasi  swasta  memiliki  signifikansi 0,004  <  0,05.  Dan  variabel  tenaga  kerja memiliki signifikansi yang nyata sempurna sebesar  0,000  <  0,05.  Berarti  variabel- variabel bebas tersebut secara parsial pada taraf signifikansi 5% mempunyai pengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi di  wilayah  kota  Provinsi  Kalimantan Timur.
Untuk mengetahui faktor mana yang dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  kota Provinsi  Kalimantan  Timur,  digunakan koefisien regresi yang distandarisasi ( standardized  coofficients ) . Hipopenelitian sebelumnya  yang  diajukan  adalah dana perimbangan berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota  Provinsi  Kalimantan  Timur  selama periode 2004 – 2008.
Berdasarkan hasil output SPSS (lihat lampiran) dapat diketahui nilai standardized
coofficients dana
perimbangan adalah 0,786 > dari standardized  coofficients investasi  swasta (0,554)  dan  tenaga  kerja  (0,766).  Hal  ini berarti hipopenelitian kedua dengan pernyataan  bahwa  dana  perimbangan berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  ini  justru  tidak menunjukkan  arah  yang  positif  dari  efek dana  perimbangan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur selama periode pengamatan  tahun  2004  hingga  2008. Dana perimbangan ternyata belum memberikan  hasil  yang  optimal  dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil  penelitian  ini,  jika  variabel  dana perimbangan  (X 1 )  meningkat  satu  satuan,
maka  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  kota
di Provinsi Kalimantan
Timur diperkirakan mengalami penurunan sebesar  0,022  persen.  Pengaruh  ini signifikan  pada  tingkat  kepercayaan  95% dan  = 0,05.
Kondisi  menurunnya  pertumbuhan ekonomi akibat efek dari dana perimbangan  menjadi  catatan  tersendiri  di wilayah  kota  Provinsi  Kalimantan  Timur. Hal  ini  diakibatkan  dana  perimbangan yang  menjadi  sumber  dominan  dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  lebih  banyak  “terkuras”  untuk belanja  pegawai  dan  belanja  operasional pemerintah  yang  cenderung  tidak  efisien, tidak  produktif,  dan  relatif  kecil  dampak multiplier effect -nya ke sektor riil. Hampir sekitar  67-70  persen  belanja  pemerintah merupakan  belanja  pegawai/personalia (Wilopo  &  Budiono,  2007).  Sementara belanja  pembangunan  yang  bermanfaat  ke sektor riil, justru kurang begitu digalakkan. Menurut  Lewis  (2000)  dalam  Pusporini (2006)  dana  perimbangan  yang  menjadi sumber  utama  pendapatan  daerah  pada umumnya sebagian besar digunakan untuk membiayai  pengeluaran  rutin,  sehingga anggaran  untuk  pembangunan  menjadi kecil.
Sepanjang  tahun  2004-2008,  dana perimbangan  di  Provinsi  Kalimantan Timur  selalu  mengalami  peningkatan.
Selain itu porsi dana perimbangan terhadap  total  dari  APBD  Provinsi Kalimantan  Timur  selalu  dominan.  Ini mengindikasikan  besarnya  ketergantungan APBD terhadap dana perimbangan dibandingkan  penerimaan  lain  seperti Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan penerimaan lain yang sah.
Setidaknya ada lima penyebab tingginya ketergantungan fiskal di Indonesia (Kuncoro dalam Wiyono, 2001), yaitu  (1)  kurang  berperannya  perusahaan daerah  sebagai  sumber  pendapatan,  (2) tingginya  derajat  sentralisasi  di  bidang perpajakan, (3) kendati pajak daerah cukup beragam  ternyata  hanya  sedikit  yang  bisa diandalkan  sebagai  sumber  penerimaan, (4)  adanya  kekhawatiran  apabila  daerah memiliki  sumber  keuangan  yang  tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi  dan  sparatisme,  dan  (5) kelemahan  dalam  pemberian  subsidi. Sumber  pembiayaan  pemerintah  daerah terdiri  atas  tiga  komponen  besar,  sebagai berikut.  1.  Pendapatan  asli  daerah;  2. Pendapatan  yang  berasal  dari  pusat;  3. Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Di antara ketiga komponen sumber pendapatan  tersebut,  komponen  kedua, yaitu  pendapatan  yang  berasal  dari  pusat merupakan  cermin  atau  indikator  dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
Adapun  pengaruh  investasi  swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur berpengaruh  positif  meskipun  memang relatif  kecil  pengaruhnya.  Jika  variabel investasi  swasta  (X 2 )  meningkat,  maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi wilayah  kota  di  Provinsi  Kalimantan Timur  juga  meningkat  sebesar  0,002 persen.  Pengaruh  ini  signifikan  pada tingkat  kepercayaan  95%  dan  =  0,05.
Temuan ini relevan dengan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar, yang  menerangkan  adanya  korelasi  positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan  ekonomi.  Temuan  penelitian ini  juga  tidak  berbeda  jauh  dengan  hasil empiris  dari  Rivai  (2007)  dan  Sucahyo (2004), yang menemukan adanya kontribusi  positif  dari  variabel  investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil  studi  ini  sesuai  dengan  studi sebelumnya  bahwa  pelaksanaan  otonomi daerah  sejak  2001  telah  memperburuk iklim  investasi  di  Indonesia.  Masih rendahnya  pelayanan  publik,  kurangnya kepastian  hukum  dan  berbagai  peraturan daerah  (Perda)  yang  tidak  “pro-bisnis” diidentifikasi  sebagai  bukti  iklim  bisnis yang  tidak  kondusif.  Pelayanan  publik yang  dikeluhkan  terutama  terkait  dengan ketidakpastian  biaya  dan  lamanya  waktu berurusan  dengan  perijinan  dan  birokrasi.
Ini  diperparah  dengan  masih  berlanjutnya berbagai pungutan baik resmi maupun liar. Alasan  utama  mengapa  investor  masih khawatir  untuk  melakukan  bisnis  di Indonesia  adalah  ketidakstabilan  ekonomi makro,  ketidakpastian  kebijakan,  korupsi (oleh  pemda  maupun  pemerintah  pusat) perijinan  usaha,  dan  regulasi  pasar  tenaga kerja. Studi Kuncoro, et.al (2004) menunjukkan  masih  adanya  “ grease money ”  dalam  bentuk  pungli,  upeti  dan biaya  ekstra  yang  harus  dikeluarkan  oleh perusahaan dari sejak mencari bahan baku, memproses  input  menjadi  output,  maupun ekspor.  Studi  dari  LPEM  FEUI  (2000) terhadap  lebih  dari  60  kabupaten/kota, telah  menemukan  bahwa  ketidakpastian usaha  telah  meningkat  secara  signifikan selama  periode  transisi  otonomi  daerah. Hal  inilah  yang  relatif  menyebabkan kurang maksimalnya peran investasi dalam meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi di daerah.
Memang  diakui  bahwa  investasi swasta  yang  ditanamkan  di  wilayah  kota sangat  besar.  Hal  ini  karena  memang  para penanam modal swasta (investor) cenderung  lebih  menyukai  melakukan ekspansi  ekonomi  pada  daerah  perkotaan atau  daerah  yang  telah  memiliki  fasilitas penunjang  kegiatan  ekonomi  mereka, seperti  sarana  perhubungan,  infrastruktur listrik,  dan  ketersediaan  tenaga  kerja. Kuncoro  (2004:2),  mengatakan  bahwa
investor  lebih  suka  memilih  kawasan perkotaan  yang menawarkan penghematan biaya  akibat  kemudahan  aksesibilitas  dan keberadaan  infrastruktur  kota.  Fenomena ini disebut oleh Kuncoro sebagai localization economies .
Faktor  produksi  alam  dan  potensi ekonomi  di  wilayah  kota  sangat  besar untuk digali dan dikelola dengan produktif. Keterlibatan tenaga kerja sangat penting peranannya sebagai faktor produksi  yang  akan  menghasilkan  barang dan  jasa,  sehingga  meningkatkan  PDRB dan mempercepat laju gerak perekonomian.  Tenaga  kerja  di  wilayah perkotaan memang jauh  lebih  produktif  karena  berbekal tingkat pendidikan  dan  keterampilan  yang  lebih baik,  sehingga  dapat  berkontribusi  lebih besar terhadap pembentukan perekonomian secara agregat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  yang  telah  dikemukakan, maka  kesimpulan  yang  dapat  diberikan adalah besarnya angka Koefisien Determinasi  dalam  hasil  perhitungan  di atas ialah sebesar 0,654  atau sama dengan 65,4%.  Sedangkan Adjusted  R  square sebesar  0,589  berarti  58,9  persen  variasi dari pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan  oleh  variasi  dari  variabel  dana
perimbangan, investasi swasta, dan angkatan kerja.
Setelah  dilakukan  pengolahan  data dengan  bantuan  program  SPSS  diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,072 - 0,022 X 1 + 0,002 X 2 + 0,055
X 3
Secara simultan (bersama-sama) variabel  dana  perimbangan,  investasi swasta,  dan  tenaga  kerja,  berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayahkota  Provinsi  Kalimantan  Timur dengan  angka  probabilitas  <  0,05  yaitu 0,001.
Variabel  dana  perimbangan  memiliki signifikansi  0,001  <  0,05.  Variabel investasi  swasta  memiliki  signifikansi 0,004  <  0,05.  Dan  variabel  tenaga  kerja memiliki signifikansi yang nyata sempurna sebesar  0,000  <  0,05.  Berarti  variabel- variabel bebas tersebut secara parsial pada taraf signifikansi 5% mempunyai pengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi di  wilayah  kota  Provinsi  Kalimantan Timur.  Dana  perimbangan  berpengaruh dominan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi terbukti, karena nilai standardized coofficients dana  perimbangan  adalah 0,786  >  dari standardized  coofficients investasi  swasta  (0,555)  dan  angkatan kerja (0,765).

## SARAN
Hasil dari penelitian ini memberikan  beberapa  sebagai  berikut
Pemerintah wilayah kota (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan)  perlu  terus  melakukan  kajian yang  intensif  terhadap  implikasi  dana perimbangan,  karena  terbukti  bahwa  dana tersebut  belum  memberikan  hasil  yang optimal dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Dana perimbangan yang merupakan  transfer  dari  pusat  kepada wilayah  kota  di  Provinsi  Kalimantan Timur,  harus  dapat  lebih  dioptimalkan penggunaannya untuk kepentingan belanja daerah yang produktif dan efisien sehingga memberikan dampak positif untuk meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi daerah.
Pemerintah  daerah  di  wilayah  kota harus  membuat investment  policy sesuai dengan  potensi  yang  dimiliki  daerah tersebut  serta  ditunjang  oleh  kecakapan SDM  daerah  tersebut.  Sehingga  dapat menstimulir, pertama, terciptanya sinergisitas  antara  input  (faktor  produksi) dan output (hasil produksi)  perekonomian  daerah. Kedua ,
adanya kesinambungan perekonomian ( economic sustainability movement ) sesuai dengan maket dan visi daerah.
Pemerintah  daerah  di  wilayah  kota diharapkan terus memacu program- program  yang  terkait  dengan  peningkatan kualitas tenaga kerja, seperti pelatihan skill competencies melalui  BLK  (Balai  Latihan
Kerja),  serta  kursus  pendidikan  singkat yang terkait dengan kebutuhan pasar kerja. Hal  ini  akan  mempercepat  produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi yang  lebih  besar  terhadap  pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin. 1997. Ekonomi Pembangunan, Bagian  Penerbitan.
STIE- YKPN: Yogyakarta
. Badikenita.  2004. Analisis  Kausalitas Antara  Ekspor  Dan  Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara ASEAN . FE USU : Sumatra Utara
Boediono.  1985. Teori  Pertumbuhan Ekonomi . BPFE: Yogyakarta.
Ehtisham,  Ahmad;  Ma,  Jun;  Searle,  Bob; Piperno, Stefano, 2002.
“ Intergovernmental  Grant  System: Application of a General Framework to  Indonesia .”  IMF  Working  Paper No.
WP/02/128,
International
Monetary Fund, Washington DC.
Gujarati, Damodar N. 2003. Basic Econometrics . Mc Graw Hill: USA. Jhingan M.L. 2000. Ekonomi Pembangunan  dan  Perencanaan , Penerjemah  :  D.  Guritno,  Edisi Pertama,  PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Mahi,  Raksaka.  2002.  “ Otonomi  Daerah Dan  Desentralisasi  Fiskal ”.  Media Indonesia edisi Kamis, 03 Januari.
Mahi, Raksaka. 2005. “ Peran Pendapatan Asli  Daerah  di  Era  Otonomi Daerah”. Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan Indonesia , Vol. 6, No. 1 Juli.
Makmun.  2000. “Desentralisasi  dan Hubungan  Keuangan  Pusat  dan
Daerah”. Kajian  Ekonomi  dan Keuangan  Tahun  IV  Juni  No.2,
Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI.
Samuelson,  Paul  A  dan  William  D. Nordhaus.  1992. Ekonomi  Jilid  I .
Edisi 12, Jakarta: Erlangga.
Sasana,  Hadi.  2005. Analisis  Dampak Pelaksanaan  Desentralisasi  Fiskal Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi dan  Kesenjangan  Antar  Wilayah, antar  Sektor  di  Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 12 No. 2 September.
Sidik,  Machfud,  Raksaka  Mahi,  Robert Simanjuntak dan Bambang
Brodjonegoro.  2002. Dana  Alokasi Umum  :  Konsep,  Hambatan  dan Prospek  di  Era  Otonomi  Daerah.
Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
Sidik,  Machfud.  2002. “Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai  Pelaksanaan  desentralisasi Fiskal : Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia”. Disampaikan dalam Seminar : Setahun Implementasi Kebijaksanaan  Otonomi  Daerah  di Indonesia, Yogyakarta.
Sodik,  Jamzani  dan Nuryadin, Didi.  2005.
Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional  (Studi  Kasus  Pada  26 Propinsi  di  Indonesia,  Pra  dan Pasca  Otonomi) .  Jurnal  Ekonomi
Pembangunan  Vol.  10  No.  2,
Agustus, UII Yogyakarta.
Sukirno,  Sadono.  1998. Pengantar  Teori Makroekonomi .  PT  Raja  Grafindo Persada: Jakarta.
______________.  2002. Pengantar  Teori Makroekonomi .  PT  Raja  Grafindo Persada: Jakarta.
Sulaiman,  Wahid.  2002. Jalan  Pintas Menguasai  SPSS  10.00 .  Penerbit Andi, Yogyakarta.
Tambunan,  Tulus  T.H.  2003. Globalisasi dan Perdagangan Internasional , Jakarta: Ghalia Indonesia. Tambunan, Tulus T.H. 2006.
Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama  hingga  Pasca  Krisis ,  Jakarta: PT. Quantum Pustaka.
Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. 2003. Pembangunan  Ekonomi  Di Dunia  Ketiga .  Edisi  Kedelapan, Penerbit Erlangga: Jakarta.
Todaro,  Michael,  P.  1997. Pembangunan Ekonomi  di  Dunia  Ketiga .  Jilid  1, Edisi  Keenam,  UPP  AMP  YKPN:
Yogyakarta.
Utomo, Yuni  Priadi. 2000 .  Ekspor
Mendorong Pertumbuhan atau
Pertumbuhan  Mendorong  Ekspor .
Jurnal  Manajemen,  Vol.1  No.1:  UII, Yogyakarta.
Pujiati, Amin. 2008. Analisis Pertumbuhan Ekonomi  di  Karasidenan  Semarang Era  Desentralisasi  Fiskal .  Jurnal Ekonomi  Pembangunan  Tahun  VII Januari No.4, UII Yogyakarta.
Purbadharmadja, Ida Bagus. 2006.
Implikasi Variabel Pengeluaran dan Investasi  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi .  Buletin  Studi  Ekonomi Volume  11  Nomor  1,  Universitas Udaya Bali.
Pusporini,  Dewi.  2006. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap
Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  di Era  Desentralisasi  Fiskal  2001  – 2003.  Tesis  Magister  Perencanaan dan  Kebijakan  Publik ,  Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Waluyo, Joko. 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah  Di  Indonesia ,  Parallel Session  IA:  Fiscal  Decentralization
12  Desember  2007,  Wisma  Makara, Kampus UI – Depok.
Widarjono,  Agus.  2005. Ekonometrika Teori  dan  Aplikasi  Untuk  Ekonomi dan  Bisnis .  Ekonisia  FE  UII:
Yogyakarta.
Wijaya,  Faried.  1990. Ekonomika  Makro. BPFE: Yogyakarta .