IDJ , Volume 4, Issue 2 (2023), pp. 224-239 doi: 10.19184/idj.v4i2.31841 © University of Jember, 2023 Published online November 2023

## Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Pemilu Perspektif Keadilan Bermartabat

## Herdi Munte
Universitas Darma Agung, Indonesia

## Abstrak
Hukum  pidana  pemilu  dibangun  dan  ditegakkan  sebagai  instrumen  hukum  pemberantasan tindak  pidana  pemilu.  Pada  kenyataanya  ada  tuntutan  untuk  mereformasi  politik  hukum penegakan  tindak  pidana  pemilu  dari  perspektif    keadilan  bermartabat  untuk  mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. Masalah yang dikaji adalah bagaimana politik hukum penegakan  tindak  pidana  pemilu  saat  ini  dan  mengapa  penting  reformasi  politik  hukum penegakan  tindak  pidana  pemilu  berdasarkan  keadilan  bermartabat.  Penelitian  dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pemilu tercantum dalam suatu kitab undang-undang hukum pemilu (UU No.7 tahun 2017 terakhir diubah dengan UU No.7 Tahun 2023)  ada  sebanyak  67  pasal  yang  terdiri  dari  delik  pelanggaran  dan  kejahatan.  Ada  banyak ketentuan  pidana  yang  tidak  relevan, penegakan  hukum  pidana  pemilu  masih  jauh  dari  yang diharapkan sehingga perlu reformasi penegakan hukum secara terstruktur dan sistematis baik dari  aspek  substansi,  struktur  dan  kultur  hukum.  Politik  hukum  pidana  pemilu  saat  ini menempatkan  pemidanaan  sebagai  sarana  hukum  terdepan  (premium  remedium)  sementara tuntutan  perkembangan  hukum  penegakan  tindak  pidana  pemilu  yang  diharapkan  adalah pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir  (ultimum  remedium)  dan  reformasi  hukum  penegakan tindak  pidana  pemilu  berbasiskan  keadilan  bermartabat  (keadilan  yang  memanusiakan manusia) suatu keniscayaan dalam rangka menjamin tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) dan tujuan penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas, berkepastian hukum, efektifitas dan efisiensi berdasarkan nilai, asas, norma dan kaidah yang berakar dari jiwa bangsa (volksgeid) yaitu Pancasila.
Kata Kunci: Politik Hukum, Pidana, Pemilu Bermartabat.

## Abstract
Election criminal law is built and enforced as a legal instrument for eradicating election criminal acts. In fact there is a demand to reform the legal politics of election crime enforcement from the perspective of dignified justice to create honest, fair and dignified elections. The problem studied is how the current law enforcement of election crimes is political and why it is important to reform the law enforcement politics of election crimes based on dignified justice. The research was conducted using a juridical-normative method with statutory and doctrinal approaches. The results of the study show that the regulation of election crimes is contained in a book of election law laws (UU No.7 of 2017 last amended by Law No.7 of 2023) there are as many as 67 articles consisting of offenses and crimes. Many  criminal  provisions  are  irrelevant,  the  enforcement  of  election  criminal  law  is  still  far  from  what  was expected, so it is necessary to reform law enforcement in a structured and systematic manner both from the aspect of substance, structure and legal culture. The politics of election criminal law currently places punishment as the foremost legal means, while the demands for the development of law enforcement for election criminal acts that are expected are punishment as a last resort and reform of law enforcement for election criminal acts based on dignified justice (justice that humanizes humans) a necessity in the context of guaranteeing legal objectives (fairness, benefit and certainty) and the objectives of holding elections that are fair and with integrity, legal certainty, effectiveness based on values, principles, norms and rules rooted in the spirit of the nation (volksgeid), namely Pancasila.
Keywords: Legal Politics, Crime, Dignified Elections.

## I. PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  (pemilu)  sebagai  sarana  perwujudan  demokrasi  untuk  memilih pemimpin 1 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 2 . Dalam rangka  perwujudan  pemilu  yang  jujur  dan  adil  berkonsekuensi  setiap  subjek  hukum harus  tertib  dan  patuh  terhadap  segala  kaidah  atau  norma  regulasi  pemilu.  Regulasi tindak  pidana  pemilu  merupakan  salah  satu  kekhususan  hukum  pidana  di  bidang kepemiluan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu (UU Pemilu) 3 merupakan produk  legislasi  yang  menyatukan  tiga  undang-undang  terdahulu  yaitu:  UU  No.  42 Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  UU  No.  8  Tahun  2012 tentang  Pemilihan  DPR,DPD  dan  DPRD  dan  UU  No.15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara  Pemilu.  Dalam  UU  Pemilu  ini  dapat  ditelaah  aspek  politik  hukum penegakan  tindak  pidana  pemilu  yang  pada  pelaksanaanya  banyak  mengalami permasalahan.
Ada penurunan kepercayaan publik kepada proses pemilu khususnya dalam hal kepastian dan penegakan hukum pemilu. Penurunan ini tidak terlepas dari penanganan kasus-kasus  yang  tidak  memuaskan  masyarakat,  khususnya  terkait  keberadaan  dan kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada pemilu 2019. 4 Pada pemilu 2019 juga tercatat banyak kasus yang sudah diputus oleh Bawaslu yang harusnya dapat  ditumtut  secara  pidana,  tetapi  berhenti  di  Sentra  Gakkumdu  karena  unsur kejaksaan  dan  kepolisian  merasa  enggan  melanjutkannya.  Sistem  penegakan  hukum pidana pemilu yang baru untuk pemilu tahun 2024 dan keinginan penghapusan Sentra akkumdu)  yang  terdiri  dari  Bawaslu,  Kejaksaan  Agung,  dan  Kepolisian  Republik Indonesia (Polri) perlu dilakukan suatu kajian ke depan. 5
Secara keseluruhan data di Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI), laporan dan temuan pemilu 2019 ada sebanyak 2,724 kasus. Dari jumlah  tersebut, hanya 582 kasus yang naik ke tahap penyidikan, kemungkinan 62% terhenti. 6 Guru Besar Hukum Pidana, FH  UI,  Topo  Santoso  memberikan  catatan  terkait  penegakan  hukum  pidana  pemilu terkait politik uang pada masa kampanye, masa tenang, maupun pada hari pemungutan suara.  Menurutnya,  hal  tersebut  marak  terjadi  di  mana-mana.  Namun  problem  yang
1 Lihat Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2 Lihat Pasal 22E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
3 Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182.
4 Glery  Lazuardy,  “KIPP:  Penegakan  Hukum  Pemilu  Tak  Maksimal,  Kepercayaan  Publik  Menurun - TribunNews.com”, (2019) online: <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/02/kipp- penegakan-hukum-pemilu-tak-maksimal-kepercayaan-publik-menurun>.
5 Adhi Wicaksono, “Awasi Pemilu, Bawaslu Ingin Hapus Penegakan Hukum Terpadu”, (2019), online: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191205164112-617-454481/awasi-pemilu-bawaslu-ingin- hapus-penegakan-hukum-terpadu>.
6 Baringin,  “Bawaslu  Temukan  2.724  Kasus  Dugaan  Pelanggaran  Pemilu  2019”,  (2019),  online: <https://www.gatra.com/news-442340-politik-bawaslu-temukan-2724-kasus-dugaan-pelanggaran- pemilu-2019.html>.
kemudian  ditemukan  di  lapangan  adalah  jumlah  tersebut  tidak  sebanding  dengan penanganan yang sampai ke tingkat pengadilan. 7
Kenyataan tersebut diatas sangat terkait erat dengan politik hukum tindak pidana pemilu yang dibangun dan ditegakkan sebagai instrumen hukum pemberantasan tindak pidana  pemilu.  Adanya  tuntutan  reformasi  politik  hukum  penegakan  tindak  pidana pemilu  dari  perspektif    keadilan  bermartabat  perlu  dikaji.  Penelitian  terkait  dengan reformasi politik hukum penegakan tindak pidana pemilu telah pernah diulas oleh Diyar Ginanjar Andiraharja 8 dan Mizan Malik S, 9 sehingga kedudukan dan tujuan dari artikel ini adalah berbeda dengan penelitian sebelumnya dan nantinya akan melengkapi kajian- kajian  mengenai  pembaharuan  terhadap  penegakan  hukum  tindak  pidana  pemilu dengan memandang  dari  perspektif  keadilan  bermartabat.  Maka  untuk  itu  artikel  ini akan  mengulas  tentang  bagaimana  pengaturan  dan  politik  hukum  penegakan  tindak pidana  pemilu  saat  ini,  serta  mengapa  penting  reformasi  hukum  penegakan  tindak pidana pemilu berdasarkan keadilan bermartabat.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  yuridis-normatif  dengan  mengkaji  hasil-hasil penelitian yang ada sebelumnya dalam buku, jurnal serta sumber bentuk tertulis lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan berfokus pada pendekatan perundang-undangan yaitu  KUH-Pemilu  (UU  Pemilu)  yang  beranjak  dari  legislasi  dan  regulasi  dengan mengkaji  aspek  nilai,  asas,  peraturan  hukum  dan  doktrinal  hukum  pidana  ( dogmatik ) yang  relevan,  yang  kemudian  dikaitkan  kesesuaiannya  dengan  perspektif  keadilan bermartabat untuk menjawab permasalahan.

## III. PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU
UU Pemilu yang berlaku terdiri dari 6 buku, 31 bab, 573 pasal, penjelasan (2 bagian) dan Lampiran  (4  lampiran).  Penulis  menyebut  UU  ini  sebagai  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pemilu  (KUH-Pemilu).  Dikatakan  demikian  sebab  UU  ini  merupakan penyatuan dari tiga UU sebelumnya yaitu: UU. No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden,  UU.No.8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  DPR, DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  dan  UU.No.15  Tahun  2011  tentang Penyelenggaran  Pemilu  yang  dibuat  dalam  suatu  buku  atau  kitab  undang-undang.
7 Moch  Dani  Pratama  Huzaini,  “Evaluasi  Penegakan  Hukum  Pidana  Pemilu,  Menyoal  Efektivitas Gakkumdu”,  online: hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/berita/a/evaluasi-penegakan- hukum-pidana-pemilu--menyoal-efektivitas-gakkumdu-lt5d22c14e5da99/>. Terhadap situasi tersebut Topo  Santoso  berpendapat  bahwa  salah  satu  penyebabnya  adalah  masih  terdapat  sejumlah  modus tindak  pidana  pemilu  yang  dalam  implementasinya  tidak  dapat  dijerat  dengan  konstruksi  tindak pidana  berdasarkan  UU  Pemilu.  Ia  mencontohkan  subjek  hukum  yang  dilarang  dalam  UU  Pemilu untuk  melakukan  politik  uang.  UU  Pemilu  melarang  3  subyek,  yaitu  pelaksana  kampanye,  peserta pemilu, dan tim kampanye. Di luar hal tersebut, UU Pemilu tidak mengatur subyek lainnya.
8 Diyar  Ginanjar  Andiraharja,  “Politik  Hukum  pada  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu”  (2020)  2:1 Khazanah Hukum, h.  24 – 31.
9 Mizan  Malik  S,  “Rekonstruksi  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pemilu”  (2021)  1:1  Jurnal  Huma Betang Demokrasi, h. 113 – 133.
Terakhir kali UU Pemilu ini dirubah dengan terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2023 (UU 7/2023).
Dalam  KUH-Pemilu  ini  tindak  pidana  pemilu  diatur  dalam  Buku  Kelima  yang terdiri dalam 2 bab yaitu bab penanganan tindak pidana pemilu dan ketentuan tindak pidana pemilu, diatur dalam pasal 488 sampai dengan pasal 554 yang secara keseluruhan sebanyak  67  ketentuan  tindak  pidana. 10 Adapun  lingkup  pengaturan  tindak  pidana pemilu  yang  menjadi  konsern  KUH-Pemilu  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu:  mekanisme penanganan tindak pidana pemilu dan ketentuan pidana. Meskipin tidak secara tegas diuraikan dalam KUH-Pemilu ini, namun dapat dibedakan jenis ketentuan pidana yang diatur ada dua jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan pemilu. 11
Pelanggaran didefenesikan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai “overtredingen” atau suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain  dari  pada  perbuatan  melawan  hukum. 12 Kemudian  mengenai  kejahatan,  secara etimologis  diartikan  sebagai  perbuatan atau  tindakan jahat,  di mana  suatu  perbuatan dianggap  sebagai  kejahatan  berdasarkan  pada  sifat  perbuatan  tersebut,  apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil. 13 Untuk itu Bambang Poernomo mengemukakan perbedaan antara pelanggaran sebagai politis on recht dengan kejahatan sebagai crimineel on recht . Politis on recht merupakan perbuatan yang tidak mentaati  larangan  atau  keharusan  yang  telah  ditentukan  oleh  penguasa  negara, sedangkan crimineel on recht merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 14 Sehingga  bila  dihubungkan  dengan  tindak  pidana  pemilu  (TPP),  pelanggaran dalam  pemilu  dikategorikan  atas  beberapa  hal  yang  meliputi:  Tidak  memberikan keterangan  yang  diperlukan  untuk  pengisian  daftar  pemilih;  tidak  mengumumkan dan/atau  memperbaiki  daftar  pemilih  sementara  seteleah  mendapatkan  masukan  dari masyarakat dan peseta Pemilu; Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  peserta  Pemilu  dalam  masa  kampanye; Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu; Melakukan kampanye  Pemilu  di  luar  jadwal  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU,  KPU  Provinsi,  dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu; Melaksankaan larangan kampanye Pemilu;  Pelanggaran  yang  dengan  snegaja  memberikan  ketrnagan  tidak  benar  dalam laporan dana kampanye Pemilu; Menghalangi atau tidak memberikan kesempatan untuk memberikan  suara  pada  hari  pemungutan  suara;  Tidak  memberikan  surat  suara pengganti kepada pemilih yang menerima surat suara rusak dan tidak mencatat surat suara  yang  rusak  itu  dalam  berita  acara;  Membantu  pemilih  yang  dengan  sengaja memberitahukan  pilihan  Pemilih  kepada  orang  lain;  Tidak  melaksanakan  keputusan
10 Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182. , supra note 3.
11 Lihat Direktoral  Jenderal  Politik  dan  Pemerintahan  Umum,  Naskah  Akademik  RUU  Penyelenggaran  Pemilihan Umum. , 2016.
12 Rahayu  Nurfauziah,  “Perilaku  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Remaja  Ditinjau  Dari  Perspektif Konstruksi Sosial” (2021) 3:1 Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , h.  77.
13 Saleh Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan” (2012) 6:1 Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum 5.
14 Nurfauziah, supra note 12.
untuk  pemungutan  suara  ulang  di  TPS;  Tidak  membuat  dan  menandatangani  berita acara kegiatan pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;  Kelalaian  yang  menyebabkan  rusak  atau  hilang  atau  berubahnya  berita  acara termasuk  berita  acara  rekapitulasi  pemungutan  dan  penghitungan  suara  dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara; Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel; Tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara; Mengumumkan hasil survei  atau  jajak  pendapat  tentang  Pemilu  dalam  masa  tenang;  dan  Hukuman  atas pelanggaran di atas dapat berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau denda.
Sedangkan mengenai tindak pidana pemilu yang dikategorikan sebagai kejahatan meliputi: Menghilangkan hak pilih orang lain; Menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai  pemilih  dalam  Pemilu  pada  saat  pendaftaran  pemilih  baik  dengan  kekerasan, ancaman  kekerasan,  atau  dengan  menggunakan  kekuasaan;  Tidak  menindaklanjuti temuan  Bawaslu  dalam  melakukan  pemutakhiran  data  Pemilih,  penyusunan  dan pengumuman  daftar  pemilih  sementara,  perbaikan  dan  pengumuman  daftar  pemilih sementara  hasil  perbaikan,  penetapan  dan  pengumuman  daftar  pemilih  tetap,  daftar pemilih  tambahan,  daftar  pemilih  khusus,  dan  rekapitulasi  daftar  pemilih  tetap  yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih; Tidak memberikan salinan daftar  pemilih  tetap  kepada  partai  politik  peserta  Pemilu;  Menetapkan  jumlah  surat suara  yang  dicetak  melebihi  jumlah  yang  ditentukan;  Pada  saat  pemungutan  suara menjanjikan  atau memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada  pemilih  supaya  tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; Memberikan suaranya lebih  dari  satu  kali  di  satu  TPS/TPSLN  atau  lebih  pada  waktu  pemungutan  suara; Menggagalkan  pemungutan  dan  penghitungan  suara;  Tidak  menindaklanjuti  temuan Bawaslu dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon  peserta Pemilu; Melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu; Membuat atau memakai atau menyuruh orang untuk memakai surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk menjadi bakal calon anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  DPRD  kabupaten/kota,  maupun  untuk  menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Kejahatan selanjutnya juga meliputi perbuatan yang menjanjikan atau memberikan uang  atau  materi  lainnya  sebagai  imbalan  kepada  peserta  kampanye  Pemilu  secara langsung ataupun tidak langsung; Melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu; Memberikan dana kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan serta tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan  sumbangan  kepada  kas  negara  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  setelah masa kampanye Pemilu berakhir; Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh  KPU;  Tidak  menjaga  kerahasiaan,  keamanan,  dan  keutuhan  surat  suara; Menggunakan  kekerasan,  dan/atau  menghalangi  seseorang  yang  akan  melakukan haknya  untuk  memilih,  melakukan  kegiatan  yang  menimbulkan  gangguan  ketertiban
dan  ketenteraman  pelaksanaan  pemungutan  suara,  atau  menggagalkan  pemungutan suara;  Melakukan  perbuatan  yang  menyebabkan suara seorang  pemilih menjadi  tidak bernilai atau 388 menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan  suara  peserta  Pemilu  menjadi  berkurang;  Pada  saat  pemungutan  suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali  di  1  (satu) TPS  atau  lebih; merusak atau  menghilangkan hasil  pemungutan  suara yang  sudah  disegel;  mengubah,  merusak,  dan/atau  menghilangkan  berita  acara pemungutan  dan  penghitungan  suara  dan/atau  sertifikat  hasil  penghitungan  suara; merusak,  mengganggu,  atau  mendistorsi  sistem  informasi  penghitungan  suara  hasil Pemilu; Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama; Tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu;  Tidak  memberitahukan  bahwa  prakiraan  hasil  penghitungan  cepat  bukan merupakan  hasil  resmi  Pemilu  dan  tidak  mematuhi  waktu  yang  ditetapkan  untuk mengumumkan hasil penghitngan cepat; Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap;  Tidak  menetapkan  perolehan  hasil  Pemilu secara nasional; Tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu; Memalsukan  data  dan  daftar  pemilih;  Menambah  atau  mengurangi  daftar  pemilih; Membuat  keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan  yang  menguntungkan  atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye; Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye; Melanggar larangan peggunaan anggaran; Tidak  menetapkan  pemungutan  suara  ulang  di  TPS;  Menggangu  tahapan penyelenggaraan Pemilu; menghilangkan atau mengubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan  perolehan  suara  dan/atau  sertifikat  rekapitulasi  hasil  penghitungan perolehan suara; dan Pengunduran diri maupun penarikan calon Presiden atau Wakil Presiden  setelah  penetapan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sampai  dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama maupun pada putaran kedua.

## IV. POLITIK HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILU
Politik  hukum  mencakup  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  yang  dapat menunjukkan  sifat  dan  arah  kemana  hukum  akan  dibangun  dan  ditegakkan. 15 Arah tujuan  hukum  pidana  adalah:a)  Menakut-nakuti  setiap  orang  untuk  jangan  sampai melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik  (aliran  klasik);  dan  b)Mendidik  orang  yang pernah melakukan kejahatan untuk menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam kehidupan  lingkungannya  (aliran  modern). 16 Maka  dari  itu,  kententuan-ketentuan pidana dalam KUH-Pemilu ini perlu dipertanyakan kemana arah politik hukum pidana pemilu akan dibangun.
15 Mirza Nasution, Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Medan: Puspantara, 2015) h. 17.
16 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 7.
Mengacu kepada kondisi itu, maka alasan secara khusus belum dapat dijelaskan arah  pertimbangan  pembentuk  undang-undang  menjadikan  ketentuan  tindak  pidana pemilu sedemikian rupa dan banyak. Dalam KUH-Pemilu ini terdapat 17 (tujuh belas) jenis  pelangaran  dan  37  (tiga  puluh  tujuh)  jenis  kategori  kejahatan.  Konstruksi  yang dibagun  oleh  pembentuk  UU  ini  terkesan  menempatkan  hukum  pidana  sebagai instrumen  hukum  terdepan  ( premium  remedium )  dalam  menanggulangi  tindak  pidana pemilu. Kebijakan premium remedium lebih dikedepankan daripada hukum pidana sebagai upaya atau instrumen terakhir ( ultimum remedium ).
Masalahnya apakah rupa dan banyaknya ketentuan tindak pidana pemilu itu akan menjamin  pemilu  yang  jujur  dan  adil.  Adakah  ketentuan  pidana  pemilu  yang sesungguhnya  tidak  dibutuhkan.  Adakah  aturan  tindak  pidana  yang  tidak  perlu diterapkan  sanksi  pidana  dan  cukup  diarahkan  pemberian  sanksi  administrasi  atau perbaikan  prosedur  tertentu  saja.  Sebagai  contoh  saja  misalnya:  perbuatan  tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara, perbuatan tidak mengawasi penyerahan  kotak  suara  tersegel,  haruskah  berhadapan  dengan  sanksi  pidana,  tidak cukupkah  dengan  sanksi  administrasi  dan  kode  etik.  Selanjutnya  perbuatan  tidak memberikan  salinan  daftar  pemilih  tetap  kepada  partai  politik  peserta  pemilu,  tidak menindaklanjuti  temuan  Bawaslu,  tidak  menindaklanjuti  temuan  dan/atau  laporan pelanggaran pemilu dan seterusnya. Bentuk delik ini sanksinya bersifat kumulatif pidana penjara dan denda. Sebagai contoh rumusan ketentuan pasal 506 KUH-Pemilu berbunyi:
“Setiap  anggota  KPPS/KPPSLN  yang  dengan sengaja  tidak  memberikan  salinan  1  (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghihrngan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  390  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
Mengacu  kepada  rumusan  delik  tersebut,  misalnya  saja  unsur  subjek  “ setiap anggota” ,  dirasa  tidak  tepat,  sebab  KPPS  itu  adalah  kelompok  atau  tim.  Apakah  adil dimintai pertanggungjawaban pidana kepada “ setiap anggota ”, padahal yang seharusnya subjek  yang  bertanggungjawab  adalah  satu  pihak  yakni  Ketua  KPPS-nya  sebagai penanggungjawab kelompok tim tersebut. Selanjutnya bandingkan pula masa kerja dan beban berat pelaksana lapangan yang sampai harus berkerja siang dan malam 17 namun harus pula diancamkan pidana terhadap perbuatan yang semestinya cukup diterapkan sanksi administratif dan kode etik. Masih banyak lagi rumusan tindak pidana terutama jenis pelanggaran yang perlu dikaji ulang.
Masalahnya jangan sampai akibat banyakya ketentuan tindak pidana yang tidak tepat  khususnya  yang  menyasar  petugas  penyelenggara  pemilu  malah  menjadi “ menakutkan ”  di  depan  sehingga  petugas  akan  enggan  atau  berpikir  ulang  untuk  mau
17 Bayu Pratama, “Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019”, online: CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps- panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>.
terlibat  ikut  menyelenggarakan  pemilu  ini.  Hal  ini  terutama  bagi  petugas  di  jajaran paling bawah misalnya petugas tempat pemungutan suara (TPS) atau petugas pengawas lapangan dimana honornya tak seberapa sementara tugasnya berat dan ancaman saksi pidana menakutkan bagi dirinya.
Dalam  konteks  politik  hukum  KUH-Pemilu,  apa  yang  dapat  dipahami  dari kehendak  pembentuk  UU.  Tersirat  pembentuk  UU  ingin  memformulasikan  tindak pidana agar pemilu terlaksana sesuai asasnya: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-jurdil) sesuai amant konstitusi UUD NRI 1945. Hal ini termaktub dalam asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu: 1) mandiri, 2)  jujur, 3) adil, 4) berkepastian hukum, 5) tertib, 6) terbuka, 7) proporsional, 8) professional, akuntabel, 10) efektif dan 11) efisien.
Alasan  pertimbangan  ini  dapat  dipahami  namun  pembentuk  UU  mestinya memikirkan  ulang  apakah  pilihan  kebijakan  hukum  dengan  mengedepankan premium remedium masih cocok dalam situasi Indonesia yang mengganggap pemilu itu adalah pesta demokrasi  yang  tidak  harus  menakutkan.  Justru  ada  substansi  yang  sangat  urgen misalnya  pemberian  suap  untuk  memperolah  suara  pada  pemilu  ( bribery )  atau  istilah umum money  politic .  Hingga  kini money  politic tetap  menjadi  momok  yang  masih  sulit diberantas. Padahal perbuatan ini sangat tidak etis, memalukan dan mencederai pemilu yang bebas dan adil ( free and fair election ).
Ada  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  pembentuk  undang-  undang  sebelum merumuskan  atau  menetapkan  ancaman  pidana  meliputi  empat  hal  yaitu: 18 1)  tujuan hukum pidana;2) penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki;3) perbandingan antara sarana  dan  hasil;dan  4)kemampuan  badan  penegak  hukum.  Hukum  yang  baik  jika berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia yang dalam penegakannya harus memperhatikan  3  (tiga)  unsur  fundamental  hukum,  antara  lain:  kepastian  hukum ( Rechtssicherheit ), kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ) dan keadilan ( Gerechtigkeit ). Oleh karena itu,  dalam  menentukan  pemberian  sanksi  pidana  dalam  suatu  undang-undang  perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi hakikat dari tujuan hukum. 19
Pilihan kebijakan penegakan tindak pidana pemilu didasarkan adanya kebutuhan dan  pilihan  arah  kebijakan  hukum  yang  etis.  Politik  hukum  pidana  dan  penegakan tindak pidana diharapkan selaras dengan tujuan hukum pidana nasional dan tolok ukur tujuan  pemidanaan  yang  ingin  dicapai  khususnya  dalam  pemilu  sebagai  sarana demokrasi. Apakah suatu pemilu dikatakan adil dan manusiawi jikalau tolok ukurnya pemidanaan hanya karena pelanggaran ringan yang tidak perlu dipidanakan. Disinilah diperlukan reformasi hukum penegakan tindak pidana pemilu sebagai instrumen sistem hukum pemilu yang adil dan bermartabat.
18 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Penerbit Alumi, 1983) h. 86.
19 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2005) h. 160.

## V. POLITIK HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT
Pengertian  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  dapat  dilihat  dari  politik  hukum maupun dari politik kriminal. 20 Kebijakan hukum mencakup dua hal yaitu: 21 (1) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat  pada  suatu  saat;  (2)  kebijakan  dari  negara  melalui  badan-badan  yang berwenang  untuk  menetapkan  peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang diperkirakan  bisa  digunakan  untuk  mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam masyarakat  dan  mencapai  apa  yang  dicita-citakan.  Politik  hukum  adalah  kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 22
Berdasarkan  pengertian  tersebut  bahwa  melaksanakan  politik  hukum  pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna (adil dan bermartabat). Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang- undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 23
Makna dan hakikat reformasi hukum, dalam konteks hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  mengandung  makna  upaya  untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio- politik,  sosio-filosofik,  sosio-kultural  masyarakat  Indonesia  yang  melandasi  kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. 24
Dari sudut operasionalisasi/fungsionalisasi, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya  hukum  pidana  dapat  dibedakan  dalam  tiga  tahap/fase,  yaitu:  1)  Tahap Formulasi,  yaitu  tahap  penetapan  hukum  pidana  (kekuasaan  formulatif/legislatif) mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan; 2)  Tahap  Aplikasi,  tahap  menerapkan  hukum  pidana  atau  penjatuhan  pidana  kepada seseorang  atau  korporasi  oleh  hakim  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh orang/korporasi tersebut (kekuasaan aplikatif/yudikatif); dan 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana (kekuasaan eksekutif/administratif). 25 Dari ketiga tahap tersebut,
20 Maroni, Pengantar Politik Hukum Pidana (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016) h. 3.
21 Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Bandung: Sinar Bandung, 1983) h. 20.
22 Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia” (2019) 5:1 Integritas : Jurnal Antikorupsi, h. 3.
23 Barda Nanawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) (Universitas Diponegoro) h. 7.
24 Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru) (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 25.
25 Lihat Barda Nanawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), h. 99. Kemudian bandingkan dengan M. Cherif Bassioni dalam Substantive Criminal  Law,  menyebut  ketiga  tahap  itu  dengan  istilah  tahap  formulasi  (proses  legislatif),  tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (proses administrasi)
maka  tahap  formulasi  atau  tahap  kekuasaan  menetapkan  hukum  pidana  dalam perundang-undangan  merupakan  tahap  yang  paling  strategis  apabila  dilihat  dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalisasikan sanksi hukum pidana.
Bila  mengacu  laporan  Simposium  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional  yang diadakan di Semarang pada tanggal 29 sampai 30 Agustus 1980, antara lain menentukan pembaharuan  hukum  pidana  haruslah  dilakukan  secara  menyeluruh,  sistematis,  dan bertahap  dengan  tetap  mengakui  asas  legalitas.  Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  dengan  pola  Wawasan  Nusantara. 26 Lingkup  pembaharuan  yang dimaksud  meliputi  sistem  pemidanaan  yang  terdiri  dari:  a)  Hukum  pidana  materiil, merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat pemidanaan dan ketentuan  mengenai  pidananya;  b)  Hukum  pidana  formil,  memuat  aturan-aturan bagaimana  caranya  mempertahankan  hukum  pidana  materiil,  secara  singkat  dapat dikatakan  bagaimana  beracara  dalam  perkara  pidana  di  pengadilan,  dan  c)  Hukum pelaksanaan  pidana,  mengatur  tentang  bagaimana  pidana  yang  telah  dijatuhkan  oleh pengadilan dilaksanakan.
Ketiga sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana diopersionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu  sub-sistem  itu.  Pengertian  sistem  pemidanaan  yang  demikian  itu  dapat  disebut dengan “ sistem pemidanaan fungsional ” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”. 27
Sesungguhnya  hukum  pidana  sama  seperti  disiplin  hukum  lainnya  merupakan suatu sistem  hukum  yang  terdiri  dari  substansi  hukum, struktur  hukum,  dan  budaya hukum.  Dilihat  dari aspek  substansi  hukum, maka hukum  pidana  terdiri  dari  hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana 28 bahwa pelaksanaan pembaharuan hukum pidana yang  menyeluruh  harus meliputi  pembaharuan  hukum    pidana    material  (substantif), hukum pidana formal atau hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana ( straf- villsteckuenggesterz ).
Tindak  pidana  pemilu  tersusun  di  dalam  kitab  undang-undang  tindak  pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus  dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal  ini  dikarenakan  kedua  istilah  itu  adalah  UU  pidana  yang  berada  diluar  hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum  pidana  materiil  maupun  dari  segi  hukum  pidana  formal.  Kalau  tidak  ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus. 29
26 Lihat  dalam  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Pembaharuan  Hukum  Pidana (Universitas  Diponegoro, Universitas 17 Agustus 1945, dan Universitas Jenderal Soedirman, 2007) h. 9.
27 Barda  Nanawi  Arief, Pembaharuan  Hukum  Pidana;  Dalam  Perspektif  Kajian  Perbandingan (Bandung:  Sinar Baru, 2005) h. 262.
28 Soedarto, supra note 21, h. 60.
29 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , edisi revisi ed (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 229.
Sebelum  mengarah  kepada  pembaharuan  kebijakan  hukum  pidana  pemilu  yang berbasiskan  keadilan  bermartabat  maka  yang  perlu  dibahas  adalah  apa  maksud  dan tujuan hukum pidana itu. Maksud dan tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi masyarakat  yang  didalamnya  terdapat  manusia  sebagai  individu  sehingga  manusia individu yang menjadi anggota dari masyarakat itu dapat secara masuk akal terlindungi dalam menjalankan segala aktifitasnya yang bersifat konstruktif dan bermanfaat. 30
Selanjutnya,  apa  arti  penting  hukum  pidana  pemilu,  mendapat  jawaban  dari pandangan  International  IDEA  yang  menjelaskan  bahwa  berdasarkan  standar internasional,  kerangka  hukum  harus  mengatur  sanksi  untuk  pelanggaran  undang- undang  pemilu. Dalam  kaitan  itu,  dikemukakan  bahwa  setiap  ketentuan  pidana yang dibentuk  untuk  keperluan  hukum  harus  merefleksikan  tujuan    penyusunan  undang- undang itu. 31
Tujuan pengaturan hukum pemilu dikaitkan dengan tujuan hukum pidana pemilu adalah  tercapainya  pemilu  yang  adil  dan  berintegritas,  kepastian  hukum  dan  pemilu efektif dan efisien adalah sangat relevan menjadi pertimbangan. Jika tujuan ini yang akan dicapai  maka  perlu  merekonstruksi  politik  hukum  pemilu  sebagai  sarana  penegakan tindak  pidana  dalam  rangka  pemilu  yang  adil  dan  berintegritas,  yang  berkepastian hukum, yang efektif dan efisien.
Keadilan bermartabat sebagai suatu grand theory hukum yang diperkenalkan Teguh Prasetyo memandang Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi, yaitu sebagai sumber dari  segala  sumber  inspirasi  yuridis  untuk  menjadikan  etika  poltik  (demokrasi), khususnya  etika  kelembagaan  penyelenggaraan  pemilu  sebagai  manifestasi  paling konkrit  dari  demokrasi  yang  dapat  menciptakan  masyarakat  bermartabat. 32 Dengan demikian hukum mampu memanusiakan manusia ( ngewonke- owong ).
Bahwa  hukum  (termasuk  kaidah  dan  asas-asas  yang  mengatur  etika penyelenggaraan  pemilu  berikut  penegakannya)  seluruhnya  sebagai  suatu  sistem memperlakukan  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  menurut  hakikat  dan tujuan  hidupnya.  Teori  keadilan  bermartabat  mengkaji  hukum  secara  sistemik. Sebagaimana  yang  dikemukakan Lawrance  Friedmann maka  keadilan  bermartabat  akan menekankan  keadilan  yang  berakar  kepada  tujuan  dan  moral  roh  hukum  yaitu  jiwa bangsa ( volksgeid :Pancasila). 33
Dalam  perspektif  teori  keadilan  bermartabat,  mestinya  hanya  perilaku  atau perbuatan  perbuatan  individu  dalam  masyarakat  maupun  perbuatan-perbuatan masyarakat  itu  secara  keseluruhan  yang  bersifat  merusak  atau  merugikan  terhadap kesejahteraan masing-masing individu dan masyarakat secara keseluruhan ( the elfare of society ) yang mesti dijadikan sebagai perbuatan yang jahat ( should be mode criminal ).
30 Dahlan Sinaga, Tindak Pidana Pemilu: Dalam Persfektif Keadilan Bermartabat (Bandung: Media, 2018) h. 59.
31 International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for Revieweing the Legal Framework of Elections (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002) h. 93.
32 Sinaga, supra note 30, h. 7-8.
33 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum (Bandung: Nusa Media, 2017) h. 37.
Merujuk  hasil  Simposium  Perubahan  Hukum  Pidana  Nasional  tahun  1980  dalam laporannya berisi pernyataan: 34
“ Sesuai  dengan  politik  hukum  pidana,  maka  tujuan  pemidaan  harus  diarahkan  kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat  dengan  memperhatikan  kepentingan-kepentingan  masyarakat/negara,  korban dan  pelaku,  maka  atas  dasar  tujuan  tersebut  pemidanaan  harus  mengandung unsur-unsur yang  bersifat:a)  Kemanusiaan:  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  tersebut  menjunjung  tinggi harkat  dan  martabat  seseorang,  b)  Edukatif:  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  itu  mampu membuat  orang  sadar  sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  dilakukan  dan  menyebabkan  ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan c)  Keadilan:  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil  baik  oleh  terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.
Untuk  menjamin  pemilu  yang  jujur  dan  adil  ( free  and  fair  election ),  diperlukan perlindungan bagi para pemilih, pihak yang mengikuti pemilu, rakyat pada umumnya dari  segala  ketakutan,  intimidasi,  penyuapan,  penipuan  dan  praktek-praktek  curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilu. 35 Dari sisi subtansi reformasi politik  hukum  pidana  pemilu,  alasan  yang  dikemukakan  terakhir  ini  dapat  dijadikan tolok ukur batasan hukum tindak pidana yang perlu diatur dan diformulasikan pidana dan sistem penegakannya.
Substansi hukum aturan tindakan money politic misalnya mesti dirumuskan secara terstruktur dan sistematis dalam pendekatan sistemik. Merubah paradigma pelaku suap sebagai  kejahatan  luar biasa  untuk  mendapatkan  suara masyarakat  ( bribery )  harusnya menyasar subjek hukum “ Setiap Orang ” yang kenyataannya jamak terjadi. Subjek hukum pelaku bribery yang diatur saat ini hanya menyasar pelaksana kampanye, peserta pemilu atau tim kampanye, yang secara logika jarang terlibat langsung melakukan tindak pidana money politic . Penindakan kejahatan semacam ini masih sulit penegakan hukumnya dan jauh dari rasa keadilan.
Dari  sisi  struktur  hukum  tolok  ukur  adil  dan  berintegritas,  kepastian  hukum, efektif dan efisien dipertimbangkan sub sistem kelembagaan penegakan hukum dimana penguatan kelembagaan pemidaan pemilu ( institutional system for election law enforcement ) yang saat ini diperankan Sentra Gakummdu tidak efektif menjawab harapan penegakan hukum pemilu yang adil dan berkepastian hukum. Banyak perkara pidana pemilu yang kandas  karena  sistem  kelembagaan  penegakan  hukum  pidana  pemilu  yang  kurang mendukung.  Peran  Bawaslu  harus  menjadi  lembaga  sentral  dalam  kelembagaan Gakkumdu  sehingga  nuansa  harmonisasi  singkronisasi  yang  tentunya  menjadi kelemahan  pelaksanaan  Pemilu  2019  dapat  diminimalisir  melalui  koordinasi  terpusat oleh Bawaslu. 36
34 Sinaga, supra note 30, h. 49-50.
35 Ibid, h. 20-21.
36 Muhammad  Junaidi,  “Tindak  Pidana  Pemilu  Dan  Pilkada  Oleh  Sentra  Penegakan  Hukum Terpadu”
(2020) 5:2 Jurnal Ius Constituendum, h. 220.
Maka salah satu pilihan kebijakan hukum kelembagaan penegakan tindak pidana pemilu adalah dengan memperkuat Bawaslu sebagai suatu institusi penegak hukum dan sengketa  pemilu  yang  kuat  dan  profesional.  Konsekuensinya  adalah  memperkuat kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus pemilu. Kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu diredesain sebab kondisi  SDM  kelembagaan  Bawaslu  saat  ini  masih  belum  diarahkan  total  untuk kelembagaan penegakan hukum dan sengketa pemilu. Perbandingkan dengan electoral mangemen  body  atau  komisi  pemilihan  umum  di  Filipina  (COMELEC).  Mayoritas anggotanya harus merupakan anggota Ikatan Advokat Filipina ( Phillipine Bar ) yang telah berpraktek  setidaknya  sepuluh  tahun. 37 Bandingkan  di  Indonesia,  untuk  menjadi anggota  Bawaslu  tidak  ada  mensyaratkan  latar  belakang  sarjana  pendidikan  hukum. Aspek SDM ini menjadi salah satu substansi reformasi penegakan hukum.
Dari sub-sistem budaya hukum masyarakat memang sangat berperan utama dalam tegakknya  hukum  dan  keadilan  pemilu. Lawrence  Friedman memiliki  anekdot  yang menarik tentang hal ini menyatakan: “Without legal culture, the legal system is iner -a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea ” 38 . Hukum di negara ini niscaya tak berdaya, ibarat ikan mati, jika tak disokong oleh budaya hukum bangsa sendiri. Hukum adalah untuk manusia, 39 artinya suatu aturan hukum tidak dapat dilepas dari aspek manusia. Bahkan  ia  berpusat  pada  manusia  karena  esensi  dan  eksistensinya  berpusat  pada manusia  ( antropo-centris ),  dari,  oleh,  dan  untuk  manusia.  Ia  berembrio  dari  kehendak, motif, ideal, dan keprihatinan manusia. Ia dibuat oleh manusia, dan dirumuskan dalam bahasa manusia yang hanya dapat dipahami oleh manusia. Ia dijalankan oleh manusia dan  untuk  melayani  kepentingan  manusia.  Keyakinan  dasar  ini  tidak  melihat  hukum sebagai  sesuatu  yang  sentral  dalam  berhukum,  melainkan  manusialah  yang  berada  di titik pusat perputaran hukum. 40
Titik  tolak  semua  teorisasi  hukum  pada dasarnya  berporos  pada  satu  hal,  yaitu hubungan  manusia  dan  hukum.  Semakin  landasan  suatu  teori  bergeser  ke  faktor peraturan,  maka  semakin  ia  menganggap  hukum  sebagai  unit  tertutup  yang  formal legalistik.  Sebaliknya,  semakin  ia  bergeser  ke  manusia,  semakin  teori  itu  terbuka  dan menyentuh mozaik sosial kemanusiaan. 41 Ada dua metode pendekatan konsep reformasi politik  hukum  yang  dapat  dilakukan  yaitu:  pendekatan  sistem  ( system  approach )  dan pendekatan  manajemen  strategis  ( strategic  management ).  Diperlukan  reformasi  politik hukum  (hukum  pidana  pemilu)  yang  paradigmatik.  Dalam  reformasi  politik  hukum, seyogyanya pembuatan peraturan hukum ( law making ) maupun penerapan hukum ( law
37 Topo Santoso, “Kewenangan Electoral Management Bodies dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Perbandingan” (2009) 6:4 Indonesian Journal of International Law , h. 557.
38 Lawrence Meil Friedman, Law and Society: An Introductions (Stanford University, New Jersey: Prencite- Hall Foundations of Modern Sociology Series, 1979) h. 7.
39 Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007) h. 151.
40 Satjipto  Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007) h. 139.
41 Bernard L Tanya, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Surabaya: Penerbit CV Kita, 2006) h. 3.
enforcement ) mengacu kepada paradigma yang disepakati secara nasional (sistem hukum nasional).  Ada  3  rujukan  paradigmatik  dalam  metode  analisisnya  yaitu:  a)  paradigma filosofi, b) paradigma juridis dan c) paradigma politis. 42
Pendekatan  konsep  dan  metode  paradigmatik  reformasi  politik  hukum  ini mencerminkan  pendekatan  politik  hukum  secara  sistem  yang  saling  terhubung  dan saling  mempengaruhi  dalam  satu  tujuan hukum.  Reformasi  politik  hukum  penegakan tindak pidana pemilu yang akan dibangun adalah pendekatan sistem yang paradigmatik. Maka  kebijakan  hukum  penegakan  tindak  pidana  pemilu  dalam  persfektif  keadilan bermartabat  akan  berpijak  pada  pilihan  utama  landasan  yaitu  pilihan  paradigmatik filosofis (etis) yang bersumber pada nilai dan asas/prinsip Pancasila yakni: kemanusian yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan YME yang mempersatukan (tidak politik pecah  becah)  dalam  sarana  demokrasi  (kerakyatan)  bagi  kebahagiaan  seluruh  rakyat Indonesia. Perspektif ini yang diharapkan menjadi konsep dasar reformasi politik hukum penegakan tindak pidana pemilu secara adil dan bermartabat.

## VI. KESIMPULAN
Politik hukum penegakan tindak pidana pemilu saat ini diatur dalam KUH- Pemilu (UU No.7/2017) pada Buku Kelima diatur dalam pasal 488 sampai dengan pasal 554, sebanyak 67 pasal tindak pidana yang terdiri dari dua jenis delik yaitu pelanggaran dan kejahatan. Namun  politik  hukum  pidana  pemilu  saat  ini  masih  menempatkan  hukum  pidana sebagai sarana hukum terdepan ( premium remedium ). Banyak ketentuan pidana yang tidak relevan,  penegakan  hukum  pidana  pemilu  masih  jauh  dari  yang  diharapkan  sehingga perlu  reformasi  penegakan  hukum  secara  terstruktur  dan  sistematis  baik  dari  aspek substansi,  struktur  dan  kultur  hukum  Sementara  politik  hukum  penegakan  tindak pidana  pemilu  yang  diharapkan  adalah  mengedepankan  pemidanaan  sebagai  upaya terakhir  ( ultimum  remedium ).  Sehingga  dipelukan    reformasi  dalam  penegakan  hukum pidana  pemilu  berbasiskan  keadilan  bermartabat  (keadilan  yang  memanusiakan manusia)  suatu  keniscayaan  dalam  rangka  menjamin  tujuan  hukum  (keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian)  dan  tujuan  penyelenggaraan  pemilu  yang  adil  dan berintegritas,  berkepastian  hukum,  efektifitas  dan  efisiensi  berdasarkan  nilai,  asas, norma  dan  kaidah  yang  berakar  dari  jiwa  bangsa  ( volksgeid )  yaitu  Pancasila  sebagai sumber dari segala sumber hukum dan keadilan di Indonesia.
Maka untuk itu perlu dilakukan pembaharuan terhadap paradigma pemidanaan dalam  pemilu  sebagai  sarana  hukum  terakhir  ( ultimum  remedium )  dan  sebaiknya  lebih mengedepankan sanksi administrasi dan etika bagi perbuatan yang bersifat pelanggaran dan  tindakan  itu  tidak  secara  langsung  merusak  ( mendistorsi )  atau  mempengaruhi kemurnian suara/perolehan hasil  suara  pemilu.  Selanjutnya  perlu  dilakukan  reformasi kewenangan  dan  kelembagaan    penegakan  hukum  pemilu  dimana  Bawaslu  dapat  di- redesain bertransformasi menjadi suatu badan penegak hukum dan sengketa pemilu di
42 Lihat selengkapnya pendapat M.Solly Lubis dalam buku: M Solly Lubis, Manajemen Strategis Pembangunan Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2011) h. 46-68, kemudian kaitkan dengan pandangan Teguh Prestyo dalam buku: Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum (Bandung: Nusa Media, 2017).
Indonesia.  Rekonstruksi  kewenangan  dan  kelembagaan  itu  di  bidang  penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu lembaga mirip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada saat ini.

## VII. DAFTAR PUSTAKA
Direktoral  Jenderal  Politik  dan  Pemerintahan  Umum,  Naskah  Akademik  RUU Penyelenggaran Pemilihan Umum, 2016.
Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182. Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 22E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Arief, Barda Nanawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998).
——— , Pembaharuan Hukum Pidana; Dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Bandung: Sinar Baru, 2005).
Friedman, Lawrence Meil, Law and Society: An Introductions (Stanford University, New Jersey: Prencite-Hall Foundations of Modern Sociology Series, 1979).
International  IDEA,  International  Electoral  Standards,  Guidelines  for  Revieweing  the Legal Framework of Elections (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002).
Lubis, M Solly, Manajemen Strategis Pembangunan Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2011).
Maroni, Pengantar Politik Hukum Pidana (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja,
2016).
Mertokusumo,  Sudikno,  Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar  (Yogyakarta:  Liberty,
2005).
Nasution,  Mirza,  Politik  Hukum  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  (Medan: Puspantara, 2015).
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
——— , Hukum Pidana, edisi revisi ed (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
——— , Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum (Bandung: Nusa Media, 2017). Raharjo, Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).
——— , Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007). Sinaga,  Dahlan,  Tindak  Pidana  Pemilu:  Dalam  Persfektif  Keadilan  Bermartabat (Bandung: Media, 2018).
Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Penerbit Alumi, 1983).
——— , Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Bandung: Sinar Bandung, 1983).
Tanya,  Bernard  L,  Teori  Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi (Surabaya: Penerbit CV Kita, 2006).
Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
Andiraharja, Diyar Ginanjar, “Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu” (2020) 2:1 Khazanah Hukum 24 – 31.
Junaidi,  Muhammad,  “Tindak  Pidana  Pemilu  Dan  Pilkada  Oleh  Sentra  Penegakan Hukum Terpadu” (2020) 5:2 Jurnal Ius Constituendum 220.
Muliadi, Saleh, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan” (2012) 6:1 Fiat
Justitia Jurnal Ilmu Hukum 5.
Nurfauziah,  Rahayu,  “Perilaku  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Remaja  Ditinjau  Dari Perspektif Konstruksi Sosial” (2021) 3:1 Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 77.
S,  Mizan  Malik,  “Rekonstruksi  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pemilu”  (2021)  1:1 Jurnal Huma Betang Demokrasi 113 – 133.
Santoso, Topo, “Kewenangan Electoral Management Bodies dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Perbandingan” (2009) 6:4 Indonesian Journal of International Law 557.
Satria, Hariman, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia” (2019) 5:1 Integritas : Jurnal Antikorupsi 3. Adhi Wicaksono, “Awasi Pemilu, Bawaslu Ingin Hapus Penegakan Hukum Terpadu”,
(2019),  online:  <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191205164112-617- 454481/awasi-pemilu-bawaslu-ingin-hapus-penegakan-hukum-terpadu>. Arief, Barda Nanawi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) (Universitas Diponegoro). Baringin,  “Bawaslu  Temukan  2.724  Kasus  Dugaan  Pelanggaran  Pemilu  2019”,  (2019), online:  <https://www.gatra.com/news-442340-politik-bawaslu-temukan-2724- kasus-dugaan-pelanggaran-pemilu-2019.html>.
Huzaini,  Moch  Dani  Pratama,  “Evaluasi  Penegakan  Hukum  Pidana  Pemilu,  Menyoal
Efektivitas Gakkumdu”, online:
hukumonline.com
<https://www.hukumonline.com/berita/a/evaluasi-penegakan-hukum-pidana- pemilu--menyoal-efektivitas-gakkumdu-lt5d22c14e5da99/>.
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  (Universitas  Diponegoro, Universitas 17 Agustus 1945, dan Universitas Jenderal Soedirman, 2007).
Lazuardy, Glery, “KIPP: Penegakan Hukum Pemilu Tak Maksimal, Kepercayaan Publik Menurun - TribunNews.com”, online: <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/02/kipp-penegakan-hukum- pemilu-tak-maksimal-kepercayaan-publik-menurun>.
Pratama, Bayu, “Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019”, online:
CNN
Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-
392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>.