## PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR BERBASIS MASYARAKAT (PBM) MELALUI AWIG-AWIG DI LOMBOK TIMUR DAN SASI DI MALUKU TENGAH

## Edi Setiyono
Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai Uiversitas Diponegoro Semarang edi.setiyonol989@gmail.com

## Abstract
Community  Based  Management  (CBM)  makes  people  as  the  one  who  has  a  main  role  in the  natural  resource  management.  This  management  involves  local  people  in  planning, executing  and  also  enjoying  the  result  of  that  natural  resource  management.  The  basic principle of SBM is the government empowers the potency of local wisdom available in an area and make it as the principle of the coastal resource management. CBM can be seen in Awig-Awig Tradition in East Lombok and Sasi Tradition in Middle Maluku. Awig-Awig is a  convention  of  East  Lombok  people.  This  convention  becomes  a  written  traditional  law legalized by Village Regulation containing rules to regulate coastal resource management along with the sanction if it is broken. Awig-Awig is highly obeyed by East Lombok people that  makes  it  suitable  for  empowering  local  people  to  manage  their  natural  resources. Meanwhile, Sasi tradition on in Middle Maluku can be simply described as prohibition and license  of  catching  fish  in  a  certain  period.  As  Awig-Awig  in  East  Lombok,  Sasi  is  also legalized by the traditional law and has sanction for those who break the law. These two traditions,  Awig-Awig Tradition in East Lombok and Sasi Tradition di Middle Maluku, are both  aimed  at  preserving  the  natural  resources  so  that  it  can  be  the  basic  principle  in Coastal Resources Community Based Management.
Keywords: Community Based Management, Awig-awig, Sasi

## I. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  salah  satu negara  dengan  keanekaragaman  hayati laut  tertinggi  di  dunia  menghadapi tantangan yang breat dalam hal eksploitasi  yang  berlebihan  terhadap sumber  daya  laut  dan  pesisir  yang cenderung  tidak  memperhatikan  aspek berkelanjutan.  Ekspolitasi  dengan  cara yang tidak ramah lingkungan menyebabkan  penurunan  produksi  hasil laut.
Hal  ini  sangat  merugikan  karena ke  depannya  generasi  penerus  kita  bisa- bisa  hanya  dapat  mendengar  cerita kekayaan laut ini tanpa dapat menikmatinya  karena  telah  punah  akibat eksploitasi  yang  berlebihan.  Oleh  karena itu  perlu  adanya  sebuah  revolusi  cara
eksploitasi  yang  memperhatikan  aspek keberlanjutan  yaitu  dengan  membentuk sebuah kawasan konservasi dan perlindungan  lingkungan.  Di  dalam kawasan  ini  diatur  peraturanperaturan untuk melindungi  ekosistem di dalamnya sehingga  tetap  lestari.  Kusumastanto (1999) menyatakan bahwa konservasi dan lingkungan  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil  telah  ditetepkan  paling  tidak dalam  2  Undang-Undang  sebagai  berikut :
1. UU no 32 tahun 2004
2. UU no 27 tahun 2007 Inti dari isi kedua undang-undang tersebut adalah pengelolaan wilyah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  berbasis masyarakat  atau  dikenal  dengan  PBM (Pengelolaan Berbasis Masyarakat).
Hasani (2014) menyatakan bahwa kawasan  konservasi  berbasis  masyarakat pada  dasarnya  merupakan  bagian  dari
pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat atau Community-Based Management (CBM) didefinisikan sebagai  suatu  strategi  untuk  mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia,  di  mana  pusat  pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah  berada  di  tangan  organisasi- organisasi  yang ada dalam masyarakat di daerah  tersebut.  Pada  sistem  pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan  terhadap  sumberdaya  yang dimilikinya,  di  mana  masyarakat  sendiri yang  mendefinisikan  kebutuhan,  tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.
Selain  itu  menurut  Wahyudin (2004),  PBM  menjadikan  masyarakat sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber  daya.  Masyarakat  dinilai  lebih mengetahui  karakteristik  dan  sumber daya alam, keunikan ekosistem pesisir di wilayah  mereka  serta  memiliki  jiwa memiliki terhadap sumberdaya alam yang ada  di  sekitar  mereka.  Hal  ini  membuat mereka  memiliki  jiwa  memiliki  terhadap sumberdaya alam sehingga mereka memiliki rasa sayang untuk
memanfaatkan sekaligus  melestarikannya untuk  anak  cucu  mereka.  Akan  tetapi PBM  perlu  memiliki  lembaga  yang berbadan  hukum  dan  lembaga  ini disegani  dan  diakui  oleh  masyarakat sehingga  masyarakat  akan  patuh  pada peraturan-peraturan lembaga tersebut. Salah  satu  pengelolaan  berbasis masyarakat  (PBM)  di  Indonesia  adalah pengelolaan  sumberdaya  pesisir  berbasis masyarakat  (PBM)  melalui  tradisi  Awig- Awig  di  Lombok  Timur  dan  tradisi  sasi di Maluku Tengah. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana jalannya PBM pada kedua daerah tersebut dengan
memanfaatkan  tradisi  dan  kearifan  lokal kedua daerah tersebut.
2.  Pengertian 2.1. Pengertian  Pengelolaan  Berbasis Masyarakat (PBM) Menurut Wahyudin (2004),
berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan  bagian  dari  pengelolaan sumberdaya  berbasis  masyarakat atau Community-Based  Management (CBM) didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai  pembangunan  yang  berpusat pada manusia, di mana pusat
pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan
di suatu daerah terletak/berada  di  tangan  organisasi  - organisasi  yang ada dalam masyarakat di daerah  tersebut.  Pada  sistem  pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan  terhadap  sumberdaya  yang dimilikinya,  di  mana  masyarakat  sendiri yang  mendefinisikan  kebutuhan,  tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. PBM merupakan pengelolaan yang menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber  daya.  Masyarakat  dinilai  lebih mengetahui  karakteristik  dan  sumber daya  alam,  keunikan  ekosistem  pesisir wilayah  mereka  dan  memiliki  jiwa memiliki terhadap sumberdaya alam yang ada  di  sekitar  mereka.  Hal  ini  membuat mereka  memiliki  jiwa  memiliki  terhadap sumberdaya  alam  sehingga  diharapkan mereka  memiliki  rasa  sayang  untuk memanfaatkan sekaligus melestarikannya untuk  anak  cucu  mereka.  Akan  tetapi PBM  perlu  memiliki  lembaga  yang berbadan  hukum  serta  lembaga  ini disegani  dan  diakui  oleh  masyarakat sehingga  masyarakat  akan  patuh  pada peraturan-peraturan lembaga tersebut.
Menurut  Hasani  (2014),  PBM didefinisikan sebagai strategi guna mencapai  pembangunan  yang  bertumpu
pada  manusia,  di  mana  masyarakat merupakan  pusat  dalam  mengambil keputusan untuk medayagunakan sumberdaya  yang  ada  di  daerah  mereka. Dalam  hal  ini  masarakat  terwakili  dalam organsasi  masyarakat  yang  disegani  dan punya  pengaruh  kuat.  Nantinya  melalui organisasi tersebut, masyarakat menyalurkan  aspirasi,  kebutuhan  dan tujuan  pemanfaatan  sumberdaya  alam mereka.  Mereka  bertanggung  jawab terhadap  pengelolaan  tersebut.  Hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan Pomeroy (1995)
mengartikan  PBM  sebagai  suatu  proses pemberian  wewenang,  tanggungjawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola  sumberdayanya  sendiri  yang didahului  dengan  penentuan  kebutuhan dan  tujuan  serta  aspirasi.  Masyarakat bertanggungjawab  terhadap  keputusan yang  mereka  ambil.  Keputusan  ini  akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup mereka.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa PBM  (Pengelolaan  Berbasis  Masyarakat) adalah  suatu  pengelolaan  di  mana masyarakat  lokal  berperan  aktif  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  dan  hasil  dari pemanfaatan sumberdaya alam di lingkungan mereka tinggal. Hasil pengelolaan  ini  nanti  akan  memberi dampak  langsung  terhadap  kesejahteraan kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

## 2.2.  Penerapan PBM
2.2.1. Awig-Awig di Lombok Timur Menurut  Tantra  (1999),  istilah awig-awig berasal  dari  Bali  yang  diduga diadopsi  orang  Lombok  setelah  Raja Karang Asem di Bali menguasai  wilayah ini  pada  abad  ke  8.  Secara  harfiah, konsep awig-awig mengacu pada perangkat  aturan  yang  disepakati  suatu satuan komunitas untuk mengatur perilaku  sosial  mereka.  Hasani  (2014), menyebutkan  bahwa awig-awig pada mulanya  berbentuk  kesepakatan  yang
dibuat  oleh  masyarakat  untuk  kehidupan dalam  komunitas  tertentu  (kampung  atau gubug),  yang  dituangkan  dalam  piagam- piagam,  atau  ditulis  dalam  lontar  dan diwujudkan  dalam  tanda-tanda  berupa tancapan  kayu  yang  diberi  ikatan  dari pelepah/daun  tertentu  yang  ditempatkan di  tengah  sawah  atau  ladang  sebagai simbol  larangan  pengembangan  atau memasuki  daerah  yang  bersangkutan. Perkembangan  selanjutnya  dibuat  secara tertulis  dengan  mendapat  legalitas  dari tokoh-tokoh adat/desa.
