INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Page 755-768 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kasus Jasa Titip (Jastip) Tiket Coldplay Secara Online Dalam
Perspektif Hukum Pidana
Hasudungan Sinaga Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia Email: hassinaga@gmail.com

## Abstrak
Berbagai  kemudahan  dan  keuntungan  dalam  bisnis  online  serta  dilegalkan  secara  peraturan pemerintah dan Undang-Undang, Namun disisi lain muncul peluang kejahatan penipuan dalam bisnis Jastp  atau  transaksi  E-Commerce  bagi  masyarakat  yang  kurang  memiliki  analisis  terhadap  bisnis online. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adal a h pendekatan yuridis normatif. Pendekatan  yuridis  normarif  (doktriner) .  Adapun  hasil  temuanya  yaitu  terdapat  2  (dua)  kategori penjual yaitu penjual akun resmi melalui coldplayinjakarta.com tidak memiliki unsur-unsur pidana, dan penjual tiket konser melalui akun twitter Penjual telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan  yaitu  Membeli  akun  twitter  palsu,  Membeli  tiket  asli  kemudian  diposting  di  akun penipuannya,  Dijual  dengan  harga  berkali  lipat,  Membuat  tertimoni  paslu  dan  Membeli  rekening palsu. Hak konsumen terabaikan dengan tidak mendapatkan tiket dari penjual melalui akun twitter, serta kewajiban konsumen kurangnya membaca secara terliti pesan yang disampaikan oleh panitia melalui web coldplayinjakarta.com. panitian melalui akun twitter tidak memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha dikarenakan tidak sesuai janji iklan yang posting.
Kata Kunci: Tiket, Pidana, Palsu, Coldplay.

## Abstract
Various conveniences and advantages in online business and legalized by government regulations and laws, but on the other hand, there are opportunities for fraud crimes in Jastp business or E-Commerce transactions for people who lack analysis of online business. The approach method used in this research is a normative juridical approach. Normative juridical approach (doctrine). The results of the findings are that  there  are  2  (two)  categories  of  sellers,  namely  the  official  account  seller  through coldplayinjakarta.com does not have criminal elements, and the seller of concert tickets through the Seller's twitter account has fulfilled the elements in the criminal act of fraud, namely buying a fake twitter account, buying original tickets and then posting them on his fraudulent account, selling at multiple prices,  making  paslu  testimonials  and  buying  fake  accounts.  Consumer  rights  are  neglected  by  not getting tickets from the seller through a twitter account, and consumer obligations lack of reading the message conveyed by the committee through the coldplayinjakarta.com web. the committee through the twitter account does not fulfill its obligations as a business actor because it does not match the promise of the advertisement that is posted. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) . Keywords: Tickets, Criminal, Fake, Coldplay.

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  dan  informasi  di  era  modern  semakin  memudahkan  bagi masyarakat untuk mengakses berbagai macam kebutuhannya baik primer, sekunder dan tersier, sehingga secara positif berbagai macam peluang bisnis online juga bisa dimaknai Electronic-Commerce atau disingkat E-Commerce, berkembang untuk memudahkan para konsumen  mendapatakan  barang  dan  jasa  yang  diinginkannya,  karena  E-Commerce membuka  ruang  kegiatan  bisnis  yang  mempermudah  masyarakat  lebih  efektif  karena transaksi bisnis antara pedagang dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Mahesti, 2020).
E-Ecommerce  yang  menjadi  hal  yang  sangat  penting  bagi  kalangan  masyarakat modern  pastinya  sangat  membantu  era  di  gital  seperti  saat  ini,  tentunya  memiliki keuntungan bagi para penjual diantaranya tidak ada batas jarak, mendapatkan pelanggan melalui search engine, biaya renda, mencari produk lebih cepat dan mempersingkat waktu dan biaya transportasi, adapunsaat ini yang sangat diminati oleh para konsumen yaitu Jasa penitipan (Jastip) dimana bisnis jastip atau jasa terpercaya merupakan usaha jasa dengan tujuan membantu masyarakat membeli produk yang tidak tersedia atau susah didapat. Jika kita  lihat  sekilas,  jastip  seperti  perusahaan  importir.  Namun  cara  kerjanya  jauh  lebih sederhana, dalam melakukan jasa pengiriman pengusaha tidak perlu mengantarkan barang ke bea cukai, tidak hanya itu, siapa saja juga bisa memulai bisnis ini.
Bisnis  Jastip    atau  perdagangan  secara  elektronik    ini  sudah  dianggap  ilegal berdasarkan regulasi yang berlaku, yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, berdasarkan pasal 47 ayat (2)  transaksi elektronik diangapa dibolehkan apabilah, (a) adanya kesepakat para pihak, (b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  (c)  objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
Serta diatur dalam  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, dengan prinsip yang tertuang pada pasal 17 ayat (2), Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau Pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
Dari berbagai kemudahan dan keuntungan dalam bisnis online serta dilegalkan secara peraturan pemerintah dan Undang-Undang, Namun disisi lain muncul peluang kejahatan penipuan  dalam  bisnis  Jastp  atau  transaksi  E-Commerce  bagi  masyarakat  yang  kurang memiliki analisis terhadap bisnis online atau memberikan kepercayaan secara berlebihan, kasus baru Indonesia terkait konser cosplya band ternama yang memiliki penggemar amat fanatik, sehingga panitian konser mengharuskan para fansnya untuk membeli tiket secara online di sosial media (sosmed), dengan motif kejahatan yaitu seorang pelaku kejahatan membeli  tiket  orisinil  yang  kemudian    ditampilkan  pada  Akun  Twitter  miliknya menggunakan tiketnya untuk membuka Jastip guna meyakinkan para korban tiket Coldplay agar mendapatkan banyak korban. Mereka membeli akun Twitter seharga Rp 750.000. Akun yang dipilih memiliki followers yang cukup banyak, sehingga pelaku bisa mencari korban lebih banyak lagi (Https://news.detik.com, 2023).
Berdasarkan kasus  tersebut di atas, penelitian tertarik menggali lebih lanjut mengenai bisnis  tiket  online  bagi  pelaku  Jasa  Titip  (Jastip)  berdasarkan  perpektif  hukum  pidana. Dikonsep dalam beberapa rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu;
1. Bagaimana Bentuk  Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Jasa Titip (Jastip) ?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Bagi Konsumen Jasa Titip (Jastip) ?

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Soerjono Soekanto dan Sri  Mamuji.,  2013).  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan
hukum  normatif.  Pendekatan  hukum  normatif  (doktrinar)  adalah  pendekatan  yang didasarkan pada studi pustaka atau dokumenter dan pendapat ahli. Adapun bahan dalam penelitian  ini  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  dengan mengumpulkan melalui inventarisasi regulasi dan buku perpustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Pidana Bagi Pelaku Kejahatan  Jasa Titip (Jastip)
Dalam  prespektif  hukum  pidana  terdapat  berbagai  macam  regulasi  yang mengaturnya, dalam KUHP  yang mengatur tentang tindakan penipuan terdapat pasal 378, bahwa barangsiapa bermaksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hak menggunakan nama atau status palsu, dengan kehati- hatian  dan  tipu  muslihat,  atau  dengan  berbohong,  membujuk  seseorang  untuk menyerahkan  barang,  berutang  atau  mengajukan  tuntutan,  dipidana  karena  penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Dapat dipahami dari unsur-unsur penipuan dari pasal berikut;
1. Untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  cara  melawan  hukum dengan cara menggunakan nama palsu, perkataan bohong
2. Menggerakkan  orang  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu,  memberi  utang  maupun menghapus piutang
Namun dalam konteks kekinian Dari pasal tersebut dasar makna yang terkandung dari penipuan menggambarkan tindak pidana secara umum, dan tidak mengandung aturan secara spesifik tentang penipuan melalui media sosial (Rahmad, 2019).
Secara rinci jika ditafsirkan dari pasal tersebut terdapat 3 (tiga) penting (Soesilo, 1991):
1. Nama  palsu  atau  keadaan  palsu,  nama  yang  digunakan  bukanlah  namanya  sendiri, sebagai  contoh  nama ‘ Saimin ’ dikatakan ‘ Zaimin ’ ,  tidak  dapat  dikatakan  menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu.
2. Kecerdikan  (tipuan)  atau  tipuan  yang  sangat  cerdik  sehingga  orang  yang  berpikir normal dapat dikelabui.
3. Membagikan tentang kata bohong: Satu kata bohong tidak cukup, harus ada banyak kata  bohong  yang  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  keseluruhannya  adalah  cerita tentang sesuatu yang tampak benar.
Maka muncul pertanya, siapakah orang yang akan dipidaha jika pelakunya lebih dari 1 orang,  dalam  pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan  bahwa yang  dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah;
1. Mereka  yang  melakukan,  telah  melakukan  dan  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  suatu tindakan;
2. Mereka yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bertindak dengan memberi atau  menjanjikan,  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  harga  diri,  menggunakan kekerasan,  menggunakan  ancaman  atau  menipu  atau  menawarkan  kesempatan, sumber daya atau informasi .
Arti lain dari pasal 378 adalah bentuk kegiatan penipuan, di mana pendiri hukum pidana mengklasifikasikan bagian ini (nama depan) sebagai penipuan (Bld.:oplichting) (Kevin Julio Tamboto, 2018), unsur-unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) berdasarkan terjemahan tim penerjemah BPHN. yaitu:
1. Barang siapa
2. dengan maksud
3. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
4. dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian kebohongan,
5. menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
Maka dapat dipahami dari beberapa pendapat ahli, maka siapa saja yang terlibat dalam tindak kejahatan pidana, yaitu jelas oknum yang melakukan, yang menyuruh dan ikut serta melakukan perbuatan baik secara langsung ataupun secara digital, selain itu yang terlibat oknum yang memberi, menjanjikan dan menyalah gunakan kekuasaan yang mengandung penipuan atau curang maka masuk dalam kriteria tindakan pidana.
Selain  pasal  378  tentang  penipuan,  tidak  kejahantan  pidana  di  jerat  dengan  pasal penggelapan, diatur pada Menurut Pasal 372 KUHP, barang siapa melanggar haknya dan dengan sengaja merampas suatu benda kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian dan  tidak  berada  di  tangannya  sebagai  akibat  perbuatan  itu,  diancam  dengan  pidana penggelapan dengan pidana penjara paling lama. 4. tahun penjara.
Pasal 372 KUHP merupakan bagian pokok dari beberapa pasal tentang penggelapan. Dari penggelapan pasal 373 penggelapan kecil, penggelapan berat dari bagian pasal 374- 375, penggelapan dari pasal 376 dalam lingkaran keluarga, hanya penggelapan dari Bagian 377 dalam arti luas. Tindak Pidana Jabatan, sekarang sudah tergabung dalam UU No. 31 Tahun  1999  dan  UU  Tipikor  No.  20  Tahun  2001. Mengenai  penjabaran  pasal  372  KUHP terdapat  unsur-unsur  tindak  pidana  penggelapan  yaitu  unsur  subjektif    dan  objektif (Lamintang, 1997).
1. Unsur subjektif  berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata : “ dengan sengaja ” .
2. Unsur objektif terdiri dari unsur suatu benda, menguasai secara melawan hukum, barang siapa, seluruh milik orang lain atau sebagian, kepemilikan benda tersebut bukan karena kejahatan
Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum baru dianggap ada apabila perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu (Fuady, 2005).
M.V. T (Memorie van Toelichting) menerjemahkan niat (opzet) menjadi wasiat en wetens will and know, dengan kata lain: Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan niat harus menghendaki perbuatan itu dan mengetahui akibat dari perbuatan itu. Jadi, konsep keinginan dan kehendak dapat berupa perbuatan yang dilarang, yang akibatnya dilarang, yang termasuk dalam ciri-ciri kejahatan. Niat untuk perbuatan yang dilarang disebut  sebagai  niat  formil, sedangkan niat untuk perbuatan yang  dilarang disebut sebagai niat materil (Prasetyo, 2011).
Makan  unsur  terpenting  dari  motif  tindak  pidana  penggelapan  adanya  niat kesengajaan  karna  adanya  kesempatan  dan  mengetahui    yang  akan  terjadi  atau konsekuensi yang bakal di alami baik dari pelaku dan korban, dari kedua pasal tentang pidana penipuan dan penggelapan agak sulit dibedakan dengan kasat mata.
Untuk  membedaan  bisa  diilustrasikan  berikut  dengan  akad  jual-beli  motor (Oktavira, 2023);
a. Penipuan, sejak awal si B tidak berniat untuk menjual motor si A, melainkan hendak membawa kabur motor tersebut, jadi sejak awal sudah ada niat kejahatan.
b. Penggelapan, jika pada awalnya si B  berniat  untuk menjual motor Si A kepihak ketiga, namun ditengah perjalanan B berubah niat dan membawah kabur motor A, tidak ada nian dari awal, namun ada kesempatan.
Selain pasal 372 dan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana merugikan orang lain, pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE)  mengkafer  tindak  pidana  melalui  media  sosial,  adapun  bunyi  pasalnya sebagai  berikut;  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik sebagamana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
UU ITE merupakan kerangka hukum pertama yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia  dan  memberikan  pembaharuan  hukum  yang  bertujuan  untuk  menjamin kepentingan masyarakat atas jaminan kepastian hukum dalam transaksi media sosial. UU ITE  memang  tidak  mengatur  produsen  dan  konsumen  e-commerce  secara  terpisah, melainkan UU ini fokus untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengguna  dan  penyelenggara  internet  pada  umumnya.  Namun  demikian,  UU  ITE  tetap dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  penting  (Reggiannie  Christy  Natalia, 2019).
Perbuatan pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dilarang namun tidak menjelaskan secara spesifik terkait  dengan “ berita bohong dan menyesatkan, atau  kata lain hal  berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk berita bohong.
Kata  "berbohong"  dan  "menyesatkan"  adalah  dua  hal  yang  berbeda.  Pada  frasa “ penyebar berita bohong ” diatur perbuatannya, sedangkan pada kata “ menyesatkan ” diatur akibat  perbuatan  itu  yang  menyebabkan  orang  melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik. Pandangan,  kata “ dan ” ,  artinya  kedua  unsur  ini  harus  dipenuhi  demi  keyakinan,  dalam kerugian konsumen, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik . (Hasanah, 2018).

## a. Syarat Dan Ketentuan Umum Pembelian Tiket Resmi dari Panitia
Konser  Band  Coldplay  yang  pertama  kalinya  ke  Indonesia  akan  digelar  di  Stadion Gelora  Bung  Karno  (GBK)    di  Jakarta  Pusat  pada  tanggal  15  November  2023,  sehingga antusia masyarakat Indonesia membeludak untuk mebeli tiket, sebanyak 500 ribu orang berburuh pada hari presale pertama Rabu 17 Mei 2023. Panitia konser Coldplay kelbakan lantara hanya menyediakan 50-70 ribu tiket, Co-Founder dan Co PK-Entertainment Harry Sudarma selaku pihak promotor akan menyediakan lebih dari 50 ribu tiket yang akan dijual dijual melalui situs pembelian tiket di coldplayinjakarta.com (https://www.tentangindonesia.com/n, 2023).
Syarat dan ketentuan umum (general terms & conditions) dari pihak panitian terkait pembelian tiket di publikasi melalui situs resmi yaitu coldplayinjakarta.com, berikut  pada point penting ketentuan pembelian tiket (https://coldplayinjakarta.com/, 2023);
1. Tiket hanya dapat dibeli melalui coldplayinjakarta.com
2. Tiket dijual langsung oleh operator kepada pembeli tiket. Setiap tiket yang dibeli oleh bisnis  atau  penjual  tiket  untuk  penjualan  kembali  tiket  dan/atau  untuk  tujuan pemasaran dan promosi melanggar Ketentuan Penjualan Tiket ini dan karenanya dapat
dianggap batal dan dapat dibatalkan. Beli tiket dari situs web pihak ketiga dan pengecer tidak sah seperti Viagogo, Stubhub, tiketX, thekaryll, dll. sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko pembeli tiket.
3. Tiket tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada hadiah, kontes, kompetisi, atau undian. Tiket yang dijual atau digunakan dengan  melanggar  syarat  dan  ketentuan  ini  dapat  dibatalkan  tanpa  pengembalian uang dan pemegang tiket umumnya akan ditolak masuk ke area acara. Promotor tidak bertanggung  jawab  atas  kelalaian  pembeli  tiket  yang  mengakibatkan  tiket  jatuh  ke tangan orang lain dan digunakan sebagai tiket masuk, sehingga mencabut hak pembeli tiket untuk masuk ke tempat.
Dapat  dipahami  syarat  dan  ketentuan  umum  pembelian  tiket  resmi  dari  panitia hanya melalui laman resmi yang sudah di publikasinya panitian dan jika ada pelaku usaha atau  pedagang  Tiket  dengan  tujuan  untuk  penjualan  kembali  Tiket  dan/atau  keperluan pemasaran dan promosi adalah melanggar Syarat & Ketentuan penjualan Tiket dan tiket tidak dapat digunakan untuk keperluan komersial.

## b. Penipuan Pembelian Tiket
Kasus  pembelian  tiket  yang  beredar  di  media  sosial  salah  satunya  dilakukan  oleh pasangan suami istri (pasutri) asal Yogyakarta telah ditangkap setelah membawa kabur duit ratusan  juta  rupiah  puluhan  korbannya,  adapun  modusnya  dengan  cara  memanfaatkan akun  Twitter  untuk  melakukan  tipu-tipu.  Keduanya  melakukan  berbagai  cara  untuk menggaet para korban, pasutri ini membeli tiket Coldplay asli untuk menarik pembeli. Tiket tersebut  diunggah  ke  akun @fintrove_id  supaya  korban yakin  dan mentransfer uang ke rekening tersangka, tiket Coldplay dengan harga yang tinggi. Harganya bahkan mencapai dua kali lipat dibanding harga sebenarnya, dengan alasan dari panitian meberikan harga tiket variatif (Https://news.detik.com, 2023).
Untuk lebih meyakinkan calon korban, mereka mengomentari akun mereka seolah- olah  komentar  tersebut  adalah  pengalaman  pelanggan  yang  "berhasil"  mempercayai mereka saat membeli tiket konser. Dikatakan juga di Twitter bahwa situs ini, boleh dikatakan, telah  menjual  berbagai  tiket  konser  di  masa  lalu  dan  sukses.  Jadi  komentar  follower  ini harusnya bagus, itu benar, itu real dan seterusnya untuk memikat orang-orang yang melihat ini di twitter untuk membeli tiket konser Coldplay. Berikut bentuk modus yang dilakuan oleh pelakunya;
1. Membeli akun twitter
2. Membeli tiket asli kemudian diposting di akun penpuannya
3. Dijual dengan harga berkali lipat
4. Membuat tertimoni paslu
5. Membeli rekening palsu
Maka  jika  di  kaitkan  dengan  KUHP  dan  Undang-Undang  informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE),  modus  penipuan  yang  dilakukan  oleh  Pasutri  asal  Yogyakarta  telah memenuhi unsur-usnsur dalam hukum pidana diantara unsur pidana penipuan pada KUHP dan penyebaran berita  bohong  pada  UU ITE,  sedangkan  panitia  pelaksana  konser tidak memenuhi unsur pidana karna dari awal pihak panitia telah mempublikasinya syarat dan ketentuan umum pembelian tiket.
Bentuk Perlindungan Bagi Konsumen Jasa Titip (Jastip)

## 1. Definisi
Bentuk  perlindungan  konsumen  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen (UUPK) Tahun 1999. Perlindungan konsumen didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai segala upaya untuk  menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen, oleh karena itu ciri utama kepastian hukum adalah perlindungan negara terhadap kegiatan ekonomi bagi konsumen.
Secara  umum  UUPK  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  konsumen  dan pengusaha.  Konsumen  didefinisikan  dalam  Pasal  1  (2),  setiap  pengguna  barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  serta  dirinya  sendiri,  keluarganya, orang lain dan makhluk hidup untuk tujuan selain bisnis. Yang dimaksud dengan “ konsumen ” dalam pembahasan ini adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga dan bukan untuk produksi barang/jasa lain atau untuk dipertukarkan kembali. Ini adalah peristiwa konsumsi yang melibatkan transfer  kepemilikan  atau  kenikmatan  dari  pemasok  barang  atau  jasa  ke konsumen  (Az Nasution, 1995).
Sementara  itu,  Pasal  1  ayat  (3)  mendefinisikan  pengusaha  adalah  melakukan usaha  dalam  berbagai  sektor  ekonomi  dalam  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  melalui perjanjian. Penjelasan lain tentang pelaku usaha terdapat  pada  pasal 1 angka 3 PP Nomor  58  Tahun  2001  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
1. Orang  perorangan,  yaitu  setiap  individu  yang  melakukan  kegiatan  usahanya secara seorang diri.
2. Badan  usaha,  yaitu  kumpulan  individu  yang  secara  bersamasama  melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain :
a) Badan  hukum,  adalah  badan  usaha  yang  sudah  mendaftarkan  dirinya  di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT)
b) Bukan  badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinnya  di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma
2. Hak dan Kewajiban Konsumen
Hak  konsumen  terdapat    pasal  4  menyebutkan  bahwa,(1)  hak  atas  kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) hak untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan  konsumen  secara  patut;  (6)  hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen; (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak  diskriminatif; (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi  dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Secara  garis  besar  hak-hak  konsumen  dapat  dibagi  dalam  tiga  hak  yang  menjadi prinsip dasar, yaitu (Ahmadi Miru, 2000):
1. Hak yang ditujukan untuk melindungi konsumen dari kerugian, kerugian pribadi dan kerusakan harta benda;
2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; Dan
3. Hak atas solusi yang tepat untuk masalah yang ada.
Salah satu hak konsumen tertuang dalam Pasal 4 Ayat c Undang-Undang ini yang pada dasarnya menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas, benar  dan  jujur  mengenai  status  barang  dan  jasa.  Kemudian  Pasal  4  (h)  UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas ganti rugi, ganti
rugi  dan/atau penggantian apabila barang  dan/atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak seharusnya sebagaimana mestinya (Yani, 2000)
Maka dapat dipahami hak itu sendiri bagi konsumen merupakan  unsur terpenting agar terjamin kepastian hukum sehingga terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran agar terciptanya keberlangsungan ekonomi yang stabil, maka siapakah yang memenuhi hak konsumen harus dipenuhi dalam hal ini yaitu pelaku usaha.
Selain hak yang harus  didapat, konsumen  juga memiliki  kewajiban yang harus dipenuhi kepada pelaku usaha. Aturan tersebut tertuang pada pasal 5 UUPK nomor 1999 yaitu (a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi  keamanan  dan  keselamatan;  (b) beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian  barang  dan/atau  jasa;  (c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; (d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Terdapat 3 (tiga) point besar pada pasal 5 (lima) yaitu membaca, beritikad baik, dan  membayar,  dalam  aturan  membaca  bagi  konsumen  adalah  sebagai  tindakan preventif sebelum mengkonsumsi bagi barang ataupun jasa, karena sering terjadinya kerugian bagi konsumen terdapat 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan ekternal.
Pertama,  faktor  internal;  Konsumen  tidak  memiliki  informasi  yang  cukup, kurangnya  kesadaran  konsumen,  kurangnya  kesadaran  konsumen  akan  informasi hukum dan konsumen kurang aktif dalam memperjuangkan haknya ketika pengusaha melakukan pelanggaran. Kedua faktor eksternal: Pengusaha tidak melayani konsumen dengan  baik  dan  jujur  serta  tidak  mencari  keuntungan  yang  sebesar-besarnya,  dan pemerintah membutuhkan nasihat hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.  (Amaliah  Ulfia; ’ Nadhira; Hasanah, 2016).
Sedangkan kewajiban konsumen terdapat pada pasal 5 bahwa, (a) membaca atau mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; (b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; (c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; (d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara  patut.  Ada  4  (empat)  poin  penting  bagi  kewajiban  konsumen  membaca, beritikad baik, membayar dan penyelesaian hukum.
Maka jika dikaitkan dengan kasus penipuan tiket konser coldplay konsumen telah memenuhi unsur dari pada kewajibannya yaitu membaca informasi serta membayar sejumlah uang untuk membeli tiket, namun hak nya terabaikan karena adanya unsur penipuan jika konsumen membeli selain dari web resmi coldplayinjakarta.com.
Akan  tetapi  adanya  kewajiban  konsumen  yang  sedikit  terlalaikan  yaitu  tidak membaca secara detail informasi yang di berikan pihak panitian di websait resminya, bahwa  pada  point (1) tiket hanya  dapat dibeli melalui coldplayinjakarta.com, artinya panitian utama tidak adanya kewajiban bertanggungjawab atas tertipunya konsumen pada akun twitter.
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Hak dan kewajiban pelaku usaha di atur pada pasal 6 dan 7  UU No. 8 Tahun 1999, pasal  6  hak  pelaku  usaha;  (a)  hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan kesepakatan  mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan; (b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; (c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; (d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Terdapat  5  (lima)  hak  pelaku  usaha  yang  didapat  agar  terlaksananya keberlangsungan  sebuah  bisnis,terutama  hak  menerima  pembayaran  atas  timbal  bali barang  yang  diberikan  kepada  konsumen.  Selain  itu  adanya  hak  mendapatkan pelindungan hukum jika konsumen adanya itikad tidak baik terhadap pelaku usaha atau mengancam keberlangsungan usahanya.
Sedangkan kewajiban pelaku usaha terdapat pada pasal 7 ; (a) beritikad baik dalam melakukan  kegiatan  usahanya;  (b)  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; (e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau  mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang  diperdagangkan;  (f)  memberi kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Terdapat 7 poin penting kewajiban pelaku usaha  dalam menjalankan usahanya dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang baik secara offline ataupun online dalam bentuk barang maupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,  iklan  atau  promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  pasal  8  UU Perlindungan Konsumen.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dalam perspektif hukum pidana terdapat 2 (dua) kategori penjual yaitu penjual akun resmi melalui coldplayinjakarta.com tidak memiliki unsur-unsur pidana, dan penjual tiket konser melalui akun twitter Penjual telah memenuhi unsur-unsur dalam  tindak  pidana  penipuan  yaitu  Membeli  akun  twitter  palsu,  Membeli  tiket  asli kemudian  diposting  di  akun  penipuannya,  Dijual  dengan  harga  berkali  lipat,  Membuat tertimoni paslu danMembeli rekening palsu. Dalam hukum perlindungan konsumen, hak konsumen  terabaikan  tidak  mendapatkan  tiket  dari  penjual  melalui  akun  twitter,  serta kewajiban  konsumen  kurangnya  membaca  secara  terliti  pesan  yang  disampaikan  oleh panitia  melalui  web coldplayinjakarta.com.  panitian  melalui  akun  twitter  telah  tidak memenuhi kewajiban dikarenakan tidak sesuai janji iklan yang posting.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru. (2000). ìPrinsip -prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia.
Universitas Airlangga.
Amaliah    Ulfia; ’ Nadhira;  Hasanah,  F.  (2016).  Penerapan  Kewajiban  Konsumen  Untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan Ringan dan Minuman Dalam Rangka Perlindungan Diri Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Sail. Jurnal Online Mahasiswa (JOM)  Bidang  Ilmu  Hukum,  Vol  3,  No  2  (2016):  Wisuda  Oktober  2016,  1 – 15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/15458/15001
Az Nasution. (1995). Konsumen dan Hukum,. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Fuady, M. (2005). Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hasanah,  S.  (2018,  May  3).  Arti  Berita  Bohong  dan  Menyesatkan  dalam  UU  ITE. Https://Www.Hukumonline.Com/.
https://coldplayinjakarta.com/.  (2023).  General  Terms  &  Conditions  Syarat  &  Ketentuan Umum. Https://Coldplayinjakarta.Com/.
Https://news.detik.com. (2023, May 23). No Title. Baca Artikel Detiknews, “ Pasutri Penipu Jastip  Tiket  Coldplay  Pasang  Harga  2  Kali  Lipat ” Selengkapnya Https://News.Detik.Com/Berita/d-6734278/Pasutri-Penipu-Jastip-Tiket-Coldplay- Pasang-Harga-2-Kali-Lipat. Download Apps Detikcom Sekarang Https://Apps.Deti, 1. https://www.tentangindonesia.com/n.  (2023,  May  3).  Panitia  Kelabakan!  Ratusan  Ribu Orang  Serbu  Tiket  Coldplay  di  Presale  Pertama,  Seluruh  Tiket  Dibabat  Habis. Https://Www.Tentangindonesia.Com/N.
Kevin Julio Tamboto. (2018). Pengaturan Dan Praktik PenerapanPasal 378 Kuhp Tentang Penipuan(Kajian Putusan Mahkamah AgungNomor 519 K/Pid/2017. Lex Et Societatis, Vol.6 (7)(7), 66 – 73.
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung:  Citra Aditya Bhakti.
Mahesti, I. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip (JASTIP) Melalui
Media Online. JOM Fakultas Hukum, VII, 1 – 14.
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/29265/28198
Oktavira,  B.  A.  (2023,  January  6).  Perbedaan  Penipuan  dan  Penggelapan. Https://Www.Hukumonline.Com/.
Prasetyo, T. (2011). Hukum Pidana. Jakarta: Grafindo Persada.
Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 103 – 117.
Reggiannie Christy Natalia. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online  Di Media Sosial. Law Review, XVIII(3), 72 – 89.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji.  (2013). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat (p. 13). Raja Grafindo Persada.
Soesilo,  R.  (1991). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
Yani,  G.  W.  &  A.  (2000). Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Jakarta:  Penerbit  PT Gramedia Pustaka Utama.