Journal of Natural Resources and Environmental Management 11 (1): 10-18. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.1.10-18
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Arahan  kebijakan  pengendalian  dinamika  penggunaan  lahan  pada  DAS Antokan, Provinsi Sumatera Barat
Policy  directions  for  control  of  land  use  dynamics  in  the  Antokan  Watershed,  West  Sumatra Province

## Iswandi Umar
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, 25123, Indonesia [+62 81363315275]
Article Info: Received: 26 - 08 - 2020 Accepted: 10 - 02 - 2021

## Keywords:
GIS, ISM, land use, policy direction, watershed
Corresponding Author: Iswandi Umar Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang; Tel. +6281363315275 Email: iswandi_u@yahoo.com
Abstract. The  need  for  land  has  increased  every  year,  and  this  increase  is caused  by  the  rate  of  population  growth,  resulting  in  changes  in  land  use. Uncontrolled  land-use  conversion  has  led  to  catastrophic  flooding  in  the Antokan watershed. The purpose of this study was to determine the direction of  land-use  change  policies  in  the  Antokan  Watershed,  West  Sumatra Province.  To  determine  land-use  change  using  the  GIS  method  with  the overlay technique of land use maps for the period 2000-2020. Furthermore, to determine the policy direction using the ISM method involving 20 experts. Research results in the Antokan watershed have shown changes in land use of  4.178  hectares  during  the  2000-2020  period.  Changes  occur  in  forest areas,  mixed gardens,  shrubs, and  rice  fields  which  have  decreased,  on  the other  hand,  settlements,  plantations,  and  open  land  have  expanded. Furthermore, two sub-elements are the priority for policy direction to reduce the  rate  of  land-use  change,  namely  making regulations  and  firm  sanctions on land use errors (E3) and consistency in enforcing land use laws (E4).
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Umar I. 2021. Arahan kebijakan untuk mengurangi dinamika penggunaan lahan pada DAS Antokan, Provinsi Sumatera Barat. JPSL
11 (1): 10-18. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.1.10-18.

## PENDAHULUAN
Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya proses pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa  mengabaikan  kebutuhan  generasai  yang  akan  datang  (WCED,  1987). Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga makna yakni: a) pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa  mengabaikan  kebutuhan  generasi  di  masa  yang  akan  datang;  b) pemanfaatan  sumber  daya  alam  tidak  melebihi  daya  dukung  lingkungan;  dan  c)  mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.
Kehidupanan  manusia  tidak  dapat  terlepas  dari  pemanfaatan  lahan,  sedangkan  lahan  yang  dapat mendukung  kehidupan  manusia  bersifat  terbatas  (Umar et  al., 2017).  Keterbatasan  lahan  yang  dapat menopang  kehidupan  menyebabkan  terjadinya  konflik  dalam  pemanfaatannya  (Sadyohutomo,  2008). Konflik  dalam  pemanfaatan  lahan,  selalu  mengalahkan  lahan  fungsi  alami  oleh  lahan  terbangun  (Pribadi et al., 2006; Umar et al., 2018). Dinamika perubahan penggunaan lahan fungsi alami menjadi lahan terbangun akan berdampak menurunkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam (Abera et al., 2020).
Masalah  kependudukan  merupakan  masalah  penting  di  dunia,  termasuk  Indonesia.  Salah  satu permasalahan kependudukan itu adalah pertambahan penduduk yang pesat. Pesatnya pertumbuhan penduduk akan  mendorong  perubahan  penggunaan  lahan  antara  lain  untuk  tempat  tinggal  dan  fasilitas  pembangunan. Luas  daratan  permukaan  bumi  relatif  tetap  sedangkan  kebutuhan  manusia  akan  ruang  tempat  tinggal  terus meningkat  seiring  dengan  peningkatan  jumlah  penduduk.  Pertambahan  jumlah  penduduk  tersebut  secara tidak  langsung  berdampak  terhadap  alih  fungsi  lahan  dari  lahan  alami  menjadi  lahan  terbangun  (Pribadi et al., 2006;  Fajarini et  al., 2015).  Selain  itu,  Rustiadi et  al. (2011)  menambahkan  bahwa  perubahan penggunaan  lahan  sangat  dipengaruhi  faktor  keuntungan  ekonomi  dari  pemanfaatan  lahan.  Semakin meningkat nilai ekonomi suatu lahan, maka akan mendorong perubahan lahan menjadi lahan terbangun.
DAS  Antokan  merupakan  daerah  tangkapan  air  ( catchment  area) Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air (PLTA)  Maninjau.  Perubahan  penggunaan  lahan  yang  tak  terkendali  pada  DAS  Antokan  berdampak langsung  terhadap  debit  air Danau  Maninjau,  dan  hal  ini  berhubungan  dengan  PLTA  Maninjau.  PLTA Maninjau merupakan pemasok energi listrik  3 (tiga) provinsi  yakni  Sumatra Barat, Riau, dan Jambi. Selain itu,  dengan  perubahan  penggunaan  lahan  DAS  Antokan  juga  berdampak  terhadap  bencana  banjir.  Periode 2000-2019,  berdasarkan  data  DBPD  Kabupaten  Agam  telah  terjadi  peningkatan  kejadian  bencana  banjir sebesar 2.3% setiap tahun.
Penelitian  ini  memadukan  pendekatan  Sistem  Informasi  Geografi  (SIG)  dan  pendekatan Interpretative Structural  Modelling  (ISM) dalam  menentukan  arahan  kebijakan  untuk  mengurangi  dinamika  perubahan penggunaan  lahan  pada  DAS  Antokan.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  menentukan  dinamika  perubahan  penggunaan  lahan  periode  2000-2020  dan  menentukan  arahan kebijakan untuk mengurangi dinamika perubahan penggunaan lahan pada DAS Antokan.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
DAS  Antokan  terdapat  pada  Kabupaten  Agam  Provinsi  Sumatera  Barat,  dengan  luas  sekitar  43  000 hektar.  Pada  DAS  Antokan  terdapat  salah  satu  danau  terbesar  di  provinsi  tersebut  yakni  Danau  Maninjau, dan bermuara ke Samudra Hindia. Secara astronomis DAS Antokan terdapat pada bujur 99 o 48’0”-100 o 13’0” BT dan lintang 0 o 11’0”-0 o 25’0”. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan yakni pada periode bulan Januari  hingga Juni 2020. Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1.

## Umar I
DAS  Antokan  memiliki  topografi  dengan  ketinggian  0-1.500  meter  di  atas  permukaan  laut  (dpl). Berdasarkan  kemiriangan  lereng  wilayah  ini  sebagian  besar  (55%)  memiliki  lereng  17-45%  (agak  curam- terjal),  dan  sisanya  memiliki  kemiringan  lereng  landai  (9-17%)  sebesar  15%  dari  luas  wilayah  dan  sekitar 30%  mimiliki  kemiringan  lereng  datar  (0-9%).  Penggunaan  lahan  pada  wilayah  penelitian  berdasarkan interpretasi  citra  landsat  oli  8 tahun  2020  sebagian  besar  (40.1%)  merupakan  merupakan  kebun  campuran, kawasan  hutan  (12.3  %),  kawasan  perkebunan  (10.9%),  permukiman  (4%),  sawah  (26.5%),  semak  (2.2%), dan tanah terbuka (3.9%).

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  arahan  kebijakan  untuk  perubahan  penggunaan  lahan  pada DAS Antokan. Untuk menentukan perubahan penggunaan lahan, penelitian ini menggunakan metode Sistem Informasi Geografi (SIG) dengan cara analisis overlay peta penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang  akan  ditentukan  dalam  penelitian  ini  yakni  periode  2000-2019.  Penggunaan  lahan  pada  tahun  2000 dihasilkan  dari  citra  landsat  ETM  5.  Selanjutnya  penggunaan  lahan  pada  tahun  2010  diperoleh  dari interpretasi  citra  landsat  ETM  7  tahun  2010,  dan  penggunaan  lahan  pada  tahun  2019  bersumber  dari  citra landsat  Oli  8  tahun  2020.  Untuk  menentukan  perubahan  penggunaan  lahan  dalam  penelitian  ini menggunakan  software  GIS  10.3.  Popov et  al. (2017)  mengemukakan  bahwa  perubahan  penggunaan  lahan pada suatu wilayah dapat menggunakan analisis citra dari penginderaan jauh.
Untuk menentukan arahan kebijakan, menggunakan metode Interapretative Structural Modelling (ISM) . Metode ISM sangat efektif untuk menstrukturkan masalah yang sangat kompleks, menjelaskan permasalahan, dan  menentukan  hubungan  sebab  akibat.  Dalam  penentuan  hubungan  kontekstual  antar  elemen,  ditentukan berdasarkan pendapat pakar. Pakar yang terlibat dalam penentuan hubungan  kontekstual elemen berasal dari stakeholder yang terkait, yaitu: (1) Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PPKLH) UNP; (2)  BPBD  Kabupaten  Agam;  (3)  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM;  (4)  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Agam; dan (5) Tokoh Masyarakat. Jumlah pakar yang terlibat dalam penentuan arahan kebijakan sebanyak  20  orang.  Beberapa  pertimbangan  dalam  penentuan  pakar  dalam  penelitian  adalah:  (1)  memiliki pengalaman dengan bidang yang dikaji; (2) mempunyai reputasi atau kompetensi dengan bidang yang dikaji; dan (3) memiliki kredibilitas tinggi terhadap bidang yang dikaji.
Menurut  Marimin  (2005)  secara  garis  besar  terdapat  beberapa  langkah  dalam  metode  ISM,  yaitu:  (1) mengurai elemen menjadi beberapa sub elemen; (2) menetapkan hubungan kontekstual antar sub elemen; (3) menentukan Structural  Self  Intraction  Matrix  (SSIM) ;  (4)  pembuatan Reachability  Matrix  (RM) ;  (5) melakukan transivity ;  (6)  menentukan  struktur  hierarki  secara  vertikal;  dan  (7)  menentukan  maktrik hubungan Driver Power (DP) dan Dependence (D). Untuk membuat matriks interaksi SSIM ( Structural Self Interaction  Matrix ),  dilakukan  dengan  cara  perbandingan  berpasangan  dengan  simbol  VAXO.  Dimana simbol tersebut memiliki makna adalah:
a. V  jika  Eij=  1  dan  Eji=  0;  V=  sub  elemen  ke  i  lebih  berperan  dibandingkan  sub  elemen  ke  j  dan  tidak sebaliknya
b. A  jika  Eij=  0  dan  Eji=  1;  A=  sub  elemen  ke  j  lebih  berperan  dibandingkan  sub  elemen  ke  i  dan  tidak sebaliknya
c. X  jika  Eij=  1  dan  Eji=  1;  X=  kedua  sub  elemen  mempunyai  nilai  tingkat  peran  yang  sama  dan  saling terkait, dan
d. O jika Eij= 0 dan Eji= 0; O= kedua sub elemen tidak saling terkait.
Selanjutnya Eriyatno (2003) dan Marimin (2005) mengklasifikasikan hubungan elemen menjadi empat kategori yaitu:
a. Kuadran  Pertama  disebut autonomous, dimana  terdiri  dari  sub  elemen  yang  mempunyai  nilai driver power (DP)≤0.5X dan nilai dependence (D)≤0.5X. Dimana X merupakan jumlah sub elemen pada setiap elemen.  Sub  elemen  yang  berada  pada  kuadran  pertama  ini  dapat  dimaknai  bahwa  sub  elemen  tidak berkaitan/hubungannya kecil dengan sistem.
b. Kuadran  Kedua  disebut dependent, terdiri  dari  sub  elemen  yang  mempunyai  nilai driver  power (DP)≤0.5X dan nilai dependence (D)≥0.5X. Sub elemen yang berada pada kuadran kedua ini merupakan sub elemen yang tergantung pada elemen di kuadran ketiga.
c. Kuadran  III:  Pengait  ( Linkage )  terdiri  dari  sub  elemen  yang  mempunyai  nilai driver  power (DP)≥0.5X dan  nilai dependence (D)≥0.5X.  Dimana  X  adalah  jumlah  sub  elemen  pada  setiap  elemen.  Sub  elemen yang masuk pada kuadran III ini perlu dikaji secara hati-hati, karena setiap tindakan pada satu sub elemen akan berpengaruh pada sub elemen lain yang berada pada kuadran II dan IV.
d. Kuadran  IV:  Penggerak  ( Independent) terdiri  dari  sub  elemen  yang  mempunyai  nilai driver  power (DP)≥0.5X dan nilai dependence (D)≤0.5X. Dimana X adalah jumlah sub elemen pada setiap elemen.
Daya Dorong (Driver Power) Ketergantungan (Dependence) 0            1                2                 3                4              5               6                7               8               9          10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuadran I Autonomous Kuadran II Dependent Kuadran III Linkage Kuadran IV Independent
Gambar 2 Matriks driver power dan dependence pada ISM

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan  penduduk  sangat  erat  kaitannya  dengan  dinamika  penggunaan  lahan,  karena  dengan peningkatan  jumlah  penduduk  mendorong  pertambahan  kebutuhan  akan  lahan  baik  untuk  permukiman maupun  untuk  lahan  pertanian  dan  industri  (Kaur et  al., 2004;  Liu et  al., 2017).  Selanjutnya  Pribadi et  al. (2006) menjelaskan bahwa pembangunan yang pesat akan menyebabkan perubahan pola penggunaan lahan, dimana  kawasan  terbangun  semakin  mendominasi  dan  mendesak  lahan  bervegetasi  untuk  berubah  fungsi. Tingginya  desakan  terhadap  lahan  bervegetasi  akan  menyebabkan  menurunnya  kemampuan  alami  lahan untuk  menyerap  dan  menampung  air,  terutama  pada  musim  penghujan.  Selanjutnya  Abera et  al. (2020) menambahkan  bahwa  perubahan  penggunaan  lahan  sebagian  besar  terjadi  pada  kawasan  hutan  lindung, semak,  rawa,  dan  sawah  yang  berubah  menjadi  kawasan  perkebunan,  kebun  campuran,  permukiman  dan industri.  Selain  itu,  Samson et  al. (2018)  menambahkan  bahwa  dampak  negatif  dari  alih  fungsi  lahan  dari fungsi  ekologis  menjadi  lahan  terbangun  menyebabkan  kehilangan  keanekaragaman  hayati.  Cilliers  (2019) menyatakan  bahwa  dampak  negatif  dari  perubahan  penggunaan  lahan  tidak  hanya  kehilangan keanekaragaman  hayati,  namun  perubahan  tersebut  juga  akan  menimbulkan  bencana  alam  banjir  dan longsor. Oleh karena itu, besarnya dampak buruk perubahan  penggunaan lahan untuk keberlanjutan sumber daya alam, sehingga menuntut kehati-hatian dalam pengelolaannya (Chand, 2019).
DAS  Antokan  merupakan  daerah  tangkapan  Danau  Maninjau.  Selama  periode  2000-2020  telah  terjadi alih fungsi lahan dari lahan fungsi alami menjadi lahan terbangun. Luas lahan yang mengalami penambahan terjadi  pada  penggunaan  lahan  jenis  permukiman  dan  perkebunan,  sedangkan  jenis  penggunaan  lahan  yang mengalami  pengurangan  yakni  kawasan  hutan,  kebun  campuran,  sawah,  semak  dan  tanah  terbuka.  Periode 2000-2020  pada  wilayah  penelitian  terjadi  penambahan  luas  lahan  permukiman  sebesar  1  289  hektar  dan

## Umar I
kawasan  perkebunan  sebanyak  1  265  hektar.  Sedangkan  penggunaan  lahan  yang  mengalami  penyusutan terbesar terjadi pada kawasan hutan sebesar 1 885 hektar. Gambar 3 disajikan grafik perubahan penggunaan lahan dan Gambar 4 merupakan peta perubahan penggunaan lahan pada DAS Antokan.

## Gambar 3 Grafik dinamika perubahan penggunaan lahan
Dinamika  perubahan  lahan  yang  tak  terkendali  akan  mendorong  kerusakan  lingkungan  dan  bencana alam  pada  waktu  yang  akan  datang.  Bencana  alam  dan  degradasi  lingkungan  sebagian  besar  terjadi  karena tidak terkendalikan penggunaan lahan fungsi alami (Umar et al., 2018; Umar et al., 2019b). Oleh karena itu, maka  perlu  adanya  arahan  kebijakan  untuk  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan.  Salah  satu  metode yang  dapat  menyelesaikan  permasalahan  yang  memiliki  kompleksitas  yakni  pendekatan Interapretative Structural  Modelling  (ISM) (Sushil,  2012).  Untuk  mendapatkan  arahan  kebijakan  dinamika  perubahan penggunaan  lahan  pada  DAS  Antokan,  dilakukan  FGD  dengan  melibatkan  pemangku  kepentingan (stokeholder). Berdasarkan FGD dengan pakar terdapat delapan sub elemen upaya menekan laju perubahan penggunaan  lahan  pada  DAS  Antokan,  yaitu:  E1=  Memperketat  pemberian  izin  pemanfaatan  lahan;  E2= Kerjasama  lintas  sektoral  dalam  pemantauan  pemanfaatan  lahan  oleh  masyarakat;  E3=  Pembuatan  regulasi dan  sanksi  yang  tegas  dalam  kesalahan  pemanfaatan  lahan;  E4=  Konsistensi  dalam  penegakan  hukum pemanfaatan  lahan;  E5=  Pembuatan  standar  teknis  pemanfaatan  ruang;  E6=  Sosialisasi  tentang  lingkungan dan  pembangunan  berkelanjutan;  E7=  Keterlibatan  tokoh  dan  atau  elemen  masyarakat  dalam  pengawasan lahan; E8= Pembuatan spanduk dan atau himbauan kepedulian lingkungan.
Hasil  analisis  ISM  terhadap  arahan  kebijakan  dinamika  perubahan  penggunaan  lahan  pada  DAS Antokan  berdasarkan  penilaian  pakar,  maka  terdapat  dua  sub  elemen  yang  memiliki driverpower tertinggi yakni  sub  elemen  E2  (pembuatan  regulasi  dan  sanksi  yang  tegas  dalam  kesalahan  pemanfaatan  lahan)  dan sub  element  E4  (konsistensi  dalam  penegakan  hukum  pemanfaatan  lahan).  Selain  itu,  sub  elemen  dengan nilai depedence (ketergantungan) yang paling tinggi ialah sub elemen E8 (Pembuatan spanduk dan himbauan kepedulian  lingkungan). Gambar  5  merupakan  pengelompokan  sub  elemen  pada  diagram  hubungan  antara driverpower dan dependence (ketergantungan).  Diagram  hubungan  tersebut  menunjukkan  terdapat  dua  sub elemen (E8 dan E7) kategori dependent , empat sub elemen (E1, E2, E5, E6) kategori lingkage , dan dua sub elemen (E3 dan E4) kategori independent.
000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Hutan Perkebunan Kebun campuran Permukiman Sawah Semak Tanah terbuka Luas (hektar) P en ggu n aan L ah an 2020 2010 2000
Gambar 4 Peta penggunaan lahan (a) tahun 2000, (b) tahun 2010), dan (c) tahun 2020
Gambar 5 Diagram pengelompokan sub elemen arahan kebijakan dinamika perubahan penggunaan lahan pada DAS Antokan
Gambar 6 Model struktur hierarki sub elemen arahan kebijakan dinamika perubahan penggunaan lahan pada DAS Antokan
Gambar  6  merupakan  model  struktur  hierarki  arahan  kebijakan  dinamika  perubahan  penggunan  lahan pada DAS Antokan dihasilkan empat level (tingkatan). Pada level 4 terdapat dua sub elemen yang menjadi prioritas kebijakan yakni sub elemen E3 (pembuatan regulasi dan sanksi yang dalam kesalahan pemanfaatan lahan)  dan  sub  elemen  E4  (konsistensi  dalam  penegakan  hukum  dalam  pemanfaatan  lahan).  Umar et  al. (2019a) menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan dibanyak tempat karena lemahnya  regulasi  dan  sanksi  yang  tegas  dari  aparat  penegak  hukum.  Selain  itu,  faktor  yang  mendorong dinamika penggunaan lahan juga disebabkan oleh lemahnya  sinkronisasi dan koordinasi lintas sektoral yang terjadi diberbagai lembaga pemerintahan (Dewata dan Umar, 2019; Umar et al., 2019b).
Umar et  al. (2017)  menambahkan  bahwa  kerusakan  lahan  yang  terjadi  di  banyak  tempat  di  Indonesia disebabkan  tidak  adanya  regulasi  yang  jelas  dan  sanksi  yang  tegas  dalam  kesalahan  pemanfaatan  lahan. Akibatnya  pelaku  perusak  lahan  dan  perambah  hutan  (deforestasi)  menjadi  meningkat  setiap  waktu. Montoya-Zumaeta et  al. (2019)  menambahkan  bahwa  peningkatan  pelaku  perusakan  juga  didorong  oleh faktor ekonomi yang lemah pada masyarakat sekitar hutan. Selain itu, Coals et al. (2019) menjelaskan bahwa lemahnya  keterlibatan  dan  kepedulian  masyarakat  dalam  penjagaan  hutan  menjadi  faktor  penambah  dalam kerusakan  hutan. Oleh  karena itu, menurut Urs (2017) ada beberapa upaya untuk menjaga kerusakan  hutan antara lain, a) peningkatan peran serta masyarakat sekitar hutan; b) peningkatan pengawasan dan pembuatan regulasi  serta  sanksi  terhadap  pelaku  kerusakan  hutan;  dan  c)  perlu  adanya  ekonomi  alternatif  masyarakat sekitar hutan.

## SIMPULAN
DAS  Antokan  telah  terjadi  dinamika  perubahan  penggunaan  lahan  periode  2000-2020.  Hasil  analisis periode 2000-2020 pada wilayah penelitian terjadi penambahan luas lahan permukiman sebesar 1 289 hektar dan  kawasan  perkebunan  sebanyak  1  265  hektar,  namun  pada  penggunaan  lahan  kawasan  hutan,  sawah, kebun  campuran,  semak,  dan  tanah  terbuka  mengalami  penyusutan.  Sebagai  arahan  kebijakan  untuk mengurangi terjadinya dinamika perubahan penggunaan lahan pada DAS Antokan berdasarkan analisis ISM dengan  melibatkan stakeholder menghasilkan  nilai driverpower tertinggi  pada  sub  elemen  E3  (pembuatan regulasi  dan  sanksi  yang  dalam  kesalahan  pemanfaatan  lahan)  dan  sub  elemen  E4  (konsistensi  dalam penegakan  hukum  dalam  pemanfaatan  lahan),  namun  sub  elemen  dengan  nilai depedence (ketergantungan) yang paling tinggi  ialah  sub elemen E8 (pembuatan spanduk  dan himbauan kepedulian  lingkungan). Selain itu, model struktur hierarki yang menjadi arahan kebijakan dinamika perubahan penggunan lahan pada DAS Antokan  dihasilkan  empat  level  (tingkatan).  Pada  level  4  terdapat  dua  sub  elemen  yang  menjadi  prioritas kebijakan  yakni  sub  elemen  pembuatan  regulasi  dan  sanksi  yang  dalam  kesalahan  pemanfaatan  lahan  (E3) dan sub elemen konsistensi dalam penegakan hukum dalam pemanfaatan lahan (E4).

## DAFTAR PUSTAKA
[WCED] World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. United Nation World Commission on Environment and Development . London (GB): Oxford University Pr.
Abera  A, Yirgu T, Uncha A. 2020. Impact of  resettlement scheme on vegetation cover and its implications on conservation in Chewaka District of Ethiopia. Environmental Systems Research. 9: 1-17.
Chand  BJK.  2019.  land  management  problems  in  Nepal:  repercussions  of  land  use  policy  and implementation  gaps  in  regional  and  urban  planning. ISPRS  Annals  of  the  Photogrammetry,  Remote Sensing and Spatial Information Sciences . 4: 17-24.
Cilliers  DP.  2019.  Considering  flood  risk  in  spatial  development  planning:  A  land  use  conflict  analysis approach. Jàmbá. 11(1): 1-9.
Coals  P,  Burnham  D,  Johnson  PJ,  Loveridge  A,  Macdonald  DW,  Williams  VL,  Vucetich  JA.  2019.  Deep uncertainty,  public  reason,  the  conservation  of  biodiversity  and  the  regulation  of  markets  for  lion skeletons. Sustainability. 11: 1-15.

## Umar I
Dewata  I,  Umar  I.  2019.  Management  of  flood  hazard  areas  in  Pasaman  River  Basin  of  West  Pasaman Regency West Sumatra Province. Internatio International Journal of GEOMATE . 17: 230-237. Eriyatno.  2003. Ilmu  Sistem  Meningkatkan  Mutu  dan  Efektivitas  Manajemen.  Jilid  Satu. Bogor  (ID):  IPB Press.
Fajarini R, Barus B, Panuju DR. 2015. Dinamika Perubahan penggunaan lahan dan prediksinya untuk tahun 2025  serta  keterkaitannya  dengan  rencana  tata  ruang  2005-2025  di  Kabupaten  Bogor. Jurnal  Tanah Lingkungan. 17(1): 8-15.
Kaur  E,  Palang  H,  Soovali  H.  2004.  Landscapes  in  change-opposing  attitudes  in  Saaremaa,  Estonia.
Landscape and Urban Planning, 67: 109-120.
Liu X, Liu H, Chen W, Zhang Z. 2017. Spatiotemporal  fragmentation of urban residential land use: A case study from China. Sustainability. 9: 1-13.
Marimin. 2005. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk . Bogor (ID): IPB Press. Montoya-Zumaeta  J,  Rojas  E,  Wunder  S.  2019.  Adding  rewards  to  regulation:  The  impacts  of  watershed conservation on land cover and household wellbeing in Moyobamba, Peru. PLoS One. 14(11): 1-22. Popov M, Fedorovsky O, Stankevich S, Filipovich V, Khyzhniak A, Piestova I, Svideniuk M. 2017. Remote sensing  technologies  and  geospatial  modelling  hierarchy  for  smart  city  support. ISPRS  Annals  of  the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences . 4: 51-56.
Pribadi  DO,  Shiddiq  D,  Ermyanyla  M.  2006.  Model  perubahan  tutupan  lahan  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinnya. Jurnal Teknologi Lingkungan. 7: 35-51.
Rustiadi  E,  Saefulhakim  S,  Panuju  DR.  2001. Perencanaan  dan  Pengembangan  Wilayah  Jakarta .  Jakarta (ID): Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
Sadyohutomo M. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah Realitas dan Tantangan. Jakarta (ID): Bumi Aksara Pr.
Samson  EA,  Boykin  KG,  Kepner  WG,  Andersen  MC,  Fernald  A.  2018.  Evaluating  biodiversity  metric response to forecasted land use change in The Northern Rio Grande Basin. Environments. 5: 1-17. Sushil. 2012. Interpreting the interpretive structural model. Global Journal of Flexibel Systems Managemen t. 13(2): 87-106.
Umar  I,  Widiatmaka,  Pramudya  B,  Barus  B.  2017.  Evaluasi  Kesesuaian  Lahan  untuk  Permukiman  dengan Pendekatan MCE di Kota Padang . JPSL . 2(2): 84-95.
Umar I, Dewata I, Barlian E, Hermon D, Suasti Y. 2018. Priority selection of residential development areas with  flood  hazard  in  Limapuluh  Kota  District,  West  Sumatra. International  Journal  of  GEOMATE . 15(52): 152-158.
Umar I, Dewata I, Barlian E. 2019a. Dynamic model of land use change in landslide hazard zones in Tanah Datar District, West Sumatra. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 314: 1-9 Umar  I,  Dewata  I,  Barlian  E.  2019b.  Konsistensi  rencana  tata  ruang  permukiman  dan  arahan  kebijakan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Journal of Natural Resources and Environmental Management . 9(2): 277-286.
Urs  SB.  2017.  Regulation  as  a  policy  contest:  The  probability  of  conservation  of  a  renewable  resource.
Environmental Economics. 8(3): 92-101.