## RATIO LEGIS KEWENANGAN DISKRESIONER KEMENTERIAN KESEHATAN TERKAIT REGULASI KOMERSIALISASI VAKSIN
GOTONG ROYONG CORONA VIRUS DISEASE- 2019 (COVID-19)
Dewi Nawang Wulan 1 , Devi Ayunda Rahma 2 , Abdul Ghofur 3 , Benny Djudjuren Tarigan 4
1,2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 3,4 Fakultas Hukum Universitas Hang
Tuah
1 dewi.nawang.wulan-2020@fh.unair.ac.id

## ABSTRAK
Permenkes  RI No.  18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas  Permenkes RI  No.  10 Tahun  2021  sebagai  acuan  pelaksanan  program  vaksinasi  menimbulkan  analisis penelitian  mengenai  ratio  legis  diputuskannya  regulasi  komersialisasi  vaksin gotong  royong  untuk  badan  hukum  atau  badan  usaha.  Sementara  itu,  ditinjau berdasarkan  Perpres  No.  14  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Perpres  No.  99 Tahun 2020 tidak mengatur perihal adanya komersialisasi terhadap vaksin gotong royong untuk badan hukum atau badan usaha sehingga perluasan kewenangan atau diskresioner nampak dari Permenkes RI No. 18 Tahun 2021, disisi lain keputusan menteri yang sifatnya beschikking/decree ditinjau berdasarkan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep telah melampaui peraturan diatasnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan diskresioner oleh kementerian kesehatan  mengenai  komersialisasi  vaksin  tidak  lepas  dari  cakupan  kewenangan yang diberikan oleh Perpres No. 99 Tahun 2020  jo.  Perpres No. 14 Tahun 2021 Pasal 17 huruf b yakni termasuk dalam sumber lain pendanaan pengadaan vaksin yang sah.
Kata  Kunci  : kewenangan  diskresioner,  komersialisasi,  vaksin  gotong  royong, badan usaha/badan hukum.

## ABSTRACT
Regulation of the Minister of Health the Republic of Indonesia No. 18 of 2021 on Changes to the Regulation of the Minister of Health the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 as a reference for the implementation of vaccination programs led to a research analysis on the ratio legis of the regulation of commercialization of gotong royong vaccine for legal entities or business entities. Meanwhile, reviewed based on presidential Regulation No. 14 of 2021 on Changes to Presidential Regulation No. 99 of 2020 does not regulate the commercialization of gotong royong vaccine for legal entities or business entities so that the expansion of authority or discretion is seen from the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021,  On the other hand, ministerial decisions that are beschikking
/  decree  are  reviewed  based  on  the  method  of  the  legislative  approach  and  the concept approach has exceeded the above regulations.  The result of this study is that  discretionary  authority  by  the  ministry  of  health  regarding  the commercialization  of  vaccines  cannot  be  separated  from  the  scope  of  authority given by the ministry by Presidential Regulation 99 of 2020 Article 17 paragraph (1) letter b included in other sources of legitimate vaccine procurement funding.
Keywords :  discretionary  authority,  commercialization;  gotong  royong  vaccine, business entity/legal entity.

## PENDAHULUAN
Corona Virus Disease-2019 (COVID 19) memberikan dampak yang cukup signifikan terutama dalam dunia kesehatan  terkait  dengan  wabah  yang menyerang  hampir  diseluruh  dunia. Langkah  pencegahan  untuk  menekan angka kematian akibat infeksi dari virus COVID 19 ini adalah dengan memberikan  vaksinasi  dengan  tujuan agar tubuh dapat menstimulus kekebalan spesifik.
Berdasarkan data dari Kementerian  Kesehatan  RI,  warga Indonesia  yang  telah  mendapatkan vaksinasi  berdasarkan  data  per  30
Desember 2021 adalah sebesar
160.282.687    atau  76,96%  dari  total
sasaran  208.265.720 1 ,  hal  ini  tidak menutup kemungkinan proses vaksinasi  akan  terus  berjalan  seiring
1 Kemenkes  RI,  “Data  Vaksinasi COVID-19  (Update  per  30  Desember  2021),” Https://Covid19.Go.Id/Berita/Data-Vaksinasi-
dengan pemberantasan dan langkah pencegahan  dari  penularan  virus COVID 19.
Dalam  rangka  pelaksanaan vaksinasi  tersebut  pemerintah telah menyusun regulasi terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi  yang  dituangkan  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  99 Tahun  2020  tentang  Pengadaan
Vaksinasi dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan  Pandemi Corona Virus  Disease  2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut Perpres No. 99 Tahun  2020)  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Presiden Nomor 14 Tahun 2021 (selanjutnya disebut  Perpres  No.  14  Tahun 2021).
Covid-19-Update-30-Desember-2021 . diakses 31 Desember 2021
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
Dalam peraturan tersebut pemerintah melakukan percepatan pengadaan  dan  pelaksanaan  Vaksinasi Covid-19 melalui Kementerian Kesehatan  RI  yang  disusul  dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 10  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus  Disease 2019  (COVID-19) (selanjutnya disebut Permenkes No. 10 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah oleh  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2021  (selanjutnya  disebut  Permenkes No. 18 Tahun 2021).
Kewenangan yang diberikan oleh kepada Kementerian  Kesehatan terkait pengadaan  dan  pelaksanaan  vaksinasi diatur  dalam  Pasal  13,  Pasal  14,  dan Pasal  15,  dimana  dalam  Pasal  13  ayat (2)  secara  spesifik  menyatakan  bahwa “ Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan:
a. Kriteria dan prioritas penerima vaksin; b. Prioritas wilayah
penerima vaksin;
c. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
d. Standar pelayanan
vaksinasi.
Cakupan  kewenangan  yang diamanahkan  oleh  Perpres  No.  99 Tahun  2020  jo.  Perpres  No.  14 Tahun  2021    tersebut  kemudian dituangkan  dalam  Permenkes  No. 10  Tahun  2021  jo.  Permenkes  No. 18 Tahun 2021.
Namun yang menjadi persoalan  adalah  dalam  Permenkes No.  10  Tahun  2021  jo.  Permenkes No.  18  Tahun  2021  mengatur perihal  adanya  vaksinasi  gotong royong  yang  dinyatakan  dalam Pasal  1  angka  5  bahwa  “Vaksinasi gotong  royong  adalah  pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan/karyawati,  keluarga,  dan individu lain terkait dalam keluarga yang  pendanaannya  ditanggung atau  dibebankan  pada  badan hukum/badan usaha ”.
Pendanaan  terkait  dengan pelaksanaan vaksinasi gotong
royong yang ditanggung atau dibebankan  kepada  badan  hukum  atau badan  usaha  tersebut  mengindikasikan adanya  bentuk  komersialisasi  yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan kepada badan hukum atau badan usaha, hal  tersebut  diindikasikan  demikian oleh  sebab  dalam  proses  pendanaan pelaksanaan  vaksinasi,  Perpres  No.  99 Tahun  2020  jo.  Perpres  No.  14  Tahun 2021 Pasal  17  ayat  1  mengatur  bahwa “pendanaan pengadaan vaksin COVID 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID 19 oleh Pemerintah bersumber pada :
a. Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara; dan/atau
b. Sumber  lain  yang  sah  dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.” Dari  Perpres  tersebut  diketahui bahwa  proses  pendanaan  vaksinasi dilakukan  oleh  pemerintah  adalah bersumber melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga pendanaan oleh badan hukum atau  badan  usaha  yang  diatur  dalam Permenkes  No.  10  Tahun  2021  Jo. Permenkes No. 18 Tahun 2021 tersebut ditafsirkan  meluas  dari  aturan  yang tertinggi.
Selain  itu  dalam  Pasal  5 Permenkes  No.  10  Tahun  2021  jo. Permenkes  No.  18  Tahun  2021 mengatur  perihal  ruang  lingkup pengaturan  pelaksanaan  vaksinasi Pasal  5  huruf  i  yang    menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan mengatur  pula  terkait  dengan pendanaan,  maka  dalam  hal  ini perihal komersialisasi vaksin gotong  royong  terhadap  badan hukum atau badan usaha berhubungan  pula  dengan  tindakan kewenangan diskresioner yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan  hal    tersebut, komersialisasi  yang  dituangkan dalam  bentuk  kewenangan  yang bersifat diskresioner membawa pengaruh kebijakan terhadap badan hukum  atau  badan  usaha  yang secara tidak langsung dituntut untuk dilibatkan  pendanaannya  dalam proses  vaksinasi  terutama  dalam proses  vaksinasi  gotong  royong dimana  tanggungan  biaya  akan dibebankan  kepada  badan  hukum atau badan usaha.
Sehingga dari pemaparan analisis  tersebut  penulis  tertarik
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
untuk  meneliti  mengenai Ratio  Legis Kewenangan Diskresioner Kementerian Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin
Gotong Royong Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum (legal
research) ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian
melalui pendekatan perundang-
undangan (statute  approach) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi  dan  regulasi  serta  pendekatan konseptual (conceptual approach) yang beranjak  dari  pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang dalam ilmu hukum dan diolah berdasarkan  ajaran  interpretasi  atau
penafsiran baik interpretasi berdasarkan  kata-kata  undang-undang maupun  interpretasi  sistematis  dengan melihat  kepada  hubungan  hukum  di antara  aturan  dalam  suatu  undang- undang yang saling bergantung.
PEMBAHASAN Kedudukan  Peraturan  Menteri
Kesehatan dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Sistem pemerintahan Indonesia tidak lepas dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 dimana Presiden Republik
Indonesia  memegang  kekuasaan pemerintahan  menurut  Undang-
Undang Dasar  (Pasal  4 UUD   NRI 1945) yang kemudian dalam menjalankan
kekuasaan pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri  negara  yang  dapat diangkat  dan  diberhentikan  oleh Presiden.
Kementerian  negara  diatur dalam  Pasal  17  UUD  NRI  1945 setelah amandemen yang menyatakan bahwa
(1)  Presiden  dibantu  oleh menteri-menteri negara;
(2) Menteri-menteri itu diangkat  dan  diberhentikan  oleh Presiden; (3) Setiap menteri membidangi  urusan  tertentu  dalam pemerintahan;
(4)  Pembentukan,  pengubahan, dan  pembubaran  kementerian  negara diatur dalam undang-undang.
Atas  dasar  Pasal  17  UUD  NRI 1945  tersebut  kemudian  dibentuk Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2008  tentang  Kementerian  Negara (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 2008).  Berdasarkan  bidang  urusan kementerian  untuk  urusan  tertentu dalam  lingkup  pemerintahan  Pasal  4 ayat  (2)  UU  No.  39  Tahun  2008 mengatur bahwa:
(a). Urusan  pemerintahan  yang
nomenklatur  Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indoneia Tahun 1945; (b).  Urusan  pemerintahan  yang ruang  lingkupnya  disebutkan dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945; dan (c).  Urusan  pemerintahan  dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.
Selanjutnya  dalam  Pasal  5  ayat (2) diatur bahwa Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 4
ayat  (2)  huruf  b  meliputi  urusan agama, hukum, keuangan, keamanan,  hak  asasi  manusia, pendidikan,
kebudayaan, kesehatan , sosial, ketenagakerjaan,
industri, perdagangan, pertambangan,  energi,  pekerjaan umum,  transmigrrasi,  perkebunan, kehutanan,  peternakan,  kelautan dan perikanan.
Dari  dasar  pengaturan  sistem pemerintahan tersebut tugas
presiden yang dibantu oleh Kementerian dilaksanakan menurut perintah yang diberikan oleh Presiden.  Demikian  halnya  dengan Kementerian Kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya adalah berasal  dari  perintah  tugas  oleh Presiden  dalam  bentuk  Peraturan Presiden  yang  ditindak  lanjuti menjadi Peraturan Menteri.
Keberadaan Peraturan Menteri  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia diatur  dalam  Pasal  8  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (selanjutnya disebut  UU  No.  12  Tahun  2011) sebagaimana  telah  diubah  oleh
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2019  (selanjutnya  disebut  UU  No.  15 Tahun  2019)  dimana  dalam  peraturan tersebut  tidak  diatur  secara  tegas mengenai kedudukan peraturan menteri
dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan. 2 Dalam hierarki perundang- undangan  keberadaan  dan  kedudukan Peraturan  Menteri  dipengaruhi  oleh Perkembangan  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia 3 ,  setelah  diundangkan  UU No.  12  Tahun  2011  jo.  UU  No.  15 Tahun 2019 Ketentuan terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  bahwa
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : a). UUD NRI 1945; b). TAP MPR; c). UU/Perpu;
d). PP;
e). Perpres;
f). Perda Provinsi;
2 Ni’matul  Huda,  “Kedudukan  Dan Materi  Muatan  Peraturan  Menteri  Dalam Perspektif Sistem Presidensial,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 3 (2021): 550–571. 3 Muhamad  Nafi  Uz  Zaman,  Retno Saraswati, and Ratna Herawati, “Analisis Dan
g).  Perda  Kabupaten/Kota. Sementara dalam Pasal 8 dinyatakan  bahwa  ayat  (1)  Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  7  ayat  (1)    mencakup peraturan  yang  ditetapkan  oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri , Badan, Lembaga atau  Komisi  yang  setingkat  yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah  atas  perintah  UU, DPRD  Provinsi,  Gubernur,  DPRD Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk
Evaluasi  Kedudukan  Peraturan  Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan  Indonesia,” Diponegoro Law Journal 9, no. 2 (2020): 384–402.
berdasarkan kewenangan. Dalam Pasal 8 tersebut Peraturan Menteri keberadaannya diakui secara nyata.
Berbeda dengan UU sebelumnya yakni  UU  No.  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  mengenai  jenis  dan  hierarki peraturan  perundang-undangan  diatur dalam  Pasal  7  ayat  (1)  dan  ayat  (4) dinyatakan  bahwa  Ayat  (1)  Jenis  dan
hierarki Peraturan Perundang- undangan adalah sebagai berikut : a). UUD NRI 1945; b). UU/Perpu; c). PP; d). Perpres; e). Perda. Ayat (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintah  oleh Peraturan  Perundang- undangan yang lebih tinggi .
Dari  ketentuan  Pasal  7  tersebut secara  eksplisit  kedudukan  perihal Peraturan  Menteri  tidak  dijelaskan dalam  hierarki  perundang-undangan, namun  dijelaskan  dalam  penjelasan ayat (4) yakni Jenis Peraturan perundang-undangan selain dalam
ketentuan  ini  antara  lain  peraturan yang  dikeluarkan  oleh  MPR  dan DPR,  DPD,  MA,  MK,  BPK,  NI, Menteri, Kepala  Badan,  Lembaga atau  Komisi  yang  setingkat  yang dibentuk  oleh  UU  atau  Pemerintah atas  perintah  UU,  DPRD  Provinsi, Gubernur,  DPRD  Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Dalam  hal  ini  peraturan Menteri  dari  segi  sisi  yang  lain memiliki  peranan  penting  atau berlaku secara efektif dalam bidang penyelenggaraan  pemerintah  sebab tidak semua subtansi peraturan yang dibentuk  oleh  pemerintah  dapat berlaku secara implementatif untuk penyelenggaraan
urusan
pemerintahan meskipun dalam posisi merupakan ketentuan
perundang-undangan  yang  lebih tinggi.
Secara  normatif,  Peraturan Menteri khususnya Peraturan Menteri Kesehatan diakui keberadaannya dan memiliki
kekuatan  hukum  yang  mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
berdasarkan kewenangan sehingga memiliki  fungsi  dan  kedudukan  yang penting  untuk  implementasi  kebijakan pemerintah. 4 Dengan demikian
maka kedudukan  Peraturan  Menteri  dalam hal  ini  khususnya  Menteri  Kesehatan dalam  hierarki  perundang-undangan adalah  peraturan  yang  ditetapkan  oleh menteri  berdasarkan  materi  tugas muatan dalam bidangnya untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam  Pemerintahan,  penyelenggaraan tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari aturan  tertinggi  sebelumnya  dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut tugas
dan kewenangan konstitusional Kementerian bertindak untuk menjalankan fungsi kontrol dan sebagai perimbangan (check and balance) baik diantara  lembaga  maupun  sektor  di bidangnya  agar  dapat  meminimalisir terjadi penyalahgunaan kewenangan.
4 Huda,  “Kedudukan  Dan  Materi Muatan  Peraturan  Menteri  Dalam  Perspektif Sistem Presidensial.”, Op.Cit
Kewenangan  Menteri  Kesehatan dalam Perspektif Hukum Administrasi Menurut Philipus M. Hadjon 5
dalam hubungan pemerintahan umum, aparat pemerintah memiliki berbagai  macam  wewenang  yang bersifat  yuridis  dengan  badan penasehat serta berdasarkan undang-undang, badan otonom pemerintah tersebut ditugaskan untuk  melaksanakan  wewenang yang  secara  khusus  dalam  sektor pemerintahan  serta  yang  memiliki nilai fungsional.
Philipus
M. Hadjon
berpendapat  pula  bahwa  manfaat dalam memakai pendekatan yuridis pemerintahan  adalah  dalam  rangka menciptakan tata tertib dari berbagai bentuk organisasi
pemerintahan dengan memakai pandangan  dari  segi  pendekatan struktur  formal  dari  organisasi pemerintahan yang dituangkan
dalam dokumen  yuridis  serta dapat
5 Philipus M Hadjon et al., Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia ,  13th  ed. (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2019), h. 67.
dipahami atau dibaca oleh setiap orang baik  konstitusi,  undang-undang  dan penetapan pelaksanaannya.
Dalam  wewenang  yang  bersifat hukum  publik  akan  menimbulkan akibat-akibat  hukum  yang  bersifat hukum  publik,  diambil  contoh  dalam menetapkan suatu rencana, aturan, serta pengambilan keputusan yang memiliki akibat  hukum  publik,  hal  ini  hanya dapat dilakukan oleh badan-badan yang memiliki  kewenangan  dalam  hukum publik  yang  sesuai  dengan  undang- undang  yang  dapat  menimbulkan akibat hukum tersebut.
Sementara  itu,  hubungan  antar
pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat  pusat  berdasarkan  susunan organisasi menurut Keppres Nomor. 15 Tahun  1984  yang  terdiri  dari  Menteri
sebagai pimpinan
Departemen,
Sekretaris  Jendral,  Direktorat  Jendral, Inspektorat  Jenderal,  Kantor  Wilayah dan  satuan  lain  yang  lebih  rendah seperti  Biro,  Direktorat,  Pusat  dan Inspektorat yang dimana dalam susunan  organisasi  ini  dikelompokkan menjadi : 6
a. Unsur pimpinan (Menteri);
b. Unsur  Pembantu  Pimpinan (Sekretariat Jendral);
c. Unsur
Pelaksana
(Direktorat Jendral); dan
d. Unsur Pengawasan (Inspektorat Jendral). Dalam Keppres tersebut
Menteri memiliki tugas antara lain :
a. Memimpin departemen;
b. Menentukan  kebijakan  di bidang  pemerintahan  yang secara fungsional di bawahnya; c. Membina dan melaksanakan  kerja  sama dengan Departemen, Instansi,  dan  organisasi lainnya.
Selain itu, bila dikaji berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 bahwa  dalam  Pasal  25  diatur sebagai berikut :
1) Hubungan fungsional
antara  Kementerian  dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
dilaksanakan  secara  sinergis sebagai satu sistem pemerintahan  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Lembaga  Pemerintah  Non Kementerian  berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung  jawab  kepada
Presiden  melalui  Menteri yang mengkoordinasikan.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsional antara Menteri dan Lembaga  Pemerintah  Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam hukum administrasi
kewenangan  yang  merupakan  bagian obyek  dari  hukum  administrasi  yakni termasuk dalam kekuasaan
pemerintahan (bestuur;  verwaltung)
7 Philipus M Hadjon and others, Hukum
Administrasi Dan Good Governance
(Universitas Trisakti 2010) h 8.
dimana
dalam kekuasaan pemerintahan  tersebut  dibedakan atas  dua  makna  yakni  materiil  dan formal.  Serta  ada  tiga  pendekatan utama  dalam  hukum  administrasi menyangkut kewenangan, yakni : 7
a) Pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah.
b) Pendekatan hak asasi (right based approach).
c) Pendekatan fungsionaris.
a) Pendekatan Terhadap Kekuasaan Pemerintah Dalam pendekatan
kekuasaan,  Hukum  Administrasi Inggris populer dengan  pendekatan ultra  vires ,  Hukum  Administrasi Belanda menekankan segi rechmatigheid  (van  bestuur) yang berkaitan dengan rechtmatigheidscontrole , pendekatan tersebut menggambarkan kekuasaan (pemerintahan) sebagai fokus
hukum  administrasi. 8 Di  Indonesia
8 Ibid.
sendiri dikenal dengan istilah keabsahan atau legalitas, dimana dalam membicarakan  keabsahan  maka  ruang lingkupnya berkaitan
dengan wewenang, prosedur serta substansi.
Wewenang serta substansi adalah landasan  bagi  legalitas  formal  yang kemudian melahirkan asas  presumptio iustae causa yang berarti bahwa setiap
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan  lebih  dulu  selama  belum dibuktikan  sebaliknya  dan  dinyatakan oleh hakim.
Bila  dikaitkan  dengan  teori kewenangan,  menurut  Philipus  M.
Hadjon wewenang (bevoegdheid)
dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht) sehingga  dalam konsep  hukum  publik,  wewenang berkaitan  dengan  kekuasaan.  Adapun sifat dari wewenang ini terbagi menjadi 2  (dua)  yakni  wewenang  terikat  dan wewenang bebas.
Wewenang  terikat  berarti  bahwa apabila peraturan dasarnya menentukan kapan  dan  dalam  keadaan  bagaimana
9 Sri  Hajati  and  others, Politik  Hukum Pertanahan Indonesia (1st edn, Prenadamedia Group 2021) h. 320.
kewenangan tersebut dapat digunakan,  sementara  wewenang bebas berarti bahwa apabila peraturan  dasarnya  memberikan kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan mengenai isi  dari  keputusan  yang  akan dikeluarkan. 9
b) Pendekatan  Hak  Asasi  (Right
Based Approach) Pendekatan hak asasi merupakan  pendekatan  baru  dalam hukum  administrasi  Inggris.  Fokus utama  dalam  pendekatan  ini  ada pada dua hal, yakni: 10
a) Perlindungan hak-hak
asasi (principles of
fundamental right) ;
b) Asas-asas  pemerintahan yang  baik (principles  of
good administration)
Asas-asas  pemerintahan  yang baik (AUPB) adalah sebagai hukum tidak tertulis yang merupakan hasil rechtvinding serta  lahir  dari praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan  dan  pengadilan  atau
10 Philipus M Hadjon, Loc Cit
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
dengan  kata  lain  AUPB  merupakan nilai  etik  yang  hidup  dan  berkembang dalam lingkup hukum administrasi.
AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi dalam menjalankan fungsinya, sebagai alat uji bagi  hakim  dalam  lingkup  peradilan tata  usaha  negara  untuk  menilai tindakan pejabat yang berwujud penetapan atau beschikking
AUPB yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No.  30/2014)  merupakan  prinsip  yang digunakan  sebagai  acuan  penggunaan wewenang  bagi  pejabat  pemerintahan
dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 angka  17.  Dalam  Pasal  10  ayat  (1) AUPB meliputi asas :
a. Kepastian hukum;
b. Kemanfaatan;
c. Ketidakberpihakan;
d. Kecermatan;
e. Tidak  menyalahgunakan kewenangan;
f. Keterbukaan;
g. Kepentingan umum; dan
h. Pelayanan yang baik
c) Pendekatan Fungsionaris Dalam pendekatan fungsionaris tidak menggusur pendekatan sebelumnya, akan tetapi melengkapi  pendekatan  yang  ada dengan  titik  pijak  bahwa  yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan adalah seorang pejabat. Sehingga Hukum
Administrasi  tidak  hanya  meliputi norma  pemerintahan  tetapi  norma perilaku  aparat (overheidsgedrag) pula.  Belanda  menggali  norma perilaku aparat dari praktik Ombudsman, yang norma dasarnya ada dua yakni: 11
a. Sikap melayani (dienstbaarheid)
b. Terpercaya
(betrouwbaarheid) yang
meliputi openheid,
nauwgezetheid, integriteit, soberheid, eerlijkheid Kewenangan kementerian
kesehatan apabila ditinjau berdasarkan hukum administrasi maka masuk dalam kategori  wewenang  baik  secara  terikat maupun bebas, tergantung aturan yang memerintahkan, namun apabila dikaitkan  dengan  pelaksanaan  dan pengadaan  vaksinasi  maka  dalam kewenangan terikat
tersebut mengandung  unsur  kewenangan  bebas yang  sebagian  hal  tersebut  merupakan bentuk  pelaksanaan  wewenang  dalam sektor pemerintahan.
Urgensi Peraturan Menteri Kesehatan dalam Penanganan

## Wabah
Dalam  menanggulangi  wabah yang  menyerang  hampir  di  seluruh dunia,  peran  serta  pemerintah  tidak hanya  pada  pembentukan  peraturan saja  namun  lebih  kepada  penanganan secara cepat untuk melindungi segenap bangsa dengan kebijakan serta
kewenangan-kewenangan yang
melekat  padanya  sehingga  mampu mengatasi risiko kematian yang tinggi.
Hal  itu  yang  kemudian  menjadi  titik
pusat bahwa perlunya adanya aturan yang  mampu  memberikan  payung hukum  agar  setiap  kebijakan  yang diambil serta korelasi antara langkah penanganan dengan regulasi mampu berjalan seimbang. Urgensi perihal pembentukan peraturan penanganan wabah,
pemerintah melalui Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2018
tentang  Kekarantinaan  Kesehatan sebenarnya telah memberikan regulasi dasar mengenai kekarantinaan  kesehatan  dimana dalam Pasal  11  menyatakan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada
kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh  pemerintah  pusat  secara  cepat dan  tepat  berdasarkan  besarnya ancaman,  efektivitas,  dukungan sumber daya serta teknik operasional  dengan  pertimbangan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan  sebagai  upaya  dalam penanggulangan wabah oleh pemerintah  pusat  tersebut  dapat dilakukan  dengan  cara  kerja  sama dengan  organ  lain  yang  sangat
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
berperan  penting  terkait  kesehatan yakni Menteri Kesehatan.
Menteri Kesehatan melalui Peraturan  Menteri  Kesehatan  dalam rangka penanganan wabah memberikan pengaturan-pengaturan  tertentu  seperti tindakan  kekarantinaan  kesehatan  di pintu  masuk  dan  di  wilayah  yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit  dan  faktor  risiko  kesehatan masyarakat  dalam  hal  keadaan  atau peristiwa  yang  dapat  mengakibatkan pengaruh buruk atau timbulnya keadaan  yang  lebih  parah  terhadap kesehatan masyarakat. 12
Dalam  hal  ini  peraturan  menteri kesehatan juga berperan dalam mengolah tata cara pelaksanaan kewenangan  dalam  rangka  tindakan kekarantinaan kesehatan dengan tujuan menekan  atau  mengatasi  polemik
terkait pembagian kewenangan pemerintah  pusat  dan  kewenangan
12 Dalinama  Telaumbanua,  “Urgensi Pembentukan  Aturan  Terkait  Pencegahan Covid-19  Di  Indonesia,” Qalamuna  -  Junal Pendidikan, Sosial dan Agama 12, no. 1 (2020):
64. 13 Ibid.
14 Eka Martina Wulansari Ferina, Belly Isnaeni, “Peran Kementerian Kesehatan Dalam
pemerintah  daerah  dalam  tindakan kekarantinaan  kesehatan. 13 Tidak hanya mengenai kekarantinaan kesehatan urgensi terhadap peraturan  menteri  kesehatan  dalam penanganan  wabah  termasuk  pula mengenai pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi sebagai bentuk upaya preventif, serta berperan sebagai pengendalian risiko Covid-19 bagi tenaga kesehatan  yang  dikaitkan  dengan Peraturan
Menteri Kesehatan
Nomor  66  Tahun  2016  tentang Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja Rumah Sakit (K3RS). 14
Kementerian kesehatan selain sebagai  regulator,  adalah  juga sebagai  pengawas  dan  pemberian sanksi  yang  diatur  berdasarkan peraturan yang dibuat sesuai dengan cakupan kewenangannya.
Kebijakan atau  regulasi yang
Pengendalian Risiko Covid-19 Bagi Tenaga  Kesehatan  Berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang  Keselamatan  Dan  Kesehatan
Kerja Rumah Sakit,” Jurnal  Lex Specialis 1, no. 1 (2021): 1– 9,http://openjournal.unpam.ac.id/index.ph p/jlsp/inde.
diterbitkan oleh Kementerian
Kesehatan  yang  dimunculkan  baik melalui  Keputusan  Menteri  maupun Peraturan  Menteri  dimana  hal  tersebut merupakan  regulasi  yang  diterbitkan khususnya  dalam  rangka  penanganan wabah  yang  memperkuat  protokol kesehatan dengan tujuan agar penerapannya  baik  melalui  pembinaan dan pengawasan secara optimal sebagai jaminan perlindungan instansi maupun untuk  tenaga  kesehatan  dan  utamanya adalah  untuk  masyarakat  terutama meningkatkan fungsi pengawasan secara  hukum,  prosedur  perundang- undangan,  jaminan  kesehatan  dan keselamatan  serta  sebagai  perwujudan prinsip  perlindungan  hukum  kepada rakyat. 15
Kementerian  kesehatan  dalam melaksanakan tugas nya memiliki tugas pokok  serta  peran  atau  fungsi  untuk menyusun  serta  menetapkan  berbagai peraturan  di  bidang  kesehatan,  baik keputusan  dan  surat  edaran  di  tingkat kementerian  maupun  mengkoordinasi
peraturan pemerintah yang dikorelasikan dengan Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  1  Tahun
15 Ibid.
2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  Bidang  Kesehatan  di Lingkungan
Kementerian Kesehatan  dimana  sesuai  dengan kewenangannya  dalam  menyusun dan  menetapkan  kebijakan  dalam bidang kesehatan.
Pengendalian  risiko  terhadap wabah  atau  Covid-19  merupakan bagian dari kewenangan serta fokus bidang kementerian kesehatan yang tentunya  merupakan  bagian  dari pengendalian  risiko hazard atau bahaya  secara  biologi  sehingga langkah penerapan keselamatan dan kesehatan  bagi  tenaga  medis, maupun terhadap masyarakat
dilakukan melalui langkah pencegahan oleh kementerian kesehatan dengan mengikuti perkembangan  ilmu  pengetahuan serta teknologi serta hasil penelitian terbaru 16 yang  dituangkan  dalam peraturan menteri kesehatan sebagai tatanan regulasinya.
Kewenangan
Diskresioner
Peraturan  Menteri  Kesehatan
16 Ibid.
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)

## tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi
Dirujuk  dari  Peraturan  Presiden Nomor  18  Tahun  2021  tentang Kementerian  Kesehatan,  tugas  dari
Kementerian Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan  dalam  bidang  kesehatan untuk  membantu  Presiden.  Adapun peran  dan  fungsi  dari  Kementerian
Kesehatan antara lain adalah perumusan, penetapan serta pelaksanaan  kebijakan  dalam  bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan  kefarmasian,  alat  kesehatan dan tenaga kesehatan. 17
Pokok  penting  terkait  dengan kedudukan  Menteri  dalam  rangka menjalankan  kekuasaan  pemerintahan serta  upaya  dalam  melaksanakan urusan  pemerintahan  sesuai  dengan bidangnya  maka  oleh  sebab  itu diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang- undangan  dimana  dalam  pembentukan
17 Ibid 18 Maria  Farida  Indrati,  2007 Ilmu Perundang-Undangan  (1) :  (Jenis,  Fungsi, Materi Muatan) (Yogyakarta: Kanisius,). H.76
Peraturan  Menteri  tersebut  hanya dapat dibentuk apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan  yang  lebih tinggi kedudukannya. Mengacu pada doktrin hukum, terdapat dua bentuk peraturan perundang-undangan yang dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya,  yakni  peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar: 18
a. Atribusi pembentukan
peraturan perundang-
undangan; serta b. Delegasi pembentukan peraturan perundang- undangan.
Penjabaran mengenai atribusi pembentukan peraturan perundang- undangan diartikan sebagai penciptaan  wewenang  yang  baru oleh  konstitusi  atau  pembentuk undang-undang yang diberikan kepada  suatu  organ  negara  baik yang  sudah  ada  maupun  yang  baru
dibentuk.  Sementara  untuk  delegasi pembentukan  peraturan  perundang- undangan merupakan bentuk pemindahan atau penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan  dari  pemegang  kewenangan asalnya  (pemberi  delegasi)  kepada
penerima  delegasi  bersamaan  dengan tanggung
jawab pelaksanaan
kewenangan tersebut. 19
Peraturan  Menteri  dikategorikan sebagai  peraturan  pusat  yang  dibuat oleh  pemerintah  pusat  dimana  materi muatan dari peraturan tersebut bersifat pelaksanaan  atau  penjabaran  dari peraturan yang lebih tinggi dari lingkup atribusi maupun delegasi dan merupakan  pelaksanaan  kewenangan pusat  dalam  arti  Peraturan  Menteri tidak  boleh  menyimpang  dari  aturan- aturan  dasar  peraturan  perundang- undangan dalam tingkat nasional. 20
Dalam melaksanakan fungsi
pemerintahan, organ administrasi
negara menjalankan fungsinya berdasarkan  aturan  yang  dibuat  oleh organ  administrasi tersebut yang merujuk kepada undang-undang sesuai
19 Ibid. 20 Farida  Maria, Laporan  Kompedium Bidang Hukum Perundang-Undangan (Jakarta,
2008). h.48
bidang masing-masing. Namun pada  titik  tertentu  tindakan  yang dilakukan  oleh  organ  administrasi negara  tersebut  tidak  berdasarkan pada  aturan  yang  ada,  akan  tetapi atas diskresi organ administrasi.
Menurut Peter
Mahmud Marzuki 21 dalam  beberapa  hal,
organ  administrasi  dimungkinkan mempunyai kewenangan
diskrisioner  dalam  pengambilan keputusan. Hal ini kemudian membawa  kepada    kewenangan diskresioner  yang  dilakukan  oleh organ  pemerintahan  salah  satunya adalah kementerian. Menurut
Kuntjoro Purbopranto  yang dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, kewenangan  diskresioner  adalah adanya keleluasaan bertindak suatu organ pemerintah atas dasar hukum dan/atau kebijaksanaan.
Kewenangan diskresioner dalam lingkup
Kementerian
Kesehatan  nampak  dari  Permenkes No.  10  Tahun  2021  jo.  Permenkes No. 18 Tahun 2021 yang mengatur perihal komersialisasi vaksin dalam
21 Peter  Mahmud  Marzuki,  2020 Teori Hukum , 1st ed. (Jakarta:
Prenadamedia Group,).
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
lingkup  pendanaan  vaksinasi  yang dibebankan  kepada  badan  hukum  atau badan usaha, disisi lain untuk kewenangan menteri kesehatan  sendiri sebenarnya  telah  diatur  oleh  Perpres (aturan yang lebih tinggi) sebagaimana Pasal 13 Perpres No. 99 Tahun 2020  jo. Perpres No. 14 Tahun 2021 serta ruang lingkup kewenangan menteri kesehatan dalam Pasal 5 Permenkes No. 10 Tahun 2021 jo. Permenkes No. 18 Tahun 2021 dianalisis  syarat  akan    kewenangan diskresioner.
Selanjutnya mengenai kewenangan diskresioner ini,
pandangan Kuntjoro Purbopranto yang dikutip  dari  Peter  Mahmud  Marzuki, berpendapat  bahwa  mengenai  cara bertindak suatu alat pemerintahan tidak perlu  didasari  secara  ketat  norma undang-undang,  tetapi  lebih  kepada tindakan yang
bersifat
urgent
berdasarkan keperluan, untuk
mengatasi  situasi  mendadak  dengan catatan  harus  ada  kebijaksanaan  dari organ  pemerintahan  tersebut  dan  tidak
22 Ibid., 242.
23 Bherly Adhitya Rorong,
“Penyalahgunaan  Wewenang  Oleh  Pejabat
melampaui  batas  kewenangannya serta hukum yang mengatur. 22
Pada  hakikatnya,  diskresi nampak  dari  suatu  kecenderungan semacam pengecualian dari keharusan bertindak berkaitan dengan general  rule dari  peraturan perundang-undangan. Pengecualian yang  demikian  berhubungan  erat dengan  kebebasan  dengan  ruang lingkup  yang  luas  dimana  secara fungsional  harus  berbanding  lurus dengan  kewenangan  yang  dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan.
Penggunaan  diskresi  tersebut bertujuan ketika sesuatu yang tidak umum  terjadi,  yang  tidak  dapat diprediksi  atau  diantisipasi  secara akurat  oleh  peraturan  perundang- undangan  sebagai  dasar  bertindak pemerintah sebagaimana asas legalitas  (alasan emergency,  force majeur, maupun necessity ). 23

## Berkaitan  dengan  pandemi
Covid-19  yang  dapat  dikatakan
Publik  Dalam  Melakukan  Diskresi  Dikaji Menurut  Uu  No.  30  Tahun  2014,” Lex Administratum 8, no. 1 (2020): 75–85.
sebagai situasi force majeure ,
Kementerian  Kesehatan  menjalankan tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan Peraturan  Presiden  yang  mengatur perihal  pengadaan  dan  pelaksanaan vaksinasi  sebagai  langkah  pencegahan dan  penanggulangan  pandemi  yang dalam  hal  ini  merupakan  bidang  dari Kementerian  Kesehatan.  Kewenangan yang  disematkan  kepada  Kementerian Kesehatan tersebut secara praktis telah menghasilkan
kewenangan
diskresioner  dalam  cakupan  keadaan kahar (force majeure) . Dari lahirnya Peraturan Kementerian Kesehatan tersebut mengandung dua aspek pokok yakni: 24
(1). Adalah mengenai  kebebasan dalam  menafsirkan  terkait ruang lingkup kewenangannya yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya dalam  hal  ini  secara  umum dikenal dengan sifat objektif.
(2).  Terkait  dengan  kebebasan
dalam menentukan cara untuk bagaimana dan kapan wewenang tersebut 24 Mohammad Yuhdi, “Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaran Pemerintahan,” Likhitaprajna Jurnal Ilmiah Fakultas
dilaksanakan, hal ini dikenal  dengan  penilaian secara subjektif.
Namun  bagaimanapun  juga, meskipun  dalam  pandangan  dan doktrin hukum mengenai kewenangan diskresioner dimungkinkan untuk dilakukan, hal ini  tidak  semata-mata  menjadi perisai  untuk  organ  administrasi negara dalam melakukan kebijakan secara  semena-mena  oleh  sebab kewenangan tersebut berkaitan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan  yang  Baik  sehingga kewenangan diskresioner tidak boleh  seenaknya  dilakukan,  akan tetapi harus ada alasan  yang secara hukum  dapat  dibenarkan.    Batasan yang diberikan untuk tindak pemerintah  dalam  pengambilan keputusan  harus  sesuai  dengan tujuan diadakannya organ administrasi yakni untuk kesejahteraan masyarakat. Ratio Legis Kewenangan
Diskresioner  Regulasi  Vaksin
Keguruan  dan  Ilmu  pendidikan 15,  no.  1 (2013): 69–83.
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
Gotong Royong untuk Badan Hukum atau Badan Usaha Vaksinasi  merupakan  bentuk upaya  pemerintah  sebagai  langkah penanggulangan  wabah  atau  pandemi sehingga upaya tersebut perlu
dituangkan dalam regulasi agar tercapai kepastian  mengenai  pengadaan  dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Regulasi yang disusun oleh pemerintah
melalui Perpres No. 99 Tahun 2020  jo. Perpres  No.  14  Tahun  2021  yang
kemudian ditindaklanjuti oleh Permenkes  No.  10  Tahun  2021  jo. Permenkes  No.  18  Tahun  2021
memunculkan gambaran analisis perihal ratio  legis dari    regulasi vaksinasi  gotong  royong  untuk  badan hukum  atau  badan  usaha  yang  diatur oleh Kementerian Kesehatan.
Kewenangan yang bersifat diskresioner  terkait  regulasi  vaksinasi gotong royong tersebut apabila ditinjau dari  sudut  aturan  yang  lebih  tinggi (Perpres No. 99 Tahun 2020 jo. Perpres No.  10  Tahun  2021)  serta  ditafsirkan dalam pandangan doktrin hukum, maka akan didapat analisis sebagai berikut :
1. Kewenangan  diskresioner Kementerian Kesehatan merupakan bentuk tindakan  dalam  cakupan keadaan kahar (force
majeure) dan langkah luar biasa (extraordinary) sehingga  regulasi  perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan  vaksin  Covid- 19.  Keadaan  mengenai force  majeur (Covid-19) tersebut  tertuang  dalam konsideran menimbang
Perpres No. Perpres No. 99
Tahun  2020    jo.    Perpres No. 14 Tahun 2021.
2. Vaksinasi  gotong  royong yang  termuat  dalam  Pasal 1 angka 5 dimana pendanaannya  ditanggung atau  dibebankan  kepada badan hukum/badan usaha merupakan bentuk pengadaan  vaksinasi  oleh kementerian yang pendanaan tersebut dikeluarkan  oleh  badan
hukum  atau  badan  usaha  dan bukan pendanaan melalui APBN Pemerintah, serta
merupakan  bentuk  kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan  badan  usaha  milik negara  atau  badan  usaha swasta  yang  diperintahkan oleh  Perpres  No.  99  Tahun 2020    jo.    Perpres  No.  14 Tahun 2021 Pasal 14.
3. Ruang  lingkup  pengaturan
pelaksanaan  vaksinasi  Covid 19 oleh Kementerian Kesehatan  yang  tercantum dalam  huruf  i  terkait  dengan pendanaan dianalisis merupakan bagian dari kesatuan tugas yakni pengadaan  dan  pelaksanaan
vaksinasi. Vaksinasi  gotong royong  yang  pendanaannya dibebankan kepada badan hukum  atau  badan  usaha merupakan bagian dari sumber pendanaan  lainnya  yang  sah dan  tidak  mengikat  untuk pengadaan  Vaksin  Covid  19 sebagaimana  diatur  dalam Perpres No. 99 Tahun 2020  jo.
Perpres No. 14 Tahun 2021 Pasal 17 huruf b.
4. Regulasi  vaksinasi  gotong royong yang pendanaannya  dibebankan kepada  badan  hukum  atau badan usaha tersebut dianalisis  termasuk  dalam tanggung jawab sosial perusahaan  terkait  dengan tanggung  jawab  kepada karyawan/karyawati, keluarga  dan  individu  lain terkait dalam keluarga sehingga diperlukan keikutsertaannya dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong kepada
Menteri  melalui  PT.  Bio Farma (Persero).
Terkait dengan tanggung jawab  sosial  perusahaan  sebagai salah satu dari ratio legis ditetapkannya  vaksinasi  gotong royong dimana pendanaannya dibebankan  kepada  badan  hukum atau  badan  usaha  tidak  lepas  dari corporate social responsibility (CSR)  yang  digunakan  sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan  yang  tertuang  dalam
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
laporan  keuangan  perusahaan  yang bersangkutan. Gagasan mengenai CSR didukung oleh dua teori  yakni  kontrak sosial  dan stake  holder  approach .
Dalam pandangan stake holder approach perusahaan  tidak  hanya dalam  lingkup  pelayanan  terhadap pemegang  saham,  akan  tetapi  juga pelayanan  terhadap  pihak  lainnya termasuk masyarakat. 25

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka  kesimpulan  yang  dapat  ditarik adalah sebagai berikut :
Kementerian  negara  yang  diatur dalam  Pasal  17  UUD  NRI  1945 memberikan kewenangan kepada kementerian  dalam  bidang  tertentu untuk  mengurus  urusan  pemerintahan baik  dalam  bentuk  atribusi  maupun delegasi.  Keleluasaan  bertindak  yang diberikan  secara  langsung  atau  tidak langsung  memunculkan  kewenangan yang bersifat diskresioner yang
25 Taufika  Hidayati,  “Corporate  Social Responsibility (CSR) Sebagai Bentuk Tanggung  Jawab  S  Osial  Perusahaan  Kepada
Masyarakat,” Focus  Hukum  Upmi 1  (2020):
dilakukan oleh organ pemerintahan termasuk  dalam  hal  ini  adalah kementerian kesehatan yang tercermin  dari  Permenkes  No.  10 Tahun  2021  jo.  Permenkes  No.  18 Tahun  2021,  selama  kewenangan tersebut  tidak  bertentangan  dengan undang-undang dan tidak lepas dari ruang lingkup bidangnya dalam arti ada  korelasi  antara  ruang  lingkup bidang sebagaimana
yang diperintahkan  oleh  aturan  yang lebih tinggi serta dalam situasi yang membutuhkan  atau  keadaan  yang diluar  kendali  maka  dimungkinkan ada kewenangan diskresioner.
Namun  hal  yang  demikian  harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga akan terwujud hukum yang memberikan perlindungan  kepada  masyarakat dan bukan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
Kebijakan  pemerintah  yang dituangkan  dalam  bentuk  regulasi sebagai upaya agar tercapai
110,http://journal.upmi.ac.id/index.php/fh u/article/view/282.
kepastian hukum serta untuk kepentingan  masyarakat  tidak  lepas dari  adanya  alasan  dari  terbitnya regulasi  tersebut.  Alasan  hukum  atau ratio  legis dari  regulasi  komersialisasi vaksin gotong royong yang diatur oleh
Kementerian
Kesehatan yang pendanaannya dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha tersebut tidak  lepas  dari  Peraturan  Presiden yang  merupakan  pertimbangan  atas tanggung  jawab  sosial  perusahaan untuk masyarakat, sehingga ditafsirkan hal ini beralasan hukum bagi
Kementerian Kesehatan yang mengatur terkait  pengadaan  dan  pelaksanaan vaksinasi  yang  dalam  lingkupnya mengatur  pula  tentang  pendanaan untuk  vaksinasi  gotong  royong  yang dibebankan  kepada  badan  hukum  atau badan usaha.

## Saran
Kebijakan yang dituangkan dalam  bentuk  regulasi  oleh  Presiden melalui Peraturan Presiden yang kemudian memerintahkan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi serta penanggulangan  pandemi,  kebijakan kewenangan yang bersifat diskresioner
tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan segala aspek kondisi masyarakat tidak terkecuali kondisi  ekonomi  badan  hukum maupun badan usaha sehingga akan tercipta  kolaboratif  yang  epic  guna sebagai langkah pencegahan Covid- 19 secara efektif.

## DAFTAR BACAAN
Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2008 tentang Kementerian negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  (Lembaran Negara Nomor 292 Tahun
2014, Tambahan
Lembaran  Negara  Nomor
5601).
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
undangan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor
183  Tahun  2019,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan  (Lembaran  Negara
Nomor  128  Tahun  2018, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 6236)
Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun 2021  tentang  Kementerian Kesehatan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021).
Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun 2021  tentang  Perubahan  atas
Peraturan  Presiden  Nomor  99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  18  Tahun  2021 tentang  Perubahan  atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan  Pandemi Corona Virus Disease 2019  (COVID  19)  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  1  Tahun  2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan    Kementerian Kesehatan  (Berita  Negara Nomor 6 Tahun 2020) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  66  Tahun  2016 tentang  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  Rumah Sakit (Berita Negara Nomor 38 Tahun 2017)
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang- Undangan  (1) :  (Jenis,  Fungsi,
Materi Muatan) . Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Marzuki, Peter Mahmud. Teori Hukum .
1st  ed.  Jakarta:  Prenadamedia Group, 2020.
Hadjon  PM  and  others, Hukum Administrasi Dan Good
Governance (Universitas Trisakti
2010)
Hajati  S  and  others, Politik  Hukum Pertanahan  Indonesia (1st  edn,
Prenadamedia Group 2021) Ferina,  Belly  Isnaeni,  Eka  Martina Wulansari.  “Peran  Kementerian Kesehatan  Dalam  Pengendalian Risiko  Covid-19  Bagi  Tenaga Kesehatan  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan  Kesehatan  Kerja  Rumah Sakit.” Jurnal Lex Specialis 1, no. 1 (2021): 1–9. http://openjournal.unpam.ac.id/in dex.php/jlsp/inde.
Hadjon,  Philipus  M,  Paulus  Effendie Lotulung,  H.M.  Laica  Marzuki, Tatiek  Sri  Djatmiati,  and  I  Gusti
Ngurah Wairocana. Hukum Administrasi Dan Good
Governance . Jakarta: Universitas Trisakti, 2010. Hadjon, Philipus M, R. Sri
Soemantri Martosoewignjo,
Sjachran Basah, Bagir Manan, and  H.M.  Laica  Marzuki. Pengantar Hukum
Administrasi  Indonesia .  13th ed.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2019.
Hajati,  Sri,  Agus  Sekarmadji,  Sri
Winarsi, and Oemar Moechthar. Politik  Hukum
Pertanahan  Indonesia .  1st  ed.
Jakarta:  Prenadamedia  Group,
2021.
Hidayati,
Taufika. “Corporate Social  Responsibility  (CSR) Sebagai  Bentuk  Tanggung Jawab  S  Osial  Perusahaan Kepada  Masyarakat.” Focus Hukum  Upmi 1  (2020):  110. http://journal.upmi.ac.id/index
.php/fhu/article/view/282.
Huda,  Ni’matul.  “Kedudukan  Dan
Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif
Sistem  Presidensial.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no.
3 (2021): 550–571.
Indrati, Maria Farida. Ilmu
Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan, Ratio  Legis Kewenangan  Diskresioner  Kementerian  Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
Perundang-Undangan (1) : (Jenis, Fungsi, Materi Muatan) . Yogyakarta: Kanisius, 2007. Maria,  Farida. Laporan  Kompedium
Bidang Hukum Perundang- Undangan . Jakarta, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud. Teori Hukum .
1st  ed.  Jakarta:  Prenadamedia Group, 2020.
RI, Kemenkes. “Data  Vaksinasi
COVID-19 (Update per 30 Desember 2021).” Https://Covid19.Go.Id/Berita/Dat a-Vaksinasi-Covid-19-Update-30- Desember-2021 . Rorong, Bherly Adhitya. “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Melakukan Diskresi Dikaji Menurut Uu No. 30 Tahun 2014.”
Lex  Administratum 8,  no.  1 (2020): 75–85.
Telaumbanua,  Dalinama.  “Urgensi
Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di
Indonesia.” Qalamuna  -  Junal
Pendidikan, Sosial dan Agama 12,
no. 1 (2020).
Yuhdi, Mohammad. “Peranan Diskresi
Dalam Penyelenggaran Pemerintahan.” Likhitaprajna Jurnal Ilmiah Fakultas
Keguruan dan Ilmu pendidikan 15, no. 1 (2013): 69–83. Zaman, Muhamad Nafi Uz, Retno Saraswati, and Ratna Herawati. “Analisis Dan Evaluasi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Diponegoro Law Journal 9, no. 2 (2020): 384– 402.
RI,  Kemenkes.  “Data  Vaksinasi
COVID-19  (Update  per  30 Desember 2021).”
Https://Covid19.Go.Id/Berita/ Data-Vaksinasi-Covid-19-
Update-30-Desember-2021