LITERASI , Volume. IV, No. 2 Desember 2013
Ujian Nasional dan Problem Sosial
UJIAN NASIONAL DAN PROBLEM SOSIAL (Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Pendidikan Sebagai Proses Pengembangan Kepribadian)

## Hairiyah (Dosen PAI STIA Alma Ata Yogyakarta) Abstract
National  exam  or  Final  examination  as  an  instrument  to  determine  the student’s achievement by the end of this year still become an interesting discussion to be discussed.  This  theme  is  great  interesting  because  it  has  big  implications  on  many components including on the students. This paper will discuss the implications of national exam  to  personality  development  of  students.  It  will  begin  with  the  basic  policy implemented UN and be continued with the implications of the implementation of related social  problems  of  personality  development  students.  The  writer  also  reveals  about  the advantages  and  disadvantages  of  many  educational  components  as  a  result  of  the implementation of the UN.
Keyword ; National Exam, Student’s personality development.

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu  sektor  penting  dalam pembangunan  di  setiap  Negara.  Menurut  undang-undang  No.  20  Tahun 2004, secara umum  pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara. 1 Prof.  Dr.  H.  Noeng  Muhadjir  dalam  salah  satu  bukunya menyebutkan  bahwa  pendidikan  mempunyai  tiga  fungsi,  yaitu:  1) menumbuhkan  kreativitas  subyek-didik;  2)  memperkaya  khasanah  budaya manusia,  memperkaya  isi  nilai-nilai  insani  dan  nilai-nilai  Ilahi;  dan  3) menyiapkan  tenaga  kerja  produktif. 2 Untuk  mencapai  tujuan  pendidikan yang  mulia  ini  maka  disusunlah  kurikulum  yang  merupakan  seperangkat
1 DEPDIKNAS, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Pasal I, ayat 1.
2 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi V, 2003), hal. 20.
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Hariyah Ujian Nasional dan Problem Sosial
rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi,  bahan  dan  metode pembelajaran. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan yang telah ditentukan. Untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendidikan, diperlukan suatu bentuk evaluasi.
Evaluasi  dalam  pendidikan  sangatlah  penting.  Ia  adalah  salah  satu komponen  utama  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  rencana  prndidikan. Oleh karena itu setiap orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan hendaknya  mempunyai  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  baik  tentang evaluasi  sebagai  bekal  kepadanya untuk  dapat  melakukan  kegiatan evaluasi yang baik.
Evaluasi  dalam  dunia  pendidikan  diperlukan  sebagai;  pertama, mengukur  kemajuan,  juga  perkembangan  anak  didik  setelah  melakukan kegiatan belajar dalam waktu tertentu, kedua untuk menunjang penyusunan rencana yang efektif dan efisien sehingga dapat membawa organisasi kepada penggunaan  sumber  daya  pendidikan  secara  efisien-ekonomis,  dan  ketiga untuk  memperbaiki/  menyempurnakan  kembali  program  yang  ada  setelah dilihat hambatan, kesulitan dan penyimpangan yang ada. 3
Teknik  evaluasi  secara  garis  besar  dapat  dibedakan  menjadi  dua, pertama teknik evaluasi yang berbentuk tes, meliputi tes tertulis, tes lisan, dan tes  perbuatan. Kedua teknik  evaluasi  yang  berbentuk  non  tes.  Dalam penggunaannya  evaluasi  teknik  tes  biasanya  digunakan  untuk  mengukur penguasaan  pengetahuan  teoritis,  sedang  teknik  non  tes  biasa  digunakan untuk  mengukur  keterampilan  dengan  perbuatan,  sikap  dan  pertumbuhan anak dalam psikologi anak dengan bentuk non tes, seperti observasi, skala sikap, wawancara dan lain-lain. 4
Dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 58 ayat 1, dijelaskan bahwa evaluasi  peserta  didik  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  memantau  proses, kemajuan,  dan  perbaikan  hasil  belajar  peserta  didik  secara berkesinambungan,  sedangkan  pasal  58  ayat  2  dijelaskan  bahwa  evaluasi peserta  didik,  satuan  pendidikan,  dan  program  pendidikan  dilakukan  oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. 5
3 Nanang  Fatah, Landasan  Manajemen  Pendidikan (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
1996), hal. 108
4 Zaenal Arifin, Evaluasi Instruksional (Bandung: Remajarosdakarya, 1991), hal. 49 5 DEPDIKNAS, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Pasal 58, ayat 1 dan 2.
LITERASI , Volume. IV, No. 2 Desember 2013
Ujian Nasional dan Problem Sosial
Mengacu  dari  beberapa  uraian  di  atas  secara  teoritis  bentuk  tes secara umum dapat diterima banyak orang, tetapi berkaitan dengan tes yang dikenal dengan Ujian nasional (UN) menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai  diantara  pembuat  kebijakan,  pelaku  pendidikan,  pengamat pendidikan,  dan  bahkan  masyarakat  umum  yang  tidak  tahu  betul  tentang pendidikan. Pada satu sisi kebijakan tersebut hendak mengangkat mutu dan kualitas  pendidikan,  tetapi  pada  sisi  lain  kebijakan  tersebut  justru memarjinalkan sebagian potensi peserta didik. Oleh karena penulis tertarik mengangkat tema ini terkait dengan pemberdayaan lembaga pendidikan.

## B. PEMBAHASAN 1. Peraturan UJian Nasional (UN)
Ujian Nasional sebagai instrument evaluasi terhadap prestasi belajar peserta didik mempunyai landasan kuat kuat guna implementasinya di  sekolah.  Beberapa  regulasi  yang  digunakan  dalam  implementasi ujian nasional adalah;
Dasar Hukum Dan Pedoman Pelaksanaan
a. UU  No.  20/2003  tentang  Sisdiknas  Pasal  58  Ayat  (2)  “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh  lembaga  mandiri  secara  berkala,  menyeluruh,  transparan,  dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”
b. PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Permen Diknas No. 77/2008 dan No. 78/2008 tentang UN SMP/ MTs/  SMPLB,  SMA/  MA/SMALB,  DAN  SMK  Tahun  Pelajaran 2007/2009
Peserta  UN  dinyatakan  lulus  jika  memenuhi  standar  kelulusan UN sebagai berikut:
a. Memiliki nilai rata-rata minimal  5.50 untuk seluruh mata pelajaran yang  diujikan,  dengan  nilai  minimal  4.00  untuk  paling  banyak  dua mata pelajaran dan minimal 4.25 untuk mata pelajaran lainnya dan;
b. Khusus  untuk  SMK,  nilai  mata  pelajaran  Kompetensi  Keahlian Kejuruan Minimum 7.00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN.
Sedangkan  pada  tahun  tahun  2014  ini  standar  kelulusan  UN mengalami peningkatan yaitu;
a. Nilai setiap mata pelajaran yang di ujian nasionalkan minimal 4,0
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Hariyah Ujian Nasional dan Problem Sosial b. Rata-rata  nilai  akhir  untuk  semua  mata  pelajaran  paling rendah adalah 5,5
Adapun tujuan UN adalah:
Menilai  pencapaian  kompetensi  lulusan  secara  nasional  pada mata  pelajaran  tertentu  dalam  kelompok  mata  pelajaran  ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kegunaan Hasil UN
a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan
b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya
c. Penentuan  kelulusan  peserta  didik  dari  program  dan/atau  satuan pendidikan
d. Dasar  pembinaan  dan  pemberian  bantuan  kepada  satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan  mutu pendidikan.

## C. Menyikapi Ujian Nasional (UN) Selama Ini
Perdebatan  muncul  tidak  hanya  karena  kebijakan  UN  yang digulirkan  Departemen  Pendidikan  Nasional  minim  sosialoisasi  dan tertutup, tetapi lebih pada hal yang bersifat fundamental secara yuridis dan  pedagogis.  Dari  hasil  kajian  Koalisi  pendidikan,  setidaknya  ada empat penyimpangan dengan digulirkannya UN.
Pertama, aspek  pedagogis.  Dalam  ilmu  kependidikan,  kemampuan peserta  didik  mencakup  tiga  aspek,  yakni  pengetahuan  (kognitif), keterampilan  (psikomotorik),  dan  sikap  (afektif).  Tapi  yang  dinilai dalam UN hanya satu aspek kemampuan, yaitu kognitif, sedangkan kedua  aspek  lain  tidak  diujikan  secara  nasional  sebagai  penentu kelulusan.
Kedua , aspek yuridis. Beberapa pasal dalam UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003  telah  dilanggar,  misalnaya  pasal  35  ayat  1  yang  menyatakan bahwa  standar  nasional  pendidikan  terdiri  atas  standar  isi,  proses, kompetensi  lulusan,  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana, pengelolaan,  pembiayaan,  dan  penilaian  pendidikan,  yang  harus ditingkatkan  secara  berencana  dan  berkala.  UN  hanya  mengukur kemampuan  pengetahuan  dan  penentuan  standar  pendidikan  yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Selain itu Pasal 58 ayat 1 menyatakan, evaluasi hasil hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik  untuk  memantau  proses,  kemajuan,  dan  perbaikan  hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kenyataannya, selain merampas  hak  guru  melakukan  penilaian,  UN  mengabaikan  unsur penilaian  yang  berupa  proses.  Selain  itu,  pada  pasal  59  ayat  1
LITERASI , Volume. IV, No. 2 Desember 2013
Ujian Nasional dan Problem Sosial
dinyatakan,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Tetapi dalam  UN  pemerintah  hanya  melakukan  evaluasi  terhadap  hasil belajar siswa yang sebenarnya merupakan tugas pendidik.
Ketiga ,  aspek  sosial  dan  psikologis.  Dalam  mekanisme  UN  yang diselenggarakannya,  pemerintah  telah  mematok  standar  nilai  rata- rata kelulusan mencapai 5.50 untuk seluruh mata pelajaran yang di- UN-kan  dengan  tidak  ada  nilai  di  bawah  4.25  atau  boleh  ada  nilai 4.00  untuk  paling  banyak  dua  mata  pelajaran.  ini  menimbulkan kecemasan psikologis bagi peserta didik dan orang tua siswa. Siswa dipaksa  menghafal  pelajaran-pelajaran  yang  akan  di-UN-kan  di sekolah ataupun di rumah.
Keempat, aspek  ekonomi.  Secara  ekonomis,  pelaksanaan  UN memboroskan  biaya  dan  rawan  terhadap  adanya  kecurangan  dan korupsi. 6
D. Dampak Positif Dan Negatif Ujian Nasional (UN)
Meskipun dari berbagai kalangan banyak yang tidak menyetujui UN, namun jika ditilik dari sisi lain UN pun bisa juga membawa dampak positif. Berikut ini akan dikemukakan dampak positif dan negatifnya.

## 1. Dampak positif
a. Seperti  yang  penulis  amati,  ketika  mendekati  UN  kecemasan tidak  hanya  dimiliki  oleh  siswa  namun  orang  tua  pun  sangat ikut  merasakannya,  sehingga    banyak  orang  tua  saat  ini  yang sangat memperhatikan anaknya dalam meningkatkan prerstasi belajarnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  kerelaan  orang  tua (yang  menengah  ke  bawah  pun)  untuk  menitipkan  anaknya pada  lembaga-lembaga  bimbingan  belajar  (bimbel)  meskipun biayanya relatif mahal.
b. Siswa  lebih  serius  dan  semangat  dalam  belajarnya,  sehingga dapat meminimalisir waktu senggang mereka oleh hal-hal yang kurang berguna.
c. Yang paling membawa dampak positif di sini adalah lembaga- lembaga bimbingan belajar (bimbel) itu sendiri, yang semakin banyak  merauk  keuntungan.  Betapa  tidak  banyak  lembaga
6 Syamsir  Alam,  Evaluasi  Tidak  Harus  Identik  Dengan  Ujian  Nasional. Kompas/Senin, 26 April 2004, hal. 32
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Hariyah Ujian Nasional dan Problem Sosial tersebut tidak pernah sepi dikunjungi siswa mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas. 7

## 2.   Dampak Negatif
Dalam hal ini, siswa menjadi lupa bahwa dirinya mempunyai bakat  dan  kemampuan  tertentu,  sehingga  tidak  dihiraukannya. Mereka juga lupa bahwa sekolah merupakan tempat pengembangan kepribadian bukan untuk mencari nilai semata. Lebih dari itu, tidak jarang  orang  tua  dengan  mudahnya  menukarkan  kasih  sayang mereka dengan angka atau nilai 5.50 dalam ijazah. Jika anak-didiknya tidak lulus, mereka tidak segan-segan untuk  mengatakan, “bodoh ” dan  semacamnya  kepada  anak  mereka  sendiri,  meskipun  mereka berbakat dalam bidang tertentu.  Padahal, mereka telah matia-matian berusaha untuk mendapatkan selembar ijazah tersebut.
Dari sekian dampak negatif, beberapa hal berikut ini kiranya bisa mencerminkan keseluruhan dampak negatif yang ada.
a. Terjadinya bunuh diri. Hal ini disebabkan oleh citra buruk UN yang  tidak  meluluskan  siwa  yang  kurang  memenuhi  standar. Sayangnya,  mereka  menyambut  UN  seolah-olah  taruhan  antara hidup  dan  mati.  Sehigga,  ketika  mereka  tidak  lulus  sekolah memilih bunuh diri. Penyebab lain adalah malu, citra bodoh, dan lemahnya  iman.  Hal  ini  disebabkan  oleh  –  semenjak  UN diberlakukan  –  pelajaran selain  yang  di-UN-kan  dianggap  tidak penting,  termasuk  plajaran  agama.  Padahal  kita  tahu  bahwa pelajaran  agama  juga  cukup  penting  untuk  mengembangkan kepribadian  siswa  manusia  seutuhnya.  Lebih  ironis  lagi  yaitu ketika madrasah pada umumnya yang nota bene dianggap lebih bisa  menghasilkan output yang  agamis  malah  ikut-ikutan  juga hanya memfokuskan pada tiga mata pelajaran yang din UN kan, sehingga terkesan meremehkan pelajaran agama.
b. Memarjinalkan  diri.  Banyak  siswa  yang  mempunyai  bakat tertentu.  Tetapi, gara-gara UN  bakatnya  tidak  bisa  berkembang dengan baik karena diforsir mengejar lulus.
c. Ketidak-adilan.  Bagaimana  dengan  sekolah-sekolah  di  daerah pelosok, seperti di Papua, Bengkulu, Sulsel dan lain sebagainya?
7 Neutron dan  Primagama  tahun  2006  saja  sudah  memasang  tarif  masing-masing 1.700.  000.-  dan  2.500.000,-untuk  biaya  mengikuti  les  di  lembaganya  selama  2  semester, dengan tiga kali masuk dalam sepekan, @ 90 menit, apalagi pada 2014 tahun ini, tentunya akan lebih tinggi biaya yang dipungut.
LITERASI , Volume. IV, No. 2 Desember 2013
Ujian Nasional dan Problem Sosial
menurut informasi di berbagai media, di sekolah-sekolah di sana masih  kekurangan  guru,  tidak  ada  perpustakaan,  apalagi Labolatorium  komputer  dan  Labolatorium  bahasa.  Bahkan, ketika musim tanam, mereka lebih berat untuk bercocok tanam membantu  orang  tuanya  dari  pada  berangkat  ke  sekolah. Jangankan  lembaga  les  atau  guru  privat  seperti  di  kota-kota besar,  orangtua  mereka  sendiri  pun  kurang  perhatian  terhadap sekolah  anak-anaknya.  Bagaimana  mungkin  meraka  hendak distandarkan dengan sekolah-sekolah perkotaan? Sesungguhnya, film,  “Laskar  Pelangi”  yang  sedang  menggegerkan  dunia perfilman saat ini bisa menjadi kritik yang tajam kepada mereka yang  sedang  memegang  kebijakan  pendidikan.  Sungguh  tidak masuk  akal,  jika  SMP  N  5  yogyakarta  hendak  distandarkan dengan SMP N 5 Papua, misalnya. Siapa pun orangnya  – yang masih  menjunjung  akal  sehat  dan  hati  nurani  –  tidak  akan menstandarkan mereka dengan cara yang demikian.
d. Sam  M.  Chan  dalam  tulisannya  menemukan  bahwa  Ujian nasional  banyak  terjadi  kebocoran  dan  penyimpangan,  campur tangan  pemerintah  masih  banyak,  orientasi  sekolah  hanya mengejar  NEM,  dan  politisasi  Ujuan  Nasional  sebagai  usaha untuk  mengangkat  sekolah  negeri  agar  terkesan  berkualitas dengan menggunakan NEM sebagai seleksi masuknya. 8

## E. tandarisasi Pendidikan: Mengapa Harus dengan UN?
Menurut hemat penulis cara yang lebih elegan untuk menstandarisasi mutu  pendidikan  adalah  dengan  menstandarkan  tenaga  kependidikan  dan sarana-prasarana  serta  fasilitas  pendidikan.  Sepertinya,  gagasan  ini  akan mudah  terwujud  mengingat  disahkannya  UU  guru  dan  dosen,  di  mana semua guru di lembaga pendidikan harus berijazah S1 atau D4.  Sementara itu,  agenda  pemerintah  untuk  mensertifikasi  guru  layak  disambut  dengan antusias.  Sebab,  ditangan  mereka  lah  pendidikan  berada.  Terlebih  lagi  jika kurikulum  2013  sekarang  ini  hendak  dilaksanakan  secara  total.  Tentu,  jika UN tetap diberlakukan, maka kurukulum ini akan mendapat benturan keras. Pendapat  lain  menyatakan  UN  seharusnya  hanya  digunakan  sebagai pengendali mutu pendidikan dan bukan untuk menentukan kelulusan.
Dengan  demikikan,  untuk  melakukan  stantadisasi  mutu  secara nasional,  bukan  menentukan  hasilnya  –  nilai  seluruh  mata  pelajaran  wajib
8 Sam  M.  Chan ,  Analisis  SWOT:  Kebijakan  Pendidikan  Di  Era  Otonomi  Daerah (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 50
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Hariyah Ujian Nasional dan Problem Sosial
minimal  5.50  misalnya.  Tetapi,  lebih  akurat  dengan  menstandarkan  proses belajar  mengajar  dengan  segala  sarana  dan  prasarana  serta  pembiayaan pendidikan.  Misalnya,  seluruh  sekolah  disama-ratakan  dalam  kepemilikan fasilitas  belajar-mengajar,  sepeti:  semua  gurunya  minimal  S1/  D4, perpustakakan dengan jumlah judul buku  tertentu, Labolatorium komputer, Labolatorium  bahasa,  dan  lain  sebagainya.  Dengan  ini  tanpa  standarisasi nilai  UN  pun,  semua  anak  didik  akan  lulus  dengn  hasil  yang  jauh membanggakan dari yang diharapkan: sekedar angka atau nilai.
Jika  dihubungkan  dengan  kurikulum,  maka  UN  juga  tidak  sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut dalam pengembangan kurikulum yaitu diversifikasi  kurikulum.  Artinya  bahwa  pelaksanaan  kurikulum  disesuaikan dengan  situasi  dan  kondisi  daerah  masing-masing.  Kondisi  sekolah  di Jakarta  dan  kota-kota  besar  tidak  bisa  disamakan  dengan  kondisi  sekolah- sekolah di daerah perkampungan, apalagi di daerah terpencil. Kondisi yang jauh berbeda mengakibatkan proses belajar mengajar juga berbeda. Sekolah di  lingkungan  kota  relatif  lebih  baik  karena  sarana  dan  prasana  lebih lengkap. Tetapi di daerah-daerah pelosok keberadaan sarana dan prasarana serba  terbatas,  bahkan  kadang  jumlah  guru  pun  kurang  dan  yang  ada  pun tidak kualified akibat ketiadaan.
Dilihat  dari  kebijakan  otonomi  daerah  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 UN pun nampak bertentangan. Hal ini dapat  dipahami  sebagai  berikut.  Kebijakan  UN  dilaksanakan  bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Selain itu pada saat yang sama  juga  dikenalkan  kebijakan  otonomi  sekolah  melalui  manajemen berbasis  sekolah.  Evaluasi  sudah  seharusnya  menjadi  hak  dan  tanggung jawab  daerah  termasuk  sekolah,  tetapi  pelaksanaan  UN  telah  membuat otonomi  sekolah  menjadi  terkurangi  karena  sekolah  harus  tetap  mengikuti kebijakan  UN  yang  diatur  dari  pusat.  Selain  itu  UN  berfungsi  untuk menentukan  kelulusan  siswa.  Padahal  pendidikan  merupakan  salah  satu bidang yang diotonomikan, kecuali sistem dan perencanaan pendidikan yang diatur  secara  nasional  termasuk  kurikulum.  Di  sisi  lain,  dengan  adanya kebijakan  otonomi  sekolah  yang  berhak  meluluskan  siswa  adalah  sekolah melalui  kebijakan  manajemen  berbasis  sekolah.  UN  telah  dijadikan  alat untuk “menghakimi” siswa. 9

## F. Solusi Alternatif Ujian Nasional (UN)
Ada  dua  alternatif  yang  bisa  ditawarkan. Pertama ,  UN  tetap diberlakukan, tetapi dibagi dalam tiga model, yaitu UN model “A”, “B”,
9 http://titored . Files. Wordpress. com
LITERASI , Volume. IV, No. 2 Desember 2013
Ujian Nasional dan Problem Sosial
dan “C”. Untuk lembaga pendidikan yang terakreditasi “A”, maka UN- nya  adalah  UN  model  “A”.  Demikian  pula  untuk  sekolah  yang terakreditasi  “B”,  maka  UN-nya  model  “B”.  Demikian  pula  dengan sekolah  terakreditasi  “C”.  UN  dengan  model  “A”,  “B”,  dan  “C”  ini bukan berarti membaut kelas-kelas yang memarjinalkan antara yang satu dengan  yang  lain.  Sebab,  model  demikian  hanyalah  strategi  untuk mewujudkan keadilan dalam konteks pendidikan.
Kedua ,  alternatif  ke  dua  yaitu  melaksanakan  UN  secara  lokal (misalnya  lingkup  propinsi).  Artinya  pelaksanaan  UN  diserahkan  pada tiap-tiap  pemerintah  daerah  masing-masing  yang  lebih  mengetahui standar  mutu  pendidikannya,  sehingga  soal  ujian  bisa  lebih menyesuaikan dengan apa yang telah siswa dapat. 10
Ketiga ,  apabila  pemerintah  tetap  ingin  melaksanakan  UN  secara merata,  maka  pemerintah  wajib  " sewajib - wajibnya "  juga  untuk memfasilitasi  sarana  dan  prasarana  sekolah-sekolah  baik  yang  di perkotaan  maupun  di  pedalaman  secara  merata.  Jika  semuanya  telah merata, maka UN bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan.

## G. PENUTUP
Dari  beberapa  pemaparan  di  atas  sungguh  ironis  apabila  UN dijadikan  standarisasi  dalam  penentuan  kelulusan  pendidikan,  karena pendidikan  merupakan  satu  kesatuan  terpadu  antara  kognitif,  afektif,  dan psikomotor.  Selain  itu  pendidikan  juga  bertujuan  untuk  membentuk manusia  yang  berakhlak  mulia,  berbudi  luhur,  mandiri,  cerdas,  dan  kreatif yang  semuanya  itu  tidak  dapat  dilihat  hanya  dengan  penyelenggaraan  UN. Dengan kata lain, UN belum memenuhi syarat untuk dipakai sebagai bentuk pertanggungjawaban  penyelenggaraan  pendidikan  kepada  masyarakat. Dalam arti didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan memadai. Lebih dari itu siswa  itu  sendiri  diharapkan dapat  mempertanggung-jawabkan pencapaiannya  lewat  pengatahuan,  sikap,  tingkah  laku  dan  skill  yang dimilikinya  dalam  menghadapi  hidup  konkret  beserta  tantangannya  di tengah masyarakat.
10 Disampaikan  oleh  Bpk.  Prof.  Dr.  Abdurrahman  Assegaf,  Dalam  mata  kuliah Politik Pendidikan Nasional .
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Hariyah Ujian Nasional dan Problem Sosial DAFTAR PUSTAKA
Anita Lie. Ujian Akhir Nasional, Kesenjangan Lulusan dan Tanggung jawab . Kompas: 10 mei 2004.
DEPDIKNAS, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
Nanang  Fatah, Landasan  Manajemen  Pendidikan (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1996), hal. 108
Sam M. Chan , Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah . Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada. 2005.
Syamsir  Alam.  Evaluasi  Tidak  Harus  Identik  Dengan  Ujian  Nasional. Kompas/Senin, 26 April 2004.
Zaenal Arifin. Evaluasi Instruksional . Bandung: Remajarosdakarya. 1991.
http://titored . Files. Wordpress. com