## EKSISTENSI INSTITUSI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Rama Fatahillah Yulianto,
Ali Muhammad
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email: ramboyulianto@gmail.com , alimuhammad32@gmail.com

## ABSTRACT
The  modern  legal  paradigm  now  has  been  echoed  by  all  elements  of  law  enforcement. Currently,  there  are  laws  that  are  just  and  bring  benefits  to  the  whole  community.  The existence  of  penitentiary  facilities  is  increasingly  needed,  especially  in  terms  of  fostering or  returning, penitentiary  inmates  (WBP)  to  become  fully  human  beings.  The  purpose  of correctional is social reintegration which is implemented by restoring the life relationship, life, and livelihood of the PAPs. Actors implementing law enforcement, stakeholders, and the  community  must  work  hand  in  hand  in  carrying  out  social  reintegration.  Because  it takes  alignment  of  the  legal  paradigm  adopted.  This  study  refer  to  the  existence  of penitentiary  facilities  in  realizing  social  reintegration  for  PAPs.  The  author  uses  a qualitative research method with a literature study approach. Researchers collect data that is relevant to the topic or problem that is linear with this research. Information is obtained from  scientific  books,  research  reports,  research  journal  articles,  regulations,  scientific papers,  and  other  written  sources.  The  results  of  the  study  reveal  that  the  existence  of correctional  facilities  is  increasingly  important,  especially  in  carrying  out  social reintegration.  Therefore,  it  is  necessary  to  strengthen  between  law  enforcement  and  still require  collaboration  and  alignment  of  the  paradigm  adopted  between  a  number  of elements, both actors implementing law enforcement, stakeholders, and the society.
Keywords: Correctional, Social Reintegration, Correctional Inmates.

## I. PENDAHULUAN
Pada era globalisasi ini terjadi perubahan yang signifikan di segala lini diantaranya teknologi,  ekonomi,  seni,  budaya,  ideologi,  bahkan  kriminalitas  juga  ikut  andil  dalam perubahan  yang  terjadi.  Hal  itu  menyebabkan  nilai-nilai  yang  ada  pada  masyarakat berubah.  Perubahan  itu  juga  diikuti  oleh  perubahan  perilaku  masyarakat  khususnya  di Indonesia.  Perubahan  positif  yang  terjadi,  seperti  pengembangan  teknologi  untuk membantu  pekerjaan  manusia  tentu  menjadi  nilai  positif  pula  yang  akan  membantu
pertumbuhan  nasional,  namun  sebaliknya  jika  perubahan  negatif  yang  terjadi,  seperti kejahatan atau kriminal maka akan terjadi keresahan di kehidupan masyarakat 1 .
Tren  kriminalitas  di  Indonesia  semakin  meningkat,  terlebih  saat  ini  kita menghadapi permasalahan serius yaitu pandemi Covid-19 yang belum usai. Menurut data yang dihimpun oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional milik Kepolisian Negara Republik Indonesia  terdapat  sebanyak  116.671  kasus  kriminal  yang  telah  terjadi.  Tak  dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat membatasi aktivitasnya, terlebih sejumlah  masyarakat  harus  rela  di  PHK.  Berbagai  hal  itu  pula  yang  melatarbelakangi perubahan  aktivitas  masyarakat  mengarah  orientasi  negatif,  contohnya  pencurian, kekerasan,  penelantaran  anak,  eksploitasi  anak,  dan  sebagainya.  Hal  itu  terjadi  lantaran sejumlah  masyarakat  mengalami  permasalahan  psikis  seperti  stress,  depresi,  dan  tidak dapat  mengendalikan  emosi  karena  dihadapkan  situasi  yang  sangat  menekan  baik  secara ekonomi, sosial, fisik maupun psikis.
Hal  yang  sama  dirasakan  oleh  sejumlah  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP) yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Acap kali WBP merasa minder dan rendah diri dengan kondisinya yang saat ini akan mendapatkan stigmatisasi atau labelling dari masyarakat secara umum, terlebih dalam masa pandemi Covid-19, masyarakat merasa khawatir  khususnya  jika  melihat  sejumlah  WBP  yang  bebas  dari  Lapas,  karena  kondisi serba  menekan  membuat  seluruh  masyarakat  khususnya  ekonomi  menengah  kebawah sangat merasakan akibatnya.
Fenomena labelling atau  stigmatisasi  sudah  mendarah  daging  di  kehidupan masyarakat.  Hal  itu  lantaran  tidak  adanya  informasi  bagi  masyarakat  bahwa  WBP  telah dibina untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Permasalahan ini bukanlah hanya urusan pemerintah  namun  kita  semua  turut  andil  dalam  permasalahan  ini.  Menurut  Lawrence Friedmann  terdapat  tiga  unsur  pembentukan  sistem  hukum  nasional,  diantaranya  struktur hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum.  Struktur  hukum  meliputi  para  aparat penegak  hukum,  masyarakat,  dan stakeholder terkait.  Substansi  hukum  meliputi establishing  laws ,  merupakan  kebijakan  normatif  KUHP  dan  Pemasyarakatan.  Budaya hukum  meliputi  cara  pandang  dan  reaksi  masyarakat  terhadap  suatu  pemidanaan. Hingga
1 Putra,  A.,  dkk.  "Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kriminalitas  di  Indonesia  Tahun  2018." Indonesian Journal of Applied Statistics (2020): 123-131.
saat  ini  kejahatan  dan  penjahat  hanya  dipandang  dari  sudut  yuridis  saja 2 .  Konsekuensi logisnya  bermuara  pada  penjatuhan  pidana  penjara.  Maka  tak  heran  jika  kondisi  Lapas selalu over capacity .
Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat bagi para WBP untuk menjalankan masa pidananya  atau  dapat  dikatakan  sebagai  tempat  sementara  untuk  menghabiskan  masa pidananya.  Perlu  diketahui,  WBP  tidak  hanya  menjalankan  masa  pidana  sesuai  yang divonis oleh Majelis Hakim, namun mereka harus menjalani pembinaan yang telah disusun sedemekian rupa oleh pihak Pemasyarakatan. Namun, hal ini belum banyak diketahui oleh sejumlah  masyarakat.  Maka  tidak  heran  terjadinya gap antara  paradigma  hukum  yang dianut masyarakat  dengan  pihak  pemasyarakatan,  hal  itu  menyebabkan  proses  reintegrasi sosial menjadi terkendala.
Paradigma  yang  dianut  oleh  sejumlah  aparat  penegak  hukum  khususnya pemasyarakatan  adalah  paradigma  hukum  modern,  artinya  hukum  yang  berkeadilan  dan membawa  kebermanfaatan  bagi  yang  bersangkutan  dan  seluruh  masyarakat. Gap yang terjadi  adalah  masyarakat  masih  menggunakan  paradigma  retributif  yang  segala  halnya harus  ‘memenjarakan’  seseorang.  Dengan  demikian,  pihak  pemasyarakatan  tidak  dapat mengendalikan  para  terdakwa  yang  telah  diputus  pidana  penjara  oleh  pengadilan  yang bersangkutan.  Hal  itu  juga  akan  berimbas  kepada  penerimaan  kembali  mantan  WBP  ke dunia  masyarakat  secara  luas.  Karena  masyarakat  belum  bisa  menghilangkan labelling tersebut.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan khususnya  pasal  1  yang  disebut  Pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan pembinaan WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam pemasyarakatan terdapat  sistem  yang  perlu  dijalankan  demi  terciptanya  tujuan  pemasyarakatan.  Sistem Pemasyarakatan  hadir  untuk  mengarahkan  WBP  menjadi  manusia  yang  menyadari kesalahan, menjadi manusia seutuhnya serta mencapai tujuan reintegrasi sosial 3 .
Reintegrasi sosial merupakan esensi dan tujuan dari Pemasyarakatan yang berfokus pada  upaya  pemulihan  kembali  hubungan  hidup,  kehidupan,  dan  penghidupan  WBP.
2 Sutrisno, A., dkk. Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II . Kubu Raya: Ide Publishing, 2021.
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Reintegrasi  sosial  dinilai  sebagai  upaya  politik  hukum  yang  dapat  menjadi  ‘jawaban’ masalah kronis ini 4 .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Penulis  akan  membatasi  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  jurnal ini yaitu:
1. Bagaimana  pemasyarakatan  mewujudkan  reintegrasi  sosial  pada  Warga  Binaan Pemasyarakatan (WBP)?
2. Bagaimana  meningkatkan  eksistensi  pemasyarakatan  dalam  tatanan  peradilan pidana di Indonesia?

## III. METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode  pendekatan  studi kepustakaan. Peneliti menghimpun data atau sumber informasi yang relevan dengan topik atau  permasalahan  yang  linear  dengan  penelitian  ini.  Informasi  didapat  dari  buku-buku ilmiah,  laporan  penelitian,  artikel  jurnal  penelitian,  peraturan-peraturan,  karangan  ilmiah, dan  sumber-sumber  tertulis  lainnya.  Penelitian  ini  bersifat  memperoleh  jawaban  dari pertanyaan  yang  diangkat  berdasarkan  sejumlah  literatur  yang  digunakan.  Penelitian dengan metode pendekatan deskriptif mengklasifikasikan beberapa kategori seperti kajian, survei, studi literatur, dan sebagainya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui eksistensi institusi  pemasyarakatan  yang  sangat  berguna  bagi  reintegrasi  sosial  Warga  Binaan Pemasyarakatan (WBP).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pemasyarakatan  Mewujudkan  Reintegrasi  Sosial  pada  Warga  Binaan Pemasyarakatan
Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  selalu  menghadapi  permasalahan  klasik  nan kronis  yang  tak  kunjung  usai.  Hal  itu  didasari  beberapa  faktor,  yang  jelas  pihak pemasyarakatan  tidak  dapat  mengendalikan  intensitas  tingginya  para  terdakwa  yang diputus pidana penjara oleh sejumlah pengadilan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, saat ini  telah  terjadi  pergeseran  paradigma  hukum,  yaitu  hukum  modern.  Hukum  modern
4 Sutrisno,  A. Reintegrasi  Sosial:  Sebuah  Metronom  Penegakan  Hukum  yang  "Hilang" .  18  Januari  2020.  7 September 2021.
memiliki esensi berkeadilan dan membawa kebermanfaatan, serta keadilan yang tidak lagi retributif, melainkan keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif.
Kondisi  tersebut  akan  berimbas  pada  kondisi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani masa pidananya baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Oleh karena itu, pemasyarakatan hadir bertujuan untuk  melaksanakan  reintegrasi  sosial  WBP.  Reintegrasi  sosial  bertujuan  untuk memulihkan  hubungan  hidup,  kehidupan,  dan  penghidupan  WBP.  Mereka  tidak  hanya dihukum  dan  dibatasi  kebebasan  bergeraknya  karena  perbuatan  yang  telah  dilakukan, melainkan diberikan program pembinaan sebagai bekal mereka kelak menjalani kehidupan bersama masyarakat luas.
Ada  beberapa  hal  yang  harus  diketahui  mengenai  sistem  pemasyarakatan  di Indonesia  saat  ini.  Mengingat  paradigma  hukum  telah  bertransformasi  menjadi  hukum modern,  yang  memiliki  arti  hukum  yang  berkeadilan  dan  membawa  kebermanfaatan. Secara  konseptual  dan  historis  sangatlah  berbeda  dengan  apa  yang  berlaku  dalam  sistem pendahulunya,  yakni  kepenjaraan.  Asas  yang  dianut  dalam  sistem  pemasyarakatan menempatkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  sebagai  subjek.  WBP  yang  dijatuhi hukuman  merupakan  individu  yang  hanya  dibatasi  kebebasan  bergeraknya  saja,  namun WBP tetap bisa menerima hak-haknya sebagaimana manusia biasa dan hal itu diatur oleh beberapa regulasi, salah satunya pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  Hak Warga  Binaan Pemasyarakatan 5 . Pembinaan  yang diberikan  berdasarkan need  and  risk  assessment agar  tepat  sasaran  kepada  WBP  yang bersangkutan.  WBP  memiliki  karakter  yang  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain  begitu juga  dengan background dan  jenis  kejahatannya.  Sehingga  tidak  bisa  kita  sama  ratakan karena  akan  berpengaruh  pada  keefektifan  program  pembinaan  yang  diberikan. Pemasyarakatan memiliki tujuan reintegrasi sosial atau secara filosofis pulihnya hubungan hidup,  kehidupan,  dan  penghidupan  WBP.  Oleh  karena  itu,  pemasyarakatan mengejawantahkan  tujuan  tersebut  dalam  beberapa  bentuk  pembinaan,  yakni  pembinaan kepribadian dan kemandirian.
Pembinaan  kepribadian  diarahkan  pada  pembinaan  mental  dan  watak  agar  WBP menjadi  manusia  seutuhnya,  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  bertanggung
5 Utami, P. "Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." De Jure (2017): 381-394.
jawab  kepada  diri  sendiri,  keluarga,  dan  masyarakat 6 .  Pembinaan  kepribadian  di  Lapas terdiri  dari  pembinaan  keagamaan,  kegiatan  fisik  atau  olahraga,  program  kesadaran berbangsa dan negara, semuanya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Selain memberikan  pembinaan  kepribadian,  Institusi  pemasyarakatan  dalam  hal  ini  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  juga  melaksanakan  pembinaan  kemandirian.  Pembinaan kemandirian adalah suatu pembinaan atau pemberian pelatihan kinerja sebagai bekal WBP nantinya  ketika  menjalani  kehidupan  di  lingkungan  masyarakat.    Hal  ini  juga  termaktub pada  10  prinsip  pemasyarakatan  yang  harus  dijalankan  untuk  mewujudkan  tujuan pemasyarakatan (reintegrasi sosial).
Selama  menjalani  masa  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  WBP  tidak  hanya ‘menghabiskan’  waktu  dengan  berdiam  diri  selama  vonis  yang  dijatuhkan.  Ada  banyak kegiatan  yang  wajib  dilakukan  sebagai  usaha  untuk  mengubah  dirinya  menjadi  pribadi yang  lebih  baik.  Dalam  menyusun  pola  pembinaan  kepada  WBP,  pihak  Lapas  bekerja berdasarkan  hasil  Penlitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  yang  telah  dilakukan  oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  Balai  Pemasyarakatan.  Litmas  berisikan  penilaian tentang  kebutuhan  dan  risiko  WBP,  dalam  penilaian  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  atau patokan  penyusunan  pola  pembinaan  dan  klasifikasi  WBP  yang  bersangkutan.  Dengan demikian,  Lapas  melakukan  pembinaan  secara  individualisasi,  dapat  mengubah  sejumlah kebiasaan WBP yang kurang baik menjadikan sebuah potensi untuk menjadi manusia yang produktif.
Lembaga  Pemasyarakatan  (dalam  hal  ini  pemberian  pembinaan)  merupakan institusi  pelaksana  pidana  atau  baru  menjalankan  fungsinya  setelah  adanya  putusan  dari hakim di persidangan pengadilan, hal ini linear dengan hukum penitensier. Mengingat akan hal itu, Lapas tidak ‘membiarkan’ WBP untuk hanya berdiam diri sembari menunggu masa pidananya selesai, ada beberapa langkah dari awal masuk sampai nantinya dapat diusulkan program  asimilasi,  integrasi,  atau  bebas  murni.  Pertama,  melaksanakan  kegiatan  Admisi Orientasi (AO) atau yang sering disebut masa pengenalan lingkungan. Pada fase awal ini, WBP  dikenalkan  beberapa  kewajiban  dan  haknya  selama  berada  di  Lapas,  orientasi dimaksudkan  agar  WBP  mengenal  cara  menjalani  kehidupan,  sejumlah  peraturan  dan
6 Ridwan,  M.  "Implementasi  Pembinaan  Kepribadian  di  Lembaga  Pemasyarakatan." De  Jure (2016):  323- 336.
tujuan  dari  pembinaan  atas  dirinya  (Fathurrohman).  Kedua,  melaksanakan  pembinaan awal. Pada fase ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) melakukan assessment atau  penyusunan  Penlitian  Kemasyarakatan  (Litmas).  PK melaksanakan assessment dengan  metode  wawancara  kepada  WBP  yang  bersangkutan, dari  hasil assessment tersebut  akan  menjadi  dasar  pihak  Lapas  untuk  menyusun  pola pembinaan kepada WBP. Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai  Narapidana  sampai  dengan 1 / 3 dari  masa  pidana  (Pemasyarakatan).  Ketiga, pelaksanaan kegiatan pembinaan tahap lanjutan. Kegiatan ini dilakukan sejak berakhirnya pembinaan  tahap  awal  hingga  ½ dari  masa  pidana.  Pada  fase  ini  Narapidana  diberikan sejumlah  pola  pembinaan  kepribadian  yang  dapat  menurunkan  tingkat  kejahatan  dan pemberian  pembinaan  kemandirian  untuk  memberikan  ‘bekal’  atau skill kepada  yang bersangkutan. Selanjutnya adalah fase pembinaan tahap akhir, fase ini dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana  yang bersangkutan.  Pembinaan  tahap  akhir  meliputi  perencanaan  program  asimilasi,  integrasi, dan pengakhiran pembinaan tahap akhir.

## B. Meningkatkan  eksistensi  pemasyarakatan  dalam  tatanan  peradilan  pidana  di Indonesia
Hubungan  masyarakat  dan  hukum  di  Indonesia  saling  bertautan.  Sebagaimana dicetuskan oleh cierro satu abad sebelum masehi dan ubi societies dan ibi ius yang berarti tiada  masyarakat  tanpa  hukum  dan  tiada  hukum  tanpa  masyarakat 7 .  Salah  satu pengejawantahan hukum di Indonesia adalah tatanan sistem peradilan pidana dari tahap pra ajudikasi,  ajudikasi,  hingga  post  ajudikasi.  Pada  hakikatnya,  sistem  peradilan  pidana merupakan  suatu  proses  penegakan  hukum  pidana,  di  dalam  sistem  tersebut  terdapat beberapa  komponen  yang  terdiri  dari  kepolisian,  kejaksaan,  peengadilan,  dan pemasyarakatan.
Dalam  menjalankan  penegakan  hukum  di  Indonesia,  diperlukan  adanya sinkronisasi  secara  menyeluruh.  Mulai  dari  pemahaman  paradigma  hukum  modern, penyamaan  visi  dari  pemidanaan,  dan  sebagainya.  Hal  itu  untuk  menyamakan  cara pandang aparat penegak hukum agar tidak terjadi disparitas suatu hukum yang berlaku di Indonesia.  Selain  itu  jika  kita  menilik  permasalahan  akut  nan  kronis  yang  selalu  dialami
7 Taufiq, R. "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum." Yudisia (2018): 199-209.
pemasyarakatan adalah over capacity yang tak kunjung terselesaikan. Salah satu faktornya adalah pemahaman paradigma hukum yang masih retributive dan masyarakat  yang masih punitif.  Sehingga  proses  pemdinaan output nya  pasti  ‘memenjarakan’  seseorang.  Padahal jika  kita  kaji,  masih  banyak  pidana  alternatif  lainnya  yang  dapat  diberikan  kepada seseorang yang bersangkutan.
Institusi  pemasyarakatan  tidak  bisa  menolak  terdakwa  yang  diputus  oleh  hakim untuk  menjalani  masa  pidananya  di  Lapas.  Dewasa  ini  jika  kita  mengkaji  lebih  dalam, sebenarnya  eksistensi  pemasyarakatan  sangat  berperan  dalam Criminal  Justice  System (CJS)  mulai  dari  tahap  pra  ajudikasi,  ajudikasi,  hingga  post  ajudikasi,  contohnya  Balai Pemasyarakatan  (Bapas)  yang  mendapat  peran  cukup  pada  semua  tahap  proses  peradilan pidana.  Bapas  melalui  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  menjalankan  pendampingan pada  anak  sejak  tahap  pra  ajudikasi.  Kemudian  eksistensi  pemasyarakatan  terlihat  dari Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  yang  dilakukan.  Saat  ini,  setiap  Lapas  sangat memperlukan need  and  risk  assessment yang  digunakan  sebagai  dasar  penyusunan  pola pembinaan di Lapas. Namun, yang perlu diketahui pemasyarakatan tidaklah berdiri sendiri dalam  menjalankan core  business .  Karena  pada  sejatinya  pemasyarakatan  juga  institusi penegakan  hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan.  Sehingga  sejumlah komponen tersebut membentuk suatu kesatuan yang bernama Integrated Criminal Justice System (ICJS).
Paradigma  mereka  harus  satu  visi  demi  memastikan  tegaknya  suatu  hukum  di negara. Proses penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum (Bartama). Dengan demikian, para aparat penegak hukum dapat menciptakan suatu hukum yang berkesinambungan dengan tegaknya keadilan. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan ( network ) peradilan yang menggunakan hukum  pidana  materil,  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pelaksana  pidana,  namun demikian  kelembagaan  ini  harus  dilihat  dalam  konteks  sosial.  menurut  Muladi  sifat  yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan kembali tercipta  suatu  ketidakadilan.  Ditegaskan  pula  oleh  Muladi  bahwa  makna  sistem  peradilan pidana terpadu atau ‘ integrated criminal justice system’ 8 .
8 Waskito,  A.  "Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  dalam  Perspektif  Integrasi." Jurnal  Daulat  Hukum (2018): 287-304.
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  institusi  pada  tahap  akhir  tidak  bisa  membatasi terpidana yang akan menjalani masa pidananya seusai diputus oleh hakim. Karena institusi Lembaga  Pemasyarakatan  hanya  sebagai  pelaksana  putusan  dari  hakim.  Namun  dewasa ini, pemasyarakatan tidak hanya bertugas pada tahap akhir dalam proses peradilan pidana. Eksistensi  pemasyarakatan  sangat  dibutuhkan  dalam  membina  para  WBP  demi  pulihnya hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. WBP tidak hanya menghabiskan masa pidananya  dengan  berdiam  diri,  mereka  harus  menjalankan  berbagai  kewajiban  salah satunya  yaitu  pola  pembinaan  yang  telah  disusun  oleh  petugas  berdasarkan  hasil  Litmas dari  PK  Bapas.  Sebenarnya  hal  itu  yang  selama  ini  dilakukan  guna  mengurangi  bahkan meniadakan peluang dari WBP untuk mengulangi tindak pidana. Lebih dari itu, pembinaan juga  diberikan  untuk  memberikan  bekal  bagi  WBP  agar  dapat  menjalin  hubungan  yang aktif dan harmonis bersama masyarakat luas.
Eksistensi  pemasyarakatan  juga  harus  bisa  membuat  WBP  menyadari  kesalahan, berperilaku  aktif  dan  baik  dalam  masyarakat,  sehingga  akan  menurunkan  bahkan meniadakan angka residivisme. Hal itu tentu akan linear dengan pokok bahasan efektivitas pola  pembinaan  yang  telah  diberikan  oleh  pihak  Lapas  kepada  WBP  yang  bersangkutan. Ada  sejumlah  metode  untuk  mengukur  efektivitas  pembinaan.  Pertama,  pemasyarakatan perlu  mengetahui  respon  subjektif  dari  WBP,  contohnya  suka  atau  tidak,  nyaman  atau tidak,  dan  sebagainya.  Sehingga  dari  metode  pertama  ini,  pemasyarakatan  mendapatkan dasar    untuk  mengatakan  pola  pembinaan  cukup  mujarab  atau  tidak.  Kedua,  adanya perubahan  proses  berpikir  dan  perilaku  yang  ditunjukkan  oleh  WBP.  Selama  menjalani masa  pembinaan,  pemasyarakatan  tidak  hanya  menggugurkan  kewajiban  untuk memberikan pembinaan. Lebih dari itu, wajib mengamati dan melakukan penilaian secara berkala  terhadap  perkembangan  WBP.  Ketiga,  pemasyarakatan  dapat  mengukur  seberapa jauh  perubahan  perilaku  dan  berpikir  bisa  bertahan  di  luar  Lapas.  Dalam  hal  ini  Bapas melakukan core  business nya  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pembimbingan  kepada Klien  Pemasyarakatan.  Terakhir,  pemasyarakatan  dapat  melakukan MoU dengan  Dinas Sosial,  pemerintah  setempat,  dan/  atau  aparat  penegak  hukum  yang  terintegrasi  dalam melakukan controlling apakah  perubahan  dapat  bertahan  dalam  jangka  waktu  Panjang, artinya tidak berbuat kejahatan kembali. Menurut Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel,  S.Psi.,  M.Crim.  (ForPsych)  Hal  itu  dapat  diamati  dari  kesinambungan  belajar seseorang,  jadi  adanya  gairah  belajar  yang  tinggi  terhadap  sesuatu, termasuk  pengalaman
hidup sebelumnya (berbuat kesalahan), seseorang dapat memperoleh pekerjaan yang layak, dan  dapat  menjalani  perkawinan  dengan  baik.  Karena  dengan  mempelajari  perkawinan seseorang, khususnya mantan WBP, kita dapat mengukur sejauh mana tingkat kedewasaan dan  kepedulian  yang  bersangkutan  dengan  orang  lain.  Metode  tersebut  sangatlah kompleks, namun komprehensif dan inklsufi dalam memandang suatu persoalan, sehingga kita  dapat  mencegah  sedini  mungkin  untuk  terjadinya  residivisme  dan  dapat  menilai seoptimal  apa  pembinaan  yang  telah  diberikan  terhadap  perkembangan  WBP  yang bersangkutan.
Hal yang dilakukan pemasyarakatan mengejawantahkan paradigma hukum modern, namun  hal  tersebut  bukan  hanya  menjadi  urusan  pemerintah  atau  bahkan  hanya  menjadi urusan  Lapas.  Menurut  Lawrence  M.  Friedman  menjelaskan  terdapat  tiga  unsur pembentukan  hukum  nasional,  dantaranya  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya hukum.  Struktur  hukum  berbicara  tentang  aparat  penegak  hukum, stakeholder ,  dan masyarakat.  Sejumlah  elemen  tersebut  harus  sepakat  dalam  memahami  suatu  paradigma yang  dianut,  sebagai  contoh  saat  ini  beberapa  Lembaga  telah  menyetujui  menggunakan paradigma  hukum  modern,  seperti  restoratif,  korektif,  dan  rehabilitatif.  Namun  beberapa diantaranya  juga  masih  menggunakan  paradigma  retributif,  sehingga  masih  terkesan punitif.  Kejadian  disparitas  inilah  yang  membuat  permasalahan  di  Lapas  semakin  kronis. Kemudian  tentang  substansi  hukum,  yakni  meliputi  kebijakan-kebijakan  yang  dianut. Dalam  hal  ini  kita  menganut  KUHP,  Pemasyarakatan,  dan  aturan-aturan  terkait. Selanjutnya  yang  tak  kalah  penting  adalah  budaya  hukum  atau legal  culture yaitu  cara pandang  masyarakat  dan  reaksi  masyarakat  terhadap  arah  dari  suatu  pemdinaan.  Jika memang berniat optimal maka harus terjadi kesinergian antara ketiganya, namun jika kita melihat  kondisi  saat  ini,  adanya  disintegrasi  dari  komponen-komponen  tersebut,  maka tidak heran permasalahan tak kunjung terselesaikan.
Menilik  dari  sejumlah  kejadian  kriminal  di  Indonesia,  sangatlah  ironis.  Hampir seluruh  tindak  kejahatan  yang  melalui  proses  peradilan  pidana  selalu  berakhir  di  Lapas 9 . Hal  yang  bisa  dilakukan  untuk  menaikkan  eksistensi  pemasyarakatan  adalah  dengan melakukan  komunikasi  dengan  berbagai stakeholder mengenai  proses  peradilan  pidana yang  seharusnya  menganut  mazhab  restoratif,  mengingat  kondisi  Lapas  yang  semakin sesak dan tidak semua perkara dapat diselesaikan di dalam penjara atau Lapas. Selanjutnya
9 Sosiawan, U. "Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan." De Jure (2017): 365-379.
meningkatkan kualitas dan kuantitas dari petugas pemasyarakatan, hal itu ditujukan untuk mengoptimalkan  perlakuan  kepada  WBP,  baik  itu  pembinaan,  perawatan,  pelayanan, pendampingan,  pembimbingan,  dan  sebagainya.  Dengan  demikian,  akan  terciptanya reintegrasi sosial oleh WBP dengan masyarakat ketika nantinya telah diperbolehkan untuk keluar dari Lapas.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Pemasyarakatan  merupakan  tempat  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  petugas pemasyarakatan  dengan  berbagai stakeholder terkait  demi  keefektifan  program pembinaan  yang  diberikan.  Ada  beberapa  indikator  yang  perlu  diperhatikan  terkait tujuan dari sistem pemasyarakatan dilakukan. Pertama, WBP  yang bersangkutan telah menyadari  atas  apa  yang  telah  dilakukan  itu  salah.  Kedua,  WBP  yang  bersangkutan dapat  berperilaku  aktif  dan  baik.  Hal  ini  tentu  membandingkan  dengan  perilakunya terdahulu,  termasuk  dalam  riwayat  kejahatannya.  Terakhir,  WBP  yang  bersangkutan tidak  melakukan  kejahatan  kembali  atau residivisme .  Dengan  demikian,  dapat dikatakan tujuan pemasyarakatan dapat dicapai jika telah mendapat beberapa indikator tersebut.
Pemasyarakatan harus diakui dan dipahami akan keberadaan atau eksistensinya. Termasuk  para  aktor  penegak  hukum  dan  masyarakat  yang  menjadi  kontrol  sosial. Pemasyarakatan hadir untuk mengubah tabiat WBP yang bersangkutan. Sehingga dapat dijadikan  suatu  potensi  untuk  menjalani  kehidupan  jauh  lebih  baik  bahkan  dapat produktif  dan  berguna  bagi  keluarga  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya keselarasan  tujuan  atau  visi  antara  aktor  penegakan  hukum,  substansi  hukum  yang dianut,  dan  budaya  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  maka  eksistensi pemasyarakatan  dapat  lebih  diakui  serta  dipahami,  dan  tujuan  pemasyarakatan  dapat lebih mudah untuk dicapai.

## B. Saran
Aparat  penegak  hukum  harus  memahami  dan  menyatukan  pandangan  arah pemidanaan  di  Indonesia.  Seluruh  perkara  kejahatan  tidak  serta  merta  wajib  untuk diupayakan  penjara,  mengingat  kondisi  Lapas  yang  semakin  kronis,  disamping  itu banyak  kejahatan  yang  bisa  untuk  dilakukan  upaya  mediasi,  sehingga  dengan  hal  itu
kita  dapat  mengimplementasikan  mazhab Restorative  Justice .  Selain  itu  masyarakat sebagai control social harus mulai membuang pemikiran punitif. Seluruh elemen, baik Lembaga  negara,  aparat  penegak  hukum,  hingga  masyarakat  harus  memandang pemasyarkatan  sebagai  suatu  institusi  pelaksana  pidana  dengan  paradigma  reintegrasi sosial dengan mengejawantahkan asas korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Putra,  A.,  dkk.  "Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kriminalitas  di  Indonesia Tahun 2018." Indonesian Journal of Applied Statistics (2020): 123-131.
Ridwan, M. "Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan." De Jure (2016): 323-336.
Sosiawan,  U.  "Upaya  Penanggulangan  Kerusuhan  di  Lembaga  Pemasyarakatan."  De Jure (2017): 365-379.
Sutrisno, A., dkk. Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II. Kubu Raya: Ide Publishing, 2021.
Sutrisno,  A. Reintegrasi Sosial: Sebuah  Metronom Penegakan Hukum  yang  "Hilang". 18 January 2020. 7 September 2021.
Taufiq,  R.  "Meningkatkan  Sistem  Pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  sebagai  Upaya  untuk  Memaksimalkan Penegakan Hukum." Yudisia (2018): 199-209.
Utami,  P.  "Keadilan  bagi  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan."  De  Jure  (2017): 381-394.
Waskito, A. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi." Jurnal Daulat Hukum (2018): 287-304.

## B. Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan