INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9131-9149 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Oleh Dinas Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan
Athiyyah Nur Rohma 1
✉
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Jawa Timur Email: athiyyahmark8@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kekerasan yang terjadi di sekolah sedang marak-maraknya terjadi sehingga akan menghambat proses belajar mengajar dan menggangu pendidikan yang baik bagi anak. Korban kekerasan di sekolah akan merasa terganggu dan berdampak akan kesehatan fisik dan mental korban sehingga memengaruhi aktivitas yang ada di sekolah. Meskipun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelrindungan Anak, Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (  DP3AP2KB  )  Kabupaten  Pasuruan  sudah melakuakn sesuai proses prosedur dalam melindungi korban kekerasan di sekolah, akan tetapi dalam kenyataanya proses tersebut terhambat dan faktor paling banyak berasal dari Masyarakat, sekolah dan juga  pihak  keluarga  sebagai  penghambat  untuk  melaksanakan  proses  perlindungan  hukum  bagi korban. Oleh Karena itu dibutuhkan kerja sama dari semua lembaga dan semua pihak baik pemerintah, masyarakat, lembaga, sekolah maupun keluarga untuk menyadari pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan di sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Empiris, yaitu  menganalisa  permasalahan  secara  langsungpada  setiap  peistiwa  serta  mengkaji  apakah ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat atau bisa disebut sebagai penelitian lapangan.  Hasil  yang  didapatkan  dari  peneltian  ini  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  proses perlindungan  hukum  yang  didapatkan  korban  kekerasan  di  sekolah  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Pelrindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (  DP3AP2KB  ) Kabupaten  Pasuruan  yang  masih  belum  berjalan  lancar  karena  faktor  masyarakat,  keluarag  dan sekolah  serta  hambatan  yang  didapatkan  sebagai  akibat  dari  kurangnya  pemahaman  masyarakat, sekolah dankeluarga tentang pentingnyaperlindungan hukum yang didapatkan korban kekerasan di sekolah
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban kekerasan, Sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

## Abstract
Violence that occurs in schools is on the rise so it will hinder the teaching and learning process and disrupt good education for children. Victims of violence at school will feel disturbed and this will have an impact on the victim's physical and mental health, thereby affecting activities at school. Even though the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Pasuruan Regency has carried out according to the procedural process in protecting victims of violence in schools, in reality the process is hampered and the factors mostly come from the community, schools and other parties. family as an obstacle to carrying out the legal protection process for victims. Therefore, cooperation is needed from all institutions and all parties, including government, society, institutions, schools and families, to realize the importance of legal protection for victims of violence in schools. The method used in this research is Juridical-Empirical, namely analyzing problems directly in each event and examining whether legal provisions apply in reality in society or can be called field  research.  The  results  obtained  from  this  research  show  that  the  implementation  of  the  legal protection process for victims of violence in schools by the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Pasuruan Regency is still not running  smoothly  due  to  community,  family  and  school  factors  as  well  as  obstacles.  which  was obtained as a result of a lack of understanding by the community, schools and families about the importance of legal protection that victims of violence at school receive Keywords: Legal  Protection,  Victims  of  violence,  Schools,  Women's  Empowerment  Service,  Child Protection.

## PENDAHULUAN
Indonesia  ialah  negara  hukum  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan peraturan  tersebut  harus  ditaati  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  negara  juga  harus memenuhi hak warganya, salah satunya ialah Pendidikan. Aspek penting dari pendidikan yang  paling  utama  ialah  sekolah,  karena  sekolah  merupakan  sarana  atau  fasilitas  untuk masyarakat  sebagai  tempat  untuk  menimba  ilmu  dan  mendapatkan  pengetahuan.  Oleh karena itu pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga-lembaga terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semuanya memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Sslah satu penyebab terjadinya gangguan dalam memperoleh pendidikan ialah jika adanya tindakan yang membahayakan di sekolah salah satunya ialah kekerasan.
Jika kekerasan terjadi apalagi di lingkungan sekolah atau pendidikan, maka dampak yang  dihasilkan  akan  merugikan  korban  seperti  penurunan  mental,  emosional  dan  fisik korban.  Kekerasan  juga  menghambat  proses  belajar  dan  menganggu  pengalaman pendidikan yang sehat serta positif bagi semua individu apalgi jika korban paling banyak dialami oleh anak-anak. Kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan dan butuh penanganan serius. Meskipun data yang
tepat dan terbaru memang sulit didapatkan, akan tetapi ada beberapa studi atau laporan telah  memberikan  gambaran  tentang  tingkat  kekerasan  anak  di  skeolah  di  Indonesia. Beberapa fakta terkait kekerasan anak di sekolah di indonesia antara lain:
1. Menurut Data Sistem Informasi Online Perlindugan Perempuan dan Anak ( Simfoni-PPA ) Tahun 2021, bahwa sekitar 594 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak, kekerasan tersebut terjadi di sekolah dengan jumalh korban sebanyak 717 anak, terdiri dari anak laki-laki dengan 334 korban dan perempuan 383 korban
2. Menurut Komisi nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa pada tahun 2019, dari total 4.369 pengaduan yang diterima, sekitar 850 pengaduan terkait kekerasan anak di sekolah.  Kekerasan  yang  paling  sering  dialami  bentuknya  ialah  kekerasan  fisik, kekerasan verbal, pelecehan seksual, dan kekerasan psikologis.
