Penyelenggaraan Walīmah ul-Ursy di Jalan Umum Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Nasional
Sri Tantini, Nila Sastrawati Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Sritantini06@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait pesta pernikahan (walimah al-ursy)  yang  diselenggarakan  di  jalan  umum,  dilihat  dari  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum nasional yang kemudian dikaitkan dengan yang terjadi di Kel. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai,  Sulawesi  Tengah.  Dalam  menjawab  problematika  diatas,  penulis  menggunakan Penelitian Lapangan ( Field Research ) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi peneltian). Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data primer  dan  data  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitiatif  dengan menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimana  suatu  hukum  itu dilaksanakan serta bagaimana proses penegakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kel.  Nambo  Lempek  Kec.  Nambo  Kab.  Banggai,  Sulawesi  Tengah  masih  banyak  ditemukan kegiatan penutupan jalan umum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik penutupan  jalan  untuk  acara  pesta  pernikahan,  acara  syukuran,  khitanan,  dan  akikah.  Padahal hukum  Islam  dan  hukum  nasional  keduanya  memiliki  pandangan  yang  sama  terkait  masalah penyelenggaraan  pesta  penikahan  ( walimah  al-ursy )  dalam  hukum  Islam  penutupan  jalan dibolehkan dengan syarat menyisakan sebagian jalan agar pengguna jalan lain bisa tetap lewat sera keselamatan bisa terjaga. Sementara dalam hukum nasional penggunaan jalan umum untuk acara pesta pernikahan di bolehkan asalkan ada surat izin yang sah serta terdapat jalan alternatif dan memasang rambu lalu lintas sementara.
Kata Kunci: Walimah Al-Ursy Di Jalan Umum, Perspektif Hukum Islam, Hukum Nasional.

## Abstract
This article aims to describe and analyze related to wedding parties (walimah al-ursy) which are held on public roads, viewed from the perspective of Islamic law and national law which are then linked to what happened in Ex. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, Central Sulawesi. In answering the problems above, the author uses Field Research, namely research that raises data and problems in the field (research location). The sources of data obtained include primary data and secondary data. This study uses a type of qualitative research using an empirical juridical approach,  namely  to  find  out  how  a  law  is  implemented  and  how  the  process  is  enforced.The results  of  this  study  indicate  that  in  Ex.  Nambo  Lempek  Kec.  Nambo  Kab.  Banggai,  Central Sulawesi,  there  are  still  many  public  road  closure  activities  that  are  not  in  accordance  with statutory regulations. Good road closures for weddings, thanksgiving events, circumcisions, and akikah. Even though Islamic law and national law both have the same view regarding the issue of organizing a wedding party (walimah al-ursy) in Islamic law road closures are allowed on the condition that they leave part of the road so that other road users can continue to pass and safety can be maintained. Meanwhile, in national law, the use of public roads for weddings is allowed as long as there is a valid permit and alternative roads and temporary traffic signs are installed.
Keywords: Walimah Al-Ursy on public roads, perspective of Islamic law, National law .

## Pendahuluan
Dalam  ketentuan  pasal  15  ayat  (2)  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk Kegiatan Lalu Lintas (Perkap Polri), maka penggunaan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dibenarkan. Misalnya untuk kegiatan yang bersifat nasional yang  merupakan  kepentingan  umum  dan  pesta  perkawinan  yang  merupakan  kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perkap Polri No 10 Tahun 2012 bahwa “Penggunaan jalan yang dilakukan untuk kegiatan yang bersifat pribafi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian maupun kegiatan lainnya”.
Hukum Islam sendiri mengajarkan umat manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari  diri  dari  kemudharatan. 1 Mewujudkan  kemaslahatan  umat  manusia  untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat adalah tujuan hukum Islam yang merupakan suatu sstem hukum yang didasari pada wahyu Allah. Perwujudan tujuan itu sangat ditentukan oleh harmonisnya hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. 2 Sumber utama hukum Islam yaitu  Al-Quran  dan  Hadis.  Dalam  kedua  sumber  tersebut  tujuan  hukum  Isam  itu  dapat diketahui. 3 Jadi  untuk  mengetahui  tujuan  disyariatkannya  hukum  Islam,  maka  kita  harus kembali kepada kedua sumber tersebut. 4
Penutupan jalan ini sering dijumpai pada acara resepsi pernikahan, yaitu acara yang seharusnya dijadikan ajang untuk meminta doa restu dari para tamu dan khalayak ramai agar pernikahan yang dijalani dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bukan malah membuat para pengguna jalan merasa jengkel dan mengumpat karena terblokirnya akses jalan dan sering kali menimbulkan kemacetan sehingga membuat masyarakat kerap kali merasa kesal karena harus mengambil jalur yang jauh lagi.
Fenomena diatas juga banyak terjadi di Kel.Nambo Lempek, Kab.Banggai, Sulawesi Tengah dimana banyak masyarakat yang menggelar walimah di jalanan umum yang kemudian memicu kemacetan serta masih ditemukan pihak-pihak yang menyelenggarakan walimah di jalanan  umum  tanpa  mendapat  izin.  Sehingga  peneliti  tertarik  untuk  permasalahan  tersebut dengan  judul  “Penyelenggaraan  Pesta  Pernikahan  (Walimat  Al-‘Ursy)  di  Jalan  Umum Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional  (Studi  Kasus  di  Kel.Nambo  Lempek, Kec.Nambo, Kab.Banggai, Sulawesi Tengah".

## Metodologi Penelitian
Dalam penyusunan artikel ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan ( Field Research  Kualitatif ).  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengambil  lokasi  peneltian  di Kel.Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan normative syar’i dan pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Sementara untuk  teknik  mengelola  data  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  melalui  sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) kemudian dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun  mencoba  untuk  menganalisa  dengan  metode  berpikir  induktif  serta  menganalisa dengan cara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Walimah Dalam Islam
1. Pengertian Pesta atau Walimah
Walimah secara bahasa bermakna pertemuan, berasal dari kata al-walamu. Ini dikarenakan kedua  mempelai  melakukan  suatu  pertemuan.  Sedangkan  menurut  istilah  yaitu hidangan/santapan  yang  disajikan  pada  pesta  pernikahan.  Maksudnya  yaitu  makanan  yang secara khusus disediakan dalam acara pesta pernikahan ( Walimah Al-Ursy). Di dalam kamus
1 Muammar Bakry, Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam , 1st ed. (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009).
2 Abdi  Wijaya.  Cara  memahami  Maqshid  Al-Syari’ah, Al-Daulah Vol.4  No.2  (Desember  2015)  h.345 http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487 (Diakses 02 Februari 2021)
3 Abdi Wijaya. Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia), Al-Daulah Vol.7 No.2 ( Desember
2018) h.237 http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7020/pdf (Diakses 02 Februari 2021
4 Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–33, https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646.
dikatakan bahwa walimah yaitu makanan pernikahan atau semua makanan yang untuk disantap oleh para tamu undangan. 5
Walimatul Ursy adalah hajatan dalam rangka mensyukuri atas karunia yang telah Allah berikan karena akad perkawinan telah terlaksana dengan menghidangkan makanan atau dapat juga  diartikan  suatu  perayaan  pernikahan  disertai  dengan  pengadaan  jamuan  makanan. Walimatul ursy bertujuan untuk mengungumkan pernikahan kepada khalayak agar terhindar dari perspektif negatif dari masyarakat yang mengira bahwa orang yang sudah melakukan akad nikah  tersebut  telah  melakukan  perbuatan  yang  menyimpang  dari  syara’  atau  telah  berzina karena tidak diketahuinya status pernikahan. Dimana zina merupakan perbuatan kotor dan keji yang  dilarang  oleh  semua  Agama  dan  tidak  bisa  diterima  oleh  akal. 4 Ajang  untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah menikah dan menjauhi diri dari perbuatan zina merupakan tujuan dari diadakannya pesta pernikahan. 5
2. Dasar Hukum Walimah
Hukum  dasar  walimah  adalah mustahaab ,  yaitu  dianjurkan.  Namun,  menurut  sebagian ulama hukumnya wajib. Hal ini mengingat manfaat dan madharat yang akan muncul jika tidak dilaksanakan waliwah setelah pernikahan. 6
Adapun  walimah  pernikahan  hukumnya  sunah  muakkad  karena  dianjurkan  untuk mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak memaksakan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah ketika Abdur Rahman bin Auf:
ﺑَﺎ رَ كَ ﷲ ُ ﻟَ ﻚَ ، أَ وْ ﻟِ ﻢْ وَ ﻟَ ﻮْ ﺑِ ﺸ َﺎ ة Artinya:
“Semoga  allah  memberkahimu.  Adakanlah  walimah  meskipun  hanya  dengan menyembelih seekor kambing” (hr. Al-bukhari dan Muslim). 9
3. Macam-macam Walimah
a. Walimah‘Urs . Walimah yang diselenggarakan mensyukuri untuk pernikahan.
b. Walimah Aqiqah . Walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri kelahiran anak.
c. Walimah  Khurs .  Walimah  yang  diselnggarakan  untuk  mensyukuri  keselamatan  istri dari talak.
d. Walimah  Naqi’ah .  Walimah  yang  diselenggarakan  untuk  menyambut  kedatangan musafir yakni orang yang baru tiba dari bepergian.
e. Walimah Wakirah. Walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri renovasi rumah.
f. Walimah Wadimah . Walimah yang diselenggarkan ketika ditimpa musibah.
g. Walimah Ma’dubah . Walimah yang diadakn tanpa adanya sebab tertentu.
h. Walimah I’dzar/Walimatul Khitan . Walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri khitanan anak.
4. Hukum Menghadiri Walimah
Menurut  pendapat  jumhur  fukaha  dan  mazhab  Maliki,  Syafi’i,  Hambali  dan  sebagian mazhab Hanafi 6 bahwa wajib mengahadiri walimah. Ada batasan kewajiban menghadiri yakni
5 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia:Pernikahan, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.141
4 Sri Ekayanti dan Muhammad Saleh Ridwan, Status Pernikahan Setelah Sumpah Li’an (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam), Shautuna Vol.1 No.3 (September 2020), h.389 http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14914/9017 (Diakses 20 Januari 2021)
5 Marzuki Made Ali, Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul’ursy) Di Kota Kendari. Tesis. Kendari : Bidang  Hukum  Islam  pada  Program  Pascasarjana  IAIN  Kendari,  2017. http://digilib.iainkendari.ac.id/577/ (17 Januari 2021)
6 Khaerul Fahmi Dan Zahratul Iftikar, Mengukir Peradaban , (Bantul:CV. Masyhida, 2019) h.174.
9 Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram . Cet 7 (Jakarta Timur: Akbarmedia,2012) h.284
6 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
bagi orang yang diundang bersifat spesifik baik undangannya utusan maupun tulisan menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali.
Mayoritas ulama mahab Hanafi, sebagian Syafi’i dan Hambali mengatakan bahwa sunah hukumnya menhadiri walimatul ‘urs. Karena esensi dari walimah ialah memperoleh harta dan menuntut makan. Sementara hal demikian tidak wajib.
Sebagian  ulama  mazhab  Syafi’i  dan  Hambali  menyebutkan  bahwa  hukum  menghadiri walimah fardu kifayah. Jadi dosa bagi orang yang tidak diundang tidak ada yang hadir pada walimah  tersebut.  Akan  tetapi  gugur  bagi  lainnya  apabila  salah  satu  orang  yang  diundang menghadiri walimah.
5. Adab Walimah
Agar walimah yang diselenggrakan seperti yang diharapkan dalam ajaran islam, adab atau tata cara walimah telah diuangkapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada dalam Mausuu’atul Aadaab al-Islaamiyyah yakni adalah sebagai berikut: 7
a. Sebuah walimah hendaknya dilaksanakan dengan niat yang benar.
b. Menyajikan hidangan berdasarkan kemampuan.
c. Seorang  muslim  yang  mengadakan  walimah  hendaknya  mengundang  karib  kerabat, tetangga, dan rekan-rekan segama.
d. Mengundang orang shalih Diharapkan  keberkahan  dari  doa-doa  yang  dipanjatkan  dengan  diundangnya  orang- orang shalih.
e. Tidak  menyelenggarakan  walimah  dengan  cara  berlebihan  dan  menghambur- hamburkan uang.
f. Menghormati waktu shalat Ketika adzan sudah dikumandangkan, hendaknya memberitahukan serta mengajak para tamu  untuk  shalat  berjamaah  meski  walimah  masih  dilaksanakan  karena  jika melibatkan Allah di segala urusan maka keberkahan akan terus mengalir.
g. Senantiasa menghindari syirik dan khufarat Sebagai  seorang  muslim  tidak  boleh  percaya  pada  hal-hal  yang  mengarah  pada perbuatan syirik dan khufarat. Seperti mempercayai pawang hujan sebagai pelindung pada saat terjadi hujan ketika walimah dilaksanakan serta mempercayai adanya hari- hari baik untuk melangsungkan acara walimah.
6. Waktu Walimah
Walimah disunahkan dimulai sejak akad dan tidak ada akhir waktunya. Namun walimah lebih utama untuk diselenggarakan setelah adanya hubungan intim antara suami istri. Ini sesuai amaliah  Rasulullah  Saw  yakni  beliau  enggan  melaksanakan  walimah  kecuali  sudah melaksanakan hubungan intim. Adapun menurut sebagaian ulama waktu pelaksanaan walimah disunahkan  7  hari  bagi  perawan  dan  3  hari  bagi  janda,  untuk  sesudahnya  hukumnya  qada. Sunah melakukan walimah dua kali bagi seseorang yang sudah menikah dua kali. Mengadakan walimah tersendiri adalah utama namun jika dimaksudkan mengadakan dua akad pernikahan dengan walimah sekali maka ini dianggap cukup.
7. Hikmah Walimah
Beberpa hikmah diadakannya walimah antara lain sebagai berikut sebagai berikut: 8
a. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.
b. Sebagai  tanda  bahwa  kedua  orangtua  telah  menyerahkan  anak  gadis  mereka  kepada suaminya.
c. Sebagai tanda untuk membuka lembaran baru dalam ikatan suami istri.
7 Floweria, Perfect Dreamy Wedding (Jakarta: Gema Insani, 2015) h.118
8 Sudarto, Fikih Munakahat (Yogyakarta: Deepublish, 2017) h.72
d. Sebagai tanda bahwa proses akad nikah telah terealisasi.
e. Sebagai pengunguman pada masyarakat terhadap resminya pernikahan.

## 8. Jalan Menurut Hukum Nasional
1. Pengertian Jalan
Jalan  ialah  sarana  yang  sangat  berperan  penting  guna  mempermudah  transportasi. Sedangkan jalan yang disediakan untuk lalu lintas umum adalah pengertian dari jalan umum. Sementara  jalan  yang  buat  oleh  badan  usaha,  intansi  serta  kelompok  masyarakat  untuk kepentingan individu adalah pengertian jalan khusus.
2. Bagian Jalan
Bagian-bagian  jalan  meliputi  ruang  manfaat  jalan,  ruang  milik  jalan,  dan  ruang pengawasan jalan:
a. Saluran tepi jalan, ambang pengamannya serta badan jalan yang merupakan bagian dari ruang manfaat jalan.
b. Ruang manfaat jalan dan jalur tertentu diluar manfaat jalan yang merupakan bagian dari ruang milik jalan.
c. Ruang tertentu diluar milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan termasuk bagian dari ruang pengawasan jalan. 9
3. Kelompok Jalan Umum
a. Jalan Nasional: Menyatukan antar-ibu kota provinsi.
b. Jalan Provinsi: Menyatukan antar ibu-kota kabupaten atau antarkota.
c. Jalan Kabupaten: Menyatukan antar-ibu kota kecamatan.
d. Jalan Kota: Menyatukan antarpusat aktivitas lokal dalam kota.
e. Jalan Desa: Jalan yang menyatukan kawasan di dalam desa dan antarpermukiman.
4. Definisi Izin Berikut pengertian izin baik dalam arti sempit maupun secara luas.
a. Secara Sempit
Izin  dalam  arti  sempit  ialah  suatu  tindakan  yang  menyimpang  dari  peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu berdasarkan persetujuan dari penguasa
b. Secara Luas
Izin  dalam  arti  luas  ialah  kebolehan  untuk  melakukan  sesuatu  yang  secara umum dilarang berdasarkan persetujuan dari penguasa.

## 5. Fungsi dan Tujuan Perizinan
Mengatur  dan  menertibkan  merupakan  fungsi  dari  perizinan.  Terciptanya  ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya izin pada tempat-tempat kegiatan masyarakat, tempat-tempat  usaha,  dan  bangunan  serta  tidak  adanya  penyalahgunaan  izin  yang  sudah diberikan karena perizinan yang ada harus di laksanakan sesuai peruntukannya adalah maksud dari adanya fungsi mengatur.
Tujuan pemberian izin dilihat dari sisi masyarakat yaitu untuk adanya kepastian hukum serta adanya kepastian hak dan untuk mudah mendapatkan fasilitas. 10
6. Tujuan Peraturan Penyelenggaraan Jalan Dibentuknya pengaturan penyelenggaraan jalan yaitu bertujuan untuk:
a. Menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan jalan
b. Menciptakan kepastian dalam penyelenggaraan jalan
c. Merealisasikan pelayanan jalan yang pro kepada kepentingan masyarakat.
d. Merealisasikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
1) Peraturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat
9 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
10 Zulkhaedir Abdussamad, Hukum Administrasi Negara ( Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021) h.120
Izin hanya bisa diberikan oleh kepolisian apabila menyediakan jalan alternatif pada saat penutupan jalan. Karena yang bertanggung jawab dari semua akibat yang ditimbulkan  adalah  yang  menggunakan  jalan  diluar  fungsi  jalan  itu  sendiri.  Demi lancarnya lalu lintas dan angkutan jalan serta keselamatan, Polri bertanggung jawab untuk  menempatkan  petugas  pada  ruas  jalan. 11 Karena  dengan  memasang  tenda  di sebagian jalan raya termasuk penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.
2) Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggar Pengguna Jalan Pasal  63  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan dijelaskan bahwa: “Setiap orang yang berkegiatan dengan sengaja merusak fungsi jalan pada ruang manfaat jalan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.
Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengatur bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang merusak fungsi jalan  didalam  ruang  milik  jalan,  yang  mana  telah  diuraikan  pada  pasal  12  ayat  (2), dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  (Sembilan)  bulan  atau  denda  paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 12
Pada pasal 274 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yaitu:  “  Apabila  melakukan  mengakibatkan  kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana  dengan  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dapat dikenakan”. 13
9. Jalan Menurut Hukum Islam
Dalam islam istilah jalan dalam bahasa Arab disebut Thariqan. Sebagaimana ungkapan ( syara’tu lahu thariqan ) “saya memberikan kepadanya jalan”. Kemudian ia digunakan sebagai nama bagi arah jalan. 14 Sementara dalam kamus bahasa Arab, jalan berarti Syari’un. 15
Masyarakat  harus  patuh  dan  menaati  segala  macam  peraturan  yang  telah  ditetapkan oleh pemerintah karena kita hidup bermasyarakat dan tinggal di negara hukum. Hal ini sesuai firman Allah swt. Q.S An-Nisa/4:59 .
ﯾٰٓﺎَ ﯾﱡ ﮭَﺎ ا ﻟﱠﺬِ ﯾْ ﻦَ اٰ ﻣَ ﻨُ ﻮْٓ ا اَ طِ ﯿْ ﻌُ ﻮ ا ƒﱣ َ وَا َطِ ﯿْ ﻌُ ﻮ ا اﻟ ﺮﱠ ﺳُ ﻮْ لَ وَا ُو ﻟِ ﻰ ا ﻻَْ ﻣْ ﺮِ ﻣِ ﻨْ ﻜُ ﻢْۚ ﻓَﺎِ نْ ﺗَ ﻨَﺎ زَ ﻋْ ﺘُ ﻢْ ﻓِ ﻲْ ﺷَ ﻲْ ءٍ ﻓَ ﺮُ دﱡ وْ هُ اِﻟَ ﻰ ƒﱣ ِ وَا ﻟ ﺮﱠ ﺳُ ﻮْ لِ اِ نْ ﻛُ ﻨْﺘُ ﻢْ ﺗُ ﺆْ ﻣِ ﻨُ ﻮْ نَ ﺑِ ﺎ •ﱣ ِ وَا ﻟْﯿَ ﻮْ مِ ا ﻻْٰ ﺧِ ﺮِۗ ذٰﻟِ ﻚَ ﺧَ ﯿْ ﺮٌ وﱠ اَ ﺣْ ﺴَ ﻦُ ﺗَ ﺄْ وِ ﯾْ ﻼً ࣖ ٥٩
Terjemahan:
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat  tentang  sesuatu,  maka  kembalikanlah  kepada  Allah  (Al-Qur'an)  dan  Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 16
Ayat diatas mengajarkan kita agar senantiasa menaati ajaran Allah swt. dan Rasul-Nya serta undang-undang maupun peraturan pemerintah dimanapun berada.
11 Letezia  Tobing, Aturan  Penggunaan  Jalan  Untuk  Pesta  Pernikahan  dan  Kepentingan  Pribadi  Lainnya https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51cfb2b813967/aturan-penggunaan-jalan-untuk-pesta- pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/ diakses tanggal 19 januari 2021
12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
14 Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Maqashid Syariah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) h.13
15 Muh. Nadjib Sadjak, Al-Inayah-Kamus Saku Indonesia-Arab (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019) h.106
16 Agus Hidayatullah,dkk, Alwasim (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013) h.87
B. Gambaran  Umum  Lokasi  Penelitian  (Kel.  Nambo  Lempek,  Kec.  Nambo,  Kab. Banggai, Sulawesi Tengah)
1. Letak dan Luas Wilayah
Salah  satu  kelurahan  yang  terdapat  di  kec.  Nambo,  kab.  Banggai,  Sulawesi  Tengah yaitu kelurahan Nambo Lempek. Dimana jarak dari kelurahan ini ke ibu kota kecamatan yakni 1 KM, sementara jarak ke ibu kota kabupaten 19 KM, dan jarak ke ibu kota provinsi adalah 610 KM. Luas Wilayah Kelurahan ini -+ 8,74 KM.

## 2. Keadaan Demografis
Jumlah  total  keseluruhan  laki-laki  berjumlah  403  jiwa  dan  perempuan  berjumlah  439 jiwa. Jumah keseluruhan jiwa yaitu 842 dengan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki- laki. Untuk agama di kel.  Nambo Lempek masyarakatnya hanya menganut dua agama yakni agama Islam dan agama Kristen.
3. Pendidikan
Penduduk kelurahan Nambo Lempek yang berjumlah 842 jiwa ada yang belum masuk TK, ada masih TK, masih SD, masih SMP, masih SMA, Tamat D1, D2, D3 dan S1 serta ada juga yang tidak pernah sekolah.
4. Mata Pencaharian Pokok
Masyarakat di kelurahan Nambo Lempek rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Sementara  yang  lainnya  ada  yang  bekerja  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil.  Sopir,  Tenaga Honorer, Tukang, wiraswasta, Nelayan, Ibu Rumah Tangga, Pensinan TNI/POLRI.

## C. Pandangan  Ulama  Terhadap  Penggunaan  Jalan  Umum  Terkait  Penyelenggaraan Pesta Pernikahan
Disebutkan dalam beberapa literatur fiqih untuk permasalahan penggunaan jalan umum untuk  penyelenggaraan  pesta  pernikahan  (walimah),  jalan  umum  tidak  boleh  digunakan kepentingan  individu  atau  apapun  yang  dapat  mengganggu  ketenangan  oranglain  dan ketertiban umum. Hal ini seperti firman Allah swt dalam Q.S Yunus/10:23:
ﻓَﻠَ ﻤﱠ ﺎٓ اَﻧْ ﺠٰ ﯨ ﮭُ ﻢْ اِذ َا ھُ ﻢْ ﯾَﺒْ ﻐُ ﻮْ نَ ﻓِ ﻰ ا ﻻَْ رْ ض ِ ﺑِ ﻐَ ﯿْ ﺮِ ا ﻟْ ﺤَ ﻖِّ ۗﯾٰٓ ﺎَﯾﱡ ﮭَﺎ ا ﻟﻨﱠ ﺎ س ُ اِﻧﱠ ﻤَﺎ ﺑَ ﻐْ ﯿُ ﻜُ ﻢْ ﻋَ ﻠٰٓ ﻰ اَ ﻧْﻔُ ﺴِ ﻜُ ﻢْ ﻣﱠ ﺘَﺎ عَ اﻟْ ﺤَ ﯿٰ ﻮ ةِ اﻟ ﺪﱡ ﻧْﯿَ ﺎۖ ﺛُ ﻢﱠ اِﻟَ ﯿْﻨَ ﺎ ﻣَ ﺮْ ﺟِ ﻌُ ﻜُ ﻢْ ﻓَﻨُ ﻨَﺒِّ ﺌُ ﻜُ ﻢْ ﺑِ ﻤَﺎ ﻛُ ﻨْﺘُ ﻢْ ﺗَ ﻌْ ﻤَﻠُ ﻮْ نَ ٢٣
Terjemahan:
“Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia! Sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa  dirimu  sendiri;  itu  hanya  kenikmatan  hidup  duniawi,  selanjutnya  kepada Kamilah  kembalimu,  kelak  akan  Kami  kabarkan  kepadamu  apa  yang  telah  kamu kerjakan”.
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  saling  menzalimi  dan  berbuat  zalim  hukumnya  haram. Termasuk  menzalimi  hak  orang  lain  yaitu  dengan  menggangu  dan  membuat  keresahan  di tempat umum.
Sementara penggunaan jalan umum juga dapat diperbolehkan dengan beberapa syarat. Dalam Al-Fiqh  Wa  Adillatuhu ,  Wahwah  Zuhaili  menjelaskan  bahwa  ada  dua  syarat dibolehkannya membuat acara di jalan umum yaitu (1) keselamatan dapat terjamin, (2) instansi yang berwenang memberikan izin.
Dalam kitab Hasyiyah Jamal ‘Ala Syarhi Minhaj oleh Sulaiman bin Umar bin Mansur al-‘Ujaili al Azhari dijelaskan persyaratannya.
ﻧ ﻌ ﻢ ﯾ ﻐ ﺘ ﻔ ﺮ ﺿ ﺮ ر ﯾ ﺤ ﺘ ﻤ ﻞ ﻋ ﺎ د ة ﻛ ﻌ ﺠ ﻦ ط ﯿ ﻦ إ ذ ا ﺑ ﻘ ﻲ ﻣ ﻘ ﺪ ا ر ا ﻟ ﻤ ﺮ و ر ﻟ ﻠﻨ ﺎ س و إﻟ ﻘ ﺎ ء ا ﻟ ﺤ ﺠ ﺎ ر ة ﻓ ﯿ ﮫ ﻟﻠ ﻌ ﻤ ﺎ ر ة إ ذ ا ﺗ ﺮ ﻛ ﺖ ﺑ ﻘ ﺪ ر ﻣ ﺪ ة ﻧ ﻘ ﻠ ﮭ ﺎ و ر ﺑ ﻂ ا ﻟ ﺪ و ا ب ﻓ ﯿ ﮫ ﺑ ﻘ ﺪ ر ﺣ ﺎ ﺟ ﺔ ا ﻟﻨ ﺰ و ل و اﻟ ﺮ ﻛ ﻮ ب
Artinya:
“Namun,  dimaafkan  beberapa  kemudharatan  yang  dianggap  lumrah  oleh  masyarakat, seperti  penggalian  tanah  yang  berdekatan  dengan  jalan  umum  atau  meletakkan  batu
pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk dilalui orang lain. Begitu juga  dengan  memarkir  kendaraan  di  pinggir  jalan  untuk  sekedar  menaikan  dan menurunkan penumpang”.

## D. Pandangan  Hukum  Nasional  Terhadap  Penggunaan  Jalan  Umum  Terkait Penyelenggaraan Pesta Pernikahan
Secara khusus izin penggunaan atau penutupan jalan yang sifatnya pribadi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 terkait pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.
Terkait  penyelenggaraan  pesta  pernikahan  di  jalan  umum  yang  peneliti  lakukan  di kelurahan nambo lempek, kecamatan nambo, Sulawesi tengah bahwa masih banyak didapati tidak adanya izin resmi dari polsek untuk menggelar acara tersebut. Masyarakat setempat hanya izin  kepada  RT/RW  ataupun  di  kelurahan.  Informan  H.usrin  Humulo  salah  satu  tokoh masyarakat mengatakan 17 :
“Waktu  mengadakan  pesta  pernikahan  dan  acara  akikah,  saya  hanya  melapor  di kelurahan saja. Untuk izin penggunaan jalan dan izin keramaian juga saya tidak meminta izin  di  polsek,  dan  pada  saat  mengadakan  pesta  pernikahan  dan  akikah,  saya  hanya menutup  sebagian  jalan,  agar  pengendara  yang  lain  masih  bisa  lewat  namun  tidak memasang rambu lalu lintas sementara”.
Ibu Tanti juga mengatakan 18 :
“Selama ini saya membuat acara bicara pada pihak RW untuk bisa menutup jalan. Jadi saya rasa untuk izin seperti itu sudah cukup”.
Selain izin yang hanya disampaikan kepada pihak kelurahan masyarakat juga mengira bahwa  izin  keramaian  saja  sudah  cukup  ketika  akan  melakukan  pesta  pernikahan  di  jalan umum.
Seperti yang ibu Jumriah katakan 19 :
“Setahu saya dek mau apapun itu acaranya yang harus ada yaitu izin keramaian. Jadi selama mau bikin acara ya saya hanya mengurus surat izin keramaian saja”.
Tidak  hanya  itu,  masyarakat  juga  ada  yang  merasa  cukup  hanya  dengan  dengan melaporkan penutupan jalan umum kepada kerabat mereka baik yang di kelurahan maupun yang di kepolisian. Padahal yang sah itu apabila ada surat izin yang dikeluarkan oleh Polsek setempat.
Peneliti juga melakukan wawancara bersama ibu Helpi selaku staf pada bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Dinas Perhubungan Kab. Banggai. Beliau mengatakan bahwa 20 : “Jika masyarakat yang tahu aturan itu dia minta izin, tapi yang tidak tahu aturan itu tidak minta izin ketika mau bikin acara ya langsung tutup jalan saja. Untuk yang memiliki izin itu penutupan jalannya ada yang sehari saja dan ada dua hari”.
Berikut data di Dinas Perhubungan Kab. Banggai yang memiliki surat izin penggunaan jalan di Kel. Nambo Lempek Kec. Nambo Kab. Banggai:
TAHUN JUMLAH 2018 5 2019 7
17 H.Usrin Humulo (64 Tahun), Wawancara, Kel.Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, 07 Juni 2021
18 Tanti (25 Tahun), Wawancara , Kel.Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, 07 Juni 2021
19 Jumriah (30), Wawancara , Kel. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, 07 Juni 2021
20 Helpi (32) Tahun, Wawancara, Staff bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Dinas Perhubungan Kab. Banggai, 08 Juni 2021
2020 3 2021 5
Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa masih kurangnya masyarakat yang membuat surat izin penggunaan jalan. Padal setiap tahun itu ada belasan orang yang mengadakan kegiatan di jalan umum. Tidak hanya pesta pernikahan namun juga acara syukuran, khitanan dan akikah.
Staf bidang Lalu Lintas di Dinas Perhubungan juga mengatakan bahwa untuk tahun 2020  itu  kurang  masyarakat  yang  mengadakan  acara  pesta  pernikahan  karena  selama  masa pandemi  ada  aturan  agar  menyelenggarakan  pesta  pernikahan  di  dalam  rumah  dan  dibatasi tamu undangannya.
Mengenai  permasalahan  penutupan  jalan  untuk  kepentingan  pribadi,  peneliti  juga melakukan wawancara bersama Kanit Lantas Polsek Kintom. Beliau menyebutkan 21 : “Untuk izin penutupan jalan sejauh ini lebih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan izin sah daripada yang membuat acara pesta pernikahan dengan mendapatkan surat izin yang  dikeluarkan  oleh  polsek.  Kebanyakan  yang  terjadi  di  masyarakat  setelah  terjadi kemacetan barulah melapor di polsek. Jadi mau tidak mau kami tugaskan anggota dari lantas untuk mengatur jalan”.
Peneliti  juga  menemukan  alasan  mengapa  banyak  masyarakat  di  Kelurahan  Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Sulawesi Tengah yang menggunakan jalan umum sebagai tempat menyelenggarakan acara pernikahan. Hal ini disebabkan antara lain:

## 1. Kurangnya Lahan
Banyak terjadi di masyarakat yang tinggal di depan jalan yang menggunakan jalan  umum  untuk  berkegiatan  seperti  mengadakan  acara  pesta  pernikahan  yaitu karena terbatasnya lahan di depan rumah mereka.
2. Alasan ekonomi Selain kurangnya lahan, masyarakat memilih untuk menggunakan jalan umum untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yaitu karena alasan ekonomi sebab biaya sewa gedung yang mahal.
3. Faktor kebiasaan Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kelurahan nambo lempek menjadikan jalan  umum  sebagai  tempat  berkegiatan.  Perasaan  nyaman  karena  acara  yang diselenggarakan bisa bebas dihadiri oleh sanak keluarga khusunya untuk keluarga yang  lansia  yang  tak  sedikit  cenderung  malas  untuk  menghadiri  acara  apabila diselenggarakan di gedung yang letaknya di kota. Selain itu masyarakat juga bebas melakukan  kegiatan  walimah  di  rumah  mereka  walaupun  sampai  menggunakan jalan  umum  karena  acara  yang  diselenggarakan  tidak  terikat  jadwal  dan  tidak terbatasnya waktu pelaksanaan seperti jika diselenggarakan di gedung.

## E. Korelasi  antara  Pandangan  Ulama  dan  Hukum  Nasional  terkait  Penggunaan  Jalan Umum dalam menyelenggarakan pesta pernikahan
Melihat  dari  kedua  sisi  antara  pandangan  ulama  dan  hukum  nasional  sebenarnya memiliki pandangan yang sama dalam hal melihat masalah ini. Penggunaan jalan umum untuk acara pesta pernikahan menurut perspektif hukum Islam, ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang  membolehkan  dan  ada  yang  tidak  membolehkan.  Yang  membolehkan  yaitu  asalkan keselamatan tetap terjamin serta adanya izin dan memberikan sisa jalan agar masih bisa dilalui orang lain. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan yaitu dengan alasan menutup jalan untuk kepentingan pribadi termasuk perbuatan dzalim karena mengganggu kepentingan orang banyak.
Begitupun  sebaliknya  hukum  Nasional  penggunaan  jalan  umum  dalam menyelenggarakan pesta pernikahan termasuk penggunaan jalan diluar kegiatan Lalu Lintas dan
21 Kanit Lantas Polsek Kintom, Wawancara , Polsek Kintom, 08 Juni 2021
kepentingan pribadi lainnya. Penggunaan jalan selain kegiatan Lalu Lintas dapat diperbolehkan apabila mendapatkan izin dan menyediakan jalan alternatif. Hal ini sesuai Peraturan Kapolri Nomor  10  Tahun  2012  tentang  pengaturan  Lalu  Lintas  Dalam  Keadaan  Tertentu  Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

## Kesimpulan
Masih  banyak  penutupan  jalan  yang  terjadi  kel.  Nambo  lempek  yang  tidak mendapatkan izin yang sah. Baik penggunaan jalan umum untuk acara pesta pernikahan, acara syukuran, khitanan maupun akikah. Padahal berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 walimahan  termasuk  penggunaan  jalan  untuk  kepentingan  pribadi.  Kegiatan  yang menggunakan  ruas  jalan  baik  seluruh  ataupun  sebagian  termasuk  penggunaan  jalan  selain untuk kegiatan Lalu Lintas. Apabila penggunaan jalan mengakibatkan penutupan jalan, maka harus ada surat izin sah yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dengan syarat tersedianya jalan alternatif yang dinyatakan dengan memakai rambu lalu lintas sementara.

## Daftar Pustaka
Al-Asqalami  Hajar  Ibnu. Terjemahan  Lengkap  Bulughul  Maram. Cet  7.  Jakarta  Timur: Akbarmedia, 2012.
Ali, Made Marzuki. Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul’ursy) Di Kota Kendari. Tesis Kendari: Bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana IAIN Kendari, 2017. (17 Januari 2021).
Bakry,  Muammar. Fiqh  Prioritas;  Konstruksi  Metodologi  Hukum  Islam  Dan  Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam . 1st ed. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
Status Pernikahan Setelah Sumpah Li’an (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan  Kompilasi  Hukum  Islam), Shautuna Vol.1  No.3  (September  2020).  (Diakses  20 Januari 2021).
Fahmi, Khaerul Dan Iftikar Zahratul, Mengukir Peradaban. Bantul: CV. Masyhida, 2019.
Floweria. Perfect Dreamy Wedding. Jakarta: Gema Insani, 2015.
H.Usrin Humulo (64 Tahun), Wawancara, Kel.Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, 07 Juni 2021
Helpi  (32)  Tahun, Wawancara, Staff  bidang  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan  Di  Dinas Perhubungan Kab. Banggai, 08 Juni 2021
Hidayatullah, Agus, dkk. Alwasim . Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
Jumriah (30), Wawancara , Kel. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, 07 Juni 2021 Kanit Lantas Polsek Kintom, Wawancara , Polsek Kintom, 08 Juni 2021 Letezia Tobing, Aturan Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya
Sadjak  Muh.  Nadjib.  Al-Inayah-Kamus  Saku  Indonesia-Arab.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2019.
Sarwat, Ahmad Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
Wijaya,  Abdi.  Sejarah  Kedudukan  Hukum  Islam  Dalam  Konstitusi-Konstitusi  Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia), Al-Daulah Vol.7 No.2. Desember 2018. (Diakses 02 Februari 2021)
Sudarto. Fikih Munakahat .Yogyakarta: Deepublish, 2017.
Tanti (25 Tahun), Wawancara , Kel.Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, 07 Juni 2021 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
Syatar, Abdul. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  Desember (2019): 120–33. https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB (Kontribusinya  Terhadap  Pengembangan  Fikih  Di  Indonesia) .  Gowa:  Alauddin University Press, 2021.
Wijaya, Abdi. Cara Memahami Maqshid Al-Syari’ah, Al-Daulah Vol.4 No.2 Desember 2015.
(Diakses 02 Februari 2021)