Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara e-ISSN : 2621-4105

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama

## Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia indahsrimuthmainnah2@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  pengaruh  hukum  Islam  terhadap  pemerataan pembagian  warisan  di  antara  ahli  waris  dari  latar  belakang  agama  yang  berbeda  di  Kecamatan Batang Serangan. Selain itu, juga untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap ahli waris yang berbeda agama di Kecamatan Batang Serangan. Dalam konteks hukum waris Islam, penting untuk dicatat  bahwa  tidak  semua  ahli  waris  berhak  menerima  warisan  karena  ketentuan-ketentuan tertentu yang ada dalam kerangka hukum ini. Ketentuan ini menjadi alasan yang dapat mencegah ahli  waris  tertentu  untuk  mendapatkan  bagian  yang  sah  dari  warisan.  Penelitian  tersebut memegang  kepentingan  akademik  yang  signifikan  sebagai  sumber  berharga  untuk  menyelidiki refleksi  hukum  Islam  tentang  pemerataan  warisan  di  antara  ahli  waris  yang  berasal  dari  latar belakang  agama  yang  berbeda.  Pendekatan  penelitian  kualitatif  meliputi  penggunaan  observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat perbedaan agama antara penganut muwarrit dan penganut penghentian. Menurut prinsip- prinsip Islam, orang yang bukan pemeluk agama Islam tidak dapat berpindah agama Islam, begitu pula  orang  Islam  tidak  dapat  berpindah  agama  kepada  orang  yang  tidak  mengikuti  Islam,  baik melalui  ikatan  keluarga  atau  hubungan  perkawinan.  Pembagian  warisan  yang  adil  tidak  sesuai dengan  ketentuan  syariat.  Persepsi  masyarakat  kecamatan  batang  serangan  tentang  hak  waris individu  dari  beragam  latar  belakang  agama  selama  proses  pembagian  warisan  di  Kecamatan Batang  Serangan,  disepakati  dengan  suara  bulat  bahwa  satu-satunya  pilihan  yang  bisa  dilakukan adalah  pemerataan.  Tidak  ada  masalah  yang  muncul  selama  proses  pembagian,  terlepas  dari apakah  anak  laki-laki  tersebut  meminta  porsi  yang  lebih  besar  atau  kami  menuntut  bagian  yang sama. Akibatnya, wasiat segera dibagi rata di antara penerima manfaat.
Keywords: Ahli Waris; Beda Agama; Hukum Islam Warisan

## Abstract
In  the  context  of  Islamic  inheritance  law,  it  is  important  to  note  that  not  all  heirs  are  entitled  to receive  inheritance  due  to  certain  stipulations  that  exist  within  this  legal  framework.  These stipulations  serve  as  reasons  that  may  prevent  certain  heirs  from  gaining  their  rightful  share  of inheritance. The objective of this study is to examine the influence of Islamic law on the equitable allocation of inheritance among heirs from diverse religious backgrounds in the Batang Serangan District. Additionally, it seeks to ascertain the societal perception of heirs from different religions within  the  Batang  Serangan  District.  The  research  in  question  holds  significant  academic importance as a valuable resource for investigating the reflection of Islamic law on the equitable distribution  of  inheritance  among  heirs  belonging  to  diverse  religious  backgrounds.  Qualitative research approaches encompass the utilisation of observation, interviews, and document studies. The  results  obtained  in  the  study  are  as  follows:  There  exist  religious  disparities  between  the adherents  of  muwarrit  and  those  who  espouse  cessation.  According  to  Islamic  principles, individuals who are not adherents of the Islamic faith cannot convert Muslims, nor can Muslims convert individuals who do not follow Islam, either through familial ties or marital relationships. The  equitable  distribution  of  inheritance  is  not  in  alignment  with  the  stipulations  of  the  Shari'a. The perceptions of the community in Batang Serangan District Regarding the inheritance rights of individuals from diverse religious backgrounds during the process of dividing the legacy in Batang Serangan  District,  it  was  unanimously  determined  that  an equal distribution  was  the only  viable option. No issues arose during the distribution process, regardless of whether the sons requested a larger portion or we insisted on an equal share. Consequently, the bequest was promptly divided evenly among the beneficiaries.
Keywords :  Heirs; Different Religions; Inheritance Islamic Law
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023

## 1. PENDAHULUAN
Alokasi warisan sangat penting dalam kerangka hukum Islam. Hukum Islam mencakup  peraturan  yang  berbeda  yang  berkaitan  dengan  pembagian  warisan, terutama  dalam  kasus  yang  melibatkan  ahli  waris  yang  menganut  keyakinan agama  yang  berbeda.  Pembagian  harta  waris  dalam  Islam  menganut  asas pemerataan dan berada dalam kaidah hukum Islam yang dikenal dengan syariat.
Dalam  konteks  pembagian  warisan,  terlihat  bahwa  individu  yang  berasal dari  latar  belakang  agama  yang  berbeda  tidak  dapat  menerima  pembagian langsung  dari  harta  warisan.  Namun  demikian,  ada  kasus  di  mana  ahli  waris muslim  mungkin  memiliki  keturunan  yang  tidak  mengidentifikasi  diri  sebagai muslim.  Dalam  skenario  saat  ini,  ada  banyak  jalan  potensial  bagi  ahli  waris muslim  untuk  mengalokasikan  sebagian  dari  warisan  mereka  kepada  keturunan non muslim melalui instrumen wasiat, meskipun tunduk pada batasan tertentu.
Dalam  konteks  pembagian  warisan,  ahli  waris  umumnya  digolongkan  ke dalam  dua  kategori  yang  berbeda:  ahli  waris  yang  memiliki  kemampuan  untuk menghambat  atau  merintangi  proses  pewarisan,  dan  ahli  waris  yang  dengan sendirinya terhalang atau terhalang untuk menerima bagian hak warisnya dari ahli waris  lain. 1 Meskipun  ada  laki-laki  dalam  kelompok  ini,  namun  perempuan  rata- rata dianggap memiliki status ahli waris. 2
Konsekuensinya,  ketika  syariat  Islam  diberlakukan  dan  harta  kaum muslimin  dibagi-bagi  dari  harta  orang  kafir,  harta  pusaka  Abu  Thalib  tetap dipegang  oleh  Aqil.  Ini  karena  Aqil  adalah  pewaris  Abu  Thalib.  Ketika  Aqil memutuskan  untuk  menjual  seluruh  harta  warisannya,  Rasulullah  SAW memberikan nasihat  sebagai  berikut: "Muslim tidak mewarisi  orang kafir, begitu pula  sebaliknya". 3 Ada  beberapa  aliran  pemikiran  yang  berbeda  dalam menentukan apa yang diputuskan oleh Nabi SAW.
Sebagaimana penelitian Iwan 4 mengkaji isu hukum perbedaan peralihan hak tanah kewarisan terhadap ahli waris beda agama dalam hukum perdata dan hukum Islam. Sulitnya tantangan seputar pengalihan hak milik karena pewarisan bagi ahli waris  yang  berbeda  agama  disebabkan  oleh  tidak  adanya  payung  hukum  yang jelas  serta  adanya  perbedaan  pandangan  mengenai  hal  tersebut.  Ahli  waris  non muslim tidak boleh memperoleh hak atas tanah dari ahli waris muslim yang telah meninggal  dunia  menurut  aturan  waris  Islam.  Di  sisi  lain,  topik  seperti  ini  tidak tercakup  dalam  hukum  perdata  (BW).  Berdasarkan  temuan  penelitian  ini,  upaya
1 A Anshari, “Pengabaian Hak Waris Ayah Dan Ibu Pada Pelaksanaam Pembagian Warisan Di Kota Besi  Kecamatan  Kota  Besi  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  (Doctoral  Dissertation,  IAIN  Palangka  Raya)” (IAIN Palangka Raya, 2019).
2 K  Sirin,  “Analisis  Pendekatan  Teks  Dan  Konteks  Dalam  Penentuan  Pembagian  Waris  Islam,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 2 (2013): 68–78.
3 A.  I  Hamzani, Hukum  Islam:  Dalam Sistem  Hukum  Di  Indonesia (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2012).
4 Iwan  Permadi,  “Pemeliharaan  Hak  Atas  Tanah  Warisan  Terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama DalamPerspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam,” IUS:  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum 8,  no.  1  (2023): 149–67.
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara e-ISSN : 2621-4105
untuk  mewujudkan  keadilan  dan  kemaslahatan  melalui  pengertian  kepastian hukum  bagi  ahli  waris  yang  beragama  banyak  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  konsep  wasiat  wajib.  Ini  adalah  sesuatu  yang  bisa  dilakukan. Gagasan ini sangat relevan dengan realisasi hak atas tanah warisan bagi ahli waris yang  haknya  tidak  dapat  diakomodasi  karena  perbedaan  agama.  Hal  ini  dapat dicapai  dengan  memberikan  konsep  keadilan,  persamaan  hak,  dan  kesejahteraan bagi setiap warga negara yang didahulukan dalam proses pengambilan keputusan.
Penelitian  oleh  Alwin 5 menyatakan  bahwa  Di  Gampoeng  Sungai  Lueng, warisan dibagi  dengan  cara  yang jauh berbeda dengan praktik standar di seluruh wilayah.  Tidak  hanya  aturan  waris  yang  dijelaskan  dalam  Islam  berbeda  dengan tradisi  lain,  tetapi  juga  ada  sistem  penantian  yang  panjang  yang  sering mengakibatkan  ahli  waris  meninggal  sebelum  waktunya.  Temuan  penelitian  ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pembagian harta warisan di Desa Sungai Lueng  adalah  adil  dan  merata  bagi  semua  ahli  waris,  tidak  memandang  jenis kelamin  atau  hubungan  dengan  yang  meninggal.  Hal  ini  dicapai  dengan  diskusi dan  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak.  Kedua,  menunggu  semua  ahli  waris untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  diskusi  yang  sedang  berlangsung  menyebabkan keterlambatan yang dialami dalam proses pembagian warisan.
Dan dalam hasil penelitian oleh Zuhra 6 bahwa dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah mengungkapkan cara membagi harta warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dengan ketentuan bahwa ahli waris laki-laki mendapat dua kali lipat dari ahli waris perempuan. Dan jenis pembagian aset ini dikenal sebagai distribusi rasio 2:1 (secara harfiah berarti "dua banding satu"). Tampaknya, pada awalnya  tersipu,  seolah-olah  hak  waris  perempuan  tunduk  pada  diskriminasi, mengingat  rasio  satu  orang  dengan  orang  lain  adalah  standar  yang  digunakan orang untuk menilai keadilan. Namun setelah ditelusuri dengan seksama, ternyata ayat  an-Nisa  ini  tidak  hanya  menjelaskan  tentang  qadar  yang  lebih  banyak dibagikan  laki-laki  daripada  perempuan,  tetapi  juga  menyatakan  bahwa  ada revolusi  yang  dipimpin  oleh  perempuan  dalam  hal  uang.  Apa  yang  pada  zaman jahiliyah  merupakan  warisan  dan  tidak  mendapatkan  warisan  sama  sekali,  kini memiliki hak yang sama dengan laki-laki, menjadi orang yang menerima warisan. Jahiliyah  adalah  masa  dimana  perempuan  tidak  memiliki  hak  apapun.  Dan keadilan  dalam  Islam  tidak  didasarkan  pada  kesetaraan  melainkan  pada kerukunan.
Menurut temuan dari beberapa studi tersebut, perbedaan utama terletak pada topik  yang  sedang  dibahas;  Misalnya,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji
5 Muhammad Alwin Abdillah and M. Anzaikhan, “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam(Studi  Kasus  Di  Desa  Sungai  Lueng,  Kecamatan  Langsa  Timur,  Kota  Langsa),” Al-Qadha:  Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 9, no. 1 (2022): 285–305,
https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134.
6 Abdul Wahab Khalaf, “Abdul Wahab Khalaf, Terj. Masdar Helmy, Ilmu Ushul Al-Fiqh , (Bandung:
Gema Risalah Press, 1996), Hlm. 111 1 59,” 2019, 59–81, https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/4134/2143.
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara e-ISSN : 2621-4105
gambaran umum hukum Islam tentang pembagian warisan yang adil di antara para ahli  waris  yang  termasuk  dalam  kategori  individu  yang  tidak  berhak  menerima warisan karena perbedaan keyakinan para ahli waris.
Di  zaman  modern  ini,  pewarisan  dari  berbagai  agama  merupakan  praktik pewarisan yang sangat rumit. Apalagi jika yang berhak menerima warisan adalah orang Islam dari orang tua atau kerabatnya yang masih kafir atau non muslim. Hal tersebut  terjadi  di  beberapa  lokasi  di  Indonesia,  salah  satunya  di  Kecamatan Batang  Serangan.  Subjek  yang  akan  ditelaah  dalam  penelitian  ini  adalah pembagian harta peninggalan pada ahli waris  yang berbeda agama di Kecamatan Batang  Serangan.  Hal  ini  karena  sudah  ada  kesulitan  dan  kerancuan  hukum tentang  pembagian  harta  peninggalan  bagi  ahli  waris  yang  berbeda  agama  di Kecamatan  Batang  Serangan. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji pengaruh  hukum  Islam  terhadap  pemerataan  pembagian  warisan  di  antara  ahli waris dari latar belakang agama yang berbeda di Kecamatan Batang Serangan.

## 2. METODE
Mengenai  kasus  pelaksanaan  pembagian  harta  waris  yang  sama  bagi  ahli waris  yang  berbeda  agama  di  Kabupaten  Langkat,  metode  penulisan  artikel  ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini melihat kedudukan ahli waris dan bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan  pembagian  harta  waris yang  sama  bagi  ahli  waris  yang  berbeda  agama  di  Kabupaten  Langkat.  Secara khusus,  metode  ini  menitikberatkan  pada  kasus  penerapan  pemerataan  warisan bagi  ahli  waris  yang  berbeda  agama  di  Kabupaten  Langkat.  Artikel  ini  adalah artikel  yuridis  empiris,  artinya  dilakukan  dengan  menggunakan  informasi  yang diterima di  lapangan dari  objek  yang diteliti, juga dikenal sebagai  informan atau responden,  dan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  seperti  observasi, wawancara, dan sebagainya sebagai sumber data utama. 7 Teknik pengolahan data yang  diperoleh  selama  penelitian  dan  mengubahnya  menjadi  informasi  dengan karakteristik penelitian disebut analisis data, dan digunakan dalam penelitian ini. Tujuan  dari  analisis  data  adalah  untuk  membuat  data  mudah  dipahami  dan berguna untuk menemukan solusi untuk masalah penelitian. 8
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata
Hukum  waris  adalah  salah  satu  ibadah  muamalah,  yang  diartikan  sebagai ibadah  yang  dilakukan  dengan  niat  yang  jelas  untuk  mendapatkan  ridha  Allah SWT.  Penerapan  hukum  waris  dalam  sistem  hukum  Islam  merupakan  salah  satu bentuk ibadah. Al-Qur'an dan Hadits yang keduanya merupakan kumpulan sabda
7 G. A. J Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T & Rantung, Metodologi Penelitian Ilmiah (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).
8 M Ramdhan, Metode Penelitian (Medan: Cipta Media Nusantara, 2021).
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
dan  petunjuk  Nabi  Muhammad,  keduanya  harus  diikuti  agar  ibadah  dapat dilaksanakan dengan benar. 9
Demikian Allah ﷻ berfirman :
ْ مُكَل َو ُْف صِن اَم َْك َرَت ْ مُكُجا َو  زَأ ْ نِإ ْ مَل ْ نُكَي ْ نُهَل ْ دَل َو ْ نِإَف َْناَك ْ نُهَل ْ دَل َو ُْمُكَلَف ُْعُب ُّرلا ا مِم َْن ك َرَت ْ نِم ِْد عَب ْ ة ي ِص َو َْني ِصوُي اَهِب ْ وَأ ْ ن يَد ْ نُهَل َو ُْعُب ُّرلا ا مِم ْ مُت ك َرَت ْ نِإ ْ مَل ْ نُكَي ْ مُكَل ْ دَل َو ْ نِإَف َْناَك ْ مُكَل ْ دَل َو ْ نُهَلَف ُْنُمُّثلا ا مِم ْ مُت ك َرَت ْ ن ِم ِْد عَب ْ ة ي ِص َو َْنوُصوُت اَهِب ْ وَأ ْ ن يَد ْ نِإ َو َْناَك ْ لُج َر ُْث َروُي ْ ةَل َلََك ِْوَأ ْ ةَأ َر ما ُْهَل َو ْ خَأ ْ وَأ ْ ت خُأ ْ ِلُكِلَف ْ د ِحا َو اَمُه نِم ُْسُدُّسلا ْ نِإَف اوُناَك َْرَث كَأ ْ نِم َْكِلَذ ْ مُهَف ُْءاَك َرُش يِف ِْثُلُّثلا ْ نِم ِْد عَب ْ ة ي ِص َو ىَصوُي اَهِب ْ وَأ ْ ن يَد َْر يَغ ْ  راَضُم ْ ة ي ِص َو َْنِم ِْ اللَ ُْ اللَ َو ْ ميِلَع ْ ميِلَح
Artinya  :  Dan  bagianmu  (suami-suami)  adalah  seperdua  dari  harta  yang ditinggalkan  oleh  istri-istrimu,  jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  Jika  mereka (istri-istrimu)  itu  mempunyai  anak,  maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta yang  ditinggalkannya  setelah  (dipenuhi)  wasiat  yang  mereka  buat  atau  (dan setelah  dibayar)  utangnya.  Para  istri  memperoleh  seperempat  harta  yang  kamu tinggalkan jika kamu  tidak mempunyai  anak. Jika kamu  mempunyai anak, maka para  istri  memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan  (setelah dipenuhi) wasiat  yang kamu buat  atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak,  tetapi  mempunyai  seorang  saudara  laki-laki (seibu)  atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu),  maka  bagi  masing-masing  dari kedua  jenis  saudara  itu  seperenam  harta.   Tetapi   jika   saudara-saudara  seibu  itu lebih  dari  seorang,  maka  mereka  bersama-sama  dalam  bagian  yang  sepertiga, setelah  (dipenuhi  wasiat)  yang  dibuatnya  atau  (dan  setelah  dibayar)  utangnya dengan  tidak  menyusahkan  (kepada  ahli  waris).  Demikianlah  ketentuan  Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS An Nisaa’ : 12) .
Ayat ini memuat beberapa ketentuan hukum mengenai pembagian warisan, antara lain sebagai berikut:
Pertama,  pasangan  dari  orang  yang  meninggal  berhak  atas  setengah  dari warisan jika orang yang meninggal tidak memiliki anak, seperempat dari warisan jika  orang  yang  meninggal  memiliki  anak,  dan  seterusnya  untuk  setiap  generasi cucu  dari  garis  anak  laki-laki.  Kedua,  jika  orang  yang  meninggal  tidak  memiliki anak,  istri  orang  yang  meninggal  berhak  atas  seperempat  bagian  dari  harta warisan.  Jika  orang  yang  meninggal  memang  mempunyai  anak,  istri  orang  yang meninggal  itu  berhak  atas  seperdelapan  bagian  harta  warisan.  Jika  almarhum memiliki  cucu  dari  garis  laki-laki,  istri  berhak  atas  seperdelapan  bagian  dari warisan. Ketiga, penjelasan kalalah, yaitu seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai ahli waris laki-laki dari atas (ayah atau kakeknya) dan tidak  mempunyai  ahli  waris  dari  bawah  (anak  atau  cucunya),  tetapi  mereka memiliki  kerabat  dari  pihak  ibunya.  Jika  hanya  ada  satu  saudara  kandung  dalam keluarga, tanpa memandang jenis kelamin, orang tersebut berhak atas seperenam bagian.  Selain  itu,  jika  ada  lebih  dari  satu  orang,  setiap  individu  menerima
9 K Komari, “Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 3 (2012): 463–86.
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara e-ISSN : 2621-4105
sepertiga  dari  jumlah  keseluruhan,  laki-laki  dan  perempuan  menerima  bagian yang  sama.  Keempat,  anjuran  untuk  melaksanakan  keinginan  orang  yang  telah meninggal  yang  wasiatnya  tidak  terlaksana  sebelum  harta  peninggalannya dibagikan.  Kelima,  larangan  menimbulkan  kerusakan  dengan  wasiat,  seperti wasiat yang mencoba untuk mencegah ahli waris tertentu dari mewarisi atau yang memihak  beberapa  ahli  waris  atas  yang  lain  dalam  pembagian  harta  setelah kematian orang yang meninggal.
Rasulullah ﷺ juga bersabda :
َا  َر ِثَُ  َُِْسَِْس ُ  َثَِاَِس ُ  َاُ ََ  َثَِاَِس ُ ُِْسَِْس ُ
Artinya: “Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim). 10
Berdasarkan  hadits  di  atas,  semua  ulama  mazhab  sepakat  bahwa  orang muslim  dan  orang  non  muslim  tidak  saling  mewarisi.  Akan  tetapi,  tetap  ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris dari orang  non  muslim.  Sebaliknya,  orang  non-muslim  tidak  dapat  menerima  waris dari orang Islam. Pendapat tersebut disandarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh  Mu’adz  bin  Jabal  r.a. 11 Perbedaan  agama  di  sini  juga  termasuk  orang  yang murtad (keluar dari Islam). Menurut pendapat mazhab empat, orang murtad tidak berhak atas waris, baik  murtadnya dari fitrah maupun dari millah , kecuali bila ia bertobat  sebelum  dilakukan  pembagian  harta  warisan.  Murtad  dari  agama  fitrah yang dimaksud  di  sini ialah bila seseorang dilahirkan sebagai  muslim, kemudian murtad  dari  agama  Islam.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  murtad  dari  millah ialah seseorang dilahirkan kafir, lalu menjadi muslim, kemudian dia kembali lagi pada kepercayaan atau agama lamanya. 12
Prinsip-prinsip pewarisan, syarat dan rukun pewarisan, serta klasifikasi ahli waris  berdasarkan  hak,  kewajiban,  dan  hambatan  yang  harus  diatasi  oleh  ahli waris untuk  menerima  warisan, semuanya diambil  dari  ayat-ayat Alquran, hadits Nabi  Muhammad,  dan ijtihad .  Hukum  Islam  memberikan  pengaturan  pewarisan kepada  para  penganutnya  berdasarkan  asas,  syarat,  dan  rukun  tersebut,  dan  juga mengklasifikasikan  ahli  waris  berdasarkan  hak,  kewajiban,  dan  hambatan tersebut. 13 Hukum  waris  Islam  didasarkan  pada  beberapa  prinsip,  beberapa  di antaranya adalah sebagai berikut: 14
10 Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari dan Muslim, “Kitab Faraidh”, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 424
11 Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Mawaris. Cetakan Ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2009. Hlm 117 12 Muhammad  Jawad  Mughniyah,  Fiqh  Lima  Mazhab;  Ja’fari,  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i, Hambali, Terj. Masykur, dkk., Cetakan ke-21, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm 542.
13 Gisca  Nur  Assyafira,  “Waris  Berdasarkan  Hukum  Islam  Di  Indonesia,” Hukum  Islam Dan Pranata Sosial Islam 08, no. 01 (2020): 68–86.
14 Wati,  Rahmi  Ria and Zulfikar,  Muhamad .2018. Hukum  Waris  (Berdasarkan  Sistem Perdata Baratdan Kompilasi Hukum Islam). Gunung Pesagi, Bandar Lampung.
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara e-ISSN : 2621-4105
Pertama, prinsip ijbari menyatakan bahwa harta orang yang telah meninggal dunia segera dialihkan kepada orang lain yang masih hidup. Inilah yang dimaksud dengan  frasa  "berlaku  secara  otomatis".  Penerapan  konsep ijbari dalam  hukum waris Islam menunjukkan bahwa peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlangsung secara otomatis sesuai dengan kehendak Allah, tanpa  bersandar  pada  kehendak  penerus  atau  ahli  waris.  Hal  ini  karena ijbari menyatakan bahwa harta itu milik Allah. Pentingnya konsep ijbari dalam hukum waris  Islam,  meskipun  tidak  dalam  arti  membebani  ahli  waris  secara  berlebihan. Bukan  tanggung  jawab  ahli  waris  untuk  melunasi  semua  kewajiban  ahli  waris, meskipun  hutang  ahli  waris  lebih  tinggi  dari  warisan  yang  ditinggalkannya. Warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris adalah satu-satunya benda  yang dapat digunakan  untuk  melunasi  hutang,  tidak  peduli  berapa  banyak  hutang  yang dimiliki ahli waris.
Kedua, prinsip individual ketika kita berbicara tentang prinsip individu, kita merujuk  pada  gagasan  bahwa  warisan  dapat  dibagi  di  antara  ahli  waris  yang berbeda  sehingga  masing-masing  dari  mereka  dapat  memiliki  bagian  mereka sendiri dari properti itu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ahli waris berhak atas sebagian harta warisan yang diperolehnya tanpa dibatasi oleh ahli waris yang lain dengan cara apapun. Surat An-Nisa'ayat 7 Al-Qur'an memuat ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang berkenaan dengan konsep hukum waris Islam individual. Ketentuan  tersebut  pada  intinya  menyatakan  bahwa  setiap  orang,  tanpa memandang  jenis  kelamin,  berhak  menerima  warisan  dari  orang  tuanya  atau kerabat terdekat lainnya.
Ketiga,  prinsip  bilateral baik  laki-laki  maupun  perempuan  dapat  mewarisi dari kedua sisi garis kekerabatan, yaitu dari kerabat laki-laki dan juga dari kerabat perempuan,  menurut  asas  bilateral.  Inilah  yang  ditunjukkan  dengan  istilah  "garis kerabat".  Dalam  pengertian  yang  paling  ketat,  jenis  kelamin  seseorang  tidak mempengaruhi  kemampuannya  untuk  mewarisi  atau  diwarisi  oleh  orang  lain. Konsep  bilateral  yang  termasuk  dalam  hukum  waris  Islam  ini  banyak  diperjelas dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Secara umum, Al-Qur'an An- Nisa ayat 7 -Nisa' lebih menekankan prinsip bilateral, sedangkan ayat 11,12, dan 176 menjelaskan lebih lanjut siapa yang berhak mewarisi dan berapa bagian yang menjadi haknya.
Keempat, prinsip kewarisan hanya karena kematian menurut aturan hukum waris  Islam,  pengalihan  harta  seseorang  kepada  orang  lain  dengan  hak  waris hanya dapat  terjadi ketika pemilik asli dari harta  tersebut  telah meninggal dunia. Akibatnya, tidak akan ada pembagian warisan asalkan ahli waris masih ada untuk menikmatinya.  Menurut  hukum  waris  Islam,  subjek  pewarisan  tidak  mencakup salah satu cara di mana harta dapat dipindahkan dari seseorang selama dia masih hidup, terlepas dari apakah pemindahan itu langsung atau tidak langsung.
Syarat  dalam  pembagian  warisan  ada  tiga.  Pertama  ialah  matinya  pewaris ( muwārits ), baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal, seperti
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara e-ISSN : 2621-4105
orang  hilang  ( mafqud ).  Kedua  ialah  adanya  ahli  waris  yang  hidup  pada  waktu pewaris  meninggal  dunia,  baik  dengan  nyata  maupun  oleh  hukum  dinyatakan meninggal.  Ketiga  ialah  mengetahui  sebab-sebab  yang  mengikat  ahli  waris dengan si mayyit, seperti garis kerabat, perkawinan dan perwalian. 15
Dalam hal matinya pewaris dan ahli waris yang merupakan rukun dan syarat mutlak  harus  dipenuhi  dalam  pembagian  warisan,  para  ulama  membedakan kematian  mereka  ke  dalam  tiga  macam. 16 Pertama,  mati haqiqy (sejati),  yaitu kematian  yang  dapat  disaksikan  oleh  panca  indera  atau  ketika  ahli  medis menyatakan bahwa seseorang sudah tidak lagi bernyawa, dimana unsur kehidupan sudah  lepas  dari  jasad  seseorang.  Kedua,  mati hukmy (menurut  putusan  hakim), yaitu seseorang yang oleh hakim ditetapkan telah meninggal dunia meski jasadnya tidak  ditemukan.  Seperti  seorang  hakim  menetapkan  kematian  si mafqud, orang yang  tidak  diketahui  kabar  beritanya,  tidak  dikenal  domisilinya,  dan  tidak  pula diketahui hidup atau matinya. Ketiga, mati taqdiry (menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat. Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal.
Dalam  hal  pewarisan,  hukum  Islam  menawarkan  aturan  dan  regulasi  yang sangat  adil  dan  tertata  dengan  baik.  Setiap  orang,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  telah  menetapkan  haknya  yang  sah  atas  harta  bendanya. 17 Ada  juga ketentuan  dalam  hukum  Islam  tentang  hak  mewariskan  harta  seseorang  kepada ahli warisnya setelah kematian. Ahli  waris ini mungkin  berasal  dari kerabat  atau silsilah orang yang meninggal, dan mereka bisa dari jenis kelamin apa pun. 18

## 3.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Setelah almarhum, warisan akan dibagikan. Oleh karena itu, dia tidak harus menunggu pembagian warisan jika dialihkan kepada orang lain setelah orang yang meninggal  meninggal  dunia.  Karena  dia  mempunyai  hak  yang  sah  untuk mendapatkan  apa  yang  telah  dipindahkan  dari  orang  mati,  meskipun  hartanya belum  dibubarkan. 19 Al-Bukhari  tidak mentkahrij riwayat  Malik,  sedangkan  Ibnu Shalah  telah  memasukkan  riwayat  tersebut  dalam  kitabnya Ulumul  Hadits ,  yaitu ia  memasukkannya  ke  dalam  contoh-contoh  hadits  Munkar.  Tapi  fakta  itu dikritisi, seperti yang dijelaskan Syekh kita dalam buku An Nukat . 20
Dalam al-Maghazi, peribahasa "Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir" disebutkan  di  dua  tempat  berbeda  dengan  menggunakan  kata lafazh ,  yang
15 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Hukum Waris, hlm. 28-30.
16 Otje  Salman  dan  Mustofa  Haffas,  Hukum  Waris  Islam,  Cetakan  ke-2,  (Bandung:  PT Refika Aditama, 2006) hlm. 5.
17 Yulies  Tiena  Masrini,  “Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  MelaluiPendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak,” USM Law Review 5, no. 2 (2022): 539–52.
18 S. D Suwarna, “Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia,” Jurnal Syariah Hukum Islam 1, no. 2 (2018): 93–107.
19 Ganindha  Hamidah,  S.,  Suwardiyati,  R.,  Rohmah,  S.,  Chanifah,  N.,  Hidayat,  F., Hukum  Waris Islam (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021).
20 Permadi,  “Pemeliharaan  Hak  Atas  Tanah  Warisan  Terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama DalamPerspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara e-ISSN : 2621-4105
diterjemahkan menjadi "beriman". Bukan sesuatu yang boleh diwariskan bersama oleh  dua  orang  yang  berbeda  keyakinan,  menurut An  Nasai  men  takhrij dari riwayat Husyaim dari Az Zuhri dengan lafazhnya. 21 Ini adalah pendapat al Awza'i, tetapi  dia  terlalu  jauh  ketika  mengatakan  bahwa  satu  kelompok  sekte  tertentu dalam  satu  agama  tidak  mewarisi  dari  kelompok  sekte  lain  dalam  agama  itu. Misalnya, sekte Ya'qubiyah dan sekte Mulkiyah adalah contoh dari sekte tersebut. Informasi ini diriwayatkan dari sejumlah ulama warga Madinah dan Basra. Setiap kelompok kafir dianggap satu agama.
Mereka  juga  mendasarkan  pandangannya  pada  firman  yang  difirmankan oleh Allah, yang menyatakan, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah  apa  yang  kamu  sembah."  Al  Qurtubi  juga  mengklaim  hal  ini  dari mereka. Tanggapan yang benar adalah bahwa orang-orang kafir dari suku Quraisy yang menyembah berhala adalah sasaran dari seruan  yang dibuat dalam ayat  ini. Adapun tanggapan mereka terhadap hadits yang berbunyi, “Penganut dua agama tidak saling mewarisi”, yang dimaksud di sini adalah agama kafir dengan agama Islam.  Maka  jawabannya  adalah,  jika  sahih  dalam  hadits  Usamah,  kemudian tertolak dalam hadits lain, maka sabda Nabi SAW yang bersabda, "Tidak seorang mu'min mewarisi seorang muslim."
Dengan  menggunakan  hadits  hari  minggu  sebagai  bukti,  dia  berargumen bahwa  pembacaan  Alquran  yang  luas  harus  diizinkan.  Penalarannya  didasarkan pada  kenyataan  bahwa  firman  Allah  yang  berbunyi,  “Allah  memerintahkanmu tentang  pembagian  harta  warisan  untuk  anak-anakmu,”  dikenal  luas  dan  berlaku untuk  semua  anak  laki-laki.  Menurut  Hadits  yang  ditunjukkan  sebelumnya,  ayat ini menunjukkan bahwa seorang anak yang kafir harus dibebaskan dari menerima warisan  dari  seorang  muslim,  sebagaimana  Hadis  ini  telah  disampaikan sebelumnya. Akan tetapi, disebutkan bahwa larangan itu terjadi berdasarkan ijma , dan khabar ahad menyatakan bahwa jika ijma itu sesuai dengannya, maka takhsis dilakukan dengan ijma, bukan hanya dengan khabar.
Di sisi lain, individu yang menentang komponen kedua dari sudut pandang tersebut berhak mendapat tanggapan. Jalan dasar periwayatan hadis di sini adalah qath'i (mutlak),  dan  substansi  penalaran  setiap  bagiannya  adalah dzanni, kata orang  (ulama)  yang  berakal.  Sedangkan  perkembangan  sejarah  hadits  khususnya dalam  hal  ini  adalah dzanni ,  substansi  dalilnya  adalah qath'i ,  dan  memastikan bahwa kedua aspek tersebut seimbang. Oleh karena itu, hadits tertentu dipandang lebih  otoritatif  mengingat  bahwa  penerapan  hadits  tertentu  memerlukan penggabungan dua premis ini, bukan sebaliknya. 22
21 Zaenal  Arifin  Muhammad  Agus  Presetyo,  Supriyadi,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  “Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana,” USM Law Review 4, no. 2 (2021): 905–18.
22 Pandu Dewanto, “Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan,” IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 5, no. 2 (2020): 303–23.
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023

## 3.3  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembagian  Warisan  Sama  Rata Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Menurut  ajaran  empat  Imam  Madzhab,  seorang  muslim  tidak  mungkin mewarisi  seorang  kafir,  dan  seorang  kafir  tidak  mungkin  mewarisi  seorang muslim. Hal  ini berdasarkan pendapat  beberapa ulama. Karena  Islam dan  agama lain  melarang  harta  warisan,  maka  menurut  Kitab  Fikih  Islam,  Wa  Adillatuhu, empat  ulama  Islam  mengatakan  bahwa  inilah  sebabnya  warisan  dilarang  dalam Islam. Ada perbedaan agama yang dapat dibuat antara mereka yang mewarisi dan muwarrit.  Muslim  tidak  dapat  mewarisi  non  muslim  dengan  darah  atau perkawinan,  dan  non  muslim  juga  tidak  dapat  mewarisi  muslim.  Syariat  tidak mengizinkan warisan dibagi rata di antara anggota keluarga; praktik ini dilarang. Dalam  surat  An  Nisa,  ayat  11,  dari  Al-Qur'an,  Allah  menyebutkan  fakta  bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua wanita.
Ahli  waris  dari  banyak  agama,  bersama  dengan  ahli  waris  menurut kesepakatan empat mazhab, dengan demikian termasuk dalam golongan ahli waris yang dilarang menerima warisan berdasarkan hadits.
.ملسملارفاكلالاو,رفاكلا ملسملا ثريلا
Orang  muslim  tidak  mewarisi  orang  kafir,  orang  kafir  tidak  mewarisi  orang Muslim.
Juga sabda Nabi :
ىتش نيتلم لهأ ثراوتيلا
Dua orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi.
Sebagai  akibat langsung  dari hal  ini,  aturan waris  Islam tidak mengizinkan pembagian  harta  yang  adil  dan  setara  di  antara  nenek  moyang  pemeluk  agama lain.  Karena  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  hak  yang  sama  untuk mewaris,  pembagian  masing-masing  warisan  ditetapkan  oleh Nash, khususnya surat  An  Nisa  ayat  11.  Selain  itu,  fakta  bahwa  dua  ahli  waris  yang  berbeda keyakinan  dimasukkan  dalam  daftar  ahli  waris  yang  tidak  berhak  mendapatkan harta juga menjadi faktor dalam keputusan tersebut. 23
Hal ini sejalan dengan kajian yang juga dilakukan oleh Fabian Susilo, yang hasilnya  mengungkapkan  bahwa  pembagian  harta  baik  keturunan  laki-laki maupun  perempuan  masih  merata,  meskipun  terdapat  perbedaan  dalam  agama. Penelitian serupa dilakukan oleh Nove Helwida, yang berkesimpulan bahwa Ibnu Taimiyah  membolehkan  umat  Islam  mewarisi  harta  dari  orang  kafir  tetapi  tidak mengizinkan  sebaliknya.  Sementara  Wahbah  Zuhaili  tidak  membiarkan  muslim dan  non  muslim  saling  mewarisi,  beberapa  komunitas  Islam  lainnya melakukannya.  Ibnu  Taimiyah  tidak  mengizinkannya  dengan  cara,  bentuk,  atau bentuk apa pun, namun dia membuat pengecualian untuk zimmi kafir tetapi bukan harbi kafir . Hal ini disebabkan bahwa 'illat melalui warisan dianggap bermanfaat, sedangkan halangan dianggap memusuhi.
23 A  Muhibbin,  M.,  &  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam:  Sebagai  Pembaruan  Hukum  Positif  Di Indonesia (Edisi Revisi) (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022).
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara e-ISSN : 2621-4105
Meskipun Wahbah Zuhaili tidak mengizinkan pewarisan mutlak dari agama lain,  Muslim  dan kafir tidak  saling  mewarisi.  Ini  termasuk  tidak  mewarisi  dari kalangan kafir harbi atau kafir zimmi , karena orang kafir dianggap musuh Islam.
Menurut  pandangan  Ibnu  Taimiyah,  umat  Islam  boleh  mendapat  warisan  dari orang kafir  zimmi ,  tetapi  orang  kafir  tidak  boleh  menerima  warisan  dari  orang Islam.  Posisi  inilah  yang  lebih  menguntungkan  untuk  konteks  Aceh  dan Indonesia,  dan  didasarkan  pada  situasi  dan  perkembangan  zaman.  Jika  dibarengi dengan  strategi maqasid yang  dapat  menopang  kesejahteraan  umat  Islam, perspektif Ibnu Taimiyah akan semakin kuat.
Banyaknya  rintangan  waris  ditafsirkan  berbeda-beda  oleh  berbagai  imam madzhab: 24 Pertama,  menurut  mazhab  Hanafiyyah,  ada  tujuh  hambatan  untuk mewarisi  harta:  perbudakan,  pembunuhan,  perbedaan  agama,  perbedaan  bangsa, perbedaan  budaya,  dan  perbedaan  gender.  Bukan  saja  kita  tidak  tahu  kapan  dia meninggal,  tapi  kita  juga  tidak  tahu  siapa  yang  mewarisi  kenabian.  Kedua, menurut  golongan  Malikiyyah,  ada  10  faktor  yang  dapat  menghalangi  seseorang untuk  mewarisi  harta.  Faktor-faktor  tersebut  antara  lain:  Perbudakan, pembunuhan,  praktik  Lian,  zina,  dan  Ada  beberapa  ketidakpastian  atas  kematian seorang muwarit, Di dalam rahim, janin, Ketidakpastian atas kelangsungan hidup bayi  yang  baru  lahir,  Keraguan  atas  meninggalnya  seorang muwarit atau  warit ahli;  ketidakpastian  mengenai  jenis  kelamin  almarhum  (banci).  Ketiga,  sesuai dengan  kelompok  Syafi'iyyah,  ditegaskan  bahwa  ada  tiga  hambatan  untuk warisan.  Namun,  ulama  tertentu  yang  berafiliasi  dengan  mazhab  Syafi'iyyah memperkenalkan  tiga  penghalang  tambahan,  sehingga  menambah  total  menjadi enam.  Hambatan  tambahan  tersebut  antara  lain  perbudakan,  perbedaan  agama, pembunuhan, kemurtadan, perbedaan status kafir ( kafir harbi atau kafir dzimmi ), dan Ad-Daur  al-Hukmi (hukum  bergulir). Keempat ,  golongan  Hanabilah menyajikan tantangan yang paling sedikit jika dibandingkan dengan kemungkinan penyebab  lain  dari  hambatan  warisan  dalam  hal  jumlah  total  tantangan  warisan.
Golongan Hanabilah menegaskan bahwa hanya ada tiga alasan mengapa individu tidak  berhak  menerima  bagian  dari  warisan,  dan  alasan  tersebut  termasuk perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.
3.4  Kedudukan  Ahli  Waris  Beda  Agama  Dalam  Pandangan  Masyarakat  di Kecamatan Batang  Serangan
Selama  proses  pembagian  warisan  dalam  keluarga  kami,  tidak  ada pembedaan  yang  dilakukan  berdasarkan  afiliasi  agama,  karena  kami  menjaga keharmonisan  hidup  berdampingan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  saling menghormati dan mendukung terlepas dari keyakinan agama. Pendekatan inklusif ini  juga  diterapkan  selama  pembagian  harta  warisan.  Terlepas  dari  beragam afiliasi  agama  antara  ketiga  saudara  saya  dan  saya  sendiri,  orang  tua  saya  setuju untuk  mengubah  identitas  agama  saya  karena  keputusan  mereka  untuk  memeluk
24 Fadli,  Deni (2022) Penghalang  Kewarisan  Menurut  Empat  Imam  Mazhab  (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali). Diploma atau S1 thesis, UIN SMH Banten
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara e-ISSN : 2621-4105
agama Kristen, didorong oleh pernikahan mereka masing-masing dengan individu yang  beragama  Kristen.  Saat  membagi  harta  orang  tua  kita  di  antara  ahli  waris, baik putra maupun putri memilih pembagian yang adil.
Dalam kerangka pembagian warisan saat ini, paritas ditetapkan antara anak laki-laki dan perempuan, karena keduanya dianggap sebagai  anak. Tujuan utama dalam  pembagian  warisan  adalah  untuk  menjamin  hubungan  yang  harmonis  di antara  ahli  waris,  karena  hal  ini  cenderung  mengurangi  terjadinya  masalah  dan memfasilitasi  pembagian  yang  adil.  Terlepas  dari  perbedaan  keyakinan  kami, fakta bahwa kami adalah bagian dari orang Karo mengurangi potensi masalah apa pun.
Dewi  Suryati  yang  memutuskan  murtad  karena  pernikahannya  tidak mendapat  perlakuan  berbeda  dari  keluarganya  selama  proses  pembagian  harta warisan.  Pembagian  warisan  di  antara  lima  bersaudara,  yang  terdiri  dari  empat Muslim  dan  satu  Kristen,  tetap  sama  meskipun  berbeda  agama.  Orang  tua  dari saudara kandung adalah nuslim, dan keluarga telah menganut agama Islam selama beberapa  generasi.  Terlepas  dari  perpindahan  agama  salah  satu  saudara  kandung menjadi  Kristen  setelah  menikah,  tidak  ada  konflik  atau  masalah  yang  muncul dalam  keluarga.  Ketika  ditanya  tentang  alasan  di  balik  pemerataan  warisan meskipun  ada  perbedaan  agama,  Ibu  Dwi  Suryati  menjawab  bahwa  keyakinan agama  terpisah  dari  aspek  praktis  tanggung  jawab  keluarga,  di  mana  anak perempuan lebih berperan aktif dalam merawat orang tua mereka.
Warisan  adalah  ketika  properti  diwariskan  dari  satu  keluarga  ke  keluarga berikutnya, biasanya dari orang tua ke anak. Sebagai anak perempuan, tugas kita adalah  merawat  orang  tua  kita.  Kami  memiliki  lima  anak,  empat  di  antaranya perempuan  dan  satu  di  antaranya  laki-laki.  Di  masa  lalu,  anak  laki-laki bertanggung jawab atas properti tersebut. Tetapi cara melakukan sesuatu ini tidak lagi  digunakan  di  zaman  modern.  Kalaupun  masih  ada  segelintir  orang  yang melakukan  hal  tersebut,  lebih  sering  terjadi,  terutama  di  daerah  kita,  pembagian harta  warisan  secara  merata.  Juga,  biasanya  anak  perempuan  merawat  orang  tua mereka  dengan  melakukan  hal-hal  seperti  memasak,  membersihkan,  dan membantu  ketika  orang  tua  mereka  sakit.  Selama  proses  mencari  tahu  cara membagi  harta  warisan,  semua  orang  setuju  bahwa  setiap  orang  harus mendapatkan  jumlah  yang  sama.  Tidak  ada  pilihan  lain  yang  dipertimbangkan sebelum pilihan ini dibuat. Kekayaan itu dibagi tanpa masalah. Tak satu pun dari anak  laki-laki  itu  meminta  bagian  yang  lebih  besar,  juga  tidak  ada  perbedaan pendapat  tentang  bagaimana  membagi  aset  secara  adil.  Di  mana-mana  adalah sama.
Rakutta  Tarigan  adalah  seseorang  dengan  enam  saudara  laki-laki,  lima  di antaranya  beragama  Islam  dan  satu  di  antaranya  beragama  Kristen.  Rakutta Tarigan  mengatakan  menarik  bahwa  orang  tua  dan  saudara  laki-laki  saya menganut  agama  Islam,  tetapi  saya  menganut  agama  yang  berbeda.  Namun perbedaan agama ini sepertinya tidak berpengaruh pada cara kita menjalani hidup.
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Kami  terus  menjalani  hidup  kami  dengan  cara  yang  sama,  tanpa  perbedaan  dan tanpa perubahan pandangan. Di keluarga kami, semua orang rukun satu sama lain. Tolong  bantu  saya  memastikan  bahwa  anak  laki-laki  dan  perempuan  merawat orang  tua  mereka  sebagaimana  mestinya.  Meskipun  mungkin  ada  lebih  banyak perempuan  yang  bertugas  mengurus  rumah  tangga,  hal  ini  tidak  menimbulkan masalah atau kekhawatiran.
Sama  seperti  gagasan  garis  keturunan,  tidak  ada  perbedaan  berdasarkan jenis  kelamin  atau  agama.  Kami  semua  memutuskan  bahwa  uang  yang ditinggalkan  orang  tua  kami  akan  dibagi  rata.  Pasti  ada  kesepakatan  dalam keluarga  tentang  hal  ini,  karena  ada  juga  yang  setuju  dengan  cara  pembagian warisan.  Ketika  ada  harta  warisan,  jumlah  ahli  waris  sering  mempengaruhi bagaimana  harta  dibagi.  Dalam  sebuah  keluarga  dengan  satu  anak  laki-laki  dan tiga  anak  perempuan,  misalnya,  anak  laki-laki  biasanya  mendapatkan  setengah dari harta, dan anak perempuan mendapatkan setengah lainnya, yang dibagi rata di antara  mereka.  Namun  penting  untuk  diingat  bahwa  bagaimana  sebenarnya pembagian aset bergantung pada kesepakatan keluarga yang dibuat selama proses transfer. Kesepakatan ini adalah hal utama yang menentukan berapa banyak yang akan didapat setiap anak sebagai ahli waris.

## 3.5 Pandangan Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Ada  dua  aliran  pemikiran  dalam  Islam  tentang  penerus  tradisi  agama  lain: mereka yang melarangnya dan mereka yang mendukungnya. Seseorang dianggap murtad  jika  meninggalkan  Islam  demi  agama  lain  atau  menjadi  tidak  beragama. Tidak  ada  bedanya  apakah  murtad  yang  dimaksud  adalah  laki-laki  atau perempuan.  Seorang  muslim  yang  meninggalkan  iman  mereka  dan  menjadi murtad  disebut  demikian.  Sulit  bagi  orang  murtad  untuk  mewarisi  harta  umat Islam  mengingat  para  ulama  telah  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  murtad termasuk  dalam  kategori  perbedaan  agama  dan  telah  sampai  pada  kesimpulan ini. 25
Menurut Ibnu Taimiyah, orang kafir zimmi boleh mewariskan kepada orang Islam,  tetapi  orang  Islam  tidak  boleh  mewariskan  kepada  orang  kafir  zimmi. karena  fakta  bahwa zimmi  kafir terkait  dengan  muslim  tidak  menghentikannya dari menjadi ancaman bagi  Islam. Demikian pula, warisan orang murtad menjadi hak ahli waris muslim jika mereka meninggal dalam proses kemurtadan atau jika mereka  dibunuh  karena  status  murtad  mereka.  Karena  harta  warisan  itu disandarkan  kepada  رصنلاةرهاظلا  (pertolongan)  secara  dhahir,  bukan  تنطابلاةلاوملا (ikatan batin), sedangkan penghalangnya adalah permusuhan. 26
Sementara  itu,  menurut  Wahbah  Zuhaili,  perbedaan  agama  antara  yang meninggal  dan  ahli  warisnya  dapat  menghalangi  pewarisan.  Umat  Islam  tidak boleh menerima warisan dari orang kafir , baik kafir harbi maupun kafir zimmi dan
25 Sinar Grafika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama,” Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 5, no. 2 (2022): 146–55.
26 Ibn Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubra, Jilid. 5, (Beirut: Libanon, 1987), hlm. 445.
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara e-ISSN : 2621-4105
sebaliknya,  dan  ini  merupakan  kesepakatan  antara  empat mazhab .  Hal  ini disebabkan  karena  walayah  (melindungi  orang  lain)  menjadi  terputus  antara muslim dan kafir. 27
Sang  ibu  menyerahkan  segalanya  kepada  anak-anak  dan  kerabatnya. meskipun tidak mati ketika dia pindah agama. Namun, dia harus kembali ke Islam atau meminta maaf dan dieksekusi. Kemurtadan bagi perempuan berbeda dengan laki-laki,  karena  Islam,  tidak  seperti  agama  lain,  menghormati  hak-hak perempuan.  Dia  dieksekusi  setelah  ditawari  kesempatan  untuk  berubah. Meninggalkan  agamanya  seperti  mati  sebagai  orang  dewasa.  Saat  itu,  statusnya mendiskualifikasi  dia  sebagai  seorang  muslim.  Dia  tidak  memiliki  hak  hukum untuk  memiliki  apa  pun.  Karena  itu,  penggantinya  tidak  bisa  mengeluarkan uangnya untuk meninggalkan negaranya. Harta miliknya, seperti harta yang tidak dimiliki, adalah baitul mal. 28

## 4. PENUTUP
Ada perbedaan agama  yang dapat dibuat antara mereka  yang mewarisi dan muwarrit.  Muslim  tidak  dapat  mewarisi  non  muslim  dengan  darah  atau perkawinan,  dan  non  muslim  juga  tidak  dapat  mewarisi  muslim.  Syariat  tidak mengizinkan warisan dibagi rata di antara anggota keluarga; praktik ini dilarang. Peran  penerus  berbagai  tradisi  keagamaan  dalam  perspektif  masyarakat  di Kecamatan Batang Serangan  diputuskan dibagi  rata pada saat  pembagian pusaka di  Kecamatan  Batang  Serangan,  tidak  ada  pilihan  lain  tidak  ada  masalah  ketika pembagian harta warisan, apakah masalahnya karena anak laki-laki yang meminta lebih  atau  kita  yang  meminta  bagian  yang  sama,  dalam  hal  apapun  itu  langsung dibagi  rata setelah diputuskan untuk  dibagi  rata,  tidak ada pilihan lain, tidak ada masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Muhammad  Alwin,  and  M.  Anzaikhan.  “Sistem  Pembagian  Harta Warisan  Dalam  Hukum  Islam(Studi  Kasus  Di  Desa  Sungai  Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa).” Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 9, no. 1 (2022): 285–305.
https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134.
Anshari, A. “Pengabaian Hak Waris Ayah Dan Ibu Pada Pelaksanaam Pembagian Warisan  Di  Kota  Besi  Kecamatan  Kota  Besi  Kabupaten  Kotawaringin Timur (Doctoral Dissertation, IAIN Palangka Raya).” IAIN Palangka Raya, 2019.
Apriyudi,  E.  “Pembagian  Harta  Waris  Kepada  Anak  Kandung  Non  Muslim Melalui Wasiat Wajibah.” Jurnal Kertha Patrika 40, no. 1 (2018): 68–79. Aseri,  M.,  &  Mubarak,  M.  Z.  “Hubungan  Kewarisan  Antar  Agama  Dalam Perspektif  Islam.” Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah Keagamaan  Dan
27 Wahbah  Zuhaili,  Kitab  Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu,  (Beirut:  Libanon,  1425  H-2004  M), hlm. 7719.
28 M Maimun, “Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam,” ASAS 9, no. 1 (2017): 78–91.
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara e-ISSN : 2621-4105
Kemasyarakatan 16, no. 2 (2022): 590–99.
Assyafira,  Gisca  Nur.  “Waris  Berdasarkan  Hukum  Islam  Di  Indonesia.” Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 08, no. 01 (2020): 68–86. Dewanto, Pandu. “Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata  Berbasis  Nilai  Keadilan.” IUS:  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum 5, no. 2 (2020): 303–23.
Grafika,  Sinar.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Hukum  Waris  Beda  Agama.” Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 5, no. 2 (2022): 146–55. Hamidah, S., Suwardiyati,  R., Rohmah, S., Chanifah, N.,  Hidayat,  F., Ganindha. Hukum Waris Islam . Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021. Hamzani,  A.  I. Hukum  Islam:  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
Haniru,  R.  “Hukum  Waris  Di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Adat.” Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 4, no. 2 (2014): 456–74.
Khalaf,  Abdul Wahab. “Abdul Wahab Khalaf, Terj. Masdar Helmy,  Ilmu Ushul Al-Fiqh , (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), Hlm. 111 1 59,” 2019, 59– 81. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/4134/2143. Komari, K. “Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 3 (2012): 463–86.
Lubis, A. S. “Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Pasal 173.” UIN Sumatera Utara, 2014.
M.Yusuf,  Untoro  dan. Hukum  Waris  Islam .  Bandung:  Literasi  Nusantara  Abadi, 2019.
Maimun, M. “Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam.” ASAS 9, no. 1 (2017): 78–91.
Masrini, Yulies Tiena. “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah MelaluiPendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak.” USM Law Review 5, no. 2
(2022): 539–52.
Muhammad  Agus  Presetyo,  Supriyadi,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  Zaenal Arifin.  “Reposisi  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Dengan Gugatan Sederhana.” USM Law Review 4, no. 2 (2021): 905–18.
Muhibbin,  M.,  &  Wahid,  A. Hukum  Kewarisan  Islam:  Sebagai  Pembaruan Hukum  Positif  Di  Indonesia  (Edisi  Revisi) .  Jakarta:  Sinar  Grafika  Offset, 2022.
Novianto, Rizal Dwi, and Hari Soeskandi. “Praktik Waris Beda Agama Menurut Hukum  Islam,  Hukum  Positif,  Dan  Hukum  Adat  Di  Desa  Wonosalam, Kabupaten Jombang,” 2021.
Pakpahan,  A.  F.,  Prasetio,  A.,  Negara,  E.  S.,  Gurning,  K.,  Situmorang,  R.  F.  R., Tasnim,  T  &  Rantung,  G.  A.  J. Metodologi  Penelitian  Ilmiah .  Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
Permadi,  Iwan.  “Pemeliharaan  Hak  Atas  Tanah  Warisan  Terhadap  Ahli  Waris Beda  Agama  DalamPerspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam.” IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 8, no. 1 (2023): 149–67. Ramdhan, M. Metode Penelitian . Medan: Cipta Media Nusantara, 2021. Salim,  M. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Kewarisan  Masyarakat  Mandar  Di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar . UIN Sunan
Revised: 14-5-2023 Accepted: 21-8-2023
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara e-ISSN : 2621-4105
Kalijaga, 2014. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11419/. Sirin,  K.  “Analisis  Pendekatan  Teks  Dan  Konteks  Dalam  Penentuan  Pembagian Waris Islam.” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 2 (2013): 68–78. Suwarna, S. D. “Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia.” Jurnal Syariah Hukum Islam 1, no. 2 (2018): 93–107.
Wahyudi,  M.  I.  “Penegakan  Keadilan  Dalam  Kewarisan  Beda  Agama.” Jurnal Yudisial 8, no. 3 (2015): 269–88.
Wardana,  F.  “Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Pembagian  Harta Kepada  Anak  Yang  Berlainan  Agama  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sidomukti Kecamatan  Gedung  Aji  Baru  Kabupaten  Tulang  Bawang).”  IAIN  Metro, 2020.