3 (11), https: // doi.org/10.36418/syntax-ideav3i11.1542
E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No.11, November 2021

## EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

## Meirina Ikayanti, Inayati
Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Email: meirina.ikayanti@ui.ac.id

## Abstrak
Bagi  negara  berkembang,  perpajakan  merupakan  topik  yang  menantang  dan  telah menarik  perhatian  para  peneliti.  Meskipun  pajak  memiliki  kontribusi  yang  besar sebagai sumber pendapatan negara, dalam implementasinya terdapat permasalahan berupa  realiasi  pajak  yang  tidak  mencapai  target.  Untuk  memerangi  fenomena buruk ini, berbagai negara di dunia telah memasukkan pemeriksaan pajak ke dalam sistem  perpajakan  mereka.  Dengan  peran  penting  yang  dimiliki  oleh  aktivitas pemeriksaan  pajak,  tulisan  ini  bertujuan  menganalisis  bagaimana  pemeriksaan pajak  agar  efektif  khususnya  dalam  konteks  negara  berkembang.  Penelitian  ini merupakan  studi  literatur.  Data  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  sekunder  dan dianalisis  melalui  teknik  analisis  data  kualitatif.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa efektivitas pemeriksaan pajak adalah konstruksi yang hanya dapat valid ketika tiga komponennya  (probabilitas  audit,  probabilitas  deteksi,  dan  sanksi)  bekerja  sama. Efektivitas  pemeriksaan  pajak  adalah  konstruksi  holistik  yang  merupakan kombinasi  dari  berbagai  bagian  yang  bekerja  bersama  dalam  suatu  sistem  untuk memastikan pencegahan.
Kata Kunci : pajak; pemeriksaan pajak; efektivitas pemeriksaan pajak

## Abstract
For  developing  countries,  taxation  is  a  challenging  topic  and  has  attracted  the attention  of  researchers.  Although  taxes  have  a  large  contribution  as  a  source  of state revenue, in its implementation there are problems in the form of tax realization that does not reach the target. To combat this bad phenomenon, various countries in the world have incorporated tax audits into their tax systems. With the important role of  tax  audit  activities,  this  paper  aims  to  analyze  how  tax  audits  are  effective, especially in the context of developing countries. This research is a literature study. Data  were  collected  from  various  secondary  sources  and  analyzed  through qualitative data analysis techniques. The results show that tax audit effectiveness is a construct  that  can  only  be  valid  when  its  three  components  (audit  probability, detection  probability,  and  sanctions)  work  together.  Tax  audit  effectiveness  is  a holistic  construction  that  is  a  combination  of  various  parts  working  together  in  a system to ensure prevention.
Keywords: tax; tax audit; tax audit effectiveness
Received: 2021-10-22; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Baik di negara maju maupun berkembang, pemerintah harus berperan aktif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi (Edame, G. E., & Okoi, 2014), (Kourula et al., 2019), (Nyadera et al., 2021). Selain itu, pemerintah juga melakukan pengeluaran publik yang besar bagi warganya untuk penyediaan fasilitas dasar dan layanan sosial lainnya. Oleh karena  itu,  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  tersebut,  pemerintah  membutuhkan  dana yang cukup besar.
Kebijakan  fiskal  merupakan  instrumen  vital  pemerintah  dalam  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  pemenuhan  berbagai  pelayanan  publik  bagi  masyarakat (Agu et al., 2015), (Bregante et al., 2020), (Ahuja & Pandit, 2020) . Bagian penting dari kebijakan  fiskal  adalah  perpajakan.  Banyak  ekonom  percaya  bahwa  penerimaan  pajak adalah  salah  satu  faktor  paling  signifikan  yang  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan suatu negara (Myles, 2000) . Selain itu, penerimaan pajak telah memberikan lingkungan fiskal  yang  stabil  dan  dapat  diprediksi  untuk  dapat  membiayai  pemenuhan  kebutuhan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat.
Akan  tetapi,  khusus  bagi  negara  berkembang,  perpajakan  merupakan  topik  yang menantang  dan  telah  menarik  perhatian  para  peneliti.  Banyak  masalah  yang  diamati seperti  administrasi  pajak  yang  buruk  dan  gagalnya  mengumpulkan  pendapatan  pajak yang memadai (Mahangila & Anderson, 2017), (Inasius et al., 2020). Di banyak negara berkembang,  terlihat  bahwa  ada  kapasitas  administrasi  pajak  yang  rendah  untuk memantau  kepatuhan  wajib  pajak  dan  potensi  jumlah  penerimaan  pajak  belum dikumpulkan  secara  efisien  dan  adil (Martin  &  Luke,  2010), (Ardanaz  &  Scartascini, 2013), (Garg  et  al.,  2017). Padahal,  di  antara  berbagai  sumber  dari  mana  pemerintah dapat  menghasilkan  pendapatan,  pajak  adalah  yang  paling  penting  dan  paling  dapat diandalkan  memberikan  kontribusi  lebih  banyak  daripada  sumber  lainnya (Panadés, 2004) , (Tepperová, 2019), (Tan et al., 2020).
Dalam  peran  penting  yang  dimilikinya,  pajak  memiliki  efek  ekonomi  mikro (distribusi  pendapatan  dan  penggunaan  sumber  daya  yang  efisien)  serta  dampak ekonomi makro (pada tingkat output kapasitas, lapangan kerja, harga dan pertumbuhan) (Stokan,  2019). Kebijakan  pajak  dilaksanakan  untuk  berbagai  alasan,  tujuan  utama, termasuk sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, alokasi sumber daya,  redistribusi  pendapatan  dan  mengurangi  ketidaksetaraan  yang  timbul  dari distribusi  kekayaan  di  antara  konsumen. (Romer  &  Romer,  2010) mengatakan  bahwa kebijakan  pajak  diterapkan  untuk  membiayai  defisit  anggaran  dan  melawan  pengaruh lain  dalam  perekonomian.  Pemerintah  menggunakan  hasil  pajak  untuk  menjalankan fungsi  tradisional  mereka,  yang  meliputi  penyediaan  barang  publik,  pemeliharaan hukum  dan  ketertiban,  pertahanan  terhadap  agresi  eksternal,  pengaturan  perdagangan dan  bisnis  untuk  memastikan  dukungan  sosial  dan  ekonomi (Edame,  G.  E.,  &  Okoi, 2014).
Meskipun  pajak  memiliki  kontribusi  yang  besar  sebagai  sumber  pendapatan negara, dalam implementasinya terdapat permasalahan berupa realiasi pajak yang tidak
mencapai  target.  Untuk  mengoptimalkan  penerimaan  pajak,  masalah  utama  seringkali muncul berupa penghindaran pajak. Penghindaran pajak dalam hal ini berupa penolakan yang disengaja untuk membayar pajak. Untuk memerangi fenomena buruk ini, berbagai negara  di  dunia  telah  memasukkan  pemeriksaan  pajak  ke  dalam  sistem  perpajakan mereka.
Pemeriksaan  pajak  penting  karena  membantu  pemerintah  dalam  mengumpulkan penerimaan pajak yang sesuai yang diperlukan untuk anggaran, menjaga ketertiban dan stabilitas  ekonomi  dan  keuangan,  untuk  memastikan  bahwa  pengembalian  yang memuaskan disampaikan oleh wajib pajak, untuk mengatur tingkat penghindaran pajak dan  penghindaran  pajak,  untuk  memastikan  kepatuhan  yang  ketat  terhadap  undang- undang  perpajakan  oleh  wajib  pajak,  untuk  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  sukarela oleh wajib pajak, dan untuk memastikan bahwa jumlah yang terutang dikumpulkan dan disetorkan kepada pemerintah (D’Agosto et al., 2018), (Steller & Pummerer, 2021), (de Sousa et al., 2018).
Menurut (Kirchler  et  al.,  2008), pemeriksaan  pajak  adalah  pemeriksaan  atas laporan  pajak  individu  atau  organisasi  oleh  otoritas  pajak  terkait  untuk  memastikan kepatuhan  terhadap  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku  dan  peraturan  negara. Pemeriksaan  pajak  mempengaruhi  pengumpulan  pendapatan  karena  mendorong kepatuhan  sukarela  wajib  pajak  yang  meningkatkan  pendapatan (Batabyal  &  Beladi, 2010) , (Tedeschi  et  al.,  2011) , (Murray  et  al.,  2020), (Abernathy,  J.  L.,  Finley,  A.  R., Rapley,  E.  T.,  &  Stekelberg,  2021). Ini  juga  menentukan  keakuratan  pengembalian untuk  memastikan  pajak  yang  diajukan  benar.  Dengan  pemeriksaan  pajak  kewajiban pajak  dapat  dengan  mudah  dinyatakan  dan  hal-hal  yang  perlu  penyesuaian diidentifikasi.  Ini  juga  membantu  dalam  mengumpulkan  bunga  dan  denda  pajak  yang dengan  demikian  meningkatkan  pengumpulan  pendapatan.  Pemeriksaan  pajak  juga membantu  menerapkan  perubahan  untuk  memberantas  penghindaran (Kirchler  et  al., 2008) , (Gangl et al., 2014), (Gangl, Hartl, et al., 2019), (Gangl, Hofmann, et al., 2019).
Dengan peran penting yang dimiliki oleh aktivitas pemeriksaan pajak, tulisan ini bertujuan  menganalisis  bagaimana  pemeriksaan  pajak  agar  efektif  khususnya  dalam konteks negara berkembang.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan studi literatur (literature review) . Merujuk (Snyder et al., 2019) ,  dalam  studi  literatur,  data  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  sekunder  berupa jurnal,  laporan-laporan,  dokumen,  dan  lain  sebagainya.  Data  kemudian  dianalisis melalui teknik analisis data kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Di  bidang  perpajakan,  negara-negara  berkembang  menghadapi  tantangan  khusus sehingga setiap upaya untuk memahami perpajakan dengan cara yang sama seperti yang dipahami  di  negara-negara  maju  akan  salah  besar.  Dalam  memberikan  kerangka
pemeriksaan  untuk  negara-negara  berkembang (Umar  et  al.,  2019) menjelaskan kerangka yang dipandu oleh kekhasan konteks negara berkembang.
Satu asumsi umum yang berjalan melalui konseptualisasi pemeriksaan dalam studi dari  negara-negara  berkembang  adalah  bahwa  kemungkinan  pemeriksaan  mengarah pada  deteksi (Marandu  et  al.,  2015). Hal  ini  dapat  diperhatikan  bahkan  dalam  karya (Umar at al., 2019), di mana disimpulkan bahwa kemungkinan pemeriksaan dan denda menghalangi penghindar pajak  potensial. Ada juga asumsi bahwa deteksi mengarah ke penalti.  Hampir  semua  pendekatan  ekonomi  untuk  mempelajari  perilaku  kepatuhan pajak  mengikuti  asumsi (Umar  at  al.,  2019) sehingga  melanggengkan  pemikiran  ini. Garis pemikiran ini menyatakan bahwa probabilitas audit memiliki efek jera pada wajib pajak (Slemrod et al., 2001).
Akan  tetapi, (Alm  &  McKee,  2006) menyelidiki  probabilitas  deteksi  bersama probabilitas  audit.  Sebuah  studi  seperti (Inasius  et  al.,  2020) menyelidiki  efek  terpisah dari probabilitas audit dan sanksi tetapi tidak melakukan deteksi. Oleh karena itu, (Umar et al., 2019) menjelaskan bahwa tiga aktivitas berbeda terlibat dalam keseluruhan audit yaitu  sistem  probabilitas  (peluang  atau  tingkat  audit),  probabilitas  deteksi,  dan  sanksi (denda  atau  penuntutan).  Hal ini  berbeda  dengan  penelitian  yang lain  karena  beberapa penelitian memilih untuk menyelidiki probabilitas audit sebagai konstruksi yang berdiri sendiri (Inasius  et  al.,  2020), (Dubin,  2007), sementara  yang  lain  menyelidiki probabilitas  deteksi (Alm  &  McKee,  2006) .  Lainnya  menyelidiki  pengaruh  sanksi sebagai konsep yang berdiri sendiri (Inasius et al., 2020).
Proses pemeriksaan beroperasi secara bertahap dan beroperasi dalam suatu sistem dari  kemungkinan  seorang  wajib  pajak  akan  diaudit  (yang  tergantung  pada  tingkat audit),  hingga  kemungkinan  deteksi  (yang  tergantung  pada  keterampilan  auditor  dan faktor-faktor  lain)  dan  akhirnya  hingga  penuntutan  atau  denda  jika  penghindaran terdeteksi  (ini  tergantung  pada  tingkat  supremasi  hukum  dan  peradilan).  Ini  bukan sistem satu kali atau sistem sederhana. Sebaliknya, itu bisa menjadi proses yang panjang dan  rumit,  terutama  di  negara  berkembang.  Misalnya,  kemungkinan  pemeriksaan menentukan  apakah  seorang  wajib  pajak  akan  diaudit  atau  sebaliknya.  Namun,  tidak seperti  negara  maju,  tingkat  atau  probabilitas  audit  tidak  diterjemahkan  ke  deteksi otomatis  di  negara  berkembang  karena  deteksi  ditentukan  oleh  variabel  lain  seperti pengalaman dan integritas auditor (Wang, 2001). Lebih buruk lagi, bahkan jika deteksi dilakukan, denda atau penuntutan tidak secara otomatis dijamin di negara berkembang karena dapat membuat frustrasi oleh lembaga lain yang terlibat dalam sistem.
Seluruh sistem audit dibentuk oleh aliran kegiatan, seperti yang digambarkan pada Gambar 2 dari kemungkinan audit hingga sanksi (penuntutan atau denda). Proses audit diatur dalam sistem yang saling melengkapi di mana satu bagian mendukung yang lain untuk mencapai tujuan pencegahan yang holistik. Hal ini digambarkan pada Gambar 3.
Gambar 2 Aliran Kegiatan Pemeriksaan Pajak Sumber: Umar et al., 2019

## Gambar 3 Elemen Efektivitas Pemeriksaan Pajak
Sumber: Umar et al., 2019
Alur  proses  pada  Gambar  2  menunjukkan  tahapan  pemeriksaan  kepatuhan  pajak sebelum  mencapai  tujuan  pencegahan.  Pertemuan  pertama  wajib  pajak  dengan  sistem pemeriksaan  adalah  probabilitas  pemeriksaan.  Sebagaimana  dicatat  oleh (Umar  at  al., 2019), tahap  ini  sarat  dengan  ketidakpastian.  Apakah  wajib  pajak  akan  diperiksa  atau tidak? Berapa tingkat pemeriksaan, dan berapa peluang wajib pajak akan dipilih untuk diperiksa? Ini adalah titik kritis dalam proses audit.
Studi  sebelumnya  di  negara  maju  menemukan  bahwa  kemungkinan  besar  audit mempengaruhi  keputusan  untuk  patuh  pada  tahap  ini.  Di  negara  maju,  hal  ini  dapat dimaklumi karena tahap satu dalam alur proses audit dapat dengan mudah mengarah ke tahap dua. Dengan kata lain, haruskah audit dilakukan (tahap satu), kemungkinan besar deteksi (tahap dua)? Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, kemajuan dari tahap satu ke tahap dua ini penuh dengan kesulitan di negara-negara berkembang.
Siapapun  atau  kombinasi  dari  dua  hal  berikut  dapat  terjadi  untuk  menggagalkan perkembangan dari peristiwa audit ke deteksi. Pertama, auditor mungkin tidak memiliki pelatihan,  pengalaman,  dan  peralatan  yang  diperlukan  untuk  mendeteksi  penghindaran sehingga akan tetap terjebak pada tahap satu tanpa maju ke tahap dua (deteksi). Kedua, auditor  mungkin  memiliki  kapasitas  untuk  mendeteksi,  tetapi  mengingat  bahwa  ia beroperasi dalam sistem pencarian rente, ia lebih memilih untuk melakukan kesepakatan suap dengan si penghindar. Mirip dengan skenario pertama, proses  audit juga macet di tahap  satu,  gagal  maju  ke  tahap  dua.  Implikasi  dari  analisis  ini  adalah  bahwa,  tidak seperti  negara  maju  yang  menemukan  bahwa  audit  sangat  mempengaruhi  kepatuhan, negara berkembang berbeda. Probabilitas audit tidak selalu mengarah pada deteksi.
Selanjutnya,  perkembangan  kedua  dalam  alur  proses  audit  adalah  dari  deteksi hingga  sanksi  (denda  atau  penuntutan).  Studi  dalam  konteks  negara  maju  telah melaporkan efek  positif  dari  probabilitas deteksi  pada  kepatuhan  pajak.  Asumsi  dalam penelitian ini adalah bahwa deteksi akan mengarah pada sanksi, penuntutan atau denda. Sekali lagi, ini kemungkinan besar terjadi di negara maju, tetapi dalam konteks negara berkembang,  deteksi  (tahap  dua)  dalam  alur  proses  pada  Gambar  3  mungkin  tidak mengarah  pada  sanksi  (penuntutan  atau  denda)  yang  merupakan  tahap  tiga.  Mirip dengan  perkembangan  dari  tahap  satu  ke  dua,  auditor  dapat  menukar  sanksi  untuk keuntungan pribadi.
Selain  itu,  bahkan  jika  auditor  melaporkan  kasus  untuk  kemungkinan  sanksi,  itu hanyalah awal dari proses yang panjang dan rumit yang mungkin tidak mengakibatkan tuntutan atau denda. Perlu dicatat bahwa auditor yang mengungkap penghindaran tidak sendiri  bertanggung  jawab  untuk  penuntutan.  Pengadilan  harus  menuntut  para penghindar  yang  dilaporkan  oleh  auditor.  Di  negara-negara  berkembang,  proses peradilan  terkenal  dengan  upaya  frustasi yang  ditujukan  untuk  menegakkan  kepatuhan pajak (Everest-Phillips, 2010) , (Afonso & Barroso, 2007).
Pendapat (Afonso & Barroso, 2007) yang meninjau reformasi administrasi pajak di  Argentina,  menyimpulkan  bahwa  perbaikan  gagal  menghasilkan  pendapatan  pajak yang lebih tinggi karena peradilan yang korup. Hal ini mendukung posisi bahwa  audit hanya efektif ketika kasus malpraktik akhirnya dikenai sanksi (penuntutan atau denda). Tahap  awal  probabilitas  audit  atau  probabilitas  deteksi  tidak  dapat  menentukan efektivitas sistem. Dukungan lebih lanjut untuk pendapat ini ditawarkan oleh (Everest- Phillips,  2010) .  Dia  menceritakan  kasus  di  Yaman  di  mana  penghindar  pajak  bandel lebih  suka  kasus  mereka  dibawa  ke  pengadilan.  Ini  memungkinkan  mereka  untuk menghindari membayar jumlah yang harus dibayar saat proses pengadilan berlangsung, tetapi  ini  bisa  memakan  waktu  antara  tujuh  hingga  sembilan  tahun.  Kasus-kasus pengadilan, kemungkinan besar, tidak akan pernah selesai, dan bahkan jika diselesaikan, biayanya akan berkali-kali lipat lebih tinggi daripada jumlah pajak yang diperebutkan.
Selain  sebagai  aliran  proses  dari  kemungkinan  audit  ke  deteksi  dan  sanksi,  tiga elemen  sistem audit  saling  melengkapi  sehingga  menantang  bagi  siapa  pun.  Misalnya, jika probabilitas audit cukup sehingga audit sangat mungkin dilakukan, dan deteksi juga efektif,  sanksi  yang  gagal  akan  membuatnya  tidak  berguna.  Jika  deteksi  efektif  dan
sanksi  cepat  dan  efisien,  penghindar  tidak  akan  mengalami  deteksi  dan  sanksi  sampai mereka  diaudit  pada  tingkat  pertama  (probabilitas  audit).  Jika mereka  menghadapi  nol kemungkinan  audit,  maka  deteksi  dan  sanksi  menjadi  masalah.  Demikian  pula,  ketika probabilitas  audit  dan  sanksi  efektif,  celah  dalam  deteksi  membuat  dua  yang  pertama tidak berdaya.

## Kesimpulan
Efektivitas  pemeriksaan  pajak  adalah  konstruksi  yang  hanya  dapat  valid  ketika tiga  komponennya  (probabilitas  audit,  probabilitas  deteksi,  dan  sanksi)  bekerja  sama. Apa  pun  yang  kurang  akan  mengurangi potensi  efektivitas  pemeriksaan  pajak.  Seperti yang ditekankan sebelumnya, argumen ini, meskipun sesuai untuk penelitian di negara maju,  paling  dapat  diterapkan  di  negara  berkembang  di  mana  sistemnya  tidak  efektif dan rentan terhadap kebocoran dari semua bidang. Efektivitas pemeriksaan pajak adalah konstruksi  holistik,  yang  itu  merupakan  kombinasi  dari  berbagai  bagian  yang  bekerja bersama dalam suatu sistem untuk memastikan pencegahan.

## BIBLIOGRAFI
Abernathy, J. L., Finley, A. R., Rapley, E. T., & Stekelberg, J. (2021). External Auditor Responses to Tax Risk. Journal of Accounting, Auditing & Finance , 36 (3), 489– 516.
Afonso,  J.,  &  Barroso,  R.  (2007).  Tax  Systems  and  Tax  Reforms  in  Latin  America: Brazil. Società  Italiana  Di  Economia  Pubblica  Working  Paper , 58 . Google Scholar
Agu,  S.  U.,  Okwo,  I.  M.,  Ugwunta,  O.  D.,  &  Idike,  A.  (2015).  Fiscal  policy  and economic  growth  in  Nigeria:  Emphasis  on  various  components  of  public expenditure. Sage Open , 5 (4). Google Scholar
Ahuja,  D.,  &  Pandit,  D.  (2020).  Public  expenditure  and  economic  growth:  Evidence from  the  developing  countries. FIIB  Business  Review , 9 (3),  228–236. Google Scholar
Allingham,  M.  G.,  &  Sandmo,  A.  (1972).  Income  tax  evasion:  A  theoretical  analysis. Taxation:  Critical  Perspectives  on  the  World  Economy , 3 ,  323–338. Google Scholar
Alm, J., Jackson, B. R., & McKee, M. (1992). Estimating the determinants of taxpayer compliance  with  experimental  data. National  Tax  Journal , 45 (1),  107–114. Google Scholar
Alm,  J.,  &  McKee,  M.  (2006).  Audit  certainty,  audit  productivity,  and  taxpayer compliance. National Tax Journal , 59 (4), 801–816. Google Scholar
Ardanaz,  M.,  &  Scartascini,  C.  (2013).  Inequality  and  personal  income  taxation:  The
origins  and  effects  of  legislative  malapportionment. Comparative  Political Studies , 46 (12), 1636–1663. Google Scholar
Batabyal,  A.  A.,  &  Beladi,  H.  (2010).  A  theoretical  analysis  of  income  tax  evasion, optimal  auditing,  and  credibility  in  developing  countries. Journal  of  Theoretical Politics , 22 (1), 123–133. Google Scholar
Bregante,  D.  T.,  Tan,  J.  Z.,  Schultz,  R.  L.,  Ayla,  E.  Z.,  Potts,  D.  S.,  Torres,  C.,  & Flaherty,  D.  W.  (2020).  Catalytic  consequences  of  oxidant,  alkene,  and  pore structures on alkene epoxidations within titanium silicates. ACS Catalysis , 10 (17), 10169–10184. Google Scholar
D’Agosto, E., Manzo, M., Pisani, S., & D’Arcangelo, F. M. (2018). The effect of audit activity on tax declaration: Evidence on small businesses in Italy. Public Finance Review , 46 (1), 29–57. Google Scholar
De  Sousa,  A.  M.,  Noriller,  R.  M.,  Huppes,  C.  M.,  Lopes,  A.  C.  V.,  &  Meure,  R.  M. (2018).  Relation  between  the  macroeconomic  variables  and  the  stock  return  in companies of the finance and insurance sector from Latin American stock market. GCG: Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad , 12 (3), 20–30. Google Scholar
Dubin,  J.  A.  (2007).  Criminal  investigation  enforcement  activities  and  taxpayer noncompliance. Public Finance Review , 35 (4), 500–529. Google Scholar
Edame,  G.  E.,  &  Okoi,  W.  W.  (2014).  The  Impact  of  Taxation  on  Investment  and Economic  Development  in  Nigeria. Academic  Journal  of  Interdisciplinary Studies , 3 (4), 209–218. Google Scholar
Everest‐Phillips, M. (2010). State‐building taxation for developing countries: Principles for reform. Development Policy Review , 28 (1), 75–96. Google Scholar
Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance:  A  review  of  the  literature. Journal  of  Accounting  Literature , 11 ,  1. Google Scholar
Gangl,  K.,  Hartl,  B.,  Hofmann,  E.,  &  Kirchler,  E.  (2019).  The  relationship  between Austrian  tax  auditors  and  self-employed  taxpayers:  Evidence  from  a  qualitative study. Frontiers in Psychology , 10 , 1034. Google Scholar
Gangl,  K.,  Hofmann,  E.,  Hartl,  B.,  &  Berkics,  M.  (2019).  The  impact  of  powerful authorities  and  trustful  taxpayers:  evidence  for  the  extended  slippery  slope framework from Austria, Finland, and Hungary. Policy Studies . Google Scholar
Gangl,  K.,  Torgler,  B.,  Kirchler, E.,  &  Hofmann,  E.  (2014).  Effects  of  supervision  on tax compliance: Evidence from a field experiment in Austria. Economics Letters , 123 (3), 378–382. Google Scholar
Garg,  S.,  Goyal,  A.,  &  Pal,  R.  (2017).  Why  tax  effort  falls  short  of  tax  capacity  in Indian states: A stochastic frontier approach. Public Finance Review , 45 (2), 232– 259. Google Scholar
Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation  of  Tax  Amnesty  in  Indonesia. SAGE  Open , 10 (4), 2158244020968793. Google Scholar
Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The  “slippery  slope”  framework. Journal  of  Economic  Psychology , 29 (2),  210– 225. Google Scholar
Kourula,  A.,  Moon,  J.,  Salles-Djelic,  M.-L.,  &  Wickert,  C.  (2019). New  roles  of government in the governance of business conduct: Implications for management and  organizational  research .  SAGE  Publications  Sage  UK:  London,  England. Google Scholar
Mahangila,  D.,  &  Anderson,  W.  (2017).  Tax  administrative  burdens  in  the  tourism sector in Zanzibar: stakeholders’ perspectives. SAGE Open , 7 (4), 2158244017736800. Google Scholar
Martin, K. A., & Luke, K. (2010). Gender differences in the ABC’s of the birds and the bees:  What  mothers  teach  young  children  about  sexuality  and  reproduction. Sex Roles , 62 (3), 278–291. Google Scholar
Murray,  C.  J.  L.,  Aravkin,  A.  Y.,  Zheng,  P.,  Abbafati,  C.,  Abbas,  K.  M.,  Abbasi- Kangevari, M., Abd-Allah, F., Abdelalim, A., Abdollahi, M., & Abdollahpour, I. (2020).  Global  burden  of  87  risk  factors  in  204  countries  and  territories,  1990– 2019:  a  systematic  analysis  for  the  Global  Burden  of  Disease  Study  2019. The Lancet , 396 (10258), 1223–1249.
Musgrave, R. A. (1973). Public finance in theory and practice . McGraw-Hill Kogakusa.

## Google Scholar
Myles,  G.  D.  (2000).  Taxation  and  economic  growth. Fiscal  Studies , 21 (1),  141–168. Google Scholar
Nyadera, I. N., Asal, U. Y., & Agwanda, B. (2021). The Role of Regional Organisations in Economic Growth Among Developing Countries: A Case of the Af DB. India Quarterly , 77 (3), 384–403. Google Scholar
Panadés,  J.  (2004).  Tax  evasion  and  relative  tax  contribution. Public  Finance  Review ,
32 (2), 183–195. Google Scholar
Romer,  C.  D.,  &  Romer,  D.  H.  (2010).  The  macroeconomic  effects  of  tax  changes: estimates based on a new measure of fiscal shocks. American Economic Review , 100 (3), 763–801. Google Scholar
Slemrod, J., Blumenthal, M., & Christian, C. (2001). Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota. Journal of Public Economics , 79 (3), 455–483 . Google Scholar
Snyder, T. D., De Brey, C., & Dillow, S. A. (2019). Digest of Education Statistics 2017, NCES 2018-070. National Center for Education Statistics . Google Scholar
Steller,  M.,  &  Pummerer,  E.  (2021).  Auditor’s  Income  Taxation  and  Audit  Quality. SAGE Open , 11 (3), 21582440211040830. Google Scholar
Tan, B. Y. Q., Chew, N. W. S., Lee, G. K. H., Jing, M., Goh, Y., Yeo, L. L. L., Zhang, K.,  Chin,  H.-K.,  Ahmad,  A.,  &  Khan,  F.  A.  (2020).  Psychological  impact  of  the COVID-19  pandemic  on  health  care  workers  in  Singapore. Annals  of  Internal Medicine , 173 (4), 317–320. Google Scholar
Tedeschi,  A.,  Lavini,  A.,  Riccardi,  M.,  Pulvento,  C.,  &  d’Andria,  R.  (2011).  Melon crops  (Cucumis  melo  L.,  cv.  Tendral)  grown  in  a  mediterranean  environment under  saline-sodic  conditions:  Part  I.  Yield  and  quality. Agricultural  Water Management , 98 (9), 1329–1338. Google Scholar
Tepperová, J. (2019). Personal Income Tax and Social Security Coordination in Cross- Border  Employment–a  Case  Study  of  the  Czech  Republic  and  Denmark. European Journal of Social Security , 21 (1), 23–41. Google Scholar
Umar, M. A., Derashid, C., & Popoola, O. M. J. (2019). A multidimensional framework for  understanding  tax  audit  effectiveness  in  developing  countries. Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance (IPJAF) , 3 (2), 4–14. Google Scholar
Wang,  S.  (2001).  The  construction  of  state  extractive  capacity. Modern  China , 27 (2), 229–261. Google Scholar
Copyright holder: Meirina Ikayanti, Inayati (2021)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: