## PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA DINAS KEHUTANAN DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH PADA AREAL YANG DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN HUTAN SEKAROH

## THE RESOLUTION OF THE CONFLICT BETWEEN FORESTRY WITH THE HOLDERS OF LAND RIGHTS IN THE AREA DESIGNATED AS FOREST AREA SEKAROH

## Catur Bowo Susbiarto
Badan Pertanahan Kota Mataram email: caturbowo76@yahoo.com
Naskah diterima : 12/06/2015; direvisi : 26/06/2015; disetujui : 1/12/2015

## Abstrak
This research aims to analyse the settlement of the conflict between forestry with the holders of land rights in the area designated as forest area Sekaroh. The legal issues that arise in this research include: How the legal process of determination of Sekaroh area of forest as forest area remains, How Legal certainty of land rights owned by communities in the Sekaroh forest area and how conflict resolution efforts between the Department of Forestry with the holders of land rights in the area designated as forest area Sekaroh.  This research is the study of normative empirical, with the results of the study it was concluded that the legal process is the determination of the area of forest as forest area remains with the appointment mechanism, structuring and defining the boundaries of the layout as a forest area.  The legal certainty of land rights owned by communities in the Sekaroh forest area were in accordance with the procedure of registration of land so that the Land East Lombok Regency Office publishes 7 certificate in 2001-2002 as evidence of property rights of communities against the right. Settling the conflict between forestry with the holders of land rights in the area of the forest area is designated as Sekaroh has done with communication, coordination and mediation, the inception of the regulations together with four Ministers about the procedures for settlement of land ownership in the forest area is a concrete step in solving the land/land in forest areas.
Keywords: Forest Area, The Rights of Land, Conflict Resolution

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian konflik antara dinas kehutanan dengan pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Sekaroh. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi:  Bagaimana proses hukum penetapan wilayah hutan Sekaroh sebagai Kawasan hutan tetap, Bagaimana Kepastian Hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Kawasan Hutan Sekaroh dan Bagaimana upaya penyelesaian konflik antara Dinas Kehutanan dengan pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Sekaroh. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, dengan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses hukum penetapan wilayah hutan sebagai kawasan hutan tetap dengan mekanisme penunjukan, penataan tata batas dan penetapan sebagai kawasan hutan. Kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di kawasan hutan Sekaroh telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah sehingga kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menerbitkan 7 sertifikat pada tahun 2001-2002 sebagai bukti hak milik masyarakat terhadap haknya. Upaya penyelesaian konflik antara dinas kehutanan dengan pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Sekaroh dengan telah dilakukan komunikasi, Koordinasi dan Mediasi, lahirnya Peraturan Bersama empat menteri tentang tata cara penyelesaian penguasaan

## J
Urnal IUS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,  456~468

## PENDAHULUAN
s alah satu tujuan Negara yang termuat dalam UUD Negara Kesatuan Republik In- donesia Tahun 1945 adalah untuk mense- jahterakan rakyatnya sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia alenia ke empat :
“...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,... “ 1
Bentuk upaya pemerintah mense- jahterahkan rakyatnya antara lain dengan menjamin kepastian hukum atas hak mere- ka termasuk hak atas tanah yang dilakukan dengan pendaftaran tanah. Pendaftaran ta- nah dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum yang menunjukan adanya hubun- gan antara negara dengan tanah sekaligus warga negaranya.
Untuk menjamin kepastian hukum ter- hadap hak-hak masyarakat atas tanah dis- elenggarakan pendaftaran tanah.  Pendaft- aran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur dalam Pasal 19 ayat  (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang po- kokl-poko agraria.
Problematika peraturan perundangan- undangan yang terjadi saat ini begitu kom- pleks baik benturan antara peraturan yang dibawah bertentangan dengan yang lebih tinggi ataupun peraturan yang kedudukan- nya setingkat.  Selain persoalan pada kon- teks normatif namun juga ada persoalan pada pelaksanan peraturan perundangan- undangan. Problematika tersebut terjadi pada pengaturan tentang pertanahan dan
1 Pembukaan UUD  Negara Kesatuan Republik Indo- nesia Tahun 1945  alenia keempat
kehutanan yang mengatur objek yang sama dimana bidang pertanahan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indo- nesia menetapkan subyek dan objek tanah dengan pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun disisilain kehutanan dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 dan  peraturan menteri kehutanan dapat menetapkan suatu wilayah/areal sebagai kawasan hutan.
Penerbitan sertipikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah mem- buktikan  haknya. Oleh karena itu sertipi- kat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana  dimaksud Pasal 19 UUPA.
Salah satu contoh konflik yang terjadi adalah antara Dinas kehutanan dan perke- bunan Kabupaten Lombok Timur dengan pemegang hak atas tanah di dusun sekaroh Kabupaten Lombok Timur yang mana Ka- wasan Hutan Sekaroh telah ditunjuk tahun 1982 oleh Menteri Pertanian dengan Su- rat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Okto- ber 1982 kemudian dilanjut dengan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tanggal 28 Maret 1994 sampai pada penetapan se- bagai Kawasan Hutan Tetap Sekaroh ber- dasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 Sep- tember 2002 seluas 2.834,20 Ha.  Namun ternyata, di dalam Kawasan Hutan Lindung Sekaroh saat ini telah terdapat sedikitnya  7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik.
Berbagai upaya solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik tersebut baik oleh Ombudsman Republik Indone- sia, Pemerintah Daerah, maupun mediasi
tanah yang berada di dalam kawasan hutan merupakan langkah kongkrit dalam menyelesaikan permasalahan tanah/lahan dalam kawasan hutan.

## Kata Kunci : Kawasan Hutan, Hak atas Tanah, Penyelesaian Konflik
Catur Bowo Susbianto | Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak ......... dengan pihak terkait namun tak kunjung tuntas. Dengan adanya konflik struktural tersebut tentunya akan berimplikasi pada peralihan haknya dimana saat ini ketu- juh sertipikat tersebut telah di blokir ber- dasarkan surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan tanggal 16 April 2014 Nomor :522.5/164/PKH-HUTBUN/2014 sehingga menjadi persoalannya bagaimana penyele- saian konflik antara dinas kehutanan den- gan pemegang hak  atas tanah apabila ob- jek tanah itu berada dalam kawasan hutan padahal tanah tersebut sudah menjadi hak milik yang dibuktikan dengan sertipikat.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut termasuk melakukan mediasi yang dilakukan Om- budsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat namun sejauh ini be- lum membrikan hasil yang optimal.
Dari latar belakang tersebut, penulis ter- tarik untuk menganalisis permasalahan di atas dengan jalan menjawab perumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses hukum penetapan wilayah hutan sekaroh sebagai Kawasan hutan tetap?
2. Bagaimana Kepastian Hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Kawasan Hutan sekaroh?
3.  Bagaimana upaya penyelesaian konflik an- tara Dinas Kehutanan dengan pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Sekaroh.
Untuk memecahkan beberapa perma- salahan di atas peneliti menggunakan  jenis penelitian hukum Normatif-Empiris. Pene- litian hukum normatif biasa di kenal juga dengan sebutan penelitian non doktrinal. Penelitian hukum normatif seperti ini yang biasa disebut penelitian hukum sebagai per- aturan perundang-undangan ( law in books ) dan hukum sebagai kaidah atau norma seb-
agai patokan dalam bertingkah laku, 2 yakni mengkaji  hukum positif dan asas-asas hu- kum, serta aspek teoritisnya.
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini  antara lain :Pendekatan Perundang-undangan ( statute  approach ). Pendekatan perundang-undangan adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah peny- elesaian konflik antara Dinas Kehutanan antara pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan  sebagai kawasan hutan. Pendekatan Konsep ( konseptual approach ). Pendekatan Konseptual adalah pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkai- tan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni konsep tentang penyelesaian kon- flik antara Dinas Kehutanan antara peme- gang hak atas tanah pada areal yang ditetap- kan  sebagai kawasan hutan. Pendekatan Kasus ( Case Approach ). Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganali- sis kasus yang terjadi yang dalam hal ini ka- sus penerbitan sertipikat dan pemblokiran tujuh sertipikat warga masyarakat di dusun Sekaroh Kabupaten Lombok Timur dengan Dinas Kehutanan. Pendekatan Sosiologis ( sosiological Approach ). Pendekatan sosiolo- gis merupakan mengkaji kondisi sosial ma- syarakat dalam kehidupan sehari-hari ter- masuk budaya dan kearifan lokalnya, dalam hal ini  ingin melihat bagaimana kondisi soial masyarakat dan pola penguasaan, pe- manfaatan dan penggunaan tanah di dusun sekaroh

## PEMBAHASAN
a.  Teori Kewenangan
Menurut Kamus Praktis Bahasa Indone- sia yang disusun oleh A.A Waskito,
“kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melaku-
2 Amiruddin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke- enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 118.
J Urnal IUS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,  458~468
kan sesuatu. Istilah kewenangan tidak da- pat disamakan dengan istilah urusan ka- rena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau  kewajiban untuk menjalan- kan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan pengorganisa- sian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan. 3

## b. Teori Kepastian Hukum.
Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu meng- gambarkan kepastian perilaku terhadap hu- kum secara benar-benar. 4
c. Teori Sistem (Autopoiesis)
Menurut  Luhmann konsep autopoiesis merujuk kepada diversitas sistem-sistem dari sel biologis sampai keseluruh masyara- kat dunia. karakteristik sistem autopoiesis antara lain: 5
a) “Sebuah  sistem  autopoiesis menghasil- kan elemen-elemen dasar yang menyu- sun sistem itu sendiri.
b) Sistem-sistem  autopoiesis mengorgan- isasikan diri (self-organizing) dalam dua cara mereka mengorganisasikan batasan-batasannya sendiri, dan men- gorganisasikan struktur internya.
c) Sistem autopoiesis adalah self referen- tial
d) Sebuah  sistem  autopoiesis adalah sistem tertutup”.
d. Teori Konflik
Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari in-
3 Agus salim, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007, hlm 95 4 ttp://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepas- tian-hukum/ diakses pada tanggal 31 Januari 2015 5 http://isiapajaboleh.blogspot.com/2012/11/ teori- sistem- sosiologi-dan-teori-sistem.html diakses pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015
teraksi sosial yang bersifat disosiatif. Kon- flik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan.  Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan.
2.  Kerangka Konseptual.
1.  Hak Atas Tanah
Diantara hak-hak yang tersebut di atas hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipun- yai oleh orang atas tanah, dengan tetap mengingat ketentuan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
2.  Kawasan Hutan
Definisi hutan menurut pemerin- tah Indonesia, secara khusus tercantum didalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan la- han berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutu- an alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3.  Penyelesain Konflik.
Apabila terjadi perselisihan, ada dua cara yang ditempuh para pihak untuk me- nyelesaikannya yaitu melalui pengadilan ( litigasi ) dan di luar pengadilan ( non litiga- si ). Menurut Roberts, model penyelesaian sengketa yang dikenal dalam masyarakat sederhana maupun  kompleks (modern) pada pokoknya adalah sebagai berikut: 6
a.  Negosiasi melalui proses  kompromi an- tara pihak-pihak yang konflik, tanpa mengundang pihak ketiga yang meny- elesaikan konflik yang terjadi di atara mereka.
6 I Made Widyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, Hal. 75.
Catur Bowo Susbianto | Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak .........
b. Mediasi, melalui kesepakatan antara para pihak-untuk melibatkan pihak ketiga (mediator) dalam penyelesaian konflik walaupun hanya sebatas peran- tara (go-between)    bersifat pasif karena inisiatif  untuk mengambil  keputusan sebagai wujud penyelesaian sengketa tetap didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik.
c.  Arbitrase, melalui kesepakatan  yang melibatkan pihak ketiga yang disebut arbitrator  sebagai wasit untuk me- ngambil keputusan  dan keputusan tersebut harus diataati   dan dilaksakan oleh pihak yang berkonflik.
d.  Ajudikasi, sebagai model penyelesaian sengketa melalui instansi  pengadilan yang keputusannya mengikat pihak- pihak yang berkonflik.

## A. Proses Hukum Penetapan Wilayah Hutan Sekaroh Sebagai Kawasan Hu- tan Tetap
1.  Gambaran Umum Tentang Wilayah Hutan Sekaroh
Saat ini Sekaroh telah menjadi desa definitif yang merupakan pemekaran dari wilayah desa pemongkong Kecamatan Jero- waru. Pengelolaa hutan di kawasan hutan sekaroh menurut keterangan dari Kepala Desa Sekaroh H Muh. Mansyur bahwa proyek reboisasi pertama di gagas oleh pemerintah Jepang dan Indonesia yang di kenal dengan JIPRO (Jepang Indonesia Proyek) sekitar tahun 1990an melakukan penghijauan di sekitar tanjung ringgit sel- uas kurang lebih 500 hektar di lokasi kerja paksa yang di lakukan pada saat pendudu- kan terhadap bangsa Indonesia 7 . Pada prin- sip awalnya warga bisa melakukan tanam tumpang sari tapi setelah pohon besar pet- ani tidak di ijinkan melakukan kegiatan bertani hingga para petani membuka lahan baru.
7 Wawancara dengan Kepala Desa Sekaroh tanggal 23 maret 2015.
Kemudian Pemerintah membuat pro- gram hutan kemasyarakatan (HKm) yang pada dasarnya untuk melestarikan hutan sekaroh dengan fokus luas kurang lebih 250 hektar namun tidak dapat dukungan dari warga sekitar bahkan warga Lombok Timur hingga pemerintah lewat Dinas Kehutanan Lombok Timur memobilisasi orang dari Pujut Lombok tengah untuk menjalankan program ini, hingga orang yang di mobil- isasi dari pujut loteng tersebut tinggal dan menjadi warga masyarakat sekaroh. 8
Secara umum kondisi hutan sekaroh saat ini dilihat dari penggunaan dan pe- manfaatannya berdasarkan hasil obsevasi di lapangan hanya sebagian kecil hutan yang ditumbuhi oleh tanaman hutan sep- erti sengon, mahoni dan jati yang berada di lokasi reboisasi JIPRO sisanya lebih banyak dimanfaatkan oleh warga sekaroh sebagai ladang terbuka untuk penggembalaan dan ladang jagung .
2.  Proses Hukum Penetapan Wilayah Hutan Sekaroh Sebagai Hutan Tetap
Dalam rangka pengurusan hutan secara terpadu demi menjaga keberadaan hutan secara optimal maka penetapan pemerintah terhadap kawasan hutan didasarkan pada permenhut No. P.62/Menhut-II/2013 jo. No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Penguku- han Kawasan Hutan, bahwa penetapan ka- wasan hutan dilakukan melalui mekanisme pengukuhan kawasan hutan.
Pasal 2 Permenhut No. P.44 Tahun 2012 bahwa pengukuhan kawasan hutan dilaku- kan melalui tahapan :

## 1) penunjukkan kawasan hutan;
2) penataan batas kawasan hutan; dan
3) penetapan batas kawasan hutan.
Dalam proses hukum Penetapan wilayah hutan Sekaroh yang menjadi wewenang Menteri Kehutanan antara lain:
8 http://tanintbbergerak.blogspot.com/2009/12/kro- nologis-perjuangan-petani-sekaroh.html doakses pada hari jumat 22 Mei 2015.

