## PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Meira Marisa 1 , Zulkifli 2 , Nurhasanah 3 1,2,3 Program Studi Akuntansi Sektor Publik – Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang Email: meiramarisa2302@gmail.com, zulkifliwancik@gmail.com, nurhasanahrizkiramadhan@gmail.com

## Abstract
The study's goal is to put a dollar amount on the effect that municipal taxes and levies have on the per capita  income  (PDI)  of  South  Sumatra's  several  municipalities.  In  addition,  regional  penalties  and regional taxes will be studied alongside the PAD of each city and regency in South Sumatra Province. The Regional Government Financial Statements of 17 (seventeen) Regency/Cities in South Sumatra for the 2017-2021 Fiscal Year were the major data source for this study. These statements were released by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPKRI). Multiple linear regression was used in IBM SPSS 25 to examine the data from this study. In South Sumatra, regional taxes seem to have a little impact on regional revenue (Sig. 0.000 0.05), but regional retribution has no effect on regency/city regional original income (Sig. 0,221 > 0.05). Multiple experiments showed that the results of regional taxes and regional levies had a significant impact on regency/city original revenue in South Sumatra, with Sig values ranging from 0.000 to 0.05
Keywords : Regional Original revenue (PAD) (X1), Regional Tax (X2), Regional Levies (Y).

## Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  secara  parsial  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah    (PAD)    Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Selatan.  Dan  untuk  menganalisis  pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  17  (tujuh belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPKRI).  Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah metode  analisis  regresi  linier  berganda    menggunakan  aplikasi  IBM  SPSS  25.  Hasil  analisis  yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah nilai Sig. 0,000 < 0,05, sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh  secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan nilai Sig. 0,221 >  0,05.  Untuk  pengujian  secara  simultan  didapatkan  hasil  Pajak  Daerah    dan  Retribusi  Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05.
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Pajak Daerah (X2), Retribusi Daerah (Y).

## PENDAHULUAN
Sudah  hampir  dua  puluh  tahun  Indonesia  melembagakan  otonomi  daerah.  Ketika Undang-Undang  Nomor  22  Tentang  Pemerintahan  Daerah  disahkan  pada  tahun  1999, Indonesia menjadi negara pertama yang membolehkan otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah ini berupa pelimpahan wewenang kepada masing-masing daerah  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dalam  meningkatkan  kualitas
pembangunannya.  Salah  satu  bentuk  bukti  keberhasilan  dalam  menjalankan  wewenang tersebut  adalah  memaksimalkan  potensi  penerimaan  pendapatan  yang  bersumber  dari masing-masing daerah.
Pendapatan  yang  diciptakan  khusus  untuk  daerah,  Pendapatan  asli  daerah  kadang disebut  P.A.D.  Ketika  disesuaikan  dengan  inflasi,  pendapatan  "riil"  suatu  wilayah mencerminkan tingkat kemandirian ekonominya. Pendapatan daerah didefinisikan oleh UU 23  Tahun  2014  yang  dihasilkan  dari  aset  daerah  yang  dikelola  secara  mandiri,  pajak  dan retribusi daerah, perusahaan yang dikendalikan daerah, dll.
Sebagian besar anggaran daerah berasal dari pajak dan biaya yang dipungut di tingkat kota.  Pajak  daerah  dikenakan  kepada  penduduk  dan  badan  usaha  tanpa  jaminan  imbalan dalam  rangka  mendukung  prakarsa  masyarakat,  sebagaimana  dituangkan  dalam  Undang- undang No. 28 Tahun 2009. Pemerintah daerah dapat membebankan biaya daerah kepada penduduk dan bisnis untuk izin yang mereka keluarkan sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009.
Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi kepulauan itu. Berisi 4 Kota dan  13  Provinsi  (Wilayah).  Jelas,  tingkat  pendapatan  di  setiap  tempat  berbeda-beda tergantung kekayaan. Penerimaan pajak dan retribusi yang akan datang dari masing-masing daerah  memperhitungkan  variasi  penerimaan.  Dari  perbedaan  tersebut,  Penulis  penasaran dengan  hubungan  antara  pendapatan  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan dengan pajak dan retribusi daerah di sana.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut  UU  Nomor  33  Tahun  2004  Pasal  1,  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah “Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari  wilayah-wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  atas  dasar  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.
Menurut  definisi  Carunia  (2014),  untuk  memberikan  pilihan  kepada  setiap  daerah untuk mencari dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pendapatan lokal terdiri dari semua uang yang dikumpulkan di tingkat daerah, termasuk pajak, biaya pengguna, dan
penjualan data manajemen kekayaan. menggunakan devolusi, atau otonomi daerah, sebagai landasannya.
Pendapatan Asli Daerah ini dibiayai berdasarkan UU Pemda No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:
1. Hasil  pajak  berdasarkan  wilayah.  Setiap  penduduk  Wilayah  Indonesia  dikenai  pajak daerah  yang  dikenakan  secara  paksa  dalam  upaya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan.
2. Hasil pembalasan lokal. Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh pemerintah sebagai imbalan  atas  penggunaan  atau  perolehan  barang  atau  jasa  yang  disediakan  oleh entitas yang dikendalikan oleh pemerintah.
3. Kinerja pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan dari usaha kecil. adalah uang yang dihasilkan oleh bisnis milik pemerintah.
4. Menggenjot pemungutan pajak masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengumpulkan lebih banyak uang dari konstituennya berkat pungutan daerah yang dihasilkan melalui pengelolaan kekayaan daerah.

## Pajak Daerah
Perpajakan  daerah  merupakan  sumber  utama  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yang membantu  mendanai  proyek-proyek  pembangunan  daerah.  Bagaimana  pajak  ditangani  di tingkat kotamadya berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya berdasarkan kapasitas fiskal.
Pengertian pajak daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, adalah “Kontribusi wajib  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut UU No. 28 Tahun 2009, ada batas yang jelas antara pajak provinsi dan kota. Provinsi  bertanggung  jawab  untuk  memungut  pajak  berikut:  Bea  Balik  Nama  Kendaraan (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PKB). Pajak dapat dikenakan pada penginapan, restoran, bar, papan reklame, penerangan umum, batu mineral dan bukan logam, tempat parkir, sarang burung walet, bangunan di pedesaan dan perkotaan, tanah  kosong,  dan  jenis  real  estat  lainnya.  Dapatkan  Izin  Mendirikan  Bangunan  dari Perhimpunan Pemilik Rumah (BPHTB) untuk rumah Anda yang baru dibangun.

## Retribusi Daerah
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  “Retribusi Daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  tertentu  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus diberikan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan” adalah pengertian  hukum  Retribusi.  Layanan  adalah  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  kepada warganya dalam bentuk bisnis dan organisasi yang menyediakan barang, infrastruktur, atau keuntungan  lainnya.  Badan  atau  individu  yang  diwajibkan  membayar  retribusi,  seperti pemungut  atau  pemungut  retribusi,  bertanggung  jawab  untuk  benar-benar  melakukan pembayaran.
Biaya layanan publik, biaya layanan komersial, dan biaya layanan khusus adalah tiga kategori biaya daerah yang diakui oleh UU No. 28 tahun 2009.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian jenis kuantitatif. Populasi yang dipakai dalam penelitian yaitu seluruh data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD),  Laporan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  seluruh Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Sedangkan  untuk  sampel  memakai  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta rinciannya yang memuat Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  serta  Pendapatan  Asli  Daerah  17  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Selatan  TA  2017-2021.  Teknik  dalam  menganalisis  dan  menguji  data penelitian menggunakan IBM SPSS versi 25, seperti Uji Statistik t (Uji parsial) untuk melihat pengaruh  masing-masing  variabel  X  terhadap  variabel  Y,  serta  Uji  Statistik  F  (Uji  Simultan) untuk melihat pengaruh kedua variabel X terhadap variabel Y secara bersama-sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membantu dalam mengejar pendapatan asli daerah. Pendanaan untuk pertumbuhan daerah dan kesejahteraan warga  sebagian  besar  tergantung  pada  pendapatan  kota.  Dengan  menggunakan  metode  t
(parsial)  dan  perangkat  lunak  SPSS  25,  kami  melakukan  analisis  statistik  tentang  pengaruh pajak daerah dan menemukan hal-hal berikut:

## Tabel 1 Hasil Uji Statistik t (Pajak daerah)
Sumber: Output data diolah (spss 25), 2023
Berdasarkan informasi pada tabel sebelumnya, pajak daerah memiliki nilai t sebesar 15,486. Hasil t-tabel untuk a=0,05 dan n=85 adalah 1,989 dengan menggunakan tabel statistik. Hal ini dapat  disimpulkan  karena  thitung  >  ttabel  (15,486  >  1,989)  dengan  Sig.  0,000  0,05 menunjukkan pengaruh pajak  kota pada  output kreatif di daerah tertentu.  Jelas bahwa  H1 disetujui,  sehingga pungutan negara  bagian dan kota tidak  akan banyak berpengaruh  pada pemungutan pajak.

## Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Retribusi daerah merupakan cara bagi pemerintah daerah untuk mengumpulkan uang, yang seharusnya membantu suatu daerah berkembang. Namun penerimaan retribusi daerah masih jauh lebih kecil dari pemungutan pajak daerah dan tidak sebanding dengannya. Tujuannya di sini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  pembayaran  daerah  untuk  menggunakan  layanan pemerintah  daerah  atau  memperoleh  persetujuan  pemerintah  daerah  dikumpulkan  oleh otoritas yang sesuai. Pengaruh retribusi daerah dianalisis menggunakan uji t (parsial) dengan menggunakan software SPSS 25, dan hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Hasil Uji Statistik t (Retribusi Daerah)
Sumber: Output data diolah (spss 25), 2023
Berdasarkan data di  atas,  nilai  t  untuk  retribusi daerah  adalah  1,233.  T-tabel menunjukkan bahwa peluangnya adalah 1,989 untuk a = 0,05 dan n = 85. t hitung menghasilkan t tabel (1,233 1,989),  dan  karena  Sig.  0,211  >  0,05,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  daerah  tidak berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Akibatnya, kami menantang H2 dan menyarankan bahwa pajak bukanlah satu-satunya sumber pendapatan kota.

## Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pajak, retribusi, harta yang dipisahkan, dan tambahan pendapatan daerah merupakan empat bentuk  pendapatan  daerah  yang  sah.  Pajak  lokal  dan  biaya  pengguna  sangat  besar  karena biaya yang lebih besar. Berikut adalah temuan dari concurrent analysis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 25:
Tabel 3 Hasil Uji Statistik F (Simultan)
Sumber: Output data diolah (spss 25), 2023
Menurut angka dalam tabel, F sama dengan 269,414. Tabel statistik menunjukkan bahwa F = 3,11  untuk  df(N1)=2  dan  df(N2)=82.  Pengaruh  pajak  dan  retribusi  daerah  terhadap pendapatan daerah ditunjukkan dengan nilai F hitung (269,414 > 3,11) lebih besar dari nilai F tabel (269,414 > 3,11) dengan Sig. 0,000 0,05. Pendapatan di daerah dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah sekarang setelah H3 diakui.

## KESIMPULAN
Uji tersebut menunjukkan korelasi antara pajak kota dan pendapatan pada tingkat signifikansi  0,05.  Berdasarkan  temuan  tersebut,  pajak  daerah  di  Provinsi  Sumatera  Selatan memang mempengaruhi distribusi pendapatan di daerah tersebut. Pendekatan statistik diuji, dan temuan menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak mempengaruhi pendapatan daerah pada tingkat signifikansi 0,05 atau lebih (0,221 > 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa pajak daerah di provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki dampak yang berarti terhadap pendapatan kota atau kabupaten.
Menurut  studi  statistik  uji  F,  pajak  dan  retribusi  daerah  berpengaruh  signifikan terhadap pendapatan daerah (p 0,05). Temuan ini memberikan gambaran bagaimana pajak daerah dan kota di Provinsi Sumatera Selatan berinteraksi satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisamita, R. 2011. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu Anggoro,  D.D.  2017. Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (Cetakan  Pertama). Malang : UB Press.
Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang. Jakarta Basuki, A. T. 2015. Penggunaan SPSS Dalam Statistik. Sleman: Danisa Media. Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, 2019. Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kencana, T. dkk. 2022. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. Palembang: Jurnal Syntax Transformation. Samudra,  A.  A.  2016. Perpajakan  Di  Indonesia  :  Keuangan,  Pajak  dan  Retribusi Daerah (Cetakan Kedua). Jakarta : Rajawali Pers. Sirry, L. 2020. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Skripsi mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah.