Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 11/PID.PRA/2022/PN. KARAWANG TENTANG PENYIDIKAN YANG TIDAK SAH SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN YANG PUTUSANNYA DIKABULKAN HAKIM
Luwih Damar Luluk Sugiyarto 1 , Denny Guntara 2 , Muhammad Abas 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia hk19.luwihls@mhs.ubpkarawang.ac.id 1 , denny.guntara@ubpkarawang.ac.id 2 , muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id 3
Naskah diterima: 27 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
This  study  aims  to  ascertain  whether  an  investigation  is  appropriate  as  a  basis  for  pretrial submissions  on  the  validity  of  suspects  and/or  immoral  acts,  and  whether  the  judge's considerations  are  appropriate  in  imposing  a  sentence.  bad  decision.  refers  to  kuhap  as  a benchmark. This research uses normative legal methods, and the literature collected using case studies examines cases against decisions The power of law remains against the decision. The results  showed  that  the  Reported  Party's  interview  was  invalid,  because  the  Reported's interview  did  not  contain  an  interview  protocol.  There  is  no  documentary  evidence  of  the investigator's planned investigation of the case, which has been made public. attention when carrying out a case title without summoning the police oversight function, the complainant was not  notified,  and  the  complainant  was  not  ordered  to  open  an  investigation,  so  that  it  was observed and determined that the Petitioner did not meet material and formal aspects. Based on the reasons the applicant submitted a pretrial and the considerations of the pretrial judge, it was decided that Asep Aang Rahmatullah was recognized as a plaintiff against the Karawang Police Chief, Head of Criminal Investigation Unit of the Karawang Police. Karawang Police as a defendant at the Karawang District Court. Decision on Case Number: 11/Pid.Pra/2022/PN. Karawang that the determination of the suspect is illegal according to law and is not legally binding
Keywords: Illegal Investigation, Determination of Suspects, Judge's Considerations
* Alamat korespondensi: Universitas Buana Perjuangan, Karawang E-mail: hk19.luwihls@mhs.ubpkarawang.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  konstitusional  yang  mewajibkan  setiap  orang  untuk  taat  hukum  dan sama di depan hukum, negara menjamin keadilan tanpa memandang latar belakang warga negaranya, sehingga perlindungan hukum sangat penting (Asyhadie et all, 2013) Perlindungan hak setiap manusia sebagai elemen penting dari negara hukum yang demokratis. Setiap orang sejak lahir memiliki hak dan kewajiban yang bebas dan mendasar. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia, sehingga politik hukum harus berorientasi pada  cita-cita  negara  hukum  yang  didasarkan  atas  prinsipprinsip  demokrasi  dan  berkeadilan  sosial dalam  suatu  masyarakat  bangsa  Indonesia  yang  bersatu.  (Abdul  Kholiq  2017)  dengan  demikian pelaksanaan  kekuasaan  negara,  tidak  dapat  mengurangi  nilai  atau  pentingnya  kebebasan  dan  hak manusia.  Oleh  karena  itu,  adanya  perlindungan  dan  penghormatan  terhadap  hak  pribadi  manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara (Muhammad Nur et all,2019). Hukum Acara Pidana menjelaskan dalam mengatur dan melindungi hak pribadi  manusia seutuhnya bahkan hak-hak tersangka  sebelum  dan  selama  persidangan  sampai  dengan  tersangka  dieksekusi  hukumannya dijamin.berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (10)  KUHAP  bahwa  pengadilan  negeri  mempunyai yurisdiksi untuk memutuskan tentang sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau kuasa tersangka.Sebgai bagian dari tahapan penyidikan, penyidik yang bertugas harus bertindak sesuai dengan KUHAP.Jika di dalam prosesnya ilegal dan tidak berdasarkan hukum, maka tersangka berhak mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.).
Dalam perkembangan proses perlindungan hukum, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan due  process  atau  proses  yang  semestinya  di  mana  tidak  ada  keadilan  dalam  masyarakat.  Hal  ini menimbulkan pesimisme dan sikap apatis masyarakat terhadap polisi, dalam hal ini sebagai penyidik, dan  terhadap  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Pelanggaran-pelanggaran  tersebut  merupakan  masalah utama dalam lembaga peradilan karena masyarakat membutuhkan lembaga peradilan terutama masalah pidana yang adil dan tidak memihak yang meliputi proses hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan yang objektif (Heri Tahir and tina Sabriantina 2010).
Penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  dalam  mewujudkan  keadilan  melalui  peradilan  harus berdasar pada ketentuan yang ada dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman harus bersifat merdeka (independent) artinya kekuasaan tersebut tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, sehingga harus diadakan  jaminan  dalam  undangundang  tentang  kedudukan  para  hakim.  Jika  dikaitkan  dengan  asas Negara  Hukum  ( rechtstaat )  maka  dengan  adanya  badan  pemegang  kekuasaan  seperti  Mahkamah Agung ini tak alin sebagai penegasan bahawa Indonesia ingin memnuhi syarat sebagai Negara hukum. (Abdul Kholiq 2018)
Pendapat hakim, meyakini bahwa kontrol pengujian terhadap unsur kekhawatiran untuk pejabat yang punya kebijaksanaan dalam diskresi seringkali sebagai penyebab pengadilan untuk menolak atau untuk  memeriksa  unsur  tersebut.  Penolakan  itu  kemudian  menyebabkan  penggunaan  proses  hukum sebagai proses praperadilan yang sesuai dengan administrasi. Model seperti itu menimbulkan kesan bahwa praperadilan adalah mekanisme yang sudah tidak relevan lagi. Pandangan ini terutama berasal dari pengacara yang menangani klien. Adapun tujuan utama praperadilan adalah pengawasan horisontal sehingga  penyidik  tidak  sewenang-wenang  di  dalam  melakukan  tugas  penyidikan  (Rafely  S.D Sumampouw 2018)
Putusan hakim bermanfaat manakala hakim tidak hanya menerapkan hukum pada teks, tetapi putusan  tersebut  dapat  diimplementasikan  dalam  kehidupan  nyata,  bermanfaat  bagi  umat  dan masyarakat secara keseluruhan. Solusi merupakan produk hukum yang harus menjaga keseimbangan dalam masyarakat agar dapat mengembalikan kepercayaan penuh terhadap penegakan hukum. Hakim selalu  menggunakan  akal  sehat  dalam  pendapat  hukumnya  untuk  mencari  penyelesaian  yang  lebih mendekati keadilan dan kepastian hukum. Pada hakekatnya asas kemanfaatan berada di antara keadilan dan  kepastian  hukum,  dengan  hakim  lebih  mengutamakan  tujuan  atau  fungsi  hukum  untuk kemaslahatan masyarakat dan menekankan asas kemanfaatan yang lebih berkonotasi ekonomi. Titik tolaknya adalah bahwa hukum adalah untuk masyarakat. ( Margono 2019)
Proses  Bagaimana  lembaga  dalam  dunia  hukum  di  Indonesia  bahwa  kehidupan  penegakan hukum. Proses peradilan pidana melalui sebelum persidangan tahapan-tahapan yang dilalui anatara satu dan  lainnya  tidak  bisa  dipisah  terhadap  sistem  beracara.  (Muh  Wali  Pratama  2021 ). Pengadilan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berwenang  dalam  memeriksa,  memutuskan  tentang  sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan ganti kerugian. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah  menetapkan  mengenai  pembaharuan  objek  praperadilan  yaitu  mengenai  sah  atau  tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ( Ilham Firdaus et all,2020).
Salah satu permohonan ke Pengadilan Negeri Karawang tentang praperadilan dengan register: 11/Pid.Pra/2022/PN.Karawang diajukan pemohon atas nama Asep aang Rahmatullah sebagai tersangka Tindak  pidana  pengeroyokan  dan  atau  penganiayaan  terhadap  korban  yang  bernama  Gusti  Sevta Gumilar dan Zaenal Musthofa. Penulis menitikberatkan pada bentuk pemeriksaan praperadilan, dimana perlu dicari tahu apakah penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sah atau tidak sah. Karena tujuan pemeriksaan pendahuluan adalah untuk melakukan segala bentuk pengawasan dalam segala hal yang berkaitan dengan upaya pemaksaan terhadap tersangka selama seseorang dalam tahap penyidikan atau penuntutan, maka pada umumnya dalam proses ini tidak ada pihak yang bebas dari segala bentuk gangguan dan berhak memperoleh hak dalam proses pemeriksaan, penyidikan, dan penahanan.
Adapun  kronologisnya  pada  tanggal  18  September  2022  di  Hari  Minggu  jam  00.01  WIB  di Kantor Sekretariat Asosiasi Futsal Karawang di stadion Singaperbangsa Karawang. Awal mula kejadian terduga  pelaku  merasa  tersinggung  dengan  postingan  korban  di  Facebook  terkait  mengapa Anthem Persika  Karawang  tidak  diputar  kemudian  korban  dipanggil  oleh  terduga  pelaku  di  TKP  setelah  itu korban langsung dipukuli oleh terduga pelaku antara lain Renal Adi Prayoga Bin Sakirudin, David bin Slamet, Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat dan Asep Aang Rahmatullah ke arah wajah, kepala dan kemaluan korban serta dicekoki minuman keras. Sehingga korban mengalami luka memar pada bagian wajah,  kepala  dan  dada.  Perlu  diketahui  pengeroyokan  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah,  sebab pengeroyokan  pada  dasarnya  merupakan  tindakan  kasar  penuh  nafsu  untuk  menyakiti  yang  dapat dilakukan oleh setiap orang. Pada dasarnya pengeroyokan bisa dilakukan dengan tangan kosong atau dengan alat lainnya yang menyebabkan orang menjadi luka atau meninggal dunia. (Deska Rivaldo et all,2021).
Atas kejadian tersebut korban membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG disertai bukti Visum Et Revertum Nomor : 220/VL-VeR/IX/2022 tanggal 20 September 2022  dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang atas nama Gusti Sevta Gumilar dengan  Alias  Junot  dan  Visum  Et  Revertum  Nomor  :  221/VL-VeR/IX/2022,  tanggal  20  September 2022  dari Rumah Sakit Umum Daerah atas nama Zaenal Musthofa dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik menyimpulkan berdasarkan Surat Penyelidikan hasilnya patut diduga telah terjadi peristiwa  pidana  yang  diduga  dilakukan  oleh  terlapor.  Oleh  karena  itu  untuk  menindaklanjuti penanganan perkara dimaksud telah melaksanakan gelar perkara pada tanggal 20 September 2022 yang berkesimpulan bahwa perkara tersebut harus ditingkatkan statusnya ke proses penyidikan selanjutnya Polres Karawang menerbitkan Surat Ketetapan No. : S.Tap / 154 / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan tersangka terhadap Asep Aang Rahmatullah (pemohon) dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP.Atas penetapan status tersangka  yang  dilakukan  oleh  Termohon  akhirnya  pada  Tanggal  17  Oktober  2022  Pemohon  yang bernama  Asep  Aang  Rahmatullah  mendaftarkan  Praperadilan  dengan  Nomor  Perkara  Nomor  :  11/ Pid.Pra/  2022/  PN  Karawang  melawan  Kapolres  e  Karawang  Cq.  Kasatreskrim  Resort  Karawang selanjutnya disebut sebagai Termohon. Dengan pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Karawang memberikan putusan menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah menurut hukum.
Atas  alasan  pemohon  mengajukan  permohonan  praperadilan  tersebut  dijadikan  alasan  Hakim Hendra  Kusuma  Wardana  menjatuhkan  putusan  yaitu  mengabulkan  permohonan  Praperadilan  atas penetapan status sebagai tersangka tidak sah. Sepanjang hakim membuat sebuah keputusan dalam kasus yang  dia  putuskan  maka  hakim  diwajibkan  menjelaskan  dan  merumuskan  putusan  yang  dibuatnya bahwa Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang mempunyai satu tujuan, yaitu  kebenaran  hukum  atau  terwujudnya  kepastian  hukum.  Yang  disajikan  dalam  putusan  hakim berdasarkan  fakta  hukum  yang  sah  menurut  fakta  di  dalam  persidangan . Seorang  hakim  dalam menjalankan  tugas  peradilan  harus  memvonis  seseorang  berdasarkan  pada  bukti  serta  fakta,  Hakim sebagai lembaga penegak hukum sebagai tolak ukur kepercayaan diri terhadap hukum maka keputusan yang dia buat. Maka pertimbangan hakim harus adil. (S.M. Amin 2009).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  Penelitian  hukum  merupakan suatu  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum,  yang  dilakukan  dengan  mempelajari  bahan kepustakaan dan mengkaji penelitian dokumenter terhadap obyek penelitian yaitu putusan praperadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. (Soerjono Soekanto 2015). Adapun didalam proses meneliti menggambarkan Undang-Undang atau peraturan lainnya dihubungkan dengan teori hukum untuk dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif di dalam permasalahan dianalisis menggunakan  metode  berfikir  deduktif  dengan  menelaah  obyek  penelitian  berdasarkan  Putusan Praperadilan No: 11/Pid.Pra/2022/PN.Karawang yang telah inkrah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyidikan Yang Tidak Sah Sebagai Alasan Pengajuan Praperadilan Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Atas  Laporan  Polisi  korban  pada  tanggal  20  September  2022  langkah  yang  dilakukan termohon melakukan penyelidikan berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Sidik / 235 / IX / 2021 / Reskri dan Termohon membuat laporan penyidikan perkara (LHP), Bahwa  di  dalam  melakukan  gelar  perkara.  Penyidik  segera  melakukan  pemeriksaan  terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor Adapun di dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Termohon tidak melakukan berita wawancara terhadap pelapor sehingga hal itu tidak sesuai bahwa setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri wajib melakukan pemeriksaan terhadap  pelapor  dalam  bentuk  berita  acara  wawancara  yang  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019.
Berhubung pemohon adalah ketua klub Sepak bola yang bernama Persika 1951 sekaligus Ketua Askab Kabupaten Karawang serta merupakan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten  Karawang  dengan  kesaksian  Deki  Transpale  yang  mana  kasus  Tindak  Pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan ini menjadi perhatian publik sehingga viral di Medsos atau pemberitaan  jurnalis  didalam  penanganannya    penyidik  dalam  kasus  ini  di  dalam  melakukan gelar  perkara  diselenggarakan  tanpa  mengundang  fungsi  pengawasan  dan  fungsi  hukum.Atas uraian tersebut penulis sepakat dengan hakim bahwa penanganan penyidik tersebut  bertentangan Pasal 6 PERKABA No. 4 tahun 2014, pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan tingkat Polres yaitu Kaurbinops (KBO) Satreskrim dan Satresnarkoba, dan Pengawas Penyidikan pada Urbinops Satreskrim dan Satresnarkoba sesuai surat perintah tugas(PERKABA Nomor 4 Tahun 2021)
Bahwa  setelah  penyidik  berkesimpulan  atas  hasil  gelar  perkara  ditingkatkan  ke  tingkat penyidikan  dengan  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan  terhadap  hal  penyelidik  tidak membuat  rencana  penyelidikan  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  15  PERKAP  Nomor  6 Tahun  2019  yang  telah  mengatur  bahwa  sebelum  melakukan  penyidikan,  Penyidik  wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan paling sedikit memuat:
a. Jumlah dan identitas Penyidik
b. Objek, sasaran dan target penyidikan
c. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan
d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik
e. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
f. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
g. Kebutuhan anggaran penyidikan
h. Kelengkapan administrasi penyidikan (Perkap Nomor 6 Tahun 2019) Bahwa Terlapor tidak diberitahukan dan diserahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang mana tembusan surat tersebut yaitu kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang sehingga tidak ada relevansi dan kapasitasnya apa Ketua Pengadilan Negeri Karawang terhadap
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kepentingan pemberitahuan dimulainya penyidikan hal ini penulis sepakat dengan hakim Hendra Kusuma Wardana bahwa apa yang penyidik lakukan Pasal 14 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 telah mengatur bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan maka pendistribusian Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan  dikirimkan  atau  diserahkan  kepada  penuntut  umum, pelapor/korban, dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sebagai pemenuhan prinsip proporsional dan akuntabel dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Terhadap  pembuatan Visum  Et  Repertum No.:  220  /  VL-VeR  /  IX  /  2022  tanggal  20 September 2022 untuk koban Gusti Sevta Gumilar dan Visum Et Repertum No.: 221 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an Zaenal Musthofa dan dihubungkan dengan keterangan Saksi dr. Liya Suwarni, Sp.FM, dokter ahli forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, terjadi perbedaan tanggal dan dalam melakukan visum untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan pro Justisia, serta permintaan hasil visum harus diserahkan sendiri oleh penyidik bersama-sama korban kepada dokter hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1)  KUHAP.  Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  Pasal  187  huruf  c  KUHAP  menyatakan bahwa  surat  sebagai  alat  bukti  dibuat  atas  sumpah  jabatan  atau  dikuatkan  dengan  sumpah diantaranya  yaitu  surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya serta  aspek  formil  menyangkut  prosedur  yang  harus  dipenuhi  Adapun  mengenai  Tata  Cara. Permohonan/pencabutan visum et repertum sebagai berikut:
a. Permintaan visum et repertum haruslah tertulis sesuai dengan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP
b. Dalam pengiriman seorang luka atau Mayat ke rumah sakit untuk diperiksa, permintaan surat tersebut harus secara tertulis, lantas penyidik yang menyerahkan sendiri bersama- sama korban kepada dokter;
c. Permintaan visum et repertum hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang baru terjadi, tidak dibenarkan permintaan visum et repertum tentang sesuatu peristiwa yang telah lampau mengingat rahasia kedokteran (Instruksi Kapolri Nomor Pol: INS/E/20/IX/75)
Penulis sependapat bahwa penggunaan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim sebagai alat bukti menjadi  dasar  penetapan  Pemohon  sebagai  tersangka,  oleh  karena  itu  ketentuan  sekurang- kurangnya  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  tidak  berkekuatan  hukum,  sehingga  pemeriksaan  yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pemohon adalah tidak sah, secara formal tidak sesuai menurut undang-undang.

## B. Pertimbangan Hakim Hendra Kusuma Wardana Mengabulkan Permohonan
Praperadilan berdasarkan Putusan Nomor: No.11/Pid.Pra/2022/PN Karawang Putusan Praperadilan yang mana di dalam isi amar putusan hakim tunggal Hendra Kusuma Wardana adalah Mengabulkan atas apa yang dimohonkan yakni penetapan Tersangka atas nama Asep Aang Rahmatullah Bin H Hapudin Ashari tidak sah menurut hukum, Untuk itu berdasarkan putusan tersebut maka hakim Hendra Kusuma Wardana juga memperhatikan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan praperadilan antara lain:
Terhadap  permohonan  praperadilan  berdasarkan  Laporan  Polisi  Korban  yang  bernama Gusti Sevta Gumilar. Pengadilan Negeri Karawang kompeten untuk melaksanakan pemeriksaan melaksanakan  untuk  mengadili  dan  bisa  memutus  Praperadilan  terhadap  perkara  sah  atau tidaknya penetapan tersangka. Selain itu Hakim Praperadilan juga mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 dan Pasal 2 ayat (2) yang mengemukakan pertimbangan praperadilan atas permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai dari segi formil yaitu adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti dan tidak termasuk  dalam  perkara  pokok  dan  proses  persidangan.  tentang  tidak  sahnya  penetapan, penyitaan  dan  penggeledahan  tersangka,  dilakukan  oleh  hakim  karena  pemeriksaannya  relatif singkat, dan alat bukti hanya memeriksa segi formil. (Perma Nomor 4 Tahun 2016)
Bahwa  hakim  berpendapat  berdasarkan  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  tersebut, tidak semata-mata untuk memenuhi aspek kuantitas dan formalitas pemenuhan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah di dalam untuk mentersangkakan seseorang selain itu keberadaan alat bukti harus memperkuat keyakinan penyidik bahwa ada hubungannya dengan tindak kejahatan yang  disangkakan,  sehingga  sifat  alat  bukti  yang  sah  tersebut  haruslah  bersifat  menentukan ( golden  evidence ),  serta  adanya  keterkaitan  antara  alat  bukti  dengan  tindak  pidana  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dilaporkan. Pandangan ini tidak menghitung berapa banyak barang bukti ataupun alat bukti yang diperoleh Penyidik, namun apakah dari banyaknya alat bukti tersebut, apa dan berapa alat bukti yang bisa dijadikan golden evidence . Jika hal tersebut belum bisa di kualifisir maka penetapan seseorang sebagai Tersangka dianggap tidak tepat atau cacat hukum;
Bahwa Hakim berpendapat untuk menilai secara objektif proses penegakan hukum yang telah dilakukan Termohon terhadap adanya laporan dari Pelapor atas nama Gusti Sevta Gumilar pada tanggal 20 September 2022 sesuai dengan Laporan Polisi tertanggal 20 September 2022 hingga  ditetapkannya  Asep  Aang  Rahmatullah  Bin  H.  Hapudin  Ashari  (Pemohon)  sebagai Tersangka,  maka  untuk  menguji  sah  atau  tidaknya  proses  yang  dilakukan  maka  harus menggunakan indikator sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Dan Turunannya terkait dengan penyidikan tindak Pidana.
Berdasarkan alasan pemohon, bantahan Termohon, dengan mendengarkan beberapa saksi yang dmintakan kesaksian di simpulkan bahwa alat bukti serta fakta di dalam persidangan maka hakim berpendapat bahwa Termohon tidak sanggup membuktikan dalil-dalil pokok argumennya. Untuk  itu  atas  penetapan  tersangka  pengeroyokan  dan  atau  penganiayaan  yang  dilakukan Termohon tidak sah dengan segala akibat hukumnya.didapat kesimpulan bahwa alasan hakim mempertimbangkan bahwa pengajuan  praperadilan yang diajukan oleh Asep aang Rahmatullah sebagai Pemohon tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga telah berhasil untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon tidak mampu membuktikan dalil  bantahannya,untuk  itu  maka  permohonan  praperadilan  yang  diajukan  tersebut  wajib dikabulkan  untuk  sebagian  dan  dinyatakan  ditolak  untuk  selebihnya.(Pengadilan  Negeri Karawang,2022)
Penulis  sependapat  dengan  semua  dalil  pemohon  dan  apa  yang  hakim  Hendra  Kusuma Wardana putuskan dengan memperhatikan setelah dilakukannya analisis dengan menggunakan ketentuan  Undang-Undang  No.8  Tahun  1981,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015,PERKAP Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana,PERKABA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak pidana dan PERKABA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur  Pengawasan  Penyidikan    Tinda  Pidana  bahwa  apa  yang  telah  diputuskan  hakim praperadilan tersebut menurut penulis telah sesuai.

## IV.  KESIMPULAN
Beberapa  alasan  Asep  Aang  Rahmatullah  sebagai  pemohon  mengajukan  Praperadilan  atas penetapan nya sebagai tersangka yang Putusannya dikabulkan hakim yaitu:
a. Bahwa penyidik sebagai pengemban fungsi Penyidikan bahwa pelapor yang diperiksa tidak dibuatkan berita acara wawancara dan tidak adanya rencana penyelidikan oleh penyelidik terhadap terlapor,termohon di dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik hanya tanapa mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri sehingga disimpulkan secara berurutan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1),Pasal 9 dan Pasal 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 serta PERKABA Nomor: 4 Tahun 2014 lampiran D tentang Standar Operasional Prosedur Gelar Perkara Khusus
b. Bahwa Pemohon sebagai Terlapor tidak diberitahukan dan diserahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) merupakan Tindakan yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015.
c. Bahwa di dalam pembuatan visum et repertum wajib terpenuhi aspek formil dalam melakukan visum bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan pro Justisia termasuk terpenuhinya aspek materiil selanjutnya permohonan hasil visum harus dilakukan bersama- sama antara penyidik dan korban kepada dokter tetapi untuk bukti tersebut pelapor tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan hal ini tidak sesuai Tata Cara Dalam Permohonan atau pencabutan visum et repertu yang dintruksikan Kapolri.
Dasar pertimbangan hakim Hendra Kusuma Wardana mengabulkan permohonan praperadilan Asep Aang Rahmatullah atas penetapan tersangka tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan, terhadap  seluruh  dalil  dan  fakta  di  dalam  persidangan  hakim  menilai,  meneliti  dan  berpendapat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Termohon tidak bisa membuktikan adanya ketentuan paling sedikit dua alat bukti yang absah terhadap Pasal 184 ayat 1 KUHAP sehingga terhadap penetapan tersangka tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dikabulkan. Analisa penulis hakim Hendra di dalam menjalankan tugas sudah melakukan pembuktian atas temuan fakta-fakta di dalam persidangan dan mampu menjalankan putusan yang adil sebagaimana  dijelaskan  hakim  tentang  hukumnya,hakim    menguasai  kemampuan  menyelesaikan perkara  yuridis  di  dalam  menjalankan  kewenangannya  diantaranya  merumuskan  masalah  hukum dengan  cara  memecahkannya  masalah  tersebut  dan  memutuskan  putusan  Nomor: No.11/Pid.Pra/2022/PN  Karawang  sudah  sesuai  Hukum  Acara  dan  peraturan  lainnya  dengan mempertimbangkan aspek yuridis maupun non yuridis.

## REFERENSI

## Legislation References
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legalproduct/kitab-undang-undang- hukum-pidana/detail
Perma  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang Larangan  p-eninjaun  kembali  putusan  Praperadilan https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/perma-nomor-4-tahun-2016/detail Indonesa, Mabes Polri (2019) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
Indonesia,  Mabes  Polri  (2014),  Peraturan  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Republik Indonesia No 1 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tidak Pidana.
Indonesia,  Mabes  Polri  (2014),  Peraturan  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tidak Pidana
Instruksi  Kapolri  Nomor  Pol:  INS/E/20/IX/75  tentang Tata Cara permohonan /pencabutan visun et repertum.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Karawang  Nomor:  11/Pid.Pra/2022/PN.Karawang  Perihal Sah TidaknyaPenetapanTersangka .https://sipp.pnkarawang.go.id/list_perkara/type/SEp6MnZ3RER KdmVabk5Fb2M2bE90bjM3NzZOL296bTdSVWJjQ3FCUGw0LzdPZ0ZmWVRlOTZyM3V3 V0Nqd2RsRUFUNmVxbm9jU2pnVDU2aTFocEk2S3c9PQ==
Book References Zaeni, A., &Arief, R. (2013). Pengantar Ilmu Hukum .Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Hal 20 Margono. (2019). Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepatian Hukum Dalam Putusan Hakim . Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.Hal 37
Soerjono Soekanto. (2015) Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia. Hal 14
Tahir,  H.,  &  Sabriantina,  T.  (2010). Proses  hukum  yang  adil  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia . Laksbang Presindo Hal 41
Amin, S. M. (2009). Hukum Acara Pengadilan Negeri. Pradnya Paramita, Jakarta .Hal 51 Sudikno Mertokusumo. (2007). Sebuah Pengantar Penemuan Hukum Yogyakarta, Libertty Hal 57 Article References Abdul Kholiq. (2017) Kajian Budaya Hukum Progresif Terhadap Hakim Dalam Penegakan Hukum Pada  Mafia  Peradilan  (Judicial  Corruption)  Di  Indonesia, Justisi  Jurnal  Ilmu  Hukum  ISSN 2528-2638 Vol 2, No. 1, September 2017, 27
Abdul  Kholiq.  (2018) Rapuhnya  Benteng  Keadilan  Di  Indonesia  (Kajian  terhadap  kekuasaan kehakiman (peradilan) sebagai benteng keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana), Justisi Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 3, No. 1, September 2018, 6
Deska Rivaldo1., Bambang Hartono., Zainudin Hasan. (2021) Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/Pt. Tjk), Jurnal Pro Justitia (JPJ). ISSN: 2745-8539 Vol. 2, No. 1, Februari 2021, 10
Muhammad, Nur., M., Arif, Sahlepi, Lubis., Andry, Syafrizal, Tanjung. (2019). Analisis Terhadap Putusan Praperadilan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Perkebunan PTPN IV Kebun Balimbingan (Studi Putusan Nomor: 25/Pra.Pid/2018/PN.MDN)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Rafely, S.D Sumampouw. (2018). Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggeledahan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP , Jurnal Lex Crimen Vol. VII, Nomor 1, 57. Muh., Wali, Pratama. (2021). Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor:
5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks ) http://repository.unhas.ac.id/eprint/11303/ Ilham Firdaus., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi., Ni Made Sukaryati Karma. (2020). Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi . Jurnal Analogi Hukum, 2 (3) (2020), 366–371. ttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/ /12480/12110