Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567

## Determinan Perencanaan Pajak Perusahaan Pertambangan di Indonesia
Agustina 1* , Mie Mie 2 , Syafira 3
Universitas Mikroskil 1,2,3
agustina@mikroskil.ac.id , miemie.tay@mikroskil.ac.id , syafira.firza@mikroskil.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 26 Nopember 2021 Disetujui
: 1 Desember 2021
Dipublikasi : 1 Januari 2022

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  effect  of  corporate  governance,  solvability,  profitability, company  size,  growth  opportunity,  and  capital  intensity  ratio  on  tax  planning. The  population  in this  research  were  all  mining  companies  listed  on  Indonesia  stock  exchange  for  the  2015-2018. This  type  of  research  was  causal  associative,  with  data  analysis  method,  namely  confirmatory factor  analysis  and  then  continued  with  multiple  regression  analysis.  The  result  of  the  factor  test indicate  that  the  audit  committee  is  not  a  determinant  of  tax  planning.  Based  on  the  results  of regression  analysis  shows  that  simultaneously,  institutional  ownership,  the  proportion  of independent  commissioners,  board  of  directors,  solvency,  profitability,  company  size,  growth opportunity, and capital intensity ratio have an effect on tax planning. Partially, the results of the study indicate that  institutional ownership, profitability, growth opportunity, and capital intensity ratio  can  be  determinants  that  affect  corporate  tax  planning.  Meanwhile,  the  proportion  of independent commissioners, board of directors, solvency, and company size partially  not influence the company to do the tax planning. From results of this research, the government is expected will pay more attention to the grey area that can be used by companies as a gap to reduce tax payments which results in reduced state revenues.
Keywords :  capital  intensity  ratio;  corporate  governance;  growth  opportunity;  profitability;  tax planning

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada pemerintah yang sifatnya wajib dan memaksa dari  orang  pribadi  maupun  badan  tanpa  adanya  imbalan  langsung  yang  akan  diberikan  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  dalam  memakmurkan  rakyat.  Meskipun  bertujuan  untuk mencapai  kesejahteraan  umum,  wajib  pajak  tidak  selalu  menerima  dengan  baik  kewajiban pembayaran pajak ini, khususnya wajib pajak badan. Dikarenakan  hal ini, maka pada tahun 2008, pemerintah Indonesia merevisi Undang-Undang Perpajakan di mana wajib pajak diberikan insentif berupa  pengurangan  tarif  pajak  yang  dibayarkan.  Walaupun  demikian,  pajak  merupakan  beban yang  dapat  mempengaruhi  jumlah  laba  bersih  yang  diterima  sehingga  perusahaan  akan  berusaha membayar  pajak  sekecil-kecilnya  sekalipun  adanya  regulasi  pengurangan  tarif.  Salah  satu  upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan tax planning.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567

## Gambar 1 Ringkasan Struktur Pajak di Indonesia
Sumber : OECD
Berdasarkan perhitungan statistik pendapatan yang dilakukan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (Gambar 1) menunjukkan bahwa penerimaan pajak badan di  Indonesia  tahun  2016-2017  sangat  mempengaruhi  total  penerimaan  pajak  di  Indonesia. Perencanaan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka menekan pembayaran  pajak.  Di  sisi  lain,  pemerintah  dirugikan  dengan  tindakan  perencanaan  pajak  yang dilakukan  perusahaan,  karena  produk  domestic  bruto  dari  masyarakat  ingin  diserap  kembali  oleh pemerintah  dalam  bentuk  pajak.  Industri  batubara  selama  beberapa  dekade  selalu  menjadi  sektor favorit oleh negara karena kontribusinya yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia.
Pada  saat  krisis  ekonomi  global  2008,  industri  batu  bara  turut  andil  dalam  perbaikan  kondisi ekonomi  Indonesia. Hal ini menyebabkan  kurangnya pengawasan  terhadap industri pertambangan batubara, yang berujung pada kasus praktik seperti penggelapan pajak. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam (Katadata, 2020), Badan Pusat Statistik menunjukkan data bahwa dari mulai tahun 2014  sampai  2018,  industri  pertambangan  batubara  rata-rata  memberikan  kontribusi  2,3%  dari produk  domestik  bruto  per  tahun  atau  senilai  Rp.  235  triliun.  Namun  dibalik  besarnya  nilai ekonomi yang disumbangkan oleh industri pertambangan batubara, ternyata kontribusi pajak yang dibayarkan  oleh  industri  ini  sangat  kecil.  Kementerian  Keuangan  menjelaskan  rasio  pajak  untuk sektor  pertambangan  mineral  dan  batubara  pada  tahun  2016  hanya  3,9%,  sedangkan  rasio  pajak nasional 10,8%. Dari fenomena rasio pajak industri pertambangan batu bara tersebut, mengindikasi bahwa  perusahaan  yang  berada  di  sektor  tersebut  melakukan  perencanaan  pajak.  Hal  ini dikarenakan,  rasio  pajak  tidak  terlepas  dari issue perencanaan  pajak  yang  dilakukan  oleh perusahaan.  Serangkaian  kebijakan  dapat  diambil  oleh  perusahaan  guna  menurunkan  beban  pajak yang  harus  dibayar  termasuk  dalam  pemilihan  metode  akuntansi.  Perencanaan  pajak  yang  efektif dapat  diukur  dengan  tarif  pajak  efektif  (effective  tax  rate).  Nilai  tarif  pajak  efektif    merupakan cerminan dari seberapa mampu sebuah perusahaan mengelola pajaknya dengan baik.
Upaya  perusahaan  untuk  mengurangi  nilai  pembayaran  pajak  dalam  tax  planning  dapat dilakukan  secara  legal  dengan  cara  memanfaatkan  grey  area  perpajakan.  Meskipun  tax  planning dilakukan  secara  legal,  pemerintah  tidak  membenarkan  hal  tersebut  karena  tindakan  perencanaan pajak membuat pemerintah  sulit  untuk menyerap  kembali produk domestik bruto dari masyarakat dalam  bentuk  pajak.  Adapun  determinan  yang  akan  diuji  dalam  penelitian  ini  adalah  tata  kelola perusahaan  (diukur  dengan  Kepemilikan  institusional, proporsi  dewan  komisaris  independen ,  komite audit,  dewan  direksi),  solvabilitas,  profitabilitas,  ukuran  perusahaan,  peluang  pertumbuhan  dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567
capital intensity ratio .
, Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu  terdapat faktor-faktor  yang dapat mempengaruhi tindakan  perusahaan  dalam  melakukan  perencanaan  pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Putra, Yuliusman,  &  Wisra,  2020)  menunjukkan  bahwa  Kepemilikan  Institusional  dan  Profitabilitas berpengaruh  terhadap  perencanaan  pajak.  Hasil  penelitian  oleh  (Hazir,  2019)  menyatakan  bahwa Ukuran  Perusahaan  dan  Solvabilitas  berpengaruh  terhadap  perencanaan  pajak.  Kemudian,  hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fauzan, Wardan, & Nurharjanti, 2019) menujukkan bahwa Peluang Pertumbuhan  dan  Komite  Audit  berpengaruh  terhadap  Perencanaan  Pajak.  Selain  itu,  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Mappadang,  2021)  menunjukkan  bahwa  Proporsi  Dewan  Komisaris Independen  berpengaruh  terhadap  Perencanaan  Pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Idzniah  & Bernawati,  2020)  menyatakan  bahwa  Dewan  Direksi  berpengaruh  terhadap  Perencanaan  Pajak. Faktor  terakhir  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ayem  &  Setyadi,  2019) menunjukkan bahwa Capital Intensity Ratio berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan. Namun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Gunawan,  Christy,  Tin,  &  Jonathan,  2021)  menunjukkan bahwa  Komite  Audit  tidak  berpengaruh  terhadap  Perencanaan  Pajak.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Indriani  &  Juniarti,  2020)  menunjukkan  bahwa  Ukuran  Perusahaan,  Peluang Pertumbuhan,  dan  Profitabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  Perencanaan  Pajak.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  (Chytis,  Taslos,  &  Filos,  2020)  menunjukkan  bahwa  Solvabilitas,  Kepemilikan Institusional, dan Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak. Kemudian, hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Pattiasina,  Tammubua,  Numberi,  Patiran,  &  Temalagi,  2019) menunjukkan  bahwa Capital  Intensity  Ratio dan  Proporsi  Dewan  Komisaris  Independen  tidak berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak.

## STUDI LITERATUR

## Perencanaan Pajak
Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  diantaranya  adalah  dengan  meminimalkan beban  pajak  dalam  batas  yang  tidak  melanggar  aturan,  karena  pajak  merupakan  salah  satu  faktor pengurang laba. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu  perusahaan  membutuhkan  perencanaan  pajak  atau  tax  planning  yang  tepat  agar  perusahaan membayar  pajak  dengan  efisien.  Tax  planning  adalah  suatu  proses  mengorganisasi  usaha  wajib pajak  sedemikian  rupa  agar  utang  pajaknya  baik  pajak  penghasilan  maupun  pajak  lainnya  berada dalam jumlah minimal,  selama  hal tersebut  tidak melanggar  ketentuan  undang-undang. Tidak ada yang salah dengan melakukan perencanaan untuk menghindari pajak asalkan menggunakan metode yang  legal.  Perencanaan  perpajakan  dimulai  pada  saat  akan  mendirikan  perusahaan  (pemilihan bentuk  usaha,  pemilihan  metode  pembukuan,  pemilihan  lokasi  usaha);  saat  menjalankan  usaha (pemilihan  transaksi-transaksi  yang  akan  dilakukan  dalam  kegiatan  operasionalnya,  pemilihan metode  akuntansi  dan  perpajakan,  tanggung  jawab  terhadap  stakeholders);  saat  akan  menutup usaha  (restrukturisasi  usaha/perusahaan,  likuidasi,  merger,  pemekaran,  dan  sebagainya)  (Pohan, 2013).
Perusahaan  publik  dituntut  harus  menerapkan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  untuk meminimalisasi konflik keagenan. Agency relationship terjadi saat pemilik perusahaan mengontrak agen  yaitu  manajer  untuk  melakukan  jasanya  dan  memberikan  kekuasaan  kepada  agen  dalam pembuatan  keputusan  yang  terbaik  untuk  pemilik  perusahaan.  Adanya  kekuasaan  tersebut  sering mengakibatkan  konflik  yang  didasari  oleh  kepentingan  masing-masing  pihak  dimana  pemilik saham  berfokus  pada  peningkatan  nilai  saham,  sedangkan  manajer  berfokus  pada  pemenuhan kepentingan  pribadinya  yang  berhubungan  dengan  perusahaan.  Disinilah  peran  sistem  tata  kelola perusahaan  yang  baik  dianut  dan  dipatuhi  oleh  manajer  perusahaan  agar  bertindak  tidak  hanya berdasarkan  kepentingannya.  Oleh  karena  itu,  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik diharapkan  dapat  mempengaruhi  perusahaan  untuk  menentukan  kebijakan  perpajakan  yang  akan digunakan.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567

## Kepemilikan Institusional terhadap Perencanaan Pajak
Kepemilikan  institusional  akan  mampu  mengurangi  masalah  keagenan  yang  terjadi  karena pemegang saham institusional akan mengawasi perusahaan sehingga mengurangi tindakan manajer perusahaan  yang  mementingkan  diri  sendiri  (Hery,  2017).  Perusahaan  dengan  kepemilikan institusional  yang  mayoritas  menunjukkan  kemampuannya  untuk  memonitor  manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional yang mendominasi di suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan  yang  lebih  optimal  terhadap  kinerja  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  manajemen. Perencanaan  perpajakan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kebijakan  manajemen perusahaan.  Perencanaan  perpajakan  dilakukan  dengan  cara  memilih  metode  akuntansi  dan perpajakan  yang  tepat  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap  stakeholders  (Pohan, 2013).
Biasanya di dalam suatu perusahaan, proporsi kepemilikan institusional memiliki porsi yang signifikan  terhadap  saham  beredar  perusahaan.  Hal  ini  mengakibatkan  secara  tidak  langsung investor  institusional  memiliki  kendali  yang  besar  dalam  kegiatan  operasional  perusahaan. Pernyataan  ini  didukung  oleh  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Khan,  Srinivasan,  &  Tan, 2017),  (Putra,  Yuliusman,  &  Wisra,  2020),  (Sonia  &  Suparmun,  2018),  (Pattiasina,  Tammubua, Numberi,  Patiran,  &  Temalagi,  2019),  dan  (Salawu  &  Adedeji,  2017)  yang  menunjukkan  bahwa kepemiikan institusional berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

## H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak

## Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Perencanaan Pajak
Komisaris  Independen  bersumber  dari  dewan  komisaris  yang  berasal  dari  luar  perusahaan publik  serta  memenuhi  persyaratan  sebagai  komisaris  independen  sebagaimana  dimaksud  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  33/POJK.04/2014.  Keberadaan  Komisaris  Independen diharapkan  dapat  menciptakan  objektivitas  dan  independen  serta  menjaga  keadlian  dan memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan  pemegang  saham  mayoritas  dan  perlindungan terhadap  kepentingan  pemegang  saham  minoritas,  bahkan  kepentingan  para  stakeholders  lainnya (Kuswiratmo, 2016).
Adanya  dewan  komisaris  independen  diharapkan  dapat  terjadi  harmoni  antara  manajemen perusahaan  dengan  pemangku  kepentingan  perusahaan.  Dewan  komisaris  independen  diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pengendalian  yang baik terkait dengan pengelolaan perusahaan sesuai peraturan dan  ketentuan  yang berlaku  yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hal ini mengindikasi  bahwa  semakin  besar  proporsi  dewan  komisaris  independent,  maka  tindakan perencanaan  pajak  yang  dilakukan  perusahaan  akan  semakin  menurun.  Berdasarkan  peneltitian terdahulu yang dilakukan oleh (Prasetyo, Masitoh, & Wijayanti, 2018), (Rosidy & Nugroho, 2019), (Gunawan,  Christy,  Tin,  &  Jonathan,  2021),  (Mappadang,  2021),  dan  (Alfina,  Nurlaela,  & Wijayanti, 2018) menunjukkan bahwa komisaris independen mempengaruhi tindakan perencanaan pajak di suatu perusahaan.

## H2 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak

## Komite Audit terhadap Perencanaan Pajak
Ikatan  Komite  Audit  Indonesia  (IKAI)  menjelaskan  bahwa  komite  audit  merupakan  sebuah komite  bekerja  secara  professional  dan  independen  serta  dibentuk  oleh  dewan  komisaris.  Dengan demikian,  tugas  dari  komite  audit  adalah  membantu  dewan  komisaris  atau  dewan  pengawas  serta menguatkan  dewan  komisaris  dalam  menjalankan  fungsinya  dalam  melakukan    pengawasan ( oversight ) terhadap kegiatan pelaporan keuangan, proses audit, manajemen resiko dan pelaksanaan tata kelola di perusahaan (Effendi, 2016). Tanggung jawab utama komite audit dalam mewujudkan konsep Good  Corporate  governance adalah  melakukan  pemeriksaan  dan  pengawasan  tentang proses pelaporan keuangan.
Jumlah  komite  audit  yang  semakin  banyak  dalam  perusahaan  akan  meminimalisasi perencanaan  pajak  perusahaan.  Karena  Komite  audit  bertugas  malakukan control dalam  proses
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567
penyusunan  laporan  keuangan  perusahaan  umtuk  menghindari  kecurangan  yang  dilakukan  pihak manajemen. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Waluyo, 2017), (Arismajayanti &  Jati,  2017),  (Ayem  &  Setyadi,  2019),  (Idzniah  &  Bernawati,  2020),  dan  (Fauzan,  Wardan,  & Nurharjanti,  2019)  ditemukan  bahwa  komite  audit  berpengaruh  terhadap  perencanaan  pajak perusahaan.

## H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak

## Dewan Direksi terhadap Perencanaan Pajak
Dewan direksi adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengurus perusahaan. Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  33/POJK.04/2014  tentang  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  Emiten menyebutkan bahwa Dewan Direksi dalam perusahaan terdiri dari minimal 2 (dua) orang anggota direksi.  Dewan  Direksi  harus  mengelola  perusahaan  berdasarkan  kepentingan  terbaik  dari perusahaan  dan  pemegang  saham.  Perlu  diyakini  bahwa  perusahaan  telah  melaksanakan tanggungjawab  sosialnya  (misalnya  bertindak  sebagai  warga  negara  yang  baik  di  negara  dimana perusahaan  melakukan  usaha)  dan  mempertimbangkan  kepentingan  dari  berbagai  stakeolder (Tunggal, 2016).
Dewan  direksi  bertugas  untuk  mengelola  manajemen  perusahaan  dalam  melakukan operasional  perusahaan  agar  berjalan  efektif  dan  efisien.  Permasalahan  keagenan  yang  terjadi didalam  perusahaan  dapat  diminimumkan  dengan  adanya  kehadiran  dewan  direksi.  Semakin banyaknya  jumlah  dewan  direksi  maka  akan  mengurangi  tindakan  manajemen  untuk  melakukan perencanaan  pajak.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Prasetyo,  Masitoh,  & Wijayanti,  2018),  (Salawu  &  Adedeji,  2017),  (Idzniah  &  Bernawati,  2020),  (Egbunike,  Gunardi, Ugochukwu,  &  Hermawan,  2021),  dan  (Imuetinyan,  Solomon,  &  Jonathan,  2019)menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan.

## H4 : Dewan Direksi berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak

## Solvabilitas terhadap Perencanaan Pajak
Rasio  solvabilitas  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  besarnya  aktiva perusahaan dibiayai oleh utang perusahaan.  Artinya rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan  jumlah  utang  dibandingkan  dengan  menggunakan  modal  sendiri  dalam  membiayai kegiatan  usahanya.  Besar  kecilnya  nilai  dari  rasio  ini  tergantung  dari  sebera  besar  pinjaman  yang dilakukan perusahaan, dibandingkan dengan aktiva yang dimilikinya (ekuitas) (Kasmir, 2015).
Nilai  solvabilitas  yang  tinggi  mengindikasi  bahwa  perusahaan  memiliki  utang  yang  besar. Akibatnya,  perusahaan  memiliki  beban  yang  timbul  dari  utang  tersebut  yaitu  beban  bunga pinjaman  dimana  beban  bunga  tersebut  akan  mengurangi  laba  perusahaan.  Berkurangnya  laba perusahaan  berarti  berkurangnya  pembayaran  pajak,  sehingga  tindakan  perencanaan  pajak  yang mungkin  dilakukan  manajemen  akan  menurun.  Pernyataan  ini  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan oleh (Putri, Setiawan, Faishol, Roza, & Yudha, 2018), (Dias & Reis, 2018), (Salaudeen &  Ejeh,  2018),  (Hazir,  2019)  dan  (Pangaribuan,  HB,  Agoes,  Sihombing,  &  Sunarsi,  2021) ditemukan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan.
H5 : Solvabilitas berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak

## Profitabilitas terhadap Perencanaan Pajak
Rasio  Profitabilitas  merupakan  rasio  untuk  menilai  kemampuan  perusahaan  dalam  mencari keuntungan  atau  laba  dalam  suatu  periode  tertentu.  Rasio  ini  juga  memberikan  ukuran  tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau  dari  pendapatan  investasi.  Dikatakan  perusahaan  profitabilitasnya  baik  apabila  mampu memenuhi  target  laba  yang  telah  ditetapkan  dengan  menggunakan  aktiva  atau  modal  yang dimilikinya (Kasmir, 2015).
Laba yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan beban pajak perusahaan. Dengan adanya beban  pajak  tersebut  akan  memotivasi  manajemen  perusahaan  untuk  melakukan  perencanaan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567
pajak.  Perencanaan  pajak  dilakukan  agar  pembayaran  pajak  tidak  terlalu  tinggi.  Sehingga,  pajak yang  dibayarkan  rendah  dan  profit  perusahaan  akan  tetap  tinggi.  Pernyataan  ini  didukung  dengan hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Dias  &  Reis,  2018),  (Putri,  Setiawan,  Faishol, Roza,  &  Yudha,  2018),  (Sonia  &  Suparmun,  2018),  (Hazir,  2019)  dan  (Pangaribuan,  HB,  Agoes, Sihombing, & Sunarsi, 2021).
H6 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak

## Ukuran Perusahaan terhadap Perencanaan Pajak
Ukuran  perusahaan  dapat  diukur  dengan  total  aset  ataupun  total  penjualan  bersih.  Dalam penelitian  ini,  ukuran  perusahaan  diukur  menggunakan  total  aset.  Semakin  besar  total  aset  maka ukuran  perusahaan  dapat  dinyatakan  semakin  besar.  Semakin  besar  aset  menunjukkan  semakin besar modal yang ditanam di perusahaan (Hery, 2017).
Perusahaan  dengan  skala  besar  cenderung  memiliki  peluang  lebih  besar  untuk  perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik dan metode akuntansi yang efektif untuk menurunkan tarif efektifnya.  Teori  agensi  menyatakan  bahwa  semakin  besar  ukuran  sebuah  perusahaan,  maka semakin besar juga biaya keagenan yang muncul. Agar biaya keagenan dapat menurun, perusahaan akan  berusaha  mengungkapkan  informasi  dengan  lebih  luas.  Dengan  adanya  biaya  tersebut  akan mengurangi  laba  perusahaan,  sehingga  pajak  yang  harus  dibayarkan  perusahaan  juga  semakin kecil. Hal ini akan mengakitbakan tindakan perencanaan pajak perusahaan menurun. Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irianto, Sudibyo, & Wafirli, 2017), (Dias & Reis, 2018), (Aburajab, Maali, Jaradat, & Alsharairi, 2019), (Hazir, 2019), dan (Chytis, Taslos, & Filos, 2020)  menyatakan  bahwa  ukuran  perusahaan  berpengaruh  terhadap  perencanaan  pajak  yang dilakukan perusahaan.

## H7 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak

## Peluang Pertumbuhan terhadap Perencanaan Pajak
Peluang  pertumbuhan  dalam  penelitian  ini  diproksikan  dengan  pertumbuhan  penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan penjualan dari tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Pertumbuhan Penjualan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan  posisinya  di  dalam  industri  dan  dalam  perkembangan  ekonomi  secara  umum. Perusahaan  yang  mempunyai  volume  penjualan  dalam  unit  yang  besar  mempunyai  pendapatan yang  relatif  lebih  stabil  bila  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  unit  penjualannya  kecil (Jumingan, 2014)..
Pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat menyebabkan aktivitas penghindaran pajak suatu  perusahaan  semakin  rendah  karena  perusahaan  dengan  tingkat  penjualan  yang  relatif  besar memiliki  kecukupan  modal  kerja  yang  tidak  akan  mengganggu  operasional  perpajakan  serta pertumbuhan penjualan yang meningkat akan berdampak terhadap peningkatan laba yang diperoleh perusahaan  sehingga  perusahaan  mampu  untuk  melakukan  pembayaran  pajak.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  (Januari  &  Suardikha,  2019),  (Kim  &  Im,  2017),  (Pangaribuan,  HB,  Agoes, Sihombing, & Sunarsi, 2021), (Fauzan, Wardan, & Nurharjanti, 2019), dan (Putri, Azmi, & Arsa, 2021)  membuktikan  bahwa  peluang  pertumbuhan  mampu  mempengaruhi  tindakan  perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan.
H8 : Peluang Pertumbuhan berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak

## Capital Intensity Ratio
Dalam  Penelitian  ini  capital  intensity  ratio  diproksikan  dengan  rasio  intensitas  asset  tetap. Intensitas asset tetap menggambarkan seberapa banyak asset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk asset tetap (Putra, Yuliusman, & Wisra, 2020). Pemilihan investasi oleh manajemen dalam bentuk asset tetap sangat terkait dengan hal perpajakan. Jika manajemen perusahaan meningkatkan investasi  dalam  bentuk  asset  tetap  maka  mengakibatkan  jumlah  penghasilan  kena  pajak  dan  tarif pajak efektifnya semakin kecil.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567
Sebagian  besar  aset  tetap  akan  mengalami  penyusutan  dan  menghasilkan  biaya  penyusutan. Biaya  penyusutan  akan  menekan  jumlah  pajak  yang  dibayar  perusahaan.  Beban  penyusutan  yang terjadi  akan  menjadi  pengurang  laba  di  akhir  periode  akuntansi.  Sehingga,  perencanaan  pajak sangat  mungkin  terjadi  dengan  memanfaatkan  pemilihan  metode  akuntansi.  Pernyataan  ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hazir, 2019), (Kim & Im, 2017), (Nuryatun & Mulyani, 2020), (Santini &  Indrayani, 2020), dan (Ayem &  Setyadi, 2019) menyatakan bahwa capital intensity ratio berpengaruh terhadap perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan.
H9 : Capital Intensity Ratio berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak
Berdasarkan studi literatur dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini maka, kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

## Gambar 2 Kerangka Konseptual Penelitian

## METODE

## J enis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  asosiatif  kausal  yang  bertujuan  untuk  mengetahui hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih  dengan  menggunakan  data  kuantitatif  (Sugiyono,  2016). Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Perusahaan  Pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia.  Untuk  memperoleh  data  Penelitian,  laporan  keuangan  di  unduh  dari  situs  resmi  Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id selama periode 2015 -2018.

## Populasi dan Sampel
Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel purposive sampling dengan kriteria; (1) Perusahaan pertambangan yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan, (2) Perusahaan pertambangan yang memiliki laba dan pajak terutang secara konsisten selama  periode  pengamatan,  (3)  Perusahaan  pertambangan  yang  memiliki  proporsi  kepemilikan institusional  secara  konsisten  selama  periode  pengamatan.  Jumlah  sampel  yang  diperoleh  adalah sebanyak 11 perusahaan dengan jumlah data observasi sebanyak 44.
Tabel 1 Sampel Penelitian
No Kode Emiten Nama Emiten 1 ADRO PT Adaro Energy Tbk. [S] 2 BSSR PT Baramulti Suksessarana Tbk. [S] 3 CTTH PT Citatah Tbk. [S]
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567
4 DEWA PT Darma Henwa Tbk. [S] 5 ELSA PT Elnusa Tbk. [S] 6 ITMG PT Indo Tambangraya Megah Tbk. [S] 7 KKGI PT Resource Alam Indonesia Tbk. [S] 8 MYOH PT Samindo Resources Tbk. [S] 9 RUIS PT Radiant Utama Interinsco Tbk. [S] 10 TINS PT Timah (Persero) Tbk. [S] 11 TOBA PT Toba Bara Sejahtra Tbk. [S] Definisi Operasional Variabel Tabel 2 Definisi Operasional Variabel Variabel Definisi Variabel Indikator Variabel Tax Planning (ETR) (Y) Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib  pajak  sedemikian  rupa  agar  utang  pajaknya  baik pajak penghasilan  maupun pajak  lainnya berada  dalam jumlah  minimal,  selama  hal  tersebut  tidak  melanggar ketentuan undang-undang (Pohan, 2013).
Kepemilikan Institusional (IO) (X1) Kepemilikan  institusional  merupakan  kepemilikan saham  perusahaan  oleh  institusi  seperti  perusahaan asuransi,  bank,  perusahaan  investasi,  reksadana,  dan institusi  lainnya.  Kepemilikan  institusional  dapat mengurangi  masalah  keagenan  yang  terjadi  karena pemegang  saham  institusional  akan  mengawasi perusahaan  sehingga  mengurangi  tindakan  manajer perusahaan  yang  mementingkan  diri  sendiri  (Hery,
2017). Proporsi Dewan Komisaris Independen (IC) (X2) Komisaris  Independen  berjumlah  proporsional  dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali,  dimana  jumlahnya harus  sekurang-
kurangnya  30%  dari  seluruh  anggota  komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).
Komite Audit (AC) (X3) Komite  audit  adalah  komite  yang  bekerja  secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris  dan,  dengan  demikian,  tugasnya  adalah membantu  dan  memperkuat  fungsi  dewan  komisaris
(atau  dewan  pengawas)  dalam  menjalankan  fungsi pengawasan ( oversight ) atas proses pelaporan keuangan,  manajemen  resiko,  pelaksanaan  audit  dan implementasi dari Corporate governance di perusahaan – perusahaan (Effendi, 2016).
Dewan Direksi (BoD) (X4) Dewan  direksi  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab untuk  mengurus  perusahaan.  Dalam  melaksanakan tugasnya,  dewan  direksi  dapat  bekerja  berdasarkan prosedur  –  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  atau meminta  nasihat  professional  yang  independen  atau menetapkan panitia khusus (Effendi, 2016).
Solvabilitas (DER) (X5) Rasio  solvabilitas  merupakan  rasio  yang  digunakan untuk  mengukur  jumlah  utang  yang  digunakan perusahaan  untuk  membiayai  kegiatan  usahanya  jika dibandingkan  dengan  menggunakan  modal  sendiri
(Kasmir, 2015).
Profitabilitas (ROA) (X6) Rasio  profitabilitas  yang  diukur  menggunakan return on  asset merupakan  rasio  yang  menunjukkan  hasil (return)  atas  penggunaan  aset  perusahaan  dalam menciptakan  laba  bersih.  Dengan  kata  lain,  rasio  ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih  yang  akan  dihasilkan  dari  setiap  rupiah  dana yang  tertanam  dalam  total  aset  perusahaan  (Kasmir, 2015).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567
Variabel Definisi Variabel Indikator Variabel Ukuran Perusahaan (Size) (X7) Ukuran  perusahaan  menjelaskan  besar  atau  kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan  total  aset  ataupun  total  penjualan  bersih. Semakin  besar  total  aset  maupun  penjualan  maka semakin  besar  pula  ukuran  suatu  perusahaan  (Hery,
2017). Peluang Pertumbuhan (SG) (X8) Peluang  pertumbuhan  merupakan  peluang  untuk mencapai  tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi  atau peluang untuk mengembangkan perusahaannya. Pertumbuhan  sebuah  perusahaan  merupakan  hal  yang paling  penting  karena  menentukan  keberlangsungan perusahaan di masa mendatang (Zaini, 2016).
Capital Intensity Ratio (CIR) (X9) Capital  intensity  ratio didefinisikan  sebagai  seberapa besar  perusahaan  menginvestasikan  asetnya  pada  asset tetap  dan  persediaan.  Dalam  Penelitian  ini  capital intensity ratio akan diproksikan dengan rasio intensitas asset  tetap.  Intensitas  asset  tetap  menggambarkan seberapa  banyak  asset  perusahaan  yang  diinvestasikan dalam  bentuk  asset  tetap  (Putra,  Yuliusman,  &  Wisra, 2020).

## Metode Analisis data
Dalam  penelian  ini  digunakan  metode  analisis  data  yaitu  analisis  statistik  dengan  bantuan program  SPSS  21.  Peneliti  menggunakan  metode confirmatory  factor  analysis untuk  mengetahui variabel-variabel independen yang memiliki korelasi yang cukup. Setelah itu Penelitian melakukan pengujian asumsi klasik terhadap data-data yang digunakan, dan dilanjutkan dengan analisis regresi berganda.  Dalam  melakukan  uji  hipotesis  digunakan  model  Penelitian  sebagai  berikut  (Ghozali, 2013):
Y   α + β X  + 𝑒 Keterangan: Y : Tax Planning α: β :    f              v Xi : Variabel Independen e: Error

## HASIL
Gambaran statistik deskriptif  atas data Penelitian dijelaskan pada Tabel 2 berikut:
Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel Min Max Mean Tax_Planning (Y) .215 .914 .38224 Institutional_Ownership (X1) .260 .933 .59674 Proportion_indepen_com (X2) .200 .667 .37397 Audit_Committee (X3) 3.000 5.000 3.13636 Board_Directors (X4) 3.000 8.000 5.15909 Solvency (X5) .169 2.226 .76540 Profitability (X6) .001 .394 .08115 Firm_Size (X7) 27.130 37.202 29.33081 Growth_Oppurtunity (X8) -.320 .618 .04354 Capital_Intensity_Ratio (X9) .096 .453 .28711 Sumber: Data diolah peneliti (2021)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567
Tabel 4 CFA Anti-Image Correlation Matrix X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X1 0,423 -0,388 -0,378 0,342 0,102 -0,681 0,184 0,167 0,602 X2 -0,388 0,427 0,458 -0,012 -0,010 0,342 0,037 0,235 0,028 X3 -0,378 0,458 0,222 -0,091 -0,052 0,422 -0,047 -0,032 -0,016 X4 0,342 -0,012 -0,091 0,554 0,425 -0,402 -0,148 0,134 0,515 X5 0,102 -0,010 -0,052 0,425 0,758 0,085 -0,079 -0,132 0,030 X6 -0,681 0,342 0,422 -0,402 0,085 0,436 0,045 -0,415 -0,353 X7 0,184 0,037 -0,047 -0,148 -0,079 0,045 0,572 -0,131 0,218 X8 0,167 0,235 -0,032 0,134 -0,132 -0,415 -0,131 0,535 0,162 X9 0,602 0,028 -0,016 0,515 0,030 -0,353 0,218 0,162 0,530
Sumber: Data diolah peneliti (2021)
Berdasarkan  hasil  uji  Anti-Image  Correlation  Matrix  untuk  seluruh  variabel  independen, ditemukan  bahwa  variabel  komite  audit  tidak  memenuhi  persyaratan  uji  (<  0,3)  sehingga dikeluarkan dari model penelitian yang  kemudian akan dilanjutkan  ke pengujian regresi berganda dan selanjutnya ke pengujian hasil.
Tabel 5 Hasil Uji Faktor Measure of Sampling Adequacy
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .537 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 111.649 df 28 Sig. .000
Sumber Tabel: Data diolah (2021)
Berdasarkan Tabel 4, dapat terlihat bahwa nilai Measure of Sampling Adequacy 0,537 > 0,5 yang  berarti  variabel  independen  yang  digunakan  dapat  dilanjutkan  untuk  pengujian  regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 3:
Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) -3.262 .843 -3.872 .001 Kepemilikan Institusional -.418 .136 -.411 -3.069 .005 Proporsi  Dewan Komisaris Independen .008 .502 .002 .016 .987 Dewan  Direksi -.004 .036 -.016 -.114 .910 Solvabilitas -.054 .080 -.086 -.677 .504 Profitabilitas -.167 .034 -.640 -4.963 .000 Ukuran Perusahaan .038 .031 .158 1.241 .225 Peluang Pertumbuhan -.452 .195 -.258 -2.313 .028 Capital Intensity Ratio -.256 .122 -.290 -2.094 .045 Sumber Tabel: Data diolah (2021)
Berdasarkan tabel 3, hasil persamaan regresi linier berganda yang terbentuk adalah: ln_Perencanaan  Pajak  =  -3,262  –  0,418  ln_Kepemilikan  Institusional  +  0,008  Proporsi  Dewan Komisaris  Independen  –  0,004  Dewan  Direksi  –  0,054  ln_Solvabilitas  – 0,167 ln_Profitabilitas + 0,038 Ukuran_Perusahaan –  0,452 Peluang_Pertumbuhan – 0,256 ln_ Capital Intensity Ratio
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567

## PEMBAHASAN

## Dampak Kepemilikan Institusional terhadap Perencanaan Pajak
Dari  hasil  Penelitian  diperoleh  bahwa  Kepemilikan  Institusional  memiliki  pengaruh  negatif dan signifikan terhadap tindakan Perencanaan Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu  yang  menyatakan  proporsi  Kepemilikan  Institusional  akan  mempengaruhi  tindakan Perencanaan Pajak yang dilakukan perusahaan (Khan, Srinivasan, & Tan, 2017) (Putra, Yuliusman, & Wisra, 2020) (Sonia & Suparmun, 2018) (Pattiasina, Tammubua, Numberi, Patiran, & Temalagi, 2019) (Salawu & Adedeji, 2017). Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian lainnya  yang  menyatakan  bahwa  Kepemilikan  Institusional  tidak  mempengaruhi  tindakan Perencanaan  Pajak  yang  dilakukan  perusahaan  (Putri,  Setiawan,  Faishol,  Roza,  &  Yudha,  2018) (Waluyo, 2017) (Salaudeen & Ejeh, 2018) (Jamei, 2017) (Chytis, Taslos, & Filos, 2020).
Kepemilikan  Institusional  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  perencanaan  pajak  yang berarti  apabila  proporsi  kepemilikan  institusional  semakin  tinggi,  maka  tarif  pajak  efektif perusahaan  akan  semakin  rendah  yang  menandakan  bahwa  perusahaan  melakukan  tindakan perencanaan  pajak.  Adanya  kepemilikan  institusional  yang  tinggi  di  dalam  suatu  perusahaan diharapkan dapat menciptakan kontrol pengawasan yang lebih baik dikarenakan banyaknya pihak eksternal  yang  turut  mengawasi  kinerja  perusahaan.  Para  investor  umumnya  hanya  terfokus  pada kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan  laba  yang  tinggi,  jika  perusahaan  tersebut  mampu menghasilkan  laba  yang  tinggi  maka  investor  akan  menilai  baik  kinerja  manajemen  perusahaan. Pajak  merupakan  salah  satu  beban  yang  jumlahnya  dapat  dengan  signifikan  menurunkan  jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan akan menyebabkan laba yang dapat didistribusikan untuk para  pemegang  saham  menurun.  Ketika  laba  perusahaan  menurun  maka  kinerja  manajemen perusahaan  akan  dinilai  kurang  baik  oleh  para  investor  institusional,  sehingga  manajemen perusahaan akan berupaya untuk melakukan tindakan perencanaan pajak dengan mengurangi beban pajak  yang  ditanggung  dengan  cara  seperti  melakukan tax  saving atau  dengan  mengoptimalkan kredit  pajak  agar  laba  yang  dihasilkan  bisa  lebih  banyak  didistribusikan  untuk  investor institusional.

## Dampak Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Perencanaan Pajak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh  terhadap  Perencanaan  Pajak.  Hasil  ini  mendukung  penelitian  terdahulu  yang menyatakan  bahwa  Proporsi  Dewan  Komisaris  Independen  tidak  mempengaruhi  Perencanaan Pajak  (Sonia  &  Suparmun,  2018)  (Pattiasina,  Tammubua,  Numberi,  Patiran,  &  Temalagi,  2019) (Arismajayanti  &  Jati,  2017).  Namun,  hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian lainnya  yang  menyatakan  bahwa  Proporsi  Dewan  Komisaris  Independen  mempengaruhi Perencanaan Pajak (Prasetyo, Masitoh, & Wijayanti, 2018).
Dewan  komisaris  independen  bertugas  mengawasi  kebijakan  manajemen  dan  mengawasi pelaksanaan  rencana  jangka  panjang  perusahaan.  Keberadaan  dewan  komisaris  independen diharapkan dapat menciptakan keharmonisan antara manajemen perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan. Proporsi komisaris independen yang tinggi akan meminimalkan tindakan manajemen  melakukan  perencanaan  pajak  dalam  pelaporan  pajak  perusahaan  sehingga  akan meningkatkan  nilai  informasi  keuangan  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  semakin  besar  proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka akan menurunkan praktik perencanaan pajak di perusahaan menurun.
Dalam  penelitian  ini  proporsi  komisaris  independen  tidak  mempengaruhi  tindakan manajemen melakukan perencanaan pajak. Hasil ini menandakan bahwa tinggi rendahnya proporsi komisaris  independen  tidak  mempengaruhi  perusahaan  dalam  kegiatan  perencanaan  pajak.  Faktor yang mungkin menjadi faktor tinggi rendahnya komisaris independen tidak mampu mempengaruhi tindakan  perencanaan  pajak  perusahaan  pertama,  dikarenakan  komisaris  independen  hanya  dapat mengawasi kinerja dan rencana manajemen perusahaan, sementara pengambilan keputusan tetaplah merupakan  kewenangan  manajemen  perusahaan.  Selain  itu,  adanya  keterbatasan  kemampuan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567
komisaris  independen  dalam  rangka  memantau  proses  keterbukaan  dan  penyediaan  informasi karena  pihak-pihak  yang  memiliki  hubungan  di  perusahaan  lebih  mendominasi  dan  dapat mengendalikan  sehingga  dewan  komisaris  independen  kurang  tanggap  dalam  memperhatikan perencanaan pajak perusahaan.

## Dampak Dewan Direksi terhadap Perencanaan Pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  Dewan  Direksi  tidak  mempengaruhi Perencanaan  Pajak.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  terdahulu  yang  menyatakan bahwa  Dewan  Direksi  tidak  mempengaruhi  terhadap  Perencanaan  Pajak  (Jamei,  2017)  (Chytis, Taslos,  &  Filos,  2020).  Namun,  penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian  lainnya  yang menyatakan  bahwa  Dewan  Direksi  mempengaruhi  tindakan  perusahaan  melakukan  Perencanaan Pajak  (Prasetyo, Masitoh, & Wijayanti, 2018) (Salawu & Adedeji, 2017).
Dewan  direksi  merupakan  tingkatan  tertinggi  di  dalam  manajemen  perusahaan  dan memegang peranan utama dalam tatakelola perusahaan karena memiliki tanggungjawab legal untuk mengelola  manajemen  perusahaan  agar  berjalan  efektif  dan  efisien.  Permasalahan  keagenan  yang terjadi didalam perusahaan dapat diminimalkan dengan adanya kehadiran dewan direksi. Semakin banyaknya  jumlah  dewan  direksi  maka  akan  mengurangi  tindakan  manajemen  untuk  melakukan perencanaan pajak.
Dalam  penelitian  ini,  dewan  direksi  tidak  mempengaruhi  perencanaan  pajak.  Hasil  ini menjelaskan  bahwa  jumlah  dewan  direksi  tidak  mempengaruhi  perusahaan  dalam  melakukan perencanaan  pajak.  Hal  ini  mungkin  terjadi  karena  peran  dewan  direksi  yang  berfokus  dalam mengelola  perusahaan  agar  berjalan  efektif  dan  efisien  sehingga  akan  lebih  terpusat  kepada operasional  perusahaan  daripada  ke  kualitas  laporan  keuangan.  Sehingga,  jumlah  anggota  dewan direksi  yang  besar  atau  kecil  tidak  mempengaruhi  praktik  perencanaan  pajak  yang  mungkin dilakukan perusahaan.

## Dampak Solvabilitas terhadap Perencanaan Pajak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Solvabilitas tidak mempengaruhi Perencanaan Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Solvabilitas tidak  mempengaruhi  Perencanaan  Pajak  (Prasetyo,  Masitoh,  &  Wijayanti,  2018)  (Sonia  & Suparmun,  2018)  (Chytis,  Taslos,  &  Filos,  2020).  Namun,  hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang dengan Penelitian lainnya yang menyatakan bahwa Solvabilitas mempengaruhi Perencanaan Pajak (Putri, Setiawan, Faishol, Roza, & Yudha, 2018) (Hazir, 2019) (Dias & Reis, 2018) (Salaudeen & Ejeh, 2018) (Arismajayanti & Jati, 2017) (Pangaribuan, HB, Agoes, Sihombing, & Sunarsi, 2021).
Solvabilitas  merupakan  kebijakan  pendanaan  dalam  membiayai  kegiatan  operasional  dalam perusahaan.  Perusahaan  dapat  menggunakan  utang  sebagai  salah  satu  sumber  pendanaannya. Jumlah utang yang bertambah akan menimbulkan beban bunga yang bertambah pula. Beban bunga tersebut akan menjadi salah satu unsur pengurang laba kena pajak perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan  akan  menjadi  turun.  Perusahaan  yang  menggunakan  sumber  pendanaan  dalam  bentuk utang akan memiliki laba kena pajak yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang menggunakan sumber  dana  lainnya  seperti  dari  saham.  Sehingga  kebijakan  pendanaan  dengan  utang  ini digolongkan sebagai salah satu cara perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak.
Dalam  penelitian  ini,  solvabilitas  tidak  mempengaruhi  perencanaan  pajak.  Tidak berpengaruhnya  solvabilitas  terhadap  perencanaan  pajak  dikarenakan  perusahaan  yang  menjadi objek  pengamatan  penelitian  ini  tidak  memanfaatkan  utang  untuk  meminimalkan  beban  pajak. Namun  penggunaan  utang  dilakukan  untuk  berinvestasi  jangka  panjang    sehingga  tidak menimbulkan  beban  bunga  pada  setiap  periode  laporan  keuangan.  Hal  ini  lah  yang  menyebabkan tingkat  solvabilitas  perusahaan  tidak  berpengaruh  terhadap  praktik  perencanaan  pajak  yang dilakukan perusahaan.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567

## Dampak Profitabilitas terhadap Perencanaan Pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Profitabilitas  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  Perencanaan  Pajak.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  terdahulu  yang menyatakan  bahwa  Profitabilitas  mempengaruhi  Perencanaan  Pajak  (Putra,  Yuliusman,  &  Wisra, 2020)  (Sonia  &  Suparmun,  2018)  (Putri,  Setiawan,  Faishol,  Roza,  &  Yudha,  2018)  (Irianto, Sudibyo,  &  Wafirli,  2017)  (Dias  &  Reis,  2018)  (Salaudeen  &  Ejeh,  2018)  (Salawu  &  Adedeji, 2017)  (Pangaribuan,  HB,  Agoes,  Sihombing,  &  Sunarsi,  2021).  Namun,  hasil  penelitian  ini bertolak  belakang  dengan  Penelitian  lainnya  yang  menyatakan  bahwa  Profitabilitas  tidak mempengaruhi Perencanaan Pajak (Prasetyo, Masitoh, & Wijayanti, 2018) (Hazir, 2019).
Dalam  penelitian  ini,  profitabilitas  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  perencanaan pajak.  Pengaruh  negatif  ini  menunjukkan  tingkat  profitabilitas  yang  semakin  tinggi,  maka  tarif pajak  efektif  perusahaan  semakin  rendah  yang  menandakan  bahwa  perusahaan  melakukan perencanaan  pajak.  Hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  adanya  pengakuan  pendapatan  yang  menambah laba  perusahaan  namun  dialokasikan  dalam  pendapatan  yang  bukan  merupakan  objek  pajak perusahaan. Sehingga, walaupun profitabilitas perusahaan meningkat tetapi pajak yang dibayarkan perusahaan rendah.

## Dampak Ukuran Perusahaan terhadap Perencanaan Pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  Ukuran  Perusahaan  tidak  mempengaruhi Perencanaan Pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan  hasil penelitian terdahulu  yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak mempengaruhi Perencanaan Pajak (Putri, Setiawan, Faishol, Roza, & Yudha, 2018) (Salaudeen & Ejeh, 2018). Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan mempengaruhi Perencanaan Pajak (Irianto,  Sudibyo,  &  Wafirli,  2017)  (Hazir,  2019)  (Aburajab,  Maali,  Jaradat,  &  Alsharairi,  2019) (Dias & Reis, 2018) (Chytis, Taslos, & Filos, 2020) (Salawu & Adedeji, 2017).
Perusahaan  dengan  skala  besar  akan  mampu  menggunakan  sumber  daya  yang  dimilikinya secara  optimal  dan  akan    memaksimalkan  efisiensi  pajak.  Perusahaan  besar  cenderung  memiliki peluang  melakukan  perencanaan  pajak  yang  lebih  besar  karena  mengadopsi  praktek  dan  metode Akuntansi yang efektif untuk menurunkan tarif pajak efektif nya.
Dalam  penelitian  ini,  ukuran  perusahaan  tidak  berpengaruh  terhadap  perencanaan  pajak. Objek penelitian ini adalah perusahaan publik yang di mana besar atau kecilnya skala perusahaan, informasi  keuangan  yang  disajikan  pasti  akan  menjadi  perhatian  publik.  Sehingga,  perusahaan- perusahaan  tersebut  dituntut  untuk  melakukan  pembayaran  pajak  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku  tanpa  memperhatikan  besaran  ukuran  perusahaannya  sehingga  tidak melakukan perencanaan pajak agar terhindar dari keraguan kredibilitas perusahaan di mata publik.

## Dampak Peluang Pertumbuhan terhadap Perencanaan Pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Peluang  Pertumbuhan  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  Perencanaan  Pajak.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  terdahulu yang  menyatakan  bahwa  Peluang  Pertumbuhan  mempengaruhi  terhadap  Perencanaan  Pajak (Januari & Suardikha, 2019) (Kim & Im, 2017) (Pangaribuan, HB, Agoes, Sihombing, & Sunarsi, 2021).  Namun,  hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian  lainnya  yang  menyatakan bahwa  Peluang  Pertumbuhan  tidak  mempengaruhi  terhadap  Perencanaan  Pajak  (Sonia  & Suparmun, 2018) (Salawu & Adedeji, 2017).
Peluang  pertumbuhan  perusahaan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan.  Arah  negatif  pada hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  perusahaan  yang  mengalami  peningkatan  peluang pertumbuhan,  maka  tarif  pajak  efektif  perusahaan  semakin  rendah  yang  menandakan  bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat penjualan yang besar akan  memiliki  kecukupan  modal  kerja  operasional  sehingga  perusahaan  berpotensi  mendapatkan keuntungan  yang  meningkat.  Meningkatnya  keuntungan  perusahaan  sejalan  dengan  beban  pajak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567
yang perlu dibayar perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak agar dapat mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh perusahaan.
Dampak Capital Intensity Ratio terhadap Perencanaan Pajak Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Capital  Intensity  Ratio berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  Perencanaan  Pajak.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  terdahulu yang  menyatakan  bahwa Capital  Intensity  Ratio mempengaruhi  Perencanaan  Pajak  (Hazir,  2019) (Kim & Im, 2017). Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu lainnya yang menyatakan bahwa Capital Intensity Ratio tidak mempengaruhi terhadap Perencanaan Pajak (Putra, Yuliusman, & Wisra, 2020) (Irianto, Sudibyo, & Wafirli, 2017) (Dias & Reis, 2018) (Pattiasina, Tammubua, Numberi, Patiran, & Temalagi, 2019) (Salawu & Adedeji, 2017).
Dalam  penelitian  ini, Capital  Intensity  Ratio berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap perencanaan pajak. Pengaruh  negatif ini menunjukkan bahwa  semakin  efisiensi perusahaan dalam menggunakan  asetnya  untuk  menghasilkan  penjualan,  maka  tarif  pajak  efektif  perusahaan  akan semakin rendah yang berarti bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan penggunaan  asset  tetap  yang  diikuti  oleh  beban  depresiasi  dapat  mengurangi  jumlah  pajak  yang dibayar  perusahaan  akibat  berkurangnya  laba  diakhir  periode.  Hal  ini  bisa  dimanfaatkan perusahaan  untuk  memanfaatkan  pemilihan  metode  akuntansi  terhadap  depresiasi  asset  tetap. Sehingga, tingkat capital intensity  ratio perusahaan yang  semakin tinggi dapat menyebabkan  tarif pajak efektif perusahaan menjadi rendah.

## KESIMPULAN
Berikut  adalah  simpulan  dari  hasil  penelitian  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa berdasarkan  uji  faktor,  variabel  komite  audit  merupakan  exclude  variable  sehingga  tidak dilanjutkan  kedalam  uji  regresi  berganda.  Hasil  pengujian  secara  simultan  menjelaskan  bahwa variabel  kepemilikan  institusional,  proporsi  dewan  komisaris  independen,  dewan  direksi, solvabilitas,  profitabilitas,  ukuran  perusahaan,  peluang  pertumbuhan,  dan  capital  intensity  ratio merupakan  determinan  perencanaan  pajak  perusahaan  pertambangan.  Hasil  pengujian  secara parsial  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional,  profitabilitas,  peluang  pertumbuhan  dan Capital  intensity  ratio  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  Perencanaan  Pajak.  Hal  ini  berarti bahwa  jika  keempat  faktor  tersebut  semakin  tinggi,  maka  semakin  menurunnya  tarif  pajak  efektif perusahaan  menandakan  bahwa  perusahaan  melakukan  perencanaan  pajak.  Hal  ini  berarti  bahwa, bahwa perusahaan yang akan cenderung melakukan perencanaan pajak apabila perusahaan diawasi lebih  oleh  investor  institusional,  memiliki  nilai  profitabilitas,  peluang  pertumbuhan  dan  capital intensity  ratio  yang  lebih  tinggi.  Bagi  manajemen  perusahaan,  diharapkan  dapat  melihat  faktor- faktor yang bisa digunakan menjadi penghemat pajak secara legal sehingga memperoleh tarif pajak yang  efektif.  Bagi  pemerintah,  diharapkan  dapat  lebih  memperhatikan grey  area yang  bisa dimanfaatkan  oleh  perusahaan  sebagai  celah  untuk  mengurangi  pembayaran  pajak  yang mengakibatkan  berkurangnya  pendapatan  negara.  Bagi  peneliti  selanjutnya,  diharapkan  dapat menambah variabel independen lain dan memperluas objek penelitian sehingga menghasilkan hasil penelitian yang baru untuk referensi bagi peneliti selanjutnya.

## REFERENSI
Aburajab, L., Maali, B., Jaradat, M., & Alsharairi, M. (2019). Board of Directors' Characteristics and Tax Aggressiveness : Evidence from Jordanian Listed Firms. Theoretical Economics Letters , 2732-2745.
Alfina,  I.  T.,  Nurlaela,  S.,  &  Wijayanti,  A.  (2018).  The  Influence  of  Profitability,  Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. The 2nd International Conference  on  Technology,  Education,  and  Social  Science  2018 (pp.  102-106).  Solo: Universitas Slamet Riyadi.
Arismajayanti,  N.  P.,  &  Jati,  I.  K.  (2017).  Influence  of  Audit  Committee  Competence,  Audit Committee  Independence,  Independent  Commisssioner  and  Leverage  on  Tax Aggressiveness. Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting , 109-119. Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital  Intensity  Terhadap  Agresivitas  Pajak. Jurnal  Akuntansi  Pajak  Dewantara ,  228- 241.
Chytis,  E.,  Taslos,  S.,  &  Filos,  I.  (2020).  The  Effect  of  Corporate  Governance  Mechanisms  on Tax Planning During  Financial Crisis: An Empirical  Study of Companies Listed on The Athens Stock Exchange. International Journal of Disclosure and Governance , 30-38.
Dias,  P.  J.,  &  Reis,  P.  M.  (2018).  The  Relationship  Between  The  Effective  Tax  Rate  and  The Nominal Rate. Contaduría y Administración , 1-21.
Effendi,  M.  A.  (2016). The  Power  of  Good  Corporate  Governance  :  Teori  dan  Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
Egbunike,  F.  C.,  Gunardi,  A.,  Ugochukwu,  U.,  &  Hermawan,  A.  (2021).  Internal  Corporate Governance  Mechanisms  and  Corporate  Tax  Avoidance  in  Nigeria:  A  Quantile Regression Approach. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis , 20-44.
Fauzan, Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales  Growth on Tax Avoidance. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 171-185.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gunawan, Y., Christy, Y., Tin, S., & Jonathan, L. (2021). The Influence of Independent Board of Commissioners,  Audit  Committee,  and  Audit  Quality  on  Tax  Avoidance. BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journal , 42-49.
Hazir,  C.  A.  (2019).  Determinants  of  Effective  Tax  Rates  in  Turkey. Journal  of  Research  in Business , 35-45. Hery. (2017). Kajian Riset Akuntansi. Jakarta: PT Grasindo. Idzniah,  U.  N.,  &  Bernawati,  Y.  (2020).  Board  of  Directors,  Audit  Committee,  Executive Compensation,  and  Tax  Avoidance  of  Banking  Companies  in  Indonesia. Journal  of Accounting and Strategic Finance , 199-213.
Imuetinyan, I. B., Solomon, E. A., & Jonathan, A. (2019). Effect of Board Characteristics, Firms Performance  and  Effective  Tax  Planning  in  Nigeria  Food  Manufacturing  Sector. FUO Quarterly Journal of Contemporary Research , 1-12.
Indriani,  M.  D.,  &  Juniarti.  (2020).  Influence  of  Company  Size,  Company  Age,  Sales  Growth, and Profitability on Tax Avoidance. Indonesian College of Economics , 1-18.
Irianto,  B.  S.,  Sudibyo,  Y.  A.,  &  Wafirli,  A.  (2017).  The  Influence  of  Profitability,  Leverage, Firm  Size  and  Capital  Intensity  Towards  Tax  Avoidance. International  Journal  of Accounting and Taxation , 33-41.
Jamei, R. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. International Journal of Economics and Financial Issues , 638-644.
Januari,  D.  M.,  &  Suardikha,  I.  S.  (2019).  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility,  Sales Growth,  dan  Profitabilitas  Terhadap  Tax  Avoidance. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , 1653-1677.
Jumingan. (2014). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT Bumi Aksara. Kasmir. (2015). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada . Katadata . (2020,
February 12). Retrieved from https://katadata.co.id:
https://katadata.co.id/opini/2019/02/11/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran- batu-bara
Khan,  M.,  Srinivasan,  S.,  &  Tan,  L.  (2017).  Institutional  Ownership  and  Corporate  Tax Avoidance: New Evidence. The Accounting Review , 101-122.
Kim,  J.  H.,  &  Im,  C.  C.  (2017).  The  Study  On  The  Effect  And  Determinants  Of  Small  -  And Medium-Sized  Entities  Conducting  Tax  Avoidance. The  Journal  of  Applied  Business Research , 375-390.
Kuswiratmo,  B.  A.  (2016). Keuntungan  &  Risiko  Menjadi  Direktur,  Komisaris,  dan  Pemegang Saham. Jakarta: Visimedia.
Mappadang,  A.  (2021).  Corporate  Governance  and  Corporate  Tax  Avoidance:  an  Interactive Effects. Jurnal Keuangan dan Perbankan , 81-92.
Nuryatun, & Mulyani, S. D. (2020). The Role of Independent Commissioners in Moderating The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Profitability Towards Tax Aggressivity.
Indonesian Management and Accounting Research , 181-204. Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2014). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Pangaribuan,  H.,  HB,  J.  F.,  Agoes,  S.,  Sihombing,  J.,  &  Sunarsi,  D.  (2021).  The  Financial Perspective  Study  on  Tax  Avoidance. Budapest  International  Research  and  Critics Institute , 4998-5009.
Pattiasina,  V.,  Tammubua,  M.  H.,  Numberi,  A.,  Patiran,  A.,  &  Temalagi,  S.  (2019).  Capital Intensity  and  Tax  Avoidance:  A  Case  in  Indonesia. International  Journal  of  Social Sciences and Humanities , 58-71.
Pohan,  C.  A.  (2013). Manajemen  Perpajakan:  Strategi  Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Prasetyo, A., Masitoh, E., & Wijayanti, A. (2018). The Influence of Good Corporate Governance, Capital  Intensity  Ratio,  and  Profitability  to  Effective  Tax  Rate. The  2nd  International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018) , (pp. 73-82).
Putra,  W.  E.,  Yuliusman,  &  Wisra,  R.  F.  (2020).  The  Relations  Among  Firm  Characteristic, Capital  Intensity,  Institutional  Ownership,  and  Tax  Avoidance:  Some  Evidence  From Indonesia. Humanities & Social Sciences Reviews , 315-322.
Putri, A. A., Azmi, Z., & Arsa, J. (2021). Do Sales Growth, Leverage and Capital Intensity affect Tax Avoidance? Jurnal Akuntansi & Ekonomika , 1-11.
Putri,  G.  P.,  Setiawan,  V.,  Faishol,  A.,  Roza,  F.,  &  Yudha,  F.  P.  (2018).  Does  Corporate Governance Affect Tax Planning? A Case Study of a Manufacturing Company. Research Journal of Finance and Accounting , 95-101.
Rosidy,  D.,  & Nugroho,  R.  (2019). Pengaruh  Komisaris  Independen  dan  Kompensasi  Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Info Artha , 55-65.
Salaudeen,  Y.  M.,  &  Ejeh,  B.  U.  (2018).  Equity  Ownership  Structure  and  Corporate  Tax Aggressiveness: The Nigerian Context. Research Journal of Business and Management , 90-99.
Salawu, R. O., & Adedeji, Z. A. (2017). Corporate Governance  and Tax Planning Among Non- Financial  Quoted  Companies  in  Nigeria. International  Association  of  African Researchers and Reviewers , 42-59.
Santini,  A.  L.,  &  Indrayani,  E.  (2020).  The  Effect  of  Profitability,  Liquidity,  Leverage,  Capital Intensity  and  Firm  Size  on  Tax  Aggressiveness  With  Market  Performance  as  an Intervening Variable. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 290-303.
Sonia,  &  Suparmun,  H.  (2018).  Factors  Influencing  Tax  Avoidance. Advances  in  Economics, Business and Management Research , 238-243. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Tunggal,  A.  W.  (2016). Memahami  Pekerjaan  Akuntan  Publik  di  Pasar  Modal. Jakarta: Harvindo.
Waluyo. (2017). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of The Indonesian Stock Banking Company. The Accounting Journal of BINANIAGA . Zaini, Z. (2016). Execution Matters. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.