3. Kekerasan anak di sekolah juga melibatkan bullying, yang mana menurut studi UNESCO pada tahun 2017, sekitar 38% siswa di Indonesia mengalami bullying. Bentuknya yang umu termasuk ejekan, pelecehan verbal, dan kekerasan fisik.
4. Kekerasan Anak di Sekolah tidak hanya terjadi di antara siswa, tetapi juga melibatkan guru. Beberapa kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa telah dilaporkan di Indonesia, termasuk  tindakan  fisik,  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  perlakuan  yang  tidak manusiawi.
Kekerasan di sekolah bisa menhambat proses pendidikan dan akan menjadi masalah serius yang harus segera diatasi oleh semua pihak. Kekerasan di sekolah memiliki bahaya dan  dampak  negatif  yang  sangat  siginifikan  ,  baik  bagi  orban  aupun  bagi  lingkungan sekolah  secara  keseluruhan  contohnya  seperti  ketakutan  atau  stress,  ketidakhadiran, penurunan kualitas belajar, rendahnya motivasi, serta
Perkembangan sosial dan emosional akan terganggu. Salah satu wilayah yang juga memiliki  kasus  kekerasan  di  sekolah  terjadi  di  Kabupaten  Pasuruan.  Beberapa  contoh kekerasan di sekolah yang terjadi di Kabupaten Pasuruan terjadi pada bulan Maret Tahun 2023 yang man kasus terjadi pada Korban yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) menjadi korban kekerasan temannya sendiri yang juga merupakan pelajar SMP juga. Pada Akhirnya Korban mengalami luka-luka dan pelaku ditangkap. Kemudian insiden pada tahun 2022 yang mana terjadi Penganiayaan yang disebabkan oleh Senior di sebuah  Sekolah  Menengah  Atas  (  SMA  )  Swasta  di  Kabupaten  Pasuruan  ,  korbannya merupakan junior di sekolah yang sama. Meskipun kasus sudah ditutup dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan akan tetapi di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Agustus terjadi kasus penganiayaan yang terulang kembali di SMA swasta tersebut meskipun pelaku dan korban bukan merupakan anka yang sama dengan kasus sebelumnya.
Melihat  contoh  kasus  diatas  menjadi  bukti  bahwa  perlindungan  korban  kekerasan khususnya  yang  terjadi  di  lingkungan  sekolah  sangat  dibutuhkan  dan  perlu  diperkuat. Dibutuhkannya perlindungan hukum bagi korban karena sangat penting untuk memberikan keadilan dan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak . Menurut Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Pelrindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB ), menjelaskan data laporan yang masuk pada tahun 2022 hingga bulan juni 2023 menjelaskan tingkat kekerasan anak di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
Tabel 1.1 Jumlah Korban Kekerasan pada tahun 2022 hingga Juni 2023
No Tahun Jenis Kelamin Jumlah Korban Keterangan Perempuan Laki-laki 1. 2022 54 7 61 2. 2023 12 11 23 ( Januari-Juni )
Laporan  diatas  menunjukan  tingkat  kekerasan  yang  dialami  Korban  paling  banyak korban anak perempuan. Biasanya dalam kasus kekerasan di sekolah yang ada di Kabupaten Pasuruan paling banyak kasus yang terjadi ialah kasus bullying dan kasus kekerasan seksual. Padahal sudah ada Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Sebagai  salah  satu  instansi  yang menanungi  perihal  hak-hak  korban  dan  perlindungan  korban  kekerasan,  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana ( DP3AP2KB ) Kabupaten Pasuruan sudah menjadi tugasnya untuk mencegah kasus serupa terulang kembali, apalagi dengan adanya kasus pengulangan kasus yang sama dan juga semakin meningkatnya kekerasan di Kabupaten Pasuruan
Peningkatan tersebut menjadi salah satu masalah khususnya bagi Kabupaten Pasuruan untuk  mengatasi  terjadinya  kasus  kekerasan  lagi.  Perlindungan  hukum  bagi  korban kekerasan di sekolah membantu menciptakan lingkungan yang aman dan memastikan hak- hak  mereka  terpenuhi.  Ini  juga  mendorong  perubahan  sosial  yang  lebih  luas  untuk mengatasi  masalah  kekerasan  dan  mempromosikan  pendidikan  yang  inklusif  dan bermartabat bagi semua orang. Oleh karena itu untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum yang diterima korban serta hambatan dan upaya apa saja yang yang dilakukan oleh Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  (  DP3AP2KB  )  Kabupaten  Pasuruan,  Dari  Uraian  di  atas  penulis menyimpulkan bahwa ada 2 ( dua ) rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi  korban tindak kekerasan di  lingkungan sekolah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten Pasuruan  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  korban  tindak  pidana  Kekerasan  di lingkungan sekolah ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  ialah  jenis  penelitian  Yuridis-  Empiris.  Jenis  ini menganalisa  secara  langsung  pada  setiap  peristiwa  serta  mengkaji  apakah  ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat atau bisa disebut sebagai pnelitian lapangan. Penelitian yuridis-empiris dikenal dengan penelitian sosiolegal, yaitu penelitian yang diawali dengan normatif atau penelaahan terhadap peratran perundang- udnangan yang dilanjutkan dengan obeservasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peratran perundang-undangan  yang  diteliti.  Tipe  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini ialah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini didasarkan dari temuan-temuan yang lebih luas  dan  lebih  terperinici.  Dikatakan  lebih  luas  karena  tidak  hamya  meneliti  masalahnya sendiri, tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lebih terperinci lagi karena variabel-variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya.
