## TINJAUAN TENTANG PENINDAKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA

## (Review Of Action On Foreign Who Illegal Fishing In Tarempa Immigration Office Area)

## Renra Hata Galih
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa Jl. Kartini No. 51, Tarempa Hatagalih501@Gmail.Com

## Abstrak
Illegal  Fishing yaitu  kegiatan  perikanan  oleh  orang  atau  kapal  asing  di  perairan  yang  menjadi yurisdiksi  suatu  negara,  tanpa  izin  dari  negara  tersebut,  atau  bertentangan  dengan  hukum  dan Peraturan  perundang-undangan.  Permasalahan Illegal  fishing bukan  hanya  menimbulkan  masalah mengenai  sumber daya  alam Indonesia namun  menimbulkan berbagai  permasalahan Keimigrasian dari  mulau  pendetensian  sampai  para  pelaku illegal  fishing tersebut  di  deportasi  ke  negara  asal mereka.  Proses  Tindakan  Administrasi  Keimigrasian  (TAK)  menimbulkan  yang  panjang menimbulkan  banyak  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  karena  itu  penyederhanaan  proses Tindakan  Analis  Keimigraian  (TAK)  dan  cara  pendetensian  yang  baru    akan  mengurangi  biaya- biaya yang dikeluarkan dalam proses pengurusan pelaku Illegal fishing.

## Kata Kunci : Illegal fishing, Deteni, Tindakan Administrasi Keimigrasian

## Abstrack
Illegal  fishing,  namely  fishing  activities  by  foreign  people  or  vessels  in  waters  that  are  the jurisdiction of a country, without permission from that country, or contrary to laws and regulations. The  problem  of  Illegal  fishing  not  only  causes  problems  regarding  Indonesia's  natural  resources but  also  raises  various  immigration  problems  from  the  initial  detention  until  the  perpetrators  of illegal  fishing  are  deported  to  their  home  countries.  The  process  of  Immigration  Administration Action  (TAK)  causes  a  lot  of  costs  to  be  incurred,  therefore  simplification  of  the  Immigration Analyst Actions (TAK) process and new detention methods will reduce costs incurred in the process of managing illegal fishing actors.
Keyword : Illegal Fishing, Detention, Immigration Administration Action

