## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA  GUNA  MENANGGULANGI  KLAIM  DARI  NEGARA  ASING DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

## I  Made  Lanang  Sudarmayana,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  Komang  Febrinayanti Dantes
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : lanang.sudarmayana@undiksha.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Law, Protection,
Indonesian Cultural
Heritage This research aims to (1) find out and understand the legal protection of Indonesian cultural heritage, the protection  made  by  the  Indonesian  state  itself  as  a form of effort to protect its national wealth, then the protection of Indonesian cultural heritage in terms of international law, and (2) know and understand the claims  on  Indonesian  cultural  heritage  made  by foreign  countries.  The  type  of  research  used  is normative  juridical  research.  The  approach  used  in this  research  is  the  statutory  approach,  and  the conceptual  approach,  and  the  case  approach.  The legal material analysis techniques used in this study are  description,  analysis,  and  argumentation techniques.  The  legal  material  studied  is  the  1998 Rome  Statute.  The  results  show  that  (1)  legal protection of Indonesian cultural heritage has been carried  out  with  various  efforts  by  the  Indonesian government  as  the  regulator  to  ensure  the preservation  of  Indonesian  cultural  heritage  by issuing Law no. 28 of 2014 concerning Copyright then with Law no. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. In terms of international law, there are 2 types  of  protection  that  can  be  associated  with cultural  heritage,  namely  soft  law,  which  is  a voluntary  law,  and  hard  law,  which is  law  that  has binding force and has sanctions if violated. (2) Efforts to  claim  Indonesian  cultural  heritage  by  other countries  have  not  occurred  only  once.  The  claims
made even involve the United Nations International Agency  which  is  specifically  engaged  in  the  field  of culture,  namely  UNESCO.  Cultural  heritages  that have  been  claimed  include  Batik,  the  song  "Rasa Sayange", Wayang Kulit, Angklung.

## Abstrak
Kata kunci:
Undang-Undang, Perlindungan, Warisan Budaya Indonesia
Corresponding Author: I Made Lanang Sudarmayana, e-mail :
lanang.sudarmayana@undiks ha.ac.id Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan memahami  perlindungan  hukum  terhadap  warisan budaya  indonesia,  perlindungan  yang  dibuat  oleh negara  Indonesia  sendiri  sebagai  bentuk  uaya perlindungan  kekayaan  nasional  yang  dimiliki, kemudian  perlindungan  terhadap  warisan  budaya Indoensia ditinjau dari hukum  Internasional, serta  (2) mengetahui  dan  memahami  klaim  terhadap  warisan buadya  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  negara  asing. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian yuridis  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus .
Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yakni  teknik  deskripsi,  analisis,  dan argumentasi.  Bahan  hukum  yang  dikaji  yaitu  Statuta Roma 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan  hukum  terhadap  warisan  budaya Indonesia telah dilakukan dengan berbagai upaya oleh pemerintah  Inodnesia  selaku  pembuat  aturan  guna menjamin  kelestarian  warisan  budaya  Indonesia dengan  menerbitka  UU  No.  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta  kemudian  dengan  UU  No.  5  Tahun  2017 tentang  Pemajuan  Kebudayaan.  Ditinjau  dari  Hukum Internasional terdapat 2 jenis pelindungan yang dapat dikaitkan  dengan  Warisan  Kebudyaan  yakni  ada hukum lunak (softlaw) yang merupakan hukum dengan daya  ikat  bersifat  sukarela,  yang  kedua  ada  hukum keras  (hardlaw)  merupakan  hukum  yang  memiliki kekuatan mengikat dan memiliki sanksi jika dilanggar. (2) Upaya untuk mengklaim warisan budaya Indonesia yang  dilakukan  oleh  negara  lain  tidak  hanya  sekali terjadi.  Klaim  yang  dilakukan  bahkan  hingga melibatkan  Badan  Internasional  PBB  yang  secara khusus  bergerak  didibidang  kebudayaan  yakni UNESCO. Warisan budaya yang pernah dikalim antara lain  Batik,  Lagu  “Rasa  Sayange”,  Wayang  Kulit, Angklung.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  terletak  di  Asia  Tenggara,  dipisahkan  oleh lautan luas, selat dan samudra. Dengan negara geografis berupa negara kepulauan, Indonesia  memiliki  keragaman  suku,  adat  dan  pola  budaya.  Kekayaan keanekaragaman  budaya  Indonesia  dikenal  dunia  internasional  dan  merupakan kekayaan Indonesia. Terus tumbuh tak terpisahkan dari hak kekayaan intelektual. Kekayaan atau warisan budaya Indonesia sangat beragam karena setiap daerah di Indonesia  memiliki  budayanya  masing-masing  yang  berbeda  dari  setiap  daerah. Warisan  budaya  dapat  dibedakan  menjadi  dua  (2),  yaitu  warisan  budaya  suatu benda dan warisan budaya takbenda. Warisan budaya berwujud adalah berbagai perbuatan manusia, bergerak  dan tidak bergerak, termasuk unsur-unsur warisan budaya,  sedangkan  warisan  budaya  tidak  berwujud  adalah  warisan  budaya  yang dapat ditangkap oleh panca indera selain indera peraba dan warisan budaya abstrak yang  tidak  dapat  ditangkap  oleh  panca  indera.  menjadi.  Ditangkap  oleh  panca indera. Contohnya adalah konsep dan ilmu budaya. 1
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemdikbud)  mendefinisikan warisan  budaya  takbenda  sebagai  berbagai  hasil  praktik,  representasi,  ekspresi, pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  berkaitan  dengan  bidang  budaya,  yang diturunkan  secara  turun  temurun  secara  terus  menerus  melalui  pelestarian dan/atau  rekreasi  dan  dilestarikan.  produk  budaya.  Budaya  tak  benda  setelah melalui proses identifikasi budaya tak benda. 2
Pada dasarnya produk HKI harus mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan jaminan dalam upaya pembuatannya. 3 Produk HKI berupa warisan budaya takbenda Indonesia seperti tari tradisional dan batik.
Warisan  budaya  Indonesia  harus  dilindungi  baik  secara  nasional  maupun internasional, agar keberadaan budaya asli tersebut selanjutnya diakui atau diklaim oleh negara lain. 4 Klaim negara lain terhadap budaya Indonesia tidak hanya sekali, tetapi lebih sering budaya Indonesia diklaim oleh negara tetangga kita, Malaysia. Tidak dapat diterima bahwa hal ini dilakukan secara internasional melalui badan khusus PBB yang khusus menangani kebudayaan (UNESCO).
Kekayaan  intelektual  adalah  ciptaan  buatan  yang  ingin  dicapai  kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Banyak bidang yang disebabkan oleh tingginya tingkat kreativitas  manusia,  antara  lain  bidang ilmu  pengetahuan,  seni,  sastra,  teknologi,
1 Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tari  Tradisional  Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31432
2 Purba, Eva Juliana. 2020. Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda dan Penerapannya di Indonesia.
Diakses
pada tanggal 28 Mei 2022
dari https://online- journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/8431/6696
3 Faozi, Amalia Resti. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang
Seni Tari. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari
http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf 4 Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tari  Tradisional  Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31432
bisnis  dan  lain-lain.  Namun  pada  akhirnya  kita  membutuhkan  rasa  hormat  dan syukur  atas  pencapaian  kreativitas  seseorang  dan  sistem  hukum  yang  dapat melindungi konsekuensi dari kreativitas manusia yang disebut Undang-Undang Hak Cipta. 5 Undang-undang ini memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi hasil karya seorang peneliti, pencipta, atau pencipta lain yang menggunakan secara tidak  sah  dan  melawan  hukum  atau  menggunakan  ciptaan  pencipta.  Kita  tahu pentingnya perlindungan hukum untuk melindungi segala sesuatu yang kita miliki secara legal dan legal saat ini, yang jika tidak dilindungi, pencipta atau pencipta akan menderita kerugian yang cukup besar.
Hal  ini  memberikan  perlindungan  dari  hasil  karya  peneliti  atau  pencipta pihak lain yang secara tidak sah menggunakan atau mengeksploitasi karyanya.
Ada  banyak  jenis  isu  yang  muncul  yang  terus  mempengaruhi  budaya Indonesia, namun sayangnya, masuknya budaya asing ke Indonesia melalui belahan dunia  lain  telah  berdampak  pada  pemuda  Indonesia.  memiliki.  Keanekaragaman budaya gaib di Indonesia seperti Wayang, Batik, Keris, Reog Ponorogo, Rasa Sayange dan  budaya  gaib  lainnya  harus  dilindungi  secara  nasional  dan  internasional. Perlindungan terhadap budaya ghaib ini penting dilakukan guna mengenali warisan budaya yang ada saat ini, serta untuk mencegah keempat 'diakui oleh pihak lain.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  “perlindungan  hukum  terhad ap warisan budaya Indonesia yang dinilai menurut hukum internasional”. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menetapkan rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum cagar budaya di Indonesia?
2. Apa warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain?
3. Bagaimana perlindungan hukum warisan budaya Indonesia menurut hukum internasional?

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  tertentu.  Sehubungan  dengan penelitian yang nggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif dan menggunakan tipe  kajian  hukum  yakni  komperhensif  analitis  terhadap  baha  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  pada penelitian  ini  adalah  Peraturan  Perundang-Undangan.  Kemudian  bahan  hukum sekunder  adalah  kajian-kajian  hukum  lainnya,  kemudian  bahan  penelitian  yang bersumber  dari  media  Internet.  Bahan-bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum sekunder yang terdapat dalam artikel tentang Warisan Kebudayaan Indoensia yang diklaim oleh Negara Lain.
5 Faozi, Amalia Resti. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap dan terperinci sebagai  karya  ilmiah.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang  bertujuan menggambarkan secara tepat berbagai macam sifat, fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, dengan  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  membaca, menelaah,  mencatat  membuat  ulasan  bahan-bahan  pustaka  yang  ada  kaitannya dengan Perlindungan  Hukum  terhadap  Warisan  Budaya  Indoensia  ditinjau  dari Hukum  Internasional.  Teknik  Analisis  Bahan  Hukum  Untuk  menganalisis  bahan- bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  dapat  digunakan  berbagai  teknik  analisis seperti: deskripsi, analisis, dan argumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia
Suatu bentuk seni dan budaya Indonesia yang dikenal sejak dahulu kala di mata  dunia  dalam  bentuk  tarian,  musik  daerah  atau  tradisional,  batik,  kegiatan tradisional,  senjata,  dll,  yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  ekspresi  budaya tradisional. Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,  yang  menyatakan:  "Indonesia  adalah  negara  hukum",  dan  telah  mengakui serangkaian  aturan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  yang  seharusnya  dapat melindungi  ekspresi  budaya  tradisional.  seperti  yang  dijelaskan  di  atas.  Ekspresi budaya  tradisional  ini  merupakan  salah  satu  aset  penting  yang  dimiliki  oleh Indonesia  dan  tidak  dimiliki  oleh  negara  lain.  Bagi  masyarakat  Indonesia  pada umumnya, ekspresi budaya tradisional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. 6
Sistem kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HAKI) kurang dikenal dan kurang  mendapat  perhatian  pada  awal-awalnya  di  Indonesia,  sehingga  sering dilanggar. Hal ini karena konsep HAKI tidak berakar pada sistem hukum nasional tetapi  pada  sistem  hukum  Barat  yang  menekankan  pada  konsep  individu.  Sistem HAKI  di  Indonesia  didasarkan  pada  konsep  masyarakat.  Konsep  masyarakat menekankan  kekayaan  intelektual,  seperti  karya  berhak  cipta,  yang  diciptakan untuk kepentingan banyak orang daripada individu. Meskipun konsep yang dianut oleh  sistem  hukum  Barat,  yaitu  sistem  individu,  menekankan  pentingnya perlindungan  hukum  bagi  mereka  yang  telah  menciptakan  kekayaan  intelektual yang  bernilai  ekonomis  karena  karya  tersebut  merupakan  hasil  dari proses  yang panjang dan penuh pengorbanan. 7
Hukum kekayaan intelektual memiliki dua naskah yang hampir identik, yaitu hak cipta (copyright) dan panten (patent). Dalam paten, objeknya terhadap benda yang kasat mata (eksternal) dan benda tak kasat mata (intangible). Suatu paten atau
6 Faozi, Amalia Resti. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
7 Putayana,  I  Kade  Wahyu.  2018.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisonal Indonesia  Dalam  Undangundang  Nomor  28  Tahun  2014.  Diakses  pada  tanggal  27  mei  2022  dari file:///C:/Users/ACER/Downloads/41650-1033-85331-1-10-20180821.pdf
invensi  dapat  diklaim  apabila  invensi  tersebut  memiliki  unsur-unsur  sebagai berikut: suatu penggunaan yang dilindungi, yaitu; dibuat dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 2014 hak cipta. Jenis perlindungan hukum  terhadap  HKI,  khususnya  hak  cipta  di  Indonesia,  diatur  dalam UU  No.  28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:
Pasal  1  “Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  dengan  sendirinya dibuat  dengan  pemberitahuan  setelah  Ciptaan  itu dihasilkan  dalam bentuk  nyata dengan tidak mengurangi ketertiban dan keamanan”. 8
Karena banyaknya keragaman, warisan budaya ini membutuhkan perlakuan khusus  untuk  perlindungan  hukum  ekspresi  tradisional.  Perlindungan  Hukum tentang sebuah karya cipta ekspresi budaya tradisional diatur didalam Pasal 38 Ayat (1) dan (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan: Hak Cipta dalam  ekspresi  budaya  tunduk  pada  penguasaan  negara.  Negara  berkewajiban untuk  melakukan  pemeriksaan,  memelihara  dan  memelihara  ekspresi  budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada alinea pertama.
Penjelasan di paragraf pertama semakin menegaskan didalam Pasal 38 Ayat (1) dan (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta antara lain: Tulisan lisan, baik lisan  maupun  tulisan,  dalam  bentuk  prosa  atau  puisi,  tentang  berbagai  pokok bahasan  dan  isi  pesannya,  pada  sastra  atau  cerita-cerita  informasi  tentang  rupa, musik,  termasuk  mis.  menyanyi,  bermain  atau  mengoleksi  alat  musik,  Bergerak, menari, teater, termasuk pertunjukan wayang dan permainan rakyat, seni rupa, baik dua  maupun  tiga  dimensi,  tersusun  dari  berbagai  bahan,  mis.  seperti  kulit,  kayu, bambu, logam, batu, bata, daun, kain, dsb. atau kombinasinya; dan kegiatan budaya. Pengertian mengenai ekspresi budaya tradisional memang telah diberikan dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun  dalam pelaksanaannya  tidak mudah.  Menurut  Esti17,  karya  berhak cipta,  khususnya  dalam  tarian  tradisional,  perlu  mendapat  perlindungan  hukum. Mengingat  tari  tradisional  merupakan  ekspresi  budaya  tradisional  yang  perlu dilestarikan. 9
Kemudian selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pemerintah juga menerapkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017  yang  juga  memberikan perlindungan terhadap warisan budaya yang dilakukan dengan membuat database aset  terpisah.  Selanjutkan  akan  disiarkan  secara  langsung  melalui  media  digital dengan  tujuan  agar  semua  orang  mengetahui  bahwa  seni  tradisional  itu  dari Indonesia,  siapa  maestronya,  siapa  ahlinya,  siapa  gurunya,  yang  bisa  mereka kunjungi untuk belajar, beginilah cara menyelamatkannya. Dengan adanya Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan  diharapkan  akan memperkuat perlindungan terhadap ekspresi budaya.
Dalam  pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang pemajuan  pembangunan  kebudayaan  adalah  upaya  meningkatkan  ketahanan budaya  dan  kontribusi  budaya  Indonesia  di  antara  budaya-budaya  dunia  dalam
8 Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tari  Tradisional  Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31432
9 Faozi, Amalia Resti. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang
Seni Tari. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
pelestarian,  pengembangan,  pemanfaatan,  dan  pengembangan  budaya.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Mareta,  sebagai  pegawai  Dinas  Kebudayaan  Kota Surakarta  berpendapat  bahwa  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang pemajuan kebudayaan ini merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian nilai seni dan budaya di setiap daerah yang melahirkan konsep dasar kebudayaan daerah. 10 Ada empat aspek menurut Pasal 1 ayat (4), (5), (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2017  Tentang  Pemajuan  Kebudayaan  dalam  melakukan  pembinaan kebudayaan yang sesuai dengan undang-undang tersebut, yaitu: upaya pelestarian untuk  melestarikan  kelestarian  budaya  melalui  arsip,  pengamanan,  pelestarian, penyelamatan  dan  publikasi,  pengembangan  upaya  revitalisasi  dan  penguatan ekosistem budaya, pengayaan budaya dan diseminasi. Mendorong upaya penguatan sumber  daya  manusia  kebudayaan,  lembaga  kebudayaan  dan  pusat  kebudayaan dengan  mengurangi  dan  memperluas  peran  aktifnya  dalam  mengejar  tujuan Pembangunan  Kebudayaan  untuk  memperkuat  tujuan  ideologi,  politik,  ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mengejar tujuan nasional. inisiatif masyarakat.  Padahal,  model  perlindungan  hukum  pengembangan  budaya  diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan budaya sesuai dengan Pasal 22, pasal 24, pasal 26, pasal 28, pasal 30.
Banyak  organisasi  non-pemerintah  (swasta)  dan  asosiasi  seniman,  jika terjadi perselisihan, mencoba memperjuangkan keadilan bagi masyarakat dan seni melalui cara lain melalui lembaga di luar pengadilan. Pada Undang-Undang Nomor 5  tahun  2017  Tentang  pengembangan  warisan  kebudayaan,  tidak  ada  undang- undang  tentang  penyelesaian  perselisihan,  tetapi  dalam  terang  Hukum Komprehensif tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, penjelasan  rinci  tentang  penyelesaian  perselisihan  diberikan  untuk  sifat  normal dari  sistem,  menjamin  kepastian  hukum  di  dalam  layar.  Sengketa  atas  properti, perselisihan tentang sifat dan jumlah kompensasi, dan tindakan perbaikan untuk penghancuran  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya  tradisional  sedang menunggu. Nubuat adalah cara religius dalam melihat hubungan antara sains dan agama,  termasuk  hubungan  antara  manusia  dan  alam,  dalam  hal  ini  etika  moral harus dijaga, yaitu penghayatan suatu karya seni untuk mengambil langkah-langkah tertentu. diambil untuk memastikan bahwa pemusnahan tidak terulang; langkah- langkah  untuk  mencegah  efek  negatif  pada  pengetahuan  budaya  dan  Ekspresi Budaya  Tradisional.  Hal  ini  tercantum  pada  bab  VIII  Pasal  45  dan  46  RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

## Warisan Kebudayaan Yang Pernah Diklaim Negara Lain Namun Gagal
Warisan  budaya  Indonesia  yang  beragam  berasal  dari  adat  istiadat masyarakat  Indonesia  berabad-abad  yang  lalu.  Oleh  karena  itu,  melestarikan, melestarikan  dan  menampilkan  budaya  lokal  Indonesia  merupakan  salah  satu upaya yang harus dilakukan sampai saat ini dan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat,  pemerintah  dan  swasta.  Namun  tentunya  banyak  kendala  dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya ini, seperti upaya dari negara lain untuk
10 Faozi,  Amalia  Resti.  2018.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Karya  Cipta  Ekspresi  Budaya Tradisional  Di  Bidang  Seni  Tari.  Diakses  pada  tanggal  27  mei  2022  dari http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
mempromosikan budaya asli Indonesia. Berikut ini adalah budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain, yaitu:
a. Wayang Kulit
Wayang kulit merupakan warisan budaya Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Namun, Malaysia percaya bahwa banyak imigran yang telah tinggal  dan  menyelesaikan  Wayang  Kulit  di  Malaysia  telah  mengubah Wayang  Kulit  menjadi  budaya  mereka  sendiri.  Malaysia  juga  telah mengajukan  klaim  ini  ke  UNESCO,  tetapi  klaim  Malaysia  telah terbantahkan pada tanggal 27 November 2003, ketika UNESCO mengakui bahwa  wayang  kulit  adalah  sebagai  warisan  budaya  Indonesia  yang sebenarnya.
b. Lagu “Rasa Sayange”
Sekali  lagi,  Malaysia  mencoba  melanjutkan  penjajahan  budaya Indonesia  dengan  mengambilnya  kembali.  Kali  ini  Malaysia  mencoba menyanyikan lagu "Rasa Sayange" yang merupakan lagu daerah Maluku. Usahanya yang membuat marah masyarakat Indonesia juga datang dari iklan pariwisata yang digunakan di Malaysia dengan lagu Rasa Sayange. Untungnya,  pihak  Malaysia  dengan  cepat  meredakan  krisis  dengan menjelaskan dan mengakui bahwa lagu “Rasa Sayange” adalah warisan budaya Indonesia.
c. Batik
Indonesia  adalah  surganya  batik  dimana  hampir  setiap  sudut Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing dengan corak batiknya sendiri.  Jadi,  batik  adalah  warisan  budaya  asli  Indonesia.  Namun, Malaysia  tidak  pernah  mengklaim  kepemilikan  batik  hingga  akhirnya Indonesia  mengajukan  protes  ke  Malaysia  dan  pendaftaran  batik  ke UNESCO  pada  3  september  2008  lalu,  kemudian  batik  diakui  sebagai warisan budaya Indonesia pada tanggal 02 Oktober 2009 oleh UNESCO.
d. Angklung
Sebagian  besar  budaya  yang  diproklamirkan  di  Indonesia dipraktikkan  oleh  negara  Melayu.  Kali  ini  musik  asli  Tanah  Pasundan, Jawa Barat, Indonesia. Malaysia berusaha mengklaim Angklung sebagai pemain  nasional.  Kemudian,  berkat  jerih  payah  Indonesia,  UNESCO kembali  mendeklarasikan  Indonesia  sebagai  pemilik  asli  alat  musik berbahan bambu, yakni Angklung. 11
Melindungi  ekspresi  budaya  tradisional  penting  untuk  mencegah  harta benda mereka diberikan tanpa persetujuan negara lain ketika dihadapkan dengan karakteristik  dan  keunikannya.  Oleh  karena  itu,  kekayaan  budaya  ini  harus dilindungi  undang-undang.  Selain  itu,  jelas  bahwa  kekayaan  apa  pun  yang didasarkan pada budaya tradisional memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.
11 anonim. 2020. Warisan Budaya Indonesia yang di Klaim oleh Negara Lain. Diakses pada tanggal 02 Juni  2022  dari https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/warisan-budaya-indonesia-yang- diklaim-negara-lain-8469/amp/
Negara, dalam hal ini pemerintah, harus segera melestarikan dan melindungi warisan  budaya  nasional.  Hal  ini  merupakan  kewajiban  konstitusional  yang tertuang  dalam  Pasal  32  Ayat  1  UUD  1945,  yang  menyatakan  bahwa  “Negara Indonesia memasuki peradaban dunia dengan menjamin terpeliharanya nilai-nilai budaya masyarakatnya dan kebebasan berekspresi budaya. Dalam hal ini, seluruh kebudayaan Indonesia harus dipertahankan dan dilestarikan oleh pemerintah agar nilai-nilai  budaya  yang  terkandung  di  dalamnya  tetap  lestari  dalam  kehidupan masyarakat nasional dan interna sional”.

## Bentuk Perlindungan Ditinjau Dari Hukum Internasional
Ada dua jenis hukum internasional yang dapat digunakan untuk melindungi budaya Indonesia, yaitu.
1. SoftLaw (hukum lunak)
Soft  law  atau  hukum  lunak  adalah  suatu  bentuk  hukum  yang mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  bebas  (free  Regulation)  atau disebut juga dengan kode etik. Kekuatan mengikat dari bentuk hukum ini tidak  sekuat  hukum  lainnya,  seperti  perjanjian  internasional  (Mauna, 2008: 45).
Sebuah.  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (UDHR)  1948  dan Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya (ICESCR)  1966  Berbagai  hak  fundamental  diabadikan  dalam  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (UNHCR)  tahun  1948  dan  Kovenan Internasional  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (ICESCR)  tahun  1966 tentang perlindungan pengetahuan tradisional. Hak-hak ini termasuk hak atas budaya dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan dan hak atas pangan.
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, 2007, adalah satu- satunya hukum hak asasi manusia internasional yang secara khusus dan eksplisit mengatur perlindungan pengetahuan tradisional. Beberapa dari hak ini berasal dari struktur sosial, ekonomi dan politik dan lainnya dari tradisi filosofis, sejarah, spiritual dan budaya, khususnya hak atas tanah, tanah dan sumber daya lainnya. Pengakuan ini digunakan sebagai dasar untuk  menetapkan  aturan  tentang  perlindungan  hak-hak  masyarakat hukum adat dan merupakan pengakuan di awal deklarasi.
2. hukum keras (HardLaw)
Banyak  soft  law  yang  diubah  menjadi  hard  law  yang  memiliki kekuatan mengikat dan tentunya juga akan memiliki sanksi hukum jika terjadi  pelanggaran.  Pengetahuan  tradisional  juga  dianggap  sebagai warisan  budaya  takbenda  yang  harus  dilestarikan.  Perlindungan pengetahuan  tersebut  diatur  dalam  kerangka  UNESCO,  khususnya melalui  berbagai  konvensi  yang  telah  ditetapkan  untuk  melindungi warisan budaya (Dewi, 2018)
a) Konvensi Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata 1954
b) Konvensi  Larangan  dan  Pencegahan  Impor,  Ekspor,  dan Pemindahtanganan Kepemilikan Barang Budaya 1970.
c) Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda 2003
Konvensi  Den  Haag  1954  memiliki  prinsip-prinsip  dasar  yang  mendasari ideologi perlindungan kekayaan budaya dunia. Perlindungan yang diberikan oleh konvensi  ini  dibagi  menjadi  Perlindungan  Umum  dan  Perlindungan  Khusus. Perlindungan umum atau perlindungan umum diberikan kepada kekayaan budaya yang terletak di daerah konflik bersenjata. Perlindungan khusus/khusus diberikan kepada kekayaan budaya yang kemudian tercantum dalam Daftar Warisan Budaya Internasional di bawah Perlindungan Khusus, maka pengecualian penerapan peran militer  dalam  warisan  budaya  hanya  untuk  “kebutuhan  militer  yang  tidak  dapat dihindari”.
Konvensi  UNESCO  tahun  1970  melindungi  kekayaan  budaya  dengan mengendalikan perdagangan dan memungkinkan pemerintah bekerja sama untuk memulihkan dan memulihkan benda-benda budaya yang telah dicuri dan ditransfer secara  ilegal  melintasi  perbatasan  negara.  Jadi  Konvensi  Paris  1970  lebih merupakan instrumen diplomatik, bukan sanksi. 12
Organisasi  Pendidikan,  Ilmu  Pengetahuan  dan  Kebudayaan  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (UNESCO)  pada  17  Oktober  2003  pada  konferensi  umum memutuskan  untuk  meratifikasi  Konvensi  untuk  perlindungan  warisan  budaya takbenda.  Warisan  budaya).  Tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  oleh  Konvensi  ini adalah pelestarian budaya sebagai warisan kolektif, berdasarkan Pasal 1 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda 2003, yaitu:
a) Perlindungan warisan budaya takbenda;
b) Menjamin penghormatan terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
c) Meningkatkan  kesadaran,  baik  pada  tingkat  lokal,  nasional  maupun internasional  mengenai  pentingnya  warisan  budaya  takbenda,  dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut;
Memberikan kerja sama dan bantuan internasional.

## PENUTUP Simpulan
12 Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tari  Tradisional  Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31432
Kekayaan  Warisan  Kebudyaan  Indoensia  yang  sejak  zaman  dahulu  terus dipertahankan hingga kini terus eksis dan terkenal hingga ke dunia Internasional. Karena  kekayaan  budaya  yang  dimiliki  inilah  banyak  menimbulkan  keinginan negara  lain  untuk  merebut  kebudayaan  yang  merupakan  milik  negara  Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan adanya upaya klaim yang dilakukan oleh negara lain terhadap  warisan  budaya  Indoensia.  Klaim  yang  dilakukan  berujung  dengan kegagalan  yang  diantaranya  adalah  klaim  terhadap  budaya  Wayang  Kulit,  Lagu “Rasa Sayange”, Batik dan Angklung.
Kemudian  usaha  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  adalah  dengan mempertahankan  dan  melestarikan  kebudayaan-kebudayaan  agar  tidak  punah. Melindungi  kebudayaan  dengan  menerbitkan  peraturan  yang  mengatur  tentang Hak  Cipta  sebagai  usaha  pemerintah  melindungi  ciptaan  seorang  seniman kebudayaan yang terealisasikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua upaya pemerintah dalam melindungi warisan kebudayaan Indonesia  adalah  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2017 tentangPemajuan Kebudayaan.
Perlindungan  warisan  kebudayaan  Indonesia  tidak  hanya  dapat  dilakukan dengan Hukum Indonesia saja, sebagai bagian dari dunia Internasional Indonesia mendapatkan  perlindungan  secara  Internasional  baik  di  Bidang  Hukum  yang berkaitan  dengan  Warisan  Kebudyaan  Indonesia.  Yang  pertama  adalah  Hukum Lunak (Softlaw) dan yang kedua adalah Hukum Keras (HardLaw). SoftLaw adalah hukum  yang  daya  mengikatnya  bersifat  sukarela.  Contoh  dari  softlaw  adalah Deklarasi  Universal  Hak  asasi  Manusia  (UDHR)  1948  dan  Kovenan  Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966  yang terdapat beberapa hak dasar yang diatur diantaranya hak atas kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan, dan hak atas pangan. Kemudian ada Deklarasi PBB tentang Hak- ‐ hak Masyarakat Asli 2007 merupakan satu-satunya instrumen hukum hak  asasi  internasional  yang  mengatur  secara  khusus  dan  eksplisit  perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.
Yang kedua adalah HardLaw  yang memiliki kekuatan mengikat dan sudah tentu  juga  akan  memiliki  sanksi  hukum  apabila  dilanggar.  Contohnya  adalah Konvensi  Untuk  Perlindungan  Kekayaan  Budaya  dalam  Konflik  Bersenjata (Convention On The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict) 1954,  kemudian  Konvensi  mengenai  cara  untuk  melarang  dan  mencegah  impor, ekspor  dan  pengalihan  kepemilikan  kekayaan  budaya  yang  tidak  diperbolehkan (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and  Transfer  of  Ownership  of  Cultural  Property)  1970,  Konvensi  Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud (Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage) 2003. Perlindungan dalam HardLaw mengacu pada pengetahuan tradisional yang juga dianggap sebagai warisan budaya yang secara khusus diatur dalam kerangka UNESCO.

## Saran
Berbagai Permasalahan yang terus terjadi berkaitan dengan Warisan Kebudayaan baik dari dalam maupun dari luar diantaranya adalah Klaim yang dilakukan oleh negara lain tentu membutuhkan perlindungan yang ekstra baik itu dari segi Hukum maupun yang lainnya.  Dari  tahun  ke  tahun  khususnya  negara  Malaysia  yang  memiliki  kemiripan
dengan Indoensia selalu memancing konflik dengan Indoensia dengan melalukan klaim- klaim terhadap kebudyaan Indonesia. Tentu hal tersebut mengindikasikan bahwa masih kurangnya  upaya  kita  dalam  meresmikan  hak  kepemilikan  kebudayaan  secara Internasional.  Dengan  tulisan  ini,  penulis  berharap  agar  nantinya  bisa  menjadi  bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
anonim. 2020. Warisan Budaya Indonesia yang di Klaim oleh Negara Lain. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 dari https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/warisan-budaya-indonesia- yang-diklaim-negara-lain-8469/amp/
Faozi,  Amalia  Resti.  2018. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Karya  Cipta  Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari . Diakses pada tanggal 27 mei 2022
dari http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf Mangku, Dewa Gede Sudika. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional
Sebagai  Warisan  Budaya  Bangsa  Indonesia  Ditinjau  Dari  Hukum Internasional. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31432
Purba,  Eva  Juliana.  2020.  Perlindungan  Hukum  Warisan  Budaya  Takbenda  dan Penerapannya  di  Indonesia.  Diakses  pada  tanggal  28  Mei  2022  dari https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/8431/6696 Putayana,  I  Kade  Wahyu.  2018. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Ekspresi  Budaya Tradisonal Indonesia Dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 . Diakses pada tanggal 27 mei  2022 dari file:///C:/Users/ACER/Downloads/41650- 1033-85331-1-10-20180821.pdf