## TINJAUAN TEORI CHECK AND BALANCES LEMBAGA PERTANAHAN
MENGHADAPI ERA DIGITALISASI DIMASA PANDEMI COVID-19
Oleh:
Yuda Permadi Kusuma Dinata 1 , Hwian Christianto 2
Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya dinatayuda68@gmail.com

## ABSTRAK
Konsep trias  politica yang  dicetuskan  oleh  De  Baron  Montesquieu,  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  sebelum  dan  sesudah  perubahan  Undang-Undang Dasar 1945. Tidak sepenuhnya bersifat absolut, namun melainkan bersifat check and balances , yaitu  adanya  pembagian  dan  pemisahan  kekuasaan  antar  lembaga  tinggi  negara  dalam menjalankan tugas kenegaraan  yang saling kontrol dan seimbang, konsep Trias Politica yang digunakan oleh negara Indonesia tidak bersifat absolut. Penerapan checks  and   balances antar lembaga  negara  di Indonesia pada sistem pembagian dan pemisahan kekuasaan dibagi menjadi 2  (dua)  yaitu  pembagian  kekuasaan  yang  bersifat  vertikal  dan  pembagian  kekuasaan  yang bersifat  horizontal, cheks  and  balances berdasarkan  pada  karakteristik  sistem  pemerintahan Negara  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  komparatif  dan koprehensif.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif  dan Conceptual Approach , spesifikasi penelitian deskriptif teoritis analisis, metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan, metode analisis hukum menggunakan kualitatif.
Indonesia menerapkan prinsip Trias Politica secara implisit. Hal-hal mengenai peraturan pemisahan dan pembagian  kekuasaan telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 (sesudah perubahan)  secara  implisit  sebagai  landasan  konstitusi.  Indonesia  masih  menganut  prinsip distribusi  kekuasaan secara klasik dengan menerapkan cheks and balances. Penerapan sistem Trias  Politica  yang  dianut  oleh  negara  Indonesia  tidak  bersifat  absolut.  Pemisahan  dan pembagian kekuasaan mengikuti perkembangan yang ada dimasyarakat
Keyword: Cheks and Balances, Lembaga Pertanahan, Era Digitalisasi dan Pandemi Covid-19

## A. PENDAHULUAN
Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangannya dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Untuk menghindari kekuasaan terpusat perlu adanya pembagian  kekuasaan  dan/atau  pemisahan  kekuasaan  lembaga  negara.  Mungutip pendapatnya Lord Acton “Power tends to corrupt, but absulote power corrupts absolutely” (manusia  yang mempunyai  kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi  manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya). 1
Sehingga, terjadi  kontrol dan  keseimbangan diantara  lembaga pemegang  kekuasaan. Konsep  dasar  pembagian  dan/atau  pemisahan  kekuasaan  di  suatu  negara  tidak  boleh dilimpahkan  pada  satu  struktur  kekuasan  politik,  melainkan  harus  terpisah  di  lembaga- lembaga negara yang berbeda. Sejak merdeka lebih dari tujuh puluh lima tahun yang  lalu, Indonesia telah mengalami berbagai  gejolak  tahapan sejarah atau peristiwa penting dalam perkembangan  bidang  ketatanegaraan.  Pergolakan  masyarakat  itu,  mewarnai  perjalanan sejarah  perkembangan  hukum  ketatanegaraan  berbagai  gejolak  peristiwa  yang  terjadi penghambat terbentuknya persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
Suatu  negara  dapat  dikatakan  berjalan  dengan  baik,  apabila  disuatu  negara  tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah, yang mana di dalamnya terdapat suatu pemerintahan  yang  sah  diakui  dan  berdaulat,  serta  diberikan  kekuasaan  yang  sah  untuk mengatur masyarakatnya. 2
Mengenai  sistem  pemerintahan  akan  erat  kaitannya  dengan  dengan  pembagian kekuasaan  serta  hubungan  antar  lembaga  negara  yang  menjalankan  kekuasaan-kekuasaan negara  itu,  dalam  rangka  menyelenggarakan  kepentingan  rakyat  yaitu  mencapai  cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Perubahan) Alenia  IV  yaitu  melindungi  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 3
Pembagian dan/atau Pemisahaan Kekuasaan dikenal dengan konsep “Trias Politica” yang dikemukakan oleh Baron De Montesquieu (Filusuf Perancis pada tahun 1748). Trias
1 Widayati, “Rekonstruksi Kedudukan  TAP  MPR  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan” ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 68-69.
2 Kaelan, “Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi” , Paradigma, Yogyakarta, 2010, hal. 78.
3 Efi Yulistyowati dkk, “Jurnal Dinamika Sosial Budaya” , Vol. 18 Nomor 2. Tahun 2016. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 10.11 wib.
Politica mempunyai makna yaitu suatu konsep teori mengenai kekuasaan negara yang terdiri dari  3  (tiga)  macam  kekuasaan,  yaitu Legislatif,  Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah  kekuasaan  yang  mempunyai  tugas  dan  kewenangan  untuk  merancang, membuat  dan  mengesahkan  suatu  peraturan  perundang-undangan,  Kekuasaan Eksekutif adalah  kekuasaan  yang  mempunyai  tugas  dan  kewenangan  untuk  menjalankan  suatu peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  Kekuasaan Yudikatif adalah  kekuasaan  yang bertugas atau berwenang untuk mengadili atas pelanggaran peraturan perundang-undangan atau dengan istilah lain lebih dikenal dengan kekuasaan kehakiman. 4
Konsep Trias Politica merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan pada lembaga yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan  oleh  pihak  yang  berkuasa. 5 Bahwa  konsep Trias  Politica dari  Baron  De Montesquieu  yang  ditulis  dalam  bukunya “L’esprit  des  Lois  (The  Spirit  of  Law)” menawarkan  suatu  konsep  mengenai  ketatanegaraan  dengan  melakukan  pemisahaan kekuasaan  yang  diharapkan  akan  saling  lepas  dalam  kedudukan  yang  sederajat,  sehingga dapat  saling  mengendalikan  dan  saling  mengimbangi  antara  lembaga  negara  yang  satu dengan yang lainnya (cheks and balances), selain itu dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi  pemusatan  kekuasaan  pada  satu  tangan  yang  nantinya  akan  melahirkan  kesewang- wenangannya.
Ditunjau dari segi pembagian kekuasaan lembaga negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
1) Pembagian  secara  Vertikal,  yaitu  pembagian  kekuasaan  lembaga  negara berdasarkan tingkatannya. Misalnya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan  pemerintah  daerah  (otonomi  daerah),  contohnya  pada  Lembaga  Negara Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2) Pembagian  secara  Horizontal,  yaitu  pembagian  kekuasaan  lembaga  negara berdasarkan  fungsinya.  Misalnya  pembagian  kekuasaan  antara  Legislatif, Ekssekutif dan Yudikatif.
Namun, menitikberatkan pada Landasan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang  Dasar  1945,  telah  mengalami  4  (empat)  kali  perubahan  yang  mengikuti pula  perkembangan  yang  ada  dimasyarakat,  bangsa  dan  negara.  Mulai  dari  sebelum  dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa lembaga negara yang dihapus
4 Abu Daud Busroh, “Ilmu Negara” , Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 85.
5 Miriam Budiharjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik” , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 152.
(dibubarkan)  karena  tidak  lagi  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia,  namun adapula  lembaga-lembaga  baru  yang  lahir  dan/atau  dibentuk  oleh  pemerintah  dengan maksud  dan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  berbangsa  dan  bernegara  secara konstitusional.
Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga negara khususnya lembaga pertanahan di Indonesia dimasa pandemi Covid-19 melalui lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman  banyak  menerima  laporan,  terkait  pelayanan  yang  diberikan  oleh  lembaga pertanahan dalam menjalan  tugas dan kewenangannya, secara substansial  lembaga  negara Ombudsman menarik 2 (dua) aspek permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pertanahan yaitu: Pertama, mengenai  permasalahan  pelayanan  pertanahan  atau  bisa  disebut  aspek persoalan sistemik atau kajian sistem (by system) dan yang Kedua , yaitu orang (oknum). 6
Dalam dimensi sistem Ombudsman banyak menemukan sejumlah kelemahan. Mulai dari  ketiadaan  alur  mekanisme  prosedur  layanan  yang  tidak  transparan,  adanya  biaya tambahan  di  luar  yang  persyaratkan,  budaya  kerja  yang  belum  reformis,  persoalan pengelolaan arsip publik (Warkah dan SHM), belum terdigitalisasinya sejumlah dokumen pertanahan,  ketiadaan  unit  pengelola  pengaduan,  terbatasnya  sarana  dan  prasarana pengaduan  layanan  yang  tersedia,  belum  sepenuhnya  menerapkan  pelayanan  berbasis digitalisasi (online) serta  program  pengelolaan  tata  ruang  lebih  produktif.  Hal  ini  tentu, menjadi tantangan bagi sebagian kantor pertanahan yang ada di Kabupaten dan/atau Kota di Indonesia. 7

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan conceptual approach.

## C. PEMBAHASAN ATAU RINGKASAN HASIL PENELITIAN
Penegakan  hukum  pertanahan  KUHPerdata  Indonesia,  menyebabkan  perlunya penertiban, pengaturan dan penataan bentuk perbuatan hukum serta pemeliharaan dokumen- dokumen  hukumnya,  bagi  penegakkan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa.  Usaha  menata ketertiban pembuatan surat-surat perbuatan hukum pertanahan serta pemeliharaan maupun penyimpanan surat-surat keputusannya, agar penegakkan dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan  secara  adil  dan  beradab,  maka  dibentuklah  suatu  sistem  administrasi.  Sistem
6 https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--meneropong-pelayanan-pertanahan-di-masa-pandemi-covid- 19- Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 12.18 wib.
7 Ibid.
administrasi tersebut disebut “Administrasi Hukum Pertanahan” (Grondrecht Administratie) yang  dibedakan  dan  dipisahkan  dari  sistem  administrasi  atas  hubungan  keagrariaan (Agrarische  Betrekkingen  Administratie) .  Jadi,  Pemerintah  Hindia  Belanda,  memisahkan serta  membedakan  dengan  tegas  dan  jelas  antara  administrasi  Hukum  Pertanahan  dengan administrasi Hukum Agraria.
Menurut  doktrin welfare  state  (welvaartssaat) atau  negara  kesejahteraan,  negara diidealkan untuk menangani hal-hal yang sebelumnya tidak ditangani. Sampai pertengahan abad ke-20 umat manusia menyaksikan kecenderungan meluasnya tanggung jawab  negara yang  memberikan  pembenaran  terhadap  gejala  intervensi  negara  terhadap  urusan-urusan masyarakat luas (intervensionist state).
Menurut pendapatnya Gerry Stoker,
“Both  central  and  local  goverment  have  encou-raged  experimentation  with  non- elected forms of goverment as a way encouraging the greater involvement of major private  corporate  sector  companies  banks  and  building  societies  in  dealing  with problems of urban and economic decline”.
Baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  sama-sama  terlibat  dalam  upaya eksperimentasi  kelembagaan  yang  mendasar  dengan  berbagai  macam  bentuk  organisasi kelembagaan  baru  yang  diharapkan  lebih  mendorong  keterlibatan  sektor  swasta  dalam mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terus menurun.  Masalah  sosial,  ekonomi  dan  budaya  yang  dihadapi  juga  semakin  kompleks, sehingga tidak dapat lagi mengandalkan bentuk-bentuk organisasi kelembagaan khususnya lembaga pertanahan pemerintah yang konvensional untuk mengatasinya.
Pembentukan  sistem  administrasi  hukum  pertanahan,  dilakukan  dengan  upaya membentuk  suatu  Departemen  dan  Kementerian  yang  dilaksanakan  oleh  pejabat  Negara dalam  Kantor  atau  Dinas  tertentu  secara  khusus,  dengan  tugas  dan  kewenangan  dalam penegakkan serta pemastian hak keperdataan orang (corpus) atas tanah. Maka dibentuk serta dipertegas  tugas  serta  jabatan  pejabat  yang  berkewajiban  mengurus  maupun  menegakkan Hukum  Pertanahan  sesuai  dengan  ketentuan  KUHPerdata  yang  sesuai  dengan  kebijakan Politik Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Hindia Belanda.
Administrasi hukum pertanahan, mencakup penataan hubungan dan keputusan pejabat dari  pelbagai  Departemen  maupun  lembaga  bagi  pemastian  kedudukan  hak  keperdataan orang,  termasuk  perbuatan  hukum  serta  penyelesaian  sengketanya.  Kedudukan  hak  milik ‘eigendom’, dipusatkan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri,  pemastian  identitas  bidang  tanah oleh pejabat Kantor Kadaster, pembuatan surat-surat bukti kepemilikan ‘eigendom -pribadi ’
oleh  Notaris,  termasuk  juga  untuk  perbuatan  hukum  berupa  perjanjian  atas  tanahnya  dan pembelaan  hak  dalam  sengketa  hukum,  oleh  Advokat.  Keseluruhan  pembentukan  jenis lembaga  maupun  pejabat  yang  berkewenangan  mengatur  serta  mengurus  hubungan  serta perbuatan  hukum  maupun  penegakkan  dan  penyelesaian  sengketa  itulah  yang  dikenal dengan  pembentukan  sistem  “Administrasi  Hukum  Pertanahan” (Grondrecht Administratie). Jadi, administrasi hukum pertanahan tidak hanya mengurus administrasi soal pencatatan  dan  pemeliharaan  data  atau  dokumen,  melainkan  juga  pembentukan kelembagaan dan pejabat yang berwenang mengambil keputusan dalam penegakkan hukum serta  penyelesaian  sengketa  dalam  hak  keperdataan  orang  atas  tanah  milik ‘eigendom - pribadi ’ .
