## IMPLEMENTASI RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG SUKOHARJO
Novianti Elma Harum E-mail: noviantielmaharum@hotmail.com Staff Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur
Pranoto
E-mail: maspran7@gmail.com (Penulis Korespondensi)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Article Information Abstract Keywords: Implementation; Execution; Warehouse Receipt.
Kata Kunci: Implementasi;
Eksekusi; Resi Gudang. This article describes and examines the execution of the Warehouse Receipt as a guarantee if the debtor performs the defaults on Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sukoharjo Branch. This article is a descriptive research of empirical law. The data collection techniques used  are  field  studies  in  the  form  of  structured  interviews  and literature studies. The  results showed that there were differences between the implementation of the Warehouse Receipt System following Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, UU SRG and how it is implemented at BRI Sukoharjo. The difference lies in the party registering insurance, namely the Warehouse Manager and the debtor, and the Warehouse Manager who will buy goods/commodities owned by farmers and pay off debtor obligations to the bank and the rest is given to the debtor. The solution to the problem of legal protection for the bank is that it should form a special division tasked with executing goods that are used as objects of credit collateral, especially in the event of default due to debtors being negligent or intentionally / in bad faith. This will facilitate the bank’s execution of goods.

## Abstrak
Artikel  ini  mendeskripsikan  dan  mengkaji  pelaksanaan eksekusi Resi Gudang sebagai jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Cabang Sukoharjo. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan berupa wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pelaksanaan Sistem Resi Gudang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, UU SRG dan bagaimana implementasinya di BRI Sukoharjo. Adapun perbedaannya terletak pada pihak yang mendaftarkan asuransi yaitu Pengelola Gudang dan pihak debitur, dan Pihak Pengelola Gudang yang akan membeli barang/
komoditas milik petani dan melunasi kewajiban debitur ke bank  serta  sisanya diberikan kepada debitur. Solusi dari permasalahan  perlindungan hukum bagi pihak bank yaitu sebaiknya membentuk divisi khusus yang bertugas untuk eksekusi barang yang dijadikan objek jaminan kredit, khususnya apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan karena debitur lalai atau disengaja/itikad buruk. Hal ini akan memudahkan pihak bank dalam eksekusi barang.

## A.  Pendahuluan
Negara Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Namun, melimpahnya hasil pertanian tidak diikuti dengan kenaikan harga komoditas pada saat panen raya yang mengakibatkan  pemilik  komoditas  yang  selanjutnya  disebut  petani mengalami kerugian. Sebaliknya, pada saat musim paceklik harga melambung tinggi sehingga petani tidak menerima   pendapatan yang maksimal.
Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah merespon keresahan masyarakat khususnya petani dengan membentuk Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor  9 Tahun 2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang) yang selanjutnya disebut dengan UU SRG. Menurut Pasal 1 angka 2 UU SRG menyatakan bahwa Resi Gudang merupakan suatu bukti dalam bentuk dokumen kepemilikan barang atau komoditas yang disimpan di suatu Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang dapat dijadikan alat atau instrumen perdagangan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU SRG, Resi Gudang merupakan bagian dari Sistem Resi Gudang yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian  transaksi  Resi  Gudang  (Fitria  Olivia,  2013:  162).  Sertifikat  Resi Gudang juga dapat diartikan sebagai bukti tanda terima yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang kepada pemilik sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang disimpan di Gudang (A. Resky Ika Sary Syahrir, Anwar Borahima dan Nurfaidah Said, 2014: 51)
Pemerintah membentuk UU SRG bertujuan untuk mengendalikan kemerosotan harga jual hasil pertanian yang pada akhirnya akan melindungi kepentingan petani. Melalui Sistem Resi Gudang, Pemerintah telah membuka akses baru bagi petani untuk mendapatkan pinjaman dengan menjadikan hasil pertanian yang disimpan di Gudang sebagai jaminan kredit serta diharapkan dapat meminimalisir potensi kerugian yang dialami petani. Oleh sebab itu, perlindungan  bagi  kepentingan petani tidak semata-mata harus  melalui campur tangan dalam mekanisme pasar hasil pertanian, tetapi dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga jaminan dengan menggunakan Sistem Resi Gudang (Anggo Doyoharjo, 2008: 101).
Pada pelaksanaan Sistem Resi Gudang, sebagai pemilik komoditas petani berhak  mendapatkan  Resi  Gudang sebagai  bukti  kepemilikan  atas  barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Petani dapat menggunakan Resi Gudang tersebut sebagai jaminan kredit saat mengajukan permohonan kredit melalui perjanjian kredit antara petani dan pihak bank. Namun, pada praktiknya tidak selamanya perjanjian kredit dapat berjalan lancar. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan debitur tidak dapat melunasi kreditnya (wanprestasi) sehingga pihak bank harus mengambil langkah untuk mengatasi masalah kredit macet tersebut.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan   eksekusi   Resi   Gudang   sebagai   jaminan   apabila   debitur melakukan  wanprestasi  di  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero) Tbk.  Cabang Sukoharjo yang selanjutnya disebut dengan BRI Sukoharjo.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif   dan dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan bersifat kualitatif. Lokasi  penelitian ini yaitu di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan Supervisor Penunjang Bisnis yaitu Ibu Mundjayatun dan Bapak Edy Susanto selaku Plt. Supervisor Aneka Usaha di Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan (Perumda PAU Pedaringan) Surakarta serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk laporan, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, serta dokumen-dokumen resmi  yang  terkait  dengan penelitian  ini  (Soerjono  Soekanto,  2010:  12). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan serta teknik analisis datanya melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perbankan memegang peranan penting dalam kelangsungan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah penyaluran dana atau kredit pada masyarakat. Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang berisiko tinggi dan penting karena sumber penerimaan utama dari bank yaitu berasal dari penyaluran kredit.  Oleh  karena  itu,  bank  wajib  menerapkan prinsip kehati-hatian ( prudent ) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya (Rachmadi Usman, 2001: 18). Hal ini juga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Maulina Yuliati dan Moch. Najib Imanullah, 2018: 133). Namun, selain daripada itu intisari dari pemberian kredit oleh bank adalah karena adanya kepercayaan setelah dilakukan analisis yang mendalam
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Implementasi Resi Gudang sebagai...
terhadap kemampuan debitur (Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, 2018: 137)
Dalam suatu perjanjian kredit, baik pihak debitur maupun pihak kreditur pasti dihadapkan pada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (Dahlan Siamat, 2005: 92) atau yang disebut dengan kredit macet/kredit bermasalah/wanprestasi.
Bagi pihak debitur, risiko yang mungkin akan timbul adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajibannya baik karena alasan sengaja/itikad buruk atau keadaan memaksa ( force majeure) yang mengakibatkan pihak debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut sehingga mengakibatkan kehilangan modal usahanya. Force Majeure merupakan peristiwa yang tidak terduga dan menimbulkan risiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dan lainnya (Revando Yitro Goni, 2016: 9). Adapun salah satu risiko kredit yang dapat terjadi pada pihak kreditur adalah pihak debitur tidak dapat membayar kewajibannya   pada   waktu   yang   telah   disepakati   dan mengakibatkan perputaran  kas  di  perusahan  perbankan  menjadi  terhambat serta  laba perusahaan akan menurun apabila kredit macet tidak segera diatasi.
Sebelum bank memberikan kredit, langkah preventif pihak bank untuk menghindari risiko kredit macet adalah dengan melakukan salah satu tahapan penting yaitu prosedur penilaian kredit. Adapun prinsip penilaian kredit dikenal dengan prinsip 5C yaitu sebagai berikut:
a.   Penilaian watak ( Character )
Penilaian bertujuan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang disepakati b.   Penilaian kemampuan ( Capacity )
Pada tahap ini, pihak bank meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang  usahanya  serta  kemampuan  manajerialnya  sehingga bank yakin bahwa usaha yang dibiayainya dikelola oleh orang yang tepat dan dapat melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan c.    Penilaian terhadap modal ( Capital )
Bank melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang sehingga dapat mengetahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan calon usaha debitur yang bersangkutan
d.   Penilaian terhadap agunan ( Collateral )
Apabila suatu saat debitur wanprestasi maka diperlukan agunan untuk menanggung pembayaran kredit macet tersebut. Calon debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan padanya.
e.   Penilaian  terhadap  prospek  usaha  nasabah  debitur  ( Condition  of Economy ) Pada tahap ini, bank menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang sehingga dapat diketahui masa depan usaha calon debitur (Detisa Monica Podung, 2016: 50-51)
Selain menerapkan prinsip 5C, untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan dana kredit kepada masyarakat diperlukan adanya  suatu jaminan. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat debitur dan kreditur yang bertujuan untuk menghindari adanya risiko debitur tidak membayar utangnya (Sutarno, 2003: 142). Keberadaan jaminan merupakan suatu upaya preventif bagi bank dalam mengamankan utang debitur yang telah diberikan oleh bank (Trisadini Prasastinah Usanti, 2014: 167). Oleh sebab  itu,  pemberian jaminan  dalam  suatu  perjanjian  kredit  oleh  debitur sangat diperlukan bagi kreditur untuk memastikan bahwa benar debitur akan memenuhi   kewajibannya dan   menjamin   pelunasan   pinjaman   sebelum pinjaman jatuh tempo. Selain itu, jaminan tidak hanya berfungsi untuk menjamin pelunasan kredit debitur namun juga berperan penting dalam realisasi pemberian kredit karena dibutuhkan adanya  agunan  atau  jaminan  yang  berupa  fisik  ( collateral ) sebagai jaminan tambahan. Dengan demikian, perjanjian jaminan merupakan jaminan tambahan atau accesoir yaitu perjanjian  yang  muncul  akibat  adanya  perjanjian  pokok  yaitu perjanjian kredit. Adanya perjanjian pokok diikuti dengan perjanjian tambahan karena dalam salah satu syarat perjanjian kredit adalah dengan adanya jaminan (Riky Rustam, 2017: 58)
Sistem  Resi  Gudang  ini  merupakan  lembaga  jaminan  baru  yang  lahir karena undang-undang dalam rangka pemerintah merespon dan mendukung terhadap permasalahan petani terkait kemerosotan harga jual hasil pertanian setelah panen raya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan petani. Sebelum  adanya jaminan  Resi  Gudang,  telah  berlaku  terlebih  dahulu beberapa jaminan  di  Indonesia,  yaitu  gadai,  fidusia,  hipotik  dan  hak  tanggungan  (Elsa Yunita Putri, 2013: 89).
Dalam perkembangan lebih lanjut mengenai hukum jaminan yang berlaku di Indonesia, menurut Iswi Hariyani dan Serfianto dalam bukunya yang berjudul “Resi  Gudang  sebagai  Jaminan  Kredit  dan  Alat  Perdagangan” menyatakan bahwa Resi Gudang merupakan perkembangan lebih lanjut dari gadai. Skema penjaminan ini merupakan suatu terobosan baru dimana Resi Gudang   merupakan instrumen jaminan pengganti fixed assets untuk digunakan sebagai agunan (Fitria Olivia, 2013: 162). Dasar hukum Resi Gudang sebagai jaminan kredit tercantum dalam UU SRG, yaitu Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa resi gudang dapat dialihkan dijadikan jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang serta Pasal 4  ayat (2) menyatakan bahwa Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan  jaminan  utang  sepenuhnya  tanpa  dipersyaratkan
Implementasi Resi Gudang sebagai...
adanya  agunan lain. Hal ini berarti Resi Gudang dapat digolongkan sebagai Agunan Pokok.
Salah satu tujuan hak jaminan atas Resi Gudang yaitu menjamin utang yang diberikan oleh Penerima Hak Jaminan atau kreditur kepada Pemberi Hak Jaminan atau debitur sehingga apabila debitur wanprestasi maka undang- undang memberikan sarana eksekusi dengan cara parate eksekusi sebagaimana diatur pada Pasal 16 UU SRG yang menyatakan bahwa kreditur berhak menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung, Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan serta semua tindakan tersebut hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak Pemberi Hak Jaminan (Yurichty Poppy Suhantri, 2017: 84).
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI adalah salah satu bank yang menyediakan fasilitas kredit dengan menggunakan Resi Gudang sejak pertama kali diluncurkan yaitu pada tahun 2008 (http://website.bappebti.go.id/id/ edu/articles/detail/1044.html diakses pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 17.41 WIB). Oleh karena itu, penulis meneliti terkait implementasi eksekusi Resi Gudang sebagai Jaminan di BRI Cabang Sukoharjo apabila debitur melakukan wanprestasi.
Berdasarkan   keterangan   dari   Ibu   Mundjayatun   selaku Supervisor Penunjang Bisnis di BRI Sukoharjo, belum pernah terjadi wanprestasi perjanjian kredit Resi Gudang yang timbul akibat ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajibannya karena itikad buruk atau kesengajaan pihak debitur, namun yang pernah terjadi adalah terjadinya wanprestasi karena debitur tidak mampu membayar kewajibannya akibat kebakaran di gudang penyimpanan barang yang dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa ( force majeure ). Hal ini terjadi tentunya diluar kendali debitur juga pihak ketiga yaitu Pengelola Gudang.
Apabila sudah dalam keadaan wanprestasi dimana debitur tidak mampu membayar kewajibannya, maka langkah perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur untuk melindungi hak-haknya salah satunya yaitu dengan melakukan eksekusi pada objek yang dijaminkan pada saat awal perjanjian kredit. Dalam bidang hukum jaminan, istilah eksekusi merupakan suatu tindak pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan dengan cara menjual jaminannya apabila terjadi cedera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur (Anton Suyatno, 2016: 54).
Berdasarkan Pasal 16 UU SRG, eksekusi jaminan Resi Gudang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui lelang umum atau penjualan langsung (ayat 1), setelah barang terjual maka kreditur dapat mengambil pelunasan utang debitur setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (ayat 2) serta seluruh eksekusi ini hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan debitur (ayat 3). Pada praktiknya, menurut keterangan dari Ibu Mundjayatun selaku Penunjang Bisnis di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo, saat barang yang
dijaminkan itu terbakar atau terjadi kebakaran maka cara pihak bank untuk mendapatkan pengembalian utang debitur adalah dengan klaim asuransi ke perusahaan asuransi yang telah didaftarkan barang jaminan tersebut. Telah disebutkan diawal bahwa kebakaran yang terjadi diluar kendali Pengelola Gudang. Namun, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kehilangan  dan/atau  kerugian  barang  yang  disebabkan oleh  kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang karena kesalahan Pengelola Gudang.  Namun,  tidak  terbatas  pada  hal  yang  disebabkan  oleh kelalaian Pengelola Gudang tetapi bukan tidak mungkin terdapat risiko yang bukan disebabkan oleh kelalaian Pengelola Gudang. Pasal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi kehilangan atau kerugian barang yang dimiliki oleh Pemilik Resi Gudang maka Pengelola Gudang wajib membayar ganti rugi kepada Pemilik Resi Gudang. Oleh karena itu, untuk melindungi Pengelola Gudang terdapat regulasi yang mengatur perihal ini dalam Pasal 40 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang bahwa Pengelola Gudang wajib mengasuransikan semua barang yang dikelola di gudangnya dan menyampaikan  informasi   mengenai jenis   dan   nilai   asuransi   ke  Pusat Registrasi.  Selain  itu,  dijelaskan  lebih lanjut  dalam  Lampiran  Peraturan Kepala    Badan    Pengawas    Perdagangan Berjangka    Komoditi    No. 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan  Resi Gudang huruf E angka 12 yang menyatakan bahwa Pengelola Gudang wajib mengasuransikan   barang   yang   disimpan   meliputi asuransi   kebakaran, kecurian dan kebanjiran.
Menurut keterangan dari Bapak Edy Susanto selaku Plt. Supervisor Aneka Usaha  di  Perumda  PAU  Pedaringan  Surakarta  menyatakan  bahwa  tidak pernah terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur karena seiring waktu perjanjian kredit berjalan, barang/komoditas dibeli oleh Gudang sehingga pihak Pengelola Gudang yang akan melunasi kewajiban debitur ke bank dan sisanya diberikan ke debitur.
Menurut penulis, terdapat perbedaan antara pelaksanaan Sistem Resi Gudang sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  No. 36 Tahun  2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang yang selanjutnya disebut PP No. 36 Tahun 2007 dan implementasinya di lapangan. Disebutkan pada Pasal 40 PP No. 36 Tahun 2007 bahwa salah satu kewajiban Pengelola Gudang adalah mengasuransikan setiap barang yang disimpan di Gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke Pusat Registrasi, sedangkan pihak bank mewajibkan nasabah harus mendaftarkan  barang  yang disimpan  untuk  dijadikan  jaminan  kredit  ke perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank, yaitu Bringin Sejahtera Artha Makmur   (BASM)   Surakarta   sebelum mengajukan   permohonan   kredit sehingga  objek  jaminan  yaitu  Resi  Gudang dibebani  oleh  dua  asuransi. Namun, asuransi ini masng-masing memiliki perbedaan tujuan antara satu dan yang lainya. Tujuan pendaftaran asuransi atas barang yang disimpan di Gudang oleh Pengelola Gudang adalah untuk
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Implementasi Resi Gudang sebagai...
perlindungan atau proteksi terhadap barang yang disimpan sehingga apabila terjadi hal diluar kendali Pengelola Gudang seperti kebakaran dan kebanjiran maka pihak Pengelola Gudang dapat mengklaim asuransi atas barang tersebut. Adapun tujuan bank mewajibkan  nasabah  mendaftarkan  asuransi  sebelum mengajukan permohonan   kredit   adalah   untuk   melindungi   perjanjian   kredit dan kepentingan bank apabila sewaktu-waktu debitur tidak dapat membayar kewajibannya atau wanprestasi. Selain itu untuk eksekusi secara lelang umum atau penjualan langsung jarang terjadi di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo karena sudah diantisipasi dengan mewajibkan calon nasabah untuk  mendaftarkan  asuransi  sebelum  mengajukan  permohonan kredit untuk pelunasan kredit apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari.

## D. Simpulan
Berdasarkan analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pelaksanaan Sistem Resi Gudang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, UU SRG dan bagaimana implementasinya di lapangan khususnya di BRI Sukoharjo. Adapun perbedaan yang juga merupakan temuan fakta baru yang terjadi, yaitu:
1.  Pada Pasal  40  PP  No. 36  Tahun  2007  menyatakan  bahwa salah satu kewajiban Pengelola Gudang adalah mengasuransikan setiap barang yang disimpan di Gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke Pusat Registrasi yang bertujuan untuk melindungi pihak Pengelola Gudang apabila suatu saat terjadi kebakaran atau kebanjiran yang menyebabkan barang rusak, sedangkan pihak bank mewajibkan nasabah harus  mendaftarkan  barang  yang  disimpan  untuk  dijadikan jaminan kredit ke perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank sebelum mengajukan kredit. Hal ini tentunya untuk melindungi kepentingan bank dan pengamanan apabila debitur melakukan wanprestasi.
2.    Menurut pihak Pengelola Gudang (Perumda PAU Pedaringan), seiring waktu perjanjian kredit berjalan, barang/komoditas milik petani yang disimpan di Gudang akan dibeli oleh pihak Pengelola Gudang. Dengan demikian, pihak Pengelola Gudang yang akan melunasi kewajiban debitur ke bank dan sisanya diberikan ke debitur.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  eksekusi  Resi  Gudang sebagai Jaminan Kredit di lapangan tidak serta merta pihak kreditur dapat langsung mengeksekusi barang yang dijadikan jaminan dengan lelang umum atau penjualan langsung seperti yang tercantum di Pasal 16 UU SRG karena ada beberapa hal yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat hususnya petani sebagai debiur agar Sistem Resi Gudang tetap berjalan.

## E.   Saran
Melalui penelitian yang penulis lakukan, pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sukoharjo telah membantu masyarakat khususnya petani. Namun, untuk menjamin pihak bank selaku kreditur dalam melindungi haknya maka sebaiknya BRI Sukoharjo membentuk divisi khusus yang bertugas untuk eksekusi  barang yang  dijadikan  objek  jaminan  kredit,  khususnya  apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan karena debitur lalai atau disengaja/itikad buruk. Hal ini akan memudahkan pihak bank dalam eksekusi barang.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku:
Dahlan Siamat. 2015. Kebijakan Moneter dan Perbankan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Riky Rustam. 2017. Hukum Jaminan. Yogyakarta: UII Press.
Sutarno. 2003. Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Bandung: Alfabeta.
Usman  Rachmadi.  2001. Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## Jurnal:
A.  Resky  Ika  Sary Syahrir,  Anwar  Borahima  dan  Nurfaidah  Said.  2014. “Eksistesi   Resi   Gudang   sebagai   Jaminan   Kredit   dalam   Praktik Perbankan”. Jurnal Analisis. Vol. 3. No. 1. Makassar: Universitas Hassanudin.
Elsa Yunita Putri. 2013. “Pelaksanaa Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang”. Unnes Law Journal (ULJ). Vol. 2. No. 2. Semarang: FH Universitas Negeri Semarang.
Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. 2018. “Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”. Acta Diurnal. Vol. 1. No. 2. Bandung: FH Universitas Padjajaran.
Detisa Monica Podung. 2016. “Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati- hatian dalam Perbankan” . Lex Crimen. Vol. V. No.3. Manado: FH Universitas Sam Ratulangi.
Fitria Olivia. 2013. “Tanggung Jawab Pengelola Gudang mengenai Resi Gudang Terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian” . Lex Jurnalica . Vol. 10 No. 3. Jakarta: Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU.
Maulina  Yuliati  dan  Moch.  Najib  Imanullah.  2018.  “Penerapan  Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara” . Privat Law. Vol. 6. No. 1. Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Implementasi Resi Gudang sebagai...
Ravando Yitro Goni. 2016. “Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”. Lex Crimen. Vol. V. No. 7. Manado: FH Universitas Sam Ratulangi.
Trisadini Prasastinah Usanti. 2014. “Hak Jaminan atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Jaminan”. Jurnal Perspektif. Vol. XIX. No. 3. Jakarta: LPPM Universitas Bina Sarana Informatika.
Yurichty Poppy Suhantri. 2017. “Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut UU No. 9 Tahun 2006 jo UU No. 9 Tahun 2011” . Lex et Societatis. Vol. V. No. 6. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Internet:
http://website.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/1044.html  diakses    pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 17.41 WIB.