## RELEVANSI ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

## Abdul Kadir
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang E-mail : abdulkadir.usman87@yahoo.com

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  informasi  mengakibatkan  perkembangan  tindak  pidana dalam hal dunia maya atau biasa disebut cyber crime. Permasalahan Relevansi alat bukti  informasi  elektronik  dalam  hukum  acara  pidana  di  Indonesia  dan perkembangan  alat  bukti  informasi  elektronik  menjadi  permaslahan  yang  diangkat dalam  penelitian ini.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  yang  berfokus  pada  hukum  positif  yang  berupa  pengaturan  perundang- undangan. Relevansi alat bukti informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah telah diakui  dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Alat  bukti  informasi  elektronik  di  Indonesia  sebenarnya sudah  diatur  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1997  tentang  Dokumen  Perusahaan yang aman di dalamnya terkait dengan dokumen elektronik.
Kata Kunci : Alat Bukti, Relevansi, Informasi Elektronik.

## I. PENDAHULUAN
Aturan  hukum  ditentukan  berdasarkan  hak  dan  kewajiban  termasuk larangan  dan  anjuran  bagi  setiap  orang  atau  warga  Negara.  Pasal  1  Ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjelaskan bahwa setiap warga negaranya di atur oleh hukum. Sebagaimana yang dikonsepkan oleh Sri Soemantri bahwa Negara hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus  berdasarkan  hukum  dan  konstitusi,  adanya  pembagian  kekuasaan,  adanya jaminan terhadap hak-hak manusia dan adanaya badan pengawas terkait peradilan. 1
Untuk  mengatur  tindakan  warga  negaranya  aturan  tersebut  harus  dibedakan  baik secara materil dan juga formil. Aturan hukum secara materil atau biasa disebut oleh kita  adalah  hukum  pidana  sedangkan  hukum  secara  formil  sendiri  adalah bagaimana  beracara  atau  disebut  hukum  acara  pidana.  Keduanya  memiliki hubungan  yang  sangat  erat  seperti  pidana  mengatur  tata  cara  bagaimana  negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi  sedangkan  Hukum  acara  pidana  adalah  bagaimana  menjalankan  hukum pidana materil atau bagaimana beracara dalam hal kekuasaan kehakiman. 2
Guna  memperoleh  suatu  kebenaran  dan  keyakinan  terkait  benar  tidaknya suatu  perbuatan  pidana yang  didakwakan  pada  diri  terdakwa  dibutuhkan  sebuah pembuktian  yang  bisa  didapatkan  dengan  alat-alat  bukti  dan  barang  bukti  sebagai suatu  upaya  untuk  mendapatkan  keterangan. 3 Untuk  menemukan  suatu  fakta dipersidangan  Relevansi  alat  bukti  adalah  sesuatu  yang  pertama  harus  diputuskan oleh  hakim  dan  hal  ini  menjadi  alasan  untuk  diterima  atau  ditolaknya  suatu  alat bukti.
Sistem  informasi  yang  merupakan  penerapan  teknologi  informasi  yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik berimbas semakin beragam dan  canggihnya  produk  teknologi  informasi.  Perkembangan  teknologi  informasi tidak  mengurangi  perkembangan  tindak  pidana  seperti  kejahatan  dalam  hal  dunia maya atau biasa disebut cyber crime. Kejahatan-kejahatan tersebut secara langsung
1 Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bandung: Alumni, 2003), hlm.1.
2 Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 1.
3 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 185.
membutuhkan  sebuah  bukti  dalam  persidangan  dan  berakibat  kepada  alat  bukti baru  dalam  proses  pembuktian.  Dalam  KUHAP  sendiri  tidak  menjelaskan  bahwa alat  bukti  dalam  kejahatan  cyber  crime  tidak  tercantum  sehingga  penerapannya sulit untuk dilaksanakan dalam hal pembuktikan kesalahan terdakwa.
Secara  politik  hukum  Negara  membuat  sebuah  terobosan  baru  dalam  hal regulasi terkait kejahatan dunia maya (cyber crime) dengan diterbitkannya Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  dan  dirubah  pada  tahun  2016  menjadi  Undang- Undang  Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Dengan adanya regulasi ini keberadaan alat bukti informasi elektronik mulai diakui dan dipergunakan dalam hukum acara di Indonesia.
