Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 5 (2) (2020): 67-81, DOI: https://doi.org/10.24114/antro.v5i2.14114

## Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos
Global Interreligious Dialogue : Diplomasi Kultural dalam Kebijakan Dialog Agama Bilateral Indonesia

## Global Interreligious Dialogue: Cultural Diplomacy in Indonesia's Bilateral Religious Dialogue Policy

## Tyas Pramudita Indraning
Magister Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
Diterima:19-07-2019; Disetujui:02-10-2019; Dipublish: 30-01-2020

## Abstrak
Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis diplomasi kultural Indonesia melalui dialog agama antar negara. Secara spesifik  penelitian  ini  dilatar  belakangi dengan  pemahaman  diplomasi  kultural  Indonesia,  dialog bilateral  Lintas agama  dan  budaya  dan  diplomasi  bilateral  Indonesia.  Diplomasi  yaitu  cara,  dengan  tata  krama  tertentu,  yang digunakan suatu negara guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut dalam hubungan dengan negara lain atau dengan masyarakat internasional. Dalam konteks dahulu efektifitas diplomasi memerlukan dukungan politik atau  ekonomi  atau  kekuatan  ekonomi,  politik,  militer  yang  rill,  namun  saat  ini  kita  mengenal  apa  yang  disebut diplomasi kebudayaan, yang justru kekuatan ekonomi, politik dan militer dalam hal-hal tertentu bersifat “counter productive”.  Dialog  Bilateral  adalah  hubungan  percakapan  dua  negara  atau  lebih  dalam  sebuah  forum  diskusi internasional untnuk meningkatkan hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama dalam rangka terciptanya kelangsungan hidup umat beragama di dunia yang rukun dan damai termasuk mengatasi berbagai isu global yang terindikasi mengancam keamanan dunia. Diplomasi kebudayaan merupakan bagian dari diplomasi  publik  (soft  power  diplomacy)  dengan  kerjasama  ekonomi  dan  kebudayaan. Soft  Power yaitu kemampuan mendapatkan apa yang dikehendaki dengan mengajak dan menarik simpati orang lain. Kata Kunci : Dialog Agama, Diplomasi, Budaya, Bilateral agama

## Abstract
This study analyse Indonesia's cultural diplomacy through inter-state religious dialogue. Specifically, this study aims to find out the background of Indonesian cultural  diplomacy, bilateral dialogue between religions and cultures and Indonesian bilateral diplomacy. Diplomacy is a way, with certain manners, that is used by a country to achieve the country's national interests in relations with other countries or with the international community. In the context of the former effectiveness of diplomacy, it requires political or economic support or a real economic, political, and military power, but now we know what is called cultural diplomacy, which in fact economic, political and military forces in certain  cases  is  "counter  productive".  Bilateral  dialogue  is  a  conversation  between  two  countries  or  more  in  an international  discussion  forum  to  improve  cooperative  relations  in  the  economic,  social,  political,  cultural  and religious  fields  in  the  framework  of  creating  a  harmonious  and  peaceful  religious  life  in  the  world  including overcoming various global issues indicated threatening world security. Cultural diplomacy is part of public diplomacy (soft  power diplomacy)  with economic  and  cultural cooperation.  Soft  Power  is  the  ability to get what  you  want  by inviting and attracting the sympathy of others.
Keywords : Dialogue on Religion, Diplomacy, Culture, Bilateral Religion
How to Cite : Indraning, T.P. (2020). Global Interreligious Dialogue: Diplomasi Kultural Dalam Kebijakan Dialog Agama Bilateral Indonesia. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 5 (2): 67-81
*Corresponding author: E-mail: tyaspramudita95@gmail.com ISSN  2460-4585 (Print) ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN
Dunia  saat  ini  diwarnai  dengan berkembangnya Islamphobia, hatte speech ( hoax ).  Meningkatnya  intoleransi  dan diskriminasi yang disebabkan oleh masalah  ekonomi  dan  sosial  seperti kemiskinan  dan  kurangnya  pendidikan menjadi tanah yang subur bagi tumbuhnya id  radikal.  Hal  ini  dimanfaatkan  oleh kelompok  ektrimis  untuk  menggalang dukungan  terutama  dikalangan  pemuda. Penulisan  artikel  ini  akan  mengkaji tentang diplomasi kultural dalam kebijakan dialog agama bilateral Indonesia.
Dialog antaragama diperlukan secara mutlak  karena  merupakan  satu  dari kebutuhan  utama  setiap  agama  untuk dapat  menjadi  dirinya.  Dialog  adalah  cara bagaimana  agama  dapat  mewujudkan dirinya  sebagai  satu  kenyataan  konkret dunia.  Dialog  dengan  dunia  berguna  bagi duia sebagai pemeberi arah dan  penjamin keteraturan  seluruh  proses  (Kleden, 2002).  Tanpa  dialog  dengan  semua  yang lain,  termasuk  agama-agama  lain,  satu agama tertentu akan kehilangan dinamikanya  dan  itu  berarti  kematiannya (Kleden,  2002).  Hans  Kung  berpendapat “tidak  ada  perdamaian  dunia  tanpa perdamaian  bangsa-bangsa,  tidak  ada perdamaian bangsa-bangsa tanpa perdamaian  agama,  dan  tidak  ada
perdamaian  agama-agama  tanpa  dialog lintas agama”.
Melalui  tulisan  ini,  argumentasi utama dan pemahaman mendasar penulis, bahwa  dialog  lintas  agama  sangat berkontribusi dalam menentukan perdamaian dunia, perlu diperkuat dengan melihat  bahwa  perdamaian  antaragama menjadi  syarat  bagi  suatu  perdamaian dunia.  Melalui  forum  dialog  lintas  agama paling  tidak  diharapkan  akan  melahirkan komunitas  beradab,  lembaga  keagamaan bahkan  bangsa-bangsa  yang  memiliki tanggung  jawab  moral  untuk  menjaga, merawat  dan  melestarikan  perdamaian dunia.  Setiap  umat  manusia  pasti mempunyai  visi  tentang  kehidupan bersama secara damai, tentang kebersamaan  diantara  berbagai  kelompok agama  dan  wilayah  yang  berbeda  (Kung, 1999).  Semua  agama  mendambakan perdamaian  dan  keserasian  hidup,  sejak mulai  dari  kehidupan  dalam  kelompok pergaulan  paling  kecil  keluarga,  sampai kepada  pergaulan  antar-bangsa.  Agama- agama itu mengajarkan cinta kasih, tolong- menolong, kedamaian dan nilai-nilai moral umat manusia (Warsito, 2007).
Selanjutnya  dari  kenyataan  di  atas, ketika  berbicara  relasi  global,  dibutuhkan instrumen  pendukung  untuk  tercapainya apa  yang  diharapkan  bersama;  dan  untuk tercapainya  perdamaian  dunia,  forum-
forum  dialog  lintas  agama  harus  lebih sering  diaktifkan  dan  dijalankan.  Menurut Samuel  Huntington  dalam  bukunya “clash of  civilization” atau  benturan  antar peradaban,  dunia  di  bagi  atas  tujuh peradaban.  Peradaban  Protestan,  Khatolik di Amerika Selatan, Islam di Timur Tengah, Konghu  Chu  di  China,  Shinto  di  Jepang, Hindu  di  India  dan  Ortodoks  di  Eropa Timur (Azra, 2016). Terdapat mispersepsi dan  misiinterpretasi  terhadap  Islam  oleh dunia  Barat  bahwa  ancaman  terorisme telah  mencitrakan  Islam  sebagai  “sumber radikalisme” dan “pangkal aksi terorisme”.
Nilai-nilai demokrasi dan Islam tidak dapat  berdampingan  secara  damai  dan harmonis.  Berakhirnya  perang  dingin sumber konflik utama yang dihadapi umat manusia  tidak  lagi  ideologi  dan  ekonomi, tetapi  peradaban  kebudayaan  (Vitria, 2018).  Bagi  penulis  kalau  peradaban- peradaban  itu  ditentukan  oleh  agama, maka  agama  betanggungjawab  untuk menjaga  perdamaian  dialog  supaya  bisa menjaga  perdamaian  dunia  ini.  Disini penulis mau melihat bagaimana peran atau kontribusi  Indonesia  dalam  diplomasi kebudayaan  melalui  dialog  lintas  agama yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dengan beberapa  negara  sahabat  di  dunia internasional,  untuk  mempromosikan  dan mendorong  dialog  lintas  agama  di  kedua negara. Maka dilakukan program people to
people  contact dalam  bidang  sosial  dan budaya. Bagi penulis pentingnya diplomasi kultural  ini  dilakukan  menjadi  salah  satu untuk  mempromosikan  sikap  saling menghargai  dan  membangun  pemahaman yang sama diantara kedua masyarakat dan budaya.
Forum  ASEM  Interfaith  Dialogue dapat  mendorong  diplomasi  bilateral terkait interfaith  dialogue dilakukan  di Indonesia  bersama  negara-negara  mitra ASEM lainnya  secara  konstruktif  dan sustainable (Benarrivo,  2016).  Forum  ini dibentuk  untuk  memberi  pemahaman terhadap publik tentang hubungan masyarakat internasional yang lebih damai dengan mereduksi gesekan akibat perbedaan  keyakinan  melaui  cara-cara diplomasi”  (Benarrivo,  2016).  Selain  itu ada juga  kegiatan  dialog lintas agama  dan budaya  yaitu MIKTA  ( Mexico,  Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia).
Kegiatan MIKTA Interfaith- Intercultural  Dialogue dibentuk  untuk sebuah rangkaian inisiatif Indonesia untuk perlu  berkolaborasi  dengan  antar  negara guna  menumbuhkan  toleransi  antar perbedaan  dan  menciptakan  perdamaian. MIKTA perkuat  kemitraan  melalui  lintas agama  dan  budaya,  program MIKTA Interfaith-Intercultural Dialogue merupakan  rangkaian  Indonesia  untuk perlu  berkolaborasi  dengan  antarnegara
guna  menumbuhkan  toleransi  antar perbedaan dan menciptakan perdamaian.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian yang  digunakan  yaitu  deskriptif  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan-pendekatan kualitatif (Creswell,  2016).  Jenis  dan  metode penelitian  kualitatif  digunakan  untuk memperoleh data mendalam berdasarakan pada pemahaman-pemahaman para informan.
Data  yang  diperoleh  akan  diuraikan dengan  kata-kata  dan  kemudian  akan dianalisis  secara  ilmiah  dengan  kata-kata yang  melatarbelakangi  perilaku  infoman terkait  cara  berpikir  (Husaini  &  Akbar, 2008).
Dengan  demikian,  metode  ini  akan mendeskripsikan  dan  menganalisis  data dengan  jelas  berdasarkan  temuan-temuan yang  diperoleh  dari  para  informan. Penelitian  ini  dilakukan  di  kantor Kementerian  Luar  Negeri,  Indonesia. Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan,  yaitu pertama , wawancara.  Wawacara face  to  face dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh  data  secara  langsung  dari tangan  wawancara,  dokumenter,  foto-foto serta video dan pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Diplomasi Kultural (Cultural Diplomacy) Diplomasi Publik
(Softpower Diplomacy) ,  diplomasi  ini  menekankan gagasan  alternatif  penyelesaian  masalah pesan-pesan  damai  (Gabriella,  2013). Diplomasi kebudayaan (Cultural Diplomacy) dengan menanamkan, memelihara,  dan  mengembangkan  citra bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa  dan negara yang mempunyai banyak kebudayaan. Salah satu kebijakan Indonesia  untuk  melaksakan  diplomasi kebudayaan  dalam  mengimplementasikan kebijakan  politik  luar  negeri  Indonesia. diplomasi  kebudayaan  Indonesia  melalui politik  luar  negeri  dilakukan  untuk kepentingan  nasional  bangsa  Indonesia, tujuan  dan  pencapaian  pada  keadilan sosial rakyat Indonesia. Dengan perkembangan dinamikaa hubungan internasional,  kebijakan  politik  dan diplomasi  tetap  pada  pelaksanaan  yang bebas  aktif.    Prinsip  bebas  aktif  memiliki citra  yang  positif  karena  mengedepankan independensi,  berkawan  dengan  semua negara  tanpa  melihat  idiologi,  serta berusaha  untuk  aktif  dalam  mengatasi persoalan  yang  ada  ditata  hubungan internasional (Windiani, 2013)
Unsur kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia berupa festival angklung, tarian
di  berbagai  daerah,  pameran  benda tradisional,  pergelaran  seni  rupa,  barang- barang  antik,  pertunjukan  teater  bahan baxar  makanan  tradisional  dari  berbagai daerah.  Festival  semacam  inilah  yang menarik  minat  sebagian  besar  massa  dari negara-negara  lain.  Melalui  festival tersebut,  terjadi  interaksi  antar  bangsa sebagai  saranan  diplomasi  (Gabriella: 2013).  Indonesia  selain  memiliki  pesona alam  uang  indah,  tetapi  juga  mempunyai keberagaman  budaya  yang  berbeda  yang dikenal  dimata  dunia,  maka  dilakukan diplomasi kebudayaan untuk menarik para wisatawan  asing  utnuk  berkunjung  ke Indonesia.  Indonesia  begitu  banyak memberikan  kontribusi  pemikiran  yang konkret  untuk  kemajuan  keamanan  dan kesejahteraan  bagi  perdamaian  dan keamanan  internasional.  Kepentingan- kepentingan  yang  dimiliki  Indonesia dengan negara-negara tetangga dikawasan lain  yaitu  untuk  peningkatan  hubungan sosial budaya.
Wujud diplomasi kebudayaan Indonesia  dalam  hal  peran  yaitu  sebagai kepentingan  nasional  yang  merupakan sebagai  tantangan  yang  akan  dihadapi Indonesia  dalam  melaksanakan  misi diplomasi  kebudayaan  untuk  bermitra pada  salah  satu  negara  maju  dikancah Internasional. Diplomasi kebudayaan adalah bagian diplomasi publik (soft power
diplomacy) dengan  kerjasama  ekonomi dan  kebudayaan. Soft  power yaitu  suatu cara mendapatkan yang dikehendaki lewat mengajak dan menarik simpati orang lain. Diplomasi publik dalam bidang kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dimungkinkan dapat  memperluas  wawasan  publik melalui informasi yang diberikan, membangun citra Indonesia serta mengurangi  mispersepsi  bangsa  lain terhadap  Indonesia  sehingga  diharapkan dapat menciptakan suasana untuk mendukung kerja sama bilateral antarnegara.
Dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan,  diperlukan  aktor  atau  para pelaku. Diplomasi kebudayaan merupakan upaya  untuk  mencapai  kepentingan bangsa dalam memahami, menginformasikan, membangun citra (mempengaruhi)  bangsa  lain  lewat budaya.  Diplomasi  kebudayaan  juga menjadi  salah  satu  sarana  yang  untuk mencapai kepentingan negara, agar negara lain dapat memahami.

## Dialog  Bilateral  Lintas  Agama  dan Budaya.
Bagi,  bangsa  Indonesia,  Pancasila, dan  UUD  1945  berisikan  nilai-nilai  dan norma-norma hukum yang telah disepakati  bersama  untuk  dijadikan  dasar
dan  sumber  bersama  bagi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  sebab  itu, etika politik bagi Indonesia harus mengacu pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Bagi Dukheim agama tidak dapat  dipisahkan  dari  ide  komunitass peribadatan atau moral (Durkheim, 2017). Terdapat  banyak  kesamaan  pandangan mengenai  nilai-nilai,  prinsip,  dan  cita-cita politik  diantara  berbagai  ajaran  dan  etika beragama. Sentimen keagamaan seringkali dikaitkan dengan nasionalisme reaktif dan kultural  dalam  mnentang  kekuatan- kekuatan  yang  datang  dari  luar  kontrol politik  (Turner,  2012).  Dengan  kata  lain, nilai-nilai,  prinsip-prinsip,  dan  cita-cita yang  sifatnya  “universal”  dalam  arti melampaui batas tiap agama.
Agama  adalah  salah  satu  di  antara berbagai  institusi  sosial  lainnya  yang dibutuhkan  manusia.  Aksi  dan  refleksi terjadi  dalam  hubungan-hubungan  sosial antara sesama manusia yang menciptakan imajinasi  sosial  manusia,  dan  antara manusia  dengan  lingkungan  sekitarnya (alam).  Karenanya  beragama  tidak  bisa dipisahkan  dari  berbudaya.  Kebudayaan dirumuskan  sebagai  karsa,  tindak  cipta manusia  yang  terjadi  dalam  suatu lingkungan hidup tertentu (Titaley, 2013). Nilai-nilai  yang  dimaksud  misalnya keadilan,  perikemanusiaan,  kesatuan,  dan
kesamaan  dan  martabat  umat  manusia, demokrasi.  Kesamaan-kesamaan  dalam nilai, prinsip dan cita-cita yang seharusnya secara  intensif  digali  dan  ditemukan bersama  melalui  dialog-dialog,  untuk dicarikan  rumusan  implementasinya  yang tepat, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak (Sutarno, 2004). Forum dialog lintas agama  tidak  hanya  menjadi  ajang  dialog, tetapi  hasilnya  dapat  diimplementasikan keseluruh dikalangan.
Leonard  Swidler  (Lattu,  2016),  guru studi  dialog  agama  dunia,  menjelaskan bahwa  dialog  adalah  satu  bentuk percakapan untuk mencari tujuan bersama masyarakat lintas agama. Dialog antaragama  mempunyai  fungsi  kritis. Kalau  kata  “agama”  dipahami  secara konkret dan bukan secara metafisis, maka dialog antaragama berarti dialog antarorang yang beragama (Wahid, 2004). Dialog  bilateral  adalah  hubungan  dua negara  atau  lebih  dalam  forum  diskusi internasional untuk meningkatkan hubungan kerjasama dalam  bidang ekonomi, sosial, politik, agama dan budaya dalam  rangka  terciptanya  kelangsungan hidup umat beragama di dunia yang rukun dan  damai  termasuk  mengatasi  berbagai isu  global  yang  terindikasi  mengancam keamanan dunia.
Dialog  berbagai  agama  selaku himpunan  sosial,  bukan  dalam  arti
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 5 (2) (2020): 67-81
perbandingan  antara  syahadat  iman  atau teologi-teologi  yang  berbeda,  melainkan sebagai  perjumpaan  antar  umat,  masing- masing  bertemu  pada  keyakinannya sendiri,  tetapi  terbuka  bagi  sesama  dan bagi karya Roh, berdasarkan asal mula dan tujuan  bersama  sebagai  sesama.    Dialong dibangkitkan  dengan  merujuka  pada kedamaian, aman dan terutama memastikan kepentingan nasional Indonesia. Pada tingkat bilateral, Indonesia menjalin  persahabatan  dengan  seluruh negara di belahan dunia saat ini.
Agama-agama besar dunia sering kali memainkan peran utama dalam transformasi “peradaban”, baik itu berlangsung  sebelum  ataukah  bersamaan dengan  globalisasi.  Pada  setiap  kasus agama  (khususnya,  agama-agama  dunia) selalu  melampaui  batas-batas  kesatuan politik (Turner, 2013). Hubungan internasional yang sebelumnya didominasi dengan  persoalan  ideologi,  ekonomi, politik,  dengan  kondisi  dunia  yang dianggap  berada  di  era  globalisasi,  dalam isu yang sedang hangatnya demokrasi dan lintas  agama,  tentu  akan  lihat  dari diplomasi kebudayaan (Cultural Diplomacy) yang  dilakukan  kerjasama antar negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Indonesia terus berkomitmen untuk  menciptakan  dan  memelihara perdamaian  dunia  dengan  melalui  dialog
lintas  agama  dan  budaya  dengan melibatkan negara-negara lain.  Komitmen Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia tercermin dalam politik luar negeri.
Sebagai  bagian  dari  kontribusi, Indonesia  telah  secara  aktif  melakukan beberapa  inisiatif  dalam  mempromosikan dialog lintas agama dan antar budaya. Pada level Nasional kegiatan dialog lintas agama di  Indonesia  sebagian  besar  dimulai  dan diselenggarakan oleh masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yaitu:
Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi  Uskup  Katolik,  Persekutuan Gereja-Gereja  Indonesia,  Dewan  Buddhis Indonesia,  Dewan  Konfusianisme  di Indonesia,  Pusat  Dialog  dan  Kerjasama antara Peradaban (CDCC), lembaga Wahid, dll.  Indonesia  memberdayakan  kaum moderat  dengan  memprakarsai  dan mendukung upaya dan kerjasama menciptakan  dialog  antar  budaya  dan agama antara masyarakat madani Indonesia dengan mitranya di  luar  negeri. Indonesia  berupaya  memperkuat  dan memperluas  forum-forum  dialog  antar agama/budaya serta meningkatkan kerjasama  internasional  yang  lebih implementatif  di  tingkat  akar  rumput (Falahi, 2013). Indonesia mengambil peran sebagai bridge  builder antara  dunia  Islam dan dunia Barat.
Politik  luar  negeri  adalah  kondisi negara  dan  di  pengaruhi  oleh  perubahan- perubahan  regional  dan  internasional. Selain  level  Nasional  yang  dilakukan  oleh Indonesia,  selanjutnya  bentuk  konkret nyata  yang  dilakukan  sebagai  bentuk kontribusi  Indonesia  dalam  dialog  lintas agama  dan  budaya  yang  ke-2  MIKTA. Kegiatan  yang  terselengara  atas  kerja sama  Kementerian  Luar  Negeri  dan Kementerian  Agama  Republik  Indonesia. Agama  perlu  menjadi  pemersatu  untuk mengembangkan  toleransi  bukan  untuk mecah.  Dalam  laporan  pelaksanaan
Strengthening MIKTA’s Partnership: Interfaith-Intercultural
Dialogues and Combatting  Terrorism di  Malang,  17-19 Oktober  2018.  Pada  pertemuan  ini  ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman  lintas  agama  dan  budaya antar  negara  MIKTA.  Disamping  itu,  juga untuk  menyatukan  persepsi  tentang pentingnya menjaga perdamaian, toleransi dan  harmoni  sosial,  serta  memperkuat kemitraan  sesama  MIKTA,  termasuk penanganan kerja sama anti-terorisme dan deradikalisasi.  Bahkan  peranan  oleh semua  pihak  baik  pemerintah,  pemuka agama,  tokoh  masyarakat  maupun  media massa  akan  sangat  membantu  untuk menciptakan  nila-nilai yang harmonis  dan toleransi serta perdamaian.
Diplomasi Bilateral Pemerintahan Indonesia Sebagai Perdamaian Dunia
Dalam  hubungan  antarnegara,  pada umumnya  diplomasi  dikencarkan  pada tingkat  paling  awal  sebuah  negara  yang hendak  melakukan  hubungan  bilateral dengan  negara  lain  hingga  keduanya mengembangkan  hubungan  selanjutnya. Diplomasi bukanlah fenomena baru dalam sejarah manusia. Semanjak dunia mengenal  hidup  berkelompok  dalam semacam  sistem  kenegaraan,  berbagai primitif  sistem,  kita  menemui  kegiatan- kegiatan  diplomasi  dalam  mengatur hubungan  antara  negara.  Diplomasi sebagai  manejemen  hubungan  antar negara  dengan  aktor-aktor  hubungan internasional lainnya.
Diplomasi multilateral disebut confenrence diplomacy dan mempunyai ciri khas.  Biasanya  adalah  suatu  badan internasional (international  institution) seperti  PBB  dan  badan-badan  lain  atau pertemuan  internasional.  Dalam  upaya peningkatan hubungan bilateral dilakukan dialog  bilateral  dari  berbagai  negara sahabat. Tentu dalam menjalankan hubungan  bilateral  dengan  lebih  192 negara  anggota  PBB,  Indonesia  memiliki prioritas  sesuatu  dengan  kepentingan nasional  bangsa  Indonesia.  Pada  tingkat global,  Indonesia  selalu  menjadi  bagian dari  solusi (part  of  the  solution) pada
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 5 (2) (2020): 67-81
permasalahan  global.  Dalam  hal  ini, Indonesia menampilkan pendekatan dalam berbagai  isu  global  krisis  keuangan  dan ekonomi, sosial, budaya, dialog antaragama, demokrasi, HAM dan kemanusiaan  dan  terorisme.  Indonesia telah  meningkatkan  peran  dan  kontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan  keamanan  dan  perdamaian dunia.
Kenyataan  beragama  sebagai  bagian dari  proses  berbudaya  dari  manusia  yang hidup  dalam  suatau  batasan  tertentu. Melihat  secara  khusus  “berjumpa  denga pemeluk agama lain adalah penting untuk melihat  konteks  bersama,  Indonesia (Titaley,  2013).  Untuk  mencapai  tujuan hubungan  bilateral  adalah  dengan  keraja sama  bilateral  dengan  berbagai  negara sahabat.  Dengan  slogan “milion  friends, zero  enemy” (Haryanto,  2011),  Indonesia terus  mengembangkan  hubungan  baik secara  bilateral  dengan  seluruh  negara  di dunia  dan  tentu  dengan  prioritas kepentingan  nasional  Indonesia.  Upaya peningkatan  hubungan  bilateral  terus dilakukan dengan penekanan pada pembentukan  mekanisme  dialog  bilateral dengan  berbagai  negara  sahabat.  Pada level  Internasional,  tahun  2014  Indonesia menjadi  tuan  rumah  Forum  Global  ke-6 UNAOC  di  Kepulauan  Dewata  Bali  dan secara  aktif  mengikuti  Forum  Global  di
Baku  Azerbaijan,  April 2016. Tahun 2008, Indonesia memprakarsai Forum Demokrasi  Bali  untuk  mengembangkan nilai-nilai  demokrasi  seperti  partisipasi, inklusivitas, akuntabilitas dan transparansi untuk mendorong pembangunan ekonomi. Indonesia menyelenggarakan International Conference  of  Islamic  Scholars (ICIS)  di Malang,  pada  tanggal  23-25  November 2015,  dan  menjadi  tuan  rumah  Seminar Internasional  Hak  Asasi  Manusia  Tetap Permanen  (IPHRC)  tentang  Pendidikan Hak  Asasi  Manusia  pada  12-13  Oktober 2015  di  Jakarta.  Serta  beberapa  program kegiatan  MoU  antar  institusi  pendidikan yang berkaitan dengan pertukaran mahasiswa  (ex:  Gontor  dan  Universitas Islam Rusia), pertukaran pengajar (ex: The Vienna International Christian-Islamic Summer  University dengan  UIN  Sunan Kalijaga), kajian Imam, penelitian bersama, publikasi bersama, dan sertifikasi makanan halal.
Tujuan penguatan hubungan bilateral tersebut  secara  umum  adalah  menjaga integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia;  mendukung  pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan nasional;  melindungi  warga  negara Indonesia  dan  kepentingan  Indonesia lainnya di luar negeri; serta mengembangkan  kerja  sama  dalam penanganan  isu-isu  transnasional  dan
global.  Untuk  mencapai  tujuan-tujuan tersebut, langkah yang diambil antara lain adalah  penguatan  mekanisme  kerja  sama bilateral  dengan  negara  sahabat.  Dalam upaya  untuk  mencapai  kepentingan nasional,  memenuhi  kebutuhan  dalam negeri,  Indonesia  melakukan  hubungan diplomasi dengan negara lain. Hal tersebut untuk  memenuhi  kepentingan  nasional, menurut  Hans  Morgenthau  kepentingan nasional  merupakan  suatu  negara  untuk merebutkan  kekuasaan  yaitu  apa  saya dapat  membentuk  dan  mempertahankan pengendalian  suatu  negara  atas  negara lain.  Semua konflik internasional dianggap  dapat  diselesaikan  dengan memuaskan,  dan  itu  apakah  melalui kompromi  atau  melalui  arbitrase.  Karena semua  orang  mengambil  bagian  dalam kemampuan  berpikir,  cepat  atau  lambat harus  bertemu  atas  dasar  yang  sama, sambil  mengetahui  bahwa  konflik  mereka itu sungguh-sungguh dan dapat diselesaikna  dengan  rumus  rasioanl  yang dapat diterima oleh semua pihak.
Tujuan  dari  perumusan  politik  luar negeri  untuk  mempererat  hubungan kerjasama  dengan  negara  lain  antara  lain mengenai kelangsungan hidup bangsa dan negara, meningkatkan kesejahteraan ekonomi.    Dan  salah  satu  yang  dilakukan pemerintah  Indonesia  dalam  proses pencapaian kepentingan nasionalnya
dengan melakukan diplomasi kebudayaan. Diplomasi  kebudayaan  merupakan soft power , pelaksaan politik dengan memanfaatkan  hal-hal  budaya,  tanpa menggunakana  kekerasan.  Bahasa  dan kesenian  merupakan  dua  unsur  budaya yang  amata  krusial  dalam  diplomasi kebudayaan,  apalagi  bahasa  Indonesia telah  dipelajari  dibeberapa  negara  lain. Konsep soft  power oleh  Joseph  S.  Nye bahwa  kekuasaan  (power)  pada  dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hard  power dan soft  power . Hard  power adalah  kontrol  atas  pikiran  dan  tingkah laku  seseorang  atas  dasarnya  mekanisme hukuman  dan  penghargaan. Soft  power adalah  kemampuan  untuk  mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara membuat pihak  lain  tertarik  sehingga  keinginan pihak  lain  sejalan  dengan  keinginan  kita tanpa melalui pemaksaan atau iming-iming imbalan.
Diplomasi kebudayaan harus dilakukan  melalui  publik  sebagai  satu upaya memperjuangkan kepentingan nasional  melalui  penyebaran  informasi atau mempengaruhi pendapat umum yang dilakukan  dengan  memanfaatkan  sarana budaya dan komunikasi.  Diplomasi publik juga  dapat  menjadi  jalan  alternatif diplomasi  berjalan  lebih  efektif  dan memberikan dampak luas pada masyarakat internasional. Dalam
menghadapi  berbagai  tantangan  dan peluang di lingkungan global dan regional, politik  luar  negeri  dan  diplomasi Indonesia.  Dilakukan  untuk  kepentingan nasional  Indonesia  tercapai.  Diplomasi menjadi bagian dari upaya  nasional untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia.  Politik luar  negeri  dan  diplomasi  menjadi  suatu bagian untuk mendorong suatu pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan rakyat.    Keterlibatan  diplomasi  publik dapat  membuka  jalan  bagi  negosiasi  yang dilakukan wakil-wakil pemerintah,
sekaligus dapat memberikan masukan dan cara  pandang  yang  berbeda  dalam memandang suatu masalah. Baik pemerintah  maupun  publik  sepenuhnya memanfaatkan  pengalaman  dan  sumber daya  yangada  dan  bekerjasama  untuk mempengaruhi  nilai  tawar  pemerintah secara signifikan.
Diplomasi  publik  memungkinkan masyarakat,  baik  secara  individu  maupun dalam kelompok yang dibentuk pemerintah untuk berperan dalam memberikan  masukan  bagi  kebijakan- kebijakan  dalam  dan  luar  negeri. Keberhasilan Indonesia sebagai  penduduk muslim  terbesar  dalam  melaksanakan pemilu  demokratis  menunjukkan  kepada negara-negara Barat dan duniia internasional  bahwa  nilai-nilai  demokrasi, Islam dan modernitas dapat berdampingan
secara  damai  dan  harmonis.  Politik  luar negeri  Indonesia  selanjutnya  berupaya uuntuk membentuk sebuah forum regional mengenai demokrasi yang dapat berkontribusi  pada  pengembangan  dan penguatan  dialog,  meningkatkan  dan saling  menghargai  di  antara  bangsa- bangsa di Asia. Forum regional diharapkan dapat memperkuat institusi-institusi demokrasi  dikawasan  di  Asia  Pasifik melalui  berbagai  bentuk  kerja  sama internasional, diharapkan bisa berkontribusi  pada  penciptaan  stabilitas dan perdamaian dunia.
Sebagai  negara  mayoritas  muslim, Indonesia  memandang  untuk  membangun dan meemperkuat  dialog antar peradaban karena dipercaya dapat membantu menciptaakan  dunia  yang  lebih  aman  dan damai,  teruatama  di  tengah-tengah ancaman  seperti  terorisme.  Dimata  dunia, Indonesia  di  kenal  sebagai  negara  yang sangat majemuk namun dapat hidup rukun dalam  damai.  Pada  berbagai  forum internasional, negara-negara sahabat telah meminta Indonesia membagikan pengalaman dalam mengelola kemajemukan tersebut. Karena
kemajemukan harmonis telah menjadi aset yang  sangat  potensial  bagi  diplomasi publik  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  sebagai bentuk upaya pro-aktif pemerintah  dalam mengedepankan  sikap  toleransi,  saling
memahami  dan  menghargai  antar  sesama umat beragama dan antar peradaban demi terciptanya “harmony among civilizations” , sejak  tahun  2004  pemerintah  Indonesia telah  memanfaatkan  aset  kemajemukan tersebut dalam bentuk dialog lintas agama (DLA/Interfaith  Dialogue) dan  sejak  saat itu dialog lintas agama  menjadi fitur tetap diplomasi  publik  Indonesia  baik  pada tataran bilateral, regional maupun multilateral.  DLA  dibangun  dan  diperkuat karena  dipercaya  dapat  memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi tantangan internasional dewasa ini seperti masalah radikalisme dan terorisme.
Keberhasilan Indonesia sebagai negara  berpenduduk  Muslim  terbesar dalam  melaksanakan  pemilu  demokratis menunjukkan kepada negara-negara Barat dan  dunia  internasional  bahwa  nilai-nilai demokrasi dan Islam dapat berdampingan secara  damai  dan  harmonis.  Selanjutnya perlu  dilakukan  berbagai  program  dan kegiatan outreach kepada masyarakat baik di  dalam  maupun  di  luar  negeri  yang mengusung  berbagai  tema  antara  lain demokrasi; pemberdayaan kaum moderat; pengelolaan  keberagaman  budaya  dan agama; serta toleransi kehidupan beragama  yang  seluruhnya  dimaksudkan untuk mendukung arah kebijakan pemerintah  Indonesia  dalam  mendorong tercapainya  kerukunan  antar  peradaban.
Hingga  saat  ini,  Indonesia  telah  memiliki 31  negara  mitra  DLA  biateral  dan  juga menjadi promotor pada forum-forum DLA regional  seperti  Indonesia,  Pasific  dan MIKTA dan berpartisipasi aktif pada forum DLA multilateral seperti UNAOC. Pemerintahan  Indonesia  masih  terus menerima  permintaan  dari  negara-negara sahabat  untuk  bermitra  dalam  DLA.  Pada level  bilateral  Indonesia  telah  melakukan dialog  bilateral  reguler  dengan  31  negara dan  berniat  untuk  memperluasnya,  31 negara dimaksud adalah: (Amerika Serikat Austria,  Belanda,  Inggris,  Italia,  Jerman, Meksiko, Pakistan, Polandia, Rusia, Vatikan,  Kroasia,  Singapura,  MIKTA, Finlandia, India).
Tepat  tanggal  17  Oktober  2018, Indonesia  terpilih  sebagai  koordinator negara  negara  MIKTA  yaitu  Meksiko, Indonesia,  Korea  Selatan,  Turki  dan Australia.  MIKTA  telah  melaksanakan berbagai kegiatan di bidang kontraterorisme, keamanan global, perdagangan  dan  ekonomi  kreatif  serta meningkatkan  kapasitas  pemeliharaan perdamaian.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  guna  meningkatkan  program kerjasama  antar  negara-negara  MIKTA, Indonesia menyelenggarakan Dialog Lintas Agama dan Budaya yang kedua di Malang, Jawa  Timur  pada  tanggal  17  s/d  19 Oktober 2018. Dialog Lintas Agama MIKTA
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 5 (2) (2020): 67-81
2018  disinergikan  dengan  kegiatan  Inter- Cultural  Dialogue,  yang  isinya  membahas peran  tokoh  agama  dan  masyarakat  lokal terhadap  berbagai  isu  terkait  toleransi antar umat beragama serta pemberdayaan generasi  muda.  Kegiatan  Dialog  Lintas Agama  kali  ini  dilaksanakan  selama  tiga hari  yang  terbagi  atas  tiga  sesi.  Pertama yaitu,  forum  dialog,  kedua  public  lecture dan  ketiga  site  visit.  Dialog  Lintas  Agama yang  dihadiri  oleh  Cecep  Herawan  selaku Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik,  Kementrian  Luar  Negeri  Republik Indonesia, bertujuan untuk mengeksplorasi  kerjasama  MIKTA  terkait pemberatasan terorisme.
Dialog  Lintas  Agama  kali  ini  selain dihadiri pejabat pemerintah, juga menghadirkan  pembicara  dari  penasehat senior
Presiden untuk Agama Internasional  dan  juga  pemuka  agama serta  ilmuan  dan  intelektual.  Mengelola keberagaman  harus  diawali  dengan langkah  berkomitmen  dalam  memajukan moderasi  melalui  dialog  dan  toleransi. Selain  itu  kearifan  lokal  dianggap  paling efektif dalam menyelesaikan suatu  konflik serta  menciptakan  perdamaian.  Selain  itu pada pertemuan MIKTA  di Malang, semua peserta  MIKTA  mengapresiasikan  inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan kembali kegiatan serupa. Hal ini mencerminkan  bahwa  Indonesia  memiliki
keberagaman  agama  dan  budaya  yang toleran  sebaagi  aset  penting  Indonesia dalam menjalankan soft diplomacy . Disamping itu, Indonsia memiliki pengalaman  yang  luas  dalam  menangani pelaku-pelaku teroris dan jejaringnya.

## SIMPULAN
Diplomasi  merupakan  salah  satu instrumen  penting  dalam  pelaksanaan kepentingan  nasional  suatu  negara. Diplomasi  bagaikan  alat  utama  dalam pencapaian  kepentingan  nasional  yang berkaitan  dengan  negara  lain  atau organisasi internasional. Indonesia berkomitmen  untuk  menjadi  penggerak utama dalam menebarkan nilai toleransi.
Indonesia  memandang  bahwa  hak kebebasan  beragama  harus  dijalankan secara bertanggung jawab dan menghormati  hak  asasi  orang  lain.  Untuk itu, dalam menjalankan kebebasan beribadah  dan  menentukan  agama  atau kepercayaan  seseorang  serta  kebebasan berekspresi dapat dimungkinkan dilakukan pembatasan berdasarkan hukum  yang  bertujuan  untuk  melindungi keamanan nasional, ketertiban, kesehatan, atau  moral  masyarakat  atau  hak-hak  dan kebebasan mendasar orang lain.
Indonesia  menolak  dikaitkannya kegiatan  terorisme  dengan  agama  atau budaya tertentu. Indonesia sebagai bangsa
yang  majemuk  memiliki  kearifan  dalam
mengelola keberagaman dengan mengedepankan  semangat  dialog  dan toleransi. Dialog Lintas Agama
(DLA/Interfaith  Dialogue) dijadikan  salah satu  fitur  tetap  dalam  pelaksanaan  politik luar negeri dan diplomasi Indonesia.Kebebasan  berekspresi  harus dihormati  namun  bukan  tanpa  batas. Kebebasan  itu  tidak  boleh  digunakan untuk  membangkitkan  kebencian,  konflik dan perang. Nilai-nilai agama, kepercayaan dan  kemanusiaan  mutlak  dihormati. Pemerintah  Indonesia  mengambil  peran sebagai bridge builder dalam mengatasi the rise  of  identity  politics berbasis  atau memanfaatkan  agama  dan  etnis,  dengan merangkul berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Pemerintah Indonesia  secara  aktif  mendorong  sinergi antara  demokrasi,  agama,  dan  toleransi. Pendekatan top-down berupa  peran  aktif pemerintah menjadi kunci, seperti melalui good  governance ,  supremasi  hukum,  dan penguatan  demokrasi  dari  akar  rumput (bottom up) .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kepada donatur beasiswa  Noto  Hamidjojo,  telah  memberi biaya  pendidikan  kepada  saya  selama kuliah di UKSW.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,  A.  (2016).  Transformasi  politik  Islam, Radikalissme,  Khalifalisme,  dan  Demokrasi, Jakarta: Prenadamedia Group.
Benarrivo,  R.  (2016).  Diplomasi  Indonesia  dalam Membangun  Interfaith  Harmony  melalui ASEM  Interfaith  Dialogue  (2004-2009), Unjani: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 1:(01), 117-132.
Benarrivo,  R.  (2016).  Diplomasi  Indonesia  Dalam Membangun  Interfaith  Harmony  Melalui Asem  Interfaith  Dialogue  (2004-2009) . Dinamika  Global ,  Volume  01,  No  01:  117- 132. Creswell, J.W. (2016). Research Desaign:
Pendekatan  Metode  Kuallitatif,  Kuantitatif, dan  Campuran ,  ( Terjemahan )  Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Durkheim, E. (2017). The Elementary Forms of The Religious  Life ,  (Terjemahan),  Yogyakarta: IRCiSoD. Falahi , Z.  (2013).  Signifikansi  Diplomasi  Islam Moderat  Era  Susilo  Bambang  Yudhoyono Dalam  Merespon  Problem  Keamanan  Timur Tengah,  Andalas Journal  Of  International studies (AJIS), 02: (1), 31-49.
Gabriella,  C,  (2013).  Peran  Diplomasi  Kebudayaan
Indonesia  Dalam  Pencapaian  Kepentingan Nasionalnya.
Makasar: Universitas Hasanudin. Haryanto,  A.  (2011).  Diplomasi  Indonesia
Hubungan  Bilateral  Internasional,  Jakarta:
Kementtrian Luar Negeri Republik
Indonesia.
Husaini,  U.  &  Akbar  Setiady  Purnomo.  (2008). Metodologi  Penelitian  Sosial .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Jacob,  T.  (1994).  Semangat  Kecendekiaan Menggalang Perdamaian Dunia, Jakarta.
Keiser,  B.  (1991).  Mewartakan  Dalam  Kebebasan:
Gereja di Asia Dalam Dialog Dengan Agama- Agama Kebudayaan dan Kemiskinan. Yogyakarta: Kanisius.
Kleden,  P.  (2002).  Dialog  Antaragama  Dalam Terang  Filsafat  Proses Alfred  North Whitehead , Maumere: Ladalero. Kung,  H.  &  Kuschel  Joseph-Karl,  (1999). A  Global Ethic TheDeclaration of the Parliament of the World’s  Religions ,  ( Terjemahan )  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Lattu,  I,  dkk,  (2016).  Sosiologi  Agama:  Pilihan Berteologi Di Indonesia, 25 Tahun Pascasarjana  Sosiologi  Agama  Universitas Kristen  Satya  Wacana,  Salatiga:  Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana.
Moleong,  J.L,  (2011).  Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Partao,  Z.A.  (2007).  Teknik  Lobi  dan  Diplomasi Untuk  Insan  Public  Relations.  Depok: Perpustakaan Komnas Ham.
Stroyer,  A.  (2018).  Sekretaris  III  Departemen Dipromasi Publik, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Sutarno. (2004). Di Dalam Dunia, Tetapi Tidak Dari
Dunia: Pemikiran Teologis Tentang Pergumulan  Gereja  Dalam  Masyarakat Indonesia  yang  Majemuk,  Jakarta:  BPK Gunung-Mulia.
Titaley,  J.A.  (2013).  Religiositas  Di  Alinea  Tiga:
Pluralisme,  Nasionalisme  dan  Transformasi Agama-Agama,  Salatiga:  Satya  Wacana University Press.
Turner, B.S.  (2012). Relasi Agama dan Teori Sosial
Kontemporer.  ( terjemahan ),  Yogyakarta: IRCiSoD.
Turner, B.S. (2013). Sosiologi Agama ( terjemahan ), Yogyakarta: Pustaka Belajar. Vitria,  V.  (2009). Konflik  Peradaban  Samuel  P.
Huntington (Kebangkitan Islam yang
Dirisaukan?) . UNY:  Jurnal  Humanika ,  9:  (1),
39-52.
Wahid,  A,  dkk  (2004). Dialog:  Kritik  dan  Identitas Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Warsito,  T,  dan  Kartikasari  Wahyuni,  (2007). Diplommasi  Kebudayaan:  Konsep  Relevansi Bagi  Negara  Berkembang  Studi  Kasus Indoensia, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Windiani,  R.  (2013). Politik  Luar  Negeri  Indonesia dan Globalisasi, UNDIP: Jurnal Ilmu Politik, 1:
(2). 88-98.