…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
ANALISIS NARATIF KEBIJAKAN PELAKSANAAN PILKADA SAAT PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Kecamatan Kraksaan Kota Probolinggo)
Oleh
Siti Marwiyah 1) , Windi Febriyanti 2) , Ferdiniand Andriansyah 3) 1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo Email : 1 nurlailyzulaifa@upm.ac.id , 2 windifebriyanti24@gmail.com ,
3 Ferdiniand202@gmail.com

## Abstrak
Politik pemilu di masa pandemi Covid-19 menimbulkan kontroversi publik karena terkait dengan pelaksanaan  demokrasi,  namun  di  sisi  lain  kesehatan  juga  harus  diperhatikan.  Penelitian  ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pemilu di masa pandemi Covid-19 dari segi demokrasi dan kesehatan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  naratif  kebijakan  dengan  teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil kajian bahwa kebijakan pelaksanaan Pilkada 2024  merupakan  pilihan  yang  tepat,  sedangkan  urgensi  pelaksanaannya  adalah  pilihan  kepala daerah yang mampu mengatasi krisis melalui langkah-langkah strategis dan ekonomi daerah. Kata Kunci: Covid-19, Politik, Kerangka Kebijakan Narasi, Pilkada
PENDAHULUAN Kasus
Covid-19 pertama kali
dikonfirmasi  di  Indonesia  pada  Maret  2020, disusul  oleh  World  Health  Organization (WHO)  yang  menetapkan  status  pandemi global COVID-19. Alhasil, pemerintah Indonesia  menetapkan  Covid-19  sebagai bencana  nasional  pada  14  Maret  2020  dan mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  12 Tahun  2020  sehubungan  dengan  penetapan bencana  alam  untuk  penyebaran  virus  corona tahun  2019  pada  20  Oktober  2020  368.842 kasus  Covid-19  di  Indonesia  (covid.19.go.id, 2020)  dan  tidak  ada  tren  penurunan  yang signifikan.  Pemerintah  telah  menerapkan sejumlah pedoman untuk membantu mencegah penyebaran  COVID-19  di  Indonesia,  antara lain  physical  distancing,  social  distancing, pembatasan sosial meluas (PSBB), dan bekerja dari rumah secara nasional (ristyawati, 2020)
Pandemi  COVID-19  telah  mengubah semua  aspek  kehidupan,  baik  itu  politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  pola  interaksi masyarakat  di  Kecamatan  kraksaan  kabupaten Probolinggo.  Sementara  itu,  dari  sisi  politik, khususnya  sisi  demokrasi,  dimana  seharusnya Indonesia  menyelenggarakan  pilkada  pada tahun  2024.  19  Tahun  2016,  khususnya  Pasal
201, ayat 6. Namun karena pandemi Covid19, pemerintah  Indonesia  memutuskan  untuk menundanya.  pilkada  dan  tunda  pilkada menjadi  9  Desember  2020  (Hergianasari, 2020)  dengan  mengubah  Perppu  Nomor  2 Tahun 2020. Menurut Bawaslu (2020), jumlah daerah yang akan menjadi tuan rumah pilkada pada 2024 adalah 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Komisi Pemilihan  Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada selanjutnya akan mengikuti  pelaksanaan  Pilkada  2024  dalam situasi pandemi Covid 19 dengan mengeluarkan  peraturan  KPU  yang  sejauh  ini sudah  terdaftar  sebanyak  tiga  kali.  termasuk pkpu  no.  6  tahun  2020,  pkpu  no.  10  tahun 2020  dan  pkpu  terbaru  no.  13  Tahun  2020, dimana  PKPU  mengatur  tentang  protokol kesehatan  pada  setiap  tahapan  Pilkada  2024, serta  aturan  dan  sanksi  bagi  yang  melanggar protokol  kesehatan.  Selain  itu,  KPU  terus melakukan  sosialisasi  dan  koordinasi  untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik.
Menurut  Utomo  (2020),  meski  sudah disusun pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara tata cara Pilkada yang mengutamakan  protokol  kesehatan  dalam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
pelaksanaan  Pilkada,  namun  banyak  pihak yang  menentang  pelaksanaan  Pilkada  2024 atau  bahkan  pesimis  karena  menurut  mereka masih banyak hal yang lebih penting dari pesta demokrasi.  yaitu,  masalah  ekonomi  dan kesehatan.
Penelitan  terkait  Pilkada  di  Indonesia telah  banyak  dilakukan  oleh  peneliti  lain, namun masih sedikit penelitian yang membahas  Pilkada  pada  saat  pandemi  Covid- 19.  Sehingga  penilitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui urgensitasi
kebijakan penyelenggaraan
Pilkada
2024 yang
diselenggarakan  pada  masa  pandemi  covid-19 dikaitkan  dengan  permasalahan  kesehatan. Tulisan ini menganalisis kebijakan penyelenggaraan  Pilkada  2024  pada  masa pandemi  covid-19  yang  didasarkan  pada kerangka kebijakan naratif.

## LANDASAN TEORI Kerangka Kebijakan
Menurut Shanahan, Jones, dan McBeth (2018),  Narrative  Policy  Framework  (NPF) didasarkan  pada  gagasan  bahwa  narasi kebijakan  dibangun  secara  strategis  oleh pemangku  kepentingan  untuk  memengaruhi kebijakan publik. Ada tiga level analisis dalam NPF,  yaitu  mikro,  makro,  dan  meso.  Pada tingkat  analisis  mikro,  penelitian  berfokus pada  pertanyaan  tentang  bagaimana  individu menciptakan  narasi  dan  dibentuk  oleh  narasi. Pada  tingkat  meso,  penelitian  berfokus  pada bagaimana  aktor  kebijakan  membangun  dan mengkomunikasikan narasi kepada faktor yang mempengaruhi  proses  kebijakan.  Kemudian, pada level makro, penelitian ini mengolaborasi pertanyaan  penelitian  tentang  bagaimana perubahan  atau  stabilitas  kebijakan  dalam konteks  budaya  dan  institusi  politik  (negara). Meskipun  dalam  konteks  NPF  terdapat klasifikasi  level  analisis,  NPF  merupakan kerangka  dinamis  dimana  level  analisis  pada level  tertentu  memiliki  keterkaitan  antar  level penelitian.
McBeth  (2005)  menyatakan  bahwa penelitian  NPF  menunjukkan  bahwa  narasi
kebijakan  mengandung  unsur-unsur  narasi yang berusaha mendefinisikan suatu permasalahan.  Unsur  naratif  memberi  makna dengan memasukkan tokoh-tokoh yang meliputi  pahlawan,  penjahat,  dan  korban dengan  melalui  urutan  alur  temporal  yang logis  untuk  membangkitkan  cerita  dan mengidentifikasi solusi dalam bentuk moral.
Menurut  Snow  dan  Benford  (1998) tujuan  dari  elemen  naratif  adalah  untuk menggambarkan  definisi  dari  suatu  masalah tertentu  dan  mengusulkan  solusi  kebijakan yang  penulis  ajukan  sebagai  jawaban  yang mengarah  pada  mobilisasi.  Menurut  McBeth (2007),  strategi  naratif  berfungsi  untuk memperluas  dan  mempertahankan  ruang lingkup  konflik.  Strategi  ini  digunakan  untuk mengumpulkan  dukungan  yang  ada  dan potensial.  Selanjutnya,  komponen-komponen Narasi  Kebijakan  akan  dijelaskan  pada  tabel berikut :
Tabel 1. Komponen Kebijakan Naratif No Elemen Naratif Definisi 1 Karatkter Penjahat (Villain) Pahlawan (Hero) Korban (Victim) Penyebab masalah Pihak yang memecahkan masalah Pihak yang dirugikan 2 Elemen Struktural Plot Tipe Cerita Mekanisme Kasual Kejelasan awal, tengah, dan akhir 3 Solusi Micro Macro Moral of story Solusi skala kecil Solusi skala besar 4 Strategi Naratif Definisi
Urgensi  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada) 2024 Pemilihan kepala daerah secara langsung  merupakan  proses  dalam  rangka penguatan  dan  pendalaman  demokrasi,  serta upaya  mewujudkan  good  government  dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di negara-negara  demokrasi.  Menurut  Larry Diamond  (1990),  pemerintah  daerah  berperan dalam mempercepat vitalitas demokrasi dengan mengembangkan nilai dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
keterampilan  masyarakat,  dan  kepala  daerah berperan  dalam  akuntabilitas  kepentingan daerah dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Goran Hayden (1992) Pilkada merupakan  sarana  pelaksanaan  pemerintahan daerah  yang  baik  yang  terdiri  dari  tiga dimensi, antara lain (1) aktor yang mementingkan kekuasaan, kewenangan, timbal  balik  antara  pemimpin,  rakyat,  dan pergantian  kekuasaan;  (2)  struktur  adalah dimensi yang menekankan pada sikap sukarela,  kepercayaan,  akuntabilitas,  dan inovasi,  dimana  lingkungan  dan  struktur politik  diharapkan  memberikan  akses  dan kesempatan  bagi  setiap  orang  untuk  menjadi pemimpin;  dan  (3)  dimensi  empiris  yang menekankan  tanggung  jawab  dan  daya tanggap  pemimpin,  warga  negara,  dan  timbal balik  sosial.  Oleh  karena  itu,  pemerintah bertanggung  jawab  untuk  membawa  Pilkada yang  diselenggarakan  pada  tahun  2024 menjadi  kekuatan  dalam  memperkuat  aspek sosial  ekonomi  dan  politik,  terutama  di  saat Covid
Sementara  itu,  alasan  pemerintah melanjutkan  Pilkada  2024  meski  ditentang sejumlah  pihak  adalah  untuk  menghindari kekosongan kepemimpinan di daerah, Saydiman  Marto  (2020)  mengatakan  pada 2024 akan ada sekitar 200 kepala daerah yang masa  jabatannya  berakhir  dan  jika  diganti dengan  pejabat  sementara,  mereka  memiliki kelemahan yaitu keterbatasan. dalam membuat kebijakan  strategis.  Sementara  itu,  kebijakan strategis  diperlukan  di  masa  pandemi  Covid- 19 karena berimplikasi langsung pada birokrasi dan aliran dana daerah.
Menurut  Mahfud  (2020),  ada  3  alasan Pilkada  2024  tidak  ditunda  dan  dilanjutkan, pertama adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk
berpartisipasi  dalam  pesta  demokrasi  sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana  warga  negara  berhak  mengeluarkan pendapat atau suaranya. Pemimpin dan dipilih sebagai pemimpin. Alasan kedua karena belum ada kepastian pandemi akan berakhir, sehingga
Pilkada  tetap  harus  dilaksanakan  dengan dukungan protokol kesehatan. Terakhir, pemerintah telah menyiapkan protokol kesehatan  yang  tertuang  dalam  PKPU  untuk mengantisipasi  pasifnya  penyebaran  COVID- 19 pada tahapan Pilkada 2024.

## METODE PENELITIAN
Kerangka  Kebijakan  Narasi  adalah pendekatan  atau  kerangka  penelitian  tentang proses  kebijakan  publik.  Sehingga  analisis kebijakan  naratif  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  untuk  menganalisis  kebijakan penyelenggaraan  Pilkada  di  masa  Pandemi Covid-19.
Pendekatan  kualitatif  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  dan  didukung  dengan metode kerangka kebijakan naratif. Sedangkan teknik  pengumpulan  datanya  adalah  studi kepustakaan,  yang  menurut  Creswell  (2014) adalah  ringkasan  tertulis  yang  berkaitan dengan  artikel-artikel  dari  jurnal,  buku,  dan dokumen  pendukung  lainnya  yang  diperlukan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Erik  (2020)  menyatakan  74  negara telah  memutuskan  untuk  tetap  menggelar pemilu  nasional  dan  regional  meski  dalam situasi pandemi Covid-19, sebanyak 58 dari 74 negara  sukses  menggelar  pemilu.  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang  akan menyelenggarakan  pemilihan  umum  parlemen pada tahun 2024 setelah pemilihan sebelumnya ditunda. Namun, kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan
pemilihan  kepala  daerah  menuai  pro  dan kontra  di  kalangan  warga,  terutama  karena dilakukan di tengah pandemi COVID-19.
Para pendukung Pilkada 2024 berpendapat bahwa Pilkada belum dilaksanakan  agar  pemerintah  daerah  dapat berfungsi secara optimal karena banyak kepala daerah  yang  sudah  habis  masa  jabatannya. Pelaksana  Harian  (Plh)  atau  Pelaksana  Tugas (Plt)  yang  direkomendasikan  oleh  kepala daerah dinilai belum optimal karena tidak bisa membuat  kebijakan  strategis  bagi  daerah,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
apalagi  di  masa  pandemi,  bahkan  bisa menimbulkan  masalah  lain.  Juga,  tidak  ada sikap  terhadap  akhir  COVID-19,  sehingga perayaan  Pilkada  akan  berdampak  pada ketidakpastian politik dan administrasi negara. Selain  itu,  Pilkada  2024  juga  dapat  dijadikan sebagai  stimulus  penting  bagi  pemilihan eksekutif  di  daerah  yang  dapat  mengatasi masalah sosial dan ekonomi kritis akibat virus corona  Menurut  mereka,  Pilkada  2024  karena pertimbangan kondisi darurat untuk menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia.
Pemerintah  harus  lebih  fokus  pada krisis kesehatan dan upaya penguatan perlindungan  sosial  dengan  mengalokasikan kembali  anggaran  Pilkada  2024.  Jadi  alasan utama di balik keterlambatan masalah kesehatan  dan  kemanusiaan  selama  pandemi Covid-19.  Lebih  lanjut,  menurut  data  KPU, per  September  2024,  ada  60  calon  kepala daerah yang terpapar Covid-19 yang menghalangi mereka untuk  mengikuti tahapan Pilkada  2024  (Jpnn.com,  2020).  Artinya Pilkada  memiliki  kelemahan  kesehatan  di masa  pandemi  Covid-19  dan  dinilai  tidak mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas  karena  banyaknya  calon  yang tersingkir akibat Covid-19
Dalam  kerangka  politik  naratif,  unsur politik  terdiri  dari  unsur-unsur  tertentu  yang meliputi  tokoh,  cerita,  jenis  cerita,  solusi  dan strategi  yang  bila  dikaitkan  dengan  politik penyelenggaraan  pilkada  di  masa  pandemi, seperti  dalam  Perppu  No.  2  Said  Dari  tahun 2020,  karakter  pahlawan  dalam  kebijakan  ini adalah  pemerintah  yang  menerbitkan  Perppu, dan  juga  penyelenggara  Pilkada,  termasuk KPU  dan  Bawaslu.  Sedangkan  penjahat  dari kebijakan  ini  adalah  mereka  yang  menentang pilkada, termasuk Ormas dan LSM.
Selain  itu,  korban  (korban)  kebijakan ini  adalah  masyarakat  atau  pemilih  di  270 wilayah  terdampak  COVID-19.  Perbuatan dalam politik adalah pemerintah akan melaksanakan  Pilkada  2024  terlebih  dahulu pada  tanggal  23,  Pilkada  Serentak  pada tanggal  12  Desember  2024  dengan  payung
hukum  Perppu  No  2  Tahun  2020  dan  juga PKPU No 13 Tahun 2020 yang juga memiliki protokol  kesehatan  yang  termasuk  dalam  fase Pilkada  2024,  diprogram  ulang.  Jenis  cerita yang digunakan dalam politik adalah pentingnya  catatan  kesehatan  dan  urgensi penyelenggaraan  pilkada  di  masa  pandemi COVID-19.  Selain  itu,  Pilkada  harus  terus digelar  untuk  memilih  pemimpin  yang  bisa memimpin  politik  di  masa krisis ekonomi dan politik  saat  ini.  Selanjutnya  solusi  yang diberikan  oleh  pemerintah  sebagai  pembuat kebijakan  adalah  dengan  memberlakukan peraturan protokol kesehatan untuk membantu pelaksanaan  tahapan  Pilkada  tahun  2024  dan mengatur  mekanisme  pelaksanaan  Pilkada tahun 2024.
Sementara  itu,  strategi  pemerintah untuk mensukseskan Pilkada Pedoman Pelaksanaan 2024 adalah untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan urgensi Pilkada 2024 dari perspektif pembangunan  demokrasi,  Pilkada  2024  harus mampu memperkuat publik, bisnis dan budaya serta  memenangkan  pegawai  yang  netral  dan profesional  melalui  pemilihan  kepala  daerah yang mempunyai kompetensi Memadai. Selain itu, sebagai penyelenggara Pilkada, KPU telah mengeluarkan  peraturan  hasil  Perppu  Nomor 02 Tahun 2020 yaitu PKPU Nomor 13 Tahun 2020  yang  merupakan  hasil  perubahan  terkait penyelenggaraan  pilkada  di  masa  Covid-19. pandemi.  Peraturan  ini  bertujuan  untuk melindungi  masyarakat  dari  Covid-19  selama pelaksanaan dan pelaksanaan Pilkada 2024.
Kemendagri juga menyatakan ada lima keadaan  darurat  Pilkada  2024,  yaitu  (1) pelaksanaan Pilkada 2024 yang akan berlangsung  pada  9  Desember  2020  karena adanya  keputusan  politik  antara  pemerintah, legislatif,  dan  penyelenggara  pilkada.  Akan berlangsung pada tahun 2024, (2) Pilkada juga merupakan bentuk pendewasaan dan demokrasi merupakan dorongan untuk melawan Covid-19 dengan protokol kesehatan di  setiap  tahapannya,  (3)  menghindari  banyak daerah  yang  dijalankan  oleh  agen  sementara
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
karena  banyak  kepala  daerah  yang  akan Berdiri  di  akhir  masa  jabatannya,  (4)  untuk menunjukkan melalui pemilihan kepala daerah bahwa  masyarakat  percaya  bahwa  mereka dapat mengatasi COVID19 dengan angka, dan seterusnya,  (5)  untuk  memulihkan  ekonomi yang mereka kendalikan, kebijakan Covid-19.

## PENUTUP Kesimpulan
Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa kebijakan  pelaksanaan  Pilkada  2024  serentak di  masa  Pandemi  Pemerintah,  lembaga legislatif  dan  penyelenggara  Pilkada  dipahami sebagai narasi politik yang tepat, dibandingkan dengan  pelaksanaan  pelaksanaan  Pilkada. Pilkada 2024. Hal  ini dikarenakan Pemerintah telah  mengambil  aturan  dan  pelaksanaan Pilkada yang mengacu pada Protokol Kesehatan.  Pemerintah  juga  telah  memastikan bahwa  pelaksanaan  Pilkada  mengutamakan keamanan pemilih dan peserta pemilu. Urgensi pelaksanaan  Pilkada  2024  adalah  untuk pemilihan kepala daerah, yang dapat mengatasi  krisis  yang  disebabkan  oleh pandemi Covid-19 dengan kebijakan strategisnya, dan dapat merangsang perekonomian daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Asplund,  Erik.  (2020).  Ikhtisar  Global Covid-19:  Dampak  terhadap  Pemilu. International IDEA.
[2] Bawaslu  RI.  (2020)  Indeks  Kerawanan Pemilu Pilkada Serentak 2020.
[3] Burns.,  Danny.,  Hambleton,  Robin.,  dan Hogget,  Paul.  (1994).  The  Politics  of
Decentralization: Revitalizing Local Democracy. London: MacMilan. Creswell.  (2014).  Qualitatif  Inquiry  and Research  Design.  Sage  Publicatin  Inc:
California.
[4] Danielson, J. (2020). Developing Democracy Toward Consolidation.
[5] Political  Science,  Vol.  29  No.  2.  Sahdan, Gregorius.  (2008).  Pilkada  dan  Problem Demokrasi Lokal. Yogyakarta.
[6] Hendricks. (2005). Participatory
Storylines  and  Their  Influences  on Deliberative Forums. Policy Sciences 38.
[7] Hergianasari,  Putri.  (2020)  Electoral Distancing:  Alternatif  Penyelenggaraan Pemilihan  Kepala  Daerah  2020  Ditegah Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1 No.1.
[8] JPNN.com.  2020  Calon  Kepala  Daerah yang  positif  Covid-19  terus  bertambah. Diakses dari McBeth, MK dan Jones, MD. (2010)  A  Narative  Policy  Framework: Clear Enough to Be Wrong?.
[9] Policy  Studies  Journal.  Vol  38  No.2. Nordholt,  Henk  Schulte  dan  Klinken, Gerry Van. (2014). Politik Lokal Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. [10] Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19 oleh  Pemerintah  Sesuai  Amanat  UUD NRI Tahun 1945.
[11] Administrative  Law  and  Governance Journal.  Vol.  3  No.  2.  Schaffer,  Frederic Charles. (1998). Democracy in Translation:  Understanding  Politics  in  an Unfamiliar  Culture.  New  York:  Cornell University Press. Shanahan, Jones, McBeth. (2011).
[12] Policy  Naratives  dan  Policy  Processes. Policy  Studies  Journal.  Vol.  39.  No  3. Sutrisno,  C.  (2017).  Partispasi  Warga Negara  Dalam  Pilkada.  Jurnal  Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.2 No.2.
[13] Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada: enghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid-19 dan New Normal). JUrnal Al-Harakah. Vol.3 No.1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN