Volume 3 Issue 2, August 2021: pp. 196-208. Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Dekriminalisasi Eutanasia pada Praktik Medis dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

## Decriminalization of Euthanasia in Medical Practice in the Indonesia
Criminal Law System
Yudi Susanto Wijaya
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara E-mail: yudirutan2009@gmail.com
Sabrina Hidayat Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: The  aim  of  this  research  is  to  analyze  euthanasia  on  de-criminalization perspective as well as to study criminal policy the euthanasia de-criminalization. This legal research  applied  statute,  concepts,  and  comparative  approach  including  primer  and secondary analysis technically. To sump with result is that euthanasia in Indonesia is can be  considered  as  decriminalization.  Notwithstanding  euthanasia  nowadays  is  a  crime offence that must be punished. Nevertheless, euthanasia decriminalization in Indonesia should be measured as practiced as several states such as Netherlands, Belgium even in Anglo  Saxon  system  such  as  United  State  of  America  and  Australia.  In  consequence, euthanasia  decriminalization  is  able  to  apply  by  means  of  comparative  approach. Euthanasia decriminalization is able committed to crime that is approved by a doctor. Subsequently, the criminal policy of euthanasia decriminalization is able committed to crime for suffered patient for long time. In addition, euthanasia decriminalization must be approved  by  Indonesia  Supreme  Court.  Lastly,  euthanasia  decriminalization  is  able committed to crime with health reason, not by ages, families, and psychology reasons.
Keyword: Decriminalization; Euthanasia; Medical Practice
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eutanasia dapat dekriminalisasi dan  untuk  menganalisis  mengkaji  kebijakan  hukum  pidana  tentang  dekriminalisasi eutanasia. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),  Pendekatan  konseptual  (conseptual  approach)  dan  Pendekatan  komparatif (comparative  approach)  dengan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dengan  teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa eutanasia dapat dekriminalisasi di Indonesia. Meskipun saat ini eutanasia merupakan tindak pidana yang dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, ruang hukum dekriminalisasi eutanasia perlu  diatur,  sebagaimana  yang  telah  dipraktikkan  di  negara-negara  yang  menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia seperti Belanda dan Belgia dan bahkan di negara  Anglo  Saxon  seperti  Amerika  dan  Australia  telah  memberikan  ruang  hukum dekriminalisasi  eutanasia.  Oleh  sebab  itu  konsep  dekriminalisasi  eutanasia  dapat  saja diwujudkan melalui pendekatan perbandingan hukum. Dekriminalisasi eutanasia hanya dapat  diwujudkan  apabila  ada permohonan sungguh-sungguh dan terus  menerus dari pasien  dan  secara  medis  tidak  dapat  disembuhkan  berdasarkan  kesimpulan  dokter. Kebijakan  hukum  pidana  tentang  dekriminalisasi  eutanasia  yaitu  Dekriminalisasi eutanasia hanya dapat dilakukan terhadap pasien yang dalam keadaan menderita terus menerus, tak tertahankan dan tidak dapat disembuhkan, Dekriminalisasi eutanasia dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian medis terpadu. Eutanasia dapat dilakukan apabila permintaan untuk mati harus dilakukan secara sukarela, independen dan terus menerus dan hanya dapat diterapkan berdasarkan penetapan Mahkamah Agung. Pada akhirnya, dekriminalisasi eutanasia hanya dapat diterapkan dengan alasan kesehatan bukan alasan usia, alasan keluarga dan alasan psikis.
Kata kunci: Dekriminalisasi; Eutanasia; Praktik Medis

## PENDAHULUAN
Setiap manusia berhak mendapatkan perawatan medis untuk dapat pulih dari penyakit karena hal  tersebut  adalah kebutuhan  dasar manusia ( The  needed of  medical treatment  in order to recover  from  the  disease,  it  is  part  of  the  basic  need  as  human  being ) 1 . Pernyataan  di  atas merupakan prinsip dasar hak asasi manusia di bidang kesehatan yang tidak dapat dibatasi dan atau  dikurangi  dalam  keadaan  apa  pun  ( derogable  right ) 2 .  Di  Indonesia  Sampai  saat  ini, eutanasia masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat 3 . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (Selanjutnya  Disebut  KUHP)  hanya  melihat  dari  sisi  dokter  sebagai  pelaku  utama eutanasia,  khususnya  eutanasia  aktif  yang  dianggap  sebagai  pembunuhan  berencana,  atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter selalu pada  pihak  yang  dipersalahkan  dalam  tindakan  eutanasia,  tanpa  melihat  latar  belakang
1 Sabrina Hidayat, “ Evidence Doctor Error in Alleged of Criminal Act on Medical Malpractice ” , International Journal of Scientific & Technology Research Volume 4, Issue 02, February 2015, hlm. 1.
2 Handrawan, “ Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional ” , Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, March 2018, hlm. 404.
3 Mereka yang menyetujui tindakan eutanasia berpendapat bahwa eutanasia adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan persetujuan serta dilakukan dengan tujuan utama menghentikan penderitaan pasien. Prinsip  kelompok  ini  adalah  manusia  tidak  boleh  dipaksa  untuk  menderita.  Dengan  demikian, tujuan utama  kelompok  ini  yaitu  meringankan  penderitaan  pasien  dengan  memperbaiki  risiko  hidupnya. Kelompok  yang  kontra  terhadap  eutanasia  berpendapat  bahwa  eutanasia  merupakan  tindakan pembunuhan terselubung, karenanya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kematian adalah semata- mata adalah hak dari Tuhan, sehingga manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak mempunyai hak untuk menentukan kematiannya. Endang Kusumah Astuti, Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 64.
dilakukannya eutanasia tersebut, tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya. Di lain pihak, hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi seseorang yang masih segar bugar yang tentunya masih ingin hidup, tidak menghendaki kematiannya seperti pasien yang sangat menderita tersebut, tanpa dijerat pasal-pasal dalam KUHP 4.
Penerapan  eutanasia  di  Indonesia  masih  menjadi  pro  dan  kontra  dalam  dunia kesehatan.  Indonesia  sampai  sekarang  eutanasia  merupakan  perbuatan  tindak  pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHP dengan alasan apa pun. Hal ini justru menjadi problematik dalam dunia medis dimana penerapan eutanasia di Indonesia masih belum ada regulasi yang mengatur mengenai penerapannya di Indonesia baik dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  yang  secara  eksplisit  tidak  menjelaskan  tentang  kebolehan  penerapan eutanasia di Indonesia sehingga hal ini menjadi masalah yang kerap kali muncul dalam dunia kesehatan,  berbeda  halnya  dengan  penerapan  eutanasia  di  Belanda  yang  melegalkan eutanasia  dengan  berbagai  pertimbangan  dan  memberikan  manfaat  yang  baik  bagi masyarakat.
Di Indonesia, praktik upaya eutanasia pasif pernah terjadi dalam kasus Agian yang karena lama tidak sadarkan diri dari sakitnya membuat sang suami minta agar RS menyuntik mati saja (eutanasia), tapi ditolak. Menurut dr. Marius Widjajarta, apa yang dilakukan RS terhadap  Agian  sudah  masuk  kategori  eutanasia  pasif.  “Sebenarnya  pihak  RS  sudah melaksanakan  eutanasia  pasif.  Kalau  orang  yang  tidak  punya  uang  dan  membuat  suatu pernyataan  tidak mau  dirawat, itu  sudah merupakan  eutanasia  pasif  meskipun eutanasia dapat diancam hingga 12 tahun penjara," kata Marius dari Yayasan Konsumen Kesehatan Indonesia menjawab pertanyaan wartawan.
Seperti diketahui, Agian Isna Nauli (33) hingga kini dirawat di bagian stroke RSCM, Jakarta,  setelah  berbulan-bulan  tidak  sadarkan  diri  pasca  melahirkan.  Karena  ketiadaan biaya, suaminya (Hassan Kusuma) meminta RSCM menyuntik mati istrinya karena dirasa tidak ada harapan hidup normal kembali. Tapi RSCM menolak menyuntik mati Agian karena secara kedokteran tidak bisa dikatakan koma meskipun dia tidak bisa melakukan kontak.
4 Bridge D. Onwuteaka-Philipsen, “ Euthanasia and other end-of-life decisions in the Netheroands in 1990, 1995  and  2001 ” ,  The  Lancet,  Juni  2003,  http://image.thelancet.com/extras/03art3297web.pdf, diakses pada tanggal 17 April 2021.
Dalam  istilah  kedokteran,  pasien  mengalami  gangguan  komplikasi,  digolongkan  sebagai stroke, sehingga tidak ada alasan untuk eutanasia. Selain itu, di Indonesia, eutanasia tidak dibenarkan  dalam  etika  dokter  juga  dalam  hukum  “Jadi  saya  rasa,  kalau  pembiayaan kesehatan sudah ditanggung negara dengan disahkannya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial,  maka  saya  rasa  kasus-kasus  eutanasia  tidak  terulang  lagi,"  sambung  dr.  Marius. Bagaimana  dengan  permintaan  eutanasia  bukan  alasan  biaya,  tapi  karena  tidak  punya harapan hidup "Karena itulah sudah dianjurkan pada pemerintah, profesi, ahli hukum, dan agama, kalau eutanasia diatur lagi sesuai peraturan. Jangan seperti sekarang, boleh atau tidak boleh. Tetapi, harus ada jalan keluarnya bahwa pasien mempunyai hak untuk memilih 5 .
Pelegalan  eutanasia  dimungkinkan  terjadi  dengan  syarat – syarat  tertentu  dalam sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  demi  memberikan  manfaat  kepada  pasien  dan keluarganya serta melindungi dokter dari ancaman hukuman pidana di Indonesia. Seorang pasien yang telah ditetapkan mengalami kematian batang otak berarti secara klinis dan legal- formal telah meninggal dunia. Hal ini seperti dituangkan dalam pernyataan IDI tentang mati, yaitu dalam Surat Keputusan PB IDI Nomor.336/PB IDI/a.4 tertanggal 15 Maret 1988 yang disusulkan dengan Surat Keputusan PB IDI Nomor.231/PB.A.4/07/90. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa seorang dikatakan mati, bila fungsi pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti atau irreversible , atau terbukti telah terjadi kematian batang otak.
Dengan  demikian  seseorang  yang  telah  didiagnosis secara klinis oleh pihak  medis mengalami kematian batang otak maka tidak ada kemungkinan seseorang tersebut dapat hidup  kembali  dengan  artian  akan  mengalami  kematian.  Keadaan  seperti  ini  tidak memungkinkan seseorang dapat bertahan hidup dengan waktu yang lama. Hal inilah yang menjadi  tolak  ukur  pelaksanaan  eutanasia  di  Indonesia,  akan  tetapi  masih  banyak  pihak medis yang belum berani mengambil tindakan terkait hal ini padahal telah diketahui secara klinis seseorang yang telah mengalami kematian batang otak tidak memungkinkan untuk bertahan  hidup.  Implementasi  SK  PB  IDI  tersebut  belum  berlaku  secara  utuh  sehingga penerapan eutanasia di Indonesia tidak dilegalkan 6 .
5 “ Kasus  Ny  Agian,  RS  Telah  Lakukan  Euthanasia  Pasif ” ,  Detikcom,  16  Oktober  2004, https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif, diakses pada tanggal 17 April 2021.
6 Irna Tilamuhu, “ Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum dan KUHP Indonesia ”, http://irnatilamuhu.blogspot.com/2012/03/euthanasia-ditinjau-dari-aspek-hukum.html.  diakses  pada tanggal 3 Februari 2019.
Problem  mendasar  dari  permasalahan  tersebut  adalah  tidak  adanya  ruang  di  dalam hukum  Pidana  yang  memberikan  kebolehan  untuk  melakukan  eutanasia  sehingga  apabila dokter melakukan tindakan tersebut maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  yang  dapat  berakibat  pada pemidanaan  tetapi  di  sisi  lain  SK  PB  IDI  memberikan  ruang  kebolehan  untuk  melakukan eutanasia dengan syarat tertentu.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), Pendekatan konseptual ( conseptual approach ) dan Pendekatan komparatif ( comparaitve approach ) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Eutanasia dapat Didekriminalisasi
Konstruksi yuridis eutanasia munculnya pro dan kontra seputar persoalan eutanasia menjadi beban  tersendiri  bagi  komunitas  hukum.  Sebab,  pada  persoalan  “legalitas”  inilah  persoalan eutanasia akan bermuara. Kejelasan tentang sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan regulasi/pengaturan  terhadap  persoalan  eutanasia  akan  sangat  membantu  masyarakat  di dalam  menyikapi  persoalan  tersebut.  Lebih-lebih  di  tengah  kebingungan  kultural  karena munculnya pro dan kontra tentang legalitasnya. Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk eutanasia, yaitu eutanasia yang dilakukan  atas  permintaan  pasien/korban itu  sendiri  ( voluntary  euthanasia ) sebagaimana  secara  eksplisit  diatur  dalam  Pasal  344  KUHP.  Pasal  344  KUHP  secara  tegas menyatakan: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling  lama dua belas tahun”.
Peraturan mengenai tindakan eutanasia di negara Indonesia hanya disebutkan secara tersirat dalam Pasal 344 KUHP dan hingga sekarang belum ada perumusan kembali mengenai pasal  yang  memuat  tentang  eutanasia  secara  jelas  dan  terperinci.  Padahal  kita  mengetahui bersama bahwa eutanasia sekarang ini bukan lagi sebuah hal yang tabu bagi masyarakat umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permohonan eutanasia di beberapa pengadilan negeri di Indonesia seperti yang terjadi di Aceh dan Kalimantan Timur pada beberapa tahun
belakangan ini. Walaupun pada akhirnya permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan negeri yang  bersangkutan  tetapi  dapat  dilihat  bahwa  fenomena  eutanasia  sudah  mulai  ada  di Indonesia 7 .
Bertolak  dari  ketentuan  Pasal  344  KUHP  tersebut  disimpulkan  penulis  bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian,  dalam  konteks  hukum  positif  di  Indonesia  eutanasia  tetap  dianggap  sebagai perbuatan yang dilarang serta dalam konteks hukum positif di Indonesia tidak dimungkinkan dilakukan  “pengakhiran  hidup  seseorang”  sekalipun  atas  permintaan  orang  itu  sendiri. Perbuatan  tersebut  tetap  dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana,  yaitu  sebagai  perbuatan  yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Mengacu pada ketentuan tersebut  di  atas,  maka  munculnya  kasus  permintaan  tindakan  medis  untuk  mengakhiri kehidupan yang muncul akhir-akhir ini (kasus Hasan Kesuma yang mengajukan suntik mati untuk istrinya, Ny. Agian dan terakhir kasus Rudi Hartono yang mengajukan hal yang sama untuk istrinya, Siti Zuleha) perlu dicermati secara hukum 8 . Kedua kasus ini secara konseptual dikualifikasi sebagai non voluntary euthanasia , tetapi secara yuridis formal (dalam KUHP) kasus ini tidak bisa dikualifikasi sebagai eutanasia sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP. Secara yuridis formal kualifikasi (yang paling mungkin) untuk kedua kasus ini adalah pembunuhan biasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  338  KUHP,  atau  pembunuhan  berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP secara tegas dinyatakan, “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sementara dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dinyatakan : “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun” .
Di luar dua ketentuan di atas menurut penulis juga terdapat ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eutanasia, yaitu ketentuan Pasal 356 (3) KUHP yang juga mengancam  terhadap  “Penganiayaan  yang  dilakukan  dengan  memberikan  bahan  yang berbahaya  bagi  nyawa  dan  k esehatan  untuk  dimakan  atau  diminum”.  Selain  itu  patut  juga diperhatikan adanya ketentuan dalam Bab XV KUHP khususnya Pasal 304 dan Pasal 306 (2). Dalam ketentuan Pasal 304 KUHP dinyatakan, “Barang siapa dengan sengaja menempatkan
7   Djoko Prakoso, Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
8   Hardiati  Koeswadji, Hukum  Kedokteran.  Studi  tentang  Hubungan  Hukum  dalam  Mana  Dokter  sebagai Salah Satu Pihak , Jakarta: PT. Aditya Bakti, 1998, hlm. 17.
atau  membiarkan  seorang  dalam  keadaan  sengsara,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku baginya  atau  karena  persetujuan,  dia  wajib  memberikan  kehidupan,  perawatan  atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling ban yak tiga ratus rupiah”. Sementara dalam ketentuan Pasal 306 (2) KUHP  dinyatakan,  “Jika  mengakibatkan  kematian,  perbuatan  tersebut  dikenakan  pidana penjara  maksimal  sembilan  tahun”.  Dua  ketentuan  terakhir  tersebut  di  atas  memberikan penegasan, bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, meninggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dua pasal terakhir ini juga bermakna melarang terjadinya eutanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia 9 .
Berdasarkan  uraian  yang  penulis  telah  paparkan  baik  dalam  konteks  sistem  hukum maupun dalam konteks peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun di Negara yang  melegalkan  eutanasia  seperti  Belanda,  Amerika,  Swiss,  Belgia,  Kanada  yang  memiliki prinsip yang sama bahwa eutanasia adalah perbuatan yang melanggar hak hidup orang lain sebagai hak kodrati yang diberikan tuhan kepada setiap individu manusia. Namun demikian, di negara-negara  yang  melegalkan  eutanasia  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat didekriminalisasi juga didasarkan pada alasan-alasan yang rasional untuk diterapkan, apabila ada permintaan yang sungguh-sungguh dari seseorang secara langsung meskipun pelaksanaan eutanasia tetap didasarkan pada penilaian dewan mahkamah agung sebelum diputuskan boleh atau tidaknya eutanasia dilakukan.
Fleksibilitas  eutanasia  di  negara-negara  yang  melegalkan  eutanasia  menunjukkan bahwa hak mati adalah bagian hak yang perlu dilaksanakan dan dihormati. Oleh sebab itu, mati dalam konteks negara-negara tersebut juga merupakan hak dimana negara memiliki kewajiban untuk  mewujudkannya.  Untuk itu,  dinamika eutanasia  cukup berkembang  di negara-negara yang melegalkan eutanasia bahkan negara tersebut adalah negara yang sangat menghormati hak asasi manusia. Untuk itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa hak kematian merupakan bentuk hak asasi manusia.
Berbeda kemudian di Indonesia di mana ruang hukum bagi pelaksanaan eutanasia tidak diatur, sebab eutanasia dalam konteks hukum positif Indonesia dianggap sebagai tindak pidana yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana.  Dalam  praktik  empiris  permohonan eutanasia  di  Indonesia  telah  dipraktikkan,  namun  demikian  permohonan  tersebut  ditolak dengan  alasan  bahwa  eutanasia  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  di  dalam  Hukum
pidana dan melanggar hak asasi manusia, meskipun permohonan dilakukan secara sungguh- sungguh. Dalam rangka mewujudkan dekriminalisasi eutanasia di Indonesia perlu mencontoh praktik eutanasia di negara-negara yang mengedepankan hak asasi manusia. Negara-negara yang melegalkan praktik ini misalnya Swiss, Belanda, Belgia, Kanada, Australia, Amerika Serikat, dan  Perancis 10 .  Dekriminalisasi  eutanasia  di  Indonesia  sangat  dimungkinkan  dilakukan  jika paradigma hak mati merupakan bagian dari hak asasi manusia dengan catatan bahwa kematian yang diharapkan secara sungguh-sungguh dari pihak yang bersangkutan bukan berasal dari keluarganya. Oleh sebab itu, di Indonesia melalui Mahkamah Agung dapat menjadi lembaga yang  bertugas  melakukan  penilaian  atas  permohonan  eutanasia  dengan  prosedur  yang ditetapkan di dalam peraturan hukum di masa yang akan datang. Untuk itu, seorang dokter di Indonesia  hanya  dapat  melakukan  eutanasia  apabila  mendapatkan  persetujuan  dan/atau penetapan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Dekriminalisasi eutanasia dapat menjadi  peniadaan  pertanggungjawaban  pidana  di  masa  yang  akan  datang  dalam  konsep sistem hukum pidana di Indonesia.

## Kebijakan Hukum Pidana tentang Dekriminalisasi Eutanasia
Kebijakan hukum  pidana  dekriminalisasi  eutanasia  dapat  diwujudkan  dalam  sistem  hukum pidana  di  Indonesia  melalui  pendekatan  perbandingan,  pendekatan  kasus,  pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan dekriminalisasi eutanasia  secara  komprehensif  demi  mewujudkan  kepastian  hukum.  Oleh  sebab  itu, dekriminalisasi eutanasia dapat menjadi konsep baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penerapan  dekriminalisasi  eutanasia  dalam  konsep  kebijakan  hukum  pidana  tetap memperhatikan aspek moralitas hukum serta norma-norma lain yang tumbuh dan berkembang di  Indonesia,  sehingga  konsep  baru  tentang  dekriminalisasi  eutanasia  dapat  diterima  bagi masyarakat hukum di Indonesia dan tidak dipandang kebijakan hukum pidana tersebut sebagai konsep dan/atau teori yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Indonesia  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  dan  juga  merupakan  titik  anjak  dari keseluruhan norma.
10 Luthfia  Ayu  Azanella,  " Apa  Itu  Euthanasia  dan  Negara  Mana  Saja  yang  Melegalkan? ",  Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/144500665/apa-itu-euthanasia-dan-negara-mana- saja-yang-melegalkan-?page=all, diakses pada tanggal 17 Juli 2021. Lihat juga dalam “ The countries where euthanasia  is  legal ”,  The  Week, https://www.theweek.co.uk/102978/countries-where-euthanasia-is- legal, diakses pada tanggal 17 Juli 2021.
Di Indonesia menurut penulis perlu dilakukan kebijakan hukum pidana dekriminalisasi eutanasia  mengingat  di  negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum  Eropa  Kontinental maupun Negara Anglo Saxon telah melegitimasi dekriminalisasi eutanasia sebagai perbuatan yang  bukan  melanggar  hukum  tentunya  dengan  alasan-alasan  yang  kuat.  Untuk  itu, dekriminalisasi eutanasia dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia dimungkinkan dapat diwujudkan pelaksanaannya dalam sistem hukum pidana di masa yang akan datang. Sebab, acapkali eutanasia masih menjadi persoalan yang dianggap sebagai perbuatan pidana.
Beberapa bentuk kebijakan hukum pidana tentang dekriminalisasi eutanasia yang dapat diterapkan  di  Indonesia  sebagai  alasan  dimungkinkannya  eutanasia  dilakukan  secara  legal dalam konteks hukum pidana sebagai berikut:
1. Dekriminalisasi  eutanasia  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  pasien  yang  dalam keadaan menderita terus menerus, tak tertahankan dan tidak dapat disembuhkan.
2. Dekriminalisasi  eutanasia  dapat  dilakukan  berdasarkan  hasil  penelitian  medis terpadu, dalam hal ini melibatkan seluruh dokter dari berbagai bidang keahlian.
3. Kebijakan  hukum  pidana  dekriminalisasi  eutanasia  dapat  dilakukan  apabila permintaan  untuk  mati  harus  dilakukan  secara  sukarela,  independen  dan  terus menerus.
4. Kebijakan  hukum  pidana  dekriminalisasi  eutanasia  ditujukan  terhadap  pasien harus sakit parah dengan penderitaan psikis dan fisik.
5. Kebijakan hukum pidana dekriminalisasi eutanasia pasien yang berumur 12 tahun memerlukan persetujuan dari orang tua.
6. Kebijakan  hukum  pidana  dekriminalisasi  eutanasia  hanya  dapat  dilakukan berdasarkan  penetapan  Mahkamah  Agung  berdasarkan  permohonan  pasien melalui keluarganya.
7. Kebijakan hukum pidana dekriminalisasi eutanasia harus dimaknai bahwa mati atas permohonan  seseorang  merupakan  suatu  hak  asasi  manusia  dan  bukan pelanggaran hak asasi manusia.
8. Definisi hukum hak mati juga perlu dirumuskan di dalam peraturan perundang- undangan dan tidak hanya sebatas hak hidup.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  juga  menyadari  bahwa  praktik  dekriminalisasi eutanasia di Swiss yang menyediakan klinik kematian bagi orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya karena alasan non medis seperti yang dimohonkan oleh David Goodal tidak dapat dijadikan  referensi  kebijakan  hukum  pidana  dekriminalisasi  eutanasia  di  Indonesia,  sebab
sangat  bertentangan  dengan  moralitas  hukum  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  Indonesia seperti norma agama dan norma hukum adat.
Dekriminalisasi  eutanasia  di  Indonesia  menurut  penulis  hanya  dapat  diwujudkan karena  alasan  kesehatan  dan  permohonan  sungguh-sungguh  dari  pasien  dan  telah mendapatkan penetapan dari Mahkamah Agung berdasarkan hasil penilaian dokter terhadap pasien.  Selain  hal  itu,  penulis  tidak  sependapat  jika  klinik  kematian  diperlukan  dalam mengakhiri  hidup  seseorang,  karena  hal  tersebut  akan  menimbulkan  preseden  buruk  oleh masyarakat Indonesia, meskipun hak untuk mengajukan permohonan kematian eutanasia di satu sisi wajib dihormati.
Berdasarkan  hasil  perbandingan  penelitian  yang  telah  dilakukan  penulis  diperoleh pandangan bahwa tidak semua praktik dekriminalisasi eutanasia yang diterapkan beberapa negara yang menganut sistem Anglo Saxon dan Eropa Kontinental sesuai dengan karakteristik masyarakat  hukum  Indonesia.  Untuk  itu,  memerlukan  pengkajian  yang  lebih  utuh  dan komprehensif jika dekriminalisasi eutanasia penting untuk diwujudkan. Dan menurut penulis jika  melihat  dari  sistem  hukum,  maka  Belanda  dapat  menjadi  rujukan  praktik  penerapan dekriminalisasi eutanasia karena secara historis Indonesia memiliki sistem hukum yang sama dengan Belanda dan Belgia serta konsep hukum pidana di Indonesia saat ini juga berasal dari Belanda,  sehingga  dimungkinkan  ruang  hukum  penerapan  dekriminalisasi  eutanasia  dapat diwujudkan dalam konteks kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang.
Hasil  penelitian  penulis  juga  menunjukkan  pelaksanaan  eutanasia  memang  wajib melalui penetapan Mahkamah Agung seperti Belanda, Belgia dan beberapa negara bagian di Amerika,  namun  ruang  penetapan  Mahkamah  Agung  tersebut  diatur  di  dalam  peraturan perundang-undangan,  untuk  itu  secara  prinsipiil  dekriminalisasi  eutanasia  diatur  di  dalam undang-undang, meskipun melalui penetapan Mahkamah Agung.

## KESIMPULAN
Eutanasia dapat dekriminalisasi di Indonesia, meskipun saat ini eutanasia merupakan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, ruang hukum dekriminalisasi  eutanasia  perlu  diatur,  mengingat  dalam  praktik  empiris  permohonan eutanasia  kepada  dokter  sering  diajukan  oleh  pasien  dan  keluarganya  dengan  alasan kesehatan. dekriminalisasi eutanasia harus dapat diberikan ruang hukum sebagaimana yang telah  dipraktikkan  di  negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum  yang  sama  dengan Indonesia seperti Belanda dan Belgia dan bahkan di negara Anglo Saxon seperti Amerika dan
Australia telah memberikan ruang hukum dekriminalisasi eutanasia, oleh sebab itu konsep dekriminalisasi eutanasia dapat saja diwujudkan melalui pendekatan perbandingan hukum. Dekriminalisasi  eutanasia  hanya  dapat  diwujudkan  apabila  ada  permohonan  sungguh- sungguh  dan  terus  menerus  dari  pasien  dan  secara  medis  tidak  dapat  disembuhkan berdasarkan kesimpulan dokter. Selain itu, kebijakan hukum pidana tentang dekriminalisasi eutanasia yaitu Dekriminalisasi eutanasia hanya dapat dilakukan terhadap pasien yang dalam keadaan  menderita  terus  menerus,  tak  tertahankan  dan  tidak  dapat  disembuhkan, Dekriminalisasi  eutanasia  dapat  dilakukan  berdasarkan  hasil  penelitian  medis  terpadu, dalam hal ini melibatkan seluruh dokter dari berbagai bidang keahlian, Kebijakan hukum pidana  dekriminalisasi  eutanasia  dapat  dilakukan  apabila  permintaan  untuk  mati  harus dilakukan  secara  sukarela,  independen  dan  terus  menerus,  Kebijakan  hukum  pidana dekriminalisasi eutanasia ditujukan terhadap pasien harus sakit parah dengan penderitaan psikis dan fisik, Kebijakan hukum pidana dekriminalisasi eutanasia pasien yang berumur 12 tahun  memerlukan  persetujuan  dari  orang  tua,  kebijakan  hukum  pidana  dekriminalisasi eutanasia  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  penetapan  Mahkamah  Agung  berdasarkan permohonan pasien melalui keluarganya, kebijakan hukum pidana dekriminalisasi eutanasia harus dimaknai bahwa mati atas permohonan seseorang merupakan suatu hak asasi manusia dan  bukan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  dan  definisi  hukum  hak  mati  juga  perlu dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak hanya sebatas hak hidup. Selain  itu,  dekriminalisasi  eutanasia  hanya  dapat  dilakukan  di  Indonesia  dengan  alasan kesehatan bukan alasan usia, alasan keluarga dan alasan psikis.

## Daftar Pustaka

## Buku
Astuti, Endang Kusumah, Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Hardiati Koeswadji, Hukum Kedokteran. Studi tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak , Jakarta: PT. Aditya Bakti, 1998.
Prakoso, Djoko, Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana , Jakarta: Ghalia Indonesia.

## Jurnal dan Makalah
Handrawan, “ Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional ” , Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, March 2018.
Hidayat,  Sabrina, “ Evidence  Doctor  Error  in  Alleged  of  Criminal  Act  on  Medical  Malpractice ” , International Journal of Scientific & Technology Research Volume 4, Issue 02, February 2015.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KUHPidana Berdasarkan Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia Nomor  1 Tahun  1946
Tanggal 26 Februari 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia (Berita Republik Indonesia II Nomor 9).
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  2009  Tentang  Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
SK PB IDI Nomor.319/PB/4/1988 Tentang Pernyataan Dokter Indonesia tentang Mati

## Situs Web
“ Kasus  Ny  Agian,  RS  Telah  Lakukan  Euthanasia  Pasif ” ,  Detikcom,  16  Oktober  2004, https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan- euthanasia-pasif, diakses pada tanggal 17 April 2021.
“ The countries where euthanasia is legal ”, The Week, https://www.theweek.co.uk/102978/countries-where-euthanasia-is-legal, diakses pada tanggal 17 Juli 2021.
Luthfia  Ayu  Azanella,  " Apa  Itu  Euthanasia  dan  Negara  Mana  Saja  yang  Melegalkan? ", Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/144500665/apa- itu-euthanasia-dan-negara-mana-saja-yang-melegalkan-?page=all, diakses pada tanggal 17 Juli 2021.
Onwuteaka-Philipsen, Bridge D., “ Euthanasia and other end-of-life decisions in the Netheroands
in 1990, 1995 and 2001 ” , The Lancet, Juni 2003,
http://image.thelancet.com/extras/03art3297web.pdf,  diakses  pada  tanggal  17  April 2021.
Tilamuhu,  Irna, “ Euthanasia  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  dan  KUHP  Indonesia ”,
http://irnatilamuhu.blogspot.com/2012/03/euthanasia-ditinjau-dari-aspek- hukum.html. diakses pada tanggal 3 Februari 2019.