Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM

## PERAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI
PELAPORAN KEUANGAN DESA
(DESA KETUPAT KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP)
Syahril, SE., M.Ak Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM syahril49@yahoo.co.id FEB Universitas Wiraraja

## ABSTRACT
The role of community leaders in the village of Ketupat is one of the factors that most influences the success  of  development  and  community  development  to  realize  village  development,  as  well  as encouraging transparency in financial reporting. The research objective is to determine the role of community  leaders  in  the  transparency  of  village  financial  reporting.  Descriptive  qualitative research methods by describing systematically, accurately and factually about the facts and nature of  the  object  of  research  qualitatively  by  observing,  interviewing  directly  and  in  depth  and documenting.  The  informants  of  this  research  are  the  Community  Leaders,  Village  Heads  and Officers. The lack of space and involvement of community leaders in the stages of village financial management, so that the role of community leaders in transparency of village financial reporting is less than optimal, and there are those who do not care about the transparency of financial reporting conducted by the village head and his officials, even though financial reporting transparency is not carried out optimally, it can be seen that there are many community leaders who do not know about village activities and programs that have been initialized and those that have not.
Keywords : Public figure, Transparency, Reporting, Finance, Village.

## ABSTRAK
Peran  tokoh  masyarakat  di  desa  ketupat  merupakan  salah  satu  faktor  yang  paling  mempengaruhi keberhasilan pembangunan maupun pengembangan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa, serta mendorong transparansi pelaporan keuangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran tokoh  masyarakat  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  desa.  Metode  penelitian  kualitatif deskriptif  dengan  menggambarkan  secara  sistematis,  akurat  dan  faktual  mengenai  fakta dan  sifat yang  ada  pada  obyek  penelitian  secara  kualitatif  dengan  cara  mengamati,  mewawancarai  secara langsung  dan  mendalam  serta  mendokumentasikan.  Informan  penelitian  ini  adalah  Para  Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Aparatnya. Kurannya ruang dan pelibatan tokoh masyarakat dalam tahapan pengelolaan keuangan desa, sehingga peran tokoh masyarakat dalam transparansi pelaporan keuangan desa kurang maksimal, dan ada yang tidak peduli pada transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh kepala desa dan aparatnya, walaupun transparansi pelaporan keuangan tidak dilakukan  secara  maksimal,  hal  ini  terlihat  banyaknya  tokoh  masyarakat  yang  tidak  tahu  tentang kegiatan dan program-program desa yang telah terialisasi dan yang belum.
Kata kunci: Tokoh Masyarakat, Transparansi, Pelaporan,Keuangan, Desa.
Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM

## PENDAHULUAN
Dalam  hal  Pengelolaan  keuangan publik,  akuntansi  memiliki  peranan  yang penting untuk mewujudkan tata pemerintahan  yang  maju,  baik  tata keuangan  pusat,  daerah  maupun  desa. Peraturan  Pemerintah  Nomor  113  Pasal  2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “ Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.” Majunya  desa  akan  mempercepat majunya suatu negara. Pada era pemerintahan  sekarang  hampir  semua instansi pemerintah langsung melimpahkan program-programnya kepada Desa. Pimpinan dalam suatu daerah disebut  Kepala  Desa  atau  Lurah  yang dibantu  oleh  perangkat  -  perangkat  dalam menjalankan  program-programnya.  Di dalam menyelenggarakan pemerintahannya  kepala  desa  bekerja dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).  Kepala  desa  mengemban  tugas penting  yaitu  menyelenggarakan  urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.  Di  era  demokrasi  ini seorang Kepala Desa dalam mencatat dan melaporkan program-programnya diwajibkan untuk selalu melakukan secara transparan  dan  tertulis  baik  kepada masyarakat ataupun kepada seluruh pemerintahan  terkait  pada  waktu  dan tempat  yang  sudah  ditentukan.  Dengan demikian  kesadaran  atas  transparansi dalam  era  demokrasi  ini  sudah  bukan  hal baru  lagi.  Kemudian  dengan  adanya penerapan  transparansi  dapat memberikan dampak  yang  positif  baik  pada  organisasi desa maupun pemerintah dan masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengumumkan  melalui  surat  Nomor 8.7508/01-18/08/2016, tertanggal, 31
Agustus 2016 yang ditandatangi oleh ketua KPK  RI,  Agus  Raharjo  menghimbau kepada  seluruh  Kepala  Desa  (Kades)  di seluruh Indonesia agar Dana Desa dapat di
kelola  secara  transparan  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik  (KIP)  yang  mengatur seluruh  jajaran  pejabat  publik  menjadi lebih  transparan,  bertanggung  jawab  dan berorientasi  pada  pelayanan  rakyat  secara baik. Keterbukaan itu dapat dilihat dengan banyak cara, diantaranya setiap desa harus memasang  baliho  mengenai  anggaran penggunaan  dana  desa.  Pada  setiap  desa wajib  memasang  baliho  sebagai  wujud mengikuti  aturan  transparansi  dana  desa, seperti halnya di Desa Ketupat Kecamatan Raas.  Disamping  pemerintah  desa  wajib menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat, masyarakatpun berhak untuk  mengetahui  tentang  pengelolaan dana desa dan wujud hasil dari pembangunan desa.
