## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  DANA DPPK KEPUASAN MASYRAKAT
KELURAHAN TOGOLOBE KECAMATAN PULAU HIRI KOTA TERNATE
Risna Nurdin
Narilah A Tuara Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Kie Raha Ternate tuaranarilah@gmail.com

## ABSTRAK
Implementasi  Kebijakan  dana  DPPK  Kepuasan  Masyrakat  kelurahan  Togolobe  Kecamatan  Pulau  Hiri Kota Ternate. Tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Implementasi kebijakan dana DPPK terhadap  kepuasan masyarakat  di  Kelurahan  Togolobe  dan  Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  dana  DPPK  terhadap  kepuasan  masyarakatdi  Kelurahan Togolobe.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  ( Descriptive  Research )  dengan  pendekatan kualitatif.  Metode  yang  digunakan  untuk  mendiskripsikan  data  yang  terkumpul  secara  sistematis  dan akurat,  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  sehingga  dengan  menggunakan  metode  ini, penulis  diharapkan  dapat  menggambarkan  keadaan  secara  jelas  mengenai  implementasi  kebijakan  dana DPPK  terhadap  kepuasan  masyarakat  di  Kelurahan  Togolobe.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa Implementasi  Alokasi  Dana  pembangunan  prespektif  Kelurahan  di  Kelurahan  togolobe  dapat dikategorikan baik. Hal ini dinilai dari pelaksanaan tiap tahapan implementasi yang sebagian besar sudah sesuai  dengan  peraturan  yang  terkait  yakni  Peraturan  tentang  PedomanUmum  Pengelolaan  Alokasi DPPK.  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya  di  antaranya,  Faktor  Komunikasi  ,  Faktor Sumberdaya, Faktor Sikap, Faktor Struktur Birokrasi, Faktor Lingkungan serta Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan .

## PENDAHULUAN
Pembukaan  Undang  –  Undang  Dasar  1945  telah  mengamanatkan  bahwa  tujuan  pembangunan adalah  untuk  mewujudkan  kesejakteraan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  baik  material maupun  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  –  Undang  1945.  Otonomi  daerah  adalah hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang  - undangan. Siti Aida Faradisha (2015 :1)
Undang  –  undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  juga  menegaskan  keseluruhan  belanja  daerah diperioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi  kewajiban  daerah.  Hal  ini  tentu  sangat  berkaitan  dengan  Anggaran  pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu sumber keuangan kelurahan.
Kelurahan  juga  merupakan  satuan  kecil  pemerintah  yang  langsung  berhadapan  dengan masyarakat,  karena  berada  di  wilayah  masyarakat  itu  tinggal.  Oleh  karena  itu,  kelurahan mempunyai  hak  sendiri  untuk  mengelola  dan  mengatur  berbagai  anggaran  keuangan  kelurahan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat.  Wujud  dari  program  otonomi  pengelolaan anggaran  terdapat  dalam  bentuk  penguatan  manajemen  kelurahan.  Masing  –  masing  dari
kelurahan  ini  diberi  wewenang  mengelola  anggaran  sendiri.  Ini  merupakan  implementasi  dari konsep Otonomi Daerah.
Dana  kelurahan  bertujuan  untuk  memberikan  dukungan  kepada  pemerintah  dalam pemanfaatan dana untuk pembangunan Infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta  stimulasi  perekonomian  masyarakat.  Dalam  Peraturan  Walikota  Ternate  Nomor  43  tahun 2017 diubah menjadi Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana dan Pembangunan Partisipatif Kelurahan Tahun 2018, menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi  dan swadaya gotong  royong masyarakat  yang ada di  kelurahan, maka perlu ditunjang dengan dana yang memadai, sehingga proses pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.
Dalam  peraturan  Walikota  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  harapannya  dari  pengelolaan dana agar dapat terlaksananya ekonomi kelurahan yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan swadaya  gotong  royong,sehingga  proses  pemberdayaan,  pembangunan  serta  pelayanan  kepada masyarakat  dapat  lebih  ditingkatkan.Namunyang  terjadi  di  Kelurahan  Togolobe  Kecamatan Pulau  Hiri  menjadi  persoalan  dalam  pengambilan  Kebijakan  Dana  DPPK  yaitu  adanya  ketidak terbukaan dari Lurah dan tidak membantu masyarakat dalam  memanfaatkan dana DPPK. Maka perlu  adanya  Implementasi  Kebijakan  Dana  DPPK  oleh  Lurah  dalam  melayani  masyarakatnya dengan baik.

## Pencairan dan Penyaluran Dana Kelurahan Togolobe
Pencairan  dana  Alokasi  Dana  Kelurahan  menggunakan  sistem  Dua  Semester.  Pada  tiap semester  Kelurahan  menerima  dana  sebesar  50%  dengan  ketentuan  semua  persyaratan administrasi  terpenuhi  untuk  Semester  pertama.  Kemudian  pada  Semester  berikutnya  dana dicairkan  dengan  syarat  semua  kegiatan  dan  Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ)  pada  Semester Pertama  telah  dikerjakan  dan  diselesaikan.  Adapun  pencairan  dana  Alokasi  Dana  Kelurahan  di Kelurahan Togolobe dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap seperti dalam tabel sebagai berikut :
Tabel Tahap Penyaluran Dana Alokasi Dana Kelurahan DiKelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Hiri Kota
Ternate Tahun 2019 No Kegiatan Penyaluran Jumlah (Rupiah) Semester I Semester I 1 Kegiatan pemerintahan kelurahan 18.000.000 12.000.000 30.000.000 2 Pemberdayaan masyarakat 32.000.000 38.000.000 70.000.000 Jumlah 50.000.000 50.000.000 100.000.000
Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Alokasi Dana Tahun 2019
Penyaluran  dana  dari  pihak  Pemerintah  Kecamatan  Pulau  Hiri  Kota  Ternate  dilakukan melalui system pencairan dana di Bank BRI Kota Ternate dan diterima langsung kepada Kepala Kelurahan  sebagai  Penanggung  Jawab  Pelaksana.  Kemudian  dana  tersebut  diserahkan  kepada Ketua Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Kelurahan dan Bendahara untuk diadministrasikan dan segera dilaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK).

## KAJIAN TEORI
Kebijakan Publik
Dewasa  ini  istilah  kebijakan  lebih  sering  dan  secara  luas  dipergunakan  dalam  kaitannya dengan  tindakan-tindakan  atau  kegiatan-kegiatan  pemerintah  serta  perilaku  Negara  pada umumnya,  atau  seringkali  diberikan  makna  sebagai  tindakan  politik.  Hal  ini  semakin  jelas dengan  adanya  konsep  kebijakan  dari  Carl  Freidrich  (Islamy,  2001)  yang  mendefinisikan kebijakan  sebagai  berikut  :  “  … a  proposed  course  of  action  of  a  person,  group,  or governmentwithin  a  given  environment  providing  abstacles  and  opportunities  which  thepolicy was proposed to  utilize and overcome in  and effort  to  reach a goal orrealize an objective or  a purpose “  (….serangkaian  tindakan  yang  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu  dengan  menunjukkan  hambatan-hambatan  dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).
James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with aproblem or metter of concern “ (serangkaian tindakan  yang  mempunyai  tujuantertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seseorang  pelaku atau  sekelompokpelaku  guna  memecahkan  suatu  masalah  tertentu).  Sedangkan  Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :
1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan  berbagai  input  untuk  memungkinkan  pelaksanaan  secara  nyata  dari  taktik  atau strategi.
Sedangkan  pemahaman  mengenai  kebijakan  publik  sendiri  masih  terjadi  adanya  silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Islamy, 2001) yang mendefinisikan kebijakan  publik  sebagai “ is  what  ever  government  chose  to  door  not  to do”  (apapun  yang  dipilih oleh  pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan).  Apabila  pemerintah  memilih  untuk melakukan  sesuatu,  maka  harus  ada  tujuannnya  (obyektifnya)  dan  kebijakan  negara  itu  harus meliputi  semua  “tindakan”  pemerintah,  jadi  bukan  semata-mata  merupakan  pernyataan  keinginan pemerintah  atau  pejabat  pemerintah  saja.  Disamping  itu,  “sesuatu  yang  tidak  dilaksanakan”  oleh pemerintah  pun  termasuk  kebijaksanaan  negara.  Hal  ini  disebabkan  karena  “  sesuatu  yang  tidak dilakukan  “  oleh  pemerintah  akan  mempunyai  pengaruh  (dampak)  yang  sama  besarnya  dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.
Proses  penetapan  kebijakan  atau  yang  sering  dikenal  dengan policymaking  process , yangpertama  merupakan agenda  setting dimana  isu-isu  kebijakan  diidentifikasi,(2)  keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses  kebijakan  diatas  bila  diterapkan  akan  menyerupai  sebuah  siklus  tahapan  penetapan kebijakan.
Dengan  demikian  kebijakan  publik  adalah  produk  dari  pemerintahmaupun  aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yangdianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan  yang  dihadapipublic  dengan  tujuan  untuk  dicarikan  solusi  pemecahannya secara tepat, cepatdan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

## Konsep Implementasi Kebijakan
JUPEK: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi E-ISSN 2746-1092 Vol. 2. No. 1. Desember 2020
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  hal  yang  krusial  dalam  studi  kebijakan  publik. Menurut  Santoso(2012)  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah  “ is  the  stage  of  policymaking between  the  establishment  of  a  policy. Pentingnya  implementasi  kebijakan  dalam  proses kebijakan  ditegaskan  oleh  Udoji  mengutip  sebagai  “ the  execution  of  polices  is  imporant  if  not more important than policy making”. Implementasi kebijakan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  maupun  pihak- pihak  yang  berada  di  luar  kebijakan.  Persoalan  lain  pada  implementasi  kebiajakan  adalah  apa yang dikatakan oleh Santoso (2012) disebut sebagai “kompleksitas tindakan bersama”.
Syukami(2000) mengatakan implementasi merupakan suatu proses dimana para pelaksana kebijakan  melakukan  aktivitas  atau  kegiatan  sehingga  pada  akhirnya  akan  mendapatkan  hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil keberhasilan dari implementasi yang diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan.
Dari beberapa pengertian dan definisi di atas terlihat bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian  aktivitas  dalam  rangka  menghantarkan  kebijakan  sehingga  dapat  mencapai  hasil sebagaimana  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan  kebijakan.  Implementasi  kebijakan merupakan  suatu  proses  di  mana  pelaksana  kebijakan  melakukan  aktivitas  atau  kegiatan sehingga  pada  akhirnya  akan  mendapatkan  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran kebijakan itu sendiri.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997), untuk dapatmengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukanbeberapa persyaratan, antara lain: a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
b. tersedia waktu dan sumber daya;
c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantaipenghubung;
f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
i. komunikasi dan koordinasi yang baik;
j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.
Implementasi  kebijakanditentukan  oleh  isi  kebijakan  dan  konteks  implementasinya.  Isi kebijakanberkaitan  dengan  kepentingan  yang  dipengaruhi  oleh  kebijakan,  jenismanfaat  yang akan  dihasilkan,  derajat  perubahan  yang  diinginkan,kedudukan  pembuat  kebijakan,  siapa pelaksana  program,  dan  sumber  dayayang  dikerahkan.  Sementara  konteks  implementasi berkaitan  dengankekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat,  karakteristiklembaga dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

## METODE PENELITIAN
Dalam  Penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  deskriptif  ( Descriptive  Research ) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan data yang terkumpul
secara  sistematis  dan  akurat,  sehingga  dengan  menggunakan  metode  ini,  penulis  diharapkan dapat  menggambarkan  keadaan  secara  jelas  mengenai  implementasi  kebijakan  dana  DPK terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Togolobe.

## Teknik Pengumpulan Data.
Dalam  pengumpulan  data  penelitian  ini,  digunakan  cara  studikepustakaan,  penelitian  terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Pulau Hiri, Pemerintah Kelurahan Togolobe, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di  Desa,  target  group,  dan  non-target  group  yang  relevan  dengan  masalah  penelitian.  Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu :
1. Teknik  wawancara  secara  mendalam  dan  wawancara  terstruktur  untuk  memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dana DPK serta tingkat kepuasan masyarakatterhadapimplementasi kebijakan dana DPK di Kelurahan Togolobe.
2. Observasi  juga  merupakan  upaya  memperoleh  data  primer,  yaitu  merupakan  teknik pengumpulan informasi  melalui pengamatan pada saatproses penelitian sedang berjalan. Observasi  dalam  penelitian  ini  meliputidata  tentang  pelayanan  publikpemerintah  di Kelurahan Togolobe.
3. Sedangkan  Teknik  Dokumentasi  digunakan  untuk  memperoleh  datasekunder,  yakni dengan  cara  menelaah  dokumen  dan  kepustakaan  yangdikumpulkan  dari  berbagai dokumen seperti;  peraturan perundangundangan,arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuatpendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

## Analisis data
Penelitian memiliki tujuan pokok untuk memperoleh jawaban atas masalah atau fokus yang akan diteliti.  Dalam  hal  ini,  masalah  yang  ingin  diteliti  terkait  dengan  fenomena  yang  ada  dalam implementasi  kebijakan  dana  DPPK  di  Kelurahan  Togolobe.  Salah  satu  cara  untuk  mencapai tujuan pokok itu adalah dengan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Sesuai dengan metode penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Demografi
Penduduk  di  kelurahan  togolobe  berdasarkan  data  terakhir  hasil  sensus  penduduk  pada tahun  2014  tercatat  3,335  jiwa,  tahun  2013  sebanyak  2.975  jiwa,  tahun  2011  sebanyak  2.850
jiwa,  mengelami  kenaikan  setiap  tahun  rata-rata  sebesar  0,05%.  Kondisi  sosisl  kelurahan togolobe  terdiri  dari  masyarakat  yang  hitrogen  dan  ditambah  penduduk  pendatang  .  dan  untuk lebih jelasnya lagi lihat pada table berikut.
Table 4.4. jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin No Jenis kelamin Jumlah Presentase 1 Laki- laki 1712 51% 2 Prempuan 1623 23% Jumlah Jumlah 3335 100% Sumber:Data Kelurahan Togolobe Tabel  Jumlah penduduk berdasarkan usia No Kelompok usia Jumlah Persentase(%) 1 0-2 tahun 342 10,2% 2 3-4 tahun 453 49% 3 4-6 tahun 277 100% 4 7-12 tahun 167 5% 5 13-15 tahun 298 8,9% 6 16-19 tahun 214 6,4% 7 20- 30 tahun 488 14,5% 8 31-45 tahun 293 8,7% 9 46-60 tahun 372 11,1% 10 60-70 tahun 155 4,6% 11 71> 276 8,8% Jumlah 3335 100%

## Sumber:Data Kelurahan Togolobe

## Implementasi Kebijakan Dana DPK Di Kelurahan Togolobe
Dengan  menggunakan  teknik  survey,penelitian  ini  berupaya  mengetahui  secara  empiris sejauh mana implementasi kebijakan dana DPPK di kelurahan togolobe dan ada beberapa faktor yang  mempengaruhinya  di  antaranya,  Faktor  Komunikasi  ,  Faktor  Sumberdaya,  Faktor  Sikap, Faktor Struktur Birokrasi, Faktor Lingkunganserta Faktor Ukuran dan TujuanKebijakan. a. Faktor Komunikasi
JUPEK: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi E-ISSN 2746-1092 Vol. 2. No. 1. Desember 2020
Komunikasi/informasi  bersumber  dari  para  informan  yang  ternyata  mempunyai tanggapan  yang  cukup  beragam.  Namun  pada  hakekatnya  mereka  sependapat  tentang  perlunya peningkatan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam. b. Kemampuan Sumber Daya
Kemampuan Sumberdaya Manusia.Secara umum kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana  dana  pembangunan  partisipatif  masyarakat  masih  terbatas  sehingga  mempengaruhi kualitas  implementasi  DPPK  untuk  mencapai  standar  tepat  waktu,  tepat  mutu  dan  tepata dministrasi.  Atau  dengan  kata  lain  para  pelaksana  DPPK  belum  sesuai  dengan  standar kompetensi meskipun mereka mempunyai cukup pengalaman. Selain faktor sumberdaya manusia ada  juga  faktor  komunikasi  yang  masih  terbatas  mengakibatkan  pembangunan  baik pembangunan  non  fisik  maupun  pembangunan  fisik  yang  masih  belum  merata  sehingga  butuh kebijakan  pemerintah  kelurahan  Togolobe  lebih  bekerja  keras  demi  tersalurnya  pembangunan yang merata melalui dana pembangunan partisipatif kelurahan.

## c. Faktor Sikap
Secara  umum  sikap  masyarakat  kelurahan  Togolobe  Kecamatan  Pulau  Hiri  Kota  Ternate mengarahpada dukunngan kebijakan yang dilakukan Lurah tentang Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan  (DPPK).  Menunjukan  bahwa  masyarakat  kelurahan  Togolobe  masih  memiliki  sifat ambigu terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Togolobe. d. Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan upaya pemerintah kelurahan Togolobe untuk meningkatkan kinerja melalui  berbagai  cara  dengan  tujuan  efektivitas,  efisien  dan  akuntabilitas.  Akuntabilitas  yaitu menunjuk  seberapa  besar  kebijakan  dan  kegiatan  birokrasi  Publik  tunduk  pada  para  pejabat. Masyarakat  secara  umum  kelurahan  Togolobe  belum  merasa  puas  sehingga  menimbulkan kritikan dari masyarakat terhadap kerja dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Togolobe.
e. Faktor Lingkungan
Lembaga  masyarakat  Kelurahan  Togolobe  mempunyai  peran  yang  cukup  besar  guna menyalurkan  aspirasi  dalam  implementasi  alokasi  dana  Pembangunan  Kelurahan  (DPPK) Kecamatan  Pulau  Hiri.  Masyarakat  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  ikut menyumbangkan tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. f. Ukuran dan tujuan Kebijakan
ukuran  kegiatan  berdasarkan  pada  dana  yang  diberikan  pemerintah  daerah  kepada Pemerintah Kelurahan. Adapun sasaran atau tujuan dari kebijakan dana Pembangunan Kelurahan (DPPK)  diberikan  kepada  masyarakat  berdasarkan  kebutuhan,  karena  dana  yang  diberikan pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  kelurahan  terbatas,  maka  sebelum  melaksanakan  suatu kerja  atau  kegiatan,  pemerintah  kelurahan  melibatkan  rukun  tetangga  (RT)  dan  rukun  warga (RW) serta tokoh masyarakat tentang perencanaan kerja yang akan dilaksakanan

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Implementasi  Alokasi  Dana  pembangunan  prespektif  Kelurahan  di  Kelurahan  togolobe dapat dikategorikan baik. Hal ini dinilai dari pelaksanaan tiap tahapan implementasi yang
sebagian  besar  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  terkait  yakni  Peraturan  tentang PedomanUmum Pengelolaan Alokasi DPPK.
2. Dalam  implementasi  Alokasi  DPPK  di  Kelurahan  togolobe  ditemukan  beberapa hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan internal, yaitu hambatan  yang  berasal  dari  pihak  Pemerintah  Kelurahan  dan  lembaga  kemasyarakatan sedangkan  hambatan  eksternal,  yaitu  hambatan  yang  berhubungan  dengan  masyarakat serta  terkait  dengan  koordinasi  dengan  Tim  Pengendali  di  tingkat  Distrik  dan  Tim Pembina di tingkat kabupaten/Kota.
3. SARAN
Dari penelitian yang telah dilakukan diberikan beberapa saran, yaitu sebagaiberikut:
1. Harus  ada  sosialisasi  secara  terbuka  dilakukan  oleh  pihak  kelurahan  togolobe  agar masyarakat  mengetahui  alokasi  dana  pembangunan  partisipatif  kelurahan  yang  akan dikelola untuk pembangunan kelurahan.
2. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah kelurahan harus tepat sasaran agar tidak ada kecurigaan dan ketimpangan sesama masyarakat di kelurahan togolobe.

## DAFTAR PUSTAKA
Aida,  Nurul  Aida  dan  Ervita  Luluk  Zahara.  2015.  Dana  Kelurahan  dan  Tantangannya.  Buletin APBN Vol. III, Edisi 21, November 2018.
Islamy, M. Irfan, DR,MPA, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta, 1997.
Nugroho.  2014. Public  Policy  Dalam  teori,  Manajemen,  Dinamika,  Analisis,  Konvergensi,  Dan  Kimia Kebijakan. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
Prasetyo,  Zahnudin  Nurhidayatullah  Dwi.,  Dg.  Pabalik,  Wisang  Candra  Bintari.  2017. Implementasi  Alokasi  Dana  Kelurahan  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong. Universitas Muihammadiyah Sorong.
Santoso,  Pandji.  2012. Administrasi  Publik  dalam  Teori  dan  Aplikasi  Good  Govermance. Bandung.  PT Rafika Aditama.
Syukami, H.R, dan Rasyid. 2000. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogjakarta. Pustaka Pelajar.
Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, Analisis Kebijaksanaan , Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
Cleaves (dalam Wahab 2008 : 187) Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”