INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3462-3470 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Klinik Kecantikan Terhadap Kesalahan Diagnosa
Yusuf Daeng 1 , Ferdinand 2 , Lia Martilova 3 ✉ , Gandi 4 , Mardiansyah 5
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: liamartilova898@gmail.com 3 ✉

## Abstrak
Dalam konteks pelayanan kesehatan, klinik kecantikan online memiliki kedudukan hukum yang mengacu pada kerangka regulasi tertentu di Indonesia. Meskipun belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur klinik kecantikan, pemerintah masih mengandalkan beberapa peraturan yang sudah ada. Dasar hukum utama untuk pelayanan kesehatan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  yang  telah  direvisi  dan  disempurnakan  oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus menyinggung klinik kecantikan online, mereka harus tetap mematuhi regulasi tersebut karena mereka beroperasi dalam domain pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga turut berperan dalam mengatur standar pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan yang diberikan oleh klinik kecantikan. Meskipun fokus utama undang-undang ini adalah praktik kedokteran, berbagai aspek terkait kesehatan dan pelayanan kepada pasien diatur di dalamnya. Regulasi  yang  lebih  spesifik  terkait  pendirian  dan perizinan  klinik  diatur dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2014  tentang  Klinik.  Meskipun  tidak  secara eksplisit  ditujukan  untuk  klinik  kecantikan  online,  peraturan  ini  memberikan  kerangka  kerja  untuk pendirian, operasional, dan standar pelayanan yang berlaku bagi klinik-klinik yang memberikan layanan kesehatan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun klinik kecantikan online belum memiliki undang- undang  tersendiri  yang  secara  spesifik  mengaturnya, pemerintah  menggunakan berbagai  peraturan yang ada, yang juga berlaku bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada umumnya. Oleh karena itu, klinik kecantikan online diharapkan untuk mematuhi standar yang diatur oleh regulasi kesehatan yang berlaku serta memperhatikan aspek etika, keamanan, dan kepuasan pasien dalam memberikan pelayanan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Kecantikan Online, Kesalahan Diagnosa

## Abstract
In  the  context  of  health  services,  online  beauty  clinics  have  legal  standing  which  refers  to  certain regulatory frameworks in Indonesia. Even though there is no law that specifically regulates beauty clinics,  the  government  still  relies  on  several  existing  regulations.  The  main  legal  basis  for  health services in Indonesia is regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, which has been revised and perfected by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Although this  law  does  not  specifically  pertain  to  online  beauty  clinics,  they  must  still  comply  with  these regulations because they operate in the healthcare domain. Apart from that, Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice also plays a role in regulating health service standards, including services provided by beauty clinics. Although the main focus of this law is medical practice, various aspects related  to  health  and  patient  care  are  regulated  in  it.  More  specific  regulations  regarding  the establishment and licensing of clinics are regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2014 concerning Clinics. Although not explicitly aimed at online beauty  clinics,  this  regulation  provides  a  framework  for  the  establishment,  operations  and  service standards that apply to clinics that provide health services. This situation shows that even though online beauty clinics do not yet have their own law that specifically regulates them, the government uses  various  existing  regulations,  which  also  apply  to  the  provision  of  health  services  in  general. Therefore, online beauty clinics are expected to comply with the standards set by applicable health regulations and pay attention to ethical, security and patient satisfaction aspects in providing services. Keywords: Doctor's Criminal Liability, Online Beauty, Misdiagnosis

## PENDAHULUAN
Hubungan  antara  dokter  dengan  pasien  yang  seimbang  atau  setara  dalam  ilmu hukum disebut hubungan kontraktual atau bisa disebut transaksi teraupetik. Secara yuridis transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien  dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan  keterampilan  tertentu  di  bidang  kedokteran,  pelayanan  yang  diberikan  bersifat pemberian  pertolongan  atau  bantuan  yang  di  dasarkan  kepercayaan  pasien  terhadap dokter (Veronica Komalawati, 2012). Perkembangan yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global saat ini adalah perkembangan teknologi dan informatika yang ditandai dengan  memperkenalkan  dunia  maya  (cyberspace)  dengan  hadirnya  interconnected network (internet) yang mempengaruhi komunikasi tanpa kertas (paperless document) (Efa Laela Fakhriyah, 2019). Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Dengan adanya cyber law tersebut sebagai payung hukum bagi segala pengaturan tentang hubungannya dengan  dunia  maya  maka  dibentuklah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) (J. Guwandi, 2012). Salah satu contoh mengenai klinik online ini yaitu klinik dokter kecantikan online, yang memberikan  pelayanan  kesehatan  dengan  menggunakan  jaringan  komputer  dan  media elektronik lainnya, proses pembayaran serta  pembelian  obatnya  pun  dilakukan  lewat transfer tanpa harus bertatap muka antara dokter dan pasien. Contoh yang terjadi pada Rina kasus salah diagnosis, pasien dengan kulit wajah kering  melakukan konsultasi melalui klinik  online,  Rina  mengirimkan  foto  wajah  untuk  didiagnosis  dan  diberikan  obat  oleh dokter. Setelah Rina memakai obat tersebut bukannya menyembuhkan kulit kering tetapi membuat kulit Rina semakin kering bahkan bersisik seperti habis terbakar.
Besarnya persentasi kesalahan mendiagnosis oleh dokter kepada pasien didalam klinik online, hal tersebut merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi untuk kemajuan di  bidang  Kesehatan.  Sebuah  studi  baru  menunjukkan  bahwa  persentase  dokter  salah mendiagnosis adalah sebanyak dua persen dari total pasien yang melakukan pemeriksaan diklinik.  Pasien yang  salah diagnosis ini  biasanya memiliki gejala atipikal yang membuat diagnosis lebih sulit (J. Guwandi, 2011). Jika kesalahan mendiagnosis oleh dokter terjadi maka sudah seharusnya dokter bisa atau dapat dimintai pertanggung jawabannya, karena pada umumnya  setiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan karena  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kelalaian  atau kurang hati-hatinya. Sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 77 yang berbunyi : “Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.” Dan Pasal 78 yang berbunyi : “Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya  yang  menyebabkan  kerugian  kepada  penerima  pelayanan  kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.”  Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  korban  (pasien)  sebuah  klinik  yang bersifat onlinejuga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dijadikan payung hukum, yaitu pada Pasal 38 tentang Penyelesaian Sengketa Elektronik yang berbunyi : “(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan  Teknologi  Informasi  yang  menimbulkan  kerugian.  (2)  Masyarakat  dapat mengajukan  gugatan  secara  perwakilan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan  Sistem
Elektronik  dan/atau  menggunakan  Teknologi  Informasi  yang  berakibat  merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan” .

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggungjawab  adalah  keadaan  wajib  menanggung  segala  sesuatunya,  sehingga berkewajiban  menanggung,  memikul  jawab,  menanggung  segala  sesuatunya  atau memberikan  jawab  dan  menanggung  akibatnya  (Oemar  Seno  Aji,  2016).  Sementara  itu tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja.  Tanggungjawab  juga  berarti  berbuat  sebagai perwujudan  kesadaran  akan  kewajibannya.  Pelayanan  klinik  kecantikan  termasuk  dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan memberikan kesejahteraan kepada pasien. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya kesehatan yang diatur dalam Pasal 1 (11) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Dalam hubungannya dengan pasien, klinik merupakan sarana  kesehatan yang dimana memiliki tenaga  kesehatan  yang  berhubungan  langsung  dengan  pasien,  baik  secara  mental,  fisik maupun hukum. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan disebut dengan “transaksi traupetik”, yang berdasarkan pada perjanjian, yakni perjanjian di
mana dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien dari penderitaan sakitnya (Cecep Triwibowo, 2014). Oleh karena  itu, hubungan hukum dokter dan  pasien dalam pelayanan kesehatan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata (BW).
Pelayanan kesehatan diklinik diawali dengan perjanjian teraupetik antara dokter dan pasien. Secara yuridis, klinik mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum apabila berstatus sebagai badan hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Tanggungjawab  hukum  rumah  klinik  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  terhadap pasien  dapat  dilihat  dari  aspek  etika  profesi,  hukum  administrasi,  hukum  perdata,  dan hukum pidana. Menurut Guwandi, klinik mempunyai empat bidang tanggung jawab, yaitu (Cecep Triwibowo, 2014):
1) Tanggungjawab  terhadap  personalia  Hal  ini  berdasarkan  hubungan  majikan  dan karyawan. Hubungan ini dahulu bersifat universal dan di negara kita sampai sekarang masih berlaku berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Tanggungjawab ini termasuk didalamnya seluruh karyawan yang bekerja di klinik
2) Tanggungjawab profesional terhadap mutu pengobatan dan perawatan Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian pelayanan kesehatan, baik oleh dokter maupun perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus berdasarkan ukuran standar profesi. Secara yuridis, rumah sakit atauklinik bertanggungjawab apabila ada pemberian pelayanan “cure and care”yang tidak lazim atau dibawah standar.
3) Tanggungjawab terhadap sarana dan peralatan Bidang tanggungjawab ini termasuk peralatan dasar klinik, peralatan medik dan lainnya. Hal yang paling penting adalah bahwa peralatan tersebut harus berada didalam keadaan aman dan siap pakai pada setiap waktu.
4) Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya Tanggung jawab dalam hal ini seperti bangunan roboh, genteng jatuh sampai mencederai orang, lantai sangat licin sehingga sampai ada pengunjung yang jatuh dan menderita faktur dan lain sebagainya.
Di Indonesia masalah ini di atur didalam KUHPerdata yaitu tanggung jawab pemilik terhadap  gedung. Implikasi  hukum administrasi dalam hubungan hukum klinik terhadap pasien  adalah  penyangkut  kebijakan-  kebijakan  (policy)  atau  ketentuan-ketentuanyang merupakan  syarat  administrasi  pelayanan  kesehatan  yang  harus  dipenuhi  dalam  rangka penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu. Kebijakan tersebut mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dan pantas sesuai dengan standar pelayanan klinik, standar operasional dan standar profesi. Tanggung jawab hukum terhadap
pasien. Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang  dilakukan  terhadap  pasien,  yangdilandasi  dengan  sumpah  dokter,  kode  etik kedokteran, dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Antara lain adalah (Y.A Triana Ohoiwutun, 2017):
a. Tanggung Jawab Etik
Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah kode etik kedokteran indonesia dan lafal sumpah dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku, kode etik indonesia dikeluarkan dengan surat keputusan menteri kesehatan no.434 /Men.Kes/ SK/X/1983.  Kode  etik  indonesia  disusun  dengan  mempertimbangkan  International  code ofmedical ethics dengan landasan idiil pancasila serta idiil struktural undang- undang dasar 1945.  Kode  etik  kedokteran  indonesia  ini  mengatur  hubungan  antar  manusia  yang mencangkup  kewajiban  umum  seorang  dokter,  hubungan  dokter  dengan  pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.
b. Tanggung Jawab Profesi
Dalam prakteknya seorang  dokter setidaknya memiliki  kompetensi rata-rata  dokter yang sekualifikasi pada situasi dan kondisi yang sebanding. Berdasarkan SK Menkes No. 131/ Menkes SKlIII2004 tentang Upaya Kesehatan Perorangan strata pertama adalah berbagai bentuk  pelayanan  profesional  seperti  praktek  bidan,  praktek  perawat,  praktek  dokter  / dokter  gigi  termasuk  pelayanan  pengobatan  tradisional  dan  altematif  serta  pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika yang mencakup pelayanan kesehatan professional terbadap semua spektrum usia dan semua jenis penyakit sedini mungkin dan dilaksanakan secara paripuma, holistik, berkesinambungan serta berkoordinasi dengan profesi kesehatan lain.
c. Derajat Risiko Perawatan
Derajat  risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya,  sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan seminimal mungkin.

## 1) Peralatan perawat
Perlunya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawat, apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang didapat hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat.

## 2) Peralatan perawat
Perlunya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawat, apabila dari  hasil  sehingga  diperlukan  pemeriksaan  menggunakan  bantuan  alat.  Dalam literatur hukum kedokteran negara Anglo-saxon antara lain dari Taylor dikatakan bahwa  seorang  dokter  baru  dapat  dipersalahkan  dan  digugat  menurut  hukum apabila dia sudah memenuhi syarat 4 – D, yaitu : Duty (kewajiban), Derelictions of
that duty (penyimpangan kewajiban), Damage (kerugian), direct casual relationship (berkaitan  langsung),  duty  atau  kewajiban  bisa  berdasarkan  perjanjian  (ius contractu) atau menurut Undang- Undang (ius delicto) adalah kewajiban dokter untuk  berkerja  berdasarkan  standar  profesi  serta  kewajiban  dokter  untuk memperoleh  informed  consent.  Peraturan  tentang  persetujuan  tindakan  medis (informed consent) sudah diatur dalam  peraturan menteri kesehatan RI no. 585 tahun 1989.
Pertanggung  jawaban  yang  di  gunakan  oleh  klinik  bisa  merupakan  pertanggung jawaban terpusat, dimana pemimpin rumahsakit atau klinik yang menetapkan siapa yang melakukan kesalahan dan kelalaian pada tenaga kesehatannya. Vicarius liability, walaupun pada intinya seorang tenaga kesehatan dengan sifat profesionalismenya bertanggug jawab atas kerugian pasien yang disebabkan kelalaiannya, namum pasien masih dapat menggugat pihak rumah sakit. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan,  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima.
Sesuai dengan Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 84 “setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”.
Hal  ini  karena  rumah  sakit  tidak  dapat  mengelak  dengan  alasan  mempergunakan tenaga  kesehatan  kontrak  lepas.  Malapraktek  medis  yang  dipidana  membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata atau kelalaian berat dan adanya akibat fatal atau serius, baru malapraktek medis  dipidana. Hal ini sesuai dengan keputusan Hoge  Raad Belanda tanggal 13 Februari 1913 yang menyatakan bahwa untuk pasal 307 W.v.S. Belanda sama dengan pasal 359 KUHP indonesia dibutuhkan pembuktian culpa lata untuk medikus dan bukan culpa levis. karena klinik dibentuk oleh seorang atau beberapa orang dokter maka tanggung jawab klinik tersebut dijatuhkan kepada dokter pendiri klinik tersebut.
Dalam  pasal  58  Undang- Undang  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  “setiap  orang berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,tenaga  kesehatan,  dan/atau penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya” Pasal ini dapat menjadi regulasi pasien untuk mendapatkan haknya sebagai seorang pasien, dimana bila ada kesalahan dilakukan oleh penyelenggara  kesehatan  yang  pada  kasus  ini  adalah  klinik  kecantikan  online  tersebut maupun tenaga kesehatan di klinik tersebut, pasien dapat meminta pertanggung jawaban dari dokter maupun klinik tersebut. Pasien mempunyai kewajiban kepada pelayanan klinik kecantikan, serta hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan
standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, meminta konsultasi tentang penyakit  yang  dideritanya  kepada  dokter  lain  yang  mempunyai  surat  izin  praktik  baik didalam maupun diluar klinik, serta menggugat  dan/atau menuntut rumah  sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.

## SIMPULAN
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  dokter  berdasarkan  Undang  -  Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu Dokter yang bertugas  di  klinik  mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam  melakukan  pratiknya  yang dituangkan  dalam  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran,  dimana  berhak  memperoleh perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar  profesi dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Serta mempunyai kewajiban dengan  memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur  operasional  serta  kebutuhan  medis  pasien,  merujuk  pasien  ke  dokter  atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu  melakukan  suatu  pemeriksaan  atau  pengobatan.  Bila  dokter  melakukan kesalahan  yang  memenuhi  unsur-unsur  perbuatan  pidana  sebagaimana  yang  diatur dalam ketentuan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Cecep Triwibowo. (2014). Etika dan Hukum Kesehatan. Nuha Medika.
Efa Laela Fakhriyah. (2019). Bukti Elektronik Daam System Pembuktian Perdata. Alumni.
J.  Guwandi.  (2011).  Etika  dan  Hukum  Kedokteran.  Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran Universitas Indonesia.
J.  Guwandi.  (2012).  Dokter,  Pasien,  dan  Hukum.  Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran Univesitas Indonesia.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Oemar  Seno  Aji.  (2016).  Profesional  dan  Hukum  Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter, Profesi Dokter. Erlangga .
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Veronica Komalawati. (2012). Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik. Citra Adiya Bakti.
Y.A Triana Ohoiwutun. (2017). Bunga Rampai Hukum Kedokteran. Bayu Media Publishing.