Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No. 1 Tahun 2019

## Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah
Abd Hakim B. Saleh 1* Hilal Malarangan 2 , Irham Pakawaru 3
1 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
2 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
3 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
ABSTRAK INFORMASI ARTIKEL Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  efektifitas  penghimpunan  zakat oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  provinsi  Sulawesi
Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan  data  yang  Penulis  gunakan  melalui  penelitian kualitatif, dalam pengolahan dan analisa data Penulis menggunakan  metode  induktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan Zakat  Profesi  yang  dihimpun  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Provinsi  Sulawesi  Tengah  belum  begitu  efektiv  dan memiliki permasalah yang beragam. Ketidak efektivan penghimpunan  zakat  profesi  yang  dilakukan  BAZNAS  Provinsi
Sulawesi  Tengah  disebabkan  beberapa  faktor  berupa  sosialisasi yang  kurang  maksimal,  minimnya  kesadaran  masyarakat,
minimnya  biaya  operasional,  serta  regulasi  tentang  zakat  yang belum  memiliki  status  hukum  yang  kuat  sebagai  dasar  untuk memnghimpun zakat kepada masyarakat khususnya dalam hukum positif.

## Katakunci:
zakat, zakat profesi, BAZNAS, penghimpunan, Sulawesi Tengah

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  yang kaya  akan  sumber  daya  alam  yang beraneka  ragam  untuk  dikelola  oleh manusia selaku pemegang amanat Khalifah  di  muka  bumi  yang  mana penduduknya  mayoritas  adalah  pemeluk agama  Islam.  Pencapaian  kesejahteraan umum  merupakan  salah  satu  tujuan nasional  negara  republik  Indonesia  yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar  1945.  Untuk  mewujudkan  tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa  melaksanakan  pembangunan yang  bersifat  materil  mental  spiritual, antara  lain  melakukan  pembangunan  di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana  kehidupan  beragama  yang  penuh keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Tuhan yang Maha Esa.
Salah  satu  sunnatullah  yang  sudah menjadi  ketentuan  yang  Maha  Kuasa adalah  perbedaan  yang  terdapat  pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain.
Perbedaan  ini  mencakup  semua  aspek, mulai  dari  budaya,  sosial,  kultur  dan  lain sebagainya.  Salah  satu  perbedaan  ini adalah perbedaan kondisi ekonomi.
Sebagian  manusia,  ada  yang  dititipi  oleh Allah  harta  sehingga  menjadi  orang  kaya dan  berada,  dan  sebagian  lagi  ada  yang
dicoba  dengan  kekurangan  dan  hidup miskin.
Semuanya  ini  bukannya  tanpa tujuan.  Ini  adalah  rahasia  Allah  Swt. untuk  menyadarkan  manusia  menyadari bahwa  dirinya  bukanlah  apa-apa.  Selain itu,  Allah  ingin  menguji,  apakah  manusia itu mampu mengoptimalkan segala potensiebaikan  yang  diberikan  kepadanya atau tidak 1 .
Salah  satu  ajaran  dalam  Islam  yang bertujuan  mengatasi  kesenjangan  dan gejolak sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun penyangga tegaknya  Islam  serta  kewajiban  bagi pemeluknya  membawa  misi  memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampumengurangigejolakakibatproblema tikakesenjangandalamhidupmereka.
Selain  itu,  zakat  juga  dapat  memperkuat hubungan  vertikal  manusia  dengan  Allah, karena  Islam  menyatakan  bahwa  zakat merupakan  bentuk  pengabdian  (Ibadah) kepada Yang MahaKuasa 2 .
Namundemikian,dibalikpesatnyake majuanduniaperzakatandiIndonesia, masihterdapatbanyakpersoalanyangperlud iselesaikan.Kesenjanganpotensidan
1 Akhmad  Mujahidin, Ekonomi  Islam:  Sejarah, Konsep,  Instrumen,  Negara,  dan  Pasar, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 66
2 Ibid
penghimpunanzakat,masihlemahnyaperhat ianmasyarakatterhadapzakat, masalahkredibilitaslembaga,masalahSDM amil,masalahregulasizakat,masalah  peran antara  BAZ  dan  LAZ,  dan  masalah efektivitas serta efesiensi program pemberdayaan zakat yaitu sederet persoalan  yang  perlu  dicarikansolusinya. Salah  satu  indikator  kemajuan  zakat Indonesia yaitu terjadi peningkatan penghimpunan  zakat,  termasuk  infak  dan sedekah,  yang  cukup  tinggi  dari  tahunke tahun.
Zakat adalah ibadah maliyah tima’iyyah yang  memiliki  posisi  sangat penting,strategis,danmenetukanbaikdilihat darisisiajaranIslammaupundarisisi pembangunan kesejahteraan umat.
