September 2019

## PEMETAAN PARTISIPATIF GUNA PENGUSULAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DALAM KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: The  Agrarian  Reform  Program  of Jokowi’s  era  allocated  land  from the  release  of  forest area of 4,1 million ha trough the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) spread over 159 regencies/cities. The PPTKH proposal can only be done once by the community in the district unit.  Therefore,  participatory  mapping  is  necessary  so  that  the  community  can  prepare  the  Inver PTKH proposal material. This study aims to explain the implementation, benefits and constraints of participatory  mapping  for  proposing  TORA  in  forest  areas.  The  research  method  used  was descriptive  qualitative  with  spatial  pattern  analysis.  Data  collection  is  done  by  observation, interviews and document studies. Conduct participatory mapping with  using Scaled 2D Mapping and semi-observation participatory. The results show that the benefits of participatory mapping are: the transfer of knowledge of the community, the preparation of a PPTKH proposed database for the community,  and  a  working  map  for  the  Inver  PTKH  Team.  The  study  was  conducted  to  be  an effective method of PPTKH socialization because it was carried out to the public so that the purpose of PPTKH can be understood directly.
Keywords: agrarian reform, PPTKH, participatory mapping
Intisari: Program  Reforma  Agraria  era  Jokowi  mengalokasikan  tanah  dari  pelepasan  kawasan hutan sekitar 4,1 juta ha melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang  tersebar  dalam  159  kabupaten/kota.  Usulan  PPTKH  hanya  dapat  dilakukan  satu  kali  oleh masyarakat  dalam  satuan  wilayah  kabupaten.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  pemetaan partisipatif  untuk  membantu  masyarakat  agar  dapat  menyiapkan  bahan  usulan  Inver  PTKH. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pelaksanaan,  manfaat  dan  kendala  pemetaan partisipatif  guna  pengusulan  TORA  dalam  kawasan  hutan.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  analisis  pola  keruangan.  Untuk  memperoleh  data  dilakukan dengan  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumen.  Pelaksanaan  pemetaan  partisipatif  dengan teknik Scaled  2D  Mapping dan  observasi  semi  partisipatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa manfaat adanya pemetaan partisipatif adalah transfer of knowledge masyarakat, penyiapan data base usulan  PPTKH  bagi  masyarakat,  dan  peta  kerja  bagi  Tim  Inver  PTKH.  Kajian  yang  dilakukan menjadi  metode  sosialisasi  PPTKH  yang  efektif  karena  dilakukan  kepada  masyarakat  sehingga maksud PPTKH dapat dipahami secara langsung.
Kata Kunci: Reforma Agraria, PPTKH, Pemetaan Partisipatif

## A. Pendahuluan
Lahirnya  Ketetapan  MPR-RI  No.  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan Sumberdaya Alam menjadi komitmen politik pemerintah untuk menjalankan pembaruan  agraria  yang  didasarkan  semangat  awal  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 yang  dikenal  dengan  UUPA  (Pasaribu  2012,  125).  Pelaksanaan  Pembaruan  Agraria dilakukan  oleh  Pemerintahan  Jokowi  melalui  Program  Reforma  Agraria  dengan
Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) ... 25
mencantumkannya  ke  dalam  Nawacita  kelima  (Limbong  2017).  Pelaksanaan  Nawacita kelima tersebut melalui program Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera melalui Reforma Agraria 9 juta ha untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi, dan jaminan sosial.  Reforma  Agraria  9  juta  ha  dilaksanakan  melalui  skema  legalisasi  aset  dan redistribusi tanah masing-masing seluas 4,5 juta ha. Skema legalisasi aset dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu tanah transmigrasi belum bersertifikat seluas 0,6 juta ha dan legalisasi aset 3,9 juta ha.  Demikian pula skema redistribusi tanah dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu  tanah  bekas  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  dan  tanah  terlantar  seluas  0,4  juta  ha  dan pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha. Sedangkan skema ketiga adalah hutan negara seluas  sekitar  12,7  juta  ha yang  dikenal dengan  skema  Perhutanan  Sosial  termuat  dalam dokumen  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  2015-2019  (Dirjen Planologi  KLHK  2018).  Penyediaan  sumber  Tanah  Obyek  Reforma  Agraria  (TORA)  dan terlaksananya  redistribusi  tanah  dan  legalisasi  aset  dengan  sasaran  identifikasi  kawasan hutan  secara  kelembagaan  dilakukan  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan KLHK.
Kegiatan-kegiatan  prioritas  dalam  penataan  penguasaan  dan  pemilikan  TORA dalam  kawasan  hutan  yang  dilepaskan  dengan  mengidentifikasi  agar  dapat  diketahui secara  persis  tanah-tanah  yang  akan  dilepaskan  sehingga  dapat  diredistribusikan  serta keberadaan  hutan  yang  kenyataannya  tidak  sesuai  (KSP  2016).  Untuk  mencapai  hal tersebut,  maka  Presiden  Jokowi  menandatangani  Peraturan  Presiden  No.  88  Tahun  2017 tentang  Penyelesaian  Penguasan  Tanah  dalam  Kawasan  Hutan  (PPTKH).  Perpres  ini diharapkan  menjadi  solusi  atas  persoalan  PPTKH  serta  jembatan  bagi  perbedaan kepentingan  antar  sektor  dan  daerah  (Kartodiharjo  2017)  .  Perpres  No.  88  Tahun  2017 merupakan  suatu  kebijakan  untuk  mendukung  salah  satu  komponen  program  strategi nasional  pelaksanaan  Reforma  Agraria  yaitu  Penguatan  Kerangka  Regulasi  dan Penyelesaian Konflik Agraria. Hal tersebut ditujukan untuk menyediakan peraturan yang memadai  untuk  pelaksanaan  agenda-agenda  Reforma  Agraria  dan  keadilan  tenurial untuk  tanah-tanah  masyarakat  yang  berada  dalam  konflik-konflik  agraria  dengan mengatur  pola  penyelesaian  penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan  (Sutadi,  Luthfi,  & Mujiburohman 2018, 212).
Tahapan  PPTKH  sesuai  Pasal  20  adalah  kegiatan  inventarisasi  penguasaan  tanah dalam  kawasan  hutan;  verifikasi  penguasaan  tanah  dan  penyampaian  rekomendasi; penetapan  pola  penyelesaian  penguasaan  tanah  dan  pemanfaatan  tanah  dalam  kawasan hutan;  penerbitan  keputusan  penyelesaian  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  dalam kawasan hutan; serta penerbitan sertipikat hak atas tanah.  Oleh karena itu dibentuk Tim Percepatan  Pusat  yang  diketuai  oleh  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  yang

## 26 Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami
bertanggung  jawab  langsung  kepada  presiden.  Sedangkan  pelaksanaan  di  daerah dilakukan  oleh  Tim  Inver  PTKH.  Pedoman  pelaksanaan  tugas  Tim  Inver  diatur  dalam Permenko  No.  3  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tim  Inventarisasi  dan Verifikasi  Penguasaan Tanah  Dalam Kawasan  Hutan.  Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam Tim Inver  berasal  dari  pemprov/pemda, Kementerian  LHK, dan  Kementerian  ATR/BPN, sehingga dibutuhkan kerja sama dan sikap proaktif antar unsur tersebut.
Mekanisme pengajuan permohonan inver terdapat di Pasal 22 Perpres No. 88 Tahun 2017  yaitu  Tim  Inver  dalam  melakukan  kegiatan  inver  atas  dasar  permohonan  yang diajukan  oleh  bupati/walikota  yang  berasal  dari  usulan  permohonan  dari  kepala  desa dalam  satuan  wilayah  administrasi  kabupaten/kota.  Kesempatan  bagi  masyarakat  untuk mengeluarkan  tanah  yang  dikuasainya  dari  kawasan  hutan  akan  hilang  apabila pemerintah  melewatkannya,  hal  ini  dilakukan  untuk menjaga agar  kawasan  hutan  tidak terus berkurang (Salim, Pinuji & Utami 2018, 184).
Salah satu kelengkapan berkas usulan permohonan yang diajukan oleh masyarakat adalah sketsa bidang tanah secara sederhana. Sketsa bidang tanah yang digunakan untuk mengajukan usulan Inver PTKH dapat terbantu apabila di wilayah tersebut sudah pernah dilakukan  pemetaan  tanah.  Seperti  halnya  yang  disampaikan  oleh  Sekretaris  Jenderal Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN),  Abdon  Nababan,  pada  peringatan  Hari Kebangkitan Masyarakat Adat pada 17 M aret 2011, “Petakan wilayah adat An da sebelum dipetakan  orang  lain ” (Pramono  2014).  Pesan  tersebut  mengamanatkan  kepada masyarakat  khususnya  masyarakat  hukum  adat  agar  memiliki  kesadaran  untuk mengamankan wilayahnya sendiri dengan cara  pemetaan tanah, apabila tidak dilakukan maka  dapat  menyebabkan  orang  lain  yang  akan  memetakan  wilayah  tersebut  sehingga membuka peluang adanya klaim dan masyarakat kehilangan kesempatan atas haknya.
Berbagai  permasalahan  yang  dimungkinkan  akan  muncul  dalam  PPTKH  adalah terjadi konflik karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam tata batas kehutanan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah (Sinabutar dkk 2015); Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan  untuk  Penyediaan  Sumber  TORA  yang  dijadikan  acuan  dalam  mengambil kebijakan PPTKH tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan; keterbatasan sumber daya manusia;  serta  ketidakpedulian dan  pemahaman  yang kurang  dari masyarakat  terhadap sosialisasi  PPTKH  (Utami,  Salim  &  Mujiati  2018).  Oleh  karena  itu  perlu  diberikan pemahaman  yang  mendalam  kepada  masyarakat  akan  pentingnya  PPTKH  atas  wilayah yang  sedang  mereka  kuasai  sehingga  masyarakat  sadar  untuk  mengusulkan  kegiatan Inver PTKH.
Partisipasi  masyarakat  menjadi  penentu  bagi  pencapaian  keberhasilan  Reforma Agraria  (KSP  2017).  Oleh  karena  itu,  pemetaan  partisipasif  dapat  mempercepat
Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) ... 27
pelaksanaan PPTKH di Provinsi Sumatera Selatan. Tim Inver di Provinsi Sumatera Selatan telah terbentuk melalui SK Gubernur Sumatera Selatan No. 770/Kpts/Dishut/2017 Tanggal 8  Desember  2017.  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  (OKU)  merupakan  salah  satu  dari kabupaten  yang  memiliki  kriteria  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  TORA berdasarkan Peta Indikatif Revisi III No. 8716/2018.
Tujuan kajian ini adalah untuk menjelaskan pemetaan partisipatif guna pengusulan TORA  dalam  kawasan  hutan  di  Kabupaten  OKU;  Untuk  mengetahui  dan  menjelaskan manfaat  pemetaan  partisipatif  untuk  proses  penyelesaian  permasalahan  masyarakat mengenai  penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan;  Serta  untuk  mengetahui  dan menjelaskan  kendala  yang  dihadapi  saat  melaksanakan  pemetaan  partisipatif  guna pengusulan TORA dalam kawasan hutan di Kabupaten OKU. Kajian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan keruangan (spatial approach) dengan mengunakan analisis  pola  keruangan.  Metode  deskriptif  meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang  (Nazir  1988,  63).  Analisis  pola  keruangan  lebih  menekankan  kepada  kekhasan sebaran  keruangan  gejala  geosfera  di  permukaan  bumi  yang  berupa  elemen-elemen pembentukan  ruang  yang  dapat diabstraksi  menjadi  bentuk  titik,  garis atau  area (Yunus 2010,  50).  Selain  itu,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  partisipatif  sebagai  salah satu  cara  pengumpulan data  dengan  melibatkan  langsung  masyarakat  melalui  observasi semi  partisipatif  yaitu  dilaksanakan  apabila  peneliti  tidak  mempunyai  cukup  waktu  dan keterbatasan kemampuan fisik (Yunus 2016, 379).
Besarnya target Reforma Agraria dengan skema redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan  tanah  kawasan  hutan  yang  diberikan  oleh  Jokowi  ternyata  tidak  sebanding dengan  kajian-kajian  mengenai  bagaimana  kesiapan  petugas  di  lapangan  yang  berasal dari  berbagai  sektor,  bagaimana  respons  masyarakat  atas  kebijakan  tersebut,  bagaimana seharusnya  pelaksanaan  di  lapangan,  serta  apa  kendala  yang  dihadapi  dan  solusi  yang diberikan. Kajian yang dilakukan Luthfi (2018) yaitu mengenai terbentuknya kelembagaan pelaksanaan  Reforma  Agraria  pada  Era  Jokowi  serta  bagaimana  kelembagaan  tersebut dibentuk  dan  dipraktikkan  di  Kabupaten  Sigi.  Kajian  mengenai  Reforma  Agraria  dalam kawasan hutan Era Jokowi dapat ditemukan pada penelitian Salim, Pinuji & Utami (2018) di  Sungaitohor  yang  dilaksanakan  dengan  skema  Perhutanan  Sosial  akan  tetapi  juga mengungkapkan bahwa adanya peluang untuk dapat dilakukan dengan Inver PTKH bagi tanah  yang  sudah  menjadi  pemukiman  dan  garapan  masyarakat.  Untuk  mengetahui pelaksanaan  Inver  PTKH  telah  dikaji  oleh  Utami,  Salim  &  Mujiati  (2018)  di  Sumatera Selatan  serta  kendala  yang  dihadapi  yaitu  menyangkut  Kementerian  LHK  maupun dengan Kementerian ATR/BPN dan respon masyarakat terhadap kegiatan tersebut, akan
28 Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami
tetapi  dalam  kajian  tersebut  juga  menawarkan  solusi  dengan  melibatkan  Pemda  dan memberdayakan  masyarakat  dengan  melakukan  pemetaan  partisipatif.  Sutaryono  & Gumelar (2018) melakukan kajian mengenai pelaksanakan PPTKH di Bengkayang dengan pola  perubahan  batas  kawasan  hutan  pada  wilayah  permukiman,  fasilitas  sosial  dan fasilitas umum.
Sementara  studi  mengenai  pemetaan  partisipatif  telah  banyak  dilakukan  untuk berbagai  keperluan,  di  antaranya  sebagai  alat  perlawanan  masyarakat  adat  untuk mengurangi konflik (Kamim, Amal & Khandiq 2018) serta mempertegas aset ruang desa sehingga  dapat  diketahui  batas  wilayah  dan  kepemilikan  (Mayasari,  2016).  Pemetaan partisipatif  di  lingkungan  Kementerian  ATR/BPN  juga  telah  dilakukan  oleh  Nugroho, Dewi & Pinuji (2018) degan mengkaji formula kontribusi dan partisipasi stakeholders dalam pembuatan  dan  pemanfaatan  peta  hasil  pemetaan  partisipatif,  multi  manfaat  yang diperoleh stakeholders , serta upaya pemanfaatan peta secara optimal. Pemetaan partisipatif guna  pelepasan  tanah  kawasan  hutan  sebenarnya  dikaji  oleh Luthfi  (2018)  di  Sigi,  tetapi tidak  diungkapkan  secara  spesifik  bagaimana  pelaksanaannya.  Secara  umum  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti  berdasarkan  pada  penelitian-penelitian  terdahulu,  akan tetapi  kajian-kajian  tersebut  terdapat  banyak  celah  dan  ruang  khususnya  pemetaan partisipatif  dalam  kerangka  PPTKH.  Penelitian  ini  melihat  kekosongan  tersebut,  yakni pemetaaan  partisipatif  sebagai  upaya  untuk  melibatkan  masyarakat  guna  pengusulan TORA  dalam  kawasan  hutan  sehingga  dapat  mempercepat  kinerja  Tim  Inver  serta kemudian dapat dilakukan redistribusi tanah oleh Kementerian ATR/BPN.

## B. Pemetaan Partisipatif Penguasaan Tanah Masyarakat dalam Kawasan Hutan

## 1. Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif Penguasaan Tanah Masyarakat dalam Kawasan Hutan
Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah salah satu dari kabupaten yang direncakan untuk  melaksanakan  PPTKH  tahun  2019  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  bersama  dengan Kabupaten  Banyuasin  dan  Kabupaten  Pagar  Alam  yang  saat  ini  masih  tahap  audiensi, sehingga belum ada sosialisasi kepada kepala desa. Hal tersebut dikarenakan belum ada penentuan desa yang akan menjadi target lokasi pelaksanaan Inver  PTKH dimana dalam proses  penentuannya  membutuhkan  pengolahan  data  yang  didasarkan  pada  Peta Indikatif  Kawasan  Hutan  untuk  Penyediaan  Sumber  TORA  Revisi  III  dengan  SK  No. 8716/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018  Tanggal  20  Desember  2018  yang  dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK.
Akan  tetapi,  apabila  dilakukan  pengecekan  kembali  di  lapangan  hasilnya  masih banyak  ditemukan  pemukiman  baik  lama  maupun  baru  berada  dalam  Kawasan  Hutan.
Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) ... 29
Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Tim  Inver  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  tahun  2018 adalah  melakukan  kegiatan  Inver  PTKH  tidak  hanya  terhadap  bidang  tanah  yang tercantum  di  dalam  Peta  Indikatif  Alokasi  Kawasan  Hutan  untuk  Penyediaan  Sumber TORA,  tetapi  juga  terhadap  tanah-tanah  yang  termasuk  kriteria  Alokasi  TORA  yaitu pemukiman, fasum, dan fasos di luar peta tersebut. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan agar pemerintah tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memiliki tanah yang telah mereka kuasai.
Gambar 1.  Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019
Berdasarkan  hasil overlay peta  maka  dapat  diketahui  luas  kawasan  hutan  yang berada  dalam  wilayah  administrasi  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  adalah  98.053.39  ha serta terdapat terdapat 3 (tiga) kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ketiga kelompok hutan tersebut adalah HP Air Laye; Kelompok Hutan Bukit Jambul Gunung  Patah,  Bukit  Jambul  Asahan,  dan  Bukit;  dan  sebagian  Kelompok  Hutan  Suban Jeriji.  Kawasan  hutan  yang  berada  di  Kecamatan  Lengkiti  HP  adalah  Air  Laye  dan Kelompok  Hutan  Bukit  Jambul  Gunung  Patah,  Bukit  Jambul  Asahan,  Bukit  Nanti, Mekakau dan Air Tebangka. Luas masing-masing kawasan hutan tersebut adalah 6740,374 ha untuk HP Air Laye dan 44.210 ha untuk Kelompok Hutan Bukit Jambul Gunung Patah, Bukit Jambul Asahan, Bukit Nanti, Mekakau dan Air Tebangka.

## 30 Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami
Salah  satu  desa  yang  sebagian  wilayahnya  masuk  dalam  kawasan  hutan  dan memenuhi kriteria Alokasi TORA akan tetapi tidak termasuk dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi III adalah Desa Gedung Pekuon, Kecamatan  Lengkiti,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu.  Alasan  Desa  Gedung  Pekuon diusulkan  untuk  dilaksanakan  kegiatan  Inver  PTKH  adalah  terdapat  penggunaan  tanah berupa  pemukiman,  fasum  fasos  yang  sesuai  dengan  kriteria  Alokasi  TORA  tetapi  tidak tercantum dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi  III.  Hal  tersebut  diketahui  karena  pada  tahun  2012  Desa  Gedung  Pekuon  telah dilaksanakan inventarisasi terhadap penggunaan tanah yang berupa tanah garapan untuk dijadikan  HTR  (Hutan  Tanaman  Rakyat)  dan  melihat  Peta  Indikatif  Alokasi  Kawasan Hutan  untuk  Penyediaan  Sumber  TORA  Revisi  III.  Kawasan  hutan  di  Desa  Gedung Pekuon  adalah  HP  Air  Tebangka  yang  merupakan  bagian  dari  Kelompok  Hutan  Bukit Jambul Gunung Patah, Bukit Jambul Asahan, Bukit Nanti, Mekakau dan Air Tebangka.
Provinsi  Sumatera  Selatan  telah  melaksanakan  kegiatan  Inver  PTKH  pada  tahun 2018  di  6  (enam)  kabupaten  yaitu  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur  (OKU  Timur), Ogan  Komering  Ulu  Selatan  (OKU  Selatan),  Musi Banyuasin,  Musi Rawas,  Muara Enim, dan  Ogan  Komering  Ilir  (OKI)  dengan  dasar  SK  Gubernur  Sumatera  Selatan  No. 770/KPTS/DISHUT/2017. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan selaku ketua membentuk  Tim  Pengelola  Administrasi  Kegiatan  (TPAK),  Koordinator  Regu  Pelaksana dan  Regu  Pelaksana  Penguasaan  Tanah  dalam  Kawasan  Hutan.  Pembagian  regu pelaksana berdasarkan luas dengan masing-masing seluas ± 500 ha. Setiap regu terdiri atas 1 (satu) orang sebagai ketua regu dan 10 (sepuluh) orang sebagai anggota.
Tim  Inver  PTKH  yang  melaksanakan  kegiatan  di  Kabupaten  OKU  Selatan  tahun 2018  sejumlah 9  regu  dengan  luas  permohonan  ±  14.121,42  ha. Luas  tersebut  lebih  besar dari  yang  tercantum  di  dalam  Peta  Indikatif  yaitu  seluas  4.266,30  ha  (Kementerian  LHK Tahun  2018).  Perbedaan  luas  terjadi  karena  kriteria  pemukiman,  fasum  dan  fasos  belum semua  terakomodir  dalam  peta  tersebut,  sedangkan  pengusulan  PPTKH  hanya  dapat dilakukan  sekali,  sehingga  terhadap  tanah-tanah  tersebut  tetap  dilakukan  usulan  Inver PTKH. Peran aktif dan respons masyarakat sangat menentukan dari kegiatan ini, terlebih terhadap tanah yang tidak masuk dalam Peta Indikatif karena belum dilakukan sosialisasi sebelumnya  dibandingkan  dengan  daerah  yang  terdapat  dalam  Peta  Indikatif.  Respon masyarakat  terhadap  adanya  Inver  PTKH  pada  tahun  2018  cukup  beragam,  ada  yang menyambut  dengan  antusias  adanya  inver,  namun  ada  juga  yang  sama  sekali  tidak menghendaki karena merasa wilayahnya bukan kawasan hutan.
Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) ... 31
Hasil  Tim  Inver  PTKH  Tahun  2018  di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  menunjukkan bahwa luas permohonan lebih tinggi dari luas yang Peta Indikatif kecuali Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya secara lengkap bisa dilihat dalam Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Hasil Pekerjaan Tim Inver Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018
No Kabupaten Luas Indikatif (ha) Luas Permohonan (ha) Luas Inver (ha) Rekomendasi (ha) 1 OKU Timur 1.409,18 6.108,75 988,58 1.455,71 2 OKU Selatan 4.385,64 17.594,40 4.265,00 3.696,16 3 Musi Banyuasin 11.680,90 2.436,52 11.586,50 - 4 Musi Rawas 48.692,90 4.248,68 28.578,20 - 5 Muara Enim 9.541,15 16.864,90 9.128,60 - 6 OKI 19.731,40 48.758,00 19.731,30 - Jumlah 95.441,17 96.011,35 74.278,18 5.151,87
Sumber: BPKH Wilayah II, 2019
Luas  dan  kriteria  Alokasi  TORA  yang  terdapat  di  wilayah  Kabupaten  OKU  dapat dilihat  dari  Peta  Indikatif  Alokasi  Kawasan  Hutan  untuk  Penyediaan  Sumber  TORA  di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagiamana terdapat pada Gambar 1 yaitu 12.499,72 ha. Sementara luas dan kriteria Alokasi TORA di Kecamatan Lengkiti adalah 2.845,41 ha yang terdiri  atas  2  (dua)  kriteria  yaitu:  permukiman,  fasum,  dan  fasos  seluas  139,32  ha;  serta pertanian  lahan  kering  yang  menjadi  sumber  mata  pencaharian  utama  masyarakat setempat seluas 2.706,09 ha.
Kegiatan  pemetaan  partisipatif  guna  pengusulan  Inver  PTKH  di  Desa  Gedung Pekuon,  Kecamatan  Lengkiti,  Kabupaten  OKU  dilakukan  dengan  observasi  semi partisipatif. Observasi semi partisipatif dilakukan karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki  oleh  peneliti  serta  peneliti  secara  fisik  tidak  mampu  melakukan  kegiatan partisipasi tersebut secara penuh. Kegiatan pemetaan partisipatif ini menggunakan teknik Scaled  2D  Mapping .  Teknik Scaled  2D  Mapping pernah  dilaksanakan  Bramantiyo  Marjuki pada tahun 2017 untuk mendukung penyusunan basis data spasial penggunaan lahan dan sumber  daya  desa  di  Desa  Sendangdadi,  Kecamatan  Mlati,  Kabupaten  Sleman,  Provinsi DIY. Berikut ini langkah-langkah pemetaan partisipatif yang dilakukan di Dusun IV Desa Gedung Pekuon:
32 Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami

## a. Sosialisasi Terkait Maksud dan Tujuan Kegiatan
Maksud dan tujuan dilaksanakan pemetaan partisipatif disampaikan  kepada Dinas Kehutanan  Provinsi  Sumatera  Selatan,  BPKH  Wilayah  II,  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  OKU, UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti-Martapura, Pemerintah Kabupaten OKU, Kecamatan Lengkiti, dan Desa Gedung Pekuon. Sosialisasi secara khusus disampaikan kepada Kepala Dusun  IV,  Kepala  RT  1  dan  RT  2  di  Dusun  IV  beserta  warga  yang  hadir  baik  yang menguasai tanah mapun yang mewakili.
Gambar 2. Sosialisasi Kegiatan Pemetaan Partisipatif
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

## b. Survei Pendahuluan
Survei  pendahuluan  dilakukan  dengan  mengecek  kondisi  sebenarnya  di  lapangan berdasarkan citra satelit dan menggunakan GPS handheld dengan tujuan pengenalan awal peneliti terhadap keadaan lapangan agar mendapatkan data awal mengenai kondisi yang sebenarnya  serta  lebih  memudahkan  untuk  melakukan  koordinasi  dengan  UPTD  KPH Wilayah  VI  Bukit  Nanti  Martapura.  Survei  pendahulan  diawali  dengan  mengecek keberadaan sekolah dasar, masjid dan persimpangan jalan, setelah mendapat keterangan dari  perangkat desa  serta  koordinasi  dengan  Staf  UPTD  KPH  dengan  cara  mengirimkan koordinat  titik  terluar  hasil  survei  lokasi  dengan  kriteria  adalah  pemukiman,  fasum  dan fasos,  yaitu  392.754;  9.524.708  dengan  sistem  korrdinat  UTM  sebagimana  dapat  dilihat pada  Gambar  3.  Hasil  koordinasi  menyatakan  bahwa  titik  koordinat  tersebut  dalam  HP Air  Tebangka.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  dapat  dilanjutkan  untuk  keseluruhan  kriteria pemukiman, fasum dan fasos yang berada di wilayah Dusun IV Desa Gedung Pekuon.

## Gambar 3. Hasil Survei Pendahuluan

## Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

## c. Pengenalan Citra Satelit
Pengenalan  terhadap  citra  satelit  dilakukan  dengan  interpretasi  citra  satelit bertujuan  untuk  mengetahui  keberadaan  tanah  yang  dikuasai  oleh  masyarakat.  Citra satelit yang digunakan adalah citra tegak ortogonal BIG Tahun 2018 yang bersumber dari Kementerian  ATR/BPN  serta  Citra  Satelit Google  Earth yang  bersumber  dari UMD yang diolah dengan menggunakan Global Mapper . Penggunaan 2 (dua) citra satelit dimaksudkan agar  masyarakat  lebih  mudah  mengenali  tanah  yang  dikuasainya  serta  yang  berada  di sekitarnya. Sebagai contoh adalah adanya hamparan yang cukup luas yang telah berubah tutupan  tanahnya,  citra  satelit  yang  berasal  dari  BIG  masih  menunjukkan  penggunaan tanahnya  berupa  kebun  kopi  sedangkan  citra  satelit  hasil download menggunakan UMD menunjukkan tutupan tanahnya telah berubah yaitu terlihat adanya tanaman yang masih pendek sebagaimana terlihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Perbedaan Penggunaan Tanah Pada CSRT Tegak Ortogonal BIG Tahun 2018 dengan Citra Google Earth Tahun 2019
Sumber: BIG dan Google Earth , 2019
Langkah-langkah  pengenalan  citra  satelit  kepada  masyarakat  dilakukan  dengan tahapan:
1) Menjelasakan bahwa pemetaan ini dilakukan terhadap tanah yang digunakan untuk pemukiman, fasum dan fasos (sesuai dengan tujuan pemetaan partisipatif ini), agar mempermudah maka langsung menyebutkan rumah, sekolah, masjid dan lapangan.
34 Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami
2) Menjelaskan bahwa gambar-gambar yang ada di citra satelit tersebut adalah rumah yang  mereka  tempati  yang  kemudian  dipotret/difoto  dari  atas  sehingga  yang kelihatan adalah genteng serta tanah kosong dan tanaman sekitarnya.
3) Memberi  petunjuk  arah  mata  angin  di  citra  satelit  tersebut  dengan  maksud masyarakat bisa memahami letak dan arah rumahnya.
4) Menunjukkan  bentuk  yang  mudah  dikenali  oleh  masyarakat.  Bentuk-bentuk tersebut  disesuaikan  dengan  keadaan  sesungguhnya  yaitu  adanya  pertigaan  jalan, masjid, dan sekolah, sebagaimana terlihat pada Gambar 5 dan 6.

## Gambar 5. Citra Penampakan Jalan dan Masjid
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019
Gambar 6. Citra Penampakan SDN 79 OKU (Pembantu)
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019
Masjid Pertigaan Jalan Jalan SD N 79 OKU
(Pembantu)
d. Melakukan deliniasi di atas citra satelit
1) Memilih informan/partisipan yaitu Lucky, Subirin, Sudarman, Firdaus, Ardiyansyah, Siswanto, dan Desi.
2) Memberi  tahu  informan  agar  bersedia  berpartipasi  membuat  peta  bidang  tanah dengan bantuan  citra satelit serta memberikan informasi terkait bidang tanah yang berada di wilayah Dusun IV Desa Gedung Pekuon.
3) Cara memetakan bidang tanah oleh informan yaitu dengan mendeliniasi di atas citra satelit yang sudah dicetak di atas ketas dengan ukuran A3 dan skala 1: 1000, selain itu  juga  memberikan  informasi  mengenai  penggunaan  dan  penguasaan  bidang tanah  dengan  menyebutkan  penggunaan  dan  nama  yang  menguasai  bidang  tanah tersebut sebagaimana pada Gambar 7.
Gambar 7. Proses Deliniasi Citra oleh Partisipan
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

## e. Membuat Sketsa Bidang Tanah Berdasarkan Citra Satelit
Sketsa  bidang  tanah  merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk mengusulkan permohonan Inver PTKH dari masyarakat kepada bupati. Oleh karena itu, adanya  kegiatan  ini  diharapkan  semua  masyarakat  bisa  membuat  sketsa  masing-masing atas  bidang  tanah  yang  mereka  kuasai,  khusus  untuk  penggunaan  tanah  untuk pemukiman. Proses membuat sket oleh masyarakat dapat dilihat pada Gambar 8.

## Gambar 8. Proses Membuat Sketsa Bidang Tanah
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019
Cara  membuat  sketsa  bidang  tanah  dengan  memperlihatkan  citra  yang  telah dideliniasi  oleh  informan.  Apabila  sudah  berhasil  mengenali  tanah  yang  mereka  kuasai maka  selanjutnya  menggambarkan  kembali  bidang  tanah  tersebut  di  formulir  usulan dengan langkah berikut ini:
1) Menggambarkan petunjuk arah utara dengan panah serta huruf U;
2) Menggambar jalan dengan membuat 2 (dua) garis vertikal/ horizontal secara sejajar. Apabila kenyataan  tidak  sesungguhnya menghadap  utara-selatan atau  timur-barat, maka  dibuat  kesepakatan.  Hal  tersebut  untuk  memudahkan  mengisi  formulir penguasaan fisik bidang tanah;
3) Menggambarkan bentuk rumah dengan acuannya adalah letak jalan;
4) Mencantumkan  perkiraan  panjang  dan  lebar  pada  2  (dua)  sisi  serta  perkiraan  luas yang diperoleh dari rumus luas persegi panjang yaitu perkalian panjang x lebar (L = p x l) serta memberi pemahaman jika luas yang dicantumkan tidak mutlak luas yang nantinya akan sama jika dibuat sertipikat tanah karena untuk pembuatan sertipikat tanah  akan  diukur  secara  kadastral  oleh  petugas  ukur  dari  Kantor  Pertanahan Kabupaten OKU;
5) Mencantumkan  nama  tetangga  berbatasan  (utara,  timur,  selatan  dan  barat)  serta masyarakat  yang  menguasai  bidang  tanah  yang  merupakan  nama  yang  akan diusulkaan  sebagai  pemilik  bidang  tanah  tersebut.  Selain  itu  memberikan pemahaman  jika  nama  yang  dicantumkan  tersebut  nantinya  harus  sama  dengan nama-nama yang ada di formulir yang lain.
Salah satu warga yang berhasil membuat sketsa bidang tanah adalah Saniyo, warga RT  1  Dusun  IV.  Saniyo  membuat  sketsa  bidang  tanah  dengan  berdasarkan  langkah- langkah pada angka 1) sampai dengan 5). Berdasarkan sketsa tersebut diperoleh informasi mengenai  nama  tetangga  berbatasan  tanah  yang  dikuasai  oleh  Saniyo.  Oleh  karena  itu, Saniyo  dapat  mencantumkan  nama  tetangga  berbatasan  ke  dalam  formulir  Surat
Penyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah  (SP2FBT),  sebagaimana  dapat  dilihat  pada Gambar 9.

## Gambar 9. Sketsa Bidang Tanah dan Formulir SP2FBT Saniyo
Sumber: Form usulan permohonan Inver PTKH masyarakat Desa Gedung Pekuon, 2019
f. Melakukan Survei Keliling dan Pengukuran 2 Sisi Bidang Tanah
Survei  batas  keliling  dengan  menggunakan GPS handheld serta  mengambil dokumentasi  kondisi  sebenarnya  di  lapangan  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  data pendukung deliniasi di atas citra yang dilakukan oleh partisipan. Kegiatan diikuti oleh  4 (empat) warga sebagai partisipan. Pemilihan keempat orang tersebut antara lain Ketua RT dan 2 (dua) warga yang antusias untuk belajar menggunakan GPS Handheld dan meteran yaitu  Subirin,  Firdaus,  Kalimantan,  dan  Nency.  Pengukuran  2  (dua)  sisi  bidang  tanah dengan menggunakan meteran 100 m. Pembagian tugasnya yaitu  2 (dua) orang bertugas untuk  memegang  meteran  dan  1  (satu)  orang  membuat  sketsa  seperti  yang  dilakukan pada poin 5 di atas seperti pada Gambar 10.
Gambar 10. Proses Pengukuran dan Pembuatan Sketsa Bidang Tanah
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

## g. Melakukan Digitasi
Digitasi  dilakukan  dengan  menggunakan software ArcGIS  10.3  dan  berdasarkan Citra  Satelit  yang  telah  dideliniasi.  Kegiatan  digitasi  ini  dilakukan  oleh  peneliti  karena penelitian ini tergolong semi partisipatif. Pertimbangan lainnya adalah apabila dilakukan pelatihan  kepada  warga  membutuhkan  waktu  dan Personal  Computer  (PC) atau  laptop yang  mempunyai  spesfikasi  tertentu  agar software dapat  berjalan  dengan  lancar.  Atas pertimbangan  tersebut  maka  peneliti  melakukan  digitasi  dan output berupa  Peta  Bidang Tanah dengan skala 1:1000, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 11.
Gambar 11. Hasil Digitasi Interpretasi Citra Satelit
Sumber: Olah Data Peneliti, 2019

## h. Melakukan Koreksi
Koreksi terhadap peta dilakukan oleh Kepala Desa Gedung Pekuon, Kepala Dusun IV dan masing-masing ketua RT. Kegiatan tersebut dilakukan di atas print out peta dengan kertas A4 dan skala 1: 1000 untuk masing-masing RT, sebagaimana terlihat pada Gambar 12. Hal-hal yang dikoreksi adalah letak tanah, bentuk bidang tanah, nama yang menguasai tanah  yang  akan  diusulkan  kegiatan  Inver  PTKH  serta  tetangga  berbatasan  dari  tanah tersebut. Koreksi peta dilakukan sebanyak 4 kali untuk RT 1 dan 2 kali untuk RT 2.
Gambar 12. Proses Koreksi Hasil Digitasi
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019
Hasil  pemetaan  partisipatif  terhadap  bidang  tanah  di  Dusun  IV  Desa  Gedung Pekuon dengan kriteria penggunaan tanah untuk pemukiman, fasum dan fasos sebanyak 72 bidang, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 13. Penggunaan pemukiman yaitu 36 bidang  di  RT  1  dan  33  bidang  di  RT  2.  Terdapat  3  penggunaan  fasos  yaitu  Masjid  Al Anshor dan SD OKU 79 (pembantu) terletak di RT 1 dan lapangan voli di RT 2.
Gambar 13. Peta Hasil Pemetaan Partisipatif Desa Gedung Pekuon
40 Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami

## i. Sketsa Kolektif Bidang Tanah guna Pengusulan Inver PTKH
Sketsa  Kolektif  Bidang  Tanah  mengacu  dari  Peta  Bidang  Tanah  hasil  pemetaan partisipatif  yang  telah  dikoreksi  seperti  yang  tercantum  pada  huruf  h.  Oleh  karena  itu, terdapat perbedaan antara jumlah bidang yang digunakan sebagai pemukiman, fasus dan fasos tidak sama dengan kenyataan/ existing . Terdapat 53 bidang tanah yang mengusulkan permohonan  Inver  PTKH,  sedangkan  19  bidang  tanah  lainnya  masih  terdapat  kendala. Sketsa  kolektif  bidang  tanah  ini  dibuat  berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam Permenko  No.  3  Tahun  2018.  Sketsa  Bidang  Tanah  tersebut  terdiri  atas  21  bidang  tanah yang berada di RT 1, sebagaimana pada Gambar 14.

## Gambar 14. Sketsa Kolektif Bidang Tanah Guna Pengusulan Inver PTKH
Sumber: Form usulan permohonan Inver PTKH masyarakat Desa Gedung Pekuon, 2019

## 2. Manfaat Pemetaan Partisipatif dalam Proses Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan
Berdasarkan  kajian-kajian  sebelumnya,  pemetaan  partisipatif  bermanfaat  untuk memetakan bidang tanah untuk program PTSL; memetakan batas administrasi desa baik batas  RT,  batas  dusun,  serta  batas  desa;  memetakan  sumber  daya  desa;  memetakan wilayah adat;  memetakan  permasalahan infrastruktur;  dan  sebagainya.  Dalam kajian  ini, pemetaan pastisipatif penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Dusun IV Desa Gedung Pekuon  menghasilkan  beberapa  manfaat  dan  tujuan,  diantaranya  untuk transfer  of knowledge masyarakat, penyiapan data base usulan PPTKH bagi masyarakat, dan peta kerja bagi Tim Inver PTKH.
Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) ... 41

## a. Transfer of Knowledge Masyarakat
Pemetaan  partisipatif  ini  merupakan transfer  of  knowledge antara  peneliti  dengan masyarakat  mengenai  bidang  tanah  yang  dikuasai  oleh  masyarakat  di  kawasan  hutan. Peneliti  juga menggali data  yang  tersimpan dalam mental  map masyarakat.  Data tersebut ditransmisikan dalam bentuk data spasial yang menjadi dasar penentuan lokasi yang lebih jelas.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  dapat  menjelaskan  tanda-tanda  yang  mencolok (landmarks) , jalur jalan (paths) , titik temu antar jalur (nodes) , dan batas wilayah (edges).
Berdasarkan  hasil  Sensus  Pertanian  Tahun  2013  (BPS  2014)  menunjukkan  bahwa 43,66%  masyarakat  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  tinggal  di  sekitar  kawasan  hutan mengetahui keberadaan kawasan hutan akan tetapi hanya 18,36% mengetahui fungsinya. Masyarakat  Desa  Gedung  Pekuon  merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang  mengetahui keberadaan  kawasan  hutan  akan  tetapi  tidak  mengetahui  fungsi  dari  kawasan  hutan. Adanya  pemetaan  partisipatif  dapat  membantu  masyarakat  mengenali  wilayah  yang mereka  kuasai  sehingga  dapat  lebih  awal  mendeteksi  berbagai  permasalahan  yang sebenarnya  terjadi.  Permasalahan  tersebut  terkait  dengan  subjek  dan  objek  yang  akan dilakukan  Inver  PTKH.  Harapannya  adalah  masyarakat  dan  kepala  desa  merespon dengan  baik  dengan  cara  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  sebelum  kepala  desa mengajukan  permohonan  pengusulan  Inver  PTKH,  sehingga kegiatan Inver  PTKH  tidak terhambat. Berikut ini permasalahan penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan di Desa Gedung Pekuon:
1) Belum  adanya kesepakatan  antar  ahli  waris,  sehingga  belum  ada  kejelasan  kepada siapa saja dan berapa pembagian yang diperoleh masing-masing ahli waris;
2) Adanya yang menguasai bidang tanah  tetapi bukan merupakan pemilik  tanah. Hal tersebut dikarenakan dahulu saat akan mendirikan rumah, yang menguasai bidang tanah  memperbolehkan  tanahnya  didirikan  rumah  oleh  orang  lain  tanpa  adanya kesepakatan mengenai uang/barang pengganti;
3) Adanya  masyarakat  yang  menguasai  bidang  tanah  tidak  tinggal  di  Desa  Gedung Pekuon sehingga tanah tersebut cenderung tidak dimanfaatkan secara maksmimal.
b. Penyiapan Data Base Usulan PPTKH Bagi Masyarakat
Peta  Bidang  Tanah  Hasil  Pemetaan  Partisipatif  dapat  digunakan  oleh  kepala  desa untuk  membuat  usulan Inver  PTKH kepada  bupati  dalam  wujud  Sketsa  Kolektif  Bidang Tanah.  Bagi  bupati,  usulan  tersebut  selain  untuk  kegiatan  Inver  PTKH  juga  dapat dijadikan  bahan  inventarisasi  bahwa  masih  ada  masyarakat  yang  menguasai  tanah  dan memanfaatkan  hutan  sebagai  tempat  tinggal  dan  mata  pencahariannya.  Peta  hasil pemetaan  partisipatif  dapat  digunakan  untuk  merealisasikan  rekomendasi  yang  dibuat oleh  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  tertuang  dalam  Risalah  dan

## 42 Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami
Permasalahan  Pemanfataan  Ruang  Kawasan  Hutan  Provinsi  Sumatera  Selatan  yaitu penyelesaian dengan skema PPTKH sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 88 Tahun 2017  maupun  menggunakan  mekanisme  Perhutanan  Sosial  melalui  kemitraan  antara masyarakat dengan KPH.

## c. Peta Kerja Bagi Tim Inver PTKH
Peta  bidang  hasil  pemetaan  partisipatif  dapat  digunakan  sebagai  peta  kerja  Tim Inver ketika akan melakukan kegiatan Inver PTKH. Hal tersebut dikarenakan Peta bidang hasil  pemetaan  partisipatif  telah  mempunyai  letak  objek  dan  daftar  subjek  yang menguasai tanah tersebut. Letak objek bidang tanah sering kali terdapat perbedaan antara kenyataan yang ada di lapangan dengan peta kerja yang dimiliki oleh Tim Inver yaitu Peta Indikatif  Alokasi  Kawasan  Hutan  untuk  Penyediaan  Sumber  TORA  yang  memuat  batas administrasi.  Peneliti  mengambil  4  (titik)  sebagai  contoh  yang  letaknya  berada  di perbatasan  Desa  Gedung  Pekuon  dengan  desa  lainnya.  Hal  pertama  yang  dilakukan adalah  dengan georeferencing terhadap  Peta  Indikatif  Alokasi  Kawasan  Hutan  untuk Penyediaan Sumber TORA.  Terdapat 4 (empat) titik yang digunakan untuk georeferencing yaitu: titik 1 370.000, 9.530.000; titik 2 390.000, 9.530.000; titik 3 390.000, 9.550.000; dan titik 4 370.000, 9.550.000 menghasilkan RMS Error 0,5 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 15.
Gambar 15. Georeferencing Peta Indikatif
Sumber: Olah data peneliti, 2019
Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) ... 43
Keempat  titik  yang digunakan  sebagai  contoh  posisi  obyek  yang  digunakan  untuk Inver  PTKH  berada  di  dalam  wilayah  administrasi  Desa  Gedung  Pekuon  yaitu  titik  1 391.085,  9.529.887;  titik  2  391.226,  9.529.540;  titik  3  384.532,  9.524.218  dan  titik  4 388.079,9.524.202. Padahal letak salah satu titik di Desa Gedung Pekuon khususnya Dusun IV  yang  telah  dilakukan  koordinasi  dengan  staf  UPTD  KPH  Wilayah  VI  Bukit  Nanti Martapura adalah 392.754; 9.524.708, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 16.
Gambar 16. Letak Desa Gedung Pekuon dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA
Sumber: Olah data peneliti, 2019
Berdasarkan  gambar  di  atas  dapat  dilihat  apabila  Dusun  IV  Desa  Gedung  Pekuon berada  di  Desa  Simpang  Empat.  Oleh  karena  itu,  pemetaan  partisipatif  selain  untuk mengetahui  letak  posisi  objek  dapat  digunakan  sebagai updating data  mengenai  letak administrasi  yang  mana  untuk  Kabupaten  OKU  belum  ada  penetapan  desa  secara definitif.  Peta  hasil  pemetaan  partisipatif  berupa  peta  bidang  yang  dilengkapi  dengan koordinat  bidang  tanah  sehingga  dapat  digunakan  oleh  Tim  Inver  sebagai  penunjang kegiatan Inver PTKH. Akhir dari pekerjaan Inver PTKH adalah memberikan rekomendasi kegiatan Inver PTKH yang diajukan ke Kementerian LHK. Pola penyelesaian PPTKH yang dapat direkomendasikan oleh Tim Inver berdasarkan Perpres  No. 88 Tahun 2017 dengan melihat  kawasan  hutan  di  Desa  Gedung  Pekuon  berupa  Hutan  Produksi  serta  Provinsi Sumatera  Selatan  adalah  salah  satu  provinsi  dengan  kawasan  hutan  >  30%  dan  kriteria jenis  penguasaan  berupa  pemukiman,  fasum  dan  fasos  adalah  perubahan  batas  atau dikeluarkan  dari  kawasan  hutan.  Setelah  penetapan  dikeluarkan  dari  kawasan  hutan,

## 44 Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami
status  tanah  tersebut  menjadi  tanah  negara  dan  menjadi  objek  redistribusi  tanah  maka Kantor  Pertanahan  Kabupaten  OKU  sudah  mempunyai  peta  kerja  sehingga  lebih memudahkan dalam melaksanakan kegiatan redistribusi tanah.
Berbagai  manfaat  dari  pemetaan  partisipatif  di atas dapat  digunakan  untuk  proses penyelesaian  penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan  di  Desa  Gedung  Pekuon  dengan kategori  TORA  pemukiman,  fasum  dan fasos.  Akan  tetapi  terhadap  tanah garapan  yang telah  dikuasai  oleh  masyarakat,  kepala  desa  dan  masyarakat  dapat  memanfaatkan  citra satelit  sebagai  alat  pembuktian.  Hal  tersebut  dikarenakan  citra  satelit  tidak  hanya mempunyai  resolusi  spasial  akan  tetapi  juga  mempunyai  resolusi  temporal.  Resolusi spasial  adalah  ukuran  terkecil  obyek  di  lapangan  yang  dapat  direkam  pada  data  digital maupun  pada  citra  yang  dinyatakan  dengan pixel ,  sedangkan  resolusi  temporal  adalah frekuensi  perekaman  ulang  kembali  ke  daerah  yang  sama  pada  rentang  waktu  tertentu (Suwargana, 2013).
Citra  satelit  yang  tergolong  mempunyai  resolusi  tinggi  (CSRT)  adalah  Citra  Satelit Quickbird .  Citra  Satelit Quickbird mempunyai  resolusi  spasial  0,6  m  untuk  pankromatrik (hitam putih) dan 2,4 m untuk multispektral, jadi setiap 1 pixel pada Citra Satelit Quickbird pankromatrik menggambarkan 0,6 m x 0,6 m di lapangan serta 2,4 m x 2,4 m di lapangan untuk  citra  satelit  multispektral.  Citra  Satelit  Quickbird  juga  mempunyai  resolusi temporal  yaitu  1-3,5  hari  (tergantung lalitute ),  hal  tersebut  berarti  satelit Quickbird dapat melintasi tempat yang sama dalam kurun  waktu 1-3,5 hari. Akan tetapi, satelit Quickbird baru diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2001, sehingga walaupun mempunyai resolusi tinggi  tidak  bisa  digunakan  untuk  pembuktian  penguasaan  tanah  20  tahun  yang  lalu. Berbeda dengan Citra Satelit Landsat yang telah diluncurkan pertama kali pada tahun 23 Juli 1972. Citra Satelit Landsat mempunyai resolusi spasial 30 m, sehingga dalam ukuran 30 m  x  30  m  di  lapangan  digambarkan  dalam  1 pixel pada  citra.  Resolusi  temporal  yang dimiliki oleh Citra Satelit Landsat adalah 16 hari, hal tersebut berarti satelit Landsat dapat melintasi  tempat  yang  sama  dalam  kurun  waktu  16  hari.  Citra  Satelit Landsat sering digunakan  untuk  analisis  perubahan  penggunaan  tanah.  Hal  tersebut  dikarenakan  Citra Satelit Landsat mempunyai ketersediaan data citra time series yang cukup panjang meliputi seluruh  wilayah  Indonesia,  dapat  diperoleh  secara  gratis  dengan  men- download melalui website https://earthexplorer.usgs.gov serta  tergolong  citra  satelit  tingkat  menengah  dengan resolusi  spasial  dan  temporal  cukup  bagus.  Oleh  karena  itu,  untuk  pembuktian  bahwa masyarakat  telah  menguasai  tanah  selama  20  tahun  (perkiraan  tahun  1998)  dengan penggunaan  tanah  sebagai  tanah  garapan  bukan  lagi  hutan  maka  dapat  dengan menggunakan Citra Satelit Landsat .
Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) ... 45
Untuk  lebih  meyakinkan  bahwa  tanah  tersebut  telah  menjadi  tanah  garapan masyarakat  maka  dilakukan  pembuktian  fisik  di  lapangan.  Pembuktian  fisik  dapat dilakukan  dengan  melihat  umur  tanaman  dan  makam.  Tanaman  yang  dapat  digunakan untuk  pembuktian  fisik  adalah  tanaman  keras  dengan  melihat  batang  tanamannya.  Hal tersebut  dapat  dilakukan  dengan  menghitung  lingkar  cincin  pohon,  atau  dengan mengalikan diameter pohon dengan faktor pertumbuhan. Pembuktian dari makam dapat dilihat dari tulisan yang ada di nisan serta kenampakan fisik dari nisan tersebut. Analisis perubahan  penggunaan  tanah  dengan  menggunakan  citra  satelit  temporal  di  Desa Gedung  Pekuon  tidak  dilakukan  oleh  penelti.  Hal  tersebut  dikarenakan  izin  yang diberikan kepada peneliti hanya untuk kriteria Alokasi TORA berupa pemukiman, fasum dan fasos. Selain itu, keterbatasan peneliti untuk melakukan pengecekan di lapangan yang termasuk kriteria Alokasi TORA berupa tanah garapan yang dikuasai oleh masyarakat.

## C. Kesimpulan
Pemetaan  partisipatif  penguasaan  tanah  masyarakat  dalam  kawasan  hutan dilakukan  di  Desa  Gedung  Pekuon,  Kecamatan  Lengkiti,  Kabupaten  OKU.  Desa  ini merupakan  salah  satu  desa  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  sebagian  wilayahnya masuk dalam kawasan  hutan dan  penggunaan  tanahnya  termasuk  dalam  kriteria  TORA yaitu  pemukiman,  fasum,  dan  fasos  tetapi  tidak  terdapat  dalam  Peta  Indikatif  Alokasi Kawasan  Hutan  untuk  Penyediaan  Sumber  TORA  Revisi  III.  Teknik  yang  digunakan untuk  pemetaan  partisiatif  ini  adalah Scaled  2D  Mapping dan  observasi  semi  partisipatif dengan  hasil  akhir  berupa  Sketsa  Kolektif  Bidang  Tanah  yang  berdasarkan  pada  Peta Bidang  Tanah  Hasil  Pemetaan  Partisipatif.  Pola  Penyelesaian  PTKH  apabila  masyarakat melakukan  pengusulan  Inver  PTKH  adalah  dikeluarkan  dari  kawasan  hutan.  Kegiatan Inver PTKH Tahun 2019 di Kabupaten OKU sampai dengan bulan April 2019 masih tahap audiensi,  akan  tetapi  pelaksanaan Inver PTKH  Tahun 2018 di  Provinsi  Sumatera  Selatan sudah mencapai tahap rekomendasi terhadap Kabupaten OKU Selatan dan OKU Timur.
Manfaat  adanya  pemetaan  partisipatif  untuk  proses  penyelesaian  permasalahan penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan  antara  lain transfer  of  knowledge dengan  cara menggali mental  map masyarakat,  penyiapan data  base usulan  PPTKH  bagi  masyarakat, dan peta kerja bagi Tim Inver PTKH. Akan tetapi kendala yang dihadapi saat melakukan pemetaan partisipatif antara lain tidak tersedianya Peta Administrasi yang memuat batas desa,  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  tidak  merata  serta  keterbatasan  kemampuan interpretasi citra satelit, waktu dan komunikasi.
Pemetaan Partisipatif sebagai kegiatan pra sosialisasi Inver PTKH seharusnya dapat dilakukan  sejak  awal  agar  penguasaan  tanah  masyarakat  dalam  kawasan  hutan  dapat
46 Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami
terselesaikan. Kenyataan sebagian besar masyarakat antusias terhadap tanah yang mereka kuasai  agar  dapat  dikeluarkan  dari  kawasan  hutan  dan  dapat  memperoleh  sertipikat tanah  sebagai  tanda  bukti  kepemilikan.  Sosialisasi  tentang  PPTKH  dapat  lebih  efektif ketika  dilakukan  langsung  baik  kepada  masyarakat  maupun  melalui  tokoh  masyarakat yang menguasai tanah dalam kawasan hutan. Dengan kata lain, tidak hanya disampaikan kepada  kepala  desa  tetapi  kepada  seluruh  masyarakat  sehingga  maksud  dari  PPTKH dapat dipahami secara langsung.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis berterimakasih kepada Kepala dan Staf BPKH Provinsi Sumatera Selatan, Kepala dan  Staf  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Kepala  Kantor  dan  Staf  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu,  Kepala  dan  Staf  UPT  KPH  VI  Bukit  Nanti Martapura atas data-data yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada  Kepala  Desa  Gedung  Pekuon  dan  masyarakat  dalam  kawasan  hutan  di  Desa Gedung Pekuon Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2014, Angka Provinsi Sumatera Selatan hasil survei ST2013 rumah tangga di sekitar kawasan hutan 2014 , Palembang.
Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan Wilayah II  Palembang 2019.  ‘Rapat  koordin asi  gugus tugas  reforma  agraria  tentang  Penyelesaian  penguasaan  tanah  dalam  kawasan hutan TORA ’ . Palembang.
Kantor Staf Presiden 2016, Strategi nasional pelaksanaana Reforma Agraria 2016-2019 , Jakarta.
______ 2017, Arahan kantor staf presiden: prioritas nasional Reforma Agraria dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017 , Jakarta.
Kamim,  ABM,  Amal,  I &  Khandiq,  MR  2018,  ‘Dilema  pemetaan  partisipatif  wilayah masyarakat  adat  di  Indonesia:  upaya  resolusi  konflik  agraria  d an  kritiknya’, dalam  Puwanto  A  dkk.  (ed.), Prosiding  Senas  POLHI  ke-1, Fakultas  Ilmu  Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim, Semarang.
Kartodihardjo,  H  2017,  ‘Inovasi  kebijakan  dan  kelembaga an  penyelesaian  konflik: implikasi bagi pelaksanaan Perpres 88/2017’, Presentasi pada Konferensi Tenurial,
Bogor.
Limbong, B  2017,  ‘Reforma  Agraria, jalan  baru Jokowi’, Media  Indonesia ,  27  April,  dilihat pada 13 Agustus 2019,
http://mediaindonesia.com.
Lu thfi,  AN  2018,  ‘Reforma  kelembagaan  dalam  kebijakan  Reforma Agraria  era  Joko Widodo- Jusuf Kalla’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 4, no. 2, hlm. 140- 163.
Marjuki, B 2018, ‘Penerapan te knik pemetaan partisipatif untuk mendukung penyusunan basis d ata spasial penggunaan lahan dan sumberdaya desa’, dalam Rac hma TRN dkk.  (ed.), Prosiding  Seminar  Nasional  Geomatika  2018:  penggunaan  dan pengembangan  produk  imformasi  geospasial  mendukung  daya  saing  nasional ,  Badan Informasi Geospasial, Bogor.
Mayasari,  W S  2016,  ‘Efektifitas  pemetaan  partisipatif  dan  studi  tenuria l  untuk mempertegas  aset  ruang  desa  studi  kasus:  Ds.  Sungai  Batang-Kab.  Ogan Komering Ilir’, Jurnal Ilmiah Geomatika , vol. 22, no. 1, hlm. 65-71.
Nazir, M 1988, Metode penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Nugroho, A, Dewi, AR & Pinuji, S 2018, ‘ Multipurpose cadastre : peta tematik bidang tanah dan community  interest (studi  di  Kabupaten  Grobogan,  Provinsi  Jawa  Tengah),
Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
Pasaribu,  B  201 2,  ‘Kerangka  politik  bagi  pelaksanaan  pembaruan  agraria’ ,  dalam Sohibudin,  M  dan  Salim,  MN  (ed.), Pembentukan  kebijakan  Reforma  Agraria  2006- 2007: bungai rampai perdebatan , STPN Press, Yogyakarta.
Pramono, AH 2014, ‘Perlawanan atau pendisiplinan? sebuah refleksi kritis atas pemetaan wilayah a dat’, Wacana: Jurnal Transformasi Sosial , no. 33, hlm. 99-135.
Salim, MN, Pinuji, S & Utami, W 2018, ‘Reforma Agraria di kawasan hutan Sungaitohor,
Riau: peng elolaan Perhutanan Sosial di wilayah perbatasan’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 4, no. 2, hlm. 164-189.
Sarwono, J 2006, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Sinabutar, P, Nugroho, B, Kartodihardjo, H, & Darusman, D 2015, ‘ Kepastian hukum dan pengakuan  para  pihak  hasil  pengukuhan  kawasan  hutan  negara  di  Provinsi Riau ’ , Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , vol. 12, no. 1, hlm. 27-40, dilihat pada 12 Februari 2019.
Sutadi, RD, Luthfi, AN & Dian Aries Mujiburohman, 2 018, ‘Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia  (kajian  komparatif  tiga  periode  pelaksanaan:  Orde  Lama,  Orde  Baru, dan Orde Reformasi)', Jurnal Tunas Agraria, vol. 1, no. 1, hlm. 192-218, dilihat pada
12 Februari 2019, http://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php.
Sutaryono  & Gumelar,  DT  2018,  ‘Strategi  percepatan penataan  penguasaan  tanah  dalam kawasan  hutan  untuk  Reforma  Agraria  di  Kabupaten  Bengkayang  Kalimantan
48 Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami
Barat: studi di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun ’ , Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
Suwargana,  N  2013,  ‘Resolusi  sp asial,  temporal,  dan  spektral  pada  citra  satelit Landsat , Spot dan Ikonos ’, Jurnal  Ilmiah  Widya, vol.  1,  no.  2,  hlm.  167-174,  dilihat  pada  22
Juni 2019,
https://e-jornal.jurwidyakop3.com>junal-ilmiah>article.php. Utami, W, Salim, MN & Mujiati, 2018, ‘Tana h obyek Reforma Agraria (TORA) pelepasan tanah  kawasan  hutan ’,  Laporan  Hasil  Penelitian  Sistematis  2018,  PPPM -STPN, Yogyakarta.
Yunus, HS 2010, Metodologi penelitian wilayah kontemporer , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Ketetapan  MPR-RI  Nomor  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan
Sumberdaya Alam.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasan Tanah Dalam
Kawasan Hutan.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  44  Tahun  2012  tentang  Pengukuhan  Kawasan Hutan.
Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  8716/MenLHK- PKTL/KUH/PLA.2/5/2018  tentang  Peta  Indikatif  Alokasi  Kawasan  Hutan  untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi III.
Keputusan  Gubernur  Sumatera  Selatan  Nomor  770/KPTS/DISHUT/2017  tentang Pembentukan  Tim  Inventarisasi  dan  Verifikasi  Penguasaan  Tanah  Dalam Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan.