ISSN 1693-3699                                                                   Juli 2016 Vol 14, No 2

## FRAMING RELOKASI DAN KOMUNIKASI RISIKO BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI
(Studi Kasus Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY)
Setyadi Y. 1 , Sarwoprasodjo S. 2 , Muljono P. 3
1 Indonesia Center for Sustainable Development, Jakarta
2 Fakultas Ekologi Manusia IPB, Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
3 Fakultas Ekologi Manusia IPB, Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga e-mail : yuniawans@gmail,com
Naskah diterima: 22 Januari 2016; Direvisi: 20 April 2016; Disetujui: 25 Mei 2016

## ABSTRACT
Risk communication is physical and mental conditions that underlie the management of information in facing risks of a disaster. This study is aimed to describe risk communication strategies conducted by a community in Mount Merapi, a disaster-prone area. The study will also analyze the framing that underlies the community’s resistance towards government relocation policy. This research is expected to contribute to the development of appropriate risk communication strategies in disasters management, for both government and local communities. This Research uses qualitative methods and strengthen by quantitative data with purposive sampling. This study states that there  are four  framing elements underlying  the peoples resistance. First, the  relocation  policy is considered to be disregardful of the peoples rights for proper settlement. Second, the justification of the matter is the  government unjustness. Third,  is  more  of  a moral reason underlying  the  peoples resistance towards  the policy which is an effort to retaining personal welfare and sustaining homeland. The
fourth framing element, are recommendations
for action, the people have decided
to stay inthe village and improve  preparedness  and economic  self-reliance. The  decision  to survive living in a disaster prone  area is increasingly raising  the  peoples  awareness of  the  importance  of risk  communicationin facing the threats of possible disasters.
Keywords : disaster, relocation, framing, risk communication

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara yang  sangat  rentan  terhadap  ancaman berbagai  jenis  bencana  alam.  Secara geografis, Indonesia berada di kawasan "Pacific Ring of  Fire" yang memiliki lebih dari 83 gunung api aktif sehingga  berpotensi  sering  terjadi gempa  bumi  maupun  meletusnya gunung  api.  Bencana  gunung  api meskipun memiliki tanda-tanda, namun kejadian dan dampaknya tidak dapat  dihindari.  Berbagai  upaya dilakukan
pemerintah untuk mengurangi tingkat risiko yang ditimbulkan, diantaranya yaitu pemetaan  potensi  kawasan,  membuat peta    kawasan  rawan  bencana, membikin  rencana  kontijensi  untuk setiap  ancaman  bencana,  membangun
hunian  tetap  (huntap)  untuk  relokasi warga, dan sebagainya.
Salah satu bencana di Indonesia yang  mempunyai  siklus  rutin  adalah erupsi Gunung Merapi yang terletak di perbatasan  antara  Propinsi  Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.  Erupsi  Gunung  Merapi pada bulan Oktober 2010 mengakibatkan kerusakan
infrastruktur  parah  di  beberapa  desa lereng  Merapi.  Untuk  mengurangi risiko ancaman
berikutnya, pemerintah
Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati
Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan  Rawan  Bencana  Gunung Api Merapi  yang dikeluarkan tanggal 5  Mei  2011  sebagai  regulasi  untuk mengimplementasikan  UU  No.  24 tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana.  Peraturan  Bupati  tersebut
berisi  petunjuk  tingkat  kerawanan bencana  yang  menetapkan  Dusun
Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah  Lor  sebagai  Kawasan Rawan  Bencana  III  (KRB  III).  KRB
III  merupakan  wilayah  yang  paling tinggi  risiko  bahayanya,  sehingga tidak  boleh  difungsikan  lagi  untuk hunian. Lahan penduduk akan beralih fungsi  menjadi  Taman  Nasional. Warga akan direlokasi ke hunian tetap (huntap)  yang  sudah  disediakan pemerintah.
Sampai  sekarang  warga  masih menolak  relokasi  dan  memilih  untuk tetap tinggal dan membangun  kembali rumah    mereka.  Penolakan  warga  ini akan  dianalisa  berdasarkan  konsep framing dalam  memaknai  kebijakan pemerintah. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang  yang  digunakan  oleh  pelaku komunikasi (masyarakat) ketika menyeleksi  isu  dan  menyampaikan kepada orang lain (khalayak). Beberapa penelitian tentang kebijakan  relokasi  dan  komunikasi pada  masyarakat  Kawasan  Rawan Bencana  telah  dilakukan  antara  lain oleh Martanto (2014) yang mengungkapkan faktor-faktor penyebab penolakan relokasi. Wardhani  (2011)  meneliti  tentang peran  komunikasi  bencana  dalam mempersiapkan masyarakat  di  daerah bencana agar terhindar atau mengurangi  kerugian  yang  dialami, sedangkan  Puspito  (2015)  meneliti tentang  model  komunikasi  risiko  di kawasan  rawan  bencana  Gunung
Merapi. Untuk mendukung dan melengkapi  penelitian  sebelumnya, penelitian ini akan menganalisa proses framing yang melatarbelakangi penolakan  relokasi  dan  penggunaan komunikasi risiko sebagai konsekuensi penolakan relokasi. Menurut  Entman,  seperti  dikutip
Eriyanto  (2007), framing adalah
proses  seleksi  dari  berbagai  aspek realitas (isu) sehingga bagian tertentu dari  peristiwa  itu  lebih  menonjol dibandingkan  aspek  lain.  Ia  juga menyertakan  penempatan  informasi- informasi  dalam  konteks  yang  khas sehingga  sisi  tertentu  mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi  yang lain. Menurut Snow, framing memberikan  makna  pada  peristiwa dan berfungsi untuk mengatur pengalaman  dan  panduan  tindakan, baik  kolektif  maupun  individual (McAdam, et.al, 2009).
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi dan
menganalisa proses framing yang melatarbelakangi aksi penolakan relokasi. 2. Memahami konstruksi penggunaan  komunikasi  risiko masyarakat di wilayah bencana. Penelitian  ini  diharapkan  dapat menemukan  ruang  bagi  pemerintah dan  masyarakat  untuk  mendiskusikan kembali  penetapan  KRB  III  dan kebijakan  relokasi  yang  ditawarkan. Selain  itu,  penelitian  ini  akan  dapat memberikan sumbangan pada pengembangan penggunaan
komunikasi  risiko  yang  tepat  dalam pengelolaan  bencana  dan  dalam komunikasi pembangunan secara umum.

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  tiga dusun yaitu Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor, Desa Glagaharjo, Kecamatan  Cangkringan,  Kabupaten Sleman, DIY yang merupakan wilayah KRB III. Pengumpulan data dilakukan dalam  kurun  waktu  bulan  Juni- Desember
2015. Penelitian
menggunakan metode kualitatif dengan  diperkuat  data  kuantitatif. Informan dan responden dipilih secara purposive sesuai  kebutuhan  data  dan
keterwakilan elemen masyarakat.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan kuesioner, observasi, wawancara mendalam,  diskusi  kelompok,  dan studi dokumen. Analisis data kualitatif yang dipakai yaitu tahap reduksi data, display  data  dan  kesimpulan  atau verifikasi,  sedangkan  data  kuantitatif dari  kuesioner  diolah  menggunakan Microsoft Excel.
Penelitian ini menggunakan perangkat framing model  Entman sebagai  ”pisau  analisis”.  Entman mengoperasionalkan  empat  dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing : define  problems (pendefinisian  masalah), diagnose causes (penyebab  masalah), make  a moral  judgement (alasan  keputusan), dan treatment recommendation (rekomendasi  penyelesaian).  Teks berita yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah  hasil  wawancara  beberapa tokoh masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sosialisasi  Kebijakan  Relokasi  di Kawasan Rawan Bencana (KRB)
Sesuai Pasal 1 angka 14 UU No.
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan  Bencana,  penataan ulang  didasarkan  pada  lokasi  yang telah  dikategorikan  rawan  bencana. Penetapan  peta  Kawasan  Rawan Bencana  (KRB)  akan  menjadi  bahan pertimbangan  untuk  dimasukkan  ke
dalam  desain  Rencana  Tata  Ruang Wilayah    (RTRW)  daerah  tersebut. Peta  KRB  setelah  erupsi  tahun  2010 mengakibatkan  sejumlah  desa  masuk ke  dalam  klasifikasi  kawasan  tidak layak huni dan harus direlokasi (KRB III). Relokasi pemukiman pasca erupsi Merapi  adalah  gagasan  untuk  menata ulang pemukiman menjadi bagian dari upaya penanggulangan bencana untuk meminimalisasi korban apabila terjadi lagi bencana yang serupa di kemudian hari (Krisanto, 2011).
Berbagai kebijakan terkait kebencanaan telah dikeluarkan pemerintah sebagai implementasi dari peraturan  perundangan  sebelumnya. Kebijakan tersebut bersifat top down , sehingga  beberapa  menuai  protes penolakan dari masyarakat. Salah satu kebijakan  yang menuai  protes adalah Peraturan  Bupati  Nomor  20  tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi. Pertimbangan penataan kawasan dalam  kebijakan  relokasi  tersebut dimaknai  berbeda  oleh  masyarakat. Hal  ini  ditunjukkan  oleh  49  persen responden  dalam  penelitian  ini  yang memandang  bahwa  penetapan  KRB III berarti masyarakat dilarang tinggal di tanah kelahirannya sendiri.
Sebaliknya, hanya 7 persen responden yang  mengetahui  KRB  III  sebagai bagian  dari  Peraturan  Pemerintah sebagai  upaya  pengurangan  risiko bencana.
Gambar 1. Persentase Pandangan Responden tentang KRB III
20% 8% 11% 7% 49% 5% Relokasi Mengungsi Bahaya Peraturan Pemerintah
Dilarang Tinggal Tidak tahu
Salah  satu  penyebab  perbedaan pandangan  antara  pemerintah  dan masyarakat  ini  adalah  kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai penetapan KRB. Masyarakat menyatakan tidak pernah ada sosialisasi langsung dari pihak Pemerintah Kabupaten Sleman (Bupati)  yang  menjelaskan  secara rinci  tentang  kebijakan  relokasi. Sosialisasi  hanya  disampaikan  oleh staf perwakilan Kabupaten dan
perangkat  Desa  Glagaharjo,  sehingga tidak  ada  ruang  dialog  yang  bisa menjawab  langsung  pertanyaan  dan keluhan masyarakat seputar kebijakan (Gambar  2.).  Hal  ini  yang  kemudian menciptakan “peluang” untuk
berkembangnya persepsi yang mempengaruhi proses framing
penolakan  warga  terhadap  kebijakan relokasi.
Gambar 2.  Sumber Informasi Penetapan KRB III
“Sampai  hari  ini  tidak  ada  sosialisasi langsung.  Warga  hanya  mengetahui melalui perangkat Desa yang disampaikan melalui  Pak  Dukuh.”  (Suroto,  Kades Glagaharjo)
Sosialisasi  penetapan  KRB  dan kebijakan relokasi adalah tahap produksi pesan-pesan
yang menentukan proses pengelolaan
informasi  tentang  pengurangan  risiko bencana.  Sosialisasi  ini  masuk  dalam manajemen  komunikasi  risiko  yang merupakan upaya komprehensif untuk mencegah  dan  mengurangi  resiko bencana. Manajemen komunikasi risiko  merupakan  proses  pengelolaan penyebaran  pesan  dan  penerimaan pesan dari tahap sebelum bencana, saat terjadi bencana dan setelah bencana.
Mengintegrasikan karakter masyarakat  kawasan  rawan  bencana dengan  regulasi  pemerintah  dalam penanganan  bencana,  bisa  tercapai dengan  baik  jika  kedua  belah  pihak mampu menciptakan komunikasi yang
baik sehingga menghasilkan pemahaman bersama. Namun persoalannya  dalam  kondisi  tanggap darurat  bencana,  seperti  pada  erupsi Merapi 2010, membuka sinyal komunikasi  untuk  menangani  korban dengan  cepat,  tidak  mudah  untuk dilaksanakan.
Pemerintah selalu berbatasan dengan peraturan, sedangkan masyarakat berpijak kepada  nilai  setempat,  dan  pesan- pesan  dari  sumber  yang  tidak  jelas nilai faktualnya (Susanto, 2011).

## Aksi Penolakan Relokasi
Dalam  konteks  pascabencana, relokasi merupakan salah satu program  pembangunan  yang  terdapat dalam  rangkaian  kegiatan  rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Desa Glagaharjo, kebijakan  relokasi  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Sleman  tanpa ada  koordinasi  dengan  warga.  Tidak ada  ganti  rugi  atas  lahan  pertanian yang  dimiliki  warga.  Pemerintah hanya  memberikan  hunian  tetap
63% 4% 19% 14% Pemerintah Desa Tokoh Masyarakat Tetangga
Media televisi/koran
(huntap)  tanpa  mempertimbangkan faktor  pendukung  untuk  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  sehari-hari, misalnya  seperti  jarak  huntap  dengan lahan  pertanian,  kegiatan  beternak, dan sebagainya.
Bagi masyarakat, bersedia direlokasi  dan  menerima  pemberian huntap  akan  membatasi  ruang  gerak mereka  baik  dari  segi  kegiatan ekonomi  maupun  sosial,  apalagi dengan aturan-aturan baru yang nantinya  diterapkan  bagi  penghuni huntap.  Dengan  alasan  tersebut  maka warga  di  tiga  dusun  memutuskan untuk  menolak  relokasi.  Penolakan relokasi juga didasari atas berkembangnya  isu  di  masyarakat bahwa kebijakan ini hanya merupakan alasan pemerintah untuk mendapatkan proyek  infrastruktur.  Ni’am  (2014) menyatakan bahwa relokasi merupakan  bagian  dari  proyek  yang dipegang  oleh  kelembagaan  yang bekerja  dalam  kegiatan  rekonstruksi pascabencana gempa bumi di D.I.Yogyakarta,  Jawa  Tengah,  dan
Jawa  Barat,  serta  letusan  Gunung Merapi  2006.  Kelembagaan  yang merupakan prokurator yang dimaksud adalah  proyek  Rekonstruksi  dan Rehabilitasi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK). Hasil penelitian
Ni’am  tersebut  diperkuat  dengan pendapat  Sektretaris  Desa  Glagaharjo sebagai berikut :
“Yang  saya  ketahui  latar  belakang penetapan  KRB  ini  karena  ada  proyek membangunkan  rumah  hunian  tetap, tendensinya  di  situ.”  (Agralno,  Sekdes Glagaharjo).
Menurut Kades Glagaharjo, Suroto,  di  tiga  dusun  yaitu  Srunen,
Kalitengah  Kidul  dan  Kalitengah  Lor yang  berjumlah  sekitar  1000  jiwa, semua kompak untuk menolak relokasi.  Aksi  penolakan  warga  ini
ditunjukkan  terutama  pada  awal  ide relokasi tersebut yaitu berupa audiensi ke pemerintah dan pemasangan spanduk atau poster bernada penolakan.
Audiensi dilakukan pada tingkat
Kabupaten  dan  Propinsi  sebagai proses dengar pendapat antara masyarakat  dan  pemerintah  untuk membahas  tentang  kebijakan  status KRB dan relokasi. Audiensi pada dua level pemerintahan ini tidak menghasilkan keputusan atas tuntutan warga untuk mencabut status KRB III dan  kebijakan  relokasi.  Pemerintah
Daerah menyampaikan bahwa pengaturan mengenai penganggulangan bencana sepenuhnya adalah wewenang
Pemerintah Pusat.
Selain  audiensi,  bentuk  aksi protes penolakan relokasi diungkapkan melalui  media  spanduk.  Di  sejumlah titik  di  Dusun  Srunen,  Kalitengah Kidul  dan  Kalitengah  Lor  terdapat spanduk  ungkapan  protes  yang  antara lain berbunyi: “Kami Butuh Renovasi, Bukan  Relokasi”,  “Sakdumuk  Bathuk Senyari  Bumi”,  dan  “KRB:  Kawasan Ra  di-Bantu”  (Ni’am,  2014).  Hal tersebut  dibenarkan  oleh  pernyataan Sugiyanto:
“Dulu  penuh  sini  spanduk  protes.  Panas- panasnya  ya  tahun  2011.  ‘Sakdumuk bathuk  senyari  bumi’,  itu  slogan  kita.” (Sugiyanto,  Ketua  Komunitas Siaga Merapi)
Tindakan  penolakan  kebijakan relokasi  tidak  hanya  terjadi  di  tiga dusun  Desa  Glagaharjo.  Berdasarkan penelitian sebelumnya, kegagalan relokasi  pernah  terjadi  pada  program rekonstruksi  perumahan  warga  Turgo pasca  letusan  Gunung  Merapi  tahun 1994, meskipun warga telah diberikan perumahan  yang  layak  dan  bantuan yang  cukup  besar  namun  warga
ISSN 1693-3699                                                                   Juli 2016 Vol 14, No 2
kembali  lagi  ke  kampung  mereka  di Turgo (Dove, 2008). Banyak faktor yang melatarbelakangi  penolakan  warga untuk  direlokasi,  diantaranya  adalah alasan ekonomi. Menurut warga, daya tampung dan daya dukung sumberdaya  di  tiga  dusun  Desa Glagaharjo  masih  mampu  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pengalaman  warga  dusun  lain  yang bersedia direlokasi dan saat ini tinggal di  huntap,  juga  menjadi  salah  satu faktor  yang  semakin  menguatkan keyakinan warga untuk tetap bertahan dan menolak relokasi.
“ Kalau mendengar keluhan yang sekarang di  Huntap,  ngeri.  Air  beli,  listrik  beli, mencari  nafkah  susah,  mau  menanam dimana,  buang  sampah  juga  harus  bayar, memelihara  ayam  juga  diomongin  sama tetangga.  Apalagi  rumahnya  berhimpitan gitu,  tiap  ada  pedagang  lewat,  anaknya selalu  minta  jajan.”  (Karti,  warga Kalitengah Kidul).
Jarak  relokasi  juga  menjadi alasan  penolakan  warga.  Lokasi
pembangunan  huntap  hanya  berjarak sekitar  2  km  dengan  tempat  tinggal yang  sekarang,  yang  berarti  bahwa lokasi baru tersebut hanya menjauhkan dengan lahan sebagai sumber penghidupan namun masih tidak aman dari ancaman bahaya Gunung Merapi, dan tetap harus mengungsi ketika ada peningkatan status bahaya.

