## Abstract
In terms of permits and collection of sales tax on licenses to sell liquor, Yogyakarta city government has issued Regional Regulation (Perda) No. 7 of 1953 and confirmed by the Regional Regulation No. 7 of 2006 on changes to the criminal provisions in local regulations area of the city of Yogyakarta. However, these two rules are not discussed in detail the levels of restrictions in the use of alcohol liquor is allowed to be sold. This paper uses philosophical worldview that explains the theory of Maqa > sid as-Syari > ’ah in understanding the limitations alcoholic liquor contained in the Regional Regulation No. 7 of 1953. The regulation is not clear on setting the levels of alcohol restrictions. In fact, the provision of alcohol it is a very crucial due to excess use of alcohol is a risk to the maintenance of religion, life, intellect, lineage and property. New legislation, number 7 in 2006 only stipulates sanctions for violations contained in the Regional Regulation No. 7 in 1953 and have not been able to address problems that exist.

## Abstrak
Dalam hal izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras, pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 1953 dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2006 tentang perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah-peraturan daerah kota Yogyakarta. Akan tetapi kedua peraturan tersebut belum membahas secara rinci mengenai kadar batasan penggunaan alkohol dalam minuman keras yang diijinkan untuk dijual. Tulisan ini menggunakan cara pandang
KADAR MINUMAN BERALKOHOL PERDA NOMOR 7 TAHUN 1953 KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQA > S } ID ASY-SYARI > ’AH Irman Doni Idawan
Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin, Krapyak-Yogyakarta
filosofis yang menjelaskan teori Maqa > sid asy-Syari > ’ah dalam memahami pembatasan kadar alkohol dalam minuman keras yang dimuat dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 1953. Dalam peraturan tersebut tidak ada kejelasan tentang pengaturan kadar pembatasan alkohol. Padahal, ketentuan kadar alkohol justru merupakan masalah yang sangat krusial karena kelebihan penggunan alkohol sangat beresiko terhadap pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perda yang baru, nomor 7 tahun 2006 hanya mengatur tentang sanksi atas pelanggaran yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 7 tahun 1953 dan belum bisa menjawab problem yang ada.
Kata kunci : alkohol, Maqa > sid as-Syari > ’ah, perraturan daerah, minuman keras.

## A. Pendahuluan
Minuman beralkohol atau dalam bahasa Arab disebut dengan khamr 1 merupakan minuman yang diharamkan dalam agama Islam karena bisa memabukan. Minuman ini sudah dikonsumsi dari zaman umat-umat nabi terdahulu. Dalam proses pengharaman khamr , Nabi Muhammad tidak mengharamkannya sekaligus, karena khamr sudah merupakan bagian dari kebudayan bangsa Arab. Tidak terkecuali bagi sahabat-sahabat Nabi, sebelum khamr diharamkan, para sahabat gemar meminum khamr . 2
Islam datang dengan cara yang cerdas. Hukum khamr dalam Islam diharamkan secara bertahap, sehingga masyarakat Arab pemeluk Islam tidak terkejut dengan hukum baru ini. Pengharaman minuman beralkohol tidak lantas menjadi aturan bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk di Indonesia. Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari negara Indonesia mempunyai peraturan daerah (Perda) tentang izin penjualan minuman beralkohol yaitu perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota Yogyakarta.
1 Muallif Sahlany, Masalah Minuman Khamr Sepanjang Ajaran Islam (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982), hlm. 1.
2 Eko Arief Cahyono, “Efekifitas Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm 24
Adanya peraturan minuman beralkohol yang tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota Yogyakarta ini memunculkan problematika dengan ketentuan dalam hukum Islam. Tulisan ini memfokuskan kajian pada pasal-pasal yang terkait dengan kadar pembolehan penggunaan alkohol dalam minuman keras di wilayah Kota yogyakarta, seperti yang tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun 1953 pasal 4 ayat 2dan ayat 4 dan Pasal 5 ayat 5. 3 Namun dalam Perda tersebut tidak ada kejelasan yang pasti mengenai kadar kebolehan penggunaan alkohol. Ketentuan kadar alkohol justru merupakan masalah yang sangat krusial karena kelebihan penggunan alkohol sangat beresiko terhadap kemaslahatan manusia. Dalam konteks hukum Islam, kemaslahatan manusia mencakup lima aspek, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997, terdapat pasal yang menjelaskan tentang kandungan alkohol yang masih biperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat yaitu sebagai berikut:

## Pasal 3
a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
3 ayat dua: Minuman keras untuk penjualan termaksud ayat (1) sub b harus dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya yang ditutup dengan gabus dan dari atas sampai seluruh kepala botol, guci atau kan itu dibalut dengan bahan dari timah dan sebagainya atau dilak yang sedikit-dikitnya berisi tiga desi liter.
Ayat 4: Batas isi tiga desi liter itu tidak berlaku untuk penjualan pahit (bitter) dan minuman keras lainnya yang mengandung alkohol sedikit-dikitnya 65% menjadi keruh (troebel) jika dicampur dengan air hingga alkoholnya tinggal menjadi 42%. Ketentuan tersebut hanya berlaku jika penjualan itu dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya, yang ditutup dengan cara sebagai tersebut (2) dan dengan dibubuhi surat keterangan (etiket) yang menyatakan nama pemilik pabrik tempat pabrik nama minuman yang dipergunakan dalam perdagangan.
c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
d. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan.
Persoalan ini akan dikaji menggunakan teori filsafat hukum Islam dari sudut Maqa > s } id asy-Syari > ah. Maqa > s } id asy-Syari > ’ah adalah sebuah konsep penetapan hukum dengan cara menemukan tujuan penetapan hukum itu sendiri. Setiap hukum Islam diyakini memiliki tujuan hukum yang mencakup kemaslahatan dharury (primer), hajiy (sekunder) dan tahsiny (tersier). Kemaslahatan darury adalah kemasalahatan pokok yang meliputi pemeliharaan lima aspek utama, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Teori filsafat hukum Islam mempunyai dua tugas utama, yakni tugas konstruktif dan tugas kritis. Tugas konstruktif hukum Islam adalah menyatukan keilmuan Islam beserta komponen-komponennya sehingga bergradasi menjadi formula baru yang dinamis sepanjang jaman. Sedang tugas kritisnya ialah sebagai social engineering dan social control di masyarakat dalam mempertanyakan kembali paradigma dan fenomena yang ada dan terus bermunculan. 4
Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang us } u > l al-fiqh . Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam yang lebih dikenal dengan sebutan Maqa > s } id asy-Syari > ’ah . Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persolan- persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara ekplisit dalam Al-Qur an dan Hadis. Tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, arena adanya perubahan struktur sosial yang kemudian hukum tersebut tidak dapat diterapkan.
B. Maqa > s } id Syari > ’ah sebagai Filsafat Hukum Islam
Dalam studi Filsafat Hukum Islam, tema kajian aksiologi hukum Islam menyangkut tujuan hukum yang disebut dengan Maqa > s } id asy-Syari > ’ah.
4 Juhya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm. 116.
Kata ini terdiri dari dua kata bahasa Arab, Maqa > s } id ( ) dan Syari > ’ah ( ). Maqa > s } id adalah bentuk jamak dari kata maqsu > d ( ), artinya
kesengajaan atau tujuan, sedangkan Syari > ’ah berarti jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan jalan menuju sumber kehidupan. 5
Diskursus Maqa > s } id Asy-Syari > ’ah sebelum al-Sya > t } ibi > banyak berkutat pada persolan ‘ illah hukum dan mas } lah } ah sebagai landasan perumusan hukum. 6
Pada saat itu para ulama us } u > l al-fiqh banyak yang juga ahli dalam ilmu kalam, maka banyak wacana di bidang us } u > l al-fiqh juga dieksplorasi oleh para teolog termasuk termasuk diskursus Maqa > s } id asy-Syari > ’ah. Salah satu hasilnya adalah diskursus mengenai hukum kausalitas yang sebenarnya ada perbedaan paradigma yang tidak bisa dicampuradukkan antara kausalitas dalam kerangka filsafat hukum dan kausalitas dalam kerangka teologi. 7
Menurut al-Sya > t } ibi > , dalam merumuskan hukum, motif Allah sebagai Pembuat hukum adalah kemaslahatan manusia. Dari premis awal inilah perdebatan tentang hukum kausalitas dimulai. Namun, sebab, kausa atau motif dalam ilmu kalam tidak bisa disamakan dengan pengertian ‘illah dalam usul al-fiqh. Ada peralihan makna atau perubahan semantik ‘ illah ” dari segi teologi menuju studi filsafat hukum. 8 Al-Sya > t } ibi > berpendapat bahwa maslahah sebagai motif maqa > sid Syari > ’ah diketahui melalaui metode
5 Al-Sya > t } ibi > , Al-Muwa > faqa > t fi > Us } u > l asy-Syari > ah, cet. Ke-7 (Beirut: Dr Al- kutub Ilmiyyah, 1971). I: 3. Lihat juga dalam Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqa > s } id asy-Syari > ah Menurut al-Sy a > t } ibi > , Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 61
6 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqa > s } id Asy-Syari > ah, hlm 57.
7 Perdebatan tentang kausalitas ini diwakili oleh tiga aliran teologi, yaitu Asy’ariah, Mu’atzilah dan Matururidiyah. Asy’ariah berpendapat bahwa Allah sebagai pembuat hukum tidak diikat oleh pertimbangan akan ‘illah ataupun maslahah dalam rumusan hukum, Karen Allah memiliki kebebasan dan tidak pernah terikat oleh apapun. Menurut Mu’tazilah, Allah memiliki pola tujuan berupa menciptakan kebaikan dalam merumuskan hukum, oleh karena itu masa > lih merupakan ‘illah hukum. Sedangkan Maturidiyah mencoba mengamil jalan tengah dengan mengatakan bahwa masa > lih merupakan ‘illat hukum tapi tidak berarti kewajiban bagi Allah. Lihat Ibid , hlm 57-59. Lihat pula Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat hukum Islam , hlm, 225-228 8 Mengakui kemaslahatan sebagai ‘illah hukum tidak berarti mengakui keterikatan atau ketidak kuasaan Tuhan. Al-Gazali yang juga seorang Asy’ariyan mengakui maslahah sebagai ‘illah hukum. Lihat, Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqa > s } id asy-Syari > ah, hlm 59. Lihat pula, Muhammad Khalid Mas’ud, filsafat Hukum Islam, hlm 226.
induktif, baik sebagai grand theme Syari > ’ah secara umum maupun sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau perintah secara rinci. Al-Sya > t } ibi > memberikan contoh yang telah dijelaskan alasan-alasannya dalam al-Qur’an. Misalnya, perintah wudlu yang motifnya adalah kesucian, perintah berpuasa yang motifnya adalah ketaqwaan, kesalehan dan perintah berijtihad yang motifnya adalah kemerdekaan.
Doktrin Maqa > s } id Asy-Syari > ’ah merupakan suatu usaha penegakkan maslahah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Al-Sya > t } ibi > mengklasifikasikan studi Maqa > sid Asy-Syari > ’ah menjadi dua tingkatan, dari sudut Maqa > s } hid al-Syari’ atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang Maqa > sid al-mukallaf atau subjek hukum. 9
Kemaslahatan sebagai Maqa > sid al-sya > ri’ah mempunyai arti bahwa Allahlah yang memutuskan sebuah kemaslahatan. Meskipun demikian, al-Sya > t } ibi > menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Sya > t } ibi > mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. 10 Maqa > s } id asy-Syari > ’ah versi Allah ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu: 11
1. Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syaia’ah. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan maslahah.
2. Syari’at sebagai suatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan takli > f . perintah yang merupakan bentuk takli > f harus bisa dipahami oleh semua mukallaf baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini al-Sya > t } ibi > menggunakan dua istilah, al-dala > lah al-as } liyyah atau pengertian esensial dan al-dala > lah al- ummkmiyyah atau common sense .
3. Syari’at semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian taklif dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
4. Tujuan syari’at membawa mukallaf ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.
9 Ibid, II : 4-5
10 Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial . Surabaya: Al-Iklas, 1995. Hlm 228
11 Al –Sya > t } ibi > , Al-muawqt , II : 3-4
Al-Sya > t } ibi > juga merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara Agama, Jiwa, Akal, keturunan, dan harta. Tujuan hukum Islam tersebut diatas dapat dilihat dari dua segi yakni, dari segi Pembuatan Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari segi Pembuat Hukum Islam, Tujuan Hukum Islam itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing- masing disebut daru > riyya > t , hajjiya > t dan tahsi > niyya > t . kebutuhan primer daru > riyya > t adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder ( hajjiya > t ) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akherat kelak. 12

## C. Alkohol dalam Pandangan Islam.
Minuman beralkohol dalam litertur Arab dikenal dengan sebutan khamr ( )
yang berarti menutupi, (asal kata ) juga dapat diartikan sebagai minuman yang memabukan, karena orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol umumnya akan mabuk dan kehilangan kesadaran, sehingga minuman beralkohol berpengaruh pada kesehatan akalnya, yakni menutupi akal sehat. Selain itu, istilah alkohol pada awalnya juga berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang mudah menguap. 13
12 Mardani, Hukum Islam , cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.
20-21
13 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Jilid V cet IV, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997) hlm 37.
Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa istilah alkohol yang menunjuk kepada zat kimia yang berkhasiat untuk memabukkan pada minuman beralkohol atau minuman keras (miras) belum dikenal di kalangan ulama Islam pada masa dahulu. Oleh karena itu, para ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang minuman beralkohol atau khamr. Abu Hanifah memberikan pengertian khamr hanya dari minuman yang terbuat dari perasan buah kurma dan anggur sesudah dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buah itulah yang mengandung unsur memabukan. Akan tetapi, sebagai ulama madzab Hanafi dan jumhur ulama mengemukakan bahwa khamr adalah seluruh jenis minuman yang mengandung unsur memabukan, sekalipun terbuat dari terbuat dari perasan anggur atau kurma.
Dalam ilmu kesehatan, minuman beralkohol merupakan zat kimia C2H2OH berupa cairan yang tidak berwarna, mudah menguap dan mudah terbakar. Maka berbagai produk miniman yang mengandung alkohol dikategorikan sebagai minuman keras seperti yang sebutkan dalam peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes Nomor 86 Tahun 1997). Minuman beralkohol diklasifikasikan kedalam tiga golongan, yaitu golongan A (kadar alkoholnya 1-5%), golongan B (kadar alkoholnya 5- 20%) dan golongan C (kadar alkoholnya 20-5%). 14
Minuman beralkohol dalam lintas sejarah masyarakat Islam (khususnya masyarakat Arab pada masa dakwah Nabi) telah berurat akar dan menjadi tradisi sendiri yang sulit dihilangkan, hal ini pun jauh sebelum Islam datang. Sehingga menurunkan ketentuan hukumnya tidak dilakukan secara langsung dan tegas, akan tetapi berangsur-angsur melalui tahapan melihat kondisi perkembangan masyarakat Arab waktu itu. Permulaan larangan terhadap minuman beralkohol dimulai dengan turunya ayat berikut: 15
14 Depag RI, Himpunan fatwa Maslis Ulama Indonesia (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan PH, 2003).
15 Al-Baqarah (02): 219
Dalam lingkup yang lebih khusus, turun larangan mengerjakan salat dalam keadaan mabuk sebagaimana dalam ayat berikut: 16
Larangan secara tegas untuk menjauhi minuman beralkohol (termasuk juga berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah) baru disampaikan setelah turunnya ayat berikut: 17
Pada tahapan pertama, penggunaan bahasa yang cukup halus dengan menyebutkan adanya mudharat dan manfaat dalam penggunaan minuman beralkohol. Sehingga upaya pengurangan konsumsi minuman beralkohol melalui pendekatan normatif dengan melihat dampak negative dan masalah yang ditimbulkan akan lebih besar dari manfaat atau maslahatnya yang diperoleh, baik secara personal komunal, akan tetapi secara implisit ayat tersebut (al-Baqarah : 29) memunculkan kesan bahwa al-Qur’an masih toleran dengan kondisi masyarakat pada masa itu. 18
Tahapan kedua mulai diungkapkan secara tegas dalam bentuk kaliamat “ ” (diambil dari kata yang artinya dekat).
Memahami susunan kalimat tersebut, Muhamad syahrur menyatakan “anda tidak mendekati suatu perkara dan tidak akan mendekatinya jika anda tidak mendatangai dan tidak bercampur dengannya”. Lebih jauh ia mengartikan susunan kalimat pada ayat tersebut sebagai upaya dari perbuatan sesuatu yang jauh dari jangkauan tangan. 19 Dalam tahapan ketiga, mayoritas ulama sepakat tentang ketegasan larangan dan pengharaman minuman beralkohol atau khamr sebagaimana bunyi surat al-Maidah ayat 90. Ayat ini setelah perang Uhud. Namun beberapa sahabat mempertanyakan pada nabi, bagaimana status para sahabat yang
16 An-Nisa (04): 43
17 Al-Maidah (05): 90
18 Muksin Ahmad “ Tinjauan Filosofis Maslahat Sebagai Metode Penalaran Dalam menetapkan Hukum Islam, Menurut Asy-Sy a > t } ibi > “ Skripsi ini tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari > ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001, hlm 40. 19 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Syamsudin dan Burhanuddin (Yogyakarta; elsapress, 2004) hlm 214
gugur di jalan Allah sedangkan mereka dahulunya penggemar Khamr . Pertanyaan ini lantas dijawab dengan turunnya ayat 93 surat al-Midah, bahwa tidak ada dosa bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh kareana makanan yang telah mereka makan dahulu. 20
Dari beberapa Hadits Rasulullah SAW, terdapat beberapa riwayat tentang Khamr. Pokok pembahasan yang disebutkan adalah unsur yang memabukan yang menjadi dasar pengharamannya sebagaimana terdapat terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW: 21
Pada hadis pertama Nabi menyampaikan tentang keharaman barang (makanan/minuman) yang berpotensi memabukan. Sementara hadits kedua menegaskan haramnya barang tanpa memandang kadar jumlahnya, sedikit maupun banyak.
D. Perda Larangan Alkohol dalam Perspektif Maqa > s } id Syari > ’ah
Kehadiran Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan mengenai penggunaan kadar alkohol yang belum teratur secara jelas di Kota Yogyakarta. Secara eksplisit Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta pun meyebutkan beberapa pertimbangan untuk dibentuknya perda ini, yaitu:
1. Berpijak pada Undang-Undang Pokok tahun 1948 No. 22. Terkaitan Peraturan tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai Pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang memuat lima bab dan empat puluh tujuh pasal.
2. Undang-undang tahun 1950 No. 16. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Propinsi.
20 Jalaludin al-Mahally dan Imam Jalaluddin as-Suyuthy, Tafsir jalalain, hlm 531 21 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud III: 327, hadis nomor 3679 dan 3681, “ Kitab al-Syaribah” Bab an-Nahyu al-Khamr , dikeluarkan oleh Muslim, Tirmizi, dan Nasa’i dari ibn Umar
3. Rijksb1ad Yogyakarta tahun 1922 No. 24 (izin untuk menjual minuman keras) dan tahun 1939 No. 6 (pajak minuman keras).
4. Politik Keuangan Negara dan politik Otonomi Pemerintah Pusat.
5. Bahaya/kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman keras.
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1953 No. 4 tentang diberlakukannya Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk menggapai beberapa tujuan, sebagaimana yang tertera pada bagian menimbang perda ini, yaitu:
1. Bahwa rakyat perlu mendapatkan perlindungan, agar jangan sampai terlibat dari akibat-akibat bahaya minuman keras 2. Bahwa izin penjualan minuman keras dalam daerah KPJ menurut Rijksb1ad Yogyakarta tahun 1922 No. 24 dan tahun 1939 No. 6 perlu disesuaikan dengan keadaan.
2. Bahwa perlu mengadakan peraturan ijin penjualan dan pemungutan pajak atas ijin menjual minuman keras unuk daerah KPJ (Kota Yogyakarta). Sebagaimana fungsi regulasi, perda ini bertujuan melindungi rakyat Kota Yogyakarta demi terciptanaya ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan. Sebagaimana terlampir dalam visi misi kota yogyakarta.
Secara keseluruhan peraturan daerah nomor 7 tahun 1953 Kota Yogyakarta mengatur tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta (Kota Yogyakarta) yang memunuat 23 pasal. Peraturan ini telah disahkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusannya No. 147/1953, tanggal 16 Nopember 1953 dan diundangkan dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta tanggal 24 Desember 1953. Perda ini masih digunakan sampai sekarang dengan diperkuat dengan Perda nomor 7 tahun 2006 keberadaan peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 7 tahun 1953 tersebut hanya berkutat pada ketentuan izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras di Daerah Kota Yogyakarta, tidak ada kejelasan yang pasti mengenai kadar kebolehan penggunaan alcohol sepeti dalam pasal 4 ayat 4 “(Batas isi tiga desi liter itu tidak berlaku untuk penjualan pahit (bitter) dan minuman keras lainnya yang mengandung alcohol sedikit-dikitnya 65% menjadi keruh (troebel) jika dicampur dengan air hingga alkoholnya tinggal menjadi
42%. Ketentuan tersebut hanya berlaku jika penjualan itu dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya, yang ditutup dengan cara sebagai tersebut (2) dan dengan dibubuhi surat keterangan (etiket) yang menyatakan nama pemilik pabrik tempat pabrik nama minuman yang dipergunakan dalam perdagangan)” dan pada pasal 13 yang menjelaskan ditetapkannya pembayaran pajak izin penjualan minuman beralkohol dengan ketentuan bagi minuman keras yang mengandung alkohol 5% ke atas ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk diminum di tempat lain Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah)
b. Untuk diminum di tempat penjualan Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
c. Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah).
Sedangkan bagi minuman keras yang mengandung alkohol di bawah 5%
a. Untuk diminum di tempat lain Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) b. Untuk diminum di tempat penjualan Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dan
c. Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).
Padahal, ketentuan kadar alkohol justru merupakan masalah yang sangat krusial karena kelebihan penggunan alkohol sangat beresiko terhadap pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Ada 3 golongan minuman berakohol yaitu golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar etanol 5%-20% (anggur/wine) dan golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput). Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah/kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alcohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik-motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak
sadarkan diri. Kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu. Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkah lakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka mereka bisa. Oleh sebab itu banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alcohol digunakan dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar. 22
Tujuan hukum Islam ( Maqa > s } id asy-Syari > ’ah ) sebagai alat yang dirasa mampu memecahkan kegelisahan dalam hal pembatasan kadar alkohol dalam minuman keras. Maqa > s } id asy-Syari > ’ah adalah memelihara lima aspek utama, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini dikarenakan filsafat hukum Islam mempunyai dua tugas utama, yakni tugas konstruktif dan tugas kritis. 23
Dalam perspektif maqa > s } id syari > ’ah memelihara Agama terhadap minuman beralkohol tergolong pada kepentingan primer ( daru > riyya > t), pelarangan agama terhadap minuman yang memabukan yang pada konteks penyusun adalah minuman beralkohol mutlak keharamannya sekecil apapun kadar alkohol yang terdapat dalam minuman tersebut hal ini sebagaiman difatwakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan batas maksimal kandungan alkohol (sebagai senyawa tunggal, ethanol) yang digunakan sebagai pelarut dalam produk pangan yaitu 1 persen.
Bagi konsumen muslim, minuman yang merupakan hasil fermentasi yang menghasilkan minuman beralkohol adalah haram untuk dikonsumsi. Minuman keras atau sering disebut dengan minuman beralkohol tersebut diproduksi dari setiap bahan yang mengandung karbohidrat (pati) seperti biji-bijian, umbi-umbian, atau pun tanaman palma (seperti legen, kurma).
22 http://komunitas.kapanlagi.com/humor/minuman-kerasalkohol.html. diakses tanggal 21April 2011.
23 Juhya S. Praja, Filsafat Hukum Islam , (Bandung: Rosdakarya, 2005), Hlm. 116
Adapun alkohol yang sering disebut sebagai konsen dari minuman keras ini sebenarnya adalah senyawa ethanol ( ethyl alkohol) suatu jenis alkohol yang paling popular digunakan dalam industri.
Berdasarkan tingkat kepentingannya memelihara jiwa dari minuman beralkohol penyusun berpendapat tergolong pada kepentingan primer ( daru > riyya > t) dan skunder ( hajjiya > t) . Tergolong primer ( daru > riyya > t) , Pemabuk atau pengguna alkohol dengan kadar yang besar dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alkohol digunakan dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis yang akan menyebabkan kematian. 24
Memelihara jiwa dari minuman beralkohol Tergolong kepentingan skunder ( hajjiya > t). Apabila dikonsumsi dengan kadar rendah. Hal ini dilihat dari efek yang ditimbulkan terutama pada kesehatan tubuh.
a. Kerusakan saraf
Meminum minuman keras tidak hanya memabukkan, bila diminum secara rutin dalam jumlah yang banyak, akan mulai mengganggu kinerja saraf otak lalu merusaknya secara perlahan. Akibatnya, manusia kehilangan kesadaran, keseimbangan dan akal sehatnya.
b. Gangguan jantung
Minuman keras mempunyai kemampuan merusak sel-sel tubuh, termasuk organ jantung. Akibatnya kinerja jantung pun akan terganggu dan tidak optimal. Gejala yang paling banyak dirasakan adalah detak jantung terasa cepat dan saat jantung mulai melemah, dada akan terasa sesak, nafas juga seperti tersumbat. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan kematian.
c. Mengganggu Metabolisme Tubuh
Minuman keras juga dapat mengganggu proses metabolisme tubuh. Salah satu organ yang paling banyak dirusak adalah hati. Sel-sel hati yang rusak akan membuat kinerja menurun. Hati adalah organ yang fungsinya menyerap dan menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Bila rusak, tentu saja racun di dalam tubuh akan menyebar dan mengakibatkan kesehatan memburuk.
24 http://www.halalmui.or.id/?module=article=article&act=view&id=64. diakses tanggal 21 April 2011

## d. Menyebabkan gangguan pada ibu hamil
Orang biasa saja tidak boleh meminum minuman beralkohol, apalagi wanita yang tengah hamil. Bila ibu hamil mengkonsumsi minuman ini, yang terjadi selanjutnya adalah bayinya akan lahir cacat. Janin menerima nutrisi dari apa yang dikonsumsi ibunya. Bila ibu hamil meminum minuman keras, alkohol ini akan masuk ke dalam tubuh dan akhirnya ikut terserap oleh si janin. Alkohol akan merusak sel-sel janin yang masih muda, sehingga janin akan rusak dan terlahir cacat.
e. Mengganggu fungsi reproduksi (seksual)
Meminum minuman keras akan menyebabkan serangkaian gangguan seksual, misalnya turunnya gairah seks, atau impoten pada pria.
f. Gangguan jiwa
Yang dimaksud gangguan jiwa bukan berarti menjadi gila, walau tidak menutup kemungkinan bahwa seorang alkoholik bisa saja menjadi tidak waras. Gangguan kejiwaan pada alkoholik adalah turunnya tingkat sosialisasi, menjadi lebih pendiam, selalu ketakutan, gelisah, konsentrasi menurun, emosional dan mudah tersinggung. kalau perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
Memelihara akal dari minuman beralkohol dilihat dari kepentingannya masuk pada kategori primer ( daru > riyya > t) karena akal sebagai penyeimbang hidup manusia. Pengaruh alkohol terhadap akal tidak saja merusak diri sendiri tetapi berpotensi melakukan tindak kejahatan terhadap orang disekitarnya. Hasil pengamatan medis dan psikologi menyebutkan pengaruh alkohol dapat menimbulkan berbagai gejala, antara lain:
a. Perilaku mal-adaptif seperti perkelahian dan tindakan kekerasan lainnya, ketidak mampuan menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.
b. Terjadi perubahan alam perasaan, mudah marah dan tersinggung.
c. Banyak bicara tidak fokus.
d. Gangguan perhatian dan konsentrasi. Gangguan ini besar pengaruhnya bagi terjadinya kecelakaan lalu lintas. 25
25 Dadang Hawari, Konsep Agama (Islam) Memerangi Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif). (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Yasa, 2002), hlm 47
Suatu regulasi dibuat oleh pemerintah sebagai alat kontrol terhadap perilaku di masyarakat, karena pemerintah berkewajiban mengatur dan membenahi perilaku masyarakat yang dianggap berlawanan dengan nilai- nilai masyarakat yang diakui bersama keberadaannya. Begitu juga dengan diberlakukannya Peratutan Daerah nomor 7 tahun 1953 Kota Yogyakarta. Perda ini secara keseluruhan mengatur tentang izin jual beli dan pemunggutan pajak atas penjualan minuman beralkohol, namun, penyusun memfokuskan penelitian ini dalam pasal-pasal terkait kadar pembolehan penggunaan alkohol dalam minuman keras di wilayah Kota Yogyakarta.
Peraturan Daerah nomor 7 tahun 1953 Kota Yogyakarta ini dibuat puluhan tahun lalu yang disusuaikan dengan keberadaan pada masa itu dan masih diberlakukan sampai sekarang. Bagi penyusun, peraturan daerah ini dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, dimana Kota Yogyakarta merupakan jantung Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedikit mulai nampak ada perubahan dalam gaya hidup masarakatnya. Kota Yogyakarta tidak lepas dari pengaruh modernisasi yang mulai masuk dalam sendi kehidupan yang serba meniru gaya orang barat. Pergeseran cara hidup ini akan berdampak pada semua bidang, begitu juga dengan peredaran minuman beralkohol yang semakin marak dan sangat mudah didapatkan.

## E. Penutup
Dalam menetapkan Perda tentang minuman keras, mengingat bahaya dan kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman keras perlu menunjukan atau membuat strategi pelarangan miras sehingga berhenti total, seperti pemungutan pajak diperbesar, hukuman pelanggaran diperberat atau upaya meminimalisir kadar alkohol sampai menjadi 0%.

## DAFTAR PUSTAKA
Akaabir, Kun, “Marital Rape dalam Tinjauan Maqa > s } id Asy-Syari > ah (Aplikasi Menurut Al-Sya > t } ibi > )”, skripsi tidak diterbitkan,
Yogyakarta. Fak. Syari > ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.
Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqa > s } id Asy-Syari > ah Menurut Al- Sy a > t } ibi > , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Cahyono, Eko Arief. “Efekifitas Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fak. Syari > ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
Dahlan, Zaini Dkk. Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Askara, 1997.
Depag RI. Himpunan Fatwa Maslis Ulama Indonesia , Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan PH, 2003.
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama) , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Fathuri, Wildan. “Efektifitas Perda Miras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman memabukan Lainnya)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fak. Syari > ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
Mardani. Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Oktober 2010.
Mas’ud, Muhammad Khalid. Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial.
Surabaya: Al-Iklas, 1995.
Muksin, Ahmad. “Tinjauan Filosofis Maslahat Sebagai Metode Penalaran Dalam menetapkan Hukum Islam, Menurut Asy-Sya > t } ibi > “ Skripsi ini tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari > ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
Sahlany, Muallif. Masalah Minuman Khamr Sepanjang Ajaran Islam ,
Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982.
Shiddieqy, Hasbi. Falsafah Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
Syahrur, Muhammad. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Syamsudin dan Burhanuddi, Yogyakarta: Elsapress, 2004.
S. Praja, Juhaya. Filsafat Hukum Islam , Bandung: Rosdakarya, 2005.
Sutrisna, M. Iqbal. “Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Persfektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fak. Syari > ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
Hawari, Dadang. Konsep Agama Islam tentang Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) , Yogyakarta: Bhakti Yasa, 2002.
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/20
http://www.halalmui.or.id/?module=article=article&act=view&id=64 Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif , cet. ke-8, Yogyakarta: Grafika, 1998.
Sudarto, Metode Penelitian Filsafat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Al-Sya > t } ibi > , Al-Muwfaqa > t fi > Us } u > l asy-Syari > ’ah, cet. Ke-7, Beirut: Dr Alkutub Ilmiyyah, 1971.
Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud , Beirut: Da > r al-Fikr. 1982