Meskipun diadakan pemisahan antara administrasi pengumpulan data hak atas bidang tanah dan pencatatan peralihan hak maupun penyerahan tanahnya dari Lembaga Pengadilan Negeri,  diserahkan  kepada  Kantor  Pendaftaran  Tanah (Kadaster  Kantoor) ,  namun  peran pemastian kedudukan hukum  yang bermakna  keperdataan, tetap berada pada  kewenangan Hakim  Pengadilan  Negeri.  Sedangkan,  terhadap  pejabat  pembuat  akta  perbuatan  hukum yang tunduk pada hukum perjanjian serta penyimpanan maupun perawatan surat-surat bukti perjanjian  perdata  atas  tanah  yang  semula  disimpan  pada  ‘kantor  penyimpanan  hipotik’, dialihkan menjadi kewenangan pejabat Notaris untuk menyimpan dikantornya.
Jadi, pada garis besarnya bahwa Indonesia menggunakan teori Trias Politica dengan menerapkan prinsip cheks and balances secara  implisit dalam sistem ketatanegaraan antar lembaga  negara.  Hal-hal  mengenai  peraturan  pemisahan  dan  pembagian  kekuasaan  telah diatur  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945  (sesudah  perubahan)  secara  implisit  sebagai landasan  konstitusi.  Indonesia  masih  menganut  prinsip  distribusi  kekuasaan  secara  klasik dengan menerapkan cheks and balances. Penerapan sistem Trias Politica yang di anut oleh negara  Indonesia tidak bersifat absolut. Namun, saling  menyeimbangkan antara tugas dan kewenangan  lembaga  tinggi  negara  baik  hubungan  lembaga  pertanahan  secara  vertikal maupun  hubungan  lembaga  pertanahan  secara  horizontal.  Serta  saling  menguatkan  antara lembaga pertanahan yang satu dengan lembaga pertanahan yang lainnya dengan maksud dan tujuan  agar  tidak  terjadi  baik  pemusatan  tugas  dan  kewenangan  maupun  tumpang  tindih kekuasaan  lembaga  pertanahan  di  Indonesia  serta  mecegah  dan/atau  tidak  boleh  lembaga yang  dibawahnya  bertentangan  dengan  lembaga  yang  ada  diatasnya.  Apalagi  dimasa pandemi  Covid-19  pada  saat  ini,  perlu  adanya  penguatan  sektor  diberbagai  lembaga, khususnya lembaga pertanahan.
Menurut  pendapatnya  R.  Rhodes,  lembaga  negara  baik  yang  berada  ditingkat  pusat maupun yang berada ditingkat daerah, mempunyai 3 (tiga) peran utama, yaitu:
“Pertama,  lembaga-lembaga  tersebut  mengelola  tugas  yang  diberikan  pemerintah pusat  dengan  mengkoordinasikan  kegiatan-kegiatan  berbagai  lembaga  lain (coordinate  the  activities  of  the  various  other  agencies) .  Misalnya, Regional Departement of the usaha real-estate diwilayahnya. Kedua, melakukan pemantauan (monitoring) dan  memfasilitasi  pelaksanaan  berbagai  kebijakan  atau policies pemerintah pusat. Ketiga, mewakili kepentingan daerah dalam berhadapan dengan pusat”.
Corak  dan  struktur  organisasi  kelembagaan  di  Indonesia  juga  mengalami  dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Sampai saat ini memasuki era  digitalisasi,  berbagai  sektor  kelembagaan  yang  mengurusi  dan/atau  membidangi berbagai sektor khususnya lembaga yang membidangi pertanahan, sudah saatnya mengikuti perkembangan  zaman.  Terkait  masalah  pertanahan  saatnya  merubah  sistem  baik administrasi maupun surat-menyurat mengarah ke modernisasi dengan menggunakan sistem berbasis  digitalisasi,  apalagi  dengan  mengalami  masa  pandemi  Covid-19  hubungan  yang dilakukan  secara  langsung  harus  dapat  diminimalisir  untuk  mencegah  penyebaran  virus Covid-19.
Oleh  sebab  itu,  maka  lembaga  pertanahan  baik  yang  hubungannya  secara  vertikal maupun  yang hubungannya secara horizontal, haruslah membangun  suatu sistem  jaringan digitalisasi untuk dapat membantu kinerja terkait pertanahan. Yang saling menguatkan dan dapat  berkoordinasi  antar  sektor  kelembagaan  pertanahan,  dengan  tujuan  untuk mempermudah dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang pembangunan berbagai sektor, dalam hal ini terkait bidang pertanahan. Dan tidak terjadinya ego sektoral di lembaga pertanahan.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Lembaga  negara  dalam  menjalankan  kekuasaan-kekuasaan  negara  perlu  dibatasi,  agar tidak  sewenang-wenang,  tidak  tumpang  tindih  kewenangannya  dan  tidak  terjadi  pemusatan kekuasaan  pada  satu  lembaga  negara.  Pembentukan  sistem  administrasi  hukum  pertanahan, dilakukan  dengan  upaya  membentuk  suatu  Departemen  dan  Kementerian  yang  dilaksanakan oleh  pejabat  Negara  dalam  Kantor  atau  Dinas  tertentu  secara  khusus,  dengan  tugas  dan kewenangan dalam penegakkan serta pemastian hak keperdataan orang (corpus) atas tanah.
Hal-hal  mengenai  peraturan  pemisahan  dan  pembagian  kekuasaan  telah  diatur  oleh Undang-Undang Dasar 1945 (sesudah perubahan) secara implisit sebagai landasan konstitusi. Indonesia menganut prinsip distribusi kekuasaan secara klasik dengan menerapkan cheks and balances. Penerapan  sistem  Trias  Politica  yang  di  anut  oleh  negara  Indonesia  tidak  bersifat absolut. Namun, saling menyeimbangkan antara tugas dan kewenangan lembaga tinggi negara baik  hubungan  lembaga  pertanahan  secara  vertikal  maupun  hubungan  lembaga  pertanahan secara horizontal.

## b. Saran Tindak Lanjut
Berdasarkan  hierarki  perundang-undangan,  Undang-Undang  Dasar  1945  (sesudah perubahan) sebagai fundamental norm menjelaskan dalam pasal-pasalnya mengenai pemisahan kekuasaan pada  lembaga  tinggi negara  khususnya  lembaga  pertanahan  dengan tujuan  untuk menghindari pemultitafsiran dari konsep trias politica yang pertama kali dicetuskan. Sehingga jelas ada suatu bentuk  kepastian suatu perundang-undangan dan regulasi dalam menjalankan hukum  ketatanegaraan di  Indonesia mengenai pemisahan  kekuasaan terhadap  lembaga tinggi negara  khususnya  lembaga  pertanahan  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya. Kekurangan-  kekurangan  yang  mendasar  mengenai  kontrol  kinerja  baik  internal  lembaga kenegaraan  maupun  ekternal  lembaga  kenegaraan  yang  mengakibatkan  terkendalanya pelaksanaan.
Pemisahan dan pembagian kekuasaan mengikuti perkembangan yang ada dimasyarakat, maka  dari  itu  sebelum  melakukan  perubahan  perlu  memperhatikan ius  constitutum dan ius constituendum . Sehingga dapat mengakomodir permasalahan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Undang-Undang
UUD 1945, sebelum dan setelah amandemen.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria Buku
Asshiddiqie Jimly (b), Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
Asshiddiqie Jimly, Perihal Undang-Undang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Asshiddiqie   Jimly, Konstitusi   dan   Konstitulisme   Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga, Jakarta, 2003. Hadjon M.  Philipus dan Djamiati Sri Tatiek, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
Huda Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Logemann  J.H.A.  Cf., ”Over  de  Theorie  Van  de  Stellig  Staatsrecht”, Universtaire  Pers, Leiden, 1948.
Marzuki  Mahmud  Peter, Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2011.
MD  Mahfud Moh., Konstitusi  dan  Hukum dalam Kontroversi  Isu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Rhodes R., “Beyond Westminster and Whitehall: The Sub-Central Goverment of Britain”, Allen & Unwin, London, 1988, dalam Jimmly Asshiddiqie.
Stoker  Gerry, “The  Politics  of  Local  Goverment”, 2 nd  edition ,  The  Macmillan  Press, London, 1991, dalam Jimmly Asshiddiqie.
Kamus
Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press.