## ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA SURABAYA (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby)
Raffly Fadilla 1 , Hervina Puspitosari 2 1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : rafflyf1@gmail.com 1 , hervina.ih@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
A good judgement is the one that conforms to the applicable rules . The analysis of the court’s judgement  regarding  the granting  of  polygamy  permit  aims to  examine  and  analyze  the  legal  and social aspects of the judgement, as well as the legal considerations used by the Panel of Judges. This research employs a normative legal research method that relies on the study of legal literature and interviews as supporting data. The approach used in this study is a case approach based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research indicate that the Panel of Judges considers both legal and humanitarian aspects in their judgements. Furthermore, the polygamy permit application  with  Case  Number  2469/Pdt.G/2022/PA.Sby,  although  meets  the  requirement  for polygamy permits under both civil and Islamic law, is deemed incompatible with humanitarian values due to the applicant’s income, which is not considered sufficient for practicing polygamy.
Keyword : Polygamy, Religious Courts, Court Verdicts

## ABSTRAK
Penilaian  yang  baik  adalah  penilaian  yang  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Analisis  putusan pengadilan mengenai pemberian izin poligami bertujuan untuk memeriksa dan menganalisis aspek hukum dan sosial putusan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengandalkan kajian literatur hukum dan wawancara  sebagai  data  pendukung.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kasus  berdasarkan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  aspek  hukum  dan  kemanusiaan  dalam penilaiannya.  Selanjutnya  permohonan  izin  poligami  dengan  Nomor  Perkara  2469/Pdt.G/2022/PA. Sby,  meskipun  memenuhi  persyaratan  untuk  izin  poligami  baik  di  perdata  maupun  hukum  Islam, dianggap tidak  sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan karena pendapatan pemohon, yang dianggap tidak cukup untuk mempraktikkan poligami.
Kata kunci : Poligami, Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan

## PENDAHULUAN
Manusia ialah salah satu entitas yang diciptakan Allah SWT dalam menjalankan apapun yang sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah SWT. Selain menjalankan semua yang telah diberikan ketentukan oleh Allah SWT, semenjak manusia lahir, manusia telah menjadi bagian dari satu kesatuan manusia yang besar dan luas sehingga memunculkan kebudayaan baru, dan pola itu akan terus berulang di setiap wilayah. Sesuai dengan itu, dapat dikatakan bahwa manusia merupakan entitas sosial yang saling terikat dan bergantung satu sama lain.
Lebih  lanjut  pada  makhluk  sosial,  manusia  juga  dianggap  sebagai  makhluk  individu  karena adanya badan dan roh yang menggerakkan badan tersebut.
Manusia  tidak  dapat  hidup  secara  independen  tanpa  bantuan  dan  dukungan  dari sesama  manusia,  maka  secara  sosial  dan  budaya,  manusia  akan  terikat  satu  sama  lain. Hubungan antar sesama manusia dalam istilah Islam disebut sebagai mu’amallah . Jika dalam konteks  sesama  jenis  kelamin,  ikatan  antar-manusia  yang  terbentuk  akan  memunculkan istilah  teman,  sahabat,  atau  saudara  berbeda  orang  tua.  Jika  dalam  konteks  berbeda  jenis kelamin, maka ikatan yang akan terjadi adalah perkawinan.
Perkawinan, atau yang sering masyarakat sebut sebagai pernikahan, memiliki banyak makna yang dikemukakan oleh para ahli. Makna perkawinan dan pernikahan dalam berbagai aspek  adalah  serupa  tapi  tak  sama  secara  terminologi.  Pernikahan  memiliki  arti  yaitu perjanjian  bersama  antara  calon  suami  dan  calon  istri  melalui aqad untuk  menjadikan perwujudan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warrohmah .
Perkawinan  menurut  Sayuti  Thalib,  telah  dirumuskan  bahwa  perkawinan  adalah perjanjian yang murni, kokoh, dan teguh untuk hidup bersama-sama secara resmi antara laki- laki  dan  perempuan  yang  mengemban  pengaruh  kuat  kepada  keluarga  yang  abadi,  sopan santun,  saling  mengasihi,  tentram,  dan  bahagia.  Sehingga,  dengan  pengertian  dan  definisi yang serupa tapi tak sama ini, dalam tradisi ajaran Islam, lazimnya terjadi nikah dahulu lalu terjadilah kawin, bukan sebaliknya. Perkawinan juga sudah dimasukkan dalam hukum positif di  Indonesia  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Perkawinan  memiliki  beberapa  dasar  dalam  prosesnya  yaitu  sukarela  antar pihak,  kesepakatan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama,  kebebasan  dalam  memilih, kemitraan  yang  abadi  dalam  pasangan,  dan  praktik  monogami  yang  inklusif.  Pilihan  untuk melakukan  perkawinan  bagi  setiap  masyarakat,  memiliki  banyak  konsekuensi,  baik  secara sosial,  budaya,  maupun  hukum.  Sehingga  perkawinan  dianggap  sakral  dan  suci  bagi masyarakat.
Perkawinan yang terjadi lebih dari sekali dalam kehidupan seseorang disebut  sebagai Poligami.  Secara  terminologi,  kata  “poligami”  memiliki  asal -usul  dari  bahasa  Yunani  yaitu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Polus atau Poli yang  berarti  banyak  dan Gamein atau Gamos yang  berarti  kawin  atau perkawinan,  yang  mana  jika  digabungkan  kata- kata  tersebut  membentuk  kata  “Poligami” dengan arti perkawinan yang melibatkan jumlah di atas dua pasangan. Selain itu, poligami juga memiliki dasar hukum dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran melalui QS An- Nisa’[4]: 3 yang mengandung arti sebagai berikut, “ Jika kamu khawatir tidak dapat memperlakukan wanita  yatim  secara  adil  (jika  kamu  menikahinya),  maka  nikahilah  wanita  lain  yang  kamu sukaii:  dua,  tiga  atau  empat.  Namun,  jika  kamu  khawatir  tidak  dapat  berlaku  adil,  maka nikahilah seorang saja, atau kawinilah hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Itu lebih dekat agar kamu tidak terjerumus dalam perbuatan keburukan dan dosa. ” Selain dari dasar hukum  Islam  yaitu Al- Qur’an ,  Poligami  juga  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawi nan  yang  berbunyi,  “Apabila seorang suami memiliki niat untuk memiliki lebih dari seorang istri, sesuai dengan ketentuan dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang  ini,  maka  suami  tersebut  diwajibkan  untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah tempa t tinggalnya.”
Poligami  juga  memiliki  beberapa  syarat-syarat  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  5  ayat  (1)  yaitu mendapatkan persetujuan istri pertama, memastikan bahwa sang suami dapat memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dan keperluan hidup yang memadai bagi istri-istri dan anak- anaknya,  serta  menjamin  bahwa  sang  suami  bersikap  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak- anaknya. Lalu, untuk syarat-syarat pengajuan izin poligami oleh suami yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  41  mengungkapkan  bahwa Pengadilan  Agama  akan  memeriksa  berkas-berkas  permohonan  izin  poligami  yaitu keberadaan faktor-faktor yang membolehkan suami untuk melakukan kawin kembali seperti dengan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, ada tidaknya persetujuan istri pertama baik secara tertulis ataupun lisan yang diucapkan di muka pengadilan, ada tidaknya penjaminan suami mampu bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya dibuktikan menggunakan berbagai surat keterangan penghasilan dan pajak penghasilan, dan keberadaan jaminan suami dapat menjalankan keadilan kepada istri-istri dan anak-anaknya yang disahkan dengan pembuatan surat keterangan dapat berlaku adil dari suami dengan tanda tangan di atas materai.
Poligami  adalah  konsep  pernikahan  dimana  sang  suami  harus  mampu  bersikap  adil, salah satunya dalam bentuk nafkah. Nafkah pun terbagi kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu nafkah  bersifat  fisik  atau  lahiriah  dan  nafkah  yang  memiliki  sifat  emosional  atau  batiniah. Nafkah secara lahiriah yang dimaksud adalah dalam bentuk kemampuan menafkahi keluarga dalam  memenuhi  kebutuhan  harian.  Pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  dapat  dilakukan ketika penghasilan yang dihasilkan dapat dan mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga dengan  minimal  1  (satu)  orang  suami  dan  2  (dua)  orang  istri.  Oleh  karena  itu,  diharapkan bahwa suami sebagai kepala keluarga mampu untuk menghidupi kebutuhan keluarga harian yang  mana  dapat  ditinjau  dari  penghasilan  sang  suami.  Standar  dari  penghasilan  yang dianggap  mampu  untuk  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari  adalan  dengan  Upah  Minimum. Upah Minimum ialah standard upah bagi para pekerja yang mana didasarkan pada standar hidup  dan  taraf  hidup  di  masing-masing  wilayah,  sehingga  jumlah  yang  ditentukan  tiap wilayah berbeda.
Namun, pada kenyataannya terdapat putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa  mengijinkan permohonan poligami  meskipun penghasilan  dari  sang  suami  dibawah Upah Minimum. Sedangkan pada putusan-putusan permohonan izin poligami yang lain yang telah  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Agama  Surabaya,  taraf  penghasilan  yang  dimiliki  oleh pemohon berada di sekitar upah minimum atau bahkan lebih. Sebagai contoh pada Putusan Nomor  3886/Pdt.G/2022/PA.Sby  tercantum  pada  posita  bahwa  pemohon  memiliki penghasilan yang berada di sekitar upah minimum yang ditentukan. Selain itu, pada Putusan Nomor  3527/Pdt,G/2022/PA.Sby  juga  dituliskan  dalam  posita  bahwa  pemohon  memiliki penghasilan jauh di atas upah minimum, sehingga hal itu dapat dijadikan keyakinan bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya. Namun, pada Putusan  Nomor  2469/Pdt.G/2022/PA.Sby  termuat  dalam  posita  bahwa  pemohon  memiliki penghasilan di bawah upah minimum dan permohonan izin poligami pemohon diterima yang mana dalam perjalanannya penghasilan di bawah upah minimum dikhawatirkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.
Selain  itu,  kehidupan  berpoligami  secara  khusus  ataupun  kehidupan  seseorang  yang berumah tangga secara umum, tidak terlepas dari adanya kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang  muncul  selama  berumah  tangga  dan  berpoligami.  Kebaikan  dan  keberkahan  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dimaksud adalah sebuah konsep yang disebut dengan Maslahah ini menjadi landasan bagi semua masyarakat Muslim yang sudah berumah tangga atau bahkan sang suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami. Karena pemenuhan dari konsep Maslahah ini akan membawa  rumah  tangganya  menuju  kehidupan  dunia  dan  akhirat  yang  baik  dan  penuh berkah. Oleh karena itu, pemenuhan dari semua aspek yang dibutuhkan dalam rumah tangga “baru”  yang  akan  dibangun  dengan  konsep  poligami  selayaknya  diharuskan  memenuhi kaidah-kaidah  dalam  konsep Maslahah .  Serta  kekhawatiran  dalam  ketidaksanggupan Pemohon dalam memenuhi kebutuhan hidup kedua istri dan kedua anaknya ini merupakan hal yang bertolak belakang dengan konsep Maslahah .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  jenis  penelitian  Yuridis  Normatif.  Penelitian  yuridis normatif ialah penelitian yang terpusatkan pada analisis hukum yang berlaku beserta norma- norma hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif ini perlu adanya masalah atau kasus yang bersifat faktual di masyarakat ataupun yang bersifat  hipotesis. Dari penelitian yuridis normatif ini, peneliti dapat melakukan analisis berbagai peratura perundang-undangan yang berlaku  dalam  halini  UU  Perkawinan  dan  berbagai  peraturan  turunannya  terkait  dengan perkawinan  poligami.  Dikarenakan  penulis  menerapkan  penelitian  yuridis  normatif, pendeketan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  menggunakan  pendekatan  kasus  ( case approach ).  Pengkajian  utama  pada  pendekatan  kasus  ini  merupakan ratio  decidendi ,  yaitu pertimbangan pengadilan hingga pada putusan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Permohonan Izin Poligami
Kuasa  sepenuhnya  terhadap  pilihan  putusan  tersebut  berada  di  tangan  Majelis Hakim  yang  bersidang  pada  permohonan  izin  poligami  tersebut.  Majelis  Hakim  akan sebelumnya  melihat  dan  melakukan  pertimbangan  dari  alasan  dan  faktor  yang  telah dikemukakan  oleh  pemohon  yang  digunakan  sebagai  dasar  hukum  permohonan  izin poligami. Majelis Hakim juga diharuskan melihat dari berbagai sudut pandang, seperti sudut pandang keadilan dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah putusan ini berlaku.
Majelis  Hakim  akan  melihat,  jika  posisi  termohon,  dalam  hal  ini  istri  dari  pemohon, masih  terbukti  dan  dapat  dinyatakan  sehat  serta  masih  memiliki  kesanggupan  untuk melaksanakan  kewajiban  sebagai  seorang  istri,  secara  normatif  Majelis  Hakim  akan mempertimbangkan  putusan  yang  akan  dikeluarkan  dari  syarat-syarat  alternatif  dan syarat-syarat kumulatif dalam Undang-Undang Perkawinan meskipun dalam praktiknya tidak berlaku seperti itu. Sehingga, putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim tidak hanya  dipandang  dari  pertimbangan  secara  hukum  namun  juga  dipandang  secara kemanusiaan.
Majelis  Hakim  akan  melihat  dan  mempertimbangkan  apakah  permohonan  izin poligami ini memiliki kemungkinan untuk dikabulkan adalah dari 2 (dua) sisi, yaitu dari kemampuan pemohon dan sisi keadilan dari pemohon, yang mana 2 (hal) itu menjadi komponen  penting  bagi  Majelis  Hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara permohonan  izin  poligami.  Kemampuan  pemohon  tidak  hanya  dilihat  dari  status pekerjaan  yang  dimiliki  oleh  pemohon,  tetapi  seberapa  besar  pemohon  tersebut memiliki penghasilan dan dapat dibuktikan dengan alat bukti surat yang valid. Dalam kasus perkara ini, pekerjaan sebagai security di salah satu perusahaan di Surabaya yang dimiliki  oleh  pemohon  tidak  berpengaruh  terhadap  putusan  permohonan  izin poligaminya meskipun secara data penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan security di Surabaya adalah kurang lebih Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Sehingga, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan apa jenis pekerjaan yang dimiliki  oleh  pemohon,  namun  hanya  melihat  seberapa  banyak  penghasilan  yang dihasilkan oleh pemohon dalam 1 (satu) bulan dengan standar Upah Minimum di suatu wilayah  sehingga  Majelis  Hakim  akan  menganggap  bahwa  Pemohon  telah  sanggup untuk  membiayai  kehidupan  istri-istri  dan  anak-anaknya.  Jika  ditinjau  dari pertimbangan  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Majelis  Hakim  pada  putusan permohonan izin poligami ini, bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dalam sudut pandang kemampuan Pemohon dalam pemenuhan kebutuhan hidup  dirinya  dengan  istri-istrinya  dan  anak-anaknya,  memiliki  pertimbangan  bahwa sesuai dengan surat keterangan penghasilan dari kepala desa yang telah dilampirkan oleh  Pemohon  menjelaskan  bahwa  Pemohon  memiliki  penghasilan  sebesar  Rp
5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  setiap  bulannya,  dikuatkan  dengan  adanya  pengakuan dari Termohon dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon,  menunjukkan  bahwa  Pemohon  dianggap  memiliki  kemampuan  dan kesanggupan untuk menjamin kehidupan dan keperluan dan kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
Pertimbangan  terhadap  kemampuan  dari  Pemohon  untuk  memberikan penghidupan  yang  pantas  bagi  istri-istri  dan  anak-anaknya  di  masa  depan  juga berbanding  lurus  dengan  sisi  keadilan  suami  yang  dimiliki  oleh  Pemohon.  Konsep keadilan yang haruslah dimiliki oleh suami yang melakukan pengajuan permohonan izin poligami berisi 2 (dua) unsur jenis keadilan, antara lain keadilan secara beradab yang mana merupakan keadilan yang didasarkan pada tingkah laku dan kebaikan paling tinggi dari  perilaku  manusia  dan  keadilan  secara  teologis  yang  mana  adalah  keadilan  yang cocok  dengan  dogma-dogma  agama  berkaitan  dengan  kehendak  Allah  SWT.  Kedua unsur jenis keadilan ini haruslah dilengkapi oleh suami yang mengajukan permohonan izin  poligami  dan  dapat  dibuktikan  di  muka  persidangan.  Terutama  unsur  keadilan secara  beradab  karena  untuk  pembuktian  unsur  keadilan  secara  teologis  tidak  ada standar  yang  pasti  karena  hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhannya  tergantung masing-masing pribadi. Untuk standar dari unsur keadilan secara beradab dapat diukur dari  alat  bukti  surat  yang  menyatakan  bahwa  Pemohon  dapat  berlaku  adil  serta didukung  dengan  alat  bukti  lain  berupa  saksi-saksi  yang  dibawa  Pemohon  ke  muka persidangan.  Pemohon  juga  mengeluarkan  keterangan  saat  persidangan  bahwa Pemohon  menyanggupi  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak-anaknya  sudah memenuhi  syarat  sehingga  Majelis  Hakim  memiliki  penilaian  Pemohon  layak  untuk melakukan praktik poligami. Meskipun standar dari keadilan itu sendiri masih sangat rancu dan sangat membutuhkan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam prosesnya sesuai dengan fakta yang muncul pada perkara ini. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan hukum dengan dasar Undang- Undang dan pertimbangan hukum atas dasar kemanusiaan. Pertimbangan atas dasar Undang-Undang  ini  sudah  diketahui  bahwa  Majelis  Hakim  yang  memutus  perkara permohonan izin poligami menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis  Hakim  menggunakan  ketiga  sumber  hukum  tersebut  dalam  pertimbangan hukum  yang  didasarkan  pada  Undang-Undang.  Majelis  Hakim  akan  melihat  apakah syarat-syarat alternatif dan syarat-syarat kumulatif yang terdapat pada Undang-Undang telah dipenuhi oleh Pemohon. Sedangkan, pada pertimbangan hukum yang didasarkan pada  kemanusiaan,  terdapat  beberapa  hal  yang  membuat  Majelis  Hakim  dapat mengkabulkan  atau  menolak  sebuah  perkara  permohonan  izin  poligami.  Terdapat beberapa  kasus  dari  permohonan  izin  poligami  yang  membutuhkan  pertimbangan hukum yang didasarkan pada kemanusiaan, contohnya adalah kasus permohonan izin poligami  dimana  pihak  Termohon  menginginkan  adanya  poligami  dikarenakan Termohon  tidak  ingin  bercerai  dengan  Pemohon,  sehingga  Termohon  mengijinkan Pemohon untuk melaksanakan praktik poligami secara sah di mata hukum.
Untuk  pertimbangan  hukum  yang  didasarkan  pada  kemanusiaan  yang  muncul pada putusan yang dikaji, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan secara personal  dan  romansa  antara  Pemohon  dan  calon  istri  kedua  Pemohon  sudah berlangsung  dalam  waktu  yang  lama  dan  akan  menjadi  kompleks  untuk  dipisahkan. Pemohon juga memiliki niatan yang sangat tinggi untuk berpoligami meskipun Majelis Hakim  sudah  memberikan  penjelasan  dan  petuah  tentang  kewajiban  yang  akan ditanggung  Pemohon  jika  Pemohon  telah  melaksanakan  poligami.  Selain  itu,  melihat kondisi  hubungan  yang  sudah  dijalani  oleh  Pemohon  beserta  calon  istri  kedua Pemohon, sangat dikhawatirkan jika memunculkan akibat-akibat negatif jika Pemohon tidak diberikan ijin untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon. Pertimbangan lain yang dilihat oleh Majelis Hakim adalah dikabulkan atau tidaknya permohonan izin poligami  ini  antara  Pemohon  dan  Termohon  ini  tentu  akan  memunculkan mudharat (resiko),  hingga bahkan sampai  memunculkan dampak  buruk bagi Pemohon  maupun Termohon, tetapi Majelis Hakim memiliki penilaian bahwa mudharat yang muncul bagi Pemohon  dan  Termohon  akan  jauh  lebih  besar  dan  lebih  terasa  dampaknya  jika permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan. Majelis Hakim akan memilih mudharat
yang lebih ringan daripada mudharat yang lebih berat jika dari semua pilihan memiliki kadar mudharat masing-masing.
Majelis  Hakim  yang  dipimpin  oleh  Drs.  Tayeb,  S.H.,M.H.  menggunakan pertimbangan  yang  lebih  condong  didasarkan  menggunakan  pertimbangan  hakim secara kemanusiaan. Analisis yang digunakan oleh Majelis Hakim lebih melihat kepada kondisi faktual dari pemohon, termohon, maupun calon istri kedua dalam pengambilan putusan ini. Secara garis besar, hampir semua putusan dari perkara permohonan izin poligami, Majelis Hakim akan melihat dahulu kesesuaian antara poin-poin permohonan yang  diajukan,  bukti-bukti  surat  pendukung,  serta  keadaan  faktual  yang  terjadi  pada para  pihak,  sehingga  3  (tiga)  hal  ini  sangat  berkesinambungan.  Pilihan  resiko  yang muncul  di  antara  2  (dua)  pilihan  yang  tersedia  juga  memunculkan  teori Maslahah Mursalah yang mana menjadikan pilihan dari resiko yang paling kecil untuk kebaikan bersama,  sehingga  putusan  yang  diambil  dianggap  mengandung  kebaikan-kebaikan yang  akan  dirasakan  oleh  pemohon,  termohon,  dan  calon  istri  keduanya  setelah putusan dikeluarkan. Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, pada Putusan Perkara Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby, Majelis Hakim mengeluarkan amar putusan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami dengan  calon  istri  kedua  dari  Pemohon,  mengingat  Pemohon  memenuhi  semua persyaratan dan dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terjadi.
2. Permohonan Izin Poligami Jika Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia
Putusan  permohonan  izin  poligami  adalah  sebuah output dari  sebuah  proses perbuatan  hukum  yang  telah  dilakukan  oleh  pemohon  izin  poligami.  Kehidupan poligami  memunculkan  banyak  stigma  yang  muncul  di  masyarakat,  yang  mana membuat orang-orang yang akan melaksanakan poligami cenderung untuk menutupi bahwa mereka akan berpoligami. Padahal, dalam hukum positif di Indonesia, poligami dan  syarat-syaratnya  juga  telah  diatur,  sehingga  stigma-stigma  yang  muncul  dalam masyarakat tidak perlu terjadi. Dan juga stigma-stigma ini muncul karena dalam prinsip hukum perkawinan perdata di Indonesia salah satunya merupakan menganut prinsip monogami. Asas monogami merupakan sebuah asas bahwa pada saat yang bersamaan seorang laki-laki sebagai suami hanya sebatas diijinkan memiliki seseorang perempuan
sebagai  istrinya,  serta  seorang  perempuan  sebagai  istri  hanya  diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Keberadaan prinsip asas monogami dan dengan maksud membentuk keluarga yang utuh serta selamanya, oleh karena itu, suatu  perbuatan  yang  akan  menyebabkan  terpisahnya  suatu  hubungan  perkawinan (terkait  dengan  ini  yang  dimaksud  merupakan  perceraian)  diharuskan  betul-betul diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang oleh sang suami maupun istri. Karena jika  perceraian  itu  sampai  terjadi  akibatnya  akan  membawa  konsekuensi  yang  besar, tidak  cuma  melibatkan  suami  atau  istri,  namun  juga  nasib  dari  anak-anak  harus diberikan perhatian. Oleh karena itu, diinginkan agar supaya tidak dengan mudah untuk menyelenggarakan perkawinan serta tidak gampang untuk bercerai.
Masyarakat  di  Indonesia  hanya  dapat  diizinkan  oleh  yang  bersangkutan,  yang mana  adalah  sang  istri  kepada  sang  suami,  jika  Hukum  dan  Agama  yang  terkait memberikan  izin,  maka  seorang  suami  boleh  beristeri  lebih  dari  satu.  Meskipun perkawinan yang dilakukan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dapat terjadi dan  hal  tersebut  diperlukan  dan  diizinkan  oleh  pihak-  pihak  yang  terlibat  secara langsung, memiliki istri lebih dari seorang hanya mampu dilakukan jika seorang tersebut memenuhi  berbagai  syarat-syarat  tertentu  dan  diputuskan  oleh  Pengadilan  Agama domisili. Hukum perdata di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan ini menganut pandangan bahwa calon suami isteri itu diharuskan matang secara mental dan fisiknya untuk  dapat  mengadakan  perkawinan,  supaya  dapat  merealisasikan  tujuan  dari perkawinan  secara  baik dan  tidak  akan berakhir pada  perceraian  serta  mendapatkan keturunan-keturunan yang baik dan sehat.
Asas prinsip monogami dalam hukum perdata perkawinan di Indonesia bisa gugur jika  dalam  putusan  permohonan  izin  poligami,  dalam  pertimbangan  hakim  telah disebutkan  bahwa  gugurnya  asas  monogami  telah  menjadi  pilihan  dan  kesepakatan antara pihak suami ingin berpoligami dan istri yang dipoligami. Meskipun begitu, tidak serta  merta  bahwa  asas  monogami  dapat  digugurkan,  mengingat  bahwa  adanya beberapa  syarat-syarat  yang  diharuskan  untuk  dipenuhi  dalam  pengguguran  asas monogami  ini.  Hasil  dari  pengguguran  asas  monogami  adalah  pengkabulan
permohonan  izin  poligami  yang  diminta  oleh  sang  suami  sebagai  Pemohon  kepada Majelis Hakim.
