## IMPLIKASI REGULASI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
1 Milla Mudzalifah, 2 Puti Priyana
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kab. Karawang, Jawa Barat. Email : mileasiregar@gmail.com
Info Artikel: | Submission : 19 November 2020          | Revissions : 28 November 2020             | Accepted : 18 Desember 2020 : 10 Desember 2020 : 15 Desember 2020

## Abstrack
Illegal  logging  is  the  activity  of  logging,  transporting  timber  and  selling  timber  which  is  a form  of  factual  threat  around  borders  that  are  illegal  or  do  not  have  a  permit  from  the authorities. These activities can cause environmental pollution and destruction which have a direct  impact  on environmental preservation. Illegal  Logging  in  the  substance of  regulation Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) is an act of a person that causes direct or indirect changes to the physical, chemical and biological characteristics of the environment  so that it exceeds the standard criteria  for environmental damage.  Illegal  logging  practices  that  do  not  respect  forest  sustainability  have  resulted  in invaluable  destruction  of  forest  resources.  Even  people's  lives  will  also  be  directly  affected, because state income is reduced by the loss of local biodiversity. This type of research uses normative legal research, the approach method used is the normative juridical approach with the aim of this research is to  find  out  about  how  is the responsibility of criminal law in  the field  of  illegal  logging  for  environmental  sustainability  in  the  perspective  of  environmental criminal law. The result is that this act of illegal logging is punishable by imprisonment of at least  10 to  15 years, as well as an administrative sanction of Rp. 10-15 billion contained in article  78  of  the  regulation  Number  41  Year  1999  concerning  Forestry.  Not  only  that,  this illegal logging will also be more widely discussed if it is linked to forest encroachment which is also carried out illegally. These two activities can be described as Looting the Forest. The regulation  of Environmental Management  and Protection Number 32  Year 2009 hereinafter referred  to  as  UUPPLH  changes  based  on  environmental  management  and  protection  in Indonesia.  In  the  concept  of  criminal  law,  it  explains  the  principle  of  ultimum  remedium which is said to be the last resort for certain formal crimes.
Keywords : Regulations; Environmental; Illegal; Log; Criminal;
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 141-154 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  kepulauan  terbanyak  begitu  juga  dengan jenis-jenis  kelestarian  alam  yang  melimpah  salah  satunya  hutan  merupakan  rumah  bagi seluruh ribuan jenis flora dan fauna dan juga salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  hutan  memiliki  manfaat  yang  luar  biasa  bagi kehidupan  manusia  di  muka  bumi  yaitu  sebagai  tempat  dan  berkembangnya  flora  dan fauna  tersebut.  Hutan  memiliki  manfaat  dan  juga  memiliki  fungsi  yang  menjadi  prinsip kelestarian  hutan  antara  lain  fungsi  ekologis. 1 Pembangunan  selalu  membawa  dampak terhadap  perubahan  lingkungan.  Segala  variasi  yang  ditempuh  dalam  wujud  apapun dalam  pembangunan,  akan  berarti  pula  menuntut  perubahan  lingkungan.  Semakin meningkat upaya pembangunan maka akan semakin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kondisi ini mendorong upaya pengendalian dampak lingkungan hidup untuk  meminimalisasi  resiko  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  dampak  perubahan lingkungan. 2 Lingkungan  hidup  berdasarkan  undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009 dalam  Pasal  1  angka  1  menyatakan  merupakan  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda, daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya  yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi  serta  adanya  proses  industrialisasi  dan  modernisasi  akan  menumbuhkan perubahan  proses  sosial  dalam  tata  kehidupan  masyarakat.  Proses  industrialisasi  dan modernisasi  dan  terutama  industrialisasi  kehutanan  telah  berdampak  besar  pada kelangsungan  hutan  sebagai  penyangga  hidup  dan  kehidupan  mahluk  di  dunia.  Hutan merupakan  sumber  daya  yang  sangat  penting  tidak  hanya  sebagai  sumber  daya  kayu, tetapi  lebih  sebagai  salah  satu  komponen  lingkungan  hidup. 3 Untuk  itu  dalam kedudukannya  hutan  sebagai  salah  satu  penentu  system  penyangga  kehidupan  harus dijaga kelestariannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang  berbunyi  :  “Bumi  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Kawasan  hutan  merupakan  sumber  daya  alam  yang  terbuka,  sehingga  akses masyarakat  untuk  masuk  memanfaatkannya  sangat  besar.  Kondisi  tersebut  memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Kerusakan hutan yang sudah terjadi di Indonesia sudah  mencapai  dua  juta  hektar  setiap  tahunnya.  Hal  yang  menyebabkan  diantaranya adanya kebakaran hutan, illegal logging . Illegal logging ini merupakan penyebab terbesar sehingga terjadinya hutan yang banyak rusak di Indonesia. 4 Pembakaran hutan secara liar menyebabkan banyaknya kerugian yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
Makna Illegal  logging itu  sendiri  dibagi  secara  umum  menjadi  3  (tiga)  macam
1 Koesandi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan , (Yogyakarta: Press, 2005), hlm.1
2 Sukardi, Illegal  Logging  dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Pidana  Kasus  Papua, (Yogyakarta:  Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005), hlm.1
3 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm.6
4 Fadliah,  “Problematika  Penanganan  Illegal  Loggig”.  Jurnal  Legalitas,  Volume  2,  Nomor.1,  Februari  2009, hlm.81
Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.
kegiatan diantaranya : 5
1) Penebangan  pohon  dari  pihak  yang  tinggal  atau  hidup  dekat  maupun  jauh  dari kawasan hutan, tetapi tidak memiliki ijin resmi dalam hal penebangan hutan;
2) Penebangan  hutan  oleh  lembaga-lembaga ataupun perusahaan sektor kehutanan, yang juga tidak memiliki surat ataupun izin untuk melakukan penebangan hutan;
3) Penebangan  pohon  oleh  orang  ataupun  sekelompok  masyarakat  tertentu  yang memiliki tujuan pribadi ataupun kepentingan sendiri, namun kegiatan penebangan liar itu mengatasnamakan rakyat.
Masalah illegal  logging ini  sudah  menjadi  peristiwa  umum  yang  berlangsung  di mana-mana, illegal  logging bukan  lagi  suatu  kegiatan illegal yang  dilakukan  secara sembunyi-sembunyi  akan  tetapi  sudah  menjadi  pekerjaan  sehari-hari.  Kegiatan  illegal logging ini pun bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja melainkan persoalan multi pihak  yang  dalam.  Permasalahan  awal  yang  dihadapi  para  penegak  hukum  dalam memberantas illegal logging adalah karena illegal logging merupakan salah satu kategori kejahatan  yang  terorganisir  dengan  baik,  yang  artinya  ada  yang  disebut  sebagai actor Intelectual dan ada pelaku material. Orang yang melakukan tindak pidana illegal logging ini  merupakan orang-orang  yang  memiliki pemikiran pendek tanpa  memikirkan dampak ataupun  pengaruh  yang  akan  muncul  jika  dilakukannya illegal  logging ataupun penebangan pohon hutan secara liar.
Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam tindak  pidana illegal  logging pembalakan  liar ini antara lain adanya kegiatan penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan  kayu,  pembelian  kayu  yang merusak  ekosistem  hutan Pembalakan  liar  ini merupakan  kegiatan  dengan  memanfaatkan  hasil  hutan  berupa kayu  untuk  dikelola namun  pelaksanaannya  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang berlaku  sehingga berdampak  pada  pengrusakan  kelestarian  hutan  yang  dapat  merugikan kehidupan masyarakat.
Kegiatan  pembalakan  liar  sangat  berhubungan  dengan  hilangnya  tutupan  hutan. Pengusaha  produk  kayu  yang  biasanya  melakukan illegal  logging secara  berlebihan sehingga  tutupan  hutan  pun  menghilang  dengan  sangat  cepat.  Para  pelaku  tersebut umumnya  sudah  memiliki  dukungan-dukungan  dari  pihak-pihak  tertentu  yang  mudah menjalankan  aksi illegal mereka,  meskipun  itu  area  yang  dilarang.  Kini  pembalakan hutan  di  dunia  sangatlah  mengalami  kondisi  yang  sangat  memprihatinkan,  pasalnya pembalakan  liar  ini  sudah  sering  sekali  terjadi  dan  dilakukan  oleh  oknum-oknum  yang tidak  bertanggung  jawab.  Dampak illegal  logging itu  sendiri  sangatlah  berat  karena kegiatan  pembalakan  liar  tersebut  akan  mengakibatkan  ekosistem-ekosistem  mengalami kerusakan yang sangat parah ataupun rusak.
Konsepsi  perlindungan  dalam  penelitian  Andhini  dan  Arifin 6 dikonsepsi  pada bentuk  perlindungan  yuridis  yang  menunjukkan  suatu  peraturan  hukum  sebagai  alat perlindungan. Perlindungan hukum dalam penjelasan Aji Mulyana dalam Fuqoha, dkk. 7 ,
5 Syerra Felia, Fani Budi Kartika, “Tindakan Pidana Illegal Logging Ditinjau dari Prespektif Undang-undang No. 32  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”,  Jurnal  Lex  Justitia,  Volume  1, Nomor 2, Juli 2019, ISSN : 2656-1530, hlm.186
6 Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada  Anak  Di  Indonesia,” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol.  3,  No.  1  (2019):  41–52, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992.
7 Fuqoha Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan  Dalam  Kerangka  Kemerdekaan  Pers  Nasional,” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol.  3,  No.  1 (2019): 75, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 141-154 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
diartikan  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  hak  setiap  orang  dari  perlakuan  yang dapat menimbulkan kerugian melalui hukum dan/atau perundang-undangan. Oleh karena itu,  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  perundang-undangan  hukum  pidana  pada hakikatnya  mengandung  kebijakan  Negara  dalam  mengatur  dan  membatasi  kekuasaan, baik  kewenangan  masyarakat  pada  umumnya  untuk  bertindak  dan  bertingkah  laku maupun  kekuasaan  atau  kewenangan  penguasa/penegak  hukum  dalam  menjalankan tugasnya  memastikan  bahwa  masyarakat  taat  dan  patuh  pada  aturan  yang  telah ditetapkan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif ( normative  legal  research )  yang  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan/atau  diterapkan  terhadap suatu  permasalahan  hukum  tertentu.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan model  studi  kepustakaan.  Oleh  karena  itu,  dalam  studi  kepustakaan  ini  melalui  telaah pada  bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  hukum  pidana  dalam penanggulangan illegal logging. Sumber data yang digunakan diperoleh dari bahan-bahan primer  yaitu  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Adapun  bahan-bahan hukum  sekunder  digunakan  berupa  pendapat  para  ahli,  hasil  karya  ilmiah,  artikel, makalah dan hasil penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsepsi Lingkungan Hidup dalam Sistem Hukum di Indonesia
Hukum  kehutanan  merupakan  salah  satu  bidang  hukum  yang  sudah  berumur 155  tahun,  yaitu  sejak  diundangkannya  Reglemen  Hutan  1865.  namun,  perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji  hukum  kehutanan,  sehingga  dalam  mengidentifikasi  rumusan  hukum kehutanan masih kurang, penulis mencoba  memaparkan pengertian hukum kehutanan dari  berbagai  pendapat  yang  ada.  Pengertian  “ illegal  logging ”  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  ada  tidak  secara  eksplisit  didefinisikan  dengan  tegas. Namun,  terminologi illegal  logging dapat  dilihat dari  pengertian  secara  harfiah  yaitu dari  bahasa  Inggris.  Dalam The  Contemporary  English  Indonesian  Dictionary ,
“ illegal ” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. 8 Dalam Black’s  Law  Dictionary illegal  artinya  “ forbidden  by  law,  unlawfull” artinya  yang dilarang  menurut  hukum  atau tidak  sah 9 . “Log” dalam  bahasa Inggris artinya  batang kayu atau kayu gelondongan, dan “ logging” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian 10 .
Berdasarkan  pengertian  secara  harfiah  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa
8 Salim, Kamus Indonesia Inggris, (Jakarta : Modern English Press, 1987), hlm.925
9 Garner, Black Law Dictionary , (Dalas : West Group, 1999), hlm.750
10 Ibid. Hlm. 1094
illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  tidak  sah  menurut  hukum.  Dalam Inpres  (instruksi  Presiden)  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Penebagan  Kayu  Ilegal  ( Illegal  Logging )  dan  Peredaran  Hasil  Hutan Ilegal  di  Kawasan  Ekosistem  Leuser  dan  Taman  Nasional  Tanjung  Puting,  istilah illegal  logging disinonimkan  dengan  penebangan  kayu  ilegal. Illegal  logging terjadi karena  adanya  kerjasama  antara  masyarakat  lokal  berperan  sebagai  pelaksana  di lapangan  dengan  para  cukong  bertindak  sebagai  pemodal  yang  akan  membeli  kayu- kayu  hasil  tebangan  tersebut,  adakalanya  cukong  tidak  hanya  menampung  dan membeli  kayu-kayu  hasil  tebangan  namun  juga  mensuplai  alat-alat  berat  kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.
Untuk  mengatasi  maraknya  tindak  pidana illegal  Logging jajaran  aparat penegak  hukum  (penyidik  POLRI  maupun  penyidik  PPns  yang  lingkup  tugasnya bertanggung  jawab  terhadap  pengurusan  hutan,  Kejaksaan  maupun  Hakim)  telah mempergunakan  Undang-undang  Nomor  41  tahun  1999  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  19  Tahun  2004.  Kedua  undang-undang  tersebut  tentang  Kehutanan sebagai  instrumen  hukum  untuk  menanggulangi  tindak  pidana illegal  logging, meskipun  secara  limitatif  undang-undang  tersebut  tidak  menyebutkan  adanya  istilah yang  dimaksud  dengan illegal  logging berdasarkan  berdasarkan  Inpres  Nomor  5 Tahun  2001, tentang  Pemberantasan  Penebangan  Kayu  Ilegal  ( illegal  logging )  dan Peredaran  Hasil  Hutan  Ilegal  di  Kawasan  Ekosistem  Leuser  dan  Taman  Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah. Haryadi Kartodiharjo 11 menyebut illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan  hutan  Negara  atau  hutan  hak  (milik)  dan  atau  pemegang  ijin  melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.
Sebelum berlakunya undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang,  memotong,  mengambil  dan  membawa  kayu  hasil  hutan  tanpa  izin  dari pejabat  yang  berwenang  dikenakan  pasal-pasal  dalam  KUHP,  namun  setelah berlakunya  Undang-undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  terhadap perbuatan  memanfaatkan  kayu  hasil  hutan  tanpa  izin  pihak  yang  berwenang  tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 Undang-undang Nomor  41 Tahun 1999  yang  notabene ancaman pidananya  lebih  berat di  bandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.
Ketentuan  penjelasan  pasal  50  Undang-undang  Nomor  41  tahun  1999  yang dimaksud  dengan  orang  adalah  subjek  hukum  baik  orang  pribadi,  badan  hukum maupun  badan  usaha  dengan  tidak  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  tentang perumusan  tindak  pidananya  sehingga  sanksi  pidana  terhadap  orang  pribadi  dan korporasi juga diberlakukan sama.
Penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  (hukum)  pidana  merupakan cara  yang  paling  tua,  setua  peradaban  manusia  itu  sendiri.  Ada  pula  yang menyebutnya  sebagai  “ older  philosophy  of  crime  control”. 12 Dilihat  sebagai  suatu masalah  kebijakan,  maka  ada  yang  mempermasalahkan  apakah  perlu  kejahatan
11 Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging, (Jakarta  :  Makalah  disampaikan  dalam  Pelatihan  Hakim  Penegakkan  Hukum  Lingkungan  yang diselenggarakan oleh ICEL bekerja sama dengan Mahkamah Agung, 2003)
12 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1984), hlm.149
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 141-154 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat  menjalankan  hukum  pidana  (substantif)  perlu  hukum  yang  dapat  menjalankan ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  hukum  pidana  (substantif)  yaitu  hukum  formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materiil dan hukum formil.
Seiring  dengan  perkembangan  kehidupan  masyarakat  modern  dalam menghadapi  globalisasi  serta  adanya  proses  industrialisasi  dan  modernisasi  akan menumbuhkan  perubahan  proses  sosial  dalam  tata  kehidupan  masyarakat.  Proses industrialisasi  dan  modernisasi  dan  terutama  industrialisasi  kehutanan  telah berdampak  besar  pada  kelangsungan  hutan  sebagai  penyangga  hidup  dan  kehidupan mahluk  di  dunia.  Hutan  merupakan  sumber  daya  yang  sangat  penting  tidak  hanya sebagai  sumber  daya  kayu,  tetapi  lebih  sebagai  salah  satu  komponen  lingkungan hidup.
Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam tindak  pidana Illegal  logging pembalakan liar ini antara lain adanya kegiatan penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu,  penjualan  kayu,  pembelian  kayu  yang merusak  ekosistem  hutan . Pembalakan liar  ini  merupakan  kegiatan  dengan  memanfaatkan  hasil  hutan  berupa kayu  untuk dikelola  namun  pelaksanaannya  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang berlaku sehingga  berdampak  pada  pengrusakan  kelestarian  hutan  yang  dapat  merugikan kehidupan masyarakat. 13 Menurut beberapa hasil penelitian oleh para pakar pemerhati kelestarian  lingkungan  dan  kehutanan  bahwa  kebanyakan  pengaruh  dari  kegiatan pembalakan  liar  ini  menyebabkan terjadinya  bencana  alam  seperti  banjir, pemanasan global, serta kerusakan flora dan fauna bahkan..dapat menyebabkan punahnya spesies- spesies langka yang merupakan keanekaragaman hayati. Semenjak keluarnya Undang-undang  mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan  Hidup  Nomor  32  Tahun  2009  selanjutnya  disebut  UUPPLH  Nomor  32 Tahun 2009 sudah membawa perubahan yang berdasar dalam pengaturan pengelolaan dan  perlindungan  lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Dalam  konsep  hukum  pidana, menjelaskan  adanya  asas ultimum  remedium yang  dikatakan  sebagai  upaya  hukum terakhir bagi tindak pidana  formil tertentu, sementara lainnya diatur dalam pasal 100 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009,  dijelaskan  bahwa asas ultimum remidium ini tidak berlaku  sebaliknya  yang  berlaku  adalah  asas primum  remedium mendahulukan pelaksanaan  penegakan  hukum  pidana.  Asas ultimum  Remedium menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum terakhir. Penerapan hukum pidana ini dilakukan pada  suatu keadaan sanksi  administrasi  yang telah dijatuhkan,  namun oleh pihak-pihak  tidak  dijalankan  maka  upaya  penegakan  hukum  pidana  dapat dilaksanakan,  bahkan  jika  pelanggaran  terhadap  sanksi  administrasi  dilakukan  lebih dari satu kali. Menurut manajemen kehutanan bahwa pembalakan merupakan kegiatan pengelolaan  proses  biologis  dan  ekosistem  selama  daur  hidupnya  yang  telah terakumulasi.  Proses  kegiatan  ini  dilakukan  dengan  rencana  yang  matang  dan tersistem agar tercapai tujuannya dan dapat  meminimalisir dampak  negatif  yang  bisa terjadi.
Perbuatan  dari  pembalakan  liar  dan  juga  kerugian  ini  sangat  dapat
13 Syerra  Felia,  Fani  Budi  Kartika,  “Tindak  Pidana  Illegal  Logging  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Lex Justitia, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019, hlm.189
menimbulkan  kerugian  besar  material  yang  timbul  pada  bagi  negara  masyarakat  itu sendiri  akibat illegal  logging .  Selain  itu  juga  akan  mengakibatkan  kerusakan ekosistem  menjadi  rusak  ataupun  terganggu  akibat  perbuatan  pembalakan  liar  ini, kegiatan  pembalakan  liar  diancam  dengan  sanksi  pidana  kurungan sekurang- kurangnya  10  sampai  15  tahun,  serta  sanksi  administratifnya  Rp.  10-15  Milyar tertuang  dalam  pasal  78  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan. Tidak hanya itu pembalakan liar ini juga akan semakin luas pembahasannya apabila di kaitkan  dengan tindakan  perambahan  hutan  yang  juga  dilakukan  secara  ilegal.  Dua kegiatan ini dapat dikatakan dengan istilah Penjarahan terhadap Hutan. Faktanya  awal  permasalahan  pembalakan  liar  atau  istilah  lainnya illegal logging ini terkait  dengan  permasalahan  publik  yang  berintikan  masalah  kebijakan. Sehingga  untuk pemecahan  permasalahannya  ( problem  solving )  juga  harus  dimulai dengan  pembenahan terhadap  kebijakan  publik  itu  sendiri.  Perlu  bagi  kita  mengkaji akar  permasalahan illegal logging tersebut  secara  seksama  berdasarkan  pada  konsep kajian  publik.  Sehingga  dari  dari kajian  inilah  kita  nantinya  bisa  mengetahui  dan memahami  bahwa akar dari permasalahan  illegal  logging sebenarnya adalah  masalah kebijakan dan bagaimana pemecahan masalahnya.
Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Secara konstitusional dalam hukum nasional Indonesia tercantum dalam:
a. Pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  atau  disebut UUD 1945 alinea 4 menyebutkan bahwa membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  serta  dikaitkan dengan Hak  Penguasaan  Negara  atas  bumi,  air  dan  kekayaan  yang  terkandung  di dalamnya untuk kemakmuran rakyat;
b. Pasal  28  H  ayat  1  UUD  1945  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
c. Piagam  HAM  dalam  TAP  MPR  1998  menyatakan  bahwa  manusia  adalah makhluk Tuhan  YME  yang  berperan  sebagai  pengelola  dan  pemelihara  alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia mendapatkan hak  asasi secara  mutlak  dan  memiliki  tanggung  jawab  serta  kewajiban  untuk menjamin keberadaan,  harkat,  dan  martabat  kemuliaan  kemanusiaan  serta menjaga keharmonisan kehidupan;
d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Pasal  3  yang  berisi  tujuan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup:
e. Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  dalam  Pasal  3 menyatakan  Penyelenggaraan  kehutanan  bertujuan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
f. Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  pasal  3  tentang  HAM  menjelaskan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 141-154 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
2. Implikasi  Regulasi  Terhadap  Tindak  Pidana Illegal  Logging dalam  Perspektif Hukum Pidana Lingkungan
Sejak  bangsa  Indonesia  Merdeka  pada  tanggal  17  Agustus  1945  sampai sekarang  ternyata  Pemerintah  dengan  persetujuan  DPR  telah  berhasil  menetapkan peraturan  Perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  hukum  dalam  bidang  kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud, adalah seperti sebagai berikut ini : 14
1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Pada  dasarnya  undang-undang  ini  tidak  mengatur  secara  khusus  tentang kehutanan,  tetapi  yang  diatur  hanyalah  hubungan-hubungan  hukum  yang berkaitan  dengan  tanah  semata-mata.  Namun,  ada  satu  ketentuan  yang mengatur tentang kehutanan, terutama yang berkaitan dengan hasil hutan, yaitu yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Pokok Agraria.
2) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kehutanan. Undang-Undang Pokok Kehutanan terdiri atas 8 bab dan 22 Pasal. Hal-hal  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Pokok  Kehutanan,  adalah  (1) pengertian  hutan,  hasil  hutan,  kehutanan,  hutan  menurut  pemilikannya,  dan fungsinya;  (2)  perencanaan  hutan;  (3)  pengurusan  hutan;  (4)  pengusahaan hutan; (5) perlindungan hutan; dan (6) ketentuan pidana dan penutup.
3) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan.  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  ini  merupakan  salah  satu  peraturan  perundang-undangan kehutanan  yang  dibuat  pada  era  reformasi.  Undang-undang  Nomor  41  tahun 1999  ini  merupakan  ketentuan  hukum  yang  menggantikan  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967.
4) Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004  Tentang  Kehutanan.  Merupakan pengesahan  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undangan Nomor  1  tahun  2004  menjadi  undang-undang  Nomor  19  tahun  2004  tentang Kehutanan  namun  tidak  mengubah  substansi  yang  terkandung  dalam  undang- undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Dijelaskan  dalam  Undang-undang  ini  asas ultimum remidium ini  tidak  berlaku  sebaliknya  yang  berlaku  adalah  asas premium remidium mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana. Asas Ultimum Remidium menempatkan  penegakan  hukum  pidana  sebagai  pilihan  hukum terakhir.
6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan  telah  menimbulkan  ketidak  pastian  hukum  dan  berusaha  dibidang pertambangan  di  kawasan  hutan  terutama  bagi  pemegang  izin  atau  perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut karena Undang-undang Nomor 41 tahun  1999  tentang  Kehutanan  tidak  mengatur  mengenai  hilangnya  perizinan atau  perjanjian  pertambangan  yang  telah  ada  sebelum  berlakunya  undang- undang  tersebut.  Tidak  adanya  ketentuan  tersebut  mengakibatkan  status  dari izin  atau  perjanjian  yang  ada  sebelum  berlakunya  undang-undang  tersebut
14 Tuty Budhi Utami, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging”. Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Dipononegoro, April 2007, hlm.64
menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini  diperkuat  ketentuan  Pasal  38  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  41  tahun 1999  yang  menyatakan  secara  tegas  bahwa  :  “pada  kawasan  hutan  lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”.
Melihat  beberapa  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  menjaga kelestarian  lingkungan.  Hal  tersebut  menunjukkan  keseriusan  pemerintah  dalam menjaga  kelestarian  dan  upaya  perlindungan  terhadap  alam  Indonesia.  Dengan demikian,  setiap  kebijakan  hukum  akan  memberikan  implikasi  pada  suatu  sistem sosial. Regulasi pengaturan mengenai tindak pidana pembalakan liar merupakan upaya pemerintah terhadap lingkungan dan alam. Adapun pertanggungjawababan yang harus ditanggung oleh tindak pidana illegal logging sesuai dengan hukum pidana yaitu:
a) Penangkapan  dan  Penggeledahan  : Untuk  penggeledahan  dan  Penangkapan para  pelaku  tindak  pidana illegal tidak  jauh  dari  peran  para  perhutani.  Peran seorang  perhutani  itu  sendiri  pada  dasarnya  memiliki  fungsi  kelola  produksi, kelola  lingkungan,  dan  kelola  sosial.  dan  terkait  dengan  tindak  pidana  illegal logging  maka  ketiga  fungsi  tersebut  masuk  kedalam  program  KPH  perhutani itu  sendiri  karena  tidak  secara  langsung  dengan  adanya  tindak  pidana illegal logging sama  juga  dapat  merusak  kelola  produksi,  lingkungan,  dan  sosial. Penangkapan  ataupun  penggeledahan  para  pelaku illegal  logging memanglah perlu  dilakukan  oleh  orang-orang  tertentu.  karena  jangan  sampai  para  pelaku illegal logging ini mengetahui bahwa dirinya sedang dicurigai, makanya pelaku tersebut bisa melarikan diri dari tempat persembunyiannya.
b) Pemanggilan  dan  Penahanan  :  Pada  saat  proses  pertama  (penggeledahan  dan penangkapan)  maka  melangkahlah  ke  proses  selanjutnya,  yaitu  penahanan tersangka  tindak  pidana illegal  logging ,  pada  konsep  penahanan  ini  dapat digunakan  penyidik  agar  dapat  memudahkan  untuk  melakukan  penyelidikan selanjutnya dengan dasar adanya kekhawatiran dari para aparat penyidik yang menemukan  pelaku  hendak  melarikan  diri,  merusak,  ataupun  menghilangkan barang bukti ataupun para pelaku yang diduga  ini melakukan tindakan illegal logging untuk yang kedua kalinya.  Pada proses penahanan  ini dilakukan pada para  pelaku illegal  logging ini  bertujuan  agar  bisa  mendapatkan  keterangan dari  tersangka  terkait  tindak  pidana illegal  logging atau  pembalakan  yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku itu sendiri. Terkait dengan masa penahanan pelaku tindak  pidana illegal  logging diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal  24 KUHAP  yaitu selama  20  hari  yang  apabila  kepentingan  pemeriksaan  oleh penyidik  belum selesai  dapat  diperpanjang  oleh  penuntut  umum  paling  lama empat puluh hari (40 hari).
c) Penyitaan  :  Menurut  Basuki  Rakmad,  penyitaan  yang  dilakukan  oleh Kepolisian terlebih  dahulu  karena  pada  umumnya  pada  tindak  pidana illegal logging penyitaan terhadap barang atau benda itu..dilakukan karena tertangkap tangan sedang bertransaksi hasil illegal logging nya tersebut. Setelah dilakukan penyitaan  barang  bukti  yang  berupa  kayu  hasil illegal  logging dan  biasanya beserta alat-alatnya  baru kemudian penyidik  melaporkan penyitaan  yang telah dilakukan  kepada  Pengadilan  Negeri  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditentukan.
d) Pemeriksaan  :  pemerinksaan  merupakan  salah  satu  proses  dalam  rangka pembuktian terhadap suatu kejadian dengan cara sebagai berikut :
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 141-154 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
1) Pemeriksaan  Saksi-saksi.  Saksi-saksi  yang  diperlukan  keaktifan  dari masyarakat untuk mempermudah proses penyidikan.
2) Pemeriksaan Ahli. Menurut Basuki Rakmad, keterangan ahli digunakan supaya penyidik mengetahui tentang bentuk tindak illegal logging yang dilakukan oleh pelaku.
3) Pemeriksaan tersangka. Menurut Basuki Rakmad, keterangan tersangka ini  merupakan  keterangan  kunci  di  dalam  proses  penegakan  hukum yang  dilakukan  karena  dalam  hal  ini  pelaku  lah  yang  mengetahui bagaimana tindak pidana dilakukan dan apa yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana illegal logging .
e) Penyelesaian  dan  penyerahan  berkas  perkara :  Menurut  Basuki  Rakmad, mengatakan apabila penyerahan tersangka tindak pidana illegal logging kepada Jaksa Penuntut  Umum di dalam proses penyidikan telah selesai oleh penyidik atau  setelah  penuntut  umum  menyatakan  apabila  hasil  penyidikan  yang dilakukan oleh penyidik sudah lengkap/ P21. Sementara itu di dalam waktu 14 hari  Jaksa  penuntut  umum  tidak  mengembalikan  hasil  penyidikan  kepada penyidik, apabila berkas belum lengkap maka dikembalikan kepada Kepolisian untuk dilengkapi  yang dimana hal  ini telah sesuai  dengan Pasal 110 KUHAP. Hal ini terdapat pengecualian lain sesuai dengan UU No.15  Tahun 2013 Pasal 39  yang  rumusan  pasalnya  bahwa  “untuk  mempercepat  penyelesaian  perkara perusakan hutan:
1) Penyidik  wajib  menyelesaikan  dan  menyampaikan  berkas  perkara kepada  penuntut  umum  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  sejak dimulainya  penyidikan  dan  dapat  diperpanjang  paling  lama  30  (tiga puluh) hari;
2) Dalam  hal  hasil  penyidikan  belum  lengkap,  penuntut  umum  wajib melakukan  penyidikan  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari  dan  dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
3) Penuntut..umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;
4) Untuk  daerah  yang  sulit  terjangkau  karena  faktor  alam  dan  geografis atau  transportasi  dan  tingginya  biaya  dalam  rangka  penjagaan  dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan  barang  bukti  yang  disertai  dengan  berita  acara  penyisihan barang bukti; dan
5) Instansi  teknis  kehutanan  wajib  menunjuk  ahli  penguji  dan  pengukur kayu  yang  diminta  penyidik  dengan  mempertimbangkan  kecepatan untuk penyidikan.”
f) Tahap  Penuntutan  :  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  juga  mengatur  mengenai  pidana yaitu  di  dalam  pasal  82  hinga  Pasal  109.  Yang  kemudian  untuk  selanjutnya turunan  surat  pelimpahan  perkara  dan  surat  dakwaan  disampaikan  kepada tersangka  dan  penasehat  hukum  dan  penyidik.  Kemudian  surat  pelimpahan perkara  tersebut  juga  disampaikan  ke  Pengadilan  Negeri  untuk  meminta Pengadilan Negeri menentukan hari sidangnya.
g) Pemeriksaan  Persidangan  :  Pemeriksaan  persidangan  mulai  ketika  suatu perkara pidana telah diselesai dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maka  setelah  itu  perkara  tersebut  dapat  diajukan  ke  pengadilan.  Yang kemudian  untuk  diperiksa,  diadili  dan  diputus  oleh  majelis  hakim  Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 orang. Atau sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2013 Pasal  53  dapat  menunjuk  hakim ad  hoc .  Proses  pemeriksaan  persidangan kemudian  diteruskan  dengan  proses  pembuktian.  Pembuktian  disini  akan didasarkan  kepada  alat  bukti  yang  ada  dan  disertai  dengan  adanya  suatu keyakinan  hakim  atas  fakta-fakta  yang  ada  di  dalam  persidangan. Pertimbangan  hakim  dalam  memutus  terdakwa  tindak  pidana illegal  logging yaitu  yang  memberatkan  adalah tindakan  mencuri  atau  mengeksploitasi  hutan secara illegal yang  pada  dasarnya  sangat  bertentangan  dengan  program pemerintah  yang  sangat  giat  untuk  melestarikan  hutan  dan  melindungi  hutan, yang  meringankan  adalah  pelaku  biasanya  adalah  warga  sekitar  yang kebutuhan ekonominya sangat tergantung dengan kekayaan hutan tersebut, dan juga biasanya pelaku mengakui perbuatan yang telah melakukan tindak pidana illegal logging .
h) Pelaksanaan  :  Putusan  Prosedur  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  selalu  berbeda  berdasarkan  jenis  tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Regulasi  mengenai  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  menunjukan adanya upaya pemerintah dalam menjaga ekosistem alam dan kelestarian lingkungan. Dengan  kata  lain  bahwa  suatu  kebijakan  hukum  akan  berimplikasi  pada  tujuan  yang ditetapkan  dalam  regulasi  tersebut.  Diantara  kebijakan  hukum  tersebut  adalah berkenaan  hukum  pidana  lingkungan  yang  menjadi  salah  satu  substansi  dalam perlindungan  hukum  lingkungan.  Segala  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam menjada lingkungan diantaranya adalah :
a. Melakukan Reboisasi pada kawasan hutan yang mengalami kegundulan hutan.
b. Melakukan konsep penyeleksian dalam  memilih  kayu, untuk kayu  yang  ingin ditebang  perlu  diperhatikan  agar  semua  pohon  tidak  ditebang  sewenang- wenangnya saja.
c. Pemerintah  mengajak  seluruh  masyarakat  setempat  agar  dapat  berpartisipasi dalam melakukan manipulasi lingkungan serta bekerjasama dalam hal merawat dan menjaga kelestarian hutan di Indonesia.
d. Pemerintah senantiasa selalu berkomunikasi dengan jajarannya agar hutan tetap intensif. Agar kebutuhan kayu bisa terpenuhi tanpa adanya kerusakan ataupun kerugian akibat terjadinya illegal logging . Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.
e. Melakukan  penjagaan  setiap  pos-pos  tempat  penarikan  retribusi  agar  tindak pidana illegal  logging ini  bisa  diketahui  ataupun  tindak  pidana  tersebut  tidak ada peluang dalam hal melakukan penebangan hutan secara liar.
f. Patroli  hutan  secara  rutin  oleh  pihak  perhutani  disini  sebenarnya  sudah dilakukan  oleh  pihak  Perhutani.  Akan  tetapi  patroli  yang  dilakukan  tidak memiliki jadwal yang terstruktur dengan demikian pelaksanaan yang dilakukan tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Oleh  karenanya  banyak  celah  oleh warga sekitar untuk  melakukan tindak pidana illegal  logging oleh  masyarakat atau suatu oknum yang tidak bertanggung jawab.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 141-154 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
g. Sosialisasi kepada Masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan ini berkaitan dengan kesadaran  masyarakat  untuk  menjaga  hutan  agar  tidak  dilakukan  perbuatan tindak pidana illegal logging.

## D. KESIMPULAN
Illegal Logging dalam substansi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah tindakan seseorang yang  menimbulkan  perubahan  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik, kimia,  dan  hayati  lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  kriteria  baku  kerusakan lingkungan  hidup.  Dari  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  bahwa  orang  yang  melakukan tindak  pidana illegal  logging ini  merupakan  orang-orang  yang  memiliki  pemikiran pendek  tanpa  memikirkan  dampak  ataupun  pengaruh  yang  akan  muncul  jika dilakukannya illegal  logging ataupun  penebangan  pohon  hutan  secara  liar.  Dampak illegal logging sangatlah merugikan masyarakat selain dapat menimbulkan bencana alam, tetapi  juga akan  menimbulkan  bencana dalam krisis kebutuhan sosial  maupun ekonomi. Kegiatan  pembalakan  liar  sangat  berhubungan  dengan  hilangnya  tutupan  hutan.  Para pelaku tersebut umumnya sudah  memiliki dukungan-dukungan dari pihak-pihak tertentu yang  mudah  menjalankan  aksi illegal mereka,  meskipun  itu  area  yang  dilarang.  Kini pembalakan  hutan  di  dunia  sangatlah  mengalami  kondisi  yang  sangat  memprihatinkan, pembalakan  liar  ini  sudah  sering sekali  terjadi  dan  dilakukan  oleh  oknum-oknum  yang tidak bertanggung jawab.
Maka  dari  itu  untuk  para  tindak  pidana illegal  logging ini  patutlah  mendapat sanksi  serta  mempertanggung  jawabkan  atas  tindakan  yang  dilakukan  atas  dasar keegoisan  sendiri.  Sedangkan  untuk  para  pemerintah  agar  senantiasa  harus  memiliki ketegasan  hukum,  dalam  penindakkan  hukum  terhadap  tindak  pidana illegal  logging . Selain  pemerintah  yang  harus  senantiasa  memiliki  kebijakan  dalam  hal  memberikan keputusan,  peran  masyarakat  dalam  melindungi  lingkungan  juga  harus  ditingkatkan dengan bersinergi dengan kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Hardjasoemantri, Koesndi. Hukum Tata Lingkungan . Yogyakarta: Press. 2005. Kartoduharjo, Haryadi. Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal  Logging. Jakata:  Makalah  disampaikan  dalam  Pelatihan  Hakim  Penegakan Hukum  Lingkungan  yang  diselenggarakan  oleh  ICEL  bekerjasama  dengan  Mahkamah Agung RI. 2003.
Muladi, Arief Barda Nawawi. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. 1984.
Sukardi. Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2005.
Sunarso,  Siswanto. Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan  Strategi  penyelesaian  sengketa. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
Jaya,  Serikat  Putra,  Nyoman. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana. Semarang:  Badan  Penerbit Undip. 2005.

## Jurnal
Andhini,  Alycia Sandra Dina, and Ridwan  Arifin. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 (2019): 41–52. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992.
Fuqoha,  Fuqoha,  Indrianti  Azhar  Firdausi,  and  Arga  Eka  Sanjaya.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Intervensi  Pemberitaan  Dalam  Kerangka  Kemerdekaan  Pers  Nasional.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Vol. 3, No. 1 (2019): 75. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.
Fadliah. “Problematika Penanganan Illegal Logging”. Jurnal Legalitas. Volume 2. Nomor.1. Februari 2009.
Syerra  Felia,  Fani  Budi  Kartika.  “Tindak  Pidana  Illegal  Logging  Ditinjau  Dari  Perspektif Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Jurnal Lex Justitia, Vol. 1 No. 2 Juli 2019 Issn : 2656-1530.

## Tesis
Utami, Tuty Budhi. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging ”. Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Dipononegoro. April 2007.

## Peraturan Perundang-undamgan
Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Indonesia,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria.
Indonesia,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1967  Tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kehutanan.
Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Indonesia,  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Indonesia,  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan.
________. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal  ( Illegal  Logging )  dan  Peredaran  Hasil  Hutan  Illegal  di  Kawasan  Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting.

## Kamus
Garner. Black Law Dictionary. Dalas: West Group. 1999. Salim. Kamus Indonesia Inggris. Jakarta: Modern English Press. 1987.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 141-154 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.