## Analisis Pembiayaan Organisasi Sekolah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Menggunakan Activity Based Costing
Aniss Fatul Fu’adah 1 , Alfiani Nur Fitrotin 2 , Nanda Amalia Fadilah 3 , Muhammad Ainul Yaqin 4
Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim, Indonesia
2 17650033@gmail.com; 3 17650052@student.uin-malang.ac.id; 4 yaqinov@ti-uin-malang.ac.id;
* corresponding author

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Sejarah Artikel Diterima: 23 Desember 2020 Direvisi: 6 Januari 2021 Diterbitkan: 30 Agustus 2023 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pembiayaan  pada organisasi sekolah yang. Pembiayaan adalah proses dialokasikannya dana pada aktivitas atau suatu program pelaksanaan operasional pada sebuah proses bisnis. Pembiayaan tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan, akan tetapi  pembiayaan  juga  penting  dalam  organisasi,  salah  satunya organisasi sekolah. Oleh karena itu, organisasi sekolah perlu mengetahui bagaimana keadaan pembiayaan sekolah yang sesuai dengan SNP. Data yang  diperoleh  dari Work  Breakdown  System (WBS)  terhadap  SNP diterapkan ke dalam ABC yang akan menghasilkan biaya yang dihitung dengan penerapan metode Activity Based Costing (ABC) dialokasikannya biaya  ke  produk  sesuai  dengan  kegiatan  yang  dijalankan.  Hasil  yang diperoleh  dari  penelitian  ini  yaitu  tingkat  efektifitas  dari  organisasi sekolah  yang  memiliki  presentase  26,7%  dengan  keterangan  efisen. Pengetahuan ini dapat digunakan sebagai acuan organisasi sekolah dalam menganalisis  pembiayaan  yang  dialokasikan  pada  aktivitas  organisasi sehingga  organisasi  sekolah  dapat  mengevaluasi  biaya  yang  ada  untuk mencapai proses yang terintegrasi dan sesuai dengan SNP.
Kata Kunci
Activity Based Costing Pembiayaan Organisasi Sekolah Standar Nasional Pendidikan

## PENDAHULUAN
Setiap invidu di setiap negara memiliki hak yakni pendidikan, pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 memamaprkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Pendidikan penting dalam  upaya  peningkatan  dari  kualitas  suatu  sumber  daya  manusia.  Pendidikan  sangat dibutuhkan bagi setiap warga negara seperti pada tujuan nasional Indonesia pada UUD 1945 yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  [1].  Bidang  pendidikan  memiliki  tugas  untuk mencapai kuantitas pendidikan, pemerataan pendidikan atau pemenuhan hak memperoleh pendidikan  saja  juga  harus  memperhatikan  kualitas  penyelenggaraannya  [2].  Pembiayaan organisasi termasuk pendidikan dasarnya adalah proses dari dialokasikannya suatu sumber pada suatu kegiatan atau suatu program dilaksanakannya operasional pendidikan atau dalam prosesi  pengajaran  di  kelas.  Pembiayaan  menjadi  masalah  penting  karena  memiliki hubungan dengan permasalahan SDM, sarana dan prasarana, proses suatu pembelajaran dan beberapa  aspek  lain  yang  memiliki  hubungan  dengan  keuangan  [1].  Penyelenggaraan pendidikan yang efektif didukung dengan biaya yang memadai. Pembiayaan dan keuangan penting  dalam  proses  belajar  mengajar  yang  mengharuskan  tata  kelola  keuangan  yang mumpuni  dalam  terselenggaranya  pendidikan.  Pengelolaan  keuangan  tersebut  dinamakan manajemen pembiayaan keuangan. Dengan manajemen yang baik tersebut diharapkan dapat mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  sekolah  sekolah  [3].  Untuk  mencapai  pendidikan yang  berkualitas,  pendidikan  mempunyai  beberapa  standar  acuan  yaitu  Standar  Nasional Pendidikan (SNP) yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar evaluasi,  standar  proses,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan
Vol. 5, No. 2, Agustus 2023, Halaman 118-128
prasarana,  dan  standar  pembiayaan.  Aspek  tersebut  dalam  penyelenggaraan  pendidikan harus  tercapai  pada  setiap  satuan  pendidikan  termasuk  standar  pembiayaan  pendidikan. Standar pembiayaan memberi pengaruh terhadap tercapainya pendidikan Nasional [3].
Beberapa penelitian terkait penentuan biaya menggunakan metode Activity Based Costing (ABC)  salah  satunya  Firahmy  pada  penelitiannya,  mereka  menganalisa  masalah  terkait estimasi  biaya  uang  kuliah.  Dari  penelitian  tersebut,  dapat  dilihat  fluktuasi  dan  stabilitas keuangan pada STMIK Triguna Dharma dapat dipakai sebagai solusi oleh pihak yayasan. Karena  segala  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pembebanan  uang  kuliah  dilihat  dari segala aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya.  Penelitian mendapatkan hasil berupa biaya  pokok  uang  kuliah,  laba  yang  diinginkan  dapat  dioptimalkan  oleh  pihak  yayasan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, pihak yayasan dapat menentukan standarisasi tarif uang kuliah tunggal setiap tahun akademiknya [4]. Sementara itu, penelitian lain dilakukan oleh  Sari  &  Kawedar  pada  Rumah  Sakit  Nasional  Diponegoro,  dimana  diketahui  bahwa penentuan jasa menggunakan estimasi tarif. Metode Activity Based Costing mengidentifikasi setiap  aktivitas  dan  kemudian  pembebanan  dilakukan  sesuai  dengan cost  driver .  Metode Activity  Based  Costing dapat  mengalokasikan  biaya  berdasarkan  kebutuhan  tiap  kegiatan sehingga penentuan dari tarif lebih jelas dan akurat. Penentuan tarif yang akurat dan jelas akan mempengaruhi profitable rumah sakit [5].
Hasil  rata-rata  presentase  margin  yang  didapatkan  apabila  menggunakan  metode  lebih unggul dibandingkan dengan metode yang tradisional. Biaya pada perhitungan harga pokok produksi  dialokasikan  ke  produk  sesuai  dengan  kegiatan  yang  dijalankan,  sehingga mendapatkan  hasil  tepat  dan  juga  tidak  perlu  menentukan  harga  jual . Penelitian  ini membahas tentang bagaimana analisis pembiayaan pada organisasi Sekolah menggunakan metode Activity Based Costing (ABC), yang bertujuan untuk mengetahui satuan ( Unit Cost ).

## METODE

## Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian menyusun metodologi sangatlah penting untuk melakukan suatu  tahapan  yang  sesuai  sistem  pada  sebuah  penelitian.  Mulai  dari  analisis  data  hingga penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan data diantaranya:
1. Data primer yang digunakan yaitu data rincian aktivitas dalam bentuk model proses bisnis  dari  standar  pembiayaan  berdasarkan  Standar  Nasional  Pendidi kan  yang diuraikan  menggunakan Work Breakdown Structure (WBS).
2. Data sekunder yang digunakan diantaranya :
a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 mengenai standar biaya operasi nonpersonalia
b. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  15  Tahun  2019  mengenai peraturan gaji PNS

## Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Pencapaian  pendidikan  yang  berkualitas  tak  lepas  dari  standarisasi  yang  digunakan. Pendidikan  sendiri  mempunyai  standar  acuan  yaitu  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP). Standar tersebut standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, standar pengelolaan, standar evaluasi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan  standar  pembiayaan.  Standar  pembiayaan  pendidikan  ditemukan  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  mengenai  Standar  Nasional Pendidikan  (PR  RI  SNP).  Pada  Bab  IX  pasal  62  dari  PP  yang  menyebutkan  Standar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan menjabarkan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama  baik pemerintah pusat
Vol. 5, No. 2, Agustus 2023, Halaman 118-128
maupun dareha dan masyarakat. Supaya penyelenggaran pendidikan terselenggara dengan baik dibutuhkan dana yang cukup  [3]. Badan yang bertugas mengembangkan, memantau, dan melaporkan capaian standar nasional pendidikan pemerintah membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang memiliki kewenangan diantaranya :
1. Pengembangan SNP
2. Penyelenggaraan ujian nasional
3. Pemberian  rekomendasi  kepada  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  guna menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan
4. Perumusan  kriteria  lulusan  pada  satuan  pendidikan  di  jenjang  pendidikan  dasar maupun menengah.
Fungsi  dari  SNP  antara  lain  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan,  perencanaan,  dan pengawasan  pendidikan  guna  terwujudnya  pendidikan  nasional  yang  berkualitas.  Tujuan dari SNP antara lain untuk jaminan kualitas pendidikan nasional guna pembentukan watak, mencerdaskan kehidupan bangsa serta peradaban bangsa yang bermartabat [6].

## Mengidentifikasi Hasil Work Breakdown Structure (WBS)
Work  Breakdown  Structure  (WBS)  dapat  didefinisikan  sebagai  representasi  hierarki semua  aktivitas/elemen  kerja  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan  lingkup  pekerjaan proyek secara lengkap hingga ke level terkecil. WBS merupakan  acuan pembuatan jadwal pekerjaan, perhitungan biaya, penentuan sumber daya yang dibutuhkan, perhitungan risiko pekerjaan,  juga  kegiatan  memantau  dan  mengendalikan  proyek.  Untuk  mengetahui  detail aktivitas  dari  setiap  prosesnya,  standar  pembiayaan menggunakan metode  WBS  sehingga memudahkan dalam penentuan pembiayaan organisasi pendidikan nantinya.
Tabel 1.1 Hasil WBS dari Standar Pembiayaan
Fase Tugas Aktivitas Planning Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ● Membentuk tim pengembang sekolah (TPS)
● Penetapan  kondisi  sekolah  saat  ini  dengan melakukan evaluasi diri
● Kondisi sekolah yang diinginkan ditetapkan
● Kesenjangan  antara  situasi  sekolah  saat  ini  dan yang diinginkan ditentukan
● Penyusunan    kegiatan,  program  dan  indikator kinerja ● Penyusunan RAS
● Penyusunan RKT dan RKAS
● Persetujuan  oleh  rapat  dewan  pendidik  komite sekolah mempertimbangkan ● Pihak yang berwenang mengesahkan
● Pemangku  kepentingan  pendidikan  diberikan sosialisasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) ● Menginventariskan rencana yang ingin dijalankan ● Penyusunan rencana dengan melihat skala prioritas pelaksanaan
● Program kerja serta rincian program ditentukan
● Kebutuhan  untuk  pelaksanaan  rincian  program ditentukan
● Perhitungan kebutuhan dana ● Sumber dana untuk biaya rencanaditentukan Executing Process Penerimaan biaya pendidikan ● Memiliki  dokumen  rencana  jangka  menengah (RKS) dan tahunan (RKAS)
● Pemahaman  program  instansi  sumber  dana
pendidikan ● Identifikasi  program  sekolah  sesuai  dengan instansi sumber dana
● Penggunaan  usulan  kegiatan  dengan  dokumen kerangka rujukan dibuat
● Usulan  program  yang  diminta  pendananaanya dipaparkan ● Proses usulan dikawal sampai selesai ● Efektifitas  digunakannya  dana  yang  didapat dipertanggungjawabkan Pengeluaran biaya pendidikan ● Pembelanjaan  dilakukan  dengan  memanfaatkan sumber dana yang tersedia ● Pembelanjaan disesuaikan dengan rencana
● Membuat  laporan  keuangan  oleh  bendahara sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS
● Melampirkan bukti bukti pengeluaran keuangan
● Menunjukkan  neraca  keuangan  untuk  diperiksa oleh  tim  pertanggungjawaban  keuangan  dari komite sekolah Monitoring and Controlling Auditing keuangan sekolah ● Menetapkan standar yang dipergunakan ● Kenyataan  diukur  dan  dipertimbangkan  sesuai standar
● Identifikasi penyimpangan penggunaan keuangan
● Tindakan perbaikan yang menjadi materi rekomendasi ditentukan Closing Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ● Melakukan  pembukuan  terhadap  keseluruhan penerimaan dan pengeluaran ● Melampirkan bukti atau dokumen pendukung yang sah ● Mencatat kesesuaian antara anggaran dan realisasi
● Melaporkan  pada  yayasan  atau  sekolah  atau pemerintah kab/kota
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  jurnal  ini,  maka  pembahasan  akan difokuskan  pada  fase  executing  process,  dimana  terdapat  proses  penerimaan  dan pengeluaran biaya pendidikan.
