Korespondensi Penulis: Wika Yudha Shanty Email: wika.yudha@unmer.ac.id

## Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit ( Carding) Terhadap Putusan Pengadilan

## Indah Novitasari, Muhari Agus Santoso, Wika Yudha Shanty
Fakultas Hukum UniversitasMerdeka; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; JawaTimur; Indonesia.

## Abstrak
Metode pembayaran melalui kartu kredit yang memiliki manfaat dan kemudahan. Namun kartu kredit dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan seperti pemalsuan kartu kredit dan pencurian data kartu kredit. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.MLG perspektif tindak pidana kartu kredit, Apakah sudah sesuai dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeberikan solusi, bahwa dalam menangani tindak pidana carding bukan hanya menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik melainkan juga dapat menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menggunakan Undang-undang Perbankan.

## Abstract
Credit card is the one of modern paying tools which has benefit and easy. However, the credit card can make kinds of criminal like fabrication credit card and robbing credit card data. The problem will be explain in this research are What is the judicial review toward District Court of Malang Judgment Number 6/Pid.SUs/2019/PN.MLG credit card criminal perspective, District Court of Malang Judgment Number 6/Pid.SUs/2019/PN.MLG credit card criminal perspective is already appropriate with Information and Electronic Transaction or not. The research use normative law method with literature research. This research use secondary data which is obtained from act analysis that have relation with this research and another law materials consist of book, journal, and another literature. Carding criminal is the one of cybercrime. The way to handle carding criminal can use Criminal Code and Banking Act besides Information and Electronic Transaction Act.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Cybercrime, Carding
Keywords: Criminal, Cybercrime, Carding.

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 1, May 2020 ISSN PRINT xxx-xxx       ISSN ONLINE xxx-xxx Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/

## Volume 1, Issue 1, May 2020

## 1. Pendahuluan
Era globalisasi memberikan perubahan yang sangat signifikan, termasuk adanya peningkatan terhadap kualitas masyarakat. Dengan bergulirnya era globalisasi ini masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses internet, yang memudahkan masyarakat untuk bisa berkomunikasi ataupun bertukar informasi dengan masyarakat lain yaitu secara nasional maupun dengan skala interna- sional. Informasi dapat berupa informasi yang baik dan informasi yang buruk, informasi tersebut dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat luas dan hal ini tidak lepas dari adanya peran internet.
Teknologi informasi berupa internet secara cepat dapat memberikan pengaruh besar kepada masyarakat internasional. Internet sendiri dapat membentuk budaya baru bagi masyarakat karena tidak adanya batas- batas untuk mengakses inter- net, masyarakat juga mendapatkan kebebasan un- tuk beraktivitas dan berkreasi sesuai dengan keahlian mereka masing- masing. Hal tersebut da- pat memberikan dampak yang baik bagi masya- rakat karena dapat meningkatkan taraf hidupnya.
Dibalik kemunculan internet yang dapat memajukan dan mensejahterahkan kehidupan masyarakat, internet juga memberikan efek yang dapat meresahkan masyarakat, melalui kejahatan melalui media ini, seperti cyber crime.
Cyber Crime ialah segala macam tindakan kriminal dengan menggunakan teknologi digital. Pelaku tindak kejahatan siber ini disebut dengan Hacker. Hacker adalah kelompok atau individu yang menggunakan dan memanfaatkan keahlian serta bakat yang mereka miliki untuk melakukan tindak kejahatan cyber guna untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. (Agus, 2016)
Kartu kredit merupakan salah satu alat tek- nologi akibat munculnya kemajuan internet. Kartu kredit merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang menggunakan kejahatannya melalui teknologi internet, karena praktek industri
kartu kredit di Indonesia masih dalam kategori belum aman.
Segala aktivitas kehidupan masyarakat mod- ern saat ini telah berkaitan erat dengan segi ekonomi yaitu melalui transaksi. Transaksi tersebut bisa melalui e-banking dan e-commerce sebab sangat mudah digunakan dalam bertransaksi secara online. E-banking adalah sistem aplikasi yang mem- buat penggunanya mampu melakukan segala hal yang berkaitan dengan bank secara online hanya dengan menggunakan smartphone. Sedangkan e- commerce adalah layanan pemenuhan kebutuhan secara online melalui website atau internet, dimana dalam setiap transaksinya memerlukan kartu kre- dit untuk pembayaran. Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negative sangat,luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. (P Angkupi, 2014)
Percepatan industri perbankan menyebab- kan meningkatnya pemakai kartu kredit, karena alat ini dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi mulai dari bentuk yang praktis dan komoditas dari kartu ini adalah kita bisa membayar tanpa menggunakan uang tunai. Dampak dari kemudahan ini menimbulkan motif kejahatan baru yang disebut carding. .
Carding merupakan Salah satu kejahatan de- ngan motif menggunakan kartu kredit. Motif keja- hatan ini adalah berbelanja dengan menggunakan identitas dan nomor orang lain, dengan metode mencuri data pribadi seseorang melalui internet (Leonard, 2017). Secara fakta sosial tidak ada ke- kacauan yang timbul akibat perbuatan ini, tetapi secara materiil kejahatan ini memberikan dampak kerugian. Para pelaku carding mencuri nomor- nomor kartu kredit dan tanggal exp-date yang biasanya didapat dari hasil membobol data pribadi. Mencuri data dan nomor kartu kredit orang lain, ini termasuk dalam kategori kejahatan digital.
Kepolisian Republik Indonesia memberikan klasifikasi modus-modus tindak kejahatan carding
Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit ( Carding) terhadap Putusan Pengadilan
Indah Novitasari, Muhari Agus Santoso, Wika Yudha Shanty
sebagai berikut: (1). Menggunakan kartu kredit yang legal sesuai dengan perjanjian dengan bank, tetapi dalam pelaksanaannya digunakan diluar perjanjian itu melalui tindakan kriminal dan ber- tentangan dengan Undang-Undang (2). Meng- gunakan kartu kredit palsu, baik digunakan secara legal maupun ilegal.
Data yang ditrerima bahwa transaksi kartu kredit di Indonesia sudah mencapai 20% melalui cyber fraud (Lestari, 2007). Data yang diperoleh dari pihak Kepolisian Republik Indonesia adalah 200 kasus cyber crime rata-rata menggunakan kartu kredit fraud dengan target kota-kota besar di In- donesia dan luar negeri.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menge- tahui bagaimana tinjauan yuridis putusan Peng- adilan Negeri dari perspektif tindak pidana card- ing , serta pengaturan tindak pidana kartu kredit ( carding ) menurut kitab undang-undang hukum pidana. (Hartono, 2018)

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah pene- litian hukum secara normatif . metode ini dila- kukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hu- kum, peraturan perundang-undangan, serta per- aturan-peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan tentang tindak pidana.
Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( statute approach ) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang sesuai dengan putusan dilihat dari perspektif tindak pidana kartu kredit ( carding) . Pendekatan Kasus ( case approach ) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan de- ngan tema penulisan ini dilihat dari perspektif tindak pidana kartu kredi ( carding) , yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan.

## 3. Pembahasan
3.1. Tinjauan yuridis putusan Pengadilan Negeri dari perspektif tindak pidana carding
Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim melalui mekanisme persidangan terbuka yang mempunyai kekuatan hukum tetap seseorang itu mendapatkan hukuman atau lepas dari segala tuntutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pernyataan hakim itu bersifat temuan hakim dalam menemukan hukumnya sebagai dasar pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. (Haris, 2012). Putusan hakim harus ber- dasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh ka- rena itu, dalam hal merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan.
Syarat formalitas dari suatu putusan hakim harus memenuhi tiga kriteria yaitu: terkait pemi- danaan harus dibuktikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan ter- sebut.Terkait putusan bebas harus dibuktikan bahwa tidak ditemukannya delik pidana disitu. Terkait putusan pelepasan yakni apabila dakwaan tersebut bukan termasuk kategori tindak pidana (Andri, 2015).
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuh- kan putusan pidana perlu didasarkan pada teori, unsur-unsur, faktor-faktor serta hasil penelitian. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah me- lalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim meru- pakan aparat penegak hukum yang melalui pu- tusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya ke- pastian hukum (Magalatung 2014).
Seorang hakim harus menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dengan menganalisa tentang kebenaran peristiwa yang diajukan ke-

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 1, May 2020
padanya, selanjutnya menganalisa dengan Per- aturan perundang-undangan yang mengatur peris- tiwa tersebut.
Salah satu pasal yang menjadi dasar pertim- bangan hakim dalam mengambil keputusan di persidangan yaitu menggunakan pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuh- kan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa benar bersalah melakukannya”.
Dasar hukum yang digunakan oleh seorang hakim dalam memberikan putusan yaitu terdapat pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 8 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyata- kan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Namun dalam suatu kasus yang pernah terjadi, hakim menggunakan kekuasaannya tidak sesuai dengan keadilan, sebab dalam kasus ini terdakwa sudah benar-benar terbukti bersalah te- tapi hanya dikenai dengan satu pasal saja yaitu Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pada dasarnya baik dari sisi perbuatan mau- pun pelaku semuanya sudah terpenuhi bahwa ter- dakwa memang benar-benar bersalah. Namun putusan hakim hanya mengacu pada undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang seharusnya dalam pelanggaran terhadap carding ini terdakwa dapat didakwa dengan pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Perbankan.
Berkaitan dengan uraian diatas yang dijadi- kan pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah perilaku baik dan jahat yang pernah dila- kukan oleh terdakwa, disitulah proses yang bisa memberatkan hukuman begitu juga proses yang dapat meringankan. Berikut akan disebutkan hal- hal apa saja yang dapat memberatkan dan hal-hal apa saja yang dapat meringankan Hal-hal yang memberatkan: a). Akibat dari perbuatan terdakwa dapat merugikan orang yang dipergunakan kartu kreditnya; b) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan: a) Terdakwa masih seorang mahasiswa; b). Ter- dakwa masih sangat muda usianya; c) Terdakwa belum pernah dihukum; d). Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya; d) Ter- dakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
Berdasarkan teori pertimbangan hakim, Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Guna untuk menyelenggarakan, mene- gakkan hukum dan keadilan maka hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan teori. Adapun teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji. (Mulyadi, 2007)
Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pada proses peradilan pidana terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan tentang: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”, sedangkan da- lam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan tentang: “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indone- sia Tahun 1945”.
Putusan hakim tidak boleh renda tidak boleh lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak bo- leh lebih tinggi dari batas maksimal hukuman harus
Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit ( Carding) terhadap Putusan Pengadilan
Indah Novitasari, Muhari Agus Santoso, Wika Yudha Shanty
sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Salah satu teori yang dapat digunakan oleh hakim memutus perkara adalah a) Teori Keseimbangan; yaitu harus ada keseimbangan antara syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepen- tingan pihak- pihak yang terlibat atau berkaitan dengan perkara. b) Teori Pendekatan Keilmuwan; menyatakan bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh ke- hati-hatian juga harus memperhatikan jurisprudensi guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. c) Teori Ratio Decindendi; landasan filsafat harus mendasari pertimbangan segala aspek yang ber- kaitan dengan pokok perkara yang dipermasalah- kan selanjutnya menganalisa dengan Undng- Undang yang mengaturnya. Tujuannya adalah pertimbangan hakim harus didasarkan pada ke- kuatan hukum yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa

## 3.2. Pengaturan Tindak Pidana Kartu Kredit
( Carding ) menurut Kitab Undang-undang

## Hukum Pidana
Carding merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk berbelanja tanpa sepengetahuan pemiliknya secara online. Carding dilakukan dengan cara menyadap data nasabah atau data pemilik kartu kredit elek- tronik tanpa adanya kartu kredit yang sebenarnya. Kejahatan ini dapat terjadi karena akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memas- tikan identitas pemesanan barang ditoko online. Carding termasuk aksi kejahatan yang dilakukan pelaku atau carder dengan menggunakan metode yang sangat sulit untuk dilacak ataupun ditangkap. Sebutan lain dari kejahatan ini yaitu cyberfraud atau dikenal dengan penipuan didunia maya. Dalam hal ini carding dilakukan oleh carder dalam sebuah kelompok yang sangat besar. Carder yang berkelompok dan terorganisasi dengan baik men- jadi sebuah masalah yang sulit untuk diselidiki,
dan akan menimbulkan kejahatan dengan skala yang lebih besar.
Transaksi website e-commerce sistem pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, penggunaannya tidak secara fisik me- lainkan cukup dengan mengetahui nomor-nomor kartu kredit dari tanggal kadaluwarsanya. Para pelaku carding mencuri nomor-nomor kartu kredit yang biasanya didapat dari hasil chatting. Carding terjadi melalui komunikasi yang awalnya dibangun dari email untuk menanyakan barang dan pada akhirnya melakukan transaksi. Carding sendiri merupakan tindakan pidana yang bersifat illegal karena dilakukan dengan cara mengambil nomor kartu kredit seseorang saat diberikan ketika melakukan transaksi. Mengingat tindak pidana car- ding ini menggunakan sarana komputer dan juga menggunakan jaringan komputer, maka carding termasuk dalam salah satu jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam kejahatan dunia maya (cybercrime).
Beberapa faktor yang membuat seseorang melakukan tindak pidana carding adalah (1) Faktor Internal faktor ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan: tidak semua orang bisa melakukan kejahatan ini, karena kejahatan ini biasa dilakukan oleh tingkat kecerdasan dan ilmu di bidang tek- nologi informasi di atas rata-rata. Faktor Peluang; adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara merugikan orang lain tidak diimbangi dengan kesadaran bahwa perbuatan tersebut termasuk tindakan pidana. Faktor Percaya Diri; Pelaku kejahatan kartu kredit cenderung tingkat kepercayaan diri yang tinggi karena pelaku merasa memiliki cukup pengetahuan untuk mela- kukan kejahatan tersebut dan yakin bahwa dirinya akan mendapatkan penghasilan. Faktor Usia; Pelaku kejahatan kartu kredit rata-rata masih ber- usia remaja dan dewasa, karena mereka memiliki daya ingat yang cukup tinggi terhadap pengetahu- an akan cara-cara kejahatan yang telah mereka pe- lajari.

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 1, May 2020
(2) Faktor Eksternal merupakan faktor yang berada diluar individu (pelaku kejahatan kartu kredit). Faktor eksternal ini pada umumnya ber- pokok pangkal pada lingkungan, maka faktor eksternal terjadinya kejahatan kartu kredit yaitu: Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat; Kegiatan yang dilakukan masyarakat akan selalu berpenga- ruh terhadap penegakan hukum. Ketika masya- rakat terjerat dalam pelanggaran hukum, maka perilaku masyarakat ini sama halnya dengan me- nentang aparat penegak hukum. Fungsi hukum pidana dalam bidang teknologi informasi adalah mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kegiatannya dalam dunia maya agar ter- cipta tatanan masyarakat yang tertib dan damai. (Widodo, 2013)
Kesadaran hukum masyarakat akan fungsi tersebut dan dalam merespon aktifitas kejahatan dunia maya masih dirasa sangat kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan dunia maya. Dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktifitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana mayantara.
Faktor Ekonomi; Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Keadaan ekonomi yang tidak meng- untungkan sehingga menimbulkan kejahatan untuk menunjang antara harapan, keinginan dan kemam- puan untuk mencapainya. Dimana masyarakat biasanya menikmati kehidupan yang biasa saja, tapi tidak lagi sanggup memenuhinya. Ketika kebutuhan semakin meningkat dan pendapatan belum tentu mampu mencukupi peningkatan ter- sebut, maka kondisi seperti inilah yang akhirnya membuat seseorang dengan terpaksa melakukan kejahatan.
Faktor Penegak Hukum; Dilatar belakangi dengan kurangnya pengalaman penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berkaitan de- ngan kartu kredit. Hal ini terjadi karena penyidik
masih minim dalam penguasaan penggunaan komputer serta penyidikan terhadap kasus card- ing yang terkadang sulit untuk dibuktikan. Sehingga minimnya sanksi hukuman yang di- jalankan oleh pelaku yang membuat tidak jera pelaku kejahatan kartu kredit utnuk berhenti mela- kukan kejahatan, sehingga pelaku yang telah bebas dari hukumannya tidak segan untuk mengulangi perbuatannya.
Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank; Terjadinya kejahatan kartu kredit menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dari bank penerbit, sehingga kualitas bank yang lemah dalam pemeriksaan dan pengawasan internal dari suatu bank. Penyebab utama terjadinya tindak pidana kartu kredit adalah lemahnya pengawasan inter- nal bank. Dimana pengawas internal bank mela- kukan kolusi dengan oknum petugas bank dan oknum dari luar perbankan untuk melakukan tindak kejahatan dalam dunia perbankan. Faktor inilah yang menjadi akibat munculnya fraud dan criminal perbankan yang berpotensi merugikan bank secara financial dan reputasi.
Faktor Perkembangan Teknologi; Perkem- bangan teknologi, infromasi dan komunikasi telah mengubah masyarakat dan peradaban manusia se- cara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat, dengan sema- kin majunya teknologi menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan.
Faktor Budaya Hukum; Budaya hukum da- pat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya. Budaya tidak hanya sekedar kumpul- an bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kese- luruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, yang menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan
Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit ( Carding) terhadap Putusan Pengadilan
Indah Novitasari, Muhari Agus Santoso, Wika Yudha Shanty
peristiwa hukum yang terbawa kedalam masya- rakat, maka hal ini dapat menyebabkan munculnya kejahatan.
Berkembangnya teknologi dan informasi yang dapat memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitas dengan menggunakan teknologi dan informasi di internet. Perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia semakin praktis dan semua bisa dilakukan melalui internet. Salah satu yang termasuk perkembangan teknologi yaitu kartu kredit, kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin popular di masyarakat dunia bahkan di Indonesia. Kartu kredit meru- pakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
Kartu ATM, kartu Debit dan Kartu Kredit merupakan kartu yang digunakan untuk melaku- kan pembayaran maupun penarikan uang tunai dan/atau pemindahan dana. Pengertian kartu kredit telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012. Dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang disebutkan dalam pasal 1 angka 4 yaitu: “Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembayaran dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan peme- gang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik de- ngan pelunasan sekaligus ataupun dengan pem- bayaran secara angsuran.” (Jumhana, 2006)
Penggunaan kartu kredit di Indonesia mulai marak setelah deregulasi perbankan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dimana bisnis kartu kredit digolongkan sebagai kelompok
usaha jasa pembiayaan. Kartu kredit sebenarnya dapat memberikan manfaat yang baik dengan kemudahannya, namun dapat menimbulkan kejahatan yaitu munculnya tindak pidana carding dalam cybercrime.
Pasal yang diterapkan dalam memberikan putusan yang sesuai dengan Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan kejahatan carding, yaitu antara lain: a) Pasal 362, yang menyatakan: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.
Kejahatan carding dapat digolongkan pencurian sesuai dengan Pasal 362 karena telah memenuhi unsur-unsur di dalam tindak pidana, antara lain: 1) “Barang siapa”, bahwa yang di- maksud dengan “barang siapa” disini menurut ketentuan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawab- kan perbuatannya. 2) Unsur Tindakan terlarang”, bahwa yang dimaksud tindakan terlarang yang telah dirumuskan adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya se- cara melawan hukum. 3).Unsur barang”, bahwa yang dimaksud barang pada delik ini pada dasar- nya adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis. Bahwa dalam hal ini terdakwa men- dapatkan data kartu kredit yang bisa dapatkan antara lain: nomor kartu kredit, masa aktif kartu kredit, nama dan alamat pemilik kartu kredit, yang berisi 3-4 angka terdapat di belakang kartu kredit, nomor telepon pemilik kartu kredit, tanggal lahir pemilik kartu kredit dan juga email pemilik kartu kredit. Sehingga dengan perkembangan jaman yang semakin modern semakin mudah untuk melakukan kejahatan di dalam dunia maya. b) Pasal

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 1, May 2020
378, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan per- kataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.
Kejahatan carding dapat digolongkan dalam penipuan sesuai dengan Pasal 378 karena telah memenuhi unsur-unsur di dalam tindak pidana, antara lain: 1) “Barang siapa”, bahwa yang dimak- sud dengan “barang siapa” disini menurut keten- tuan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung- jawabkan perbuatannya. 2) “Unsur kesalahan”, bahwa yang dimaksud dengan “unsur kesalahan” sebagai contoh terdakwa melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Dalam hal ini terdakwa telah mendapatkan data kartu kredit yang bisa ter- dakwa dapatkan antara lain: nomor kartu kredit, masa aktif kartu kredit, nama dan alamat pemilik kartu kredit, yang berisi 3-4 angka terdapat di belakang kartu kredit, nomor telepon pemilik kartu kredit, tanggal lahir pemilik kartu kredit dan juga email pemilik kartu kredit. 3) “Unsur membuat hutang dan mengakui berhutang”, bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan terdakwa telah menyalahgunakan kartu kredit yang bukan miliknya, secara otomatis akan menimbulkan hutang ataupun kewajiban membayar kepada penerbit kartu kredit.
Sebagai contoh terdakwa melakukan tran- saksi pembelian voucher hotel, terdakwa login ke website yang dituju kemudian memesan voucher hotel sesuai dengan identitas yang diminta oleh pelanggan kemudian pembayaran dari transaksi tersebut terdakwa menggunakan kartu kredit. Ter-
dakwa juga membeli data kartu kredit yang kemu- dian digunakan untuk membeli voucher dan hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa memperoleh keuntungan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## 4. Simpulan
Penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan usaha yang terus menerus dan saling berkesinambungan. Semakin majunya teknologi saat ini, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan berdimensi baru yaitu cybercrime . Maka dari itu diperlukan upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban masyarakat.
Menjawab tuntutan dan tantangan komuni- kasi global melalui ruang maya ( cyber space ), undang- undang yang diharapkan sebagai ius constituendum , yakni perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap perma- salahan, termasuk dampak negatif penyalahguna- an internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi.

## Daftarpustaka
Lestari, Endah, (2010), Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit Di Indonesia . Artikel Jurnal Hukum Vol. 8 No.18 April 2010
A. Agus, Riskawati (2016), Penanganan Cyber Crime di Kota Makasar (Studi pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makasar) Artikel Jurnal Supremasi Vol 11 no 1 hal 20-29
P Angkupi, (2014), Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini, Artikel Jurnal Mikrotik Vol 2 No 1, hal 1-8
Leonard Tiopan Panjaitan (2017), Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008,
Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit ( Carding) terhadap Putusan Pengadilan
Indah Novitasari, Muhari Agus Santoso, Wika Yudha Shanty
Artikel Jurnal Telekomunikasi dan Komputer Vol 3 No 1, hal 1-26
Hartono B, (2018), Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding, Artikel Jurnal Pranata Hukum Vol 8 No 2, hal 1689-1699
M. Haris, (2012), Metodologi Penemuan Hukum Is- lam, Artikel Jurnal ULUMUNA Vol 16 No 1, Hal 1-20
Andri Laksana, (2015), Tinjauan Hukum Pemidanaan
Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi, Artikel Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11 No 1, Hal 74-85
Magalatung A, (2014) Hubungan Antara Fakta, Norma dan Moral Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, Artikel Jurnal Cita Hukum Vol 2 No 2, Hal 185- 192