__________________________________________________________________________________

## Analisis Peran IMF terhadap Fenomena Inflasi tahun 1997-1998 di Negara Thailand

## Aliya Nur Aziza, Audita Fathana, Ayun Faiza Yulianto
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang – Indonesia Email: aliyaziza2807@gmail.com Diserahkan: 18 April 2019 | Diterima: 24 April 2019

## Abstract
Monetary  crisis  in  Asia  is  a  condition when  the  huge  inflation  takes  place  in  almost  all  of  the Southeast Asia countries. Thailand become pioneer of monetary crisis in Asia. The value of the country's  currency  in  Thailand  fell  due  to  the  government  decision  in  adopting  managed-float exchange policy of Baht currency to the  Dollar America. This led the government to take the decision for seeking a help from IMF in order to recover their economic stability. However, this attempt became more complicated as a consequence of IMF regulation. IMF could not provide a solution to recover economic crisis as some of the parties disagree with the financial support by providing  loan  for  Asia  countries.  The  inflation  also  was  one  of  the  reasons  behind  of  IMF incapability to provide solutions tackling this issue. Therefore, this paper has the aim to investigate the role of IMF towards the inflation issue in Thailand in 1997-1998. The method used to collect data is to use Internet based research with data analysis techniques using qualitative descriptive methods. The results of this study are that the IMF issued several policies including Monetary Tightening Policy, Fiscal Austerity, and Application of Letter of Intent.
Keywords : Crisis, Asia, Monetary, Thailand, Inflation, IMF.

## Abstrak
Krisis moneter Asia pada tahun 1997-1998 menyebabkan Inflasi besar-besaran di kawasan Asia Tenggara. Thailand  menjadi negara pemicu krisis moneter yang terjadi di negara Asia. Jatuhnya nilai mata uang Thailand (Baht) disebabkan karena adanya keputusan pemerintah Thailand untuk menerapkan  kebijakan  ‘sistem  mengambang’  pada  nilai  tukar  Baht  terhadap  dolar  Amerika. Konsekuensinya, pemerintah Thailand mengambil keputusan untuk meminta bantuan kepada IMF dengan tujuan menstabilkan perekonomian mereka kembali. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji  peran  serta  IMF  terkait  dengan  Inflasi  yang  terjadi  pada  tahun  1997-1998  di  negara kawasan Asia Tenggara khususnya di negara Thailand. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Metode  deskriptif  kualitatif  adalah  metode  yang menggambarkan atau melukiskan kejadian/peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Dalam  penelitian  ini  menghasilkan  suatu  temuan  bahwa  dampak  fenomena  ini  tidak  hanya dirasakan di negara kawasan Asia Tenggara akan tetapi juga negara lain seperti Amerika Serikat dan Rusia.
Kata Kunci: Krisis, Moneter, Asia, Thailand, Inflation, IMF.

## PENDAHULUAN
Pada  awal  sistem  moneter internasional  abad  ke-19,  beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar tetap ( fixed exchange rate ) yang mengacu
pada  standar  emas  (Suseno,  2004). Sistem  ini  mengalami  perubahan sehingga  kemudian  memunculkan adanya  kesepakatan  Bretton  Woods.
__________________________________________________________________________________
Sistem ini juga tidak mampu bertahan lama,  oleh  karena  itu  tiap-tiap  negara kemudian  diberikan  kebebasan  untuk menentukan  sistem  nilai  tukar  uang mereka sendiri.
Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sistem nilai tukar yang  digunakan  suatu  negara  tidak hanya terbatas pada sistem nilai tukar tetap  ( fixed  exchange  rate ),  tetapi  juga sistem nilai tukar mengambang ( flexible exchange  rate )  atau  variasi  dari  kedua sistem  tersebut  (Suseno,  2004). Dengan  adanya  pemberlakuan  sistem nilai  tukar  mengambang,  nilai  mata uang ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan pemerintah tidak perlu  lagi  menjamin  peredaran  uang. Dalam  penerapannya,  sistem  ini mampu  menutupi  defisit  pengeluaran pemerintah  untuk  membiayai  dana perang pada saat itu.
Namun sayangnya di tahun 1990, sistem  Bretton  Woods  runtuh  dan menyebabkan  beberapa  negara  di Amerika  Latin  dan  Asia  menghadapi krisis  nilai  tukar.  Krisis  ini  pada mulanya  berawal  di  negara  Thailand yang  kemudian  menyebar  hingga kebeberapa  negara  Asia  lainnya  dan menggoyahkan  sistem  perekonomian negara-negara  tersebut.  Tidak  hanya itu, dampak dari krisis ini sendiri juga telah menimbulkan gejolak sosial dan politik,  sebagaimana  yang  terjadi  di Meksiko dan Brazil, serta di beberapa negara  Asia,  seperti  Indonesia,
Thailand,  dan  Korea  Selatan  pada periode tahun 1997-1998.
Dalam  menyikapi  krisis  ini, beberapa negara menerapkan kebijakan yang berbeda-beda. Beberapa  negara  melepaskan  sistem nilai  tukar  tetap  dan  menyerahkan mekanisme  pasar  dalam  menentukan kurs,  seperti  Chili,  Thailand  dan Indonesia.    (Suseno, 2004) Sementara itu, beberapa negara seperti Hongkong, dan Argentina menggunakan Currency  Board  System (CBS)  dan  Malaysia beralih  ke  sistem nilai  tukar  tetap  pada  tahun  1998. Meskipun  demikian,  perkembangan terakhir  menunjukkan  bahwa  banyak negara menggunakan sistem nilai tukar mengambang  dibandingkan  dengan menggunakan sistem nilai  tukar tetap.
Krisis  ekonomi  yang  terjadi antara  tahun  1997-1998  merupakan suatu  peristiwa  yang  sampai  saat  ini masih  sangat  melekat  diingatan masyarakat. Bagaimana tidak, krisis ini menjadikan  negara-negara  di  Asia mengalami  keterpurukan  ekonomi yang  berdampak  pada  jatuhnya  nilai mata uang. Sebut saja Thailand (Baht), Malaysia  (ringgit),  Singapura  (dolar Singapura),  Indonesia  (rupiah),  dan Korea Selatan (won) (Nugroho, 2015) Bila  dilihat  dalam  hitungan  persen Korea Selatan mengalami penurunan - 39,0%  untuk  (won), Thailand  -37,5% untuk  (Baht),  dan  Indonesia  -73,9% untuk (rupiah) (Nugroho, 2015).
__________________________________________________________________________________
Dalam  rincian  yang  dipaparkan tersebut  terlihat  bahwa  Indonesia merupakan  negara  yang  terkena dampak paling parah pada saat itu. Di sisi  lain,  pemerintah  Indonesia  juga kurang memberikan perhatian kepada kondisi masyarakatnya sehingga banyak  terjadi  fenomena  kemiskinan, sebagian juga diperberat karena adanya musibah  nasional  yang  bertubi-tubi, seperti kekeringan yang menyebabkan kegagalan  panen,  serta  adanya kebakaran  hutan  di  Indonesia.  Tidak hanya itu, sektor konstruksi mengalami kontraksi  36,44%  disusul  oleh  sektor keuangan,  persewaan  dan  jasa-jasa perusahaan  dengan  produksi  terbesar terjadi  pada  industri  berat  seperti mesin-mesin,  baja,  otomotif,  dan bahan konstruksi (Fatimah, 2008).
Fenomena yang saling berhubungan tersebut kemudian membuat  pemerintah  memusatkan kebijakan program dan pendanaannya kepada Jaring Pengaman Sosial (JPS), restrukturisasi  sektor  moneter,  dan rekapitulasi  perbankan  (Hadiwinata, 2002).  Akibat  dari  adanya  kebijakan itu, terjadilah perubahan harga barang yang semakin cepat dan menyebabkan meningkatnya jumlah Inflasi, khususnya di negara kawasan Asia.
