Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## PENENTUAN PENGGUNAAN LAHAN GAMBUT UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Yelly Zamaya 1 Dahlan Tampubolon 2
Misdawita 3
Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau, Indonesia 1,2
1 Penulis Korespondensi e-mail: yelly.zamaya@lecturer.unri.ac.id

## ABSTRACT
Sustainable  peatland  management  will  have  an  impact  on  the  welfare  of  the  community  as  a  whole.  Rural communities use peatlands as their primary source of income.  This article aims to formulate plants on peatlands to  improve  the  economy  of  the  community  Indragiri  Hulu  Regency.  The  method  used  is  a  combination  of  field observation data and a participatory geographic information system (GIS-P). The utilization of peatlands is still dominated by oil palm and rubber plants. Peatlands have the potential for high-value and environmentally friendly vegetation,  such  as  gaharu,  barley  and  liberica  coffee.  The  shallower  peatlands  are  suitable  for  horticultural vegetation  such  as  rice  and  short-lived  vegetables  and  fruits.  Besides,  it  is  reasonable  to  cultivate  wetlands  in Indragiri  Hulu,  such  as  catfish,  catfish,  tilapia and  tilapia.  Through  this  participatory  information  system,  it  is possible to determine the commodities developed in the region .
Keywords : peatland, income, GIS-P, environmentally, commodities

## ABSTRAK
Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat pedesaan menggunakan lahan gambut sebagai sumber pendapatan utama mereka. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan tumbuhan di lahan gambut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Metode yang digunakan adalah kombinasi data observasi lapangan dan sistem informasi geografi partisipatif (SIG-P).  Pemanfaatan  lahan  gambut  masih  didominasi  oleh  tanaman  kelapa  sawit  dan  karet.  Lahan  gambut memiliki potensi vegetasi bernilai tinggi dan ramah lingkungan, seperti gaharu, barley, dan kopi liberika. Lahan gambut yang lebih dangkal cocok untuk tumbuh-tumbuhan hortikultura seperti padi dan sayur mayur serta buah- buahan berumur pendek. Selain itu lahan basah di Indragiri Hulu layak dibudidayakan, seperti lele, lele, nila dan nila.  Melalui  sistem  informasi  partisipatif  ini,  sangat  memungkinkan  untuk  menentukan  komoditas  yang dikembangkan di daerah.
Kata Kunci : lahan gambut, pendapatan, SIG-P-P, lingkungan, komoditas

## 1. PENDAHULUAN
Pengelolaan  lahan  gambut  memiliki  dilema  tersendiri  antara  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  dan  kelestarian  lahan  gambut.  Jumlah  penduduk  yang  terus  meningkat  memaksa manusia harus memenuhi kebutuhan primernya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal di wilayahnya  berada.  Dari  berbagai  studi  yang  sudah  dilakukan  terjadi  kontradiksi  antara pemenuhan  kebutuhan  primer  masyarakat  dengan  keberlangsungan  ekosistem  gambut. Penggunaan lahan gambut tetapi dengan tidak memperhatikan karakteristik khas dari gambut itu sendiri maka membuat lahan gambut terdegradasi (Masganti et al., 2014).
Lahan gambut sebagai ekosistem lahan basah esensial terbentuk tanah gambut dengan lapisan  organik  yang  membusuk  (Page  &  Baird,  2016)  dalam  kondisi  tergenang  air  dan kekurangan oksigen (Cole et al., 2015). Ekosistemnya yang unik dengan sistem hidrologi yang kompleks  memiliki  peran  penting  sebagai  penyedia  jasa  ekosistem  seperti  penyerapan  dan penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati (Cole et al., 2015; Stephanie et al., 2017).
Berdasarkan data lahan basah global tahun 2019, Indonesia memiliki ekosistem gambut terbesar kedua di dunia, dengan luas wilayah 22,5 juta hektar (ha). Provinsi dengan luas wilayah terluas adalah Papua dengan luas wilayah 6,3 juta ha. Disusul Kalimantan Tengah (2,7 juta ha), Riau (2,2 juta ha), Kalimantan Barat (1,8 juta ha) dan Sumatera Selatan (1,7 juta ha). Selain itu, Papua Barat memiliki 1,3 juta ha lahan gambut,  Kalimantan Timur memiliki 0,9 juta ha dan Kalimantan Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan masing-masing 0,6 juta ha.
Produksi dan produktivitas tanaman dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan lahan gambut  yang  telah  direklamasi  dan  ditinggalkan.  Pengelolaan  air  yang  lebih  baik  dengan membangun dan merevitalisasi prasarana yang ada, terutama sistem drainase dan pengatur air maka  akan  meningkatkan  hasil  panen.  Produktivitas  lahan  juga  dapat  ditingkatkan  dengan diversifikasi tanaman, ikan dan unggas. Hasil studi selama lebih dari 60 tahun menunjukkan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan lahan gambut dengan  tidak  meninggalkan  kearifan  lokal.  Untuk  keberlangsungan  pengelolaan  dan pengembangan lahan gambut harus fokus pada revitalisasi jaringan drainase yang ada (Sulaiman et al., 2019).
Populasi penduduk di dunia akan terus bertambah, diperkirakan pada tahun 2050 akan meningkat lebih dari 35%. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan populasi penduduk yang
terus berkembang ini, maka produksi tanaman perlu berlipat ganda (Roberts & Mattoo, 2018).
Di  Indonesia  sendiri  persaingan  kepentingan  mempengaruhi  ketahanan  pangan  (Neilson  & Wright, 2017). Saat ini hutan dan lahan gambut Indonesia banyak dikonversi untuk keperluan pertanian dan perkebunan khususnya untuk kelapa sawit, akasia dan karet. Dengan peralihan lahan tersebut, fungsi awal hutan dan lahan gambut sebagai konservasi keanekaragaman hayati dan cadangan karbon berubah menjadi salah satu faktor produksi komoditas pertanian. Konversi hutan rawa gambut alami tertinggi terjadi di Sumatera (Uda et al., 2017).
Provinsi  Riau  merupakan  provinsi  kedua  yang  memiliki  lahan  gambut  terluas  di Indonesia, dimana luas lahan gambutnya adalah 3.864.414 Ha atau 60,1% dari lahan gambut yang  ada  di  pulau  Sumatera.  Dengan  estimasi  ketebalan  gambut  kurang  dari  300  cm  seluas 1.417.762 Ha (36,7%) dan ketebalan lebih dari 300 cm adalah 2.449.652 Ha (63,3%) (Wahyunto et  al.,  2003).  Pembukaan  lahan  gambut  dengan  cara  membakar  merupakan  cara  yang  sangat tradisional  dan  berbiaya  murah  yang  berdampak  pada  kerusakan  lingkungan  dan  berdampak terhadap kesehatan masyakarat. Sebagai gambaran pada tahun 2015 terjadi bencana asap yang parah di Provinsi Riau, dimana terjadi kehilangan hutan dan lahan mencapai 500.000 hektare dan pada tahun 2019 dengan hutan dan lahan terbakar mencapai 300.000 hektare. Baru-baru ini, ekspansi  cepat  pertanian  komersial  dan  perkebunan  industri  menciptakan  tekanan  kuat  pada lahan  gambut  Indonesia  Pembukaan  lahan  gambut  menyebabkan  gambut  mengering  karena tidak lagi dapat menyerap air dan menjadi lebih  rentan terhadap kebakaran (Miettinen  et al., 2016; Turetsky et al., 2015).
Meskipun  beberapa  proyek  restorasi  lahan  gambut  telah  dimulai  dan  bergerak  maju, rencana tersebut sangat kekurangan dana (Hansson & Dargusch, 2017) dan hanya mencapai 5 persen dari target pada 2018.  Akibatnya bencana asap kerap muncul terutama di bulan-bulan dengan curah hujan rendah (<100 mm/bulan), yaitu Februari - Maret  dan Juni - Agustus. Pemicu bencana  ini  adalah  kegiatan  pembakaran  biomassa  tumbuhan  dalam  rangka  penyiapan  lahan untuk kebun ataupun perkebunan. Meskipun sebenarnya kegiatan ini sudah dilarang pemerintah melalui pemberlakukan UU No. 32/2009 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014, lemahnya pengawasan masih memungkinkan hal ini dilakukan secara sembunyi- sembunyi  dan  pada  saat-saat  tertentu  api  sangat  sulit  dikendalikan  sehingga  membakar lingkungan sekeliling.
Gambut di Provinsi Riau dibentuk oleh akumulasi residu vegetasi tropis yang banyak mengandung  lignin  dan  nitrogen.  Sifat  gambut  yang  tidak  bisa  kembali  lagi  seperti  semula karena adanya pengeringan, memerlukan suatu pengembangan keilmuan yang seimbang agar meminimalkan dampak lingkungan, dan pengaturan air sehingga mengurangi risiko kebakaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lahan gambut adalah melihat karakteristik lahan, lanskap dan desain penggunaan lahan, serta pengembangan komunitas masyarakat lahan gambut (Sulaiman et al., 2019).
Pemanfaatan  lahan  gambut  untuk  sektor  pertanian  sangat  ditentukan  oleh  sifat pengairan/drainase, daya dukung tanaman, ketebalan dan tingkat kematangan dan sifat kimia yang  berubah  menyesuaikan  dengan  bentuk  lahan,  sehingga  potensi  dan  pengembangannya tentu mengikuti pola tersebut. Dilihat dari sifat tersebut, lahan gambut umumnya lebih sesuai untuk  tanaman  yang  memiliki  masa  tanam  lama  (tahunan)  dari  pada  tanaman  pangan  dan hortikultura, sayuran dan buah-buahan semusim (Syahza et al., 2020).
