## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.01 / Januari 2020

## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES KEDIRI KOTA)
Author :
Hariyadi 202001020034 Sultoni 202001020033 Mulyono 202001020031
Habib - habib@unik-kediri.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## Abstraksi
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  di  wilayah  hukum  Polres  Kediri  Kota  akan mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Menurut UU tersebut, anak yang melakukan tindak pidana diberikan perlindungan khusus dan berbeda dengan orang dewasa. Anak pelaku tindak pidana memiliki  hak  atas  perlindungan,  pengasuhan,  dan  pemulihan.  Oleh  karena  itu, penerapan  sanksi  pidana  terhadap  anak  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip perlindungan, kemaslahatan, dan pemulihan anak. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam  menentukan  sanksi  pidana  yang  sesuai.  Pertama,  harus  dipastikan  bahwa pelaku  anak  memang  benar-benar  terbukti  melakukan  tindak  pidana  tersebut. Kedua, harus diketahui apakah pelaku masih dalam usia yang layak mendapatkan perlindungan khusus atau sudah mencapai usia dewasa.
Jika  pelaku  masih  dalam  usia  yang  layak  mendapatkan  perlindungan khusus, maka penerapan sanksi pidana harus memperhatikan prinsip kemaslahatan dan  pemulihan  anak.  Sanksi  pidana  yang  diberikan  harus  disesuaikan  dengan keadaan dan tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Misalnya, pelaku bisa diberikan sanksi rehabilitasi atau bimbingan dan pengawasan. Namun, jika pelaku sudah mencapai usia dewasa, maka penerapan sanksi pidana harus mengacu pada hukum  pidana  yang  berlaku  untuk  orang dewasa.  Pelaku  dapat  dikenakan  sanksi pidana sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan.
Kata Kunci : Pidana Anak, Sanksi pidana, Keadilan

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan serigala bagi manusia lain atau disebut juga homo homini lupus yaitu selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan oranglain, 1 sehingga  bukan  hal  mustahil  bagi  manusia  untuk  melakukan kesalahan-kesalahan  baik  itu  sengaja  maupun  tidak  disengaja,  perbuatan tersebut  juga  dapat  merugikan  oranglain  dan  tidak  jarang  pula  melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana.
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 2 Ada berbagai macam tindak pidana yang  dilakukan  oleh  masyarakat  salah  satunya  yaitu  tindak  pidana  pencurian dengan  kekerasan.  Pencurian  dengan  kekerasan  adalah  suatu  tindakan pencurian atau pengambilalihan hak milik secara paksa disertai kekerasan.
Tindak  pidana  Pencurian  dengan  kekerasan  adalah  suatu  bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang di mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat- istiadat,  dan  bertentangan  juga  dengan  norma  ketentuan  hukum  pidana  dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.
Di  dalam  tindak  pidana  Pencurian  dengan  kekerasan,  yang  menjadi sasaran  si  pelaku  adalah  pengambilalihan  hak  milik  secara  paksa  disertai kekerasan. Tindak pidana ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
Beberapa  tahun  belakangan ini, muncul kejadian-kejadian  sosial  yang memprihatinkan di tengah masyarakat, yakni kejahatan tindak pidana Pencurian dengan  kekerasan  yang  kini  dilakukan  tidak  hanya  oleh  orang  dewasa  saja, namun  dilakukan  juga  oleh  anak-anak  baik  direncanakan  maupun  yang  tidak direncanakan.
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Dalam  konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas  dinyatakan bahwa negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  merdeka  serta  mendapat  perlindungan  baik  dari  orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Oleh  karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.
1 Topo  Santoso  dan  Eva  Achani  Zulfa,  2011, Kriminologi,  Cetakan  Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3
2 Moeljatno, 2017, Asas-Asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta, h. 87.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Di  suatu  negara  tidak  ada  sistem  hukum  yang  besifat  abadi,  sistem hukum tersebut akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman (dinamika masyarakat).  Jika  suatu  sistem  hukum  “dianggap”  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  paradigma  hukum  yang  berkembang  dalam  masyarakat  maka  sistem hukum tersebut haruslah diubah, itulah keunikan “hukum”, akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat di suatu tempat. 3
Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang  tanpa  terkecuali  pasti  memiliki  penyebab  yang  menjadi  latar belakang  mengapa  perbuatan  itu  dilakukan.  Faktor-faktor  yang  mendorong perbuatan  itu  dilakukan  sering  juga  disebut  sebagai  motivasi  di  mana didalamnya  mengandung  unsur  niat,  hasrat,  kehendak,  dorongan  kebutuhan yang  kemudian  diwujudkan  dengan  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar hukum.
Terdapat  berbagai  macam  faktor  atau  motivasi  yang  mempengaruhi seorang  anak  melakukan  tindak  pidana.  Menurut  Romli  Atmasasmita  dalam Wagiati Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut: 4
1. Motivasi intrinsik:
a. Faktor Intelegentia
b. Faktor Usia
c. Faktor Kelamin
d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Motivasi ekstrinsik:
a. Faktor rumah tangga
b. Faktor pendidikan dan sekolah
c. Faktor pergaulan anak
d. Faktor media massa.
Melalui  asas lex  specialis  derogat  legi  generalis ,  hukum  pidana  anak membenarkan undang-undang lain diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak  seperti  ketentuan  hukum  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam undang-undang ini  mengatur  definisi  anak,  lembaga-lembaga  anak,  asas-asas,  sanksi  pidana, dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang tersebut juga membahas tentang pembedaan  perlakuan  dalam  hukum  maupun  ancaman  pemidanaannya. Pembedaan  perlakuan  dan  ancaman  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak  dalam  menyongsong  masa  depannya  yang  masih  panjang.  Hal  ini  juga
3 William Harrison, Description of England , (1577.170).
4 Soetodjo, Wagiati, 2016, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, h. 17.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan  kepada  anak  agar  setelah  melalui proses  pembinaan  akan  menemukan  jati  dirinya  menjadi  manusia  yang  lebih baik, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Peradilan  pidana  anak  merupakan  suatu  peradilan  yang  khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan “Sistem Peradilan Pidana Anak ( The Junevile Justice System ), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  kepada  anak  yang  mengalami masalah dengan hukum”. 5
Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah The  Junevile  Justice  System ,  yaitu  “Suatu  istilah  yang  digunakan  sedefinisi dengan  jumlah  institusi  yang  terkandung  dalam  pengadilan,  yang  meliputi polisi,  jaksa,  penuntut  umum,  hakim,  penasehat  hukum,  lembaga  pengawas, pusat-pusat  penahanan  anak,  dan  fasilitas-fasilitas  pembinaan  anak”. 6 Selanjutnya  Romli  Atmasasmita  mendefenisikan  “Sistem  peradilan  pidana sebagai  jaringan  ( network )  peradilan  yang  menggunakan  hukum  pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana”. 7
Proses  Peradilan  Pidana  Anak  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan, pengadilan  dan  dalam  menjalankan  putusan  pengadilan  di  Lembaga Permasyarakatan  Anak  wajib  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat  terdidik  khusus atau  setidaknya  mengetahui  tentang  masalah  Anak  Nakal.  Perlakuan  selama proses  Peradilan  Pidana  Anak  harus  memperhatikan  proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksanan keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.
Anak  tidak  dapat  melindungi  hak-haknya  seorang  diri,  banyak  pihak yang  mempengaruhi  kehidupannya.  Keluarga,  negara  dan  masyarakat berkepentingan  untuk  mengusahakan  perlindungan  hak-hak  anak.  Jika  harus dilakukan  proses  hukum  terhadap  anak,  maka  tentunya  kurang  adil  jika terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentu tidak  adil  jika  harus  menjalani  pidana  sama  seperti  terdakwa  dewasa.  Dalam menangani  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  harus  betul-betul memperhatikan kepentingan dan masadepan anak.
5 Di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dalam undang- undang (Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pengadilan Umum).
6 Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Genta Publishing, Yogyakarta, h. 35.
7 Romli Atmasasmita, 2016, Sistem Peradilan Pidana , Bina Cipta, Bandung, h. 17.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Seorang  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  juga  membutuhkan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan,  perlindungan  hukum  terhadap anak  menyangkut  semua aturan  hukum yang  berlaku.  “Perlindungan  ini  perlu  karena  anak  merupakan  bagian masyarakat  yang  mempunyai  keterbatasan  fisik  dan  mental,  oleh  karena  itu anak memerlukan perlidungan dan perawatan khusus”. 8
Perlindungan  anak  dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun  secara tidak  langsung.  Secara  langsung,  maksudnya  kegiatan  tersebut  langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan ini antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  anak  secara  tidak langsung  adalah  “kegiatan  yang  tidak  langsung  ditujukan  kepada  anak, melainkan kepada oranglain yang terlibat atau orang yang melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut”. 9
Telah  diatur  dalam  pasal  20  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan  orangtua.  Setiap  anggota  masyarakat  diharapkan  dapat  mengusahakan perlindungan bagi anak sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Seperti halnya negara dan pemerintah yang  bertanggungjawab  untuk  menyediakan  fasilitas  dan  aksesibilitas  bagi anak,  terutama  dalam  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangannya  secara optimal.
Hukum  Perlindungan  Anak  merupakan  sebuah  aturan  yang  menjamin mengenai  hak-hak  dan  kewajiban  anak  yang  berupa:  hukum  adat,  hukum perdata,  hukum  pidana,  hukum  acara  perdata,  hukum  acara  pidana,  maupun peraturan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  anak.  “Masalah perlindungan  hukum  pada  anak-anak  merupakan  salah  satu  sisi  pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan  yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”. 10
8 Harkristuti  Harkrisnowo,  2012,  “Menelaah  Konsep  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu (dalam Konteks Indonesia)”. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2012, h. 3.
9 Maidin  Gultom,  2018, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak ,  Refika  Aditama, Bandung, h. 2.
10 Bismar Siregar dkk., 2016, Hukum dan Hak-Hak Anak , Rajawali, Jakarta, h. 22.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Keterlibatan  masyarakat  dalam  kebijakan  penanggulangan  kejahatan ( criminal policy ) sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan ( criminal policy ) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap  kejahatan. 11 Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dilakukan  dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan.
Kebijakan  yang  dilakukan  termasuk  bagaimana  mendesain  tingkah  laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan. 12
Secara  garis  besar  upaya  penanggulangan  kejahatan  dibagi  dua,  yaitu jalur  “ penal ”  (hukum  pidana)  dan  jalur  “ nonpenal ”  (bukan/di  luar  hukum pidana).  Upaya  pencegahan  tanpa  pidana  dan  mempengaruhi  pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa termasuk upaya “ nonpenal ”.
Penanggulangan  melalui  jalur  “ penal ”  menyangkut  bekerja  fungsi aparatur penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  permasyarakatan.  Penanggulangan  lewat jalur  “ penal ” lebih  menitik beratkan pada sifat  “ repressive ”
(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan “ nonpenal ” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian)  sebelum  kejahatan  terjadi.  “Jalur “ nonpenal ”  merupakan  jalur  penaggulangan  dengan  cara  peningkatan  nilai keagamaan,  penyuluhan  melalui  pemuka  masyarakat  dan  kegiatan  lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan kepada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui nonperadilan”. 13
Dengan  demikian,  secara  tidak  langsung  menunjukkan  bahwa  jalur penal atau  jalur  pidana  bukan  merupakan  upaya  satu-satunya  upaya penanggulangan  kejahatan.  Jalur nonpenal dapat  dilakukan  dalam  upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, “dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  haruslah  diperhatikan  tujuan peradilan anak, yaitu koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya”. 14

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  penulis  merumuskan masalah sebagai berikut:
11 Marlina, 2014, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , Refika Aditama, Bandung, h. 15.
12 Ibid.
13 Sudarto, 2014, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, h. 118,
14 Sri Widowati Soekanto, 2014, Anak dan Wanita dalam Hukum , LP3ES, Jakarta, h. 13.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
1. Faktor apa yang mempengaruhi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang  dilakukan  oleh  anak  yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum  Polres  Kediri Kota?
2. Sanksi  apa  yang  dijatuhkan  hakim  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana Pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota?
3. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku Pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk  mengungkapkan  kebenaran  sistematis,  metodologis  dan  konsisten. Adapun  tujuan  penelitian  yang  hendak  dicapai  dilihat  dari  rumusan  masalah tersebut di atas adalah:
1. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di Kota Kediri.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku Pencurian dengan kekerasan di Kota Kediri.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  mempunyai  manfaat  yang  bersifat  teoritis  dan  bersifat praktis:
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
Secara  praktis  peneliti  berharap  hasil  dari  penelitian  ini  dapat memberikan  sumbangan  pemikiran  kepada  masyarakat  tentang  akibat hukum bagi para pelaku tindak pidana kekerasan fisik.

## PEMBAHASAN

## 4.1 Faktor yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Kota  Kediri  merupakan  salah  satu  kota  di  Indonesia.  Kediri  terkenal dengan  kota  tahu  dan  memiliki  masyarakat  yang  ramah.  Namun  hal  ini  tak membuat Kediri bersih dari tindak kejahatan, bahkan beberapa kasus kejahatan dilakukan oleh anak. Beberapa tahun terakhir ini, aksi kriminal yang melibatkan pelajar  Kota  Kediri  tampaknya  semakin  marak  terjadi  dan  semakin memprihatinkan.  “Pada  tahun  2019  sudah  terjadi  5  kasus  kekerasan  yang

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
dilakukan oleh anak dan mengakibatkan korban meninggal”. 15 “Seperti halnya pada data putusan yang didapat dari Pengadilan Negeri Kediri”, 16 terdapat kasus yang  pelakunya  berinisial  MFF  lahir  pada  tanggal  7  Juli  2002  atau  berumur delapan belas (18) tahun telah melakukan tindak pidana yang memakan korban berinisial IBFA lahir pada 19 April 2004 atau berumur enam belas (16) tahun duduk di bangku sekolah kelas IX di salah satu SMP Swasta di Kediri.
Hari  Minggu  tanggal  12  Maret  2019  sekitar  pukul  00.30  WIB,  MFF mengajak temantemannya keluar dengan maksud jalan-jalan naik motor untuk mencari  musuh  ( klitih ),  di  mana  saat  itu  temannya  membawa  dua  (2)  botol kosong  anggur  merah.  Sedangkan  si  pelaku  membawa  satu  (1)  clurit  ukuran besar  berbahan  stainless  steel  bergagang  kayu  dengan  panjang  kurang  lebih enam puluh (60) cm yang dimasukkan ke dalam tas. Pada hari itu, sekitar pukul 00.45 WIB, rombongan pelaku bertemu dengan rombongan korban yang sama- sama  menaiki  sepeda  motor  di  persimpangan  GOR  Jayabaya.  Saat  mereka bersimpangan,  korban  mengeluarkan  kata-kata  kasar  kepada  rombongan pelaku.
Mendengar  hal  tersebut,  rombongan  pelaku  berbelok  arah  mengejar rombongan korban. Terjadilah percekcokan antar mereka dengan tetap berada pada motor masing-masing, hingga akhirnya si pelaku yang masih dalam posisi membonceng  sepeda  motor  langsung  membacokkan  clurit  yang  dibawanya kebagian dada korban dan setelah melakukan pembacokkan, rombongan pelaku pergi  meninggalkan  rombongan  korban  dengan  melemparkan  botol  anggur kosongnya.
Saat rombongan korban melanjutkan perjalanan dalam beberapa meter, korban merintih kesakitan dan teman korban menghentikan sepeda motornya, namun tiba-tiba korban terjatuh ke samping kiri sisi motor, lalu teman korban melihat jaket dan kaos yang dipakai korban sudah berlumuran darah lalu teman korban/saksi  meminta  pertolongan  kepada  warga  sekitar  untuk  membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri. MFF merasa kesakitan dan mengalami  luka-luka  dan  kemudian  meninggal  dunia  tanggal  16  Maret  2019 yang  dibuat  atas  sumpah  dan  jabatan  serta  ditandatangani  oleh  Ketua  Tim Medis.
Saat meninggal, korban masih berusia enam belas (16) tahun yang pada Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak yang  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  perubahan atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan
15 Sumber Data dari Pengadilan Negeri Kota Kediri, Oktober 2019.
16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Anak  yaitu  seseorang  yang  belum  berusia  delapan  belas  (18)  tahun termasuk anak dalam kandungan. 17
Menurut  Bapak  Taufik  Rahman,  SH  selaku  Hakim  Pembina  Utama Muda (IV/C) di Pengadilan Negeri Kediri menerangkan “terdapat banyak faktor yang  melatarbelakangi  seorang  anak  melakukan  tindak  pidana  pencurian dengan kekerasan”. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 2, yaitu: 18

## 1. Faktor Intern
Faktor Intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang  emosinya  masih  labil  dan  tidak  terkontrol.  Hal  ini  dibuktikan  pada Putusan  Nomor  5/Pid.Sus-Anak/2019/PN  Kdr.  yang  menerangkan  “Pada hari  Minggu  tanggal  12-03-2019  sekitar  jam  00.45  WIB  ketika  melintasi persimpangan Gedung Olah Raga (GOR) Jayabaya Kota Kediri rombongan bertemu dengan rombongan Anak Korban Ilham Bayu Fajar Afriyadi yang juga mengendarai sepeda motor yang dibonceng oleh Saksi Fernanda Surya Pangestu,  lalu  Anak  dan  Anak  Saksi  Alzy  Az  Zaki  Erlando  alias  AIX mendengar  Anak  Korban  Ilham  Bayu  Fajar  Afriyadi  mengeluarkan  kata- kata BAJINGAN, mendengar hal tersebut Anak dan Anak Saksi Aldy Az Zaky  Erlando  alias  AIX  yang  berkendara  paling  depan  dari  rombongan berbelok  arah  mengejar  rombongan  Anak  Korban”.  Faktor  ini  juga diperkuat oleh pendapat Bapak Taufik Rahman, SH selaku Hakim Pembina Utama Muda Pengadilan Negeri Kediri yang mengatakan bahwa anak saat beranjak dewasa mudah sekali tersinggung dan masih bersifat labil (belum bisa memilih dan memilah mana yang baik dan benar).
Saat anak mengalami masa-masa pencarian jati diri dengan kondisi labil,  hal  ini  menimbulkan  anak  mudah  untuk  terpengaruh  oleh  teman- teman/lingkungan  pergaulannya.  Sebagai  bentuk  solidaritas,  anak  akan melakukan  apapun  untuk  membela  kelompoknya  walau  harus  melakukan tindakan  yang  salah.  Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  data  pada  Putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr. yang menjelaskan bahwa “Pada hari Minggu  tanggal  12-03-2019  sekira  pukul  00.30  Wib  Anak  Saksi  SAKSI mengajak teman-temannya tersebut untuk keluar dengan maksud jalan-jalan sambil naik sepeda motor untuk mencari musuh ( klitih )”.
17 Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2019/PN Kdr.
18 Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kediri  selaku  Hakim  Pembina  Utama Muda pada tanggal 30 Okrober 2019.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## 2. Faktor Ekstern
Faktor  ekstern  adalah  faktor  yang  berasal  dari  luar  diri  anak,  bisa dari  lingkungan  keluarga,  pergaulan,  atau  faktor  pengaruh  budaya  dan media sosial. Sehingga anak merasa perbuatan kekerasan/kebebasan yang dilihat  sehari-hari  dirasakan  adalah  hal  yang  wajar.  Pada  kesempatan wawancara  ini,  Beliau  menerangkan  bahwa  faktor  ekonomi  tidak  bisa dijadikan  acuan  mendasar  faktor  yang  melatarbelakangi  seorang  anak melakukan tindak pidana ataupun jika memang menjadi salah satu faktor, namun tidak pada semua kasus. Dari kasus-kasus yang sudah terjadi, Beliau mendapati  data  bahwa  dari  segi  finansial  anak-anak  tersebut  berada  di keluarga  yang  dapat  mencukupi  kebutuhan  mereka.  Seperti  data  yang terdapat pada salah satu Putusan Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor 6/Pid.SusAnak/2019/PN Kdr., dijelaskan bahwa pelaku dalam saat beraksi menggunakan  motor  masing-masing,  antara  lain  motor  Vario  150  dan Kawasaki  KLX  yang  notabenennya  motormotor  tersebut  termasuk  motor dengan harga menengah keatas.
Hal  serupa  disampaikan  oleh  Bapak  Agus  Effendi,  SH  yang merupakan  Petugas  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kota
Kediri. Beliau menjelaskan bahwa:
Beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak dalam melakukan tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan.  Faktor  yang  paling mendasar adalah diri sendirinya, keluarganya, dan lingkungan/pergaulannya.  Jika  dalam  diri  anak  sudah  memiliki perasaan  yang  tidak  membuatnya  nyaman,  pikirannya  yang  sudah terlalu  jauh,  lemahnya  pertahanan  diri,  kurangnya  kemampuan penyesuaian diri, dan kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri, menyebabkan  anak  berani  melakukan  hal-hal  di  luar  batasnya. Keluarga menjadi salah satu faktor penyebab utama anak melakukan tindak  kejahatan,  karena  tidak  dipungkuri  anak  berasal  dari keluarga/Orang  tua.  Lingkungan  pertama  dan  sehari-hari  dijalani yaitu dengan keluarga. 19
Kondisi keluarga/Orang tua yang tidak harmonis, menjadikan anak tertekan  dan  mencari  pelampiasan.  Mereka  tidak  mendapatkan  perhatian dan kasih sayang dari Orang tua, kemudian anak mencari pelampiasan di luar  lingkungan  keluarga.  Lingkungan  pergaulan  menjadi  pengaruh  yang besar  dalam  mempengaruhi  seorang  anak  melakukan  tindakan  kriminal,
19 Wawancara  dengan  Petugas  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kota  Kediri pada tanggal 06 November 2019.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
karena disitu terdapat interaksi dan sosialisai, hubungan ini yang menjadi faktor apabila anak tersebut salah bergaul dengan orang yang berperilaku buruk. Hal itu dapat menjadi pengaruh tidak baik bagi dirinya.
Selain itu, banyaknya tayangan negatif video yang mudah diakses, vcd/dvd  yang  mudah  didapat  dan  tayangan  televisi  yang  terkadang mengandung unsur kekerasan begitu marak dikalangan masyarakat dengan mudahnya didapat dan dibeli oleh siapa saja, bahkan anak di bawah umur, membuat mereka ingin mencobanya.
Kurangnya iman dan pondasi agama pada diri anak juga menjadikan anak  tidak  dapat  berfikir jernih  dalam melakukan  suatu  tindakan,  bahkan membuat  nyawa  oranglain  dalam  bahaya  hingga  meninggal  dunia. Persoalan-persoalan  yang  terjadi  antar  sesama  teman  sebaya  dikalangan anak muda saat ini sangat berdampak besar hingga tak segan-segan mereka gelap  mata  dan  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan dengan menghilangkan nyawa temannya sendiri.
Berdasarkan  analisis  kajian  krimonologi  pada  Teori  Asosiasi Differensial  ( Differential  Association  Theory ),  didapat  persamaan  faktor pada  kasus  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini,  yaitu  “perilaku  kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan oranglain melalui suatu proses komunikasi”  Hal  ini  sesuai  dengan  data  yang  didapat  dari  Putusan Pengadilan  Negeri  Kediri,  yaitu  awal  mula  kasus  tersebut  dikarenakan korban mengucapkan kata “Bajingan” kepada rombongan pelaku, sehingga pelaku  tidak  terima  kemudian  mengejar  dan  terjadilah klitih yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa faktor  yang  mendominasi  seorang  anak  berani  melakukan  tindak  pidana pencurian  dengan  kekerasan  yaitu  kurangnya  kontrol  diri,  kurangnya kehadiran  Orang  tua  dalam  kehidupanan  anak  yang  berperan  sebagai contoh, sebagai pelindung, dan sumber kasih sayang yang belum terpenuhi oleh anak, serta lingkungan yang buruk.
4.2  Sanksi  yang  Dijatuhkan  Hakim  terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Pencurian dengan kekerasan  di Kota Kediri
Dalam  menjatuhkan  sanki  pada  kasus  Anak  sebagai  pelaku  tindak pidana pencurian dengan kekerasan , tentu berbeda dengan sanksi yang didapat pada  kasus  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Terdapat  hal-hal  khusus  dan berbeda  dalam  persidangan  kasus  yang  dilakukan  oleh  Anak  dibandingkan dengan  persidangan  kasus  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa,  mengingat terdapat  hukum  perlindungan  Anak  pula.  Hal-hal  khusus  tersebut  dijelaskan dalam  Undang-Undang  No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
antara lain yaitu pada Pasal 22 yang menjelaskan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya,  dan  petugas  lain  dalam  memeriksa  perkara  Anak,  Anak  korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.
Hal khusus lainnya terdapat pada Pasal 30 yaitu:
1. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam
2. Anak  yang  ditangkap  wajib  ditempatkan  dalam  ruang  pelayanan  khusus Anak.
3. Dalam  hal  ruang  pelayanan  khusus  Anak  belum  ada  di  wilayah  yang bersangkutan, Anak di titipkan di LPKS.
4. Penangkapan  terhadap  Anak  wajib  dilakukan  secara  manusiawi  dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
5. Biaya  bagi  setiap  Anak  yang  ditempatkan  di  LPKS  dibebankan  pada Anggaran  Kementrian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang sosial.
Hal  khusus  lainnya  yang  ditemukan  dalam  Undang-Undang  No.11
Tahun 2012 terdapat pada Pasal 53 yaitu:
1.  Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak;
2.  Ruang  tunggu  sidang  Anak  dipisahkan  dari  ruang  tunggu  sidang orang dewasa;
3.  Waktu  saat  siding,  anak  didahulukan  dari  waktu  sidang  orang dewasa. 20
Pada prinsipnya, “sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah  setengah  dari  hukuman  orang  dewasa”. 21 Akan  tetapi,  Hakim  akan mempertimbangkan keputusan terbaik baik anak: jika anak di bawah 14 tahun, tidak  dijatuhi  pidana,  hanya  tindakan.  Yang  dikenakan  pidana,  sanksi  dan tindakan yaitu yang berusia 14 tahun keatas. Hal tersebut berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Pidana Pokok, ayat (2) Pidana Tambahan. Berikut peneliti jabarkan data para  pelaku  beserta  putusannya  dalam  lima  (5)  Putusan  Pengadilan  Negeri Kediri, antara lain:
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.
1. Nama lengkap: Dimas Nanda Pramudita Alias Jegek Bin Nanang Supriadi;
2. Tempat lahir: Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir: 17 Tahun/7 Juli 2003;
20 Undang-Undang No.11 Tahun 2012.
21 Wawancara dengan Hakim, 31 Maret 2021.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Agama: Islam;
7. Pekerjaan: Pelajar.
Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim sudah
mempertimbangkan  hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  BAPAS  Kelas  I Kediri, tertanggal 22 Maret 2019 terhadap Anak Pelaku atau klien atas nama Dimas Nanda Pramudita Alias Jegek Bin Nanang Supriadi. Terdapat beberapa pertimbangan Hakim antara lain menimbang bahwa terhadap Anak atas nama Dimas  Nanda  Pramudita  Alias  Jegek  Bin  Nanang  Supriadi  dengan memperhatikan  hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  Bapas  sebagaimana dimaksud,  keterangan  orang  tuanya  dan  juga  memperhatikan  fakta-fakta  di persidangan,  Hakim  berpendapat  terhadap  Anak  atas  nama  Dimas  Nanda Pramudita  Alias  Jegek  Bin  Nanang  Supriadi  diperlukan  pembinaan  secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) UU RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) UU RI No. 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  bahwa  pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.
Dengan  demikian,  putusan  akhir  pada  Putusan  Nomor  5/Pid.Sus- Anak/2019/PN Kdr. menyatakan anak TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENCURIAN  DENGAN  KEKERASAN  HINGGA  MENYEBABKAN MATI”  sebagaimana  dalam  dakwaan  tunggal  Penuntut  Umum;  Menjatuhkan pidana  kepada  Anak  TERDAKWA  dengan  pidana  penjara  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kota  Kediri  selama  7  (tujuh)  tahun; Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak TERDAKWA  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan; Menetapkan Anak TERDAKWA tetap berada dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Anak TERDAKWA sebesar Rp 2.000 - (dua ribu rupiah). Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.
1. Nama lengkap: Ahmad Rendi Alfianto alias Jito;
2. Tempat lahir: Kediri
3. Umur/tanggal lahir: 16 tahun/02 September 2004;
4. Jenis kelamin: Laki - laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Agama: Islam;

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
7. Pekerjaan: Pelajar;
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan  hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  BAPAS  Kelas  I Kediri,  tertanggal  22  April  2019  terhadap  Anak  Pelaku  atau  klien  atas  nama Anak  TERDAKWA  Ahmad  Rendi  Alfianto  alias  Jito.  Bahwa  terhadap  Anak atas  nama  Anak  TERDAKWA  dengan  memperhatikan  hasil  Penelitian Kemasyarakatan  Bapas  sebagaimana  dimaksud,  keterangan  orang tuanya  dan juga  memperhatikan  fakta-fakta  di  persidangan  Hakim  berpendapat  terhadap Anak atas nama Ahmad Rendi Alfianto alias Jito haruslah jatuhi pidana penjara dan diperlukan pembinaan secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  RI  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  bahwa  pidana  pembatasan  kebebasan  diberlakukan  dalam  hal anak  melakukan  tindak  pidana  berat  atau  tindak  pidana  yang  disertai  dengan kekerasan hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.
Maka dengan ini, Hakim menyatakan Anak TERDAKWA telah terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana:  “hendak menguntungan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan  hak,  memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal  Penuntut  Umum;  Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  TERDAKWA dengan  pidana  penjara  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kota Kediri selama: 2 (dua) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang  telah  dijalani  Anak  TERDAKWA  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Anak TERDAKWA tetap berada dalam tahanan; dan  Membebankan  biaya  perkara  kepada  Anak  TERDAKWA  sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.
1. Nama lengkap: Tegar Pratama alias Tegar Bin Aris Suwadiyono
2. Tempat lahir: Kediri
3. Umur/Tanggal lahir: 13 tahun/29 April 2007
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan: Indonesia
6. Tempat tinggal: Kota Kediri
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan: Pelajar;
Menimbang  bahwa  fakta  jika  usia  dari  Anak  Pelaku  belum  genap  14 (empat belas) tahun, akan tetapi kwalitas dari perbuatan Anak Pelaku dan Anak- Anak Pelaku lainnya (berkas terpisah) merupakan pencurian dengan kekerasan

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  seorang  yang  tentunya  juga  dapat dikatakan  menghilangkan  satu  generasi  dari  seorang  manusia;  bahwa  di samping perkara ini terdapat pula perkara-perkara Anak lain yang dipisah akan tetapi  masih  dalam  satu  rangkaian  peristiwa,  di  mana  Pelakunya  juga  Anak- Anak  yang  berusia  antara  14  (empat  belas)  sampai  dengan  17  (tujuh  belas) tahun,  sehingga  menjatuhkan  jenis  hukuman  yang  sangat  jauh  berbeda  akan menjadi hal yang tidak relevan; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak
Dengan  demikian,  Hakim  menyatakan  anak  TERDAKWA  terbukti secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “hendak menguntungan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan  hak,  memaksa orang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  mengakibatan  orang  mati”; Menjatuhkan  pidana  terhadap  anak  TERDAKWA  dengan  pidana  penjara  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kota  Kediri,  selama  4  (empat) tahun;  Menetapkan  agar  anak  dibebani  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Berdasarkan  Undang-Undang  No.11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  pertanggungjawaban  terhadap  anak  yang  melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan  dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara), dan tidak dapat dilakukan diversi (di atas 7 tahun). Jika anak belum 14 tahun, tidak dapat dijatuhi pidana, hanya tindakan (Pasal 69 Ayat 2). Dijabarkan lebih jelas, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Anak  pada  pasal  82  ayat  1  bahwa  tindakan  yang  dapat dikenakan kepada anak meliputi:
1. Pengembalian kepada Orang tua/wali,
2. Penyerahan kepada seseorang,
3. Perawatan dirumah sakit jiwa,
4. Perawatan di LPK,
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
6. Pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.
Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan
Anak, pada pasal 71 ayat 1 dijelaskan pidana pokok bagi anak terdiri:
1. Pidana peringatan,
2. Pidana dengan syarat:

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
a. Pembinaan di luar lembaga,
b. Pelayanan masyarakat, atau
c. Pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga, dan
5. Penjara
Sedangkan pidana tambahan yang dijelaskan pada pasal 71 ayat 2 terdiri dari:
1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.
Penjelasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Dalam  proses  persidangan hingga  putusan  hakim  pun juga  dibedakan  dengan  orang  dewasa.  Anak  yang melakukan tindak pidana di bawah umur 14 tahun, hanya dijatuhi tindakan saja. Sedangkan yang dijatuhi pidana, sanksi, dan tindakan yaitu anak yang berusia 14 tahun keatas. Selain itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus ini termasuk dalam Delik Dolus/Pidana Sengaja dengan ketentuan Pasal 365 ayat (1) tentang Pencurian dengan kekerasan   dengan ancaman maksimal  9 tahun penjara dan 365  ayat  (3)  KUHP  pencurian  dengan  kekerasan  yang  menyebabkan  mati ancaman maksimal 15 tahun. Pada kasus ini, juga sudah sesuai dengan prinsip maksimum minus  separuh,  hal  ini  diperkuat  dengan  penjatuhan  pidana  Anak separuh dari ancaman maksimal orang dewasa.
4.3  Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Kekerasan
Dalam  pemidanaan  terhadap  anak  di  bawah  umur  pelaku  pencurian dengan kekerasan , hakim melakukan beberapa pertimbangan guna memberikan putusan  yang  terbaik  bagi  keluarga  korban  maupun  bagi  pelaku  itu  sendiri. Hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang berkenaan dengan kondisi sosial dan psikologis terdakwa. Hal ini turut menentukan bagaimana kebijakan hakim dalam  penjatuhan  sanksi  terhadap  terdakwa.  Berat  atau  ringannya  sanksi tergantung pada kesalahan yang terbukti sah dan keyakinan hakim.
Hakim  Pembina  Utama  Muda  (IV/C),  Bapak  Taufik  Rahman,  SH menjelaskan  hal-hal  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  menjatuhkan  sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu sebagai berikut:
Ancaman  dari  Tindak  Pidana  itu  sendiri,  Sikap  batin  pelaku  (anak), Kepentingan masadepan anak/masih sekolah, berkelakuan baik, Orang tua masih sanggup membina anak, dan Sikap masyarakat Seorang hakim

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
bertugas dan berkewajiban sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  28.  Pada  pasal  tersebut dijelaskan,  Pasal  1  hakim  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan pada Pasal 2 juga turut dijelaskan hakim wajib untuk mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana  dengan  memperhatikan sifat baik dan jahat dari seorang terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pencurian dengan kekerasan  tersebut terhadap keluarga korban dan masyakarat. 22
Undang-Undang No.11 tahun 2012 Pasal 43 ayat 2 menerangkan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud yaitu:
1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  memberatkan  dan  meringankan hukuman  seorang  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan , antara lain:
1. Faktor yang memberatkan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan :
a. “ Residive (pengulangan)
b. Tidak ada aspek jera jika hanya dijatuhi pidana ringan,
c. Melakukan beberapa tindak pidana
d. Melakukan tindak pidana sudah di luar batas kewajaran sebagai pelaku kejahatan anak”. 23
2. Faktor  yang meringankan  hukuman  seorang  anak  yang  melakukan  tindak pidana pencurian dengan kekerasan :
a. “Jika dapat dicapai “ restorative justice ”
b. Akibat  dari  tindak  pidana  dapat  dipulihkan  seperti  sebelum  kejadian, dan bisa juga dengan jalan melalui proses adat yang masih hidup dalam masyarakat tertentu di Indonesia”. 24
Pada  dasarnya  penjatuhan  pidana  harus  bersifat  mendidik  dan  dapat bermanfaat  bagi  terdakwa  dikemudian  hari  serta  menimbulkan efek jera  agar tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk melakukan tindak pidana. Sehingga pertimbangan berat ringannya dalam suatu putusan dirumuskan sesuai dengan kondisi terdakwa sehari-harinya dan kondisi terdakwa setelah melakukan tindak
22 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kediri  pada tanggal 31 Maret 2021.
23 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kediri  pada tanggal 31 Maret 2021.
24 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kediri  pada tanggal 31 Maret 2021.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
pidana pencurian dengan kekerasan  tersebut dan fakta-fakta yang terdapat di persidangan.
Bahwa  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  Anak,  Hakim  tidak hanya  mempertimbangkan  keadaan  dan  kepentingan  Anak  semata sebagaimana  disampaikan  oleh  Penasehat  Hukumnya  dalam pembelaannya,  namun  juga  memperhatikan  perasaan/kepentingan keluarga  Anak  korban  dengan  memperhatikan  tujuan  yang  pada pokoknya  dimaksud  bukan  sebagai  tindakan  pembalasan  melainkan untuk  memberikan  pembinaan  yang  maksimal  agar  Anak  bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya kemudian dengan  memperhatikan  pula  akan  rasa  keadilan  serta  keresahan  yang ada dalam Masyarakat. 25
Dalam  Undang-Undang  No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Anak,  pada  BAB  V  Pasal  70  menjelaskan  Ringannya  perbuatan,  keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana  atau  mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan dan kemanusiaan.
Berikut dijelaskan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan  Terdakwa  Anak  pada  data  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kediri, yaitu sebagai berikut:
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.
1. Keadaan yang memberatkan:
a. Bahwa  perbuatan  Anak  sangat  meresahkan  masyarakat  Kota  Kediri pada umumnya, Anak-anak dan Orang tua pada khususnya.
b. Bahwa perbuatan Anak merusak citra Kota Kediri sebagai kota pelajar dan kota budaya,
c. Bahawa perbuatan Anak meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga  Anak  Korban,  karena  pihak  keluarga  Anak  Korban  belum dapat memaafkan perbuatan Anak,
d. Bahwa  Anak  tidak  bisa  mengambil  pelajaran  pada  kasus  yang  sama, sebagai  mana  terjadi  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Bantul beberapa  bulan  sebelumnya,  padahal  kasus  tersebut  juga  mendapat menjadi  perhatian  dan  sorotan  publik  karena  perbuatan  atau  perilaku
“ klitih ”  berkembang  menjadi  perbuatan  yang  sangat  meresahkan masyarakat luas,
25 Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
e. Anak pernah terlibat perkara pengeroyokan di kabupaten Kediri namun perkara  tersebut  tidak  dilanjutkan  ke  siding  pengadilan,  karena diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan dilakukan diversi.
2. Keadaan yang meringankan: TIDAK ADA
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.
1. Keadaan yang memberatkan:
a. Bahwa  perbuatan  Anak  sangat  meresahkan  masyarakat  Kota  Kediri pada umumnya, Anak-anak dan Orang tua pada khususnya.
b. Bahwa perbuatan Anak merusak citra Kota Kediri sebagai kota pelajar dan kota budaya,
c. Bahawa  perbuatan  tersebut  pihak  keluarga  Korban  belum  dapat memaafkan perbuatan Anak,
d. Bahwa  Anak  tidak  bisa  mengambil  pelajaran  pada  kasus  yang  sama, sebagai  mana  terjadi  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Bantul beberapa  bulan  sebelumnya,  padahal  kasus  tersebut  juga  mendapat menjadi  perhatian  dan  sorotan  publik  karena  perbuatan  atau  perilaku
“ klitih ”  berkembang  menjadi  perbuatan  yang  sangat  meresahkan masyarakat luas,
2. Keadaan yang meringankan: Kualitas dari perbuatan Anak
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.
1. Keadaan yang memberatkan:
a. Bahwa  perbuatan  Anak  sangat  meresahkan  masyarakat  Kota  Kediri pada umumnya, anak-anak dan Orang tua pada khususnya.
b. Bahwa perbuatan Anak merusak citra Kota Kedirin sebagai kota pelajar dan kota budaya,
c. Bahawa perbuatan Anak meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga  Anak  Korban,  karena  pihak  keluarga  Anak  Korban  belum dapat memaafkan perbuatan Anak,
d. Bahwa  Anak  tidak  bisa  mengambil  pelajaran  pada  kasus  yang  sama, sebagai  mana  terjadi  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Bantul beberapa  bulan  sebelumnya,  padahal  kasus  tersebut  juga  mendapat menjadi  perhatian  dan  sorotan  publik  karena  perbuatan  atau  perilaku “ klitih ”  berkembang  menjadi  perbuatan  yang  sangat  meresahkan masyarakat luas.
2. Keadaan yang meringankan: Anak mengakui terus terang perbuatannya.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan sanksi/putusan, seorang Hakim meninjau terlebih dahulu adakah keadaan  yang  memberatkan  dan/atau  meringankan  yang  terdapat  dalam  diri terdakwa.  Hal ini  guna memberikan  putusan  yang terbaik,  bagi  pihak  korban maupun terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, diharapkan Hakim dapat adil tanpa  memihak  satu  sisi  saja,  sehingga  dapat  memberikan  efek  jera  dan pelajaran  agar  di  masa  mendatang  perbuatan  terdakwa  tidak  terulang  serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  masalah  dalam  bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain:
a. Faktor  intern  adalah  faktor  yang  berasal  dari  dalam  diri  anak  sendiri. Anak sedang beranjak dewasa, muncul perasaan ingin mencoba hal-hal baru, dan anak belum mampu mengontrol emosinya.
b. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri anak, bisa dari keluarga,  pergaulan,  dan/atau  media  sosial.  Hal  ini  dikarenakan  anak masih  labil  dan  mudah  terpengaruh  atau  dipengaruhi  oleh  faktor keluarga, lingkungan/pergaulannya, dan media sosial.
2. Sanksi  yang  dijatuhkan  hakim  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana pencurian  dengan  kekerasan  adalah  dijatuhkan  sanksi  maksimal  dalam hukum peradilan Anak, yaitu setengah dari hukuman orang dewasa, karena dilakukan dengan unsur kesalahan, yiatu anak melakukan perbuatan tindak pidana.
3. Dalam  menjatuhkan  sanksi/putusan,  seorang  Hakim  meninjau  terlebih dahulu  adakah  keadaan  yang  memberatkan  dan/atau  meringankan  yang terdapat dalam diri terdakwa. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah:
a. Ancaman dari tindak pidana itu sendiri
b. Sikap batin pelaku (anak)
c. Kepentingan masa depan anak/masih sekolah, berkelakuan baik, orang tua masih sanggup membina anak.
d. Sikap masyarakat
5.2 Saran
1. Masyarakat  lebih  sigap  dan  segera  melaporkan  apabila  mengetahui kejadian-kejadian melanggar hukum agar segera ditindak lanjuti oleh apart setempat dan apabila pelaku sudah bebas, masyarakat hendaknya menerima pelaku kembali ke dalam masyakarat serta tidak mengucilkannya.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
2. Diharapkan  pula  untuk  para  penegak  hukum  di  Indonesia  lebih  jeli  lagi dalam menangani dan mengusut kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang melibatkan seorang anak. Para penegak hukum dapat melakukan sosialisasi terarah  khusus  untuk  anak  baik  melalui  sekolah-sekolah  maupun  ke masyarakat  umum  terkait  pengenalan  hukum  kepada  anak  agar  muncul kesadaran  terhadap  hukum.  Adanya  Undang-Undang  Peradilan  Anak, diharapkan dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

## daftar pustaka
Abdulsyani, 2017, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung.
Arief,  Barda  Nawawi,  2012, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Arikunto, Suharsimi, 2015, Managemen Penelitian , Rineka Cipta, Jakarta.
Atmasasmita,  Romli,  2013, Problem  Kenakalan  Anak-Anak  Remaja ,  Armico, Bandung.
_______, 2016, Sistem Peradilan Pidana , Bina Cipta, Bandung.
Chazawi,  Adami,  2010, Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan  Nyawa ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Creswell,  John  W.,  2012, Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan Mixed , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Dakir, 2013, Dasar-Dasar Psikologi . Pustaka Pelajar, Kediri.
Dirgagunasa, Singgih, 2015, Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga , PT.
BPK Gunung, Jakarta.
Gultom 4,Maidin, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak , Refika Aditama,
Bandung.
Hamzah, Andi, 2011, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Harahap, M. Yahya, 2015, Pembahasan dan Peenrapan KUHAP , Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Harkrisnowo,  Harkristuti,  2012,  “Menelaah  Konsep  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu  (dalam  Konteks  Indonesia)”.  Seminar  Keterpaduan  Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2012.
Harrison, William, Description of England , (1577.170).
https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan- macam-macam-pembagian-hukum/ , diunduh 10 Januari 2020.
Kartasapoetra,  Hartini  G.,  2012, Kamus  Sosiologi  dan  Kependudukan ,  Bumi Aksara, Jakarta.
Kartono, Kartini, 2012, Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta.
Lamintang, P.A.F., 2017, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Delik-Delik Khhusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan , Sinar Grafika, Jakarta.
Marlina,  2014, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep Diversi dan Restorative Justice , Refika Aditama, Bandung.
Meliala,  A.  Qirom  Syamsudin,  2015, Kejahatan  Anak  Suatu  Tujuan  Dari Pisikologi Dan Hukum , Liberty, Yogyakarta.
Moeljatno, 2017, Asas-Asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta.
Moleong,  Lexy  J.,  2015, Metdodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Remaja  Rosakarya,
Bandung.
Muhammad,  Rusli,  2016, Potret  Lembaga  PEngadilan  Indonesia, PT.  Raja Grafindo, Jakarta.
Muladi, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana , Penerbit Alumni, Bandung.
Muliyono,  Bambang,  2015. Pendekatan  Anlisis  Kenakalan  Remaja  Dan Penangulanganya , Kanisius, Yogyakarta.
Mulyadi, Lilik, 2017, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan , Mandar Maju, Yogyakarta.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Mulyatno, 2017, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
Pasal 1 Angka 1 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pengadilan Umum.
Prasetyo, Teguh, 2010, Hukum Pidana , Rajawali Press, Jakarta.
Purnomo, Bambang, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Romli,  Atmasasmita,  2013, Problem  Kenakalan  Anak-anak  Remaja ,  Armico,
Bandung.
Santoso,  Topo  dan  Eva  Achani  Zulfa,  2011, Kriminologi,  Cetakan  Kesepuluh,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Saraswati,  Rika,  2014, Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Scharavendijk, 2016, Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia , J.B Wolters, Jakarta.
Siregar, Bismar dkk., 2016, Hukum dan Hak-Hak Anak , Rajawali, Jakarta.
Soekanto, Sri Widowati, 2014, Anak dan Wanita dalam Hukum , LP3ES, Jakarta.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo,  2014, Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,
Ghalia Indonesia, Jakarta.
Soetodjo, Wagiati, 2016, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.
Subagyo, Joko, 2011, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek , Rineka Cipta,
Jakarta.
Sudarsono, 2017, Kamus Hukum, Cetakan Kelima , Rineka Cipta, Jakarta.
Sudarto, 2014, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung,
Sukandarrumidi,  2012, Metodologi  Penelitian ,  Gadjah  Mada  University  Press,
Yogyakarta.
Sukasto RS., 2015, Kriminologi , FH UNDIP, Semarang.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Syah,  Muhibbin,  2010, Psikologi  Pendidikan  Dengan  Pendekatan  Baru ,  PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Wahyudi,  Setya,  2011, Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaruan  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Genta Publishing, Yogyakarta.