491
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

## ABSTRAK
Pembangunan antar kabupaten dan kota di Aceh belum terjadi secara merata.  Demi­ kian lah kesimpulan dari kajian tim PKP2A LAN. Melalui analisis data ter tulis dari BPS, dan telaahan data hasil wawancara dan FGD dari study lapa ngan di 10 (sepuluh) kabupaten/kota, ditemukan bahwa ketimpangan pembangunan di Aceh dapat dili­ hat dari pertumbuhan nilai PDRB perkapita dan la ju pertumbuhan ekonomi antar daerah yang tidak merata dan berimbang. Pe nyebabnya karena perbedaan potensi sumberdaya alam masing­masing dae rah, produksi daerah tidak fokus dan sesuai de ngan potensi SDA daerah,  kon sentrasi tenaga kerja produkti fpada daerah yang re latif lebih maju. Kajian  ini merekomendasikan perlunya pemerintah daerah untuk membuat kebijak an­kebijakan pengeluaran daerah yang fokus pada sektor potensi eko nomi yang dimiliki, dan kerjasama pembangunan yang terintegrasi antar daerah.

## KATA KUNCI
Keseimbangan, Pembangunan, Ekonomi, Daerah Kab/Kota.

## ABSTRACT
The development between districts and cities in Aceh has not spread evenly. Thus is the con­ clusion of Research Team of PKP2A IV LAN. Through written data analysis from Central Sta tistic Board (BPS) of Aceh Province, interview­based research paper, and Focus Group Dis­cussion­(FGD)­during­field­study­in­ten­­areas,­found­that­unbalanced­development­of­ Aceh can be seen from the growth of PDRB value per capita and the growth of economy bet­ ween unbalanced and unequal areas. It is caused by disparity of natural resources in each area, the production level in each area is not focus and irrelevant with local natural resources, and the concentration of labours are more relatively in developed areas. This research recom­ mends that the Government need to formulate policies towards local expense that focus on lo­ cal economy sources and integrated development cooperation between areas.

## KEY WORDS
Balance, Development, Economy, District/City Area

## Keseimbangan Pembangunan Aceh
1
The Balance of Aceh Development
BIDANG KAJIAN APARATUR PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LAN 2
1 Naskah diterima 18 Maret. Revisi 8 April 2013.
2 Naskah ini ditulis ulang oleh Edy Saputra (Bidang Kajian Aparatur PKP2A IV­LAN) dari hasil Kajian Keseimbangan Pembangunan Aceh. Email: edysaputra.lan@gmail.com .
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

## A. PENDAHULUAN
K ebijakan otonomi merupa­ kan peluang bagi daerah untuk mengaktualisasi ke­ wenangan dan kemandiri­ annya dalam menyeleng­ garakan pembangunan di daerah seca­ ra optimal untuk kesejahteraan pendu­
duknya, namun demikian adanya pe­ maknaan dan penerapan konsep otono­ mi daerah sebagai sebuah kebebasan dan kewenangan yang luas bagi daerah dalam mengekploistasi potensi­potensi daerah yang dimiliki, secara tidak lang­ sung telah menciptakan kesenjangan pembangunan antar daerah, bagi dae­ rah yang kaya dan memiliki struktur yang lebih seimbang biasanya cende­ rung akan melaju lebih cepat dibanding­ kan dengan daerah yang miskin potensi. Kesenjangan pembangunan antar daerah dialami oleh sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Aceh. Kesen­ jangan pembangunan di Aceh, ditandai dengan belum optimalnya hasil­hasil pembangunan kepada peningkatan ke­ sejahteraan penduduk. Indikasi kesen­ jangan pembangunan antar daerah di Aceh antara lain terlihat dari perbedaan perkembangan nilai PDRB antar kabu­ nilai PDRB antar kabu­
paten/kota di Provinsi Aceh pada ta­ hun 2010. Berdasarkan rata­rata pertum­ buhan PDRB perkapita kabupaten dan kota di Aceh dari 2005 hingga 2010 yang tertinggi adalah Kota Banda Aceh sebe­ sar 13,71 persen setiap tahunnya. Kabu­ paten Aceh Singkil merupakan kabupa­ ten yang mengalami pertumbuhan PDRB perkapita terendah yaitu rata­rata hanya tumbuh sebesar ­2,68 persen se­ tiap tahunnya (PKP2A IV LAN, 2010) Kemudian ketidakseimbangan pem­
bangunan juga dapat ditelaah dari as­ pek tingkat kemiskinan antar kabupaten
menunjukkan bahwa wilayah­wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi me­ rupakan daerah yang berada di kabu­ paten­kabupaten yang lebih terpencil, sementara wilayah­wilayah sekitar Ban­ da Aceh memiliki tingkat kemiskinan paling rendah (Bank Dunia. 2008).
Dari uraian diatas bahwa perkem­ bangan pembangunan antar daerah ka­ bupaten/kota di Aceh belum terjadi se­ cara merata. Lebih lanjut dalam tulisan ini menguraikan kesenjangan pemba­ ngunan Aceh dari aspek pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Aceh, dan menganalisi tingkat keseimbangan pembangunan antar daerah di Aceh. Kemudian tulisan ini mencoba mereko­ mendasikan kebijakan pembangunan Aceh. Diharapkan tulisan ini menjadi referensi bagi pemerintah Aceh dalam menyusun pola pembangunan Aceh ke depan secara merata, seimbang dan ter­ integrasi, dan bagi Pemerintah Kab/Ko­ ta diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan yang saling terintergrasi antar daerah.

## B. LANDASAN TEORI
Pembangunan Daerah Pembangunan harus dilihat secara dinamis, bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan pada dasarnya ada  lah suatu orientasi dan kegiatan usa­ ha yang tanpa akhir. ” Development is not a static concept. It is continuously chang­ ing “, artinya juga bisa dikatakan bahwa pembangunan itu sebagai “ ne ver ending goal ”. (Rahmaddin MY. 2009).  Pemba­ ngunan terjadi pada skala na sio nal dan daerah. Untuk konteks pemba ngunan di daerah, Lincolin Arsyad (1997) mende­ feniskan pembangunan daerah sebagai sebuah proses dimana pemerintah dae­ rah dan masyarakat dalam mengelola
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
sumber­sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan anta­ ra pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk meransang perkembangan ekonomi di wilayah. Masih menurut  Ar­ syad (1997) bahwa keadaan sosial eko­ nomi yang berbeda disetiap daerah akan membawa implikasi bahwa ca­ kupan campur tangan pemerintah un­ tuk tiap daerah berbeda pula. Dengan demikian perbedaan tingkat pemba­ ngunan antar daerah akan mengakibat­ kan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah.
Berkembang dan tidak berkembang­ nya pembangunan di suatu daerah sa­ ngat terkait dengan adanya pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi yang ada disuatu daerah. Bagi daerah yang mempunyai sumber daya yang mema­ dai dan didukung dengan pengelolaan yang baik, serta pemusatan ekspansi ekonomi di daerah tersebut, sangat me­ mungkinkan akan cepat lebih maju de­ ngan daerah yang potensi ekonomi dan sumber daya alamnya kurang memadai.
Dalam pengembangan ekonomi (eco nomic development), ada tiga pa­ rameter yang dapat dilihat untuk me­ nilai kinerja pemerintah daerah, yakni: pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Artinya, mengukur kinerja peme­ rintah daerah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi di daerah. Juga dilihat bagaimana upaya pemerintah daerah memeratakan distribusi ekono­ mi hingga ke pelosok­pelosok. Dengan demikian, pembangunan tidak terhen­ ti di pusat kabupaten­kota saja. Terkait pemberdayaan ekonomi, berkaitan de­ ngan program/kebijakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi dan menyiasati keterbatasan ekonomi
lokal. Semakin terintegrasi upaya me­ macu pertumbuhan ekonomi, pemerata­ an ekonomi, dan pemberdayaan ekono­ mi lokal, nilai daerah semakin tinggi.
Salah satu komponen yang penting diperhatikan dan diarahkan memperce­ pat pembangunan daerah adalah de­ ngan mengembangkan Ekonomi Lokal. Pengembangan ekonomi lokal ( local  eco­ nomic development ), yaitu dengan me­ ngembangan kapasitas dan kegiatan eko nomi masyarakat di daerah untuk meningkatkan derajat kemajuan ekono­ mi daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, strategi mengembangkan eko nomi masyarakat diharapkan tepat dan mampu menemukenali dan meng­ gali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing ( knowledge based econo­ my ) sekaligus berbasis sumberdaya lo­ kal ( resource based economy ) baik melalui pemerintah daerah, sektor swasta dan kelembagaan/organisasi yang berbasis masyarakat setempat.
Keseimbangan Pembangunan
Istilah pembangunan seimbang mu­ lai populer pada zaman industrialisasi di eropa selatan dan tenggara (1953).
Konsep pembangunan melalui indus­ trialisasi secara besar­besaran di daerah yang kurang berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih  me  ­ rata di dunia dan untuk mening katkan pendapatan daerah agar lebih  cepat da  ripada di daerah yang lebih kaya (Rosenstein–Rodan. 1953). Namun de­ mikian konsep pembangunan seimbang yang menepatkan upaya industria lisa­ si secara besar­besaran, disatu sisi telah melemahkan perkembangan pada sek­ tor yang lain yaitu pertanian (lewis). Oleh karena itu teori pembangunan
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
seimbang ala industrialisasi harus di­ perluas sehingga meliputi juga usaha pembangunan secara besar­besaran di sektor pertanian. Dengan demikian ke­ naikan produktivitas dan produksi sek­ tor pertanian akan dapat memenuhi ke­ naikan permintaan sektor industri. Lebih lanjut Lewis mangatakan pen tingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya keseimbangan anta­ ra sektor industri dan sektor pertanian, dalam hal ini dia mencontohkan hubu­ ngkan dua sektor ekonomi yang saling terkait dalam menciptakan pembangun­ an yang seimbang yaitu dengan asumsi bahwa jika sektor industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor tersebut akan dapat menyerap kelebih­ an produksi bahan pangan maupun ke­ lebihan kerja, begitu juga sebaliknya ji­ ka pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian juga akan menimbul­ kan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan eko­ nomi, akhirnya jika sektor pertanian ti­ dak berkembang maka sektor industri­ pun tidak akan berkembang, dan ke­ untungan sektor industri juga kecil. Pendapat senada tentang pertumbuhan ekonomi harus berlangsung secara se­ rentak di semua sektor, yang berarti ter­ jadi pembangunan berimbang antara in­ dustri manufaktur dan pertanian di ke­ mukan oleh CP Kindleberger, dalam ML. Jhingan.(1993) Dengan demikian dalam lingkup yang lebih luas Pembangunan seimbang juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan pembangunan di berba­ gai sektor. Singkatnya. teori pemba­ ngunan seimbang mengharuskan ada­ nya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi
sehingga semua sektor tumbuh bersa­ ma, dengan pertimbangan akan tim­ bul banyak masalah jika usaha pemba­ ngunan dipusatkan pada satu sektor in­ dustri saja. Ketiadaan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidak sta­ bilan dan gangguan terhadap kelancar­ an kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terlambat. Pendapat yang berbeda terhadap pembangunan seimbang adalah pem­ bangunan tak seimbang yang diperke­ nalkan oleh  Hirschman. Dasar analisis yang digunakan adalah tidak relevan bila pembangunan seimbang dan mera­ ta untuk semua sektor ekonomi, hal ini sangat terkait dengan kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki dae­ rah daerah  adalah berbeda. Oleh kare­ na itu konswekwensinya adalah harus ada skala prioritas sektor apa yang ha­ rus didahulukan di kembangkan, yang disesuaikan dengan modal dan sumber daya yang tersedia dan signifikan dike ­ lola. Dia memusatkan perhatiannya bahwa dalam pembangunan tak seim­ bang tersebut penting diarahkan kepada sektor prasana dan sektor produktif, di­ mana dapat mendorong pengembangan proyek­proyek pembangunan yang lain­ nya di masa mendatang.
Kedua konsep teori dimuka jika di­ analisis lebih jauh, walaupun memiliki pendekatan yang berbeda, namun akan ditemukan bahwa intinya adalah penye­ lenggaraan pembangunan baik yang se­ imbang maupun tidak seimbang adalah mempunyai goal yang sama yaitu beru­ paya mengali dan memaksimalkan po­ tensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah untuk memajukan pembangun­ an ekonomi daerah­daerah tersebut, yang muara akhirnya adalah terjadinya
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
kesejahteraan bagi rakyat di daerah­ daerah tersebut.
Untuk menganalis kesimbangan pembangunan antar daerah, dapat di­ lakukan analisis terhadap ketimpang­ an ekonomi antar daerah. Ketimpang­ an tersebut diantaranya dalam hal keti­ dakmerataan distribusi pendapatan. Dalam hal ini Thee Kian Wie (1982) me­ nyatakan bahwa ketidakmerataan distri­ busi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi :
1.  Ketimpangan pembagian pendapa­ tan antar golongan penerima pen­ dapatan (size distribution oncome) ;
2.  Ketimpangan pembagian pendapa­ tan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan ( urban­rural inco­
me disparities) ;
3.  Ketimpangan pembagian penda­ patan antar daerah ( regional income disparities) ;
Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain adalah merupakan hal yang wajar, karena adanya perbeda­ an dalam sumber daya dan awal pelak­ sanaan pembangunan daerah (William­ son,1956).
Ketimpangan pendapatan antar daerah, tergantung dari besarnya jum­ lah pendapatan yang diterima oleh se­ tiap penerima pendapatan dalam dae­ rah tersebut, baik itu golongan masya­ rakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut, dimana terlihat pada nilai PDRB­nya. Perbedaan jumlah pen­ dapatan yang diterima akan menimbul­ kan suatu distribusi pendapatan yang berbeda, sedangkan besar kecilnya per­ bedaan tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan (ketim­ pangan pendapatan) daerah tersebut
(Todaro.1981). Todaro mengatakan ke­ timpangan pendapatan lebih besar ter­ jadi di negara­negara (baca. daerah) yang baru memulai pembangunan, di­ bandingkan dengan daerah­daerah ma­ ju.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah (va­ lue added) yang dihasilkan seluruh unit usaha, baik berupa barang maupun  jasa, dalam suatu wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambar­ kan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada saat penghitungan (current price), sedang­ kan PDRB atas dasar harga konstan me­ rupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar (constant price). Tahun dasar yang ditetapkan dalam penghitungan PDRB saat ini adalah tahun 2000. Data PDRB merupakan data statis­ tik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu terten­ tu. Dua kriteria kinerja ekonomi mak­ ro yang terkait dengan PDRB ialah laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor­sektor ekonomi. Untuk melihat pergeseran kontribusi sektor ekonomi dapat dilakukan dengan mengkaji PDRB atas dasar harga berlaku. Sedang­ kan untuk mengetahui laju pertumbuh­ an ekonomi dalam periode waktu ter­ tentu menggunakan analisis terhadap PDRB atas dasar harga konstan.
Salah satu cara untuk melihat keber­ hasilan kebijakan ekonomi kabupaten/ ko ta yaitu dengan melihat nilai dan per­ tumbuhan PDRB. Nilai PDRB menun­ jukkan jumlah barang dan jasa yang di­ hasilkan dalam perekonomian, sedang­
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
kan pertumbuhan PDRB menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkat­ kan ekonomi daerah. Peningkatan PDRB tergantung oleh 3 aktor yang ber­ peran dalam perekonomian yaitu pe me­ rintah, swasta, dan rumahtangga. Oleh sebab itu, keberhasilan ketiga aktor ini dapat dilihat dari nilai PDRB. Nilai PDRB setiap kabupaten/kota pasti berbeda. Perbedaan ini disebabkan perbedaan kinerja yang dilakukan oleh ketiga aktor ekonomi. Perbedaan PDRB juga disebabkan adanya perbedaan sek tor unggulan dalam pembentukan PDRB. Setiap daerah biasanya memiliki satu sektor unggulan dalam pembentuk nilai PDRB.

## C. METODE KAJIAN
Kajian keseimbangan pembangunan Aceh adalah sebuah kajian diskriftip kua litatif yang menganalisis keseimba­ ngan pembangunan daerah di Aceh dili­ hat dari aspek kesenjangan pendapatan, dan laju pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan terhitung pe­ riode 5 tahun yaitu 2006–2010. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa informasi dan pe­ nyataan dari narasumber di 6 daerah kab/kota, dan data skunder berupa PDRB kab/kota di Aceh yang diperoleh dari BPS dan Bappeda serta hasil penel­ itian. Pengumpulan data dilakukan wa­ wancara, FGD, dan telaahan literatur dan dokumen terkait. Data dalam ben­ tuk pernyataan diinterpretasi yang ke­ mudian disajikan dalam uraian naratif. Sedangkan data tertulis dianalisis meng­ gunakan Indeks Williamson yaitu me­ nganalisis seberapa besarnya kesenjang­ an pendapatan antar wilayah/daerah di Provinsi Aceh. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per
kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Rumus dari In­ deks Williamson adalah sebagai berikut:
Keterangan
= Indeks Williamson = Jumlah penduduk kabu­ paten/kota ke­ i (jiwa) = Jumlah penduduk Aceh (jiwa)
= PDRB per kapita kabupa­ ten/kota ke­ i (Rupiah) = PDRB per kapita rata­rata Provinsi Aceh (Rupiah)

