## IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
Yulfira Briliyanti Ramdani Universitas Hasanuddin yulfira22@gmail.com
Abdul Razak Universitas Hasanuddin abd.razak@unhas.ac.id
Muhammad Aswan Universitas Hasanuddin muhadar@unhas.ac.id

## Abstrak
Penyuluhan  hukum  oleh  notaris  umumnya  diberikan  secara  langsung,  namun  notaris  seringkali sulit  untuk  ditemui  atau  masyarakat  memiliki  kendala  untuk  dapat  bertemu  langsung.  Demi memenuhi  pelayanan  kepada  masyarakat  atau  klien,  maka  notaris  dapat  memanfaatkan  media sosial untuk bisa tetap memberikan penyuluhan. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) poin yang menjadi  pokok  kajian  yaitu  bagiamana  implementasi  penyuluhan  hukum  oleh  notaris  melalui media  sosial?  dan  bagaimana  efektivitas  penyuluhan  hukum  oleh  notaris  terhadap  kesadaran hukum  masyarakat?.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum  empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial yaitu dalam bentuk konsultasi telepon whatassapp berupa materi yang perlu diketahui oleh masyarakat  karena  memiliki  kaitan  dengan  masalah  hukum  yang  dihadapi  dan  kiriman instagram berupa materi yang harus diketahui masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris belum berjalan efektif dikarenakan faktor kampuan notaris dalam menganalisis kehendak masyarakat, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan teknik pemberian penyuluhan hukum.

## Kata Kunci: media sosial, notaris, penyuluhan hukum

## Abstarct
Legal counseling by notaries is generally given in person, but notaries are often difficult to find or people  have  problems  being  able  to  meet  in  person.  In  order  to  fulfill  services  to  the  public  or clients, notaries can use social media to be able to continue to provide counseling. In  this study, there are 2 (two) points which are the subject of study, namely how is the implementation of legal

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 6 -  NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
counseling  by  notaries  through  social  media?  and  how  the  effectiveness  of  legal  counseling  by  a notary public legal awareness?. The research method used is a type of empirical legal research. The results of the study show that the implementation of legal counseling by notaries through social media is in the form of WhatsApp telephone consultations in the form of material that the public needs to know because it is related to the legal problems they face and Instagram posts are in the form of material that the public must know. The implementation of legal counseling by a notary has not been effective due to the ability of the notary in analyzing the will of the community, the factor of public legal awareness, and the technique of providing legal counseling.

## Keywords: social media, notary, legal counseling

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum,  dimana  fungsi  hukum  ditinjau  berdasarkan  sosiologi hukum  adalah  untuk  melindungi  kehidupan  masusia  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang senantiasa  mendapat  perlidungan  melalui  pengaturan  hak  dan  kewajiban  (Abdul,  2021). Hukum  dikatakan  efektif  bilamana  masyarakat  telah  mengetahui,  memahami,  dan melaksanakan norma hukum dengan konsisten.  Agar sampai pada masyarakat yang demikian maka  diperlukan  suatu  pembinaan  terhadap  semua  unsur-unsur  hukum,  salah  satu  kegiatan pembinaan yang dimaksud adalah penyuluhan hukum.
Notaris  tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Kewenangan utama notaris  adalah memformulasikan akta  autentik,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  dan Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Notaris  membuat  akta  atas  permintaan masyarakat atau klien kepadanya. Akta autentik yang dibuat notaris merupakan salah satu alat bukti  tertutis.  Kekuatan  pembuktian  akta  autentik  adalah  terkuat  dan  terpenuh,  isi  akta dianggap benar sepanjang tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya.
Kewenangan  lain  notaris  diantaranya  mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat di bawah tangan, membuat kopi asli surat di bawah tangan, melakukan pengesahan pengecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya,  memberikan penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan akta,  membuat  akta yang  berkaitan  dengan  pertanahan,  dan/atau  membuat  akta  risalah  lelang  (Pasal  15  ayat  (2) UUJN-P).
Menurut  Ria  Trisnomurti  (Wawancara,  tanggal  26  Juni  2022),  Notaris/PPAT  di  Kota Makassar bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum dari notaris, sepanjang penyuluhan hukum tersebut menyangkut pembuatan akta yang menjadi kewenangan notaris dan notaris tidak berhak menerima honorarium atas penyuluhan hukum yang diberikan tersebut.
Peran  notaris  dalam  memberikan  penyuluhan  hukum  terkait  pembuatan  akta  yaitu memberikan  nasihat  hukum,  mencari  solusi  atau  bentuk-bentuk  hukum  yang  sesuai  dengan kehendak  klien,  dan  mempengaruhi  keyakinan  klien  dengan  tetap  menyerahkan  sepenuhnya kepada  klien  untuk  menentukan  pilihan  hukumnya.  Sehingga  tujuan  sesungguhnya  dari penyuluhan hukum dapat diwujudkan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam hal pembuatan akta.
Penyuluhan  yang  dilakukan  sebelum  pembuatan  akta  penting  diberikan  notaris  kepada klien untuk mendalami kehendak klien dan mencari bentuk hukum yang sesuai serta akta apa yang  tepat  untuk  dibuat.  Penyuluhan  hukum  oleh  notaris  pada  umumnya  diberikan  secara langsung, saat klien notaris datang ke kantor untuk dibuatkan akta, namun dalam praktiknya, kendala dalam implementasi penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat yaitu (a) Notaris  yang  terlalu  sibuk,  sehingga  tidak  dapat  memberikan  penyuluhan  hukum  secara lengkap  mengenai  pembuatan  akta;  dan  (b)  Klien  atau  masyarakat  yang  datang  enggan mendengar  terlalu  lama  penjelasan  dari  notaris,  hanya  sebatas  persyaratan  dalam  membuat akta dan selebihnya menyerahkan kepada notaris (Nurjanah, 2021).
Memanfaatkan media sosial menjadi alternatif bagi para klien atau masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung di hadapan notaris. Penyuluhan hukum melalui media sosial tidak memudarkan esensi dari penyuluhan hukum itu sendiri. Transfer informasi dari notaris kepada masyarakat  atau  klien  merupakan  esensi  dari  penyuluhan  hukum  notaris  yang  tidak  bisa dibatasi  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  sangat  pesat (Nurjanah, 2021).
Sampai  saat  ini  masyarakat  belum  mencapai  taraf  ‘sadar  hukum’.  Contoh  kasus  Bapak Syamsuddin yang melaporkan notaris yang berkedudukan di Kota Makassar dengan inisial HH. Luas  tanah  pada  sertifikat  yang  terbit  tidak  sesuai  dengan  luas  tanah  sesungguhnya.  Dalam kasus  yang  ditangani  oleh  Majelis  Pengurus  Daerah  (MPD)  ini,  diketahui  bahwa  pihak  ketiga ( developer )  yang  memberikan  keterangan  yang  tidak  sesuai  dengan  ukuran  luas  tanah  yang sebenarnya.  Pihak developer bisa  saja  orang  yang  tahu  dan  paham  akibat  hukum  yang  dapat timbul  apabila  dirinya  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar,  namun  pihak developer tersebut belum mencapai pribadi yang sadar hukum.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  telah  disampaikan  di  atas,  hal  yang  perlu dipahami  oleh  seorang  notaris  adalah  penyuluhan  hukum  merupakan  bentuk  kehati-hatian terhadap  klien  yang  memiliki  iktikad  tidak  baik.  Oleh  karenanya  penting  untuk  notaris memberikan penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta. Permasalahan mengenai kesibukan notaris  yang  tidak  bisa  memberikan  penyuluhan  hukum  secara  langsung  dapat  diselesaikan dengan  memberikan  penyuluhan  hukum  melalui  media  sosial,  sehingga  penting  bagi  peneliti untuk mengkaji mengenai bagaima imlementasi penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial? dan bagaimana efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris terhadap kesadaran hukum masyarakat?

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  yang  dilaksanakan  di Kota Makassar, yaitu pada Notaris yang memberikan penyuluhan hukum melalui media sosial dan Masyarakat yang pernah menggunakan jasa notaris dalam membuat akta. Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Pertama ,  Pendekatan  Perundang-undangan  ( Statue Approach )  untuk  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  kaitan  dengan permasalahan yang sedang dihadapi (Peter, 2005). Kedua , Pendekatan Konseptual ( conceptual approach )  digunakan  untuk  menelaah  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan.

## 3. PEMBAHASAN
Penyuluhan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sadar  hukum  dengan  cara  menyebarluasakan  informasi  dan  pemahaman  terhadap  norma hukum  dan  peraturan  perundang-undangan.  Pengertian  penyuluahan  hukum  dalam  Permen Hukum dan HAM tentang Pola penyuluhan hukum yaitu Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan  penyebarluasan  informasi  dan  pemahaman  terhadap  norma  hukum  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  demi  tegaknya  supremasi hukum (Pasal 1 angka 1, Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum).
Penyuluhan  hukum  dilaksanakan  oleh  setiap  orang  yang  memiliki  keahlian  di  bidang hukum.  Seseorang  yang  menjadi  penyuluh  hukum  harus  benar-benar  mengetahui  dan menguasai materi penyuluhan agar dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat yang disuluh.
Notaris  dalam  memaknai  kata  penyuluhan  hukum  yang  terdapat  di  ketentuan  pasal  15 ayat  (2)  huruf  e,  menimbulkan  perspektif  yang  beragam.  Diantaranya  berpendapat  bahwa notaris hanya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat apabila masyarakat datang kepada  notaris  dan  meminta  untuk  diberikan  penyuluhan,  sedangkan  pendapat  lain  yaitu notaris  turun  langsung  di  tengah  masyarakat  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum (Wawancara, 24 Februari – 15 Maret 2023).
Peneliti  sependapat  dengan  perspektif  pertama  notaris  wajib  hukumnya  memberikan penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  yang  datang  meminta  untuk  arahan  dan  saran. Penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  seperti  ini  biasanya  ada  yang  diikiuti  dengan pembuatan akta dan ada yang tidak diikuti dengan pembuatan akta. Peran penyuluhan hukum sebelum memformulasikan akta autentik yaitu:
1. Memberikan nasihat hukum;
2. Mencari solusi atau bentuk-bentuk hukum yang sesuai dengan kehendak klien; dan
3. Mempengaruhi keyakinan klien dengan tetap menyerahkan sepenuhnya kepada klien untuk menentukan pilihan hukumnya.
Penyuluhan  hukum  yang  ditujukan  untuk  masyarakat  umum  bukan  kewajiban  bagi notaris. Penyuluhan seperti ini dapat diselenggarakan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia atau kerjasama dengan instansi lainnya, bukan melalui notaris perorangan. Notaris perorangan yang  terjun  secara  langsung  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  akan
menghilangkan karakter jabatan notaris yaitu bekerja pasif. Bekerja pasif artinya notaris akan melayani dan mambuat akta apabila ada permintaan dari masyarakat.
Jabatan  notaris  dikehendaki  oleh  aturan  hukum  untuk  membantu  dan  melayani masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai  keadaan, peristiwa,  atau  perbuatan  hukum  (Habib,  2017).  Dalam  praktiknya  kendala  yang  dihadapi notaris dalam memberikan penyuluhan kepada klien yaitu:
1. Klien  terburu-buru,  sehingga  mendesak  notaris  untuk  melakukan  segala  cara  agar dapat dengan segera melakukan akad;
2. Latar  belakang  pendidikan  klien  yang  kurang  paham  hukum,  sehingga  tidak  jarang terjadi klien tersinggung, merasa dipersulit, dan marah apabila kepentingannya belum dapat diproses oleh notaris.
Kendala  yang  yang  dirasakan  masyarakat  adalah  ketika  masyarakat  datang  ke  kantor notaris, notaris yang bersangkutan tidak ada karena sibuk. Berdasarkan pendapat notaris yang telah  peneliti  wawancarai  bahwa  staf  notaris  bisa  mewakili  notaris  untuk  memberikan penyuluhan hukum apabila sedang tidak berada di kantor, namun hal ini dikembalikan lagi dari pribadi  notaris  sejauh  mana  meberikan  kebijakan  kepada  stafnya  untuk  dapat  memberikan penyuluhan hukum kepada klien. Fakta yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa tidak semua staf  notaris  lulusan  sarjana  hukum,  oleh  karena  itu  menurut  peneliti  staf  notaris  tidak  dapat diberikan kewenangan dan keluasan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, kecuali hal tersebut hanya sebatas persyaratan yang harus disiapkan oleh klien.
Demi menjaga profesionalitas notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam hal notaris tidak ada di kantor atau masyarakat memiliki halangan untuk dapat bertemu langsung  dapat  memilih  teknik  penyuluhan  yang  memiliki  jangkauan  luas,  komunikatif,  dan adiptif (Yul, 2018). Dimungkinkan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi seperti media sosial.  Berkat  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  semua  pelayanan perkantoran khususnya notaris dapat menikmati fasilitas internet dengan menggunakan media sosial yang ada.
Media  sosial  merupakan  merupakan platform digital  yang  memberi  fasilitas  kepada penggunanya untuk saling berkomunikasi dan saling membagikan konten (WIKIPEDIA, 2023). Menurut Karjaluoto dalam Yuli, sosial media ada enam macamnya, antara lain blog atau web; forum;  komunitas  konten;  dunia  virtual;  wikis;  dan  jejaring  sosial  (Yuli,  2018).  Adapun  jenis media  sosial  beserta  bentuk  penyuluhan  hukum  yang  peneliti  temukan  dikalangan  notaris diantaranya:

## a. Konsultasi Melalui WhatssApp
Notaris dalam merumuskan suatu akta perlu mendalami apa yang menjadi kehendak para pihak. Notaris harus mampu menjamin bahwa akta autentik yang telah dirumuskan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga kepentingan para pihak dapat terlindungi (Habib, 2009). Hal ini menjadi penting bagi klien untuk mendapatkan penyuluhan hukum dalam bentuk konsultasi.
Konsultasi hukum menurut Permen Hukum dan HAM tentang Penyuluhan Hukum adalah layanan  jasa  hukum  berupa  nasihat,  penjelasan,  informasi  atau  petunjuk  kepada  msayarakat yang  memiliki  permasalahan  hukum  demi  memecahkan  masalah  tersebut  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Pasal  1  angka  12,  Permen  Hukum  dan  HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum).
Apabila  notaris  tidak  berada  di  kantor  atau  klien  yang  tidak  dapat  bertemu  langsung dengan  notaris,  maka  dalam  praktiknya  notaris  memberikan  konsultasi  melalui  telepon whatssapp . Semua notaris yang menjadi narasumber mengakui bahwa sering kali memberikan konsultasi kepada klien melalui telepon whatssapp (wawancara, tanggal 24 Februari – 16 maret 2023).  Hal-hal  yang  menjadi  alasan  notaris  memberikan  konsultasi  melalui whatsapp antara lain:
1. Klien berada di luar kota;
2. Klien yang tidak bisa menemui notaris karena ada kesibukan lain, dan
3. Notaris sibuk sehingga tidak dapat memberikan konsultasi secara langsung.
WhatssApp adalah  salah  satu  jenis  media  sosial  yang  mendukung  penggunanya  untuk dapat  mengirim  dan  menerima  pesan  berupa  teks,  foto,  video,  dokumen,  dan  lokasi,  serta panggilan  suara.  Berdasarkan  data  KOMINFO    bahwa  sebanyak  83%  (delapan  puluh  tiga persen) pengguna internet di Indonesia adalah pengguna WhtassApp, yang jika dikalkulasikan maka  jumlahnya  adalah  kurang  lebih  sekitar  141  (seratus  empat  puluh  satu)  juta  pengguna (Kominfo, 2019).
Notaris  Tuti  Muhajji  (wawancara,  tanggal  28  Februari  2023)  mengatakan  bahwa  klien yang  mendapatkan  konsultasi  seputar  pembuatan  akta  melalui  via  telepon whatssapp oleh
notaris adalah klien yang sudah sering membuat akta. Hal ini menunjukkan bahwa untuk klien yang  baru  pertama  kali  datang  dan  meminta  untuk  diberikan  penyuluhan  hukum  melalui perantara WhatssApp jarang terjadi, karena klien tidak mempunyai kontak WhatssApp notaris yang  bersangkutan. Klien  yang  baru  pertama  kali  hendak  menggunakan  jasa  notaris  biasanya mendapat kontak WhatssApp dari kenalan notaris seperti staf dan keluarga. Pelaksanaan konsultasi melalui WhatssApp diberikan secara terbatas dikarenakan notaris lebih  memilih  untuk  memberikan  konsultasi  secara  langsung.  Media WhatsApp membantu notaris  dan  klien  untuk  melakukan  konsultasi  tanpa  bertemu  langsung.  Tanya  jawab  yang dilakukan biasanya merupakan konsultasi awal sebelum melakukan konsultasi secara bertatap muka dan tanya jawab lanjutan mengenai hal-hal yang perlu ditambahkan atau diubah setelah konsultasi tatap muka dilakukan.
Komunikasi  yang  dilakukan  notaris  dengan  klien  melalui WhatssApp merupakan komunikasi  dua  arah,  dilakukan  secara  tidak  langsung  atau  melalui  media  perantara  yang bersifat  verbal  berupa  lisan  dan  tulisan.  Laswell  menjabarkan  aksi  komunikasi  dimulai  dari adanya komunikator yang menyampaikan pesan baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung  kepada  penerima  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan  efek  bagi  penerima  pesan (Indah, 2020).
Konsultasi yang dilakukan melalui WhatssApp berdasarkan aksi komunikasi oleh Laswell yaitu Notaris sebagai komunikator atau individu yang akan menyampaikan pesan kepada klien sebagai  penerima  pesan.  Klien  atau  penerima  pesan  pada  akhirnya  akan  memberikan  umpan balik.  Berdasarkan  tujuan  komunikasi  umpan  balik  yang  diharapkan  kepada  penerima  pesan dalam hal ini klien notaris yaitu:
1. Perubahan sikap;
2. Perubahan pendapat;
3. Perubahan perilaku; dan
4. Perubahan sosial.
Perubahan  sikap  yang  diharapkan  kepada  klien  setelah  berkonsultasi  dengan  notaris yaitu  sikap  keras  pada  pendiriannya  keliru  atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku,  peasaan  dipersulit  apabila  kehendaknya  belum  dapat  diproses  karena  belum memenuhi  persyaratan  administrasi,  dan  sebagainya.  Selanjutnya  diharapkan  atas  konsultasi yang telah diberikan klien bisa merubah persepsi mengenai kehendak yang akan dituangkan di dalam  akta,  lalu  bersedia  mengubah  perilakunya  agar  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan seperti beriktikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian dan bertanggungjawab. Pada  akhirnya  konsultasi  tersebut  diharapkan  dapat  ditanamkan  pada  jiwa  klien  dan  dengan sukarela tanpa paksaan taat terhadap perjanjian baik yang akan atau telah dituangkan di dalam akta autentik.
Melalui  konsultasi,  notaris  akan  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  mengenai  isi perjanjian  yang  akan  dituangkan di  dalam  akta  autentik dan  hal  tersebut menjadi  keterangan dan  kehendak  para  pihak  bukan  kehendak  notaris.  Komunikasi  hukum  yang  dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam diri masyarakat sehingga akhirnya menimbulkan penafsiran yang sama terhadap objek yang akan diatur (Sudika, 2020).
Komunikasi melalui WhatssApp tetap saja memiliki kekurangan yang justru menimbulkan hambatan  komunikasi.  Efektivitas  penggunaan WhatssApp sangat  dipengaruhi  oleh  kualitas jaringan  internet  seseorang.  Kemudian  ditinjau  dari  sisi  notaris  sebagai  komunikator  yang memberikan  layanan  konsultasi,  dipengaruhi  oleh  tingkat  pengetahuan  dan  pendekatan  yang digunakan  untuk  menyampaikan  pesan.  Selanjutnya  ditinjau  berdasarkan  klien  sebagai penerima  pesan  juga  sangat  bergantung  pada  tingkat  pendidikan,  sejaumana  klien  mengerti bahasa  hukum  yang  dipaparkan  oleh  notaris.  Apabila  salah  satu  faktor  tersebut  di  atas  tidak terpenuhi dengan baik, maka besar kemungkinan akan mengalami noise (gangguan komunikasi) yaitu  suatu  keadaan  dimana  pesan  yang  diterima  klien  berbeda  makna  dengan  pesan  yang disampaikan oleh notaris.
Beberapa  notaris  memandang  bahwa  layanan  konsultasi  melalui WhatssApp kurang efektif untuk mewujudkan klien yang paham dan sadar hukum terkait pembuatan akta. Hal ini disebabkan  karena  faktor-faktor  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Sulit  untuk  memastikan bahwa klien yang diberikan konsultasi merupakan klien yang paham bahasa hukum. Konsultasi whatssapp dinilai  efektif  untuk  memberikan  konsultasi  jarak  jauh,  namun  notaris  tetap  akan bertemu  langsung  dengan  klien  dan  memberikan  konsultasi  secara  langsung.  Disinilah  peran notaris  untuk  bisa  memilih  metode  dan  pendekatan  yang  baik  digunakan  untuk  memberikan konsultasi kepada klien. Bagaimana caranya agar notaris mampu membuat klien paham.

## b. Kiriman Instagram
Media sosial instagram memiliki fitur-fitur dan fasilitas yang ditawarkan dalam bermedia sosial.  Pengguna instagram ada  yang  membagikan  informasi,  berita,  pengetahuan  dan sebagainya,  sehingga  pengguna  yang  lain  banyak  yang  lebih  tertarik  untuk  mendapatkan informasi dari media ini. Informasi yang diunggah di instagram disediakan secara menarik dan ringkas  sehingga  mudah  untuk  dipahami orang  yang  melihatnya.  Penyuluhan  berupa  kiriman informasi  membuat  orang  yang  disuluh  tidak  sadar  bahwa  informasi  yang  didapkan  adalah bagian dari penyuluhan hukum.
Bentuk  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung  yang  diatur  dalam Permen Hukum  dan  HAM  tentang  pola  penyuluhan  hukum  yaitu  dialog  interaktif, wawancara radio,  pentas  panggung,  sandiwara,  sinetron,  fragmen,  film,  spanduk,  poster,  brosur,  leaftlet, booklet,  billboard,  surat  kabar,  majalah,  running  text,  filler,  dan/atau  dalam  bentuk  lain. Mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada sekarang, maka bentuk lain penyuluhan hukum secara tidak langsung dapat berupa kiriman instagram berupa tulisan, foto, vidio, dan sebagainya.
Notaris  dapat  memanfaatkan  akun instagram untuk  membagikan  penyuluhan  hukum seputar pembuatan akta. Materi penyuluhan hukum yang dapat dibagikan notaris dapat berupa materi yang bersifat informatif yang harus diketahui semua orang. Materi yang harus diketahui semua  orang  dapat  berupa  materi dasar  seperti  bedanya akta  autentik dengan  akta di  bawah tangan,  perbedaan  tugas  antara  notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  dan  sebagainya. Informasi  yang  mendasar  seperti  ini  akan  membantu  masyarakat  dalam  menentukan  pilihan hukumnya.  Jika  masyarakat  hendak  melakukan  jual  beli  rumah,  sementara  masyarakat  tidak mengetahui  pejabat  apa  yang  berwenang  membuat  akta  jual  beli.  Melalui  informasi  yang disediakan instagram akan membantu masyarakat bahwa jika hendak membuat akta jual beli, masyarakat harus mendatangi kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan kantor notaris. Materi penyuluhan hukum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu (Brahma, 2020):
1. Materi hukum yang harus diketahui masyarakat; dan
2. Materi  yang  diperlukan  oleh  orang  yang  berada  di  sektor  tertentu  atau  memiliki kepentingan hukum tertentu saja.
Jenis  materi  penyuluhan  hukum  yang  ke  2  (dua)  tersebut  diatas,  baiknya  diberikan dengan bentuk konsultasi atau tanya jawab lebih dalam untuk menganalisis kehendak hukum apa  yang  ingin  dituangkan  klien  ke  dalam  akta  autentik.  Penyuluhan  hukum  dalam  bentuk kiriman instagram menurut  pendapat  peneliti  efektif  untuk  mengingatkan  masyarakat  atau klien akan hak dan kewajibannya, syarat-sayarat yang harus disiapkan dalam pembuatan akta misalnya akta sewa-menyewa, akibat hukum bila wanprestasi, dan sebagainya.
Kiriman  media  sosial instagram dapat  berupa  teks,  video,  dan  gambar.  Instagram  juga memiliki fitur-fitur untuk mengunggah kiriman seperti Insta Story (dapat berupa gambar, teks, dan  video), reels (berupa  video) dengan durasi  maksimal  10  menit,  dan feed (berupa  gambar dan  teks).  Kemdian  ada  juga  vitur  komentar  di  setiap  postingannya. Instagram juga menyediakan  fasilitasi direct  massanger dan  telepon  video  untuk  menjalankan  komunikasi  2 (dua arah).
Gambar 3. Kiriman Instagram berupa gambar dan tulisan
Notaris  dalam  menggunakan  media  sosial  harus  bijak,  tidak  melanggar  ketentuan  Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (3). Jangan sampai penyuluhan hukum yang dibagikan notaris melalui media sosial ternyata diikuti dengan tujuan untuk mempromosikan diri. Notaris dituntut untuk memiliki  moral  dan  kepribadian  yang  baik,  oleh  karenanya  notaris wajib  tunduk  pada  aturan etika  yang  diatur  dalam  Kode  Etik  Notaris  dan  UUJN.  Demi  menghindari  larangan  tersebut notaris  dapat  membuat  akun  media  sosial  tanpa  menggunakan  namanya  atau  tidak menggunakan nama lengkap serta tidak mencantumkan jabatan.

## Gambar 4. Kiriman Instagram berupa video
Bagi sebagian orang informasi yang dikemas dalam bentuk video dengan penjelasan yang singkat,  padat,  dan  jelas  lebih  mudah  dimengerti,  dibandingkan  informasi  yang  berupa  teks panjang. Masyarakat cenderung bersikap mencari tau sesuatu yang intinya saja dan tidak terlalu bertele-tele,  hal  ini  berlaku  juga  dalam  penyuluhan  hukum.  Masyarakat  tidak  mau mendengarkan terlalu panjang penjelasan notaris, yang penting aktanya jadi dan keperluannya terpenuhi. Dalam menyikapi masyarakat yang seperti ini, notaris harus memiliki trik-trik agar bisa menyampaikan penyuluhan singkat, padat, dan jelas serta dapat dimengerti oleh klien.

## 2.2 Efektivitas  Penyuluhan  Hukum  Oleh  Notaris  Terhadap  keasadaran  Hukum Masyarakat
Tujuan  notaris  memberikan  penyuluhan  hukum  tidak  lain  adalah  untuk  melancarkan proses  pembuatan  akta  dan  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  sehingga  tercipta budaya  hukum  dalam  bentuk  tertib  dan  taat  atau  patuh  terhadap  norma  hukum.  Masyarakat dikatakan sadar hukum ketika dirinya tidak lagi taat atau patuh terhadap norma hukum karena takut  dijatuhi  sanksi  melainkan  dirinya  patuh  atau  taat  dikarenakan  kesadaran  dan penghargaannya  terhadap  hukum  (Yul,  2018).  Sebagai  seorang  penyuluh  harus  menyadari bahwa  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  banyak  faktor  yang mempengaruhinya  karena  erat  kaitannya  dengan  proses  kematangan  jiwa  seseorang  secara psikis,  oleh  karena  itu  masyarakat  harus  secara  terus-menerus  diingatkan  hak  dan kewabjibannya (Yul, 2018).
Kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan akta autentik bukan hanya sebatas akta tersebut  selesai  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  aturan  hukum,  melainkan  keberlangsungan akta  tersebut  ke  depannya  agar  para  pihak  tidak  sampai  menyimpang  dan  menimbulkan sengketa  di  kemudian  hari.  Habib  adjie  dalam  Siska  Harun  berpendapat  bahwa  salah  satu bagian  terpenting  dari  tugas  notaris  adalah  memastikan  niat  dan  tindakan  para  pihak  yang dituangkan ke dalam akta telah mematuhi semua aturan hukum yang relevan (Siska, 2017).
Efektivitas  hukum  diukur  dari  sejauh  mana  suatu  aturan  ditaati  (Achmad,  2010). Berdasarkan pendapat Soerjono (2008) bahwa ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum yaitu:
a. Faktor hukum;
b. Faktor penegak hukum;
c. Faktror sarana atau fasilitas;
d. Faktor masyarakat; dan
e. Faktor kebudayaan.
Efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris terhadap kesadaran hukum masyarakat dapat ditinjau berdasarkan keilmuan notaris dalam menganalisis kehendak klien, faktor masyarakat, dan teknik pemberian penyuluhan hukum.
Notaris  dituntut  untuk  selalu  meningkatkan  ilmu  pengetahuannya  baik  itu  mengenai perkemabangan peraturan perundang-undangan dan pekembangan sosial lainnya. Hal tersebut penting  untuk  menambah  ketajaman  analisis  notaris.  Setiap  klien  yang  datang  mempunyai permasalahan dan kehendak hukum yang berbeda-beda. Jika notaris keliru dalam menganalisis dan  mengambil  keputusan  dalam  pembuatan  akta  autentik,  dapat  dimintai  pertanggung jawaban  bagi  pihak  yang  dirugikan.  Sehingga  penyuluhan  bagi  notaris  juga  penting,  sebagai bentuk  kehati-hatian.  Tidak  jarang  klien  memiliki  iktikad  buruk  dengan  cara  memberikan keterangan yang tidak  sesuai dengan  kenyataannya, sehingga  dapat  merugikan pihak  lainnya. Berdasarkan  pendapat  Herlin  Budiono  fungsi  lain  notaris  adalah  mendeteksi  kemungkinan
iktikad  buruk,  melindungi  kepentingan  para  pihak  tanpa  bersikap  memihak,  dan  menjamin kecakapan serta kewenangan para pihak dalam melakukan tindakan hukum pada akta autentik (Ni Nyoman).
Sebelum  notaris memberikan  penyuluhan hukum,  pribadi  notaris  terlebih  dahulu  harus meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  hukum  dalam  pembuatan  akta  autentik.  Notaris memiliki  peran  yang  menentukan  dalam  mengubah  sistem  sosial  menuju  masyarakat  sadar hukum yang mana harus sesuai dengan jiwa dan semangat hukum (Syamsuddin, 2016). Jangan sampai notaris sendiri menjadi pelanggar hukum dan memanfaatkan hukum demi sesuatu hal yang melanggar ketentuan. Seperti contoh kasus putusan nomor: 1362/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr terhadap  notaris  Raden  Uke  Umar  Rachmat  yang  terbukti  memalsukan  akta  autentik  dengan cara membuat Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 seolah terjadi jual beli antara Ngadiman  dan  Hj.  Nani  dengan  saksi  H.  Muhammad  Sukiman  atas  tanah  seluas  1.635  m 2 . Faktanya Ngadiman dan Hj. Nani telah lama meninggal dunia. Notaris yang tidak menjalankan perintah  untuk  menjalankan  jabatannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan dianggap  telah  melakukan  pembangkangan  hukum,  yang  dapat  berakibat  pada    lemahnya penegakan hukum (Aminuddin, 2020)
Notaris dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Notaris Indonesia seperti seminar  dan  sosialisasi  hukum  untuk  selalu  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman hukumnya. Disebabkan hukum kenotariatan selalu mengalami perkembangan, oleh karena itu tidak  dibenarkan  notaris  selalu  merasa  cukup  dengan  keilmuan  yang  dimilikinya  sekarang. Disamping itu melalui kegiatan dalam meningkatkan kemampuan kenotariatan diharap mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum notaris dalam menjalankan jabatannya.
Ditinjau berdasarkan masyarakat, efektivitas penyuluhan hukum notaris juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat dianggap berpengaruh terhadap mudah atau tidaknya masyarakat mengerti apa yang disampaikan notaris. selanjutnya perilaku masyarakat  cenderung  menentukan  pilihan  pada  hal-hal  yang  menurut  pemikirannya  dapat menguntungkan bagi dirinya (Yul, 2018).
Soerjono  dalam  Yul  (2018)  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat,  harus menyentuh  kejiwaannya  sehingga  harus  selalu  untuk  diingatkan.  Taraf  kesadaran  hukum masyarakat dapat ditinjau berdasarkan  (Zainuddin, 2022):
1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum; dan
4. Perilaku hukum.
Pengetahuan  masyarakat  dilatarbelakangi  oleh  pengalaman  yang  bersentuhan  langsung dengan inderanya (Romi, 2012). Apabila seseorang hanya sampai pada tahu atau paham hukum maka  dapat  dikategorikan  kesadaran  hukumnya  masih  rendah.  Namun  apabila  seseorang berperilaku sesuai aturan hukum, maka kesadaran hukum orang tersebut dikategorikan tinggi (Syamsuddin,  2016).  Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  majemuk  dan  pluralistik yang  memiliki  tingkat  kesadaran  yang  berbeda-beda.  Pilihan  seseorang  dalam  berperilaku hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat. Sehingga penyuluhan hukum kepada masyarakat tidak akan efektif apabila diberikan hanya sekali saja, karena yang hendak disentuh adalah kejiwaan.
Sikap  masyarakat  sebagai  klien  notaris  dalam  memperoleh  penyuluhan  atau  konsultasi hukum diantaranya:
1. Saat  berkonsultasi  dengan  notaris,  hanya  ingin  dijelaskan  intinya  saja.  Klien  cenderung bersikap  demikian  karena  waktu  yang  dimiliki  saat  berkonsultasi  terbatas  akibat memiliki kesibukan lain.
2. Kurang  aktif dalam  bertanya.  Umumnya notaris dianggap  sebagai pemberi  nasihat  yang dapat  diandalkan  dan  dipercaya,  segala  sesuatu  yang  dikonstantir  dalam  akta  autentik benar dan akurat. Atas dasar anggapan ini, klien lebih memilih menyerahkan sepenuhnya kepada  notaris  jalan  terbaik  apa  yang  diambil,  yang  terpenting  bagi  klien  adalah  bisa melanjutkan kehendak hukumnya atau kepentingannya.
Teknik  penyampaian  penyuluhan  hukum  oleh  notaris  kepada  klien  juga  mempengaruhi efektivitas  penyuluhan  hukum.  Metode  pemberian  penyuluhan  hukum  oleh  notaris  umumnya diberikan secara  langsung,  yaitu  bertatap muka,  namun dimungkinkan  juga diberikan  melalui media sosial bagi klien dan notaris yang tidak dapat bertemu secara langsung.
Penyuluhan  hukum  yang  diberikan  notaris  kepada  klien  hanya  sampai  pada  selesainya akta tersebut  diresmikan.  Dalam  hal  Perikatan  Perjanjian  Jual  Beli  (PPJB),  Setelah diresmikan akta PPJB oleh notaris, para pihak, dan saksi-saksi umumnya tidak lagi diberikan penyuluhan hukum  karena  dianggap  apa  yang  telah  tertuang  di  dalam  akta  tersebut  telah  sesuai  dengan
kesepakatan  para  pihak  dan  tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan. Namun  dalam  pelaksanaan  perikatan  antara  para  pihak  tidak  jarang  nanti  baru  diketahui kenyataan  bahwa  pernyataan  salah satu pihak  yang  disampaikan  kepada  notaris  adalah  tidak benar. Sehingga menimbulkan sengketa.
Oleh  karenanya  penyuluhan  hukum  oleh  notaris  baik  dilakukan  secara  langsung  dan secara tidak langsung melalui media sosial. Penyuluhan  hukum yang diberikan melalui media sosial  dapat  berupa  kiriman instagram yang  bertujuan  menyediakan  informasi  kepada masyarakat,  agar  masyarakat  yang  membacanya  selalu  diingatkan  secara  tidak  langsung mengenai hak dan kewajibannya serta akibat hukum yang bisa saja menjeratnya.

## 4. PENUTUP
Notaris  dalam  praktiknya  kadang  tidak  dapat  memberikan  penyuluhan  hukum  secara langsung  karena  beberapa  faktor.  Untuk  memenuhi  pelayanan  kepada  masyarakat  atau  klien maka  notaris  dapat  memilih  teknik  penyuluhan  hukum  yang  memiliki  jangkauan  luas, komunikatif, dan adaptif seperti media sosial. Jenis media sosial yang kerap digunakan notaris adalah whatssapp dan instagram .
Penyuluhan  hukum  oleh  notaris  saat  ini  dirasakan  belum  efektif  karena  faktor  notaris sendiri  yang  belum  memiliki  pemahaman yang  memadai  dalam  menganalisis  kehendak  klien, selain itu masih terdapat notaris yang kurang kesadaran hukumnya. Faktor masyarakat sendiri adalah  ketika  diberikan  penyuluhan  hukum  oleh  notaris,  masyarakat  atau  klien  hanya  ingin mendengarkan  penjelasan  yang  intinya  saja  dan  menyerahkan  sepenuhnya  pembuatan  akta autentik  bagaimana  baiknya  menurut  notaris.  Faktor  teknik  penyuluhan  hukum  yaitu  belum memaksimalkan media yang ada untuk menyediakan informasi hukum kepada masyarakat.
Sebagai  notaris  harus  mampu  mengikuti  segala  perkembangan  media  yang  ada  demi menjaga  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  jasanya.  Hal  yang  perlu diperhatikan  oleh  notaris  adalah  larangan  pasal  4  ayat  (3)  Kode  Etik  Notaris,  sehingga pelayanan  penyuluhan  hukum  seputar  pembuatan  akta  melalui  media  sosial  benar-benar betujuan  untuk  mengedukasi  dan  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Notaris  juga harus  selalu  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  baik  itu  seputar  pembuatan  akta  maupun  ilmu yang lainnya. Hal ini akan menjadi bekal bagi notaris untuk menganalisis setiap permasalahan atau kehendak hukum yang masyarakat atau klien inginkan.
5. DAFTAR PUSTAKA Abdul  Razak.  2021. Kedudukan  Peraturan  Kebijakan  Dalam  Hukum  Administrasi  Negara , Republik Institute: Yogyakarta.
Aminuddin  Ilmar.  2020. Memaknai  Kepemerintahan  yang  Baik  Melalui  Penerapan  Prinsip  Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintahan. Phinatama media: Makassar.
Achmad Ali. 2010. Teori Hukum dan Teori Peradilan , Kencana: Jakarta.
Brahma  Putra  Perkasa.  2020. Peran  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  dalam  Memberikan Penyuluhan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  di  Kota  Pekanbaru ,  Tesis,    Program  Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Sumatera Utara, Medan.
Habib  Adjie.  2017. Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik , Bandung: Refika Aditama. .2009. Sanksi  Perdata  dan  Administrartif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik , Bandung: Refika Aditama.
Indah  Wanerda.  2020. Proses  Komunikasi  Pada  Pengguna  Aplikasi  WhatssApp  yang Menonaktifkan Read Reciepts , Channel Jurnal Komunikasi, Vol; 8, No. 1.
Kode Etik Notaris berdasarkan Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Banten tahun 2015. Kominfo, WhatssApp  Kenalkan  Literasi  Privasi  dan  Keamanan  Digital ,  diakses  pada: Kominfo.go.id, pada hari 20 Maret 2023, Pukul 12.48 WITA.
Ni Nyoman Juliantari, dkk. Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta dan Akibat  Hukumnya ,  Magister  Kenotariatan  Universitas  Hasanuddin,  diakses  dari: http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/1409c9dfd66785626872d81e8a951fc6.pdf, pada tanggal 11 April 2023, Pukul 13.00.
Nurjanah. 2021. Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan  Pembuatan  Akta  di  Kota  Mataram. Tesis.  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia: Yogyakarta.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Menteri Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.01-PR.08.10  Tahun  2007  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.01-PR.08.10  Tahun  2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum . Kencana: Jakarta.
Romi Librayanto. 2012. Ilmu Negara Suatu Pengantar. Pustaka Refleksi: Makassar. Siska Harun Buko. 2017. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 , Lex Privatum, Vol; V, No. 1.
Soerjono  Soekanto.  2008. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta: Grafindo Persada.
Sudika Mangku. 2020. Pengantar Ilmu Hukum ,  Lakeisha, Klaten. Syamsuddin  Pasamai.  2016. Sosiologi  Dan  Sosiologi  Hukum Suatu  Pengetahuan  Praktis  Dan Terapan , Makassar: Arus Timur.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. sebagaimana telah diubah ke dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. WIKIPEDIA , Media Sosial , diakses dari: https://id.m.wikipedia.org pada tanggal 29 Maret 2023, pukul 23.30 WITA.
Yul  Ernis.  2018. Implikasi  Penyuluhan  Hukum  Langsung  Terhadap  Peningkatan  Kesadaran Hukum Masyarakat , De Jure, Vol; 18, No. 4.
Yuli Rohmiyati. 2018. “Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media.” Anuva . volume 2. Zainuddin Ali. 2022. Sosiologi Hukum . Sinar Grafika: Jakarta.