Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (79-86) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Konfigurasi Politik dan Problem Identitas Menjelang Pemilihan Presiden 2024

## Firdaus Muhammad
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: firdaus.muhammad@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Politik  identitas  cukup  mewarnai  dinamika  politik  Indonesia  10  tahun terakhir ini. Artikel ini berusaha menjelaskan tentang politik identitas dan konfigurasi  politik  menjelang  Pilpres  2024.  Artikel  ini  dijelaskan  secara kualitatif  dengan  berbasis  pada  studi  kepustakaan.  Secara  umum  dapat disimpulkan  bahwa  politik  identitas  tidak  hanya  di  level  nasional,  akan tetapi  di  ranah  lokal  juga  mulai  merebak  dengan  menggunakan  identitas sebagai instrumen dalam kontestasi politik, baik identitas agama maupun etnisitas. Begitupun pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 dan Pilkada DKI Jakarta  menjadi  bukti  bahwa  politik  identitas  yang  dibawa  masuk  ke ranah  politik  telah  memecah  belah  anak  bangsa  dan  dapat  mengancam persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Dalam  konteks  Pilpres  2024,  sekalipun Anies Baswedan diusung oleh NasDem dan membawa kekhawatiran baru terkait  polarisasi  politik,  akan  tetapi  bergabungnya  Muhaimin  Iskandar dan  PKB  yang  diusung  koalisi  perubahan,  telah  memberi  secercah harapan  bahwa  Pilpres  2024  tidak  semengkhawatirkan  sebagaimana dibayangkan.  Mengingat  Muhaimin  Iskandar  dan  PKB  selama  ini dicitrakan mengusung politik kebangsaan dan keindonesiaan.
Kata Kunci : Politik Identitas, Konfigurasi, Pilpres 2024

## PENDAHULUAN
Realitas politik identitas merupakan realitas  yang  tidak  dapat  dibicarakan secara  sederhana  apalagi  dipinggirkan. Politik  identitas  telah  menjadi  bagian  dari politik  masyarakat  indonesia.  Pengalaman Pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta  pada tahun  2017  dan  Pemilihan  Presiden  tahun 2019  yang  kita  saksikan  langsung  baik  di media  massa  maupun  media  online  telah menunjukkan  betapa  politik  identitas
memberikan  dampak  dan  implikasi  yang cukup  besar.  Masyarakat  terpolarisasi menjadi  dua  kubu,  yakni  kubu  ‘cebong’ dan  ‘kampret’  yang  memperlihatkan bagaimana praktik politik identitas mampu mengakibatkan  disintegrasi  tidak  hanya pada kalangan elit politik, tetapi juga pada masyarakat akar rumput. Meskipun perkara  politik  identitas  tidak  semenakut- kan  di  negara  Amerika  dan  Eropa,  tetapi hal  ini  harus  tetap  diwaspadai  (Mulyana, 2023).
Hampir  setiap  saat  kita  dapat  menemukan pembicaraan  soal  ini  di  ruang  publik termasuk  di  ruang  media  sosial.  Data menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki  keyakinan  sekaligus kekhawatiran tentang praktik politik identitas  yang  masih  muncul  pada  saat Pemilihan  Presiden  tahun  2024  (Paat, 2022).  Data  ini  jelas  mempertegas  bahwa politik identitas telah menembus ke dalam alam  bawah  sadar  politik  masyarakat Indonesia.
Persoalan  politik  identitas  semacam  ini tampaknya  berpotensi  terus  berlanjut  saat partai  Nasional  Demokrat  atau  NasDem telah mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat calon Presiden Republik
Indonesia tahun 2024-2029. Kekhawatiran tentang  potensi  politik  identitas  tidak terlepas dari pengalaman sebelumnya yang menunjukkan  kemenangan  Anies  Baswe- dan pada saat Pemilihan Gubernur Jakarta tahun  2017-2022  yang  diduga  kuat memainkan  politik  identitas  oleh  para  tim pendukung  Anies  Baswedan  (Lestari, 2019).  Akibatnya  profil  Anies  Baswedan kemudian  banyak  mengarah  pada  citra politik  identitas  ini.  Menyebutkan  nama Anies  Baswedan  seolah  tidak  dapat dilepaskan  dengan  urusan  politik  identitas meskipun  di  momen  lain  tidak  jarang selalu  menolak  pendapat  atau  pandangan tersebut (CNN Indonesia, 2023).
