Judul :  Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan  dalam  Hubungan  Perlindungan Hukum Penulis : Dr. Dr. Hendy Herijanto, S.E.,MBA., S.H., M.H. Penerbit : PT. Alumni, Bandung, 2014
Penulis Resensi  : Rai Man li, S.H., M.H.*
Buku  ini  membahas  mengenai  persoalan  kredit  macet  dalam  masalah  dunia perbankan yang dihubungkan dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Buku ini terbagi dalam 6 bab,  yang  masing-masing  mempunyai  pembahasan  yang  berbeda  namun  saling berkaitan. Bab 1 menjelaskan judul Beberapa Hal dalam Hubungan dengan Kredit Macet;  Bab  2  Menelaah  Undang-Undang  Perseroan,  yang  dalam  hal  ini  adalah pembahasan dari UUPT; Bab 3 tentang Mengadili Keputusan Bisnis; Bab 4 membahas Pemeriksaan  Pengadilan  di  Amerika  dan  Jepang;  Bab  5  membahas  Keputusan Pemberian  Kredit  yang  Memberikan  Perlindungan  Hukum;  dan  Bab  6  yang merupakan bab terakhir, berisi mengenai In sari dan Saran penulis. Buku ini menarik untuk dijadikan ulasan karena pembahasan mengenai dunia perbankan, khususnya masalah kredit macet serta tanggung jawab direksi adalah masalah yang dialami oleh hampir semua negara.
Pada Bab 1, penulis memberikan latar belakang  mbulnya kredit macet dalam dunia  perbankan.  Selain  itu  juga  diberikan  contoh  yaitu  kasus  Edward  Cornelis William Neloe, Direktur Utama Bank Mandiri tahun 2000-2005 yang divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 bulan oleh Mahkamah Agung (MA) karena menilai Neloe mengeluarkan Bridging Loan (Kredit Talangan)  untuk  sebuah  perusahaan  yang  dak  sesuai  dengan  ketentuan  Bank Indonesia maupun aturan internal Bank Mandiri. Di Indonesia, kasus kredit macet secara masif terjadi pada tahun 1997/1998. Akumulasi kredit itulah yang membuat Indonesia  dilanda  krisis  moneter.  Perbankan  nasional  menanggung  beban  kredit macet ( non performing loan /NPL) yang  dak sedikit, terutama di bank pemerintah seper  Bapindo, BBD, BDN dan bank swasta seper  BDNI. Penyebab kredit macet sangat bervariasi. Hal ini biasanya terjadi karena pihak bank pemberi kredit kurang berha -ha  dan masalah moral hazard yang berawal dari kolusi antara pejabat bank
* Dosen Hukum Perdata dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, S.H., M.H.  (Universitas Padjadjaran).
dengan debitor. Moral hazard seper  ini telah menjadi fenomena umum semenjak liberalisasi  perbankan  pada  Oktober  1998.  Kerugian  di  sektor  perbankan  karena kredit macet akhirnya menjadi kerugian negara. Akan tetapi, masalah perkreditan seper  ini jarang diajukan sebagai suatu perkara hukum yang disidangkan dengan menuntut pejabat bank terkait baik sebelum maupun setelah krisis moneter 1998. Penulis  menjelaskan  bahwa  hanya  sejumlah  kecil  kasus  kredit  macet  yang diperkarakan  dengan  menuntut  pejabat  kredit  pengambil  keputusan  atau  yang berwenang.
Pada  uraian  Bab  1,  penulis  menghubungkan  prinsip-prinsip  yang  ada  dalam korporasi seper  prinsip Business Judgement Rule (BJR), di samping duty of skill and care yang harus dijalankan dalam rangka memenuhi ﬁduciary duty oleh Perseroan Terbatas. Prinsip-prinsip yang ada dalam UUPT dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan. UUPT merupakan lex generalis , sedangkan Undang-Undang Perbankan merupakan lex spesialis yang aturannya bersifat spesiﬁk dan  teknis.  Penulisan  buku  ini  ditekankan  pada  badan  hukum  yang  berbentuk Perseroan  Terbatas.  Lembaga  keuangan  seper   bank  memiliki  peran  yang  sangat pen ng  dalam  perekonomian  karena  ber ndak  sebagai  perantara  dalam  bidang keuangan  ( ﬁnancial  intermediaries )  yang  bertugas  mengalokasikan  modal  yang eﬁsien  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian.  Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip keha -ha an dengan tujuan  untuk  menunjang  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan nasional sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Dengan demikian, pembaharuan materi hukum ekonomi yang  berkaitan  dengan  perbankan  atau  kegiatan  pemberian  kredit  harus memperha kan  kepen ngan  masyarakat  banyak,  khususnya  masyarakat  pemilik dana yang dananya digunakan dalam pemberian kredit.
Bab  2  membahas  mengenai  tanggung  jawab  dan  perlindungan  hukum  dalam hukum  dagang;  pembahasan  mengenai  teori  badan  hukum,  tanggung  jawab  atas kelalaian, kurang ha -ha , kesalahan dan perbuatan melanggar hukum; pembahasan mengenai  dedikasi  dan  kejujuran  direksi  yang  berpegang  teguh  pada  sejumlah prinsip, melaksanakan tugas sesuai aturan terkait, harus berpedoman pada maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan, ber ndak sebagai organ badan hukum sesuai  kewenangan  demi  kepen ngan  perseroan  yang  semuanya  dibahas  dari ketentuan  UUPT;  dan  keharusan  perseroan  untuk  menerapkan Good  Corporate Governance (GCG). Setelah pembahasan mengenai ketentuan dalam UUPT, bab ini juga  membahas  mengenai  teori-teori  yang  berhubungan  dengan  kegiatan
Book Review: Dr. Dr. Hendy Herijanto, S.E., MBA., S.H., M.H., Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum
perbankan, khususnya dalam hal pemberian kredit. Dalam UUPT disebutkan direksi harus menjalankan prinsip keha -ha an dalam menjalankan kegiatan perseroan.  UU Perbankan  menerapkan  prinsip  keha -ha an  bagi  bank  dan  orang-orang  yang terlibat dalam kebijaksanaan serta menjalankan tugas dan wewenang masing-masing secara  cermat,  teli ,  profesional,  dan  mematuhi  seluruh  aturan  perundang- undangan  yang  berlaku  secara  konsisten  dengan  ik kad  baik.  Sebuah  kredit  atau pinjaman  dapat  berkembang  menjadi  masalah  se ap  saat  baik  sejak  diberikan sampai seluruhnya dibayar lunas. Kualitas kredit atau pinjaman yang akan diberikan sangat  ditentukan  pada  tahap  pertama,  yaitu  tahap  dimana  permohonan pinjaman/pembiayaan  diproses  dan  disetujui  oleh  bank.  Pada  tahap  kedua,  NPL dapat  mbul  setelah  pinjaman/pembiayaan  diberikan  akibat  masalah-masalah  di luar proses internal bank atau yang berkaitan dengan karakter debitor serta pengaruh lingkungan operasional usaha debitor, termasuk perubahan ekonomi makro.
Penyebab  kegagalan  bank  adalah  utamanya  karena  masalah  tataran  mikro seper  manajemen yang buruk dan pengawasan internal yang lemah. Ke ka kredit menjadi macet, bank perlu meneli  penyebabnya. Penentuan apakah kredit macet itu dapat diperbaiki, perlu ditentukan apakah usaha debitor masih memiliki prospek di masa depan. Penentuan prospek ini dapat dicapai melalui analisis kredit yang lebih mendalam,  dengan  menekankan  pada  komitmen  dan  kemampuan  debitor  untuk dapat keluar dari masalah yang dihadapi. Tindakan penyelamatan kredit seper  itu merupakan kebijakan yang bersifat menunda penyelesaian masalah ( forebearance policy ). Pemutus kredit di  ngkat paling  nggi berada pada  ngkat direksi. Di samping itu, direksi bertanggung jawab secara hukum terhadap keputusan yang dibuat oleh pemutus  kredit  di  bawahnya.  Jika  direksi  sebagai  pemutus  kredit  ternyata  salah mengambil keputusan dalam menyetujui sebuah usulan kredit dan kemudian kredit tersebut  macet,  direksi  memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  dalam menjalankan roda bisnis bank.
Se ap  keputusan  tentunya  mengandung  risiko  (kredit),  namun  ketentuan  UU Perbankan  dak  mengaitkannya  dengan  keputusan  yang  diambil  oleh  direksi  dan kemudian kredit yang diberikan ternyata macet. Dari segi keha -ha an, ketentuan BJR dalam hukum korporasi sejalan dengan ketentuan UU Perbankan. Unsur keha - ha an ini bersifat lebih teknis dan substans f. Kewajiban untuk ber ndak dengan ha -ha  ( duty of care ) menuntut direksi untuk membuat keputusan bisnis dengan memper mbangkan informasi materiil yang tersedia secara wajar.
Bab 3 buku ini membahas mengenai prak k pemberian kredit dalam perbankan Indonesia. Proses pemberian kredit mencakup sejumlah aspek yang perlu dianalisis oleh bagian marke ng dengan melibatkan bagian lain sehingga kredit dapat dicairkan atau dapat digunakan oleh debitor. Prosedur dan penilaian kredit secara umum bagi se ap bank  dak jauh berbeda, yang berbeda hanyalah pada persyaratan dan ukuran
Book Review: Dr. Dr. Hendy Herijanto, S.E., MBA., S.H., M.H., Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum
penilaian  dengan  per mbangan  masing-masing  bank.  Pada  bab  ini,  penulis menggunakan sarana angket dan wawancara untuk mengetahui unsur-unsur dalam prak k  pemberian  kredit  perbankan.  Angket  yang  digunakan  berjumlah  20  untuk bank  berbeda  kepada  bagian  kredit/hukum.  Sejumlah  wawancara  pun  dilakukan dengan  narasumber  yang  berprofesi  di  dunia  perbankan,  yang  terdiri  atas  bank pemerintah, swasta nasional, bank patungan dan bank asing. Selain itu, wawancara dilakukan  dengan  lima  anggota  direksi  yang  membawahi  bidang  kredit  dan/atau hukum dari kategori bank yang berbeda. Umumnya, para pihak yang diwawancara berpendapat sama bahwa salah satu syarat untuk pembiayaan adalah calon debitor harus  menyediakan  atau  memiliki  modal  sendiri,  yang  untuk  jenis  pembiayaan tertentu setara dengan uang muka. Menurut para pihak yang diwawancara, dalam rangka  melakukan  analisis  yang  mendalam  untuk  memperoleh  keyakinan  atas kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah/debitor  untuk  melunasi  utangnya,  bank harus  mengumpulkan  informasi  atau  data  yang  cukup  mengenai  calon  debitor. Informasi tersebut antara lain laporan keuangan debitor, jenis usaha, latar belakang usaha dan pemilik, tujuan pinjaman, jaminan yang dapat diberikan, dan seterusnya, selain  informasi  mengenai  reputasi  calon  debitor  yang  dimaksud,  dalam  menilai kemampuan  calon  debitor.  Dalam  menilai  kondisi  ekonomi,  umumnya  para  pihak yang diwawancara berpendapat sama bahwa bank perlu melakukan analisis kondisi ekonomi  untuk  menentukan  apakah  kondisi  tersebut  menunjang  usaha  debitor sehingga  berhasil  berusaha  dan  dapat  menghasilkan  arus  kas  dari  penciptaan pendapatan dengan laba sehingga sanggup membayar utangnya.
Bab  4  buku  ini  membahas  mengenai  pemeriksaan  pengadilan  di  Amerika  dan Jepang.  Amerika  dan  Jepang  merupakan  dua  negara  yang  layak  dijadikan  bahan perbandingan.  Jepang,  yang  terhitung  baru  dalam  menerapkan  hukum  korporasi berkaitan dengan prinsip BJR, ternyata memiliki pengaturan yang lebih serius dan terperinci terutama setelah negara tersebut dilanda krisis ekonomi pada tahun 1995. Penulis  mengemukakan  sejumlah  perkara  terkait  dengan  penerapan  BJR  di Pengadilan Delaware, Amerika Serikat. BJR diterapkan pertama kali dalam perkara yang berkaitan dengan bank di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung Lousiana pada tahun 1829. Pada awalnya standar duty of care yang diterapkan pada direksi bank sama seper  pada direksi di perusahaan lain dan setara dengan  ngkat keha -ha an yang  diterapkan  oleh  orang  biasa  ke ka  yang  bersangkutan  mengelola  bisnisnya sendiri. Direksi  bank  hanya  digugat  melalui gross  negligence. Penerapan  BJR  yang lebih ketat dapat dilihat dari keputusan pengadilan pada tahun 1980-an dan awal tahun  1990-an.  Pengadilan  mulai  memeriksa  keputusan  lembaga  keuangan  yang berkaitan  dengan  pemberian  pinjaman  yang  sebelumnya  dak  pernah dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari perkara-perkara seper  Warren v. Century Bank Corpora on Inc. di Oklahoma, Saving and Loan di Texas, Hun v. Cary, Litwin v.
Book Review: Dr. Dr. Hendy Herijanto, S.E., MBA., S.H., M.H., Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum
Allen, FDIC v. Robertson, FDIC v. Stanley, FDIC v. Wheat, RTC v. Hess, Noble v. Baum, Frederick v. Marcus, Atherton v. Andersen, FDIC v. Bierman, Stanley dan Starrels v. Na onal Bank of Chicago. Perkembangan berikutnya pada tahun 1993, pengadilan memperjelas tanggung jawab direksi bank dalam mengontrol dan mengawasi kondisi bisnis bank. Direksi harus  memenuhi  ngkat kepedulian ( duty  of care ) yang biasa dilakukan oleh orang yang ha -ha  ( prudent ) dan kepedulian ( diligent ) dalam situasi yang  sama.  Hal  tersebut  sangat  tergantung  pada  keadaan  dan  ditentukan  oleh seluruh  keadaan.  Pengadilan  menyatakan  direksi  boleh  hanya  bersandar  pada per mbangan bawahan ke ka ada petunjuk mengenai kesalahan manajemen dan investasi yang beresiko  nggi.
Pembahasan kedua pada Bab 4 adalah mengenai kasus di Jepang. Hampir seluruh uraian mengenai BJR dan per mbangan pengadilan di Jepang berasal dari Mitsuru Misawa, seorang pakar BJR terkemuka di Jepang. Mitsuru Misawa menyampaikan bahwa sebelum tahun 1995, perbankan di Jepang hampir  dak pernah mengalami kegagalan.  Akan  tetapi,  ke ka  ekonomi  balon  meletus,  perekonomian  Jepang mengalami  krisis  dan  banyak  bank  mengalami  kegagalan.  Pemerintah  Jepang kemudian  mendirikan Resolu on  and  Collec on  Corpora on (RCC)  atau  dikenal sebagai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di Indonesia. Salah satu tugas RCC adalah menuntut para direksi bank yang gagal atas pelanggaran duty of care menurut hukum dagang Jepang.
Dari 122 perkara, 12 perkara menyangkut kerugian sebesar ¥ 2 miliar. Namun, perkembangan konsep duty of care di Jepang lebih terbelakang jika dibandingkan dengan Amerika. Hukum dagang di Jepang diperkenalkan oleh Jerman pada tahun 1899,  saat  periode  Meiji,  sebagai  bagian  dari  proses  akseptasi  hukum  barat. Berdasarkan uraian Mitsuru Misawa, hubungan antara direksi dengan perusahaan adalah berdasarkan ketentuan pemberian kepercayaan ( rules of entrustment ) dan diatur dalam kontrak kepercayaan ( entrus ng contract ). Rules of entrusment berlaku pada  hubungan  antara  perusahaan  dan  direksi.  Direksi  wajib  melaksanakan  tugas dengan  kepedulian  yang  tepat  ( proper  care )  sebagai  pejabat  bonaﬁde.  Menurut hukum  dagang  ( civil  code )  Jepang,  kontrak  ini  melahirkan duty  of  care sebagai manajer yang bonaﬁde, baik untuk direksi maupun representa ve director. Duty of care adalah  tugas  melaksanakan  kepedulian  terhadap  perusahaan  sesuai  dengan pekerjaan, yaitu melakukan pekerjaan secara tulus untuk kepen ngan perusahaan, menghorma  ketentuan dan hukum yang berlaku, anggaran dasar perusahaan, dan keputusan rapat pemegang saham. Tugas ini secara kolek f disebut duty of loyalty. Duty of loyalty mewajibkan direksi  dak melakukan  ndakan untuk kepen ngan diri sendiri  atau  pihak  ke ga  dengan  mengorbankan  manfaat  bagi  perusahaan.  Di samping  itu,  direksi  wajib  melakukan  monitoring  dan  pengawasan  pelaksanaan pekerjaan direksi yang lain ( duty of monitoring ) .
Book Review: Dr. Dr. Hendy Herijanto, S.E., MBA., S.H., M.H., Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum
Pada Bab 5 buku ini, dipaparkan tentang analisis sejumlah masalah berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. UUPT memberikan pengaturan mengenai  beberapa  ketentuan,  diantaranya  tanggungjawab  direksi  secara  pribadi apabila melakukan kelalaian atau kesalahan. UUPT juga memberikan diskresi dalam pembuatan keputusan bisnis yang mengandung unsur-unsur yang diperlukan dalam prinsip BJR, yakni ﬁduciary duty . Fiduciary duty terdiri dari duty of loyalty , duty of due care dan good faith (ik kad baik). Dalam menjalankan usaha perseroan, direksi dapat membuat kebijakan yang dianggap tepat yang melipu  pengambilan keputusan yang diperlukan dalam menjalankan usaha perseroan.
Dalam dunia perkreditan, umumnya keterkaitan pihak ke ga harus selalu dibahas dan  dianalisis  karena  merupakan  bagian  pen ng  dari  analisis  kredit,  terutama menyangkut aliran dana kredit. Hal tersebut dapat memengaruhi  ngkat risiko yang dihadapi bank, yang dapat menunjukkan ke mana dana kredit akan digunakan atau mengetahui  siapa  yang  akan  menikma nya.  Oleh  karena  itu,  hasil  analisis  kredit mengenai teknis pembayaran atau pencairan kredit turut menentukan persyaratan ( covenant )  atau  klausul  pembatas  yang  dimuat  dalam  perjanjian  kredit  yang kemudian menjadi bagian atau media bagi pengawasan kredit. Tujuan pengawasan kredit  adalah  untuk  mengetahui  kemungkinan  mbulnya  risiko  yang  dak  perlu terjadi atau yang sebelumnya  dak dapat diperhitungkan. Di samping itu, bank dapat mengetahui dengan pas  bahwa dana kredit benar-benar digunakan untuk tujuan dan  risiko  yang  telah  diketahui  bank.  Harga  yang  dibayar  merupakan  hasil kesepakatan  semua  pihak  dan  telah  dikaji  oleh  bank,  sehingga  kemungkinan penggelembungan ( mark up ) atau penggunaan dana kredit untuk tujuan yang  dak diketahui bank dapat dicegah. Jika hal ini dilakukan, maka itu melanggar duty of care dan duty of loyalty.
Dalam  memenuhi duty  of  care, direksi  dak  hanya  wajib  melakukan  tugas monitoring dan tugas bertanya secara proak f dalam rangka mengambil keputusan yang wajar, tetapi juga wajib memas kan hal-hal seper  se ap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan sesuai asas perkreditan yang sehat, termasuk prinsip keha -ha an. Direksi juga harus memas kan bahwa seluruh ketentuan kebijakan perkreditan internal bank dan ketentuan Bank Indonesia telah terpenuhi. Selain itu, hal yang  dak kalah pen ng adalah penilaian telah dilakukan secara  jujur,  objek f,  cermat,  seksama,  dan  dak  terpengaruh  oleh  pihak  yang berkepen ngan  dengan  pemohon  kredit.  Dengan  demikian,  dapat  diyakini  bahwa kredit yang akan diberikan  dak akan berkembang menjadi masalah. Prinsip keha - ha an yang harus diterapkan juga termasuk kecermatan dalam meneli  kebenaran seluruh  informasi,  fakta,  dan  data  yang  digunakan  dalam  penganalisisan  dan pengungkapannya.
Book Review: Dr. Dr. Hendy Herijanto, S.E., MBA., S.H., M.H., Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum
Bab 6 buku ini merupakan in sari dari bab-bab sebelumnya. In sari ini antara lain menyatakan  bahwa  ketentuan  UUPT  memenuhi  prinsip  keputusan  bisnis  dalam rangka  melindungi  direksi  secara  jelas  menimbulkan ﬁduciary rela onship sebagaimana  diuraikan  dalam  pasal-pasal  UUPT.  Dalam  hal  keputusan  bisnis  yang diterapkan  dalam  prak k  pemberian  kredit,  penulis  menyimpulkan  bahwa  proses pengambilan keputusan dan per mbangan bisnis dalam prak k pemberian kredit di Indonesia  telah  memenuhi  prinsip  keputusan  bisnis  karena  harus  memenuhi kebijakan kredit internal bank, ketentuan Bank Indonesia dan Pasal 8 UU Perbankan. Ketentuan ini mewajibkan direksi untuk menerapkan ﬁduciary duty, i kad baik, duty of  skill  and  care, dan duty  of  loyalty, sehingga  dapat  memperoleh  perlindungan hukum.
Secara keseluruhan, buku ini sudah cukup memaparkan permasalahan mengenai tugas  dan  fungsi  direksi  serta  kaitannya  dengan  penyebab  kredit  macet  di  dunia perbankan. Namun, pemaparan dalam buku ini hanya dikhususkan pada organ direksi saja,  padahal  penyebab  masalah  kredit  macet  bukan  hanya  menjadi  tugas  direksi selaku  pemimpin  perusahaan  tetapi  juga  menjadi  tugas  karyawan  bank  selaku pembantu dalam perusahaan.
Book Review: Dr. Dr. Hendy Herijanto, S.E., MBA., S.H., M.H., Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum