Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 | Hal. 12 – 27

## Pertalian Agama pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017
Muhamad Ridwan Effendi a, 1* , Iqbal Syafrudin b, 2*
a Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
1 muhamadridwan@unj.ac.id*; 2 syarudin@unj.ac.id *Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
Informasi artikel

## ABSTRAK
Diterima: 03-03-2020 Disetujui: 03-04-2020
Kata kunci:
Agama Politik Identitas Aksi Konflik Artikel ini bertujuan menguraikan tentang hubungan antara agama dan politik yang terjadi di DKI Jakarta dalam kerangka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2017 lalu sebagai salah satu saluran demokrasi di Indonesia. Melalui metode dan pendekatan  kualitatif  deskriptif,  peneliti  lebih  memfokuskan  kajiannya  pada serangkaian  peristiwa  demonstrasi  besar-besaran  yang  terjadi  di  Jakarta  dengan dinamai “Aksi Bela Islam” oleh kelompok penggeraknya yaitu GNPF -MUI (Gerakan Nasional  Pengawal  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia)  yang  berpengaruh  terhadap konstelasi  politik  saat  itu.  Artikel  ini  menunjukkan  bahwa Aksi  Bela  Islam  telah menunjukkan keterlibatannya dalam arena politik yang bergejolak, dan proses tersebut telah membentuk watak situasi politik yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, kajian ini pun menunjukkan bahwa proses demokrasi yang tengah berjalan telah memungkinkan munculnya identitas agama dalam Pilkada DKI Jakarta.

## ABSTRACT
Keywords: Religion Politic Identity Action Conflict
Religious Relation in DKI Jakarta Election in 2017. This article aims to elaborate on the relationship between religion and politics that occurred in DKI Jakarta within the framework of the 2017 Regional Head Election (Pilkada) as one of the channels of democracy in Indonesia. Through descriptive qualitative methods and approaches, researchers focus their studies more on a series of large-scale demonstration events that took place in Jakarta named "Action of Defending Islam" by its activist group, the GNPF-MUI (National Movement for Guarding Fatwa of the Indonesian Ulema Council) which affects the political constellation at that time. This article shows that the  Islamic  Defending  Action  has  demonstrated  its  involvement  in  the  turbulent political  arena,  and  the  process  has  shaped  the  political  situation  in  the  Jakarta Election. Also, this study also shows that the ongoing democratic process has enabled the emergence of religious identity in the DKI Jakarta Election.
Copyright © 2020 (Muhamad Ridwan Effendi, Iqbal Syafrudin). All Rights Reserved
How to Cite: Effendi, M.R., & Syafrudin, I. (2020). Pertalian Agama pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 19(2), 12-27. DO: 10.21009/jimd.v19i02.14528
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan
Pada  tahun  2017  lalu,  Indonesia  tengah disibukan  dengan  hajat  demokrasi  5  (lima) tahunan,  yakni  pemilihan  umum  kepala  daerah (Pilkada) yang berlangsung di beberapa daerah di Indonesia,  salah  satu  yang  cukup  menarik perhatian publik adalah Pilkada yang berlangsung di DKI Jakarta. Hal yang menarik dalam Pilkada DKI  Jakarta,  bukanlah  pada  mekanisme
penyelenggaraannya,  melainkan  pada  manuver- manuver politik yang dilakukan para aktor politik dan  kontestan  peserta  pilkada  sebagai  sebuah media  untuk  membangun  opini  publik  serta demonstrasi besar-besaran yang terjadi di tengah perhelatan  Pilkada  DKI  Jakarta  yang  cukup fenomenal dan  mendapat  perhatian  masyarakat, tak terkecuali masyarakat Internasional.
Demonstrasi  besar-besaran  yang  sudah berlangsung  4  (empat)  kali 1 itu  merupakan  aksi massa terbesar pasca tumbangnya Orde Baru, dan aksi  yang  dimotori  oleh  penggeraknya  dengan menamakan  diri  Gerakan  Nasional  Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI). Aksi demonstrasi ini menuntut agar aparat hukum segera memproses kasus  pidana  penistaan  agama, 2 yang  menurut fatwa  MUI  bertanggal  11  Oktober  2016,  telah dilakukan  oleh  Basuki  Tjahaja  Purnama  alias Ahok, seorang Gubernur DKI Jakarta yang juga sebagai calon petahana pada Pilkada DKI Jakarta, dan  bergeser  lebih  jauh  berisi  tuntutan pemenjaraan  atas  ditetapkannya  Ahok  sebagai tersangka  dalam  kasus  tersebut.  Ratusan  ribu orang turun ke jalan. Tak hanya ulama dan umat kebanyakan,  tapi  ada  juga  turut  hadir  dari kalangan artis dan politisi nasional. Puluhan ribu aparat polisi pun dikerahkan untuk mengamankan jalnannya demontrasi tersebut.
Peristiwa  yang  oleh  penggeraknya  dinamai “Aksi  Bela  Islam”  tersebut  menarik  perhatian banyak  pihak.  Bukan  hanya  karena  begitu besarnya  massa  yang  turun  ke  jalanan  ibukota, tapi juga,  bagi sebagian  orang,  karena  persoalan lebih  dalam  menyangkut  agama-politik  di  balik hiruk-pikuk  massa  demonstrasinya.  Di  tingkat masyarakat  awam,  perbincangan  terkait  hal  ini begitu merasuk dan hampir selalu muncul dalam obrolan  tiap  hari,  entah  dalam  pertemuan langsung, apalagi dalam WAG ( WhatsApp Group ) maupun  grup chat lainnya.  Tak  sekadar  menjadi pembicaraan massa awam, di tingkat elite, isu ini juga  mendorong  manuver-manuver  para  aktor politik,  baik  yang  bertujuan  memolitisir  isu  ini (dan menungganginya untuk kepentingan politik pribadi dan kelompoknya) maupun yang hendak meredam  eksploitasi  kasus  penistaan  agama maupun “Aksi Bela Islam”.
Selain  mengagetkan  banyak  pihak  dengan massa  yang  demikian  besar,  “Aksi  Bela  Islam” yang  belakangan  populer  dengan  sebutan  aksi 411,  212,  313  ini,  tak  pelak  menyeret  hampir sebagian  besar  umat  Islam  pada  nada-nada retorika yang muncul di sekitar aksi demonstrasi sudah  begitu  sangat  mengerikan.  Tuduhan penistaan  agama  yang  ditujukan  kepada Gubernur  Basuki  Thajaja  Purnama  alias  Ahok
1 Gelombang  Aksi  Bela  Islam  (selanjutnya  diebut  ABI) Pertama, ABI 1 pada tanggal 15 Oktober 2016; Kedua, ABI 2  dikenal  Aksi  412  karena  dilakukan  pada  tanggal  4 Desember  2016; Ketiga, ABI  3  yang  dikenal  Aksi  212 karena  dilakukan  pada  tanggal  2  Desember  2016;  dan Keempat, ABI  4  yang  dikenal  Aksi  313  karena  dilakukan pada tanggal 31 Maret 2017.
yang  juga  sebagai  calon  gubernur  petahana Gubernur  yang  juga  merupakan  keturunan Tionghoa  beragama  Kristen  telah  bertumpuk dengan  pidato-pidato  penuh  kebencian  dengan nada rasis. Bahkan berbagai spanduk berisi materi kekerasan  etnis  telah  terpasang  sepanjang  masa kampanye  Pilkada  DKI  Jakarta,  seolah mengembalikan ingatan perih tentang kekerasan yang  menimpa  keturunan  Tionghoa  pada  1998 silam.  Bahkan  sejak  semula  perdebatan  ini  bagi sebagian  pihak  dinilai  tidak  produktif  dan  tidak menyentuh pada pokok persoalan yang dihadapi umat  Islam  Indonesia  saat  ini  terkait  keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
Pada tataran akan rumput, perdebatan telah berubah  menjadi  saling  caci  antar  umat  Islam terlebih pendukung Habib Rizieq dan Ahok. Para pendukung “Aksi Bela Islam” menuding mereka yang  tidak  setuju  atau  tidak  mendukung  aksi sebagai perwujudan kurang Islam. Sementara bagi para penolak “Aksi Bela Islam” menganggap aksi massa  yang  memobilisasi  ratusan  ribu  orang untuk  turun  ke  jalan,  alih-alih  membela  Islam, justru merendahkan Islam dan tak lebih sebagai buang-buang  energi  umat  Islam  untuk  hal  yang tidak substansial dan remeh temeh. Bahkan, lebih jauh,  sebagian  besar  para  pengkritik  “Aksi  Bela Islam”  menganggap  aksi  massa  tersebut  sebagai bukan metode perjuangan Islam.
Kedua  cara  pandang  inilah  yang  menurut hemat saya perlu untuk ditanggapi secara serius, sekaligus sebagai ikhtiar mendudukkan persoalan “Aksi  Bela  Islam”  tidak  sekedar  persoalan teologis,  melainkan  membacanya  sebagai dinamika  pertarungan  maupun  konvergensi kepentingan  antar  elite  politik  dalam  lanskap politik  elektoral  DKI  Jakarta.  Pernyataan  Ahok dengan  mengutip  Surat  al-Maidah  51  paa Oktober 2016 lalu telah dieksploitasi sedemikian dalamnya,  untuk  memunculkan  identitas  politik masyarakat  urban  yang  menjadikan  Jakarta sebagai etalase kemajuan Indonesia.
Meninjau  hasil kajian  pustaka  yang  disadur pada  penelitian  sebelumnya,  terdapat  beberapa hasil  penelitian  yang  dianggap  sejenis  terkait dengan  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  di antaranya: pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Hasbullah, Agama  dan  Etnisitas  di  Pentas  Politik
2 Ahok dinilai telah melakukan pelecehan terhadap al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, hal ini berawal dari petikan pidatonya saat berkunjung di Pulau Seribu yang menyulut kemarahan ulama dan umat Islam terkait Q.S. al-Maidah ayat 51.
PERTALIAN AGAMA PADA PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017
Muhammad Ridwan Effendi 1 , Iqbal Syafrudin 2 Hal. 12-27
Lokal  (Tinjauan  Terhadap  Penggunaaan  Simbol Agama  dan  Etnis  dalam  Pilkada) yang  dalam simpulannya  diungkapkan  bahwa  penggunaaan simbol-simbol  keagamaan  dalam  praktik  politik praktis  seperti  Pilkada  merupakan  media  untuk menggiring  opini  dengan  menjadikan  simbol agama  sebagai  isu  potensial  (Hasbullah,  2011). Kedua, jurnal  yang  ditulis  Nur  Latifah, Agama, Konflik  Sosial,  dan  Kekerasan  Politik yang  dalam simpulannya  lebih  menekankan  bahwa  konflik yang  terjadi  di  Maluku  merpakan  refleksi pertikaian elite politik sebagai akibat dari adanya ketidakadilan  politik  yang  kemudian  menjadi terpolarisasi  ke  ranah  pemeluk  agama. Ketiga, Tesis  karya  Muhamad  Ridwan  Effendi, Isu-isu Agama dalam Pilkada Kabupaten Purwakarta, dalam tesisnya  dijelaskan  bahwa  isu-isu  agama  yang muncul dalam Pilkada Purwakarta terjadi sebagai bentuk  perlawanan  rivaitas  politik  dan  dampak adanya kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang  diangap  tidak  sejalan  dengan  tradisi  dan budaya masyarakat Purwakarta (Effendi, 2013).
Meskipun dalam beberapa aspek penelitian di  atas  terdapat  adanya  kemiripan,  akan  tetapi tidak  sepenuhnya  sama  baik  dalam  judul,  latar belakang masalah, tujuan, metodologi, teori dan kesimpulan  yang  digunakan.  Sehingga  dalam penelitian  ini,  mulai  dari  latar  belakang,  analisis teori, fokus dan lokusnya pun terdapat perbedaan yang kontras
Berdasarkan studi pendahuluan di atas, telah menarik  minat  penulis  untuk  memahaminya secara  lebih  sistematis.  Dalam  penelitian  ini, penulis  hendak  menguraikan  aksi  yang  terkesan bernuansa  agama  tersebut  ada  hubungannya hubungannya dengan situasi politik yang tengah terjadi di DKI Jakarta. Sehingga ajuan pertanyaan penelitian  ini,  adalah  apa  yang  melatarbelakangi munculnya Aksi Bela Islam GNPF-MUI di DKI Jakarta? Dan bagaimana implikasi Aksi Bela Islam GNPF-MUI  terhadap  kondisi  politik  DKI Jakarta saat itu?.

## Metode
Adapun  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara kepada  peserta  Aksi  Bela  Islam  dan  kajian dokumentasi  sumber-sumber  lainnya  seperti buku,  majalah,  koran,  dan  informasi  lainnya seperti facebok,  Instagram,  WhatsApp yang kemudian  di  analisis  dengan  teknik  triangulasi data dan teori-teori yang relavan dalam penelitian ini.

## Hasil dan pembahasan A. Agama dan Politik
Kajian  terkait  hubungan  agama  dan  politik seakan  tidak  akan  pernah  berakhir.  Karena kedua-duanya merupakan bagian dari instrument yang  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Secara naluriah, tentunya manusia pasti memiliki agama dan agama itu mempengaruhi kehidupan individu dan  social  manusianya.  Istilah zoon  politicon ( political  animal )  atau  binatang  yang  berpolitik merupakan  istilah  yang  diungkapkan  oleh Aristoteles dengan maksud untuk menggambarkan bahwa pada hakikatnya manusia sebagai  makhluk  sosial  tidak  akan  pernah  bisa hidup  menyendiri  dan  tidak  membutuhkan manusia lainnya terlebih dalam urusannya untuk memepreloh sesuatu yang diinginkan tentunya ia akan  memerlukan  instrumen  lain  sebagai medianya, termasuk agama dan politik sekalipun. Meskipun  hubungan  agama  dan  politik  itu sangat  erat  dan  saling  mempengaruhi, perbincangan  terkait  keduanya  seringkali menimbulkan kontroversi. Dalam hal ini, paling tidak  ada  dua  pandangan  besar  yang  tidak  saja berbeda,  tetapi  juga  bertolak  belakang. pertama adalah  pandangan  bahwa  agama  tidak  dapat dipisahkan  dari  masalah-masalah  keduniaan, apakah  itu  sosial-budaya,  ekonomi,  maupun politik.  Karenanya,  antara  agama  dan  persoalan keduniaan  tersebut  ada  kaitan  formal.  Tentunya bagi  orang  beragama,  argumen  ini  tidak  pantas kiranya  memisahkan  persoalan-persoalan  dunia dari agama. Dan kedua adalah pandangan bahwa bukan saja agama itu berbeda dengan persoalan keduniaan,  tetapi  antara  keduanya  tidak  ada hubungan  sama  sekali,  dan  karenanya  harus dipisahkan. Perdebatan seperti itu biasanya diikuti dengan  munculnya  penilaian-penilaian  yang sifatnya judgmental kepada  masing-masing pendukung  pandangan  di  atas.  Mereka  yang mendukung  pandangan  yang  pertama  sering diasosiasikan  sebagai  pemeluk  agama  yang skriptualis atau fundamentalis. Sedangkan mereka yang mendukung pendapat yang kedua biasanya dihubungkan  dengan  sikap  hidup  sekuler (Effendy, 2000).
Namun  tidak  semua  pernyataan  bahwa agama  dan  politik  memiliki  keterkaitan  seperti yang dibenarkan oleh sebagian pihak di atas tadi, karena  bagi  beberapa  orang  di  antaranya  ada pendapat  yang  mengemukakan  bahwa  tidak  ada keterlibatan  agama  dalam  politik  praktis, pendapat ini menganggap bahwa politik memiliki wilayah  yang  berbeda,  bahkan  berseberangan dengan  agama  (Kahmad,  2011).  Karenanya
agama  merupakan  persoalan  pribadi  ( Private ), sedangkan  politik  adalah  hal  lain  di  luar  urusan agama dan bersifat publik(umum).
Seperti  apa  yang  telah  diungkap  di  atas, peran an agama dalam kehidupan ini memberikan dampak  yang  nyata  bagi  perubahan  sosial masyarakat.  Agama  dianggap  sebagai  fenomena sosial  yang  selalu  menarik  bagi  penyelidikan keilmuan.  Maklum  saja,  agama  bukan  hanya merupakan  kebutuhan  psikologis  manusia. Agama  juga  bukan  gejala  keilahian  yang  dapat dipertanggungjawabkan  secara  teologis  belaka. Agama  juga  suatu  lembaga  sosial  yang mempunyai  fungsi  sosial  dan  kiranya  juga mempunyai  asal-usul  sosial  pula  (Sindhunata, 2006).  Agama  bukan  hanya  gejala  adikodrati tetapi  juga  gejala  kodrati.  Menurut  Sindhunata agama  memang  suatu institution  divina, yang menyimpan  keilahian,  kesucian,  misteri,  bahkan irasionalita, yang tak dapat begitu saja diterangkan secara  ilmiah  dan  rasional.  Namun  sebagai institution humana, agama dapat juga dikupas dan diterangkan  secara  ilmiah  dan  rasional (Sindhunata, 2006).
Terlepas  dari  perkara  keterlibatan  agama dalam  pengaruh  lingkungan  tersebut,  artikulasi agama pun dimaknai memiliki peran aktif dalam hal politik. Berbicara tentang politik, pengertiannya  selalu  diasosiasikan  dengan masalah pemerintahan, kekuasaan, konflik, partai politik  atau  upaya-upaya  yang  ditempuh perseorangan maupun kelompok untuk memperjuangkan  kepentingan  warga  Negara. Karena  itulah,  istilah  politik  sesungguhnya merangkum pengertian yang luas.
Sebagaimana  inventarisasi  makna  politik yang  diungkapkan  Ramlan  Surbakti  (Subekti, 1999). Pertama, politik  adalah  usaha-usaha  yang ditempuh  warga  Negara  untuk  membicarakan dan  mewujudkan  kebaikan  bersama; Kedua, politik  sebagai  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan; Ketiga, politik  sebagai  segala kegiatan  yang  diarahkan  untuk  mencari  dan memeprtahankan  kekuasaan  dalam  masyarakat; Keempat, politik  sebagai  kegiatan  yang  berkaitan dengan  perumusan  dan  pelaksanaankebijakan umum; dan Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka  mencari  dan  atau  mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Diskursus  agama  dan  politik,  khususnya menyangkut  pengelolaan  kekuasaan  sebenarnya telah  berkembang  sejak  abad  tengah.  Smith membagi  pemikiran  agama  dan  politk  tersebut secara dikotomis ke dalam tipologi religio-political
power organik  di  satu  pihak  dan  sekuler  di  lain pihak.  Para  eksponen  perspektif  organik, mengklaim  perlunya  penyatuan  agama  dan kekuasaan  karena  jangkauan  agama  meliputi seluruh  aspek  kehidupan.  Sementara  itu eksponen perspektif sekuler cenderung mengklaim perlunya pemisahan antara agama dan kekuasaan,  antara  lain  dimaksudkan  untuk menjaga “keparipurnaan”  agama itu  sendiri (Smith, 1985).
Perkembangan  pemikiran  interelasi  antara agama  dan  politik  juga  masuk  dalam  diskursus intelektual  muslim  kontemporer.  Dalam  hal  ini muncul  eksponen  intelektual  muslim  yang memilih  menjadi  penganut  perspektif  organik, dan  ada  pula  yang  memilih  perspektif  sekuler. Oleh  karena  itu,  tidak  ada  klaim  yang  bersifat tunggal  atau  hanya  ada  satu  perspektif  dalam Islam.  Pemisahan  peran  agama  dan  Negara, menurut Swidler misalnya hanya representasi dari pemikiran  Kristen.  Sementara  dalam  Islam berlaku  penyatuan  agama  dan  Negara.  Adapun dalam  kalangan  Yahudi  cenderung  ambigu, meskipun  pandnagan  Swidler  ini  dapat diperdebatkan,  sebab  seperti  dikatakan  Davis, Yahudi lebih menerpakan penyatuan agama dan Negara  atau  politik,  sebagaimana  mereka menggunakan agama untuk menjustifikasi klaim atas tanah Tepi Barat jalur Gaza sebagai hadiah Tuhan (Maliki, 2010).

## B. Konflik Sosial dan Politik Identitas
Pertautan  agama  dan  politik  pun  menjadi kontroversi  bagi  sebagian  kaum  agamawan,  di satu  pihak  menganjurkan  keterlibatan  agama dalam  politik  sebagai  wujud  keyakinan  bahwa agama  merupakan  ajaran  universal  yang  tidak menutup kemungkinan bahwa dengan berpolitik merupakan  bagian  dari  salah  satu  ibadah  sosial yang harus dijalankan (Muhubbin, 2012), di lain pihak adanya larangan keterlibatan agama dalam politik,  dikarenakan  politik  adalah  wilayah  yang berbeda,  bahkan  berseberangan  dengan  agama sehingga  agama  harus  steril  dari  warna-warni politik.
Terlepas adanya kontroversi yang mempertautkan antara agama dan politik dewasa ini,  nampakknya  dapat  dilihat  dari  adanya pemanfaatan  agama  sebagai  sebuah  isu  dalam politik  yang  menimbulkan  dampak  serius  dan melahirkan  sederet  konflik  sosial  di  masyarakat yang  berujung  pada  tindakan  fundamentalisme. Sebagai  sebuah  contoh  fenomena  Pilkada  yang terjadi  dibeberapa  daerah  beberapa  waktu  yang lalu,  seperti  Pilkada  Pilgub  Jakarta  yang  syarat
PERTALIAN AGAMA PADA PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017
Muhammad Ridwan Effendi 1 , Iqbal Syafrudin 2 Hal. 12-27
akan  pemanfaatan  agama  sebagai  media propaganda  dalam  mempengaruhi  massa  yang diwujudkan dengan keterlibatan berbagai simbol, aktor  dan statement yang  berhubungan  dengan agama.
Aksi  pemanfaatan  agama  sebagai  media politik  dinilai  sebagai  senjata  mematikan  bagi mayoritas masyarakat beragama, pasalnya secara umum  masyarakat  Indonesia  merupakan masyarakat  beragama,  terlebih  mayoritas penduduknya beragama Islam. Corak keagamaan yang dipraktikan dalam aktivitas sosial, ekonomi, budaya  dan  politik  didasarkan  pada  ortodoksi Ahlussunnah  wal  Jama`ah. Ortodoksi  tradisi  nilai keagamaan tersebut dijadikan sebagai sikap hidup bagi  masyarakat  yang  dibesarkan  dalam lingkungan masyarakat yang beragama Islam. 3 Kasus  Ahok  yang  kemudian  merembet  ke dalam persoalan Aksi Bela Islam itu merupakan sebuah  gambaran  keberhasilan  politik  identitas dalam  memenangi  sebuah  kompetisi  politik. Keberhasilan  politik  identitas  yang  digaungkan beberpa  elit  politik  yang  meskipun  di  sebagian pihak  menyebutkan  bahwa  Aksi  Bela  Islam dianggap  murni  sebagai  bentuk  protes  dan penegakakan hukum atas kasus Ahok dan bukan sebagai  aksi  yang  dilandasi  kepentingan  politik. Meskipun demikian, potret yang terjadi beberapa simbol dalam politik identitas terkait SARA pun muncul.
Langkah  politik  identitas  yang  terjadi  pada aksi dan kasus tersbeut dirasa dimanfaatkan oleh sebagian  pihak  elite  politik  guna  mendapatkan populraitas  dan  elektablitas  pihak-pihak  yang degan  sengaja  memanfaatkan  momentum tersebut.
Perlu  diketahui  bahwa  yang  dimaksud politik identitas menurut Widayanti (2009) adalah nama  lain  dari biopolitik  dan  politik  perbedaan. Biopolitik  mendasarkan  diri  pada  perbedaan- perbedaan  yang  timbul  dari  perbedaan  tubuh. Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan  belonging  tentang  persamaan  dengan sejumlah  orang  dan  apa  yang  membedakan seseorang  dengan  yang  lain.  Pendapat  Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas. Agnes Haller mengambil definisi politik  identitas  sebagai  konsep  dan  gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan ( difference )  sebagai  suatu  kategori  politik  yang utama.
3 Meskipun  informasi  ini  mengambarkan  sebagian  corak keagamaan  yang  dianut  masyarakat  Jakarta,  setidaknya dapat  digunakan  untuk  memahami  realitas  politik
Kendatipun  demikian,  realitas  sepanjang kasus itu  terjadi  politik  identitas  memangtengah terjadi dan bahkan masih sangat diminati oleh elit politik  untuk  memenangkan  kompetisi  politik. Identitas  pembeda  mereka  salah  satunya  adalah agama.
Pemanfaatan  identitas  sebagai  saluran politik  tentunya  akan  memberikan  dampak terhadap  stabilitas  sosial,  dan  ketiak  tidak terkontrol maka akan melahirkan konflik sosial di masyaraat secara luas. Konflik sosial itu muncul sebagai langkah fundamental dalam menyerukan hak  dan  keinginan  politiknya  secara  terbuka, meskipun  hasil  akhirnya  akan  berhasil  atau bahkan chaos.
Menurut Horace M. Kallen,
fundamentalisme ditandai oleh tiga kecenderungan umum (Karyono, 2003). Pertama, fundamentalisme  merupakan  respons  terhadap kondisi  yang  sedang  berlangsung.  Respons tersebut  muncul  dalam  bentuk  evaluasi, penolakan,  atau  bahkan  perlawanan.  Masalah- masalah  yang  ditolak  dapat  berupa  asumsi,  ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab  terhadap  keberlangsungan  keadaan  yang ditolak.
Kedua , fundamentalisme tidak berhenti pada upaya  penolakan,  melainkan  terus  berupaya mengganti  tatanan  lain.  Ciri  ini  menunjukkan bahwa  di  dalam  fundamentalisme  terkandung suatu  program  atau  pandangan  dunia  (world view)  tersendiri.  Kaum  fundamentalis  berupaya kuat  untuk  menjadikan  tatanan  tersebut  sebagai ganti  dari  tatanan  yang  sudah  ada.  Dan ketiga , kaum  fundamentalis  memiliki  keyakinan  yang kuat akan kebenaran program atau ideologi yang mereka  bawa.  Dalam  gerakan  sosial,  kaum fundamentalis  memperjuangkan  keyakinan  yang mereka  anggap  benar  dengan  sikap  emosional yang menjurus pada kekerasan.
Perubahan sosial, memang sering ditempuh melalui  gerakan  fundamental  disertai  kekerasan yang  ternyata  kemudian  melahirkan  sejarah perlawanan  dalam  bentuk  revolusi  sosial fundamental. Revolusi sosial itu didasarkan pada ideologi  sekuler  (Maliki,  2010).  Di  samping adanya  perlawanan  atau  revolusi  sosial  yang berangkat dari ideologi sekuler, maka di sisi lain muncul  perlawanan  atau  revolusi  sosial  yang digerakkan  oleh  sebuah  keyakinan  keagamaan. Agama  dalam  pengertian  tradisional  memang menaruh perhatian kepada sistem keyakinan, nilai
masyarakat  Jakarta.  Hasil  wawancara  dengan  Pengurus Forum  Kewaspadaan  Dini  Masyarakat  Jakarta  (FKDM) Jakarta, Dr. H. Anang Abdul Razak, M.Pd.
dan  motivasi  kehidupan  yang  berbeda  dengan sistem  nilai  yang  dibangun  masyarakat  sekuler. Sistem  nilai  itu  diinternalisasi  oleh  pemeluknya dan  sebagian  toleran  tetapi  sebagian  yang  lain kemudian  mendorong  lahirnya  cara-cara peneyelesaian  fundamental  bahkan  dengan kekerasan atas nama agama. Mereka yang mencari solusi  dari  krisis  sosial  dengan  cara-cara fundamental  dan  mengatasnamakan  “agenda suci”  itulah  yang  sering  dikenal sebagai gerakan fundamentalisme agama (Twiss, 1997). 4 Ketika  agama  secara  empiris  dihubungkan dengan persoalan sosial-kemasyarakatan hendaknya  disertai  dengan  kesediaan  untuk meletakkannya dalam perspektif yang menekankan  pada  dimensi  isi,  meskipun  dalam perjalanannya akan sering ditemukan ketegangan- ketegangan  antara  wilayah  agama  dan  sosial kemasyarakatan termasuk politik. Bahkan dalam kaitannya  dengan  hal  ini,  Mohamad  Natsir pernah memberi cap lâ dîniyyah (sekuler) terhadap ide-ide  sosial-politik  yang  tidak  bersumber  dari ajaran agama (Twiss, 1997).
Ketika agama dekat dengan gerakan-gerakan fundamentalisme,  peran  dan  fungsi  agama menjadi kerdil bahkan tidak sejalan dengan cita- cita  awal  agama  itu  sendiri  untuk  memberikan kedamaian  dan  ketenangan  batin  bagi  setiap pemeluknya. Seolah-olah agama menjadi senjata bagi  mereka  untuk  melakukan  gerakan-gerakan dakwah  yang  sifatnya  memaksakan  ummat  lain untuk ikut dan taat pada agama yang dianutnya. Hal semacam ini didasari dengan dalih semangat “jihad” atau tegaknya “kerajaan Tuhan” di muka bumi.  Hal  ini  merupakan  dampak  dari  adanya sikap eksklusif (Grose, 1998) dalam beragama. Beberapa  pendapat  mengatakan  bahwa tantangan  yang  dihadapi  dewasa  ini  sebenarnya bukan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya,  akan  tetapi Ghazwah  al-Fiqri atau tantangan pemikiranlah  yang sedang kita hadapi saat  ini.  Sebab  persoalan  yang  ditimbulkan  oleh bidang-bidang  ekonomi,  politik,  sosial,  dan budaya  ternyata  bersumber  dari  pemikiran.  Di antara  tantangan  pemikiran  yang  paling  serius saat  ini  adalah  dibidang  pemikiran  keagamaan. Tantangan  yang  sudah  lama  kita  sadari  adalah tantangan  internal  yang  berupa  kejumudan, fanatisme, taklid buta, dan sebagainya. Begitu pun dengan  tantangan  ekternal  yang  kerap
4 Kata fundamentalisme pertama kali digunakan pada tahun 1920 dipakai untuk menyebut suatu pemeluk agama yang taat,  yang  menunjukkan  pada  suatu  gerakan  di  dalam kekristenan  yang  ingin  menjaga  dan  memurnikan kesempurnaan  Alkitab,  sembari  tidak  sabar  menunggu
memunculkan perselisihan paham dan bentrokan antar  agama,  yang  jelas  tantangan  tersebut digawangi  dengan  munculnya  sikap  dan  cara berpikir  fundamentalisme-literalis  bagi  oknum pemeluk agama.
Munculnya  ragam  gerakan  fundamentalisme dewasa ini yang dimotivasi keyakinan agama atau akidah,  seperti  yang  terjadi  pada  agama  katolik dan protestan. Selain lahir dalam situasi konflik, gerakan  fundamentalisme  agama  juga  diawali dengan  pemahaman  mereka  terhadap  teks-teks suci  keagamaan  secara  harfiah  ( literal )  (Grose, 1998).  Epistimologi  agama  bagi  mereka  yang fundamentalis selalu dipahami bersifat konfliktual,  sehingga  secara  mental  mereka merasa dalam bahaya dan siap mati untuk perang melawan  musuh  yang  berbeda  keyakinan  atau agama.
Pandangan  ini  tetap  hidup  dalam  kelompok sempalan beberapa agama dan semuanya berakar pada  fundamentalisme  dalam  penghayatan agama. Secara teoritis, fundamentalisme muncul dalam  bentuk  aksi  penolakan,  perlawanan,  dan keinginan dari komunitas tertentu agar dunia ini diubah  dan  ditata  sesuai  dengan  doktrin agamanya.  Karena  itulah,  bentuk-bentuk fundamentalisme  agama  yang  dipraktikkan  oleh sebagian umat beragama seharusnya tidak sampai menghadirkan  ancaman  bagi  masa  depan kehidupan.
Dari  beberapa  pernyataan  di  atas,  dapat diambil suatu pemahaman bahwa selama manusia ada  maka  agama  pun  akan  tetap  terus  eksisten dalam kehidupannya, terlepas adanya interpretasi akan adanya berbagai pendapat dan sikap orang terhadap agama, yang jelas peranan agama dalam perkembangan dewasa ini masih tetap hidup dan tradisi yang dilahirkannya terus dijaga dan dibela oleh pemeluknya dari zaman ke zaman. Bahkan tidak  sedikit  ada  yang  membela  dengan  cara “mengangkat  pedang  dan/atau  menanam  bom” sekalipun.
Dalam  setiap  ekspresi  keagamaan  sesorang pasti  memilki  titik  diversitas,  hal  ini memungkinkan  mereka  memiliki frame  berpikir yang  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  maupun eksternal  yang  membentuk,  sehingga  di  antara mereka  ada  yang  memiliki  kecenderungan berpikir  eksklusivisme,  inklusivisme,  pluralisme ataupun universalisme. Fenomena ini tidak dapat
kedatangan Yesus kembali. Dalam kerangkan kesempurnaan  Alkitab  itulah  mereka  mengkritik  dan melawan  banyak  aspek  kehidupan  modern  seperti pluralisme,  konsumerisme,  materialism  dan  penekanan pada persamaan laki-laki dan perempuan..
PERTALIAN AGAMA PADA PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017
Muhammad Ridwan Effendi 1 , Iqbal Syafrudin 2 Hal. 12-27
dipungkiri,  mengingat  dalam  konteks  Jakarta, persoalan  agama  menjadi  primadona  semenjak orientasi  kepemimpinan  di  Jakarta  mengangkat isu-isu  kebudayaan  lokal  yang  secara  perlahan mampu membuka kran konflik masyarakat agama di Jakarta.
Dalam  tatanan  teologis,  begitu  banyak anjuran  untuk  membangun  kohesi  sosial.  Pada tataran sosiologis, Parsons misalnya mengatakan bahwa agama secara universal dipandnag sebagai komponen  utama  dalam  integrasi  sistem  nilai. Dengan  kata  lain,  agama  menjadi sebuah  energi besar  dalam  cita-citanya  membangun  integrasi sosial.  Dengan  dasar  pemikiran  tersebut,  jika digunakan  perspektif  Durkheim,  maka  agama dijadikan  sebagai  sumber  pembentukkan keyakinan  yang  mengikat  kehidupan  bersama dalam  ritual  dan  pengalaman  keagamaan  yang sakral  (Maliki,  2010).  Turner  pun  menyatakan religion is a social cement, binding individuals and social group into a communal order (Turner, 2012) . Namun  dalam  banyak  kasus  yang  terjadi adalah  justru  konflik  keagamaan  yang  muncul. Nilai  agama  tidak  tertransformasikan  sebagai energi  positif  justru  sebaliknya  seakan  menjadi faktor political  liability atau  ongkos  politik  yang besar  (Maliki,  2010).  Melihat  yang  terjadi  di Jakarta khususnya di mana konflik terjadi antara agama dan pemerintah,  yakni ketika pemerintah sangat kuat di bawah kepemimpinan Gubernurnya  (Red;  Ahok).  Kekerasan  antar agama dan bahkan juga konflik kekerasan terjadi dalam satu denominasi agama yang sama. Melihat hal  demikian,  akar  konflik  teologis  maupun sosiologis agama tidaklah memuat pesan dan tata nilai kolektif yang dibutuhkan masyarakat sebagai modal sosial dikarenakan  pola  pemahaman  atau konstruk manusia terhadap agama tidak utuh.
Munculnya sejumlah gerakan atau tindakan fundamental mengatasnamakan agama di Jakarta pun  sebenarnya  tidak  lepas  dari  respon  mereka terhadap  perkembangan  struktural  ekonomi politik  yang  terjadi  selama  ini.  Mereka memandang  modernisasi  ekonomi  dan  politik yang  terjadi  tidak  memungkinkan  tumbuhnya partisipasi secara plural.
Dalam  merespon  tekanan  struktural tersebut  sebagian  memang  memilih  jalan akomodasionis,  sebagian  lagi  reformis,  dan sebagian  lagi  memilih  jalan  fundamentalis. Fundamentalisme  agama  dimaknai  sebagai perlawanan atas tekanan refresif yang mengancam sumber-sumber eksistensial ekonomi,  politik  maupun  keagamaan  mereka (Turner, 2012).
Pasca  adanya  desentralisasi dan  terbukanya kran  otonomi  daerah,  banyak  sekali  semangat pembaharuan di berbagai aspek termasuk dalam wilayah agama dan politik praktis pemilu (Ahmad Suaedy,  2007).  Semenjak  berlakunya  otonomi daerah  dengan  sistem  desentralisasi,  Pemilu  di sejumlah  daerah  di  Indonesia  selalu  disertai dengan  sejumlah  kecemasan  akan  munculknya konfllik.  Demikian  pula  dalam  pilkada  Jakarta. Ada  beberapa  penyebab  mengapa  masyarakat memanfaatkan  penyelenggaraan  pemilu  sebagai tempat  memunculkan  kekecewaan  terbuka,  dan bahkan memunculkan konflik yang menggunakan tindakan kekerasan. Dalam hal ini kita  menggunakan  penjelasan  Robert  T.Gurr (1974)  mengenai  teori  deprivasi  relatif. Masyarakat  yang  terkena  pengaruh  deprivasi relatif  akan  mudah  tergoda  untuk  melakukan tindakan kekerasan, dan menggunakan instrumen apa  saja  yang  dianggap  dapat  mendukungnya (Maliki,  2010).  Kampanye  dengan  mobilisasi massa, adalah instrumen yang paling bagus untuk mengekspresikan  kekecewaan.  Sesuai  dengan karakteristik  massa  yang  “anonym”,  hilang  rasa tanggung  jawab  dan  kesadaran  pribadi,  maka pada saat seperti itu akan dengan mudah muncul solidaritas perkwanan yang sensitif dan emosional (Maliki, 2010).
Munculnya sejumlah gerakan atau tindakan fundamental  mengatasnamakan  agama  di Indonesia pun sebenarnya tidak lepas dari respon mereka  terhadap  perkembangan  struktural ekonomi  politik  yang  terjadi selama  ini.  Mereka memandang modernisasi ekonomi dan politik di negeri  ini  tidak  memungkinkan  tumbuhnya partisipasi secar aplural. Depolitisasi agama telah terjadi  di  mana-mana,  bahkan  berlangsung sedemikian  intensif  sampai  pada  tataran pelarangan  penggunaan  sejumlah  simbol keagamaan  di  ranah  publik.  Depolitisasi  agama itu  akan  berimplikasi  kepada  peminggiran masyarakat  agama  dalam  aspek  kehidupan  yang luas, termasuk dari kehidupan ekonomi. Dalam  merespon  tekanan  struktural tersebut  sebagian  memang  memilih  jalan akomodasionis,  sebagian  lagi  reformis,  dan sebagian  lagi  memilih  jalan  fundamentalis. Fundamentalisme  agama  dimaknai  sebagai perlawanan atas tekanan refresif yang mengancam sumber-sumber eksistensial ekonomi,  politik  maupun  keagamaan  mereka (Maliki,  2010).  Dalam  penelitiannya  terhadap perilaku  masyarakat  di  kawasan  kumuh  Bulak Banteng,  Surabaya,  Fachry  Ali  melihat  adanya tindakan brutalisme atau kekerasan ekonomi yang
dilandasi  semangat  “agenda  suci”  keagamaan mereka.  Bahkan  dalam  peneltiannya  itu  telah terjadi konflik  komunal masyarakat  agama  (Aly, 1996). Maka tidaklah mengherankan jika doktrin agama mengajarkan untuk menebar kasih sayang ( afsus  salam )  dan  kasih  untuk  sesama  ( love  thy neighbor ),  tetapi  mereka  tak  segan  terlibat  dalam praktik  kekerasan,  tentu  mengatasnamakan sebuah “agenda suci” (Smith, 1985).
Dengan demikian, realitas objektif dalam hal tertib  sosial atau kehidupan  masyarakat,  apapun bentuknya,  merupakan  hasil  refleksi  manusia dalam  memahami  agama  yang  diyakini. Pemahaman  atas  nama  agama  seperti  itu didasarkan  kepada  pandangan  Peter  L.  Berger yang  menyatakan  bahwa  agama  melahirkan makna  stabil  dan  berfungsi  sebagai  langit  suci ( sacred  canopy )  yang  senantiasa  digunakan  aktor untuk  mengorganisasikan  dan  menata  struktur kehidupan  (Berger,  1991).  Dan  bagi masyarakat yang  berada  dalam  puncak  pelapisan  sosial, agama acapkali tidak dipahami sebagai instrumen pembebasan dan pemberdayaan, melainkan lebih mudah  dimengerti  dan  dipraktekan  menjadi sebuah  instrumen  legistimasi  bahkan  dominasi. Agama tidak dijadikan sebagai payung suci terkait erat  dengan  urusan  dan  kehendak  manusia berkuasa  melainkan  dipraktekan  sebagai  alat untuk mempertahankan kekuasaan tersebut.

## C. Dinamika politik masyarakat beragama
Dalam  permasalahan  “Aksi  Bela  Islam” yang  terjadi  pada  serangkaian  peristiwa demonstrasi  beberapa  tahun  lalu  2016,  2017, terlihat berbagai organisasi kemasyarakatan Islam seperti  FPI,  MMI,  HTI,  PII,  PUI,  HMI  dan lainnya sebagainya. Meskipun GNPF-MUI telah menempuh  jalur  hukum,  namun  gerakan  sosial pada  “Aksi  Bela  Islam”  tetap menjadi  semacam kelompok garis depan dan keras dalam menuntut proses  hukum  kasus  penistaan  agama  yang terjadi. dengan aksi demonstrasi yang mendorong berbagai  unsur  aparatur  negara  agar  berperan aktif melakukan kebijakan sesuai moral dan tegas dalam  penegakan  hukum.  Bahkan  dalam  “Aksi Bela Islam” tersebut, GNPF -MUI dinilai mampu memobilisasi  massa  Islam  dari  berbagai kelompok  Islam  dan  lainnya.  Massa  Islam  dari berbagai  daerah  Indonesia  berangkat  ke  Jakarta untuk Aksi Bela Islam tersebut.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  GNPF- MUI  terutama  peserta  “Aksi  Bela  Islam”  jika dalam  pembagian  kelompok  beragama  yang dilakukan Willian James, antara jiwa sehat ( healthy mindedness )  dan  jiwa  yang  sakit  ( sick  soul ).
Pengikut  aksi ini memiliki kecenderungan penuh gairah,  terlibat,  bersemangat  tinggi,  dan  meluap dengan  vitalitas  di  mana  terlihat  saat  dilakukan demonstrasi.  Ciri  lain  optimistis,  bahagia dan spontan, dari kasus “Aksi Bela Islam” yang dilakukan,  terlihat  pengikut  aksi  ini  dengan lantang  dan  percaya  diri  (optimis)  menyatakan penista agama harus dihukum, selain itu terlihat dalam  “Aksi  Bela  Islam”,  banyak  pengikut  aksi yang  mengaku  menangis  terharu  (bahagia)  saat melakukan aksi ini, ditambah setelah ditetapkannya  penetapan  tersangka  kasus penistaan agama, sekalipun belum dipenjara.
Lebih  lanjut,  pembedaan  yang  dibuat  oleh James menciptakan kecenderungan ( trend ) dalam menafsirkan agama sebagai  bentuk-bentuk institusional  atau  kelembagaannya.  Dalam penafsiran ini dibedakan dua kelompok penganut agama. Kelompok pertama adalah para penganut agama yang menghayati agama secara formal dan berdasarkan  kebiasaan.  Kelompok  kedua  adalah para  penganut  agama  yang  memandang  agama, tepatnya iman, sebagai  keterlibatan yang disadari. Dalam  pandangan  ini,  “Aksi  Bela  Islam” yang  tergabung  dalam  GNPF-MUI  termasuk dalam  kategori kelompok  penganut  agama  yang memandang  agama,  tepatnya  iman  sebagai keterlibatan  yang  disadari.  Namun,  dalam permasalahan  agama  intrinsik  dan  agama ekstrins ik  terutama  pada  permasalahan  “Aksi Bela  Islam”  yang  dilakukan,  GNPF -MUI cenderung berada dalam kategori agama ektrinsik saat  permasalahannya  mengarah  ke  politik, karena  jelas  tujuan  aksi  ini  harusnya bukan  agenda  politik.  Terlepas  dari  bagaimana prinsip  dan  misi  yang  diusung  GNPF-MUI, permasalahan  ini  akan  memperlihatkan  GNPF- MUI  teramasuk  ektrinsik  saat  dimana  aksi  ini dibarengi  motif  tujuan  (orientasi)  atau  agenda politik.  Walaupun  memang  dalam  membahas agama  ektrinsik  dan  agama  intrinsik,  setidaknya akan  ada  dua  kepentingan  yang  berbeda,  yakni kepentingan  pribadi atau  kepentingan  nilai yang ada dalam agama. Saat kepentingan pribadi di atas kepentingan nilai agama saat itulah disebut agama ekstrinsik, begitupun sebaliknya saat kepentingan pribadi di bawah  kepentingan  nilai agama  maka disebut agama intrinsik.
Dalam  “Aksi  Bela  Islam”  yang  dilakukan terlihat  aksi  ini  disusupi  orientasi  politik sebagaimana setelah Aksi Bela Islam II (411) pada 4 November 2016, intelijen Polri dan TNI telah mendeteksi bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran lanjutan  (“Aksi  Bela  Islam  III”)  yang diselenggarakan  oleh  GNPF-MUI  pada    2
PERTALIAN AGAMA PADA PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017
Muhammad Ridwan Effendi 1 , Iqbal Syafrudin 2 Hal. 12-27
Desember  2016  (212)  telah  disusupi  dengan agenda terselubung untuk melakukan aksi makar terhadap  pemerintah  Republik  Indonesia  (H.T, 2016). Bahkan  sebelumnya  dalam  aksi  4 November 2016 diikuti politukus bernama Fahri Hamzah,  yang  pada  saat  itu  berstatus  sebagai wakil  ketua  DPR  RI,  ikut  berorasi,  yang  mana dalam orasinya diduga berisi penghasutan, yakni memberitahukan  cara  menjatuhkan  Presiden Joko  Widodo,  lalu  menuding  presiden  telah melanggar  hukum  berkali-kali  (Martahan Sohuturon,  2016).  Dari  hal  tersebut  menjadi semakin  terbukti  adanya  orientasi  politik  dalam “Aksi  Bela  Islam”  yang  dilakukan,  ditambah dengan pemberitaan di media massa ditangkapnya  orang-orang  yang  diduga  akan melakukan  makar  dengan  memanfaatkan  “Aksi Be la Islam”, menjelang aksi bela Islam III (212) pada  dini  hari  tanggal  2  Desember  2016  oleh pihak kepolisian (Anonimous, 2016b).
Orientasi  politik  da lam  “Aksi  Bela  Islam” semakin  lebih  jelas,  dimana  di  dalam  situs  web resmi  FPI,  dimuat  sebuah  artikel  yang menyatakan “Ingat…Ingat…!!!  Partai  pendukung Ahok  haram  dipilih  di  seluruh  NKRI  karena mendukung  penista  agama” (Anon,  2016). Terlihat bagaimana organisasi ini terlibat dalam kampanye terselubung menjelang pilkada DKI Jakarta 2017, yang  mana  Ahok  saat  itu  ikut  mencalonkan menjadi gubernur dalam pilkada DKI Jakarta.
Selain  itu,  mencermati  sikap  keagamaan yang  dilakukan  para  demonstran,  dapat disimpulkan  bahwa  sikap  dari  organisasi  ini termasuk bersikap prasangka ( prejudice ).  Diketahui  saat- saat  sebelum  “Aksi Bela  Islam  II  dan  III”  di  media  sosial  terjadi banyak  ajakan,  isu,  provokasi  ataupun  hasutan untuk mengikuti ataupun menolak aksi bela Islam yang  dilakukan.  Sebagai  contoh,  dalam  akun twitter  Habib  Rizieq  dari  FPI  menganjurkan perusahaan, kantor dan sekolah untuk diliburkan agar pegawai dan pelajar ikut aksi tersebut. Dan juga  dalam  situs  resmi  FPI  yang  menyuarakan untuk  “Aksi  Bela  Islam”  dalam  bentuk  brosur artikel  yang  berisi “GNPF -MUI,  Seruan  Jihad Konstitusional  Bela  Agama  &  Negara,  Ikutilah  !!! Aksi Bela Islam II “Ayo Penjarakan Ahok !!!” Karena Menista  Agama,  Menodai  al- Qur’an,  Melecehkan Ulama,  Menghina  Umat  Islam,  Ini  Bukan  Aksi SARA  &  politik  Pilkada  tapi  ini  Aksi  Penegakan Hukum,  Waktu:  Jum’at  4  November  2016  Shalat Jum’at di Istiqlal, Long march: Dari masjid Istiqlal ke Istana Presiden RI, catatan….. Waspadai Penggembosan Aksi Hati- Hati
Provokasi”
(Anonimous, 2016a).
Situasi  politik  ini  sebenarnya  memberi banyak  peluang  dan  harapan.  Peluang  bagi lahirnya  figur-fgur  Islam  yang  diharapkan sekaligus  tampilnya  gagasan  Islam  seperti  yang diingankan.
Perbincangan  kaitan  antara  agama  dan berbagai  macam  persoalan  keduniaan  termasuk politik  sering  menimbulkan  kontroversi.  Dalam hal ini, paling tidak ada dua pandangan besar yang tidak saja berbeda, tetapi juga bertolak belakang. Yang  pertama  adalah  pandangan  bahwa  agama tidak  dapat  dipisahkan  dari  masalah-masalah keduniaan,  apakah  itu  sosial-budaya,  ekonomi, maupun  politik.  Karenanya,  antara  agama  dan persoalan keduniaan tersebut ada kaitan formal. Tentunya bagi orang beragama, argumen ini tidak pantas kiranya  memisahkan  persoalan-persoalan dunia dari agama. Yang kedua adalah pandangan bahwa  bukan  saja  agama  itu  berbeda  dengan persoalan keduniaan, tetapi antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali, dan karenanya harus dipisahkan. Perdebatan seperti itu biasanya diikuti dengan  munculnya  penilaian-penilaian  yang sifatnya judgmental kepada  masing-masing pendukung  pandangan  di  atas.  Mereka  yang mendukung  pandangan  yang  pertama  sering diasosiasikan  sebagai  pemeluk  agama  yang skriptualis atau fundamentalis. Sedangkan mereka yang mendukung pendapat yang kedua biasanya dihubungkan  dengan  sikap  hidup  sekuler (Effendy, 2000). Namun  tidak  semua  pernyataan  bahwa agama  dan  politik  memiliki  keterkaitan  seperti yang dibenarkan oleh sebagian pihak di atas tadi, karena  bagi  beberapa  orang  di  antaranya  ada pendapat  yang  mengemukakan  bahwa  tidak  ada keterlibatan  agama  dalam  politik  praktis, pendapat ini menganggap bahwa politik memiliki wilayah  yang  berbeda,  bahkan  berseberangan dengan  agama  (Kahmad,  2011).  Karenanya agama  merupakan  persoalan  pribadi  ( Private ), sedangkan  politik  adalah  hal  lain  di  luar  urusan agama.  Menurut  Bahtiar  Effendy  bagi  mereka yang  mendukung  atas  pandangan  bahwa  agama tidak  dipisahkan  dari  persoalan  keduniaan  baik sosial,  budaya,  maupun  politik  diasosiasikan sebagai  pemeluk  agama  yang  skriptualis  atau fundamentalis, sedangkan mereka yang mendukung pendapat bahwa agama sama sekali tidak  memiliki  keterkaitan  dan  karenanya  harus dipisahkan  adalah  mereka  yang  memiliki  sikap hidup sekluer.
Namun yang ingin ditekankan adalah bahwa agama  bukanlah  sesuatu  yang  pada  dasarnya bersifat  pribadi  melainkan  publik.  Seperti  yang
dikemukakan  sosiolog  terkemuka  Robert  N. Bellah  sebagai  agama  sipil  dan  Jose  Casanova yang  menyebutkan  sebagai  sesuatu  yang civic (publik)  atau deprivatized (tidak  bersifat  pribadi). Dengan  demikian,  secara  teologis  maupun sosiologis,  agama  dapat  dipandang  sebagai instrument  Illahiah  untuk  “memahami”  dunia. Secara omnipresent agama mam pu “hadir di  mana - mana” melalui simbol -simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya. Dan begitu pula secara sosiologis, tidak  jarang  agama  pun  menjadi faktor  penentu dalam  proses  transformasi  dan  modernisasi kehidupan.
Dalam  kurun  waktu  yang  panjang, keterkaitan agama dan politik menjadi persoalan yang menarik, bahkan interplay antara agama dan politik  juga  semakin  mengental.  Seperti  yang dilihat oleh beberapa sosiolog, hubungan antara agama  dan  politik  kini  tengah  bergerak  ke “kanan”,  seperti  halnya  di Spanyol,  Brazil  dan Amerika  Serikat  menurut  Richard  Falk  sebagai “ politically  enganged  spirituality” merupakan fenomena yang sedang berkibar (Kahmad, 2011). Pertalian  agama  dengan  politik  seperti  ini  tidak terjadi  dalam  bentuknya  yang  konstruktif, sebagian bisa terjadi karena terekspresikan dalam pola-pola simbolistik dan formalistik. Karenanya menurut  Bahtiar  Effendy  hal  ini  dapat menimbulkan  konflik  atau  ancaman  dan  bukan rahmat.
Hubungan antar variabel politik dan agama inilah  yang  kemudian  menjadi  perhatian  publik, karena  banyak  variabel  agama  dan  politik  ini secara  bersama-sama  diperankan  oleh  sejumlah tokoh  dan  pemuka  agama  (Muhtadi,  2008). Ketika  hubungan  keduanya  terjadi  dalam masyarakat  yang  memiliki  sensitifitas  agamanya tinggi, maka suhu politik menjadi semakin panas. Sejumlah kasus yang berkaitan dengan fenomena pemanfaatan  agama  sebagai  saluran  potensial dakwah  politik  yang  diperankan  para  tokoh agama. Persoalan yang berkenaan dengan person sosial  politik  pemuka  agama  tersebut  dapat menjadikan isu agama sebagai salah satu bentuk saluran  potensial  komunikasi  politik  (Muhtadi, 2008).
Banyak  orang  menanggapi  isu  dan  saluran komunikasi alternatif dengan cara yang berbeda- beda.  Pandangan  politik  semacam  ini mendapat penolakan  dari  model  klasik  warga  demokratis yang  menyimpulkan  bahwa  ketika  orang menanggapi  isu:  (1)  orang  lebih  cenderunng menanggapi  komunikasi  danmerumuskan  atau mengubah  pandangan  mereka  jika  isunya  relatif baru,  tak  berstruktur  atau  jauh  dari  mereka;  (2)
komunikasi  mengenai  isu  lebih  efektif  pada  isu sampingan  ketimbang  isu  pokok,  semakin penting  isu  itu  bagi  seseorang  maka  semakin besar  kemungkinan  opini  orang  itu  tetap  stabil dalam menghadapkan argumentasi yang bertentangan;  (3)  komunikasi  mengenai  isu sebagai  isu  lebih  kecil  kemungkinan  efektifnya dibandingkan  dengan  komunikasi  mengenai personal sebagai isu (Nimmo, 2010).
Tidaklah mengherankan juga ketika banyak kegiatan  keagamaan  yang  bernuansa  politik diadakan  hanya  sekedar  untuk  menarik  simpati suara  masyarakat  beagama  sebagai  pemilih, seperti  pada  kegiatan  peringatan  hari  besar keagamaan,  aktivitas  pengajian  dan  sebagainya. Keterlibatan elite politik dalam memainkan peran agama dirasa mampu meningkatkan popularitas, serta akseptabilitas atau kelayakan untuk diterima dengan  cara  menyentuh  sisi  emosional  umat beragama  dengan  maksud  agar  apa  yang diinginkan  dapat  terwujud  (Kahmad,  2011). Strategi  semacam  ini  dinilai  ampuh  untuk mendongkrak suara pemilih yang dalam kategori belum  rasional  (Muchlis,  2008),  karena masyarakat  Jakarta  sebagai  pemilih  masih memiliki  sensitivitas  agama,  sehingga  mudah diajak  jika  menggunakan  isu-isu  yang  berkaitan dengan agama.
Harus  diakui,  persoalan  “Aksi  Bela  Islam” tidaklah  sesederhana  yang  kita  duga.  Bukan karena  sulitnya  melihat  relasi  antara  aktor penggerak  aksi  dengan  elit  politik  yang mempunyai  kepentingan  dibaliknya.  Melainkan, karena  makin  kaburnya  peta  kelompok- kelompok Islam yang terlibat di dalam kegaduhan ini. Dengan ini tidak bisa dikatakan bahwa para pendukung  aksi  massa  sebagai  “Islam Fundamentalis  Sunni” karena  dikomandoi  oleh FPI. Karena buktinya, tidak sedikit yang terlibat dalam  aksi  adalah  mereka  yang  biasa dikelompokkan  ke  dalam  Islam  moderat  seperti NU.
Bahkan,  banyak  kyai  dan  santri  NU  yang terlibat  di  dalamnya.  Berada  pada  posisi  ini, misalnya,  Ky ai  Ma’ruf  Amin.  Selain  menjabat sebagai  ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI), beliau  juga  menjabat  sebagai  Rais  Am  PBNU yang  merupakan  pucuk  tertinggi dalam  struktur PBNU.  Atau  kiai  Salahudin  Wahid,  pengasuh pesantren  Tebuireng,  Jombang,  Jawa  Timur. Bagaimana  kita  akan  mengkategorikan  kedua aktor tersebut? Apakah bisa disebut sebagai Islam fundamentalis karena turut menyerukan perjuangan “Aksi Bela Islam” atau sebagai Islam Moderat  karena  keduanya  orang  penting  di
PERTALIAN AGAMA PADA PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017
Muhammad Ridwan Effendi 1 , Iqbal Syafrudin 2 Hal. 12-27
lingkungan  NU,  yang  oleh  banyak  pengamat Islam  Indonesia  dianggap  sebagai  representasi Islam  Moderat?  Maka,  pada  kasus  “Aksi  Bela Islam”,  kategori -kategori  yang  sudah  mapan seperti  fundamentalis,  moderat,  intoleran, toleran,  demokratis  dan  anti demokrasi  menjadi sangat kabur dan tidak lagi terang batasannya.
Meski  demikian,  jika  dipetakan  secara sederhana posisi dominan antar kelompok Islam yang  terlibat  dalam  pro  dan  kontra  “Aksi  Bela Islam” setidaknya ada dua: Pertama , Islam Politik sebagai  pendukung  utama  aksi.  Mereka menganggap  apa  yang  sedang  diperjuangkannya sebagai  kewajiban  moral  ( moral  obligation )  yang harus  ditanggung  oleh  semua  kaum  muslim. Bahkan, salah satu argumen para kyai dan santri yang  berafliasi  pada  NU,  yang  terlibat  dalam “Aksi  Bela  Islam”  mendasarkan  perjuangannya pada  pernyataan  pendiri  NU,  Hadratus  Syekh Hasyim Asy’ari, yang kurang lebih menganjurkan umat  Islam  untuk  turut  membela  agama  Islam dan  sekuat  tenaga  berusaha  menangkis  atau menolak  orang  yang  menghina  al-Quran  dan sifat-sifat Allah.
Pernyataan  tersebut  akan  menjadi  sangat problematis  jika  dipahami  secara  harfiah. Seandainya  dipahami  secara  substansial,  maka “Aksi  Bela  Islam”  sebagaimana  yang  tengah berlangsung  tak  akan  pernah  terjadi.  Bukankah kita  sendiri,  umat  Islam,  yang  justru  seringkali menghina  al-Quran  karena  tidak  mampu mengamalkannya dalam praktik hidup sehari-hari secara total dan konsekuen? Mungkin, apa yang sedang  diperjuangkan  dalam  “Aksi  Bela  Islam” tidaklah  substansial,  bahkan  berpotensi  besar mereduksi  ajaran  Islam  mengenai  kemanusiaan yang  bernilai  universal.  Namun  kita  juga  tidak boleh naif dengan menganggap aksi semacam ini sesuatu yang homogen. Semua pihak yang terlibat di dalamnya  membawa  kepentingannya  masing- masing dengan perekat utamanya adalah dugaan penistaan agama.
Kedua ,  Islam  Moderat,  sebagai  penolak utama aksi. Penilaian Islam Moderat pada aspek teologis,  dalam  melihat  “Aksi  Bela  Islam” meskipun  tepat,  sayangnya  masih  terjebak  pada penilaian  esensialis.  Melalui  cara  pandang semacam  ini,  Islam  Moderat  tidak  bisa melepaskan diri dari prasangka yang dibangunnya sendiri  yaitu  bahwa  setiap  aksi  massa,  apalagi ketika diusung oleh pihak yang terlanjur dilabeli sebagai  Islam  fundamentalis,  otomatis  akan terjadi  kerusuhan,  atau  berefek  negatif  secara sosial  dan  politik.  Maka  wajar  jika  kita  dapati
tanggapan mereka terhadap aksi massa cenderung alergi dan sinikal.
Praktik  penggunaan  isu-isu  agama  dalam politik  sangat  bervariasi,  baik  simbol,  tempat, maupun statement yang digunakan. Dalam konteks ini,  penggunaan  isu  agama  dalam  kampanye dilandasi  keyakinan  bahwa  masyarakat  akan memberikan pilihan  politiknya kepada  pasangan calon yang yang memiliki kualitas keberagamaan yang baik dan benar. Untuk itu, setiap pasangan calon berupaya mencitrakan dirinya sebagai yang agamis,  bahkan  kalau  perlu  memanipulasinya (Kahmad,  2011).  Betapa  pun  politik  mampu memainkan  peran  agama  dalam  kehidupan masyarakat,  politik  akan  terus  melahirkan pertentangan  atau  ketidaksepakatan.  Hanya  saja temperatur  pertentangan  tersebut  kadang melemah  kadang  menguat,  tergantung  dinamika politik, di mana tingkah laku pihak yang berkuasa terhadap  lawan  politiknya  sangat  menentukan suhu pertentangan tersebut (Mintarja, 2011).
Selain itu, masih banyak penggunaan isu-isu agama  dalam  perhelatan  politik  Pilkada  Jakarta, baik  secara  simbol  atau  pun statement yang digunakan setiap pasangan calon. Jika digunakan perspektif teori dramaturgi, perilaku politik setiap pasangan calon dapat dilihat dari sebagai drama sehingga  tindakan  manusia  bergantung  pada waktu,  tempat  dan  audiensi  yang  dihadapi (Kahmad,  2011).  Praktik  kampanye  yang dilakukan  melalui aktivitas keagamaan  misalnya, menjadikannya sebagai wahana front stage tempat para pasangan calon akan berhadapan dan dilihat oleh masyarakat agama, hal ini dilakukan sebagai bagian  dari  tuntutan  peran  ( expectation  and  role ) yang  dimainkan.  Sementara  di  luar  momen kampanye  ( back  stage )  para  pasangan  calon  bisa keluar  dari  citra  dan  skenario  yang  dimainkan dalam setiap kampanye (Kahmad, 2011).
D. Analisis  Hasil;  Latar  Belakang  dan Dampak Aksi Bela Islam
Fenomena  “Aksi  Bela  Islam”  yang  terjadi pada momentum Pilkada DKI Jakarta dewasa ini, menunjukkan  adanya  dinamika  atau  pun gelombang gerakan sosial masyarakat beragama. Jika  menggunakan  perspektif  sosiologi  dapat memudahkan  dalam  pembahasan  ini.  Pasalnya, perspektif  ini  mencoba  mendalami  tentang hakikat dan berbagai sebab terjadinya keteraturan pola pikiran dan tindakan manusia yang berulang- ulang  sebagai  bagian  dari  anggota  suatu kelompok  masyarakat  (Kahmad,  2011).  Salah satu  di  antara  yang  berkaitan  dengan  pola  pikir dan  tindakan  manusia  tersebut  adalah  faktor
keagamaan,  politik  dan  budaya  mereka  dalam sistem  sosial.  Untuk  memulai  pembahasan tersebut, perlu melihat konteks struktural-historis dari  kemunculan  aksi  tersebut  dan  profil sosiologis itu sendiri.
Sosiologi  agama  (Hidayat,  2012) 5 secara khusus  memfokuskan  pada  kajian  tentang perilaku masyarakat beragama, bukan hanya pada kebenaran ajaran agamanya saja. Sosiologi agama menyelami  alam  pikiran  penganut  agama  yang dikajinya  tanpa  harus  mengidentifikasi  dirinya dengan agama yang dikajinya (Kahmad, 2011). Di samping  itu,  memahami  sosiologi agama  berarti menciptakan suatu risalah tentang agama di dunia modern (Turner, 2012). Pemahaman makna yang diberikan  dalam  bidang  ini  adalah  pemahaman masyarakat tertentu pada sistem agamanya sendiri yang mencakup hubungan agama dengan struktur sosial,  dan  hubungan  agama  dengan  aspek budaya,  bukan  agama,  seperti  magi,  sains  dan teknologi.  Salah  seorang  yang  memberikan sumbangannya dalam bidang sosiologi agama ini adalah  Emile  Durkheim,  yang  menempatkan masyarakat  pada  posisi  utama  atau  yang  sakral sedangkan di luar hal masyarakat  adalah profan. Durkheim mengklaim, tanpa adanya masyarakat, maka  tak  satu  pun  yang  akan  muncul  dalam kehidupan kita, termasuk agama (Pals, 2011).
Berbeda  halnya  dengan  sosiologi  politik, menurut Tom Bottomore dalam Political Sociology (1979)  menyebutkan  bahwa  sosiologi  politik selama  ini  mengkaji  “ power” atau  kekuasaan dengan  berbagai  konsepnya  yang  beragam, termasuk perhatiannya yang hampir sama seperti otoritas, pengaruh, kekuasaan dan atau kekerasan. Lebih  lanjut  Bottomore  memaknai  sosiologi politik sebagai perdebatan tentang peran Negara dan relasinya dengan kewargaan ( civil society ) dan determinasi  dalam  transformasi  masyarakat menuju demokrasi (Maliki, 2010). Di samping itu, dalam  kaitan  dengan  relasi  politik  dan  agama, sosiologi  politik  juga  mengkaji  transformasi masyarakat  melalui  pendekatan  sekuler,  organik dan yang memilih melakukan diferensiasi antara sekuler  dan  organik  (Maliki,  2010).  Menurut Kuntowijoyo,  Islam  sendiri  mengakui  adanya diferensiasi  dan  bahkan  polarisasi  sosial (Koentowijoyo, 1991).
Objek kajian sosiologi politik terbelah antara mereka yang memfokuskan kepada transformasi
5 Agama secara gramatikal adalah tidak kacau, lebih lengkap menurut  Wuraish  Shihab  dalam  kata  pengantar  buku Agama  Punya  Seribu  Nyawa,  mendefiniskan  agama sebagai  hubungan  manusia  dengan  satu  kekuatan  yang
masyarakat  dengan  memilih  jalan  revolusi industri  seperti  halnya  yang  diikuti  oleh  Pareto dan Mosca dan Perspektif Marxian yang memilih menekankan  kepada  pentingnya  analisa  klas dalam sebuah formasi sosial, dan kajian sosiologi politik  dengan  memilih  fokus  kajian  revolusi demokrasi.  Bottomore  memiliki  kecenderungan bahkan  tertarik  pada  pentingnya  stabilitas  dan mengabaikan  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan  dengan  perubahan,  sebagaimana  dapat diikuti  dalam  pemikiran  Durkheim,  atau Huntington  dalam  politik  (Maliki,  2010).  Akan tetapi,  ada  pula  sosiolog  yang  memberikan pandangan  bahwa  justru  instabilitas  dan perubahan diabaikan adalah tema yang tidak bisa dielakkan  dari  proses  transformasi  politik  di masyarakat macam apapun.
Betapapun  agama  dan  politik  memiliki wilayah  kerja  masing-masing,  tetapi  keduanya hidup  dalam  sosio-kultur  masyarakat  yang menjadikan  keduanya  sebagai  bagian  yang  sulit untuk  dihapuskan.  Dalam  pengalaman  sejarah manusia,  sekali-kali  pernah  kita  jumpai ketidakharmonisasn  antara  berbagai  kegiatan budaya manusiawi. Bahkan sebaliknya, sering kali terjadi pertarungan terus menerus antara berbagai kekuatan  yang  saling  bertentangan.  Misalnya pemikiran  ilmiah  bertentangan  dan  mendepak pemikiran  mistis,  begitu  pun  ketika  mencapai puncak  etis  dan  teoritisnya,  agama  perlu mempertahankan kemurnian cita-citanya, menentang  sesuatu  yang  bukan  terlahir  dari rahimnya,  termasuk  politik  dan  khayalan  yang melingkupi  mitos.  Antagonisme  semacam  ini tidak seutuhnya dibenarkan, karena bagi sebagian pendapat  menyatakan  bahwa  sejatinya  agama merupakan  hal  yang  senantiasa  bersentuhan dengan lingkungan sosial seharusnya menjadikan apa yang ada di luar dirinya sebagai bagian integral dari  suatu  agama.  Demikian  agama  tidak  lagi menjadi  persoalan  privat  yang  hanya  sekedar melakukan  proses  ritual  vertikal  semata,  tetapi diperlukan  ritual-ritual  horizontal  yakni    dalam persinggungannya dengan dunia sosial termasuk persoalan politik.
Selama  persentuhannya  dengan  politik, agama senantiasa mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dari banyaknya orang-orang  atau  masyarakat  yang  beragama terlepas  agama  apa  yang  mereka  anut  atau
jauh melebihinya dimana manusia patuh kepada kekuatan itu  yang  kemudian  makna  “kekuatan”  ditekankan  pada Sang pencipta alam, yakni Tuhan.
PERTALIAN AGAMA PADA PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017
Muhammad Ridwan Effendi 1 , Iqbal Syafrudin 2 Hal. 12-27
percayai  menurut  keyakinannya  itu.  Semisal  di Indonesia, agama Islam menjadi agama mayoritas penduduknya. Tentu hal semacam ini tidak dapat dilepaskan dari besarnya pengaruh yang diberikan Islam  bagi  bangsa  Indonesia,  dan  juga  proses transformasi  politik  dalam  memasyarakatkan Islam di tanah Indonesia ini. Akan tetapi apakah keuntungan  yang  didapatkan  agama  dalam memainkan percaturan politik tersebut berdampak nyata pada perilaku politik seseorang dalam menjadikan agama sebagai basis atau spirit perubahan sosial dengan jalan untuk mendapatkan  keinginan  bagi  para  pemangku kepentingan politik.
“Aksi Bela Islam” adalah sebuah kenyataan. Peristiwa tersebut menyegarkan kembali imajinasi politik bangsa bahwa gerakan Islam di Indonesia saat  ini  masih  menunjukkan  eksistensinya, sekalipun berada pada posisi yang tertekan dalam partai  politik.  Termasuk  yang  maujud  ke  dalam rentetan aksi massa yang terjadi di tengah kondisi politik  DKI  Jakarta  saat  ini  yang  begitu  panas. Salah  satu  hal  yang  menjadi  alasan  munculnya gerakan  sosial  ini  ialah  ketika  identitas  agama mereka  terusik.  Umat  hanya  mudah  terbakar emosi ketika seorang non-Muslim menghina ayat al-Quran dan akan merasa paling beriman ketika menuntut  keadilannya  dengan  turun  mengaliri jalanan  bersama  ribuan  umat  sesamanya  yang diperintahkan  oleh  sebuah  fatwa  yang dikeluarkan MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Guncangan  “Aksi  Bela  Islam”  telah membuat banyak kalangan harus saling bertemu, berunding  dan  menegosiasikan  kesepakatan, mulai dari soal aksi harus berjalan damai, tentang tuntutan  hukum  penodaan  agama  harus  tuntas, hingga  ditangkapnya  sejumlah  orang  yang  kena tuduhan  makar.  Hal  ini  yang  kemudian mendorong Presiden Joko Widodo mengunjungi Prabowo  Subianto,  mantan  musuhnya  saat pemilihan  presiden  2014,  dalam  rangka mengurangi kemungkinan ketegangan yang bakal terjadi selama  aksi  tersebut.  Sementara  itu,  para tokoh  senior  TNI  berspekulasi  kemungkinan akan  kekhawat iran  lahirnya  “ Arab  Spring ”,  ini merujuk  pada  demonstrasi  besar  yang berlangsung  di  Timur  Tengah  yang  mampu menurunkan  rezim  penguasa.  Sedangkan  analis lain  mengingatkan  kemungkinan  “Aksi  Bela Islam”  tersebut  disusupi  oleh  para  simpatisan ISIS.
Identitas  politik  kini  menemukan  suasana baru yang bertarung dan beradu kekuatan dengan memanfaatkan  aksi  massa.  Bahkan  banyak analisis  yang  melihat  ini  sebagai  gerakan  yang
harus  diakui  hasil  dari kumpulan  situasi  konflik sosial yang kompleks. Hal ini bias saja disebabkan karena  telah  meningkatnya  intoleransi  dan ekstrimisme  agama  yang  dibiarkan  merajalela oleh pemerintah, dengan asumsi ketakutan akan “ Islamic  backlash ”  (pukulan  balik  dari  kekuatan Islam). Atau sebagaimana yang diargumentasikan oleh ahli lain, bahwa “Aksi Bela Islam”  hanyalah kasus elit politik yang memobilisasi massa sebagai bagian dari strategi menjelang Pilkada (An, 2016). Sandaran “Aksi Bela Islam” tersebut adalah penghinaan,  hujatan  dan  pelecehan  terhadap kitab  suci  umat  Islam.  Predikat  sandaran  ini dianggap  yang  layak  didengungkan  untuk merebut simpati massa yang selama ini dianggap memilih  pasif  dan  diam.  Setidaknya,  “Aksi  Bela Islam” telah menunjukkan kekuatan untuk untuk menumbuhkan  kesadaran  keagamaan  yang meyakini  bahwa  mayoritas  itu  bukan  sebuah angka  statistik  tapi  kumpulan  massa  yang  bisa digerakkan.
Pilar kekuatan yang terjadi pada peristiwa ini menjadi  diperhitungkan  ketika  aparat  mulai berusaha  menegoisasi  bahkan  mencegah mobilisasi  melalui  berbagai  cara.  Larangan  dari ulama  maupun  pimpinan  ormas  ternyata  tak cukup  manjur,  bahkan  himbauan  dan  larangan dari kepala daerah juga tak mempan. Larangan tak hanya berhasil ditangkis, tetapi juga meningkatkan  antusiasme  massa  untuk  ikut terlibat.  Lautan  massa  pada  “Aksi  Bela  Islam” tersebut telah menciptakan banyak kisah “ajaib” yang  mampu  mempererat  keyakinan  atas  apa yang mereka harapkan. Harapan pada pemerintah untuk  menghukum  Ahok  hingga  menuntut pemerintah  untuk  mendengar  aspirasi  mereka. Meskipun yang paling membuat bangga tidak lain adalah  keyakinan  baru  bahwa  kekuatan  massa Islam  tidak  sekecil  yang  diduga.  Ibarat  ranting yang  kini  berusaha  membuat  pohon  dengan melipat  gandakan  kesadaran  atas  keunggulan Islam  dan  bahkan  mempercayai  Islam  sebagai perekat  NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik Indonesia)  yang  semenjak  dulu  tetap  bersaing dengan banyak ide-ide politik lainnya. Apa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta saat  ini  adalah  agama  dipakai  sebagai  alat kepentingan  politik  untuk  menjegal  salah  satu pasangan calon Gubernur. Sekalipun belakangan ini banyak himbauan tentang “jangan bawa -bawa agama”  atau  “jangan  gunakan  agama”  semakin mudah  kita  temukan  dalam  berbagai  frasa. Bahkan setelah Ahok resmi menjadi cagub (calon gubernur)  yang  diusung  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDIP),  frasa  yang  paling
ramai  diucapkan  dari  himbauan  itu  adalah “jangan gunakan Islam sebagai alat politik.”
Bukan  hanya  para  pendukung  Ahok  saja yang  menggunakan  himbauan  ini  untuk menjawab  orang-orang  yang  menentang  Ahok lantaran beragama Kristen. Beberapa penentang Ahok  pun  turut  menggunakan  himbauan semacam ini. Ali Taher, anggota DPR dari Partai Amanat  Nasional  (PAN)  yang  mengusung pasangan  Agus-Silvy,  misalnya,  meminta  Ahok “jangan  menyalahgunakan  simbol -simbol agama untuk  kepentingan  politik.”.  Artinya,  himbauan ini  dapat  digunakan  oleh  siapa  pun  yang menganggap  lawannya o ﬀ -side dalam  urusan agama  dan  politik.  Persoalannya,  bagi  gerakan- gerakan Islam tertentu garis o ﬀ -side ini tak pernah ada.
Sebagaimana  dicatat  oleh  (Kumar,  2012), sejak  awal  abad  ke  20,  muncul  gerakan  Islam bertujuan  politik  mengembalikan  supremasi Islam dari gerusan kolonialisme  yang dipelopori oleh tokoh-tokoh muslim seperti Hasan Al-Bana dan  Abul  Ala  al-Maududi.  Gerakan  yang kemudian di kenal sebagai Islam Politik ini sejak lama  telah  berada  di Nusantara,  menjadi bagian dari  apa  yang  telah  di  pahami  sekarang  sebagai Islam  Nusantara  itu  sendiri  dan  bisa  melihat mereka ada dalam “Aksi Bela Islam” sebagai salah satu kekuatan dominan.
Ada banyak prasangka-prasangka tidak sehat yang dilancarkan terhadap gerakan Islamis. Salah satu  yang  paling  sering  dikemukakan  di  media sosial atau  spanduk  di  jalanan  adalah  himbauan “tidak  menggunakan  Islam  untuk  politik”, himbauan  ini sama  halnya  dengan  menghimbau “jangan  gunakan  oksigen  untuk  bernapas”. Kondisi  yang  terjadi  pada  “Aksi  Bela  Islam” dianggap  bahwa  gerakan  ini  tidak  pas  dengan kondisi nusantara dan harus diasingkan ke Timur Tengah. Padahal ini merupakan pandangan yang sama  membingungkannya,  yang  menganggap semua  kekerasan  berasal  dari  Arab  dan  harus dikembalikan  ke  Arab,  ada  pula  prasangka merendahkan  yang  menganggap  setiap  “Aksi Bela  Islam”  tersebut  merupakan  k erumunan pengangguran yang mengharap nasi bungkus.
“Aksi  Bela  Islam”  yang  dilakukan  oleh sejumlah  elemen  gerakan  Islam,  sepertinya semakin  mengkonfirmasi  penilaian  tersebut. Gabungan  dari  berbagai  ekspresi  politik,  mulai dari  sentimen  etno-religius  yang  puritan  hingga
6 Dalam  praktiknya,  agama  diapresiasi  oleh  masyarakat secara  berbeda,  berikut  tipe-tipe  masyarakat  dan  agama
rasis-sektarian,  kekecewaan  politik,  politik patronase  elit,  hingga  ekspresi  kelas,  bercampur baur menjadi satu dan sulit terbedakan satu sama lain. Di sisi lain, peristiwa “Aksi Bela Islam” itu sebagai pertarungan antara “umat Islam” dengan “penguasa yang dzalim” atau, lebih parahnya lagi, “Cina Kafir”.
Kecenderungan kultural dari motif tersebut sering dieksploitasi oleh kalangan elite politik dan tokoh  agama  yang  terlibat  dalam  Pilkada.  Maka tidaklah  mengherankan  ketika  banyak  kegiatan keagamaan  yang  bernuansa  politik  diadakan hanya  sekedar  untuk  menarik  simpati  suara masyarakat beagama sebagai pemilih, seperti pada kegiatan  peringatan  hari  besar  keagamaan, aktivitas  pengajian  dan  sebagainya.  Keterlibatan elite politik dalam memainkan peran agama dirasa mampu meningkatkan popularitas, serta akseptabilitas  atau  kelayakan  untuk  diterima dengan  cara  menyentuh  sisi  emosional  umat beragama  dengan  maksud  agar  apa  yang diinginkan  dapat  terwujud  (Kahmad,  2011). Strategi  semacam  ini  dinilai  ampuh  untuk mendongkrak suara pemilih yang dalam kategori belum  rasional  (Muchlis,  2008),  karena masyarakat  Jakarta  sebagai  pemilih  masih memiliki  sensitivitas  agama,  sehingga  mudah diajak  jika  menggunakan  isu-isu  yang  berkaitan dengan agama.
Sebagai  masyarakat  yang  beragama, masyarakat  Jakarta  tidak  dapat  melepasakan segala  bentuk  perilakunya  dari  baju  kebesaran yang disebut dengan “agama”. Meminjam istilah Muammar  Qadhafi  yang  dikutip  oleh  Endang Mintarja, bahwa peranan agama dalam kehidupan bernegara  dapat  menjadi  landasan  hukum nasional  (Mintarja,  2011).  Senada  dengan ungkapan Benton Johnson, bahwa hal semacam ini  dapat  dilihat  sebagai  pertanda  bangkitnya kesadaran  kolektif  masyarakat  akan  arti  penting agama dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan  politik  Negara  itu,  karena  agama  dianggap dapat  memberikan  motivasi,  dorongan  dan stimulan bagi perubahan sosial yang diharapkan (Effendy, 2000). Demikian pula secara sosiologis, kadar  keberagamaan  masyarakat  memiliki pengaruh  pada  perilaku  politik  masyarakat  yang berbeda  dengan  masyarakat  lainnya,  karena semakin  agama  itu  diyakini  dengan  keyakinan yang  benar  oleh  penganut  karakter  seseorang akan  “berwarna  agama”  lebih  kental (Kahmad, 2011). 6 Maka jika menggunakan analisa perspektif
menurut  Dadang  Kahmad  diantaranya  : Tipe  Pertama, masyarakat  yang  terbelakang  dan  nilai  sakral  termasuk
PERTALIAN AGAMA PADA PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017
Muhammad Ridwan Effendi 1 , Iqbal Syafrudin 2 Hal. 12-27
Durkheim,  maka  agama  dapat  dijadikan  sebagai sumber  pembentukan  keyakinan  yang  mengikat kehidupan bersama dalam ritual dan pengalaman keagamaan yang sakral (Maliki, 2010). Meskipun pendapatnya  ini  tidaklah  diamini  secara  mutlak, tetapi  pesan  yang  disampaikan  Durkheim menjadi  salah  satu Grand  Theory dalam  sistem perubahan sosial suatu masyarakat.

## Simpulan
Setelah  melakukan  serangkaian  kegiatan penelitian, mulai pengumpulan hingga interpretasi data lapangan, kesimpulan penelitian ini  mengajukan  beberapa  kesimpulan  berkaitan dengan  pokok  tentang  pemahaman  masyarakat tentang  keterkaitan  agama  dan  politik  dalam dinamika Pilkada Jakarta.
Dari hasil temuan penelitian ini sebagaimana dipaparkan  dalam  bab-bab  sebelumnya,  dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, “Aksi Bela Islam” menjadi  sebuah  kenyataan  yang  tidak terbantahkan.  Peristiwa  tersebut  menunjukkan bahwa gerakan Islam di Indonesia saat ini masih menunjukkan eksistensinya dalam realitas politik bangsa,  sekalipun  berada  pada  posisi  yang tertekan  dalam  partai  politik.  Termasuk  yang maujud ke dalam rentetan aksi massa yang terjadi di tengah kondisi politik DKI Jakarta tersebut.
Salah  satu  hal  yang  menjadi  alasan munculnya  gerakan  sosial “Aksi  Bela  Islam” tersebut  ialah  ketika  salah  satu  identitas  agama Islam  diusik  yakni  ketika  seorang  non-Muslim (Ahok)  dianggap  telah  menghina  ayat  al-Quran sehingga  menyulut  umat  Islam  yang  dengan mudah terbakar emosinya dan mereka menuntut keadilannya  dengan  turun  mengaliri  jalanan bersama  ribuan  umat  sesamanya  yang diperintahkan  oleh  sebuah  fatwa  yang dikeluarkan MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Kehadiran  agama  dalam  realitas  politik seperti  yang  terjadi  pada  Pilkada  Jakarta  ini, terdapat dua pandangan masyarakat tentang ada atau  tidaknya  isu-isu  agama  yang  dijadikan  alat politik bagi para kandidat. Sebagian kecil ada di antara  mereka  yang  menilai  bahwa  isu-isu  yang dijadikan  para  kandidat  dalam kampanye  politik
masayarakat  kecil,  terisolasi  dan  terbelakang.  Tipe masyarakat  ini  menganut  agama  yang  sama,  karenanya keanggotaan  mereka  dalam  masyarakat  dan  dalam kelompok  keagamaan  adalah  sama.  Bagi  tipe  ini  agama tidak semata-mata sebagai suatu dukungan terhadap adat istiadat,  tetapi  sampai  pada  tingkat  tertentu  yang merupakan  sistem tingkah  laku  atau tandingan  terhadap sistem  yang  sudah  disahkan. Tipe  Kedua, masyarakat praindustri  sedang  berkembang  yang  memiliki  karakter tidak terisolasi, berubah lebih cepat, daerahnya lebih luas
cenderung  tidak  menggambarkan  adanya penggunaan atas nama agama.
Alasan  yang  mereka  gunakan  karena kebanyakan masyarakat yang mempermasalahkan kasus  penistaan  al-Quran  yang  dilakukan  Ahok sebagaimana yang sering dialamatkan oleh umat Islam  sama  sekali  tidak  ada  kaitannya  dengan agama, tetapi hal itu terjadi akibat ketidakmengertian  masyarakat  akan  budaya  dan seni itu sendiri, pernyataan semacam ini terutama banyak  diungkapkan  oleh  masyarakat  kalangan non-muslim,  sekalipun  di  antara  muslim  itu sendiri ada yang berpendapat serupa.
Meskipun  adanya  pro  kontra  tentang penggunaan  isu-isu  agama  dalam  Pilkada, senyatanya  isu-isu  yang  digunakan  oleh  para kandidat bersama tim suksesnya telah membawa implikasi  tersendiri  bagi  masyarakat  Jakarta. Masyarakat  sering  kali  dihadapi  dengan pertentangan sosial sebagai dampak dari perilaku politiknya  baik  dalam  bentuk  kekerasan  fisik maupun  psikis,  maka  tidak  heran  munculnya beragam konflik horisontal yang berlatarbelakang masalah Pilkada Jakarta.
Kedua, Secara  garis  besar  kehadiran  agama dalam  aksi  demonstrasi  bernuansa  agama tersebut  akan  selalu  disertai  dengan  dua  muka ( Janus-face ).  Secara  inhern,  agama  memiliki identitas  yang  eksklusif,  partikularis  dan primordial. Tetapi agama juga kaya akan identitas yang  bersifat  inklusif,  universalis  dan  mengatasi ( transcending ).  Sehingga  penggunaan  isu  yang berlandaskan agama merupakan salah satu bukti untuk  menjustifikasi  bahwa  agama  dan  politik tidak  dapat  dilepaskan,  keduanya  saling  mengisi satu  sama  lain,  meskipun  di  antara  agama  dan politik  memiliki  ciri  yang  dapat  membedakan keduanya.
Penggunaan  isu  yang  berlandaskan  agama merupakan salah satu bukti untuk menjustifikasi bahwa agama dan politik tidak dapat dilepaskan, keduanya saling mengisi satu sama lain, meskipun di  antara  agama  dan  politik  memiliki  ciri  yang dapat  membedakan  keduanya.  Di  antara  isu-isu agama  yang  digunakan  dalam  Pilkada  Jakarta tersebut  bisa  berupa  penggunaan  simbol
dengan  populasi  yang  lebih  banyak  pula.  Dalam tipe  ini agama dipandang sebagai sesuatu yang tidak memberikan dukungan  yang  sempurna  terhadap  aktivitas  sehari-hari. Tipe  Ketiga, masyarakat  industri  dan  sekuler.  Ciri  yang menonjol dalam masyarakat tipe ini adalah ditandai oleh kompleksitas  organisasi  keagamaan  yang  terpecah  dan bersifat majemuk juga sudah terbiasa menggunkan metode empirik  berdasarkan  penalaran  dan  efisiensi  dalam merespons  permasalahan  kemanusiaan. Tipe  Keempat, percampuran antara tipe masyarakat di dunia modern.
keagamaan, statement, tokoh  dan  tempat  yang digunakan  oleh  para  kontestan  dan  konstituen politik yang terjadi di Jakarta.
Terlepas  daro  adanya  pro  dan  kontra tentang penggunaan isu-isu agama dalam Pilkada, senyatanya  isu-isu  yang  digunakan  oleh  para kandidat bersama tim suksesnya telah membawa implikasi  tersendiri  bagi  masyarakat  Jakarta. Terutama  langkah  tersebut  telah  membentuk identitas  politik  baru  yang  mampu  menggring opini  massa  untuk  mengambil  bagian  terhadap sikap  politiknya.  Bahkan  dampak  lainnya, masyarakat  sering  kali  dihadapi  dengan pertentangan  sosial dari perilaku  politiknya  baik dalam  bentuk  kekerasan  fisik  maupun  psikis  di lingkungan  tempat  mereka  tinggal,  maka  tidak heran memunculkan beragam konflik horisontal yang  terjadi  saat  itu  dan  dilatarbelakangi perbedaan padangan atas sikap dan realitas politik Pilkada Jakarta.*

## Referensi
Ahmad  Suaedy,  D.  (2007). Politisasi  Agama  dan Konflik  Komunal;  Beberapa  Isu  Penting  di Indonesia . The Wahid Institute. Aly,  F.  (1996). Golongan  Agama  dan  Etika Kekuasaan:  Keharusan  Demokratisasi  dalam Islam Indonesia . Risalah Gusti.
An.  (2016). Menuju  Islam  bergerak  yang  Hakiki .
Http://Islambergerak.Com/. http://islambergerak.com/2016/12/menu ju-bela-islam-yang-hakiki
Anon. (2016). Haram Pilih Partai Pendukung Ahok . Www.Fpi.or.Id. www.fpi.or.id/2016/haram-pilih-partai- pendukung-ahok.html?m=0
Anonimous. (2016a). ikutilah-aksi-bela-islam . www.fpi.or.id/2016/10/ikutilah-aksi-bela- islam-ii-ayo.html?m=0
Anonimous. (2016b). Kapolri: Penangkapan Terduga Pelaku Makar sudah di-setting sebelum aksi 212 . Www.Okezone.Com. www.okezone.com/read/2016/12/05/337 /1558969/kapolri-penangkapan-terduga- pelaku-makar-sudah-di-setting-sebelum- aksi-212
Berger,  P.  L.  (1991). Langit  Suci;  Agama  Sebagai Realitas Sosial . LP3ES.
Effendi,  M.  R.  (2013). Isu-isu  Agama  Dalam Pilkada Purwakarta . UIN SGD Bandung. Effendy,  B.  (2000). Re-Politisasi  Islam;  Pernahkah Islam berhenti Berpolitik? (A. S. Sudajat (ed.)). Mizan.
Grose, G. B. (1998). Tiga Agama Satu Tuhan;
Sebuah Dialog (S. I. Astuti (ed.)). Mizan.
Hasbullah. (2011). Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal (Tinjauan Terhadap Penggunaaan  Simbol  Agama  dan  Etnis dalam Pilkada). Ushuludin , XVII (2), 170. Hidayat,  K.  (2012). Agama  Punya  Seribu  Nyawa . Noura Book.
H.T, D. (2016). Ada Agenda Makar, Polri Larang Demo 2511 dan 212 . www.kompasiana.com/danielht/ada- agenda-makar-polri-larang-dem0-2511- dan-212_5832e44faf7e61a5048b4573 Kahmad, D. (2011). Sosiologi Agama; Potret Agama dalam  Dinamika  Konflik,  Pluralisme  dan Modernitas . Pustaka Setia. Karyono,  R.  (2003). Fundamentalisme  Dalam Kristen- Islam . Kalika Press. Koentowijoyo. (1991). Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi . Mizan. Kumar,  D.  (2012). Islam  Politik  Sebuah  Analisis Marxis . Indo Progress. Maliki, Z. (2010). Sosiologi Politik; Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik . UGM Press. Martahan  Sohuturon.  (2016). Fahri  Hamzah dilaporkan ke Polisi terkait orasi di demo #411 . Www.Cnnindonesia.Com. www.cnnindonesia.com/nasional/2016111 1194623-12-172126/fahri-hamzah- dilaporkan-ke-polisi-terkait-orasi-di-demo- 411/ Mintarja, E. (2011). Politik Berbasis Agama . Remaja Rosdakarya.
Muchlis, C. (2008). Membenahi Manajemen Pemilu . KPUD Tasikmalaya. Muhtadi, A. S. (2008). Komunikasi Politik Indonesia; Dinamika  Islam  Politik  Pasca  Orde  Baru . Remaja Rosdakarya. Muhubbin.  (2012). Politik  Kiai  Versus  Politik Rakyat;  Pembacaan  Masyarakat  Terhadap Perilaku Politik Kiai . Pustaka Pelajar. Nimmo,  D.  (2010). Komunikasi  Politik:  Khalayak dan Efek . Remaja Rosdakarya.
Pals,  D.  L.  (2011). Tujuh  Teori  Agama-agama . Ircisod. Sindhunata.  (2006). Kambing  Hitam;  Teori  Rene Girard . Gramedia Pustaka Utama. Smith, D. E. (1985). Agama dan Modernisasi Politik; Suatu  Kajian  Analitis (M.  Hussein  (ed.)). Rajawali Press. Subekti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama. Turner, B. S. (2012). Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer (I. R. Munzir (ed.)). Ircisod. Twiss, J. K. dan S. B. (1997). Agama dan Hak-hak Asasi Manusia . Interfidei.