Komoditi unggulan masyarakat pesisir yaitu pertanian, Kelapa, karet, kelapa sawit, sagu, kopi,  kakao,  pinang.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pemahaman  tentang  pemanfaatan  lahan gambut.  Hal  ini  untuk  mencegah  kerusakan  ekosistem  gambut,  menjaga  keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, menghasilkan oksigen, dan mengelola air. Kebijakan dan strategi pengelolaan  ekosistem gambut dilakukan melalui pengembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  berdasarkan  kearifan  lokal. Pengelolaan  dan  pemanfaatan  lahan  gambut  telah  berkontribusi  pada  perekonomian,  bahkan sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Pemanfaatan lahan gambut yang berbasis kearifan lokal dapat menjaga kelestarian ekosistem gambut.
Pemanfaatan dan pengembangan lahan gambut pada saat ini selalu menjadi perdebatan.
Perbedaan  pandangan  tentang  pemanfaatan  lahan  gambut  terbagi  menjadi  dua  aspek kepentingan, yaitu aspek kepentingan lingkungan dan aspek kepentingan pengembangan lahan gambut  untuk  pertanian  komoditi  strategis.  Saat  ini  berkembang  pemahaman  bahwa  untuk pemanfaatan  lahan  gambut  dimulai  dengan  pembukaan  hutan/lahan  gambut  yang  dominan menimbulkan masalah lingkungan yaitu berubahnya fungsi ekosistem gambut dan berdampak negatif  ke  masyarakat  sekitar.  Lahan  gambut  yang  hendak  dimanfaatkan  oleh  masyarakat sebelumnya  dilakukan  drainase  dengan  membuat  kanal  disekitar  lahan  tesebut.  Tujuan  dari pembuatan kanal ini adalah untuk mengurangi kondisi jenuh air pada lapisan perakaran tanaman
yang  mengakibatkan  lahan  gambut  menjadi  kering  dan  tidak  lagi  menyimpan  air  sehingga terjadi penurunan permukaan gambut dan amblas.
Kondisi  tersebut  mengharuskan  para  pihak  yang  berkepentingan  mencari  solusi  agar keseimbangan  antar  dua  kepentingan  tersebut  dapat  tercapai,  diantaranya  melalui pengembangan pertanian berbasis partisipasi masyarakat dan kesesuaian lahan (pengembangan lahan gambut berkelanjutan). Terkait dengan penggunaan lahan untuk pertanian, maupun untuk sektor  yang  lainnya  maka  penerapan  teknologi  dan  kebijakannya  harus  disesuaikan  dengan kondisi  lingkungan  agar  manfaat  lahan  dan  hasil  dari  pertanian  menjadi  optimal  dan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  pada  lahan gambut yang berakibat pada kerusakan fungsi ekosistem gambut adalah kurang tepatnya adalam pemilihan komoditas atau sektor ekonomi yang dikembangkan di lahan tersebut. Dalam sektor pertanian,  komoditas  yang  tidak  sesuai  dengan  karakteristik  lahan  gambut  dan  terjadinya pengurasan air gambut berakibat pada kekeringan sehingga memicu kebakaran lahan.
Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki lahan gambut. Dari pengamatan penulis, di daerah tersebut belum dikembangkan secara optimal komoditi  yang  memiliki  nilai  ekonomi  tinggi  serta  yang  dapat  menjaga  ekosistem  gambut. Untuk itu diperlukan suatu analisis tentang strategi pengembangan ekonomi masyarakat lahan gambut  yang  mana  berfokus  pada  pengembangan  komoditi  agar  dapat  memberikan  hasil produksi  optimal  bagi  pembangunan  daerah  dan  pengelolaan  lahan  gambut  demi  menjaga kelestariannya.  Aspek  utama  dari  pengelolaan  lahan  gambut  adalah  pengetahuan  dan pengalaman dari semua pihak yang berkepentingan (Pramudya et al., 2020).