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  didapatkan  dari  pihak  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasuruan. Data Primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkannya, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan antara lain obeservasi, wanwancara,  diskusi terfokus ( focus  grup discussion-FGD ) dan  penyebaran kuesioner.
Sedangkan pendukung dari data yang saya ambil bisa disebut sebagai dengan Data Sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari :
a. Wawancara atau Interview
Wawancara  merupakan  proses  percakapan  yang  dilakukan  oleh  interviewer  dan
interview  dengan  tujuan  tertentu,  dengan  pedoman,  dan  bisa  bertatap  muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Wawancara dilakukan karena adanya ingin mengetahui  sesuatu  sehingga  wwancara  harus  dimulai  dengan  rasa  ingin  tahu. Tujuan dari wawancara ialah untuk menggali data atau informasi atas suatu topik, hal  itu  dapat  mengungkaop  permasalahanyang  sifatnya  lebih  rumit  dan  bisa dilakukan dengan wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak DinasPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB ) Kabupaten Pasuruan.
b. Studi Lapangan
Studi  Lapangan  merupakan  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  dengan cara  observasi,  yaitu  pengamatan  secara  langsung  dengan  melibatkan beberapainstrumen sepeti pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara
c. Studi Kapustakaan.
Studi Kepustakaan merupakan metode pegumpulan data yang didapat dari pustaka. Studi Kapustakaan adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan  (  baik  buku,  artikel,  jurnal,  dan  lain-lain  )  yang  nantinya  dijadikan  sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.
d. Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  iaah  menggunakan  Metode Analisi  Data  Kualitatif.  Ananisis  Data  Kualitatif  ialah  pengumpulan  data  penelitian dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Sumber tersebut terdapat dari dat aprimer dan data sekunder. Setelah itu data tersebut akan dipaparkan  kemudian  disusun  dan  disimpulkan  guna  mendapatkan  jawaban  dari permasalahan yang diangkat.
e. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mengumpulkan data berada di Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana Kabubaten Pasuruan dengan alamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kab.Pasuruan Jalan Raya Raci KM.9 gedung Lettu Imam Adi Lantai 1, Area Sawah/Kebun, Raci, Kecamatan. Bagil, Pasuruan, Jawa Timur

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Kekerasan  di  Sekolah  Oleh  Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan
Berikut merupakan data kekerasan yang terjadi di sekolah dan menunjukan bahwa jumlah korban kekerasan paling banyak dialami oleh anak perempuan.
Perindungan Perempuan dan Anak mengatakan bahwa sempat terjadinya penurunan kasus  padatahun  2021,  hal  tersebut  bisa  disebabkan  karean  saat  itu  terjadinya  pandemi covid yang membuat semua orang dirumahkan dan kemungkinan untuk melaporkan kasus masih kecil karena dianggap bisa diselesaikan sendiri di internal rumah. Lalu pada tahun 2022  meningkat  lagi  pada  tahun  2022  seiring  dengan  kegiatan  di  sekolah  sudah  mulai diaktifkan kembali.
Tabel 2.1 Jumlah diatas menurut wawancara bersama Ibu Leli selaku kepala UPT
Dalam  mengupayakan  agar  kasus  bisa  diselesaikan  dengan  baik,  maka  Dinas Pemberdayaan  perempuan,  Perlindungan  Anak  Pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana Kabupaten Pasuruan memiliki Mekanisme perlindungan untuk korban kekerasan khsusunya  di  sekolah.  Langkah  tersebut  bertujuan  agar  korban  bisa  mendapatkan penanganan dengan baik dan mencegah timbulnya trauma baik fisik maupun mental.
Adapun  Untuk  alur  mekanisme  Perrlindungan  Hukum  Korban  Kekerasan  oleh  Dinas Pemberdayaan  perempuan,  Perlindungan  Anak  Pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana Kabupaten Pasuruan ialah :
1. Pengaduan
Yang pertama ialah adanya pelaporan atau pengaduan. Menurut Direktorat Kemdikbud, ada dua cara pelaporan tindakan kekerasan yang ada di sekolah yaitu :
a. Menghubungi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Setiap sekolah wajb
No Tahun Jenis Kelamin Jumlah Korban Keterangan Perempuan Laki-Laki 1. 2019 24 11 35 2. 2020 36 4 40 3. 2021 22 3 25 4. 2022 54 7 61 5. 2023 12 11 23 ( Januari-Juni) Jumlah 148 36 184
memiliki  Tim  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  atau  TPPK.  Laporan tersebut  bisa  disampaikan  secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung  ( semisal  menggunakan  no  handphone  yang  sudah  di  sediakan,  surat,  pesan singkat atau fitur WA ) dan tidak perlu melampirkan bukti awal. Maka Tim TPPK akan  melakuakn  koordinadi  dan  pemeriksaan  .  jika  terbukti  maka  akan  ada bantuan atau tindakan pemulihan korban.
