## OPTIMALISASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

## Raldin Alif Al Hazmi
raldinalif@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
It takes Rp6,445 trillion to build infrastructure in Indonesia. As a form of support for infrastructure development, the state budget cannot fully finance it, so cooperation with the private sector is needed. PPP is the main solution in implementing infrastructure development in Indonesia. PPP is a creative financing and is expected to reduce the  fiscal  pressure  of  the  state  budget.  However,  PPP  does  not  always  run  smoothly,  this  is  due  to  the  many obstacles  in  the  implementation  of  infrastructure  development  with  the  PPP  scheme.  This  research  uses  a qualitative approach based on case studies of infrastructure development in Indonesia which focuses on PPP in the waste management and education sectors. In the waste management and education sectors, it is still found that the obstacle to PPP is the lack of attractive investment in the sector according to investors. In addition, there is a lack of understanding of local governments in implementing PPP programs. Another thing is also closely related to  corrupt  practices  that  exist  in  the  infrastructure  development  contract  process  which  raises  its  own  risks. Mapping the keys to successful PPP implementation include better contract reform, government commitment and government  transparency.  It  is  expected  that  the  Government  of  Indonesia  can  commit  to  infrastructure development and transparency so that public support and trust in the government will arise. Keywords: Development, Financing, Government, Infrastructure, Public-Private Partnership

## Abstrak
Dibutuhkan dana sebesar Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pembangunan infrastruktur, APBN tidak sepenuhnya dapat membiayainya sehingga diperlukan kerjasama dengan pihak swasta. KPBU menjadi solusi utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. KPBU menjadi  pembiayaan  kreatif  dan  diharapkan  dapat  menurunkan  tekanan  fiskal  APBN.  Namun  tidak  selamanya KPBU  berjalan  dengan  lancar,  hal  ini  dikarenakan  banyaknya  hambatan  dalam  pelaksanaan  pembangunan infrastruktur  dengan  skema  KPBU.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  berdasarkan  studi  kasus pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berfokus pada KPBU di sektor pengeloaan sampah dan Pendidikan. Dalam  sektor  pengelolaan  sampah  dan  pendidikan  masih  ditemukan  bahwa  hambatan  KPBU  adalah  kurang menariknya  investasi  di  sektor  tersebut  menurut  investor.  Selain  itu  adanya  minimnya pemahaman  pemerintah daerah dalam melaksanakan program KPBU. Hal lain juga erat kaitannya dengan praktik korupsi yang ada dalam proses  kontrak  pembangunan  infrastruktur  yang  memunculkan  risiko  tersendiri.  Pemetaan  kunci  sukses pelaksanaan  KPBU  antara  lain  dengan  pembenahaan  kontrak  yang  lebih  baik,  komitmen  pemerintah  serta transparansi  pemerintah.  Diharapkan  Pemerintah  Indonesia  dapat  melakukan  komitmen  dalam  pembangunan infrastruktur serta transparansi sehingga timbul dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kata Kunci : Infrastruktur, KPBU, Pembiayaan, Pembangunan, Pemerintah

## PENDAHULUAN
Salah satu faktor terbesar yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur. Hal ini sejalan dengan temuan Gaol et al. (2023), yang mengatakan bahwa infrastruktur sudah sejak lama menjadi salah satu katalis pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Infrastruktur yang memadai dapat memberikan dampak positif terhadap volume dan kualitas kegiatan ekonomi. Contohnya saja Infrastruktur Pendidikan yang dibangun akan menghasilkan investasi ekonomi untuk  Indonesia  kedepan.  Hal  ini  sangat  dimungkinkan  karena  infrastruktur  pendidikan merupakan faktor sentral terkait pencapaian pembangunan indeks manusia di sebuah negara di masa  depan.  Temuan  Hanifah  et  al.  (2023),  pendidikan  telah  terbukti  meningkatkan kesejahteraan  dan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi.  Karena  pendidikan  menekankan  pada individu,  pendidikan  secara  langsung  telah  meningkatkan  keterampilan  dan  kapasitas  tenaga kerja,  yang  berujung  pada  kemakmuran  ekonomi.  Selain  itu,  temuan  Suhendra  (2017), infrastruktur  transportasi  yang  dirancang  secara  berkelanjutan,  misalnya,  akan  memfasilitasi
pergerakan orang dan produk dengan mudah, sehingga mendorong keberlanjutan ekologi dalam perekonomian.
Pemerintah  Indonesia  sedang  gencar-gencarnya  untuk  mengembangkan  infrastruktur. Menurut  infobanknews.com  (2024),  jumlah  keseluruhan  investasi  yang  dibutuhkan  untuk pembangunan  infrastruktur  Indonesia  antara  tahun  2020  dan  2024  adalah  Rp6.445  triliun. Menurut  perkataan  Sekertaris  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) yang dilansir dalam mediaindonesia.com (2024), mengatakan bahwa 37% dari target tersebut yang hanya bisa disanggupi oleh APBN atau hanya Rp2.385 triliun yang bisa diakomodasi oleh APBN. Jika dibandingkan dengan dengan RPJMN 2014-2019  dana  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan  infrastruktur  sangatlah  meningkat. Tentu  saja,  mengingat  sumber  daya  keuangan  Indonesia  yang  terbatas,  pembangunan infrastruktur tidak akan selesai jika semua pendanaan berasal dari APBN (Prayuda et al., 2023). Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Indonesia juga berusaha mencari sumber pendanaan yang tidak membebani APBN.
Ada  beberapa  cara  yang  tersedia  untuk  menyediakan  infrastruktur.  Cara  yang  paling populer adalah melalui pendanaan BUMN/BUMD dan APBN/APBD. Dalam skala yang lebih kecil, sektor swasta juga dapat membantu penyediaan infrastruktur melalui program partisipasi masyarakat dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (Suhendra, 2017). Dengan melihat  kebutuhan  dana  yang  untuk  pembangunan  infrastruktur  yang  tinggi  dan  mengalami trend  yang  meningkat,  dibutuhkan  skema  pembiayaan  kreatif  yang  tidak  membebani  APBN maupun APBD, salah satu caranya adalah keterlibatan swasta dengan melalui skema public- private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Memang saat ini pemerintah juga sudah mulai gencar untuk mengusulkan skema KPBU yang melibatkan swasta untuk pembangunan infrastruktur diantaranya istem Penyediaan Air Minum Umbulan, Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan, Palapa Ring Paket  Barat,  Jalan  Tol  Cileunyi  Sumedang  Dawuan,  dan  Jalan  Tol  Krian  Legundi  Bunder Manyar  yang  sedang  beropereasi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  dan pembangunan ekonomi di Indonesia.
Dengan  mengacu  pada  Peraturat  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38  tahun  2015 menyebutkan  bahwa  KPBU  adalah  kerjasama  antara  pemerintah  dan  Badan  Usaha  dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan.  Memang  benar  KPBU  mampu  menjadi  skema  pembiayaan  kreatif  untuk membangun infrastruktur di Indonesia yang dapat memitigasi atau meringkankan tekanan fiskal terhadap APBN. Namun bukan berarti pelaksanaan KPBU berjalan dengan lancar-lancar saja, banyak risiko serta hambatan yang menyertainya skema pembiayaan kreatif tersebut.
Menurut  (Rajagukguk  et  al.,  2023),  kondisi  pendidikan  di  Indonesia  sangat memprihatinkan,  terutama  dalam  hal  infrastruktur.  Sejalan  dengan  itu  dilansir  dalam  laman (Media  Indonesia,  2022)  masih  banyak  infrastruktur  Pendidikan  yang  rusak.  Padahal Pendidikan merupakan hal yang sangat krusial bagi sebuah negara. Hal ini tidak terkecuali di Indonesia bahwa tercantum dalam pembukaan UUD 1945 terkait dengan tujuan negara yaitu mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sehingga  sudah  seharusnya  pemerintah  menyediakan infrastruktu  pendidikan  di  Indonesia.  Penyiapan  infrastruktur  di  Indonesia  tidaklah  murah, dibutuhkan  dana  Rp6.445  triliun  untuk  membangun  infrastruktur  di  Indonesia.  Sebetulnya pemerintah sudah memiliki opsi pembiayaan yang memadai untuk mendapatkan dana tersebut dan  mengurangi  tekanan  fiskal  APBN  salah  satunya  menggunakan  skema  KPBU.  Namun rupanya skema KPBU ini dipandang masih kurang menarik bagi investor swasta, hal ini sejalan dengan (Koran Tempo, 2023) bahwa di berbagai sektor investasi KPBU masih kurang menarik. Dalam Amelia (2023) disebutkan bahwa salah satu faktor sukses skema KPBU adalah imbalan
bagi pihak swasta yang menarik. Hal ini dimungkinkan bahwa infrastruktur pendidikan belum dapat menarik investor dalam skema pembangunan melalui KPBU.
Sama  halnya  di  sektor  pengolaan  limbah  sampah  di  Indonesia.  Fenomena  ini  sering sekali  viral  melalui  konten  creator  pandawara  mengenai  lingkungan  yang  penuh  dengan sampah.  Mengingat  kejadian  “Tsunami”  sampah  merupakan  tragedi  yang  menewaskan  157 orang yang terjadi di Bandung yaitu TPA Leuwigajah ini merupakan salah satu bencana akibat kurang memadainya pengelolaan sampah di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa berapa  banyak  lokasi pengelolaan  sampah Indonesia. Didapatkan  dari  laman sipsn.menlhk.go.id (2023) jumlah TPA/TPST selama tahun 2023 sebanyak 401 lokasi dan 309 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) diluar TPA. Sedangkan setiap tahunnya ada 23 juta  ton  yang  belum  terkeloa.  Menurut  Undang-Undang  nomor  18  tahun  2008,  pemerintah kabupaten/kota  yang  mempunyai  wewenang  untuk  menyediakan  layanan  sampah  di kota/kabupaten. Dengan keterbatasan fiskal daerah maka perlu pembiayaan lebih lanjut salah satu yang bisa diterapkan adalah KPBU.
Proyek PPP memang proyek yang membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal lain juga proyek  PPP  sangat  bergantung  pada  dinamika  politik  yang  ada.  Sebagai  contoh  pada  sektor pengelolaan  limbah  dan  sampah,  temuan  (Haqq  &  Gultom,  2022)  menunjukkan  terdapat permasalahan  biaya  transaksi,  baik  politik  maupun  ekonomi,  mempunyai  peranan  penting dalam lamanya penundaan proyek. Dilain hal, salah satu yang menjadi risiko pembangunan di Indonesia adalah bagaimana praktik korupsi yang erat kaitannya dengan dinamika politik masih merajalela di Indonesia. Tidak hanya pada sektor pembangunan infrastruktur namun juga sudah merambah  pada  sektor-sektor  lainnya.  Dilansir  dalam  (wartapemeriksa.bpk.go.id, 2023)menurut  sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh  Beni  Ruslandi,  staf  ahli  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  Bidang  Keuangan  Pemerintah  Pusat,  pengelolaan  risiko  yang  tidak  tepat dapat  menghambat  pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional,  membebani  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan menyebabkan ketidakakuratan penyajian laporan keuangan pemerintah.
Temuan  (Schomaker,  2020),  PPP  mempunyai  beberapa  karakteristik  khusus  yang membuatnya sangat rentan terhadap korupsi. PPP rentan terhadap dengan didasarkan pada tiga karakteristik:  kontrak  yang  sangat  tidak  lengkap  dan  diputuskan  secara  sewenang-wenang dengan biaya transaksi yang tinggi, karakteristik implementasi yang multi-level, dan eksekusi, serta konsep multi-langkah atau siklus hidup yang mendasarinya. Di Indonesia, masih sering terjadi  adanya  celah  korupsi  dalam  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  contohnya  saja proyek mangkrak Proyek Pembangunan Pusat Olahraga Wisma Atlet Hambalang. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi dalam penggunaan skema KPBU atau PPP yang diterapkan di Indonesia, mulai dari pemilihan tender hingga pelaksanannya. Dalam pembahasan kali ini membahas  terkait  dengan  kunci  sukses  pembangunan  infrastruktur  dengan  skema  KPBU  di Indonesia dan beberapa hambatan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.  Diharapkan  dalam  penelitian  ini  dapat  menambah  wawasan  terkait  pelaksanaan KPBU di Indonesia serta untuk Pemerintah Indonesia dapat melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan KPBU di Indonesia agar proyek pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan efisien.

## KAJIAN PUSTAKA Teori Stakeholder
Dalam  (Maramis,  2018)  menyatakan  bahwa  Ke  dan  Wang  (2009)  mengembangkan penggunaan teori ini dalam proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta, sementara dalam (Freeman  et  al.,  2021)  dijelaskan  bahwa  Freeman  pada  tahun  1984,  pertama  kali  yang menjelaskan terkait dengan adanya teori stakeholder. Stakeholder theory merupakan suatu teori
yang  menggambarkan  tentang  hubungan  individu  atau  kelompok  yang  terpengaruh  oleh kegiatan perusahaan ataupun dapat mempengaruhi kegiatan suatu perusahaan. Dalam inisiatif PPP,  kriteria  pengambilan  keputusan  dipilih  berdasarkan  gagasan  ini.  Teori  ini  terutama berkaitan  dengan  proses  pemilihan  proyek  mana  yang  akan  disertakan  dalam  penawaran KPBUs. Fase ini merupakan bagian dari proses konsultasi publik untuk proyek-proyek KPBU di  Indonesia.  Teori  ini  berkontribusi  pada  analisis  permintaan  pemangku  kepentingan  yang berbeda  untuk  proyek  KPBU.  Teori  ini  akan  membantu  dalam  mencari  tahu  seberapa  besar keuntungan yang dapat diterima oleh pelaksana KPBU terkait dengan risiko dan investasi yang dilakukan.

## Definisi Infrastruktur
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  mendefinisikan  infrastruktur  sebagai  fasilitas  teknis,  fisik, sistem, perangkat  keras,  dan perangkat  lunak yang diperlukan untuk  menjalankan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktural agar pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat  dapat  berjalan  dengan  baik.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), Infrastruktur diartikan sebagai prasarana. Sistem fisik yang memasok bangunan, jalan, drainase, irigasi, dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan dasar manusia di bidang sosial dan ekonomi disebut sebagai infrastruktur (Warsilan &  Noor, 2015). Proses sosial  dan  ekonomi  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  sangat  bergantung  pada  sistem infrastruktur agar dapat berfungsi.
Dalam  buku  Mankiw  (2021),  pemerintah  telah  berinvestasi  dalam  infrastruktur, termasuk jalan umum, jembatan, sistem pembuangan limbah, dan fasilitas lainnya. Pemerintah memainkan  peran  utama  dalam  pembangunan  nasional  dengan  meningkatkan  standar  hidup masyarakat.  Dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2015, infrastruktur terdapat beberapa bagian yaitu infrastruktur ekonomi dimana hal ini merupakan aktivitas  ekonomi  yang  mempunyai  dampak  positif,  meliputi  utilitas  publik  seperti telekomunikasi,  energi,  dan  air,  pekerjaan  umum.  Selain  itu  terdapat  infrastruktur  sosial  di mana di antaranya pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

## Definisi KPBU
Selain menggunakan dana APBN, pembiayaan inovatif diperlukan sebagai solusi atas kesenjangan  pendanaan  yang  ada  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  infrastruktur. Untuk  itulah  skema  KPBU  diperlukan.  Pemerintah  mengizinkan  sektor  swasta  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  infrastruktur  melalui  skema  KPBU  ini.  Pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU akan terus mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam upaya  penyediaan  infrastruktur.  Mencapai  tujuan  pembangunan  dengan  tetap  menjaga integritas dan kesehatan anggaran negara adalah tujuan lain dari penerapan rencana pendanaan yang imajinatif dan inventif ini. tujuan pembangunan, dengan tetap menjaga anggaran negara yang sehat dan transparan (Julaika, 2024).
PPP atau KPBU merupakan salah satu metode yang digunakan oleh sektor swasta untuk membiayai  infrastruktur.  Menurut  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun 2015  Tentang  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur dalam  pasal  1  angka  6  disebutkan  bahwa  “Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan  sebelumnya  oleh  Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah/Badan  Usaha  Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak”. Berbeda dengan Bank  Dunia  dan  OECD,  Indonesia  memodifikasi  definisi  sektor  swasta  dalam  kemitraan pemerintah-swasta  menjadi  kemitraan/kerjasama  pemerintah  dan  badan  usaha  melalui
Peraturan Presiden No. 38/2015 (Adiasma et al., 2023). Selain itu, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta juga didefinisikan sebagai badan usaha dalam peraturan yang sama. Hal ini dapat menjadi  pintu  masuk  bagi  BUMN/D  untuk  berpartisipasi  dalam  program  KPBU  sebagai investor.
Melalui keterlibatan sektor swasta, KPBU dapat membantu menjembatani kesenjangan dalam pemenuhan sebagian kebutuhan pembiayaan infrastruktur (Suhendra, 2017). Model kerja sama  ini  memungkinkan  pendelegasian  wewenang  kepada  pihak  swasta  untuk  pembiayaan, perencanaan,  dan  pembangunan  proyek-proyek  infrastruktur,  serta  pengelolaan  dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam penelitian (Suhendra, 2017), Lebih tepatnya, Walker et al. mengatakan  bahwa  sistem  Kerjasama  Pemerintah  dan  swasta  perlu  diimplementasikan setidaknya karena tiga alasan. Pertama, dibandingkan dengan pemerintah, sektor swasta lebih fleksibel.  Kedua,  sektor  swasta  dapat  menawarkan  layanan  publik  yang  lebih  unggul  dan membentuk kemitraan yang seimbang, yang meningkatkan kemampuannya dalam mengelola struktur pengembalian risiko. Ketiga, dalam kajian(Cheung et al., 2009), pemerintah dianggap kurang  mampu  mengumpulkan  dana  dalam  jumlah  yang  signifikan  untuk  proyek-proyek infrastruktur besar.
