## DE_JOURNAL (Dharmas Education Journal)
http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal E-ISSN : 2722-7839, P-ISSN : 2746-7732 Vol. 5 No. 1 (2024), 128-135

## EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN REMBANG
Dwi Rahayu Wijayanti 1 ,  Hendang Zeta Lestari 2 , Cahyo Puji  Astuti 3 , Nurkolis 4 e-mail: 1 wijayantirahayu727@gmail.com ; 2 hendzeta@gmail.com ;
3 cahyopujiastuti@gmail.com ; 4 nurkolis@upgris.ac.id
1234 Program Pascasarjana, Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

## Abstrak
Prinsip  dalam  pengelolaan  dana  pendidikan  terdiri  dari  prinsip  keadilan,  prinsip  efisiensi, prinsip transparansi,  dan  prinsip  akuntabilitas  publik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui efektivitas penerapan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan sekolah menengah pertama di Kabupaten Rembang.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif  dan  kualitatif.  Penelitian dilakukan  di  tiga  sekolah  menengah  pertama  di  Kabupaten  Rembang  dengan  menggunakan  teknik purposif  sampling.  Subjek  penelitian  ini  adalah  kepala  sekolah  dan  bendahara  sekolah.  Validitas penelitian  menggunakan  dwi  angulasi  metode  yaitu  dengan  wawancara  dan  pengisian  angket.  Hasil penelitian  ini  adalah:  (1)  penerapan  prinsip  keadilan  dalam  pembiayaan  pendidikan  di  Kabupaten Rembang  masuk  kategori  “baik”;  (2)  penerapan  prinsip  efisiensi  dalam  pembiayaan  pendidikan  di Kabupaten  Rembang  masuk  kategori  “sangat  baik”;  (3)  penerapan  prinsip  transparansi  dalam pembiayaan  pendidikan  di  Kabupaten  Rembang  masuk  kategori  “sangat  baik”;  dan  (4)  penerapan prinsip  akuntabilitas  publik  dalam  pembiayaan  pendidikan  di  Kabupaten  Rembang  masuk  kategori “sangat baik”. Implikasi upaya untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan telah diterapkan secara efektif di Kabupaten Rembang.

## Kata Kunci: Efektivitas, Prinsip Pembiayaan, Pendidikan

## Abstract
The  principles  in  managing  education  funds  consist  of  the  principles  of  justice,  the  principles  of efficiency, the principles of transparency and the principles of public accountability. The aim of this research is to  determine  the  effectiveness  of  implementing  the  principles  of  financing  junior  high  school  education  in Rembang Regency. This research method is quantitative and qualitative descriptive research. The research was conducted at three junior high schools in Rembang Regency using purposive sampling techniques. The subjects of this research were the school principal and school treasurer. The validity of the research uses a dual method, namely interviews and filling out questionnaires. The results of this research are: (1) the application of the principles of justice in education financing in Rembang Regency is in the "good" category; (2) the application of  efficiency  principles  in  education  financing  in  Rembang  Regency  is  in  the  "very  good"  category;  (3)  the implementation of the principle of transparency in education financing in Rembang Regency is in the "very good" category; and (4) the implementation of the principle of public accountability in education financing in Rembang Regency is in the "very good" category. Implications of efforts to understand the extent to which the principles of education financing have been implemented effectively in Rembang Regency.
Keywords: Effectiveness, Financing Principles, Education
Dwi  Rahayu  Wijayanti,  Dkk  |  Efektivitas  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Pembiayaan  Pendidikan  Di  Kabupaten Rembang

## Pendahuluan
Salah  satu  studi  di  bidang  pendidikan  dikenal  sebagai  pembiayaan  pendidikan,  yang membahas cara sumber biaya diperoleh, bagaimana sumber biaya tersebut digunakan, dan tanggung jawab  atas  penggunaan  dana  tersebut  (Ritonga,  2017).  Oleh  karena  itu,  pembiayaan  pendidikan menjadi sangat penting. Kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pembiayaan pendidikan. Diharapkan  juga  guru  dapat  merencanakan  dan  membiayai  kegiatan  belajar  mengajar  dengan  baik (Aflaha et al., 2021). Menurut amanat UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 (1) yang menyatakan, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan  menengah  dilaksanakan  berdasarkan  standar  pelayanan  minimal  dengan  prinsip pengelolaan  berbasis  sekolah/madrasah”  dan  pasal  48  (1)  yang  menyatakan  “Pengelolaan  dana pendidikan  berdasarkan  pada  prinsip  keadilan,  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  publik”. Demikian pula menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan, pasal  58  “Prinsip  dalam  pengelolaan  dana  pendidikan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas: (a) prinsip umum; dan  (b)  prinsip  khusus”.  Lebih  lanjut  dijelaskan  pada  pasal  59  (1)  “Prinsip  umum  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  58  huruf  a  adalah:  (a)  prinsip  keadilan;  (b)  prinsip  efisiensi;  (c)  prinsip transparansi; dan (d) prinsip akuntabilitas publik” (Lestari & Maunah, 2022).
Pendidikan yang merata dan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, kemampuan, atau status sosial-ekonomi adalah prinsip keadilan. Menurut (Asnil Aida Ritonga, Yusuf Hadi  Jaya,  2023),  keadilan,  yang  juga  dikenal  sebagai  keseimbangan  atau  keseimbangan, membutuhkan  keseimbangan  antara  individu  dan  masyarakat.  Anggaran  harus  dialokasikan  secara adil untuk kepentingan seluruh komunitas. Mengoptimalkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan adalah cara untuk mencapai prinsip efisiensi. Efisiensi, menurut  (Nuryadin et al., 2020) adalah pertimbangan terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output), atau daya dan hasil. Daya yang diperlukan adalah tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.
Prinsip  transparansi  dicapai  melalui  penerapan  prinsip  kepatutan  dan  tata  kelola  yang  baik oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  penyelenggara  pendidikan  yang  didirikan  masyarakat,  dan satuan pendidikan sehingga mereka dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, (Flambonita et  al.,  2022)  menyatakan  bahwa  keterbukaan  adalah  konsekuensi  dari  transparansi.  Manajemen keuangan lembaga pendidikan harus transparan, artinya semua orang harus tahu berapa banyak uang yang ada, bagaimana mereka digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab. Meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah membutuhkan  stabilitas  keuangan.  Selain  itu,  transparansi  dapat  membangun  kepercayaan  antara pemerintah,  masyarakat,  orang  tua  siswa,  dan  warga  sekolah  melalui  penyediaan  informasi  yang mudah dan akurat (Denas Hasman Nugraha, 2022)
(Asih, 2020) Pertanggungjawaban penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan  pendidikan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  adalah  dasar  akuntabilitas publik.  Menurut  (Tyasmaning  &  Sutiyo,  2024)  akuntabilitas  dalam  manajemen  keuangan  berarti bahwa  pengeluaran  sekolah  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  rencana.  Pihak  sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab berdasarkan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Orang  tua,  masyarakat,  dan  pemerintah  dapat  bertanggung  jawab.  Tiga  pilar  utama  terbangunnya akuntabilitas:  (1)  para  penyelenggara  sekolah  harus  transparan  dalam  menerima  masukan  dan melibatkan  semua  pihak  dalam  pengelolaan  sekolah,  (2)  harus  ada  standar  kinerja  untuk  setiap institusi yang dapat diukur dalam  melaksanakan tanggung jawab, fungsi, dan kewenangan, dan (3) harus ada kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang ramah (Herizal et al., 2020).
(Nuriah  &  Deca,  2023)  menjelaskan  bagaimana  dana  untuk  pembiayaan  pendidikan dialokasikan dengan tujuan umum untuk memeratakan pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  Pengalokasian  dana  dilakukan  secara  efektif,  menggunakan  anggaran  sesuai  dengan
Dwi  Rahayu  Wijayanti,  Dkk  |  Efektivitas  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Pembiayaan  Pendidikan  Di  Kabupaten Rembang
RAPBS. Bendahara mengatur pengeluaran sekolah, dan komite sekolah mengetahui kepala sekolah setiap bulan. Laporan bulanan ditempelkan pada papan pengumuman agar masyarakat dapat membaca laporan keuangan. Belum adanya penelitian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas  penerapan prinsip-prinsip  pembiayaan  pendidikan  di  Kabupaten  Rembang.  Penelitian  ini  dapat  mengisi kesenjangan  dengan  menyediakan  data  dan  analisis  empiris  tentang  bagaimana  prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan diterapkan dan sejauh mana efektivitasnya di wilayah tersebut. Belum adanya evaluasi  yang  menyeluruh  tentang  dampak  penerapan  prinsip-prinsip  pembiayaan  pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Rembang.
Keterbaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenjang pendidikan sebagai subyek  penelitian.  Pada  penelitian  sebelumnya,  subyek  penelitian  pada  jenjang  sekolah  menengah atas  sementara  penelitian  ini  pada  jenjang  sekolah  menengah  pertama.  Prinsip-prinsip  pembiayaan pendidikan  di  Kabupaten  Rembang  secara  umum  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Pada  prinsip keadilan, dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang sudah berjalan cukup baik. Dalam penyusunan perencanaan penggunaan anggaran sudah disusun sedemikian rupa sehingga kebermanfaatan dari pembiayaan yang dilakukan dapat dinikmati semua warga sekolah.
Pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip efisiensi.  Penggunaan  anggaran  direncanakan  dengan  matang  tentang  kebermanfaatannya.  Pihak sekolah  berusaha  mengalokasikan  anggaran  untuk  membiayai  kegiatan  yang  memiliki  target  yang jelas. Penggunaan anggaran selalu difokuskan kepada peningkatan hasil belajar siswa baik itu hasil belajar  kognitif,  afektif,  maupun  psikomotor.  Prinsip  transparansi  sebagian  besar  sudah  diterapkan oleh  sekolah-sekolah  di  Kabupaten  Rembang.  Sudah  hampir  semua  sekolah  memasang  papan  data yang  berisi  tentang  laporan  keuangan  sekolah  dan  dapat  diakses  dengan  mudah.  Jadi  penggunaan anggaran  di  sekolah  mulai  dari  penerimaan,  penggunaan  maupun  sisa  bisa  diakses  oleh  siapapun melalui  papan  data  sekolah  tersebut.  Prinsip  akuntabilitas  publik  pada  pengelolaan  pembiayaan pendidikan  di Kabupaten Rembang  sudah  berjalan  sesuai  ketentuan.  Belanja  yang  dilakukan  harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Jadi pihak sekolah benar-benar harus merencanakan kegiatan dengan matang untuk bisa dilaksanakan dengan pembiayaan keuangan sekolah. Jika suatu kegiatan tidak direncanakan terlebih dahulu melalui RKAS maka tidak dapat dibiayai pelaksanaannya.
Berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai efektifitas penerapan  prinsip-prinsip  pembiayaan  pendidikan  di  Kabupaten  Rembang.yaitu  prinsip  keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang.

## Metode
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif  dan  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan  pada tahun  2024  di  Kabupaten  Rembang  pada jenjang  sekolah  menengah  pertama  dengan teknik purposif sampling. Dikatakan purposif karena pemilihan sampel berdasarkan kesediaan sekolah untuk memberikan akses informasi keuangan sekolah mengingat data keuangan sekolah termasuk data yang  sensitif.  Subjek  penelitian  dijelaskan  oleh  (Samiyatun,  2022)  menjelaskan  “subjek  penelitian sebagai  informan,  yang  artinya  orang  pada  latar  penelitian  yang  dimanfaatkan  untuk  memberikan informasi  tentang  situasi  dan  kondisi  latar  penelitian”.  Adapun  subjek  penelitian  ini  adalah  kepala sekolah  dan  bendahara  sekolah  dari  tiga  sekolah  menengah  pertama  di  Kabupaten  Rembang  yaitu: SMPN 3 Satu Atap Sluke, SMPN 2 Rembang, dan SMPN 2 Sulang.
Untuk  menjaga  validitas  penelitian  maka  dilakukan  dwi  angulasi  metode  yaitu  dengan wawancara  dan  pengisian  angket.  Instrumen  kualitatif  yang  utama  adalah  instrumen  wawancara sedangkan instrumen kuantitatif menggunakan angket yang disebarkan langsung ke informan.  Untuk menjaga keabsahan data dilakukan dengan melakukan pengecekan dokumen keuangan sekolah. Analisis data  kualitatif  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman  yaitu  pengumpulan  data,  kondensasi  data, analisis  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Analisis  data  kuantitatif  menggunakan  program  microsoft
Dwi  Rahayu  Wijayanti,  Dkk  |  Efektivitas  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Pembiayaan  Pendidikan  Di  Kabupaten Rembang
excel.

## Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian
a. Efektivitas Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan Pendidikan
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  mengenai  prinsip  keadilan  dalam  pembiayaan pendidikan diperoleh kesimpulan bahwa sumber keuangan dan pembiayaan berasal dari dana Bantuan Operasional  Satuan  Pendidikan.  Perencanaan  penggunaan  anggaran  mempertimbangkan  prinsip keadilan. Perencanaan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga kebermanfaatan dari pembiayaan yang dilakukan dapat dinikmati semua warga sekolah. Berdasarkan data dari hasil pengisian angket oleh kepala  sekolah  dan  bendahara  sekolah  dari  tiga  sekolah  menengah  pertama  di  Kabupaten  Rembang diperoleh data tentang penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan sebagai berikut:
Tabel 1. Distribusi Hasil Angket Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan Pendidikan
Unsur Penilaian Bobot Jawaban fi fi.xi Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan Pendidikan 5 18 90 4 11 44 3 7 21 2 2 4 1 4 4 Jumlah 42 163 M = ∑(𝑓𝑖.𝑥𝑖) ∑𝑓𝑖 3,88

## Sumber: Olahan data primer, 2024
Jumlah skor hasil pengumpulan data adalah 163, yang didapat dari penjumlahan keseluruhan skor angket. Dengan demikian dapat ditentukan nilai penerapan prinsip keadilan dengan mencari jumlah skor ideal. Jumlah skor ideal atau kriterium (bila setiap butir mendapat skor tertinggi). Secara kriteria dapat dibuat kategori sebagai berikut:
42 84 126 163 168 210 Sangat tidak baik Tidak baik Baik Sangat baik
Berdasarkan  range  nilai  prinsip  keadilan  di  atas,  nilai  prinsip  keadilan  dalam  pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang berada pada range “baik” tetapi sudah mendekati kategori sangat baik.  Jika  nilai  prinsip  keadilan  dalam  pembiayaan  pendidikan  dipresentasikan,  tingkat  penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan adalah 77,62%.

## b. Efektivitas Penerapan Prinsip Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  mengenai  prinsip  efisiensi  dalam  pembiayaan pendidikan  diperoleh  kesimpulan  bahwa  penggunaan  anggaran  direncanakan  dengan  matang  tentang kebermanfaatannya.  Penggunaan  anggaran  selalu  difokuskan  kepada  peningkatan  hasil  belajar  siswa baik itu hasil belajar kognitif, afektif, maupun psikomotor. Berdasarkan data dari hasil pengisian angket oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah dari tiga sekolah menengah pertama di Kabupaten Rembang diperoleh data tentang penerapan prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan sebagai berikut:
Tabel 2. Distribusi Hasil Angket Prinsip Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan
Unsur Penilaian Bobot Jawaban fi fi.xi Prinsip Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan 5 13 65 4 10 40 3 1 3 2 0 0 1 0 0 Jumlah 24 108
Dwi  Rahayu  Wijayanti,  Dkk  |  Efektivitas  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Pembiayaan  Pendidikan  Di  Kabupaten Rembang
M = ∑(𝑓𝑖.𝑥𝑖) ∑𝑓𝑖 4,50

## Sumber: Olahan data primer, 2024
Jumlah skor hasil pengumpulan data adalah 108, yang didapat dari penjumlahan keseluruhan skor angket. Dengan demikian dapat ditentukan nilai penerapan prinsip keadilan dengan mencari jumlah skor ideal. Jumlah skor ideal atau kriterium (bila setiap butir mendapat skor tertinggi). Secara kriteria dapat dibuat kategori sebagai berikut:
24 48 72 96 108 120 Sangat tidak baik Tidak baik Baik Sangat baik
Berdasarkan  range  nilai  prinsip  efisiensi  di  atas,  nilai  prinsip  efisiensi  dalam  pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang berada pada range “sangat baik”. Jika nilai prinsip efisiensi dalam pembiayaan  pendidikan  dipresentasikan,  tingkat  penerapan  prinsip  efisiensi  dalam  pembiayaan pendidikan adalah 90,00%.

## c. Efektivitas Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Pendidikan
Hasil wawancara peneliti dengan informan  mengenai prinsip transparansi dalam  pembiayaan pendidikan  diperoleh  kesimpulan  bahwa  pengelolaan  keuangan  sekolah  menengah  pertama  di Kabupaten  Rembang  dapat  diakses  dengan  mudah.  Pihak  sekolah  sudah  memasang  papan  data  yang berisi tentang laporan keuangan sekolah dan dapat dilihat oleh siapapun. Berdasarkan data dari hasil pengisian  angket  oleh  kepala  sekolah  dan  bendahara sekolah  dari tiga  sekolah  menengah  pertama  di Kabupaten  Rembang  diperoleh  data  tentang  penerapan  prinsip  transparansi  dalam  pembiayaan pendidikan sebagai berikut:
Tabel 3. Distribusi Hasil Angket Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Pendidikan
Unsur Penilaian Bobot Jawaban fi fi.xi Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Pendidikan 5 19 95 4 11 44 3 0 0 2 0 0 1 0 0 Jumlah 30 139 M = ∑(𝑓𝑖.𝑥𝑖) ∑𝑓𝑖 4,63
Sumber: Olahan data primer, 2024
Jumlah skor hasil pengumpulan data adalah 139, yang didapat dari penjumlahan keseluruhan skor angket. Dengan demikian dapat ditentukan nilai penerapan prinsip keadilan dengan mencari jumlah skor ideal. Jumlah skor ideal atau kriterium (bila setiap butir mendapat skor tertinggi). Secara kriteria dapat dibuat kategori sebagai berikut:
30 60 90 120 139 150 Sangat tidak baik Tidak baik Baik Sangat baik
Berdasarkan range nilai prinsip transparansi di atas, nilai prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan  di  Kabupaten  Rembang  berada  pada  range  “sangat  baik”.  Jika  nilai  prinsip  transparansi dalam  pembiayaan  pendidikan  dipresentasikan,  tingkat  penerapan  prinsip  transparansi  dalam pembiayaan pendidikan adalah 92,67%.

## d. Efektivitas Penerapan Prinsip Akuntabilitas Publik Dalam Pembiayaan Pendidikan
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  mengenai  prinsip  akuntabilitas  publik  dalam pembiayaan pendidikan diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Rembang sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat di RKAS. Semua kegiatan di sekolah sudah
Dwi  Rahayu  Wijayanti,  Dkk  |  Efektivitas  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Pembiayaan  Pendidikan  Di  Kabupaten Rembang
direncanakan di awal tahun sehingga dapat dibiayai dengan anggaran BOSP. Berdasarkan data dari hasil pengisian  angket  oleh  kepala  sekolah  dan  bendahara sekolah  dari tiga  sekolah  menengah  pertama  di Kabupaten Rembang diperoleh data tentang penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam pembiayaan pendidikan sebagai berikut:
Tabel 4. Distribusi Hasil Angket Prinsip Akuntabilitas Publik Dalam Pembiayaan Pendidikan
Unsur Penilaian Bobot Jawaban fi fi.xi Prinsip Akuntabilitas Publik Dalam Pembiayaan Pendidikan 5 18 90 4 8 32 3 4 12 2 0 0 1 0 0 Jumlah 30 134 M = ∑(𝑓𝑖.𝑥𝑖) ∑𝑓𝑖 4,47
Sumber: Olahan data primer, 2024
Jumlah skor hasil pengumpulan data adalah 134, yang didapat dari penjumlahan keseluruhan skor angket. Dengan demikian dapat ditentukan nilai penerapan prinsip keadilan dengan mencari jumlah skor ideal. Jumlah skor ideal atau kriterium (bila setiap butir mendapat skor tertinggi). Secara kriteria dapat dibuat kategori sebagai berikut:
30 60 90 120 134 150 Sangat tidak baik Tidak baik Baik Sangat baik
Berdasarkan range nilai prinsip akuntabilitas publik di atas, nilai prinsip akuntabilitas publik dalam  pembiayaan  pendidikan  di  Kabupaten  Rembang  berada  pada  range  “sangat  baik”.  Jika  nilai prinsip akuntabilitas publik dalam pembiayaan pendidikan dipresentasikan, tingkat penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam pembiayaan pendidikan adalah 89,33%.

## Pembahasan
Salah  satu  hasil  dari  gerakan  reformasi  pendidikan  adalah  desentralisasi  dan  otonomisasi pendidikan. Pemerintah telah berusaha untuk mencapai dan mempercepat regulasi kesetaraan dan sistem pendanaan  pendidikan.  Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, semua warga negara Indonesia berhak atas pendidikan dan pengajaran, baik "kaya"  maupun "miskin", dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. (Nainggolan  et  al.,  2021),  keadilan  berarti  keadilan  dalam  hal  kesempatan  pendidikan  yang  sama  di antara berbagai kelompok masyarakat. Persamaan juga berarti kesempatan yang sama untuk pendidikan. (Sukatin et al., 2023) menyatakan bahwa keadilan berarti meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi siswa untuk mencapai hasil terbaik. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, keadilan dan persamaan akses terhadap pendidikan didefinisikan sebagai keadilan dan persamaan, dengan kata lain.
Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah, biaya pendidikan sangat diperlukan.  Kebutuhan  nyata  termasuk  peningkatan  proses  belajar  mengajar,  kesejahteraan  pegawai, pengadaan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  peningkatan  pembinaan  siswa,  peningkatan profesional  guru,  administrasi  sekolah,  dan  pengawasan  (Wandra  &  Hadiyanto,  2021).  Penerapan prinsip  keadilan  pada  pembiayaan  pendidikan  di  Kabupaten  Rembang  bahwa  dalam  merencanakan penggunaan  keuangan  sekolah  selalu  direncanakan  agar  semua  warga  sekolah  dapat  menikmati kebermanfaatan  dari  penggunaan  anggaran.  Sekolah  tidak  membeda-bedakan  penerima  manfaat  dari penggunaan  anggaran.  Semua  siswa  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memanfaatkan  realisasi penggunaan  anggaran  sekolah.  Dalam  penggunaan  anggaran,  pihak  sekolah  juga  memperhatikan sebagian siswa yang masuk golongan minoritas. Dalam situasi yang lebih luas, pendanaan pendidikan dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lain. Keadaan ini sesuai dengan hasil angket yang diisi oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah mengenai prinsip
Dwi  Rahayu  Wijayanti,  Dkk  |  Efektivitas  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Pembiayaan  Pendidikan  Di  Kabupaten Rembang
keadilan dalam pembiayaan pendidikan. Penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang masuk kategori “baik”.
Efisiensi  didefinisikan  sebagai  perbandingan  terbaik  antara  masukan  (input)  dan  keluaran (output), atau daya dan hasil (output). Pikiran, waktu, dan biaya adalah sumber daya yang diperlukan. Dilihat  dari  segi  penggunaan  daya,  kegiatan  pendidikan  dapat  dikatakan  efisien  manakala  mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.  Dari  segi  hasil,  kegiatan  pendidikan  dapat  dikatakan  efisien  manakala  mampu memberikan hasil yang sebaik-baiknya baik secara kualitas maupun kuantitas.
Penerapan  prinsip  efisiensi  dalam  pembiayaan  pendidikan  di Kabupaten  Rembang  dilakukan dengan merencanakan penggunaan anggaran yang berfokus pada pada peningkatan hasil belajar siswa. Pos-pos penggunaan anggaran bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dari hasil pengisian angket tentang penerapan prinsip efisiensi  dalam  pembiayaan  pendidikan  di  Kabupaten  Rembang  yang  diisi  oleh  kepala  sekolah  dan bendahara sekolah menunjukkan bahwa penerapan prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang masuk kategori “sangat baik”.
Dalam  manajemen  keuangan  pendidikan,  transparansi  berarti  pengelolaan  keuangan  yang terbuka, mulai dari pemanfaatan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Sangat penting bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui tentang keadaan keuangan. Selain itu, transparansi akan sangat  membantu  meningkatkan  partisipasi  orang  tua,  masyarakat,  dan  pemerintah  dalam penyelenggaraan program pendidikan. Selain itu, transparansi akan meningkatkan kepercayaan orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah satu sama lain karena memberi mereka kemudahan untuk mengakses informasi keuangan pendidikan.
Pada  penerapan  prinsip  transparansi  dalam  pembiayaan  pendidikan  di  Kabupaten  Rembang, sekolah-sekolah secara terbuka menyampaikan penerimaan anggaran dan penggunaannya melalui papan pengumuman yang dipasang di sekolah. Papan pengumuman ini dapat diakses oleh semua pihak untuk mengetahui penggunaan anggaran di sekolah. Hasil pengisian angket oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah tentang penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang menunjukkan kategori “sangat baik”.
Dengan akuntabilitas dalam  manajemen keuangan pendidikan, pengeluaran pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana. Pihak sekolah mengalokasikan dana secara bertanggung jawab berdasarkan rencana dan peraturan yang berlaku. Tiga syarat utama untuk akuntabilitas publik adalah  sebagai  berikut:  (1)  Penyelenggara  pendidikan  harus  terbuka  tentang  masukan  mereka  dan keikutsertaan  mereka  di  berbagai  bagian  sekolah;  (2)  harus  ada  standar  kinerja  sekolah  dalam  hal pelaksanaan  tugas,  fungsi,  dan  wewenang;  dan  (3)  harus  ada  komitmen  bersama  untuk  menciptakan suasana sekolah yang baik dengan prosedur yang mudah, murah, dan cepat (Komariah, 2018).
Sumber dana untuk pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang berasal dari dana bantuan operasional satuan pendidikan. Pihak sekolah dituntut pertanggungjawabannya mengenai penggunaan dana  yang  diterima.  Sekolah-sekolah  di  Kabupaten  Rembang  secara  rutin  melaporkan  penggunaan anggaran kepada pemerintah sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas publik. Dari hasil pengisian angket oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang masuk kategori “sangat baik”.

## Simpulan
Pembiayaan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan  di  sekolah.  Dalam  melaksanakan  pengelolaan  anggaran  diperlukan  prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan. Terdapat empat prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan yang harus dipedomani yaitu  prinsip  keadilan,  prinsip efisiensi, prinsip transparansi,  dan  prinsip akuntabilitas  publik.  Dalam
Dwi  Rahayu  Wijayanti,  Dkk  |  Efektivitas  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Pembiayaan  Pendidikan  Di  Kabupaten Rembang
penerapan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang, berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  untuk  penerapan  prinsip  keadilan  dalam  pembiayaan  pendidikan masuk kategori “baik”. Pada penerapan prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan masuk kategori “sangat  baik”.  Untuk  penerapan  prinsip  transparansi  dalam  pembiayaan  pendidikan  masuk  kategori “sangat  baik”.  Adapun  pada  penerapan  prinsip  akuntabilitas  publik  dalam  pembiayaan  pendidikan masuk kategori “sangat baik”. Implikasi harus adanya upaya untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan dan penerapan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang, yang dapat memberikan informasi  penting  bagi  pengambil  kebijakan  dan  pihak-pihak  terkait  dalam  meningkatkan  efektivitas pembiayaan pendidikan di wilayah tersebut

## Daftar Pustaka
Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan.
Masile =Jurnal Studi Ilmu Keislaman .
Asih, S. G. (2020). Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 di Tengah Covid-19. Https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Artikel--Pendidikan-Era-Revolusi-Industri-40-Di-Tengah- Covid-19 .
Asnil  Aida  Ritonga,  Yusuf  Hadi  Jaya,  S.  S.  (2023).  Fungsi  Manajemen  Pendidikan  Islam. Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislamana .
Denas Hasman Nugraha. (2022). Manajemen Keuangan Pada Lembaga Pendidikan Bina Anak Sholeh Yogyakarta.
SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam . https://doi.org/10.54396/saliha.v5i2.365
Flambonita,  S.,  Ridwan,  R.,  Ahmaturrahman,  A.,  &  Apriyani,  L.  (2022).  PENGELOLAAN  DAN INFORMASI  PERENCANAAN  ANGGARAN  DESA. Jurnal  Pendidikan  Dan  Pengabdian Masyarakat . https://doi.org/10.29303/jppm.v5i4.4227
Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti  Perubahan  Paradigma  Baru  Administrasi  Publik. Journal  of  Governance  and  Social Policy . https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327
Lestari, S. D., & Maunah, B. (2022). Dasar - Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar . https://doi.org/10.19184/jipsd.v9i3.31876
Nainggolan, L. E., Purba, B., Sudarmanto, E., Nainggolan, P., Hasibuan, A., Simarmanta, H. M. P., & Damanik, D. (2021). Ekonomi Sumber Daya Manusia. In Raya Grafindo Persada, Jakarta . Nuriah, F. S., & Deca, D. (2023). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana di Lembaga Pendidikan. Jurnal Global Futuristik . https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i2.214
Nuryadin, M. R., Rahayu, D., & Muzdalifah, M. (2020). EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG  PENDIDIKAN  DAN  BIDANG  KESEHATAN  KABUPATEN/KOTA  DI KALIMANTAN SELATAN. ECOPLAN : JOURNAL OF ECONOMICS AND DEVELOPMENT STUDIES . https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i1.82 Ritonga, N. A. (2017). Ayat-Ayat Tentang Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam. Almufida . Samiyatun, S. (2022). Penerapan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Pada Kelas VII. Dharmas Education Journal (DE_Journal) , 3 (1), 45–54. https://doi.org/10.56667/dejournal.v3i1.618
Sukatin, Danny, M. A. F., Huda, R. M., & Fajria, Z. I. (2023).  MANAJEMEN KURIKULUM DAN EVALUASI. Educational Leadership:
Jurnal Manajemen Pendidikan . https://doi.org/10.24252/edu.v2i2.35257
Tyasmaning, E., & Sutiyo. (2024). Meningkatkan Efisiensi Sekolah Melalui Pendampingan Manajemen Keuangan di SMP Sunan Kalijogo Jabung. Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat . https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v4i2.1243
Wandra,  D.,  &  Hadiyanto,  H.  (2021).  Perencanaan  Pembiayaan  Pendidikan. EDUKATIF :  JURNAL ILMU PENDIDIKAN . https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1005