## D. PEMBAHASAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN ACEH
Bagian ini menguaraikan keseimba­ ngan pembangunan Aceh dari aspek pertumbuhan PDRB pendapatan perka­ pita, laju pertumbuhan ekonomi, anali­ sis Tipelogi klasen, serta analisis Indeks Williamson.
Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Peningkatan ekonomi Kabupaten dan Kota di Aceh dapat ditelaaah dari perkembangan Nilai PDRB Kab/Kota di Aceh dalam Tabel 1.
Tingkat perkembangan nilai PDRB antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan harga konstan berbeda­ beda,  namun secara umum perolehan nilai PDRB mengalami peningkatan un­ tuk setiap kab/kota di Aceh.  Nilai pe­ ningkatan PDRB terutama terjadi pada daerah­daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang lebih memadai, kecuali Kota banda Aceh yang menga­ lami peningkatan sangat signifikan se ­ jak tahun 2007 s/d 2010, hal ini antara lain disebabkan konsentrasi tenaga kerja
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
dan perputaran ekonomi terjadi di pu­ sat ibukota provinsi Aceh ini pada masa rehab rekon musibah gempa dan tsuna­ mi (2006).
Perolehan nila tertinggi diantara kab/ kota sejak 2005 s/d 2006 adalah Kab. Aceh Utara, sedangkan terendah adalah Kota Sabang pada 2005. Untuk ta hun 2006, kota sabang kembali dan ber sama­sama kabupaten Simeulu me­ ng alami laju pertumbuhan PDRB yang terendah diantara 23 kab/kota di Aceh

## Tabel. 1

## PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
No. Kabupaten/ Kota PDRB 2005 PDRB 2006 PDRB 2007 PDRB 2008 PDRB 2009 PDRB 2010 1 Simeulue 167 201 225 232 243 255 2 Aceh Singkil 659 402 421 441 462 485 3 Subulussalam 0 217 226 237 248 261 4 Aceh Selatan 1.092 1.130 1.161 1.203 1.249 1.302 5 Aceh Tenggara 407 612 655 692 728 767 6 Aceh Timur 1.381 1.425 1.491 1.529 1.576 1.635 7 Aceh Tengah 862 987 1.044 1.091 1.138 1.187 8 Bener Meriah 551 644 660 686 717 750 9 Aceh Barat 879 966 1.082 1.141 1.203 1.265 10 Aceh Besar 1.732 1.875 2.130 2.262 2.385 2.520 11 Pidie 1.577 1.462 1.502 1.570 1.637 1.709 12 Pidie Jaya 0 531 558 588 619 652 13 Bireuen 1.794 2.063 2.259 2.386 2.512 2.655 14 Aceh Utara 2.152 2.453 2.544 2.637 2.739 2.852 15 Aceh Barat Daya 529 556 582 608 635 667 16 Gayo Lues 287 359 582 391 410 431 17 Aceh Tamiang 1.045 1.050 1.075 1.096 1.126 1.161 18 Nagan Raya 788 822 867 898 930 968 19 Aceh Jaya 212 236 243 253 264 276 20 Banda Aceh 1.504 2.172 2.585 2.731 2.886 3.056 21 Sabang 133 201 216 225 236 248 22 Langsa 717 750 781 811 845 885 23 Lhokseumawe 1.491 1.652 1.852 2.065 2.081 2.204
yaitu sebesar Rp.201 Miliar.  Pada tahun 2007 s.d 2010 laju pertumbuhan PDRB kota Banda Aceh mengalami peningkat­
an sangat signifikan, meninggalkan domi nasi laju pertumbuhan yang per­ nah dialami oleh kab Aceh Utara dari tahun 2005 s/d 2006.

## Laju Pertumbuhan ekonomi
Terjadinya perkembangan nilai PD­ RB yang besar belum tentu menunjuk­ kan perbaikan laju pertumbuhan ekono­
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
mi. Laju pertumbuhan ekonomi kab/ Ko ta di Aceh setiap tahunnya dapat di­ lihat pada tabel 2 sbb:

## Tabel. 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Periode 2005­2010 di Provinsi Aceh berdasarkan Nilai PDRB Harga Konstan 2000 No Kabupaten/ Kota Laju Pertumbuhan Ekonomi  (%) Rata-rata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1. Simeulue 0,60 20,36 11,94 3,11 4,74 4,94 7,62 2. Aceh Singkil 3,78 ­39,00 4,82 4,59 4,75 4,97 ­2,68 3. Aceh Selatan 6,05 3,42 2,73 3,63 3,81 4,27 3,99 4. Aceh Tenggara 8,53 50,37 7,03 5,60 5,24 5,36 13,69 5. Aceh Timur 4,86 3,19 4,63 2,56 3,09 3,71 3,67 6. Aceh Tengah 10,37 14,45 5,82 4,55 4,27 4,32 7,30 7. Bener Meriah 2,61 16,88 2,48 3,94 4,52 4,60 5,84 8. Aceh Barat 9,90 11,98 5,46 5,43 5,21 4,14 9. Aceh Besar 1,58 8,26 13,61 6,21 5,42 5,68 6,79 10. Pidie 3,07 ­7,29 2,71 4,52 4,27 4,42 1,95 11. Pidie Jaya 0,00 0,00 5,08 5,38 5,27 5,33 5,27 12. Bireuen 2,51 14,99 9,49 5,63 5,27 5,69 7,27 13. Aceh Utara ­5,41 13,99 3,71 3,66 3,87 4,13 3,99 14. Aceh Barat Daya 2,72 5,10 4,68 4,47 4,44 5,07 4,41 15. Gayo Lues 4,36 25,09 62,04 4,77 5,19 11,45 16. Aceh Tamiang 5,98 0,48 2,38 1,95 2,74 3,11 2,77 17. Nagan Raya ­3,87 4,27 5,49 3,63 3,46 4,12 2,85 18. Aceh Jaya 11,32 2,97 4,12 4,35 4,55 ­1,11 19. Subulussalam 0,00 0,00 4,23 4,86 4,60 5,29 4,75 20. Banda Aceh 1,62 44,41 19,01 5,64 5,67 5,91 13,71 21. Sabang 4,72 51,13 7,46 4,17 4,89 5,08 12,91 22. Langsa 3,91 4,60 4,10 3,93 4,20 4,70 4,24 23. Lhokseumawe 5,45 10,80 12,08 11,53 0,78 5,93 7,76 Sumber: dianalisis dari data BPS Secara umum, nilai rata­rata persentase laju pertumbuhan ekono­ mi diselu ruh kabupaten/kota selama periode 2005­2010 berbeda­beda. Kara­ kteristik tren pertumbuhannya berf­ luktuasi, de ngan sifatmya cenderung meningkat dan menurun setiap tahun­
nya untuk setiap kabupaten/kota. Tren laju pertumbuhan ekonomi ke 23 kab/kota tersebut diuraikan sebagai
berikut:
a)  Periode dari 2005 ke 2006 persenta se laju pertumbuhan eko­ nomi yang berfluktuasi cendrung menurun, di alami oleh 5 (lima) daerah yaitu Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie dan
499
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
Berdasarkan rata­rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005 hingga 2010, maka rata­rata persentase laju pertum­ buhan ekonomi yang tertinggi adalah Kota Banda Aceh sebesar 13,71 persen setiap tahunnya, kemudian Aceh Te­ ngah sebesar 13,69, setiap tahunnya, se­ dangkan Singkil merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan PDRB perkapita terendah yaitu rata­rata hanya tumbuh sebesar ­2,68 persen setiap ta­ hunnya.
Uji Tipologi Klassen Laju pertumbuhan PDRB perkapita tiap Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh tahun 2005­2010 yang berbeda­beda, me nyebabkan munculnya perbedaan pola dan struktur ekonomi. Untuk me­ ngetahui pola dan struktur ekonomi se­ tiap kabuten/kota tersebut, dilakukan uji Klassen (Tipologi Klassen). Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pen­ dapatan per kapita daerah. Melalui ana­ lisis ini diperoleh empat karateristik po­ la dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat­maju dan cepat­tumbuh (high growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkem­ bang cepat (high growth but low income), dan daerah relatif tertinggal atau low growth and low income (gambar 1). Berda­ sarkan hasil uji Tipology Klassen, selan­ jutnya laju pertumbuhan ekonomi kab/ kota di Aceh, dijabarkan dalam tabel 3 klasifikasi.
Dari tabel diatas, terlihat bahwa per tumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang berbeda­beda antar ka­ bupaten/kota di Aceh. Dengan klasifi ­ kasinya bahwa terdapat beberapa kabu­
Aceh Tamiang, selebihnya 16 dae­ rah Kab/Kota me ngalami fluak ­ tuasi meningkat (minus 2 daerah pemekaran Subussalam dan Pidie Jaya);
b) Periode dari 2006 ke 2007 fluktuasi cendrung menurun dialami oleh 10 (sepuluh) daerah yaitu Aceh Teng­ gara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Jaya, Sabang, dan Ban da Aceh;
c)  Periode dari tahun 2007 ke 2008 fluk tuasi yang cendrung meningkat hanya dialami oleh 5 (lima) daerah yaitu Aceh Selatan, Bener Meriah, Pidie Jaya, Aceh Jaya dan Subussa­ lam, selebihnya 18 daerah mengala­ mi persentase fluktuasi yang menu ­ run;
d) Periode dari tahun 2008 ke 2009 Jum lah daerah yang mengalami per   sentase peningkatan dan menu­ run relatif berimbang, dengan per­ bandingan 11 kab/kota mengala mi persentase laju pertumbuhan me ­ nu run, sedangkan 12 kab/kota me­ ngalami peningkatan persentase la­ ju pertumbuhan ekonomi daerah­ nya. 12 daerah yang mengalami per  sentase laju pertumbuhan eko­ nomi meningkat yaitu; Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Timur, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Su  bulussalam, Sabang, dan Langsa;
e)  Untuk periode dari 2009 ke 2010,
hanya satu daerah yang mengalami fluktuasi persentase laju pertumbu­ han ekonomi menurun yaitu kabu­ paten Aceh Barat, selebihnya 22 kab/Kota mengalami tren persen­ tase laju pertumbuhan ekonomi me ningkat.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
paten masuk ke dalam daerah berkem­ bang, daerah cepat maju dan cepat tum­ buh, daerah maju tapi tertekan, daerah cepat berkembang serta daerah relatif tertinggal. Uraian dapat dilihat sebagai berikut:
a) Untuk klasifikasi pertama, terdapat 7 (tujuh) daerah yang mengalami kondisi ekonomi Maju dan Cepat
Tumbuh yaitu yaitu Kab. Aceh Te­ ngah, Bener Meriah, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe. Ke­7 Daerah terse­ but memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik, karena memiliki  rata­ rata pertumbuhan nilai PDRB per­ kapita tinggi, kemudian didukung
12000000.00
10000000.00 8000000.00 6000000.00 4000000.00 2000000.00 PDRB_Perkapita 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 Laj u_P ert _ekonom i 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Daerah Berkembang Cepat Daerah Maju dan Cepat
Tumbuh
Daerah Maju Tapi Tertekan Daerah Relatif Tertinggal

## Hasil Analisis Tipologi Klassen
Gambar 1 Hasil Analisis Klasen
juga dengan laju pertumbuhan eko­ nomi yang baik juga;
b) Untuk klasifikasi kedua, terdapat 5 (lima) daerah yang tergolong cepat tumbuh (berkembang) yaitu Kab.
Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Gayo Lues, dan Kota Subulus­ salam. Ke­ 5 daerah tersebut memi­ liki kondisi laju pertumbuhan eko­ nomi tinggi, akan tetapi pertumbu­ han nilai PDRB pendapatan perka­ pita rendah; c)  Untuk klasifikasi ketiga, terdapat 3
(tiga) daerah yang tergolong maju tapi tertekan yaitu Kab. Aceh Sela­ tan, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Ke­3 daerah ini memiliki rata­arat
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
pertumbuhan PDRB pendapatan perkapita yang tinggi, akan tetapi mengalami laju pertumbuhan ekono­ mi yang rendah. Karena pertumbu­ han yang rendah dan tertekan, akan berpotensi daerah ini menjadi  ter­ tinggal dalam jangka panjang. De­ ngan kata lain bahwa PDRB yang tinggi tanpa dibarengi pertumbuhan yang tinggi akan menyebabkan eko­ nomi berjalan lambat yang pada ak­ hirnya menurunkan kinerja ekonomi di daerah tersebut;

## Tabel. 3
Klasifikasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Aceh periode 2005-2010
PDRB per Kapita (y) Laju Pertumbuhan (r) y i > y y i < y r i > r
Daerah Maju dan Cepat Tumbuh: Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah Kab. Aceh Besar Kab. Bireuen Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe Daerah Berkembang Cepat: Kab. Simeulue Kota Subulussalam
Kab. Aceh Tenggara Kab. Pidie Jaya
Kab. Gayo Lues
r i < r
Daerah Maju Tapi Tertekan:
Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Nagan Raya
Daerah Relatif Tertinggal:
Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Timur Kab. Pidie
Kab. Aceh Utara
Kab. Aceh Barat Daya
Kab. Aceh Tamiang
Kab. Aceh Jaya
Kota Langsa
d) Untuk klasifi kasi yang keem­ lasifikasi yang keem ­ pat, ter dapat 8 (delapan) daerah yang relatif tertinggal adalah kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat
Daya, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, dan Kota Langsa. Ke­ 8 daerah ini memiliki pendapatan perka­ pita yang lebih rendah dari da­ erah lainnya, kemudian juga mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari daerah lainnya.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh Ketimpangan pendapatan antar ka­ bupaten/kota di Aceh dilihat dari ke­ senjangan pendapatan antar wilayah/ daerah di Provinsi Aceh. Dasar perhitu­ ngannya adalah dengan menggunakan pertumbuhan PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih tinggi dari pertumbuhan
PDRB akan menyebabkan nilai PDRB perkapita menurun. Hal ini berarti se­ makin sedikit pendapatan yang dipero­ leh masyarakat sehingga kejahteraan masyarakat juga turun.
Untuk mengetahui ketimpangan pen dapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan pende­ katan Indeks Williamson. Dapat diper­ hatikan pada tabel 4.
Dari tabel indeks williamson diatas, didapati bahwa ketimpangan pemban­ etimpangan pemban­ gunan antar kabupaten/kota di Provin­ si Aceh selama periode 2005­2009 terus mengalami peningkatan, kemudian me­ nurun pada tahun 2010. Nilai indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada ta­ hun 2009 yaitu 0,41, kemudian menurun pada tahun 2010 yaitu 0,40. Kondisi dari tahun 2005 s/d 2009 menunjukkan bah­ wa ketimpangan yang terjadi di Provin­ si Aceh terus memburuk, kecuali tahun 2010. Ketimpangan ini terjadi akibat ada nya perbedaan yang besar antar ke­ mampuan ekonomi kabupaten/kota yang diukur dari nilai PDRB.
Faktor Penyebab keseimbangan pembangunan ekomnomi antar Kab/Kota di Aceh Terdapat beberapa faktor yang ber­ pengaruh dalam menciptakan kesenjan­ gan pembanguna pada daerah kab/kota di Aceh, yaitu:
1)  Perbedaan Sumber daya alam, dan keterbatasan Sumber Daya Manu­ sia dalam mengelola SDA tersebut; 2)  Realisasi investasi yang rendah dan terkosentrasi pada dae rah tertentu. Investasi cenderung berlaku di dae­ rah kota yg telah berkembang kare­ na adanya kepastian pasar; 3)  Perbedaan kebijakan pemerintah dalam hal mengatur dan menga­ rahkan serta fokus pengeluaran be­ lanja daerah. Pengeluaran yang ku­ rang sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah ternyata tidak memberikan dorongan bagi pro­ duksi daerah. Sebagai contoh, da­ erah yang memiliki potensi perta­ nian tapi pengeluaran lebih diarah­ kan kepada sektor pariwisata, jus­ tru tidak menentukan stimulus eko nomi yang lebih baik; 4)  Migrasi dan konstrasi tenaga kerja yang memiliki skill rata­rat ter­ di dik dan produktif ke daerah­ daerah  yang perkotaan berkem­ bang, seba gai contoh, migrasi penduduk ke Kota Banda Aceh menyebabkan ketersedian SDM di Banda Aceh lebih mampu me­ ngelola sumber daya yang ada un­ tuk menjalankan perekonomian. Kondisi ini menyebakan produksi ekonomi Kota Banda Aceh ting­ gi dan cenderung meningkat ta­ jam. Kondisi inilah yang membuat Kota Banda Aceh masuk  dalam kategori maju dan cepat tum buh dalam pengujian Klassen.

