## KEIMIGRASIAN DI HONG KONG DALAM DINAMIKA POLITIK, KEBIJAKAN & KELEMBAGAAN

## (HONG KONG SAR IMMIGRATION IN THE DYNAMICS OF POLITICS, POLICY AND
INSTITUTION)

## Andry Indrady
Lektor pada Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM RI andry.indrady@gmail.com

## ABSTRACT
The Bureaucratic System of the Immigration Department of Hong Kong SAR is one of the legacies from British Colonial Government seen from legal and also immigration bureaucratic perspectives reflect the executive  power  domination  over  immigration  policymaking.  This  is  understandable  since  Hong  Kong SAR  adopts  “Administrative  State  Model”  which  means  Immigration  Officer  as  a  bureaucrat  holds significant  roles  at  both  stages  of  policymaking  and  also  its  implementation.  This  research  looks  at transition  period  of the Immigration  Department  and  its  policies  since the period  of  handover  of  Hong Kong SAR from the British Government to the Government of China especially throughout the concern from  the  public  including  academics  about  the  future  of  immigration  policies  made  by  the  Department that arguably from colonial to current being used as political and control tools to safeguard the interest of  the  Ruler.  This  situation  ultimately  will  question  the  existence  of  Hong  Kong  SAR  as  one  of  the International Hub in the Era of Millennium.
Keywords: Immigration, Politics, Hong Kong

## ABSTRAK
Sistem  birokrasi  pada  Departemen  Imigrasi  Hong  Kong  SAR  adalah  salah  satu  dari  ruang  lingkup peninggalan  pemerintah  kolonial  Inggris  yang  secara  umum,  baik  hukum  maupun  birokrasi keimigrasiannya  masih  mencerminkan  adanya  dominasi  eksekutif  terhadap  kebijakan  keimigrasian.  Hal ini  dikarenakan  Hong  Kong  SAR  menganut  sistem  “Administrative  State  Model”  dimana  birokrat (pejabat  imigrasi)  memegang  memegang  peranan  yang  sangat  signifikan  dalam  pembuatan  maupun implementasi  kebijakan  keimigrasian.  Kajian  ini  mencermati  pada  masa  transisi  sejak  penyerahan kedaulatan  Hong  Kong  SAR  dari  Pemerintah  Inggris  kepada  Pemerintah  Tiongkok.  Yang  menjadi perhatian  dari  banyak  kalangan  termasuk  akademisi  adalah  ketika  arah  kebijakan  Departemen  Imigrasi dari  sejak  masa  kolonial  Inggris  sampai  dengan  nantinya  akan  tetap  menjadi  “alat  politik”  dan  “alat kontrol”  yang  tidak  dapat  terbantahkan  untuk  kepentingan  penguasa  yang  pada  akhirnya  juga  akan mempertanyakan  kredibiltas  Hong  Kong  SAR  sebagai  “hub”  bisnis  dan  lalu-lintas  penerbangan internasional di abad millenium saat ini.

## Kata Kunci: Keimigrasian, Politik, Hong Kong

## Sistem Pemerintahan di Hong Kong
Sebelum membahas lebih jauh tentang birokrasi keimigrasian  di  Hong  Kong,  kiranya  perlu dilakukan  pembahasan  sekilas  tentang  karakter karakter  sistem  pemerintahan  dan  hukum  di Hong  Kong  yang  menjadi  payung  besar eksistensi birokrasi keimigrasian di Hong Kong.
Hong Kong, sebuah wilayah kota otonom (“city state”  administration)  sebagai  salah  satu  “hub” keuangan  dan  perdagangan  dunia  mewarisi sistem  pemerintahan  dan  hukum  dari  Kerajaan Inggris  yang  merupakan  bagian  dari  koloni Kerajaan  tersebut  yang  telah  memegang kedaulatan  secara  efektif de  jure mulai  dari tahun  1842 1 sampai  dengan  1997  setelah Tiongkok  mengalami  kekalahan  dalam  perang opium  melawan  Kerajaan  Inggris  antara  tahun 1839-1842 dan tahun 1856-1860.
Selama  kurun  waktu  kolonialisasi,  Inggris sebagai penguasa atas wilayah Hong Kong telah menerapkan  struktur  pemerintahan  yang  sesuai dengan  kepentingannya  pada  saat  itu,  yaitu dengan  prinsip  sentralisasi  dan  birokrasi  yang “minimal”,  akuntabel  serta  apolitis  (netral).
Lebih  lanjut,  Inggris  menerapkan  organisasi birokrasi  yang  sangat  berpijak  kepada  garis komando  hirarki  baik  dari  sisi  pembuatan kebijakan (policy making) maupun implementasi kebijakannya (policy
implementation). Melalui penerapan asas pemerintahan tersebut, diharapkan terjadi situasi politik yang stabil yang pro kepada kepentingan pemerintahan kolonial Inggris 2 .
1 Pulau  Kong  Kong  sebenarnya  disewakan  secara penuh dari Kaisar Tiongkok (dinasti Qing) kepada
Kerajaan  Inggris  pada  tahun  1841  melalui Perjanjian  “Chuenpi”  yang  ditandatangani  pada tanggal  20  January  1841.  Namun  dikarenakan masih  terdapat  perselisihan  antara  keduanya, maka  perjanjian  tersebut  telah  disempurnakan melalui  perjanjian  “Nanking”  pada  tahun  1842 yang  akhirnya  secara  histroris  dijadikan  awal mula  berkuasanya  Kerajaan  Inggris  di  Hong Kong;
2 Wai-man,  Lam,  Lui,  Luen-tim  &  Wong,  Wilson (Eds), Contemporary  Hong  Kong  Government and  Politics  2nd  Edition (2012) , Hong  Kong: Hong Kong University Press
Misi  utama  dari  pemerintahan  kolonial  adalah mempertahankan kekuasaan melalui penegakkan aturan  hukum  positif  (rule  of  law)  serta semaksimal  mungkin  meningkatkan  surplus ekonomi melalui konsep kapitalisme. Pemerintahan “minimal” diharapkan
menciptakan pajak yang rendah dengan mendorong  ekonomi  pasar  (market  economy) untuk berperan aktif dalam menjaga keseimbangan  antara supply dan demand dalam ruang  kegiatan  perekonomian , sehingga  sistem pemerintahan  di  Hong  Kong  menganut  pola kebijakan  “big  market,  small  government” (pemerintahan  yang  kecil,  namun  pasar  yang besar).
Sistem hukum di Hong Kong, sejak diambil alih oleh  Inggris  juga  mengikuti  sistem  hukum “common law”.  Aturan-aturan yang dibuat pada saat  itu  juga  mengikuti  standar-standar  yang diterapkan  di  Inggris,  seperti  asas  prosedural (pro  forma),  asas  “due  process  of  law”  serta jaminan  pemberian  hak-hak  dasar  kepada penduduk Hong Kong (human rigts values) yang diimplementasikan  dalam  seluruh  sendi-sendi penyelengggaran pemerintahan. Sehingga, dengan  demikian,  apapun  hasil  keputusan pejabat  publik  (civil  service)  dapat  dilakukan pengujian  (appeal  on  the  merits)  melalui lembaga  independen  yang  dibentuk  pemerintah maupun  oleh  pengadilan  (judicial  review). Sistem  hukum  “common  law”  juga  mengenal adanya fungsi keputusan hakim “jurisprudence” sebagai sumber hukum yang dapat digunakan di dalam  kasus-kasus  lain,  sehingga  hakim  yang mengadili  dapat  menggunakan  “jurisprudence” sebagai  acuan  pembuatan  keputusan  (decree) dalam suatu persidangan di Hong Kong.
Sejak penyerahan kedaulatan dari Inggris kepada Tiongkok pada tahun 1997, sistem pemerintahan di  Hong  Kong  tidak  jauh  berbeda  dengan sebelumnya.  Konsentrasi  kewenangan  terpusat (sentralistis) yang dimiliki eksekutif yang sangat dominan di dalam pembuatan dan implementasi kebijakan di Hong Kong.
Hal yang menarik untuk disimak adalah sebelum dilakukannya  serah  terima  kedaulatan  dari
Tiongkok  kepada  Inggris,  kedua  belah  pihak telah  bernegosiasi  terhadap  masa  depan  Hong Kong.  Inggris  tetap  menginginkan  agar  nilai- nilai  yang  telah  dibangun  tetap  dipertahankan, yang  juga  meliputi  sistem  pemerintahannya, namun Beijing juga tetap menolak.
Setelah proses perdebatan panjang yang dimulai dari  tahun  1984,  akhirnya  pada  tahun  1990, Beijing  memberikan  proposal  yang  dianggap kompromistis  kepada  Inggris  yang  akhirnya disetujui  yang  tertuang  di  dalam  “the  Hong Kong  Basic  Law”  dengan  pemberian  status Hong  Kong  sebagai  Daerah  Administratif Khusus  (Special  Administrative  Region/SAR) yang  mirip  dengan  konsep  Otonomi  Khusus (Otsus)  yang  diberikan  Tiongkok  kepada  Hong Kong  untuk  mengatur  hal  ihwal  di  wilayahnya KECUALI  masalah  pertahanan  dan  hubungan luar  negeri  yang  tetap  merupakan  domain Beijing 3 .
Dalam  hal  ini, pada  saat  penyerahan  kedaulatan kekuasaan  di  tahun  1997,  isu  paling  mendasar yang  menjadi  refleksi  dari  eksistensi  sebuah entitas yang bernama  Hong Kong “SAR” adalah adalah  proposal  Beijing  untuk  memberlakukan pola “One Country Two Systems”, yaitu sebuah sistem  yang  nantinya  akan  dijalankan  ketika penyerahan  kedaulatan  antara  Tiongkok  dan Inggris  dilakukan  dimana  Tiongkok  akan memberikan  kurun  waktu  50  tahun  sejak  tahun 1997  kepada  Hong  Kong untuk  mempersiapkan proses integrasi secara penuh ke Tiongkok 4 .
Dalam  hal  ini,  “One  Country  Two  Systems” merupakan  jembatan  (bridging)  antara  keadaan “status quo” Hong Kong saat ini dengan keadaan yang  diinginkan  oleh  Beijing  nantinya.  Dalam kurun  waktu  tersebut,  pemerintah  Hong  Kong diberikan  kesempatan  oleh  Beijing  untuk  tetap memberlakukan  tatanan  sistem  hukum  maupun pemerintahan  yang  sesuai  dengan  spirit  yang ditanamkan oleh pemerintah Inggris pada zaman kolonialisme.
3 Gittings,  Danny, the  Introduction  to  the  Hong Kong  Basic  Law (2010),  Hong  Kong  University Press ;
4 Ibid;
Dengan  ketentuan  yang  diatur  melalui  “the Basic  Law”,  Hong  Kong    memiliki  sistem pemerintahan (arms of government) yang terdiri dari elemen Eksekutif (Executive Council/ExCo), Legislatif (Legislative
Council/LegCo) dan Yudikatif (Courts).  Secara umum,  ketiga  lembaga  tersebut  berdiri  secara independen  dan  dapat  saling  melakukan  fungsi kontrol atau “check and balance”.
Meskipun  pada  kenyataannya,  pihak  Eksekutif memegang  kekuasaan  yang  lebih  dominan dibanding  elemen  lainnya  yang  menyebabkan sistem  pemerintahan  di  Hong  Kong  disebut sebagai “the Executive-Led System” 5 (Pemerintahan yang didominasi oleh “Eksekutif”),  dimana  “ExCo”  yang  dipimpin oleh  seorang  “Chief  Executive  (CE)”  yang dibantu  oleh  para  “Secretary”  yang  juga merupakan  anggota  Parlemen  Hong  Kong (LegCo) dan para birokrat dibawahnya memegang kewenangan penuh terhadap pembuatan  maupun  implementasi  kebijakan termasuk  penunjukkan  pejabat-pejabat  senior strategis  di  pemerintahan  tanpa  harus  ada persetujuan  dari  “LegCo”,  kecuali  pengesahan produk  hukum,  penetapan  nilai  pajak  dan penggunaan anggaran publik 6 .
Hal lainnya yang terjadi sejak tahun 1997 adalah bentuk  struktur-rangka  (skeleton)  pemerintahan minimal  namun  sangat  berpengaruh  dan independen dari intervensi politik, mengakibatkan  Hong  Kong  dijuluki  sebagai sebagai  “pure  administrative  state  model” 7 .
5 Pengamat bahkan menyebutkan bahwa kekuasaan seorang  “Chief  Executive”  sebagai  Kepala Pemerintahan  di  Hong  Kong  SAR  melebihi kewenangan  domestik  (domestic  power)  yang dimiliki  oleh  seorang  Presiden  Amerika  Serikat maupun Kepala Pemerintahan di beberapa negara lainnya.
6 Scott,  Ian, the  Public  Sector  in  Hong  Kong, Government (2010),  Hong  Kong:  Hong  Kong University  Press  &  Pang-kwong,  Li,  Chapter  2 The  Executive  in  Wai-man,  Lam,  Lui,  Luen-tim &  Wong,  Wilson  (Eds), Contemporary  Hong Kong  Government  and  Politics  2nd  Edition (2012) , Hong  Kong:  Hong  Kong  University Press;
7 Loc.cit;
Dengan  konstelasi  yang  sedemikian  kuatnya, mengakibatkan  posisi  birokrat/profesional  (civil service) menjadi sangat dominan dalam pembuatan maupun implementasi kebijakan. Hal ini  juga  akhirnya  mengakibatkan  beberapa keputusan  pejabat  administrasi  publik  di  Hong Kong  dengan  beberapa  variannya  terlihat  dan terasa “otoriter”  dikarenakan  penggunaan pendekatan  “Top  Down  Approach”  serta prosesnya yang tertutup (eksklusif) 8 .
Berkaitan  dengan  salah  satu  unsur  kewenangan yang  dipertahankan  selama  masa  transisi tersebut  adalah  kewenangan  dalam  hal-ihawal keimigrasian.

## Politik  Birokrasi  Keimigrasian  di  Hong Kong
Sejak diambil alih oleh Inggris pada tahun 1842, Hong  Kong  merupakan  tempat  “melting  pot”, yaitu  pertemuan  antara  berbagai  suku  bangsa, terutama  pendatang  dari  Tiongkok  daratan (Mainland  China)  dan  juga  bangsa-bangsa pendatang  dari  Eropa  dan  Asia  lainnya.  Sejak dikuasai  oleh  Inggris,  sistem  keimigrasian  yang dibangun  adalah  berlandaskan  “open  door policy”  yaitu  dengan  memberikan  keleluasaan kepada beberapa kategori jalur masuk (migration mainstream)  seperti:  investor,  pekerja  yang memiliki  skil,  penyatuan  keluarga  dan  tentunya jalur-jalur lainnya yang digunakan Inggris untuk mempertahankan kekuasaan di Hong Kong 9 .
Namun,  seiring  dengan  berkembangnya  Hong Kong  menjadi  “hub”,  pusat  keuangan  dan perdagangan  dunia  yang  pada  dasawarsa 1970’an  maka  dengan  sendirinya  ketentuan keimigrasian  mulai  bergeser  menjadi  “selective
8 Wong,  Wilson,  Chapter  5  The  Civil  Service  in Wai-man,  Lam,  Lui,  Luen-tim  &  Wong,  Wilson (Eds), Contemporary  Hong  Kong  Government and  Politics  2nd  Edition (2012) , Hong  Kong: Hong Kong University Press.
9 Chan,  Johannes  &  Bart,  Rwezaura  (Eds), Immigration Law in Hong Kong, An Interdisciplinary Study (2004), Thomson Sweet & Maxwell Asia
immigration policy” terutama untuk membendung  arus  pendatang  dari  Tiongkok daratan  yang  jumlahnya  makin  lama  makin besar yang disebabkan oleh “pull factors”, faktor penarik  Hong  Kong  yang  tersedia  lapangan pekerjaan  dan  tingkat  pendapatan  yang  sangat tinggi  (economic  boom)  dan  disisi  lain  “push factors”  faktor  pendorong  di  Tiongkok  daratan dimana lapangan pekerjaan belum memadai dan peranan  negara  yang  sangat  dominan  (sosialis) dibanding  udara  liberalisme  yang  dapat  dihirup bebas  di  Hong  Kong  mendorong  orang-orang dari Tiongkok daratan pergi ke Hong Kong.
Khusus  dari  kacamata  birokrasi  keimigrasian  di Hong  Kong,  terdapat  beberapa  catatan  khusus yang dapat dibahas sebagai berikut.
Secara  organisatoris,  Departemen  Imigrasi  (the Department of Immigration) bertanggung jawab terhadap masalah keimigrasian, kewarganegaraan  dan  juga  registrasi  catatan kependudukan  di  Hong  Kong.  Dalam  hal  ini, Departemen Imigrasi Hong Kong dipimpin oleh seorang  Kepala  yang  disebut  sebagai  “Director of Immigration” (setara dengan jabatan Direktur Jenderal)  yang  bertanggung  jawab  langsung kepada Kepala Biro Keamanan (Security Bureau –  setara  dengan  jabatan  Menteri)  yang  juga membawahi Departemen
Kepolisian,
Departemen  Bea  dan  Cukai,  Departemen
Kepenjaraan serta Departemen Pemadam Kebakaran.  Sebagai  institusi  yang  bertanggung- jawab  langsung  bertanggung-jawab  kepada “Chief  Executive  of  Hong  Kong”,  Biro Keamanan  mengendalikan  kebijakan  secara sentalistis  serta  berbasis  “task  oriented”  atau berorientasi  ke  sasaran  misi  (spesialis)  serta memiliki  kultur  budaya  organisasi  yang  sangat kental  dengan  jenjang  hirarki  garis  komando seperti  di  lingkungan  militer  (mekanistik)  dan oleh  karena  itu  setiap  instansi  yang  berada  di bawah  biro  ini  (termasuk  Departemen  Imigrasi) memiliki persamaan kultur organisasi dimaksud. Dengan  budaya  kerja  yang  berbasis  “task oriented”  maka  setiap  pejabat  di  lingkungan organisasi tersebut akan berkerja hanya berfokus kepada  sasaran  misi  yang  diberikan  kepadanya, sehingga  tidak  akan  melihat,  atau  beririsan dengan bidang di luar misinya tersebut atau yang
lazim  dikenal  dengan  birokrasi  sektoral  yang terkotak-kotak 10 .
Lebih  lanjut,  karakteristik  khusus  birokrasi keimigrasian  di  Hong  Kong  adalah  adanya dualisme  sistem  administrasi  keimigrasian  dan kependudukan.  Sebagaimana  diketahui,  Hong
Kong tidak mengenal konsep “kewarganegaraan” seperti halnya bentuk negara bangsa  (nation  state)  pada  umumnya.  Hal  ini sangatlah  dimaklumi  karena  Hong  Kong  pada dasarnya  juga  bukan  merupakan  sebuah  entitas “nation state” melainkan sebuah daerah otonomi khusus  yang  induknya  berada  di  tangan Republik  Rakyat  Tiongkok.  Namun  yang  unik, Hong  Kong  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  kontrol  keimigrasian  di  perbatasan (perbatasan darat – dengan Tiongkok, perbatasan laut  – dengan Macau dan perbatasan udara),  penerbitan  dokumen  perjalanan  yang diakui sebagai identitas resmi, serta kewenangan menerbitkan  Kartu  Identitas  Hong  Kong  (Hong Kong ID) yang berfungsi sebagai identitas status keimigrasian seseorang di Hong Kong.
Hal  ini  sejalan  dengan  konsep  “One  Country Two  Systems”  dimana  pemerintah  Hong  Kong, yang  dalam  hal  ini  adalah  Departemen  Imigrasi Hong  Kong  diberikan  kewenangan  atas  nama pemerintah  Tiongkok  untuk  melaksanakan fungsi  –fungsi  keimigrasian  dimaksud  khusus hanya di wilayah Hong Kong SAR.
Untuk memahami sistem kependudukan di Hong Kong, kiranya perlu diketahui beberapa komponen  penting  di  dalamnya.  Dikarenakan Hong Kong tidak memiliki konsep kewarganegaraan,  maka  berdasarkan  “the  Basic Law”  pemerintah  Hong  Kong  memiliki  yang disebut sebagai  status  “the  right  of  abode” atau dapat disetarakan sebagai penduduk yang tinggal menetap di Hong Kong dengan izin yang disebut “Hong Kong Permanent Residnet (HKPR)” atau dapat  disetarakan  dengan  status  Izin  Tinggal Tetap  (ITAP)  di  Indonesia.  Konsep  “right  of abode” ini dikeluarkan pada tahun 1987 melalui “the  Immigration  Ordinance  1987”  yang  terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu:
10 Ibid.
a. Warga negara Tiongkok yang lahir di Hong Kong  baik  sebelum  maupun  setelah didirikannya  Hong  Kong  SAR  pada  saat penyerahan kedaulatan;
b. Warga  negara Tiongkok  yang  telah menetap  di  Hong  Kong  yang  secara berturut-turut paling sedikit 7 (tujuh) tahun setelah atau sebelum penyerahan kedaulatan;
c. Anak-anak  yang  lahir  di  luar  Hong  Kong dari  subyek  di  poin  (a)  dan  (b)  tersebut  di atas;
d. Orang-orang di luar warga negara Tiongkok yang  masuk  ke  Hong  Kong  dengan dokumen  perjalanan  yang  sah  dan  telah menetap  berturut-turut  paling  sedikit  7 (tujuh)  tahun  di  Hong  Kong  dan  telah mengajukan “HKPR” sebelum atau sesudah penyerahan kedaulatan;
e. Anak-anak  dibawah  umur  21  (dua  puluh satu)  tahun    yang  lahir  di  Hong  Kong  dari subyek  huruf  (d)  di  atas  sebelum  atau sesudah penyerahan kedaulatan;
f. Orang-orang  di  luar  subyek  huruf  (a)  dan (e)  yang  pada  saat  sebelum  penyerahan kedaulatan  sudah  mendapatkan  “right  of abode” di Hong Kong;
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem keimigrasian  di  Hong  Kong  akan  berkiblat  dari ketentuan  “right  of  abode”  yang  merupakan senyawa penting dari hukum keimigrasian Hong Kong  yang  diatur  di  dalam  “the  Immigration Ordinance”  (yang  setingkat  dengan  Undang- Undang di dalam hirarki perundang- undangan) 11 .  Dianggap  menarik  ketika  sebuah sistem yang tidak mengatur terkait dengan status kewarganegaraan  sudah  melakukan  pembedaan siapa  yang  menjadi  subyek  “penduduk”-nya (resident)  dan  siapa  yang  menjadi  orang  asing (alien). Sekali lagi, ini adalah sebuah konsekuensi politik dari adanya penerapan “One Country  Two  Systems”  di  Hong  Kong  yang berbasis kepada penerapan sistem
11 Government  of  Hong  Kong  SAR,  Immigration Ordinance version date 30 June 1997;
kewarganegaraan tunggal (chinese) namun pada saat  yang  sama  memiliki  status  lain  kepada warganegaranya  yang  memiliki  status  sebagai penduduk tetap (the right of abode) Hong Kong dan  berhak  untuk  mendapatkan  paspor  Hong Kong SAR 12 .
Dengan  demikian  di  Hong  Kong  telah  terjadi dualisme ketentuan keimigrasian dan kependudukan  yang  menjadi  kamus  utama dalam penentuan status keimigrasian, kependudukan bahkan sekaligus status kewarganegaraan seseorang yang sangat penting dalam dinamika sistem dan birokrasi keimigrasian di Hong Kong yang berjalan secara ko-eksis dengan sistem keimigrasian, kependudukan serta kewarganegaraan di Tiongkok.
Karakteristik  berikutnya  adalah  kewenangan diskresi yang sangat besar dan tidak terbatas dari pejabat  Departemen  Imigrasi  Hong  Kong. 13
Perlu diketahui bahwa berdasarkan aturan positif yang  berlaku  di  Hong  Kong  yang  mengatur tentang keimigrasian (the Immigration Ordinance),  setiap  pejabat  imigrasi  Hong  Kong memiliki kewenangan yang tidak terbatas dalam mengeluarkan  sebuah  diskresi  dalam  kasus- kasus  keimigrasian.  Dan  yang  lebih  menarik, kewenangan  tersebut  tidak  dapat  diintervensi oleh  hakim  di  pengadilan  apabila  terjadi
12 Prosedur  untuk  mendapatkan  paspor  Hong  Kong SAR  diatur  di  dalam  ketentuan  keimigrasian Hong  Kong  yang  mengharuskan  pemohon  yang berkewarganegaraan  Tiongkok  (Chinese)  tinggal secara  berturut-turut  selama  7  (tujuh)  tahun  di Hong  Kong  dan  mencabut  paspor  Tiongkok-nya. Selama menunggu waktu 7 (tujuh) tahun tersebut pemohon  diberikan  dokumen  yang  disebut sebagai  “Document  of  Identity  (DI)”  yang berfungsi  sebagai  dokumen  perjalanan  pemohon untuk  maksud  mendapatkan  visa  dari  negara tujuan  yang  akan  dikunjungi.  Perlu  diketahui “DI”  merupakan  dokumen  resmi  yang  juga menetapkan status kewarganegaraan seseorang di Hong Kong (sebagai warga negara Tiongkok);
13 Kewenangan  diskresi  yang  cukup  signifikan merupakan  salah  satu  ciri  birokrasi  keimigrasian di  beberapa  negara,  termasuk  Amerika  Serikat.
Lihat  misalnya  Morris,  Milton, Immigration:  the Beleaguered  Bureacracy (1985),  New  York: Brookings Institution.
persengketaan  dikemudian  hari  sepanjang  tidak terdapat  unsur-unsur  yang  bertentangan  dengan kepentingan publik (public good/bad faith).
Dengan  adanya  struktur  kewenangan  yang sangat  besar,  secara  terbuka  di  beberapa  kasus telah  terjadi  gugatan  kepada  Departemen Imigrasi  Hong  Kong  terhadap  penggugat  yang tidak  puas  terhadap  diskresi  pejabat  imigrasi dimaksud.  Dan  mayoritas  dari  beberapa  kasus tersebut akhirnya dimenangkan oleh Departemen  Imigrasi  yang  disebabkan  bukan karena  kompetensi  institusi  dalam  menangani kasus  persengkataan  dimaksud,  namun  lebih kepada tidak adanya keharusan dari Departemen Imigrasi untuk melakukan respon (hak menjawab)  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan penggugat  di  pengadilan,  sehingga  memberikan ruang  yang  sempit  bagi  penggugat  untuk melakukan  klarifikasi  terhadap  kasus  yang dihadapinya 14 .
Disamping memiliki karakteristik sebagai institusi yang “powerfull”, Departemen Imigrasi juga digambarkan sebagai birokrasi yang sangat tertutup  (exclusive).  Hal  ini  dikarenakan  oleh tidak  adanya  petunjuk  yang  jelas  serta  terukur terhadap  pelaksanaan  diskresi  dari  pejabat imigrasi  Hong  Kong.  Dan  setiap  adanya tindakan  keimigrasian  terhadap  warga  negara asing  (misalnya  dideportasi  atau  dituntut  ke pengadilan)  tidak  pernah  dilaporkan  (notifikasi kekonsuleran)  kepada  Perwakilan  negara  asing setempat  untuk  keperluan  akses  kekonsuleran. Dampak  dari  hal  tersebut  adalah  kesulitan  bagi Perwakilan  asing  untuk  melakukan  upaya perlindungan  terhadap  warga  negaranya  yang tersangkut kasus keimigrasian. Perlu disampaikan  bahwa  sifat  “eksklusifisme”  dari Departemen  Imigrasi  menarik  banyak  perhatian dari  kalangan  luas  namun  dikarenakan  adanya sistem  “pure  administrative  state”  dalam pemerintahan Hong Kong, maka hal-hal tersebut diatas kurang menjadi perhatian yang serius dari Departemen Imigrasi Hong Kong.
14 Kasus-kasus  keimigrasian  yang  dihadapi  oleh penggugat  biasanya  seputar  penolakan  izin masuk,  penyatuan  keluarga,  deportasi  dan “overstay”.
Beberapa fakta tersebut merupakan refleksi dari diterapkannya  sistem  “administrative  state model”  serta  “task  oriented  model”  dimana kekuasaan  eksekutif  yang  telah  terbagi-bagi dalam beberapa kompartemen dan memiliki ego sektoral  sangat  siginifikan  terlihat  di  dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di Hong Kong. Ditambah  lagi,  kekuasaan  diskresi  pejabat imigrasi  yang  sangat  besar  tersebut  ditopang oleh ketentuan hukum positif yang menyebabkan beberapa benturan dengan konsep universal  hak  asasi  manusia  dan  yang  lebih penting lagi perlindungan kekonsuleran terhadap warga  negara  asing  yang  tersangkut  dengan kasus-kasus  keimigrasian  di  wilayah  Hong Kong,  termasuk  warganegara  Indonesia  yang mayoritas  berstatus  sebagai  pembantu  rumah tangga (domestic helper).

## Pemetaan  Tugas  dan  Fungsi  Birokrasi Imigrasi Hong Kong
a. Sumber Daya Manusia
Sampai dengan bulan Januari 2016, Departemen Imigrasi  Hong  Kong  didukung  oleh  jumlah pegawai  sebanyak  7200  staf  yang  terdiri  dari 5656  pegawai  tetap  dan  1544  pegawai  dengan sistem kontrak.
Departemen  Imigrasi  Hong  Kong  terdapat  2 jenis,  yaitu    “Officer  Rank”  (sepadan  dengan level  ASN  =  administrator)  dan  “Front  Line” (sepadan dengan level ASN = pelaksana). Untuk pejabat “Officer Rank” (administrator/struktural) direkrut  melalui  “open  bidding”  dari  sumber penerimaan pejabat internal dan dari luar dengan kriteria  minimum  ditetapkan  oleh  Departemen Imigrasi  Hong  Kong.  Khusus  untuk  petugas “front  line”  direkrut  melalui  proses  seleksi terbuka dengan kriteria minimum yang ditetapkan  oleh  Departemen  Imigrasi  Hong Kong.
Sebelum dapat bekerja sebagai petugas imigrasi diberikan  pembekalan  beberapa  bulan  secara bertahap berupa “internship training” yang berisi mata  pelajaran  seperti:  hukum  keimigrasian Hong  Kong,  sistem  pendaratan,  “passenger profiling”  dan  pengenalan  terhadap  lingkungan pekerjaan di lingkungan pekerjaan nantinya.
Lebih  lanjut,  sistem  penempatan  para  petugas “front liner” ditetapkan dengan keahlian khusus sesuai  dengan  pelatihan  dan  minat  masing- masing.  Khusus  untuk  petugas  pendaratan, pelatihan  khusus  dimaksud  mencakup  3  area utama,  yaitu:  pemeriksaan  di  Airport  (air border),  pemeriksaan  di  darat  (land  border)  dan pemeriksaan  laut  (sea  border).  Para  petugas tersebut juga dapat mengajukan promosi ke level “Officer  Rank”  dengan  mengikuti  standar minimum  yang  ditetapkan  oleh  Departemen Imigrasi Hong Kong.

## b.  Pelaksanaan  Tugas  &  Fungsi  Departemen Imigrasi Hong Kong SAR
Jika  dilihat  dari  struktur  organisasi  Departemen Imigrasi  Hong  Kong  (terlampir),  maka  ada  6 (enam)  bidang  tugas  utama  yang  menjadi  tugas dan fungsinya, yaitu:
1. Pemeriksaan  Keimigrasian  di  Perbatasan Darat, Laut dan Udara (Control Branch);
Tugas  utama  divisi  ini  adalah  melakukan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)  wilayah  Hong  Kong  SAR.  Dalam  hal ini, Hong Kong memiliki 1 (satu) TPI Udara, yaitu  Bandara  Internasional  Hong  Kong,  1 (satu) TPI Laut, yaitu Macau Ferry Terminal dan  5  (lima)  TPI  darat  yang  terdiri  dari  3 (tiga)  TPI  kendaraan  bermotor  dan  2  (dua) TPI jalur kereta api.
Proses  pendaratan  di  TPI  Hong  Kong dilakukan  dengan  2  (dua)  metode  utama, yaitu  dengan  menggunakan  konter  imigrasi tradisional  dan  pintu  pemeriksaan  elektronik (“e-channel”).  Khusus  untuk  “e-channel”, mekanisme  pendaratan  ini  pertama  kali diperkenalkan di perbatasan Lo Wu (perbatasan antara Hong Kong dan
Shenzhen)  pada  tanggal  16  Desember  2004 dan  diperkenalkan  di  airport  Hong  Kong pada  tanggal  30  Desember  2005.  Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan pendaratan  secara  cepat,  mudah  serta  efisien untuk  para  pendatang  di  Hong  Kong.  Dalam konteks efisiensi adalah meminimalisir penggunaan  Sumber  Daya  Manusia  dalam proses pendaratan sehingga bisa
diberdayakan  pada  kegiatan  operasional lainnya.
Penggunaan  “e-channel”  ditujukan  kepada penduduk  Hong  Kong  dan  “frequent traveller” pemegang paspor asing yang sering melakukan  kunjungan  ke  Hong  Kong minimal  3  (tiga)  kali  dalam  sebulan.
Departemen Imigrasi Hong Kong
memberikan  informasi  bahwa  popularitas penggunaan  “e-channel”  terus  meningkat pertahun  dengan  prosentasi  kenaikan  sekitar 1.5%  pertahun.  Dalam  hal  ini,  Departemen Imigrasi  Hong  Kong  memiliki  “business plan”  yang  terdiri  dari  3  komponen  utama, yaitu:  pengawasan  (control),  fasilitatif  dan pelayanan  (service).  Imigrasi  Hong  Kong memandang  bahwa  penggunaan  “e-channel” merupakan salah satu jawaban untuk menjaga keseimbangan  antara  ketiga  komponen  dari “business plan” dimaksud.
Lebih  Lanjut,  seluruh  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi Hong Kong juga dilengkapi fasilitas jalur  khusus  terutama  untuk  golongan  lansia dan pemegang paspor
Diplomatik.
Sedangkan  untuk  delegasi  VIP  disediakan tempat khusus di terminal kedatangan dengan pengurusan  keimigrasian  yang  dilakukan secara  khusus  dengan  tamu  VIP  tetap menunggu  di  ruang  VIP  pada  saat  proses keimigrasian dilakukan. Fasilitas VIP diberikan  untuk  pejabat  dengan  ranking minimum setingkat Menteri.
2. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian  (Enforcement  &  Removal Assessment Branch); Seperti  halnya  fungsi  pengawasan  dan penindakan pada Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, Divisi Pengawasan dan
Penindakan Departemen Imigrasi Hong Kong juga  berperan  dalam  melakukan  fungsi penegakan  hukum  keimigrasian  di  Hong Kong.  Namun  demikian,  ada  satu  hal  fungsi dari  divisi  ini  yang  tidak  dimiliki  oleh Imigrasi Indonesia, yaitu melakukan penilaian  terhadap  permohonan  pencari suaka. Sebagai informasi, Hong Kong bukan merupakan  negara  anggota  Konvensi  PBB tentang Pengungsi, namun demikian
keberadaan  UNHCR  di  Hong  Kong  sejak sebelum periode penyerahan kedaulatan telah menjadi  alasam  utama  bagi  Hong  Kong  atas dasar  kemanusiaan  melakukan  penilaian terhadap  aplikasi  pencari  suaka.  Di  sisi  lain, Hong  Kong  juga  menjadi  bagian  dari  pihak yang  menandatangani  Konvensi  tentang Penyiksaan  (Torture)  yang  memberikan konsekuensi  adanya  pembukaan  aplikasi terhadap pemohon yang melakukan pengaduan  adanya  ancaman  ataupun  potensi ancaman penyiksaan terhadap dirinya.
Saat  ini  (sd.  Tahun  2015),  terdapat  10.000 permohonan  suaka  kepada  Pemerintah  Hong Kong  SAR  yang  mayoritas  berasal  dari negara  India,  Pakistan,  Bangladesh,  Nepal, dan  Indonesia.  Khusus  untuk  pemohon  yang berasal  dari  Indonesia  berjumlah  1000  orang yang  mayoritas  merupakan  mantan  Buruh Migran  Indonesia  (BMI).  Hal  ini  juga menjadi  keresahan  bagi  Perwakilan  RI  di Hong  Kong  dikarenakan  posisi  pemegang dokumen  suaka  tersebut  rentan  untuk dimanipulasi oleh beberapa pihak yang ingin memanfaatkan  posisi  mereka  yang  sangat rentan.  Rentan  dikarenakan  menurut  aturan Imigrasi  Hong  Kong  mereka  tidak  boleh bekerja, hanya dibekali uang sebanyak HKD 1.500 (setara Rp. 2.500.000) per bulan untuk biaya  hidup  di  Hong  Kong  (yang  sangat mahal  taraf  kehidupannya),  sehingga  harus ada  langkah  “survival”  untuk  bekerja  secara ilegal  atau  bahkan  tidak  juga  yang  banyak terlibat  dengan  jaringan  Narkoba  untuk mendapatkan uang secara instan.
Oleh karena itu, persepektif Perwakilan RI di Hong  Kong  adalah  bagi  BMI  yang  sudah tidak  lagi  berniat  untuk  memperpanjang kontrak ataupun sudah tidak lagi mendapatkan  majikan  baru  untuk  segera kembali  ke  tanah  air  dan  opsi  untuk mengambil  suaka  adalah  pilihan  yang  tidak direkomendasikan  dengan  memperhatikan beberapa pertimbangan diatas.
Dalam  perspektif  Imigrasi  Hong  Kong, keberadaan komitmen terkait dengan  pencari suaka  ini  juga  cukup  merepotkan  karena faktanya  banyak  dari  para  pemohon  tersebut
melakukan  penyalahgunaan  izin  tinggal selama berada di Hong Kong terutama untuk tidak  bekerja.  Meskipun  telah  dilakukan sidak  (raids)  ke  kantong-kantong  imigran ilegal  di  Hong  Kong  serta  menindak  dengan cara  tindakan  administratif  keimigrasian (deportasi)  maupun  “pro  justitia”  terhadap para pencari suaka yang diketahui melanggar izin  tinggalnya,  namun  demikian  jumlah pemohon  suaka  di  Hong  menunjukkan jumlah yang semakin meningkat.
Saat  ini,  Divisi  ini  sedang  melakukan evaluasi kebijakan terhadap pemberian pencari  suaka  di  Hong  Kong,  terutama memperketat  proses  pemeriksaan  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  di  Hong  Kong  untuk memastikan  bahwa  orang-orang  yang  masuk ke  Hong  Kong  adalah  para  pendatang  yang memiliki  kejelasan  maksud  dan  tujuan kedatangannya di Hong Kong.
3. Teknologi Informasi Keimigrasian
(Information Systems Branch);
Divisi  Informasi  Teknologi  Keimigrasian bertanggung-jawab  dalam  hal  pembangunan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi keimigrasian  yang  dimiliki  oleh  Departemen Imigrasi  Hong  Kong.  Sistem  teknologi informasi  keimigrasian  Hong  Kong  terdiri dari  sistem  perbatasan  (termasuk  sistem cegah-tangkal), sistem paspor, sistem registrasi  orang  asing  dan  penduduk  Hong Kong serta sistem pengawasan keimigrasian.
Hal  yang  menarik  dari  Departemen  Imigrasi Hong Kong adalah seluruh tim ahli teknologi informasi
(pengembangan maupun
pemeliharaan)  tidak  dilakukan  oleh  pihak luar  (pihak  ketiga)  melainkan  dilakukan secara  mandiri.  Departemen  Imigrasi  Hong Kong  secara  mandiri  melakukan  rekrutmen tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi untuk  mengembangkan  sistemnya  secara mandiri. Alasannya adalah data keimigrasian merupakan  data  yang  sangat  sensitif  dan bersifat rahasia yang dilindungi oleh ketentuan “Privacy Act” Hong Kong.
Sistem  dan  Pelayanan  Paspor  Hong  Kong SAR
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  bahwa Divisi  Teknologi  Informasi  Keimigrasian melakukan  manajemen  pelayanan  paspor HKSAR.  Sebagaimana  diketahui  di  bagian sebelumnya  bahwa  sejarah  paspor  Hong Kong  SAR  dimulai  sejak  serah  terima kedaulatan  Hong  Kong  dari  Inggris  kepada Tiongkok  pada  tahun  1997.  Sejak  saat  itu, pemerintah  Hong  Kong  SAR  (HKSAR) mengeluarkan paspor HKSAR.
Dasar  hukum  pemberian  paspor  HKSAR diatur  di  dalam  Konstitusi  Hong  Kong  Pasal 154  (Basic  Law)  dan  Undang-Undang Paspor, Passport Ordinance Nomor Cap 539.
Dalam  hal  ini,  paspor  HKSAR  diberikan kepada:
i. warga  negara  Tiongkok  yang  melepaskan paspor Tiongkok
ii. penduduk HKSAR yang sudah menetap di Hong  Kong minimal 7 tahun dan melalui proses  naturalisasi  serta  mendapatkan Hong Kong Identification Number (HKID).
Paspor HKSAR mengalami beberapa tahapan pengembangan sebagai berikut:
i. tahun 1997: permulaan paspor HKSAR ii. tahun  2003:  pengembangan  awal  paspor HKSAR meliputi aspek “security feature” iii. tahun  2007  sd.  Sekarang:  pengembangan penerbitan paspor elektronik HKSAR
Dalam  hal  ini,  paspor  HKSAR  terdiri  dari paspor  32  halaman  dan  paspor  48  halaman dengan masa berlaku 10 tahun.

## Metode Pelayanan Paspor
Proses  permohonan  paspor  HKSAR  dapat dilakukan dengan metode:
i. metode datang langsung (walk in)
ii. metode online
iii. metode  smart  passport  machine (mesin  permohonan  paspor  yang dipasang di 16 titik di Hong Kong)
iv. metode  pengiriman  melalui  kantor pos.
Sedangkan  waktu  penyelesaian  paspor  di Hong  Kong  dilakukan  selama  10  hari  untuk
metode  walk  in  dan  12  hari  untuk  metode online.
Paspor HKSAR menggunakan bahan
“polycarbonate”  untuk  halaman  data  diri pemegang  paspor  (bearer)  dengan  alasan utama sebagai berikut:
- memiliki  kualitas  pengamanan  yang sangat  tinggi  dikarenakan  cetakan  pada bahan  polycarnonate  diukir  langsung  di dalamnya (engraved) sehingga sangat sulit untuk dilakukan pemalsuan data (forgery)
- bahan  polycarbonate  dipandang  tahan lama  (endurable)  untuk  masa  berlaku paspor  HKSAR  selama  10  tahun  dalam kondisi yang tetap masih dapat dipergunakan secara baik.
- Departemen  Imigrasi  Hong  Kong  juga menjelaskan  bahwa  Hong  Kong  ID  juga menggunakan bahan polycarbonate dengan  rasional  yang  sama  seperti  yang telah dijelaskan di atas.
- Secara  pelayanan,  kantor  imigrasi  Hong Kong  memiliki  6  sentra  layanan  paspor yang tersebar di seluruh Hong Kong untuk melayani  penyerahan  berkas  permohonan paspor secara langsung (walk in) dan juga pelayanan pengambilan paspor yang telah selesai  cetak.  Meskipun  memiliki  sistem personalisasi  paspor  yang  terpusat  di kantor  imigrasi  Wanchai  Hong  Kong. Sehingga  seluruh  aplikasi  paspor  yang masuk  di  6  titik  pelayanan  paspor  secara sistem  akan  dikirimkan  melalui  media online  ke  kantor  imigrasi  Wanchai  untuk seterusnya dilakukan proses personalisasi. Setelah  tercetak,  secara  sistem  paspor tersebut  akan  didistribusikan  ke  tempat dimana  pemohon  telah  memilih  tempat untuk pelayanan pengambilan paspornya.
- Khusus untuk pengambilan paspor, kantor imigrasi  di  Hong  Kong  juga  memiliki sistem  e-cabinet,  dimana  pada  saat  ingin mengambil  paspor  yang  telah  selesai, pemohon  melakukan  scan  barcode  pada kertas  tanda  bukti  permohonan  di  mesin kiosk  yang  tersedia  dan  secara  otomatis,
sistem  akan  mengeluarkan  paspor  dari sebuah  lemari  elektronik  di  ruang  tempat penyimpanan  paspor,  sehingga  petugas dengan  mudah  dapat  mengambil  paspor tersebut  untuk  selanjutnya  diberikan kepada pemohon.
4. Sekretariat
Fasilitatif Keimigrasian (Management & Support Branch); Seperti halnya tugas dan fungsi kesekretariatan  pada  Direktorat  Jenderal Imigrasi  yang  berfokus  kepada  hal-hal  yang bersifat fasilitatif, maka Divisi “Management & Support” pada Departemen Imigrasi Hong Kong  SAR  juga  melakukan  beberapa  hal yang  berkaitan  dengan  fasilitatif  seperti Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  Keuangan, Pengadaan dan Administrasi persuratan.
Hal-hal  yang  perlu  digarisbawahi  di  dalam konteks  fasilitatif  pada  Departemen  Imigrasi Hong Kong adalah seperti yang dijelaskan di dalam  pembahasan  awal  tulisan  ini  bahwa dikarenakan  Departemen  Imigrasi  Hong Kong memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam  dinamika  sistem  pemerintahan  yang bersifat  “executive  led”  (eksekutif  sebagai lembaga paling dominan) maka segala upaya yang  berkaitan  dengan  fungsi  fasilitatif memiliki  daya  tawar  yang  tinggi  dalam tataran  perencanaan  maupun  implementasi. Sebagai  contoh,  untuk  pengadaan  SDM, Departemen  Imigrasi  Hong  Kong  dapat mengajukan secara leluasa anggaran penambahan  SDM  di  kala  kebutuhan  SDM sedang tinggi, terutama pada sektor pemeriksaan  keimigrasian  di  TPI.  Dan umumnya rencana pengadaan tersebut langsung  disetujui  oleh  pemerintah  Hong Kong SAR.
5. Registrasi  Penduduk  dan  Orang  Asing (Personal Documentation Branch);
Diantara  beberapa  kelebihan  yang  dimiliki Departemen  Imigrasi  Hong  Kong  adalah adanya  integrasi  data  kependudukan  bagi penduduk  Hong  Kong  dan  orang  asing  atau
fungsi  catatan  sipil  yang  dikelola  langsung dan terpusat oleh Departemen Imigrasi Hong Kong.  Hal  ini  sangat  berguna  di  dalam identifikasi  personal  penduduk  Hong  Kong maupun  orang  asing  yang  berada  di  Hong Kong.  Dengan  dikelolanya  fungsi  catatan sipil, dari mulai kelahiran, perkawinan/perceraian sampai dengan
kematian  pada  Departemen  Imigrasi  Hong Kong  akan  membantu  proses  integrasi  data secara  dengan  data-data  lain  seperti  KTP, SIM  dan  Paspor  Hong  Kong  SAR.  Dengan adanya  registrasi  penduduk  dan  orang  asing yang tinggal di Hong Kong minimal selama 6 bulan  akan  diberikan  sebuah  kartu  identitas Hong  Kong  (HKID)  yang  akan  selamanya dicatatkan  di  dalam  sistem  kependudukan dan catatan sipil Hong Kong.

## 6. Visa  dan  Izin  Tinggal  (Visa  &  Policies Branch)
Bagian  visa  dan  izin  tinggal  merupakan bagian dari Departemen Imigrasi Hong Kong yang  bertugas  menyusun  dan  memberikan pelayanan visa dan izin tinggal kepada orang asing yang berada di Hong Kong.
Hong  Kong  SAR  menganut  2  (dua) pembagian  subyek  visa  seperti  halnya  di Indonesia,  yaitu  visa  izin  tinggal  tetap  untuk penduduk  dan  visa  bagi  pendatang  (visitor visa) untuk tujuan tinggal sementara waktu di Hong Kong, seperti kunjungan dalam rangka turis,  bisnis,  investasi,  mahasiswa,  dan  lain- lain.
Rezim  visa  di  Hong  Kong  menganut  sistem visa  yang  sekaligus  berfungsi  sebagai  izin tinggalnya.  Berbeda  dengan  rezim  visa  di Indonesia,  khususnya  untuk  Visa  Izin Tinggal  Terbatas  (VITAS)  dimana  yang bersangkutan  harus  melapor  terlebih  dahulu ke  Kantor  Imigrasi  untuk  mendapatkan  Izin Tinggal  Terbatas  (ITAS),  maka  bagi  Hong Kong  setiap  visa  yang  sudah  ditempelkan  di paspor,  pada  saat  yang  bersangkutan  masuk ke  Hong  Kong  pertama  kali  dengan menggunakan  visa  tersebut  akan  segera mengaktifkan  visa  dimaksud  sebagai  izin tinggalnya.
Hong Kong SAR juga memiliki konsep bebas visa  bagi  orang  asing  secara  resiprokal  yang ditujukan  kepada  negara-negara  tertentu hanya untuk tujuan wisata dan sosia budaya. Daftar  bebas  visa resiprokal  untuk  masuk  ke Hong Kong terlampir.

## Kesimpulan:  “Quo  Vadis” Politik Birokrasi Keimigrasian Hong Kong SAR
Sejak  penyerahan  kedaulatan  wilayah  Hong Kong  SAR  dari  Kerajaan  Inggris  kepada Pemerintah Tiongkok pada tahun 1997,
pemerintah Hong Kong SAR menurut konstitusi/normatif  yang  berlaku  –  the  Basic Law  –  mengalami  periode  transisi  (sd.  Tahun 2047)  dimana  secara  politik  kendali  kekuasaan sudah  beralih  ke  Beijing  sedangkan  secara sistem  roda  pemerintah  sehari-hari  (day-to-day basis) masih ber-“status quo” atau sistem hukum dan  pemerintahan  menggunakan  sistem  yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Inggris.
Sistem  birokrasi  keimigrasian  yang  merupakan ranah  yang  masih  diberikan  kewenangan  dari pemerintah  Beijing  kepada  pemerintah  Hong Kong SAR adalah salah satu dari ruang lingkup peninggalan pemerintah kolonial Inggris. Secara umum, baik hukum maupun birokrasi keimigrasian  masih  mencerminkan  adanya dominasi eksekutif terhadap kebijakan keimigrasian yang menganut sistem “administrative  state  model”  dimana  birokrat (pejabat  imigrasi)  memegang  kekuasaan  yang sangat  signifikan  dalam  pembuatan  maupun implementasi kebijakan keimigrasian.
Ditengah-tengah pro dan kontra terhadap kondisi “status  quo”  sebagaimana  dimaksud  diatas, namun demikian Hong Kong yang telah menjadi bagian integral dari wilayah kedaulatan Tiongkok  terus  melakukan  ekspansi  untuk investasi  dan  membangun  jejaring  bisnis  di segala penjuru yang sejalan dengan konsep “One Belt  One  Road”,  sebuah  jargon  resmi  yang selalu disampaikan oleh Presiden Xi Xinping di beberapa  kesempatan  untuk  menopang  visi Tiongkok  menyatukan  jalur  perdagangan  sutera (silk road) di beberapa kawasan dunia.
Disisi  lain,  timbul  kekhawatiran  dari  para akademi  Administrasi  Publik  di  Hong  Kong 15 dengan adanya peralihan kedaulatan Hong Kong ke  Tiongkok  justru  bukan  akan  mengarah kepada  adanya  reformasi  pemerintahan  ke  yang lebih demokratis dan terbuka (sistem “governance”)  namun  justru  ada  tendensi pengaruh  Beijing  yang  lebih  dominan  dalam pelaksanaan  roda  pemerintahan  di  Hong  Kong. Artinya,  Beijing  melihat  dengan  sistem  “pure administrative  state”  yang  telah  diterapkan sebelumnya  dapat  menjadi  alat  kontrol  pusat (Beijing)  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang diambil oleh Hong Kong. Dengan demikian, jika ini memang terjadi Hong Kong akan “tersandera”  dengan  fakta  sejarahnya  sendiri yang secara politik dimanfaatkan oleh Beijing.
Dalam  konteks  Administrasi  Publik,  konsep “pure  administrative  state”  telah  menuai beberapa  perdebatan  oleh  beberapa  pakar 16 .  Hal ini  dikarenakan  konsep  ini  seharusnya  sudah lama  ditinggalkan  karena  konsep  yang  ada  di dalamnya  dinilai  tidak  sesuai  dengan  dinamika di  ranah  publik  sebagai  pemangku  utamanya. Administrasi  Publik  di  abad  21  menurut  para pakar  seharusnya  lebih  bernuansa  demokratis yang  memuat  elemen  transparansi,  emansipasi- partisipasi-konsultasi segenap komponen masyarakat  (governance),  dan  akuntabilitas (check & balance).
15 Lihat  misalnya  Wai-man,  Lam,  Lui,  Luen-tim  & Wong, Wilson (Eds), Contemporary Hong Kong Government  and  Politics  2nd  Edition (2012) , Hong  Kong:  Hong  Kong  University  Press  & Simon, Herbert, Administrative Behaviour:
Decision  Making  Process  in  Administrative Organisations 4th Edition (1997), New York: the
Free Press; 16 Lihat misalnya: Waldo, Dwight, the Administrative  State:  A  Study  of  Political  Theory of  American  Public  Administration ,  New  Edition (2006),  New  York:  Transaction  Publishers; Simon, Herbert, Administrative Behaviour:
Decision  Making  Process  in  Administrative Organisations 4th Edition (1997), New York: the Free  Press;  Peters,  B.Guy, The  Politics  of Bureaucracy:  An  Introduction  to  Comparative Public  Administration 6th  Edition,  New  York: Routledge.
Dalam  konteks  tersebut  diatas,  jika  dilihat  dari tataran  migrasi  global,  tidak  dapat  dipungkiri, keberadaan  beberapa  orang  asing  (imigran)  di Hong  Kong,  baik  profesional  maupun  non- profesional (pembantu rumah tangga) merupakan  bagian  integral  yang  membentuk konstelasi  politik,  urat  nadi  perekonomian  serta kapital  sosial  di  Hong  Kong.  Aset-aset  sosial tersebut  tersebut  tentunya  harus  dijaga  dengan baik yang tidak hanya menggunakan  parameter kontrol  (law  and  order),  namun  juga  dengan menggunakan pendekatan demokratis yang lebih akuntabel dan partisipatoris.
Namun  demikian,  kita  masih  perlu  mencermati pada  masa  transisi  ini  sejauh  mana  Pemerintah Tiongkok  memperlakukan  sistem  pemerintahan Hong  Kong  SAR  kedepannya.  Yang  ditakutkan oleh banyak kalangan adalah ketika Departemen Imigrasi dari sejak masa kolonial Inggris sampai dengan  nantinya  akan  tetap  menjadi  “alat politik”  dan  “alat  kontrol”  yang  tidak  dapat terbantahkan  untuk  kepentingan  penguasa  yang pada  akhirnya  juga  akan  mempertanyakan kredibiltas  Hong  Kong  SAR  sebagai  “hub” bisnis  dan  lalu-lintas  penerbangan  internasional di abad millenium saat ini.

## Referensi
Buku:
Chan,  Johannes  &  Bart,  Rwezaura  (Eds), Immigration Law in Hong Kong, An Interdisciplinary  Study (2004),  Thomson  Sweet & Maxwell Asia
Gittings,  Danny, the  Introduction  to  the  Hong Kong Basic Law (2010), Hong Kong University Press
Government  of  Hong  Kong  SAR,  Immigration Ordinance version date 30 June 1997
Morris,  Milton, Immigration:  the  Beleaguered Bureacracy (1985),  New  York:  Brookings Institution.
Scott,  Ian, the  Public  Sector  in  Hong  Kong, Government (2010),  Hong  Kong  University Press
Simon,  Herbert, Administrative  Behaviour: Decision  Making  Process  in  Administrative Organisations 4th  Edition  (1997),  New  York: the Free Press
Pang-kwong,  Li,  Chapter  2  The  Executive  in Wai-man, Lam, Lui, Luen-tim & Wong, Wilson (Eds), Contemporary  Hong  Kong  Government and  Politics  2nd  Edition (2012) , Hong  Kong:
Hong Kong University Press
Peters,  B.Guy, The  Politics  of  Bureaucracy:  An Introduction to Comparative Public Administration 6th Edition, New York:
Routledge
Waldo,  Dwight, the  Administrative  State:  A Study  of  Political  Theory  of  American  Public Administration , New Edition (2006), New York: Transaction Publishers.
Wong,  Wilson,  Chapter  5  The  Civil  Service  in Wai-man, Lam, Lui, Luen-tim & Wong, Wilson (Eds), Contemporary  Hong  Kong  Government and  Politics  2nd  Edition (2012) , Hong  Kong:
Hong Kong University Press
Website:
Departemen Imigrasi Hong Kong SAR: www.immid.gov.hk  diakses  pada  tanggal  1 Maret 2016

## Tentang Penulis:
Andry Indrady, Amd. Im, MPA, Ph.D dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta. Setelah Lulus dari Pendidikan Sekolah  Kedinasan  Akademi  Imigrasi  Kementerian  Hukum  dan  HAM  tahun  2003,  Penulis  lalu melanjutkan  pendidikan  tingkat  Sarjana  (Graduate  Diploma)  (2004),  Master  (2005)  sampai  dengan Doktoral  di  bidang  Administrasi  Publik  (Public  Administration)  pada  Flinders  University,  Adelaide Australia.
Konsentrasi keahlian Penulis adalah di bidang Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori Perbandingan Administrasi  Publik,  khususnya  Perbandingan  Administrasi  dan  Kelembagaan  Keimigrasian  dan  Teori Pembuatan Keputusan (Decision Making Theory).
Penulis sudah menikah dengan memiliki 2 (dua) orang Puteri dan sekarang tinggal di dareah Kebagusan, Pasar Minggu Jakarta Selatan.