## PENDAHULUAN
Tren produksi kelapa sawit di dunia terus mengalami peningkatan sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang, karena permintaan dunia terhadap minyak kelapa sawit ( CPO-Crude Palm Oil ) terus merangkak naik (Corley, 2009; Mielke, 2012). Kelapa sawit di Asia Tenggara khususnya di Indonesia dan Malaysia, menjadi salah satu komoditas penyumbang pemasukan kepada devisa negara dan pertumbuhan ekonomi nasional bagi kedua negara tersebut (Wicke et al.,2011).
Komoditas kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang menduduki peringkat pertama dalam hal luasan ekspansi jika dibandingkan dengan luasan tanaman perkebunan lainnya di Indonesia (Kementerian Pertanian Indonesia, 2015). “Oil palm boom” terus mengalami peningkatan terutama sejak memasuki tahun 1990an, hal ini dapat dilihat semakin luasnya ekspansi lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh beberapa aktor yaitu perusahaan besar negara (PBN), perusahaan besar swasta (PBS), dan petani-pekebun (smallholders) (lihat Gambar 1).
Selain terus mengalami peningkatan luasan dan memberikan
dampak positif bagi perekonomian nasional, di sisi lain perkebunan kelapa sawit berdampak negatif pada aspek sosial dan lingkungan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lanskap ekologi dan pemanfaatan lahan. Misalnya terjadinya perubahan tutupan lahan (land cover) , tata guna lahan (land use), deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati (Fitzhherbert, et al.,2008; Obidzinki, et. al ., 2012; Potter, 2015).

## DILEMA NAFKAH RUMAH TANGGA PEDESAAN SEKITAR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TIMUR
Livelihood Dilemma of The Rural Household Around The Oil Palm Plantation in East Kalimantan
Bayu Eka Yulian * , Arya Hadi Dharmawan * , Endriatmo Soetarto * , Pablo Pacheco **
*Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor **Center for International Forestry Research, Bogor-Indonesia
*E-mail: bayuekayulian@gmail.com

## ABSTRACT
The expansion of oil palm plantation is a necessity in Indonesia. The global market demand pressure and the need to accelerate national economic growth have supported the occurrence of massively expansion of oil palm plantation in Indonesia. Although it contributes many benefits from the economic side, but in another side, the oil palm plantation also gives social and environmental impacts. Such impacts are, among others, such as the changes of agrarian structure, land dispute, livelihood system of rural household, lack of biodiversity, crop monoculturalization, and deforestation. This research is aimed to describe socio-economic impacts caused by the expansion of oil palm plantation toward the livelihood system of rural household. By using livelihood survey and deep interview, this research obtains a fact that the oil palm plantation has, as if, provided prosperity for the rural household, but what really happens is high process of livelihood vulnerability and dependency toward income gained from the salary in oil palm plantation.
Keywords: Oil palm, livelihood, dependency, and vulnerability

## ABSTRAK
Ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia. Tekanan permintaan pasar global dan kebutuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional mendorong terjadinya ekspansi perkebunan kelapa sawit secara masif di Indonesia. Meskipun memberikan manfaat dari sisi ekonomi, di sisi lain perkebunan kelapa sawit juga memberi dampak sosial dan lingkungan. Dampak tersebut diantaranya seperti perubahan struktur agraria, sengketa lahan, sistem nafkah rumah tangga pedesaan, berkurangnya biodiversitas, monokulturisasi tanaman, hingga deforestasi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dampak sosial-ekonomi dari ekspansi perkebunan kelapa sawit bagi sistem nafkah rumah tangga pedesaan.Dengan menggunakan survey nafkah dan wawancara mendalam, penelitian ini mendapatkan fakta bahwa perkebunan kelapa sawit seolah memberikan kesejahteraan bagi rumah tangga pedesaan, namun yang terjadi adalah proses kerentanan dan ketergantungan nafkah yang tinggi terhadap pendapatan dari upah perkebunan kelapa sawit.
Kata kunci: Kelapa sawit, nafkah, ketergantungan, dan kerentanan
Gambar 1. Luasan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Berdasarkan Aktor pada Tahun 1968-2015
Ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh perkebunan skala besar menghadirkan persoalan dalam tata guna lahan yaitu menimbulkan sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, akibat ijin lokasi, ijin usaha perkebunan, dan hak guna usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh negara kepada perusahaan tumpang tindih dengan klaim kepemilikan lokal atau adat (Calchoster, et. al., 2006; Sawit Watch, 2015). Proses perubahan tata guna lahan tersebut merupakan suatu bentuk teritorialisasi melalui ijin-ijin yang diberikan oleh negara (Vandergeest dan Peluso, 1995), yang kemudian menurut Li (2002) menyebabkan terjadinya transformasi pada masyarakat pedesaan di pedalaman. Penelitian ini selanjutnya melihat bagaimana ekspansi perkebunan kelapa sawit yang telah menyebabkan transformasi di pedesaan dari sisi sistem nafkah rumah tangga pedesaan akibat berubahnya tata guna lahan.

## Rumusan Masalah
Seperti halnya yang terjadi pada Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Propinsi Kalimantan Timur Indonesia. Ekspansi perkebunan kelapa sawit masif terjadi di seluruh kecamatan (total 18 kecamatan) di Kukar.
Data statistik perkebunan menujukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kukar selama enam tahun terakhir terus mengalami peningkatan sebesar 104.096 ha dari 157.426 ha pada tahun 2010, dan kini pada tahun 2016 menjadi 261.522 ha (update data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kutai Kartanegara per April 2016). Laju ekspansi yang tercatat oleh pemerintah Kabupaten Kukar sekitar 17.000 ha per tahun sejak tahun 2010. Dharmawan, et al.(2016) menjelaskan bahwa paling tidak di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat tiga bentuk organisasi perkebunan kelapa sawit yaitu pertama, perkebunan skala besar (large scale plantation) yang diusahakan oleh PBS
, kedua yaitu perkebunan model inti-plasma (nucleus estate scheme) atau dalam hal ini perkebunan plasma dapat juga disebut sebagai dependent smallholder yang didalamnya melibatkan hubungan kerjasama antara perusahaan (kebun inti) dan petani plasma (kebun plasma)
, dan terakhir yang ketiga yaitu perkebunan petani-mandiri (independent smallholder) yang mengusahakan lahan tanpa bantuan pemerintah maupun swasta dengan luasan perkebunan di bawah 25 ha.
Perubahan struktur agraria merupakan konsekuensi logis dari proses ekspansi perkebunan kelapa sawit, sebab karakteristik utama perkebunan kelapa sawit sama seperti halnya agriculture expansion (Barralough dan Ghimire, 2000) yaitu kegiatan operasinya melakukan land clearing (pembersihan lahan dari vegetasi sebelumnya, misalnya hutan dan kebun campuran) pada lahan yang memiliki keberagaman tanaman dan kemudian menanam kembali lahan tersebut dengan satu komoditas tunggal (monokulturisasi tanaman) dalam hal ini kelapa sawit. Fenomena tersebut merupakan narasi penjelas terjadinya perubahan tutupan lahan (land cover).
Akibat perubahan tutupan dan pemanfaatan lahan tersebut pada akhirnya ekspansi perkebunan kelapa sawit mengubah sistem nafkah (livelihood system ) masyarakat desa di sekitar perkebunan kelapa sawit (McCarthy, 2010; Rist, et al., 2010; Sayer, et al., 2012; Orsato et al. , 2013; Lee, 2013; Gatto, et. al.,2015). Berubahnya tutupan lahan (land cover) dan tata guna lahan (land use change) turut membawa konsekuensi pada perubahan sistem penghidupan masyarakat, dari yang tadinya bertani dengan sistem yang telah mapan sebelumnya kemudian masuk ke dalam sirkuit produksi kelapa sawit.
Masalah utama yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah bagaimana ekspansi perkebunan kelapa sawit berdampak
terhadap perubahan sistem nafkah rumah tangga pedesaan. Rumah tangga pedesaan yang pada awalnya bergantung pada jenis komoditas tanaman bukan kelapa sawit, lalu kini harus hidup berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit yang diiringi dengan proses perubahan lanskap yang disebabkan pula oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pertanyaan penelitian ini adalah:
1. Bagaimana trajektori ekspansi perkebunan kelapa sawit dan perubahan tata guna lahandi pedesaan?
2. Sejauhmanadampak ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadapstruktur nafkah rumah tangga dan ketergantungan ekonomi pedesaan?
Sistem Nafkah Pedesaan Dharmawan (2007) menjelaskan bahwa livelihood system atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan sistem penghidupan (atau sistem nafkah) tidak hanya sebatas mata pencaharian, melainkan lebih luas yaitu sekumpulan cara atau strategi yang dibangun oleh individu, rumah tangga, maupun komunitas dalam mempertahankan eksistensi kehidupannya sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, ekologi, budaya, dan konstelasi politik. Sekumpulan cara atau strategi tersebut merupakan way of living melalui upaya perekayasaan infrastruktur sosial (kelembagaan) dan rekonstruksi tata-nilai (pranata sosial).
Sistem nafkah yang berkelanjutan terjadi manakala individu, rumah tangga, atau komunitas mampu memainkan kombinasi strategi bertahan hidup dalam menghadapi guncangan (stress) yang berasal dari luar (Chambers dan Conway, 1991). Guncangan tersebut dalam konteks penelitian ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan perubahan tata guna lahan. Dharmawan (2007) menjelaskan bahwa terdapat dua aliran (mazhab) yang dominan melakukan kajian sistem nafkah yaitu Mazhab Bogor (Bogor School of Thought) dan Mazhab Sussex Inggris.
Kedua Mazhab tersebut memang hampir memiliki kemiripan terutama dari sisi metodologis yaitu sama-sama menganut kualitatif-konstrutivis-reflektif  yaitu  memposisikan  obyektivitas melalui apresiasi terhadap pemahaman subyektif dari masyarakat di lapangan (Dharmawan, 2007). Namun perbedaannya adalah Mazhab Bogor melihat bahwa persoalan dengan menggunakan tradisi Strukturalisme-Marxian, yaitu masalah kemiskinan dan ketimpangan di pedasaan disebabkan oleh modernisasi pertanian dengan teknologi canggih dan padat modal sehingga merubah struktur agraria pedesaan yang telah ada sebelumnya. Sedangkan Mazhab Sussex menggunakan pendekatan sosio-ekologis yaitu melihat permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pedesaan adalah akibat dari kehancuran eksosistem yang kemudian menggiring masyarakat pedesaan pada kerentanan nafkah.
Strategi untuk mewujudkan sistem nafkah berkelanjutan menurut Scoones (1998) sangat berkaitan dengan bagaimana individu atau rumah tangga memainkan kombinasi modal yang dimiliki dalam rangka merespon tekanan peruabahan yang bergantung pada konteks perubahan itu berasal. Terdapat lima macam modal yang utama sebagai basis nafkah yaitu: 1) modal alam , seperti lahan, air, tanaman, yang menghasilkan kebutuhan produk untuk kebutuhan hidup manusia; 2) modal  fisik, yaitu aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi seperti alat-alat pertanian/teknologi; 3) modal manusia , yaitu berupa tingkat pendidikan (kualitas), jumlah populasi (kuantitas), dan juga kondisi kesehatan; 4) modal  finansial, yaitu berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli keperluan konsumsi dan produksi; 5) modal sosial , yaitu melekat pada jejering sosial yang mampu memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan seperti gotong royong dan tolong-menolong.
243 |  Yulian Bayu E. et. al . Dilema Nafkah Rumah Tangga Pedesaan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
Dalam memainkan kombinasi modal tersebut terdapat tiga tipe strategi nafkah (Scoones, 1998; Dharmawan, 2007) yaitu 1) intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian; 2) diversifikasi nafkah, misalnya bekerja ganda; dan 3) migrasi. Migrasi merupakan pilihan terakhir ketika upaya-upaya untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta diversifikasi nafkah di desa gagal, maka seseorang akan keluar dari desanya untuk mencari sumber nafkah baru.
Kajian keberlanjutan nafkah (sustainability livelihood) akan berhubungan dengan sejauhmana besarnya kerentanan dan kemampuan resiliensi suatu individu atau rumah tangga dalam menghadapi guncangan. Kerentanan dan resiliensi adalah dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan (Adger, 2000; Dharmawan, 2007). Scoones (2015) menjelaskan bahwa kerentanan terjadi ketika suatu sistem nafkah yang telah mapan mengalami guncangan baik secara tiba-tiba maupun dalam jangka waktu yang lama. Guncangan dapat mengakibatkan kerentanan ketika kemampuan resiliensi lemah. Resiliensi adalah kemampuan individu atau rumah tangga untuk menahan tekanan yang membahayakan dengan cara memainkan kombinasi modal dan strategi nafkah yang dipunyai (Berkes, 2007).
Sprenza, et al. (2014) memberikan kerangka analisa untuk memahami bagaimana cara menganalisa adanya tiga indikator resiliensi, yaitu pertama melalui analisa terhadap kapasitas penyangga (buffer capacity) yaitu aset yang dimiliki oleh aktor (lihat kembali lima jenis modal menurut Scoones, 1998). Kedua, Self Organization yaitu institusi, kerjasama dan jejaring, struktur sosial yang mendukung, dan kepercayaan antara aktor yang saling bekerjasama. Ketiga, Capacity for Learning, kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara terus menerus dalam formasi sosial sehari-hari, untuk belajar atas ancaman yang terjadi sebelumnya, kemudian melakukan transfer pengetahuan kepada aktor lainnya.

## Konseptualisasi Gagasan Pemikiran
Ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat dilihat sebagai proses perubahan ekologi yaitu monokulturisasi tanaman yang pada akhirnya akan mempengaruhi nafkah rumah tangga. Selain itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga dilihat sebagai proses teritorialisasi ruang pedesaan yang mengakibatkan perubahan tata guna lahan. Kedua perubahan tersebut menyebabkan terjadinya turbulensi sosial-ekonomi di pedesaan.
Sistem nafkah rumah tangga pedesaan berkaitan dengan kondisi agro-ekosistem yang ada di pedesaan. Asumsinya ketika terdapat keberagaman biodiversitas yang ada di pedesaan, maka semakin banyak peluang yang menjadi sumber nafkah bagi rumah tangga pedesaan. Apabila  yang terjadi adalah proses monokulturisasi
tanaman (hilangnya keanekaragaman) yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit yang hanya menanam komoditas tunggal yaitu kelapa sawit, maka diduga dapat menyebabkan terjadinya penunggalan sumber nafkah (singleside income) rumah tangga pedesaan yang berasal dari kelapa sawit saja.
Proses tersebut didukung oleh teriorialisasi ruang via rejim kebijakan yang merubah tata guna lahan pedesaan. Lahan yang tadinya dapat ditanami oleh beragam komoditas lokal kini tidak dapat lagi ditanami karena telah menjadi ijin lokasi dan hak guna usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, proses deforestasi juga terjadi di pedesaan dan proses teritorialisasi ruang lainnya via konsesi kehutanan, alih fungsi lahan (pijam pakai kawasan) menjadi narasi pendukung terjadinya penyempitan ruang hidup masyarakat pedesaan.
Sistem nafkah rumah tangga pedesaan pada penelitian ini diduga akan menjadi semakin tergantung pada komoditas kelapa sawit karena tidak ada pilihan lain bagi rumah tangga pedesaan. Ketergantungan pada komoditas kelapa sawit yang dipengaruhi oleh ekonomi-politik pasar global membuat rumah tangga pedesaan mengalami kerentanan nafkah.Perubahan tata guna lahan menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan penanda hilangnya keberagaman sistem nafkah yang bersumber pada hutan dan pertanian.

## METODOLOGI  PENELITIAN

## Posisi Paradigma dan Metode
Kelapa sawit dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai sebuah komoditas perkebunan an sich yang “bebas nilai” sebagai output dari rangkaian proses menanam ala Agronomi. Namun kelapa sawitdiposisikan sebagai suatu rangkaian proses dalam relasi ekonomi politik lokal-global. Bernstein (2010) memberikan cara pandang kritis terhadap suatu komoditas produk kapitalisme, yaitu dengan cara memahami siapa mendapatkan apa ?; dan dengan cara yang bagaimana ?. Kelapa sawit sejatinya menguntungkan siapa?, mengapa ditanam dalam jumlah besar?. Pertanyaan kritis tersebut memberikan arah imajinasi yang jauh melompati arti komoditas kelapa sawit untuk memahami konteks di belakang teks ekspansi perkebunan kelapa sawit.
Penelitiini melakukan pembongkaranatas sistem nafkah rumah tangga pedesaan dan proses terseretnya ekonomi pedesaan dalam arus pasar global. Caranya adalah melalui pembongkaran terhadap bagaimana proses ekspansi perkebunan kelapa sawit terjadi? siapa yang dirugikan-diuntungkan?. Kesemuanya itu akan digunakan untuk menjawab bagaimana nasib sistem nafkah rumah tangga pedesaan.
Penelitian ini menggunakan strategi kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Proses kombinasi ini bukanlah mencampur aduk keduanya, melainkan menggunakan keduanya secara bertahap untuk memahami realitas secara kritis di pedesaan. Pada prinsipnya penelitian ini dominan menggunakan metode kualitatif yang dikombinasikan dengan metode kuantitatif. Menurut Creswell (2009), pilihan strategi kombinasi ini berupa strategi metode campuran sekuensial/bertahap ( sequensial mixed methods ) yang merupakan prosedur-prosedur dimana di dalamnya berusaha menggabungkan penemuan-penemuan yang diperoleh dari satu metode dengan penemuan metode lainnya.
Penelitian ini dilakukan dengan mempekerjakan metode kualitatif terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran awal mengenai realitas sosial kehidupan pedesaan sebagai akibat dari
Gambar 2. Konseptualisasi Pemikiran
ekspansi perkebunan kelapa sawit. Tahap selanjutnya dilakukan pengambilan data kuantitatif terutama terkait dengan struktur nafkah rumah tangga pedesaan, untuk melihat sejauhmana dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap sistem nafkah rumah tangga di pedesaan.
Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang peneliti dapatkan langsung dari informan dan responden melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, pengamatan berperan serta (participant observation) , dan survei (menggunakan kuesioner). Sementara itu,data sekunder merupakan data yang peneliti dapatkan dari literatur, dokumen pemerintah, arsip yang dimiliki masyarakat, peta, foto, dan lainnya yang berhubungan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Data kualitatif dikumpulkan melalui triangulasi metode dan sumber data yaitu teknik FGD, wawancara mendalam, dan pengamatan berperan serta. Sedangkan data kuantitatif dikumpulkan melalui survei sistem nafkah rumah tangga pedesaan.

## Sosiografi-Agroekosistem Desa
Penelitian ini dilakukan di dua desa yang dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi sosio-agro- ekosistem dan terdapat proses ekspansi perkebunan kelapa sawit swasta skala besar. Kedua desa tersebut yaitu Desa Muara Kaman Ulu (MKU) di Kecamatan Muara Kaman dan Desa Long Beleh Haloq (LBH)di Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Desa MKU mewakili masyarakat yang tinggal di wilayah ekosistem rawa dan pinggir sungai Kedang Rantau (anak Sungai Mahakam) yang didominasi oleh suku Kutai Melayu. Mata pencaharian utama dari masyarakat MKU adalah nelayan,bertani, dan berladang. Desa MKU merupakan desa terluas di Kecamatan MK, memiliki luas wilayah 339,86 Km 2 , jumlah penduduk sebanyak 3.583 jiwa yang terdiri dari 948 KK dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11 jiwa per Km 2 atau 3 KK per Km 2 . Desa MKU ini juga merupakan titik pusat peradaban Kerajaan Kutai Martadipura yang merupakan kerajaan tertua di nusantara (berdiri pada Abad 4). Pola pemukiman masyarakat memanjang di pinggir kanan-kiri Sungai Kedang Rantau (anak Sungai Mahakam). Ekosistem ladang dan kebun terletak terpisah dari pemukiman dengan jarak rata-rata 7 Km dari pemukiman.  Begitu pula dengan wilayah tangkap ikan yang berupa rawa, jaraknya rata-rata 2 Km dari pemukiman. Sekitar tahun 2006, ekspansi perkebunan kelapa sawit mulai beroperasi di Desa MKU yang ditandai dengan hadirnya PT.PMM anak perusahaan dari PT. EI. Masuknya perusahaan PT. PMM ini tidaklah berjalan mulus, beberapa penolakan dan sengketa lahan terjadi mengiringi proses ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar tersebut.
Desa LBH mewakili masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar kawasan budidaya kehutanan (bekas HPH) dan perkebunan kelapa sawit. Mayoritas didominasi oleh Suku campuran antara Dayak (sub suku Modang) dan Kutai. Desa LBH ini merupakan pemekaran dari Desa Long Beleh pada tahun 2001 (berdasarkan hukum negara) yang kemudian mekar menjadi dua desa yaitu Long Beleh Haloq ( Haloq dalam istilah Dayak artinya orang di luar Dayak atau kini dilekatkan dengan istilah Muslim/Islam) dan Long Beleh Modang. Pemekaran kedua desa tersebut memiliki sejarah panjang terkait dinamika sosial-politik Suku Dayak Modang setelah masuknya Islam di Long Beleh. Sekitar tahun 1934 pengaruh Islam yang dibawa oleh Aji Maimunah (seorang pedagang beragama Islam) mulai masuk ke Long Beleh. Terlebih lagi ketika Aji Lang (Raja Modang) menikah dengan Aji
Maimunah, maka penyebaran Islam di Long Beleh sangat masif. Pasca Indonesia merdeka tahun 1960an misionaris juga mulai masuk ke Long Beleh, sehingga kini terdapat dua kekuatan agama besar di Long Beleh yaitu Islam dan Kristen Protestan.Long Beleh Haloq kini sebagian besar dihuni oleh warga Long Beleh yang memeluk agama Islam, sedangkan Long Beleh Modang dihuni oleh mereka yang memeluk agama Kristen Protestan. Meskipun mereka berbeda secara keyakinan agama, namun toleransi dan saling menghormati perbedaan terjaga hingga kini. Desa LBH merupakan desa terluas di Kecamatan Kembang Janggut yaitu seluas 673,6 Km 2 . Memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.571 jiwa atau 1.672 KK dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 5 jiwa per Km 2 atau 2 KK per Km 2 . Pola pemukiman penduduk berada dipinggir Sungai Belayan (anak Sungai Mahakam), namun karena sebagian besar warga merupakan peladang gilir balik banyak warga yang meninggalkan rumahnya untuk waktu tertentu (satu – dua minggu) dan kemudian membangun pondok di ladang atau kebun mereka. Rata-rata jarak dari pemukiman ke ladang atau kebun sekitar 5 Km. Sejak tahun 1993 PT. REA mulai melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa LBH. Proses tersebut hingga kini sudah berjalan kurang lebih 24 tahun dan sebentar lagi akan memasuki masa replanting (penanaman kembali). Sebagian besar penduduk Desa LBH kini bermata pencaharian sebagai pekerja sawit yang juga memiliki kebun mandiri. Mereka sangat bergantung dengan perkebunan kelapa sawit, terlebih ketika hutan sudah mulai tiada dan ladang/kebun mereka berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Menuju Teori Pelanjut Deforestasi (Maintainig Deforestation Theory)
Jauh sebelum era perkebunan kelapa sawit booming di Kutai Kartanegara (dulu Kabupaten Daerah Tingkat  II Kutai)-Kalimatan Timur, hampir seluruh wilayah hutan di Kalimantan merupakan tempat yang nyaman bagi para pengusaha kayu bulat (log) . Pasca Indonesia merdeka rejim orde baru menerapkan percepatan pembangunan nasional melalui pemanfaatan sumberdaya alam salah satunya yang utama melalui pemberian konsesi hutan bagi swasta dan perusahaan milik negara (Sunderlin et. al., 2000; Kartodihardjo dan Supriono, 2000; Fitzhherbert, et al.,2008; Obidzinki, et. al ., 2012; Potter, 2015). Tahun 1970-1990an merupakan era dimana terjadi penebangan hutan besar-besaran di Kutai Kartanegara. Masyarakat Kutai Kartanegara yang lahir pada tahun 1950an dan menetap di Kutai Kartanegara hampir seluruhnya menuturkan bahwa dahulu pada tahun 1985 pernah dikenal fenomena Banjir Cup, dimana di sungai Mahakam berjejer kayu bulat (log) ribuan kubikdan tersambung satu dengan yang lainnya dengan tali yang ditarik oleh Tag Boat. Pada masa itu kayu berlimpah ruah di Kutai Kartanegara.
Selain deforestasi terjadi akibat maraknya konsesi penebangan hutan atas ijin legal negara, tidak ketinggalan ekspansi penduduk dan pertanian via program transmigrasi juga turut menyumbang parahnya deforestasi di Kalimantan. Dauvergne (2001)
245 |  Yulian Bayu E. et. al . Dilema Nafkah Rumah Tangga Pedesaan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
Gambar 3. Trajektori Deforestasi di Kutai Kartanegara
1970 1980 0 1990 0 2000 2010 2020
1993: Perkebunan Sawit Besar Pertamakali dibangun Era kejayaan loging Era kejayaan karet/lada Era perkebunan kelapa sawit Era Transmigrasi
menjelaskan bahwa kegiatan penebangan kayu juga membutuhkan tenaga kerja, sehingga pemindahan penduduk dari Jawa dan Bali melalui skema transmigrasi menjadi solusi untuk pemenuhan tenaga kerja di sektor industrialisasi kayu. Program transmigrasi tersebut membutuhkan lahan untuk pemukiman dan lahan usaha untuk kegiatan pertanian. Tesis klasik Barralough dan Ghimire (2000) menujukkan bahwa agricultural expansion merupakan musuh besar bagi hutan, sebab karakteristik pembukaan lahan pertanian adalah dengan melakukan pembersihan lahan (land clearing) dan mengganti tanaman hutan dengan komoditas pertanian.Memasuki tahun 1990an ke atas, era kayu bulat mulai mengalami penurunan seiiring berkurangnya hutan, namun bukan berarti hutan selamat dari deforestasi. Ekspansi perkebunan karet dan lada sempat berjaya di Kutai Kartanegara pada era 1995an.
Meskipun era kejayaan perkebunan sawit mulai menggeliat pada tahun 2000an namun sejatinya di Kutai Kartanegara pada tahun 1993 telah dipersiapkan pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar melalui pemberian ijin oleh pemerintah daerah kepada PT. REA untuk melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Kembang Janggut. Dramaturgi ekspansi lahan untuk menghasilkan komoditas minyak nabati kebutuhan global masih terus terjadi hingga sekarang. Negara- negara Selatan masih menjadi tujuan utama bagi para pemilik modal untuk mencari lahan kosong (Borras, et. al, 2011). Lahan- lahan tersebut kemudian ditanami oleh komoditas-komoditas ekspor untuk kepentingan kebutuhan global. Salah satu komoditas global tersebut adalah kelapa sawit.
Narasi deforestasi yang digambarkan di atas (lihat Gambar 3) membuat para pelaku bisnis perkebunan kelapa sawit skala besar berlindung dari tuduhan bahwa merekalah penyebab dari deforestasi.Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia bahkan mengklaim bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan suatu bentuk reforestasi (GAPKI, 2016). Alasan mereka bahwa deforestasi sudah terjadi sejak dahulu sebelum terjadi ekspansi perkebunan kelapa sawit. Justru dengan membangun perkebunan kelapa sawit itulah, mereka beranggapan bahwa mereka telah menyelamatkan eskosistem dari kerusakan.
Justru penelitian ini menyimpulkan sebaliknya, bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan pelanjut dari deforestasi atau dengan kata lain merupakan deforestasi Jilid II.Jika melihat pada lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit, rata-rata memanfaatkan lahan-lahan bekas Hak Pengusahaan Hutan yang terlantar dan Hutan Produksi Konversi. Berdasarkan peraturan tata ruang wilayah baik tingkat pusat (UU No. 26 Tahun 2007) maupun daerah (Perda Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2013),mewajibkan Perkebunan kelapa sawit dibangun di kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) atau Area Penggunaan Lain (APL). Jika lahan yang digunakan berstatus kawasan hutan misalnya berupa Hutan Produksi Konversi, maka sebelumnya perlu mendapatkan ijin pinjam pakai atau bahkan pelepasan kawasan (lihat UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).Proses ijin pinjam pakai ataupun pelepasan kawasan hutan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk deforestasi legal. Namun sebagian besar pengusaha, pekerja, dan investor perkebunan kelapa sawit mengatakan bahwa proses ini bukanlah deforestasi dalam kacamata hukum (legal) di Indonesia. Berbeda dengan sudut pandang penelitian ini yang melihat bahwa proses tersebut di atas merupakan deforestasi dalam pendekatan ekosistem dan perubahan tutupan dan tata guna lahan.
Data potensial luasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 774.342 Ha (BKPM, 2011), sedangkan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kutai Kartanegara tahun 2013-2033 luas peruntukan lahan
perkebunan (sawit dan bukan sawit) adalah seluas 397.404 Ha (Bappeda Kutai Kartanegara, 2014). Artinya akan ada 376.938 Ha lahan potensial yang siap diekspansi untuk perkebunan kelapa sawit di luar peruntukan perkebunan sesuai RTRW. Apalagi jika menilik luasan ijin lokasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Kutai Kartanegara untuk perkebunan kelapa sawit hingga Agustus 2015 telah mencapai 873.397,8 Ha dan total luasan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 552.511.4 (Gubernur Kalimantan Timur dalamKPK, 2014). Artinya ada semangat dan dukungan yang besar dari kebijakan untuk peningkatan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.
Tidak kalah pentingnya juga untuk melihat bagaimana proses ekspansi perkebunan kelapa sawit ini juga mendukung deforestasi secara ilegal. Hadirnya PT. KTP di sekitar wilayah MKU yang merupakan perusahanan pengolahankelapa sawit tanpa kebun, mendorong terjadinya ekspansi ilegal ke kawasan hutan maupun APL yang bukan diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit. Kerjasama antara PT. KTP dengan tengkulak (middle man) dalam rantai tata niaga tandan buah segar (TBS) memberi peluang terjadinya ekspansi kebun kelapa sawit secara liar dan memperparah deforestasi.

## Jebakan Ketergantungan: Dilema Nafkah Pedesaan
Berangkat dari konsep besar tentang ketergantungan (dependensi) hubungan lokal-global, perkebunan kelapa sawit merupakan pipa penghubung (pipeline) antara sistem ekonomi pedesaan dan global. Perkebunan kelapa sawit pulalah yang pada akhirnya menyebabkan desa menjadi “terbuka”, terkoneksi bahkan tergantung dengan pasar global perkebunan kelapa sawit. Inilah kemudian yang disebut sebagai “The Risk of Open Economic System”.
Proses tersebut menurut mazhab aliran Dependensia (Santos, 1973; Roxborough, 1979) telah menghasilkan keterbelakangan bagi petani akibat sistem ekonomi pedesaan pinggiran (desa) sangat bergantung pada sistem ekonomi pusat (global) atau pasar minyak kelapa sawit. Lanskap ekologi desa diubah secara masif menjadi tanaman monokultur kelapa sawit, kemudian pabrik kelapa sawit (oil palm mill) didirikan oleh perusahaan. Plasma
Gambar 4. Sistem Ekonomi Lokal-Global via Bisnis Kelapa Sawit
diposisikan sebagai penyuplai TBS bagi pabrik yang dimiliki oleh inti. Plasma menjadi tergantung dengan inti dalam hal penjualan TBS karena diikat oleh kontrak kerjasama. McGee (1986) menujukkan bahwa pertemuan antara moda produksi kapitalis yang datang dari luar desa dengan moda produksi pertanian pedesaan telah menyeret masyarakat desa ke dalam sirkuit ekonomi global. Petani kelapa sawit (pun juga plasma) di desa yang berada pada sirkuit bawah sejatinya merupakan “penyuplai bahan mentah” bagi sirkuit atas yaitu pasar global minyak kelapa sawit. Perusahaan dalam hal ini merupakan pipeline yang menghubungkan antara sirkuit bawah (desa) dengan pasar global minyak kelapa sawit (sirkuit atas).
Proses perubahan yang terjadi ketika ekspansi perkebunan kelapa sawit menggelinding secara masif di pedesaan yang terjadi bukan hanya seperti yang diterangkan oleh beberapa penelitian Ekologi- Biologi bahwa terjadi monokulturisasi tanaman (single comodity) akan tetapi secara pararel juga terjadi monostrukturisasi nafkah (single source of livelihood) . Kondisi ini terjadi karena teritorialisasi spasial (spatial teritoralization) via rejim ijin perkebunan (Vandergest dan Peluso, 1995).
Petani dari yang tadinya merupakan subyek “merdeka”dengan sistem pertanian tradisonalnya, kini terpaksa masuk dalam sirkuit perkebunan kelapa sawit, mereka menanam tanaman monokultur yaitu kelapa sawit yang sedari proses hulu hingga hilir (harga) dikendalikan oleh pasar global dan negara. Masyarakat desa kini mengalami “problema ekonomi” yatu turbulensi sosial- ekonomi pedesaan akibat bertemunya moda produksi kapitalis dan ekonomi tradisional pedesaan.
Pergeseran moda produksi pedesaan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit menjadi topik besar dalam penelitian ini. Bekerja dalam kerangka konsep Teritorialisasi spasial (ruang) seperti yang pernah dijelaskan oleh Vandergeest dan Peluso (1995) sertaLi (2002), penelitian ini selanjutnya membuktikan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit melalui proses teritorialisasi telah memagari akses petani terhadap ruang hidupnya di pedesaan yang pada akhirnya merubah sumber nafkah pedesaan.
Hasil survei struktur nafkah pedesaan di Desa MKU dan LBH keduanya menujukkan bahwa saat ini rumah tangga petani sangat bergantung pada perkebunan kelapa sawit. Terlebih lagi di Desa LBH, hampir 75% rumah tangga menggantungkan nafkahnya pada perkebunan kelapa sawit (bekerja di perkebunan kelapa sawit). Fenomena ini dapat dengan mudah dilihat melalui perubahan lanskap ekologi dan tata guna lahan dari yang sebelumnya hutan dan ladang menjadi perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 1993, PT. REA mulai melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Desa Long Beleh Haloq secara masif dan sejak itu pula terjadi perubahan lanskap ekologi yang pada gilirannya mengubah sistem nafkah rumah
tangga pedesaan. Masyarakat Desa LBH yang sebelumnya berladang berpindah, pada tahun 1998 dan puncaknya pada tahun 2000 tidak bisa melakukan kegiatan ladang berpindah lagi, karena wilayahdesa sebagian besar telah menjadi Ijin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha PT. REA baik untuk perkebunan inti maupun plasma.Hanya sekitar 10% nafkah rumah tangga yang berasal dari pertanian, itupun dilakukan di sekitar pekarangan dan areal kebun belakang pekarangan dengan luas tanam rata-rata 0,1 Ha. Tidak ada pilihan lain bagi rumah tangga pedesaan selain bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, karena ekosistem telah berubah.
Hampir sama dengan kasus yang terjadi di Desa MKU, bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan rumah tangga pedesaan menuju skenario ketergantungan nafkah pada komoditas kelapa sawit. Hanya saja karena ekspansi perkebunan kelapa sawit secara masif baru terjadi pada tahun 2006, maka dampaknya tidak sehebat yang terjadi di Desa LBH. Rumah tangga pedesaan MKU masih memiliki pilihan yang beragam atas sumber nafkah (lihat Gambar 4). Struktur nafkah rumah tangga di Desa MKU sekitar 40% bergantung pada komoditas kelapa sawit yaitu upah kerja di perkebunan, 30% pada kerja sebagai wiraswasta misalnya berdagang dan jual beli sarang burung walet. Namun perikanan hanya menyumbang 7% dari struktur nafkah rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit telah merubah dan mempengaruhi ekosistem rawa dan sungai tempat nelayan mencari ikan. Begitu pula dengan pertanian, sama seperti perikanan yang hanya berkontribusi sebesar 8% bagi nafkah rumah tangga pedesaan.
Jika membandingkan antara Desa MKU dan LBH, keduanya sama-sama menunjukkan suatu proses menuju penunggalan sumber nafkah rumah tangga pedesaan dan semakin hilangnya keberagaman sumber nafkah. Hal ini disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang cenderung menujukkan gejala monokulturisasi komoditas yaitu hanya kelapa sawit. Keberagaman sumber nafkah Desa LBH lebih kecil apabila dibandingkan dengan Desa MKU, fenomena ini dapat dijelaskan dari sejarah ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi lebih dahulu di Desa LBH sejak tahun 1993 baru kemudian Desa MKU pada tahun 2006. Hanya selisih 13 tahun, kondisi struktur nafkah rumah tangga di Desa MKU sudah mulai menunjukkan gejala menuju fenomena seperti yang terjadi pada Desa LBH.
Hanya saja kemampuan resiliensi diantara ruamah tangga Desa MKU dan LBH berbeda-beda, bergantung pada tiga unsur sebagai berikut (Sprenza, et al., 2014) yaitu kapasitas penyangga (aset yang dimiliki, lihat Scoones, 1998), institusi(kerjasama dan jejaring, struktur sosial yang mendukung), dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara terus menerus dalam formasi sosial sehari-hari, untuk belajar atas ancaman yang terjadi sebelumnya, kemudian melakukan transfer pengetahuan kepada aktor lainnya.
Gambar 5. Struktur Nafkah Rumah Tangga Pedesaan
Gambar 6 menunjukkan bahwa rumah tangga dikedua desa memiliki kapasitas penyangga yang berbeda, modal alam dan fisik  rumah  tangga  di  Desa  MKU  lebih  besar  daripada  rumah tangga Desa LBH. Hal ini dapat dilihat dari perubahan tata guna lahan yang lebih lama terjadi di Desa LBH ketimbang Desa MKU. Letak Desa MKU yang lebih dekat dengan pusat pembangunan (Tenggarong, Ibu Kota Kabupaten Kutai Kartanegara) cenderung memberikan peluang kemudahan bagi Desa MKU untuk akses terhadap pembangunan infrastruktur (fisik) pembangunan daerah daripada Desa LBH yang terletak di pedalaman hulu Mahakam. Modal manusia yang dimiliki oleh rumah tangga Desa MKU lebih  tinggi  daripada  LBH.  Selanjutnya  modal  finansial  kedua desa relatif sama, hanya saja modal sosial yang dimiliki oleh Desa LBH lebih besar ketimbang Desa MKU. Desa LBH masih memiliki lembaga adat Suku Dayak Modang yang masih kuat dan mengatur tata kehidupan masyarakat, dibandingkan dengan masyarakat Desa MKU yang kini mengalami keterbelahan lembaga adat yang dikelola desa dan dikelola oleh tokoh yang mengaku keturunan Raja Mulawarman (namun tidak diakui oleh masyarakat).
Desa LBH merupakan desa yang lebih lama mengalami ekspansi perkebunan kelapa sawit dibandingkan dengan Desa MKU, sehingga peluang untuk melakukan pembelajaran lebih besar bagi rumah tangga Desa MKU. Penelitian ini melihat bahwa masyarakat Desa MKU yang memiliki saudara atau keluarga di Desa LBH telah mendapatkan informasi atau pembelajaran dari sejarah masa lalu Desa LBH yang mengalami ekspansi perkebunan kelapa sawit. Masyarakat Desa MKU memiliki pola tata-pengurusan kebun plasma yang berbeda dengan Desa LBH, yaitu dimana kebun plasma di Desa LBH dikelola-kerjasamakan dengan perusahaan, sedangkan kebun plasma di Desa MKU dikelola mandiri (perusahaan/inti hanya kontraktor yang membangun kebun plasma), ini selanjutnya yang disebut oleh masyarakat Desa MKU sebagai “plasma mandiri”. Terlebih lebih lagi masyarakat Desa MKU memiliki jejering politik yang kuat dengan legislatif dari Partai Golkar yang merupakan putra daerah asli Muara Kaman, sehingga komunikasi politik dan advokasi menjadi kuat.
Apabila dilihat secara keseluruhan (lihat Gambar 7), maka indeks kebertahanan (kemampuan bertahan) dari rumah tangga Desa MKU lebih tinggi (16,61) dibanding dengan rumah tangga Desa LBH (14,70). Hanya saja bukan berarti Desa MKU aman dari jebakan kerentanan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, suatu saat Desa MKU juga bisa seperti Desa LBH atau mungkin lebih parah. Apalagi kini Desa MKU dihadapkan pada memudarnya modal sosial masyarakat pedesaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Beberapa poin penting dari hasil penelitian ini seperti yang digambar-jelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Trajektori ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam penelitian
ini menujukkan bahwa sejatinya perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu driving force yang menyebabkan terjadinya deforestasi. Meskipun sejarah ekspansi perkebunan kelapa sawit berlindung dibalik kesalahan deforestasi masa lalu pada era kejayaan penebangan kayu bulat. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan pelanjut deforestasi .
2. Deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat terjadi secara legal melalui alih fungsi kawasan atau ijin pinjam pakai yang didukung oleh kebijakan negara dan ilegal melalui ekspansi yang dilakukan di belakang panggung negara, luasannya kecil (rata-rata 0,5-2 Ha), yang didorong oleh hadirnya perusahaan tanpa kebun seperti PT. KTP.
3. Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menciptakan integrasi dan ketergantungan ekonomi pedesaan sirkuit bawah terhadap ekonomi politik global kelapa sawit sirkuit atas.
4. Trajektori transformasi nafkah rumah tangga pedesaan di kedua desa menuju pada fenomena single-source of income . Sistem ekonomi pedesaan ini akan rentan dan mudah terekspos pada volatilitas perubahan ekonomi politik global kelapa sawit .
5. Desa-desa di sekitar perkebunan kelapa sawit seolah-olah sejahtera, namun sebenarnya rentan bahkan mengalami dilema nafkah rumah tangga pedesaan, karena sejatinya desa mereka perlahan namun pasti kehilangan keberagaman (diversitias) sumber nafkah akibat berubahnya ekosistem yang kini didominasi oleh komoditas monokultur kelapa sawit.

## DAFTAR PUSTAKA
Adger, W. N., 2000. Social and Ecological Resilience: Are They Related?. Prog. Hum. Geogr. 24(3), 347-364. BKPM., 2011. Peluang Investasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Jakarta. Barraclough, S.L., and Ghimire, K.B., 2000. Agricultural Expnsion and Tropical Deforestation: Poverty, International Trade, and Land Use. Earthscan Publication Ltd. UK.
Berkes F., 2007. Understanding Uncertainty and Reducing Vulnerability: Lessons from Resilience Thinking . Springer Science+Business Media. Nat Hazards 92007 41: 283-295 Bernstein, H., 2010. Class Dynamic of Agrarian Change. Agrarian Change and Peasant Studies . Fernwood Publishing. Canada Calchoster, M., Jiwan, N., Andiko, Sirait, M., Firdaus, A. Y., Surambo, A., dan Pane, H. 2006. Tanah Yang Dijanjikan, Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia: Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat . Forest People Program dan Sawit Watch. Jakarta. Corley, R.H.V., 2009. How Much Palm Oil do We Need?.
Environmental Science and Policy 12, 134–139.
Creswell, J. W., 2009. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. Third Edition. SAGE Publication. California. Dauvergne, P. 2001. Loggers and degradation in the Asia-Pacific: Corporations and environmental management. Cambridge University Press. Cambridge.
Dharmawan AH. 2007. ‘Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mahzab Barat dan Mahzab Bogor’. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia Vol 01 (02).
Fitzherbert, E. B., Struebig, M. J., Morel, A., Danielsen, F., Brühl, C. A., Donald, P.F., Phalan, B., 2008. How Will Oil Palm
Gambar 7. Indeks Resiliensi Desa MKU dan LBH
Expansion Affect Biodiversity?. Trends in Ecology & Evolution, Volume 23, Issue 10, 538-545 Gatto, M., Wollni, M., Qaim, M., 2015. Oil Palm Boom and Land Use Dynamic in Indonesia: The Role of Policies and Socioeconomic Factors . Land Use Policy 46 (2015): 292- 303
Kartodihardjo, H. dan Supriono, A. 2000. The impacts of sectoral development on natural forest conversion and degradation: the case of timber and tree crop plantations in Indonesia. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
KPK., 2014. Rencana Aksi Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Atas Gerakan Nasional Penyelamatan Sumderdaya Alam Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan di Kalimantan Timur, oleh Gubernur Kalimantan Timur Dr. Awang Faroek Ishak.Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lee, J.S.H, 2013. Oil Palm Expansion in Indonesia: Assesing Livelihood and Environmental Impacts From the Smallholder Sector. Dissertation ETH Zurich Sitzerland.
No.21273. Li, T. M. 2002. Proses Transformasi Daerah Pedalaman di
Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. _________. 2015. Social Impacts of Oil Palm in Indonesia: A Gendered Perspective from West Kalimantan . Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR). McCarthy, J. F., 2010. Processes of Inclusion and and Adverse Incoporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra,
Indonesia. Journal of Peasant Studies,37:4, 821-850. McGee, T.G., 1986. Circuits and Networks of Capital: The Internationalization of the World Economy and National Urbanization . Urbanization in the Developing World.
London: Croom Helm, pp.23-36. Mielke, 2012. Global Supply, Demand, and Price Outlook for Vegetable Oils – Especially Palm Oil. Oil World . ISTA Mielke Gmbhm Hamburg.
Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., Andrianto, A., 2012. Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and Their Implications For Biofuel Production In Indonesia . Journal Ecology and Society, 17. Orsato, R.J., Clegg, S.R., and Falcao, H., 2013. The Political Ecology of Oil Palm Production. Journal ofChangeManagement, 13:4, 444-459.
Potter, L., 2015. Managing Oil Palm Landscape: A Seven Country Survey of The Modern Palm Oil Industry in Southeast Asia, Latin America and West Africa. Occasional Papper 122. CIFOR, Bogor-Indonesia. Roxborough, I. 1979. Theories of Underdevelopment . New Jersey: Humanities Press.
Santos, T. D., 1973. The Structure of Dependence dalam Charles K. Wilber (ed.). The Political Economy of Development and Underdevelopment . New York: Random House, Inc. Sayer, J.A., Ghazoul, J., Nelson, P.,Boedhihartono, A.K., 2012. Oil Palm Expansion Transforms Tropical Landscapes and Livelihoods .  Global Food Security 1 (2012): 114–119 Scoones, I., 1998. Sustainable rural livelihoods a framework for analysis . IDS Working Paper 72. Scoones, I., 2015. Sustainable Livelihood and Rural Development. UK: Practical action publishing Ltd.
Sprenza, C. I., Wiesman, U., Rist, I., 2014. An Indicator Framework for Assessing Livelihood Resilience in The Context of Social-Ecological Dynamics. Global Environmental Change 28: 109-119. Sunderlin, W.D., Resosudarmo, I.A.P., Rianto, E. dan Angelsen, A. 2000. The Effect of Indonesia’s Economic Crisis on Small Farmers and Natural Forest Cover in The Outer Islands. Center for International Forestry Research
(CIFOR). Bogor
Vandergeest, P., and Peluso, N.L. 1995. Territorialization and State Power in Thailand. Theory and Society 24:385-426. Wicke, B., Sikkema, R., Dornburg, V., Faaij, A., 2011. Exploring Land Use Changes And The Role Of Palm Oil Production In Indonesia And Malaysia . Land Use Policy 28, 193–206.