VOLUME 4 NOMOR 2  2020   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id
Korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi Jl. Ibu Ganirah No.148, Cibeber, Kecamatan. Cimahi Selatan., Kota Cimahi, Jawa Barat E-mail: kyberdian@gmail.com

## IMPLIKASI TATANAN NORMAL BARU TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
Dian Herdiana 1 , Supriatna Nurul 2
1)2) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi kyberdian@gmail.com
Received: 8 June 2020   |     Reviewed: 1 July 2020   |    Accepted: 20 July 2020

## ABSTRAK
Tatanan  normal  baru  merupakan  kebijakan  pemerintah  dalam  upaya  keberlanjutan  kegiatan masyarakat  yang  aman  dari  penyebaran  COVID-19,  masyarakat  diharuskan  mematuhi  protokol kesehatan  dalam  menyelenggarakan  kehidupan  sosial  kemasyarakatan.  Implikasinya  yaitu  tuntutan bagi masyarakat untuk mengubah pola interaksi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang selama ini ada. Didasarkan kepada pemahaman tersebut, artikel ini ditujukan untuk menggambarkan tatanan normal  baru  dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  serta  tantangan  apa  yang  muncul  dalam penerapan tatanan normal baru tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  data  diperoleh  melalui  pengumpulan  data sekunder yang terdiri dari buku, artikel jurnal, peraturan perundangan dan laman web. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan dalam tatanan normal baru terkait kepada interaksi individu dengan lingkungannya yang  terdiri  dari  lingkungan  keluarga,  lingkungan  kerabat,  lingkungan  tempat  kerja,  lingkungan tempat  pemenuhan  kebutuhan  pokok  dan  lingkungan  tempat  hiburan.  Dalam  konteks  lingkungan keluarga  setiap  anggota  keluarga  harus  mempraktekan  tatanan  normal  baru  dengan  menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih di dalam rumah, dalam konteks interaksi sosial diorientasikan kepada interaksi yang menjaga jarak dan menggunakan masker mulut. Tantangan yang muncul menyangkut kepada 3 (tiga) hal yaitu isi kebijakan, para pelaksana dan kelompok sasaran.
Kata Kunci: COVID-19, Normal Baru, Kehidupan Kemasyarakatan, Kebijakan

## ABSTRACT
The new normal is a government policy in the effort to sustain community activities that are safe from the spread of COVID-19, the community is required to comply with health protocols in organizing social life. The implication is the demand for the community to change the pattern of interaction in social life that has existed. Based on this understanding, this article is intended to describe the new normal in social life and the challenges that arise in the implementation of the new normal. The method used is descriptive analysis method with a qualitative approach, data obtained through secondary data collection consisting of books, journal articles, laws and web  pages.  Data  analysis  techniques  include  data  reduction,  data  display  and  conclusion drawing. The results revealed that the changes in the new normal related to the interaction of individuals  with  their  environment  consisting  of  family  environment,  relatives,  workplace environment, market environment and entertainment environment. In the context of the family environment, each family member must practice the new normal by implementing healthy and clean  living  behaviours  in  the  home,  in  the  context  of  social  interaction  oriented  towards interactions that maintain distance and use a mouth mask. The challenges that arise are related to 3 (three) things, namely the contents of the policy, the implementers and the target group .
Keywords: COVID-19, New Normal, Social Life, Policy

## PENDAHULUAN
Wabah COVID-19 yang menyebar ke banyak negara di awal tahun 2020 berdampak kepada hampir seluruh aspek kehidupan seperti berdampak kepada aspek ekonomi dan aspek sosial.  Berbagai  negara  telah  berupaya  dalam  menanggulangi  penyebaran  COVID-19  baik melalui kebijakan lockdown maupun kebijakan social distancing , upaya tersebut di beberapa negara telah memberikan hasil kepada penurunan penyebaran COVID-19 yang mana penduduk yang terinfeksi COVID-19 telah berkurang secara signifikan (Center for Tropical Medicine UGM, 2020; Fang, Weedon, & Handley, 2020).
Keberhasilan  penanggulangan  COVID-19  di  beberapa  negara  diikuti  dengan  upaya pemulihan  aspek  ekonomi  dan  aspek  sosial  yang  selama  pandemi  COVID-19  mengalami stagnasi,  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  di  negara-negara  tersebut  disebut  dengan istilah new  normal atau  tatanan  normal  baru  yang  mana  diartikan  sebagai  keberlanjutan aktivitas dalam suatu negara terdampak COVID-19 setelah adanya penurunan angka infeksi COVID-19  terhadap  masyarakat.  Kondisi  tersebut  oleh  pemerintah  di  negara  bersangkutan dianggap aman bagi penyelenggaraan aktivitas masyarakat khususnya aktivitas di ruang publik
yang menghadirkan interaksi sosial antar warga masyarakat (David, Collins, & Winfield, 2020; Keogh, 2020).
Kebijakan new normal didasarkan kepada pertimbangan bahwa COVID-19 tidak akan hilang  dalam  waktu  dekat  sebagaimana  hasil  kajian  yang  dilakukan  oleh  Badan  kesehatan Dunia WHO (Gunia, 2020), sehingga menjadi tidak mungkin untuk menghentikan aktivitas ekonomi dan sosial sampai dengan tidak adalagi penyebaran COVID-19 yang mana hal ini dapat  mengancam  keberlanjutan  pertumbuhan  dan  pembangunan  suatu  negara.  Didasarkan kepada  pemahaman  tersebut  maka  alternatif  kebijakan  yang  muncul  yaitu  melanjutkan kegiatan ekonomi dan sosial ketika penyebaran COVID-19 dianggap aman bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi dan sosial dengan tetap adanya sikap kesiap-siagaan yang ditujukan oleh berbagi pihak terhadap potensi penyebaran COVID-19.
Berbagai ukuran yang digunakan dalam menentukan tingkat aman bagi keberlanjutan ekonomi dan sosial didasarkan kepada pertimbangan masing-masing negara, akan tetapi WHO memberikan  pedoman  untuk  menentukan  tingkat  aman  atau  disebut  sebagai  panduan keberlanjutan hidup new normal yang mana disyaratkan memenuhi setidaknya kriteria berikut:
Pertama,  adanya  hasil  kajian  yang  menunjukan  keberhasilan  upaya  pengendalian  transmisi COVID-19.  Kedua,  adanya  kelayakan  kapasitas  sistem  kesehatan.  Ketiga,  meminimalkan risiko dalam kerentanan yang tinggi. Keempat, upaya pencegahan secara terpadu di lingkungan kerja.  Kelima,  manajemen  pengelolaan  risiko  yang  baik.  Keenam,  adanya  peran  aktif  dan keterlibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan new  normal (World  Health  Organization, 2020).
Kriteria  yang  dibuat  oleh  WHO  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  bagi keberlangsungan tatanan norma baru bagi negara-negara yang terdampak wabah COVID-19 yang  ingin  melanjutkan  kembali  aktivitas  kehidupan  di  negaranya,  sehingga  dengan mempraktikan syarat sebagaimana diatur WHO tersebut akan mampu menciptakan sinergitas antara upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 dengan pemulihan sektor ekonomi dan sosial yang terdampak COVID-19.
Pemberlakuan tatanan normal baru yang diterapkan di berbagai negara di dunia diikuti pula dengan penerapan tatanan normal baru oleh pemerintah Indonesia yang mana pemerintah
menyatakan  bahwa  diperlukan  adanya  usaha  untuk  memulihkan  atau  mengembalikan keberlanjutan  aktivitas  ekonomi  dan  sosial  meskipun  COVID-19  tidak  akan  hilang  dalam waktu  dekat.  Pemerintah  Indonesia  setidaknya  menetapkan  tiga  kriteria  bagi  daerah-daerah yang  akan  melaksanakan  tatanan  normal  baru  yaitu:  Pertama,  adanya  tingkat  penularan COVID-19  R0  ( basic  reproductive  number )  dibawah  angka  1  (satu)  atau  tingkat  penularan COVID-19 berada dibawah 1 (satu) orang. Kedua, adanya penetapan indikator kesehatan yang mana jumlah kasus infeksi COVID-19 tidak melebihi dari 60% jumlah infrastruktur kesehatan yang digunakan di masing-masing daerah. Ketiga, adanya jumlah tes terhadap COVID-19 bagi masyarakat yang layak dan memadai disesuaikan dengan cakupan jumlah penduduk di tiap- tiap daerah (Hakim, 2020a).
Penetapan kebijakan tatanan normal baru yang diterapkan di daerah-daerah yang telah dinyatakan layak oleh pemerintah akan berimplikasi kepada berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek  ekonomi  adanya  aturan  baik  bagi  para  pelaku  usaha  maupun  bagi  masyarakat  untuk menerapkan prinsip protokol kesehatan yang diatur dalam kebijakan tatanan normal baru dalam menjalankan  aktivitas  ekonominya,  begitu  pula  dalam  aspek  sosial  yang  mana  relasi  sosial khususnya  yang  dilakukan  di  ruang  publik  harus  didasarkan  pula  kepada  prinsip  protokol kesehatan  sehingga  diharapkan  dengan  adanya  penerapan  tatanan  normal  baru  dapat menghasilkan sinergitas keberlanjutan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dengan upaya penanggulangan COVID-19 di masing-masing daerah.
Implikasi  dari  tatanan  normal  baru  yang  paling  dirasakan  masyarakat  yaitu  kepada kehidupan  sosial  kemasyarakatan.  Sebelum  adanya  COVID-19  masyarakat  sudah  terbiasa melakukan  interaksi  sosial  dengan  intensitas  yang  tinggi,  dalam  prosesnya  tidak  sedikit masyarakat  yang  abai  terhadap  praktek  pola  hidup  sehat  ketika  melakukan  interaksi  sosial. Dengan adanya protokol kesehatan dalam melaksanakan tatanan normal baru maka masyarakat dalam melakukan interaksi sosial harus mampu beradaptasi seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang lain.
Perubahan  pola  interaksi  sosial  dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  saat  ini mendorong  masyarakat  untuk  senantiasa  mempraktekan  perilaku  hidup  sehat  dan  bersih, mengingat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  tatanan  normal  baru  masyarakat  dituntut  untuk berperan aktif mempraktekan pola hidup yang baru,  tanpa adanya ketaatan dari masyarakat
sebagai subjek utama dalam pelaksanaan kebijakan tatanan normal baru maka tatanan normal baru yang dibuat oleh pemerintah tersebut tidak akan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.
Didasarkan kepada pemahaman tersebut, maka artikel ini ditujukan untuk menguraikan secara  lebih  mendalam  mengenai  tatanan  baru  seperti  apa  yang  ada  dalam  pelaksanaan kebijakan  normal  baru  serta  faktor  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi  kelancaran penyelenggaraan  tatanan  normal  baru  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  sosial kemasyarakatan. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif digunakan sebagai metode penelitian dalam artikel ini. Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumentasi yang mana data diperoleh dari sumber sekunder berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laman web dan sumber relevan lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagaimana pendapat dari Creswell (2007) yang meliputi tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. Sedangkan pengujian keabsahan data dilakukan melalui proses check , re-check dan cross-check antara data yang satu dengan data yang lainnya (Nawawi, 2007; Sugiyono, 2013) sehingga akan menghasilkan data yang valid.  Analisis  mengenai  tatanan  normal  baru  yang  dikaji  dalam  aspek  kehidupan  sosial kemasyarakatan  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  diharapkan  mampu  menjadi  gambaran  dan bahan masukan alternatif bagi para pemangku kepentingan khususnya bagi pemerintah dalam upayanya menanggulangi penyebaran COVID-19 melalui instrumen kebijakan tatanan normal baru.

## PEMBAHASAN
Pembahasan dalam artikel ini dibagi kedalam 2 (dua) bagian utama, yaitu: Pertama, penjelasan  mengenai  tatanan  sosial  baru  dalam  kehidupan  masyarakat  di  masa  COVID-19. Kedua,  tantangan  seperti  apa  yang  muncul  dalam  proses  penerapan  tatanan  normal  baru. Analisis lebih rinci mengenai kedua bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Tatanan Sosial Baru dalam Kehidupan Masyarakat di Masa COVID-19
Tatanan sosial merupakan lingkungan sosial yang mana individu-individu melakukan interaksi  satu  dengan  yang  lainnya.  Tatanan  sosial  secara  bahasa  dibangun  atas  dasar  kata tatanan  yang  memiliki  korelasi  erat  dengan  kata  “ order ”  yang  diartikan  sistem  nilai  yang dibangun  dan  dipatuhi  oleh  anggota  masyarakat  (Frank,  1944)  dan  kata  sosial  yang  berarti
berhubungan  dengan  kemasyarakatan  atau  sifat-sifat  kemasyarakatan  (Alwi,  2007). Berdasarkan kepada pemahaman tersebut maka tatanan sosial memiliki 4 (empat) unsur, yaitu: identitas yang berkenaan dengan ciri dari individu, kedudukan yang berhubungan dengan status sosial, peran yang berkenaan dengan tindakan dan norma yang berkenaan dengan nilai-nilai.
Tatanan sosial baru dalam konteks COVID-19, menurut pandangan penulis memiliki artian sebagai berikut: Pertama, nilai dasar yang diakui dan dipatuhi bersama yang dalam hal ini yaitu adanya aturan kebijakan tatanan normal baru beserta dengan ketentuan yang ada di dalamnya seperti menjaga jarak antar sesama warga di ruang publik dan penggunaan masker. Kedua, kedudukan individu dalam struktur sosial semisal apakah sebagai anggota masyarakat, Ketua RT, Kepala Desa dan lain sebagainya yang akan dikaitkan dengan tuntutan peran yang akan dijalankan yang dalam konteks ini berkaitan dengan tatanan normal baru. Ketiga, peran yang berkaitan dengan suatu harapan dari adanya kedudukan individu dalam struktur sosial, seperti peran Kepala Desa yang harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai  tatanan  normal  baru.  Keempat,  identitas  individu  yang  mana  adanya  kedudukan, peran dalam menjalankan tatanan normal baru menjadikan individu tersebut memiliki ciri yang membedakannya dengan individu lain yang mengindahkan tatanan normal baru.
Seorang individu dalam tatanan sosial dikaitkan dengan kehidupan normal baru di masa COVID-19  akan  senantiasa  berkaitan  dengan  kegiatan  individu  tersebut  yang  berhubungan dengan kedudukan dan perannya dalam tatanan di masyarakat. Tatanan sosial dalam konteks normal  baru  dalam  praktiknya  tidak  bisa  dilakukan  oleh  seorang  individu  semata,  tetapi memerlukan  dukungan  semua  masyarakat  sehingga  lingkungan  tempat  seorang  individu berinteraksi  dengan  yang  lainnya  memiliki  kesamaan  norma  yang  ditaati  bersama,  hal  ini menjadi penting dikarenakan ketaatan kepada aturan yang sama akan benar-benar menciptakan tatanan  normal  yang  baru  dalam  upaya  penanggulangan  COVID-19.  Penjelasan  mengenai kegiatan individu dalam tatanan normal baru dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:
Gambar 1: Alur Interaksi Sosial dalam Tatanan Normal Baru
(Sumber: Analisis Penulis, 2020)
Berdasarkan kepada pemahaman tersebut maka seorang individu dalam melaksanakan kegiatannya akan selalu berada dalam lingkungan sosial tertentu baik yang lingkupnya kecil maupun yang lingkupnya besar. Aktivitas seorang individu dalam lingkungan tersebut tidak akan memiliki lagi kesamaan dengan sebelum adanya COVID-19, tatanan normal baru dalam suatu lingkungan seorang individu diartikan sebagai adanya nilai-nilai baru yang harus ditaati baik oleh individu yang bersangkutan maupun oleh individu lainnya yang berada di lingkungan tersebut. Berdasarkan kepada gambar 1 di atas setidaknya terdapat 6 (enam) lingkungan yang mana seorang individu akan melakukan kegiatannya, penjelasan keenam lingkungan tersebut sebagai berikut:

## 1. Lingkungan Keluarga Inti
Seorang  individu  merupakan  unit  terkecil  yang  membentuk  suatu  masyarakat  yang bersifat tunggal/mandiri dan tidak bisa dibagi dalam unit yang lebih kecil lagi, seorang individu berasal dari anggota keluarga inti yang memiliki peran baik itu sebagai seorang suami, isteri
INDIVIDU/ WARGA

## MASYARAKAT
MODA TRANSPORTASI
UMUM
Angkot, Kereta Api, Bus dan lain sebagainya KELUARGA INTI Suami/Isteri/Anak KERABAT Saudara Dekat/Jauh TETANGGA Satu Lingkungan TEMPAT KERJA Kantor, Tempat Usaha, Sekolah dan lain-lain TEMPAT HIBURAN Objek Wisata, Mall, Bioskop dan lain lain TEMPAT PEMENUHAN KEBUTUHAN Pasar, Swalayan dan lain-lain
maupun  anak,  dalam  lingkungan  keluarga  ini  seorang  individu  akan  melakukan  interaksi dengan  anggota  keluarga  inti  lainnya  (Kusumadewi,  2010;  Mustafa,  2011).  Keluarga  inti menjadi  tempat  interaksi  seorang  individu  dengan  intensitas  yang  tinggi  terlebih  di  masa COVID-19 yang mana adanya ketentuan untuk melakukan aktivitas di rumah maka seorang individu menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan rumah.
Keluarga inti dikaitkan dengan tatanan normal baru harus menjadi lingkungan pertama yang mana setiap anggotanya menyadari adanya norma-norma baru yang harus ditaati bersama, seorang  suami/isteri  atau  anak  harus  mampu  membangun  pemahaman  satu  dengan  lainnya mengenai  aktivitas  yang  dilakukan  dalam  tatanan  norma  baru,  lebih  lanjut  orang  tua  harus memberikan edukasi kepada anak mengenai bagaimana pola kegiatan yang harus dilakukan didasarkan kepada tatanan normal baru tersebut, baik di lingkungan rumah maupun di ruang publik atau lingkungan sosial. Dengan adanya kesadaran akan kehidupan dalam tatanan normal baru di tingkat keluarga, maka diharapkan akan berimplikasi kepada aktivitas individu yang bersangkutan untuk senantiasa mentaati kebijakan protokol kesehatan COVID-19 di berbagai lingkungan sosial.

## 2. Lingkungan Rumah/Tetangga
Lingkungan rumah menjadi lingkungan pertama diluar lingkungan keluarga inti yang mana seorang individu memiliki peluang untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya (Hayati &  Yuswandi,  2019).  Di  lingkungan  perdesaan,  intensitas  komunikasi  antar  warga masyarakat/tetangga menjadi lebih intens dibandingkan dengan masyarakat yang ada di kota (Angkasawati, 2015), sehingga dalam konteks ini pola interaksi dalam tatanan normal baru akan  jauh  lebih  dirasakan  bagi  mereka  yang  berada  di  perdesaan,  meskipun  demikian  baik masyarakat yang ada di kota maupun masyarakat yang ada di desa melakukan interaksi sosial di lingkungan rumahnya. Berdasarkan kepada hal tersebut maka membangun interaksi sosial yang didasarkan kepada tatanan normal baru dalam menanggulangi COVID-19 menjadi mutlak dilakukan bahkan harus menjadi suatu kewajaran baru.
Interaksi sosial seorang individu dengan tetangga harus didasarkan kepada pemahaman bersama akan ketaatan kepada aturan tatanan normal baru yang harus dijalankan serta harus pula  memiliki  kesamaan  keinginan  dan  tujuan  agar  upaya  interaksi  sosial  yang  dilakukan
berdasar kepada upaya menciptakan lingkungan perumahan yang bersih dan mempraktekan pola hidup sehat yang salah satu dampaknya akan mengurangi lingkungan tersebut dari potensi penyebaran COVID-19.

## 3. Lingkungan Kerabat
Saudara memiliki relasi khusus dari seorang individu yang didasarkan kepada adanya keterkaitan  darah/keturunan.  Dalam  konteks  Indonesia,  saudara  menjadi  lingkungan  kedua setelah keluarga inti yang mana tidak hanya memunculkan keterikatan yang erat, tetapi juga dapat  membentuk  harmonisasi  dalam  sistem  kekerabatan  (Munir,  2015;  Yigibalom,  2013). Interaksi  fisik  antar  seorang  individu  dengan  kerabat  tidak  bisa  dihindari,  bahkan  dapat dilakukan secara intens, khususnya dalam kegiatan keluarga seperti perayaan agama atau acara pernikahan. Intensitas interaksi tersebut apabila dikaitkan dengan konteks tatanan normal baru maka  memberikan  peluang  besar  terhadap  penyebaran  COVID-19  apabila  interaksi  yang dilakukan tidak didasarkan atas kesadaran mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
Uraian tersebut di atas mendorong pemahaman bahwa pola interaksi seorang individu dengan kerabat lainnya harus dilakukan secara berbeda dalam tatanan normal baru. Seorang individu  dengan  saudara-saudaranya  harus  memiliki  pemahaman  yang  sama  akan  perlunya perubahan kegiatan interaksi fisik/silaturahmi dalam tatanan normal baru, intensitas interaksi secara  fisik  dapat  diminimalisir  dengan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK) seperti pemanfaatan video call atau jejaring sosial yang menghadirkan interaksi sosial secara  virtual  tanpa  mengurangi  makna  yang  terkandung  dalam  kegiatan  keluarga  tersebut. Dalam tataran praktis, adanya kebutuhan untuk melakukan kegiatan keluarga/silaturahmi yang membuka peluang interaksi secara fisik seperti menghadiri acara pernikahan harus didasarkan kepada  kesadaran  bahwa  kegiatan  tersebut  harus  dilakukan  secara  singkat,  meminimalkan kontak  fisik  serta  didasarkan  sepenuhya  kepada  kewaspadaan  terhadap  potensi  penularan COVID-19.

## 4. Lingkungan Tempat Kerja
Seorang individu dalam menjalankan aktivitasnya tidak terlepas dari suatu pekerjaan guna menunjang pemenuhan kebutuhan hidupnya. Aktivitas pekerjaan baik di sektor formal seperti di sebuah perkantoran atau di sektor informal seperti pedagang di pasar memungkinkan untuk  adanya  interaksi  sosial  diantara  satu  dengan  yang  lainnya,  atas  dasar  tersebut  maka
lingkungan  tempat  kerja  harus  memberikan  rasa  aman  dari  penyebaran  COVID-19. Pemberlakuan kebijakan tatanan normal baru di dalam lingkungan pekerjaan harus disikapi sebagai suatu upaya keberlanjutan aktivitas usaha sehingga para pekerja baik sebagai pekerja formal  maupun  para  pekerja  informal  mampu  menjalankan  tugasnya  masing-masing  secara optimal.
Tempat kerja harus menjadi tempat yang aman bagi para pekerja dalam melaksanakan kegiatannya baik dari segi kenyamanan maupun dari segi kesehatan, sehingga aktivitas yang selama ini dilakukan dapat berjalan dengan normal, di sisi lain para pekerja harus memiliki pemahaman dan kesedaran akan pentingnya menjaga kesehatan selagi bekerja sehingga akan mampu  menciptakan  produktivitas  kerja  yang  aman  dari  penyebaran  COVID-19.  Dalam tatanan normal baru yang membedakan dari keadaan sebelumnya di lingkungan kerja yaitu intensitas  interaksi  sosial  dan  jumlah  anggota  dalam  satu  tempat  kerja  yang  sama  harus dibatasi, sehingga tidak menciptakan sesak atau kerumunan di tempat bekerja, dengan begitu aktivitas seorang individu ketika sedang bekerja akan tetap aman dan dapat meminimalisir dari adanya penularan COVID-19.

## 5. Lingkungan Tempat Pemenuhan Kebutuhan Pokok
Seorang  individu  akan  berusaha  agar  kebutuhan  pokoknya  dapat  dipenuhi,  dalam prosesnya  seorang  individu  akan  melakukan  pembelian  kebutuhan  pokok  baik  di  pasar, swalayan dan tempat penjualan kebutuhan pokok sejenis lainnya. Adanya penyebaran COVID- 19 di lingkungan pasar, khususnya pasar tradisional yang berakibat kepada penutupan aktivitas jual  beli  di  pasar  seperti  penutupan  beberapa  pasar  di  Jakarta  akibat  lebih  dari  250  orang pedagang  terinfeksi  COVID-19    harus  dijadikan  bahan  evaluasi  guna  membenahi  sistem transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  di  pasar  yang  sepenuhnya  didasarkan  kepada  protokol kesehatan aman dari COVID-19 (Sari, 2020). Baik penjual maupun pembeli harus memiliki pengetahuan  dan  ketaatan  terhadap  kebijakan  tatanan  normal  baru  yang  harus  dipraktekan selama melakukan transaksi jual beli di pasar.
Pasar  dalam  konteks  Indonesia  baik  pasar  tradisional  maupun  pasar  yang  dikelola secara modern menjadi bagian dari aktivitas pemenuhan kebutuhan pokok penduduk. Pasar di satu sisi harus dapat berperan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, di sisi lain pasar harus menjadi  tempat  yang  aman  dan  mampu  meminimalisir  potensi  penularan  COVID-19.
Perkembangan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dikaitkan  dengan  kebijakan tatanan normal baru telah memberikan alternatif kepada warga masyarakat akan adanya pilihan berbelanja  kebutuhan  pokok  yang  tidak  hanya  harus  secara  fisik  mendatangi  pasar  atau supermarket, tetapi dapat dilakukan melalui aplikasi daring/ online yang mana masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Di sisi lain aplikasi belanja daring/ online juga mampu meminimalisir  interaksi  sosial  yang  akan  terjadi  di  pusat  perbelanjaan  kebutuhan  pokok, sehingga diharapkan potensi penularan COVID-19 di pusat perbelanjaan seperti pasar mampu diminimalisir.

## 6. Lingkungan Tempat Hiburan
Seorang individu dengan latar belakang berbeda akan membutuhkan hiburan, meskipun jenis dan intensitas tuntutan terhadap hiburan bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seorang individu di masa tatanan normal baru akan melakukan aktivitas dalam pemenuhan hiburannya,  sehingga  dalam  pemenuhan  kebutuhannya  tersebut  harus  didasarkan  kepada kebijakan tatanan normal baru yang mana prinsip dasar pemenuhan kebutuhan akan hiburan harus  didasarkan  kepada  kesiagaan  terhadap  penyebaran  COVID-19  yang  antara  lain  yaitu: Pertama,  meminimalisir  intensitas  dari  aktivitas  liburan.  Kedua,  meminimalisir  jumlah rombongan  peserta  liburan  dan  memastikan  tempat  liburan  yang  dituju  aman  dan mempraktekan protokol kesehatan. Ketiga, individu dan anggota lainnya harus mempraktekan prinsip  ketaatan  terhadap  aturan  tatanan  norma  baru  dengan  senantiasa  menjaga  jarak  dan memakai alat perlindungan diri selama berada di tempat hiburan. Uraian lebih rinci dari ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, meminimalisir intensitas aktivitas liburan yang mana seorang individu harus memahami bahwa kondisi di masa tatanan normal baru tidak memberikan keleluasaan untuk melakukan liburan, terlebih lagi tidak adanya jaminan tempat liburan atau objek wisata yang akan  dikunjungi  bebas  dari  penularan  infeksi  COVID-19,  dengan  mengurangi  intensitas liburan maka akan mengurangi pula kemungkinan individu tersebut untuk terinfeksi COVID- 19 di tempat liburan.
Kedua, meminimalisir jumlah rombongan dan memastikan tempat liburan aman. Hal ini ditujukan agar liburan yang dilakukan dapat dikelola dengan baik serta sebagai antisipasi apabila tempat liburan yang dikunjungi terdapat banyak orang yang tidak menjamin adanya
kepastian  tidak  adanya  proses  penularan  COVID-19,  kunjungan  ke  tempat  liburan  dalam jumlah yang kecil akan memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap anggota rombongan yang tengah melakukan liburan.
Ketiga,  mempraktekan  prinsip  ketaatan  terhadap  aturan  tatanan  norma  baru  dengan senantiasa  menjaga  jarak  dan  memakai  alat  perlindungan  diri  sebagai  bentuk  antisipasi terhadap potensi penularan COVID-19, hal ini dikarenakan adanya aturan tatanan normal baru yang  diberlakukan  oleh  penyedia  tempat  hiburan  akan  berjalan  optimal  apabila  seorang individu yang tengah melakukan liburan menjadi bagian dalam kesuksesan penyelenggaraan aturan tersebut.
Uraian  mengenai  tatanan  normal  baru  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas mengkonstruksikan pemahaman bahwa tatanan normal baru  terikat langsung dengan perilaku baru dalam kegiatannya berinteraksi sosial di ruang publik, perbedaan norma yang harus ditaati dan  dilaksanakan  dengan  sebelum  adanya  penyebaran  COVID-19  dalam  tatanan  kehidupan baru merefleksikan adanya upaya untuk tetap melakukan aktivitas dengan tetap memperhatikan kesiapsiagaan terhadap penularan COVID-19. Adapun model perilaku dari seorang individu dikaitkan  dengan  tatanan  norma  baru  yang  harus  dilakukan  secara  bersama-sama  dalam berbagai lingkungan dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

## Tabel 1. Model Perilaku  Baru dalam Tatanan Normal Baru
Lingkungan Model Perilaku Keluarga Inti Keluarga  menjadi  awal  dari  membangun  pemahaman  akan  adanya  tatanan normal  baru,  lingkungan  keluarga  harus  menjadi  tempat  pertama  seorang individu  memahami  dan  mempraktikan  tatanan  normal  baru.  Model  perilaku yang harus diterapkan dalam tatanan normal baru antara lain, yaitu:
• Menerapkan  perilaku  sehat  dan  bersih  di  rumah  seperti  membersihkan  tiap ruangan  secara  berkala,  membuka  jendela  untuk  sirkulasi  udara  yang  baik, tidak membawa barang-barang yang sudah diletakan di ruang publik ke dalam rumah yang memungkinkan terinfeksi COVID-19.
• Mencuci tangan dan kaki ketika sudah melakukan aktivitas atau berinteraksi sosial di ruang publik.
• Mensterilkan tubuh dan pakaian setelah berada di ruang publik dengan hand- sanitizer atau disinfektan.
• Sigap dan waspada terhadap anggota keluarga yang memiliki gejala terinfeksi COVID-19. Tetangga/Kompleks Intensitas interaksi sosial yang ada di lingkungan perumahan sebelum adanya COVID-19  harus  disikapi  dengan  bijak  yang  mana  perilaku  yang  harus ditunjukan antara lain, yaitu:
• Mengurangi  interaksi  sosial  dengan  tetangga  diluar  hal-hal  yang  bersifat penting dan mendesak.
• Mengoptimalkan  penggunaan  interaksi  virtual/pemanfaatan  TIK  dibanding interaksi fisik/tatap muka.
• Menjaga  jarak  apabila  melakukan  interaksi  sosial  serta  menggunakan  alat perlindungan diri seperti memakai masker mulut. Kerabat/Saudara Berkunjung  ke  tempat  kerabat/saudara  atau  menerima  kunjungan  dari kerabat/saudara  sebelum  adanya  COVID-19  wajar  dilakukan,  dalam  tatanan normal baru maka perilaku yang harus ditujukan antara lain, yaitu:
• Mengintensifkan  silaturahmi  secara  virtual/pemanfaatan  TIK  dibanding interaksi fisik/tatap muka.
• Menerima kunjungan kerabat/saudara apabila dirasa penting/mendesak.
• Mempersingkat waktu dalam aktivitas silaturahmi.
• Menjaga  jarak  apabila  melakukan  interaksi  serta  menggunakan  alat perlindungan diri seperti memakai masker mulut. Tempat Kerja Lingkungan kerja menjadi tempat seorang individu melakukan interaksi secara intens  dalam  waktu  yang  lama  sehingga  pola  perilaku  yang  dilakukan  harus berbeda  dalam  tatanan  normal  baru  yang  mana  seorang  individu  harus berperilaku antara lain, yaitu:
• Menjaga lingkungan kerja agar tetap bersih, seperti di ruang kerja, meja kerja dan kursi kerja.
• Mengurangi interaksi fisik dengan rekan kerja.
• Mengoptimalkan penggunaan media komunikasi virtual/pemanfaatan TIK.
• Meminimalisir penggunaan alat kerja bersama, seperti peralatan tulis menulis (pensil, penghapus dan lain sebagainya).
• Membawa makanan dan minuman sendiri.
• Menjaga  jarak  apabila  melakukan  interaksi  serta  menggunakan  alat perlindungan diri seperti memakai masker mulut. Tempat Pemenuhan Kebutuhan Pokok Kebutuhan  pokok  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam kehidupan manusia, meskipun demikian dalam menjalankan tatanan normal baru aktivitas pemenuhan kebutuhan pokok harus diikuti dengan perilaku baru yang antara lain, yaitu:
• Mengoptimalkan melalui pengantaran jasa transportasi daring/ online .
• Apabila harus berbelanja langsung, persiapkan rencana dan menyusun daftar belanjaan agar mempersingkat waktu belanja.
• Minimalkan kontak langsung dengan penjual.
• Menjaga  jarak  apabila  melakukan  interaksi  baik  terhadap  penjual  maupun terhadap  sesama  pembeli,  serta  menggunakan  alat  perlindungan  diri  seperti memakai masker mulut.
• Optimalkan cara pembayaran secara elektronik dibanding dengan uang secara langsung. Tempat Hiburan Tempat  hiburan  merupakan  bagian  dari  gaya  hidup  yang  mana  setiap  orang memiliki lokasi hiburan dengan intensitas yang berbeda-beda, perilaku seorang individu  dalam  berkunjung  ke  tempat  hiburan  dengan  tetap  mentaati  tatanan normal baru antara lain, yaitu:
• Melakukan  liburan  dengan  jumlah  anggota  yang  sedikit,  seperti  hanya keluarga inti saja.
• Memilih tempat liburan yang direkomendasikan oleh pengunjung/wisatawan sebelumnya  bahwa  tempat  liburan  tersebut  menerapkan  protokol  kesehatan aman dari COVID-19 secara konsisten.
• Memilih tempat hiburan yang memiliki interaksi sosial yang rendah.
• Memilih fasilitas liburan yang menjamin kebersihan dan kesehatan.
• Menjaga  jarak  apabila  melakukan  interaksi  serta  menggunakan  alat perlindungan diri seperti memakai masker mulut.

## Sumber: Analisis Penulis, 2020.
Berdasarkan  kepada  tabel  tersebut  diatas,  seorang  individu  dalam  melakukan aktivitasnya  memerlukan  moda  transportasi,  menjadi  pertanyaan  kemudian  yaitu  mengapa moda  transportasi  tidak  secara  tegas  dimasukan  kedalam  lingkungan  kegiatan  individu? Merespons  pertanyaan  tersebut  maka  hakekatnya  moda  transportasi  dibagi  menjadi  2  (dua) jenis, yaitu moda transportasi pribadi dan moda transportasi umum. Bagi warga masyarakat yang memiliki moda transportasi pribadi maka interaksi yang dilakukan ketika berada dalam kendaranaan  tersebut  didasarkan  kepada  kegiatan  bersama  dengan  keluarga  inti  seperti suami/isteri  dan  anak  sehingga  upaya  yang  dilakukan  dalam  meminimalisir  penyebaran COVID-19 terkait dengan upaya individu terhadap kesehatan diri dan keluarganya yang mana satu anggota keluarga akan mengetahui secara pasti kondisi kesehatan dari anggota keluarga lainnya.
Apabila seorang individu menggunakan transportasi umum maka berlaku tatanan sosial baru  yang  harus  dipatuhi  oleh  individu  bersangkutan  yang  mana  tidak  dimungkinkan  lagi
berperilaku sama seperti sebelum adanya COVID-19, perilaku yang harus ditunjukan antara lain  yaitu  meminimalisir  penggunaan  kendaraan  umum  yang  diperuntukan  untuk  keperluan penting atau mendesak, selama berada di fasilitas publik dan selama menggunakan kendaraan umum untuk senantiasa menjaga jarak dengan orang lainnya, meminimalisir interaksi sosial serta menggunakan alat perlindungan diri seperti memakai masker mulut, mencuci tangan dan mensterilkan alat perlengkapan ketika sudah keluar dari kendaraan umum.
Uraian  tersebut  di  atas  mengkonstruksikan  pemahaman  bahwa  tatanan  normal  baru akan  mengubah  perilaku  seorang  individu  dalam  interaksinya  dengan  orang  lain  di  ruang terbuka baik dalam kelompok dengan jumlah sedikit maupun dalam kelompok dengan jumlah yang besar, hal ini menjadi konsekuensi dari individu atau masyarakat untuk mentaati setiap aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kebijakan  tatanan  normal  baru  guna  mendukung  upaya penanggulangan  COVID-19,  usaha  merubah  perilaku  tersebut  pada  hakekatnya  mengubah pandangan dan pola hidup menjadi lebih sehat sehingga menjamin diri sendiri dan orang yang berada dan berintaksi dengan individu tersebut agar tetap sehat dan terbebas dari penyebaran COVID-19.

## Tantangan  dalam  Penerapan  Tatanan  Normal  Baru  Dalam  Konteks  Sosial Kemasyarakatan
Tatanan normal baru pada hakekatnya merupakan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  dalam  merespons  penyebaran  COVID-19,  sehingga  tantangan  yang  muncul merupakan bagian permasalahan dalam proses implementasi kebijakan publik yang menurut ahli dalam proses pelaksanaan kebijakan publik terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat,  hal  ini  sebagaimana  diutarakan  oleh  Grindle  (1980)  yang  menyatakan  bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan publik didasarkan kepada isi kebijakan ( content of the policy ) dan lingkungan kebijakan ( context of the policy ), sedangkan menurut Edward III terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Winarno, 2002). Pemahaman ahli tersebut menunjukan bahwa faktor-faktor yang muncul berkorelasi dengan tantangan yang ada dalam implementasi kebijakan publik.
Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, maka kebijakan tatanan normal baru akan dihadapkan  kepada  berbagai  tantangan  yang  mana  pada  akhirnya  akan  menentukan  apakah
kebijakan tersebut akan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan awal yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tatanan normal baru yang dikaitkan secara langsung dengan kehidupan sosial kemasyarakatan dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:
Gambar 2.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tatanan Normal Baru (Sumber: Analisis Penulis, 2020)
Berdasarkan kepada gambar tersebut diatas, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tatanan normal baru yaitu faktor isi atau substansi kebijakan, faktor para pelaksana atau implementer, faktor kelompok sasaran yang dalam hal ini  masyarakat  pada  umumnya.  Adapun  penjelasan  ketiga  faktor  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Faktor isi atau substansi kebijakan
Isi atau atau substansi kebijakan merupakan elemen yang paling penting dalam suatu kebijakan.  Dalam  isi  kebijakan  diatur  mengenai  pokok-pokok  kebijakan  yang  harus dilaksanakan  beserta  dengan  peran  dari  para  pelaksana  dan  siapa  yang  menjadi  kelompok sasaran  (Agustino,  2008).  Dikaitkan  dengan  implementasi  kebijakan  tatanan  normal  baru setidaknya  terdapat  tiga  dimensi  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  tersebut  agar dapat  terlaksana  dengan  baik,  yaitu:  Pertama,  kejelasan  kebijakan.  Kedua,  konsistensi kebijakan.  Ketiga,  pengukuran  kebijakan.  Adapun  penjelasan  mengenai  ketiga  dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi
Kebijakan Tatanan Normal Baru Isi Kebijakan Para Pelaksana Kelompok Sasaran • Kejelasan Kebijakan • Konsistensi Kebijakan
• Pengukuran Kebijakan
• Komitmen Pelaksana
• Kapasitas Pelaksana
• Konsistensi Pelaksana
• Ketaatan Perorangan
• Lingkungan Masyarakat
• Kebertahanan Masyarakat
Dimensi  kejelasan  kebijakan,  sebuah  kebijakan  akan  dapat  terlaksana  dengan  baik apabila  mengatur  secara  jelas  hal-hal  yang  akan  dilaksanakan  mulai  dari  siapa  saja  para pelaksana sampai dengan siapa saja kelompok sasaran. Dikaitkan dengan pemahaman tersebut maka dalam konteks pelaksanaan kebijakan tatanan normal baru harus diuraikan secara jelas mulai dari para pelaksana kebijakan sampai dengan masyarakat mana yang menjadi kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan tatanan normal baru. Adanya kejelasan mengenai isi kebijakan  tatanan  normal  baru  didasarkan  kepada  beberapa  alasan  yang  antara  lain,  yaitu: Pertama, memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang terlibat sebagai bahan pengetahuan dan  menjadi  panduan  akan  peran  yang  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  kedudukannya masing-masing. Kedua, memudahkan dalam proses sosialisasi kebijakan tersebut kepada para pemangku  kepentingan  lainnya  sehinga  akan  memunculkan  koordinasi  dan  sinergitas  antar sesama pemangku kepentingan. Ketiga, memudahkan kelompok sasaran yang dalam hal ini masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi keharusan untuk ditaati dalam implementasi kebijakan tatanan normal baru agar kontribusi masyarakat dapat optimal dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan tatanan normal baru.
Dimensi  konsistensi  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan  tatanan  normal  baru  selain membutuhkan  kejelasan  substansi  juga  membutuhkan  konsistensi  kebijakan  yang  mana kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan akan dilaksanakan sampai dengan tujuan kebijakan tersebut  berhasil  dicapai,  setelah  adanya  penilaian  maka  akan  ditentukan  apakah  kebijakan yang telah dibuat akan dilanjutkan atau digantikan dengan kebijakan yang lain. Inkosistensi kebijakan  pelaksanaan  tatanan  normal  baru  dapat  dicirikan  dengan  adanya  perubahan  baik secara parsial seperti adanya perubahan klausul dalam kebijakan yang telah dibuat maupun adanya kebijakan baru yang dibuat guna menggantikan kebijakan yang tengah dilaksanakan, sehingga kebijakan tatanan normal baru menjadi bias atau bahkan memiliki pertentangan antara satu dengan yang lainnya.
Inkonsistensi  kebijakan  dalam  tatanan  normal  baru  harus  dapat  dihindari  oleh pemerintah dikarenakan beberapa hal yang antara lain yaitu: Pertama, kebijakan merupakan respons  resmi  pemerintah  dalam  menanggulangi  COVID-19  sehingga  adanya  perubahan kebijakan  akan  menunjukan  ketidakmampuan  pemerintah  dalam  merespons  tuntutan masyarakat  dalam  penanggulangan  COVID-19.  Kedua,  inkonsistensi  kebijakan  dapat menunjukan kurangnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam penanggulangan COVID-
19, khususnya dalam perencanaan kebijakan dalam mengakomodasi perkembangan masalah COVID-19. Ketiga, inkonsistensi kebijakan berimplikasi kepada ketidakpastian kinerja bagi para pelaksana kebijakan tatanan normal baru sehingga menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal.  Keempat,  inkonsistensi  kebijakan  akan  menurunkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  yang  dimungkinkan  memunculkan penolakan atau sikap acuh dari masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan COVID-19. Kelima,  inkonsistensi  kebijakan  akan  menyulitkan  proses  evaluasi  atau  penilaian  dari kebijakan itu sendiri apakah kebijakan tersebut berhasil atau sebaliknya.
Uraian  mengenai  inkonsistensi  kebijakan  sebagaimana  dijelaskan  tersebut  harus menjadi perhatian pemerintah agar implementasi kebijakan tatanan normal baru dilaksanakan secara penuh tanggung jawab agar mampu menghasilkan output kebijakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan di awal. Unsur pemerintah dari level nasional sampai dengan level desa harus meyakini bahwa kebijakan tatanan normal baru merupakan respons yang tepat dalam penanggulangan  COVID-19  yang  mana  upaya  penanggulangan  berjalan  sinergis  dengan keberlanjutan aktivitas masyarakat. Dimensi pengukuran kebijakan, setiap kebijakan memiliki tujuan keberhasilannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan di awal, hal tersebut berlaku pula untuk kebijakan tatanan normal baru yang mana harus memiliki ukuran-ukuran keberhasilan  yang  harus  dicapai  sehingga  akan  menjadi  pedoman  bagi  para  pelaksana mengenai kontribusi apa yang harus dijalankan agar mencapai tujuan tersebut.
Kebijakan  tatanan  normal  baru  bukan  hanya  sekedar  mengatur  masyarakat  agar menjaga jarak ketika berada di ruang publik dan menggunakan alat perlindungan diri seperti masker mulut, tetapi juga harus memiliki konteks ruang dan waktu sebagai ukuran keberhasilan penerapannya, semisal dalam minggu pertama penerapan kebijakan tatanan norma baru berapa persentase jumlah masyarakat yang akan menggunakan masker mulut ketika berada di ruang publik kemudian dari persentase tersebut dalam minggu keberapa masyarakat akan seluruhnya menggunakan masker.
Pengukuran lainnyapun harus ikut ditetapkan seperti persentase pengurangan infeksi COVID-19, normalisasi kegiatan masyarakat, normalisasi ekonomi dan lain sebagainya yang keseluruhannya  akan  menggambarkan  estimasi  sampai  dengan  batas  waktu  berapa  lama COVID-19 mampu ditanggulangi, dengan begitu konteks ruang dan waktu dalam pelaksanaan
kebijakan  tatanan  normal  baru  dapat  diukur  keseluruhannya  mengingat  bahwa  tidak  akan selamanya masyarakat harus dihadapkan kepada ketaatan mengikuti kebijakan tatanan normal baru tanpa adanya kepastian atau tanpa adanya manfaat yang didapat dari mentaati kebijakan tersebut dalam kurun waktu yang tidak menentu. Hasil pengukuran kebijakan tatanan normal baru  akan  dijadikan  masukan  bagi  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk menetapkan  strategi  kebijakan  selanjutnya  yang  akan  dibuat  sehingga  diharapkan  adanya kejelasan pengukuran kebijakan tatanan normal baru dapat dijadikan pedoman bagi perbaikan semua aspek kehidupan pasca wabah COVID-19.

## 2. Faktor Para Pelaksana
Para pelaksana dalam implementasi kebijakan publik memegang peran yang penting, hal  ini  didasarkan  kepada  alasan  bahwa  para  pelaksana  merupakan  aktor  utama  yang  akan menggerakan  kebijakan  agar  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan (Akib,  2010;  Tachjan,  2008).  Dikaitkan  dengan  kebijakan  tatanan  normal  baru  maka  para pelaksana bukan saja secara jabatan merupakan bagian dari unsur pemerintah yang ditunjuk untuk  melaksanakan  kebijakan  tatanan  normal  baru,  tetapi  juga  harus  memiliki  kecakapan untuk  dapat  melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan  perannya  masing-masing.  Setidaknya terdapat  3  (tiga)  dimensi  yang  menjadi  tantangan  dalam  aspek  aktor  pelaksana  agar pelaksanaan  kebijakan  tatanan  normal  baru  dapat  berjalan  sebagaimana  tujuan  yang  telah ditetapkan,  yaitu:  Pertama,  komitmen  pelaksana.  Kedua,  kapasitas  pelaksana.  Ketiga, konsistensi pelaksana. Adapun penjelasan dari ketiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut:
Dimensi  komitmen  pelaksana  kebijakan,  komitmen  merupakan  kehendak  atau keinginan yang kuat untuk dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan kapasitasnya masing- masing (Setyanto, 2011). Dikaitkan dengan implementasi kebijakan tatanan normal baru maka setiap pelaksana yang terlibat harus memiliki komitmen untuk dapat menyukseskan kebijakan tatanan normal baru agar dapat terlaksana dengan baik. Implementasi kebijakan tatanan normal baru  membutuhkan  komitmen  dari  para  pelaksana  dikarenakan  keberhasilan  tujuan pelaksanaan  kebijakan  tatanan  baru  yaitu  terciptanya  aktivitas  kehidupan  masyarakat  dan terkendalinya  penyebaran  COVID-19.  Apabila  komitmen  tersebut  diabaikan  oleh  para pelaksana maka tidak menutup kemungkinan upaya penanggulangan COVID-19 tidak akan selesai dalam waktu yang  cepat, sehingga komitmen para pelaksana menjadi bagian penting dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan tatanan normal baru.
Dimensi kapasitas pelaksana, kapasitas diartikan sebagai kemampuan para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan perannya masing-masing (Alam &  Prawitno,  2015).  Dikaitkan  dengan  implementasi  kebijakan  tatanan  normal  baru  bahwa setiap  pihak  atau  para  pelaksana  wajib  memiliki  kapasitas  atau  kemampuan  untuk  dapat menjalankan  perannya  sesuai  dengan  kemampuan  masing-masing  agar  kebijakan  tatanan normal baru dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama dikarenakan para pelaksana mampu untuk menjalankan tugasnya masing-masing.
Tatanan normal baru hakekatnya memiliki 2 (dua) agenda utama yaitu meminimalisir penyebab COVID-19 dan mengembalikan kegiatan masyarakat, didasarkan kepada hal tersebut maka para pelaksana kebijakan tatanan normal baru terdiri dari dua bagian yaitu tenaga medis dan tenaga non medis yang diberikan peran untuk menanggulangi COVID-19 serta aparatur pemerintah  yang  diberikan  peran  untuk  memastikan  kegiatan  masyarakat  berjalan  sesuai dengan  protokol  kesehatan  dalam  mewujudkan  sikap  kesiapsiagaan  terhadap  penyebaran COVID-29.
Para pelaksana yang berperan menanggulangi COVID-19 seperti dokter, perawat dan lainnya  harus  memiliki  kapasitas  sesuai  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan,  begitupula  para pelaksana yang berperan untuk memastikan kelancaran kegiatan masyarakat harus memiliki kapasitas sesuai tuntutan dan kebutuhan, para pelaksana kebijakan tatanan normal barus harus mampu  menjalin  kerjasama  secara  sinergis  agar  pelaksanaan  peran  masing-masing  dapat terselenggara dengan lancar dan tujuan kebijakan tatanan normal baru dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Dimensi konsistensi pelaksana, konsistensi dalam penanggulangan COVID-19 menjadi isu  yang  menjadi  perhatian  banyak  pihak,  termasuk  didalanya  ketika  pemerintah mencanangkan  kebijakan  tatanan  normal  baru  maka  sebagian  pihak  menyatakan  bahwa kebijakan  tersebut  merupakan  bentuk  inkonsistensi  pemerintah  dalam  penanggulangan COVID-19, hal ini didasarkan kepada fakta bahwa kebijakan tatanan normal baru disusun oleh pemerintah di awal bulan Juni ketika kasus infeksi COVID-19 di Indonesia secara nasional dirata-ratakan ada lebih dari 500 (lima  ratus) kasus infeksi setiap harinya. Kondisi tersebut disikapi  oleh  sebagian  masyarakat  dengan  sikap  pesimis  dan  penolakan  terhadap  kebijakan tatanan  normal  baru,  sehingga  mempertanyakan  keseriusan  pemerintah  dan  konsistensisnya
dalam penanggulangan COVID-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020; Hakim, 2020b; Syambudi, 2020).
Uraian mengenai anggapan inkonsistensi pemerintah dalam penanggulangan COVID- 19  harus  menjadi  bahan  perhatian  pemerintah  khususnya  dalam  implementasi  kebijakan tatanan normal baru. Pemerintah harus memiliki sikap konsisten terhadap kebijakan tatanan normal baru dan melaksanakan kebijakan tersebut sampai dengan wabah COVID-19 benar- benar  dapat  diatasi  atau  setidaknya  diminimalisir.  Aparat  pemerintah  yang  secara  langsung melaksanakan kebijakan tatanan normal baru harus pula memiliki konsistensi yang sama dalam artian akan melaksanakan kebijakan tatanan normal baru sesuai dengan kapasitasnya masing- masing,  seperti  contoh  apabila  diketemukan  masyarakat  yang  melanggar  kebijakan  tatanan normal baru dengan tidak menggunakan masker mulut di ruang publik maka aparat tersebut harus  menindak  warga  masyarakat  tersebut  tanpa  memandang  latar  belakang  status  sosial maupun tempat dan waktu diketemukan adanya pelanggaran tersebut.
Sikap konsistensi yang ditunjukan oleh paratur pelaksana pada akhirnya selain akan menjadi contoh bagi masyarakat untuk tetap melaksanakan kebijakan tatanan normal baru juga dapat  menumbuhkan  sikap  simpati  masyarakat  kepada  para  pelaksana  kebijakan  tatanan normal  baru  sehingga  pada  akhirnya  diharapkan  akan  mampu  mendorong  partisipasi masyarakat untuk mentaati kebijakan tatanan normal baru.

## 3. Faktor Kelompok Sasaran
Faktor  ketaatan  perseorangan,  kelompok  sasaran  terdiri  dari  individu-individu  yang menjadi  objek  dalam  implementasi  kebijakan  (Tachjan,  2008),  dikaitkan  dengan  tatanan normal baru maka kelompok sasaran merupakan individu bagian dari warga masyarakat yang diharuskan  melaksanakan  kebijakan  tatanan  normal  baru.  Setidaknya  terdapat  tiga  dimensi yang berasal dari faktor kelompok sasaran yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tatanan normal baru, yaitu: Pertama, ketaatan perseorangan. Kedua, lingkungan masyarakat. Ketiga, kebertahanan masyarakat. Adapun penjelasan dari ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut:
Dimensi  ketaatan  perseorangan,  dasar  dari  keberhasilan  implementasi  kebijakan tatanan normal baru yaitu dimulai dari ketaatan perseorangan yang mana seseorang dengan
kesadarannya  mau  dan  mampu  melaksanakan  kebijakan  tatanan  normal  baru  dengan  cara mentaati  apa  yang  menjadi  ketentuan  dalam  kebijakan  tersebut.  Banyak  faktor  yang mempengaruhi  seseorang  mentaati  kebijakan  tatanan  normal  baru  diantaranya  yaitu  adanya pemahaman  mengenai  kebijakan  tatanan  normal  baru  dan  adanya  kemauan  untuk melaksanakan kebijakan tatanan normal baru.
Pemahaman  seseorang  terhadap  kebijakan  tatanan  normal  baru  dapat  beragam  antar satu orang dengan orang lainnya yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, akses terhadap informasi  dan  intensitas  komunikasi  dan  interaksi  dengan  orang  atau  warga  masyarakat lainnya, semakin orang banyak mengakses informasi mengenai kebijakan tatanan normal baru dan  memiliki  intensitas  berkomunikasi  mengenai  masalah  kebijakan  tatanan  normal  baru dengan  orang  lain  maka  semakin  baik  pula  pengetahuan  orang  tersebut  terhadap  kebijakan tatanan normal baru.
Adanya pemahaman yang baik terhadap kebijakan tatanan normal baru belum dapat menjamin adanya adanya kemauan untuk melaksanakan dan mentaati kebijakan tatanan normal baru, hal ini antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain yaitu manfaat apa yang akan diperoleh apabila melaksanakan kebijakan tatanan norma baru dan peluang apa yang bisa didapat dari melaksanakan kebijakan tatanan normal baru. Ketika seseorang menyadari akan  adanya  manfaat  yang  diperoleh  apabila  melaksanakan  kebijakan  tatanan  normal  baru maka  akan  mendorong  orang  tersebut  untuk  secara  sadar  melaksanakan  kebijakan  tersebut begitu  pula  sebaliknya,  dikarenakan  seseorang  tersebut  memiliki  kepentingan  terhadap keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  yaitu  memperoleh  manfaat  baik  untuk  dirinya  sendiri maupun untuk orang lain.
Dimensi  lingkungan  masyarakat,  seorang  individu  memiliki  kecenderungan  untuk terpengaruhi oleh lingkungan sosial dimana mereka berada atau bertempat tinggal yang pada akhirnya akan turut pula menentukan perilaku dari individu tersebut (Tamara, 2016). Dikaitkan dengan tatanan normal baru maka seorang individu dalam mentaati kebijakan tatanan sosial baru  akan  turut  pula  dipengaruhi  oleh  lingkungannya,  apabila  lingkungannya  mendukung terlaksananya kebijakan tatanan normal baru maka akan mendorong individu untuk turut pula mentaati  kebijakan  tatanan  normal  baru  dikarenakan  lingkungan  tempatnya  berada  dalam keadaan kondusif terhadap pelaksanaan kebijakan, begitu pula sebaliknya apabila lingkungan
tidak mendukung bagi terlaksananya kebijakan tatanan sosial baru maka individu yang menjadi bagian dari lingkungan tersebut akan memiliki kecenderungan untuk acuh dan tindak mentaati kebijakan tatanan normal baru.
Kondisi tersebut sejalan dengan keadaan empiris selama pelaksanaan penanggulangan COVID-19  yang  mana  ketika  suatu  lingkungan  yang  masyarkatanya  konsisten  maka  akan berpengaruh  kepada  individu  yang  ada  di  lingkungan  tersebut,  seperti  adanya  kebijakan lockdown di satu desa guna menanggulangi COVID-19, maka warga masyarakat yang ada di desa  tersebut akan turut pula mentaati kebijakan tersebut (Anugrahanto, 2020),  hal serupa berlaku  sebaliknya  ketika  lingkungan  tidak  konsisten  mentaati  kebijakan  penanggulangan COVID-19  maka  individu  yang  ada  di  lingkungan  tersebut  memiliki  kecenderungan  untuk tidak mentaati kebijakan tersebut. Didasarkan kepada hal tersebut maka tantangan keberhasilan pelaksanaan  kebijakan  tatanan  normal  baru  akan  turut  pula  dipengaruhi  oleh  lingkungan masyarakat  dimana  seorang  individu  bertempat  tinggal.  Dengan  demikian  maka  menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya di tingkat terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat yaitu Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk dapat memastikan lingkungan yang menjadi wilayah administratifnya melaksanakan kebijakan tatanan normal baru.
Faktor  kebertahanan  masyarakat,  masyarakat  dalam  masa  pandemi  COVID-19 mengalami kesulitan ekonomi, khususnya dialami oleh sektor ekonomi informal yang mana adanya pembatasan sosial dan pelaksanaan PSBB di beberapa daerah yang memaksa banyak usaha  harus  ditutup  dikarenakan  tidak  termasuk  kedalam  pengecualian  usaha  yang diperbolehkan,  kondisi  tersebut  mengakibatkan  penghasilan  masyarakat  berkurang  atau terhenti sehingga sebagian masyarakat melakukan pinjaman uang kepada saudara atau kerabat bahkan sebagian dari mereka menjual barang berharga yang dimiliki, usaha yang dilakukan tersebut  guna  memenuhi  kebutuhan  pokok  agar  dapat  tetap  bisa  menyelenggarakan penghidupannya (Prasetya, 2020).
Pemberlakuan  tatanan  normal  baru  yang  mengharuskan  masyarakat  untuk melaksanakan kegiatan didasarkan kepada kesiagaan terhadap COVID-19 berimplikasi kepada cara masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain ketika sedang berada di ruang publik. Masyarakat  yang  bekerja  di  suatu  kantor  akan  menjalani  aktivitasnya  dengan  didasarkan kepada  kebijakan  tatanan  normal  baru  seperti  menjaga  jarak  dan  menggunakan  alat
perlindungan diri, begitu pula dengan masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti para pedagang yang berada di pasar.
Ketahanan masyarakat selama pelaksanaan PSBB di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta menunjukan bahwa tidak semua masyarakat mematuhi kebijakan tersebut, di sektor informal seperti aktivitas perdagangan diawal-awal pemberlakuan kebijakan PSBB masyarakat taat, tetapi setelah memasuki PSBB tahap ke 2 (dua) maka masyarakat mulai mengindahkan kebijakan PSBB seperti yang terjadi di daerah pusat perdagangan Tanah Abang yang mana sebagian pedagang membuka toko meskipun ada kebijakan PSBB yang melarang membuka toko dan berjualan pakaian (Pratama, 2020). Kondisi ketahanan masyarakat dalam pelaksanaan PSBB  harus  dijadikan  penilaian  terhadap  kebijakan  tatanan  sosial  baru,  sejauhmana masyarakat  akan  tetap  mentaati  kebijakan  tatanan  normal  baru  dihadapkan  dengan  kondisi adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan yang tidak sepenuhnya bisa digantikan dengan adanya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19.
Peran pemerintah dalam konteks ini harus dapat memberikan jaminan bahwa adanya kebijakan tatanan normal baru akan sejalan dengan kemudahan melakukan aktivitas/usaha bagi masyarakat  sama  seperti  sebelum  adanya  wabah  COVID-19.  Apabila  tidak  dapat  terwujud, maka  besar  kemungkinan  masyarakat  mengindahkan  kebijakan  tatanan  normal  baru  dan memilih  melanjutkan  kegiatannya  masing-masing  agar  dapat  tetap  dapat  memenuhi kebutuhannya.  Berdasarkan  kepada  penjelasan  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi kebijakan tatanan normal baru maka dapat dikonstruksikan suatu pemahaman bahwa  kebijakan  tatanan  sosial  baru  tidak  hanya  sebatas  memberikan  alternatif  solusi menjalankan  aktivitas  di  tengah  wabah  COVID-19  dengan  memperhatikan  akan  potensi penularan COVID-19 tersebut, tetapi juga implementasi kebijakan tatanan normal baru harus pula  memberikan  kepastian  kepada  masyarakat  akan  kemudahan  menjalankan  usaha pemenuhan kebutuhannya sama seperti sebelum adanya wabah COVID-19. Kebijakan tatanan normal baru dalam pelaksanaan kedepannya harus pula melihat berbagai faktor yang ada di masyarakat, sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan pertentangan atau penolakan dari masyarakat.
Pemerintah dan masyarakat harus menjadi pihak yang diuntungkan dalam pelaksanaan tatanan  normal  baru,  pemerintah  harus  menjadi  pihak  yang  diuntungkan  dari  adanya
keberhasilan penanggulangan COVID-19 dan keberhasilan mendorong keberlanjutan aktivitas masyarakat di tengah-tengah adanya penyebaran COVID-19. Di sisi masyarakat, pelaksanaan kebijakan  tatanan  normal  baru  harus  dapat  menguntungkan  yaitu  dengan  adanya  kebijakan tatanan normal baru maka aktivitas kehidupan masyarakat dapat berlangsung, dengan begitu akan memunculkan sinergitas antara upaya penanggulangan COVID-19 dengan keberlanjutan hidup masyarakat.

## KESIMPULAN
COVID-19  telah  memberi  perubahan  terhadap  kehidupan  sosial  kemasyarakatan, adanya pemberlakuan tatanan normal baru merubah pola interaksi sosial yang harus didasarkan kepada  protokol  kesehatan  aman  dari  penyebaran  COVID-19.  Perubahan  tersebut  terkait kepada  interaksi  individu  dengan  lingkungannya  yang  terdiri  dari  lingkungan  keluarga  inti, lingkungan kerabat, lingkungan tempat kerja, lingkungan tempat pemenuhan kebutuhan pokok dan lingkungan tempat hiburan. Dalam konteks lingkungan keluarga setiap anggota keluarga harus memahami dan mempraktekan tatanan normal baru dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih di dalam rumah. Dalam konteks interaksi sosial di ruang publik mulai dari interaksi dengan tetangga sampai kepada interaksi dengan rekan kerja diorientasikan kepada interaksi  sosial  yang  menjaga  jarak  satu  dengan  yang  lainnya  serta  menggunakan  alat pelindung  diri  seperti  menggunakan  masker  mulut.  Perubahan  ini  didasarkan  kepada  sikap kesigapan terhadap potensi penyebaran COVID-19.
Praktek pemberlakuan tatanan normal baru tersebut secara empiris dihadapkan kepada beberapa  tantangan  yang  diantaranya  menyangkut  kepada  tiga  aspek  yaitu:  Pertama, menyangkut isi kebijakan tatanan normal baru yang didalamnya memuat aturan-aturan atau protokol  kesehatan  yang  harus  dilaksanakan.  Kedua,  menyangkut  para  pihak-pihak  yang ditunjuk untuk melaksanakan tatanan normal baru dan ketiga menyangkut masyarakat sebagai kelompok  sasaran  yang  harus  mentaati  dan  mempraktekan  tatanan  normal  baru  baik  ketika berada di lingkungan keluarga maupun ketika berada di ruang publik. Kepatuhan dan ketaatan terhadap  kebijakan  tatanan  normal  baru  akan  memberi  implikasi  kepada  kehidupan  sosial kemasyarakatan baru yang didasarkan kepada adanya kesadaran akan pencegahan penyebaran COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1), 1–11.
Alam, A. S., & Prawitno, A. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Bone. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 8 (2), 93–104.
Alwi, H. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Angkasawati. (2015). Masyarakat Desa. Jurnal Publiciana , 8 (1), 1–23.
Anugrahanto,  N.  C.  (2020).  ”Lockdown”  Kampung,  Cara  Warga  Lereng  Merapi  Perangi Pandemi.  Retrieved  April  2,  2020,  from  https://bebas.kompas.id/baca/bebas- akses/2020/03/28/pengawasan-pergerakan-warga-diperketat/
Center  for  Tropical  Medicine  UGM.  (2020). Desa  Tangguh  COVID-19 .  Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Creswell,  J.  W.  (2007). Qualitative  Inquiry  and  Reseach  Design:  Choosing  Among  Five Approaches . Thousand Oaks: Sage Publications.
David, C., Collins, D., & Winfield, N. (2020). New ‘normal’: Countries worldwide slowly get back  to  business  amid  coronavirus.  Retrieved  June  2,  2020,  from https://globalnews.ca/news/6962652/coronavirus-new-normal-countries-reopen/
Fang, Ja., Weedon, A., & Handley, E. (2020). Coronavirus COVID-19’s Wuhan Lockdown: A Month On.
Frank, L. K. (1944). What Is Social Order? American Journal of Sociology , 49 (5), 470–477. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2770484
Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World . New Jersey:
Princeton University Press.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Peta Sebaran COVID-19 . Jakarta. Retrieved from https://covid19.go.id/peta-sebaran
Gunia, A. (2020). Will the Coronavirus Ever Go Away? Here’s What One of the WHO’s Top Experts  Thinks.  Retrieved  June  2,  2020,  from  https://time.com/5805368/will- coronavirus-go-away-world-health-organization/
Hakim, R. N. (2020a). Kepala Bappenas Sebut Syarat “New Normal” Tak Hanya Turunnya
Penularan Covid-19. Retrieved June 2, 2020, from https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/00160071/kepala-bappenas-sebut- syarat-new-normal-tak-hanya-turunnya-penularan-covid
Hakim,  R.  N.  (2020b).  Saat  Pemerintah  Persiapkan  Fase  New  Normal  di  Tengah  Pandemi
Covid-19. Retrieved June 1, 2020, from
https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/08141631/saat-pemerintah-persiapkan- fase-new-normal-di-tengah-pandemi-covid-19
Hayati, A., & Yuswandi, H. (2019). Pola Hubungan Ketetanggaan di Masyarakat Urban: Studi Kasus di Kampung Osing, Jember. E-Sospol , VI (1), 14–20.
Keogh, B. (2020). Coronavirus Weekly: Balancing a ‘new normal’ While Keeping COVID-19 in  Check.  Retrieved  June  2,  2020,  from  https://theconversation.com/coronavirus- weekly-balancing-a-new-normal-while-keeping-covid-19-in-check-138577
Kusumadewi,  L.  R.  (2010).  Kembalinya  Subyek:  Sosiologi  Memaknai  Kembali Multikulturalisme. Masyarakat: Jurnal Sosiologi , 15 (2), 61–84.
Munir, M. (2015). Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. Jurnal Filsafat , 25 (1), 1–31.
Mustafa, H. (2011). Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 7 (2), 143–156.
Nawawi, H. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gajah Mada Press.
Prasetya, E. (2020). Dampak Covid-19 Sangat Dirasakan Masyarakat, Apalagi Diberlakukan PSBB.  Retrieved  May  31,  2020,  from  https://www.merdeka.com/peristiwa/dampak- covid-19-sangat-dirasakan-masyarakat-apalagi-diberlakukan-psbb.html
Pratama,  K.  R.  (2020).  Pasar  Tanah  Abang  Disesaki  Warga  di  Tengah  PSBB,  Satpol  PP
Kewalahan. Retrieved May 31, 2020, from https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/18/20344461/pasar-tanah-abang- disesaki-warga-di-tengah-psbb-satpol-pp-kewalahan
Sari,  N.  (2020).  Kini  Ada  273  Pedagang  di  43  Pasar  Jakarta  Positif  Covid-19,  Berikut
Daftarnya. Retrieved July 15, 2020, from
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/14/06191141/kini-ada-273-pedagang- di-43-pasar-jakarta-positif-covid-19-berikut?page=all
Setyanto,  B.  N.  (2011). Hubungan  Antara  Komitmen,  Kepemimpinan  Dan  Kesejahteraan Terhadap  Fraud  Dalam  Manajemen  Pendidikan  Di  Blpt  Yogyakarta .  Universitas Negeri Yogyakarta.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Syambudi,  I.  (2020).  Di  Balik  Penolakan  Muhammadiyah  terhadap  New  Normal  Jokowi. Retrieved  June  1,  2020,  from  https://tirto.id/di-balik-penolakan-muhammadiyah- terhadap-new-normal-jokowi-fDEn
Tachjan.  (2008). Implementasi  Kebijakan  Publik .  Bandung:  AIPI  Bandung-Puslit  KP2W Lemlit UNPAD.
Tamara,  R.  M.  (2016).  Peranan  Lingkungan  Sosial  Terhadap  Pembentukan  Sikap  Peduli Lingkungan  Peserta  Didik  Di  Sma  Negeri  Kabupaten  Cianjur. Jurnal  Pendidikan Geografi , 16 (1), 44–55.
Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo.
World  Health  Organization.  (2020). Statement  –  Transition  to  a  ‘new  normal’  during  the
COVID-19 pandemic must be guided by public health principles . Jenewa. Retrieved from http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid- 19/statements/statement-transition-to-a-new-normal-during-the-covid-19-pandemic- must-be-guided-by-public-health-principles
Yigibalom, L. (2013). Peranan Interaksi Anggota Keluarga Dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi  Kehidupan  Keluarga  Di  Desa  Kumuluk  Kecamatan  Tiom  Kabupaten Lanny Jaya. Acta Diurna Komunikasi , 2 (4).