## LEGALISASI PERJANJIAN KREDIT OLEH NOTARIS YANG BERBEDA DENGAN NOTARIS PEMBUAT COVERNOTE
Bonny Oktafian*
Ridwan** Achmad Syarifuddin***
Abstrak: Seorang  Notaris  berwewenang  membuat  akta  autentik.  Diantara  akta  autentik,  Notaris juga mempunyai wewenang yang di atur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagai  mana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  nomor  2  tahun 2014,  selanjutnya  disebut  Undang-undang  Jabatan  Notaris,  yang  salah  satunya  mengatur  tentang legalisasi  atau  pengesahan.  Didalam  perjanjian  khususnya  perjanjian  kredit  di  dunia  perbankan, dalam  praktinya  selain  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lain  yang  di  atur  dalam  Pasal  15 Undang-undang  jabatan  Notaris,  Notaris juga  sering mengeluarkan  surat  berupa  “Covernote”  atau catatan  penutup.  Alasan  Notaris  sering  mengeluarkan  Covernote  karena  Notaris  belum  tuntas pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik. yang  mana  tujuan  dikeluarkannya  covernote  tersebut  untuk  mempelancar  pencairan  kredit  bank. Dan  didalam  prakteknya  ditemukan  bahwa  notaris  yang  mengeluarkan  covernote  yang  menjadi “jaminan” bagi bank untuk memproses perjanjian kreditnya, tidak dilibatkan lagi dalam pembuatan perjanjian  kredit  tersebut  dengan  kata  lain  bank  telah  menunjuk  notaris  yang  berbeda  dari  notaris pembuat  covernote  semula.  Dari  hasil  kegiatan  tersebut  penulis  menarik  kesimpulan  pertama; bahwa  dalam  penujukan  Notaris  masing-masing  pihak  boleh  menunjuk  Notaris  mana  yang  akan dimintakan  pertolongannya  dalam  tugas  jabatannya  sebagai  Notaris,  berdasarkan  kesepakatan antara para pihak. Kedua; menurut penulis pertimbang bank menunjuk notaris berbeda dalam proses pembuatan perjanjian kredit, dikarena alasan kelancaran proses perbankan pada bank tersebut.
Kata Kunci: Covernote; Perjanjian Kredit; Legalisasi; Notaris Perjanjian
Abstract: A Notary is authorized to make authentic deeds. Among the authentic deeds, the Notary also has the authority regulated in Article 15 paragraph (2) of Law Number 30 of 2004 concerning Notary  Position  as  which has  been  amended  by  Act number  2  of  2014,  hereinafter  referred  to  as Notary Position Law, one of which regulates legalization or endorsement. In agreements, especially credit agreements in the banking world, in practice in addition to making authentic deeds and other authorities set in Article 15 of the Notary's position Act, Notaries also often issue letters in the form of  "Covernote"  or  closing  notes.  The  reason  the  Notary  often  issues  Covernote  is  because  the Notary has not completed his work in relation to his duties and authority to issue authentic  deeds. the  purpose  of  the  issuance  of  the  covernote  is  to  streamline  bank  credit  disbursement  And  in
practice  it  was  found  that  the  notary  who  issued  the  covernote  which  was  a  "guarantee"  for  the bank  to  process  its  credit  agreement,  was  not  involved  in  making  the  credit  agreement  in  other words  the  bank  had  appointed  a  different  notary  from  the  original  covernote  maker.  From  the results of these activities the author draws the first conclusion; that in the appointment of a Notary, each party may appoint a Notary to be asked for help in his assignment as a Notary, based on an agreement  between  the  parties.  Second;  according  to  the  authors  consider  the  bank  to  appoint  a different  notary  in  the  process  of  making  a  credit  agreement,  due  to  the  reason  for  the  smooth banking process at the bank.
Keywords: Agreement; Notary; Covernote; Home Ownership Credit; Legalization
Riwayat Artikel: Diterima : 26 Maret 2019; Revisi : 15 April 2019; Disetujui : 29 April 2019.
*Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya Email: bonbonny94@gmail.com **Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya Email: ridwanrosita@yahoo.co.id *** Notaris dan PPAT Achmad Syarifuddin SH.Sp.N.
Email: ahmsyarifuddin@ymail.com

## LATAR BELAKANG
Jabatan  Notaris  sesungguhnya  menjadi bagian  penting  dari  tata  kelola  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut  prinsip  negara  hukum  dan  telah tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun  1945  Pasal  1  (satu)  ayat  3  (tiga). 1
Dengan prinsip ini negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan  hukum.  Salah  satu  jaminan atas  kepastian  hukum  yang  memberikan
1 Indonesia, UUD 1945 Beserta Amademen I, II, III,
& IV
perlindungan  hukum  bagi  subjek  hokum yaitu akta autentik.
Seorang Notaris berwewenang membuat akta  autentik. 2 Suatu akta autentik ialah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk
2 Indonesia,  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris Pasal15:
(1).  Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang  diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. (2).  Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  Notaris  berwenang  pula:  a.  mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus;  b.  membukukan  surat  di  bawah  tangan dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus;  c.  membuat kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan yang  memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan digambarkan  dalam  surat  yang  bersangkutan;  d. melakukan  pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan surataslinya;  e.  memberikan  penyuluhan  hokum sehubungan  dengan  pembuatan  Akta;  f.  membuat Akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan;  atau  g. membuat Akta risalah lelang.
(3).  Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris  mempunyai kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan perundang undangan.
yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk  itu  di  tempat  akta  itu dibuat. 3 Dilanjutkan  lebih  jauh  yaitu  suatu akta  autentik,  bagi  para  pihak  yang berkepentingan  beserta  para  ahli  warisnya, ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan  hak  dari  mereka,  memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat  di  dalamnya.  Berdasarkan  uraian diatas  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwewenang  membuat  akta  autentik  yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
Diantara  akta  autentik,  Notaris  juga mempunyai  wewenang  yang  di  atur  dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai mana  telah  diubah  dengan  Undang-undang nomor  2  tahun  2014,  selanjutnya  di  sebut Undang-undang  Jabatan  Notaris,  yang  salah satunya  mengatur  tentang  legalisasi  atau pengesahan. Legalisasi akta di bawah tangan bertujuan  menetapkan  kepastian  tanggal, sebagai tanggal ditandatanganinya perjanjian di  bawah  tangan  antara  para  pihak.  Notaris kemudian  menuliskan  redaksi  Legalisasi
3 Hadyanto  Sophia, Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata , Medan: Sofmedia, 2013, hlm. 374.
pada  surat  tersebut. 4 Sehingga  berakibat hokum akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana kekuatan pembuktian  akta  autentik,  sehingga  sulit diingkari  oleh  pihak lainnya,  karena tandatangan  atau  cap  jempol  dalam  akta kontrak  itu  dibubuhkan  di  hadapan  pejabat umum yang berwewenang menurut Undang- undang untuk melegalisasi atau mengesahkannya. 5 Didalam perjanjian khususnya  perjanjian  kredit  di  dunia perbankan  yang  di  atur  dalam  buku  ke-III kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang  Perikatan,  dan  diatur  lebih  khusus dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang  Perbankan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang mana dalam  Pasal  1  ayat  (11)  menjelaskan pengertian  dari  kredit 6 yaitu  “Kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain
4 Sugiharti,  Imelda,  Peran  Notaris  dalam  Legalisasi Perjanjian  Kredit  Perbankan  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  30  tahun  2004  sebagaimana  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2014.  Tesis. Tidak  diterbitkan.  Palembang  :  Program  Magister Kenotariatan  Program  Pascasarjana  Universitas Sriwijaya, 2016.
5 M.  Syaifuddin, Hukum  Kontrak .  Bandung:  Mandar Maju, 2016, hlm. 203.
6 Undang-undang  Nomor  7  tahun  92  Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 98 Tentang Perbankan.
yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga.”  Dalam praktiknya selain membuat akta autentik dan kewenangan  lain  yang  di  atur  dalam  Pasal 15  Undang-undang  jabatan  Notaris.  Notaris juga  sering  mengeluarkan  surat  berupa “ Covernote” atau  catatan  penutup.  Alasan Notaris  sering  mengeluarkan Covernote karena  Notaris  belum  tuntas  pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya  untuk  menerbitkan  akta autentik.  Misalnya  dalam  permohonan perjanjian  kredit,  apabila  persyaratan  untuk kelengkapan  permohonan  pengajuan  kredit belum  lengkap  secara  keseluruhan,  seperti mengenai dokumen penjaminan.
Untuk mengatasi kekurang lengkapan  dokumen  hukum  tersebut  diatas ini  umumnya  Notaris  menyelesaikannya melalui pembuatan Covernote sebagai pemberitahuan atau keterangan bahwa surat- surat  tanah  nasabah  pemohon  kredit  masih dalam  proses  pensertifikatan  ataupun  masih dalam  proses  roya,  balik  nama  atau  pun proses pemecahan apabila sudah bersertifikat.  Kondisi  ini  disebabkan  tanah sebagai  objek  jaminan  belum  mempunyai bukti kepemilikan yang sah, belum didaftarkan  sehingga  belum  bias  dijadikan
sebagai  objek  jaminan  dalam  bentuk  hak tanggungan.
Atas  persoalan  belum  selesainya proses penyelesaian bukti kepemilikan tanah tersebut, biasanya Notaris dapat memberikan keterangan berupa surat “ Covernote ” kepada pihak  Bank  berkenaan  belum  selesainya surat-surat  tanah  nasabah  atau  calon  debitur yang semua suratnya sudah berada di tangan Notaris  untuk  diselesaikan. Covernote tidak sebagai  unsur  atau  bagian  dalam  proses pembuatan sertifikat hak tanggungan. Meskipun  demikian Covernote ini  sering dijadikan sebagai pengganti atas kekurangan bukti  jaminan,  sebagai  pegangan  sementara bagi  bank  dalam  mencairkan  kredit,  akan tetapi  bukan  bagian  surat  jaminan  dari Notaris.
Dalam Undang-undang Jabatan
Notaris, tidak terdapat pasal yang menegaskan bahwa Notaris dapat mengeluarkan Covernote
untuk menerangkan  bahwa  akta  yang  dikeluarkan masih  dalam  proses  berjalan.  Artinya Covernote bukanlah produk Notaris berdasarkan Undang-undang tentang jabatan Notaris. Covernote sebagai surat keterangan Notaris  tidak  hanya  terjadi  dalam  hokum jaminan  berupa  jaminan  hak  tanggungan, melainkan  juga  dalam  bentuk  jaminan
lainnya seperti jaminan dalam bentuk gadai, hipotik, maupun fidusia.
Meskipun  dalam  Peraturan  Jabatan Notaris  tidak  mengatur  wewenang  untuk Covernote, tetapi dalam prakteknya Covernote sering  dikeluarkan  oleh  Notaris untuk  kepentingan  pihak  yang  memerlukan. Oleh  karena  itu  perlu  untuk  diketahui bagaimana kekuatan mengikatnya Covernote. Dengan  melihat  sepucuk  surat berupa Covernote ,  bias  dipercaya  dan dijadikan  jaminan  dalam  pencairan  kredit oleh pihak bank.
Melihat  dari  intensitas  yang  cukup tinggi  dari  seorang  Notaris  mengeluarkan Covernote dalam dunia praktiknya, dan juga asas  manfaat  yang  begitu  luar  biasa  bagi calon  debitur  dan  pihak  kreditur  (bank  atau lembaga  pembiayaan  non  bank),  serta dikarenakan keterbatasan waktu yang diberikan  oleh  pihak  kreditur  dalam  hal  ini lembaga  perbankan  bank  dalam  proses perjanjian kredit, sehingga didalam praktiknya  dapat  terjadi  bahwa  proses pembuatan  perjanjian  pengikatan  jual  beli, akta  jual  beli  dan  balik nama  tersebut  dapat dilakukan  Notaris  lain  yang  di  tunjuk  oleh pihak perbankan. Contoh dalam praktik pada kredit  pemilikan  rumah  (KPR)  subsidi  yang terjadi pada beberapa developer di kabupaten  Banyuasin,  yang  mana  dalam
praktiknya  penghadap  X  konsumen  dari developer  dan  pihak  Bank  berhadapan dengan Notaris A berkedudukan di Palembang  untuk  mengurus  perjanjian pengikatan jual beli dan akta jual beli namun pada  perjanjian  kreditnya  di  legalisasi 7 Notaris  B  dan  dengan  tidak  berhadapan dengan Notaris  B. Atas dasar inilah penulis merasa  perlu  dikajinya  hal  tersebut.  Karena jika  dicermati  ketentuan  pada  Pasal  39  ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan  “penghadap  harus  dikenal  oleh Notaris  atau  diperkenalkan  oleh  2  (dua) orang  saksi  pengenal  yang  berumur  paling rendah  18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah menikah  dan  cakap  melakukan  perbuatan hokum  atau  diperkenalkan  oleh  2  (dua) penghadaplainnya.” Ketentuan tersebut berarti  bahwa  agar  penghadap  dikenal  oleh Notaris,  harus  berhadapan  langsung  ke Notaris  yang  dimaksud  sehingga  kenal
7 Dalam Ordonansi Stbl. 1916-46 tentang Waarmerken van Oderhandche Akten Enz.
Mengenal 2 (dua) macam Waarmerken, yaitu: A. Verklaring van Visum.
Seseorang memberikan kepada Notaris akta (dibawah tangan)  yang  sudah  di  tanda  tangani.  Dalam  hal  ini Notaris tidak lain hanya dapat memberi waanmerken yang  disebut  oleh De  Bruyn  verklaring  van  visum dan  hanya  memberi  tanggal  pasti  atau date  certain . Wanarmenken secara  demikian  tidak  mengatakan sesuatu  mengenai  siapa  yang  menandatangani  dan apakah penandatangan memahami isi akta tersebut.
B. Legalisasi
Akta  di  bawah  tangan  yang  belum  ditandatangani diberikan  kepada  Notaris  dan  dihadapan  Notaris ditandatangani  oleh  orangnya,  setelah  isi  akta dijelaskan oleh Notaris ( voorhoden) kepadanya
antara  Notaris  dan  penghadap,  termasuk penghadap  kenal  dengan  saksi-saksi  yang ditunjuk,  dan  mengingat  dari  filosofi  tujuan hokum  yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian  hukum.  Yang  mana  perbuatan hokum  harus  memiliki  tujuan  hukum diantarannya asas kemanfaatan.
Tentunya  penerbitan  sertifikat  atau akta jual beli dan balik nama sertifikat harus sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Notaris  harus  bertanggung  jawab  atas dokumen  hukum  yang  dikeluarkannya, mulai  dari  proses  berhadapan  dengan  para penghadap  hingga  dikeluarkannya  akta  atau dokumen  hukum.  Salinannya  diberikan kepada penghadap sedangkan minuta aktanya disimpan oleh Notaris sesuai dengan apa  yang  sudah  di  atur  dalam  Undang- undang jabatan Notaris. Apabila hal tersebut tidak  dilaksanakan  sesuai  peraturan,  akan ada  dampak  hukumnya  dan  membawa permasalahan dikemudian hari.
Dari  uraian  pendahuluan  diatas. permasalahan  yang  akan  dianalisa  dalam penelitian ini secara terperinci adalah apakah proses  pembuatan  perjanjian  pengingkatan jual  beli  (PPJB)  dan  juga Covernote dalam legalisasi  perjanjian  kredit  pemilikan  rumah (KPR)  subsidi  yang  dibuat  dihadapan Notaris  harus  berdasarkan  penunjukan  oleh
Bank  dan  apa  pertimbangan  Bank  untuk
menunjuk  Notaris    yang  sama  atau  berbeda baik  dalam  legalisasi  perjanjian  kredit kepemilikan  rumah  (KPR)  dan  perjanjian pengikatan  jual  belinya  (PPJB)  serta Covernote.

## METODE
Jenis penelitian ini  adalah  penelitian hukum normatif.  Menurut  Abdulkadir  Muhammad penelitian hokum normative adalah: “Penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum tertulis  dari  berbagai  aspek,  yaitu  aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur  dan  komposisi,  lingkup  dan  materi, konsistensi,  penjelasan  umum  dan  pasal- demi  pasal, formalitas  dan  kekuatan mengikat satu Undang-undang, serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.  Karena  tidak  mengkaji aspek  guna  penerapan  atau  implementasi, maka  penelitian  hukum  normative  sering disebut juga penelitian hukum dogmatif atau penelitian  hokum  teoristis  ( dogmatic  or theoretical law research ). 8
8 Abdulkadir  Muhammad Hukum  dan  Penelitian Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2004,  Hlm. 103

## ANALISIS DAN DISKUSI
Pengikatan  Jual  Beli  dan  Covernote dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Perjanjian  pengikatan  jual  beli  merupakan perjanjian  pendahuluan  yang  tunduk  pada ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, dalam Pasal  42  ayat  (1)  menyatakan  bahwa, “Rumah  tunggal,  rumah  deret,  dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan  dapat  dipasarkan  melalui sistem  perjanjian  pendahuluan  jual  beli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Pengertian Perjanjian pendahuluan  jual  beli  tersebut  dijelaskan dalam  Penjelasan  Pasal  42  ayat  (1),  bahwa perjanjian  pendahuluan  jual  beli  merupakan kesepakatan melakukan jual beli rumah yang masih  dalam  proses  pembangunan  antara calon  pembeli  rumah  dengan  penyedia rumah  yang  diketahui  oleh  pejabat  yang berwenang. Perjanjian pendahuluan jual beli tersebut  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No 9 Tahun  1995  tentang  Pedoman  Pengikatan Jual Beli.
Sebagai suatu perjanjian pendahuluan, maka terdapat suatu perbuatan hukum  yang  terkait  dan  melekat  setelah dibuatnya PPJB, yaitu perbuatan hokum jual beli.  Sebagaimana  ketentuan  Pasal  1457
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  ialah sebagai berikut:
“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang lain  untuk  membayar  harga  yang  telah dijanjikan.”
PPJB  merupakan  perjanjian  yang bersifat  konsensuil,  artinya  perjanjian  itu lahir  saat  kedua  belah  pihak  mencapai kesepakatan  mengenai  benda  (bergerak maupun tidak bergerak) dan harga walaupun pada  saat  itu  barang  belum  diserahkan  dan harga  belum  sepenuhnya  dibayar  (Pasal 1320 ayat (1) jo Pasal 1458 KUH Perdata).
PPJB  yang  dibuat  antara  developer dengan  calon  pembeli  menunjukkan  adanya hubungan  hukum  (hubungan  kontraktual) antara  developer  dengan  calon  pembeli rumah,  selanjutnya  yaitu  adanya  Akta  Jual Beli  (AJB)  yang  dibuat  dan  ditandatangani di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) untuk mengalihkan tanah dan rumah dari  developer  kepada  calon  pembeli. 9 Dokumen  PPJB  merupakan  dokumen  yang membuktikan  adanya  hubungan  hokum antara  developer  dengan  calon  pembeli, dimana  developer  mengikatkan  diri  untuk menjual tanah dan/atau  rumah kepada  calon pembeli.  Sedangkan  calon  pembeli  sebagai
9 Yusuf  Sofie, Perlindungan  Konsumen  dan Instrumen-Instrumen  Hukumnya ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 83-84.
konsumen  membeli  tanah  dan/atau  rumah dari  developer  dengan  kewajiban  untuk membayar  harga  jualnya  dalam  bentuk  baik dengan  pembayaran  uang  muka  (down payment)  dan  sisanya  diselesaikan  sesuai dengan  apa  yang  telah  di  sepakati  dalam PPJB.
Dalam praktiknya yang terjadi dalam periode  sebelum  tahun  2018  pada  proses Kredit  Pemilikan  Rumah  bersubsidi  yang selanjutnya disebut dengan KPR, pihak bank dan developer dalam kebiasaannya mengikatkan  diri  dengan  konsumen  KPR melalui akta Notaris  yaitu berupa Perjanjian Pengikatan  Jual  beli.  Perjanjian  pengikatan jual  beli  yang  selanjutnya  disebut  PPJB  ini jika dilihat dari sisi transaksinya merupakan dari  strategi  pemasaran pre  project  selling . Langkah  ini  ditempuh  pengembang  lebih didasarkan  pada  pertimbangan  ekonomi, yaitu memperoleh dana murah dan kepastian pasar.
PPJB  merupakan  cara  memperoleh dana murah karena pengembang mendapatkan  dana  dari  uang  muka  pembeli tanpa  harus  membayar  bunga,  berbeda halnya  jika  dana  itu  dipinjam  dari  bank, perusahaan  harus  membayar  bunga  yang tidak sedikit. PPJB juga dikatakan memberikan kepastian pasar, karena dengan telah  diserahkannya  uang  muka  oleh
pembeli,  menunjukkan  minat  pembeli  atas rumah  yang  akan  dibangun  pengembang (kepastian  pasar).  Di  lain  pihak,  bagi pembeli  adanya  proses  PPJB  merupakan cara  bagi  pembeli  untuk  mendapatkan kepastian  akan  rumah  yang  diidamkan dengan  biaya  yang  terjangkau  karena  pada tahap  ini  calon  pembeli  hanya  perlu membayar uang muka terlebih dahulu.
Disisi lain perjanjian pengikatan jual beli  ini  juga  dibuat  untuk  memperlancar proses pengecekan dokumen hukum (Sertifikat Hak Milik) pada kantor pertanahan,  yang  mana  guna  pengecekan sertifikat hak milik tersebut bertujuan untuk memperlancar proses dari jual beli developer dan  konsumen  dan  serta  perjanjian  kredit konsumen  pada  bank.  Dalam  proses perjanjian  kredit  inilah  biasanya  peran  dari Notaris  dibutuhkan  untuk  memberikan kepastian hokum akan akta perjanjian kredit yang  dibuatnya,  dan  juga  untuk  membantu proses pengecekan dan pengurusan sertifikat hak  milik,  hingga  sertifikat  hak  tanggungan dari  objek  yang  akan  di  jual-  belikan tersebut.
Dengan  keberadaan  Notaris  inilah kunci  dari  terealisasikannya  perjanjian kredit,  mengingat  Penerapan  prinsip  kehati- hatian  dalam pemberian  kredit  dilaksanakan dengan cara analisis terhadap setiap
permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah  debitur.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-undang Perbankan. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit, pada umumnya perbankan  menggunakan  instrument  analisa yang  dikenal  dengan the  fives  of  credit atau 5C,  meliputi Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (Modal), Collateral (Jaminanatau Agunan), Condition of economy (kondisi perekonomian). 10 Dari hal itulah  peranan  Notaris  menjadi  sangat penting,  dalam  pemberian  kredit  oleh  bank. yang mana kewenangan dari seorang Notaris untuk  membuat  akta  autentik  dalam  hal  ini perjanjian  pengikatan  jual  beli  serta  untuk mengurus  jaminan  atau  agunan  yang  juga merupakan  objek  dari  PPJB,  baik  berupa bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  hingga dokumen  hak  tanggungan  (APHT)  serta balik nama hak kepemilikan, yang merupakan  salah  satu  unsur  diberikannya kredit  oleh  pihak  bank.  Namun  jika  hal tersebut belum selesai proses pengurusannya maka biasanya untuk memperlancar pemberian  kredit,  pihak  bank  memerlukan “jaminan”  yang  biasanya  berupa Covernote dari Notaris  yang telah disepakati oleh bank
10 Kasmir,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya, Op.Cit.
dan nasabah  untuk  membantu mengurus hal tersebut.
Covernote merupakan surat keterangan  atau  sering  diistilahkan  sebagai catatan  penutup  yang  dibuat  oleh  Notaris Covernote dikeluarkan  oleh  Notaris  karena Notaris belum tuntas menyelesaian pekerjaannya dalam  kaitannya  dengan  tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik. 11 Covernote Notaris  sendiri  pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a.  Surat  perjanjian  kredit  atau  surat  hutang masih  dalam  proses  penyelesaian  di Notaris.
b.  Proses  pendaftaran  hak  atas  tanah  atau balik  nama  sertifikat  hak  atas  tanah  dan pengikatan  jaminan  kredit  masih  dalam proses penyelesaian di Kantor Pertanahan.
c.  Perjanjian  kredit  atau  surat  hutang  dan pengikatan  jaminan  kredit  apabila  telah selesai akan diberikan kepada bank.
Proses perjanjian kredit, proses balik nama  sertifikat  dan  proses  pemberian  hak tanggungan  sampai  terbitnya  sertifikat  hak tanggungan  memerlukan  waktu,  sehingga untuk  memberikan  kepastian  kepada  bank agar  bias  menyetujui  mencairkan  kredit sebelum  proses  balik  nama  sertifikat  hak
11 Tan Thong  Kie,  Bukuke  II  Studi  Notariat, Op.Cit. hlm. 81.
milik (SHM) serta sertifikat hak tanggungan terbit,  Notaris  membuat  surat  keterangan atau Covernote .  Dengan  adanya Covernote ini,  maka  Notaris  menyanggupi  untuk melakukan pengurusan hak atas tanah, balik nama hak atas tanah serta pembuatan APHT, sampai  dengan  terbitnya  sertifikat  hak tanggungan. Covernote yang  dikeluarkan oleh  Notaris  ini  dijadikan  pegangan  bagi bank  untuk  mencairkan  kredit  kepada nasabah debitur.
Penggunaan Covernote Notaris dalam  perjanjian  kredit  pada  dasarnya  tidak dilarang.  Namun  demikian  Notaris  harus tetap  berhati-hati  dan  saksama  dalam melakukan  pemeriksaan  kebenaran  dan keabsahan  dokumen  yang  akan  menjadi jaminan.  Kewajiban  untuk  berhati-hati  ini karena  Notaris  yang  memberikan  jasanya kepada  bank  merupakan  pihak  terafiliasi. Hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  1 angka (2) huruf c Undang-undang Perbankan  yang  menyatakan  bahwa  salah satu  pihak  terafiliasi  adalah  pihak  yang memberikan  jasanya  kepada  bank,  antara lain  akuntan  publik,  penilai,  konsultan hukum  dan  konsultan  lainnya.  Selain  itu, Notaris  merupakan  salah  satu  profesi  yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan  dengan  profesi  lain.  Pasal  1 Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan
bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan  lainnya.  Peran  dan  fungsi Notaris  sangat  penting  dalam  membantu pemerintah memberikan kepastian, ketertiban  dan  perlindungan  hokum  dalam pembuatan akta otentik. Notaris mempunyai kedudukan yang mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Notaris dalam menjalankan  tugasnya  harus  sesuai  dengan kode etik profesi, karena Notaris merupakan profesi yang terhormat (officium nobile).
Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  16 ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang  Jabatan Notaris, menyatakan bahwa dalam menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri, tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum. Untuk  memastikan  kewajibannya,  Undang- undang Jabatan Notaris juga telah menentukan  sanksi  bagi  Notaris  terkait pelanggaran  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a-i Undang-undang
Jabatan Notaris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara,  pemberhentian  dengan  hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.
Penggunaan
Covernote dalam perjanjian  kredit  juga  tidak  bias  dilepaskan dari  peran  bank  itusendiri.  Bank  dalam praktiknya seringkali karena alasan persaingan  bisnis  dalam  mendapatkan  calon nasabah  debitur  bertindak  kurang  hati-hati, karena kekhawatiran larinya nasabah debitur ke  bank  lain.  Seharusnya  bank  dalam memberikan  kredit  tetap  harus  menempuh cara-cara  untuk  memastikan  bahwa  kredit yang akan disalurkan tidak akan bermasalah. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  29 angka  (3)  Undang-undang  Perbankan  yang menyatakan  bahwa  dalam  memberikan kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah  dan  melakukan  kegiatan  usaha lainnya,  bank  wajib  menempuh  cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah  yang  mempercayakan  dananya kepada bank
Sesungguhnya penggunaan Covernote oleh  Notaris  tersebut  sejalan dengan  asas  kemanfaatan  hukum  ( principal of  utility) .  Yang  mana  menurut  Jeremy Bentham asas kemanfaatanya itu, semua hal harus bermanfaat untuk memenuhi kecendrungan manusia menghasilkan kesenangan  dan  mencegah  kesusahan. 12
12 Jeremy  Bentham, Teori  Perundang  Undangan:
Prinsip-prinsip  Legislasi,  Hukum  Perdata.  Op.Cit. hlm. 10.
Yang  dengan  dikeluarkannya Covernote oleh  Notaris,  pihak  bank  dalam  pemberian kredit dapat segera memproses dan memberikan pengkreditannya kepada nasabah  sehingga  semuanya  berjalan  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  nasabah (Kreditur) dan juga pihak bank (kreditur).
Hubungan  Bank  dan  Notaris  dalam Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Bank merupakan badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak. Oleh  karena  itu  terdapat  dua  fungsi  bank  di Indonesia, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (funding)  dan  menyalurkan  kembali  pada masyarakat dalam bentuk kredit (lending). 13
Bank  dalam  memberikan  kredit harus  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah,  bank  umum wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan
13 Try  Widiyono,  2009. Agunan  Kredit  dalam Financial  Engineering ,  Bogor:  Ghalia  Indonesia. hlm. 1.
analisis  yang  mendalam  atau  itikad  dan kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan  tersebut  diperoleh  dari  hasil penilaian permohonan kredit  sebelum kredit tersebut disalurkan.
Salah satu produk bank dari beberapa produk  perbankan  lainnya  yaitu  berupa Kredit  Pemilikan  Rumah  Subsidi.  Kredit pemilikan  rumah  bersubsidi  adalah  sebagai bagian  dari  program  pemerintah,  dalam rangka memfasilitasi pemilikan atau pembelian  rumah  sederhana  sehat  (RS Sehat/RSH) oleh masyarakat berpenghasilan rendah  sesuai  kelompok  sasaran.  Adapun yang  akan  dikenakan  subsidi  adalah  suku bunga kredit atau uang muka.
Notaris  merupakan  sosok  penting  di dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa membantu dan mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati dan dengan penuh  tanggung  jawab.  Secara  umum Notaris merupakan Pejabat Umum
( openbaarambtenaar ) yang berwenang membuat  akta  otentik  dan  kewenangan lainnya  sebagaimana  dimaksud  didalam pada  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  Jo  Undang-undang  Nomor  2  Tahun
2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris.  Atas  dasar  ketentuan tersebut  Notaris  memiliki  kewenangan sebagai  pejabat  umum  yang  membuat  akta para  pihak  dengan  otentik  atau  dikatakan sebagai akta yang “sempurna,” dan memiliki hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan disamping  professional  Notaris  dan  dituntut untuk  bekerja  dengan  tidak  melewati  batas- batas  kewenangan  yang  diberikan  oleh Undang-undang  maupun  ketentuan  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  praktik  kerja yang akan diterapkan dilapangan.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal  16  ayat  1  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Jo Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris, yakni Notaris harus bertindak, jujur, saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait dalam  perbuatan  hukum,  baik  dalam melayani atau bertindak agar tidak dikatakan melanggar kode etik Notaris.
Selanjutnya  mengenai  kemandirian Notaris.  Sering  kali  yang  menjadi  bahan persoalan dalam dunia  Notaris  yakni  makna dari  kemandirian  dimana  seorang  Notaris tidak  hanya  dituntut  untuk  bekerja  dengan
profesionalitas  dan  kreadibilitas  yang  tinggi serta  mandiri.  Karena  kemandirian  juga dapat menyebabkan terciptanya suatu persoalan  seperti  halnya  sebuah  hubungan diantara Notaris dengan klien yang melibatkan  instansi  keuangan seperti  halnya Lembaga  keuangan  yakni  katakan  saja perbankan. Terlarang dalam hal ini  yakni di suatu  sisi  Notaris  sebagai  pejabat  umum harus  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik dengan  bank  namun  di  sisi  lain  Notaris jangan  nampak  terlibat  indikasi  yang membuktikan bahwa Notaris tersebut sedang terlibat  suatu  hubungan  yang  melanggar kode etik.
Dalam hal ini Notaris dapat dianggap secara  tidak  langsung  mempromosikan  diri dan  bahkan  Notaris  dianggap  terlibat  dalam hal kerjasama relasi dengan perbankan yang menurut  Undang-undang  atau  kode  etik Notaris  tersebut  dilarang.  Adapun  yang dimaksud  dengan  Promosi  secara  umum adalah  upaya  untuk  memberitahukan  atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik  calon  konsumen  untuk  membeli atau mengkonsumsinya.
Yang  menarik  dalam  hal  ini  yakni Notaris  memiliki  produk,  dimana  produk yang dikeluarkan adalah berupa akta otentik. Produk  ini  pula  selain  melibatkan  Notaris dengan  kliennya  juga  terkadang  melibatkan
lembaga  keuangan  perbankan  salah  satunya yakni  perjanjian  kredit.  Pihak  Lembaga keuangan  akan  meminta  perjanjian  kredit dan atau perjanjian penanggungannya dibuat dengan akta notarial. Notaris atas permintaan  para  pihak  memenuhi  keinginan sebagaimana  dimohonkan  oleh  pihak  bank sebagai  pemberi  kredit  dengan  debitur, sehingga  darisana  akan  tercipta  hubungan baik  relasi  yang  melibatkan  Notaris  dengan pihak  bank  lalu  dan  debitur  dengan  bank (Notaris  seperti  pihak  terafiliasi  dengan bank).
Dalam  praktiknya  kerap  kali  juga  di temukan Notaris yang melakukan perjanjian kerjasama  dengan  Lembaga  perbankan  baik secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dalam dunia perbankan khususnya dalam penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi.  Kerap  kali  didengar  bank  telah menentukan dengan siapa perjanjian tersebut akan  dibuat  kedalam  akta  autentik.  Ini mengindikasikan  bahwa  juga  pihak  bank sebelumnya  telah  melakukan  kerjasama dengan  Notaris  yang  dalam  bahasa  di lapangnya “Notaris rekanan bank”. Mungkin hal  tersebut  dimaksud  untuk  membungkus hubungan  bank  dan  Notaris  menjadi  lebih “Legal”,  namun  senyatanya  hal  tersebut justru  merupakan  boomerang  bagi  Notaris
karena  tidak  sesuai  dengan  kode  etik seorang  Notaris.  Pernyataan  ini  didasari pertimbangan  bahwa  Notaris  kerap  diminta bank  untuk  membuat  perjanjian  kredit dibawah  intervensi  bank.  Klausul  perjanjian pun  lebih  banyak  ditentukan  oleh  bank, selain  itu  pada  dasarnya  Notaris  sebagai pejabat  public  tentunya  harus  melayani kepentingan  masyarakat  yang  menghadap kepadanya  tanpa  harus  ada  pengikatan sebelumnya.
Sesungguhnya hubungan antara bank dan  Notaris,  haruslah  berjalan  dengan standar  kodeetik  yang  telah  ditetapkan  oleh masing-masing  pihak.  Hal  tersebut  penting untuk  tetap  menjaga  profesionalitas  bagi masing-masing  pihak  dan  menjaga  marwah khusnya  teruntuk  Notaris  sebagai  pejabat umum.
Wewenang  Penunjukan  Notaris  dalam pembuatan perjanjian kredit kepemilikan rumah  (KPR)  dan  Perjanjian  Pengikat Jual Beli (PPJB)
Seperti  yang  telah  disinggung  pada  sub  bab pertama  di  atas.  Penunjukan  Notaris  oleh pihak  bank  tidak  di  atur  dalam  Undang- undang  Perbankan,  namun  lebih  pada  peran aktif bank untuk menentukan sendiri Notaris mana  yang diminta  untuk  membantu  urusan bank  dalam  segala  proses  dari  perbuatan
hukum bank terutama perbuatan keperdataan yang memerlukan akta autentik. Hal tersebut juga di sampaikan oleh salah satu staff analis bank,  yang  penulis  wawancarai  pada  salah satu  kantor  cabang  pembantu  bank  BTN  di daerah  Ilir  Barat  Kota  Palembang.  Yang mana ia menjelaskan
“salah  satu  pertimbangan  kami  (Bank) dalam  menunjuk  Notaris  mana  yang akan  kami  minta  bantuannya  dalam proses  KPR  yaitu,  kami  telah  mengenal dan juga telah berhubungan yang cukup lama  dengan  Notaris  tersebut,  sehingga kami telah mengetahui kinerja yang baik dari  Notaris  tersebut.  Semua  itu  kami pertimbangkan karena agar memperlancar proses dari setiap produk- produk perbankan yang kami kerjakan.”
Selanjutnya  beliau  menjelaskan  lagi kepada  penulis  bahwa  “kita  di  perbankan dituntut  dengan  waktu  pekerjaan  yang berkualitas,  dengan  kata  lain  semuanya harus  di  pertimbangkan  dengan  baik  dan profesional.  Jangan  sampai  ada  kesalahan sekecil  apapun  terutama  pada  bagian  legal. Karena  hal  tersebut  dapat  menjadi  masalah yang  akan  menganggu  kinerja  perusahaan.” Setelah  disinggung  lagi  dalam  proses pembuatan  PPJB  dan  Perjanjian  Kredit Kepemilikan  Rumah,  ia  pun  menambahkan “maka  dari  itu  biasanya  kami  dalam  proses KPR  itu  telah  menetapkan  dengan  Notaris mana yang akan membantu kami, atau yang biasanya  kami  sebut  Notaris  rekanan  bank
Bonny Oktafian, Ridwan dan Achmad Syarifuddin
yang  telah  biasa  mengurus  dalam  setiap proses KPR.”
Disamping itu penulis dalam penelitian  ini  menemukan  dalam  praktek yang terjadi di lapangan yaitu Notaris  yang di  tunjuk  bank  untuk  membantu  proses perjanjian  KPR  yang  mana  Notaris  tersebut pada  proses  awal  nya  telah  mengeluarkan Covernote dalam  hal  akan  mengurus  semua proses  perjanjian  kredit,  terutama  mengurus kelengkapan  dokumen  yang  diperlukan seperti  perjanjian kredit,  balik  nama sertifikat  dan  hingga  terbitnya  sertifikat  hak tanggungan,  sehingga  dari Covernote itulah yang  menjadi  “pegangan”  bank  untuk memperlancar  proses  perjanjian  kredit  agar segera terjadi walaupun masih ada dokumen hukum  yang  belum  selesai  yang  menjadi syarat  diprosesnya  perjanjian  kredit  oleh bank, dan seiring berjalannya waktu Notaris tersebut  tidak  dipakai  lagi  membantu  dalam mengurus  hal-hal  yang  tertuang  dalam Covernote yang  telah  dibuatnya,  dengan kata lain bank menunjuk Notaris  lain dalam pembuatan  perjanjian  kredit  dan  pembuatan PPJB.
Sampai  disini  penulis  memiliki  dua teori mengenai dapat terjadinya hal tersebut, yaitu:
a. Penunjukan itu bias terjadi dikarenakan Notaris yang
mengeluarkan Covernote sedang
berhalangan dalam menunaikan kewajibannya  sebagai  seorang  Notaris yang  mana  dalam  hal  ini  terdapat beberapa faktor yaitu:
1. Notaris  tidak  ada  di  tempat dengan  kata  lain  Notaris  tersebut sedang cuti sesuai ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-undang jabatan Notaris. Yang mana dalam hal  ini  Notaris  tersebut  menunjuk Notaris  pengganti  yang  akan menggantikannya  selama  Notaris tersebut mengambil cuti.
2. Notaris  diberhentikan  sementara dari jabatannya.
Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu: Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
a) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
b) berada di bawah pengampuan;
c) melakukan perbuatan tercela;
d) melakukan  pelanggaran  terhadap kewajiban  dan  larangan  jabatan serta kode etik Notaris; atau
e) sedang menjalani masa penahanan.
b. Notaris  tersebut  dalam  kenyataanya belum  bias  menyelesaikan  apa  yang akan  diselesaikannya  sesuai  isi  dari Covernote yang  diabuat.  Yang  mana dalam hal ini pihak bank dan konsumen tidak  bias  menunggu  lebih  lama  lagi karena  keterbatasan  waktu.  Sehingga bank  menunjuk  Notaris  yang  berbeda untuk  mengikat  konsumen  dan  bank dalam  perjanjian  kredit  kepemilikan rumah  dan  PPJB  dari  objek  yang  telah disepakati oleh tiap-tiap pihak.
Setelah penulis mewawancarai dengan  narasumber  yang  sama,  khusus mengenai  penemuan  yang  terjadi  di  dalam prakteknya ini. Pihak bank tersebut menjelaskan  “bahwa  kami,  bank  tentu  saja memiliki  hak  untuk  menunjuk  Notaris  lain dalam proses perjanjian kredit ini, dikarenakan  Notaris  sebelumnya  sampai sekarang  belum  menyelesaikan  dokumen- dokumen  yang  diurusnya.  Jika  langkah  itu tidak kami lakukan maka dari sisi ekonominya  akan  menjadi  terhambat  dalam kelancaran proses kegiatan perbankan kami.”
Tentunya  pihak  bank  dalam  hal menunjuk  Notaris  yang  berbeda  pada prakteknya  ini  beralaskan  pada  factor kelancaran  kegiatan  perbankan  bank  dan
asas  kemanfaatannya.  Yang  mana  hal tersebut  bermanfaat  bagi  calon  nasabah karena  permohonan  kreditnya  bias  berjalan dan  bias  nasabah  tersebut  bias  mengambil kenikmatan  yang  didapatkannya,  dan  juga pihak  bank  dalam  hal  kelancaran  kegiatan perekonomian dan usahanya sebagai Lembaga  perbankan  bias  berjalan  dengan sebagaimana  semestinya  serta  yang  dapat mengambil  kenikmatan  dari  hal  tersebut juga  tentunya  developer  selaku  penyedia objek dari perjanjian kredit tersebut.
Seorang  Notaris  memang  harus  dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan sebagaimana  yang  telah  di  atur  dalam Undang-undang  No.30  tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah  di  ubah menjadi  Undang-undang  No.2  tahun  2014 tentang  JabatanNotaris.  Namun  dalam  hal ini juga mengingat tidak ada peraturan yang dilanggar baik dari Undang-undang maupun juga  peraturan  lainnya  yang  berhubungan dengan  dunia  perbankan,  maka  selagi  hal tersebut  menjadi  kebutuhan  yang  dapat bermanfaat  bagi  para  pihak,  maka  halt ersebut dapat dilakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dalam artikel ini,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  dalam proses akad kredit pemilikan rumah
bersubsidi,  perjanjian  kredit  dan  juga perjanjian pengikatan jualbeli harus menggunakan akta Notaris. Hal ini agar akta perjanjian  tersebut  menjadi  akta  yang autentik yang bisa mengikat dengan sempurna  para  pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian  tersebut.  Penunjukan  Notaris seorang  Notaris  diminta  bantuannya  dalam pembuatan akta perjanjian tersebut sesungguhnya  tidak  diatur  baik  dalam Undang-undang Perbankan maupun Undang-undang  Jabatan  Notaris.  Semua  itu dilakukan  atas  dasar  kebebasan  memilih Notaris mana yang akan diminta bantuannya dalam hal pembuatan akta perjanjian. Dalam praktek  bahwa  peran  yang  dominan  dalam penunjukan  seorang  Notaris  itu  ada  pada pihak  Bank,  sedangkan  calon  nasabah biasanya  hannya  bersifat  pasif.  Bagi  calon nasabah  atau  debitur  berharap  agar  cepat direalisasikan perjanjian kredit yang dimohonkannya  kepada  pihak  bank.  Dalam prakteknya  terdapat  Notaris  yang  telah menjalin  hubungan  “rekanan”  dengan  bank dalam pengurusan pembuatan akta perjanjian kredit.
Penunjukan Notaris mana  yang akan memperoses perjanjian KPR dan PPJB tidak ditegaskan  dalam  Undang-undang  Jabatan Notaris  ataupun  berdasarkan  peraturan lainnya.    Penunjukan  Notaris  itu  diambil
semata-mata  karena  kriteria-kriteria  dan pertimbangan yang dibuat oleh internal bank sendiri  yang  berdasarkan  kebiasaan.  Pihak bank  dapat  menunjuk  Notaris  mana  saja yang  berada  pada  wilayah  jabatannya. Dalam hal penunjukan Notaris yang berbeda dari  Notaris  yang  membuat  covernote  dan notaris  yang  melegalisasi  perjanjian  kredit dan pembuat perjanjian pengikatan jual beli, hal  tersebut  diambil  karena  pertimbangan atas dasar kelancaran dari kegiatan perbankan yang terjadi pada perusahaannya, sehingga  bank  bisa  saja  menunjuk  Notaris lain  yang  dianggapnya  memiliki  komitmen akan waktu  yang telah disepakati, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun jika dicermati bank telah menyampingkan pertimbangan- pertimbangan  lain  seperti  Notaris  pertama lebih tahu  persoalan atau  riwayat  dari objek kredit  dari  awal,  tahu  apa  yang  harus dikerjakan  terhadap  akta-akta  yang  dibuat, sehingga bisa meminimalisir resiko kesalahan  baru  atau  berlanjut  yang  bisa muncul dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad.  2004. Hukum  dan Penelitian Hukum.
Hadyanto  Sophia,  2013, Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata. Medan,:
Sofmedia.
Jeremy  Bentham,  2013, Teori  Perundang
Undangan:
Prinsip-prinsip Legislasi,  Hukum  Perdata  dan
Hukum  Pidana, Jakarta:  Nuansa
Cendekia.
Kasmir, 2009. Bank dan Lembaga Keuangan  Lainnya ,  Jakarta:  Raja Grafindo.
Muhammad  Syaifuddin.  2012. Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif, Teori, Dogmatik dan
PraktikHukum .  Bandung:  Mandar Maju.
Sugiharti,  Imelda.  2016. Peran  Notaris
dalam Legalisasi Perjanjian Kredit
Perbankan  berdasarkan  Undang-undang
Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang- undangNomor 2 tahun 2014, Tesis, Tidak diterbitkan. Palembang:
Program Magister Kenotariatan
Program  Pascasarjana  Universitas
Sriwijaya.
Tan  Thong  Kie,  2000. Serba-Serbi  Praktek Notaris .  Jakarta:    Ichtiar  Baru  Van
Hoeve, Buku II Studi Notariat.
Try  Widiyono,  2009. Agunan  Kredit  dalam
Financial Engineering , Bogor: Ghalia Indonesia. Yusuf Sofie, 2008, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen
Hukumnya ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.

## Peraturan Perundang-Undangan
Ordonansi Stbl. 1916-46 tentang Waarmerken van Oderhandche
Akten Enz. UUD  1945  Beserta  Amademen  I,  II,  III,  & IV. Indonesia, Undang-undang
Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-undang  Nomor  7  tahun  92  Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah.
Dengan  Undang-undang  No.10  Tahun  98 Tentang Perbankan.
.