## Sosial Media Sebagai Media Baru Pendukung Media Massa untuk Komunikasi Politik dalam Pengaplikasian Teori Agenda Setting: Tinjauan Ilmiah pada Lima Studi Kasus dari Berbagai Negara
Nabila Astari
Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, nabila.astari01@ui.ac.id

## ABSTRAK
Dampak media sosial pada komunikasi politik  merupakan topik yang menjadi sebuah fokus dalam studi kampanye politik. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peranan dari media sosial dan media massa dalam agenda setting yang dilakukan oleh politikus dalam komunikasinya di media sosial di berbagai negara. Teori agenda setting adalah topik yang dieksplorasi dengan baik dalam teori efek media, maupun kreasi media. Lima studi terdahulu yang diteliti pada studi ini memiliki kesamaan pada aspek menggunakan media sosial sebagai media pendukung proses agenda setting . Dari lima studi kasus yang di review dapat dilihat bahwa ada keterkaitan era tantara agenda setting dan media massa. Mayoritas dari studi kasus yang diteliti menggambarkan keadaan yang serupa dengan penelitian terdahulu mengenai agenda setting, studi menunjukkan bahwa kebangkitan media baru seperti media sosial mengubah arus komunikasi dan juga arah komunikasi politik. Proses agenda setting dalam proses kampanye atau pemilihan terjadi dihampir seluruh negara, baik hal itu terjadi secara masif dan gamblang, maupun secara tertutup dan tidak massif. Dan media mainstream memiliki peranan tersendiri dalam setiap proses agenda setting .
KATA KUNCI: Agenda setting; Komunikasi Politik; Kampanye; Media Sosial; Media Mainstream

## LATAR BELAKANG
Dampak media sosial pada komunikasi  politik  merupakan  topik  yang menjadi sebuah fokus dalam studi kampanye politik (Gueorguieva, 2008; Towner & Dulio, 2012). Para peneliti berusaha untuk memahami  pengaruh  media  sosial  pada berbagai  jenis agenda  setting (Bennett  & Iyengar, 2009). Banyak penelitian terdahulu yang telah menyelidiki penggabungan media sosial ke dalam kampanye politik (Gueorguieva,  2008;  Grimes,  &  Rogers, 2010; Grant, Moon, & Grant, 2010; Johnson & Perlmutter, 2010; Towner & Dulio, 2012; Adams  &  McCorkindale,  2013;  Conway, Kenski,  &  Wang,  2013;  Golbeck,;  Graham, Broersma,  Hzelhoff,  &  van  't  Harr,  2013;). Studi  ini  berfokus  pada  hubungan  antara media  sosial  dan  komunikasi  politik  yang
ditinjau  dari  lima  kasus  penelitian  dari berbagai  negara  yang  telah  diteliti  dalam sepuluh tahun terakhir.
Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah  ada  peranan  dari  media  sosial  dan media  massa  dalam agenda  setting yang dilakukan oleh politikus dalam komunikasinya  di  media  sosial  di  berbagai negara.  Analisa  dilakukan  pada  lima penelitian  terdahulu  yang  berfokus  pada komunikasi  politik  di  sosial  media  yang menggunakan  teori agenda  setting .  Lima penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  bahan acuan dalam studi ini adalah NEWSPAPERS, FACEBOOK  AND  TWITTER  Intermedial agenda  setting  in  local  election  campaigns (Eli Skogerbø &  Arne H. Krumsvik,  2014); The  Rise  of  Twitter  in  the  Political Campaign: Searching for Intermedia
Agenda-Setting  Effects  in  the  Presidential Primary (Bethany A. Conway, Kate Kenski, Di Wang, 2015); Social Media  And Agenda Setting:  Implications  On  Political  Agenda (Ali Salman, et al., 2016); The more attacks, the  more  retweets:  Trump’s  and  Clinton’s agenda  setting  on  Twitter (Jayeon  Leea, Weiai Xu, 2017); Intermedia Agenda Setting in  the  Social  Media  Age:  How  Traditional Players  Dominate  the  News  Agenda  in Election  Times (Raymond  A.  Harder,  Julie Sevenans,and Peter Van Aelst, 2017).

## TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Teori Agenda Setting
Teori  agenda  setting  adalah  topik yang  dieksplorasi  dengan  baik  dalam  teori efek media (McCombs, 2005;  Rogers et  al., 1993;  Wanta  &  Ghanem,  2000).  Ini mengakui  peran  penting  yang  dimainkan media arus utama (yaitu, jurnalis, editor, dan reporter)  dalam  membantu  membentuk  dan menyusun  agenda  publik  (McCombs  & Shaw,  1972).  Pertama  kali  berasal  oleh McCombs  dan  Shaw  (1972),  teori  agenda menunjukkan  bahwa  tanggapan  masalah pemilihan  presiden  1968  dari  pemilih  yang belum  memutuskan  berkorelasi  dengan masalah  yang  disebutkan  di  media  arus utama tradisional (McCombs & Shaw, 1972). Pada  tahun-tahun  berikutnya,  teori  agenda setting  telah  banyak  diteliti  dengan  studi- studi  selanjutnya  yang  sebagian  besar mengkonfirmasikan  peran  penting  yang dimainkan media dalam membentuk agenda warga (Ghanem,  1997;  Kiousis  et  al.,  1999; McCombs,  2004;  McCombs  et  al.,  2000; Weaver  et  al.,  2004).  Itu  juga  telah berkembang  untuk  mencakup  dua  tingkat yang berbeda; tingkat pertama berfokus pada media yang menginformasikan warga tentang  topik  agenda,  sedangkan  tingkat kedua  meneliti  "bagaimana"  warga  berpikir tentang  masalah  atau  kandidat  dengan berfokus  pada  atribut  agenda  (yaitu,  agenda setting atribut) (Balmas & Sheafer, 2010; K.
Kim  &  McCombs,  2007;  McCombs  et  al., 1998).  Penelitian  telah  menunjukkan  peran kuat yang dapat dimainkan media arus utama dalam mempengaruhi sikap politik warga dan politisi,  namun  kebangkitan  media  baru (misalnya,  media  sosial)  mengubah  arus komunikasi  dan  dengan  demikian,  arah komunikasi  politik.  Warga  negara  sekarang dapat mempengaruhi media arus utama.
Tahun  1990-an  mengantar  era  baru komunikasi  media.  Email,  situs  web,  dan blog  menjadi  alat  komunikasi  baru  bagi warga  untuk  menyebarkan  berita  dan komunikasi  politik  (McCombs,  2005).  Di tahun-tahun  berikutnya,  era  Web  2.0 membawa serta gelombang alat media sosial (mis.,  Facebook,  Twitter,  YouTube)  yang dengan mudah memberi siapa pun kemampuan untuk membuat dan memposting  konten  secara  online  dan berkomunikasi  secara  elektronik.  Hasilnya adalah bahwa kekuatan agenda setting media arus utama berpotensi berkurang (Groshek & Groshek, 2013; Sayre et al., 2010; Williams &  Delli  Carpini,  2004).  Pertanyaan  tentang “siapa yang mempengaruhi siapa” tidak jelas karena  media  digital  telah  menjadi  bagian dari  lanskap  media  (McCombs,  2005). Penelitian  ini  menggunakan  kerangka  kerja agenda  setting  antar  media,  di  mana  berita sekarang  dapat  dibagikan  antara  media tradisional  dan  non-tradisional,  semakin sering terjadi dan akan terus berlanjut di masa mendatang.  Sebagai  McCombs  (2005) memprediksi dengan tepat, “Agenda Intermedia  di  tingkat  pertama  dan  kedua kemungkinan  besar  akan  tetap  tinggi  dalam agenda  penelitian  jurnalisme  untuk  waktu yang sangat lama” (hlm. 549).
Fungsi  agenda  setting  Intermedia dalam  sistem  media  hybrid;  sebuah  sistem "dibangun  di  atas  interaksi  antara  logika media  lama  dan  baru"  (Chadwick,  2013,  p. 4).  Media  sosial,  surat  kabar,  TV,  dan sebagainya  semuanya  digunakan  dalam penyampaian  komunikasi  politik,  yang
"beradaptasi,  berinteraksi,  dan  berevolusi" untuk memajukan masalah politik (Chadwick,  2013,  hlm.  59).  Namun,  sejauh mana,  jika  ada,  apakah  satu  jenis  media memengaruhi  jenis  lain?  Penelitian  yang mengeksplorasi  peran  agenda  setting  media online  baru  pertama  kali  dilakukan  di  blog. Para  sarjana  sangat  banyak  menemukan pengaruh  agenda  setting  antar  media  yang saling  menguntungkan  antara  media  arus utama dan blog (Cornfield et al., 2005; Heim, 2013;  Meraz,  2009;  Sweetser  et  al.,  2008; Wallsten,  2007;  Williams  &  Delli  Carpini, 2004). Namun, ketika platform media sosial lainnya  semakin  populer,  peran  apa  yang mereka mainkan dalam agenda setting?

## 2.2 Media Sosial
Media  sosial  merupakan  platform yang memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan  dirinya  dengan  berbagi, berinteraksi, berkomunikasi dengan pengguna  lain,  dan  menggunakan  Internet secara  virtual  untuk  membentuk  koneksi sosial (Andlika, 2019). Sebagai bentuk media baru  yang  penting,  media  sosial  telah berkomitmen  untuk  mewadahi  interaksi sosial,  termasuk  didalamnya  terdapat  blog, Weibo, Facebook, Instagram, Twitter, Wiki, podcast, dll.
Pada dasarnya media sosial merupakan  produk  pengembangan  terbaru dari teknologi berbasis internet, perkembangan  teknologi  ini  memudahkan setiap  individu  untuk  melakkukan  proses komunikasi, partisipasi, bagi dan membentuk jaringan  secara  daring  sehingga  individu dapat  menyebarkan  konten  komunikasinya. Media  sosial  memiliki  keunikannya  yang berbeda  dari  perantara  komunikasi  lainnya, yaitu  pesan  dapat  disampaikan  ke  banyak orang, tidak hanya kepada satu individu lain. Kemudian,  pesan  di  media  sosial  dapat diteruskan  dengan  bebas  tanpa  melalui gatekeeper . Selain itu, kecepatan penyampaian pesan di media sosial seringkali
lebih  cepat  daripada  media  lain,  dan penerima  pesan  di  media  sosial  itulah  yang menentukan  waktu  interaksi.  Media  sosial biasanya memiliki beragam peran dan fungsi bagi penggunanya, sebagai media komunikasi,  dan  lainnya.  Salah  satu  contoh penggunaannya adalah individu dapat menyampaikan  pesan  dengan  cepat,  kepada jangkauan  yang  luas  untuk  promosi  bisnis. Media  sosial  bahkan  berperan  dalam membangun  dan  menjaga  relasi,  dalam konteks  ini  membantu  menjaga  hubungan antar individu yang memiliki jarak jauh atau tidak  tatap  muka  langsung.  Hal  ini dimungkinkan karena media sosial memiliki cakupan luas tanpa batasan atau bisa disebut jangkauan  global.  Selain  itu,  media  sosial juga  dapat  berperan  dalam  membantu menyediakan  dan  memperoleh  informasi, menemukan peluang dan serta mendapatkan informasi terkini dari berbagai sumber.

## 2.3  Media  Sosial  dan  Politik  Agenda Setting
Sesuai definisi klasik, agenda politik telah dipahami sebagai "daftar masalah yang diperhatikan oleh aktor politik" (Walgrave et al.,  2008,  815).  Oleh  karena  itu, agenda setting adalah  proses  di  mana  beberapa masalah  yang  menarik  perhatian  dari kacamata politik. Berpendapat bahwa media sosial merupakan elemen penting pada proses ini. Agenda  setting telah  dipelajari  dalam beberapa  literatur  di  beberapa  sub-bidang ilmu  komunikasi  dan  politik,  yang  tidak selalu terintegrasi dengan kuat (Wolfe et al., 2013). Argumen kunci dan tidak kontroversial di semua bagian literatur adalah bahwa media merupakan komponen penting dari agenda politik yang mengatur (McCombs dan Shaw, 1972, 1993). Wolfe et al. (2013, 179) menyatakan, " Agenda setting dari  pendekatan  proses  kebijakan  pada dasarnya adalah tentang politik perhatian dan dinamika perhatian di tingkat sistem politik. Sebagai  konsekuensi  dari  fokus  pada
pengolahan  informasi  ini,  dinamika  media terikat  erat  dengan  pembuatan  kebijakan." Sementara  literatur  berbagi  premis  inti  ini, temuan  empiris  tidak  melukiskan  gambaran yang  tidak  ambigu.  Seperti  yang  ditulis Sciarini  dan  Tresch  (2019,  734),  "sejumlah studi  telah  menunjukkan  bahwa  liputan media  memengaruhi  prioritas  masalah  dari berbagai  agenda  politik,  tetapi  kekuatan agenda  setting  media  bergantung  pada serangkaian faktor." Namun, kondisi spesifik di mana aspek media menjadi agenda politik cenderung  berbeda-beda  tergantung  kajian spesifiknya. Walgrave dan Van Aelst (2006, 89),  misalnya,  menyimpulkan:  "kita  masih belum  bisa  menjawab  pertanyaan  mendasar apakah  media  massa  menentukan  agenda politik  atau,  lebih  tepatnya,  dalam  keadaan khusus  seperti  apa  media  massa  mampu mendorong perhatian untuk masalah. " Salah satu  alasannya  mungkin  hanya  sedikit penelitian yang benar-benar membandingkan pengaruh  timbal  balik  antara  media  dan politik "(Vliegenthart et al., 2016, 285).

## METODELOGI PENELITIAN
Studi  kasus  diartikan  sebagai  suatu metode  untuk  mengamati  secara  mendalam ciri-ciri  unit  individu  seperti  seseorang, kelompok atau komunitas, untuk menganalisis berbagai fenomena yang terkait dengan unit studi tersebut (Cohen & Manion, 1989  seperti  dikutip  dalam  Bassey,  1999). Penjelasan  lain  ditulis  oleh  MacDonald  & Walker  (1975)  bahwa  studi  kasus  adalah 'studi  tentang  contoh  dalam  tindakan'. Sebagai  pendekatan  penelitian  kualitatif, suatu  kasus  dapat  berupa  individu  atau kelompok / kolektif; mungkin juga sederhana atau  rumit.  Beberapa  contoh  kasus  individu mungkin  anak-anak,  orang  dewasa,  siswa, guru, pengalaman atau fase seseorang dalam hidup.  Di  sisi  lain,  kasus  yang  kolektif  atau kompleks  dapat  berupa  lingkungan  kerja, program  kampanye,  budaya  organisasi, lingkungan sekitar, atau wilayah.
Menurut  Stake  (2005)  ada  tiga  jenis dalam case study . Jenis pertama, studi kasus intrinsik,  dilakukan  karena  kepentingan intrinsik,  misalnya  kurikulum,  ruang  kelas, atau  buku  tertentu.  Selanjutnya  peneliti bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman mendalam  mengenai  suatu  kasus  atau fenomena  tertentu.  Kategori  kedua  adalah studi  kasus  instrumental  yang  memberikan dasar  untuk  memahami  masalah  lain. Biasanya  kasus  ini  merupakan  kepentingan sekunder  peneliti  dan  digunakan  untuk mendukung  kepentingan  lain.  Kategori terakhir,  studi  kasus  ganda  atau  studi  kasus kolektif, seperti perluasan studi instrumental. Studi  ini  terdiri  dari  beberapa  kasus  untuk mengeksplorasi  suatu  fenomena  tertentu. Selain itu, peneliti mencoba untuk menyelidiki apakah terdapat persamaan atau perbedaan  antara  karakteristik  kasus  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  baik terhadap suatu kepentingan khusus.
Ada beberapa keuntungan menggunakan studi kasus sebagai pendekatan  penelitian  kualitatif.  Pertama, studi  kasus  mungkin  menawarkan  rincian yang  lebih  besar  tentang  fenomena  tertentu. Misalnya,  mungkin  termasuk  narasi  dan deskripsi  spesifik  tentang  aktivitas  tertentu, hubungan pribadi atau interpretasi kelompok. Kedua,  seperti  yang  disebutkan  oleh  Stake and  Trumbull  (1982)  seperti  dikutip  dalam Stake,  (2005)  pembaca  studi  kasus  dapat memperoleh  generalisasi  naturalistik  dari pengalaman pribadi atau perwakilan. Dengan kata lain, orang dapat berbagi dan memahami pengalaman sosial orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Hasil  Temuan  Studi  Kasus  Review: NEWSPAPERS, FACEBOOK AND TWITTER  Intermedial  agenda  setting  in local  election  campaigns  (Eli  Skogerbø  & Arne H. Krumsvik, 2014)
Analisis  pada  studi  ini menunjukkan sedikit indikasi bahwa media sosial mengatur agenda  dan  memengaruhi  jurnalisme  lokal. Temuan ini, atau lebih tepatnya, non-temuan media  sosial  sebagai  sumber,  mungkin memiliki  beberapa  penjelasan,  beberapa mengacu pada metode yang digunakan, yang lain  substansial.  Dengan  mengacu  pada metode  yang  digunakan,  fakta  bahwa  tidak setiap berita terlacak dalam periode tersebut, hanya  yang  secara  khusus  menyangkut kandidat  terpilih,  dapat  menjadi  salah  satu penjelasan.  Kurangnya  referensi  ke  media sosial  ternyata  mengarah  pada  kesimpulan bahwa  media  sosial  memiliki  sedikit  atau tidak sama sekali berdampak pada jurnalisme politik di surat kabar yang dipelajari. Namun, fakta bahwa media sosial tidak dikutip bukan berarti tidak bersumber. Mungkin ada artikel lain  tentang  pemilu  atau  masalah  lain  yang memang  bersumber  dari  media  sosial  tetapi tidak termasuk dalam materi. Selain itu, dan yang  lebih  penting,  media  sosial  mungkin bersumber  tetapi  tidak  disebutkan  dalam artikel  berita,  karena  tidak  ada  alasan  untuk percaya  bahwa  jurnalis  Norwegia  tidak mengikuti politisi di Twitter.
Studi  ini  jelas  menunjukkan  bahwa media sosial diadopsi dan dimasukkan dalam proses  kampanye  pencalonkan  diri  dalam pemilihan  lokal  2011  di  Norwegia;  Namun, berbeda  dengan  temuan  studi  internasional lainnya,  studi  ini  tidak  dapat  memastikan bahwa  media  telah  memasuki  lingkaran berita  lokal.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa kandidat  terkenal  dan  memiliki  profil  akun yang  aktif  di  media  sosial,  pembaruan  ini tidak  terlihat  dalam  cerita  jurnalistik  dan agenda setting . Penjelasan ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa media sosial kurang  penting  dalam  konteks  jurnalisme lokal  dan  kampanye  pemilu  lokal  daripada dalam  konteks  internasional  atau  nasional. Politisi lokal dan organisasi partai cenderung menjadi  dan  tetap  lebih  mudah  untuk mendapatkan  sumber  daripada  politisi  top
nasional dan internasional dan kepemimpinan  partai;  Oleh  karena  itu, praktik jurnalistik lokal terkait sumber media sosial  mungkin  tetap  berbeda  dari  apa  yang kita  temukan  saat  mempelajari  media  besar dengan jangkauan nasional atau internasional. Temuan ini juga menunjukkan bahwa bagi politisi lokal, media sosial kurang penting sebagai alat untuk agenda setting di media  lokal;  mereka  mungkin  lebih  penting sebagai saluran untuk berkomunikasi langsung dengan para pemilih.
Agenda setting di media sosial dalam studi  ini  tidak  memberikan  dampak  pada perputaran  informasi  yang  terjadi  di  media berita  lokal  di  sebuah  daerah  di  Norwegia. Dalam studi ini terefleksi bahwa penemuan- penemuan terdahulu tidak terjawab dan tidak terbukti.  Hal  ini  dapat  dikarenakan  lingkup pemilihan  lebih  kecil  dan  tidak  berskala nasional  atau  internasional  seperti  studi terdahulu, atau ada kemungkinan bahwa para kandidat  lebih  fokus  untuk  menggunakan media sosial sebagai kanal untuk berkomunikasi  kepada  pemilih.  Tapi  tidak dapat dipastikan apakah ada pengaruh secara tidak langsung yang terjadi dalam pemberitaan  mengenai  pemilihan,  karena tidak  ada  data  yang  dapat  membuktikan bahwa  jurnalis  Norwegia  tidak  mengikuti akun media sosial para kandidat.

## 4.2 Hasil Temuan Studi Kasus Review: The
Rise  of  Twitter  in  the  Political  Campaign: Searching  for  Intermedia  Agenda-Setting Effects in the Presidential Primary (Bethany  A.  Conway,  Kate  Kenski,  Di Wang, 2015)
Studi ini melihat bagaimana kandidat dan partai politik  di Twitter dapat mempengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  surat kabar nasional. Analisis menunjukkan bahwa Twitter dan media berita tradisional tampaknya  memiliki  hubungan  simbiosis yang  bervariasi  dalam  intensitas  dan  durasi tergantung pada isu yang dianalisis.
Hubungan timbal balik antara politik Twitter feed  dan  media  berita  mirip  tidak  hanya dengan  studi  agenda  setting  intermedia sebelumnya  (Dunn,  2009;  Ku  et  al.,  2003; Lancendorfer  &  Lee,  2010;  Sweetser  et  al., 2008;  Walgrave  &  Van  Aelst,  2006).  Ini menunjukkan  media  tradisional  dan  umpan Twitter  dari  politisi,  kampanye,  dan  partai terlibat  dalam  siklus  sumber.  Hubungan sezaman dan jeda waktu yang minimal juga menunjukkan bahwa agenda setting bijaksana  di  arena  online  (Denham,  2010; Sweetser  et  al.,  2008). Media  sosial  dapat digunakan  sebagai  alat  oleh  politisi  dan publik  untuk  mengkomunikasikan  suatu agenda  yang  pada  gilirannya  membentuk agenda  media  (Metzgar  &  Maruggi,  2008; Neuman et al., 2014; Sayre et al., 2010).
Temuan pada studi ini sejalan dengan konvergensi  masalah  di  seluruh  kamp (Sigelman  &  Buell,  2004).  Korelasi  positif antara peringkat masalah dalam liputan berita dan  umpan  Twitter  menunjukkan  bahwa surat kabar, kandidat, dan partai memberikan penekanan  pada  masalah  yang  sama.  Media koran  memimpin  dalam  hal  sumber  berita untuk tweet, tetapi hal ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh postingan dari kandidat dan partai  di  kedua  sisi  parlemen  tentang sebagian besar masalah.
Dalam pelaksanaanya proses pengaplikasian  teori agenda  setting tidak lepas  dari  peranan  media  masal.  Siklus pemberitaan  dan  penyebaran  pemberitaan menciptakan hubungan saling ketergantungan  antara  politisi  &  partai dengan kantor berita. Agenda setting setting terjadi  dalam  skala  besar  yang  melibatkan banyak  pihak  untuk  membentuk  dan menggiring opini publik yang membacanya, terutama disaat ada agenda politik yang ingin dilaksanakan.
4.3  Hasil  Temuan  Studi  Kasus  Review: Social Media and Agenda Setting:
Implications  on  Political  Agenda  (Ali

## Salman, et al., 2016)
Media  sosial  di  Malaysia  telah berpengaruh  dalam  menjaga  isu-isu  politik penting  di  garis  depan  dalam  lima  tahun terakhir sebelum pemilu 2013. Media sosial, khususnya  Facebook  dan  Twitter  berperan penting  dalam  membentuk  opini  publik terhadap  masalah  politik  penting.  Media sosial digunakan oleh khalayak umum untuk mengungkapkan keluhan, keprihatinan, pengaduan dan menjadi sarana untuk mereka mengemukakan  isu-isu  yang  menyangkut kesejahteraan sosial yang pada kesehariannya ada kemungkinan masyarakat tidak berani menyampaikan secara gamblang kepada media tradisional yang nantinya akan menjadi  sebuah  produk  berita.  Oleh  karena itu,  dapat  dikatakan  bahwa agenda  setting terjadi  karena  ada  proses  pembentukan agenda  publik  melalui  proses  penyampaian pendapat  dan  interaksi  serta,  mengambil pusat perhatian melalui media sosial dengan menanggapi  publik  sesuai  dengan  agenda politik  yang  ada.  Dengan  demikian  dapat diartikan  bahwa  teori agenda  setting dapat dimodifikasi dan diadaptasi dengan menggunakan  media  sosial  karena  memiliki pengaruh  terhadap  agenda  publik.  Implikasi lebih  lanjut  dari  hal  ini  adalah  para  politisi harus senantiasa mengikuti perkembangan di media  sosial  sehingga  mereka  memahami isu-isu  terkini  yang  menjadi  perhatian  besar masyarakat.
Pemanfaatan  teori agenda  setting dalam  studi  ini  tergambarkan  secara  jelas, bahwa ada pengaruh agenda setting terhadap pemilihan  yang  berlangsung  di  Malaysia. Media  sosial  memberikan  peran  dalam pembentukan  opini  publik  terhadap  situasi politik,  dan  juga  menjadi  alat  kampanye untuk  menyampaikan  komunikasi  politik kandidat.  Namun  tidak  hanya  terjadi  satu arah  dari  kandidat  kepada  publik,  kandidat atau politisi juga harus mengikuti topik-topik
terkini  yang  menjadi  pembahasan  di  sosial media.
4.4 Hasil Temuan Studi Kasus Review: The more  attacks,  the  more  retweets:  Trump’s and  Clinton’s  agenda  setting  on  Twitter (Jayeon Leea, Weiai Xu, 2017)
Kedua kandidat (Trump dan Clinton) menekankan  komunikasi  di  media  sosial berdasarkan  pada  agenda  masalah  dari partainya.  Meskipun  beberapa  tweet  Trump tidak sepenuhnya selaras dengan arah Partai Republik, agenda masalah secara keseluruhan  mencerminkan  nilai-nilai  dan sudut pandang Republik. Konsistensi di dua platform  digital  -  Twitter  dan  situs  web kampanye;  menunjukkan  bahwa  Twitter semakin  berperan  sebagai  perpanjangan tangan dari situs web kampanye.
Setengah  dari  jumlah  keseluruhan tweet kedua kandidat presiden Amerika yang diposting selama masa kampenye tiga bulan bernada negatif. Twitter dikenal sebagai alat yang  populer  untuk  mempromosikan  dan mempresentasikan  diri  dengan  baik,  namun Trump  maupun  Clinton  menggunakannya sebagai  saluran  untuk  menyampaikan  pesan negatif  tentang  lawan  politik  mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa setidaknya dalam  apa  yang  disebut  "Twitterverse," Trump lebih berhasil menyampaikan agenda setting kepada pemilih dan menggiring opini calon pemilih.
Secara teoritis, penelitian ini menyatakan bahwa kampanye politik memperluas  lingkup  pengaplikasian  teori agenda  setting dan issue  ownership  theory . Hasil  studi  ini  menemukan  potensi  Twitter untuk  mengatur  agenda  publik  dengan  atau bahkan tanpa media berita sebagai pendukung  atau  gerbang  informasi.  Hal  itu didasari  karena  perhatian  publik  yang meningkat  terhadap  Twitter  dan  praktik jurnalisme  saat  ini  dalam  menggunakan Twitter  untuk fraiming dan  menyampaikan ide  cerita  (Parmelee,  2014),  dan  implikasi
dari  potensi  ini  bagi  publik  dapat  menjadi signifikan.  Asosiasi  yang  ditemukan  antara agenda  setting yang  dilakukan  oleh  Trump dan  respon  calon  pemilih  terhadap agenda setting dan  menghasilkan  dukungan  secara tidak langsung melalui Twitter.
4.5  Hasil  Temuan  Studi  Kasus  Review: Intermedia  Agenda  Setting  in  the  Social Media  Age:  How  Traditional  Players Dominate  the  News  Agenda  in  Election Times  (Raymond  A.  Harder,  Julie Sevenans, and Peter Van Aelst, 2017)
Berbeda  dengan  kebanyakan  studi yang ada tentang agenda setting intermedia, studi  ini  mendapatkan  pandangan  berbeda pada analisanya di Twitter mengenai peranan orang  intermediari  dalam  proses agenda setting . Analisis menunjukkan bahwa intermediari  diperlukan  untuk  menafsirkan dinamika agenda setting dengan benar. Peran tweet  dari  aktor  lain  (termasuk  pakar, masyarakat sipil, dan  warga  negara) dibayangi-bayangi  oleh  media  dan  akun politik. Berdasarkan analisis data,
menunjukkan bahwa intermediari dan media jarang  memulai  pembahasan,  dan  juga cenderung
mengikuti, daripada mengarahkan, jurnalis dan politisi di Twitter dalam  membahas  berita.  Twitter  dengan demikian sebagian besar berpengaruh melalui  tweet  oleh  jurnalis  atau  organisasi berita, yang menunjukkan proses pemantauan, peniruan, dan orientasi bersama antara  berbagai  media  (Atwater  et  al.  1987; Buhl  et  al.  2016).  Selain  itu,  aktor  yang secara institusional kuat — politisi dan partai — memiliki pengaruh yang relatif besar pada liputan  media,  yang  sejalan  dengan  nilai berita universal “elit kekuasaan” (Harcup dan O’Neill 2016).
Studi  ini  juga  menyimpulkan  bahwa proses  penyebaran  berita  sebagian  besar sejalan dengan (kurangnya) skema publikasi platform  media.  Karena  tidak  memiliki jadwal  tetap,  situs  web  berita  dan  Twitter sama-sama cepat memuat berita,
membuktikan  peran  penting  mereka  dalam agenda seting . Berita televisi dan surat kabar, sebaliknya, memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menerbitkan dan akibatnya relatif lambat untuk meliput berita. Oleh  karena  itu,  kemampuan  mereka  untuk menetapkan  agenda  atau  topik  pembicaraan pada  platform  media  lain  terbatas.  Radio mengambil  posisi  tengah.  Itu  terikat  oleh skema  siaran  tetap,  tetapi  menayangkan beberapa  buletin  per  hari.  Kapasitas  agenda settingnya sejalan dengan ini — menetapkan agenda untuk sebagian besar platform media lainnya, namun tidak sejauh platform media tanpa  jadwal  tetap  melakukannya.  Dari temuan  ini,  kami  menyimpulkan  bahwa kecepatan  adalah  faktor  kunci  untuk memperkirakan  kapasitas  agenda  setting setting pada platform media.
Selain itu, meskipun kecepatan tidak diragukan lagi penting bagi kapasitas agenda setting di  platform  media,  studi  ini  juga mendapatkan  temuan  yang  menunjukkan bahwa itu bukan satu-satunya penentu. Berita radio,  yang  disiarkan  beberapa  kali  dalam sehari, tidak mempengaruhi agenda sebanyak surat  kabar,  meskipun  surat  kabar  hanya terbit sekali sehari. Salah satu penjelasannya adalah  bahwa  hal  ini  mungkin  disebabkan oleh persepsi peran platform media tertentu. Dalam  kasus  ini,  jurnalis  radio  sendiri mungkin  menganggap  bahwa  nilai  platform mereka  lebih  terletak  pada  menyediakan pengumpulan berita reguler, daripada menyiarkan  setiap  bagian  berita  secepat mungkin. Pada gilirannya, ini berarti jurnalis platform  media  lain  cenderung  mencari inspirasi  di  tempat  lain  untuk  karya  mereka sendiri.
Dapat  disimpulkan  dari  studi  ini bahwa  Twitter  menjadi  sebuah  platform paling  effisien  dalam  melakukan agenda setting dikarenakan  kecepatan  penyebaran informasi  yang  terjadi,  dan  juga  adanya keyakinan  yang  lebih  tinggi  dari  pembaca jika  berita  atau  informasi  disebarkan  oleh
akun  jurnalis,  tokoh  masyarakat  atau politikus. Peran intermediari juga memberikan  peranan  penting,  selain  akun- akun key  opinion  leader yang  dipercayain oleh  publik  akun-akun  intermediari  juga memberikan  pengaruh  dengan  mengikuti arus  informasi  dari  segi  mengikuti  agenda yang sudah di setting oleh pelaku media dan politisi.

## 4.6 Pembahasan
Dari  lima  studi  kasus  yang  di review dapat  dilihat  bahwa  ada  keterkaitan  era tantara agenda  setting dan  media  massa. Pernyataan  bahwa  teori agenda  setting adalah  topik  yang  dieksplorasi  dengan  baik dalam  teori  efek  media  (McCombs,  2005; Rogers et al., 1993; Wanta & Ghanem, 2000) terbukti dan tergambar secara langsung oleh mayoritas  studi  kasus  yang  diteliti.  Dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  lima  studi terdahulu  ini  proses  pemilihan  umum  atau kampanye adalah masa yang paling menggambarkan pengaplikasian teori agenda setting seperti yang dikemukan pada penelitian yang dilakukan oleh McCombs.
Mayoritas  dari  studi  kasus  yang diteliti menggambarkan keadaan yang serupa dengan penelitian terdahulu mengenai agenda  setting oleh  Balmas  &  Sheafer (2010);  K.  Kim  &  McCombs  (2007), McCombs  et  al.  (1998),  studi  menunjukkan bahwa kebangkitan media baru seperti media sosial  mengubah  arus  komunikasi  dan  juga arah  komunikasi  politik.  Publik  atau masyarakat  sekarang  dapat  mempengaruhi media arus utama terutama mengenai topik- topik  pembahasan,  jadi  pengaplikasian agenda  setting yang  dilakukan  oleh  politisi harus  disesuaikan  dengan  minat  dan  fokus publik.
Pernyataan  Sciarini  dan  Tresch (2019, 734), " Agenda setting dari pendekatan proses  kebijakan  pada  dasarnya  adalah tentang  politik  perhatian  dan  dinamika perhatian  di  tingkat  sistem  politik.  Sebagai
konsekuensi  dari  fokus  pada  pengolahan informasi  ini,  dinamika  media  terikat  erat dengan  pembuatan  kebijakan."  tergambar dengan jelas di beberapa studi kasus, seperti studi kasus Malaysia.

## KESIMPULAN
Proses agenda  setting dalam  proses kampanye  atau  pemilihan  terjadi  dihampir seluruh  negara,  baik  hal  itu  terjadi  secara massive  dan  gamblang,  maupun  secara tertutup dan tidak massive. Figur atau sosok dari  politisi  dibangun  di  media  sosisal menggunakan  berbagai  pendekatan,  bisa menggunakan  positif  dan  negatif.  Inisiasi topik  sesuai  kebutuhan  agenda  yang  telah ditetapkan  juga  dapat  diawali  dari  akun media  sosial  para  politisi  yang  kemudian akan diangkat pada berita media mainstream.
Media  massa  memiliki  peranan  penting dalam  proses agenda  setting, media  massa menjadi endorser penting dalam penyebaran informasi,  karena  memberikan  kepercayaan kepada  pembacanya.  Namun  disisi  lain media  masa  juga  dibantu  oleh  media  sosial dalam  penyebaran  berita  yang  sudah  diatur oleh  para  elite  politik.  Diskusi-diskusi  yang tercipta  di  media  sosial  mempermuda persebaran  berita  dalam  waktu  yang  lebih singkat,  sehingga  efek  dari agenda  setting dapat  tergambarkan  secara  langsung  apakah berhasil atau tidak.
Media  sosial  telah  menjadi  saluran komunikasi  politik  yang  mapan,  dan digunakan  oleh  partai  dan  politisi.  Terlepas dari relevansinya, banyak aspek yang masih kurang  dipahami,  termasuk  perannya  dalam penyusunan  agenda  politik.  Temuan  dalam studi ini berkontribusi pada badan penelitian yang  berkembang  dan,  kami  berharap,  studi ini  dapat  diperluas  dalam  banyak  konteks yang  berbeda.  Pengkajian  yang  lebih  dalam dan  dalam  skala  yang  lebih  besar  untuk mendapatkan informasi lebih akurat mengenai apakah poilitisi dari semua negara melakukan  proses agenda  setting melalui
media  sosial  dapat  dilakukan  distudi-studi yang mendatang.

## REFERENSI
Adams,  A.,  &McCorkindale,  T.  (2013).
Dialogue and transparency: A content analysis of how the 2012 presidential candidates  used  Twitter.  Public Relations Review, 39, 357–359. doi: 10.1016/j.pubrev.2013.07.016.
Andlika,
V. (2019). PENGARUH ANONIMITAS TERHADAP FREKUENSI ONLINE HATE SPEECH (Analisis Isi Akun Instagram @prabowomondardo). Thesis. Jakarta: Universitas Indonesia Atwater,  Tony,  Frederick  Fico,  and  Gary
Pizante.  1987.  “Reporting  on  the State  Legislature:  A  Case  Study  of Inter-media
Agenda-Setting.”
Newspaper  Research  Journal  8  (2):
53–61.
Balmas, M., & Sheafer, T. (2010). Candidate image in election campaigns: Attribute  agenda  setting,  affective priming,  and  voting  intentions. International Journal of Public Opinion Research, 22(2), 204–229.
Bassey,  M.  (1999).  Case  study  research  in educational  settings.  Buckingham, Philadelphia: Open University Press. Bennett, W. L., & Iyengar, S. (2009). A new
era of minimal effects? The changing foundations of political communication. Journal of
Communication,  58,  707–731.  doi:
10.1111/j.1460-2466.2008.00410.
Buhl,  Florian,  Elisabeth  Günther,  and Thorsten  Quandt.  2016.  “Observing the  Dynamics  of  the  Online  News Ecosystem.”  Journalism  Studies. Published  electronically  April  26. doi:10.1080/1461670x.2016.116871 1.
Chadwick,  A.  (2013).  The  hybrid  media system:  Politics  and  power.  Oxford University Press.
Conway,  B.  A.,  Kenski,  K.,  &Wang,  D. (2013). Twitter use by the presidential primary candidates during the 2012 campaign. American Behavioral Scientist, 57, 1596–1610. doi: 10.1177/0002764213489014.
Cornfield, M., Carson, J., Kalis, A., & Simon, E.  (2005).  Buzz,  blogs,  and  beyond. http://www.Michelemiller.Blogs.Co m/
Marketing_to_women/Files/Buzz_bl ogs_beyond.pdf.
Denham,  B.  E.  (2010).  Toward  conceptual consistency  in  studies  of  agenda- building  processes:  A  scholarly review.The
Review of Communication,  10,  306–323.  doi: 10.1080/15358593.2010.502593 Dunn,  S.W.  (2009).  Candidate  and  media agenda  setting  in  the  2005  Virginia gubernatorial  election.  Journal  of Communication,  59,  635–652.  doi: 10.111/j.1460-2466.2009.01442.x Ghanem,  S.  (1997).  Filling  in  the  tapestry:
The second level of agenda setting. In M.  McCombs,  D.  L.  Shaw,  &  D. Weaver  (Eds.),  Communication  and democracy (pp. 3−14).
Golbeck,  J.,  Grimes,  J.  M.,  &  Rogers,  A. (2010).  Twitter  use  by  the  U.S. Congress.  Journal  of  the  American Society  for  Information  Science  and Technology,  61,  1612–1621.  doi: 10.1002/asi.2134
Graham, T., Broersma, M., Hazelhoff, K., & van  ’t  Haar,  G.  (2013).  Between broadcasting  political  messages  and interacting  with  voters.  Information, Communication & Society, 16, 692– 716. doi:10.1080/1369118X.2013.785581 .
Grant, W. J., Moon, B., & Grant, J. B. (2010). Digital dialogue?
Australian
politicians’ use of the social network tool  Twitter.  Australian  Journal  of Political  Science,  45,  579–604.  doi: 10.1080/10361146.2010.517176. Groshek,  J.,  &  Groshek,  M.  C.  (2013).
Agenda trending: Reciprocity and the predictive capacity of social networking sites in intermedia agenda setting across topics over time. Media and Communication, 1(1), 15–27. Gueorguieva,  V.  (2008).  Voters,  MySpace, and  YouTube:  The  impact  of alternative  communication  channels on  the  2006  election  cycle  and beyond.  Social  Science  Computer Review, 26, 288–300. doi: 10.1177/0894439307305636. Harcup,  Tony,  and  Deirdre  O’Neill.  2016. “What  Is  News?  News  Values Revisited (Again).” Journalism Studies. Published electronically March 1. doi:10.1080/1461670x.2016.115019 3.
Heim,  K.  (2013).  Framing  the  2008  Iowa democratic  caucuses:  Political  blogs and  second-level  intermedia  agenda setting. Journalism and Mass Communication  Quarterly,  90(3), 500–519.
Johnson,  T.  J.,  &  Perlmutter,  D.  D.  (2010). Introduction: The Facebook election. Mass  Communication  and  Society, 13, 554–559. doi: 10.1080/15205436.2010.517490.
Kim,  K.,  &  McCombs,  M.  (2007).  News story  descriptions  and  the  public’s opinions  of  political  candidates. Journalism and Mass Communication Quarterly, 84(2), 299–314.
Kiousis,  S.,  Bantimaroudis,  P.,  &  Ban,  H. (1999).  Candidate  image  attributes experiments  on  the  substantive dimension  of  second  level  agenda
setting.  Communication  Research, 26(4), 441–428.
Ku, G., Kaid, L. L., & Pfau, M. (2003). The impact  of  web  site  campaigning  on traditional  news  media  and  public information processing. Journalism & Mass  Communication,  80,  528–547. doi:10.1177/107769900308000304 Lancendorfer, K. M., & Lee, B. (2010). Who influences whom? The agenda building relationship between political candidates and the media in the  2002  Michigan  governor’s  race.
Journal  of  Political  Marketing,  9,
186–206. doi:
10.1080/2f15377857.2010.497737 Metzgar,  E.,  &Maruggi,  A.  (2009).  Social media and the 2008 U.S. Presidential Election. Journal of New Communications  Research,  4,  141–
165.
McCombs,  M.  (2004).  Setting  the  agenda. Polity Press. McCombs,  M.,  Lopez-Escobar,  E.,  & Llamas,  L.  P.  (2000).  Setting  the agenda  of  attributes  in  the  1996 Spanish  general  election.  Journal  of Communication, 50(2), 77–92 McCombs,  M.,  Llamas,  J.,  Lopez-Escobar, E.,  &  Rey,  F.  (1998).  Candidate images in Spanish elections: Second- level agenda setting effects.
Journalism and Mass Communication Quarterly, 74, 703–717.
McCombs, M. E. (2005). A look at agenda- setting:  Past,  present,  and  future.
Journalism Studies, 6(4), 543–557.
McCombs, M. E. and D. L. Shaw (1972). The agenda-setting  function  of  mass media.  Public  opinion  quarterly  36 (2), 176-187.
McCombs, M. E. and D. L. Shaw (1993). The evolution of agenda-setting research: twenty-five  years  in  the  marketplace of  ideas.  Journal  of  Communication 43 (2), 58-67.
Macdonald,  Barry  and  Walker,  Rob  (1975).
Case Study and the Social Philosophy of  Education  Research.  Cambridge Journal  of  Education,  5  (1).  ISSN 0305-764X
Meraz,  S.  (2009).  Is  there  an  elite  hold? Traditional  media  to  social  media agenda  setting  influence  in  blog networks.  Journal  of  Computer Mediated  Communication,  14(3), 682–707.
Neuman,  W.  R.,  Guggenheim,  L.,  Jang,  S. M.,  &  Bae,  S.  Y.  (2014).  The dynamics of public attention: Agenda setting theory meets big data. Journal of Communication, 64, 193–214. doi: 10.1111/jcom.12088 Parmelee, J. H. (2014). The agenda-building function  of  political  tweets.  New Media & Society, 16(3), 434–450. Rogers,  E.  M.,  Dearing,  J.  W.,  &  Bregman,
D.  (1993).  The  anatomy  of  agenda- setting research.
Journal of Communication, 43(2), 68–84. Sciarini,  P.  and  A.  Tresch  (2019).  The political agenda-setting  power of the media:  the  europeanization  nexus. Journal of European Public Policy 26 (5), 734-751.
Sayre, B., Bode, L., Shah, D., Wilcox, D., & Shah, C. (2010). Agenda setting in a digital  age:  Tracking  attention  to california  proposition  8  in  social media, online news, and conventional news.  Policy  and  Internet,  2,  7–32. doi: 10.2202/1944-2866.1040 Stake R. (2005). Qualitative Case Studies in Denzin,  N.K.  &  Lincoln,  Y.S.  (eds.)
The  Sage  Handbook  of  Qualitative Research (3rd ed.). Thousand Oaks/London/New Delhi. Sage
Publications.
Sweetser, K. D., Golan, G. J., & Wanta, W.
(2008).  Intermedia  agenda  setting  in television,  advertising,  and  blogs during  the  2004  election.  Mass
Communication  &  Society,  11(2), 197–216.
Towner, T. L., & Dulio, D. A. (2012). New media  and  political  marketing  in  the United  States:  2012  and  beyond.
Journal  of  Political  Marketing,  11,
95–119.
doi: 10.1080/15377857.2012.642748. Vliegenthart,  R.,  S.  Walgrave,  F.  R. Baumgartner,  S.  Bevan,  C.  Breunig, S. Brouard, L. Chaques Bonafont, E. Grossman,  W.  Jennings,  P.  B. Mortensen, A. M.  Palau, P. Sciarini, and A. Tresch (2016). Do the media set  the  parliamentary  agenda?  A comparative study in seven countries. European Journal
of Political
Research 55 (2), 283-301. Walgrave, S., S. Soroka, and M. Nuytemans (2008).  The  mass  media's  political agenda setting power: A longitudinal analysis  of  media,  parliament,  and government  in  Belgium  (1993  to 2000). Comparative Political Studies 41 (6), 814-836. Walgrave,  S.  and  P.  Van  Aelst  (2006).  The contingency  of  the  mass  media's political agenda  setting power: Toward a preliminary theory. Journal of Communication 56 (1), 88-109. Wallsten, K. (2007). Agenda setting and the blogosphere:  An  analysis  of  the relationship  between  mainstream media and political blogs. Review of Policy Research, 24(6), 567–587. Wanta, W., & Ghanem, S. (2000). Effects of agenda-setting.  In  J.  Bryant  &  R. Carveth  (Eds.),  Meta-analysis  of media effects (pp. 37–52). Erlbaum
Weaver,  D.,  McCombs,  M.,  &  Shaw,  D.  L.
(2004). Agenda-setting research:
Issues,  attributes,  and  influences.  In
L.  L.  Kaid  (Ed.),  Handbook  of political communication research (pp. 257–282). Erlbaum
Williams, B. X., & Delli Carpini, M. (2004). Monica  and  Bill  all  the  time  and everywhere: The collapse of gatekeeping  in  the  new  media environment.  American  Behavioral Scientist, 47(9), 1208–1230.
Wolfe,  M.,  B.  D.  Jones,  and  F.  R.
Baumgartner  (2013).  A  failure  to communicate:  Agenda  setting  in media  and  policy  studies.  Political Communication 30 (2), 175-192.