## IMPLEMENTASI
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2018 DI KABUPATEN ACEH TIMUR

## IMPLEMENTATION
REGULATION OF THE GOVERNOR OF ACEH NUMBER 5 OF 2018 IN EAST ACEH DISTRICT

## Fajar Adi Putra
Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Program Magister Hukum, Universitas Malikusaleh Email : fajaradi.putra66@gmail.com

## Abstract
Aceh is a province in Indonesia that applies Islamic law in law enforcement, not infrequently in law enforcement in East Aceh District by prosecutors experiencing obstacles  in  applying  Aceh  Governor  Regulation  No.  5  of  2018  for  the perpetrators  of  Jarimah,  so  that the implementation  up to  now the Prosecutor  is guided  by  the  Aceh  Qanun  Number  7  of  2013  concerning  Jinayat  Procedural Law. This study aims to find out how the implementation of the Aceh Governor's Regulation  No.  5  of  2018  by  the  Prosecutors  in  East  Aceh  District  and  why  the implementation of the Aceh Governor's Regulation is experiencing obstacles. This study uses an empirical juridical approach to the research location in Lapi Class II B Idi, as  well as  using secondary data  and primary data,  then collecting data from literature, interviews and observations, and from the results of these data the data  are  arranged  in  a  descriptive  analysis.  The  conclusion  of  this  study  is  that Aceh's  Governor  Regulation  Number  5  Year  2018  cannot  be  implemented  in  Idi Class II B Prison, so that in carrying out the Prosecutor's whip uqubat based on Article 262 Aceh Qanun Number 7 of  2013, this is  due to  obstacles encountered by  the  Prosecutor  in  implement  the  Governor  Regulation  Number  5  of  2018, including the absence of facilities and infrastructure in Class II B Idi prison, the absence  of  Technical  Instructions  and  Implementing  Guidelines  related  to  the implementation  of  Governor  Regulation  Number  5  of  2018  from  the  Aceh  High Prosecutor Office and Class II B Idi Prison, the budget which is limited from the local government, will cause a commotion between prisoners, and the community does not know the whip, given the spirit of the whip is to give the effect of shame on the perpetrators and provide lessons for the community.
Keywords: Governor Regulation, Jinayat Procedure Law, Aceh.

## Intisari
Aceh  merupakan  Provinsi  di  Indonesia  yang  menerapkan  Hukum  Islam  dalam penegakan  hukum,  tidak  jarang  dalam  penegakan  hukum  di  Kabupaten  Aceh Timur  oleh  Jaksa  mengalami  hambatan  dalam  menerapkan  Peraturan  Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 bagi pelaku jarimah, sehingga pelaksanannya hingga saat  ini  Jaksa  berpedoman  kepada  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  Tentang Hukum  Acara  Jinayat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  5  Tahun  2018  oleh  Jaksa  di Kabupaten  Aceh  Timur  dan  mengapa  pelaksanaan  Peraturan  Gubernur  Aceh tersebut  mengalami  hambatan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Lapas Kelas II B Idi, serta menggunakan data sekunder  dan  data  primer,  kemudian  dilakukan  pengumpulan  data  secara kepustakaan,  wawancara  dan  observasi,  dan  dari  hasil  data  tersebut  data  disusun secara  deskritif  analisis.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu  bahwa  Peraturan Gubernur  Aceh  Nomor  5  Tahun  2018  tidak  dapat  dilaksanakan  di  dalam  Lapas Kelas  II  B  Idi,  sehingga  dalam melaksanakan uqubat cambuk  Jaksa berpedoman pada  Pasal  262  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013,  hal  ini  dikarenakan  terjadi hambatan yang ditemui Jaksa dalam melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 tersebut, antara lain tidak adanya sarana dan prasarana di lapas Kelas II  B  Idi,  belum  adanya  Petunjuk  Teknis  dan  Petunjuk  Pelaksana  terkait pelaksanaan  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  tahun  2018  dari  Kejaksaan  Tinggi Aceh  maupun  Lapas  Kelas  II  B  Idi,  anggaran  yang  terbatas  dari  Pemerintah daerah,  akan  menimbulkan  keributan  antar  narapidana,  dan  masyarakat  tidak mengetahui  cambuk  tersebut,  mengingat  ruh  dari  cambuk  adalah  memberikan efek malu terhadap pelaku serta memberikan pelajaran bagi masyarakat.
Kata Kunci : Peraturan Gubernur, Hukum Acara Jinayat, Aceh.

## A. Latar Belakang Masalah
Provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu  Provinsi  di  Indonesia  yang  diberikan keistimewaan  dari  provinsi  lainnya  yaitu  dengan  diberlakukannya  ketentuan mengenai  penerapan  pelaksanaan  Syari’at  Islam  sebagaimana  dimuat  didalam UU  RI  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Daerah Istimewa Aceh, UU RI Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan dalam hal  pelaksanaan sistem pemerintahan diatur secara khusus  dalam  UU RI  Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Upaya  penegakan  hukum  dan  pelaksanan  syari’at  Islam  di  Provinsi  Aceh diantaranya  adalah  pelaksanaan  syari’at  Islam  sebagai  hukum  positif  yang berlaku di Aceh atau dikenal dengan Qanun Aceh. Qanun Aceh sendiri berfungsi untuk  melaksanakan  sebuah  undang-undang  dibidang  syari’at  Islam  atau  Pidana
Islam  tanpa  harus  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP), 1 sehingga  untuk melaksanakan  syari’at  Islam  Pemerintah  Aceh  melalui  Dewan  Pertimbangan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Gubernur membuat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  dan  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Hukum Jinayat yang telah mencabut Qanun sebelumnya  sehingga tidak berlaku lagi  yaitu  Qanun Aceh Nomor 12 Tahun  2003 Tentang Khamar ,  Qanun Aceh  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Maisir (Perjudian),  dan  Qanun  Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).
Guna  melaksanakan  dan  menegakan  hukum  tersebut,  maka  perlu  adanya eksistensi  lembaga  penegakan  hukum  diantaranya  yaitu  Kejaksaan  Agung Republik  Indonesia.  Konsep  dasar  eksistensi  lembaga  penegakan  hukum  adalah kewenangan  yang  melekat  untuk  berbuat  dan  bertindak,  sehinga  tindakan dilaksanakan atas dasar kewenangan yang diatur dalam hukum (rechtsmatigheid) , dan  berpijak  pada  asas  specialitas (specialiteitbeginselen) hakikatnya  dalam menjalankan  wewenangnya  lembaga  penegak  hukum  harus  berorientasi  pada tujuan diberikannya wewenang. 2
Kejaksaan  Negeri  Aceh  Timur  merupakan  salah  satu  Kejaksaan  Negeri yang berbeda dari Kejaksaan Negeri lainnya  yang berada di  luar Provinsi  Aceh. Hal ini terlihat dari penanganan perkara  yang ada di Aceh yang memiliki aturan hukumnya  sendiri  yang  diberikan  secara  khusus  mengenai  pelaksanaan  Syari’at Islam sebagaimana bunyi Pasal 3 Ayat (2) UU RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama,  penyelenggaraan  kehidupan  adat,  penyelenggaraan  pendidikan,  dan peran  ulama  dalam  penetapan  kebijakan  daerah,  serta  UU  RI  Nomor  11  tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  maka  secara  yuridis  Syari’at  Islam  tersebut menjadi Hukum Positif (hukum yang berlaku) di masyarakat Aceh.
Berdasarkan  kepada  kedua  peraturan  tersebut,  maka  terhadap  beberapa ketentuan  hukum  maupun  ketentuan  perundangan  dapat  dikesampingkan  selama jika  terhadap  permasalahan  tersebut  diatur  didalam  Qanun.  Sebagaimana diketahui  bahwa  menurut  Soerjono  Soekanto  hukum  setidaknya  mempunyai  tiga peranan  utama  dalam  masyarakat  yaitu  pertama,  sebagai  sarana  pengendalian sosial,  kedua,  sebagai  sarana  untuk  memperlancar  proses  interaksi  sosial,  ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. 3
Adanya  keistimewaan  tersebut  dengan  sendirinya  telah  memberikan kewenangan  kepada  lembaga  eksekutif,  legislatif  maupun  yudikatif  di  Provinsi Aceh  untuk  menyusun  beberapa  kebijakan  ataupun  peraturan  yang  ditujukan sebagai dasar pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh (Kaffah) , inilah yang menjadi  landasan  Pemerintah  Aceh  atau  Gubernur  Aceh  pada  saat  itu  Irwandi Yusuf mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh atau dikenal dengan nama Pergub Aceh  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  pelaksanaan  Hukum  Acara  Jinayat  pada
1 Abdul  Gani  Isa, Formalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh  (Pendekatan  Adat,  Budaya,  dan Hukum) , Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, Cet-I, 2013, hlm.355.
2 Sadjijono, Hukum  Antara  Sollen  dan  Sein  Dalam  Perspektif  Praktek  Hukum  di Indonesia , Surabaya: Ubhara Press dan Laksbang Pressindo, 2017, Cet ke- II, hlm. 48.
3 Riduan Syarani, Rangkuman Instisari Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 7.
tanggal  28  Februari  2018  yang  pada  intinya  menjelaskan  tentang  pelaksanaan lokasi dilakukannya Uqubat Cambuk.
