Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 195 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)

## STUDI KOMPARATIF FRAGMENTATIF PROGRAM IDT DENGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI MIKRO

## KREDIT GRAMEEN BANK DI BANGLADESH
(Analisis Kritis dan Paradigmatik Pembangunan dalam Memarjinalkan Perempuan Serta Kajian Pemberdayaan Perempuan)
Ema Khotimah *

## Abstrak
Pembangunan, idealnya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  Namun  yang  terjadi,  setelah  bertahun-tahun  pembangunan dijalankan,  rakyat  yang  menderita  kemiskinan  masih  saja  dalam  bilangan yang  sangat  besar.  Di  Indonesia  sendiri,  pasca  krisis  moneter  tahun  1997 akibat  bertambahnya  pengangguran,  kemiskinan  yang  semula  terdapat  di daerah  pedesaan,  terjadi  pula  menimpa  orang-orang perkotaan  kondisi  ini di  perburuk  dengan  kenaikan  BBM  tahun  2005  lalu,  yang  menyebabkan penduduk  yang  terjadinya  tidak  miskin  menjadi  miskin,  dan  yang  sudah miskin  semakin  miskin  akibat  semakin  meningkatnya  harga-harga  dan kebutuhan  hidup.  Hasil  penelitian  berbagai  kalangan,  terutama  kaum ekofiminesme menunjukan bahwa, beban terberat akibat kemiskinan diderita kaum perempuan. Bila dalam pratik pembangunan kaum perempuan hanya ditempatkan sebagai obyek, maka saat oreantasi pembangunan diperbaharui  pun,  perempuan  tetap  saja  termarjinalkan.  DI  indonesia misalnya  perempuan  miskin  telah  menjadi  alat  devisa  negara  melalui keberadaannya sebagai tenaga kerja wanita di luar negri meski tampa skill yang memadai, juga tampa ada jaminan hukum yang memadai.
Terhadap  pratik  dan  paradigma  pembangunan  yang  dilakukan negara-negara    Duinia  Ketiga,  banyak  ahli  yang  mengkritisi  dengan kesimpulan  bahwa  telah  terjadi  kemiskinan  struktural  akibat  kekeliruan keragka  paradigmatik  konsep  pembngunan  Inilah  yang  menyebabkan program penanggulan kemiskinan tidak juga menampakan hasil sesuai yang dihapkan.  proggram  IDT,  raskin,  P2KP,  JPS,  semuanya  hanya  pemecahan masalah  kemiskinan  bersipat  sementara.  sementara  selain  itu,  program-
* Ema  Khotimah,  Dra.,  S.Pdi.,  M.Si., adalah  dosen  Tetap  Fakultas  Ilmu Komunikasi Unisba
program    yang  diterapkan  lebih  banyak  memihak  kepada  kepetingan pemegang kepentingan pemeggang kebijakan.
Perguruan  tinggi  sebagai  “Agent    Of  Chang”  mengemban  tugas dalam  ikut  serta    menyelesaikan  permasalahan  kemiskinan.  Pemenang Nobel    Perdamaian  Dr  .  Muhammad    Yunus  dari  Bangladesh  melalui Grameen  Bank  yang  didirikannya  terbukti  telah  menjadi  contoh  kongrit peran  perguruan  tinggi  khususnya  kaum  akademis  nya  dalam  pengetasan kemiskinan.  Yunus  juga  telah  membuktikan  bahwa  kapitalisme  pada  saat yang  bersamaan  dapat  digandengkan  dengan  sosialisme  guna  kpentingan rakyat miskin.
Kata Kunci : Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan

## 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Krisis-krisis  financial  sangat  mahal  harganya  bagi  bangsa-bangsa yang  mengalaminya.  Amerika  Serikat  misalnya,  telah  kehilangan  satu dasarwarsa  kemajuan  ekonomi  dan  sosial  pasca  krisis  utang  yang  terjadi pada  awal  1980-an  World  Bank  (2001)  juga  mencatat  Negara-negara  Asia Timur kehilangan sekitar US $500 milyard akibat krisis finansila yang sama. Meski berbagai komunitas finansial internasional telah memberikan bantuan finansial  yang  substansial  melalui  pinjaman  penyelamatan  multilateral  dan bilateral kepada negara-negara yang terkena krisis pada tahun 1990-an. Pada kenyataannya  hingga  akhir  1999,  negara-negara  tersebut  masih  terpenuhi dalam krisis finansial yang sama.
Secara  khusus,  votatilitas  pertumbuhan  memiliki  konsekuensi  yang parah  bagi  kaum  miskin,  karena  umumnya  golongan  ini  kekurangan  aset untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  selama  berlangsungnya  kemerosotan ekonomi itu. Di Thailand misalnya, pada krisis ekonomi 1997, hanya dalam waktu  satu  tahun,  pengangguran  telahmeningkat  dua  kali  lipat.  Sementara itu,  pada  krisis  yang  bersamaan  angka  pengangguran  di  Korea  meningkat tiga kali lipat sejalan dengan itu standar idup di kedua negara itumengalami penurunan  sebesar  14  persen  dan  22  persen.  Indonesia  juga  mengalami penurunan  sebesar  25  persen  dalam  standar  hidup  (Stigelite  dan Bhiaftachanya dalam Thomas dkk 2001:149)
Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 197 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)
Levinsehn,  Berry,  el.  Friedm  (1999  dalam  Thomas)  mempelajarai dampak  kenaikan  harga  terhadap  biaya  rumah  tangga  miskin  dan  mukan bahwa  di  Indonesia,  kaum  miskinlah  yang  benar-benar  paling  terpukul dibandingkan dengan kelompok lain karena, terjadi kenaikan dramatis dalam harga-harga  bahan  pokok,  biaya  hidup  untuk  mereka  yang  sepersepuluh berpendapatan  paling  miskin  meningkat  dari  130  persen  setelah  terjadinya krisis (2001:150)
Krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia  sejak  Juli  1997  telah mengakibatkan  jumlah  masyarakat  miskin  meningkat  drastis  hingga mencapai,  lebih  dari  100  juta  jiwa  dari  27  juta  sebelumnya (Forerester,2002:XIII).  Bila  pada  era  ”pembangunan”  Orde  Baru, kemiskinan-kemiskinan selalu dikaitkan dengan  masyarakat pedesaan. Pada masa krisis ekonmi 1997 justru kaum miskin perkotaan mengalami persoalan yang  lebih  berat,  kelompok  ini  tidak  mempunyai  akses  untuk  mendapatkan lahan  dan  tidak  memiliki  rumah.  Dengan  demikian,  sebagai  akibat  krisis tersebut,  negara-negara  Asia  Timur  mengalami  pembalikan  tajam  dari pencapaian mereka sebelumnya dalam pengurangan kemiskinan.
Sebenarnya  kemiskinan  dan  orang  miskin  merupakan  teg  telah diangkat  dalam  praktik  maupun  kerangka  teoritis  pembangunan.  Demikian juga,  keinginan  menanggulangi  kemiskinan  sebenarnya  bukanlah  hal  baru. Di Indonesia, misalnya :
dalam  Program  Pembangunan  Jangka  Panjang  I,  menjelang pelaksanaan  Repelita  III  (1979/1980-1983/1984)  pemerintah  telah mencanangkan  dua  pokok  kebijaksanaan  pembangunan  yaitu  :  (1) mengurangi  jumlah  penduduk  yang  hidup  dibawah  garis  kemiskinan; dan  (2)  melaksanakan  delapan  jalur  pemerataan  yang  meliputi pemerataan  pembagian,  pendapatan,  penyebaran  pembangunan  di seluruh  daerah,  kesempatan  memperoleh  pendidikan,  kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan,  dankesempatan  memperoleh  keadilan,  tatkala  itu disepakati  kembali  bahwa  program-program  pembangunan  yang dilaksanakan  tidak  hanya  mengejar  kemajuan  lahiriah  (seperti sandang,  pangan,  papan  dan  kesehatan),  melainkan  juga  memenuhi kepuasan batiniah (seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan  pendapat,  rasa  keadilan).  Bahkan  pada  saat  itu,  juga ditegaskan  bahwa  hasil-hasil  pembangunan  hendaknya  merata keseluruh  penjuru  tanah  air;  bukan  hanya  dinikmati  oleg  segolongan
masyarakat  dan  dapat  dirasakan  oleh  segenap  anggota  masyarakat (Sunyoto Usman,2006:130)
Spesifik  untuk  wilayah  Jawa  Barat  misalnya,  sekalipun  telah dilakukan  program  pengentasan  kemisikan,  namun  berdasarkan  data  Badan Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat,  saat  ini  untuk  daerah,  terdapat  2,9  juta rumah  tangga  miskin.  Sementara  itu,  angka  kemisikan  di  Indonesia  masih berkisar  antara  16%  sampai  23.4%.  Meski  Tim  Indonesia  Bangkit memperkirakan  angka  tersebut  mengalami  kenaikan  pasca  kenaikan  harga BBM pada Oktober 2005 lalu.
Bagi  kaum  perempuan,  menurut  Menteri  Negara  Perberdayaan Perempuan  Meuthia  Hatta,  kemiskinan  menjadi  beban  tambahan,  karena  ia tidak saja harus menjaga dirinya tetapi juga harus menjaga kelanjutan hidup anak dan  keluarganya (2006:1). Penyebab kemiskinan terutama di  kalangan perempuan  dipengruhi  oleh  faktor  ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya. ”Secara  kultural  sebagian  masyarakat  masih  dipengaruhi  secara  kuat  oleh budaya  patriarki  yang  menimbulkan  ketimpangan  struktur  sehingga perempuan  menjadi  terbatas  untuk  memperoleh  pendidikan  akses  ekonomi dan  berorganisasi  (Hatta,2006:1)  Hasil  data  BPS  tahun  2004  menunjukan bahwa  jumlah  perempuan  usia  sekolah  yang  memperoleh  pendidikan lanjutan  atas  lebih  kecil  dibandingkan  rekan  laki-laki  sebayanya.  Dalam banyak kasus, anak perempuan terpaksa tidak bersekolah untuk mengurangi biaya pendidikan.
Sebenarnya,  estimasi  rendahnya  posisi  pendidikan  perempuan  sejak tahun  1985  sudah  anyak  dicermati  oleh  para ahli  dalam  bidang  pendidikan. Salah satunya Santoso S. Hamijoyo menulis :
Data  SUPAS  1985  antara  lain  menunjukkan  bahwa  lebih  banyak wanita yang berpendidikan di bawah SD 6 tahun (62,7% dari populasi wanita) dibandingkan dengan kaum lelaki (50,6% dari populasi lelaki). Wanita berpendidikan di atas SMTA (Diploma, Akademi, P.T.) hanya 0,45% sedangkan  lelaki 1,11%. Penduduk  yang  masih buta huruf ada disekitar  22  juta.  Namun  diantara  penduduk  wanita  tercatat  25,72% yang  buta  huruf  dibandingkan,  lelaki  12,22%  (dihitung  dari  masing- masing  populasi)  antara  1985  dan  1990  akan  terjadi  perubahan  atau perbaikan  tetapi  usaha  lima  tahun  tidak  akan  merubah  situasi  taraf pedidikan tersebut secara radikal (1990:33)
Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 199 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)
Ternyata  memang  benar,  perubahan  yang  radikal  belum  juga dilakukan,  sebab  data  terbaru  Biro  Statistik  2004  masih  menggambarkan kaum  perempuan  masih  menempati  posisi  rendah  daam  perolehan  akses pendidikan.  Padahal  menurut  analisa  Bank  Dunia  pada  negara-negara berpendapatan  menengah  sebesar  satu  persen  saja  telah  dapat  menunjukkan pendapatan  per  kapita  sebesar  0,3  persen  ini  berarti  penting  dalam menunjuang terciptanya indikator-indikator peningkatan hasil-hasil pembangunan termasuk pengurangan angka kemiskinan.
Berdasarkan  data  terbaru  BPS,  tahun  2005  jumlah  penduduk  yang berada di bawah  garis kemiskinan  mencapai 35,2  juta jiwa atau 15,8% dari total  populasi  penduduk.  Maret  2006,  jumlah  penduduk  miskin  meningkat menjadi  39,05  juta  atau  17,75%  dari  total  populasi.  Kemiskinan  terbesar berada di wialyah pedesaan dan sektor pertanian.
Krisis  berkepanjangan  semakin  memicu  menurunnya  daya  beli, terutama masyarakat miskin. Kondisi ini berimplikasi terhadap pertumbuhan angkatan  kerja  yang  semakin  hari  semakin  meningkat,  baik  kuantitas maupun permasalahan. Pada tahun 2001, dari penduduk Provinsi Jawa Barat, jumlah  anak    yang  berusia  1  –  19  tahun  sebanyak  7.151.942  orang. Penelitian  PKBI  Jawa  barat  di  beberapa  lokalisasi  pelacuran  di  Bandung tahun 2003 menunjukkan bahwa 24% dari mereka memasuki dunia prostitusi ketika berusia anak.
Kemiskinan  memang  menjadi  momok  bagi  Indonesia  dan  negara miskin  berkembang  lainnya.  Itulah  mengapa  Indonesia  menyatakan komitmennya  bersama  189  pemimpin  negara  lain  guna  mengubah  dunia menjadi  lebih  baik,  dengan  mendeklarasikan  pencapaian  Tujuan Pembangunan  Milenium  atau  Millenium  Development  Goals  (MDGs). Delapan  poin  MDGs  adalah  :  (1)  mengapuskan  tingkat  kemiskinan  dan kelaparan  dimana  target  untuk  2015  adalah  mengurangi  setengah  penduduk dunia  yang  berpenghasilan  kurang  dari  1  doal  AS  sehari  dan  mengalami kelaparan,  (2)  mencapai  pendidikan  dasar  secara  universal  dimana  target 2015  adalah  memastikan  bahwa  setiap  anak  laki-laki  dan  perempuan menyelesaikan tahap pendidikan dasar (3) mendorong keseteraan gender dan memberdayakan  peremuan,  dimana  target  2015  adalah  mengurangi perbedaan  dan  diskriminasi  gender  pada  semua  tingkat  (4)  Meningkatkan kesehatan  ibu  dengan  target  2015  adalah  mengurangi  ratio  kematian  ibu dalam  proses  melahirkan  hingga  75%;  (5)  memerangi  HIV/AIDS,  malaria, dan  penyakit  lainnya;  (6  menjamin  keberlanjutan  lingkungan  serta
merehabilitasi  sumber  daya  air  yang  hilang,  dinama  target  2015  jumlah orang  yang  tidak  memiliki  akses  air  minum  layak  dikonsumsi  berkurang setengahnya, (7) mengembangkan kemitraan untuk pembangunan.
Kenyataan di kawasan Asia Pasifik hingga kini jutaan orang, sebagian besar anak tidak berpendidikan dan tidak memperoleh makanan secara tetap. Perempuan  dan anak peremuan  masih  mengalami  diskriminasi sebanyak 20 anak  meninggal  tiap  menit  karena  kemiskinan  dan  penyakit  yang  bisa dicegah.  Dua  perempuan  meninggal  tiap  jam  akibat  kehamilan  atau melahirkan. Amrtya Sen menyebut, 100 juta perempuan ’hilang’ akibat hal- hal  seperti  pembunuhan  bayi  perempuan,  traffiking,  pembunuhan, HIV/AIDS, dan  wabah  lainnya terus  merebak. Lebih  banyak orang ’hilang’ akibat  kelaparan  dan  penyakit,  ketimbang  konflik,  peperangan  dan  bencana alam.
Tak  heran  baru-baru  ini  Indonesia  dinyatakan  termasuk  di  jajaran negara yang  mundur dalam upaya MDGs Laporan ”A Future Within Reach ataupun  laporan  ”MDGs  Asia  Pasifik  2006  menempatkan  Indoesia  dalam katagori  terbanyak,  dengan  skor  negatif,  baik  dalam  indeks  keamjuan maupun dalam status terakhirnya.
Kenyataan  ini  menunjukkan  betapa  perempuan  dalam  kancah pembangunan  masih  termarjinalkan,  perempuan  bahkan  telah  disebut-sebut pengamat  dan  ahli  yang  mengkritisi  pembangunan  sebagai  korban  bagi sebuah  arena  yang  dinamakan  ”pembangunan”.  Pertanyaan  kemudian adalah,  mengapa  berbagai  program  pembangunan  ekonomi  yang  selama  ini dicanangkan  pemerintah  belum  juga  mampu  mengurangi  angka  kemiskinan dan memberdayakan kaum perempuan? Mengapa berbagai bantuan program dan  dana  yang  dikucurkan  pemerintah  belum  juga  menyentuh  kelompok miskin dan mengangkat mereka dari garis kemiskinan?

## 1.2 Perumusan Masalah
Mengacu  kepada  beberapa  permasalahan  kemiskinan  dan  praktik pembangunan  dalam  kaitannya  dengan  kamu  perempuan,  maka  tulisan  ini memfokuskan diri dalam beberapa permasalahan spesifik berikut :
1. Bagaimana  posisi  perempuan  dalam  konteks  paradigma  Pembangunan klasik dan kritis ?
Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 201 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)
2. Hal-hal  apa  sajakah  yang  membedakan  keberhasilan  pengentasan kemiskinan  di  Bangladesh  dan  Indonesia  sebagai  sebuah  studi kompasitif fragmentatif ?
3. Bagaimana  posisi  dan  peran  strategis  Perguruan  Tinggi  dalam  upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan kaum perempuan ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Tulisan

## Tulisan ini bertujuan untuk
1. Menganalisis  krisis  posisi  perempuan  dalam  perspektif  pembangunan klasik dan  kritis  yang telah dilaksanakan  di  negara-negara Dunia ketiga termasuk Indonesia.
