## PENDAHULUAN
Seiring dengan adanya perubahan masa dari orde baru ke era reformasi sangat memberikan dampak yang positif bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Adapun perubahan  paradigma baru ini diwujudkan melalui kebijakan- kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (merupakan revisi dari

## PENGARUH  PENERAPAN  STANDAR  AKUNTANSI
PEMERINTAHAN  (SAP)  BERBASIS  AKRUAL  DAN  SISTEM AKUNTANSI  KEUANGAN  DAERAH  TERHADAP  KUALITAS LAPORAN  KEUANGAN  PEMERINTAH  DAERAH KABUPATEN  GUNUNG  KIDUL
(Studi  Empiris  pada  Instansi  Pemerintahan  Kabupaten Gunung  Kidul  DIY)
Kurnia Rahmah
Alumnus Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha email: kurniarahmah27@yahoo.com

## Zulkifli
Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta email: zulstieww@gmail.com

## A bstract
This research aims to analyze the effect of application of government accounting standard and the effect of region’s financial accounting system on the quality of regency financial statements GunungKidul regency (empirical study at government institutions in GunungKidul regency DIY). There are 36 respondents in this research uses purposive sampling method. SPSS 17.0 is used to analyze hypotheses in this research. Based on the result of this research are application of accrual basis government accounting standard influence positively, but not significant on quality of regency financial statements GunungKidul regency, and region’s financial accounting system influence positively, but not significant on quality of regency financial statements Gunung Kidul regency.

## Keywords: Government Accounting Standard, accrual basis, Region’s Financial
Accounting System, Quality of Region’s Financial Report.
UU No.32 Tahun 2004). Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pemerintah daerah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual) yang diberlakukan tahun anggaran 2015. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi

## JURNAL KAJIAN BISNIS
VOL. 26, NO. 2,  2018, 113 - 130
yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas baik. Untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik ( good govermance ) pemerintah harus melakukan berbagai upaya-upaya yang dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah mencakup beb erap a asp ek b aik dalam bid ang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan sumber daya manusia. Pengukuran kinerja yang berbasis akuntabilitas serta transparansi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat (Halim dan Laurensius, 2005).
Bentuk media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 31 disebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian serta peng- ambilan keputusan, harus sesuai dengan prinsip -prinsip  pen yusu nan  lapo ran keuangan.
Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitasdiperlukan orang- orang yang kompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya bermanfaat baik dalam pengertian, aktivitas yang dapat bermanfaat baik dalam pengambilan sebuah keputusan dan dapat dipahami oleh para pengguna (Huang et al, 1999 dalam Xu et al, 2003). Agar bermanfaat, informasi akuntansi harus memenuhi beberapa
karakteristik kualitatif laporan keuangan ya ng d isya ratkan d alam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni (1) Relevan, (2) Andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.
Informasi yang  terdapat di  dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi atau sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk menciptakan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif yang telah dijelaskan diatas. Laporan keuangan me rupa kan  sala h sa tu b entu k alat pertanggungjawaban manajemen suatu pemerintah terhadap publik.
Penerapan akuntansi yang baik serta pengawasan yang optimal dari pihak inter- nal maupun eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pada sebuah instansi pemerintah dapat meningkatkan akun- tabilitas kin erja in stansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan- urusan pemerintah dapat optimal.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji mate- rial. Jika laporan keuangan diberi opini jenis ini, artinya auditor berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/ pemerintah/ dianggap telah menyeleng- garakan prinsip akuntansi yang berlaku umu m de ngan  materia l da n tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan k e u a n g a n . h t t p s / / i d . w i k i p e d i a . o r g / Opini.BPK.

## PENGARUH PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
Standar akuntansi pemerintahan(SAP) merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan  adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman intansi pemerintah agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010).Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap SAP berbasis akrual, maka akan dapat disusun
laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, LaporanOperasional, Laporan Perubahan Ekuita s da n Ca tata n  atas L aporan Keuangan.
Dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggung- jawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum d ipah ami maka  aka n da pat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.
Pemerintah telah berupaya  untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang  dihasilkan dari laporan
keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataan tidak semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut.
Perkembangan opini BPK terhadap hasilaudit laporan keuangan pemerintah daerah sejak 2012  hingga tahun 2015 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, disajikan pada tabel 1.
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telahmampumemperbaiki raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (W DP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015.
Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki struktur maupun sistem penataan barang milik Negara/Daerah dengan tertib, serta memperbaiki ketentuan ketidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa den gan  kete ntua n ya ng b erla ku, memberikan pelatihan terhadap pegawai/ staff yang memiliki kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan.  Semua kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul tersebut dijadikan sebagai sebuah poin penting oleh Pemerintah Daerah yang harus diperbaiki

## KURNIA RAHMAH & ZULKIFLI
Tabel 1 Perkembangan Opini BPK atas LKPD Tahun 2012-2015
No. Pemerintah Kabupaten/Kota Opini LKPD 2012 2013 2014 2015 1 Daerah Istimewa Yogyakarta WTP WTP WTP WTP 2 Kota Yogyakarta WTP WTP WTP WTP 3 Kabupaten Bantul WTP WTP WTP WTP 4 Kabupaten Sleman WTP WTP WTP WTP 5 Kabupaten Kulon Progo WDP  WTP WTP WTP 6 Kabupaten Gunung Kidul WDP WDP WDP WTP Sumber : Website BPK RI
agar dapat memperoleh dan memper- tahankan opini audit WTP dari BPK RI.
Berdasarkan informasi yang dipaparkan di atas maka, judul penelitian yaitu “ Pengaruh Penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) Berbasis Akrual, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ”.
Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Peme- rintahan Akrual berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Gunung Kidul?  2.  Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Gunung Kidul?

## TELAAH LITERATUR

## Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertim- bangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan se hing ga tujua n un tuk  mewu judkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Penera pan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA),
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO)¸ Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 71 Tahun 2010 telah membuat perubah an signifika nterhada p  po la pengelolaan keuangan pemerintah di Indo- nesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  64 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP menggunakan basis akrual untuk p enga kuan  tra nsaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual  untuk pengakuan  aset, kewajiban dan ekuitas.
SAP dinyatakan dalam bentuk Per- nyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi  Pemerintahan  dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemahaman SAP merupakan suatu pengetahuan yang sangat mendasar dalam menyusun pelaporan keuangan. Dengan adanya pemahaman yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas pelaporan keuangan yang baik pula, serta berpengaruh terhadap kinerja suatu pelaporan keuangan daerah.
Laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki beberapa karakteristik ku alitatif  yan g disya ratkan. Adap un karakterisitik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan pe rsya rata n no rmatif  sebag aima na disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (PP  No. 71 Tahun 2010) adalah:

## PENGARUH PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
1. Relevan, ya itu info rmasi ya ng didalamnya memuat tentang informasi yang dapat mempengaruhi kepuasan pengguna dan dapat membantu mereka dalam menemukan titik keluarnya, baik sebagai alat untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, atau masa kini, dan untuk memprediksi peristiwa yang akan terjadi dimasa depan. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
O Manfaat prediktif (predictive value).
Informasi yang dapat membantu untuk memprediksi masa depan, dengan melihat suatu peristiwa masa lalu dan mempertimbang- kannya, serta  berdasarkan kejadian masa kini.
O Manfaat umpan balik ( feedback value ). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
O Tepat Waktu (timeliness). Informasi yang disajikan secara tepat waktu yaitu sesuai dengan kebutuhan dan dap at d iman faatkan  seba gai in formasi dala m p enga mbilan keputusan.
2. Andal , yaitu informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya dan tidak menimbulkan kesalahan material, menyajikan informasi secara benar dan ju jur, serta d apa t diverifika si kesalahannya.
3. Dapat dibandingkan , yaitu informasi yang dimuat dapat dibandingkan dengan periode yang lalu serta dapat dibandingkan dengan entitas lain yang bergerak dalam bidang yang sama.
4. Dapat dipahami , informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, harus dapat dipahami oleh semua kalangan ataupun pihak pengguna laporan keuangan. Dinyatakan dalam
bentu serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan keuangan.
Masyarakat menghendaki  agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi atau sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
(SAKD)
1. Pengertian SAKD
Menurut Nordiawan (2008), sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, peng- ikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung- jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau meng- gunakan aplikasi komputer.
2. Tujuan SKPD
Sistem akuntansi pemerintahan (sektor publik) memiliki  tiga tujuan pokok (Nordiawan, 2008) yaitu: pertanggung jawaban, manajerial dan pengawasan.
3. Ruang Lingkup SAKD
Salah satu tuju an S AKD adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggung- jawabkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak eksternal.
4. Karakteristik SAKD
SAKD atau Sitem Akuntansi Pemerintah Dae rah memiliki karakte ristik (Nordiawan, 2008), yaitu basis akuntansi dan sistem pembukuan.
5. Penerapan SAKD
Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah

## KURNIA RAHMAH & ZULKIFLI
pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut Mardiasmo (2004), SAKD dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang rele van  untu k pe mbua tan keputusan.

## METODA PENELITIAN

## Populasi
Menurut Indriantoro dan Supomo (1999), populasiadalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan pada OPD Pemerintahan Daerah kabupaten Gunung Kidul.

## Sampel
Menurut W iyono (2011: 76)sampel merupakan bagian populasi yang terwakili dan akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang terwakili. Sampel dipilih dengan mengguna- kan teknik purposive sampling . Purposive Sampling merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Wiyono, 2011: 88). Jumlah pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 36 orang dari 4 OPD yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Kidul.
Me tode  pen entu an  sampe l ya ng digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pupose sampling . Kriteria penentuan sampel pada penelitian ini adalah pegawai
yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dan dari 29 SKPD hanya 4 OPD yang dijadikan responden yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Dalam penentuan jumlah sampel digunakan rumus perhitungan Slovin dengan tingkat error atau kesalahan yang dapat doterima sebesar 5%. Sedangkan penentuan jumlah sampel untuk setiap OPD ditentukan secara proporsional. Dimana jumlah pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan di satu OPD dibagi dengan total pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan di 4 OPD. Kemudian hasilnya dikalikan dengan hasil perhitungan dengan rumus Slovin yang telah dilakukan.

## Objek Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris yang dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul. Objek penelitian ini pada OPD di Kabupaten Gunung Kidul yaitu BKAD, BAPPEDA, SATPOL PP dan DPUPRKP.

## Jenis Data
Umar  (2005),  menyatakan   jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah Data  Primer dan  Data Sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh  secara langsung dari sumbernya oleh peneliti melalui proses penyebaran kuesioner  kepada responden sesuai objek yang diteliti dan bersifat up to date. Adapun kriteria responden  pada penelitian ini yaitu pegawai/staf pada bagian akunta nsi/keua ngan  pad a  in stan si pemerintah yang meliputi kepala staf bagian dan para  staf subbagian  akuntansi/ keuangan.

## Teknik Pengumpulan Data
Me tode  pen gump ulan   data pa da penelitian ini yaitu  menyebarkan kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan

## PENGARUH PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
kepada responden atau pengguna laporan keuangan terkait permasalahan yang akan diteliti di instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Adapun hasil jawaban dari pe rtan yaan  yan g d iaju kan  kepa da responden terpilih, diolah menggunakan software SPSS. Adapun skala  yang digunakan untuk mengukur yaitu skala likert (skala sikap) mempunyai gradasi dari sangat positif ke sangat negatif (Sugiyono, 2013:93). Kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah selesai diisi oleh responden kemudian diukur menggunakan skala likert antara 1 sampai dengan 5 yang dipaparkan pada tabel 2 dan tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 2. Skor Skala Likert untuk Kuesioner SAKD dan Kualitas Laporan Keuangan NO KETERANGAN SKOR 1. Sangat Tidak Setuju 1 2. Tidak Setuju 2 3. Netral 3 4. Setuju 4 5. Sangat Setuju 5 Tabel 3. Skor Skala Likert untuk Kuesioner Penerapan SAP NO KETERANGAN SKOR 1. Tidak Menerapkan 1 2. Hanya Sedikit Menerapkan 2 3. Sebagian Menerapkan 3 4. Menerapkan 4 5. Menerapkan Penuh 5

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi Ope rasional yaitu a spek penelitian yang dapat memberikan petunjuk te ntan g ba gaimana   cara me ngukur variabel. Definisi operasional merupakan suatu informasi ilmiah  yang sangat penting bagi para peneliti lain dalam rangka membuat suatu penelitian yang sejenis dengan variabel yang sama. Dengan adanya informasi tersebut, peneliti akan mengetahui bagaimana cara melakukan
pengukura n terhadap varia bel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama dan apakah peneliti akan melanjutkan prosedur pengukuran yang sama atau menggunakan prosedur yang baru.
Variabel Penelitian merupakan sesuatu hal yang memang memiliki sifat dan mempunyai variasi tertentu, yang sengaja dibuat untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan- nya (Sugiyono, 1994).  Penelitian ini men ggun akan  dua   macam varia bel penelitian yaitu, varibel bebas dan variabel terikat.
a. Variabel Dependen
Variabel Dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti (Sekaran  2006). Variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah peneliti ambil sebagai variabel dependen karena kualitas  pelaporan keuangan daerah yang disusun oleh instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul masih relatif rendah dan masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan yang  baik yaitu  sudah me mperoleh  opini wajar tan pa pengecualian dari BPK.  Kabupaten Gunung Kidul belum meraih status wajar tanpa pengecualian, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul.
b. Variabel Independen
Variabel Independen (Variabel bebas) adalah variabel  yang dapat mem- pengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif (Sekaran 2006). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan daerah.

## 1) Standar Akuntansi Pemerintahan
Pen erapa n Stan dar A kunta nsi Pemerintahan, adalah mengatur Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum ( General purpose financial statements ) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, mauapun antar entitas. PP No.71 tahun 2010 ten tang  Sta ndar Aku ntan si Pemeritahan.
2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai deng an d ilakukan nya pelaporan keuangan atas pertang- gungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika siste m akuntansi belum dipaha mi maka  akan  dap at menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.
Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur untuk menyusun laporan keuangan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan oleh pih ak-p ihak tertentu  da lam mengambil suatu keputusan.

## 1. Uji Kualitas Data
a) Uji Validitas
Uji validitas  d ilakukan  untuk mengukur valid/tidaknya suatu kuesioner dan untuk melakukan pengukuran tingkat keandalan alat ukur yang digunakan. Apabila koefisien korelasinya menunjukkan signifikan 0,361 atau jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka pernyataan/ indikator instrument yang digunakan adalah valid (Ghozali, 2009).
b) Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas data digunakan untuk mengukur apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda atau berubah jika dilakukan pengukuran ulang terhadap subjek yang sama. Penelitian Sugiyono (2009) menyata- kan Instrumen dikatakan reliable apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda, alat ukur dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,60.

## 2. Uji Asumsi klasik
Adapun langkah-langkah yang dilakukan jika menggunakan  uji regresi  berganda menggunakan beberapa Uji Asumsi Klasik yang harus dipenuhi diantaranya: Uji Normalitas, Uji Multikolonearitas, Uji Heteroskedisitas. Adapun rinciannya sebagai berikut:
a) Uji Normalitas Uji Normalitas dilakukan untuk melakukan pengujian apakah dalam model regresi antara variabel terikat dengan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-Sample Kolmogorov Sminorv test (1-Sampel K-S). Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikasi 0,05. Apabila nilai siginifikansi hitung lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal.
b) Uji Multikolonearitas
Uji multikolonearitas memiliki tujuan apa kah dala m mo del regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel Indepen- dent). Model regresi yang baik yaitu

## PENGARUH PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
yang tidak saling berkorelasi antar variabel bebas. Jika diantara variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Ortogonal yaitu variabel independen yang masing-masing variabel  memiliki nilai korelasi variabel bebas = 0. Mutikolonearitas dapat dilihat dari (1) Nilai Toleransi dan Lawannya, (2) Valiance Inflation Faktor (VIF). Suatu model regresi dap at d ikatakan  beb as d ari Multikolonearitas jika mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan angka Tolerance nya mendekati 1. Toler- ance merupakan variabel-variabel bebas yang terpilih dan tidak dapat dijelaskan dengan variabel-variabel bebas lainnya. Nilai cut off yang sering digunakan adalan nilai Toler- ance 0,10 atau = nilai VIF diatas 10 (Ghozali 2005).
Tidak terdapat multikonearitas antar variabel independen jika VIF < 10,  dan nilai Tolerance >  0,1. Terdapat multikoloneritas antar variabel independen jika VIF >10, dan nilai Tolerance <0,1.
c) Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas merupakan ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan dari model regresi. Uji Heteroskedas- tisitas memiliki tujuan untuk menguji apa kah dala m mo del regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap, berarti dapat dikatakan Heteroskedas- tisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas (Gozali, 2011). Uji  Hetoreskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan
tingkat signifikan D = 5%. Model regresi dapat dikatakan Heteros- kedastisitas jika nilai á lebih besar dari 5%.

## 3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

## Analisis Regresi Berganda
Untuk melakukan  ana lisis da ta, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda adalah analisis regresi yang terdiri dari dua atau lebih variabel-variabel Independen. Menurut Ghozali (2011), untuk memperoleh kebenaran dari prediksi dan pengujian regresi yang dilakukan, maka perlu melakukan berbagai cara untuk mencari nilai Koefisien Determinasi, Uji Simultan dean Uji Parsial.
a) Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2005). Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koe fisien de terminasi R 2 yan g merupaka n besaran non  negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1. Jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila r = +1, atau mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat. Menurut Ghozali (2011), banyak peneliti menyarankan untuk menggunakan adjusted R 2 daripada R 2 . Hal ini disebabkan bahwa  jika terdapat penambahan  satu variabel Independen maka R 2 akan meningkat. Sedangkan pada Adjusted  R 2 akan mengalami kenaikan atau penurunan jika ada penambahan variabel independen dalam bentuk atau model regresi.
b) Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)
Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel indepen- de n se cara   bersama -sama atau simulta n me mpen garu hi  varia bel dependen (Ghozali 2005). Jika hasil F test diperoleh nilai F hitung lebih besar dari df dan signifikansi jauh di bawah derajat kepercayaan yang ditentukan maka model regresi dapat dikatakan variabel independen secara bersama- sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya: Signifikan bila r value < D (0,05).
c) Uji Parsial ( Uji t Statistik)
Uji t statistik berfungsi untuk menerangkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan varibel dependen (Ghozali, 2011). Uji nilai t memiliki tingkat signifikansi 5%. Kriterianya yaitu ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial yaitu diterima jika nilai sig t < D (0,05).
d) Model Regresi
Y = e X X 2 2 1 1 E E D
Keterangan:
Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
D : Konstanta
1 E : Slope regresi atau koefisien regresi
dari 1 X
2 E : Slope regresi atau koefisien regresi dari 2 X
1 X : Penerapan Standar Akuntansi
Pemrintahan (SAP)
2 X : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
e : Kesalahan residual (error turn)
Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan SPSS 17,0 dengan tingkat signifikan 5% ( D = 0,05).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Kualitas Instrumen
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauhmana tingkat kevalidan  suatu pertanyaan dari penyebaran kuesioner. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan Pearsion Correlation . Sebuah data dapat dikatakan valid apabila r hitung > r tabel, maka point pertanyaan tersebut dapatdikatakan valid. Hasil uji validitas terhadap data penelitian disajikan pada tabel 4 dibawah ini.
Tabel 4.

## Hasil Uji Validitas Variabel PSAP
Variabel Keterangan r hitung r tabel Keterangan PSAP PSAP 3 0,855 0,361 Valid PSAP 5 0,651 0,361 Valid PSAP 6 0,372 0,361 Valid PSAP 7 0,843 0,361 Valid PSAP 8 0,438 0,361 Valid PSAP 9 0,857 0,361 Valid
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

## PENGARUH PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
Secara keseluruhan semua instrument butir-butir pertanyaan terkait Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan memiliki
nilai di bawah 0,361 dan sebagiannya memiliki nilai  di a tas  0,36 1. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pertanyaan
ada yang tidak valid dan valid. Butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara diatas 0,361 ada 6 yaitu untuk butir pertanyaan No 3 (0,855), 5 (0,651), 6 (372), 7 (0,843), 8 (0,438), dan 9 (0,857). Adapun butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara di bawah 0,361 ada yaitu untuk butir pertanyaan No 1 (0,278), 2 (0,309), 4 (0,360). Hasil Uji Validitas Variabel SAKD disajikan pada tabel 5.
Secara keseluruhan semua instrument butir-butir pertanyaan terkait Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai diatas 0,361 hal ini mengindikasikan bahwa se mua pertanya an valid. B utir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara diatas 0,361  ada 4 yaitu untuk butir pertanyaan No 1 (0,889), 2 (0,852), 3 (0,882) dan 4 (0,946) Hasil Uji Validitas Variabel KLKPD disajikan pada tabel 6.
Secara keseluruah semua instrument butir-butir pertanyaan terkait Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah me miliki n ilai dia tas  0,36 1. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pertanyaan valid.  Butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara diatas 0,361 dan 0,900 an ada  yaitu untuk butir pertanyaan No 2 (0,793), 3 (0,898), 5 (0,880), 6 (0,759), 7 (0,832), 8 (0,817), 10 (0,890), 11 (0,892),
Tabel 5.

## Hasil Uji Validitas Variabel SAKD
Variable Keterangan rhitung rtabel Keterangan SAKD SAKD 1 0,889 0,361 Valid SAKD 2 0,852 0,361 Valid SAKD 3 0,882 0,361 Valid SAKD 4 0,946 0,361 Valid
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017
Tabel 6.

## Hasil Uji Validitas Variabel KLKPD
Variabel Keterangan r hitung r tabel Keterangan
KLKPD
KLKPD 1 0,915 0,361 Valid KLKPD 2 0,793 0,361 Valid KLKPD 3 0,898 0,361 Valid KLKPD 4 0,931 0,361 Valid KLKPD5 0,880 0,361  Valid KLKPD 6 0,759 0,361 Valid KLKPD7 0,832 0,361  Valid KLKPD 8 0,817 0,361 Valid KLKPD 9 0,912 0,361 Valid KLKPD 10 0,890 0,361 Valid KLKPD 11 0,892 0,361 Valid KLKPD 12 0,937 0,361 Valid KLKPD 13 0,875 0,361 Valid KLKPD14 0,885 0,361  Valid KLKPD 15 0,907 0,361 Valid KLKPD 16 0,937 0,361 Valid Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017
KURNIA RAHMAH & ZULKIFLI
13 (0,875), 14 (0,885). Adapun butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara diatas 0,900 an ada 6 yaitu untuk butir pertanyaan No, 1 (0,915), 4 (0,931), 9 (0,912), 12 (0,937), 15 (0,907), 16 (0,937).
Berdasarkan tabel uji validitas di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi r- hitung > r tabel yang diperoleh dibandingkan dengan r-tabel pada taraf siginifikansi 5%. Bila r hitung > r tabel maka alat tersebut dinyatakan valid. Pada penelitin ini nilai r tabel adalah sebesar 0,361.
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel uji validitas menunjukkan bahwa poin- poin pertanyaan dari masing-masing variabel dalam kuesioner mempunyai r hitung >  r tabel (0,361), hanya item pertanyaan dalam kuesioner penerapan standar akuntansi pemeritahan yang memiliki jawaban tidak valid berjumlah 3 item pertanyaan sedangkan yang valid berjumlah 6 item pertanyaan. Dengan demikian item pertanyaan dalam kuesioner sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan valid.
b. Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berubah atau  konsisten te rhadap  instru ment penelitian. Jika nilai Cronbach Alpha di atas 0,60 maka instrument penelitian dapat dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas terhadap data penelitian yang disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Reliabilitas  Keterangan PSAP 0,760  0, 60 Reliabel SAKD 0,912  0,60 Reliabel KLKPD 0,979  0,60 Reliabel Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017
Tabel 7. menunjukkan nilai Cronbach Alpha variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,760, sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,912, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,979. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai Cronbach Alpha >0,60.

## Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Sebelum melakukan analisis jalur, salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan one sample kolmograv smirnov test , yang mana jika nilai asymp.sig (2-tailed) > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal. Secara rinci hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 8. dibawah ini:
Tabel 8. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardiz ed Residual N 30 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation 8.34822234 Most Extreme Differences Absolute .141 Positive .101 Negative -.141 Kolmogorov-Smirnov Z .770 Asymp. Sig. (2-tailed) .594 a. Test distribution is Normal.
Berdasarkan hasil pengujian, maka semua komponen penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kulitas laporan keuangan pemerintah daerah berdistribusi normal karena nilai asyimp sig (2-tailed) > dari 0,05  yaitu sejumlah 0,594.

## b. Uji Multikolonearitas
Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinieritas. Model regresi

## PENGARUH PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
yang bebas dari multikolinearitas adalah yang memiliki nilai tolerance yang lebih dari 10%  atau 0,1  dan nilai variance inflantion factor (VIF) kurang dari 10, untuk melihat hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 9. sebagai berikut:
Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Nilai Tolerance VIF Keterangan PSAP 0,877 1,141 Bebas Multikolinearitas SAKD 0,877 1,141 Bebas Multikolinearitas
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017
Tabel 9 menunjukkan bahwa pada masing-masing variabel independen nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai variance inflantion factor (VIF) dari masing masing variabel independen kurang dari 10.
Variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai tolerance sebesar 0,877 dan nilai variance inflantion factor (VIF) sebesar 1,141. Berdasarkan hasil penelitian maka variabelpenerapan standar akuntansi pemerintahan bebas dari multikolinearitas karena sudah memenuhi ketentuan.
Variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,877 dan nilai variance inflantion
factor (VIF) sebesar 1,141. Berdasarkan hasil penelitian maka variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah bebas da ri multikolinearita s ka rena  sud ah memenuhi ketentuan.

## c. Uji Heteroskedastisitas
Uji Hetoreskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan tingkat signifikan D = 5%. Model regresi dapat dikatakan Heteros- kedastisitas jika nilai sig lebih besar dari 5%. Hasil Uji Heteroskedasitas disajikan pada tabel 10.
Dari semua variabel ini tidak terdapat heteroskedastisitas, dimana jumlah sig untuk variabel PSAP sebesar 0,974 dan untuk variabel SAKD nilai sig sejumlah 0,293.

## ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS
a. Koefisien determinasi (R 2 )
Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R 2 yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi disajikan pada tabel 11.
Tabel 10. Hasil Uji HeteroskedasitasCoefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -4.401 10.265 -.429 .671 psap .007 .218 .007 .032 .974 sakd .598 .558 .215 1.072 .293 a. Dependent Variable: res_2
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

## KURNIA RAHMAH & ZULKIFLI
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 11 diketahuinilai Adjusted R Square sebesar 0,158 hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan model variasi variabel terikat sebesar 15,8%. Sedangkan 84,2% dijelaskan oleh variabel lainnya.

## b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)
Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dengan tingkat siginifikan dibawah 0,05. Hasil Uji Simultan  ANOVA disajikan pada tabel 12.
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 12. diketahui nilai sigifikan sebesar 0,038. Karena nilai sigifikan < 0,05 sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka  dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel independen yaitu penerapanan standar akuntansi peme- rintahan, dan sistem akuntansi keuangan Daerahberpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gunung Kidul.

## c. Uji Parsial (Uji t Statistik)
Statistik t berfungsi untuk menerangkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen  secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Ada tid aknya pe ngaruh  a ntara va riab el independen terhadap variabel dependen secara parsial diterima jika nilai sig t < (0,05). Hasil Uji Parsial disajikan pada tabel 13.
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 13. variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai sig sebesar 0,283, dan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar  0,061.
Kesimpulannya bahwa variabel Pene- rapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memenuhi ketentuan karena nilai sig 0,283 > 0,05, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memenuhi ketentuan karena nilai sig 0,061 > 0,05.

## Hasil Pengujian Hipotesis dan Analisis Data
a. Persamaan Regresi Berganda
Ha sil  analisisi re gresi be rgan da disajikan pada tabel 14. Dari tabel 14, dapat disajikan persamaan regresi sebagai berikut:
KLKPD = 23,317 + 0,378 PSAP + 1,726 SAKD +e
Tabel 11.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .464 a .216 .158 8.65189 a. Predictors: (Constant), SKAD PSAP Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017
Tabel 12.
Hasil Uji Simultan  ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 555.875 2 277.937 3.713 .038 a Residual 2021.092 27 74.855 Total 2576.967 29 a. Predictors: (Constant), sakd,   psap b. Dependnt Variable: klkpd
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

## PENGARUH PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
Ha sil analisispersama an regre si menunjukan nilai konstanta KLKPD (Y) sebesar 23,317.Koefisienregresi variabel PSAP(X 1 ) 0,378, dan koefisienvariabel SAKD (X 2 ) sebesar 1,726.

## b. Hasil Pengujian H 1
Hasil pengujian H 1 pada tabel 14. menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif 0,378 ,nilai t hitungsebesar 1,095 dengan nilai sig 0,283 > D (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang artinya H 1 ditolak
c. Hasil Pengujian H 2 Hasil pengujian H 2 pada tabel 14. menunjukkan bahwa koefisien regresi
bernilai positif 1,726, nilai t hitungsebesar 1,952 dengan nilai sig 0,061 > á (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa sistem akunta nsi  keua nga n da erah  tid ak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yang artinya H 2 ditolak.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Adapun penelitian yang dilakukan  pada OPD Kabupaten Gunung
Tabel 13.

## Hasil Uji Parsial
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Consta nt) 23.317 16.271 1.433 .163 psap .378 .345 .199 1.095 .283 .877  1.141 sakd 1.726 .884 .355 1.952 .061 .877  1.141
a. Dependent Variable: klkpd
Tabel 14.

## Hasil Analisis Regresi
Variabel Koef. B T Sig Keterangan Konstanta PSAP SAKD 23,317 0,378 1,726 1,433 1,095 1,952 0,163 0,283 0,061 Ditolak Ditolak Adj. R Square F statistic Sig F 0,158 3,713 0,038 Dependen variabel  : KLKPD
Sumber : Data Primer yang diolah, 2017

## KURNIA RAHMAH & ZULKIFLI
Kidul menunjukkan hasil bahwa penerapan sta ndar aku ntan si p emerinta h tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya hipotesis ini ditolak.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, individu penyusun laporan keuangan di instansi pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul memiliki penerapan yang kurang terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pelatihan dan pengenalan PSAP secara keseluruhan, pemahaman terhadap PSAP hanya sebatas pelaporan keuangan yang sering terjadi terkait dengan perolehan dana, pengelolaan dana, serta pengeluaran dana saja. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Janaini (2012) dan Kusumah (2012) mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitian- nya masuk kategori baik dan terdapat pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.
Ha sil peng ujia n h ipotesis ked ua menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal in i me nunjukka n  b ahwa  pen erap an sistemakuntansi pemerintahandaerahtidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Adapun penelitian yang dilakukan  pada OPD Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerahtidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya hipotesis ini ditolak.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, individu penyusun laporan keuangan di instansi pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul memiliki penerapan yang kurang terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini
dapat terjadi karena kurangnya pelatihan dan pengenalan SAKD secara keseluruhan, pemahaman terha dap  SAKD han ya sebatas pelaporan keuangan yang sering terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ropiyantie (2012) dan Sihombing (2011) yang menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

## Simpulan
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Kidul.  Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan. Hal-hal yang dapat mendukung perolehan opini WTP Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2016 yaitu diantaranya memperhatikan penyajian dan pengelolaan aset tetap, melakukan perbaikan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD),serta memperbaiki pengelolaan Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) agar semakin baik kedepannya.
Hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Hasil uji t diperoleh bahwa variabel pe nera pan stan dar aku ntan si pemerin taha n tidak  berp enga ruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

## PENGARUH PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
2. Hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

## Saran
Hasil koefisien determinasi sebesar 0,158 menunjukkan kemampuan variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya hanya 15,8%. Jadi pengaruh kedua variabel masih sangat kecil, oleh karena itu bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama, sebaiknya menambah variabel bebas, agar hasil penelitian dapat lebih baik lagi dalam membuktikan hipotesis.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian yang dipapar- kan untuk  lebih meningkatkan  hasil penelitian selanjutnya, yaitu:
1. Populasi pada penelitian ini hanya men caku p 4  OPD yang  ada  di Kabupaten Gunung Kidul.
2. Waktu penelitian relatif singkat, sehingga jumlah sampel yang diterima masih jauh dari yang diharapkan.
3. Penelitian ini hanya menguji tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas la pora n ke uang an yang  ada  di Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

## DAFTAR PUSTAKA
Azlim, Darwis, Usman Abu Bakar (2012), pengaruh penerapan GOOD GOVER- NA NCE dan  Stan dar Aku ntan si Pemerintahan terhadap  Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
Donaldson, L., Davis, J, H (1991), Steward- ship Theory Or Agency Theory, CEO Governance And Shareholder Returns, Australian Journal Of Management , 16, PP 49-46.
Ghozali, Imam (2011), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,
Edisi 5. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
Haliah (2012), “ Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”, Disertasi Doktor pada FPS UNHAS Makassar.
https://id.wikipedia.org/wiki/Opini.BPK. https://www.bpk.go.id/diy/konten/1857/ Mitra-Kerja.
Indriantoro Nur, Supomo Bambang (1999),
Metode Penelitian Bisnis, yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
Jannaini, Yuli (2012), Pengaruh Penerapan Standa r Akunta nsi  Peme rintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan  Imp lika sinya  Te rhad ap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung) . Skripsi. Univer- sitas Komputer Indonesia.
Kusumah, Arif Ardi  (2012),  Pengaruh Pen erapan S iste m Akunta nsi Pemerintahan terhadap  Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKP D/OP D Pe merintah an  K ota Tasikmalaya). Jurnal Accounting. Vol
1, No 1.
Mardiasmo (2002),  Akuntansi Sektor Publik
Yogyakarta: Andi
Nurhayati, Riani, (2013), “pengaruh
Pe nera pan Stan dar Aku ntan si Pemerintahan Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Daera”, Jurnal Eko nomi Aku ntan si,  Universitas
Sliwangi Tasikmalaya.

## KURNIA RAHMAH & ZULKIFLI
Prasetya, Gede Edy (2005), Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerinta Daerah. Yogyakarta: Andi.
Rasul, Syahrudin, (2003), Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan
Anggaran dalam Perspektif UU NO.
17/2003 Tentang Keuangan Negara . Jakarta: PNRI.
Republik  Indonesia . Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
————— Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Te ntan g Pe doma n  P enge lola an Keuangan Daerah.

## ————— Peraturan Pemerintah (PP)
No mor 58 Tahun  20 05 Tenta ng Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ria na, Susilawa ti (2014 ), “Stan dar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pe ngen dalian Inte rn  S ebag ai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ” . ISSN: 1693-4482
Ropiyantie, Devi, (2013), “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penerepan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Economic Accounting , Vol 1, No. 1. Universitas Sliwangi Tasikmalaya
Sekaran Uma, (2006), Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Sihombing,  Binsar (2011), Pengaruh Pe nera pan Stan dar Aku ntan si Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.  Skripsi.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univer- sitas Pendidikan Indonesia.
Sugiyono (2010), Metode Penelitian Bisnis : Alfabeta, Bandung.
Sugiyono (2012), Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Bandung: Alpabeta.
Umar, Husein (2005), Metode Penelitian Untuk Skripsi Da n Tesis Bisnis . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Xu, Hongjiang., Jeretta H.N., G. Daryl Nord, Binshan Lin (2003), “ Key issue of accounting information quality manage- ment: Australian case studies”. Indus- trial Management & Data System 103/ 7 , 461- 470.