Fact Checking dan Digital Hygiene: Penguatan Literasi Digital sebagai
Upaya Mewujudkan Masyarakat Cerdas Anti Hoaks
https://doi.org/10.25008/parahita.v3i2.85
Andre Noevi Rahmanto 1 , Monika Sri Yuliarti 1* , Albert Muhammad Isrun Naini 1
1 Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Surakarta 57126 - Indonesia
* Email Korespondensi: monika.yuliarti@staff.uns.ac.id

## Abstract
Developments  in  digital  technology  and  the  media  ecosystem  have  created  public  vulnerability  to hoaxes, fake news and hate speech. The Ministry of Communication and Informatics noted that the spread of hoaxes was very high, reaching 800 thousand contents per year. Hoaxes that mainly spread through social media mostly in the form of provocation and hate speech related to SARA (Ethnicity, Religion, Race and Intergroup). Pesantren (Islamic boarding schools) as religious institutions are often used  as  targets  for  hoaxes  and  hate  speech.  Based  on  the  Central  Statistics  Agency,  the  number  of Pesantren  in  Central  Java  is  currently  5,850  with  49,832  religious  teachers  and  507,853  students. Several studies have shown that the low digital literacy in Pesantren because they are considered a group that is easily provoked. Based on this situation, it is necessary to provide fact checking and digital hygiene skills. The community service activities through the Community Partnership Program scheme provide assistance to public relations and Pesantren’s managers in the Solo Raya area with the target that they will be able to apply fact checking tools and digital hygiene so that in the near future it will reduce the number of hoaxes being spread.
Kata Kunci : fact checking , digital hygiene , hoax, pesantren, community service

## Abstrak
Perkembangan teknologi digital dan ekosistem media telah menimbulkan kerentanan publik terhadap munculnya  hoaks,  berita  palsu  serta  ujaran  kebencian.  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kemenkominfo) mencatat penyebaran hoaks sangat tinggi hingga mencapai 800 ribu konten per tahun. Hoaks  yang  terutama  menyebar  lewat  media  sosial  bisa  berbentuk  provokasi  dan  hate  speech  yang terkait  SARA  (Suku,  Agama,  Ras  dan  Antar  golongan).  Pondok  pesantren  sebagai  lembaga keagaamaan kerap digunakan sebagai sasaran hoaks dan ujaran kebencian untuk berbagai kepentingan. Sesuai data Badan Pusat Statistik, jumlah pondok pesantren di Jawa Tengah saat ini sebanyak 5.850 dengan  49.832  ustadz  dan  507.853  santri.  Dari  beberapa  penelitian  menunjukan,  rendahnya  literasi digital dari kalangan termasuk pesantren menjadi kelompok yang rawan terprovokasi. Di era digital dan media sosial, kelompok rawan ini sangat mungkin menyalurkan ketidakpuasannya dalam aksi yang meresahkan masyarakat. Untuk mencegah kalangan pesantren khususnya humas dan pengelolanya agar tidak rawan terprovokasi hoaks dan ujaran kebencian, perlu memberikan pembekalan ketrampilan fact checking dan digital  hygiene .  Berdasarkan  situasi  tersebut,  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat melalui  skim  Program  Kemitraan  Masyarakat  ini  melakukan  pendampingan  kepada  humas  dan pengelola pondok pesantren di wilayah Solo Raya dengan target mereka akan mampu menerapkan fact checking tools dan digital hygiene sehingga dalam waktu dekat akan mengurangi jumlah penyebaran hoaks.
Kata Kunci : fact checking , digital hygiene , hoaks, pesantren, pengabdian kepada masyarakat

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi digital dan ekosistem media telah menimbulkan dampak baru yaitu  kerentanan  publik  terhadap  munculnya  hoaks,  berita  palsu  serta  ujaran  kebencian. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat penyebaran hoax sangat tinggi, angkanya bisa mencapai 800 ribu konten per tahun (Yuliani, 2017). Hoaks terutama menyebar lewat media sosial, bisa berbentuk provokasi dan ujaran kebencian ( hate speech )
terkait Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Pondok pesantren sebagai lembaga keagaamaan  kerap  digunakan  sebagai  sasaran  hoaks  dan  ujaran  kebencian  untuk  berbagai kepentingan.  Bahkan  Masyarakat  Anti  Fitnah  Indonesia  (MAFINDO)  mensinyalir  hoaks makin meningkat jika terkait dengan isu agama (Hariyanto, 2018).
Dari beberapa penelitian menunjukan, rendahnya literasi digital dari kalangan termasuk pesantren  menjadi  kelompok  yang  rawan  terprovokasi.  Di  era  digital  dan  media  sosial, kelompok  rawan  ini  sangat  mungkin  menyalurkan  ketidakpuasannya  dalam  aksi  yang meresahkan masyarakat. Padahal, informasi yang mereka terima dari media sosial tidak benar, atau  tidak  sepenuhnya  benar.  Fanatisme  dan  sikap  intoleransi  begitu  mudah  berkembang karena  masyarakat  termakan  informasi  bohong  dan  ujaran  kebencian.  Tokoh  dan  lembaga agama  yang  notabene  punya  banyak  pengaruh  dan followers diharapkan  mampu  meredam keributan  di  masyarakat,  bukan  sebaliknya  justru  menyebar  kebencian  atas  nama  agama. Dalam hal ini kalangan pesantren sangat strategis untuk menjadi garda depan melawan hoaks.
Data terakhir dari situs Badan Pusat Statistik terkait data yang berkaitan dengan pondok pesantren adalah data tahun 2015. Dari data tersebut diketahui, jumlah pondok pesantren di Jawa Tengah 5.850 dengan 49.832 ustadz dan 507.853 santri (Badan Pusat Statistik, 2016). Untuk  mencegah  agar  kalangan  pesantren  khususnya  humas  dan  pengelolanya  tidak terprovokasi hoaks dan ujaran kebencian, dibutuhkan berbagai upaya konkret, salah satunya dengan membekali ketrampilan fact checking dan digital hygiene bagi komunitas pesantren. Sangat  perlu  untuk  diadakan  edukasi  tentang  literasi  digital,  utamanya  di  kalangan pesantren.  Beberapa  kegiatan  terkait  dengan  literasi  juga  telah  dilakukan,  salah  satunya kegiatan  Pendidikan  Literasi  Media  pada  Guru  TK  Gugus  Kasunanan  sebagai  Upaya Menanggulangi  Dampak  Negatif  Televisi  yang  dilakukan  oleh  Agus  Triyono.  Berdasarkan kegiatan  tersebut,  literasi  media  sangat  efektif  dalam  menangkal  efek  buruk  realitas  media. Paradigma pendidikan kritis sangat mendukung pengembangan pendidikan literasi media yang mengharuskan  kritis  terhadap  tayangan  media.  Terakhir,  pengembangan  pendidikan  literasi media berbasis sekolah melalui paradigma pendidikan kritis sangat efektif (Triyono, 2010). Laporan pengabdian tersebut belum spesifik terkait dengan literasi digital, walaupun memang literasi media merupakan salah satu awal dari kemunculan literasi digital.
Teknik  pemeriksaan  fakta  ( fact  checking )  menjadi  urgen  untuk  dilakukan  dalam melawan  post-truth  yang  mewujud  melalui  hoaks, fake  news ,  maupun hate  speech . Haryatmoko dalam tayangan Youtube pada akun Kanal Pengetahuan Fakultas Filsafat UGM (2018)  lawan  dari post-truth bukanlah  kebenaran  itu  sendiri. Post-truth merupakan penyangkalan  atas  kebenaran,  maka  harus  dilawan  dengan fact  checking atau  pemeriksaan fakta.  Dalam post-truth ,  klarifikasi  yang  biasa  dilakukan  menjadi  tidak  cukup.  Dengan kemampuan  periksa  fakta  maka  publik  dapat  mengetahui  status  sebuah  isu  yang  diragukan kebenarannya,  apakah  hoaks  atau  fakta  dan  kemudian  dapat  melakukan  kontra  narasi  agar publik yang lain paham mana sesungguhnya informasi yang benar.
Hasil survey Mastel 2019 menunjukkan, edukasi masih dianggap cara yang paling efektif mengurangi hoaks, selain koreksi melalui sosial media, tindakan hukum, blokir situs, flagging atau memberitakan di media massa. Survei juga menyebut 27.4% responden menyatakan tidak tahu  cara  mengecek  fakta  sebuah  informasi  hoaks  atau  fakta.  Sebagian  besar  responden (82.8%) berpendapat andalan utama untuk memeriksa kebenaran berita heboh bertumpu pada search engine . Padahal ada banyak teknik periksa fakta yang dapat dilakukan melalui berbagi tools yang tersedia (Mastel, 2019).
Persoalan  serupa  juga  dihadapi  oleh  para  humas  pesantren  di  Solo  Raya  meliputi Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Klaten dan Kota Surakarta yang  jumlahnya  mencapai  433  pesantren.  Komunitas  humas  pesantren  di  Solo  Raya,  dari observasi  awal  diketahui,  sebagian  besar  belum  mengetahui  cara  melakukan  cek  fakta  dan belum pernah mendapatkan pelatihan tentang hoaks serta teknik fact checking . Sebagian besar
anggota  juga  masih  mudah  percaya  informasi  hoaks  karena  ketidaktahuan  dan  kemalasan mengecek fakta.  Hal ini salah satunya karena budaya di pesantren yang cenderung mengikuti apa  kata  Kyai,  maka  jika  menerima  informasi  yang  sesuai  dengan  apa  yang  ia  percayai, keinginan untuk melakukan pengecekan kebenaran terlebih dahulu menjadi berkurang. Secara natural, perasaan positif akan timbul di dalam diri seseorang ketika ada yang mengafirmasi apa yang  dipercayai.  Perasaan  terafirmasi  tersebut  juga  menjadi  pemicu  seseorang  dengan mudahnya meneruskan informasi hoaks ke pihak lain, selain faktor terbatasnya pengetahuan yang juga menjadi penyebab mudah percaya pada hoaks.
Berdasarkan latar belakang tersebut, Forum Humas Pesantren Solo Raya membutuhkan pelatihan  untuk  memperkuat  kapasitas  literasi  digital.  Selain  itu,  perlu  juga  adanya pendampingan, khususnya yang terkait dengan fact checking dan digital hygiene . Hal ini sangat penting agar pengetahuan yang telah didapat bisa dikontrol penerapan atau aplikasinya.
Forum Humas Pesantren Solo Raya berdiri pada 29 Januari 2018, beranggotakan humas pesantren  di  Solo  Raya.  Lingkup  Solo  Raya  ini  meliputi  Kabupaten  Sukoharjo,  Boyolali, Karanganyar,  Sragen,  Wonogiri,  Klaten  dan  kota  Surakarta.  Anggota  dari  Forum  Humas Pesantren  Solo  Raya  ini  mencapai  433  pesantren.  Forum  didirikan  di  Pondok  Pesantren Modern  Islam  (PPMI)  Assalaam,  Pabelan,  Kartasura,  Sukoharjo,  dalam  acara  Konferensi Nasional  Humas  Pondok  Pesantren  (Ponpes).  Konferensi  ini  digelar  demi  meluruskan anggapan masyarakat terkait Ponpes yang dinilai sebagai lembaga tertutup dan kurang terbuka menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Humas  Pesantren  sebagai  lembaga  yang  memiliki  karakteristik  khusus  dan  terus berkembang di Indonesia paling tidak memiliki peran penting mengawal informasi pesantren dalam tiga aspek yaitu: (1) pesantren sebagai instrumen pengembangan pendidikan. Pondok pesantren berperan tidak hanya sebagai lembaga dakwah dalam pembinaan umat dan penyiaran ajaran  Islam,  tetapi  juga  sebagai  institusi  pendidikan;(  2),  pesantren  sebagai  instrumen pengembangan  keagamaan.  Penduduk  negeri  ini  sungguh  sangat  kompleks  dan  plural,  baik keyakinan, budaya, bahasa wilayah, dan lainnya. Dalam kondisi yang kompleks dan plural itu, pondok pesantren telah memainkan peranan yang strategis. Ia mampu melakukan penyebaran agama  dan  pemahaman  yang  sangat  damai,  toleran,  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan; (3) pesantren sebagai instrumen pengembangan pranata-sosial. Pesantren didudukkan sebagai lembaga sosial yang berperan untuk melakukan penjabaran dan aktualisasi pengetahuan dan pemahaman pendidikan dan keagamaannya itu bagi kemaslahatan masyarakat  luas.  Dengan  peran  ini,  pesantren  akan  menjadi  milik  bersama,  didukung  dan dipelihara oleh lapisan masyarakat yang lebih luas. Oleh karenanya, pesantren harus membuka diri dan terlibat dalam upaya pemecahan atas problem umat dan kebangsaan.
Forum Humas Pesantren Solo Raya beranggotakan beberapa pesantren di wilayah Solo Raya, antara lain: (1) Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta, (2) Pondok  Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Solo, (3) Pondok Pesantren Imam Bukhari, (4) Pondok Pesantren Banu Salamah Jenawi, (5) Pondok Pesantren Isy Karima Solo, (6) PPMI Assalaam Surakarta, (7) Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, (8) Pondok Pesantren Al Ukhuwah Sukoharjo, (9) Pondok Pesantren Ibnu Abbas PPTQ Ibnu ABBAS, (10) Pondok Pesantren Al Hikmah, (11) Pondok Pesantren Miftahul Huda, (12) Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Wonogiri.
Permasalahan  yang  berhasil  diidentifikasi  pada  penguatan  kapasitas  literasi  digital khususnya terkait fact checking dan digital hygiene dari pesantren-pesantren tersebut antara lain: (1) Belum memiliki kemampuan mengenali jenis hoaks dan masih mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya; (2) Belum memiliki kemampuan pemeriksaan fakta untuk mengecek kebenaran sebuah informasi; (3) Cenderung kurang memperhatikan privasi dan keamanan data dalam berinteraksi dengan teknologi digital.
Solusi  yang  ditawarkan  untuk  menjawab  permasalahan  pada  mitra  yaitu  dengan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu penguatan literasi digital pada
anggota Forum Humas Pesantren di wilayah Solo Raya, khususnya terkait fact checking dan digital  hygiene. Dengan  kemampuan  periksa  fakta  dan  keamanan  digital  yang  nantinya dimiliki,  diharapkan  akan  meningkatkan  kemampuan  literasi  digital  anggota  sehingga kesadaran dan perilaku mereka dalam merespon informasi juga akan lebih baik.
Selain  itu,  dengan  kemampuan  menerapkan fact  checking  tools dan digital  hygiene , diharapkan  dalam  waktu  dekat  akan  mengurangi  jumlah  penyebaran  hoaks  khususnya  di kalangan pesantren di Solo Raya. Selanjutnya peserta juga diharapkan juga dapat mengajarkan skills tersebut kepada warga pesantren lainnya, sehingga akan menambah jumlah fact checker di kalangan pesantren.
Secara lebih detail, target dan manfaat yang diharapkan bisa terwujud dari kegiatan ini adalah  sebagai  berikut:  (1)  Meningkatnya  pemahaman  tentang  mengenali  jenis  dan  bahaya hoaks    pada    anggota  forum  humas  pesantren  Solo  Raya;  (2)  Meningkatnya  keterampilan pemeriksaan fakta khususnya dengan menggunakan fact checking  tools pada  anggota forum humas  pesantren  Solo  Raya;  (3)  Meningkatnya  keterampilan  menyusun  kontra  narasi  pada informasi hoaks di kalangan anggota forum humas pesantren Solo Raya; (4) Meningkatnya jumlah penggunaan fact checking tools pada anggota forum humas pesantren Solo Raya; (5) Meningkatnya jumlah kontra narasi yang dihasilkan pada anggota forum humas pesantren Solo Raya;  (6)  Meningkatnya  jumlah  partisipasi  aktif  komunitas  pesantren  dalam  perlawanan terhadap hoaks.
Lebih  lanjut,  secara  kuantitatif  target  peningkatan  kemampuan  anggota  forum  humas pesantren Solo Raya ditunjukkan dengan parameter seperti yang terdapat dalam Tabel 1.
Tabel 1. Target Peningkatan Kemampuan Anggota Forum Humas Pesantren Solo Raya No. Parameter Sebelum Sesudah 1. Meningkatnya  pemahaman  tentang  mengenali  jenis  dan bahaya  hoaks    pada    anggota  forum  humas  pesantren  Solo Raya 25% 80% 2. Meningkatnya  ketrampilan  pemeriksaan  fakta  khususnya dengan menggunakan fact checking tools pada  anggota forum humas pesantren Solo Raya 20% 80% 3. Meningkatnya  keterampilan  menyusun  kontra  narasi  pada informasi hoaks di kalangan anggota forum humas pesantren Solo Raya 10% 75% 4. Meningkatnya jumlah penggunaan fact checking tools pada anggota forum humas pesantren Solo Raya 10% 75% 5. Meningkatnya  jumlah  kontra  narasi  yang  dihasilkan  oleh anggota forum humas pesantren Solo Raya 10% 60% 6. Meningkatnya  jumlah  partisipasi  aktif  komunitas  pesantren dalam perlawanan terhadap hoaks 20% 70%

## II. METODE PELAKSANAAN
Pemecahan masalah dilakukan dengan pembinaan dan inventarisasi yang menyangkut masalah  kapasitas  kegiatan  pengabdian  masyarakat,  yaitu  dengan  memperkuat  kapasitas literasi digital, khususnya fact checking dan digital hygiene untuk humas pesantren di Solo Raya. Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan pembinaan dan focus group discussion (FGD) bersama seluruh kelompok sasaran. Sasaran pokok kegiataan ini adalah anggota forum humas pesantren di Solo Raya.
Literasi digital diperkenalkan oleh Paul Gilster (1997) sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Ia mengemukakan bahwa literasi digital  merupakan  kemampuan  menggunakan  teknologi  dan  informasi  dari  piranti  digital secara  efektif  dan  efisien  dalam  berbagai  konteks,  seperti  akademik,  karier,  dan  kehidupan sehari-hari. Martin (2006) merumuskan definisi literasi digital sebagai  kesadaran, sikap dan
kemampuan  individu  untuk  menggunakan  peralatan  dan  fasilitas  digital  secara  tepat  untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis dan mensintesis sumber daya digital, membangun pengetahuan baru, membuat ekspresi media, dan berkomunikasi  dengan  orang  lain,  dalam  konteks  situasi  kehidupan  tertentu,  untuk memungkinkan  tindakan  sosial  yang  konstruktif;  dan  untuk  merefleksikan  proses  ini. Sementara  itu,  hoaks  dapat  dipahami  sebagai  suatu  tindakan,  teks  atau  artefak  yang  dibuat dengan tujuan untuk menipu publik. Kadang mirip dengan bentuk cerita legenda, mitos atau rumor. Bedanya, hoaks mengandung penipuan yang disengaja (Dunn & Allen, 2005).
