Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 6, No. 2, Desember 2020, pp. 202 - 225

## FIKIH MEDIA SOSIAL DI INDONESIA
(STUDI ANALISIS FALSAFAH HUKUM ISLAM DALAM KODE ETIK NETIZMU MUHAMMADIYAH)

## Nurul Istiani
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan n_istiani@ymail.com

## Athoillah Islamy
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan athoillahislamy@yahoo.co.id
Absctract :
This study aims to reveal the philosophical values of Islamic law in the three ethical codes of NetizMu Muhammadiyah. This research is a literature review. The  type  of  Islamic  legal  research  in  this  study  is  a  philosophical  normative Islamic law research with an Islamic legal philosophy approach. The primary data  source  of  this  research,  namely  the  NetizMU  Muhammadiyah  code  of ethics),  and  secondary  data  using  various  relevant  scientific  researches.  The theory used is a systems philosophy approach in Islamic law initiated by Jasser Auda.. This study concludes that there are values of Islamic law philosophy in the three NetizMU codes of ethics. First, the value of religious protection (hifz al-din) in the context of making the prophetic social values of religion the main basis  for  the  code  of  ethics  for  the  use  of  social  media.  Second,  the  value  of public benefit (al-maslahat al-ammah) in the code of ethics for the use of social media  as  a  medium  for  humanization  (amar  makruf)  and  liberation  (nahi munkar). Third, the value of intellectual protection (hifz al-'aql) in the context of  a  code  of  ethics  limiting  freedom  of  expression,  both  in  the  form  of information and communication on social media.
Keywords : Philosophy, Islamic law, code of ethics, NetizMu.

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai falsafah hukum Islam  dalam  tiga  kode  etik  NetizMu  Muhammadiyah.  Penelitian  ini merupakan  kajian  pustaka.  Jenis  penelitian  hukum  Islam  dalam penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  Islam  normatif  filosofis dengan  pendekatan  filsafat  hukum  Islam.  Sumber  data  primer penelitian  ini,  yakni  kode  etik  NetizMU  Muhammadiyah),  dan  data sekunder menggunakan berbagai penelitian ilmiah yang relevan. Teori
yang digunakan adalah pendekatan filsafat sistem dalam hukum Islam yang  digagas  Jasser  Auda.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa terdapat  nilai  falsafah  hukum  Islam  dalam  tiga  kode  etik  NetizMU. Pertama,  nilai  proteksi  agama  (hifz  al-din)  dalam  konteks  menjadikan nilai-nilai  sosial  profetik  agama  sebagai  basis  utama  kode  etik penggunaan  media  sosial.  Kedua,  nilai  kemaslahatan  publik  (al- maslahat  al-ammah)  dalam  kode  etik  penggunaan  media  sosial  sebagai media humanisasi (amar makruf) dan liberasi (nahi munkar). Ketiga, nilai proteksi  akal  (hifz  al-‘aql)  dalam  konteks  kode  etik  pembatasan kebebasan  berpendapat,  baik  dalam  bentuk  informasi  maupun komunikasi di media sosial.
Kata kunci : Falsafah, hukum Islam, kode etik, NetizMU.

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan  media  sosial  (medsos) 1 di  era  digital  semakin mempermudah  masyarakat  dalam  interaksi  sosial. 2 Peran  media  sosial juga  memberikan  dampak  yang  besar  dalam  segala  lini  kehidupan,  baik dalam bidang ekonomi, 3 budaya, 4 politik 5 dan agama. 6
Karena  pengaruhnya  yang  besar  dalam  perkembangan  segala  aspek
1 Media  sosial  merupakan  media  interaksi  sosial  berbasis  internet  (online)  yang memberikan  fasilitas  bagi  penggunanya  untuk  dapat  berbagi,  berpartisipasi,  dan menciptakan  berbagai konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial. GA Guritno dkk, Panduan  Optimalisasi  Media  Sosial  Untuk  Kementrian  Perdagangan  RI  (Jakarta  :  Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, 2014), 25.
2 Di era digital dengan ditandai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat signifikan memiliki peran yang besar dalam proses dalam mengubah pola komunikasi  masyarakat  modern  yang  sudah  tidak  lagi  dibatasi  oleh  ruang dan  waktu. AG. Eka Wenats Wuryanta, “Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika  Era  Informasi  Digital  dan  Masyarakat  Informasi,”  Jurnal  Ilmu  Komunikasi, Vol.1, No.2 (2004) :132.
3 Dicky  Hendarsyah,  “E-Commerce  di  Era Industri  4.0 dan  Society  5.0,”  Iqtishaduna, Vol.8, No.2 (2019) : 182.
4 Tuti  Budirahayu,  Marhaeni  M.  Wijayanti,  &  Katon  Baskoro,  “Understanding  the multiculturalism  values  through  social  media  among  Indonesian  youths,”  Jurnal Masyarakat,  Kebudayaan  dan  Politik,  Vol.  31,  Issue  4,  2018  :427.  Arif  Ridho  Lubisa,  Ferry Fachrizal,  Muharman  Lubis,  “The  Effect  of  Social  Media  to  Cultural  Homecoming Tradition of Computer Students in Medan,” Procedia Computer Science, 124 (2017): 427.
5 Muninggar  Sri  Saraswati,  “Social  Media  and  the  Political  Campaign  Industry  in Indonesia,”Communication  Journal  of  Indonesian  Association  of  Communications Scholars, Vol.3, No.1 (2018) :51.
6 Moh. Yasir Alimi, “Theorizing Internet, Religion and Post truth :An Article Review,” Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, Vol. 11, No.2 (2019):207.
kehidupan  modern,  tidak  mengeherankan  jika  penggunaan  medsos menjadi tren globalisasi dalam bidang media informasi dan komunikasi di pelbagai negara, 7 tidak terkeculai di Indonesia. 8
Di  balik  perannya  yang  besar  bagi  kemaslahatan  kehidupan masyarakat  modern, 9 problem  penggunaan  medsos  juga  banyak ditemukan.  Hal  demikian  terjadi  ketika  peleburan  ruang  kebesan  privat personal  (individu)  di  medsos  sebagai  ruang  publik  tidak  diimbangi dengan  etika  penggunaanya, 10 seperti  penyampaian  pesan,  dan    silang pendapat    tanpa  disertai  penghormatan,  toleransi  dan  empati  antara pengguna. Tidak sedikit ditemukan juga pengguna medsos yang mudah menyampaikan  opini  maupun  prasangka  negatif.  Bahkan  menghakimi suatu  kasus  atau  orang  lain,    tanpa  dasar  yang  valid  di  medsos  yang notabenenya  sebagai  ruang  publik. 11 Tidak  berhenti  di  sini,  penyebaran berita bohong (hoax) di medsos juga semakin marak yang pada akhirnya menimbulkan  keresahan  dan  skeptis  di  masyarakat  atas  informasi  yang beredar. 12 Selain  berita  hoax,  pelbagai  bentuk  ujaran  kebencian,  seperti penghinaan,  menghasut,  provokasi  politik,  pencemaran  nama  baik,
7 Ralph  Schroeder,  “The  Globalization  of  On-Screen  Sociability:  Social  Media  and Tethered Togetherness,”  International Journal of Communication 10 (2016) : 5626.
8 Daniel  Susilo,  Teguh Dwi  Putranto,  “Indonesian  Youth  on  Social  Media:  Study  on Content  Analysis,”Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research, International Seminar on Social Science and Humanities Research, vol. 113 (2017) :94.
9 Di antara dampak postif atas keberadaan media sosial yang banyak dinikmati bagi masyarakat  modern,  yakni  dapat  menjadi  alat  yang  sangat  membantu  para  profesional untuk  bekerja,  terutama  dalam  hal  memasarkan  produk  atau  jasa  usaha  dan  sekaligus menjadi media informasi pluang bisnis. Hal demikian tidak lain disebabkan medsos telah menjadi situs jejaring sosial  modern yang sangat efektif dan efisien dalam membangun relasi jaringan. W. Akram, R. Kumar, “A Study on Positive and Negative Effects of Social Media  on  Society,”  International  Journal  of  Computer  Sciences  and  Engineering,  Vol.5, Issue.10 (2017):347.
10 Fahmi  Anwar,  “Perubahan  dan  Permasalahan  Media  Sosial,”  Jurnal  Muara  Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni,Vol. 1, No. 1 (2017):137.
11 Uud  Wahyudin,  Kismiyati  El  Karimah,  “Etika  Komunikasi  Di  Media  Sosial,” (Prosiding Seminar Nasional Komunikasi 2016), 216.
12 Christiany  Juditha,  “Interaksi  Komunikasi  Hoax  di  Media  Sosial  serta Antisipasinya,” Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44
penistaan  agama,  dan  menyebarkan  berita  bohong  (hoax)  juga  banyak terjadi di medsos. 13
Minimnya  kesadaran  mesyarakat  dalam  etika  penggunaan  medsos, tidak  mengherankan  jika  pada  tahun  2020  terjadi  peningkatan  kasus pidana  terkait  aktifitas  penggunaan  medsos  di  Indonesia,  yakni  tercatat sekitar 59 kasus dari jumlah sebelumnya 24 kasus yang terjadi pada tahun 2019 . 14
Di tengah maraknya pelanggaran etika dalam penggunaan medsos di  Indonesia,  sebenarnya  salah  satu  Organisasi  Masyarakat  (ORMAS) Islam  di  Indonesia,  yakni  Muhammadiyah 15 pada  tahun  2017  telah mengeluarkan  kode  etik  NetizMu  (sebutan  untuk  netizen  di  kalangan Muhammadiyah)    sebagai  pedoman  penggunaan  medsos  agar  dapat menjunjung  tinggi  tanggung  jawab  sosial  dan  moral  serta  saling menghormati  hak  dan  kewajiban  antar  Netizen ,  khusunya  bagi  umat Islam di Indonesia. 16 Namun demikian, kendatipun keberadaan kode etik NetizMU, kasus pelanggaran kode etik dalam penggunaan medsos masih saja banyak ditemukan. Padahal sebagai kode etik yang dikeluarkan oleh ORMAS  Islam,  keberadaan  kode  etik  NetizMU  tersebut  bukanlah  kode etik  yang  asal  dibuat,  pastinya  memiliki  landasan  filosofis  ajaran  Islam yang  termuat  pada  pelbagai  kode  etik  di  dalamnya  demi  terwujudnya
13 Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” Jurnal Ilmiah Korpus, Vol. II, No. III (2018) :241.
14 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201020160620-185-560594/safenet- kebebasan-berpendapat-di-medsos-memburuk
15 Organisasi Muhammadiyah  didirikan oleh  Kiai  Haji  Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Keberadaan Mhammadiyah  mengambil peran pembaharuan (tajdid) dan pemurnian ajaran Islam. Secara historis, peran tersebut diambil sebagai respon atas kondisi sosial masyarakat Indonesia saat itu dilanda perilaku TBC (tahayul, bid’ah, dan churafat). Dalam  konteks  tersebut,  Muhammadiyah  menawarkan  konsep  purifikasi ajaran  Islam  dengan  satu  slogannya  yang  sangat  membumi, yakni  “kembali  ke al- Qur’an  dan  al-Sunnah”.  Jika  dirinci,  gerakan  purifikasi  Muhammadiyah  tersebut meliputi  dimensi  teologis,  hukum,  dan  moral.  Muh.  Syamsuddin,  “Gerakan Muhammadiyah  dalam  Membumikan  Wacana  Multikulturalisme,”  Jurnal  Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, Vol.1, No.2 (2017) : 342.
16 https://www.suaramuhammadiyah.id/2017/08/21/kode-etik-netizmu/
kemaslahatan  umat  dalam  hal  penggunaan  medsos.  Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengungkap  berbagai  nilai  falsafah hukum Islam yang termuat dalam pelbagai kode etik NetizMU.

## B. LITERATURE REVIEW
Berdasarkan  penelusuran  penulis  tidak  ditemukan  penelitian terdahulu  yang  fokus  pada  analisa  filsafat  hukum  Islam  terhadap  kode etik  NetizMU  Muhammadiyah.  Namun  demikian,  terdapat  beberapa penlitian terdahulu yang dapat dikatakan masih relevan dengan objek inti pembahasan ini, antara lain sebagai berikut.
Dikdik  Baehaqi  Arif,  Yusuf  Sapto  Nugroho,  Millatina,  Linda Nurmalasari (2017) menyatakan bahwa Pimpinan
Pusat Muhammadiyah,  melalui  Majelis  Pustaka  dan  Informasi  telah menerbitkan  buku  Fikih  Informasi  sebagai pedoman  masyarakat  agar dapat menggunakan  media  sosial  dengan  bijak. Perumusan  buku  Fikih Informasi  tersebut merupakan  jawaban  terhadap  pentingnya kode etik di  era  informasi digital. 17
Sebagaiamana  Dikdik  Baehaqi  Arif,  Yusuf  Sapto  Nugroho,  Millatina, Linda Nurmalasari,  Hendra A. Setyawan (2017) juga menyatakan bahwa dalam perspektif Muhammadiyah, keberadaan media informasi maupun komunikasi  digital,  seperti  halnya  medsos  merupakan  hal  yang  tidak untuk  dihindari,  melainkan  harus  disikapi  dengan  tetap  adanya  rambu- rambu  etika  dalam  penggunaannya,    khususnya  bagi    umat    Islam.  Hal demikian  tidak  lain,  agar  medsos  tidak  sekedar  menjadi  media  penebar kebencian  dan  fitnah.  Tidak  hanya  itu,  agar  keberadaan    informasi  di
17 Dikdik  Baehaqi  Arif  ,  Yusuf  Sapto  Nugroho,  Millatina,  Linda  Nurmalasari, “Akhlakul Medsosiyah: Membangun Warga Negara Cerdas Bermedia Sosial,” Posiding Seminar  Nasional  Pendidikan  Kewarganegaraan  2019  dengan  tema  "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi.
medsos tidak  menyesatkan masyarakat.. 18
Berbeda dengan para peneliti di atas, Niki Alma Febriana Fauzi (2019) dalam  penelitiannya  justru  memberikan  catatan  kritik  terhada  fikih informasi  Muhammadiyah.  Menurut  Niki,  keberadaan  fikih  informasi sebagai  produk  ijtihad  kolektif  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  memiliki keterbatasan,  baik  dalam  kerangka  kerjanya  maupun  dalam  kontennya. Oleh  sebab  itu,  harus  senantiasa  diperbarui  mengikuti  perkembangan penggunaan medsos di tengah kehidupan masyarakat digiital. 19
Berpijak pada berbagai penelitian terdahulu sebagaimana di atas, dapat dikatakan  masih  secara  global  dalam  mengkaji  fikih  informasi Muhammadiyah  terkait  peraturan  dalam  penggunaan  media  informasi dan komunikasi digital, belum ditemukan penelitian yang fokus mengkaji pelbagai  nilai  falsafah  hukum  Islam  yang  termaktub  dalam  kode  etik NetizMu.  Hal  inilah  yang  kemudian  menjadikan  penelitian  ini  dapat mengisi ruang kosong (lacuna) dari pelbagai peneltian yang sudah ada.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  berupa  kajian pustaka  (library  research). 20 Sementara  itu,  jenis  penelitian  hukum  Islam dalam  penelitian  ini  masuk  kategori  penelitian  hukum  Islam  normatif
18 Hendra  A.  Setyawan,  “Fikih  Informasi  Di  Era  Media  Sosial  Dalam  Membangun Komunikasi  Beretika  (Studi  Kajian  Fikih  Informasi  Sudut  Pandang  Ormas Muhammadiyah)  Disampaikan  Pada  Seminar  Nasional  Tentang  Membangun  Etika Sosial  Politik  Menuju  Masyarakat  Yang  Berkeadilan,  Yang  Diselenggarakan  Oleh  FISIP Universitas  Lampung  Pada  Tanggal  18  Oktober  2017  Di  Hotel  Swiss  Bell  ,Bandar Lampung.
19 Niki  Alma  Febriana  Fauzi,  “Fikih  informasi:  Muhammadiyah’s  Perspective  on Guidance in Using Social Media,” Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Vol. 9, No.2 (2019).
20 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa objek penelitian  secara  holistik,  deskriptif    tanpa  metode  analisis  statistik.  Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Bandung :  Remaja  Rosdakarya,  2017),  6.  Adapun  contoh penelitian  pustaka  (library  research),  antara  lain  penelitian  terhadap  kitab  suci,  buku ilmiah,  peraturan  perundang  undangan, dan  lain  sebagainya.  Baca  Panduan  Karya  Tulis Ilmiah Pascasarjana UIN Walisongo (Semarang : Pascasarjana UIN Walisongo, 2018), 35.
filsosofis. 21 Objek  utama  penelitian  ini,  yakni  pelbagai  prinsip  kode  etik NetizMU  yang  dikelurkan  oleh  Majelis  Pustaka  dan  Informasi  Pimpian Pusat  Muhammadiyah.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yakni pendekatan  filosofis  (filsafat  hukum  Islam).  Sementara  itu,  teori  analisis yang  digunakan  yakni  pendekatan  filsafat  sistem  dalam  hukum  Islam yang digagas oleh Jasser Auda.

## D. PENDEKATAN FILSAFAT SISTEM DALAM HUKUM ISLAM
Menurut Jassser Auda, untuk menjawab problem hukum Islam yang dinamis  dibutuhkan  logika  hukum  yang  holistik.  Auda  mengusulkan pentingnya  pendekatakan  filsfat  sistem  dalam  hukum  Islam.  Bagi  Auda, pendekatan  sistem  merupakan  pendekatan  holistik  yang  memandang setiap  entitas  sebagai  satu  kesatuan  sistem. 22 Auda  menyatakan setidaknya terdapat enam fitur dalam filsafat sistem yang dapat djadikan sebagai basis pendekatan hukum Islam, antara lain, sebagai berikut.
Pertama,  watak  kognisi.  Auda  menuturkan  bahwa  watak  kognisi merupakan  komponen  dalam  sistem  hukum  Islam  yang  harus  disadari. Oleh sebab itu, validitas hukum Islam sebagai produk  dialektika kognisi dan realitas, memungkinkan memiliki kelemahan. 23
Kedua,  keseluruhan.  Auda  memandang  penting  adanya  paradigma menyeluruh  yang  mengaitkan  antar  pelbagai  komponen  hukum  Islam.
21 Menurut Atho Mudzhar, terdapat tiga jenis objek penelitian hukum Islam. Pertama, penelitian hukum Islam normatif berupa kajian terhadap berbagai literatur teks hukum Islam.  Kedua,  penelitian  hukum  filosofis  berupa  kajian  terhadap  kontruksi  metodologi pemikiran hukum Islam, seperti halnya kontruksi ushul fikih, baik aspek filsafat hukum maupun  sebagai  teori  hukum.  Ketiga,  penelitian  hukum  empiris  berupa  kajian  tentang perilaku  dan  interaksi  masyarakat  terhadap  eksistensi  hukum  Islam.  Atho  Mudzhar, Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini,” Indo-Islamika, Vol.2, No.1 (2012) :95-96.
22 Hengki  Ferdiansyah,  Pemikiran  Hukum  Islam  Jasser  Auda,  (Tesis,  Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017), 105.
23 Jasser  Auda,  Maqasid  al-Shari’ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  a  Systems  Approach, (London dan Washington:  The International Institute of Islamic Thought, 2008),46.
Auda  melihat  terdapat  kecenderungan  logika  hukum  Islam  klasik  yang reduksionis, dikotomis dan atomistis. seperti prioritas dalam penggunaan dalil  mas{lah{ah,  dibandingakan  dalil-dalil  universal  (al-adillat  al-kulli>at) maupun berbagai prinsip dasar hukum Islam (maqa>sid shari>ah). 24
Ketiga,  keterbukaan.  Auda  menjelaskan  untuk  menjadikan  sistem hukum Islam yang terbuka, maka dibutuhkan pengembangan instrument pada pelbagai metode hukum Islam agar dapat aplikatif dalam menjawab problematika hukum yang dinamis. 25
Keempat,  relasi  hirarkis  relasional.  Auda  menuturkan  bahwa kategorisasi  berdasarkan  konsep  merupakan  kategorisasi  yang  tepat dijadikan  sebagai  paradigma  pembaharuan  metodologi  hukum  Islam. Menurut  Auda,  kategorisasi  tersebut  merupakan  metode  integratif  dan sistematik,  bukan  sekedar  menentukan    benar    atau    salah,  melainkan memuat  pelbagai  kriteria  yang  dapat  mengkreasikan  sejumlah  kategori secara simultan. 26
Kelima,  multi  dimensi.  Auda  menjelaskan  bahwa  sistem  hukum Islam  merupakan  sistem  hukum  yang  memiliki  dimensi  beragam.  Oleh karenanya,  Auda  memandang  paradima  oposisi  binner  tidak  perlu  ada dalam  pendekatan  hukum  Islam.  Hal  ini  disebabkan  Auda  menilai pelbagai kriteria dalil hukum yang dianggap kontradikitif sejatinya dapat saling melengkapi. 27
Keenam,  kebermaksudan.  Auda  menjelaskan  bahwa  keberdaan maqasid  shariah  merupakan  fitur  inti  yang  tujuan  dalam  pensyariatan hukum  Islam.  Menurut  Auda,  keberadaan  maqasid  shari’ah  tidak  boleh
24 Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach 197- 198.
25 Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach, 202.
26 Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach, 48- 49.
27 Hengki Ferdiansyah, “Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda,” 126-127.
terabaikan  dalam  penetapan  hukum  Islam. 28 Auda  menambahkan keberadaan maqasid shariah dalam sistem hukum Islam menempati posisi purpose  (ghayat)  yang  tidak  bersifat  monolitik  dan  mekanistik.    Dengan kata lain, sistem hukum Islam harus dapat menghasilkan pelbagai tujuan hukum  Islam    melalui  berbagai  cara,  kondisi  dan  hasil  tujuan  yang beragam  dengan  tetap  mendasarkan    pada  sumber  utama  hukum  Islam (al-Qur'an dan Hadits), tidak sekedar pemikiran mujtahid. 29
Menurut  Auda,  untuk  menjadikan  keberadaan  maqa>sid  sebagai pendekatan  hukum  Islam  yang  tidak  bersifat  monolitik  dan  mekanistik, maka  penting  adanya  perluasan  dimensi  kemaslahatan  maqasid  shariah dalam segala tingkatanya. Sebagai contoh, konsep hifz nafs (proteksi jiwa) dikembangkan menjadi proteksi terhadap kehormatan manusia atau hak- hak  kemanusian.  Konsep  hifz  aql  (proteksi  akal)  menjadi  penghormatan atas kebebasan berfikir ilmiah. Konsep  hifz din (proteksi agama) menjadi proteksi  atas  kebebasan  berkeyakinan.  Kemudian  konsep  hifz  nasl (proteksi  keturunan)  menjadi  proteksi  kehidupan  keluarga),  dan  lain sebagainya. 30
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  sistem  hukum  Islam  sebagaimana yang ditwarkan Auda di atas akan digunakan sebagai teori analisis dalam mengeksplorasi,  meganalisis  sekaligus  mengidentifikasi  pelbagai  nilai falsafah  hukum  Islam  yang  termaktub  dalam  kode  etik  NetizMU Muhammadiyah.

## E. MEDIA  SOSIAL  SEBAGAI  MEDIA  KOMUNIKASI  DAN INFORMASI
Media  sosial  atau  yang  lebih  dikenal    dengan  sebutan  medsos
28 Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach, 54.
29 Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach, 55.
30 Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach 21- 24.
(media sosial) merupakan media interaksi sosial berbasis internet (online) yang  memberikan  fasilitas  bagi  penggunanya  untuk  dapat  berbagi, berpartisipasi,  dan  menciptakan    berbagai  konten  berupa  blog,  wiki, forum,  jejaring  sosial. 31 Dengan  berbagai  keunggulanya,  media  sosial dapat menjadi media interaksi sosial yang tidak dibatasi oleh jarak, waktu bahkan  tempat.  Tidak  hanya  itu,  media  sosial  juga  mampu menghilangkan  sekat  pembatas  status  kelas  sosial  yang  terkadang menjadi  penghambat  dalam  interaksi  sosial  di  masyarakat. 32 Oleh karenanya,  keberadaan  media  sosial  di  era  modern  saat  ini  dapat dikatakan  telah  membawa  paradigma  dan  cara  baru    masyarakat  dalam berinteraksi sosial.
Keberadaan  media  sosial  di  era  digital  ini  telah  menjadi  media interaksi  sosial  baru  bagi  masyarakat,  baik  sebagai  media  komunikasi maupun informasi. Melalui media sosial, seseorang dapat berkomunikasi, memberi  komentar,  bahkan  beradu  argument  dalam  berbagai  wacana atau  peristiwa  yang  terjadi.  Melalui  media  sosial,  seseorang  juga  dapat memiliki  kesempatan yang sama dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi. 33 Tidak  berhenti  di  situ,  keberadaan  media  sosial  juga  telah mengalihkan budaya komunikasi dan informasi masyarakat modern yang semula  hanya  berlangsung  di  ruang  fisik  (kolom  media  cetak),  akhirnya dapat  berlangsung  di  ruang  virtual  (virtual  sphere). 34 Dengan  demikian tidak mengherankan jika eksistensi media sosial telah menjadi media yang urgen  bagi    masyarakat  modern  dalam  menjalankan  aktifitas  serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.
31 GA  Guritno  dkk,  Panduan  Optimalisasi  Media  Sosial  Untuk  Kementrian  Perdagangan RI, 25.
32 Errika  Dwi  Setya  Watie,  “Communication  And  Social  Media,”  The  Messenger, Vol.III, No.1(2011) : 69.
33 Salman, “Media Sosial Sebagai Ruang Publik,” KalbiSocio, Vol.4, No.2 (2017) :124. 34 Fauzi  Syarief,  “  Pemanfaatan  Media  Sosial  dalam  Proses  Pembentukan  Opini Publik,” Jurnal Komunikasi, Vol.VIII, No.3 (2017) :264.
Menurut Rulli Nasrullah, keberadaan media sosial bagi masyarakat modern saat ini menjadi media komunikasi yang interaktif dan publikatif. Hal ini disebabkan kelebihan media sosial yang sangat menunjang sebagai media  komunikasi.  Rulli  menambahkan  bahwa  kelebihan  media  sosial jauh lebih dibandingkan dengan media komunikasi konvensional. Dalam hal ini, Rulli menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang menjadi kelebihan utama  media  sosial  sebagai  media  komunikasi.  Pertama,  media  sosial menggunakan jejaring internet. Dengan jaringan internet tersebut, media sosial  dapat  menjadi  media  komunikasi  antar  pengguna  dengan jangkauan  yang  sangat  luas  bahkan  tidak  terbatas  oleh  jarak,  waktu maupun  tempat.  Kedua,  media  sosial  menjadi  media  komunikasi  yang interaktif. Media sosial telah memberikan layanan bagi para penggunanya untuk  dapat  saling  berkomunikasi  secara  interaktif.  Dalam berkomunikasi.  Perbedaan  jarak,  waktu  dan  tempat  tidak  menjadi penghalang bagi para pengguna media sosial untuk berkomunikasi secara intens  bahkan  saling  melihat  wajah  orang  masing-masing  yang  sedang berkomunikasi. 35 Dari sini dapat disimpulkan bahwa komunikasi melalui media  sosial  sudah  tidak  terbatas  lagi  pada  relasi  fisik,  melainkan  juga relasi interface (bertatap muka).
Berbagai  model  komunikasi  sebagaimana  pemaparan  di  atas  dapat dilihat  dari  dua  kategori  level  komunikasi.  Pertama,  level  komunikasi intrapersonal. Komunikasi level ini merupakan tipologi komunikasi yang melibatkan  dua  orang  atau  lebih.  Dalam  hal  ini,  keterlibatan  penuh  dari semua  pihak  yang  berkomunikasi  sangat  disyaratkan.  Oleh  karena  itu, jika salah satu pihak mengeluarkan diri dari percakapan yang ada, maka komunikasi  akan  berakhir.  Model  komunikasi  ini  berlaku  juga  di  media sosial yang mensyaratkan adanya percakapan secara interaktif.  Jika tidak,
35 Rulli Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber, 75-78.
maka  komunikasi  pun  menjadi  searah.  Akan  tetapi  jika  ada  pihak  lain yang  menanggapai  atau  mengomentari  apa  yang  dituliskannya,  maka terjadi  interaksi  komunikasi  interpersonal  kembali.  Kedua,  level komunikasi massa. Komunikasi level ini merupakan tipologi komunikasi terbesar  dengan  target  sasaran  audiens  yang  banyak.  Hal  ini  juga  dapat ditemukan  dalam  komunikasi  melalui  media  sosial.  Hal  apapun  yang disampaikan  seseorang  melalui  media  sosial  akan  bersifat  publikatif, yakni  dapat  dilihat  dan  dinikmati  oleh  orang  banyak.  Kondisi  ini  yang pada  akhirnya  menimbulkan  terjadinya  komunikasi  massa. 36 Dari  sini dapat  dipahami  bahwa,  baik  komunikasi  interpersonal  maupun komunikasi  massa,  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan  dan  melebur menjadi satu dalam komunikasi melalui media sosial.
Selanjutnya, berbicara terkait media sosial sebagai media informasi, maka  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dua  hal,  yakni  kemajuan  teknologi internet dan naiknya angka penggunaan media sosial itu sendiri. Menurut Fauzi  Syarif,  dua  hal  tersebut  merupakan  faktor  dominan  yang menjadikan  media  sosial  sebagai  media  akses  informasi  masyarakat modern  saat  ini.  Melalui  media  sosial,  akses  terhadap  arus  informasi apapun dapat dilakukan dengan sangat cepat. Hal ini lah yang kemudian menyebabkan  media  sosial  mulai  menggantikan  media  massa konvensional dalam hal publikasi berita (informasi). 37 Penggunaan media sosial  sebagai  media  informasi  juga  telah  menyebabkan  pergeseran masyarakat  tradisional  menjadi  masyarakat  informasi.  Menurut  Shiefti Dyah  Alyusi,  terdapat  lima  karakteristik  dari  masyarakat  informasi. Pertama,  masyarakat  yang  dapat  memanfaatkan  media  massa  dan komunikasi  global.  Kedua,  masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  atas
36 Errika Dwi Setya Watie, “Communication And Social Media,” : 72-73.
37 Fauzi  Syarief,  “  Pemanfaatan  Media  Sosial  dalam  Proses  Pembentukan  Opini Publik,”:264.
pentingnya  informasi  dan  upaya  untuk  mendapatkannya.  Ketiga, masyarakat yang dapat menjadikan informasi sebagai sumber komoditas ekonomi.  Keempat,  masyarakat  yang  dapat  terlibat  dalam  interaksi  sosial dan sistem masyarakat global. Kelima, masyarakat yang dapat mengakses segala bentuk informasi secara cepat. 38 Dari sini dapat dimpulkan bahwa lima  karakteristik  dari  masyarakat  informasi  tersebut  relevan  dengan berbagai  keunggulan  media  sosial  sebagai  media  informasi  bagi masyarakat  modern  saat  ini.  Oleh  sebab  itu,  tidak  berlebihan  jika  media sosial  dikatakan  sebagai  elemen  yang  sangat  berpengarung  bagi terbentuknya sebagai masyarakat informasi.

## F. PARADIGMA  FALSAFAH  HUKUM  ISLAM  DALAM  KODE  ETIK NETIZMU
Perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang  semkain dinamis  telah  melahirkan  beragam  inovasi,  gagasan,  dan    ide  yang bertujuan  untuk  memudahkan  dalam  melakukan  proses  interaksi  sosial. Perkembangan teknologi ini membuat komunikasi manusia menjadi lebih mudah  dan  efektif.  Perkembangan  teknologi  juga  merambah  ke  dunia internet,  seperti  halnya  media  sosial  menjadi  hal  yang  sangat  digemari masyarakat,  bahkan  sudah  dianggap  menjadi  kebutuhan  hidup.  Media sosial  bagi  masyarakat  kini  bukan  hanya  sebagai  pengganti  proses komunikasi  secara  langsung  saja,  akan  tetapi  dengan  media  sosial masyarakat  lebih  dimudahkan  baik  dalam  proses  komunikasi  maupun informasi. 39
Tidak  dapat dibantah,  keberadaan  media  sosial  sangat  memberikan
38 Shiefti Dyah Alyusi, Media Sosial : Identitas dan Modal Sosial (Jakarta : Kencana, 2016), 25-26.
39 Maya  Sandra  Rosita  Dewi,  “Islam  dan  Etika  Bermedia  (Kajian  Etika Komunikasi  Netizen  di  Media  Sosial Instagram  Dalam  Perspektif  Islam),”  Research  Fair Unisri, Vol.3, No.1 (2019), 139-140.
banyak  manfaat  bagi  masyarakat  Indonesia.  Tidak  hanya  sebagai  media komunikasi dan informasi, akan tetapi juga dalam konteks interaksi sosial terkait  dunia  pendidikan,  perdagangan  dan  sektor  jasa.  Oleh  sebab  itu, penting  adanya  sebuah  aturan  yang  membatasi  kebebasan  penggunaan media sosial.
Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang  berwenang  mengeluarkan  fatwa  hukum  di  masyarakat  sebenarnya telah  menegeluarkan  fatwa  hukumnya  tentang  interaksi  sosial  di  media sosial.  Fatwa  yang  dimaksud  adalah  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui  Media  Sosial. 40 Jauh  sebelum  keluarnya  Fatwa  MUI  tersebut, pemerintah    Negara    Republik    Indonesia    telah  mengundangkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi    dan    Transaski    Elektronik  (selanjutnya  disingkat  UU  ITE). 41
40 Konstruksi  Fatwa  MUI  tentang  Hukum  Pedoman  Bermuamalah  Media  Sosial dibagi  dalam  empat  pedoman,  yaitu  pedoman  umum,  pedoman  verifikasi  konten (informasi), pedoman pembuatan konten dan pedoman penyebaran konten. (1) Pedoman umum.  Pedoman  ini  menegaskan  bahwa  media  sosial  digunakan  sebagai  sarana silaturahmi,  menyebar  informasi,  dakwah,  pendidikan,  rekreasi  dan  kegiatan  positif dalam  segala  bidang.  Oleh  sebab  itu,  media  sosial  tidak  boleh  digunakan  untuk melanggar  ketentuan  agama  dan  peraturan  perundang-undangan.  (2)  Pedoman verifikasi  konten.  Pedoman  ini  merupakan  usaha  untuk  mencari  kebenaran  atas  suatu konten  yang  didapatkan  melalui  media  sosial.  (3)  Pedoman  pembuatan  konten. Pembuatan  konten/informasi  yang  akan  disampaikan  ke  ranah  publik  harus memperhatikan  berbagai  hal:  menggunakan  kalimat,  grafis,  gambar  yang  mudah dipahami, konten yang disampaikan harus benar, konten yang disajikan harus infomasi yang bermanfaat, memilih diksi yang tidak provokatif dan menimbulkan kebencian dan permusuhan,  kontennya  tidak  berisi  hoax,  fitnah,  ghibah,  namimah,  bullying,  gossip, ujaran  kebencian  dan  hal  lain  yang  terlarang  baik  secara  agama  maupun  perundang- undangan. Ketentuan dalam pedoman ketiga ini dapat dikatakan sesuai deng prinsip. (4) Pedoman penyebaran konten. Terdapat beberapa kriteria konten yang bisa disebarkan ke publik, antara lain konten tersebut benar, bermanfaat bagi semua pihak, bersifat umum dan  layak  untuk  disampaikan  ke  publik,  penyebaran  konten  tersebut  tepat  waktu  dan tempat,  penyebaran  konten  tersbut  juga  tepat  konteksnya  serta  memiliki  hak  untuk menyebarkan. Athoillah Islamy, “Fatwa About Social Intercation On Social Media In The Paradigm of Islamic Legal Philosophy,” Al-Mishbah : Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Vol.15, No.2 (2019) : 169-170.
41 Radita  Setiawan,  “Efektivitas  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana,” Recidive, Vol. 2, No. 2 (2013) : 139.
Namun  demikian  sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya  (bab pendahuluan)  bahwa  angka  pelanggaran  penggunaan  media  sosial  di Indonesia  pada  kurun  waktu  tahun  2019-2020,  dari  24  kasus  meningkat menjadi 59 kasus.
Di  tengah  semakin  meningkatnya  kasus  pelanggaran  etika penggunaan  medsos,  Muhammadiyah  sebagai  salah  satu  Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia juga mengeluarkan kode etik penggunaan medsos  yang  disebut    dengan  kode  etik  NetizMU.  Dalam  kode  etik NetizMu tersebut terdapat sekitar sembilan kode etik yang dirumuskan. 42
Namun dalam analisa pembahasan sub bab ini, hanya tiga kode etik yang akan dianalisis. Hal demikian disebabkan penulis memandang tiga kode etik  tersebut  secara  substansial  sudah  dapat  merepresentaskan  dari pelbagai kode etik lainnya. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.
Pertama,  dalam  bersosial  media  NetizMu  harus  senantiasa berlandaskan pada akhlaqul karimah sesuai tuntutan Qur’an dan Hadis. 43
Kode etik ini menunjukan bahwa dalam penggunaan medsos, umat Islam ditekankan  untuk  mengedepankan  pelbagai  nilai  ajaran  sosial  Islam sebagaimana  yang  termaktub  dalam  landasan  teologis.  Hal  demikian
42 Terdapat  sembilan  kode  etik  NetizMU.  Pertama,  dalam  bersosial  media NetizMu harus senantiasa berlandaskan pada akhlaqul karimah sesuai tuntutan Qur’an dan  Hadis.  Kedua,  NetizMu  menggunakan  medsos  sebagai  sarana  amar  makruf  nahi munkar  dengan  hikmah  dan  mauizah  hasanah.  Ketiga,  NetizMU  harus  menjaga  nama baik  dan  mendukung  organisasi  Muhammadiyah  dalam  menyebarkan  pelbagai  pesan positif.  Keempat,  NetizMu  menggunakan  medsos  sebagai  sarana  amar  makruf  nahi munkar dengan hikmah dan mauizah hasanah. Kelima, menjadika media sosial sebagai wahana  silaturrohmi.  Keenam,  konten  yang  dishare  NetizMU  dapat  dipertanggung jawabkan secara persoanal dan kelembagaan, serta mencerahkan dan tidak bertentangan dengan norma sosial, agama, dan negara. Ketujuh, sesama NetizMu saling berteman dan menjadi follower sebagai bentuk relasi silaturrohmi. Kedelapan, sesama NetizMU saling mengingatkan  dan  menasehati  jika  ada  yang  melakukan  kesalahan.  Kesembilan, pengawasan  NetizMu  dilakukan  oleh  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  dengan pelaksana tugasnya pada Majelis Pustaka dan Informasi. “Akhlaqul Sosmediyah Warga Muhammadiyah”  disarikan  dari  Kode  Etik  NetizMu,  Majelis  Pustaka  dan  Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1-10.
43 “Akhlaqul  Sosmediyah  Warga  Muhammadiyah”  disarikan  dari  Kode  Etik NetizMu, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2.
dapat  dikatakan  paralel  dengan  apa  yang  ditekankan  Kuntowijoyo, bahwa  penting  mentransformasikan  pelbagai  nilai  sosial  profetik  ajaran Islam dalam kehidupan sosial. 44
Jika  dianalisa  melalui  analisa  maqasid,  kode  etik  pertama  di  atas mencerminkan  pentingnya  perwujudan  menjaga  kemaslahatan  agama (hifz    al-din).  Dalam  hal  ini,  proteksi  agama  dipahami  sebagai  rule  atau rambu-rambu agar tidak terjadi konflik sosial yang bersumber dari bentuk informasi  maupun  komunikasi  negatif  di  medsos,  seperti  halnya  saling hujat,  antar  pemeluk  agama,  individu  maupun  kelompok.  Hal  demikian tidak  lain,  agar  eksistensi  dan  hakikat  agama  yang  memuat  nilai-nilai perdamaian  dan  kemaslahatan  dapat  termanifesatasi  dalam  kehidupan dunia. 45
Keberadaan kode etik pertama ini juga menunjukan bahwa keberadaan al-Qur’an  dan  Hadis  merupakan  sumber  utama  yang  menjadi  pijakan moral  dan  hukum  dalam  penggunaan  media  sosial.  Nurcholish  Madjid (Cak Nur) menyatakan bahwa dalam pemikiran keagamaan (Islam), maka penting  merujuk  pada  sumber  utama  ajaran  Islam  itu,  yakni  al-Qur’an dan  Hadis.  Hal  demikian  disebabkan  Cak  Nur  menyadari  bahwa keotentikan pemikiran Islam harus memiliki landasan dari sumber utama ajaran Islam itu sendiri. Cak Nur menambahkan menuturkan pentingnya
44 Kuntowijoyo merumuskan tiga nilai dasar yang menjadi pijakan dan sekaligus unsur  pembentuk  karakter  paradigmatik  Ilmu  Sosial  Profetik  (ISP),  yakni  humanisasi (amar makruf), liberasi (nahi munkar) dan transendensi (keimanan) yang diderivasikan dari  misi  historis  Islam  sebagaimana  termuat  dalam  Qs.  Ali  Imran,  ayat  110Husnul Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik,” Sosiologi Reflektif, Vol. 10, No. 1 (2015) : 221-222. Ketiga  nilai  dasar  profetik  Islam  tersebut  tidak  bersifat  dikotomis,  melainkan  integral, yakni  saling  sinergis  dalam  membumikan  nilai-nilai  Islam  dalam  kehidupan  sosial. Maskur, “Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah atas Relasi Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi),” (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 127.
45 Iffatin Nur, Muhammad Ngizul Muttaqin, “ Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid  Syari’ah  (Membangun    Komunikasi  di  Media  Sosial  Berdasarkan  Etika),” PALITA: Journal of Social-Religion  Research, Vol. 5,  No. 1 (2020) :12.
merujuk  pada  landasan  nas  tersbut  merupakan  bentuk  konsistensi ketaatan terhadap ajaran agama. 46
Menanggapi  prinsip  keotentikan  ajaran  Islam  sebagai  basis  kode  etik NetziMU  di  atas  sejalan  dengan  apa  yang  dinyatakan  oleh  Jasser  Auda. Menurut Auda, penggalian maqasid shariah (pelbagai tujuan hukum Islam) harus  mengacu  pada  nas,  baik  al-Qur'an  maupun  Hadits,  bukan  hanya disandarkan pada pemikiran hukum para ulama. 47
Kedua,  NetizMu  harus  menggunakan  medsos  sebagai  sarana  amar makruf  nahi  munkar  dengan  hikmah  dan  mauizah  hasanah. 48 Kode etik kedua  ini  menunjukan  bahwa  pentingnya  menjadikan  medsos  sebagai media  dalam  mewujudkan  segala  bentuk  kemaslahatan  (jalb  al-maslahat) dan menghindarkan segala bentuk kerusakan kerusakan ( dar’u al mafasid). Abu  Ishaq  al-Shatibi  yang  masyhur  dipanggil  Imam  Al-Shatibi menegaskan  bahwa  orientasi  dari  penetapan  hukum  Islam  (maqasid shariah),  yakni  untuk  merealisasikan  kemashlahatan  bagi  kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. 49
Pentingnya menjadikan medsos sebagai sarana amar makruf dan nahi munkar  dalam  perspektif  maqasid  shariah  dapat  disebut  sebagai  proteksi terhadap  kemaslahatan  lingkungan  (hifz  al-bi’ah)  yang  kondusif  dalam interaksi  sosial  di  dunia  medsos  khusunya  dan  di  dunia  luar  medsos sebagai dampaknya. 50
46 Nurcholish  Madjid,  Taklid  dan  Ijtihad  :  Masalah  Kontonuitas  dan  Kreatifitas dalam  Memahami  Pesan  Agama  dalam  Karya  Lengkap  Nurcholish  Madjid,  Ke-Islaman, Keindonesian  dan  Kemoderenan.  Budy  Munawar  Rachman  (ed),  (Jakarta  :  Nurcholish Madjid Society, 2019), 1530.
47 Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach, 55.
48 “Akhlaqul  Sosmediyah  Warga  Muhammadiyah”  disarikan  dari  Kode  Etik NetizMu, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 3.
49 Abu  Ishaq  al-Shatibi,  al-Muwafaqot  fi  Ushul  al-Syari’ah  (Kairo  :  Maktabah  al- Tijariyah al-kubro, tth), 5.
50 Iffatin  Nur,  Muhammad  Ngizul  Muttaqin,  “  Bermedia  Sosial  Dalam  Perspektif Maqashid Syari’ah (Membangun  Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika),”:12.
Terlebih  dalam  perkembangan  dunia  digital  yang  semakin  pesat, 51 keberadaa medsos sering digunakan sebagai media yang strategis dalam aktifitas  pekerjaan  masyarakat  modern  untuk  mencari  nafkah  maupun peluang  informasi  pekerjaan.  Oleh  sebab  itu  dengan  menjaga  kode  etik dalam  penggunaan  medsos  juga  dapat  berdampak  pada  perwujudan kemaslahatan dalam aspek harta  (hifz al-mal). 52
Kode  etik  kedua  NetizMu  sebagaimana  penjabaran  di  atas mengisyaraktan  bahwa  penggunaan  medsos  seyoyanya  dapat  menjaga kemaslahatan  publik  (al-maslahat  al-ammah)  antar  pengguna.  Penting disadari bahwa kemaslahatan publik tersebut sejatinya merupakan bagian dari tujuan empiris dalam penetapan hukum Islam. Menurut Jasser Auda, keberadaan  kemaslahatan  sebagai  maqasid  shariah  merupakan  hal  inti kebermaksudan  (purposefulness)  dalam  sistem  hukum  Islam  yang  tidak boleh terabaikan dalam penetapan hukum Islam. 53
Ketiga,  NetizMu  dilarang  keras  melakukan  berbagai  hal  sebagai berikut, ghibah, bullying, hoax, dan lain sebagainya. 54 Kode etik ketiga ini mengisyaratkan  bahwa  penggunaan  medsos  harus  mengedepankan  rasa penghormatan terhadap harga diri antar pengguna medsos, seperti halnya saling  menjaga  nama  baik  sesama  antar  pengguna  medsos,  maupun  di luar  pengguna  medsos.  Dalam  konteks  ini  jika  dibaca  dalam  paradigma maqasid  shariah  dapat  disandarkan  pada  pentingnya  proteksi  terhadap harga diri manusia (hifz al-‘irdh). Maksud dari menjaga  harga  diri, yakni
51 Teori digital senantiasa terkait erat dengan dunia media. Hal ini disebabkan dunia media  terus  berkembang  seiring  dengan  kemajuan  teknologi, sehingga senantiasa mempermudah manusia dalam segala bidang yang berkaitan erat dengan dunia digital. Rustam  Aji,  “Digitalisasi,  Era  Tantangan  Media  (Analisis  Kritis  Kesiapan  fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital),” Islamic Communication Journal,Vol. 01, No. 01 (2016) : 44.
52 Iffatin  Nur,  Muhammad  Ngizul  Muttaqin,  “  Bermedia  Sosial  Dalam  Perspektif Maqashid Syari’ah (Membangun  Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika),” :12.
53 Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach, 54.
54 “Akhlaqul  Sosmediyah  Warga  Muhammadiyah”  disarikan  dari  Kode  Etik NetizMu, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah,5.
untuk    menjaga    harkat    dan    martabat  masyarakat  secara  umu,  dan khusunya para pengguna medsos melalui budaya komunikasi di  medsos yang beretika.
Pentingnya  pembatasan  kebebasan  berekspresi  maupun  berpendapat dalam medsos paralel dengan semangat maqasid shariah, yakni dalam hal penjagaan  kemaslahatan  akal  manusia  (hifz    al-’aql).  Maksudnya,  etika dalam  beraktivitas  dalam  penggunaan  medsos,  baik  berupa  informasi maupun  komunikasi  harus  menjaga  akal  manusia  untuk  dapat melahirkan tindakan positif, dan menjauhkan berbagai tindakan negatif di medsos sebagai ruang publik. 55
Pembatasan kebebasan berpendapat di medsos sebagai pengejawantahan  dari  nilai  proteksi  akal  (hifz  al-‘aql)  dapat  dikatakan sebagai  perluasan  manifestasi  nilai  maqasid  shariah  dalam  konteks penetapan  hukum.  Menurut  Auda,  untuk  menjadikan  keberadaan maqa>sid sebagai pendekatan hukum Islam yang tidak bersifat monolitik dan  mekanistik,  maka  pentingnya  perluasan  dimensi  kemaslahatan maqasid shariah. Oleh sebab itu, pembatasan kebebasan berpendapat dalam medsos dapat dikatakan sebagai bentuk perluasan dari pengejawantahan konsep proteksi akal (hifz al-‘aql)). 56

## G. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa terdapat pelbagai nilai falsafah hukum Islam yang termuat dalam tiga kode etik NetizMu sebagai berikut. Pertama, nilai proteksi agama (hifz al-din) dalam konteks menjadikan nilai-nilai sosial profetik agama sebagai basis  utama  kode  etik  penggunaan  media  sosial.  Kedua,  nilai
55 Iffatin  Nur,  Muhammad  Ngizul  Muttaqin,  “  Bermedia  Sosial  Dalam  Perspektif Maqashid Syari’ah (Membangun  Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika),” :12.
56 Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach 21- 24.
kemaslahatan publik (al-maslahat al-ammah) dalam kode etik penggunaan media  sosial  sebagai  media  humanisasi  (amar  makruf)  dan  liberasi  (nahi munkar).  Ketiga,  nilai  proteksi  akal  (hifz  al-‘aql)  dalam  konteks  kode  etik pembatasan  kebebasan  berpendapat,  baik  dalam  bentuk  informasi maupun komunikasi di media sosial.
Dengan  ditemukannya  pelbagai  nilai  falsafah  hukum  Islam  di  atas, menunjukan  temuan  baru  bahwa  sejatinya  pelbagai  kode  etik  yang termaktub dalam kode etik NetizMu sarat dengan nilai-nlai falsafah yang menjadi  tujuan  pensyariatan  hukum  Islam  (maqasid  shariah).  Di  samping itu, hasil penelitian ini dapat menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Dikdik Baehaqi Arif, Yusuf Sapto Nugroho, Millatina, Linda Nurmalasari, Hendra  A.  Setyawan  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  keberadaan  fikih informasi  yang  diterbitkan  Muhammadiyah,  bertujuan  untuk memberikan rambu-rambu etika dalam penggunaan media informasi dan komunikasi digital, seperti halnya dalam penggunaan media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  Rustam.  (2016).  “Digitalisasi,  Era  Tantangan  Media  (Analisis  Kritis Kesiapan fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)”, Islamic Communication Journal,Vol. 01, No. 01.
Akram,  W,  R.  Kumar.  (2017).  “A  Study  on  Positive  and  Negative  Effects  of Social  Media  on  Society”,  International  Journal  of  Computer  Sciences  and Engineering, Vol.5, Issue.10.
Alimi,  Moh.  Yasir.  (2019).  “Theorizing  Internet,  Religion  and  Post  truth:  An Article Review”, Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, Vol. 11, No.2.
al-Shatibi,  Abu  Ishaq.  TT.  Al-Muwafaqot  fi  Ushul  al-Syari’ah. Kairo:  Maktabah al-Tijariyah al-kubro.
Alyusi,  Shiefti  Dyah.  (2016).  Media  Sosial:  Identitas  dan  Modal  Sosial.  Jakarta: Kencana.
Anwar,  Fahmi.  (2017).  “Perubahan  dan  Permasalahan  Media  Sosial”,  Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni,Vol. 1, No. 1.
Arif,  Baehaqi,  Yusuf  Sapto  Nugroho,  Millatina,  Linda  Nurmalasari  (2019). “Akhlakul  Medsosiyah:  Membangun  Warga  Negara  Cerdas  Bermedia Sosial”,  Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan.
Auda, Jasser. (2008). Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach. London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought.
Budirahayu,  Tuti,  dkk.  (2018).  “Understanding  the  multiculturalism  values through  social  media  among  Indonesian  youths”,  Jurnal  Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 31, Issue 4.
Dewi, Maya  Sandra Rosita. (2019).  “Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi  Netizen  di  Media  Sosial  Instagram  Dalam  Perspektif Islam)”,  Research Fair Unisri, Vol.3, No.1.
Eka  Wenats  Wuryanta,  AG.  (2004).  “Digitalisasi  Masyarakat:  Menilik Kekuatan  dan  Kelemahan  Dinamika  Era  Informasi  Digital  dan Masyarakat Informasi”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.1, No.2.
Fauzi,  Niki  Alma  Febriana.  (2019).  “Fikih  informasi:  Muhammadiyah’s Perspective  on  Guidance  in  Using  Social  Media”,    Indonesian  Journal  of Islam and Muslim Societies, Vol. 9, No.2.
Ferdiansyah,  Hengki.  (2017).  Pemikiran  Hukum  Islam  Jasser  Auda.  Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta.
Guritno,  GA dkk.  (2014).  Panduan  Optimalisasi  Media  Sosial Untuk  Kementrian Perdagangan RI. Jakarta: Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI.
Hendarsyah, Dicky. (2019). “E-Commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0”,
Iqtishaduna, Vol.8, No.2.
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201020160620-185 560594/safenet-kebebasan-berpendapat-di-medsos-memburuk https://www.suaramuhammadiyah.id/2017/08/21/kode-etik-netizmu/ Islamy, Athoillah. (2019). “Fatwa About Social Intercation On Social Media In The  Paradigm  of  Islamic  Legal  Philosophy”,  Al-Mishbah:  Jurnal  Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Vol.15, No.2.
Juditha, Christiany. (2018). “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya”, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1.
Karman.  (2014).  Social  Media:  Between  Freedom  And  Exploitation”,  Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol.18, No.1.
Lubisa,  Arif  Ridho  Ferry  Fachrizal,  Muharman  Lubis.  (2017).  “The  Effect  of Social Media to Cultural Homecoming Tradition of Computer Students in Medan”,  Procedia Computer Science, 124.
Madjid,  Nurcholish.  (2019).  Taklid  dan  Ijtihad:  Masalah  Kontonuitas  dan Kreatifitas  dalam  Memahami  Pesan  Agama  dalam  Karya  Lengkap Nurcholish  Madjid,  Ke-Islaman,  Keindonesian  dan  Kemoderenan.  Budy Munawar Rachman (ed). Jakarta: Nurcholish Madjid Society.
Maskur.  (2012).  “Ilmu  Sosial  Profetik  Kuntowijoyo  (Telaah  atas  Relasi Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi)”, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Miler,  Daniel  dkk.  (2016).  How  The  World  Changed  Social  Media.  London:
UCLPress.
Moleong,  Lexy  J.  (2017).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Mudzhar, Atho. (2012). “Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini”, Indo-Islamika, Vol.2, No.1.
Muttaqin, Husnul. (2015). “Menuju Sosiologi Profetik”, Sosiologi Reflektif, Vol. 10, No. 1.
Nasrullah,  Ruli.  (2017).  “Blogger  And  Digital  Word  of  Mouth:  A  Digital Method  of    Bloggers  In  Marketing  Communication  In  Social  Media”, Sosioteknologi, Vol.16, No.1.
Ningrum,  Dian,  Junita  Suryadi,  dan  Dian  Eka  Chandra  Wardhana.  (2018). “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial”,  Jurnal Ilmiah Korpus, Vol. II, No. III.
Nur,  Iffatin,  Muhammad  Ngizul  Muttaqin.  (2020).  “Bermedia  Sosial  Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Membangun  Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan  Etika)”,  PALITA:  Journal  of  Social-Religion    Research,  Vol.  5, No. 1.
Salman. (2017). “Media Sosial Sebagai Ruang Publik”, KalbiSocio, Vol.4, No.2 Saraswati,  Muninggar  Sri.  (2018).  “Social  Media  and  the  Political  Campaign Industry  in  Indonesia”,  Communication  Journal  of  Indonesian Association of Communications Scholars, Vol.3, No.1.
Schroeder,  Ralph.  (2016).  “The  Globalization  of  On-Screen  Sociability:  Social Media  and  Tethered  Togetherness”,    International  Journal  of Communication 10.
Setiawan,  Radita.  (2013).  “Efektivitas  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  Di  Indonesia  Dalam  Aspek  Hukum  Pidana”,
Recidive, Vol. 2, No. 2.
Setyawan,  Hendra  A.  (2017).  “Fikih  Informasi  Di  Era  Media  Sosial  Dalam Membangun  Komunikasi  Beretika  (Studi  Kajian  Fikih  Informasi  Sudut Pandang  Ormas  Muhammadiyah),  Bandar  Lampung:  FISIP  Universitas Lampung
Susilo,  Daniel,  Teguh  Dwi  Putranto.  (2017).  “Indonesian  Youth  on  Social Media:  Study  on  Content Analysis,”Advances  in  Social  Science,  Education and  Humanities  Research,  International  Seminar  on  Social  Science  and Humanities Research, Vol. 113.
Syamsuddin,  Muh.  (2017).  “Gerakan  Muhammadiyah  dalam  Membumikan Wacana  Multikulturalisme”,  Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat:  Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, Vol.1, No.2.
Syarief, Fauzi. (2017). “ Pemanfaatan Media Sosial dalam Proses Pembentukan Opini Publik,” Jurnal Komunikasi, Vol.VIII, No.3.
Talani,  Noval  Sufriyanto.  (2014).  “Esensi  Interaksi  Visual  dalam  Dunia Facebook yang Virtual”, Jurnal komunikasi,Vol.9, No 1.
Wahyudin, Uud,  Kismiyati El Karimah. (2016). “Etika Komunikasi Di Media Sosial”, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi.
Watie,  Errika  Dwi  Setya.  (2011).  “Communication  And  Social  Media”,  The Messenger, Vol.III, No.1.
Wirawanda,  Yudha.  (2018).  “Twitter:  Expressing  Hate  Speech  Behind Tweeting”,  Profetik Jurnal Komunikasi, Vol.11, No.1.