## Wajah Hukum

## Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Sengketa Lahan Perkebunan Tahun 2012 di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

## Angga Saputra, Muhammad Taufiq
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Correspondence: anggasaputra1314ck@gmail.com, mtaufiq509@gmail.com.
Abstrak. Negara-Negara di seluruh dunia ini. mengakui HAM sebagai hak-hak yang sangat penting dan perlu diakui  dalam  konstitusi  mereka.  Perlindungan  hak  asasi  manusia  juga  dianggap  sebagai  bagian  integral  dari pemerintahan berdasarkan hukum, sehingga negara-negara memberikan perhatian utama pada konsep ini. Oleh karena  itu  Keamanan,  perdamaian,  dan  stabilitas  suatu  negara  dapat  terancam  oleh  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia.  Dalam  hal  ini  di  Indonesia  sering  terjadi  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  baik  yang  bersifat  berat maupun ringan. Salah satu dugaan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut adalah terjadinya sengketa lahan perkebunan di Ogan Ilir Propinsi Sumatera Seiatan yang mengakibatkan seorang korban tewas dan empat orang  menderita  Iuka-Iuka,  ada  beberapa  HAM  yang  dilanggar,  yaitu:  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak mendapat  perlakuan  yang  kejam,  hak  atas  rasa  aman  dan  hak  atas  anak,  dan  hak-hak  tersebut  dijamin  secara tegas dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Kata Kunci : Pelanggaran, Hak Asasi Manusia, Hukum
Abstract.  Countries  all  over  the  world  recognize  human  rights  as  very  important  rights  and  need  to  be recognized in their constitutions. The protection of human rights is also regarded as an integral part of the rule of law, so States pay primary attention to this concept. Therefore, the security, peace, and stability of a country can be threatened by human rights violations. In this case in Indonesia there are frequent violations of human rights, both serious and mild. One of the allegations of human rights violations was a farmland dispute in Ogan Ilir Province of Sumatra Seiatan which resulted in one victim killed and four people suffered Iuka-Iuka, several human rights were violated, namely: the right to life, the right not to receive cruel treatment, the rights to safety and the rights of the child, and these rights are explicitly guaranteed in Act No. 39 of 1999 on Human Rights.

## Keywords: Violations, Human Rights, Law

## PENDAHULUAN
Salah  satu  syarat  dari  negara  hukum  adalah  adanya  jarninan  hak  asasi  manusia  Jaminan  ini harus  tersurat  dalarn  Konstitunsi  yang  berlaku.  Dengan  demikian  menjadi  kewajiban  Negara  untuk mengatur  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia.  Negara  Republik  Indonesia  adalah  Negara  yang menganut paham Negara Hukum, maka setiap tindakan manusia itu harus berdasarkan hukum. Paham Negara Hukum itu dianut tidak lain untuk menjarnin serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tercermin dalam ke lima sila dari dasar negara Pancasila dan dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebelum diamandemen yang tercantum dalam pasal-pasal yaitu: 1. Pasal 27 ayat (I), mengenai hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum.
2. Pasal 27 ayat (2), mengenai hak atas penghidupan yang layak.
3. Pasal  28,  mengenai  hak  kebebasan  untuk  mengeluarkan  pendapat  dan  kebebasan  berkumpul  dan berserikat.
4. Pasal 29, mengenai hak dan kebebasan beragama.
5. Pasal 30, mengenai hak atas pembelaan negara.
6. Pasal 31, mengenai hak atas pengajaran.
7. Pasal 34, mengenai hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara negara.
Negara  Hukum  adalah  Negara  yang  berlandaskan  hukum  dan  menjamin  keadilan  bagi warganya. Menurut Stahl, suatu negara hukum haruslah memenuhi empat unsur penting yaitu:
1. Adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia (mensenrechter).
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (scheiding of verderling van de macht om die rechten de beschemen).
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan hukum (de overheid regelgeving) .
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan (administrative rechbanken in geschilen). 1
Selain  itu  konsep  negara  hukum  Anglosaxon  yang  dikenal  dengan  The  Rule  of  Law  yang dikemukalcan A. V Dicey mengandung tiga unsur penting yaitu :
1. Supremacy of Law
2. Oqua/ity before of law
3. Human Righf 2
Hal  ini  karena  ide  negara  hukum  terutama  yang  dikemukakan  Immanuel  Kant,  baru  sebatas cita-cita  Dengan  dernikian  timbul  gagasan  untuk  membatasi  kekuasaan  penguasa. 3 Konstitusi  yang berfungsi  sebagai  dasar  untuk  pembangunan  negara,  memastikan  bahwa  kedaulatan  hukum  akan selalu  berpusat  pada  otoritas  yang  diberikan  oleh  hukum.  Ada  lima  struktur  atau  perintah  dalam kehidupan  negara  yang  menetapkan  distribusi  kekuasaan  dan  kebebasan  terbatas  warga  di  hadapan pendukung  kekuasaan  negara.  Perdebatan  di  sekitar  konstitusi  akan  melihat  otoritas  sebagai kemampuan pemerintah dan kebebasan sebagai hak, sebagai peran yang melengkapi.
Secara  konstitusional,  kekuasaan  adalah  yang  diberikan  oleh  hukum,  khususnya  yang diciptakan  sebagai  akibat  dari  kesepakatan  legislatif  antara  perwakilan  rakyat.  Hubungan  berikut mengilustrasikan  hubungan  fungsional  antara  otoritas  dan  kebebasan:  semakin  banyak  kekuasaan yang dimiliki oleh para pejabat negara, semakin sedikit kebebasannya bagi warga Negara sebaliknya, semakin  banyak  kebebasannya  yang  diizinkan  bagi  mereka  yang  bertanggung  jawab  atas  organisasi kekuasaan negara, maka semakin banyak Kebebasan untuk warga negara.
Dengan  dernikian  dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya  suatu  kedaulatan  rakyat  merupakan implementasi  dari  hubungan  antara  penguasa  dan  rakyat.  Penguasa  yang  berkuasa  hanya  akan  dasar kekuasaan  belaka  menimbulkan  sangat  besarnya  kewenangan  penguasa  terhadap  rakyat,  akan  tetapi penguasa  yang  berdasarkan  kedaulatan  rakyat,  maka  kewenangan  rakyat  akan  lebih  besar  dari  pada peguasa.
Dalam  kenyataannya  hak  asasi  manusia  selalu  dirongrong  oleh  manusia  itu  sendiri,  hal  ini merupakan  masalah  yang  rurnit  hingga  banyak  menimbulkan  pennasalahan  bagi  penguasa  untuk mengatur tegaknya hak asasi, Untuk kebaikan umum, kepentingan negara, dan negara, telah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatur penerapan hak asasi manusia, yang melibatkan menjamin implementasinya dan menetapkan batasan-batasnya.
Hak asasi manusia itu selalu menjadi masalah yang aktual dalam hidup bemegara, karena selain pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia itupun telah berkembang maju, begitu juga dengan aparat penunjangnya. Sering kali kita tertipu atas peristiwa yang kelihatannya sangat lumrah dan masuk akal, tetapi  jika  kita  kaji  lebih  dalam  justru  merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia yang terbungkus rapi dengan segaJa macam rencana pembangunan ekonomi maupun bidang hukum tentunya.
Di  tengah  suksesnya  pembangunan  saat  ini,  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  rakyat masih merupakan harapan yang perwujudannya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu boleh dikatakan pemerintah belum berhasil memproduksi peraturan-peraturan hukum yang benar-benar memihak dan membela kepentingan masyarakat banyak, yang berorientasi pada keadilan sosial dan berwawasan hak asasi.
Produk  hukum  yang  dapat  betul-betul  merupakan  jawaban  terhadap  kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat  dan  mernfasilitasi  upaya  pemenuhan  hak-hak fundamental rakyat masih menjadi irnipian  yang semakin  jauh  dari  perwujudannya.  Walaupun  sesungguhnya  telah  dihasilkan  beberapa produk  hukum  yang  lebih  berorientasi  pada  perlindungan  hak-hak  dasar  manusia,  namun implementasinya masih tergantung kepada interprestasi para penguasa itu sendiri.
Tanpa mempersoalkan pembangunan hukum, poltik dan kultural adalah wajar jika kita bertanya ke  mana  kita  dengan  pembangunan  yang  akan  diselenggarakan,  jika  jalan  terus,  konsekwensi  logis dari  semua  itu  adalah  semakin  menajarnkan  jurang  ketidakadHan  antara  si  kaya  dan  si  miskin,
1 Majda EI-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 23
2 Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Asas-asas Hukum Tata Negara , (Jakarta : Ghalia lndonesia, 1985), hlm 11
3 Marwan  Effendy, Kejaksaan  Rl  Posisi  Dan  Fungsinya  Dari  Perspetiklif  Hukum ,  (Jakarta  :  PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 36
terpelajar  dengan  yang  tidak  terpelajar,  antara  kota  dan  desa  dan  banyak  Iagi  yang  lainnya.  Maka untuk mempersempit jurang ini yang lebih manusiawi adalah dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai unsur penentu.
Menurut perspektif yang disebutkan di atas, konsep bahwa manusia diciptakan oleh satu Tuhan dengan dua elemen individual atau pribadi dan karakteristik sosial di Pancasila, fondasi negara. Setiap orang  dibebaskan  dari  hak-hak  orang  lain.  Dengan  kata  lain,  itu  menyiratkan  bahwa  setiap  orang memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengakui  dan  mempertahankan  hak-haknya  sendiri.  Kewajiban  ini meliputi  semua  organisasi,  terlepas  dari  hierarki,  tetapi  terutama  berlaku  untuk  Negara  dan Pemerintah,  yang  bertanggung  jawab  untuk  mempertahankan,  melindungi,  dan  menjamin  hak  asasi manusia semua warga negara tanpa pengecualian.
Dalam  konteks  perubahan  dan  transformasi  sosial  Indonesia  saat  ini,  penting  untuk mempertimbangkan tempat, fungsi, dan peran tradisi yang telah berevolusi menjadi norma sosial serta hubungan yang sedang berlangsung antara referensi yang berbeda dan tanda-tanda hukum sosial. 4 Republik Indonesia terus ada sebagai negara yang independen, bersatu, dan berdaulat meskipun banyak tantangan. Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memiliki ketekunan dan kekuatan untuk maju  dan  menjadi  bangsa  yang  lebih  kuat  dengan  mengalahkan  ancaman,  tantangan,  dan  gangguan dari semua arah. Bangsa Indonesia perlu mempertahankan keterikatan dan ketekunan yang diperlukan untuk  dibangun  secara  konsisten  dan  berkelanjutan  jika  ingin  memastikan  keberadaannya  baik sekarang maupun di masa depan.
Hukum  yang  saat  ini  berlaku  di  dalam  Negara  Republik  Indonesia  memberikan  alasan penggunaan  kekuasaan.  Untuk  mempertahankan  ketertiban  sosial  di  seluruh  masyarakat,  hukum, sebagai  kerangka  kerja,  terstruktur  untuk  melayani  kepentingan  seluruh  rakyat  dan  negara,  bukan kelompok atau individu tertentu.
UUD  1945  berfungsi  sebagai  konstitusi  bagi  Negara  Republik  Indonesia.  Kekuasaan pemerintah  tidak  terbatas  atau  total  dalam  arti  konstitusi.  Rakyat  memiliki  kedaulatan,  yang sepenuhnya dioperasikan oleh negara melalui Konstitusi, dan lembaga tertinggi negara serta kerangka konstitusional  negara juga mempertahankan  otoritas  pemerintah.  Struktur  negara  adalah  demokratis. Proses  pengambilan  keputusan,  yang  merupakan  sumber  dan  mempertimbangkan  tujuan  dan kepentingan masyarakat, mencerminkan sifat ini.
Sejak Reformasi di Indonesia, Masyarakat telah menyerukan penganiayaan terhadap pelanggar hak  asasi  manusia  utama  sejak  hari-hari  awal  Reformasi.  Kasus  ini  menimbulkan  beberapa  kasus, termasuk  kasus  Trisakti  (12  Mei  1998)  dan  kasus  Semanggi  II  (22-24  September  1997),  yang melibatkan  pembunuhan  siswa  selama  protes  sebagai  akibat  dari  pertarungan  dengan  lembaga keamanan. 5
Orang atau kelompok yang mengalami kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum pidana di  suatu  negara,  seperti  penyalahgunaan  kekuasaan,  dan  menyebabkan  gangguan  yang  signifikan terhadap hak-hak dasar mereka dalam aspek kesejahteraan fisik, mental, emosional, atau finansial. 6 Di  Kabupaten  Ogan  Ilir  Provinsi  Sumatera  Selatan  telah  terjadi  konflik  antara  warga  dari beberapa desa dalam Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan dengan Perusahaan Gula, PTPN VII Unit Cinta.
Manis,  yang  memakan  korbanjiwa.  Seorang  bocah  13  tahun,  Angga  Prima  warga  Dusun  II Desa  Tanjung  Pinang  II  Kecamatan  Tanjung  Batu,  mengbembuskan  nafas  terakbir  setelah  pelipis kanannya ditembus timah panas anggota Brimob Polda Sumsel 7 . Pemicunya adalah adanya sengketa lahan. Berikut kronologis menurut beberapa versi:
1. Kronologis versi Polres Ogan Ilir. 8
Pada  hari  Jumat  tanggal  27  Juli  2012  Unit  Sat  Intelkam  Polres  Ogan  Bir  telah  melakukan monitoring terhadap tindak tindak lanjut upaya penegakan hukum terhadap warga yang melakukan
4 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm 37
5 Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Terbaru, http://www erabaca.com/2, diakses tanggal 17 Nopember 2012
6 Dikdik M Arief Mansyur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Karban Kejahatan , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 47
7 Harian Sumatera Ekspres, hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012.
8 Edi Rahmat Mulyana, S.ik, Kasal Reserse Polres Ogan llir, wawancara tanggal 5 April 2013
tindakan  anarkis  di  Rayon  III  Perkebunan  PTPN  VII  Cinta  Manis.  Berdasarkan  hasil  monitor  di lapangan dapat dilaporkan sebagai berikut:
• Sekitar  pukul  09.00,  aparat  gabungan  Brimob  Polda  Sumsel,  Dalrnas  Polres  Ogan  llir,  fungsi Reskrim, Narkoba dan lnterkam melakukan pengecekan pasukan dipimpin oleh Kaden Brimob Polda  Sumsel  bertempat  di  belakang  pabrikgula  PTPN  Cinta  Manis.  Kaden  Gagana  Brimob Polda Sumsel menyampaikan arahan reneana patroli gabungan serta pengumpulan barang bukti sehubungan  terjadinya  aksi  pembakaran  dan  penjarahan  terhdap  aset  milik  PTPN  VII  Cinta Manis di Rayon III PTPN Cinta Manis.
• Sekitar  pukul  10.30  Wib  Tim  I  Gabungan  aparat  keamanan  pimpinan  Kasat  Brimob  Polda Sumsel  dan  Kabag  Ops  Pol.res  Ogan  Ilir  dengan  melibatkan  150  personil  melakukan  patroli dialogis  ke  Desa  Lubuk  Keliat  Kee.  Lubuk  Keliat  dengan  sasaran  menjalin  komunikasi  serta melakukan pengembangan kasus penjarahan pupuk milik PTPN VII Cinta Manis dengan basil telah mengamankan barang bukti dari rumah warga desa Lubuk Keliat yang diduga melakukan penjarahan  pupuk  di  Rayon  III  PTPN  VII  Cinta  Manis.  Adapun  barang  bukti  yang  telah diamankan antara lain:
-  pupuk urea sebanyak 12 sak
-  pupuk KCL PG sebanyak 2 sak
-  pupuk TSP sebanyak 5 sak
-  Insektisida 3 kg sebanyak 11 sak
• Sek.itar pukul 15.30 Wib Tim II Gabungan aparat keamanan pimpinan Wakapolres Ogan llir, Kaden C Brimob Polda Sumsel dan Kasat Sabhara Polres Ogan llir menuju desa Limbang Jaya dan Desa Tanjung Pinang Kee. Tanjung Batu untuk melakukan patroli dialogis dengan sasaran menjalin  komunikasi terhadap  warga  Desa  Lirnbang Jaya  I,  II  dan  Desa  Tanjung  Pinang  I  ,II Kee. Tanjung Batu. Setibanya di Desa Limbang Jaya I warga telah terkonsentrasi/berkumpul di pinggir  jalan  melihat  kendaraan  gabungan  aparat  keamanan.  Saat  memasuki  Desa  Limbang Jaya 11, kondisis jalan yang sempit, berliku dan padat perumahan rangkaian terakhir kendaraan gabungan  aparat  keamanan  dilempari  batu  oleh  warga  yang  membawa  parang  sambil meneriakan  yel-yel  tidak  senang  dengan  aparat  sehingga  situasi  warga  lainnya  terprovokasi kemudian  mengejar  aparat  Brimob  sambil  tetap  melempari  batu  ke  arah  Brimob.  Untuk menghentikan aksi dan meneegah aksi meluas maka aparat menembakan gas air mata ke arah udara,  situasi  sempat  memanas  selanjutnya  dengan  dibantu  Kades  Limbang  Jaya  warga ditenangkan  sehingga  aparat  Brimob  dapat  dievakuasi  keluar  Desa  Limbang  Jaya  II,  namun setelah beberapa menit kemudian diketahui adanya korban dari warga masing-masing
2. Kronologis versi Polda Sumatera Selatan. 9
Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 pukul 16.00 di Desa Limbang Jaya Kee. Tanjung Batu Kab. Ogan Uir telah ditemukan mayat a.n Angga Prima bin Darmawan dan ada yang mengalami Iuka  tembak  a.n  Sudirman  bin  Karoman,  Riswan  bin  Alimin.Farida  Ais  bin  Juni,  Izan  Walindra bin Helmi. Dari hasil visum at repertum pada anak yang tewas bukan karena tertembak, melainkan ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa Iuka robek di kepala yang mengakibatkan patah dan retak tulang  tengkorak  serta  kerusakan  jaringan  otak  besar  dan  keeil  sebelah  kanan  dan  untuk  korban yang  Iuka-Iuka  juga  tidak  ditemukan  proyektil  senjata  api  yang  ada  hanya  bekas  Iuka  benda logam.  Berdasarkan  rumusan  yang  telah  penulis  terangkan  di  atas  maka  permasalahan  dalam penulisan jurnal ini adalah Apa saja pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Sengketa Lahan Perkebunan Tahun 2012 Di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan?

## HASIL
Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Pada  Kasus  Sengketa  Lahan  Perkebunan  Tahun  2012  Di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Seperti yang telah diuraikan diatas tentang kronologis peristiwa sengketa lahan perkebunan di  PTPN  Cinta  Manis  Ogan  Ilir  Propinsi  Sumatera  Selatan.  Dari  kedua  versi  tersebut  tidak  ada versi  kronologis  yang  100%  sama  dan  versi  mana  yang  tingkat  kebenarannya  dapat  dipastikan
9 Kompol  Abdul  Rahman.  ST,  Penyidik  pada  Reserse  Kriminal  Polda  Sumatera  Selatan,  Wawancara Tanggal 10 Mei 2013.
100% juga belum bisa ditentukan. Namun dari kedua versi tersebut ada satu kesamaan yaitu telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang bocah dan sedikitnya empat orang menderita Iuka-Iuka. Untuk mengetahui apakah dalam peristiwa tersebut telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
Pada  dasarnya,  pelanggaran  hak  asasi  manusia  menimbulkan  risiko  serius  bagi  stabilitas, keamanan, dan perdamaian suatu negara. Namun, masih belum ada definisi yang diterima secara universal tentang apa berkaitan dengan pelanggaran HAM, meskipun fakta bahwa para ahli secara umum  setuju  bahwa  pelanggar  kemanusiaan  didefinisikan  sebagai  pelecehan  kewajiban.  Negara dapat  melanggar  kewajiban-kewajibannya  melalui  tindakan  sengaja  atau  melalui  kelalaian sederhana. Dalam bentuk lain, kejahatan diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dihukum di bawah Hukum Nasional. 10
Dampak yang timbul akibat suatu negara melanggar hukum internasional umumnya disebut sebagai "kewajiban negara" dalam kerangka hukum internasional. 11 Namun, dalam konteks hukum hak  asasi  manusia  internasional,  konsep  tanggung  jawab  negara  merujuk  pada  tanggung  jawab yang muncul dari pelanggaran kewajiban negara untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak manusia.  Pasal  1  ayat  6  dari  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  memberikan  definisi pelanggaran  hak  asasi  manusia  sebagai  berikut “Tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau kelompok,  termasuk  aparat  negara,  yang  menyimpang  dari  hukum  dan  mengakibatkan pengurangan,  penghalangan,  pembatasan,  atau  pencabutan  hak  asasi  manusia  satu  atau  lebih individu yang dilindungi oleh peraturan ini, dan individu tersebut tidak mampu atau merasa takut untuk  memperoleh  perlakuan  yang  adil  dan  setara  melalui  mekanisme  hukum  yang  relevan, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.”.
Pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  disebutkan  di  atas  secara  identik  dengan  kejahatan internasional  yang  paling  serius.  Kejahatan  semacam  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, dan  perbuatan  jahat  lainnya  merupakan  contoh  konkret  dari  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Meskipun  kejahatan  internasional  yang  paling  serius  biasanya  dilakukan  oleh  individu,  negara- negara juga turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. 12
Pelanggaran  hak  asasi  manusia  terjadi  hampir  setiap  hari  di  seluruh  dunia,  termasuk  di negara-negara  yang  tengah  mengalami  konflik  bersenjata  atau  memiliki  pemerintahan  totaliter. Meskipun  demikian,  kejadian  tersebut  juga mencerminkan  seberapa  keras  negara-negara  tersebut berupaya  mengakhiri  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  wilayah  mereka.  Hal  ini  menunjukkan bahwa entitas yang bertanggung jawab untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu negara,  selalu  mengutuknya.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi Manusia, penyelidikan dilakukan terhadap insiden sengketa tanah yang terjadi di PTPN VII Cinta  Manis  Provinsi  Ogan  Olir  Sumatra  Selatan,  yang  mengakibatkan  satu  kematian  dan setidaknya empat kasus luka-luka.
Namun  berdasarkan  penelitian  di  Polda  Sumsel,  dinyatakan  bahwa  tidak  ada  terjadi pelanggaran HAM karena POLRI dalarn melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan Protap yang ada. 13 Untuk  sanksi  pidana  pun  yang  menyebabkan  meinggalnya  seorang  bocah  dan  beberapa orang Iuka dalarn kasus PTPN Cinta Manis Ogan llir belum ditemukan adanya pelaku perbuatan pidana. 14
Jika dikaji  secara  Hukum Pidana,  pelaku yang menyebabkan  meninggalnya  seorang  bocah dalam kasus sengketa lahan di PTPN Cinta Manis Ogan llir dapat dikenakan ketentuan pasal 338 KUHP  yang  menyatakan  :  "Barang  siapa  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena pembunuhan  dengan  pidana  paling  lama  lima  tahun."  Pada  dasarnya  pasal  338  ini  adalah  tolok
10 C.de  Rover,  International  Committee  of  the  Red  Cross,  1988,  yang  telah  diterjemahkan  ke  dalam bahasa Indonesia dengan judul Acuan Universa/ Penegakan Hukum HAM, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), hlm 455
11 Suparan Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia , (Jakarta : Erlangga, 2014), hal 38
12 Rhona K.M. Smith, Dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Bantul : PUSHAM UII, 2015), hlm 70
13 Kompol  Abdul  Rahman.  ST,  Penyidik  pada  Reserse  Kriminal  Polda  Sumatera  Selatan,  Wawancara Tanggal 10 Mei 2013.
14 Kompol  Abdul  Rahman,  ST,  Penyidik  pada  Reserse  Kriminal  Polda  Sumatera  Selatan,  Wawancara tanggal 10 Mei 2013.
ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada pasal 339 sarnpai dengan pasal 349 KUHP. Menurut Hukum  Pidana  yang  dartikan  dengan  pembunuhan  atau  perbuatan  kejahatan terhadap  jiwa  orang adalah perbuatan-perbuatan seseorang yang memenuhi perumusan dari pasal-pasal tersebut.
Pelanggaran  hukum  terhadap  korban  yang  bertanggung  jawab  diatur  oleh  Pasal  351 KUHPidana. Menurut Pasal 351 tersebut, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang disengaja menyebabkan  ketidaknyamanan,  rasa  sakit,  atau  ketidakpuasan.  Apabila  dapat  dibuktikan  bahwa pelaku  telah  membantah  melakukan  tindakan  tertentu  sebagai  target  pelanggaran,  bukti penganiayaan dianggap memadai.
2. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Selain  diuraikan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  sekarang  diubah,  Deklarasi Indonesia  tentang  Pencegahan  Genosida  terhadap  Manusia  juga  diubah  untuk  menjadi  lebih spesifik  di  UU  No.  39  tahun  1999.  Pada  kenyataannya,  ketentuan-ketentuan  perjanjian  ini  tidak merujuk pada hukum-hukum khusus, melainkan pada prinsip-prinsip umum yang diperlukan untuk menjamin  perlindungan,  termasuk  yang  berkaitan  dengan  isu-isu  politik  dan  sosial  serta  urusan ekonomi, sosial, dan agama.
Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999,  yang  memberikan  informasi  yang  lebih  akurat mengenai pelanggaran dan perlindungan hak asasi manusia, umumnya dianggap sebagai pengawas yang  memerhatikan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia.  Undang-undang  ini  menetapkan  panduan untuk melindungi dan menerapkan hak-hak setiap warga negara, sesuai dengan definisi universal hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Adapun  Peraturan  yang  diatur  dan  dipertimbangkan  dalam  UU  No.  39  Tahun  1999  secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Hak untuk hidup
Salah  satu  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dicabut  adalah  hak  untuk  menjalani kehidupan,  yang  juga  dikenal  sebagai  hak  yang  tak  terpisahkan.  Hak  untuk  hidup  mencakup kebebasan  dari  risiko,  hak  terhadap  kesehatan  dan  keselamatan,  hak  terhadap  perdamaian, keamanan,  kebahagiaan,  kelahiran,  dan  kesejahteraan,  serta  hak  untuk  menjalani  kehidupan dalam lingkungan yang aman dan mendukung.
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
Hak ini diatur dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasas 1945 hasil amandemen 2 dan terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Semua individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan mengasuh anak-anak mereka melalui pernikahan yang sah, yang  hanya  mungkin  terjadi  dengan  persetujuan  suami  dan  istri  serta  patuh  pada  peraturan hukum.Hak membuat keturunan dan berkeluarga.
Hal ini disebutkan dalam ayat 28B pasal 2 UUD 1945 hasil perubahan ke 2 dan muncul dalam ayat 10 Undang- Undang No. 39 tahun 1999. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk  membentuk  kelompok  dan  melakukan  keturunan  melalui  proses  sederhana  yang  hanya dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  aturan  yang  mengatur  undang-undangan  masing-masing individu.
c. Hak untuk mengembagkan diri.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999,  ada  hak  untuk  memajukan  status sendiri  dari  Pasal  11  menjadi  Pasal  16,  tetapi  UUD  tahun  1945  juga  memberikan  hak  yang dijamin  untuk  meningkatkan  status  diri  dari  Pasalnya  28B  ayat  2  dan  Pasal  28F.  Di  antara mereka adalah hak untuk melindungi pendidikan, hak untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi, hak berkomunikasi, dan hak untuk terlibat dalam sosialisasi.
d. Hak untuk memperoleh keadilan
Setiap  orang memiliki  hak  yang  sama di  bawah  hukum,  seperti yang  dinyatakan  dalam Pasal  7  Hak  Asasi  Manusia  dan  Pasal  28  D  dari  1945  UUD.  Asas-asas  dalam  hukum  pidana dan  hukum  acara  pidana,  tetapi  tidak  terbatas  pada  hukuman  pidana  adalah  hak  yang dimodifikasi  untuk  mencerminkan  dasarnya.  Setiap  individu  memiliki  tanggung  jawab  untuk mempertahankan  standar  etika  dalam  menilai  kasus  yang  melibatkan  orang,  data,  dan administrasi. Namun, dalam pasal tiga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dijelaskan prinsip- prinsip berikut:
1) Peradilan yang bebas serta tidak memihak
2) Praduga tidak bersalah
3) Nullum delictum siena previa lege poeoale
4) Ketentuao yang lebih meoguntungkan
5) Hak untuk meodapatkan bantuan hukum
6) Ne bis in idem
7) Hukuman perampasan kekayaan
e. Hak atas kebebasan pribadi
Hak  asasi  manusia  terhadap  kebebasan  berekspresi,  pendapat,  dan  keputusan  pribadi termasuk  dalam  hak-hak  yang  dilindungi.  Penting  untuk  diingat  bahwa  penggunaan  hak  ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
f. Hak atas rasa aman
Hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis dalam hak atas rasa aman antara lain:
1) Hak setiap orang untuk mematuhi batas-batas politik dari negara lain; namun, hak ini tidak berlaku bagi mereka yang terlibat dalam perilaku non-politik.
2) Memperhatikan  peringatan  dan  Hak  atas  rasa  aman,  sebagai  perlindungan  yang  dimaksud ditambah  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat  dan  hak  miliknya,  yaitu  pengakuan  di depan hukum sebagai manusia pribadi.
3) Menahan  dorongan  untuk  menyerah  kepada  godaan  dan  merendahkan  diri  dalam pengampunan sensual. Hak ini memiliki banyak hubungannya dengan KUHAP Indonesia.
g. Hak atas kesejahteraan
Menurut  Konvensi  Internasional  tentang  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya,  kesejahteraan masyarakat  menjadi  fokus  utama.  Dua  kategori  hak  asasi  manusia  berlaku  untuk  bentuk kesejahteraan ini. Pembatasan hak-hak ekonomi, sosial, dan keagamaan – yang mencakup hak untuk  berada  dalam  kondisi  yang  mendukung  pencapaian  potensi  maksimal  setiap  individu  – merupakan hal yang menentukan kedua kategori tersebut. Hal ini juga mencakup aspek-aspek seperti perawatan kesehatan dan perlindungan sosial.
h. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
Hal ini berkaitan erat dengan hak-hak politik, terutama dalam konteks kemampuan untuk mencalonkan  diri  sebagai  calon  untuk  jabatan  atau  sebagai  anggota  parlemen.  Hak  untuk memberikan suara dan menjadi calon tidak seharusnya dipaksa atau dianggap sebagai ancaman.
i. Hak perempuan
Hal yang biasanya diberikan kepada wanita adalah sama dengan hak lainnya seperti yang disebutkan di atas; hanya di daerah ini hak yang lebih menguntungkan bagi wanita. Aspek yang sangat  penting  untuk  kesehatan  wanita  termasuk  perspektif  gender  dan  anti-diskriminasi. Dengan  kata  lain,  seorang  wanita  memiliki  jumlah  kesabaran  yang  sama  seperti  seorang  pria untuk mengembangkan dirinya sendiri.
j. Hak anak
Hak-hak  dasar  anak  adalah  sebagai  berikut:  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  menerima perlindungan,  hak  belajar  seumur  hidup,  dan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  masyarakat. Sebagai  negara  yang  mematuhi  Konvensi  Hak  Anak,  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk melaksanakan berbagai tindakan untuk melindungi hak asasi manusia, antara lain: 15
1) Mengambil  langkah-langkah  untuk  menghentikan  penculikan,  penyelundupan,  dan perdagangan anak-anak.
2) Memberikan perlindungan kepada anak-anak dari perpecahan keluarga, prostitusi, pelecehan fisik  dan  psikologis  demi  keuntungan  finansial,  diskriminasi  dalam  berbagai  bentuknya, serta situasi darurat dan krisis.
3) Menjaga  hak-hak  anak  saat  mereka  terkena  dampak  konspirasi  bersenjata,  pengusiran, penyalahgunaan, dan pelecehan.
4) Melarang  penggunaan  perlakuan  kejam,  hukuman  mati,  penahanan  seumur  hidup, penahanan, dan pembebasan kebebasan.
15 Rohan K,M. Smith, Dkk, Op.Cit, hlm 270.

## Perkebunan Tahun 2012 di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

## SIMPULAN
Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusi  pada  kasus  sengketa  lahan  di  Kabupaten  Ogan  llir  Provinsi Sumatera  Selatan  adalah  bahwa  dalam  kasus  sengketa  Iahan  di  PTPN  VII  Cinta  Manis  Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Seiatan yang mengakibatkan I (satu orang) meninggal dan sedikitnya 4 (empat orang) Iuka-Iuka ada beberapa HAM yang dilanggar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, hak atas rasa aman dan hak atas anak dan hak-hak tersebut dijamin secara tegas dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Majda EI-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005. Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Asas-asas Hukum Tata Negara , Jakarta : Ghalia lndonesia, 1985.
Marwan  Effendy, Kejaksaan  Rl  Posisi  Dan  Fungsinya  Dari  Perspetiklif  Hukum ,  Jakarta  :  PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, Bandung : Pustaka Setia, 2007. Dikdik M Arief Mansyur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Karban Kejahatan , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
C.de  Rover,  International  Committee  of  the  Red  Cross,  1988,  yang  telah  diterjemahkan  ke  dalam bahasa  Indonesia dengan  judul  Acuan  Universa/  Penegakan  Hukum  HAM,  Jakarta  :  Rajawali Pers, 2000.
Suparan Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia , Jakarta : Erlangga, 2014. Rhona K.M. Smith, Dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Bantul : PUSHAM UII, 2015.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasas 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Internet http://www erabaca.com/2