## SOSIALISASI PELAPORAN PERPAJAKAN BAGI BUMDES DAN PELAKU UMKM BERBASIS IT DI DESA LOA DURI ULU
Fenty Fauziah 1 ; Bun Yamin 2 ; Arbansyah 3 ; Askiah 4 ; Sofia Ulfa Eka Hadiyanti 5
1,2,3,4 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

## INFO NASKAH

## Diserahkan
19 April 2022 Diterima 7 Juni 2023 Diterima dan Disetujui 15 Juni 2024 Kata Kunci: Sosialisasi, SPT tahunan,

## BUMDES dan UMKM

## Keywords:
Socialization, Annual Notification Letters, Village Owned Enterprises and MSME

## ABSTRAK
Untuk meningkatkan kemampuan pengusaha mikro kecil dan menegah di Desa Loa  Duri  Ulu,  BUMDES  dan  pelaku  UMKM  diberi  sosialisasi  dan  pelatihan keterampilan sistem pelaporan perpajakan pada tanggal 18 Maret 2022, sebelum tanggal  terakhir  pelaporan  perpajakan.  Dosen  di  tim  pengabdi  memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam perpajakan. Tujuan pelatihan ini, khusus  untuk  BUMDes  dan  pelaku  UMKM,  adalah  untuk  meningkatkan kemampuan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan melalui web DJP online  dan  elemen  lain  yang  terkait.  Kegiatan  dimulai  dari  persiapan  dengan menganalisis kebutuhan pelatihan, merumuskan tujuan pelatihan, mempersiapkan materi  dan  melaksanakan  pelatihan.  Pelatihan  ini  mencakup  ceramah,  diskusi, tanya  jawab,  dan  pelatihan  tentang  pelaporan  perpajakan,  khususnya  pelaporan SPT tahunan. Hasil dari pelatihan ini adalah untuk memberi BUMDes dan pelaku UMKM  pengetahuan  teknis  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya, terutama pajak penghasilan, termasuk cara mengisi SPT tahunan baik sebagai badan maupun individu.
Abstract. To improve the capabilities of micro, small and medium entrepreneurs in Loa Duri Ulu Village, BUMDES and MSME actors were given socialization and training on tax reporting system skills on March 18 2022, before the last date for  tax  reporting.  Lecturers  in  the  service  team  have  knowledge,  expertise  and experience  in  taxation.  The  aim  of  this  training,  specifically  for  BUMDes  and MSMEs, is to improve their ability to carry out tax obligations via the online DJP website and other related elements. Activities start from preparation by analyzing training  needs,  formulating  training  objectives,  preparing  materials  and implementing training. This training includes lectures, discussions, questions and answers,  and  training  on  tax  reporting,  especially  annual  SPT  reporting.  The result of this training is to provide BUMDes and MSME actors with the technical knowledge needed to fulfill their tax obligations, especially income tax, including how to fill out annual tax returns for both bodies and individuals.

## 1. PENDAHULUAN
Desa ialah struktur kelembagaan negara yang paling dekat dengan masyarakat, sangat penting  untuk  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Pembangunan  desa  di  Indonesia  telah mengalami banyak perubahan sejak Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tidak selalu  program  pemerintah  ini  berjalan  dengan  baik  di  lapangan;  banyak  desa  menghadapi masalah  teknis  dan  biasanya  masalah  dengan  sumber  daya  manusia. Pemerintah  telah mengambil  berbagai  tindakan  untuk  meningkatkan  martabat  dan  kesejahteraan  warga  desa. Salah  satunya  adalah  dengan  membentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Semua  desa harus memiliki satu BUMDes.
Di  provinsi  Kalimantan  Timur,  Indonesia,  Kecamatan  Loa  Janan,  Kabupaten  Kutai Kartanegara,  memiliki  desa  yang  dikenal  sebagai  Loa  Duri  Ulu.  Terdapat  8.353  jiwa  yang tinggal  di  Desa  Loa  Duri  Ulu  yang  memiliki  luas  tanah  125,5  km².  Selanjutnya,  BUMDes digunakan dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Loa Janan, dan Desa Loa  Duri  Ulu.  Lembaga  ekonomi  desa  (BUMDes)  adalah  organisasi  independen  berbasis masyarakat  yang  diawasi  oleh  otoritas  desa  dan  berbadan  hukum  (Junaidi,  2020),  sehingga harus dikelola dengan sebaik mungkin agar masyarakat desa mendapatkan keuntungan.
Jumlah  usaha  kecil  dan  menengah  (UMKM)  terus  meningkat  seiring  kemajuan teknologi komunikasi. Berdasarkan nama dan alamat, 307.343 unit UMKM terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,  dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kalimantan Timur per akhir 2019, meningkat 45,28% dari 211.548 unit pada tahun 2018. Menurut  data  dari  Kecamatan  Loajanan,  ada  lebih  dari  100  UMKM  yang  terdaftar sebagai usaha mikro kecil (UMKM). Data ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang  sangat  besar  untuk  meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  dan  diharapkan  performa UMKM akan meningkat dengan memanfaatkan teknologi.
Karena  meningkatnya  potensi  pajak  yang  disebabkan  oleh  perkembangan  pesat  UMKM  dan BUMDes,  pendapatan  dapat  meningkat  dan  pengangguran  diperkirakan  akan  menurun. Ini adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah, selain pajak, yang digunakan untuk mendanai pertumbuhan dan memenuhi kewajiban pemerintah regular (Nasution & Fitriani, 2019) . Pajak memainkan  peran  penting  bagi  negara,  karena  penerimaan  pajak  akan  meningkat  dengan peningkatan  kepatuhan  pajak  (Tawas  et  al.,  2016).  Sementara  jumlah  petugas  pajak  yang terbatas  memerlukan  perhatian  khusus  dari  akademisi,  kemungkinan  negara  untuk menghasilkan  uang  melalui  pajak  masih  sangat  besar  (Fauziah,  2019).  Bahkan  jika meningkatkan kepatuhan wajib pajak mengharuskan wajib pajak memahami bagaimana pajak
digunakan  oleh  negara  untuk  membiayai  operasinya  (Prabowo,  2015).  Pandemi  COVID-19 yang terus melanda Indonesia membuat orang lebih banyak menggunakan IT untuk melakukan tugas  (Taufik  &  Warsono,  2020),  Pelaporan  pajak  adalah  salah  satunya.  Tim  pengabdian melakukan layanan dengan tema Sosialisasi Pelaporan Pajak Berbasis IT  bagi  BUMDes dan UMKM di Desa Loa Duri Ulu, dengan memperhatikan latar belakang informasi yang diberikan.

## 2. METODE
Untuk mengatasi masalah BUMDes dan pelaku UMKM yang tidak mampu memenuhi kewajiban  pelaporan  perpajakan,  diperlukan  sosialisasi  dan  pelatihan,  khususnya  yang berkaitan  dengan  penyampaian  SPT  tahunan.  Pelatihan  dan  sosialisasi  bagi  BUMDes  dan pelaku UMKM, sebelum batas waktu laporan pajak, pengabdian dimulai pada 18 Maret 2022. Aktivitas awal  dimulai dengan mengunjungi  Desa Loa Duri  Ulu untuk  bekerja sama dengan aparat  desa  untuk  menentukan  tanggal  dan  lokasi  sosialisasi.  Selanjutnya,  tim  pengabdi dipersiapkan untuk menyediakan materi dan sarana pendukung.
Di masyarakat diberikan edukasi perpajakan, dan formulir 1770 dan 1771 digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan bagi BUMDes dan pelaku UMKM baik sebagai wajib pajak orang pribadi maupun badan. Peserta dapat langsung mempraktikkan materi yang diberikan jika memiliki e-fin. Setelah menyelesaikan program ini, BUMDes dan pelaku UMKM diharapkan dapat menggunakan pengetahuan yang baru mereka peroleh untuk digunakan dengan menyajikan laporan keuangan bisnis mereka dan melaporkan pajak tahunan dan pribadi mereka dalam tahun pajak

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perusahaan desa, yang dikenal sebagai BUMDes, diawasi oleh dewan desa dan badan hukum. Desa memiliki sebagian dari uang tersebut, sehingga mereka perlu dikelola dengan baik untuk kepentingan desa secara keseluruhan. Pada akhirnya, ekonomi desa dapat ditingkatkan melalui  pengelolaan  BUMDes  (Se  dan  Langga,  2021).  Pelaku  UMKM  adalah  pelaku  usaha mandiri.  Di  Desa  Loa  Duri  Ulu,  Kecamatan  Loa  Janan,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, Kalimantan  Timur,  mereka  menjadi  subjek  sosialisasi  dan  pelatihan.  Mereka  beroperasi  di berbagai  sektor,  termasuk  perdagangan  makanan  pokok,  pertanian  sayuran,  dodol,  dan pengrajin tenun. Tiga puluh orang hadir, dan dilaksanakan pada 18 Maret 2022, mulai pukul 09.00 WITA hingga 12.00 WITA. Kumpulan bahan awal program Sosialisasi Pajak berbasis IT meliputi  informasi  metode  pelaporan  SPT  Tahunan  1770  dan  tanggung  jawab  perpajakan
BUMDes  dan  pelaku  UMKM,  mulai  dari  registrasi  atau  pendaftaran,  pengisian,  hingga pelaporan pajak.
Selama  pandemi  COVID-19  di  Indonesia  dan  di  seluruh  dunia,  aktivitas  tatap  muka dihentikan, termasuk layanan pajak (Firdaus, 2021),  menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut (Nopiana et al., 2018). Disebutkan Materi pajak menyatakan bahwa BUMDes dan pelaku UMKM dapat menggunakan https://djponline.pajak.go.id/ untuk melaporkan  SPT  tahunan  individu  atau  badan  hukum  secara  online.  Mayoritas  peserta  acara memiliki NPWP, yang diperlukan jika mereka ingin menangani penerima pinjaman usaha bank rakyat  dan  mendapatkan  dukungan  tunai  langsung  pemerintah.  Namun,  mereka  yang  tidak memiliki  e-fin  harus  memilikinya. Setelah  itu,  tim  pengabdi  memberikan  penjelasan  tentang cara  wajib  pajak  mendapatkan  nomor  identitas  elektronik  pembayaran  pajak  (E-Fin).  Ketika seorang wajib pajak mengajukan pajak mereka secara elektronik, menggunakan e-Filing atau e-form untuk melaporkan pengembalian mereka, atau membuat kode penagihan pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberi mereka nomor identitas yang disebut E-Fin. Tujuan dari metode pengarsipan elektronik adalah untuk memisahkan wajib pajak dan petugas pajak (Jaya, 2010).
Jika  peserta  tidak  memiliki  aplikasi  e-fin,  disarankan  agar  mereka  mengirimkannya melalui email ke Kantor Layanan Pajak (KPP), tempat wajib pajak terdaftar. Pertanyaan yang diajukan  oleh  peserta  melengkapi  penjelasan  secara  bertahap  dan  rinci  tentang  pelaporan perpajakan.  Agar  pelaku  UMKM  dapat  memahami  sejumlah  pertanyaan,  tim  harus  dapat menjawabnya  secara  menyeluruh  dan  ringkas.  Tim  harus  menjelaskan  contoh  tubuh,  seperti tulang  punggung  dan  tulang  kerangka  lainnya,  serta  aplikasi  nyata  seperti  otot,  otak,  syaraf, kulit,  dan  panca  indera. Landasan  kekuatan  membutuhkan  kerangka  atau  teori;  tanpanya, stamina tidak ada. Kerangka saja tanpa alat lain akan diam dan tidak dapat bergerak. Dengan cara  ini,  tim  pengabdian  menawarkan  kepada  masyarakat  kemungkinan  untuk  menerapkan laporan SPT tahunan berbasis TI ketika kasus di lapangan berbeda untuk setiap individu atau badan hukum.
Mereka  yang  sudah  memiliki  NPWP  dan  e-fin  menyelesaikan  SPT  tahunan menggunakan  formulir  1770  dan  1771  yang  tersedia  di  https://djponline.pajak.go.id, melanjutkan  proses  sosialisasi.  Sesuai  dengan  PP  46  tahun  2018,  perhitungan  besaran  pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku UMKM dengan penghasilan di bawah 4,8 milyar rupiah per tahun  adalah  tarif  0,5%  dari  penghasilan  bruto.  Sebelum  mengajukan  laporan,  BUMDes diharuskan  untuk  membuat  laporan  keuangan,  seperti  pendapatan  dan  neraca,  tetapi  mereka dapat menawarkan dukungan selama waktu ini
Gambar 3.3:  Praktek Pelaporan SPT Via DJP online
Gambar 3.1:  Peserta Sosialisasi
Gambar 3.2:  Penyampaian Materi

## 4.   SIMPULAN
Sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat Tridarma Perguruan Tinggi, dosen di  Universitas  Muhammadiyah  Kalimantan  Timur  terlibat  dalam  latihan  sosialisasi.  Bantuan diberikan kepada BUMDes dan UMKM untuk meningkatkan kemampuan teknis mereka dalam menyusun laporan keuangan dan pengajuan pajak tahunan.  Akan hadir 25 perwakilan BUMDes dan UMKM dari Desa Loa Duri Ulu selama periode pelaksanaan, yang dijadwalkan pada 18 Maret 2022, pukul 09.00-12.00 WITAFormulir 1770 dan 1771, yang menjelaskan metode SPT Tahunan,  didistribusikan  untuk  memulai  kegiatan.  Sumber  daya  ini  memberikan  petunjuk langkah demi langkah tentang cara mengisi formulir pelaporan pajak dan menjelaskan berbagai jenis kewajiban pajak.
Peserta bisa mendapatkan informasi dan praktik gratis tentang cara individu dan badan- wajib pajak SPT Tahunan di https://djponline.pajak.go.id. Jika ada peserta dalam sesi ini yang ingin mengajukan pertanyaan tentang topik apa pun yang terkait dengan materi, jangan ragu untuk  melakukannya.  Tingkat  keseriusan  dan  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peserta  yang menginginkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana mempersiapkan dan mengajukan SPT Tahunan  masing-masing,  baik  untuk  bisnis  mereka  saat  ini  atau  untuk  diri  mereka  sendiri, menunjukkan bahwa para pelaku UMKM yang hadir sangat tertarik untuk mengikuti sosialisasi yang diberikan.
SPT  tahunan  akan  sangat  membantu  ketika  perusahaan  mereka  membutuhkan pembiayaan bank karena menawarkan keuntungan di luar memenuhi tugas untuk mendukung inisiatif pemerintah, diharapkan BUMDes dan UMKM akan melihat peningkatan produktivitas dalam  menjalankan  usahanya.  Beberapa  lembaga  telah  mengamanatkan  bahwa  kreditur potensial menyediakan pengajuan pajak sebagai dokumentasi pendukung.
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur melaporkan bahwa hasil  dari  layanan  ini  menunjukkan  bahwa  BUMDes  dan  pelaku  UMKM  mahir  dalam menyampaikan SPT tahunan mereka. Akibatnya, lebih banyak kegiatan sosialisasi seperti ini perlu dilakukan agar ekonomi Indonesia tumbuh.  Setelah percakapan dengan BUMDes dan pelaku  UMKM,  tim  layanan  menawarkan  waktu  dan  ruang  jika  para  pelaku  tersebut membutuhkan bantuan dalam menyusun laporan keuangan dan mengajukan SPT tahunan ketika mengalami kesulitan. Setelah sosialisasi selesai, bantuan perlu diberikan. Sangat penting bahwa BUMDes desa Loa Duri Ulu menyerahkan SPT tahunan mereka paling lambat 30 April 2022. Karena manfaatnya yang signifikan, tim pengabdi, jika diberikan waktu dan kesempatan, akan melakukan hal yang sama di desa lain dan komunitas UMKM lainnya

## DAFTAR PUSTAKA
Fenty, F., 2019. Potensi Pajak Pelaku UMKM Digital & Kewajiban Zakat. Semin. Nas. Dan Call pap. Semin. Bisnis Magister Manaj. 258-286.
Firdaus, R.A., 2021.  Pelayanan Perpajakan Di Masa Pandemi Covid-19:  Apa Yang Berubah Dan Bagaimana Respons Pegawai Garis Depan?J. Pajak Indones. 5, 224-240.
Jaya  ,  W.  K.  2010.  Kebijakan  Desentralisasi  Di  Indonesiadalam  Perspektif  Teori  Ekonomi Kelembagaan.
Junaidi, J., 2020. Pendampingan Pengelolaan Dana Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Ladongi,  Kecamatan  Malangke,  Kabupaten  Luwu  utara. Reson. J. Ilm. Pengabdi Masy. 4, 1-7. https://doi.org/10.35906/resona.v4i1.286
Nasution,  N.  A.,  &  Fitriani,  A.  (2019).  Tata  Cara  Pelaporan  Pajak  Terhutang  Surat Pemberitahuan  Masa  Terhadap  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  Cv.  Bina  Pratama Rekayasa. Jurnal Perpajakan , 1 (2), 29–40.
Nopiana,  P.R.,  Natalia,  E.Y.,  2018.  Analisis  Sosialisasi  Pajak  Dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Spt  Wajib  Pajak  Di  Kepulauan  Riau.  J. Benefita 3, 277–290. https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498
Prabowo, A.D., 2015. Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. J. Emba 3, 1063–1070.
Se,  H.,  Langga,  L.,  2021.  Peranan  BUMDes  dalam  Mendukung  Perekonomian  dan Meningkatkan  Kesejateraan  Masyarakat  Desa  Watusipi  Kecamatan  Ende  Kabupaten Ende. Reson. J. Ilm. Pengabdi. Masy. 5, 75. https://doi.org/10.35906/resona.v5i1.665
Taufik  &  Warsono,  2020 . Birokrasi  baru  untuk  new  normal:  Tinjauan  model  perubahan birokrasi  dalam  pelayanan  publik  di  era  Covid-19. Dialogue  Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik , 2 (1), 1–18. https://doi.org/10.14710 /dialogue.v2i1.8182
Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 , 4 (4), 912–921.