INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2499-2507 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Kepmen Kominfo Nomor VIII Tahun 2004 Tentang Panduan Standar Mutu Jangkauan Pelayanan Dan Pengembangan Aplikasi E-Governmentpada Aplikasi Kai Acces Di Kota Padang
Puryanto 1 ✉ , Fani Ratny Pasaribu 2 , Fero Fernando 3
Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti
Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas   Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti
Email: puryantoyan@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Sejak tahun 2004 Perusahaan Kereta Api Indonesia (KAI) adalah perusahaan BUMN milik pemerintah dibawah naungan dinas perhubungan yang bergerak dibidang perkereta apian. Perusahaan KAI yang ada  di  Sumatera  Barat  khususnya  di  kota  Padang  dengan  dikeluarkannya  kebijakan  pemerintah melalui Keputusan Menteri Kominfo Nomor VIII Tahun 2004 tentang penggunaan dan pengembangan Aplikasi E-Government pada Aplikasi KAI Acces, untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi ditengah-tengah dimasyarakat dikota padang saat ini. Diera digital KAI dengan diterapkannya Aplikasi E-Government pada Aplikasi KAI Acces ini sangat efisien waktu dan biaya bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui panduan standar mutu pengembangan dan penerapan Aplikasi KAI Access  di  Kota  Padang.Metode  penelitian  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif. Penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah  jenis  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan menggambarkan  fenomena  atau  situasi  tertentu  secara  mendalam  dan  detail.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa panduan  standar  mutu  jangkauan  pelayanan  dan  pengembangan  aplikasi  E- Government telah dilaksanakan. Namun,  masih terdapat kendala  yang menghambat implementasi tersebut, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta kurangnya  pemahaman  yang  memadai  mengenai  panduan  standar  mutu  tersebut.  Berdasarkan penelitian ini, agar PT. Kereta Api Indonesiauntuk dapat meningkatkan komitmen dan dukungan untuk mengimplementasikan panduan standar mutu jangkauan pelayanan dan pengembangan aplikasi E- Government yang ditetapkan oleh Kominfo Nomor VIII Tahun 2004. Peningkatan kapasitas sumber
daya  manusia,  kolaborasi  antarinstansi  terkait,  serta  penyediaan  pelatihan  dan  pemahaman  yang memadai tentang panduan standar mutu menjadi kunci untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian,  penerapan  yang  supaya  lebih  efektif  panduan  standar  mutu  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  sosialisasi  dalam  penggunaan  Aplikasi  E- Government pada Aplikasi KAI Acces pada masyarakat kota padang kedepannya.
Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan, Aplikasi KAI  Acces

## Abstract
Since 2004 the Indonesian Railway Company (KAI) is a government-owned state-owned company under the auspices of the transportation service which operates in the railway sector. The KAI company is in West Sumatra, especially in the city of Padang, with the issuance of government policy through Decree of the Minister of Communication and Information Number VIII of 2004 concerning the use and development of E-Government Applications on the KAI Access Application, to improve the quality of transportation services in the midst of society in the city of Padang today. In the KAI digital era, the implementation of the E-Government Application on the KAI Access Application is very time and cost efficient  for  the  community.  This  research  aims  to  determine  quality  standard  guidelines  for  the development and implementation of the KAI Access Application in Padang City. The research method uses descriptive qualitative methods. Descriptive qualitative research is a type of research that aims to describe and depict certain phenomena or situations in depth and detail. The research results show that the quality standard guidelines for service coverage and E-Government application development have been implemented. However, there are still obstacles that hinder implementation, such as limited human resources, lack of coordination between related agencies, and lack of adequate understanding of  the quality  standard  guidelines.  Based on  this  research,  PT.  Kereta  Api Indonesia  to  be able to increase  commitment  and  support  to  implement  standard  guidelines  for  the  quality  of  service coverage and development of E-Government applications stipulated by Kominfo Number VIII of 2004. Increasing  human  resource  capacity,  collaboration  between  related  agencies,  as  well  as  providing adequate training and understanding of standard guidelines Quality is the key to overcoming these obstacles.  Thus,  the  more  effective  implementation  of  this  quality  standard  guide  is  expected  to improve the quality of human resources and socialization in the use of the E-Government Application on the KAI Access Application in the Padang City community in the future.
Keywords: Implementation, Services, KAI Access Application

## PENDAHULUAN
Pemerintah Kota Padang, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan publik, telah mengadopsi Kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kepmen Kominfo) Nomor VIII Tahun 2004 tentang Panduan Standar Mutu Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-Government. Kepmen ini merupakan langkah strategis dalam mendorong perkembangan aplikasi E-Government  di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Salah satu aplikasi E-Government yang diimplementasikan di Kota Padang adalah Aplikasi  KAI  Acces,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  akses  mudah  dan  informasi  yang lengkap  kepada  masyarakat  terkait  dengan  berbagai  layanan  yang  disediakan  oleh Pemerintah  Kota  Padang.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  mungkin  ada  beberapa perubahan atau perbaikan yang diperlukan dalam aplikasi ini untuk memenuhi standar mutu yang diatur dalam Kepmen Kominfo Nomor VIII Tahun 2004.
Mengingat  pentingnya  peran  aplikasi  E-Government  dalam  penyediaan  layanan publik yang efisien dan efektif, serta demi menjaga kualitas layanan yang disediakan oleh Aplikasi KAI Acces di Kota Padang, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai implementasi  Kepmen  Kominfo  Nomor  VIII  Tahun  2004.  Penelitian  ini  akan  membantu dalam mengevaluasi sejauh mana aplikasi tersebut mematuhi panduan standar mutu yang telah  ditetapkan,  mengidentifikasi  potensi  perbaikan  yang  diperlukan,  dan  merumuskan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.
Dalam  konteks  ini,  perlu  diperhatikan  aspek-aspek  kritis  seperti  keamanan  data, ketersediaan  layanan,  kualitas  interaksi  pengguna,  serta  pengembangan  fitur-fitur tambahan yang dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Selain itu, perlu juga diperhatikan sejauh mana Aplikasi KAI Acces  dapat meningkatkan aksesibilitas  layanan publik kepada masyarakat, termasuk kelompok yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau teknologi.
Dengan melakukan penelitian mengenai implementasi Kepmen Kominfo Nomor VIII Tahun  2004  pada  Aplikasi  KAI  Acces  di  Kota  Padang,  diharapkan  dapat  memberikan pandangan yang lebih jelas tentang upaya Pemerintah Kota Padang dalam menghadirkan layanan  publik  yang  berkualitas  dan  dapat  membantu  meningkatkan  transparansi  serta partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pemerintahan.  Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  dalam  pengembangan  aplikasi  E-Government  yang  lebih  baik  di masa depan.Penelitian ini menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh George  C.  Edward  III  Direct  and  Indirect  Impact  of  Implementation.  Menurut  George  C.
Edward  III  terdapat  empat  variabel  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  implementasi suatu kebijakan, yaitu:komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

## METODE PENELITIAN
Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi Kepmen Kominfo Nomor VIII Tahun 2004 pada aplikasi KAI Access di Kota Padang. Peneliti akan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif melalui observasi, wawancara,  atau  analisis  dokumen  terkait  kebijakan  dan  implementasi  aplikasi.Dengan penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti akan menghasilkan deskripsi yang mendalam dan kontekstual  tentang  fenomena  yang  diteliti,  serta  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam tentang implementasi Kepmen tersebut. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara  mendalam  dan  naratif  untuk  menggambarkan  proses  implementasi  Kepmen tersebut, tantangan yang dihadapi, serta keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dalam penggunaan aplikasi KAI Access  di Kota Padang.Populasi  dalam penelitian  ini mencakup asisten  manager  pelayanan  yang  bekerja  di  KAI  (Kereta  Api  Indonesia)  di  Kota  Padang. Semua petugas penjualan tiket ( ticketing officer) yang bekerja di stasiun-stasiun Kereta Api di Kota Padang. Dan semua individu yang menggunakan layanan Kereta Api di Kota Padang sebagai pengguna.Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Berdasarkan teknik purposive sampling, penelti menetapkan sampel dalam penelitian yaitu 5 orang yang dianggap mewakili jumlah populasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasipanduan standar mutu jangkauan pelayanan dan pengembangan Aplikasi E- Government pada Aplikasi KAI Acces
Implementasi kebijakan Kepmen Kominfo Nomor VIII Tahun 2004 tentang Panduan Standar  Mutu  Jangkauan  Pelayanan  dan  Pengembangan  Aplikasi  E-Government  pada Aplikasi KAI Acces di Kota Padang dilakukan berdasarkan prosedur dan petunjuk yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pasal 3.
a. Antusiasme masyarakat terhadap penggunaan Aplikasi KAI Access masih rendah. Selain itu,  masyarakat  Kota  Padang  kurang  memiliki  pengetahuan  tentang  peraturan  atau program pemerintah terkait Aplikasi KAI Access. Mereka menggunakan aplikasi tersebut hanya untuk membeli tiket secara mudah, namun masih mengalami masalah teknis dan kesulitan dalam penggunaannya. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran terkait aturan
dan  manfaat  aplikasi  tersebut  mungkin  perlu  ditingkatkan  untuk  memperbaiki pengalaman pengguna.
b. Kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang teknologi informasi, diperlukan penambahan tenaga  kepegawaian  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  teknologi  informasi,  terutama dalam mengatasi keluhan masyarakat terkait penggunaan aplikasi KAI Access. Saat ini, masih bergantung pada bantuan dari PT. KAI pusat dan perlu adanya staf kepegawaian dan tenaga ahli di bidang Teknologi Informasi yang ada di satuan tugas. Pengembangan channel  pemesanan  tiket,  PT.  KAI  telah  lama  mengembangkan  berbagai  channel pemesanan  tiket  kereta  api  secara  online,  termasuk  Aplikasi  KAI  Access,  Internet Reservasi,  dan  Contact  Center  121.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah  calon penumpang dalam mendapatkan tiket tanpa perlu mengantri di stasiun.
c. Terdapat  beberapa  kaitan  dengan  elemen  disposisi  dalam  konteks  implementasi kebijakan. Sikap terhadap tanggung jawab, dalam wawancara, terlihat bahwa responden memiliki  sikap  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  kebijakan.  Meskipun mereka mengakui keterbatasan tanggung jawab mereka dalam mengatasi masalah yang disebabkan oleh penggunaan aplikasi yang tidak sah atau smartphone yang berada di bawah penguasaan orang lain, mereka tetap berusaha melakukan yang terbaik dalam menjalankan  tugas  mereka.  Keyakinan  terhadap  peran  PT.  KAI  Pusat,  informan menunjukkan  keyakinan  terhadap  peran  dan  tanggung  jawab  PT.  KAI  Pusat  dalam implementasi  kebijakan.  Mereka  mengakui  bahwa  PT.  KAI  Pusat  memberikan  arahan, bantuan, dan dukungan yang penting dalam menjalankan kebijakan tersebut. Keyakinan ini  dapat  memotivasi  responden  untuk  bekerja  sama  dengan  PT.  KAI  Pusat  dan memanfaatkan  sumber  daya  yang  mereka  sediakan.  Motivasi  untuk  melaksanakan arahan,  informan  menyatakan  bahwa  mereka  melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan arahan  yang  diberikan  oleh  PT.  KAI  Pusat.  Motivasi  ini  dapat  terkait  dengan  disposisi untuk belajar dan beradaptasi, karena mereka berusaha melaksanakan kebijakan dengan memanfaatkan gambaran yang telah diberikan dan melaporkan kemajuannya.
d. PT. Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar di kota Padang telah berupaya menjalankan implementasi kebijakan Kepmen Kominfo Nomor VIII Tahun 2004 dengan baik melalui struktur birokrasi yang ada. Mereka memiliki mekanisme dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keselarasan dan kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan panduan standar mutu jangkauan  pelayanan  yang telah ditetapkan. Selain  itu, mereka memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang aktif untuk mengawasi kinerja aplikasi KAI Access dan layanan yang  disediakan. Melalui  pemantauan ini, mereka dapat mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin timbul dan mengambil tindakan perbaikan yang
tepat. PT. Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi KAI Access  berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan.
Kendala  yang  ditemui  dalam  Panduan  standar  mutu  jangkauan  pelayanandan pengembangan Aplikasi E-Government pada Aplikasi KAI Acces
Teori  implementasi  George  C.  Edwards  III  dapat  memberikan  pandangan  tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada kendala dalam implementasi Aplikasi E-Government, termasuk  Aplikasi  KAI  Access  di  Kota  Padang.  Dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek tersebut,  pemerintah  dan  pihak  terkait  dapat  mengidentifikasi  dan  mengatasi  kendala- kendala tersebut untuk meningkatkan keberhasilan implementasi aplikasi tersebut.
a. Dalam  menyampaikan  sosialisasi  tentang  penggunaan  aplikasi  KAI  Access,  terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut meliputi kurangnya kesadaran masyarakat  tentang  keberadaan  aplikasi,  keterbatasan  akses  internet  atau  teknologi, perbedaan tingkat literasi digital, dan tantangan dalam mencapai komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
b. Kendala  utama  termasuk  kurangnya  pengetahuan  dan  keterampilan  pegawai  terkait dengan  panduan  standar  mutu  jangkauan  pelayanan,  serta  kebutuhan  untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Namun, kesadaran akan masalah ini telah  diakui,  dan  upaya  pelatihan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia direncanakan  untuk  mengatasi  kendala  tersebut.  Dengan  meningkatkan  pengetahuan dan keterampilan pegawai, diharapkan pelayanan yang lebih baik dapat diberikan kepada pengguna aplikasi KAI Access.
c. Hambatan tersebut meliputi resistensi terhadap perubahan dari sebagian staf, kurangnya keterampilan teknologi dan literasi digital, serta perubahan budaya kerja yang menjadi tantangan  dalam  mengubah  mindset  dan  sikap  staf.  Untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  tersebut,  PT.  Kereta  Api  Indonesia  Divre  II  Sumbar  melakukan  pendekatan komunikasi yang efektif, memberikan pelatihan intensif, dan memberikan contoh serta manfaat positif dari implementasi kebijakan ini.
d. Kendala utama termasuk  proses  pengambilan keputusan yang lambat, kendala dalam koordinasi  dan  komunikasi  antara  unit-unit  yang  terlibat,  serta  kendala  dalam pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal. Hal-hal ini dapat menghambat respons, pengimplementasian kebijakan secara efektif dan efisien, kerjasama, dan koordinasi yang efektif antara unit-unit.
Upaya  untuk  mengatasi  kendala  panduan  standar  mutu  jangkauan  pelayanan  dan pengembangan Aplikasi E-Government pada Aplikasi KAI Acces
Melalui penerapan konsep-konsep teori implementasi George C. Edwards III, upaya dalam mengatasi hambatan pada implementasi Aplikasi E-Government, seperti Aplikasi KAI Access  di  Kota  Padang,  dapat  menjadi  lebih  terarah,  koordinasi  dapat  ditingkatkan,  dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dapat ditingkatkan. a. Untuk mengatasi hambatan dalam  implementasi aplikasi KAI Access,  langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi kampanye sosialisasi aktif melalui berbagai media, kegiatan sosialisasi di berbagai daerah, kerja sama dengan pihak terkait, peningkatan literasi digital masyarakat,  dan  memperkuat  komunikasi  dua  arah  dengan  masyarakat.  Selain  itu, terdapat rencana kedepan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, mengembangkan metode  sosialisasi  yang  lebih  kreatif,  meningkatkan  kerja  sama  dengan  pihak-pihak terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta meningkatkan kualitas layanan dan fitur aplikasi KAI Access berdasarkan umpan balik pengguna.
b. Untuk  mengatasi  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dalam  mengelola  dan mengembangkan aplikasi KAI Access, PT KAI Divre II Sumbar, Padang telah melakukan beberapa upaya. Mereka melakukan rekrutmen tenaga ahli di bidang teknologi informasi, menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  pendidikan,  menyediakan  pelatihan  dan pengembangan  keterampilan  secara  terus-menerus,  serta  berupaya  meningkatkan pemahaman  dan  kemampuan  tim  dalam  menghadapi  tantangan  teknologi  informasi. Semua  upaya  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  tenaga  ahli  yang  dibutuhkan  dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik.
c. Dalam menghadapi hambatan dalam implementasi kebijakan, PT KAI Divre II Sumbar, Padang  telah  melakukan  beberapa  program  dan  inisiatif  untuk  memotivasi  dan mengembangkan disposisi yang lebih baik. Ini meliputi pelatihan dan pengembangan keterampilan,  program  pengakuan  dan  penghargaan,  partisipasi  aktif  dan  kolaborasi antar staf, serta komunikasi yang terbuka dan transparan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk  meningkatkan  motivasi  staf,  mengembangkan  disposisi  positif,  dan  membantu mereka mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan dengan lebih baik.
d. Dengan  mengadopsi  langkah-langkah  yang  disebutkan,  PT  KAI  Divre  II  Sumbar  telah berhasil  mengatasi  kendala  pengambilan  keputusan  yang  lambat,  meningkatkan komunikasi  dan  koordinasi  antara  tingkatan  manajemen  yang  terlibat,  dan memanfaatkan  sumber  daya  secara  lebih  optimal.  Hasilnya  adalah  peningkatan responsivitas, efektivitas, kolaborasi, dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Langkah- langkah  ini  telah  membantu  perusahaan  merespons  perubahan  dengan  lebih  cepat,
meningkatkan  kualitas  pelayanan,  dan  memastikan  penggunaan  sumber  daya  yang efektif dan efisien

## SIMPULAN
Implementasi  kebijakan  yang  dilakukan,  meliputi:  a)  Komunikasi,  Implementasi  ini melibatkan  semua  pihak  di  PT.  KAI  untuk  sosialisasi  dan  peningkatan  kesadaran  terkait aturan  dan  manfaat  aplikasi.  b)  Sumber  daya,  melibatkan  sumber  daya  manusia  yang kompeten, terlatih, dan berkomitmen. c) Disposisi, melibatkan tanggung jawab dari tim lokal yang terlibat dalam menjalankan kebijakan, serta peran penting dari PT. KAI Pusat dalam memberikan  arahan,  bantuan,  dan  dukungan.  d)  Birokrasi,  memiliki  mekanisme  dan prosedur  yang  ditetapkan  untuk  memastikan  keselarasan  dan  kesesuaian  pelaksanaan kebijakan dengan panduan.Kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan, meliputi: a) Hambatan Komunikasi, kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan aplikasi, keterbatasan akses internet atau teknologi, perbedaan tingkat literasi digital, dan tantangan dalam mencapai komunikasi yang efektif dengan masyarakat. b) Hambatan Sumberdaya, kurangnya pengetahuan dan keterampilan pegawai tentang e-governmant. c) Hambatan Disposisi,resistensi  terhadap  perubahan  dari  sebagian  staf,  kurangnya  keterampilan teknologi dan literasi digital. d) Hambatan Struktur Birokrasi, proses pengambilan keputusan yang lambat, kendala dalam koordinasi dan komunikasi antara unit-unit yang terlibat.Upaya yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala,  meliputi:  a)  Upaya  Komunikasi,  melakukan kampanye sosialisasi aktif melalui berbagai media, kegiatan sosialisasi di berbagai daerah, peningkatan  literasi  digital  masyarakat,  dan  memperkuat  komunikasi  dua  arah  dengan masyarakat.  b) Upaya Sumberdaya, melakukan rekrutmen tenaga ahli di bidang teknologi informasi,  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  pendidikan,  menyediakan  pelatihan  dan pengembangan  keterampilan  secara  terus-menerus.  c)  Upaya  Disposisi,  pelatihan  dan pengembangan keterampilan, program pengakuan dan penghargaan, partisipasi aktif dan kolaborasi antar staf. d) Upaya Struktur Birokrasi, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara tingkatan manajemen yang terlibat, dan memanfaatkan sumber daya secara lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi.
Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Holmes,  Douglas.  2001. E-Business  Strategies  for  Government.  London:  Nicholas  Brealey Publishing.
Indrajit,  Richardus  Eko.  2004 .  Electronic  Government,  Strategi  Pembangunan  dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset.
Lexy J. Moleong, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif,Bandung : rosda karya.
Puryanto,  Novi  Helmidani, 2019,  “Implementasi  Kebijakan  Kredit  Usaha  Rakyat  Dalam Mengembangkan  Usaha,  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  Di  Kecamatan  Koto  Baru Kabupaten Dharmasraya” Jurnal Ensiklopedia of Journal Vol.1 N o.4 Edisi 1 Juli 2019 Web Jurnal Online : http://jurnal.ensiklopediaku.org
Puryanto, Rahmad  Rosadi ,2021  “ Implementasi  Program  Bantuan  Stimulan PerumahanSwadaya  (Bsps)  Di  Kecamatan  Padang  Laweh  KabupatenDharmasraya Tahun 2019 “ Jurnal Ensiklopedia of JournalVol. 3 No.1 Februari 2021Web Jurnal Online
: http://jurnal.ensiklopediaku.org
Puryanto  Puryanto,  Dreizy  Gustianda  Y,2022,  “Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Tentang Pembiayaan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Sdn 08 Padang Besi Kota Padang”  Jurnal Ensiklopedia of Journal Vol. 4 No.2 Juni 2022 Web Jurnal Online : http://jurnal.ensiklopediaku.org
Puryanto,  Romiz a  Putra,2022.  “ Implementasi  Peraturan  Walikota  Nomor  28  Tahun  2017 Tentang  Pendelegasian  Kewenangan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Kepada Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Padang ” Jurnal Ensiklopedia  of  Journal  Vol.  4  No.4  Edisi  2  Juli  2022    Web  Jurnal  Online  : http://jurnal.ensiklopediaku.org
Sugiono,  2014.Metode  penelitian  kualitatif  kuantitatif  dan  kombinasi  (mixed method),Bandung : Alfabeta.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service.