Pengumpulan  zakat,  infak  dansedekah masyarakat Indonesia oleh lembaga pengelolaan  zakat  sudah  berlansung  lama sebelum  disahkannya  UU  No  38  tahun 1999  tentang  pengelolaan  zakat.  sejak berlakunyaUUNo38tahun1999,padatingka tnasionalterdapatBAZNAS(Badan Amil Zakat  Nasional)  dan  di  seluruh  provinsi terdapat  Badan  Amil  Zakat  tingkat Provinsidanhampirsebagianbesarkotadank abupatentelahmemilikiBadanAmil ZakatDaerah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Penggunaan  penelitian  terdahulu
dalam sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan agar sebuah penelitian yang dilakukan  oleh  penulis  memiliki  acuan dasar  dalam  pengembangan  pemikiran- pemikiran  serta  penganalisaanya.  Dalam penelitianyangberjudul“Efektivitaspenghi mpunanzakatprofesipadaBadanAmil ZakatNasional(BAZNAS)ProvinsiSulawe siTengah”.Penulismenggunakantiga penelitianterdahulu.
Penelitian  saat  ini  perlu  mengacu pada  penelitian  sebelumnya  agar  dapat mempermudah  dalam  pengumpulan  data, metode  analisis  data  yang  digunakan nantinya  dan  pengolahan  data  yang dilaksanakan. Penelitian tersebut adalah:
Pertama, penelitian  yang  dilakukan oleh Alhamid Baharuddin Jurusan Hukum Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  dan Ekonomi  Islam  Institut  Agama  Islam Negeri  (IAIN)  Palu  2017,  dengan  judul “Tinjauan  Yuridis  terhadap  Zakat  Profesi (Suatu analisis Komparatif menurut Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif)”. Hasilpenelitianmenunjukkanpendapatanda npenghasilanyangmerupakanprofesi seseorang  yang  menghasilkan  pendapatan yang  besar  dengan  waktu  relatifsingkat, maka  pada  jenis  profesi  jenis  ini dikenakan/diwajibkan mengeluarkan zakat  sesuai  dengan  landasan  hukum Qiyas yang  telah  memenuhi  nisabnya.
Adapun  persamaannya  terletak  pada pengertian  nisab,  kadar,  haul,  serta tatacara mengeluarkan zakatnya.
Sedangkan  letak  perbedaannya  terletak pada  kepastian  hukum  yang  masih menimbulkan perbedaan pendapat 3
Kedua, penelitian  yang  dilakukan oleh  Nurul  Isnaini  Lutviana  Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim  Malang  2010,  dengan  Judul “Evaluasi  Penghimpunan  Dana  Zakat (Studi  pada  LAZIS  Masjid  Sabilillah Malang Tahun 2006-2008) Hasil penelitian ini adalah dalam penghimpunan dana  zakat  LAZIS  Masjid Sabilillah
menggunakan layanan jemputzakatatausistem doortodoor keruma hparamuzakki.Karenahalinibertujuan untukbisameningkatkanjumlahmuzakkiser tabisalebihmengoptimalkanpenyaluran dana zakat kepada yang berhak menerima. LAZIS  Masjid  Sabilillah  mengadakan beberapa  kegiatan  dalam  penghimpunan dan  zakat  yaitu  dengan  mengadakan sosialisasi,  kerja  sama  dengan  beberapa pihak,  pemanfaatan  rekening  bank,  dan perekrutan  muzakki.  Untuk  mempererat silaturrahim, LAZIS mengadakan
3 Alhamid Baharuddin, “Tinjauan Yuridis terhadap Zakat Profesi (Suatu analisis Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Palu, 2017) 57.
pertemuan antara pengurus, muzakki,  dan mustahiq setiap satu bulan sekali. Kemudian dalam penyaluran zakat bersifat  konsumtif  dan  produktif.  Namun,
dalam penyaluran
dana untukmodalusahatidaklangsungdaridanaza katsajamelainkangabunganantaradana zakat danwakaf 4
Ketiga, penelitian  yang  dilakukan oleh  Zaima  Latifah  Program  Studi Ekonomi  Syariah  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah  Jakarta  1439  H  /  2017  M, dengan  Judul  “Efektivitas  Instruksi Walikota  Bekasi  Nomor  01  Tahun  2010 tentang  Zakat,  Infak  dan  Sedekah  dalam Penghimpunan  Zakat  Profesi  di  Badan Amil  Zakat  Nasional  Kota  Bekasi”  Hasil penelitian menunjukan pertama, penghimpunan  dana  zakat  profesi  PNS yang  diperoleh  dari  31  dinas  dan  12 kecamatan  pemerintah  Kota  Bekasi  dari tahun2007  hingga  saat  ini  cukup  efektif karena hampir setiap tahunnya penghimpunan dana zakat profesi
mengalami  peningkatan  setelah  keluarnya Instruksi Walikota Nomor 01Tahun2010TentangZakat,InfaqdanShad
4 Nurul  Isnaini  Lutviana, “Evaluasi Penghimpunan  Dana  Zakat  (Studi  pada  LAZIS Masjid  Sabilillah  Malang  Tahun  2006-2008) ” (Skripsi  Jurusan  Manajemen  Fakultas  Ekonomi Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim Malang, 2010).
aqah.Kedua,kefektivitasanInstruksi Walikota  Nomor  01  Tahun  2010  Tentang Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  dikatakan cukup  efektif,  berdasarkan  banyaknya frekuensi  yang  selalu  menjawab  sangat efektif  berdasarkan  banyaknya  frekuensi yang  lebih  dominan  menjawab  sangat efektif dan efektif. Frekuensi untuk sangat efektif  sebesar  27,  75%,  efektif  sebesar 60%,  tidak  efektif  sebesar  8,00  %  serta sangat tidak efektif sebesar 0,75 % dari 50 responden 5 .

## 4.2 Landasan Hukum Zakat
MenurutIbnuFarisdalam Mu’jamal-
Maqayisfial-Lughah ,zakatmemiliki akarkatayangmengacupadamaknaal- nama’(اامنلء)dandan al-ziyadah (دةازل اي) 6 yang berarti  pertumbuhan  dan  pertambahan. Menurutnya,  hal  ini  bukannya  tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan  harta  seseorang  terus  tumbuh dan  bertambah,  baik  dalam  bentuk  nyata di  dunia  maupun  di  akhirat.  Ahli bahasalain.  Ibn  Manzhur  menambahkan, bahwa  zakat  juga  mengandung  makna
5 Zaima Latifah, “Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah dalam Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi” , (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1439 H / 2017 M).
6 12Ahmad ibn Faris, Mu’jam al-Maqayis fi al-Lughah , (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), 454.
asal al-shalah ( ح ل
لاص ا )  yang  bermakna
“kebaikan”,  serta al-tathhir ( ل ت ط ه ي ر ا )  yang berarti “penyucian” 7
Menurut  UU  No.  23  tahun  2011 tantang  Pengelolaan  Zakat,  bahwa  zakat adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
Zakat  merupakan  salah  satu  pilar (rukun)  dari  lima  pilar  yang  membntuk Islam.  Zakat  adalah  ibadah maaliah ijtima’iyyah yang  memiliki  posisi  yang strategisdanmenentukanbagipembangunan kesejahteraanumat.Zakattidakhanya berfungsi  sebagai  suatu  ibadah  yang bersifat  vertikal  kepada  Allah  ( hablum min  allah ),  namun  zakat  juga  berfungsi sebagai  wujud  ibadah  yang  bersifat horizontal ( hablum minannas ).
Berdasarkan  pengertian-pengertian di  atas  dapat  dipahami  bahwa  zakat merupakankewajibanseorangMuslimmeng eluarkansebagianhartanyayangtelah mencapai  nisab  (batas  minimal)  dalam waktu  tertentu  dan  diberikan  kepada orang- orangyangberhakmenerimazakatuntukmen yucikandanmembersihkanjiwadan hartanya  sesuai  dengan  yang  disyariatkan dalam Al-Quran.
7 Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab , j. III,
(Kairo: Dar al-Ma ‘arif, tt), 1849
AgamaIslamtelahmenyatakandenga ntegas,bahwazakatmerupakansalah satu rukun  yang  wajib  ditunaikan  oleh  setiap Muslim  yang  hartanya  sudah  memenuhi kriteria dan syarat tertentu.. Jumhur ulama pun  sepakat,  bahwa  zakat  merupakan suatu  kewajiban  dalam  agama  yang  tak boleh diingkari ( Ma’lum min al-Din bi al- Dharurah ). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat , maka ia
dihukum telah kufur terhadap ajaranIslam.
Risalah  Islam  yang  dibawa  oleh Rasulullah  Muhammad  Saw.  meneruskan ajaran zakat yang pernah dibawa oleh para Rasul-rasul  terdahulu.  Di  samping  itu, Islam  juga  melakukan  penyempurnaan terhadap  kewajiban  tersebut.  Para  ulama menyebutkan  bahwa  zakat  diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah , Namun bila kita melihat  dalam Al-Quran ,  ayat-ayat  yang turun  pada  periode  Makkiyah  ternyata sudahmemerintahkanumatIslamuntukberz akat.
Menurut  Yusuf  Qaradhawi,  Zakat yang  diwajibkan  Allah  di  Mekkah merupakan  zakat  yang  mutlak  ( al-zakah al-muthlaqah ),  artinya,  kewajiban  zakat yang  tidak  memiliki  syarat  dan  batasan tertentu,  pelaksanaannya  ditentukan  oleh iman,kemampuandanperasaanmasing- masingorangterhadapsaudaranyasesama
mukmin.  Adakalanya  orang  memberikan sedikit  saja,  dan  adakalanya  punya  orang mengeluarkan  zakat  dalam  jumlah  yang amatbesar 8 .
Ayat-ayat  tentang  zakat  yang  turun di Mekkah umumnya berisi kritik terhadap  perilaku,  doktrin,  moral,  dan Kondisi sosial masyarakat Arab Jahiliyah. Selain  itu  ayat-ayat  tersebut  berisi peringatan dan ganjaran  bagi  orang-orang yang kikir.
Pada  periode  Madaniyah,  barulah zakat  diwajibkan  secara  sistematis  dan rinci.PemerintahIslamyangdibangunRasul ullahsetelahbeliauberhijrahbersama sahabatnya di Madinahmengundang-
undangkanzakatsecaraformilkepadaseluru h  rakyat.  Harta-harta  diberi  kategori tertentu hingga dikenakan kewajibanzakat.  Artinya,  tidak  semua harta  dikenakan  zakat.  Di  antara  syarat dan kategori itu adalah 9 .
1. Al-Milk al-Tam ; harta tersebut haruslah sempurna milik seseorang.
2. Al-Nama’ ; harta produktif yang dapat ditumbuhkembangkan, bukan harta mati.
3. Bulugh al-Nisab ; telah memenuhi limit dan kadartertentu
4. Al-Fadhl an al-Hawa’ij al-Ashliyyah ; surplus dari kebutuhanpokok.
8 Al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah, 61
9 Ibid
5. Al-Salamah min al-Duyun ; tidak terkait padautang
6. Hulul al-Haulan ; telah mencapai batas waktu tertentu ( 1Tahun).
Rasulullah Saw. juga menunjuk beberapa  orang  sahabat  beliau  untuk menjadipejabatyangbertugasmengumpulkanz akat,selaibeliausendirijugaturun tanganmelakukanhaltersebut.Selainitu,ditent ukanpulakriteriaorang-orangyang berhak menerima zakat( mustahiqqun ).
Sudah menjadi sifat manusia bahwa setiap  orang  membutuhkan  harta.  Orang yang  sudah  diberi  kecukupan  harta  pun ingin  terus  menambah  hartanya,  apalagi orang  yang  tidak  berkecukupan,  namun islam sangat mengharapkanbahwa hartaitutidakhanyaadapadaoran- orangkaya,tetapijugahartaituadapadaorang - orangyangmembutuhkannya.Olehkarenait u,zakatharusdiberikankepadaorang-  orang yang  berhak  menerimanya  ( mustahiq ).
Dalam Al-Quran, mustahiq zakat disebutkansebanyakdelapangolongan.

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan merupakan asumsi yang mendasar  dalam  menggunakan  pola  pikir yang  digunakan  untuk  membahas  objek penelitian. Dalam penenelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan
kualitatif. Sugiono berpendapat bahwa:
Metode  penelitian  kualitatif  adalah metode  penelitian  yang  berlandaskan pada filsafat postpositivisme ,
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti  adalah  sebagai  instrumen kunci,  pengambilan  sampel  sumber data  dilakukan  secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi 10
Penelitiankualitatifmenggunakanpen dekataninduktif,padaumumnyapula peneliti-peneliti kualitatif deskriptif berupaya keras agar pembahasan merekalebih cenderung kualitatif daripada kuantitatif,  dengan  mendekati  makna  dan ketajaman  analisis-logis  dan  juga  dengan cara  menjauhi  statistik  sejauhnya.  Maka, kualitatif deskriptif diterima sebagai salah satu tipe penelitian kualitatif. Oleh karena itu,  wacana  yang  berkembang  adalah bagaimana sesungguhnya kedudukan teoridalam penelitian kualitatif 11 .
Lokasi  penelitian  ini  bertempat  di
10 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan,
(Cet. XX: Bandung: Alfabeta, 2014), 15.
11 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatit, (Cet. VIII: Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2011), 27-28.
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Provinsi  Sulawesi  Tengah  Jl.  Bantilan. Badan atau Lembaga ini dijadikan sebagai objek  penelitian  karena  merupakan  salah satu  badan/lembaga,  yang  memiliki  tugas menghimpun dana zakat. Badan/Lembaga ini  merupakan  Badan  yang  memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai  dalam  menjalankan  tugasnya selaku  lembaga  Zakat.  Dan  kini  terus berbenah untuk selalu berkembang sehingga mampu mendorong upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
Data dikumpul melalui teknik observasi,  wawancara  mendalam,  dan dokumen.  Dalam  wawancara  melibatkan narasumber  seperti    ketuaBAZNAS, Wakil Ketua BAZNAS Bidang PenghimpunanZakat,  dan    informan  lain yang  ada  sangkut pautnya  dengan objekpenelitian.
MenurutBogdandantaylor(1975),anali sisdataadalahprosesyangmerinci usahaformaluntukmenemukantemadanmeru muskanhipotesis(ide)sepertiyang disarankan  oleh  data  dan  sebagai  usaha untuk  memberikan  bantuan  pada  tema  dan hipotesis itu 12 . Dalam analisis data peneliti melakukan reduksi, penyajian, dan
12 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi pendidikan dan Tenaga Kependidikan , (Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 278.
verifikasi  data  dengan  berbagai  data  lain yang dikumpul dengan berbagai cara.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Lokasi Penelitian
Lembaga amil yang mulanya disebut Badan Amil Zakat, telah terbentuk pada  tanggal  17  Mei  1986  sesuai  SK Kanwil Agama Propinsi Sulawesi Tengah N0.15/1986,  kemudian  berubah  menjadi BAZIS  (  Badan  Amil  Zakat,  dan Infak/Sedekah  )  yang  mengacu  pada Keputusan  Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri  Dalam  Negeri  N0.  29  Tahun 1991  dan  N0.47  Tahun  1991.  Bazis Tingkat  I  Propinsi  Sulawesi  Tengah  yang terbentuk atas dasar SK GKDH
N0.188.44/2056/RO.Binsos,  tanggal  14 Mei  1992,  pengurusnya  bekerja  dan mengawali
kegiatannya dengan
mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembentukan  Bazis  tingkat  Kabupaten sampai  tingkat  kelurahan/desa  dengan surat
N0.02/Bazis/ST/1992tanggal21Juli1992.A tasdasarsuratedaranini,terbentuklah  Bazis sampai  pada  tingkatannya  ke  bawah  di wilayah  Kabupaten  Donggala,  Kabupaten Buol  Toli-Toli,  Kabupaten  Poso,  dan Kabupaten Luwuk Banggai sebagai kabupateninduk. Seiring
dengan terjadinya pemekaran beberapa daerah kabupaten se-
SulawesiTengahyangsemulahanyaempatk abupatenkemudianmenjadisembilan kabupaten dan satu kota, maka kelembagaan pengelolaan zakat mengikuti struktur pemerintahkabupaten/kotadantelahdisahka nsebagaiBadanAmilZakatNasional berdasarkan  SK  Dirjen  Nomor  DJ.II/37 Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ.II/568Tahun. 2014  Tentang  Pembentukan  Badan  Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se- Indonesia,  memutuskan  10  (sepuluh) Badan  Amil  Zakat  Nasional  di  Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:
1. Baznas KabupatenDonggala
2. Baznas KabupatenPoso
3. Baznas kabupaten Banggai, Baznas KabupatenToli-Toli
4. Baznas Kabupaten ParigiMoutong
5. Baznas Kabupaten Buol
6. Baznas KabupatenMorowali
7. Baznas Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Baznas Kabupaten TojoUna-Una
9. Baznas KotaPalu.
Sementara  3  (tiga)  kabupaten  yang baru dimekarkan yaitu Kabupaten Morowali  Utara,  Kabupaten  Banggai Laut,  dan  Kabupaten  Sigi  baru  dalam tahap proses pembentukannya.
BadanAmilZakatNasional(BAZNA S)provinsidankabupaten/kotasesuai
dengan  namanya  telah  resmi  dibentuk oleh  pemerintah  pusat  dengan  SK Presiden  Nomor  8/  2001,  tanggal  17 Januari  2001  tentang  nama  Organisasi Pengelola  Zakat  (OPZ).  Pada  tingkat pusat disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  sedangkan  di  tingkat  daerah disebut  Badan  Amil  Zakat  Daerah (BAZDA).  Penyesuaian  nama  yang  telah ditetapkan dengan SK presiden di atas dan berdasarkan  kewilayahan,  pengelolaan zakat di Sulawesi Tengah, kabupaten/kota sampaipadatingkatkecamatanbernamaBA ZDA.OrganisasiBAZDApadasemua tingkatan  bersifat  koordinatif,  konsultatif, dan  informatif.  Pengurus  Badan  Amil zakat Daerah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu dan struktur organisasinya terdiri atas unsur pertimbangan,  unsur  pengawasan,  dan unsur pelaksana.
Perubahan  paradigma  pengelolaan zakat  yang  ditandai  dengan  lahirnyaUU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan  Zakat,  maka  tidak  lagi dikenal  dengan  istilah  BAZDA  namun secara  keseluruhan  bernama  BAZNAS baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat  kabupaten/kota  sedangkat  tingkat kecamatan tidak lagibernamaBAZDAnamunmenjadiUnitP engumpulanZakat(UPZ)yangmasuk dalam
wilayah kerjakabupaten/kota.
Dalam rangka meningkatkan efektifitas  pengumpulan  zakat,  infaq,dan shadaqah  di  lingkungan  Pegawai  Negeri Sipil  telah  keluar  Peraturan  Gubernur SulawesiTengahNomor07Tahun2012tenta ngPengelolaanZakatPendapatandan InfakPegawaiNegeriSipildanPejabatLainn yadiProvinsi.Kegiatanpengumpulan zakat,infaq,danshadaqahdilingkunganPNS dipercayakankepadaparaUPZyang  ada  di tingkat  satuan  kerja  tingkat  propinsi Sulawesi Tengah. Untuk menjalin hubungan  dengan  para  petugas  Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
telahdilaksanakan Rapat Koordinasi setiap awal  tahun.  Seiring  dengan  berakhirnya masa  jabatan  pengurus  BAZDA  provinsi Sulawesi  Tengah  pada  Desember  2014 dan  berupaya  menyesuaikan  diri  dengan UU  Nomor  23  tahun  20011  tentang Pengelolaan Zakat serta Regulasi
BAZNAS,  maka  pengurus  BAZNAS
Sulawesi  Tengah  berkoordinasi  dengan Kantor  Gubernur  Sulawesi  Tengah  cq.
Biro Kesramas
untuk segeramelakukanpergantianpengurus.Den ganberpedomanpadaPeraturanBadan AmilZakatNasionalNomor01Tahun2014te ntangPedomanTataCaraPengajuan PertimbanganPengangkatan /PemberhentianPimpinanBadanAmilZakat Nasional
ProvinsidanBadanAmilZakatNasionalKab upaten/kota,pihakpemerintahdaerah  yang dikoordinir oleh Asisten I Bidang
Pemerintahan  dan  Kepala  Biro  Kesramas kantor Gubernur Sulawesi Tengah mempersiapkan konsep seleksi berdasarkan tahapanyangtelahditetapkandalamregulasi BAZNAS.Padatanggal09Juni2015  M  atau 22 Sy’ban 1436 H Nomor 68/BP/BAZNAS/VI/2015  telah  keluar
rekomendasi  BAZNAS Pusat.
Rekomendasi tersebut dijadikan bahan  pertimbangan  Gubernur  untuk mengeluarkan  SK  pada  tanggal  20 Agustus 2015 Nomor 451.12/485/RD.TAM KESRAMAS-6 ST/2015 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pengangkatan  Pimpinan  Badan  Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah masa kerja 2015-2020. Pelantikan 5 (lima) orang terpilih dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September  2015  di  Gedung  Pogombo Palu  dengan  susunan  sebagai  berikut: Ketua  :  Prof.  DR.  H.  Dahlia  Syuaib,
SH.,MA, WakilKetua : Drs. H. YahyaSyakur WakilKetua :  DR.  H.
Mohammad Godal, Mag,  WakilKetu : H. Burhanuddin Ishak,SE, WakilKetua  : Drs. Moh. Taopan, MM.
Pada  Tahun  2016  tepatnya  bulan
Oktober  Wakil  Ketua  Bidang  Keuangan BAZNAS Prov. Sulawesi
Tengah mengajukan  pengunduran  diri  an.  H. Burhanuddin  Ishak,  SE  dengan  alasan kesehatan,  dan  pada  Tahun  2017  jabatan Wakil  Ketua  Bidang  Pendistribusian  dan Pendayagunaan  zakat  pun  megalami kekosongan  pimpinan  dimana  Bpk  Drs. H. Yahya Syakur meinggal duniatepatnya pada  bulan  Februari  sehingga  terdapat kekosongan  jabatan  untuk  kedua  bidang tersebut.  Hingga  saat  ini  BAZNAS  Prov.
Sulteng  hanya  di  pimpinn  oleh  3  (tiga) orangpimpinan.

## 4.2 Mekanisme  Penghimpunan  Zakat Profesi
Zakat  Profesi  dihimpun  melalui beberapa mekanisme yang telahditentukan yakni mekanisme langsung dan tidaklangsung.

## 1. Mekanisme Langsung
Mekanisme  ini  dilakukan  dengan cara  mendatangi  Unit  PengumpulanZakat (UPZ)  maupun  Organisasi  Pemerintah Daerah  (OPD)  yang  telah  bekerjasama dalam penghimpunan dana zakat yang ada untuk kemudian disetorkankerekeningBPDatauBankSulten gyangadadankemudiandana yangmasukkebanktersebutdikirimlagikedu ajenisBankSyariahyakni  Bank  Mandiri
Syarian  dan  Bank  BRI  Syariah.  Untuk Bank  Mandiri  Syariah  dikhususkan  untuk menampung dana hasil Infak dan Sedekah sedangkan  untuk  Bank  BRI  Syariah diperuntukkan untuk Dana Zakat.
“Untuk  pengumpulan  zakat  profesi itu  kita  ambil  dari  OPD-OPD  yang ada  dan  sudah  mereka  bentuk
UPZnya. Kadang untuk pengambilannya  kita  lakukan  secara langsung  karena  mereka  biasanya sibuk hingga belum sempat mengirimkan zakat yang terkumpul” 73

## 2. Mekanisme tidak Langsung
Jenis mekanisme seperti ini
dilakukan  dengan  cara  menyetorkan  hasil pengumpulan zakat dari Unit Pengumpulan  Zakat  suatu  Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk
kemudian  di  setorkan  ke  rekening  Bank Sulteng  dan  kemudian  pihak  BAZNAS Provinsi  Sulawesi  Tengah  menarik  dana tersebut  untuk  ditransfer  ke  rekening Bank  Syariah  Mandiri  (BSM)  khusus dana  zakat  dan  Bank  Rakyat  Indonesia (BRI)  Syariah  khusus  dana  Infak  dan Sedekah.
“Mengumpul  Zakat  Infak  dan  sedekah biasanya sudah dihimpun oleh UPZnya.  Kita  tinggal  mengambil dananya  di  rekening  Bank  Sulteng untuk  dibagi  dana  zakat  ke  Bank Syariah  Mandiri  (BSM)  dan  untuk dana Infak dan Sedekah dikirim lagi ke Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  Syariah
13

## 4.3 Perhitungan Keefektivan Penghimpunan

## ZakatProfesi
Dalam  menjalankan  penghimpunan Zakat  kepada  masyarakat,  BAZNAS Provinsi  melakukan  rapat  kerja  yang dalam  hal  ini  menyusun  agenda  untuk menjalankan program skaligus diantaranya  membahas  mengenai  target penghimpunan zakat.
BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam  upaya  menghimpun  zakattelah melakukanberbagaihaldalammemaksimal kanpotensizakatyangada.
Namun upaya yang dilakukan BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Tengah belum sesuai dengan yang diharapkan.
“Kami  dari  pihak  BAZNAS  Provinsi Sulawesi  Tengah  sudah  melakukan sosialisasi  baik  kepada  masyarakat, Perguruan  Tinggi maupun Organisasi Pemerintah  Daerah  (OPD)  yang  ada. Tapi  sampai  saat  ini  belum  sesuai dengan yang kami harapkan 14
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi kendala  dalam  pengumpulan  Zakat  di Provinsi  Sulawesi  Tengah  diantaranya terkait  regulasi  dan  kesadaran  akan
13 Sulfiana SE., (Wawancara) Pada tanggal 09 Agustus 2018
14 Dr. Muhammad M Godal, Msi,
( Wawancara ) Tanggal 16 Agustus 2018
pentingnya  zakat  bagi  seorangMuslim seperti  yang  dikatakan  informan  berikut ini:
“Dalam  aturan  yang  ada,  regulasi adalah  salah  satu  kendala  terbesar yang kami hadapi sebab regulasi yang mengatur tentang penghimpunan
zakat
belumbegitukuatsecarahukumataukon stitusi.Kesadarandarimasyarakat  juga menjadi  hal  yang  sulit  kami  hadapai hingga saatini 15

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkandariuraianhasilpenelitia npadababsebelumnya,makapenulis dapat menyimpulkan sebagaiberikut:
1. Zakat  Profesi  dihimpun  melalui  dua mekanisme yang telahditentukan yakni mekanisme  Langsung  yang  mana penghimpunan  ini  dilakukan  dengan cara mendatangiUnitPengumpulanZakat(UP Z)maupunOrganisasiPemerintah Daerah  (OPD)  yang  telah  bekerjasama dalam  penghimpunan  dana  zakat  yang ada  untuk  kemudian  disetorkan  ke rekening  BPD atau Bank Sulteng yang ada dan kemudian dana yang masuk ke bank tersebut  dikirim lagi  ke dua jenis Bank  Syariah  yakni  Bank  Mandiri Syarian  dan  Bank  BRI  Syariah.  Untuk Bank  Mandiri  Syariah  dikhususkan untuk menampung dana hasil
15 Ibid
InfakdanSedekahsedangkanuntukBank BRISyariahdiperuntukkanuntuk  Dana Zakat.  Selain  itu  juga,  penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan mekanisme tidak langsung dengan cara menyetorkan  hasil  pengumpulan  zakat dari  Unit  Pengumpulan  Zakat  suatu Organisasi
Pemerintah Daerah
(OPD)untukkemudiandisetorkankereke ningBankSultengdankemudian pihak BAZNAS  Provinsi  Sulawesi  Tengah menarik  dana  tersebut  untuk  ditransfer ke  rekening  Bank  Syariah  Mandiri (BSM)  khusus  dana  zakat  dan  Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah khusus dana Infak danSedekah.
2. Dalam  menjalankan  penghimpunan Zakat  kepada  masyarakat,  BAZNAS Provinsi  melakukan  rapat  kerja  yang dalam  hal  ini  menyusun  agendauntuk menjalankan program skaligus diantaranya membahas mengenai target penghimpunan  zakat.  Namun  dari penghimpunan  yang  telah  dilakukan, presentase penghimpunan Zakat profesi pada tahun 2016 mencapai 4,25 %  seadangkan  pada  tahun  2017 mencapai  3.39  %  dari  realisasi  yang tercapai.  Sehingga  presentase  tersebut menandakan tidak efektifnya
penghimpunan Zakat Profesi.
Penulis  juga  menyarankan  kepada pihak  pemerintah  untuk  bisa  lebih  serius
memperhatikan  instrumen  zakat  sebagai suatu  potensi  untuk  mensejahterakan masyarakan  dengan  mengeluarkan  aturan yang  statusnya  sama  dengan  pemungutan pajak serta dana operasional Badantersebut.
Kepada pihak BAZNAS diharapkan dapat menambah SDM yang dimiliki agar potensi  zakat  bisa  teserap  secara  optimal serta  dalam  upaya  penghimpunan  zakat tidak  lagi  menunggu  masyarakat  untuk datang  menunaikan  tugasnya  melainkan bersikap  aktif  menjemput  zakat  profesi dengan sistem dor to dor (pintu kepintu).
Diharapkan  bagi  masyarakat  yang berprofesi  atau  yang  penghasilannya melebihi  nisab  kiranya  dapat  memenuhi kewajibannya untuk mengeluarkan sebahagian  penghasilannya  sebagaimana yang telahditentukan.
Darisegiregulasijugapenulisberharap kepadapemerintahagardapatdibuat regulasi  yang  tegas  kepada  masyarakat yang  telah  masuk  kategori  memiliki profesiuntuksegeramenunaikanzakatnyada napabilatidakterpenuhimaka,  harus  ada sanksi tegas bagimereka.

## DAFTAR PUSTAKA
AbiAbdillahImam, ShahihBukhariJuz1,Da rulKutubAlIlmiyah ,BeirutLibanon Al-Bukhariy, dalam  Kitab  al-Iman , Bab al-Iman. Hadis No.8.
Ali Nurudin, Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan  fiskal ,  Ed.I,  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada, 2006
al-Jujawiy Ali Ahmad, Hikmah, al-Tasyri wa Falsafatuhu , j.1, Beirut: Dar al-Fikr,
1994
Al-
ZuhaylyWahbah, ZakatKajianBerba gaiMazhab ,Cet.1,Bandung:PT.Rem aja Rosdakarya,2005
Al-Qaradhawi, Yusuf, Fiqh al-Zakah, Mu’assasah al-Risalah , Beirut, 1991
Azmi  Nadhirotul, “Pengelolaan  Zakat Profesi  Di  Badan  Amil  Zakat Kabupaten  Cirebon” Skripsi  tidak diterbitkan  (Cirebon:  Islam  Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 1434 H/2013 M).
Badan Amil Zakat Nasional R.I.,
“ Keputusan  Ketua  Badan  Amil
Zakat  Nasional  Nomor  73  Tahun
2017  tentang  Nilai  Nisab  Zakat
Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh
Indonesia ” http://simba.baznas.go.id/simbapedi a/wp- content/uploads
/2017/04/073-2017-Nilai-Nisab-
Zakat-Pendapatan.pdf (diakses tanggal 3 juli 2018 pkl.13:51)
“Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia” http://simba.baznas.go.id/simbapedi a/wp-content/uploads/2017/04/073- 2017- Nilai-Nishab-Zakat-
Pendapatan.pdf (di akses tanggal 11 Juli2018 pukul 07:43)
BunginBurhan, MetodePenelitianKualitatit, C et.VIII:Jakarta:PTRajaGranfindo Persada,2011
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Bayan:  Al-Qur’an  dan  terjemahnya disertai Tanda-tanda Tajwid dengan
Tafsir  singkat, Jakarta:  PT.  Al- Qur’an Terkemuka, 2010.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahas Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat Bahasa , ed. IV Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2008
Dewan Perwakilan Rakyat R.I., “ Undang- undang  R.I.  No.  38  Tahun  1999 tentangPengelolaanZakat” http://w ww.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/ UU_1999_38.pdf (diakses tanggal 3 juli 2018 pkl. 13:51).
“Undang-undang  R.I.  No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat” http://www.dpr.go.id/dokjdih/docu ment/uu/UU_1999_38.pdf  (di  akses tanggal 11 Juli 2018 pukul08:03)
M Godal, Muhammad, Msi, (Wawancara)
Tanggal 16 Agustus 2018
Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam edisi  Revisi ,  Cet.  III,  Depok: Kencana, 2017.
Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath Dan Istidlal , Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
Ibn Faris Ahmad, Mu’jam al- Maqayis fi al-Lughah , Bairut: Dar al-Fikr, 1998 Ibn
Manzhur, Lisan al-‘Arab , j.3, (Kairo: Dar al-Ma ‘arif, tt)
Isnaini Nurul Lutviana, “Evaluasi Penghimpunan  Dana  Zakat  (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah
Malang Tahun 2006-2008)” Skripsi tidak  diterbitkan  (Malang:  Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas  Islam  Negeri  Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2010)
Karim Adiwarman, Ekonomi Islam Jakarta: Gema Insani Press, 2001
Latifah  Zaima, “Efektivitas  Instruksi
Walikota  Bekasi  Nomor  01  Tahun
2010  Tentang  Zakat,  Infak  Dan
Sedekah dalam Penghimpunan
Zakat  Profesi  Di  Badan  Amil  Zakat Nasional  Kota  Bekasi” ,  Skripsi tidak  diterbitkan  (Jakarta:  Program Studi  Ekonomi  Syariah  Fakultas Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas
Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah
Jakarta 1439 H / 2017 M).
Mahfud al-ba’iy Abdul Al-Hamil,
Ekonomi  Zakat ,  ed.1;Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006
Milles  Matthew  dan  Huberman  A. Michael, Qualitative  Data  Analisys ,
Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis  Data  Kualitatif “ Buku Tentang Metode-Metode
Baru ”,  Cet.  I:  Jakarta:  UI  Press,
2005
Mufraini Aief, Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan ,  Cet.  1,  Jakarta:  Kencana, 2006 Muhammad, Zakat  Profesi:  Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer Jakarta: Salemba Diniyah, 2002 Mujahidin  Akhmad, Ekonomi  Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar , Cet. III Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Quthb Sayyid, Fi Zhilal al-Quran , j.10, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabiy,
1971
Ra’fat Utsman Muhammad, et.al, Qadhaya Fiqhiyyah Mu ashirah ,(Al-Azhar  University  Press, 2003,  Hlm.  8  (Definisi  ini  dikutip pengarang  dari  kitab  Mughnial- MuhtajSyarhal-Minhajlial-
Nawawiykaranganal-Syarbainial- Khatib).
RamadhonaNurIman. “AnalisaYuridisTent angZakatBagiPegawaiNegeri  Sipil (PNS)  Di  Lihat  Dari  Perspektif Hukum Islam” , Tesis tidakditerbitkan (Semarang: Program  Pasca  Sarjana  Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang2006).
Shidiq Sapiudin, Fikih Kontemporer , Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
Shihab  M.  Quraish, Membumikan  Al-
Quran:  Fungsi  dan  Peran  Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat ,
Bandung: Mizan, 1992
, Tafsir  Al-Misbah:  Pesan,  Kesan dan  Keserasian  Al-Quran Ciputat:
Lentera Hati,2000
Sigit, Efektivitas Sebuah Organisasi . Bandung: PT. Rafika Aditama. 2009 Soetjipto, Profesi
Keguruan , ed. II; Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, 2004 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet. XX: Bandung: Alfabeta, 2014 Sulfiana SE.,
(Wawancara) Pada tanggal 09 Agustus 2018
Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi pendidikan dan Tenaga Kependidikan , Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010
Zuhayliy  Wabah, al-Fiqh  al-Islamiy  wa
Adillatuhu , J.3, Dar al-Fikr al- Mu’ashir, 2002.