## J
Urnal IUS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,  460~468
a.  Penunjukan kawasan hutan
Penunjukan hutan  sekaroh sebagai kawasan hutan dilakukan berdasarkan su- rat keputusan menteri pertanian nomor : 756/Kpts/Um/10/1982 tentang penunju- kan areal hutan di wilayah provinsi DATI I Nusa Tenggara Barat seluas 1.063.273, 2 Ha (satu juta enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga dua persepuluh hek- tar) sebagai kawasan hutan.
b.  Penataan batas kawasan hutan
Dalam proses pelaksanaan penataan batas kawasan hutan tidak dapat di- hindarkan bahwa adanya hak-hak kepemilikan atas suatu lahan/tanah yang terkena dampak dari penetapan batas kawasan hutan. Berkaitan dengan hal tersebut memunculkan konflik antara pemilik hak dan pemerintah. Namun yang menjadi per soalannya adalah ini menjadikan persoalan atas kawasan hutan yang berkepanjangan. Penataan tata batas pada kelompok hutan sekaroh telah dilakukan pada tahun 1984 yang mana hutan sekaroh masuk pada kelompok hutan RTK 15. 9
c.  Penetapan Kawasan Hutan.
Penetapan hutan sekaroh sebagai hutan tetap telah dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/Kpts-II/2002 tentang penetapan ke- lompok hutan sekaroh (RTK 15) seluas 2.834, 20 ha yang terletak di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan tetap. 10
Dari dokumen yang dapat di himpun terkait proses pengukuhan kawasan hu- tan sekaroh terdapat beberapa kelemahan-
9 Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sek- aroh  RTK 15 wilayah kecamataan Keruak Kabupaten Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat. 28 Maret 1984
10 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/ Kpts-II/2002 tentang penetapan kelompok hutan sek- aroh (RTK 15) seluas 2.834, 20 ha yang terletaka di kabupaten lombok timur provinsi nusa tenggara barat sebagai kawasan hutan tetap.
kelemahan antara lain bahwa pada pen- gumuman pemancangan batas sementara kelompok hutan Sekaroh RTK 15 pada butir ketiga  mengatakan:
”bahwa didalam kawasan hutan di- maksud tidak terdapat lagi tanah- tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.” 11
Dokumen tersebut di tandatangani oleh kepala desa selaku wakil masyarakat. Seharusnya yang menandatangani do- kumen tersebut adalah perwakilan warga pemilik tanah atau tokoh adat/ tokoh masyarakat yang ada di sekitar hutan sekaroh sebagai wujud nyata bahwa mekanisme itu dilakukan secara transparan dan aspiratif, sehingga tidak menimbulkan sengketa atau konflik di kemudian hari. Kelemahan kedua adalah jangka waktu dari proses awal pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari penunjukan sampai dengan proses akhir penetapan kawasan hutan sekaroh memakan waktu kurang lebih 20 tahun, waktu yang cukup lama yang sangat di mungkinkan dalam kurun waktu itu ada warga yang dulunya pernah menggarap tanah atau lahan sebelum dikeluarkannya surat penunjukan kawasan hutan oleh menteri pertanian tahun 1982 kembali mengerjakan tanah atau lahan miliknya.
Menurut  Lalu Nadi Abidin Kepala Bi- dang PKH Dinas Kehutanan dan Perke- bunan Kabupaten Lombok Timur bahwa seluruh proses dari awal penunjukan sam- pai pada penetapan hutan Sekaroh sebagai Kawasan Hutan telah sesuai dengan keten- tuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketika dilakukan penata- an batas kawasan tidak ditemukan adanya penguasaan pihak ketiga atau masyarakat. 12
11 Dokumen pengumuman pemancangan batas se- mentara kelompok hutan sekaroh RTK 15 ( Tahap I)
12 Wawancara dengan Kabid PKH Dinas Hutbun Kab Lotim tanggal 5 Mei 2015.
Catur Bowo Susbianto | Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak .........

## B. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Di Ka- wasan Hutan Sekaroh

## 1. Sejarah Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di wilayah Hutan Sek- aroh.
Keberadaan masyarakat di hutan sek- aroh saat ini berawal dari nenek moyang mereka yang merupakan warga masyarakat Lombok Timur, mereka di mobilisasi oleh pemerintah penjajahan Jepang dahulu un- tuk kerja paksa membangun parit dan gua- gua sebagai benteng pertahanan dari seku- tu, ketika Jepang kalah oleh sekutu banyak warga ikut menjadi korban, mereka yang hidup bertahan dengan bercocok tanam dan beternak. Sampai sekarang keberadaan gua- gua peninggalan sejarah Jepang bisa dilihat jika kita berkunjung ke pantai Pink.
Mereka hidup menyebar membentuk perkampungan kecil di lingkar hutan sek- aroh dan membangun pemukiman yang sampai kini bisa kita jumpai seperti : Ujung Gon, Pengoros, Ujung Ketangga, Aik Mual, Tantak Antak, Temeak, Ujung Bertong, Ujung Kelor, Ujung Sengenit, Aro Inak dan Sekaroh.
Pada tahun 1982 Pemerintah menge- luarkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh-Sekaroh RTK 15 yang di tunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :756/Kpts/Um/10/1982- tanggal 12 Oktober 1982 terletak di Keca- matan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Luas 2834,20 Hektar Are,Panjang ; 62,37 Kilo Meter.
Hal ini mendapat reaksi keras dari warga masyarakat dengan melakukan protes yang pada waktu itu di pimpin oleh Masskan Mawalli (mantan kepala desa pemongkong), Amin Abdullah dan Mukarrab aktivis LSM, aksi protes ini berakhir degan pengambilan dan pemusnahan surat-surat tanah milik petani seperti : surat garapan dan SPPT, tin-
dakan itu dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini ABRI dan pihak kehutanan, sejak peristiwa itu sebagian warga memu- tuskan untuk meninggalkan kampung dan lahan mereka karena sering mendapat in- timidasi 13

## 2. Pemberian Jaminan Kepastian  Hu- kum Hak Atas Tanah Kepada Ma- syarakat.
Di dalam Kawasan Hutan Lindung Sek- aroh saat ini telah terdapat sedikitnya 7 (tu- juh) Sertipikat Hak Milik yaitu: 14
SHM 702 tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 15,217 m 2
SHM 703 tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 15,205 m 2
SHM 704 tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 15,200 m 2
SHM 709 tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 18,465 m 2
SHM 710 tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 17,320 m 2
SHM 785 tanggal 4 Maret 2002 dengan luas 19,935 m 2
SHM 786 tanggal 4 Maret 2002 dengan luas 19,930 m 2
Lahirnya lima sertipikat pada tahun 2001 di atas melalui program P3HT (Proyek Pen- ingkatan Penguasaan Hak Atas Tanah) art- inya melalui mekanisme pendaftaran hak sistematis, sedangkan dua sisanya melalui permohonan rutin, yang kesemua permo- honan di atas di proses pendaftaran haknya melalui mekanisme Pemberian Hak 15 .
13 http://tanintbbergerak.blogspot.com/2009/12/ kro nologis-perjuangan-petani-sekaroh.html diakses pada hari jumat tanggal 22 Mei 2015.
14 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat press  release no : 0003/ORI-MTR/PR/ Ix/2014 pengelolaan  hutan lindung di kawasan pengem- bangan pariwisata rawan konflik karena praktek malad- ministrasi.
15 Wawancara dengan Kasi SPP Kantah Lombok Timur tanggal 4 Mei 2015.

## J
Urnal IUS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,  462~468
Penerbitan ketujuh sertipikat di ka- wasan hutan sekaroh diakui oleh pihak Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Timur akibat lemahnya koordinasi dengan pihak dinas kehutanan dan ketidaktersedi- aannya peta kerja digital yang bisa dijadi- kan referensi bersama. Peta-peta yang ada pada saat itu adalah peta manual yang be- lum terintegrasi dengan peta kawasan hu- tan disamping itu bidang-bidang tanah yang terdaftar juga dalam koordinat lokal. Peng- gunaan peta digital oleh kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dimulai sejak 2011 dimana Kantor Pertanahan Kabupat- en Lombok Timur mulai menerapkan KKP (Komputerasasi Kantor Pertanahan) yang berbasis Web. Sehingga sejak 2011 setiap bidang tanah yang didaftarkan telah memi- liki koordinat nasional yang artinya bidang tanah tersebut dapat diketahui letak relatif- nya pada peta digital serta terintegrasi juga dengan peta kawasan hutan baik itu yang berada di sekaroh maupun kawasan hu- tan lain yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
C. Upaya Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak Atas Tanah Pada Areal Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Sekaroh.
1. Deskripsi Konflik Hak Antara Ma- syarakat dengan Dinas Kehutanan pada Areal Yang Ditetapkan Seb- agai Kawasan Hutan.
Konflik hak antara masyarakat dengan dinas kehutanan di mulai sejak tahun 1982, ketika wilayah sekaroh ditunjuk oleh men- teri pertanian sebagai kawasan hutan, pro- tes warga berakhir pengambilan dan pemus- nahan surat-surat bukti kepemilikan tanah seperti surat garapan dan SPPT oleh aparat dan dinas kehutanan, selain itu banyak warga yang akhirnya meninggalkan lahan garapannya karena diintimidasi, diancam
melanggar hukum menggarap tanah dalam kawasan hutan. 16
Reboisasi awal dilakukan melalui program JIPRO, kerja sama antara pemerintah Jepang dengan Indonesia seluas 500 hektar yang dilaksanakan di wilayah tanjung ringgit, pada awalnya para petani diberi ijin untuk melakukan tumpang sari tetapi ketika pohon semakin besar petani dilarang untuk bertani lagi sehingga para petani membuka lahan baru. Program pengelolaan hutan berikutnya dilakukan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 250 Hektar tetapi ini tidak mendapat tanggapan dari warga masyarakat sehingga dinas kehutanan saat itu memobilisasi masyarakat Pujut dari lombok tengah. Program reboisasi selanjutnya adalah GERHAN (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dilaksanakan pada tahun 2004 program inilah menjadi titik mula konflik antara petani pemilik lahan dengan dinas kehutanan. Penolakan oleh para petani terhadap program ini berujung pada pem- bakaran bibit tanaman dan pengrusakan pos penjagaan kehutanan, para petani menolak jika lahan mereka ditanami. Negosiasi antara aparat, dinas kehutanan dengan masyarakat tidak menemui penyelesaian, masing-masing pihak tetap pada pen- diriannya. Pihak kehutanan dan aparat tetap ingin melaksanakan penanaman walaupun itu di lahan milik para petani karena beranggapan bahwa tanah itu adalah kawasan hutan. Warga masyarakat yang menolakpun membentuk komite yang menamakan dirinya Komite Tani Tritura Sekaroh (KTTS)  dengan tuntutan yaitu :
1.  Menolak segala bentuk penanaman po- hon dilahan masyarakat oleh pihak ke- hutanan dan perkebunan.
2. Mengusulkan agar hutan kawasan JI- PRO dan HKm menjadi Hutan Lind- ung.
16 http://tanintbbergerak.blogspot.com/2009/12/kro- nologis-perjuangan-petani-sekaroh.html doakses pada hari jumat 22 Mei 2015.
Catur Bowo Susbianto | Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak .........
3. Pemerintah untuk segera menerbitkan sertipikat di lahan yang dimilik ma- syarakat.
4.  Menolak keterlibatan militer dalam pe- nyelesaian kasus-kasus pertanahan. 17
Tahun 2008 kembali lagi terjadi pen- grusakan dan pencabutan bibit GERHAN oleh para petani sebagai bentuk protes aki- bat penanaman oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan di lahan milik petani, aparat kepolisian kemudian menangkap 10 orang petani yang diduga melakukan pengru- sakan, tindakan penangkapan oleh pihak aparat ini di berujung aksi protes besar yang melibatkan Serikat Tani NTB (Serta NTB), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Pemuda Bangkit (SPB) aksi pro- tes di polres Lombok Timur itu berakhir bentrok dan lebih dari 80 mahasiswa dan petani di tangkap dalam aksi ini. Secara de jure pihak kehutanan beranggapan bahwa kawasan hutan sekaroh berada dalam pen- gelolaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur tetapi secara de facto banyak lahan-lahan dalam di dalam kawasan hutan sekaroh di kuasai oleh war- ga masyarakat termasuk 7 sertipikat yang telah di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
Terhadap diterbitkannya tujuh Ser- tipikat di dalam kawasan Hutan Sekaroh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabu- paten Lombok Timur mengajukan surat pemblokiran Sertipikat di dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15, di susul dengan su- rat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lom- bok Timur perihal Pembatalan Sertipikat di dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Per- tanahan Kabupaten Lombok Timur.
Terhadap surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, pihak Kantor Pertanahan Kabupat-
17 http://tanintbbergerak.blogspot.com/2009/12/ kronologis-perjuangan-petani-sekaroh.html diakses hari senin 25 Mei 2015.
en Lombok Timur telah melakukan pem- blokiran terhadap tujuh sertipikat dimak- sud, terkait kasus hukum tindak pidana ko- rupsi terkait dugaan penerbitan sertipikat di dalam kawasan hutan pihak kejaksaan sampai saat ini masih melakukan penyeli- dikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkompeten dalam penerbitan ketu- juh sertipikat di kawasan hutan sekaroh dan juga melakukan peninjauan lapangan di ketujuh sertipikat tersebut.
2. Upaya Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Peme- gang Hak Atas Tanah Di Wilayah Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan.
Sebagai langkah awal penyelesaian kon- flik antara dinas Kehutanan dengan pe- megang hak atas tanah di kawasan hutan sekaroh, Bupati Lombok Timur bersurat kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupat- en  Lombok Timur yang bunyinya sebagai berikut:
“Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 Ten- tang Kehutanan, PP No. 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan dan peta tata batas kawasan lombok timur (terlampir) maka diminta kepada saudara untuk menarik, membatalkan dan tidak mener- bitkan segala bentuk surat yang objeknya merupakan lahan kawasan hutan”. 18
Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur juga menerima surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Timur untuk memblokir  sertipi- kat yang diterbitkan di kawasan hutan sek- aroh.
“Sesuai dengan hasil pertemuan pada tanggal 2 April 2014 di aula kantor camat jerowaru, bersama ini kami minta kepada bapak untuk melakukan pemblokiran ter-
18 Surat bupati lombok timur, prihal : kawasan hutan dengan nomor : 522.5/822/HUTBUN/2013  Tertanggal 2 Oktober 2013
J Urnal IUS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,  464~468
hadap sertifikat dengan nomor, titik kor- dinator dan peta sebagaimana terlampir, yang telah diterbitkan terhadap tanah/la- han yang berada dikawasan hutan sekaroh RTK 15”. 19
Surat perihal pembatalan sertipikat di- dalam kawasan hutan Sekaroh RTK 15 juga dilayangkan oleh Sekretaris Daerah Kabu- paten Lombok Timur: 20
Terkait dengan adanya sertifikat yang telah saudara terbitkan di dalam kawasan hutan Sekaron dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
1. Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberan- tasan perusakan hutan
2. Kelompok hutan sekaroh (RTK 15) ditunjuk sebagai kawasan hutan ber- dasarkan keputusan menteri pertanian nomor: 756/KPTS/Um/10/1982  tang- gal 12 oktober 1982  dan dikukuhkan tahun 1992 dengan berita acara tata batas kawasan hutan tanggal 28 maret 1994
3. Kelompok hutan sekaroh (RTK 15) telah ditetapkan  sebagai kawasan hutan tetap berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor: 8214/Kpts- II/2002 tanggal 9 oktober 2002  seluas 2834, 20 Ha.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diiminta kepada saudara untuk membat- alkan sertifkat yang telah diterbitkan di dalam kawasan hutan sekaroh RTk 15 dimaksud (peta lokasi di dalam kawasan hutan sekaroh terlampir)
Tidak hanya surat dari Pemerintah Dae- rah Lombok Timur untuk membatalkan 19 Surat kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten lombok timur nomor: 522.5 /164/PKH- HUTBUN/2014 prihal Pemblokiran Sertifikat di dalam kawasan hutan Sekaroh RTK 15 yang ditujukan kepada kepala BPN Kabupaten Lombok timur.
20 Surat Sekda Lotim nomor: 522.5/401-a/HUT- BUn/2014 prihal pembatalan sertifikat di dalam ka- wasan hutan sekaroh RTK 15 yang ditujukan kepada Kepala BPN RI kabupaten Lombok Timur
dan memblokir sertifikat yang telah diter- bitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur di kawasan sekaroh, namun juga surat dari lembaga swadaya masyara- kat Yayasan Gumi Paer Lombok dengan Dasar pertambangannya antara lain : 21
1. Dari segi kesejarahan kawasan, se- belumnya kawasan sekaroh terkenal dengan sebutan “GAWAH LET” atau hutan belantarayang kemudian secara administrasi hutan sekaroh tercatat dilembaran negara yaitu departemen pertanian repbulik indonesia pada tahun 1982 dengan nama tata guna hutan kesepakatan (TGHK) yang di- tunjuk berdasarkan surat keputusan menteri pertanian nomor: 756/KPTS/ Um/10/1982 tanggal 12 oktober 1982 dengan luas 2834, 20 Ha, panjang 62, 37  Km. Artinya apapun bentuk per- mohonan dan dokumen tanah yang diterbitkan di dalam kawasan sekaroh diatas 1982 menurut pemahaman kami itu sudah jelas melanggar aturan, kare- na badan pertanahan nasional sudah menerbitkan dokumen sertifikat hak milik (SHM) yang bukan pada tempat- nya (tanah tersebut bukan asal tanah negara) tapi ini adalah jelas kawasan hutan.
2. Proses penguasaan tanah oleh para pemohon SHM hanya dilakukan secara administrasi  yang  dibagi-bagi diatas meja oleh oknum-oknum pejabat pada saat itu tanpa memperhatikan status dan fakta lapangan yang ada. ........
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur merespon beberapa surat tersebut dengan akan membatalkan atau memblokir sertifikat yang telah diterbitkan di kawasan hutan dengan alasan. 22
21 Surat Ketua yayasan gumi paer lombok nomor 023/VII/PAER/2014 prihal : mohon penarikan dan pembatalan sertifkat hak milik (SHM) yang diterbitkan dalam kawasan lindung sekaroh RTK 14.
22 Surat Kepala BPN RI Lombok Timur nomor: 242 /52.03/IX/2014 Prihal Pembatalan Sertifikat di dalam kawasan hutan sekaroh  RTK 15 yang ditujukan kepada
Catur Bowo Susbianto | Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak ......... a. Atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) dengan melampirkan:
1. Salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hu- kum tetap dan salinan berita acara ekseskusinya
2.  Sertifikat hak atas tanah yang bersang- kutan
3. Surat permohonan pembatalan dan identitas pemohon
Pencatatan pembatalan sertifikat/ hapusnya hak atas tanah atas dasar putusan pengadilan ini dilakukan oleh kepala kantor pertanahan setempat se- taelah meneriman salinan surat keputu- san mengenai batalnya sertifkat /hapus- nya ahak atas tanah yang bersangkutan dari kepala BPN RI atau pejabat yang ditunjuk
b.  Cara lain adalah dengan pelepasan secara suka rela oleh pemegang hak atas tanah (pemilik tanh  tanah) yang bersangkutan
c.  Cara selanjutnya adalah usulan pembata- lan hak atas tanah/ sertifkat karena cacat hukum administrasi dalam penerbitan- nya.
Upaya penyelesaian konflik antara Di- nas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur dengan masyarakat peme- gang hak di dusun sekaroh pada akhirnya melibatkan pihak ketiga yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB  Ber- dasarkan Hasil mediasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Per- wakilan Nusa Tenggara Barat 23
1. Kantor Pertanahan Lombok Timur atas supervise dan Pengawasan dari kantor kepada Sekda Lombok Timur tertanggal 4 september 2014 23 Berita acara mediasi Nomor: 0009/IX/2014/mtr antara Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Lombok Timur dengan Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Timur  terkait dengan terbitnya sertifikat hak milik di kawasan hutan lindung sekaroh (RTK 15) keca- matan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
wilayah BPN Provinsi NTB akan melaku- kan pengkajian  dan penanganan terhadap permohonan pembatalan  penerbitan  7 (tujuh )sertipikat hak milik di kawasan hutan  lindung sekaroh (RTK 15) keca- matan jerowaru yang diajukan oleh dinas kehutanan kabupaten lombok timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku
2.  Dinas kehutanan dan perkebunan kabu- paten lombok timur dan kantor pertanahan lombok timur sepakat untuk membangun sistem koordinasi yang integral dalam hal penerbitan sertifikat bagi areal lahan yang terletak dikawasan hutan di wilayah lom- bok timur sesuai dengan fungsi dan ke- wenangan masing-masing.
Tindak lanjut dari hasil mediasi ini adalah memberikan persyaratan tambahan kepada pemohon sertipikat yang obyek ta- nahnya berdekatan dengan kawasan hutan untuk melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabu- paten Lombok Timur.
Rekomendasi yang di buat hanya menjelaskan bahwa obyek yang di moho- nkan sertipikatnya berada di luar kawasan hutan. Upaya tersebut sangat di apre siasi baik oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur se- hingga ke depannya tidak ada lagi penerbi- tan sertipikat di dalam Kawasan Hutan.
Dengan melihat konflik yang terjadi antara dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan masyarakat sekaroh serta untuk mempermudah dalam proses penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam ka- wasan hutan, maka dilakukan penandatan- ganan Peraturan Bersama Tentang Pengua- saan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan oleh 4 menteri, yaitu Menteri Kehu- tanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertana- han Nasional RI. 24
24 Op. Cit ...

## J
Urnal IUS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,  466~468
Bertolak dari Nota Kesepakatan Ber- sama dalam percepatan pengukuhan ka- wasan hutan di Indonesia oleh 4 kement- erian, maka pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repub- lik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/ MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/ SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesa- ian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan. 25
Peraturan bersama empat menteri meru- pakan hasil dari konsensus antara para pi- hak yang ada dalam suatu sistem, menurut Nikhlas Luhman sistem bersifat autopoeisis yaitu sistem menghasilkan dan mempertah- ankan dirinya dengan komponen-kompo- nennya sendiri, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa suatu sistem itu tidak ambruk ketika terjadi konflik atau peruba- han di dalam sistem, karena ketika terjadi perubahan terhadap fungsi-fungsi dalam komponen, sistem akan mengganti dan membuat fungsi-fungsi baru yang menja- min keberlangsungan sistem itu sendiri, hal ini dimungkinkan karena adanya kontigen- si, kontigensi diartikan sebagai suatu keti- dakniscayaan, inilah yang menyebabkan se- tiap komponen yang ada di sistem mempu- nyai kebebasan untuk menentukan pilihan- nya ketikan terjadi konflik atas perbedaan pilihan dari komponen (kontigensi ganda) maka lahirlah konsensus yang menggiring terjadinya proses komunikasi.
Berdasarkan peraturan bersama tersebut di atas maka proses penyelesaian pengua- saan tanah yang berada di dalam kawasan hutan dilakukan dengan ketentuan Pelak- sanaan kegiatan IP4T berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bersama tentang Tata Cara Peny- elesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
25 Ibid .

## KESIMPULAN
Proses hukum penetapan wilayah hutan Sekaroh sebagai Kawasan Hutan tetap telah dengan  mekanisme penunjukan, penataan tata batas dan penetapan sebagai kawasan hutan. Dalam proses hukum penetapan wilayah hutan sekaroh  sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan proses penunjukan hu- tan  sekaroh sebagai kawasan hutan dilaku- kan berdasarkan Surat Keputusan Menteri pertanian nomor : 756/kpts/um/10/1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat seluas 1.063.273, 2 ha (satu juta enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga dua persepu- luh hektar) sebagai kawasan hutan yang ke- mudian penataan tata batas pada kelompok hutan sekaroh telah dilakukan pada tahun 1994 yang mana hutan sekaroh masuk pada kelompok hutan RTK 15 hingga penetapan hutan sekaroh sebagai hutan tetap telah di- lakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/kpts-II/2002 ten- tang penetapan kelompok hutan sekaroh (RTK 15) seluas 2.834, 20 ha yang terle- taka di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hu- tan Tetap.
Masyarakat selaku pemilik  tanah dengan itikad baik mengajukan permohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dan kewajiban biaya yang di setor ke kas Negara sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan dan mengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan 7 sertipikat Hak Milik pada periode tahun 2001-2002 sebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang haknya.
Upaya penyelesaian konflik antara dinas kehutanan dengan pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan
Catur Bowo Susbianto | Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak ......... hutan sekaroh ditempuh melalui koordinasi dan  komunikasi antara Pemerintah Daerah Lombok Timur, Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur bahkan mediasi yang melibatkan pihak ketiga yaitu Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTB namun konflik tersebut belum terselesaikan. Kehadiran Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor PB.3/Menhut- II/2014, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2014, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan. Peraturan bersama ini memberikan harapan baru dalam upaya penyelesaian konflik dalam kawasan hutan jika ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan bersama itu bisa dilaksanakan secara konsisten dan satu persepsi.

## Daftar Pustaka
Buku
Agus salim, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum , Bogor : Ghalia Indonesia, 2007
Abdul Muis Yusuf Dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan Di In- donesia , PT. Rineka Cipta, Jakarta,
2011,
Abrar Saleng, H., Hukum Pertambangan, UII Press, Cet. 1, Yogyakarta, 2004
Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertana- han Dalam Pengelolaan Hutan Neg- ara , Rajawali Pers, Jakarta, 2013,
Basyuni Thahir, Penisbian Aspek Pidana Dalam Penyelesaian Konflik Ka- wasan Hutan , Artikel, 2009
Bernard Raho,Teori Sosiologi Modern. Ja-
karta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria Bagian Pertama ; Jakarta, Djambatan 1996
Chadidjah Dalimunthe, Pelaksanaan Lan- dreform Di Indonesia Dan Perma- salahannya, FH USU Press, Medan, 2000.
Departemen hukum dan hak asasi manu- sia Republik Indonesia, Panduan Praktis memahami Perancangan Peraturan Daerah. 2009.
Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Statistik Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat, Dinas Kehu- tanan Nusa Tenggara Barat, Mata- ram, 2013.
Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi,Tahun, Tentang We- wenang, Fakultas Hukum Unair, Sura- baya, 1997/1998.
Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Adminis- trasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakar- ta, 1981.
Rusmadi Murad, Administrasi Pertanah- an Pelaksanaannya dalam Praktik, Ce- takan I, Mandar Maju, Jakarta, 1997.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,
Penerapan Teori Hukum pada Pene- litian Disertasi dan Tesis. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2013.
Salim H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehuta- nan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

## Surat-Surat, Website, Artikel dan Maka- lah
Surat Bupati Lombok Timur, perihal : Ka- wasan hutan dengan nomor : 522.5/822/HUTBUN/2013  Ter- tanggal 2 Oktober 2013

## J
Urnal IUS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,  468~468
sekaroh RTK 15 yang ditujukan kepada Kepala BPN RI kabupaten Lombok Timur
http://yancearizona.net/2008/04/13/apa- itu-kepastian-hukum/ diakses pada tanggal 31 Januari 2015
h t t p s : / / w i ra s u d ewa . wo rd p re s s . c o m /2013/01/24/ teori-konflik- dalam- sosiologi/ diakses pada 31 Januari 2015
Surat Kepala Dinas Kehutanan dan perke- bunan Kabupaten Lombok Timur nomor: 522.5 /164/PKH-HUT- BUN/2014 prihal Pemblokiran Sertipikat di dalam kawasan hutan Sekaroh RTK 15 yang ditujukan kepada kepala BPN Kabupaten Lombok timur.
Surat Sekda Lotim nomor: 522.5/401-a/ HUTBUn/2014 prihal pembatalan sertipikat di dalam kawasan hutan