## Frame  Masyarakat  :  Pengabaian Hak
Menurut  pandangan  Entman, konsep framing digunakan  untuk menggambarkan  proses  seleksi  dan penonjolan aspek tertentu dari realitas atau  isu  oleh  media  massa  (Eriyanto 2007).  Tidak  semua  bagian  peristiwa dapat  diberitakan  kepada  khalayak, selalu  ada  bagian  yang  dipilih (included) dan  ada  yang  dibuang (excluded) .  Dasar  penentuan  masalah ( master  frame )  yang  didasari  atas proses  seleksi  dan  penonjolan  aspek tertentu  dari  hasil  wawancara  dengan informan, ditampilkan dalam Tabel  1 berikut :
Tabel 1. Elemen Framing Masyarakat Merespon Kebijakan KRB III
Tema Isi Wawancara Sumber Informasi “Kebijakan Sepihak” Penetapan status KRB dan kebijakan relokasi tidak pernah  melibatkan  warga.  Pemerintah  tidak melakukan  dialog  dan  sosialisasi  secara  langsung dengan masyarakat terdampak” Sukatmin  (Kadus  Srunen); Riyanto (BPD); Agralno (Sekdes); Suroto (Kades) “KRB itu Membunuh” KRB itu ‘membunuh’ masyarakat secara perlahan. Merelokasi  warga  justru  menciptakan  bencana yang kedua. Fasilitas di tempat relokasi baru tidak mendukung  pemenuhan  kehidupan  sehari-hari masyarakat. Agralno  (Sekdes);  Riyanto (BPD); Karti (Warga Kalitengah Kidul) “Masyarakat Taat Pajak” Masyarakat  telah  memenuhi  kewajiban  sebagai warga Negara dengan membayar pajak, namun hak mendapatkan  pembangunan  tidak  diberikan  oleh Pemerintah. Jamin (Kadus Kalitengah Kidul); Suroto (Kades); Sugiyanto (Ketua KSM); “Ganti Rugi Tidak Sebanding” Ganti  rugi  yang  diberikan  tidak  seimbang.  Lahan yang  diberikan  pemerintah  untuk  hunian  tetap (huntap)  hanya  100  meter  persegi,  sedangkan luasan lahan masyarakat rata-rata 2000-3000 meter persegi  dan  rata-rata  luas  lahan  pekarangan  500 meter persegi. Jamin (Kadus Kalitengah Kidul); Karti (Warga Kalitengah Kidul) Entman mengoperasionalkan empat  dimensi  struktural  teks  berita sebagai  perangkat framing, yaitu: define
problems (pendefinisian
masalah), diagnose  causes (sumber masalah), make  a  moral  judgement (keputusan  moral),  dan treatment recommendation (rekomendasi tindakan penyelesaian). Mengacu pada pada  perangkat framing tersebut,  teks
berita dalam penelitian ini merupakan hasil  wawancara  responden  yang dibingkai  dalam  matrik  seperti  pada
Tabel 2 berikut :
Tabel 2. Dasar Penentuan Masalah ELEMEN FRAMING MASYARAKAT Define Problem Masalah pengabaian hak. Diagnose Causes Pemerintah tidak adil dalam penerapan kebijakan. Moral Judgement Masyarakat dipaksa meninggalkan tanah kelahiran Treatment Recommendation Menjadi masyarakat mandiri Define  problems. Masyarakat menekankan  permasalahan  dalam kebijakan  relokasi  ini  adalah  karena pengabaian  hak  oleh  pemerintah. Segala hal yang berhubungan dengan penetapan status KRB III dan relokasi tidak dilihat dari segi tingkat ancaman maupun  perencanaan  tata  ruang  tata wilayah.  Beberapa  alasan  kenapa bingkai  pengabaian  hak  menjadi dominan  adalah  karena  penetapan kebijakan  dilakukan  sepihak  tanpa koordinasi  dengan  tokoh  masyarakat (pengabaian hak berpendapat).
Ekonomi masyarakat bersumber pada lahan  di  wilayah  KRB  III,  sehingga merelokasi  masyarakat  berarti  telah menutup sumber ekonomi (pengabaian  hak  hidup  dan  bekerja). Hak  sebagai  warga  negara  juga diabaikan,  masyarakat  secara  rutin masih membayar pajak kepada pemerintah, namun tidak ada bantuan pembangunan yang
dilakukan pemerintah  di  lokasi  KRB  III.
Pendefinisian masalah ini merupakan master  frame yang  mempengaruhi elemen framing berikutnya. Diagnose  causes .  Semua  hasil wawancara menyatakan bahwa
penyebab  masalah  dalam  kebijakan relokasi  ini  adalah  ketidakadilan pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan.
Undang-undang menyatakan  bahwa  semua  Dusun  di wilayah  KRB  III  tidak  boleh  untuk
hunian  dan  harus  direlokasi.  Namun dalam prakteknya tidak semua wilayah  KRB  III  di  Kabupaten Sleman  dan  Kabupaten  Klaten  harus direlokasi. Alasan ketidakadilan inilah  yang  digunakan  masyarakat  di tiga  dusun  Desa  Glagaharjo  untuk melegitimasi keputusan mereka untuk bertahan menolak relokasi.
“KRB  itu  memang  kawasan  rawan bencana.Tapi  harus  dipikir  lebih  luas, kalau Kaliurang boleh dibangun, mengapa  di  sini  kok  harus  semua digeser.” (Riyanto, BPD)
Moral  judgement. Framing ini merupakan  penilaian  atas  penyebab masalah, dipakai untuk membenarkan atau  memberi  argumentasi  pada pendefinisian  masalah  yang  sudah dibuat.  Salah  satu  alasan  yang memperkuat warga untuk tetap bertahan  adalah moral  judgement yang menyatakan bahwa tanah kelahiran  harus  dipertahankan  dan diwariskan  untuk  anak  cucu  nanti. Dalam  masyarakat  Jawa,  sikap  ini diistilahkan dengan ‘Sakdumuk Bathuk  Senyari  Bumi’  (meski  hanya sejengkal,
tanah
merupakan kehormatan yang harus diperjuangkan hingga titik darah penghabisan).
Treatment recommendation .
Penyelesaian masalah yang
direkomendasikan  masyarakat  pada
penelitian  ini  adalah  tetap  bertahan tinggal dan meningkatkan kemandirian ekonomi sebagai konsekuensi  tidak  adanya  bantuan pembangunan dari Pemerintah Daerah  Sleman.  Penyelesaian  ini diambil  dengan  mempertimbangkan bagaimana peristiwa dilihat dan siapa yang  dipandang  sebagai  penyebab masalah (Eriyanto 2007). Pada keputusan  ini,  warga  menganggap pemerintah sebagai penyebab masalah.  Keputusan  untuk  tetap tinggal  dan  mandiri  ekonomi,  secara simbolik
menunjukkan kepada pemerintah bahwa tanpa peran pemerintah,  warga  masih  berdaya untuk memenuhi kebutuhan
livelihood mereka.
Di  antara  faktor  kuat  bagi masyarakat lereng Merapi untuk tetap tinggal adalah ketergantungan mereka pada  ternak  dan  lahan.  Ternak  dan lahan  pertanian  merupakan  sumber hidup utama warga desa tiga dusun di Desa  Glagaharjo.  Sekdes  Glagaharjo seperti  dikutip  Ma’arif  e t  al. (2012) menyatakan  “Kami  sudah  hidup dengan  merapi  sejak  lahir,  kami terikat dengan tanah kami di sini, dan kami  sadar  akan  bencana  yang mengancam kami. Namun, kami juga tahu  bagaimana  menyikapi  bencana. Karena sulit bagi kami kalau diminta meninggalkan  tanah  kelahiran  kami ini, apapun risikonya kami akan tetap kembali  dan  hidup  di  sekitar  merapi ini”.
Penggunaan  Komunikasi  Risiko Masyarakat Kawasan Rawan Bencana Komunikasi risiko dalam penelitian  ini  didefinisikan  sebagai pertukaran  informasi  tentang  risiko yang disebabkan oleh adanya ancaman  bencana  Gunung  Merapi. Glik (dalam Zahari, 2013) menyatakan bahwa proses komunikasi
risiko harus  mengandung  unsur
kepercayaan,  kredibilitas,  kejujuran, transparansi,  dan  akuntabilitas  untuk sumber-sumber informasi. Kurangnya kepercayaan  dan  kredibilitas  dapat mengagalkan upaya komunikasi risiko.
Pemerintah  Kabupaten  Sleman sebagai  penentu  kebijakan  relokasi memiliki  tanggung  jawab  dalam pelaksanaan komunikasi risiko. Sebelum menentukan kebijakan, pemerintah  sebaiknya  menentukan apa yang diketahui masyarakat tentang risiko dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai berbagai
pilihan yang dipertimbangkan  untuk  mengelola risiko  tersebut.  Komunikasi  risiko dapat dilakukan secara efektif dengan mengenali  persoalan  dan  isu  yang berkembang  di  masyarakat  KRB, terbuka dalam hal isi kebijakan, serta menyampaikan kebijakan dengan pendekatan dan waktu yang tepat.
Frame masyarakat  menyatakan bahwa  penyebab  masalah  dalam kebijakan relokasi ini adalah ketidakadilan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan.
Dampaknya adalah masyarakat mengembangkan  komunikasi  risiko sendiri sebagai wujud ketidakpercayaan terhadap
kredibilitas pemerintah dalam memberikan solusi  atas sebuah risiko Pemerintah  dianggap  tidak  mampu untuk mempengaruhi persepsi masyarakat  terhadap  suatu  risiko. Pemerintah berpandangan bahwa risiko  bahaya  harus  dihindari  dan diantisipasi dengan mengatur kebijakan  relokasi.  Bagi  masyarakat, risiko dipandang sebagai konsekuensi yang  harus  dihadapi  ketika  tinggal  di wilayah
Gunung Merapi. Ketergantungan terhadap sumberdaya alam  sebagai  sumber  kehidupan, membuat  masyarakat  bertahan  dan siap menghadapi risiko.
“Bencana  itu  tetep  ada,  tapi  kalau  kita mau  bersahabat  dengan  Merapi  dengan terus memantau, maka akan bisa meminimalisir  korban.  Kita  siap  kok bergeser  jika  memang  kondisinya  sudah harus bergeser.” (Riyanto, BPD Kalitengah Kidul) Temuan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan komunikasi risiko dibagi menjadi tiga fase yaitu tindakan pencegahan sebelum erupsi, saat terjadi erupsi dan setelah terjadi erupsi.
Sebelum Erupsi Warning  System. Masyarakat membangun  sirine  tanda  bahaya sebagai  kode  peringatan  paling  dini yang terhubung dengan sinyal deteksi aktivitas Gunung Merapi milik BPPTK. Masyarakat juga memanfaatkan  pengumuman  ( public announcement ) dari masjid. Pengumuman tersebut akan menginstruksikan  kepada  masyarakat untuk  bertindak  ketika  kapanpun terjadi bencana.
Persiapan. Tindakan komunikasi risiko  yang  dilakukan  diantaranya adalah  sosialisasi  agar  masyarakat menyiapkan dokumen penting
sehingga siap bila suatu saat tiba-tiba harus  evakuasi,  kendaraan  bermotor harus  selalu  memiliki  bahan  bakar, pendataan aset secara rutin (kendaraan, ternak), pendataan jumlah penduduk  terutama  kaum  rentan (lansia,  anak-anak,  orang  sakit)  yang karena kondisinya tidak bisa evakuasi secara mandiri.
Berkoordinasi  dengan  Pihak Berwenang  (BPPTK  atau  BPBD). Bekerjasama  dengan  pusat  informasi kegunungapian  dan  masyarakat  yang tinggal  di  sekitar  Merapi  untuk memberikan informasi kondisi terbaru aktivitas Gunung Merapi.

## Ketika Erupsi
Penggunaan Handy Talkie (HT). Saat ini mayoritas masyarakat di KRB III  Desa  Glagaharjo  memiliki  HT untuk  melancarkan  komunikasi  dan mempercepat distribusi informasi kebencanaan. Namun demikian, keputusan di lapangan terkait kebencanaan  tetap  ditentukan  oleh Kepala  Desa  atau  Kepala  Dusun setempat.
“Saat  ini  untuk  mitigasi,  masyarakat memiliki  versi  sendiri.  Kita  sudah  bisa mengetahui  level  status Merapi  dan  tahu apa  yang  harus  dilakukan  pada  masing- masing  peningkatan  status.  Pas  awas, turun semua.” (Suroto, Kades Glagaharjo)

## Setelah Erupsi
Kerusakan  dan  Kompensasi. Meskipun  segala  upaya  pencegahan telah  dilakukan,  kerusakan  yang diakibatkan erupsi tetap tidak terhindarkan. Untuk hal tersebut, pada awalnya pemerintah memberikan bantuan  kompensasi  untuk  beberapa kerugian.  Kompensasi  ini  ada  yang berbentuk finansial seperti penggantian ternak yang mati dan ada yang  berbentuk  kebijakan  (misal terkait  dengan  dokumen  atau  arsip yang rusak). Pada masyarakat di KRB III,  kerusakan  bangunan  rumah  tidak mendapat kompensasi dari pemerintah.
Pemerintah hanya memberikan  bantuan  berupa  hunian tetap (huntap) jika masyarakat bersedia untuk direlokasi.
Adaptasi  Struktural.  Setelah erupsi, masyarakat mulai membangun kembali rumah mereka dengan bergotong  royong  dan  biaya  sendiri. Dana  kompensasi  dari  ternak  yang mati  digunakan  untuk  membangun rumah  dan  biaya  hidup  sementara. Lahan  pertanian  yang  rusak  terkena terjangan awan panas mulai diolah dan ditanami kembali.
Tetap Tinggal dan Siap Menghadapi  Risiko.  Hasil  penelitian menunjukkan  masyarakat  KRB  III Desa Glagaharjo memilih untuk tetap tinggal  dan  siap  menghadapi  segala risiko yang ada. Ketersediaan sumberdaya  alam  sebagai  sumber penghidupan,  membuat  masyarakat percaya  diri  untuk  tidak  menerima bantuan pembangunan dari pemerintah. Sikap ini secara simbolik menyampaikan pesan kepada pemerintah bahwa masyarakat mampu untuk mandiri.

## SIMPULAN
1. Hasil  analisis framing masyarakat terhadap kebijakan relokasi :
a) Definisi masalah
: pengabaian hak masyarakat. b) Penyebab masalah :
pemerintah yang tidak adil.
c) Alasan  moral  :  alasan  tanah kelahiran.
d) Tindakan penyelesaian : masyarakat  tetap  bertahan dan meningkatkan kemandirian ekonomi 2. Masyarakat kawasan rawan
bencana mengkonstruksi dan mengembangkan komunikasi risiko sebagai  akibat  ketidakpercayaan terhadap  kinerja  dan  kredibilitas pemerintah dalam penanganan pengurangan risiko bencana.

## SARAN
1. Pemerintah perlu meninjau kembali penentuan  peta  Kawasan  Rawan Bencana dengan melakukan kajian ulang di tiga dusun Desa Glagaharjo.
2. Pemerintah  sebagai  instansi  yang bertanggungjawab perlu menyiapkan  strategi  komunikasi risiko dalam menerapkan kebijakan pengurangan risiko bencana.
3. Perlu  ada  penelitian  selanjutnya yang  khusus  mendalami framing pemerintah tentang kebijakan relokasi di Kawasan Rawan Bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Dove  MR.  2008. Perception  of Volcanic  Eruption  as  Agent  of Change  on  Merapi  Volcano, Central Java. Journal of
Volcanology  and  Geothermal
Research, hal. 336. Eriyanto.  2007. Analisis  Framing .
LKIS Yogyakarta : Yogyakarta. Jha  AK,  Barenstein  JD,  Phelps  PM,
Pittet  D,  Sena  S. 2 010. Safer
Homes, Stronger: Communities:
A  Handbook  for  Reconstructing after Natural Disasters.
Washington,  D.C.:  The  World Bank.
Krisanto  YA.  2011. Relokasi  Korban Bencana: Legalistik vs Kultural- Historis (Kajian Penolakan Warga Lereng Merapi terhadap Kebijakan Relokasi).
Maarif  S,  Pramono  R,  Kinseng  RA, Sunarti  E.  2012. Kontestasi
Pengetahuan  dan  Pemaknaan tentang Ancaman Bencana
Alam. Jurnal  Penanggulangan
Bencana  Volume  3  Nomor  1, Tahun 2012, hal 1-13.
Martanto  F,  Sagala  SAH.  2014.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persoalan Relokasi  Pasca  Bencana  Lahar Dingin  di  Kali  Putih  (Studi
Kasus  Dusun  Gempol,  Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten  Magelang) .  Sekolah Arsitektur,  Perencanaan  dan Pengembangan Kebijakan ITB.
Ni’am  L.  2014. Kepengaturan  dan
Penolakan Relokasi: Kasus Warga Watugajah Pascabencana  Gunung  Merapi Tahun  2011-2013 .  Jurnal  Ilmu
ISSN 1693-3699                                                                   Juli 2016 Vol 14, No 2
Sosial  dan  Ilmu  Politik.  18  (1):
2-18 Peraturan  Bupati  Sleman  Nomor  20
Tahun  2011  tentang  Kawasan Rawan  Bencana  Gunung  Api Merapi.
Puspito  E.  2014. Model  Komunikasi
Risiko  Kesiapan  Masyarakat Menghadapi  Bencana  Gunung
Api . Sekolah Pascsaarjana. Institut Pertanian Bogor.
Susanto EH. 2011. Eksistensi Komunikasi dalam  Menghadapi Bencana. Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Tarumanagara  Jakarta. Undang-Undang  Republik  Indonesia No.    24    Tahun    2007    tentang
Penanggulangan Bencana.
Wardhani AC. 2011. Urgensi Komunikasi  Bencana  Dalam Mempersiapkan Warga Di Daerah Rawan Bencana . Jurusan    Ilmu    Komunikasi FISIP  Universitas  Lampung.
Yusdani. 2011. Studi Konvergensi dan Divergensi  Pengetahuan  dan Tata Nilai Warga Desa Girikerto Kecamatan Turi Sleman terhadap Gunung Merapi Pasca Letusan 2010.
Zahari RK, Ariffin RNR. 2013. Risk communications: flood-prone communities  of  Kuala  Lumpur . Procedia Environmental Sciences 17 (2013 ): 880-888