## Wajah Hukum

## Penyelesaian Sengketa Merek
(Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong)
Haura Jauza Hafizah 1 *, Rani Apriani 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 *Correspondence email: haurajauzahh@gmail.com, rani.apriani@fh.unsika.ac.id
Abstrak . Merek adalah jati dari dari suatu barang ataupun jasa yang mengacu pada mutu serta harga yang telah ditetapkan oleh pemiliknya.  Merek  terkenal  merupakan  merek  yang  populer  dan  familiar  ditelinga  konsumen  serta  berreputasi  tinggi. Penyalahgunaan  merek  sejatinya  dibuat  oleh  pihak  yang  ingin  mencari  profit  yang  bisa  merugikan  pemilik  merek  sebenarnya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai proses penyelesaian sengketa merek serta putusan hakim dalam sengketa pepsodent strong vs  formula  strong.  Penelitian  ini  memakai  metode  yuridis  normatif  menurut  undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan bahan  dasar  hukum  primer  yaitu  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  serta  bahan hukum sekunder yakni artikel, makalah yang berkaitan dengan merek. Hasil penelitian penyelesaian sengketa merek di Indonesia terdapat  dua  metode  yakni  litigasi  oleh  pengadilan  niaga  dan  non  litigasi  lewat  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau  arbitrase. Penyelesaian  yang  digunakan  dalam  kasus  Hardwood  Private  Limited  dan  PT  Unilever  tbk.  dilakukan  secara  Litigasi  di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Kata Kunci: Merek, Penyelesaian Sengketa, Formula Strong.
Abstract. A brand is the essence of an item or service that refers to the quality and value of its owner. Famous brands are popular and familiar brands and have a high reputation. The abuse of their genuine brand is the product of those who want to seek profits that would harm their true owners. The study will examine the process of settling their disputes and the judge's ruling in the issue of pepsodent strong v formula strong. The study uses normative jurisdictional methods based on laws in Indonesia that apply to the primary law code, legislation no. 20 in 2016 on brands and geographical indications and secondary legal materials: journal, article,  paper  associated  with  brand.  The  results  of  the  research  on  brand  dispute  resolution  in  Indonesia  there  are  two  ways, namely  litigation  by  commercial  courts  and  non-litigation  through  alternative  dispute  resolution  or  arbitration.  The  settlement used  in  the  case  of  Hardwood  Private  Limited  and  PT  Unilever  tbk.  carried  out  by  Litigation  in  the  Commercial  Court  at  the Central Jakarta Court.
Keywords: Brand, Dispute Resolution, Formula Strong.

## PENDAHULUAN
Pemilik bisnis memiliki  kepentingan dalam melindungi merek sambil bersaing di pasar dunia. hak merek  satu bagian dari hak kekayaan intelektual dimana hak merek merupakan salah satu  yang kehadirannya tanpa henti dikenal dan  diketahui  oleh  orang-orang  pada  umumnya,  oleh  pemilik  bisnis,  siswa,  dan  profesional.  Dalam  dunia  bisnis persaingan  sering  terjadi  antara  pemilik  bisnis.  Seringkali  persaingan  terjadi  dengan  cara  yang  tidak  diinginkan, sebagai  contoh  dengan  mengeksekusi  citra  pihak  lain. 1 Persaingan  bisnis  terus  menjadi  serius  sesuai  dengan  awal globalisasi. Pemilik bisnis diharapkan untuk menjaga merek mereka melalui pendaftaran nama merek, sehingga merek mereka memiliki keamanan yang sah terhadap pelanggaran nama merek yang dapat merugikan pemilik bisnis.
Perlindungan  merek  sangat  signifikan,  tidak  hanya  sebagai  properti  yang  dapat  memberikan  manfaat  bagi pebisnis (pemilik merek), bisa menjadi instrumen yang memberikan perlindungan kepada masyarakat  umum sebagai konsumen  dari  representasi  yang  salah  terhadap  kualitas  produk.  Konsumen  akan  merasa  terhambat  dengan  asumsi merek,  yang  mereka  terima  berkualitas  baik,  akhirnya  ditiru  di  tempat  berbeda  dengan  mutu  yang  lebih  buruk. Akibatnya dapat mengurangi nama baik perusahaan.
Undang-undang merek pertama yang dilaksanakan di inggris adalah mengangkat dari Perancis pada tahun 1857, yang  akhirnya  pedoman  itu  berlaku  yakni  Merchendise  Act  tahun  1862  yang  bergantung  pada  aturan  pidana.  Pada tahun  1883,  Konvensi  Paris  mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual  (paten  dan  merek),  yang  diratifikasi  oleh  negara- negara di dunia. Sejak saat itu, di tahun 1973 terbentuklah Madrid Agreement yang merupakan perjanjian di seluruh dunia bernama Trademark Registration Treaty. 2
1 DJKI  Kemenkumham  RI.  (2022), Pelaku  Usaha  Perlu  Pahami  Proses  Hukum  dalam  Sengketa  Merek . https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pelaku-usaha-perlu-pahami-proses-hukum-dalam-sengketa-merek?kategori=agenda- ki#:~:text=Sengketa%20merek%20dapat%20diselesaikan%20melalui,penyelesaian%20sengketa%20alternatif%20seperti%20arbi trase. Diakses pada 16 Sepetember 2022.
2 Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. (2013). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) , Semarang: Madina Semarang, hlm. 47.
Haura Jauza Hafizah dan Rani Apriani, Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong)
Di  Indonesia,  pedoman  di  dunia  HKI  telah  ada  mulai  tahun  1840-an.  Pada  tahun  1844  Pemerintah  Belanda mempublikasikan pertama kalinya undang-undang tentang kekayaan intelektual. Melalui hal ini, Pemerintah Belanda memberlakukan  undang-undang  tentang  merek  (1885),  undang-undang  tentang  paten  (1910),  serta  undang-undang kekayaan intelektual (1912). Selama penguasaan jepang dari tahun 1942 sampai 1945, seluruh pedoman dan aturan di bidang  kekayaan  intelektual  tetap  berlaku.  Ketika  pengumuman  kemerdekaan  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam ketetapan  peralihan  UUD  1945,  semua  aturan  dan  pedoman  warisan  pemerintah  belanda  masih  digunakan  selama mereka  sesuai  UUD  1945.  UU mengenai  Hak  Cipta  serta  UU  warisan  belanda  pada  dasarnya  terus  ada,  namun  UU mengenai Paten dinilai tidak konsisten oleh Pemerintah Indonesia.
Pemerintah  Indonesia  pada  tanggal  11  oktober  1961,    menerbitkan  Undang-Undang  No.  21  Tahun  1961 mengenai  merek  perusahaan  dan  merek  perniagaan  sebagai  pengganti  undang-undang  merek  peninggalan  Belanda. UU  Merek  1961  adalah  undang-undang  pertama  Indonesia  di  bidang  kekayaan  intelektual.  Mengingat  pasal  24 Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, yang menegaskan undang-undang ini disebut Undang-Undang Merek 1961 serta diberlakukan  pada  tanggal  11  November  1961  direncanakan  dapat  menaungi  masyarakat  umum  terhadap  produk palsu/imitasi.
Pemerintah  Indonesia  menerbitkan  UU  No.  19  tahun  1992  tentang  Merek  pada  tanggal  28  Agustus  1992, dan diberlakukan pada April 1993. Undang-undang tersebut menjadi pengganti UU No. 21 Tahun 1961. Pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 14 tahun 2001 mengenai Paten, dan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 mengenai Merek . 3
Adanya perubahan dari UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggantian peraturan lama dengan peraturan baru, dengan alasan banyak UU Merek tidak mengikuti perkembangan zaman,  untuk itu UU Merek harus ditinjau kembali dan diberikan pengaturan yang lebih memberatkan agar tidak ada lagi penyalahgunaan merek terdaftar orang lain.
Merek  yang  dimiliki  oleh  pengusaha  atau  perusahaan  diharapkan  mampu  mengenali  produk  atau  jasa  yang dihasilkan.  Merek  mungkin  dikenal  sebagai  identitas  produk  atau  jasa  yang  berkaitan  dengan  alasan  mereka  dibuat. Untuk  pengusaha,  merek  digunakan  selaku  garansi  nilai  dari  hasil  produksi  yang  berkaitan  dengan  mutu  sehingga membuat konsumen menjadi puas. 4 Merek yang dimiliki oleh pemilik merek membuat aspek spesifik bagi konsumen. Melalui cara ini, para konsumen dapat melihat mutu suatu barang melalui merek. Akibatnya, merek yang bernilai dan populer dikalangan masyarakat mungkin dapat disalahgunakan seperti mengikuti, meniru, dan membajak. 5 Salah satu permasalahan merek yang menarik perhatian yakni permasalahan sengketa antara  Pepsodent Strong dengan  Formula  Strong.  Penggunaan  merek  yang  terjadi  pada  kasus  Unilever  yang  mengeluarkan  produk  dengan menggunakan  merek  dagang  Pepsodent  Strong    untuk  mendapatkan  keuntungan  merupakan  pelanggaran  hak  cipta terhadap Hardwood Private Limited yang diketahui di Indonesia Perusahaan Orang Tua yang merupakan pencipta atau pemegang hak cipta dari kata strong yang terdapat pada Formula strong yang sudah didaftarkan terlebih dahulu.
Maraknya  persoalan  mengenai  merek  dapat  mengganggu  perekonomian  baik  didalam  dan  diluar  negeri, sehingga diperlukannya sistem yang dapat mengontrol penyelesaian perselisihan. Hal itu dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur damai. Penyelesaian sengketa lewat perdamaian bisa dilakukan lewat alternatif penyelesaian sengketa ataupun dapat melalui jalur hukum melalui pengadilan.
Kurangnya pemahaman dikalangan masyarakat mengenai sengketa merek ini meskipun sudah banyak penelitian terdahulu,  maka  diharapkan  dengan  adanya  penelitian  ini  bisa  lebih  menambah  wawasan  masyarakat  mengenai  hak merek.  Bersumber  pada  latar  belakang  diatas  maka  rumusan  masalah  kali  ini  yakni  bagaimana  proses  penyelesaian sengketa  merek  menurut  UU  No  20  Tahun  2016  serta  apakah  putusan  Hakim  pada  proses  penyelesaian  sengketa dalam  kasus  Pepsodent  Strong  vs  Formula  Strong  telah  sesuai  dengan  ketentuan  UU  MIG.  Secara  menyeluruh penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penyelesaian sengketa merek berlandaskan UU MIG dan mengetahui putusan hakim mengenai penyelesaian sengketa kasus Pepsodent Strong dan Formula Strong ditinjau dari UU MIG.

## METODE
Penelitian  kali  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  dimaksudkan  dengan  metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta  studi  putusan  pengadilan  Nomor  30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  dan  Putusan  Nomor  332 K/Pdt.Sus.HKI/2021.  Bahan  hukum  sekunder  berupa  jurnal,  artikel,  makalah  yang  berkaitan  dengan  merek.
3 DJKI Kemenkumham RI. (2019). Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual , https://dgip.go.id/tentang- djki/sejarah-djki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI. Diakses pada 16 September 2022.
4 Wiratmo  Dianggoro.  (1997). Pembaharuan  Undang-Undang  Merek  dan  Dampaknya  Bagi  Dunia  Bisnis ,  Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, hlm. 34
5 Insan Budi Maulana. (1997). Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 97
Haura Jauza Hafizah dan Rani Apriani, Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong)
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  metode  membaca  serta  menganalisis,  perundang-undangan,  ataupun data dalam bentuk lain dari internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Merek
Hak  Merek  menurut  undang-undang  merek  yakni  hak  istimewa  yang  didapat  oleh  para  pemilik  merek  dari negara yang tercatat dalam periode tertentu baik digunakan pemilik merek tersebut atau memungkinkan dipergunakan oleh pihak yang berbeda (Pasal 1 UUM). 6
Kotler berpendapat merek dagang merupakan nama, istilah, tanda, simbol, desain, ataupun kombinasinya, yang difokuskan untuk mengidentifikasi benda ataupun jasa dari seorang pedagang ataupun kumpulan pedagang serta untuk membedakan benda ataupun jasa dari  kompetitor.  Buchory berpendapat bahwa merek merupakan  nama, istilah,  ciri, simbol, desain, ataupun gabungannya, diharapkan bisa mengetahui benda ataupun  jasa dari kalangan pedagang serta diharapkan bisa membedakan benda ataupun jasa dari kompetitor. Sebaliknya Tjiptono berpendapat merek merupakan nama,  istilah,  ciri,  lambang/simbol,  desain,  warna,  gerak  ataupun  campuran  unsur  produk  yang  lain  diharapkan  bisa membagikan identitas serta pembedaan terhadap produk kompetitor. 7
Hak prioritas yakni hak pendaftar untuk mengajukan pendaftaran dari negara yang tergabung dalam WIPO, atau WTO  untuk  mendapatkan  penegasan  tanggal  diterimanya  pada  negara  ketika  melakukan  pendaftaran  merupakan tanggal  prioritas  di  negara  yang  dituju  yang  mana  merupakan  anggota  dari  satu  diantara  dua  perjanjian  tersebut, selama pendaftaran dilakukan dalam periode yang ditetapkan berdasarkan WIPO. 8
Berdasarkan  UU  No.  19  tahun  1992,  penggolongan  merek  dibedakan  menjadi  tiga  menurut  kedudukan  dan ketenaran  suatu  merek.  Penggolongan  merek  tersebut  yakni  merek  biasa,  merek  terkenal  dan  merek  termasyhur. Seperti  yang  ditunjukkan  Tommy  Hendra  Purwaka,  merek  yang  terkenal  adalah  merek  yang  memiliki  keunggulan tinggi. Merek ini berdaya transmisi yang mempesona serta memikat, akibatnya barang dengan merek tersebut menjadi familiar dan memperoleh kepercayaan dari konsumen. 9
Kriteria  Merek  terkenal  sudah  diatur  lewat  Permenkumham  No.  67  Tahun  2016  tentang  Pendaftaran  Merek. Pada Pasal 18 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 disebutkan yakni:
1. Masyarakat mengakui dan memahami merek di bidang usahanya.
2. Banyaknya penjualan barang serta keuntungan yang didapatkan dari pemakaian merek.
3. Pangsa pasar yang dipahami.
4. Cakupan wilayah pemakaian merek.
5. Periode pemakaian merek.
6. Keseriusan serta publisitas merek, tercantum nilai investasi untuk publisitas.
7. Registrasi ataupun pengajuan registrasi merek di negara lain.
8. Tingkatan kesuksesan penegakan hukum, spesialnya lembaga yang berwenang  mengakui sebagai merek terkenal.
9. Nilai yang menempel pada merek sebab reputasi serta jaminan mutu barang.

## Proses Penyelesaian Sengketa Merek
Di dalam UU MIG ada pengaturan bagaimana proses penyelesaian sengketa merek diawali dari Pasal 83 hingga Pasal 93 UU MIG. Apabila jika perundingan menemui jalur buntu, ketika para pihak yang bersengketa berselisih pendapat serta tiap-tiap pihak bersikeras senantiasa pada keyakinannya, yang akhirnya memohon kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut.  Umumnya  pihak  yang  menganggap  haknya  dilanggar  menuntaskan  dengan  membuat  permohonan  gugatan  ke pengadilan.
Bersumber  pada  Pasal  93  UU  No  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (“UU  MIG”)  menerangkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya di Pengadilan Niaga tetapi bisa juga diselesaikan dengan menempuh jalur arbitrase ataupun  alternatif  penyelesaian  sengketa. 10 Pihak  yang  bersengketa  bisa  memilih  lembaga  penyelesaiannya  sebagai berikut:
6 Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Malang: Setara Press, hlm. 54.
7 Adrian Thomson Indarto. (2016). Pengaruh Citra Merek Pada Kesediaan Konsumen Untuk Membayar Harga Premium Produk Starbucks. Hal. 7. Yogyakarta: FE Universitas Atmajaya.
8 Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. (2016). Pengantar Hukum Bisnis . Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 203
9 Risa  Amrikasari  S.S.,  S.H.,  M.H.  (2019). Perlindungan  Merek  Terkenal  Berdasarkan  Hukum  di  Indonesia. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-lt5941f01d7fa0e. Diakses pada 16 September 2022.
10 Yuniar  Kurniawaty.  (2017). Efektivitas    Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Sengketa  Kekayaan  Intelektual (Alternative  Dispute  Resolution  On  Intellectual  Property  Dispute). Hal.  167. Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol.  14  No.  02  –  Juni 2017:163-170
Haura Jauza Hafizah dan Rani Apriani, Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong)
1. Arbitrase
Upaya arbitrase yang dapat digunakan dalam menyelesaikan  sengketa merek bersumber dari Pasal 5 UU Nomor. 30 Tahun 1999 sengketa perniagaan dan tentang hak yang bersumber pada hukum dipahami sepenuhnya oleh pihak yang  turut  dan  dalam  sengketa. 11 Penyelesaian  lewat  non  litigasi  ataupun  diluar  pengadilan  yakni  penyelesaian sengketa  dengan  memakai  metode  yang  terdapat  di  luar  pengadilan  ataupun  memakai  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa. 12 Ada  2  model  penyelesaian  sengketa  yang  bisa  ditempuh  oleh  pihak-pihak  dengan arbitrase ialah:
a. Arbitrase Ad Hoc
Dalam arbitrase Ad Hoc para pihak bisa memastikan sendiri metode pemilihan arbiter, konteks kerja prosedur arbitrase,  serta  pegawai  administrasi  arbitrase,  sebab  metode  pengecekan  arbitrase  berlangsung  tanpa terdapatnya pengawasan serta pemeriksaan yang mempunyai sifat lembaga. Arbitrase mempunyai jangka waktu hingga sengketa diputuskan. Dalam penerapannya  arbitrase mempunyai kesulitan tersendiri seperti melakukan perundingan,  menetapkan  prosedural  arbitrase  dan  merancang  tata  cara  pemilihan  arbiter  yang  disetujui  oleh para pihak.
b. Arbitrase Institusional
Arbitrase  Institusional  dibentuk  oleh  suatu  organisasi  yang  digunakan  dalam  menuntaskan  sengketa  yang berasal  dari  perjanjian.  Arbitrase  Institusional  sifatnya  permanen  ialah  senantiasa  beridiri  walaupun  belum terdapatnya  sengketa  maupun  sudah  selesainya  sengketa  sehingga  kesulitan  yang  ditimbulkan  dapat  dikurangi dalam lembaga arbitrase ad hoc. 13

## 2. Gugatan pada Pengadilan Niaga
Bersumber pada UU MIG Pasal 83 dan 84 terdapat beberapa hal yang wajib dicermati, ialah:
a. Pihak  lain  yang  tidak  memiliki  hak,  menggunakan  merek  dimana  memiliki  kesamaan  intinya  ataupun kesemuanya untuk produk ataupun jasa pemilik merek dapat mengajukan gugatan terdaftar ataupun pemegang Lisensi  Merek  terdaftar,  gugatan  yang  dilayangkan  bisa  berbentuk  gugatan  ganti  rugi  ataupun  dihentikannya seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemakaian merek tersebut.
b. Gugatan bisa juga dilayangkan oleh pemilik merek terkenal bersumber pada putusan pengadilan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga.
c. Sepanjang  masih  dalam  pengecekan  pemilik  merek  ataupun  penerima  Lisensi  bisa  melayangkan  permintaan kepada hakim untuk mengakhiri aktivitas penciptaan, pendistribusian, ataupun perniagaan produk ataupun jasa yang memakai merek itu secara tanpa hak.
d. Produk  yang  memakai  merek  tanpa  hak  harus  diserahkan  oleh  Tergugat,  hakim  bisa  mengintruksikan penyerahan  produk  ataupun  nilai  produk  itu  dilakukan  sehabis  pengadilan  mengeluarkan  putusan  yang berkekuatan hukum tetap. 14
Sengketa antara “Formula Storng” vs “Pepsodent Strong” 1. Alasan Penggugat
Hardwood  Private  Limited  ialah  Penggugat  pemilik  Merek  “Strong”.  Hardwood  Private  Limited  meyakini bahwa  kata  “Strong”  setelah  kata  formula  merupakan  satu  kesatuan  merek  dari  produk  pasta  gigi  “Formula Strong”. Sistem klasifikasi merk Kelas 3, yang sudah mendaftarkan serta memakai merk tersebut pertama kali di Republik  Indonesia  dengan  no  registrasi  IDM000258478.  Sistem  klasifikasi  Merek  kelas  3  ialah  bahan-bahan pemelihara gigi. 15
Tidak  hanya  Merek  “Strong”,  Kelas  3  yang  sudah  terdaftar  serta  digunakan  di  Indonesia,  Penggugat  pula sudah  mendaftarkan  serta  mengajukan  proses  permohonan  registrasi  merek  “Strong”  dengan  varian  serta  dengan merek-merek, sebagai berikut:
11 I Gede Mahendra Juliana Adiputra, dkk. (2020). Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek , Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No 2 Hal 67-71
12 Rani  Apriani,  dkk.  (2022), Penyuluhan  Peran  Abritase  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Di  Luar  Pengadilan,
MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022, http://jurnal.um- tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/4320/pdf
13 Ida  Ayu  Sri  Dewi  Kusuma  dan  I  Dewa  Gede  Dana  Sugama.  (2020). Upaya  Arbitrase  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Merek Terkenal. Jurnal Hukum Kertha Wicara , Vol 9 No 3 14 Patrichia  Weyni  Lasut.  (2019). Penyelesaian  Sengketa  Gugatan  Atas  Pelanggaran  Merek  Menurut  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis . Lex Et Societaris , Vol. VII/No.1/Jan/2019
15 Anannias Septiadi. (2019). Pelindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Klasifikasi Merek Tidak Sejenis Maupun Sejenis (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  No.960/K/Pdt.Sus/2010). Skripsi  Departemen  Hukum  Keperdataan  Program  Kekhususan Hukum Perdata Bw. Hal: 42. Medan: FH USU.
Haura Jauza Hafizah dan Rani Apriani, Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong)
Tabel 1. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
No. Merek Klasifikasi Barang Sejak 1. Formula Stong IDM000258479 Pasta gigi, sediaan membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur  bukan  untuk  keperluan  medis,  larutan  kumur  bukan  untuk keperluan medis. 2008 2. Strong Protector IDM000447796 Pasta  gigi;  obat  kumur  (mouthwash);  mouth  spray;  pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan untuk membersihkan. 2012 3. Formula Strong Herbal DID2019053427 lotion pembersih gigi; obat kumur; pasta gigi. 2019 4. Formula Strong Protection DID2020002706 Sediaan  pemeliharaan  gigi;  obat  kumur;  pasta  gigi;  penyegar nafas. 2020 5. Strong Protection DID2020002707 Sediaan  pemeliharaan  gigi;  obat  kumur;  pasta  gigi;  penyegar nafas. 2020
Penggugat  secara  efisien  memakai  merek  “Strong”  di  daerah  Republik  Indonesia,  dengan  memproduksi, mendistribusikan,  serta  mempromosikan  produk  pasta  gigi  merek  “Strong”  beserta  variannya,  ialah  merek: “Formula  Strong”,“Formula  Strong  Protector”,  “Formula  Strong  Protection  serta  “Formula  Strong  Herbal”  di daerah Republik Indonesia dengan produk serta variannya.
Bersumber  pada  penjelasan  diatas  merek  “Strong”  kepunyaan  Penggugat  ialah  merek  populer  yang  bisa dilihat dengan penggunaannya  yang sudah lama serta sudah besarnya investasi yang dikeluarkan oleh Penggugat. Semenjak  tahun  2019  Tergugat  sudah  memproduksi,  mempromosikan,  serta/ataupun  menjual  produk  pasta  gigi dengan  mencantumkan  merek“  Strong”  dengan  no  registrasi  DID2019056670  yang  seragam  dengan  merek “Strong” kepunyaan Penggugat di daerah Republik Indonesia secara tanpa hak serta tanpa seizin Pengugat;
Produk Penggugat
Produk Tergugat
Gambar 1 . Halodoc
Karena  terdapatnya  persamaan-persamaan  dalam  foto  diatas,  hingga  semenjak  Tergugat  membuat, memperkenalkan,  mendistribusikan  serta/  ataupun  memasarkan  hasil  pasta  gigi  dengan  memakai  merek  seragam sama  merek  “Strong”  kepunyaan  Penggugat  dalam  wilayah  Indonesia  dengan  tanpa  hak  serta  tidak  dengan  izin Penggugat,  perihal  ini  berdampak  membingungkan  konsumen  sebab  menganggap  hasil  pasta  gigi  yang  dibuat Tergugat itu memiliki kedekatan sama pasta gigi merek “Strong” kepunyaan Penggugat.
Penggugat sudah memberikan peringatan kepada Tergugat agar mengakhiri pemakaian merek “Strong” pada hasil  pasta  gigi  Tergugat,  tetapi, Tergugat  tidak  mengindahkan  peringatan  tersebut  serta  hingga  saat  ini Tergugat terus  senantiasa  membuat,  memperkenalkan,  mendistribusikan,  serta/ataupun  memasarkan  produk  pasta  gigi dengan  memakai  merek  “Strong”.  Perbuatan  Tergugat  itu  sudah  memunculkan  kerugian  untuk  Penggugat  serta Penguggat menuntut Ganti Rugi.
2. Jawaban Tergugat
Tergugat sudah memproduksi serta mendistribusikan berbagai bahan-bahan kebutuhan konsumen, tetapi juga memproduksi  pasta  gigi  dengan  bermacam  merek,  tercantum  merek  “Pepsodent”.  Merek  “Pepsodent”  sudah dipunyai  oleh  Unilever  N.  V.  serta  sudah  digunakan  serta  didaftarkan  secara  ekstensif  lebih  dari  70  tahun. Berikutnya,  merek  “Pepsodent”  dibuat  serta  dijual  di  bermacam  negara  tempat  Tergugat  beroperasi,  tercantum Indonesia.
