## HAKIKAT FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH: STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH

## Abstract
In the economy of a country, banks have a very important role in facilitating the surplus party with a deficit  of  funds.  This  study  aims  to  determine  the effect  of  third  party  funds  (DPK),  non-performing financing (NPF) on financing to deposit ratio (FDR) in  sharia  banking  in  Banda  Aceh  City.  This  study uses secondary data in the form of time series using monthly data during the period 2010-2016, which is analyzed  by  using  multiple  linear  regression methods. The results show that there is an influence of DPK on FDR, while NPF does not affect FDR on sharia  banking.  While  simultaneously,  these  two variables  have  a  significant  effect  on  the intermediation  function  of  sharia  banking  in  Banda Aceh  City.  To  be  able  to  maintain  its  existence, sharia  banking  must  be  able  to  improve  the  service to  the  community,  either  in  collecting  DPK  or  in channeling  the  financing,  so  that  it  can  perform  its intermediation function well. However, this research has  limitations  in  analyzing  the  intermediation function  of  sharia  banking,  which  does  not  assess short-term  mismatch  (STM).  Because  the  ratio  of STM  is  what  distinguishes  the  performance  of liquidity between sharia and conventional banking.

## Ratna Mutia
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah E-mail: ratnamutia@serambimekkah.ac.id

## Khairul Aswadi
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah E-mail:khairulaswadi@serambimekkah.ac.id

## Martahadi
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Samudra E-mail: martahadi@unsam.ac.id
Keywords: Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Third Party Funds, Banking Intermediation Function, Sharia Banking

## PENDAHULUAN
Perbankan  syariah  di  Indonesia  semakin  berkembang  setelah  mampu  melewati  krisis  ekonomi pada tahun 1998. Pada saat itu, perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga banyak yang dilikuidasi  karena  kegagalan  atas  sistem  bunganya.  Hal  ini  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan perbankan  syariah  yang  tetap  eksis  dan  mampu  bertahan  dalam  mengahadapi  krisis  ekonomi. Bahakan  pada  saat  negara-negara  di  dunia  menghadapi  krisis  keuangan  global  pada  penghujung tahun 2008, perbankan syariah masih mampu bertahan dan membuktikan mampu bertahan ditengah terpaan  krisis  keuangan.  Di  mana  perusahaan  jasa  keuangan,  baik  pebankan  maupun  lembaga- lembaga keuangan syariah masih tetap stabil dan dapat memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, peminjam dan para penyimpan dananya.
Fenomena  keuangan  itu,  menunjukkan  bahwa  perbankan  syariah  mampu  bertahan  dan  dapat tumbuh  berkembang  secara  signifikan.  Dalam  hal  ini  perlu  langkah-langkah  strategis  untuk pengembangan  perbankan  syariah.  Di  mana  pemerintah  telah  memberikan  izin  kepada  bank  umum konvensional  untuk  membuka  unit  usaha  syariah  (UUS)  atau  konversi  dari  bank  konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif atas perubahan Undang– Undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998.  Undang-Undang  pengganti  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.
Di  negara-negara  muslim,  faktor  agama  telah  mempengaruhi  keputusan  umat  Islam,  di  mana tingkat suku bunga tidak berdampak pada simpanan bank (Mushtaq & Siddiqui, 2017). Hal ini juga berlaku  di  negara  dengan  mayoritas  penduduknya  muslim,  seperti  Indonesia,  yang  mengharapkan adanya  institusi  perbankan  berbasis  syariah  dengan  transaksi  tanpa  bunga,  karena  transaksi  dengan sistem bunga yang diterapkan bank konvensional, diharamkan dalam agama Islam.
Artikel ini membahas tentang hakikat fungsi intermediasi perbankan syariah dengan fokus kajian pada    perkembangan Dana  Pihak  Ketiga  (DPK), dan Non  Performing  Financing (NPF), dan Financing  to  Deposit Ratio  (FDR),  serta  melihat  pengaruh  dari  DPK  dan  NPF  terhadap  FDR  pada perbankan syariah di Kota Banda Aceh.

## TINJAUAN TEORITIS

## Perbankan Syariah
Perbankan  syariah  merupakan  lembaga  keuangan  bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip- prisip  syariah.  Sejarah  awal  mula  kegiatan  bank  syariah  yang  pertama  sekali  dilakukan  adalah  di Pakistan  dan  Malaysia  pada  1940-an,  selanjutnya  di  Kairo-Mesir  pada  1963  dengan  didirikannya
Islamic  Rural  Bank (Kasmir,  2010) . Selanjutnya  di  Indonesia  juga  telah  memiliki  peluang  lahirnya lembaga  perbankan  syariah  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  yang  kemudian  diperkuat  kembali  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Lahirnya peaturan perundang-undangan tersebut telah membuka ruang bagi lahirnya industri perbankan syariah di Indonesia.
Pada  tahun  1998  kembali  lahir  undang-undang  baru  tentang  perbankan  melalui  disahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini telah memberikan sinyal yang baik bagi masyarakat muslim di Indonesia yang  mengharapkan  lahirnya  lembaga  keuangan  bank  berbasis  syariah.  Selanjutnya  diperkuat  lagi dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  di  mana  BI bertugas  untuk  melaksanakan  tugasnya  sesuai  prinsip  syariah  dengan  mengakomodir  bisnis-bisnis bank syariah.
Kehadiran  bank  syariah  di  negara-negara  dengan  populasi  muslim  sangat  dibutuhkan  dan memerlukan adanya kebijakan ekonomi yang berbeda bagi negara-negara Islam, karena faktor agama mempengaruhi keputusan umat Islam untuk melakukan transaksi finansial di perbankan (Mushtaq & Siddiqui,  2017).  Perbankan  syariah  sebagai  sistem  perbankan  bebas  bunga  berdasarkan  aset  nyata dan  risiko  dibagi  antara  pemberi  pinjaman  dan  peminjam  di  bawah  mekanisme  kemitraan, kepemilikan  bersama,  sewa  dan  penjualan,  di  mana  uang  dianggap  hanya  sebagai  alat  tukar,  tidak seperti  perbankan  konvensional,  yang  menangani  kepentingan  menjadi  produk  utama,  menyiratkan bahwa  uang  diperdagangkan  sebagai  komoditas.  Di  samping  itu,  perbankan  syariah  berpotensi mengangkat  kelompok  rentan  seperti  petani  dan  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  dan  dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Fasih, 2012).
Setelah  krisis  global,  perbankan  dan  keuangan  syariah  telah  menarik  perhatian  masyarakat, terutama  masyarakat  muslim,  di  mana  faktor  kepatuhan,  tingkat  pengembalian,  kepercayaan, keamanan,  transparansi,  dan  fleksibilitas  skema  penarikan  merupakan  faktor  penentu  yang  telah mempengaruhi  preferensi  nasabah  dalam  mengambil  keputusan  untuk  menggunakan  layanan perbankan syariah(Kontot,  Hamali,  &  Abdullah,  2016). Karakteristik  dan kepatuhan syariah  adalah faktor  yang  paling  menentukan  nasabah  dalam  memilih  bank  syariah  di  Aceh,  Indonesia,  di  mana bank syariah harus mampu meningkatkan keunikan karakteristik mereka dan kepatuhan syariah dari produk  yang  ditawarkan  sekaligus  operasionalnya  (Majid  and  Zulhanizar,  2016).  Sementara  itu,  di Bahrain, sebagian besar karyawan yang bekerja di berbagai institusi telah mengetahui dan memiliki sikap positif terhadap produk dan layanan perbankan syariah, di mana selain memiliki keunikan dan
rasa  saling  membutuhkan  satu  sama  lainnya,  mereka  percaya  bahwa  hukum  perbankan  Islam diturunkan dari Alquran dan Sunnah (Buchari, Rafiki, Abdullah, & Al, 2015).
Di  Indonesia,  masih  ada  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  pemberian  bagi  hasil  dalam perbankan  syariah  sama  dengan  bunga  yang  berlaku  dalam  sistem  perbankan  konvensional  akibat kurangnya pemahaman terhadap produk perbankan syariah, di mana masyarakat masih belum peduli tentang  keberadaan  tingkat  bunga  yang  diberikan,  meskipun  mereka  setuju  dengan  fatwa  bahwa bunga adalah riba dan diharamkan dalam Islam (Wulandari & Subagio, 2015). Fenomena di negara- negara  kawasan  Asia  Tenggara  dan  timur  tengah,  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  terhadap  etika Islam  dalam  industri  perbankan  syariah  dapat  membantu  meningkatkan  standar  perilaku  baik  bagi kehidupan bankir dan nasabah (Hassan, Chachi and Latiff, 2008). Dalam lingkungan pemasaran yang berubah  dengan  cepat,  nasabah  menjadi  lebih  menuntut  dan  semakin mobile diantara  persaingan perusahaan penyedia jasa keuangan bank syariah, di mana dalam perbankan syariah dan lebih khusus lagi  karyawan customer  services perlu  diketahui  oleh  nasabah  bahwa  mereka  sebagai  orang  Islam (Hassan, Chachi and Latiff, 2008).
Perbankan  syariah  harus  mampu  berinovasi  dengan  mengikuti  gaya  hidup  nasabah  yang  ingin mendapatkan akses perbankan  yang mudah dan efisien. Salah satunya dengan menyediakan produk internet  banking.  Internet  banking merupakan  salah  satu  produk  perbankan  yang  efisien  dan  tepat untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Hasil dari penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa desain web dan konten, kemudahan dan kecepatan terkait erat dengan kepuasan pelanggan terhadap penggunanaan  fasilitas  internet  banking  dan  tiga  faktor  utama  yang  mempengaruhi  kepuasan konsumen  dalam  menggunakan  layanan  perbankan  (Mei,  Sook,  Kah,  &  Seng,  2016).  Di  Yordania, perilaku  masyarakat  dalam  memilih  produk  perbankan  syariah  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor harapan kinerja, harapan usaha, motivasi hedonis, nilai harga dan risiko  yang dirasakan, sedangkan faktor  sosial  tidak  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  perilaku  masyarakat  (Alalwan, Dwivedi,  Rana,  &  Algharabat,  2018).  Oleh  karena  itu,  perbankan  harus  meningkatkan  kinerjanya dalam  memberi  pelayanan  kepada  nasabah  dengan  merancang  dan  memasarkan  produk internet banking untuk meningkatkan pendapatan perbankan (Alalwan, Dwivedi, Rana, & Algharabat, 2018). Sementara  itu,  di  Oman  yang  yang  berpenduduk  mayoritas  Muslim,  produk  dan  layanan perbankan Islam ditantang untuk memperkenalkan dan sosialisasi produk kepada masyarakat karena selama  ini  dinilai  belum  memadai,  sehingga  dapat  menghambat  penetrasi  pasar  keuangan  syariah. Untuk  itu,  institusi  pendidikan  berperan  penting  dalam  menyediakan  tenaga  kerja  untuk  institusi keuangan Islam dengan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang relevan, dan dalam jangka  pendek  diperlukan  pelatihan  bagi  karyawan  perbankan  agar  dapat  memiliki  tenaga  kerja
berkualitas  (Magd  &  Mccoy,  2014).  Hal  ini  perlu  terus  didorong,  termasuk  di  Indonesia  dan  Aceh khususnya, sehingga ada sinergi antara perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja dengan dunia usaha seperti industri perbankan syariah yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan berdedikasi.

## Fungsi Intermediasi Perbankan
Intermediasi  keuangan  merupakan  suatau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  perbankan  sebagai mediator yang berkaitan dengan pengumpulan dana dari pihak ketiga yang mengalami surplus uang dan  disalurkan  kembali  kepada  pihak  yang  defisit  atau  peminjam,  yang  terdiri  dari  rumah  tangga, swasta, dan pemerintah. Intermediasi perbankan melalui upaya penyaluran dana dari rumah tangga, perusahaan,  dan  pemerintah  yang  telah  menyimpan  kelebihan  dananya  melalui  tabungan  di perbankan  kepada  pihak  yang  kekurangan  dana,  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam perekonomian suatu negara (Mishkin, 2011).
Bank  sebagai  lembaga  intermediasi  perlu  dijalankan  sesuai  dengan  fungsinya  agar  dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat, karena terjadi keseimbangan antara dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau yang biasa disebut dana pihak ketiga (DPK) dengan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kredit (Dunil, 2004). Di  mana  DPK  tersebut  merupakan  sumber  utama  bagi  perbankan  dalam  menjalankan  bisnisnya. Fungsi  dan  peran  perbankan  dalam  menjalankan  fungsi  intermediasi  tersebut,  terdiri  dari:  berperan sebagai  broker  (perusahaan  perantara),  sebagai  aset  transformer,  sebagai  delegasi  pengawas,  dan sebagai penyedia informasi (Saunders & Cornett, 2008).
Beberapa  hasil  riset  menunjukkan  bahwa,  melalui  pendekatan  intermediasi,  bank  umum  (bank milik pemerintah) jauh lebih efisien daripada bank swasta pada periode pasca-peraturan. Sebaliknya, di bawah pendekatan operasinya, bank swasta sepenuhnya efisien secara teknis dan efisien dalam era pra  dan  pasca  reformasi.  Temuan  tersebut  mencerminkan  misi  bank  umum  untuk  memaksimalkan pinjaman,  sementara  bank  swasta  lebih  termotivasi  oleh  keuntungan  keuangan  (Arjomandi, Valadkhani,  &  O’Brien,  2014).  Temuan  di  Bangladesh  menunjukkan  bahwa  beberapa  faktor  telah mengurangi  biaya  intermediasi  perbankan,  melalui:  peningkatan  efisiensi  manajemen,  diversifikasi cadangan  dan  pendapatan  dan  pengurangan  intermediasi  keuangan  dan  juga  meningkatkan  aset tertimbang menurut risiko dan kewajiban dalam struktur aset meningkatkan risiko perbankan (Zheng, Rahman,  Begum,  &  Ashraf,  2017).  Hasil  kajian  mengenai  fungsi  intermediasi  pada  bank  umum konvensional  di  Kota  Banda  Aceh,  menunjukkan  bahwa  penyaluran  kredit  berpengaruh  negatif terhadap  fungsi  intermediasi,  yang  berarti  bahwa  dana  tetap  tersalurkan  kepada  nasabah  dengan
prinsip  kehati-hatian,  karena  rasio Non  Performing  Loan (NPL)  positif  yang  diindikasikan  oleh positif NPL terhadap fungsi intermediasi bank (Mutia, 2017).

## Financing to Deposit Ratio (FDR)
Pembiayaan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk untuk mendukung investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank  dengan  DPK  yang  berhasil  dihimpun  oleh  bank  (Sjahdeini,  1999).  Variabel  ini  diwakili  oleh Financing to Deposit Ratio (FDR) yang merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh  bank  dengan  dana  pihak  ketiga  yang  berhasil  dihimpun  perbankan,  dengan  formula  FDR sebagai berikut:

## 𝐹𝐷𝑅 = 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 Ketiga × 100  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (1)
FDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang  dilakukan  deposan  dengan  mengandalkan  kredit  atau  pembiayaan  yang  diberikan  sebagai likuiditasnya,  dengan  rasio  maksimal  yang  diperkenankan  oleh  Bank  Indonesia.  Sejak  2  Desember 2013,  Bank  Indonesia  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  15/7/PBI/2013  telah  menurunkan rasio kredit atau pembiayaan terhadap simpanan pada bank umum dari kisaran 78% - 100% menjadi 78% - 92%. Jika jika FDR di perbankan berada di bawah batas bawah dan di atas batas atas, maka perbankan tersebut dianggap tidak melaksanakan fungsi intermediasinya dengan baik.