## PENDAHULUAN
Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Tarempa dalam sejarah perkembangannya bermula dari Pos  Pemeriksaan  Keimigrasian  di  bawah Kantor  Imigrasi  Belakang  Padang,  kemudian pada  tahun  1981  menjadi  Kantor  Resort Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dengan  wilayah kerja  meliputi  Kecamatan  Siantan  dan Kecamatan  Jemaja.  Pada  tahun  1991  dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik  Indonesia  Nomor  :  03.PR.07.04 Tahun  1991  tanggal  15  September  1991, ditetapkan  menjadi  Kantor  Imigrasi  Kelas  III dengan wilayah kerja tetap 2 (dua) kecamatan
yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Kantor setingkat  Eselon  IVa,  dan  sesuai  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2018 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Imigrasi  diputuskan  Peningkatan  Kantor Imigrasi  Kelas  III  Tarempa  menjadi  Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa.
Wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II TPI  Tarempa  meliputi  wilayah  Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan yaitu: Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan  Selatan,  Kecamatan  Siantan  Tengah,
Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja, dan Kecamatan  Jemaja  Timur.  Rentang  kendali wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI Tarempa  ini  adalah  meliputi  wilayah  darat dan  laut  gugusan  Kepulauan  Anambas  yang terdiri dari 240 (dua ratus  empat puluh) buah pulau-pulau  kecil  yang  dikelilingi  oleh  ±90% lautan  yang  terletak  di  Laut  Cina  Selatan, berbatasan langsung dengan :
1. Sebelah Selatan   : Pulau Bintan
(Tanjung Pinang) dan Pulau Batam 2. Sebelah Timur : Kalimantan Barat
3. Sebelah Utara :  ZEE  (Vietnam  dan Tiongkok)
4. Sebelah Barat :  ZEE  (  Thailand  dan Malaysia)
Dari  240  pulau  tersebut,  yang  dihuni hanya  60  (enam  puluh)  buah  pulau  dengan jumlah sekitar ± 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa, yang  penyebarannya  tidak  merata  dengan mata  pencaharian  sebagian  besar  adalah nelayan  karena  ditunjang  oleh  luasnya wilayah  lautan  yang  merupakan  potensial yang  kaya  akan  jenis  ikan  dan  biota  laut lainnya.
Potensi  yang  besar  akan  jenis  ikan  dan biota  laut  di  perairan  Kabupaten  Kepulauan Anambas  selain  menjadi  berkah  tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya dan masyarakat Indonesia  pada  umumnya  hal  ini  juga mempunyai  dampak  negatif  yaitu  pencurian ikan  tanpa  izin  atau  biasa  disebut Illegal fishing karena letaknya sendiri yang berbatasan  laut  dengan  beberapa  negara tetangga  menyebabkan  kekayaan  laut  di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat rentan untuk  menjadi  sasaran  pencurian  oleh  negara lain  dan  bukan  tidak  mungkin  apabila  tidak dijaga  dengan  baik  kekayaan  tersebut  akan menjadi  langka  dan  hilang  karena  kekayaan laut  yang  kita  punya  mempunyai  nilai ekonomi yang sangat tinggi.
Pada  era  Presiden  Joko  Widodo  di  bantu kabinet Kerja mempunyai cita cita yang luhur yaitu  menjadikan  Indonesia  sebagai  Poros Maritim Dunia, langkah-langkah untuk mewujudkan  hal  tersebut  telah  dilaksanakan dan  masih  berjalan  sampai  saat  ini,  langkah awalnya penguatan ekonomi maritim dilakukan  dari  penegakan  hukum  untuk
menjaga  kedaulatan  laut  agar  memberi  nilai tambah  bagi  nelayan  dalam  peningkatan produksi dan industri perikanan , pembangunan  konektivitas  laut  dan  program lainnya.
Pencurian  ikan  merupakan  salah  satu penghambat  dari  cita-cita  luhur  yang  di canangkan oleh Presiden Joko Widodo karena para pencuri ikan tersebut mengeruk kekayaan  laut  kita,  merusak  lingkungan  atau ekosistem  laut  kita  karena  cara  menangkap merek  menggunakan  cantrang,  bom  dan  cara cara  yang  merusak  lainnya,  selain  itu  mereka juga melanggar Undang-Undang
Keimigrasian  No  6  Tahun  2011  karena  para pelaku illegal  fishing tersebut  telah  masuk tanpa  izin  dan  sebagian  besar  dari  pelaku tersebut tidak mempunyai Dokumen Perjalanan  yang  sah  atau  Paspor  dari  negara mereka berasal.
Mengutip  dari  website  Kementerian kelautan  dan  perikanan:  “kapal  pelaku pencurian ikan yang ditangkap melalui unsur- unsur  Satgas  115,  yaitu  TNI  Angkatan  Laut (TNI  AL),  Polair  Baharkam  Kepolisian  RI (Polair),  Badan  Keamanan  Laut  (Bakamla), dan Ditjen PSDKP KKP ini karena melakukan  berbagai  tindak  pidana  di  bidang perikanan, yakni menangkap atau mengangkut  ikan  di  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tanpa SIUP. Kemudian, menangkap ikan di WPPRI tanpa  SIPI,  mengangkut  ikan  tanpa  SIKPI, dan  menangkap  ikan  dengan  menggunakan alat  penangkapan  ikan  yang  dilarang  dan merusak  lingkungan.  Hingga  saat  ini,  jumlah kapal  pelaku illegal  fishing yang  telah ditenggelamkan  sejak  Oktober  2014  adalah sebanyak  488  kapal,  dengan  rincian  Vietnam 276  kapal,  Filipina  90  kapal,  Thailand  50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua  Nugini  2  kapal,  Tiongkok  1  kapal, Belize 1 kapal dan tanpa negara 1 kapal” Penanganan  kapal-kapal  asing  pelaku illegal fishing setelah dilaksanakan penangkapan illegal  fishing menjadi  hal menarik untuk diteliti, bagaimana pelaksanaan  tindakan  Pro  Justisia  atau penegakan hukum yang dilakukan pemerintah setelah ditangkapnya kapal-kapal asing pelaku illegal fishing , permasalahan-permasalah
yang  muncul  akibat  adanya  deteni  eks  kapal illegal  fishing di  Kabupaten  Kepulauan Anambas  dan  bagaimana  proses  Tindakan Administrasi  Keimigrasian  (TAK)  yang dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI Tarempa.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  pelaksanaan  Pro  Justisia  atau penegakan hukum terhadap Warga
Negara Asing yang melakukan pencurian ikan / illegal fishing ?
2. Berbagai  Permasalahan  Yang  Muncul Akibat  adanya  Deteni  Eks  Kapal  Asing Illegal Pusing?
3. Bagaimana proses Tindakan Administrasi
Keimigrasian
yang dilaksanakan
Menjadi Deteni Illegal Fishing ?

## TUJUAN PENELITIAN
1. Mendeskripsikan  kegiatan  pelaksanaan Pro  Justisia  atau  penegakan  hukum terhadap  warga  negara  asing  yang melakukan  pencurian  ikan  / illegal
fishing ?
2. Mengidentifikasi permasalahan- permasalahan yang muncul akibat adanya deteni eks kapal asing illegal fishing 3. Mendeskripsikan proses Tindakan Administrasi Keimigrasian yang dilaksanakan    Menjadi  Deteni Illegal Fishing

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan desain  studi kasus.  Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Maleong, 2000:3), penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  diamati.Hal  seperti  ini  juga dipertegas  oleh  Creswell  (1998:14)  yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian  yang  latar  tempat  dan  waktunya alamiah.  Paradigma  ini  juga  memungkinkan untuk  dilakukan  interpretasi  secara  kualitatif atas data-data penelitian yang telah diperoleh. 2. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  bersumber pada  data  primer  dan  datas  sekunder.  Data primer,  yaitu  data  yang  dikumpulkan  dan diolah  sendiri  oleh  peneliti  langsung  dari subjek atau objek penelitian. Dalam penelitian kali ini data primer yang di dapat oleh peneliti merupakan  hasil  wawancara  antara  peneliti dengan narasumber secara langsung, sedangkan    Data  sekunder  diperoleh  melalui bahan  kajian  primer  yang  difokuskan  pada studi  kepustakaan  seperti  jurnal  ilmiah, makalah  akademik,  buku  referensi  yang berkaitan dengan objek penelitian
3. Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  Teknik Analisis  Kualitatif  yang  lebih  menekankan pada  aspek  pemahaman  secara  mendalam terhadap  suatu  masalah.  Teknik  analisa  data ini  menggunakan  teknik  analisis  mendalam (In-Depth  Analysis)  yaitu  mengkaji  masalah secara kasus perkasus karena dalam metodologi  kualitatif  memiliki  sifat  bahwa suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

## PEMBAHASAN
A. Bagaimana  Pelaksanaan  Pro  Justisia Atau  Penegakan  Hukum  Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pencurian Ikan / Illegal Fishing
Illegal  fishing di  Indonesia  berdasarkan Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 50/Men/2012  di  kategorikan  menjadi  3 kelompok yaitu:
1. Illegal  Fishing yaitu  kegiatan  perikanan oleh  orang  atau  kapal  asing  di  perairan yang  menjadi  yurisdiksi  suatu  negara, tanpa  izin  dari  negara  tersebut,  atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. Unregulated fishing yaitu kegiatan perikanan  yang  dilakukan  oleh  kapal yang  mengibarkan  bendera  suatu  negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan  perikanan  regional,  akan tetapi  dilakukan  melalui  cara  yang bertentangan dengan pengaturan
mengenai  pengelolaan  dan  konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan
3. tersebut  mengikat  bagi  negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;
4. Unreported  Fishing  yaitu  .  kegiatan perikanan  yang  bertentangan  dengan hukum nasional atau kewajiban internasional,  termasuk  juga  kewajiban negaranegara anggota organisasi
pengelolaan  perikanan  regional  terhadap organisasi tersebut.
Kegiatan Illegal  Fishing atau  Pencurian ikan yang banyak dilakukan oleh kapal negara asing  di  wilayah  perairan  laut  natuna mayoritas  dilakukan    di  Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE)  mereka  dituntut  dengan Undang-undang 31 Tahun 2004 pasal 27 ayat 2 tentang perikanan dengan ancaman hukuman  penjara  maksimal  5  tahun  namun Indonesia  sendiri  merupakan  negara  yang meratifikasi  dan  ikut  terlibat dalam  United Nations  Convention  jon  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS) 1982, dimana di pasal 73 ayat (3) UNCLOS  hanya  mengatur  pidana  denda  dan melarang  adanya  pidana  badan  bagi  para pelaku illegal  fishing di  Wilayah  Zona Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  apabila  tidak  ada perjanjian diantara negara yang bersangkutan, Indonesia  sendiri  sampai  saat  ini  belum  ada perjanjian  dengan  negara  manapun  mengenai illegal fishing itu sendiri.
Proses  penangkapan  para  pelaku illegal fishing di  lakukan  oleh  pihak  angkatan  laut ataupun  dari  aparat  kemanan  di  stasiun PSDKP dimana rata-rata jumlah nahkoda dan awak  kapalnya  itu  berjumlah  15  orang, setelah  ditangkap  mereka  di  bawa  ke pangkalan  atau  stasiun,  setelah  di  data  dan dilakukan  berita  acara  pemeriksaan  (bap) yang  bisa  dituntut  secara  hukum  hanyalah nahkoda  kapal  tersebut  sebagai  penanggung jawab  alat  angkut  tersebut  selain  itu  sisanya awak  kapal  diserahkan  kepada  Kantor Imigrasi untuk dilaksakan Tindakan Administrasi  Keimigrasian  (TAK)  berupa pendeportasian.
Projustisia yang dilakukan kepada nahkoda kapal asing hanya dapat dilaksanakan  oleh  TNI  Angkatan  Laut  dan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dari  PSDKP Kementerian kelautan dan perikanan,
keduanya merupakan instansi yang melakukan  penangkapan  kapal  asing illegal fishing dan  menyerahkan  kepada  Kejaksaan agar  bisa  di  sidangkan,  dari  beberapa  kasus yang  di  lihat  di  situs  sipp.pn-ranai.go.id  rata dari  sejumlah  kasus  yang  disidangkan  di Pengadilan  Negeri  Ranai  dengan  hasil putusan sebagai berikut :
Hasil  putusan  dari  beberapa  kasus  yang diadili  di  Pengadilan  Negeri  Ranai  rata-rata terlepas  dari  hukuman  penjara  namun  para pelaku dikenakan pidana denda Rp.100.000.000-Rp.150.000.000, setelah nahkoda  membayar  pidana  denda,  lalu diserahkan  kembali  ke  pihak  Imigrasi  lalu untuk  di  deportasi  dengan  berkoordinasi dengan pihak perwakilan negara dari Vietnam di Indonesia.
B. Berbagai  Permasalahan  Yang  Muncul Akibat  Adanya  Deteni  Eks  Kapal Asing Illegal Pusing Kegiatan illegal  fishing tidak  hanya menimbulkan  permasalahan  yang  berdampak langsung  terhadap  hilangnya  kekayaan  laut kita  dan  rusaknya  ekosistem  lingkungan  kita, namun  keberadaan  anak  buah  kapal  (ABK) yang  tidak  menghadapi  proses  hukum  dan tinggal  menunggu  proses  deportasi  juga bukan  berarti  tidak  menimbulkan  masalah. Proses  deportasi  yang  memakan  waktu  dan tidak  kita  tidak  mengetahui  kebijakan- kebijakan  negara  asal  pelaku illegal  fishing
N o Nama Tanggal Putusan Putusan 1 . Nguyen Van Quan Selasa, 19 Mei 2020 Pidana Denda Rp. 100.000.000,00 2 . Nguyen Hoang Kiet Selasa, 19 Mei 2020 Pidana Denda Rp. 100.000.000,00 3 . Bui  Van Ngo Selasa, 21  April 2020 Pidana Denda Rp. 100.000.000,00 4 . Pham Van Tuan Rabu,  18 Des 2019 Pidana Denda Rp. 150.000.000,00 5 . Nguyen Tan Len Senin,  23 Des 2019 Pidana Denda Rp. 100.000.000,00
karena  tidak  serta  merta  orang  yang  serta merta  pertama  ditangkap  lalu  dialah  yang pertama dipulangkan, Kantor Imigrasi ataupun  Rudenim  hanya  menunggu  daftar yang  di  kirimkan  oleh  perwakilan  dari  para pelaku illegal fishing tersebut.
Proses  menunggu  ini  bisa  berlangsung berbulan-bulan bahkan ada deteni yang sudah bertahun-tahun masih belum dilakukan Deportasi, penulis merangkum permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  akibat  lamanya proses  Deportasi  ini,  permasalahan  ini merupakan  permasalahan  yang  terjadi  di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa dimana penulis  bekerja,  berikut  permasalah  yang terjadi  akibat  lamanya  proses  Deportasi tersebut :