Terkait hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebuah tulisan ilmiah  sederhana  dengan  judul  Relevansi  Alat  Bukti  Informasi  Elektronik  Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Dengan permasalahan sebagai berikut :
A. Bagaimana  relevansi  alat  bukti  informasi  elektronik  dalam  hukum  acara pidana di Indonesia?
B. Bagaimana perkembangan alat bukti informasi elektronik di Indonesia ?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian yang  berfokus  pada  hukum  positif  yang  berupa  pengaturan  perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan  data  yang  berupa  buku,  dan  sumber-sumber  resmi  yang  terkait dengan permasalahan hukum  yang diteliti. Pengolahan data menggunakan analisis kualitatif,  yaitu  dengan  cara  menganalisis  hasil  penelitian  dengan  data  deskriptif analisis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Relevansi  Alat  Bukti  Informasi  Elektronik  Dalam  Hukum  Acara  Pidana di Indonesia
Pembuktian  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  proses pemeriksaan  sidang  pengadilan,  karena  dengan  pembuktian  inilah  nasib  terdakwa
ditentukan,  dan  hanya  dengan  pembuktian  suatu  perbuatan  pidana  dapat  dijatuhi hukuman  pidana.  Pembuktian  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang  dibenarkan  undang-undang  untuk membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Pembuktian  juga merupakan  ketentuan  yang  mengatur  alat-alat  bukti  yang  dibenarkan  undang- undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. 4
Pengertian  tentang  pembuktian  dalam  KUHAP  tidak  diatur  secara  jelas,  namun hanya  menerangkan  jenis-jenis  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum  yang  tertuang dalam  pasal  184  Ayat  (1).  Jenis  alat  bukti  yang  sah  dan  dapat  digunakan  sebagai alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah :
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.
Meskipun  KUHAP  tidak  memberikan  pengertian  tentang  pembuktian, namun  demikian  banyak  ahli  hukum  yang  memberikan  pendapatnya  dalam menjelaskan pengertian pembuktian. Menurut Adam Chazawi, hukum pembuktian adalah  memuat  dan  mengatur  tentang  berbagai  unsur  pembuktian  yang  tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian. 5
Jadi  dapat  dimaksudkan  bahwa  membuktikan  berarti  meyakinkan  hakim tentang  kebenaran  dalil  yang  dikemukakan  oleh  para  pihak  dalam  suatu  sengketa. Dalam perkembangan hukum acara pidana menunjukan bahwa ada beberapa sistem atau  teori  untuk  membuktikan  perbuatan  yang  didakwakan.  Dalam  menilai kekuatan  pembuktian  alat-alat  bukti  yang  ada  dikenal  beberapa  sistem  atau  teori pembuktian.
1. Sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  positif (Positive Wettelijk Bewijstheori)
4 M. Yahya Harahap,  Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 273.
5 Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung : Alumni, 2008), hlm. 24.
Pembuktian yang  didasarkan  melulu  kepada  alat-alat  pembuktian  yang disebut undang-undang, disebut dengan sistem atau teori  pembuktian berdasar undang-undang  secara  positif  (positief  wettelijk  bewijstheorie).  Dikatakan secara  positif,  karena  hanya  didasarkan  kepada  undang-undang  melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut  oleh  undang-undang,  maka  keyakinan  hakim  tidak  diperukan  sama sekali. 6
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu
Teori  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  hakim  melulu  yang  disebut juga conviction  intime.  Teori  ini  didasarkan  kepada  keyakinan  hati  nurani hakim  sendiri  ditetapkan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang didakwakan. 7
3. Sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  hakim  atas  alasan yang logis (Laconviction Raisonnee)
Menurut  teori  ini,  hakim  dapat  memutuskan  seseorang  bersalah berdasarkan  keyakinannya,  keyakinan  yang  didasarkan  kepada  dasar-dasar pembuktian  disertai  dengan  suatu  kesimpulan  (conclusive)  yang  berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. 8

## 4. Teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  negatif  (Negatief Wettelijk)
Dalam  sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara negatif  ini,  pemidanaan  didasarkan  kepada  pembuktian  yang  berganda,  yaitu peraturan  perundang-undangan  dan  pada  keyakinan  hakim,  dan  menurut undang-undang,  dasar  keyakinan  hakim  itu  bersumberkan  pada  peraturan perundang-undangan. 9
Sistem  pembuktian  yang  dianut  dan  diatur  dalam  KUHAP  adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini sebagaimana pasal 183 KUHAP yakni:
6 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 251.
7 Andi Hamzah, Ibid. hlm. 252.
8 Andi Hamzah , Ibid. hlm. 253.
9 Andi Hamzah , Ibid. hlm. 256.
“Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Dengan  demikian  pasal  183  KUHAP  mengatur,  untuk  menentukan  salah atau  tidaknya  seorang  terdakwa  dan  untuk  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa, harus: 10
1. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dalam teori pembuktian negatif, secara prinsip teori pembuktian menurut hukum, seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak manakala pembuktian harus menggunakan  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  serta  keyakinan  hakim juga harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Teori  hukum  pembuktian  mengajarkan  bahwa  suatu  alat  bukti  dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut : 11
1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. Reability, yakni alat bukti tersebut dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu).
3. Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. Relevance,  yakni  alat  bukti  tersebut  mempunyai  relevansi  dengan  fakta yang akan dibuktikan.
Relevansi alat bukti adalah hal yang pertama harus diputuskan oleh hakim dalam  pembuktian  di  persidangan.  Agar  suatu  alat  bukti  dapat  diterima,  maka hakim  harus  memastikan  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak  di  persidangan relevan dengan apa yang akan dibuktikan.
10 M. Yahya Harahap,  Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 280.
11 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 4.
Relevan atau tidaknya suatu alat bukti, maka haruslah dicari tahu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 12
1. Apakah yang akan dibuktikan oleh alat bukti tersebut ?
2. Apakah  yang  akan  dibuktikan  itu  merupakan  hal  yang  material/substansial bagi kasus tersebut ?
3. Apakah  bukti  tersebut  memiliki  hubungan  secara  logis  dengan  masalah yang akan dibuktikan ?
4. Apakah  bukti  tersebut  cukup  menolong  menjelaskan  persoalan  (cukup memiliki unsur pembuktian) ?
Penentuan relevan  atau  tidaknya  suatu  alat  bukti  merupakan  kewenangan hakim yang memutuskannya. Oleh karena itu, penting untuk diketahui oleh hakim sejauh  mana  suatu  alat  bukti  relevan  dengan  kasus  yang  bersangkutan.  Hal  ini karena menerima bukti yang tidak relevan akan mengandung resiko-resiko tertentu, yaitu sebagai berikut: 13
1. Membuang-buang waktu sehingga dapat memperlambat proses peradilan.
2. Dapat menjadi  misleading  yang  menimbulkan  praduga-praduga  yang  tidak perlu.
3. Penilaian terhadap  masalah  tersebut  tidak  proposional,  dengan  membesar- besarkan  yang  sebenarnya  kecil  atau  mengecil-ngecilkan  yang  sebenarnya besar.
4. Membuat proses peradilan menjadi tidak rasional.
Sebagaimana yang  diuraikan  di  atas,  Pasal  184  Ayat  (1)  KUHAP  telah menentukan  secara  limitatif  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang.  Di  luar alat  bukti  itu, tidak  dibenarkan  dipergunakan  untuk  membuktikan  kesalahan terdakwa.  Ketua  sidang,  penuntut  umum,  terdakwa  atau  penasihat  hukum,  terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak  leluasa  mempergunakan  alat  bukti  yang  dikehendakinya  di  luar  alat  bukti yang ditentukan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.  Yang dinilai sebagai  alat  bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian di luar jenis alat bukti yang disebutkan Pasal 184 Ayat
12 Munir Fuady, Ibid. hlm. 26.
(1)  KUHAP  tidak  mempunyai  nilai  serta  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang mengikat. 14
Masyarakat yang  berkembang  mengikuti  perkembangan  teknologi sehingga penggunaan alat teknologi digital dalam kehidupan bermasyarakat makin massif  dalam  segala  hal,  bahkan  hampir  seluruh  bidang  kehidupan  menggunakan informasi elektronik.
Pemakaian internet  dan  bisnis  melalui  internet  dewasa  ini  berkembang sangat  pesat sehingga sektor  hukum,  termasuk  hukum  pembuktian,  diminta  untuk turun tangan sehingga bisnis melalui internet (e-commerce) dapat dicapai ketertiban dan  kepastian,  di  samping  tercapai  pula  unsur  keadilan  bagi  para  pihak.  Menurut Munir  Fuady  yang  dimaksud e-commerce adalah  suatu  proses  berbisnis  dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan  masyarakat  dalam  bentuk  transaksi  elektronik,  dan  pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. 15
Masalah hukum tentang e-commerce belum  dapat  diakui,  baik  sebagai bukti oleh hukum secara konvensional di dalam KUHAP. Beberapa prinsip hukum yang  bersentuhan  dengan e-commerce yang  mestinya  diakui  sektor  hukum pembuktian adalah sebagai berikut : 16
1. Semua  informasi  elektronik  dalam  bentuk  data  elektronik  mestinya memiliki  kekuatan  hukum  sehingga mempunyai  kekuatan  pembuktian. Dengan  demikian,  data  elektronik  mestinya  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen kertas.
2. Kontrak  yang  dibuat  secara  elektronik  mempunyai  akibat  hukum  dan kekuatan pembuktian yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis di atas kertas.
3. Tanda  tangan  elektronik  mestinya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sama dengan tanda tangan biasa.
Informasi elektronik menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  adalah  satu  atau sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,
14 M. Yahya Harahap, Op.Cit. hlm. 285.
15 M. Yahya Harahap, Op.Cit. hlm. 152.
16 M. Yahya Harahap, Ibid. hlm. 155.
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat  elektronik (electronic  mail),  telegram,  teleks, telecopy atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Alat  bukti  informasi  elektronik  sebagai  alat  bukti  sebelum  keluarnya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dalam  hukum  acara  pidana  belum  mempunyai  status  yang  jelas. Termasuk  juga  penggunaan  alat  bukti  informasi  elektornik  sangat  rendah. Penggunaan  informasi  elektronik  sebagai  alat  bukti  di  pengadilan  masih dipertanyakan  relevansi  dan  validitasnya.  Proses  pembuktian  pada  kasus cyber crime pada dasarnya tidak berbeda dengan pembuktian pada kasus konvensional.
Alat  bukti  informasi  elektronik  dapat  digunakan  dalam  persidangan  sejauh  alat bukti  tersebut  dapat  di  peroleh  dan  dibuktikan  dalam  persidangan.  Alat  bukti informasi elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk dalam KUHAP yang  dimana  alat  bukti  informasi  ini  di  perluas  maknanya  sesuai  dengan perkembangan  teknologi  yang  berkembang.  Alat  bukti  informasi  elektronik merupakan  alat  bukti  yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  namun  harus  didukung dengan  alat  bukti  yang  lain,  sehingga  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah dalam persidangan.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  maka  informasi  elektronik  dijadikan  sebagai alat  bukti  yang  sah  dalam  hukum  acara  pidana.  Sebagaimana  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  menyatakan  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  menyebutkan  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang berlaku di Indonesia.
Pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dalam hal ini informasi elektronik sebai alat bukti dilaksanakan berdasarkan
asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian , itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi  atau  netral  teknologi  sebagaimana  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Relevansi alat bukti informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah akan memberikan manfaat sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan tujuan untuk :
1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan  perdagangan  dan  perekonomian  nasional  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan evektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  setiap  orang  untuk memajukan  pemikiran  dan  kemampuan  di  bidang  penggunaan  dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
Penggunaan  alat  bukti  informasi  elektronik  dalam  hukum  acara  pidana setelah  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  proses pembuktian. Jadi informasi elektronik digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses  acara  pidana  di  Indonesia,  yakni  alat  bukti  tersebut  mempunyai  relevansi dengan fakta  yang akan dibuktikan dan diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.

## B. Perkembangan Alat Bukti Informasi Elektronik Di Indonesia
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik, maka bukti informasi elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan dalam melakukan pembuktian.
Beberapa  Negara  di  dunia  ini  yang  sudah  mengadopsi  perkembangan  teknologi digital ke dalam hukum pembuktiannya sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diberlakukan di Indonesia, seperti : 17
1. Hongkong  telah  memiliki  Undang-Undang  tentang  Transaksi  Elektronik sejak tanggal 7 Januari 2000.
2. Inggris telah memiliki the Electronic Communication Bill sejak tanggal 26 Januari 2000.
3. Jepang  telah  memiliki  Undang-Undang  tentang  Tanda  Tangan  Elektronik dan Notarisasi Bisnis Nomor 102, tanggal 31 Mei 2000, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2001.
Kedudukan  alat  bukti  informasi  elektronik  sebagaimana  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang menerangkan tentang alat bukti elektronik. Diantaranya : 18
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
2. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.
4. Undang-undang  nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
17 Munir Fuady,  Op.Cit. hlm. 155.
18 Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana” (Jurnal Penelitian Hukum,Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta) , hlm. 111. https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/download/19104/12355. Diakses pada tanggal 30 Mei 2018, Pukul 16.30 WIB.
8. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
10. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
11. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
Dari  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  menyatakan  bahwa  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dan  atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  yang sah.  Jadi  jelas  kalau  kita  liat  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1997  tentang Dokumen  Perusahaan  yang  mana  di  dalamnya  dokumen  elektronik  telah dipergunakan sebagai alat bukti, mengingat dokumen elektronik merupakan bagian dari dokumen perusahaan.
Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  pidana  Korupsi  yang dikeluarkan  tahun  1999  serta  Undang-Undang  lainnya  juga  menjelaskan bahwasanya  alat  bukti  informasi  elektronik  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP yakni sebagai alat bukti petunjuk. Dan sampai saat ini penggunaan alat bukti informasi elektronik sudah mendapatkan pengakuan dan  dipergunakan  dalam  setiap  proses  pembuktian  hukum  acara  pidana  di pengadilan.

## IV. KESIMPULAN
Penentuan  relevan  atau  tidaknya  suatu  alat  bukti  merupakan  kewenangan hakim yang memutuskannya. Oleh karena itu, penting untuk diketahui oleh hakim sejauh  mana  suatu  alat  bukti  relevan  dengan  kasus  yang  bersangkutan.  Alat  bukti informasi elektronik dapat digunakan dalam persidangan sejauh alat bukti tersebut dapat di peroleh dan dibuktikan dalam persidangan. Alat bukti informasi elektronik merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  petunjuk  dalam  KUHAP  yang  dimana  alat bukti  informasi  ini  di  perluas  maknanya  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi yang berkembang. Relevansi alat bukti informasi elektronik sebagai alat bukti yang
sah telah diakui dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perkembangan  alat  bukti  informasi elektronik  di  Indonesia  sebenarnya sudah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang aman di dalamnya terkait dengan dokumen elektronik. Kemudian dilanjutkan oleh  Undang-Undang  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  tentang  Terorisme, tentang Perdagangan  Orang,  tentang  Tindak  pidana  Pencucian  Uang,  tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  tentang  Hak  Cipta  dan  Merek,  dan  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Chazawi,  Adam. Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi.  Bandung  : Alumni, 2008.
Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012.
Hamzah,  Andi. Hukum  Acara  Pidana  Indonesia.  Jakarta  :  Sinar  Grafika, 2016.
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
Muhammad,  Rusli. Hukum  Acara  Pidana  Kontemporer.  Jakarta:  Citra Aditya Bakti, 2007.
Prakoso,  Djoko. Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian di  dalam  Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty, 1988.
Rukmini,  Mien. Perlindungan  HAM  Melalui  Asas  Praduga  Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni,  2003.

## Jurnal:
Nur  Laili  Isma  dan  Arima  Koyimatun,  Jurnal  Penelitian  Hukum “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta  Hasil  Cetaknya  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana” .  Volume  1,  Nomor  2,
Juli 2014, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.
https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/download/19104/12355.

## Undang-Undang:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektro