Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i2.1953

## ANALISIS MANFAAT PERENCANAAN PENDIDIKAN DALAM OTONOMI DAERAH PADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KECAMATAN BABELAN
Donna Sampaleng STT IKAT donnasampaleng@sttikat.ac.id
Baharuddin
Universitas Islam 45 Bekasi baharuddin@unismabekasi.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  perencanaan  pendidikan  Islam  dalam  otonomi  daerah pada  pendidikan  dan  tenaga  kependidikan  di  kecamatan  Babelan.  Penelitian  ini  diawali  dengan  kajian teori dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil wawancara dengan pengolahan hasil  wawancara  yang  dipresentasekan  dari  google  form.  Hasil  yang  didapatkan  adalah  secara  teori belum  semua  memahami  apa  itu  sentralisasi  dan  desentralisasi.  Berdasarkan  hasil  analisis  data penelitian,  didapatkan  bahwa  hasil  penelitian  ini  bahwa  dalam  praktiknya  tentu  semua  bertahap  untuk mengoptimalkan pendidikan desentralisasi otonomi daerah. Manfaat pendidikan otonomi daerah meliputi kemandirian  daerah,  pemanfaatan  potensi  lokal  secara  maksimal,  dan  lebih  peka  terhadap  kebutuhan lokal. Adapun dalam analisisnya tentu belum semua daerah merasakan dampak secara keseluruhan dari pendidikan  otonomi  daerah.Walaupun  begitu  semua  sepakat  bahwa  pendidikan  otonomi  daerah bisa menjadikan pendidikan lebih berkualiatas.
Kata Kunci : Perencanaan Pendidikan, Implikasi Positif Pendidikan, Otonomi  Daerah.

## Abstract
The purpose of this study was to analyze Islamic education planning in regional autonomy for education and  educational  staff  in  the  Babelan  sub-district.  This  research  begins  with  a  theoretical  study  using qualitative  research  to  obtain  interview  results  by  processing  the  interview  results  presented  from  the Google  form.  The  results  obtained  are  that  in  theory  not  all  understand  what  centralization  and decentralization are. Based on the results of the analysis of research data, it was found that the results of this  study  indicated  that  in  practice,  of  course,  all  stages  were  taken  to  optimize  regional  autonomy decentralization education. The benefits of  regional  autonomy education include regional independence, maximum  utilization  of  local  potential,  and  being  more  sensitive  to  local  needs.  As  for  the  analysis,  of course  not  all  regions  feel  the  overall  impact  of  regional  autonomy  education.  Even  so,  all  agree  that regional autonomy education can make education more quality.
Keywords: Educational Planning, Positive Implications of Education, Regional Autonomy.

## PENDAHULUAN
Perencanaan merupakan proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah- langkah  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. 1 Proses yang  rasional  dan  sistematis  tersebut  menjadi  kan  perencanaan  sebagai  unsur  yang  strategis
1 Albab,  Ulil.  "Perencanaan  Pendidikan  dalam  Manajemen  Mutu  Terpadu  Pendidikan Islam." Jurnal Pancar (Pendidik Anak Cerdas dan Pintar) 5.1 (2021): 119-126.
dalam  bidang  pendidikan,  karena  menjadi  faktor  kunci  keberadaan  suatu  lembaga  pendidikan, baik  pada  tingkat  makro maupun mikro, sehingga berperan terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. 2 Sehingga esensi dari perencanaan yaitu memberikan kejelasan arah bagi  setiap  kegiatan  untuk  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  dan  dapat  mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. 3
Sejak  reformasi,  program  desentralisasi  diberlakukan  hampir  di  semua bidang,  kecuali pada  lima  hal,  yaitu  keuangan,  agama,  hukum,  dan  pertahanan.Sebelum  akhirnya  ada penambahan  bidang,  yaitu  sektor  pendidikan. 4 Hal  ini  berartisistem  pendidikan  nasional  yang dulunya  bersifat  sentralistik  kini  bersifat  desentralistik.  Sistem  pendidikan  yang  sentralis keberagaman daerah, keberagaman  sekolah,  dan  keberagaman  peserta  didik,  bahkan  cenderung mematikan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  pendidikan.  sedangkan  sistem pendidikan yang desentralisasi sebagaimana tercantum dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, di  mana  sejumlah  kewenangan  telah diserahkan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah,  memungkinkan  daerah  untuk  melakukan  kreasi,  inovasi,  dan  improvisasi  dalam  upaya pembangunan  daerahnya  termasuk  dalam  bidang  pendidikan.  Pemberlakuan  otonomi  daerah tersebut membawa implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan. 5,6
Rekontruksi  pendidikan  sangat  diperlukan  sebagai  bentuk  adaptasi  terhadap perubahan kebijakan  pendidikan. 7 Rekontruksi  pendidikan  diperlukan  adanya kerjasama yang baik antara pemerintah  pusat  maupun  daerah  dengan  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  bersangkutan  dan keikutsertaan  masyarakat  dalam  pelaksaan  kebijakan  tersebut  demi  tercapainya  tujuan pendidikan  nasional,  dan  dalam  makalah  ini  pemakalah  akan  membahas  tentang  efektivitas perencanaan pendidikan dalam desentralisasi pendidikan. 8,9
2 Alwi,  Zahra,  Ernalida  Ernalida,  dan  Yenni  Lidyawati.  "Kepraktisan  Bahan  Ajar  Perencanaan Pembelajaran  Berbasis  Pendidikan  Karakter  dan  Saintifik." Fon:  Jurnal  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra Indonesia 16.1 (2020): 10-21. 3 Yusuf,  Arif  Maulana,  dan  Budi  Permana.  "Perencanaan  Arsitektur  Sistem  Terintegrasi  Dengan Menggunakan Togaf Adm (Studi Kasus: Yayasan Pendidikan Rosma)." Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 14.1 (2019): 21-29.
4 Primayana,  Kadek  Hengki.  "Perencanaan  Pembelajaran  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0." Prosiding Seminar Nasional Dharma Acarya . Vol. 1. No. 3. 2020.
5 Idris, Idris. "Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan." Scolae: Journal of Pedagogy 3.2 (2020). 6 Aziz,  Asep  Abdul,  dkk.  "Model  Analisis  Kebijakan  Pendidikan." Tapis:  Jurnal  Penelitian Ilmiah 4.2 (2020): 192-201. 7 Djuanda,  Isep.  "Implementasi  Evaluasi  Program  Pendidikan  Karakter  Model  CIPP  (Context, Input, Process dan Output)." Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam 3.01 (2020): 37-53.
8 Nirmayani, L. Heny. "Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar Melalui Model Pengajaran Bermain Peran." Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar 1.2 (2020): 207-215.
Era otonomi daerah telah merubah paradigma dalam pendekatan perencanaan pendidikan di  daerah  dari  pendekatan  diskrit  sektoral  menjadi  integrated  dengan  sektor  lainnya  di daerah. 10,11 Sebelum  otonomi,  sistem  alokasi  anggaran  pendidikan  di daerah  diperoleh  dari APBN  pusat  secara  sektoral  pada  sektor  pendidikan,  pemuda dan  olahraga,  serta  kepercayaan kepada Tuhan  yang Maha  Esa, namun setelah  otonomi diperoleh dari APBD  yang berasal dari berbagai  sumber  sebagai  bagian  dari  dana  daerah  untuk  seluruh  sektor  yang  menjadi  tanggung jawab  daerah.  Sumber-sumber  itu  meliputi  dana  bagi  hasil,  dana  alokasi  umum,  dana dekonsentrasi,  dana  perbantuan,  pendapatan  asli  daerah,  dan  bantuan  masyarakat. 12 Dengan demikian  dalam  model  perencanaan  pendidikan  telah  terjadi  perubahan  sumber  anggaran  yang semula  bersifat  tunggal-hierarkhi-sektoral  sekarang  menjadi  jamak-fungsional  dan  regional, tetapi dalam persaingan antar sektor. 13
Gambar 1. Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota
Pada hakikatnya sebuah perencanaan dibuat dalam rangka mengubah situasi pendidikan saat ini (dalam kenyataan) menuju situasi pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Untuk
9 Darwisyah,  Darwisyah,  Kemas  Imron  Rosadi,  dan  Hapzi  Ali.  "Berfikir  Kesisteman  dalam Perencanaan  dan  Pengembangan  Pendidikan  Islam." Jurnal  Manajemen  Pendidikan  dan  Ilmu  Sosial 2.1 (2020): 225-237. 10 Nuryasin,  Muhamad,  dan  Margono  Mitrohardjono.  "Strategi  Perencanaan  Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia." Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam 4.2 (2019): 77-84. 11 Oktapiani, Marliza. "Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Indonesia." Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam 2.1 (2019): 71-102.
12 Ramdhan, Tri Wahyudi. "Model Pengembangan Kurikulum Multikultural." Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 5.2 (2019).
13 Soekmono,  Roostrianawahti,  dan  Dhita  Paranita  Ningtyas.  "Model  Pembelajaran  Pendidikan Multikultural  melalui  Pendekatan  Proyek  Kolaboratif." Jurnal  Obsesi:  Jurnal  Pendidikan  Anak  Usia Dini 4.2 (2020): 1029-1040.
itu ada 3 strategi yaitu kebijakan, perencanaan, dan progam pendidikan, yaitu: 14
(1) Kebijakan  Pendidikan;  kebijakan  adalah  suatu  ucapan  atau  tulisan  yang  memberikan petunjuk  umum  tentang  penetapan  ruang  lingkup  yang  memberi  batas  dan  arah  umum kepada para manajer untuk bergerak. kebijakan juga berareti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen.
(2) Perencanaan  Pendidikan;  Perencanaan  dibuat  dengan  mengacu  pada  kebijakan pendidikan  yang  telah  ditetapkan.  perencanaan  pendidikan  adalah proses  penyusunan gambaran  kegiatan  pendidikan  di  masa  depan  dalam  rangka  untuk  mencapai perubahan/tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. dalam rangka membuat perencanaan pendidikan tersebut, melakukan proses identifikasi, mengumpulkan data-data internal dan eskternal  untuk  memperoleh  informasi  terkini  dan  bermanfaat  bagi  penyiapan  dan pelaksanaan  rencana  jangka  panjang  dan  pendek  dalam  rangka  untuk  merealisasikan atau  mencapai  tujuan  pendidikan  kabupaten/kota.  Perencaan penting  untuk  memberi arahan dan bimbingan kepada pelaku pendidikan.
(3) Progam Pendidikan; kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan startegi,progam dan peta pelaksanannya.
Beberapa  dampak  positif  pemberlakuan  otonomi  daerah  bidang  pendidikan antara  lain adalah  kemandirian  daerah,  pemanfaatan  potensi  lokal  secara  maksimal,  dan  Lebih  peka terhadap kebutuhan lokal. 15
1. Kemandirian Daerah
Pemberian otoritas kepada daerah untuk mengelola urusan pendidikan,  maka pemerintah daerah  dituntut  untuk  mengelola  penyenggaraan  pendidikan  mereka  secara  mandiri,  dan mengurangi  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat.  Kemandirian  ini  diwujudkan  antara  lain dengan anggaran pendidikan  yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah.  Di  samping  itu,  pemerintah daerah  juga  diberi  keleluasaan  untuk  memanfaatkan  berbagai  sumberdaya  pendidikan.  Sekolah dan  guru  yang  semula  menjadi  bagian  dari  pengelolaan  Departemen  Pendidikan  Nasional diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan kesempatan sekaligus juga tantangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  benar-benar  mampu  mengelola penyelenggaraan pendidikan.
2. Memaksimalkan Potensi
14 Suratno,  Joko,  Diah  Prawitha  Sari,  dan  Asmar  Bani.  "Kurikulum  dan  Model-model Pengembangannya." Jurnal Pendidikan Guru Matematika 2.1 (2022).
15 Sahara,  Zaini,  Muhammad  Fuad  Zaini,  dan  Risma  Handayani.  "Implementasi  Fungsi-Fungsi Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  di  Mts  Al-Wasliyah  Stabat." Journal  Economy  and  Currency  Study (JECS) 1.2 (2019): 1-8.
Setiap  daerah  memiliki  potensi  masing-masing  dalam  hal  pendidikan.  Berbagai potensi tersebut  tidak  terperhatikan  ketika  pengelolaan  pendidikan  dilangsungkan  secara  sentralistik, karena  terjadi  penyeragaman  dalam  berbagai  kebijakan,  pengelolaan  dan  kegiatan  pendidikan. Pemberian  otoritas  pendidikan  yang  lebih  besar  kepada  daerah  memberikan  peluang  bagi  setiap daerah  untuk  mampu  memanfaatkan  dan  mengembangkan  potensi  pendidikan  yang  dimiliki. Potensi  dimaksud  meliputi  potensi  lembaga,  potensi  sumberdaya  manusia  dan  potensi  kearifan lokal.
3. Kebutuhan Lokal
Pemberian  otoritas  yang  besar  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  pendidikan telah mendekatkan pengambil kebijakan pendidikan dengan pelaksana pendidikan,  yaitu sekolah dan  para  guru,  dan  konsumen  pendidikan,  yaitu  masyarakat.  Meskipun  pendidikan  nasional memiliki tujuan  yang  sama  dan  karenanya  materi  pendidikan  pun  banyak  memiliki  kesamaan, namun tidak dapat dapat dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki beberapa perbedaan dalam hal kebutuhan  pendidikan.  Kekhasan  daerah  akan  kebutuhan  tersebut  antara  lain  disebabkan  oleh kondisi  geografis, pengaruh praktek pendidikan di masa lalu, input pendidikan yang  tidak merata dan  warisan  budaya  setempat.  Kemampuan  otoritas  pendidikan daerah  dalam  memperhatikan kebutuhan  pendidikan  daerahnya  pada  gilirannya  akan  mampu  meningkatkan  akses,  partisipasi dan kualitas pendidikan.
Pendidikan pada hakekatnya  merupakan suatu proses pemberdayaan  yaitu membebaskan individu  dari  kungkungan  suatu  struktur  kekuasaan  yang  terpusat,  yang  mampu  membangun struktur  kekuasaan  yang  hanya  menguntungkan  sekelompok  kecil  masyarakat  yang menyengsarakan rakyat banyak. 16,17

## METODE PENELITIAN
Metodologi  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  literatur  dan  metode wawancara.  Metode  kuantitatif  yaitu pengolahan  hasil  wawancara  yang  dipresentasekan  dari google  form.  Penelitian  literatur  ialah  sebuah  penelitian  yang  mengumpulkan  sebuah informasi  dan  data yang dibantu oleh kajian yang pernah ada. Kemudian langkah yang digunakan oleh  penulis yakni pertama mencari suatu referensi dengan memakai kata kunci dari judul jurnal tersebut,  kemudian  penulis  menyusun  daftar  pertanyaan  dan menyebarkan  kuisoner  atau  form wawancara  secara  online  dengan  google  form.  Untuk  mendukung  data  literatur  ini  harus dilaksanakan  wawancara  kepada  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan    di Kecamatan  Babelan.
16 Baharuddin, Baharuddin. "Arah Pendidikan Masa Depan: Perlunya Reorientasi Posisi Pendidik dan Peserta Didik." Visipena Journal 9.2 (2019).
17 Cikka,  Hairuddin.  "Konsep-Konsep  Esensial  dari  Teori  dan  Model  Perencanaan  dalam Pembangunan Pendidikan." Scolae: Journal of Pedagogy 3.2 (2020).
Kemudian data didapat dari kajian literatur dan wawancara lalu dibuat dalam bentuk narasi agar mendapatkan  sebuah  penjelasan  umum  mengenai  manfaat  pendidikan  pada  otonomi  daerah. Berikut  beberapa  pernyataan  yang  dibuat  dari  tema-tema  pendidikan  berupa  dampak  positif menjadi poin pertanyaan sebagai berikut:
Tabel 1. Pertanyaan penelitian berdasarkan tema pendidikan
No. Pertanyaan Jawaban (Pilihan dan Bebas) 1.  Sistem  pendidikan otonomi daerah Sentralisasi Desentralisasi 2. Sistem  perencanaan  pembangunan  daerah melalui  otonomi  daerah  yang  merentang  dari pemerintah  desa  sampai ke tingkat kabupaten/kota. Sentralisasi Desentralisasi 3. Apakah pendidikan otonomi daerah menjadikan pendidikan lebih baik ? - - 4. Pemberian otoritas yang diberikan kepada kepala daerah apakah menjadikan daerah lebih mandiri? - - 5. Potensi  lembaga,  potensi  sumberdaya manusia dan potensi kearifan lokal dapat dimaksimalkan dengan pendidikan otonomi daerah ? - - 6. Sebutkan contoh potensi yang  bisa dimaksimalkan dengan pendidikan otonomi daerah ? - - 7. Kemampuan  otoritas  pendidikan  daerah  dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan daerahnya  pada  gilirannya  akan  mampu meningkatkan  akses,  partisipasi  dan  kualitas pendidikan? - - 8.  Sebutkan contoh kebutuhan lokal di daerah ? - - 9. Apakah anda sepakat pendidikan otonomi daerah lebih banyak manfaat dari pada negatifnya ? - 10. Di  Indonesia  lebih  baik  menggunakan  sistem pendidikan - - Sumber: Wawancara Online. Analisis Manfaat Pendidikan Otonomi Daerah
Form wawancara disebar dalam bentuk google form dengan link  setelah itu disebar ke grup whatsapp atau chat pribadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  rata-rata  belum  memahami  perihal perencanaan  otonomi  daerah  secara  teori.  Penulis  menyebar  form  secara  online  ke  grup  yang berisi  kepala  sekolah  dan  guru  dari  tingkat  PAUD sampai  SMA  se-kecamatan  babelan  dengan respon yang penulis jabarkan sebagai berikut:
Gambar 2. Hasil wawancara penelitian tentang sistem pendidikan otonomi daerah
Gambar 3. Hasil wawancara penelitian tentang sistem perencanaan pembangunan daerah melalui otonomi daerah yang merentang dari pemerintah desa sampai ke tingkat kabupaten/kota
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi Undang- undang Nomor 29  Tahun  1999  tentang  pemerintah  daerah,  di  mana  sejumlah  kewenangan  telah  diserahkan oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah,  memungkinkan  daerah  untuk  melakukan kreasi, inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya termasuk dalam bidang
pendidikan.  Pemberlakuan  otonomi  daerah  tersebut  membawa  implikasi  terhadap  perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan.
Menurut  Guru  Besar  pada  Kelompok  Keahlian  Perencanaan  Wilayah  dan  Perdesaan, Sekolah  Arsitektur,  Perencanaan,  dan  Pengembangan  Kebijakan  (SAPPK)  itu  berpendapat, bahwa  desentralisasi  di  Indonesia  masih  tergolong muda.  Kebijakan  tersebut  baru  diterapkan tahun  1999,  setelah  Orde  Baru  atau  kira-kira  baru  berumur  20  tahun.  Beda  halnya  dengan Amerika  yang sudah berusia       200  tahun  dalam  menerapkan  desentralisasinya.  Tommy  Firman, mengatakan,  kota-kota  besar  seperti  Jakarta,  Bandung,  Surabaya  masih menjadi  kekuatan dalam  ekonomi  dan  pembangunan.  Sementara  daerah  lainnya  masih  belum  sepenuhnya terbangun.
Pada  poin  1  dan  2  yang  menjadi  pertanyaan  penulis  adalah  system  di  Indonesia menggunakan  desentralisasi  atau  sentralisasi.  Hasilnya  hanya  60%  yang  menyatakan desentralisasi. Selaras yang dinyatakan dengan pernyataan di atas.  Mungkin  usia  desentralisasi masih  muda.  Pemahaman  soal  desentralisasi juga belum sepenuhnya paham.
Pertanyaan  ketiga  yang  penulis  ajukan  adalah  apakah  pendidikan  otonomi  daerah menjadikan indonesia lebih baik?. Standar nasional mengamanatkan adanya    8 standar yang harus diterapkan  oleh  pemerintah  guna  menghindari  kesenjangan  kualitas  pendidikan.  Yaitu  standar isi,  standar  proses,  standar  kompetensi  lulusan,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan,  standar  pembiayaan,  dan  standar  penilaian pendidikan. Misal ujian  nasional adalah contoh bagian dari salah satu standar nasional. Bagian sebagian daerah ini adalah amanat untuk meningkatkan kualitas memiliki hasil ujian yang berada di  atas  nilai  minimum  dan  bagi  sebagian  yang  lain  ini  merupakan  sehingga  menggunakan berbagai cara yang umumnya tidak halal demi menaikkan nilai siswa diatas rata-rata. Ini menjadi salah satu contoh bahwa desentralisasi belum sepenuhnya berjalan baik.
Pertanyaan  keempat  yaitu  ‘Pemberian  otoritas  yang  diberikan  kepada kepala  daerah apakah  menjadikan  daerah  lebih  mandiri’.  Arifin  mengidentifikasi  dua  hal  persoalan  penting dalam hal SDM yang menyebabkan pendidikan di Era pendidikan otonomi daerah tidak berjalan dengan baik yaitu guru yang kurang profesional dan pejabat yang tidak kompeten. 18 Tidak semua daerah  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kesiapan  yang  sama  untuk  mengelola pendidikan  secara  baik.  Memang  tidak  semua  dinyatakan  tidak  kompeten  karena  harapan  dari pemerintah  adalah  agar  daerah  mandiri.  Pemberian  otoritas  kepada  daerah  untuk  mengelola urusan  pendidikan,  maka  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  mengelola  penyenggaraan
18 Arifin,  Syamsul,  Nurul  Abidin,  dan  Fauzan  Al  Anshori.  "Kebijakan  Merdeka  Belajar  dan Implikasinya  terhadap  Pengembangan  Desain  Evaluasi  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam." Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam 7.1 (2021): 65-78.
pendidikan mereka secara mandiri, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. 19
Selanjutnya perihal pemanfaatan otonomi daerah yaitu Potensi lembaga, potensi sumber daya  manusia  dan  potensi  kearifan  lokal  dapat  dimaksimalkan  dengan  pendidikan  otonomi daerah. 20 Tentunya  dengan  penerapan  desentralisasi  pemanfataan  otonomi  akan  berjalan  lebih mudah dan diharapkan dapat meningkatkan potensi lembaga, sumber daya manusia dan kearifan lokal.  Berdasarkan Undang-Undang  No  32  Tahun  2002  mengenai  pemanfaatan  sumber  daya alam, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merubah Undang- Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Otonomi  Daerah,  maka  daya  saing  yang dimaksud  dalam  konsideran  Undang-Undang tersebut  adalah  kombinasi  antara  faktor  kondisi ekonomi  daerah,  kualitas  kelembagaan  publik,  sumber  daya  aparatur,  serta  masyarakat  yang membangun  kemampuan  daerah. Ketika  bola  daya  saing  tersebut  telah  digelindingkan,  apakah daerah  mampu  mengembangkan  sektor  unggulan  dan  mampu  mewujudkan  suasana kompetisi antar daerah untuk kesejahteraan bagi rakyatnya.
Contoh  potensi lembaga  yaitu  Keterlibatan  masyarakat  merupakan  salah  satu kelebihan pengelolaan lembaga pendidikan yang dimiliki daerah. Hal lain yang sering menjadi keunggulan sebuah lembaga pendidikan adalah budaya sekolah yang diciptakan. Budaya sekolah merupakan faktor  penting  bagi  pendidikan  karakter  siswa.  Potensi  sumberdaya  manusia  meliputi kepemimpinan,  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Salah  satu  tantangan  pengelolaan pendidikan di Era  Otonomi  daerah.  kearifan  lokal  ( local  wisdom )  dengan  berbagai  bentuk  dan variasinya. 21,22
Otonomi  daerah  di  bidang  pendidikan  memberikan  kesempatan  bagi  para  pemangku otoritas  untuk  memanfaatkan  berbagai  kearifan  lokal  tersebut,  melestarikannya,  bahkan menggali berbagai potensi kearifan lokal yang belum dimanfaatkan. 23 Salah satu bentuk kearifan lokal  adalah  hubngan  antar  pemeluk  agama  di  sebuah  daerah  yang  multi-iman.  Praktek kerukunan  yang  sudah  berlangsung  bertahun-tahun  di  masyarakat  hendaknya  menjadi  bagian dari pendidikan  di  sekolah,  sehingga  nilai-nilai  kebersamaan  tidak  mudah  luntur  oleh pengaruh dari  luar  yang  mungkin  menguatkan  keberagamaan  seseorang  tetapi  melunturkan  nilai-nilai
19 Yusup,  Wirastiani  Binti,  Bambang  Ismanto,  dan  Wasitohadi  Wasitohadi.  "Evaluasi  Program Indonesia  Pintar  dalam  Peningkatan  Akses  Pendidikan  di  Sekolah  Menengah  Pertama." Kelola:  Jurnal Manajemen Pendidikan 6.1 (2019): 44-53. 20 Wahyudin, Undang Ruslan. Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional) . Deepublish, 2020.
21 Fadhli, Muhammad. "Implementasi Manajemen Strategik dalam Lembaga
Pendidikan." Continuous Education: Journal of Science and Research 1.1 (2020): 11-23. 22 Fauziah,  R.  S.,  Novi  Maryani,  dan  Ratna  Wahyu  Wulandari.  "Pelaksanaan  Model  Pendidikan Karakter  di  Sekolah  Dasar." Didaktika  Tauhidi:  Jurnal  Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar 6.2  (2019):  139- 154.
23 Ismail,  Feiby,  dan  Mardan  Umar.  "Implementasi  Penjaminan  Mutu  di  Lembaga  Pendidikan Islam; Studi Multisitus di MAN Model 1 Manado, MAN 1 Kotamobagu dan MAN 1 Kota Bitung." Jurnal Ilmiah Iqra' 14.1 (2020): 78-95.
kebersamaan. 24
Kemampuan  otoritas  pendidikan  daerah  dalam  memperhatikan  kebutuhan  pendidikan daerahnya  pada  gilirannya  akan  mampu  meningkatkan  akses,  partisipasi  dan  kualitas pendidikan.  Kemampuan  otoritas  tentu  berhubungan  dengan  SDM.  Jika  sumber  daya  manusia berkompeten  sehingga  harapan  untuk  meningkatkan  akses  dan  partisipasi  tentu  akan berpengaruh  dengan  kualitas  pendidika.  Pentingnya  seorang  pemimpin  yang  berkualitas  untuk bisa menjadi kepala dengan menjalankann amanat pemerintah.
Kebutuhan  lokal  di  daerah  tentu  tidak  sama  dan  beragam.inilah  fungsi  desentralisasi agar potensi-potensi di derah bisa muncul. Salah satu dari standar nasional yaitu kurikulum lokal yang  sesuai  dengan  daerah.  Jadi  muatan  lokal  tergantung  dari  masinng-masing  daerah.  Bisa menilai  potensi  yang  ada  di  lembaga di  setiap  daerahnya.  Kurikulum  muatan  lokal  (mulok) menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  menetapkannya.  Hal  ini  berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Kearifan  lokal  dan  keunikan  budaya  yang  dimiliki  setiap  daerah  memungkinkan  daerah mengembangkan kurikulum mulok bagi sekolah-sekolah di daerahnya.
Mulok  diajarkan  dengan  tujuan  membekali  peserta  didik  dengan  sikap,  pengetahuan, dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  mengenal  dan  mencintai  lingkungan  alam,  sosial, budaya,  dan  spriritual  di  daerahnya,  serta  melestarikan  dan mengembangkan  keunggulan  dan kearifan  daerah  yang  berguna  bagi  diri  dan  lingkungannya  dalam  rangka  menunjang pembangunan nasional. 25
Apakah  di  Indonesia  lebih  baik  menggunakan  sentralisasi  atau  desentralisasi. Desentralisasi dikatakan lebih baik dibandingkan sentralisasi karena sentralisasi di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang ada  di  pemerintahan  pusat, sehingga  waktu  yang  diperlukan  untuk  memutuskan menjadi lama. 26 Dan sentralisasi ini sudah tidak digunakan.
24 Ngadi,  Main, Said  Subhan Posangi,  dan Herson Anwar.  "Perencanaan Pendidikan dalam Studi Alquran dan Hadits." Jurnal Al Himayah 4.2 (2020): 338-350.
25 Ridwan,  Ahmad.  "Implementasi  Fungsi  Planning  di  Sekolah  dalam  Kerangka  Manajemen Pendidikan Islam." Indonesian Journal of Islamic Educational Management 2.2 (2020): 71-83.
26 Ristiana, Lisa. Model Perencanaan Pendidikan Orang Tua dalam Memilih Lembaga Pendidikan pada Level Madrasah Aliyah (Studi Kasus Desa Tergo Dawe Kudus) . Diss. IAIN KUDUS, 2020.
Gambar 4. Hasil wawancara tentang manfaat pendidikan otonomi daerah
Gambar 5. Hasil wawancara sistem pendididkan di Indonesia
Di  samping  berbagai  manfaat  dari  diberlakukannya  sistem  desentralisasi    pendidikan sebagaimana  tersebut  di  atas,  tidak  dapat  dipungkiri  munculnya  persoalan-persoalan  baru  yang perlu  mendapat  perhatian  serius.  Berikut  adalah  beberapa  persoalan  yang  perlu  mendapat perhatian bersama. Yaitu lokalisasi SDM  yang kurang menyebar sempurna dan keterlibatannya hanya  pada  kota  besar  sehingga  daerah-daerah  yang  jauh  dari  ibu  kota  biasanya  tertinggal. ketidaksiapan  daerah  dalam  hal  pengelolaan  pendidikan,  terutama  kemampuan  sumberdaya manusia  daerah  mengelola  penyelenggaraan  pendidikan  yang  akuntabel.  Sehingga memungkinkan  terjadinya  penyalahgunaan  anggaran. 27 Hilangnya  narasi  besar  pendidikan. Melihat fenomena yang hadir di dunia pendididikan dewasa ini, dengan ketidakjelasannya narasi bersama dalam pendidikan, maka tidak mengherankan jika para penyelenggara pendidikan, baik di birokrasi  pemerintahan,  di  lembaga  pendidikan  negeri  dan  lembaga  pendidikan  swasta,  lebih memprioriataskan kepentingan kelompok kecil mereka dan kurang memeperhatikan kepentingan
27 Subakat,  Rahayu.  "Perencanaan  Pembelajaran  Model  Pendidikan  Holistik  Berbasis  Karakter Program Semai Benih Bangsa." Jurnal As-Salam 6.1 (2022): 36-48.
bersama. 28,29
Tentunya  dari  dampak  negatif  otonomi  daerah  adalah  sebagian  kecil.  Dengan harapan adanya  pendidikan  otonomi  daerah  bisa  menjadikan  pendidikan  lebih  berkualitas dalam semua standar.  Pun  dalam  analisi  yang  penulis  dapatnya  manfaat yang  didapatkan  dari  pendidikan otonomi daerah tentu lebih besar dibanding                                 negatifnya.

## KESIMPULAN
Berbagai  persoalan  dan  pemikiran  di  atas  menunjukkan  bahwa  pendidikan  otonomi daerah  sedang  dalam  proses  transisi  panjang  untuk  meningkatkan  kualitasnya.  Hasil  yang didapatkan  adalah  secara  teori  belum  semua  memahami  apa itu  sentralisasi  dan  desentralisasi. Dalam  praktiknya  tentu  semua  bertahap  untuk  mengoptimalkan  pendidikan  desentralisasi otonomi daerah. Manfaat pendidikan otonomi daerah meliputi kemandirian daerah, pemanfaatan potensi  lokal  secara  maksimal,  dan  lebih  peka  terhadap  kebutuhan  lokal.  Adapun  dalam analisisnya  tentu  belum  semua  daerah  merasakan  dampak  secara  keseluruhan  dari  pendidikan otonomi  daerah.Walaupun  begitu  semua  sepakat  bahwa  pendidikan  otonomi  daerah  bisa menjadikan pendidikan lebih berkualiatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Albab,  Ulil.  "Perencanaan  Pendidikan  dalam  Manajemen  Mutu  Terpadu  Pendidikan Islam." Jurnal Pancar (Pendidik Anak Cerdas dan Pintar) 5.1 (2021): 119-126.
Alwi,  Zahra,  Ernalida  Ernalida,  dan  Yenni  Lidyawati.  "Kepraktisan  Bahan  Ajar  Perencanaan Pembelajaran  Berbasis  Pendidikan  Karakter  dan  Saintifik." Fon:  Jurnal  Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 16.1 (2020): 10-21.
Arifin,  Syamsul,  Nurul  Abidin,  dan  Fauzan  Al  Anshori.  "Kebijakan  Merdeka  Belajar  dan Implikasinya  terhadap  Pengembangan  Desain  Evaluasi  Pembelajaran  Pendidikan  Agama Islam." Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam 7.1 (2021): 65-78.
Aziz,  Asep  Abdul,  dkk.  "Model  Analisis  Kebijakan  Pendidikan." Tapis:  Jurnal  Penelitian Ilmiah 4.2 (2020): 192-201.
Baharuddin,  Baharuddin.  "Arah  Pendidikan  Masa  Depan:  Perlunya  Reorientasi  Posisi  Pendidik dan Peserta Didik." Visipena Journal 9.2 (2019).
Cikka,  Hairuddin.  "Konsep-Konsep  Esensial  dari  Teori  dan  Model  Perencanaan  dalam Pembangunan Pendidikan." Scolae: Journal of Pedagogy 3.2 (2020).
Darwisyah,  Darwisyah,  Kemas  Imron  Rosadi,  dan  Hapzi  Ali.  "Berfikir  Kesisteman  dalam Perencanaan  dan  Pengembangan  Pendidikan  Islam." Jurnal  Manajemen  Pendidikan  dan
28 Supriyanto,  Agung.  "Model  Pengembangan  Penguatan  Pendidikan  Karakter  dan  Literasi Lingkungan." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 5.1 (2020): 17-23.
29 Turmuzi,  Muhammad,  dkk.  "Literature  Review:  Evaluasi  Keterlaksanaan  Kurikulum  2013 Menggunakan  Model  Evaluasi  CIPP  (Context,  Input,  Process,  dan  Product)." Jurnal  Basicedu 6.4  (2022): 7220-7232.
Ilmu Sosial 2.1 (2020): 225-237.
Djuanda,  Isep.  "Implementasi  Evaluasi  Program  Pendidikan  Karakter  Model  CIPP  (Context, Input, Process dan Output)." Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam 3.01 (2020): 37-53.
Fadhli, Muhammad.
"Implementasi Manajemen Strategik dalam Lembaga
Pendidikan." Continuous Education: Journal of Science and Research 1.1 (2020): 11-23.
Fauziah,  R.  S.,  Novi  Maryani,  dan  Ratna  Wahyu  Wulandari.  "Pelaksanaan  Model  Pendidikan Karakter  di  Sekolah  Dasar." Didaktika  Tauhidi:  Jurnal  Pendidikan  Guru  Sekolah Dasar 6.2 (2019): 139-154.
Idris, Idris. "Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan." Scolae: Journal of Pedagogy 3.2 (2020).
Ismail, Feiby, dan Mardan Umar. "Implementasi Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Islam; Studi  Multisitus  di  MAN  Model  1  Manado,  MAN  1  Kotamobagu  dan  MAN  1  Kota Bitung." Jurnal Ilmiah Iqra' 14.1 (2020): 78-95.
Ngadi,  Main,  Said  Subhan  Posangi,  dan  Herson  Anwar.  "Perencanaan  Pendidikan  dalam  Studi Alquran dan Hadits." Jurnal Al Himayah 4.2 (2020): 338-350.
Nirmayani, L. Heny. "Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar Melalui Model Pengajaran Bermain Peran." Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar 1.2 (2020): 207-215.
Nuryasin,  Muhamad,  dan  Margono  Mitrohardjono.  "Strategi  Perencanaan  Pengembangan Pendidikan  Islam  di  Indonesia." Jurnal  Tahdzibi:  Manajemen  Pendidikan  Islam 4.2 (2019): 77-84.
Oktapiani,  Marliza.  "Perencanaan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  di  Indonesia." Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam 2.1 (2019): 71-102.
Primayana,  Kadek  Hengki.  "Perencanaan  Pembelajaran  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dalam Menghadapi  Tantangan  Revolusi  Industri  4.0." Prosiding  Seminar  Nasional  Dharma Acarya . Vol. 1. No. 3. 2020.
Ramdhan,  Tri  Wahyudi.  "Model  Pengembangan  Kurikulum  Multikultural." Jurnal  Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 5.2 (2019).
Ridwan,  Ahmad.  "Implementasi  Fungsi  Planning  di  Sekolah  dalam  Kerangka  Manajemen Pendidikan  Islam." Indonesian  Journal  of  Islamic  Educational  Management 2.2  (2020):
71-83.
Ristiana, Lisa. Model Perencanaan Pendidikan Orang Tua dalam Memilih Lembaga Pendidikan pada  Level  Madrasah  Aliyah  (Studi  Kasus  Desa  Tergo  Dawe  Kudus) .  Diss.  IAIN KUDUS, 2020.
Sahara,  Zaini,  Muhammad  Fuad  Zaini,  dan  Risma  Handayani.  "Implementasi  Fungsi-Fungsi Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  di  Mts  Al-Wasliyah  Stabat." Journal  Economy  and Currency Study (JECS) 1.2 (2019): 1-8.
Soekmono,  Roostrianawahti,  dan  Dhita  Paranita  Ningtyas.  "Model  Pembelajaran  Pendidikan Multikultural melalui Pendekatan Proyek Kolaboratif." Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 4.2 (2020): 1029-1040.
Subakat,  Rahayu.  "Perencanaan  Pembelajaran  Model  Pendidikan  Holistik  Berbasis  Karakter Program Semai Benih Bangsa." Jurnal As-Salam 6.1 (2022): 36-48.
Supriyanto,  Agung.  "Model  Pengembangan  Penguatan  Pendidikan  Karakter  dan  Literasi Lingkungan." Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan 5.1  (2020): 17-23.
Suratno,  Joko,  Diah  Prawitha  Sari,  dan  Asmar  Bani.  "Kurikulum  dan  Model-model Pengembangannya." Jurnal Pendidikan Guru Matematika 2.1 (2022).
Turmuzi,  Muhammad,  dkk.  "Literature  Review:  Evaluasi  Keterlaksanaan  Kurikulum  2013 Menggunakan  Model  Evaluasi  CIPP  (Context,  Input,  Process,  dan  Product)." Jurnal Basicedu 6.4 (2022): 7220-7232.
Wahyudin, Undang Ruslan. Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional) . Deepublish, 2020.
Yusuf,  Arif  Maulana,  dan  Budi  Permana.  "Perencanaan  Arsitektur  Sistem  Terintegrasi  Dengan Menggunakan Togaf Adm (Studi Kasus: Yayasan Pendidikan Rosma)." Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 14.1 (2019): 21-29.
Yusup,  Wirastiani  Binti,  Bambang  Ismanto,  dan  Wasitohadi  Wasitohadi.  "Evaluasi  Program Indonesia  Pintar  dalam  Peningkatan  Akses  Pendidikan  di  Sekolah  Menengah Pertama." Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan 6.1 (2019): 44-53.