Dalam  laman  kpbu.kemenkeu.go.id,  yang  diakses  pada  tanggal  20  Juli  2024,terdapat beberapa sektor yang menjadi ranah dalam pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan melalui KPBU.
Gambar 1. Sektor Infrastruktur KPBU
Sumber: https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/17-14/pjpk/pelaksanaan-kpbu/sektor- infrastruktur-kpbu
Pelaksanaan skema KPBU di Indonesia juga bergantung pada ketentuan dua peraturan: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pengadaan  Badan  Usaha  Pelaksana  Penyediaan  Infrastruktur  melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Daerah;
dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peningkatan  peran  pihak  swasta  dalam  penyediaan  infrastruktur  ini  sejalan  dengan arahan pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  2020-2024.  Diman  disebutkan  dalam  naskah  teknokratik  yang  dikeluarkan  oleh Bappenas  terdapat  7  agenda  Pembangunan  RPJMN  2020-2024  salah  satunya  adalah Memperkuat  Infrastruktur  untuk  Mendukung  Pengembangan  Ekonomi  dan  Pelayanan  Dasar dimana  disebutkan  bahwa  Mendorong  pembangunan  nasional  yang  adil  dan  meningkatkan kegiatan  ekonomi  adalah  tujuan  dari  penguatan  infrastruktur.  Pemerintah  Indonesia  akan memastikan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  didasarkan  pada  keunggulan  dan  kebutuhan daerah dengan melakukan hal-hal berikut: 1) menggunakan keunggulan daerah sebagai tolok ukur  untuk  mengidentifikasi  kebutuhan  infrastruktur  daerah;  2)  Peningkatan  pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; 3) mengembangkan infrastruktur perkotaan berbasis  TIK;  4)  Rehabilitasi  sarana  dan  prasarana  yang  sudah  tidak  efisien;  dan  5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
Namun, rencana pelaksanaan KPBU juga memiliki sejumlah hambatan dan kelemahan. Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Suhendra,  2017),  mencantumkan  batasan-batasan  ini sebagai berikut: (1) tidak semua proyek infrastruktur dapat dilaksanakan dengan skema KPBU karena  faktor-faktor  seperti  kelayakan  politik,  hukum,  dan  komersial;  (2)  sektor  swasta mungkin tidak tertarik karena risiko implementasi yang tinggi atau kurangnya kapasitas dalam pelaksanaan proyek; (3) proyek PPP mungkin lebih mahal daripada proyek-proyek lain kecuali jika  peningkatan  biaya  dapat  diimbangi  dengan  peningkatan  efisiensi;  (4)  membutuhkan reformasi  sektor  dan  pasar  yang  memadai;  dan  (5)  kinerja  PPP  seringkali  bergantung  pada efisiensi peraturan. Penelitian (Cuadrado-Ballesteros & Peña-Miguel, 2022; Schomaker, 2020) menambahkan  bahwa  tidak  menutup  kemungkinan  skema  PPP  atau  KPBU  terdapat  celah praktik korupsi.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  buku  (Nasution, 2023) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai  metode  alamiah,  dengan  maksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana studi ini akan  memberikan  pemahaman  yang  komprehensif  dan  mendalam  tentang  subjek  atau  item (Nasution, 2023). Menurut (Sari & Asmendri, 2020), Penelitian yang dilakukan di perpustakaan melibatkan pengumpulan pengetahuan dan data dari berbagai sumber, termasuk buku, majalah, catatan, catatan sejarah, dan banyak lagi.
Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah informasi  yang  dikumpulkan  dengan  cara  tidak  langsung  atau  membutuhkan  penelitian pendahuluan  dan  mendalam  dengan  menggunakan  sumber-sumber  seperti  internet,  literatur, statistik, buku-buku, dan lain-lain (Sugiyono, 2010). Penelitian ini menggunakan sumber yang relevan berasal dari berbagai jurnal, website, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan  mempertimbangkan  data-data  tersebut,  penulis  kemudian  menentukan  pelaksanaan skema  KPBU  secara  keseluruhan  di  Indonesia  termasuk  adanya  loophole  kegagalan  dan hambatan yang bisa terjadi dalam skema KPBU.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Urgensi Pembangunan Infrastruktur Skema KPBU Di Indonesia
Menurut Kang et al., (2019), kendala fiskal dan pertumbuhan ukuran dan kompleksitas proyek  publik  telah  menyebabkan  pemerintah  mencari  alat  kebijakan  alternatif  untuk membiayai dan memberikan layanan publik. Hal ini mencakup mekanisme seperti privatisasi dan kontrak atau perjanjian antar pemerintah. Pemerintah didorong untuk melakukan inovasi dan  kreativitas  dalam  mencari  sumber  pembiayaan  karena  terbatasnya  ruang  anggaran  yang dihadapkan  pada  kebutuhan  pembangunan  infrastruktur  yang  mendesak,  dalam  hal  ini dilakukan dengan menggandeng pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui skema ini, entitas korporasi dengan pengetahuan yang dimilikinya dan pemerintah berkolaborasi dan berbagi risiko sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Selain  meminimalkan  tekanan  keuangan,  penggunaan  KPBU  dalam  pengadaan infrastruktur  juga  mendorong  efektivitas  pengadaan  infrastruktur  layanan  publik.  Hal  lain dalam penelitian Liu et al., (2024), salah satu alasan penerapan kerjasama pemerintah dengan swasat  adalah  karena  PPP  mendorong  inovasi.  Diketahui  bahwa  PPP  memerlukan  biaya transaksi yang tinggi namun dengan melibatkan sektor swasta, inovasi dan berkurangnya risiko sektor  publik  terjadi  sebagai  trade-off  (Liu  et  al.,  2024).  Namun  dalam  perjalanannya  dapat ditemukan bahwa kontrak yang diterapkan KPBU justru cenderung membatasi ruang inovasi karena  erat  kaitannya  dengan  risiko  dalam  pembangunan  hal  ini  dikarenakan  bahwa  KPBU hanya berfokus pada pengurangan tekanan fiskal saja. Hal ini sejalan dengan (Liu et al., 2024) bahwa  desain  kontrak  dalam  kerjasama  pemerintah  dan  swasta  membatasi  inovasi pembangunan.
Di sisi lain, dibandingkan dengan rencana penugasan BUMN atau pembiayaan APBN, sistem  ini  membutuhkan  tahapan  yang  lebih  panjang.  Tahapan  yang  lebih  panjang  tersebut sebagian  besar  berkaitan  dengan  persiapan  proyek  (Handayani  et  al.,  2022).  Sejak  awal, Penanggung  Jawab  Proyek  KPBU  (PJPK)  harus  dapat  memastikan  jenis  layanan  yang diantisipasi  dengan  tepat  (Suhendra,  2017).  Volume  dan  struktur  pendanaan  proyek  juga ditentukan oleh definisi kriteria layanan, sehingga sangat penting. Meskipun terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi, termasuk yang terkait dengan kemampuan sumber daya manusia, dedikasi  pemimpin  proyek  untuk  melayani  sebagai  pemimpin  proyek,  serta  koordinasi  dan keterlibatan  pemangku  kepentingan,  diperkirakan  bahwa  KPBU  dapat  memberikan  jawaban bagi pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi.
Pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  memerlukan  banyak  pihak  yang  terlibat. Menurut (Suhendra, 2017), ketika proyek KPBU diimplementasikan, ada lebih banyak pihak selain  PJPK  yang  terhubung  dengan  Badan  Usaha.  Sponsor,  bank  dan  lembaga  keuangan lainnya, kontraktor, dan konsumen masyarakat umum adalah beberapa di antaranya. Pertama, ada  sponsor,  yang  biasanya  merupakan  sekelompok  orang  yang  memiliki  pengalaman  dan kapasitas  mengelola  proyek  infrastruktur.  Sejumlah  tertentu  dari  pembiayaan  proyek  akan disediakan dalam bentuk ekuitas oleh sponsor. Kedua, bank atau organisasi keuangan lainnya yang  meminjamkan  uang  untuk  proyek  KPBU.  Pihak  ketiga  yang  bertanggung  jawab  atas pengembangan,  operasi,  dan  pemeliharaan  proyek  KPBU  adalah  kontraktor.  Pihak  keempat adalah masyarakat pengguna layanan infrastruktur.

## Tabel 1. Keunggulan dan Kelemahan dalam KPBU
Keunggulan Kelemahan Tidak menimbulkan dampak langsung terhadap APBN atau dengan kata lain mengurangi beban fiskal APBN Membutuhkan  tahapan  yang  lebih  panjang dibandingkan skema penugasan BUMN maupun pembiayaan  APBN  serta  membutuhkan  dana yang tidak sedikit. Menjadi alternatif pembiayaan untuk menghindari financing gap di tengah
Pembagian risiko yang tidak ideal
keterbatasan  APBN  dan  menghindari  tekanan fiscal
Adanya  pembagian  risiko  antara  pemerintah dengan badan usaha Tidak  semua  proyek  infrastruktur  pemerintah menarik bagi investor Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan  dalam  penyediaan  infrastruktur melalui pengerahan dana swasta
Sumber: diolah oleh penulis (2024)

## White Elephant Paradoks dalam KPBU
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  khususnya  di  negara  berkembang terdapat teori “ white elephant ”. Proyek yang dijuluki "proyek white elephant " adalah proyek yang  bergengsi  atau  prestisius  namun  tidak  sukses  secara  finansial.  Inisiatif  gajah  putih mencakup usaha yang sudah selesai  dan yang sedang berjalan.  Menurut  Robinson &  Torvik (2005),  kepemilikan  aset  yang  tidak  memiliki  manfaat  atau  sulit  untuk  mendapatkan keuntungan,  namun  membutuhkan  biaya  operasional  dan  pemeliharaan  yang  besar,  disebut sebagai white elephant .  Dalam pembangunan infrastruktur di  Indonesia juga tidak lepas dari istilah white  elephant yang  salah  satu  faktornya  adalah  politisasi  pemangunan  infrastruktur. Politisasi dalam pembangunan infrastruktur dapat terlihat dari bagaimana proyek-proyek besar sering  kali  dijadikan  alat  untuk  tujuan-tujuan  politik  jangka  pendek.  Politikus  dan  pejabat publik cenderung mengutamakan proyek-proyek yang bisa meningkatkan popularitas mereka atau  mendongkrak  elektabilitas  dalam  pemilu,  tanpa  memperhatikan  kebutuhan  sebenarnya atau manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Akibatnya, banyak proyek yang direncanakan dan  dilaksanakan  dengan  pertimbangan  politik,  bukan  kebutuhan  riil.  Menurut  Robinson  & Torvik (2005), pembangunan infrastruktur erat kaitannya dengan politisasi yang ada. Politisi mungkin  tertarik  pada  proyek-proyek  tersebut,  dan  gagasan  bahwa  ketidakefisienan pembangunan  proyek-proyek  tersebut  menjadikannya  menarik  secara  politik  semakin mendapat perhatian dalam literatur ekonomi (Albalate et al., 2019). Tak jarang di salah satu kendala  yang  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  hanya  menjadi  wajah  politik  saja. Terutama  dalam  penyediaan  infrastruktur  melalui  skema  KPBU,  hal  yang  menjadi  kendala adalah pergantian penanggung jawab kepala daerah saat pelaksanaan KPBU.
Salah  satu  contoh  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  dengan  skema  KPBU  di Indonesia  yang  dapat  dikatakan  sebagai  “ white  elephant ”  adalah  pembangunan  Bandara Kertajati.  Di  awal  pembangunannya,  Bandara  Kertajati  diresmikan  pada  tahun  2018,  namun Bandara Kertajati  mengalami  kendala operasional dimana dalam laporan keuangan PT BIJB pada  tahun  2019  mengalami  kerugian  sebesar  280  miliar.  Dilansir  dalam  laman  kppip.go.id (2024), proyek Bandara Kertajati menggunakan skema KPBU dengan nilai proyek sebesar Rp. 4,916  Triliun  dengan  Kementerian  Perhubungan  sebagai  PJPK  yang  telah  selesai  dibangun pada  tahun  2018.  Pada  awal  perencanaan  proyek,  hasil  feasibility  study  (FS)  PT  BIJB menyebutkan bahwa bandara Kertajati memiliki proyeksi kelayakan finansial dengan internal rate  of  return  (IRR)  mencapai  20,29%  (nasional.kontan.co.id,  2017).  Dilansir  dalam (www.detik.com,  2024)  pada  saat  kenyataanya  hingga  saat  ini  pengunjung  dari  Bandara Kertajati masih jauh dari target dimana saat ini hanya ada rata-rata 2000 pengunjung per hari yang jauh dari target yaitu 7500 per hari. Hal ini dikarenakan terbatasnya penerbangan yang ada di Bandara Kertajati tersebut, selain itu pemilihan lokasi termasuk tidak strategis karena jauh  dari  jangkauan  masyaraka  dan  faktor  lainnya  adalah  infrastruktur  pendukung  belum memadai. Karena biaya operasionalnya yang tinggi, yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandara Kertajati dapat dipandang sebagai white  elephant oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  Namun  dengan  berbagai  upaya  telah dilakukan  pemerintah  salah  satunya  adalah  dengan  kehadiran  Tol  Cisumdawu  yang  akan memangkas waktu untuk menuju Bandara Kertajati. Selain itu dilansir dalam (www.detik.com,
2024),  pemerintah  juga  berupaya  untuk  menambah  rute  dan  jam  penerbangan  yang  lebih banyak lagi.  Dengan segala upaya tersebut pemerintah berharap Bandara Kertajati tidak lagi mendapatkan julukan sebagai white elephant.

## Proyek Pembagunan Infratruktur Pengelolaan Sampah dan Pendidikan Skema KPBU
Kebanyakan  dari  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  selalu  berfokus  pada pembangunan yang berkaitan dengan masalah perekonomian dan infratruktur pendukungnya. Dalam tabel 2 dapat dilhat bahwa sektor paling banyak adalah Air Minum dan Jalan, sedangkan yang  masih  sedikit  adalah  pembangunan  sektor  Pendidikan.  Namun  dilain  sisi  sejak  adanya program  Sustainable  Development  Goals  seharusnya  pembangunan  infrastruktur  lebih menekankan terkait dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Namun dapat dilihat pada tabel  2,  pembangunan  infrastruktur  terkait  dengan  pengelolaan  persampahan  dapat dikategorikan masih sedikit yang melalui skema KPBU. Dalam laman kpbu.kemenkeu.go.id, yang  diakses  pada  3  Agustus  2024,  terdapat  35  proyek  pembangunan  infrastruktur  dengan skema KPBU diantaranya yang telah beroperasi ada 13 proyek dan dama masa penyiapan ada 16  proyek  serta  lainnya  masih  dalam  tahap  lelang  dan  konstruksi.  Jika  dilihat  secara  detail bahwa yang telah masuk dalam tahap operasi mayoritas merupakan pembangunan jalan tol dan penyediaan air minum. Dalam masa penyiapan mayoritas merupakan penyediaan air minum.
Tabel 2. Proyek Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPBU di Indonesia
Sektor Jumlah Air minum 8 Fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan 1 Jalan 7 Kesehatan 4 Minyak dan gas bumi dan energi terbarukan termasuk bio energi 2 Perumahan rakyat 2 Sistem pengelolaan persampahan dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun 3 Telekomunikasi dan informatika 4 Transportasi 4 Total 35
Sumber: kpbu.kemenkeu.go.id, diolah oleh penulis
Dalam  sumber  lain  yaitu  PPP  Book  2023  yang  dikeluarkan  oleh  Bappenas,  tercatat hanya terdapat dua proyek saja dalam bidang pendidikan yaitu Development and Management of National Research Vessel Fleet dan Padjadjaran University (UNPAD) Teaching  Hospital, sedangkan pada PPP Book 2020 hanya terdapat satu proyek saja yaitu Construction of National Maritime  Research  Zone.  Sedangka  dari  pengelolan  limbah  atau  sampah  pada  tahun  2020 terdapat 8 Proyek dan di 2023 terdapat 4 proyek yang sedang dipersiapkan.
Pembangunan  infrastruktur  dengan  skema  KPBU  di  sektor  persampahan  dan pengelolaan lingkunan adalah TPST Piyungan. Dilansir dalam ahlikpbuindonesia.or.id (2023), Sistem  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  (KPBU)  pada  akhirnya  diimplementasikan oleh pemerintah DI Yogyakarta untuk mengatasi masalah sampah karena kelebihan kapasitas dan  tantangan  yang  terkait  dengan  penanganan  sampah  dengan  pendekatan  konvensional. Tahun 2018 merupakan awal dari implementasi rencana KPBU TPST Piyungan. Penting untuk diingat bahwa rencana KPBU ini memakan waktu. Alasannya adalah karena masalah sampah di  Yogyakarta  tidak  pernah  terselesaikan  secara  signifikan  dengan  dibangunnya  Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Piyungan, meskipun ada rencana untuk membangunnya. Meskipun telah dilakukan lelang terbuka pada bulan Februari 2023, TPAS tersebut masih dalam proses hingga saat ini.
Berbeda dengan kasus Pembangunan Infrastruktur Waste to Energy (WTE) di Bandung Raya, proyek ini secara teoritis relevan karena diinisiasi pada tahun 2005 dan selama 15 tahun terakhir, proyek ini telah direlokasi sebanyak tiga kali, yang berarti mengulang proses KPBU dari awal dan melibatkan pemangku kepentingan yang baru. (Haqq & Gultom, 2022). Temuan (Haqq & Gultom, 2022) lamanya penundaan proyek KPBU WTE Bandung Raya disebabkan oleh  empat  permasalahan  utama,  yaitu  permasalahan  pengetahuan  (kurangnya  pengetahuan pemerintah  tentang  KPBU  yang  menyebabkan  kontrak  tidak  lengkap  dan  ketidakselarasan peraturan);  masalah  koordinasi  (banyak  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  proyek KPBU  WTE  ini  menimbulkan  biaya  koordinasi  yang  tinggi  dalam  menghadapi  struktur pemerintahan  yang  kompleks  dan  perubahan  kepemimpinan  politik);  masalah  risiko  dan ketidakpastian (aset WTE sangat spesifik sedangkan dukungan dan jaminan pemerintah tidak memadai untuk memitigasi risiko) dan masalah kepercayaan (kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan swasta kurang karena kurangnya transparansi dalam proses penawaran KPBU).
Memang  pada  dasarnya  KPBU  dapat  menjadi  solusi  yang  lebih  efisien  untuk infrastruktur public (Haqq & Gultom, 2022). Menurut Haqq & Gultom (2022) hambatan KPBU dalam sektor sampah membutuhkan waktu, tenaga dan biaya, baik politik maupun ekonomi, termasuk  pengetahuan,  koordinasi,  risiko  dan  ketidakpastian  serta  kepercayaan,  merupakan alasan utama hambatan proyek KPBU dalam sektor ini. Proses dan prosedur KPBU yang terlalu cepat  cenderung  berbahaya  bagi  peserta  lelang  karena  persiapan  KPBU  yang  berkualitas membutuhkan waktu. Jika jalan pintas diambil, proyek tersebut rentan mengalami kegagalan, terutama jika proyek KPBU baru diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa pendampingan pemerintah  pusat  yang  telah  berpengalaman  bermitra  dengan  swasta  hal  ini  dikarenakan kendala kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten/kota disebabkan oleh lemahnya struktur dan proses tata kelola daerah (Siagian et al., 2019).
Sehingga  dibutuhkan  solusi  atas  permasalahan  pembangunan  infrastruktur  melalui skema  KPBU  antara  lain  penyesuaian  regulasi  dan  kebijakan  pemerintah,  pelatihan  dan pengembangan  kapasitas,  komitmen  dan  dukungan  pemerintah  yang  jelas,  membangun kepercayaan melalui partisipasi publik dan perencanaan proyek yang komprehensif. Memang pengelolaan sampah ini mungkin dimata swasta tidak menarik karena tidak ada manfaat yang dapat  mereka  rasakan  terutama  dalam  hal  profit.  Dengan  demikian  pemerintah  perlu mendorong  bagaimana  feasibility  proyek  dapat  telihat  menjanjikan  untuk  swasta  dan  dapat mendorong swasta untuk berperan dalam pembangunan infrastruktur pada sektor pengeolaan sampah.  Alokasi  risiko  yang  sepadan  juga  akan  dapat  menarik  minat  investor  dalam  proyek KPBU ini. Hal ini tercantum dalam laporan Asian Development Bank (2019) bahwa strategi alokasi  risiko  dalam  kontrak  KPBU  memberi  insentif  kepada  semua  pihak  untuk  memenuhi kewajiban kontrak mereka, dan KPBU merupakan filter alami  untuk  mengeliminasi  proyek- proyek infrastruktur yang dapat menjadi white elephant. Hal ini sejalan dengan Suhendra et al. (2023) yang mengatakan bahwa alokasi risiko berperan penting dalam kesuksesan impelentasi KPBU.
Menurut (Asian Development Bank, 2019) salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam skema  KPBU  yaitu  berkaitan  dengan  Kontrak.  Kontrak  yang  dirancang  dengan  buruk  dapat menyebabkan biaya yang cukup besar yang ditanggung oleh pembayar pajak. Seluruh aspek KPBU  harus  dipertimbangkan  dengan  cermat  untuk  menghindari  hal  ini,  dan  kemitraan  ini harus didukung oleh institusi yang kuat. Memang, ada baiknya memperkuat lembaga-lembaga untuk  KPBU  karena  hal  ini  akan  memberikan  efek  yang  menguntungkan  bagi  usaha-usaha swasta lainnya dan  ekonomi secara umum. Selain itu dengan melihat kasus  TPPAS  Nambo, diperlukannya suatu kebijakan pengelolaan sampah yang holistik, diawali dengan pemerintah pusat  melalui  Kementerian  ESDM  harus  mengembangkan  produk  hukum  di  tingkat Kementerian serta memastikan  fungsi  pemantauan  dan  pengawasan  dilaksanakan  secara
optimal  oleh  pemerintah  daerah  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  terkait dengan kejelasan kontrak dan perjanjian pembangunan menggunakan skema KPBU.
Berkaca  dari  China,  dalam  temuan  Wang  et  al.  (2023),  bahwa  pengelolaan  sampah menggunakan  skema  PPP  atau  KPBU  lebih  banyak  perhatian  harus  diberikan  pada  risiko perubahan  kebijakan,  risiko  investasi  dan  pembiayaan,  serta  risiko  manfaat  agar  dapat menangani  risiko-risiko  tersebut  dengan  lebih  baik.  Pemerintah  juga  harus  memperkuat stabilitas  kebijakan,  meningkatkan  lingkungan  investasi  dan  pembiayaan  dan  menstabilkan pasar  untuk  membantu  pengembangan  proyek-proyek  KPBU  (Wang  et  al.,  2023).  Temuan (Wang  et  al.  (2023),  selama  pembangunan  proyek  KPBU  pengolahan  limbah  atau  sampah, perlu untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi semua peserta, meningkatkan kredibilitas pemerintah  dan  mengurangi  mengurangi  risiko  gagal  bayar.  Selain  itu,  penting  untuk mempercepat  legislasi  undang-undang  KPBU,  standarisasi  dokumentasi  KPBU,  dan meminimalkan risiko ekonomi melalui kebijakan dan kebijakan dan alat keuangan.
Selain itu hal yang perlu dikritisi dalam skema pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema KPBU adalah sektor Pendidikan. Sesuai dengan tabel 2 pembangunan fasilitas Pendidikan masih sedikit yang melalui skema KPBU. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke  IV salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dalam hal  ini skema KPBU dapat turut serta dalam mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam pembukaan UUD  1945  tersebut.  Skema  KPBU  yang  diterapkan  dapat  melalui  penyediaan  infrastruktur yang  memadai  dan  berkualitas  yang  dimana  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  38/2015 penyediaan infrastruktur terkait dengan Pendidikan.
Tercantum  dalam  PPP  Book  Indonesia  tahun  2023,  bahwa  hanya  ada  dua  proyek pembangunan infrastruktur di sektor Fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yaitu Pengelolaan  dan  Pembangunan  Armada  Kapal  Riset  Nasional  dan  Padjadjaran  University (UNPAD) Teaching Hospital. Sama seperti hambatan pada sektor lainnya, menurut Kurniawati et al., (2018) yaitu adanya demand risk dimana terdapat kemungkinan bahwa aset infrastruktur yang dikembangkan tidak akan menarik jumlah pengguna yang diantisipasi atau menghasilkan pendapatan yang cukup  untuk  membayar biaya desain,  pembangunan, dan pemeliharaan.  Di sisi lain, risiko permintaan adalah kemungkinan bahwa aset infrastruktur tidak dapat menarik jumlah  pengguna  yang  diantisipasi  atau  menghasilkan  biaya  pengguna  yang  cukup  untuk membayar biaya desain, pembangunan, dan pemeliharaan (Kurniawati et al., 2018). Kurangnya pemahamanan  terkait  dengan  KPBU  juga  menjadi  masalah  yang  sama  terkait  dengan pemabangunan  infrastruktur  di  sektor  pendidikan  (Aslam  et  al.,  2017).  Peraturan  yang membatasi partisipasi  dalam proyek KPBU di  pendidikan tinggi  kepada  menteri atau kepala lembaga  sebagai  penanggung  jawab  proyek  (PJPK).  Karena  memiliki  kekuasaan  untuk melaksanakan  perjanjian  KPBU  dengan  organisasi  korporasi  pelaksana,  PJPK  memainkan peran penting dalam proses tersebut.
Di  sisi  lain,  pemikiran  lebih  lanjut  harus  diberikan  pada  program  KPBU  di  bidang pendidikan, khususnya di sekolah dasar dan menengah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah bertanggung  jawab  atas  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Pemerintah  pusat  atau  pemerintah daerah dapat memimpin pelaksanaan program KPBU di bidang Pendidikan (Kurniawati et al., 2018).  Namun,  Pasal  8  Peraturan  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas  Nomor  7  Tahun  2023 menetapkan  bahwa  pemimpin  perguruan  tinggi  negeri  berbadan  hukum  (PTN-BH)  dapat menerima pelimpahan wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang  pendidikan,  kebudayaan,  ilmu  pengetahuan,  dan  teknologi,  atau  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  agama.  Dalam  hal  ini,  PTN-BH  dapat menjadi mandiri dalam mendanai pengembangan kampus melalui proyek KPBU. Sama halnya terjadi di Malaysia, temuan (Hamilton, 2014) menyatakan bahwa kurang menariknya PPP di sektor pendidikan ini mungkin disebabkan oleh keyakinan bahwa sektor publik harus menjadi
satu-satunya  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  menyediakan  pendidikan  dasar.  Namun sejatinya  pembangunan  infrastruktur  di  sektor  pendidikan  melalui  skema  KPBU  memiliki dampak yang positif. Temuan  Gibson &  Davies (2008), skema PPP sektor edukasi,  terdapat bukti  adanya  struktur  dan  fasilitas  yang  sangat  baik,  kesempatan  dan  kegiatan  pendidikan tambahan, dan lebih banyak waktu dan perhatian yang diberikan untuk mengajar oleh Kepala Sekolah ketika dia diberi wewenang yang lebih sedikit atas manajemen fasilitas.
Mengambil  kisah  sukses  di  berbagai  negara  dalam  proyek  infrastruktur  skema  PPP seperti kolombia Keberhasilan program ini berkat kontrak berbasis kinerja, evaluasi, audit, dan akuntabilitas  birokrasi  (Sajida  &  Kusumasari,  2023).  Selain  itu  Keberhasilan  program Pendidikan  Menengah  Universal  (PMU)  di  Uganda  dan  Sekolah  H-JUMP  di  Korea  Selatan (Hong dan Kim, 2018) dipengaruhi oleh komitmen yang kuat  (Sajida & Kusumasari, 2023). Komitmen publik, swasta, dan politik mempengaruhi keberhasilan suatu program. Komunikasi yang teratur mengembangkan kepercayaan, memperjelas kebijakan, dan mengurangi asimetri informasi. Struktur, mekanisme, dan model pendidikan PP harus direncanakan dan disepakati secara  matang.  Desain  yang  sederhana  telah  menarik  investasi  dalam  pembangunan  sekolah swasta di Mesir (Helmy et al., 2020).
Stakeholder  theory berperan  penting  dalam  memastikan  setiap  pihak  yang berkepentingan dapat terlibat dan diuntungkan. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu proyek  tidak  hanya  bergantung  pada  kepentingan  pemegang  saham,  melainkan  juga  pada kepentingan  semua  pemangku  kepentingan  yang  lebih  luas.  Pemerintah  adalah  salah  satu pemangku kepentingan utama dalam skema KPBU. Pemerintah memiliki kepentingan untuk meningkatkan  mutu  dan  akses  pendidikan  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Untuk  itu, pemerintah  menyediakan  regulasi,  kebijakan,  serta  insentif  fiskal  yang  mendukung implementasi  proyek  pendidikan.  Selain  itu,  pemerintah  juga  bertanggung  jawab  dalam pengawasan  pelaksanaan  proyek  agar  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  serta melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk  memastikan  bahwa kebutuhan  dan  harapan  mereka  terpenuhi.  Di  sisi  lain,  badan  usaha  atau  pihak  swasta  juga memiliki  peran  yang  krusial.  Mereka  berkepentingan  untuk  mendapatkan  pengembalian investasi yang menarik serta memperluas portofolio bisnis mereka.
Dengan adanya beberapa critical success factors tersebut dapat diterapkan di Indonesia adalah menyederhanakan proses perizinan dan regulasi terkait KPBU agar lebih efisien (Sajida &  Kusumasari,  2023).  Hal  ini  mencakup  penyederhanaan  syarat  administrasi,  pengurangan waktu  pemrosesan  izin,  dan  kejelasan  regulasi  yang  mendukung.  Selain  itu,  memberikan jaminan dari pemerintah terhadap risiko proyek, misalnya dalam bentuk jaminan ketersediaan lahan,  kepastian  pembayaran,  atau  dukungan  jika  terjadi force  majeure .  Jaminan  dari pemerintah dapat menurunkan risiko proyek bagi pihak swasta. Dan yang paling penting adalah Transparansi penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan investor swasta (Helmy et al., 2020; Sajida & Kusumasari, 2023).
Secara  garis  besar  dalam  proyek-proyek  pembangunan  infrastruktur  menggunakan KPBU didapatkan pelajaran paling berharga dari hal ini adalah perlunya kemauan politik yang kuat dan dukungan dari pemerintah untuk melakukan perubahan menuju proses yang transparan dan terstandar dalam pembuatan proyek KPBU yang kredibel dan berkualitas tinggi. Hal serupa dalam temuan (Suhendra et al., 2023; Surachman et al., 2020) bahwa KPBU ini akan berhasil jika  mendapat  dukungan  penuh  antara  komitmen  pemerintah  dan  stakeholder  yang  saling berkoordinasi. Dalam penelitian lain bahwa bahwa KPBU bisa sukses karena beberapa faktor salah satunya adalah Insentif yang Kemampuan   pengelolaan  KPBU yang komperehensif oleh Pemerintah dan adanya  imbalan yang menarik untuk investor atau swasta (Maramis, 2018). Risiko Korupsi di Sektor KPBU dan Kunci Sukses KPBU
Pembangunan  Infrastruktur  tidak  lepas  dari  namanya  risiko,  salah  satunya  adalah korupsi.  Secara  nyata,  korupsi  menghantui  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  di Indonesia  tidak  kecuali  menggunakan  skema  KPBU.  Temuan  (Adiasma  et  al.,  2023),  pada kenyataannya,  anggaran  pemerintah  masih  sering  digunakan  dalam  proyek-proyek  KPBU, meskipun nilainya lebih kecil daripada dana dari sektor swasta. Menurut Adiasma et al., (2023) dalam banyak kasus, model KPBU-AP masih membutuhkan dana pemerintah untuk pembelian tanah, bantuan bangunan, atau pembayaran kinerja layanan. Kerugian publik yang diakibatkan oleh korupsi dalam proyek KPBU akan berbentuk layanan yang tidak memadai atau tarif tinggi yang merugikan masyarakat.
Korupsi  dapat  didefinisikan  sebagai  “penyalahgunaan  kekuasaan  publik  untuk keuntungan  pribadi  dan  mencakup  penyuapan,  pemerasan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan,  penggelapan,  konflik  kepentingan,  dan  nepotisme.  Mengingat  hal-hal  di  atas, analisis mengenai dampak korupsi terhadap investasi individu dalam proyek KPBU mungkin sangat  menarik.  Hal  ini  dikarenakan  korupsi  berkaitan  dengan  kekuasaan  publik,  PPP  bisa menjadi sangat sensitif terhadap tingkat korupsi yang dilakukan lembaga-lembaga yang terlibat, mengingat  salah  satu  mitra  dalam  hubungan  ini  adalah  pihak  public  (Fleta-Asín  &  Muñoz, 2023).
Celah yang paling berbahaya dan mungkin terbuka untuk korupsi dalam proyek-proyek KPBU, menurut sejumlah penelitian, adalah “kontrak” (Cuadrado-Ballesteros & Peña-Miguel, 2022;  Iossa  &  Martimort,  2016).  Menurut  Iossa  &  Martimort  (2016),  kontrak  merupakan komponen paling berbahaya dari skema PPP. Kontrak PPP yang tidak lengkap menimbulkan celah korupsi dan ambiguitas (Adiasma et al., 2023). Kontrak yang tidak lengkap menimbulkan keraguan  bagi  investor  dan  kemungkinan  akan  dilakukan  addendum  kontrak  (Iossa  & Martimort, 2016).
Berkaca  dari  hal  itu,  di  Indonesia  masih  minimnya  pemerintah  yang  memiliki pemahaman terkait KPBU, terutama di wilayah daerah. Hal ini menimbulkan kerentanan akan praktik korupsi. Sebagai contoh di Indonesia masih sering melakukan addendum terkait dengan kontrak dalam skema KPBU untuk sektor jalan tol  (Adiasma et al., 2023). Hal ini tercermin dalam adanya tidak akuntabelnya perencanaan jalan tol di Indonesia  (Mulyanto et al., 2022). Sebagai contoh, desain studi kelayakan tidak memperhitungkan pemasangan lajur di Jalan Tol Jakarta-Cikampek,  yang  mempengaruhi  prakiraan  lalu  lintas  Jalan  Tol  Jakarta-Cikampek  II Selatan (Mulyanto et al., 2022). Adanya kontrak yang masih belum jelas sejalan dengan adanya addendum  klausul  kontrak  dalam  pembangunan  infrastruktur.  Temuan  (Adiasma  et  al., 2023),kenaikan tarif jalan tol dan/atau perpanjangan masa konsesi merupakan hal yang biasa terjadi  sebagai  akibat  dari  meningkatnya  biaya  konstruksi.  Masyarakat  umum  yang menggunakan jalan tol tentu saja akan merasakan dampaknya.
Dalam perbaikannya, temuan (Fleta-Asín & Muñoz, 2023) dari sudut pandang publik, praktik  korupsi  harus  dideteksi,  dicegah,  dan  diberi  sanksi  karena  dapat  merugikan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pengembangan peraturan kontrak yang menggabungkan  praktik  KPBU  yang  baik  dan  mengendalikan  tahapan  pelaksanaan  dapat mengurangi praktik korupsi (Fleta-Asín & Muñoz, 2023). Selain itu, dalam mengantisipasi dan mencegah  korupsi  dalam  skema  KPBU  memerlukan  strategi  yang  menyeluruh  dan  sinergis dengan memastikan bahwa setiap proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penerapan sistem pengadaan elektronik (e-procurement) sangat vital dalam hal ini. Sistem ini tidak  hanya  memungkinkan  proses  tender  yang  lebih  transparan  tetapi  juga  membuka  akses bagi publik untuk memantau dan mengawasi setiap tahap pengadaan.
Hal ini sejalan dengan temuan (Kang et al., 2019), bahwa faktor sukses PPP atau KPBU adalah dengan membangun kredibilitas pemerintah melalui sistem yang terbuka dan transparan, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi KPBU seperti memberlakukan undang-undang
dan peraturan yang tepat serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi, dan menciptakan pasar kerja  yang  mendorong  insentif  bagi  operator  swasta  untuk  bergabung.  Sejalan  dengan  hal tersebut  dalam  temuan  Suhendra  &  Satrio  (2020),  perlu  membangun  komitmen  yang  kuat modal  penting  dalam  melaksanakan  proyek  KPBU.  Dalam  temuan  lain  (Surachman  et  al. (2022), mencakup pembuatan kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan KPBU dengan memberikan dukungan dan jaminan pemerintah terhadap proyek tersebut serta dengan memastikan bahwa semua peraturan dipatuhi dan dilaksanakan. Persiapan proyek juga penting untuk  faktor  keberhasilan;  di  sini  pendanaan  persiapan  proyek  memegang  peranan  penting dalam faktor ini. Untuk memastikan bahwa proyek KPBU cukup menarik bagi sektor swasta, dokumentasi proyek harus dibuat sekomprehensif mungkin (Surachman et al., 2022).

## PENUTUP Simpulan
Indonesia  harus  mengembangkan  infrastrukturnya  sebesar  Rp  6.445  triliun  jika  ingin memenuhi  target  RPJMN  2020-2024.  Tentu  saja,  keterbatasan  keuangan  berarti  bahwa kemajuan ini tidak sepenuhnya didanai oleh dana pemerintah. Salah satu opsi untuk mengatasi kekurangan  dana  tersebut  adalah  dengan  menggunakan  rencana  KPBU  untuk  penyediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur dengan model ini memungkinkan sektor swasta untuk terlibat  mulai  dari  pendanaan  hingga  pemeliharaan  aset  infrastruktur.  Pembangunan infrastruktur di sektor pengelolaan sampah dan pendidikan masih jarang menggunakan skema KPBU hal ini dikarenakan kurang menariknya investasi swasta disana. Di sektor pendidikan masih  adanya  pemikiran  bahwa  penyediaan  infrastruktur  pendidikan  harus  disediakan  oleh pemerintah  daerah  maupun  pusat  saja.  Namun  berkaca  dari  pembukaan  UUD  1945,  bahwa sejatinya  seluruh  elemen  masyarakat  berperan  untuk  melaksanakan  tujuan  negara  yaitu mencerdaskan bangsa.
Salah satu dari sekian banyak kelemahan yang tersisa dalam rencana PPP adalah bahwa rencana  tersebut  tidak  berlaku  untuk  semua  proyek  infrastruktur.  Pemaksaan  implementasi rencana PPP akan meningkatkan risiko white elephant , yang merupakan kelemahan berikutnya dalam PPP. Namun demikian, model KPBU bukanlah jawaban yang sempurna. Masih banyak kekurangan  dan  peluang  korupsi  dalam  rencana  KPBY.  Oleh  karena  itu,  sebelum  memilih untuk menggunakan sistem KPBU, diperlukan pemikiran dan persiapan yang matang. Selain persiapan  yang  matang  kunci  dari    keberhasilan  KPBU  adalah  membangun  kredibilitas pemerintah  melalui  sistem  yang  terbuka  dan  transparan,  menciptakan  kondisi  yang menguntungkan bagi KPBU seperti memberlakukan undang-undang dan peraturan yang tepat serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

## Saran
Studi ini, yang hanya meneliti studi kasus dengan penekanan pada pengelolaan sampah dan pembangunan infrastruktur pendidikan, bersifat umum. Selain itu, studi ini tidak mewawancarai pelaksana  proyek,  melainkan  hanya  mengandalkan  data  dari  situs  web,  jurnal,  dan  internet. Dengan  demikian  tidak  dapat  menggeneralisasi  faktor  kunci  keberhasilan  di  berbagai  sektor pembangunan infrastruktur skema KPBU. Studi ini dapat memperluas kumpulan kasus skema KPBU untuk studi di masa depan dalam rangka memperoleh generalisasi tentang isu dan faktor keberhasilan  di  berbagai  industri.  Diharapkan  bahwa  studi  ini  akan  berkontribusi  pada pengetahuan tentang pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU, dan bahwa pemerintah Indonesia akan menggunakannya sebagai sarana untuk menilai dan mengembangkan industri KPBU, khususnya dalam pengelolaan limbah dan pendidikan mengingat perlunya penerapan SDGs dan pembangunan manusia untuk memenuhi tujuan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiasma,  D.,  Mulyanto,  D.,  Nurza,  F.,  &  Alatas,  H.  (2023).  Public-Private  Partnership  in Indonesia: Solutions and corruption loopholes. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 9 (2), 183– 194. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.1006 ahlikpbuindonesia.or.id.  (2023). NASIB  KPBU  TPST  PIYUNGAN,  BATAL  AKIBAT PERUBAHAN KEBIJAKAN . Https://Www.Ahlikpbuindonesia.or.Id/Berita-Dan- Kegiatan/Nasib-Kpbu-Tpst-Piyungan-Batal-Akibat-Perubahan-Kebijakan/.
Albalate, D., Bel, G., & Gragera, A. (2019). Politics, risk, and white elephants in infrastructure PPPs. Utilities Policy , 58 , 158–165. https://doi.org/10.1016/j.jup.2019.05.001 Amelia, E. B. (2023). Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum . Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK , 19 (1).
Aslam,  M.,  Rawal,  S.,  &  Saeed,  S.  (2017).  Public-Private  Partnerships  in  Education  in Developing Countries: A Rigorous Review of the Evidence. Ark Education Partnerships Group .
Cheung, E., Chan, A. P. C., & Kajewski, S. (2009). Reasons for implementing public private partnership  projects. Journal  of  Property  Investment  &  Finance , 27 (1),  81–95. https://doi.org/10.1108/14635780910926685
Cuadrado-Ballesteros, B., & Peña-Miguel, N. (2022). Analysing the link between corruption and  PPPs  in  infrastructure  projects:  an  empirical  assessment  in  developing  countries. Journal of Economic Policy Reform , 25 (2), 136–155. https://doi.org/10.1080/17487870.2021.1973899
Ferza, R., Hamudy, M. I. A., & Rifki, M. S. (2019). REGIONAL WASTE MANAGEMENT COOPERATION  IN  WEST  JAVA. Bisnis  &  Birokrasi  Journal , 26 (2). https://doi.org/10.20476/jbb.v26i2.10019
Fleta-Asín, J., & Muñoz, F. (2023). “Sand” or “grease” effect? The impact of corruption on the investment  volume  of  public−private  partnerships. International  Journal  of  Emerging Markets , 18 (5), 1168–1186. https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2020-0514
Freeman,  R.  E.,  Dmytriyev,  S.  D.,  &  Phillips,  R.  A.  (2021).  Stakeholder  Theory  and  the Resource-Based  View  of  the  Firm. Journal  of  Management , 47 (7),  1757–1770. https://doi.org/10.1177/0149206321993576
Gambo,  M.  M.  (2015). Best  Value  Model  For  Public  Private  Partnership  Infrastructure Projects In Malaysia . Faculty of Technology Management and Business. Gaol,  D.  K.  L.,  Kusumawati,  A.,  &  Damayanti,  R.  A.  (2023).  Faktor  keberhasilan  dalam pelaksanaan  proyek  KPBU  Sektor  Jalan  di  Indonesia. Urnal  Ilmiah  Multidisiplin Indonesia , 2 (4), 244–250.
Gibson,  H.,  &  Davies,  B.  (2008).  The  impact  of  Public  Private  Partnerships  on  education. International Journal of Educational
Management , 22 (1), 74–89. https://doi.org/10.1108/09513540810844576
Hamilton, A. (2014). The Malaysian Trust School  Model:  It’s good but is it  sustainable?*.
IDEAS , 11 .
Handayani,  D.,  Eko  Nur  Surachman,  Maman  Suhendra,  Sakti  Prabowo,  Lestari  Kurniawati, Agung Dinarjito, & Tim IIGF Institute. (2022). Pengelolaan Keuangan Negara  dalam Penyediaan Infrastruktur Publik . PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Hanifah,  U.,  Septiani,  Y.,  &  Panjawa,  J.  L.  (2023).  Pengaruh  Pendidikan  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia  Tahun  2015-2021. Webinar  Dan  Call  for  Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2023 , 262–271.
Haqq,  A.  M.,  &  Gultom,  Y.  M.  L.  (2022).  The  challenge  of  implementing  public-private partnerships:  a  transaction  costs  perspective  on  waste  to  energy  projects  in  Indonesia.
Journal  of  Financial  Management  of  Property  and  Construction , 27 (3),  365–386. https://doi.org/10.1108/JFMPC-09-2020-0058
Helmy, R., Khourshed, N., Wahba, M., & Bary, A. A. El. (2020). Exploring Critical Success Factors  for  Public  Private  Partnership  Case  Study:  The  Educational  Sector  in  Egypt. Journal  of  Open  Innovation:  Technology,  Market,  and  Complexity , 6 (4),  142. https://doi.org/10.3390/joitmc6040142 infobanknews.com. (2024, July 19). RI Butuh Dana Rp6.445 Triliun untuk Genjot Infrastruktur, Duitnya  dari  Mana? Https://Infobanknews.Com/Ri-Butuh-Dana-Rp6-445-Triliun- Untuk-Genjot-Infrastruktur-Duitnya-Dari-Mana/.
Iossa, E., & Martimort, D. (2016). Corruption in PPPs, incentives and contract incompleteness. International
Journal of
Industrial
Organization , 44 , 85–100. https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2015.10.007
Julaika,  T.  (2024).  Akselerasi  Peningkatan  Investasi  antara  Pemerintah  dengan  Badan Usaha  Memacu Pertumbuhan Ekonomi . Suyatno , 1 (2).
Kang, S., Mulaphong, D., Hwang, E., & Chang, C.-K. (2019). Public-private partnerships in developing countries. International Journal of Public Sector Management , 32 (4), 334– 351. https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2018-0001
Koran Tempo. (2023). Minimnya minat swasta di skema KPBU .
Https://Koran.Tempo.Co/Read/Ekonomi-Dan-Bisnis/486030/Minim-Swasta-Di-Skema- Kpbu.
kpbu.kemenkeu.go.id.
(n.d.). Sektor Infrastruktur KPBU . Https://Kpbu.Kemenkeu.Go.Id/Read/17-14/Pjpk/Pelaksanaan-Kpbu/Sektor- Infrastruktur-Kpbu.
kppip.go.id.
(2024). PEMBANGUNAN
BARU BANDARA KERTAJATI . Https://Kppip.Go.Id/Proyek-Strategis-Nasional/Bandar-Udara/Pembangunan-Baru- Bandara-Kertajati/.
Kurniawati, L., Handayani, D., & Surachman, E. N. (2018). Kerangka Konseptual Pengadaan Infrastruktur  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Melalui  KPBU  dengan  Skema  Belanja Ketersediaan Layanan. Jurnal Defis , 4 (4).
Liu,  L.  X.,  Clegg,  S.,  &  Pollack,  J.  (2024).  The  Effect  of  Public–Private  Partnerships  on Innovation  in  Infrastructure  Delivery. Project  Management  Journal , 55 (1),  31–49. https://doi.org/10.1177/87569728231189989
Mankiw, N. G. (2021). Principles of Economics (A. Munandar, Ed.; Erlangga).
Maramis,  J.  B.  (2018).  Faktor  Faktor  Sukses  Penerapan  Kpbu  Sebagai  Sumber  Pembiayaan Infrastruktur : Suatu Kajian. Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi , 5 (1), 49–63.
Media Indonesia. (2022). Miris,  Infrastruktur  Pendidikan di  Sejumlah  Daerah masih Parah . Https://Epaper.Mediaindonesia.Com/Detail/Miris-Infrastruktur-Pendidikan-Di- Sejumlah-Daerah-Masih-Parah.
mediaindonesia.com.  (2024,  July  19). Bangun  Infrastruktur  Skema  KPBU  Digenjot . Https://Epaper.Mediaindonesia.Com/Detail/Bangun-Infrastruktur-Skema-Kpbu- Digenjot.
Mulyanto,  D.,  Diaz  Adiazma,  Fitriani  Nurza,  &  Hilda  Alatas.  (2022).  Laporan  Kajian  Tata Kelola  BPJT  dalam  Penyelenggaraan  Jalan  Tol. Kajian  Tata  Kelola  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . nasional.kontan.co.id.  (2017). Dana  Bandara  Kertajati  dari  swasta  Rp  900  miliar . Https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Dana-Bandara-Kertajati-Dari-Swasta-Rp-900- Miliar.
Nasution,  A.  F.  (2023). Metode  Penelitian  Kualitatif (M.  Albina,  Ed.;  Vol.  1).  CV.  Harfa Creative.
Prayuda,  J.  R.,  Firmansyah,  A.,  Andana,  R.  F.,  Sasongko,  R.  K.,  &  Suhendra,  M.  (2023).
Critical  Success  Factors  in  the  Implementation  of  the  PPP  Scheme  in  the  Wosusokas SPAM  Project  (Wonogiri,  Surakarta,  Sukoharjo,  and  Karanganyar). Jurnal  Pajak  Dan Keuangan Negara (PKN) , 5 (1), 116–127. https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2128
Rajagukguk,  S.  R.  J.,  Sentikhe  Tumanggor,  Jenifer  Grace  Malau,  &  Helena  Turnip.  (2023). Pentingnya  Pemerhatian  Sarana  Dan  Prasaran  Bagi  Pendidikan  Disekolah  Yang Terpencil. Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora , 2 (1). Asian  Development  Bank.  (2019). Realizing  the  Potential  of  Public-Private  Partnerships  to Advance Asias Infrastructure Development . https://doi.org/10.22617/TCS189648-2 Robinson, J. A., & Torvik, R. (2005). White elephants. Journal of Public Economics , 89 (2–3), 197–210. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.05.004
Sajida, & Kusumasari, B. (2023). Critical success factors of Public-Private Partnerships in the education sector. Public Administration and Policy , 26 (3), 309–320. https://doi.org/10.1108/PAP-11-2022-0127
Sari,  M.,  &  Asmendri.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian Pendidikan IPA. Jurnal Penelitian Bidang IPA  Dan Pendidikan IPA , 6 (1), 41–52. Schomaker, R. M. (2020). Conceptualizing Corruption in Public Private Partnerships. Public Organization Review , 20 (4), 807–820. https://doi.org/10.1007/s11115-020-00473-6 Siagian,  E.  S.,  Sumaryana,  A.,  Widianingsih,  I.,  &  Nurasa,  H.  (2019).  Public-private partnerships in solid waste management: arrangements in Indonesia. Asia Pacific Journal of Public Administration , 41 (1), 56–62. https://doi.org/10.1080/23276665.2019.1592845 sipsn.menlhk.go.id.
(2023). TPA/TPST . Https://Sipsn.Menlhk.Go.Id/Sipsn/Public/Home/Fasilitas/Tpst.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. . Alfabeta. Suhendra, M. (2017). PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KERJASAMA  PEMERINTAH  DAN  BADAN  USAHA  (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP)  DI  INDONESIA. JURNAL  MANAJEMEN  KEUANGAN  PUBLIK , 1 (1), 41–46. https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.97
Suhendra, M., Handayani, D., Prabowo, S., & Muhammad Iqbal, R. (2023). The Challenges and  Opportunities  of  Small-Scale  Public-Private  Partnership  Scheme  to  Finance Indonesia Local Street Lighting Equipment Projects : The Case of the Madiun Regency. Ilomata International Journal of Management , 4 (4), 645–662. https://doi.org/10.52728/ijjm.v4i4.945
Suhendra,  M.,  &  Satrio,  P.  B.  (2020).  The  Key  Success  Factors  Of  Availability  Payment Scheme  Implementation  In  The  Palapa  Ring  Western  Package  PPP  Project. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH , 9 (1). Surachman,  E.  N.,  Handayani,  D.,  Suhendra,  M.,  &  Prabowo,  S.  (2020).  Critical  Success Factors on PPP Water Project in a Developing Country: Evidence from Indonesia. The Journal  of  Asian  Finance,  Economics  and  Business , 7 (10),  1071–1080. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.1071
Surachman,  E.  N.,  Perwitasari,  S.  W.,  &  Suhendra,  M.  (2022).  Stakeholder  management mapping  to  improve  public-private  partnership  success  in  emerging  country  water projects: Indonesia’s experience. Utilities Policy , 78 , 101411. https://doi.org/10.1016/j.jup.2022.101411
TRANSPARENCY  INTERNATIONAL  INDONESIA.  (2023). PENILAIAN  RISIKO KORUPSI INFRASTRUKTUR DI INDONESIA .
Wang, Z., Zhou, Y., Jin, X., Zhao, N., & Sun, J. (2023). Risk allocation and benefit distribution of  PPP  projects  for  construction  waste  recycling:  a case  study  of  China. Engineering,
Construction and Architectural Management , 30 (9), 3927–3956.
https://doi.org/10.1108/ECAM-10-2021-0855
Warsilan,  &  Noor,  A.  (2015).  Peranan  Infrastruktur  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda. MIMBAR , 31 (2), 359–366. wartapemeriksa.bpk.go.id.  (2023). Waspadai  Risiko  Korupsi  dalam  Skema  KPBU . Https://Wartapemeriksa.Bpk.Go.Id/?P=42779.
Wu, Y., Xu, C., Li, L., Wang, Y., Chen, K., & Xu, R. (2018). A risk assessment framework of PPP  waste-to-energy  incineration  projects  in  China  under  2-dimension  linguistic environment. Journal of Cleaner
Production , 183 , 602–617. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.077