## AL-AWQAF

## Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Vol. 13, No. 2, Tahun 2020
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Manajemen Aset Wakaf Berbasis Skim Mudhorobah dan Ijarah
Mohamad Ainun Najib 1 , Najmudin 2
1,2, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, ainun.najib@untirta.ac.id
Abstract: This study aims to describe the portrait of waqf system and the model of waqf asset empowerment at the village level of Banten Province in the context of community economic empowerment. The object of this research study is nazir waqf at the village level  of  Banten  province.  The  method  used  is  descriptive  qualitative  method.  Data collection methods were carried out by interviews and field surveys. Data analysis was performed using the Miles and Huberman analysis model, in which data analysis from surveys and interviews was carried out in three stages, there are data reduction, data supply and  conclusion  drawing.  The  results  of  this  study  indicate  two  things.  Firts,  the contributors (waqif) donate their assets to the nazir on the basis of religious spirit and the expectation  of  the  reward  that  continues  to  flow  for  waqif.  Most  of  the  waqf  asset managers at the village level of Banten province are the prosperity council of the local village  mosques  (DKM),  not  the  professional  nazir  that  has  been  established  by  the Indonesian Waqf Board. Most of the waqf lands managed by DKM do not have waqf certification. The reporting of waqf assets is carried out in several ways, including through announcements delivered before the prayer takes place. Second, the model of waqf asset management  in  the  context  of  economic  empowerment  of  the  village  community  is carried out with two schemes; mudharabah and ijarah. The mudharabah scheme is carried out with the nazir mechanism of giving up waqf assets in the form of agricultural land and plantations to be managed by the mudharib, after harvest, the results are divided in two between the nazir and the manager. The ijarah scheme is carried out by leasing a rented house or shop built on a waqf land to the tenant, the annual income reaches ten to fifteen million, in addition, nazir also rents out rice fields to farmers with affordable rental fees. All proceeds obtained from the two schemes are intended for mosque cash savings, mosque operational costs and costs for social-religious and community activities.
Keywords : Ijarah, Mudharabah, Nazir, Empowerment, Waqf.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potret sistem perwakafan  dan model  pemberdayaan  aset  wakaf  di  tingkat  desa  Provinsi  Banten  dalam  rangka pemberdayaan  ekonomi  masyarakat.  Objek  kajian  penelitian  ini  adalah  nazir  wakaf  di tingkat desa provinsi Banten. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode  pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara  dan  survei  lapangan.  Analisis data dilakukan dengan model analisis Miles dan Huberman, di mana analisis data hasil survei  dan  wawancara  dilakukan  dalam  tiga  tahap,  yaitu,  reduksi  data, suplai  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  dua  hal.  Pertama,  para  wakif mewakafkan  hartanya  kepada  nazir  atas  dasar spirit  keagamaan  dan  pengharapan  akan pahala  jariah  yang  terus  mengalir  untuk  wakif.  Pengelola  aset  wakaf  di  tingkat  desa provinsi Banten sebagian besar adalah Dewan Kemakmuran Masjid desa setempat, bukan nazir profesional yang telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Sebagian besar lahan wakaf
yang  dikelola  DKM  belum  memiliki  sertifikasi  wakaf.  Pelaporan  harta  aset  wakaf dilakukan  dengan  beberapa  cara,  di  antaranya  melalui  pengumuman  yang  disampaikan sebelum  pelaksanaan  shalat  berlangsung.  Kedua,  model  pengelolaan  aset  wakaf  dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dilakukan dengan dua skim; mudharabah dan  tijarah.  Skim  mudharabah  dilakukan  dengan  mekanisme  nazir  menyerahterimakan aset wakaf berupa lahan pertanian dan perkebunan untuk dikelola oleh mudharib, setelah panen,  hasil  dibagi  dua  antara  nazir  dan  pengelola.  Skim  ijarah  dilakukan  dengan  cara mengontrakkan  rumah  kontrakan  atau  ruko  yang  dibangun  di  atas  lahan  wakaf  pada penyewa.  Penghasilan  pertahunnya  mencapai  kisaran  sepuluh  sampai  lima  belas  juta rupiah. Di samping itu, nazir juga menyewakan sawah kepada para petani dengan biaya sewa yang terjangkau. Seluruh hasil yang diperoleh dari dua skim tersebut diperuntukan untuk simpanan kas masjid, biaya operasional masjid, dan biaya kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan.
Kata Kunci : Ijarah, Mudharabah, Nazir, Pemberdayaan, Wakaf.
