Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KEPELABUHAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN PELAYARAN PADA TERMINAL PETI KEMAS PALARAN SAMARINDA
Esti Royani, Dody Hasrizal Siahaan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia esti.untagsmd.hukum@gmail.com, dody.siahaan@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022

## ABSTRACT
One of the product and services that play an important role in the port services and shipping safety. Port services is very important because the service is not only about security, but even more a problem of life safety for users of transport services or shipping. Shipping in terms of working time and discipline is the arrangements relating to the problems of the transport. The transport  of  goods  and  passengers  both  in  accordance  with  international  conventions  in  the field of shipping. Shipping safety is a requirement that must be met in the transport in the sea, harbor and maritime environment. Where the ship as a means of transport at the sea must be able to following the safety requirements, prevention of the sea pollution, manning, load line, stowage, the welfare of the crew and passenger health and legal status.Thus the policy of the Government in the service of port and shipping environmental safety must be undertaken in accordance with the guidelines supported by loyalty in encouraging the desired results either by the Government itself as a regulator or for the service users and the public.In addition to policy issues concerning safety and security of shipping as a public service institution, course the quality of service to  the parties  concerned, especially in the field of port services which affect the safety of shipping.

## Keywords: Products, Ports, Transport, Services
 Alamat korespondensi:
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Jl. Juanda No: 80, Kalimantan Timur E-mail: esti.untagsmd.hukum@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia hanya memiliki  satu  undang-undang  yang  mengatur  tentang  penggunaan  laut.  Undang-undang dimaksud adalah UU No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang disempurnakan dengan UU No  17  Tahun  2008.  Undang-Undang  tersebut  digunakan  untuk  mengontrol  dan  mengawasi semua jenis kegiatan di perairan Indonesia.
Dalam  ketentuan  umum  UU  Pelayaran  disebutkan  bahwa  pelayaran  adalah  satu kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  angkutan  di  perairan,  kepelabuhan,  keselamatan  dan keamanan,  serta  perlindungan  lingkungan  Maritim.  Kegiatan  pelayaran  pada  umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari pelabuhan ke  pelabuhan  lain,  keselamatan  pelayaran  dan  perlindungan  lingkungan  maritim  dari pencemaran  bahan-bahan  pencemar  yang  berasal  dari  kapal.  Kegiatan  itulah  yang  diatur dalam  UU  Pelayaran 1 .  Pelayaran  dibidang  Kepelabuhan  menjadi  salah  satu  hal  yang menarik untuk dibahas dan dilakukan kajian oleh karena faktor kepentingan keselamatan pelayaran.
Pelayanan  kepelabuhan  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  pegawai  khususnya dilingkungan  Direktorat  KPLP  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  tidak  hanya menyangkut  keamanan,  namun  terlebih  lagi  masalah  keselamatan  jiwa  bagi  pengguna jasa  angkutan  atau  pelayaran.  Pelayaran  dalam  hal  waktu  kerja  maupun  kedisiplinan dalam  hal  pengaturan-pengaturan  yang  berkaitan  dengan  masalah  angkutan,  baik angkutan  barang  maupun  penumpang  sesuai  dengan  konvnesi  Internasional  dibidang pelayaran  (IMD).  Untuk  itu  kebijakan  Pemerintah  harus  dijalankan  sesuai  dengan petunjuk  pelaksanaan  dan  didukung  oleh    loyalitas  tentunya  akanmendoronghasil  yang diinginkan    baik  oleh  Pemerintah  sendiri  sebagai  regulator  maupun  demi  keselamatan para penumpang dan barang.
Masalah-masalah  yang  biasa  timbul    berkaitan  dengan  pelayaran  atau  sistem angkutan di Indonesia antara lain wilayah perairan, kebijakan pemerintah keamanan dan keselamatan,  sarana  dan  prasarana,  sumber      daya  manusia,  kemajuan  teknologi, pemeliharaan  kapal,  navigasidan  lain-lain.  Berdasarkan  pengamatan  dan  kajian sementara  terhadap  permasalah-anyang  ada,  penulis  mencoba  melakukan  identifikasi dengan  memfokuskan  pada  masalah  kebijakan  pemerintah  dibidang  pelayaran  serta  dari sisi pelayanan kepelabuhan.
Oleh karenanya, berkaitan dengan kebijakan Pemerintah, Pelayanan Kepelabuhanan serta Keselamatan pelayaran pada Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut, dapat penulis merumuskan sebagai berikut:
1. Pengaruh  kebijakan  pemerintah  dalam  pelayanan  pelabuhan  dilingkungan pelabuhan Peti Kemas Palaran?
2. Bagaimana perkembangan peningkatan pelayanan pelabuhan  yang dilakukan saat ini terhadap keselamatan lingkungan di pelabuhan pelayaran ?
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai untuk:
1. Menganalisa  kebijakan  pemerintah  dan  keselamatan  lingkungan  pelayaran  pada Pelabuhan Peti Kemas Palaran .
2. Menganalisa  pelayanan  kepelabuhanan  yang  dilakukan  saat  ini  pada  Pelabuhan  Peti Kemas Palaran.
Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan  dan
1 https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=OvceV5emJMj6aOaLq_gE# q=UU+No+17+  tahun+2008  diunduh 20 Desember 2015 Jam 23.33 WIT
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pertimbangan  bagi  para  pimpinan  dilingkungan  Direktorat  KPLP  atau  di  lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menyusun atau membuat berbagai kebijakan tentang  keselamatan  lingkungan  pelayaran  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  Samarinda pada  khususnya,  selain  tentunya  juga  masalah  SDM  khususnya  tentang  Pelayanan  yang diterapkan.
Memberikan  informasi  dan  gambaran  kepada  pihak  yang  membutuhkan  jasa angkutan  laut/pelayaran  sertabagi  pembaca  dalam  melakukan  penelitian  lanjutan mengenai factor yang mempengaruhi keselamatan lingkungan pelayaran.

## KAJIAN PUSTAKA

## A. KebijakanPemerintah
Pengertian  kebijakan  pemerintah  pada  prinsipnya  dibuat  atas  dasar  kebijakan yang  bersifat  luas.  Menurut Werf yang  dimaksud  dengan  kebijakan  adalah  usaha mencapai  tujuan  tertentu  dengan  sasaran  tertentu  dan  dalam  urutan  tertentu 2 . Sedangkan  kebijakan  pemerintah  mempunyai  pengertian  baku  yaitu  suatu  keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum (Anonimous,1992) 3 .
Sesuai  dengan  sistem  administrasi  Negara  Republik  Indonesia  kebijakan  dapat terbagi 2(dua) yaitu:
1.  Kebijakan  internal  (manajerial),  yaitu  kebijakan  yang  mempunyai  kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2.  Kebijakan  eksternal  (publik),  suatu  kebijakan  yang  mengikat  masyarakat  umum. Sehingga dengan kebijakan demikian, kebijakan harus tertulis.
B. Analisa Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelayanan Pelabuhan
1. Pembuatan  Peraturan  Daerah  Sebagai  Payung  Hukum  Penetapan  Lokasi Pelabuhan .
Pada  tanggal  5  Maret  2004,  pemerintah  Kota  Samarinda  membentuk  paying hukum terhadap letak pelabuhan dan pemindahan pelabuhan peti kemas yang lama ke lokasi yang baru, dengan Perda No 03 Tahun 2004 inilah yang dijadikan sebagai acuan hukum dalam pelaksanaan kegaitan kepelabuhan selain peraturan pemerintah pusat dan undang – undang lainnya.
Perda ini juga mengacu pada undang – undang dan peraturan pemerintah diatasnya antara lain :
a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 22 ; TLN Nomor 3480);
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 65 ; TLN Nomor 3699);
c) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN Tahun 1999 Nomor 33 ; TLN Nomor 3817)
d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839);
e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 59 ; TLN Nomor 3528);
f) Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1993  tentang  Prasarana  dan  Lalu  Lintas Jalan;
2 https://joshuaig.wordpress.com/2013/05/09/kebijakan-pemerintah/diunduh 28 Desember 2015 , Jam 20 18 Wit
3 http://melindachelviana94.blogspot.co.id/2013/06/bentuk-bentuk-kebijakan-pemerintah.html , diunduh 28 Desember 2015 Jam 20 18 Wit
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
g) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN Tahun 1993 Nomor 84; TLN Nomor 3538)
h) Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran dan atau Perusakan Laut (LN Tahun 1999 Nomor 22; TLN Nomor 3816);
i) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54; TLN Nomor 3952);
j) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
k) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Teknis Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Bentuk  Rancangan  Undang- Undang,  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  dan  Rancangan  Keputusan  Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70).
Pelayanan  adalah  proses  pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu  pelayanan  fisik  yang  sifatnya  pribadi  sebagai  manusia  dan  layanan administratif  yang  diberikan  oleh  orang  lain  selaku  anggota  organisasi,  baik  itu organisasi  massa  atau  negara.Dengan  demikian  jasa  pelayanan  merupakan  salah satu produk yang dihasilkan oleh sebuah lembaga baik pemerintah maupun swasta, dimana  tingkat  pelayanan  yang  dilakukan  menggambarkan  kinerja  baik  secara individu maupun kelembagaan.
2. Organisasi
Organisasi sebagai suatu aktivitas atau sebagai suatu proses yang menentukan hubungan  antaraorang,  pekerjaan  dan  sumber-sumber.  Pimpinan  bertanggung  – jawab  mempersiapkan  semua  komponen  tersebut  untuk  mencapai  hasil  yang diharapkan secara efisien.
Istilah  organisasi  sering  juga  dipakai  dibidang  bisnis  dan  pemerintah misalnya teori organisasi dan bagan atau struktur organisasi.
Tujuan  organisasi,  pada  dasarnya  adalah  memberikan  tugas  yang  terpisah dan  berbeda  kepada  masing-masing  orang  dan  menjamin  tugas-tugas  tersebut terkoordinir menurut suatu cara yang dapat mencapai tujuan organisasi. Organisasi itu sendiri bukanlah suatu tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapaitujuan.
3. Pelayanan
Pelayanan  adalah  proses  pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain yang langsung, inilah yang dinamakan pelayanan”. Sejalan dengan pendapat diatas, Lovelock menyebutkan bahwa: ‘Pelayanan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk manusia dalam rangka memberi kebutuhan-kebutuhan serta tujuan- tujuan sehingga membuat jadi puas’. Selanjutnya, menyatakan bahwa:  “Pelayanan adalah aktivitas / manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen  atau  dalam  bisnis  sering  disebut  customer (yang  dilayani)  yang  bersifat tidak terwujud dan tidak dapat dimiliki” 4 .
Berdasarkan  beberapa  pengertian  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan merupakan  upaya  pemenuha  kebutuhan  oleh  seseorang  atau  organisasi  kepada orang atau organisasi lain sehingga pihak yang dilayani memperoleh kepuasan atas pelayanan yang diterima baik secara fisik maupun non fisik.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumberdaya  manusia  merupakan  kunci  bagi  kelangsungan  aktivitas organisasi, karena pada hakekatnya organisasi adalah kumpulan dari sekelompok
4 http://www.academia.edu/15459769/Prinsip-prinsip-pelayanan-publik2 diunduh Tanggal 30 Desember 206 Jam 10.15 WIT
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
orang  yang  bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Menurut  Soedjadi,  kata kunci sumberdaya manusia terletak pada kata “daya” atau “energi”, yaitu kekuatan yang  melekat  pada  manusia  yang  mempunyai  kompetensi  untuk  membangun. Kualitas  Sumber  daya  manusia  umumnya  diukur  dari  tingkat  pendidikan, kompentensi,  serta skill yang  dimiliki.  Unsur-unsur  manajemen  ada  enam,  yaitu man,  money,  method,  machines,  materials,  market atau  dikenal  dengan  “ the  six M ”.
Dari  keenam  unsur  tersebut,  unsur man (manusia)  menjadi  sangat  penting sehingga  dipelajari  secara  tersendiri  dalam  satu  bidang  ilmu  yaitu  dalami  lmu Manajemen Sumber Daya Manusia. Pentingnya unsur man ini disebabkan karena man -lah yang  akan  mengatur  unsur-unsur lainnya  dalam rangka  mencapai tujuan organisasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini dilakukan  di Terminal Pelabuhan Peti  Kemas  Palaran-Samarinda. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian liberary research adalah tekhnik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka sepertil buku-buku, makalah, artikel, majalah,  jurnal,  koran  atau  karya  para  pakar  serta  peraturan  perundang-undangan,  seperti KUH  Perdata.  Selain  itu  wawancara  juga  merupakan  salah  satu  dari  teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  menunjang  teknik  dokumenter  dalam  penelitian  ini  serta  berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pengolahan  bahan  hukum  dengan  cara editing yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok yang lain.
Selanjutnya  adalah  rekonstruksi  bahan  ( recontrucing) yaitu  menyusun  ulang  bahan hukum  secara  teratur,  berurutan,  logis,  sehingga  mudah  dipahami  dan  diinterprestasikan. Dan  langkah  terakhir  adalah  sistematis  bahan  hukum  ( systematizing) yakni  menerapklan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
Dalam  penelitian  ini,  setelah  bahan  hukum  terkumpul,  maka  bahan  hukum  tersebut dianalisis  untuk  mendapatkan  konklusi,  bentuk  dalam  teknik  analisis  bahan  hukum  adalah Content  Analysis .  Sebagaimana  telah  dipaparkan  sebelumnya,  bahwa  dalam  penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang  ada  dibalik  data  tersebut.Dalam  analisis  bahan  hukum  jenis  ini  dokumen  atau  arsip yang  dianalisis  disebut  dengan  istilah  “teks”. Content  analysis menunjukkan  pada  metode analisis  yang  intergratif  dan  secara  konseptual  cenderung  diarahkan  untuk  menemukan, mengidentifikasi,  mengolah  dan  menganalisis  bahan  hukum  untuk  memenuhi  makna, signifikansi dan relevansinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Terhadap Keselamatan Pelayaran A. Peningkatan Pelayananan.
1. Organisasi
Organisasi  sebagai  suatu  aktivitas  atau  sebagai  suatu  proses  yang menentukan  hubungan  antara  orang,  pekerjaan  dan  sumber-sumber.  Pimpinan bertanggungjawab  mempersiapkan    semua  komponen  tersebut  untuk  mencapai hasil  yang  diharapkan  secara  efisien.  Istilah    organisasi  sering  juga  dipakai dibidang bisnis dan pemerintah misalnya teori organisasi dan bagan atau struktur organisasi.
Tujuan  organisasi,  pada  dasarnya  adalah  memberikan  tugas  yang  terpisah
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dan  berbedake  pada  masing-masing  orang  dan  menjamin  tugas-tugas  tersebut terkoordinir  menurut  suatu  cara  yang  dapat  mencapai  tujuan  organisasi. Organisasi itu sendiri bukanlah suatu tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan.
2. Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  kunci  bagi  kelangsungan  aktivitas organisasi,  karena  pada  hakekatnya  organisasi  adalah  kumpulan  dari  sekelompok orang  yang  bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Menurut  Soedjadi,  kata kunci  sumber  daya  manusia  terletak  pada  kata  “daya”  atau“energi”,  yaitu  kekuatan yang  melekat  pada  manusia  yang  mempunyai  kompetensi  untuk  membangun Kualitas  Sumber  daya  manusia  umumnya  diukur  dari  tingkat  pendidikan, kompentensi,  serta skill yang dimiliki. Unsur-unsur manajemen ada enam,yaitu man, money,  method, machines, materials,  market .
Dari  keenam  unsur  tersebut,  unsur man (manusia)  menjadi  sangat  penting sehingga  dipelajari  secara  tersendiri  dalam  satu  bidang  ilmu  yaitu  dalam  ilmu Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Pentingnya  unsur man ini  disebabkan  karena man -lah  yang  akan  mengatur  unsur-unsur  lainnya  dalam  rangka  mencapai  tujuan organisasi.  Oleh  karena  unsur  manusia  dipandang  sangat  bernilai  bagi  sebuah organisasi,  maka  berkembang  menjadi  suatu  bidang  ilmu  manajemen  yang    disebut manajemen    sumber    daya    manusia  atau    disingkat  MSDM  yang    merupakan terjemahan  dari man  power 5 .
Keselamatan  pelayaran  telah  diatur  oleh  lembaga  internasional  yang mengurus  atau  menangani hal-hal yang  terkait  dengan keselamatan jiwa,  harta  laut, serta  kelestarian  lingkungan.  Lembaga  tersebut  dinamakan International  Maritime Organization (IMO)  yang  bernaung  dibawah  PBB.  Salah  satu  faktor  penting  dalam mewujudkan  keselamatan  serta  kelestarian  lingkungan  laut  adalah  keterampilan, keahlian  darimanusiayang  terkaitdengan  pengoperasian  darialat  transportasi  (kapal) di  laut,    karena  bagaimanapun    kokohnya  konstruksi  suatu  kapal  dan  betapapun canggihnya teknologi baik sarana bantu maupun  peralatan yang ditempatkan  di atas kapal tersebut kalau dioperasikan manusia yang tidak mempunyai keterampilan/keahlian sesuai dengan  tugas dan  fungsinya,  maka  semua akan  sia- sia.  Dalam  kenyataannya  80%  dari  kecelakaan  di  laut  adalah  akibat  kesalahan manusia ( human error ).
Untuk  menjamin  keselamatan  pelayaran  sebagai  penunjang  kelancaran lalulintas  kapal  di  laut,  diperlukana  danya  awak  kapal  yang  berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan sesuai untuk melakukan tugasnya di atas kapal  berdasarkan  jabatannya  dengan  mempertimbangkan  besaran  kapal,  tata susunan kapal dan daerah pelayaran. UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 40 awak  kapal adalah orang  yang  bekerja  atau diperlukan di  atas kapal  oleh pemilik  atau  operator  kapal  untuk  melakukan  tugas  di  atas  kapal  sesuai  dengan jabatannya.
B. Perkembangan Pelayanan Saat ini Terhadap Keselamatan Lingkungan Pelayaran 1. Pembangunan Terminal Peti Kemas Palaran 6
PembangunanTerminal  Petikemas  Palaran  di  latarbelakangi  karena
5 Hasibuan, S.P, Malayu. 2007. Manajemen SumberDaya Manusia, Bumi Aksara.Jakarta. Hal 124
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Samudera_%26_Terminal_Peti_Kemas_  Palaran ,  diunduh  tanggal  23 Maret 2016 Puluk 15.44 Wit
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terbatasnya  kapasitas  dan  fasilitas  Pelabuhan  Samarinda,  sedangkan  partum buhan  cargo  di  Pelabuhan  Samarinda  cukup  tinggi,  sehingga  diperlukan pengembangan pelabuhan khususnya pelabuhan container.
Dengan pembangunan  Pelabuhan Palaran, diharapkan dapat menyelesaikan masalah  keterbatasan  fasilitas  yang  ada  di  Pelabuhan  saat  ini,  sekaligus  akan memberikan manfaat bagikotaSamarinda dan Kalimantan Timur dalam hal:
1. Kecepatan Bongka rMuat Barang (Produktifitas Tinggi).
2. Kelancaran arus keluar/masuk Barang.
3. Meningkatkan potensi area industri di Samarinda
4. Meningkatkan daya saing usaha.
5. Mendukung  pertumbuhan  ekonomi,  kesempatan  kerja  dan  pendapatan daerah.
6. Meningkatkan citra Samarinda dalam hal pengelolaan sarana transportasi yang maju dan modern.
Untuk  mewujudkan  rencana  pengembangan  pelabuhan  tersebut,  pada tahun2006,  PEMKOT  dan  PELINDO  IV  bersepakat  untuk  menggandeng  investor kepelabuhanan  melalui  proses  tender.  Dan  pada      tahun  2007,  setelah  melalui seleksi teknis, adaministrasi dan aspek komersial, dipilihlah investor PT. Samudera Indonesia, Tbk sebagai partner dalam pembangunan dan pengoperasian Terminal Peti  Kemas  Palaran.  Sinergi  ini  merupakan  hal  yang  unik  dan  baru  pertama  kali terjadi  di  Indonesia,  yang  sekaligus  membuktikan  bahwa  Pemerintah  Daerah  / Pemkot,  Pelindo  dan  Pihak  Swasta  dapat  bekerjasama  mewujudkan Pembangunan  Infrastruktur  yang  vital  dan  dibutuhkan  masyarakat  dalam  bentuk Public Private Partnership (PPP).
Lokasi  Kelurahan  Bukuan,  Kecamatan  Palaran  Kota  Samarinda  ditetapkan menjadi  lokasi  pelabuhan  melalui  proses  studi  dan  analisis  yang  dilakukan oleh  JICA  (Japan  International  Cooperation  Agency)  pada  tahun  2000,  dimana hasilnya  digunakanoleh  Pelindo  IV  dan  Pemkot  Samarinda  sebagai  acuan  dalam mengembangkan  pelabuhan  baru  Samarinda  di  Sungai  Mahakam.  Berdasarkan hasil  studi  tersebut,  Samarinda  memiliki  potensi  pertumbuhan  kargo  rata-rata  6% pertahun, dimana dengan volume cargo 169,000 teus tahun 2009 dan diperkirakan oleh JICA akan menjadi 220,000 teus pada tahun 2015.

## KESIMPULAN
Kebijakan  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  terhadap  Operasional  Kegiatan Kepelabuhanan Peti Kemas Palaran – Samarinda pada umumnya tergolong sangat baik, hal itu  dibuktikan  dengan  seriusnya  pemerintah  daerah  dalam  menentukan  kebijakan  yang mendukung dunia usaha khususnya dibidang Kepelabuhanan.
Kebijakan Pelayanan Kepelabuhan terhadap Keselamatan Lingkungan Pelayaran di Pelabuhan  Terminal  Peti  Kemas  Palaran  pada  umumnya  sudah  cukup  baik,  karena adanya  penerapan  kebijakan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  kerjasama dengan  berbagai  pihak  dalam  penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  dalam  kegiatan keselamatan dan Pelayanan.

## REFERENSI
A. Buku – Buku
Armstrong,  Michael.    2007. Seri  Pedoman  Manajemen:    Manajemen  Sumber  Daya Manusia, Gramedia, Jakarta. Gibson, James L. Ivancericn, and Donneley,1994. Organization , diter-jemahkan  oleh Djoerban Wahid, Jakarta: Erlangga.
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Gibson, James, L. John M, Ivancevich dan James H. Donnelly, Jr. 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses , Jilid I, Edisi Kedelapan, Diterjemahkan oleh: Nunuk Adiarni, Jakarta: Binarupa Aksara.
Hasibuan,  S.P,  Malayu.  2007. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Bumi Aksara.Jakarta.
Harold  Koontz,  et,  al.,1989. Intisari  Manajemen ,  Penerjemah  Drs.  A.  Hasym  Ali, Jakarta: Bina Aksara.
Hutagalung  WRS.  2007.Analisis Kualitas  PelayananPajak  Kendaraan  Bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Sibolga. Skripsi. Bandung: STIA-LAN Bandung. Keputusan  Menteri  No.  KM  24Tahun  2001  tentang  Organisasi  dan  Kota  Kerja Departemen Perhubungan.
Kotler,
Philip. 1996. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, Seventh  Edition, Prentice  -  Hall  International Inc.NewJersey.
Loka  Andreas.2004. Kepemimpinan  dan  Kinerja  Organisasi;  Isu,  Teori  dan  Solusi , Penerbit Amara Books, Jakarta.
Mahruzar, Aulia.   2003. Hubungan Antara   Jaminan   Keselamatan   Kerja dengan Motivasi Kerja Karyawan pada Cv. Citra Pandora Banda Aceh , 2003. Jurnal. Moenir, H.A.S.2002. Manajemen Pelayanan Umum, Bumi Aksara, Jakarta. Nangoi, R.1997. Marketing Dalam Era Globalisasi . Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Nawawi,  H.  Hadari.2000, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Bisnis  Yang Kompetitif, Yokyakarta Gadjah Mada University Press. Nuryani  E.2006. Hubungan  Antara  Kualitas  Pelayanan  Dengan  Kepuasan Pelanggandi  PT.  Permata  bank  Tbk,  Cabang  Merdeka  –Bandung. Skripsi. Bandung: STIA-LAN Bandung.
Poerwadarminta,  W.J.S.2003. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, Edisi  Ketiga,  Balai Pustaka, Jakarta.
Sedarmayanti.  2007. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia:  Reformasi  Birokrasi  dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Refika Aditama, Bandung.

## B. Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah:
Peraturan Daerah Nomor  03 TAhun 2004 tentang penetapan Lokasi  Pelabuhan Baru Terletak di Kecamatan Palaran Kota Samarinda.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  2009  Tentang Kepelabuhanan SK Dirjen No. PU60/2/8/DJPL.10, Tanggal 19 Agustus 2010 Undang-Undang  Republi  kIndonesia  Nomor17  Tahun  2008  tentang Pelayaran
C. Lain-lain/Internet:
https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=OvceV5emJMj6aOaLq_gE# q=UU+No+17+ tahun+2008 diunduh 20 Desember 2015 Jam 23.33 WIT
https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=OvceV5emJMj6aOaLq_gE#q = Global++Competitiveness+Report diunduh 20 Desember 2015 Jam 23.40 WIT https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=OvceV5emJMj6aOaLq_gE#q =
Global++Competitiveness+Report diunduh 20 Desember 2015 Jam 23.55 WIT http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kebijakan-publik-dan.html diunduh 20 Desember 2015 Jam 23.45 WIT