b. Menghubungi Layanan SAPA 129
Cara kedua ialah menghubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak ( SAPA ) 129.  Layanan  ini  diterbitkanoleh  kementerian  Pemberdayaan          Perempuan dan      Perlindungan      Anak ( KemenPPPA ), dan juga bisa diakses menggunakan Nomor hotline 021-129 atau nomor Whatsapp 08111-129-129. Tidak hanya korban saja yang bisa menghubungi, masyarakat yang mengetahui kasus kekerasan atau saksi  juga  daoat  melapor  kedalam  nomor  layanan  tersebut,  Pengaduan  atau pelaporan  yang  terjadi  dalam  sekolah  di  Dinas  Pemberdayaan  perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Pasuruan bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
a. Korban bisa melapor sendiri ke kantor langsung
2. Saksi atau masyarakat yang melihat terjadinya kekerasan di sekolah dan melaporkan langsung  ke  Dinas  Pemberdayaan  perempuan,  Perlindungan  Anak  Pengendalian penduduk dan keluarga berencana poin pertama jika korban yang melakukan aduan langsung disarankan memebawa kartu identitas diri ( bisa KTP atau Kartu Keluarga ), hal tersebut bertujuan agar memudahkan pegawai dalam memeriksa korban. Para korban yang  melapor  akan  ditempatkan  di  suatu  ruangan  yang  mana  anggotanya  akan didominasi ole staff yag segender agar korban tidak malu atau lebih terbuka dalam memberikan  informasi  atau  keterangan  terkait  kejadian  yang  menimpanya.  Sbisa mungkin untuk tidak menyinggung korban.
Poin terakhir ialah laporan atau pengaduan dari masyarakat, jika masyarakat atau saksi melihat kejadian kekerasan di sekolah maka mereka harus segera melaporkannya ke Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan keluarga  berencana,  agar  tim  bisa  diterjunkan  untuk  segera  bertindak.  Ataupun  jika tidak melakukan pengaduan secara langsung, maka bisa melakukan pengaduan secara online. Pengaduan online ini tersedia dalam website Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Rapat Koordinasi Pengaduan Kasus
Setelah mendapatkan laporan pengaduan, maka dinas akan menghubungi pihak-pihak
terkait seperti dinas pendidikan atau rumah sakit ataupun dinas yang terkait dengan kasus pengaduan untuk segera bersiap dalam menangani kasus.
4. Penjangkauan ( Outreach )
Tim akan  ikut serta  dalam proses  penjangkauan tersebut. Penjangkauan  disini  perlu memerhatikan  keamanan  bagi  korban,  pelapor  keluarga  atau  tim  pelayanan  . Penjangkauan ini harus dilakukan dengan terencana serta hati-hati untuk memastikan bahwa  penjangkauan  tidak  menyebabkan  korban  dalam  situasi  yang  lebih  buruk. Penjangkauan ini bisa dilakukan selain di sekolah. Jika korban merasa aman di rumah maka pengaduan dan wawancara bisa dilakukan di rumah saja.
5. Assesment Korban
Assesment  korban  kekerasan  ialah  pengkajian  terhadap  pasien  yang  mengalami kekerasan.  Tim  akan  menanyakan  perihal  luka  apa  saja  yang  didapatkan.  Kemudian terkait  dengan  interview  dan  wawancara  kepada  korban  terhadap  apa  yang  terjadi. Tidak lupa tim akan membawa formulir pengaduan untuk melengkapi data-data yang akan diperlukan, Akan dilakukan pemantauan perkembangan tindak lanjut penanganan pelapor.
6. Disposisi ke Layanan
Setelah  petugas  melakukan  Assesment  terhdapap  maslaah  korban,  maka  tim  akan menyampaikan kepada korban mengenai layanan lanjutan yang disediakan oleh Dinas yang menjadi tempat rujukan. Lalu tim akan mengkoordinasikan dengan lembaga yang akan menerima rujukan. Jika Korban dalam keadaan  rentan baik fisik maupun psikis maka tim wajib mendampingi proses rujukan . Lalu tim akan melengkapi surat rujukan yang diperlukan dengan identitas korban serta kronologi kejadian ( narasi kasus ). selain itu juga mengidentifikasi kasus apakah kasus tersebut merupakan kasus kekerasan atau bukan termasuk kekerasan
7. Layanan Lanjutan oleh Divisi
Pelayanan yang dimaksud ialah mengamankan korban untuk segera diperiksa apakah korban selama terjadinya kekerasan memiliki luka , jika kasus yang didapatkan terjadinya kekerasan seksusal di di sekolah maka perlu untuk wajib diperlukan visum.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Dinas  Pemberdayaan  peremuan,  Perlindungan Anak  Pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana  Kabupaten  Pasuruan,  proses pendampingan  yang  diberikan  bagi  korban  kekerasan  di  lingkungan  sekolah merupakan  bagian  dari  perlindungan  dan  pemulihan  psikis  dan  fisik  yang  tujuan utamanya ialah untuk melindungi dan mengembalikan keadaan korban seperti semula. Tahapan untuk melindungi dan mengembalikan keadaan korban seperti semula
seperti adanya pendampingan melalui jalur hukum, medis dan psikologi.Pendampingan yang  debrikan  oleh  korban  akan  dimulai  dari  penanganan  pengaduan  dan  laporan hingga selesai.
Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan keluarga berencana mrmiliki 2 cara pemulihan yang dilakukan yaitu :
a.  Pemulihan secara fisik, yang mana dalam pemulihan ini ketika korban kekerasan sekolah dibawa Dinas Pemberdayaan peremuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk  dan  keluarga  berencana  untuk  melakukan  pengobatan  awal  dan meyendiakan  fasilitas  bagi  korban  kkerasan  khsuusnya  fisik  seperti  pemukulan, tendangan dan sesuatu yang berbau fisik. Danoleh dinas akan biawa ke rumah sakit, yang  mana  dalam  hal  ini  Dinas  Pemberdayaan  peremuan,  Perlindungan  Anak Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  bekerja  sama  dengan  Rumah sakit Bangil . Oleh dinas akan didampingi sampai korban benar-benar sehat
b.  Pemulihan secara Psikologi, pemulihan dalamhal ini dinas berperan membantu para korban  kekerasan  khsusunya  seksual  untuk  mendapatkan  pendampingan  dan melakuakn  kegiatan  konseling  fisik,  psikis  dengan  psikiater  atau  psikolog  yang sudah  diatur  .dalam  hal  ini  Dinas  Pemberdayaan  peremuan,  Perlindungan  Anak Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaen Pasuruan belerja sama dengan Rumah Sakit Bangil  dalam ntuk melakuakn pemerikasaan psikologi atau psikiater  bagi  korban,  dan  juga  menyediakan  visum  et  repertum  bagi  korban kekerasan seksual.
Selain  dari  ranah  Psikologi,  Dinas  Pemberdayaan  peremuan,  Perlindungan  Anak Pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana  Kabupaen  Pasuruan  juga  memberikan pelayanan  pendampingan  di  ranah  hukum  bagi  korban.  Hal  tersebut  bertujuan  agar memastikan bahwa korban bisa mendapatkan hak yang layak dan bantuan hukum yang baik  pula.  Bantuan  hukum  ini  Dinas  Pemberdayaan  peremuan,  Perlindungan  Anak Pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana  Kabupaten  Pasuruan  bekerja  sama dengan Universitas Merdeka Pasuruan dalam mendampingi korban yang ingin mendapat bantuan hukum.
Dari  hasil  mekanisme  tersebut  meskipun  Dinas  Pemberdayaan  perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Pasuruan sudah melwati proses alur tersebut akan tetapi masih meningkat nya kasus kekerasan di sekolah di Kabupaten Pasuruan menunjukan bahwa faktir yang terjadi bukan hanya berasal dari  Dinas  Pemberdayaan  perempuan,  Perlindungan  Anak  Pengendalian  penduduk  dan keluarga berencana saja, tetapi peran masyarakat, sekolah dan pihak keluarga disini juga
sangat memengaruhi dengan peningkatan kasus yang ada. Contohnya pada tahun 2019 kasus  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  siswa  khsuusnya  siswa  perempuan  yang mengalami kekerasan seksual di sekolah. Banyaknya laporan kekerasan terkadang membuat tim kewalahan karena tidak adanya Tim Perlindungan kekerasan di setiap sekolah membuat kasus yang tersbut terlambat untuk dilaporkan. Laporan yang terlambat akan menghambat proses perlindungan korban, karena biasanya pelaku sudah menghilangkan bukti duluan atau korban terlanjur trauma sehingga proses wawancara dalam menangani korban akan semakin lama. Selain itu. Banyaknya masyarakat yang tidak ingin melaporkan kasus yang terjadi ke pihak Dinas.
Tahun  2020-2021  Laporan  terjadinya  kasus  kekerasan  di  sekolah  menurun  karena terjadinya  COVID-19  yang  melanda  Indonesia.  Adanya  Covid  tersebut  menyebabkan sekolah  diganti  menjadi  sarana  pembelajaran  secara  Online.  Keadaan  tersebut  menjadi salah  satu  faktor  mengapa  laporanyang  diterima  dinas  pada  tahun  tersebut  tiba-tiba menurun  .  Selain  karena  terhalangnya  COVID-19,  ketidak  tahuan  masyarakat  dalam menyampaikan kasus tersebut juga turut andil mengapa data yang didapatkan menurun. Padahal  seperti  yang  dipaparkan  diatas  bahwa  Dinas  Pemberdayaan  perempuan, Perlindungan  Anak  Pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana  memiliki  2  cara pelaporan yaitu Offline dan Online.   Belum   lagi   adanya   COVID-19   membuat    kegiatan penjangkauan ( Outreach ) dan Assesment Korban menjadi terhambat. Hal itu dikarenakan selain terhalang pandemi, masyarakat biasanya masih kesusahan dalam mengakses fasilitas yang dilakukan secara online, bahkan ada juga kegiatan penjangakauan ( Outreach ) dan assement korbna jika dilakukan secara online, masyarakat tidak tahu cara menggunakan fasilitas internet yang ada.
Risiko terpapar Pandemi COVID-19 saat itu juga menjadi salah satu pengahalang bagi Pihak dinas dalam melakukan kegiatan Penjangkauan ( Outreach ) dan Assemnet korban kala  itu.  Pada  Tahun  2022  yang  menajdi  permasalahan  ialah  pelaporan  yang  terlambat. Maksudnya  ialah  laporan  yang  diadukan  kepada  dinas  dengan  rentang  jangka  terjadiya kasus  terkadang  bisa  memakan  waktu  lebih  dari  dua  hari.  Korban  masih  takut  untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwenang. Dan jika terjadi kasus kekerasan di  sekolah,  di  Kabupaten  Pasuruan  sendiri  tidak  memilik  Tim  Penanganan  Pencegahan Kekerasan.  Hal  tersebut  sangat  disayangkan  karena  pengaturan  dari  Tim  penanganan pencegahan kekerasan baru saja diterbitkan pada tahun 2023. Meskipun ada aturan terkait pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah sudah ada pada Permendikbud  Nomor  82  tahun  2015 tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak
sekolah yang menutupi kasus kekerasan yang terjadi di sekolahnya tersebut, sehingga kasus tersebut hilang dan korban jadi tidak ingin untuk melaporkan kasus tersebut karena dirasa sudah sangat wajar.