صخلم : جذومنو فقولا ماظن  فصو ىلإ ةساردلا هذه فدهت ةرادإ  يف لاومأ ةيرق ىوتسم ىلع فقولا ب نيتناب ةعطاقم نمض .عمتجلما داصتقا نيكمت قايس ثحبلا عوضوم نوكيو وه نورظانلا ةيرق ىوتسم ىلع ب ةعطاقم .نيتناب ثخبلا مدختسيو ةيعونلا ةيفصولا ةقيرطلا مت ثيح تانايبلا عمج للاخ نم تلاباقلما .ةيناديلما تاحوسلماو و ليلحتلا جذومن مادختساب تانايبلا ليلحت ءارجإ مت Miles and Huberman ثيح ،
يهو ،لحارم ثلاث  ىلع تلاباقلماو تاعلاطتسلاا نم تانايبلا ليلحت ءارجإ مت ضيفخت لا ريفوتو تانايب اه .جئاتنلا صلاختساو لاف تن ةحي مهتورث نوفقاولا فقو :ًلاوأ .نيئيش ىلإ ريشت رظان ىلع ةينيدلا حورلا ساسأ ىلع ءاغتباو لا جلا باوث ةيرا لازت لا يتلا ىلإ لصت فقاولا مهتافو دعب ني . نإ مث مظعم ا يرظان ل قو ا ىوتسم ىلع ف دجسم  راهدزا  سلجم  مه  نيتناب  ةعطاقم  يف  ةيرقلا ( DKM ) مت  نيفرتحم  نيرظان  اوسيلو  ،يلحلما  ةيرقلا لبق نم مهليكشت ةئيه لا قو ا يسينودنلإا ف ة . و اهريدت يتلا فقولا ي ضارأ مظعم DKM لا اهمعدي نلآا ىتح ةداهش لا .فقو و متي فقولا ةرادإ ريرقت ، قرط ةدعب هغلابإ اهنم م اًيناث .ةلاصلا لبق ةرداصلا تانلاعلإا للاخ ن
نيططخم  يف  ةيفيرلا  تاعمتجملل  يداصتقلاا  نيكمتلا  قايس  يف  فقولا  ةرادإ  جذومن  ذيفنت  مت
: ةبراضلما
لإاو
للاخ نم ةبراضلما ططخم ذيفنت متي .ةراج
نوكيو ،براضلما ىلإ ةيعارزلا فقولا ي ضارأ رظانلا ميلست
حبرلا ميسقت داصحلا دعب كل ةئالما يف نوسمخ براضلماو رظانلا نم ل . و للاخ نم ةراجلإا ططخم ذيفنت متي .رجأتسملل ةيفقو ضرأ ىلع ينبم رجتم وأ رجأتسم لزنم ريجأت و ةسمخ ىلإ ةرشع نم يونسلا لخدلا حوارتي
ماق ،كلذ ىلإ ةفاضلإاب .ةيبور نويلم رشع رظانلا فيلاكتب نيعرازملل زرلا لوقح ريجأتب ا ًضيأ ةصخار . ناكو
فيلاكتو ، دجاسلما يف ةيدقنلا تارخدملل ةصصخم نيططخلما نم اهيلع لوصحلا مت يتلا تادئاعلا عيمج ةيعامتجلااو ةينيدلا ةطشنلا فيلاكتو ، دجسلما ليغشت
. :ةيحاتفلما تاملكلا ن ، ةبراضلما ، ةراجلإا ظا .فقولا ، نيكمتلا ، ر

## Pendahuluan
Permasalahan  kehidupan  yang  dihadapi  masyarakat  di  Indonesia  sangat  banyak,  terutama permasalahan pada sektor ekonomi yang meliputi penghasilan yang minim, daya saing yang rendah  dalam  pengelolaan  sumber-sumber  ekonomi  nasional,  tingkat  pengangguran  tinggi, keterbatasan kemampuan dalam mengelola kegiatan bisnis, keterbatasan kemampuan dalam menyandingkan  sumber-sumber  informasi  dan  teknologi  industri,  ketidakmerataan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang tinggi, dan lain sebagainya.
Apalagi ditambah adanya pandemi global covid 19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun  dalam  skala  nasional.  Termasuk  untuk  wilayah  Banten  sebagimana  disampaikan Kepala BI Perwakilan Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja mengatakan “Untuk keseluruhan
tahun  2020,  perekonomian  Provinsi  Banten  diperkirakan  akan  lebih  rendah  dibandingkan tahun 2019 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi, baik swasta maupun pemerintah, dan kinerja ekspor baik antar daerah maupun  luar  negeri.  Perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Banten  tersebut  akan berdampak pada penurunan tekanan inflasi pada tahun 2020. (bantenprov.go.id, n.d.) diakses tanggal  (23  september  2020  pukul  17.00)  Padahal  sangat  jelas  pada  alinea  keempat  dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertuang tujuan daripada Negara Indonesia  yang  diantaranya  adalah  memajukan  kesejahteraan  umum.  Tuntutan  untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang di dalam konstitusi diantaranya adalah  penguatan  dibidang  ekonomi  yang  bersendikan  nilai-nilai  bangsa  Indonesia  yang dirumuskan  dalam  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  Indonesia.  Ekonomi  yang  kuat  akan menunjang kesejahteraan sosial dan masyarakat pun dapat merasakan manfaat dari kekuatan ekonomi itu secara merata. (Handayani, 2011)
Salah  satu  Instrumen  yang  bisa  membantu  memulihkan  perekonomian  masyarakat  adalah wakaf. Karena kalau pengelolaan wakaf diberdayakan dengan baik maka wakaf akan menjadi sangat potensial dalam membantu menghadapi berbagai krisis khususnya krisis ekonomi yang dihadapi masyarakat kurang mampu. Apalagi kalau pemanfaatannya  berubah dari konsumtif menjadi produktif. Karena sejatinya wakaf dalam aturan Islam mengeluarkan bagian sumber daya  produktif  dalam  masyarakat  dari  ranah  manfaat  individu  bersamaan  dengan  ranah kebijakan  pemerintah  untuk  membantu  kegiatan  sosial  masyarakat,  membantu  umat  dan perbaikan  bagi  generasi  selanjutnya.  (Qohaf,  2006)  padahal  wakaf  bisa  dijadikan  instrumen pemberdayaan  masyarakat  sebagaimana  ketentuan  menurut  undang-undang  wakaf,  wakaf bukan  sekedar  untuk  kebutuhan  itu,  melainkan  untuk  pembangunan  ekonomi  dan pengembangan skill masyarakat, salah satunya dengan wakaf produktif, diharapkan institusi keagamaan dapat menjadi  sektor-sektor  strategis  dalam  pembangunan  masyarakat. Oleh karenanya,  pengembangan  dan  peningkatan  kapasitas  para  nazir  pun  harus  dilakukan.  Para pengelola  wakaf  sudah  seharusnya  secara  perlahan  merubah  orientasi  pengurusan  wakaf menjadi profesional, walau tidak melulu harus produktif. (Fauzia et al., 2018) Apalagi di tambah dukungan  politik  dari  pemerintah  dengan  mengeluarkan  peraturan  undang-undang  terkait wakaf produktif. (Kurniawan, 2013)
Selain problematika wakaf seperti kurangnya pemahaman dan kepedulian umat Islam terhadap wakaf  khususnya  ditingkat  pedesaan.  (Abdullah,  2013)  Peruntukan  wakaf  hanya  untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur keagamaan, seperti masjid dan pemakaman. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan usaha-usaha atau lapangan pekerjaan sebagai salah satu alternatif untuk  mengurangi  tingkat  kemiskinan  dan  pengangguran,  yang  salah  satunya  dengan memberdayakan masyarakat dengan wakaf produktif dengan skim Ijarah dan mudhorobah . Sehingga wakaf bisa dikembangkan sesuai dengan prinsip dan tujuan disyariatkannya wakaf.
Berdasarkan  urian  di  atas  maka    penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  menggambarkan  potret sistem pengelolaan aset wakaf  di  tingkat  desa Provinsi Banten dan (2) menggambarkan model pengelolaan aset wakaf dengan skema mudharabah dan ijarah di tingkat desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

## Landasan Teoritis Konsep Wakaf
Istilah  wakaf  dalam  bahasa  arab  artinya  menahan  atau  mencegah.  Sedangkan  dalam  istilah Ulama Islam berbeda pendapat dalam memberikan definisi kata wakaf. Hanafiyah mengartikan wakaf  sebagai  menahan  materi  benda (al- ‘ain) milik  Wakif  dan  menyedekahkan  atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al- Humam: 6/203). Imam  Abu Hanifah memandang akad wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjual belikan oleh pemilik semula (Megawati, 2014).
Menurut  Malikiyah,  wakaf  adalah  menjadikan  manfaat  suatu  harta  yang  dimiliki  (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187). Definisi wakaf tersebut  hanya  menentukan  pemberian  wakaf  kepada  orang  atau  tempat  yang  berhak  saja. Menurut  Imam  Al-Min ā wi  mendefinisikan  wakaf  sebagai  supaya  upaya  menahan harta benda yang    dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum, selain harta yang  dihasilkan dari  perbuatan  maksiat  semata-mata  karena  ingin  mendekatkan  diri kepada  Allah (Suryani & Isra, 2016).  Definisi  yang  diberikan  al-Minawi  senada  dengan pandangan Imam Syafii, pendiri Madzhab Syafii yang dianutnya. Syafii memandang bahwa  harta yang telah diwakafkan sudah berpindah dari kepemilikan wakif,  menjadi kepemilikan umum.
Perbedaan pandangan para ahli madzhab di atas dijembatani oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Bab 1 pasal 1 disebutkan  bahwa  wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama- lamanya atau untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan  umum  menurut  syariah.    Undang-undang    No  41  Tahun  2004  lebih  jauh menjelaskan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf berikut, yaitu, Wakif (orang yang mewakafkan hartanya), Nadhir (orang yang mengelola harta wakaf), harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Undang-undang tersebut juga menjelaskan jenis harta benda wakaf, yakni harta  benda  yang  memiliki  daya tahan  lama  dan/atau  manfaat  jangka  panjang  serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak tersebut meliputi  hak  atas  tanah,  bangunan  atau bagian  bangunan  yang  berdiri  di  atas  tanah, tanaman, hak milik atas satuan rumah dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Sedangkan  benda  bergerak  meliputi  uang,  logam  mulia,  surat  berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU Wakaf, 2004).
Sedangkan  yang  dimaksud  wakaf  produktif  adalah  harta  benda  atau  pokok  tetap  yang diwakafkan  untuk  dipergunakan  dalam  kegiatan  produktif  dan  hasilnya  disalurkan  sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya (Mundzir Qahaf, 2008). Atau juga bisa dipahami transformasi (pengalihan)
dari pengelolaan alami atau konvensional menjadi pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkat atau menambah manfaat  wakaf itu sendiri (Mubarok, 2008). Jadi yang di maksud wakaf produktif dilihat dari obyek tujuannya,   yaitu untuk memaksimalkan fungsi wakaf dan meningkatkan  peranannya  dalam  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  sebagaimana  tujuan utama dari wakaf tersebut.

## Wakaf dengan Skema Mudharabah dan Ijarah
Secara  etimologi  mudharabah  berasal  dari  kata dharbu satu  makna  dengan sairu, berarti memukul  atau  berjalan,  artinya  :  berjalan  dengan  tujuan  mencari  rizki  Allah  Swt.    Istilah Mudharabah  (Masyarakat  Irak)  sepadan  dengan  Istilah  Qiradh  (Masyarakat  Hijaz).  (Salus, 2002).  Menurut  terminologi  adalah  Menyerahkan  harta  kepada  pihak  lain  untuk  dikelola dengan  mendapat  keuntungan  bersama.  (Najib,  2017)  dalam  (Muhammad  bin  Yusuf  Al- Abadri). Secara teknis, mudharabah  adalah sebuah akad kerja  sama antarpihak, yaitu pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal; sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Antonio, 1999)
Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah,  mudharabah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik/shahibul mal, atau bank syari’ah) yang menyediakan seluruh  modal    dan  pihak  kedua  (‘amil/mudharib,  atau  nasabah)  yang  bertindak  sel aku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
Ijarah disebut juga lease contract dan hire contarckt. Dari aspek bahasa, istilah “Al Ijarah” berasal dari kata Al-Ajru artinya al-Jaza (pahala) Al-Iwadu (ganti). Atau juga bisa diartikan upah. Sedangkan menurut  Istilah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian yaitu  uang.  (Al-Jurjani  :  Al- Ta’rifat). Hanafiah  mengartikan  ijarah  dengan  akad untuk memperoleh manfaat sebagai penggantian dari barang yang disewakan; barang itu jelas; dan manfaat kesesuaian  baik syara’ m aupun akal. Sedangkan Menurut hanabilah akad yang memperoleh manfaat yang dibolehkan, waktunya ditentukan, barangnya diketahui ; manfaat diperoleh secara berangsur-angsur dan memiliki nilai. Ijarah menurut  Fatwa DSN MUI No. 09/DSN MUI/IV/2000: akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa  atau  upah,  tanpa  diikuti  pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Terkait model skema wakaf dengan skim mudhorobah dan ijarah, Monzer Kahf menyebutkan beberap model pembiayaan wakaf yang dipraktekkan oleh ulama terdahulu, dan menyebutnya sebagai model pembiayaan tradisional, yaitu: penambahan wakaf lama dengan wakaf baru, al- Iqtirādh (peminjaman), Ibdāl dan istibdāl (penukaran), Hukr (Sewa Berjangka Panjang dengan Lump  Sum  Pembayar  di  Muka  yang  Besar), alIjāratain (penyewaan  dengan  dua  kali pembayaran) (Qohaf, 2006).
Model pembiayaan wakaf tanah apabila ditarik garis besarnya tidak terlepas dari tiga prinsip pembiayaan Islam, yaitu: prinsip bagi hasil/ resiko (musyārakah), prinsip jual beli (ba’i) dan prinsip sewa (ijārah). Untuk menjaga harta wakaf agar tetap utuh, da lam proses penyewaaan
obyek  wakaf  harus  memenuh  beberapa  unsur  di  antaranya  ;  a.  Menjaga  wakaf  dengan memperuntukan untuk yang lebih bermanfaat. Bagi seorang nazdhir wakaf hendaknya menjaga kemanfaatan wakaf, yang sesuai dengan prinsip syari’ah. Termasuk k etika menyewakan obyek wakaf. Jika penyewa wakaf lebih dari satu hendaknya lebih memperhatikan yang lebih dipercaya dan dikenal memiliki reputasi yang baik khususnya terkait pembayaran sewa. Dalam penerapan model pembiayaan ij ā rah terhadap tanah wakaf adalah nazhir memberikan izin kepada financer (penyedia  dana)  untuk  mendirikan  sebuah  gedung  diatas  tanah  wakaf.  Kemudian  nazhir menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana, dan digunakan untuk tujuan wakaf. Gedung tersebut bisa berupa rumah  sakit,  sekolah,  perkantoran,  pusat  bisnis,  atau  apartemen.  Nazhir  menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik kepada penyedia dana sesuai dengan biaya sewa yang telah ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki oleh penyedia dana. Apabila masa pembayaran sewa telah selesai maka kepemilikan bangunan tersebut berpindah milik dari penyedia dana kepada nazhir wakaf tanah tersebut.

## Pemberdayaan Ekonomi
Pemberdayaan  menurut  pandangan  (Suharto,  2014)  menunjuk  pada  kemampuan  orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam  (a)  memenuhi  kebutuhan  dasarnya,  sehingga  mereka  memiliki  kebebasan  (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. (b) menjangkau sumber-sumber  produktif  yang memungkinkan  mereka  dapat  meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan  jasa-jasa  yang  mereka  perlukan  dan  (c)  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Menurut Ife seperti yang dikutip (Suharto, 2014), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan  di  sini  diartikan  bukan  hanya  menyangkut  kekuasaan  politik  dalam  arti  sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :
1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam mengambil keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian  kebutuhan:  kemampuan  menentukan  kebutuhan  selaras  dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide  atau  gagasan:  kemampuan  mengekspresikan  dan  menyumbangkan  gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga:      kemampuan      menjangkau,      menggunakan      dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas  ekonomi:  kemampuan  memanfaatkan  dan  mengelola  mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi:  kemampuan  dalam  kaitannya  dengan  proses  kelahiran,  perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

## Metode Penelitian
Sesuai  dengan  pokok  permasalahan,  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan Saintifik Yuridis Normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan perundang-undangan  dan  dokumen  lainya,  yakni  mempelajari  masalah-masalah  dalam masyarakat,  tata  cara  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  serta  situasi-situasi  tertentu  termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dan biasanya  hasil dari  penelitian  kasus  ini biasanya  generalisasi    dari  pola-pola  kasus  yang  tipikal  dari  invidu, kelompok, Lembaga dan sebagainya. (Nazir & Sikumbang, 2014). Beberapa pendekatan yang dilakukan  diantaranya:  1).Pendekatan  perundang-undangan (statute  approach), 2).  Pendekatan Konsep (conceptual approach) , 3). Pendekatan Penelitian Sosiologis atau empiris. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data  serta  informasi  melalui  studi  kepustakaan  terhadap  asumsi  atau  anggapan  dasar  yang dipergunakan  dalam  menjawab  permasalahan  pada  penelitian  ini,  kemudian  dilakukan pengujian secara induktif – verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. (Bungin, 2013)
Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari informan ataupun responden di lapangan yang merupakan Nazdir (pengelola wakaf) sekaligus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan  dari  masyarakat  di  beberapa  desa  di  Provinsi Banten.  Pada  penelitian  ini  jawaban  data primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  Bapak  Robin  ketua  DKM  Nurul  Iman  Sukasari Pandeglang, Bapak Obi dari perwakilan DKM Desa Jiput kabupaten Pandeglang, Bapak Arsa pengurus Ziswaf Desa Gunung Cupu Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Tokoh masyarakat di Desa Jombang Wetan baik dari pengurus DKM  Masjid agung Nurul Ikhlas atau tokoh  masyarakat  lainnya.  Kemudian  perwakilan  tokoh  desa  Sindangsari  kabupaten  Serang seperti Bapak Iing dan lainnya. Dalam melakukan wawancara, tim peneliti bertemu langsung dengan  memberikan  pertanyaan-pertanyaan  langsung  dan  terbuka  yang  berkaitan  dengan sejarah dan proses awal pendirian Lembaga wakaf,  manajemen atau pengelolaan wakaf baik dengan  skim  mudhorobah  atau  skim  ijarah  dan  peruntukan  obyek  wakaf.  Selain  melalui wawancara, dilakukan pengamatan terkait pengelolaan dan obyek wakaf di tempat penelitian tersebut.
Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai data, dokumen, buku, jurnal atau referensi lain yang menunjang dan sesuai dengan tujuan penelitian. Data ini diperoleh dari melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan wakaf dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya untuk mensinkronkan antara teori dengan data di lapangan. Dan juga dari sumber lain yang berkaitan dengan profil pemerintah daerah mulai dari pendidikan, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi dan sosial.
