## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA

## PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SOPPENG
Asri Wahyudi 1 , Tri Suhendra Arbani 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar asriwahyudi859@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan  Pembangunan  Di  Kabupaten  Soppeng”  dimana  pada  penelitian  ini  mengangkat  sebuah  persoalan kebijakan pemerintah daerah terkait peraturan daerah serta implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan daerah yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Didalam perda No. 3 Tahun 2008 Pemerintah daerah Kab. Soppeng membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)  yang  memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  sebagian  kewenangan  atau  urusan  pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan, dan aset daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kab. Soppeng dan merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan cara mengumpulkan data dengan  obsesrvasi,  wawancara,  dan  kajian  pustaka.  Dalam  penelitian  ini  menunjukkan  kebijakan  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap mengacu kepada Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Dengan  mengacu  kepada  undang-  undang  tersebut  pemerintah daerah membentuk/ membuat Peraturan Daerah yang menaungi masing- masing bidang. Implemetasi Peraturan Daerah  yang  mengatur    pengelolaan  pendapatan  daerah  yang  akan  digunakan  dalam  pelaksanaan  berbagai pembangunan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat oleh banyaknya pembangunan- pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah  baik itu pembangunan  fisik  maupun non- fisik.  Akan tetapi  masih ada  hambatan yang  dilalui  oleh  DPPKAD  dalam  mengelola  pendapatan  daerah  yakni  masih  ada  masyarakat  yang  tidak membayar pajak. Dalam penelitian ini diharapkan pemerintah tetap memperhatikan peraturan- peraturan yang ada kaitannya terhadapa pengelolaan pendapatan sehingga dapat berjalan lebih optimal.
Kata Kunci: Pemerintah daerah, Peraturan Daerah, Pembangunan.

## Abstract
This research is titled "Implementation Of Regional Regulations For Regional Revenue Management In The Framework Of Development Implementation In Soppeng District" where in this study raised a question of local government policies related to local regulations as well as the implementation of local regulations governing the management of regional income used in the implementation of development. In regulation No. 3 of 2008 the regional government of Kab. Soppeng established the Office of Revenue, Financial Management and Regional Assets (DPPKAD) which has the task to carry out some authority or government affairs based on the principle of autonomy  and  assistance  duties  in  the  field  of  revenue,  management,  and  regional  assets.  This  research  was conducted in Kab. Soppeng and is a qualitative field research, by collecting data with obsesrvation, interviews, and literature studies. In this study shows the policy of the Office of Revenue, Financial Management and Regional Assets  still  refers  to  Law  No.  28 of  2009 on  Local  Taxes  and  Regional  Levies.  By  encouraging  the  law,  local governments  form  /  make  Local  Regulations  that  overshadow  each  field.  Implemetasi  Regional  Regulations governing the management of regional income to be used in the implementation of various developments have been running well, this can be seen by the many developments carried out by the local government both physical and non-physical development. However, there are still obstacles passed by the DPPKAD in managing regional income, namely there are still people who do not pay taxes. In this study, it is expected that the government will continue  to  pay  attention  to  the  regulations  that  have  to  do  with  income  management  so  that  it  can  run  more optimally.
Keywords: Local Government, Local Regulations, Development.

## PENDAHULUAN
Good  governance  atau  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  merupakan  paradigma administrasi  publik.  Penyelenggaraan  good  governance  menjadi  salah  satu  komitmen  untuk memperbaiki  tata  kelola  pemerintahan. 1 Pada  tingkat  Kabupaten  pemerintah  mengeluarkan peraturan  undang-undang  no.  23  Tahun  2014  Tentang  pemerintahan  Daerah  dengan  tujuan untuk  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  dengan  memberikan  kedudukan  dan kewenangan yang lebih luas kepada Kabupaten/kota.
Perubahan  sistem  pemerintahan  dari  Sentralisasi  pada  masa  Orde  Baru  menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah disini tidak hanya mengatur penyelenggaraan di daerah tetapi juga membuat daerah lebih mandiri,  demokratis,  dan mendekatkan pemerintah dengan rakyat. 2 Berlakunya otonomi  daerah  dimana  daerah-daerah  diberi  kewenangan  besar  dalam  mengurus  dan mengelola sendiri wilayahnya dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3
Sejak lahirnya Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-  Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah,  serta  substansial  merupakan  babak  baru  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dimana undang- undang tersebut memberikan angin segar kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya (otonomi) secara luas dan bertanggung jawab.
Salah satu aspek dari pemerintahan daerah  yang harus diatur secara hati- hati adalah masalah  pengelolaan  keuangan  daerah.  Masalah  keuangan  khusunya  tentang  pengelolaan keuangan secara tegas pun telah diatur dalam Islam. 4 Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al- Isra/4/26 sebagai berikut :
يِذ ۡبَت  ۡرِ ذَبُت  َلَ َو ِليِبَّسلٱ َنۡبٱ َو َنيِك ۡسِمۡلٱ َو ۥُهَّقَح  ٰىَب ۡرُقۡلٱ اَذ ِتاَء َو ا ًر
Terjemahnnya:
“Dan berikanlah kepada keluarga- keluarga yang dekat akan hak-nya, kepada orang- orang  miskin  dan  orang  yang  dalam  perjalanan  dan  janganlah  kamu  menghamburkan- hamburkan (hartamu) secara boros”. 5
1 Kamaruddin,  Usman  Jafar,  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Lampoko  Kecamatan  Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar’iyyah), Siyasatuna2 , no. 2 (Mei 2020): h. 216.
2 Rismawati, Andi Safriani, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa (Studi Kasus Bontomanai Kecamatan Tomponulu Kabupaten Maros), QadāuNā 1 Edisi Khusus (Oktober 2020): h.  241.
3 Ashar  Sinilele,  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar, Al-Qaḍāu4 , no. 1 (Juni 2017): h. 3.
4 Andi Safriani, Telaah Atas Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, jurisprudentie4 , no. 1 (1 Juni 2017), h. 26-27.
5 Kementerian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya , h. 285.
Dari ayat tersebut sejalan dengan diperintahkan kepada pemerintah dalam menjalankan hak  dan  kewajibannya  dalam  menjalankan  rencana  kerjanya  dan  dijabarkan  dalam  bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang hendaknya dikelola dengan baik dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.
Sumber  pendapatan  daerah  sebagai  salah  satu  unsur  penting  dalam  rangka menyelenggarakan  pemerintah  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan pendapatan daerah yang transparan.  Sesuai  Pasal  5  Undang-  Undang  No.  33  tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Penerimaan  daerah  dalam  pelaksanaan desantralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
a. Pendapatan daerah bersumber dari
1) Pendapatan asli daerah,
2) Dana perimbangan
3) Lain- lain pendapatan;
b. Pembiayaan daerah bersumber dari
1) Sisa lebih perhitungsn anggaran daerah;
2) Penerimaan pinjaman daerah;
3) Dana cadangan daerah; dan
4) Hasil kekayaan penjualan daerah yang dipisahkan;
Pendapatan asli daerah yang sesuai dengan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:
a. Pendapatan asli daerah
1) Pajak daerah;
2) Retribusi daerah;
3) Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan;
Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:
1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2) Jasa giro;
3) Pendapatan bunga;
4) Keuntungan selisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 6
6 Undang-  Undang  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Pemerintah
b. Dana perimbangan
Berdasarkan  Undang-  Undang  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  “Dana  perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kpada daerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desantralisasi”.  Dana perimbangan  bertujuan  mengurangi  kesenjangan  fiscal  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah.
1) Dana bagi hasil
Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:
a) Pajak bumi dan bangunan (PBB);
b) Bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
c) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 2.
Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam bersal dari:
a) Kehutanan;
b) Bertambangan umum;
c) Perikanan;
d) Pertambangan minyak bumi;
e) Pertambangan gas bumi;
f) Pertambangan panas bumi; 7
2) Dana alokasi umum
Dana  alokasi  umum  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desantralisasi. Dana alokasi umum  digunakan  untuk  mengurangi  ketimpangandalam  kebutuhan  pembiayaan dan penguasaan pajak anatara pusat dan daerah.
3) Dana alokasi khusus
Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yanf  dialokasikan  pada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  membantu  mendanai kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas
Daerah, Pasal 5.
7 Windhu Putra, Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 81-82.
nasional.
Semua pendapatan daerah  yang dihasilkan dikelompokkan kedalam berbagai  macam jenis  sumber  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  daerah,  baik  itu  dari  pemerintah,  masyrakat, perusahaan-  perusahaan  negeri  maupun  swasta  dan  lain-  lain  yang  mutlak  sudah  masuk  ke dalam kas keuangan daerah dan pemerintah tidak perlu membayar kembali uang yang sudah masuk kedalam kasnya.
Secara  umum  tujuan  pembangunan  adalah  mewejudkan  bangsa  yang  maju,  mandiri, dan  sejahtera  lahir  dan  batin,  sebagai  landasan  bagi  tahap  pembangunan  berikutnya  menuju masyarakat adil dan Makmur. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka titik berat pembunan dititik  kan  pada  bidang  ekonomi,  yang  merupakan  penggerak  utama  pembangunan  seirama dengan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  diiringi  secara  saling  memperkuat, saling  terkait,  dan  terpadu  dengan  pembangunan  bidang-  bidang  lainnya. 8 Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi  daerah  yang memberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Tujuannya  antara  lain  untuk  lebih  mendekatkan  pelayanan  pemerintah  kepada masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah (APBD) selain itu untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya motivasi. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, diperlukan adanya  suatu  penyusunan  perencanaan  dan  melaksanakan  pembangunan  daerah,  yang  mana salah  satu  faktor  dominan  yang  turut  menentukan  adalah  segi  kueangan  daerah,  khusunya sumber  pendapatan  dan  anggaran  daerah. 9 Semakin  tinggi  pendapatan  dan  anggaran  daerah yang dihasilkan oleh daerah maka pembangunan akan semakin meningkat dan berjalan sesuai dengan harapan daerah.
Akan tetapi walaupun perencanaan sering kali sudah disusun secara baik, dan membuat aturan mengenai rancangan yang sudah matang, masih saja menghadapi beberapa kelemahan dalam undang- undang. Sistem perencanangan pembangunan salah satunya saat kepala daerah yang  sudah  habis  masa  jabatannya,  tidak  adanya  kewajiban  untuk  melanjutkan  program pembangunan yang telah atau sedang dijalankan tetapi belum terselesaikan, dari situlah sering kali pembangunan jadi terbengkalai atau bahkan tidak dilanjutkan sama sekali.
8 Ali Kabul Mali, Sri Indra Trigunarso, Perencanaan Pembangunan Daerah (Depok: Kencana, 2017), h. 29.
9 Ali Kabul Mali dan Sri Indra Trigunarso, Perencanaan Pembangunan Daerah (Depok: Kencana, 2017), h. 30.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ) yang dilaksanakan di  Kabupaten  Soppeng.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  data deskriptif berupa  kata- kata tertulis atau lisan dari sumber yang diamati. Penelitian deksriptif bertujuan  mendeskripsikan  atau  menjelaskan  hal  apa  adanya,  sehingga  memberi  gambaran yang  jelas  tentang  situasi-situasi  yang  apa  adanya.  Pada  penelitian  ini  berfokus  pada Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan.  Peneliti  menggunakan  pengumpulan  data  dengan  cara  observasi,  wawancara terhadap informan yang terkait, dan menghasilkan kesimpulan pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Dalam  Rangka  Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Soppeng
a. Membuat  aturan-  aturan  hukum  atau  keputusan  dalam  hal  pengelolaan  pendapatan daerah khusunya pendapatan pajak dan retribusi daerah
Kompleksnya  urusan  yang  ditangani  dan  banyaknya  unit-unit  yang  ada  dalam struktur organisasi pemerintahan daerah, sistem kelembagaan dalam pelaksanaan otonomi daerah  akan  sangat  menentukan  efektivitas  tugas-tugas  yang  dimiliki  serta  tercapainya tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada msyarakat. 10
Peraturan daerah merupakan sarana mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan, Pemerintahan didaerah (Kepala Daerah dan DPRD)  telah  menghasilkan  banyak  perda, 11 termasuk  Peraturan  daerah  yang  berkaitan dengan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
Peraturan  Daerah  No. 3  Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi  dan Tata Kerja  Dinas  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Soppeng,  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagai instansi pemerintah daerah diberi kewenangan dalam pengelolaan pendapatan, dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Soppeng yang didasarkan kepada peraturan daerah dengan tetap mengacu kepada Undang- Undang No. 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribus  Daerah.  Didalam  undang-  undang tersebut  terdapat  beberapa  jenis  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  dipungut  setiap
10 Megawati,  Rahmiati,  Efektivitas  Pelayanan  Terpadu  Dalam  Perizinan  Mendirikan  Bangunan  Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)1 , no. 1 (November 2019): h.  18.
11 Abd. Rais Amar, Pengaturan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, El-Iqtishady1 , no. 1 (Juni 2019): h. 63.
tahunnya. Berdasarkan undang- undang tersebut maka di buatlah peraturan daerah untuk mengatur  jenis  pajak  daerahnya.  Perda  yang  mengatur  jenis  pajak  tertentu  dan  Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) telah diberikan tanggung jawab dalam hal mengelola dan mengatur pajak tersebut.
Dalam  pengelolaan  pendapatan  pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah tetap berpegang kepada peraturan daerah yang telah diatur sebelumnya yaitu:
1) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah;
2) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
3) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
4) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 12
Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, yaitu:
1) Pajak Hotel;
2) Pajak Restoran;
3) Pajak Hiburan;
4) Pajak Reklame;
5) Pajak Penerangan Jalan
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7) Pajak Parkir;
8) Pajak Air Tanah;
9) Pajak Sarang Burung Walet;
10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
11) Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.
Jenis retribusi jasa umum yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Umum, yaitu:
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4) Retribusi Pelayanan Pasar;
5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
12 Jumiar, Kabid Bidang Pengelolaan Pendapatan DPPKAD Kabupaten Soppeng, wawancara 20 Februari 2020.
6) Retribusi Penyediaan/ dan/atau menyedotan kakus;
7) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yaitu:
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2) Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
3) Retribusi Tempat Pelelangan;
4) Retribusi Terminal;
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6) Retribusi Tempat Penginapan/pesanggahan/villa;
7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur Dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu:
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2) Retribusi Izin Gangguan;
3) Retribusi Izin Trayek; dan
4) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Berdasarkan peraturan daerah tersebut setidaknya ada empat peraturan daerah yang dipakai dalam mengelompokkan pendapatan yang diterima untuk mengelola pendapatan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Dalam prosedur pendapatan pemasukan  pendapatan  yang  dilakukan  oleh  DPPKAD  dengan  menghitung  jumlah pendapatan yang masuk setiap tahunnya.
b. Melakukan publikasi anjuran untuk melakukan pajak
Sebagaimana  negara-  negara  lain,  Indonesia  mengandalkan  pembiayaan pembangunannya (sebagian besar) melalui pemasukan pajak. Dalam hal ini, pajak tidak sekedar menjadi sumber pendapatan Negara, tetapi pajak menjadi penyumbang terbesar bagi pembiayan/belanja kebutuhan rumah tangga negara dan pembangunannya, oleh sebab itu  pajak  dijadikan  sebagai  suatu  kewajiban  dan  hak  dari  setiap  warga  Negara  dalam rangka  partisipasid  alam  bentuk  peran  serta  terhadap  pembiayaan  negara  dan pembangunan nasional. 13 Pajak adalah iuran kepada negara yang dspat dipaksakan yang
13 Ashabul Kahpi, Tinjauan Terhadap Kejahatan di Bidang Perpajakan, Jurnal Jurisprudentie2 , no. 1 (Juni
terhutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-  peraturan  dengan  tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai  biaya  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas  negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 14
Tujuan diadakannya pajak di Indonesia tidak terlepas dari tujuan negara itu sendiri, sebagai yang tercantum dalam UUD 1954, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta  melaksanakan  ketertiban  dunia.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan  dana yang  tidak  sedikit.  Oleh  sebab  itu,  pajak  dipergunakan  dan  diadakan  sebagai  sumber pembiayaan bersama dengan sumber pembiayaan lainnya. 15
Saat  ini,  kita  telah  berada  dalam  sebuah  era  yang  sarat  dengan  tekhnologi komunikasi dan informasi. Kemajuan tekhnologi telah memberikan sumber (resourches) informasi  dan  komunikasi  yang  amat  luas  dari  apa  yang  telah  dimiliki  manusia. 16 Pada dasarnya informasi tentang membayar pajak sangat penting untuk diketahui karena adanya pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak sama dengan ikut membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus masyarakat yang ada di Kabupaten Soppeng.  Akan  tetapi  jika  masyarakat  tidak  mendapatkan  informasi  baik  itu  dari  segi aturan,  tujuan  hingga  dampak  yang  akan  ditimbulkan  dari  pajak  dan  retribusi,  maka masyarakat akan terus beranggapan bahwa membayar pajak dan retribusi ini tidak penting untuk dilaksanakan atau dilakukan.
Dalam  perkembangan  tekhnologi  sekarang  ini  semakin  mempermudah menyebarluaskan  informasi  dan  salah  satu  langkah  yang  diambil  dengan  menyebar luaskan  informasi  mengenai  betapa  pentingnya  membayar  pajak.  Dalam  hal  publikasi DPPKAD memberikan informasi yang terkait dengan kesadaran membayar pajak baik dari dalam bentuk artikel, berita, maupun dalam situs- situs resmi DPPKAD. 17
Salah  sartu  langkah  akurat  yang  dilakukan  oleh  DPPKAD  Kabupaten  Soppeng dengan  menpublikasikan  mengenai  informasi-  informasi  yang  perlu  diketahui  oleh masyarakat.  Hal  yang  sama  juga  dilakukan  jika  ada  yang  ingin  mendapatkan  informasi
2015): h. 142.
14 Muh.  Irhadi  Hakim,  Jumadi,  Andi  Safriani,  Pengawasan  Menteri  Dalam  Negeri  Terhadap  Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, Alauddin Law Development (ALDEV)1 , no. 1 (Maret 2019): h. 2.
15 Ashabul Kahpi, Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak, Al-Risalah20 , no. 1 (November 2020): h. 48.
16 Amar  Ahmad,  Perkembangan  Teknologi  Komunikasi  Dan  Informasi:  Akar  Revolusi  Dan  Berbagai Standarnya, Jurnal Dakwah Tabligh33 , no. 1 (Juni 2012): h. 138.
17 Jumhuriah Ashar, Sekretaris DPPKAD Kabupaten Soppeng, wawancara , 20 Februari 2020.
mengenai jumlah pemasukan pendapatan yang diperoleh baik yang bersumber dari pajak daerah  maupun  retribusi  daerah.    DPPKAD  telah  melakukan  transparansi  mengenai jumlah  pemasukan  pendapatan  daerah  baik  itu  situs  resmi  milik  pemerintah  maupun kepada masyarakat. 18
Terkait  dengan  transparansi  yang  dilakukan  oleh  DPPKAD  telah  transparan dengan mengikuti prosedur yang ada. Transparansi merupakan keterbukaan dalam proses perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan  anggaran  daerah.  Hal  ini  jelas  sesuai  dengan Undang-  Undang  No.  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Dengan demikian bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap perencanaan pendapatan daerah, harus mengikuti prosedur yang ada dengan harus ada izin terlebih dahulu.
c. Melakukan  Kerjasama  dengan  pihak  kerjaksaan  untuk  membantu  memberikan sosialisasi kepada wajib pajak termasuk dalam hal membentu dalam hal penagihan
Efektifitas  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  harus diperhatikan.  Salah  satu  langkah  yang  perlu  dilakukan  ialah  mengadakan  Kerjasama dengan  instansi  pemerintahan  daerah  lainnya.  Agar  kegiatan  atau  permasalahan  yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik.
Upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  masayarakat  akan  pentingnya  membayar pajak  dan  retribusi  daerah  DPPKAD  melakukan  Kerjasama  dengan  pihak  Kejaksaan dalam membantu mengadakan sosialisasi tentang betapa pentingnya membayar pajak dan retribus daerah. 19
Dengan adanya Kerjasama yang dilakukan oleh DPPKAD dengan pihak Kejaksaan Negeri Watansoppeng berupaya untuk mempertahankan pencapaian bahkan meingkatkan pendapatan daerah Kabupaten Soppeng. Selain itu Kerjasama dalam melakukan penagihan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak dan retribusi daerah.
d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui pelatihan maupun bimbingan tekhnis tentang pengelolaan pendapatan daerah
Pentingnya tenaga sumber daya manusia (SDM) bagi semua instansi pemerintah sangat  dibutuhkan  karena  keberhasilan  atau  pencapaian  yang  dihasilkan  tergantung terhadap kemampuan SDM yang dimiliki. Semakin tinggi kemampuan SDM bagi instansi pemerintahan  maka  semakin  besar  pula  pencapaian  yang  akan  dihasilkan,  sebaliknya
18 Irfan,  Kabid  Perbendaharaan  dan  Pengelolaan  Kas  DPPKAD  Kabupaten  Soppeng, wawancara 21 Februaru 2020.
19 Dipa, Ketua DPPKAD Kabupaten Soppeng, wawancara 20 Februari 2020.
semakin sedikit kemapuan SDM yang dimiliki instansi pemerintah daerah maka semakin rendah tingkat pencapaian yang dihasilkan.
Dalam  DPPKAD  senantiasa  melakukan  pelatihan  bimbingan  tekhnis  tentang pengelolaan pendapatan daerah dengan tetap berpegang teguh kepada peraturan- peraturan daerah  yang  mengatur  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  menjadi  tanggung  jawab serta kewenangan DPPKAD. 20

## 2. Implementasi  Peraturan  Daerah  Yang  Terkait  Dengan  Pengelolaan  Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunana di Kabupaten Soppeng
Hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan yang berperan sebagai kaidah atau  pengaturan  hukumdan  akan  selalu  diperlukan  pada  setiap  proses  perubahan  dalam masyarakat  yang  sedang  membangun.  Oleh  sebab  itu  agar  pembangunan  dan  pembaharuan berjalan dengan tertib dan teratur maka harus ada sarana yang mengaturnya, 21 demikian pula dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Peraturan  Daerah  terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Pengelolaan pendapatan daerah setelah diberlakukannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng yang memberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah  (DPPKAD)  untuk  mengelolaan  pendapatan  daerah.  Dalam  hal  ini  pemerintah memberlakukan Peraturan- peraturan daerah yang tetap berpatokan kepada Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Peraturan Daerah No. 3 Tahun  2012  Tentang  Pajak  Daerah,  Peraturan  Deerah  No.  4  Tahun  2012  Tentang  Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah  No.  6  Tahun  2012  Tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu.  Implementasi  peraturan daerah tersebut yang diterapkan di Kabupaten Soppeng ini bisa dikatakan efektif karena pada tahun  ini  pengelolaan  pendapatan  untuk  pembangunan  sudah  terealisasi  sebaik  mungkin dengan berbagai pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Soppeng.
Pemasukan  pendapatan  di  Kabupaten  Soppeng  dapat  menunjang  berbagai pembangunan,selain  itu  peraturan  yang  sudah  ada  dijadikan  sebagai  dasar  termasuk  alokasi jumlah yang telah diberikan kepada desa- desa untuk dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam berbagai pembangunan. 22
20 Jumiar, Kabid Pengelolaan Pendapatan DPPKAD, wawancara 20 Februari 2020.
21 Widyaranti Aulia, Jumadi, Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan Human Trafficking , Alauddin Law Development Journal (ALDEV)2 , no. 2 (Agustus 2020): h. 231-232.
22 Dipa, Ketua DPPKAD Kabupaten Soppeng, wawancara 20 Februari 2020.
Efektivitas  adalah  suatu  keadaan  yang  menunjukkan  sejauhmana  rencana  dapat tercapai. 23 Walapun  efektifitas  pembangunan di  Kabupaten Soppeng terealisasi  dengan baik akan tetapi dalam penerapan Peraturan Daerah DPPKAD juga mengalami beberapa hambatan dalam  mengelola  sumber  pendapatan  meskipun  di  Kabupaten  Soppeng  diterapkan  pula Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ada beberapa sebab masyarakat tidak dan/atau belum pembayaran pajak antara lain:
a. Masih banyaknya wajib pajak dan retribusi yang belum patuh atas kewajibannya membayar pajak.
b. Faktor ekonomi yang banyak menghambat masyarakat untuk membayar pajak.
c. Masih  ada  sebagian  orang  yang  yang  belum  melaporkan  jumlah  pajak  yang seharusnya mereka bayar dan mereka belum melaporkan objek- objek Pajak yang mereka miliki.
d. Sanksi berat bagi penunggak pajak belum sepenuhnya diatur.
e. Yang menjadi permasalahan mereka tidak membayar pajak jarak tempuh mereka terbilang jauh dari pusat kota tempat pembayaran pajak dilakukan.
f. Masih  adanya  pemikiran  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  membayar  pajak ataupun tidak memiliki dampak bagi dirinya sendiri. 24
Dalam  pengelolaan  pendapatan  daerah  DPPKAD  Kabupaten  Soppeng  masih  ada beberapa kendala  yang menghambat dalam mengelola sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.  Sampai sekarang dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran masayarakat untuk membayar pajak masih belum optimal, dikarenakan masih ada saja masyarakat yang belum membayar pajaknya.
Dalam hal membayar pajak masyarakat yang berada jauh dari lokasi perkotaan terutama di  pedesaan  beranggapan  bahwa  mereka  tidak  membayar  pajak    karena  masyarakat  belum dan/atau  kurang  merasakan  dampak  dari  membayar  pajak  tersebut  pembangunan  baik  itu jalanan,  tempat  wisata,  dll,  hanya  diproritaskan  di  daerah  perkotaan  saja,  sedangkan  di pedesaan  tingkat  pembangunan  masih  rendah.  Itulah  yang  sering  masyarakat  keluhkan mengapa  mereka  terkadang  tidak  membayar  pajaknya.  Selain  itu  faktor  pemahaman masyarakat yang masih rendah akan pengetahuan pentingnya membayar pajak atau bisa juga dari  kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya  membayar  pajak,  inilah  yang  membuat masyarakat untuk mengabaikan dalam membayar pajak dan juga terkadang masyarakat sadar
23 Rahmatiah, Efektifitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar, al-daulah5 , no. 2 (Desember 2016): h. 401.
24 Dipa, Ketua DPPKAD Kabupaten Soppeng, wawancara 20 Februari 2020.
mengenai  betapa  pentingnya  untuk  mambayar  pajak  tetapi  mereka  terkendala  dalam  faktor ekonomi, seseorang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup terkadang tidak membayar pajaknya. 25
Dari  beberapa  permasalahan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat    memang masih  belum  maksimal  dalam  hal  membayar  pajaknya  di  sebabkan  oleh  beberapa  hal  yang memang memungkin mereka untuk tidak membayar pajak baik itu dari jarak tempuh dalam membayar  pajak  yang  cukup  jauh,  pemahaman  masyarakat  tentang  wajib  pajak,  faktor ekonomi yang memungkinkan mereka untuk tidak membayar pajak.

## KESIMPULAN
Pemerintah atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terus mengelola sumber pendapatan daerah dengan tetap dengan tetap memperhatikan aturan- aturan yang ada kaitannya dengan pengelolaan pendapatan daerah agar lebih optimal. Termasuk salah satunya  dengan  terus  melakukan  pembangunan  yang  tidak  serta  merta  hanya  dioptimalkan diperkotaan sajaakan tetapi  tetap memperhatikan kondisi- kondisi  perkotaan. Dengan begitu masyarakat perkotaan maupun pedesaan dapat merasakan dampak dari pembayaran pajak yang mereka lakukan setiap tahunnya.
Pemerintah  tetap  harus  melakukan  sosialisasi  betapa  pentingnya  membayar  pajak  ke masyarakat  dengan  rutin  atapun  tetap  menjalin  kerjasama  dengan  instransi  pemerintahan lainnya  untuk  melakukan  sosialisasi  sehingga  pengetahuan  masyarakat  tentang  membayar pajak  semakin  meningkat  dan  melakukan  sosialisasi  dengan  masyarakat  dapat  memberikan informasi prosedur yang tepat.
Masyarakat  sebagai  wajib  pajak  harus  tetap  membayar  pajaknya  sebagai  bentuk apresiasi  dalam  memenuhi  jalannya  proses  pembangunan  negara  sehingga  semoga  dalam kesadaran yang baik masyarakat dalam membayar pajak, cita- cita dari tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan Makmur dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Amar.  Perkembangan  Teknologi  Komunikasi  Dan  Informasi:  Akar  Revolusi  Dan Berbagai Standarnya, Jurnal Dakwah Tabligh33 , no. 1 Juni 2012.
Auliah, Widyaranti, Jumadi. Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan Human Trafficking , Alauddin Law Development Journal (ALDEV)2 , no. 2 Agustus 2020.
Irhadi  Hakim,  Muh.  Jumadi,  Safriani,  Andi.    Pengawasan  Menteri  Dalam  Negeri  Terhadap
25 Sulaeman, Ketua RT Jolle, Desa Umpungeng Kab. Soppeng, wawancara 13 Desember 2020.
Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, Alauddin Law Development (ALDEV)1 , no. 1 Maret 2019.
Kabul  Mali,  Ali,  dan  Indra  Trigunarso,  Sri. Perencanaan  Pembangunan  Daerah Depok:
Kencana, 2017.
Kahpi, Ashabul. Tinjauan Terhadap Kejahatan di Bidang Perpajakan, Jurnal Jurisprudentie2 , no. 1 Juni 2015.
Kahpi,  Ashabul.  Upaya  Kearah  Realisasi  Target  Penerimaan  Pajak, Al-Risalah20 ,  no.  1 November 2020.
Kamaruddin,  Jafar,  Usman.  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Lampoko  Kecamatan Campalagian  Kabupaten  Polewali  Mandar  Perspektif  Siyasah  Syar’iyyah), Siyasatuna2 , no. 2 Mei 2020.
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Megawati, Rahmiati. Efektivitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna  Mewujudkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Sinjai, Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)1 , no. 1 November 2019.
Putra, Windu. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah (Depok: Rajawali Pers, 2018.
Rahmatiah,  Efektifitas  Penerapan  Pengendalian  dan  Pengawasan  Miras  di  Makassar, al- daulah5 , no. 2 Desember 2016.
Rais  Amar,  Abd.  Pengaturan  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Syariah  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, El-Iqtishady1 , no. 1 Juni 2019.
Rismawati,  Safriani,  Andi.  Analisis  Sistem  Pengelolaan  Dana  Desa  Berdasarkan  Regulasi Keuangan Desa (Studi Kasus Bontomanai Kecamatan Tomponulu Kabupaten Maros), QadāuNā 1 Edisi Khusus Oktober 2020.
Safriani,  Andi.  Telaah  Atas  Asas  Akuntabilitas  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
jurisprudentie4 , no. 1 1 Juni 2017.
Sinilele, Ashar. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar, Al-Qaḍāu4 , no. 1 Juni 2017.