## PERLINDUNGAN HUKUM PENCATATAN LOGO SEBAGAI CIPTAAN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28

## TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

## Widowati Maria Teresa, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstract
With the enactment of Law Number 28, 2014 About Copyright the creation of art in the form of a logo or distinctive sign is used as a brand in the trade of goods/services or used as a symbol of the organization,  entity,  or  legal  entities  can  not  be  recorded.  Logo  that  cannot  be  registered  as creation  may  be  registered  as  trademarks  and  obtain  trademarks  protection.  Associated  with  the unregistered logo in the List of Works does not reduce the copyrights protection of the logo, because the protection of the logo as Creation appears declaratively. Consequences of the unlisted logo in the  List  of  Works  are  logo  will  not  get  an  official  passage  on  Creation.  The  government  needs  to tighten  substantive  and  material  checks  on  all  works  listed  in  the  field  of  Intellectual  Property Rights  and  the  government  may  take  the  initiative  to  carry  out  dissemination  and  counselling accessible to the public especially for business practitioner.
Keywords : Logo, Legal Protection, Copyrights

## Abstrak
Dengan  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  seni lukis  yang  berupa  logo  atau  tanda  pembeda  yang  digunakan  sebagai  merek  dalam  perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat dicatatkan. Logo yang tidak dapat dicatatkan sebagai Ciptaan dapat didaftarkan sebagai Merek dan mendapatkan  perlindungan  Merek.  Terkait  dengan  tidak  dicatatkannya  logo  dalam  Daftar  Ciptaan tidak  mengurangi  perlindungan  Hak  Cipta  atas  logo,  karena  perlindungan  logo  sebagai  Ciptaan muncul  secara  deklaratif.  Konsekuensi  dari  tidak  dapat  dicatatkannya  logo  dalam  Daftar  Ciptaan adalah  Ciptaan  logo  tidak  akan  mendapatkan  petikan  resmi  atas  Ciptaan.  Pemerintah  perlu  untuk memperketat  pemeriksaan  substantif  maupun  materiil  terhadap  seluruh  karya  yang  didaftarkan  di seluruh  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  dapat  mengambil  inisiatif  untuk  melakukan diseminasi  dan  penyuluhan  yang  dapat  diakses  secara  mudah  bagi  masyarakat  pada  umumnya  dan pelaku bisnis pada khususnya.
Kata kunci : Logo, Perlindungan Hukum, Hak Cipta

## A. Pendahuluan
Salah  satu  perbedaan  menarik  yang  ada  di  antara  UU  Hak  Cipta  2002  dan  UU  Hak  Cipta 2014  adalah  adanya  pembatasan  pada  pencatatan  ciptaan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal 65 UU Hak Cipta 2014. “Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.”
Asal kata logo dari Bahasa Yunani logos , yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Pada  awalnya  yang  lebih  dulu  populer  adalah  istilah logotype ,  bukan  logo.  Pertama  kali  istilah logotype muncul  tahun  1810-1840,  diartikan  sebagai  tulisan  nama  entitas  yang  didesain  secara khusus  dengan  menggunakan  teknik lettering atau  memakai  jenis  huruf  tertentu.  Jadi  awalnya logotype adalah  elemen  tulisan  saja.  Pada  perkembangannya  orang  membuatnya  makin  unik  / berbeda  satu  sama  lain.  Mereka  mengolah  huruf  itu,  menambahkan  elemen  gambar,  bahkan
tulisan  dan  gambar  berbaur  jadi  satu,  dan  semua  itu  masih  banyak  yang  menyebutnya  dengan istilah logotype .
Fungsi logotype adalah sebagai berikut :
a. Identitas diri. Untuk membedakannya dengan identitas milik orang lain.
b. Tanda kepemilikan. Untuk membedakan miliknya dengan milik orang lain.
c. Tanda jaminan kualitas.
d. Mencegah peniruan/pembajakan.
Logo adalah penyingkatan dari logotype . Istilah logo baru muncul tahun 1937 dan kini istilah logo  lebih  populer  daripada logotype .  Logo  bisa  menggunakan  elemen  apa  saja  :  tulisan, logogram ,  gambar,  ilustrasi,  dan  lain-lain.  Banyak  juga  yang  mengatakan  logo  adalah  elemen gambar/simbol  pada  identitas  visual.  Berdasarkan  fungsi  logo,  maka  kriteria  utama  logo  adalah (Rustan, 2009):
a. Harus  unik.  Mencerminkan  dan  mengangkat  citra  entitasnya  sekaligus  membedakannya dengan yang lain.
b. Harus  dapat  mengakomodasi  dinamika  yang  dialami  entitasnya  dalam  jangka  waktu  selama mungkin. Artinya logo harus fleksibel sekaligus tahan lama.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris,  dengan  spesifikasi  penelitiannya secara  deskriptif  analitis.  Sumber  dan  jenis  datanya  berupa  data  primer  dan  data  sekunder,  lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisa datanya menggunakan analisis kualitatif

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Logo Sebagai Ciptaan Dalam UU Hak Cipta 2002 dan UU Hak Cipta 2014
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  menjadi  salah  satu  variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategic dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat  untuk  pelanggaran  hukum  di  bidang  ini.  Pengaturan  yang  proporsional  sangat  diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.
Dengan  memperhatikan  hal  tersebut  maka  perlu  mengganti  Undang-Undang  Hak  Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang :
a. Perlindungan  Hak  Cipta  dilakukan  dengan  waktu  lebih  panjang  sejalan  dengan  penerapan aturan  di  berbagai  negara  sehingga  jangka  waktu  perlindungan  Hak  Cipta  di  bidang  tertentu diberlakukan  selama  hidup  pencipta  ditambah  70  (tujuh  puluh)  tahun  setelah  Pencipta meninggal dunia.
b. Perlindungan  yang  lebih  baik  terhadap  hak  ekonomi  para  Pencipta  dan/atau  Pemilik  Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus ( sold flat ).
c. Penyelesaian  sengketa  secara  efektif  melalui  proses  mediasi,  arbitrase  atau  pengadilan,  serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut  melanggar  norma  agama,  norma  susila,  ketertiban  umum,  pertahanan  dan  keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  pemilik  Hak  Terkait  menjadi  anggota  Lembaga  Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
i. Lembaga  Manajemen  Kolektif  yang  berfungsi  menghimpun  dan  mengelola  hak  ekonomi Pencipta  dan  pemilik  Hak  Terkait  wajib  mengajukan  permohonan  izin  operasional  kepada Menteri.
j. Penggunaan  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  dalam  sarana  multimedia  untuk  merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Dengan  demikian  sebelum  berlakunya  UU  Hak  Cipta  2014,  terhadap  Ciptaan  dapat dilakukan  pendaftaran  untuk  dicatat  dalam  Daftar  Umum  Ciptaan  oleh  Direktorat  Jenderal, sedangkan  dengan  berlakunya  UU  Hak  Cipta  2014,  terhadap  Ciptaan  dapat  dilakukan  pencatatan dalam Daftar Umum Ciptaan oleh Menteri.
Perubahan istilah administrasi ini tidak merubah hakikat Hak Cipta sebagai suatu hak yang timbul  sesaat  setelah  Ciptaan  tersebut  diciptakan,  sehingga  baik  pendaftaran  ataupun  pencatatan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.
Selaras dengan definisi Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta 2014 Hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga  seketika  saat  Ciptaan  tersebut  diwujudnyatakan,  maka  lahirlah  Hak  Pencipta  atas Ciptaannya tersebut.
Untuk  memperoleh  pencatatan  ciptaan  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu (Tim Visi Yustisia, 2015) :
a. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI)
b. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di seluruh Indonesia, dan
c. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar.
Dengan diberlakukannya UU  Hak Cipta 2014, perlindungan terhadap Hak Cipta khususnya logo  lebih  ditingkatkan  dengan  jangka  waktu  perlindungan  yang  lebih lama  yaitu 70  tahun  setelah Pencipta meninggal dunia.
Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya yang dilindungi hak cipta, yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau  memamerkan,  atau  membuat  karya  turunan  tanpa  seizin  pemegang  hak  cipta.  Penyelesaian perkara  pelanggaran  dan  sengketa  lainnya  mengenai  hak  cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa,  arbitrase,  atau  pengadilan.  Pengadilan  yang  berwenang  menyelesaikan
perkara  pelanggaran  dan  lainnya  mengenai  hak  cipta  adalah  pengadilan  niaga.  Selain  pelanggaran hak  cipta  atau  hak  terkait  dalam  bentuk  pembajakan,  sepanjang  para  pihak  yang  bersengketa diketahui keberadaannya atau berada di wilayah NKRI, diutamakan harus menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
Pencipta,  pemegang  hak  cipta,  atau  pemilik  hak  terkait  yang  mengalami  kerugian  hak ekonomi  atas  pelanggaran  hak  cipta  berhak  mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan  niaga  dan memperoleh  ganti  rugi.  Gugatan  ganti  rugi  dapat  berupa  permintaan  untuk  menyerahkan  seluruh atau  sebagian  penghasilan  yang  diperoleh  dari  penyelenggaraan  ceramah,  pertemuan  ilmiah,  atau pameran  karya  yang  merupakan  hasil  dari  pelanggaran  hak  cipta.  Ganti  rugi  tersebut  harus dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Selain  gugatan,  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  atau  pemilik  hak  terkait  dapat  memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk :
a. meminta penyitaan atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, dan
b. menghentikan  kegiatan  pengumuman  pendistribusian,  komunikasi,  atau  penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
Berdasarkan  Pasal  100  UU  Hak  Cipta  2014,  tata  cara  gugatan  atas  pelanggaran  hak  cipta, sebagai berikut :
a. gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga,
b. gugatan  dicatat  oleh  panitera  pengadilan  niaga  dalam  register  perkara  pengadilan  pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan,
c. panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran,
d. panitera  pengadilan  niaga  menyampaikan  permohonan  gugatan  kepada  ketua  pengadilan niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan,
e. dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  terhinung  sejak  tanggal  gugatan  didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan hari sidang,
f. pemberitahuan  dan  pemanggilan  para  pihak  dilakukan  oleh  juru  sita  dalam  waktu  paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
Putusan  pengadian  niaga  harus  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum.  Putusan tersebut  harus  diucapkan  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak  gugatan  didaftarkan.  Jika jangka waktu sebagaimana tersebut tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Sementara itu, juru sita harus menyampaikan putusan pengadilan niaga kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan.
Atas  permintaan  pihak  yang  merasa  dirugikan  karena  pelaksanaan  hak  cipta,  pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk :
a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta ke jalur perdagangan,
b. menarik  dari  peredaran,  menyita,  dan  menyimpan  sebagai  alat  bukti  hal-hal  yang  berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tersebut,
c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, dan
d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
Permohonan  penetapan  sementara  ini  diajukan  secara  tertulis  oleh  pencipta,  pemegang  hak cipta,  pemilik  hak  terkait,  atau  kuasanya  kepada  pengadilan  niaga  dengan  melampirkan  bukti kepemilikan  hak  cipta  dan  bukti  pelanggaran,  serta  membayar  jaminan  yang  besarnya  sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
Setiap  orang  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap  perlindungan  hak  cipta dikenakan  sanksi  sesuai  yang  diatur  dalam  Bab  XVII  UU  Hak  Cipta  2014.  Tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta 2014 merupakan delik aduan.
Paparan di atas menjelaskan mengenai perlindungan hukum preventif dan represif terhadap Ciptaan setelah berlakunya  UU  Hak Cipta 2014. Diharapkan dengan adanya perubahan ketentuan- ketentuan  tersebut  dapat  mengakomodasi  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni  dan sastra yang sudah demikian pesat.

## 2. Pencatatan Logo Yang Digunakan Sebagai Merek Setelah Berlakunya UU Hak Cipta 2014
Pasal  65  UU  Hak  Cipta  2014  menyebutkan  bahwa  :  “Pencatatan  Ciptaan  tidak  dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam  perdagangan  barang/jasa  atau  digunakan  sebagai  lambang  organisasi,  badan  usaha,  atau badan hukum.” Dalam Penjelasan Pasal 65 UU Hak Cipta 2014 disebutkan “cukup jelas”.
Hal  ini  tentu  menimbulkan  pertanyaan  mengapa  seni  lukis  yang  berupa  logo  atau  tanda pembeda  yang  digunakan  sebagai  merek  dalam  perdagangan  barang/jasa  atau  digunakan  sebagai lambang  organisasi,  badan  usaha,  atau  badan  hukum  tidak  dapat  dicatatkan,  karena  berdasarkan Pasal  40  huruf  f  UU  Hak  Cipta  2014,  “gambar”  merupakan  jenis  ciptaan  yang  dilindungi,  lebih lanjutnya  di  Penjelasan  Pasal  40  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “gambar”  antara  lain motif, diagram, sketsa, logo , unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut haruslah ditilik kembali bagaimana perlindungan logo yang digunakan sebagai merek sebelum berlakunya UU Hak Cipta 2014. Logo sebagai identitas dan tanda  kepemilikan  merupakan  hal  yang  dianggap  penting  bagi  penyedia  barang/jasa  yang  ada  di masyarakat  dewasa  ini.  Sebuah  logo  merupakan  tanda  jaminan  kualitas  bagi  konsumen  dan  oleh karenanya digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa.
Menurut  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  selanjutnya  disebut  UU Merek  2001,  Merek  sendiri  didefinisikan  sebagai  tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf- huruf,  angka-angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Definisi yang diberikan oleh Pasal 1 UU Merek 2001 tersebut tentu mengingatkan kita akan hakikat logo sebagai tanda pembeda yang dapat merupakan gabungan antara huruf, lambang, angka dengan  susunan  warna  dan  bentuk  yang  unik.  Karena  definisi  merek  yang  merujuk  kepada  logo tersebut, maka masyarakat kerap kali tidak memahami apakah logo harus didaftarkan sebagai merek atau hak cipta sehingga hanya didaftarkan pada satu perlindungan hak saja.
Kepemilikan  atas  merek  dapat  menimbulkan  masalah  di  kemudian  hari  apabila  pemilik merek  tidak  mendaftarkan  logo  untuk  mendapatkan  perlindungan  hak  cipta  sekaligus.  Bisa  saja terjadi  logo  didaftarkan  sebagai  merek  oleh  seseorang  sementara  ada  juga  orang  lain mendaftarkannya  sebagai  hak  cipta.  Hal  inilah  yang  mendasari  pembuat  Undang-undang  untuk
memasukkan  larangan  pencatatan  hak cipta  atas logo  atau tanda  pembeda  yang  digunakan  sebagai merek  dalam  perdagangan  barang/jasa  atau  digunakan  sebagai  lambang  organisasi,  badan  usaha, atau badan hukum. Diharapkan dengan adanya larangan ini, logo yang telah dipakai sebagai merek tidak akan didaftarkan pihak lain dalam perlindungan Hak Cipta.
Dalam  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis  2016,  istilah  logo  telah  disebutkan  secara  terang dalam  definisi  merek  itu  sendiri.  Pasal  1  ayat  1  mendefinisikan  merek  sebagai  tanda  yang  dapat ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar, logo ,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Ditegaskan kembali di dalam Pasal 2 ayat 3 bahwa Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi dan/atau  3  (tiga)  dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Pengertian  merek  sendiri  menyebutkan  bahwa  merek  yang  dilindungi  adalah  tanda  untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan perdagangan  barang  dan/atau  jasa.  Tampak  jelas  dalam  definisi  ini  bahwa  perlindungan  Merek dimaksudkan untuk melindungi produk dalam kegiatan perdagangan, sehingga hak yang terkandung dalam  perlindungan  merek  adalah  hak  ekonomi.  Berbeda  dengan  Hak  Cipta  yang  merupakan  hak ekslusif  yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral melekat secara abadi pada diri Pencipta  sedangkan  Hak  Ekonomi  merupakan  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas Ciptaan.
Hal lain yang membedakan perlindungan hak antara hak cipta dan merek adalah bahwa hak atas  merek  baru  diperoleh  setelah  Merek  tersebut  terdaftar.  Lain  halnya  dengan  hak  cipta  yang timbul perlindungannya setelah Ciptaan tersebut dibuat.
Dalam  pendaftaran  Merek  dikenal  adanya  pemeriksaan  substanstif.  Pemeriksaan  substantif merupakan  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Pemeriksa  terhadap  Permohonan  pendaftaran  Merek dengan  mempertimbangkan  keberatan  dan/atau  sanggahan  yang  dilakukan  dalam  jangka  waktu pengumuman.
Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan  pendaftarannya  adalah  Merek  yang  berdasarkan  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis 2016  tidak  dapat  didaftar  atau  ditolak. Jadi  jika  dalam  masa  pengumuman  ada  pihak  yang  merasa bahwa  suatu  merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan merek miliknya maka dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri.
Pada  proses  penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan,  para  pihak  dapat  meminta  pengadilan untuk  mengeluarkan  penetapan  sementara.  Hal-hal  yang  dapat  dimintai  penetapan  tersebut  adalah untuk  hal-hal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  106  UU  Hak  Cipta  2014.  Ketentuan  yang  menjadi permasalahan yuridis dalam permintaan penetapan di Pengadilan adalah terkait dengan persyaratan yang  harus  dipenuhi.  Di  antara  syarat  yang  harus  dipenuhi  adalah  melampirkan  bukti  kepemilikan hak  cipta.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  107  UU  Hak  Cipta  2014.  Pembuktian  tersebut  sulit
dilakukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Hal  ini  karena  pihak  yang  merasa  dirugikan  tidak mempunyai petikan pemegang hak, karena tidak boleh dicatatkan. Bukti apa yang harus ditunjukkan juga  tidak  jelas.  Peraturan  perundang-undangan  ini  tidak  menyediakan  solusi  terkait  pembuktian kepemilikan hak cipta logo yang tidak bisa dicatatkan.
Persoalan  semacam  ini  yang  masih  menimbulkan  tanda  tanya  bagi  masyarakat.  Bisa dikatakan salah satu penyebab masih banyaknya kasus pelanggaran hak cipta adalah ketidakjelasan peraturan  yang  ada  dan  tidak  disertainya  peraturan  perundang-undangan  dengan  peraturan pelaksananya.
Selain karena kurang jelasnya peraturan yang ada, kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi  hak  cipta,  serta  ketentuan  undang-undang  hak  cipta  pada  umumnya,  masih  kurangnya penyuluhan  mengenai  hal  tersebut  juga  merupakan  salah  satu  faktor  penting  untuk  terwujudnya perlindungan hukum.
Pendidikan  hukum  secara  umum  yang  ditujukan  kepada  seluruh  masyarakat  dalam  bentuk diseminasi  dan  penyuluhan  hukum  merupakan  hal  penting  dalam  menciptakan  budaya  hukum masyarakat. Proses edukasi dan pembudayaan hukum harus dilakukan terhadap semua lapisan  baik penyelenggara negara, aparatur penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.
Sejalan  dengan  pengarahan  Presiden  RI,  bahwa  seluruh  penyelenggara  negara  bertanggung jawab terhadap terdiseminasikannya hukum kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat memahami hukum secara utuh yang secara langsung merupakan langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum  yang terjadi karena lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara.
Pelaksanaan  diseminasi  dan  penyuluhan  hukum  adalah  unsur  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari  penerapan  asas  fiksi  hukum  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  dianggap  tahu  hukum". Penerapan  asas  fiksi  hukum  tanpa  dukungan  sosialisasi  hukum  yang  baik  dapat  berakibat  tidak terlindunginya  masyarakat  itu  sendiri  karena  masyarakat  dapat  terjebak  dalam  pelanggaran  yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki.
Dari  pengalaman  yang  selama  ini  berlangsung  dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  hukum merupakan  salah  satu  yang  perlu  dengan  sungguh-sungguh  ditingkatkan  melalui  koordinasi  secara nasional, terpola dan terstruktur secara baik dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur pendukung seperti  partisipasi  aktif  masyarakat,  media  elektronik  maupun  non  elektronik  serta  saluran-saluran lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi dan lain-lain.
Tindakan law enforcement dalam semua sektor hukum harus selalu dibarengi dengan upaya preventif  berbentuk  sosialisasi  produk-produk  hukum.  Berhasilnya  upaya  preventif  sehingga  tidak terjadi atau terkuranginya pelanggaran hukum akan lebih maslahat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan upaya represif setelah terjadinya pelanggaran.
Sosialisasi  dalam  bentuk  diseminasi  dan  penyuluhan  hukum  dalam  rangka  menciptakan budaya  hukum  masyarakat  merupakan  tugas  pemerintah.  Dengan demikian  penegak  hukum  dapat melaksanakan  fungsi law  enforcement sekaligus  pengayoman,  sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yaitu keadilan dan ketertiban, karena fungsi hukum itu sendiri selain sebagai pencipta keteraturan (order), juga harus dapat memberikan perlindungan bagi rakyat untuk memperoleh keadilan dan bukan untuk menyengsarakan.(Jaya, 2016)
Pada  masa  kini  dimana  perkembangan  teknologi  dan  informasi  bergerak  sangat  cepat, pemerintah  kiranya  dapat  mengambil  inisiatif  untuk  melakukan  diseminasi  dan  penyuluhan  dalam bentuk-bentuk  yang  memanfaatkan  teknologi  seperti  media  sosial,  website  atau  jurnal-jurnal  yang dapat  diakses  secara  mudah  bagi  masyarakat.  Sehingga  fiksi  hukum  “setiap  orang dianggap tahu hukum” bisa digantikan dengan ungkapan “setiap orang tahu hukum”.
Kiranya  pemerintah  dapat  mengambil  langkah  ke  depannya  untuk  lebih  memasyarakatkan hukum  dan  bukan  hanya  sekedar  menciptakan  hukum,  sehingga  cita-cita  hukum  itu  sendiri  dapat tercapai.
Terkait  masalah  perlindungan  logo  dalam  bidang  hak  kekayaan  intelektual,  sebaiknya pemerintah  membuat  aturan  yang  lebih  jelas  terhadap  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan baik  dalam  ranah  hak  cipta  atau  dalam  ranah  merek.  Mengingat  perlindungan  hak  cipta  atas logo timbul  sejak  diciptakan  maka  perlindungan  hukum  terhadap  logo  tetap  harus  dipertahankan dengan menambah klausul mengenai pembuktian hak cipta atas logo tersebut. Pemerintah juga perlu untuk memperketat pemeriksaan substantif maupun materiil terhadap seluruh karya yang didaftarkan di seluruh bidang Hak Kekayaan Intelektual terutama di bidang Merek dan Hak Cipta.
Tidak berhenti sampai disitu, diseminasi dan penyuluhan terhadap setiap perubahan yang ada dalam  ketentuan  perundang-undangan  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebaiknya  mulai dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga masyarakat pada umumnya dapat tepat memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang Kekayaan Inteletual.

## D. Simpulan
1. UU  Hak  Cipta  2014  timbul  karena  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang sedemikian pesat, di samping memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Kasus  pembajakan  Ciptaan  yang  terjadi  dimana-mana  dinilai  sangat  mengkhawatirkan sehingga  Pemerintah  mengubah  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  UU  Hak  Cipta  2002. Diharapkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dapat terlaksana.
Perlindungan  hukum  preventif  dalam  UU  Hak  Cipta  2014  dengan  adanya  pengaturan  yang lebih  rinci  mengenai  Hak  Moral  dan  Hak  Ekonomi  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  dan Pemilik Hak Terkait serta Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang. Perlindungan  hukum  represif  dalam  UU  Hak  Cipta  2014  dengan  adanya  pemberian  sanksi pidana,  alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  mediasi,  arbitrase  atau  pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
2. Hal yang melatarbelakangi timbulnya aturan tidak dicatatkannya logo yang digunakan sebagai merek  dalam  perdagangan  barang/jasa  atau  digunakan  sebagai  lambang  organisasi,  badan usaha,  atau  badan  hukum  adalah  bahwa  masyarakat  dalam  hal  ini  pelaku  usaha  penyedia barang/jasa  tidak  menyadari  bahwa  logo  merupakan  ciptaan  yang  dapat  dilindungi  oleh  Hak Cipta  dan  hanya  mendaftarkannya  di  Merek.  Sehingga  dimungkinkan  pihak  lain  untuk mendaftarkan logo yang sama dalam Hak Cipta.
Logo  yang  tidak  dapat  dicatatkan  sebagai  Ciptaan  dapat  didaftarkan  sebagai  Merek  dan mendapatkan perlindungan Merek.
Terkait dengan tidak dicatatkannya logo dalam Daftar Ciptaan tidak mengurangi perlindungan Hak  Cipta  atas  logo,  karena  perlindungan  logo  sebagai  Ciptaan  muncul  secara  deklaratif. Konsekuensi  dari  tidak  dapat  dicatatkannya  logo  dalam  Daftar  Ciptaan  adalah  Ciptaan  logo tidak  akan  mendapatkan  petikan  resmi  atas  Ciptaan.  Jika  terjadi  sengketa  atas  logo  tersebut, akan susah dibuktikan siapa Pencipta pertama yang menciptakan logo tersebut. Terlepas dari apakah  logo  tersebut  merupakan  merek  yang  telah  terdaftar  atau  tidak,  pembuktian  untuk sengketa akan sulit dilakukan jika Pencipta tidak mempunyai dokumentasi yang rapi terhadap logo yang diciptakannya.

## Daftar Pustaka
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  2016, Politik  Hukum .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Surianto Rustan. 2009. Mendesain Logo. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Tim  Visi  Yustisia.  2015. Panduan  Resmi  Hak  Cipta  (Dari  Mendaftar,  Melindungi,  hingga Menyelesaikan Sengketa) . Jakarta: Visi Media.