## Non Performing Financing (NPF)
NPF pada bank syariah merupakan istilah yang sama dengan NPL pada bank konvensional. NPF merupakan  perbandingan  antara  pembiayaan  yang  bermasalah  dengan  jumlah  pembiayaan  yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa, distribusi sektoral  pembiayaan  syariah  memiliki  dampak  buruk  terhadap  NPF,  yang  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  pembiayaan  bank  syariah  meningkatkan  eksposur  risiko  kredit  lebih  banyak  daripada bank konvensional, di mana dampak kontrak hutang pendapatan tetap dapat meningkatkan NPF lebih dari  kontrak  bagi  hasil  dan  kerugian  (Alandejani  &  Asutay,  2017).  Sebaliknya  di  negara-negara kawasan  Asia  Tenggara,  bank  syariah  telah  menunjukkan  tingkat  efisiensi  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan bank asing lainnya (Kamarudin, Sufian, Loong, & Anwar, 2017).
Di  Indonesia,  Bank  Indonesia  telah  menetapkan  kriteria  untuk  kategori  pembiayaan  kurang lancar,  diragukan  dan  macet  sebagai  ukuran  NPF.  Rasio  ini  telah  dirumuskan  oleh  Bank  Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 sebagai berikut:
𝑁𝑃𝐹 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 × 100 … … … … … … … … … … … … … … … … … … (2)
Dengan  kriteria  sebagai  berikut:  Peringkat  1  (NPF  <  2%),  Peringkat  2  (2%  ≤  NPF  <  5%), Peringkat 3 (5% ≤ NPF < 8%), Peringkat 4 (8% ≤ NPF < 12%), Peringkat 5 (NPF ≥ 12%). Di mana semakin  besar  semakin  besar  rasio  tersebut,  maka  kualitas financing pada  bank  syariah  semakin buruk.

## METODOLOGI PENELITIAN
Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series (sejak tahun 2010-2016 dalam bentuk data bulanan)  yang bersumber dari Kantor Bank Indonesia Banda Aceh. Pengolahan data analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews 9. Analisis regresi linear berganda mengukur besarnya pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat (Gujarati, 2010), dengan formula sebagai berikut:
𝑌 = 𝑎 + 𝑏 1 𝑋 1 + 𝑏 2 𝑋 2 + ⋯ + 𝑏 𝑛 𝑋 𝑛 + 𝑒 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (3)
Berdasarkan formula di atas, maka dapat ditulis kembali modelnya sebagai berikut:
𝐹𝐷𝑅 = 𝑎 + 𝑏 1 𝑇𝑃𝐹 + 𝑏 2 𝑁𝑃𝐹 + 𝑒  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (4)
Di mana  variabel 𝐹𝐷𝑅 adalah variabel terikat, sedangkan variabel 𝑇𝑃𝐹 dan variabel 𝑁𝑃𝐹 merupakan variabel bebas, 𝑎 adalah konstanta, 𝑏 1 − 𝑏 2 adalah koefisen regresi, dan 𝑒 adalah error term.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Dana Pihak Ketiga
Bank  syariah  yang  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  merupakan  kegiatan perbankan yang menyediakan jasa keuangan bank seperti tabungan, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Dalam  proses  untuk  menghimpun  dana  masyarakat  atau  dana  pihak  ketiga  (DPK),  bank  syariah  juga melakukan aktivitas yang sama dengan bank konvensional, yang membedakannya adalah dalam perbankan syariah tidak ada sitem bunga seperti pada perbankan konvensional. Perkembangan DPK perbankan syariah di Kota Banda Aceh sejak tahun 2010-2016 dapat diamati pada Grafik 1 di bawah ini.
Potensi perkembangan perbankan syariah di Aceh dan Kota Banda Aceh khusunya sangat besar setelah konversi Bank Aceh menjadi bank umum syariah pada akhir tahun 2016. Di mana pada Januari 2010 DPK yang  berhasil  dihimpun  oleh  bank  syariah  sebesar  940.948  juta  rupiah  dan  setiap  bulannya  berfluktuatif, namum semakin meningkat. Pada penghujung tahun 2016, yakni di bulan September, DPK yang berhasil dihimpun meningkat sangat tinggi hingga 9.706.202 juta rupiah. Hal ini adalah dampak dari konversi bank
milik Pemerintah Aceh, yaitu Bank Aceh menjadi bank umum syariah.

## Sumber: Kantor Bank Indonesia, Banda Aceh, 2017 (diolah)
Peningkatan  DPK  perbankan  syariah  di  Kota  Banda  Aceh  tersebut,  dipengaruhi  oleh  tingkat kepercayaan  masyarakat  yang  semakin  tinggi  kepada  institusi  perbankan  syariah.  Di  mana  jumlah masyarakat  yang  menyimpan  uangnya  melalui  produk  jasa  perbankan,  yang  berupa  tabungan,  giro,  dan deposito semakin meningkat setiap bulannya. Hal ini merupakan peluang yang baik bagi perbankan syariah yang beroperasi di Kota Banda Aceh untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

## Perkembangan Non Performing Financing
Perkembangan NPF pada perbankan syariah di Kota Banda Aceh sejak tahun 2010-2016 dapat diamati pada Grafik 2 di bawah ini.
Sumber: Kantor Bank Indonesia, Banda Aceh, 2017 (diolah)
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 20 10 -0 1 20 10 -0 3 20 10 -0 5 20 10 -0 7 20 10 -0 9 20 10 -1 1 20 11 -0 1 20 11 -0 3 20 11 -0 5 20 11 -0 7 20 11 -0 9 20 11 -1 1 20 12 -0 1 20 12 -0 3 20 12 -0 5 20 12 -0 7 20 12 -0 9 20 12 -1 1 20 13 -0 1 20 13 -0 3 20 13 -0 5 20 13 -0 7 20 13 -0 9 20 13 -1 1 20 14 -0 1 20 14 -0 3 20 14 -0 5 20 14 -0 7 20 14 -0 9 20 14 -1 1 20 15 -0 1 20 15 -0 3 20 15 -0 5 20 15 -0 7 20 15 -0 9 20 15 -1 1 20 16 -0 1 20 16 -0 3 20 16 -0 5 20 16 -0 7 20 16 -0 9 20 16 -1 1 J uta Rupi a h Grafik 1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh, 2010-2016 Dana Pihak Ketiga (DPK)
- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 20 10 -0 1
20 10 -0 3 20 10 -0 5 20 10 -0 7 20 10 -0 9 20 10 -1 1 20 11 -0 1 20 11 -0 3 20 11 -0 5 20 11 -0 7 20 11 -0 9 20 11 -1 1 20 12 -0 1 20 12 -0 3 20 12 -0 5 20 12 -0 7 20 12 -0 9 20 12 -1 1 20 13 -0 1 20 13 -0 3 20 13 -0 5 20 13 -0 7 20 13 -0 9 20 13 -1 1 20 14 -0 1 20 14 -0 3 20 14 -0 5 20 14 -0 7 20 14 -0 9 20 14 -1 1 20 15 -0 1 20 15 -0 3 20 15 -0 5 20 15 -0 7 20 15 -0 9 20 15 -1 1 20 16 -0 1 20 16 -0 3 20 16 -0 5 20 16 -0 7 20 16 -0 9 20 16 -1 1 P er sent a se Grafik 2 Perkembangan Non Performance Financing (NPF) pada Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh, 2010-2016
Berdasarkan Grafik 2 di bawah, dapat dideskripsikan bahwa sejak Januari-Desember sepanjang tahun 2010-2016, posisi NPF perbankan syariah di Kota Banda Aceh berkisar antara >1% hingga <7%. Pergerakan rasio pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah (NPF) cenderung fluktuatif. NPF terendah terjadi pada bulan Maret 2012, yaitu sebesar 1,74%. Sedangkan rasio NPF tertinggi terjadi pada bulan April 2014, yakni sebesar 6,22%, hal ini menunjukkan tinggi risiko yang dihadapi perbankan syariah. Hingga akhir periode penelitian  yaitu  pada  Desember  2016,  memperlihatkan  bahwa,  NPF  semakin  menurun,  hingga  mencapai 2,54% atau berada pada peringkat 2 pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi perbankan syariah semakin berkurang.

## Perkembangan Financing to Deposit Ratio
Berdasarkan Grafik  3 di  bawah  ini,  dapat  dijelaskan  bahwa  setiap  bulannya  sepanjang  tahun  2010- 2016, FDR pada perbankan syariah di Kota Banda Aceh berfluktuatif dan cenderung menurun hingga akhir periode riset ini. Meskipun FDR kian menurun, namun kondisi tidak mempengaruhi kesehatan dan aktivitas perbankan syariah. Pada Januari 2010, FDR perbankan syariah di Kota Banda Aceh sebesar 60,76% atau lebih rendah dari ketentuan BI. Selanjutnya FDR perbankan syariah semakin meningkat hingga di atas 100% pada  September  2010,  yakni  104,47  atau  lebih  tinggi  dari  ketentuan  BI.  Kondisi  ini  terus  terjadi  hingga Desember  2010.  Sejak  Januari  2011,  FDR  perbankan  syariah  kembali  menurun  dan  berada  pada  batas normal, yakni 98,63% sesuai dengan ketentuan BI. Namun memasuki Februari 2011 kembali meningkat di atas  batas  normal,  dan  itu  terjadi  hingga  November  2011  dan  kembali  berada  pada  batas  normal  pada Desember  2011  hingga  Januari  2012.  Setelah  itu  meningkat  lagi  di  atas  batas  normal  hingga  November 2012. Hal yang sama juga terjadi pada Januari-November 2013.
Sumber: Kantor Bank Indonesia, Banda Aceh, 2017 (diolah)
- 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 Pe rsent a se Grafik 3 Perkembangan Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh, 2010-2016
Sejak Oktober 2014 hingga November 2015 kembali membaik, di mana FDR perbankan syariah berada pada  kriteria  yang  ditentukan  BI.  Namun  hal  ini  tidak  berlangsung  lama,  di  mana  sejak  Desember  2015 sampai dengan Desember 2016, rasio FDR perbankan syariah kian menurun di bawah kriteria BI hingga 39,79%  pada  Desember  2016.  Hal  ini  disebabkan  penurunan  suku  bunga,  sehingga  masyarakat  lebih memilih  untuk  mengurus  kredit  untuk  investasi  daripada  menabung.  Kondisi  ini  memperlihatkan  bahwa perbankan  tidak  menjalankan  fungsi  intermediasinya  dengan  baik.  Namun  demikian,  perbankan  syariah tetap  melaksanakan  fungsi  intermediasinya  dalam  menghimpun  dan  menyalurkan  kembali  kepada masyarakat.

## Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik
Pengujian penyimpangan asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan yang  terdapat  dalam  model  regresi,  seperti  multikolinearitas,  heterokedastisitas  dan  autokorelasi.  Jika terdapar penyimpangan terhadap asumsi klasik, maka hasil uji-t dan uji-F menjadi tidak valid dan memicu kekeliruan dalam analisis terhadap hasil pengolahan data.

## Uji Normalitas
Analisis  uji  normalitas  menggunakan  hasil  hitung  Jarque-Bera  Normality  Test  (JB-Test),  dengan ketentuan, jika nilai JB-Test < 9,2 dapat diartikan data terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dapat diamati pada Gambar 1 . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Series: Residuals
Sample 2010M01 2016M12 Observations 84 Mean -3.04e-15 Median 0.692339 Maximum 31.80526 Minimum -52.03216 Std. Dev. 18.61605 Skewness -0.234328 Kurtosis 2.521781 Jarque-Bera 1.569160 Probability 0.456311

## Gambar 1 Uji Normalitas-Probability
Berdasarkan Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa nilai JB-Test sebesar 0.456311, yang berarti jika nilai JB-Test lebih kecil dari nilai yang disyaratkan, maka H0 diterima pada tingkat keyakinan 95 % dan dapat dikatakan bahwa error term terdistribusi normal.

## Pengujian Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara variabel penganggu (residual) pada periode 𝑡 dengan kesalahan pada periode 𝑡 − 1 . Dari hasil pengolahan data di tampilkan pada tabel berikut:
Tabel 1 Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 111.5729     Prob. F(2,79) 0.0000 Obs*R-squared 62.03710     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 08/20/17   Time: 15:50 Sample: 2010M01 2016M12 Included observations: 84 Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DPK 4.57E-07 5.94E-07 0.770216 0.4435 NPF -1.084998 0.887755 -1.222182 0.2253 C 3.583360 3.986756 0.898816 0.3715 RESID(-1) 0.911944 0.113223 8.054379 0.0000 RESID(-2) -0.057175 0.115697 -0.494184 0.6225 R-squared 0.738537     Mean dependent var -3.04E-15 Adjusted R-squared 0.725298     S.D. dependent var 18.61605 S.E. of regression 9.757044     Akaike info criterion 7.451535 Sum squared resid 7520.792     Schwarz criterion 7.596226 Log likelihood -307.9645     Hannan-Quinn criter. 7.509699 F-statistic 55.78647     Durbin-Watson stat 1.600712 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber: Output Eviews 9, 2017
Berdasarkan Tabel  1 di  atas  karena    p-value  -obs*-square  =  0.0000  >  0,01,  maka  H0  ditolak.  Uji autokorelasi dilihat dari nilai Durbin Watson statistic (DW).  Berdasarkan nilai DW sebesar 1.600712, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi penyimpangan autokorelasi.

## Gambar 2 Kriteria Pengambilan Keputusan Autokorelasi

## Pengujian Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi, apakah di dalam model tersebut terdapat korelasi antar variabel bebas atau independen. Jika terjadi korelasi antara variabel bebas tersebut, maka variabel tersebut tidak orthogonal, di mana nilai korelasi antara variabel bebas = 0. Multikolinieritas dapat  dilihat  dengan  membandingkan  koefisien  korelasi  antar  variabel  bebas,  di  mana  jika  korelasi  antar variabel bebas ≥ 0,8, maka terjadi masalah multikolinieritas yang serius (Kuncoro, 2001). Hasil pengolahan data Eviews9 untuk menguji multikolinieritas disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2

## Uji Multikolinieritas
DPK NPF DPK 1 0.028296 NPF 0.028296 1 Sumber: Output Eviews9, 2017
Berdasarkan Tabel  2 di  atas,  menunjukkan  bahwa  model  regresi  tidak  mengalami  gangguan multikolinieritas,  karena  korelasi  antar  variabel  bebas  tidak  melebihi  dari  0,8.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.
2 du= 1.788 dl= 1.679 4-du= 2.321 4-dl= 2.212 Bebas Bebas Positif Ragu Negatif Ragu 1.600712

## Pengujian Heterokedastisitas
Tabel 3 Uji Heterokedastisitas F-statistic 2.621899     Prob. F(2,81) 0.0788 Obs*R-squared 5.107370     Prob. Chi-Square(2) 0.0778 Scaled explained SS 3.613524     Prob. Chi-Square(2) 0.1642 Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 08/20/17   Time: 15:48
Sample: 2010M01 2016M12 Included observations: 84
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 541.3800 104.7519 5.168213 0.0000 DPK^2 -3.48E-12 2.25E-12 -1.543203 0.1267 NPF^2 -9.387865 4.872436 -1.926730 0.0575 R-squared 0.060802     Mean dependent var 342.4316 Adjusted R-squared 0.037612     S.D. dependent var 424.9624 S.E. of regression 416.8940     Akaike info criterion 14.93860 Sum squared resid 14077850     Schwarz criterion 15.02542 Log likelihood -624.4213     Hannan-Quinn criter. 14.97350 F-statistic 2.621899     Durbin-Watson stat 0.320320 Prob(F-statistic) 0.078825 Sumber: Output Eviews9, 2017 -60 -40 -20 0 20 40 0 40 80 120 160 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 Residual Actual Fitted
Sumber: Output Eviews 9, 2017

## Gambar 3 Uji Heterokedastisitas
Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari  residual  suatu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Jika  varians  dari  residual  tersebut  tetap,  maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya jika berbeda, maka gejala tersebut disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi  heteroskedastisitas  dapat  dilakukan  dengan  melihat  titik  sebaran  tertentu  pada  scatterplot,  uji Park,  uji  White  atau  uji  Glejser.  Setelah  diperoleh  hasil  regresi  maka  dilihat  signifikansi  masing-masing variabel  bebas  terhadap  variabel  dependen.  Kriteria  pengambilan  keputusan  adalah  jika  masing-masing
variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen,  maka  dapat  diindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Hasil pengolahan data dengan program EViews9 untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Tabel  3 di  atas,  menunjukkan  bahwa  p-value  obs*-square  =  0.0778  >  0,01,  maka  H0 diterima, dan dengan tingkat keyakinan 95%, dapat  disimpulkan bahwa  tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Dengan demikian, maka estimasi/taksiran dari model regresi linier dalam riset ini dinyatakan  bebas  dari  gangguan autocorelation,  multicolinierity,  heteroscedasticity dan serial  correlation dan memenuhi asumsi goodnes of fit .

## Dampak DPK dan NPF terhadap FDR Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh
Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4 di bawah ini, menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi  intermediasinya  (FDR),  sangat  dipengaruhi  oleh  variabel  DPK  dan  variabel  NPF.  Hasil  analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program Eviews 9 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari DPK dan NPF terhadap FDR.
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa,  secara  parsial  DPK  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap FDR, sedangkan NPF berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap FDR. Namun secara simultan, kedua variabel tersebut (DPK dan NPF) berpengaruh signifikan terhadap  FDR pada perbankan syariah di Kota Banda Aceh. Di mana DPK dan NPF berjalan beriringan dan saling melengkapi satu sama lain dalam tercapainya fungsi intermediasi perbankan syariah. Pembuktian ini juga sudah dijelaskan di dalam teori perbankan, karena dalam teori perbankan NPF sama sekali tidak berpengaruh terhadap FDR. Apabila NPF memiliki nilai positif maka bank tersebut akan memperoleh kerugian dikarenakan kredit macet yang diperoleh  dari  nasabah  mencapai  batas  tertinggi  ukuran  rasio  di  atas  5%.  Likuiditas  bank  dikatakan  baik apabila  bank  tidak  mengalami  risiko  yang  lebih  tinggi  di  atas  rasio  yang  telah  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia. Standar terbaik NPF ialah di bawah 5%. R-squared sebesar 0,47 menunjukkan bahwa DPK dan NPF  berpengaruh  terhadap  FDR  sebesar  47%,  sedangkan  sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar model riset ini.
Tabel 4 Output Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variable Coefficient Standard Error T-statistic Prob. DPK -9.54E-06 1.12E-06 -8.502328 0.0000 NPF -2.090537 1.692175 -1.235414 0.2202 R-squared Prob (F-statistic) 0.474981 0.000000

## Sumber: Output Eviews9, 2017
Hasil regresi menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah di Kota Banda Aceh berjalan dengan baik. Di mana DPK berpengaruh terhadap FDR yang disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan
yang  diperoleh  bank  dengan  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  dananya  kepada masyarakat.  Jika  masyarakat  tidak  ada  yang  menyimpan  dananya  pada  bank,  maka  fungsi  intermediasi perbankan  tersebut  tidak  akan  berjalan    dengan  baik.  Dalam  hal  tidak  ada  deposan  atau  nasabah  yang menabung, maka perbankan tidak memiliki DPK dan akan mengalami kerugian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  data  mengenai  fungsi  intermediasi  perbankan  syariah  di  Kota  Banda Aceh  dapat disimpulkan bahwa:
1. Perkembangan  DPK  dari  bulan  ke  bulan  selama  tahun  2010-2016  berfluktuasi,  namun  hingga  akhir tahun  observasi,  DPK  yang  berhasil  dihimpun  semakin  meningkat.  Sedangkan  rasio  NPF  perbankan syariah semakin menurun di akhir periode observasi, yang memperlihatkan tingkat risiko pembiayaan bermasalah semakin berkurang.
2. Nilai rasio FDR perbankan syariah di Kota Banda Aceh pada akhir periode observasi, yakni dari bulan ke bulan di tahun 2016, berada pada posisi di bawah batas bawah (<78%) berdasarkan kriteria Bank Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perbankan  syariah  tidak  menjalankan  fungsi  intermediasinya dengan  baik.  Namun  demikian,  ada  ketentuan  lain  dari  Bank  Indonesia  untuk  menilai  likuiditas perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan rasio short-term mismatch (STM).
3. Secara  parsial  DPK  bank  syariah  yang  dihasilkan  dalam  analisis  ini  adalah  negatif  dan  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  FDR  perbankan  syariah.  Selanjutnya,  NPF  bank  syariah  juga  berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR bank syariah. Sedangkan secara simultan, kedua variabel tersebut (DPK dan NPF) berpengaruh signifikan terhadap fungsi intermediasi perbankan syariah di Kota Banda Aceh.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:
1. Untuk  mempertahankan  eksistensinya,  perbankan  syariah  harus  mampu  meningkatkan  pelayanan kepada  nasabah  melalui  usaha  kreatif  dalam  menciptakan  produk-produk  inovatif,  baik  dalam menghimpun DPK maupun dalam menyalurkan pembiayaan.
2. Riset ini memiliki keterbatasan dalam mengkaji fungsi intermediasi perbankan syariah, di mana tidak mengkaji likuiditas jangka pendek atau short term mismatch (STM). Karena rasio STM tersebutlah yang membedakan kinerja likuiditas antara perbankan syariah dan konvensional.
3. Kami  menyarankan  kepada  para  peneliti  lanjutan  untuk  memasukkan  variabel  STM  dalam  kajian likuiditas perbankan syariah dengan menggunakan data triwulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alalwan,  A.  A.,  Dwivedi,  Y.  K.,  Rana,  N.  P.,  &  Algharabat,  R.  (2018).  Examining  factors  in  fl uencing Jordanian customers ’ intentions and adoption of internet banking: Extending UTAUT2 with risk, 40 (August 2017), 125–138. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.08.026
Alandejani, M.,  &  Asutay, M.  (2017).  Nonperforming loans in  the GCC banking sectors:  Does  the Islamic finance matter? Research in International Business and Finance . https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.020.
Arjomandi,  A.,  Valadkhani,  A.,  &  O’Brien,  M.  (2014).  Analysing  banks  intermediation  and operational  performance  using the Hicks-Moorsteen TFP index:  The case  of  Iran. Research in International Business and Finance , 30 (1),111-125. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2013.06.003.
Bank Indonesia. (2017). Statistik Perbankan Syariah . Banda Aceh: KBI Banda Aceh.
Bank  Indonesia (2013).  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013  tentang Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  12/19/PBI/2010  Tentang  Giro  Wajib  Minimum  Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.
Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011,
Perihal: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Bank  Indonesia  (2007).  Surat  Edaran  No.  9/24/DPbS,  Perihal:  Sistem  Penilaian  Tingkat  Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
Buchari, I., Rafiki, A., Abdullah, M., & Al, H. (2015). Awareness and attitudes of employees towards islamic banking products in Bahrain (Vol. 30, pp. 68–78). https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01256-3
Dunil, Z. (2004). Kamus istilah perbankan Indonesia . Gramedia Pustaka Utama.
Fasih, F. (2012). Inclusive growth in India through Islamic banking (Vol. 37, pp. 97–110). https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.278
Gujarati, D. N. (2010). Dasar-dasar Ekonometrika . (terj. Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, dan Carlos Mangunsong). Jakarta: Salemba Empat.
Hassan, A., Chachi, A., & Latiff, S. A. (2008). Islamic Marketing Ethics and Its Impact on Customer Satisfaction in the Islamic Banking Industry. Islamic Economic , 21 (1), 27–46. https://doi.org/10.4197/islec.21-1.2
Kamarudin,  F.,  Sufian,  F.,  Loong,  F.  W.,  &  Anwar,  N.  A.  M.  (2017).  Assessing  the  domestic  and foreign  Islamic  banks  efficiency:  Insights  from  selected  Southeast  Asian  countries. Future Business Journal , 3 (1), 33–46. https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.01.005
Kasmir (2010). Pemasaran Bank (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group
Kontot, K., Hamali, J., & Abdullah, F. (2016). Determining Factors of Customers ’ Preferences : A Case of Deposit Products in Islamic Banking (Vol. 224, pp. 167–175). https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.435
Kuncoro, M. (2001). Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Magd, H. A. E., & Mccoy, M. P. (2014). Islamic Finance Development in the Sultanate of Oman : Barriers and Recommendations (Vol. 15, pp. 1619–1631). https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(14)00633-9
Majid, M. S. A. and Zulhanizar, S. (2016) ‘The Patronage Behaviour of Islamic Bank ’ s Customers : Empirical Studies in Aceh’, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah , 8(2), pp. 201–212. doi: 10.15408/aiq.v8i2.3139.
Mei, G., Sook, Y., Kah, L., & Seng, T. (2016). Understanding Customer Satisfaction of Internet Banking : A Case Study In Malacca (Vol. 37, pp. 80–85). https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(16)30096-X
Mishkin,  Frederic  S,  2011. Ekonomi  Uang,  Perbankan  dan  Pasar  Keuangan (Alih  Bahasa: Solistyaningsih dan Yulianita), Edisi 8, Salemba Empat. Jakarta.
Mushtaq,  S.,  &  Siddiqui,  D.  A.  (2017).  Effect  of  interest  rate  on  bank  deposits:  Evidences  from Islamic and non-Islamic economies. Future Business Journal , 3 (1), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.01.002.
Mutia,  R.  (2017).  Pengaruh  Kredit  dan  Non  Performing  Loan  (NPL)  terhadap  Fungsi  Intermediasi pada Bank Umum di Kota Banda Aceh. Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis, 4 (1), 31-36.
Republik  Indonesia.  (2008).  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jakarta:
Sekretariat Negara.
Republik Indonesia (1998). Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia  (1992).  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun    1992  tentang  Perbankan.  Jakarta:
Sekretariat Negara.
Republik Indonesia (1992). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Jakarta: Sekretariat Negara.
Saunders,  A.  & Cornett, M. M.,  (2008). Financial  Institutions  Management:  A Risk Management Approach. New York: McGraw-Hill/Irwin.
Sjahdeini,  S.  R.  (1999). Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan Indonesia . Pustaka Utama Grafiti.
Wulandari,  D.,  &  Subagio,  A.  (2015).  Consumer  Decision  Making  in  Conventional  Banks  and Islamic  Bank  based  on  Quality  of  Service  Perception  (Vol.  211,  pp.  471–475). https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.062
Zheng, C., Rahman, M., Begum, M., & Ashraf, B. (2017). Capital Regulation, the Cost of Financial Intermediation  and  Bank  Profitability:  Evidence  from  Bangladesh. Journal  of  Risk  and Financial Management , 10 (2), 9. https://doi.org/10.3390/jrfm10020009.