## 1. Tidak  Adanya  Ruang  Deteni  Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa
Ketika  kapal  pelaku Illegal  Fishing di tangkap  maka  hanya  nahkoda  kapalnya  saja yang  dijadikan  tersangka  untuk  diadili selebihnya  para  anak  buah  kapalnya  di serahkan  oleh  pihak  yang  menangkap biasanya TNI Angkatan Laut dan petugas dari Pusat  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan (PSDKP) ke Kantor  Imigrasi  sebagai  instansi yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan  pendetensian  dan  pendeportasian, namun karena sampai saat ini Kantor Imigrasi Kelas  II  TPI  Tarempa  tidak  mempunyai Ruang  Deteni  maka  dengan  terpaksa  kita menitipkan  kembali  para  deteni  tersebut kepada  para  pihak  yang  menangkap  deteni tersebut baik ke pihak Angkatan Laut maupun ke  pihak  PSDKP,  dan  selebihnya  untuk pemberian makan, pengecekan kesehatan dan lain  sebagainya  tetap  di  laksanakan  oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa dengan berkoordinasi  kepada  instansi  yang  dititipkan untuk  penahanan  deteni  sampai  menunggu proses pendeportasian bisa terlaksana.
Tidak adanya ruang deteni menjadi permasalahan
2. Biaya  Yang  Besar  Untuk  Mengurus Deteni
Proses  pendetensian  para  pelaku illegal fishing ini  juga  memerlukan  biaya  yang sangat  besar,  negara  harus  menyediakan
anggaran besar yang secara garis besar terbagi menjadi tiga kategori yaitu :
a) pertama biaya penjagaan dan pengawalan deteni, anggaran ini mau tidak mau harus dikeluarkan, anggaran ini meliputi kegiatan penjagaan dan biaya pengawalan deteni  pada  saat  pendeportasian  dari mulai  berangkat  di  ruang  detensi  sampai ke  alat  angkut  yang  membawa  deteni tersebut kembali ke negaranya
b) biaya hidup/peralatan/perlengkapan deteni,  anggaran  ini  meliputi  biaya konsumsi  deteni  setiap  harinya  serta membeli perlengkapan deteni tersebut
c) biaya perawatan kesehatan deteni, anggaran  ini  meliputi  biaya  perawatan kesehatan seperti pembelian sabun, detergen  dan  peralatan  mandi  lainnya, biaya visum, autopsi, pengobatan apabila ada  deteni  yang  sakit,  perawatan  jenazah apabila  ada  deteni  yang  meninggal  serta pembelian obat-obatan yang harus disiapkan untuk sakit yang ringan-ringan
d) biaya  penterjemah,  anggaran  ini  harus dikeluarkan karena mayoritas para pelaku dari illegal  fishing berasal  dari  negara vietnam,  thailand,  myanmar  ataupun negara asia tenggara laiinya dan seringkali  mereka  tidak  bisa  berbahasa inggris  dan  hanya  bisa  bahasa  negaranya sendiri,  oleh  karena  itu  untuk  proses pengambilan  informasi  ataupun  data lainnya  kita  harus  memint  bantuan  jasa penterjemah demi berlangsungnya komunikasi  antara  petugas  imigrasi  dan deteni.

## 3. Deteni Sakit Parah
Deteni  sakit  parah  merupakan  masalah yang  banyak  menguras  tenaga  dan  pikiran seksi  Intelijen  dan  Penindakan  Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa, hal ini  lantaran  dari  segi  anggaran  untuk  biaya sakit sudah teranggarkan namun hal ini hanya untuk  sakit  yang  ringan  dan  paling  parah hanya di periksa ke klinik saja, di tahun 2019 ada dua orang deteni yang sakit parah, deteni pertama  atas  dia  mengalami  penyakit  usus bantu dan harus segera dilakukan penanganan operasi,  selain  terus  intens  melakukan komunikasi dengan pihak perwakilan
mengenai  biaya  yang  harus  di  keluarkan tantangan  yang  tidak  kalah  adalah  tidak adanya  rumah  sakit  yang  bisa  mengoperasi deteni  tersebut  karena  memang  fasilitas kesehatan  yang  ada  di  Tarempa  Kecamatan Siantan  hanya  ada  Rumah  Sakit  yang  setara dengan  Tipe  D,  untuk  melakukan  operasi tersebut  harus  berangkat  ke  Pulau  Matak disana  terdapat  Rumah  Sakit  Lapangan  yang fasilitas  kesehatannya  lebih  baik  dan  bisa dilakukan  operasi  kepada  deteni  tersebut. Deteni kedua mengalami penyakit lebih serius deteni  tersebut  di  diagnosa  penyakit  kanker dan  harus  segera  mendapatkan  fasilitas kesehatan  yang  lebih  baik,  tetapi  dengan pergerakan  yang  cepat  dan  koordinasi  yang baik  antara  Kantor  Imigrasi  dan  pihak perwakilan  dari  negara  deteni  tersebut berujung  kesembuhan  untuk  deteni  yang mengidap  usus  buntu  dan  deteni  kedua  bisa langsung di deportasi dan bisa dipulangkan ke negaranya  untuk  mendapatkan  pertolongan dari keluarganya.

## 4. Deteni Jadi Pekerja
Sesuai  dengan  hukum  tentang  laut  yang sudah  kita  ratifikasi  bahwa  para  deteni tersebut  tidak  boleh  dilakukan  hukuman badan  sehingga  para  deteni  hanya  dilakukan pengawasan  saja  oleh  petugas  imigrasi,  para deteni itu semuanya berjenis kelamin laki-laki sehingga  mayoritas  dari  para  deteni  tersebut juga  merokok  dan  minum  kopi,  karena  yang disediakan  oleh  Kantor  Imigrasi  hanya konsumsi  makan  saja  tidak  menyediakan rokok dan kopi, dari sana para deteni berpikir untuk mendapatkan uang dengan tujuan hanya untuk  mendapatkan  rokok  dan  kopi,  mereka bekerja  jadi  buruh  harian  lepas  di  pelabuhan, buruh  di  Toko  Bangunan  dan  ada  juga  yang menjadi buruh cuci di warung makan, dengan mendapatkan pekerjaan tersebut masalah yang muncul adalah para deteni ini merasa kerasan dan  betah  malah  ada  beberapa  deteni  yang tidak  mau  dilakukan  deportasi  ke  negara asalnya.

## 5. Deteni Stress Dan Bunuh Diri
Selain  permasalahan  deteni  sakit  parah, ada juga permasalahan deteni yang stress dan bunuh  diri,  deteni  yang  bunuh  diri  terjadi
pada  tahun  ...  atas  nama  ...  dia  merupakan deteni  asal  dari  negara  Thailand,  dia  bunuh diri  dikarenakan  stess  menunggu  proses deportasi  yang  lama  akhirnya  deteni  tersebut gantung  diri,  selain  itu  ditahun  2019  kemarin ada  deteni  asal  negara  Vietnam  yang  stress karena  menunggu  proses  deportasi  deteni tersebut memang sudah terasa tidak betah dan hampir  setiap  hari  menanyaka  kabar  kapan deteni  tersebut  bisa  dipulangkan  puncaknya ketika teman-temannya sudah bisa di deportasi  tinggal  hanya  dia  seorang  lalu  dia melakukan  proses  percobaan  bunuh  diri  dan menggores  gores  lengannya  menggunakan pisau,  beruntung  pihak  petugas  Imigrasi  dan TNI  Angkatan  Laut  di  bantu  seorang penterjemah  untuk  melakukan  melakukan komunikasi  dengan  deteni  tersebut  dan  bisa menenangkan deteni tersebut.
6. Pulau Yang Kecil Sehingga Mengakibatkan Kekacauan Di Tarempa Tarempa  merupakan  ibu  kota  dari Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  namun walaupun statusnya merupakan sebagai Ibukota Kabupaten luas dari wilayah Kelurahan  Tarempa  Kecamatan  Siantan memang  tidak  terlalu  luas  dan  daerahnya merupakan  wilayah  yang  padat  penduduk, akhir  tahun  2018  merupakan  waktu  dimana TNI Angkatan Laut banyak sekali menangkap pelaku Illegal Fishing ada sekitar tujuh kapal yang  ditangkap,  dan  setiap  kapal  rata  rata mempunyai  15  Anak  Buah  Kapal  dengan  di tambah  deteni  sebelumnya  kurang  lebih  ada sekitar  100an  Deteni  yang  berada  di  wilayah Kelurahan  Tarempa,  dengan  banyak  nya deteni illegal fishing tersebut banyak kekacauan yang terjadi di Kelurahan Tarempa seperti  penjarahan  tanaman-tanaman  warga, deteni  Berpacaran  dengan  warga  kabupaten Kepulauan  Anambas,  dan  perkelahian  antar deteni,  selain  itu  anggaran  dari  Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa sendiri karena itu  merupakan  akhir  tahun,  untuk  anggaran konsumsi  deteni  dan  anggaran  deportasi  pun sudah  tidak  ada,  akhirnya  kepala  Kantor Imigrasi  Kelas  II  TPI  Tarempa  akhirnya meminta bantuan kepad Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk
membantu  memindahkan  para  deteni  tersebut ke  Rumah  Detensi  Imigrasi  Pusat  Tanjung Pinang,  dan  akhirnya  Pemerintah  Kabupaten Kepulauan  Anambas  membantu  dengan menyediakan  transportasi  berupa  kapal  ke Tanjung pinang.
C. Bagaimana proses Tindakan Administrasi Keimigrasian yang dilaksanakan    Menjadi  Deteni  Illegal Fishing Tindakan Administrasi Keimigrasian merupakan  hal  yang  harus  dilakukan  kepada deteni illegal  fishing ,  ada  dua  jenis  Tindakan Administrasi  Keimigrasian  yang  dikenakan kepada  para  deteni Illegal  Fishing tersebut yang  pertama  adalah  Pemulangan  ke  Negara Asal  Deteni  Tersebut  dan  yang  kedua  adalah memasukan  nama  deteni  tersebut  ke  dalam daftar  Cekal  agar  deteni  tersebut  tidak  bisa masuk lagi ke Negara Indonesia.
Proses  Tindakan  Keimigrasian  Deteni Illegal Fishing berupa pendeportasian memang bukan hal yang mudah hal ini karena kita  juga  dari  tidak  mengetahui  bagaimana cara  atau  rumusan  yang  dipakai  untuk melakukan pendeportasian, dari pihak imigrasi  hanya  melaporkan  dokumen  berupa data dan informasi dari  deteni-deteni tersebut lalu  setelah  itu  menunggu  kabar  dari perwakilan  tersebut  data-data  deteni  yang sudah  di  bisa  dilakukan  pendeportasian  dan mendapatkan surat pengganti Paspor.
Cara-cara  saat  ini  dengan  menunggu daftar-daftar  orang-orang  yang  bisa  di deportasi  cukup  memakan  waktu,  karena deportasi  nya  itu  sendiri  tidak  langsung seluruh  deteni  yang  ada  untuk  dipulangkan namun  menunggu  dari  pihak  perwakilan negara  deteni  berasal  untuk  mengetahui orang-orang  yang  bisa  di  deportasi  ataupun tidak,  hal  ini  membuat  lama  karena  biasanya untuk  satu  kapal  aja  yang  hanya  berisi  15 orang  sampai  pulang  keseluruhan  bisa menghabiskan  waktu  sampai  satu  tahun, proses deportasinya tidak sekaligus melainkan bertahap  dan  bisa  berjalan  sampai  dua  atau tiga kali pendeportasian.
Proses  Deportasi  biasanya  menggunakan pesawat udara, jadi dari ruang detensi petugas imigrasi  mengawal  sampai  ke  Bandara,
biasanya  bandara  yang  digunakan  adalah bandara  soekarno-hatta  setelah  itu  pihak imigrasi  melakukan  serah  terima  dengan pihak  perwakilan  negara  deteni  asal  tersebut lalu para deteni  mendapatkan surat  pengganti paspor  dan  setelah  itu  para  deteni  dikawal sampai  naik  pesawat  dan  pesawat  itu berangkat ke negara asal deteni tersebut.

## PENUTUP Kesimpulan
Illegal Fishing adalah kegiatan perikanan oleh  orang  atau  kapal  asing  di  perairan  yang menjadi  yurisdiksi  suatu  negara,  tanpa  izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum  dan  peraturan  perundang-undangan, illegal  fishing biasanya  dilakukan  oleh  kapal negara  asing  di  wilayah  Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE),  karena  penangkapannya dilaksanakan di wilayah ZEE karena indonesia merupakan negara yang ikut terlibat dalam  hukum  laut  internasional  UNCLOS, maka para pelaku illegal fishing tersebut tidak bisa  dituntut  hukuman  badan  namun  bisa dilaksanakan hukuman benda.
Pelaku  yang  bisa  dituntut  untuk  karena telah  melakukan  praktek illegal  fishing hanyalah  Nahkoda  Kapal  tersebut  karena merupakan penanggung jawab alat angkutnya, dan yang berhak melakukan penuntutan hanya bisa  oleh  TNI  Angkatan  Laut  dan  petugas PPNS dari Direktorat Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Selain dari Nahkoda Kapal tersebut atau biasa di sebut Anak Buah Kapal  mereka  diserahkan  kepada  Kantor Imigrasi untuk di lakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Memasukan deteni tersebut  kedalam  daftar  cekal  agar  tidak  bisa lagi masuk ke Negara Indonesia.
Proses Pendeportasian yang lama menimbulkan  banyak  sekali  permasalahan antara  lain  :  tidak  adanya  ruang  deteni Imigrasi  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI Tarempa,  biaya  yang  besar  yang  harus dikeluarkan  untuk  menjaga  dan  mengawal deteni  tersbut,  serta  permasalahan  sosial lainnya  yang  ditimbulkan  oleh  kehadiran deteni tersebut.

## Saran
Berdasarkan  pemaparan  tinjauan  tentang penindakan terhadap warga negara asing yang melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan  ilegal (illegal  fishing) di  wilayah  kerja  Kantor Imigrasi  Kelas  II  Tpi  Tarempa,  terdapat beberapa saran yang diharapkan bisa memangkas waktu dan mengefektifkan proses Tindakan
Administrasi
Keimigrasian,
beberapa saran tersebut adalah :
1. Besarnya  anggaran  yang  dikeluarkan negara  itu  mayoritas  dikarenakan  oleh lamanya  proses  Tindakan  Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa Deportasi ke negara  asal  para  Deteni Illegal  Fishing , maka  percepatan  proses  deportasi  sangat diperlukan  untuk  memangkas  semua biaya  yang  dikeluarkan  negara  untuk mengurus para deteni Illegal fishing .
2. Proses  deportasi  yang  lama  dan  bertahap menggunakan  jalur  udara  memakan waktu  yang  lama,  perlu  cara  yang  baru untuk melakukan pemulangan para deteni tersebut,  perlu  diingat  bahwa  deteni  di tarempa  hanya  sebagian  kecil  masih  ada beberapa  Kantor  Imigrasi  yang  banyak menangani  masalah  ini,  seperti  Kantor Imigrasi Ranai yang bisa jadi tiga sampai empat kali lipat jumlah deteninya, Kantor
Imigrasi  Pontianak  dan  lain  sebagainya, penulis  mempunyai  ide  untuk  deportasi para deteni illegal fishing ini di deportasi secara  menyeluruh  ditiap  kantor  Imigrasi yang  mempunyai  deteni illegal  fishing untuk  di  deportasi  melalui  jalur  laut  di perbatasan antara negara Indonesia dengan  perbatasan  negara  deteni  tersebut berasal.
3. Deportasi  jalur laut ini dilakukan dengan cara  negara  kita  dan  negara  asal  deteni tersebut  menyediakan  masing-masing kapal  laut  untuk  mengangkut  para  deteni tersebut  lalu  bertemu  di  perbatasan  laut, lalu  disana  dilakukan  proses  administrasi dan  penyerahan  semua  deteni  tersebut secara keseluruhan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Keimigrasian  No  11  Tahun 2011
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 50/Men/2012
Sumber Lain sipp.pn-ranai.go.id