## PEMBERHENTIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DARI MASA KE MASA

## Oleh: Sunarno 7
Abstract:  The  impeachment  of  the  President  of  Indonesia  that  has  happened  from  periode  to periode is not the same uniform. In the Old Orde has been no provision for sure when the President can be impeach, especially when the President Soekarno was appointed as President for Life. During the New Order, according to Article 4 has been set Tap No.III/MPR/1978 to impeach the President before his term runs out, namely because: (a) at his own request, (b) remain absent, (c) really is agains the GBHN. During the Reformation, the termination of President expressly provided in Article 6 and Article 7 of  the  1945  Constitution.  Both  in  the  Old  Orde    and  the  New  Orde  Impeachment  of President  is  more  political  than  judicial.  While  at  the  Reformation  Orde  had  never happened to impeach the Presiden. In Constitutional Law, decisions of state institution in generally is more political than judicial.
Keywords: Impeachment, The  President  Republic of Indonesia

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  4  dan  Pasal  17  ayat  (2)  UUD  1945  (sebelum  amandemen),  system pemerintahan  yang  berlaku    di  Indonesia    adalah    sistem  presidential.  Jika    mencermati Penjelasan  tentang  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia  khususnya  pada  Sistem Pemerintahan  Negara,  sebelum  amandemen,  dinyatakan  bahwa  MPR  memegang  kekuasaan negara    tertinggi,  sedangkan    Presiden  harus  menjalankan  haluan  negara  menurut  garis-garis besar  yang  telah  ditetapkan  oleh  Majelis.  Selanjutnya,  Presiden  yang  diangkat  oleh  Majelis, bertunduk  dan  bertanggung  jawab  kepada  Majelis.  Penjelasan  tersebut  menunjukkan  bahwa negara  Indonesia  memakai  sistem  parlementer,  mengingat  anggota  DPR  menjadi  bagian komposisi keanggotaan MPR di samping  utusan daerah dan utusan golongan. Dengan sistem ini, dibuka  peluang  DPR  melakukan  pengawasan  terhadap  kebijakan  pemerintah  dan  dapat dijatuhkannya  Presiden  dalam  masa  jabatannya  dengan  dalih  melakukan  pelanggaran  terhadap GBHN.
Sistem  pemerintahan  yang  dianut  oleh  negara  kita  menurut  UUD  1945,  sebelum amandemen,  dikenal  dua  mekanisme  pertanggungjawaban.  Pertama,  pertanggungjawaban  menteri kepada  Presiden  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  UUD  1945  yang  mencerminkan
7 Dosen Fakultas Hukum Unisri
sistem  presidentil.  Kedua,  pertanggungjawaban  Presiden  kepada  MPR  yang  memiliki  sifat lembaga  perwakilan  rakyat  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Penjelasan  Umum  UUD  1945  yang mencerminkan sistem parlementer.
Masa Orde Lama khususnya mengenai pertanggungjawaban Presiden sampai pemberhentian Presiden  di  tengah  masa  jabatannya,  UUD  1945  tidak  mengatur  secara  terperinci.  Dalam Penjelasan Umum angka VII alinea ketiga dinyatakan ‘Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh  melanggar  haluan  negara  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Dasar atau  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  maka  Majelis  dapat  diundang  untuk  persidangan istimewa  agar  supaya  bisa  meminta  pertanggungan  jawab  Presiden’.  Dalam  Penjelasan  Umum tersebut belum ada ketentuan yang mengatur dalam hal apa Presiden dapat diberhentikan dalam masa  jabatannya,  kemungkinan  karena  saat  itu  Presiden  Sukarno  ‘diangkat  sebagai  Prersiden seumur hidup’ yang menyebabkan tidak adanya pengaturan tentang penghentian Presiden dalam masa jabatannya.
Masa Orde Baru mulai ada ketetapan MPR yang mengatur tentang pemberhentian Presiden sebelum  habis  masa  jabatannya,  yaitu  Tap  MPR  No.  VI/MPR/1973 jo Tap MPR No. III/MPR/1978. Pada  masa  Reformasi  pemberhentian  Presiden  sebelum  habis  masa  jabatannya  diatur  dalam Pasal 6  jo Pasal 7 UUD 1945.  Bagaimanakah    penghentian Presiden  dari  masa ke  masa .yang pernah terjadi di Indonesia selama ini?

