e-ISSN : 2621-4105

## ANALISIS YURIDIS MENGENAI SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Tri Mulyani, Dewi Tuti Muryati Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang trimulyani@usm.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengaturan  tentang  sistem  zonasi  dalam Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  berdasarkan  Permendikbud RI Nomor  20  Tahun 2019 beserta implikasinya. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah tipe  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  perundang  –  undangan  dan pendekatan  konsep,  spesifikasi  penelitan  diskriptif  analitis,  pengumpulan  data dengan  studi  kepustakaan,  dan  analis  data  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa pengaturan  sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur berdasarkan  Permendikbud  RI  No.  20  Tahun  2019,  bertentangan  dengan  peraturan diatasnya  yaitu  PP  RI  No.  13  Tahun  2015  yang  menetapkan  bahwa  hasil  ujian nasional  digunakan  sebagai  dasar  untuk  pertimbangan  seleksi  masuk  jenjang pendidikan  berikutnya,  yang  mana  peraturan  pemerintah  ini  merupakan  penjabaran dari UU RI No. 20 Tahun, sehingga berdasarkan Stufenbautheory dari Hans Kelsen yang  diterjemahkan  di  Indonesia  melalui  UU  RI  No.  12  Tahun  2011  maka Permendikbud  RI  No.  20  Tahun  2019  harus  dicabut,  atau  perlu  dikaji  ulang  dan disesuaikan  dengan  peraturan  diatasnya  agar  tercipta  harmonisasi  peraturan perundang undangan. Adapun implikasinya bagi calon peserta didik, meliputi 2 (dua) hal yaitu: Pertama , implikasi positif antara lain calon peserta didik baru memperoleh akses  pendidikan  dan  terjadinya  pemerataan  pendidikan; Kedua ,  implikasi  negatif antara lain calon peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang sesuai harapan, dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan.
Kata Kunci : zonasi; penerimaan; peserta didik baru
e-ISSN : 2621-4105

## JURIDICAL ANALYSIS OF ZONATION SYSTEMS IN RECEIVING NEW STUDENTS

## Tri Mulyani, Dewi Tuti Muryati
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang trimulyani@usm.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of this study is the regulation of the zoning system in the Acceptance of New Students based on the Minister of Education Regulation No. 20 of 2019 along with  its  implications.  The  research  methods  used  include  normative  juridical research  types,  with  the  statutory  approach  and  concept  approach,  descriptive analytical  research  specifications,  data  collection  with  literature  studies,  and qualitative data analysts. The results showed that the zoning system arrangement in the  Acceptance  of  New  Students  which  was  regulated  based  on  the  Republic  of Indonesia  Minister  of  Education  Regulation  No.  20  of  2019,  contrary  to  the  above regulations namely RI Regulation No. 13 of 2015 which stipulates that the results of the  national  examination  are  used  as  a  basis  for  consideration  of  the  next  level  of education  selection,  which  is  a  government  regulation  which  is  an  elaboration  of Law  RI  No.  20  years,  so  based  on  Stufenbautheory  from  Hans  Kelsen  which  is translated  in  Indonesia  through  RI  Law  No.  12  of  2011  the  Republic  of  Indonesia Minister of Education Regulation No. 20 of 2019 must be revoked, or it needs to be reviewed and adjusted to the regulations above to create harmonization of laws and regulations.  The  implications  for  prospective  students  include  2  (two)  things, namely:  First,  the  positive  implications  include  prospective  new  students  getting access to education and the occurrence of educational equity; Second, the negative implications include prospective new students not being able to choose a school that is  in  line  with  expectations,  and  for  prospective  students  who  excel  are  lacking appreciation.

## Keywords: zoning; reception; new learners
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Berkembangnya suatu negara tentu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Selanjutnya sumber daya manusia yang memadai ini, tentu tidak terlepas  dari  berkembangnya  bidang  pendidikan.  Untuk  itu  pemerintah memberikan  jaminan  pendidikan  kepada  setiap  warga  negaranya,  agar  nantinya negara  mampu  bersaing  dengan  negara-negara  lain.  Jaminan  pendidikan  ini,  di Indonesia dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  tepatnya  pada  Pasal  28C  ayat  (1)  yaitu  “Setiap  orang berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak mendapatkan  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  seni,  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi kesejahteraan  umat  manusia”.  Selanjutnya  dijamin  juga  Pasal  31  Ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yaitu “Setiap warga negara berhak  mendapatkan  pendidikan”,  lebih  lanjut  dalam ayat  (2)  disebutkan  bahwa “Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  wajib membiayainya”. 1 Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa pendidikan  merupakan  hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  setiap  warga  negara,  dan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk mengupayakannya.
Dalam  bahasa  Inggris,  kata  pendidikan  disebut  juga  dengan Education di mana secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yakni Eductum. Kata Eductum ini terdiri dari dua kata, yaitu E yang artinya suatu perkembangan  dari  dalam  keluar,  dan Duco yang  artinya  sedang  berkembang. Sehingga secara etimologis arti pendidikan adalah suatu proses mengembangkan kemampuan  diri  sendiri  dan  kekuatan  individu. 2 Menurut  Prof.  H.  Mahmud Yunus menyatakan bahwa:
“Pendidikan  ialah  suatu  usaha  yang  dengan  sengaja  dipilih  untuk  dapat mempengaruhi  dan  membantu  anak  yang  bertujuan  untuk  dapat
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2).
2 Guru Pendidikan. Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli: Tujuan, Fungsi dan Jenisnya Terlengkap  ( https://seputarilmu.com/2019/01/pengertian-pendidikan-menurut-para- ahli.html/,diakses tanggal 06 September 2019), 2019.
e-ISSN : 2621-4105
meningkatkan  ilmu  pengetahuan,  jasmani  dan  akhlak  sehingga  secara perlahan  bisa  mengantarkan  anak  kepada  tujuan  dan  cita-citanya  yang paling  tinggi.  Supaya  memperoleh  suatu  kehidupan  yang  bahagia  dan  apa yang  dilakukanya  dapat  bermanfaat  bagi  dirinya  sendiri,  masyarakat, bangsa, negara dan agamanya”. 3
Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  1  Angka  1,  Undang-Undang  RI  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa:
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 4
Selanjutnya,  dalam  bidang  pendidikan,  unsur  yang  paling  penting  yang harus ada didalamnya adalah Pendidik, Peserta Didik, serta sarana dan prasarana. Dari  ketiga  unsur  tersebut  yang  sangat  penting  yang  wajib  adalah  peserta  didik. Tanpa ada peserta didik, maka tidak akan terjadi proses belajar mengajar. Peserta didik  adalah  anggota  masyarakat  yang  berusaha  mengembangkan  potensi  diri melalui  proses  pembelajaran  yang  tersedia  pada  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan  tertentu. 5 Bagi  anggota  masyarakat  yang  ingin  mengembangkan potensi  dirinya  melalui  jenjang  pendidikan,  maka  mereka  harus  melalui  proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru terlebih dahulu.
Peserta  didik  dapat  dipahami  sebagai  anggota  masyarakat  yang  berusaha mengembangkan  potensi  diri  melalui  proses  pembelajaran,  orang  yang mengharapkan  mendapat  pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan  bakat  minat  dan kemampuannya  agar  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  serta  mempunyai kekuasaan  dalam  menerima  pelajaran.  Peserta  didik  mempunyai  sebutan  yang berbeda-beda  dalam  berbagai  jenjang,  pada  taman  kanak-kanak  disebut  anak didik, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut dengan peserta didik,
3 Ibid.
4 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Angka 1
5 Ibid., Pasal 1 Angka  4.
e-ISSN : 2621-4105
dan  pada  jenjang  pendidikan  tinggi  disebut  maha  peserta  didik. 6 Penerimaan Peserta  Didik  Baru  yang  familiar  dengan  akronim  PPDB  adalah  penerimaan peserta  didik  untuk  jenjang  taman  kanak-kanak,  sekolah  dasar  dan  sekolah menengah  pertama  yang  dilaksanakan  pada  awal  tahun  pelajaran  baru.  PPDB jenjang SMP dilakukan secara online, prioritasnya adalah anak usia 12-15 tahun. 7 Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  penyelenggaraan  pendidikan diselenggarakan  dengan  prinsip  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak diskriminatif  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  tepatnya  Pasal  4  ayat  (1).  Sebagai  peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  maka  dalam  hal  penyelenggaraan  pendidikan  khususnya  dalam  hal pendaftaran  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru,  dikeluarkanlah  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Dan  Sekolah Menengah  Kejuruan.  Peraturan  menteri  ini  adalah  penjabaran  dari  Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdapat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pernah berlaku yaitu:
a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun  2017  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun  2018  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-
6 Muhamad  Khoirul  Umam, Peningkatan  Mutu  PendidikanMelalui  Manajemen  Peserta Didik ,  Jurnal  al–Hikmah  Vol.  6  no.  2  Oktober  2018, STAI  Badrus  Sholeh  Kediri,  2018,  Kediri, hal  62
7 Dian Purwanti, Ira Irawati, Josy Adiwisastra, Efektivitas Kebijakan Penerimaan  Peserta Didik  Baru  Sistem  Zonasi  Bagi  Siswa  Rawan  Melanjutkan  Pendidikan ,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi  Negara  Dinamika  Vol  5  No  4,  Universitas  Galuh,  2019,  Ciamis,  hal  1. DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1737
e-ISSN : 2621-4105
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun  2018  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan Kebudayaan  Nomor  51  Tahun  2018  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Calon  peserta  didik  hanya  dapat  memilih      1  jalur  dari  3  jalur  pendaftaran PPDB  dalam  satu  zonasi.  Selain  melakukan  pendaftaran  PPDB  melalui  jalur zonasi  sesuai  dengan  domisili  dalam  zonasi  yang  telah  ditetapkan,  calon  peserta didik  dapat  melakukan  pendaftaran  PPDB  melalui  jalur  prestasi  di  luar  zonasi domisili  peserta  didik.  Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah dilarang  membuka  jalur  pendaftaran  PPDB  selain  yang  diatur  dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 ini.
Bertitik  tolak  dari  ketentuan  tersebut  di  atas,  sesungguhnya  pendaftaran PPDB,  bertujuan  untuk  mendorong  peningkatan  akses  layanan  pendidikan  bagi masyarakkat  yang    akan  mengembangkan  potensi  dirinya  dalam  jenjang pendidikannya  masing-masing  secara  non  diskriminatif,  transparan,  objektif, akuntabel  dan  berkeadilan,  baik  di  jenjang  TK,  SD,  SMP,  SMA,  dan  SMK. Dalam  ketentuan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  hal  Penerimaan  Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 ini menggunakan jalur zonasi.
Penerapan  sistem  zonasi  ini  mengharuskan  calon  peserta  didik  untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing.  Peserta  didik  bisa  memiliki  opsi  maksimal  3  (tiga)  sekolah, dengan  catatan  sekolah  tersebut  masih  memiliki  slot  siswa  dan  berada  dalam wilayah  zonasi siswa tersebut. Melalui sistem zonasi, seleksi calon peserta didik baru memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang
e-ISSN : 2621-4105
ditetapkan  dengan  penghitungan  berdasarkan  jarak  tempuh  dari  Kantor Desa/Kelurahan  menuju  ke  sekolah.  Apabila  jarak  tempat  tinggal  sama,  maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
Artinya  bahwa  sistem  zonasi  ini  dapat  menyebabkan  calon  peserta  didik yang  bernilai  tinggi  tidak  dapat  diterima  di  sekolah  yang  diinginkan  karena berdomisili jauh dari sekolah tersebut. Calon peserta didik merasa kesulitan untuk masuk  ke  sekolah  terbaik  karena  berada  di  zona  yang  berbeda  yang  padat populasinya,  sehingga  terpaksa  mendftar  ke  sekolah  di  zona  terdekat  yang mutunya  kurang  baik.  Sebaliknya  banyak  sekolah  favorit  yang  berada  di  lokasi tidak padat penduduk, sehingga tidak dapat memenuhi kuota.
Prosedur  zonasi  dalam  PPDB  ini  menuai  permasalahan  dalam pelaksanaanya  di  berbagai  daerah.  Dapat  diambil  contoh  kasus  di  daerah Kabupaten  Banyumas.  Dengan  kuota  jalur  zonasi  minimal  80  %  prestasi maksimal 15% dan  jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya  tampung  sekolah,  menyebabkan  keresahan  bagi  anggota  masyarakat. Artinya  bahwa  sistem  zonasi  ini  hanya  mengakses  maksimal  15%  untuk  siswa berprestasi, sehingga kasus yang terjadi di daerah Kabupaten Banyumas ini harus kecewa  karena  dengan  peraturan  ini,  dirinya  sudah  merasa  berada  di luar  zonasi (5,5 KM) meskipun nilainya cukup tinggi. Hal tersebut dipertegas Humas Panitia Penerimaan  Peserta  Didik  Baru,    SMP  Negeri  2  Purwokerto,  Agus  Widodo, bahwa  banyak  sekali  yang  mendaftar,  namun  sayangnya  harus  menunggu  kuota 80 persen zonasi terpenuhi.
Dapat diambil contoh juga di daerah Indramayu. Dengan berlakunya sistem zonasi  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  kuota  tiap  sekolah.    Di  Indramayu terdapat  90  sekolahan  negeri  setingkat  SMP,  10%  persennya  belum  terpenuhi kuota.  Dicontohkan  di  Desa  Sukasari,  Kecamatan  Arahan.  Sekolah  yang  ada  di desa  tersebut  jaraknya  cukup  jauh  dari  Kecamatan  Arahan.  Ada  28  siswa  tidak menjangkau  zonasi,  akhirnya  dimasukkan  ke  sekolah  yang  ada  di  Lohbener karena jaraknya lebih dekat meskipun beda zonasi. 8
8 Gelar Gandarasa. PPDB 2019, Belum Semua Sekolah Kuotanya  Terpenuhi
e-ISSN : 2621-4105
Dari  fenomena  ini  artinya  bahwa  sistem  zonasi  belum  dapat mengakomodasi semua calon peserta didik baru. Bahkan calon peserta didik yang tinggal diarea blank spot (tidak terjangkau zona sekolah) kesulitan masuk sekolah negeri.  Terkait  ini  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan  DIY  banyak menerima  pengaduan  terkait calon  peserta  didik blank  spot yang  akhirnya  harus bersekolah  di  swasta  karena  tidak  terakomodasi  di  sekolah  negeri. 9 Oleh  karena itu,  dalam  penelitian  ini,  secara  yuridis  normatif  berusaha  akan  mengkajinya dengan  menentukan  topik  kajian  pada  analisis  pengaturan  sistem  zonasi  dan implikasinya bagi calon peserta didik.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Permasalahan yang dikaji akan difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu
1. Bagaimana  analisis  pengaturan  tentang  sistem  zonasi  dalam  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  berdasarkan  Permendikbud RI Nomor  20  Tahun 2019 ?
2. Apa  implikasinya  bagi  Calon  Peserta  Didik  mengenai  pengaturan  tentang sistem  zonasi  dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  berdasarkan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019?

## C. METODE PENELITIAN

## 1.Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  penelitian yuridis  normatif , yakni  penelitian    yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaedah-kaedah atau  norma-norma  hukum  positif. 10 Tipe  ini  dipergunakan,  mengingat  bahwa obyek  penelitian  ini  adalah  pengaturan  dan  implikasinya  bagi  Calon  Peserta Didik  mengenai  pengaturan  sistem  zonasi  dalam  PPDB  Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019 .

## 2. Metode Pendekatan
(https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2019/06/25/ppdb-2019-belum-semua-sekolah- kuotanya-terpenuhi/, diakses 05 September 2019), 2019.
9 Dinar  Wahyuni.  Pro  dan  Kontra  Sistem  Zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Tahun Ajaran 2018/2019. Jurnal Info Singkat, Vol. X, No.14/II/Puslit/Juli 2018, hal  2
10 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Edisi Revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal 295
e-ISSN : 2621-4105
Metode  pendekatan  yang  digunakan    ada  3  (tiga)  yaitu  pendekatan perundang-undangan  digunakan  untuk  meneliti  aturan  terkait  pengaturan  dan implikasinya  bagi  Calon  Peserta  Didik  mengenai  pengaturan  sistem  zonasi dalam  PPDB  Berdasarkan  Permendikbud RI Nomor  20  Tahun  2019; pendekatan  konsep  digunakan  untuk  memahami  mengenai  konsep-konsep sistem  zonasi;  dan  pendekatan  analitis  digunakan  untuk  mengetahui  makna yang  dikandung  oleh  istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam  praktik-praktik,  yang  dilakukan  dengan  2  cara  yaitu  berusaha memperoleh  makna  baru  dan  menguji  istilah-istilah  hukum  dalam  praktik melalui analisis Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019.

## 3. Spesifikasi penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  akan    dipergunakan  adalah  diskriptif analitis,  yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum  positif  dalam  masyarakat. 11 Dengan  demikian,  untuk  mendapatkan gambaran  yang  jelas  mengenai  mengenai  pengaturan  dan  implikasi  tentang sistem zonasi dalam  PPDB  Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019,  maka  dalam  penelitian  ini akan  diuraikan  hasil-hasil  penelitian  sesuai dengan  permasalahan  dan  tujuan  yang  akan  dicapai  serta  menganalisisnya dari segi peraturan yang berlaku terkait dengan sistem pendidikan

## 4. Metode Pengumpulan Data
Berdasarkan  tipe  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah yuridis  normatif ,  maka  untuk  mendapatkan  data  yang  objektif,  jenis data  yang  dibutuhkan  adalah  data  sekunder.  Data  ini  diambil  dengan  cara penelitian  kepustakaan.  Data  sekunder  yang  diambil  meliputi  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:
11 Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2002), hal 36.
e-ISSN : 2621-4105

## D. PEMBAHASAN
I.  Analisis  Pengaturan  Tentang  Sistem  Zonasi  Dalam  Penerimaan  Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019.
Dalam  Permendikbud  No  20  Tahun  2019,  mengatur  tentang  PPDB,  dengan ketentuan:
a. Pelaksanaan
Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun. Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
1) Pengumuman
Pengumuman  pendaftaran  penerimaan  calon  peserta  didik  baru  pada Sekolah  yang  bersangkutan  dilakukan  secara  terbuka.  Pengumuman pendaftaran  penerimaan  calon  peserta  didik  baru  paling  sedikit  memuat informasi:
2) Pendaftaran;
3) Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
4) Pengumuman penetapan peserta didik baru;
Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran  dalam  PPDB  dan  Penetapan  peserta  didik  baru  dilakukan berdasarkan  hasil  rapat  dewan  guru  yang  dipimpin  oleh  kepala  Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah
5) Daftar ulang.
Khusus  untuk  SMK  dalam  tahap  pelaksanaan  PPDB  dapat  melakukan proses  seleksi  khusus  yang  dilakukan  sebelum  tahap  pengumuman penetapan peserta didik baru.
PPDB  dilaksanakan  dengan  menggunakan  mekanisme  dalam  jaringan (daring),  namun  dalam  hal  tidak  tersedia  fasilitas  jaringan,  maka  PPDB dapat dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring). 12
b. Persyaratan
12 Ibid., Pasal 5
e-ISSN : 2621-4105
Calon  peserta  didik  yang  akan  melakukan  pendaftaran  harus  memenuhi berbagai persyaratan antara lain sebagai berikut: 13
1) Persyaratan calon peserta didik baru TK
Persyaratan  calon  peserta  didik  baru  pada  jenjang  TK  adalah  sebagai berikut:
a) Berusia  4  (empat)  tahun  sampai  dengan  5  (lima)  tahun  untuk kelompok A; dan
b) Berusia  5  (lima)  tahun  sampai  dengan  6  (enam)  tahun  untuk kelompok B.
2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD
Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang kelas 1 (satu) SD: 14
a) Berusia 7 (tujuh) tahun; atau
b) Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP
Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang kelas kelas 7 (tujuh) SMP: 15
a) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
b) Memiliki  ijazah  atau  surat  tanda  tamat  belajar  SD  atau  bentuk  lain yang sederajat.
4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK
c. Jalur Pendaftaran
Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur antara lain sebagai berikut: 16
1) Zonasi
Jalur  zonasi  paling  sedikit  80%  dari  daya  tampung  Sekolah.  Kuota paling sedikit 80% dalam jalur zonasi ini termasuk didalamnya adalah kuota bagi:
a) Peserta didik tidak mampu
13 Ibid., Pasal 6 14 Ibid., Pasal 7 15 Ibid., Pasal 8
16 Ibid., Pasal 16  sampai dengan Pasal 21
e-ISSN : 2621-4105
Peserta  didik  baru  yang  berasal  dari  keluarga  ekonomi  tidak  mampu harus  dibuktikan  dengan  bukti  keikutsertaan  Peserta  Didik  dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
b) Anak  penyandang  disabilitas  pada  Sekolah  yang  menyelenggarakan layanan inklusif.
Dalam  melaksanakan  PPDB  melalui  jalur  zonasi  dengan  kuota paling sedikit 80% ini, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah  wajib  menerima  calon  peserta  didik  yang  berdomisili  sesuai zona  yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
Kartu  keluarga  dapat  diganti  dengan  surat  keterangan  domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa  setempat  yang  menerangkan  bahwa  peserta  didik  yang bersangkutan  telah  berdomisili  paling  singkat  1  tahun  sejak diterbitkannya                          surat  keterangan  domisili.  Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan  domisili  dalam  satu  wilayah  kabupaten/kota  yang  sama dengan Sekolah asal.
SMA/SMK  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% dari jumlah daya tampung.
Penetapan  zonasi  dilakukan  pada  setiap  jenjang  oleh  Pemerintah Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya,  dengan  prinsip  mendekatkan domisili  peserta  didik  dengan  Sekolah  dengan  memperhatikan  jumlah ketersediaan  daya  tampung  yang  disesuaikan  dengan  ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Dalam hal  ini  Pemerintah  Daerah  wajib  memastikan  semua  wilayah administrasi  masuk  dalam  penetapan  zonasi  sesuai  dengan  jenjang pendidikan dan memastikan bahwa semua Sekolah yang
e-ISSN : 2621-4105
diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  proses  PPDB  telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.
2) Prestasi
Jalur  prestasi  paling  banyak  15%  dari  daya  tampung  Sekolah, ditentukan berdasarkan:
a) Nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
b) Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik  pada  tingkat  internasional,  tingkat  nasional,  tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
3) Perpindahan tugas orang tua/wali.
Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung  Sekolah.  Jalur  ini  ditujukan  bagi  calon  peserta  didik  yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan. Perpindahan tugas ini  harus  dibuktikan  dengan  surat  penugasan  dari  instansi,  lembaga, kantor,  atau  perusahaan  yang  mempekerjakan.  Dalam  hal  jalur perpindahan  tugas  orang  tua/wali  tidak  terpenuhi  maka  sisa  kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
Calon  peserta  didik  hanya  dapat  memilih  1  jalur  dari  3  jalur pendaftaran  PPDB  dalam  satu  zonasi.  Selain  melakukan  pendaftaran PPDB  melalui  jalur  zonasi  sesuai  dengan  domisili  dalam  zonasi  yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik. Sekolah yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dilarang  membuka  jalur pendaftaran  penerimaan  peserta  didik  baru  selain  yang  diatur  dalam Peraturan Menteri ini.
d. Seleksi
Seleksi Calon PPDB diatur dengan ketentuan antara lain sebagai berikut: 17
17 Ibid., Pasal 24 sampai dengan Pasal 31
e-ISSN : 2621-4105
1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD
Seleksi  calon  peserta  didik  baru    kelas  1  SD  hanya  menggunakan  jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Seleksi calon peserta didik  baru  kelas  1  SD  mempertimbangkan  kriteria  dengan  urutan prioritas sebagai berikut:
a) Usia
b) Jarak  tempat  tinggal  terdekat  ke  Sekolah  dalam  zonasi  yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
Sekolah  wajib  menerima  peserta  didik  yang  berusia  7  tahun  dengan domisili  dalam  zonasi  yang  telah  ditetapkan.  Jika  usia  calon  peserta  didik sama,  maka  penentuan  peserta  didik  didasarkan  pada  jarak  tempat  tinggal calon  peserta  didik  yang  terdekat  dengan  Sekolah.  Dalam  seleksi  calon peserta  didik  baru  kelas  1  SD  tidak  dilakukan  tes  membaca,  menulis,  dan berhitung.
2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP
Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 SMP menggunakan jalur zonasi,  jalur  prestasi,  dan  jalur  perpindahan  tugas  orang  tua/wali. Seleksi  calon  peserta  didik  baru  kelas  7  SMP  yang  menggunakan mekanisme  daring  dilakukan  dengan  memprioritaskan  jarak  tempat tinggal  terdekat  ke  Sekolah  dalam  zonasi  yang  ditetapkan.  Jika  jarak tempat  tinggal  calon  peserta  didik  dengan  Sekolah  sama,  maka  yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 SMP yang menggunakan mekanisme  luring,  dilakukan  dengan  memprioritaskan  jarak  tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang  ditetapkan.  Untuk  daya  tampung  terakhir  dari  sisa  kuota  jalur zonasi,  jika  terdapat  calon  peserta  didik  yang  memiliki  jarak  tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta  didik  yang  memiliki  nilai  ujian  Sekolah  berstandar  nasional lebih tinggi.
3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA
e-ISSN : 2621-4105
Seleksi  calon  peserta  didik  baru  kelas  10  SMA  menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Seleksi  calon  peserta  didik  baru  kelas  10  SMA  yang  menggunakan mekanisme  daring,  dilakukan  dengan  memprioritaskan  jarak  tempat tinggal  terdekat  ke  Sekolah  dalam  zonasi  yang  ditetapkan.  Jika  jarak tempat  tinggal  calon  peserta  didik  dengan  sekolah  sama,  maka  yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
Seleksi  calon  peserta  didik  baru  kelas  10  SMA  yang menggunakan  mekanisme  luring,  dilakukan  dengan  memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam  zonasi  yang  ditetapkan.  Untuk  daya  tampung  terakhir  dari  sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat  tinggal  dengan  Sekolah  sama,  maka  dilakukan  dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai UN lebih tinggi.
e. Daftar Ulang
Daftar  ulang  dilakukan  oleh  calon  peserta  didik  baru  yang  telah diterima  untuk  memastikan  statusnya  sebagai  peserta  didik  pada  Sekolah yang bersangkutan.
Berdasarkan pengaturan yang telah ditetapkan dalam  Permendikbud RI No 20 Tahun 2019, maka dapat dilakukan analisis yang akan diuraikan berikut ini.
Perlu diketahui sebelumnya bahwa kebijakan sistem zonasi ini lahir sejak tahun 2017 yang lalu melalui  Permendikbud RI No 17 Tahun 2017. Kebijakan  sistem  zonasi  ini  tampak  terjadi  bongkar  pasang,  betapa  tidak setahun  berikutnya  dilakukan  revisi  melalui  Permendikbud  RI  No  14 Tahun  2018.  Selang  beberapa  bulan  kembali  direvisi  kembali  melalui Permendikbud  RI  No  51  Tahun  2018,  hingga  akhirnya  dilakukan perubahan melalui Permendikbud RI No 20 Tahun 2019.
Bertitik  tolak  dari  kenyataan  tersebut  di  atas,  memang  telah  terjadi bongkar  pasang  kebijakan  sistem  zonasi  dalam  penerimaan  peserta  didik baru.  Dalam  hal  ini  sesungguhnya  terlihat  jelas  kegagapan  pemerintah
e-ISSN : 2621-4105
untuk  mengatakan  ketidaksiapan  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah Kementrian  Pendidikan  Kebudayaan,  sehingga  menyebabkan  calon peserta didik dan para orang tua, cemas, dan kebingungan.
Apabila dicermati dengan seksama, pemerintah dengan mengeluarkan  kebijakan  sistem  zonasi  ini,  sesungguhnya  tidak memperhatikan peraturan diatasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (selanjutnya  akan disingkat  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2015)  yang merupakan  peraturan  pelaksana  dari  UU  Nomor  20  Tahun  2003.  Berikut adalah ulasannya.
Bertitik  tolak  dari  ketentuan-ketentuan  yang  telah  dipaparkan tersebut  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  ketentuan  tentang  sistem penerimaan peserta didik baru dalam Permendikbud RI No 20 Tahun 2019 bertentangan dengan peraturan  diatasnya  yaitu PP RI No. 13 Tahun 2015 yang  merupakan  penjabaran  dari  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam  Permendikbud  RI  No.  20  Tahun  2019  tepatnya  Pasal  26 mengatur  bahwa  zonasi  digunakan  sebagai  dasar  untuk  pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Artinya bahwa  dalam pasal ini  menetapkan  penentuan  calon  peserta  didik  yang  dapat  lolos  seleksi dalam  penerimaan  peserta  didik  baru  menggunakan  dasar  pertimbangan zonasi,  yang  mana  calon  peserta  didik  baru  akan  diterima  dengan didasarkan  pada  prioritas  jarak  tempat  tinggal  calon  peserta  didik  yang terdekat  dengan  Sekolah.  Dan  apabila  daya  tampung  terakhir  dari  sisa kuota  jalur  zonasi,  jika  terdapat  calon  peserta  didik  yang  memiliki  jarak tempat  tinggal  dengan  Sekolah  sama,  maka  dilakukan  dengan memprioritaskan  peserta  didik  yang  memiliki  nilai  ujian  Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.
Sedangkan dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tepatnya Pasal 68 huruf b  mengatur  bahwa  hasil  ujian  nasional  yang  digunakan  sebagai  dasar
e-ISSN : 2621-4105
untuk perimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Artinya bahwa  penentuan  calon  peserta  didik  yang  dapat  lolos  seleksi  dalam penerimaan  peserta  didik  baru  menggunakan  dasar  pertimbangan  Ujian Nasional semata dan tidak dikenal zonasi.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas  apabila  terdapat  peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai seperti terjadi pada  Permendikbud RI No. 20 Tahun 2019 dengan PP RI No. 13 Tahun 2015 yang merupakan penjabaran  dari  UU  RI  No.  20  Tahun  2003,  maka  konsekuensinya  harus dicabut,  dan  apabila  tidak  dicabut  seyogyanya  harus  dikaji  ulang  untuk disesuaikan  dengan  peraturan  diatasnya,  sehingga  tercipta  harmonisasi peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  selaras  dengan  ajaran  Hans Kelsen.
Hans Kelsen mengungkapkan sebuah ajaran ( dogma ) yaitu Stufenbautheory yang mengungkapkan bahwa:
“Norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  norma  yang lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  dan  bersifat  hipotesis  dan  fiktif,  yaitu norma dasar ( Grundnorm )”. 18
Inspirasi  Teori  Perjenjangan  ( Stufenttheory) norma  hukum  Hans Kelsen  diilhami  oleh  seorang  muridnya  yang  bernama Adolf  Merkl  yang mengemukakan  bahwa  suatu  norma  hukum  itu  selalu  mempunyai  dua wajah ( das doppeltte rechsantlizst ). Menurut Adolf Merkl :
“Suatu norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang  diatasnya,  tetapi  ke  bawah  ia  juga  menjadi  dasar  dan  menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu  mempunyai  masa  berlaku  ( rechtskracht )  yang  relatif  oleh  karena masa  berlakunya  suatu  norma  hukum  itu  tergantung  pada  norma hukum  yang  berada  diatasnya,  sehingga  apabila  norma  hukum  yang berada  diatasnya  dicabut  atau  dihapus,  maka  norma-norma  hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula”. 19
18 Hans Kelsen, General Theory of Law State (New York: Russell & Russell, 1945), hal 113
19 Ibid.
e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan  teori  Adolf  Merkl  tersebut,  dalam  teori  jenjang normanya  Hans  Kelsen  juga  mengemukakan  bahwa  suatu  norma  hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada normma yang diatasnya, tetapi ke bawah  norma  hukum  itu  juga  menjadi  sumber  dan  menjadi  dasar  bagi norma  lebih  rendah  daripadanya.  Dengan  demikian  dalam  hal susunan/hirarki  sistem  norma,  norma  yang  tertinggi  (norma  dasar)  itu menjadi  tempat  bergantungnya  norma-norma  dibawahnya  sehingga apabila  norma  dasar  berubah,  maka  akan  menjadi  rusaklah  sistem  norma yang berada dibawahnya.
Teori  Jenjang  Norma Stufenbautheory Hans  Kelsen  dikembangkan ke  dalam  tatanan  kenegaraan  (ranah  hukum  tata  negara)  oleh  muridnya Hans  Nawiasky  dalam  bukunya  yang  berjudul Allgemeine  Rechtslehre mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen:
“Suatu  norma  hukum  dari  negara  manapun  selalu  berlapis-lapis  dan berjenjang-jenjang  di  mana  norma  yang  berada  di  bawah  berlaku, berdasar  dan  bersumber  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  norma  yang lebih  tinggi  berlaku,  berdasar  dan  bersumber  pada  norma  yang  lebih tinggi  lagi,  sampai  pada  suatu  norma  yang  tertinggi  yang  disebut norma  dasar,  tetapi  Hans  Nawiasky  juga  berpendapat  bahwa  selain norma  itu    berlapis-lapis  dan  berjenjang,  norma  hukum  dalam  suatu negara itu juga berkelompok-kelompok”. 20
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Stufenbautheory dari  Hans  Kelsen  diterapkan  juga  di  Negara  Indonesia, yang  mana  di  Negara  Indonesia  diterjemahkan  melalui  UU  RI  No.  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  yang didalamnya  diatur  tentang  tata  hierarki  peraturan  perundang-undangan yang  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis  dalam  suatu  hierarki  tata susunan peraturan perundang-undangan, dengan konsekuensi suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi,  norma  yang  lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  demikian  seterusnya  sampai  pada  suatu
20 Ibid.
e-ISSN : 2621-4105
norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  dan  bersifat  hipotesis  dan fiktif,  yaitu  norma  dasar  yaitu  Pancasila  yang  menjadi  roh  UUD  NRI Tahun  1945,  sehingga  oleh  karena  Permendikbud  RI  No.  20 Tahun  2019 dengan    PP  RI  No.  13  Tahun  2015  yang  merupakan  penjabaran  dari  UU No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  kedudukannya lebih  rendah,  maka  konsekuensinya  harus  dicabut,  dan  apabila  tidak dicabut seyogyanya harus dikaji ulang untuk disesuaikan dengan peraturan diatasnya, sehingga tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dipaparkan  tersebut  di  atas,  maka dapat diketahui bahwa pengaturan sistem zonasi dalam  PPDB yang diatur berdasarkan  Permendikbud  RI  No  20  Tahun  2019  tepatnya  Pasal  26, bertentangan dengan peraturan diatasnya  yaitu  PP RI No 13 Tahun 2015, tepatnya  Pasal  68  huruf  b  yang  menetapkan  bahwa  hasil  ujian  nasional digunakan  sebagai  dasar  untuk  pertimbangan  seleksi  masuk  jenjang pendidikan  berikutnya,  yang  mana  peraturan  pemerintah  ini  merupakan penjabaran  dari  UU  RI  No  20  Tahun  2003.  Sehingga  berdasarkan Stufenbautheory dari  Hans  Kelsen  yang  diterjemahkan  di  Indonesia melalui  UU RI No. 12 Tahun 2011 maka  Permendikbud RI No 20 Tahun 2019  harus  dicabut,  atau  perlu  dikaji  ulang  dan  disesuaikan  dengan peraturan  diatasnya  agar  tercipta  harmonisasi  peraturan  perundang undangan.
II. Implikasi Bagi Calon Peserta Didik Mengenai Pengaturan Tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019
Sehubungan  dengan  pengaturan  tentang  tentang  sistem  zonasi  PPDB, tentu akan menimbulkan berbagai implikasi, terutama bagi sasaran atau objek kebijakan, yaitu Calon Peserta Didik. Menurut Dye, implikasi kebijakan adalah keseluruhan  efek  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  kebijakan  dalam  kondisi kehidupan  nyata.  Lebih  lanjut,  Winarno  menyatakan  bahwa  implikasi  dari suatu  kebijakan  mempunyai  beberapa  dimensi  dan  semuanya  harus diperhitungkan  ketika  membicarakan  evaluasi.  Berikut  ini  dimensi  dari  suatu
e-ISSN : 2621-4105

## dampak kebijakan:
1. Dampak  kebijakan  terhadap  situasi  dan  kelompok  –  kelompok  target  atau orang-orang yang terlibat ( intended and unitended consequences ).
2. Dampak  kebijakan  terhadap  situasi  dan  kelompok  –  kelompok  di  luar sasaran atau tujuan kebijakan ( externalities or spilover effect )
3. Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan sekarang dan di masa yang akan datang  (untuk  melihat  konsekuensi-konsekuensi  yang  ditimbulkan  adanya kebijakan berdasarkan dimensi waktu, yakni masa sekarang atau masa yang akan datang)
4. Biaya  langsung  yang  dikeluarkan  untuk  membiayai  program-program kebijakan publik
5. Biaya  tidak  langsung  yang  ditanggung  oleh  masyarakat  atau  beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. 21
Dari  kelima  dampak  yang  disampaikan  oleh  Winarno  tersebut,  maka dalam  penelitian  ini  akan  difokuskan  pada  dampak  kebijakan terhadap  situasi dan kelompok – kelompok target ( intended ) yaitu calon peserta didik. Dengan adanya  kebijakan  sistem  zonasi  pada  PPDB  maka  terdapat  implikasi  positif maupun negatif yaitu sebagai berikut:
1. Implikasi Positif
a. Kemudahan Akses Pendidikan
Sistem zonasi pada PPDB mengatur lebih merata pada lulusan sekolah disetiap  jenjang  pendidikan  untuk  dapatkan  akses  sekolah.  Dengan memperhitungkan  jarak  sekolah  dan  tempat  tinggal,  serta  rasio  daya tampung  yang  ideal,  sehingga  para  calon  peserta  didik  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  melanjutkan  pendidikan  di  jenjang selanjutnya.
b. Pemerataan Pendidikan
Melalui  sistem  zonasi  ini  tidak  ada  lagi  sekolah  favorit,  karena semua  peserta  didik  hanya  diperkenankan  melanjutkan  pendidikannya
21 Budi Winarno. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus (Jogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), hal 197
e-ISSN : 2621-4105
pada  sekolah  yang                          berada  pada  zonasinya.  Terlebih  dalam Permendikbud  RI  No  20  Tahun  2019  memberikan  ruang  bagi  peserta didik  untuk  daftar  pada  sekolah  dengan  kuota  80  persen  berdasarkan zonasi,  15  persen  berdasarkan  prestasi  dan  5  persen  berdasarkan perpindahan orang tua / wali.
2. Implikasi Negatif
a. Calon Peserta didik tidak bisa memilih sekolah yang sesuai harapan Peserta  didik  tidak  memiliki  pilihan  terbaik  untuk  mendapatkan tempat  belajar  yang  sesuai  harapan.  Terlebih  lagi  jumlah  sekolah  yang memiliki kualitas baik masih jauh dari harapan, akibatnya calon peserta didik  yang  memiliki  kualitas  baik  dan  berprestasi,  terpaksa  harus mendapatkan pendidikan di tempat yang tidak berkualitas.
b. Kurangnya penghargaan terhadap calon peserta didik yang berprestasi Dalam  PPDB  yang  diatur  berdasarkan  Permendikbud  RI  No  20
Tahun  2019  yang  menggunakan  standar  PPDB  dengan  zonasi,  sangat merugikan calon peserta didik baru yang mempunyai kualitas nilai Ujian Nasional  yang  baik  dan  berprestasi,  karena  pihak  sekolah  akan memprioritaskan  jarak  dekat  rumah  daripada  prestasi.  Bisa  jadi  bahkan yang  berprestasi  tidak  mendapatkan  sekolah  negeri  karena  jarak rumahnya tidak dalam lingkaran zonasi yang ditetapkan pemerintah yang disebabkan  belum  meratanya  sekolah  negeri  dalam  suatu  wilayah tertentu.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  diketahu  bahwa implikasi  bagi  calon  peserta  didik  mengenai  pengaturan  tentang  sistem zonasi  dalam  PPDB  berdasarkan  Permendikbud  RI  Nomor  20  Tahun 2019,  meliputi  2  (dua)  hal  yaitu: Pertama ,  implikasi  positif  antara  lain calon  peserta  didik  baru  memperoleh  akses  pendidikan  dan  terjadinya pemerataan  pendidikan; Kedua ,  implikasi  negatif  antara  lain  calon peserta  didik  baru  tidak  bisa  memilih  sekolah  yang  sesuai  harapan,  dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan.
e-ISSN : 2621-4105

## E. PENUTUP
Pengaturan    sistem  zonasi  dalam  PPDB  yang  diatur  berdasarkan  Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tepatnya  Pasal  26,  bertentangan  dengan  peraturan  diatasnya  yaitu  PP  RI  No  13 Tahun  2015  tepatnya  Pasal  68  huruf  b  yang  menetapkan  bahwa  hasil  ujian nasional  digunakan  sebagai  dasar  untuk  pertimbangan  seleksi  masuk  jenjang pendidikan  berikutnya,  yang  mana  peraturan  pemerintah  ini  merupakan penjabaran  dari  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  Sehingga  berdasarkan Stufenbautheory dari  Hans  Kelsen yang  diterjemahkan  di  Indonesia  melalui  Undang  –  Undang  Nomor  12  Tahun 2011  maka  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2019  harus  dicabut,  atau  perlu  dikaji  ulang  dan  disesuaikan dengan  peraturan  diatasnya  agar  tercipta  harmonisasi  peraturan  perundang undangan.
Implikasi  bagi  calon  peserta  didik  mengenai  pengaturan  tentang  sistem zonasi  dalam  PPDB  berdasarkan  Permendikbud  RI  Nomor  20  Tahun  2019, meliputi  2  hal  yaitu: Pertama ,  implikasi  positif  antara  lain  calon  peserta  didik baru  memperoleh  akses  pendidikan  dan  terjadinya  pemerataan  pendidikan; Kedua ,  implikasi  negatif  antara  lain  calon  peserta  didik  baru  tidak  bisa  memilih sekolah yang sesuai harapan, dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Amirin, Tatang A. Menyusun Rencana Penelitian . Jakarta, C.V. Rajawali, 1986 Bahrudin. Manajemen Peserta Didik , Jakarta, Indeks, 2014.
Hasbullah, M. Kebijakan Pendidikan , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015 Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi , Malang, Bayumedia Publishing, 2005.
Imron, Ali. Manajemen Peserta Didik , Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana, 2006. Rahardjo,  Mudjia. Pemikiran  Kebijakan Pendidikan  Kontemporer ,  Malang,  UIN Maliki Perss, 2010.
Rohman,  Arif  dan  Imanto,  Teguh. Education  Policy  In  Desentralization  Era , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, Universitas Indonesia, 1995.
Sunggono,  Bambang. Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2002.
Tilaar,  H.A.R.  dan  Nugroho,  Riant. Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  Untuk Memahami  Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebijakan  Pendidikan  Sebagai Kebijakan Publik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  UPI, Manajemen  Pendidikan ,  Bandung, Alfabeta, 2009.
Winarno,  Budi. Kebijakan  Publik  Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus. Jogyakarta, Center of Academic Publishing Service, 2014.

## JURNAL
Dian  Purwanti,  Ira  Irawati,  Josy Adiwisastra, Efektivitas  Kebijakan  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  Sistem  Zonasi  Bagi  Siswa  Rawan  Melanjutkan Pendidikan , Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dinamika Vol 5 No 4, Universitas Galuh, 2019, Ciamis.
DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1737
Muhamad  Khoirul  Umam, Peningkatan  Mutu  PendidikanMelalui  Manajemen Peserta  Didik , Jurnal  al–Hikmah Vol.  6  no.  2  Oktober  2018,  STAI  Badrus Sholeh Kediri, 2018, Kediri,
Nurkholis, Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi , Jurnal Kependidikan, Vol.
1 No. 1 Edisi November 2013. DOI : https://doi.org/10.24090/jk.v1i1.530
Wahyuni,  Dinar,  Pro  dan  Kontra  Sistem  Zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Tahun  Ajaran  2018/2019,  Jurnal  Info  Singkat,  Vol.  X,  No.14/II/Puslit/Juli 2018.
e-ISSN : 2621-4105

## KARYA ILMIAH
Latifatul  Khasanah,  Umi. Tesis: Analisis  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1  Malang dan SMP Negeri 3 Malang Di Kota Malang). Program Magister Manajemen Pendidikan  Islam.  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim, Malang, 2018.

## UNDANG-UNDANG
Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, 2002.
-----------Undang -Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. Jakarta, 2003.
----------- Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan . Jakarta, 2003.
----------- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan. Jakarta, 2015.
----------- Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2015  tentang  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden  Nomor  101  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden  Nomor  14  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan. Jakarta, 2015. Sekretariat Menteri RI. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2017  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama, Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah  Menengah  Kejuruan,  Atau  Bentuk  Lain Yang Sederajat. Jakarta, 2017.
----------- Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2018  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah  Atas,  Sekolah  Menengah  Kejuruan,  Atau  Bentuk  Lain  Yang Sederajat. Jakarta, 2018.
----------- Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  51  Tahun  2018  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta, 2018. ----------- Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  51  Tahun  2018  tentang  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Dan  Sekolah  Menengah Kejuruan. Jakarta, 2019.
e-ISSN : 2621-4105

## INTERNET
Dosen Pendidikan. Pengertian Siswa Menurut Para Ahli
(https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-siswa-menurut-para- ahli/diakses 06 September 2019), 2019.
Gelar  Gandarasa.  PPDB  2019,  Belum  Semua  Sekolah  Kuotanya  Terpenuhi (https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2019/06/25/ppdb-2019-belum- semua-sekolah-kuotanya-terpenuhi/, diakses 05 September 2019), 2019.
Guru  Pendidikan.  Pengertian  Pendidikan  Menurut  Para Ahli  :  Tujuan,  Fungsi  & Jenisnya Terlengkap (https://seputarilmu.com/2019/01/pengertian- pendidikan-menurut-para-ahli.html/,diakses 06 September 2019), 2019. Zaky.  Pengertian  Pendidikan  Menurut  Para  Ahli  dan  Secara  Umum (https://www.zonareferensi.com/pengertian-pendidikan/,diakses, 06
September 2019), 2019
Informasi  Pendidikan  dan  Kebudaaan. Pengertian  Peserta  Didik  Menurut Beberapa Ahli . Silabus. web.id