Unilever  N.  V.,sudah  mengajukan  permohonan  registrasi  merek  ”Pepsodent”  di  Direktorat  Merek  serta Indikasi  Geografis  tetapi  tidak  terbatas  pada  merek-merek  yang  salah  satunya  ialah  Pepsodent  Strong  12  Jam dengan no registrasi DID2019056670 bertepatan pada 25 September 2019 serta DID2019057948 pada bertepatan pada  1  Oktober  2019.  Menurut  Penggugat  kalau  Tergugat  sudah  melanggar  hak  atas  merek  ”Strong”  Penggugat sebab  memakai  merek  ”Strong”  yang  sama  pada  produk  ”Pepsodent”  Tergugat.  Ada  pula  perihal  tersebut  tidak benar bagi Tergugat merek yang dipakai dalam produk ”Pepsodent” merupakan ”Pepsodent Strong 12 Jam” serta bukanlah “Strong”.
Dari  metode  penyebutan  merek  Penggugat  yang  dipakai  untuk  versi  produk  "Formula",  Penggugat  secara nyata mendalilkan kalau merek-merek yang dipakai pada versi produk “Formula” Penggugat tersebut bukan hanya
Haura Jauza Hafizah dan Rani Apriani, Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong)
merek  "Strong",  tetapi  pula  versi  produknya  semacam  juga  merek  “Formula  Strong  Herbal"  yang  dimohonkan untuk melindungi versi produk “Formula Strong Herbal”. Bersumber pada perihal di atas, mengingat versi produk “Pepsodent” Tergugat merupakan "Pepsodent Strong 12 Jam", hingga telah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atas bawah alibi kabur serta tidak jelas (obscuur libel), mengingat sepatutnya gugatan Penggugat diajukan terpaut dengan pemakaian merek-merek “Pepsodent Strong 12 Jam” oleh Tergugat serta bukan terhadap pemakaian merk “Strong”.
3. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Kabur)
Sebuah gugatan bisa dikatakan Obscuur Libel yakni, apabila posita ( fundamentum petendi ) memiliki dasar hukum yang tidak jelas atas peristiwa yang menjadi dasar gugatan, dan antara posita dan petitum tidak dijelaskan secara detail, yang wajib dimengerti, ialah perihal yang berlawanan antara posita serta petitum merupakan apabila petitum sama dengan posita, hingga tidak berdampak gugatan mengandung cacat obscuur libel.
Semacam  halnya  Unilever  memandang  bila  komponen-komponen  merek  yang  terdapat  pada  versi "Pepsodent Strong 12 Jam" semacam pada produk "Formula" kepunyaan Hardwood, hingga sepatutnya Hardwood menyebut merek yang digunakan pada versi  “Pepsodent” milik Unilever selaku merek “Pepsodent Strong 12 Jam” serta mereknya bukan “Strong”.
4. Latar Belakang Kasasi oleh Tergugat
Kebenaran-Kebenaran Permohonan Kasasi (dahulu Tergugat) bisa dibenarkan. Karena sehabis mempelajari memori kasasi serta kontra memori kasasi dikaitkan dengan pertimbangan Judex Facti , pada perihal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negari Jakarta Pusat sudah keliru mempraktikkan hukum melalui pertimbangan berikut ini: a. Hardwood  melayangkan  gugatan  pelanggaran  merek  kepada  Unilever  yang  pula  memakai  kata  “strong”  dan dipasangkan dengan merk Pepsoden yang telah didaftarkan;
b. Kata strong tidaklah kata penemuan Hardwood serta kata itu memiliki makna kokoh ataupun kata penjelasan;
c. Berdasarkan  Pasal  83  ayat  (1)  UU  MIG  kalau  gugatan  pelanggaran  dilayangkan  kepada  pihak  lain  yang memakai merek tanpa hak ataupun belum terdaftar. Dengan makna kalau Pelanggar memakai merek yang sudah terdaftar tanpa hak;
d. Mengenai masalah ini, Unilever telah mendaftarkan merek dengan memakai kata “strong” bertepatan pada 25 September  2019  memiliki  No  Registrasi  DID  2019056670  di  kelas  3  serta  bertepatan  pada  1  Oktober  2019 memiliki No Registrasi DID2019057948 di kelas 3.
e. Unilever berhak ataupun memiliki hak atas pemakaian merk itu;
f. Bersumber  pada  pertimbangan  di  atas,  Hardwood  tidak  bisa  meyakinkan  gugatannya  kalau  Unilever  sudah melaksanakan pelanggaran merek, hal ini menyebabkan gugatan Hardwood wajib ditolak.