Pelatihan dan pendampingan mencakup pengenalan terhadap hoaks dan jenis-jenisnya. Tujuh klasifikasi hoaks yang diadopsi dari FirstDraft dan hasil pemeriksaan fakta yang sejauh ini berhasil diperiksa dan dapat diakses melalui cekfakta.com yaitu sebagai berikut (Monggilo, 2019)    (Gambar  1)  yaitu:  (1) Satire /  Parodi,  konten  ini  tidak  ada  niat  jahat,  namun  bisa mengecoh; (2) False Connection , konten ini berisi judul yang berbeda dengan isi berita; (3) False Context, konten disajikan dengan narasi konteks yang salah; (4) Misleading Content , konten  dipelintir  untuk  menjelekkan;    (5) Imposter  Content ,  konten  mencatut  nama  tokoh publik tertentu; (6) Manipulated Content , konten yang sudah ada diubah untuk mengecoh; (7) Fabricated Content , 100% konten palsu.
Gambar 1. Tujuh klasifikasi hoaks (Sumber: Firsdraft)
Selanjutnya  peserta  diberikan  materi  teknik fact  checking .  Berikut  ini  adalah  empat langkah yang digunakan untuk memeriksa apakah informasi yang beredar itu benar atau salah:
Pertama , cari sumber rujukan yang terpercaya. Peranan sumber rujukan sebuah berita menjadi penting ketika melakukan pengecekan fakta atau ketika akan menyusun bantahan atas hoaks yang beredar.
Kedua ,  amankan  bukti.  Ada  kemungkinan  pelaku  pertama  penyebar  hoaks  telah menghapus atau menonaktifkan akunnya ketika kita melakukan pengecekan fakta. Kita perlu mengamankan  bukti  lewat screenshoot ,  mengunduh  seluruh  isi  jika  berupa  video,  karena terkadang dalam materi video hasutan kebencian terdapat pemenggalan, penyuntingan, atau manipulasi.  Keaslian  bahan  atau  informasi  menjadi  tuntutan  utama  yang  harus  dimiliki sebelum melakukan bantahan.
Ketiga , gunakan tools untuk memeriksa fakta. Di internet, beredar perangkat gratis dan mudah untuk memeriksa fakta atau keaslian sebuah informasi, baik berupa foto, video, lokasi dan lain-lain. Berikut beberapa perangkat pemeriksa fakta: (1) Pencarian lewat Google Search di  laman  google.com;  (2)  Pencarian  gambar  dapat  menggunakan Google  image di  laman images.google.com dan TinEye di laman tineye.com; (3) Pencarian lokasi dapat menggunakan
Google maps di laman google.com/maps, street view di laman google.com/streetview, Google earth di laman earth.google.com; (4) langkah yang dapat digunakan untuk memeriksa apakah informasi yang beredar itu benar atau salah adalah susun bantahan dan sebarkan.
Susun bantahan dengan bukti dan argumen yang kuat setelah mengamankan bukti dan cek  fakta.  Bukti  dan  argumen  harus  kuat  supaya  tidak  mudah  dibantah  atau  dimentahkan. Sebarkan hasilnya ke masyarakat luas baik melalui Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp , maupun media sosial lainnya setelah melakukan pemeriksaan fakta. Sertakan juga komentar atau kesimpulan atas hoaks tersebut dengan narasi yang sederhana dan mudah dipahami.
Sesuai Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jerat hukum jika menggunakan Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 ini bisa dikenakan sanksi 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun yang dikualifikasi dalam 3 bentuk pelanggaran seperti yang terdapat pada  Tabel  2.  Contoh:  Ahok  Resmi  Dihukum  Pancung  (tersedia  di  https://cekfakta.com/ focus/59).
Tabel 2. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi Bagi Penyebar Hoaks No. Kualifikasi Konten Hoaks Sanksi Dasar Hukum 1. Menyiarkan  berita  bohong  dengan  sengaja  menerbitkan keonaran di kalangan rakyat 10 Tahun Pasal 14 ayat (1) 2. Menyiarkan  berita  atau  mengeluarkan  pemberitahuan  yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyengka bahwa berita itu bohong 3 Tahun Pasal 14 ayat (2) 3. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau  tidak  lengkap,  sedangkan  ia  mengerti  dan  mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran 2 Tahun Pasal 15
Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 itu lebih mudah dikenakan terhadap penyebar berita hoaks daripada menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE. Jenis konten hoaks yang dapat dipidana penjara 4-6 tahun dan dengan denda maksimal Rp 750 juta hingga Rp 1 miliar berdasarkan UU No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (ITE) bisa dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Jenis Konten Hoaks yang Dapat Dipidana dan Dasar Hukumnya No. Muatan Konten Dasar Hukum 1. Pencemaran nama baik atau fitnah Pasal 27 ayat (3) 2. Penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen Pasal 28 ayat (1) UU ITE 3. Provokasi terkait SARA Pasal 28 ayat (2) UU ITE
Sasaran  pokok  kegiatan  ini  adalah  anggota  forum  humas  pesantren  Solo  Raya  yang secara  kolaboratif  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan  sebagai berikut:  (1)  Sosialisasi  awal  sebagai  langkah  untuk  melakukan  koordinasi  kegiatan  serta identifikasi ulang apabila ada perubahan data dan kondisi sasaran; (2) Focus Group Discussion (FGD)  yang  bertujuan  untuk:  (a)  Mengidentifikasi  permasalahan  dan  kebutuhan  angggota terkait  identifikasi    terhadap  hoaks  dan  ujaran  kebencian;  (b)  Mengidentifikasi  kebutuhan perlatan  yang  diperukan  dalam  melakukan  teknik fact  checking dan digital  hygiene; (3) Perencanaan  dan  sinkronisasi  pelatihan  dan  pendampingan;  (4)  Pelatihan fact  checking dan digital hygiene untuk humas pesantren di Solo Raya; (5) Simulasi fact checking dan digital hygiene untuk  humas  pesantren  di  Solo  Raya;  (6)  Sosialisasi  hasil  dan  diseminasi  kepada anggota komunitas yang lebih luas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan kepada pengabdian masyarakat dilaksanakan pada 29 Agustus 2020, diikuti 19 peserta dari perwakilan pesantren se-Solo Raya yang telah mendaftar. Kegiatan diawali dengan penjelasan tentang urgensi literasi digital bagi pesantren seperti yang terdapat gambar 2, serta optimalisasi media sosial bagi pesantren (Gambar 3), dilanjutkan dengan pelatihan teknis fact checking (Gambar 4).
Gambar 2. Pemberian materi tentang urgensi literasi digital bagi pesantren
Gambar 3. Pemberian materi tentang optimalisasi media sosial bagi pesantren
Gambar 4. Pelatihan teknis fact checking
Peserta  mengikuti  dengan  antusias  seluruh  materi  pelatihan  dan  akan  menerapkan  di lingkungannya. Selanjutnya mereka akan menjadi agen literasi digital yang dapat memberikan pemahaman pada lingungan terdekatnya. Agenda pelatihan tertera di Tabel 4.
Tabel 4. Agenda Pelatihan Jam Agenda Narasumber 08.30-09.00 Registrasi Peserta 09.00-09.15 Pembukaan 09.15-09.45 Urgensi Literasi Digital bagi Pesantren Dr. Andre Rahmanto 09.45-10.15 Optimalisasi Media Sosial untuk Pesantren Monika Sri Yuliarti, M.Si. 10.15-12.00 Misinformasi, Disinformasi dan Pengecekan Fakta Rini Yustiningsih, S.Sos. 12.00-12.30 ISHOMA 13.00-16.45 Teknik Fact Checking & Digital Hygiene 16.45-17.00 Penutupan
Pada  akhir  pelatihan  peserta  (Tabel  5)  menyatakan  puas  dengan  materi  pelatihan  dan mendapatkan  pengetahuan  baru  yang  penting.  Mereka  meminta  dapat  dilakukan  pelatihan lanjutan dengan peserta ustadz/santri lebih luas.
Tabel 5 . Peserta Pelatihan NO NAMA PESERTA PESANTREN 1 Ahmad Faisal Ibrahim Al Muayyad Windan 2 Ahmad Habib, S.Ag Kyai Ageng Selo 3 Aldi Riski Khoiruddin Al Muayyad Windan 4 Alif Fuddin PPTQ Al Kahfi Hidayatullah 5 Diky Ria Marianto Muhammad Al-Fatih Kartasura 6 Eko Sulistyo Al-Falah Baki 7 H.M Habib Masduqie eL Nusa Shobo Guno Sragen 8 Halimatus Sa'diyah, M.Sos PPMI Assalaam 9 Harun Hartanto eL Nusa Shobo Guno Sragen 10 Imawan Nurdin, M.Pd PPMI Assalaam 11 Irsyad Afrianto Al-Falah Baki 12 Khoirul Atyabil Anwari PP Al-Fattah 13 Machrus Ali Daarul Hidayah 14 Muhammad Irsyadi Fahmi PP Al-Hikmah 15 Muhammad  Sugeng  Alam Syah Muhammad Al-Fatih Kartasura 16 Mukhlas Daarul Hidayah 17 Riza Ainunna'im PP Al-Fattah 18 Salahudin Yusuf Al Ayubi PPTQ Al Kahfi Hidayatullah 19 Zainal Anif PP Al-Hikmah

## IV. KESIMPULAN
Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang secara spesifik ditujukan kepada kalangan humas pesantren se-Solo Raya berjalan dengan lancar. Pada tahap selanjutnya akan  dilakukan  pembuatan  modul  literasi  digital  yang  secara  khusus  bisa  digunakan  untuk kalangan pesantren. Hal ini akan mempermudah mereka mempelajari teknik fact checking dan digital hygiene untuk mengurangi penyebaran hoaks di kalangan mereka.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  LPPM  Universitas  Sebelas  Maret  (UNS) Surakarta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh PNBP 2020 melalui skim PKM (Program Kemitraan Masyarakat).

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik. (2016). Banyaknya Pondok Pesantren, Kyai Ustadz dan Santri Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2014-2015 . Retrieved Februari 5, 2020, from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah: https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/01/23/61/banyaknya-pondok-pesantren- kyai-ustadz-dan-santri-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2014-2015.html Dunn, H. B., & Allen, C. A. (2005). Rumors, Urban Legends, and Internet Hoaxes. Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators (pp. 85-91). Dallas, Texas: The University of Tennessee at Martin.
Gilster, P. (1997). Digital Literacy. John Wiley & Sons, Inc. Hariyanto,  I.  (2018,  Oktober  16). Anita  Wahid:  Hoax  Makin  Meningkat  Bila  Berhubungan dengan Isu Agama . Retrieved Februari 5, 2020, from detiknews: https://news.detik.com/berita/d-4259224/anita-wahid-hoax-makin-meningkat-bila- berhubungan-dengan-isu-agama
Kanal  Pengetahuan  Fakultas  Filsafat  UGM.  (2018,  Januari  28). Youtube.com .  Retrieved Februari 2, 2020, from Kuliah Umum LSF Cogito (Post-Truth era) - RM Haryatmoko, SJ.: https://www.youtube.com/watch?v=fDJij5-IFms
Martin,  A.  (2006).  Literacies  for  Age  Digital  Age.  In  A.  Martin,  &  D.  Madigan, Digital Literacies for Learning: preview of part 1 (pp. 3-25). London: Facet. Mastel. (2019, April 10). Hasil Survey Wabah HOAX Nasional 2019 . Retrieved Februari 2, 2020, from Mastel.id: https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/
Monggilo, Z. M. (2019). Praktik Pemeriksaan Fakta. In K. Ambardi, N. Kurnia, Rahayu, & Z. Monggilo, Jurnalisme,  “Berita  Palsu”  &  Disinformasi  versi  Indonesia (pp.  24-31). Jakarta: UNESCO.
Triyono,  A.  (2010).  Pendidikan  Literasi  Media  pada  Guru  TK  Gugus  Kasunanan  Sebagai Upaya Menanggulangi Dampak Negatif Televisi. WARTA, 13 (2), 150 - 159. Yuliani, A. (2017, Desember 13). Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia . Retrieved Februari 5, 2020, from Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di- indonesia/0/sorotan_media