Metode yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis data yang terkumpul melalui metode pengumpulan di atas adalah metode analisis data model Miles dan Hubermen. Dalam model analisis Miles dan Huberman ada tiga tahap kegiatan analisis data kualitatif, yaitu: Reduksi data (data reduction), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang    penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data (data display). Dalam penelitian data  kuantitatif  penyajian  data  ini  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  table,  grafik,  phie  card, pictogram, dan sejenisnya, sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,   hubungan  antar  kategori, Flowchart  dan  sejenisnya. Langkah  ketiga  dalam  analisis  data  Miles  dan  Huberman  adalah  penarikan  dan verifikasi
kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan  berubah bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat  dan  mendukung  pada  tahap pengumpulan berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan  yang  dikemukakan  pada  tahap  awal  didukung  bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan  data dari berbagai sumber,  maka  kesimpulan  yang  dikemukakan  merupakan kesimpulan  yang kredibel ( dipertanggung jawabkan). (Emzir, 2012)

## Hasil dan Pembahasan
Potret Sistem Perwakafan di Tingkat Desa di Provinsi Banten

## Desa Sukasari, Pandeglang
Secara  umum  pembangunan  tanah-tanah  di  Desa  Sukasari  dilakukan  dengan  dua  model pembiayaan.  Sebagian  ada  bangunan  yang  dibiayai  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan masyarakat,  diantaranya  pembangunan  Gedung  SDN  Sukasari  dan  SMPN  1  Kaduhejo, Gedung  Paud  Rokoy,  pembangunan  Puskesmas  Kaduhejo,  termasuk  juga  pembangunan kantor urusan Agama di Kecamatan Kaduhejo. Dan juga bangunan yang dibiayai dengan dana wakaf di antaranya pembangunan masjid Nurul Iman, Lembaga Pendidikan seperti madrasah dan  juga  fasilitas  jalan  menuju  pemakaman  (Wawancara  dengan  Bapak  Robin  ketua  DKM Nurul Iman, 09 Maret 2021)
Pengelolaan wakaf di desa Sukasari dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nurul Iman. Di struktur DKM ada beberapa divisi, di antaranya adalah divisi yang mengelola wakaf. Lembaga inilah yang menjadi Nazir wakaf yang berfokus pada pengelolaan wakaf produktif. Pengelolaan wakaf baik yang bersifat umum di Desa Sukasari tepatnya dikampung Caringin Kurung atau wakaf produktif dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Secara umum jenis wakaf yang dikelola ialah wakaf umum dan wakaf produktif.  Wakaf umum diperuntukan langsung untuk pembangunan  sarana  Ibadah.  Sedangkan  untuk  wakaf  produktif  terdiri  dari  sawah  yang  di wakafkan oleh masyarakat setempat dan wakaf uang dari orang-orang mampu di sekitar Desa Sukasari.
Sistem pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh pihak DKM masjid di desa Sukasari menggunakan  skim  bagi  hasil  atau  yang  dikenal  dengan  skim  mudharabah.  Praktek pelaksanaanya, DKM Nurul Iman selaku Nazir pengelola sawah melakukan kerjasama dengan masyarakat Desa Sukasari yang ingin mengelola sawah. Semua hal yang terkait dengan modal untuk bibit dan pupuk dibiayai dari dana wakaf.  Kemudian hasil panen biasanya satu tahun 2 kali, hasil pertanian dijual kepada pihak lain. Setiap panen pendapatan sekali panen mencapai Rp.  1.200.000.  Hasil  penjualan  dibagi  menjadi  dua,  50%  untuk  pengelola  sawah  dan  50% diperuntukan untuk kas masjid.  Setelah mendapatkan hasil berupa uang, biasanya pihak DKM mendistribusikan dana tersebut untuk keperluan perbaikan masjid, pembayaran listrik, air, dan lain-lain, yang berguna untuk kepentingan umum. Selain skim mudhorobah, pengelolaan lahan produktif  dilakukan  dengan  skim  ijarah.  Praktek  skim  ini,  DKM  Nurul  Iman  selaku  Nazir menyewakan  tanah  atau  sawah  kepada  masyarakat  untuk  dikelola.  Pengelola  mendapatkan upah dari pihak DKM sesuai kesepakan dan jumlah harinya. Nanti hasil panennya di jual ke pihak lain dan keuntungannya masuk ke saldo masjid untuk keperluan masjid. (Wawancana dengan Bapak Robin ketua DKM Nurul Iman, 09 Maret 2021)
Sejauh  pengamatan  penulis,  walaupun  pengelolaan  wakaf  produktif  sudah  baik  tapi  belum maksimal, karena pengembangan dari hasil keuntungan yang didapat dari skim mudhorbah dan ijarah,  peruntukan  hasil  wakaf  masih  terbatas  untuk  kepentingan  masjid,  dan  belum dikembangankan lagi untuk pengembangan usaha bisnis atau pembelian tanah pertanian.
Terkait  pengawasan  pengelolaan  wakaf  tersebut  biasanya  dilakukan  setiap  bulan,  dengan mengontrol  jalannya  wakaf  produktif  tersebut,  apakah  ada  kendala  atau  tidak,  dan bermusyawarah ketika terjadi masalah dalam pengelolaannya. Selain itu, pengelola wakaf juga melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  dengan  perkembangan  wakaf  produktif  di kampung  tersebut,  biasanya  dilakukan  tiap  hari  jumat,  dimana  pihak  DKM  akan menginformasikan  jumlah  wakaf  maupun  pengelolaannya  kepada  masyarakat.  (Wawancana dengan Bapak Robin ketua DKM Nurul Iman, 09 Maret 2021)
Dengan  adanya  wakaf  produktif,  membuat  masyarakat  menjadi  terbantu  dalam  bidang perekonomian dan kebutuhan masjid menjadi tercukupi. Dan masyarakat juga menjadi lebih nyaman ketika berada di masjid, karena dikelola dengan baik, khususnya dalam hal keuangan yang dibantu dengan wakaf produktif. Sampai saat ini, pemerintah tidak ikut serta dalam wakaf produktif tersebut, dimana wakaf produktif didapat dari masyarakat dan dikelola oleh pihak DKM masjid.

## Desa Jiput, Kabupaten Pandeglang
Pengelolaan wakaf ini dibangun hasil inisiatif pribadi Bapak Obi dan masyarakat di Desa Jiput sebagai  pengembangan  Lembaga  wakaf  yang  sudah  ada  seperti  Badan  Wakaf  yang  dikelola pemerintah.  Obyek  wakaf  kebanyakan  tanah  yang  dijadikan  tempat  pemakaman,  sekolah, masjid , mushola, sawah, dan kebun,(Wawancara dengan Bapak Obi ketua Pengelola Ziswaf)
Obyek wakaf diberikan dari para orang-orang mampu di Desa Jiput karena kesadaran untuk berbagi  dengan  orang  lain,  keinginan  memisahkan  sebagian  hartanya  untuk  berbagi  dan diberikan  kepada  masyarakat  khususnya  yang  tidak  mampu.  Ada  kesadaran  yang  baik  dari masyarakat ketika memiliki penghasilan sebagian assetnya diperuntukan untuk wakaf. Contoh yang memiliki uang 10 juta maka 1 jutanya diperuntukan untuk wakaf, yang memiliki 10 bidang sawah 1 bidangnya diwakafkan ke masjid. Untuk menghindari penyelewangan asset wakaf dan tuntutan ahli waris, pihak DKM mewajibkan setiap asset yang diwakafkan akta ikrar.  Agar wakaf itu wajib tercatat di sana dan tertera namanya.
