## ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR TAMBAH MOBIL DI PT. HADJI KALLA KABUPATEN MAROS
A Legal Analysis of the Implementation of a Car Trade-In Agreement at PT. Hadji Kalla Maros District
Wawan Sulfahmi * , Zulkifli Makkawaru, Andi Tira
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: wawansulfahmi41@gmail.com
Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  perjanjian  tukar  tambah  mobil  di  PT.  Hadji  Kalla  Maros  dan  untuk mengetahui penyelesaian  masalah dalam perjanjian tukar tambah  mobil di PT. Hadji Kalla Maros. Metode  Penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif  empiris.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  program  trade  in  di  PT. Hadji Kalla Maros dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme tukar tambah mobil (trade in) yang berlaku di perusahaan. Tidak terlaksananya mekanisme disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu oknum marketing, mekanisme  yang  tidak  terlaksana  dengan  baik  dibuktikan  dengan  tindakan  marketing  yang  tidak  memasukkan  mobil  milik Kadarostan (user) ke dalam program trade in sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Terdapat kwitansi yang  ditulis  tangan  oleh  marketing  disertai  penyerahan  mobil  dan  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  milik Kadarostan kepada oknum marketing. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh marketing yaitu menjual mobil milik Kadarostan kepada showroom lain bukan ke dalam program trade in PT. Hadji Kalla Maros. Adapun penyelesaian masalah yaitu  melalui  musyawarah  namun  tidak  berhasil  sehingga  dilakukan  upaya  hukum  dan  oknum  marketing  dipecat  dari pekerjaannya  atau  diberikan  surat  peringatan  ketiga  (SP3).  Oknum  marketing  tersebut  sementara  menjalani  hukum  pidana penjara di Lapas Kabupaten Maros.
Kata Kunci : Tukar Tambah, Penyalahgunaan Wewenang, Sanksi

## ABSTRACT
This study aims to determine the implementation of car trade-in agreement at PT. Hadji Kalla Maros and to know the problem solving in car trade-in agreement at PT. Hadji Kalla Maros. The study method used is normative empirical research method. The study results showed that the trade in program at PT Hadji Kalla Maros in its implementation is not in accordance with the  mechanism  of  trade  in  cars  that  apply  in  the  company.  The  mechanism  is  not  implemented  due  to  abuse  of  authority committed by one of the unscrupulous marketing, the mechanism is not implemented properly evidenced by marketing actions that  do  not  include  cars  owned  by  Kadarostan  into  the  trade  in  program.  There  is  a  handwritten  receipt  by  marketing accompanied  by  the  handover  of  the  car  and  the  Motor  Vehicle  Owner's  Book  (BPKB)  belonging  to  Kadarostan  to  the marketing person. The abuse of authority committed by marketing is selling Kadarostan's car to another showroom not into the trade in program of PT Hadji Kalla Maros. The resolution of the problem is through deliberation but unsuccessful so that legal action is taken and the marketing person is fired from his job or given a third warning letter (SP3). The marketing person is temporarily serving imprisonment in Maros District Correctional Facility.

## Keywords: Trade-in, Abuse of Authority, Sanctions
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Budaya  konsumtif  semakin  meluas  di  tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan sehari-hari yang kian meningkat, tidak jarang  membuat  masyarakat  membeli  barang  dengan menggunakan sistem trade in atau tukar tambah. Strategi trade in  sangat  membantu  pelanggan  karena  mereka  dapat  menjual
barang lama dan tidak perlu menghabiskan waktu dan pikiran untuk menjual atau membuangnya.
Perjanjian  adalah  suatu  kesepakatan  seia  sekata  untuk melakukan  sesuatu  hal.  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata menegaskan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berisi apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah Mobil Di Pt. Hadji Kalla Kabupaten… (Wawan Sulfahmi , Zulkifli Makkawaru, Andi Tira)
membuatnya  seperti  suatu  undang-undang.  Para  pihak  tidak boleh  mengubah,  menambah  atauamembatalkan  perjanjian tanpa persetujuan pihak lain.  Sementara menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI),  arti  tukar  tambah  adalah menukarkan barang dan menambahkan tambahan uang. Tukar tambah  yang  kerap  disebut  Trade  in  merupakan  proses penukaran barang dan menambahkan tambahan uang oleh user atau pemilik kendaraan.
Perkembangan sistem tukar tambah kini juga cukup pesat di  Indonesia.  Jenis-jenis  barang  yang  dapat  ditukar  tambah semakin  beragam.  Tidak  hanya  di  bidang  transportasi  seperti jual  beli  mobil  tetapi  juga  berkembang  ke  sektor  konstruksi, industri,  pertanian  dan  lain  sebagainya.  Salah  satu  usaha dengan  sistem  tukar  tambah  juga  dilakukan  di  showroom mobil,  tidak  terkecuali  showroom  mobil  yang  ada  di  Kota Maros yaitu di PT. Hadji Kalla Maros
Mekanisme  pelaksanaan  perjanjian  tukar  tambah  mobil (Trade In) di PT. Hadji Kalla Maros, dalam prosesnya pertama dilakukannya taksasi harga mobil yang akan ditukar tambahkan user  oleh  pihak  marketing.  Setelah  terjadi  kesepakatan, pembukuan user car tim trade in, pemberian bukti tasksasi awal berupa  Surat  Persetujuan  Pembelian  Unit  (PPU),  serta pengecekan harga mobil baru. Maka, barulah pihak marketing dapat melakukan pengajuan internal untuk disetujui oleh pihak PT.  Hadji  Kalla  Maros.  Nantinya  selisih  harga  taksasi  mobil yang  akan  ditukar  tambahkan  dengan  mobil  baru  inilah  yang akan di diangsur ataupun dilunasi secara tunai oleh pihak user langsung ke pihak PT. Hadji Kalla Maros.
Perbuatan  marketing  dalam  proses  trade  in  ini  adalah membuat  kwitansi  harga  taksasi  mobil  dan  kwitansi penerimaan mobil, serta tidak mengikutkan mobil milik user ke dalam  Program  Trade  In  dan  menjual  mobil  tersebut  kepada showroom lain. Yang mana hal ini merupakan wewenang dari perusahaan namun ternyata, marketing dalam kasus trade in ini melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya.
Salah  satu  trade  in  mobil  di  PT.  Hadji  Kalla  Maros menjadi  fokus  penelitian  penulis  tidak  terlaksana  sesuai mekanisme  trade  in  yang  berlaku  di  PT.  Hadji  Kalla  Cabang Maros. Salah satu fokus yang diambil yaitu Kadarostan selaku pemilik  mobil  merek  toyota  dengan  jenis  fortuner  hendak melakukakn  trade  in  dengan  mobil  fortuner  produk  terbaru tahun  2019,  telah  melalui  proses  taksasi  awal  oleh  marketing dan  disepakati  oleh  pemilik  mobil.  Kesepakatan  nilai  taksasi hanya  dibuktikan  dengan  kwitansi  yang  ditulis  tangan  oleh marketing  disertai  dengan  penyerahan  mobil,  Buku  Pemilik Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  mobil  milik  Kadarostan  dan kwitansi  yang  seharusnya  diterbitkan  adalah  berupa  PPU (Persetujuan Pembelian Unit). Namun ternyata marketing tidak mengikutkan  mobil  tersebut  dalam  program  trade  in  di  PT. Hadji  Kalla  Maros  tetapi  justru  dijual  di  showroom  lain  di Kabupaten Maros sehingga Kadarostan mengalami kerugian.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan perjanjian  tukar  tambah  mobil  di  PT.  Hadji  Kalla  Maros  dan untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  normatif  empiris.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  PT. Hadji  Kalla  Maros  dan  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tersedia  data  sebagai  bahan  analisa  dan  pengumpulan dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan,
wawancara   dan   dokumentasi data penelitian di analisis secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
PT. Hadji Kalla Maros merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan mobil merek Toyota. Toyota yang  merupakan  lini  bisnis  penjualan  beli  mobil  bekas menampilkan transaksi penjualan  yang terus  meningkat. Tren penjualan  mobil  bekaspun  kini  menunjukkan  performa  yang positif.  Ini  tidak  terlepas  dari  kemudahan  pelanggan  untuk melakukan tukar tambah dan memilih langsung unit mobil yang diinginkan. Kemudahan pelanggan dalam proses trade in juga dapat  terwujud,  jika  dilaksanakan  sesuai  dengan  mekanisme pelaksanaan  trade  In  yang  sesuai  dengan  Standard  Operating Procedure (SOP) yang berlaku.
Sesuai mekanisme trade in tersebut, dianalisis pelaksanaan trade in di PT. Hadji Kalla Maros dengan indikator sebagai berikut
a. Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah di PT. Hadji Kalla Maros.
1) Pelaksanaan Taksasi
Dalam  proses  perjanjian  tukar  tambah  atau  trade  in, pertama yang dilakukan adalah taksasi. Taksasi adalah taksiran atau perkiraan (dengan membuat perhitungan atau kalkulasi).
Kadarostan  selaku  pihak  user  akan  melakukan  tukar tambah mobil Toyota Fortuner miliknya dengan mobil Toyota Fortuner  terbaru  di  showroom  PT.  Hadji  Kalla  Maros.  Pihak userpun bertemu di kantor PT. Hadji Kalla Maros dengan Ahdi yang merupakan pihak marketing dari PT. Hadji Kalla Maros tersebut. Pihak marketingpun melakukan taksasi awal sebesar Rp.  250.000.000,  akan  tetapi  pihak  user  tidak  setuju  dengan harga tersebut dan meminta seharga Rp. 260.000.000. Setelah melakukan negosiasi, pihak user dan pihak marketing akhirnya sepakat dengan harga Rp. 255.000.000.
Pihak userpun meyerahkan mobil miliknya kepada pihak marketing  di  showroom  PT.  Hadji  Kalla  Maros  untuk dimasukan  ke  dalam  program  trade  in  di  PT.  Hadji  Kalla Maros.  Pihak  marketing  kemudian  menyerahkan  surat  tanda terima  kendaraan  (kwitansi)  kepada  pihak  user  yang  ditanda tangani oleh pihak marketing sendiri dalam hal ini adalah Ahdi. Pihak  marketing  juga  menyampaikan  tenggat  waktu penyerahan kwitansi mobil, kwitansi BPKB milik user dengan alasan agar dapat segera menjual mobil milik user dan ditukar tambahkan.  Sebagai  tanda  jadi  penyerahan  kendaraan,  pihak marketing  juga  memberikan  sebasar  Rp.  10.000.000,  kepada pihak user.
Sesuai  dengan  kesepakatan,  pihak  userpun  melakukan penyerahan  kwitansi  mobil  dan  Buku  Pemilik  Kendaraan Bermotor  (BPKB)  merk  Toyota  Jenis  Fortuner  miliknya kepada  pihak  marketing.  Akan  tetapi,  hingga  saat  ini  pihak marketing  tidak  menyerahkan  sisa  penjualan  mobil  miliknya sebesar  Rp.  245.000.000  sesuai  kesepakatan  yang  nantinya akan ditukar tambahkan dengan mobil Fortuner terbaru. Pihak marketing  juga  akhirnya  diketahui  tidak  mengikutsertakan mobil milik user ke dalam program trade in di PT. Hadji Kalla Maros dan menggunakan uang pribadi marketing sebagai tanda jadi.  Oleh  karena  itu,  pentingnya  untuk  mengetahui  dan mengikutiku  proses  pelaksanaan  trade  in  sesuai  dengan Standard  Operating  Procedure  yang  berlaku  di  setiap perusahaan.
2) Hak dan Kewajiban Para Pihak
Hak  adalah  seperangkat  kewenangan  yang  diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai
meninggalnya yang biasa disebut hak asasi manusia. Hak juga bisa mucul ketika seseorang melakukan interaksi sosial dengan sesamanya.  Sedangkan,  kewajiban  adalah  sesuatu  yang  harus dilakukan  oleh  manusia  dalam  kehidupannya  baik  kewajiban sebagai  hamba  yang  dibebankan  oleh  Penciptanya  (Allah SWT)  maupun  kewajiban  yang  muncul  ketika  melakukan interaksi sosial dengan sesamanya.
Pihak  marketing  tidak  memenuhi  kewajibannya  yaitu memasukan mobil miilik user ke dalam pelaksanaan program trade  in  sesuai  kesepatan  yang  telah  dilakukan  dengan  pihak user  dan  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. Alih-alih memasukan mobil milik user ke dalam program trade in, pihak marketing ternyata menjual mobil milik user ke showroom lain dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi. Sehingga mengakibatkan pihak user tidak mendapatkan yang seharusnya menjadi haknya dan mengalami kerugian  sebesar  Rp.  245.000.000,  karena  pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.
3) Tanggung Jawab
Permasalahan  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pihak marketing  ataupun  karyawan  lainnya  yaitu  pihak  PT.  Hadji Kalla  Maros  tidak  memiliki  tanggung  jawab  dikarenakan pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  Standard  Operating Procedure  yang  berlaku.  Seperti  halnya  yang  terjadi  dengan kasus yang terjadi dengan Kadarostan.
Tanggung  jawab  dalam  Kamus  Umum  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  keadaan  di  mana  wajib  menanggung  segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung  segala  sesuatunya  atau  memberikan  jawab  dan menanggung  akibatnya.  Tanggung  jawab  juga  berarti  berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
Yang  mana  dikutip  dari  pasal  1367  KUHPerdata  yang berbunyi:
“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang  disebabkan  perbuatannya  sendiri,  melainkan  juga atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan-perbuatan orang-orang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  atau disebabkan  barang-barang  yang  berada  di  bawah pengawasannya”.
Sehingga dalam kasus ini tanggung jawab dari pada pihak perusahaan hanya menfasilitasi untuk melakukan mediasi dan musyawarah  antara  pihak  marketing  dengan  pihak  user. Adapun  untuk  pengembalian  kerugian  dana  ataupun  mobil milik  user  tidak  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan dikarenakan  dalam  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan Standard  Operating  Procedure  yang  berlaku,  maka  pihak  PT. Hadji  Kalla  Maros  tidak  memiliki  tanggung  jawab  terhadap pengembalian mobil dan dana user yaitu Kadarostan.  Dikutip dari pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:
“Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa kerugian  kepada  orang  lain,  maka  orang  yang menimbulkan  kerugian  diwajibkan  untuk  menggantikan kerugian  tersebut”,  Sehingga  terkait  dengan  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak  marketing yaitu  ahdi,  harus  mempertanggung  jawabkan  perbuatan yang telah dilakukannya.
b. Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Tukar Tambah di PT. Hadji Kalla Maros.
1) Musyawarah
Musyawarah  adalah  suatu  upaya  bersama  dengan  sikap rendah  hati  untuk  memecahkan  persoalan  (mencari  jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian  atau  pemecahan  masalah  yang  menyangkut urusan keduniawian.
Terkait  kasus  yang  terjadi  pada  Kadarostan  yang  mana marketing yakni Ahdi menjual mobil milik kadarostan tersebut ke  showroom  lain  dan  tidak  mengikutkan  mobil  tersebut  ke Program Trade In PT. Hadji Kalla Maros serta menggunakan dana  hasil  penjualan  mobil  tersebut  untuk  kepentingan pribadinya,  dari  PT.  Hadji  Kalla  Maros  memberikan  surat peringatan pertama (SP1) dan melakukan musyawarah dengan pihak  marketing  untuk  mengamankan  agar  pihak  marketing tidak melarikan diri.
Pihak  perusahaan  akan  memberikan  kesempatan  kepada pihak  marketing  untuk  menjual  aset  yang  dimilikinya, kemudian  mengembalikan  sisa  uang  milik  pihak  user.  Pihak perusahaan juga akan membatu mediasi antara pihak user yaitu kadarostan  dan  marketing  yang  mana  adalah  Ahdi  untuk melakukan musyawarah.
2) Litigasi
Litigasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  di pengadilan,  di  mana  semua  pihak  yang  bersengketa  saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di  muka  pengadilan.    Proses  mediasi  dapat  menghasilkan kesepatan yang bersifat “win-win solution”.
Saat  terlaksananya  mediasi  antara  pihak  user  dan  pihak marketing ataupun karyawan yang melakukan penyalahgunaan wewenang  tidak  menemukan  suatu  kesepakatan.  Maka  jalur lain  yang  dapat  ditempuh  oleh  pihak  user  adalah  melakukan penyelesaian secara litigasi.
Tidak adanya itikad baik dari pihak marketing yakni Ahdi untuk  mengembalikan  mobil  atau  dana  milik  user  membuat pihak user yakni Kadarostan melakukan upaya hukum berupa melaporkan  marketing  yaitu  Ahdi  di  Polda  Sulawesi  Selatan terkait  adanya  indikasi  pidana  penipuan  dan  penggelapan berdasarkan nomor
Laporan Polisi Nomor: LPB/183/V/2019/SPKT, yang dilaporkan oleh Sdr. KADAROSTAN tanggal 11 Mei 2019.
Berdasarkan  keputusan  pengadilan,  pihak  marketingpun mendapatkan  hukuman  sesuai  dengan  penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya.
3) Sanksi
Sanksi  sendiri  adalah  akibat  hukum  bagi  pelanggar ketentuan  undang-undang  atau  suatu  alat  pemaksa  guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang.
Pihak PT. Hadji Kalla Maros memberikan sanksi kepada pihak  marketing  yang  melakukan  penyalahgunaan  wewenang tersebut. Agar nantinya menjadi contoh kepada para marketing dan  karyawan  lainnya  untuk  melakukan  proses  pelaksanaan trade  in  sesuai  dengan  Standard  Operating  Procedure  (SOP) perusahaan yang berlaku
Setelah dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak dan  memperoleh  kesepakatan  penyelesaian  secara  litigasi. Pihak  perusahaan  memberikan  surat  peringatan  ketiga  (SP3) dan melakukan pemecatan kepada pihak marketing tersebut.
Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah Mobil Di Pt. Hadji Kalla Kabupaten… (Wawan Sulfahmi , Zulkifli Makkawaru, Andi Tira)

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  program  trade  in  di  PT.  Hadji  Kalla  Maros  dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme tukar tambah mobil  (trade  in)  yang  berlaku  di  perusahaan.  Tidak terlaksananya  mekanisme  disebabkan  oleh  penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu oknum marketing. Mekanisme  yang  tidak  terlaksana  dengan  baik  dibuktikan dengan  tindakan  marketing  yang  tidak  memasukkan  mobil milik  Kadarostan  ke  dalam  program  trade  in.  Terdapat kwitansi  yang  ditulis  tangan  oleh  marketing  disertai penyerahan  mobil  dan  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor (BPKB)  milik  Kadarostan  kepada  oknum  marketing. Penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  marketing yaitu menjual mobil milik Kadarostan kepada showroom lain bukan  di  program  trade  in  melalui  PT.  Hadji  Kalla  Maros. Dalam  penyelesaian  penyalahgunaan wewenang  atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak marketing, PT. Hadji Kalla Maros melakukan musyawarah dengan marketing serta membantu  mediasi  antara  marketing  dengan  pihak  user. Setelah  musyawarah  dilakukan  dan  tidak  adanya  itikad  baik dari marketing, pihak user pun melakukan penyelesaian secara litigasi  dan  melaporkan  marketing  yaitu  Ahdi  di  Polda Sulawesi Selatan terkait adanya indikasi pidana penipuan dan penggelapan  berdasarkan  nomor  Laporan  Polisi  Nomor: LPB/183/V/2019/SPKT, yang dilaporkan oleh Sdr. KADAROSTAN tanggal 11 Mei 2019 dan sanksi berupa surat peringatan  ketiga  (SP3)  atau  pemecatan  kepada  marketing diberikan  oleh  perusahaan  sebagai  contoh  untuk  para marketing maupun karyawan lain di PT. Hadji Kalla Maros.
Kepada  masyarakat  yang  akan  melakukan  perjanjian tukar  tambah  mobil  di  PT.  Hadji  Kalla  Maros  agar  selalu mengikuti  proses  trade  in  sesuai  dengan  Standard  Operating Procedure (SOP) yang berlaku di perusahaan. Serta meminta bukti  fisik  yang  dikeluarkan  dari  perusahan  sebelum melakukan  transaksi.  Contoh  seperti  bukti  Persetujuan Pembelian  Unit  (PPU)  dalam  proses  taksasi  harga.  Kepada setiap  karyawan  PT.  Hadji  Kalla  Maros  agar  bekerja  dan melakukan  transaksi  secara  jujur  dan  amanah,  serta  sesuai dengan  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  yang  berlaku sehingga  tidak  terjadinya  hal-hal  yang  dapat  merugikan  diri sendiri maupun orang lain.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Elvie  Mulia.  2017.  Double  Sales  Rahasia  Menggandakan Penjualan  Bahkan  Lebih.  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo.
Gusri  Putra  Dodi.  2022.  Arbitrase  Dalam  Sistem  Hukum
Indonesia. Jakarta: Kencana.
Lijan  Poltak  Sinambela.  2016.  Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Wiyono. 2016. M Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Zainuddin. 2003. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Amanda Awalia, Widya Febryanti Anita. (2023). “Bagaimana
Tukar Tambah Handphone Pada Situs Jual Beli Online di Facebook”. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9.5: 38-39. Elfi  Yuliani  Rochmah.  (2016).  “Mengembangkan  Karakter
Tanggung Jawab Pada Pembelajar”. ALMURABBI. 3.1:
36-37.
Gregoryo Terok. (2013). “Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit”. Lex Privattum 1.5: 10.
Kurniati,  Baso  Madiong,  Zulkifli  Makkawaru.  (2021). “Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Melalui  Jalur
Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Manggarabombang  Kabupaten  Takalar”.  J.  Paradigma Administrasi Negara.3.2: 145.
Pratiwi  Handayani  Daswar,  Zulkifli  Makkawaru,  Andi  Tira.
(2022). “Wanprestasi Dalam Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Makassar”. Journal of Law. 20.2: 240.