2. Melalui  studi  kompasitif  Fragmentatif  atas  keberhasilan  program pengentasan  kemiskinan  yang  dilakukan  Bangladesh  dan  program  yang diterapkan  di  Indonesia  dalam  menanggulangi  dan  mengurangi  angka kemiskinan
3. Melakukan  pemetaan  berbagai  peran  dan  posisi  strategis  kalangan Perguruan  Tinggi  dalam  ikut  serta  mengentaskan  kemiskinan,  sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini :
1. Menumbuhkan  riset-riset  tentang  persoalan  kemiskinan  dan  bagaimana perempuan  menempati posisi strategis  dalam  membawa keluarga keluar dari garis kemiskinan.
2. Memberikan  input  bagi  berbagai  institusi  yang  terlibat  dalam  program pemberdayaan perempuan agar dapat belajar dari program pemberdayaan  perempuan  di  Bangladesh  dalam  menerakan  mikro ekonomi keluarga kaum miskin agar keluar dari garis kemiskinan.
3. Menstimulasi  Perguruan  Tinggi  agar  melakukan  riset,  pengabdian masyarakat  dalam  implementasi  tri  dharmanya  terutama  dalam  peran sertanya  membangun sumber  daya  manusia berkualitaskhususnya  kaum perempuan agar keluar dari garis kemiskinan.

## 1.4 Kerangka Pemikiran

## 1.4.1 Teori Pembangunan
Di  dalam khazanah  ilmu-ilmu sosial  di Indonesia hingga tahun 1980- an,  dikuasa  oleh  terori  modernisasi.  Selama  lebih  dari  tiga  dekade,  teori modernisasi,  yakni  teori  yang  menyatakan  bahwa  kemiskinan  suatu  negara berpangkal  pada  persoalan  internal  negara  bersangkutan.  Sehingga  slusinya adalah  memodernkan  negara  tersebut  telah  menjadi  pilihan  utama  untuk menjelaskan  dan  menyelenggarakan  pembangunan  negara.  Sebagian  besar kaum  terdidik  yang  berpesan  dalam  wacana  pembangunan  di  Indonesia adalah para lulusan Barat yang berkiblat pada paradigma modernisasi.
Kemudian  duia  ilmu  sosial  di  Indonesia  tiba-tiba  dikejutkan  oleh uraian  Arief  Budiman  tentang  ”teori  struktur”  sebagai  alternatif  terhadap teori  modernisasi.  Menurut  Budiman  asumsi  teori  modernisme  bahwa kemiskinan  bersumber  pada  faktor-faktor  internal  suatu  negara  itu  keliru. Sesungguhnya  kekuatan-kekuatan  luar  telah  menyebabkan  suatu  negara gagal  dalam  menjalankan  pembangunannya.  Dalam  sebuah  wawacara dengan redaktur Prisma (Juni 1983), Arief menyatakan bahwa ilmu sosial di Indonesia  bersifat  achistoris,  karena  ia  mengabaikan  konteks  kesejarahan. Para ilmuwa sosial  kita cenderung  mengimport begitu saja teori-teori sosial dari  Barat  tanpa  mempertanyakan  keasahannya,  terutapa  ketika  diterapkan dalam  konteks  lokal.  Padahal,  kata  Arief  Budiman  ”Ilmu-ilmu  Sosial  tidak bebas  nilai”  dan  ilmu  sosial  itu  sebenarnya  merupakan  satu  ideologi imperialisme ekonomi” (2006:1)
Arief  beranggapan  bahwa  paya  pemberantasan  kemiskinan  dan pembangunan  di  Dunia  ketiga  tidak  akan  berhasil  jika  struktur  hubungan antara  negara-negara  maju  (Barat  dan  negara-negara  miskin  tidak  diubah. Sebab  struktur  hubungan  itu  tidaklaj  sejajar.  Karena  negara-negara  maju bersifat  hegemnik  dan  ekspleotatif  terhadap  mitra-mitranya  yang  lemah dalam hal ini adalah negara-negara Dunia Ketiga.
Pandangan  Arief  ini  sejalan  dengan    perspektif  Gramscian  tentang Hegemoni. Di mata Gramsci  (dalam Sugiono, 2006”31), agar yang dikuasai mematuhi  penguasa,  yang  dikuasai  tidak  hanya  harus  merasa  mempunyai dan  menginternalisasikan  nilai-nilai  serta  norma  penguasa,  lebih  dari  itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka inilah yang dimaksud Gramsi dengan ”hegemoni” atau menguasai dengan ”kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsesual.
Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 203 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)
Dalam  perspektif  pembangunan  anasir  kontrol  dan  kekuatan  dalam program-program  pembangunan  sangat  tampak  sebagai  praktik  hegemoni. Saat mengadopsi teri  modernisasi,  maka  yang  ditawarkan program-program masyarakat  ”sedang  berkembang”  atau  ”tradisi  oral”  menuju  sebuah masyarakat  industri  modern  (Sugiono,  2006:89).  Oleh  karenanya,  kaum Gramscian  mengkritik  perspektif  ini  sebab  doktrin-doktrin  dan  teori-teori pembangunan  tersebut  menyediakan  ”etalase”  yang  memamerkan  apa  saja yang  sudah  dicapai  rakyat  di  negara-negara  maju  dan  memaksakannya sebagai  inspirasi  bagi  rakyat  miskin  di  negara-negara  berkembang  tentang apa yang dapat mereka capai.
Dalam keadaan  seperti  ini,  teori-teori  dan  doktrin-doktrin pembangunan  menciptakan  definisi-definisi  dan  ukuran-ukuran  tentang kemiskinan,  kurang  gizi,  rendahnya  harapan  hidup,  tingginya  angka  buta huruf.  Memilih  asumsi  ini,  doktrin-doktrin  dan  teori-teori  pembangunan dalam  pandangan  Foucauldian  dipandang  sebagai  perwujudan  mekanisme kontrol  dimana,  teori  dan  doktrin  itu  diandaikan  mengontrol  atau mendisplinkan  mereka  sesuai  rumusan  pihak  yang  hegemonik.  Sebagai sebuah mekanisme kontrol dan disiplin, penerapan doktrin-doktrin dan teori- teori pembangunan tersebut keampuhannya. Tidak saja wacana hegeonik ini mampu menembus urusan ekonomi dan politik domestik negara berkembang tetapi  lebih  penting  lagi  mampu  memasukkan  negara-negara  itu  ke  dalam sistem yang ada dan menjadikan mereka bisa diatur, jika bukan dikontrol.
Oleh  karena  itu,  Arief  Budiman  dalam  kritiknya  terhadap  teori modernisasi yang mengusung teori dan doktrin pebangunan yang hegemonik tersebut, beranggapan bahwa upaya pemberantasan kemiskinan pembangunan  di  negara  di  dunia  ketiga  tidak  akan  berhasil  jika  struktur hubungan antara negara-negara maju (barat) dan negara-negara miskin tidak diubah.
Dalam berbagai tulisannya di beberapa harian nasional maupun jurnal Prisma,  Arief  Budiman  menggunakan  teori  struktural  untuk  menjelaskan berbagai  kegagalan  pembangunan  yang  dijalankan  pemerintahan  Soeharto. Bersamaan  dengan  itu,  ia  gigih  mengkampanyekan  perlunya  bersikap  kritis akan  peran  ilmu-ilmu  sosial.  Kampanye  ini  mendapat  tanggapan  dari  para sarjana  dan  intelektual  terkemuka.  Jika  wacana  ilmu  sosial  Indonesia kemudian  terasa  amat  ”kiri”  (dalam  artibersikap  tajam  terhadap  teori modernisasi  yang  biasanya  dianggap  berada  di  ”kanan”),  maka  orang  yang paling bertanggung jawab adalah Arief Budiman.
Untuk  mengokohkan  pandangannya,  Arief  menerbitkan  beberapa buku, yang mempermudah pembaca Indonesia memahami perdeatan seputar pembangunan  negara.  Teori  Negara  :  Negara,  Kekuasaan,  dan  Ideologi (1997) merupakan bukunya yang jernih berbicara tentang teori negara. Teori Pembangunan  Dunia  Ketiga  (1995)  dan  Negara  dan  Pebangunan  (1991) adalah  karya-karya  lain  yang  mendiskusikan  isu-isu  fundamental  tentang negara dan pembangunan. Ia ingin menekankan bahwa teori alternatif sudah saanya  mendapat  perhatian  lebih  besar  dalam  khazanah  ilmu  sosial  di Indonesia.
Saah  satu  penjelasan  favrit  Arief  adalah  teori  ketergantungan,    yang merupakan varian dari teori strktural. Kendati berinduk pada teori struktural yang  sangat  Marxis,  teori  ketergantungan  sebetulnya  merupakan  gabungan antara pendangan liberal dan sosialis. Inti teori ketergantungan adalah bahwa sebab  utama  kemiskinan  dan  ke  gagalan  pembangunan  di  Dunia  Ketiga bukanlah  keterlambatan  dalam  melakukan  modernisasi,  tapi  campur  tangan negara-negara kapitalis yang  menghalangi perkembangan  negara-negara itu. Pada  dasarnya  negara-negara  Dunia  Ketiga  (yang  biasa  disebut  ”negara- negara pinggiran” dalam kapitalisme internasional) memiliki dinamika yang berbeda  dari  negara-negara  Barat.  Karena  keunikan  ini,  maka  pendekatan yang dipakai juga haus berbeda.
Ketergantungan  yang  berlebihan  terhadap  negara-negara  maju  adalah faktor  utama  mengapa  negara-negara  pinggiran  sulit  berkembang.  Pola hubungan  yang  tidak  setara  menciptakan  kesenjangan  yang  terus  melebar antara  negara-negara  kapitalis  dan  negara-negara  miskin.  Slsinya  adalah memberikan kebebasan bagi negara-negara pinggiran itu untuk mengembangkan dirinya dengan melihat konteks budaya dan kessejarahannya sendiri.

## 1.4.2 Kemiskinan
Meskipun  kemiskinan sudah terlampau seriang  diulas  dan dikaji  oleh berbagai kalangan luas, namun masalah kemiskinan tetap saja aktual. Secara kasat  mata,  seorang  awam  pasti  melihat  kemiskinan  sebagai  segala  sesuatu yang serba fisik, kualitas rumh dan segala perlengkapan rumah tangga yang lusuh  dianggap simbol kemiskinan. Pakaian lusuh  yang  melekat pada tubuh seorang dinilai sebagai ciri kemiskinan. Jenis makanan dan frekuensi makan juga  kerap  dijadikan  ukurang  tingkat  kemiskinan  seseorang.  Para  hali
Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 205 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)
kemudian  menggunakan  berbagai  indikator  untuk  mengenali  masalah kemiskinan dan selanjunya menentukan garis kemiskinan.
Kemiskinan  merupakan  masalah  sosial  yang  amat  rumit.  Langkah awal  yang  harus  dilakukan  dalam  mebahas  masalah  ini  adalah  dengan mengidentifikasi  apa  yang  dimaksud  dengan  kemiskinan  dan  bagaimana mengukurnya. Konsep yang berbeda, tentu saja akan menghasilkan cara dan has pengukuran yang berbeda. Selain itu faktor-faktor penyebab kemiskinan juga  harus  diidentifikasi  apakah  penyebabnya  lebih  bersifat  kultural  atau justru struktural. Setelah itu, barulah dapat ditentukan berbagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan itu.
Ada  tiga  jenis  konsep  kemiskinan,  yaitu  kemiskinan  absolut, kemiskinan  relatif  dan  kemiskinan  subyektif.  Konsep  kemiskinan  absolut dirumuskan  dengan  ukuran    yang  konkret  ( a  fixed  yardstisk ).  Ukuran  ini berorientasi  pada  kebutuhan  dasar  minimum  anggota  masyarakat  (sandang, pangan  dan  papan)  konsekuensinya  adalah  batasan  kemiskinan  absolut  ini akan  berbeda-beda  sesuai  batasan  kemiskinan  absolut  yang  ditetapkan  oleh masing-masing  negara.  Tentu  saja  konsep  kemiskinan  ini  menuai  berbagai kritik  karena  tidak  mungkin  membuat  ukuran  untuk  seluruh  anggota masyarakat.
Kedua,  adalah  konsep  kemiskinan  relatif,  menurut  Suryoto  Usman, (2006:126),  dirumuskan  berdasarkan  ide of  relative  standard yaitu  degan memperhatikan  dimensi  tempat  dan  waktu.  Kemiskinan  relatif  diukur berdasarkan pertimbangan anggota  masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada  derajat  kelayakan  hidup.  Konsep  inipun  menuai  banyak  kritik  karena ukuran  kelayakan  ternyata  bersifat  cair  dan  relatif.  Artinya,  bagi  suatu komunitas  suatu  standar  hidup  tertentu  diapandang  sebagai  sesuatu  yang layak,  namun  masyarakat  di  komunitas  yang  berbeda  standar  kelayakan tersebut dianggap tidak layak.
Konsep  kemiskinan  yang  ketiga  adalah  kemiskinan  subyektif dirumuskan  berdasarkan  perasaan  kelompok  miskin  itu  sendiri  kelompok yang  menurut  ukuran  tertentu  dianggap  berada  di  bawah  garis  kemiskinan, boleh  jadi  menganggap  dirinya  miskin,  dan  sebaliknya  kelompok  yang dalam  ukuran  tertentu  dianggap  tidak  miskin,  tetapi  kelompok  ini  masih menganggap  dirinya  miskin.  Sehingga,  konsep  kemiskinan  yang  ketiga inilah  yang  kemudian  banyak  diadopsi  para  penentu  kebijakan  persoalan kemiskinan dalam upaya menanggulangi kemiskinan.
Ada  dua  jenis  perspektif  yang  lazim  diuraikan  untuk  mendekati persoalan  kemiskinan,  yaitu  perspketif  kultural  ( cultural  perspektive )  dan perspektif  struktural  atau  situasional  (Situaisonal  perspektive).  Perspektif kultural  memandang  kemiskinan  dalam  tiga  tingkat  analisis,  individu, keluarga dan masyarakat. Secara individual kemiskinan ditandai oleh : sikap parakial,  apatisme,  fatalisme  atau  pasrah  pada  nasib,  boros,  tergantung  dan interior.  Pada  tingkat  keluarga  kemiskinan  ditandai  oleh  jumlah  anggota keluarga  yang  besar.  Pada  tingkat  masyarakat  ditunjukkan  oleh disintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat.
Perspektif  struktural  menilai  kemiskinan  sebagai  dampak  sistem ekonomi,  sosial  dan  politik.  Kemiskinan  dalam  konteks  ini  menurut  Pronk (1993)  dalam  arti  ekonomis  timbul  dan  pembagian  sumberdaya  yang  tidak seimbang,  seperti  modal  dan  tanah  dan  eksploitasi  yang  tidak  cukup  dari sumberdaya ini komponen sosial berhubungan dengan tidak cukupnya akses pada  fasilitas  pokok  yang  perlu  untuk  eksistensi  terhormat.  Namun demikian,  Fran  Seda  (1992)  justru  mengkategorikan  kultur  juga  sebagai bagian dari kerangka struktural.
Kemiskinan  yang  timbul  oleh  dan  dari  struktur-struktur  (buatan manusia),  baik  struktur,  ekonomi,  politik,  sosial  dan  kultur. Kemiskinan  buatan  itu  timbulnya  dan  dimantapkan  pula  : by appeasement sikap  ”nrimo/nasib; by  neglect  - tidak  menghirarkikan ataupun  anggap  enteng,  tidak  urgen,  malahan  subversif.  Sikap-sikap ini  terdapat  pula  dalam  masyarakat  dan  birokrasi  kita  (Seda, 1991:312).
Ibnu  Khaldun  dalam  magnum  opus_nya  Al  Muqadimah,  hampir membuat kesalahan fatal. Ia menulis bahwa kelaparan atau kemiskinan bisa melahirkan  peradaban  besar  (dalam  Misrawi  2005:1).  Dengan  mengambil contoh  apa  yang  terjadi  pada  orang-orang  Andalusia,  Khaldun menggambarkan bahwa kendati mereka makan jagung dan buah jaitun, tidak memakan  daging,  roti,  dan  minyak  samin  sebagaimana  halnya  orang-orang Barat,  tetapi  bangsa  Andalusia  telah  melahirkan  peradaban  yang  tinggi. Namun  demikian,  tesis  Khaldun  ini  terbantahkan,  setelah  kurang  lebih delapan  abad  pemikiran  tersebut  menyebar  ke  seluruh  dunia,  yang  terjadi justru  sealiknya  bukannya  membangun  peradaban  akan  tetapi  justru kemiskinan dan kelaparan menyisakan sejumlah masalah besar secara sosial seperti  kekerasan  dan  keterbelakangan.  Pada  konteks  tertentu  bahkan kemiskinan menjadi sumber kebodohan dan radikalisme.
Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 207 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)

## 2 Pembahasan

## 2.1 Marginalisasi Perempuan dalam Konteks Pembangunan
Perempuan adalah  kelompok  yang paling dirugikan  karena kegagalan pembangunan  (Simanjuntak,  2007:1).  Sebab,  semakin  meningkatnya keterbelakangan  perempuan  menurut  Vandana  Shiva  (2005:83)  bukan lantaran  mereka  tidak  layak  dan  tidak  mampu  ’berpartisipasi’  dalam pembangunan,  melainkan  akibat  perlakuan  yang  tidak  adil,  kerja  yang mereka lakukan tidak dianggap sebagi kerja yang menghasilkan keuntungan. Ester  Boserup  (dalam  Shiva:2005)  telah  mendokumentasikan  bagaimana pemiskinan meminjam istilah Emha terhadap perempuan semakin meningkat setelah  diterapkannya  sistem  kolonial.  Pada  era  pembangunan  yang  pada gilirannya  merupakan  bentuk  neo-kolonialisme,  pembuat  peraturan  telah menempatkan  kaum  perempuan  ke  dalam  posisi  tidak  punya  skill,  tidak terdidik,  mendrikriminasi  akses  perempuan  terhadap  tanah,  teknologi  dan lapangan  kerja,  sehingga,  pembangunan  oleh  kaum  ekofenisme  di  anggap sebagai  babak  baru    terhadap  proses  pemiskinan  terutama  bagi  kaum perempuan.  Proses–proses  ekonomi  dan  politik  yang  menciptakan kemiskinan  menyebabkan  kaum    perempuan  paling  dirugikan  dalam  proses pembangunan,  misalnya  saat  terjadi  privatisasi  atas  tanah,  telah  menyebkan perempuan tercabuk hak –haknya untuk mengelola tanah.
Di Indonesia, saat industrilisasi  diusung   dan  modernisasi diterapkan, kaum  perempuan  merupakan  mesin  “perahan“  dalam  proses  produksi, melalui  upah  buruh  yang  sangat  rendah  Saat  Industrialisasi  dimulai,  kaum perempuan berduyun-duyun bekerja di pabrik ketika lahan pertanian diubah menjadi  lahan  industri.ketika  kemiskinan  melanda,  pada  dekade  berikutnya setelah  dunia industri di Indonesia terkena krisis moneter, kaum perempuan Indonesia  juga  harus rela  menjadi  tenaga  kerja  wanita  (TKW)  di  luar  negri meski  tampa  skill  yang  memadai  untuk  menjadi  tenaga  kerja  profesional, sehingga  mereka  saat  bekerja  di  Timur  Tengah    maupun  di  Negara-negara tetangga  seperti  Malasyia,  Brunai  dan  Singapura  hanya    mampu  memasuki pasar  pekerjaan  sebagai  pembantu    rumah  tangga.  Selain  itu,  ‘miskin’nya perlindungan  hukum  terhadap  TKW  di  luar  negri,  menyebabkan  ribuan TKW kerap harus mengalami deportasi, sebagian mengalami kekerasan fisik dan  psikis  di  tempat  kerja.  Setibanya  di  Tanah  Air  pun  Kasus-kasus pemerasan  terhadap  perempuan  yang  menjadi  TKW  telah  menjadi  ’potret’ yang  memilukan  bagi  kaum  perempuan  Indonesia  yang  tertimpa  proses pemiskinan  sehingga  mereka  tergolong  kaum  miskin  produksi  yang  sangat murah,  maka  pada  saat  industri  terpuruk  perempuan  juga  telah  menjadi
mesin  produksi  yang  sangat  murah,  maka  pada    saat  industri  terpuruk perempuan  juga  telah  jadi  alat  devisa  negara  dengan  keberadaan  mereka menjadi  tenaga  kerja  wanita    (TKW)  di  luar  negri.  Kemiskinan  dalam konteks demikian “menyengsarakan“ kaum perempuan, terlebih saat mereka dalam  posisi  tidak  punya  skill,  tidak  terdidik  baik  sebagi  buruh  pabrik  atau TKW di luar negri.
Ketika  kebijakan  kependudukan  mengharuskan  penurunan  jumlah kelahiran  dalam  rangka  mengurangi  peledakan  jumlah  penduduk  sebagai upaya  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Maka  negara-negara  yang menerapkan    program  pembangunan  serempak  menerapkan    Program Keluarga Berencana di India misalnya
Pada  tahun  1951,  dengan  Rencana  Pembangunan  lima  tahun  yang pertama,  India  merupakan  negara  pertama  yang  menyusun  sebuah kebijakan  Nasional  Pengendalian  Penduduk  bercirikan  ‘top  down‘ kebijakan  tersebut  direncana  di  biayai  dan  diawasi  secara  terpusat, untuk dilakukan di tingkat pusat hingga lokal. Diarahkan, di susun dan dirancang oleh agen–agen eksternal kebijakan tersebut diimenpletasikan  oleh  pemerintah  India  dan  para  pejabatnya  ..... setelah  kesalahan  kampanye  stere/ilisasi  yang  bersifat  memaksa selama  masa  Darurat  (1975-1977),  tema  program  ini  di  ubah  dari “keluarga  berencana”  menjadi  “kesejahteraan  keluarga,”  namun strategi  –strategi  dan  pendekatan  nya    dalam  menghargai  perempuan tetap  tidak  berubah.  Perempuan  dipandang  tolol,  buta  huruf  dan bodoh,  hanya  menginginkan  kelahiran  anak–anak  karenanya menghambat kesuburan mereka jelas sangat dibutuhkan (Vandara dan Mies, 2005)
Bagaimana dengan di Indonesia ? kasus serupa terjadi, saat paradigma pembangunan  yang  sama  diterapkan.  Program  pencegahan  ledakan  jumlah penduduk  melalui  penekanan  angka  kelahiran  telah  menempatkan perempuan  yang  mengalami  pemiskinan  menjadi  subordinat  dan  semakin termarjinalkan  dalam  pembangunan.  Atas  nama  mencegah  ledakan penduduk dan upaya mengurangi kemiskinan lewat slogan  “ keluarga kecil bahagia  dan  sejahtera  “  telah  memaksa  perempuan  menjadi  obyek  program tersebut.  Di  Indonesia,  seperti  halnya  di  India  juga,  perempuan  melalui program  KB  telah  mengalami  kekerasan  secara  fisik  dan  psikis,  serta stuktural melalui  keharusan penggunaan alat kontrasepsi. Melalui penelitian
Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 209 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)
panjang  Rosalian  Sciortino,  atas  proggram  KB  di  Indonesia  berkesimpulan bahwa :
Dalam mengimpletasikan program KB, kesempatan perempuan untuk mengontrol  kesehatan  dirinya  sangat  terbatas  Mereka  tidak  dapat memilih  metode  kontrasepsi  yang  berbeda  dari  yang  ditawarkan karena  tidak  tersedia.  Mereka  juga  hampir  tidak  mendapatkan informasi  mengenai  baik-  buruknya  setiap  metode  kontrasepsi. Aplagi,  sekelumit  informasi  yang  dibeberkan  lebih  mengutamakan kepentingan  pencapaian  target  kebijakan  dari  pada  memenuhi kebutuhan perempuan (1999: 156)
Kaum perempuan miskin juga saat program KB dilancarkan tidak memeliki kesempatan  mengubah  alat  kontrasepsi  sesuai  dengan  keinginan  mereka. Dengan  kata  lain  menurut  Sciorto,”  para  akseptor  tidak  dihargai  sebagai mitra  di  dalam  mengurangi  jumlah  kelahiran  anak,  akan  tetapi  hanya dipandang sebagi objek “ (1999:157).
Selama  rentang  waktu  tersebut,  kaum  perempuan  telah  banyak menderita misalnya di Bangladesh dan India, Wanita-wanita yang menjalani operasi sterilisasi bahkan tidak dibius terlebih dahulu. Perempuan menderita sakit  bukan  lantaran  kesuburan  mereka,  mereka  jatuh  sakit  karena mempertahankan  kesuburan  dengan  menggunakan  kontrasepsi.  Telah diketahui,  bahwa  kemandulan  yang  banyak  dikeluhkan  dewasa  ini merupakan  bagian  dari  metode  kontrasepsi  yang  merusak,“  contohnya penggunaan  Dalkon  Shileld  dan  berbagai  pemakaian  IUD  lainya  dan pengobatan dokter tanpa perasaan (Shiva san Mies, 2005 : 216)
Strategi  program  KB  guna  memerangi  kesuburan  kaum  perempuan miskin  di  negara-negara  Dunia  Ketiga  termasuk  Indonesia  telah mengabaikan  efek  jangka  panjang  terhadap  kesehatan  perempuan. Perempuan  miskin  tidak  diperlakukan  sebagai  manusi  a,  namun  hanya sebatas entitas angka statistik kependudukan di dalam pembangunan. Dalam Program KB, pemerintah telah menjadi agen-agen bagi negara donatur untuk melakukan  pengawasan  terhadap  jumlah  penduduk.  juga  pemerintah  telah menjalankan  berbagai  kebijakan  guna  memenuhi  target  tersebut  melalui petugas–petugas  lapangan  yang  siap  memaksa  perempuan  miskin  untuk bersedia  dipasangkan  IUD,  sterilisasi  dan  meminum  obat-obatan  yang menghambat kesuburan. Perempuan di Dunia Ketiga juga telah menjadi apa yang disebut shiva dan Mies sebagai ”kelinci percobaan” oleh industri obat- obatan  multinasional  dalam  melanggengkan  dominasi  ekonomi  mereka
melalui  proyek  pembantasan  jumlah  kelahiran  di  berbagai  negara  Dunia Ketiga.
Inilah bukti kongrit pratik  hegomoni  negara-negara maju atas negara negara  Dunia  Ketiga.  Negara  maju  sebagai  donatur  pembangunan,  tidak hanya  menciptakan  ketergantungan  secara  ekonomi  pada  negara  Dunia Ketiga,  tetapi  juga  sekaligus  melakukan  kontrol  atas  praktik  pembangunan melalui  regulasi  dan  penciptaan  berbagai  produk  program  yang  harus dilaksanakan  oleh  Dunia  Ketiga.  Inilah  yang  dikritik  oleh  kaum  Gramcian, karena dalam kondisi seperti  ini telah terjadi pratik hegomoni  dan  dominasi atas  Negara-negara Dunia Ketiga oleh negara-negara maju.
Bila  dalam  program  sepuluh  tahunan  PBB  di  bidang  perempuan beranggapan  bahwa  kemajuan  posisi  ekonomi  kaum  perempuan    akan mengalir secara otomatis seiring terjadinya perluasan dan penyebaran proses pembangunan.  Namun  kenyataannya  sebaliknya,  pembangunan  itu sendirilah  menurut  kaum  ekofenisme  yang  menjadi  sumber  masalah, khususnya  dalam  memarjinalkan  kaum  perempuan.  Paradoks  dan  krisis pembangunan  yang  dihasilkan  dari  kesalahan  mengindentifikasi  secara budaya  yang  melihat  kemiskinan  sebagai  kemiskinan  secara  rill.  Dalam kenyataannya.  eksploitasi  sumber  daya  alam  dalam  proses  pembangunan justru  menyebabkan  kaum  perempuan  kehilangan  basis  ekonomi  mereka yang  utama  sehingga  mereka  telah  mengalami  proses  pemiskinan  secara stuktural.

## 2.2 Kemiskinan dan tinjauan kritis program IDT
Adanya kesadaran berbagai pihak untuk ikut serta dalam memberikan andil  dalam  program  pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia  tidak  perlu disangsikan  lagi.  Pemerintah  selama  beberapa  tahun  telah  menerapkan konsep  pengentasan  kemiskinan  salah  satunya  melalui  program  IDT. berikutnya,  melalui  pendekatan  pembangunan Keluarga  sejahtera, pemerintah pun memberikan modal usaha KUKERSA kepada para keluarga Pra- Sejahtera dan Sejahtera –1 Mengingat karena keterbatasan dana, bahkan pemerintah  alam  beberapa  program  tersebut  menghimbau  agar  para pengusaha  menyisihkan  sebagian  keuntungan  nya  untuk  mendukung program itu. Pasca Repormasi program RASKIN (Beras untuk kaum miskin) misalnya,  sama  seperti  halnya  progam-program    pembangunan  sebelumnya masih  program-program  inipun  masih  menjadi  jawaban  persial  atas persoalan  kemiskinan  dalam  hal  ini,  yang  di  berikan  oleh  program
Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 211 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)
pemerintah  bukanya  berupa  “kail“,  tetapi  “ikan”  yang  siap  disantap  oleh rakyat miskin. sehingga  dengan bantuan  ini  membuat sebagian besar rakyat miskin. sehingga dengan bantuan ini membuat sebagian besar rakyat miskin di Indonesia terbiasa menunggu santunan pemerintah, bukanya menciptakan dan  memproduksi.  sesuatu  yang  akan  membantu  perekonomian  diri  sendiri dalam jangka panjang.
Jika pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagi jembatan bagi konsep–konsep  pembangunan  makro  dan  mikro  (Kartasasmita  dalam Sarman,  1997  ;  37)  Maka,  dalam  kerangka  pemikiran  ini,  berbagai  input seperti  dana,  prasarana  dan  sarana  yang  dialokasikan  kepada  masyarakat melalui  berbagai  program  pembangunan  harus  ditempatkan  sebagai “rangsangan”  guna  memacu  kegiatan sosial  ekonomi  masyarakat. Apa yang dimaksud    oleh  Kartasasmita  itu  terefleksikan  dalam  program  IDT  (Inpres Desa Tertinggal) yang dirancangan oleh Bappenas.
Menurut  Buku  Panduan  Program  IDT,  program  ini  mengandung  3 pengertian  dasar,  yaitu  (1)  sebagai  pemicu  gerakan  nasional  dalam penanggulangan  kemiskinan,  (2)  sebagai  strategi  dalam  pemerataan  dan penajaman  program  pembangunan,dan  (3)  adanya  bantuan  dana  bergulir bagi  masyarakat  yang  paling  memerlukan  (Sarman,1997)  Untuk  rumusan konsep  tentu  tidak  diragukan  lagi  gagasan  yang  demikian  konstrutif  ini. Namun demikian, ada dua hal yang menyebabkan program ini pada akhirnya tidak dapat menanggulangi kemiskinan dalam jangka panjang Para pengamat menyebutnya sebagai “keracunan” laten pada program ini. P ertama, tentang pemilihan  desa  miskin  (“tertinggal“)  sebagai  “lokus  sasaran  IDT.  kedua, tentang bantuan dana bergulir yang dijadikan kiat khusus dalam program ini.
Apabila  disimak  kembali  gagasan  awal  IDT  sebagai  pemicu  dan pemacu  gerakan  PKK  agar  menjadi  sebuah  gerakan  nasioanal  yang melibatkan  segenap  lapisan  masyarakat  Indonesia,  tentulah  fakta-fakta  di lapangan  yang  agak  ”negatif”  tidak  boleh  diabaikan,  Catatan  kritis  dari Mukhtar  Saman  melalui  penelitiannya  di  berbagai  daerah  yang  menerima program  IDT  adalah  ”paling  tidak  terlalu  sedikit  contoh  kasus  keberhasilan program  itu  yang  secara  faktual  menunjukan  betapa  warga  miskin  (yang menerima  bantuan  dana)  telah  menjadi  sejahtera  karena  kontribusi  tunggal program  IDT  dibandingkan  dengan  contoh  kasus  bahwa  penerima  dana program IDT ternyata mangkir menggulirkan dana yang diterimanya.(1997:42)
Meskipun  upaya  mengatasi  kemiskinan  telah  ditempuh  melalui berbagai program baik IDT, Jaring Pengaman Sosial, lalu selanjutnya adalah Program  Pengentasan  Kemiskinan  Perkotaan  (  P2KP),  tetapi  hasilnya  tidak seperti  yang  diharapkan  ”Masyarakat  yang  telah  tersentuh  program pengentasan kemiskinan, tetap saja tidak beranjak dari kemiskinannya.”(Abu Hurairah, 2006: 1)
Hingga kini kemiskinan  masih  menjadi persoalan terbesar bangsa ini. jika  pada  masa  Orde  baru  peralihan  lahan  pertanian  kegiatan  non  pertanian telah  menyebabkan  jutaan  orang  kehilangan  gantungan  hidupnya,  sehingga tanpa  disadari  telah  memiskinan  masyarakat  desa.  Sektor  industri  yang diharapkan mampu lebih berperan dalam meningkatkan derajat hidup rakyat ternyata  belum  mampu  menampung  serbuan  tenaga  kerja  yang  sebelumnya berkualifikasi petani Pada pasca reformasi, keadaannya lebih parah lagi, saat industri  mengalami  krisis,  maka  bukan  hanya  wilayah  pedesaan  yang mengalami kemiskinan, masyarakat urban di perkotaan pun telah memasuki fase kemiskinan yang sama.
Penanggulan  kemiskinan  yang  selama  ini  terjadi  memperlihatkan beberapa  kekeliruan  paradigmatik,  antara  lain  berorientasi  pada  aspek ekonomi  dari  pada  aspek  multidimensional  Penanggulangan  kemiskinan dengan  fokus  ekonomi  terbukti  mengalami  kegagalan,  karena  pengentasan kemiskinan  yang  direduksi  dalam  soal-soal  ekonomi  sebagai  persoalan kemiskinan  yang  sebenarnya.  dalam  konteks  budaya,  orang  miskin diindikasikan  dengan  nilai  seperti  apatis,  apolitis,  fatalistik,  ketidak berdayaan, dsb Sementara dalam konteks dimensi struktural atau mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya mengalami kemiskinan struktural dan politis.
Kedua ,  lebih  bernuansa  karikatif  (kemurahan  hati)  ketimbang produktivitas, penanggulangan kemiskinan yang karikatif, tidak akan muncul dorongan  dari  masyarakat.  miskin  sendiri  untuk  berupaya  bagaimana mengatasi  akan  selalu  menggantungkan  diri  pada  bantuan  yang  diberikan pihak lain. Padahal program penanggulan diarahkan supaya mereka menjadi produktif.
Ketiga ,  memosisikan  masyarakat  miskin  sebagai  obyek  daripada subyek,  seharusnya,  mereka  dijadikan  sebagai  pelaku  perubahan  yang  aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan.
Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 213 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)
Keempat ,  pemerintah  masih  sebagai  penguasa  daripada  sebagai fasilitator.  Dalam  penangan  kemiskinan  pemerintah  sebagai  penguasa  yang kerap  kali  turut  campur  tangan  terlalu  luas  dalam  kehidupan  orang–orang miskin Sebagaimana semestinya bertindak sebagai fasilitator, yang tugasnya mengembangkan  pontensi–potensi  yang  mereka  miliki  mengatakan  bahwa paradigma  baru  menekankan  “apa  yang  dimiliki  orang  miskin”  ketimbang “apa  yang  tidak  dimiliki  kaum  miskin  “  Potensi  orang  miskin  tersebut  bisa berbentuk  aset  personal  dan  sosial,  serta  sebagai  strategi  penanggulangan yang telah dijalankan secara lokal.
Akibat  kekeliruan  paradigmatik  dalam  penanggulangan  kemiskinan tadi, ada strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi kemiskinan.
Pertama, karena  kemiskinan  bersifat  multidimensional,  maka program  pengentasan  kemiskinan  seyogyanya  memperiotaskan  aspek ekonomi tapi  memperhatikan  dimensi  lain, pemecahan kebutuhan  mendapat prioritas,  namun  juga  harus  mengejar  target  mengatasi  kemiskinan nonekonomik.  Strategi  pengentasan    hendaknya  diarahkan  untuk  mengikis nilai-nilai  budaya  ini  tidak  dihilangkan,  kemiskinan  ekonomi  akan  sulit untuk  ditanggulangi.  Selain  itu,  langkah  pengentasan  kemiskinan  harus mengatasi hambatan-hambatan  yang sifatnya  stuktural dan politis.
Kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan memborong produktivitas,  strategi  yang  di  pilih  adalah  peningkatan  masyarakat  miskin untuk  meningkatkan  pendapatan  melalui  langkah  perbaikan  kesehatan  dan pendidikan,  pengelolaan  usaha,  teknologi,  perluasan  jaringan  kerja  (net working), serta informasi pasar.
Ketiga, melibatkan  masyarakat  miskin  dalam  keseluruhan  proses penanggulangan  kemiskinan,  mulai  dari  pengawasan  dan  evaluasi,  bahkan pada proses pengambilan keputusan.
Keempat,  s tsrategi  pemberdayaan  kelompok  agrarian  populism  yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis, masyarakat miskin adalah kelompok yang  mampu  membangun  dirinya  sendiri  jika  pemerintah  mau  memberi kelompok itu untuk mengatur dirinya.
2.3 Kredit  Mikro  Ala  Grameen  Bank Contoh  Keberhasilan Pemberdayaan Kaum Permpuan
Pasca  kenaikan  harga  bahan  bakar  minyak  (BBM)  tahun  2005, kemiskinan di Indonesia tidak saja semakin meningkat tajam melainkan juga bersifat  masif  Sedikitnya,  sekitar  satu  juta  buruh  kehilangan  pekerjaan, pengangguran  makin  bertambah.  Pasca  kenaikan  BBM  2005  bantuan langsung  tunai  (BLT)  100.000  per  bulan  sebagai  konpensasi  sungguh  tidak memadai  untuk  menopang  keterpurukan    kaum  miskin  Sementara  itu  pada saat yang bersamaan anggota DPR akan  mendapat kenaikan  gaji sebesar 50 juta.
Fakta  ini  menunjukan  bahwa  melalui  regulasi  pemerintah  rakyat dipaksa  menjadi  miskin.  jika  dalam  praktik  pembangunan  di  masa  lalu industrilisasi  dan  modernisasi  rakyat  dipaksa  miskin,  maka  tahun  2005 rakyat  dipaksa  menjadi  miskin,  oleh  sistem  ekonomi  dan  politik  kekinian. sedangkan  pemerintah  dan  elite  politik  di  saat  yang  sama  mengalami kenaikan tingkat kemakmuran, melalui gaji dan proyek-proyek dalam kaitan dengan  jabatan  mereka,  kemiskinan  adalah  proses  pemiskinan  yang dilakukan  elite  politik  dan  pemerintah  melalui  kebijakan-kebijakan  politik yang merugikan rakyat kecil.
Karena  itu,  kondisi  ini  sejalan  dengan  pandangan  kaum  struktulis, termasuk  pendukung    Gramcian,  bahwa  masalah  kemiskinan  di  Indonesia salah  satu  penyebab  utamanya  adalah  ”masalah  kemiskinan  struktural, seperti  akses  sumber  daya,  relasi  kekuasaan  antara  rakyat  dan  negara,  serta pemerintah dengan kreditor” (Buchori dan Sahepi dalam Misrawi 2005 :2)
Saat  seperti  inilah,  masalah  kemiskinan  bergeser  pada  masalah pemiskinan,  kemiskinan  bukan  produk  yang  tiba-tiba  muncul,  akan  tetapi akibat  diminasi  dan  penindasan  sehingga  rakyat  kecil  mengalami pemiskinan,  kuasa  yang  menurut  Gramci  melakukan  marjinilisasi  sehingga rakyat  yang  mengalami  pemiskinan  dimarjinalkan  oleh  kuasa  moral  dan modal  yang  datang  dari  luar  kehendaknya  dan  menetapkan  mereka  pada garis  kemiskinan.  Disinilah,  program  Mileneum  Development  Goals (MDGs)  sebagaimana  digagas  PBB  harus  diimplementasikan  oleh pemerintah  dan  elite  politik  agar  pemimpin  bangsa  ini  lebih    berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan politik.
Jika tudingan berbagai kalangan yang mengkritisi proses marjinalisasi perempuan dalam pembangunan penyebabnya adalah faktor struktural, maka
Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 215 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)
jawaban–jawaban atas persoalan kemiskinan pun harus mengandung dimensi struktur, baik itu struktur ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.
Inilah  contoh  keberhasilan  perbaikan  struktural  ekonomi  dan  sosial dan  budaya  pada  tataran  dan  mikrokopis.  Berbekal  keyakinan  bahwa, “kemiskinan“  tercipta  karena  sistem,  kita  membangun  kerangka  teori berbasis  sebuah  asumsi  yang  merendahkan  kapasitas  manusia,  kemiskinan lebih disebabkan oleh kekeliruan pada level konsepsual, daripada kurangnya kemampuan  orang  yang  berada  pada  kemiskinan  itu”  (Muhamamad  Yunus Dalam  Nesia,  2007:1)  Yunus  dalam  hal  ini  mengecam  konsep  bisnis kapitalis,  dan  menjebak  manusia  pada  krisis  monodimensial  yang berorientasi  semata-mata  memperoleh  profit.  Pengusaha  apalagi  karyawan telah  dibentuk  oleh  kapitalisme  sebagai  mesin  pencetak  uang.  Atas  dasar pemikiran  itulah  kemudian  Yunus  pada  program  memecahkan    masalah kemiskinan di Bangladesh. “membumikan“ kapitalisme dengan menggandengkan  dengan  sosialisme.  sebab  kemiskinan  selalu  ditegaskan oleh Yunus diciptakan oleh sistem alias bersifat Struktural.
Today,  Grameen  Bank  gives  loans  nearly  7.0  milion  poor  people  97 percent  of  whom  are  women,  in  73,000  villages  in  Bangladesh. Grameen  Bank  gives  collateral  –  free  income  generating,  huosing, student   and  micro  enterprise loans  to the  poor  families  and  offers  a host  attractive  saving,  pension  funds  and  insurance    product    for  its members. Since it introduced  them in 1984, housing loans  have been used  to  contruct  640.000  houses  the  legal  ownership  of  the  house belong  to  womwn  themselves.  We  focused  on  woman  because  we found  giving  loans  to  woman  always  brought    more  benefits  to  the family  In  a  accumulative  way  the  bank  has    given  out  loans  tataling about  $  6.0  bilion    The  repayment  rate  is  99  %  Gramen  Bank  today amount  to  143  percent  of  outsatnding  loans.  According  toGrameen Bank    as  internal  survey,  58  percent  of  our  borrowers  have  crossed the proverty line (2006)
Inilah sepenggal fakta yang disampaikan Muhammad  Yunus saat menerima anugrah  Nobel  Perdamaian  di  Oslo  Norwegia  pada  tanggal  10  Desember 2006.
Yunus  dengan  Grameen  Bank  nya  telah  menciptakan  Bank  yang ramah  terhadap  kebutuhan  rakyat  kecil.  Bukan  hanya  kreditor  saja  yang dibantunya,  tetapi  juga  Grameen  Bank  melakukan  inovasi  dalam  bidang kesehatan  dan pendidikan  kepada  masyarakat yang  kurang  mampu. Dengan
16 butir kesepakan perjanjian kepada pihak peminjam, beberapa diantaranya adalah  :  bahwa  mereka  akan  mendukung  anaknya  bersekolah, mengkonsumsi  sayuran  berwarna  untuk  mengatasi  kekurangan  vitamin  A yang  menyebabkan  tingginya  angka  rabun  senja  di  kalangan  anak-anak Yunus  juga  membangun  kerjasama  dengan  kalangan  profesional  dalam bidang kesehatan untuk membuat pos-pos bagi ibu hamil agar memudahkan mereka  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  terutama  dalam memperoleh  informasi  kesehatan  reproduksi.  Dalam  hal  pemberdayaan bidang kesehatan ini juga, Yunus bekerjasama dengan para peneliti di bidang kesehatan  dan  pertanian  agar  dapat  menyediakan  benih  sayuran  yang menghasilkan  vit  A,  Benih-benih  ini  kemudian  dijual  kepada  kaum  miskin melalui  jaringan  Grameen  Bank  dengan  harga  yang  sangat    inilah  grafik yang  bersipat  eksponnensial  dalam  pertumbuhan  jumlah  pengguna  jasa Grameen Bank yang 97 persennya terdiri dari kaum perempuan.
Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 217 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)
Dalam  bidang  pendidikan,  selain  keharusan  bagi  kaum  wanita  yang menjadi  kreditor  untuk  mendorong  anak-anaknya  sekolah.  Grameen  Bank juga  telah  memberikan  30.000  beasiswa  setiap  tahun  sepanjang  30  tahun kehadirannya di  kalangan  kaum   miskin  di Bangladesh. Inilah upaya Yunus memperbaiki sebuah generasi baru dari kaum  miskin itu untuk berdaya  dan cerdas. Beberapa orang dari anak asuh Gramen Bank bahkan sudah ada yang bergelar Ph.d. ada 13.000 siswa yang memperoleh pinjaman tanpa bunga dan agunan untuk biaya pendidikannya. Setiap tahunnnya Setiap tahunnya lebih dari  7000  siswa.  Inilah  upaya  yang  disebut  Yunus  sebagai  upaya menghancurkan  siklus sejarah kemiskinan.
Selain  membangun  ketahanan  ekonomi rakyat kecil,  melalui program nya  juga  yunus  telah  menciptakan  sistem  teknologi  informasi  bagi  kaum miskin  untuk  kemudahan  akses  mereka.  Sejumlah  perusahaan  industri “digandeng nya” agar dapat menyerap hasil produksi para kreditor Grameen Bank. Bank Grameen telah menjadi bukti menggandengkan kapitalisme dan sosialisme  bagi  kepentingan    rakyat  kecil.  Juga  darinya  dihasilkan  “ social stock  market“ bagi  para  investor  yang  memeliki  perhatian  terhadap pemberdayaan masyarakat.
Keberhasilan  Bank  Grameen  yang  diprakarsai  Yunus  yang  berlatar belakang ekonom dan dosen ini, tidak saja menegaskan  bahwa pengentasan kemiskinan  bukanlah    sebuah  utopia.  Kemiskinan  dapat  secara  perlahan– lahan  dihapuskan  melalui  kontruksi    kapitalisme–sosialisme    Di  situlah kehebatannya, dia bisa menyalurkan energi negatif kapitalisme dalam tubuh bank,  kemudian  mengubahnya  menjadi  energi  positif  Ia  mengambil kemegahan bank lalu memberikannya kepada yang juga berhak  yaitu kaum miskin
Bangsa Indonesia, nampaknya harus belajar banyak dari keberhasilan Dr.Muhammad Yunus, betapa kemiskinan menjadi tanggung  jawab seluruh lapisan  masyarakat    Khususnya    perguruan  tinggi,  tempat  dimana    para peneliti  dan  kaum  intektual  berada,  kiranya  bertanggung  jawab  dalam mengemban amanah upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
3 Kesimpulan Dan Saran 3.1 Kesimpulan
1) Perempuan  dalam konteks pembangunan telah mengalami marjinalisasi. kaum  perempuan  melalui  paragdigma  pembangunan  yang  mengusung modernisasi  telah  ditempatkan  sebagai  obyek  pembangunan  bukan  lagi subyek yang memeliki akses dan dapat berperan serta dalam menentukan kehidupannya    sendiri.  Pembangunan  dengan  paradigma  modernisasi yang mengusung  program-program yang notabene bersifat  “top down“, telah  menjadikan  kaum  perempuan  mengalami  proses  pemiskinan secara struktural
2) Program–program yang dicanangkan  oleh pemerintah sejak zaman Orde Baru  belum  menampakkan  hasil  yang  memadai    dalam  membantu mengurangi angka kemiskinan. Program IDT, JPS, dan Raskin misalnya selain  terlampau  birokratis,  juga  pemerintah  seakan-akan  melulu  hanya memberikan ikan kepada rakyat miskin, bukan kail yang akan membuat mereka  berusaha  atas  upaya  mereka  sendiri  untuk  keluar  dari  garis kemiskinan.
3) Kemiskinan adalah tanggungjawab semua pihak. Melalui program kredit mikro  dari Grameen Bank rakyat  Bangladesh sekitar 7 juta orang telah memperoleh  bantuan,  dan  50  %  diantaranya  telah  benar-benar  ke  luar dari  garis  kemiskinan.  Muhammad  Yunus,  telah  menjadi  contoh bagaimana  mengatasi  kemiskinan  bukan  hanya  pada  tataran  teoritis, tetapi  terimplementasi  pada  tataran  parksis.  Yunus  juga  telah menyakinkan  Dunia  bahwa  kemiskinan  bukanlah  suatu  yang  mutahil dihapuskan, dan dia telah membutikannya.

## 3.1 Saran
1) Karena  perempuan  telah  menjadi  “korban“  pembangunan,  perlu  studi- studi  dan  upaya  pemberdayaan  perempuan  dalam  kerangka  yang  lebih humanis  dan  demokratis  agar  perempuan  dapat  menjadi  subjek  dan berdaya secara ekonomi dan politik dalam memperoleh akses.
2) Karena  kemiskinan  dan  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  salah satunya diakibatkan oleh kekeliruan paradigmatik. Oleh karena itu, perlu orientasi  baru  dalam  mendekati  masalah  kemiskinan  ini  secara multidimensial.
Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan 219 Perempuan Melalui Mikro Kredit Grameen Bank Di Bangladesh (Ema Khotimah)
3) Karena Grameen  Bank telah  membuktikan  keberhasilan  dalam program pengentasan  kemiskinan  secara  holistik  dengan  juga  melibatkan  para peneliti  dari  berbagai  perguruan  tinggi  untuk  secara  aktif  berpatisipasi dalam program pengentasan kemiskinan Di Indonesia sendiri, tidak ada salahnya  mencontoh  program  yang  diterapkan  oleh  Muhammad  Yunus dalam  mengatasi  kemiskinan.    Saat  ini  Unisba  sebagai  lembaga pendidikan  tinggi  sudah    seharusnya  turut  serta  dalam  program pengentasan  kemiskinan,  melalui  riset  dan  pengabdian  kepada masyarakat  dalam  kerangka  paradigmatik  baru,  yaitu  program  yang  di dasarkan  atas  kepentingan  kaum  miskin  dan  bukan  program  pesanan. Selain itu juga melalui berbagai Fakultas dan disiplin ilmu yang berbeda, Unisba sudah saatnya turut srta aktif dalam menguatkan ekonomi rakyat dan  pengabdian  dan  mengembangkan  sistem  ekonomi  mikro  berbasis keryakyatan  melalui  riset  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang dilakukan akademisi di fakultas ekonomi dan syariah. Fakultas–fakultas lainya  dapat  melakukan  rekayasa  sosial  dan  teknologi  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  sebagai  wujud  tri  dharma  perguruan tinggi.
----------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Anzar Simanjuntak Heni, 2007, Perempuan Kemiskinan dan Pembangunan . http://dahnilanjarsimanjuntak.blogspot.com/2007/08/perempuan kemiskinandanperempuan,html.
Budiman  Arief,  .....  freedom  institut  center  For  democracy,  nations  and market economy studies http: www.freedominstitute.org/id/index
Hatta.  Meutia.  2006  :  Indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia  Rendah ” Sambutan tertulis  pada  pengukuhan  Lembaga  Pemberdayaan,
Ekonomi Perempuan dan Perlindungan Anak.
Hamijoyo. Santoso S., 1990. ”Lima Jurus Strategi : Dasar Pendidikan, dalam Era  Globalisasi”,  dalam Jurnal  pendidikan ,  Mimbar  Pendidikan No. 4 tahun IX, 1990. Bandung, University Press IKIP.
Huraerah, Abu. 2006. Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pikiran Rakyat online, edisi Senin 02 Januari 2006.
Misrawi,  Zuhairi.  2007.  Tidak  Sekedar  Kemiskinan  tetapi  Pemikinan, Kompas online, Senin, 24 Oktober 2005.
Neisia.  2007.  Kami  Miskin  Bukan  Karena  Malasa....  Menggugat Kapitalisme, Jurnal Online.
Pronk J.P. 1983. Sedunia Perbedaan : Sebuah Acuan Baru Dalam Kerjasama Pembangunan Tahun 1990 -1n, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Sugiono,  Muhadi.  2006. Kritik  Antonio  Gramsci  terhadap  pembangunan dunia ketiga , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Seda, Frans. 1992. Simponi Tanpa Henti : Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia. Jakarta, Gramedia.
Sarman,  Muhtar.  1997.  Kemiskinan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat,  dalam Jurnal Prisme No. 1 tahun XXVI Januari 1997. Jakarta. LP3ES.
Thomas, Vinod dkk. 2001, ”The Quality of Grouth : Kualitas Pertumbuhan , Jakarta Gramedia.
Turmudzi,  Didi.  2005.  Perguruan  Tinggi  dan  Peradaban.  Pikiran  Rakyat Online Rabu. 20 Juli 2005.
Usman,  Sunyoto.  2006. Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat.
Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Yunus,  Muhamamd.  2006.  Nobel  Lecture.http.  Noberprize.org./nobel. Prizes/Launreates/2006/Yunus-lecture-en.html.