## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA

## Mohammad Bhakti Setiawan & Abdul Hakim
Universitas Islam Indonesia tk_ajib@yahoo.com
Abstrak: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Paper ini memodelkan perilaku Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel-variabel independen yang dipertim- bangkan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), Pajak Pendapatan (PPN), variabel dummy desentralisasi pemerintahan, variabel dummy krisis tahun 1997, dan variabel dummy krisis tahun 2008. Dengan menggunakan Error Correction Model (ECM), pa- per ini menemukan bahwa PDB dan PPN berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Estimasi model ECM menemukan bahwa krisis eko- nomi tahun 2008 berpengaruh terhadap IPM, sementara krisis tahun 1997 dan de- sentralisasi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap IPM.
Kata kunci: IPM, desentralisasi pemerintahan, produk domestik bruto, pajak penda- patan, ECM
Abstract: Human Development Index of Indonesia. This paper models the behavior of Human Development Index (HDI). Independent variables included in the model are Gross Domestic Product (GDP), Income Tax (PPN), a dummy variable on govern- ment decentralization, a dummy variable on the 1997 economic crisis, and a dummy variable on the 2008 crisis. The paper finds that GDP and PPN significantly influence IPM both in the short run and in the long run. The Error Correction Model (ECM) es- timation finds that the crises of 2008 influences IPM, while the crises in 1997 and government decentralization do not influence HDI.
Key words: Human Development Index, government decentralization, gross domes- tic product, income tax, ECM

## PENDAHULUAN
Perdebatan tentang indikator pemban- gunan sosial-ekonomi sudah sejak lama ter- jadi. Pendapatan per kapita sebagai indika- tor pembangunan telah digugat oleh kala- ngan ekonomi maupun non-ekonomi yang melihat ketidakakuratan indikator tersebut, yang kemudian memunculkan beberapa in- dikator baru. Indikator baru secara umum berfokus pada pembangunan manusia. Mor- ris (1979) membangun the Physical Quality of Life Index ( PQLI ), sedangkan United Na- tion Development Program (UNDP) mem- bangun Human Development Index ( HDI )
atau Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) yang kini banyak digunakan oleh negara- negara di dunia dengan landasan yang di- bangun oleh Haq (1996).
Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui Human Development Report tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “a process of enlarging people’s choices” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hi-
dup yang layak. Secara spesifik UNDP mene- tapkan empat elemen utama dalam pem- bangunan manusia, yaitu produktivitas ( productivity ) , pemerataan ( equity ), keber- lanjutan ( sustainability ) , dan pemberdayaan
( empowerment ) .
Kondisi perekonomian Indonesia cukup menjanjikan pada awal dekade 1980-an sampai pertengahan dekade 1990-an. Ber- dasarkan data dari Badan Pusat Statistik berbagai tahun, pertumbuhan ekonomi In- donesia sejak awal tahun 1986 sampai ta- hun 1989 terus mengalami peningkatan, yakni sekitar 6.8% per tahun. Pertumbuhan sedikit melambat menjadi 7% di tahun 1990 dan 1991. Kemudian tahun 1992 – 1997 se- cara mengalami perlambatan dari 6,2% menjadi 4.7%. Tahun 1998 pertumbuhan ekonomi menjadi negatif sebesar -13,13% disebabkan krisis moneter yang melanda Indonesia dan beberapa negara-negara Asia. Tahun-tahun berikutnya perekonomian In- donesia perlahan bangkit menunjukkan per- baikan. Mengingat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDB , maka mod- el ini akan memperhitungkan PDB dalam menjelaskan perilaku IPM .
Pada akhir dekade 1990-an Indonesia memulai desentralisasi pembangunan Indo- nesia, ditandai dengan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, proses desentralisasi dan otonomi daerah merupakan prioritas. Hal ini diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan, mendorong kerja sa-
ma antar pemerintah daerah, menata ke- lembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, ser- ta menata daerah otonom baru.
Gejala ikutan dari fenomena di atas ada- lah pemekaran daerah yang kemudian di- atur dalam PP No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pe- mekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Pemekaran daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP No. 129 Tahun 2000) yang dis- ebabkan oleh berbagai hal. Pertama, peme- karan mempersingkat rentang kendali anta- ra pemerintah dan masyarakat. Kedua, pe- mekaran daerah dihipotesiskan mampu memperbaiki pemerataan pembangunan. Ketiga, pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekua- saan pada tingkat yang lebih kecil (Nuraini, 2005).
Selain desentralisasi dan PDB yang didu- ga akan meningkatkan IPM , terdapat varia- bel yang diduga akan menurunkan IPM , yakni peningkatan pajak pemerintah. Pajak ini akan mengurangi disposable income ma- syarakat sehingga diduga akan menurunkan IPM .
Sejak tahun 1990 sampai dengan 1995 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia umumnya mengalami peningkatan. Penuru- nan pernah terjadi yakni pada tahun 1996 dan 1998. Dan meningkat kembali mulai se- jak tahun 1999 hingga 2005, kemudian pada tahun 2006 terjadi sedikit penurunan dan pada tahun 2007 IPM Indonesia meningkat
kembali. Penurunan juga terjadi pada tahun 2008, kemudian sedikit meningkat pada ta- hun 2009 dan mengalami penurunan pada tahun 2010.
Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangu- nan Manusia Indonesia Tahun IPM Tahun IPM 1990 0,499 2001 0,682 1991 0,515 2002 0,692 1992 0,637 2003 0,697 1993 0,641 2004 0,711 1994 0,668 2005 0,728 1995 0,679 2006 0,726 1996 0,643 2007 0,731 1997 0,681 2008 0,711 1998 0,67 2009 0,717 1999 0,677 2010 0,613 2000 0,684 Sumber: BPS, berbagai tahun
Dari fakta di atas, penulis menduga bahwa penurunan IPM pada tahun 2008 di- picu oleh krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997. Peningkatan IPM dari tahun 1999 dari 2005 diduga dipengaruhi oleh de- sentalisasi pemerintahan yang dimulai tahun 2009. Penurunan IPM pada tahun 2008 di- duga dipengaruhi oleh krisis yang bermula dari perekonomian Amerika tahun 2008. Berbagai variabel tersebut akan digunakan untuk menjelaskan perilaku IPM .
Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua di- mensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar ( basic capabilities ) pen- duduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan
dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk men- capai standar hidup layak. UNDP mendefini- sikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, ke- sehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu di perhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinam- bungan, pemberdayaan (UNDP, 1995: 12). Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep ter- sebut, yakni konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. IPM dihitung den- gan rumus sebagai berikut:
  3 / 3 2 1 X Index X Index X Index IPM   
Keterangan:
X 1 = lama hidup, X 2 = tingkat pendidikan, dan X 3 = tingkat kehidupan yang layak.
Desentralisasi dalam ilmu administrasi publik dijelaskan sebagai sebuah pendeka- tan dan teknik manajemen yang berkenaan dengan fenomena tentang pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari sebuah tingkat pemerintahan kepada tingkat yang lebih rendah. Dalam the 6th Global Forum tahun 2005 dinyatakan bahwa desentralisasi merupakan solusi yang baik dalam menja- lankan pemerintahan yang demokratis (Se- tiyono, 2004: 205, Alm dkk., 2001). Berbagai keuntungan desentralisasi dibahas dalam Rondinelli dan Cheema (1983), Syaukani dan Rasyid (2001), Fisman dan Gatti (2002), Es-
tache dan Sinha (1995), Davoodi dan Zou (1998), De Mello (2000), Devas dan Grant (2003), serta Martinez-Vazquaz dan McNab (2003). Dengan desentralisasi, diharapkan pembangunan lebih berhasil, sehingga salah satu indikator pembangunan, yakni IPM , di- hipotesiskan akan meningkat.
Jumlah barang dan jasa dalam pereko- nomian suatu negara dapat diartikan seba- gai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB berkaitan erat dengan IPM . Bahkan bo- leh dikatakan bahwa IPM merupakan pen- gukur kesejahteraan yang disempurnakan, sementara PDB adalah pengukur kesejahte- raan yang lama. Namun demikian, dua pen- gukur tersebut tidak harus selalu berjalan linier, karena peningkatan PDB tanpa diser- tai peningkatan pemerataan pendapatan dan alokasi atas aktivitas yang mening- katkan kesejahteraan masyarakat juga tidak akan meningkatkan IPM . Dalam memodel- kan pengaruh desentralisasi terhadap IPM , variabel PDB bisa dianggap sebagai sebuah variabel kontrol.
Pajak yang dikumpulkan pemerintah me- rupakan pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluarannya. Pen- geluaran-pengeluaran tersebut akan meru- pakan pembiayaan atas aktivitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga peningkatan pajak yang diterima pemerintah berpotensi meningkatkan IPM .
Namun harus dicatat bahwa pajak yang di- pungut pemerintah akan mengurangi dis- posable income masyarakat sehingga berpo- tensi menurunkan kesejahteraan masyara- kat, dan dengan demikian akan menurunkan
IPM . Penelitian empiris ini bermaksud men- gungkapkan arah hubungan tersebut.
Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 merupakan krisis berkepanjangan yang di- duga mempengaruhi kesejahteraan masya- rakat. Oleh karena itu penelitian ini mema- sukkan variabel dummy krisis ke dalam model yang dibangun untuk memodelkan perilaku IPM.
Berbagai teori tentang kemungkinan dampak desentralisasi atas IPM dibahas oleh Scott (2006) dan Brassard (2008). Dari segi empiris, Patta (2012) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, persentase pendu- duk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan ketimpangan distribusi pen- dapatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Dia menemukan bahwa variabel- variabel yang berpengaruh terhadap IPM adalah pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pe- merintah di bidang kesehatan, dan ketim- pangan distribusi pendapatan.
Brata (2005) menguji bagaimana penga- ruh pengeluaran pemerintah daerah khu- susnya bidang pendidikan dan kesehatan ( IPP ), investasi swasta ( IS ) dan distribusi pendapatan proksi indeks Gini ( IG ) terhadap indeks pembangunan manusia ( IPM ) dalam konteks regional (antar provinsi) di Indone- sia. Variabel pengeluaran pemerintah bi- dang pendidikan dan kesehatan memberi- kan pengaruh positif terhadap pembangu- nan manusia. Semakin besar alokasi penge-
luaran bidang pendidikan dan kesehatan semakin baik pula IPM dicapai. Variabel in- vestasi swasta berpengaruh negatif terha- dap IPM . Hal ini dimungkinkan karena karak- teristik investasi swasta tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Variabel IG berpengaruh positif terhadap IPM, artinya semakin merata dis- tribusi pendapatan semakin baik pula pem- bangunan manusia. Variabel lag IG menun- jukkan pengaruh negatif yang berarti pada jangka panjang akan semakin sulit mening- katkan kualitas SDM melalui distribusi pen- dapatan.
Ginting (2008) menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hasil penelitian me- nunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara konsumsi rumah tangga untuk maka- nan dan bukan makanan, pengeluaran pe- merintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pem- bangunan manusia di Indonesia. Variabel dummy krisis ekonomi menunjukkan penga- ruh negatif.
Di antara paper-paper yang menganalisis IPM, sangat sedikit yang menyelidiki penga- ruh desentralisasi terhadap IPM, terutama untuk kasus Indonesia. Penelitian ini dituju- kan untuk mengisi gap tersebut.

## METODE
Penelitian ini menganalisis perilaku In- deks Pembangunan Manusia ( IPM ). Variabel penjelas yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto ( PDB ), Pajak Pendapatan ( PPN ), Dummy Desentralisasi ( DD ), dan Dummy Krisis Ekonomi ( DK ). Data-data yang digunakan adalah data sekunder dari berba- gai sumber data, yakni buku laporan, doku- men, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan judul penelitian dari Badan Pusat Statistik.
Mengingat data time series berpotensi non-stasioner , maka penelitian ini berenca- na menggunakan Model Koreksi Kesalahan ( Error Correction Model atau ECM). Untuk keperluan ini, langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan uji stasioneritas dengan uji akar unit. Beberapa uji akar unit tersedia dalam literatur, di antaranya adalah uji Dickey-Fuller (DF test), uji Augmented Dickey-Fuller (ADF test), dan uji Phillipps- Perron (PP test). Penelitian ini akan
Tabel 2 . Unit Root Test, In-level dan In-First Difference
No Variabel t-stat t-kritis Prob 1% 5% 10% 1 IPM – in level -1 , 598 -4 , 498 -3 , 658 -3 , 269 0 , 757 2 PDB – in level -0 , 549 -4 , 498 -3 , 658 -3 , 269 0 , 971 3 PPN – in level 2 , 266 -4 , 668 -3 , 733 -3 , 310 1 , 000 4 IPM – first diffference -4 , 884 -4 , 533 -3 , 674 -3 , 277 0 , 005 5 PDB – first difference -2 , 932 -3 , 832 -3 , 030 -2 , 655 0 , 060 6 PPN – first difference -4 , 140 -4 , 668 -3 , 733 -3 , 310 0 , 025
menggunakan uji ADF karena uji ini mampu mendeteksi berbagai kemungkinan seperti variasi jumlah lag maupun keberadaan in- tercept maupun trend (Dickey & Fuller,
1979; Phillips & Perron, 1988)
Jika data terbukti tidak stasioner dalam data asli ( in-level ), maka uji stasioner dilan- jutkan dengan uji dalam tingkat beda ( in- difference ). Uji ini dilakukan untuk menge- tahui pada beda ( difference ) berapakah (atau pada derajat integrasi berapakah) da- ta-data tersebut stasioner. Jika semua data memiliki derajat integrasi yang sama, maka bisa dilakukan uji kointegrasi untuk menge- tahui keberadaan keseimbangan jangka pan- jang di antara variabel-variabel yang diteliti. Jika terbukti bahwa variabel-variabel terse- but berkointegrasi, maka ECM bisa dite- rapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk menguji stasioneritas data, dila- kukan uji akar unit, baik in-level maupun in- first difference . Hasil pengujian ditemukan bahwa tiga variabel non dummy yang diana- lisis, yakni IPM , PDB dan PPN tidak stasioner (bisa dilihat dari nilai probabilitas yang lebih dari 5%). Uji akar unit atas tiga variabel ter- sebut in-first difference menunjukkan bahwa
mereka stasioner, meskipun PDB stasioner hanya pada tingkat 6% (Tabel 2).
Setelah tiga variabel tersebut terbukti terintegrasi pada derajat yang sama, dalam hal ini pada first-difference (atau I (0)), maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi.
Dari hasil uji kointegrasi (Tabel 3) dite- mukan bukti adanya kointegrasi. Hal ini me- nunjukkan adanya keseimbangan jangka panjang antar tiga variabel tersebut. Dari hasil kointegrasi di atas, maka model jangka panjangnya adalah sebagai berikut:
t t t t PPN PDB IPM         2 1 0
Keterangan: IPM = Indeks Pembangunan Manusia PDB = Produk Domestik Bruto PPN = Pajak Pendapatan  = Variabel error Tabel 4. Model Jangka Panjang dengan Va- riabel Dependen IPM
Variabel Coefficient t-Statistic Prob. C 0,2722120 2,601603 0,0180 PDB 0,0000003 3,564863 0,0022 PPN -0,0000007 -2,603195 0,0180
Dari hasil regresi ditemukan bahwa se- mua variabel secara signifikan mempenga- ruhi IPM (Tabel 4). Seperti diharapkan, PDB
Tabel 3 . Uji Kointegrasi
berpengaruh positif terhadap IPM , karena peningkatan PDB akan memperbaiki kese- jahteraan penduduk. Seperti diharapkan ju- ga, PPN berpengaruh negatif terhadap IPM karena peningkatan pajak pemerintah men- gurangi disposable income , sehingga menu- runkan kesejahteraan masyarakat.
Dari kondisi di atas, kemudian dibangun model koreksi kesalahan (ECM). Untuk men- gantisipasi potensi pengaruh dari tiga peris- tiwa besar yang terjadi dalam rentang waktu data analisis, dimasukkan tiga buah variabel dummy, yakni DD untuk mengakomodasi potensi pengaruh desentralisasi pemerinta- han yang diundangkan tahun 1999, DK 1 un- tuk mengakomodasi potensi pengaruh krisis ekonomi tahun 1997, dan DK 2 untuk men- gakomodasi potensi pengaruh krisis ekono- mi tahun 2008. Dengan demikian, model yang dibangun adalah:
t t t t t t t t u DK DK DD DPPN DPDB DIPM          1 6 5 4 3 2 1 0 2 1        
Keterangan: 1  t  merupakan residual lag 1 dari Persamaan (2), yang merupakan error keseimbangan.
Tabel 5. Model ECM dengan Variabel De- penden DIPM Variabel Coefficient t-Statistic Prob. C 0,011073 0,644455 0,5305 DPDB 1,28E-07 2,302560 0,0385 DPPN -8,29E-07 -1,873606 0,0836 DD 0,021556 1,240155 0,2368 DK1 -0,017558 -0,577827 0,5733 DK2 -0,073179 -3,232442 0,0065 RES1 -0,561677 -1,856101 0,0862
Hasil pengujian model ECM menunjuk- kan bahwa RES1 ( error correction term ) ter- lihat signifikan meskipun pada tingkat 10%
saja (Tabel 5). PDB dan PPN mempengaruhi IPM dalam jangka pendek (selain juga pen- garuh jangka panjang seperti terlihat di Ta- bel 4). Terlihat juga bahwa DD dan DK1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Tentang pengaruh DD terhadap IPM, hal ini membenarkan keraguan sebagian ahli ekonomi bahwa diperlukan waktu panjang sebelum Pemerintah Daerah mampu meng- gunakan dengan efisien dan efektif status- nya sebagai daerah otonom (Brojonegoro, 2007). Krisis tahun 1997 tampak tidak ber- pengaruh terhadap IPM, sementara krisis tahun 2008 secara signifikan berpengaruh terhadap IPM.
Penelitian ini juga melakukan pengujian dua asumsi klasik yang paling penting dalam pembangunan model, yakni uji homosedas- tisitas dan uji no-autocorrelation . Heterose- dastisitas, atau pelanggaran atas asumsi homosedastisitas, muncul apabila residual dari model yang diamati tidak memiliki va- riasi yang konstan. Untuk mendeteksi kebe- radaan heterosedastisitas dalam penelitian ini dilakukan uji White. Hasil pengujian me- nunjukkan bahwa probabilitas chi-square adalah 0.114858 yang jauh lebih besar dari 0.05. Dengan demikian kita tidak bisa meno- lak H 0 bahwa model yang dibangun tidak mengandung heterosedastisitas.
Untuk menguji keberadaan autocorrela- tion , paper ini menggunakan uji Breusch- Godfrey Serial Correlation LM test . Hasil uji menunjukkan bahwa probabilitas nilai chi- square adalah 0,071719 lebih besar dari 0,05, sehingga kita tidak bisa menolak H 0 bahwa tidak ada autocorrelation dalam model yang dibangun.
Untuk meyakinkan bahwa proses uji hi- potesis adalah benar, perlu diselidiki asumsi normalitas dalam residual. Probabilitas nilai Jarque-Bera adalah 0,758473, sehingga kita tidak bisa menolak H 0 bahwa residual dalam model ECM berdistribusi normal.

## SIMPULAN
Penelitian menemukan bahwa PDB dan PPN secara signifikan mempengaruhi IPM .
Hasil estimasi model ECM menunjukkan bahwa PDB, PPN, dan krisis ekonomi tahun 2008 mempengaruhi IPM , meskipun PPN hanya mempengaruhi dengan tingkat signi- fikansi 10%. Seperti diharapkan, PDB ber- pengaruh positif terhadap IPM , karena pe- ningkatan PDB akan memperbaiki kesejahte- raan penduduk. Seperti diharapkan juga, PPN berpengaruh negatif terhadap IPM ka- rena peningkatan pajak pemerintah mengu- rangi disposable income , sehingga menu- runkan kesejahteraan masyarakat. DD tidak berpengaruh secara positif terhadap IPM yang berarti bahwa desentralisasi pemerin- tahan belum mampu diterjemahkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan ke- sejahteraan masyarakat.
Hasil di atas, terutama menyangkut de- sentralisasi yang pemerintahan dan krisis ekonomi tahun 1997, yang tidak mempen- garuhi Indeks Pembangunan Manusia ba- rang kali merupakan masalah yang bisa di- pecahkan dalam penelitian-penelitian beri- kutnya. Paling tidak dua kemungkinan yang terjadi adalah pemodelan yang masih belum sempurna, atau penjelasan yang lebih tepat tentang tidak terpengaruhnya indeks pem- bangunan manusia tersebut. Barang kali
dengan melakukan penelitian per daerah (misalnya tingkat provinsi atau kabupaten), pengaruh dua variabel tersebut akan signifi- kan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alm, J., Aten, R.H. & Bahl, R. (2001) ”Can In- donesia Decentralise Successfully? Plans, Problems and Prospects”. Bulletin of In- donesian Economic Studies , 37(1), 83-1-
2.
Davoodi, H. & Zou, H.F. (1998) “Fiscal De- centralization and Economic Growth: A Cross-Country Study”. Journal of Urban Economics , 43, 244-257.
Mello, De L.R. (2000) “Fiscal Decentraliza- tion and Intergovernmental Fiscal Rela- tions: A Cross-Country Analysis,” World Development , 28(2), 365–380.
Devas, N. & Grant, U. (2003) “Local Gov- ernment Decision-Making-Citizen Partic- ipation and Local Accountability: Some Evidence from Kenya and Uganda”. Pub- lic Administration and Development , 23,
307–16.
BPS (berbagai tahun) Perkembangan Bebe- rapa Indikator Sosial Ekonomi Indonesia , Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia.
Brassard, C. (2008) “Decentralization, De- mocratization and Development in Bhu- tan” Working Paper , February, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
Brata, A.G. (2005) Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Ke- miskinan. Yogyakarta: Lembaga Peneli- tian-Universitas Atma Jaya.
Brojonegoro, B.P.S. (2007) “Mampukah Dae- rah Mengatasi Permasalahan Ekonomi Nasional”. Practical Journal for Man- agement Issues.
Diunduh dari http://www.managementfile.com Rabu, 28 Februari 2007.
Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1979) “Distribu- tion of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”. Journal of the American Statistical Association, 74, 427–431.
Estache, A. & Sinha, S. (1995) “Does Decen- tralization Increase Public Expenditure in Infrastructure?” Policy Research Working Paper 1457 , World Bank.
Fisman, R. & Gatti, R. (2002) “Decentraliza- tion and Corruption: Evidence across Countries”. Journal of Public Economics , 83, 325–345.
Ginting, C.K. (2008) “Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia”. Tesis Master , Se- kolah Parcasarjana, Universitas Sumate- ra Utara, Medan.
Haq, M.U. (1996), Reflections on Human De- velopment , 1 st Edition . New York: Oxford University Press .
Martinez-Vazquez, J. & McNab, R.M. (2003) “Fiscal Decentralization and Economic Growth,” World Development , 31(9),
1597–616.
Morris, M.D. (1979) Measuring the Condi- tion of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index. London: Frank Cass.
Nuraini, I. (2005) Pengantar Ekonomi Mikro , Malang: Penerbit UMM.
Patta, D. (2012) “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2010-2011”. Tesis Master. Universitas Hasanudin.
Phillips, P.C.B & Perron, P. (1988) "Testing for a Unit Root in Time Series Regres- sion". Biometrika , 75, 335–346.
Rondinelli, D.A. & Cheema, G.S. (1983) “Im- plementing Decentralization Policies: An Introduction,” in Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries, edited by G.S. Cheema & Rondinelli, D.A., Beverly Hills,
California, Sage.
Scott, T. (2006) Decentralization and Human Development: Findings and Recommen- dations from a Review of National Hu- man Development Reports. United Na- tions Development Programme, National Human Development Report Unit, Bu- reau for Development Policy.
Setiyono, B. (2004) Birokrasi dalam Perspek- tif Politik dan Administrasi, Semarang: Puskodak Fisip Undip.
Syaukani, A.G. & Rasyid, R. (2001), Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogya- karta: Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
United Nations Development Programme (1995) Human Development Report
1995 , Published for United Nations De- velopment Programme. New York: Ox- ford University Press.
United Nations Development Programme (1996), Human Development Report 1996, Economic and Human Develop- ment , Published for United Nations De- velopment Programme. New York: Ox- ford University Press.