Secara  sosial,  pelaksanaan  poligami  disini  dianggap  cenderung  untuk memfasilitasi suami-suami diluar sana yang ingin menambah istri dengan tujuan apapun yang ingin suami-suami ini capai, sehingga banyak istri-istri yang merasa terdiskriminasi dalam  pelaksanaannya.  Bisa  dibilang  bahwa  poligami  merupakan  hal  yang  pada umumya  dijauhi  dan  dihindari  oleh  para  wanita  yang  sudah  bersuami,  karena  pada praktik poligami, kecenderungan akan terjadinya diskriminasi terhadap wanita, di mana wanita adalah objek dari laki-laki dalam konteks kehidupan rumah tangga yang telah terbangun. Pelaksanaan praktik poligami, jika tidak adanya batasan dengan peraturan- peraturan yang mengikat maka akan memunculkan suatu hal yang bersifat buruk dalam penegakkan rumah tangganya. Supaya hal-hal yang bersifat tidak baik dapat dihindari dalam rumah tangga, maka dari itu Undang-undang Perkawinan memberikan batasan kepada  poligami  dengan  alasan-alasan  dan  syarat-syarat  secara  spesifik.  Undang- undang  Pekawinan  memberikan  sebuah  kepastian  secara  hukum  bahwa  perkawinan yang  dilaksanakan  benar-benar  akan  membawa  manfaat  dan  berkah  bagi  yang melaksanakannya,  yaitu  sejalan  dengan  tujuan  pernikahan,  selain  sebagai  bentuk ibadah dan juga berkeinginan untuk membangun keluarga yang bahagia, tenang, penuh rasa saling kasih-sayang.
Masyarakat  yang  beragama  Islam  di  Indonesia  merupakan  masyarakat  yang terbentuk  dari  beragam  macam  sosial  serta  budaya  yang  menyertai  dirinya,  bisa dibilang bahwa masyarakat yang beragama Islam di Indonesia merupakan masyarakat dengan  tingkat  kejamakan  yang  tinggi.  Meskipun  begitu,  poligami  bukan  berarti  hak spesial yang laki-laki beragama Islam miliki dan kapan saja bisa dilakukan. Oleh karena itu, poligami harus didasarkan  pada  sebuah  peraturan  resmi di  Indonesia  yang  tepat dengan  karakter  masyarakat  dan  sosial  budaya  masyarakat  Indonesia  yang  beragam dan plural agar tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan masalah pada sosial khususnya dalam kehidupan rumah tangga dan tentu juga yang akan menjadi pihak korban adalah kaum perempuan atau istri-istri.
Istilah “monogami” dan istilah “poligami” merupakan dua kata yang memiliki art i berbeda  atau  bisa  dibilang  sebagai  kontradiktif  (bisa  juga  dibilang  antonim).  Karena memiliki  arti  yang  berbeda,  sudah  barang  tentu  dalam  makna  penggunaannya  juga berbeda.  Meskipun  demikian,  kedua  istilah  tersebut  dapat  bertemu  dalam  kerangka hukum perkawinan di Indonesia. Pada sisi yang lain, ditinjau dari budaya dan karakter masyarakat  muslim  Indonesia  yang  plural  juga  diperlukan  kehadiran  hukum  yang berlaku dan bisa diterapkan serta diterima oleh masyarakat setempat yang berbeda- beda budaya, karakter dan tradisinya, termasuk hukum perkawinan. Untuk melindungi ketertiban dan penjagaan terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan, diperlukan adanya intervensi dari negara atau pemerintah yaitu dengan mengeluarkan undang-undang perkawinan sebagai landasan yuridis terhadap ikatan perkawinan. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Putusan  permohonan  izin  poligami,  yang  mana  jadi  salah  satu output produk hukum  dari  Pengadilan  Agama,  harus  sama  dengan  kaidah-kaidah  dari  hukum perkawinan yang berlaku secara umum di Indonesia. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dapat diperhatikan dari 2 (dua) sudut pandang yang saling berhubungan, yaitu  dapat  dikaji  dari  hukum  perdata  dan  hukum  Islam.  Hukum  perdata  disini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Poligami  di Indonesia jika dinilai dari sisi hukum perdata hanya dilihat dari Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan dikarenakan  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgelijk  Wetboek  voor Indonesie )  menjelaskan  bahwa  asas  perkawinan  yang  tertulis  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  adalah  asas  prinsip  monogami.  Asas  prinsip  monogami  ini secara  implisit  telah  disebutkan  pada  Buku  Kesatu  tentang  Orang,  Bab  IV  tentang Perkawinan,  Bagian  Satu  tentang  Syarat-Syarat  Yang  Harus  Dipenuhi  Untuk  Dapat Melakukan Perkawinan, Pasal 27 yang berbunyi “Pada saat yang bersamaan, seorang pria hanya dapat kawin dengan satu wanita saja; dan begitu pula seorang wanita hanya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dap at  kawin  dengan  seorang  pria  saja”.  Sehingga  peraturan  mengenai  poligami  atau beristri lebih seorang hanya dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jika  ditinjau  dari  hukum perdata saja.
Beberapa  persyaratan  diberikan  kepada  pemohon  jika  ingin  melakukan pengajuan permohonan izin poligami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Pengadilan  Agama  akan  mengizinkan  kepada  Pemohon untuk melaksanakan poligami dalam rumah tangganya jika syarat-syarat yang tertera pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  salah  satunya terpenuhi. Syarat-syarat ini adalah syarat alternatif yang diperlukan salah satunya untuk mendapatkan izin adalah:
a. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri; dan/atau
b. Istri mengalami kecacatan fisik atau penyakit yang tidak dapat sembuh; dan/atau
c. Istri tidak mampu memberikan keturunan.
Pada posita yang sudah dituliskan pada putusan permohonan izin poligami, terdapat 3 (tiga) alasan pemohon ingin berpoligami, yaitu pemohon memiliki energi yang berlebih, pemohon berkeinginan untuk memiliki anak lebih dari seorang sedangkan perkawinan antara  Pemohon  dan  Termohon  hanya  diberikan  1  (satu)  orang  anak,  dan  Pemohon telah  melakukan  perkawinan  secara  siri  dan  dari  hasil  perkawinan  siri  ini  calon  istri kedua dari Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan. Dan semua ketiga alasan pemohon tersebut, Majelis Hakim juga telah memperhatikan ketiga alasan tersebut sehingga ketiga alasan tersebut dimasukkan Majelis Hakim sebagai fakta yang terjadi di lapangan.
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  3  (alasan)  pemohon  adalah  sang  istri dianggap  tidak  atau  kurang  mampu  dalam  melakukan  tanggung  jawabnya  sebagai seorang  istri.  Jika  ditinjau  dari  syarat  alternatif  dari  permohonan  izin  poligami  pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maka  syarat  alternatif tersebut sudah terpenuhi. Memang apabila salah satu syarat alternatif telah dipenuhi, syarat yang lain tidak perlu ditinjau kembali.
Disamping  syarat-syarat  alternatif,  terdapat  juga  syarat-syarat  kumulatif  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk syarat kumulatif ini, semua persyaratan yang ada harus terpenuhi tanpa terkecuali. Jika terdapat salah satu persyaratan tidak tercukupi, maka dari itu, permohonan izin poligami dapat ditolak oleh Majelis Hakim. Syarat-syarat kumulatif menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:
a. Istri pertama memberikan persetujuan; dan
b. Terdapat kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan
c. Suami memberikan jaminan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
Lalu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b), disebutkan bahwa “persetujuan  istri,  baik  secara  lisan  maupun  tertulis,  menjadi  pertimbanga n  untuk menentukan  ada  atau  tidaknya  persetujuan.  Jika  persetujuan  tersebut  bersifat  lisan, persetujuan  tersebut  harus  diungkapkan  di  muka  persidangan  pengadilan”.  Pada putusan tersebut, terdapat dalam posita dituliskan bahwa istri pertama dari pemohon tidak berkeberatan kalau suaminya menikah kembali bersama dengan calon istri kedua dan istri pertamanya sudah membuat surat pernyataan kesanggupan dipoligami oleh suaminya. Selain itu, istri pertama dari pemohon juga telah datang di muka persidangan dan  menjelaskan  kalau  beliau  tidak  berkeberatan  terhadap  pilihan  pemohon  dalam berpoligami dan membenarkan semua alasan yang telah dituliskan pemohon. Sehingga, syarat  kumulatif  pertama  yaitu  “Istri  pertama  memberikan  persetujuan”  telah terpenuhi.
Selanjutnya, dari  syarat  kumulatif  kedua  yang  berbunyi  “terdapat  kepastian bahwa  suami  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  istri-istri  dan  anak- anak  mereka”, tinjauan mengenai ini lebih banyak lagi. Pada Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “terdapat kepastian bahwa suami dapat memenuhi
kebutuhan  hidup  istri-istri  dan  anak-anak  mereka,  dengan  memberikan  kepada Pengadilan :
a. surat  keterangan  mengenai  pendapatan  suami  dan  telah  ditandatangani  oleh bendahara dari tempat kerjanya; atau
b. surat keterangan pajak penghasilan; atau
c. surat keterangan lain yang bisa diterima oleh Pengadilan.”
Pada posita yang tertera pada putusan tersebut, pemohon menuliskan kesanggupannya untuk  melakukan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  istri  pertama  dan  calon  istri  kedua dengan memiliki pendapatan bersih tidak kurang dari sebesar 5 (lima juta rupiah) per bulan dan calon istri keduanya juga memiliki penghasilan kurang lebih sebesar 5 (lima juta  rupiah)  per  bulan.  Tidak  hanya  itu,  pemohon  juga  telah  menyertakan  bukti pendukung  dalam  bentuk  surat  pernyataan  penghasilan  yang  dikeluarkan  oleh perusahaan  tempat  beliau  bekerja,  sehingga  validitias  dari  penghasilan  yang  dimiliki oleh pemohon cukup valid dan diterima oleh pengadilan. Oleh sebab itu, pemohon juga sudah memenuhi syarat kumulatif yang kedua tersebut.
Untuk  syarat  kumulatif  yang  ketiga  dan  terakhir,  yang  berbunyi  “suami memberikan  jaminan  akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak- anak  mereka”, sesuai  dengan  posita  yang  terdapat  dalam  putusan  tertulis  bahwa  istri  pertama  dari pemohon menyetujui alasan-alasan dari pemohon untuk melakukan poligami dengan syarat bahwa pemohon mampu untuk bersikap adil dalam membagi waktu pemohon untuk istri pertama dan calon istri kedua, pemohon tetap membiayai keperluan hidup istri pertama dan anaknya, serta tidak boleh menelantarkan istri pertama dan anaknya yang  mana  pemohon  menyetujui  dan  bersedia  untuk  memenuhi  hal  tersebut.  Lalu, pada  Pasal  41  huruf  (d)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “suami  memberikan  jaminan  akan  berlaku  adil  terhadap  istri -istri  dan  anak-anak mereka  dengan  pernyataan  atau  janji  dari  suami  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditetapkan untuk itu”, pemohon juga telah melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk berlaku adil bagi kedua istrinya dan anak-anaknya. Pada akhirnya, pemohon juga telah  memenuhi  syarat  kumulatif  yang  ketiga,  sehingga  secara  hukum  perdata,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
permohonan izin poligami yang dilakukan oleh pemohon sudah sesuai dan sah secara hukum serta tidak memiliki cacat materiil.
Perkawinan dalam Islam bisa ditinjau dari 3 (tiga) perspektif, yaitu: dari perspektif hukum,  sudut  pandang  sosial,  dan  sudut  pandang  agama.  Dari  perspektif  hukum, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sangat kokoh “ mitsaaqaon ghaliidan ” (Al - Qur'an Surah an- Nisa’ (4):27, "Dan istri -istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kokoh"). Ditinjau dari sudut pandang sosial, perkawinan adalah cara peningkatan status sosial seorang dalam bermasyarakat. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang agama, perkawinan ini diangap sebagai salah satu lembaga yang suci, karena pasangan suami istri  itu  dipersatukan  menggunakan  nama  Allah  SWT.  Oleh  karena  itu,  perkawinan menurut  Islam  sangat  sakral  untuk  dilakukan  oleh  manusia.  Meskipun  begitu,  dalam Islam  juga  diperbolehkan  untuk  manusia  jika  ingin  berpoligami,  tentunya  dengan banyak syarat yang harus dipenuhi oleh manusia.
Syarat-syarat terjadinya poligami di Indonesia yang didasarkan pada Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Bab Beristri Lebih Dari Seorang. Secara garis besar, syarat-syarat dari poligami pada Kompilasi Hukum Islam, dengan  syarat-syarat  poligami  pada  Undang-Undang  Perkawinan tidak  jauh berbeda, namun terdapat beberapa syarat-syarat yang belum ada di Undang-Undang Perkawinan namun terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
a. Suami hanya diperbolehkan untuk beristri paling banyak 4 (empat) orang secara bersamaan (Pasal 55 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam)
b. Suami diharuskan untuk dapat bertingkah laku adil kepada istri-istrinya dan anak- anaknya,  dan  jika  tidak  dapat  bertingkah  slaku  adil  maka  suami  tidak  diizinkan beristri lebih dari seorang. (Pasal 55 ayat [2] dan ayat [3] Kompilasi Hukum Islam)
c. Suami diharuskan mendapat perizinan untuk berpoligami dari Pengadilan Agama sesuai  kewenangan  absolut  yang  berlaku.  Jika  sang  suami  nekat  melakukan poligami  tanpa  memiliki  izin  dari  Pengadilan  Agama,  perkawinan  poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. (Pasal 56 ayat [1] dan ayat [3] Kompilasi Hukum Islam)
d. Jika  sang  istri  berkata  tidak  dalam  pemberian  persetujuan  untuk  sang  suami berpoligami, dan permohonan izin poligami yang disodorkan memiliki dasar serta alasan  yang  sah di  mata  hukum,  maka  Pengadilan  Agama  diperbolehkan  untuk memberikan  penetapan  pemberian  izin  sesudah  melakukan  pemeriksaan  dan mendengarkan  istri  pertama  yang  bersangkutan  di  persidangan  Pengadilan Agama. Pada penetapan ini, istri/suami yang merasa kurang puas pada putusan permohonan  izin  poligami  dapat  melakukan  pengajuan  banding  atau  kasasi. (Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam)
e. Suami  diharuskan  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  istri  dan  memiliki kepastian  bahwa  sang  suami  bisa  untuk  memunculkan  jaminan  pemenuhan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan ini dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. (Pasal 58 ayat [1] dan ayat [2] Kompilasi Hukum Islam) Selain  syarat-syarat  diatas,  dalam  Islam  sendiri  terdapat  dasar  hukum  yang  memuat tentang konsep sang suami mampu dan dapat berlaku adil, yaitu tertera pada Al- Qur’an Surah  An- Nisa’  (4):129  yang  memiliki  arti  “ Dan  kamu  tidak  akan  mampu memperlakukan  istri-istri(mu)  dengan  adil  meskipun  kamu  sangat  menginginkannya, oleh  karena  itu  janganlah  terlalu  memihak  (kepada  yang  kamu  cintai)  sehingga mengabaikan yang lain terkatung-katung ”. Pada ayat ini, dijelaskan bahwa suami tidak mungkin untuk mampu untuk bersikap adil pada istri-istrinya dengan alasan apapun. Walaupun begitu, suami masih memiliki hak untuk memilih berpoligami dengan syarat- syarat  dan  ketentuan  diatas.  Dikarenakan  syarat-syarat  dalam  berpoligami  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  memiliki  kemiripan  yang  banyak  dengan  syarat-syarat berpoligami  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  maka  permohonan  izin  poligami dengan  nomor  perkara  Putusan  Nomor  2469/Pdt.G/2022/PA.Sby  telah  memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk permohonan izin poligami sehingga tidak memiliki kecacatan materiil dalam prosesnya.
Namun,  pada  putusan  nomor  perkara  2469/Pdt.G/2022/PA.Sby  ini  tidak  sesuai berdasarkan  teori maslahah .  sebuah  hal  yang dianggap  sebagai  maslahat  diharuskan untuk  mendapatkan  keberkahan  dalam  bentuk  apapun,  dalam  putusan  ini  tidak ditemukan adanya kemaslahatan yang didapatkan oleh salah satu pihak. Padahal sesuai
dengan  teori maslahah menurut  Imam  Al-Ghazali  dimana  segala  usaha  dalam pemenuhan pemeliharaan 5 (lima) aspek yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pengkabulan  putusan  ini  tidak  memenuhi  salah  satu  dari  5  (lima)  aspek  tersebut, sehingga  putusan  tersebut  dapat  dianggap  tidak  sesuai  dengan  teori maslahah yang ada. Dalam aspek agama, memang putusan ini sudah dapat dianggap memenuhi usaha dalam  pemeliharaan  berdasarkan  dasar  dari  Al-Quran  yang  dipakai  dalam pertimbangan hukum yang diambil ketika mempertimbangkan putusan tersebut. Lalu, pada  pemenuhan  jiwa  yang  mana  tidak  memiliki  dasar  tertentu  yang  bisa  dijadikan patokan sehingga peemenuhan jiwa dapat dilihat berdasarkan kesadaran dan kemauan dari para pihak untuk melakukan praktik poligami ini. Pada pemenuhan secara akal pun juga  tidak  memiliki  sebuah  dasar  patokan  yang  pasti,  yang  mana  pemenuhan  secara akal  dapat  ditinjau  dari  hasil  putusan  dari  pertimbangan-pertimbangan  hakim  yang sudah  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  ini.  Setelah  itu,  pada pemenuhan aspek keturunan, hal ini masih menjadi tinjauan yang harus ditinjau lebih jauh karena pada awalnya Pemohon telah memiliki seorang buah hati dan akan memiliki buah hati lagi pada calon istri kedua, sehingga Pemohon mengajukan izin poligami itu. Hal  ini  berhubungan  dengan  pemenuhan  aspek  harta,  dimana  bahwa  harta  disini digunakan sebagai salah satu jalan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidup dari keturunan-keturunan  yang  dihasilkan,  sehingga  menghasilkan  kebaikan  dan mengurangi  keburukan  yang  akan  terjadi.  Tetapi,  pada  faktanya  Pemohon  disini memiliki  taraf  hidup  yang  berada  di  ambang  batas  berdasarkan  penghasilan  yang Pemohon miliki. Sehingga dikhawatirkan jika Pemohon berada di ambang batas patokan yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  Pemohon  tidak  mampu  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  keturunan-keturunannya.  Lalu  yang  muncul  bukanlah maslahah seperti yang diharapkan, melainkan mudharat dikarenakan ketidakmampuan Pemohon dalam menghidupi keturunan yang dimilikinya.
Selain  itu,  Pihak  yang  dirugikan  disini  adalah  pihak  Termohon,  yang  mana merupakan  istri  pertama  dari  Pemohon.  Penulis  beranggapan  bahwa  hanya dikarenakan sang suami memiliki energi berlebih, tidak harusnya dijadikan alasan yang tepat  untuk  berpoligami.  Sang  suami  harusnya  melakukan  berbagai  upaya  bersama
sang  istri  untuk  menyelesaikan  bagaimana  energi  berlebih  yang  dimilikinya  bisa tersalurkan dengan baik dan tidak mengganggu kehidupan sehari-harinya. Permohonan izin  poligami  bukanlah  solusi  yang  tepat  dari  permasalahan  tersebut,  masih  banyak usaha-usaha  yang  dapat  dilakukan  oleh  suami  dan  istri  tersebut.  Hal  ini  juga  sesuai dengan pemeliharaan aspek jiwa, yang mana suami istri haruslah menjadikan jiwanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dibagi ataupun dipisahkan. Sehingga, seperti apa yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi yaitu terdapat adanya tingkatan-tingkatan dalam tujuan syariat dari setiap hukum Allah, capaian untuk penyatuan jiwa yang abadi dari  sepasang  suami  istri  dapat  dikategorikan pada maqasid  al-tahsiniyat yang  mana manusia  mampu  untuk  melakukan  yang  terbaik  untuk  penyempurnaan  lima  unsur pokok.  Suami  istri  dapat  melakukan  penyempurnaan  perkawinan  mereka  dengan komitmen penyatuan jiwa tersebut, sehingga pikiran untuk beristri lebih dari seorang tidak akan terpikirkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Putusan  dari  permohonan  izin  poligami  muncul  berdasarkan  dari  pertimbangan  dari Majelis Hakim yang bertugas pada perkara tersebut. Majelis Hakim akan melihat syarat- syarat  alternatif  dan  syarat-syarat  kumulatif  dari  permohonan  izin  poligami  sudah sesuai  dengan  Undang-Undang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim pada prosesnya juga akan melihat dan mempertimbangkan permohonan izin poligami yang dapat dikabulkan atau tidak pada 2  (dua)  sisi,  yaitu  sisi  kemampuan  Pemohon  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  sisi keadilan  yang  dimiliki  Pemohon.  Pertimbangan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Majelis Hakim  terdiri  dari  2  (dua)  sudut,  yaitu  sudut  pandang  pertimbangan  hukum  dengan dasar  Undang-Undang  dan  sudut  pandang  pertimbangan  hukum  atas  dasar kemanusiaan.
2. Permohonan izin poligami jika ditinjau dari sudut pandang hukum perkawinan perdata memiliki 2 (dua) jenis syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat-syarat alternatif dibagi menjadi 3 (tiga) syarat yang dapat dipenuhi hanya salah satunya, yaitu
istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; dan/atau istri mendapat cacat badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan;  dan/atau  istri  tidak  dapat melahirkan keturunan. Lalu untuk syarat-syarat kumulatif terdapat 3 (tiga) syarat yang semuanya harus dipenuhi, yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri; dan adanya kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup  istri-istri  dan anak-anak mereka; dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak-anak mereka. Selama permohonan izin poligami memenuhi syarat-syarat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama dan akan memberikan putusannya. Untuk permohonan izin poligami jika ditinjau dari sudut pandang hukum perkawinan islam tidak jauh berbeda sehingga batas minimum isi dari permohonan izin poligami termasuk sama supaya permohonan izin poligami tidak cacat materiil.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika)
Manan,  Abdul.  2006,  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia,  (Jakarta:  Putra Grafika)
Marzuki, Peter Mahmud. 2005, Penelitian Hukum , Cetakan Ketiga Belas (Jakarta: Prenamedia Group) Muchsin. 2003, Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif , (Surabaya: Yayasan Al-Ikhlas) Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2015, Pranata Sosial Hukum Islam , (Bandung: PT Refika Aditama) Rachman, Anwar, dkk. 2020, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi , (Jakarta: Prenamedia Group) Soekanto, Soerjono. 1994, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , (Jakarta: PT Grafindo Persada) Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, Studi Hukum Islam , (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press)
Elok Nawangsih dan Ghufran Hasyim Achmad, “ Hakikat Manusia dalam Konteks Pendidikan Islam ”, Edukatif: Jurnal Il mu Pendidikan. Vol. 4 No. 2, Tahun 2022, hal 3034-3044. DOI : https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2650
Mustika  Anggraini  Dwi  Kurnia  dan  Ahdiana  Yuni  Lestari,  “ Pertimbangan  Hakim  Terkait Penolakan Permohonan Poligami ”, Media of Law and Sharia. Vol. 4. No.1, Tahun 2022, hal 51-66. DOI: https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333
Zainuddin, Mohammad Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi, “ Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Maslahah Mursalah ”, Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Vol. 10 No. 2, Tahun 2022, hal 373- 392. DOI: http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i02.2770
David Tan, “ Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi
Dalam
Menyelenggarakan Penelitian Hukum ”. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Sosial, Vol. 8 No. 8, Tahun
2021, hal 2463-2478. DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478
Eka  N.A.M.  Sihombing  dan  Chyntia  Hadita,  “ Konstitusionalitas  Poligami  Dalam  Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia ”, Mahakim: Journal of Islamic Law, Vol. 5
No. 1, Tahun 2021, hal 11-26. DOI: https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.131 Mieke Anggraini Dewi. “ Tinjauan yuridis UU no. 16 tahun 2019 menurut asas monogami dan hubungan hukum dalam perkawinan ”. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 17.
No.2. Tahun 2020, hal 138-145. DOI:
http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v17i2.1495
Noer Yadi Izzul Haq, “ Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta  Selatan  Perspektif  Gender  dan  Hukum  Progresif ”.  Thesis.  URL: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55836
Wardah  Nuroniyah  dkk,  “ Persepsi  Hakim  Mengenai  Adil  Sebagai  Syarat  Permohonan  Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Cirebon ”. Mahkamah: Jurnal Kaj ian Hukum Islam, Vol. 3. No.
2. Tahun 2018, Hal. 258-272. DOI:
http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3420
Wawancara  Dengan  Drs.  Tayeb,  S.H.,M.H.  selaku  Ketua  Majelis  Putusan  Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 10 Mei 2023 di Pengadilan Agama Surabaya, Pukul 11.30 WIB
Wawancara  Dengan  Koes  Atmaja  Hutama,  S.Hi.,S.H.,M.H.  Selaku  Panitera  Muda  Gugatan Pengadilan Agama Surabaya di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 12:00 WIB
Gaji Staf Security Di Surabaya, https://id.indeed.com/career/staf-security/salaries/Surabaya (diakses pada tanggal 9 Mei 2023 Pukul 19:00 WIB)