## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN
USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN IUP, IPR ATAU IUPK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
(Studi Putusan Nomor : 518/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)
Lukmanul Hakim 1 , Aprinisa 2 , Alma Zhuhri Febriansyah 3
123 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampung email: cindvia76@gmail.com
Abstract--Mining is all or part of the stages of activity in the management and exploitation  of minerals  or  coal  which  includes  exploration,  feasibility  studies, construction, mining, management & refining, transportation & sales, and post- mining  activities.  As  for  what  is  the  dispute  in  this  study,  how  is  the responsibility  of  the  perpetrators  of  criminal  acts  in  conducting  a  mining business without IUP, IPR or IUPK Permits & How to consider the rules of the Panel  of  Judges  in  determining  the  crime  of  carrying  out  a  mining  business without  IUP,  IPR  or  IUPK  Permits  from  Study  Decision  Number:  518 /Pid.Sus/2022/  PN.Tjk?  the  research  method  used  is  normative  &  empirical juridical,  the  output  of  research  on  criminal  liability  for  conducting  mining business  without  a  permit  is  imprisonment  for  2  (two)  months  &  15  (fifteen) days  &  a  penalty  of  IDR  5,000,000.00  (5  million  rupiah)  And  the  legal considerations  of  the  Panel  of  Judges  in  determining  the  criminal  act  of conducting a mining business are not yet perfect because it  is too light for the perpetrators who have committed mining crimes without causing environmental damage as a result, as a result of which they cannot have a deterrent effect on the perpetrators.
Keywords: Crime; Mining Business; Without permission.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  mineral  (tambang).  Mineral yang  terkandung  di  dalamnya  antara  lain  emas,  perak,  tembaga,  minyak  dan  gas bumi,  batu  bara  dan  masih  banyak  lagi  potensi  alam  lainnya  yang  dapat menunjang pembangunan negara ini. Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan  keempat  tahun  2002  (selanjutnya  disebut  UUD  1945  singkatnya) mengatur  bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  di  dalamnya  diurus  oleh Negara dan dikelola oleh Negara. digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal ini, eksploitasi kebendaan di tanah Indonesia adalah hak
bangsa  Indonesia,  sebagai  satu  kesatuan,  bukan  hak  perorangan  atau  golongan tertentu. 1
Bahan  yang  digali  merupakan  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat diperbaharui  dan  dalam  jumlah  yang  terbatas  tentunya  memiliki  nilai  ekonomis yang  sangat  tinggi.  Adanya  nilai  ekonomi  yang  tinggi  tersebut  merupakan  salah satu faktor yang menjelaskan mengapa usaha bahan tambang merupakan industri yang  dimiliki  baik  oleh  pemerintah  maupun  swasta.  Adanya  kegiatan pertambangan  juga  memberikan  dampak  negatif,  karena  pertambangan  selalu identik  dengan  kerusakan  lingkungan  dan  masalah  lainnya.  Ketidakpatuhan terhadap  standar  penambangan,  ketidakpedulian  terhadap  masalah  lingkungan, masalah dengan masyarakat lokal dan izin penambangan adalah masalah yang ada dalam operasi penambangan di suatu tempat. 2
Sebagai  bentuk  pembuatan  instrumen  hukum,  pemerintah  menerbitkan  Undang- undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara (selanjutnya  disebut  Undang-Undang Minerba) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun hal ini mencerminkan  pentingnya  setiap  pengelolaan  atau  pengusahaan  hanya  dapat  dilakukan dengan adanya izin dari negara. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan secara  liar  dirumuskan  dalam  Bab  XXIII  Pasal  158  sampai  Pasal  165  Undang-Undang Minerba. 3
Adapun  kasus  tersebut  dapat  di  atas  dapat  tercemin  dalam  Putusan Pengandilan  Negeri  Tanjung  Karang  Nomor: 518/Pid.Sus/2022/PN.Tjk  telah terjadi  tindak  pidana  melakukan  penambangan  tanpa  izin  usaha  Pertambangan (IUP)  Terdakwa  KUSWANTO  Bin  SUMARDI  (Alm)  melakukan  penggalian tanah  lempung  tanpa  memiliki  izin  dan  pada  saat  itu  didapati  bahwa  baru  saja dilakukan  kegiatan  penggalian  tanah  lempung/liat  yang  mana  terdapat  satu  unit alat  berat  jenis  Exsavator  merek  HITACHI  tipe  X200  warna  Oranye terletakdi Dusun  II,  Desa  Sendang  Retno,  Kecamatan.  Sendang  Agung,  Kabupaten. Lampung  Tengah,  kemudian  dilakukan  interogasi  terhadap  terdakwa  dan berdasarkan keterangan dari terdakwa benar bahwa terdakwa melakukan kegiatan penggalian/penambangan  tanah  lempung  di  lokasi  tersebut  sudah  selama  2  (dua) bulan  atau  sekitar  sejak  Desember  2021  sampai  dengan  sekarang  yang  tidak memiliki izin penambangan dan tidak memiliki dokumen perizinan dalam bentuk apapun yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.
1 Adrian Sutedi. 2011. Hukum Pertambangan . Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.
2 Niniek Suparni. 2003. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 35.
3 Muhammad  Topan.  2009. Kejahatan  Koorporasi  Dibidang  Lingkungan  Hidup Persefektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum  Pidana Di Indonesia . Nusamedia, Bandung. hlm. 87.

## II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  dalam  melakukan usaha  penambangan  tanpa  Izin  IUP,  IPR  atau  IUPK  berdasarkan  Studi Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?
b. Bagaimana  pertimbangan  hukum  majelis  Hakim  dalam  memutuskan  tindak pidana  melakukan  usaha  penambangan  tanpa  Izin  IUP,  IPR  atau  IUPK berdasarkan Studi Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk?

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan  dengan  cara  mengkaji  berbagai  literatur  yang  sifatnya  tidak  terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik  yang berupa buku- buku,  hasil  penelitian  sebelumnya  maupun  peraturan  perundang-undangan  baik cetak  maupun  online  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  ditelit,  Untuk menjawab  permasalahan  yang  ada,  maka  penelitian  ini  menggunakan  3  (tiga) pendekatan  penelitian  yaitu,  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach), pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  dan  pendekatan  komparatif (comparative approach).
Jenis  dan  sumber  bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan  bahan- bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  dan  menginventarisasi aturan  hukum  positif,  meneliti  bahan  pustaka  (buku,  jurnal  ilmiah,  laporan  hasil penelitian),  dan  sumber-sumber  bahan  hukum  lainnya  yang  relevan  dengan permasalahan  hukum  yang  dikaji.  Bahan-bahan  hukum  yang  sudah  terkumpul, selanjutnya  diklasifikasi,  diseleksi  dan  dipastikan  tidak  bertentangan  satu  sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Dalam  Melakukan  Usaha Penambangan  Tanpa  Izin  IUP,  IPR  Atau  IUPK  Berdasarkan    Studi Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk.
Perbuatan  terdakwa  Kuswanto  Bin  (Alm)  Sumbardi  yang  melakukan tindak  pidana  pertambangan  bahan  galian  tanpa  izin  usaha  pertambangan pemerintah berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun  2020  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  dan  Pertambangan  pertambangan  batubara.  Perbuatan Terdakwa  dimulai  sekitar  bulan  Desember  2021  ketika  Saksi  Janta  alias  Mbah Janta meminta Terdakwa untuk mencetak/membuat sawahnya seluas kurang lebih
2500 meter persegi (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Sendang Retno, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah menjadi lebih rendah sehingga pengairan sawahnya menjadi normal/baik dan terdakwa membuat kesepakatan  antara  terdakwa  dan  saksi  Janta  alias  Mbah  Janta,  kesepakatan  ini hanya dilakukan secara lisan ketika pengerjaannya kurang lebih 4 bulan, pemilik tanah, yaitu saksi Janta alias Mbah Janta dari pihak terdakwa menerima ganti rugi bagi  orang  yang  tidak  dapat  mengolah/menanam  beras  sebesar  Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
Pekerjaan  kemudian  dilakukan  dengan  menggali  tanah  sawah, menggunakan alat berat berupa 1 (satu) buah alat berat Hitachi orange tipe X200 yang  disewa  oleh  Saksi  Darwin  Setiawan  Bin  Sakiman  dengan  perhitungan kurang  dari  biaya  sewa  operasional  per  jam  sebesar  Rp.  180.000,-/jam  (seratus delapan puluh ribu rupiah per jam), selanjutnya digunakan 1 (satu) buah alat berat Hitachi X200 berwarna orange untuk mengeruk dan membuang lumpur/tanah liat. Tanah liat/tanah liat yang digunakan tergugat sebagai bahan baku pembuatan batu bata  berada  di  pabrik  batu  bata  milik  terdakwa  atau  yang  biasa  disebut  tobong, dan sebagian terdakwa juga menjual  kepada perusahaan pembuat batu  bata  yang mereka beli sendiri. pertambangan. Truk jungkit. dengan harga jual Rp.100.000,- /Ritase (masing-masing seratus ribu rupiah) dan dalam satu hari bahan baku tanah liat  menghasilkan  rata-rata  15  dump  truck  Ritase  yang  digunakan  sendiri  oleh terdakwa  di  pabrik  batu  bata  milik  terdakwa.  untuk  5  dump  truck  Ritase,  sisa tergugat dijual kepada pembeli yang datang langsung ke lokasi pembangunan.
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Bapak  Kuswanto  Bin  (Alm)  Sumbardi merupakan kegiatan penambangan yang termasuk dalam kelompok mineral bumi dan  dinas  ESDM  provinsi  lampung  belum  pernah  menerima  permintaan  apapun terkait permohonan izin usaha pertambangan (IUP) dan provinsi lampung. Dinas ESDM  belum  pernah  mengeluarkan  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  untuk kegiatan  penambangan  di  Dusun  II,  Desa  Sendang  Retno,  Kec.  Sendang  Agung, Kab.  Lampu  tengah.  Dengan  demikian,  jika  ada  organisasi  komersial,  koperasi atau perusahaan swasta  yang melakukan kegiatan penambangan  (tanah liat/tanah liat)  untuk  mendapatkan  keuntungan  tanpa  izin,  maka  hal  ini  tidak  dapat dimaafkan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Hasan  Basri selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  menjelaskan bahwa  perbuatan  Kuswanto  Bin  (Alm)  Sumbardi  diatur  dan  dipidana  sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 158 UU Kejaksaan . Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan dan Batubara. Selain itu, perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur Pasal  158  UU  Minerba  sebagai  dakwaan  eksklusif  kejaksaan.  Faktor-faktor tersebut adalah 4 : a. Unsur Setiap Orang.
4 Roni  Wiyanto.  2012. Asas-asas  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Mandar  Maju,  Bandung.  hlm. 23.
Dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  No  3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu  Bara  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  Setiap  orang  adalah  orang perseorangan  dan/atau  korporasi  yang  bergerak  dibidang  pertambangan  yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan  republik  Indonesia,  pada  hakekatnya  unsur  setiap  orang  ini  menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan,  dalam  perkara  a  quo  adalah  atas  nama  terdakwa Kuswantobin  (alm)  Sumbardi  sebagaimana  identitasnya  yang  diuraikan  Penuntut Umum  dalam  surat  dakwaannya  beserta  berkas  perkara  yang  menjadi lampirannya, hal ini juga sesuai dengan keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan  dibawah  sumpah  di  persidangan  pada  pokoknya  telah  menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa sebagaimana  surat  dakwaan  dan  terdakwa  sendiri  telah  mengakui  sehat  jasmani maupun rohani dengan demikian tidak terdapat kesalahanmengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan. 5

## b. Unsur Telah Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK
Undang-Undang  RI  Nomor  No  3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  atas Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara  disebutkan  pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara, adapun hal itu diperjalas  dalam  Pasal  2  ayat  1  huruf  D  Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  tahun 2021  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara disebutkan  batuan  meliputi  agar,  andesit,  basalt,  batu  apung,  batu  gamping,  batu gunung, kuari besar, batu kali, chert, diorite, gabbro, garnet, giok, gamping, tanah liat,  tanah  merah,  tanah  serap,  tanah  urug,  dan  pasir  yang  tidak  mengandung mineral  logam  atau  unsur  mineral  bukan  logam. 6 Oleh  karena  itu,  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Termohon  merupakan  pertambangan  bahan  galian,  berdasarkan Pasal  35  UU  Minerba  yang  mengatur  bahwa  kegiatan  pertambangan  tersebut dilakukan  berdasarkan  izin  pertambangan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah pusat.  IUP  diberikan  kepada:  badan  usaha,  yang  dapat  berbentuk  badan  usaha swasta,  badan  usaha  umum  atau  daerah,  koperasi;  dan  perorangan,  yang  dapat berupa  warga  negara  Indonesia,  organisasi  bisnis,  atau  perseroan  terbatas.  IUP akan  diterbitkan  setelah  menerima  WIUP  (Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan). Dalam WIUP dapat diterbitkan 1 IUP atau lebih IUP. 7
Bapak  Ahmad  Hasan  Basri  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  dari  Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa karena seluruh unsur Pasal 158 UU
5 Tri  Hayati.  2015. Era  Baru  Hukum  Pertambangan  di  Bawah  Rezim  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. hlm. 67.
6 Lukmanul Hakim, Okta Ainita, Justicia Tessalonika Panjaitan. 2022. Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Perusakan  Sepeda  Motor  Vol.  2  No.  1 .  Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Hlm. 85.
7 Salim HS. 2015. Hukum Pertambangan di Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 54.
Minerba  telah  terpenuhi,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwanya  sebagai berikut:
1. Memvonis  terdakwa  Kuswanto  Bin  (Alm)  Sumbardi  bersalah  “beroperasi tanpa  izin  usaha  pemerintah”  berdasarkan  Pasal  158  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Mineral  Batu Bara dan Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 seperti dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Kuswanto Bin (Alm) Sumbardi karena.  4  (empat)  bulan  dikurangi  terdakwa  selama  dalam  tahanan  dengan perintah  agar  terdakwa  tetap  dalam  tahanan  dan  denda  sebesar  Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tambahan 1 (satu) bulan;
3. Bukti pernyataan berupa:
a. 1  (satu)  buah  alat  Exapator  Hitachi  type  X200  Orange.  kembali  ke Darwin Setiawan Bin Sakimin.
b. 1  (satu)  buku  catatan  kuning  digunakan  untuk  mencatat  hasil  bahan tanah liat yang dilampirkan pada BAP.
4. Memaksa  terdakwa  membayar  biaya  perkara  Rp.  2.000,-  (dua  ribu  rupiah). Namun  permohonan  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut  tidak  diterima  oleh Hakim  dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  memutuskan  sebagai berikut:
a. Membuktikan bahwa terdakwa Kuswanto bin (Alm) Sumbardi tersebut di atas  dinyatakan  bersalah  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana  “menjalankan  usaha  pertambangan  tanpa  izin  IUP,  IPR  atau IUPK”, sebagaimana dalam Akta Dakwaan Tunggal Kejaksaan;
b. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari  dan  denda  sebesar  Rp  5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dengan ketentuan tidak membayar denda tersebut mengakibatkan pidana penjara 1 (satu) bulan;
c. Menetapkan  tenggang  waktu  penangkapan  atau  penahanan  yang  telah dijalani  terdakwa  secara  penuh  yang  dikurangkan  dari  pidana  yang dijatuhkan;
d. Menyatakan bahwa terdakwa masih dalam tahanan;
e. Menetapkan bukti sebagai:
1) 1  (satu)  Knalpot  Hitachi  Orange  Tipe  X200.  Kembali  ke  Darwin Setiawan Bin Sakimin
2) 1  (satu)  buku  catatan  kuning  digunakan  untuk  mencatat  hasil  bahan tanah liat yang dilampirkan pada BAP
5. memerintahkan  tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp  2.000,- (dua ribu rupiah);
Berdasarkan uraian diatas maka dapat  dianalisis bahwa terdakwa terbukti telah  melakukan  tindak  Pidana  melakukan  usaha  penambangan  tanpa  izin  IUP, IPR  atau  IUPK  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  158  Undang-Undang  Minerbar yang  berbunyi:  setiap  orang  yang  melakukan  penambangan  tanpa  izin  dipidana penjara  paling  lama  5  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000.000 (seratus  milyar  rupiah).  Dengan  demikian  tuntutan  Jaksa  Penutut  Umum (selanjutnya  disebut  dengan  JPU)  dalam  Putusan  Nomor:  518/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk dengan terdakwa Kuswanto bin (Alm) Sumbardi lebih ringan dari 1 Tahun dari  kententuan  Pasal  158  Undang-Undang  Minerbar  yang  mana  JPU  hanya menutut  Terdakwa  4  (empat)  bulan  dikurangi  Terdakwa  selama  berada  dalam tahanan  dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan  dan  denda  Rp.5.000.000,-  (lima juta  rupiah)  subsidair  1  (satu)  bulan.  Berdasarkan  pada  fakta-fakta  persidangan berupa,  barang  bukti  keterangan  Para  saksi  dan  Keyakinan  hakim,  dari  tuntutan JPU  tersebut  Majelis  Hakim  memutuskan  dan  berpendapat  lain  dengan  hanya menghukum  Terdakwa  lebih  ringan  1  bulan  15  hari  dari  tuntutan  JPU  dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
2. Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  Dalam  Memutuskan  Tindak Pidana  Melakukan  Usaha  Penambangan  Tanpa  Izin  IUP,  IPR  Atau IUPK Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk.
Dalam  Putusan  Nomor:  518/Pid.Sus/2022/  PN.Tjk,  pertimbangan  Majelis Hakim sebagai hal yg sangat menarik lantaran sebagaimana ketahui dipembahasan kita yg pertamana keputusan Majelis Hakim lebih ringan 1 bulan 15 hari menurut tuntutan JPU selama 4 (empat) bulan 15 (5 belas) hari  &  hukuman sejumlah Rp 5.000.000,00  (5  juta  rupiah)  menggunakan  ketentuan  bila  hukuman  tadi  nir dibayar diganti menggunakan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Jika ditinjau menurut  ketentuan  Pasal  158  Undang-Undang  Minerba  acaman  pidana  bagi pelaku  Pertambangan  tanpa  biar  merupakan  lima  Tahun  penjara,  menggunakan demi kian Perimbangan hakim pada menjatuhkan putusan adalah galat satu unsur krusial  pada  menguatkan  putusan  dikarenakan  pertimbangan  itulah  yg  sebagai aspek  krusial  menurut  holistik  aspek  putusan,  bahkan  suatu  putusan  yg  nir memuat  pertimbangan  yg  relatif  akan  sebagai  alasan  buat  bisa  diajukan  pulang suatu upaya aturan baik itu banding juga kasasi, yg mengakibatkan potensi dalam putusan tadi akan bisa dibatalkan sang pengadilan yg lebih tinggi. 8
Berdasarkan  wawancara  penulis  menggunakan  Bapak  Efiyanto  D,  selaku Hakim pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Tanjung Karang menyampaikan bahwa pertimbangan  hakim  pada  Putusan  Nomor:  518/Pid.Sus/2022/  PN.Tjk  yg dilakukan  sang  terdakwa  Kuswanto  bin  (Alm)  Sumbardi  telah  sempurna  hal  ini
8 Tongat. 2008. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang. hlm. 34.
terlihat  bahwa  hakim  pada  menjatuhkan  putusan  wajib  menurut  indera  bukti, unsur-unsur  &  pertimbaangan  yg  matang  pada  hal  ini  terdakwa  sudah  sahih  & terbukti  melakukan  tindak  pidana  pertambangan  tanpa  mempunyai  biar  ,  yg mengakibatkan kerusakan lingkungan selain itu dasar-dasar pertimbangan lain yg dijadikan acuan sang hakim pada masalah ini menjadi berikut:
1) Pertimbangan  Hakim  Jaksa  Penutut  Umum  telah  dapat  membuktikan dakwaanya terhadap  terdakwa yakni Unsur-Unsur dalam Pasal 158 Undang- Undang Minerba sebagai berikut :
a. Unsur Setiap Orang
b. Unsur Telah Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK
2) Selain  telah  terpenuhinya  unsur-unsur  dalam  Pasal  158  Undang-Undang Minerbar Pertimbangan Majelis Hakim lainya adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP berupa:
a. Keterang Para Saksi
b. barang bukti sebagai berikut:
1) 1  (satu)  unit  Exapator  Merek  HITACHI  tipe  X200  warna  Oranye. Karena merupakan milik sdr Darwin Setiawan bin Sakiminmakasudah sepantasnya dikembalikan kepada Darwin SetiawanbinSakimin.
2) 1  (satu)  buah  buku  catatan  warna  kuning  yang  digunakan  untuk mencatat  hasil  material  tanah  lempung  Karena  merupakan  fotocopy maka sudah sepantasnyatetapterlampir dalam berkas. 9
Oleh  karenanya  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  telah  memperoleh  sebuah keyakinan  bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukantindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum tersebut.
3) Pertimbanga majelis hakim selanjutnya adalah Majelis tidak menemukan hal- hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik  sebagai alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf  maka  Terdakwa  harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  oleh  karena  Terdakwa  mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
4) Pertimbangang Hakim selanjutnya bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang memberatkan  adalah  Perbuatan  terdakwa  dapat  menimbulkan  dampak kerusakanlingkungan,  dan    Keadaan  yang  meringankan  adalah    Terdakwa sopan dipersidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  pertimbangan  juri  dalam mengambil  keputusan  atas  perkara  no.  518/Pid.Sus/2022/PN.Tjk  terhadap terdakwa Kuswanto bin (Alm) Sumbardi yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin  sebagaimana dimaksud dalam pasal  518/Pid.Sus/2022/PN  .Tjk  158  UU  Minerba  didasarkan  pada  4  (empat)
9 Aprinisa, Bambang Hartono, Muhamad Bagas Ranata. 2022.
PertanggungjawabanPidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/Pn Kbu, Suara Keadilan, Vol. 23 No. 1. hlm. 43.
pokok  yaitu,  pertama,  penuntut  umum  dapat  membuktikan  semua  tuntutannya terhadap terdakwa sebagai terdakwa tunggal, kedua, cukup 2 alat bukti permulaan sebagaimana  ditentukan  dalam  hukum  acara  pidana  pada  berupa  keterangan- keterangan  dan  bukti-bukti  pidana,  dan  pertimbangan  keempat  majelis  hakim adalah  bahwa  hal  yang  memberatkan  adalah  karena  perbuatan  terdakwa Kerusakan lingkungan dan dakwaan perbuatan meringankan adalah dakwaan yang santun dan tidak pernah dipidana.

## V. PENUTUP

## 1. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan yaitu :
a. Pertanggungjawaban  tindak  pidana  dalam  melakukan  usaha  penambangan tanpa  Izin  IUP,  IPR Atau  IUPK  yang dilakuan oleh terdakwa  Kuswanto  bin (Alm) Sumbardi mengali Tanah liat tanpa izin dari Pemerinta, terdakwa harus dihukum  dengan  penjara  selama  2  (dua)  bulan  dan  15  (lima  belas)  hari  dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) bulan.
b. Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  dalam  memutuskan  tindak  pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP, IPR Atau IUPK berdasarkan studi  Putusan  Nomor:  518/Pid.Sus/2022/  PN.Tjk.  belum  tepat  dan  tidak sesuai  dengan  kentetuan  Peraturan  Perundang-Undang  yang  berlaku,  serta Penulis  bependapat  bahwa  Putusan  yang  diberikan  Majelis  Hakim  terlalu ringan bagi pelaku  yang telah tindak pidana petambangan tanpa izin sehingga menyebabkan kerusakan likungan, sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi para  pelaku.

## 2. Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
a. Saran  kepada  masyarakat  yang  ingin  melakukan  kegiatan  yang  berhubungan dan  berdanpak  pada  lingkungan  agar  lebih  teliti  serta  memahami  apakah kegiatan  yang  dilakukan  merupakan  tindakan  pidana  atau  bukan,  jangan sampai karena ketidak tahuan dan kekurangan hati-hatian  dapat merugikan diri sendiri.
b. Saran  untuk  penegak  hukum  khusunya  Majelis  Hakim  untuk  dapat  menindak dengan  tepat  terkait  kejahatan  tindak  pidana  pertambangan  yang  dilakukan tanpa  izin  dengan  memberikan  sanksi  hukum  yang  tegas,  dikarenakan  tindak pidana  pertambangan  yang  dilakukan  tanpa  izin  yang  dilakukan  terdakwa sangat  merugikan  banyak  orang  dan  merusak  lingkungan,  diharapkan  sanksi yang  diberikan  lebih  berat    agar  para  pelaku  mendatkan  efek    Jera.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku.
Muhammad  Topan.  2009. Kejahatan  Koorporasi  Dibidang  Lingkungan  Hidup Persefektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia . Nusamedia, Bandung.
Niniek  Suparni.  2003. Eksistensi  Pidana  Denda  dalam  Sistem  Pidana  dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta.
Rahman  Syamsuddin.  2014 .  Merajut  Hukum  di  Indonesia .  Wacana  Media, Jakarta.
Roni  Wiyanto.  2012. Asas-asas  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Mandar  Maju, Bandung.
Salim HS. 2015. Hukum Pertambangan di Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta.
Satichid  Kartanegara. Hukum  Pidana  Kumpulan  Kuliah-Kuliah, Balai  Lektur Mahasiswa, Jarkta.
Tongat.  2008. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  dalam  Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang.
Tri  Hayati.  2015. Era  Baru  Hukum  Pertambangan  di  Bawah  Rezim  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undanganlainya:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  hasil Amandemen.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup jo Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo . Peraturan pemerintah Nomor 58
Tahun  2010 Jo .  Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## C. Sumber lainya:
Aprinisa, Bambang Hartono, Muhamad Bagas Ranata. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan  Uang  Oleh  Aparatur  Negara  (Studi  Putusan  Nomor: 83/Pid.B/2021/Pn Kbu, Suara Keadilan, Vol. 23 No. 1.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2000. Kamus  Besar  BahasaIndonesia . Balai Pustaka, Jakarta.
Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar.  2011. Penerapan  Dan  Pengaturannya  Dalam Hukum  Acara  Perdata. Dinamika  Hukum.  Volume  11  Nomor  3  Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara.
Lukmanul  Hakim,  Okta  Ainita,  Justicia  Tessalonika  Panjaitan.  2022. Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Perusakan  Sepeda  Motor Vol. 2 No. 1 . Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance.
Mr.  N.E.  algra  dan  Mr.  HRW.  Gokkel.  2008. Kamus  Istilah  Hukum  Fockema Andreae , diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk., Bina Cipta, Jakarta.
Suhariyono AR. 2009. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang ,
Volume. 6 Nomor. 4, Jurnal Legisasi Hukum.
Yan  Pramadya  Puspa.  2008. Kamus  Hukum  Belanda-Indonesia-Inggris .  Aneka Ilmu, Semarang.