Peraturan  Gubernur  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  pelaksanaan  Hukum Acara Jinayat tersebut merupakan aturan delegasi (delegated legislation) dari dua Qanun  Aceh  sebelumnya,   yaitu:  Pertama,  Pasal  23  ayat  (5),  Pasal  36  ayat  (4), Pasal  50 ayat  (4), Pasal  74 ayat  (2), Pasal  87 ayat  (4), Pasal  100, Pasal 249 ayat (6), Pasal 250 ayat (4), dan Pasal 284 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang  Hukum  Acara  Jinayat.  Kedua,  Pasal  4  ayat  (7),  Pasal  67  ayat  (2),  dan Pasal 68 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Mengacu  pada  Pasal  262  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang Hukum  Acara  Jinayat  menjelaskan  bahwa  pada  ayat  (1)  Uqubat cambuk dilaksanakan  di  suatu  tempat  terbuka  dan  dapat  dilihat  oleh  orang  yang  hadir. Ayat  (2)  Pelaksanaan Uqubat cambuk  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  boleh dihadiri  oleh  anak-anak  dibawah  umur  18  tahun.  Ayat  (3)  Pelaksanaan Uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter. Ayat (4)  Jarak  antara  tempat  berdiri  terhukum  dengan  masyarakat  penyaksi  paling dekat  12  meter.  Ayat  (5)  Jaksa,  hakim  pengawas,  dokter  yang  ditunjuk  dan petugas  pencambuk  berdiri  di  atas  atau  di  sekitar  alas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.
Sementara, berdasarkan Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, diatur secara jelas pada ayat (1) tentang  pelaksanan Uqubat cambuk  dilaksanakan  disuatu  tempat  terbuka  dan dapat  dilihat  oleh  orang  yang  hadir,  serta  pada  ayat  (2)  Pelaksanaan Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun, kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Permasyarakatan atau Rumah  Tahanan  atau  Cabang  Rumah  Tahanan,  dan  pada  ayat  (4)  Pelaksanaan Uqubat cambuk  bertempat  di  Lembaga  Permasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan atau Cabang Rumah Tahanan yang dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara  Pemerintah  Aceh  dengan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. 4
Berdasarkan  hal  tersebut,  kemudian  Pemerintah  Aceh  Irwandi  Yusuf  pada saat itu telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Aceh dengan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Aceh tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat Nomor : 07/Pks/2018 dan Nomor : W1.107-Pk.01.06 tahun 2018,  yang  selanjutnya  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia  Aceh bersedia  memberikan  tempat  untuk  pelaksanaan uqubat cambuk  dilaksanakan dalam Lembaga Permasyarakatan. 5
Padahal,  jika  dilihat  dari  bahasa  dalam  konteks  pelaksanaan  cambuk  di Lembaga  Permasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan  atau  Cabang  Rumah  Tahanan adalah  merupakan  kondisi  atau  tempat  yang  tidak  semua  orang  umum
4 Pasal  30  Peraturan  Gubernur  Aceh  No.  5  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan  Hukum Acara Jinayat.
5 Modus Aceh https://modusaceh.co/news/ini-poin-perjanjian-pemerintah-aceh-dan- kemenkumham-aceh/index.html diunduh 16 November 2019.
mengetahuinya  atau  masyarakat  secara  luas  tidak  mengetahui  dan  bahkan mediapun  tidak  dapat  memantaunya,  dimana  jika  mengacu  pada  Hukum  Acara Jinayat pada hakikat awal pelaksanaan cambuk adalah di muka umum yang orang lain  atau  masyarakat  mudah  untuk  melihatnya  atau  mengetahuinya  secara langsung. 6
Namun,  pada  kenyatannya  bahwa  kebijakan  atau  peraturan  yang  telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tersebut menimbulkan  permasalahan  dan  kesulitan  bagi  para  penegak  hukum  diantaranya Kejaksaan  Negeri  Aceh  Timur  khusunya  dalam  upaya  melaksanakan  eksekusi cambuk  bagi  pelaku  Jarimah  yang  berada  di  Lembaga  Permasyarakatan  atau Cabang  Rutan  Langsa  di  Idi  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten  Aceh  Timur, dimana  berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  Kepala  Lembaga Permasyarakatan Cabang Langsa di Idi Bpk. Effendi dalam dialognya mengatakan bahwa  keadaan  Lembaga  Permasyarakatan  Cabang  Rutan  Langsa  di  Idi  tidak memenuhi  standar  untuk  melaksakan  eksekusi  cambuk  didalamnya,  lebih  lanjut Bpk.  Effendi  mengatakan  bahwa  dalam  pelaksanaannya  tidak  ada  sarana  dan prasarana  serta  tidak  memenuhi  syarat  pelaksanaan  cambuk, 7 sehingga  dalam pelaksaannnya untuk Uqubat cambuk dilaksanakan di muka umum yang berlokasi di halaman Masjid Agung Idi.
Pelaksanaan Uqubat cambuk  di  muka  umum  terhadap  pelaku Jarimah itu sendiri sebenarnya sudah pernah berlaku di Provinsi Aceh yaitu sejak tanggal 10 Juni  2005,  kemudian  tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan Uqubat diperuntukan bagi  mereka  yang  melanggar  syariat  Islam  awalnya  ditetapkan  dalam  Peraturan Gubernur  Aceh  Nomor  10  Tahun  2005  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanan Hukuman  Cambuk  dengan  diberlakukannya  peraturan  tentang  hukuman  cambuk tersebut  merupakan  keseriusan  Pemerintah  Daerah  Aceh  dan  masyarakat  Aceh untuk  melaksanakan  Syariat  Islam  secara  utuh,  namun  dalam  pelaksanaannya tidak sesuai harapan sehingga harus dilakukan pengkajian secara mendalam. Sebagaimana berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum
Acara  Jinayat  bahwa Uqubat cambuk  adalah  sejenis  hukuman  badan  yang dikenakan terhadap terpidana atau pelaku Jarimah yang dilaksanakan dengan cara mencambuk  di  bagian  badan  pelaku  dengan  menggunakan  sebuah  rotan  yang dilakukan oleh algojo (orang yang memukul pelaku jarimah) yang berada di muka umum, dan pelaksanan putusan Mahkamah Syariyah Idi terhadap uqubat cambuk tersebut  di  wilayah  Kabupaten  Aceh  Timur  merupakan  kewenangan  dan tanggungjawab Jaksa selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur sesuai pasal 247 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 .
Pelaksanan uqubat cambuk  seharusnya  dilaksanakan  segera  setelah  adanya putusan  hakim  Majelis  Mahkamah  Syariyah  Idi  dan  salinan  kutipan  putusan diterima  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  namun  dalam  pelaksanaannya  terbentur dengan  tidak  adanya  anggaran,  padahal  berdasarkan  Pasal  284  Qanun  Aceh Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  menyebutkan  bahwa Pemerintahan  Kabupaten/kota  berdasarkan  Pasal  127  ayat  (3)  UU  RI  Nomor  11
6 Pasal 262 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
7 Dialog  dengan  kepala  Lapas  Cabang  Langsa  di  Idi  Bpk.  Effendi  di  Cabang  Lapas Langsa di Idi, tanggal 5 Desember 2018.
Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  mengalokasikan  dana  dan  sumber  daya lainnya  untuk  pelaksanaan  Hukum  Acara  Jinayat,  namun  terkadang  pelaksanaan cambuk  tidak  dapat  dilaksanakan  hingga  tersedianya  anggaran  dari  Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur.
Dengan  tidak  adanya  anggaran  untuk  pelaksanaan Uqubat cambuk  di Kabupaten Aceh Timur terkadang Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh  Timur  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  ketika  persidangan dalam  Surat  Tuntutannya  terhadap  pelaku Jarimah (perbuatan  yang  dilarang dan/atau  tidak  melaksanakan  perbuatan  yang  diperintahkan  oleh  syariat  Islam dalam  Qanun  Jinayat)  menuntut  pelaku  Jarimah  tidak  dengan Uqubat cambuk, namun dengan Uqubat penjara yaitu berada di Rutan Cabang Langsa di Idi. Kajian  yang  terdahulu  seperti  Dede  Hendra  Mr,  dalam  tesisnya  Eksistensi
Penerapan  Pidana  Cambuk  Terhadap  Pelanggar  Qanun  Syariat  Islam  di  Provinsi Aceh,  dengan  hasil  penelitian  yaitu  Petunjuk  teknis  dari  pelaksanaan  pidana cambuk  di  Propinsi  Aceh  berdasarkan  atas  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  10 Tahun  2005  tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan  hukuman  cambuk,  dan  DPRA sedang  melakukan  pembahasan  Hukum  Acara  Jinayah  serta  melakukan  revisi ketentuan-ketentuan qanun yang memuat materi hukuman cambuk. 8
Berkaitan  dengan  penelitian  yang  penulis  tulis  terdapat  persamaan  yaitu terletak  pada  pelaksanaan  pidana  cambuk,  sedangkan  perbedaannya  adalah penulis sebelumnya meneliti tentang pelaksanaan pidana cambuk di Propinsi Aceh berdasarkan  atas  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  10  Tahun  2005  tentang petunjuk  teknis  pelaksanaan  hukuman  cambuk,  sedangkan  penulis  lebih  khusus meneliti terhadap Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menurut Peraturan Gubernur Aceh  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanan  Hukum  Acara  Jinayat  di Kabupaten Aceh Timur.
Delfi  Suganda,  dalam  tesisnya  Pancasila  dan  Syari'at  Islam  sebagai  Asas- Asas Pembentukan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Kasus Peraturan Daerah  Nomor  5  Tahun  2000  Tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam,  dengan  hasil penelitian  yaitu  Pancasila  merupakan  segala  sumber  hukum  di  Indonesia,  yang menjadi  landasan  dasar  dalam  penerapan  dan  pembentukan  hukum  nasional  dan peraturan  daerah.  Kehadiran  Pancasila  menjadikan  bentuk  penghargaan  terhadap produk lokal di Aceh yang bersifat istimewa. Pancasila juga sebagai harmonisasi antara  hukum  nasional  yang  berlaku  di  Aceh  dan  hukum  lokal  yang  merupakan keinginan masyarakat Aceh sendiri. 9
Berkaitan  dengan  penelitian  yang  penulis  tulis  terdapat  persamaan  yaitu terletak  pada  Peraturan  Daerah,  sedangkan  perbedaannya  adalah  penulis sebelumnya  meneliti  mengenai  Pancasila  dan  Syari'at  Islam  sebagai  Asas-Asas Pembentukan  Qanun  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (Studi  Kasus  Peraturan Daerah  Nomor  5  Tahun  2000  Tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam,  sedangkan
8 Dede  Hendra  Mr, Eksistensi  Penerapan  Pidana  Cambuk  Terhadap  Pelanggar  Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
9 Delfi Suganda, Pancasila dan Syari'at Islam sebagai Asas-Asas Pembentukan Qanun di Nanggroe  Aceh  Darussalam  (Studi  Kasus  Peraturan  Daerah  No.  5  Tahun  2000  Tentang Pelaksanaan  Syariat  Islam) ,  Tesis  Program  Pascasarjana  Universitas  Gajah  Mada,  Yogjakarta, 2012.
penulis meneliti lebih khusus tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menurut Pergub Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Timur.
Khairil  Akbar,  dalam  tesisnya  Relevansi  Prinsip  Pemidanaan  Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat), dengan hasil penelitian yaitu bahwa Qanun Jinayah Aceh menganut prinsip keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM, dan prinsip pembelajaran kepada masyarakat. Prinsip-prinsip  itu  saling  berkaitan  dan  melahirkan  prinsip-prinsip  baru  lainnya, seperti personalitas keislaman, pola sanksi, dan penundukan diri. 10
Berkaitan  dengan  penelitian  yang  penulis  tulis  terdapat  persamaan  yaitu sama-sama meneliti relevansi prinsip pemidanaan Islam, sedangkan perbedaannya adalah  peneliti  sebelumnya  mengenai  relevansi  prinsip  pemidanaan  Islam terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi  Terhadap Qanun Aceh  Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat),  sedangkan  penulis  lebih  khusus  meneliti tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menurut Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Timur.
Berdasarkan  dari  latar  belakang  tersebut,  penulis  tertarik  karena  terdapat permasalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh  Nomor  5  Tahun  2018  oleh  Jaksa  di  Kabupaten  Aceh  Timur,  dan  mengapa pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Timur masih mengalami hambatan.

## B. MetodePenelitian
Metode  penelitian  yang  Penulis  gunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Pendekatan Penelitian
Penulis  menggunakan  pendekatan yuridis  empiris  yaitu  penelitian  yang pada  kenyataannya  dibuat  dan  diterapkan  oleh  manusia  yang  hidup  pada masyarakat  guna  memahami  kondisi  atau  situasi  sosial  kemasyarakatan  dimana hukum tersebut diterapkan, 11 pendekatan yuridis empiris tersebut meneliti dengan menggunakan  data  sekunder  terlebih  dahulu  dan  dilanjutkan  dengan menggunakan data primer di lapangan sebagai bahannya. 12
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif (qualitative approach) yaitu  suatu  cara  analisis  hasil  penelitian  yang  menghasilkan  data deskritif analisis,  yaitu data  yang dinyatakan oleh responden secara tertulis  yang diteliti  dan  dipelajari  sebagai  suatu  yang  utuh. 13 Guna  mengetahui  Pelaksanaan
10 Khairil  Akbar, Relevansi  Prinsip  Pemidanaan  Islam  Terhadap  Sila  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  (Studi  Terhadap  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat) ,  Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogjakarta, 2017.
11 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.44.
12 Muhammad Hilmi Akhsin, Anis Mashdurohatun, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU No. 42 Tahun 1999, Jurnal Akta, Vol.4 No. 3, 2017.
13 Ibid, hlm. 192.
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

## 2. Bahan Hukum
Bahan hukum yang Penulis gunakan untuk yaitu :
a. Bahan Hukum Primer Penulis  mengambil  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas (autoritatis) , terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan  suatu  perundang-undangan,  dan  putusan  hakim 14 dan  dokumen resmi negara. 15
Dalam  penelitian  hukum  sosiologis  dibangun  dari  fakta-fakta  sosial  terkait dengan  bekerjanya  hukum  secara  nyata  yang  dihadapi  oleh  penulis,  serta pengamatan  secara  langsung  melalui  observasi,  kuesioner,  atau  wawancara terhadap  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Idi,  Kepala  Kejaksan  Negeri  Aceh Timur, Kepala Rutan Idi, Kepala Satuan Polisi Pomong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur, Kepala Dinas Syariat Islam. 16
b. Bahan Hukum Sekunder Penulis  mengambil  publikasi  tentang hukum  yang  merupakan dokumentasi tidak  resmi,  baik  dari  buku-buku  teks  yang  membicarakan  suaru permasalahan hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal  hukum,  komentar-komentar  atas  putusan  hakim, 17 kamus hukum,  ensiklopedia  hukum,  atau  wawancara  dengan  narasumber  seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena. 18
3. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:
a. Metode  pengumpulan  data  kepustakaan  yang  penulis  peroleh  melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian;
b. Wawancara  yang  dilakukan  melalui  wawancara  berencana 19 yang  disertai dengan  suatu  daftar  pertanyan  yang  telah  disusun  sebelumnya,  dengan narasumber yaitu Kepala Kejaksaan Negri Aceh Timur, Kepala Lapas Kelas II  B  Idi, Hakim Mahkamah Syariyah  Idi,  Kepala Dinas Syariat  Islam  Kab. Aceh Timur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Timur;
c. Observasi  dengan  melakukan  pengamatan  di  dalam  Lapas  Kelas  II  B  Idi untuk mengetahui secara langsung situasi dan kondisi yang sebenarnya.
14 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, Cet. ke-8, 2016,hlm. 47.
15 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, hlm.42.
16 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, hlm.59.
17 Zainuddin Ali, hlm. 54.
18 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, hlm.43.
19 Amiruddin,  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, Cet-I, 2004, hlm. 84.
4. Analisis Data
Setelah  semua  data  yang  penulis  butuhkan  telah  terkumpul,  kemudian dilakukan  pemeriksaan  terhadap  data  tersebut  baik  melalui  wawancara  dan inventarisasi data tulis, yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis.
Analisis  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  dianalisis menggunakan  sifat  analisis  deskriptif,  maksudnya  dalam  menganalisis  penulis memberikan  gambaran  atau  pemaparan  atas  subjek  dan  objek  penelitian sebagaimana penelitian yang dilakukan, serta bersifat evaluatif yaitu memberikan penilaian  atas  hasil  penelitian  atau  justifikasi,  apakah  hipotesis  dari  teori  hukum yang  diajukan  diterima  atau  ditolak,  dan  bersifat  preskriptif  untuk  memberikan argumentasi  atas  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  guna  memberikan penilaian  mengenai  benar  atau  salah  atau  apa  yang  seyogianya  menurut  hukum terhadap fakta dan peristiwa hukum dari hasil penelitian.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  berupa  kajian  atau  telaah  terhadap  hasil pengolahan  data  dibantu  dengan  teori-teori  yang  telah  didapatkan  sebelumnya, sehingga  sebagai  bahan  telaah  yang  dapat  berarti  menentang,  mengkritik, mendukung,  menambah,  atau  memberikan  komentar  serta  membuat  kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang dikuasai. 20

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
I. Pelaksanaan  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  5  Tahun  2018  oleh Jaksa di Kabupaten Aceh Timur
Istilah  Jaksa  Penuntut  Umum  sebenarnya  terdapat  perbedaan  makna  antara Jaksa  dengan  Penuntut  Umum.  Kedua  istilah  tersebut  dapat  kita  temukan dalam Pasal  1  angka  6 UU  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang  ini  untuk  bertindak  sebagai penuntut  umum  serta  melaksanakan putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  sedangkan Penuntut  umum  adalah  Jaksa yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  ini untuk melakukan  penuntutan dan  melaksanakan  penetapan  hakim,  sehingga terciptanya penegakan hukum dimasyarakat.
Penegakan hukum yang biasa didengar dengan istilah law enforcement tidak akan bermanfaat jika penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai  dengan  kaidah-kaidah  penegakan  hukum  yang  benar.  Hukum  yang  benar adalah  hukum  yang  diangkat  dari  norma  hidup  masyarakat  yang  sesuai  dengan rasa  keadilan  di  masyarakat,  maka  dengan  demikian  tujuan  hukum  akan tercapai. 21
Dalam suatu riwayat, Rasulullah salalahu a’laihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya yaitu “Tuhan tidak akan menerima iman seseorang kalau tidak diwujudkan  dalam  amal  perbuatan,  dan  Tuhan  tidak  akan  menerima  amal perbuatan  yang  tidak  terpancar  dari  keimanan.” Dengan  demikian  penegakan
20 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, hlm. 183.
21 Busthanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Akar  Sejarah,  Hambatan, dan Prospeknya , Jakarta; Gema Insani Press, Cet ke-I, 1996, hlm. 26.
hukum  tidak  mengenal  kompromi,  dan  penegakan  hukum  didasarkan  kepada kesaman kedudukan manusia, bukan status sosial masyarakat. 22
Makna integrated  criminal  justice  system menurut  Muladi  adalah sinkronisasi  atau  keserampakan  dan  keselarasan,  yang  dibedakan  menjadi sinkronisasi  struktural (structural sincronization) yaitu keselarasan dalam  rangka hubungan  antar  lembaga  penegak  hukum,  kedua,  sinkronisasi  substansial (substansial sincronization) yaitu keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal kaitannya  dengan  hukum  positif,  ketiga  sinkronisasi  kultural (cultural sincronization) yaitu  keselarasan  dalam  menghayati  pandangan,  sikap-sikap,  dan falsafah  yang  mendasari  jalannya  sistem  peradilan  pidana,  yang  ketiganya  harus terealisasikan dalam pelaksanan Pergub tersebut. 23
Seharusnya dengan adanya Peraturan Gubernur  Aceh  Nomor 5 tahun 2018 tersebut dapat terjadi efektivitas hukum dalam penerapannya sehingga masyarakat menyadari  dan  tidak  melakukan  perbuatan  yang  dilarang.  Efektivitas  hukum menurut  Anthony  Allot  bahwa  hukum  akan  menjadi  efektif  apabila  tujuan keberadaan  dan  penerapannya  dapat  mencegah  perbuatan-perbuatan  yang  tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. 24
Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat  berupa hukuman cambuk, diadopsi dari hukum  Islam  atau  jinayat  yang  hanya  ada  dan  berlaku  di  Provinsi  Aceh  yang mendapat  kewenangan  secara  legalitas  untuk  menerapkan  syariat  Islam  yang secara jelas termuat dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006, dimana dalam pelaksanannya dituangkan melalui Qanun Aceh Nomor 7  tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  dan  diperjelas  mengenai pelaksanaanya  melalui  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  5  tahun  2018  tentang Pelaksanan Hukum Acara Jinayat, yang memperjelas pelaksanaan Uqubat cambuk di dalam Lembaga Permasyarakat dalam hal ini di Lapas Kelas II B Idi yang kini menjadi kendala.
Di Aceh sendiri sebelum Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara  Jinayat  dan  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  tahun  2018  tentang  Pelaksanan Hukum  Acara  Jinayat,  penerapan  hukuman  cambuk  sudah  pernah  dibentuk  dan diberlakukan sebelumnya melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 tahun 2005 Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Uqubat Cambuk  Gubernur  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darusallam,  yang  menghukum  terhadap  tiga  kasus  pelanggaran syariat  Islam  dengan  cambuk  yaitu khamar (minuman  berakohol), maisir (perjudian), dan khalwat (perbuatan berlainan jenis di tempat tertutup). 25
Namun,  dalam  perkembangannya  telah  diperluas  di  dalam  Qanun  Aceh Nomor  6  tahun  2014  Pasal  3  Ayat  2  tentang  perbuatan  jarimah  berupa khamar , maisir , khalwat , ihktilat ,  zina,  pelecehan  seksual,  pemerkosaan, qadzaf , liwath , dan musahaqah ,  yang  keseluruhan  jarimah  tersebut  Jaksa  Penuntut  Umum berwenang mengajukan perkara atau menyidangkan ke Mahkamah Syar’iyah  Idi
22 Ibid , 27.
23 Ibid .,hlm. 396. 24 Ibid .,hlm.,404. 25 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.
hingga melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
Uqubat cambuk  yang diterapkan dalam qanun maupun Peraturan Gubernur tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  hukuman had atau  jenis  kejahatan  yang telah  ditetapkan  oleh  syara  seperti  zina, qazaf ,  dan khamar ,  hukuman  cambuk tersebut  merupakan  salah  satu  pilihan  utama  dalam  penetapan  sanksi  terhadap jarimah ta’zir , hal ini disebabkan karena hukuman cambuk dianggap memberikan efek  yang  lebih  baik  dari  beberapa  sanksi ta’zir lainnya  seperti  penjara, pengasingan dan denda. 26
Hukuman cambuk sendiri berasal dari bahasa Arab dari akar kata jald . Kata jald berasal  dari  kata jalada , yajlidu , jaldan yang  berarti  memukul  di  kulit  atau memukul  dengan  cambuk  yang  terbuat  dari  kulit,  namun  dalam  prakteknya  dan berdasarkan  aturan  dalam  Qanun  Acara  Jinayat,  alat  yang  digunakan  dalam cambuk tersebut terbuat dari bahan rotan. Hukuman cambuk menurut Ali Sodiqin yang  diberikan  tersebut  harus  menyebabkan  rasa  sakit,  diberlakukan  kepada pelanggar hukum  dalam bentuk  nyata, dilaksanakan dengan sengaja oleh  pelaku, dan  ditegakan  oleh  otoritas  yang  ditunjuk  dalam  hal  ini  oleh  Jaksa  sebagai eksekutor pelaksaan Uqubat cambuk. 27
Pelaksanaan  hukuman  cambuk  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Nomor  5 tahun 2018 tentang Pelaksanan Hukum Acara Jinayat  yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut  Umum  hinga  kini  belum  dapat  dilaksanakan  di  Lembaga Permasyarakatan atau di Lapas Kelas II B Idi sebagaimana amanat Pasal 30 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tersebut.
Beberapa faktor dilapangan menjadi penyebab tidak terlaksananya eksekusi cambuk  di  dalam  Lembaga  Permasyarakatan  (Lapas)  Kelas  II  B  Idi,  hal  ini dikarenakan  tidak  tersedianya  sarana  dan  prasarana,  keterbatas  tempat dikarenakan  pelaksanaan  cambuk  terdapat  ketentuan  mengenai  jarak  dan  ukuran panggung  eksekusinya,  serta  dikhawatirkan  apabila  dilaksanakan  di  dalam  lapas timbul  keributan  dari  para  warga  binaan  (narapidana),  dan    apabila  eksekusi cambuk  dilaksanakan  di  dalam  Lapas,  maka  masyarakat  pada  umumnya  tidak mengetahuinya  atau  tidak  dapat  melihat  langsung,  mengingat  terdapat  warga binaan  di  dalam  Lapas,  padahal  tujuan  utama  dari  eksekusi  cambuk  di  muka umum adalah untuk memberikan efek jera dan efek malu bagi pelaku. 28
Senada disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah  Kab.  Aceh  Timur  bahwa  pelaksanan  Uqubat  cambuk  di  dalam  Lembaga Permasyarakatan  tidak  memenuhi  standar  sesuai  yang  di  jelaskan  dalam  Qanun Acara Jinayat  untuk  melaksanakan uqubat cambuk di  Lapas, dan juga efek  yang muncul  jika  dilaksanakan  di  dalam  Lembaga  Permasyarakatan  tidak  adanya  rasa
26 Muslim Zainuddin, Problematika hukuman cambuk di Aceh, Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, Edisi Pertama, 2011, hlm.1.
27 Ibid , hlm 9.
28 Wawancara Eka Priyatna, Kepala lapas Kelas II B Idi, Selasa, 25 Februari 2020, 10.30- 11.30 Wib, Ruang Kalapas Kelas II B Idi.
malu dari pelaku jarimah dikarenakan masyarakat luas tidak mengetahuinya, dan dikhawatirkan terjadi keributan di dalam lapas. 29
Pelaksanaan uqubat cambuk  di  Lapas  dapat  dilaksanakan  setelah  adanya perjanjian  naskah  kerjasama  antara  Pemerintah  Aceh  dengan  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia  Republik  Indonesia  dalam pelaksanaan Uqubat cambuk bertempat di Lembaga Permasyarakatan atau Rumah Tahanan  atau  Cabang  Rumah  Tahanan,  namun  kenyataannya  hingga  saat  ini  di Lapas  Kelas  II  B  Idi  belum  ada  petunjuk  teknis  atau  petunjuk  pelaksana  dari naskah  kerjasama  tersebut,  sehingga  pelaksanaan  cambuk  di  Lapas  belum  dapat dilaksanakan. 30
Pelaksanan  cambuk  tersebut  selama  ini  dilaksanakan  oleh  Jaksa  sebagai eksekutor  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dalam  penyelesaian perkara Jinayat di Kabupaten Aceh Timur. Perkara jinayat yang telah diajukan ke persidangan  di  Mahkamah  Syariyah  Idi  dengan  rincian  perkara  yaitu  pada  tahun 2018 sebanyak 17 perkara, tahun 2019 sebanyak 9 perkara, dan pada tahun 2020 sebanyak 2 perkara, dengan rincian sebagai berikut : 31
Tabel 1.
Perkara yang telah disidangkan oleh Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada tahun 2018 di Mahkamah Syar’iyah Idi.
No Nama Pelaku Jarimah Jenis Jarimah Hukuman Tahun 1 Ishak Bin Abdurahman Maisir (Judi) Penjara 2018 2 Sunardi Bin Samaun Maisir (Judi) Penjara 2018 3 Mawardi Bin Abidin Maisir (Judi) Penjara 2018 4 Serik Anggrini Sari Binti Paidi Maisir (Judi) Cambuk 2018 5 Ivan  Irfandi  Alias  Pen  Bin Kamaruddin Maisir (Judi) Cambuk 2018 6 a. Abdullah Bin Abdurrahman b. Abu Bakar Bin Mahmuddin Maisir (Judi) Penjara 2018 7 a. Husaini Bin A. Rahman b. Kusno Bin Junet
c. Rizal Bin Baringat d. Revi Kanaramadhani Bin Jamadoni Maisir (Judi) 8 M. Waled Bin Saifuddin Maisir (Judi) Cambuk 2018 9 Fahmirzal  Alias  Reza  Bin Ramlani Maisir (Judi) Penjara 2018 10 Nazaruddin  Alias  Nadar  Bin Arifin Maisir (Judi) Penjara 2018 11 a. T. Arif Fadilah Bin T. M. Nur b. Zulmi  Azhari  Alias  Heri  Alias Wak Genk Bin Rusli Maisir (Judi) Penjara 2018 12 Sayuti Nur Bin M.Diah Maisir (Judi) Penjara 2018 13 Wendi Syahputra Bin Ilyas Abu Maisir (Judi) Penjara 2018
29 Wawancara Teuku. Amran, Kasat Pol PP dan WH Kab. Aceh Timur, Rabu, 26 Februari 2020, 14.30-15.30 wib, Ruang Kasat Pol PP dan WH Kab. Aceh Timur.
30 wawancara Eka Priyatna., Loc.Cit .
31 wawancara Bpk T. Swandi, Bpk. Abun Hasbulloh Syambas, dan Bpk. Eka Priyatna.
Bakar
14 Haris Ismu Nanda Alias Laneng Bin M. Yusuf Maisir (Judi) Penjara 2018 15 Agus Slim Bin Nurdin Maisir (Judi) Penjara 2018 16 Salahuddin  Alias Dek Gam Bin Zakaria Maisir (Judi) Penjara 2018 17 a. Fahrurazi Bin Hasan b. Hamdani  Alias  Si  Pon  Bin Usman c. Usman Bin Abdullah Safii d. Hamdani Bin Mahdi Penjara 2018
Tabel  tersebut  diatas,  penulis  peroleh  dari  hasil  wawancara  yang  penulis lakukan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 10.30-11.30 wib di  Ruang  Hakim  Mahkamah  Syari’yah  Idi  kepada  narasumber  Bpk  T.  Swandi Hakim  Mahkamah  Syari’yah  Idi  dan  wawancara  kepada  Bpk.  Abun  Hasbulloh Syambas Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020  sekira  Pukul  09.00-10.00  Wib  di  Ruang  Kepala  Kajaksaan  Negeri  Aceh Timur.
Tabel 2.
Perkara yang telah disidangkan oleh Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada tahun 2019 di Mahkamah Syar’iyah Idi.
No Nama Pelaku Jarimah Jenis Jarimah Hukuman Tahun 1 Muhammad  Iqbal  Alias  Si  Bal Bin Sofyan Maisir (Judi) Penjara 2019 2 Ziaul  Akbar  Alias  Akbar  Bin Zamhir Maisir (Judi) Penjara 2019 3 Tarmizi Alias Mahdi Bin Hasyim Maisir (Judi) Penjara 2019 4 Ruslan Bin Usman Maisir (Judi) Penjara 2019 5 Syahrial Bin Zainuddin Maisir (Judi) Penjara 2019 6 Erwinsyah Bin Muhammad Hasan Maisir (Judi) Penjara 2019 7  a. Sakilawati Binti Mustafa b. Iskandar Bin Umar Ibrahim Zina Ditempatkan di Dayah di Madat Cambuk 2019 8 Khairul Ihsan Bin Iskandar Hasyim Zina Cambuk 2019 9 Sakilawati Binti Mustafa Zina Cambuk 2019
Tabel  tersebut  diatas,  penulis  peroleh  berdasarkan  hasil  wawancara  oleh Bpk  T.  Swandi  Hakim  Mahkamah  Syari’yah  Idi  pada  hari  Kamis  tanggal  27 Februari  2020  sekira  pukul  10.30-11.30  wib  di  Ruang  Hakim  Mahkamah Syari’yah  Idi,  wawancara  Bpk.  Abun  Hasbulloh  Syambas  Kepala  Kejaksaan Negeri  Aceh Timur pada hari Selasa tanggal  03  Maret  2020 sekira Pukul 09.00- 10.00  Wib  di  Ruang  Kepala  Kajaksaan  Negeri  Aceh  Timur,  dan  Bpk.  Eka Priyatna  Kepala  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  II  B  Idi  pada  hari  Selasa
tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 10.30-11.30 Wib di Ruang Kalapas Kelas II B Idi.
Tabel 3.
Perkara yang telah disidangkan oleh Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada tahun 2019 di Mahkamah Syar’iyah Idi.
No Nama Pelaku Jarimah Jenis Jarimah Hukuman Tahun 1 Sawaludin Bin Abdul Wahab Maisir (Judi) Cambuk 2020 2 a. Ibrahim  Is  Alias  Apa  Him  Bin Ismail. b. Tarmizi  Alias  Bagok  Bin Abdul Hamid. Maisir (Judi) Cambuk 2020
Tabel tersebut diatas, penulis peroleh dari hasil wawancara  yang dilakukan penulis  dari  narasumber  Bpk  T.  Swandi  Hakim  Mahkamah  Syari’yah  Idi,  Bpk. Abun  Hasbulloh  Syambas  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Timur,  dan  Bpk.  Eka Priyatna Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Idi.
Jaksa  dalam  melaksanakan  sidang  perkara  Jinayat  yang  selama  ini berdasarkan  pada  Qanun  Jinayat  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara Jinayat  sebagai  pelaksanaan  hukum  acaranya  serta  pelaksanaan  eksekusinya, mengingat bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 secara internal di  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Timur  belum  ada  aturan  pelaksanaannya  seperti Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan dari pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh mengenai pelaksanaan cambuk di dalam Lembaga Permasyarakatan. 32
Senada dengan hal tersebut, Hakim Mahkamah Syariyah Idi menyampaikan mengenai  penjatuhan  putusan  terhadap  pelaku  jarimah  mengacu  kepada  Qanun Jinayat  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat,  yang  sangat bervariasi  terhadap  putusan  tersebut  yaitu  ada  yang  pelaku  dipenjara  ada  juga yang di cambuk, dan untuk pelaksaan cambuk tidak dilaksanakan di dalam Lapas Kelas II B Idi, melainkan dilaksanakan di muka umum yaitu di lingkungan Masjid Agung Darussholihin Kota Idi Rayeuk.
Jaksa  dalam  melaksanaan uqubat cambuk  untuk  selama  ini  tidak  mengacu pada  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  tahun  2018  yang  disebutkan  berada  di  dalam Lembaga  Permasyarakatan  dalam  hal  ini  Lapas  Kelas  II  B  Idi,  karena  roh  dari Qanun  Jinayat  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  yaitu menimbulkan efek malu guna mencegah masyarakat  yang melihatnya tidak akan melakukan perbuatan jarimah tersebut. 33
Mengutip pendapat Widodo  Ekatjahjana,  Aberr  Bashier Dababneh dan  Eid Ahmad Al Husban sebaiknya agar peraturan gubernur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik  dalam awal pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Nomor  5 tahun 2018 Gubernur Aceh pada saat itu haruslah memenuhi atau memperhatikan asas-
32 wawancara Abun Hasbulloh Syambas, Loc.Cit .
33 wawancara  T.  Swandi,  Hakim  Mahkamah  Syari’yah  Idi,  Kamis,  27  Februari  2020, 10.30-11.30 wib, Ruang Hakim Mahkamah Syari’yah Idi.
asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  sehingga  dapat dilaksanakan  diantaranya  yaitu  memperhatikan  politik  hukum  yang  ada,  dapat dilakukan  pengujian  terhadapnya,  masuk  akal  sehingga  orang  awam  atau masyarakat  mudah  mengetahui  dan  memahami,  sederhana  sehingga  dapat mencapai  tujuan  yang  ada,  dan  harus  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  lebih tinggi.
Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Gubernur  Aceh  berupa  Peraturan Gubernur  Nomor  5  tahun  2018  tersebut  terkesan  tergesa-gesa  tidak memperhatikan  atau  mengkaji  kondisi  Lembaga  Permasyarakat  atau  Rumah Tahanan  yang  berada  di  daerah-daerah  Aceh  khususnya  di  Kabupaten  Aceh Timur, padahal dalam mengambil kebijakan Gubernur Aceh harus memperhatikan tahapan proses penegakan hukum yaitu: pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum, kedua tahap kebijakan  yudikatif  atau  aplikatif  yaitu  tahap  penerapan  hukum,  ketiga  tahap kebijakan eksekutif atau administrasi yaitu tahap pelaksanaan atau eksekusi. 34
Artinya  pada  tahap  pertama  saja  kebijakan  berupa  penerbitan  Peraturan Gubernur  Aceh  Nomor  5  tahun  2018  tersebut  tidak  terumuskan  secara  baik sehingga saat ini tidak dapat dilaksanakan, dan pada penerapan hukum pada tahap kedua  mengakibatkan  tidak  dapat  berjalan  di  lapangan,  sehingga  mengakibatkan pelaksanaannnya tetap dilaksanakan di muka umum, sebagaimana dalam  gambar berikut :
Gambar.1
Gambar diatas adalah salah satu dari pelaksanaan cambuk di tempat terbuka bukan di Lapas Kelas II B Idi yang disaksikan oleh Hakim Pengawas, Jaksa, dan Tim  Medis  serta  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  sebagai  eksekutor  pada Kejaksaan  Negeri  Aceh  Timur  terhadap  terpidana  jarimah maisir jenis  batu domino  yang  dieksekusi  cambuk  setelah  diputus  bersalah  menurut  hukum  oleh Mahkamah  Syariyah  Idi  melanggar  Pasal  18  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Hukum jinayat bertempat di halaman Masjid Agung Darussalihin Kota Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. 35
Mengutip  pendapat  Lawrence  M.  Friedman  bahwa  dalam  penerapan Peraturan  Gubernur  Nomor  5  tahun  2018  tersebut  terdiri  dari  tiga  komponen, yaitu  komponen  struktur  hukum  ( legal  structure ),  substansi  hukum  ( legal substance )  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ),  dalam  struktur  hukum  ( legal structure )  diperlukan  suatu  sistem  yang  selaras  dalam  pelaksanaan  cambuk tersebut  yaitu  dari  aparatur  penegak  hukumnya  baik  Polisi,  Penyidik  PPNS  dari
34 Marwan Effendy., Loc.Cit .,hlm. 227.
35 Antaraaceh,  https://aceh.antaranews.com/berita/122966/tiga-terpidana-maisir-dihukum- cambuk-di-aceh-timur, diunduh tanggal 30 Mei 2020.
Satpol  PP  dan  WH,  Kejaksaan,  Mahkamah  Syariyah,  dan  Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Idi, dalam substansi hukum ( legal substance ) dimana Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 dibentuk harus dapat dilaksanakan, dan perlu adanya qanun sendiri  yang mengatur tugas dan fungsi Kejaksaan di  daerah Aceh,  sebagaimana  telah  dibuat  sebelumnya  Qanun  Provinsi  Nomor  11  tahun 2004  tentang  Fungsional  Kepolisian  Daerah  Nanggroe  Aceh  Darusalam,  adapun kultur  atau  budaya  hukum  ( legal  culture )  merupakan  sikap  dan  keyakinan  Jaksa dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku jarimah. 36
Penerapan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah yang dituntut dan diputus oleh Hakim Mahkamah Syari’yah Idi sudah sesuai dengan hukum modern dilihat dari  aspek  perkembangan  dan  pembaruan  hukum  Islam  saat  ini  yaitu  penetapan hukuman  cambuk  sebagai  hukuman  alternatif  bagi  pelanggaran  syariat  Islam  di Aceh,  dan  hukuman  cambuk  merupakan ijtihat para  fuqaha  sesuai  amanat  UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 dalam merumuskan Qanun syariat  Islam  di  Aceh  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Qanun  sebagai  hukum positif yang berlaku di Aceh. 37
Berikut  alur  proses  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum Pada Kejaksaaan Negeri Aceh Timur terhadap pelaku Jarimah berdasarkan Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, sebagai berikut :
Adapun  tujuan  hukuman  yang  diberikan  terhadap  pelaku  dalam  syariat Islam dapat dilihat dari dua hal yaitu : pertama, pencegahan (al-rad-u wa al-zajr)
36 Natangsa  Surbakti, Problematika  Penegakan  Hukum  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006, hlm. 101.
37 Abdul  Gani  Isa, Formalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh  (Pendekatan  Adat,  Budaya,  dan Hukum) , Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, Cet-I, 2013, hlm. 415.
Putusan Hakim
Mahkamah Syar’iyah dilaksanakan oleh Jaksa (Psl. 247 ayat 1,2,3 Qanun
No. 7 tahun 2013)
Jaksa melaksanakan uqubat cambuk (Psl. 262 s/d Psl. 269 Qanun No. 7 tahun 2013) Laporan/ pengaduan Masyarakat (Psl. 7 ayat 1 huruf a Qanun No. 7 tahun 2013) Diterima oleh Penyidik Polri/Penyidik PPNS tertentu (Psl. 6 Qanun No. 7 tahun 2013)
Penyerahan Berkas I kepada Penuntut Umum (Psl. 11 ayat 4 huruf a Qanun
No. 7 tahun 2013)
Belum Lengkap (P- 18, P-19) (Psl. 15 huruf b, jo Psl. 134 ayat 2 Qanun
No. 7 tahun 2013)
Sudah Lengkap (P- 21) (Psl. 11 ayat 4 huruf b Qanun No. 7 tahun 2013) Melimpahkan ke Mahkamah dan melakukan penuntutan (Psl. 15 huruf e dan g jo Psl. 139 ayat 1 Qanun No. 7 tahun 2013) Hakim Mahkamah Syar’iyah mengadili pelaku (Psl. 26 ayat 1 jo Psl. 144 jo Psl. 148 Qanun No. 7 tahun
2013)
yaitu  menahan  orang  berbuat  jarimah  agar  tidak  mengulangi  perbuatan  jarimah, atau  agar  tidak  terus-menerus  melakukan  jarimah,  berat  ringan  hukuman ta’zir yang  ditentukan  atau  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  tergantung  dari pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  jarimah,  sebab  ada  yang  diberi peringatan  atau  nasihat  saja,  ada  berupa  cambuk,  berupa  denda,  dan  ada  juga berupa  penjara.  Kedua,  perbaikan  dan  pendidikan (al-islah  wa  al-tahdhib) yaitu agar  mendidik  pelaku  jarimah  menjadi  orang  baik  dan  menyadari  atas  kesalahan yang  diperbuatnya,  sehingganya  diharapkan  pelaku  timbul  kesadaran  dan menjauhi  jarimah  tersebut  bukan  karena  hukuman  akan  tetapi  karena  kesadaran diri pelaku guna mencapai ridha Allah subahanahu wataa’la. 38
Mengutip  pendapat  Alyasa  Abubakar  menjelaskan  bahwa  para  ulama menyimpulkan tujuan pemidanan dalam  Al-qur’an atau tujuan hukuman  cambuk yaitu : 39
1. Pembalasan atas kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan;
2. Memberikan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana;
3. Mendidik dan memperbaiki pelaku perbuatan pidana;
4. Melindungi masyarakat. Sehingga  pelaksanaan uqubat cambuk  merupakan  kewenangan  dan tanggungjawab  Jaksa  yang  dilaksanakan  setelah  putusan  hakim  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  agar  tercapai  tujuan  hukum  diantaranya  pembalasan  atas kejahatan  dan  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku.  Namun,  penundaan  cambuk dapat  dilakukan  berdasarkan  penetapan  dari  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Aceh Timur  jika  terdapat  hal  yang  membahayakan  terpidana  dan  setelah  mendapat rekomendasi dari dokter.
Pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan diatas alas berukuran minimal 3 x 3  meter,  jarak  antara  terpidana  dengan  pecambuk  0,07  meter  sampai  dengan  1 meter  dengan  posisi algojo atau  pecambuk  berdiri  di  sebelah  kiri  terhukum, pukulan  tersebut  diarahkan  ke  bagian  punggung  bahu  sampai  pinggu  pelaku  dan jarak antara tempat pelaksanaan dengan masyarakat yang melihat paling dekat 10 meter,  dan  rotan  yang  digunakan  untuk  memukul  berdiameter  0,07  centimeter sampai 1 meter, dengan panjang rotan 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda. Sedangkan  setelah  dilakukan  pengamatan  di  dalam  Lembaga  Permasyarakatan Kelas  II  B  Idi  bahwa  Lapas  Idi  tidak  memenuhi  syarat  untuk  ukuran  tersebut, sebagaimana  dijelaskan  Kepala  Lapas  Kelas  II  B  Idi  dalam  wawancaranya. 40 Sehingga  penerapan  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  5  tahun  2018  oleh  Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur hingga saat ini tidak dapat dilaksanakan.

## II. Hambatan  Jaksa  dalam  melaksanakan  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  5 Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Timur
Kejaksaan  Negeri  Aceh  Timur  merupakan  salah  satu  lembaga  penegak hukum  Syari’at  Islam  di  Provinsi  Aceh  yang  merupakan  bagian  dari  Kejaksaan
38 , Abdul Gani Isa., Ibid., hlm. 416.
39 Muslim Zainuddin, Loc.Cit ,hlm.17.
40 wawancara Eka Priyatna., Loc.Cit .
Agung  RI.  Berbeda  dengan  kepolisian  daerah  di  Provinsi  Aceh  tugas  kepolisian diatur  dalam  Qanun,  mengenai  tugas  Kejaksaan  tidak  diatur  dalam  qanun tersendiri,  oleh  karena  itu  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Timur  mengacu  kepada  tugas dan  wewenang  yang  tercantum  di  UU  RI  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan RI serta Hukum Acara Jinayat.
Pengaturan  tentang  Kejaksaan  diatur  dalam  UU  RI  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintah Aceh, termuat dalam Bab XXVII mulai Pasal 208-210. Pasal 208  tentang  Pemerintah  Aceh  dijelaskan  bahwa  Kejaksaan  di  Aceh  merupakan bagian dari Kejaksaan Agung RI, serta Kejaksaan di Provinsi Aceh melaksanakan tugas  dan  kebijakan  teknis  di  bidang  penegakan  hukum  termasuk  pelaksanaan syari’at Islam.
Pelaksanaan uqubat cambuk  dimuka  umum  merupakan  salah  satu perwujudan  dari  adanya  kepastian  hukum  yang  bertujuan  untuk  meminta pertanggungjawaban  bagi  pelaku  Jarimah,  dan  kepastian  hukum  akan  diperoleh melalui  proses  hukum  yang  baik  dan  benar  dengan  mengacu  pada  ketentuan hukum  yang  berlaku,  sehingga uqubat cambuk  dapat  memberikan  kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat dan memberikan keadilan bagi setiap manusia. Keinginan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada saat itu untuk memindahkan eksekusi  cambuk  dari  tempat  umum  ke  dalam  penjara  masih  menghadapi hambatan  baik  sarana  dan  prasara  maupun  secara  teknis,  sehingga  Peraturan Gubernur  tersebut  belum  dapat  dilaksanakan  padahal  peraturannya  sudah ditandatangani  sejak  tahun  2018.  Namun,  hingga  kini  petunjuk  teknis  tentang bagaimana  tata  cara  pelaksanaan  cambuk  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (penjara) belum ada. 41
Gubernur  Aceh  Irwandi  Yusuf  pada  Februari  tahun  2018  telah mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  tahun  2018  yang  salah  satu klausulnya mengatur tentang tempat uqubat cambuk dilaksakan. Selanjutnya dua bulan kemudian, Pemerintah Aceh juga telah menandatangani kerja sama dengan Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham) tentang pemindahan lokasi hukuman cambuk yang tadinya di tempat terbuka, kini dilakukan  di  penjara  sesuai  Nomor  :  07/Pks/2018  dan  Nomor:W1.107-Pk.01.06 tahun  2018.  Tujuan  pemindahan  lokasi  cambuk  tersebut  adalah  untuk  meredam timbulnya  Islamophobia  pihak  luar  atas  pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh, sehingga  pelaksanaan  hukuman  ini  tidak  mengganggu  urusan  luar  negeri  dan menjaga agar anak-anak tak menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk. 42
Namun,  nyatanya  terjadi  hambatan  teknis  terkait  pelaksanaan  uqubat cambuk  di  penjara  dialami  berbagai  pihak  seperti  wilayatul  hisbah  (WH)  atau polisi syariah, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Syari’iyah, Dinas Syariat Islam, dan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Kemenkumham)  sedang  membahas peraturan  turunan  untuk  mempermudah  pelaksanaannya.  Kepala  Kemenkumham Aceh pada waktu itu Agus Toyib menyebutkan bahwa hanya ada 7 dari 23 penjara di  Aceh  yang  layak  digunakan  sebagai  lokasi  eksekusi  cambuk  karena  memiliki
41 Beritabenar,https://www.benarnews.org/indonesian/berita/hukum-cambuk-aceh-penjara- 02082019150603.html, diunduh 27 Maret 2020.
42 Ibid , Berita benar.
lapangan, sedangkan Rutan Cabang langsa di Idi yang sekarang menjadi Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Idi tidak termasuk dari 7 penjara dimaksud. 43
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonsia (KBBI) pengertian hambatan adalah sebuah  halangan  rintangan,  atau  penghalang.  Kaitannya  dalam  penerapan Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  5  tahun  2018  oleh  Jaksa  menurut  Soerjono Soekanto bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pelaksanannya diantaranya 44 faktor hukumnya yaitu undang- undang/peraturan  dan  sebagainya,  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakan  hukum  dalam  permasalahan  ini  mengenai  kondisi  dalam  Lembaga Permasyarakatan Kelas  II  B  Idi, dan  faktor masyarakat  yaitu lingkungan  dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan yaitu di Kabupaten Aceh Timur.
Adapun  kendala  yang  dihadapi  Jaksa  Peuntut  Umum  dalam  melaksanakan Peraturan  Gubernur  Nomor  5  tahun  2018 tersebut  bervariatif  yaitu  Lembaga Permasyarakatan  Kelas  II  B  Idi  tidak  memenuhi  syarat  tentang  jarak  lokasi pelaksanan  cambuk,  tempat  tidak  memadai,  serta  belum  adanya  aturan pelaksanaannya seperti Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan dari pimpinan di  Kejaksaan  Tinggi  Aceh  mengenai  pelaksanaan  cambuk  di  dalam  Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Idi. 45
Selain  itu,  hambatan  laiinya  yaitu  belum  ada  petunjuk  teknis  dan  petunjuk pelaksanaan  cambuk  di  dalam  Lapas  Kelas  II  B  Idi,  kurangnya  anggaran  yang disediakan  Pemerintah  Kabupaten,  dan  keterbatasan  tempat  di  Lapas  karena terdapat  syarat  lain  seperti  jarak  pelaksanaan  cambuk  harus  12  meter  dari panggung  eksekusi, 46 dan  mengenai  anggaran  eksekusi  cambuk  untuk  saat  ini sudah  beralih  ke  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  Kabupaten Aceh  Timur,  yang  sebelumnya  pada  tahun  2018  diketahui  terdapat  alokasi anggaran sebesar Rp.34.000.000. 47
Berikut hambatan yang di temui dan dihadapi oleh Jaksa dalam menerapkan Peraturan Gubernur 5 tahun 2018 jika dilaksanakan di dalam Lapas Kelas II B Idi, yaitu:
43 Ibid , Berita benar.
44 Abdul  Gani  Isa, Formalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh  (Pendekatan  Adat,  Budaya,  dan Hukum) , Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, Cet-I, 2013, hlm. 265.
45 Wawancara Abun Hasbulloh Syambas, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Selasa, 03 Maret 2020, 09.00-10.00 Wib, Ruang Kepala Kajaksaan Negeri Aceh Timur.
46 Wawancara  T.  Swandi,  Hakim  Mahkamah  Syari’yah  Idi,  Kamis,  27  Februari  2020, 10.30-11.30 wib, Ruang Hakim Mahkamah Syari’yah Idi.
47 Wawancara Rusydi, Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Timur, Kamis, 27 Februari 2020, 14.00-15.00 wib, Ruang Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Timur.
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Kepala  Lapas  Kelas  II  B  Idi  hambatan yang terjadi dikarenakan tidak tersedianya sarana dan prasarana, keterbatas tempat pelaksanan cambuk mengenai ketentuan jarak dan ukuran panggung eksekusinya, dikhawatirkan  apabila  dilaksanakan  di  dalam  Lapas  akan  timbul  keributan  dari para  warga  binaan  (narapidana),  dan    apabila  eksekusi  cambuk  dilaksanakan  di dalam Lapas Kelas II B Idi maka masyarakat pada umumnya tidak mengetahuinya atau  tidak  dapat  melihat  secara  langsung,  karena  tujuan  utama  dari  eksekusi cambuk adalah untuk memberikan efek malu bagi pelaku. 48
Efek  malu  yang  ditimbulkan  akibat  pelaksanaan  eksekusi  cambuk  selaras pendapat  Jeremy  Bentham  dengan  teori  utilitasnya  bahwa  hukum  bertujuan memberikan  manfaat  bagi  manusia,  hal  ini  menitikberatkan  pada  hal-hal  yang bermanfaat  bagi  orang  banyak  dan  bersifat  umum,  sehingga  manfaat  yang  akan dicapai dari cambuk adalah memberikan contoh kepada masyarakat luas. Kendala laiinya yang masih dihadapai dalam melaksanakan Syari’at Islam atau penegakan hukum Jinayat di Aceh menurut Muslim Ibrahim yaitu: 49
1. Kultural  atau  sosiologi  adanya  umat  Islam  di  Provinsi  Aceh  yang  masih belum bisa menerima pelaksanaan syari’at Islam;
2. Fikrah (pemikiran)  adalah  masih  banyaknya  pandangan  negatif  terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin dengan efektivitasnya;
3. Filosofis  berupa  tuduhan  bahwa  hukum  ini  tidak  adil  (kejam  dan ketinggalan zaman) bahkan bertentangan dengan cita-cita hukum nasional.
4. Yuridis  yang  tercermin  dari  belum  adanya  ketentuan  hukum  pidana  yang bersumber dari syari’at Islam;
5. Kendala konsolidasi umat yang terwujud pada belum bisa bertemunya para pendukung  pemberlakuan  syari’at  Islam  (dari  berbagai  kalangan)  yang masih  saling  menonjolkan  pendapat  serta  metode  penerapannya  masing- masing;
6. Akademis terlihat dari belum meluasnya pengajaran hukum pidana Islam ini di sekolah atau perguruan tinggi
48 Wawancara Eka Priyatna, Kepala lapas Kelas II B Idi, Selasa, 25 Februari 2020, 10.30- 11.30 Wib, Ruang Kalapas Kelas II B Idi.
49 Dede  Hendra  Mr,  Tesis  Eksistensi  Penerapan  Pidana  Cambuk  Terhadap  Pelanggar Qanun  Syariat  Islam  di  Provinsi  Aceh,  Disertasi  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2012, hlm.117.
Hambatan yang dihadapi Tidak terpenuhinya Sarana dan prasarana di dalam Lapas Kelas II B Idi Tidak adanya Petunjuk Teknis maupun Petunjuk Pelaksana tentang Pergub Nomor  5 tahun 2018 Kurang ketersedian anggaran dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Khawatir terjadi kericuhan dengan Narapidana laiinya Masyarakat luas tidak mengetahui Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tidak selaras dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
7. Perumusan yang terlihat dari belum adanya upaya  yang sistem matis untuk merumuskan  hukum  pidana  yang  sesuai  syari’at  Islam  sebagai  persiapan mengganti hukum pidana barat;
8. Struktural  yang  terlihat  dari  belum  adanya  struktur  hukum  yang  dapat mendukung penerapan syari’at Islam;
9. Ilmiah  tercermin  dari  kurang  banyaknya  literatur  ilmiah  yang  mengulas hukum pidana Islam, dan;
10. Politis  terlihat  dari  masih  kurang  cukupnya  kekuatan  politik  untuk menggolkan penegakan syari’at Islam melalui proses-proses politik.
Proses  penegakan  hukum  yang  dialamai  oleh  Jaksa  mengutip  pendapat Soerjono  Soekanto  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  proses penegakan  hukum  yaitu  faktor  hukumnya  dalam  hal  ini  Peraturan  Gubernur Nomor  5  tahun  2018  itu  sendiri,  faktor  penegak  hukum  yaitu  pihak  yang membentuk  maupun  yang  menerapkan  dalam  hal  ini  Jaksa,  faktor  sarana  atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yang berada dalam Lapas Kelas II B Idi, dan faktor masyarakat  yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan di  Kabupaten Aceh Timur 50 sehingga  beberapa  alasan tersebut diatas menjadi  kendala  dalam  penerapan  hukuman  terhadap  pelaku  pelanggar  syari’at Islam.
Mengutip  pendapat  Aberr  Bashier  Dababneh  dan  Eid  Ahmad  Al  Husban mengatakan  bahwa  suatu  undang-undang  dianggap  baik  jika  proses pembentukannya  memperhatikan  dan  mempedomani  prinsip-prinsip  berikut 51 undang-undang  harus  masuk  akal  sehingga  orang  awam  dengan  mudah mempelajarinya,  undang-undang  harus  sederhana  untuk  mencapai  tujuan menyelesaikan  konflik,  undang-undang  harus  memiliki  kestabilan  legislatif sehingga  orang  tidak  melanggarnya,  undang-undang  harus  ditandai  dengan harmonisasi  berbagai  undang-undang  sehingga  tidak  ada  pertentangan,undang- undang  harus  mencerminkan  realitas  masyarakat,  undang-undang  harus  sesuai dengan  aturan  hukum  yang  lebih  tinggi  (prinsip  hierarki),  sehingga  seyogyanya dalam  pembentukan  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  5  Tahun  2018  dapat mempedomi prinsip tersebut.
Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan  bahwa uqubat cambuk  dilaksanakan  di  suatu  tempat  terbuka  dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, dan pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter, dengan Jarak antara tempat berdiri  terhukum  dengan  masyarakat  penyaksi  paling  dekat  12  meter,  sehingga dalam pelaksanaannya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan eksekusi tersebut di dalam Lapas Kelas II B Idi karena syarat  yang ditentukan tidak dapat diterapkan.
Sementara, berdasarkan Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018,  menjelaskan  bahwa  pelaksanan Uqubat cambuk  dilaksanakan  disuatu tempat  terbuka  dan  dapat  dilihat  oleh  orang  yang  hadir,  dan  tempat  terbuka
50 Titik  Triwulan  Tutik,  Pengantar  Hukum  Tata  Usaha  Negara  Indonesia,  Jakarta  : Prestasi Pustaka, Cet-I, 2010, hlm. 265.
51 Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-I, 2018,hlm.91.
sebagaimana dimaksud yaitu bertempat di Lembaga Permasyarakatan atau Rumah Tahanan  atau  Cabang  Rumah  Tahanan,  dan  Pelaksanaan Uqubat cambuk  di Lembaga  Permasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan  atau  Cabang  Rumah  Tahanan dilaksanakan  setelah  adanya  naskah  kerjasama  antara  Pemerintah  Aceh  dengan Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia  RI,  sedangkan hingga kini petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan tersebut belum ada. 52 Meskipun  Gubernur  Aceh  Irwandi  Yusuf  telah  melakukan  Perjanjian Kerjasama  antar  Pemerintah  Aceh  dengan  Kantor  Kementerian  Hukum  dan  Hak Azasi  Manusia  Aceh  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat Nomor : 07/Pks/2018 dan Nomor  :  W1.107-Pk.01.06  tahun  2018  tersebut,  namun  dalam  penerapannya belum dapat terlaksana di Lapas Kelas II B Idi.
Pelaksanan uqubat cambuk  seharusnya  segera  dilaksanakan  setelah  adanya putusan Mahkamah Syariah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai pasal  247  ayat  2  Qanun  Aceh  No.  7  tahun  2013,  dan  telah  diterimanya  salinan putusan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  namun  sekali  lagi  dalam  pelaksanaannya terbentur  dengan  tidak  tersedianya  anggaran,  padahal  berdasarkan  Pasal  284 Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa Pemerintahan  Kabupaten/kota  berdasarkan  Pasal  127  ayat  (3)  UU  RI  No.  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  mengalokasikan  dana  dan  sumber  daya lainnya untuk pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. 53
Dengan  tidak  adanya  anggaran  untuk  pelaksanaan Uqubat cambuk  di Kabupaten  Aceh  Timur,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri Aceh  Timur  dalam  Surat  Tuntutan  terhadap  pelaku Jarimah menuntut  pelaku dengan Uqubat penjara di Rutan Cab. Langsa di Idi yang sekarang berubah nama menjadi  Lapas  Kelas  II  B  Idi, 54 hal  ini  untuk  mewujudkan  cita  hukum  secara proporsional,  yaitu  kepastian  hukum  ( rechtssicherkeit ),  keadilan  ( gerechtigkeit ) dan kemanfaatan ( zweckmasigkeit ).
Oleh karena itu, hambatan yang terjadi tersebut seyogyanya ditinjau kembali oleh  pihak  terkait  baik  dari  segi  peraturan  pelaksana,  sarana  dan  prasarana, anggaran eksekusi cambuk, dan sosial masyarakat, sehingga terhadap keseluruhan dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanan Hukum Acara  Jinayat  dapat  dilaksanakan  oleh  Jaksa  serta  selaras  dengan  Qanun  Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

## D. Kesimpulan
1. Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur terhadap pelaku Jarimah hingga saat ini tidak dapat dilaksanakan di dalam Lapas Kelas II B Idi,  sehingga  dalam  melaksanakan  uqubat  cambuk  Jaksa  Penuntut  Umum berpedoman  pada  Pasal  262  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang
52 Wawancara Eka Priyatna, Kepala lapas Kelas II B Idi, Selasa, 25 Februari 2020, 10.30- 11.30 Wib, Ruang Kalapas Kelas II B Idi
53 Wawancara Teuku. Amran, Kasat Pol PP dan WH Kab. Aceh Timur, dan Wawancara Rusydi, Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Timur.
54 Wawancara Eka Priyatna, Kepala lapas Kelas II B Idi.
Hukum  Acara  Jinayat  yang  menjelaskan  bahwa uqubat cambuk dilaksanakan  di  suatu  tempat  terbuka,  dan  tempat  terbuka  yang  dimaksud yaitu di lingkungan Masjid Agung Darushalihin Idi Rayeuk.
2. Bahwa  hambatan  yang  ditemui  dan  dihadapi  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum dalam melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 tersebut bagi pelaku  jarimah  diantara  lain  tidak  adanya  sarana  dan  prasarana  yang memadai di lapas Kelas II B Idi sesuai syarat  yang ditentukan dalam pasal 262  Qanun  Nomor  7  tahun  2013,  belum  terdapatnya  Petunjuk  Teknis  dan Petunjuk  Pelaksana  terkait  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  tahun  2018 tersebut  dari  Kejaksaan  Tinggi  Aceh  maupun  di  Lingkungan  Kemkumhan Lapas  Kelas  II  B  Idi,  ketersediaan  anggaran uqubat cambuk  yang  terbatas dari  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Timur,  dan  dikhawatirkan  akan  timbul keributan  dari  para  warga  binaan  (narapidana)  di  dalam  Lapas,  serta masyarakat pada umumnya tidak mengetahui eksekusi cambuk tersebut.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Abdul  Gani  Isa, Formalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh  (Pendekatan  Adat,
Budaya, dan Hukum) , Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, Cet-I, 2013.
Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-I, 2004.
Busthanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Akar  Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya , Jakarta; Gema Insani Press, Cet ke-I, 1996. Marwan Effendy, Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi  hukum  pidana ,  Ciputat:  Referensi  (Gaung  Persada  Press Group), Cet ke-I, 2014.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Muslim  Zainuddin, Problematika  hukuman  cambuk  di  Aceh, Aceh:  Dinas Syariat Islam Aceh, Edisi Pertama, 2011.
Putera  Astomo, Ilmu  Perundang-undangan  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-I, 2018.
Riduan  Syarani, Rangkuman  Instisari  Ilmu  Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2004.
Sadjijono, Hukum Antara Sollen Dan Sein Dalam Perspektif Praktek Hukum di  Indonesia , Surabaya:  Ubhara Press  dan  Laksbang Pressindo, Cet  ke- II. 2017.
Titik  Triwulan  Tutik,  Pengantar  Hukum  Tata  Usaha  Negara  Indonesia, Jakarta : Prestasi Pustaka, Cet-I, 2010.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, Cet. ke-8,
2016.
Zulkarnaen, Beni Ahmad Saebani, Hukum Konstitusi , Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Pertama, 2012.

## B. Tesis / Disertasi
Dede  Hendra  Mr,  “Tesis  Eksistensi  Penerapan  Pidana  Cambuk  Terhadap Pelanggar  Qanun  Syariat  Islam  di  Provinsi  Aceh”,  Disertasi  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2012.
Delfi  Suganda,  “Pancasila  dan  Syari'at  Islam  sebagai  Asas-Asas Pembentukan  Qanun  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (Studi  Kasus Peraturan  Daerah  No.  5  Tahun  2000  Tentang  Pelaksanaan  Syariat Islam)”,  Disertasi  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Gajah Mada, Yogjakarta 2012.
Khairil  Akbar,  “Relevansi  Prinsip  Pemidanaan  Islam  Terhadap  Sila Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (Studi  Terhadap  Qanun  Aceh  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat)”,  Disertasi  Program  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 2017.

## C. Jurnal / Artikel
Muhammad  Hilmi  Akhsin,  Anis  Mashdurohatun,  Akibat  Hukum  Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU No. 42 Tahun 199 9 , Jurnal Akta, Vol.4 No. 3, 2017.
Natangsa  Surbakti, Problematika  Penegakan  Hukum  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga ,  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006.

## D. Internet
Antaraaceh,  https://aceh.antaranews.com/berita/122966/tiga-terpidana-maisir- dihukum-cambuk-di-aceh-timur, diunduh tanggal 30 Mei 2020.
Berita Resmi Pemerintah Provinsi Aceh Biro Humas dan Protokol Sekretarian
Provinsi Aceh https://humas.acehprov.go.id/penjelasan-gubernur- terhadap-hak-interpelasi-dpra/diunduh 16 November 2019.
Modus Aceh https://modusaceh.co/news/ini-poin-perjanjian-pemerintah-aceh- dan-kemenkumham-aceh/index.html diunduh 16 November 2019.

## E. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  RI  Nomor  44  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Provinsi  Aceh  (Lembaran  Negara  RI  tahun  1999  Nomor 172)
Undang-undang  RI  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam. (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 114)
Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 67)
Undang-undang  RI  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh (Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor 62)
Undang-undang  RI  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 82)
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh tahun 2013 Nomor 7)
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 7)
Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  10  Tahun  2005  Tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanan Hukuman Cambuk (Lembaran Aceh tahun 2005 Nomor 06)
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. (Berita Daerah Aceh tahun 2018 Nomor 5)