Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon
Sri Rokhlinasari, Dewi Astuti
Program Studi Perbankan Syari’ah Fakultas Syaria’ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email: srirokhlin@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  permasalahan  mengenai  kesesuaiannya perlakuan  akuntansi  pembiayaan  mudharabah  di  Bank  BNI  Syariah  dengan perlakuan  akuntansi  yang  berlaku  saat  ini  yaitu  pernyataan  standar  akuntansi keuangan  (PSAK)  no.105. Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu metode  kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penerapan  perlakuan akuntansi  pembiayaan  mudharabah  di  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Cirebon  yaitu hanya  diberikan  aset  berupa  kas  (modal)  dan  pembiayaan  mudharabah  dan diberikan  kepada  lembaga-lembaga  dan  ini  dimaksudkan  untuk  meminimalisir resiko Ketidaksesuaian terjadi pada metode bagi hasil yang diberikan Bank BNI Syariah  dengan  metode  yang  ada  dalam  PSAK  no.105.  Dalam  PSAK  No.105 paragraf  11  dijelaskan  bahwa  “Pembagian  usaha  mudharabah  dapat  dilakukan berdasarka prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka  dasar  pembagian hasil  usaha  adalah  laba  bruto  (gross  profit) bukan  total pendapatan  usaha  (omset).  Sedangkan    jika  berdasarkan  prinsip  laba,  dasar pembagian  adalah  laba  neto  (net  profit)  yaitu  laba  bruto  dikurangi  beban  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  mudharabah.”  Bank  BNI  Syariah  Cabang Cirebon yang masih menggunakan metode revenue sharing.

## Kata kunci: Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan Mudharabah, PSAK No. 105

## Abstract
This  research  was  conducted  with  a  problem  concerning  the  accounting treatment  suitability  of  financing  at  Bank  BNI  Syariah  with  the  applicable accounting  treatment  today  is  a  statement  of  financial  accounting  standards (SFAS)  no.105.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative  method.  The results  showed  that  the  application  of  the  accounting  treatment  of  financing  at Bank  BNI  Syariah  Branch  Cirebon  is  only  given  assets  in  the  form  of  cash (capital) and of financing and given to institutions and is intended to minimize the risk of discrepancy occurs on the method for the results of the Bank BNI Syariah with  the  existing  method  under  SFAS  no.105.  In  paragraph  11  of  SFAS  105 explained  that  "business  division  mudharabah  to  do  based  upon  the  principle  of sharing or for profit. If based on the principle of profit sharing, the sharing of the results  of  operations  are  the  basis  of  gross  profit  (gross  profit)  instead  of  total revenue (turnover). Meanwhile, if based on the principle of profit, basic division is  the  net  profit  (net  profit)  is  gross  profit  minus  expenses  related  to  the  fund management mudharabah. "Bank BNI Syariah Branch Cirebon are still using the method of revenue sharing.
Keywords: Accountancy treatment, mudharabah financing, PSAK No. 105.
Pendahuluan Bank merupakan lembaga keuangan  yang  mempunyai  peranan yang sangat strategis dalam menyerasikan  dan  mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan  adalah  menyerap  dana  dari masyarakat. Hal  ini  terutama  karena fungsi bank sebagai perantara (intermediary) antara pihak-pihak kelebihan  dana  (surplus  of  funds)  dan pihak  yang  memerlukan  dana  (luck  of funds).  Sebagai agent  of  development, bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui  pembiayaan  semua  jenis  usaha pembangunan,  yaitu  sebagai financial intermediary (perantara keuangan) yang  memberikan  kontribusi terhadap pendapatan negara. 1 Bank  yang  berdasarkan  prinsip Islam  adalah  bank  syariah. Bank syariah adalah bank yang menggunakan  prinsip  bagi  hasil  secara adil, berbeda dengan bank konvensional  yang  berdasarkan  bunga. Bank  syariah  juga  dapat  diartikan sebagai  bank  yang  dalam  prinsip, operasional,
maupun produknya dikembangkan  dengan  berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al- Qur’an dan petunjuk -petunjuk operasional  hadits  Nabi  Muhammad SAW. 2 Antonio  dan Perwataadmadja membedakan bank syariah menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang  beroperasi  dengan  prinsip  syariat Islam. 3 Bank  Syari’ah  adalah : (1)
1 Hermansyah, Hukum Perbankan
Nasional  Indonesia (Jakarta:  Kencana,  2006),
3 2 Buchari  Alma  dan  Donni  Juni  Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta,  2009),  7 3 Perwataatmadja Karnaen dan Muhammad Syafi’ i Antonio, Apa dan
Bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan prinsip- prinsip syari’at Islam , (2) Bank yang  tata  cara  beroperasinya  mengacu pada ketentuan-ketentun Al-Q ur’an dan Hadits.
Salah satu keunikan entitas keuangan  syariah  adalah  prinsip  bagi hasil, khususnya mudharabah. Mudharabah merupakan wahana utama untuk lembaga keuangan syariah dalam memobilsasi  dana  masyarakat  dan untuk  menyediakan  fasilitas,  yaitu fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.Pada  umumnya,  investasi dana  di  bank  syariah  menggunakan prinsip
mudharabah. Pembiayaan mudharabah dikembangkan  dengan prinsip  bagi  hasil,  di mana  prinsip  ini berbeda dengan prinsip bunga sebagaimana  yang  terdapat  dalam produk konvensional. Bagi hasil bergantung  pada  keuntungan  proyek yang  dijalankan,  bila  usaha  merugi maka  kerugian  akan  ditanggung  oleh kedua  belah  pihak  sedangkan  bunga pembayarannya  bersifat  tetap  tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang  dijalankan oleh  nasabah  untung atau rugi. 4
Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan.  Kepercayaan  ini  menjadi sangat penting karena dalam mudharabah pemilik  modal  tidak diperkenankan  untuk  ikut  campur dalam  menejemen  perusahaan  atau proyek  yang  didanai,  kecuali  hanya memberikan  saran  dan  melakukan pengawasan.  Apabila  usaha  tersebut mengalami  kegagalan  maka  yang menanggung kerugian hanyalah Bagaimana  Bank  Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992), 1
4 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank Syariah  dari  Teori  ke  Praktik (Jakarta:  Gema Insani, 2001), 61
pemilik modal, kecuali apabila kerugian  disebabkan  oleh  kelalaian pengelola dana.  Pengelola  dana  hanya akan merasakan kerugian berupa waktu,  tenaga,  pikiran  dan  kesempatan untuk memperoleh sebagian dari keuntungan usaha tersebut. 5
Pada akhir bulan, setelah perhitungan pendapatan dari pembiayaan  didapatkan,  bank  syariah akan membagi  keuntungan  sesuai
proporsi  dana  nasabah  dan  nisbah  bagi hasilnya.  Jika  bank  syariah  mengalami kerugian,  maka  apakah  nasabah  tetap menerima  bagi  hasil  atau  tidak  sangat tergantung  dari  sistem  bagi  hasil  yang diterapkan bank syariah. Jika diterapkan revenue  sharing seperti umumnya bank syariah  di  Indonesia maka  bagi  hasil  nasabah  akan  tetap diterima,  namun  jika  yang  digunakan adalah profit  sharing,  maka  nasabah hanya  akan  menerima  bagi  hasil  jika bank syariah mencatat laba. 6 Pedoman dalam melakukan praktek  akuntansi  yang  mana  di dalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan  dengan  akuntansi  disebut dengan  pernyataan  standar  akuntansi keuangan  (PSAK).  PSAK  ini  disusun
oleh sekumpulan orang yang
mempunyai  kemampuan  dalam  bidang akuntansi  yang  tergabung  dalam  suatu lembaga  yang  bernamakan  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Akad mudharabah diatur  dalam
PSAK  No.105, pernyataan  dalam
PSAK  No.105  ini  bertujuan  untuk mengatur pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang
lingkup pernyataan  ini  diterapkan  untuk  entitas
5 Rizal  Yaya,  Aji  Erlangga  M,  dan  Ahim Abdurahim, Akuntansi  Perbankan  Syariah Teori  dan  Praktik  Kontemporer, (  Bandung: Salemba Empat, 2009), 122
6 Abdul  Aziz, Manajemen  Invetasi Syari’ah , (Bandung: Alfabeta, 2010), 184
yang  melakukan  transaksi  mudharabah baik  sebagai  pemilik  dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan
akuntansi  atas  obligasi  syariah  (sukuk) yang  menggunakan  akad mudharabah. Mudharabah adalah  akad  kerja  sama usaha  antara  dua  pihak  di  mana  pihak pertama  (pemilik  dana)  menyediakan seluruh  dana,  sedangkan pihak  kedua (pengelola  dana)  bertindak  selaku pengelola,  dan  keuntungan  dibagi  di antara  mereka  sesuai  kesepakatan sedangkan  kerugian  finansial  hanya ditanggung oleh pemilik dana. 7 Dengan diterbitkannya  PSAK no.105  yang mengatur akuntansi pembiayaan mudharabah, maka seharusnya
lembaga  keuangan  bank  maupun  non bank yang melakukan transaksi dengan akad mudharabah dapat  berpegang teguh  pada  prinsip-prinsip  syariah dalam  perlakuan  akuntansinya  yang sesuai dengan PSAK No.105.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengetahui kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada  Bank  BNI  Syariah dengan PSAK 105.

## Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan  atau financing,  yaitu pendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri maupun  lembaga.  Dengan  kata  lain, pembiayaan  adalah  pendanaan  yang dikeluarkan untuk mendukung investasi  yang  telah  direncanakan. 8
Pembiayaan  pada  perbankan  Islam disebut sebagai aktiva produktif.
7 http://www.iaiglobal.or.id ,  diakses tanggal 28 Agustus 2014, pukul : 10.00
8 Veithzal  Rivai  dan  Arviyan  Arifin, Islamic  Banking:  Sebuah  Teori,  Konsep  dan Aplikasi (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2000), 681
Aktiva produktif yaitu penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan,
piutang,
qardh, surat berharga,
sertifikat wadiah dan lain-lain. Tujuan pembiayaan dapat
dibedakan  menjadi  2  yaitu  secara makro  dan  secara  mikro.  Adapun secara makro, yaitu : 9
 Peningkatan  ekonomi  umat,  yaitu membantu  masyarakat  yang  tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat  melakukan  akses  ekonomi sehingga  dapat  meningkatkan  taraf ekonominya.
 Tersedianya  dana  bagi  peningkatan usaha,  artinya  pihak  yang  minus dana  dapat  melakukan  pembiayaan pada  pihak  surplus  dana  untuk pengembangan usahanya.
 Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat  usaha  agar  mampu meningkatkan daya produksinya.
 Membuka  lapangan  kerja  baru, artinya dengan melakukan penambahan dana pembiayaan, maka  sektor  usaha  tersebut  akan menyerap tenaga kerja.
Tujuan pembiayaan secara mikro, yaitu :
 Upaya  mengoptimalkan  laba,  ketika ingin menghasilkan laba yang maksimal  maka  dibutuhkan  dana yang  cukup  maka  dibutuhkanlah pembiayaan dalam pencapaiannya.
9 Veithzal  Rivai  dan  Andria  Peramata Veithzal  berpendapat  dalam  bukunya  yang berjudul Islamic Financial Management bahwa tujuan  utama  mekanisme  pembiayaan  adalah: 1)  Memberikan  ketegasan  atau  tugas-tugasdari seorang account officer agar lebih memperjelas  tanggungjawab  para  account officer.  2) Flow  of  document dapat  diikuti  dan diketahi  dengan  jelas.  3)  Memperlancar  arus pekerjaan. Lebih jelasnya bisa lihat di hlm. 271
 Upaya meminimalkan risiko, artinya untuk  meghasilkan  laba  maksimal maka  pengusaha  harus  mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.  Risiko  kekurangan  modal usaha  dapat  teratasi  dengan  melalui pembiayaan.
 Pendayagunaan  sumber  ekonomi, artinya  dengan  pembiayaan  maka akan mengatasi sumber-sumber daya  ekonomi,  seperti  sumber  daya manusia,  sumber  daya  alam  dan sumber daya modal.
 Penyalahgunaan  kelebihan  dana, artinya dengan mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan untuk menyeimbangkan
dan menyalurkan  kelebihan  dana  dan dari  pihak  yang  kelebihan  kepada pihak yang kekurangan dana.
Adapun  konsep mudharabah adalah  bahwa secara  etimologi  kata mudharabah berasal  dari  kata dharb yang memiliki banyak arti, diantaranya memukul  (dharba Ahmad  al-kalb), berdetak  (dharaba  al-qalbu),  mengalir (dharaba damuhu), berenang (dharaba fi  al- ma’ ),  bergabung  (dharaba  fi  al- amr),  menghindar  ( dharaba  ‘an  al - amr),  berubah  (dharaba  al-laun  ila  al- laun), mencampur (dharaba al- sya’i bi al- sya’i ),  berjalan  (dharaba  fi  al ’ ard) dan lain sebagainya. 10 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, mudharabah adalah  salah  satu  bentuk kerja  sama antara  pemilik  modal  dan seorang ahli dalam berdagang. 11
10 Abdul Aziz, Manajemen  Bisnis Syariah, 10.
11 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoe,  1996), 196. Sedangkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid  yang diterjemahkan  oleh  Imam  Ghazali  Said  dan Achmad  Zaidun  pada  hlm.  105  bahwa mudharabah disebut  juga  dengan qiradh (pemberian  modal)  yang  berarti  apabila seseorang  menyerahkan  harta  kepada  orang
Mazhab  Hanafi, mudharabah adalah  'akad  atas  suatu  syarikat  dalam keuntungan  dengan  modal  harta  dari satu  pihak  dan  dengan  pekerjaan
(usaha)  dari  pihak  yang  lain'.  Mazhab
Maliki, mudharabah adalah  'suatu pemberian modal (taukil) untuk berdagang  dengan  mata  uang  tunai yang  diserahkan  (kepada  pengelola) dengan  mendapatkan  sebagian  dari keuntungan  jika  diketahui  jumlah  dan keuntungan'. Mazhab Syafi'i, mudharabah adalah  'suatu  akad  yang memuat  penyerahan modal  kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya  dibagi  antara  mereka berdua'. Mazhab Hambali, mudharabah adalah 'penyerahan suatu modal tertentu  dan  jelas  jumlahnya  atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan  bagian tertentu  dari keuntungannya'. 12 Menurut  Wahbah Az-Zuhaily  sebagaimana  yang  dikutip oleh Adrian Sutedi bahwa mudharabah pemilik  modal  menyertakan  hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan  dengan  pembagian keuntangan  yang  disepakati  dengan ketentuan kerugian  ditanggung  oleh pemilik  modal,  sedangkan  pengusaha tidak  dibebani  kerugian  sedikitpun, kecuali  kerugian  berupa  tenaga  dan kesungguhannya. 13 Sedangkan  dalam
konteks perbankan, mudharabah
adalah  akad  kerjasama  usaha  antara bank  sebagai  pemilik  dana  (shahibul
lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan,  pihak  yang  bekerja  (diserahi uang  itu)  berhak  memperoleh  sebagian  dari keuntungan  harta  itu.  Yakni  bagian  yang  telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak: sepertiga, seperempat, atau separuh.
12 Muhammad, Tekhik  Perhitugan  Bagi Hasil di Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2001) 47
13 Adrian  Sutedi, Perbankan  Syariah: Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) 69
mal)  dan  nasabah  sebagai  pengelola dana  (mudharib)  untuk  melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian  hasil  menurut  kesepakatan dimuka. Menurut PSAK No.105 mudharabah adalah  akad  kerjasama usaha  antara  dua  pihak  di mana  pihak pertama  (pemilik dana)  menyediakan seluruh dana,  sedangkan  pihak  lainnya (pengelola  dana) bertindak  selaku pengelola,  dan  keuntungan  dibagi diantara  mereka  sesuai  kesepakatan sedangkan  kerugian  finansial  hanya ditanggung oleh pemilik dana. 14
Mudharabah sebagai instrumen keadilan  mengimplikasikan  beberapa hal penting: pertama, kedua pihak yang menjalankan  transaksi  ekonomi  selalu berangkat  dari  kebersamaan,  suatu ketetapan  diputuskan  secara  bersama- sama dengan terlebih dahulu bermusyawarah  untuk  mencapai  suatu kesepakatan dan saling ridha satu sama lain.  Kedua,  sebagai  dua  pihak  yang terlibat  dalam  kancah  bisnis, shahibul maal dan mudharib, memiliki orientasi yang  sama yaitu  berupaya  untuk mengembangkan  modal  yang  ada dalam  bisnis  yang  menguntungkan (laba)  baik  secara  materil  maupun spiritual. 15 Tujuan pembiayaan  yang berfungsi  sebagai  penguatan  modal kerja,  dimana  LKS  menjadi  sebuah lembaga  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  kemudian  menyalurkannya kepada  pihak-pihak  yang  mengalami defisit  untuk  usaha  produktif sebagai modal  kerja  usaha,  sehingga  fungsi LKS ini akan menstimulasi tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat, memberi  peluang  pada  masyarakat
14 Ikatan  Akuntan  Indonesia, Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan (2007),  105.1- 105.2
15 Muhammad, Lembaga  Keuangan Mikro  Syariah (Yogyakarta:  Graha  Ilmu,
2009), 65-66
miskin  untuk  mengakses  sumber  daya ekonomi,  dan  mampu  menstimulasi usaha  yang  dilakukan  masyarakat miskin. 16 Mudhrabah diklasifikasikan dalam  3  macam,  yaitu mudharabah muthalaqah,  mudharabah  muqayyadah dan mudharabah musytarakah. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah  dimana  pemilik  dana memberikan kebebasan kepada pengelola  dana  dalam  pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana  pemilik  dana  memberikan batasan  kepada  pengelola  dana,  antara lain  mengenai  tempat,  cara  dan  atau obyek investasi. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana  pengelola  dana menyertakan  modal  atau dananya dalam  kerjasama  investasi. 17 Beberapa manfaat Mudharabah antara lain:
 Bank  akan  menikmati  peningkatan bagi  hasil  pada  saat  keuntungan usaha meningkat.
 Bank  tidak  berkewajiban  membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan    secara tetap,  tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil  usaha  bank  sehingga  bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
 Pengembalian  pokok  pembiayaan disesuaikan  dengan  arus  kas  (cash flow)  usaha  nasabah  sehingga  tidak memberatkan nasabah.
 Bank  akan lebih  selektif  dan  hati- hati  (prudent)  mencari  usaha  yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan  karena  keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
16 Muhammad, Lembaga  Keuangan Mikro Syariah, 65-66 17 Ikatan  Akuntan  Indonesia, Perlakuan Standar Akuntansi Keuangan, 105.2
 Prinsip bagi hasil dalam Al
Mudharabah ini  berbeda  dengan prinsip  bunga  tetap  di  mana  bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah)  satu  jumlah  bunga  tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 18
Dalam  transaksi mudharabah antara pemilik dana dan pengelola dana ada pembagian risiko, di mana berbagai risiko  merupakan  salah  satu  prinsip sistem  keuangan  syariah. Melalui sistem kerja sama bagi hasil maka akan ada  pembagian  risiko.  Risiko  yang timbul  dalam  aktivitas  keuangan  tidak hanya ditanggung penerima modal atau pengusaha  saja,  namun  juga  akan diterima  oleh  pemberi  modal.  Pemberi modal  maupun  penerima  modal  harus saling  berbagi  risiko  secara  adil  dan proposional sesuai dengan kesepakatan bersama.  Dalam  sistem  keuangan syariah  pemberi  dana  lebih dikenal sebagai investor daripada kreditor, oleh karena  itu  pemberi  modal  juga  harus menanggung  risiko  yang  biasanya sesuai dengan modal yang ditanamkan. Sebagai  investor,  pemberi  modal  tidak hanya  memberikan  pinjaman  saja  lalu menerima  pengembalian  pinjaman  dari hasil  aktivitas  perdagangan.  Akan tetapi,  antara  investor  dan  pengusaha secara bersama-sama bertanggung jawab atas kelancaran aktivitas perdagangan  untuk  mencapai  tingkat pengembalian yang optimal. 19
Dalam  hal  kerugian,  pemilik dana akan menanggung risiko finansial, sedangkan pengelola dana akan menanggung  risiko  nonfinansial.  Pada prinsipnya  dalam mudharabah tidak boleh  ada  jaminan  atas  modal,  namun walaupun  begitu  agar  pengelola  dana
18 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, 192
19 Sri  Nurhayati  dan  Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia , 72
tidak melakukan penyimpangan, pemilik  dana  dapat  meminta  jaminan dari  pengelola  dana  atau  pihak  ketiga.
Jaminan  ini  dapat  dicairkan  apabila pengelola  dana  terbukti  melakukan kesalahan. Dapat  dikatakan  bahwa
mudharabah ini  memiliki  risiko  yang tinggi.  Risiko  terhadap  penggunaan modal kesesuaian penggunaannya dengan tujuan  yang  telah  disepakati yaitu untuk memaksimalkan keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah meliputi :
 Mudharabah Muthlaqoh Dalam mudhharabah muthlaqoh, pengelola  dana tidak diberi batasan mengenai bisnis yang akan  dijalani  dan  daerah  tempat usaha.  Dalam  pembahasan  fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan  dengan  ungkapan if’al
ma  syi’ta (lakukanlah  sesukamu). 20
Itu  artinya  pengelola  memiliki kebebasan yang penuh untuk menyalurkan  dananya  ke  dalam bisnis apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun  ketika  pengelola  dana  lalai atau berbuat curang sehingga merugikan  pemilik  dana  maka pengelola  dana  bertanggung  jawab atas perbuatannya itu.
 Mudharabah Muqayyadah
Dalam  jenis mudharabah ini, pemilik  dana  memberi  batasan- batasan  kepada  pengelola  dana mengenai  tata  cara  bisnis,  tempat usaha  maupun  sektor  usaha  yan nantinya  akan  dijalankan.  Nasabah terkait  dengan  syarat-syarat  yang ditetapkan oleh bank syariah sehingga mudharabah  muqayyadah
20 Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  dari Teori ke Praktik, 97-98
ini dikenal sebagai investasi terikat. 21
Dalam  akad  ini  peran  bank syariah  hanya  sebagai  agen  yang menghubungkan pemilik dana mudharabah muqayyadah yang telah  menetapkan  batasan  tertentu dengan  pelaksanaan  usaha.  Dan kemudian bank akan menginvestasikan dana shahibul mal tersebut  pada  proyek  tertentu  yang telah  ditentukan shahibul  mal.
Disini  bank  hanya  memperoleh fee sejumlah tertentu sebagaimana yang telah disepakati.
 Mudharabah Musytarakah
Akad  ini  merupakan  solusi sekiranya  dalam  perjalanan  usaha, pengelola  dana  memiliki  dana  yang dapat dikontribusikan
dalam investasi  dan  dengan  penambahan dana  tersebut  akan  meningkatkan kemajuan investasi.
Pembagian  bagi  hasil  usaha mudharabah antara  pemilik  dana dengan pengelola dana dapat dilakukan  berdasarkan  prinsip  bagi hasil  (revenue  sharing)/bagi  laba (profit  sharing).  Dalam  prinsip  bagi hasil,  dasar  pembagian  hasil  usaha adalah  laba  bruto  (gross  profit) bukan total pendapatan usaha (omset),  sedangkan  dalam  prinsip bagi  laba,  dasar  pembagian  laba bersih,  yaitu  laba  bruto  dikurangi beban yang berkaitan dengan
pengelolaan mudharabah. 22 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105
21 Djazuli  dan  Yadi  Janwari, Lembaga- lembaga  Perekonomian  Umat (Jakarta:  PT Raja Grafindo, 2002), 73
22 Dwi  Suwiknyo, Pengantar  Akuntansi
Syariah, Lengkap dengan Kasus-kasus Penerapan  PSAK  Syariah  untuk  Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 78
Pernyataan Standar akuntansi keuangan  (PSAK) No.15  berkaitan dengan  Pencatatan  Pembiayaan  terdiri dari akuntansi  untuk  pemilik  dana  dan akuntansi untuk pengelola dana. Dalam perspektif  akuntansi  untuk  pemilik dana, dana mudharabah yang disalurkan  oleh  pemilik  dana  diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran  kas  atau  penyerahan  aset nonkas kepada pengelola dana (paragraf 12) 23 . Pengukuran Pengukuran investasi
mudharabah adalah  sebagai  berikut:
(paragraf 13)
- investasi mudharabah dalam  bentuk kas  diukur  sebesar  jumlah  yang dibayarkan;
- investasi mudharabah dalam  bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: (i) jika  nilai  wajar  lebih  tinggi daripada  nilai  tercatatnya  diakui,
maka  selisihnya  diakui  sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi  sesuai  jangka  waktu akad mudharabah. (ii) jika  nilai  wajar  lebih  rendah daripada  nilai  tercatatnya,  maka selisihnya diakui sebagai kerugian; Jika  nilai  investasi mudharabah turun sebelum usaha
dimulai disebabkan  rusak,  hilang  atau  faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan  pihak  pengelola  dana,  maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah (paragraf  14). 24 Jika  sebagian  investasi mudharabah hilang  setelah  dimulainya  usaha  tanpa adanya kelalaian atau kesalahan
23 Ikatan  Akuntan  Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 105.4
24 Ikatan  Akuntan  Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 105.4
pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan  pada  saat  bagi  hasil (Paragraf  15). Usaha mudharabah dianggap  mulai  berjalan  sejak  dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (paragraf 16).
Dalam investasi mudharabah yang  diberikan  dalam  aset  nonkas  dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan  nilai  pada  saat  atau  setelah barang  dipergunakan  secara  efektif dalam  kegiatan  usaha mudharabah,
maka  kerugian  tersebut  tidak  langsung mengurangi  jumlah  investasi,  namun diperhitungkan pada  saat  pembagian bagi hasil (paragraf 17). Kelalaian atas kesalahan  pengelola  dana,  antara  lain, ditunjukkan oleh (paragraf 18).
- persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
- tidak  terdapat  kondisi  di  luar kemampuan (force  majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- hasil  keputusan  dari  institusi  yang berwenang.
Jika  akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum  dibayar  oleh  pengelola  dana, maka  investasi mudharabah diakui sebagai piutang (paragraf 19).

## Pengakuan Penghasilan usaha
Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah  yang  disepakati (paragraf  20). Kerugian  yang  terjadi  dalam  suatu periode  sebelum  akad mudharabah berakhir  diakui  sebagai  kerugian  dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada  saat  akad mudharabah berakhir,
selisih antara: (paragraf 21) - investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian
investasi; dan
Jurnal:
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah xxx Kr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah xxx - pengembalian  investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau
kerugian. Jurnal: Dr. Kas/Piutang/Asset Nonkas xxx Dr. Penyisihan Kerugian Investasi xxx Kr. Investasi Mudharabah xxx Kr. Keuntungan Investasi Mudharabah xxx ATAU Dr. Kas/Piutang/Asset Nonkas xxx Dr. Penyisihan Kerugian Investasi xxx Dr. Kerugian Investasi Mudharabah xxx Kr. Investasi Mudharabah xxx Pengakuan  penghasilan  usaha mudharabah dalam  praktik  dapat diketahui  berdasarkan  laporan  bagi hasil  atas  realisasi  penghasilan  usaha dari pengelola dana. Tidak
diperkenankan  mengakui  pendapatan dari  proyeksi  hasil  usaha. (paragraf 22), Kerugian  akibat  kelalaian  atau kesalahan  pengelola  dana  dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi  investasi mudharabah.
(paragraf 23). Bagian hasil usaha yang belum  dibayar  oleh  pengelola  dana diakui sebagai piutang. (paragraf 24)
Sementara  dalam  perspektif akuntansi  untuk pengelola dana,  dana yang  diterima  dari  pemilik  dana  dalam akad mudharabah diakui  sebagai  dana syirkah temporer  sebesar  jumlah  kas atau  nilai  wajar  aset  nonkas  yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer  diukur  sebesar nilai  tercatatnya. (paragraf  25). Jika pengelola  dana  menyalurkan  dana syirkah temporer  yang  diterima  maka pengelola  dana  mengakui sebagai  aset sesuai  ketentuan  pada  paragraf  12-13. (paragraf 26). Pengelola
dana mengakui  pendapatan  atas  pengaluran
dana syirkah temporer  secara  bruto sebelum  dikurangi  dengan  bagian  hak pemilik dana. (Paragraf 27)
Dalam  PSAK  105  paragraf  11 dibahas  mengenai  pembagian  hasil usaha yang menyebutkan bahwa pembagian  hasil  usaha mudharabah dapat  dilakukan  berdasarkan  prinsip bagi  hasil  atau  bagi  laba.  Jika berdasarkan  prinsip  bagi  hasil,  maka dasar  pembagian  hasil  usaha  adalah laba  bruto  (gross  profit)  bukan  total pendapatan  usaha  (omset).  Sedangkan jika  berdasarkan  prinsip  bagi  laba, dasar  pembagian  adalah  laba  neto  (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang  berkaitan  dengan  pengelolaan dana mudharabah.
Contoh perhitungan pembagian hasil usaha: 25 Data: Penjualan Rp. 1.000.000 HPP (Rp.  650.000) Laba kotor Rp.   350.000 Biaya-biaya (Rp.  250.000) Laba (rugi) bersih Rp.   100.000  Berdasarkan  prinsip  bagi  hasil (profit sharing), maka nisbah pemilik dana:pengelola dana=30:70 Pemilik dana:30%xRp 100.000=Rp 30.000
Pengeloladana:70%xRp100.000=Rp 70.000
Dasar pembagian hasil usaha adalah laba  neto/laba  bersih  yaitu  laba kotor dikurangi beban yang
berkaitan dengan pengelolaan moodal mudharabah.
 Berdasarkan  prinsip  bagi  hasil, maka  dasar  pembagian  hasil  usaha adalah  laba  bruto/laba  kotor  bukan pendapatan  usaha  dengan  nisbah pemilik  dana:  pengelola  dana= 10:90 Pemilik dana:10% xRp 350.000=Rp 35.000 Pengelola dana:90%xRp350.000=Rp 315.000
Hak  pihak  ketiga  atas  bagi  hasil dana syirkah temporer  yang  sudah
25 Sri  Nurhayati  dan  Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, 134
diperhitungkan  tetapi  belum dibagikan kepada  pemilik  dana  diakui  sebagai kewajiban sebesar  bagi  hasil  yang menjadi  porsi  hak  pemilik  dana. (paragraf 29)
Jurnal: Dr. Beban bagi hasil mudharabah xxx Kr. Kas xxx Ketika pengelola dana mengelola  sendiri  dana  mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui, yaitu: Pada saat mencatat pendapatan: Dr Kas/Piutang xxx Kr Pendapatan xxx Pada saat mencatat beban: Dr. Beban xxx Kr Kas/Piutang xxx Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan  atau  kelalaian  pengelola dana  diakui  sebagai  beban  pengelola dana. (pararaf 30)
Jurnal: Dr. Beban xxx Kr. Utang lain-lain/kas xxx Jurnal diakhir akad: Dr Dana syirkah temporer xxx Kr Kas xxx Jika pengelola dana juga menyertakan  dana  dalam mudharabah musytarakah, maka  penyaluran dana milik  pengelola  dana  tersebut  diakui sebagai
investasi mudharabah. (paragraf 31) Jurnal: Dr. Kas/Piutang xxx Kr. Pendapatan yang belum dibagikan xxx Akad mudharabah  musytarakah merupakan  perpaduan  antara  akad mudharabah dan  akad musytarakah (paragraf  32). Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah)
menyertakan  juga  dananya  dalam
investasi  bersama  (berdasarkan  akad musyarakah).
Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian  hasil  usaha  sesuai  porsi  dana yang  disetorkan.  Pembagian  hasil usaha  antara  pengelola  dana  dan pemilik  dana  dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah  dikurangi  porsi  pemilik  dana sebagai  pemilik  dana musyarakah. (paragraf 33). Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan  sebagai  berikut: (paragraf 34)
 hasil investasi dibagi antara pengelola  dana  (sebagai mudharib) dan  pemilik  dana  sesuai  dengan nisbah  yang  disepakati,  selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi  untuk  pengelola  dana (sebagai mudharib) tersebut  dibagi antara  pengelola  dana  (sebagai musytarik) dengan  pemilik  dana sesuai  dengan  porsi  modal  masing- masing; atau
 hasil investasi dibagi antara pengelola  dana  (sebagai musytarik) dan  pemilik  dana  sesuai  dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya  bagian  hasil  investasi setelah  dikurangi  untuk  pengelola dana  (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana
(sebagai mudharib) dengan  pemilik dana  sesuai  dengan  nisbah  yang disepakati.
Jika  terjadi  kerugian  atas  investasi, maka  kerugian  dibagi  sesuai  dengan porsi  modal  para musytarik. (paragraf 35).
Untuk  penyajian pemilik  dana menyajikan investasi mudharabah
dalam  laporan  keuangan  sebesar  nilai tercatat. (paragraf  36). Pengelola  dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: (paragraf 37)
 dana syirkah temporer  dari  pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;
 bagi  hasil  dana syirkah temporer yang  sudah  diperhitungkan  tetapi belum  diserahkan  kepada  pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban
Untuk  pengungkapan,  pemilik  dana mengungkapkan
hal-hal terkait transaksi mudharabah,  tetapi  tidak terbatas, pada: (paragraf 38)
 isi kesepakatan utama usaha mudharabah,  seperti  porsi  dana, pembagian  hasil  usaha,  aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
 rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode
berjalan; dan
 pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.
Pengelola dana mengungkapkan hal- hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: (paragraf 39)  isi kesepakatan utama usaha mudharabah,  seperti  porsi  dana, pembagian  hasil  usaha,  aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
 rincian  dana syirkah temporer  yang diterima berdasarkan jenisnya.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara induktif  yakni  penarikan  kesimpulan berdasarkan  keadaan-keadaan yang khusus  untuk diperlakukan  secara umum. 26
Sumber data primer yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu
26 Riduwan. Belajar  Mudah  Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2004), 51
data  yang  dihasilkan  dari  wawancara serta pengamatan langsung yang dilakukan di Bank BNI Syariah cabang
Cirebon. Sementara  data  sekunder merupakan  data  yang  berasal  dari sumber  kedua  yang  dapat  di  peroleh melalui  buku-buku,  brosur  dan  artikel yang  di  dapat  dari website yang berkaitan dengan penelitian ini. 27
Peneliti  melakukan  wawancara pada  narasumber  yang  terkait  agar mendapatkan  data  dan  informasi  yang akurat,  dalam  hal ini  yakni  karyawan Bank  BNI  Syariah  dan  yang  terkait lainnya. Wawancara  tersebut  diperoleh data  dalam  bentuk  jawaban  atas pertanyaan  yang  diajukan,  pertanyaan yang diajukan adalah seputar mekanisme produk pembiayaan mudharabah. Dan dari hasil wawancara  itu  dapat  dirangkum  yang kemudian  dikembangkan  peneliti  guna memberikan  penjelasan  secara  detail terhadap permasalahan yang dimaksud.
Selain wawancara, proses lainnya  dalam  pengumpulan  data melalui dokumentasi yang
dimaksudkan  untuk  melengkapi  hasil dari  data  yang  peneliti  peroleh  melalui observasi  dan  wawancara.  Dokumen yang  bisa  dijadikan  sumber  yaitu  foto, laporan  penelitian,  buku-buku  yang sesuai  dengan  penelitian  dan  data tertulis lainnya.
Analisis  data  yang  digunakan adalah analisis  kualitatif.  Dilakukan dengan  cara  menyajikan  kata-kata secara  deskriptif,  bukan  rangkuman angka-angka. Sesuai dengan maknanya analisis  kualitatif  diartikan  sebagai usaha  analisis  berdasarkan  kata-kata yang  disusun  dalam  bentuk  teks  yang
27 Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian Kualitatif  Komunikasi,  Ekondan  Kebijakan Ilmu-Ilmu  Publik  Ilmu-Ilmu  Sosial  Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2005), 119
diperluas untuk  menjelaskan  beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan. 28
Pembahasan Mengenal Produk Pembiayaan Bank BNI Syariah Cirebon
Pembiayaan  di  Bank  BNI  Syariah terbagi menjadi 3, yaitu: (1) Pembiayaan Korporasi, (2) Pembiayaan Usaha  Kecil  dan  Menengah, dan (3) Pembiayaan Mikro. Pembiayaan Korporasi terdiri  dari : Pembiayaan Multifinance, Pembiayaan  Kerjasama Linkage Program iB Hasanah, Pembiayaan  Kerjasama  Kopkar/Kopeg iB  Hasanah, Usaha  Besar  iB  Hasanah (pembiayaan  syariah  yang  digunakan untuk  tujuan  produktif-modal  kerja maupun  investasi-kepada  pengusaha pada  segmentasi  besar  berdasarkan prinsip-prinsip  pembiayaan  syariah). 29 Pembiayaan  Valas  iB  Hasanah  adalah pembiayaan  yang  diberikan  oleh  unit operasional dalam negeri kepada nasabah  pembiayaan  dalam    negeri, dalam    bentuk  mata  uang  valuta asing. 30 Pembiayaan Ekspor iB Hasanah  adalah  fasilitas  pembiayaan yang diberikan kepada eksportir
(perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun  valuta  asing  untuk  keperluan modal  kerja  dalam  rangka  pengadaan barang-barang  yang  akan  diekspor (sebelum barang dikapalkan/preshipment) dan/atau
untuk  keperluan  pembiayaan  proyek investasi dalam rangka produksi barang
28 Abdullah Ali. Metodologi Penelitian dan Penulisan  Karya  Ilmiah (Cirebon:  STAIN Cirebon Press, 2007), 51
29 http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni- syariah-usaha-besar ,  diakses  pada  tanggal  17 januari 2015 , pukul 14:05
30 http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni- syariah-valas-2 ,  diakses  pada  tanggal  17 januari 2015 , pukul 14:09
ekspor. 31 Pembiayaan onshore iB Hasanah  adalah  pembiayaan  yang diberikan  oleh  unit  operasional  dalam negeri  kepada  nasabah  pembiayaan dalam  negeri, dalam bentuk mata uang valuta  asing  untuk  membiayai  usaha yang  dikategorikan  kegiatan  ekspor (penghasil devisa). 32 Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah
pembiayaan  yang  diberikan  oleh  dua atau  lebih  lembaga  keuangan  untuk membiayai suatu  proyek/usaha  dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula. 33
Pembiayaan  Usaha Kecil  dan
Menengah terdiri  dari Wirausaha  iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan  produktif  yang  ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal  kerja  dan  investasi)  yang tidak bertentangan  dengan  syariah dan ketentuan  peraturan  perundangan  yang berlaku. 34 BNI  Syariah  Dealer  iB Hasanah Pola  kerjasama  pemasaran dealer  dilatarbelakangi  oleh  adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end  user dalam  jumlah yang  cukup  banyak.  Hal  tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam  hal  penyaluran,  pemantauan,
31 http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni- syariah-ekspor ,  diakses  pada  tanggal  17 januari 2015 , pukul 14:15
32 http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni- syariah-onshore ,  diakses  pada  tanggal  17 januari 2015 , pukul 14:20
33 http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni- syariah-sindikasi ,  diakses  pada  tanggal  17 januari 2015 , pukul 14:26
34 http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni- syariah-wirausaha ,  diakses  pada  tanggal  17 januari 2015 , pukul 14:29
atau  penyelesaian  pembiayaannya. 35
Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan  modal  kerja  dan  atau investasi  yang  diberikan  untuk  usaha produktif  yang feasible namun  belum bankable; Usaha  Kecil  iB  Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan  untuk  tujuan  produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha  kecil  berdasarkan  prinsip- prinsip
pembiayaan syariah. 36 ; Pembiayaan Kerjasama Linkage Program  iB  Hasanah  adalah  fasilitas pembiayaan  dimana  BNI  Syariah sebagai  pemilik  dana  menyalurkan pembiayaan  dengan  pola executing kepada  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  (BMT,  BPRS,  KJKS,  dan lain- lain)  untuk  diteruskan  ke end  user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan  secara  langsung  ataupun melalui Lembaga Pendamping. 37
Pembiayaan  Mikro terdiri  dari Rahn Mikro , pembiayaan mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 50.000.000.  Modal usaha/produktif,
biaya  pendidikan,  kesehatan,  dan lain- lain (konsumtif) dan keperluan lainnya, Mikro  3  iB  Hasanah; Pembiayaan mulai dari  Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000. Pembiayaan  Pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif). Mikro 2 iB Hasanah yaitu pembiayaan  pembelian  barang  modal kerja, investasi
produktif dan pembelian  barang  lainnya  (konsumtif)
35 http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni- syariah-dealer-ib-hasanah , diakses pada tanggal 17 januari 2015 , pukul 14:48
36 http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni- syariah-usaha-kecil ,  diakses  pada  tanggal  17 januari 2015 , pukul 15:00 37 http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni- syariah-linkage ,  diakses  pada  tanggal  17 januari 2015 , pukul 15:05
dan  pembiayaan  pribadi  (konsumtif, otomotif, griya, multijasa).
Data lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah di  Bank  BNI Syariah yaitu pembiayaan mudharabah di  Bank  BNI  Syariah dikhususkan diberikan kepada perusahaan- perusahaan,  koperasi,  BMT,  KSP  dan lembaga-lembaga  lainnya.  Sedangkan untuk perorangan diberikan pembiayaan musyarakah dengan syarat harus  memiliki  usaha  minimalnya sudah  berjalan  2  tahun.  Sedangkan persyaratan  dokumen  lainnya  yang harus  dipenuhi  oleh  calon  nasabah untuk  mendapatkan  pembiayaannya, yaitu: 38
- Fotocopy  KTP/Paspor  pemohon  dan suami/istri
- Fotocopy surat nikah/cerai/pisah harta
- Pasfoto  4x6  cm  pemohon  dan suami/istri
- Fotocopy kartu keluarga - Fotocopy NPWP pemohon perorangan - Fotocopy  KTP  seluruh  pengurus perusahaan
- Fotocopy  NPWP  seluruh  pengurus perusahaan
- Akta  pendirian/perubahan  (apabila ada)
- Surat  keterangan  domisili  usaha (SKDU)
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- Tanda daftar perusahaan (TDP)
- Fotocopy surat izin praktek profesi
- Neraca dan rugi laba 2 tahun terakhir
- Laporan  aktifitas  usaha  6  bulan terakhir
- Perincian  renacana  anggaran  biaya modal kerja/investasi
- Fotocopy  dokumen  agunan: BPKB,
Sertifikat  tanah,  IMB  dan  PBB terakhir serta lainnya.
38 Wawancara  dengan  ibu  Deisya,  Bagian Pembiayaan  Produktif  Bank  BNI  Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015
Persyaratan disesuaikan  dengan pembiayaan  yang  diajukan.  Sedangkan prosedur  yang  harus  dijalani  calon nasabah yaitu: - Nasabah mengisi aplikasi permohonan  dan  persyaratan  yang ada. - Pihak  bank  melakukan  kunjungan  ke tempat  usahanya  dan  melakukan wawancara untuk menentukan dilanjut  atau  tidaknya  pembiayaaan tersebut. - Ketika pembiayaan tersebut tidak bisa dilanjutkan, pihak bank akan memberikan  informasinya  melalui telepon.  Dan  ketika  pembiayaan tersebut dilanjutkan maka kami pihak bank  membuatkan  surat  yang  biasa dikenal dengan SKP (surat keputusan pembiayaan)
- Melakukan akad
- Memenuhi  persyaratan  yang  harus dipenuhi - Pencairan dana 39 Dalam pembiayaan mudharabah dibutuhkan  juga  jaminan sebagai  salah  satu  syarat  yang  harus dipenuhi  oleh  calon  nasabah.  Karena pembiayaan mudharabah hanya ditujukan  pada  perusahaan-perusahaan, koperasi  dan  lembaga-lembaga  lainnya maka  yang  dijadikan  jaminan  adalah piutang  instansi  tersebut.  Sedangkan BMT biasanya memberikan jaminannya  berupa  asset  seperti  tanah.
Dan jaminan itu harus bernilai minimalnya  sebesar  pembiayaan  yang diberikan. 40
Setelah  pembiayaan  tersebut diberikan maka mudharib harus melakukan  ketentuan-ketentuan  yang ada  seperti  membayar  pokok  dan
39 Wawancara  dengan  ibu  Deisya,  Bagian Pembiayaan  Produktif  Bank  BNI  Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015
40 Wawancara  dengan  ibu  Deisya,  Bagian Pembiayaan  Produktif  Bank  BNI  Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015
memberikan  bagi  hasil  yang  telah ditentukan  oleh  pihak  bank. Dan biasanya  bank  memberikan  ketentuan payroll melalui  bank tersebut untuk meminimalisir wanprestasi. 41
Besarnya  dana  yang  diberikan oleh  bank  pada  nasabah  sudah  ada perhitungannya yaitu piutang perusahaan x10, itu maksimal pembiayaan  yang dapat diberikan. Dan tentunya  nominal  tersebut  setelah dikurang  hutang-hutang  yang  ada  di bank lain. Misalnya piutang perusahaan 5 milyar x10 jadi 50 milyar dan setelah dilihat perusahaan mempunyai  hutang ke  bank  lain  15  milyar  berarti pembiayaan  yang diberikan  sekitar  35 milyar.  Dan  tempo  yang diberikan maksimal 5  tahun,  tetapi  masih  bisa disesuaikan lagi dengan  kebutuhannya. Pengembalian  modal dengan  cara angsuran  yaitu  setiap  bulan  nasabah membayar  pokok  dan  bagi hasilnya, angsuran  yang  diberikan tentu  sudah ada  tarifnya,  namun  masih  bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuannya. 42 Penerapan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di  Bank BNI Syariah Perlakuan akuntansi Pembiayaan Mudharabah menurut PSAK  No.105 dilihat  dari  sudut pengukuran  dan pengakuan  dari  sisi pemilik  dana. Pihak  bank  dalam  hal pembiayaan  merupakan  pemilik  dana yaitu  pihak  yang  menyalurkan  dana kepada  nasabah (pengelola  dana). Untuk akuntansi pemilik dana, menurut
41 Wawancara  dengan  ibu  Deisya,  Bagian Pembiayaan  Produktif  Bank  BNI  Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015
42 Wawancara  dengan  ibu  Deisya,  Bagian Pembiayaan  Produktif  Bank  BNI  Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015
hasil  wawancara  bahwa  investasi mudharabah dalam  bentuk  kas  diukur sebesar  jumlah yang  dibayarkan  pada pengelola  dana  dengan  jurnal  sebagai berikut: 43 Dr. Investasi Mudharabah xxx Kr. Kas xxx Hal  ini  menunjukkan bahwa dalam  hal pengukuran, inventasi mudharabah
berada  pada  posisi  aktiva,  investasi mudharabah bertambah  sedangkan  kas berkurang  karena  diserahkan  kepada pengelola dana.
Dalam  hal  pengakuan,  pihak bank BNI Syariah menjelaskan mengenai  kerugian dan  bagi  hasil. Ketika  dalam  satu  periode  sebelum akad mudharabah berakhir  terjadi kerugian  maka  tetap diakui  sebagai kerugian  dan  dibentuk  penyisihan kerugian investasi dan jurnalnya sebagai berikut: 44 Dr. Kerugian Investasi Mudharabah xxx Kr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah xxx Kerugian  yang  diakui  mengurangi pendapatan, namun kerugian ini dicadangkan  dalam  bentuk  penyisihan kerugian  jadi  tidak  menganut write  off dalam  investasi mudharabah.  Untuk bagian  bagi  hasil,  menurut narasumber yaitu  ketua  pembiayaan  produktif, bahwa sistem bagi hasil usaha di Bank BNI  Syariah  menggunakan  metode revenue sharing, yaitu pembagian hasil yang  dihitung  dari  total  pendapatan pengelolaan  dana  tanpa  dikurangi dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan dalam    pengelolaan  dana  tersebut. Ketika bagi hasil belum dibagikan oleh
43 Wawancara  dengan  ibu  Deisya,  Bagian Pembiayaan  Produktif  Bank  BNI  Syariah Cabang Cirebon, 13 Januari 2015
44 Wawancara  dengan  ibu  Deisya,  Bagian Pembiayaan  Produktif  Bank  BNI  Syariah Cabang Cirebon, 13 Januari 2015
pengelola  dana  maka  diakui  sebagai piutang, jurnalnya adalah: 45
Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil xxx
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah xxx Ketika  pengelola  dana  membayarkan bagi hasilnya, maka jurnalnya adalah: Dr. Kas xxx Kr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil xxx Narasumber  juga  menjelaskan bahwa  saat  akad mudharabah berakhir maka selisih antara investasi
mudharabah setelah  dikurangi  dengan penyisihan  kerugian maka  diakui sebagai  keuntungan  atau  kerugian. Dengan jurnalnya sebagai berikut: 46
Dr. Kas/Piutang xxx Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah xxx Kr. Investasi Mudharabah xxx Kr. Keuntungan Investasi Mudharabah xxx ATAU Dr. Kas/Piutang xxx Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah xxx Dr. Kerugian Investasi Mudharabah xxx Kr. Investasi Mudharabah xxx Bank BNI Syariah untuk pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil revenue sharing, yaitu pembagian hasil yang  dihitung  dari  total  pendapatan pengelolaan  dana  tanpa dikurangi dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan dalam pengelolaan dana. 47
45 Wawancara  dengan  ibu  Deisya,  Bagian Pembiayaan  Produktif  Bank  BNI  Syariah Cabang Cirebon, 13 Januari 2015
46 Wawancara  dengan  ibu  Deisya,  Bagian Pembiayaan  Produktif  Bank  BNI  Syariah Cabang Cirebon, 13 Januari 2015
47 Wawancara  dengan  ibu  Laily  Robiyanti, Kepala Bagian Pembiayaan Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015
Ketika  nasabah  tidak  mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian  yang  ada  maka  pihak  bank melakukan investigasi penyebab nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya.  Jika  memang  alasannya karena  wanprestasi, maka perusahaan harus  tetap memebayar  kewajibannya dan jika  dalam  waktu  tertentu tidak memenuhi kewajibannya maka jaminan dieksekusi.  Tetapi  jika perusahaan benar-benar tidak  mampu membayar padahal telah berusaha maka kebijakan yang dapat diberikan adalah mengecilkan angsurannya dan menambah  waktu  jatuh  temponya (biasanya dijumpai pada  BMT  dan
KSP). Bank BNI Syariah juga mempunyai  dewan  pengawas  yang bertugas mengawasi mudharib,
sehingga pihak  pembiayaan  maupun pihak  lainnya  tidak  bisa semena-mena pada mudharib karena mudharib ada dalam pengawasan DPS tersebut. 48
Kesesuaian  Perlakuan  Akuntansi Bank  BNI  Syariah  dengan  PSAK No.105
Kesesuaian  Perlakuan  Akuntansi Bank  BNI  Syariah  dengan  PSAK No.105 dalam  hal  pengukuran  dan pengakuan  (untuk akuntansi  pemilik dana).  Dalam hal pengukuran investasi mudharabah, menurut hasil wawancara bahwa  investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan pada pengelola dana dengan jurnal sebagai berikut :
Dr. Investasi Mudharabah xxx Kr. Kas xxx Pengukuran investasi mudharabah tersebut telah  sesuai sesuai  dengan PSAK  Paragraf  13  (a)  yang  berbunyi “Investasi mudharabah dalam  bentuk
48 Wawancara  dengan  ibu  Laily  Robiyanti,
Kepala Bagian Pembiayaan Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015
kas  diukur  sebesar  jumlah  yang dibayarkan. Terlihat dari  jurnal bahwa sesuai dengan  PSAK  No.105  pada paragraf 12 yang berisi “Dana
mudharabah yang  disalurkan  oleh pemilik  dana  diakui  sebagai  investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau  penyerahan  aset  nonkas  kepada pengelola dana.” Namun, di Bank BNI Syariah  ini  aset  yang  diberikan  dalam akad mudharabah hanya  berupa  kas saja, dan diberikan hanya pada instansi- instansi  atau  lembaga  tidak  untuk perorangan.
Mengenai kerugian, narasumber menjelaskan  bahwa  ketika  dalam  satu periode  sebelum  akad mudharabah berakhir  terjadi  kerugian  maka  tetap diakui sebagai  kerugian  dan  dibentuk penyisihan  kerugian  investasi dan jurnalnya sebagai berikut: Dr. Kerugian Investasi Mudharabah xxx Kr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah xxx Pernyataan  diatas menunjukkan bahwa  pengakuan  telah sesuai  dengan isi  PSAK  No. 105  paragraf  21  yang berisi  “kerugian  yang  terjadi  dalam suatu periode sebelum akad
mudharabah berakhir  diakui  sebagai kerugian  dan  dibentuk  penyisihan kerugian investasi. Menurut narasumber yaitu ketua  pembiayaan  produktif,  bagian hasil  usaha  di  Bank  BNI  Syariah menggunakan metode revenue sharing, yaitu  pembagian  hasil  yang  dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa  dikurangi  dengan  biaya-biaya yang  dikeluarkan  dalam    pengelolaan dana tersebut.
Ketika bagi hasil belum dibagikan  oleh  pengelola  dana  maka diakui  sebagai  piutang,  jurnalnya adalah:

## Dr. Piutang Pendapatan
Bagi Hasil xxx Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah xxx Ketika  pengelola  dana  membayarkan bagi hasilnya, maka jurnalnya adalah:
Dr. Kas xxx Kr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil xxx
Mengenai  bagi  hasil  ini  tidak sesuai  dengan  PSAK  No.105  terbukti dalam  paragraf  11  dijelaskan  bahwa “Pembagian  hasil  usaha mudharabah dapat  dilakukan  berdasarkan  prinsip bagi  hasil  atau  bagi  laba.  Jika berdasarkan  prinsip  bagi  hasil,  maka dasar  pembagian  bagi  hasil  usaha adalah  laba  bruto  (gross  profit)  bukan total pendapatan usaha (omset).
Sedangkan  jika  berdasarkan  prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto  (net  profit)  yaitu  laba  bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan  dana mudharabah.  Dan diperjelas juga dalam paragraf 28 yang berisi  “Bagi  hasil mudharabah dapat dilakukan  dengan  dua  prinsip,  yaitu bagi laba at au bagi hasil.”
Sedangkan pernyataan bagi hasil  yang  belum  dibagikan  diakui sebagai piutang itu telah sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 24. Dan narasumber juga menjelaskan bahwa saat akad
mudharabah berakhir  maka  selisih antara  investasi mudharabah setelah dikurangi  dengan  penyisihan  kerugian maka  diakui  sebagai  kentungan  atau kerugian.  Dengan  jurnalnya  sebagai berikut:
Dr. Kas / Piutang xxx Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah xxx Kr. Investasi Mudharabah xxx Kr. Keuntungan Investasi Mudharabah xxx ATAU Dr. Kas / Piutang xxx Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah xxx
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah xxx Kr. Investasi Mudharabah xxx

## Penutup
Berdasarkan  hasil  analisis  yang telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di  Bank
BNI Syariah  Cabang  Cirebon  yaitu hanya  diberikan  aset  berupa  kas, untuk  aset  non  kas  tidak  diberikan dalam  pembiayaan mudharabah. Selain itu, pembiayaan mudharabah hanya diberikan kepada lembaga-lembaga saja, seperti Koperasi Pemerintahan, Koperasi  BUMN,  BMT,  KSP  dan perusahaan-perusahaan besar lainnya  dan  ini  dimaksudkan  untuk meminimalisir resiko. 2. Bank  selaku  pihak  pemilik  dana yang menyalurkan pembiayaan telah sesuai mengacu PSAK No.105  terutama  pada  pengukuran dan pengakuan investasi mudharabah dan kerugian investasi mudharabah. Masih terdapat ketidaksesuaian terutama pada
metode  bagi  hasil  yang  diberikan Bank  BNI  Syariah  dengan  metode yang  ada  dalam  PSAK No.105. Dalam  PSAK  No.105  paragraf  11 dijelaskan bahwa “Pembagian usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip  bagi  hasil  atau bagi  laba.  Jika  berdasarkan  prinsip bagi  hasil,  maka  dasar  pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan  total  pendapatan usaha  (omset).  Sedangkan    jika berdasarkan  prinsip  laba,  dasar pembagian  adalah  laba  neto (net profit) yaitu  laba  bruto  dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan  dana mudharabah. ” Dan  ini  berbeda  dengan  metode yang  digunakan  oleh  Bank  BNI
Syariah  Cabang  Cirebon  yang masih menggunakan metode revenue  sharing yaitu  pembagian hasil usaha yang berdasarkan pendapatan tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Imam  Taqiyuddin  Bin Muhammad Alhusaini. Kifayatul  Akhyar  Fii  Halli Ghayatil Ikhtishar. Diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah  Musthafa.  Surabaya: CV. Bina Iman, 2007. Ali, Abdullah. Metodologi  Penelitian dan  Penulisan  Karya  Ilmiah Cirebon: STAIN Cirebon Press, 2007. Ali,  Muhammad. Strategi Penelitian Pendidikan. Bandung : Angkasa, 1993. Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, Manajemen  Bisnis  Syariah.
Bandung:  Alfabeta,  2009.
Antonio,  Muhammad  Syafi’I. Bank Syari’ah  Suatu  Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute, 1999. Antonio, Muhammad  Sy afi’i . Bank
Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001. Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Aziz,  Abdul. Etika  Bisnis  Perspektif Islam Implementasi Etika Islam  untuk  Dunia  Kerja. Bandung: Alfabeta, 2013. Aziz, Abdul. Manajemen  Invetasi Syari’ah ,  Bandung:  Alfabeta,
2010. Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi,
Ekondan  Kebijakan  Ilmu-Ilmu Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.  Jakarta:  Kencana, 2005. Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum  Islam. Jakarta:  Ichtiar Baru Van Hoe, 1996. Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh  Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Fatwa  DSN  MUI  No:  07/DSN- MUI/IV/2000
Harahap, Sofyan  Syafri. Akuntansi Islam. Jakarta:  Bumi Aksara,
2001.
Haroen,  Nasrun. Fiqh  Muamalah. Jakarta:  Gaya  Media  Pratama, 2000. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional  Indonesia. Jakarta:
Kencana, 2006. http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni , diakses  pada  tanggal  17 januari 2015. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No.105,  Akuntansi Mudharabah. Jakarta: 2007
Janwari,  Yadi  dan  Djazuli. Lembaga- lembaga Perekonomian Umat.
Jakarta:  PT  Raja  Grafindo,
2002. Karim, Adiwarman Azwar. Bank Islam:  Analisis  Fiqih  dan Keuangan. Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada, 2006. Karnaen, Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’ i Antonio. Apa  dan  Bagaimana  Bank Islam. Yogyakarta: PT.  Dana Bhakti Wakaf, 1992.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
Muhammad,  Al-Faqih  Abdul  Wahid Bin  Ahmad  Bin  Muhammad Ibnu  Rusyd.    Diterjemahkan oleh  Imam  Ghazali  Said,
Achmad Zaidun.  Jilid  3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Muhammad. Sistem dan  Prosedur Operasional  Bank  Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2000. Muhammad. Lembaga Keuangan Mikro  Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Muhammad. Tekhik  Perhitugan  Bagi Hasil di Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2001. Nasir,  Mohamad. Metode  Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia,
1988.
Navitasari, Silpia. “ Analisis Pengakuan dan Pengukuran pada pembiaayaan Mudharabah berdasarkan  PSAK  105  (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat  Indonesia,  Tbk). ” Fakultas  Ekonomi  Universitas Gunadarma Jakarta, 2012.
Nurhayati,  Sri  dan Wasilah, Akuntansi
Syariah  di  Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
Permana, Windhi  Bayu. “Evaluasi Penerapan transaksi pembiayaan mudharabah berdasarkan  PSAK No.105 (Studi  pada  PT  BNI  (Persero) Kantor Cabang Syariah Jember). ” Fakultas  Ekonomi
Universitas Jember,2011.
Riduwan. Belajar  Mudah  Penelitian.
Bandung: Alfabeta, 2004.
Ridwan, Muhammad. Manajemen
Baitul Maal Wa Tamwil
(BMT). Yogyakarta:
UII Press,2005. Rivai,  Veithzal  dan  Andria  Permata Vithzal. Islamic Financial
Management. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2008. Rivai, Veithzal  dan  Arviyan  Arifin. Islamic Banking: Sebuah Teori,  Konsep  dan  Aplikasi. Jakarta: PT.Bumi Aksara,
2000.
Rosita, Siti  Ita. “ Studi  Pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan  pada  PT  Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang  Bogor (Study  Of Mudharabah  and  Profit  in Bank Muamalat). ” Jurnal Ilmiah Kesatuan (April 2012): 14- 1. Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah. Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin.  Jilid  4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. Siswanto, Victorianus  Aries. Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Pekalongan: Graha Ilmu, 2011. Soraya. “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi pada 4  BMT  di  Jakarta  Selatan). ” Fakultas  Syariah  dan  Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Strauss,  Anselm  dan  Juliet  Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif,  Prosedur,  Teknik dan Teori Grounded. Surabaya  :  PT.  Bina  Ilmu, 1997. Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan RD. Bandung: Alfabeta, 2012. Sutedi,  Adrian. Perbankan  Syariah: Tinjauan  dan  Beberapa  Segi Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009. Suwiknyo,  Dwi. Pengantar  Akuntansi Syariah, Lengkap dengan Kasus-kasus Penerapan PSAK Syariah untuk Perbankan Syariah. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010. Syafei,  Imam. Mukhtashar  Kitab  Al- Umm Fi Al Fiqh.
Diterjemahkan  oleh Imron Rosadi, Amirudin, Imam
Awaluddin.  Jilid  2.  Jakarta:
Pustaka Azzam, 2009.
Syafei, Rachmat. Fiqih M u’ammalah . Bandung: Pustaka Setia, 2006. Yaya, Rizal, Aji  Erlangga  M,  dan
Ahim  Abdurahim. Akuntansi Perbankan  Syariah  Teori  dan Praktik Kontemporer. Bandung:  Salemba  Empat, 2009. Yulistyanti, Hanna. “ Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Berdasarkan psak no.105 tentang Akuntansi Mudharabah (Studi Kasus pada  Bank  Permata  Syariah Jl.dr.Soetomo No.41 Surabaya). ” Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional  Veteran  Surabaya, 2013. Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari
Al-Fannani. Fat- hul  Mu’in . Diterjemahkan  oleh  Moch.
Anwar,  Bahrun  Abu  Bakar,
Anwar  Abu  Bakar.  Jilid  1. Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset, 1994.