## PENYELESAIAN SENGKETA WARIS
DI LUAR PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)
Fachrodin 1 fachrodin983@gmail.com

## Abstrak
Fenomena  yang  berkembang  dalam  masyarakat  masih  banyaknya  proses  pembagian harta  waris  yang  tidak  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Agama,  di  sebagian  Desa wilayah  Kabupaten  Kediri,  terdapat  sebuah  desa  yang  bernama  Desa  Ngadi,  di  Desa itu  terjadi  sebuah  proses  penyelesaian  sengketa  waris  yang  dilakukan  di  kantor  desa. Setiap terjadi sebuah sengketa waris selalu berkonsultasi dengan aparat desa setempat, dan  dalam  praktek  pembagian  harta  waris  banyak  masyarakat  yang  menginginkan pembagiannya  satu  banding  satu,  atau  berdasarkan  perdamaian  yang  dikenal  dengan islah, penyelesaian sengketa waris tersebut dicatat dihadapan dan di buat oleh aparat desa.  Tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  Untuk  mengupas  lebih  dalam  proses penyelesaian  sengketa  waris  dengan  tujuan  mendapatkan  solusi  yang  lebih  baik  dari kesepakatan  yang  telah  di  dapat  dari  para  pihak  di  hadapan  aparatur  Desa  Ngadi Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri.  (2)  Untuk  mendapatkan  realita  hukum  latar belakang  permasalahan  dan  sebagai  bahan  anti  tesis  dengan  pasal-pasal  waris  yang ada di Kompilasi Hukum  Islam dan hukum secara umum.  Kesimpulan hasil penelitian ini  adalah:  (1)  Proses  penyelesaian  sengketa  waris  di  desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo kabupaten Kediri dilakukan dengan cara musyawarah keluarga yang berlanjut sampai ke  kantor  desa  yang  di  hadiri  oleh  pamong  desa  dan  kyai  setempat  untuk  mendapat saran  hukum  dan  petunjuk  administratif  pertanahan.  Sedangkan  prakteknya penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  Pengadilan  Agama  yang  terjadi  di  Desa  Ngadi dilakukan  secara  mufakat  yang  dihadiri  oleh  para  ahli  waris,  sekretaris  desa,  kaur pemerintahan, kaur umum, kepala dusun dan seorang kyai. (2) Yang melatar belakangi penyelesaian  sengketa  waris  yang  dilakukan  di  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo Kabupaten  Kediri  adalah  disebabkan  karena  adanya  beberapa  faktor,  antara  lain: faktor  benturan  dengan  aturan  hukum  positif,  faktor  ekonomi,  faktor  psikologi,  faktor sosial dan juga faktor tradisi dan agama yang masih berkembang kuat di masyarakat.
Kata Kunci: Sengketa Waris, Pengadilan Agama.
1 Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri

## Abstract
The  phenomenon  that  develops  in  society  is  that  there  are  still  many  inheritance distribution  processes  that  are  not  resolved  through  the  Religious  Courts,  in  some villages  in  the  Kediri  Regency,  there  is  a  village  called  Ngadi  Village,  in  that  village there  is  a  process  of  inheritance  dispute resolution  which is  carried  out  at the village office.  Every  time  there  is  an  inheritance  dispute,  they  always  consult  with  the  local village apparatus, and in the practice of distributing inheritance, many people want the distribution  one  to  one,  or  based  on  peace,  known  as  islah,  the  settlement  of  the inheritance  dispute  is  recorded  in  front  of  and  made  by  the  village  apparatus.  The objectives  of  this  study  are:  (1)  To  explore  more  deeply  the  process  of  resolving inheritance  disputes  with  the  aim  of  getting  a  better  solution  from  the  agreement  that has  been  obtained  from  the  parties  in  front  of  the  Ngadi  Village  apparatus,  Mojo District,  Kediri  Regency.  (2)  To  obtain  the  legal  reality  of  the  background  of  the problem and as an anti-thesis material with the inheritance articles in the Compilation of  Islamic  Law  and  law  in  general.  The  conclusions  of  this  research  are:  (1)  The process  of  settlement  of  inheritance  disputes  in  Ngadi  village,  Mojo  district,  Kediri district  is  carried  out  by  means  of  family  deliberation  which  continues  to  the  village office which is attended by village officials and local kyai to get legal advice and land administrative  instructions.  Meanwhile,  the  practice  of  resolving  inheritance  disputes outside  the  Religious  Courts  that  occurred  in  Ngadi  Village  was  carried  out  by consensus  which  was  attended  by  the  heirs,  village  secretaries,  government  heads, general  heads,  hamlet  heads  and  a  kyai.  (2)  The  background  of  the  settlement  of inheritance  disputes  in  Ngadi Village,  Mojo  District,  Kediri  Regency  is  due to  several factors,  including:  conflict  factors  with  positive  legal  rules,  economic  factors, psychological factors, social factors as well as traditional and religious factors that still growing strong in society.
Keywords : Inheritance Dispute, Religious Court.

## A. Pendahuluan
Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah mengatur secara lengkap  dan  sempurna  segala  aspek  kehidupan  untuk  keselamatan  dunia  dan  akhirat. Salah  satu  syariat  yang  diatur  dalam  ajaran  Islam  tentang  hukum  waris,  yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. 2
Dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud  dengan  waris  adalah  penentuan  siapa-siapa  yang  menjadi  ahli  waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan  pembagian  harta  peninggalan  tersebut  serta  penetapan  pengadilan  atas
2 Mohammad Ali Ash-Shabuni, ” Pembagian Warisan Menurut Islam”, Gema Insani Press 1996 , http: //Koleksi Pengetahuan. Wordpress.com, 19 Februari 2010, Diakses Tanggal 02 Maret 2012.
permohonan  seseorang  tentang  penentuan  siapa  yang  menjadi  ahli  waris,  penentuan bagian masing- masing ahli waris. 3
Membicarakan tentang masalah sistem peraturan perundangan di Indonesia tidak terlepas dari persoalan tentang terbentuknya Undang-undang  Kompilasi Hukum  Islam, yang  pada  dasarnya  membicarakan  sebagian  kecil  dari  Hukum  Islam  di  Indonesia. Hukum  waris  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  Pasal  171  (a)  yaitu  hukum  yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa  yang  berhak  menjadi ahli  waris  dan  berapa  bagiannya  masing-masing.  Tata  cara pembagian  harta  warisan  dalam  Islam  telah  diatur  dengan  sebaik-baiknya.  Alqur’an menjelaskan  dan  merinci  secara  detail  hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.  Pembagian masing- masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Alqur’an. 4
Pembagian  harta  warisan  dapat  juga  dilakukan  dengan  cara  bagi  rata,  artinya masing-masing  ahli  waris  mendapat  bagian  yang  sama  dari  harta  warisan  tanpa memandang  apakah  ahli  warisnya  itu  laki-laki  atau  perempuan  dengan  jalan  berdamai berdasarkan  kesepakatan  bersama  antara  ahli  waris  sebagaimana  disebutkan  pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.
Fenomena  yang  berkembang  dalam  masyarakat  masih  banyaknya  proses pembagian harta waris yang tidak diselesaikan melalui Pengadilan  Agama, di sebagian Desa  wilayah  Kabupaten  Kediri,  terdapat  sebuah  desa  yang  bernama  Desa  Ngadi,  di Desa  itu  terjadi  sebuah  proses  penyelesaian  sengketa  waris  yang  dilakukan  di  kantor desa.  Setiap  terjadi  sebuah  sengketa  waris  selalu  berkonsultasi  dengan  aparat  desa setempat,  dan  dalam  praktek  pembagian  harta  waris  banyak  masyarakat  yang menginginkan  pembagiannya  satu  banding  satu,  atau  berdasarkan  perdamaian (musyawarah)  yang  dikenal  dengan islah ,  penyelesaian  sengketa  waris  tersebut  dicatat dihadapan  dan  di  buat  oleh  aparat  desa.  tetapi  cara  ini  belum  bisa  menjamin  bahwa sengketa  tersebut  tidak  akan  ada  masalah  lagi  dikemudian  hari,  karena  belum  adanya surat  yang kuat dari Pengadilan Agama, jika ahli waris  yang awalnya sepakat ternyata akhirnya  mengingkari  akan  penyelesaian  pembagian  harta  waris  tersebut,  maka
3 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7/1989 Tentang Pengadilan Agama.
4 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, ( Jakarta: Pressindo,1992), 56.
timbullah  rasa  kecemburuan  di  antara  ahli  waris.  Akibat  dari  hal  tersebut  proses pengalihan hak tanah menjadi tersendat dan membutuhkan waktu yang panjang. 5
Namun  demikian,  mengapa  masyarakat  desa  Ngadi  setiap  terjadi  sebuah sengketa waris dalam penyelesaiannya masih saja melalui aparat desa setempat, apakah dengan  langkah  tersebut  dapat  mewujudkan  harapan  bahwa  tak  akan  ada  lagi  sisa permasalahan  yang  kemungkinan  akan  muncul  di  kemudian  hari.  Padahal  Negara Republik  Indonesia  yang  kehidupan  rakyatnya  masih  bersifat  agraris,  di  mana perekonomiannya  masih  bertumpu  pada  ekonomi  pertanian,  maka  diperlukan  aturan- aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  status  kepemilikan  tanah.  Indonesia  memiliki ketentuan  khusus  yang  mengatur  tentang  pertanahan  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  yang kemudian disebut UUPA, yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 24 September 1960. 6
Dari  konteks  penelitian  di  atas  dapat  di  pahami  bahwa  betapa  pentingnya penyelesaian sengketa waris di Pengadilan  Agama. Dengan demikian telah dipaparkan penyelesaian  sengketa  waris  menurut  hukum  dan  undang-undang  serta  fenomena sengketa waris  yang berkembang dalam masyarakat Desa  Ngadi. Tujuan penelitian ini adalah:  (1)  Untuk  mengupas  lebih  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  waris  dengan tujuan  mendapatkan  solusi  yang  lebih  baik  dari  kesepakatan  yang  telah  di  dapat  dari para  pihak  di  hadapan  aparatur  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri.  (2) Untuk mendapatkan realita hukum latar belakang permasalahan dan sebagai bahan anti tesis dengan pasal-pasal waris  yang ada di Kompilasi Hukum  Islam dan hukum secara umum.

## B. Metode Penelitian

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta  pada  analisis  terhadap  dinamika  hubungan  antar  fenomena  yang  diamati  dengan menggunakan  logika  ilmiah. 7 Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan,  yaitu
5 Siti Umayyah, Kepala Desa Ngadi, Kediri.
6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Hal. 1
7 Saifuddin Azwar, Metode Peneltian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 5
mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas. 8
Pendekatan ini memiliki ciri-ciri antara lain: (1) desain penelitian bersifat lentur dan  terbuka,  (2)  data  penelitian  diambil  dengan  latar  alami  ( natural  setting), (3)  data yang  dikumpulkan  berupa  data  deskriptif  dan  reflektif,  (4)  lebih mementingkan  proses daripada  hasil,  (5)  sangat  mementingkan  makna  ( meaning ),  (6)  sampling  dilakukan secara  internal  yang  didasarkan  pada  subjek  yang  memiliki  informasi  yang  paling representatif,  (7)  analisis  data  dilakukan  pada  saat  dan  setelah  pengumpulan  data,  (8) kesimpulan dari penelitian kualitatif dikonfirmasikan dengan informasi. 9

## 2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran  peneliti  di  sini  sangat  penting,  karena  dalam  penelitian  ini  peneliti bertindak  sebagai  instrument  sekaligus  pengumpul  data.  Dalam  penelitian  kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. 10
Karena peneliti merupakan salah satu instrumen kunci dalam menangkap makna dan  sekaligus  sebagai  alat  pengumpul  data  dalam  pengumpulan  data  yaitu  mengenai observasi.  Peneliti  bertindak  sebagai  pengamat  partisipasi  dan  kehadiran  peneliti diketahui statusnya oleh obyek/informan. Dalam hal ini peneliti berbaur secara langsung dengan  masyarakat  Desa  Ngadi  dengan  tujuan  ingin  mengetahui  secara  rinci  tentang penyelesaian  sengketa  waris  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Ngadi  Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

## 3. Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo Kabupaten  Kediri.  Lokasi  tersebut  merupakan  sebuah  desa  yang  semua  penduduknya beragama  Islam.  Maka  dari  itu  penulis  ingin  mengetahui  apakah  masyarakat  yang mayoritas  beragama  Islam  mengetahui  tentang  bagaimana  cara  dalam  menyelesaikan sengketa waris.terutama dalam permasalahan pembagian harta waris.
8 Ibid., 8.
9 Ahmad  Sonhaji, Teknik  Penulisan  Laporan  Penelitian  Kualitatif  dalam  Penelitian  Kualitatif  dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan keagamaan (Malang: Kalimasada Pers, 1996), 108.
10 Saifuddin Azwar, Metode Peneltian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 26.

## 4. Sumber Data
Ada  dua  sumber  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  data primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  sumber  primer,  yakni  peneliti  atau penulis  secara  langsung  melakukan  observasi  atau  penyaksian  kejadian  yang dituliskan. 11 Data dalam penelitian ini adalah semua data atau informasi yang diperoleh dari  para  informan  yang  dianggap  paling  mengetahui  secara  rinci  dan  jelas  mengenai fokus  penelitian  yaitu  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  Pengadilan  Agama.  Selain dari informan, data juga diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil observasi orang lain yang satu kali atau  lebih  dan  telah  lepas  dari  kejadian  aslinya. 12 Dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud sumber  data  sekunder  yaitu  dokumentasi  yang  terdiri  dari  arsip-arsip,  dokumen- dokumen,  dan  berkas-berkas  perkara  yang  ditimbulkan  akibat  dari  penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di Desa Ngadi.

## 5. Metode Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data-data  yang  objektif  dan  sesuai  dengan  realita,  maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:
a. Metode Observasi
Observasi merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap  masalah-masalah  atau  fenomena  yang  dihadapi.  Dalam  kegiatan  ini,  peneliti melakukan pencatatan secara sistematis dan memberikan penilaian.
Observasi  di  sini  bersifat  partisipatif,  yakni  peneliti  terlibat  dengan  kegiatan seharai-hari,  orang  yang  sedang  diamati  atau  yang  dianggap  sebagai  sumber  data penelitian, 13 kegiatan  observasi  tersebut  tidak  hanya  dilakukan  terhadap  kenyataan kenyataan  yang  terlihat,  tetapi  juga  terhadap  kenyataan  yang  terdengar. 14 Metode  ini penulis  gunakan  untuk  menghimpun  data  tentang  situasi  dan  kondisi  masyarakat  Desa Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri,  secara  khusus  untuk  mengumpulkan  data
11 Ahmad Taufiq Weldan, Dimyati Huda, Metodologi Studi Islam (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 18.
12 Ibid,. 18.
13 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta Press, 2005), 64.
14 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 66.
penyelesaian  sengketa  waris  di  masyarakat  Desa  Ngadi.  Peneliti  juga  melibatkan langsung untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan kegiatan serta aktifitas objek. b. Metode Interview/Wawancara
Interview  yang  sering  juga  disebut  dengan  wawancara  atau  kuisioner  lisan, adalah  sebuah  dialog  yang  dilakukan  oleh  pewawancara  (interviewer)  untuk memperoleh  informasi  dari  terwawancara  (interviewe). 15 Metode interview adalah metode  pengumpulan  data melalui  percakapan  yang  bertujuan  mendapatkan  data yang diperlukan,  baik  antara  dua  orang  atau  lebih  dan  peneliti  sebagai  pihak  yang mengarahkan arah pembicaraan.
Wawancara  dalam  penelitian  ini  dilakukan  kepada  kepala  desa,  tokoh  agama, sesepuh  desa,  dan  masyarakat  setempat.  Metode  ini  digunakan  untuk  mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa waris dalam pembagian harta warisan yang dilakukan di  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri.  Selengkapnya  para  informan tersebut  adalah  sebagai  berikut:  Ibu  Siti  Umayah  (selaku  Kepala  Desa  Ngadi),  Bapak H.M.  Ismunandar  (selaku  Sekretaris  Desa  Ngadi),  Bapak  Imam  Ahmad  dan  Bapak Samsul  Huda  (selaku  tokoh  masyarakat  Desa  Ngadi),  serta  Ibu  H.  Sarmini,  dan  Ibu Sarmilah sebagai pelaku sengketa waris tersebut.
c. Metode Dokumentasi
Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 16 Dalam hal ini dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tentang:
1) Profil dan sejarah singkat tentang Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
2) Data  tenaga  edukatif  (kepala  desa)  dan  perangkat  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo Kabupaten Kediri.
Data  di  atas  digunakan  untuk  mengetahui  kondisi  masyarakat  Desa  Ngadi meliputi  struktur  perangkat  desa,  kondisi  geografis,  kondisi  sosial  kemasyarakatan, keagaman,  serta  kondisi  perekonomian  masyarakat  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo Kabupaten  Kediri..  Sehingga  memudahkan  peneliti  untuk  menyesuaikan  diri  dengan masyarakat  Desa  Ngadi  terkait  keinginan  penulis  untuk  melakukan  penelitian  di  Desa tersebut. Dengan metode dokumentasi ini, penulis dapat mengumpulkan data-data yang
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 144.
16 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta Press, 2005), 82.
berupa  dokumen-dokumen  tentang  penyelesaian  sengketa  waris  di  Desa  Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

## 6. Analisis Data
Di bagian ini penulis akan menguraikan tentang cara menganalisis data. Analisis data  disini  merupakan  “upaya  mencari  dan  menata  catatan  hasil  observasi  dan wawancara  serta  data  lainnya  untuk  meningkatkan  pemahaman  peneliti  tentang  kasus yang  diteliti  dan  menyajikan  sebagai  temuan  bagi  orang  lain,  untuk  meningkatkan pemahaman  tersebut  analisis  perlu  dilanjutkan  dengan  mencari  makna”. 17 Dalam menganalisis data yang telah dihimpun penulis menggunakan dua metode, yaitu: a. Analisa Deduktif
Yaitu analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum yang kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus dari data tersebut. Berfikir  deduktif  adalah  proses  pendekatan  yang  berangkat  dari  kebenaran  umum mengenai  suatu  fenomena  (teori)  dan  menggeneralisasikan  kebenaran  tersebut  pada suatu  peristiwa  atau  data  tertentu  yang  berciri  sama  dengan  fenomena  yang bersangkutan  (prediksi).  Dengan  kata  lain,  deduksi  berarti  menyimpulkan  hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada. 18

## b. Analisa Induktif
Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari sebuah empirik lewat observasi  menuju  kepada  suatu  teori.  Dengan  kata  lain,  induksi  adalah  proses pengorganisasian  fakta-fakta  atau  hasil-hasil  pengamatan  yang  terpisah-pisah  menjadi suatu tingkatan hubungan atau suatu generalisasi. 19
Dengan  metode  ini,  peneliti  berusaha  mempelajari  serta  menganalisis  beberapa data  untuk  kemudian  dibangun  suatu  sintesis  yang  berupa  kesimpulan  konseptional yang  bersifat  umum.  Dari  sekian  data  yang  telah  didapat,  peneliti  akan  mengurutkan data-data  tersbut,  mengelompokkan  serta  mangategorikannya  bersamaan  dengan  teori yang telah ada.
17 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.
18 Saifuddin Azwar, Metode Peneltian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 40.
19 Ibid.41.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data
Dalam pemeriksanaan keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu menggunakan  uji  kredibilitas  data  atau  kepercayaan  terhadap  data  hasil  penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara:
a. Keikutsertaan Peneliti Dan Ketekunan Pengamatan
Dalam hal ini, peneliti melakukan kegiatan pengamatan dengan terjun ke dalam lokasi guna mendeteksi atau mempelajari serta meguji informasi yang diperoleh. Selain itu,  peneliti  juga  melakukan  ketekunan  pengamatan  yang  bermaksud  menemukan  ciri- ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang  dicari  dan  kemudian  memusatkan  diri  pada  hal-hal  yang  sedang  diteliti  secara rinci.  Hal  itu  berarti  bahwa  peneliti  akan  mengadakan  pengamatan  dengan  teliti  dan rinci  secara  berkesinambungan  terhadap  permasalahan  yang  diteliti,  sehingga  peneliti akan  lebih  memahami  permasalahan  serta  situasi  yang  relevan  dengan  persoalan tersebut.
b. Triangulasi
Triangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 20 Peneliti akan meggunakan metode triangulasi ini sebagai bagian dari metode pengecekan terhadap keabsahan data-data yang telah didapat. Teknik triangulasi dalam penelitian ini menggunakan dua macam yaitu:
Pertama:  triangulasi  dengan  sumber,  yaitu  peneliti  membandingkan  perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama
Kedua:  triangulasi  dengan  metode,  yakni  peneliti  akan  membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

## 8. Tahap-Tahap Penelitian
Dalam  sebuah  penelitian,  tidaklah  lepas  dari  perencanaan  serta  penjadwalan waktu  penelitian  yang  akan  dilakukan  secara  bertahap.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti mebaginya menjadi empat tahapan. Keempat tahapan tersebut yaitu:
a. Tahap sebelum terjun ke lapangan yang meliputi kegiatan:
1) Menyusun proposal penelitian
20 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2002), 178.
2) Seminar proposal
3) Konsultasi penelitian kepada pembimbing
4) Mengurus surat ijin penelitian
5) Menyiapkan perlengkapan penelitian
6) Menghubungi lokasi penelitian
b. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi kegiatan:
1) Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian
2) Pencatatan data yang telah dikumpulkan
c. Tahap analisis data yang meliputi:
1) Pengorganisasian  data  dan  informasi  yang  diperoleh  menjadi  rekonstruksi  unit study yang koheren dan terpadu
2) Pengkategorian data
3) Penemuan hal-hal penting dari data penelitian
4) Pengecekan keabsahan data
d. Tahap penulisan laporan penelitian yang meliputi kegiatan:
1) Menyusun hasil penelitian
2) Perbaikan hasil penelitian

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Di  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  dalam  memahami  sistem penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  Pengadilan  Agama  sangat  bervariasi.  Dalam praktiknya  para  penduduk  di  sana  lebih  menganut  pada  sistem  penyelesaian  di  luar Pengadilan yang sudah menjadi kebiasaan leluhurnya terdahulu yang dilakukan dengan cara musyawarah. Di sisi lain, hukum kewarisan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam  dan  peraturan  pemerintah  tenteng  penyelesaian  yang  dilakukan  di  Pengadilan Agama  seakan  terabaikan  dan  jarang  terlaksana  sebagaiman  mestinya. 21 Seperti  yang disampaikan  oleh  kepala  Desa  setempat,  yaitu  ibu  Siti  Umayah  ketika  diwawancarai oleh  penulis  dalam  rangka  mencari  informasi  awal  terkait  penelitian  ini,  “memang  di Desa  Ngadi  tersebut  dalam  pelaksanaan penyelesaian  sengketa  waris  masih  cenderung meminta  bantuan  aparat  Desa  dan  pemuka  agama  setempat  dan  jarang  yang mempraktikkan hukum waris secara murni seperti yang diajarkan agama Islam. 22
21 Observasi, Di Kantor Desa Ngadi, Kediri, 25 Mei 2012. 22.Siti Umayah, Kepala desa Ngadi, Kediri, 25 Mei 2012.

## 1. Pemahaman  Masyarakat  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan.
Pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  pentingnya  penyelesaian sengkata waris sebagai bagian dari ajaran agama  Islam merupakan salah satu indikator kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum  kewarisan  Islam  bagi  masyarakat  muslim  pada umumnya  dan  khususnya  masyarakat  muslim  di  Desa  Ngadi.  Pemahaman  masyarakat tentang  sistem  penyelesaian  sengketa  waris  sangat  bervariasi.  Untuk  itu,  perlu diklasifikasikan terlebih dahulu jumlah responden. Dalam hal ini peneliti menggunakan 5  (lima)  responden  untuk  diwawancarai  terkait  dengan  pemahaman  mereka  terhadap penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan  Agama yang dilakukan di Desa Ngadi, di antaranya:
a. Siti Umayah (Kades)
b. H.M.Ismunandar (Sekdes)
c. Imama Ahmad, Samsul Huda (Pemuka Agama)
d. Karnati, Sarmini, Sarmilah, Moh.Ajam (almarhum), (Ahli waris)
e. Wiwin  Agus  S,  Didik  May  S,  Trianing  Dwi  Astuti,  Ida  Nur  Hayati,  Bambang  S (Ahli waris)
Bahwa  penyelesaian  sengkata  waris  di  luar  Pengadila  Agama  adalah penyelesaian  pembagian  harta  waris  yang  di  lakukan  oleh  pihak  yang  bersangkutan melalui  musyawarah  keluarga  dengan  mengumpulkan  semua  ahli  waris  yang berkepentingan hingga yang bersangkutan mengetahui bagiannya masing-masing tanpa melalui  proses  Pengadilan  Agama.  Dan  putusan  tersebut  sudah  dianggap  sah,  karena semua  pihak  sudah  menyetujuinya,  lalu  dilakukan  penandatanganan  surat  keterangan waris di atas materai.
Memang  kalau  dilihat  dari  administratif  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar pengadilan  lebih  mudah  dan  tidak  terlalu  merepotkan  bagi  semua  pihak  kususnya  ahli waris,  alhamdulillah  sampai  saat  ini  permasalahan  sengketa  waris  yang  pernah  di tangani  melalui  musawarah  yang  di  bantu  oleh  pamong  desa  tidak  ada  masalah  yang muncul,  walaupun  ada  satu  dua  ahli  waris  yang  tidak  puas  dengan  keputusan  yang sudah di sepakati bersama, namun tidak sampai berlanjut ke Pengadilan Agama.
Penyelesaian  waris  di  luar  Pengadilan  Agama  adalah  penyelesaian  yang dilakukan dengan cara musyawarah, dan itu sah, walaupun tidak datang ke pengadilan
agama, sebab dari pihak ahli waris sudah sepakat dan di tandatangani bersama, dan di saksikan di catat oleh pamong desa dan pemuka agama.
Bahwa  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  Pengadilan  Agama  adalah pembagian  harta  waris  berupa  barang  bergerak  atau  barang  tidak  bergerak  yang dilakukan  oleh  para  pihak  ahli  waris  untuk  mendapatkan  haknya  masing-masing  ahli waris  tanpa  harus  ke  Pangadilan  Agama  dalam  arti  mereka  melakukan  dengan  jalan musyawarah.
Penyelesaian  sengketa  waris  yang  di  lakukan  dengan  cara  musyawarah  yang dilanjutkan  ke  Kantor  Desa  setempat  di  saksikan  dan  dicatat  oleh  aparat  dan  pemuka agama setempat sehingga menghasilkan keputusan yang sudah di sepakati bersama dan tidak sampai ke Pengadilan Agama.
Bahwa  praktek  seperti  ini  sudah  berjalan  sejak  lama,  akan  tetapi  cara  tersebut kurang  tepat,  karena  negara  kita  adalah  negara  hukum,  jadi  dalam  penyelesaian sengketa  waris  harus  di  lakukan  di  pengadilan agama  tidak  di  lakukan  di  kantor desa, sebab  kantor  desa  bukan  tempat  penyelesaian  sengketa  waris,  kalaupun  ada  yang  di selesaikan lewat kantor desa, pamong hanya bertindak sebagai saksi.
Bahwa penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan  Agama adalah Sengketa waris  yang  di  selesaikan  di  kantor  desa  atau  lewat  musyawarah  yang  di  lakukan  oleh ahli  waris  secara  syari’at  agama  dengan  tujuan  untuk  kemaslahatan  bersama  dengan adanya  suatu  alasan  tertentu,  semisal  kekawatiran  terhadap  ahli  waris  yang  mungkin akan terjadi penganiayaan sesama ahli waris.
Pembagian  harta  waris  di  luar  Pengadilan  Agama  sangat  mudah,  biaya  ringan, tidak  bolak-balik  ke  pengadilan,  berbeda  dengan  penyelesaian  di  Pengadilan  Agama, biaya  banyak,  tidak  bisa  segera  di  putuskan,  sedangkan  melalui  kantor  desa  setempat bisa  segera  di  putuskan,  karena  dari  pihak  ahli  waris  bisa  segera  datang  memenuhi panggilan untuk melakukan kesepakatan yang tadinya sudah di setujui bersama.
Dalam penelitian ini, peneliti menemukan dokumen yang  menerangkan tentang putusan  penyelesaian  sengketa  waris  berupa  surat  keterangan  waris  yang  sudah disepakati  bersama  dan  sudah  ditandatangani  di  atas  materai,  mewawancarai  beberapa nara sumber yang mengetahui secara langsung pelaksanaan penyelesaian sengketa waris di  luar  pengadilan  yang  terjadi  di  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri, penyelesaian sengketa waris ini terjadi karena adanya salah satu pihak yang kurang puas
dengan penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan pada tahun 2008 lalu pada keluarga  Muhyiddin,  waktu  itu  Muhyiddin  sakit  dan  dibawa  ke  Rumah  Sakit  untuk berobat,  sedangkan  biaya  yang  dikeluarkan  ditanggung  oleh  Sarmini  dengan  syarat, tanah  yang  berada  di  Dusun  Setonopundung  seluas  360m  sudah  di  beli  oleh  Sarmini dari  total  tanah  seluruhnya  719m,  dengan  persetujuan  ketiga  saudara-saudaranya berdasarkan musyawarah, yang tanpa tanda bukti apapun.
Penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama sangat menguntungkan, pertama  tidak  banyak  mengeluarkan  biaya,  kedua  sesuai  dengan  ketentuan  agama, ketiga adanya rasa aman nyaman dan tidak takut dengan aparatnya, kalau di pengadilan ada  rasa  takut,  begitu  masuk  langsung  berfikir  wah  pengadilan,  rasanya  dengar  kata- kata pengadilan gitu aja perasaannya sudah gak enak.
Penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  pengadilan  dipahaminya,  bahwa penyelesaian sengketa waris yang di lakukan dengan cara musyawarah oleh para pihak ahli waris dan di lanjutkan ke kantor desa untuk di mintakan surat persetujuan tentang pembagian waris yang di tandatangani di atas materai oleh para ahli waris.
Kalau  saya  simpel  aja,dalam  menyelesaikan  pembagian  waris  lebih  senang  ke kantor  desa  dengan  dibantu  oleh  pamong  desa  setempat  daripada  ke  pengadilan, alasannya dari segala urusan apapun lebih mudah di kantor desa. namun demikian, saya kembalikan  lagi  ke  saudara-saudara  saya,  mungkin  dari  saudara  saya  yang  lain menginginkan  untuk  diselesaikan  lewat  Pengadilan  Agama,  ternyata  mereka  juga sependapat dengan saya artinya di selesaikan lewat musyawarah dan disaksikan supaya dicatat oleh pamong desa setempat.
Penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  Pengadilan  Agama  adalah  penyelesaian yang  dilakukan  di  luar  Pengadilan  Agama  dengan  jalan  musyawarah  keluarga  dengan para ahli waris dengan minta bantuan kyai dan pamong desa setempat.
Dari beberapa penjelasan  di atas  sengketa waris di luar Pengadilan Agama dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan para informan dapat di simpulkan bahwa  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  Pengadilan  Agama  yang  terjadi  di  Desa Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri,  pada  hakekatnya  pelaksanaan  proses sengketa waris di luar pengadilan agama tetap diminati oleh sebagian masyarakat desa meskipun  kesepakatan  para  ahli  waris  kadang  bisa  diterima  kadang  tidak  oleh  para waris, namun keputusan tetap dilakukan setelah pihak ahli waris diberikan pemahaman
tentang  hak  masing-masing  ahli  waris  oleh  aparat  desa  yang  membantu  proses penyelesaian tersebut, dan prosesinya disaksikan oleh aparat resmi pemerintah. Dengan demikian  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  pengadilan  agama  dianggap  cukup, sehingga  para  penerima  hak  waris  tidak perlu  lagi  mengajukan  ke  Pengadilan  Agama, bahkan  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  Pengadilan  Agama  yang  dilakukan  di Kantor  Desa  oleh  aparat  desa  setempat  sangat  membantu  para  ahli  waris  untuk mendapatkan  haknya  masing-masing.  Karena  didalam  membantu  penyelesaiannya terdapat  unsur  tolong  menolong  kepada  masyarakat  yang  ingin  menyelesaiakan permasalahan dengan cara tersebut.

## 2. Praktek  Penyelesaian  Sengketa  Waris  Di  Luar  Pengadilan  Agama  Yang dilakukan masyarakat Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
Penyelesaian  sengketa  harta  warisan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa Ngadi  terdapat  2  (dua)  pelaksanaan  yaitu  penyelesaian  harta  warisan  melalui musyawarah  para  pihak  di  rumah  ahli  waris  dengan  memanggil  aparat  desa  setempat dan penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di kantor Desa Ngadi.
Penyelesaian  sengketa  harta  warisan  yang  dilakukan  melalui  musyawarah dengan  para  pihak  ahli  waris  terjadi  dalam  bentuk  sistem  kemufakatan  kekeluargaan yang  dilakukan  oleh  para  ahli  waris  berdasarkan  hak  kepemilikan  individu  terhadap harta warisan mereka, seperti contoh di bawah ini:
a. Penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di salah satu rumah ahli waris:
Muhyidin  yang  telah  meninggal  pada  tanggal  10  Mei  2004  di  Desa  Ngadi. Beliau  meninggalkan  harta  warisan  kepada  ahli  waris  yang  terdiri  dari  2  (dua)  anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki, harta yang ditinggalkan terdiri atas rumah tempat tinggal  di  atas  tanah  359m 2 dan  sawah  360m 2 .  Harta  tersebut  dibagi  oleh  ahli  waris melalui  musyawarah  berdasarkan  status  hak  kepemilikan  individu  terhadap  warisan mereka.
Musyawarah  tersebut  dilakukan  oleh  ahli  waris  berdasarkan  musyawarah sehingga  menghasilkan  putusan:  4  (empat)  ahli  waris  tersebut  mendapatkan  bagian masing-masing  yaitu:  Karnati  mendapatkan  rumah  di  atas  tanah  seluas  359m 2 , kemudian sisa 360m 2 di bagi dengan rincian: 2 (dua) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki  mendapatkan  bagian  masing-masing  120m 2 tanah  sawah.  Setelah  para  pihak setuju, mereka memanggil aparat Desa setempat untuk menguatkan putusan yang telah
disepakati  bersama  oleh  para  ahli  waris.  Kesepakatan  penyelesaian  pembagian  harta warisan  melalui  musyawarah  keluarga  ini  bertujuan  untuk  menghindari  penyelesaian sengketa waris lewat Pengadilan Agama.
b. Penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di kantor desa
Sukarti  almarhum,  meninggal  tanggal  4  September  2010  di  Desa  Ngadi,  ia meninggalkan  harta  warisan  kepada  ahli  waris  yang  terdiri  atas  2  (dua)  orang  anak perempuan  dan  3  (tiga)  orang  anak  laki-laki.  Harta  warisan  tersebut  tanah  pekarangan seluas  200m 2 ,  dan  rumah  tempat  tinggal  di  atas  tanah  seluas  50m 2 ,  Harta  tersebut dimusyawarahkan  oleh  ahli  waris  berkenaan  dengan  status  pembagiannya.  Namun, musyawarah itu tidak berhasil sehingga dilanjutkan ke Kantor Desa.
Musyawarah  tersebut  dilakukan  ahli  waris  bersama  Kepala  Desa  dan  2  (dua) orang tokoh masyarakat yaitu bapak Ismunandar dan bapak Saifulloh Hadi. Ketika acara dimulai  Ibu  Kades  mempersilahkan  para  ahli  waris  untuk  memusyawarahkan  bagian masing-masing.  Akan  tetapi  ahli  waris  masih  tetap  belum  menemukan  kesepakatan, namun  setelah  Ibu  Kades  dan  2  (dua)  tokoh  masyarakat  memberikan  nasihat  bahwa pentingnya  hukum  kewarisan  Islam  untuk  dilaksanakan  mereka  baru  menemukan sebuah kesepakatan. Yaitu harta warisan dari ahli waris dibagi rata.
Sedangkan  pada  prakteknya,  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  pengadilan agama yang dilakukan di Desa Ngadi, peneliti dapat memaparkannya berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pelaku sengketa waris antara lain:
Mereka  melakukan  sengketa  waris  di  Desa  Ngadi  pada  tanggal  15  september 2008  di  Kantor  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  yang  dihadiri  oleh pihak  para ahli  waris,  kyai  yang  bernama  Imam  Ahmad  dari  Dusun  Ngadi,  dan aparat desa setempat.
Sebenarnya  kami  dalam  melakukan  penyelesaian  waris,  kami  lakukan  secara musyawarah di rumah, akan tetapi dari salah satu ahli waris ada yang mengusulkan ke kantor  desa  setempat,  untuk  menghindari  manakala  ada  kesalahfahaman  di  antara  ahli waris, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
Sebelum  bapak  meninggal  dunia,  masih  dalam  keadaan  sakit,  yang  membiayai pengobatan di Rumah Sakit adalah saya, selama dalam perawatan menghabiskan kurang lebih  sekitar  lima  belas  jutaan  (15.000.000),  karena  sudah  habis  biaya  banyak,  maka bapak  mengumpulkan  semua  anak-anaknya  untuk  memberitahukan,  bahwa  tanah yang
terletak di setono pundung itu sudah dibeli oleh Sarmini dan mereka mengetahui semua, namun  setelah  bapak  meninggal,  ahirnya  dilakukan  pembagian  waris  tahun  2008. Disinilah  timbulnya  sengketa  waris,  karena  ada  salah  satu  ahli  waris  yang  gak  mau mengakui  bahwa  bapak  tidak  pernah  menjual  tanahnya,  “dia  bilang  membantu  biaya orang  tua  itu  adalah  kewjiban  anak-anaknya”  tapi  kenyataannya  saya  sendiri  yang keluar biaya.
Pada  awalnya  kami  sudah  sepakat  untuk  dilaksanakan  di  rumah  dengan  cara musyawarah,  tetapi  dari  salah  satu ahli  waris  ada  yang  tidak  terima  dengan  bagiannya sehingga kami sepakat untuk melanjutkan ke kantor desa dengan tujuan minta bantuan pamong  desa  guna  memberikan  pemahaman  tentang  hak  waris  yang  harus  di  terima oleh masing-masing ahli waris.
Dulu  semasa  bapak  dan  ibu  masih  hidup  ada  salah  satu  ahli  waris  kami  yang pernah menjual tanah karena kebutuhan keluarganya sendiri, pada waktu itu ibu bilang kepada  salah  satu  ahli  waris  (yang  perna  menjual tanah  ),  setelah  kamu jual  tanah  ini, kelak  kalau  saya  (ibu)  meninggal  dunia  kamu  dapat  bagiannya  tinggal  sedikit  karena sebagian  sudah  kamu  jual  sekarang,  setelah  ibu  meninggal  lalu  dilakukan  pembagian waris, tetapi adik saya masih tetap minta bagian  yang sama, dengan alasan, dulu  uang itu  juga  di  pakai  untuk  kluarga  ibu  termasuk  bapak,  setelah  itu  permasalahan ini  kami bawa  ke  kantor  desa  setempat,  di  sana  oleh  pak  sekdes  diberikan  pemahaman  tentang pembagian  warisan,  ahirnya  adik  bisa  terima  walaupun  dengan  wajah  yang  kliatannya tidak puas, trus dilakukan kesepakatan dan didatangani bersama.
Dengan  demikian,  secara  realita  bentuk  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar pengadilan  yang  terjadi  di  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  dapat  di golongkan kedalam dua macam. Pertama: para ahli waris yang melakukan penyelesaian sengketa  waris  tersebut  mengumpulkan  atau  menghadirkan  pihak  yang  terkait  dalam penyelesaian  sengketa  tersebut.  Kedua,  para  ahli  waris  dalam  menyelesaikan  sengketa waris  juga  mendatangkan  atau  mendatangi  pamong  desa  setempat  dan  tokoh  agama guna meluruskan permasalahan dan keinginana para ahli waris tersebut.
Berdasarkan  data  yang  ada,  pada  prakteknya  penyelesaian  sengketa  waris  yang terjadi  di  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  pada  umumnya  telah memenuhi  ketentuan  secara  agama  dan  kebanyakan  mereka  menerima  pembagian dengan  cara  tersebut.  adapun  proses  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  Pengadilan
Agama  yang  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Ngadi  sudah  sesuai  dengan  syarat dan rukun Islam yaitu:
a. Rukun Kewarisan
1) Pewaris,  yakni  orang  yang  meninggal  dunia,  dan  ahli  warisnya  berhak  untuk mewarisi harta peninggalanya.
2) Ahli  waris,  yakni  orang  yang  berhak  menguasai  atau  menerima  harta peninggalan pewaris dikarenakan ada ikatan kekerabatan, pernikahan dan wala'.
3) Harta  warisan,  yakni  segala  jenis  benda  atau  kepemilikan  yang  ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.
b. Syarat-syarat Waris
1) Meninggalnya pewaris
Yang  dimaksud  meninggal  disini  ialah  meninggal  dunia  secara  hakiki  (sejati), hukmi (menurut putusan hakim), maupun taqdiri (dugaan).
2) Masih hidupnya para ahli waris
Ketika seorang pewaris meninggal dunia maka ahli warisnya harus masih hidup. Jika  seorang  pewaris  dan  ahli  warisnya  meninggal  secara  bersamaan  maka  ia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan lagi.
3) Diketahuinya posisi para ahli waris
Seseorang dapat mewarisi harta warisan jika sudah jelas diketahui hubungannya dengan pewaris. Seperti halnnya sebagai ibu, istri ataupun anak.
Secara umum, Para pelaku penyelesaian sengketa waris memberikan penjelasan bahwasannya  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  Pengadilan  Agama  adalah penyelesaian  sengketa  waris  yang  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  yang  telah terpenuhinya  syarat  dan  rukun  pembagian  waris  dengan  diketahui  oleh  semua  pihak yang  bersengketa  (para  ahli  waris)  dan  dikatahui  oleh  para  saksi  yaitu  pamong  desa, kyai dan masyarakat sekitar, hanya saja penyelesaian tersebut tidak  melalui Pengadilan Agama  atau  tidak  tercatat  di  Kantor  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Selain  itu yang  membedakan  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  Pengadilan  Agama  yaitu  oleh para pihak belum didaftarkan hasil putusan tersebut kepada Kantor Pengadilan  Agama dan  Pertanahan  sebagai  tindak  lanjut  penyelesaian  yang  telah  disepakati,  sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap.
Dikarenakan akta  perjanjian  yang  diterbitkan  oleh  kepala  desa  bukan termasuk akta  notaris  tanah.  Bilamana  para  pihak  telah  membuat  akta  perjanjian  dihadapan notaris maka sudah bisa memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Hukum  waris  Islam  memiliki  arti  yang  berbeda  yaitu  hukum  yang  mengatur tentang  peralihan  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  seseorang  yang  meninggal  serta akibat  dari  para ahli  warisnya. 23 Begitu  pula  menurut  perbandingan    hukum  kewarisan Islam dengan undang-undang hukum perdata yang isinya  adalah merupakan himpunan aturan-aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  siapa  ahli  waris  yang  berhak  mewarisi harta  peninggalan  dari  orang  yang  meninggal  dunia,  bagaimana  kedudukan ahli  waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. 24
Sedangkan  menurut Fuqoha mendefinisikan  hukum  kewarisan  Islam  sebagai suatu  ilmu  yang  dengannya  dapat  kita  ketahui,  orang  yang  menerima  pusaka,  orang yang  tidak  menerima  pusaka,  serta  kadar  yang  diterima  tiap-tiap  ahli  waris  dan  cara membaginya, setelah dibayarkan seluruh tanggungan kewajiban almarhum. 25
Sedangkan menurut hukum waris Islam, dalam penyelesaian sengketa waris ada tiga  yaitu:  Al-Quran,  Al-Sunnah,  dan  Ijtihad.  Namun  masyarakat  Desa  Ngadi  pada dasarnya  hanya  mengandalkan  kesepakatan  para  ahli    waris,  karena  lebih mengutamakan  kerukunan  keluarga,  walaupun  sudah  tau  bahwa    dalam  ketetapan hukum  Islam  yang  sebenarnya  pembagian  waris  itu  juga  harus  berdasarkan  hukum Islam.
Oleh  karena  itu,  pemahaman  sebagian  masyarakat  Desa  Ngadi  terhadap penyelesaian  sengketa  waris  menurut  Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Kompilasi  Hukum Islam  sebagai  sistem  hukum  yang  mengatur  masalah  waris  tidak  menunjukkan  sikap yang  sebenarnya,  karena  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  penyelesaian sengketa  waris  yang  masih  belum  memenuhi  ketentuan-ketentuan  penyelesaian sengketa  hukum  kewarisan  Islam  maupun  Hukum  Waris  menurut  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  yang  telah  dibuat  pedoman  oleh  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaian persengketaan, bahkan ada yang  bertentangan. Menurut hemat penulis, pemahaman dan sikap  sebagian  masyarakat  Desa  Ngadi  dalam  menyelesaikan  sengketa  waris  lebih
23 Efendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),  3.
24 Idris  Ramulyo, Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan  Kewarisan  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 84.
25 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), 18.
disebabkan oleh faktor rasional yang tidak mencerminkan pemahaman dan pengetahuan tentang  sistem  penyelesaian  sengketa  hukum  kewarisan  Islam  dan  penyelesaian  waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebenarnya.
Selanjutnya,  pemahaman  sebagian  masyarakat  Desa  Ngadi    terhadap penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  pengadilan  agama.Bahwa  masyarakat  Desa  Ngadi dalam  memahami  penyelesaian  sengketa  waris    masih  cenderung  memakai  sistem hukum kebiasaan atau tradisi yang tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Meskipun  mereka  mengatakan  bahwa  sistem  hukum  kewarisan  Islam  adalah  hukum yang mengatur terhadap harta warisan yang sesuai menurut syariat Islam.
Mengenai praktek penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama  yang berkembang  dalam  masyarakat  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri menurut  hemat  penulis  berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dari  hasil  wawancara dengan  beberapa  informan,  pada  praktek  penyelesaiannya  mereka  telah  mengadakan musyawarah  antara  para  ahli  waris,  kalau  semua  para  ahli  waris  sudah  sepakat,  maka mereka  datang  ke  kantor  desa  untuk  mengadakan  pencatatan  dengan  disaksikan  oleh pamong  desa  dan  kyai  setempat  untuk  menjadi  saksi  dalam  penyelesaian  pembagian waris  tersebut atau  pihak ahli  waris  mengundang  aparat  desa  dan  kyai  setempat  untuk datang ke rumah ahli waris.
Kemudian  dalam  musyawarah  keluarga  masih  belum  bisa  diputuskan,  maka mereka mendatangkan kyai lebih dahulu untuk memberikan penjelasan kepada para ahli waris  tentang  haknya  masing-masing,  setelah  mereka  memahami  bagiannya  masing- masing,  baru  dilanjtkan  ke  kantor  desa  untuk  melakukan  pencatatan  sekaligus  minta bantuan  pamong  utuk  jadi  saksi  dalam  pembagian  waris  yang  sudah  memenuhi  syarat dan  rukunnya  pembagian  harta  waris  tersebut,  penyelesaian  sengketa  waris  semacam ini, oleh masyarakat desa ngadi sudah dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat  yang  telah  disepakati  para  ulama,  walaupun  tidak  melalui  Pengadilan  Agama yang mengharuskan adanya pencatatan yang sah menurut peraturan pemerintah.
Di samping itu, terdapat faktor-faktor tambahan yang mendasar hingga memberi dorongan  kepada  masyarakat  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  untuk melakukan  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  Pengadilan  Agama.  Diantara  faktor- faktor  tambahan  yang  mendorong  terjadinya  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar Pengadilan  Agama  di  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  adalah  sebagai
berikut:  Karena  adanya  aturan  Pengadilan  Agama  yang  menyangkut  persyaratan administratif  dalam  hal  proses  pengurusan  sengketa  waris  begitu  rumit  dan  berbelit- belit,  juga  terkait  dengan  ahli  waris  “bahwa  ahli  waris  yang  masih  hidup  tetapi  sudah tidak mampu untuk datang ke Pengadilan Agama, maka prosespun tidak akan berjalan dengan  lancar,  karena  adanya  salah  satu ahli  waris  yang  tidak  hadir,  dengan  demikian proses  ditunda,  terlalu  lama  menunggu  untuk  mendapatkan  surat  panggilan  padahal pengajuan  berkas  sudah  cukup,  harus  mempersiapkan  persyaratan-persyaratan  untuk pengajuan waris, belum nanti kalau salah satu ahli waris tidak bisa hadir karena sudah tua  atau  sakit,  belum  lagi  para  ahli  waris  tidak  bisa  hadir  secara  bersamaan,  sehingga harus mencari waktu yang pas untuk bisa datang ke Pengadilan Agama.
Secara  teoritis,  faktor-faktor  tambahan  di  atas  yang  menyebabkan  terjadinya penyelesaian  sengketa  waris  di  Desa  Ngadi,  karena  untuk  menghindari  prosedur administrasi penyelesaian sengketa waris yang terlalu lama dan berbelit-belit, keinginan untuk  segera  terlepes  dari  sengketa  tersebut,  faktor  psikologi  yang  terbebani  karena merasa  malu  dengan  tetengga,  faktor  ekonomi  yang  tidak  mampu  untuk  biaya memenuhi  kelengkapan administrasi  yang  bagi  mereka tidak  sedikit,  dan  faktor tradisi juga  agama  yang  masih  kental  berkembang  di  masyarakat.  Sedangkan  penyelesaian sengketa  waris  di  luar  pengadilan  agama  sangat  diminati  oleh  masyarakat  Desa  Ngadi Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri,  mereka  merasa  “senang”  karena  proses penyelesaian  sengketa  waris  di luar  Pengadilan  Agama  lebih  cepat tanpa  berbelit-belit dan  tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama,  dapat  mengurangi  beban  para  ahli  waris, mereka  juga  bisa  segera  mengetahui  keputusan  sengketa  yang  ada  dalam  keluarganya, sehingga mereka bisa segera menggunakan haknya msing-masing.
Dengan demikian, sejalan dengan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan waris  dan  akta  tanahnya  sangatlah  diperlukan  karena  mempunyai  kemaslahatan  umum ( mashlahah  mursalah )  demi  untuk  kesejahteraan  hidup  bersama  saudara  dan  keluarga. Untuk  itu,  sudah  seharusnya  bagi  semua  pihak  terutama  bagi  pemerintah  untuk meminimalisir  biaya  proses  sengketa  waris  dan  meningkatkan  pelayanan  terhadap masyarakat,  sehingga  bisa  mengarahkan  masyarakat  agar  tidak  takut  lagi  untuk memproses  melalui  prosedur.  Dengan  begitu  tidak  akan  ada  lagi  permasalahan- permasalahan yang tidak jelas asal-usulnya.
Dalam  masyarakat  juga  perlu  sosialisasi  konkrit,  menjelaskan  hakekat pembagian  waris  bagi  semua  pihak,  bahwa  pembagian  warisan  bukan  sekedar  sarana untuk  mendapatkan  bagian  harta  benda  saja,tetapi  lebih  dari  itu  dimana  butuh  adanya tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat.
Termasuk  para  akademissi  juga  seharusnya  secara  proaktif  mensosialisasikan betapa  pentingnya  dalam  penyelesaian  sengketa  waris  bisa  dilakukan  melalui Pengadilan  Agama  (PA),  dengan  berbagai  pendekatan  yang  mereka  lakukan  dalam bentuk tulisan, artikel, buku, diskusi ataupun seminar.  Semakin banyaknya masyarakat yang  membaca  dan  mengetahui  akan  realitas  penyelesaian  sengketa  waris  di masyarakat,  maka  mereka  akan  bisa  memilih  untuk  memproses  lewat  pengadilan agama.
Pembagian  waris  sering  kali  menjadi  masalah  di  dalam  keluarga,  mulai  jaman dahulu  hingga  sekarang  masih  ada  saja  ahli  waris  yang  tidak  mengerti tentang  aturan- aturan  dalam  pembagian  harta  warisan,  atau  memang  mereka  tidak  mau  tau  tentang aturan-aturan  tersebut,  oleh  sebab  itu,  Para  Dai,  Orator  ataupun  Muballigh  dengan kepiawaiannya diharapkan bisa menarik massa dari berbagai kalangan, yang seharusnya turut  dilibatkan  untuk  menggerakkan  masyarakat  untuk  meninggalkan  kebiasaan- kebiasaan  yang  bisa  mengakibatkan  perpecahan  keluarga  dan  saudara-saudaranya sendiri, dalam hal ini adalah masalah waris.

## 3. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Agama Yang Dilakukan masyarakat Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
Menurut  ahli  waris  Sarmini  menanggapi  masalah  penyebab  mereka  sampai melakukan  penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  Pengadilan  Agama  adalah  karena adanya aturan Pengadilan Agama yang menyangkut persyaratan administratif dalam hal proses  pengurusan  sengketa  waris  begitu  rumit  dan  berbelit-belit,  juga  terkait  dengan ahli waris seperti yang disampaikan Sarmini, yang menyatakan “bahwa ahli waris yang dia  masih  hidup  tapi  sudah  tidak  mampu  untuk  datang  ke  Pengadilan  Agama,  maka prosespun tidak akan berjalan dengan lancar, karena adanya salah satu ahli waris yang tidak  hadir,  dengan  demikian  proses  ditunda  dan  kembali  lagi  ke  Kanto  Pengadilan Agama  setelah  semua  ahli  waris  sudah  betul-betul  siap”.  maka  dari  itu  mereka
melakukan  penyelesaian  sengketa  waris  ke  kantor  desa  setempat  untuk  mendapatkan pelayanan yang mudah.
Ada  juga  karena  faktor  terlalu  lama  menunggu  untuk  mendapatkan  surat panggilan padahal pengajuan berkas sudah cukup. Seperti apa yang telah di sampaikan oleh Sarmilah “ karena saya belum pernah ngurus masalah waris ke Pengadilan Agama sendiri” jadi hanya denger-denger, harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk pengajuan waris, belum nanti kalau salah satu ahli waris tidak bisa hadir karena sudah tua  atau  sakit,  trus  para  ahli  waris  tidak  bisa  hadir  secara  bersamaan,  sehingga  harus mencari  waktu  yang  pas  untuk  bisa  datang  ke  Pengadilan  Agama,  dan  kita  harus menunggu lama dalam proses pemanggilan, kan ribet jadinya”.
Sedangkan  yang  menyebabkan  Sarmilah  melakukan  penyelesaian  sengketa waris  di  luar  Pengadilan  Agama  adalah  karena  pengaruh  dari  tradisi  yang  kuat  dan masih kental yang sudah mengakar hingga menjadi budaya bagi masyarakat desa yang masih bersifat konservatif (kolot, atau kebiasaan) dalam mempertahankan sesuatu yang dianggap benar dan merupakan tradisi yang dipakai oleh kebanyakan warga Desa Ngadi atau mengikuti jejak para leluhur.
Bahwa  masih  ada  masyarakat  yang  apabila  mempunyai  urusan  waris,  mereka mengundang aparat desa setempat untuk datang ke rumah para ahli waris untuk dimintai bantuan  menyelesaikan  sengketa  waris  yang  ada  pada  keluarganya  dengan  alasan  ada yang tidah bisa jalan atau dengan alasan yang lain, bahkan masih ada yang menganggap dan  meyakini  bahwasanya  warisan  apapun  apabila  dalam  pembagiannya  tidak  dengan cara  yang  baik,  maka  akan  berakibat  buruk  bagi  yang  menyalah  gunakan  barang warisan tersebut.
Sehingga  bisa  diartikan  bahwasanya  penyelesaian  sengketa  waris  yang dilakukan  di  luar  Pengadilan  Agama  hanyalah  untuk  mensiasati  apa  yang  menjadi ketentuan  tradisi  atau  budaya  dan  kebiasaan  yang  berkembang  di  masyarakat  atau sebagai solusi untuk mengantisipasi terjadinya konflik keluarga antara ahli warais yang tidak menghendaki penyelesain waris melalui Pengadilan Agama.
Sebenarnya  saya  malu  dengan  keluarga  yang  lain,  juga  sama  tetangga,  terlebih pada  saat  saudara  berkupul,  hanya  gara-gara  permasalahan  pembagian  waris  saja  kok jadi  diributkan,  sehingga  bisa  muncul  kata-kata  dari  tetangga,  jaman  sekarang  kok masih ad yang berebut warisan. Bahwa pembagian waris itu tidak perlu diributkan atau
diperdebatkan,  karena  harta  warisan  itu  bisa  berdampak  positif  juga  bisa  berdampak negatif,  Positifnya  bila  harta  warisan  itu  di  bagi  dengan  cara  baik-baik  dan  digunakan dengan baik, maka harta warisan itu akan bermanfaat bagi kelanjutan hidup ahli waris, sedangkan  Negatifnya  bila  cara  pembagiannya  dengan  cara  tidak  baik  (dengan kecurangan atau serakah) dan disalah gunakan, maka harta tersebut tidak akan Barokah sehingga akan membuat kesengsaraan bagi kehidupan selanjutnya.
Di samping itu juga, masyarakat Desa Ngadi yang memiliki idiologi agama yang kuat, mereka memahamkan bahwasannya menurut syariat Islam, pembagian harta waris dianggap  sah  apabila  syarat  dan  rukunnya  telah  terpenuhi  dan  mereka  mengetahui bagiannya masing-masing.
Sebenarnya  yang  mendasari  masyarakat  desa  sini  melakukan  penyelesaian sengketa waris diluar Pengadilan  Agama adalah disebabkan karena berbagai alasan,  di antaranya banyak pihak ahli waris khawatir jika diselesaikan melaui Pengadilan Agama akan  tambah  rumit,  kemudian  dengan  alasan  lebih  baik  diselesaikan  dengan  cara kekeluaargaan  atau  musyawaroh,  di  mana  para  ahli  waris  sudah  saling  sepakat  untuk bagiannya  masing-masing  yang  sudah  di  sepakati  bersama  dan  di  saksikan  oleh beberapa  saksi,  ada  juga  karena  alasan  bahwa  ada  salah  satu  anggota  ahli  waris  yang tidak bisa diatur (serakah), sehingga untuk menyelesaikan permasalahan waris tersebut mereka meminta saya untuk memeberikan penjelasan kepada salah satu ahli waris yang tidak mau di ajak musyawaroh, ada juga karena alasan yang lainnya dan semua itu kami layani ketika ahli waris minta tolang untuk dibantu dalam  menuntaskan masalah waris dikeluarganya,  tetapi  dengan  syarat  mereka  benar-benar  sepakat  untuk  menerima penjelasan tentang pembagian harta waris.  Disamping itu saya pikir dengan membantu permasalahan  sengketa  waris  yang  dihadapi  orang  lain  itu  merupakan  hal  yang  baik, karna itu termasuk saling tolong-menolong.
Dengan  demikian,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  ahli  waris  dan masyarakat  yang  ada  di  wilayah  Desa  Ngadi  yang  telah  penulis  paparkan,  dapat disimpulkan bahwa adanya penyelesaian waris diluar pengadilan agama di Desa Ngadi Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  muncul  dari  beberapa  faktor  yang  berbeda-beda sesuai  dengan  situasi,  kondisi  dan  pemikiran  dari  keluarga  itu  sendiri.  Di  samping sebagai  langkah  yang  cepat,  aman  dan  praktis,  menurut  mereka  juga  bertujuan  untuk menyelamatkan  diri  dari  masalah  hukum  yang  ada  di  lingkungan  Pengadilan  Agama,
serta adanya dukungan dari aparat pemerintah desa setempat dengan pertimbangan demi kemaslahatan  dan  tolong-menolong  dengan  syarat  adanya  kejelasan  atau  kesanggupan untuk  memenuhi  persyaratan  waris  baik  secara  administratif  maupun  syari’at  agama, juga  terbentur  dengan  beberapa  alasan  sehinga  mereka  memilih  menyelesaikan  waris diluar Pengadilan Agama.
Di  antara  faktor-faktor  tersebut  antara  lain,  faktor  benturan  dengan  aturan hukum  positif  semisal  terlalu  lamanya  proses  waris  melalui  pengadilan  agama  (PA), faktor  tradisi  atau  kebiasaan  mayarakat  yang  menggunakan  cara  sederhana,  faktor psikologi semisal adanya keinginan yang kuat untuk segera memproses sengketa waris ini  lewat  kantor  desa  agar  lebih  jelas,  juga  karna  faktor  ideologi  agama  yang  masih berkembang  kuat  di  masyarakat  sehingga  menjadikan  pemahaman  tentang  makna pentingnya  sebuah  pembagian  harta  waris  yang  sah  melalui  Pengadilan  Agama  masih minim dan kurang dapat mereka pahami secara mendalam, yang mereka pahami selama ini, proses waris dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi dan mereka mengetahui bagiannya masing-masing.
Dengan demikian, nilai efektifitas penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri adalah:
a. Nilai  efektifitas  Penyelesaian  Sengketa  Waris  Pada  Masyarakat  Desa  Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  ahli  waris  dan  masyarakat  yang  ada  di wilayah  Desa  Ngadi  yang  telah  penulis  paparkan,  bahwa  adanya  penyelesaian  waris diluar  Pengadilan  Agama  di  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  menurut pemahaman mereka adalah penyelesaian sengketa waris diluar Pengadilan Agama yang dilakukan  dengan  cara  musyawarah  yang  dihadiri  oleh  para  ahli  waris,  para  pamong desa dan kyai setempat. pada hakeketnya penyelesaian dengan cara tersebut sampai saat ini masih banyak diminati oleh masyarakat Desa Ngadi, karena menurut mereka usaha yang  diberikan  oleh  pamong  dan  kyai  tersbut  sangat  membantu  dalam  proses persengketaan  waris  yang  ada  pada  keluarga  para  ahli  waris,  dengan  demikian penyelesaian sengketa waris diluar Pengadilan Agama dianggap cukup dan sah menurut mereka,  sehingga  para  ahli  waris  tidak  perlu  lagi  datang  ke  Pengadilan  Agama  untuk penyelesaian sengketa waris tersebut.
b. Nilai Religius Masyarakat Desa Ngadi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris
Penyelesaian  sengketa  waris  di  luar  pengadilan  agama  yang  dilakukan  di  Desa Ngadi,  peneliti  dapat  memaparkannya  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara  dengan  para  informan  sekaligus  pelaku  sengketa  waris,  bahwa  praktek penyelesaian  sengketa warisan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Ngadi  secara Agama  sudah  memenuhi  syarat  dan  rukunnya,  di  dalam  praktek  pembagian  waris tersebut ada yang memakai cara 1 (satu) banding 2 (dua), ada juga yang memakai cara bagi rata setelah mengetahui bagiannya masing-masing, karena di dalam Norma Agama tidak terdapat sanksi yang diberikan, bilamana salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam  pembagian  waris,  semisal,  dalam hal  warisan  tanah,  bahwa  proses  penyelesaian sengketa waris sudah disepakati bersama, namun setelah ada kesepakatan dan dilakukan pematokan  atas  tanah  warisan  tersebut,  ada  salah  satu  ahli  waris  yang  merasa  kurang bagiannya, begitu para pamong yang membantu pematokan pergi, salah satu ahli waris itupun  langsung  memindah  patok  tersebut,  dengan  tujuan  dia  akan  mendapatkan  lebih banyak  bagiannya.  Dengan  adanya  ulah  salah  satu  ahli  waris  yang  melanggar kesepakatan  tersebut,  maka  tidak  ada  sanksi  apapun  dari  pamong  maupun  Agama, hanya saja dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat kelak. Di dalam pelaksanaan  sengketa  waris  di  desa  Ngadi  terdapat  2  (dua)  pelaksanaan  yaitu penyelesaian  sengketa  waris  melalui  musyawarah    di  rumah  ahli  waris  dengan menghadirkan  pamong  desa  dan  kyai  setempat  ada  juga  dalam  penyelesaian  sengketa waris  yang  dilakukan  melalui  kantor  desa  setempat  dan  disaksikan  oleh  pamong  desa dan kyai.
c. Nilai  Lokalitas  Kultural    Masyarakat  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten Kediri
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  informan  dan  masyarakat  yang  ada  di Desa  Ngadi  yang  telah  penulis  paparkan,  bahwa  adanya  penyelesaian  waris  diluar pengadilan  agama  di  Desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  muncul  dari beberapa  faktor  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  situasi,  kondisi  dan  pemikiran  dari keluarga itu sendiri. Di samping sebagai langkah yang cepat, aman dan praktis, menurut mereka  juga  bertujuan  untuk  menyelamatkan  diri  dari  masalah  hukum  yang  ada  di lingkungan  Pengadilan  Agama,  serta  adanya  dukungan  dari  aparat  pemerintah  desa setempat dengan pertimbangan demi kemaslahatan dan tolong-menolong dengan syarat
adanya  kejelasan  atau  kesanggupan  untuk  memenuhi  persyaratan  waris  baik  secara administratif maupun syari’at agama.
d. Lokalitas Historis Masyarakat Desa Ngadi
Menurut  salah  satu informan,  bahwa  pada  suatu era,  berawal  dari  seorang  kyai sepuh  Desa  Ngadi,  yaitu  kyai  Suparlan  (almrhum)  yang  meninggal  pada  hari  Jumat Kliwon  tanggal  24  oktober  2008.  Dia  melakukan tahkim pada  masyarakatnya  yang bersengketa karena tidak tahu tentang bagaimana cara proses pembagian warisan yang benar, sehingga dengan permasalahan tersebut terjadilah permusuhan antara ahli waris, Selanjutnya  mereka  memanggil  kyai  suparlan  untuk  membantu  sebagai  mediator persengketaan dan sekaligus konsultan hukum, pada akhirnya sengketa tersebut selesai dengan cara musyawarah, saling mengerti satu sama lain.
Dengan demikian masyarakat Desa Ngadi sampai sekarang masih banyak  yang melakukan  penyelesaian  proses  sengketa  waris  dihadapan    kyai,  yang  disaksikan  dan dicatat  oleh  pamong  Desa  di  Balai  Desa,  ada  juga  terbentur  dengan  beberapa  alasan sehinga mereka memilih menyelesaikan waris diluar Pengadilan Agama.
Maka  dari  itu  di  jelaskan  oleh  informan  yang  sama,  sampai  saat  ini  mereka belum  mempunyai  akta  tanah  sebagai  bukti  bahwa  waris  tersebut  sudah  dibagi,  dan mereka  akan  kerepotan  kalau  dikemudian  hari  ada  yang  menggugat  (anak  dan  cucu), mereka  harus  mulai  dari  awal  lagi.  Sebab  sampai  sekarang  keputusan  yang  dihasilkan dari penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama tidak mempunyai surat akta tanah atau sertifikat tanah sehingga ada kemungkinan tidak mendapatkan perlindungan hukum  negara  yang  kuat  karena  mereka  belum  mendaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan, namun  apabila  dikemudian  hari  ada  permasalahan  lagi  mereka  sepakat  untuk melanjutkan dan menyelesaikan persengketaan  ke Pengadilan Agama.
Hal-hal  tersebut  di  atas  adalah  sebagai  gambaran  yang  timbul  akibat penyelesaian  waris  diluar  Pengadilan  Agama  yang  terjadi  di  Desa  Ngadi  Kecamatan Mojo  Kabupaten  Kediri  yang  ada  baik  dan  buruknya,  khususnya  bagi  para  ahli  waris dan  orang  lain.  Dan  berdasarkan  observasi  langsung  kelokasi  penelitian,  dari  para informan  dan  kedelapan  pelaku    pembagian  waris    yang  telah  disebutkan  di  atas, semuanya belum ada yang melanjutkan ke Pengadilan Agama, walaupun ada salah satu masalah yang sampai saat ini belum bisa terselasaikan.

## D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
a. Proses  penyelesaian  sengketa  waris  di  desa  Ngadi  Kecamatan  Mojo  kabupaten Kediri dilakukan dengan cara musyawarah keluarga yang berlanjut sampai ke kantor desa  yang  di  hadiri  oleh  pamong  desa  dan  kyai  setempat  untuk  mendapat  saran hukum  dan  petunjuk  administratif  pertanahan.  Sedangkan  prakteknya  penyelesaian sengketa  waris  di  luar  Pengadilan  Agama  yang  terjadi  di  Desa  Ngadi  dilakukan secara  mufakat  yang  dihadiri  oleh  para  ahli  waris,  sekretaris  desa,  kaur pemerintahan, kaur umum, kepala dusun dan seorang kyai.
b. Yang melatar belakangi penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di Desa Ngadi Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  adalah  disebabkan  karena  adanya  beberapa faktor,  antara  lain:  faktor  benturan  dengan  aturan  hukum  positif,  faktor  ekonomi, faktor  psikologi,  faktor  sosial  dan  juga  faktor  tradisi  dan  agama  yang  masih berkembang kuat di masyarakat.

## 2. Saran
a. Bagi  masyarakat,  khususnya  para  ahli  waris  sebaiknya  berfikir  dahulu  sebelum terlanjur  dan  menyesal  dikemudian  hari  manakala  ada  salah  satu  ahli  waris  yang menggugat  kembali  karena  tidak  puas  dengan  keputusan  yang  pernah  di  sepakati bersama  dahulu,  karena  itu  akan  merugikan  diri  masing-masing  ahli  waris.
Bagaimapun  penyelesaian  sengketa  waris  akan  lebih  sempurna  dan  kuat  jika dilegalkan secara hukum agama dan hukum negara.
b. Bagi para kyai, harus mampu memberikan masukan dan pengarahan yang berkaitan dengan  pembagian  warisan,  bahwa  penyelesaian  dalam  sengketa  waris  lebih  baik berpedoman atas dasar kekeluargaan, sebab kyai adalah seorang figur yang disegani dan dihormati oleh masyarakatnya, sehingga masyarakat akan lebih memperhatikan apa yang disarankan oleh kyainya.
c. Pemerintah  ikut  berkewajiban  untuk  mensosialisasikan  aturan-aturan  yang  ada dengan  cara  mengikis  habis  adanya  biaya-biaya  siluman  yang  membengkak  dari biaya  resmi  pengajuan  perdata  waris.  Di  sanping  itu,  perlu  adanya  upaya  untuk meningkatkan pelayanan, khususnya dalam proses waris  yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan cara memberikan kemudahan bagi mereka agar segera
melaporkan  permasalahan tersebut  untuk segera  membuat  akta  tanah  dengan  biaya ringan dan proses yang mudah.
d. Bagi  pembaca,  khususnya  peneliti  yang  akan  datang  diharapkan  mampu mengadakan penelitian yang lebih detail lagi terkait dengan masalah persengketaan waris  sehingga  bisa  dibuat  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  masyarakat  maupun pihak  pemerintah  di  dalam  mengambil  kebijakan  terhadap  para  pelaku  pembagian warisan.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam di  Indonesia.  Jakarta:  Akademika  Pressindo, 2007.
Anshori, Abdul Ghofur, Filsafat Hukum Kewarisan Islam . Yogyakarta: UII Press, 2005.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
Ash-Shiddieqy, Hasbi, Fiqhul Mawaris. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
Budiono, Rahmad, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Bungin,  Burhan, Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2003.
Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
J.  Moleong,  Lexi, Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosda Karya Offset, 2002.
Mulyadi,  Kartin  Dan  Widjaja  Gunawan, Hak-Hak  Atas  Tanah .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group Press, 2008.
Perangin, Efendi, Hukum Waris . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Saiban, Kasui. Hukum Waris Islam . Malang: UM Press, 2007.
Usman,  Suparman, Ikhtisar  Hukum  Waris  menurut  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata . BW . Serang: Darul Ulum Press, 1993.
Weldan,  Ahmad  Taufiq,  Huda  Dimyati, Metodologi  Studi  Islam .  Malang:  Bayumedia Publishing, 2004.