Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan
Diah Gustiniati Maulani
Dosen dan Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Univ. Lampung

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  kebijakan  pidana  seumur  hidup  bila dihubungkan  dengan  system  pemasyarakatan,  dan  perspektif  pidana  penjara seumur  hidup  dalam  sistem  pemasyarakatan.  Berdasarkan  telaah  pustaka  dan studi  lapangan  dapat  disimpulkan  bahwa  pertama,  sistem  pemasyarakatan cenderung  memberikan  perlindungan  individu  dengan  memberikan  pembinaan sesuai  dengan  tahapan  yang  telah  ditetapkan  batas  waktunya  secara  pasti  yang tidak  dapat  dilaksanakan  terhadap  terpidana  seumur  hidup  dengan  batas  waktu yang  tidak  pasti  disamping  itu  pidana  seumur  hidup  cenderung  memberikan perlindungan  masyarakat  dengan  mengabaikan  perlidungan  individu.  Sehingga Kebijakan  pidana  seumur  hidup  dengan  menggunakan  sistem  pemasyarakatan tidak  sesuai  atau  tidak  memenuhi  tujuan  pemidanaan.  Kebijakan  legislatif  yang ada  selama  ini  masih  menempatkan  pidana  seumur  hidup  berada  diluar  system pemasyarakatan,  sehingga  eksistensi  pidana  seumur  hidup  dalam  system pemasyarakatan perlu dipertanyakan karena tidak mempunyai dasar pembenaran yang  kuat;  dan  kedua,  pidana  seumur  hidup  tetap  dipertahankan  karena  tetap diperlukan  terutama  terhadap  pelaku  kejahatan  berat  sebagai  upaya  untuk melindungi  masyarakat,  namun  keperluan  untuk  melindungi  masyarakat  tidak dimaksudkan  untuk  mengabaikan  atau  meniadakan  perlindungan  terhadap individu.  Melainkan  dalam  keseimbangan  yang  layak  perlindungan  individu  dan masyarakat.
Kata kunci : pidana seumur hidup, sistem pemasyarakatan

## I. PENDAHULUAN
Bagian  terpenting  dalam  suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah stelsel pidananya.  Stelsel  pidaana  yang terdapat  di  dalam  KUHP  tersebut dapat dijadikan ukuran sampai seberapa  jauh  tingkat  peradaban bangsa  yang  bersangkutan,  karena stelsel pidana tersebut memuat aturan tentang  jenis-jenis  pidana  dan  juga memuat  aturan  tentang  ukuran  dan pelaksanaan  dari  pidana-pidana  itu. Dari Jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya  itu  dapat  dinilai
bagaimana  sikap  bangsa  itu  melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahnya terhadap warga negaranya  sendiri  atau  terhadap orang  asing  yang  telah  melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana (Sudarto 1982:21). Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana  yang terdapat dalam  stelsel    pidana  di  Indonesia,
sebagaimana terdapat dalam pasal 10
KUHP. Pidana penjara ini merupakan  salah  satu  jenis  pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah
kejahatan,  sehingga  pidana  penjara disebut  sebagai  primadona  dalam sistem  sanksi  pidana  yang  sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Berdasarkan  ketentuan  Pasal 12  KUHP,  pidana  penjara  terdiri dari:
1. Pidana penjara seumur hidup
2. Pidana  penjara  selama  waktu tertentu.
Pidana  penjara  selama  waktu tertentu di dalam KUHP telah secara tegas  memberikan  batasan  tentang jangka  waktunya,  yaitu  maksimal lima  belas  tahun  berturut-turut  dan minimal  satu  hari, sedangkan KUHP tidak  secara  ekpslisit  memberikan batasan tentang jangka waktu  pidana penjara  seumur  hidup.  Tidak  adanya batasan  pidana  seumur  hidup  dalam KUHP seringkali menimbulkan kerancuan penafsiran dikalangan awam hukum.
Tujuan  pidana    seumur  hidup hanya  ditujukan  untuk  perlindungan masyarakat,  sedangkan  di  dalam sistem pemasyarakatan tujuan pidana lebih berorientasi pada ide
perlindungan  dan  pembinaan  serta perbaikan  (rehabilitasi)  si  terpidana untuk  dikembalikan  lagi  ketengah- tengah  masyarakat,  sehingga  dalam hal  ini  ada  kontradiksi  ide  antara pidana  seumur  hidup  dengan  sistem pemasyarakatan.
Keadan  sebagaimana  tersebut diatas  ternyata  tetap  dipertahankan pidana  penjara  seumur  hidup  dalam sistem  pemidanaan  di    Indonesia namun    tidak  berarti  pidana  seumur hidup telah diterima oleh masyarakat tanpa    syarat.    Banyak  pihak  yang merasa keberatan dengan tetap
dipertahankannya pidana seumur hidup  karena  dianggap    tidak  sesuai dengan ide pemasyarakatan
Roeslan Saleh menyatakan bahwa  dengan  dijatuhkannya  pidana penjara seumur hidup terpidana tidak lagi mempunyai harapan lagi kembali kemasyarakat tetapi harapan tersebut  dapat  dipulihkan  dengan adanya  lembaga  grasi  yang  dapat merubah  pidana  penjara  seumur hidup  dngan  pidana  beberapa  tahun.
Biasanya dengan grasi pidana penjara seumur hidup dirubah menjadi  dua  puluh  tahun.  Kemudian apabila  terpidana  berkelakuan  baik terus menerus maka setiap tanggal 17 Agustus  tiap-tiap  tahun  terpidana dapat  memperoleh  remisi.(Roeslan Saleh, 1977:22)
Pidana  seumur  hidup  yang merupakan perampasan kemerdekaan perlu  mendapat  perhatian  karena selain  tidak  sesuai  dengan  ide pemasyarakatan,    juga  dalam  hal  ini terkait  pula  hak  asasi  manusia  yang melekat  pada  diri  terpidana  .  Oleh karena  itu  dalam  hal  pemberian  dan pelaksanaan  pidananya  serta  dalam memperlakukan mereka sebagai pelanggar  hukum    harus  senantiasa dilandasi  oleh  prinsip-prinsip  hak- hak kemanusiaan, sebagaimana disebutkan oleh Soedarto tidak boleh sekali-sekali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan,  ialah  kasih  sayang terhadap  sesama  (Barda  Nawawi Arif, 1996:44).
Berdasarkan  uraian  tersebut, permasalahan yang hendak ditemukan jawabnya adalah bagaimanakah kebijakan pidana
seumur  hidup  bila  dihubungkan dengan  system  pemasyarakatan,  dan perspektif  pidana  penjara  seumur hidup dalam sistem pemasyarakatan.

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah yang digunakan  adalah  yuridis  normatif
dan  empiris,  sedangkan  jenis  dan sumber  data  adalah  data  sekunder. Prosedur pengumpulan data sekunder dengan  studi  kepustakaan  dan  studi lapangan  guna  memperoleh  data primer.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1. Pidana Penjara Seumur Hidup
Pidana  penjara  adalah  suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak  dari  seorang  terpidana  atau dengan  kata  lain  berupa  perampasan kemerdekaan    seorang  terpidana dalam waktu tertentu yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (dahulu penjara). Pidana  penjara  sebagai  mana tersebut  diatas  dapat  dijatuhkan seumur  hidup  atau  untuk  sementara waktu, sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  12  KUHP  adalah sebagai berikut:
1. Pidana  penjara  ialah  seumur hidup atau selama waktu tertentu
2. Pidana  penjara  selama  waktu tertentu  paling  pendek  satu  hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana  penjara  selama  waktu tertentu  boleh  di  jaiuhkan  untuk dua  puluh  tahun  berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya  hakim  boleh  memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara  selama  waktu  tertentu atau antara pidana pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama  waktu  tertentu,  begitu juga  dalam  hal  lima  belas  tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena gabungan, pengulangan-pengulangan atas karena  ditentukan  Pasal  52  dan 52 a KUHP.
4. Pidana  penjara  selama  waktu tertentu  sekali-kali  tidak  boleh melebihi  dua  puluh  tahun.  (L.  N 1958 No. 127)
Berdasarkan  ketentuan  Pasal
12  KUHP  tersebut  terlihat,  bahwa pidana penjara selama waktu tertentu undang-undang/KUHP  telah  secara tegas  memberikan  batasan  tentang jangka  waktunya,  yaitu  maksimal lima  belas  tahun  berturut-turut  dan minimal satu hari.
Berbeda  dengan  jenis  pidana penjara  selama  waktu  tertentuyang secara  eksplisit  atau  secara  tegas ditentukan  batas  waktu  antaranya, undang-undang (KUHP) tidak secara eksplisit memberikan batasan tentang jangka waktu pidana seumur hidup.
Tidak  ada  batasan  tentang pidana  seumur  hidup  dalam  KUHP sering  kali  menimbulkan  kerancuan penafsiran  dikalangan  awam  hukum. Pengertian  seumur  hidup  sering diartikan  sama  dengan  umur  (hidup) pelaku  tindak  pidana  pada  saat melakukan tindak pidana.
Pengertian yang berbeda
tentang  pidana  sumur  hidup  lazim ditafsirkan  sebagai  pidana  selama hidup  atau  sepanjang  hidup,  Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa “Dilihat  dari  sudut  penjatuhan pidana  dan  juga  dari  sudut terpidana, pidana seumur hidup itu  bersifat  pasti  ( definite sentence )  karena  siterpidana dikenakan  jangka  waktu  yang pasti ( a definite period of time ) yaitu  menjalani  pidana  penjara sepanjang  hidupnya  (Tongat, 2004: 37) Karena  sifatnya  yang  pasti  itu, menurut Roeslan Saleh, orang menjadi  keberatan  terhadap  pidana seumur hidup, sebab dengan putusan yang  demikian  terpidana  tidak  akan
mempunyai  harapan  lagi  kembali  ke dalam masyarakat.
Dari  pendapat  kedua  pakar hukum  pidana  sebagaimana  tersebut di  atas,  dapatlah  diketahui  pidana penjara    dalam  hal  seumur  hidup, KUHP menganut sistem pidana yang ditentukan  secara  pasti  ( definite sentence ), karena terpidana
dikenakan  jangka  waktu  tertentu yang pasti ( a definite period of time ), yaitu  menjalani  pidana  sepanjang hidupnya.

## 3.2.  Sistem Pemasyarakatan
Sistem pemasyarakatan merupakan  sistem  baru  pengganti sistem  penjara  yang  dilaksanakan  di Indonesia  sejak  tahun  1964.  Sistem pemasyarakatan  ini  berbeda  dengan sistem kepenjaraan dimana tujuannya sistem pemasyarakatan adalah memasyarakatkan narapidana dengan memperlakukan  narapidana  sebagai manusia  dan  menjunjung  tinggi martabat  manusia.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  dikemukakan  oleh Saharjo dalam pidatonya pada tanggal  5  Juli  1963  pada  saat menerima  gelar  Doktor  Honoris Causa  Ilmu  Hukum  dari  Unuversitas Indonesia, yang menyatakan bahwa:
Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia  meskipun  ia  telah tersesat,  tidak  boleh  selalu ditunjukkan  pada  narapidana bahwa  ia  penjahat,  sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang  dan  diperlakukan sebagai manusia. Pelaksanaan sistem pemasyara- katan  sebagai  proses  yang  bersifat terpadu  dilaksanakan  melalui  empat (4) tahap yaitu:
1. Tahap pertama ( Maksimum Security ). Pada tahap ini
narapidana  dijaga  dengan  ketat, yang  dilaksanakan  dari  hari pertama  narapidana  mulai  masuk sampai  1/3  masa  pidananya  atau paling cepat satu bulan.
2. Tahap  kedua  ( Medium  Security ).
Tahap  ini  dilasanakan  dari  1/3 samapai  1/2  masa  pidananya.
Pembinaan  dilakukan  di  dalam lembaga pemasyarakatan. 3. Tahap ketiga ( Minimum Security ). Tahap ini sering disebut  dengan  tahap  asimilasi yang dilaksanakan dari 1/2
sampai 2/3 masapidananya.
4. Tahap  keempat  ( Integrasi ).  Pada
tahap ini narapidana dapat diberikan  haknya  yaitu  hak  lepas bersyarat  atau  cuti  menjelang bebas .

## 3.3.  Kebijakan  Pidana  Seumur
Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan
Sistem  Pemasyarakatan  adalah suatu  tatanan  mengenai  arah  dan batas  serta  cara  pembinaan  Warga Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan Pancasila  yang  dilaksanakan  secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan  masyarakat  untuk  meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri  dan tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan  dalam  pembangunan,  dan dan dapat hidup secara wajar sebagai waerga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.
Memperhatikan apa yang menjadi rumusan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana tersebut  di  atas  beberapa  hal  yang yang  perlu  digaris  bawahi    adalah arah, batas serta cara dalam
pembinaan,  kemudian  warga  binaan pemasayarakatan  dan  tujuan  dari pembinaan.  Oleh  karena  itu  hal-hal ini  tentunya  berhubungan  dengan jenis  pidana  penjara  yang  dikenakan terhadap warga binaan pemasyarakatan, sehingga pembinaan  yang  dilakukan  terhadap warga binaan  pemasyarakatan dapat efektif.  Tidak  menjadi  masalah apabila pembinaan tersebut dilakukan  terhadap  terpidana  yang dikenakan  pidana  penjara  selama waktu  tertentu,  oleh  karena  proses pemasyarakatan  melalui  empat  (4) tahap baik berdasarkan pada keamanan  ( security )  maupun  tahap pembinaan  yang  telah  ditetapkan
batas-batas waktunya.
Namun
menjadi  masalah  apabila  proses pemasarakatan  melalui  empat  (4) tahap  tersebut  di  terapkan  terhadap terpidana  seumur  hidup  (dalam waktu  tidak  tertentu)  karena  tidak dapat diketahui batas waktunya.
Dilihat  dari  kwalifikasinya, tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana  seumur  hidup  adalah  tindak pidana  yang dikualifikasikan sebagai kejahatan  berat  .  Tindak  pidana tersebut  terdapat  di  dalam  Buku  II KUHP  yang  tersebar  dalam  delapan (8) bab dan duapuluh tiga ketentuan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1.

## Kelompok Tindak Pidana yang diancam pidana seumur hidup dalam KUHP
Kelompok Kejahatan Pasal yang mengatur 1. Terhadap Keamanan Negara
2. Terhadap Negara
3. Membahayakan Kepentingan Umum
4. Terhadap Nyawa
5. Pencurian
6. Pemerasan dan Pengancaman
7. Pelayaran
8. Penerbangan 104,106,107 (2), 108 (2), 11 (2), 124 (2), 124 (3) 140 (3) 187  ke-3,  198  ke-2,  200  ke-3,  202 (2), 204 (2) 339, 340 365 (4) 368 (2) 444 479f sub b, 479 k (1) (2), 479o (1) (2) Berdasarkan  tabel  1  di  atas terlihat    bahwa  jenis  kejahatan  yang diancam pidana seumur hidup jumlahnya  cukup  besar  yaitu  ada  8 kelompok tindak pidana yaitu kelompok kejahatan terhadap keamanan negara terdapat 7 ketentuan  yang  memuat  ancaman pidana  seumur  hidup,  Kejahatan terhadap negara terdapat 1 ketentuan yang memuat ancaman pidana seumur  hidup,  kelompok  kejahatan Membahayakan  Kepentingan  Umum tersebar  dalam  7  pasal  yang  memuat
ancaman  pidana  seumur  hidup, kelompok  kejahatan  terhadap  nyawa ada  2  Pasal  yang  memuat  ancaman pidana  seumur  hidup,  pencurian, kelompok
pemerasan dan pengancaman,  pelayaran  masing- masing  1  pasal  yang  memuat ancaman seumur hidup dan penerbangan    dimuat  dalam  3  pasal yang  memuat  ancaman  seumur hidup.
Perumusan  ancaman  pidana seumur  hidup  juga  terdapat  didalam perundang-undangan  di  luar  KUHP,
seperti  Undang-undang  Nomor  12
Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UnadangUndang Tentang  Narkotik,  Undang-Undang Tentang Pemberantasa Tindak Pidana  Korupsi,  Undang-Undang Tentang Terorisme dan lain sebagainya. Berdasarkan  pada  Tabel  1  dan Undang-Undang  di  luar  KUHP tersebut menunjukkan begitu banyaknya tindak pidana yang diancam  dengan  pidana  seumur hidup.  Bila  dihubungkan  dengan pelaksanaan  pidana,  maka  bagi mereka  yang  dikenakan  pidana seumur  hidup    ditempatkan  di lembaga pemasyarakatan dan kehidupan  di  dalamnya  dikenakan dengan sistem pemasyarakatany yang dalam  pelaksanaannya   melalui suatu  proses  pemasyarakatan  yang dilakukan melalui 4 tahap, yaitu:
1. Tahap  Admisi  dan  Orientasi
( maksimum
security ). Tahap  ini  dijalankan  sampai  1/3 dari masa pidana yang sebanarnya; 2. Tahap  Asimilasi dalam  arti sempit  ( medium  security ).  Tahap ini   dilaksanakan dari 1/3 sampai 1/2 masapidana yang sebanrnya;
3. Tahap  Asimilasi  dalam  arti  luas ( minimum  security ).  Tahap  ini dilaksanakan  dari  1/2  samapai 2/3 masa pidana yang sebenarnya
4. Tahap integrasi dilaksanakan dari 2/3 samapai bebas. Melihat  ketentuan  tahapan- tahapan tersebut diatas tentunya tidak mungkin  dapat  diberlakukan  kepada terpidana  seumur  hidup  oleh  karena lama  pidana  pada  pidana  seumur hidup  tidak  tertentu  (tidak  dapat diketahui  batas  waktunya).  Tahapan yang  harus  dilalui  sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dilakukan, hal  ini  juga  tentunya  berhubungan
dengan hak-hak dari terpidana karena hak-hak  terpidana  seperti  cuti  biasa,
menjelang lepas mutlak ( pre release ), remisi, lepas bersyarat tidak diberlakukan (tidak dimiliki). Karena hak-hak  tersebut  berlaku  (dapat dimiliki)  sesuai  pada  tahap-tahap yang sedang dijalani.
Untuk memiliki hak-hak
tersebut diatas bagi terpidana seumur hidup  dimungkinkan  yaitu  dengan cara  merubah  pidana  seumur  hidup menjadi  pidana    sementara  waktu melalui  upaya  hukum  luar  biasa, grasi.  Bersarkan  Pasal  9  Republik Indonesia  Nomor  174  Tahun  1999 tentang Remisi, dinyatakan bahwa: 1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah  menjalani  pidana  paling sedikit  lima  (5)    tahun  berturut- turut  serta  berkelakuan  baik, dapat  diubah  pidananyamenjadi pidana penjara sementara, dengan lama  sisa  pidana  yang  masih harus  dijalani  paling  lama  15 (lima belas) tahun;
2. Perubahan pidana penjara seumur  hidup  menjadi  pidana sementara sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  satu  (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden;
3. Permohonan  perubahan  pidana penjara  seumur  hidup  menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan  kepada  presiden melalu  Menteri  Hukum  dan
Perundang-undangan    (Dalam Kabinet  Indonesia  Bersatu,  2004 disebut  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia)
Hak-hak  sebagaimana  tersebut di  atas  bagi  terpidana  seumur  hidup tidak mudah untuk  mendapatkannya, oleh karena banyaknya faktor
penghambat  yang  bersifat  yuridis yang dihadapi.
Berbagai  faktor  penghambat yang  bersifat  yuridis    tersebut  antara lain:
1. Ketentuan  yang  terdapat  dalam
KUHP. Misalnya tidak adanya ketentuan  dalam  KUHP  yang memberikan kemungkinan terpidana seumur hidup melakukan readaptasi social. Sekalipun  Pasal  15  (1)  KUHP tentang  pelepasan  bersyarat  bagi terpidana seumur hidup dimungkinkan,  sebagai  bentuk “pembinaan  dalam  masyarakat” tetapi  ketentuan  tersebut  sangat sulit  diterapkan  bagi  terpidana seumur hidup. Oleh karena terpidana  seumur  hidup  batas waktu  pidananya  tidak  dapat ditentukan,  sedangkan  Pasal  15
(1)  KUHP  tampaknya  hanya diberikan  kepada  terpidana  yang batas waktu pidanya dapat diketahui  atau  dapat  diukur.
Ketentua  pasal  tersebut  yaitu
“jika  terpidana  telah  menjalani 2/3  dari  lamanya  pidana  penjara yang  dijatuhkan  kepadanya    atau yang sekurang-kurangnya sembilan  bulan,  maka  kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat.  Jika  terpidana  harus menjalai beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. Ketentuan  Pasal  15  (1) KUHP ini terlihat bahwa, pelepasan bersyarat akan diberikan kepada narapidana setelah yang bersangkutan menjalani  2/3  dari  pidana  yang dijatuhkan. Berdasarkan pada ketentuan  ini  berarti  terpidana seumur hidup tidak bisa
diberikan  pelepasan  bersyarat sebab  dengan  tidak  diketahuinya batas  waktu pidana  seumur hidup, maka tidak dapat ditentukan  dua  pertiga  (2/3)  dari pidana seumur hidup. 2. Ketentuan  Pasal  1  (1)  Keppres 5/1987 dinyatakan “setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara diberikan pengurangan masa menjalani  pidana  apabila  selama menjalani  pidana  ia  berkelakuan baik” Berdasarkan ketentuan tersebut, pelepasan bersyarat diberikan dengan dua persyaratanya itu: 1. pidanya  harus  berupa  pidana penjara selama waktu tertentu (sementara)
2. selama menjalani pidana, narapidana berkelakuan baik Dengan  persyaratan  yang ditentukan dalam nomor 1 di atas jelas tidak memberikan kemungkinan bagi terpidana seumur  hidup  untuk  memperoleh remisi. Kemungkinan untuk memperoleh remisi bagi terpidana  seumur  hidup  apabila syarat  pidananya  telah  diubah dari pidana seumur hidup menjadi  pidana  penjara  selama waktu  tertentu.  Hal  ini  diatur dalam  pasal  7  (2)  Keppres 5/1987, yaitu: “perubahan pidana penjara  seumur  hidup  menjadi pidana penjara sementara
dilakukan oleh presiden” Dengan demikian  pidana  seumur  hidup hanya  dapat  berubah  menjadi pidana  selama  waktu  tertentu melalui grasi.
3. Ketentuan Peraturan Menteri
Kehakiman No. M. 03.HM.02.02 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M.01.PR.04.10  tahun  1989  yang menyatakan  bahwa  persyaratan subtantif bagi seorang narapidana untuk  dapat  ijin  asimilasi  antara lain telah menjalani 1/2 dari masa pidananya,  dari  ketentuan  ini juga  asimilasi  tidak  mungkin diberikan kepada terpidana seumur  hidup,  oleh  karena  tidak dapat  ditentukan  1/2  dari  masa pidananya.
Bertolak  pada  hal  tersebut diatas,  tampaknya  terpidana  seumur hidup tidak dapat menjalankan proses  pemasyarakatan  sebagaimana telah ditetapkan.
Bila ditinjau keberadaan pidana seumur hidup dengan mengingat sifat atau  karakternya  yang indeterminate (Barda  Nawawi  Arif,  2002:237) karena  tidak  tahu  pasti  jangka waktunya  maka  sebenarnya  ada kontradiksi ide antara pidana seumur hidup dengan system pemasyarakatan. Jadi dilihat dari ide pemasyarakatan  pada  hakekatnya pidana  perampasan  kemerdekaan seseorang  hanya  bersifat  sementara (untuk  waktu  tertentu)  tidak  untuk seumur  hidup  (untuk  waktu  yang tidak ditentukan).
Pidana  seumur  hidup  yang dijatuhkan kepada seseorang mempunyai tujuan tertentu, sebagaiman tujuan itu harus ditetapkan karena merupakan prasayarat bagi suatu politik criminal yang rasional, sebagaimana dikemukakan  Karl  O.  Christiansen sebagai berikut:
“Prasyarat  yang  fundamental dalam  merumuskan  suatu  cara, metode  atau  tindakan  yang rasional  ialah  bahwa  tujuan yang akan dicapai telah dirumuskan dengan baik…”
Berdasarkan  pada  pendapat tersebut  maka  untuk  melihat  dasar pembenaran  pidana  seumur  hidup dalam  sistem  hukum  pidana  di Indonesia akan dilihat apakah pidana seumur  hidup  yang  ada  dalam perundang-undangan  di  Indonesia (KUHP dan UU lain) dapat memenuhi  tujuan  pemidanaan  yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Dalam  hal  ini  juga  terjadi kontradiksi  antara  tujuan  pidana seumur  hidup  dengan  tujuan  system pemasyarakatan.
Masing-masing tujuan    berdasarkan  pada  berbagai teori pemidanaan, pada intinya aspek pokok tujuan pemidanaan adalah :
1. Aspek perlindungan masyarakat
2. Aspek  perlindungan  terhadap individu. Melihat  kedua  aspek  tujuan pemidanaan  ini,  pada  pidana  seumur hidup tujuan pemidanaan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Karena Pada hakekatnya pidana  seumur  hidup  merupakan perampasan  kemerdekaan  sepanjang hidup terpidana. Ini berarti
pembatasan  ruang  gerak  terpidana untuk  melakukan  kejahatan.  Berarti selama  itu  pula  masyarakat  merasa aman  dan  terlindungi  dari  gangguan jahat  terpidana.  Dilihat  dari  unsure perlindungan  masyarakat,  kebijakan tentang  pidana  seumur  hidup  yang ada  dalam  perundang-undangan  di Indonesia dapat dikatakan memenuhi atau sesuai dengan aspek perlindungan masyarakat. Selanjutnya  kebijakan  pidana seumur  hidup  dilihat  dari  system pemasyarakatan bahwa system pemasyarakatan  mengandung  aspek perlindungan individu, karena tujuannya antara lain;
1. Membina  terpidana  untuk  tidak melanggar hokum
2. Terpidana  kembali  hidup  di tengah-tengah  masyarakat  dan berperan aktif dalam pembangunan 3. Menghilangkan  rasa  bersalah, hidup bahagia dunia dan akhirat Aspek  perlindungan  individu ini  merupakan  implementasi  dari falsafah  pembinaan  sebagai  falsafah pemidanaan yang sekarang dianut.
Berdasarkan  konsep  tersebut, maka resosialisasi terpidana merupakan  tujuan  utama  dari  pidana penjara,  ini  menunjukkan  sistem pemasyarakatan tujuannya lebih berorientasi pada perlindungan individu. Kebijakan tentang pidana seumur  hidup  yang  ada  dalam perundang-undangan  Indonesia  telah menempatkan terpidana dalam penderitaan akibat pencabutan kemerdekaan  sepanjang  hidupnya. Disini  tampak  pidana  seumur  hidup dalam  sistem  pemasyarakatan  tidak dapat  memainkan  fungsinya  sebagai ”alat” untuk mempersiapkan terpidana  melakukan  resosialisasi terpidana  yang  justru  merupakan tujuan  utama  pidana  penjara  dengan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas bila dilihat dari aspek perlindungan individu, kebijakan
tentang pidana seumur hidup  dengan menggunakan  sistem  pemasyarakatn dapat  dikatakan  tidak  sesuai  atau tidak  memenuhi  tujuan  pemidanaan. Sistem  pemasyarakatan  cenderung memberikan  perlindungan  individu yang tidak dapat dilaksanakan terhadap  terpidana  seumur  hidup dengan  alasan  terpidana  seumur hidup dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tanpa  batas  waktu  yang  pasti.  Selain itu  pidana  seumur  hidup  cenderung memberikan perlindungan
masyarakat  dengan  mengabaikan perlidungan individu.
Lebih  lanjut  dapat  diketahui bahwa berdasarkan pada teori pemidanaan yang integratif, kebijakan  pidana  seumur  hidup dengan pelaksanaannya menggunakan sistem pemasyarakatan tidak dapat dibenarkan karena tidak dapat memberikan  perlindungan  kepada individu  dan  masyarakat  secara integratif. Berdasarkan pada uraian tersebut  diatas    dapat  dikatakan bahwa  kebijakan  legislatif  yang  ada selama  ini  masih  menempatkan pidana  seumur  hidup  berada  diluar system  pemasyarakatan,  sehingga eksistensi  pidana  seumur  hidup dalam  system  pemasyarakatan  perlu dipertanyakan karena tidak mempunyai  dasar  pembenaran  yang kuat. 3.4 . Perspektip  Pidana  Seumur Hidup Dalam sistem Pemasyarakatan Secara doktrinal, pidana seumur  hidup  lazim  ditafsirkan sebagai  pidana  selama  hidup  atau sepanjang hidup. Berdasarkan penelusuran sejarah sistem pidana dan pemidanaan  dari  jaman  Majapahit tidak mencatat adanya pidana penjara, termasuk didalamnya pidana seumur  hidup.  Pidana  penjara  baru dikenal ketika VOC ( Verenigde Oast Indische  Compagnie )  memperkenal- kan  lembaga  bui  pada  tahun  1602 yang  kemudian  dilanjutkan  jaman Hindia  Belanda  menjadi  Pidana penjara.    Keberadaan  pidana  penjara semakin  eksis  dalam  sisti  hukum pidana  di  Indonesia  dengan  adanya unifikasi WVS (Wetbook van
Strafrecht)  di  Indonesia  dengan  Stb. 1915-732  yang  mulai  berlaku  1 Januari  1918.  Dengan  diberlakukan- nya  WVS  di  Indonesia  maka  secara resmi pidana penjara termasuk pidana  seumur  hidup  menjadi  salah satu  jenis  pidana  yang  ada  dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
Berdasarkan  uraian  tersebut tampaklah  bahwa,  pidana  penjara termasuk pidana seumur hidup merupakan  produk  hukum  barat, bukan  produk  asli  bangsa  Indonesia dan  karenanya  tidak  berasal  dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam sistem perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan  gagasan  atau ide  monodualistik  sebagai  nilai-nilai dasar  dalam  masyarakat  Indonesia. Belum  diimplementasikannya  nilai- nilai  monodualistik  dalam  pidana seumur hidup tersebut telah menjadikan  pidana  seumur  hidup dalam kebijakan legislatif di Indonesia  tidak  dapat  memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan kepada masyarakat. . Ketidakmampuan pidana seumur hidup memberikan perlindungan  yang  integratif  kepada individu dan masyarakat nampak dari kenyataan seperti berikut:
1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang- undangan  pidana  di  Indonesia baik  yang  ada  di  dalam  KUHP maupun dalam undang-undang di luar  KUHP  termasuk  dalam ketentuan atau aturan pelaksananya  cenderung  hanya diorientasikan  pada  perlindungan masyarakat  sebagai  refleksi  atas fungsi  pidana  sebagai  sarana pencegahan kejahatan. 2. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang- undangan  di  Indonesia  tidak memberikan kemungkinan modifikasi  atas  pertimbangan adanya perubahan atau perbaikan pada  diri  pelaku  tindak  pidana selama menjalani pidananya. Kebijakan pidana seumur hidup  dalam  perundang-undangan  di Indonesia dalam pelaksanaanya menjadi  kontradiksi  dengan  sistem pemasyarakatan sebagai sistem
pelaksanaan pidana penjara.
Sistem  pemasyarakatan  yang dianut  oleh  Indonesia,  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  12  Tahun 1995  merupakan  perubahan  ide secara  yuridis  filosofis  dari  sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih berorientasi  pada  ide  perlindungan atau  pembinaan  dan  perbaikan    atau rehabilitasi terpidana untuk dikembalikan  lagi  ketengah-tengah masyarakat  dan  dalam  melakukan pembinaan dan perbaikan atau rehabilitasi tersebut digunakan
tahapan  berdasarkan  pada  jangka waktu  yang  pasti.  Dengan  demikian berarti  pidana  seumur  hidup  tidak dapat  dilaksanakan  dengan  sistem pemasyarakatan  oleh  karena  pidana seumur hidup tidak ada jangka waktu yang  pasti,  disamping  itu  pidana seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan masyarakat, sementara aspek perlindungan individu kurang diperhatikan. Sehingga  tampak  jelas  tidak  adanya keseimbangan  perlindungan  antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sebagai salah satu jenis pidana yang  terdapat  dalam  perundang- undangan pidana di Indonesia, kebijakan pidana seumur hidup  yang terumus dalam KUHP tidak
memberikan kemungkinan ”modifikasi atau perubahan/ penyesuaian/peninjauan kembali putusan pidana yang telah berkekuatan  tetap”  yang  didasarkan pertimbangan karena adanya ”perubahan/perkemabanga/perbaikan pada  diri  terpidana  itu  sendiri”. Dengan  demikian  dapatlah  diketahui bahwa  kebijakan  tentang  pidana seumur hidup yang ada dalam KUHP sekarang  kurang  berorientasi  pada ide ”individualisasi pidana”. Sehingga terdapat kesenjangan antara  yang  seharusnya  dengan keadaan yang senyatanya. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila sudah seharusnya  dalam    menetapkan kebijakan  berbangsa  dan  bernegara khususnya dibidang hukum Pancasila  dijadikan  sebagai  dasar atau  landasan.  Sehingga  ide/nilai monodualistik    atau  keseimbangan menjiwai  setiap  kebijakan  legislatif termasuk  kebijakan  pidana  seumur hidup.    Dengan  demikian  pidana seumur  hidup  tetap  dipertahankan karena  tetap  diperlukan  terutaama terhadap  pelaku  kejahatan  berat sebagai  upaya  untuk  melindungi masyarakat,  namun  keperluan  untuk melindungi  masyarakat  itu  tidak dimaksudkan  untuk  mengabaikan atau meniadakan perlindungan terhadap individu. Dalam keseimbangan yang layak perlindungan individu dan masyarakat  dalam  pidana  penjara harus  terumuskan  .  Oleh  karena dengan  perlindungan  yang  integratif, pidana penjara tetap diakui eksistensinya dan karenanya memperoleh pembenaran. Berdasarkan pada uraian tersebut  diatas  dapatlah  diketahui, bahwa  keseimbangan    perlindungan antara  individu  dan  masyarakat
dalam  pidana  penjara  termasuk pidana seumur hidup yang dilakanakan dengan sistem pemasyarakartan bukan saja
merupakan  keharusan  dalam  sistem hukum  pidana  di  Indonesia  oleh karena  tuntutan  nilai-nilai  dalam masyarakat,  tetapi  juga  merupakan kecenderungan  atau  trend  yang sedang berkembang dalam
masyarakat internasional
Lebih  lanjut    juga  dapat diketahui  urgensi  mengimplemen- tasikan  ide  monodualistik  pada pidana seumur hidup yang dilaksanakan dakam sistem
pemasyarakatan    dalam  upaya  agar pidana  seumur  hidup  memberikan perlindungan  yang  seimbang  kepada individu  dan  masyarakat  sesuai dengan  nilai-nilai  yang  berkembang pada  masyarakat  Indonesia  dan masyarakat internasional.
Melihat kebijakan pidana seumur  hidup  yang  ada  dalam perundang-undangan pidana di Indonesia  selama  ini  tidak  dapat menunjang aspek perlindungan individu  maka  sangat  mendesak untuk  dipertimbangkan  dan  disusun kembali  adalah  berkaitan  dengan ketentuan tentang adanya kemungkinan  ”modifikasi/perubah- an/penyesuaian kembali putusan pemidanaan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap”  yang  didasarkan karena  adanya  ”perubahan/perkem- bangan/perbaikan pada diri terpidana itu sendiri”.
Hal  ini  di  dalam  Konsep Rancangan KUHP baru telah dirumuskan  adanya  kemungkinan modifikasi/perubahan sebagaimana dinyakan  dalam  Pasal  63  (5)  yang menyatakan :
”Apabila  terpidana  seumur hidup  telah  menjalani  pidana sekuran-kurangnya  10  tahun
pertama  dengan  berkelakuan baik, mak Menteri Kehakiman,
atas usul kepala lembaga pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidananya, dapat  merubah  sisa  pidana penjara  seumur  hidup  menjadi pidana paling lama 15 tahun.” Berdasarkan  pada  ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa terpidana  seumur  hidup  tetap  diberi kesempatan  untuk  kembali  kedalam masyarakat, dengan syarat, dalam 10 tahun  pertama  menjalani  pidananya berkelakuan baik.
Tampaknya Pasal tersebut diatas  belum  sepenuhnya  meng- implementasikan gagasan/ide monodualistik, tetapi adanya rumusan pasal tersebut diatas menunjukkan,  bahwa  perlindungan terhadap  individu  dalam  pidana seumur hidup mulai diperhatikan. Adanya kebijakan tentang pidana seumur hidup yang memberikan  kemungkinan  modifi- kasi  terhadap  putusan  pemidanaan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap jelas  akan  sangat  menunjang  aspek pokok  tujuan  pemidanaan  baik  yang bersifat  individu  maupun  sosial. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa  kebijakan  yang  demikian dapat  memberikan  ”keseimbangan” perlindungan  terhadap  individu  dan masyarakat.
Dengan adanya kebijakan memberikan kemungkinan
modifikasi  terhadap  pidana  seumur hidup,  diharapkan  pidana  seumur hidup benar-benar dapat memberikan perlindungan  terhadap  induividu  dan masyarakat  secara  integratif,  dengan begitu  pidana  seumur  hidup  dapat tetap  dipertahankan  tanpa  harus kehilangan dasar pembenarannya.

## IV. PENUTUP
4.1. Simpulan.
1. Sistem pemasyarakatan cenderung memberikan perlindungan  individu  dengan memberikan  pembinaan  sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan batas waktunya secara pasti yang tidak dapat dilaksanakan  terhadap  terpidana seumur  hidup  dengan  batas waktu yang tidak pasti disamping itu pidana seumur hidup cenderung memberikan perlindungan  masyarakat  dengan mengabaikan perlidungan individu.  Sehingga  Kebijakan pidana  seumur  hidup  dengan menggunakan sistem pemasyarakatan  tidak sesuai  atau tidak memenuhi tujuan pemidanaan.  Kebijakan  legislatif yang  ada  selama  ini  masih menempatkan pidana seumur hidup berada diluar system pemasyarakatan, sehingga eksistensi  pidana  seumur  hidup dalam  system  pemasyarakatan perlu  dipertanyakan  karena  tidak mempunyai  dasar  pembenaran yang kuat.
2. Pidana seumur hidup tetap
dipertahankan karena tetap diperlukan terutama terhadap pelaku  kejahatan  berat  sebagai upaya untuk melindungi masyarakat,  namun  keperluan untuk  melindungi  masyarakat tidak dimaksudkan untuk mengabaikan  atau  meniadakan perlindungan  terhadap  individu. Melainkan  dalam  keseimbangan yang layak perlindungan individu dan masyarakat.
4.2.  Saran
1. Kebijakan  pidana  seumur  hidup dengan menggunakan sistem pemasyarakatan tetap dipertahankan dengan tidak mengenyampingkan  pembinaan melaui  pendekatan  keamanan tanpa  melalui  tahapan-tahapan sesuai  dengan  batas  waktu  yang telah ditetapkan.
2. Penjatuhan  pidana  seumur  hidup harus menganut ide monodualistik  sehinga  tujuan penjatuhan  pidana  seumur  hidup dengan pelaksanaannya menggunakan sistem pemasyarakatan tujuannya tercapai selain perlindungan terhadap masyarakat juga perlindungan  terhadap  individu (terpidana).

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Barda  Nawawi,  2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan      Penanggulangan Kejahatan ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
____________, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Dipradja,  R.  Achmad  S  Soema  dan Romli Atmasasmita, 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung. Hamzah,  Andi,  2005, Azas-Azas Hukum  Pidana ,  PT.  Yarsif
Watampone, Jakarta. Lamintang,  P.A.F,  1994, Hukum Penitensier Indonesia , Armico, Bandung.
Muladi,  1985, Lembaga  Pidana Bersyarat , Alumni, Bandung.
Priyatno,  Dwidja,  2006, Sistem Pelaksanaan  Pidana  Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung. Prodjodikoro,  Wirjono,  1989, Azas- Azas Hukum Pidana di Indonesia , Eresco, Bandung. Poernomo, Bambang, 1986, Pelaksanaan  Pidana  Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta. Soejono,  1996, Kejahatan  Dan Penegakan Hukum di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1986 , Pengantar Penelitian  Hukum ,  UI  Press, Jakarta.
Soedarto,  1981 Hukum  Dan  Hukum
Pidana , Alumni,  Bandung _______,1986, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
1995 Tentang Pemasyarakatan
Tongat, 2004, Pidana Seumur Hidup , UMM Press, Malang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana