## Fintech Lending Dalam Pandangan Yuridis Normatif dan Hukum Ekonomi Islam
Husnul Fatarib Institut Agama Islam negeri Metro Email : husnulatarib@gmail.com

## Abstract
In this paper, we will try to analyze the practice of fintech lending that is currently used widespreadly using the perspective of positive / normative  juridical law, and Islamic  Economic  Law.  In  the  discussion,  it is  known  that the  practice  of  fintech lending is practically the same as money lending transactions in general, and it is also  known  that  in  principle  there  are  similarities  between  the  rules  that  exist  in normative  law,  and  Islamic  Economic  Law  on  money  loan,  both  of  using information  technology  and  non-information  technology  methods.  And  in  the perspective  of  Islamic  economic  law  fintech  lending  is  a  case  that  is  mubah  or allowed, as long as there are no things that can cause a harms/ mudharat .
Keywords : Lending,  Normative  Law,  Islamic  Economic  Law,  Benefits  And Harms/Risks.

## Abstrak
D tulisan  ini  akan  coba  dianalisa  bagaimana  praktek  fintech  lending  yang sedang  marak  saat  ini  menggunakan  sudut  pandang  hukum  positif/yuridis normatif, dan Hukum Ekonomi Islam. Dalam pembahasan diketahui praktek fintech lending secara praktik adalah sama dengan transaksi pinjaman uang pada  umumnya,  dan  diketahui  juga  bahwa  secara  prinsip  ada  persamaan antara aturan  yang ada dalam hukum normatif, dan Hukum Ekonomi Islam tentang  pinjam  meminjam  uang  baik  yang  mengunakan  tekhnologi informasi  maupun  yang  menggunakan  cara  nontekhnologi  informasi.  Dan dalam perspektif hukum ekonomi islam fintech lending adalah perkara yang mubah selama tidak ada hal-hal yang dapat menyebabkan kemafsadatan/kemudharataan .
Kata  kunci : Fintech  Lending,  Hukum  Normatif,  Hukum  Ekonomi  Islam, Manfaat dan Mudharat/Resiko .
Volume 17  Nomor 1, Halaman 50-64 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH

## Pendahuluan
Fintech  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menyebutkan  Inovasi  pada  sektor layanan jasa di bidang keuangan berbasis teknologi, guna mempermudah transaksi agar bisa  dilakukan  kapanpun  dan  dimanapun.  Secara  fungsional  Fintech  saat  ini  mampu memberikan sebuah sistem  layanan  yang berupa  e-money, crowdfunding, lending, dan transaksi-transaksi  dari  lainnya  di  bidang  keuangan, 1 namun  tetap  berada  di  bawah pengawasan  BI  dan  OJK  yang  berperan  sebagai  pengawas  dan  pengatur  pelaksanaan dan penerapan fintech lending tersebut. 2
Dengan perkembangan inovasi  tadi, fenomena penggunaan fintech saat  saat  ini yang  sedang  meningkat  cukup  banyak,  khususnya  penggunaan Financial  Technology, atau  yang  dalam  bahasa  lainnya  dikenal  dengan  istilah  “ fintech  peer-to-peer  lending” , oleh  perusahaan  penyedia  jasa  pinjaman/kredit  online.  Perusahaan-perusahaan  ini menjadi  altenatif  bagi  mereka  yang  membutuhkan  pinjaman  dana  cepat.  Kemudahan dan kecepatan  yang ditawarkan tersebut merupakan bentuk benefit dari adanya inovasi fintech lending .
Akan  tetapi  di  lain  sisi,  praktek  pinjaman  online  ini,  juga  rentan  sekali menimbulkan  masalah.  Resiko  buruk  dari  adanya  perusahaan  ini  cukup  tinggi  bagi masyarakat  yang melakukan pinjaman. Apalagi bila perkembangan fintech yang Cepat tadi,  tidak  disertai  dengan  masifnya  sosialisasi  yang  bisa  membuka  wawasan  dan pengetahuan  masyarakat  umum  berkaitan  dengan    dan  fintech  lending  ini,  sehingga tidak  heran  apabila  kemudian  timbul  banyak  sekali  permasalahan  pasca  terjadinya
1 OJK,  “FAQ  Fintech  Lending”  (OJK,  2019),  https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/direktori/fintech/Documents/FAQFintechLending.pdf.
2 Widhi  Ariyo  Bimo  dan  Alvin  Tiyansyah,  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending),” Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan 7, no. 1 (1 April 2019): 16.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-04-30| Reviewed : 2020-06-10| Published : 2020-06s-15.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
transaksi.  Untuk  mengetahui  perbandingan  dari  manfaat  dan  mudharat/resiko,  pada pembahasan nanti akan dilakukan komparasi untuk mengetahui potensi mana yang lebih besar antara potensi  manfaat dan mudharat/resiko pada Fintech lending .
Ada  banyak  sekali  pemberitaan  yang  membahas  tentang  resiko  dari  praktek pinjaman  online  ini.  Misalnya  pemberitaan  tentang  adanya  nasabah  yang  melakukan pinjaman  dengan  nominal  lima  juta  rupiah  kemudian  harus  mengembalikan  dengan nominal berpuluh kali lipat dari dana yang dipinjam, 3 belum lagi kasus fintech lending yang  menyebabkan  nasabahnya  melakukan  bunuh  diri,  menyebabkan  perceraian 4 , bahkan ada juga yang data pribadinya disebarkan dengan ditambahi fitnah bahwa yang bersangkutan adalah “trofi bergilir”, 5 dan lain sebagainya.
Selain  kasus  diatas  ada  beberapa  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  ada penyalah gunaan data pribadi yang dilakukan oleh para penyedia jasa pinjaman online. Dalam  penelitian  Gede  Widhiadnyana  Krismantara 6 disebutkan,  bahwa  pada  praktek pemberian  pinjaman  online  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  penyedia  jasa,  fintech lending  Uangteman,  secara  sepihak  menyatakan,  bahwa  penyedia  jasa  mempunyai kewenangannya  untuk  melakukan Collecting data  pribadi  konsumen  yang  bersifat sensitif  dan  privat,  misalnya  riwayat  panggilan,  pesan  singkat,  dan  daftar  kontak, meskipun  tanpa  perstujuan  konsumen/nasabahnya.  Padahal  secara  normatif  etik, Kewenangan  pengumpulan  data  pribadi  yang  dimiliki  oleh  pemberi  pinjaman  online sangatlah  terbatas,  karena  tindakan  yang  demikian  adalah  bentuk  pelanggaran  privasi konsumen, dan berpotensi besar disalahgunakan.
Secara  yuridis  normatif,  sebenarnya  layanan  pinjam  uang  yang  menggunakan fintech  atau teknologi  informasi  telah diatur dalam  “Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor  77/POJK.01/2016  Tahun  2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi,  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial”.  Dengan  ketentuan  yang
3 Kompas  Cyber  Media,  “Kantor  Pinjaman  Online  Digerebek,  Berikut  Deretan  Kasus  Penipuan Fintech Ilegal Halaman all,” KOMPAS.com, diakses 9 Juni 2020.
4 Pikiran  Rakyat,  “6  Deretan  Kasus  Pinjaman  Online,  Jangan  Sampai  Jadi  Korban  Selanjutnya!  - Pikiran-Rakyat.com,” diakses 9 Juni 2020.
5 “Kronologi Nasabah Pinjaman Online Rp 1 Juta, Denda Rp 30 Juta Sebulan hingga Fitnah ‘“Rela Digilir,” Tribunnews.com, diakses 9 Juni 2020.
6 gede  Widhiadnyana  Krismantara,  “Tinjauan  Wewenang  Penyelenggara  Pinjaman  Online  Atas Pengumpulan Data Sensitif:Studi Kebijakan Privasi Uangteman,” Jurnal Kertha Semaya Vol. 8, no. No. 2 (2020): 161–75.
diantaranya  adalah,  keharusan  bagi  penyelenggara  untuk  melakukan  dan  mengajukan pendaftaran  dan  izin  instansi  kepada  OJK,    sedangkan  untuk  jumlah  pinjaman,  OJK memberikan batasan bagi penyedia layan pinjaman maksimum sebesar dua miliar dalam memberikan  layanan  money  loan,  dan  tidak  membenarkan  adanya  pengumpulan  data sensitif dari nasabah/konsumen. Selain itu dalam “Kode Etik perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan  Bersama  Indonesia”  ditetapkan  bahwa  data  privasi  yang  boleh  dan  dapat diminta  penyedia  jasa  kepada  nasabah/konsumennya  hanyalah  data  yang  memiliki relevansi dengan kegiatan money loan yang sedang berlangsung.
Dilain  sisi,  dalam  perspektif  hukum  Islam,  secara  umum  praktik  pinjam meminjam  aka  hutang  piutang  merupakan  sebuah  perkara  yang  mubah.  Hal  ini dikarenakan adanya perintah dan anjuran dalam ajaran Islam agar manusia saling tolong menolong,  serta  bekerjasama  dalam  kebaikan,  apalagi  bila  tolong  menolong  ini dilakukan kepada mereka yang membutuhkan.
Dalam QS. 5:2 Allah SWT berfirman yang artinya : “ saling tolong menolonglah kamu  dalam  kebaikan  dan  ketakwaan  dan  janganlah  kalian  tolong  menolong  dalam permusuhan. ”  Berdasarkan  penjelasan  ayat  ini  dapat  diketahui  bahwa  secara  prinsip hukum  Islam  menganggap  pinjam  meminjam  merupakan  perkara  yang  dibolehkan selama  tujuannya  adalah  untuk  saling  tolong  menolong  dalam  kebaikan,  dan  bukan untuk saling merugikan apalagi mencalekakan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dengan  demikian  dalam  tulisan  ini  akan  didalami  lebih  lanjut  tentang  bagaimana kerangka  aturan  yuridis  normatif  berkaitan  dengan  perkembangan  fintech  yang  sangat pesat, dan juga bagaimana tinjauan Hukum EkonomiIslam atas praktek pinjaman online yang sedang marak saat ini?.

## Pembahasan

## Kelebihan Dan Kekurangan Pinjaman Online/Fintech Lending
Pada pendahuluan telah disinggung, bahwa fintech lending dipastikan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana umumnya praktek yang ada di bidang transaksi keuangan dan/atau mu’amalah. Dari sekian banyak kelebihan dan resiko yang ada pada fintech  lending,  manfaat  dan  dan  resiko  yang  paling  signifikan  terlihat  adalah  hal-hal yang tercantum pada tabel 1.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  dari  sekian  banyak  pengguna fintech lending, yang  paling  besar  probabilitasnya  untuk  bisa  mendapatkan  dan  merasakan
manfaat  dari  adanya  Layanan  pinjaman  berbasis  teknologi  informasi  ini,  adalah  peara Pelaku usaha UMKM. Dengan adanya fintech ini, maka akan mendapat alternatif dalam melakukan investasi,  dan/atau  mencari pinjaman. Bila  UMKM terus tumbuh, tentu hal tersebut  berpotensi  besar  untuk  menjadi  daya  pendorong  bagi  perekonomian  nasional. Karena  bagi  UMKM  harus  ada  yang  menjembatani  kebutuhan  UMKM  dan  kegiatan ekonomi kreatif lainnya akan suntikan modal agar tetap bisa produktif. Sehingga tidak heran  bila  kemudian  praktek peer  to  peer  lending ini    menjadi  alternatif  pilihan  bagi pelaku  UMKM,  denga  tanpa  mempermasalahkan  rangkaian  langkah  pengajuan pinjaman, mulai dari saat memasukkan permohonan di aplikasi  fintech lending sampai dengan di setujui, lalu kemudian dicairkannya dana pinjaman yang diajukan. Yang tak kalah  penting,  dalam  fintech  lending/ peer  to  peer  lending terdapat  faktor  fleksibilitas pengoperasian, sehingga pengajuan pinjaman bisa diajukan kapanpun dan dimana pun, 7 Dan  hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang  mepengaruhi  signifikansi penggunaan dari fintech lending di Indonesia.
Tabel 1 Manfaat Dan Resiko Fintech Lending Manfaat Resiko/ Mudharat Memberi kemudahan akses terhadap modal;
Memberi flesksibelitas waktu dan tempat bagi pengguna;
Menjadi alternatif dalam melakukan investasi bagi UMKM;
Dapat mendorong pertumbuhan dan eksistensi UMKM;
Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menerapkanbunga tinggi/ riba , yang akan mempersulit nasabah dikemudian hari;
Rentan terhadap penipuan;
Rentan terhadap penyalahgunaan data nasabah  oleh pengelola fintech lending ;
Menjadi faktor meningkatnya tindakan melawan hukum (pemerasan, fitnah, pencemaran nama baik, dll) yang dilakukan perusahaan pengelola fintech lending kepada nasabahnya.
Dengan fakta diatas maka dapat diketahui bahwa secara konseptual Perusahaan Fintech lending muncul  dengan tujuan untuk  mengambil  potensi pasar dan konsumen,
7 Suci  Romadhona,  Muhammad  Zilal  Hamzah,  dan  Eleonora  Sofilda,  “Fintech  Peer-To-Peer Lending Sebagai Peluang Peningkatan Umk Di Indonesia,” Media Ekonomi Vol. 26, no. No. 2 (18 Agustus 2019): 121.
yang  kesulitan  dan/atau  tidak  mendapatkan  akses  pinjaman/tambahan  modal  dari perusahaan  perbankan.  Apalagi  bila  merujuk  kepada  data  dari  Asosiasi  Fintech Indonesia, dari seluruh rakyat indonesia, baru 36% saja dari masyarakat Indonesia yang telah mempunyai akun perbankan, dan masih ada 49 juta UMKM yang belum memiliki akses kepada perbankan, sehingga  ini  menjadi  peluang besar bagi para penyedia jasa Fintech lending untuk bisa mendapatkan nasabah atau melakukan ekpansi pasar. 8
Selain itu, kelebihan lain dari fintech lending yang bisa dianalisa adalah contract form yang dapat dipastikan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bukan perjanjian lisan. Dengan adanya perjanjian tertulis  tersebut  dapat  dipastikan apa saja  yang menjadi  hak dan kewajiban baik nasabah maupun penyedia jasa dan pengelola fintech lending akan mudah  dilacak.  Tentu  hal  ini  bukan  suatu  hal  yang  bisa  dilakukan  bila  kemudian perjanjian  terjadi  dengan  bentuk  perjanjian  lisan,  yang  tingkat  kerentanannya  akan pelanggaran  janji  cukup  tinggi,  dan  berpotensi  untuk  menimbulkan  kredit  macet  yang akan berujung kerugian perusahaan pengelola fintech lending .
Berkenaan  dengan  resiko  dari  praktek  fintech  lending  salah  satunya  adalah pelanggaran  normatif  yang  dilakukan  pengelola  dan/atau  penyedia  jasa  pinjaman. Pelanggaran  normatif  yang  dimaksud  adalah  pelanggaran  yang  terjadi  dengan  cara menyalahi  peraturan  hukum  yang  ada.  Misalnya,  penyalahgunaan  data  privat  nasabah oleh  penyedia  jasa  loan/fintech  lending,  baik  dengan  tidak  menjaga  kerahasiannya ataupun  memanfaatkannya  tanpa  persetujuan  dari  nasabah.  Padahal  secara  normatif pihak  penyelenggara  memiliki  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  penuh  atas  keamanaan dan kerahasiaan data tersebut, serta ada ancaman sanksi atas pelanggaran ini, baik yang berupa  sanksi  administratif,  denda  sejumlah  uang,  pembatasan  kegiatan  usaha,  sampai dengan ancaman pencabutan izin usaha. 9
Resiko  lain  yang  muncul  berdasarkan  fakta  di  lapangan  adalah  bunga  yang sangat  tinggi  atas  pokok  pinjaman  yang  dimiliki  nasabah.  Hal  ini  secara  normatif yuridis mungkin bisa dicari aturan pembenarnya, akan tetapi dalam aturan Islam hal ini tidak  dibenarkan,  karena  setiap  penambahan  atas  pokok  harta  yang  dipinjamkan,  itu merupakan  bagian  dari  riba  yang  diharamkan  dalam  hukum  Islam.  Selain  itu  praktek
8 Chandra  Hendriyani  dan  Sam  un  Jaja  Raharja,  “Strategi  Agilitas  Bisnis  Peer-To-Peer  Lending Startup Fintech Di Era Keuangan Digital Di Indonesia,” AdBispreneur Vol. 4, no. No. 1 (10 Juni 2019): 19.
9 Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online,” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 8, no. 12 (6 November 2019): 1–14.
bunga tinggi ini, secara sosiologis pasti akan memberikan tambahan kesulitan nasabah. Apalagi bila nasabah termasuk mereka yang non pengusaha dan lemah secara ekonomi.
Selain dua resiko diatas, pencemaram nama baik dan fitnah juga menjadi resiko lain  yang  bisa  saja  muncul  dari  transaksi fintech  lending ini.  Berdasarkan  kasus  yang sudah  disinggung  pada  bagian  pendauluan,  perusakan  anma  baik  dan  fitnah  ini  terjadi ketika  nasabah/konsumen  mengalami  keterlambatan  dan/atau  kesulitan  dalam melakukan  pembayaran  tagihan.    Hal  ini  tentu  akan  berakibat  buruk  bagi  si  nasabah, bahkan  dalam  kondisi  tertentu  bisa  berdampak  kondisi  psikologisnya.  Hal  ini seharusnya tidak boleh terjadi bila peran pemerintah yang diwakili oleh OJK terlaksana dengan baik dan optimal.

## Kajian Normatif Tentang Fintech Lending
Secara  etimologis  fiqh  mualah  mendeskripsian  hutang  piutang  sebagai dayn , atau  bisa  juga  disebut  menggunakan  istilah  lain,  yaitu qardh yang  memiliki  arti pinjaman.  Dalam  prakteknya,  ahli  hukum  Islam  lebih  sering  menggunakan  istilah iqradh atau qardh dibanding dayn . Syaikh Zainuddin Al-Malibary menjelaskan, bahwa praktek iqradh atau qardh adalah  tindakan  seseorang  untuk  memberikan  sesuatu  yang merupakan  haknya,  kepada  orang  lain,  dengan  janji  hak  yang  diberikan  tersebut  harus dikembalikan sama dengan kondisi awal ketika  hak itu diberikan. 10 Dalam pemahaman masyarakat  umum,  istilah  pinjam  meminjam/hutang  piutang  merupakan  bentuk transaksi  yang  mencakup  praktek  jual  beli,  dan/atau  senya  menyewa  yang pembayarannya  tidak  secara  tunai  dan/atau  kontan  pada  saat  transaksi  dilakukan. Praktek  transaksi  seperti  ini  dalam  perspektif  fiqh  mu’amalah  disebut  sebagai  praktek mudayanah . 11
Kompilasi    Hukum  EkonomiSyari’ah,  sebagai  rujukan  hukum  Islam  di Indonesia  pada  bidang  ekonomi,  mengkategorikan qardh sebagai  akad  yang  meng- haruskan  nasabah  pengguna  akad  qardh  untuk  mengembalikan  nominal  pokok  yang dipinjam dan harus dikembalikan ketika telah jatuh tempo, dengan tanpa ada kelebihan dari  dana  pokok  yang  dipinjam.  Akan  tetapi  untuk  biaya  administrasi  dari  transaksi boleh  dilimpahkan  oleh  penyedia  jasa  ditanggungkan  kepada  peminjam,  serta  boleh
10 Zainuddin  bin  Abdul  Aziz  Al-Malibary, Fath  Al-Mu’in  2 ,  trans.  oleh  Abu  Hiyadh  (Surabaya: AlHidayah, t.t.), h. 248.
11 Syafe’i Rachmat, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h 151.
juga ada pemberian ujrah /kompensasi dari nasabah kepada penyedia jasa dengan syarat hal tersebut harus benar-benar bersifat sukarela dan tidak menjadi bagian dari akad. 12
Sementara  itu  dalam  perspektif  hukum  perdata,  hutang  piutang  merupakan bentuk ikatan yang timbul karena adanya perjanjian. Hutang piutang melaui Teknologi finansial pun demikian, ia dapat diasumsikan sebagai perbuatan hukum dengan bentuk perjanjian  yang dilakukan oleh debitur dengan krediturnya sehingga menimbulkan hak dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak.  Perjanjian  kredit  antara  para  pihak  tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal  1320 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata, sehingga  sebuah  perjanjian  timbul  dari  adanya  kesepakatan  ( konsensualisme )  yang  di dahului dengan adanya persamaan kehendak. 13
Dengan  demikian  berdasarkan  kajian  normatif,  baik  dari  ketentuan  yang  ada dalam  hukum  Islam(Fiqh  Mu’amalah,  KHESy)  maupun  hukum  umum/perdata, diketahui bahwa pinjam meminjam atau hutang piutang itu adalah tindakan memberikan hak  milik/benda  dari  seseorang  kepada  orang  lain,  dilakukan  secara  sadar  dan  dengan konsensualimes, dan berakhir dengan adanya perikatan sebagai konsekuensi hukum dari tindakan memberikan hak tersebut.
Dasar  hukum  dari  layanan  fintech  lending  adalah  “Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77  Tahun  2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi, 14 dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  13  Tahun  2018 Tentang  Layanan  Inovasi  Digital  Di  Sektor  Jasa  Keuangan”, 15 serta  “Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial”. sebagai aturan teknis lanjutan dari undang-undang yang mengatur tentang OJK dan BI, sekaligus  sebagai  bentuk  rensponsifitas  hukum  terhadap  perkembangan  yang  ada  dan sangat cepat, khususnya perkembangan tekhnologi di bidang keuangan.
Secara  garis  besar,  POJK  yang  ada  dan  berkenaan  dengan Fintech  lending , memberikan batasan  tentang penyelenggara layanan yang harus merupakan bagian dari Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK)  atau  lembaga  lainnya  yang  dibolehkan  oleh  aturan  di
12 DIRJEN  Badan  Peradilan  Agama, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah ,  Revisi  (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011).
13 Istiqamah  Istiqamah,  “Analisis  Pinjaman  Online  Oleh  Fintech  Dalam  Kajian  Hukum  Perdata,” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 6, No. 2 (31 Desember 2019): 100, 1.
14 OJK,  “Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  /Pojk.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” (OJK, 2016).
15 OJK, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13  /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan” (OJK, 2018).
bidang fintech .  Berdasarkan  peraturan  yang  ada  tersebut,  diketahui  bahwa  yang dimaksud  dengan  LJK  adalah  “lembaga  yang  melaksanakan  kegiatan  di  sektor Perbankan,  Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya.” 16 Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  lembaga lainnya adalah “Pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, lembaga penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.” 17
Dalam  praktek  perjanjian qardh ,  pemberi  pinjaman  (kreditor)  memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diisyaratkan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman  itu  diberikan,  meskipun  akad  qardh  dalam  prakteknya,  apalagi  praktek  oleh lembaga  keuangan  dengan  tujuan  optimalisasi  kondisi  sosial  masyarakat,  terkadang mengalami  kendala  karena  dan  kurangnya  kesadaran  peminjam/nasabah  dalam melakukan  pengembalian  hutang/qardh  secra  cepat/tepat  waktu,  dan  ada  juga  yang disebabkan oleh miss persepsi dari nasabah peminjam di lembaga keuangan bahwa dana qardh yang mereka gunakan merupakan dana sosial. 18
Adapun  pada  kegiatan  kredit  melalui  media online seluruh  perjanjian  yang dibuat  antara  debitur  dan  keditur  tertuang  di  dalam  kontrak  elektronik.  Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik  tercantum dalam  “Pasal  1 ayat  (17)  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik”  yang  menyatakan  bahwa,  “Kontrak  Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak  elektronik  dapat  dilihat  di  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  UU  ITE  yang  menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”
Dari  aturan  tersebut  diatas  dapat  dipahami  bahwa  kategori  dari  transaksi  yang ada  adalah  transaksi  elektronik,  yang  kemudian  menjadi  kontrak/perjanjian  elektronik. Kontrak  elektroni  yang  telah  disepakati  oleh  mereka  yang  bertransaksi.  Secara  hukum kontrak elektronik ini memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, sebagaimana halnya  kontrak  biasa  yang  dilakukan  dengan  langsung.  Sehingga  konsekuensinya
16 OJK.
17 OJK,  “Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  /Pojk.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”
18 Rukiah,  “Implementasi  Sifat  Ta’awun  Dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah  Melalui  Akad  Al  – Qardh,” Studi Multidisipliner Vol. 6, no. No. 1 (2019): 87–103.
apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak lain berhak untuk menuntuk pihak tersebut agar melaksanakan dan memenuhi prestasinya.
Aturan  OJK  yang  disebut  sebelumnya,  saat  ini  menjadi  instrumen  hukum  yang sentral dan penting dalam memberikan panduan, rules of game , serta pengawasan bagi inovasi  pada  industri  keuangan.  Sehingga  keterjaminan  akan  manfaat,  serta perlindungan  hukum  bagi  nasabah  dan/atau  konsumen  akan  memiliki  porsentase  yang besar  untuk  di  wujudkan.  Karena  jamak  diketahui,  bahwa  konsumen/nasabah merupakan  bagian  yang  paling  rentan  mengalami  kerugian  dari  sebuah  transaksi ekonomi, apalagi yang berkaitan dengan pinjaman melalui fintech lending. 19
Sentralitas  peran  OJK  idealnya  sudah  bisa  mejadi  jaminan  aman  tidaknya transaksi yang dilakukan melaui fintech lending, artinya keamanan bagi nasabah secara yuridis  normatif  itu  sangat  terjamin,  dan  landasan  hukumnya  sangat  kuat.  Hal  ini memang berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Pada prakteknya banyak terjadi kasus-kasus yang justru memberi ketidak amanan bagi nasabah.
Timbulnya kasus-kasus tentang fintech lending yang tidak sesuai dengan aturan yang  ada,  secara  subtantif,  tentu  dipengaruhi  banyak  faktor,  termasuk  oleh  faktor minimnya  peraturan  OJK  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  atas  operasi  perusahaan fintech lending di Indonesia. Akibatnya, cakupan kekuasaan daripada OJK menjadi sempit, dan muncul potensi pelanggaran lainnya, yang berkenaan dengan penegakan dan perlindungan hukum bagi pengguna/nasabah fintech . 20
Dari  pembahasan  ini  dapat  diketahui  bahwa  secara  umum  aturan  tentang transaksi  keuangan  melalu  fintech  lending,  baik  yang  ada  dalam  peraturan  hukum normatif  maupun  dalam  hukum  Islam,  menghendaki  transaksi  fintech  lending  tidak menjadi  sebab timbulnya transaksi  yang beresiko  dan berujung mafsadat.  Dengan kata lain  terdapat  pada  prinsipnya  terdapat  banyak  persamaan,  dari  aturan  tentang  fintech lending yang ada dalam hukum umum maupun hukum Islam, meskipun ada perbedaan, perbedaannya  tidaklah  signifikan.  Persamaan  dan  perbedaan  ini  bisa  kita  bandingkan secara umum dalam Tabel 2.
19 Intan  Vaudya  Chrisinta  dan  I  Gusti  Ngurah  Parwata,  “Kajian  Yuridis  Terhadap  Perlindungan Konsumen  Pinjaman  Online  Di  Indonesia  Ditinjau  Berdasarkan  Pojk  Nomor  13/POJK.02/2018,” Jurnal Kertha Semaya Vol. 8, No. 4 (2020): 16.
20 Hendro  Nugroho,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Transaksi  Pinjaman  Online,” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7, no. No. 2 (2020): 7.
Karena itu instrument khusus tentang keuangan, yang mengacu kepada syari’at Islam,  khususnya  isntrumen  yang  berkaitan  dengan  hutang  piutang/qardh  yang  sudah menggunakan  fintech  tentu  menjadi  penting  untuk  diperhatikan  para  ahli  keuangan Islam. Agar bisa terpisahkan secara jelas mana yang bisa dikategorikan sebagai fintech lending  yang  sesuai  syari’at  Islam  dan  mana  yang  tidak.  Hal  ini  perlu  dilakukan, mengingat  setiap  secara  umum  terdapat  kesamaan  konsep  antara  instumen  keuangan konvensional dan instrumen keuangan Islam. 21

## Pandangan Hukum Islam Mengenai Fintech Lending
Pada  dasarnya  pinjam  meminjam  dan  hutang  piutan  dalam  hukum  Islam hukumnya  adalah  mubah.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  praktek  fintech lending  secara  umum  merupakan  sebuah  transaksi  dan  tindakan  yang  dibenarkan  oleh hukum  Islam,  dan  merupakan  bentuk  perjanjian  transaksional  di  bidang  keuangan. Karena  pada  dalam  ajaran  Islam akad  qardh /perjanjian  hutang  piutang,  merupakan pengejawantahan lebih lanjut dari ajaran agama untuk saling tolong menolong, sehingga akad  tersebut  bisa  diklasifikasikan  sebagai  akad tabarru’ .  Sebuah  akad  yang diaplikasikan lebih lanjut dengan tindakan memberikan dan/atau meminjamkan sesuatu, baik yang berupa barang, jasa, maupun uang, dan dari pinjaman yang diberikan tersebut, peminjam  tidak  dibenarkan  untuk  mengambil  keuntungan  dan/atau  biaya  tambahan, kecuali  yang  berkenaan  dengan  biaya-biaya  yang  bukan  merupakan  pokok  dari pinjaman tersebut. 22 Karena itu, bisa diasumsikan bahwa tolong menolong tanpa pamrih, harus menjadi pondasi utama dari akad tabarru’ ini.
Demikian pula halnya bila dikaitkan dengan fintech lending , kaidah ushul yang mengatakan  “ bahwa  hukum  asal  dari  suatu  mu’amalah  itu  adalah  boleh  sampai  ada dalil  yang  melarangnya ”.  Menjadi  pondasi  pertama  dalam  mengkaji  permasalahan fintech  lending  ini.  Dan  dari  kaidah  inilah  dibangun  asumsi  bahwa  secara  prinsip praktek  fintech  lending  memiliki  hukum  yang  sama  dengan  pinjam  meminjam  uang pada  umumnya,  yang  berbeda  hanya  pada  penggunaan  tekhnologi  informasi  sebagai media transaksi.
21 Moh.  Nurul  Qomar,  “Konsep  Biaya  Hutang  Dalam  Keuangan  Islam,” AT-Tahdzib:  Jurnal  Studi Islam dan Muamalah Vol. 1, no. No 1 (2013): 12.
22 Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’,” Yuridika Vol 28,  No. 3 (7 Desember 2013): 13.
Selanjutnya  aspek  kemanfaatan  juga  harus  menjadi  perhatian  dalam permasalahan fintech  lending ini.  Kemanfaatan  dan  kemudaratan  termasuk  hal  yang paling  urgen  untuk  diperhatikan,  karena  ini  bagian  dari  tujuan  adanya  hukum  Islam, menjaga  manusia  itu  sendiri,  baik  jiwa  maupun  hartanya.  Bila  aspek  kemanfaatannya lebih besar daripada aspek mudaratnyanya, tentu fintech lending ini merupakan hal yang harus  didukung  sepenuhnya.  Tapi  bila  sebaliknya  maka  suatu  keharusan  bagi  umat Islam  khususnya,  dan  bagi  siapa  saja  umumnya  untuk  menghindari  perkara  yang mendatangkan mafsadat/kerusakan/kerugian. Dikatakan demikian karena secara kaidah hukum  Islam  menetapkan  bahwa  meninggalkan/mencegah  perkara  yang  menimbulkan mafsadat itu lebih diutamakan dari daripada mengambil kemaslahatan yang sedikit.
Hal  lain  yang  tak  kalah  pentingnya  dalam  permasalahan  Hutang  piutang,  baik secara tradisional maupun dengan menggunakan fintech, adalah menanamkan adab dan etika  dalam  melakuan  perjanjian  qardh/hutang  piutang  serta  menjadika  hal  tersebut sebagai  rambu-rambu agar setiap orang yang melakukan transaksi  berhati-hati, karena hutang  dapat  transaksi  ini  tidak  hanya  berpengaruh  bagi  kehidupan  dunia  saja, melainkan  akan  berpengaruh  pula  bagi  kehidupan  akhirat  kelak.  Sehingga  bila  adab tersebut  sudah  ditrapkan, akad  tabarru ’  yang menjadikan  hutang sebagai bantuan dan solusi  dari  masalah  finansial  yang  dialami  seseorang  bisa  terwujud.  Selain  itu  bisa menghidari potensi konflik yang berujung pada pemutusan tali silaturahim antar sesama muslim. 23
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  dalam  perspektif  Hukum EkonomiIslam,  kajian  tentang fintech  lending ini  tidak  berhenti  hanya  pada  tataran hukum  boleh  atau  tidak  saja,  melainkan  lebih  jauh  lagi.  Aspek  adab  dan  etika  dalam pinjam  meminjam  uang  harus  diperhatikan  untuk  menjaga  silaturahim  sesama  muslim tetap  terjaga  dengan  baik.  Bahkan  menimbang  dan  mengedepankan  kemanfaatan  dan kemaslahatan, menjadi salah satu poin inti dan pokok pikiran dalam pembahasan fintech lending ini.  Apabila fintech  lending ini  bisa  memberikan  dan  mewujudkan kemanfaatan ,sebagaimana yang tercantum pada Tabel 1 pada kolom manfaat, dan bisa mereduksi dan/atau menghilangkan probabilitas terjadinya resiko  yang bisa merugikan kedua  belah  pihak  bertransaksi,  tentu  fintech  lending  ini  akan  menjadi  suatu  perkara
23 Ady Cahyadi, “Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam,” Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 4, no. No. 1 (8 April 2014); 19.
yang  sangat  boleh  untuk  digunakan  dan  diterapkan.  Bahkan  bisa  meningkat  kepada anjuran  untuk  menggunakannya  karena  kesesuaiannya  dengam  kaidah-kaidah  bidang mu’amalah dalam Islam.

## Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, secara prinsip fintech  lending adalah  bentuk  transaksi  pinjam  meminjam  uang  yang  sama  dengan pinjam  meminjam  uang  pada  umumnya,  dan  berlaku  hukum  kontrak/perjanjian,  yang mana  isi  perjanjian  tersebut  mengikat  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kontrak fintech  lending  tersebut.  Perbedaan  ada  pada  penggunaan  tekhnologi  informasi,  yang juga  berimplikasi  pada  perubahan  bentuk  kontrak/perjanjian,  dari  kontrak/perjanjian tertulis  biasa,    menjadi  kontrak/perjanjian  elektronik.  Selanjutnya,  fintech  lending  ini mimiliki  manfaat  dan  resiko.  Manfaat  yang  paling  terlihat  adalah  kemudahan  akses kepada  sumber  modal  bagi  individu,  khususnya  bagi  pelaku  UMKM,  yang  bisa memberikan dampak pada tumbuhnya perekonomian nasional. Adapun resiko yang bisa timbul, dan yang paling rentan terjadi adalah, penyalahgunaan data privasi nasabah oleh penyedia  jasa fintech  lending .  Berdasarkan  poin-poin  tersebut,  maka  secara    Hukum Ekonomi Syari’ah, pada prinsipnya praktek fintech lending ini merupakan perkara yang dibolehkan  oleh  agama,  mengingat  secara  umum  transaksi  keuangan  dalam  islam hukumnya  adalah  boleh,  selama  aspek  kemanfaatannya  bisa  lebih  besar  dari  daripada aspek  resiko/kemudaratannya,  apalagi  bila  resiko/kemudaratannya  bisa  dihilangkan sama sekali.

## Saran
Fintech  lending  ini  merupakan  sebuah  kemustian  dalam  dunia  transaksi keuangan,  sehingga  sangat  perlu  bagi  pemangku  kebijakan,  dalam  hal  ini  OJK  yang menjadi  perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  dan pengendalian,  untuk  dipersenjatai  dengan  kewenangan  kewenangan  yang  dapat mempermudah  upaya  pengawasan  dan  pengedalian  perusahaan  yang  menawarkan fintech  lending  kepada  masyarakat.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  peristiwa  peristiwa yang  sudah  terjadi,  mulai  dari  penerapan  bunga  yang  diluar  ketentuan,  sampai  pada pencemaran  nama  baik  nasabah    yang  terkendala  dalam  melunasi  tanggungan,  bisa ditekan sedemikian rupa, bahkan memungkinkan untuk bisa sampai pada level zero risk.

## Fintech Lending Sebagai Objek Hukum

## Daftar Pustaka
Al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz. Fath Al-Mu’in 2 . Diterjemahkan oleh Abu Hiyadh. Surabaya: AlHidayah, t.t.
Bimo,  Widhi  Ariyo,  dan  Alvin  Tiyansyah.  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending).” Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan 7, no. 1 (1 April 2019): 16.
Budiman,  Farid.  “Karakteristik  Akad  Pembiayaan  Al-Qardh  Sebagai  Akad  Tabarru’.” Yuridika Vol 28, no. No. 3 (7 Desember 2013).
Cahyadi, Ady. “MENGELOLA HUTANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 4, no. No. 1 (8 April 2014).
Chrisinta,  Intan  Vaudya,  dan  I  Gusti  Ngurah  Parwata.  “Kajian  Yuridis  Terhadap Perlindungan  Konsumen  Pinjaman  Online  Di  Indonesia  Ditinjau  Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018.” Jurnal Kertha Semaya Vol. 8, no. No. 4 (2020).
DIRJEN  Badan  Peradilan  Agama. Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah .  Revisi.  Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
Hendriyani,  Chandra,  dan  Sam  un  Jaja  Raharja.  “Strategi  Agilitas  Bisnis  Peer-To-Peer Lending  Startup  Fintech  Di  Era  Keuangan  Digital  Di  Indonesia.” AdBispreneur Vol. 4, no. No. 1 (10 Juni 2019).
Istiqamah,  Istiqamah.  “Analisis  Pinjaman  Online  Oleh  Fintech  Dalam  Kajian  Hukum Perdata.” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan  Hukum 6, no. 2 (31 Desember 2019).
Krismantara,  Gede  Widhiadnyana.  “Tinjauan  Wewenang  Penyelenggara  Pinjaman Online  Atas  Pengumpulan  Data  Sensitif:Studi  Kebijakan  Privasi  Uangteman.” Jurnal Kertha Semaya Vol. 8, no. No. 2 (2020).
Tribunnews.com.  “Kronologi  Nasabah  Pinjaman  Online  Rp  1  Juta,  Denda  Rp  30  Juta
Sebulan hingga Fitnah ‘“Rela Digilir.” Diakses
9 Juni 2020.
https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah- pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir.
Media,  Kompas  Cyber.  “Kantor  Pinjaman  Online  Digerebek,  Berikut  Deretan  Kasus Penipuan  Fintech  Ilegal  Halaman  all.”  KOMPAS.com.  Diakses  9  Juni  2020. https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/25/194500865/kantor- pinjaman-online-digerebek-berikut-deretan-kasus-penipuan-fintech.
Moh. Nurul Qomar. “Konsep Biaya Hutang Dalam Keuangan Islam.” AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol. 1, no. No 1 (2013).
Nugroho,  Hendro.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Transaksi  Pinjaman Online.” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7, No. 2 (2020).
Nurmantari,  Ni  Nyoman  Ari  Diah,  dan  Nyoman  A.  Martana.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Data  Pribadi  Peminjam  Dalam  Layanan  Aplikasi  Pinjaman  Online.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 8, no. 12 (6 November 2019).
OJK. “FAQ Fintech Lending.” OJK, 2019.
———. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” OJK, 2016.
———.  “Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.” OJK, 2018.
Rachmat, Syafe’i. Fiqh Muamalah . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
Rakyat,  Pikiran.  “6  Deretan  Kasus  Pinjaman  Online,  Jangan  Sampai  Jadi  Korban Selanjutnya!  -  Pikiran-Rakyat.com.”  Diakses  9  Juni  2020.  https://www.pikiran- rakyat.com/advertorial/pr-01311000/6-deretan-kasus-pinjaman-online-jangan- sampai-jadi-korban-selanjutnya.
Romadhona,  Suci,  Muhammad  Zilal  Hamzah,  dan  Eleonora  Sofilda.  “Fintech  Peer-To- Peer Lending Sebagai Peluang Peningkatan Umk Di Indonesia.” Media Ekonomi Vol. 26, no. No. 2 (18 Agustus 2019).
Rukiah. “Implementasi Sifat Ta’awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al –Qardh.” Studi Multidisipliner Vol. 6, no. No. 1 (2019).