JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 2 HALAMAN 82 - 89
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## UNI AFRIKA: MEMBANGUN JEMBATAN PERDAMAIAN DALAM KONFLIK PEMERINTAH ETHIOPIA DAN TIGRAY

## Destivia Tri Wijayanti
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya E-mail: destiviatriwijayanti@gmail.com

## Silvi Nur Aini
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya E-mail: silvinurainiweb@gmai.com

## ABSTRAK
Konflik  antara  pemerintah  Ethiopia  dan  otoritas  regional  Tigray  telah  menciptakan  ketegangan  dan kerusuhan yang signifikan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, peran Uni Afrika (UA) sebagai organisasi regional yang berdedikasi  untuk  memajukan  persatuan  dan  solidaritas  di  Afrika  memiliki  potensi  untuk  menjadi  kekuatan pemersatu  dan  penengah  yang  penting.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  peran  UA  dalam  membangun jembatan perdamaian dalam konflik antara pemerintah Ethiopia dan Tigray. Dalam penelitian ini, akan dianalisis upaya UA dalam mediasi, diplomasi, dan penyelesaian konflik di Tigray. Selain itu, akan dilihat juga apakah UA telah melibatkan diri dalam penyediaan bantuan kemanusiaan dan pemantauan situasi di wilayah tersebut. Dengan mengkaji peran dan tindakan UA, artikel ini berharap dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang upaya organisasi  ini  dalam  mengatasi  konflik  yang  kompleks  dan  bermasalah  ini,  serta  menjalin  perdamaian  yang berkelanjutan di antara pemerintah Ethiopia dan Tigray.
Kata kunci: Konflik, Mediasi, Peran, Uni Afrika.

## ABSTRACT
The conflict between the Ethiopian government and Tigray regional authorities has created significant tensions and unrest in the region. In this context, the role of the African Union (AU) as a regional organization dedicated to advancing unity and solidarity in Africa has the potential to be an important unifying and mediating force. This article  aims  to  investigate  the  AU's  role  in  building  peace bridges  in  the  conflict  between  the  governments  of Ethiopia and Tigray. In this research, AU efforts in mediation, diplomacy and conflict resolution in Tigray will be analyzed. Apart from that, it will also be seen whether the AU has involved itself in providing humanitarian assistance and monitoring the situation in the region. By examining the AU's role and actions, this article hopes to provide better insight into the organization's efforts to address this complex and problematic conflict and forge sustainable peace between the governments of Ethiopia and Tigray.
Keywords: Conflict, Mediation, Role, African Union.

## PENDAHULUAN
Ethiopia  merupakan  negara  Federasi yang  beribu  kota  di  Addis  Ababa.  Negara yang  memiliki  nama  resmi  Republik Demokratik  Federal  Ethiopia  (Federal Democratic  Republic  of  Ethiopia)  ini memiliki 9 negara bagian, antara lain: Afar, Tigray, Orokia, Somali, Gambela, Banshangul/Gumuz, Harari, Dire Dawa, dan Addis  Ababa.  Ethiopia  merupakan  negara dengan wilayah terbesar kesepuluh di Benua Afrika,  dimana  masyarakat  Ethiopia  terdiri dari berbagai macam suku serta budaya yang berbeda-beda  di  dalamnya.  Suku  Oromo,
Amhara, dan Tigre merupakan etnis dengan populasi  terbesar  di  Ethiopia,  sedangkan Somali,  Sidama,  Gurage,  Wolaita,  Afar, Kimbata,  Hadiya,  dan  beberapa  etnis lainmerupakan suku minoritas yang menyumbang sekitar 28% dari keseluruhan penduduk Ethiopia (Kemenlu, 2018). Evolusi  konstelasi  keamanan  politik  dunia tidak  lepas  dari  konflik,  baik  antarnegara maupun  internal  yang  dikenal  dengan perang  saudara.  Salah  satu  konflik  yang muncul  di  tahun  2020  ini  adalah  konflik Tigray  yang  terjadi  di  negara  Afrika  yaitu Ethiopia.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 2 HALAMAN 82 - 89
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Venisa Yunita Sari, Nurfitri Nugrahaningsih,  Ully  Nuzulian  Konflik ini disebabkan  oleh  perebutan  kekuasaan, pemilihan  umum,  dan  dorongan  reformasi politik  yang  melibatkan  konflik  etnis Tigray. Konflik  dimulai  ketika  pemerintah pusat  Perdana  Menteri  Abiy  Ahmed berjuang  untuk  menghidupkan  kembali pemilihan  parlemen  daerah  yang  tertunda oleh  pandemi  virus  corona,  mengusir pasukan etnis Tigray yang dianggap sebagai pemberontak  karena  menentang  Perdana Menteri  Abiy  Ahmed.  Pada  November 2020,  serangan  militer  terhadap  pasukan daerah  Front  Populer  Tigray  diperintahkan sebagai  bagian  dari  "operasi  penegakan hukum"  lokal.  Sejak  November  tahun  lalu, konflik  Tigray  dengan  cepat  meningkat menjadi  konflik  regional  yang  melibatkan pasukan Eritrea dan Somalia, serta pasukan khusus  Amharik.  Namun,  Perdana  Menteri Abiy  dan  pemerintah  Eritrea  menepis tuduhan  tersebut,  sementara  atas  desakan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  Amerika Serikat,  Perdana  Menteri  Abiy  berjanji untuk  mengusir  pasukan  Eritrea  paling lambat  Maret  2021.  Dalam  pernyataannya, Perdana  Menteri  Abiy  membantah  adanya warga  sipil  yang  terluka  dalam  bentrokan tersebut.
Konflik dengan cepat meningkat menjadi  konflik  regional  yang  melibatkan pemain  lain  termasuk  pasukan  khusus Eritrea,  Somalia  dan  Amharik.  Menurut berbagai  sumber,  para  pelaku  ini  diduga terlibat  dalam  konflik  Tigray,  meski  klaim tersebut  ditentang  oleh  mereka.  Unit-unit TPLF  memerangi  Pasukan  Pertahanan Ethiopia (AKHIR), Polisi Federal Ethiopia, polisi  regional  dan  pasukan  dari  daerah tetangga  Amhara  dan  Afar,  serta  Pasukan Pertahanan  Eritrea  (EDF)  dan  Pasukan Khusus  Tigray  Pasukan  (TSF)  (Amnesti Internasional, 2020). Perdana Menteri Abiy mengerahkan  milisi  untuk  memperkuat pasukan  di  Amhara,  selatan  Tigray,  dan menyapu  daerah  barat  Tigray,  menuduh serangan  terhadap  warga  sipil.  Pasukan Eritrea  kemudian  mengalir  ke  perbatasan
Tigray  dari  utara  untuk  berperang  bersama pasukan Perdana Menteri Abiy.
Melihat  situasi  tersebut  di  atas  di Ethiopia, bantuan dari semua pihak tentunya dibutuhkan  untuk  mencapai  hak  asasi manusia yang menjadi hak rakyat Ethiopia. Jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dan segera ditangani, maka akan mengarah pada pelanggaran hak dan pelanggaran hak asasi manusia,  yang  berujung  pada  masalah keamanan  manusia.  Dalam  konteks  ini, organisasi  internasional  memiliki  otoritas paling penting dalam perwujudan hak asasi manusia.  organisasi  internasional  dapat menjadi  forum  di  mana  aktor-aktor  lain, baik  negara,  institusi  maupun  individu, bersaing.  Organisasi  internasional  juga dapat  menjadi  aktor  independen  yang berkompetisi untuk dapat menerapkan nilai, norma,  dan  peraturan  yang  dimiliki  pada komunitas internasional.
Uni  Afrika  (African  Union)  adalah organisasi  regional  untuk  wilayah  Afrika yang didirikan pada 9 Juli 2002, di Durban, Afrika Selatan (Canadian Mennonite Univercity,  2006).  Organisasi  regional  ini memiliki markas di Addis Ababa, Ethiopia. Sejak awal terbentuknya hingga saat ini Uni Afrika memiliki 53 negara anggota. Sebagai organisasi  regional,  Uni  Afrika  memiliki tujuan  untuk  memperkuat  intergrasi  antar negara-negara  Afrika,  memperkuat  suara Afrika di kancah internasional, menyatukan seluruh  negara  di  kawasan  Afrika  dalam rangka  menyelesaikan  berbagai  masalah sosial,  ekonomi,  dan  politik  negara-negara anggotanya (African Union. SIA IV hal.2). Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka artikel ini akan berusaha untuk mendeskripsikan  Bagaimana  peran  Uni Afrika  dalam  upaya  memediasi  konflik antara  pemerintah  Ethiopia  dan  otoritas regional Tigray.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Konflik di Tigray Konflik Tigray adalah konflik bersenjata yang  dimulai  pada  3  November  2020  di Region  Tigray  yang  merupakan  wilayah negara  Etiopia,  antara  pasukan  khusus
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 2 HALAMAN 82 - 89
Region  Tigray  (yang  dipimpin  oleh  Front Pembebasan  Rakyat  Tigray)  dan  Pasukan Pertahanan  Nasional  Ethiopia,  di  aliansi dengan  pasukan  khusus  Region  Amhara. Serangan  roket  telah  menyebar  ke  negara tetangga Eritrea.
Front  Pembebasan  Rakyat Tigray (TPLF)  adalah  dalah  sebuah  kelompok paramiliter  partai  politik,  dan  bekas  partai pemerintahan nasionalis etnis Etiopia, yang didirikan pada 18 Februari 1975 di Dedebit, barat  laut  Tigray,  menurut  catatan  resmi. Dalam kurun waktu 16 tahun, front tersebut berkembang  dari  selusin  anggota  menjadi gerakan pembebasan bersenjata paling kuat di  Etiopia  (Berhe  Kahsay  (2005).  Front tersebut memimpin koalisi gerakan bernama Front  Demokrat  Revolusioner  Rakyat Etiopia dari 1989 sampai  2018 (Paravicini, Giulia; Endeshaw, Dawit, 2020). konflik  Tigray  merupakan  bentuk  luka lama dalam Ethiopia, yang diakibatkan oleh rekam  jejak  TPLF  selama  memerintah  30 tahun silam. Konflik akan tetap terjadi jika masih  ada  ambisi  pemerintahan  Abiy Ahmed untuk memberi ‘hukuman’ terhadap TPLF.  Konflik  ini  merupakan  bentuk kebencian  lama,  frustasi  kolektif  terhadap TPLF, dan seolah-olah konflik ini mencoba menampilkan  bentuk  kekerasan  struktural. Walaupun  di  satu  sisi,  kekecewaan  telah diimplementasikan  pertama  kali  lewat serangan mendadak 4 November 2020 oleh TPLF  ( 1 Pragilaksono,  Bimo,  2022). Serangan  tersebut  kemudian  didefinisikan oleh  pemerintah  sebagai  pemberontakan yang  mengancam  kedaulatan  Ethiopia sebagai  negara  yang  merdeka.  Pemerintah membutuhkan  perhatian  lebih  terhadap penyusunan ulang aturan, atau dalam istilah dari  Abiy  Ahmed  sebagai  ‘hukuman’ terhadap  TPLF,  bukan  hanya  dosa  di  masa pemerintahan  mereka  terdahulu,  melainkan terhadap  tindakan  teror  mereka  dalam negeri. Keterlibatan para aktor di  sini pada dasarnya  memiliki  kesamaan  hubungan, yaitu relasi mereka dengan TPLF. Sehingga, hal  tersebut  menjadi  momentum  dalam rangka legitimasi pemerintah untuk
kewenangan  menyerang  TPLF  maupun sebagai bantuan akibat pengalaman sejarah.
Konflik  tersebut  berasal  dari  upaya Perdana  Menteri  Abiy  Ahmed  untuk menjauhkan politik negara dari federalisme etnis,  yang  memberikan  penentuan  nasib sendiri  kepada  kelompok  etnis  individu yang telah terpinggirkan sebelumnya. Abiy Ahmed membubarkan dan menggabungkan Front  Demokrasi  Revolusioner  Rakyat Ethiopia  (EPRDF),  sebuah  koalisi  dari  4 partai berbasis etnis yang telah memerintah Ethiopia  selama  30  tahun  sebelum  dia berkuasa,  menjadi  satu  partai  yang  disebut Partai Kemakmuran. Namun, Front
Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), anggota utama koalisi sebelumnya, menolak untuk  bergabung  dengan  partai  baru tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Perselisihan meningkat saat  pemilihan  umum  di  Tigray  diadakan pada bulan September bertentangan dengan pemerintah  federal,  yang  telah  menunda pemilihan nasional karena Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Penyebab  langsung  dari  konflik  tersebut adalah  dugaan  serangan  pada  tanggal  4 November  2020,  yang  diluncurkan  oleh pasukan  keamanan  regional  Tigray  di markas Komando Utara Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia (ENDF) milik Pemerintah  Ethiopia.  Akar  dari  krisis  ini adalah sistem pemerintahan Ethiopia. Sejak 1994,  Ethiopia  memiliki  sistem  federal sehingga kelompok-kelompok etnis berbeda mengontrol  10  wilayah.  Partai  politik terkuat di Tigray, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), punya andil dalam membentuk  sistem  ini.  TPLF  adalah pemimpin  dari  koalisi  empat  partai  yang memerintah  Ethiopia  sejak  1991,  ketika rezim militer digulingkan. Di bawah koalisi ini,  Ethiopia  menjadi  lebih  makmur  dan stabil. Namun kekhawatiran akan hak asasi manusia  dan  level  demokrasi  di  negara tersebut  terus bermunculan. Pada akhirnya, ketidakpuasan  ini  berubah  menjadi  protes, yang mengarah pada reshuffle pemerintahan yang  menobatkan  Abiy  menjadi  perdana Menteri  (BBC,  2021).  Abiy  yang  seorang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 2 HALAMAN 82 - 89
liberal  membentuk  partai  baru  (Partai Kemakmuran), dan memecat para pemimpin pemerintahan  dari  Tigray  yang  dituduh melakukan korupsi dan penindasan. Sementara itu, Abiy berhasil menyelesaikan perselisihan  wilayah  yang  berlarut-larut antara  Ethiopia  dengan  negara  tetangganya Eritrea,  membuatnya  diganjar  penghargaan Nobel Perdamaian pada 2019. Ini membuat Abiy semakin populer, namun menyebabkan kegelisahan bagi para pengkritiknya  di  Tigray.  Para  pemimpin Tigray memandang reformasi yang dilakukan  Abiy  sebagai  usaha  untuk memusatkan kekuasaan dan menghancurkan sistem federal Ethiopia. Perselisihan mereka mengemuka pada September. Tigray menentang keputusan pemerintah pusat dan menggelar pemilihan umum regional sendiri. Pemerintah pusat, yang memutuskan  menunda  pemilu  nasional karena  pandemi,  berkata  pemilu  regional Tigray ilegal. Perpecahan mulai panas pada Oktober, ketika pemerintah pusat menangguhkan pendanaan dan memutuskan hubungan  dengan  Tigray.  Pemerintah daerah Tigray mengatakan sikap pemerintah pusat  sama  saja  dengan  "mendeklarasikan perang".  Lalu  dalam apa yang disebut oleh lembaga International Crisis Group sebagai langkah  "tiba-tiba  dan  dapat  diprediksi" menciptakan  konflik,  Abiy  berkata  Tigray telah  melewati  "batas".  Dia  menuduh pasukan  bersenjata  Tigray  menyerang pangkalan  militer  untuk  mencuri  senjata. Oleh karena itu, pemerintah federal terpaksa melakukan konfrontasi militer.
Konflik  berdarah  di  wilayah  Tigray, Ethiopia,  telah  berlangsung  berbulan-bulan dan. Konflik bersenjata di Tigray
menyebabkan  hampir  2  juta  warga  negara Ethiopia
sejauh ini dilaporkan meninggalkan Tigray untuk mengungsi, dan puluhan  ribu  di  antaranya  mengungsi  ke Sudan  (Gunawan,  2021).  Perang  sipil  di Ethiopia  mulai  berkobar  pada  November 2020,  ketika  Pasukan  Pemberontak  Tigray menyerang  kamp-kamp  militer  tentara federal Ethiopia. Sejak saat itu, Pemerintah Federal  Ethiopia  berupaya  untuk  menekan
agresi Pasukan Tigray yang berupaya untuk mengambil alih Ethiopia. Meskipun konflik ini  hanya  menargetkan  kamp  militer  di beberapa  wilayah,  nyatanya  ratusan  warga sipil  dinyatakan  tewas  akibat  konflik bersenjata di negara terpadat kedua di Afrika tersebut. Dampak lain dari konflik ini adalah jutaan orang terlantar dan ratusan ribu orang di  ambang  kelaparan  di  negara  terpadat kedua di Afrika, yang mengacaukan wilayah Tanduk Afrika yang lebih luas. Perang telah menambah  masalah  serius  lainnya  di Ethiopia termasuk kekeringan, yang terburuk  dalam  empat  dekade,  yang  telah menyebabkan  krisis  pangan  dan  merusak ekonomi. Konflik ini menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut dan bisa mendorong  pengungsian  massal  di  negara terpadat kedua di Afrika itu, yang memiliki populasi  110  juta  orang.  Sebagai  sekutu dekat  AS,  Ethiopia  dipandang  sebagai elemen penting dalam meningkatkan perdamaian di wilayah Tanduk Afrika yang rentan  tersebut.  Namun  hal  ini  bisa dihancurkan  oleh  perang  yang  meluas  ke Eritrea, dan fakta sekitar 96.000 pengungsi Eritrea  yang  tinggal  di  Tigray  bisa mengungsi lagi. Dengan banyaknya pengungsi  Ethiopia  yang  melarikan  diri  ke Sudan,  yang  telah  menampung  1,1  juta pengungsi, ini berisiko mengganggu kestabilan  transisi  yang  sedang  dilaluinya, di samping krisis ekonomi yang berkepanjangan ( Pragilaksono, Bimo , 2020).  Ethiopia  juga  menjalankan  misi penjaga  perdamaian  yang  sukses  di  negara tetangga  Somalia,  tetapi  itu  sekarang terancam karena kekacauan internal.

## 2. Uni Afrika
Uni  Afrika  adalah  sebuah  organisasi regional yang terdiri dari 55 anggota negara di Afrika. Sebagai organisasai regional, Uni Afrika  memiliki  tujuan  untuk  memperkuat integrasi  antar  negara  Afrika,  memperkuat suara  Afrika  di  kancah  internasional,  serta menyatukan  seluruh  negara  di  kawasan Afrika  untuk  menyelesaikan  berbagai masalah yang ada. Selain tujuan Uni Afrika jyga  memiliki  prinsip  meningkatkan  rasa
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 2 HALAMAN 82 - 89
persaudaraan,  persatuan  dan  solidaritas antar  warga  negara  agar  lebih  baik. Memaklumi dan menerima setiap perbedaan untuk  mencapai  kemerdekaan  yang  baik. Penyelesaian  perdamaian  yang  ada  di kawasan  Afrika  dengan  cara  yang  tepat. Larangan melakukan tindak kekerasan baik yang  bersenjata  maupun  non  senjata. Menjaga  keamanan  dan  perdamauan  agar masyarakat  di  kawasan  Afika  dapat  hidup dengan  aman  dan  tentram  (Kaba  Amadu Jacky,  2010)  Demi  terwujudnya  sebuah penyelesaian  dari  konflik,  Uni  Afrika merupakan sebuah Organisasi Internasional merasa  tergerak  untuk  terjun  langsung dalam  misi  penyelesaian  konflik-konflik yang sedang terjadi  di  negara anggota. Hal ini  sesuai  dengan  tujuan  dan  juga  prinsip yang  dimiliki  oleh  Uni  Afrika  yang  mana tujuan  serta  prinsip  tersebut  sesuai  dengan yang tertuang dalam Constructive act of the African  Union pasal  4  poin  (h)  yang menyebutkan  bahwa  Uni  Afrika  berhak untuk  melakukan  campur  tangan  dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi di negara  anggotanya.  Isi dari  Contitutive  act of  the  African  Union Pasal  4  poin  (h) tersebut  adalah:  " The  right  of  the  Union  to intervene  in  a  Member  State  pursuant  to andecision  of  the  Assembly  in  espect  of grave  circumstances,  namely:  war  crimes, genocide  and  crimes  against  humanity ".
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Uni Afrika diantaranya adalah sebagai berikut : (1)  Uni  Afrika  berperan  sebagai  fasilitator perundingan damai, (2) Uni Afrika berperan sebagai  mediator  perundingan  damai,  (3) Uni  Afrika  berperan  sebagai  rekonsiliator kesepakatan gencatan senjata. Dalam hubungan  luar  negerinya  masing-masing negara anggota
Uni
Afrika mengoordinasikan  kebijakan  luar  negeri melalui  badan  ini,  selain  menjalankan hubungan  internasional  mereka  sendiri berdasarkan  negara  bagian.  Uni  Afrika mewakili  kepentingan  masyarakat  Afrika secara  luas  di  Organisasi  antar  pemerintah (IGO),  misalnya  adalah  pengamat  tetap  di Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa.  Baik  Uni  Afrika  dan  Perserikatan
Bangsa-Bangsa bekerja sama untuk menangani  masalah-masalah  yang  menjadi perhatian bersama di berbagai bidang. Misi Uni  Afrika  untuk  PBB  bercita-cita  untuk menjadi  jembatan  antara  kedua  organisasi tersebut  ( Sari,  Venisa  Yunita,  Nurfitri Nugrahaningsih, and Ully Nuzulian, 2022)

## 3. Peran  Uni  Afrika  dalam  Resolusi Konflik di Ethiopia dan Tigray Penyampaian Pernyataan Keprihatinan
Dalam  konteks  konflik  di  Tigray,  Uni Afrika  telah  menyampaikan  pernyataan keprihatinan  atas  eskalasi  kekerasan  dan situasi  kemanusiaan  yang  memburuk. Pernyataan ini bertujuan untuk mengekspresikan  kekhawatiran  Uni  Afrika terhadap  konflik  tersebut  dan  meminta semua pihak yang terlibat untuk menghentikan  kekerasan  serta  mencari solusi damai .
Uni  Afrika  mengecam  semua  bentuk kekerasan  yang  terjadi  dalam  konflik  di Tigray dan menekankan pentingnya menghormati  hak  asasi  manusia  serta melindungi  warga  sipil.  Memanggil  semua pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  untuk menghentikan  pertempuran,  menahan  diri dari  tindakan  yang  memperburuk  situasi, dan  memberikan  prioritas  pada  dialog damai.

## Uni Afrika Berperan Sebagai Mediator
Pada  awalnya,  kesepakatan  untuk mengakhiri  permusuhan  diperkirakan  alot karena  para  pihak  bersikeras  pada  posisi masing-masing.  Uni  Afrika,  yang  menjadi mediator perundingan damai, pada awalnya hanya  akan  memberikan  keterangan  pers soal situasi perundingan yang telah dimulai sejak pekan lalu di Pretoria, Afrika Selatan. Uni  Afrika  memiliki  peran  yang  cukup besar  dalam  upaya  penyelesaian  konflik  di Ethiopia  ini  yakni  bertindak  sebagai mediator  atau  aktor  pihak  ketiga  diantara kedua  belah  pihak  yang  sedang  terlibat konflik.  Pihak-pihak  yang  terlibat  konflik antaranya  adalah  Pemerintah  Ethiopia danPasukan  Pemberontak  Tigray.  Dalam memainkan perannya disini sebagai
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 2 HALAMAN 82 - 89
mediator, Uni Afrika harus mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat konflik yang bertujuan  supaya  menemukan  jalan  keluar dari konflik tersebut.
Pasukan  Pemberontak  Tigray  dan Pemerintah  Federal  Ethiopia  menggelar perundingan dengan tujuan untuk mengakhiri perang sipil yang telah berlangsung  selama  hampir  dua  tahun. Mediasi damai tersebut di pimpin oleh Uni Afrika di Afrika Selatan hingga 30 Oktober 2022.  Pemerintah  Afrika  Selatan  setuju untuk  menjadi  tuan  rumah  untuk  mediasi konflik  tersebut.  Perundingan  seperti  itu sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri Afrika Selatan tentang benua yang aman dan bebas konflik (Indonesia defense, 2022).
Uni  Afrika  menjadi  mediator  untuk pertama  kalianya  sejak  konflik  antara pemerintah  Ethiopia  dan  Tigray  terjadi. Perundingan  tersebut  diharapkan  dapat menghentikan  perang  sipil  yang  telah menewaskan  ratusan  korban  di  Ethiopia. Uni  Afrika  memberikan  dukungan  kepada pihak-pihak  terkait  atas  komitmen  dalam kaitannya mencari solusi damai.
Perundingan damai akan dimulai hanya beberapa  hari  setelah  tentara  Ethiopia  dan sekutunya merebut tiga kota besar di Tigray, satu di barat laut dan dua di selatan ibukota regional  Mekelle.  Tigrai  TV,  kantor  media yang  dikendalikan  oleh  otoritas  Tigray, Jumat  mengatakan  pasukan  Tigray  telah membebaskan  lebih  dari  9.000  tahanan perang  Eritrea  dan  Ethiopia,  termasuk  500 perempuan. Stasiun televisi tersebut melaporkan  bahwa  para  tawanan  perang dibebaskan  karena  yang  menjadi  musuh Tigray  adalah  pemerintah  Ethiopia,  bukan tentara  garis  depan  yang  mereka  katakan dipaksa untuk berperang (VOA. 2022).
Strategi  dan  pendekatan  yang  diambil oleh  Uni  Afrika  dalam  menangani  konflik pemerintah  Ethiopia  dan  Tigray  adalah dengan  cara  perundingan  damai  yang dinaungi  oleh  Uni  Afrika  ini  dilakukan menyusul  komitmen  sebelumnya  dari Pasukan  Tigray  dan  Pemerintah  Ethiopia untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah menuju  perdamaian.  Uni  Afrika  pada  pada
awalnya sebagai organiasi yang mengambil langkah  untuk  mengutus  tiga  orang  yaitu mantan  presiden  Mozambik,  Joaqium Chissano,  mantan  presiden  Liberia,  Ellen Jhonson-Sirlead dan mantan presiden Afrika Selatan Kgalema Motlanthe (Mahdi
Muhammad,  2020).  Tugas  utama  utusan khusus  ini  adalah  untuk  mengajak  seluruh pihak yang berkonflik agar segera mengakhiri pertempuran, menciptakan kondisi  yang  tepat  agar  ada  dialog  yang inklusif guna menyelesaikan seluruh permasalahan penyebab konflik, dan mengembalikan  perdamaian  serta  stabilitas di  Ethiopia.  Himbauan  Uni  Afrika  agar semua  pihak  untuk  akhirnya  terlibat  dalam dialog  dan  kompromi.  Langkah  tersebut juga  merupakan  perwujudan  dari  tujuan didirikannya  Uni  Afrika  serta  merangkul dan  melibatkan  tokoh-tokoh  negara  yang ada di Afrika untuk terjun dan terlibat dalam penyelesaian  konflik  di  Ethiopia.  Namun pemerintah
Ethiopia
berulangkali mengatakan pihaknya tidak akan bernegosiasi  dengan  Barisan  Pembebasan Rakyat  Tigray  (TPLF),  partai  politik  yang memimpin pemberontakan. Kerangka kerja hukum  dan  normatif  yang  mendukung tindakan  Uni  Afrika  dalam  menyelesaikan konflik.
Strategi Global Uni Afrika
menggabungkan tindakan keamanan, pembangunan, dan diplomatik untuk mendukung  tujuan  bersama.  Uni  Afrika memastikan  pendekatan  terpadu  terhadap konflik  dan  krisis  dengan  menggunakan kotak alat komprehensif yang tersedia di Uni Afrika  di  semua  tahap  konflik,  mulai  dari pencegahan hingga manajemen krisis untuk berkontribusi pada perdamaian yang berkelanjutan.  Uni  Afrika  berusaha  untuk memberikan  stabilisasi  dan  perdamaian, dalam  koordinasi  yang  erat  dengan  Negara anggota, menggabungkan pencegahan konflik, mediasi dan pembangunan perdamaian  dengan  cara  yang  efektif.  Uni Afrika  memastikan bahwa keterlibatan Uni Afrika  sensitif  terhadap  konflik  dan didasarkan  pada  analisis  yang  tepat. Sehubungan  dengan  Pencegahan  Konflik,
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 2 HALAMAN 82 - 89
Uni Afrika bertujuan untuk mengatasi risiko struktural  konflik  kekerasan melalui semua kebijakan, alat, dan instrumen yang relevan secara tepat waktu dan berurutan.

## 4. Akhir  Konflik  Antara  Pemerintah Ethiopia  dan  Front  Pembebasan Rakyat Tigray (FPRT)
Pemerintah  Ethiopia  dan  sekutunya, termasuk  militer  Eritrea,  telah  memerangi pasukan  Tigray  di  utara  negara  itu  sejak akhir 2020. Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang, membuat jutaan orang  terlantar  dan  ratusan  ribu  orang  di ambang kelaparan. Kedua belah pihak telah berkomitmen untuk melakukan pembicaraan,  tetapi  tertunda  karena  alasan logistik.  Perundingan  damai  akan  dimulai hanya beberapa hari setelah tentara Ethiopia dan  sekutunya  merebut  tiga  kota  besar  di Tigray, satu di barat laut dan dua di selatan ibukota  regional  Mekelle. Pasukan  Tigray telah membebaskan lebih dari 9.000 tahanan perang  Eritrea  dan  Ethiopia,  termasuk  500 perempuan. Stasiun televisi tersebut melaporkan  bahwa  para  tawanan  perang dibebaskan  karena  yang  menjadi  musuh Tigray  adalah  pemerintah  Ethiopia,  bukan tentara  garis  depan  yang  mereka  katakan dipaksa untuk berperang.
Pasukan  Pemberontak  Tigray  dan Pemerintah  Federal  Ethiopia  menggelar perundingan dengan tujuan untuk mengakhiri perang sipil yang telah berlangsung  selama  hampir  dua  tahun. Mediasi damai ini di pimpin oleh Uni Afrika di  Afrika Selatan hingga 30 Oktober 2022. Perundingan damai yang dinaungi oleh Uni Afrika  ini  dilakukan  menyusul  komitmen sebelumnya  dari  Pasukan  Tigray  dan Pemerintah  Ethiopia  untuk  berpartisipasi dalam langkah-langkah menuju perdamaian. Pasukan pemerintah Etiopia telah mencapai gencatan  senjata  yang  dimediasi  oleh  Uni Afrika dengan pasukan pemberontak Tigray, setelah konflik dua  tahun. Perantara khusus  Uni  Afrika  Olusegun  Obasanjo mengatakan  di  Pretoria,  pihak-pihak  yang bertikai  juga  telah  menyetujui  "pelucutan senjata  yang  sistematis,  tertib,  lancar  dan
terkoordinasi. Gencatan senjata juga termasuk  menyetujui  "pemulihan  layanan" dan  "akses  tanpa  hambatan  ke  pasokan kemanusiaan. Perdana Menteri Etiopia Abiy Ahmed menegaskan komitmen pemerintahnya untuk
mengimplementasikan  perjanjian  tersebut. Dia  menyambut  baik  gencatan  senjata, mengungkapkan  rasa  terima  kasihnya  atas hasil  dari  pembicaraan  damai.  Seorang perwakilan  Tigray  mengatakan  dalam pernyataan  pers  ketika  gencatan  senjata diumumkan  bahwa  kesepakatan  itu  harus segera  dilaksanakan.  Perwakilan  utama Getachew  Reda  mengakui  "konsesi"  telah tercapai, yang menurutnya diperlukan untuk membangun kepercayaan.
Konflik  selama  17  bulan  itu  memicu bencana  kemanusiaan  berkepanjangan,  di mana  400.000  warga  Tigray  terusir  ke kamp-kamp pengungsi. Januari silam, PBB melaporkan  hampir  40  persen  penduduk Etiopia,  yang  berjumlah  enam  juta  orang, mengalami  "kelangkaan  pangan  akut.” Kondisi  ini  diperparah  dengan  terbatasnya jumlah  bahan  bakar  yang  membatasi pengiriman bahan pangan dan obat-obatan. PBB  menyebutkan,  petugas  kemanusiaan sampai harus mengirimkan bantuan dengan berjalan kaki.

## KESIMPULAN
Dalam  tulisan  ini,  telah  dilakukan analisis  terhadap  peran  Uni  Afrika  (UA) dalam upaya membangun jembatan perdamaian dalam konflik antara pemerintah  Ethiopia  dan  otoritas  regional Tigray.  Melalui  penelitian  ini,  kami mengidentifikasi beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan. UA memiliki potensi  besar  untuk  menjadi  kekuatan pemersatu  dan  penengah  dalam  konflik tersebut.  Sebagai  organisasi  regional  yang berkomitmen  untuk  memajukan  persatuan dan  solidaritas  di  Afrika,  UA  dapat memainkan  peran  yang  penting  dalam memfasilitasi  dialog  dan  negosiasi  antara pihak-pihak  yang  terlibat.  UA  telah mengambil  beberapa  langkah  dalam  upaya membangun jembatan perdamaian di antara
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 2 HALAMAN 82 - 89
pemerintah  Ethiopia  dan  Tigray.  UA  telah terlibat  dalam  mediasi,  diplomasi,  dan penyelesaian konflik. Meskipun ada beberapa  kendala  dan  tantangan  yang dihadapi  oleh  UA  dalam  peran  mereka, penting  untuk  diakui  bahwa  upaya  UA dalam  membangun  jembatan  perdamaian memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian  konflik  dan  menciptakan perdamaian  yang  berkelanjutan  di  Ethiopia dan Tigray.

## DAFTAR PUSTAKA

## BBC  29  June  2021  Ethiopia’s  Tigray  war:
The  short,  medium  and  long  story. Diakses tanggal 28 juni 2023.
Berhe, Kahsay (2005). Ethiopia:
Democratization and Unity: The Role of the  Tigray  People's  Liberation  Front. Münster.
EN  Council  conclusions  on  conflict prevention Jun 20, 2011 Jun 20, 2011
Gunawan,  S.  M.  (2021).  Pemberontak Tigray  Hancurkan  7.000  Lembaga Pendidikan,  1,4  Juta  Siswa  di  Ethiopia Putus Sekolah.
Indonesia  Defense.  2022.  Uni  Afrika Mediasi Perdamaian Perang Sipil Ethiopia.Diakses di laman https://indonesiadefense.com/uni- afrika-mediasi-perdamaian-perang- sipil-ethiopia/ . Pada Senin,3 Juli 2023
Kaba, Amadu Jacky. "Africa's Development in the Era of Barack Obama: The Role of the  African  Union."  Journal  of  Pan African Studies 2, no. 8 (2009).
Muhhamd,  Mahdi.  2020.Tiga  Utusan  Uni Afrika  Coba  Tengahi  Konflik  Tigray  .
Diaksesdi Laman https://www.kompas.id/baca/internasio nal/2020/11/28/tiga-utusan-uni-afrika- coba-tengahi-konflik-tigray .
Pada Senin, 3 Juli 2023 Paravicini,  Giulia;  Endeshaw,  Dawit  (4
November 2020). "Ethiopia sends army into  Tigray  region,  heavy  fighting reported". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 November 2020. Diakses tanggal 4 November 2020. Pragilaksono, Bimo. "Konflik Berkepanjangan Ethiopia: Sebuah Penghampiran Mediasi Ethiopia- Tigray."  Jurnal  Sentris  3,  no.  1  (2022): 16-26. Pragilaksono, Bimo. "Konflik Berkepanjangan Ethiopia: Sebuah Penghampiran Mediasi Ethiopia- Tigray." Jurnal  Sentris 3,  no.  1  (2022): 16-26. Sari, Venisa Yunita, Nurfitri Nugrahaningsih,  and  Ully  Nuzulian. "Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigray." Intermestic: Journal of International Studies 7, no. 1 (2022): 154-180.
VOA.  2022.  Uni  Afrika:  Pembicaraan Damai Ethiopia Dimulai Senin. Diakses di laman
https://www.voaindonesia.com/a/uni- afrika-pembicaraan-damai-ethiopia- dimulai-senin/6800377.html . Pada Senin, 3 Juli 2023