## DILEMA KEWARGAAN KELOMPOK MINORITAS: STUDI KASUS SUKU BAJO DI NUSA TENGGARA TIMUR
Nila Sastrawati 1 , Abu Bakar 2
UIN Alauddin Makassar
1 nila.sastrawati@uin-alauddin.ac.id 2 abu.bakar@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRACT
This paper discusses the issue of citizenship of the Bajo ethnic minority group on Kera Island, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province. The general question in this study is what are the implications of state politics for citizenship in the case of the Bajo tribe on Kera Island?. To answer this question, the concept of citizenship is used as an analytical tool. This research uses qualitative research, with a case study research design. This research concludes that the Bajo people as a minority group in East Nusa Tenggara find themselves in a dilemma. On the one hand, the state considers the Bajo people on Kera Island as squatters who are not entitled to citizenship status, therefore they do not get their rights, especially with regard to basic services. But on the other hand, the Bajo people are still involved in the electoral process to determine people’s representatives. In this condition, the Bajo people feel that their citizenship status is only given as long as it relates to the interests of the state and is forgotten again when the state no longer has an interest.
Keywords: Citizenship Politics; Minority Groups; Bajo

## ABSTRAK
Tulisan ini mendiskusikan masalah kewargaan kelompok minoritas suku Bajo di Pulau Kera, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun pertanyaan umum dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi politik negara untuk kewargaan dalam kasus suku Bajo di Pulau Kera?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan konsep kewargaan (citizenship) sebagai alat analisis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan desain penelitian studi kasus (case study) . Penelitian ini berkesimpulan bahwa orang-orang Bajo sebagai kelompok minoritas di Nusa Tenggara Timur mendapati dirinya dalam kondisi dilematis. Di satu sisi, negara menganggap orang-orang Bajo di Pulau Kera sebagai penduduk liar yang tidak berhak mendapatkan status kewargaan, karena itu mereka tidak mendapatkan hak-haknya terutama berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun di sisi yang lain, orang-orang Bajo tetap dilibatkan dalam proses elektoral untuk menentukan wakil-wakil rakyat. Pada kondisi ini, orang Bajo merasa bahwa status kewargaan mereka hanya diberikan sepanjang berhubungan dengan kepentingan negara dan kembali dilupakan ketika negara tidak lagi berkepentingan.
Kata Kunci: Politik Kewargaan; Kelompok Minoritas; Bajo

## PENDAHULUAN
Sejak merdeka hingga hari ini, Indonesia masih saja berkutat pada persoalan pembentukan identitas nasional dan status keanggotaan sebagai warga negara (Paskarina, 2016). Tata aturan dan norma inklusi dan ekslusi memberi batas-batas keanggotaan dan pada saat yang sama menjadi pijakan dalam mendefinisikan siapa yang mendapatkan hak-hak nya dan siapa yang tidak (Hanif, 2012). Batas-batas demikian, menjadi akar pengidentifikasian keanggotaan yang  diperparah
karena dibangun dari konsepsi etnisitas dan komunalisme yang merangsek masuk ke dalam pengelolaan negara dan mengabaikan konsepsi kewargaan Indonesia yang utuh (Qodir, 2016). Identifikasi  keanggotaan  menjadi  sekat  yang melahirkan pengelompokan antara minoritas dan mayoritas (Fadhli, 2014).
Studi tentang politik kewargaan dan kelom- pok minoritas bukanlah hal baru di Indonesia.
Kendati demikian  studi ini masih penting di- lakukan untuk melacak pemaknaan dan praktik kewargaan terutama pasca Orde Baru. Beberapa studi telah dilakukan, di antaranya Caroline Paskara. Carolina Paskara (2016) menekankan bahwa ada pemaknaan yang berbeda tentang kewargaan di setiap periode dalam babakan republik ini. Melalui pendekatan wacana, Paskara mencoba membongkar konsepsi kewargaan di Indonesia. Bahwa defenisi dan ruang lingkup kewargaan terus mengalami perkembangan se- cara dinamis dan berkontestasi diseputar wacana dominan antara kerangka konseptual civic repub- likan dan liberal. Sejalan dengan Paskara, dalam monografnya Eric Hiariej, Rizky Alif Alvian, Muhammad Irfan Ardhani dan Agustinus Moruk Taek (2016) menguraikan secara runut dengan pendekatan historis. Bahwa politik kewargaan sejatinya telah eksis sejak masa kolonial yang ditandai dengan munculnya sejumlah tokoh pergerakan yang menuntut rekognisi dan distribusi kesejahteraan secara adil. Walaupun pemerintah Hindia-Belanda meresponnya secara persuasi, namun tidak jarang mem- berikan respon koersif yang ditandai dengan penangkapan terhadap tokoh-tokoh pergerakan yang dianggap berpengaruh kala itu. Sekalipun demikian, tuntutan politik kewargaan yang adil tetap bergema atau apa yang dibahasakan oleh Hiariej, dkk. sebagai “kewargaan dari bawah”.
Tahun 1990-an politik kewargaan kem- bali menggema bersamaan dengan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), ketidakadilan, diskriminasi dan sebagainya. Pada akhirnya, tuntutan-tuntutan ini ikut berkontribusi atas kejatuhan Soeharto di tahun 1998. Sekalipun gerakan politik kewargaan ini menjadi salah satu katalisator bagi runtuhnya Orde Baru dan mendorong demoktratisasi di Indonesia, nyatanya pada saat transisi politik berlangsung justru gerakan ini dipukul mundur dengan maksud tetap dapat dikendalikan oleh rezim yang berkuasa(Hiariej, Alvian, Ardhani, & Taek,
2016). Karena itu, kelompok minoritas yang di- perlakukan buruk di masa Orde Baru sama sekali tidak berubah walaupun era telah berganti. Hanya saja, jika di masa Orde Baru yang paling terdepan dalam melakukan pelanggaran HAM kepada kelompok minoritas adalah penguasa (negara), justru di masa Reformasi yang banyak terlibat adalah aktor non-negara yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu dengan membawa bendera identitas. Hal ini juga dipertegas oleh Azyumardi Azra bahwa sektarianisme agama dan sosial-politik meningkat sejak demokrasi liberal diterapkan pada 1999 di Indonesia (Fadhli, 2014).
Posisi dan status kelompok minoritas yang rentan, diperlukan satu upaya perlindungan teru- tama perlindungan hukum bagi mereka. Apalagi Indonesia mengakui hak kelompok minoritas dengan prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika. Namun demikian, menurut Risdiarto bahwa un- tuk perlindungan kelompok minoritas diperlukan satu kebijakan yang bersifat inklusif, kebijakan integrasi kelompok minoritas ke masyarakat may- oritas serta pendidikan bagi anak-anak di sekolah dasar mengenai pluralisme. Begitupun dengan narasi kebangsaan yang tertulis dalam lembaran sejarah, juga perlu menulis ulang sejarah bangsa untuk mempertanyakan kembali apa yang me- nyebabkan sebuah negara-bangsa bersepakat memiliki sebuah identitas tunggal (Risdiarto, 2017). Oleh karenanya, dalam kerangka pembe- laan dan keberpihakan pada kelompok minoritas diperlukan kebijakan yang didasarkan pada model multikulturalisme yang bertumpu pada pengakuan atas hak warga negara secara kolektif sebagai kelompok-kelompok yang ada (Wahyudi, 2015). Suatu kebijakan publik yang menjamin kesetaraan bagi kelompok minoritas yang rentan sebagai korban eksklusi yang dipaksakan (Sirait, 2019).
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah politik kewargaan dan kelompok minoritas di Indonesia masih relevan untuk didis-
kusikan. Kasus suku Bajo 1 di Pulau Kera adalah contoh kasus bagaimana persoalan kewargaan belum selesai walau dua dekade Reformasi telah berlalu. Kisah orang-orang Bajo di Pulau Kera hanya bagian kecil dari persolan-persoalan kewargaan di Indonesia pasca Orde Baru. Orang Bajo sebagai kelompok minoritas di Nusa Teng- gara Timur, mendapati dirinya dalam kondisi dilematis. Di sisi lain mereka lahir dan tumbuh di wilayah Indonesia dan orang tua atau leluhur mereka adalah bagian dari patriot-patriot yang berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, terutama di tanah Timor. Namun di lain sisi, sejak Indonesia merdeka dan keluarnya aturan negara tentang status Teluk Kupang seb- agai daerah wisata, kehidupan orang-orang Bajo di Pulau Kera semakin terpinggirkan. Keberadaan mereka dianggap sebagai penduduk liar yang tidak memilik hak sama sekali atas Pulau Kera.
Penelitian tentang kewargaan kelompok minoritas suku Bajo menjadi penting dilakukan untuk malacak bagaimana mereka diperlakukan dan bagaimana memandang atau mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari warga negara. Studi ini, sekalipun pijakannya atau perspektif yang digunakan tidak bergeser dari studi-studi di atas, hanya saja yang membedakan adalah bahwa studi ini fokus pada identitas etnisitas ketimbang identitas keagamaan seperti tulisan Wahyudi (2015) dan Sirait (2019).
Untuk mengkerangkai tulisan ini, kami akan berusaha menjawab pertanyaan umum bagaimana implikasi politik negara untuk kewargaan dalam kasus suku Bajo di Pulau Kera?. Pertanyaan umum ini akan diturunkan menjadi dua pertan- yaan kunci; Bagaimana logika negara dalam memandang keberadaan kelompok minoritas suku Bajo di Pulau Kera?. Bagaimana suku Bajo memaknai kewargaan mereka di tengah keterbatasan pelayanan publik?.

## Memaknai Kewargaan
Untuk menjawab pertanyaan di atas, diperlukan pemaknaan bersama tentang apa yang dibayang- kan sebagai kewargaan ( citizenship) . Pada kasus tertentu, antara kewargaan dan kewarganegaraan seringkali dipergunakan sebagai konsep yang sama. Sehingga penggunaan kedua istilah terse- but dipergunakan secara bergantian. Kewargaan dipahami sebagai konsep yang pada kenyata- annya sering didefinisikan secara beragam. Misalnya kewargaan dipahami sebagai klaim atas hak-hak dasar warga negar atau kewargaan sebagai soal keterlibatan aktif dalam kehidupan publik, sementara lainnya mengutamakan keang- gotaan dalam komunitas politik sebagai basis isu utama (Hiariej, Alvian, Ardhani, & Taek, 2016). Sedangkan kewarganegaraan lebih kepada status keanggotaan individu dalam suatu negara bangsa yang memiliki hak dan kewajiban (Syaiful, 2013).
Jean L. Cohen menjelaskan bahwa secara ringkas, prinsip dan konsep dasar kewargaan dapat diterangkan dalam tiga arena yang luas, yakni: Pertama, kewargaan sebagai prinsip politik berdemokrasi (citizenship as political principle of  democracy) ; Kedua, kewargaan sebagai status yuridis individu sebagai subjek hukum berikut berbagai privilese hak-hak serta kewajiban di dalamnya (juridical status of legal personhood); Ketiga, kewargaan sebagai bentuk keberanggotaan dalam suatu komunitas yang ekslusif dengan basis ikatan sosial yang khas (Robet & Tobi, 2017).
Kemunculan dan perdebatan kembali tentang kewargaan menurut Simon Susen disebabkan setidaknya tiga hal (Robet & Tobi, 2017), yakni; Pertama, konsolidasi neoliberalisme sebagai sebuah ideologi hegemonik dalam masyarakat kontemporer. Implikasi dari konsolidasi neo liberalisme ini menemukan bentuknya ketika negara sebagai medium politik berpihak pada
1    Istilah Bajo dalam ragam kepustakaan disebut  “Badjaw”, “Badjao”, “Bajao” dan “Bajau” (Lihat misalnya, Miller, 2011). Keberagaman penyebutan tersebut pada dasarnya membicarakan entitas yang sama, yakni orang-orang Bajo yang dikenal sebagai pengembara laut. Hanya saja jika menggunakan kategori yang digunakan Francois-Robert Zacot tentang Bajo Sama’ dan Bajo Bagai, maka artikel ini lebih kepada menjelaskan Bajo Bagai, yakni suku Bajo yang telah tinggal di daratan namun tetap memiliki mata pencaharian di laut. Hal ini kebalikan dari Bajo Sama’ yang masih tinggal di atas perahu atau  tinggal di rumah yang dibangun di atas laut (Zacot, 2008).
kepentingan kapital dan pada saat yang sama mengabaikan kepentingan dan hak-hak warga negara. Pada konteks inilah pertanyaan mengenai kewarga negaraan itu muncul.
Kedua, kondisi pasca-sosialisme atau pasca-komunisme. Berakhirnya Perang Dingin di antara dua kekuatan besar dunia, Uni Soviet dan Amerika Serikat menandai semakin kokohnya ideologi liberalisme yang tahan uji dan pada saat yang sama gagasan demokrasi dicangkokkan ke dalam masyarakat diberbagai belahan dunia tanpa melihat keberagaman dan kekhasan masyara- katnya. Kondisi ini melahirkan perdebatan baru tentang identitas dan hak sebagai warga negara, seiring kemunculan negara-negara baru. Ketiga, munculnya politik multikulturalisme. Migrasi antar daerah dan negara, telah menyebabkan percampuran yang saling mengisi satu sama lain antara etnis atau kelompok yang melahir- kan hibridisasi kebudayaan. Interaksi demikian lambat laun memunculkan perdebatan batas-batas identitas, persamaan dan hak-hak yang mesti dijamin oleh negara.
Pada perkembangannya, secara garis besar terdapat dua tradisi analisis kewargaan, yakni  tradisi liberal dan tradisi komunitarianisme (Kymlicka, 2001; Putri, 2012). Liberalisme dan komunitarianisme adalah dua konsep yang saling berkontestasi secara ideologis di ranah politik apapun. Hal ini disebabkan basis liberalisme yang bertumpu pada otonomi individu, sedangkan ba- sis komunitarianisme bertumpu pada kolektifitas. Dalam liberalisme, otonomi individu adalah titik poin, di mana setiap individu memiliki otonomi penuh terhadap dirinya sendiri sebagai prasyarat kebebasan untuk bertindak. Sebagai salah satu kekuatan wacana yang kuat dalam membentuk makna kewargaan, liberalisme mengutamakan hak-hak individu untuk membentuk, merevisi, dan  mengejar  definisi  mereka  sendiri  tentang kehidupan yang baik, dalam batasan tertentu yang dikenakan untuk penghormatan dan mem- pertimbangkan hak-hak orang lain. Dengan basis hak-hak individu tersebut, maka konsep ini berfokus pada kesetaraan, atau kemampuan dari semua orang-khususnya mereka yang secara historis terpinggirkan dan kelompok tertindas un- tuk sepenuhnya melaksanakan kebebasan mereka dalam masyarakat (Abowitz & Harnish, 2006). Kesimpulannya, hak merupakan perhatian utama
yang menjadi penekanan pandangan liberalisme terhadap kewargaan.
Sumber legitimasi kewargaan negaraan menurut pandangan liberal berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan pada hak dasar dan hak konstitusional (Putri, 2012). Hak dasar adalah hukum alam yang bersumber dari pengakuan Tuhan terhadap eksistensi manusia, sedangkan hak konstitusional adalah legitimasi formal dari hukum tertulis yang dikeluarkan oleh negara sebagai pemegang otoritas kekuasaan. Sebaliknya, pada diskursus komunitarianisme, kolektifitas merupakan basis utama dengan ide bahwa manusia sebagai makhluk sosial cender- ung untuk hidup dalam komunitasnya.
Komunitarianisme tersebut terbentuk berdasarkan identitas yang sama, territorial yang sama, kepentingan yang sejenis, ataupun nilai-nilai yang merekatkan individu menjadi suatu komunitas. Proses historis dan sosialisasi kemudian menciptakan kondisi di mana terjadi penguatan identitas dan karakter kelompok. Berdasarkan hal tersebut, komunitarianisme berangkat dari proses sosialisasi yang berlang- sung secara terus menerus dari komunitas (ma- syarakat) yang akan menciptakan kesegaraman karakter anggotanya. Sehingga otoritas terletak pada komunitas bukan individu, yang kemudian menjadi dasar pengabilan keputusan atas nama komunitasnya (Putri, 2012). Jika liberalisme menjadikan hak ( rights ) sebagai perhatian utama, maka komunitarianisme menggunakan basis kebersamaan dalam komunitas ( belongingness ) sebagai logika utama. Walaupun komunitarian- isme menempatkan komunitas atau kelompok sebagai basis utama, namun tidak selamanya melahirkan eksklusi sosial terhadap kelompok lain. Hanya saja pada tataran praktis terutama di Indonesia, seringkali kebijakan pemerintah justru menguatkan posisi kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Pada kasus ini, Putri (2012) menyebutkan sebagai denizhenship, dimana secara ideal kebijakan untuk kepentingan setiap individu tanpa melihat kelompoknya (lib- eral), namun implikasi kebijakan menyebabkan penyangkalan terhadap kelompok atau komunitas tertentu (komunitarianisme). Model kebijakan demikian dapat kita temukan pada kasus suku Bajo di Pulau Kera.
Will Kymlicka kemudian merangkum perde- batan liberal-komunitarian. Secara sederhana, perdebatan dasarnya berkisar pada prioritas kebebasan individu. Liberal bersikeras bahwa individu harus bebas untuk menentukan konsepsi mereka sendiri tentang kehidupan yang baik, dan menyambut baik pembebasan individu sebagai status yang dianggap azali atau warisan. Liberal berpendapat bahwa individu secara moral ada sebelum masyarakat: masyarakat penting hanya karena memberikan kontribusi untuk kesejahter- aan individu-individu yang membentuk masyara- kat. Sementara komunitarianisme menyangkal konsep tentang otonomi individu. Komunitarian melihat masyarakat sebagai embedded (tertanam) dalam peran sosial tertentu. Diri kita yang ter- tanam tersebut tidak membentuk dan merevisi konsepsi masyarakat tentang kehidupan yang baik, melainkan, masyarakat mewarisi cara hidup yang mendefinisikan kebaikan untuk individu. Bukannya melihat praktik kelompok sebagai produk pilihan individu, komunitarian melihat individu sebagai produk dari praktik-praktik sosial. Sebuah komunitas yang sehat menjaga keseimbangan antara pilihan individu dan per- lindungan dari cara komunal hidup, dan berusaha untuk membatasi sejauh mana individu dapat mengikis komunitas (Kymlicka, 2001).
Terlepas dari perdebatan Liberal-Komunitar- ian, yang bertumpu pada hak individu atau hak komunitas. Hal penting yang perlu diperhatikan bagaimana negara memosisikan diri dalam relasi kekuasaan dengan warga negara. Apakah negara demokrasi yang memperluas kebebasan individu akan memberikan jaminan pada kelompok mi- noritas baik basisnya pada pengakuan hak-hak individu atau hak-hak kelompok atau justru menjadi otonom dan mengabaikan kepentingan warga negara? Jangan-jangan apa yang dibayang- kan oleh George Agamben bahwa justru negara demokrasi yang dibayangkan dapat melindungi hak-hak warga negara dari sikap-sikap ketidaka- dilan, diskriminasi dan pengesampingan hidup, justru terkadang menjadikan keadaan-kedaruratan atau apa yang disebut Agamben sebagai State of Exception sebagai dalih atas pengabaian hak yang seharusnya melekat pada diri warga negara (Sudibyo, 2019).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan desain penelitian studi kasus ( case study ). Pendekatan kualitatif dapat membantu memahami secara lebih mendalam dan menginterpretasi apa yang ada di balik peristiwa-peristiwa, latar belakang, pemikiran yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana mereka meletakkan makna pada peristiwa yang terjadi (Creswell, 1994). Semen- tara desain studi kasus ( case study ) dipilih karena penelitian ini berkenaan dengan satu fase spesifik atau memiliki kekhasan tersendiri terkait dengan fenomena kontemporer yang terjadi. Olehnya itu, melalui studi kasus dapat dipelajari secara inten- sif, detail dan mendalam tentang latar belakang keadaan/peristiwa  secara apa adanya ( given ) (Aziz, 2008, Yin, 2005) Dengan metode ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang luas dan mendalam tentang kehidupan suku Bajo di Pulau Kera Nusa Tenggara Timur.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Desember 2020 dan yang menjadi tem- pat penelitian adalah di Pulau Kera, Kecamatan Semau, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun sejatinya proses penelitian ini sudah dimulai sejak tahun 2019, guna mencari data awal untuk menentukan tema dan masalah yang akan diteliti. Adapun pelaksanaan penelitian efektif dilakukan mulai bulan Maret 2020 hingga akhir bulan Desember 2020. Dalam upaya memperoleh data, penulis melakukan observasi dan wawa- ncara yang melibatkan pemerintah setempat, penduduk Bajo serta aktor-aktor negara yang terlibat dalam proses advokasi. Seperti, Camat, RT, Tokoh Masyarakat Bajo, dan aktivis.
Analisis data dilakukan melalui cara reduksi data dengan menelaah melalui penselek- sian, pemfokusan dan penyederhanaan serta mengabstraksikan data kasar yang telah dimiliki. Selanjutnya data yang telah direduksi, dianalisis dengan berpedoman pada alur teoretik, kemu- dian diklasifikasikan atau dikategorikan menurut urutan pembahasan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Dari data yang telah dianalisis maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan - kesimpulan yang terkait dengan temuan lapangan atau hasil penelitian yang dilakukan.

## Sejarah Kedatangan Suku Bajo di Pulau Kera
Perjumpaan penulis dengan orang-orang Bajo di Pulau Kera adalah pintu masuk untuk memahami bagaimana kehidupan suku Bajo sebagai “warga negara” Indonesia secara de facto. Namun me- nimbulkan perdebatan yang serius ketika status kewargaan ini ditarik ke dalam perdebatan yang sifatnya normatif tentang syarat formal menjadi warga negara. Apalagi diperhadapkan pada bagaimana negara memperlakukan mereka sebagai orang Bajo yang secara kuantitas mereka minoritas di tengah kelompok mayoritas. Secara imajinatif dapat digambarkan seperti keberadaan Pulau Kera di tengah-tengah Teluk Kupang, sendiri, berjarak tanpa keberadaan fasilitas apa- pun selain rumah Tuhan.
Sejarah awal kedatangan orang Bajo menginjakkan kaki di Pulau Kera sejauh ini ma- sih diperdebatkan. Hal ini dikarenakan minimnya literatur yang mengkaji ihwal kedatangan orang Bajo di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Kera. Namun yang pasti bahwa kuburan kuno leluhur orang Bajo diperkirakan sudah ada sejak tahun 1912 di Pulau Kera, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kendati demikian, masih tidak jelas bagaimana kehidupan orang Bajo di tahun-tahun itu sampai awal Indonesia merdeka. Menurut Arsyad, ketika dia pertama kali mengin- jakkan kaki di tahun 1979, belum ada sama sekali rumah permanen kecuali gubuk-gubuk sementara yang biasa digunakan oleh orang Bajo saat musim
pencarian ikan dan ditinggalkan lagi saat musim ombak tiba. Namun saat ini, yang mendiami Pulau Kera kebanyakan orang Bajo yang asalnya dari kecamatan Selamu-Kupang, Sulawesi Teng- gara, Rote dan Maumere.
Menurut keterangan Naseng Rabbani (dalam Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia, 2012), bahwa nenek moyang penduduk suku Bajo di Pulau Kera berasal dari Sulawesi Tenggara. Ke- datangan mereka karena diundang oleh Raja Ku- pang Nesneno untuk mengajari masyarakat Timor melaut dan mengelola hasil tangkapan. Penyataan Naseng Rabbani sejalan dengan temuan Yahyah dan Hairati Arfah, yang menyatakan bahwa Pulau Kera pertama kali dihuni oleh etnis Bajo dan Bugis dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (Yahyah & Arfah, 2009).
Namun agak berbeda dengan penuturan Hamdan Saba kepada penulis yang menyatakan bahwa Pulau Kera ditemukan pertama kali oleh orang Makassar yang bernama Daeng Baco dan Daeng Assing pada medio 1900an (Saba, 2020). Belum jelas apakah kedua orang ini suku Bajo atau suku Bugis-Makassar. Jika melihat namanya, Daeng biasanya merujuk kepada etnis Bugis-Makassar. Sementara menurut Ouma yang dikutip oleh Mohamad Yani Pehang menjelaskan bahwa orang Bajo pertama yang pindah ke Pulau Kera yakni Maliang dan Raituang dari Mangga- rai. Kehadiran kedua orang ini menandai migrasi suku Bajo pada tahun-tahun berikutnya (Pehang, 2017).
Sumber: Google Maps, 1 Agustus 2021. Gambar 1. Lokasi Pemukiman Suku Bajo di Pulau Kera
Informasi yang berbeda-beda ini coba penu- lis pertanyakan kepada Arsyad selaku orang yang dituakan saat ini. Namun Arsyad sendiri tidak memberikan jawaban pasti siapa yang pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Kera. Sekalipun demikian, Arsyad menyatakan bahwa yang jelas orang Bajo sudah menginjakkan kaki di Pulau Kera jauh sebelum Indonesia merdeka. Arsyad sendiri menyadari bahwa kekurangan mereka saat ini adalah tidak adanya tradisi tulis dalam kehidupan Bajo yang membuat sejarah mereka menjadi kabur dan tidak jelas. Mereka hanya mengandalkan tradisi oral atau lisan dalam men- tranmisikan informasi dari generasi ke generasi.
Arsyad sendiri datang ke Pulau Kera pada tahun 1979 karena pesan leluhurnya agar ia menginjakkan kaki di Pulau Kera yang pernah didiami oleh leluhurnya (Arsyad, 2020). Pesan inilah yang kemudian memantapkan keputusan- nya untuk menetap di Pulau Kera. Walaupun pada saat itu belum ada rumah permanen orang Bajo, yang ada hanya semi permanen yang didirikan secara musiman oleh orang-orang Bajo yang melaut di sekitaran Teluk Kupang kala itu.
Hamdan Saba menetap di Pulau Kera pada tahun 1998 saat Indonesia mengalami peruba- han politik. Hamdan sendiri bukan orang Bajo, melainkan orang Rote yang menikah dengan perempuan Bajo. Kedatangan Hamdan ke Pulau Kera karena situasi sosial yang kacau di sekitaran Kupang. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 30 November 1998 telah terjadi kerusu- han di Kota Kupang  yang berkaitan dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Beberapa bangunan ikut terbakar, terutama yang dianggap berkaitan dengan umat Islam seperti masjid, Kantor Pengadilan Agama, Universitas Muhammadiyah Kupang, rumah-rumah muslim yang kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan (As’ad, 2005). Akibat kerusuhan tersebut, banyak orang Bajo memilih eksodus keluar kota Kupang terutama orang Bajo dan memilih menetap di Pulau Kera. Pulau Kera dianggap lebih aman karena terpisah dari Kota Kupang dan akses ke pulau tersebut sangat terbatas, sehingga potensi konflik sangat minim (Saba, 2020).
Hamdan Saba hanya segelintir orang yang menetap di Pulau Kera akibat konflik. Sementara
yang lain, memilih menetap di Pulau Kera karena cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah. Sebagaimana Andi Sinring, ia berasal dari Sulawesi Tenggara dan memilih menetap di Pulau Kera. Terlepas simpang-siurnya informasi tentang sejarah awal kedatangan orang Bajo di Pulau Kera, yang jelas bahwa salah satu penanda keberadaan orang Bajo di Pulau Kera adalah kuburan tua yang sudah ada sejak 1912.

## Kehidupan Suku Bajo di Pulau Kera
Sejauh ini, jumlah orang Bajo di Pulau Kera ada sekitar 116 Kepala Keluarga yang dibagi ke dalam satu RW dan dua RT. Pembentukan unit pemerintahan terkecil ini dilakukan pada tahun 2014 menjelang pemilihan umum (Pemilu), dimana Pulau Kera dibagi menjadi satu RW dan dua RT yang secara administratif bagian dari Dusun I Desa Uiasa Kecamatan Semau (Therik, Lusi, & Sandang, 2018). Namun kebanyakan di antara mereka masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dikarenakan mereka dianggap sebagai penduduk liar. Itupun yang mendapatkan KTP masih sekitar 25 Kepala Ke- luarga dan terdaftar sebagai penduduk Kecamatan Selamu bukan sebagai penduduk Kecamatan Semau, yang secara administratif Pulau Kera adalah wilayah desa Uiasa, Kecamatan Semau.
Menurut keterangan Andi Sinring, yang juga sebagai Ketua RT di Pulau Kera, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan KTP bagi warga Bajo di Pulau Kera, kebanyakan dari mereka harus me- manipulasi data. Jadi data yang mereka masukkan diberi keterangan sebagai warga Kecamatan Selamu atau mengaku sebagai keluarga dekat orang-orang Bajo yang menetap di Kecamatan Selamu. Terkadang juga mereka harus mengaku sebagai suku Bajo pendatang dari Pulau Flores atau Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara yang ingin menetap di Kecamatan Selamu un- tuk mencari penghidupan. Mereka sama sekali tidak akan mengaku sebagai warga Bajo Pulau Kera. Hal ini dilakukan untuk menghindari sikap pemerintah setempat yang menganggap penduduk Pulu Kera sebagai penduduk liar. Hanya dengan cara itu, warga Bajo Pulau Kera memungkinkan mendapatkan KTP. Itupun cara pengurusannya tetap dipersulit (Sinring, 2020).
Pengakuan Andi Sinring dibenarkan oleh Hamdan Saba yang juga bertindak sebagai Ketua RW di Pulau Kera. Menurut Hamdan Saba, pengurusan data kependudukan bagi warga Bajo sangat dipersulit. Sejak Hamdan Saba menetap di Pulau Kera yakni tahun 1997 sampai saat ini, yang mendapatkan KTP baru sekitaran 25 Kepala Keluarga. Itupun KTP yang mereka peroleh sudah melewati berbagai cara bahkan sampai memanipulasi data (Saba, 2020).
Sementara itu Arsyad menyatakan kepada penulis bahwa mereka agak dilematis, karena secara wilayah mereka bagian dari Desa Uiasa Kecamatan Semau, tapi ketika mengurus admin- istrasi mereka ke Kecamatan Selamu. Pernyataan Arsyad:
“ Itu benar, nah dua pemerintah ini, Selamu dan Semau tidak ada yang berani mengklaim kita sebagai warganya. Secara kependudukan, mut- lak penduduk Pulau Kera ini adalah penduduk Selamu. Karena sebagian dari kita ini pindahan dari Selamu. Secara hak wilayah memang mereka (Semau) punya. Nah kalau di sini ada penduduk merekakan harusnya klaim sebagai penduduk, nah demikian juga Selamu. Nah kenapa kami ke Selamu, karena kami menyadari di sini pecahan penduduk Selamu. Selama ini memang kami ke Selamu, masalahnya sebagian dapat sebagian tidak. Nah kalau kita mengurus KTP, kita ke- mana?” (Arsyad, 2020) .
Ketiadaan data administrasi bagi keban- yakan warga Bajo di Pulau Kera, menyebabkan warga Bajo kesulitan dalam mengakses segala hal yang berkaitan dengan pemerintah. Termasuk pendidikan bagi anak-anak mereka karena tidak memiliki akte lahir begitupun tidak adanya data keluarga mereka yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik Hamdan Saba, Andi Sinring dan Arsyad merasakan betul bagaimana sulitnya mereka ketika ada warga mereka yang sakit. Karena untuk mengakses fasilitas kesehatan, mereka harus menempuh perjalanan ke Kota Kupang atau ke Kecamatan Selamu, Kabupaten Kupang yang jaraknya terbilang jauh. Belum lagi ketika mereka sampai di rumah sakit, mereka diminta untuk menunjukkan kartu keluarga atau data pengenal lain mereka. Sementara itu, tidak semua warga Bajo yang berjumlah 116 Kepala Keluarga yang memiliki data kependudukan.
Mata pencaharian orang Bajo di Pulau Kera sebagaimana mata pencaharian orang-orang Bajo yang tersebar di kawasan Asia Tenggara, mereka menggantungkan hidup pada laut. Menurut Monk dalam Lochana, dkk., (2011) kebudayaan orang Bajo atau disebut kaum gipsi laut ( sea gypsies ) menempatkan laut sebagai sebagai entitas yang mesti dihormati sekaligus menjadi tempat mereka menggantungkan hidup. Oleh karena itu, pekerjaan utama orang Bajo adalah nelayan yang mengumpulkan hasil laut seperti kerang mutiara, teripang dan ikan. Begitupun orang Bajo di Pulau Kera, mereka berprofesi sebagai nelayan yang mengumpulkan hasil laut diperairan Teluk Kupang lalu dibawa untuk dijual di Kota Kupang.
Kota Kupang yang berhadapan langsung dengan Pulau Kera, bukan sekedar tempat men- jual hasil tangkapan. Namun Kota Kupang juga menjadi tempat memenuhi segala kebutuhan po- kok orang-orang Bajo di Pulau Kera. Kebutuhan air minum dan sembako semuanya diperoleh dari Kota Kupang, hal ini dikarenakan tidak adanya air tawar di Pulau Kera yang dapat digunakan untuk keperluan minum. Sementara keberadaan sumur di Pulau Kera hanya digunakan untuk mandi atau mencuci peralatan rumah tangga dan pakaian karena airnya yang payau.
Dari segi pendidikan, anak-anak Bajo tidak mengenyam pendidikan formal. Hal ini dikarenakan tidak ada sekolah formal didirikan pemerintah di Pulau Kera. Yang ada hanya seko- lah informal yang memanfaatkan serambi mesjid sebagai ruang kelas. Peresmian sekolah informal ini dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018 oleh Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi NTT) dan secara resmi juga menetapkan Pulau Kera sebagai desa binaan Parmusi NTT (Kho- lis, 2018). Sekalipun sekolah informal, namun anak-anak Bajo cukup aktif mengikuti kegiatan pramuka. Ketika penulis kembali ke Pulau Kera pada tanggal 8 Maret 2020, pulau ini hampir kosong ditinggal oleh ibu-ibu rumah tangga yang mengantar anak mereka ke Selamu untuk mengikuti kegiatan pramuka.
Arsyad menuturkan kepada penulis bahwa anak-anak Bajo yang ingin melanjutkan pendid- kan yang sudah dapat mengikuti ujian akhir akan digabung dengan siswa Madrasah Ibtidaiyah yang
dikelola Kementerian Agama Kupang (Arsyad, 2020). Karena sekolah informal hanya sampai ke- las 4 (empat). Sementara itu Usamah mengatakan bahwa Parmusi akan memfasilitasi anak-anak Pu- lau Kera diikutsertakan ujian Paket C di sekolah Hidayatullah Kupang (Kholis, 2018).
Secara ekonomi, sepertinya kemiskinan masih membelenggu orang-orang Bajo di Pulau Kera. Dilihat dari pemukiman mereka, hanya beberapa rumah yang didirikan secara permanen dengan menggunakan batu batako dan atapnya menggunakan seng, sementara yang lainnya menggunakan dinding gedek bambu dan atapnya dari terpal atau atap yang terbuat dari anyaman daun kelapa.
Sementara perempuan Bajo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus rumah tangga. Sekali-kali mereka juga membantu suami mengelola hasil tangkapan. Ada juga se- bagian yang menjadi penjual bahan campuran, seperti istri Andi Sinring. Namun secara umum, posisi perempuan Bajo masih di bawah laki-laki (patriarki). Hal ini berdampak pada posisi dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, hampir semuanya diserahkan pada laki-laki atau suami. Begitupun kepemimpinan dalam unit pemerintahan terkecil, RW dan RW semuanya dipimpin oleh laki-laki. Dalam interaksi, perem- puan Bajo cukup pemalu bila berhadapan dengan orang yang dianggap asing. Ketika penulis kelil- ing di Pulau Kera, menyusuri jalan-jalan setapak diselah-selah rumah orang Bajo, kebanyakan perempuan Bajo memilih masuk rumah ketika melihat penulis. Begitupun ketika penulis jalan bersama Arsyad, kebanyakan perempuan Bajo memilih menghindar saat kami akan berpapasan.

## Relokasi “Penduduk Liar” Orang Bajo
Pada tanggal 28 Januari 1993, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 83/KPTS- II/1993 yang menetapkan Teluk Kupang sebagai Kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL). Pu- lau Kera yang berlokasi di kawasan Teluk Kupang juga menjadi bagian dalam surat keputusan terse- but. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Kupang memasukkan juga Pulau Kera di dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Kupang sebagai kawasan pengembangan pariwisata.
Sebagai tindak lanjut, maka pada tahun 2000 pemerintah Kabupaten Kupang memutuskan untuk merelokasi penduduk Pulau Kera ke Desa Uiasa di Pulau Semau (Dewi & Rehatta, 2016).
Menurut penuturan Jhoni Ukat, Camat Semau kepada penulis bahwa penduduk Pulau Kera akan direlokasi ke Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, kala itu. Namun orang Bajo menolak dengan alasan daerahnya terlalu jauh dari pantai (Ukat, 2020). Padahal menurut Camat Semau, jaraknya hanya sekitar 500-an meter dari pantai. Hal ini juga dibenarkan oleh Gerson Ndolu, Camat Semau Selatan. Camat Semau Selatan menuturkan pada penulis bahwa di Akle sudah disiapkan fasilitas penunjang, seperti rumah dan masjid yang dapat digunakan untuk beribadah. Hanya saja menurutnya, orang Bajo enggan pindah bukan sekedar persoalan jarak karena jaraknya tidak cukup jauh, tapi lebih kepada masalah ongkos atau uang (Ndolu, 2020).
Selain kebijakan relokasi yang menjadi permasalahan oleh orang-orang Bajo yang didasarkan pada surat keputusan dan rencana tata ruang Kabupaten Kupang di atas,  persoalan lain yang dihadapi oleh orang Bajo adalah status kepemilikan tanah di Pulau Kera. Menurut satu sumber menyebutkan bahwa pemilik sah tanah di Pulau Kera adalah keluarga Bisilisin dan sebagian lain milik pemerintah Kabupaten Kupang. Hal ini disampaikan juga oleh Camat Semau, Paulus Ndun, camat sebelum Jhoni Ukat menjabat bahwa kepemilikan secara sah atas Pulau Kera adalah keluarga Bisilisin, yang secara teratur membayar pajak kepada pemerintah (Joey, 2014). Hanya saja menurut sumber ini, bahwa pemanfaatan secara berjangka atas Pulau Kera oleh berbagai pihak telah ada kesepakatan dengan keluarga Bisilisin, termasuk orang-orang Bajo dan Pitoby Grup.
Dikemudian hari Pitoby Grup mengklaim telah membeli Pulau Kera beberapa puluh tahun yang lalu dan akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan resort (Pello, 2017). Hal ini juga dibenarkan oleh Jhoni Ukat bahwa Pulau Kera milik Pitoby Grup (Ukat, 2020). Ketika penulis mengonfirmasi kepada Arsyad selaku orang yang dituakan di Pulau Kera, dia sendiri tidak tahu pasti kebenaran pembelian lahan tersebut. Namun yang pasti bahwa saat ini sudah ada resort yang berdiri walaupun masih sederhana. Menurut
informasi dari Andi Sinring, bahwa ia mendengar informasi dari Kupang bahwa Pitoby Grup tidak membeli lahan di Pulau Kera, melainkan hanya mengontrak (Sinring, 2020). Jadi kebenaran klaim dari Pitoby sejauh ini masih simpang siur.
Dari pihak Pitoby Grup sendiri telah me- nyiapkan tanah di Pariti, Kecamatan Selamu untuk dijadikan tempat relokasi bagi orang Bajo di Pulau Kera (Pello, 2017). Hal ini dilakukan karena orang Bajo menolak pindah ke daerah Akle Kecamatan Semau Selatan yang dianggap jaraknya terlalu jauh ke pantai. Pitoby Grup membeli lahan di Pariti untuk orang Bajo, karena memiliki kepentingan atas pengosongan Pulau Kera yakni pembangunan Pitoby Raya Resort.
Rencana kepindahan ke Akle pada tahun 2003 kala itu ditolak karena jaraknya berkilo-kilo meter dari bibir pantai. Sekalipun Ibrahim Agus- tinus Medah, Bupati Kupang kala itu mengatakan bahwa jaraknya hanya sekitaran 400-an meter, namun setelah disurvei oleh Arsyad ternyata jaraknya sekitar 6 kilometer. Sementara itu, rumah-rumah yang disiapkan di Akle merupakan proyek gagal yang kemudian akan dialihkan kepada masyarakat Bajo. Rumah tersebut juga menempati lahan yang berjangka, dimana setelah jangka waktu kontraknya berakhir maka warga Bajo harus mengosongkan lokasi tersebut. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Arsyad kepada pemilik lahan di Akle. Arsyad mengatakan bahwa karena itu proyek gagal, sehingga kondisi rumah yang disiapkan tersebut tidak jauh beda dengan kandang (Arsyad, 2020).
Setelah penolakan relokasi ke Akle, selanjut- nya orang Bajo akan direlokasi ke Pariti. Namun menurut Arsyad, kondisi Pariti tidak mendukung untuk aktivitas orang Bajo yang mayoritas ne- layan. Di Pariti memang dekat dengan pantai (muara), hanya saja masih banyak buaya di lokasi tersebut sehingga mengkhawatirkan bagi kesela- matan nelayan Bajo untuk beraktivitas. Karena itu, orang Bajo enggan pindah ke daerah tersebut. Belum lagi sarana dan prasarana di Pariti belum memadai (Arsyad, 2020).
Saat ini, Pulau Kera sudah dilirik oleh pengusaha-pengusaha muda dari Tiongkok yang akan berinvestasi untuk pengembangan pariwisa- ta di pulau tersebut. Pada tanggal 7 September
2017, ada sekitar 28 pengusahan dari Tiongkok berkunjung ke Pulau Kera atas undangan Pitoby Grup (Bere, 2017). Menurut innformasi, investor Tiongkok akan berinvestasi sekitar 150 Miliar yang diperuntukan pembangunan Pitoby Raya Resot (Lewokeda, 2017). Namun sejauh ini, re- sort yang ada masih sangat sederhana dan dijaga oleh pengelola dari pihak Pitoby Grup.

## Negara dan Orang Bajo: Politik Pengingkaran
Cerita relokasi warga Bajo di Pulau Kera hanyalah sekian kecil dari berbagai persoalan kewargaan di Indonesia. Orang Bajo sebagai kelompok minoritas di Nusa Tenggara Timur sejauh ini tidak diakui sebagai penduduk sah Pulau Kera. Sekalipun nenek moyang mereka sudah menempati pulau tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun keberadaannya masih saja dianggap sebagai penduduk liar dan karena itu hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia masih belum terpenuhi.
Kebijakan relokasi adalah satu metode yang digunakan pemerintah Kabupaten Kupang untuk memaksakan kehendaknya dalam proses pengembangan pariwisata yang bekerjasama dengan pengusaha untuk menyingkirkan orang- orang Bajo yang telah hidup lama di Pulau Kera. Karena keengganan orang-orang Bajo untuk pin- dah, tekanan pemerintah dimaksimalkan dengan mengabaikan hak-hak dasar orang Bajo untuk mendapatkan pelayanan paling dasar sebagai warga negara. Sejauh ini, belum ada pelayanan kesehatan dan pendidikan di Pulau Kera, padahal orang Bajo sebagaimana warga negara Indonesia yang lain berhak untuk mendapatkan hak-haknya.
Ketika penulis mempertanyakan hak-hak orang-orang Bajo di Pulau Kera kepada Camat Semau, Jhoni Ukat mengatakan bahwa orang- orang Bajo di Pulau Kera adalah penduduk liar (Ukat, 2020). Istilah “Penduduk Liar” oleh Jhoni ukat dapat dipahami karena status Pulau Kera di- anggap sebagai pulau tanpa penghuni atau pulau kosong oleh pemerintah Kabupaten Kupang. Jadi bukan karena ketiadaan KTP mereka sehingga dianggap sebagai penduduk liar, justru dari “penduduk liar” inilah menjadi salah satu alasan mengapa orang-orang Bajo di Pulau Kera tidak
mendapatkan KTP dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
Secara implisit bahwa dengan status mereka yang tidak begitu jelas, maka orang-orang Bajo tidak dapat menuntut hak-hak kepada negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kupang. Padahal dalam konstitusi Indonesia, setiap warga negara memiliki hak dan harus diperlakukan sama. Tentunya orang-orang Bajo di Pulau Kera juga harus diperlakukan sama oleh pemerintah sebagaimana warga negara yang lain. Namun faktanya di lapangan, orang Bajo diperlakukan selayaknya bukan sebagai warga negara Indo- nesia. Keadaan ini sudah berlangsung bertahun- tahun sejak Indonesia merdeka.
Jika ini ditarik ke dalam diskursus ke- wargaan, maka apa yang dibayangkan sebagai denizhenship oleh Putri (2012) menemukan bentuknya. Bahwa kebijakan pengembangan pariwisata Teluk Kupang dibangun atas dasar ke- pentingan bersama penduduk Kabupaten Kupang tanpa memandang kelompok dan identitasnya. Implikasi dari kebijakan ini justru menyebabkan kelompok Bajo tereksklusi. Orang Bajo yang dianggap sebagai penduduk liar, secara tidak langsung dianggap bukan bagian dari komunitas yang dapat memperoleh hak-haknya.
Pengingkaran atas keberadaan orang Bajo di Pulau Kera pada situasi yang berbeda agak paradoks. Dalam hal pelayanan dasar dan bersifat publik, negara absen untuk memberikan pelayanan yang menjadi hak orang-orang Bajo. Namun pada saat pemilihan umum, orang-orang Bajo tiba-tiba diakui sebagai warga negara dan dilibatkan dalam pemilihan umum. Orang-orang Bajo diajak berpartisipasi untuk menentukan dan memilih calon-calon pejabat publik, yang pada akhirnya tidak pernah memikirkan nasib mereka.
Jika mengikuti logika Bellamy bahwa setiap orang yang dapat mengikuti pemilihan umum dan memberikan hak suaranya untuk menen- tukan atau memilih wakil-wakil rakyat yang akan menduduki jabatan publik, dapat diang- gap memiliki status kewarganegaraan (Syaiful, 2013). Jadi status kewargaan ditentukan oleh hak memilih dalam proses pemilihan umum. Namun demikian, orang-orang Bajo yang terlibat dalam proses pemilihan umum tidak memiliki status
kependudukan yang jelas karena mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk mengurus KTP saja mereka dipersulit, kalaupun ada yang berhasil mendapatkan KTP, itupun karena mereka memanipulasi data dan mengaku sebagai warga pendatang yang akan menetap di Kecamatan Selamu. Orang Bajo tidak akan men- gaku sebagai penduduk Pulau Kera. Sepanjang mereka mengaku sebagai penduduk Pulau Kera, maka mereka tidak akan mendapatkan KTP.
Sikap negara yang mendua ini telah memberi luka bagi orang-orang Bajo. Arsyad mengatakan bahwa negara hanya butuh suara mereka, tapi tidak menginginkan keberadaan mereka di Pulau Kera (Arsyad, 2020). Bertahun-tahun pula mereka menunggu realisasi janji-janji para calon legislatif yang akan memperjuangkan nasib mereka, namun nyatanya pasca pemilihan umum mereka dilupakan.
Dalam peristiwa ini, negara membangun demarkasi antara siapa yang mendapatkan hak dan siapa yang tidak. Demarkasi ini ditentukan pada kepemilikan kartu kependudukan, kartu yang akan mendefinisikan posisi warga dalam struktur negara. Manusia yang tidak memiliki kartu kependudukan maka secara ekplisit tidak dapat mengklaim hak-hak, sekalipun dalam konstitusi secara inheren telah digariskan hak-hak mereka. Namun pada situasi yang lain, negara sebagai institusi berdaulat berhak memberikan kelonggaran sekaligus pemaksaan untuk terlibat dalam suksesi jabatan publik atas nama konstitusi.
Sikap demikian, menempatkan orang-orang Bajo dalam situasi yang tidak menentu. Negara dengan seenaknya dapat mengatur dan melong- garkan aturan-aturan sepanjang dapat mengun- tungkan bagi proses politik yang dianggap urgen, namun menutup secara rapat jika sudah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan dasar dan publik. Orang Bajo tidak dapat menuntut secara lebih kepada negara untuk dilayani, karena posisi mereka dalam relasi negara-warga negara tidak terikat secara ketat yang dibuktikan oleh kartu kependudukan.
Pengingkaran tersebut menjadikan negara melepaskan tanggungjawab yang seharusnya menjadi tugas pokoknya untuk memberikan pelayanan kepada warga negara. Namun karena
sedari awal memberi jarak dengan pengingkaran, maka seluruh tuntutan-tuntutan bagi orang-orang Bajo dapat diabaikan.
Dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 15 menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak atas suatu  kewarganegaraan”
Begitupun dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 Pasal 28D ayat 4 menyatakan bahwa :
“Setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan”.
Dengan demikian, negara berkewajiban untuk memberikan perhatian yang lebih kepada warga negara untuk memperoleh status kewarga negaraan, tanpa terkecuali orang-orang Bajo yang bermukim di Pulau Kera. Apalagi orang-orang Bajo adalah orang-orang yang lahir dan tumbuh besar di wilayah Indonesia.

## Bajo: Mempertanyakan Ulang Status Kewargaan
Pada tangga 17 November 2017, saat Wakapolda NTT Brigjen. Pol. Drs. Victor G. Manoppo M.H hadir di Pulau Kera, Hamdan Saba menyampai- kan permintaanya:
“Kami meminta kepada bapak Wakapolda untuk sedianya membantu kami menyampaikan permo- honan kami kepada pemerintah agar memperha- tikan hak-hak sosial kami sehingga kami tidak menjadi keterbelakangan di Kabupaten Kupang dan di Indonesia” (Humas Polda NTT, 2017).
Permintaan Hamdan Saba adalah permin- taan yang kesekian kalinya disampaikan kepada pemerintah. Hamdan Saba sudah berulang kali menyampaikan aspirasi orang Bajo disetiap kes- empatan yang ada. Sebagai Ketua RW, menjadi kewajiban bagi dia untuk selalu menyuarakan aspirasi warga Bajo di Pulau Kera yang selama ini diabaikan oleh negara. Namun sayangnya, aspirasi orang-orang Bajo sejauh ini tidak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah (negara). Neg- ara bersikukuh bahwa orang-orang Bajo adalah penduduk liar, karena itu tidak dapat menuntut hak kepada pemerintah Kabupaten Kupang.
Pengabaian itu mendorong orang Bajo mempertanyakan kembali posisi mereka dalam negara Indonesia. Setidaknya dua hal yang selalu
dipertanyakan oleh mereka, yakni; Pertama, jika mereka dianggap sebagai bagian dari warga negara Indonesia, mengapa hak-hak mereka tidak pernah dipenuhi oleh negara?. Kedua , jika mereka tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, mengapa mereka selalu dilibatkan dalam pemilihan umum?.
Kedua pertanyaan di atas selalu menggan- tung dalam benak orang-orang Bajo di Pulau Kera. Mereka merasa dianak tirikan di negaranya sendiri dan bahkan tidak diakui sebagai warga negara. Untuk mengurus kartu kependudukan saja mereka dipersulit. Padahal untuk mendapatkan layanan di rumah sakit atau mengurus hal-hal yang bersifat administratif, harus menggunakan kartu kependudukan. Menurut Arsyad, untungnya masih ada orang-orang di Rumah Sakit masih menggunakan sisi kemanusiaan ketika melayani orang-orang Bajo Pulau Kera sehingga mereka mendapatkan pelayanan (Arsyad, 2020).
Begitupun misalnya pembangunan gedung sekolah semi permanen, semua atas bantuan dari LSM, swadaya masyarakat, dan lembaga- lembaga lainnya. Tidak ada sama sekali bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kupang. Bahkan saat penduduk Pulau Kera ingin membangun sekolah secara permanen, mereka dilarang oleh Pitoby Grup (Sinring, 2020). Sama halnya pembangunan mesjid, semua atas bantuan donatur baik individu maupun lembaga (Arsyad, 2020).
Termasuk bantuan Panel Tenaga Surya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang berjumlah 116 unit dibatalkan karena berkaitan dengan status mereka yang dianggap penduduk liar. Hal ini diungkap- kan oleh Arsyad kepada penulis:
“Baru-baru, Pulau Kera itu bukan tanpa per- mintaan, tanpa proposal, kita tidak mengemis, tiba-tiba kita ditawarkan oleh SDM tenaga surya sebanyak 116 unit, karena di sini 116 KK. Tapi karena dimasukkan permasalahan Pulau Kera, politik, makanya Pulau Kera tidak mendapatkan haknya” (Arsyad, 2020) .
Persoalan-persoalan di atas membuat orang Bajo merasa menjadi yatim piatu di negerinya sendiri. Arsyad mengatakan kepada penulis bahwa
“Karena kita sudah puluhan tahun Pak tanpa ayah ibu, kita ini seperti yatim piatu, sebatang
kara. Bayangin sejak saya menginjakkan kaki di Pulau Kera, belum ada campur tangan pemer- intah. Kalaupun mereka ada, itu saat demokrasi (pemilu). Nah mereka klaim penduduk Pulau Kera sebagai penduduk mereka. Di sini pemilu, malah kita di sini 1 TPS. Nah setelah pemilu, ada benang merah yang memisahkan antara warga negara Indonesia lokal dan ilegal. Nah siapa ilegalnya, ya kita. Saat saya diwawancarai Trans7, saya meminta Jokowi ke Pulau Kera untuk meluruskan kewarga negaraan ini. Kalau memang kita tidak terlibat kewarga negaraan itu, mending kita minta suaka saja” (Arsyad, 2020) .
Pernyataan Arsyad di atas mewakili perasaan orang-orang Bajo di Pulau Kera. Selama puluhan tahun tanpa perhatian dari pemerintah, terutama berkaitan dengan pelayanan dasar, sama sekali mereka belum rasakan. Layanan kesehatan dan pendidikan sama sekali tidak menyentuh komuni- tas mereka. Termasuk administrasi kependudukan yang justru dipersulit. Oleh karena itu, mereka mencoba mempertanyakan kembali posisi mereka sebagai orang yang mendiami wilayah Indonesia.

## Jalan Terjal Perjuangan Kewargaan Orang Bajo
Pembongkaran 18 kuburan leluhur orang Bajo di Pulau Kera yang dilakukan oleh Pitoby Grup dan pemerintah Kabupaten Kupang memantik kemarahan orang Bajo. Menurut Hamdan Saba, pembongkaran itu merupakan penghinaan bagi orang Bajo. Apalagi pembongkaran itu tidak diko- munikasikan kepada mereka. Walau demikian, Hamdan Saba juga mencurigai ada keterlibatan oknum-oknum dari orang Bajo sendiri yang tidak bertanggung jawab dalam proses pembongkaran kuburan leluhur mereka (Saba, 2020).
Penggalian kuburan ini terjadi antara tahun 1998/1999 (Arsyad, 2020), namun informasi dari Hamdan Saba, bahwa penggalian ini terjadi pada tahun 1992 (Saba, 2020). Tahun yang disebutkan Hamdan Saba agak meragukan, sebaba ia sendiri baru menetap di Pulau Kera pada tahun 1997. Terlepas dari perbedaan informasi tersebut, namun yang pasti bahwa memang terjadi pem- bongkaran kuburan leluhur orang-orang Bajo di Pulau Kera. Karena pembongkaran ini, Naseng Rabbana menyuruh orang-orang Bajo untuk tetap tinggal di Pulau Kera, karena:
“Tersinggung kuburan moyangnya diperkosa oleh seseorang tanpa sepengetahuan dia” (Ar- syad, 2020).
Keterlibatan oknum orang Bajo dalam pembongkaran kuburan leluhur mereka sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Hamdan Saba membawa implikasi bagi perjuangan orang-orang Bajo untuk mendapatkan status kewargaan bagi mereka. Di antara mereka ada saling curiga, hal ini juga saya pertanyakan kepada Arsyad terkait dengan adanya orang Bajo yang kongkalikong dengan Pitoby Grup. Namun Arsyad sendiri mencurigai bahwa justru Hamdan Saba “ada main” dengan pihak-pihak luar serta mengambil keuntungan dari situasi orang-orang Bajo di Pu- lau Kera. Mengingat Hamdan Saba bukan orang Bajo Asli, akan tetapi orang Rote yang menikah dengan perempuan Bajo. Saling curiga  di antara mereka menandakan bahwa ada hubungan yang retak di antara mereka sendiri dalam situasi memperjuangkan status kewargaan.
Deni Sailana, salah satu anggota Yayasan Tanpa Batas yang selama ini ikut mengadvokasi persoalan-persoalan warga Pulau Kera menyebut- kan, bahwa saling curiga di antara orang Bajo di Pulau Kera karena dipicu oleh persoalan pribadi. Namun  secara  umum,  konflik  ini  tidak  terlalu mengganggu. Menurut Deni Sailana, yang jadi hambatan utama dalam proses perjuangan orang Bajo adalah kurangnya kesadaran mereka untuk saling bahu membahu dalam memperjuangkan status kewargaan mereka. Hal ini dikarenakan orang Bajo lebih banyak yang sibuk melaut, sehingga yang terlibat dari pihak mereka hanya segelintir orang saja (Sailana, 2020).
Yayasan Tanpa Batas telah terlibat dalam proses advokasi di Pulau Kera sejak tahun 2013 dan sejauh ini telah melakukan banyak hal dalam membantu orang-orang Bajo di Pulau Kera. Termasuk pengurusahn buku nikah bagi pasangan yang akan menikah. Dengan adanya buku nikah ini akan memudahkan anak-anak Bajo mendapatkan akte lahir. Sejauh ini, sudah ada sekitar 23 pasangan yang sudah mendapatkan buku nikah. Namun terkait relokasi, Deni Sailana lebih setuju agar orang Bajo di Pulau Kera dire- lokasi. Alasannya agar pengurusan administrasi seperti kartu kependudukan lebih dipermudah.
Karena sepanjang orang Bajo masih bermukim di Pulau Kera, maka akan sulit mendapatkan kartu kependudukan dan pelayanan dasar (Sailana, 2020).
Selain Yayasan Tanpa Batas, jauh sebelum- nya telah terlibat berbagai organisasi mahasiswa yang penduli terhadap nasib orang Bajo. Amir S. Kiwang menuturkan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Kupang juga mengambil bagian dalam proses advokasi orang Bajo di Pulau Kera. Pengurus HMI Cabang Ku- pang kala itu, termasuk dirinya telah melakukan mediasi kepada pemerintah Kabupaten Kupang agar orang Bajo tidak di relokasi ke Akle karena jaraknya sangat jauh dari pantai.  Bahkan be- berapa pengurus cabang menginap di Pulau Kera untuk terus mendampingi orang Bajo kala itu dan pada akhirnya proses relokasi itu gagal (Kiwang, 2020).
Pada tanggal 5 Oktober 2014, beberapa organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang bergabung dalam Aliansi Pemuda NTT Peduli Pulau Kera, seperti Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Partai Rakyat De- mokratik (PRD), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Kupang, Senat FKIP Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama orang- orang Bajo menggelar konferensi pers yang bertempat di bangunan sekolah darurat. Dalam keterangan persnya, mereka menuntut tiga hal, yakni: Pertama, menuntut legalitas rakyat Pulau Kera sebagai warga negara; Kedua, menolak relokasi warga Pulau Kera; Ketiga , menolak pembangunan resort pariwisata internasional di Pulau Kera (Berdikarionline.com, 2014).
Pada tanggal 3 Agustus 2017, hampir bersa- maan dengan kedatangan investor Tiongkok ke Pulau Kera atas undangan Pitoby Grup, beberapa Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam Organisasi Cipayung Cabang Kupang mendatangi Kantor Lurah Sulamu, Kecamatan Sulamu. Di antara meraka, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik In- donesia (PMKRI) Cabang Kupang, dan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kupang. Kedatangan mereka ke Kantor Lurah
Sulamu untuk mempertanyakan status kepen- dudukan serta mendesak agar segera diproses legalitas kependudukan orang Bajo di Pulau Kera (Zonaline News, 2017).
Pada saat penulis mengunjungi Pulau Kera bersama Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang, Andi Irfan juga me- nyatakan kesiapannya di hadapan Hamdan Saba untuk memberikan masukan dan pertimbangan hukum dalam proses advokasi perjuangan status kepandudukan. Sementara itu, Hamdan Saba sendiri mengatakan bahwa sejauh ini dia sendiri telah menyampaikan persoalan ini kepada Om- budsman Republik Indonesia, namun belum ada kemajuan.

## PENUTUP
Status orang-orang Bajo yang dianggap sebagai penduduk liar, menyebabkan mereka tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Mer- eka tidak diberi kartu kependudukan yang men- egaskan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Karena ketiadaan kartu kependudukan itu, orang-orang Bajo kesulitan untuk mengakses pelayanan dasar yang seharusnya mereka dapat- kan. Sejak puluhan tahun, orang-orang Bajo tidak menikmati hak-hak mereka sebagaimana warga negara yang lain. Anak-anak mereka tumbuh tanpa mengenyam pendidikan formal yang dike- lola oleh negara. Justru dengan kesadaran sendiri orang-orang Bajo membangun sekolah nonformal yang dibantu oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga-lembaga lain dan individu-individu yang memiliki kepedulian atas masa depan anak-anak Bajo di Pulau Kera. Ham- pir semua hal, orang-orang Bajo harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang sejatinya menjadi tanggungjawab negara.
Absennya negara di Pulau Kera menye- babkan orang-orang Bajo mempertanyakan kembali posisi mereka dalam negara Indonesia. Jika mereka tidak diakui sebagai warga negara, namun pada situasi yang berbeda negara hadir untuk menjamin hak-hak politik orang-orang Bajo untuk berpartisipasi secara aktif pada saat pemilihan umum (Pemilu). Namun pasca pemilu, orang-orang Bajo kembali tidak diakui sebagai warga negara yang memiliki hak-hak dasar. Sikap
negara yang mendua ini menyebabkan orang- orang Bajo kebingungan.
Sementara itu, negara yang tidak pernah menunaikan tanggungjawabnya untuk memberi- kan pelayanan dasar, justru mencari pembenaran atas tindakan-tindakannya dengan memframing bahwa orang-orang Bajo adalah penduduk liar. Dengan status itu, maka negara tidak pernah memberikan kartu identitas kependudukan yang jelas kepada orang-orang Bajo di Pulau Kera yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut negara berlaku adil dan memenuhi tanggungjawabnya dalam aspek pelayanan dasar.
Sejauh ini, negara yang telah menetapkan Teluk Kupang sebagai daerah wisata telah beru- langkali memaksa orang-orang Bajo untuk pindah dari Pulau Kera melalui kebijakan relokasi. Bahkan tindakan negara ini bekerjasama dengan pebisnis dari Pitoby Grup untuk memindahkan orang-orang Bajo. Namun orang-orang Bajo tidak pindah karena menurut mereka apa yang dilakukan negara dengan menentukan lokasi relokasi akan menjauhkan orang-orang Bajo dari akar identitas mereka sebagai pengembara laut. Tempat-tempat relokasi yang disediakan negara, tidak mempertimbangkan aspek kultural orang- orang Bajo yang hidup dari laut.
Apa yang dialami orang Bajo di atas, seperti Homo Sacer yang digambarkan oleh Agamben. Orang-orang yang ditelantarkan oleh negara. Negara tidak lagi hadir sebagai pelayan, namun negara hadir sebagai kekuasaan yang meng- abaikan kepentingan warganya. Sama halnya dengan orang-orang Bajo, kehidupan mereka di Pulau Kera adalah kehidupan yang terpinggirkan dari akibat-akibat kebijakan negara yang lebih mengutakan pembangunan pariwisata ketimbang pembangunan manusia sebagai pemilik sah re- publik ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan terima kasih kepada Di- rektorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian ini pada tahun anggaran 2020. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Amir S. Kiwang, Andi Irfan dan Hamdani Umamit yang telah membantu selama penelitian lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abowitz, K. K., & Harnish, J. (2006). Contemporary Discourses of Citizenship. Review of Educa- tional Research, Vol. 76, No. 4. , 653-690 As’ad, M. (2005). Rekonstruksi Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus Kupang. Jurnal “Al- Qalam”, No.XVl, Tahun XI , 71-98. Assifie, B. (2001). Etnografi dengan Metode Observasi Partisipasi. Dalam A. Salim, Teori dan Para- digma Penelitian Sosial: dari Denzin Guba dan Penerapannya. Yogyakarta: Tiara Wacana. Aziz, A. (2008). Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus. Dalam B. Bungin, Analisis Data Penelitian  Kualitatif:  Pemahaman  filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers. Baskara, B. (2016). Islam Bajo: Agama Orang Laut. Banten: Javanica. Bauböck, R. (2006). Migration and Citizenship: Legal Status, Rights and Political Participation. Amsterdam: Amsterdam University Press. Creswell, J. W. (1994). Research Design Qualitantive & Quantitative Approaches. London: Sage.
Dewi, I. A., & Rehatta, B. M. (2016). Pelibatan Masyarakat Pulau Kera Pada Kegiatan Penegembangan Pariwisata Pulau. PARTNER,
Vol. 21, No. 1 , 283 - 292. Fadhli, Y. Z. (2014). Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2 , 352-370.
Hanif, H. (2012). Dibawah Bayang-bayang Kewargaan Pasar (Market Citizenship)?: Menegaskan Politik Inklusi, mengabaikan Politik Redistri- busi . Seminar Interna-tional ke-13 “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Kewargaan Subna - sional dan dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perspektif Lokal” pada tanggal 10-13 Juli 2012. Kampoeng Percik Salatiga. Hiariej, E., Alvian, R. A., Ardhani, M. I., & Taek, A. M. (2016). Sejarah Politik Kewargaan di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik Redis- tribusi Kesejahteraan dan Politik Representasi. Monograph on Politics and Government Vol. 10, Edisi No. 1. , 1-71. Humas Polda NTT. (2017, November 17). Sambang Nusa Di Pulau Kera, Wakapolda NTT Bagi Sembako . Dipetik Agustus 21, 2020, dari Tribratanewsntt.com: https:// tribratanewsntt. com/sambang-nusa-di-pulau-kera-wak apolda- ntt-bagi-sembako
Jati, W. R. (2014). Kewargaan Inklusif sebagai Para- digma Alternatif Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 18, No. 1 , 66-79.
Kholis, M. (2018, Februari 7). Nasib Warga Pulau Kera yang Memilukan . Dipetik Agustus 21,
2020, dari https:// menara62.com/: https:// menara62.com/nasib-warga-pulau-kera-yang- memilukan/
Kukathas, C. (2012). Nasionalisme dan Multikultur- alisme . Dalam G. F. Gaus, & C. Kukathas,
Handbook Teori Politik. Bandung: Nusa Media. Kymlicka, W. (2001). Politics in the Vernacular Nationalism, Multiculturalism, and Citizen- ship. New York: Oxford University Press.
Lochana, I. A., Soedharma, D., & Sekartjakrarin, S. (2011). Perencanaan Pariwisata di Pulau Kera Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. JPSL Vol. (1) 1 , 31-37.
Marshall, T. H. (2009). Citizenship and Sosial Class. . Dalam J. Manza, & M. Sauder, Inequality and Society. New York: W. W. Norton and Co.
Moleong, L. J. (2001). Metodologi Penelitian Kuali- tatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Paskarina, C. (2016). Formasi Wacana Kewarga nega- raan Pasca-reformasi. Seminar Nasional Politik dan Kebudayaan, Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Padjadjaran, 24-25 Oktober
2016. (hal. 160-166). Bandung: UNPAD Press.
Pehang, M. Y. (2017). Hak Atas Pendidikan Bagi Anak-Anak Pulau Kera. HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gebder dan Anak, Vol. 12, No. 2 , 98-103.
Putri, V. R. (2012). Denizenship: Kontestasi dan Hibridasi Ideologi di Indonesia. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government (PolGov).
Qodir, Z. (2016). Nasionalisme dan Identitas Kewarga negaraan : Studi tentang Pandangan Keindo- nesiaan Mahasiswa Aceh. Konferensi Nasional ke- 3 Asosiasi Program Pascasarjana Pergu- ruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM). (hal.
42-57). Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Risdiarto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelom- pok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6, No. 1 , 21–38. Robet, R., & Tobi, H. B. (2017). Pengantar Sosiologi Kewarga negaraan: dari Marx sampai Agam- ben. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
Sirait, B. C. (2019). Ancaman Diskriminasi Minoritas Dan Hilangnya Multikulturalisme Di Indo- nesia: Studi Kasus Penutupan GKI Yasmin Bogor. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, Vol.10,
No.1 , 28-39.
Sudibyo, A. (2019). Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben . Tangerang Selatan : Marjin Kiri. Syaiful, N. H. (2013).
Merebut Kewarga negaraan Inklusif. Yogyakarta: PolGov. Tahara, T. (2013). Kebangkitan Identitas Orang Bajo di Kepulauan Wakatobi. Antropologi Indonesia, Vol. 34, No. 1 , 41-57. Therik, W. M. (2017). Islam Bajo di Pulau Kera- Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Forum Diskusi “Bungkusan Coklat” Fakultas Teologi UKSW, 12 September 2017. . Salatiga. Therik, W. M., Lusi, A. B., & Sandang, Y. (2018). Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Studi Pada Pulau Kera Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Prosiding Seminar Nasi- onal Humaniora dan Saintek I: Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pengembangan Sum- berdaya Laut Tropis (hal. 313-329). Tarakan, Kalimantan Utara 7 Desember 2017: LP2M Universitas Borneo Tarakan.
Wahyudi, J. (2015). Peminggiran Minoritas Dan Absennya Multikulturalisme Di Ranah Lokal(Studi Kasus Komunitas Muslim Syiah Di Sampang). Jurnal Politik Profetik, Vol. 5, No. 1 , 65-81. Yahyah, & Arfah, H. (2009). Identifikasi dan Optimal - isasi Pemanfaatan Sumber Daya Pulau Kera di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Dalam Buletin Penelitiandan Pengembangan (Research and Development Bulletin) Indo- nesia Australia Eastern Universities Project Alumni Forum. Kupang: Forum Alumni Indo- nesia Australia Eastern Universities Project (IAEUP)-Universitas Nusa Cendana.
Yin, R. K. (2005). Studi Kasus: Desain dan Metode. . Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## Website
Bere, S. M. (2017, September 7). 28 Investor China Jajaki Pembangunan Resor di Pulau Kera . Dipetik Agustus 1, 2020, dari Kompas.com: https://properti.kompas. com/ read/2017/09/07/160000621/28-investor-china- jajaki-pembangunan-resor-di-pulau-kera Berdikarionline.com. (2014, Oktober 5). Alinasi Pemuda NTT Peduli Pulau Kera Gelar Kon- feresni Pers . Dipetik Agustus 3, 2020, dari Berdikarionline.com: https:// www.berdikari- online.com/aliansi-pemuda-ntt-peduli-pulau- kera-gelar-konferensi-pers/
Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia. (2012). Direk- tori Pulau-Pulau Kecil Indonesia . Dipetik 5 1, 2020, dari Direktori Pulau-Pulau Kecil
Indonesia: http://www. ppk-kp3k.kkp.go.id
Lewokeda, A. (2017, September 7). Tiongkok Investasi Rp150 Miliar di Pulau Kera . Dipetik Agustus 1, 2020, dari Antara NTT: https://kupang.anta- ranews.com/berita/ 4323/tiongkok-investasi- rp150-miliar-di-pulau-kera.
Joey. (2014, Agustus 12). Pulau Kera Milik Kelu- arga Bisilisin . Dipetik Agustus 22, 2020, dari seputar-ntt.com: https://www.seputar-ntt.com/ pulau-kera-milik -keluarga-bisilisin/
Pello, H. (2017, September 8). Pitoby Grup Siap- kan  Lahan  Untuk  Relokasi  92  KK  di  Pulau Kera . Dipetik Agustus 21, 2020, dari Pos- Kupang.Com: https://kupang.tribun news. com/2017/09/08/pitoby-grup-siapkan-lahan- untuk-relokasi-92-kk-di-pulau-kera Zonaline News. (2017, Agustus 4). OKP Cipayung Menanyakan  Legalitas  Warga  Pulau  Kera . Dipetik Agustus 3, 2020, dari zonalinenews. com: https:// www.zonalinenews.com/2017/08/ okp-cipayung-menanyakan-legalitas-warga- pulau-kera/

## Wawancara
Arsyad. (2020, Maret 7). Imam Masjid Pulau Kera. Kiwang, A. S. (2020, Maret 4). KAHMI/Mantan Pengurus HMI Cabang Kupang.
Ndolu, G. (2020, Maret 5). Camat Semau Selatan. Saba, H. (2020, Maret 8). Ketua RW Pulau Kera. Sailana, D. (2020, Maret 9). Yayasan Tanpa Batas, Advokasi Suku Bajo di Pulau Kera. Sinring, A. (2020, Maret 7). Ketua RT Pulau Kera. Ukat, J. (2020, Maret 5). Camat Semau.