## 2. METODOLOGI
Kerangka kerja studi ini mengkombinasikan data pengamatan lapangan dengan sistem informasi  geografis  partisipatif  atau  SIG-Parsipatif  sebagai  pendekatan  keilmuan  untuk membantu  pengembangan  masyarakat  dalam  bidang  ekonomi  dengan  menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Metode ini memperkaya perencanaan tata ruang kabupaten atau wilayah dan akan sangat efektif jika mendapatkan komitmen politik dari  pihak  berwenang  dan  dukungan  dari  masyarakat.  Pemetaan  rinci  lebih  lanjut  di  tingkat kecamatan  diperlukan  untuk  memvisualisasikan  batas-batas  fisik  dari  lahan  gambut  dan pengelolaan  kawasan  masyarakat  dan  memasukkannya  ke  dalam  perencanaan  pengelolaan
lahan gambut yang terperinci. Selain itu, untuk menerapkan pendekatan ini, harus mendapatkan dukungan dari pemerintah (Sulistyawan et al., 2018).
Aplikasi  SIG-Parsipatif  untuk  pemetaan  jasa  ekosistem  terutama  digunakan  untuk menentukan wilayah penyediaan dan jasa budaya (Brown & Fagerholm, 2015).  SIG-Parsipatif juga berfungsi sebagai pendekatan yang inovatif untuk pengelolaan dan pemulihan suatu area (Garcia‐Ayllon, 2019). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari institusi terkait dan hasil dari pengamatan penulis di lapangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Indragiri Hulu termasuk dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik  Indonesia, yaitu KHG Sungai  Indragiri – Sungai Cenaku yang  memiliki  luas  18.470  Ha.  Mata  pencaharian  masyarakat  di  kawasan  ekosistem  gambut Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas bergerak pada sektor pertanian (pertanian, perkebunan dan perikanan).  Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indragiri  Hulu tahun 2020 sektor usaha yang mendominasi pertumbuhan ekonomi adalah sektor Jasa Kesehatan dan  Kegiatan  Sosial,  Informasi  dan  Komunikasi  dan  Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan. Berikut tabel laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Indragiri Hulu.
Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Indragiri Hulu (persen)
Lapangan Usaha Tahun 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,11 4,81 B Pertambangan dan Penggalian -0,94 -2,66 C Industri Pengolahan 4,49 1,07 D Pengadaan Listrik dan Gas 3,82 3,88 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,66 2,32 F Konstruksi 3,91 -3,10 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,59 -8,94 H Transportasi dan Pergudangan 2,73 -18,54 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,74 -21,46 J Informasi dan Komunikasi 7,43 8,87 K Pertambangan dan Penggalian 0,56 3,49 L Real Estat 3,09 1,73 M,N Jasa Perusahaan 5,61 -22,04 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,06 -1,45 P Jasa Pendidikan 5,27 1,89 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,52 11,26 R,S,T,U  Jasa lainnya 7,12 -17,52 PDRB 3,78 -0,12 Sumber : Indragiri Hulu Dalam Angka 2020, BPS
Kawasan  gambut  memberikan  banyak  manfaat  bagi  masyarakat  lokal,  misalnya berperan  penting  dalam  menyimpan  dan  mengendalikan  air  hujan  dan  aliran  permukaan.  Ini meminimalkan bahaya banjir pada musim hujan. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan akan  berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Pengelolaan  ekosistem berbasis  kearifan  lokal  dan  kesejahteraan  masyarakat  perlu  difokuskan  pada  strategi pembangunan sosial ekonomi dan budaya. Tujuan keseluruhan dari pengelolaan habitat adalah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan  lahan  gambut. Pemanfaatan  ekosistem  ini  oleh  masyarakat  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  telah  memberikan kontribusi  ekonomi  baik  secara  regional  maupun  nasional.  Hal  ini  terutama  terjadi  pada masyarakat pedesaan, yang menggunakan tanah sebagai sumber pendapatan utama mereka.
Berdasarkan  dari  peta  yang  dirilis  oleh  Badan  Restorasi  Gambut  (BRG)  pada  laman Pranata  Informasi  Restorasi  Ekosistem  Gambut  (PRIMS),  maka  kecamatan-kecamatan  di Kabupaten  Indragiri  Hulu  yang  memiliki  lahan  gambut  adalah  Kecamatan  Rengat,  Rengat
Barat, Kuala Cenaku dan Batang Gansal. Adapun luasan lahannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Gambar 1. Sebaran Lahan Gambut di Kabupaten Indragiri Hulu Sumber : PRIMS, BRG 2021
Sebagaimana  dilihat  pada  gambar  diatas  Kecamatan  Kuala  Cenaku  dan  Rengat mayoritas ditutupi oleh lahan gambut, sedangkan untuk Kecamatan Rengat Barat dan Batang Gansal juga memiliki lahan gambut, namun hanya sebagian. Berdasarkan ketebalan gambutnya Kecamatan Rengat dan Kuala Cenaku memiliki ketebalan gambut yang melebihi 700 cm. Pada lahan gambut yang ada di 4 (empat) kecamatan tersebut memiliki kedalaman yang bervariasi. Dimulai dari kedalaman kurang dari 50 cm sampai lebih dari 700 cm. Gambut yang memiliki ketebalan  lebih  dari  300  meter  memiliki  fungsi  lindung,  yang  artinya  tidak  boleh  digunakan untuk budidaya (fungsi budidaya) karena kesuburan lahan gambut yang baik untuk pertanian adalah kedalaman kurang dari 200 cm (Nasrul, 2015).
Mayoritas  lahan  gambut  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  digunakan  untuk  pertanian  dan perkebunan. Berikut tabel luas lahan perkebunan menurut jenis tanaman.
Tabel 2. Luas Lahan Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Per Kecamatan Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hulu (ha) Tahun 2020
No Kecamatan Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi Kakao 1 Rengat 1.232 151 882 55 51 2 Rengat Barat 1.680 83 3.167 36 32 3 Batang Gansal 7.055 484 644 8 40 4 Kuala Cenaku 1.681 - 5.149 - 238
Sumber : Indragiri Hulu Dalam Angka 2020, BPS
Komoditi  yang  mendominasi  perkebunan  pada  lahan  gambut  adalah  karet  dan  kelapa sawit.  Selain  itu  ada  juga  tanaman  palawija  dan  buah-buahan  yang  ditanam  di  lahan  gambut tersebut  akan  tetapi  belum  dikembangkan  dengan  optimal  oleh  masyarakat  karena  tidak memiliki nilai ekonomi atau nilai jual yang tinggi.
Tabel 3. Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Per Kecamatan Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hulu (ton) Tahun 2020
No Kecamatan Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi Kakao 1 Rengat 3.898 26 1.205 11 33 2 Rengat Barat 7.232 34 5.256 11 15 3 Batang Gansal 30.912 156 933 - 21 4 Kuala Cenaku 4.866 - 194 - 82
Sumber : Indragiri Hulu Dalam Angka 2020, BPS
Kelapa  sawit  masih  menjadi  primadona  bagi  masyarakat  yang  memiliki  lahan  untuk menghasilkan  pendapatan  karena  memiliki  nilai  jual  yang  menjanjikan.  Harga  Tandan  Buah Segar  (TBS)  Kelapa  Sawit,  harga  CPO  dan  harga  kernel  periode  Maret  2021  disajikan  pada tabel berikut :
Tabel 4. Harga TBS, CPO dan Kernel Kepala Sawit per Kilogram Maret 2021
Umur Kelapa Sawit Harga TBS / Kg (Rp) 3 Tahun 1.706,93 4 Tahun 1.843,86 5 Tahun 2.009,73 6 Tahun 2.057,29 7 Tahun 2.137,51 8 Tahun 2.195,91 9 Tahun 2.245,88 10 – 20 Tahun 2.297,14 21 Tahun 2.202,54 22 Tahun 2.191,83 23 Tahun 2.182,91 24 Tahun 2.093,67 25 Tahun 2.044,58 Harga CPO (Crude Palm Oil) 9.976,89 Harga Kernel 7.143,36
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2021
Harga  TBS  yang  tertera  pada  tabel  diatas  ditentukan  oleh  pemerintah  bekerjasama bersama petani dan perusahaan kelapa sawit dengan mempertimbangkan harga minyak mentah dunia dan berlaku untuk pembelian pada kebun plasma. Sedangkan untuk kebun swadaya yang
dikelola  oleh  petani  sendiri  tergantung  kesepakatan  perusahaan  dengan  pemilik  TBS. sebagaimana  diketahui  bersama  kelapa  sawit  tidak  ramah  gambut  karena  menyerap  air  dan unsur hara tanah secara berlebihan sehingga dapat merusak ekosistem gambut.
Inovasi dalam bidang pertanian dan perkebunan harus dilakukan oleh masyarakat lahan gambut di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, yaitu Kecamatan Rengat, Rengat  Barat,  Kuala  Cenaku  dan  Batang  Gansal.  Tujuan  dilakukannya  inovasi  adalah  untuk menjaga  kelestarian  lahan  gambut  tetapi  tetap  dapat  memenuhi  kebutuhan  ekonomi.  Inovasi tersebut adalah memunculkan komoditi-komoditi yang berpotensi menjadi unggulan pada lahan gambut  karena  tetap  dapat  menjaga  ekosistem  dan  bernilai  tinggi,  sebab  hal  ini mempertimbangkan kesesuaian lahan dengan komoditas yang dikembangkan.
Klau (2019) menentukan sebaran daerah agropolitan menggunakan nilai produksi tetapi kurang  mempertimbangkan  adanya  kaitan  dengan  kesesuaian  lahan  dan  daerah  sekitar.
Kesesuaian lokasi bisa memudahkan penetapan wilayah yang akan dikembangkan sebagai pusat agropolitan.    Sedangkan  Novitasari  dan  Ayuningtyas  (2018)  mengidentifikasi  identifikasi produk yang akan dikembangkan di kecamatan tidak detail pada desa dan komoditasnya dan Jauhari (2020) menggunakan analisis hotspot dalam menentukan komoditas unggulannya.
Dalam  penelitian  ini  didapat  hasil  skema  pengembangan  ekonomi  masyarakat  lahan gambut yang tertuang pada tabel dibawah ini :
Tabel 5. Skema Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lahan Gambut berdasarkan SIG-
Partisipatif Di Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Kedalaman Lahan Gambut Kegiatan Ekonomi Masyarakat Saat ini Pengembangan Kegiatan Ekonomi potensial di lahan gambut Hal yang harus dilakukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat ramah rambut Rengat 100 - > 700 cm  1. Pertanian (jagung, cabe, pisang, rambutan) 2. Usaha Penggalian  dan Pertambangan (pasir) 3. Usaha Perbengkelan dan Perbaikan 4. Usaha Perdagangan Penanaman vegetasi yang bernilai jual tinggi : 1. Gaharu 2. Kayu Geronggang 3. Kopi Liberika 1. Lahan gambut harus selalu ditutupi dengan tanaman atau vegetasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi 2. Memanfaatkan lahan gambut yang terdegradasi
Kecamatan Kedalaman Lahan Gambut Kegiatan Ekonomi Masyarakat Saat ini Pengembangan Kegiatan Ekonomi potensial di lahan gambut Hal yang harus dilakukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat ramah rambut 5. Pegawai  Negeri dan Swasta 3. Pengaturan pola tanaman sesuai dengan kondisi air pada waktu tertentu 4. Memberikan pendidikan sejak sekolah dasar kepada masyarakat tempatan tentang pentingnya menjaga kelestarian lahan gambut sejalan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi 5. Menekankan konsep ramah gambut setiap pemasaran produk yang dihasilkan Rengat Barat 50 - < 500 cm  1. Pertanian  (padi ladang,  jagung, ubi rambat, kacang tanah, kacang  kedelai, pisang, nenas, durian dan jeruk) 2. Usaha Perbengkelan dan Perbaikan 3. Usaha Perdagangan 4. Pegawai  Negeri dan Swasta Penanaman vegetasi yang bernilai  jual  tinggi dan  cocok  dengan lahan gambut : 1. Padi dengan sistem tanam Surjan 2. Sayur-sayuran 3. Buah-buahan (nenas, pisang, jeruk) Pengembangan budidaya ikan patin,  lele,  nila  dan tilapia Kuala Cenaku 100 - > 700 cm 1. Pertanian (palawija, cabai) 2. Usaha Perdagangan Usaha 3. Penggalian  dan Pertambangan (pasir) Penanaman vegetasi yang bernilai jual tinggi : 1. Gaharu 2. Kayu Geronggang 3. Kopi Liberika Batang Gansal 50 - < 500 cm 1. Pertanian dan Perkebunan (karet, kelapa sawit, jagung, cabai, durian) Penanaman vegetasi yang bernilai  jual  tinggi dan  cocok  dengan lahan gambut : 1. Padi dengan sistem tanam Surjan 2. Sayur-sayuran 3. Buah-buahan (nenas, pisang, jeruk) Pengembangan budidaya ikan patin,  lele,  nila  dan tilapia
Sumber : Diolah, 2021
Kecamatan Rengat dikenal sebagai sentra pembuat keripik pisang dan kerupuk bawang, namun masih belum bisa dilakukan perdagangan secara optimal karena keterbatasan bahan baku dan pemasaran. Saat ini baru mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam kecamatan saja. Untuk itu perlu pengembangan sentra industri ini karena selain ciri khas daerah, dapat meningkatkan pendapatan  masyarakat.  Informasi  dari  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2019 menyatakan bahwa akan dibentuknya SIKIM (Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah) Keripik Pisang dan Kerupuk Bawang yang berpusat di Rantau Mapesai Kecamatan Rengat. Namun SIKIM ini masih belum bisa dilaksanakan karena perlunya kajian mendalam dimulai hulu hingga hilir industri ini.
Pisang sebagai bahan baku utama pembuatan keripik pisang merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di lahan gambut dengan kedalaman < 50 – 100 cm. Pisang cocok untuk  ditanam  di  Kecamatan  Rengat  Barat  dan  Batang  Gansal.  Tentu  hal  ini  dapat  menjadi sinergi  antar  kecamatan  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  untuk  mengembangkan  industri  yang berbahan  baku  pisang.  Jika  tanaman  pisang  dari  berbagai  varietas  sesuai  kebutuhan  industri dapat dikembangkan dengan baik, maka akan bisa menjadi komoditi unggulan daerah. Pisang dapat memenuhi kebutuhan industri keripik pisang dan industri lainnya seperti tepung pisang, olahan pisang lainnya yang memerlukan kajian dan penelitian yang lebih lanjut.
Strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya perlindungan ekosistem gambut antara lain: 1) Mendorong pembangunan sosial masyarakat yang melakukan budidaya, khususnya pada subsektor  perkebunan  dan  perkebunan  industri;  2)  Menjamin  kelestarian  kearifan  lokal  di masyarakat;  dan  3)  Merekomendasikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengeluarkan kebijakan  terkait  pemanfaatan  lahan  gambut  dengan  cara  yang  menjaga  keseimbangan lingkungan  dan  pembangunan  berkelanjutan  yang  berlandaskan  kearifan  lokal.    Dalam  hal strategi  kebijakan,  alih  teknologi  pertanian  yang  adaptif  dengan  karakteristik  unik  ekosistem gambut  harus  menjadi  target  utama.  Ini  perlu  dipadukan  dengan  membangun  sistem kelembagaan  petani  yang  kuat,  menyediakan  akses  ke  sistem  permodalan  petani  lokal,  dan mengembangkan sistem budidaya dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Studi  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  Provinsi  Riau  mendapati  sektor  pertanian  terus tumbuh  di  saat  ekonomi  mengalami  penurunan.  Tanaman  kelapa  sawit  dan  karet  masih mendominasi pemanfaatan lahan untuk pertanian. Melalui pengamatan dan pemanfaatan sistem informasi  geografis  didapatkan  pada  lahan  gambut  cocok  untuk  tanaman  benilai  ekonomis tinggi,  seperti  gaharu,  kayu  geronggang  dan  kopi  Liberika  dan  tanaman  hortikultura  padi, sayuran dan buah-buahan yang umur pendek. Selain itu Budidaya ikan di lahan basah cocok untuk dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu seperti ikan patin, lele, nila dan tilapia. Melalui sistem informasi yang partisipatif ini bisa ditentukan wilayah yang akan dikembangkan secara lengkap.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Brown, G., & Fagerholm, N. (2015). Empirical PPGIS/PGIS mapping of ecosystem services: a review and evaluation. Ecosystem Services , 13 , 119–133.
https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.10.007
Castro-Arce, K., & Vanclay, F. (2020). Transformative social innovation for sustainable rural development: An analytical framework to assist community-based initiatives. Journal of Rural Studies . https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.11.010
Cole,  L.  E.  S.,  Bhagwat,  S.  A.,  &  Willis,  K.  .  (2015).  Long-term  disturbance  dynamics  and resilience  of  tropical  peat  swamp  forests. Journal  of  Ecology , 103 ,  16–30. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12329
Cooper, H. V., Vane, C. H., Evers, S., Aplin, P., Girkin, N. T., & Sjögersten, S. (2019). From peat  swamp  forest  to  oil  palm  plantations:  The  stability  of  tropical  peatland  carbon. Geoderma . https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.02.021
Dargie, G. C., Lewis, S. L., Lawson, I. T., Mitchard, E. T. A., Page, S. E., Bocko, Y. E., & Ifo, S. A. (2017). Age, extent and carbon storage of the central Congo Basin peatland complex. Nature . https://doi.org/10.1038/nature21048 Dumenford, D. (2006). Teologi dan Ekologi . Gunung Mulia.
Garcia‐Ayllon, S. (2019). New strategies to improve co-management in enclosed coastal seas and wetlands subjected to complex environments: Socio-economic analysis applied to an international  recovery  success  case  study  after  an  environmental  crisis. Sustainability , 11 (4), 1039. https://doi.org/10.3390/su11041039
Hansson, A., & Dargusch, P. (2017). An estimate of the financial cost of peatland restoration in Indonesia.
Case Studies in the Environment , 2 (1), 1–8.
https://doi.org/10.1525/cse.2017.000695 Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat . CV. Nur Lina.
M., O., Nursyamsi, D., Noor, M., Wahyunto, & Segah, H. (2016). Peatland in Indonesia. In M. Osaki & N. Tsuji (Eds.), Tropical peatland ecosystem (pp. 49–58). https://doi.org/10.1007/978-4-431-55681-7
Martin, D. M. (2017). Ecological restoration should be redefined for the twenty‐first century. Restoration Ecology , 25 (5), 668–673. https://doi.org/10.1111/rec.12554
Masganti, Wahyunto, Ai Dariah, Nurhayati, & Rachmiwati Yusuf. (2014). Characteristics and Potential Utilization of Degraded Peatlands in Riau Province. Jurnal Sumberdaya Lahan , 8 (1), 59–66.
Miettinen,  J.,  Shi,  C.,  &  Liew,  S.  C.  (2016).  Land  cover  distribution  in  the  peatlands  of Peninsular  Malaysia,  Sumatra  and  Borneo  in  2015  with  changes  since  1990. Global Ecology and Conservation , 6 , 67–78. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.02.004
Nasrul,  B.  (2015).  Distribution  and  Potency  of  Peatlands  for  Agriculture  in  Bengkalis.
Agroteknologi , 1 , 1–7.
Neilson, J., & Wright, J. (2017). The state and food security discourses of Indonesia: Feeding the  bangsa. Geographical  Research , 55 (2),  131–143.  https://doi.org/10.1111/1745- 5871.12210
Page, S. E., & Baird, A. J. (2016). Peatlands and global change: Response and resilience. Annual Review  of  Environment  and  Resources , 41 ,  35–57.  https://doi.org/10.1146/annurev- environ-110615-085520
Permadi, B. (2019). Community Empowerment and Farmer Poverty Reduction in Developing
Countries. Journal of Public Administration Studies . https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2019.004.01.2
Pramudya,  B.,  Jaswadi  Purwanto,  M.  Y.,  &  Agus,  F.  (2020). The  dynamics  of  biophysical characteristics and sustainability of peatland management under various types of land use . 12 (1).
Roberts, D., & Mattoo, A. (2018). Sustainable Agriculture—Enhancing environmental benefits, food  nutritional  quality  and  building  crop  resilience  to  abiotic  and  biotic  stresses. Agriculture , 8 (1). https://doi.org/10.3390/agriculture8010008
Sjögersten, S., Black, C. R., Evers, S., Hoyos-Santillan, J., Wright, E. L., & Turner, B. L. (2014). Tropical  wetlands:  A  missing  link  in  the  global  carbon  cycle? Global  Biogeochemical Cycles . https://doi.org/10.1002/2014GB004844
Stephanie, E., Yule, C. M., Padield, R., O’Reilly, P., & Varkkey, H. (2017). Keep wetland wet: the myth of sustainable development of tropical peatlands - Implication for policies and management. Global Change Biology , 23 (2), 534–549. https://doi.org/10.1111/gcb.13422 Sulaiman, A. A., Sulaeman, Y., & Minasny, B. (2019). A framework for the development of wetland for agricultural use in Indonesia. Resources , 8 (34), 1–16. https://doi.org/10.3390/resources8010034.
Sulistyawan, B. S., Verweij, P. A., Boot, R. G. A., Purwanti, B., Rumbiak, W., Wattimena, M. C., Rahawarin, P., & Adzan, G. (2018). Integrating participatory GIS into spatial planning regulation:  the  case  of  Merauke  District,  Papua,  Indonesia. International  Journal  of  the Commons , 12 (1), 26–59. https://doi.org/10.18352/ijc.759
Sumarga,  E.,  Hein,  L.,  Hooijer,  A.,  &  Vernimmen,  R.  (2016).  Hydro-logical  and  economic effects  of  oil  palm  cultivation  in  Indonesian  peatlands. Ecology  and  Society , 21 (2),  52. https://doi.org/10.5751/ES-08490-210252
Swart, J. A. A., Zevenberg, J., Ho, P., Cortina, J., Reed, M., Derak, M., Vella, S., Zhao, H., & van der Windt, H. J. (2018). Involving society in restoration and conservation. Restoration Ecology , 26 (1), S3–S6. https://doi.org/10.1111/rec.12709
Syahza, A., Suwondo, Bakce, D.,  Nasrul, B., &  Mustofa, R. (2020). Utilization of peatlands based on local wisdom and community welfare in Riau Province, Indonesia. International
Journal of Sustainable Development and Planning , 15 (7), 1119–1126. https://doi.org/10.18280/IJSDP.150716
Thorburn,  C.  C.,  &  Kull,  C.  A.  (2015).  Peatlands  and  plantations  in  Sumatra,  Indonesia:
Complex  realities  for  resource  gover-nance,  rural  development  and  climate  change mitigation. Asia Pacific View Point , 56 (1), 153–168. https://doi.org/10.1111/apv. 12045 Turetsky, M. R., Benscoter, B., Page, S., Rein, G., van der Werf, G. R., & Watts, A. . (2015). Global  vulnerability  of  peatlands  to  fire  and  carbon  loss. Nature  Geoscience , 8 ,  11–14. https://doi.org/10.1038/ngeo2325
Uda, K. S., Hein, L., & Sumarga, E. (2017). Towards sustainable management of Indonesian tropical  peatlands. Wetlands  Ecology  and  Management  Volume , 25 ,  683–701. https://doi.org/10.1007/s11273-017-9544-0
Wahyunto, Ritung, S., & Subagjo, H. (2003). Peta Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Pulau Sumatera / Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content in Sumatera, 1990-2002. Wetlands International – Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC) , 9.