## Penggunaan Aplikasi E-Village Budgeting Dalam Mengurangi Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banyuwangi
Khusnul Hatimah 1 , Dewi Sekar Kencono 1*
1 Department of Government Affairs and Administration Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
* Corresponding author.
Email: dewisekarkencono@umy.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  penggunaan  aplikasi E- Village  Budgeting dalam  upaya  menekan  terjadinya  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  daerah Kabupaten  Banyuwangi.  Hal  ini  dikarenakan  perkembangan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia khususnya  di  Kabupaten  Banyuwangi  masih  tergolong  diangka  yang  cukup  tinggi,  sedangkan pemberantasannya  masih  sangat  lamban.  Oleh  karena  itu,  di  perlukannya  sebuah  inovasi  khusus seperti E-Village Budgeting yang dapat di gunakan dalam melakukan pengelolaan keuangan secara transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mengurangi kasus tindak pidana korupsi. Penelitian kualitatif  dengan  studi  kepustakaan  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi E-Village Budgeting telah  berjalan  dengan  baik.  Transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa melalui aplikasi E -Village Budgeting merupakan salah satu tindakan yang tepat dalam mengurangi kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Perkembangan  teknologi  informasi  yang cepat  dan  massif  memberikan  dampak  yang  positif  dengan  adanya  inovasi  aplikasi  E -Village Budgeting memiliki fungsi salah satunya dapat mengurangi terjadinya kasus tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: E-Village Budgeting, Kabupanten Banyuwangi, Korupsi
Abstract. In order to reduce the incidence of corruption cases in the Banyuwangi Regency area, this study aims to determine the best method for using the E-Village Budgeting application. This is due to the corruption's continued growth in Indonesia, particularly in the Banyuwangi Regency, and the slow pace at which it is being eradicated. Therefore, in order to lessen instances of criminal acts of corruption, a  unique  innovation  is  required,  such  as  E-Village  Budgeting,  that  can  be  used  to  conduct  financial management in a transparent and accountable manner. This study employs qualitative research along with a literature review. The findings of this study show that the E-Village Budgeting application has been successfully used for village financial management. Using the E-Village Budgeting application to increase  transparency  and  accountability  in  village  financial  management  is  one  of  the  effective methods to lower the number of corruption cases in Banyuwangi Regency. The invention of the E-Village Budgeting application, one of which is to lessen the occurrence of corruption cases, has a positive impact as a result of the rapid and massive development of information technology.
Keywords: Corruption, Banyuwangi Regency, E-Village Budgeting

## 1. PENDAHULUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi E-Village Budgeting dalam upaya menekan terjadinya kasus tindak pidana korupsi di  daerah  Kabupaten  Banyuwangi.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  Indonesia adalah negara hukum, yang dimana maksud dari negara hukum sesuai dengan pasal 1  ayat  3  UUD  1945  yakni  negara  yang  di  dalam  nya  terdapat  berbagai  aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila di  langgar.  Oleh  karena  itu,  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  di wilayah  NKRI  harus  di  dasarkan  pada  hukum  dan  segala  bentuk  perundang- undangan  serta  turunannya  yang  berlaku  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Dengan mengacu pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka  segala  bentuk  kekerasan  maupun  tindak pidana seperti halnya tindak pidana korupsi harus di tangani berdasarkan hukum yang  berlaku  di  Indonesia.  Tingginya  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  tidak berbanding lurus dengan pemberantasan kasus korupsi yang selama ini dianggap lamban.  Oleh  karena  itu,  di  perlukannya  sebuah  inovasi  yang  dapat  di  gunakan dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  secara  transparansi  dan  akuntabilitas dalam rangka mengurangi kasus tindak pidana korupsi.
Dalam  rangka  mencegah  adanya  tindak  pidana  korupsi,  Kabupaten Banyuwangi menciptakan sebuah inovasi berupa E-Village Budgeting (EVB) yang dimana  salah  satu  fungsi  dari  di  bentuk  nya  inovasi  berupa  EVB  ini  agar  bisa melakukan  pengelolaan  keuangan  secara  trasparansi  dan  akuntabilitas. Pendayagunaan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dalam  pemerintahan telah dilakukan di Indonesia mendasar pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government Indonesia. Berawal  dari  Inpres  tersebut  bergulir  lah  pengembangan  e-government  di Indonesia  dengan  penantaan  sistem  serta  proses  kerja  baik  pada  lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Pengembangan TIK dapat dilakukan bersamaan dengan  onotomi  daerah  yang  menggelora  sehingga  pola  kinerja  pemeritah terintegrasi  dan  terkoordinasi.  Pembuatan  aplikasi E-Village  Budgeting yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten  banyuwangi  merupakan  terobosan dalam penggunaan TIK pada level kecamatan dan desa. Sejak tahun 2015, secara khusus aplikasi ini menerapkan penganggaran secara online yang menjangkau di 189 desa yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi  (Mutamimmah et al., 2018).
Program  dengan  aplikasi E-Village  Budgeting (EVB)  merupakan  inovasi dengan  menggunakan  TIK  yang  digunakan  dalam  penganggaran  desa  dengan terintegrasi  dari  proses  perencanaan,  tata  Kelola/  manajemen  administrasi, monitoring dan evaluasi yang bisa diakses kapan, dimanapun dan siapapun secara luas.  Aplikasi  ini  memberikan  integrasi  keuangan  dan  proses  pembangunan ditingkat desa dan kabupaten, sehingga keselarasan dalam ketercapaian program
dapat  tercapai  serta  mengurangi  interveni  pada  program  yang  berjalan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan  desa.  Perbub  tersebut  kemudian  diperbarui  dalam  Peraturan  Bupati (Pebub)  Banyuwangi  Nomor  17  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa  Selanjutnya,  berkaitan  dengan  pengawasan  dilakukan  melalui sistem  lengkap  dengan  titik  koordinat  dan  gambar  perkembangan  proyek pembangunan,  sehingga  menutup  celah  adanya  proyek  ganda  atau  fiktif (banyuwangikab.go.id).  Sistem  aplikasi  EVB  yang  berjalan  pada  tingkat  desa bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Hal ini diharapkan mempermudah dalam melakukan  kontrol  dan  monitoring  anggaran  maupun  keberlangsungan  program yang berjalan sesuai dan tepat sasaran dengan kebutuhan warga masyarakat serta transparansi di sektor publik. Tidak hanya itu, dengan adanya E-Village Budgeting (EVB) juga diharapkan agar dapat mencegah adanya tidak pidana korupsi yang di lakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  di  paparkan  di  atas,  penelitian  ini merumuskan  masalah  bahwa  Kabupaten  Banyuwangi  merupakan  salah  satu wilayah  kabupaten  di  Jawa  Timur  yang  menciptakan  sebuah  inovasi  berupa  EVB yang dimana salah satu fungsi dari di bentuk nya inovasi berupa EVB ini agar bisa melakukan  pengelolaan  keuangan  desa  secara  transparansi  dan  akuntabilitas. Dengan  dilakukannya  pengelolaan  keuangan  desa  secara  transparnsi  dan akuntabilitas ini di harapkan dapat megurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten  Banyuwangi.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  merumuskan  masalah bagaimana  penggunaan  aplikasi E-Village  Budgeting dalam  upaya  menekan  dan mengurangi  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Kabupaten  Banyuwangi.?  Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan aplikasi E-Village Budgeting pada  upaya  menekan  dan  mengurangi  terjadinya  kasus  tindak  pidana korupsi di Kabupaten Banyuwangi

## LITERATUR REVIEW
Menurut Nurita (2016), di era  globalisasi dan otonomi daerah yang telah memunculkan  semangat  keterbukaan  menuntut  adanya  penerapan  teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah serta terkait dengan pembangunan  suatu  daerah.  Dengan  adanya  teknologi  informasi  dan  komunikasi yang  berkembang  memudahkan  masyarakat  dalam  menerima  informasi.  Hal  ini dikarenakan berbagai bentuk informasi tersebut dapat di peroleh dengan mudah melalui sebuah aplikasi. Beragam informasi terkait dengan perkotaan juga dapat di peroleh dengan mudah melalui program yang bernama smart city (Utomo & Hariadi, 2016) . Tidak  hanya  itu,  masyarakat  juga  dapat  memperoleh  pelayanan  secara mudah  tanpa  membutukan  waktu  yang  lama  (Widodo,  2016).  Beberapa  daerah yang  sudah  menerapkan  program smart  government dan smart  city mengalami
peningkatan  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas  (Hidayat,  2016).  Berbeda dengan  penelitian  sebelumnya,  Pratiwi  (2016)  lebih  mengkaji  terkait  dengan contoh  inovasi  yang  dikembangkan  sebagai  bentuk  penerapan E-Government khususnya  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Kabupaten  Banyuwangi  telah  menerapkan inovasi  berupa Electronic-Village  Budgeting (EVB).  aplikasi E-Village  Budgeting (EVB)  merupakan  inovasi  berbasis website dengan  menggunakan  TIK  yang digunakan dalam penganggaran desa dengan terintegrasi dari proses perencanaan, tata  Kelola/  manajemen  administrasi,  monitoring  dan  evaluasi  yang  bisa  diakses kapan,  dimanapun  dan  siapapun  secara  luas.  Dengan  adanya  aplikasi  EVB, pengelolaan  keuangan  yang  pada  dasarnya  dilakukan  secara  manual,  akan  tetapi kini telah dilakukan secara online (Pratiwi, 2016) .
Menurut Iswahyudi (2017), penggunaan EVB di pengaruhi oleh sikap pengguna dari sistem EVB, yang dimana kepercayaan pengguna mejadi tolak ukur dalam  keberhasilan  dari  penerapan  sistem  ini.  Dengan  adanya  aplikasi  EVB, pengelolaan keuangan pada tiap-tiap desa di Kabupaten Banyuwangi menjadi lebih murah dibandingkan sebelum penerapan aplikasi EVB yang mengakibatkan biaya yang tinggi dan pengelolaan yang tidak efisien. Laporan keuangan secara otomatis dihasilkan melalui sistem EVB. Implementasi EVB, membuat pelaporan pengelolaan dana  desa  menjadi  lebih  mudah,  transparan  dan  akuntabel.  Penggunaan  dana pembangunan  di  desa  dapatt  digunakan  tepat  sasaran  untuk  menyelesaikan masalah  masyarakat,  meningkatkan  kemakmuran  dan  kualitas  hidup  masyarakat (Puspita, 2018).
Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara online melalui sistem EVB dilakukan melalui beberapa tahapan yakni yang pertama tahap perencanaan dan kedua tahap pencairan APBDes (Mutamimmah et al., 2018). Oktavia et al., (2019) menjelaskan  bahwa  kemudahan  yang  diperoleh  dalam  melakukan  pengelolaan keuangan melalui sistem aplikasi E-Village Budgeting. Sistem EVB yang diterapkan dalam  mencegah  terjadinya  kecurangan  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan telah  berjalan  efektif.  Hal  ini  dikarenakan,  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan secara online berbeda dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara manual (Satia  Utama  &  Zahari,  2019).  Akan  tetapi,  Wahyuni  et  al.,  (2019)  menjelaskan bahwa penerapan sistem E-Village Budgeting dalam pengelolaan keuangan cukup baik dan efektif, akan tetapi masih terdapat beberapa aspek keamanan yang perlu di tingkatkan (Wahyuni et al., 2019).
Penerapan  EVB  merupakan  upaya  dalam  memenuhi  kriteria  akuntabilitas dan  transparansi  pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Banyuwangi  sebagai  wujud  tinjauan  dari  indikator  terakomodasinya  partisipasi warga,  pertanggunganjawaban  penggunaan  dana  publik,  pelaporan  yang  tepat waktu  serta  kemudahan  akses  informasi.  Selain  itu  dalam  efektivitas  serarapan anggaran  pada  pemeritnah  desa  dengan  menunggunakan  EVB  meningkatkan kinerja  keuangan  dengan  diraihnya  peredikat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)
dari  BPK  RI  (Oktavia  &  Handayani,  2019).  Dengan  adanya  aplikasi  E-Village Budgeting setidaknya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa yang dilakukan secara online (Nurjamiyah & Dewi, 2020) .
Penelitian-penelitian  terdahulu  memiliki  kesamaan  pada  metode  yang digunakan  dalam  melakukan  penelitian,  yang  dimana  di  dominasi  dengan penggunaan  metode  penelitian  kualitatif  walaupun  ada  beberapa  yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian- penelitian terdahulu hanya terbatas  pada: Pertama, hanya  memfokuskan  pada  penerapan E-Government dan Smart City secara umum nya saja, akan tetapi belum pada bentuk aplikasi seperti apa  yang  dapat  di  gunakan  dalam  perwujudan good  governance tersebut. Kedua , hanya menaruh perhatiannya pada pemanfaatan aplikasi EVB dalam pengelolaan keuangan  tanpa  memahami  lebih  lanjut  apakah  dengan  penerapan  aplikasi  EVB tersebut penyusunan laporan keuangan dapat berlangsung dengan baik atau tidak. Ketiga , hanya membatasi pada pengelolaan keuangan melalui EVB sebagai sarana transparansi  pengelolaan  keuangan,  akan  tetapi  belum  mengkaji  tentang  bentuk upaya  seperti  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Banyuwangi  dalam mengurai tindak pidana korupsi melalui apalikasi EVB tersebut.
Setelah  membaca  dan  memahami  beberapa  hasil  dari  penelitian  yang  di lakukan oleh para peneliti terdahulu yang dapat di gunakan sebagai bahan panduan dalam  melakukan  penelitian  ini,  maka  dalam  hal  ini  penulis  memilih  judul  yang berkaitan  dengan  penggunaan  aplikasi  EVB  dalam  mengurangi  terjadinya  kasus tindak  pidana  korupsi  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Alasan  penulis  memilih  judul tersebut karena masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia terus terjadi baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu,  dengan  adanya  penggunaan  aplikasi  EVB  tersebut  apakah  dapat  mengurangi terjadinya  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang menggunakan  kesempatan  secara  tidak  bertanggung  jawab  di  daerah  Kabupaten Banyuwangi.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  akuntabilitas  dan  transparansi,  yang dimana  akuntabilitas  public  dimaknai  sebagai  sebuah  kewajiban  baik  secara individu  maupun  penguasa  yang  dipercaya  (pemangku  kekuasaan)  untuk mengelola  sumberdaya  public.  Akuntabilitas  mewujudkan  kewajiban  instansi pemerintah  untuk  melakukan  pertanggungjawaban  atas  misi  orgasinasi  dalam mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan secara periodic dan terukur baik dalam  keberhasilan  maupun  kegagalan.  Transparansi  merupakan  keterbukaan dalam memberikan informasi terkai aktivitas pengelolaan sumbersaya public yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang yang memerlukan informasi.
Pengelola  dana  publik  seperti  pemerintah  daerah  harus  mampu menyediakan  informasi  keuangan  secara  akurat,  relevan,  tepat  waktu,  dan  dapat dipercaya/ dipertanggungjawabkan. Pemerintah Pusat maupun Daerah merupakan subyek  pemberi  informasi  bertanggungjawab  dalam  pemenuhan  hak–hak  publik
seperti  hak  untuk  tahu,  hak  untuk  diberi  informasi  dan  hak  untuk  didengar aspirasinya (Oktavia & Handayani, 2019).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  yakni  studi  kepustakaan  dan  analisis  yang  dilakukan  yakni analisis  deskriptif.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yakni  data  yang  di  peroleh  melalui  buku,  jurnal,  dan  sebagainya. Pendekatan  penelitian  kualitatif  merupakan  pendekatan  yang  menggunakan fenomena  dengan  memahami  apa  yang  dinilai  dengan  berdasarkan  subjek penelitian. Studi kepustakaan adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata- rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.

## 3. PEMBAHASAN

## a. Aplikasi E - Village Budgeting
Electronic Village Budgeting ( EVB) adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang  berbasis  website  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  yang  disediakan  dan dikembangkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  yang  dijadikan  sebagai  sarana  dalam penganggaran,  penatausahaan  dan  pelaporan  keuangan  desa.  (Peraturan  Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015). EVB adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka tata Kelola alolasi dana desa untuk  menjadi  akuntabel  dan  transparan.  EVB  aplikasi  pertama  dengan mengintegrasikan TIK untuk sistem pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi. Melalui EVB, Pemkab Banyuwangi dapat melakukan kontrol, monitoring, evaluasi serta pengawasan terhadap jalannya pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi dalam sistem website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
EVB merupakan pengembangan atau generasi ke dua dari Sistem Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tujuan secara khusus adalah untuk pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi dengan SIKD. Integrasi semua data  dalam  EVB  langsung  terhubung  dengan  SIKD  Pemkab  Banyuwangi.  Dengan pengembangan berbasis Web dengan intranet membuat EVB menjadi lebih efektif dan  efisisen  dalam  implementasi  pada  lingkungan  Pemkab  Banyuwangi. Ketersediaan  infrastruktur  sebagai  pendukung  jaringan  intranet  mempermudah proses integrasi dan transfer data yang berlangung dalam EVB. Penggunaan konsep open  source dan open  platform dalam  pengoperasian  EVB  untuk  mempermudah pelaporan  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  pihak  terkait.  EVB  dikembangan dengan dukungan teknis hardware , dan software. Server yang digunakan dalam EVB antara lain (1) Operating System (OS) menggunakan GNU Linux atau MS Windows 2000/2003/XP; (2) Apache Webserver versi 1.3 keatas; (3) PHP dan mySQL versi 5
keatas Sedangkan pada sisi Client yang dibutuhkan untuk akses EVB adalah sebagai berikut  (1)  Operatitng  System  (OS)  dapat  menggunakan  GNU  Linux  atau  MS Windows XP/7/ ; (2) Web Browser dapat menggunakan Mozilla Ver 33.1, Microsoft Internet Explorer ver.8, Netscape Ver.8 atau keatas. Client harus bisa terkoneksi ke server  menggunakan  protocol  TCP-IP  untuk  mengakses  intranet  webserver  EVB. Pengguna  EVB  sebelum  menggunakan  aplikasi  tersebut  perlu  melakukan pendaftaran untuk mendapatkan username dan password guna melakukan proses login  aplikasi  melalui  alamat  web http://evb.banyuwangikab.go.id/ (Oktavia  & Handayani, 2019) .
Setelah  mendapatkan username dan password pengguna  bisa  login  dalam EVB. Tentukan tahun yang akan di periksa untuk mempermudah dalam melakukan cek data. Kemudian, pada kolom pemilihan aplikasi, modul bagian akan ditampilkan. Pilihan yang disajikan antara lain menu Perencanaan, Pelaporan, dan Penganggaran. Selanjutnya pemilihan tahun APBD perlu dilakukan untuk menampikan data kepada pengguna  terkait  lampiran  penjabaran  APBD,  kecamatan,  desa  atau  kelurahan, status,  dan  sumber  dana.  Melalui  tampilan  ini  bisa  pengguna  bandingkan  hasil perencanaan  tersebut  dalam  berbagai  format.  Tampilan  dalam  web  EVB  akan menampilkan  kode  anggaran  yang  digunakan,  lalu  uraian  mengenai  kegiatannya, volume, satuan, harga, dan jumlah dana yang digunakan. Jenis-jenis informasi yang tersedia di dalam output aplikasi EVB yang berupa rekapitulasi RKPDesa, Laporan Penatausahaan Keuangan Desa, Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Realisasi Kinerja Kegiatan Desa. Proses monitoring bisa dilakukan oleh berbagai pihak terkait (dinas/ instansi) dalam proses pengelolaan dana desa dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.  Monitoring  yang  dilakukan  secara real  time bersama-sama dengan instansi terkait dan pemerintah desa.
Aplikasi  EVB  dikembangkan  untuk  menyajikan  informasi  kepada masyarakat  yang  terintegrasi  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi. Pemanfaatan jaringan TIK hingga level desa dapat meningkatkan kualitas kinerja pemeritah  baik  di  level  desa  maupun  pada  level  diatasnya.  Salah  satunya  dalam proses  pengelolaan  keuangan  desa  yang  didalamnya  juga  mengelola  dana  desa berbasis webserver dan online. Penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten saat  ini  menggunakan  sistem  aplikasi  yang  terkoneksi  intranet  yang  terhubung dengan  kecamatan  dan  seluruh  instansi  atau  organisasi  terkait.  Sehingga  proses pengelolaan  ADD  dapat  dengan  mudah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  dan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dapat difasilitasi. Akses ke aplikasi EVB  kini  terbatas  pada  instansi  terkait  dan  aparat  desa.  Awalnya,  aplikasi  EVB ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  namun  seiring  berjalannya  waktu,  telah dimodifikasi  sehingga  hanya  instansi  terkait  dan  perangkat  desa  yang  dapat mengaksesnya.  Hal  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  untuk mencegah oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan data yang ada dan dapat diakses. (Rizaldy et al., 2020).
Selain  itu,  EVB  memanfaatkan open  source dan open  platform sehingga Pemkab Banyuwangi dapat mengelola aplikasi ini secara mandiri. Sistem EVB ini terdiri  dari  tiga  frame  utama:  (1) Frame  Header ,  yang  berisi  identitas  instansi pengguna aplikasi, seperti nama instansi, logo yang dapat diatur oleh administrator, tanggal  login,  dan  pengguna.  Kelompok;  (2) Frame  Navigasi ,  Terdiri  dari sekelompok menu yang disediakan oleh sistem EVB. Pengguna EVB dapat memilih dari menu di sisi kiri aplikasi EVB, dan (3) Frame Content adalah frame yang berisi menu-menu  dari  frame  navigasi.  Pada  bagian  ini,  pengguna  dapat  melakukan transaksi  dan  memasukkan  data.  Setiap  menu  dalam  aplikasi  EVB  berisi  empat tampilan  di  sebelah  kanan:  (1)  Tampilan  untuk  data  daftar;  (2)  Tampilan  untuk melihat  detail  isi  data;  (3)  Tampilan  untuk  entri  data;  (4)  Tampilan  untuk memodifikasi data.(Oktavia & Handayani, 2019).

## b. E-Village Budgeting Dalam Penglolaan Keuangan Desa
Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  telah  mulai  merencanakan, melaksanakan,  dan  melaporkan  penggunaan  anggaran  desa  melalui  sistem penganggaran  online  agar  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal.  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan sistem EVB, yaitu sistem penganggaran desa yang  terintegrasi  jaringan  (online).  Di  Kabupaten  Banyuwangi,  dimana  semua anggaran dan program desa terintegrasi secara online, sistem EVB berbasis online pertama di Jawa Timur baru efektif digunakan sejak tahun 2015. (Puspita, 2018).
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  sepuluh  persen  dari  dana  perimbangan yang  diterima  kabupaten/kota  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN).  UU  Desa  telah  menempatkan  desa  sebagai  yang  terdepan  dalam pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Desa  diberikan kewenangan  dan  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  mengelola  potensinya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk Dana Desa yang cukup untuk dialokasikan ke Desa. Anggaran Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun dengan alokasi rata-rata Rp 280 juta per desa. Pada tahun 2016, Dana Desa tumbuh menjadi  Rp.  46,98  triliun,  memberikan  rata-rata  Rp.  628  juta.  Pada  tahun  2017 meningkat  menjadi  Rp.  60  triliun,  memberi  setiap  desa  rata-rata  Rp.  800  juta. (Rizaldy et al., 2020).
Sejak  tahun  2015,  Peraturan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  15  Tahun  2015 mengatur  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  menggunakan  sistem E- Village  Budgeting .  Peraturan  Bupati  ini  sebagian  besar  didasarkan  pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sejak tahun  2015,  tabel  berikut  menggambarkan  tahapan  pengelolaan  keuangan  desa menggunakan E-Village  Budgeting sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015.:
No. Tahapan
Penjelasan 1. Perencanaan Perencanaan  merupakan  langkah  awal  dalam mengelola keuangan desa dengan aplikasi E-Village Budgeting.  Kepala  Bidang  Perencanaan  Desa  yang menjadi  operator  aplikasi  E-Village  Budgeting, mengunggah  APBDesa  ke  aplikasi  E-Village Budgeting  dan  menunggu  konfirmasi  persetujuan dari pemerintah kecamatan. Pada aplikasi E-Village Budgeting,  status  rancangan  APBDesa  berubah menjadi  “disetujui”  jika  telah  disetujui  oleh pemerintah kecamatan. 2. Pelaksanaan Bendahara Desa yang merangkap sebagai Operator Implementasi sistem E-Village Budgeting melakukan  tahapan  pelaksanaan  pengelolaan keuangan desa dalam aplikasi E-Village Budgeting, dengan  dibantu  oleh  Sekretaris  Desa.  Penerimaan dan  pengeluaran  selalu  didukung  dengan  bukti- bukti yang sah, yang diperiksa oleh Sekretaris Desa dan  ditandatangani  oleh  Kepala  Desa  dan Bendahara Desa. Untuk setiap proses transaksi yang menyangkut  penerimaan  dan  pengeluaran  desa, Penyelenggara  Perencanaan  Desa  mengunggah  ke E-Village  Budgeting  System  bukti  transaksi  yang sah  dari  pengeluaran  kas,  disertai  dengan  nama penanggung jawab bukti transaksi. 3. Penatausahaan Pada  tahapan  penyelenggaraan  keuangan  desa, pembukuan  digunakan  untuk  mencatat  transaksi yang  terdiri  dari  penerimaan  dan  pengeluaran. Dalam Buku Kas Umum, Bendahara Desa mencatat semua  penerimaan  kas  dan  sayembara.  Pada  saat penerimaan dan pengeluaran diunggah ke E-Village Budgeting System, Buku Kas Umum secara otomatis disusun  pada  tahap  administrasi  keuangan  desa menggunakan E-Village Budgeting System. Planning Kaur mengunggah faktur pajak ke Sistem EVB untuk setoran pajak. 4. Pelaporan Pada tahap pelaporan dengan menggunakan Sistem EVB,  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan  Anggaran  Desa  secara  otomatis
dihasilkan  ketika  Penyelenggara  Perencanaan mengunggah transaksi penerimaan dan pengeluaran  kas  desa.  Laporan  realisasi  semester pertama  diunggah  pada  bulan  Juni,  sedangkan laporan akhir tahun diunggah pada Desember 2016. Pemerintah  kabupaten  akan  menutup  Sistem  E- Village  Budgeting  pada  akhir  Desember,  sehingga Pemerintah Desa tidak terlambat. dalam mengupload  transaksi  aktivitas  untuk  tahun berjalan.  Jika  Sistem  EVB  telah  dimatikan, pemerintah  desa  tidak  dapat  mengunggah  atau mengubah transaksi dari program yang dijalankan desa. 5. Pertanggungjawaban Melalui  Sistem  EVB,  pemerintah  kabupaten menerima  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan  APBDesa.  Dalam  Sistem  E-Village Budgeting, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  APBDasa  dapat  disajikan  sesuai
Realisasi  Anggaran  per  Sumber  Anggaran,  seperti Bantuan  Dana  Desa,  Alokasi  Dana  Desa,  Bantuan Imbalan  PBB,  dan  kelompok  berbasis  sumber anggaran  lainnya.  Masyarakat  desa  tidak  dapat mengakses  sistem  E-Village  Budgeting.  Sehingga aplikasi E-Village Budgeting tidak dapat digunakan untuk  mengkomunikasikan  informasi  kepada masyarakat desa, seperti aplikasi untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana.

## Sumber (Wahyuni et al., 2019)
Jika  di  kaji  dengan  meggunakan  teori  akuntabilitas  publik,  tahapan penggunaan  aplikasi  EVB  sudah  relevan  dengan  teori  tersebut  yang  dimana penggunaan aplikasi ini telah di lakukan dengan urutan tahapan yang tepat  yakni mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggung jawaban. Seperti terlihat  di  salah  satu  desa  di  Kabupaten  Banyuwangi  yaitu  Desa  Tumerejo, penerapan aplikasi EVB telah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa  Temurejo.  Meskipun  terdapat  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan pelaporan yang tepat waktu karena kurangnya komitmen dari aparat desa, namun semua tahapan pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal dan horizontal. (Marantika (2017) dalam (Oktavia & Handayani, 2019)).
EVB  sangat  bermanfaat  bagi  kerja  aparat  desa  dalam  melaksanakan pengelolaan keuangan desa; sebuah proses yang awalnya sangat melelahkan dan
memakan waktu dapat disederhanakan dan disederhanakan. Akun yang diperlukan untuk  administrasi  sudah  ada  di  EVB,  dan  secara  otomatis  dikompilasi  untuk pelaporan sebagai bagian dari prosedur administrasi. Selain itu, tingkat akurasinya sangat  tinggi,  dan  tidak  perlu  khawatir  kehilangan  dokumen  laporan  dari  tahun- tahun  sebelumnya.  Dengan  sistem  terintegrasi  yang  meningkatkan  transparansi pengelolaan keuangan desa melalui EVB, pemangku kepentingan dapat memantau penggunaan  dana  APBDesa.  Melacak  perkembangan  kegiatan  terkait  APBDesa (Mutamimmah et al., 2018).

## c. Penggunaan  Aplikasi  E-Village  Budgeting  Dalam  Mengurangi  Kasus Tindak Pidana Korupsi
Tujuan  utama  dari  penerapan  EVB  adalah  untuk  memudahkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  telah  diberi  kewenangan  oleh  Undang- Undang Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya  sendiri  tanpa  harus  menunggu  petunjuk  dari  pemerintah  pusat. Penerapan  EVB  diharapkan  tidak  hanya  memudahkan  percepatan  atau penyederhanaan  seluruh  prosedur  pengelolaan  keuangan  ADD,  tetapi  juga  untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan memahami penyebab korupsi, dimungkinkan  untuk  memilih  alat  kebijakan  yang  paling  efektif  untuk  mencegah korupsi.  Besarnya  dana  yang  disediakan  pemerintah  untuk  mendukung  program pembangunan  pedesaan  meningkatkan  kemungkinan  terjadinya  tindak  pidana korupsi.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pencegahan  kejahatan  harus  dilaksanakan melalui  perencanaan  yang  komprehensif  dan  logis  sebagai  respon  terhadap kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi EVB.
Mengenai  kasus  korupsi,  negara  memainkan  peran  penting  dalam pencegahan  dan  pemberantasannya.  Negara  tidak  boleh  menjadi  peserta  pasif dalam  pemberantasan  korupsi.  Jika  para  pemimpin  negara  mendukung  strategi pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi,  maka  strategi  tersebut  akan  berjalan efektif, dan jika tidak, strategi tersebut tidak akan efektif karena tidak akan berhasil. Hal itu akan berdampak pada jumlah kasus korupsi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota  ketika  pemerintah  memainkan  perannya  dalam  pemberantasan korupsi secara maksimal.
Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat dalam  pengawasan  aparatur  daerah  juga  sangat  penting.  Kesadaran  dan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuannya dalam menegakkan hak, seperti hak  untuk  memperoleh  informasi,  merupakan  prinsip  penting  yang  tidak  boleh diabaikan dalam pemberantasan korupsi. Individu yang acuh terhadap haknya akan menciptakan peluang korupsi yang sangat besar. Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  menyebutkan  bahwa  tata  cara  pelaksanaan  peran  serta  masyarakat  dan pemberian  hadiah  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi
harus  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Partisipasi  masyarakat  dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang  bebas  korupsi.  Selain  itu,  dengan  peningkatan  keterlibatan  masyarakat, kontrol sosial terhadap korupsi akan dilaksanakan.
Melibatkan  masyarakat  juga  penting  dalam  pencegahan  korupsi  melalui aplikasi EVB, karena semua hasil terkait proses pengelolaan keuangan ADD harus dilaporkan kepada publik melalui media informasi yang dapat menyampaikan hasil tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  Perubahan  Struktur  karena  aplikasi  EVB memungkinkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pencegahan  korupsi,  khususnya dalam memantau kinerja Kepala Desa dan timnya dalam pengelolaan keuangan ADD. Jika  hasil  kerja  perangkat  desa  kurang  memuaskan  atau  ada  yang  salah  dengan proses  pengelolaan  keuangan  secara  keseluruhan,  masyarakat  dapat  menilai  dan mengkritisi  hasilnya.  Apabila  masyarakat  melihat  adanya  penyimpangan  dalam pengelolaan  keuangan  yang  ada,  maka  masyarakat  juga  dapat  mengajukan pengaduan kepada pihak yang kewenangannya disebutkan dalam media informasi sehingga dapat dilakukan investigasi tambahan terkait fraud.
Dana  ADD  tidak  lagi  didistribusikan  secara  manual  di  aplikasi  EVB; sebaliknya,  semua  proses  penyaluran  dana  dilakukan  melalui  sistem  keuangan online di sistem. Dengan memanfaatkan sistem keuangan online, peluang pejabat pemerintah  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dihilangkan,  karena  tidak mungkin  lagi  mereka  “setuju”  untuk  melakukan  korupsi  dengan  pejabat  korup lainnya, karena semua urusan pengelolaan keuangan dilakukan secara online dan langsung  dengan  pejabat  negara.  pemerintah  lokal.  Ketika  penyaluran  dana  ADD yang  dibebankan  langsung  ke  individu  dikhawatirkan  akan  disalahgunakan  oleh bagian  keuangan  di  kantornya,  hal  ini  dikarenakan  lokasi  dana  tersebut  tidak diawasi secara ketat. Penerapan sistem penarikan melalui sistem perbankan atau sistem  online  yang  dananya  bersumber  dari  Pemerintah  Daerah  mencabut kewenangan tak terbatas departemen keuangan desa untuk melakukan penarikan. Tujuan dari strategi preventif adalah untuk mencegah terjadinya korupsi dengan menghilangkan atau meminimalkan penyebab atau peluangnya.
Kabupaten  Banyuwangi  telah  mendapat  pengakuan  dari  RAD-PPKT  atas penerapannya dalam penyediaan dana secara online atau melalui sistem perbankan, yang  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya tindak  pidana  korupsi.  Rencana  Aksi  Daerah  Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi  Terpadu  (RAD-PPKT)  tingkat  Jawa  Timur  diserahkan  kepada  Kabupaten Banyuwangi  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Penghargaan  tersebut diberikan  karena  Pemkab  Banyuwangi  berupaya  memberikan  kemudahan  bagi pelayanan publik. Ada 150 layanan publik, termasuk administrasi kependudukan, izin usaha, pertanahan, BPJS, dan PDAM, terintegrasi dalam satu lokasi yang dikenal sebagai  Mall  Layanan  Umum.  Juga  dianggap  memiliki  sistem  keuangan  yang transparan  dan  akuntabel  adalah  Kabupaten  Banyuwangi.  KPK  yang  merupakan
lembaga  yang  berwenang  memberantas  korupsi  di  Indonesia  tidak  sembarangan menilai bidang terkait. Dalam hal ini, KPK menyelidiki, menganalisis, dan menguji bagaimana seluruh sistem di Kabupaten Banyuwangi dimasukkan ke dalam aplikasi EVB.
Upaya  Pemkab  Banyuwangi  dalam  memberantas  korupsi  akan  ditopang dengan  pengakuan  dan  apresiasi  tersebut.  Munculnya  aplikasi  EVB  dapat mengurangi jumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Semua penganggaran,  penarikan,  dan  pertanggungjawaban  diawasi  langsung  oleh pengawas keuangan yang dapat memantau secara real time. Semakin sedikit pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dana ADD, semakin kecil peluang terjadinya korupsi,  karena  sistem  pengawasan  dapat  dilakukan  secara  efektif  yaitu  hanya beberapa  pihak  yang  diawasi  dan  pengawasan  juga  dilakukan  secara  langsung. Penggunaan aplikasi EVB yang dinilai tidak lagi memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi, dinilai efektif untuk memantau dan mengamankan penyaluran dana ADD dari tingkat pemerintahan tertinggi hingga terendah. (Rizaldy et al., 2020).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan uraian pembahasan sebelumnya, dapat  disimpulkan  bahwa  perkembangan  teknologi  yang  pesat  memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan  desa  di  Kabupaten  Banyuwangi  yang  sebelumnya  dilakukan  secara manual namun kini dilakukan secara online melalui aplikasi, menjadi ilustrasinya. EVB atau yang lebih dikenal dengan EVB merupakan inovasi dan terobosan baru yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  terkait  pengelolaan keuangan  desa  yang  seringkali  tidak  teratur  secara  administratif  dan  rentan terhadap  penyimpangan  anggaran.  Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa yang diperoleh dari dana desa dan alokasi dana desa, pengelolaan  pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Banyuwangi  mengharuskan pemerintah  desa  untuk  melakukan  beberapa  tahapan  terkait  dengan  sistem pelaporan  keuangan  desa.  Tahapan  tersebut  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Dengan  sistem  EVB,  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  dapat meningkatkan  kinerja  laporan  keuangan  dengan  penganggaran  dari  tahap perencanaan hingga pelaporan secara akuntabel, terbuka, dan tepat sasaran, serta meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa agar lebih efektif dan efisien. efisien dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan.  Selain  itu, keberadaan  aplikasi  EVB  ini  turut  andil  dalam  pengurangan  tindak  pidana nonkorupsi. Adanya aplikasi EVB dapat mencegah terjadinya korupsi dalam alokasi Dana  Desa  dalam  beberapa  hal,  seperti  dengan  menutup  ruang  atau  kesempatan pelaku  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Semua  proses  dan  tahapan pengelolaan  keuangan  ADD  yang  ada  telah  dilaksanakan  secara  online,  dan  ini
termasuk  juga  penarikan  dana,  karena  semuanya  kini  telah  diselesaikan  secara online. Tindakan ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi kasus korupsi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Chandra  Eko  W.  U.,  Moch.  Hariadi,  2016, Strategi  Pembangunan  Smart  City  dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota , Teknik Elektro, ITS, Surabaya. Iswahyudi, M. (2017). Determinan Sikap Pemerintah Desa dalam Menggunakan Sistem E- village  Budgeting. Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik , 3 (2),  102–108. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.02.3
Maulidia, H. (2019). Implementasi Program Smart Kampung (Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi) . 1–19.
Mutamimmah, M. R., Kustono, A. S., & Effendi, R. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi , 5 (1), 105. https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7746
Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten  Sleman. Jurnal  Komunikasi  Dan  Kajian  Media , 2 (1),  32–42. http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/758/547
Nurita,  R.  F.  (2016).  Penerapan  Layanan  E-Government  Dalam  Perwujudan  Good Governance  Di  Pemerintah  Kota  Malang. Jurnal  Cakrawala  Hukum , 7 (2),  238–246. https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1914
Nurjamiyah,  &  Dewi,  A.  R.  (2020).  Aplikasi  Pengelolaan  Keuangan  Melalui  E-Village Budgeting Sebagai Sarana Transparansi Pengelolaan Keuangan. Journal of Information System Research (JOSH) , 1 (2), 77–81.
Oktavia, T. A., & Handayani, N. (2019). Analisis Implementasi E-Village Budgeting Sebagai Perwujudan Akuntabilitas Dan Transparansi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi: Volume 8, Nomor 9 .
Puspita, D. A. (2018). Perbaikan Pelaporan Keuangan Desa Melalui Inovasi Sistem E-Village Budgeting Di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Vol. 12, No. 2 , 68– 74.
Pratiwi,  R.  N.  (2016).  Manajemen  Keuangan  Desa  Melalui  Inovasi  Electronic  Village Budgeting  (Studi  pada  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintahan  Desa Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) , 2 (3), 123–130. Rizaldy, I., Rusdiana, E., & Ahmad, G. A. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mengurangi Tindak Pidana. JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 1 , 7 . Sabino Mariano. (2018). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Satia Utama, A. A. G., & Zahari, A. R. (2019). E-Village Budgeting: Efektivitas Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Akuntansi Dan Auditing , 16 (1), 54–75. https://doi.org/10.14710/jaa.16.1.54-75
Wahyuni,  E.  D.,  Mubaroq,  G.  K.,  &  Latifah,  S.  W.  (2019).  Analysis  Of  E-Village  Budgeting System Effectiveness In Village Financial Management In Banyuwangi District (Case Study  in  Genteng  Wetan  Village,  Genteng  District). Jurnal  Reviu  Akuntansi  Dan Keuangan , 9 (1), 107. https://doi.org/10.22219/jrak.v9i1.6883