Tulisan  ini  ingin  fokus  pada  persoalan politik identitas. Terpilihnya Anies Baswe- dan  sebagai  kandidat  calon  Presiden  dari Partai  Nasional  Demokrat  atau  NasDem
seolah  memperlihatkan  dugaan  politik identitas  kembali  akan  dimainkan  dalam Pemilihan  Presiden  tahun  2024.  Dengan kata  lain,  Anies  Baswedan  berpotensi memiliki peran signifikan terhadap artikulasi politik identitas. Politik identitas bukan  semata  memiliki  simbol  artifisial, tetapi  juga  mempunyai  makna  yang determinan dan selalu diperebutkan. Polit- ik  identitas  merupakan  situs  perjuangan yang  cukup  penting  dalam  memperlihat- kan  banyak  hal  tentang  sikap  politik, kelas,  gender,  dan  pembagian  sosial lainnya.  Selain  itu,  menekankan  perkara politik  identitas  dapat  memperlihatkan pandangan masyarakat  tentang hal  ini dan peluangnya dalam berbagai momen politik di  pemilihan  kepala  daerah  di  kemudian hari.

## TINJAUAN PUSTAKA
Berbagai  tulisan  tentang  politik  identitas telah  banyak  diteliti  dan  didiskusikan. Kocu  dan  Tjahjoko  menemukan  bahwa politik identitas yang terjadi di Kabupaten Maybrat,  Provinsi  Papua  Barat  didorong oleh  tuntutan  martabat  dan  kebencian, siasat  elit  dengan  membangun  narasi ‘harga  diri’  sub-identitas,  kesadaran  sub- identitas lebih kuat dibandingkan identitas lain,  dan  Bupati  Maybrat  yang  senantiasa membawa  sentimen  identitas  dalam  prak- tik  politiknya  (Kocu  &  Tjahjoko,  2022). Sementara  itu,  Sujito  menjelaskan  bahwa politik  identitas  lahir  dari  liberalisme politik  yang  cenderung  kebablasan  karena tidak  dipandu  dengan  baik  oleh  nilai-nilai Pancasila yang mengakibatkan munculnya politik  identitas  multikultural,  rasial,  dan
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (79-86) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
keagamaan  semata  (Sujito,  2022).  Tera- khir,  Firdaus  dan  Adriyani  memaparkan bahwa  demi  membangun  citra  diri  dan menegakkan  harga  diri,  maka  politik identitas  dihadirkan  dalam  upaya  men- capai hal tersebut. Karena itu, tidak sedikit para pemilih memilih para calon pemimpin  politiknya  yang  memiliki  latar belakang yang sama (Firdaus & Andriyani, 2021).
Dengan  melihat  pokok  masalah  di  atas bahwa  politik  identitas  merupakan  bagian integral  yang  kini  cenderung  tidak  bisa dipisahkan  dari  kehidupan  politik  masya- rakat  Indonesia  dan  bahkan  telah  menjadi preferensi  utama  dalam  menentukan  sikap politik,  maka  studi  ini  memiliki  tujuan untuk mencari tahu artikulasi politik iden- titas  pasca  pencalonan  Anies  Baswedan sebagai  Presiden  tahun  2024  di  berbagai media massa dan media online dan mengi- dentifikasi  kecenderungan  posisi  Anies Baswedan  dalam  artikulasi  politik  iden- titas tersebut.

## TINJAUAN TEORETIS
Pengertian  politik  identitas  adalah  sebuah alat  politik  suatu  kelompok  seperti  etnis, suku,  budaya,  agama  atau  yang  lainnya untuk  tujuan  tertentu  misalnya  sebagai bentuk  perlawan  atau  sebagai  alat  untuk menunjukan  jati  diri  suatu  kelompok tersebut.  Identitas  ini  dapat  tumbuh  apa- bila  ada  aktor-aktor  sosial  membentuk suatu  identitas  baru.  Diman  identitas demikian  dapat  menentukan  posisi-posisi baru dalam masyarakat sekaligus mentran- sformasi  struktur  masyarakat  secara  kese-
luruhan  (Alfaqi,  2015).  Menurut  Habo- ddin,  politik  identitas  adalah  memberian garis  yang  tegas  untuk  menentukan  siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak  (Haboddin,  2012).  Hal  semacam ini  biasanya  kita  temukan  ketika  seke- lompok aktivis feminisme berusaha membentuk  identitas  baru  perempuan, menegosiasikan  posisi  perempuan  dalam masyarakat,  dan  akhirnya  merubah  stru- ktur masyarakat secara keseluruhan dalam memandang  peranan  perempuan  (Alfaqi, 2015).
Menurut  Yeni  Sri  Lestari,  kemunculan politik  identitas  dalam  dinamika  politik yang  sangat  beragam  di  Indonesia  tidak terlepas dari adanya rasa ketidakadilan dan persamaan hak yang diklaim oleh masing- masing  kelompok  atau  golongan  sosial tertentu. Selain itu, perbedaan yang menja- di  tolak  ukur  utama  dari  keberagaman yang  ada  di  Indonesia  menjadikan  politik identitas  di  Indonesia  semakin  memp- ertegas  perbedaan  tersebut.  Pembiaran terhadap  konflik  yang  dilatarbelakangi oleh  politik  identitas  yang  beragam  akan menciptakan ketidakstabilan negara (Lestari, 2018).
Agnes  Heller  memberikan  penjelasan bahwa  politik  identitas  difokuskan  pada suatu pembedaan,  dimana  sebagai  kateg- ori    utamanya  adalah    menjanjikan    kebe- basan,  toleransi,  dan  kebebasan  bermain ( free    play )    walaupun    pada  akhirnya akan    memunculkan    pola-pola    intole- ransi,  kekerasan  dan  pertentangan  etnis. Pada  akhirnya      politik      identitas      juga dapat   mencakup rasisme, bio-feminisme,
enviromentalism (politik  isu  lingkungan), dan perselisihan etnis (Al-Farisi, 2018).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dalam  menjelaskan  fenomena politik  Identitas    di  Indonesia.  Sementara itu  sumber-sumber  Pustaka  digunakan sebagai  bahan  dalam  mengumpulkan  data penelitian. Peneliti mengkaji literatur yang tersebar seperti artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal, begitupun laporan penelitian yang tersedia dan pemberitaan media yang dianggap relevan dengan studi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Demokrasi: Politik Identitas dan Problem Multikulturalisme
Politik identitas belakangan  menjadi stigma  dalam  bingkai  politik  menjelang pemilihan  presiden  2024.  Sementara  itu, problem  demokrasi  belum  terurai  ihwal mencari titik temu  agama,  demokrasi,  dan multikulturalisme  dalam  konteks  keindon- esiaan.  Diyakini  masing-masing  memiliki titik  temu  dan  relasi  yang  saling menguatkan  secara  objektif.  Hal  itu  dapat diwujudkan  jika  kesadaran  mempertemu- kannya  secara  integral,  melihat  titik kesamaan  dan  bukan  titik  perbedaan. Sebab  agama,  demokrasi  dan  multikul- turalisme  berdiri  masing-masing  dalam konstruk  epistemologisnya,  namun  bisa diintegrasikan tanpa membenturkannya.
Realitas  kehidupan  beragama,  berdemo- krasi dan komitmen memelihara nilai-nilai multikulturalisme  masih  simpang  siur.
Problemnya terletak pada indikasi kegagalan  negara  “membaca”  realitas  ter- sebut. Sejumlah pengalaman menunjukkan hal  itu, betapa kekerasan beragama terjadi akibat  kebebasan  berdemokrasi,  bahkan wajah  multikultural  sebagai  basis  sosial tercederai,  sejumlah  daerah  mengalami konflik  sosial  berbasis  etnis,  pengalaman Papua  sebagai  contoh  pertanda  buruknya kinerja  negara  dalam  merawat  multikul- turalisme.
Keinginan  mewujudkan  negara  demok- ratis, justru melahirkan radikalisme agama dan  kegaduhan  konflik  yang  mengendor-- kan  tali  multikulturalisme.  Karena  itu, realitas negara menjadi  kian keropos yang mesti  dilakukan  rekonstruksi  bernegara dengan  merajut  kembali  relasi  agama, demokrasi,  dan  multikulturalisme  sebagai spirit bernegara yang ideal.
Dalam  konteks  itu,  masing-masing  varian tersebut  memiliki  problemnya  masing- masing.  Misalnya,  problem  agama  dalam kaitannya  dengan  demokrasi  acapkali diperhadap-hadapkan.  Fenomena  radikal- isme  agama,  terorisme,  kekerasan  lainnya yang  mengatasnamakan  agama.  Realitas beragama  yang  sarat  dengan  paradoks- paradoks  itu  menjadi  cerminan  betapa problem  beragama  menjadi  soal  dalam lanskap  politik  Indonesia.  Sementara  itu, problem  beragama  dapat  diurai,  misalnya, dalam  internal  umat  Islam.  Demarkasi antara  Islam yang satu dengan Islam yang lainnya  acapkali  berbenturan.  Hal  ini menjadi  bagian  yang  diulas  KH.  Abdur- rahman  Wahid  dalam  buku;  Islamku, Islam  Anda,  Islam  Kita.  Menurutnya,
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (79-86) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Islam acapkali dibagi menjadi dua bagian, yakni  Islam  formal  dan  Islam  nonformal. Dalam  pandangan  formal,  Islam  selalu menjadi  aturan  bernegara.  Formalisasi  ini mengancam  kebersamaan  umat  Islam karena  negara  akan  menerapkan  mazhab tertentu  menjadi  undang-undang,  semen- tara  mazhab  versi  lain  berada  di  luar undang-undang  yang  ditetapkan  sehingga yang  benar  dan  salah  tergantung  pada undang-undang  tersebut  (Wahid,  2006). Hal  ini  tentunya  berpotensi  lahirnya konflik internal yang melahirkan paradoks dan ironi beragama di Indonesia.

## Konfigurasi Peta Politik 2024: Tentang Identitas?
Konstelasi  politik  nasional  menjelang Pemilu  2024  semakin  dinamis  ditandai pelbagai  manuver  partai  melalui  koalisi yang  memaketkan  Anies  Baswedan  dan Muhaimin Iskandar sebagai bentuk komu- nikasi  politik  dalam  menentukan position- ing pada  Pilpres  2024.    Dalam  kontestasi politik  yang  semakin  kompetitif  menuntut partai  menaikkan bargaining  position di tengah  konfigurasi  politik.  Dalam  konteks ini,  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB) semakin inovatif dalam melakukan penguatan partai.
Ikhtiar politik berbasis keummatan, Nahdliyin, sejatinya PKB melakukan lang- kah  strategis  sebagai  upaya  penguatan agenda  politik  ke  depan.  Dalam  hal  ini, PKB  dituntut  menunaikan  agenda  politik secara sistematis dan terukur. Diantaranya, mendeteksi kekuatan politik berbasis pada geopolitik  untuk  mengukur positioning partai untuk meraup suara signifikan.
Modal  sosial  politik  PKB  berpijak  pada kantong-kantong  suara  NU. Bargaining position PKB yang semakin kokoh dengan menjadi bagian dalam pemerintahan Jokowi-JK  ataupun  Jokowi-Ma’ruf  Amin, melampaui  prestasi  politik  era  sebelum- nya.  Keterlibatan  sejumlah  elite  PKB dalam  jajaran  kepengurusan  PBNU  men- jadi  langkah  politik  strategis  untuk mendekatkan  PKB  dengan  basis  NU, sekalipun  tetap  harus  dibentangkan  garis demarkasi  antara  politik  praktis  PKB  dan politik kebangsaan NU.
Sementara  itu,  posisi  PKB  dalam  takaran geopolitik  masih  berbasis  kuat  di  Pulau Jawa,  khususnya  di  Jawa  Timur  dan beberapa  sebaran  basis  Nahdliyin  lainnya seantero  nusantara.  Namun  sebaran  suara PKB  masih  berpusat  di  Jawa  Timur sehingga perlu inovasi kreatif dan transformatif  untuk  penguatan  kantong- kantong  suara  PKB  di  daerah  lain, terutama luar Jawa.
Ikhtiar politik PKB dalam kendali Muhaimin  Iskandar,  berhasil  membangun basis-basis  politik  dengan  strategi  pengu- atan  pada  identitas  politik  kesantrian. Upaya merawat  dan penguatan basis yang “diimami” Muhaimin Iskandar dan imple- mentasinya  melalui  infrastruktur  partai  di cabang-cabang  di  tanah  air  melalui kegiatan; Nusantara Mengaji, Lomba Baca Kitab Kuning dan Hari Santri.
Serangkaian  kegiatan  berskala  nasional tersebut  berhasil  memantik  dan  meman- cing  identitas  politik  kaum  santri  yang merupakan  basis  Nahdliyin,  basis  utama
Konfigurasi Politik dan... | 84
PKB.  Gema  Nusantara  Mengaji  menjang- kau  seantero  nusantara  sehingga  identi- fikasi  politik  PKB  dianggap  istiqamah pada  jalur  politik  santri.  Tetapi,  karak- teritik  politik  PKB  bukan  hanya  pada penguatan keislaman, namun juga mengin- tegrasikannnya  dengan  isu-isu  nasiona- lisme.  PKB  tidak  berpolitik  gaya  sekuler, juga  tidak  semata  berbasis  keagamaan, tetapi  memadukannya  menjadi  pandangan politik  yang  moderat.  Politik  santri  yang moderat  tersebut  dilhami  dari  spirit pemikiran politik kebangsaan NU.
Prestasi  politik  yang  prestius  yang  diraih PKB  dalam  komando  Muhaimin  Iskandar adalah  pada  pilihan  politik  yang  tepat ditandai  sejumlah  kader  PKB  masuk dalam  kabinet  Jokowi-JK  dan  Jokowi- Ma’ruf  Amin  dengan bargaining  position tinggi,  ditandai  posisi  menterinya  aman dari resuffle .  Strategi  politik  PKB  yang mengawal  Jokowi  sejak  awal  kampanye pilpres dan kemampuan merawat posisi di pemerintahan  menjadi  dalil  yang  mem- pertegas  kemampuan  komunikasi  politik elite  PKB  semakin  meyakinkan  dan diperhitungkan.
Kerja-kerja  politik  yang  sistematis  dan terukur  melalui  pilkada  hingga  pemilu menjadi  tantangan  konsistensi  politik PKB,  utamanya  dalam  merawat  basis suaranya untuk meraih positioning sebagai pemenang pemilu kelak, semua tergantung pada  komitmen  elite  politik  PKB  dalam mengawal  visi  misi  partai,  menjaga marwah  politik  yang  diwariskan  ulama serta  mengawal  kaderisasi  yang  ekspansif seantero  nusantara  dengan  pengawalan
kuat  pada  basis  suaranya  serta  merambah potensi  suara  secara  nasional.  Dalam noktah  ini,  PKB  semakin  diperhitungkan konstituen  dan  mitra  politiknya  dalam konfigurasi  peta  politik  pemilu  2024 sebagai era baru kebangkitan politik kaum santri-nasionalis.
Namun  demikian,  bersatunya  PKB  dan NasDem dengan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden pada Pilpres 2024 memunculkan pertanya- an baru, apakah politik identitas tidak akan menguat  kembali  atau  justru  bergabung- nya kedua kekuatan ini  akan memudarkan wacana  politik  identitas  dalam  lanskap politik Indonesia? Mengingat Anies Baswedan  dicitrakan  sebagai  politisi  yang kerap  memainkan  politik  identitas  dengan berkaca  pada  pengalaman  Pilkada  DKI Jakarta. Sementara itu, Muhaimin Iskandar dan  PKB  merupakan  antitesa  dari  politik identitas  yang  mengusung  politik  kebang- saan.

## KESIMPULAN
Politik identitas cukup mewarnai dinamika politik  Indonesia  10  tahun  terakhir  ini. Tidak  hanya  di  level  nasional,  akan  tetapi di ranah lokal juga mulai merebak dengan menggunakan  identitas  sebagai  instrumen dalam  kontestasi  politik,  baik  identitas agama  maupun  etnisitas.  Pengalaman Pilpres  2014  dan  2019  dan  Pilkada  DKI Jakarta telah mengonfirmasi bahwa persolan  identitas  yang  dibawa  masuk  ke ranah  politik  telah  memecah  belah  anak
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (79-86) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
bangsa  dan  dapat  mengancam  persatuan dan kesatuan bangsa.
Diusungnya Anies Baswedan pada Pilpres 2024  oleh  NasDem  telah  membawa kekhawatiran  baru,  bahwa  polarisasi  saat Pilkada  DKI  Jakarta  dapat  terulang, mengingat  citra  Anies  Baswedan  yang dianggap  identic  dengan  politik  identitas. Namun demikian, bergabungnya Muhaim- in Iskandar dan PKB yang diusung koalisi perubahan, telah memberi secercah harapan bahwa Pilpres 2024 tidak semeng- khawatirkan  sebagaimana  dibayangkan. Mengingat  Muhaimin  Iskandar  dan  PKB selama  ini  dicitrakan  mengusung  politik kebangsaan dan keindonesiaa.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami
Indonesia melalui Prespektif
Nasionalisme,  Politik  Identitas, serta  Solidaritas. Jurnal  Pendidi- kan  Pancasila  dan  Kewarganega- raan, Th. 28, Nomor 2 , 111-116.
Al-Farisi,  L.  S.  (2022).  Politik  Identitas: Ancaman  Terhadap  Persatuan  dan Kesatuan  Bangsa  dalam  Negara
Pancasila. Jurnal  Aspirasi,  Vol.  10
No. 2 , 77-90.
Firdaus,  M.  N.,  &  Andriyani,  L.  (2021).
Politik  Atas  Identitas  Agama  dan Etnis  di  Indonesia. INDEPENDEN :  Jurnal  Politik  Indonesia  dan Global, Vol.2, No.2 .
Haboddin,  M. (2012). Menguatnya Politik Identitas  di  Ranah  Lokal. Jurnal Studi  Pemerintahan,  Vol.3,  No.1 , 116-134.
Kocu,  J.  R.,  &  Tjahjoko,  G.  T.  (2022). Politik  Identitas  Dalam  Birokrasi di  Kabupaten  Maybrat. Journal  of
Indonesian  Rural  and  Regional Government (JIRReG), Vol.6, No.1 , 84-87.
Lestari,  D.  (2019).  Pilkada  DKI  Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. Jurnal  SIMULACRA, Vol.2, No.1 , 31-37.
Lestari,  Y.  S.  (2018).  Politik  Identitas  Di Indonesia:  Antara  Nasionalisme dan  Agama  . Journal  of  Politics and  Policy,  Volume  1,  Number  1 , 19-30.
Sujito,  A.  (2022).  Pancasila  dan  Politik Emansipasi:  Problematisasi  Politik Indonesia  Menuju  Pemilu  2024. Jurnal  Pancasila,  Vol.3,  No.2 ,  13- 32.
Wahid,  A.  (2006). Islamku,  Islam  Anda,
Islam  Kita  . Jakarta:  The  Wahid Institute.

## Website
CNN  Indonesia.  (2023,  Februari  14).
Anies  Baswedan  Respons  Tuduhan Politik  Identitas:  Apa  Ada  Bukti? Retrieved  from  CNNIndonesia. com: https://www.cnnindonesia. com/nasional/20230214173933- 617-913018/anies-baswedan-
Konfigurasi Politik dan... | 86
respons-tuduhan-politik-identitas- apa-ada-bukti
Mulyana,  K.  E.  (2023,  Januari  5).
Pengamat  Nilai  Kadar  Politik Identitas  di  Indonesia  Tidak  Sepa- rah  Amerika  Serikat .  Retrieved from  KompasTV:  https://www. kompas.tv/nasional/364997/penga mat-nilai-kadar-politik-identitas- di-indonesia-tidak-separah- amerika-serikat?page=all
Paat,  Y.  (2022,  September  4). Pemilih Khawatir dengan Hoax dan Politik Identitas di Pemilu 2024 . Retrieved from  beritasatu.com:  https://www. beritasatu.com/news/972605/pemil ih-khawatir-dengan-hoax-dan- politik-identitas-di-pemilu-2024