Sumenep  termasuk  kabupaten  yang mempunyai  banyak  pulau  dan  terletak  di ujung  timur  Madura  yang    terdiri  dari daratan  dan  kepulauan  yang  terbagi menjadi  27  kecamatan.  Desa  Ketupat adalah  Desa  yang  berada  di  wilayah kepulauan  Kabupaten  Sumenep  yaitu  di kecamatan raas (Pulau Raas).
Peran para tokoh masyarakat di desa ketupat  belum  seperti  yang  diinginkan untuk mempengaruhi
terwujudnya transparansi  pelaporan  keuangan  desa  di desa  ketupat,  hal  ini  terlihat  transparansi mengenai pelaporan keuangan desa di desa ketupat  masih  sangat  minim,  hal  ini dikarenakan  pemerintah  desa  kurang transparan  tentang  pengelolaan  dana  desa kepada masyarakat, seharusnya masyarakat yang memiliki hak dasar untuk memperoleh informasi mengenai anggaran alokasi dana desa, karena sumber pendapatan terbesar salah satunya diperoleh  berasal  dari  masyarakat.  jika laporan  keuangan  desa  dilaksanakan dengan  baik,  maka  kinerja  desa  akan meningkat. Kenyataan yang terjadi terkait laporan keuangan desa yang ada pada saat ini, secara prinsip masih banyak
Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM
permasalahan desa terkait laporan keuangan, antara lain: adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan  dari  desa  ke  kecamatan, kurangnya perangkat desa dalam memahami  peraturan  pemerintahan  dan perundang-undangan  yang  terkait  dengan transparansi, lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi, dan lemahnya keterampilan  dan  kreaktivitas  dalam laporan keuangan, serta laporan keuangan yang  dibuat  oleh  Kepala  Desa  selama  ini masih bersifat tradisional”.
Peran  tokoh  masyarakat  dalam  hal ini  sangat  diharapkan  karena  merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan program pembangunan desa, transparansi informasi keuangan desa serta pengembangan masyarakat  pedesaan  secara  utuh.  Hal  ini yang perlu dianalisa mengenai hal tersebut diatas  terutama  tentang  partisipasi  atau peran tokoh masyarakat dalam mewujudkan tranparansi pelaporan keuangan desa. Peran  tokoh  masyarakat  di  Desa
Ketupat relatif bervariasi apalagi pada saat Pencalonan Kepala Desa, para calon semua melibatkan  para  tokoh  masyarakat  yang ada  bahkan  menjadikan  tim  sukses  untuk memenangkan  diri  menjadi  Kepala  Desa, namun pada saat menjabat sebagai Kepala
Desa  apakah  ide  dan  pikiran  para  tokoh masyarakat masih dibutuhkan atau dilibatkan untuk membangun dan
mengembangkan  desa  lebih  mandiri, termasuk  pelibatan  dalam  pengelolaan pelaporan keuangan desa Ketupat.
Berdasarkan  perihal  tersebut  diatas maka  peneliti  perlu  mengkaji  lebih mendalam  mengenai “Peran  Tokoh Masyarakat  Terhadap  Transparansi Pelaporan  Keuangan  Desa  di  Desa Ketupat  Kecamatan  Raas  Kabupaten Sumenep”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Tokoh Masyarakat
Dalam  setiap  daerah  atau  wilayah atau  bahkan  desa  atau  kampung  sekalian pasti ada tokoh masyarakat, siapa itu tokoh masyarakat ? Menurut Surbakti (1992:40) Tokoh  masyarakat  adalah  seseorang  yang disegani, dihormati secara luas oleh banyak masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan  sebuah  bangsa  dan  negara. Seorang  Tokoh  masyarakat  tentunya merupakan  representasi  dari  adanya  sifat kepemimpinan  yang  menjadi  dasar  bagi masyarakat dalam mewujudkan keinginan- keinginan dan harapan masyarakat, sehingga  tokoh  masyarakat  tidak  bisa dilepaskan  dari  sifat-sifat  kepemimpinan yang  ada  didalam  diri  tokoh  masyarakat tersebut.  Kepemimpinan  ini  kemudian menjadi panutan dan tauladan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sosok pemimpin, dan dia dianggap sebagai  penyambung  lidah  masyarakat. Dalam  hal  ini  seorang  tokoh  masyarakat adalah  merupakan  orang  yang  dihormati, disegani  dan  sekaligus  ide  dan  saran- sarannya diambil untuk dilaksanakan serta menjadi  tauladan  dalam  masyarakatnya, Karena aktifitas kelompoknya dan kecakapan  serta  sifat-sifat  tertentu  yang dimiliki oleh seorang tokoh masyarakat.

## Pengertian Desa
Secara  etimologi  kata  desa  berasal dari bahasa sansekerta “ dhesi ” yaitu tanah kelahiran dan Desa sendiri juga berasal dari bahasa  India  “ swadesi ”  yaitu  tempat  asal, tempat  tinggal,  negeri  asal,  atau  tanah leluhur yang telah menjadi kesatuan hidup yang  membentuk  hukum  dan  memilki norma atau aturan tersendiri (https://www.pedekik.com).  Kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan rumah  tangganya  sendiri  disebut  otonomi desa. Desa merupakan satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga disebut badan hukum. Adapun  pengertian  Desa  menurut Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 dalam pasal 1, Desa adalah Desa dan desa adat  atau  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya disebut Desa adalah:
Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM
“ Kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .” Kewenangan Desa Menurut Nurcholis (2011:69), kewenangan desa terdiri dari tiga komponen, yaitu sebagai berikut: 1. Desa  merupakan  sekumpulan  orang yang  teratur,  artinya  di  desa  terdapat terdapat sekumpulan orang yang hidup membentuk  sistem  kemasyarakat  yang berdasarkan  peran,  status,  dan  fungsi masing-masing  yang  mengacu  pada nilai  dan  norma  yang  disepakati bersama.
2. Desa merupakan lembaga yang bersifat tetap, artinya masyarakat desa mempunyai lembaga sosial yang mapan dan  menjadi  pola  perilaku  masyarakat yang fungsional dalam rangka memenuhi kehidupannya. 3. Desa mempunyai kewenangan mengurus  harta  benda,  artinya  desa mempunyai  harta  benda  sendiri  yang diurus dan diatur oleh masyarakat desa sendiri. Transparansi Pelaporan Keuangan Desa Menurut  Permendagri  Nomor  113 tahun 2014 pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan desa harus didasarkan  pada  asas-asas  transparan,
akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
a. Transparansi
Transparansi  dan  akuntabilitas merupakan  hak  asasi    manusia  dalam mengetahui informasi keuangan secara terbuka dan jujur. Transparansi
merupakan  sebuah  peristiwa  atau kejadian  (informasi  yang  terbuka tentang  transformasi  yang  berlangsung
antara  input,  output,  dan outcome ), transparansi  proses  (informasi  yang terbuka  tentang  transformasi  yang berlangsung),  transparansi real-time (informasi  yang  dirilis  segera),  atau transparansi  retrospektif  (informasi tersedia berlaku surut). Menurut Ridha dan  Basuki  (2012)  transparansi  adalah upaya  yang  dilakukan  secara  sengaja dalam menyediakan keseluruhan informasi yang dapat dirilis secara legal baik  positif  ataupun  negatif  secara akurat, tepat waktu, seimbang dan tegas dengan    tujuan  untuk  meningkatkan kemampuan  penalaran  publik  dan mampu  mempertahankan  tanggung jawab organisasi atas tindakan, kebijakan dan praktiknya. Transparansi keuangan merupakan pemberian informasi keuangan  secara  terbuka  dan  jujur kepada  masyarakat  yang  berdasarkan sebuah pertimbangan bahwa masyarakat  memiliki  hak  hak  untuk mengetahui  ( right  to  know )  secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dapat dipercaya  dan  taat  kepada  peraturan perundang-undangan (PP No.24 Tahun 2005). Menurut Yunaz (2016) transparansi adalah sebuah prinsip yang dapat  menjamin  akses  atau  kebebasan bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan,  yaitu  informasi  tentang kebijakan,  proses  pembuatan  dan pelaksanaanya  dengan  hasil  yang  akan dicapai nanti.
Tujuan adanya penerapan
transparansi  di  organisasi  publik  yaitu dapat  mengurangi  asimetri  informasi antara  pihak  internal  (manajemen)  dan pihak  eksternal  (masyarakat).  Manfaat dengan  adanya  transparansi  adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kepercayaan pemerintah untuk menetapkan
Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM
kebijakan dalam Peraturan pemerintahan. b. Dengan adanya transparansi kepercayaan publik kepada pemerintah akan terbentuk. c. Mencegah  terjadinya  korupsi  pada lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
d. Kekuatan  dan  kelemahan  dari kebijakan akan lebih mudah diidentifikasi.
e. Masyarakat  lebih  mampu  dalam mengukur kinerja pemerintahan dan transparansi  juga  berperan  dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. b. Pelaporan Keuangan Asroel (2016), pelaporan keuangan  ( financial  reporting )  adalah laporan keuangan mengenai informasi- informasi lain  yang  berhubungan, baik secara  langsung  atau  tidak  langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem  akuntansi  keuangan,  seperti informasi tentang sumber daya perusahaan,  earning,  current  cost, informasi  tentang  prospek  perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan  yang  cukup.  Hal-  hal pokok  yang  perlu  dipahami  berkenaan dengan pelaporan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut: 1. Fungsi Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Pelaporan  sebagai  salah  satu  alat pengendalian untuk: a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, b. Mengevaluasi  berbagai  aspek
(hambatan,  masalah,      faktor-
faktor berpengaruh, keberhasilan,  dan  sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan, 2. Prinsip Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Hal-hal  penting  atau  prinsip  yang harus diperhatikan dalam
melaksanakan  pelaporan,  antara lain:
a. Menyajikan informasi  data  yang valid, akurat dan terkini,
b. Sistematis  (mengikuti  kerangka pikir logis),
c. Ringkas dan jelas,
d. Tepat  waktu  sesuai  kerangka waktu  yang  telah  ditetapkan dalam Permendagri,
3. Tahap  dan  Prosedur  Penyampaian laporan
Pelaporan  yang  dimaksud  dalam pengelolaan  keuangan  desa  adalah penyampaian laporan realisasi/ pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/  Walikota  sesuai  ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dipilah dalam dua tahap: a. Laporan semester pertama disampaikan  oleh  Kepala  Desa kepada  Bupati/  Walikota  paling lambat  pada  akhir  bulan  Juli tahun berjalan,
b. Laporan semester kedua/ laporan akhir  disampaikan  oleh  Kepala Desa  kepada  Bupati/  Walikota paling  lambat  pada  akhir  bulan Januari tahun berikutnya.
4. Dokumen  Pelaporan  Pengelolaan Keuangan desa a. Form laporan Realisasi Pelaksanaan  APBDesa  semester I, untuk laporan semester I.
b. Form  laporan  Realisasi  laporan akhir,  untuk  laporan  semester akhir.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan menggambarkan  secara  sistematis,  akurat dan faktual mengenai fakta dan sifat yang ada pada obyek penelitian secara kualitatif.Artinya  dalam  penelitian  ini peneliti akan mengungkap sebuah fenomena  atau  masalah  yang  terjadi  di
Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM
Desa  Ketupat  terkait  Peran  Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa Tempatdan Waktu Penelitian Tempat  penelitian  ini  di  Desa
Ketupat  Kecamatan  Raas  Kabupaten Sumenep, dimulaibulan April 2019 sampai bulan Oktober 2019.
Informan Penelitian Informan Kuncipenelitian ini yaitu 5 Tokoh  Masyarakat  yang  terpilih  dan Kepala Desa Ketupat. Informan Pendukung  penelitian  ini  yaitu  3  orang Perangkat Desa Ketupat Kecamatan Raas Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  diperlukan dalam  penelitian  ini  ada  beberapa  hal  di antaranya  dengan  Observasi,  Wawancara dan Dokumentasi Teknik Analisa Data Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif  yaitupenelitian  yang  dilakukan dengan cara mengumpulkan dan
menginterpretasi  data  dengan  melakukan perbandingan  antara  Undang-undang  dan Peraturan dengan data objektif dilapangan sehingga  nantinya  akan  memberikan gambaran  lengkap  tentang  permasalahan yang  diteliti,  nantinya  akan  dikemukakan juga dan mendeskripsikan jawaban- jawaban  informan  yang  dipilih  peneliti. Ada  3  cara  untuk  mengemukan  aktivitas analisa data yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan PenarikanKesimpulan Uji Keabsahan data Pengecekan data data yang diperoleh  dari  berbagai  sumber,  cara  dan waktu.  Untuk  menguji  data-data  tersebut ada  empat  teknik  diantaranya  triangulasi sumber data, penyedik, metode, dan teori. Sedangkan  dalam  penelitian  ini  memakai dua  teknik  triangulasi  yaitu;  Triangulasi Sumber Data, dan Triangulasi Metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu prinsip penting dalam tata kelola  pemerintahan  yang  baik  adalah transparansi  dalam  hal  keuangan.  Untuk
memegang  dan  melaksanakan  prinsip  ini, maka  harus  selalu  diterapkan  dalam mengatasi  setiap  masalah  keuangan  desa. Salah  satu  contoh  penerapan  misalnya bukti  transaksi.  Bukti  transaksi  berperan penting  sebagai  alat  koreksi  untuk mencocokkan  antara  catatan  transaksi keuangan  yang  dituliskan  dengan  bukti transaksi yang dimiliki desa.

## Asas Pengelolaan Keungan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Dalam  pengelolaan  keuangan  desa seringkali  masalah  yang  dihadapi  adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas,
kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya  profesionalisme.  Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan kepemerintahan  desa.  Oleh  karena  itu, asas-asas  dalam  pengelolaan  keuangan desa perlu diterapkan.
Sesuai dengan tujuan Penelitian ini, untuk  menjawab  pertanyaan  terkait  peran tokoh  masyarakat  terhadap  transparansi pelaporan keuangan desa di Desa Ketupat, dimana Tokoh masyarakat adalah seseorang yang disegani, dihormati secara luas  oleh  banyak  masyarakat  dan  dapat menjadi  faktor  yang  menyatukan  sebuah bangsa  dan  negara.  Seorang  Tokoh masyarakat tentunya merupakan representasi dari adanya sifat kepemimpinan  yang  menjadi  dasar  bagi masyarakat dalam mewujudkan keinginan- keinginan dan harapan masyarakat,
sehingga  Peran  tokoh  masyarakat  dalam hal ini sangat diharapkan karena merupakan  faktor  yang  sangat  penting dalam mempengaruhi keberhasilan program  pembangunan  desa,  transparansi
Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM
informasi keuangan desa serta pengembangan masyarakat pedesaan secara utuh. Salah satu prinsip penting dalam tata kelola  pemerintahan  Desa  Ketupat  yang baik  adalah  transparansi  dalam  hal keuangan.  Prinsip  atau  asas  transparansi sendiri  adalah  sikap  membuka  diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan  desa  dalam  setiap  tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggung-jawaban,
maupun  hasil  pemeriksaan,  dengan  tetap memperhatikan  perlindungan  atas  hak asasi  pribadi,  golongan,  dan  rahasia  desa. Keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,  dan  pertanggungjawaban keuangan  desa.  Keuangan  desa  tercermin dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa (APBDes). Prinsip  berikutnya  yang  harus dilaksanakan bersamaan dengan transparansi  adalah  prinsip  memegang akuntabilitas.  Yang  dimaksud  dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  khususnya  pengelolaan  keuangan desa  harus  dapat  dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan  dan  kesesuaian  peraturan- perundangan.  Pengelolaan  keuangan  desa juga harus dilakukan secara berkelanjutan hal inilah yang membutuhkan peran tokoh masyarakat untuk mewujudkan transparansi  keuangan  desa.  Sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagaimana Peran Tokoh Masyarakat  Terhadap  Transparansi Pelaporan  Keuangan  Desa  Di  Desa Ketupat untuk menjawab hal itu berikut hasil wawancara  dan  pembahasan  dengan beberapa tokoh masyarakat tentang perannya  dalam  Transparansi  pelaporan keuangan desa
Wawancara  dengan  Bapak  MM (Tanggal  9  Juli  2019)  ditemui  ditempat kediamannya  sebagai  tokoh  Masyarakat beliau menyatakan bahwa:
“Pelaporan  keuangan  desa  yang dilakukan oleh pemerintah desa ketupat masih terfokus pada pelaporan keuangan  ke  tingkat  atas  dan  untuk pelaporan  pada  masyarakat  hanya pelaporan    infra  struktur  saja  untuk kegiatan  –  kegiatan  yang  lain  masih belum terlaporkan atau terinformasikan  kepada  masyarakat baik  melalui  media  online  atu  media cetak.  Sedangkan  peran  kami  hanya memintak  dan  menyarankan  serta menyuarakan untuk selalu melaporkan pengelolaan keuangan secara transparan atau segala apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa ketupat dalam setiap tahunnya diacara Musdes, itupun  kalau  saya  dilibatkan  dalam acara  tersebut  kebetulan  saya  tidak dilibatkan”.
Transparansi keuangan
desa merupakan  hak  asasi  setiap  masyarakat untuk  mengetahui  informasi  keuangan secara terbuka dan jujur dari setiap tahapan pengelolaan  keuangan  desa  secara  utuh bukan  hanya  sebagian  saja  atau  beberapa kegiatan saja.
Hal  ini  semakin  jelas  setelah  kami melakukan wawancara (Tanggal 12
Agustus  2019)  dikediaman  salah  satu tokoh  Pemuda  masyarakat  desa  ketupat yaitu  Bapak  AY  beliau  menyampaikan dengan tegas bahwa:
“Transparansi  pelaporan  keuangan desa ketupat kepada masyarakat belum dilaksanakan  hal  ini  bisa  kita  lihat adakah papan informasi atau web desa yang memberikan informasi pelaporan
Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM
keuangan  desa  atas  rialisasi  APBDes secara  utuh,  kami  sebagai  masyarakat menginginkan  atau  sangat  berharap adanya pelaporan seluruh kegiatan dan program-program yang telah dilaksanakan dan kami sebagai masyarakat  tidak  dilibatkan  dalam Musdes. Peran kami dalam transparansi  keuangan  desa  hanya memintak  hak  keterbukaan  tentang keuangan desa, selama ini hanya dalam Musdes saja tanpa ada media informasi tentang pelaporan Desa pada masyarakat  dan  kebetulan  saya  tidak dilibatkan di musdes”.
Transparansi  merupakan  pemberian informasi  keuangan  secara  terbuka  dan jujur  kepada  masyarakat  baik  melalui papan  informasi  atau  media  yang  mudah dijangkau  oleh  masyarakat  hal  ini berdasarkan    sebuah  pertimbangan  bahwa masyarakat memiliki hak-hak untuk secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban  pemerintah  dalam pengelolaan  keuangan  desa  yang  dapat dipercaya  dan  taat  kepada  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Musyawarah  desa  sebagai  forum pembahasan  tertinggi  di  desa  bagi  aparat desa dan masyarakat untuk membahas hal- hal bagi keberadaan dan kepentingan desa, dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan keuangan  desa  harus  memberikan  ruang bagi  peran  dan  keterlibatan  masyarakat desa  setempat,  namun  di  desa  ketupat sangat minim dalam pelibatan masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa,  sehingga  peran  masyarakat  dalam mewujudkan transparansi pelaporan keuangan desa sangat minim. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara  kami  bersama  Bapak  AA (Tanggal  12  September  2019)  sebagai tokoh  pemuda  desa  ketupat  beliau menyatakan bahwa:
“Pernah diundang dalam acara musdes untuk  rencana  APBDes  yang  akhirnya muncul  anggaran  untuk  kepemudaan desa  ketupat  namun  rialisasi  dan
pelaporannya  saya  tidak  tahu  bahkan temen-temen  saya  juga  tidak  tahu. Peran kami dalam transparansi pelaporan keuangan desa hanya menyarankan dimusdes untuk kegiatan- kegiatan kepemudaan harus di bina dan dianggarkan, dilaksanakan, dan dilaporkan  pada  masyarakat  melalui media online atu media cetak. sehingga tidak  muncul  kecurigaan  masyarakat terhadap pemerintah desa ketupat”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Bapak AA membuktikan bahwa pelaporan keuangan  desa  pada  masyarakt  tidak dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan pelibatan  masyarakat  pada  setiap  tahapan pengelolaan  keuangan  tidak  dilakukan secara maksimal.