Permohonan  kasasi  PT  Unilever  Indonesia,  Tbk  akhirnya  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim  berdasarkan pertimbangan  diatas  serta  membatalkan  Putusan  Nomor  30/  Pdt.  Sus-Merek/2020/  PNNiaga.  Jkt.  Pst,  bertepatan pada  18  November  2020.  Biaya  perkara  dalam  seluruh  tingkatan  peradilan  yang  pada  tingkatan  kasasi  sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibebankan kepada Hardwood Private Limited.

## SIMPULAN
Bersumber dari penelitian serta analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Penyelesaian  hak  atas  merek  di  Indonesia  dapat  dilakukan  secara  non  litigasi  dengan  Alternatif    Penyelesaian Sengketa  atau  Arbitrase  adapun  secara  litigasi  dengan  pengadilan  niaga.  Diharapkan  para  pihak  melakukan sosialisasi  untuk  menggunakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase,  tidak  perlu  menyelesaikan sengketa menggunakan pengadilan niaga, karena di pengadilan niaga memerlukan waktu yang lama.
2. Pada  kasus  Hardwood  Private  Limited  vs  PT  Unilever  Indonesia  Tbk,  penyelesaian  sengketa  dilakukan  secara Litigasi.  Pada  tingkat  pertama  Jakarta  Pusat  majelis  hakim  mengabulkan  permohonan  Hardwood Private  Limited yang tertuang pada Putusan Nomor. 30/ Pdt. Sus- Merek/ 2020/ PNNiaga. Jkt. Pst. Pihak Unilever tidak menerima putusan  tersebut  dan  melanjutkan  ke  tingkat  pengadilan  berikutnya  hingga  kasasi,  yang  pada  akhirnya  ditingkat kasasi  Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan  PT  Unilever  Indonesia  Tbk.  dengan  mengeluarkan  Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus.HKI/2021 yang membatalkan Putusan Nomor 30/ Pdt. Sus- Merek/ 2020/ PNNiaga. Jkt. Pst.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Dianggoro,  Wiratmo, Pembaharuan  Undang-Undang  Merek  dan  Dampaknya  Bagi  Dunia  Bisnis ,  Jakarta  : Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997 Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis . Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016 Hidayah, Khoirul, Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Malang : Setara Press, 2017 Maulana, Insan Budi, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta , Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997 Mashdurohatun, Anis, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) , Semarang : Madina Semarang, 2013
Haura Jauza Hafizah dan Rani Apriani, Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong)

## Jurnal
I  Gede  Mahendra  Juliana  Adiputra,  dkk.  (2020). Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran  Hak  Atas  Merek ,  Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No 2
Ida  Ayu  Sri  Dewi  Kusuma,  I  Dewa  Gede  Dana  Sugama.  (2020). Upaya  Arbitrase  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Merek Terkenal. Jurnal Hukum Kertha Wicara , Vol 9 No 3. Kurniawaty,  Yuniar.  (2017). Efektivitas    Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Sengketa  Kekayaan  Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute). Hal. 167. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 – Juni 2017 Lasut, Patrichia Weyni. (2019). Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis . Lex Et Societaris , Vol. VII/No.1/Jan/2019 Rani  Apriani,  dkk.  (2022), Penyuluhan  Peran  Abritase  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Di  Luar  Pengadilan, MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Septiadi,  Anannias.  (2019). Pelindungan  Hukum  Merek  Terkenal  Untuk  Klasifikasi  Merek  Tidak  Sejenis  Maupun Sejenis  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  No.960/K/Pdt.Sus/2010). Skripsi  Departemen  Hukum  Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata Bw. Hal: 42. Medan: FH USU
Susilo, Adhi Budi. (2011). Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Merek (Studi Kasus Dua Kelinci dan Garuda Food). Magister Ilmu Hukum. Semarang: FH UNDIP Thomson  Indarto,  Adrian.  (2016). Pengaruh  Citra  Merek  Pada  Kesediaan  Konsumen  Untuk  Membayar  Harga Premium Produk Starbucks. Hal. 7. Yogyakarta: FE Universitas Atmajaya

## Website
Direktori Putusan Mahkamah  Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 30/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst . Diambil November 1, 2021. Dari
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb3544f230e13abaa0313535333030.html Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus.HKI/2021 . Diambil November 1, 2021. Dari
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf4d7b77044e8b856313035343439.html
DJKI  Kemenkumham  RI.  (2019). Sejarah  Perkembangan  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual .  Diakses  pada  16 September 2022. Dari https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah- djki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI. DJKI Kemenkumham RI. (2019). Sejarah
Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual , https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah- djki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI. Diakses pada 16 September 2022.