Selain  itu  Kegiatan  Assement  dan  Outreach  juga  tidak  akan  bisa  berjalan  dengan lancar  karena  seperti  yang  diketahui  bahwa  terkadang  kasus  hanya  diselesaikan  secara kekeluargaan dan Dinas hanya bisa melindungi korban di tahap itu saja. Pada prakteknya pula banyak kasus treulang kembali karena tidak bisa memaksimalkan perlindungan Korban yang ada dan tidakmenetapkan secara efisien hukuman bagi para pelak, sehingga korban akhirya merasa terancam lagi. Salah satu contoh kasusnya  ialah terjadinya  pengulangan kasus di SMP SMA Advent purwodadi yang terjadi pada bulan April dan Bulan Agustus di tahun yang sama.
Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan Anak Pengendalian  penduduk dan keluarga  berencana  Kabupaten  Pasuruan  hanya  bisa  membantu  korban  hingga  tahap penyelesaian secara kekeluargaan saja karena dianggap korban dan pelaku sudah berdamai satu sama lain.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  dipahami  bahwa  Dinas  Pemberdayaan Peremuan,  Perlindungan  Anak  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  telah berupaya dalam membantu korban tindak pidana kekerasan di lingkunga sekolah. , dimulai dari  pemberian  perlindungan  hukum  bagi  korban,  pengawsan  dan  juga  pendampingan ingga  selesai  bagi  korban  kekerasan  .  Meskipun  Dinas  Pemberdayaan  Peremuan, Perlindungan  Anak  Pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana  akan  bergerak  jika satuan  pendidik  tersebut  melaporkan  kasus  kekersan  tesebut  kepada  mereka  atau menunggua aduan dari pihak korban ataupun laporan dari masyarakat. Karena sungguh amat  disayangkan  apabila  jika  satuan  pendidik  ataupun  keluarga  para  pihak  tidak  mau berkoordinasi dengan pihak dinas terkait upaya perlindungan korban kekerasan karena hal terebut berdampak pada fisik dan psikis korban yang akan memengaruhi umbuh kembang dan akan terganggunya kondisi belajar yang yang stabil bagi korban. Masyarakat memiliki peranan penting dalam membangun program perlindungan korban di sekolah. Tidak hanya masyarakat , warga sekolah merupakan salah satu peranan penting bagi dinas untuk bekerja sama dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan.
2. Hambatan  dan  Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten
Pasuruan  Dalam  Memberikan  Perlidnungan  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  di Lingkungan Sekolah
Dari  Perlindungan  hukum  bagi  korban  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Peremuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Beberapa hambatan yang bisa di ketahui terkait pelaksanaannya ialah :
1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Perlindungan Korban Kekerasan di sekolah Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang perlindungan korban kekerasan di sekolah  dapat  menjadi  hambatan  serius  dalam  memberikan  perlindungan  korban kekerasan  di  sekolah.  Ketidakpahaman  masyarakat  tentang  dampak  apa  saja  yang terjadi dalam kekerasan seperti dampak jangka panjang kekerasan terhadap kesehatan fisik  ataupun  mental  korban  yang  bisa  menyebabkan  minimnya  dukungan  dan perlindungan. Beberapa Masyarakat bisa saja tidak menyadari bahwa kekerasan yang terjadi di sekolah akan memengaruhi prestasi akademis dan perkembangan anak-anak. Masyarakat mungkin kurang memahami tanda-tanda kekerasan di sekolah baik fisik maupun  psikologis. Selain itu  pemahaman masyarakat terkait hak  perlidnungan hukum  yang  diberikan  kepada  korban  kekerasan  di  sekolah  membuat  korban  dan keluargnya  enggan  melaporkan  kasus  atau  mencari  bantuan  hukum.  Dan  juga ditambah  Masyarakat  masih  belum  paham  bagaimana  cara  penanganan  kasus kekerasan di sekolah berlangsung.
Upaya yang bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan di seklah. Pentingnya sosialisasi karena sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melindungi hak-hak korban contohnya seperti kampanye, penyelenggaraan yang dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat, serta kampanye menggunakan media sosial
2. Masyarakat masih Malu untuk mengungkapkan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah Budaya malu yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan rasa ketidaknyamanan atau rasa malu yang dialami oleh seseorang atau  kelompok ketika mengungkapkan kasus kekerasan. Biasanya budaya ini ada karena stigma sosial pada korban. Masyarakat biasanya melihat korban sebagai sesuatu yang rendah, dan berakibat korban merasa malu.  Selain  itu  masyarakat  terkadang  mengganggap  bahwa  masalah  kekerasan merupakan suatu hal yang seharusnya tidak diungkapkan ke publik. Hal itu membuat sulitnya korban jika ingin melaporkan suatu kasus kekerasan.
Salah  satu  cara  untuk  mengurangi  kebiasaan  budaya  malu  ialah  dengan Memberikan  pendidikan  dan  penyuluhan  kepada  masyaralat  tentang  pentingnya melawan stigma dan mendukung korban kekerasa. Selain itu membangun kepercayaan
sehingga  masayrakat  bisa  nyaman  melaporkan  kasus  kekerasan.  Selain  itu  untuk mengatasi budaya malu dalam masyarakat, penciptaan lingkungan ang mendukung, pengurangan stigma dan mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan dapat membantu merubah budaya malu menjadi budaya yang lebih peduli terhadap masalah kekerasan
3. Pihak Keluarga yang tidak mau bekerja sama dalam melaksanakan proses Perlindungan Korban kekerasan di sekolah
Ketika  Pihak  keluarga  tidak  ingin  bekerja  sama  dalam  melaksanakan  proses perlindungan korban kekerasan di sekolah, hal tersebut menjadi hambatan yang serisu dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  korban.  Alasan  yang  paling  banyak biasanya pihak keluarga takut akan stigma masyarakat yang bisa saja timbul jika kasus kekerasan  yang  dialami  korban  terungkap.  Selain  itu  juga  pihak  keluarga  khawatir bahwa melibatkan diri dalam proses perlindungan dapat berdampak pada reputasi atau hukuman terhadap anggota keluarga yang terlibat.