Pengelolaan wakaf di Desa Jiput termasuk zakat, infaq sedekah semuanya dikelola oleh DKM Masjid setempat. Pihak DKM memiliki bidang khusus yang menerima wakaf, zakat, infak dan sedekah  dari  masyarakat.  Untuk  pengelolaan  wakaf  selain  untuk  pembangunan  masjid, mushola  dan  makam,    ada  juga  pengelolaan  wakaf  produktif  berupa  sawah  dan  kebun. Pengelolaan wakaf produktif tersebut menggunakan skim Ijarah. Praktek pengelolaan dengan cara  dikontrakkan  sawah  tersebut  sebesar  1  juta  pertahun.  Sehingga  pemasukan  dari  sewa sawah yang ada sekitar 3 hektar menghasilkan 10 sampai dengan 15 juta. Selain disewakan, sebagian sawah dan perkebunan di ditanami pepohonan seperti kelapa dan pisang. Dari hasil asset  tanah  yang  disewakan  dan  hasil  tanaman  semuanya  diperuntukan  untuk  kas  Masjid. Kemudian dikelola oleh pihak DKM untuk pemberdayaan masyarakat, memperbaiki fasilitas
masjid, perbaikan jalan menuju makam, kafalah marbot. (Wawancara dengan Bapak Obi ketua Pengelola Ziswaf)

## Desa Gunung Cupu, Kabupaten Pandeglang
Kondisi obyektif pola manajemen wakaf di desa Gunung Cupu ini cukup baik dan masih aktif. Pemanfaatan  wakaf  ini  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  di  bidang  keagamaan  khusunya  di Mushola.  Desa  Gunung  Cupu  terletak  di  Kec.  Cimanuk,  Kabupaten  Pandeglang,  Provinsi Banten. Sejarah wakaf ini dimulai dari Bapak Awing selaku warga desa Gunung Cupu yang mewakafkan sebidang sawah atas nama anaknya yang sudah meninggal yaitu Nur.
Pengelolaan harta wakaf tersebut, yaitu dengan cara memanfaatkan sawah. Sebidang sawah ditanami oleh Bapak. Arsa (orang yang di amanahkan untuk merawat sawah tsb). Setelah itu, ketika pada masa panen yaitu sekitar 3-4 bulan, hasil panen tersebut yang sudah di uang kan diberikan  kepada  Mushola.    Kemudian,  Uang  yang  diberikan  kepada  Mushola  tersebut  di masukkan  ke  Uang  Kas  Mushola,  untuk  berjaga-jaga  apabila  ingin  merenovasi  mushola, melakukan kegiatan-kegiatan agama, dan lainnya.
Pedistribusian  hasil  pengelolaan  wakaf  ini  dibagi  untuk  Bapak  Arsa  sebagai  pengelola  dan Mushola  sebagai  pemilik  tanah.  Di  desa  Gunung  Cupu  tidak  ini  ada  sosialisasi  kepada masyarakat  mengenai  wakaf  sawah  tersebut.  Skim  yang  digunaksn  ialah  akad  mudharabah. Akad  mudharabah  adalah  akad  dimana  Bapak  Arsa  sebagai  pengelola,  mengelola  sawah Mushola  yang  nantinya  hasil  dari  panen  sawah  tersebut  dibagi  untuk  Bapak  Arsa  dan  juga Mushola. Belum ada upaya dari pengelola dalam mengembangkan harta benda wakaf yang telah ada. Selain itu juga belum ada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan wakaf hanya berfokus pada hal hal yang bersifat keagamaan seperti pembangunan musholah dan  acara acara keagamaan desa.
Manfaat yang dirasakan masyarakat ialah adanya peningkatan fasilitas masjid dan mudahnya akses untuk mengadakan acara acara keagamaan karena kas Mushola yang tercukupi. Belum ada  peran  dari  pemerintah  dalam  membantu  mengelola  wakaf  di  desa  ini.  Pengambilan keputusan dalam pengelolaan wakaf produktif ini ialah hasil dari keputusan pengelola masjid dan pengelola wakaf.
Pelaporan  dari  pelaksaan  wakaf  dilakukan  setiap    selesai  panen  .  Dan  pengawasan  yang dilakukan oleh Mushola kepada pengelola wakaf ini adalah kepercayaan yang kuat sehingga bisa  dibilang  tidak  ada  pengawasan  yang  tetap.  Belum  ada  model  kelembagaan  wakaf  yang dijadikan  instrumen  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  Untuk  itu,  diperlukan  perhatian kepada wakaf ini karena wakar ini mneimpan potensi yang cukup besar jika dikelola dengan baik.

## Desa Jombang Wetan, Kota Cilegon
Pengelolaan wakaf di Desa Jombang Wetan di lakukan oleh DKM  Masjid agung Nurul Ikhlas. Masjid  ini  terletak  di  pertengahan  kota  Cilegon  yaitu  berada  di  Jl.  Perum  Griya  Cilegon, Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten. Masjid ini didirikan pada tahun 1943 di atas tanah wakaf yang memiliki luas tanah 3,600 m2. Masjid ini begitu luas dan memiliki
banyak  fasilitas  umum.  Selain  itu,  masjid  ini  juga  menyelenggarakan  berbagai  kegiatan keagamaan, serta adanya pemberdayaan  zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf.
Selain mengelola wakaf untuk pembangunan sarana tempat ibadah,  DKM Masjid Agung juga mengelola wakaf produktif memanfaatkan  tanah yang tersebar di beberapa daerah di sekitar Kota  Cilegon.  Dari  beberapa  tanah  wakaf  tersebut,  ada  yang  sudah  terdaftar  dan  memiliki sertifikat namun ada juga yang belum bersertifikat. Tanah wakaf ini didapatkan dari beberapa wakif yang memberikan kekuasaan penuh kepada DKM Masjid agung untuk mengelola tanah tersebut.  Lalu,  tanah  wakaf  itu  dikelola  dan  dibangun  oleh  pengurus  DKM  Masjid  agung berupa  fasilitas  sosial  untuk  kepentingan  masyarakat  sekitar,  ada  juga  tanah  wakaf  yang diproduktifkan, dan ada juga tanah wakaf yang masih kosong (belum dikelola). (Wawancara dengan H.Ubed )
Untuk  wakaf  produktif,  DKM  Masjid  agung  mengelola  salah  satu  tanah  wakaf  untuk diproduktifkan  di  bidang  pertanian.  Jadi,  tanah  wakaf  tersebut  dijadikan  lahan  untuk penanaman  sayuran  kangkung  dengan  menggunakan  skim  Mudhorobah/sistem  bagi  hasil. Pihak DKM memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola. Penghasilannya 1 tahun menghasilkan Rp.1.000.000. Hasil keuntungannya diserahkan ke Masjid untuk kegiatan masyarakat dan santunan anak yatim.
Namun, dikarenakan hasilnya masih sangat minim, pengelolaan tersebut tidak bertahan lama karena  dianggap  kurang  efektif..  Lalu  pengurus  DKM  mengubah  lahan  pertanian  tersebut menjadi  sebuah  kontrakan  atau  ruko  yang  diperuntukkan  bagi  para  masyarakat  yang  ingin membangun suatu usaha. Sistem yang di pakai dengan skim ijarah, dengan cara menyewakan ruko dengan pembayaran upah diserahkan untuk kas Masjid. Kegiatan pengelolaan ini dianggap lebih  menguntungkan  daripada  pengelolaan  yang  sebelumnya,  karena  dengan  dibangunnya kontrakan  skim  ijarah  ini  mampu  memberikan  profit  yang  lebih  besar  yaitu  sekitar  Rp 10.000.000  dalam  setahun.  Dan  hasil  dari  wakaf  produktif  ini  kemudian  digunakan  untuk kegiatan  sosial  kemasyarakatan,  santunan  anak  yatim,  peringatan  hari  besar.  kegiatan keagamaan,  kebutuhan  internal  masjid,  dan  sisanya  dimasukkan  ke  dalam  kas  masjid. (Wawancara dengan H.Ubed )

## Desa Sindangsari, Kabupaten Serang
Salah satu desa yang mengadakan program wakaf di kabupaten serang adalah desa Sindangsari. Program pengelolaan wakaf di desa Sindangsari ini bermula program ini bermula ketika ada salah satu warga Sindangsari yang bermaksud mewakfkan tanahnya pada salah satu mesjid di desa Sindangsari yaitu masjid Uswatun Hasanah sebesar tiga kotak sawah . Waqif atau orang yang mewkafkan pertama di masjid ini bernama bapak awir. Beliau mewakafkan tiga bidang sawah yang berlokasi tak jauh dari masjid, dan pada saat itu belum terbentuk kepengurusan masjid  maupun  DKM,  sehingga  yang  menerima  wakaf  pada  saat  itu  adalah  pencetus  dari berdirinya masjid tersebut yaitu bapak kh. Abdul Madjid. Wakaf tersebut kemudian di kelola oleh  pengurus  atau  marbot  masjid  tersebut.  (Wawancara  dengan  Bapak  Iing  ketua  DKM), tanggal 6 maret 2021)
Wakaf produktif, seperti: Sawah. Jumlah asset harta wakaf yang kini berada di masjid uswatun hasanah  desa  sindangsari  berjumlah  empat  bidang  sawah.  Harta  benda  wakaf  di  masjid Uswatun Hasanah desa sindangsari berasal dari warga masjid itu sendiri, yang pertama yaitu bapak Awir dan yang kedua ibu Inoy.
Pengelolaan dengan cara mudhorobah bagi hasil antara pengelola dan pemilih lahan atas nama DKM. Kemudian hasilnya dibagi menjadi 2 dengan pembagian rata. Wakaf di Desa Sindangsari ini dikelola oleh DKM masjid, namun kemudian wakaf-wakaf tersebut di kelola kembali oleh warga sekitar masjid untuk ditanami padi dengan sistem bagi hasil.
Hasil  dari  wakaf  produktif  Desa  Sindangsari  dijual  untuk  kemudian  hasil  dari  penjualan tersebut dipakai untuk keperluan masjid tersebut. Para DKM masjid yang berperan sebagai pengelaola masjid tidak turun tangan langsung ke masyarakat, hal itu dikarenakan kebiasaan dari  masyarakat  desa  sindangsari  sendiri  yang  bilamana  ingin  mengelola  tanah  wakaf  bisa langsung bermusyawarah dengan DKM dan langsung menanaminya.
Sistem pengembangan aset wakaf yang dilakukan di Desa Sindangsari adalah sistem bagi hasil. Di  Desa  Sindangsari  para  pengelola  wakafnya  tidak  melakukan  upaya  apapun  untuk mengembangkan harta wakaf yang telah ada di masjid tersebut. Wakaf tersebut dikembangkan oleh  DKM  masjid  dengan  memberikan  hak  pengelolaan  kepada  masyarakat.  Manfaat  yang sudah dirasakan oleh masyarakat terkait dengan adanya pengelolaan wakaf produktif antara lain yaitu  masyarakat  merasa  terbantu  dengan  pembiayaan  yang  harus  dikeluarkan  umtuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan masjid. Dalam hal pengelolaan wakaf produktif ini tidak ada  campur  tangan  dari  pemerintah,  semuanya  dilakukan  secara  swadaya  oleh  para  DKM masjid.  Dalam  hal  pengambilan  keputusan  terkait  wakaf  produktif  ini,  semua  keputusan diserahkan  kepada  ketua  DKM  masjid  tentunya  dengan  jalan  musyawarah  bersama  para pengurus masjid. Terkait pelaporan, sejauh ini belum ada pelaporan yang terstruktur dari dkm. Semua bentuk laporan dilakukan secara langsung oleh pengelola kepada ketua DKM.Tak ada pengawasan khusus yang dilakukan oleh pengelola wakaf.

## Model Pemberdayaan wakaf dengan Skema Ijarah di Tingkat Desa di Provinsi Banten
Berdasarkan hasil wawancara dengan para nazir di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pengelolaan  dan  pengembangan  aset  wakaf  sebagian  besar  dilakukan  oleh  Dewan Kemakmuran  Masjid  (DKM)  atau  pengurus  Masjid  setempat,  yang  notabene  memegang kegiatan keagamaan secara umum di desa tersebut, bukan nazir profesional yang dibentuk oleh Badan Wakaf Nasional, Baik tingkat Kabupaten atau Kota maupun tingkat provinsi, para nazir juga belum mendapatkan edukasi manajemen perwakafan dari organisasi dan instansi terkait. Sehingga,  penguasaan  para  nazir  tentang  administrasi  dan  manajerial  wakaf  masih  terlihat minim,  sebagai  dampaknya  hampir  seluruh  lahan  wakaf  di  tingkat  desa  belum  memiliki sertifikat  wakaf.  Aset  wakaf  dipegang  nazir  (DKM  Masjid)  atas  dasar  kepercayaan  dan pengetahuan publik bahwa lahan tersebut adalah lahan wakaf, sebagai akibatnya tidak jarang terjadi konflik antara nazir dengan ahli warisnya di kemudian hari.
Kemudian juga terkait pengelolaan wakaf produktif masih terbatas memanfaatkan obyek wakaf yang ada, padahal bisa dikembangkan dari keuntungan yang masuk ke kas wakaf tidak semua
harus  digunakan  untuk  pembangunan  fasilitas  masjid  dan  sarana  ibadah  lainnya  tetapi  bisa dikembangkan untuk membeli asset sawah atau tanah baru yang bisa dipergunakan untuk ruko. Sehingga asset wakaf semakin banyak dan berkembang dan keuntungan yang didapatkan juga semakin banyak dan pemanfaatanya semakin maksimal untuk pemberdayaan masyarakat.
Meskipun demikian, nazir yang merangkap sebagai DKM Masjid tersebut secara riil sedikit banyak mampu memberdayakan aset wakaf melalui skim mudharabah dan ijarah. Berdasarkan potret perwakafan yang digambarkan oleh hasil wawancara di atas, maka model pemberdayaan aset wakaf secara sederhana dapat dilihat pada bagan berikut:
Berdasarkan tabel di atas,
Bagan 1. Model Pemberdayaan Aset Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
Berdasarkan bagan di atas, para nazir memberdayakan aset wakaf yang dikelolanya dengan skim mudharabah dan ijarah, mudharabah dilakukan dengan cara menyerahkan lahan sawah kepada penggarap untuk ditanami padi, setelah panen, hasil dibagi antara mudharib (pengelola) dengan nazir, sedangkan untuk lahan perkebunan pengelola menggunakannya untuk budidaya pisang dan kelapa, hasilnya juga dibagi dua antara pengelola dan nazir. Sedangkan yang Kedua skim ijarah,  skim  ijarah  dilakukan  dengan  cara  mengontrakan  rumah  kontrakan  atau  ruko  yang dibangun  di  atas  lahan  wakaf  pada  penyewa,  penghasilan  pertahunnya  mencapai  kisahan sepuluh sampai limabelas juta, di samping itu, nazir juga menyewakan sawah kepada para petani dengan  biaya  sewa  yang  terjangkau.  Seluruh  hasil  yang  diperolah  dari  dua  skim  tersebut diperuntukan untuk simpanan kas masjid, biaya operasional masjid, perbaikan jalan menukuju makam dan biaya kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan .
Wakif Nazir
(DKM Masjid) Mudharabah 1. Pertanian padi 2. Perkebunan pisang dan kelapa Ijarah 1. Kontrakan/Ruko 2. Sewa lahan Peruntukan Hasil Pemberdayaan Wakaf 1. Biaya Operasional masjid 2. Kas Masjid 3. Perbaikan  Jalan  Menuju Makam 4. Biaya  Kegiatan  Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Para wakif mewakafkan hartanya kepada nazir atas dasar spirit keagamaan dan pengharapan akan pahala jariah yang terus mengalir untuk wakif. Pengelola aset wakaf di tingkat desa provinsi Banten sebagian besar adalah Dewan Kemakmuran Masjid desa setempat, bukan nazir profesional yang telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Sebagian besar lahan wakaf  yang  dikelola  DKM  belum  memiliki  sertifikasi  wakaf.  Pelaporan  harta  aset  wakaf dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya melalui pengumuman yang disampaikan sebelum pelaksanaan  shalat  berlangsung.  Kedua,  model  pengelolaan  aset  wakaf  dalam  rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dilakukan dengan dua skim: mudharabah dan ijarah. Skim mudharabah dilakukan dengan mekanisme nazir menyerahterimakan aset wakaf berupa lahan pertanian dan perkebunan untuk dikelola oleh mudharib, setelah panin, hasil dibagi dua antara nazir dan pengelola. Skim ijarah dilakukan dengan cara mengontrakan rumah kontrakan atau ruko yang dibangun di atas lahan wakaf pada penyewa, penghasilan pertahunnya mencapai kisahan sepuluh sampai limabelas juta. Di samping itu, nazir juga menyewakan sawah kepada para petani dengan biaya sewa yang terjangkau. Seluruh hasil yang diperolah dari dua skim tersebut diperuntukan untuk simpanan kas masjid, biaya operasional masjid dan biaya kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

## Referensi
Abdullah,  A.  R.  (2013). Manajemen  Wakaf  Produktif :  Studi  Pendayagunaan  Donasi  Wakaf  Bagi
Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Dompet Dhuafa Republika . bantenprov.go.id. (n.d.). Retrieved November 23, 2020, from https://dpmptsp.bantenprov.go.id
Bungin, H. M. B. (2013). Metodologi Penelitian Sosial& Ekonomi (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
Emzir. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data (3rd ed.). Rajawali Pers.
Fauzia, D. A., Nani Almuin, M. ., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2018). Fenomena Wakaf di Indonesia : Tantangan Menuju Wakaf Produktif (1st ed.). Badan Wakaf Indonesia.
Handayani, D. (2011). Pengelolaan Wakaf uang di Indonesia . Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kurniawan, M. (2013). Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. ASAS , 5 , 43. http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/157
Megawati, D. (2014). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru.
Hukum Islam , XIV (1), 104 – 124. Mubarok, J. (2008). Wakaf Produktif . Simbiosa Rekatama Media.
Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. Jurnal Jurisprudence ,
7 (1), 15 – 28. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351
Nazir, M., & Sikumbang, R. F. (2014). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia.
Qahaf, M. (2008). Manajemen WakafProduktif . PT. Khalifa. Qohaf, M. (2006). Al-Waqfu al Islami, Tathowwuruhu, Idratuhu, Tanmiatuhu (1st ed.). Dar al-Fikri. Salus,  A.  (2002). Mausu’ah  al -qodhoya  al-Fiqhiyah  al- Mu’asiroh  wa  Al -Iqtishod  Al  Islami .  Dar  al- Qur’an.
Suharto, E. (2014). Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial .
Suryani, & Isra, Y. (2016). Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqasid Al- Shari’ah. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 24 (1), 17 – 36.