## Volume 2 Nomor 1 (2021) Pages 22 – 29
Ecobankers : Journal of Economy Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal  : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers
Dual Banking System Perspektif Kaidah Fiqih Maa Haruma Akhduhu Haruma ‘Ithauhu
Dede Abdurohman, 1  Rachmat Syafe’i, 2 Mustafa 3
IAI Bunga Bangsa Cirebon 1 , UIN Sunan Gunung Djati Bandung 23
E-mail : de2.cluster@gmail.com
Received: 2021-01-22; Accepted: 2020-02-25; Published: 2021-02-28

## Abstrak
Kelahiran Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS merupakan Unit usaha dari bank konvensional, sehingga keberadaannya modal UUS ditopang dari bank konvensional. Sedangkan bank konvensional sendiri menggunakan  konsep  bunga  bank.  Dan  bunga  bank  di  Indonesia  setatus  hukumnya  ialah  haram,  hal  ini berdasarkan  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  No.  1  tahun  2004  tentang  Bunga.  Sehingga  aktivitas kegiatan  usaha  UUS  diawali  dengan  modal  bank  yang  menggunakan  konsep  bunga  serta  dari  modal  pihak ketiga  (masyarkat).  Permsalahan  tersebut  akan  dibahas  dalam  sudut  pandang  kaidah  fiqih Maa  Haruma Akhduhu Haruma„Ithauhu . Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.  Dengan  pengumpulan  datanya  normatif/literatur.  Temuan  dari  penelitian  ini  ialah  UUS  dengan status awalnya  menggunakan  modal bank  konvensional  maka status dalam penggunaan  modal tersebut sama hukumnya  dengan  status  bunga  bank  yaitu  riba.  Hal  ini  dikarenakan  UUS  menerima  modal  hasil  dari  usaha dengan bunga bank dan atas dasar itula UUS dalam menggunakannya haram hal ini didasari atas kaidah Maa Haruma Akhduhu Haruma „Ithauhu yaitu Sesuatu  yang haram  diterima,  haram  pula untuk  diberikan .  Akan tetapi  jika  UUS  dilihat  dari  sudutpandang  qawaidul  khamsah  akan  berbeda  status  hukumnya.  Hal  ini dikarenakan  hadirnya  UUS  merupakan  cikal  bakal  perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Jika  tidak ada UUS pertumbuhan dan perkembangan perbankan  syariah di Indonesia lambat. hal  tersebut  masuk dalam ranah ad-dharurat, sehingga kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang
Kata Kun ci: Unit Usaha Syariah, Maa Haruma Akhduhu Haruma „Ithauhu

## Abstract
he birth of the Sharia Business Unit hereinafter referred to as UUS, is a business unit of a conventional bank, so that the existence of UUS capital is supported by conventional banks. Meanwhile, conventional banks use the concept of bank interest. And bank interest in Indonesia as legally as legal is haram, this is based on the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 1 of 2004 concerning Flowers. So that UUS business activities begin with bank capital using the concept of interest and from third party (community) capital. These issues  will be discussed in the viewpoint of Maa Haruma Akhduhu Haruma „Ithauhu fiqh principles. In this research, the type of research used is descriptive qualitative research. By collecting normative data/literature. The findings of this study are that UUS with its initial status uses conventional bank capital, so the status in using that capital is the same as the status of bank interest, namely usury. This is because UUS receives capital from business with bank interest  and  on  that  basis  UUS  in  using  it  is  haram,  this  is  based  on  the  principle  of  Maa  Haruma  Akhduhu Haruma „Ithauhu, namely something that is haram to accept, it is also haram to be given. However, if UUS is seen from the point of view of qawaidul khamsah, its legal status will be different. This is because the presence of UUS is the forerunner of the development of Islamic banking in Indonesia. If there are no UUS, the growth and development of Islamic banking in Indonesia are slow. this is included in the realm of ad-dharurat so that kemudharatan allows things that are prohibited
Keywords : Sharia Business Unit , Maa Haruma Akhduhu Haruma 'Ithauhu
Copyright © 2021  Ecobankers : Journal of Economy Banking

## PENDAHULUAN
Perkembangan  regulasi  perbankan  syariah  mengalami  perubahan  sejak  tahun  1998 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m usaha bank umum ialah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia.  Yang  diperjelas melalu penjelasannya Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  Prinsip  Syariah  melalui:  pengubahan  kantor cabang  atau  kantor  di  bawah  kantor  cabang  yang  melakukan  kegiatan  usaha  secara konvensional menjadi
Kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan  kantor  bank  tersebut,  kantor  cabang  atau  kantor  di  bawah  kantor  cabang  yang sebelumnya  melakukan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  dapat  terlebih  dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.(Undang-Undang No 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan, n.d.)
Atas  dasar  itulah  lahirnya  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dari  rahim  Bank  Konvensional. Sekalipun  saat  ini  sudah  mengalami  perubahan  dari  sisi  regulasi,  perbankan  syariah  dapat menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang semual UUS. Sehingga akan terpisah dari system bank  induknya  (bank  konvensional).  Namun  hingga  saat  ini  bank  konvensional  yang memiliki  UUS  masih  ada  seperti  Bank  Danamon  Indonesia,  Bank  Permata,  Bank  Permata, Bank Maybank Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank OCBC NISP, Bank Sinarmas,  Bank  Tabungan  Negara  (Persero),  BPD  DKI,  dan  lain-lain.(OJK,  2020)  Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dual banking system perspektif kaidah fiqih Maa Haruma Akhduhu Haruma „Ithauhu.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif. Dengan  pendekatan  hukum  islam.  Teknik  yang  digunakan  untuk  mengumpukan  datanya memalui  studi  literatur  atau  pustaka.  Sedangkan  teknik  pengolahan  datanya  ialah  dengan analisis  data  kualitatif.  Tujuan  dari  tulisan  ini  ialah  bagaimana  hukum  dual  banking  system jika  dilihat  dari  sudut  pandang  kaidah  fiqih  Maa  Haruma  Akhduhu  Haruma  Ithauhu.  Dan yang menjadi pisau analisisnya ialaha kiadah fiqih tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bank  Umum  Syari‟ah  (BUS)  adalah  bank  yang  dalam  aktivitasnya  melaksanakan kegiatan  usaha  sesuai  dengan  prinsp  syari‟ah  dan  melaksanakan  kegiatan  lalu  lintas pembayaran.  Bank  umum  syari‟ah  dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syari‟ah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Prinsip Syari‟ah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang syari‟ah.(Ismail, 2011)
Unit Usaha Syari‟ah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari‟ah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit syari‟ah sama dengan aktivitas yang  dilakukan  oleh  bank  umum  syari‟ah,  yaitu  aktivitas  dalam  menawarkan  produk
penghimpunan  dana  pihak  ketiga,  penyaluran  dana  kepada  pihak  yang  membutuhkan,  serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.
Maksud  dual  banking  system,  bank  dapat  melakukan  dua  kegiatan  sekaligus,  yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis syariah. Bagi yang mengkonversi banknya menjadi perbankan syariah, maka seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah, sedangkan bagi yang melakukan kedua-duanya maka  mekanisme  kerjanya  diatur  sedemikian  rupa,  terutama  yang  menyangkut  interaksi antara  kegiatan-kegiatan  yang  berbasis  bunga  yang  merupakan  kekhasan  dari  perbankan konvensional  dengan  kegiatan  yang  bebas  bunga  yang  merupakan  kekhasan  dari  perbankan syariah, sehingga antara keduanya dapat dipisahkan.(Rahmatika & Systemsebagai, 2014)
Kegiatan  usaha  secara  konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  kantor cabang  pembantu  syariah  atau  unit  syariah.  Model  seperti  itu  dikenal  dengan  sebutan  dual banking  system  yaitu  terselenggaranya  dua  system  perbankan  (konvensional  dan  syariah secara berdampingan). Dengan model seperti itu, maka operasional bank syariah tidak berdiri sendiri  (mandiri),  tetapi  masih  menginduk  pada  bank  konvensional.  Operasional  perbankan syariah  tersebut  hanya  menjadi  salah  satu  bagian  dari  program  pengembangan  bank  umum konvensional,  model  itu  biasa  disebut  dengan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS).  Kelahiran  UUS yang berasal dari bank konvensional akan memeberikan dampak pada modal awal dari UUS itu  sendiri.  Sumber  dana  bank  salah  satunya  ialah  sumberdana  sendiri  atau  biasa  disebut danaa pihak pertama  yakni  pemegang saham.  Meskipun proporsi dana sendiri relative kecil dibandngkan  dengan  total  dana  yang  dihimpun  atau  total  aktivanya,  dana  sendiri  tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya.(Sobana, 2016)
Modal  yang  disetor  oleh  pemegang  saham,  yang  dimana  sumber  utamanya  itu  dari modal  perusahaan  yaitu  saham.  Sumber  dana  ini  hanya  akan  ada  apabila  pemilik menyerahkan  dananya  pada  bank  melalui  pembelian  saham  dan  untuk  penambahan  dana berikutnya  dapat  dilakukan  oleh  bank  dengan  mengeluarkan  dan  menjual  tambahan  saham baru. Sumber dana lainnya ialah dana cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang  disisihkan  untuk  menutup  timbulnya  resiko  kerugian  di  hari  berikutnya.  Sumber berikutnya  yakni  Laba  ditahan,  yaitu  sebagian  laba  yang  seharusnya  dibagikan  kepada  para pemegang  saham,  tetapi  para  pemegang  saham  itu  sendiri  diputuskan  untuk  menanamkan laba Kembali.
Keuntungan  dari  dana  yang  bersumber  dari  bank  itu  sendiri  adalah  mudah  dalam memperoleh  dana  yang  diinginkan  dan  tidak  perlu  membayar  bunga  yang  relative  besar dibandingkan  dengan  meminjam  ke  lembaga  lain.  Kerugian  dari  dana  yang  bersumber  dari bank itu sendiri adalah untuk memperoleh dana dalam jumlah yang besar akan membutuhkan waktu yang lama.(Kasmir, 2010). Selain dana sendiri sebagai modal awal UUS terdapat juga sumber  dana  yang  berasal  dari  mayarakat  luas.  Dana  tersebut  merupakan  sumber  dana terpenting  atau  sumber  paling  utama  dalam  kegiatan  operasi  bank.  Pencarian  dana  yang paling mudah dan persyaratannya pun tidak sulit.  Asal  bank dapat  menyusun strategi  untuk menarik  minat  nasabah  dengan  cara  menawarkan  berbagai  jenis  simpanan  atau  pinjaman dengan bunga dan fasilitas menarik, maka nasabah akan tertarik untuk melakukan simpanan sesuai  dengan  tujuannya  masing-masing,  seperti  keuntungan,  kemudahan,  atau  keamanan uangnya.
Dana  pihak  pertama  atas  berdirinya  UUS  yakni  dari  saham  bank  konvensional  tentu modal  dari  hasil  usaha  bank  konvensional  yang  menggunakan  prinsip  bunga  bank.  Yang
kemudian dicampurkan  dengan dana  yang berasal  dari masyarkaat  luas  yang pada dasarnya dana  masyarakat  merupakan  dana  yang  halal.  Berbeda  dengan  dana  awal  dari  pemegang saham  yang  didasari  induk  dari  bank  UUS  itu  sendiri  yakni  bank  konvensional  yang berprinsipkan bunga bank.
Bunga  bank  di  Indonesia  sudah  di  legalisasi  sebagai  suatu  aktifitas  yang  dilarang bahkan diharamkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI)  No  1  Tahun  2004  tentang  bunga.  Bunga  (interest/fa‟idah)  adalah  tambahan  yang dikenakan  dalam  transaksi  pinjaman  uang  (al-qardh)  yang  diperhitungkan  dari  pokok pinjaman  tanpa  mempertimbangkan  pemanfaatan/hasil  pokok  tersebut,  berdasarkan  tempo waktu,  diperhitungkan  secara  pasti  di  muka,  dan  pada  umumnya  berdasarkan  persentase. Praktepembungaan  uang  saat  ini  telah  memenuhi  kriteria  riba  yang  terjadi  pada  zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi‟ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah  satu  bentuk  riba,  dan  riba  haram  hukumnya.  Praktek  pembungaan  tersebut  hukumnya adalah  haram,  baik  dilakukan  oleh  Bank,  Asuransi,  Pasar  Modal,  Pegadaian,  Koperasi,  dan Lembaga  Keuangan  lainnya  maupun  dilakukan  oleh  individu.(Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga, n.d.)

## Kaidah fiqih  هؤاطعإ مزح هذخأ حزحاه
Dengan  berpegang  kepada  kaidah-kaidah  fiqih  tersebut,  para  ahli  hukum  Islam  akan merasa lebih mudah dalam mengistinbathkan hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah  yang  akan  ditentukan  hukumnya  itu  kepada  kaidah  fiqih  yang menampungnya.  Sehubungan  dengan  ini,  Muhammad  Hamzah  yang  dikutip  A.  Rahman (1976: 17) mengemukakan bahwa : “Masalah-masalah fiqh itu hanya dapat dipahami dengan mudah  melalui  kaidah-kaidah  fiqih.  Karena  itu,  menghafal  dan  memahami  kaidah-kaidah tersebut sangat bermanfaat”.
Sejalan  dengan  pernyataan  Muhammad  Hamzah  di  atas,  al-Qarafi  mengemukakan bahwa: kaidah-kaidah fiqih ini sangat urgen dan bermanfaat, dengan menguasainya membuat ahli hukum itu mulia dan berprestise. Barang siapa menetapkan hukum-hukum cabang yang partikularpartikularnya bersesuaian, tanpa menggunakan kaidah-kaidah kuliyah, maka hukum cabang  itu  akan  saling  bertentangan  dan  berbeda,  bahkan  menjadi  kacau.(Ibrahim,  2019). Definisi kaidah menurut imam Tajjuddin al subki
اينه ايهاكحا نيفٌ ةزٍثك ثاٍئشج وٍلع قبطنٌ يذلا ًلكلا زهلأا
Kaidah  adalah  sesuatu  yang  bersifat  general  yang  meliputi  bagian  yang  banyak  sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi .(Al-Jurjani, 1983)
Dari  definisi  tersebut,  jelas  bahwa  kaidah  bersifat  general/menyeluruh.  Kaidah  Maa Haruma Akhduhu Haruma „Ithauhu merupakan kaidah yang general. Maksudnya ialah dapat dibawa  kepada  hal  apapun,  termasuk  berkaitan  dengan  dual  banking  system  yang  ada  di indonesia.  Tidak  hanya  dalam  permasalahan  perbankan  saja,  dapat  pula  dibawa  ke  arah korupsi  misalnya.  Korupsi  merupakan  aktivitas  seseorang  dengan  tanpa  izin  dari  pemilik barang itu sendiri. Maka korupsi dapat dilihat pula dengan sudut pandang kaidah ini.
Sesuatu yang haram diterima, haram pula untuk diberikan
وٍطعًٌ هزٍغل وهدقٌ ىأ اضٌأ وٍلع مزحٌ ونه دٍفتسًٌ هذخأٌ ىأ دحلأ سٌجٌ لا يذلا مزحولا ءًشلا ىأ ةدعاقلا هذى ىنعه هاٌإ
Makna  dari  kaidah  ini  adalah  bahwa  sesuatu  yang  diharamkan  (dilarang)  yaitu sesuatu  tidak  boleh  diambil  dan  dimanfaatkan  oleh  seseorang  juga  diharamkan  baginya untuk memberikannya kepada orang lain.(Ahmad bin Muhammad Az-Zirqa, 1938)
Apabila sesuatu  yang haram diterima atau diambil, maka haram pula diberikan, sebab antara  memberi  dan  menerima  terkandung  asa  kausalitas  (sebab-akibat).  Dalam  menerima sesuatu, hampir dipastikan mengandung unsur-unsur penyerahan. Jika demikian maka kedua pekerjaan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karenanya akan tidak rasional jika diberlakukan hukum yang berbeda antara keduanya.
Dasar kaidah ini dicetuskan bedasar pada hadits
اينوث لكاً وٍلا تلٌوحولاً اىزصتعهً اىزصاعً ايعاتبهً ايعئابً ايبقاسً ايبراشً زوخلا الله يعل
“allah  swt.  Melaknat  khamar,  yang  meminumnya,  yang  menuangkannya,  penjualnya, pembelinya,  pemerasnya,  yang  diperaskan,  yang  membawanya,  yang  dibawakan,  dan  yang memakan hasil penjualannya”
Terkait  hadits  di  tas  ibn  „Arabi  menyatakan  bahwa  laknat  terhadap  pihak-pihak  yang terlibat dalam masalah Khamar seluruhnya berjumlah sepuluh orang. Dan susunan yang tepat adalah:  orang  yang  diperaskannya,  orang  yang  memeras,  orang  yag  menjual,  orang  yang memakan  hasil  penjualan,  orang  yang  membeli,  orang  yang  membawa,  orang  yang dibawakan, orang yang dibelikan, orang yang menuangkan, dan yang meminumnya.
Jika melihat hadits di atas yang berkaitan dengan khamar, dan telah milihat status dari khamr tersebut yaitu haram, maka proses untuk mendapatkan khamarnya pun haram. Maksud dari proses ini pasti melibatkan pihak lain  yakni  penjual, bahkan  yang menyaksikan adanya transaksi  atau  disebut  dengan  saksi  pandangan  penulis  masuk  dalam  kategori  hadits  ini. Seseorang  yang  menyaksikan  atas  sesuatu  yang  dipandang  haram  namun  ia  tidak  melarang atau  memperingati  bahwa  hal  tersebut  dilarang  maka  ia  termasuk  orang  yang  membiatkan kedhaliman  dilaksanakan  yakni  menyaksikan  transaki  jual  beli  yang  haram  (khamar), sehingga saksi dalam hal ini menyaksikan jual beli khamar maka status hukumnya sama yaitu dilaknat.  Dari  pemahaman  ini  kemudian  dibangun  suatu  hipotesa,  bahwa  setiap  pihak  yang terlibat  dalam  hal-hal  yang  haram,  baik  ketrlibatannya  mengandung  manfaat  bagi  dirinya sendiri atau tidak, maka hukum yang berlaku adalah sama yaitu haram.
Aplikasi  kaidah  lainya  ialah  berkaitan  dengan  keharaman  riba.  Secara  umum, keharaman menerima dan memberi yang dimaksud oleh kaidah ini ialah pada persoalan yang dilarang  oleh  syariat.  Kaidah  ini  dapat  diaplikasikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan termusak  salah  satunya  ialah  berkaitan  keharman  riba  yang  didalamnya  juga  dual  banking system.
Keharaman riba secara syariat sudah jelas dalam al-qur‟an surat al-baqarah: 275
“..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

## Hadits Nabi
وبتاكً هدىاشً ولكٌهً ابزلا لكا الله يعل
“ Allah  swt  melaknat  pemakan  riba,  yang  mewakilkan  transaksinya,  saksinya  dan pencatatnya..”
Dari  dua  dalil  di  atas  telah  menyinggung  secara  jelas  bahwa  keharaman  riba    tidak terbatas  penerima  dan  pengkonsumninya  saja,  namun  juga  berlaku  pada  segala  bentuk aktivitas  dan  alokasi  yang  mengandung  praktek  riba,  temasuk  pemberi,  dan  saksi transaksi.(Abdul Haq, Ahmad Mubarok, 2009)
Riba  menurut  para  fuqaha  yaitu  merupakan  suatu  pengambilan  tambahan  dari  harta pokok  atau  modal  secara  batil  baik  dalam  utang  piutang  maupun  jual  beli.(Abu  al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, 1981) Riba dalam definisi  ini  hanya  terdapat  daam  permasalahan  hutang  piutang  dan  jual  beli  dan  dengan catatan  penambahan  tersebut  dengan  cara  yang  batil.  Pendapat  jumhur  ulama  berpendapat bahwa  bunga  bank  tidak  boleh  (haram)  sementara,  sebagian  ulama  diantaranya  Abdullah Yusuf  Ali  dan  Muhammad  Asad  berpendapat  bahwa  bunga  yang  diharamkan  adalah  riba yang berlipat ganda (tidak wajar), sementara bunga yang tidak berlipat ganda boleh, termasuk dalam  kategori  ini  bunga  bank  yang  dipraktekkan  pada  saat  ini.  Pengharaman  riba  /usurios dalam  Islam  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  moral  dan  kemanusiaan  sebab  esensi pelarangan  riba  adalah  penghapusan  segala  bentuk  praktik  ekonomi  yang  menimbulkan kezaliman  dan  ketidakadilan,  disamping  itu  dampak  bunga  terhadap  perekomian  akan menyebabkan  terhambatnya  pertumbuhan  ekonomi.(Hisam  Ahyani,  2020).  Ketika  dikaitkan antara hadits  nabi  yang berkaitan tentang khamar sebagai  dasar dari kaidah ini dengan dual banking system yang ada di Indonesia. UUS sebagai anak usaha dari bank konvensional, dan bank  konvensional  sendiri  merupakan  bank  yang  berprisnispkan  bunga  bank  maka  secara tidak langsung berdirinya UUS atas dasar modal dari bank konvensional  yang dicampurkan dengan  modal  dari  pihak  lainnya  (masyarakat).  Dalam  hadits  tersebut  keharamn  khamar dapat  berdampak  pada  keharaman  orang  yang  membawa  kahmar,  terlebih  orang  yang meminumnya.  Begitupun  dengan  modal  UUS  yang  didasari  dari  bank  konvensional  yang notabenenya  adalah  haram,  maka  segala  sesuatu  yang  diambil  oleh  UUS  dari  bank konvensional  sebagai  induknya  adalah  haram  maka  apa  yang  diambil  tersebut  tidak  boleh disalurkan kepada masayarakat dalam bentuk apapun.
Kegiatan usaha UUS berkaitan dengan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan penghimpunan  dari  masyarakat  menggunakan  prinsip  syariah.  Sekalipun  itu  merupakan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh UUS dalam usahanya, namun ststus hukumnya sama ialah  haram.  Hal  ini  dikarenakan  modal  awal  UUS  diambil  dari  bank  konvensional.  Akan berbeda dengan Bank Umum Syariah (BUS) yang sudah pisah baik itu dari segi kelembagaan maupun  ari  sisi  sistem  manajemennya.  Dimana  BUS  secara  modal  sudah  mandiri  tidak bergantung pada bank konvensional melainkan pada Bank Indonesia.
Keharaman  tersebut  tidak  hanya  dalam  prodak  bank,  melainkan  pegawainya  karena sebagai  pencatat  adminsitrasi  bank.  Dampak  dari  ststus  awal  sebagai  sesuatu  yang  haram berdampak  sangat  luas  kepada  yang  lainnya.  Hal  ini  didasari  atas  hadits  nabi  “Allah  swt melaknat pemakan riba, yang mewakilkan transaksinya, saksinya dan pencatatnya..”
Kaidah lainnya yang senada dengan kidah di atas ialaha kidah yang berbunyi:

## وبلط مزح ولعف مزحاه

## Sesuatu yang haram dikerjhakan, haram pula diupayakan
Kaidah  ini  menyatakan  baha  diharamkannya  mengerjakan  perbuatan  tertentu  menjadi penyebab  di-haramkannya  upaya  untuk  mewujudkannya.(Abu  al-Fayad  Muhammad  Yasin bin Isa al-Fadani, 1997) UUS dalam hal ini diharamkan karena pengambilan modal dari bank konvensional  sehingga  haram  pula  dalam  mengupayakan  berjalannya  aktivitas  usaha  UUS sekalipun dalam bentuk prinsip syariah baik itu menghimpun maupun menyalurkan.
Pengecualian  bagi  UUS  ketika  UUS  mampu  memisahkan  dalam  masalah  permodalan antara  modal  yang  bersumber  dari  bank  konvensional  dan  modal  yang  bersumber  dari masarakat. Serta tidak lepas dari penyalurannya dapat dipisahkan mana yang bersumber dari keduanya.  Sehingga  UUS  mampu  membedakan  pendapatan  yang  masuk  dari  kedua  modal tersebut.  Selain  itu  hadirnya  UUS  ini  sebagai  pamantik  tumbuh  dan  berkembangnya perbankan  syariah  di  Indonesia,  hal  ini  dibuktikan  dengan  perubahan  UUS  mennjadi  BUS seperti BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM) BRI Syariah dan lainnya.(OJK, 2020).
Jika tidak diawali dengan UUS yang lahi darir bank konvensional, perkembangan bank syariah  di  Indonesia  akan  terhambat,  sperti  halnya  bank  Muamalat  yang  merupakab  BUS sejak awal berdirinya. Bahkan saat ini perkembangan bank muamalat tertinggal dengan bank syariah yang diawali dari UUS. Dan jika UUS tidak lahir maka bank konvensional semakin tidak  ada  tandingannya  artinya  bank  konvensional  akan  menguasai  keuangan  di  indonesia. Sehingga  UUS  yang  lahir  dari  Konvensioanl  untuk  kelangsungan  perbankan  syariah  masuk dalam ranah kategori dharurat.
Istilah darurat  masuk  dalam  qawaidul khamsah (lima kaidah asasi)  yakni    لاش  ٌ رازضنا yang  artinya “kemadharatan  harus  dihilangkan”. UUS  dalam  perspektif    kaidah  Maa Haruma Akhduhu Haruma „Ithauhu akan berbeda ketika UUS dilihat berdaarkan kaidah ad- dlararu yuzaalu. UUS merupakan cilkal bakal berkembangnya perbankan syariah yang sat ini menjadi BUS. Dan BUS di indonesia saat ini sudah ada 12 Bank Umum Syariah.(OJK, 2020)

## KESIMPULAN
Unit  Usaha  Syariah  diIndonesia  diprakarsai  oleh  bank  konvensional,  hal  ini  dalam pandangan  kaidah  fiqih هؤاطعإ  مزح  هذخأ  حزحاه ( maa  haruma  akhduhu  haruma  „ithauhu )  dan kaidah  yang  senada  dengan  itu ولعف  مزحاه وبلط  مزح ( maa  harama  fi‟luhu  harama  thalbuhu )
status  hukum  UUS  sama  dengan  ststus  hukum  bank  konvensional.  Dalam  hal  ini  merujuk pada  fatwa  MUI  No.  1  tahun  2004  tentag  bunga.  Penjelasannya  ialah  apabila  sesuatu  yang haram  diterima  atau  diambil,  maka  haram  pula  diberikan,  sebaba  antara  memberi  dan menerima terkandung asa kausalitas (sebab-akibat).
Dalam  menerima  sesuatu,  hampir  dipastikan  mengandung  unsur-unsur  penyerahan. Jika  demikian  maka  kedua  pekerjaan  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Oleh karenanya  akan  tidak  rasional  jika  diberlakukan  hukum  yang  berbeda  antara  keduanya. Namun  jika  UUS  mampu  memisahkan  dalam  masalah  permodalan  antara  modal  yang bersumber  dari  bank  konvensional  dan  modal  yang  bersumber  dari  masarakat.  Serta  tidak lepas  dari  penyalurannya  dapat  dipisahkan  mana  yang  bersumber  dari  keduanya.  Sehingga UUS  mampu  membedakan  pendapatan  yang  masuk  dari  kedua  modal  tersebut.  Selain  itu hadirnya  UUS  ini  sebagai  pamantik  tumbuh  dan  berkembangnya  perbankan  syariah  di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan perubahan UUS mennjadi BUS

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Haq,  Ahmad  Mubarok,  A.  R.  (2009). Formulasi  Nalar  Fiqh  Telaah  Kaidah  Fiqh Konseptual Buku Dua (Cet V). Khalista.
Abu  al-Fayad  Muhammad  Yasin  bin  Isa  al-Fadani.  (1997). Al-Fawaid  Al  Janiyah.  Darul Fikr.  Abu  al-Walid  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Rusyd  al- Qurtubi .  (1981).  Bidayah  al-Mujtahid  wa  an-Nihayah  al-Muqtasid  Juz  2.  Darul Ma‟rifah.
Ahmad bin Muhammad Az-Zirqa. (1938). Syarah Qawa‟id Al-Fiqhiyyah . Darul Qalam. Al- Jurjani. (1983). Kitab al-Ta‟rifat,. Darul Kutub al-ilmiyah.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga. (n.d.).
Hisam Ahyani. (2020). Makalah Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama . Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ibrahim, D. (2019). Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah  Fiqih). Noerfikri.  Ismail, P. S. (2011). Perbankan Syariah.
Kasmir. (2010). Pemasaran Bank . Kencana. OJK. (2020).  Laporan Statistik Perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik perbankan-
syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2020.aspxv
Rahmatika, A. N.,  & Systemsebagai,  D.  B. (2014). Dual Banking  System Di Indonesia . At: Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, 2(2), 133–147.
Sobana,  D.  H.  (2016). Hukum  Perbankan  di  Indonesia .  Bandung:  Pustaka  Setia.  Undang- Undang No 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (n.d.).