Tidak  hanya  itu  saja  Keluarga  bisa  menjadi  hambatan  dalam  melaksanakan perlindungan  hukum  bagi  korban  kekerasan  di  sekolah  jika  keluarga  memiliki  pola komunikasi  yang  tertutup  dan  enggan  untuk  membahas  masalah  yang  terjadi. Masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  yang  paling  banyak  dalam  menghambat proses  perlindungan  hukum  bagi  korban  dan  juga  memunculkan  masalah  strategi penanganan  korban  yang  menjadi  hambatan  dalam  proses  perlindungan  korban kekerasan  di  sekolah.  Terkadang  Korban  atau  keluarga  korban  bertindak  diluar pertimbangan  dan  izin  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, selain itu juga tidak konsekuen dengan keputusan yang  diambil Sehingga akan sulit untuk  bekerja sama dalam proses perlindungan .
Dengan  membantu  mengajak  pihak  keluarga  untuk  berkerja  sama  dalam memberikan perlindungan melalui pendekatan yang baik dan empati sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa khawatir dari pihak keluarga serta bisa membangun.
4.  Tidak adanya Tim TPPK di setiap sekolah
Tidak adanya Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di berbagai sekolah di Kabupaten Pasuruan juga akan mempersulit tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memproses perlindungan  bagi  korban.  Padahal  menurut  Peraturan  menteri  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  (  Permendikbudristek  )  Nomor  46  Tahun  2023
mengatur  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan Pendidikan.  Permendikbudristek  ini  mengatur  mekanisme  pencegahan  dan penanganan kekerasan yang berpihak pada korban. Sangatlah penting Tim TPPK ini di setiap sekolah karena Tim ini b isa diibaratkan sebagai “First Respondense“ jika terjadi kasus  yang  dialami  di  sekolah.  Oleh  karena  itu  Tim  Penanganan  dan  Pencegahan sangatlah  dibutuhkan  di  setiap  sekolah.  Tim  ini  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri Pendidikan, Kebudyaan, Riste, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan  Pendidikan. Peraturan  ini  mengatur  tentang  mekanisme  pencegahan  yang  bisa  dilakukan  oleh satuan  pendidikan,  pemerintah  maupun  lembaga  dalam  mencegah  dan  menangani korban tindak pidana kekerasan yang terjadi di sekolah.
Tim ini sangatalah berguna karena karena untuk mencegah terjadinya kekerasan yang ada di sekolah. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ini bertugas untuk :
a. Memberikan rekomendasi program pencegahan
b. Menangani Laporan Kekerasan
c. Memberikan sanksi jika diperlukan
d. Berkoordinasi  dengan  pihak  lain  dalam  memberikan  pemulihan  dan  identifikasi dampak kekerasan
e. Melaksanakan  sosialisasi  kebijakan  dari  progran  terkait  pencegahan  dan penanganan kekerasan bersama dnegan satuan pendidikan
f. Menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan
g. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
5.  Adanya  Pihak  sekolah  yang  menutupi  kasus  atau  tidak  mau  melaporkan  kasus  ke lembaga.
Ketika ada Pihak sekolah yang menutupi kasus atau tidak mau melaporkan kasus ke Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana, hal ini menjadi pembahasan yang serius karena dapat merugikan korban dan melanggar hak-hak mereka. Alsannyayang bermacam-macam seperti :
a. Ketidakprofesionalitas
b.  Takut merugikan reputasi sekolah
c. Hubungan Personal atau nepotisme
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Pasuruan harus berkoordinasi dengan setiap sekolah untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah.
Sangatlah  penting  untuk  bekerja  sama  satu  sama  lain  karena  tanpa  adanya kepercayaan  dari  kedua  belah  pihak  maka  perlindungan  hukum  bagi  korban mustahil untuk dilakukan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan  keluarga  berencana  Kabupaten  Pasuruan  juga  bisa  bekerja  sama  dalam menentukan  peraturan  atau  kebijakan  untuk  memastikan  bahwa  sekolah mendapatkan  lingkungan  yang  aman  dan  damai  serta  mendukung,  selain  itu juga bisa memberikan sosialisasi atau pelatihan khusus guru dan staf sekolah agar bisa menemukan tanda-tanda kekerasan dan upaya atau tindakan apa yang bisa diambil
6.  Kurangnya Pemahaman masyarakat terkait Teknologi
Kurangnya  pemahaman  masyarakat  terkait  teknologi  dalam  memberikan perlindungan hukum bgai korban kekerasan di sekolah dapat menjadi hambatan dalam menerapkan  solusi  yang  memnafaatkan  teknologi  untuk  memberikan  perlindungan hukum.  Ketidaktahuan  masyaralat  terkait  platform  atau  aplikasi  teknoligi  yang  bisa digunakan  untuk  melaporkan  kasus  kekerasan  dan  mendapatkan  bantuan  hukum menjadi hambatan yang di alami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Pasuruan, masyarakat mungkin belum mengenali peran teknologi dalam memberikan akses ke layanan hukum.
Masyarakat juga kurang ataupun tidak mendapatkan edukasi yang cukup terkait keamanan digital dan bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan dengan baik dan aman. Hal ini bisa menyebabkan ketiaknyamanan dalam menggunakan teknologi untuk tujuan perlindungan. Apalagi ketika terjadi pandemi pada tahun sebelumnya membuat semua orang yang biasanya bekerja secara offline berubah menjadi kerja di rumah ( Work From Home ). karena hal tersebut semua pekerjaan akan dialihkan menjadi media online.  Dan  juga  Pandemi  COVID-19  memberikan  dampak  yag  paling  buruk  yaitu rentannya anak  yang menjadi  korban  kekerasan. Rentannya anak trejadi bisa terjadi karena banyak hal yaitu tekanan stress sosial dari keluarga atau terkena  cyberbully . Meskipun ketika COVID-19 kasus sudah meningkat yang menjadi masalah saat itu ialah masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara melaporkan kasus yang terjadi ke lembaga yang  ada  khsusnya  mengadukan  ke  inas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. Pengaduan yang biasanya dilakukan secara offline juga berubah menjadi online. Akan tetapi masyarakat tidak dapat memahmi cara penggunaan dari pengaduan secara
online  karena  sudah  terbiasa  menggunakan  pengaduan  atau  pelaporan  secara langsung. Masyarakat akhirnya tidak mau melaporkan kasus yang terjadi dan berusaha untuk menutupinya.
Kejadian tersebut akan menutupi kejahatan yang terjadi dan korban tidak bisa dilindungi  dengan  baik.  Selain  itu  korban  akhirnya  akan  mendapatkan  trauma  baik secara fisik maupun secara mental. Karena masyarakat tidak bisa memahami atau tidak bisa  menggunakan  layanan  pengaduan  online,  hal  tersebut  menyebabkan  resiko kekerasan semakin meningkat.
Cara yang bisa dilakukan dengan Menyelenggarakan edukasi masyarakat terkaut bagaimana  cara  menggunakan  teknologi  untuk  melaporkan  kasus  kekerasan  dan mendapatkan bantuan hukum dan memastikan pemahaman yang ebih baik tentang keamanan digital merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan inas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  Pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana Kabupaten  Pasuruan  dalam  memungkinkan  masyarakat  untuk  memahami  teknologi sebagai  salah  satu  alat  proses  perlindungan  hukum  bagi  korban  kekerasan  di lingkungan sekolah.
7.  Kurangnya  Tenaga  Kerja  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tenaga  Kerja  merupakan  salah  satu  faktor  terpenting  dalam  menjalankan program-program  perlindungan  hukum  dan  penanganan  korban  di  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan khusunya di bagian UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.  Tetapi  keberadaan  Tenaga  Kerja  menurut  pengamatan  penulis  maish  sangat terbatas karena di UPT itu sendir hanya ada 4 orang dalam tim tersebut.
Karena minimnya sumber daya manusia tersebut menyebabkan tidak fokusnya pendampingan  pada  permasalah  korban.  Karena  jika  dibandingkan  dengan  korban yang ditangani dengan sumber daya manusia yang dimiliki sangat berbanding jauh. Selain  iu,  kurangnya  sumber  daya  manusia  juga  dapat  mengakibatkan  pada penanganan korban kekerasan tidak bisa tertangani dengan baik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan  ialah membuat  menambah  anggota khususnya anggota untuk UPT Perlindungan Anak dan Perempuan di Dinas Pemberdayaan.
Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten  Pasuruan.  Pentingnya  menambah  anggota  juga  berkaitan  dengan kefektifitas pekerjaan. Dengan menambahkan anggota baru, maka pekerjaan khususnya
jika terjadi kasus tindakan kekerasan di sekolah bisa cepat teratasi. Koordinasi dalam penanganan akan jauh lebih mudah dan bisa diselesaikan dengan baik jika sumber daya manusia yang ada bisa ditambah.
Oleh  karena  itu  dnegan  adanya  upaya  yang  bisa  dilakukan  oleh  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan keluarga berencana  Kabupaten  Pasuruan  diharapkan  bisa  membantu  menurunkan  kasus kekerasan  yang  terjadi  di  sekolah,  serta  meningkatkan  perlindungan  hukum  yang didapatkan oleh korban sehingga korban bisa menjadi pulih kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
Direktorat  Sekolah  Menengah  Atas.  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini. Pendidikan  Dasar  dan  Pendidikan  Menengah.  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan. (2022). Sekolah Gaul Anti Kekerasan, Jakarta: Direktorat SMA.
Data Indonesia, https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak- indonesia-jadi- korban-kekerasan-pada-2022 ( diakses tanggal 28 Mei 2023).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Wetboek van Strafrecht ).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  ( Herziene  Inlandsche  Reglement atau HIR ).
Kemendikbud, https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/yuk-kenali-bentuk- kekerasan- di-sekolah-beserta-solusinya ( diakses tanggal 25 Mei 2023 ).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penangguangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 ).
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten  Pasuruan Tahun 2018 Nomor 4 Noreg.  Peraturan  Daerah  Kabuaoten  Pasuruan  Nomor  260-4/  2018,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  Pasuruan Nomor 306 ).
Prof.Dr.Teguh Prasetyo,SH,M.Si. (2019). Sistem Hukum Pancasila ( Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang di Indonesia ), Bandung: Nusa  Media.
Siyoto, Sandu .Muhammad Ali Sodik. (2015). Dasar Metodologi Penelitian,. Sleman: Literasi Media Publishing.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak ( Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Than  2014  Nomor  297,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomro 5606 ).
W. Gulo. (2002). Metodologi Penelitian, Jakarta:Grasindo.