## LANDASAN  TEORI

## 1. Pemberhentian  Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945
Pasal  1  UUD  1945  mengatur  bahwa  Kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat,  dan  dilakukan sepenuhnya oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat.  Penjelasannya  menyatakan  bahwa pasal  ini mengandung  pokok  pikiran  kedaulatan  rakyat.  Kedaulatan  Rakyat  dipegang  oleh  suatu  badan, bernama    Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  sebagai  penjelmaan  seluruh  rakyat  Indonesia. Majelis  ini  menetapkan  Undang-Undang  Dasar  dan  menetapkan  Garis-garis  Besar  Haluan Negara. Majelis  ini  mengangkat Kepala Negara dan  Wakil  Kepala  Negara. Majelis  inilah  yang memegang  kekuasaan  negara  yang  tertinggi  sedang  Presiden  harus  menjalankan  haluan  negara menurut  Garis-garis  besar  yang  telah  ditetapkan  oleh  Majelis.  Presiden  yang  diangkat  oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah “mandataris” dari Majelis. Ia berwajib  menjalankan  putusan-putusan  Majelis.  Presiden  tidak neben ,    tetapi untergeordnet
kepada Majelis. Kemudian Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa ‘Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara’.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang menjadi pertanyaan adalah “Kapankah Presiden harus  memberikan  pertanggungjawaban?”.  Pertanyaan  ini  muncul,  karena  belum  adanya ketentuan  tentang  kapan  pertanggungjawaban  Presiden  di  hadapan  sidang    majelis.  diadakan. Jadi, pencabutan kekuasaaan  jabatan Prersiden sebelum UUD 1945 diamandemen  belum diatur secara  tegas    baik  mengenai  alasan  maupun  mekanismenya.  Satu-satunya  pasal  yang  mengatur masalah  pemberhentian  Presiden  adalah  Pasal  8  UUD  1945,  bahwa  Jika  Presiden  mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
Meskipun  dalam  Penjelasan  UUD  1945  tidak  secara  tegas  diatur    bahwa  pertanggung- jawaban  yang  ditolak  oleh  MPR  berakibat  pada  diberhentikannya  Presiden,  namun  dalam praktek ketatanegaraan Indonesia,  pemberhentian Presiden Sukarno karena pertanggungjawaban Presiden  kepada  MPR  ditolak,  demikian  juga  pada  pemberhentian  Presiden  Abdurrahman Wahid.    Sesudah  MPR    hasil  pemilihan  umum  tahun  1971  terbentuk  dan  mengadakan  Sidang Umum pada bulan Maret 1973,  maka dihasilkan sebelas Ketetapan MPR.  Salah satu ketetapan yang  dikeluarkan  tersebut  diatur  mengenai  pertanggungjawaban  Presiden  kepada  Majelis. Ketetapan tersebut adalah Ketetapan No. VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
Pada Sidang Umum MPR Tahun 1978 dikeluarkan Ketetapan yang sama dengan Ketetapan No.  VI/MPR/1973,  dengan  sedikit  perubahan  pada  isinya,  yaitu  Ketetapan  No.  III/MPR/1978 tentang  Kedudukan  Dan  Hubungan  Tata  Kerja  Lembaga  Tertinggi  Negara  dengan/atau  Antar Lembaga  Tinggi  Negara.  Pasal  5  Ketetapan  No.  III/MPR/1978  yang  redaksinya  sama  dengan Pasal 5 Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973, menyatakan:
(1) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis di hadapan Sidang Majelis.
(2) Presiden  wajib  memberikan  pertanggungjawaban  di  hadapan  Sidang  Istimewa  Majelis yang khusus diadakan untuk  meminta pertanggungjawaban  Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis.
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan    sidang  istimewa  diatur  dalam  Ketetapan MPR  No.  III/MPR/1978 Jo Ketetapan  MPR  No.  VII/MPR/  1973.  Berdasar  ketetapan  tersebut, Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena alasan ‘Presiden sungguh melanggar haluan  negara  yang  telah  ditetapkan  oleh    Undang-Undang  Dasar  atau  oleh  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat’.Lebih  lanjut  Pasal  7  Tap  MPR  No.  VII/MPR/1973  dan  Pasal  7  Tap MPR no. III/MPR/1978 menegaskan bahwa DPR berkewajiban setiap saat mengawasi tindakan- tindakan  Presiden  dalam  rangka  pelaksanaan  haluan  negara.  Apabila  DPR  menganggap  bahwa Presiden  sungguh-sungguh  melanggar  haluan  negara  maka  DPR  menyampaikan  memorandum untuk  mengingatkan  Presiden.  Apabila  dalam  waktu  tiga  bulan  Presiden  tidak  memperhatikan memorandum  tersebut,  maka  DPR  menyampaikan  memorandum  kedua.  Jika  dalam  waktu  satu bulan  memorandum  kedua  ini  tidak  diindahkan  oleh  Presiden  maka  DPR  dapat  meminta pertanggungjawaban Presiden.
Berdasarkan  rumusan  keteapan  MPR  tersebut,  dapat  disimpulkan  adanya  dua  macam pertangungjawaban  menurut  waktu,  yaitu  pertangungjawaban  yang  diberikan  pada  akhir  masa jabatannya dan pertangungjawaban sebelum berakhirnya masa jabatan. Pertangungjawaban yang diberikan pada akhir masa jabatannya dilakukan dalam Sidang Umum, sedangkan pertanggung- jawaban  yang  diberikan  sebelum  berakhirnya  masa  jabatan  dilakukan  dalam  Sidang  Istimewa. Bila  dikaitkan  dengan  masalah  sanksi,  maka  pertanggungjawaban    yang  diberikan  pada  akhir masa jabatannya tidak disertai dengan sanksi. Jadi merupakan pertanggungjawaban dalam artian sempit.  Sedangkan  pertanggungjawaban  yang  diberikan  sebelum  masa  jabatannya  berakhir merupakan  pertangungjawaban  yang disertai dengan sanksi.  Jadi,  berupa  pertangungjawaban  dalam artian yang luas (Rosjidi Ronggowidjojo, 1991: 93).

## 2. Pemberhentian Presiden Setelah Amandemen UUD 1945
Setelah  reformasi  Orde  Baru,  alasan-alasan  pemberhentian  Presiden  diatur  secara  jelas dalam  UUD  1945.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6A,  maka  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak lagi  bertanggung  jawab  kepada  MPR,  melainkan  bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada rakyat. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Menurut  Pasal  7A  UUD  1945  “Presiden  dan/atau  wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam
masa  jabatannya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat, baik  apabila  terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden”.
Berdasar  ketentuan  Pasal  7A  UUD  1945,  ada  dua  alasan  yang  dapat  digunakan  untuk memberhentikan jabatan Presiden, yaitu:
a. Melakukan  pelanggaran  hukum  yang  berupa:  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
b. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.
Selanjutnya sebelum MPR memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden, DPR mengajukan ke  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memutuskan  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat (5) UUD 1945).
Ketentuan  seperti  ini  memberikan  penegasan  bahwa  pemberhentian  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  harus  melalui  proses  hukum  terlebih  dulu,  baru  kemudian  proses  politik  yang dilakukan  dalam  rapat  paripurna  MPR  yang  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  ¾  dari  jumlah anggota  dan  disetujui  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  yang  hadir,  setelah Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diberi  kesempatan  menyampaikan  penjelasan  dalam  rapat paripurna MPR (Pasal 7B ayat (7) UUD 1945). Jadi, untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  ditempuh  melalui  langkah  Memorandum  sebagaimana  yang dilakukan  pada  jaman  Orde  Baru.  Akan  tetapi,  DPR  terlebih  dulu  mengajukan  permintaan kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  pendapat  DPR bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  atau  tidak  lagi memenuhi syarat drbagaipresiden dan/atau wakil Presiden (Pasal 7B ayat (1) UUD 1945).

## PEMBERHENTIAN  PRESIDEN

## 1. Pemberhentian Presiden Soekarno
Presiden  Soekarno  yang  diangkat  sebagai  presiden  seumur  hidup  berdasarkan  Ketetapan MPRS  No.  III/MPRS/1963,  harus  meninggalkan  kursi  kepresidenan  setelah  ditolak  pidato Pelengkap  Nawaksara  sebagai  pertangungjawaban  seorang  mandataris  MPR,  dan  dicabut
kekuasaannya  oleh  MPRS  dengan  Ketetapan  MPRS  No.  XXXIII/MPRS/1967  tentang Pencabutan  Kekuasaan  Pemerintahan  Negara  dari  Presiden  Sukarno.  Pencabutan  kekuasaan Presiden  Soekarno  lebih  bersifat  politis  daripada  bersifat  yuridis  normatif,  bahkan  dapat dikatakan sebagai penggulingan kekuasaan.
Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tertanggal 12 Maret 1967 didalamnya tidak ada poin  yang  menyatakan  bahwa  Soekarno  dipecat  dari  jabatan  Presiden.  Poin  yang  ada,  apabila kita membaca secara jeli, di dalam memorandum penjelasan mengenai ketetapan tersebut dapat dibaca  pernyataan  spesifik  bahwa  “Presiden  Soekarno  digantikan  oleh  Jendral  Soeharto, Pemegang SP 11 Maret sebagai Pejabat Presiden” Pencabutan jabatan Soekarno sebagai Presiden tidak dinyatakan secara tegas di dalam ketetapan itu. Hal ini dapat dijelaskan dari keadaan bahwa para  pemimpin  Orde  Baru  pada  waktu  itu  memikirkan  terlalu  besarnya  resiko  membangkitkan sentimen  pro-Soekarno.  Baru  setelah  berakhirnya  pertemuan  luar  biasa  MPRS  pada  7  s.d.  12 Maret  1967,  diketahui  secara  publik  bahwa  Soeharto  kurang  konsekwen  memenuhi  janjinya sebagai pemegang SP 11 Maret, dan Soekarno telah didepak dari jabatan Presiden.
Sebagai akibat keluarnya Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, kekacauan muncul di berbagai  seksi  Angkatan  Bersenjata.  Iklim  yang  tegang  berkembang  di  antara  Komandan Angkatan  Laut  Mulyadi  dan  Kepala  Polisi  Negara  Sutjipto  di  satu  sisi,  dan  Soeharto  bersama para  pembantunya  di  sisi  lain.  Di  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur,  Ketetapan  MPRS  No. XXXIII/MPRS/1967 tidak segera diterima. Hal itu harus dipaksakan kepada penduduk, dan aksi penahanan  menjadi  pemandangan  sehari-hari.  Para  pemimpin  politik  di  Jakarta  mencoba membenarkan  pemaksaan  yang  sama  sekali  tidak  demokratis  akan  peraturan  perundang- undangan  Orde  Baru,  dengan  mengatakan  bahwa  kaum  komunis  sedang  berkomplot  melawan pemerintahan  yang sah  menurut hukum. Berkali-kali koran  mengeluarkan  informasi  “mengenai rencana persekongkelan kaum komunis yang baru ditemukan untuk menumbangkan pemerintah dan membawa Soekarno kembali berkuasa “  (Malcolm Caldwell dan Utrecht, 2011:284).
Langkah-langka apa saja yang telah dilakukan oleh Presiden Soekarno dalam menanggapi terjadinya  peristiwa  G  30S/PKI,  dan  bagaimana  mekanisme  keluarnya    Ketetapan  MPRS  No. XXXIII/MPRS/1967,  dijelaskan  sebagai  berikut.  Menanggapi  perkembangan  politik  dalam negeri  yang  semakin  memanas  setelah  terjadinya  peristiwa  G  30S/PKI,  Presiden  Soekarno berpidato  selaku  Mandataris  MPRS,  pada  tanggal  22  Juni  1966  atas  kesadaran  dan  tanggung jawab  sendiri  yang  dimaksudkan  sebagai  semacam  “Progress  report  sementara”  tentang
pelaksanaan  mandat  MPRS.  Pidato  tersebut  oleh  Presiden  Soekarno  dinamai  Nawaksara. Menanggapi  pidato  Nawaksara  tersebut,  MPRS  mengeluarkan  Keputusan  No.  5/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966. yang pada intinya meminta kepada Presiden supaya melengkapkan laporan pertanggunjawaban  kepada  MPRS  khususnya  mengenai  sebab-sebab  terjadinya  peristiwa G.30S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi serta akhlak. MPRS beranggapan bahwa pidato Nawaksara kurang memenuhi harapan rakyat, khususnya para anggota MPRS RI. Sebagai jawaban  Keputusan  No.  5/MPRS/1966,  maka  Presiden  Sukarno  mengeluarkan  surat  No. 01/Pres/1967 hal Pelengkap Pidato Nawaksara.
Menanggapi  pelengkap  Nawaksara  tersebut,  rapat  Pimpinan  MPRS  yang  berturut-turut dilaksanakan  tanggal  20  Januari  dan  21  Januari  1967,  menyimpulkan  antara  lain  Presiden  alpa memenuhi  ketentuan-ketentuan  konstitusional  sebagai  ternyata  dalam  Surat  Presiden  No. 01/Pres/1967,  yaitu  mengingkari  keharusan  bertanggunggung  jawab  kepada  MPRS  dan  hanya menyatakan semata-mata bertanggung  jawab  mengenai Garis  –garis  Besar Haluan Negara saja. Hal ini bertentangan dengan:
a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, jo Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, jo Pasal 9 UUD 1945;
b. Pasal  1  Ketetapan  MPRS  No.  X/MPRS/1966  yang  berbunyi  “Sebelum  Majelis Permusyawaratan Rakyat  hasil  pemilihan  umum  terbentuk  maka  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Sementara  berkedudukan  dan  berfungsi  seperti  Majelis  Permusyawaratan  yang dimaksud dalam UUD 1945;
c. Ketetapan  MPRS  No.  XVI/MPRS/1966  Nomor  3  yang  berbunyi  “Mandataris  MPRS berkewajiban memberikan laporan pertanggungan jawab mengenai pelaksanaan putusan- putusan MPRS;
d. Keputusan MPRS No. 1/MPRS/1966, Pasal 1 yang berbunyi “Sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan  Rakyat  yang  dipilih  oleh  rakyat,  maka  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Sementara  berfungsi  antara  lain:  (1)    melaksanakan  tugas  dan  wewenang  MPR sesuai UUD  ’45, (2) menerima,  menanggapi serta  menilai  laporan/pertanggungan  jawab Mandataris   mengenai pelaksanan ketetapan-ketetapan MPRS.
Selain   itu MPRS juga menganggap bahwa Surat Presiden No. 1/Pres/67 lebih merupakan surat jawaban atas Nota Pimpinan  MPRS No. 2/Pim.MPRS/1966, bukan Pelengkap Nawaksara yang  ditentukan  oleh  Keputusan  MPRS  No.  5/MPRS/1966.  Dengan  berbagai  pertimbangan tersebut, MPRS dengan  Keputusan Pimpinan MPRS No.  13/B/1967 menolak Pidato Pelengkap
Nawaksara. Pada sisi  lain, DPRGR mengeluarkan Resolusi dan Memorandum Sidang Istimewa MPRS  pada  tanggal  9  dan  23  Februari  1967  yang  menganjurkan  untuk  menyelenggarakan Sidang Umum Istimewa MPRS, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
a. Kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional politis ideologis, membahayakan keselamatan dan keutuhan bangsa, negara, dan Pancasila;
b. Pertanggungan  jawab  Presiden  sebagai  Mandataris  MPRS  seperti  yang  dikemukakan  dalam pidato Nawaksara beserta Pelengkapnya tidak memenuhi jiwa dan ketentuan UUD 1945;
c. Terdapat  adanya  petunjuk-petunjuk  bahwa  Presiden  Soekarno  terlibat  G.30  S/PKI  yang fakta-faktanya  perlu  dilengkapi  oleh  Pangops  Pemulihan  Keamanan  dan  Ketertiban dalam SI MPRS.
Dengan dasar bahan-bahan dan  fakta-fakta tersebut di atas DPRGR  menganggap bahwa Presiden  Soekarno  setidak-tidaknya  sungguh  melanggar  haluan  negara  yang  ditetapkan  UUD 1945  dan  Tap  Sidang  Umum  MPR  IV/MPRS.  Berdasarkan    permintaan  DPR  GR  tersebut, MPRS  menetapkan  untuk  menyelenggarakan  Sidang  Istimewa  MPRS  pada  tanggal  7  s.d.  11 Maret 1967 di Jakarta. Akan tetapi sebelum Sidang Umum Istimewa benar-benar dilaksanakan, pada tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno mengumumkan Penyerahan kekuasaan kepada Pengemban  Ketetapan  MPRS  No.  IX/MPRS/1966  yaitu  Letnan  jendral  Soeharto.  Walaupun telah terjadi penyerahan kekuasaan kepada Jendral Soeharto, MPRS tetap melangsungkan Sidang Istimewa sesuai yang direncanakan (Hamdan Zoelva, 2005: 98-96).
Dalam Sidang Istimewa tersebut MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 tentang  Pencabutan  Kekuasaan  Pemerintahan  Negara  dari  Presiden  Soekarno.  Ketetapan  ini mulai  berlaku  pada  hari  ditetapkan  dan  mempunyai  daya  laku  surut  mulai  tanggal  22  Februari 1967. Pernyataan Pasal 1Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 kalau dihubungkan dengan Poin I dari  Pidato  Pelengkap  Laporan  Pertanggung  jawab  Presiden  Soekarno  kepada  MPRS (Pelnawaksara)  adalah  alasan  yang  tidak  berdasar.  Dalam  Pelnawaksara  tersebut  Presiden Soekarno telah menjelaskan bahwa dalam UUD 1945 atau pun dalam Ketetapan dan Keputusan MPRS sebelum Sidang Umum  MPRS ke-IV, sebagai  seorang Mandataris,  tidak ada ketentuan bahwa Presiden harus memberikan pertanggung jawab atas hal-hal yang “cabang”, artinya di luar yang telah digariskan dalam haluan negara. Presiden hanya mempertanggung jawab pelaksanaan Garis Begaris Besar Haluan Negara saja. Kejadian di luar Garis-garis Besar Haluan Negara, yang oleh  Presiden  disebut  sebagai  “cabang”,  tidak  bisa  hanya  kepada  Presiden  dimintai    tanggung
jawab.  Oleh  karena  itu,  Presiden  di  dalam  Pelnawaksara  menanyakan  siapa  yang    bertanggung jawab  tentang  beberapa  peristiwa  yang  bertujuan  mengancam  keselamatan  Presiden,  misalnya: peristiwa  Cikini,  Idhul  Adha,  Cisalak,  dll.  Peristiwa  G.30.  S/PKI  mestinya  bukan  tanggung jawab  Presiden  saja  ,  tetapi  juga  tanggung  jawab  Menko  Hankam.  Demikian  juga  masalah kemerosotan  ekonomi  dan  kemunduran  akhlak  tidak  dapat  begitu  saja  dipertanggungjawabkan kepada Presiden, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua.
Selanjutnya mengenai pembubaran PKI pada sehari setelah Jendral Soeharto menerima SP 11 Maret, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1966 secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945, sebab pada saat itu secara formal Soekarno masih sebagai Presiden. Perintah Sukarno 11 Maret  1966  hanya  dimaksudkan  sebagai  pemberian  kewenangan  terbatas  untuk  mengambil langkah-langkah  yang  disebut  dalam  SP  11  Maret,  dengan  poin  dasar  penyelamatan  dan penjagaan  martabat  Presiden.  Akan  tetapi,  Jendral  Soeharto  memberi  penafsiran  yang  berbeda secara mendasar atas SP-11 Maret.
Dengan  SP-11  Maret telah  diletakkan  fondasi  “Orde  Baru”  Indonesia.  Manipulasi  Politik pertama  “SP-11  Maret”  yang  dilakukan  Soeharto  ialah  Dekrit  Presiden  No.1/3/1966  12  Maret 1966,  yang  didalamnya,  atas  “perintah  presiden”  dia  membubarkan  PKI  dan  organisasi- organisasi komunis lainnya. Tetapi sangat meragukan apakah kewenangan untuk membubarkan PKI dapat diturunkan secara konstitusional dari SP-11 Maret. Untuk masalah itu, SP 11 Maret, di dalam pengertian yuridis bertentangan dengan Undang-Unadang Dasar 1945 (Malcolm & Ernst Utrecht, 2011: 283).
Berdasarkan  urian  di  atas,  maka  peralihan  kekuasaan  Presiden  Sukarno  kepada  Jendral Soeharto  adalah  penggulingan  kekuasaan  bukan  penyerahan  kekuasaan,  sebab  mekanismenya kurang sesuai dengan UUD 1945.

## 2. Pemberhentian Presiden Soeharto
Presiden  Soeharto  menyatakan  berhenti  dari  jabatan  Presiden (lengser) pada  tanggal  29 Mei  1999  dan  menyerahkan  jabatan  Presiden  kepada  Wakilnya  yaitu  B.J.  Habibie.  Ketatanegaraan pascaperalihan  yang  dimulai  dari  pergantian  Presiden  Soeharto  ke  Presiden  B.J.  Habibie  yang proses  peralihan  dan  solusi  Hukum  Tata  Negaranya  sudah  tidak  lagi  menjadi  perhatian  publik, sebenarnya  masih  tetap  meninggalkan  suatu  misteri  yang  perlu  dicermati.  Pendapat  pro  dan kontra tentang perlunya ketetapan MPR tentang pencabutan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998
tentang  Pengangkatan  Presiden  Republik  Indonesia,  tetap  merupakan  catatan  buruk  dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Soeharto secara yuridis adalah Presiden kedua yang belum pernah diberhentikan sampai sekarang.
Dalam  hal  Presiden  mengundurkan  diri  atau  menyatakan  berhenti,  secara  de  facto  Wakil Presiden  menggantikan  jabatan  Presiden.  Akan  tetapi  harus  diingat,  dalam  sidang  umum  MPR terdekat,  MPR  harus  memberhentikan  Presiden  dan  menyatakan  berlaku  surut  sejak  Presiden mengundurkan  diri  atau  menyatakan  berhenti.  Di  sini  terlihat  betapa  sebenarnya  formalitas pengangkatan dan pemberhentian oleh MPR masih diperlukan. Dasar hukum yang memberikan kewenangan  MPR “mengangkat  dan  memberhentikan” Presiden  dan  Wakil  Presiden  adalah Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/1978.  Ketetapan  ini  tidak  bertentangan  dengan  Pasal  6  ayat  (2) UUD 1945, tetapi bersifat melengkapi UUD 1945 (Soewoto Mulyosudarmo, 2004:137).
Namun  kenyataannya  ketetapan  ini  tidak  diberlakukan  pada  waktu  pergantian  Presiden Soeharto  kepada  Presiden  Habbibie.  Kesimpulannya    bahwa  politik  lebih  dominan  dari  hukum dalam  Hukum  Tata  Negara.  Peristiwa  ketatanegaraan  ini  mengingatkan  saya  pada  pendapat Barent,  seperti  yang  dikutip  oleh  Kusnardi  dan  H.  Ibrahim,  mengenai  hubungan  ilmu  politik dengan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara sebagai kerangka dan Ilmu Politik merupakan daging yang ada di sekitarnya. Dengan demikian antara Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik terdapat  hubungan  yang  erat,  sehingga    dapat  dikatakan  batas-batas  ketentuan  yang  telah digariskan dalam Hukum Tata Negara sering diisi atau memerlukan pengisian dari garis politik. Keputusan-keputusan politik merupakan peristiwa-peristiwa yang banyak pengaruhnya terhadap Hukum Tata Negara (Kusnardi dan H. Ibrahim, 1983:33).

## 3. Pemberherhentian Presiden B.J. Habibie
Secara de facto B.J. Habibie pernah menjadi Presiden RI, tetapi secara de yure B.J. Habibie tidak  pernah  diangkat  dan  tidak  pernah  diberhentikan  sebagai  Presiden  .  Jadi,  secara  historis tidak  dapat  disangkal  bahwa  B.J.  Habibie  pernah  menjadi  Presiden  Republik  Indonesia,  yang menggantikan H.M. Soeharto. Namun demikian, sejarah Hukum Tata Negara tidak memberikan legalitas terhadap realitas empirik pergantian kekuasaan Presiden (Soewoto Mulyosudarmo, 2004:129).
Bagi  seorang  pengamat  politik  hal  demikian  tidak  akan  menarik  untuk  dijadikan  wacana. Namun  dari  sisi  hukum,  hal  demikian  ini  tidak  dapat  dikesampingkan.  Ketimpangan  antara sejarah dan hukum tatanegara pernah terjadi di  negara kita yaitu pada awal berdirinya Republik
Indonesia.  Pada  awal  berdirinya  Republik  Indonesia  sebenarnya  terdapat  perbedaan  realita sejarah.  Proklamasi  kemerdekaan  17  Agustus  adalah  sebuah  realitas  historis  terjadi  proklamasi kemerdekaan  oleh  Ir.  Soekarno,  namun  secara  yuridis  yang  tertera  dalam  bagian  Pembukaan UUD  1945,  pernyataan  kemerdekaan  itu  dinyatakan  sejak  penandatanganan  UUD  1945  yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945.
Pemberhentian  Presiden  B.J.  Habibie  berawal  dari  percepatan    pertanggungjawabannya dalam  masa  jabatannya  pada  forum  sidang  umum  MPR.  Percepatan  Sidang  Umum  MPR  1999, didorong  karena  pemilihan  umum  yang  dipercepat.  Pertanggungjawaban  B.J.  Habibie  ditolak oleh  MPR,  tetapi  tidak  ditindaklanjuti  dengan  pemberhentian  dari  jabatan  Presiden.  Walaupun tidak  ditindaklanjuti  dengan  pemberhentian,  tetapi  diikuti  dengan  pemilihan  Presiden. Sebenarnya  masa  jabatan  Presiden  B.J.  Habibie  berakhir  tahun  2003,  tetapi  atas  kesepakatan Presiden dengan Pimpinan MPR, Presiden bersedia memberikan pertanggungjawaban yang dipercepat dalam forum Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999

## 4. Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid
Pemberhentian  Presiden  Abdurrahman  Wahid  dari  jabatan  Presiden  dimulai  dari  kuatnya tekad  bersama  rakyat  Indonesia  untuk  menjadikan  KKN  sebagai  musuh  bersama  sebagai diamanatkan  oleh  Ketetapan  MPR  No.  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  dari  KKN.  Ditambah  maraknya  polemik  di  media  massa  mengenai  Dana Yanatera Bulog sebesar Rp 39 milyar dan Dana Bantuan Sultan Brunai Darussalam sebesar US $ 2  juta  yang  mengaitkan  nama  Presiden  Abdurrahman  Wahid.  Kedua  alasan  tersebut  yang menyebabkan 236   anggota DPR mengajukan   surat kepada Pimpinan DPR pada 29  Juni 2000 yang berisi usul penggunaan hak angket DPR terhadap kedua kasus tersebut.
Usul  tersebut  disetujui  pada  Rapat  Paripurna  28  Agustus  2000  tertuang  dalam  Surat Keputusan  DPR-RI  No.  01/DPR-RI/II/2000-2001tentang  Persetujuan  DPR  RI  Untuk Mengadakan  Penyelidikan  Terhadap  Penggunaan  Dana  Milik  Yayasan  Dana  Kesejahteraan Karyawan  Badan  Urusan  Logistik  (Yanatera  Bulog)  dan  Dana  Bantuan  Sultan  Brunai Darussalam. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pada 5 September 2000 dengan Surat Keputusan  No. 05/DPR-RI/1/2000-2001  DPR  mengesahkan  pembentukan  Panitia  Khusus  DPR RI  untuk  Mengadakan  Penyelidikan  Terhadap  Kasus  Dana  Milik  Yayasan  Dana  Kesejahteraan
Karyawan  (Yanatera)  Badan  Urusan  Logistik  dan  Kasus  Dana  Bantuan  Sultan  Brunai Darussalam Kepada Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tugas penyelidikan tersebut bertujuan untuk: a. Melakukan  penyelidikan  guna  mengungkap  fakta-fakta  yang  berkaitan  dengan  penggunaan Dana  Milik  Yanatera  Bulog  dan  Dana  Bantuan  Sultan  Brunai  Darussalam  kepada  Presiden K.H.Abdurrahman Wahid dalam rangka mencari kebenaran dan akuntabilitas publik;
b. Mewujudkan  mekanisme checks  and  balances agar  tercapai  penyelenggaraan  negara  yang baik (good govermance);
c. Melaksanakan fungsi pengawasan DPR-RI terhadap jalannya pemerintahan negara  Republik Indonesia
Setelah  Pansus  bekerja  selama  empat  setengah  bulan,    melaporkan  hasilnya  pada  Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 28 Januari 2001. Kesimpulan dari hasil penyelidikan tersebut adalah: a. dalam  kasus  Dana  Yanatera  Bulog,  Pansus  berpendapat  “Patut  diduga  bahwa  Presiden Abdurrahman Wahid berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog”.
b. dalam  kasus  Dana  Bantuan  Sultan  Brunai  ,  Pansus  berpendapat  “Adanya  inkonsistensi pernyataan  Presiden  Abdurrahman  Wahid  tentang  masalah  bantuan  Sultan  Brunai Darussalam  menunjukkan  bahwa  Presiden  telah  menyampaikan  keterangan  yang  tidask sebenarnya kepada masyarakat”.
Berdasarkan    hasil kerja dan kesimpulan Pansus tersebut, Sidang Paripurna DPR RI pada 1 Februari 2001 memutuskan  menyetujui dan menerima Laporan Hasil Kerja Pansus untuk ditindaklanjuti: a. Berdasarkan    Pasal  7  Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/1978,  DPR  RI  menyampaikan MEMORANDUM untuk mengingatkan bahwa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu:
1) Melanggar Pasal 9 UUD 1945 tentang Sumpah Jabatan;
2) Melanggar  Ketetapan  MPR  RI No.  XI/MPR/1998 tentang   Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.
b. Hal-hal  yang  berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran  hukum,  menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
Mencermati keputusan DPR tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, DPR RI  membedakan  dua  pelanggaran  yaitu  pelanggaran  terhadap  Haluan  Negara  yang ditindaklanjuti  dengan  Memorandum  kepada  Presiden. Kedua, dugaan  adanya  pelanggaran hukum  pidana  yang  diserahkan  pada  proses  hukum  sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku.
Dengan  membedakan  dua  kasus  tersebut,  DPR  RI  hendak  hendak  menunujukkan  bahwa pelanggaran  terhadap  Haluan  Negara  diselesaikan  melalui  jalur  politik  yaitu  Sidang  Istimewa MPR  untuk  meminta  pertanggungjawaban  politik  Presiden  yang  dapat  berakhir  pada pemberhentian Presiden; dan pelanggaran hukum pidana diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana  yang berlaku dalam rangka pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Presiden.
Dengan  dasar  keputusan  tersebut,  DPR  RI  menyampaikan  Memorandum  Pertama  kepada Presiden pada tanggal 1 Februari 2001 yang meminta supaya Presiden K.H Abdurrahman  Wahid memperhatikan  Memorandum  dalam  waktu  tiga  bulan.  Setelah  tiga  bulan,  Memorandum Pertama tidak diperhatikan, maka disusul dengan Memorandum Kedua pada tanggal 1 Mei 2001 yang  memberikan  waktu  satu  bulan  kepada  Presiden  K.H  Abdurrahman  Wahid  untuk mengindahkan  Memorandum  yang  telah  disampaikan  oleh  DPR  RI.  Namun  kenyataannya Presiden  K.H.  Abdurrahman  Wahid  tidak  mengindahkan  Memorandum  Kedua  DPR  RI,  maka sesuai  dengan  Pasal 7 ayat (4) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978,  DPR  meminta  MPR    mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.
Menjelang  pelaksanaan  Sidang  Istimewa  MPR  RI  yang  seharusnya  dilaksanakan  pada tanggal 1 s.d. 7  Agustus 2001, Presiden  Abdurrahman  Wahid  melakukan  suatu kebijakan  yang kontroversial  dan  dianggap  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu pemberhentian Jendral Polisi S. Bimantoro sebagai  Kapolri dan  menggantinya dengan  Komisaris Jendral Polisi  Chaerudin Ismail. Kebijakan tersebut melanggar Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 Pasal  7  ayat  (3),  yang  mengharuskan  adanya  persetujuan  DPR  untuk  pemberhentian  dan pengangkatan Kapolri. Karena itulah, Sidang Istimewa MPR dipercepat menjadi 21 s.d. 23 Juli 2001.  Selain  itu,  pada  dini  hari  tanggal  23  Juli  2001  Presiden  mengeluarkan  kebijakan  yang sangat  kontroversial  kembali  yaitu  mengeluarkan  Maklumat  Presiden  RI  untuk  membekukan MPR RI serta membekukan Partai Golkar (Hamdan Zoelvan, 2005: 103).
Akhirnya  pada  tanggal  23  Juli  2001  MPR  mengeluarkan  Ketetapan  No.  II/MPR/2001 tentang  Pertanggungjawaban  Presiden  Republik  Indonesia  K.H.  Abdurrahman  Wahid  yang isinya  memberhentikan  K.H.  Abdurrahman  Wahid  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia  dan mencabut  serta  menyatakan  tidak  berlaku  lagi  Ketetapan  MPR  No.  VII/MPR/1999  tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Ketetapan MPR RI yang memberhentiakan Presiden Abdurrahman  Wahid  karena  dinyatakan  sungguh-sungguh  melanggar  Haluan  Negara  dengan alasan yang dijadikan pertimbangan yaitu karena ketidakhadiaran dan penolakan Presiden
Abdurahman  Wahid  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  dalam  Sidang  Istimewa  MPR  RI Tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden Tanggal 23 Juli 2001. Jadi, tidak lagi didasarkan pada  Memorandum  DPR,  akan  tetapi  karena  alasan  lain  yaitu  ketidakhadiran  dan  penolakan Presiden  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  dalam  Sidang  Istimewa  MPR  dan dikeluarkannya  maklumat  oleh  Presiden.  Walaupun  demikian,  dari  pertimbangan  dalam Ketetapan  MPR  RI  tentang  Pertanggungjawaban  Presiden  Abdurrahman  wahid  tersebut, dicantumkan  pula  adanya  pelanggaran  Haluan  Negara  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Memorandum DPR RI.
Ketidakhadiran  Presiden  Abdurrahman  Wahid  dalam  Sidang  Istimewa  dengan  alasan bahwa  jika  menghadiri  Sidang  Istimewa  tersebut  berarti  Presiden  Abdurrahman  Wahid  juga dianggap  melanggar  UUD  1945,  sebab  UUD  1945  mempergunakan  sistem  Presidentil,  bukan Parlementer (B. Hestu Cipto Handoyo, 2009: 165).
Pemberhentian  Presiden  Abdurrahman  Wahid  ini,  dapatlah  dilihat  dengan  jelas pertimbangan-pertimbangan  yang  dijadikan  alasan-alasan  pemberhentian  Presiden  dan mekanisme  serta  proses  pemberhentiannya.  Unsur  utama  yang  dijadikan  alasan  pemberhentian Presiden  adalah  pelanggaran  Haluan  Negara  yang  dilakukan  oleh  Presiden,  apakah  itu pelanggaran  terhadap  konstitusi,  pelanggaran  terhadap  ketetapan-ketetapan  MPR  maupun pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Pembuktian  adanya  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  Presiden  lebih  banyak  dilakukan  oleh  DPR  melalui  Pansus  yang  dibentuk oleh  DPR,  dan  tidak  ada  proses  pembuktian  yang  dilakukan  oleh  lembaga  MPR.  Dengan demikian  MPR  hanya  menjatuhkan putusan untuk  memberhentikan atau tidak  memberhentikan Presiden  sehubungan  dengan  adanya  permintaan  DPR  untuk  meminta  pertanggungjawaban Presiden.  Inilah  uniknya  ketatanegaraan  kita  sebelum  amandemen,  yang  kebanyakan  pakar Hukum  Tatanegara    mengatakan  bahwa  sistem  pemerintahan  kita  memakai  sistem  Quasi Presidentil. Dilihat dari pemegang kekuasaan pemerintahan adalah Presiden, maka pemerintahan kita memakai sistem Presidentil, tetapi dilihat dari cara memberhentikan Presiden , pemerintahan kita  memakaii  sistem  Parlementer  sebab  DPR  lebih  dominan  dalam  memberhentikan  Presiden daripada MPR.

## KESIMPULAN
Pemberhentian  Presiden,  baik  “dihentikan”  yaitu  pada  Presiden  Soekarno  dan  Presiden Abdurrahman  Wahid,  maupun  pada  ”berhenti  atas  kehendak  sendiri”  yaitu  pada  Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Habibie belum dilaksanakannya demokratisasi dan supremasi hukum.
Presiden  Soekarno  dan  Presiden  Abdurrahman  Wahid  keduanya  diberhentikan  tanpa melalui proses pemeriksaan hukum, melainkan hanya didasarkan oleh adanya proses politik yang sarat  dengan  kepentingan  sesaat.  Presiden  Soeharto  dan  Presiden  B.J.  Habibie  belum  pernah diberi  surat  Ketetapan  Pemberhentian  Jabatan  Presiden  dari  MPR,  sehingga  secara  de  jure mereka masih menjabat sebagai Presiden, meskipun de fakto sudah tidak lagi menjabat Presiden. Dalam Hukum Tata Negara kepentingan politik lebih dominan daripada kepentingan hukum.
---------------

## DAFTAR   PUSTAKA

## 1. Buku-buku
Hestu  Cipto  Handoyo,  B,  2009. Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Yogjakarta:  Atma  Jaya Jogjakarta.
Zoeva, Hamdan . 2005. Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945. Jakarta: Konpress.
Kusnardi dan Harmaily. 1986. Pengantar Hukum Tatanegara . Jakarta: FH UI. Caldwell,  Malcolm  dan Ernst Utrecht. 2011. Sejarah Alternatif Indonesia. Yogjakarta: Djaman Baroe.
Mulyosudarmo, Soewoto . 2004. Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi. Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur. Ranggawidjaja, Rosjidi. 1991. Hubungan Tata Kerja Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden. Jakarta: Gaya Media Pratama
2. Peraturan Perundang-undangan
Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  (Perubahan  Pertama  s.d.  Keempat  dalam  Satu Naskah)    Yogjakarta: Galangpress, 2009
Himpunanm  Ketetapan  MPR  RI  Sejak  Tahun  1960  sampai  tahun  2001,  Sekretariatm  Jendral MPR   RI, 2001