## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3958/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Eksistensi Penerapan Mekanisme Konsultasi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Delegasi Undang-Undang
Muhammad Nur Ramadhan 1 , Fitriani Ahlan Sjarif 2
1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Universitas Indonesia
2 Dosen Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstrak Article history: Received 14 Oktober 2022 Publish 21 November 2022 Dalam  perkembangan  praktik  perundang-undangan  di  Indonesia,  dewasa  ini  sering dikenal adanya mekanisme konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan peraturan delegasi undang-undang. Mekanisme konsultasi menimbulkan banyak  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  otoritas  pembentuk  peraturan  delegasi undang-undang,  mengingat  kewenangan  pembentukan  peraturan  delegasi  undang- undang  merupakan  kewenangan  absolut  dari  instansi  pembentuk  peraturan  tersebut. Acapkali  dairtikan  hasil  dari  mekanisme  konsultasi  ke  DPR  sebagai  keputusan  yang wajib  untuk  dilaksanakan  oleh  oleh  pembentuk  peraturan  delegasi  dan  dapat mempengaruhi materi  muatan peraturan delegasi  undang-undang. Dalam perjalanannya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang telah menilai makna hasil dari mekanisme konsultasi peraturan delegasi ke DPR sebagai hal  yang  tidak  mengikat.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  akan  menguraikan  eksistensi penerapan  mekanisme  konsultasi  dengan  DPR pada  pembentukan  peraturan delegasi undang-undang.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

## Keywords:
Konsultasi,  Peraturan  Delegasi, Undang-Undang
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Muhammad Nur Ramadhan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Universitas Indonesia Email korespondensi: muhammad.nur08@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Undang-undang  merupakan  instrumen  penting  bagi  suatu  negara  hukum.  Jika  konstitusi (UUD  NRI  1945)  memuat  norma-norma  fundamental  kehidupan  ketatanegaraan  bangsa Indonesia,  maka  sesungguhnya  pemerintah  dan  masyarakat  membutuhkan  pedoman  yang menjelaskan  lebih  rinci  ketentuan-ketentuan  yang  digariskan  dalam  konstitusi,  serta  panduan yang memuat perintah apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Undang-undang juga memuat sanksi sebagai pemaksa agar terwujud suatu keteraturan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
Undang-Undang  di  Indonesia  dikenal  sebagai  peraturan  perundang-undangan  yang memberikan landasan atau pedoman umum bagaimana masyarakat berinteraksi dalam kehidupan bernegara dalam koridor kerangka hukum yang telah diberikan Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan perannya, Undang-Undang dikenal dengan pengaturan yang memuat hal-hal yang hanya bersifat prinsip dan umum saja. Hal ini memberikan konsekuensi perlu adanya peraturan perundang-undangan teknis lainnya.(Sjarif 2017)
Kebutuhan  akan  pengatuan  yang  bersifat  teknis  tersebut  di  ejawantahkan  dalam  berbagai bentuk peraturan. Sejarah mencatat, dewasa ini pemberian delegasi pembentukan peraturan bukan hanya  diberikan  kepada  Peraturan  Pemerintah  (PP)  saja.  Akan  tetapi  kini  undang-undang  juga telah memberikan delegasi ke berbagai jenis peraturan, sebagaimana jenis-jenis peraturan yang dikenal  dalam  ketentuan  Pasal  7  dan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011).
Artikel  ini  tidak  akan  membahas  secara khusus  mengenai  ragam jenis  peraturan dan  gaya pemberian  delegasi  dari  undang-undang  yang  ada,  namun  secara  khusus  akan  membahas mengenai  proses  pembentukan  peraturan  delegasi  yang  menerapkan  mekanisme  konsultasi dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Adapun  mekanisme  konstultasi  DPR  terhadap peraturan delegasi undang-undang yang diuraikan dalam artikel ini adalah mekanisme konsultasi yang tercantum dalam undang-undang periode 2014-2021.
Dalam  perjalanannya,  mekanisme  konsultasi  tidak  diberlakukan  kepada  semua  proses pembentukan  peraturan  delegasi,  tentu  hal  tersebut  menjadi  pertanyaan  mendasar  mengapa konsep  konsultasi  DPR  diterapkan,  terlebih  mekanisme  konsultasi  DPR  terhadap  peraturan delegasi tidak dikenal dalam UU 12/2011.
Sehingga  dalam  artikel  ini  akan  diuraikan  mengenai  eksistensi  penerapan  mekanisme konsultasi DPR terhadap peraturan delegasi undang-undang dan juga akan diuraikan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap salah satu ketentuan yang di uji ke MK mengenai kewajiban  melakukan  konsultasi  ke  DPR  terhadap  pembentukan  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU).  Pada  akhir  artikel  ini  menawarkan  analisis  atas  pembatasan  praktik  konsultasi DPR terhadap peraturan delegasi undang-undang dan bagaimana prospek mekanisme konsultasi DPR ini dapat diterapkan.
Tulisan ini kemudian akan menjawab beberapa pertanyaan inti, yakni bagaimanakah analisis mengenai ragam jenis peraturan delegasi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia? dan bagaimanakah  perkembangan  penerapan  mekanisme  konsultasi  dengan  DPR  terhadap  proses pembentukan peraturan delegasi undang-undang di Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif  (yuridis  normative),  hal  tersebut  dikarenakan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.  Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  (descriptive  research),  yaitu  seuatu  penelitian  untuk  melukiskan  tentang  sesuatu  hal dalam ruang dan waktu tertentu.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis yang digunakan adalah  penelitian hukum normatif  ( yuridis  normative ),  hal  tersebut  dikarenakan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  (Soekanto  2006)  Dari  segi  sifatnya,  penelitian  ini merupakan penelitian deskriptif ( descriptive research ), yaitu seuatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. (Waluyo 2002)
Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Soekanto 2006) Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, Undang-undang  mengenai  pemilihan  umum,  putusan  MK.  Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  adalah  karya  ilmiah,  buku,  dan  informasi  cetak  maupun  elektronik  yang  relevan dengan penelitian ini.
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan.  (Waluyo  2002) Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan menginventarisasi undang-undang, putusan MK,  dan  hasil  penelitian  terkait.  Bahan-bahan  hukum  yang  tersedia  dikelompokan  menurut kesesuaiannya dengan kelompok rumusan masalah penelitian. Lebih lanjut, bahan-bahan hukum ditelaah dan disaring untuk selanjutnya dilakukan analisis.
Terhadap data yang ada dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan sejarah ( historical approach ). (Marzuki 2006)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ragam Jenis Peraturan Delegasi Undang-Undang Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia
Peraturan merupakan ketentuan umum yang diperuntukkan kepada hal-hal yang masih abstrak. (Wirjosoegito 2004) Sebagaimana undang-undang juga yang merupakan instrument
penting bagi suatu negara hukum Jika konstitusi yaitu UUD NRI 1945 memuat tentang norma- norma  fundamental  kehidupan  yang  memuat  perintah  apa  yang  harus  dan  tidak  boleh dilakukan,  undang-undang  juga  memuat  sanksi  sebagai  pemaksa  agar  terwujud  suatu keteraturan  dalam  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban.  Dalam  pandangan  Prof.  Siti  Sundari Rangkuti, undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh  kebijakan  yang  akan  dibuat  oleh  pemerintah. Legal  policy yang  dituangkan  dalam undang-undang  menjadi  sebuah  sarana  rekayasa  sosial  yang  memuat  kebijaksanaan  yang hendak dicapai oleh pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru. (Rangkurti 2005)
Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, menurut Alex Carrol yang dikutip oleh Aan Efendi, peraturan perundang-undangan itu meliputi peraturan hukum yang dibuat oleh parlemen, baik dalam bentuk undang-undang ( statute/primary legislation ) atau berupa aturan hukum yang dibuat oleh otoritas lain yang mendapat pelimpahan kekuasaan (delegasi) dari parlemen untuk membuat aturan perundang-undangan yang dikenal sebagai subordinate/secondary  legislation .  (Efendi  2017)  Salah  satu  usur  penting  dari  sebuah peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan tersebut bersifat umum dan mengikat secara umum.
Menurut pandangan Bagir Manan mengenai makna delegasi, bahwa wujud dari delegasi itu  sendiri  bisa  bermacam-macam,  salah  satunya  adalah  delegasi  dibidang  peraturan perundang-undangan.  Delegasi  dalam  ihwal  peraturan  perundang-undangan  merupakan bagian dari delegasi wewenang yang dibolehkan. (Manan 1997) Menurut Indroharto, delegasi dapat  dimaknai  sebagai  pelimpahan  sebuah  kewenangan  yang  sudah  ada  pada  badan  atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan/lembaga atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya. (Indroharto 1993) Peraturan delegasi ( delegated legislation ) adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang memungkinkan ketentuan dalam undang-undang ( act of parliament ) untuk diberlakukan atau diubah tanpa parlemen harus menghasilkan undang-undang baru. Undang-undang memberi kekuasaan untuk membuat aturan-aturan yang lebih rinci dan detail dengan sarana delegated legislation karena  undang-undang  seringkali  memuat  kerangka  kerja  yang  sangat  luas. Adapun  peraturan  delegasi  ( delegated  legislation )  memiliki  unsur-unsur  antara  lain  adalah sebagai berikut: (Efendi 2017)
a. Peraturan delegasi adalah peraturan yang mengikat secara umum;
b. Dibuat oleh orang atau badan diluar parlemen;
c. Orang  atau  badan  di  luar  parlemen  itu  diberikan  kewenangan  yang  tegas  oleh  undang- undang untuk membuat peraturan delegasi; dan
d. Isi peraturan delegasi adalah melengkapi atau mengembangkan isi undang-undang. Dari  penjabaran  unsur-unsur  yang  telah  disajikan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  peraturan  Indonesia  dapat  berupa primary legislation dan/atau dapat berupa delegated legislation . Primary legislation berarti peraturan yang  berbentuk  undang-undang  yang  menjadi  kewenangan  lembaga  parlemen,  atau  dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  bersama  Presiden  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  1  angka  3 Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan yang  menyatakan  bahwa  “Undang-Undang  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  persetujuan  bersama  Presiden.”  Adapun delegated  legislation atau  peraturan  delegasi  adalah  peraturan  pelaksana  dari  peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang.
Selain jenis peraturan delegasi, terdapat juga peraturan yang diluar peraturan perundang- undangan  yang  dibuat  oleh  lembaga  legislatif.  Peraturan  ini  adalah  jenis  peraturan  yang bersifat otonom. (Sjarif 2017) Jenis peraturan ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kepala  negara  yaitu  Presiden.  Kewenangan  membentuk  peraturan  otonom  merupakan kewenangan  sisa  dari  kewenangan  pembentukan  Undang-Undang  dan  peraturan  delegasi
yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  (Sjarif  2017)  Pendapat  lain  juga mengatakan  bahwa  dalam  penafsiran  enunsiatif  yaitu  penafsiran  yang  tidak  menutup kemungkinan  untuk  mengatur  bentuk-bentuk  lain  yang  sesuai  dengan  kebutuhan, menganggap bahwa jika Undang-Undang Dasar (UUD) tidak memasukan rincian limitative tetapi enunsiatif, maka pembuat undang-undang boleh mengatur tugas-tugas lain. Dalam hal perincian tugas pembuat undang-undang dalam UUD itu bersifat enunsiatif, maka suatu obyek baru  dapat  diatur  oleh  pembuat  undang-undang,  pemerintah  maupun  seorang  Menteri. (Anggono 2014)
UUD NRI 1945 juga memberikan kewenangan kepada lembaga eksekutif dalam rangka pembentukan  sebuah  peraturan  pelaksanan  dari  undang-undang.  Kewenangan  ini  dengan tegas  diatur  dalam  konstitusi  sebagai  sebuah  kewenangan  untuk  mempermudah  dan memperlancar setiap urusan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan tidak mungkin sebuah undang-undang  dapat  mengatur  sedemikan  rinci  dan  detail  terkait  beberapa  hal  yang diperlukan. Jadi dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga lain diluar lembaga legislatif dapat membentuk peraturan yang otonom tanpa memerlukan perintah atau delegasi dari lembaga atau  undang-undang  oleh  lembaga  legislatif.  Sedangkan  peraturan  dalam  bentuk delegated legislation adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan diluar lembaga  parlemen  dan  diberikan  kewenangan  yang  tegas  oleh  undang-undang  untuk membuatnya. Sederhananya, dapat disimpulkan bahwa peraturan delegasi adalah peraturan pelaksana  yang  dapat  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  lembaga  pemerintah  (lembaga  diluar lembaga parlemen) sebagai pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi yakni undang-undang. (Fathorrahman 2018) Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang- undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan menyebutkan bahwa:
1) “Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.”
Pada dasarnya, apabila dilihat dari kacamata peraturan yang lain, sebagaimana diatur di  dalam  Pasal  1  angka  22  Undang-undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan,  menyebutkan  bahwa  “Atribusi  adalah  pemberian  kewenangan  kepada badan/pejabat  pemerintahan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.”  Selanjutnya  di  dalam  Undang-undang  yang  sama,  definisi  mengenai delegasi  di  atur  di  dalam  Pasal  1  angka  23  yang  dimana  berbunyi  “Delegasi  adalah pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan  tanggung  gugat  beralih  sepenuhnya  kepada  penerima  delegasi.”  Selanjutnya wewenang pendelegasian ini juga dibicarakan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa wewenag atribusi disebut “wewenang yang ada padanya” sedangkan wewenang delegasi “wewenang yang dilimpahkan kepadanya”.
Dalam  melakukan  sebuah  delegasi,  apabila  melihat  dari  ketentuan  diatas,  tentu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi delegasi  yang  tidak  bertanggungjawab  yang  dimana  rentan  akan  penyalahgunaan wewenang.  Syarat  dalam  melakukan  delegasi  haruslah  dipenuhi  agar  terciptanya pelimpahan kewenangan yang sesuai dengan standar dan prosedur. Adapun syarat-syarat dari delegasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara 2016)
a. Pemberi  delegasi  tidak  dapat  lagi  menggunakan  sendiri  wewenang  yang  telah dilimpahkan itu. Syarat ini harus menunjukkan bahwa delegasi haruslah definitif;
b. Delegasi hanya dimungkinkan terjadi jikalau ada ketentuan yang mengatur untuk itu dalam  sebuah  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  delegasi haruslah berdasar kepada peraturan perundang-undangan;
c. Delegasi  tidak  dilakukan  atau  diberikan  kepada  lembaga  atau  apparat  yang  secara jabatan  merupakan  bawahan,  artinya  tidak  diperkenankan  adanya  delegasi  dalam hubungan hierarki kepegawaian;
d. Mewajibkan  adanya  sebuah  keterangan/penjelasan  yang  artinya  pemberi  delegasi mempunyai  wewenang  untuk  meminta  penjelasan  tentang  pelaksanaan  wewenang tersebut;
e. Pemberi delegasi memberikan instruksi/petunjuk tentang penggunaan tersebut, artinya harus ada aturan kebijakan.
Pernyataan yang sangat tepat dalam menggambarkan kewenangan delegasi ini adalah bahwa  tidak  semua  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  selain  lembaga  legislatif (eksekutif dan kekuasaan lain) merupakan sebuah peraturan delegasi semata. Pertauran tersebut  dapat  menjadi  sebuah  peraturan  yang  otonom  tanpa  harus  didahului  oleh peraturan yang menjadi induknya. Dalam prakteknya, pembentukan peraturan delegasi dari undang-undang begitu sangat beragam dan tidak hanya dibentuk oleh Presiden saja sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Hal tersebut dapat etergambar dalam rangkuman berikut ini.
a. Peraturan Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  (PP)  merupakan  jenis  peraturan  yang  mendapat  delegasi dari Undang-Undang. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari Pasal 21 Undang-Undang No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menyebutkan  bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.” Selain itu keberadaan PP juga dapat dilihat pada Pasal 33 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “pengaturan lebih lanjut terkait amdal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22  sampai  dengan  Pasal  32  diatur  dalam  bentuk  atau  menggunakan  instrument Peraturan Pemerintahan.”
b. Peraturan Presiden
Bentuk delegasi dari Peraturan Presiden (Perpres) dapat dilihat di dalam Pasal 214 ayat  (5)  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.” Bentuk delegasi Perpres juga dapat dilihat di dalam Pasal 29 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  yang  menyatakan  bahwa  “Tata  cara  dalam  hal  perencanaan  penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan dalam bentuk Peraturan Presiden.”
c. Peraturan Menteri
Bentuk  pendelegasian  Peraturan  Menteri  (Permen)  dapat  dilihat  pada  Pasal  14 ayat  (2)  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan yang menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan  perubahan  dokumen  pendaftaran  penduduk  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.” Lalu pendelegasian Permen ini juga dapat dilihat  dari  Pasal  22  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris,  bahwa  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  jabatan  Notaris  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.”
d. Peraturan DPR/DPD
Delegasi  mengenai  Peraturan  DPR  dapat  dilihat  di  dalam  Pasal  149  Undang- Undang  No.  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang  menyatakan  bahwa  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pembentukan Mahkamah  Kehormatan  Dewan,  tata cara  pengenaan  sanksi, tata cara  pembentukan
panel, dan tata cara sidang pelanggaran etik DPR diatur dalam Peraturan DPR.” Lalu mengenai Peraturan DPD dapat dilihat dalam Pasal 251 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  wewenang  dan  tugas  DPD sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  249  diatur  dalam  peraturan  DPD  tentang  tata tertib.”
e. Peraturan MK/MA
Peraturan  MA  dapat  dilihat  dalam  Pasal  31A  ayat  (10)  Undang-Undang  No.  3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara pengujian  peraturan  perundang-undangan  dibawah  undang-undang  diatur  dengan Peraturan MA.” Selanjutnya Peraturan MK dapat dilihat di dalam Pasal 27A ayat (7) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Mahkamah Kehormatan Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.”
f. Peraturan Daerah
Keberadaan delegasi Peraturan Daerah (Perda) dapat dilihat di dalam Pasal 212 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang menyatakan  bahwa  “Pembentukan  dan  Susunan  perangkat  daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  209  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan  dengan  Perda.”  Lalu keberadaan Perda juga dapat dilihat di dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  bahwa  “Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  kriteria  dan  mekanisme  penetapan  WPR,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.”
g. Peraturan perundang-undangan yang tidak ditetapkan jenisnya
Peraturan perundang-undangan yang tidak ditetapkan jenisnya termuat di dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang menyebutkan  bahwa  “Ketentuan  mengenai  besaran  uang  paksa,  jenis  sanksi administrasi,  dan  tata  cara  pelaksanaan  pembayaran  uang  paksa  dan/atau  sanksi administrasi diatur dengan peraturan perundang-undangan.”
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  peraturan  delegasi  mendominasi  dari  sekian banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Bahkan, peraturan  delegasi  di  Indonesia  (pasca  kemerdekaan  Republik  Indonesia)  telah berkembang hampir setua usia kemerdekaan negara ini. Dalam catatan sejarah antara tahun  1945-1949  ditemukan  jenis-jenis  peraturan  perundang-undangan  seperti Maklumat,  Penetapan  Pemerintahan,  Peraturan  Presiden,  dan  lain-lain,  selain Peraturan Pemerintah, yang memang disebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Manan 1997)
Sedikit tambahan, apabila terkait dengan pendelegasian kewenangan dari lembaga legislatif  kepada  lembaga  yudikatif masih  dapat  diperbolehkan  apabila  kewenangan regeling tersebut  diperintahkan  oleh  peraturan.  Kewenangan  tersebut  dapat  disebut dengan Judicial  Legislation ,  selain  kewenangan  dasar  yang  dimiliki  dalam menetapkan putusan ( vonis ). (Asshiddiqie 2009)
2. Perkembangan Penerapan Mekanisme Konsultasi DPR Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Delegasi Undang-Undang
a. Tren  Penerapan  Mekanisme  Konsultasi  DPR  Terhadap  Proses  Pembentukan Peraturan Delegasi Undang-Undang Periode 2014-2021
Dalam praktik, hampir semua negara hukum saat ini memerlukan adanya peraturan delegasi  dari  Undang-Undang  yang  pengaturannya  memang  dikenal  hanya  umum  dan
prinsip saja. Sehingga pada prakteknya saat ini, setiap Undang-Undang, yaitu produk yang dibentuk  legislatif  memerlukan  peraturan  pelaksanaan  yang  akan  menjelaskan  teknis pengaturan lebih lanjut. (Sjarif 2017)
Dibuatnya  aturan  hukum  sesungguhnya  ditujukan agar  aturan  itu  dapat  ditegakkan secara maksimal, jika aturan yang telah dibuat itu dapat ditegakkan secara maksimal maka diharapkan akan dapat menciptakan dua hal; keadilan dan kepastian hukum. Dalam rangka mencapai  kedua  maksud  ini  maka  diciptakanlah  ajaran-ajaran  dan  perangkat-perangkat yang dapat digunakan untuk merancang, menerapkan hingga menguji suatu aturan hukum. Satu  aturan  hukum  yang  dibuat,  kendati ditujukan  untuk menyelesaikan  masalah, tentu tidak  mungkin  bisa  menyentuh  semua  sisinya  secara  menyeluruh.  Untuk  itulah  suatu aturan  hukum  perlu  didetailkan  dari  aturan  yang  umum  hingga  aturan  yang  teknis. Disinilah dibuat jenis dan macam aturan hukum. Setiap aturan hukum dibuat berjenjang dan  setiap  jenjang  memiliki  materi  muatannya  masing-masing.  Dengan  adanya  aturan yang  jelas  maka  diharapkan  dapat  menutup  arena  pilihan  yang  mengakibatkan ketidakjelasan penerapan hukum. (Sukardi 2012)
Masalahnya yang kemudian akan timbul selain ketidakselarasan atau tumpang tindih pengaturan  antara  aturan  hukum  yang  lebih  rendah  terhadap  aturan  hukum  yang  lebih tinggi  ataupun  sesama  aturan  hukum  dalam  satu  level  dikarenakan  oleh  pendelegasian yang  tidak  tepat  dalam  Undang-undang  dan  juga  gaya  perumusan  kalimat  perintah perumusan peraturan delegasi adalah pada proses pembentukannya yang mengharuskan melakukan mekanisme konsultasi kepada DPR.
Berdasarkan pengaturan dalam undang-undang yang dikeluarkan pada periode tahun 2014-2021, ditemukan data sebagai berikut.
Tabel 1. Pemetaan Norma Mekanisme Konsultasi DPR Pada Proses Pembentukan Peraturan
Delegasi (Undang-Undang Periode 2014-2021) No. Judul UU Pasal Bunyi Pasal Jenis Peraturan Delegasi Keterangan 1. UU 10/2016 tentang UU Pilkada Pasal 9 huruf a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan serta berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat  dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat Peraturan KPU Keputusan konsultasi bersifat mengikat 2. UU 10/2016 tentang UU Pilkada Pasal 22B huruf a. Menyusun dan menetapkan Peraturan  Bawaslu  dan  pedoman teknis  pengawasan  untuk  setiap tahapan  Pemilihan  serta  pedoman tata  cara  pemeriksaan,  pemberian rekomendasi,  dan  putusan  atas keberatan setelah berkonsultasi dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan  Pemerintah  dalam  forum  rapat dengan pendapat yang keputusannya bersifat mengikat Peraturan Bawaslu Keputusan konsultasi bersifat mengikat 3. UU 10/2016 tentang UU Pilkada Pasal 152 ayat (5) Peraturan  Bersama  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  Pemerintah dalam forum rapat  dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat Peraturan Bersama (Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian) Keputusan konsultasi bersifat mengikat 4. UU 7/2017 tentang Pasal 75 ayat (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan  KPU  yang  berkaitan Peraturan KPU Penjelasan  Pasal  75 Ayat (4)
Pemilihan Umum dengan pelaksanaan tahapan Pemilu,  KPU  wajib,  berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat Yang dimaksud dengan “berkonsultasi" adalah melakukan rapat pembahasan yang bertujuan memastikan  bahwa peraturan KPU sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang ini. 5. UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 145 ayat (4) Dalam  hal  Bawaslu  membentuk Perahrran Bawaslu, Bawaslu, wajib berkonsultasi  dengan  DPR  dan Pemerintah  melalui  rapat  dengar pendapat. Peraturan Bawaslu 6. UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 161 ayat (2) Dalam  hal  DKPP  membentuk Peraturan  DKPP,  DKPP  wajib berkonsultasi  dengan  DPR  dan Pemerintah  melalui  rapat  dengar pendapat Peraturan DKPP 7. UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 487 ayat (2) Peraturan  Bawaslu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan setelah  berkonsultasi  dengan  DPR dalam forum rapat dengar pendapat. Peraturan Bawaslu 8. UU 11/2020 tentang Cipta
Kerja Pasal 182 Dalam rangka pembentukan Peraturan  Pemerintah,  Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan: a. Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat dan alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi; dan/atau b. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan alat kelengkapan DPD yang menangani bidang legislasi. Peraturan Pemerintah
9.
UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 ayat (3) Penyesuaian besarnya: a. Penghasilan  Tidak  Kena Pajak sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1); dan b. batasan  peredaran  bruto  tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2a), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Penjelasan  Pasal  7 ayat (3) Berdasarkan ketentuan ini Menteri  Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya: a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud  pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud  pada ayat (2a),
setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia yang  bersifat  tetap, yaitu  komisi  yang tugas dan kewenangannya  di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. 10. UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 13 ayat (10) Ketentuan mengenai: a. penetapan  tarif  pajak  karbon sebagaimana  dimaksud  pada ayat (8); b. perubahan  tarif  pajak  karbon sebagaimana  dimaksud  pada ayat (9); dan/atau
c. dasar pengenaan pajak, diatur  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  setelah  dikonsultasikan dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan
Berdasarkan tabel di atas, terdapat 10 (sepuluh) norma dalam empat undang-udang yang  pernah  dan  masih  mengatur  mengenai  mekanisme  konsultasi  DPR  pada  proses pembentukan peraturan delegasi. Jika dicermati, hanya ada dua sektor peraturan delegasi yang menggunakan mekanisme konsultasi DPR ini, yaitu sektor Pemilu atau Pilkada dan sektor perpajakan. Juga terdapat 1 UU yang menarik perhatian publik, yakni UU Cipta Kerja yang juga menerapkan mekanisme konsultasi DPR.
Penerapan  mekanisme  konsultasi  DPR  tidak  hanya  dilakukan  pada  proses pembentukan  peraturan  lembaga  saja,  namun  kini  sudah  merambah  kepada  proses pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Hal tersebut menjadi menarik, karena  pada  dasarnya  pembentukan  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri merupakan kewenangan absolut eksekutif.
Terdapat satu hal yang menarik dari temuan di atas, yakni keputusan dari mekanisme konsultasi DPR terhadap pembentukan Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan Bersama  pada  UU  10/16  bersifat  mengikat,  sehingga  menjadi  dipertanyakan  mengenai indepensi  dari  lembaga-lembaga  tersebut  yang  memiliki  kewenangan  secara  mandiri membentuk peraturan. Walaupun ketentuan Pasal 9 huruf a kemudian dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.
Ditinjau  dari  periodisasi  tahun  undang-undangnya,  terdapat  kecenderungan mekanisme  konsultasi  ini  merupakan  corak  baru  arah  legislasi  peraturan  delegasi. Sehingga tindak menutup kemungkinan kedepan seluruh peraturan delegasi harus melalui konsultasi DPR sebelum ditetapkan.
b. Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016
Pada  prinsipnya,  tahapan  konsultasi  melalui  DPR  merupakan  tahapan  yang  perlu dilakukan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menguji keberlakuan  suatu  undang-undang  atau  produk  hukum  secara  empiris  dan  menyeluruh. Dalam  prosesnya,  konsultasi  juga  menjadi  sarana  dalam  proses  tukar  pendapat  untuk memperoleh  kesimpulan,  saran,  dan  sebagainya  sebagaimana  sebaik-baiknya  masalah khusus  yang  dihadapi.  (Sudarsono  2005)  Hasil  konsultasi  tentunya  dapat  memberikan masukan terhadap materi atas muatan produk hukum yang sedang dibahas, kemudian hasil pembahasan  tersebut  akan  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  tahapan  akhir pembentukan produk hukum setelah adanya kesepakatan dari berbagai pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebagai lembaga tinggi negara, Mahkamah Konstitusi memiliki peran pentik dalam membantu menjelaskan dan menegaskan interpretasi dalam sebuah produk hukum atau permasalahan ketatanegaraan di Indonesia, sehingga pendapat serta putusannya menjadi penting untuk dipahami dan menjadi pertimbangan pembentukan produk hukum secara matang  dan  menyeluruh.  Misalnya  dalam  mekanisme  konsultasi  dalam  pembentukan peraturan  delegasi  undang-undang.  Sebagai  contoh  kasus,  pada tahun  2016  Mahkamah Konstitusi  memutus  perkara  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU- XIV/2016 mengenai Pemilihan Kepala Daerah, yang berketentuan sebagai berikut:
“Tugas  dan  wewenang  KPU  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  meliputi:  a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”
Pada dasarnya, norma yang digugat oleh KPU tersebut merupakan salah satu prinsip dalam  Bab  IV  mengenai  Penyelenggara  Pemilihan,  Bagian  Kedua  tentang  Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum, yang mengatur mengenai tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Adapun dalam Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU memiliki salah satu tugas dan wewenangnya adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan pedoman teknis dengan senantiasa berkonsultasi terlebih dahulu  dengan  Dewan  Perwakilan  daerah  dan  Pemerintah  selaku  pembentuk  undang- undang dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
Lebih jelasnya, putusan MK tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 2014, mengharuskan KPU melaksanakan  kewajiban untuk berkonsultasi  rancangan  Peraturan  KPU  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Pemerintah  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur,  Wakil  Gubernur,  Bupati,  dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menimbilkan kerugian secara  faktual. Pasalnya  pembahasan  rancangan  Peraturan  KPU  dalam  forum  rapat  dengar  pendapat dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Pemerintah  tersebut  berlangsung  berlarut-larut karena  terdapat  kepentingan  politik  diantara  kepengurusan  partai  politik  di  DPR.  KPU menjelaskan,  fakta  hukum  yang  mewajibkan  KPU  berkonsultasi  dengan  DPR  dan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 mengancam gerak KPU sebagai lembaga penegak hukum pemilu secara mandiri.
Kemudian  KPU  sebagai  lembaga  penegakan  hukum  pemilu  mandiri  juga menyayangkan ketentuan dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada  frasa  yang  berbunyi  “....setelah  berkonsultasi  dengan  DPR  dan  Pemerintah dalam
forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”, yang secara potensi dapat  merugikan  hak  dan  kewenangan  KPU  dalam  menyusun  pedoman  teknis  yang menjamin asas kepastian hukum, imparsial, dan adil. Kewajiban dengar pendapat dengan DPR  dan  Pemerintah  yang  keputusannya  final  dan  mengikat  secara  tegas  mengancam kemandirian KPU dalam mengimplementasikan kebijakan.
Padahal  sebagaimana  diketahui  dalam  undang-undang  secara  jelas  mengatakan bahwa “Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri”, dalam  pasal  di  konstitusi  tersebut  dinyatakan bahwa suatu komisi pemilihan umum disebutkan dalam huruf kecil bukan huruf kapital sehingga bukanlah merujuk pada nama lembaga, dalam hal ini tidak dapat secara langsung diasosiasikan dengan KPU. Sehingga cukup jelas bahwa kalimat “ suatu komisi pemilihan umum ”  bukan  hanya  merujuk  pada  satu  lembaga,  melainkan  bisa  juga  menrujuk  pada seluruh penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu pula implikasi pasal ini yakni sepanjang frasa “... yang keputusannya bersifat mengikat” yang  mana  putusan  MK  No.  92/PUU- XIV/2016 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berimplikasi juga bagi penyelenggara  pemilu  lainnya  yakni  Bawaslu  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilihan Umum yang juga dalam UU No. 10 Tahun 2016 ini diwajibkan berkonsultasi kepada pembentuk UU ketika membuat peraturannya.
Pandangan tersebut didasarkan atas Pendapat Mahakamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Nur Hidayat Sardini,S.Sos, M.Si., Wahidah Suaib, S.Ag, M.Si., SF.  Agustiani Tio Fridelina Sitorus, S.E., Bambang Eka Cahya Widodo,S.IP, M.Si. Wirdyaningsih, SH, M.H. Para pemohon adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas pemilu RI yang menguraikan bahwa dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, kalimat “ suatu komisi pemilihan umum ” tidak merujuk  kepada  sebuah  nama  institusi,  akan  tetapi  menunjuk  pada  fungsi penyelenggaraan pemilihan secara umum.
Hal  yang  sama  pun  juga  berdampak  pada  penyelenggara  pemilu  yang  lain,  yaitu Bawaslu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22b huruf a yang menyatakan:
“ Tugas  dan  wewenang  Bawaslu  dalam  pengawasan  penyelenggaraan  Pemilihan meliputi:  a.  menyusun  dan  menetapkan  Peraturan  Bawaslu  dan  pedoman  teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian  rekomendasi,  dan  putusan  atas  keberatan  setelah  berkonsultasi  dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;...”.
Sejatinya  norma  yang  berhenti  dengan  penggalan  kalimat  “ setelah  berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah ” dalam UU No. 8 Tahun 2015 adalah merupakan  norma  yang  juga  sama  dalam  undang-undang  yang  mengatur  secara keseluruhan  mengenai  penyelenggara  Pemilu  yakni  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011).
KPU  berpendapat  bahwa  tidak  pernah  menutup  ruang  bagi  para  pihak  untuk menyampaikan masukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Mendengarkan pendapat dari banyak pihak adalah suatu kewajaran dan keharusan guna mengakomodir berbagai pandangan atas suatu pembentukan peraturan atau pedoman teknis lainnya, akan tetapi  terkait  dengan  pengambilan  keputusan  maka  kabel  tidak  boleh  diintervensi  oleh kepentingan seseorang dan kelompok tertentu. Pasal tersebut tentunya menghambat dan menyulitkan  pemohon  dalam  mengambil  keputusan  secara  mandiri,  mengingat  sangat dimungkinkan  adanya  perbedaan  kebijakan  atau  pandangan  antara  pemohon  dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  pemerintah  dalam  hal  demikian  terjadi,  KPU  tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang bebas dari tekanan dan pengaruh Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  pemerintah  yang  pada  akhirnya  berpotensi  membuat
proses  penyelesaian  peraturan  KPU  dan  pedoman  teknis  oleh  pemohon  menjadi  lebih lambat dan potensial mengganggu tahapan penyelenggara pemilu.
Faktanya  hanya  peraturan  KPU  dan  peraturan  Bawaslu  saja  yang  proses pembentukannya  mensyaratkan  mekanisme  konsultasi  yang  putusannya  bersifat mengikat, sementara peraturan yang diterbitkan oleh lembaga independen lainnya sama sekali  tidak  ada  keharusan  melalui  proses  konsultasi  dengan  pemerintah  dan  DPR perlakuan  berbeda  terhadap  proses  pembentukan  peraturan  oleh  lembaga  yang  bersifat mandiri.  Secara  langsung  akan  membedakan  derajat  kemandirian  lembaga  tersebut  di mana lembaga yang dalam proses pembentukan Peraturan diharuskan berkonsultasi, yang keputusannya  bersifat  mengikat  akan  mendegradasi  tingkat  kemandiriannya  dibanding lembaga serupa laiinya.
Padahal  penyelenggaraan  Pemilu  merupakan  ranah  yang  paling  rentan  untuk diintervensi, walaupun demikian sejauh pembedaan dalam proses pembentukan Peraturan yang dikeluarkan lembaga independen tidak mengganggu kemandiriannya pembentukan perlakuan terhadap proses pembentukan peraturan dimaksud dapat ditoleransi dan tidak harus  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Salah  satu  contoh  pembedaan perlakuan dimaksud adalah adanya mekanisme konsultasi dalam rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintah, dalam pembentukan peraturan KPU langkah tersebut sama sekali tidak diatur sebagai prosedur pembentukan peraturan yang dibentuk oleh lembaga independen lainnya, sekalipun terdapat perlakuan berbeda namun proses konsultasi dapat dalam pembentukan kan peraturan KPU tidak dapat dikategorikan bertentangan dengan pasal 22 ayat 5 UUD 1945. Namun ketika hasil konsultasi dikategorikan sebagai sesuatu yang  wajib  dan  mengikat  bagi  KPU  maka  sifat  memaksa  dan  mengikat  dari  hasil konsultasi itulah yang mesti dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
c. Menyoal Penerapan Mekanisme Konsultasi
Sebagaimana  telah  diulas  pada  bagian  sebelumnya  bahwa  eksistensi  penerapan mekanisme konsultasi DPR terhadap pembentukan peraturan delegasi di Indonesia masih berlaku, kini penerapannya menyisakan beberapa pertanyaan, mengingat udang-undang telah  memberikan  delegasi  kepada lembaga-lemabaga  yang  ditunjuk  untuk  membentuk peraturan.
Terdapat  beberapa  keuntungan  dan  kerugian  dari  diterapkannya  mekanisme konsultasi ini, yakni sebagai berikut:
Tabel 2. Keuntungan dan Kerugian Penerapan Mekanisme Konsultasi Keuntungan Kerugian 1. Adanya mekanisme pengawasan pada saat proses pembentukan peraturan delegasi;
2. Terjaganya norma dalam peraturan delegasi  untuk  sesuai  dengan  norma  di undang-undang 1. Memakan waktu yang lebih lama pada saat membentuk  peraturan  delegasi,  karena harus  menambahkan  satu  tahapan  lagi yakni rapat konsultasi dengan DPR;
2. Independesi lembaga terancam karena ada campur  tangan  DPR  dalam  proses pembentukan;
3. Substansi  peraturan  berpotensi  disusupi kepentingan kelompok tertentu

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  terhadap  permasalahan  utama  dalam  tulisan  ini  dapat  disimpulkan beberapa hal, yaitu
1) Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  peraturan  delegasi  mendominasi  dari  sekian  banyaknya peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Bahkan,  peraturan  delegasi  di Indonesia  (pasca  kemerdekaan  Republik  Indonesia)  telah  berkembang  hampir  setua  usia kemerdekaan negara ini. Dalam catatan sejarah antara tahun 1945-1949 ditemukan jenis-jenis peraturan  perundang-undangan  seperti  Maklumat,  Penetapan  Pemerintahan,  Peraturan
Presiden, dan lain-lain, selain Peraturan Pemerintah, yang memang disebut di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Penerapan  mekanisme  konsultasi  DPR  tidak  hanya  dilakukan  pada  proses  pembentukan peraturan lembaga saja, namun kini sudah merambah kepada proses pembentukan Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri.  Hal  tersebut  menjadi  menarik,  karena  pada  dasarnya pembentukan  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  merupakan  kewenangan  absolut eksekutif.  Ditinjau  dari  periodisasi  tahun  undang-undangnya,  terdapat  kecenderungan mekanisme  konsultasi  ini  merupakan  corak  baru  arah  legislasi  peraturan  delegasi.  Sehingga tindak  menutup  kemungkinan  kedepan  seluruh  peraturan  delegasi  harus  melalui  konsultasi DPR sebelum ditetapkan.

## SARAN
Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu dapat dikemukakan beberapa saran dalam tulisan ini, yaitu:
1) Perlu dilakukan penataan kembali konsep pendelegasian undang-undang, ditertibkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Akan lebih tepat jika pendelegasian undang-undang diberikan kepada Peraturan Pemerintah. Hal tersebut juga akan mendukung upaya untuk meminimalisir jumlah peraturan yang berlaku, sehingga ditinjau dari asas kemanfaatan lebih tercapai.
2) Beradasarkan  uraian  mengenai  keuntungan  dan  kerugian  terhadap  penerapan  mekanisme konsultasi,  tidak  ada  salahnya  untuk  meninjau  kembali  keberadaan  mekanisme  konsultasi DPR tersebut. Walaupun MK menilai bahwa konsultasi bisa dilakukan sepanjang sifat hasil konsultasi bukanlah mengikat. Namun dalam praktiknya, acapkali lembaga-lembaga tersebut tersandera  dengan  kepentingannya  kepada  DPR,  dalam  hal  ini  fungsi  budgeting  dan pengawasan lembaga negara, yang penuh dengan konflik kepentingan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Anggono, Bayu Dwi. 2014. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press.
Asshiddiqie, Jimly. 2009. Perihal Undang-Undang . Jakarta: Konstitusi Press.
Efendi, Aan dan Freddy Poernomo. 2017. Hukum Administrasi . Jakarta: Sinar Grafika. Indroharto. 1993. Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara . Jakarta: Sinar Harapan.
Manan,  Bagir  dan  Kuntara  Magnar.  1997. Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia . Bandung: PT Alumni.
Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Rangkurti,  Siti  Sundari.  2005. Hukum  Lingkungan  Dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional . Surabaya: Airlangga University Press.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajagrafindo.
Sudarsono. 2005. Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara. Tim  Pusat  Kajian  Sistem  dan  Hukum  Administrasi  Negara.  2016. Kajian  Diskresi  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintaha . Waluyo,  Bambang.  2002. Penelitian  Hukum  Dalam  Praktik,  Jakarta:  Sinar  Grafika .  Jakarta: Sinar Grafika.
Wirjosoegito,  Soenobo.  2004. Proses  Dan  Perencanaan  Peraturan  Perundang-Undangan . Jakarta: Ghalia Indonesia.

## Artikel
Fathorrahman.  2018.  “Peraturan  Delegasi  Dalam  Sistem  Peraturan  Perundang-Undangan Indonesia.” Jurnal Rechtens 7(2): 196-213.
Sjarif, Fitriani Ahlan. 2017. “Gaya Perumusan Kalimat Perintah Pembentukan Peraturan Yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia.” Palar | Pakuan Law Review 3(2): 31–50.
Sukardi, E. Prajwalita Widiati. 2012. “Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya.” Yuridika 27(2): 103–116.

## PERATURAN DASAR DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik  Indonesia.  Perubahan  Keempat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. LN Nomor 14 Tahun 2006.
_______. Undang-Undang  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan. UU  Nomor  7  Tahun 2021. LN Tahun 2021 Nomor 246. TLN 6736.
_______. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. UU Nomor 7 Tahun 2017. LN Nomor 182 Tahun 2017. TLN 6109.
_______. Undang-Undang  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. UU Nomor 17 Tahun 2014. LN Tahun 2014 Nomor 182. TLN 5568.
_______. Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah. UU  Nomor  23  Tahun  2014.  LN Tahun 2014 Nomor 244. TLN 5587.
_______. Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 8 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 70. TLN 5226.
_______. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 82. TLN 5234.
_______. Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Nomor 4 Tahun 2009. LN Tahun 2009 Nomor 4. TLN 4959.
_______. Undang-Undang  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. UU Nomor 32 Tahun 2009. LN Tahun 2009 Nomor 140. TLN 5059.
_______. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. UU Nomor 23 Tahun 2006. LN Tahun 2006 Nomor 124. TLN 4674.
_______. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004. LN Tahun 2004 Nomor 117. TLN 4432.

## PUTUSAN
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  11/PUU- VIII/2010.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016.