Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
EFEKTIFITAS PERUBAHAN UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHANATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)
Rani Dewi Kurniawati 1

## ABSTRAK
Perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  bagi  kehidupan  manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Perkawinan tidak hanya dilakukan  oleh  orang  dewasa,  tetapi  juga  dilakukan  oleh  remaja  yang belum memenuhi  syarat  umur  dalam  Undang-undang  Perkawinan  dengan mendapatkan  Dispensasi  Kawin  dari  Pengadilan.  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.”  Namun  ketentuan  tersebut  sudah  diamandemen  oleh  Undang-undang Nomor  16  Tahun  2019  yang  mana  disebutkan  “Perkawinan  hanya  diizinkan apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun.”  Seiring  dengan  hal tersebut,  penulis  mengadakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui, mengkaji,  dan  menganalisis  faktor  penyebab  diajukannya  permohonan dispensasi  kawin,  pertimbangan  yang  digunakan  hakim  dalam  menangani permohonan  dispensasi  kawin,  dan  efektifitas  Amandemen  Undang-undang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama  Majalengka.  Dengan  menggunakan  kerangka  pikir  Teori  Negara Hukum, Teori Kepastian Hukum dan Teori Perkawinan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analisis, dengan menggunakan pendekatan dan analisis data yuridis kualitatif. Yaitu pemaparan data yang diperoleh dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dikaitkan  dengan  teori  hukum  dan  praktek  yang  menyangkut permasalahan  secara  sistematis,  lengkap  dan  logis  kemudian  dianalisis  dan menghasilkan kesimpulan.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  ditemukan  beberapa faktor  yang melatarbelakangi permohonan Dispensasi  Kawin adalah 1.  Faktor pencegahan,  sebab  orangtua  khawatir  jika  anaknya  melakukan  hal  yang dilarang  oleh  agama  karena  melihat  anaknya  berhubungan  sudah  sangat  lama dan  dekat.  2.  Faktor  pengobatan,  dimaksudkan  karena  keluarga  dan  pasangan menjadi  bahan  gunjingan  dan  dikucilkan  karena  hamil  diluar  nikah,  serta ditakutkan anak tersebut tidak memiliki kedudukan dimata hukum. 3. Ekonomi rendah  menjadikan  orangtua  menganggap  dengan  menikahkan  anaknya  maka beban  perekonomian  keluarga  akan  berkurang.  Dasar  pertimbangan  yang digunakan  hakim  dalam  menetapkan  dispensasi  kawin  adalah  sesuai  aturan formil  serta  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat  demi  tercapainya
1 Dosen FH Universitas Majalengka, Email : rani.dewikurniawati@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
kemaslahatan  dan  mengurangi  kemudharatan.  Kenaikan  usia  minimum perkawinan  bagi  anak  perempuan  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadi kelonjakan  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Majalengka. Dalam  periode  6  bulan  setelah  Amandemen  Undang-undang  Perkawinan, memperlihatkan  kenaikan  yang  signifikan  dan  mengakibatkan  terjadinya penumpukan  permohonan  di  Pengadilan  Agama  Majalengka,sehingga  dengan demikian  dapat  disimpulkan  tidak  efektif.Saran  yang  dapat  diberikan  oleh penulis, hendaknya orang tua memberikan pengawasan terhadap anaknya lebih ketat, terlebih  ketika  anak tersebut  sudah  mempunyai  pasangan  namun  belum terjadi  pernikahan.  Dalam  persidangan  hakim  diharapkan  lebih  selektif  lagi, mengingat  akibat  dari  perkawinan  dibawah  umur  sangat  menghawatirkan. Kenaikan  usia  perkawinan  sebaiknya  diuji  lagi  kelayakannya,  karena  hal tersebut  berakibat  kepada  penumpukan  permohonan  dispensasi  kawin  yang terjadi di Pengadilan.
Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Amandemen.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## A. Latar Belakang
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  mana  satu  dan  yang  lainnya saling berinteraksi dan membutuhkan. Manusia diciptakan dalam jenis laki-laki dan  perempuan  serta  mempunyai  fitrah  untuk  hidup  bahagia  dan  berpasang pasangan  dalam  menjalankan  kehidupannya,  sehingga  manusia  melakukan perkawinan untuk mendapat pendamping hidup dan melanjutkan keturunan.
Perkawinan  adalah  perjanjian  suci  untuk  membentuk  keluarga  antara seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan. 2 Ikatan  suami  istri  yang didasarkan  niat  suci  ini  diharapkan  tumbuh  berkembang  menjadi keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Perkawinan  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia,  bahkan  menjadi kebutuhan  dasar  bagi  setiap  manusia  normal  dan  merupakan  awal  dari terbentuknya  institusi  kecil  dalam  keluarga.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat, ditemui  suatu  penilaian  yang  umum,  ialah  bahwa  orang  yang  berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. 3
Dalam  lingkungan  keluarga  ini  pula  seorang  anak  manusia  dilahirkan, dibesarkan, dididik, dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan  anggota  masyarakat  yang  beriman,  bertakwa,  berilmu  pengetahuan, berteknologi,  dan  berwawasan  nusantara. 4 Untuk  itu  suami  istri  harus  saling membantu  dan  melengkapi,  agar  masing-masing  dapat  mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. 5
Perjalanan  kehidupan  suami  istri  dalam  menjalankan  kehidupan  rumah tangga  memang  sangat  dinamis,  tak  satupun  keluarga  yang  hidup  berjalan dengan  mulus  sesuai  keinginan  tanpa  adanya  gelombang  problematika  yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah  tangga  salah  satunya  dengan  kematangan  suami  istri. 6 Kematangan tersebut  bisa  terlihat  dari  kecukupan  umur  dan  persiapan  lahir  dan  batin  dari kedua  belah  pihak  mempelai,  Karena  usia  merupakan  salah  satu  hal  yang berpengaruh bagi mental dan rasa tanggungjawab kedua calon pasangan.
Perkawinan dibawah umur atau perkawinan dini merupakan istilah yang tidak  asing  lagi.  Perkawinan  dini  masih  dilakukan  oleh  para  orang  tua, khususnya  di  beberapa  kawasan  Nusantara  akibat  pengaruh  adat  kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang
2 Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia ,  Edisi  Pertama,  Prenadamedia  Group, Jakarta, 2016, hlm. 24.
3 Ibid , hlm. 25.
4 Moh.  Zahid, Dua  Puluh  Lima  Tahun  Pelaksanaan  Undang-undang  Perkawinan, Departemen  Agama  R.I.,  Jakarta,  2002,  hlm.  1.  Lihat  Nurwafa  Ramadanti ,  Aspek-Aspek Hukum Terhadap Dampak Perkawinan  Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Majalengka, 2020, hlm 2.
5 Mardani , Op.Cit hlm. 27.
6 Andi  Syamsu  Alam, Usia  Ideal  Memenuhi  dunia  Perkawinan ,  Kencana  Mas Publishing  House,  Jakarta,  2005  hlm.  16-17.  Lihat  Ummu  Kalsum, Pengaruh  Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Skripsi, hlm. 2. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2991/ diakses pada tanggal 20 maret 2020.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
tua,  tanpa  mereka  itu  tahu  arti  dan  makna  perkawinan  yang  dilakoninya. 7 Perkawinan  dibawah  umur  ini  dilakukan  oleh  anak  yang  ada  pada  masa peralihan  antara  masa  anak-anak  dan  masa  dewasa  dimana  anak-anak mengalami  perubahan  cepat  disegala  bidang.  Mereka  bukan  lagi  anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir dan bertindak, tetapi bukanlah orang dewasa yang telah matang. 8
Undang-undang Perkawinan telah mengatur batasan minimal umur untuk melangsungkan  perkawinan.  Yaitu  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  disebutkan  bahwa  “perkawinan hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)) tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai umur  16  (enam  belas)  tahun.  Namun ketentuan  umur  tersebut  telah  di  rubah  melalui  Amandemen  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 yang  mana  disebutkan  “perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
Batasan  umur  tersebut  bertujuan  agar  membatasi  pernikahan  anak dibawah  umur  agar  pemuda  pemudi  yang  akan  menikah  sudah  matang  jiwa raganya  dalam  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan kekal.  Begitu  pula  dimaksudkan  untuk  mencegah  marak  tingginya  laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak.
Meskipun telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa di dalam  peraturan  perundang-undangan,  tidak  menutup  kemungkinan  seorang melangsungkan  perkawinan  dibawah  umur.  Perkawinan  bagi  anak  dibawah umur  minimum  bisa  dilangsungkan  dengan  penetapan  pengadilan,  orang  tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta  dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berbagai macam alasan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh para pihak  yang  berkepentingan.  Di  antaranya  adalah  anak  yang  akan melangsungkan  perawinan  menyatakan  kehendak  untuk  berumah  tangga dengan  segala  konsekuensinya  atau  telah  siap  lahir  batin,  merasa  tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung  moril  dan  material  dan  lain  sebagainya. 9 hal  tersebut  menjadi penyebab tingginya tingkat permohonan dispensasi kawin di pengadilan.
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  tersebut  diatas,  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “EFEKTIFITAS PERUBAHAN UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
7 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 87.
8 Sabariah, Perkembangan  Fisik  Remaja ,  jurnal,  diakses  dari  http://ejournal.uin- suka.ac.id/pusat/ aplikasia/article/viewFile/1362/1180  pada 20 maret 2020.
9 Sri  Rahmawaty  Yunus  dan  Ahmad  Faisal, “Analisis  Penetapan  Dispensasi  Kawin Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Agama Limboto” Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ), 2 September 2018, hlm. 88.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
UU  NO  1  TAHUN  1974  TENTANG  PERKAWINAN  TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN”.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  permasalahan  yang  dikemukakan  dalam  latar  belakang diatas  sifatnya  masih  umum,  untuk  itu  penulis  merasa  perlu  membatasi masalah dengan jelas, agar dalam penelitian tidak terjadi kesimpangsiuran yang akan berakibat mengaburkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.
Untuk itu penulis hanya memfokuskan pada penelitian ini terhadap:
1. Faktor  apa  yang  melatarbelakangi  diajukannya  Permohonan  Dispensasi Kawin?
2. Bagaimana  Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Majalengka  dalam menangani Permohonan Dispensasi Kawin?
3. Bagaimana  efektifitas  Amandemen  Undang-undang  Perkawinan  terhadap Permohonan Dispensasi Kawin?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam hal penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis akan arti pentingnya  ilmu hukum dalam teori  dan  praktik  menganalisis  masalah  hukum.  Berdasarkan  identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan Dispensasi Kawin.
2. Untuk  mengetahui,  mengkaji  dan  menganalisis  Pertimbangan  Hakim Pengadilan  Agama  Majalengka  dalam  menangani  Permohonan  Dispensasi Kawin.
3. Untuk  mengetahui  mengkaji  dan  menganalisis    efektifitas  Amandemen Undang-undang  Perkawinan  terhadap  Permohonan  Dispensasi  Kawin  di Pengadilan Agama Majalengka.

## D. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah landasan penelitian, sebagai pijakan peneliti agar  penelitian  menjadi  kokoh  dan  memiliki  landasan  yang  kuat  sehingga penelitian tersebut dapat diandalkan. 10
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka penulis memuat beberapa teori untuk memperkuat peneliti dan sebagai pijakan penelitian, sebagai berikut yaitu :
1. Teori Negara Hukum Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum. 11 Artinya  Negara  Hukum adalah  Negara  yang  berdiri  diatas  hukum  yang  menjamin  keadilan  kepada warga negaranya.  Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan
10 Fakultas  Hukum  Universitas  Majalengka, Panduan Skripsi ,  Fakultas  Hukum Universitas Majalengka, Majalengka, 2019, hlm. 16.
11 Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan  rasa  susila  kepada  setiap  manusia  agar  ia  menjadi  warga  Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan  hukum  itu  mencerminkan  keadilan  bagi  pergaulan  hidup  antar warga  negaranya. 12 Segala  tingkah  laku  warga  negaranya  harus  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku  atau  hukum  positif  atau  aturan-aturan  lainnya seperti  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  norma-norma,  kaidah- kaidah, asas-asas dan lain-lain.
Prinsip  penting  dalam  negara  hukum  adalah  perlindungan  yang  sama
( equal  protection )  atau  persamaan  dalam  hukum  ( equality  before  the  law ). Perbedaan  perlakuan  hukum  hanya  boleh  jika  ada  alasan  yang  khusus, misalnya,  anak-anak  yang  di  bawah  umur  17  tahun  mempunyai  hak  yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang  rasional.  Tetapi  perbedaan  perlakuan  tidak  dibolehkan  jika  tanpa alasan  yang    logis,  misalnya  karena  perbedaan  warna  kulit,  gender  agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara  tuan  tanah  dan  petani  miskin.  Meskipun  demikian,  perbedaan perlakuan  tanpa alasan  yang  logis  seperti  ini  sampai  saat  ini  masih  banyak terjadi  di  berbagai  negara,  termasuk  di  negara  yang  hukumnya  sudah  maju sekalipun.
2. Teori kepastian Hukum
Negara  hukum  mensyaratkan  bahwa  setiap  tindakan  dari  negara haruslah  bertujuan  untuk  menegakkan  kepastian  hukum,  dilakukan  secara setara,  menjadi  unsur  yang  mengesahkan  demokrasi,  dan  memenuhi tuntutan akal budi. 13 Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma  adalah  pernyataan  yang  menekankan  aspek  “seharusnya”  atau  das sollen,  dengan  menyertakan  beberapa  peraturan  tentang  apa  yang  harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi pedoman  bagi  individu  bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat,  baik  dalam hubungan  dengan  sesama  individu  maupun  dalam  hubungannya  dengan masyarakat.  Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan  bagi  masyarakat  dalam membebani  atau  melakukan  tindakan  terhadap  individu.  Adanya  aturan  itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 14
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan  yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa
12 Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily, Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Sinar  Bakti,  Jakarta, 1988, hlm. 163. Lihat M. Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam , CV. Budi  Utama,  Yogyakarta,  2015,  hlm.  26.  Diakses  dari  https://books.google.co.id,  pada  20 maret 2020.
13 Diakses  dari  https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum#:~:text=Negara%20huk um%20(bahasa%20Belanda%3A%20rechtsstaat,Inggris%20(Anglo%2DSaxon).  Pada  tanggal 21 maret 2020.
14 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Kencana,  Jakarta,  2008,  hlm.58. Lihat Bab II hlm. 34. Diakses dari http://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf, pada 21 maret 2020.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
keamanan  hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan  pemerintah  karena dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat  mengetahui siapa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  negara  terhadap individu. 15
Ajaran  kepastian  hukum  ini  berasal  dari  ajaran  Yuridis-Dogmatik yang  didasarkan  pada  aliran  pemikiran  positivistis  di  dunia  hukum,  yang cenderung  melihat  hukum  sebagai  sesuatu  yang  otonom,  yang  mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi  penganut  aliran  ini,  tujuan  hukum  tidak  lain  dari  sekedar  menjamin terwujudnya  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  itu  diwujudkan  oleh hukum  dengan  sifatnya  yang  hanya  membuat  suatu  aturan  hukum  yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum  tidak  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  atau  kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. 16

## 3. Teori perkawinan
Beberapa  asas  perkawinan  yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  16  Tahun  2019  dan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 diantaranya  adalah  ketentuan  pasal  7  dimana  perkawinan  hanya  diizinkan apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  (Sembilan  belas)  tahun. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk tercapainya suatu tujuan pernikahan agar  kehidupan  rumah  tangga  yang  bahagia,  kekal,  dan  abadi.  Namun ketentuan  tersebut  dikecualikan  oleh  ayat  2  (dua)  dimana  dalam  hal terjadinya  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  orang  tua  pihak  pria  dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat meminta  dispensasi  nikah  kepada  pengadilan  dengan  alasan  sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

## E. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriktif  analisis  yaitu menganalisa  objek  penelitian  dengan  memaparkan  situasi  dan  keadaan, dengan  cara  pemaparan  data  yang  diperoleh  sebagaimana  adanya  yang menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan dengan  teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  yang  menyangkut permasalahan  dalam  uraian  diatas  secara  sistematis,  lengkap  dan  logis. kemudian dianalisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. 17
2. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu  penelitian  yang  membahas  tentang  asas-asas  hukum  didasarkan  pada
15 Ibid , hlm. 35.
16 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis), Toko Gunung  Agung,  Jakarta,  2002,  hlm.82-83.  Lihat  Bab  II  hlm.  17.  Diakses  dari http://repository.uma.ac.id  /bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf,  pada  21  Maret 2020.
17 Lihat pdf Bab I hlm. 18, diakses dari  http://repository.unpas.ac.id/41852/4/F.%20BA B%201.pdf, pada tanggal 22 maret 2020.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  mengutamakan  bahan kepustakaan  dan  implementasianya  dalam  praktik.  Untuk  itu  diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 18
3. Tahap Penelitian
Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  beberapa  tahap  penelitian, yaitu :
a. Penelitian kepustakaan
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  penelitian  kepustakaan  yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang diteliti, yang terdiri dari : 1) Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari beberapa peraturan perundang- undangan antara lain :
a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
e) Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Atas  Perubahan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
f) Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
2) Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  erat  kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu :
a) Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana.
b) Hasil-Hasil Penelitian.
c) Doktrin Sarjana.
3) Bahan hukum tersier,  yaitu bahan-bahan  yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :
a) Artikel Koran Dan Majalah.
b) Artikel Situs Internet.
b. Penelitian lapangan
Penelitian  lapangan  dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi yang  dibutuhkan  untuk  melengkapi  data-data  studi  pustaka.  Data  yang diperoleh dari penelitian lapangan ini berupa data dari Pengadilan Agama Majalengka. Dalam penelitian lapangan ini juga digunakan metode tanya jawab  antara  peneliti  dan  narasumber  di  lapangan  yang  dimaksudkan agar memperoleh data penunjang yang dapat memperkuat data yang telah di dapat dari kajian Pustaka.
18 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat ),  Rajawali  Pers,  Jakarta,  2001,  hlm.  13-14.  Lihat  hlm.  28.  Diakses  dari http://digilib.unila.ac.id/528/ 8/BAB%203.pdf, pada 22 maret 2020.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara :
a. Studi Kepustakaan
Dilakukan  terhadap  data  sekunder  untuk  mendapatkan  landasan teoritis,  beberapa  pendapat-pendapat  atau  hasil  tulisan-tulisan  para  ahli atau  pihak-pihak  lain  yang  berwenang  dan  juga  untuk  mendapatkan informasi  baik  dalam  bentuk  ketentuan  formal  maupun  data  melalui naskah resmi.
b. Observasi Langsung
Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data  yang  diperoleh  dari  lapangan  dengan  melakukan  observasi  secara langsung terhadap objek yang di teliti.
5. Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis kualitatif  yang  bertitik  tolak  pada  analisis  yuridis  sistematis.  Yang didasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Atas  Perubahan Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
6. Lokasi Penelitian
Penelitian  lapangan  dilakukan  di  beberapa  lokasi  untuk  memperoleh data yang diperlukan yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, antara lain :
a. Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan Universitas Majalengka
b. Penelitian  kepustakaan  dilakukan  di  perpustakaan  Fakultas  Hukum Universitas Majalengka.
c. Penelitian lapangan di Pengadilan Agama Majalengka kelas IA.

## F. HASIL PENELITIAN
1. Tinjauan  Hukum  Faktor  Yang  Melatarbelakangi  Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Majalengka
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  di  Pengadilan Agama Majalengka, dari tahun 2017-2019 terdapat 350 perkara yang masuk ke  register  perkara,  namun  dari  data  tersebut  terdapat  347  pemohon  yang diterima  dan  3  pemohon  yang  ditolak.  Hal  tersebut memperlihatkan  dalam periode  3  tahunan  terdapat  347  pasangan  yang  akan  melangsungkan perkawinan dibawah umur,
Selama  ini  faktor  pengajuan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama dikalsifikasikan  menjadi  2  macam  yaitu  karena  faktor  preventif (pencegahan)  dan  kuratif  (penyembuhan) 19 dan  diluar  alasan  tersebut  juga orang  tua  calon  pasangan  suami  isteri  yang  akan  melangsungkan
19 Gushairi, Problematika  Dispensasi  Kawin  Di  Pengadilan  Agama,  diakses  dari https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi-kawin- dipen gadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
perkawinan  di  bawah  umur  juga  mengajukan  dengan  karena  untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan Pendidikan rendah.
1. Preventif (usaha pencegahan)
Pada  masa  remaja,  banyak  remaja  mengalami  perubahan  baik secara  fisik  maupun  secara  psikologis,  sehingga  mengakibatkan perubahan  sikap  dan  tingkah  laku,  seperti  mulai  memperhatikan penampilan  diri,  mulai  tertarik  dengan  lawan  jenis,  berusaha  menarik perhatian  dan  muncul  perasaan  cinta,    akan  timbul  dorongan  seksual, yang  kemudian  beralasan  untuk  melakukan  hal-hal  yang  dilarang  oleh agama  untuk  melakukan  hubungan  intim  walaupun  tidak  terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.
Upaya  preventif  adalah  pencegahan  dari  perbuatan  zina  yang dilakukan  anak-anaknya,  seperti  halnya  tujuan  perkawinan  dalam  islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Bagi pasangan remaja yang  sudah  teramat  dekat  menjalani  hubungan  dan  sering  bertemu  akan menimbulkan nafsu satu dengan yang lainnya, dan ditambah pada saat ini perkembangan  media  sosial,  gaya  hidup  dan  pergaulan  remaja  sangat kompleks, sehingga mengakibatkan kecendrungan mereka untuk bergaul bebas  lebih  tinggi,  maka  menyegerakan  pernikahan  adalah  upaya  untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas.
Walaupun  belum  cukup  umur  sebagian  besar  orang  tua  pemohon dispensasi kawin kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat  zina  atau  hamil  dulu  sebelum  nikah.  Pasalnya,  mereka  pacaran sudah  lama  dan  sulit  dipisahkan.  Mereka  memilih  menikahkan  anaknya sebagai  solusinya  dan  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  di Pengadilan.
2. Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan)
Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan
Agama  Majalengka  yang  menyatakan  bahwa  hamil  di  luar  nikah  adalah menjadi  faktor  yang  dominan  dalam  dispensasi  kawin  di  Pengadilan Agama  Majalengka.  Tuntutan  kebutuhan  biologis  yang  ada  pada  setiap orang  adalah  suatu  hal  yang  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja,  karena kebutuhan  biologis  atau  nafsu  syahwat  merupakan  naluri  yang  kuat diantara  naluri-naluri  lainnya. 20 sehingga  para  remaja  terjerumus melakukan  hubungan  biologis  yang  mengakibatkan  kehamilan. Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir  pada  mereka  pasangan  suami  istri  yang  sudah  melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti  oleh  pasangan  suami  istri  dengan  kehadiran  si  buah  hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya.
Namun  hal  tersebut  akan  berbeda  jika  menimpa  mereka  para remaja  putri  khususnya  yang  masih  sekolah  dan  belum  melangsungkan proses  perkawinan  terlebih  dahulu.    Bahkan  kehamilan  akan  menjadi
20 Bayu Wasono, Op.Cit ., hlm. 47.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
kabar  buruk  yang  sangat  ditakutkan  dan  tidak  diinginkan,  karena ancaman  bagi  masa  depan  anak  yang  dilahirkannya  tidak  mempunyai ayah  dan  akan  berakibat  kepada  gunjingan  dan  cemoohan,  bagi  mereka yang  belum  melakukan  perkawinan  akan  dikucilkan  oleh  lingkungan masyarakat karena hal tersebut tidak diterima oleh masyarakat golongan tertentu.
Usaha penyembuhan bagi orang tua kedua pasangan yang tidak ada pilihan  lain  selain  memberi  pilihan  pada  anak  dengan  menikah  untuk menutup  aib  yang  diderita  dan  menyelamatkan  status  anak,  juga  untuk menjaga dari fitnah akibat dari hubungan luar nikah.
3. Faktor Ekonomi dan Pendidikan Rendah Kehidupan  sosial  bermasyarakat  tidak  bisa  dipisahkan  dengan kedudukan  status  ekonomi  keluarga  yang  menentukan  kesejahteraan hidup.  Keluarga  yang  mempunyai  ekonomi  yang  kurang  menganggap bahwa anak merupakan salah satu penyebab beban tanggungan keluarga. Banyak  orang  tua  tidak  kuat  untuk  mengurus  lagi  dan  membiayai kehidupan  anak-anaknya  sehingga  mengakibatkan  orang  tua  tersebut menikahkan  anaknya  meskipun  anak  tersebut  masih  dibawah  umur perkawinan.  Karena  kebanyakan  orang  tua  menganggap  bahwa  ketika anaknya menikah, maka beban yang ditanggungnya menjadi berkurang.
Pada  satu  masyarakat  yang  relatif  maju  tingkat  ekonomi  dan pendidikannya, usia 19 tahun tentu masih terlalu rendah. Hampir rata-rata orang  yang  berpendidikan  tinggi  memilih  sendiri  menikah  di  atas  usia rata-rata.  Tetapi,  bagi  orang  yang  tidak  mampu  menempuh  pendidikan tinggi karena ketidakberuntungan secara talenta dan ekonomi, menunggu usia  19  tahun  untuk  menikah  tentu  merupakan  penyiksaan  dan  dalam tataran tertentu dapat disebut sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## 2. Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majalengka Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin
Hakim  sebagai  pelaksana  kehakiman  mempunyai  kemerdekaan  dan otoritas  dalam  menjalankan  tugasnya,  dalam  menjalankan  tugasnya  hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada  hukum  dan  keadilan  disamping  itu  juga,  dalam  membuat  putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan, yang mana temuan tersebut harus  dipertimbangkan  untuk  selanjutnya  dijadikan  pertimbangan  untuk menentukan hukum.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  pada  Pengadilan  Agama Majalengka  mengenai  Dispensasi  Perkawinan,  penulis  dapat  melakukan wawancara  langsung  dengan  seorang  hakim  yang  menangani  kasus perkawinan di bawah umur yakni dengan bapak Dr. Drs. H. Amin Manshur, S.H.  M.  Hum.    selaku  Hakim  Pengadilan  Majalengka.  Dalam  wawancara tersebut  penulis  memperoleh  keterangan  mengenai  pertimbangan  Hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam memberikan dispensasi perkawinan. Hakim dalam mempertimbangkan hukum, pada umumnya hakim akan
menggunakan syllogisme dengan  merumuskan  aturan  perundang-undangan

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
dan  fakta  di  persidangan  menjadi  sebuah  keputusan.  Untuk  sampai  kepada keputusan  yang  benar  maka  peraturan-perundang-undangan  dan  fakta persidangan  harus  sesuai.  Ketika  salah  satu  rumusan  salah,  akan menghasilkan keputusan yang salah.
Adapun  yang  menjadi  pertimbangan  majelis  hakim  dalam memutuskan  perkara  dispensasi  nikah  adalah  sesuai  dengan  hukum  (legal standing,  adanya  larangan  perkawinan  atau  tidak),  diluar  hukum  (keadilan masyarakat) (alasan pemohon pengajuan dispensasi nikah dan kemaslahatan/kemudharatan).
1. Berdasarkan Hukum
Melakukan  perkawinan  haruslah  sesuai  prosedur  yang  telah ditetapkan  Undang-undang  Perkawinan,  namun  ketika  perkawinan  itu harus  tetap  dilaksanakan  karena  suatu  alasan  tertentu  maka  dapat dilakukan penyimpangan yaitu dengan dispensasi perkawinan. dispensasi perkawinan  akan  dikabulkan  apabila  sudah  sesuai  dengan  perundang- undangan yang berlaku, yaitu antara lain:
a. Pasal 7 Undang-undang Perkawinan
(1) Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  orang  tua  pihak  pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan  dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti pendukung yang cukup b. Syarat  administrasi  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 5 Tahun 2019
1) Surat penolakan kawin dari kua setempat
2) Fotocopy  buku  nikah  pemohon  calon  suami  isteri  dan  atau  surat keterangan dari desa bagi yang nikah dibawah tangan.
3) Fotocopy KTP/domisili orang tua calon suami isteri
4) Fotocopy Akta Kelahiran calon suami isteri
5) Fotocopy KTP/domisili calon pasangan suami isteri
6) Fotocopy kartu keluarga (KK) calon suami isteri
7) Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir anak calon suami isteri
8) Surat keterangan penghasilan calon suami dari Desa setempat
9) Surat  keterangan  hamil  dari  Puskesmas/Bidan/Dokter  jika  calon isteri sudah hamil 10) Surat  kematian  orang  tua  calon  suami/isteri  jika  orang  tuanya sudah meninggal dunia dari Desa
11) Surat keterangan status calon suami isteri dari Desa setempat
12) Fotocopy Akta Cerai calon suami/isteri bagi yang sudah bercerai 13) Surat permohonan rangkap 7
14) Panjar Biaya
c. Tidak adanya larangan perkawinan Alasan  majelis  mengabulkan  permohonan  dari  pemohon  adalah agar  tidak  terjadinya  perbuatan  yang  dilarang  oleh  agama.  Landasan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila  tidak  ada  terdapat  halangan  perkawinan  sesuai  yang  diatur dalam  BAB  VI  pasal  39  sampai  dengan  pasal  44  Kompilasi  Hukum Islam (KHI).
Pasal  39  :  Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria dengan seorang wanita disebabkan: (1) Karena pertalian nasab: a) dengan  seorang  wanita  yangmelahirkan  atau  yang menurunkannya atau keturunannya; b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
(2) Karena pertalian kerabat semenda: a) dengan  seorang  wanita  yang  melahirkan  isterinya atau bekas isterinya; b) dengan  seorang  wanita  bekas  isteri  orang  yang menurunkannya; c) dengan  seorang  wanita  keturunan  isteri  atau  bekas isterinya,  kecuali  putusnya  hubungan  perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
d) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
(3) Karena pertalian sesusuan: a) dengan  wanita  yang  menyusui  dan  seterusnya menurut garis lurus ke atas; b) dengan  seorang  wanita  sesusuan  dan  seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c) dengan  seorang  wanita  saudara  sesusuan,  dan kemanakan sesusuan ke bawah; d) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e) dengan  anak  yang  disusui  oleh  isterinya  dan keturunannya. Pasal  40  :  Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
a) karena  wanita  yang  bersangkutan  masih  terikat  satu perkawinan dengan pria lain;
b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) seorang wanita yang tidak beragama islam. Pasal  41  :  (1)  Seorang  pria  dilarang  memadu  isterinya  dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
a) saudara  kandung,  seayah  atau  seibu  atau keturunannya;
b) wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
(2)  Larangan  tersebut  pada  ayat  (1)  tetap  berlaku meskipun  isteri-isterinya  telah  ditalak  raj`i,  tetapi masih dalam masa iddah. Pasal  42  :  Seorang  pria  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan seorang  wanita  apabila  pria  tersebut  sedang  mempunyai 4  (empat)  orang  isteri  yang  keempat-empatnya  masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i. Pasal  43:  (1)  Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang pria: a) dengan  seorang  wanita  bekas  isterinya  yang  ditalak tiga kali; b) dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an. (2)  Larangan  tersebut  pada  ayat  (1)  huruf  a.  gugur,  kalau bekas  isteri tadi  telah  kawin  dengan  pria lain,  kemudian perkawinan  tersebut  putus  ba`da  dukhul  dan  telah  habis masa iddahnya. Pasal 44 : Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam Apabila  ada  larangan  perkawinan  yang  terdapat  antara  calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam,  maka  majelis  akan  menolak  permohonan  dispensasi perkawinan bagi pemohon.
d. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam
Dispensasi  kawin  karena  alasan  hamil  diluar  nikah  dapat dikabulkan  majlis  hakim,  karena  memang  majlis  hakim  berpedoman kepada  Kompilasi  Hukum  islam.  Termuat  dalam  pasal  53  yang menyatakan bahwa: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang  disebut  pada  ayat  (1) dapat  dialngsungkan  tanpa  menunggu  lebih  dahulu  kelahiran anaknya.
(3) Dengan  dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat  wanita  hamil, tidak  diperlukan  perkawinan  ulang  setelah  anak  yang  dikandung lahir
2. Pertimbangan keadilan masyarakat
Fakta  persidangan  dapat  berupa  alasan  yang  diajukan  oleh pemohon dispensasi kawin. Untuk menemukan fakta adanya alasan yang sah  hakim  memilah  dan  memilih  faktor  mana  yang  relevan  dan  benar- benar menjadi alasan disepensai kawin. Pemilahan dan pemilihan faktor yang  relevan  dan  menjadi  fakta  dilakukan  oleh  hakim  melalui  bukti- bukti.  Dengan  kata  lain  faktor  yang  diajukan  sebagai  alasan  harus didukung bukti sebagai dasar hakim melakukan konstatir fakta.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan merupakan salah satu solusi  alternatif  bagi  penyelesaian  masalah  sosial.  Bagi  orang  tua  yang anaknya  sudah  hamil  diluar  nikah  namun  usianya  masih  dibawah  umur pengajuan prermohonan dispensasi nikah merupakan jalan terbaik untuk menutup  malu,  Hal  ini  akan  menjadi  aib  bagi  keluarga,  keluarga  akan mendapat  hukuman  dari  lingkungan  sosial  berupa  gunjingan-gunjingan yang  tercela.  Bagi  anaknya  sendiri  dia  akan  mendapat  hinaan  dan cemoohan dari lingkungan sekitar atas apa yang dialaminya, hal tersebut akan berdampak bagi kesehatan mentalnya apalagi usianya masih labil.
Dalam  alasan  hubungan  diluar  nikah,  hakim  selalu  mengabulkan permohonan  dispensasi  nikah.  Dengan  pertimbangan  perempuan  yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Apabila tidak  dilakukan  pernikahan  maka  akan  berakibat  perempuan  tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal tersebut juga akan berakibat  pada  anak  yang  dikandungnya.  Bayi  yang  tidak  berdosa  itu harus  diberi  perlindungan.  Perlindungan  yang  paling  berharga,  di samping  perlindungan-perlindungan  lain,  adalah  perlindungan  hukum, yaitu adanya pengakuan secara hukum, bahwa dia lahir ke dunia sebagai anak  sah  yang  mempunyai  hak-hak  secara  penuh  baik  dari  ibu  dan ayahnya.  Kendati  demikian  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang dikandungnya  ditentukan  oleh  keabsahan  perkawinan  orang  tuanya. Akibatnya,  tidak  hanya  mempunyai  perlindungan  hukum  dari  orang tuanya  juga  urusan  hukum  yang  diperlukan  akan  diwakili  oleh  orang tuanya baik didalam maupu diluar pengadilan. 21
Berdasarkan  pada  penafsiran  pada  umumnya  hakim  merumuskan alasan  dispensasi  antara  lain  adanya  kemudharatan  bila  tidak  dilakukan pernikahan  meskipun  calon  mempelai  belum  mencapai  usia  minimum. Karena menurut hukum Islam, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat. 22
Majelis  melihat  calon  suami  dari  pemohon  yang  akan  menjadi suaminya  dari  segi  pekerjaan.  Apabila  calon  suami  dari  pemohon  telah mempunyai pekerjaan atau pengahasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan  hidup  setelah  berumah  tangga  nantinya,  maka  majelis  dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

## 3. Analisis Perubahan Usia Minimum Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Majalengka
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan  Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  14  Oktober  2019  di  Jakarta. Undang-undang tersebut mulai berlaku setelah diundangkan Menteri hukum dan  hak  asasi  manusia  Tjahjo  Kumolo  pada  tanggal  15  Oktober  2019  di Jakarta.  Ditempatkan  pada  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
21 Moch. Isnaeni, Op.Cit ., hlm118.
22 Ishaq, Loc,Cit.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
2019  Nomor  186.  Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  diundangkan  dan  ditempatkan  dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. 23
Perubahan  norma  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  ini  menjangkau  batas  usia  untuk  melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan  dengan  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi  pria,  yaitu  19 (sembilan belas) tahun.
Diharapkan  kenaikan  batas  umur  yang  lebih  tinggi  dari  16  (enam belas)  tahun  bagi  wanita  untuk  kawin  memberikan  dampak  positif  bagi kelangsungan  hidup  bernegara.  Dari  sisi kemasyarakatan  kenaikan  tersebut akan  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  rendah  serta  mendukung program  pemerintah  dalam  pembatasan  pertumbuhan  angka  kelahiran melalui  program  Keluarga  Berencananya,  serta  mendukung  pula  program wajib  belajar  12  tahun  bagi  anak  dan  diharapkan  lebih  dari  itu akses  anak terhadap  pendidikan  yang  setinggi  mungkin.  Dari  sisi  Kesehatan  pun diharapkan akan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat  terpenuhinya  hak-hak  anak  sehingga  mengoptimalkan  tumbuh kembang anak.
Berdasarkan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  di  Pengadilan  Agama Majalengka.  Menurut  narasumber  Hakim  Pengadilan  Agama  Majalengka yakni Bapak Dr. Drs. H. Amin Manshur, S.H. M. Hum. menyatakan bahwa penambahan usia minimum untuk melakukan perkawinan merupakan suatu terobosan  terbaru  dan  sangat  baik  bagi  perkembangan  ilmu  hukum  dan berdampak positif bagi masyarakat. Kendati hal tersebut sangat berpengaruh juga kepada tingkat permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Majalengka.
Meskipun  terjadi  perubahan  usia  hanya  bagi  pihak  perempuan  saja jumlah  permohonan  dispensasi  kawin  tidak  dapat  diminimalisir.  Karena memang  Ketika  seseorang  menginginkan  pernikahnnya  meskipun  masih dibawah  usia  minimun  tetap  bisa  melangsungkan  pernikahan  jika mengantongi  dispensasi  kawin  yang  dikeluarkan  pengadilan.  Hal  tersebut mengakibatkan membludaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka.
Dapat  dilihat  dalam  kolom  perkembangan  perkara  yang  masuk  dari tahun ke tahun terjadi peningkatan berikut ini:
23 Diakses dari https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974- per kawinan pada tanggal 15 juni 2020.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Sampai  saat  ini  tercataan  dari  mulai  penambahan  usia  perkawinan yang  mengajukan  dispensasi  kawin  mulai  terlihat  terjadi  kenaikan. Tercataan  mulai  bulan  oktober  2019-maret  2020  sudah  203  perkara  yang masuk.  Hal  tersebut  berarti  sudah  terjadi  kenaikan  yang  signifikan dibandingkan  dengan  undang-undang  yang  terdahulu  ada  sekitar  100% kenaikan terutama para pemohon dari pihak perempuan.
Hal  tersebut  dikarenakan  tidak  sejalannya  antara  kenaikan  usia pernikahan dengan faktor yang diajukan para pemohon. Yang mana dengan ditaikannya  umur  minimum  tersebut  tidak  ada  kaitannya  dengan  faktor pengajuan  dispensasi  kawin.  Karena  memang  jumlah  faktor  permohonan terbanyak  yang  diajukan  adalah  karena  faktor  hamil  diluar  kawin  dan  juga para  orang  tua  menghawatirkan  anaknya  terjerumus  kepada  hal  yang dilarang oleh agama.

## G. KESIMPULAN
1. Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  orang  tua  mengajukan  permohonan dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Majalengka  adalah  faktor pencegahan,  pengobatan  dan  ekonomi  lemah.  Faktor  pencegahan, dimaksudkan para orang tua karena khawatir melihat anaknya berhubungan sudah  sangat  lama  dan  begitu  dekat,  hal tersebut  mengakibatkan  orang  tua khawatir  jika  anaknya  melakukan  hal  yang  dilarang  oleh  agama.  Faktor pengobatan,  dimaksudkan  karena  kedekatan  pasangan  muda  mudi  yang sangat  begitu  dekat  dan  tanpa  adanya  batasan  sehingga  mengakibatkan perbuatan  yang  dilarang  oleh  agama  yang  berujung  kepada  hamil  diluar nikah, karenanya pihak keluarga dan juga anaknya menjadi bahan gunjingan dan  dikucilkan  karena  memang  hamil  tanpa  ayah,  dan  pula  ditakutkan Ketika anaknya sudah lahir anak tersebut tidak memiliki kedudukan dimata hukum.  Hal  tersebut  menjadikan  alasan  hamil  diluar  nikah  menjadi  alasan terbanyak yang diajukan para pemohon untuk dikabulkan. Kendala ekonomi
0 50 100 150 200 250 2017 2018 2019 Amandemen/6bulan

## Dispensasi Kawin 2017-2020
Column2

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
yang kurang juga menjadi faktor pendukung perkara dispensasi kawin. Para orangtua  menganggap  bahwa  dengan  menikahkan  anaknya  maka  beban perekonomian keluarga akan sedikit berkurang.
2. Dasar  yang  digunakan  hakim  Pengadilan  dalam  menetapkan  dispensasi nikah  adalah  pasal  7  ayat  2  Undang-undang  Perkawinan,  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Sedangkan  yang  menjadi  dasar  keadilan  pertimbangan  hakim  adalah  demi tercapainya  kemaslahatan  dan  mengurangi  kemahdaratan  yang  melihat kepada  keadilan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  pemeriksaannya  hakim melihat  kesiapan  fisik  dan  psikis  pemohon  serta  penghasilan  yang  dimiliki calon  mempelai  pria  untuk  kehidupan  keluarganya  kedepan.  Dasar  hakim menolak  permohonan  dispensasi  nikah  kesiapan  calon  belum  matang  dari segi  fisik,  mental  dan  ekonomi,  hubungan  tidak  begitu  mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan.
3. Amandemen    UU  Perkawinan  menyebabkan  kenaikan  batas  usia perkawinan.  Dan  hal  ini  menjadi    salah  satu  penyebab  terjadinya  lonjakan Permohonan  Dispensasi  Kawin  yang  diajukan  di  Pengadilan  Agama Majalengka.  Dalam  periode  6  bulan  saja  setelah  terjadi  kenaikan  usia perkawinan  jumlah  Permohonan  Dispensasi  Kawin  yang  diajukan  sudah mencapai  dua  kali  lipat  kenaikan.  Hal  tersebut  mengakibatkan  terjadinya penumpukan  perkara  di  Pengadilan  Agama  Majalengka.  Dari  hal  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  Amandemen  UU  Perkawinan  dianggap  tidak efektif didalam menekan angka dispensasi kawin.

## H. SARAN
1. Para  orang  tua  hendaknya  memperkenalkan  ajaran  agama  sejak  dini  dan tanpa putus kepada anak-anaknya, sehingga akan menjauhkan anak tersebut dari  perbuatan  yang  kurang  baik  khususnya  yang  dilarang  oleh  agama. Memberikan  kesempatan  kepada  anak-anaknya  untuk  memperoleh Pendidikan yang baik  serta mengupayakan agar meraih Pendidikan standar minimal  12  tahun.  Pengawasan  para  orang  tua  terhadap  anaknyapun  harus diperketat, terlebih Ketika anak tersebut sudah mempunyai pasangan namun belum terjadi pernikahan.
2. Dalam  persidangan  dispensasi  kawin,  hakim  diharapkan lebih  selektif lagi. Mengingat  akibat  dari  perkawinan  dibawah  umur  sangat  menghawatirkan. Kecuali  kalau  memang  alasan  karena  faktor  kuratif  (penyembuhan)  yang sangat mendesak.
3. Kenaikan  usia  perkawinan  sebaiknya  diuji  lagi  kelayakannya,  karena memang  hal  tersebut  berakibat  kepada  kelonjakan  permohonan  dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Majalengka sangat tinggi.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Bayu  Wasono, Dispensasi  Nikah  (Akibat  Hamil  Diluar  Nikah), Guepedia, 2020.
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 , Pustaka Setia, Bandung, 2018.
Charlie Rudyat, Kamus Hukum, Pustaka Mahardika.
Fakultas  Hukum  Universitas  Majalengka, Panduan  Skripsi,  Fakultas  Hukum Universitas Majalengka , Majalengka, 2019.
Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI) , Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia ,  Edisi  Pertama,  Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
Moch.  Isnaeni, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2016.
Roihan  A  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 1998.
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

## B. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang  -undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Atas  Perubahan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Kompilasi Hukum Islam.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  tahun  2019  tentang  Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## C. Sumber Lainnya
https://id.wikipedia.org. https://www.jogloabang.com. https://id.m.wikipedia.org. https://www.kanal info.web.id. https://www.hukumonline.com. https://pa-purwodadi.go.id. https://web.pa-majalengka.go.id . https://badilag.mahkamahagung.go.id. http://digilib.unila.ac.id/528/ 8/BAB%203.pdf.
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10133/5/BAB%20II.pdf. http://repository. unpas.ac.id/41852/4/F.%20BAB %201.pdf.
Bab II hlm. 34, http://repository.unpas.ac.id/33652/1 /0 7% 20BAB %20II.pdf. Salinan  Putusan  Mahkamah  Konsititusi  Nomor:  22/PUU-XV/2017  Tentang
Batas Usia Minimal Perkawinan, hlm 48. Diakses dari https://mkri.id/public /content/persidangan/putusan/22_PUU- XV_2017.pdf.
Jalaluddin, Hakikat  Dan  Fungsi  Peraturan  Perundang-Undangan  Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik .
Sabariah, Perkembangan Fisik Remaja , jurnal.
Sri  Rahmawaty  Yunus  dan  Ahmad  Faisal, “Analisis  Penetapan  Dispensasi Kawin  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto” Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) , 2 September 2018.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Refqi  Alfina,  Zainul  Akhyar,  dan  Harpani  Matnuh, Implikasi  Psikologis Pernikahan  Usia  Dini  Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Karang  Taruna Kecamatan  Pelaihari  Kabupaten  Tanah  Laut ,  Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan, 2016.
M.  Sulaeman  Jajuli, Kepastian  Hukum  Gadai  Tanah  Dalam  Islam ,  CV.  Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) Toko  Gunung  Agung,  Jakarta,  2002,  hlm.82-83.  Lihat  Bab  II  hlm.  17. http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File 5.pdf.
Ilham, Penyelesaian  Perkara  Isbat  Nikah  Di  Pengadilan  Agama  Watampone Kelas  I , Skripsi  Fakultas Syar’iah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2017.
Nurwafa  Ramadanti, Aspek-Aspek  Hukum  Terhadap  Dampak  Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Majalengka, 2020.
Ummu Kalsum, Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA , Skripsi.
Administrasi Perkara Pengadilan Agama Majalengka.
Buku Register Panitera Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA.