Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten
Magelang Emi Hartatik
Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta emmi.hartatik@gmail.com

## Abstrak
Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun  kesejahteraan umat Islam. Perkembangan zakat dalam bentuk dana bergulir (zakat produktif) diharapkan memunculkan kemandirian musta ḥ ī q. Dalam prakteknya, masih banyak musta ḥ ī q yang menganggap zakat sebagai pemberian cuma-cuma dan kurang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Selain itu juga masih banyaknya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh amil yang tidak tepat manfaat. Fenomena ini yang nantinya menghambat tujuan zakat sendiri untuk kesejahteraan umat yang mandiri. Melihat permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pendistribusian zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang belum maksimal sesuai hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya pengawasan terhadap musta ḥ ī q, jumlah bantuan yang diberikan, transparansi dana zakat dan pelaporan. Adanya pendistribusian yang kurang tepat manfaat terhadap musta ḥ ī q, semisal adanya pendistribusian dana zakat untuk kegiatan-kegiatan organisasi partai atau non partai yang berbau politik tertentu. Musta ḥ ī q sendiri belum bisa memaksimalkan dana zakat secara optimal. BAZDA Kabupaten Magelang sebagai amil belum maksimal melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap musta ḥ ī q.
Kata kunci: pendistribusian, zakat, produktif, transparansi
30

## A. Pendahuluan
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, yang mana satu-satunya dalam rukun Islam yang mempunyai dua keterkaitan yaitu habluminall a> h dan habluminann a> s. Artinya zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan kepedulian sosial. Dengan demikian, inti dari ibadah zakat adalah pengabdian kepada Allah dan pengabdian sosial.
Di dalam Al-Qur’an disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkannya. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat ( muzakki ) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima ( musta ḥ ī q ). Yang mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut adalah petugas atau amil. Sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubat :103.
ْﻢَُﳍ ٌﻦَﻜَﺳ َﻚَﺗﻼَﺻ ﱠنِإ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ﱢﻞَﺻَو ﺎَِ ْﻢِﻬﻴﱢﻛَﺰُـﺗَو ْﻢُﻫُﺮﱢﻬَﻄُﺗ ًﺔَﻗَﺪَﺻ ْﻢِِﳍاَﻮْﻣَأ ْﻦِﻣ ْﺬُﺧ
ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻊﻴَِﲰ ُﻪﱠﻠﻟاَو 1
Adapun pendistribusian zakat dijelaskan dalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60:
ِﰲَو ْﻢُﻬُـﺑﻮُﻠُـﻗ ِﺔَﻔﱠﻟَﺆُﻤْﻟاَو ﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ َﲔِﻠِﻣﺎَﻌْﻟاَو ِﲔِﻛﺎَﺴَﻤْﻟاَو ِءاَﺮَﻘُﻔْﻠِﻟ ُتﺎَﻗَﺪﱠﺼﻟا ﺎَﱠﳕِإ ِﻞﻴِﺒَﺳ ِﰲَو َﲔِﻣِرﺎَﻐْﻟاَو ِبﺎَﻗﱢﺮﻟا
ٌﻢﻴِﻜَﺣ ٌﻢﻴِﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟاَو ِﻪﱠﻠﻟا َﻦِﻣ ًﺔَﻀﻳِﺮَﻓ ِﻞﻴِﺒﱠﺴﻟا ِﻦْﺑِاَو ِﻪﱠﻠﻟا 2
Dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut dijelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil (pengurus zakat), mualaf, riq ā b, g ā rim ī n, sab ī lillah, ibnu sab ī l . Pendistribusian zakat kepada golongan yang telah ditetapkan dalam syara’ yaitu delapan a ṣ n ā f akan membawa maslahah. Keengganan melaksanakan perintah zakat adalah suatu pelanggaran hukum Allah sebagai mana telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
Pembentukan badan amil zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (the have) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (the heve
1 QS. At Taubah (9): 103.
2 QS. At Taubah (9): 60.
not). 3 Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu, institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk pengurusan ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui sistem pendistribusian yang baik, zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia. Pemerintah juga telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para musta ḥ ī q sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan. 4

## 1. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, yang menjadi pokok masalah ialah bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZDA Kabupaten Magelang?, bagaimana transparansi pengelolaan dana zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang?, bagaimana efektifitas pendistribusian dana zakat produktif BAZDA Kabupaten Magelang terhadap status musta ḥ ī q?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. Metode penulisan penelitian ini meliputi beberapa jenis,diantaranya:
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan ( field research ). Penulis langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. 5 Dimana penelitian ini bersifat diskriptif analitis, data yang terkumpul bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang menampilkan
3 Didin Hafidhuddin , Agar Harta Berkah dan Bertambah (Jakarta:
Gema Insani, 2009), cet. Ke-3, hlm. 103.
4 Didin Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), cet ke-1, hlm.132.
5 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum (Jakarta :PT Grafindo Raya,2003) hlm. 37.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
32
fakta melalui teknik pengumpulan jenis data. 6 Menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis yang menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data atau dokumen yang diperoleh. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif.

## 3. Kerangka Teoritik
Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar  ( ma ṣ dar ) dari kata zak ā yang artinya tumbuh, berkah, subur, baik, suci dan bertambah. 7 Sedangkan pengertian zakat secara istilah, beberapa ulama sudah merumuskannya, walaupun definisi satu dengan yang lain terdapat perbedaan, namun hal ini akan saling menguatkan. Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. 8
Zakat produktif adalah penyerahan sejumlah barang yang dapat membuat penerimanya ( musta ḥ ī q ) mampu memperoleh nilai tambah secara terus menerus yang bersumber dari harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat yang harta atau dana zakat yang diberikan kepada para musta ḥ ī q tidak habis secara langsung, karena setelah harta zakat tersebut habis maka mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir atau miskin. Dengan demikian, harta zakat harus dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha musta ḥ ī q , sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. 9
Mengenai bolehnya zakat produktif ini, penulis merujuk kepada pendapat Yusuf al-Qaradhawi bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial, dalam rangka membantu orang-
6 S. Nasution, Metode Research (Jakarta:Bumi Aksara:2002),hlm. 24.
7 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta :PT Mahmud Yunus Wadzuryah,1989), hlm. 156.
8 Zamakhsyari berkata dalam al-Fa’iq, Jilid : I 536,cetakan pertama “Zakat seperti halnya sedekah, berwazan fa’alaa, dan merupakan kata benda bermakna ganda, dipakai untuk pengertian benda tertentu yaitu sejumlah benda yang dizakatkan, atau untuk pengertian makna tertetu, yang berarti perbuatan menzakatkan itu. Orang-orang bodoh mentafsirkan semaunya fiirman Allah, orang-orang yang mengerjakan zakat jadi mereka artikan benda yang dizakatkan, padahal yang dmaksud pekerjaan menzakatkan itu sendiri.”
9 Ibid , hlm.63-64.
orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban- kewajibannya terhadap Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat. 10
Setidaknya ada tiga tujuan yang terkandung dalam pernyataan Yusuf al-Qaradhawi tersebut, yaitu menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang lemah dan membuat musta ḥ ī q menjadi muzakki. Hal ini hanya mungkin terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini. Dengan demikian, akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumtif. 11 Distribusi berasal dari bahasa Inggris yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. 12 Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak musta ḥ ī q sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk
10 Yusuf al-Qaradhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarat:Gema Insani Press,1995), hlm. 136.
11 Asnani, Zaka Produktif … … …, hlm. 92.
12 W.H.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 1991) cet. Ke-7, hlm. 269
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
34
kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif. Secara umum, produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Produksi juga berarti “banyak menghasilkan, memberi banyak hasil”. Pengertian produksi sendiri di sini menjadi kata sifat yang dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif,  lawan konsumtif. 13
Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu: 14 a. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada musta ḥ ī q secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
b. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi  permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.
c. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.
d. Produktif kreatif  adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.
Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan dalam hal ini lembaga pengelolaan zakat. 15 Prinsip transparansi ini sangat penting bagi muzakki dan merupakan hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktunya mengenai semua hal
13 Asnaini , Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.
14 K. H. Sjechul Hadi Pernomo, Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995) hlm. 41 15 I Nyoman Tjager dkk, Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia (Jakarta:PT Prenhalindo, 2003), hlm. 30.
yang penting dalam kinerja lembaga pengelola zakat. Prinsip transparansi ini diwujudkan dengan pengembangan sistem akuntansi laporan keuangan yang berkualitas dan publikasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Controling atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. 16

## B. Pembahasan
Mazhab Syafi’i mengatakan sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al Zuhayly, bahwa zakat wajib dieluarkan kepada delapan manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. 17 Dalam al-Qur’an surat at- Taubah ayat 60 telah dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Penjabaran rumusan kedelapan golongan tersebut dilakukan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad dalam berbagai aliran hukum Islam. Oleh karena itu, kadangkala rumusannya berbeda. Di Indonesia tidak ada riqab dalam pengertian semula, oleh karena diisi oleh pengertian baru yaitu pembebasan manusia dari perbudakan lintah darat, pengijon dan rentenir. 18
Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam undang- undang No. 23 tahun 2011 dengan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pendistribusian zakat untuk usaha produktif diatur dalam Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3.
Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: a) melakukan studi kelayakan, b)menetapkan jenis usaha produktif, c)melakukan bimbingan dan penyuluhan, d) melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, e) mengadakan evaluasi dan f) membuat
16 George R. Terry, Asas-asas Menejemen , ter. Winardi (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm.395.
17 Wahbah Al Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 276.
18 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998) hlm.48.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
36
pelaporan. 19 Apabila prosedur tersebut dijalankan maka pelaksanaan pendistribusian zakat untuk usaha produktif berjalan maksimal. Serta pelanggaran-pelanggaran atau penyelewengan tidak akan terjadi atau dapat diminimalisir. Seperti penggunaan dana yang seharusnya untuk modal digunakan untuk membeli alat-alat elektronik, untuk dikonsumsi dengan membelanjakan kebutuhan sehari-hari.
Yusuf al-Qaradhawi dalam pernyataannya ada tiga tujuan yang terkandung dalam zakat sebagaimana dikutip oleh Asnani yaitu menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang lemah dan membuat musta ḥ ī q menjadi muzakki. Hal ini hanya mungkin terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh kedepan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini. Dengan demikian, akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumtif. 20
Pendistribusian zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang berdasarkan delapan asnaf yang telah ditetapkan dalam al- Qur’an yakni, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Namun dalam penyalurannya mayoritas dananya lebih terkonsentrasi kepada fakir miskin dengan penyaluran secara konsumtif maupun produktif. Untuk amil sendiri sampai saat ini belum menerima bagian dari golongan asnaf. BAZDA Kabupaten Magelang dalam pendistribusian dana zakat untuk usaha produktif melalui prosedur yang  cukup baik yaitu: setelah adanya proposal yang masuk melakukan studi kelayakan atau survei, dan jika disetujui dalam rapat digulirkan dana untuk usaha produktif. Menurut penulis praktik pendistribusian ini masih ada kekurangan, karena belum adanya pengawasan yang ketat. Para musta ḥ ī q belum melaporkan hasil usahanya kepada BAZDA., hanya secara lisan saja. Untuk yang
19 Suparman Usama, Hukum Islam:Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm.173-174.
20 Asnani, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008), hlm.23.
bantuan tambahan modal usaha kecil-kecilan sampai sekarang belum ada yang melapor. 21
Hal ini jelas belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Pasal 29 tentang pelaksanaan Undang- undang No. 38 tahun 1999 jo Undang- undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Apabila peraturan ini dijalankan dengan baik penyelewengan atau pelanggaran bisa diminimalisir. Dengan Keputusan Menteri Agama tersebut ada ikatan yang mengikat antara pemberi modal (BAZDA) dan penerima modal (musta ḥ ī q) berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evalasi dan pelaporan. Dengan demikian antara BAZDA dan musta ḥ ī q ada ikatan untuk berjalan bersama-sama mencapai kesejahteraan.
Pendistribusian zakat untuk usaha produktif pada BAZDA Kabupaten Magelang selama ini hanya terbatas sesuai dengan proposal yang masuk. Menurut penulis perlu ada pelatihan kepada musta ḥ ī q yang sesuai sasaran dan sesuai bakatnya sebagai bekal dalam mengelola dana zakat untuk usaha produktif. Untuk mengetahui fakir miskinnya musta ḥ ī q bisa bekerja sama dengan BPS dan dinas terkait. Selain itu, melihat potensi di sekitar tempat tinggal musta ḥ ī q yang bisa dikembangkan, sehingga ketika musta ḥ ī q menerima bantuan dana usaha produktif tidak bingung dalam penggunaannya, dana modal bisa langsung digunakan sesuai dengan yang telah diajarkan. Jumlah modal usahanya pun disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kondisi orang tersebut, sehingga dengan modal usaha yang diberikan memungkinkan mereka memperoleh keuntungan yang melebihi kebutuhan pokok.
Bantuan dana untuk modal usaha pada BAZDA Kabupaten Magelang selama ini baru bersifat tambahan modal, belum berupa modal usaha sepenuhnya. Dana yang diberikan masih dalam kisaran angka yang rendah yaitu rata-rata Rp 500.000- Rp 1.000.000 22 . Untuk zaman sekarang tambahan modal
21 Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin, Ketua BAZDA Kabuaten Magelang, pada tanggal 18 November 2014
22 Laporan pentasyarufan dana zakat untuk modal usaha BAZDA Kabupaten Magelang
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
38
sebesar itu masih belum maksimal bila dilihat dari prosedur untuk mendapatkan bantuan modal.
Pendistribusian dana zakat untuk usaha produktif pada BAZDA Kabupaten Magelang sampai saat ini belum ada akadnya. Untuk tambahan modal usaha kecil-kecilan yang nilainya berkisar Rp 500.000 dana diberikan begitu saja. Sedangkan untuk ternak hanya menggunakan berita acara serah terima dan akadnya secara lisan dengan sistem gaduh . Untuk modal awal pada ternak nantinya dikembalikan kepada BAZDA untuk digulirkan kembali ke daerah lain agar berkembang. Zakat pada hakikatnya harus diberikan kepada yang berhak menerima, namun demikian ketika zakat diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat tersebut dikembalikan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat. Jika zakat itu sudah habis, yang menghabiskan harus disuruh menggantinya, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. 23 Penerapan sistem akad atau kerja sama dalam kesepakatan peminjaman dana zakat kepada musta ḥ ī q merupakan langkah tepat untuk produktifitas dana zakat. Akad tersebut harus diberikan sebagai subuah kewajiban dan  efek  jera  dari  segi  moral  maupun  sosial  bagi  musta ḥ ī q. Di samping itu, akad juga berperan memaksimalkan dana zakat se- produktif mungkin untuk merubah musta ḥ ī q menjadi muzakki, serta membangkitkan semangat berwiraswasta para musta ḥ ī q. Penerapan kesepakatan kepada musta ḥ ī q oleh amil memberikan sebuah tuntutan yang sangat bermanfaat bagi musta ḥ ī q,  baik  dari  segi  religi  maupun sosial masyarakat. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan persaudaraan yang erat, sehingga dapat meminimalkan terjadinya perbedaan tingkat kasta (kesenjangan sosial). Di samping itu, ketentuan tersebut memberikan dampak positif kepada musta ḥ ī q untuk semakin giat dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat mendorong dirinya berubah dari musta ḥ ī q menjadi muzakki. Dalam praktiknya, pendistribusian zakat untuk usaha produktif pada BAZDA Kabupaten Magelang belum menggunakan akad secara jelas. Nota kesepahaman atau akad atau perjanjian antara BAZDA dan pihak musta ḥ ī q selama ini belum ada. Hanya surat serah terima objek yang akan dikembangkan. Hal ini menjadi nilai penting agar musta ḥ ī q lebih
23 Wahbah Al Zuhayly, Zakat Kajian ........., hlm. 278.
bertanggung jawab  terhadap amanah yang diberikan. Diharapkan dengan perjanjian ini musta ḥ ī q benar-benar menjalankan amanah dan nantinya bisa digulirkan kepada musta ḥ ī q lain setelah berkembang banyak. Misalnya untuk jangka waktu pemeliharaan hewan ternak dan jumlah anak ternak nantinya untuk bisa digulirkan ada ketentuannya yang jelas. Meskipun pada pendistribusian dana zakat untuk usaha produktif yang dilakukan amil belum menyertakan kesepakatan peminjaman dana atau barang dengan tuntutan waktu, pada dasarnya niat amil baik. Amil tidak ingin menghilangkan hak para musta ḥ ī q untuk menerima zakat dari para muzakki yang telah memberikan amanah kepada amil.
Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan dalam hal ini lembaga pengelolaan zakat. 24 Prinsip transparansi ini sangat penting bagi muzakki dan merupakan hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktunya mengenai semua hal yang penting dalam kinerja lembaga pengelola zakat. Prinsip transparansi ini diwujudkan dengan pengembangan sistem akuntansi laporan keuangan yang berkualitas dan publikasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Dalam sejarah kepemimpinan awal Islam, prinsip transparansi dalam praktik pemerintahan telah dicontohkan oleh nabi Muhammad dan Khalifah Umar bin Khattab yang selalu bermusyawarah dan memberikan informasi ( amanah ) secara terbuka. Sifat jujur merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah SWT dan merupakan modal dari sifat amanah, Allah berfirman:
َنﻮُﻋاَر ْﻢِﻫِﺪْﻬَﻋَو ْﻢِِﺎَﻧﺎَﻣﻷ ْﻢُﻫ َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو 25
Banyak ayat Al- Qur’an yang menggambarkan Islam memiliki prinsip transparansi, diharapkan dengan penerapan prinsip ini akan tercipta suatu keadilan bagi semua pihak. Pengelola zakat (amil) diharapkan orang-orang yang memiliki sifat amanah, sehingga pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dapat optimal. Penerapan sifat
24 I Nyoman Tjager dkk, Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia (Jakarta:PT Prenhalindo,
2003), hlm. 30.
25 Al- Mu’minun (23) : 8
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
40
transparansi ini mampu meningkatkan kinerja amil dan rasa keperayaan dari muzaki untuk menyalurkan dana kepada masyarakat.
Badan amil zakat termasuk organisasi nirlaba, karena menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, organisasi nirlaba adalah organisasi yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharap imbalan apapun. 26 Kecuali harapan dari organisasi tersebut untuk menyalurkan dana yang terkumpul kepada orang yang berhak. Selain itu, lembaga pengelola zakat juga harus memperhatikan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat.
Laporan penghimpunan dan pendistribusian dana bertujuan memberikan informasi tentang transaksi yang mengubah jumlah dan saldo dana. Pelaporan tentang penggunaan sumber dana dalam melaksanakan berbagai program. Menurut PSAK tujuan utama aktifitas adalah menhinformasikan jumlah pemasukan bersih dan penggunaan dananya. BAZDA Kabupaten Magelang menyajikan judulnya dengan laporan pengumpulan dan pentasyarufan dana ZIS. Sedangkan dalam PSAK No. 45 menyajikan judulnya dengan laporan aktifitas dan Exposure Draft . 27
Sebagai badan pengelola dana zakat dari muzakki, sudah seharusnya memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan stakeholders . Menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan serta menjunjung tinggi akhlaq, etika dan moral. Tanggungjawab sosial ini yang tidak boleh dianggap remeh soal pertanggungjawaban dana dari muzakki. Muzakki perlu mengetahui apakah dana yang disalurkan sudah benar atau belum oleh lembaga pengelola zakat.
Controling atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan- penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas- aktivitas yang direncanakan. 28 Tujuan dari pengawasan adalah pelaksanaan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan rencana.
26 Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 27 Ibid.,
28 George R. Terry, Asas-asas Menejemen , ter. Winardi (Bandung: PT
Alumni, 2006), hlm.395.
Sedangkan alat untuk mengukur hasil pekerjaan adalah pelaporan. Pelaporan ini biasanya berupa  laporan uraian atau data statistik. Laporan tertulis ini akan lebih baik bersifat komprehensif  dan mengandung informasi-informasi yang menyeluruh. 29 Untuk zakat sendiri pelaporannya telah disebutkan dalam Pasal 29 UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Dalam praktiknya, BAZDA Kabupaten Magelang dalam pendistribusian dana zakat masih ada yang langsung dari pengurus berdasar kedudukannya tanpa ada musyawarah dengan para pengurus. 30 Transparansi tentang pendistribusian dana hanya terdapat pada bukti lembar disposisi pendistribusian, tanpa mengetahui musta ḥ ī q yang menerima. Setelah pendistribusian hanya melalui lembar disposisi ini tentu tidak ada serah terima dari BAZDA dengan musta ḥ ī q, sehingga ketika dicek dalam kwitansi pendistribusian tidak ada nama musta ḥ ī q seperti dalam lembar disposisi. 31
Menurut penulis, hal ini tidak sesuai dengan visi BAZDA Kabupaten Magelang, yaitu keterbukaan. Dengan adanya praktik seperti ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap BAZDA, hal ini terlihat dari penghimpunan dana baru terbatas kepada instansi pemerintah, belum kepada perusahaan maupun perorangan. Tidak transparansinya penggunaan dana untuk musta ḥ ī q inilah yang menjadi permaslahan. Padahal sudah ada aturan pelaporan penggunaan dana zakat. Zakat termasuk dalam ranah keuangan publik yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan tidak boleh diabaikan.
Pelaporan pengelolaan zakat secara tertulis bertujuan memperoleh keterangan tentang hasil kerja pengelolaan zakat oleh lembaga. Dalam Pasal 29 ayat 1 UU No.23 Tahun 2011 telah disebutkan kewajiban BAZNAS Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. BAZDA Kabupaten Magelang
29 George R. Terry, Prinsip-prinsip Menejemen , ter. J.Smith (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm.168.
30 Wawancara dengan X, karyawan BAZDA,tanggal 21 November 2014.
31 Wawancara dengan X, karyawan BAZDA,tanggal 21 November 2014.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
42
sendiri belum menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS provinsi. Laporan pengumpulan dan pentasyarufan zakat, infaq dan sedekah BAZDA Kabupaten Magelang dari tahun 2009 sampai tahun 2013 baru kepada Bupati Kabupaten Magelang dan tembusan kepada ketua DPRD, kepala dinas/instansi, BUMD,SKPD Kabupaten Magelang. 32
Publikasi kepada masyarakat belum maksimal. Belum termanfaatkan publikasi melalui media cetak ataupun elektronik. Baru terbatas di papan pengumuman kantor BAZDA Kabupaten Magelang dan itupun pelaporan belum diperbaharui setiap tahunnya. Karena ketidak transparansian ini menimbulkan menurunnya semangat kerja pengurus yang lainnya. Semangat pengurus menciptakan terobosan baru demi kemajuan BAZDA Kabupaten Magelang sering dimusyawarahkan dalam rapat pengurus. Posisi suatu jabatan yang dominan yang kadang menghambat perubahan.
Dalam PSAK No. 109, laporan keuangan lembaga amil menyajikan akun dengan klasifikasi aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek dan dana saldo. Pelaporan dana zakat ini meliputi penyaluran dana zakat, bagian amil, penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran dana, tidak lupa pelaporan perubahan saldo. BAZDA Kabupaten Magelang telah melakukan pertanggungjawaban atas dana yang terhimpun dan pendistribusiannya. Namun bentuk dan komponen laporan belum mencerminkan hasil implementasi dari PSAK No. 109. Laporan keuangan yang disusun hanya untuk memberikan informasi tentang pemasukan dan pengeluaran dana zakat dengan laporan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Untuk dana cadangan disetiap kegiatan masih belum diketahui keberadaan dan kegunaannya. Hanya saja dalam setiap lembar laporan pencairan dana zakat ada dana cadangan. Hal ini juga dipengaruhi kurangnya pemahaman pengurus atau amil terhadap standar pelaporan keuangan. 33
32 Laporan Pengumpulan dan Pentasyarufan ZIS BAZDA Kabupaten Magelang dari tahun 2009 sampai 2013.
33 Wawancara dengan Y, karyawan BAZDA pada tanggal 20 November 2014.
Implikasi terhadap musta ḥ ī q atas pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZDA Kabupaten Magelang ini belum mampu merubah musta ḥ ī q menjadi muzakki. Perubahan ini pada hakekatnya merupakan pergeseran dari keadaan sekarang menuju kepada keadaan yang baru dengan harapan keadaan yang lebih baik. Perubahan musta ḥ ī q menjadi muzakki tidak serta merta langsung berubah. Pertama yang perlu dirubah adalah musta ḥ ī q dibebaskan dari kemiskinan jiwa, sehingga tidak mudah untuk meminta-minta. Meyakinkan musta ḥ ī q dan memberi motivasi untuk berubah. Meyakinkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan. Membuat diri musta ḥ ī q menjadi jiwa yang siap untuk berusaha dan kaya.
Tahap selanjutnya adalah penyuluhan melalui pencerahan dan penyadaran. Pencerahan disini berarti usaha menumbuhkan kembali pengetahuan tentang zakat merupakan kebenaran Allah, sehingga menumbuhkan kecerahan jiwa dan hati pada diri musta ḥ ī q. Dengan demikian penyadaran disini berarti penumbuhan dari sisi spiritual dan rohani. Kesadaran ini mengandung makna bahwa seorang yang meyakini sesuatu yang benar yang diperoleh sebagai hasil terbukanya manusia untuk menerima petunjuk dan hidayah dari Allah. Sehingga kegiatan penyadaran termasuk menanamkan penyadaran nilai spiritual dalam zakat untuk menumbuhkan motivas berzakat sehingga ajaran zakat tidak sebagai ajaran yang pasif tetapi juga ajaran yang dinamis yang mampu menggerakkan umat untuk melakukannya.
Tujuan dari penyadaran ini adalah pembinaan keimanan dan hati untuk berbuat baik. Sedangkan tujuan pencerahan adalah pembinaan ilmu sehingga dapat melakukan yang benar. Tahap selanjutnya adalah perubahan dengan pembelajaran. Musta ḥ ī q diberi pengetahuan, pelatihan, cara atau model baru terhadap sesuatu. Dalam langkah perubahan ini, diperlukan pendampingan kepada musta ḥ ī q zakat produktif sehingga dapat terus berkembang dan mandiri. Pendampingan di sini meliputi perubahan karakter, pola pikir dan wawasan keilmuan terhadap sesuatu. Tahap selanjutnya dalam proses perubahan musta ḥ ī q menjadi muzakki yaitu penyetabilan yang sudah bisa mandiri. Dalam tahap ini pengawasan masih dijalankan dan diajarkan materi keuangan dan kewirausahaan.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
44
Zakat produktif pada BAZDA Kabupaten Magelang merupakan salah satu pemberdayaan zakat. Musta ḥ ī qnya merupakan individu pedagang atau usaha kecil dan kelompok. Individu-individu dan kelompok-kelompok inilah yang diupayakan menjadi pribadi yang mandiri. Karena kemandirian merupakan kunci untuk terwujudnya perubahan. Dengan kemandirian pula mereka dapat menghadapi persoalan yang dihadapi, tanpa tergantung orang lain.
Pendistribusian zakat produktif terhadap individu ini mampu meringankan musta ḥ ī q mencukupi kebutuhan hidup. Dengan tambahan modal tentunya musta ḥ ī q bisa menambah produksinya sehingga pendapatan juga akan bertambah. Dengan usaha yang dijalankan dengan gigih akan menghasilkan, selanjutnya diajarkan pula bersedekah. Bersedekah tidak harus menunggu nisabnya, bisa kapan saja dan berapa saja.
Dengan adanya pendistribusian pada kelompok ini juga merupakan nilai tambah, yaitu tanggungjawab dalam menjalankan usaha dipikul bersama-sama. Manfaat dari usaha yang dijalankan bersama antara lain, meringankan beban, bisa saling bertukar pikiran dan menjalin persaudaraan di antara anggota kelompok. Seperti penguliran untuk ternak sapi kelompok  Ta’mir  Krinjing,  di  sini  dikelola  oleh  ta’mir  masjid. Ada pembagian tugas mencari rumput dan tanggungjawab bersama merawat sapi. Hal penting lain dari usaha yang dijalankan kelompok dapat melahirkan pemerataan kepemilikan di antara anggota dan menggambarkan demokrasi ekonomi. Ketimpangan sosial dapat diperkecil dengan adanya kebersamaan di antara anggota kelompok yang selayaknya saudara.
Implikasi dana zakat produktif terhadap musta ḥ ī q pada BAZDA Kabupaten Magelang sudah cukup baik dengan menumbuhkan kemandirian musta ḥ ī q. Hal ini terlihat dari penyaluran dana zakat untuk usaha produktif yang meningkat setiap tahunnya. Dari data yang penulis dapat dari tahun 2009 sampai 2013 sudah banyak usaha kecil baik individu maupun kelompok yang mendapat bantuan dana. Ada sekitar 42 usaha kecil baik individu maupun kelompok yang mendapat bantuan modal dan pendampingan.
Dari contoh proses perubahan musta ḥ ī q menjadi muzakki yang dilakukan BAZDA Kabupaten Magelang melalui bantuan
modal usaha sebagai mana dijelaskan dalam bab tiga. Bahwa model pendistribusian untuk zakat produktif dengan memberdayakan usaha kecil dan ternak dengan tambahan modal. Usaha kecil seperti penjual gorengan, mie ayam, tukang cukur, pedagang kaki lima dan pembuat kue. Sedangkan dalam ternak seperti ternak sapi, ternak kambing, ternak kelinci, ternak cacing dan pernah ternak ikan namun gagal. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa program pendistribusian zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha yang dilakukan BAZDA Kabupaten Magelang telah menunjukan tren positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi musta ḥ ī q individu dan musta ḥ ī q kelompok. Dari sisi pendapatan yang mereka peroleh, mampu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari data yang penulis temukan, implikasi pendistribusian zakat produktif BAZDA Kabupaten Magelang belum merubah musta ḥ ī q menjadi muzakki. Musta ḥ ī q baru berubah menjadi munfiq. Hal ini melihat juga dana yang dialokasikan untuk zakat produktif masih relatif sedikit, dengan alasan yang sifatnya hanya bantuan tambahan modal. Bila dihitung dari jumlah dana yang masuk dari  tahun  2009  sampai  2013  sebanyak  Rp  3.366.320.122,00 baru sekitar 1.95% atau Rp 65.650.000 dan sisanya untuk didistribusikan untuk konsumtif. Rendahnya pendistribusian produktif ini yang menghambat perubahan musta ḥ ī q menjadi muzakki. Oleh karenya dibutuhkan menejemen pengelolaan zakat yang profesional, baik dalam pengumpulan dana , pendisribusian, dan pendayagunaan zakat, mengola harta zakat, pertanggungjawaban akuntabilitasnya serta transparansi, agar tujuan zakat merubah musta ḥ ī q menjadi muzakki tercapai. Demikian pula upaya  menggali potensi zakat yang ada pada masyarakat memerlukan kerja sama semua pihak dari pemerintah,amil dan masyarakat.
C. Penutup Berdasarkan uraian tentang pendistribusian zakat produktif pada BAZDA Kabupaten Magelang di atas, keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Muzakki pada BAZDA Kabupaten Magelang adalah PNS/Pegawai/POLRI yang beragama Islam, instansi pemerintah, BUMD,DPRD,KODIM,Pengadilan di wilayah Kabupaten Magelang. Mekanisme pendistribusian zakat
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
46
produktif di BAZDA Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam mendistribusikan dana zakat belum merata, hanya terfokus untuk sarana dan prasarana dan fakir miskin. Belum sesuai dengan al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60 tentang pendistribusian kepada 8 asnaf. Selain itu belum adanya pengawasan yang maksimal dari pihak BAZDA dan belum adanya pelaporan dari musta ḥ ī q. Belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bahwa setelah pentasyarufan tidak adanya pengawasan dan pelaporan dari pihak BAZDA. Dalam pendistribusian zakat juga ada beberapa yang langsung berdasarkan jabatan, tanpa melalui rapat pengurus.
Transparansi dana zakat BAZDA Kabupaten Magelang belum sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Belum adanya pelaporan kepada BAZNAS Provinsi dan publikasi ke masyarakat. Dalam pendistribusian zakat juga masih ada nepotisme karena jabatan yang diindikasi karena partai politik. Hal ini juga meyebabkan menurunkan semangat kerja pengurus ditambah dengan kurangnya menerima masukan dari berbagai pihak.
Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Implikasi zakat produktif terhadap musta ḥ ī q pada BAZDA Kabupaten Magelang belum mampu merubah musta ḥ ī q menjadi muzakki, baru mampu merubah musta ḥ ī q menjadi munfiq. Hal tersebut salah satunya dikarenakan jumlah bantuan yang diberikan tidak seberapa jumlahnya dan kurangnya pemahaman musta ḥ ī q tentang dana zakat produktif.

## Daftar Pustaka
Al- Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: DepartemenAgama RI, 1984.
Ali, Mohammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998.
Asnaini , Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
47
Hafidhuddin, Didin, Agar Harta Berkah dan Bertambah , Jakarta: Gema Insani, 2009.
_______________, Zakat dalam Perekonomian Modern , Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45.
Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109
Nasution, S., Metode Research , Jakarta:Bumi Aksara, 2002.
Pernomo, K. H. Sjechul Hadi, Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995.
Poerwadaminta, W.H.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia ,Jakarta:Balai Pustaka, 1991.
Sunggono, Bambang, Metodelogi Penelitian Hukum , Jakarta :PT Grafindo Raya,2003.
Tjager, I Nyoman dkk, Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia ,Jakarta:PT Prenhalindo, 2003.
Terry, George R. , Asas-asas Menejemen , ter. Winardi Bandung: PT Alumni, 2006.
_____________, Prinsip -prinsip Manajemen , ter. J.Smith, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
Usama, Suparman, Hukum Islam:Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia ,Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
Yunus, Mahmud, Kamus Arab-Indonesia ,Jakarta :PT Mahmud Yunus Wadzuryah,1989.
Zuhaily, Wahbah Al, Zakat Kajian Berbagai Mazhab , Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.