a. Penerimaan biaya sekolah
Dana  pendidikan  bersumber  dari  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  juga masyarakat  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  48  Tahun  2008  mengenai Pendanaan Pendidikan Pasal 51 ayat (1). Kemudian pada ayat (4) dipaparkan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diadakan oleh pemerintah bisa bersumber dari:
1. Penganggaran pemerintah
2. Penganggaran pemerintah daerah
3. Pemungutan  dari  orang  tua  wali  ataupun  peserta  yang  dilakukan  sesuai undang-undang
4. Dapat bantuan pemangku kepentingan dari satuan pendidikan
5. Dapat bantuan yang tidak mengikat dari pihak asing
6. Sumber bantuan lain yang disahkan
b. Pengeluaran biaya sekolah
Vol. 5, No. 2, Agustus 2023, Halaman 118-128
Pembiayaan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 62 ayat (1) terdiri atas biaya operasi, investasi dan personal. Dalam ayat (2)  dijelaskan  bahwa  biaya  investasi  yang  disebutkan  dalam  ayat  (1)  termasuk pengembangan sumber daya manusia, modal kerja tetap biaya penyediaan sarana dan prasarana.  Dalam  ayat  (3)  yang  termasuk  dalam  biaya  pribadi  yaitu  pengeluaran biaya  peserta  didik  untuk  pembelajaran  ayat  (4)  dijelaskan  bahwa  biaya  operasi termasuk tenaga kependidikan maupun gaji pendidik dengan semua tunjangan, selain honor pendidik peralatan atau bahan pendidikan sekali pakai masuk ke dalam biaya operasi,  dan  ada  lagi  biaya  operasi  pendidikan  tidak  langsung  yaitu  jasa telekomunikasi,  daya,  air,  transportasi,  konsumsi,  pajak,  pemeliharaan  sarana  dan prasarana, asuransi, uang lembur, dan sebagainya [7].

## Metode Activity Based Costing
Sebuah  model  akuntansi  biaya  yang  dapat  dipergunakan  untuk  pengalokasian  semua biaya,  didasarkan  sumber  daya  yang  dipakai  untuk  pemakaian  aktivitas  yang  berkaitan merupakan Activity  Based  Costing (ABC).  Penggunaan  model Activity  Based  Costing ini nantinya  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  dalam  penentuan  dan  pengaturan  pembiayaan organisasi  sekolah  di  masa  depan  serta  memetakan  biaya  yang  lebih  sistematis  dan terstruktur terkait kegiatan dan sumber daya sekolah dapat dilakukan.

## Biaya Satuan (Unit Cost)
Unit  Cost adalah  pengeluaran  biaya  oleh  organisasi  untuk  produksi,  penyimpanan  dan penjualan satu unit produk dari produk tertentu. Biaya unit memiliki cakupan semua biaya tetap dan semua biaya variabel yang terlibat dalam produksi. Jika disederhanakan, unit cost yaitu biaya per-unit produk atau biaya per-layanan. Definisi unit cost sebagai hasil bagi total cost yang dibutuhkan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, produk barang maupun jasa. Biaya satuan ( unit cost ) yaitu biaya pembagian satu satuan produk pelayanan dihitung dengan total  cost dengan  kualitas/jumlah  output  (( unit  cost )  UC  =  ( total  cost )  TC  ( total output )TO).  Dapat  disederhanakan  sebagai  “rata-rata”.  Yaitu  hasil  pembagian  biaya  total dengan  jumlah  produksi.  Ada  dua  jenis  biaya  satuan  yaitu  biaya  biaya  satuan  aktual  dan satuan normatif [8].

## Activity-based costing (ABC)
Metode Activity-Based Costing (ABC) adalah proses kalkulasi biaya yang pertama kali melakukan penelusuran biaya ke kegiatan dan kemudian ke produk. Sistem akuntansi biaya tradisional menghasilkan informasi biaya produk yang terdistorsi, hal ini terjadi dikarenakan adanya tidak akuratnya pembebanan biaya, yang berakibat salahnya penentuan suatu biaya, perencanaan,  pembuatan  putusan,  dan  kendali.  Distorsi  menyebabkan undercost/overcost terhadap sebuah produk. Perkembangan ilmu pengetahuan menciptakan suatu sistem yang menentukan  harga  pokok  produk  yang  bergantung  kegiatan  yang  dibuat  guna  perbaikan akibat distorsi akuntansi biaya secara tradisional. Sistem akuntansi ini dinamakan Activity- Based Costing [9].
Gambar 1.  Alur metode ABC
Pada Gambar 1 merupakan alur dari perhitungan Unit Cost dari metode ABC ( Activity- based costing ), di bawah ini merupakan keterangan dari alur perhitungan [10]:
a. Identifikasi produk objek biaya.
b. Identifikasi  nilai  biaya  langsung  dari  produk.  Dari  biaya  langsung  yang  sudah ditentukan, maka dilanjutkan menentukan nilai/ value biaya tersebut.
c. Dasar alokasi biaya yang akan digunakan dipilih dan biaya tak langsung dialokasikan ke produk dan volume cost driver . Merinci cost driver untuk jumlah dan volume serta nilainya.
d. Identifikasi biaya tidak langsung dasar alokasi biaya.
e. Tarif per-unit dasar alokasi biaya tak langsung dihitung.
f. Biaya tidak langsung produk dihitung.
g. Total biaya tiap unit langsung dan tak langsung dihitung.
Vol. 5, No. 2, Agustus 2023, Halaman 118-128
Pada Gambar 2 merupakan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 mengenai standar biaya operasi  nonpersonalia  Tahun  2009  untuk  SD/MI,  SMP/Mts,  SMA/MA,  SMK,  SDLB, SMALB dan SMPLB yang diterapkan pada tahun 2009 di DKI Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Activity-Based Costing
Activity-Based  Costing  (ABC) diterapkan  untuk  pengurangan  kegiatan  yang  tidak menambah  nilai,  tidak  menambah  produk  atau  jasa  yang  juga  mengurangi  kegiatan  yang menyebabkan  tidak  sesuainya  dengan  harapan  di  masa  depan  atau  tidak  terciptanya  nilai tambah.  Kelemahan  dari  metode  ini  terdistorsinya  informasi  biaya  dan  hal  tersebut disebabkan  tidak  akuratnya  pembuatan  keputusan,  pembebanan  biaya,  pengendalian,  dan perencanaan.
Alur menyusun hingga pengimplementasian Activity-Based Costing, yaitu [11]:
1. Seluruh informasi keuangan perusahaan ditinjau ulang.
2. Tujuan penerapan Activity-Based Costing System ditentukan.
3. Penetapan kegiatan utama yang guna perubahan beban tak langsung
4. Biaya tak langsung dihubungkan dengan kegiaan yang dapat dihitung tarifnya ( Rate ) per unit pada tiap dasar alokasi yang dipaka untuk pembebanan biaya tak langsung.
5. Biaya tidak langsung pada objek biaya dihitung.
6. Perhitungan total biaya pada setiap objek
7. Memperbaiki dan mengambil keputusan yang relevan.
Penerapan sistem Activity-Based Costing memberi manfaat, seperti di bawah ini [11]:
1. Identifikasi tidak efisiennya pada detail setiap proses kegiatan dapat dibantu dengan mudah
2. Keputusan dalam menghitung biaya lebih akurat
3. Pengendalian biaya pada setiap level dapat dibantu dengan mudah.
Tabel 1. Alokasi dana untuk Standar Pembiayaan Pendidikan
No. Kegunaan Dana Jumlah (Rp.) 1. Konsumsi guru/pegawai 2.331.000,00; 2. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelaporan program 1.093.900,00; 3. Pembayaran rekening listrik 900.000,00; 4. Pembayaran langganan internet 750.000,00; 5. Pembayaran langganan PDAM 900.000,00’ 6. Membayar gaji guru tidak tetap 3.260.000,00; 7. Membayar gaji penjaga sekolah/satpam/pegawai 1.320.000,00; 8. Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan 80.000,00; 9. Bantuan siswa miskin 125.000,00; 10. Pembelian kebutuhan UKS 420.000,00; Jumlah 11.179.900,00;
Pada Tabel 1, jenis pengeluaran di sekolah dikelompokkan dalam 10 jenis biaya antara lain:  konsumsi  guru/pegawai;  penyelenggaraan  sosialisasi  dan  pelaporan  program; pembayaran  rekening  listrik,  pembayaran  langganan  internet,  pembayaran  langganan PDAM, pembayaran honor guru tidak tetap, pembayaran honor penjaga sekolah/satpam/pegawai;  penyelenggaraan  penerimaan  sumbangan  pendidikan;  bantuan siswa  miskin;  dan  pembelian  kebutuhan  UKS.  Ditentukannya  biaya  pendidikan menggunakan metode Activity Based Costing untuk awalannya melakukan survey kegiatan yang  dilakukan  dalam  terselenggaranya  pendidikan  di  sekolah.  Kegiatan  tersebut  secara dasar  dibedakan  menjadi  dua  jenis  pusat  kegiatan,  yaitu  kegiatan  utama  dan  kegiatan penunjang.
Tabel 2. Jenis-jenis pusat aktivitas Aktivitas Utama Aktivitas Penunjang
Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program  Konsumsi Guru/Pegawai
Pembayaran honor guru tidak tetap Pembayaran rekening listrik Pembayaran penjaga sekolah/satpam/pegawai Pembayaran langganan internet Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan Pembayaran langganan PDAM

## Bantuan siswa miskin

## Pembelian kebutuhan UKS
Pada  Tabel  2,  Disajikan  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  sekolah  berdasarkan pengelompokan  elemen  biaya  sesuai  dengan  pusat  aktivitas.  Selanjutnya  melakukan pembebanan biaya dengan metode penelusuran penggerak ( driver tracing ) dan penelusuran langsung ( direct tracing ) serta alokasi.
Tabel 3. Pembebanan Sumber Daya ke dalam Kegiatan
Macam Kegiatan Dasar Alokasi Cost Driver Konsumsi Guru/pegawai Direct Tracking Jumlah guru/pegawai Penyelenggaraan  sosialisasi  dan pelaporan program Perkiraan alokasi Jumlah siswa Pembayaran rekening listrik Direct Tracking KWH Pembayaran langganan internet Direct  Tracking Mbps Pembayaran langganan PDAM Direct Tracking m3 Pembayaran honor guru tidak tetap Direct Tracking Jam mengajar Pembayaran honor penjaga sekolah/satpam/pegawai Direct Tracking Jam kerja Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan Alokasi dengan perkiraan Jumlah pembayaran/tahun Bantuan siswa miskin Direct Tracking Jumlah siswa
Pembelian kebutuhan UKS Alokasi dengan perkiraan Jumlah pembayaran
Pada Tabel 3, berbagai kegiatan yang ada di sekolah pengalokasian didasarkan dengan perhitungan perkiraan dengan penentuan presentase pengeluaran jenis biaya dibagi dengan jumlah yang biaya yang diterima oleh sekolah.
Tabel 4.  Penerimaan Sekolah Tahun 2015/2016 No. Sumber Dana Jumlah (Rp.) 1. Bantuan Operasional Sekolah Pusat 27.200.000,00; 2. Bantuan Operasional Sekolah Provinsi 4.840.000,00; 3. Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten 8.140.000,00; Jumlah 40.180.000,00;
Pada  Tabel  4,  diperlihatkan  penerimaan yang  diterima  oleh  sekolah,  perolehan jumlah penerimaan  pada  tabel  tersebut  diterima  dalam  satu  tahun,  selanjutnya  perhitungan persentase dasar alokasi untuk setiap jenis biaya. Lalu penentuan c ost driver dan perhitungan berapa  kali  penggunaan  atau  berapa  lama/kali  pengeluaran  jenis  biaya  dalam  setahun. Kemudian perhitungan berapa besar presentase dari cost driver dalam rupiah sebagai biaya pembebanan.
Tabel 5. Perhitungan Keuangan Sekolah Tahun 2015/2016 Jenis Kegiatan Dasar Alokasi *) Cost driver **) Biaya dibebankan **) Konsumsi guru/pegawai 5,8% dari pendapatan 11 guru Rp 2.330.440 Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program 2,7% dari pendapatan  34 siswa Rp 1.084.860 Pembayaran rekening listrik Direct Tracing - Rp 900.000 Bayar internet Direct Tracing - Rp 750.000 Bayar PDAM Direct Tracing - Rp 900.000 Gaji guru tidak tetap 8,1% dari pendapatan  - Rp 3.254.000 Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 3,2% dari pendapatan  - Rp 1.285.000 Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan 0,19% dari pendapatan - Rp 76.342 Bantuan siswa miskin 0,31% dari pendapatan - Rp 124.558 Pembelian kebutuhan UKS 1% dari pendapatan - Rp 401.800 Jumlah Rp 11.107.000 KETERANGAN :
*) Tiap jenis pengeluaran jumlah biayanya dibagi jumlah pendapatan **) Perhitungan biaya yang dikeluarkan sesuai data laporan keuangan ***)  Besar % dihitung dari dasar alokasi
Pada Tabel 5. Menghitung keuangan tiap siswa per-bulan dengan metode ABC. Jumlah pembebanan  tersebut  merupakan  jumlah  tarif  yang  harus  dibayarkan  oleh  tiap  siswa  per bulan.
Tabel 6. Perhitungan Tarif Keuangan menggunakan Metode ABC Tahun 2015/2016
Total siswa Pembebanan Biaya Besaran SPP (dibagi jumlah siswa) Per tahun Per bulan 34 Rp. 11.107.00,00; Rp.326.676 Rp.27.223
Pada  Tabel  6,  menghitung  tarif  uang  biaya  pendidikan  yang  dihitung  dengan  metode ABC, hasil yang diperoleh hampir mendekati dikarenakan selisih yang kecil. Biaya per unit akan memungkinkan lebih rendah apabila semakin banyaknya jumlahnya siswa. Selanjutnya mengukur value  for  money yaitu  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  organisasi  pada sekolah.

## Menghitung efektivitas
Tingkat efektivitas = (target penerimaan) x 100% Menghitung efektifitas anggaran biaya pada tahun ajaran 2015/2016 Target penerimaan = 34 x Rp. 27.223 x 12 bulan = Rp 11.106.984 Tingkat efektivitas = (Rp. 40.180.000/Rp 11.106.984) x 100% = 362%

## Menghitung efisiensi
Tingkat efisiensi = (keluaran riil/anggaran) x 100%
Tabel 7. Menghitung Efisiensi Untuk Jumlah Biaya Pendidikan pada Metode ABC Tahun Keluaran Anggaran Efisiensi Kriteria 2015/2016 Rp. 11.107.900,00; Rp. 40.180.000,00; 27,6% Efisien
Pada Tabel 7. Disajikan hasil hitung efisiensi dari jumlah biaya pendidikan pada metode ABC.  Apabila  dilihat  dari  nilai  prosentase  efisiensinya,  sistem  manajemen  dari  sekolah termasuk efisien karena memiliki persentase 27,6%. Hasil perhitungan ini digunakan untuk melakukan evaluasi pada organisasi sekolah agar dapat dilakukan perbaikan startegi untuk manajemen sekolah yang lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  tentang  analisis  pembiayaan  pendidikan  di  sekolah  dapat  disimpulkan bahwa biaya pendidikan di SDN Ngrojo Nanggulan Kulon Progo  tiap siswa per-bulannya menggunakan metode Activity-Based Costing (ABC) pada tahun ajaran 2015/2016 adalah Rp  27.223.  Pengelolaan  sekolah  tahun  2015/2016  sudah  efektif  dan  efisien,  dibuktikan dengan hasil perhitungan sebesar 326% dan 27,3. Faktor efisien dan efektif tersebut diperiksa dari  sarana  dan  prasarana;  pembiayaan;  serta  layanan  pembelajaran.  Penelitian  ini
Vol. 5, No. 2, Agustus 2023, Halaman 118-128
diharapkan  bisa  memberikan  informasi  yang  berguna  guna  perkembangan  manajemen pendidikan di sekolah. Maka dari itu, diperlukan perbaikan  strategi dalam manajemennya guna memperoleh organisasi sekolah yang lebih baik dari sebelumnya.

## REFERENSI
[1] H.  Yuliani,  “PEMBIAYAAN  PENDIDIKAN  DI  SEKOLAH  DASAR  NEGERI  NGROJO NANGGULAN KULON PROGO,” Hanata Widya , pp. 54–68, 2016.
[2] F. Alawiyah, “National Standards of Primary and Secondary Education,” Aspirasi , vol. 8 no., pp. 81– 92, 2017.
[3] Masadit, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu,” ANSIRU , vol. 1 no., pp. 119–145, 2017.
[4] F. dkk Rizky, “Implementasi Metode Activity Based Costing (ABC) dalam Estimasi Tarif Uang Kuliah setiap Tahunnya (Studi Kasus: STMIK Triguna Dharma),” J. Ilm. Saintikom , vol. Vol. 16 No, 2017.
[5] Sari,  S.  Widia,  and  K.  Warsito,  “Implementasi  Metode  Activity  Based  Costing  (ABC)  dalam Menentukan Unit Cost Poliklinik (Studi Kasus: Rumah Sakit Nasional Diponegoro),” Diponegoro J. Account. , 2018.
[6] S.  Herdayati,  “Standar  Nasional  Pendidikan  Dasar  dalam  PP  Nomor  32  Tahun  2013:  Konsep  dan Penerapan, Permasalahan dan Tantangan, Prinsip Model Mutu Total di Sekolah Dasar,” 2019.
[7] M.  Handayani,  “Pencapaian  Standar  Nasional  Pendidikan  Berdasarkan  Hasil  Akreditasi  SMA  di Provinsi DKI Jakarta,” J. Pendidik. dan Kebud. , vol. Vol.1 Nomo, 2016.
[8] D. A. Putri, “ACTIVITY BASED COSTING SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENENTUKAN TARIF SPP SMP-SMA PADA YPI NASIMA SEMARANG TAHUN 2010,” pp. 1–27, 2010.
[9] Z.  H.  A.  Syahr,  A.  Purwanti,  and  I.  G.  K.  A.  Ulupui,  “ANALISIS  KOMPARASI  BIAYA PENDIDIKAN  ANTARA  METODE  TRADISIONAL  DENGAN  ACTIVITY  BASED  COSTING SYSTEM PADA MADRASAH DINIYAH AL-BURHANIYAH,” J. Organ. dan Manaj. , vol. 12(1), pp. 39–53, 2016.
[10] A.  S.  Nuha,  M.  F.  Hakim,  W.  A.  Lathifah,  and  M.  A.  Yaqin,  “PERHITUNGAN  UNIT  COST PENGEMBANGAN  SISTEM  INFORMASI  SEKOLAH  DENGAN  METODE  ABC  (  ACTIVITY BASED  COSTING  )  PERHITUNGAN  UNIT  COST  PENGEMBANGAN  SISTEM  INFORMASI SEKOLAH  DENGAN  METODE  ABC  (  ACTIVITY  BASED  COSTING  ),”  no.  December  2019, 2020.
[11] B.  et  al.  Kaunang,  “PENERAPAN  METODE  ACTIVITY  BASED  COSTING  SYSTEM  DALAM MENENTUKAN  BESARNYA  TARIF  JASA  RAWAT  INAP  PADA  RUMAH  SAKIT  UMUM BETHESDA,” vol. 3(1), p. pp.1214–1221, 2015.