## Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia
Volume 13 Number 1 Pages 1-6, 2019 Nationally Accredited: No. 3/E/KPT/2019
h t t p : / / j u r n a l . s t i e . a s i a . a c . i d / i n d e x . p h p / j i b e k a

## LIKUIDITAS DAN RISIKO KREDIT BANK PERSEPSI PASCA KEBIJAKAN TAX AMNESTI
Justita Dura 1* , Aniek Murniati 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Asia, Indonesia INFO ARTIKEL

## ABSTRACT
DOI: 10.32812/jibeka.v13i1.91
ISSN-P: 0126-1258 ISSN-E: 2620-875X
Keywords: LDR, NPL, Tax Amnesty, Bank of Perception
The bank must maintain a number of liquid assets to ensure that the bank can at any time fulfill its short-term obligations. Bank liquidity can be valued based on the Loan to deposit ratio (LDR). The growth performance of the banking industry has recently increased, including improvements in the non- performing loans (NPL). Annual credit growth was in the range of 9% to 10% percent in August 2016. While bad loans began to improve from 3.1%, down to 3%. "One of the improvement factors is because the tax amnesty of this study was based on a sample of 22 perception banks appointed by the government, to see liquidity after tax amnesty, t test was used. Based on the results of the liquidity research shown by the Loan to Deposit Ratio (LDR), the perception banks after the tax amnesty were at a fairly good standard of performance, namely 84.785%.
Based on BI regulations, the liquidity target is at a minimum of 78% and a maximum of 92%. Overall, the average bank perception is in a healthy condition of NPL, which is around 3%.

## ABSTRAK
Kata Kunci: LDR, NPL, Tax Amnesti, Bank Persepsi Bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas bank bisa di nilai berdasarkan Loan to deposit ratio (LDR). Kinerja pertumbuhan industri perbankan akhir-akhir ini tercatat meningkat, termasuk perbaikan dari sisi kredit macet (Non Performing Loan/NPL).
pertumbuhan kredit secara tahunan berada di kisaran 9 % sampai 10% persen di Agustus 2016. Sedangkan kredit macet mulai membaik dari 3,1 %, turun ke 3 %. “Salah satu faktor perbaikan ini karena tax amnesty Penelitian ini didasarkan atas sampel yaitu 22 bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk melihat likuiditas pasca tax amnesti maka digunakan t test. Berdasarkan hasil penelitian likuiditas yang di tunjukan oleh Loan to Deposit Ratio (LDR) bank persepsi sesudah tax amnesti berada pada standar kinerja yang cukup bagus yaitu 84,785 %. Berdasarkan peraturan BI target likuiditas berada pada minimal 78% dan maksimal 92%. Secara keseluruhan rata-rata bank persepsi berada pada kondisi NPL yang sehat yaitu sekitar 3%. © 2019 Jibeka. All rights reserved
I . Pendahuluan Pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan leabilitas (liability management). Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas bank bisa di nilai berdasarkan Loan to deposit ratio (LDR). Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2005). Adapun LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2008). Berdasarkan peraturan BI, bahwa kinerja bank dari sisi likuiditas (LDR) target likuiditas berada pada minimal 78% dan maksimal 92%. Kinerja pertumbuhan industri perbankan akhir-akhir ini tercatat meningkat, termasuk perbaikan dari sisi kredit macet (Non Performing Loan/NPL). pertumbuhan kredit secara tahunan berada di kisaran 9 % sampai 10% persen di Agustus 2016. Sedangkan kredit macet mulai membaik dari 3,1 %, turun ke 3 %. “Salah satu faktor perbaikan ini karena tax amnesty. Adanya confident dari pemilik dana (Zatnika, 2016). Pemerintahan saat ini memiliki nawacita, yang bisa dicapai salah satunya melalui Kebijakan tax amnesti menurut Pasal 1 UU No 11/2016. Definisi pengampunan adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan pajak. Dana pengampunan pajak khususnya dana repatriasi yang masuk ke bank persepsi termasuk dalam jenis dana dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK), sedangkan untuk uang tebusan hanya ditampung sementara di rekening tersendiri yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyiapkan insentif untuk bank persepsi berupa pendapatan fee atas jasanya dalam menampung uang tebusan. Insentif yang disiapkan agar bank-bank mampu berlomba-lomba menyerap dana tax amnesty termasuk dana repatriasi secara efisien sehingga Net Interest Margin (NIM) dan bunga kreditnya turun sebagai kompensasi pelayanan penerimaan pajak dari program tax amnesty . Dana pengampunan pajak yang masuk ke perbankan akan menambah suplai dana pihak ketiga sehingga suku bunga simpanan dapat diturunkan dan biaya operasional menjadi lebih murah. Dengan demikian, penyaluran kredit pun bisa lebih tinggi lagi. Penelitian Wisnu tahun 2005 menjelaskan bahwa beberapa rasio seperti CAR ( Cumulative Abnormal Return ), BOPO (rasio biaya operasional), NPL berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank umum di Indonesia (Mawardi, 2005). Untuk menilai kinerja suatu perusahaan bisa digunakan rasio keuangan (Munawir, 2010).
Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi . Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu memiliki kemampuan membayar.Kemampuan membayar baru terdapat pada perusahaan apabila kekuatan membayar-nya adalah demikian besarnya sehingga dapat memenuhi semua kewajiban finansiilnya yang segera harus dipenuhi. Dengan demikian maka kemampuan membayar itu dapat diketahui setelah membandingkan kekuatan membayar-nya di satu pihak dengan kewajiban-kewajiban finansiilnya yang segera harus dipenuhi di lain pihak. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah likuid, dan sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar adalah illikuid.
Likuiditas lembaga keuangan dinyatakan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2005). LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2008). NPL atau Non Performing Loan merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Indikator tersebut merupakan rasio keuangan pokok yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar dan likuidasi. NPL yang digunakan adalah NPL neto yaitu NPL yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Ini artinya NPL merupakan indiakasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank. NPL yang juga dikenal dengan kredit bermasalah ini memang bisa berdampak pada berkurangnya modal bank. Jika hal ini dibiarkan, maka yang pasti akan berdampak pada penyaluran kredit pada periode berikutnya.
Non Performing Loan ( NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Kasmir, 2008). NPL mencerminkan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi oleh pihak bank dimana tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan. Semakin kecil NPL maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terlebih dahulu kepada debitur untuk membayar kewajibannya. Setelah kredit diberikan maka pihak bank wajib memantau terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 11/2016 mengenai Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak, pelaksanaannya, pengampunan pajak didasarkan pada empat asas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional. Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Asas keadilan adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum. Asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, masyarakat di atas kepentingan lainnya. Dalam pengampunan pajak ada subjek dan objek yang harus diperhatikan yaitu wajib pajak, Orang pribadi, Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) menjadi mitra KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. Adapula berdasarkan Pasal 1 UU Pengampunan Pajak No. 14/2016, Bank Persepsi adalah Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
Atas jasa pelayanan penerimaan setoran penerimaan negara tersebut Bank Persepsi memperoleh imbalan dari Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Besarnya imbalan jasa pelayanan penerimaan Negara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.Bank umum yang ingin menjadi Bank Persepsi harus mengajukan izin kepada Menteri Keuangan untuk dapat ditunjuk menjadi Bank Persepsi. Berdasarkan kajian teori tersebut diatas penarikan dan penempatan dana dari program tax amnesty, pemerintah melibatkan beberapa perbankan nasional (dikenal dengan istilah bank persepsi) sebagai Gateway, pintu masuknya dana pengampunan pajak. Dalam menjalankan mandatnya, bank persepsi tak lepas dari tuntutannya untuk mampu bersaing demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan melalui perbaikan kinerja keuangannya, sehingga memperoleh laba (keuntungan). Program pengampunan pajak (tax amnesty) di prediksi telah membawa pengaruh positif terhadap kinerja industri perbankan nasional (Suharno, 2016).
II . Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Adapun penelitian deskriftif kuantitatif menurut Sugiyono tahun 2010 adalah penelitian yang menjelaskan objek penelitian yang diteliti (Sugiyono, 2010). Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bank persepsi yang diatur oleh peraturan pemerintah tentang tax amnesti yang busa diperoleh dari laporan ICMD dan dari Laporan Bank Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dilakukan denga nmenentukan kriteria, menjadi Bank persepsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 7-11 PMK 119/PMK.08/2016 Pengampunan Pajak adalah Bank Persepsi yang ditetapkan oleh Menteri dan termasuk dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha 4 dan Bank Umum Kelompok Usaha 3 dan mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan penitipan dengan pengelolaan ( trust ), Memiliki surat persetujuan Bank sebagai custodian dari Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi administrator rekening dana nasabah. Dari 77 bank persepsi di Indonesia, yang memenuhi kreteria penelitian ada 22 bank persepsi. Sehingga sampel penelitian ini adalah laporan keuangan 22 bank persepsi 2017 sebagai kinerja setelah ditetapkannya undang-undang tax amnesti. Penelitian ini menggunakan t test untuk membandingkan kinerja pasca tax amnesti.
III . Hasil Penelitian dan Pembahasan Terkait penarikan dan penempatan dana dari program tax amnesty, pemerintah melibatkan beberapa perbankan nasional maupun daerah (dikenal dengan istilah bank persepsi). Bank persepsi ini sebagai Gateway, pintu masuknya dana pengampunan pajak. Untuk menjalankan mandatnya, bank persepsi tak lepas dari tuntutannya untuk mampu bersaing demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan melalui perbaikan kinerja keuangannya, sehingga memperoleh laba (keuntungan). Program pengampunan pajak (tax amnesty) di prediksi telah membawa pengaruh positif terhadap kinerja industri perbankan nasional. Pada tahun 2015 bank-bank lebih berhati-hati dalam berbisnis, antara lain dengan lebih banyak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai keuangan (CKPN) seiring dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah ( Non Performing Loan /NPL). Likuiditas perbankan perlu dikelola guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan menyalurkan pinjaman (kredit) kepada peminjam (debitur). Jika nilai LDR terlalu tinggi, artinya perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya, jika nilai LDR terlalu rendah berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah, karena seperti yang diketahui dunia perbankan memperoleh pendapatan melalui kredit yang disalurkan. Likuiditas perbankan perlu dikelola guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan menyalurkan pinjaman (kredit) kepada peminjam (debitur). Jika nilai LDR terlalu tinggi, artinya perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK).
Sebaliknya, jika nilai LDR terlalu rendah berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah, karena seperti yang diketahui dunia perbankan memperoleh pendapatan melalui kredit yang disalurkan. Berdasarkan hasil penelitian tingkat likuiditas perbankkan bisa dilihat pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Rata-rata tingkat likuiditas bank persepsi Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 LDR Sebelum tax amnesti 87,00273 22 9,198029 1,961026 LDR SesudahTax amnesti 84,78545 22 9,195583 1,960505
Berdasarkan tabel t test yaitu Tabel 1, dapat diketahui bahwa likuiditas (LDR) bank persepsi sesudah tax amnesti berada pada standar kinerja yang cukup bagus yaitu 84,785 %. Berdasarkan peraturan BI target likuiditas berada pada minimal 78% dan maksimal 92%. Berdasarkan hasil penelitian pasca tax amnesti, ada beberapa bank yang memiliki rasio sesuai dengan standar kinerja bank berdasarkan peraturan BI. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata bank berada pada tingkat likuiditas yang membaik seperti Bank DBS, yang awalnya tingkat LDR yang terlalu besar pada tahun 2015, kemudian setelah pasca taxamnesti kondisi ini menjadi lebih baik, yaitu berada pada standar kinerja. Rasio NPL perbankan nasional meningkat. Pada Oktober 2015, NPL bank tercatat sebesar 2,67% atau naik 33 basis poin secara tahunan ( year-on-year ) dari 2,34%. Untuk mengetahi bagaimana resiko kredit bermasalah bank persepsi sebelum tax amnesti maka dapat dilihat berdasarkan hasil statistik dengan paried t test. Berikut ini adalah tabel kinerja bank persepsi berdasarkan NPL yaitu Tabel 2.

## Tabel 2. Rata-rata resiko kredit bank persepsi
Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 NPLsebelumtaxamnesti 3,1386 22 3,08067 ,65680 NPLsesudahtaxamnesti 3,5409 22 3,20891 ,68414
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai NPL atau besarnya kredit bermasalah, rata-rata bank persepsi memiliki nilai NPL yang sesuai dengan standar kinerja yaitu dibawah 5%. Namun berdasarka temuan penelitian ada satu bank yang memiliki NPL yang sangat tinggi, yaitu BPD Papua. NPL pasca tax amnesti mencapai 19%, kondisi ini disebabkan karana tidak disiapkaknya risk manajemen, belum punya tenaga analisi kredit yang kompeten, dan standar operating prosedur dalam penyaluran kredit tidak dijalankan dengan baik. Bank juga tidak menyalurkan kredit pada usah-usah yang produktif. Secara keseluruhan rata-rata bank persepsi berada pada kondisi NPL yang sehat. Beberapa bank bahkan berada pada nilai NPL di bawah 2%, yaitu Bank BCA, Mandiri, BNI, BDP Jateng dan BDP Jabar. Bank-bank tersebut memiliki kenaikan kinerja yang baik atas semakin kecilnya kredit bermasalah. Pasca tax amnesti menunjukkan beberapa bank memiliki peningkatan atas kinerja kredit yang bermasalah yang ditunjukkan nilai NPL beberapa bank mengalami penurunan. Namun ada beberapa bank yang mengalami kenaikan nilai NPLnya.
IV . Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian likuiditas yang di tunjukan oleh Loan to Deposit Ratio (LDR) bank persepsi sesudah tax amnesti berada pada standar kinerja yang cukup bagus yaitu 84,785 % . Berdasarkan peraturan BI target likuiditas berada pada minimal 78% dan maksimal 92%. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata bank
berada pada tingkat likuiditas yang membaik seperti Bank DBS, yang awalnya tingkat LDR yang terlalu besar pada tahun 2015, kemudian setelah pasca taxamnesti kondisi ini menjadi lebih baik, yaitu berada pada standar kinerja.Secara keseluruhan rata-rata bank persepsi berada pada kondisi NPL yang sehat. Beberapa bank bahkan berada pada nilai NPL di bawah 2%, yaitu Bank BCA, Mandiri, BNI, BDP Jateng dan BDP Jabar. Bank-bank tersebut memiliki kenaikan kinerja yang baik atas semakin kecilnya kredit bermasalah. Keterbatasan penelitian ini hanya menjelaskan rasio likuiditas yang dinilai berdasarkan LDR, serta tidak menunjukkan bagaimana perbedaan kinerja setelah adanya kebijakan tax amnesti. Keterbatasan penelitian ini juga hanya menunjukkan rata-rata rasio LDR dan rasio kredit bermasalah (NPL) tanpa melihat dampaknya pada kinerja keseluruhan dari perbankkan. Dari keterbatasan penelitian tersebut maka peneliti berikutnya disarankan untuk menganalisis kinerja perbankan sebelah tax amnesti dan setelah tax amnesti yang dihubungkan dengan laba perusahaan. Penelitian berikutnya juga diharapkan menambah variabel penelitian dan sampel penelitian.

## Daftar Pustaka
Dendawijaya, L. (2005). Manajemen Perbankan (Edisi Kedu). Bogor: Ghalia Indonesia.
Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revi). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Mawardi, W. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Assset Kurang Dari 1 Triliun). Jurnal Bisnis Strategi , 14 (1), 83–93.
Munawir. (2010). Analisis Laporan Keuangan (Edisi 4). Yogyakarta: Liberty.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung: CV. Alfabeta.
Suharno. (2016). Panduan Praktis Tax Amnesti Indonesia . Jakarta: Kompas.
Zatnika, A. M. (2016). “Tax Amnesty” untuk Perusahaan Cangkang Disiapkan.