## TINJAUAN POLITIK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN PERIODESASI JABATAN KEPALA DAERAH TINGKAT II DI ACEH
Eza Aulia
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: ezaaulia@utu.ac.id
Abstract
The system of limiting periodicals for second level regional heads of office in Aceh province contains norms that limit a maximum of two terms. Therefore a legal political review  is  needed  by  aligning  existing  regulations  with  the  development  of state administration. The purpose of this research is to analyze in the perspective of legal politics related to the limitation of the term of office and to determine the das sollen that is in line with current legal developments. The result of the research is that the norm which limits the two terms of office was born due to the consequences of the old order government where previously the term of office was not limited. The option of limiting  the  term  of  office  of  the  second-level  regional  head  currently being implemented  is  inappropriate  because  the  limitation  does  not  accommodate constituent and territorial binding elements.
Keywords: limitation, periods, regional head position, Aceh
1. Pendahuluan
Politik  hukum  adalah  kebijakan  penyelenggara  negara  tentang apa  yang dijadikan  kriteria  untuk  menghukum  sesuatu. 1 Dijelaskan oleh  Padmo  Wahjono bahwa  politik  hukum  memiliki  ruang  lingkup  yang  terkait  dengan  kegiatan pembentukan  hukum,  penerapan  hukum  dan  penegakan  hukum. Satjipto Raharjo mengumkakan  bahwa  politik hukum  adalah  sebagai  aktifitas  memilih  dengan  dan caera yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. 2
Pendapat lain berkenaan dengan politik hukum diutarakan pula oleh Sunarti Hartono  yang  mengutarakan  politik hukum  adalah  sebagai  suatu  alat  ( tool )atau langkah dan sarana yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan itu pula akan diwujudkan cita-cita nasional. 3 Selain itu dikemukakan pula bahwa terdapat beberapa faktor yang akan menentukan politik hukum, tidak hanya ditentukan oleh apa yang menjadi cita-
1 Padmo  Wahjono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1986, hlm. 160
2 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 35
3 Sunarti Hartono, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung,, 1991, hlm. 1
cita atau kehendak pembentuk hukum, 4 akan tetapi ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum yang aktual baik di dalam (hukum nasional) maupun di luar negeri (hukum internasional).
Pendapat yang lebih spesifik dalam memahami politik hukum, dijelaskan oleh Jazim Hamidi, di mana dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau  ditempuh  oleh  negara  melalui  lembaga  negara  atau  pejabat  yangt  diberi kewenangan untuk menetapkan hukum mana yang perlu untuk diganti, diubah atau dipertahankan, serta mengenai hukum apa yang perlu untuk diatur dan dikeluarkan agar  mememudahkan  penyelenggaran  negara  untuk  menjalankan pemerintahan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap. 5
Terkait  dengan  politik  hukum  yang  diutarakan  tersebut,  penelitian  ini selanjutnya  akan  membahas  persoalan  berkaitan  dengan  pembatasan  periodesasi jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh dalam perspektif atau kajian politik hukum itu  sendiri,  sehingga untuk  memudahkan  pemahaman  terkait  dengan pembatasan periodesasi jabatan akan dijelaskan terlebih dahulu berkenaan dengan aspek-aspek pembatasan kekuasaan secara teoritik.
Pemikiran  dasar  terkait  dengan  pembatasan  kekuasaan  tercermin  dalam pemikiran Lord Acton yang menyatakan “ power tends to corrupt, but absolute power corrups absolutely ”. 6 Cara pembatasan kekuasaan dilakukan dengan berbagai metode antara lain seperti membatasi pengaruh dari suatu kekuasaan penyelenggara negara dengan membatasi kewenangan yang diikuti dengan suatu mekanisme pengawasan serta  membatasi  periode  atau  jangka  waktu  kekuasaan  tersebut  dijalankan  oleh subjek hukum melalui atribusi dari suatu regulasi tertentu.
Pembatasan  kekuasaan  yang  dilakukan  dengan  metode  membatasi kewenangan dapat rumuskan seperti melalukan pembagaian ( distribution of power ) atau pemisahan kekuasaan ( separation of power ) yang bertujuan mewujudkan suatu sistem checks and  ballancing  system yaitu  kekuasaan  yang  saling  mengawasi  dan saling mengimbangi antara cabang kekuasaan yang satu dengan yang lainnya.
Metode kedua yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan yaitu membatasi periode jabatan yang dijalankan oleh suatu subjek hukum, khusus untuk pembatasan periodesasi jabatan eksekutif, dirumuskan melalui 3 konsep, yaitu : 7
a. Tidak ada masa jabatan kedua ( no re-election ) b. Tidak boleh ada jabatan yang berlanjut ( no immediate re-election ) c. Maksimal 2 (dua) kali masa jabatan ( only one re-election )
4 Ibid, hlm. 23
5 Jazim Hamidi, dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 232.
6 Soltou, Pengatar Ilmu Politik, Ary Studi Club, Jakarta, 1972, hlm. 86
7 Denny Indrayana, Pembatasan Masa Jabatan Presiden, diakses pada situs www.sindonews.com tanggal 23 April 2020, pukul 11.00 WIB
Norma  berkenaan  dengan  pembatasan  periodesasi  jabatan  kepala  daerah tingkat  II  di  Aceh  dapat  dilihat  melalui  Pasal  65  ayat  (2)  Undang-Undang  No  11 Tentang  Pemerintahan  Aceh,  berbunyi  :  “Gubernur/Wakil  Gubernur,  bupati/wakil Bupati, dan wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”. Kemudian pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 24 huruf s, angka 3, 4, 5 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi: “belum pernah menjabat sebagai: 3. Bupati untuk calon Bupati dan Calon Walikota, 4. Walikota untuk Calon Wakil Walikota dan Calon Wakil Bupati, 5. Bupati untuk Calon Walikota dan Walikota untuk Calon Bupati yang sudah pernah menjabat dua periode jabatan”. Pasal 26 ayat (3) huruf a, b, c Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil  Walikota,  berbunyi:”  2  (dua)  kali  masa  jabatan  dalam  jabatan  yang  sama sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  24  huruf  r  meliputi:  a.  telah  dua  kali berturut-turut pada jabatan yang sama, b. telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; dan c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau daerah yang berbeda”.
Berdasarkan  gambaran  norma  yang  diatur  dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun-Qanun terkait dapat dilihat bahwa peridesasi jabatan kepala daerah tinggkat II di Aceh menggunakan konsep Maksimal 2 (dua) kali masa jabatan ( only one re-election ) yang tidak hanya berlaku untuk satu wilayah teriotorial dan konstituen, akan tetapi juga berlaku untuk wilayah dan konstituen di daerah lain yang setingkat. Dalam artian seseorang yang telah menjawab selama 2 (dua) kali masa jabatan disuatu daerah tingkat II di Aceh, tidak dapat untuk berkontribusi kembali dalam  jabatan  diruang  lingkup  lingkup  yang  sama  pada  wilayah  lainnya  yang setingkat.
Oleh karena itu, terkait dengan pengaturan norma seperti yang telah diutarakan sebelumnya  maka  timbul  suatu  rumusan  masalah  terkait  pembatasan  periodesasi jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  analisis  politik  hukum  terhadap pembatasan  periodesasi jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh?
2. Bagaimanakah das sein dan das Sollen pembatasan periodesasi jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini, merupakan penelitian hukum bersifat normatif dengan bentuk penelitian adalah preskriptif,  merupakan penelitian yang ditujukan utuk mendapatkan  saran-saran  menyangkut  apa  yang  menjadi  keharusan  untuk  dilakukan
agar  mendapatkan  saran-saran  untuk  mengatasi  problematika  atau  masalah  yang sedang diteliti. 8
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach)  dan  pendekatan historis  (historical  approach). Pendekatan  perundang-undangan  adalah  pendekatan yang  mengkaji  segala  bentuk  yang  memuat  legislasi  dan  regulasi  yang  ada. 9 Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah, yaitu pendekatan  yang  menelaah  apa  yang  dipelajari  dan  perkembangan  pengaturan mengenai isu yang dihadapi. 10
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Di  mana  sumber  data  sekunder  yang  dipergunakan  mencakup  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier. Tehnik dalam pengumpulan data yang digunakan meliputi data- data  kepustakaan  melalui  buku-buku,  literatur,  perturan  perundang-undangan  serta jurnal dan data-data elektroknik yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 3.1. Analisis  politik  hukum  terhadap pembatasan  periodesasi  jabatan  kepala daerah tingkat II di Aceh Mahfud  MD  berpendapat  bahwa  politik  hukum  diartikan  sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik  hukum  yang  dimaksud  mencakup  pembutan  hukum  yang  berintikan pembuatan  dan  pembaharuan  terhadap  materi-materi  hukum  agar  dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan,  dan  pelaksanaan  hukum  yang  sudah  ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. 11
Terkait dengan objek kajian pada tulisan ini di mana pembatasan kekuasaan dalam hal periode dan jabatan merupakan hasil dari pilihan demokrasi Indonesia pasca  Reformasi  98.  Amandemen  konstitusi  yang  dilakukan  dengan  semangat reformasi dan perubahan kearah yang lebih baik memilih opsi membatasi jabatan eksekutif hanya untuk 2 periode masa jabatan. hal tersebut tentunya didasari dari pengalaman buruk rezim pemerintahan orde baru yang berkuasa terlalu lama sehingga  memberikan  gambaran  terkait  kekuasaan  absolut  yang  cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Pilihan politik hukum pada era reformasi tersebut bertujuan selain untuk menanggulangi  suatu  rezim dalam  upaya  mengelola dan  mengatur  kekuasaan untuk menghindari obsulutisme kekuasaan yang dimiliki, bertujuan pula untuk
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.
9 Peter  Mahmud  Marzuki, Metode  Penelitian  Hukum,  Prenamedia  Group,  Jakarta,  2005, hlm.137
10 Ibid., hlm.134
11 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 8.
membuka lebar ruang demokrasi dan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada setiap individu untuk berkontribusi dalam kekuasaan negara, khususnya eksekutif.
Adanya suatu metode pembatasan periode jabatan bagi eksekutif agaknya tepat dengan melihat pengalaman kelam sejarah bangsa pada masa orde baru, namun pembatasan yang dilakukan secara kaku dengan mempersamakan definisi jabatan  adalah  hal  yang  keliru  mengingat  perkembangan  pesat  demokrasi  di Indonesia dewasa ini. Hal tersebut tentunya akan menjadi suatu ganjalan di mana kepala-kepala  daerah  yang  telah  terbukti  berhasil  membawa  kemajuan  pada daerahnya selama 2 periode masa jabatan akan terganjal di masa mendatang untuk kembali berkontribusi pada jabatan yang sama dengan wilayah teritorial yang berbeda.
Dengan keadaan yang demikian hendaknya perlu dilakukan suatu upaya di mana  pembatasan  periode  dan  jabatan  dapat  sejalan  dengan  perkembangan demokrasi  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  kedaulatan  rakyat  pada  masyarakat Indonesia yang bersifat dinamis. Sehingga setiap orang memiliki peluang yang besar dalam memberikan konstribusi untuk membangun daerah.
Pada  tataran  filosofi  prinsip  kedaulatan  rakyat  menurut  Rousseau, menjelaskan  bahwa  negara  dibentuk  atas  kehendak  rakyat  ( volente  generale ) melalui  kontrak  sosial  ( social  contract ).  Dalam  kontrak  sosial,  induvidu  secara suka rela dan bebas membuat perjanjian untuk membentuk negara berdasarkan pada hasrat, keinginan, cita-cita dan kepentingan mereka. Keinginan dan cita-cita rakyat itulah yang menjadi motivasi dan cita-cita negara. 12
Apabila menekankan pada sumber dan inti sari dari kedaulatan rakyat yang bersumber dari suatu kontrak sosial yang dibangun atas kehendak rakyat kepada penguasa negara. Maka perlu dicermati untuk tingkat kabupaten/kota, tentunya terdapat  kontrak  sosial  yang  berbeda  dikarenakan  kontrak  tersebut  dibangun atas basis konstituen yang bersumber dari kehendak rakyat yang berbeda.
Berkaca  pada  hal  yang  demikian,  seharusnya  yang  menjadi  tolak  ukur pembatasan periode jabatan menekankan kepada kontrak sosial yang bersumber dari kehendak rakyat pada suatu wilayah teritorial, sehingga nilai-nilai kedaulatan rakyat  dapat  terimplementasi  secara  nyata.  Kontrak  sosial  tersebut  memang selayaknya  harusnya  dilakukan  pembatasan  agar  kekuasaan  tidak  berpotensi untuk  melakukan  penyalahgunaan  kewenangan,  namun  pembatasan  tersebut tentunya  diupayakan  untuk  tidak  mereduksi  hak  individu  warga  negara  dan keinginan atau kehendak rakyat pada wilayah teritorial yang berbeda.
Oleh karena itu politik hukum sebagai suatu pembaharuan hukum ke depan haruslah  mengakomodir  hal  tersebut,  sehingga  sepatutnya  norma  yang
12 Rousseau,J.J, Perjanjian Sosial, terjemahan  NiNo  Cicero, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 47.
mengganjal para kepala daerah di Aceh setelah berhasil memajukan daerahnya selama  2  periode  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  65  ayat  (2)  UUPA,  tidak membatasi individu tersebut untuk berkontribusi pada daerah lain di Aceh yang notabene  merupakan  kontituen  yang  berbeda,  sehingga  legitimasi  kekuasaan yang diberikan oleh rakyat melalui kontrak sosial secara teoritik adalah hal yang berbeda dengan daerah sebelumnya.
Pertimbangan politik hukum lainnya adalah mengingat suatu kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Bab XI UUPA, yang mengatur tentang eksistensi dari partai politik lokal. Kekhususan yang demikan menggambarkan bahwa terbukanya roang demokrasi yang seluas-luasnya bagi rakyat aceh untuk berkontribus dalam setiap kancah perpolitikan di Aceh melalui sarana  partai  politik  lokal.  Kenyataan  dilapangan  membuktikan  bahwa  partai politik lokal dapat mendomonasi beberapa kali pemilukada yang telah terlaksana di Aceh.
Telah banyak kader partai politik lokal yang terbukti mampu menang dalam pemilukada  di  Aceh  sampai  dengan  2  periode  dan  membawa  kemajuan  pada wilayahnya  masing-masing,  namun  kader-kader  tersebut  kemudian  terganjal dengan  pengaturan  yang  diatur  dalam  Pasal  65  ayat  (2)  UUPA,  untuk  dapat kembali berkontribusi membangun daerah lainnya di Aceh. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat suatu urgensi di mana  norma yang diatur dalam Pasal 65 ayat  (2)  UUPA  harus  dilakukan  perubahan. Oleh  karena  itu  gambaran  politik hukum yang ideal dalam suatu pembatasan kekuasaan dalam konteks periode jabatan  haruslah  diperbaiki  dengan  menekankan  pada  nilai-nilai  kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
3.2. Das  sein  dan  Das  Sollen  Pembatasan  Periodesasi  Jabatan  Kepala  Daerah Tingkat II di Aceh
Terkait norma yang mengatur masalah pembatasan kekuasaan periode dan jabatan Kepala Daerah Tingkat II di Provinsi Aceh tertuang dalam Pasal 65 ayat (2) UUPA,  membatasi  periode  masa  jabatan  untuk  2  kali  periode  masa  jabatan Kepala Daerah Tingkat II pada jabatan yang sama. Norma pembatasan kekuasaan eksekutif  yang  mengatur  tersebut  lahir  dari  pilihan  demokrasi  yang  ditempuh melalui jalur reformasi dengan 4 kali amandemen konstitusi pasca tumbangnya 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto.
Sebagaimana  diketahui  dalam  pembatasan  periode  masa  jabatan  ini ditemui 3 (tiga) konsep pembatasan, pertama, tidak ada masa jabatan kedua ( no re-election ), kedua, tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut ( no immediate re-election ) dan ketiga, maksimal dua kali masa jabatan ( only one re-election ). Pilihan  demokrasi  Indonesia  pada  saat  itu  terkait  pembatasan  periode  masa jabatan kekuasaan eksekutif jatuh pada opsi yang ke 3 yaitu maksimal dua kali
masa  jabatan  ( only  one  re-election) .  Kemudian  norma  tersebut  digeneralkan keberlakuannya pada semua jabatan eksekutif baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota.
Tentutnya ide pembatasan masa jabatan eksekutif untuk 2 (dua) periode masa  jabatan  merupakan  suatu  ide  yang  bertujuan  untuk  yang  membatasi kekuasaan agar terhindar dari penyelahgunaan kekuasaan yang merusak nilai- nilai demokrasi dan merubah bentuk pemerintahan menjadi tirani yang dapat merugikan dan bahkan menyengsarakan rakyat.
Implementasi  pembatasan  kekuasaan  terhadap  periode  masa  jabatan Kepala Daerah tingkat II sejatinya dapat menjamin penyalahgunaan kekuasaan dan  menjaga  stabilitas  kekuasaan  terhadap  dampak  dari  kebersinambungan kekuasaan apabila kekuasaan tak terbatas. Selain itu, pembatasan yang demikian juga  dapat  mendorong  regenerasi  kepemimpinan  yang  dapat  membawa penyegaran  terkait  kepemimpinan  serta  visi  dan  misi  yang  baru  dalam membangun daerahnya.
Apabila dicermati norma pembatasan kekuasaan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UUPA jika dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat, merupakan norma  yang  membatasi  kekuasaan  secara  kaku,  karena  menekankan  kepada subjek jabatan kepala daerah yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, b, c jo. Pasal 24 huruf r Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016. Di mana penekanan tersebut menyama ratakan semua jabatan pada tingkat Kabupaten/Kota Se Aceh. Sehingga norma tersebut tentunya mempersempit ruang bagi calon-calon yang telah dapat membawa kemajuan pada daerahnya setelah 2 periode menjabat untuk  ikut  kembali  pada  daerah  lain  yang  merupakan  teritorial  yang  berbeda dengan konstituen masyarakat yang berbeda. tentunya norma tersebut apabila dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat, tampaknya keliru dan mencederai nilai-nilai demokrasi.
Kajian hukum yang berlaku sebagai das sollen-sein , yakni hukum sebagai suatu  keharusan  ( das  sollen )  yang  bertumpu  dan  berakar  pada  dunia kenyataan/kemasyarakatan  ( das  sein )  dan  diarahkan  balik  untuk  menata  dan mengatur  dunia  kenyataan  kemasyarakatan  itu. 13 Apabila  dikaitkan  dengan pembatasan  kekuasaan  periode  dan  jabatan  kepala  daerah  tingkat  II  di  Aceh sebagai objek kajian pada tulisan ini maka dapat dikemukakan beberapa alasan hukum  tentang  bagaimanakah  selayaknya  pembatasan  kekuasaan  terhadap periode  dan jabatan  kepala  daerah  tingkat  II  di  Aceh  dilakukan  agar  sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi.
Pembatasan kekuasaan yang ideal diterapkan dalam suatu rumusan norma haruslah  melihat  dengan  jelas  representatif  masyarakat  sebagai  sumber
13 Arief  Sidharta, Tentang  Pengembangan  Hukum,  Ilmu Hukum,  Teori  Hukum  dan  Filsafat Hukum, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. viii.
kedaulatan  atas  kekuasaan  yang  melekat  pada  jabatan  tertentu,  sehingga kekuasaan  tersebut  memiliki  legitimasi  yang  kuat.  Kemudian  pembatasan kekuasaan  yang  ideal  juga  harus  melihat  teritorial  suatu  wilayah,  di  mana teritorial merupakan ruang lingkup di mana kewenangan pada jabatan tertentu akan dijalankan.
Membatasi  priode  jabatan  dengan  menyamarakatan  pengertian  jabatan yang  sama  merupakan  pembatasan  yang  dilakukan  secara  kaku  dan mempersempit  ruang  demokrasi  dan  cenderung  mencedarai  nilai-nilai kedaulatan rakyat. Khusus dalam kerangka otonomi khusus Aceh, pembatasan kekuasaan  dalam  hal  membatasi  periode  jabatan  Kepala  Daerah  Tingkat  II  di Aceh,  seyogyanya  haruslah  melihat  wilayah  teritorial  dan  basis  konstituen pemilih.
Metode  pembatasan  tersebut  cenderung  menerjemahkan  jabatan eksekutif  kepala  daerah  dengan  mempersamakan  dengan  jabatan  karir  pada suatu  profesi  tertentu,  hal  tersebut  tentunya  merupakan  kesalahan  besar,  di mana  fungsi  jabatan  pejabat  publik  secara  teoritik  dalam  konsep  negara kesejahteraan  adalah  sebagai  alat  untuk  membawa  kesejahteraan  yang  jauh berbeda dengan jabatan karir pada profesi tertentu.
Oleh  karena  alasan  tersebut,  pembatasan  kekuasaan  benar  dilakukan dengan membatasi dua periode masa jabatan untuk menghindari kesewenangan yang mungkin dapat terjadi apabila kekuasaan berada ditangan yang sama untuk jangka  waktu  yang  lama,  namun  hal  tersebut  dapat  dilakukan  hanya  untuk wilayah  teritorial  yang  sama  dengan  representatif  pemilih  yang  sama  bukan untuk wilayah yang berbeda dengan representatif pemilih yang berbeda.
Pembatasan  periode  jabatan  seyogyanya  diterapkan  untuk  dibatasi  2 periode pada suatu daerah teritorial adalah tepat, namun tidak untuk wilayah teritorial lainnya. Menyamaratakan definisi jabatan pada setiap wilayah teritorial adalah  hal  yang  keliru,  Hal  tersebut  dikarenakan  disetiap  daerah  teritorial memiliki  konstituen  yang  berbeda  sehingga  suatu  legitimasi  kekuasaan  yang dilimpahkan pada suatu jabatan adalah legitimasi dari konstituen yang berbeda. Hal lain yang patut diperhatikan adalah tujuan dari pembatasan periode jabatan adalah untuk menghindari kesewenangan yang terjadi apabila kekuasaan terlalu lama dapat dipertahankan sehingga cenderung akan mengarah kepada kemampuan untuk mengatur kekuasaan. Namun perlu diperhatikan hal tersebut tidaklah  berlaku  pada  jabatan  yang  sama  untuk  wilayah  dan  konstituen  yang berbeda.  karena  tentunya  setiap  wilayah  teritorial  memiliki  keidentikannya masing-masing dengan kata lain berbeda satu sama lain.
Sehingga dapat dikatakan mustahil suatu jabatan yang setara pada suatu daerah  teritorial  dapat  memberikan  pengaruh  pada  wilayah  teritorial  lainnya dalam hal mengatur kekuasaan. Untuk itu akan lebih tepat apabila norma yang
diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UUPA, adalah membatasi kekuasaan pada jabatan sama selama 2 periode namun penafsiran jabatan yang sama selama dua periode tersebut tidaklah berlaku untuk wilayah teritorial berbeda di Kabupaten/Kota lain di Aceh.
4. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan terkait penelitian ini, antara lain sebagai berikut :
1. Analisis politik hukum terhadap norma yang membatasi periode dan jabatan Kepala Daerah Tingkat II di Aceh sebagaimana terkandung dalam Pasal 65 ayat (2)  UUPA,  sejatinya  lahir  dari  pilihan  politik  pasca  Reformasi  98,  dengan semangat  amandemen  terhadap  UUD  1945,  kemudian  melakukan pembatasan terhadap masa periode jabatan eksekutif dengan berkaca pada sejarah kelam masa pemerintahan orde baru. Kemudian norma pembatasan periode  jabatan  eksekutif  tersebut  digeneralisir  keberlakuannya  untuk  tiap jenjang kekuasaan eksekutif yang ada di Indonesia. Analisis  politik  hukum  terkait das  sollen yang  akan  dirumuskan  untuk pembaharuan  hukum  kedepan  mengingat  urgensi  di  mana  terdapat pemimpin-pemimpin yang telah menduduki 2 periode masa jabatan terganjal untuk ikut kembali berkontribusi dalam pemilukada di wilayah yang berbeda. Sehingga  perumusan  norma  terkait  pembatasan  periode  jabatan  haruslah menekankan pada aspek teritorial dan konstituen suatu wilayah tertentu.
2. Pembatasan periode dan jabatan kepala daerah pada tingkat kabupaten kota sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UUPA, belum mengakomodir nilai- nilai  kedaulatan  rakyat  secara  untuh,  di  mana  dalam  hal  ini  pembatasan periode  dan  jabatan  yang  ada  saat  ini  cenderung  menekankan  pada  aspek jabatan  dengan  mempersamakan  seluruh  jabatan  eksekutif  ditingkat  II. Tentunya hal tersebut merupakan hal yang kaku dan cenderung mencederai nilai-nilai kedaulatan rakat yang terumuskan dalam suatu teori kontrak sosial, sehingga mempersempit ruang demokrasi.
Das  Sollen yang  sebaiknya  dirumuskan  sebagai suatu pembaharuan hukum kedepan  dalam  konteks  pembatasan  periode  dan  jabatan  Kepala  Daerah Tingkat  II  di  Aceh  adalah  menekankan  pada  aspek  basis  teritorial  dan konstituen  suatu  daerah,  sehingga  nilai-nilai  kedaulatan  rakyat  dapat terimplementasi secara nyata dan utuh sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.  Sehingga  dengan  hal  yang  demikian  akan  mampu  membuka  ruang demokrasi  yang  seluas-luasnya bagi perkembangan  daerah  Aceh  ke  depan, serta  melindungi  hak-hak  konstitusional warga  negara  yang  sesuai  dengan kebutuhan perkembangan ketatanegaraan saat ini.

## 5. Referensi

## Buku :
Arief Sidharta, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009.
Jazim  Hamidi,  dkk, Teori  dan  Politik  Hukum  Tata  Negara,  Total  Media, Yogyakarta, 2009.
Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Prenamedia Group, Jakarta, 2005.
Rousseau,J.J, Perjanjian  Sosial,  terjemahan    NiNo  Cicero,  Visimedia,  Jakarta,
2007.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Soltou, Pengatar Ilmu Politik, Ary Studi Club, Jakarta, 1972. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986. Sunarti Hartono, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional, Alumni,
Bandung. 1991.

## Sumber Internet :
Denny Indrayana, Pembatasan Masa Jabatan Presiden, diakses pada situs www.sindonews.com tanggal 23 April 2020, pukul 11.00 WIB hlm. 10.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.