Dalam  Pelaksanaan  pembangunan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa harus diinformasikan termasuk
keuangannya  kepada  masyarakat.  Hal  itu sebagai wujud trasparansi yang merupakan asas  dari  pengelolaan  keuangan  desa. Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan  APB  Desa  sesuai  ketentuan dan  keterbukaan  publik  diinformasikan kepada  masyarakat  secara  tertulis  dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
Lain  halnya  wawancara  (Tanggal  13 Agustus  2019)  kami  dengan  salah  satu Tokoh  masyarakt  yaitu  Bapak  HA  beliau menyatakan bahwa :
“Kepala  desa  dan  aparatnya  sudah melakukan  pelaporan  keuangan  desa sesuai  dengan  undang-undang  atau aturan  yang  berlaku  dan  saya  tidak tahu  serta  tidak  ikut  campur  dalam pelaporan  keuangan  desa,  itu  urusan kepala  desa  dan  aparat  desa  ketupat. Peran kami hanya menyarankan terhadap pemerintah desa untuk melakukan  transparansi  pelaporan keuangan desa dalam acara Musdes” .
Dari hasil wawancara dengan bapak HA ini menunjukakan bahwa
Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM
pemerintahan  desa  sudah  melakukan pelaporan  keuangan  secara  transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan beliau  tidak  ikut  campur  pada  pelaporan keuangan  desa  yang  dibuat  oleh  kepala desa dan aparatnya, hal ini terlihat adanya pelibatan masyarakat yang tidak utuh pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa di Desa Ketupat Sedangkan bapak HA hanya menyarankan  kepada  pemerintah  desa untuk  melakukan  pelaporan  keuangan secara  transparan  pada  saat  Musdes  saja tanpa ada ruang yang lain.
Diwaktu  yang  berbeda  kami wawancara  dengan  Bapak  MM  untuk memastikan  lagi  tentang  peran  dan transparansi  pelaporan  keuangan  desa (Tanggal  3  Oktober  2019)  sebagai  tokoh Masyarakat Desa Ketupat beliau menyatakan bahwa: “Saya tidak pernah melihat transparansi pelaporan keuangan desa ketupat  diberikan  atau  diiformasikan kepada masyarakat baik di media cetak atau di media online atau webset yang dimiliki  desa,  sehingga  saya  sebagai masyarakat tidak bisa berperan secara maksimal dalam mewujudkan transparansi pelaporan keuangan desa di Desa Ketupat karena tidak ada ruang dan  waktu  atau  pelibatan  saya  pada setiap  tahapan  pengelolaan  keuangan desa”.
Hal  ini  senada  dengan  informan kami yaitu Bapak AG (Tanggal 5 Oktober 2019)  sebagai  tokoh  masyarakat  desa ketupat beliau menyatakan bahwa:
“Selama  saya  jadi  masyarakat  desa ketupat  tidak  pernah  ada  transparansi pelaporan  keuangan  desa  oleh  kepala desa  atau  aparat  desa  terhadap masyarakat  secara  utuh,  sehingga  ini yang kadang menjadi permasalahan di desa  ketupat  seperti  adanya  omongan yang kadang pedas terhadap pemerintahan  desa,  hal  ini  juga disebabkan kurangnya pemberian
ruang  atau  waktu  masyarakat  untuk
berperan  aktif  dalam  setiap  tahapan pengelolaan  keuangan  desa,  yang akhirnya  peran  masyarakat  dalam mewujudkan  transparansi  pelaporan keuangan desa kurang maksimal” . Dari hasil wawancara dengan bapak MM  dan  Bapak  AG  memastikan  bahwa transparansi  pelaporan  keungan  desa kepada masyarakat tidak dilakukan dengan baik, serta pemberian ruang dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan  keungan  desa  sangat  minim, padahal  seharusnya  dalam  setiap  tahapan kegiatan pengelolaan keuangan desa harus memberikan  ruang  bagi  peran  dan keterlibatan  masyarakat  desa  ketupat  baik secara  sendiri-sendiri,  boleh  2  orang  atau lebih.
Beberapa  manfaat  dan  sumbangsi yang  diperoleh  dengan  diberikan  ruang bagi  peran  dan  keterlibatan  masyarakat desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa antara lain :
1. Menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan.
2. Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup  untuk  memelihara  dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya), dan 3. Memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan. Selain melakukan wawancara
dengan  para  tokoh  masyarakat  kami  juga mencoba  mewawancarai  kepala  desa  dan aparat  desa  ketupat  kecamatan  raas diantaranya  dengan  Bapak  MA  selaku Bendara  Desa  Ketupat,  (Tanggal  14 Agustus  2019) beliau menjelaskan :
“Untuk  pengelolaan  anggaran  dana desa  memang  sudah  ada  aturannya, saya  berpedoman  pada  Peraturan Bupati  Sumenep  Tahun  2017  tentang petunjuk  teknis  anggaran  dana  desa, pelaporan penggunan anggaran
dilaporkan  dalam  dua  tahap  yaitu tahap  semester  pertama  paling lambat akhir  bulan  juli  dan  semester  dua
Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM
paling  lambat  bulan  januari  tahu berikutnya,  pelaporan  keuangan  desa kepada masyarakat secara utuh memang  belum,  sedangkan  peran masyarakat dalam transparansi pelaporan  keuangan  desa  pada  saat Musdes  dan  pada  saat  rapat-rapat desa”. Sementara ” untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun. Laporan  ini  diserahkan  kepada  Bupati melalui  Camat,  yang  telah  ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan kesepakatan dari Pemerintah Desa dan ” BPD.  Laporan  pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana tercantum pada Permendagri No.  113  Tahun  2014,  disampaikan  paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran,
berikut gambar wawancara dengan Bapak Kepala Desa dan Bendahara Desa Ketupat Kecamatan Raas.
Gambar (Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Dan Bendahara Desa Ketupat) Gambar diatas diambil waktu wawancara dengan Bapak Kepala desa dan Bendahara  desa  diwaktu  dan  tempat  yang sama  selaku  penanggungjawab,  (Tanggal 14  Agustus  2019).  Beliau  menjelaskan bahwa :
“Jadi  untuk  pertanggungjawabannya, itu dimulai dari laporan pertanggungjawaban semester satu dan semester dua. Kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes beserta lampiran yang  diwajibkan,  dan  kami  juga  telah melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban sudah susuai dengan  peraturan  yang  berlaku  dari kabupaten, cuma belum online, transparansi pelaporan keuangan desa kepada masyarakat nanti secara bertahap  akan  dilakukan  secara  utuh, sedangkan  peran  tokoh  masyarakat dalam mewujudkan transparansi pelaporan keuangan desa sudah mulai kami rasakan” . Diwaktu yang berbeda kami mewawancarai salah satu petugas operator desa  ketupat  (Tanggal  15  Agustus  2019). beliau menjelaskan bahwa :
“Transparansi  keuangan  desa  atau pelaporan keuangan desa masih belum dilaporkan  kepada  masyarakat  secara utuh hanya pelaporan keuangan proyek inpra struktur saja, kedepan insyaallah akan tertib, peran masyarakat terhadap transparansi pelaporan keuangan desa sangat  kami  butuhkan  masukan  dan arahannya, beberapa dari tokoh masyarakat  yang  sudah  berperan  aktif walau  tidak  semua  tokoh  masyarakat bisa menyampaikan” . Dari  hasil  wawancara  diatas  antara para tokoh masyarakat dan aparat desa bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemberian ruang dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan  desa  masih  minim  sehingga peran tokoh masyarakat dalam transparansi pelaporan keuangan desa di Desa Ketupat tekesan  tanpa  ada  ruang  dan  waktu  serta minimnya  pelibatan  yang  mengakibatkan tidak maksimal, hal ini dipengaruhi karena transparansi pelaporan keuangan desa yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  hanya masih pada atasan pemerintahan desa yaitu diserahkan  kepada  bapak  bupati  melalui bapak camat setempat, padahal Transparansi keuangan merupakan pemberian  informasi  keuangan  secara terbuka dan jujur kepada masyarakat yang berdasarkan    sebuah  pertimbangan  bahwa
Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM
masyarakat  memiliki  hak-hak  untuk mengetahui ( right to know ) secara terbuka dan menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber daya yang dapat dipercaya dan taat kepada peraturan perundang-undangan.
Transparansi  adalah  sebuah  prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,  yaitu  informasi  tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya  dengan  hasil  yang  akan dicapai nanti. Tujuan adanya penerapan transparansi  di  organisasi  publik  yaitu dapat  mengurangi  asimetri  informasi antara  pihak  internal  (manajemen)  dan pihak  eksternal  (masyarakat)  Manfaat dengan adanya transparansi adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kepercayaan pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam Peraturan pemerintahan. 2. Dengan adanya transparansi kepercayaan publik kepada pemerintah akan terbentuk.
3. Mencegah  terjadinya  korupsi  pada lembaga-lembaga  pemerintah  dalam menjalankan tugasnya.
4. Kekuatan dan kelemahan dari kebijakan akan lebih mudah diidentifikasi.
5. Masyarakat  lebih  mampu  dalam mengukur  kinerja  pemerintahan  dan transparansi  juga  berperan  dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  yang  berhak  mengatur  dan mengurus  kepentingannya  sendiri,  maka dibutuhkan  peran  dan  keterlibatan  tokoh masyarakt dalam penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa menjadi keharusan dalam tata kelola desa, musyawarah desa sebagai forum pembahasan  tertinggi  di  desa  bagi  kepala desa,  badan  permusyawaratan  desa  dan
unsur-unsur  masyarakat  untuk  membahas hal-hal  strategis  bagi  keberadaan  dan kepentingan  desa  oleh  sebab  itu,  dalam setiap  tahapan  kegiatan  pengelolaan keuangan  desa  harus  memberikan  ruang bagi  peran  dan  keterlibatan  masyarakat desa setempat.
Dengan demikian tokoh masyarakat sangat dibutuhkan peran dan keterlibatannya dalam mewujudkan transparansi  pelaporan  keuangan  desa melalui  Musdes  atau  melalui  lembaga kemasyarakatan atau menyampaikan aspirasi  melalui  media  cetak,  webset  dan media  online  yang  dimiliki  oleh  desa dengan  meminta  informasi,  mencermati materi LPJ dan meminta penjelasan terkait LPJ dalam Musdes.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian ” yang  telah  dilakukan  oleh peneliti mengenai peran tokoh masyarakat terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan desa  di  desa  ketupat  kecamatan  raas, menyimpulkan  bahwa  pemberian  ruang dan  pelibatan  masyarakat  dalam  setiap tahapan pengelolaan keuangan desa masih minim  sehingga  peran  tokoh  masyarakat dalam  transparansi  pelaporan  keuangan desa  di  Desa  Ketupat  tekesan  tanpa  ada ruang dan waktu serta minimnya pelibatan yang  mengakibatkan  tidak  maksimal,  hal ini dipengaruhi karena transparansi pelaporan  keuangan  desa  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa  hanya  masih  pada atasan pemerintahan desa yaitu diserahkan kepada bapak bupati melalui bapak camat setempat,  padahal  Transparansi  keuangan merupakan pemberian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat  yang  berdasarkan    sebuah pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak-hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka dan menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan Desa Ketupat hal  ini  sangat  membutuhkan  peran serta  tokoh  masayarakat  untuk  mengawal
Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM
pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan secara  transparan,  partisipatif,  akuntabel,
tertib  dan  disiplin  anggaran,  dengan  4 tahap Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.  yang  dimulai  dari  Musdes masyarakat  bisa  menyampaikan  atau melibatkan diri dalam lembaga kemasyarakatan  serta  Webset  dan  media online  yang  ada  di  Desa  Ketupat  dengan meminta  informasi,  mencermati  materi LPJ  dan  meminta  penjelasan  terkait  LPJ dalam  Musdes  dan  dalam  kegiatan- kegiatan  desa,  sehingga  transparansi pelaporan  keuangan  desa  terwujud  dan tidak  akan  ada  kecurigaan  masyarakat terhadap pemerintah Desa Ketupat.

## SARAN
Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka  peneliti  memberikan  saran  yang diharpkan  dapat  menjadi  masukan  untuk
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Ketupat Kecamatan Raas dalam transparansi pelaporan keuangan desa. 1. Berikan  ruang  dan  waktu  serta melibatkan  banyak  tokoh masyarakat dalam  musdes  dan  seluruh  kegiatan- kegiatan desa.
2. Mengadakan ” sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu penyebaran informasi dan pemahaman mengenai program pembangunan  yang  akan  dilakukan, sehingga  masyarakat  akan  lebih mudah  untuk ” diajak  terlibat  dalam pelaksanaan program pemerintah desa,  serta  ikut  mengawasi  dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ” desa serta tahapan pengelolaan keuangan desa.
3. Membuat  atau  menambah    papan informasi  dan  webset  serta  media online  yang  bisa  diakses  oleh masyarakat secara maksimal.
4. Masyarakat  Desa  Ketupat  harus berperan aktif untuk meminta informasi, mencermati materi LPJ dan meminta penjelasan terkait LPJ dalam
Musdes  dan  dalam  kegiatan-kegiatan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprianti,  Dian  dan  Nursiam    (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan,Aksebilitas laporan keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Pemerintahan  Daerah  Kabupaten
Boyolali. Syariah paper Accounting
FEB UMS . ISSN 2460-0784. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Asroel,  Rahmad  Bintang  Shabri  (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, dan Pengendalian  Internal      terhadap Penerapan  Transparansi    Pelaporan
Keuangan (studi empiris pada SKPD Provinsi  Riau). JOM  Fekon  Vol.  3 No.  1  (Februari) .  Universitas  Riau, Pekanbaru, Indonesia.
Hamzah,  Ardi.  (2015). Tata  Kelolah Pemerintahan  Desa    Menuju  Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris. Penerbit Pustaka : Jl. Banyuurip  Kidul  VI  No.  33 Surabaya. Hanifah, Suci Indah dan Sugeng Praptoyo (2015) : Akuntabilitas dan Transparansi  Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal  ilmu  &  riset akuntansi Vol. 4 No. 8 .
Hastuti, Arum Indri (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi  Pelaporan  Keuangan Daerah  di  Kabupaten  Boyolali. Naskah Publikasi . Universitas Muhammadiyah Surakarta. Masruroh,  Aviva  Fitri  dan  Sugeng Praptoyo (2015). Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kota. Jurnal ilmu & riset akuntansi vol. 5 No. 7.
Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM
Mansyuri, dan Zainuddin. 2008. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis, PT.Refika Aditama, Malang. Moleong,  L.  J.  2014, Metode  Penelitian Kualitatif ,  PT.  Raya  Rosdakarya,
Bandung. Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa .
Penerbit  :  Erlangga.  Jl.  H.  Baping Raya No. 100 Ciracas, Jakarta.
Ridha,  M.  Arsyadi  dan  Hardo  Basuki (2012).Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian  Lingkungan,  dan
Komitmen  Managemen  terhadap
Penerapan  Transparansi  pelaporan Keuangan. Simposium  Nasional
Akuntansi XV . Banjarmasin. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah. 2005.  PP.  No.  24  Tahun  2005. Tentang standar Akuntansi Pemerintah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah. 2010.  PP.  No.  71  Tahun  2010. Tentang standar Akuntansi Pemerintah. Republik Indonesia. 2008. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14. Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Republik Indonesia. 2014. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6.  Tahun  2014.  Pasal  1.  Tentang Desa. Republik  Indonesia.  2014.  Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pada Bab 2 Pasal  2  Tentang  asas  pengelolaan
keuangan daerah
Surbakti.  1992.  Memahami  ilmu  politik, PT. Grasindo, Jakarta. Sri kuntjoro. 2002. Komitmen Organisasi . Artikel. www.e-psikologi.com.