Awal  mula  krisis  moneter  yang berujung  pada  inflasi  di  negara  Asia pada saat itu adalah berasal dari negara Thailand.  Jatuhnya  mata  uang  baht milik Thailand tahun 1997 berdampak
pada merosotnya perekonomian negara-negara di kawasan Asia. Krisis ini  tidak  hanya  dirasakan  di  negara Thailand  saja  akan  tetapi  juga berdampak  pada  negara  Rusia, Amerika  Latin  dan  bahkan  negara- negara di Asia Tenggara lainnya.
Penurunan tingkat suku bunga di Amerika Serikat dan Eropa membuat terjadinya  peningkatan  tajam  arus kapital  yang  masuk  di  Asia  antara tahun  1990  hingga  1996  (Fatimah, 2008).  Thailand  yang  menerima  arus portfolio tinggi juga mulai kehilangan momentum  ekspor  sehingga  defisit dalam balance of payment mengakibatkan devaluasi drastis nilai Baht pada tahun 1997 (Fatimah, 2008). Devaluasi tinggi yang terjadi di Thailand mengakibatkan  adanya  perpindahan uang dalam jumlah yang besar dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian akibat memburuknya ekonomi atau politik di negara Thailand pada saat itu.
Melihat  fenomena  tersebut, pemerintah  negara  Thailand  tidak tinggal  diam.  Mereka  mengubah kebijakan nilai tukar baht yang awalnya mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Hal ini dilakukan untuk mengamankan cadangan devisa dari  spekulan  mata  uang  serta  untuk merangsang pendapatan ekspor (Purnamasari,  2017).  Melihat  krisis yang  semakin  parah,  pemerintah Thailand akhirnya memutuskan untuk
__________________________________________________________________________________
meminta bantuan IMF terkait dengan krisis  moneter  yang  terjadi  di negaranya.
IMF  ( International  Monetery  Fund ) adalah  suatu  badan  institusi  moneter internasional yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menangani segala  macam  isu  dan  permasalahan yang ada dalam sistem ekonomi politik Internasional (Seta, 2017) Dalam krisis moneter  yang  terjadi  di  negara Thailand,  IMF  turut  serta  membantu keterpurukan  ekonomi  di  Thailand dengan  memberikan  pinjaman  dana yang  bertujuan  agar  negara  tersebut dapat melakukan sistem pembangunan dan mengangkat perekonomian mereka  dari  keterpurukan.  IMF  juga melakukan  upaya  berupa  intervensi terhadap situasi krisis perekonomian di negara  Thailand  melalui  peningkatan atas  nilai  tukar  mata  uang  negara- negara yang mengalami krisis finansial (Seta, 2017). Tidak hanya itu, Thailand juga  melakukan  pemaksaan  terhadap organisasi atau institusi perekonomian di  negara  tersebut  agar  meninggikan suku bunga, dimana peningkatan suku bunga tersebut memiliki tujuan dalam mengurangi peredaran mata uang Bath dalam  pasar    (Seta,  2017).  Total bantuan  yang  diterima  oleh  Thailand dari  IMF  mencapai  US$17,2  miliar namun  sayangnya  bantuan  tersebut tetap  tidak  bisa  mengatasi  inflasi  di Thailand  karena  adanya  pesimisme dari  kalangan  pelaku  pasar  dalam
negeri  terhadap  program  yang diberikan  oleh  IMF.  Di  sisi  lain  juga bantuan dana yang diberikan oleh IMF ini dianggap tidak efektif karena pada saat itu banyak pihak yang berspekulasi bahwa negara-negara yang mengalami krisis  moneter  akan  sangat  kesulitan mengembalikan  dana  yang  dipinjam dari  IMF.  Semakin  besar  tanggungan dana suatu negara, maka akan semakin tinggi pula peningkatan krisis ekonomi suatu negara.
Berdasarkan  uraian  di  atas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis  adalah  merujuk  pada  peran IMF  terkait  dengan  fenomena  inflasi yang  terjadi  di  negara  Thailand  pada tahun  1997-1998.  Tujuan  penulisan jurnal/makalah  ini  adalah  untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat,  khususunya  mahasiswa mengenai  awal  mula  krisis  moneter yang menyebabkan jatuhnya nilai mata uang  (Baht)  di  negara  Thailand,  serta menjelaskan secara rinci tentang peran IMF  terhadap  krisis  moneter  yang terjadi  di  negara  tersebut.  Dengan adanya  tulisan  ini,  penulis  berharap dapat  memberikan  gambaran  secara nyata  kepada  masyarakat  tentang inflasi  parah  yang  terjadi  sehingga mengakibatkan keterpurukan ekonomi Thailand pada saat itu.

## KERANGKA TEORI
Teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Teori Third
__________________________________________________________________________________

## Generation  Model
(TGM).  TGM merupakan  model  generasi  ketiga krisis  keuangan  dimana  teori  ini muncul  karena  teori  krisis  keuangan yang  pertama  dan  kedua  tidak  bisa menjelaskan  krisis  keuangan  yang terjadi  di  Asia  Timur  ditahun  1997- 1998 (Haryanto dan Keuangan, 2019). Badai  krisis  Asia  tahun  1998  juga mengilhami munculnya teori krisis Third  Generation  Model (TGM). Oleh beberapa pengamat, TGM sering dikonotasikan sebagai Asian Crisis .
Krisis  ini  diawali  kejatuhan  nilai mata  uang  baht  (Thailand),  diikuti kejatuhan  nilai  won  (Korea).  Krisis kemudian  menjalar  ke  Indonesia, Malaysia, Filipina dan beberapa negara Asia lainnya. Secara umum, penyebab utama terjadinya TGM adalah perilaku moral hazard dan balance sheet effects yang tidak terkontrol. Moral Hazard muncul akibat  implisit  government  guarantee yang  siap  membailout  perusahaan swasta  dan bank  yang  dalam  masalah serta  menjamin  keuntungan  masa depan  investor.  Akibatnya  terjadilah excessive  borrowing  dan  lending secara masif dalam industri perbankan (Sari, 2016).
Akar penyebab krisis di Asia saat itu    (Thailand)  adalah moral  hazard karena peminjam memperoleh keuntungan untuk mengalihkan proyeknya pada proyek yang beresiko tinggi,  dimana  hal  tersebut    tidak diinginkan    oleh    pemberi    pinjaman
yang    apabila  berhasil,    dapat memberikan      keuntungan      yang besar      dan      apabila      gagal    akan ditanggung    oleh    pemberi  pinjaman dalam    bentuk    tidak    kembalinya kredit    yang  diberikan.  Di  sisi  lain, moral  hazard ini  menyebabkan  sektor perbankan  mengalami  ketidakstabilan sehingga  menyebabkan  terjadinya krisis yang akan mendorong penarikan secara  besar-besaran  ( rush )  oleh nasabah dan perbankan akan mengalami  kegagalan/kolaps    (Sari, 2016).  Contoh  kasus  dari  krisis generasi  ketiga  ini    adalah    krisis    di Asia  tahun  1997-1998  terutama  pada Thailand pada tahun 1997 dimana nilai baht  turun.  Pada  saat  itu,  Thailand menanggung  beban  utang  luar negeri  yang  besar  sampai  negara  ini dapat  dinyatakan  bangkrut  sebelum nilai mata uangnya jatuh. Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar  Asia  Tenggara  dan  Jepang  ikut turun.

## METODE PENELITIAN
Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik studi  dokumentasi  dan Internet  Based Research . Studi dokumentasi yakni studi kepustakaan di mana peneliti berusaha meneliti  dokumen,  catatan,  dan  arsip serta laporan penelitian yang sudah ada namun tetap dapat dipertanggungjawabkan (Domai,
2015).  Pada  studi  kasus  peran  IMF
__________________________________________________________________________________
dalam  menangani  krisis  ekonomi  di Thailand  ini,  peneliti    menggunakan data yang berasal dari dokumen resmi, seperti  perjanjian  yang  dibuat  IMF dengan  Thailand,  catatan  mengenai IMF  beserta  kebijakannya  dalam menangani  inflasi  yang  ada  di Thailand.
Sedangkan yang dimaksud dengan internet  based  research adalah teknik pengumpulan data yang dimana data-data  penelitian  bersumber  dari internet seperti contohnya Ensiklopedia, E-Journal, E-Book dan berita  online.  Data  yang  dipaparkan dalam penelitian ini mayoritas diambil dari website dan berita online resmi.
Teknik  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif.  Teknik  deskriptif kualitatif adalah teknik penelitian yang dimaksudkan  untuk  eksplorasi  dan klarifikasi  mengenai  suatu  fenomena atau  kenyataan  sosial  dengan  jalan mendeskripsikan  sejumlah  variabel yang  berkenaan  dengan  masalah  dan unit  yang  diteliti  (Lubis,  2014).  Pada penelitian  ini,  peneliti  berusaha menggali lebih dalam tentang bagaimana  peran  IMF  sehingga  krisis ekonomi  yang  dialami  oleh  Thailand dapat teratasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengetatan Moneter terhadap Suku Bunga
Perubahan  suku  bunga  akan mempengaruhi nilai mata uang sebuah negara  terhadap  dolar.  Kenyataan  ini terjadi  pada  saat  negara  Thailand dilanda krisis ekonomi di tahun 1997, yang  kemudian  menyebabkan  inflasi parah  hingga  menyebar  ke  beberapa negara  Asia  lainnya.  Krisis  moneter mendorong  pemerintah  Thailand untuk menaikkan suku bunga dengan tujuan  menyelamatkan  negara  dari keterpurukan ekonomi yang terjadi.
Pada  saat  itu,  pemerintah terpaksa  menguras  cadangan  devisa negara  untuk  mempertahankan  nilai tukar  Baht.  Namun  sayangnya,  usaha pemerintah  ini  sia-sia  dan  justru menyebabkan  semakin  melemahnya nilai tukar Baht terhadap dolar. Krisis ini menyebabkan terjadinya arus keluar modal  ( capital  flight ),  penutupan sejumlah  bank  akibat  terjadi rush , sehingga  memaksa  negara  Thailand dan  Indonesia  untuk  mengucurkan dana  sebesar  Bt.  300  miliar  (sekitar USD 5,5 miliar- kurs akhir tahun 1998) dan  Indonesia  harus  kucurkan bailout sebesar Rp 144,5 triliun (disebut BLBI, yang kemudian membengkak menjadi Rp  600  triliun  bila  ditambah  beban bunga  hingga  tahun  2030)  (Sandra, 2018).
Terpuruknya  ekonomi  Thailand saat  itu  menyebabkan  negara  ini kesulitan untuk menghadapinya. Dalam  menyiasati  hal  tersebut, Pemerintah kemudian meminta
__________________________________________________________________________________
bantuan kepada IMF untuk meminjamkan  dana  yang  dimana tujuannya  adalah  untuk  memperbaiki perekonomian Thailand.

## Austerity Fiskal
Austerity fiskal  atau  pengetatan anggaran  merupakan  serangkaian kebijakan  yang  ditetapkan  pada pemerintah yang bertujuan mengurangi  nilai  defisit  anggaran. Austerity fiskal  adalah  salah  satu kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  IMF ketika suatu negara sedang mengalami kesulitan  dalam  hal  keuangan  (Fakta, 2017).  Krisis  ekonomi  Asia  yang terjadi pada tahun 1997 menjadi krisis yang hampir menghancurkan perekonomian  di  Asia  pada  saat  itu. Dimana  cikal  bakal  dari  krisis  itu terjadi  di  Thailand  yang  menetapkan nilai mata uang mengambang, sehingga mengalami kemerosotan terhadap nilai mata uang dolar.
Oleh  karena  itu,  intervensi  dari IMF  diperlukan  guna  menstabilkan kembali  perekonomian  yang  ada  di Thailand.  Program-program  yang ditawarkan  IMF  secara  perlahan membantu Thailand untuk memperbaiki  kondisi  ekonomi  dalam negeri  yang  tidak  stabil.  Pasalnya, pemerintah  Thailand  juga  harus melihat  timbal  balik  yang  terjadi, apakah hal tersebut berdampak kepada sektor  domestik  atau  tidak.  Salah satunya  adalah  penerapan  program
austerity fiskal.  Program  pengetatan anggaran ini diterapkan oleh Pemerintah Thailand. Namun sebagian  pihak  justru  menganggap bahwa program ini hanya menguntungkan  pihak  kaya  saja  dan mengabaikan kaum buruh (Lumanauw, 2017). Pasalnya, penutupan bank, pemotongan pengeluaran, dan kenaikan suku bunga tetap  memberikan  pengaruh  buruk terhadap kestabilan ekonomi yang ada di  Thailand.  Hal  ini  menciptakan kesenjangan  antara  kaum  kaya  dan miskin.
Dalam  pengetatan  anggaran pemerintah  berusaha  sebisa  mungkin meminimalisir perbaikan sistem perawatan  kesehatan  dan  sistem pendidikan  serta  manufaktur  industri yang  dampaknya  malah  semakin anjlok, membuat kondisi dalam negeri semakin  memburuk.  Meski  pada hakikatnya,  hal  ini  akan  berdampak pada  sistem  perekonomian  eksternal, namun pemerintah juga perlu menata ulang agar keseimbangan kedua pihak dapat terkendali.
Penerapan Letter of Intent (LoI)
Thailand  menandatangani Letter of  Intent pertamanya  pada  tanggal  14 Agustus  tahun  1997.  Pada  saat  itu, Dewan  IMF  menyetujui  untuk memberikan bantuan sebesar SDR 2,9 milyar  (SDR  =  kelompok  mata  uang
__________________________________________________________________________________
cadangan),  atau  dalam  USD  4  milyar atau  setara  dengan  505%    dari  kuota yang  ada  pada  waktu itu  di  Thailand, yang  ditetapkan  selama  periode  34 bulan    (Camdessus,  1997).  Dalam  isi dari Letter  of  Intent yang  dilakukan Thailand    pada  IMF  berisikan kebijakan  rancangan  yang  dijadikan patokan dalam menstabilkan ekonomi Thailand tersebut. Kebijakan tersebut berisi : 1) Pada tahun pertama Thailand akan  menyelesaikan  fokus  pada pasar pertukaran, reformasi sektor keuangan,  dan  kebijakan  fiskal  yang bertujuan guna mendisiplinkan perekonomian  kembali.  Kebijakan tersebut dipercaya dapat mengembalikan  kepercayaan  pasar  ke tingkat  tinggi  yang  berlangsung  dari tahun -  tahun  sebelumnya.  Selain  itu, kebijakan  ini  juga  akan  melakukan penutupan terhadap lembaga keuangan yang memiliki kinerja lemah dan  rekapitalisasi  terhadap  sistem perbankan; 2) Tindakan guna menyeleksi ulang defisit sektor publik dalam  1%    dari  anggaran  dan memperbesar  sektor  pinjaman;  3) Kerangka  kerja  baru  dalam  membuat kebijakan  uang  ketat,  sehingga  arus modal  yang  keluar  lebih  sedikit  dan menstabilkan  nilai  tukar  mata  uang  ; dan  4)  Memanfaakan  peran  sektor swasta  dalam  reformasi  pelayanan publik guna menarik modal asing.
Pada  LoI  selanjutnya  IMF memberikan kebijakan untuk
membuka  perekonomian  pada  modal asing, feedback dari pemerintah dengan menerapkan  suku  bunga  di  atas  2% dan menutup institusi-institusi keuangan.  Namun,  karena  adanya tekanan  dari  NGO  ( Non  Government Organizations )  dan  pihak  kaum  bisnis, yang  menganggap  bahwa  program yang diberikan oleh IMF mengabaikan kepentingan  kaum  buruh  dan  hanya ditujukan pada kelompok pebisnis saja dan  atas  hal  tersebut  menyebabkan pada  LoI  yang  keempat  pemerintah berfokus pada membuang penghematan  dan  meminimalisasi penurunan  ekonomi  dan  berusaha mencapai  pemulihan  tahap  awal. Setelah  beberapa  LoI  Thailand memberikan perkembangan yang baik, hingga  pada  LoI  yang  ketujuh  dan kedelapan  Thailand  memproyeksikan pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun 1999 menjadi 3-4%.
Program-program  penyesuaian yang  diberlakukan  IMF  membawa pengaruh  pesat  terhadap  penstabilan ekonomi  yang  ada  di  Thailand.  Sejak pertengahan  tahun  2000,  Thailand sudah tidak pernah menarik dana lagi kepada  IMF,  dari  keuangan  resmi sebanyak 17,2 milyar dolar, 14,3 milyar dolar didapat dari penarikan kontributor  bilateral  dan  multilateral, meski  sebagiannya  juga  masih  ditarik pada IMF.
Keberhasilan  Thailand  dalam menstabilkan  kembali  perekonomian
__________________________________________________________________________________
terdiri  dari  berbagai  faktor  yakni, Thailand  lebih  mendekatkan  pada sektor  riil,  dengan  didukung  oleh kondisi politik yang terinstitusionalisasi dengan baik. Kebijakan  yang  dibuat  pun  berfokus untuk  merubah  ke  berbagai  sektor, utamanya pada sektor keuangan.

## KESIMPULAN
Krisis  keuangan  Asia  di  tahun 1997  menjadi  salah  satu  bumerang yang hampir mengakibatkan hancurnya  perekonomian  negara- negara  di  kawasan  Asia.  Krisis  yang terjadi  akibat  merosotnya  nilai  mata uang  ini,  menimbulkan  masalah keuangan dan menyebabkan perusahaan  kehilangan  kepercayaan yang  berujung  pada  kebangkrutan. Krisis  keuangan  Asia,  sebenanrnya krisis  yang  menyudutkan  negara Thailand.  Di  mana  penyebab  utama atas kemunculan dari krisis ini adalah dari  ketidaksadaran  Thailand  telah mengalami moneypolitics oleh  investor asing.
Selama  rentang  10  tahun  antara tahun  1897  sampai  1997  defisit transaksi  terus  meningkat  mencapai 7,887% dari total GDP. Para investor memanfaatkan  pinjaman Bangkok International  Banking  Facility yang memiliki  nilai  relatif  murah  dalam pinjaman.  Karena  prediksi  devaluasi mata  uang  yang  semakin  meningkat,
pemerintah  berusaha  melindungi serangan terhadap Baht Thailand.
Pemerintah  awalnya  mencoba untuk  membeli  kembali  Baht  untuk mempertahankan  dana  cadangan Internasional,  namun  kegagalan    atas penyelamatan  memaksa  pemerintah untuk  mengambangkan  mata  uang tersebut,  pada  awalnya  pemerintah menetapkan  sistem  mata  uang mengambang  terkendali  pada  baht, namun  usaha  penyelamatan  yang semakin merosot akhirnya pemerintah menetapkan  mata  uang  mengambang bebas  pada  baht  yang    membuat Thailand  akhirnya  mau  menerima tawaran  dari  pihak  IMF  untuk menstabilkan  kembali  perekonomian negara tersebut.
Terdapat  beberapa  kebijakan IMF  yang  telah  diberlakukan  pada Thailand  seperti  menerapkan Letter  of Intent ,  menaikkan  suku  bunga,  serta pengetatan  anggaran.  Tujuan  awal digunakan untuk mengelola nilai mata uang  baht  yang  menagmbang, merestrukturisasi  lembaga  keuangan Thailand,  memotong  pengeluaran publik, mempromosikan sektor swasta,  dan  untuk  menarik  lebih banyak modal asing.

## REFERENSI
Berita Satu. (2017) Kebijakan ala IMF Gagal (Online). Tersedia di: http://beta.investor.id/macroeconom ics/kebijakan-ala-imf-gagal (Diakses: 22 Februari 2019).
__________________________________________________________________________________
Domai, T. H. L. (2015) Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Ranga Keterbukaan Informasi Publik. Malang: UB Press.
Fatimah, E. K. (2008 ) “Krisis Ekonomi Indonesia” (Online).. Journal of Indonesian Applied Economics , Vol. 2 No.
2, pp. 164-173. Tersedia di: https://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/a rticle/view/142/111 (Diakses: 30 Januari 2019).
Hadiwinata, B. S. (2002) Politik Bisnis Internasional . Yogyakarta: Kanisius.
Haryanto, J.T. Keuangan, K. (2015) Pembelajaran Teori Krisis (Online) . Tersedia di: https://www.kemenkeu.go.id/publika si/artikel-dan-opini/pembelajaran- teori-krisis/ (Diakses: 5 Februari 2019).
IMF. (1997) Thailand Letter of Intent 14 August 1997 (Online). Tersedia di: https://www.imf.org/external/np/loi /081497.htm (Diakses: 22 Januari 2019).
Purnamasari, D. (2017) Negara-negara yang Paling Terpuruk Saat Krisis Ekonomi ASEAN (Online). Tersedia di: https://tirto.id/negara-negara-yang- paling-terpuruk-saat-krisis-ekonomi- asean-csSK (Diakses: 20 Februari 2019).
Sandra, G. (2018) Perbedaan Penanganan Krisis Asia 1997-1998 di Malaysia vs Thailand dan Indonesia (Online). Tersedia di: https://ekbis.rmol.id/read/2018/05/ 12/339586/perbedaan-penanganan- krisis-asia-1997-1998-di-malaysia-vs- thailand-dan-indonesia (Diakses 19 Februari 2019)
Sari, P. K. (2016) Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebjakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008) (Online). Thesis Universitas Syah Kuala. Tersedia di: http://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.p hp?id=26024&page=1 (Diakses: 15 Februari 2019).
Seta, M. A. (2017) Peran IMF dalam Krisis Finansial Asia (Online). Tersedia di: http://mochamad-arya-seta- fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail- 170201- Ekonomi%20Politik%20Internasional - Peran%20IMF%20Dalam%20Krisis% 20Finansial%20di%20Asia.html (Diakses: 10 Februari 2019)
Suseno, I. S. (2004) Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
IMF. (2017) Sekilas tentang IMF (Online). Tersedia di: https://www.imf.org/id/About/Fact sheets/IMF-at-a-Glance (Diakses: 22 Januari 2019).
Lubis. E. (2014) Penelitian Deskriptif (Kualitatif) (Online). Tersedia di: https://www.academia.edu/30373783 /PENELITIAN_DESKRIPTIF_KU ALITATIF (Diakses: 5 Februari 2019).
Nugroho, G. (2011) Peranan IMF dalam Penanganan Krisis Ekonomi Indonesia 1997/1998 (Online). Tersedia di: https://www.kompasiana.com/galihn ugroho/5500a82ba33311e772511915/ peran-imf-dalam-penanganan-krisis- ekonomi-di-indonesia-1997-1998 (Diakses: 22 Februari 2019).