Kemudian menurut  Sari  (2004),  di  Lombok  Timur lembaga  pemangku awig-awig bernama
Komite Pengelola Perikanan Laut (KPPL).  Keanggotaan  KPPL  di  Lombok Timur merepresentasikan
keanekaragaman  pemangku  kepentingan yang  mewakili  masing-masing  kelompok kepentingan  dalam  sektor  perikanan seperti nelayan, pedagang ikan, kelompok ibu-ibu pengolah ikan, serta tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Perairan di Lombok  Timur  dibagi  ke  beberapa kawasan yakni Kawasan Sambelia, Kawasan Pringgabaya, Kawasan Labuhan Haji,  Kawasan  Sakra  Timur,  Kawasan Teluk  Jukung,  Kawasan  Serewe  dan Kawasan  Teluk  Ekas.  Masing-masing kawasan  ini  memiliki awig-awig yang berbeda dan dikelola oleh KPPL sendiri.
Tahir  (2006),  menyatakan  bahwa awig-awig pada dasarnya sudah ada sejak lama  dan  merupakan  peninggalan  nenek moyang  masyarakat  Lombok  Timur, namun  proses  revitalisasi  hak  tradisional dalam  pengelolaan  sumberdaya  kelautan dan  perikanan  di  kabupaten  Lombok Timur  mulai  dilakukan  pada  tahun  1994, dipicu  oleh  terjadinya  konflik  anatara nelayan tradisional dengan nelayan modern  yang  menggunakan  alat  tangkap minipurse seine . Konflik tersebut memuncak pada bulan Maret 1993 karena kapal purse  seine baru  yang  lebih  besar ukurannya memasuki daerah penangkapan nelayan tradisional,
sehingga  nelayan  tradisional  menggelar
demonstrasi  dan  merusak  Balai  Desa Tanjung Luar. Karena masalah ini belum diselesaikan  dengan  tuntas,  maka  pada tahun  1994  nelayan  tradisional  dari  desa Tanjung  Luar  melakukan  demonstrasi  ke DPRD Kabupaten Lombok Timur. Dalam masalah  ini  Dinas  Perikanan  Kabupaten Lombok  Timur  ditugaskan  unt  dapat menyelesaikan  masalah  tersebut.  Melalui proses  dialog  antara  nelayan  tradisional dan  nelayan mini  purse-seine yang difasilitasi  Dinas  Perikanan  Kabupaten Lombok  Timur,  akhirnya  diperoleh kesepakatan  bahwa  petikaian  ini  agar diselesaikan  melalui  pembuatan  awig- awig  dalam  bentuk  adat  yang  memuat larangan-larangan  bagi  nelayan  mini purse  seine  untuk  beroperasi  pada  jalur  I beserta sanksi-sanksinya, selanjutnya ketentuan  tersebut  dituangkan  dalam bentuk  tertulis  dan  merupakan  Peraturan Desa  (Perdes)  yang  ditetapkan  pada tanggal  14  Nopember  1994.  Penerapan tradisi  awig-awig  masih  berjalan  dengan baik  sampai  saat  ini,  bahkan  tradisi  ini dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok  Timur  untuk  membentuk  suaka perikanan dengan pola partisipasi masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan  sebagai  pemegang  mandat pengelolaan  wilayah  laut  hingga  4  mil laut, mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam pembentukan kawasan suaka perikanan kepada kelompok  masyarakat  melalui  Komite Pengelola  Perikanan  Laut  (KPPL)  pada kawasan  tertentu.  Dengan  pendelegasian kewenangan  ini,  KPPL  dan  masyarakat menentukan  sendiri  lokasi  yang  akan dijadikan  kawasan  suaka  perikanan  dan menjalin  kerjasama  dalam  perencanaan dan pengelolaan kawasan suaka perikanan. Melalui partisipasi masyarakat tersebut  di  atas,  pada  tahun  2001  di Kabupaten Lombok Timur terbentuk tiga kawasan suaka perikanan, yaitu (1) Suaka Perikanan  Sapak  Kokok  di  Teluk  Ekas;
(2) Suaka Perikanan Gili Rango di Teluk Serewe;  dan  (3)  Suaka  Perikanan  Gusoh
Sandak di  Teluk  Jukung. Kawasan suaka Perikanan  Sapak  Kokok  dan  Gusoh Sundak meliputi ekosistem mangrove dan padang  lamun.  Setiap  kawasan  suaka perikanan  dibagi  menjadi  zona  inti  dan zona penyangga. Baik  di dalam zona inti maupun zona penyangga, semua kegiatan eksploitas  dilarang.  Di  zona  inti  juga dilarang  kegiatan  noneksploitatif  seperti bersampan dan budidaya. Kegiatan tersebut  diperbolehkan  hanya  di  zona penyangga.  Penetapan  ketiga  lokasi tersebut sebagai kawasan suaka perikanan dan
penetapan aturanaturan pengelolaannya  dibuat  dalam  bentuk kesepakatan  masyarakat awig-awig di semua  kawasan.  Karena  itu,  dokumen rencana  pengelolaan  kawasan  suaka perikanan  disahkan  secara  tertulis  yang ditandatangani  oleh  Badan  Perwakilan Desa  (BPD)  dari  semua  desa  yang terlibat. Sementara itu, KPPL bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan kegiatan  pengelolaannya.  Implementasi tradisi awig-awig dalam  pengelolaan suaka  perikanan  di  Kabupaten  Lombok Timur  dinilai merupakan  salah  satu  yang berhasil  di  Indonesia,  berdasarkan  hasil evaluasi, melalui data-seri yang berurutan antara  tahun  1998-2002  dengan  adanya kesepakatan tersebut frekuensi pengeboman  ikan  di  sekitar  kawasan suaka perikanan menurun sangat signifikan, seperti ditampilkan dalam Tabel 1 . Tabel 1. Penurunan frekuensi pengeboman ikan di sekitar tiga kawasan suaka  perikanan  hasil  kesepakatan awig- awig di Lombok Timur
Tahun Frekuensi Pengeboman Teluk Ekas Teluk Sawere Teluk Jukung 1998 30-40 30-40 30-40 1999 20-25 20-30 30-40
2000 15-20 20-30 30-40 2001 0-0,8 0 0-6 2002 0 0 0-6 Selain  tampak  dari  penurunan frekwensi  pengeboman  ikan  seperti ditampilkan pada tabel 1, dapat dikatakan bahwa  keberhasilan  program  tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator lain, seperti  tidak  adanya  laporan  pelanggaran kesepakat awig-awig kawasan  suaka perikanan, semakin meningkatnya jumlah dan  ukuran  hasil  tangkapan  seperti kepiting  bakau  di  sekitar  kawasan  suaka Gili  Rango,  dan  meningkatnya  produksi kerja serta pendapatan masyarakat, walaupun  pemerintah  juga  menyadari bahwa  peningkatan  ini  belum  tentu merupakan dampak langsung dari pembentukan suaka perikanan tersebut. Secara singkat awig-awig menurut Hasani (2014) merupakan kombinasi  antara  konsepsi  'teritorialiti' pendefinisian wilayah kelola, dan pengaturan pengelolaan yang
diberlakukan  di  dalamnya.  Dia  bertujuan untuk  mengatur  eksploitasi,  mencegah dan  mengatasi  kegiatan  destruktif  dan konflik di antara pengguna taut dan yang tidak kalah pentingnya adalah konservasi dan  fokus  terhadap  keberlangsungan sumberdaya laut.
2.2.2. Sasi di Maluku Tengah
Salah  satu  contoh  pengelolaan sumberdaya  laut  dengan  mengedepankan kaidah  konservasi  berbasis  masyarakat adalah tradisi alam laut yang sepenuhnya diatur melalui peraturan.
Menurut  Nendissa  (2010),  istilah Sasi mengacu  pada  suatu  sistem  yang berkenaan  dengan  pengaturan  kegiatan eksploitasi  terhadap  wilayah  petuanan atau sumberdaya tertentu di petuanan itu. Sasi laut biasanya ditujukan pada seluruh atau sebagian petuanan laut dan dikenakan pada sumberdaya tertentu yang ada  di  dalamnya.  Sumberdaya  yang
umum dikenai aturan Sasi adalah Trochus Niloticus atau  tripang.  Pada  saat  tutup Sasi yang  biasanya  berlangsung  selama satu  sampai  tiga  tahun,  tidak  boleh seorang  pun  mengambil  sumberdaya  di wilayah petuanan yang dikenai aturan itu. Pada saat yang telah ditentukan Sasi akan dibuka.  Pada  saat  itu  panen  sumberdaya akan dilakukan. Ada tempat-tempat  yang membolehkan  setiap  wakil  dari  rumah tangga,  janda  atau  rumah  tangga  renta atau  orang-orang  yang  ditunjuk  oleh pemangku  adat Sasi untuk  mengambil sumberdaya  tersebut  dengan  ketentuan tertentu.  Ketentuan  tersebut,  misalnya, pada saat mengambil hasil, mereka hanya diperbolehkan  menyelam  tanpa  alat kecuali kacamata menyelam (tradisional), ukuran  yang  boleh  diambil  juga  dibatasi, biasanya minimal ukuran diameter cangkang  kerangnya  tiga  jari  (kurang lebih 6 cm). Pada daerah lain, di Maluku, hanya  orang-orang  tertentu  yang  boleh turut  memanen  komoditi  yang  di sasi tetapi  hasilnya  akan  dikelola  desa/negeri untuk  kepentingan  bersama.  Buka Sasi biasanya  berjalan  beberapa  hari  atau minggu.  Setelah  selesai,  pemimpin  adat Sasi akan menutup kembali dan mengimplementasikan  larangan  kegiatan pengambilan sumberdaya tersebut.
Sasi dilakukan  oleh  sebagian masyarakat  pesisir  di  Propinsi  Maluku. Di  pedesaan  Pulau  Saparua,  Maluku Tengah,  pemanfaatan  sumberdaya  laut pesisir  dan  hutan  umumnya  dikelola dengan  sistem  yang  disebut Sasi ,  yang merupakan suatu sistem atau kelembagaan  yang  mengatur  masyarakat desa  untuk  tidak  menangkap  ikan  di daerah  tertentu  dan  waktu  tertentu. Tujuan  adanya  larangan  ini  supaya  ikan dapat berkembang biak, tumbuh mencapai  ukuran  tertentu,  tetap  tersedia hingga  dapat  ditangkap  dan  dikonsumsi pada  waktu  yang  lama  dan  agar sumberdaya  ikan  tetap  lestari  dan  tetap dapat  dimanfaatkan  di  kemudian  hari oleh generasi yang akan datang.
Pelaksanaan Sasi dilakukan  dengan  cara menutup musim dan daerah penangkapan ikan.  Untuk  itu,  masyarakat  desa  tidak diizinkan menangkap ikan selama periode waktu  tertentu  di  kawasan  perairan tertentu. Periode penutupan penangkapan ikan  ini  dikenal  dengan  nama  tutup Sasi
Sementara itu, periode musim penangkapan  ikan  ini  dikenal  dengan nama  buka Sasi .  Pelaksanaan  juga mengatur tentang pelarangan penggunaan alat  tangkap  yang  merusak  lingkungan. Pemimpin dan masyarakat desa bersama- sama menentukan jenis  alat tangkap ikan yang  boleh  digunakan.  Penggunaan dinamit, bom, dan racun untuk menangkap  ikan  dilarang.  Hal  ini disebabkan  masyarakat  desa  benar-benar telah  memahami  bahwa  penangkapan ikan  dengan  cara  ini  dapat  merusak lingkungan  dan  membunuh  semua  jenis dan  ukuran  ikan.  Selain  itu,  penggunaan bom  dan  dinamit  juga  sangat  berbahaya bagi  keselamatan  jiwa  nelayan.  Sistem Sasi di  Kabupaten  Maluku  Tengah  ini pada  dasarnya  dibentuk  berdasarkan kesepakatan adat dan disampaikan secara alarniah  dari  generasi  ke  generasi (Adhuri, 2014).
Menurut  Tuhulele  (2013), Sasi yang  dikenal  masyarakat  di  pesisir  salah satunya  adalah Sasi ikan  lompa  di  Pulau Haruku bupaten Maluku Tengah, terkenal sebagai satu acara tahunan yang unik bagi masyarakat  di  Pulau  Haruku  dan  Ambon yang  menunjukkan  salah  satu  bentuk kearifan  lokal  dalam  menjaga  dikenal dengan  nama  buka  yang  disebut,  yang merupakan kelestarian lingkungan.
Dengan  ditetapkannya Sasi atas  spesies dan  di  wilayah  tertentu  oleh  Kewang maka  siapapun  tidak  berhak  untuk mengambil  spesies  tersebut.  Ketentuan ini  memungkinkan  adanya  pengembang- biakan  dan  membesarnya  si  ikan  lompa, untuk  kemudian  di  panen  ketika Sasi dibuka  lagi.  Keunikan  di  pulau  Haruku ini  karena Sasi ini  merupakan  kali (sungai).  Hal  ini  disebabkan  karena
keunikan  ikan  lompa  itu  sendiri  yang dapat hidup baik di air laut maupun di air kali. Setiap hari, dari pukul 04.00 dinihari sampai pukul 18.30 petang, ikan ini tetap tinggat  di  dalam  kali  Learisa  Kayeli sejauh  kurang  lebih  1500  meter  dari muara.  Pada  malam  hari  barulah  ikan- ikan  ini  ke  luar  ke  laut  lepas  untuk mencari  makan  dan  kembali  lagi  ke dalam  kali  pada  subuh  hari.  Pada  saat mulai  memberlakukan  masa Sasi (tutup Sasi ,  dilaksanakan  upacara  yang  disebut panas  Upacara  ini  dilakukan  tiga  kali dalam  setahun,  dimulai  sejak  benih  ikan lompa sudah mulai terlihat.
Sasi  dalam  penyelengaraannya diawasi  oleh  suatu  lembaga  adat  yang disebut kewang (semacam  polisi  adat  di Maluku  Tengah),  sebagai  lembaga  adat yang  berakses  secara  langsung  dengan wilayah  adat  (wilayah  ulayat/petuanan) suatu  masyarakat  adat  baik  di  darat maupun di laut. Pengawasan dan pengamanan  lembaga  kewang  menjamin terjaganya keseimbangan hubungan antara  manusia  dan  lingkungan  hidupnya dengan  pemanfaatan  sumber  daya  alam secara terkendali dan bijaksana (Kusnadi, 2010).
Isi  ketentuan  peratura  Sasi  yang masih  berlaku  sampai  sekarang  di Maluku Tengah menurut Wahyudi (2003), antara lain sebagai berikut :
1 Larangan  menangkap  dan  atau mengambil  jenis  ikan  tertentu, teripang,  Lola  dan  hasil  laut lainnya menggunakan alat tangkap  seperti  pancing, kalawai (sejenis  panah),  tombak  dan  alat- alat  tertentu  lainnya  pada  saat dilakukan Sasi laut  maupun  pada lokasi-lokasi konservasi.
2 Larangan menangkap ikan dengan menggunakan  racun,  atau  akar bore (sejenis  tanaman  mematikan bagi  biota  laut)  dan  bahan  kimia lain.
3 Larangan merusak terumbu karang, biota laut termasuk
menebang atau memotong,
mangambil,  merusak  hutan  bakau serta  tanaman  sekitar  pesisir pantai, dan lain-lain.
Sanksi  yang  diterima  bagi  yang melanggar antara lain sebagai berikut:
1 Sanksi  pidana  seperti  dalam sistem hukum pidana KUHP yaitu Sanksi  denda,  pembayaran  ganti rugi, dipukul dengan rotan,
perampasan  barang,  atau  disuruh kerja  bakti  berupa  pembersihan kantor  desa,  gereja/mesjid  dan sarana umum lainnya.
2 Sanksi  bersifat  Moral,  seperti tindakan  yang  membuat  pelaku malu  denagn  cara  di  arak  keliling negeri  (desa)  sambil  berteriak “Jang  Pancuri  Sama  Beta”
(Jangan mencuri seperti saya).
3 Sanksi yang bersifat magis religius (semacam upacara adat).
a. Adapun pelaksanaan Sasi
tersebut dapat diuraikan bawa Lembaga  Adat  Negeri  (desa) mengadakan  pertemuan  di Baeleo  (rumah  adat)  pada malam hari untuk membicarakan secara terperinci  larangan  yang  oleh Kewang diputuskan perlu
dikenakan.  Setelah  selesai,
Tuan  tanah  atau  Tuan  Adat memberikan kepada pimpinan Kewang  (Latu  Kewang)  air yang  diambil  dari  mata  air khusus  yang  d  ianggap  suci oleh mereka, sambil menyanyikan doa permohonan agar para Dewata yang menguasai lautan dan daratan memberikan kelimpahan. Kemudian  Kepala  Kewang atau Latu Kewang dan pembantu-pembantunya keluar  untuk  menanam  atau menancapkan tanda-tanda sasi keliling perbatasan
seluruh aerah yang dikenakan larangan  tersebut,  di  laut maupun  daratan.  Tanda-tanda itu  terbuat  dari  potongan- potongan  kayu  bakau  (untuk Laut)  atau  bamboo  (untuk daratan) dibungkus daun- daunan  seperti  daun  kelapa atau tanda lain yang merupakan  lambing  dari  hal- hal  yang  ditentukan  oleh larangan  itu.  Tak  seorangpun diperbolehkan melanggar suatu  daerah  yang  dipagari atau diberi tanda. Pada malam hari  biasanya  para kewang bersama  Marinyo  mengitari negeri (desa) sambil meneriakan dan memberitahukan bahwa musim  buah  sudah  ditutup disasi  =  tutup Sasi .  Upacara yang  sama  dilakukan  pula apabila  Sasi  dibuka  (buka Sasi )
Jika  dikaji  dari  isi  peraturan  dan struktur pemerintahan maka dalam pelaksanaan  hukum Sasi laut  maupun darat  maka  dalam  pelaksanaan  di lapangan lebih banyak berada pada peran dan  fungsi  Kewang  sebagai  salah  satu lembaga adat yang tugasnya menjaga dan memelihara  perbatasan  negeri,  hutan  dan kebun  supaya  dirawat  dan  ditanami secara  teratur  serta  panennya  dilakukan sampai  pada  waktu  atau  musim  yang paling  menguntungkan  dan  kalau  perlu mensasinya  sesuai  dengan  waktu  yang ditentukan. Marinyo membantu memberitahukan kepada rakyat pelaksanaa Sasi dan  menjadi  seluruh tanggung  jawab  lembaga  adat  dalam pelaksanaan hukum Sasi Tuan Adat akan melakukan upacara adat, dan daerah yang menjadi  palaksanaan Sasi akan  diberi tanda. Sistem  Sasi  kemudian dilegitimasi oleh  institusi  formal,  dalam  hal  ini pemerintah  melalui  institusi  desa  yang
membawahi praktek-praktek Sasi
tersebut. Praktek  jika  kita  lihat  dari perspektf pengelolaan perikanan `modern' merupakan  kombinasi  antara  beberapa instrumen pengelolaan. Instrumen tersebut  adalah  closing-opening  season, situ  pengaturan  buka-tutup  eksplotasi, pengaturan  alat  eksploitasi  dan  pihak yang  boleh  melakukan  eksploitasi  ( input kontrol )  dan  kuota  yakni  pengaturan berapa  banyak  baik  dari  segi  ukuran individu maupun total eksploitasi.
Aturan-aturan modern ini seringkali gagal diimplementasikan karena resistensi nelayan,  sementara  di  Maluku,  orang secara  suka  rela  melakukannya.  Artinya, tradisi  ini  memang  mengandung  hal-hal yang  positif,  dan  mampu  mengatasi persoalan  yang  muncul  pada  praktek pengelolaan sumberdaya laut modern.

## 3. Simpulan
Pengelolaan  Berbasis  Masyarakat (PBM) sudah semestinya menjadi prioritas  dalam  mengelola  sumberdaya pesisir di Indonesia. Tradisi awig-awig di Lombok  Timur  dan  di  Maluku  Tengah merupakan contoh nyata bahwa sebenarnya  jauh  pada  jaman  dahulu sebelum era modern ini masyarakat lokal telah  memikirkan  bagaimana  menjaga alam  mereka  tetap  lestari.  Tradisi  inilah yang  dijadikan  dasar  bagi  pemerintah untuk  memberdayakan  masyarakat  guna mengelola  sumberdaya  yang  mereka miliki supaya tetap lestari dan tetap dapat dinikmati  oleh  masyarakat  itu  sendiri. Awig-awig dan Sasi merupakan  tradisi turun  temurun  yang  memuat  peraturan- peraturan tentang tata cara memanfaatkan sumberdaya  alam  supaya  tetep  lestari. Tradisi  ini  memiliki  aturan,  hukum  adat, sanksi,  disahkan  oleh  pemerintah  lewat organisasi  yang  sah  secara  hukum  dan tentunya  tradisi  ini  sangat  disegani  oleh masyarakat  sehingga  masyarakat  akan patuh  dan  tunduk  terhadap  aturan tersebut.

## Daftar Pustaka
Adhuri,  D.S.  2014.  “Relasi  Saling Ketergantungan
Mutualisma Manusia  dan  Alam  Maritim: Praktek  Pengelolaan  Sumderdaya Laut  Tradisional  di  Indonesia." Diskusi Panel Serial: Mengungkap Budaya Luhur Nusantara  Menuju  Peradaban Maritim Indonesia Diselenggarakan  oleh  Yayasan Suluh  Nusantara  Bakti  Sultan Hotel,  Jakarta,  11  Januari  2014, 17 hlm. Hasani, Q. 2014. "Konservasi Sumberdaya  Perikanan  Berbasis Masyarakat,  Implementasi  Nilai Luhur  Budaya  Indonesia  Dalam
Pengelolaan  Sumberdaya  Alam”.
Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan . Universitas Lampung,  Bandar Lampung, 10 hlm. Kusnadi. 2010. “Kebudayaan Masyarakat Nelayan.” Makalah ini disampaikan dalam kegiatan
Jelajah  Budaya  Tahun  2010, dengan  tema Ekspresi  Budaya Masyarakat  Nelayan  di  Pantai Utara Jawa , yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian  Sejarah  dan  Nilai Tradisional, Kementerian Kebudayaan  dan  Pariwisata,  di Yogyakarta,  tanggal  12-15  Juli 2010, 9 hlm.
Kusumastanto, T., Haridijatno, dan Wahyudin, Y. 1999. “Penyusunan
Konsep  Pengelolaan  Sumberdaya Pesisir  yang  Berbasis  Masyarakat (PBM)  di  Propinsi  Lampung".
Laporan Akhir , Kerjasama Direktorat  Jenderal  Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri dan Pusat Kajian Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan Institut Pertanian Bogor. 79 hlm. Nendissa, R.H. 2010. "Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan
Hukum  Sasi  Laut  di  Maluku Tengah. Jurnal  Sasi Vol.  16  (4) Bulan  Oktober  -  Desember  2010,
6 hlm. Pomeroy,  R.S.  1995.  “Ccommunity Based and Co-Management Institution for Sustainable Coastal Fisheries  in  Southeast  Asia ”.
Journal  of  Ocean  and  Coastal Management .  XXVII  (3)  :  143- 162. Sari,  N.  F.  2004.  “Efektivitas  Penerapan
Awig-awig Dalam  Pengelolaan Sumberdaya  Perikanan  Tangkap di Kawasan Teluk Jukung, Kecamatan Keruak dan  Jerowaru, Kabupaten  Lombok  Timur,  Nusa
Tenggara  Barat.” Karya  llmiah Praktek  Akhir .  Program  Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya  Perikanan,  Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta. Tahir, B.A. 2006. “Sistem Sosial Budaya Masyarakat Pesisir”
Journal
Fakultas  Ushuludin  dan  Dakwah IAIN Ambon , 9 hlm.
(Makalah).  Disampaikan  pada Pelatihan, Perencanaan,  dan  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  Terpadu .  Bogor
15 September 2004. Tantra,  I.  1999.  “Bentuk  Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berbasis Masyarakat  di  Propinsi  Nusa Tenggara  Barat  (Paper Awig- awig )”.  Bahan Laporan  ke
Direktorat  Jendral  Sumberdaya Hayati. Tuhulele,  P.  2013.  "Kearifan  Lokal Masyarakat  Adat  Maluku  dalam Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup." http://thukum unpatti.ac.id/artikel/lingkungan- hidup-pengelolaan-sda. Wahyudin, Y. 2004. "Pengelolaan BerbasisMasyarakat.”  (Makalah).
Disampaikan pada Pelatihan,
Perencanaan,  dan  Pengelolaan
Wilayah  Pesisir  Terpadu,  Bogor 15 September 2004.
Wahyudin,  Y.  2003.  “Sistem  Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir.”  Makalah  Disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan
Kawasan  Konservasi  Perairan  3 Desember  2003  di  Kampus  Pusat Diklat Kehutanan, Bogor, 25 hlm.