Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 72-76| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PENYEDIAAN KARANG MEMADU BAGI WARGA YANG BERPOLIGAMI DI DESA ADAT PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI
Kharisma Nanda Sattwika, Diah Gayatri Sudibya, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Kekuasaan  masyarakat  hukum  adat  mencakup  berbagai  bidang  kehidupan  manusia  termasuk  dalam  bidang perkawinan.  Dibidang  perkawinan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  mengatur  sendiri  pola  perkawinannya seperti  yang  diterapkan  oleh  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Desa  Adat  Penglipuran,  Kabupaten  Bangli, terdapat  aturan  adat  yang  melarang  warganya  untuk  berpoligami  dengan  menyediakan  suatu  tempat  yang dinamakan karang memadu bagi krama desa adat yang melakukan poligami. Penelitian mengkaji dua rumusan masalah  yaitu  bagaimana  sistem  perkawinan  di  Desa  adat  penglipuran,  dan  apa  fungsi karang  memadu terhadap  perkawinan poligami  di  Desa  adat  Penglipuran.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Desa  Adat  Penglipuran  menerapkan  sistem  perkawinan  Monogami yang sudah sejak lama dirancang sebelum dimuat  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Berkaitan  dengan  fungsi karang memadu adalah  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  poligami.  Tujuan  utamanya  adalah  memberikan  rasa bahagia terhadap seorang wanita sebagai istri. Sedangkan pengaruh penyediaan karang  memadu sangat  efektif karena  sampai  saat  ini  belum  ada  warga yang menempati karang memadu oleh karena belum ada masyarakat Penglipuran  yang  melakukan poligami.  Dengan  adanya  penelitian  diharapkan  kepada  desa  Adat  Penglipuran hendaknya  mempertahankan  dan  melestarikan  nilai-  nilai  kearifan  lokalnya,  karena  Desa  Adat  Penglipuran sebagai  destinasi  wisata  yang  terkenal.  Selain  itu,  kepada  pemerintah  hendaknya  senantiasa  memberikan pembinaan-pembinaan kepada prajuru desa demi tetap terjaganya kelestarian nilai-nilai budaya.
Kata Kunci: Perkawinan; Poligami; Sanksi  Adat; Hukum  Adat.

## Abstract
The  authority  of  the  customary  law  community  covers  various  fields  of  human  life,  including  in  the  field  of marriage.  In  the  field  of  marriage,  customary  law  community  unity  regulates  its  own  marriage  patterns  as applied  by  customary  law  community  unit  in  Penglipuran  Adat  Village,  Bangli  Regency,  there  are  customary rules that forbid its citizens from polygamy by providing a place called coral combined for traditional village manners that do polygamy. The study examines two problem formulations namely how the marriage system in the Penglipuran traditional village, and what the function of the reefs is to integrate polygamy marriage in the Penglipuran  traditional  village.  The  research  method  used  in  this  study  is  empirical  legal  research  with  the sociology  of  law  approach.  The  results  showed  that  the  Penglipuran  Indigenous  Village  implemented  a Monogamy  marriage  system  that  had  long  been  designed  before  it  was  published  in  Law  Number  1  of  1974 concerning Marriage. Related to the function of coral reefs is to prevent polygamy marriages. The main goal is to give a woman's happiness as a wife. While the influence of the supply of coral blends is very effective because until now there are no residents who occupy the coral blends because there are no Penglipuran people who do polygamy.  With  this  research  it  is  expected  that  the  Penglipuran  Indigenous  village  should  maintain  and preserve the values of its local wisdom, because the Indigenous Village of Penglipuran is a well-known tourist destination.  In  addition,  the  government  should  always  provide  guidance  to  village  officers  to  maintain  the preservation of cultural values.
Keywords: Marriage; Polygamy; Customary Sanctions; Customary law

## I. PENDAHULUAN
Secara  sosiologis  manusia  sebagai  makhluk  sosial  memiliki  harkat  dan  martabat  yang  lebih  tinggi (sempurna) jika dibandingkan makhluk hidup lainnya. Sejak lahir, hidup manusia didalam lingkungan sosial  perlu  berintegrasi  melalui  kelompok  sosial  lainnya  yang  ada  didalam  masyarakat.  Salah  satu bentuk  kebutuhan  penting  dalam  kehidupan  ini  adalah  kebutuhan  biologis  dalam  pergaulan  antara
suami  istri  yang  bertujuan  untuk  terpenuhinya  harapan  dalam  memperoleh  keturunan  yang  sehat jasmani dan rohani ( Rasidi & Putra, 1993:17 ).
Berhubungan  dengan  perkawinan,  hakekat  dari  perkawinan  itu  sendiri  adalah  adanya kerjasama  kehidupan diantara pria dan wanita dalam masyarakat yang berada dalam suatu peraturan khusus  dan  ini  sangat  diperhatikan  baik  oleh  agama,  negara  maupun  adat,  berarti  dari  peraturan tersebut  memiliki  tujuan  untuk  menginformasikan  status baru kepada orang lain agar pasangan dapat diterima,  diakui  statusnya  sebagai  pasangan  yang  sah  menurut  hukum,  baik  agama,  negara  maupun hukum  adat  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  dijalankan  oleh  keduanya  dimana  pria  mengambil tindakan  sebagai  suami  dan  wanita  sebagai  istri.  Perkawinan  dikatakan  sah  apabila  telah  dilakukan dengan  kepercayaan  dan  agamanya  masing  masing.  Perkawinan  juga  didaftarkan  di  Kantor  Catatan Sipil,  bahwa  pernah  ada  perkawinan.  Perkawinan  yang  tidak  didaftarkan  dikantor  catatan  sipil maka  perkawinan  tersebut  tidak  dapat  membuat  akta  perkawinan,  perkawinan  tersebut  tetap  sah namun  sah  secara  adat  ( Surpha,  2004:12 ).  Seperti  yang  diketahui,  Bangsa  Indonesia  adalah  suatu bangsa  yang  dikenal  memegang  teguh  adat  dan  budayanya  yang  sangat  religious.  Di  dalam  konsep sosiokultural, masyarakat Indonesia tidak mungkin keluar dan  terlepas  dari unsur  agama. Agama itu sendiri  mengandung  kepercayaan  serta  nilai-nilai  bersama  yang  berhubungan  dengan  keyakinan akan  adanya  kekuatan  tertentu  yang  bersifat  supranatural.  Kekuatan  inilah  dianggap  mencampuri secara langsung kehidupan bermasyarakat diIndonesia ( Kharlie, 2013 ). Di Indonesia khususnya dalam masyarakat  adat,  suatu  perkawinan  merupakan  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam  penghidupan masyarakat  sebab  suatu  perkawinan  tidak  hanya  menyangkut  pihak  pria  dan  wanita  mempelai  saja, akan tetapi akan melibatkan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, dan keluarga masing- masing ( Sujana, 2016 ).
Pada praktiknya di masyarakat, karena berbagai alasan, banyak terjadi kejadian tentang seorang suami  y a n g   m empunyai  istri  lebih  dari  1  (satu),  diantaranya  karena  seorang  istri  tidak menghasilkan keturunan, si istri belum mempunyai anak laki, ataupun karena faktor lainnya, sehingga terjadi  poligami.  Berpoligami  ini  menimbulkan  masalah  sosial  misalnya  hubungan  tidak  harmonis dalam rumah tangga. Akan tetapi di sisi lain poligami dilakukan untuk memenuhi tujuan perkawinan yaitu  adanya  keturunan.  Mengacu  dalam  konteks  hukum  adat  perihal  poligami  menjadi  suatu  yang tabu dilakukan seperti misalnya hukum adat yang terdapat pada Desa Adat Penglipuran, Bangli, yang menentukan  bahwa  ada  larangan  bagi  masyarakat  untuk  berpoligami,  bagi  yang  melanggar disediakan  suatu  lahan  kosong  yang  masih  berada  dalam  lingkungan  Desa  Adat  Penglipuran. Berdasarkan latar belakang di atas, maka bertujuan untuk mengiventigasi dua rumusan malasah yaitu 1) Bagaimana system Perkawinan menurut Awig-awig di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli? Bagaimana  fungsi karang  memadu terhadap  perkawinan  poligami  di  Desa  Adat  Penglipuran, Kabupaten Bangli?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  empiri  yang  difokuskan pada  pengkajian  hukum  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  pendekatan  sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Adapun alasannya memilih daerah tersebut yaitu karena desa ini merupakan salah satu desa tradisional yang masih memegang teguh tradisi dan hukum adatnya karena mempunyai hal yang spesifik unik (khusus) yang berbeda desa-desa lainnya di Bali.  Sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitiann  ini  yaitu  data  primer  yang dikumpulkan  melalui  teknik  observasi  dan  wawancara  dengan  informan.  Sedangkan  Data  sekunder dikumpulkan  dengan  cara  pencatatan  perundangan-undangan,  jurnal  hukum,  hasil  penelitian,  dan media  elektronik  (internet).  Setelah  seluruh  data  terkumpul,  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan pengklasifikasian secara cermat dan dianalisis secara deskriftif kualitatif, dan pada akhirnya disajikan secara sistematis berupa skripsi.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Sistem Perkawinan Menurut Awig-Awig Di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli
Perkawinan menurut syaratnya adanya kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan  fisik  dan mental.  Untuk  melangsungkan  perkawinan  bukan  hanya  cinta  saja  yang  dibutuhkan  melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan  dasar-dasar yang lebih kokoh dari  suatu perkawinan,
sedangkan  perkawinan  itu  sendiri  merupakan  suatu  proses  awal  dari  perwujudan  bentuk-bentuk kehidupan manusia. Menurut ( Prodjodikoro, 1984 ), perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu,  sedangkan  ( Saleh,  1980 ) mengartikan  bahwa,  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai suami istri”. Pengaturan  mengenai  hukum  perkawinan  sebagaimana  yang  dimaksud dalam Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bukan  hanya  disusun  bedasarkan  prinsip dan  nilai-nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia ( Hilman, 1990 ). Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodir ketentuan hukum agama  dan  kepercayaan  serta  tradisi  yang  berkembang  dalam  masyarakat,  meskipun  kadang  masih dianggap belum sepenuhnya sesuai.
Perkawinan itu bukan hanya dilihat dari perdata dan mengabaikan keagamaan. Hal ini termasuk bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.  Hal-hal  bersangkut  paut  terhadap  masalah  perkawinan  adalah  perbuatan  suci  yang erat hubungannya dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi juga unsur bathin/ rohani mempunyai peranan yang penting. Dengan demikian jelas dilihat dari tujuan  perkawinan  yang  dikemukankan  dalam  Pasal  1  Undang-undangan  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal  dan  bahagia  yang  didasari  atas  Ketuhanan  Yang  maha  Esa.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  menganut  sistem  monogamy  terbatas,  dalam  artian  seorang  suami  hanya diizinkan  mempunyai  seorang  istri.  Akan  tetapi,  dalam  keadaan  tertentu  seseorang  dimungkinkan mempunyai  istri  lebih  dari  satu,  jika  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  antara  lain,  istri tidak  bisa  memiliki  keturunan  dan  adanya  ijin  dari istri untuk kawin lagi.
Berbicara  mengenai  hukum  adat  pasti  berbicara awig-awig,  awig-awig adalah  aturan  yang berlaku  bagi krama  tamiu dan tamiu dalam  lingkup  desa  adat. Awig  –  awig merupakan  hukum adat yang berlaku di Bali untuk mengatur tata pergaulan masyarakat sebagai krama adat , bahkan juga bisa  berlaku  terhadap  warga  non- krama  adat artinya  awig-awig  itu  bisa  saja  diberlakukan  untuk penduduk yang tinggal di Desa Adat tersebut. Awig-awig memiliki landasan filosofis  yang  dikenal dengan  istilah  Tri  Hita  Karana  yang  bermakna  adanya  3 (tiga) penyebab kebahagiaan kehidupan manusia,  adapun  unsur  Tri  Hita  Karana  itu  yaitu,  Parahyangan (manusia  dengan  Tuhan),  Pawongan (manusia dengan manusia), dan Pawongan (manusia dengan lingkungannya). Dalam Tri Hita Karana dijelaskan Parhyangan yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan Sang  Hyang  Widhi  Wasa /  Tuhan Yang  Maha  Esa, Pawongan yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia  itu  sendiri  dan Palemahan yang  mengatur  manusia  dengan  lingkungannya.  Kalau  diperhatikan  konsep  dasar  dan filosofinya  sangat  luar  biasa  serta  sangat  luhur  karena  mengajarkan  manusia  Hindu  dalam  hidup  ini selalu mengusahakan serta menjaga kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan lingkungannya ( Rindawan, 2017 ; Umiyati, 2020 ). Di  Desa  Adat  Penglipuran,  Kecamatan  Bangli,  Kabupaten  Bangli  ada  aturan  yang  mengatur tentang tidak diperbolehkannya warga untuk berpoligami. Sementara itu Bendesa Adat  Penglipuran  I Wayan Supat mengatakan dengan ketentuan yang terdapat pada desa adat berupa awig-awig , ternyata menjadi penguat bingkai terbitnya UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan padahal, ketentuan  adat ini  telah  ada  jauh  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Pengaruh  Karang  Memadu  Terhadap  Perkawinan  Poligami  Di  Desa  Adat Penglipuran
Institusi  perkawinan  adalah  tempat  untuk  mewadahi  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam kehidupan dunia agar supaya berkembang. Oleh karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki pikiran dan emosi, perkawinannya merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.  Dalam  masyarakat  yang  memiliki  budaya  sederhana,  perkawinan  juga  bersifat sederhana, sempit, dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat dengan budaya  maju  perkawinan  juga memiliki makna luas didalam pelaksanaannya akan lebih terbuka dan maju. Di Indonesia aturan tata tertib  perkawinan  sudah  ada  sejak  jaman  kuno,  jaman  Sriwijaya,  Majapahit  sampai  pada  masa kolonial  Belanda  hingga  jaman  setelah  kemerdekaan.  Bahkan  aturan  perkawinan  itu  tidak  saja menyangkut  warga  negara  Indoneia  juga  termasuk  warga  negara  asing  hal  ini  dikarenakan  adanya pergulan luas bangsa Indonesia ( Hilman, 1990 ).
Indonesia  memiliki  penduduk  dengan  aneka  ragam  adat,  nilai  budaya,  agama  maupun tradisi  dalam  kehidupan  masyarakatnya.  Keanekaragaman  struktur  kehidupan  masyarakat  seperti  ini dapat  dikatakan  sebagai  suatu  potensi  yang  mengandung  berbagai  makna  sehingga  perlu  dipahami oleh  setiap  lapisan  masyarakat.  Apapun  bentuk  komunitas  sosial  dapat  mengembangkan  kehidupan harmonis atas dasar saling menghormati dalam keragaman yang ada ( Budiana, 2009 ).
Masyarakat adat Bali yang terkenal dengan budayanya, sangat berpegang teguh dengan ajaran agama  dan  adat  istiadat,  sesuai  dengan  ajaran  Hindu  masyarakatnya  sangat  percaya  dengan  adanya hukum karmaphala, yang artinya setiap perbuatan pasti ada kosekuensinya cepat atau lambat akan ada hasilnya.  Keyakinan  itu  menjadi  dasar  dalam  kehidupan  dan  tata  pergaulan  dan  berpengaruh  dalam tata  pergaulan  masyarakatnya,  sehingga  masyarakat  senantiasa  berusaha  berbuat  yang  bermakna positif  dan  menghindari  hal  negatif,  termasuk  menghindari  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar norma baik norma sosial, agama, ataupun norma hukum itu sendiri.
Norma  hukum  yang  dimaksud  bisa  berupa  hukum  positif  atau  hukum  negara  dan  bisa  juga hukum tidak tertulis yang bisa disebut hukum adat, hukum adat di Bali biasanya diatur melalui Awig- awig atau Pararem. Hukum adat Bali sangat di taati dan di hormati oleh masyarakatnya oleh karena, kalau  dilanggar  akan  menerima  sanksi  yang  bisa  berupa Dewa  Danda (berupa  upacara/ritual), Sangaskara Danda (permohonan maaf), dan bisa berupa Arta Danda (sanksi harta). Masyarakat adat Bali  sangat  menaati  hukum  adatnya  sebenarnya  bedasarkan  pada  aspek  moral,  karena  akan  merasa malu  melakukan  pelanggaran  yang  pengenaan  sanksinya  dilakukan  di  depan krama  adat melalui Paruman (rapar adat).
Dengan demikian sanksi adat merupakan koreksi adat sebagai kosekuensi adanya pelanggaran adat dengan tujuan untuk membetulkan hukum yang telah dilanggar. Oleh karena itu dapat dikatakan sanksi adat itu merupakan alat  pemaksa  yang  digunakan  oleh  petugas  hukum  yaitu  dalam  hal  ini prajuru  adat melalui paruman  desa untuk  mencapai  perimbangan  hukum  kembali,  Hal  ini  berarti sanksi  adat  tersebut  dapat  dikatakan  berfungsi  refresif.  Penggunaan  sanksi  adat  ini  juga  dikaitkan dengan sistem hukum adat itu sendiri yaitu bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. Akan tetapi tiap-tiap pelanggaran hukum adat  membutuhkan  pembetulan  hukum  kembali  dan  kepala  adat  sebagai  hakim  memutuskan  suatu upaya  adat  apa  yang  harus  digunakan  untuk  membetulkan  hukum  yang  dilanggar  itu  ( Soepomo, 1978 ).  Salah  satu  masyarakat  ada  yang  sangat  memegang  teguh  hukum  adatnya  adalah  Desa  Adat Penglipuran dengan ciri keseragaman angkul-angkul (pintu masuk pekarangan) rumah yang seragam sehingga sangat indah di pandang oleh wisatawan. Di balik keindahan dan keasrian tersebut terdapat Norma Adat yang tertuang dalam awig-awig adanya larangan melakukan poligami. Hal ini mungkin hal satu-satunya desa di Indonesia bahkan dunia yang menerapkan larangan berpoligami. Kaum laki- laki tidak diperkenankan mengawini istri lebih dari satu wanita. Bagi masyarakat di lingkungan adat yang  berani  melanggar  aturan  adat  sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  awig,  tidak  boleh  tinggal bersama  masyarakat desa  setempat,  melainkan  “diasingkan”  di Karang Memadu yang berada ujung desa.  Apabila  ada  masyarakat  setempat  yang  bermaksud  berpoligami,  sanksi  sosial  yang  diberikan terhadap yang bersangkutan cukup berat, salah satunya tidak boleh bergabung melaksanakan upacara adat  dengan  masyarakat,  dilarang  masuk  pura  manapun  di  Penglipuran  karena  dianggap ngaletehin desa ,  (mengotori/  membawa  aib  terhadap  desa)  dan  dilarang  melintasi  perempatan  desa  di  bagian utara. Hal ini disebabkan oleh karena perkawinannya tidak akan pernah ada prajuru berkenan sebagai saksi sehingga dianggap tidak sah (wawancara dengan I Wayan Supat, tanggal 1 Nopember 2019).
Karang  memadu adalah  nama  tempat  yang  ditujukan  bagi  mereka  yang  terbukti  melanggar hukum  berpoligami. Karang  memadu merupakan  lahan  kosong  yang  terletak  di  pojok  selatan  Desa Penglipuran.  Tempat  khusus  ini  ditujukan  bagi  mereka  yang  berani  melakukan  perkawinan berpoligami  yaitu  memiliki  dua  atau  lebih  istri.  Jika  ditinjau  dari  pentingnya  sanksi  adat karang memadu ini  diterapkan  di  desa  adat  Penglipuran,  tampaknya  adanya  sanksi  ini  dipandang  sangat penting diterapkan.
Desa  adat  Penglipuran  sebagai  desa  wisata  yang  terletak  di  Kelurahan  Kubu,  Kabupaten Bangli ini, secara administrative merupakan satu Lingkungan dengan penduduk 240 Kepala Keluarga (KK)  atau  1020  jiwa  serta  secara  adat  terdapat  76  (tujuh  puluh  enam) krama  ngarep (warga  inti). Krama  ngarep (warga  inti)  ini  merupakan  warga  yang  menempati  wilayah  inti  dengan  ciri angkul- angkul (pintu keluar rumah) sama dan ditengah-tengah perkampungan terdapat jalan selebar 4 (empat)
meter tetapi tidak boleh dilintasi kendaraan bermotor. Di Lingkungan Penglipuran  selama  ini belum ada  warga  yang  bermaksud  untuk  berpoligami,  hal  ini  karena  bisa  saja  sebagai  dampak  tersedianya karang  memadu bagi  pelaku  yang  akan  berhadapan  dengan  sanksi  adat  yang  ujung-  ujungnya “diasingkan”  di  kawasan karang  memadu. Keberadaan karang  memadu sangat  berpengaruh  dan efektif  mencegah  perkawinan  poligami  (Wawancara  dengan  I  Wayan  Liwat,  tanggal  1  Nopember 2019).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  sistem  perkawinan  di  Desa  Adat Penglipuran  adalah  sama  dengan  sistem  perkawinan  pada  masyarakat  Bali  pada  umumnya  yaitu mengambil  pola ngidih (melamar)  dan memaling. Hal  yang  unik  dan  menarik  berkaitan  dengan perkawinan  adalah  adanya  penghormatan  terhadap  harkat  martabat  wanita  sebagai  seorang  istri dijungjung  tinggi  dengan  pengaturan  larangan  berpoligami  bagi  suami.  Kemudian,  pengaruh penyediaan karang  memadu terhadap  perkawinan  poligami  di  desa  adat  Penglipuran  adalah  sangat efektif karena  sampai saat ini belum ada warga yang berani melanggar sehingga tidak ada fenomena poligami  karena  mereka  takut  dan  malu  dikenai  sanksi  adat  “diasingkan”  pada  kawasan karang memadu.

## 2. Saran
Kepada  desa  Adat  Penglipuran  hendaknya  mempertahankan  dan  melestarikan  nilai-  nilai  kearifan lokalnya,  karena  Desa  Adat  Penglipuran  sebagai  destinasi  wisata  yang  terkenal.  Selain  itu,  kepada pemerintah hendaknya senantiasa memberikan pembinaan-pembinaan kepada prajuru desa demi tetap terjaganya kelestarian nilai-nilai budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiana,  I.  N.  (2009). Perkawinan  Beda  Wangsa  dalam  Masyarakat  Bali (Cetakan  1).  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hilman,  H.  (1990). Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan  Hukum  Adat,  Hukum Agama . Bandung: Mandar Maju. Kharlie, A. T. (2013). Hukum Keluarga Indonesia, . Jakarta: Sinar Grafika. Prodjodikoro, W. (1984). Hukum Perkawinan di Indonesia . Bandung: Sumur Bandung. Rasidi, L., & Putra, I. B. W. (1993). Hukum Sebagai Suatu Sistem . Bandung: Remaja Rosdakarya. Rindawan,  I.  K.  (2017).  Peranan  Awig-Awig  dalam  Melestarikan  Adat  dan  Budaya  di  Bali. Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra , 1 (1), 1–10.
Saleh, K. W. (1980). Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia. Soepomo. (1978). Bab-bab Tentang Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita. Sujana, I. N. (2016). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin . Yogjakarta: Asswaja Presindo. Surpha, I. W. (2004). Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali . Denpasar: Pustaka Bali Post. Umiyati,  M.  (2020).  The  Existence  of  Natural  Lexicons  in  ‘Awig-Awig’  Tenganan  Pegringsingan Bali: An Ecolinguistic Approach. Jurnal Kajian Bali , 10 (1), 191–216.