## Mengurangi Ketimpangan Pembangunan
di Provinsi Aceh
Kondisi ketimpangan pembangun­ an yang dihadapi kabuapten/kota di Provinsi Aceh memiliki potensi perma­
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
salah yang cukup besar khususnya da­ lam jangka panjang. Ketimpangan yang terus terjadi dan semakin besar akan menimbulkan kecemburuan antar dae­ rah. Permasalahan ini yang dikhawatir­ Permasalahan ini yang dikhawatir­ kan menjadi pemicu keinginan adanya pemekaran provinsi. Dalam jangka pan­ jang, permasalah migrasi penduduk ke wilayah yang maju akan menyebabkan munculnya daerah yang memiliki kepa­ datan penduduk yang cukup tinggi se­ hingga dikhawatirkan muncul permasa­ lah­permasalah sosial.
Dengan demikian, maka diperlukan perbaikan kebijakan ekonomi dan ke­ pendudukan. Kebijakan sektor ekonomi dapat ditempuh melalui;
1)  Peningkatan nilai PDRB masing­ masing daerah diarahkan mela­ lui spesialisasi dan fokus pada sek­ tor­sektor ekonomi tertentu yang terbukti telah berkontribusi pada pembentukan nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Upaya ini didasarkan pada potensi­potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Kebijakan­kebijakan pemerintah daerah yang diambil harus mampu mendorong peningkatan nilai sek­ tor unggulan ekonomi; 2)  Pembanguna yang saling terinte­ grasi antar kabupaten dan kota, yang memiliki fungsi kawasan yang sama; 3)  Pemerintah daerah kabupaten dan kota perlu menjalin kemitraan de­
ngan dunia usaha menarik dan me­ ningkatkan investasi di sektor per­ tanian; 4)  perlu menciptakan pemerataan la­ pangan kerja di daerah­daerah ka­ bupaten dan kota yang kurang ber kembang, hal ini untuk meng­ hindari konsentrasi tenaga kerja yang terdidik (mempunyai skill) di satu daerah yang maju saja.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Aceh sebagai daerah dengan otono­ mi khususan, memiliki kemandirian dan kewenangan untuk mengelola ke kayaan sumber daya alam untuk kemajuan pem­ bangunan daerah. Akan tetapi, perbeda­ an potensi SDA dan sistem pengelolaan oleh setiap daerah, rendah nya rencana dan realisasi investasi yang dimiliki oleh masing­masing daerah, terkonsen­ trasinya investasi pada daerah­ daerah yang sudah relatif maju, serta migrasi konsentrasi tenaga kerja pro duk tif yang memiliki skill memadai pa da daerah­ daerah yang relatif maju, menyebabkan pembangunan yang terjadi  antar daerah kab/kota belum merata  dan seimbang. Ketidakseimbangan pembangunan ter­ lihat dari ketimpang an pendapatan per­ kapita antar kabupa ten/kota di Aceh dan laju pertumbuhan ekonomi antar kab/kota (periode 2005­2010).
Nilai PDRB Kab/Kota selama perio­ de 2005­2010 berfluktuasi dan cende ­

## Tabel 4 Indeks Ketimpangan Pembangunan Daerah Aceh 2005­2010
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CVw 0,31 0,34 0,37 0,40 0,41 0,40
Sumber: Data hasil analisis tim Kajian PKP2A IV LAN
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
rung meningkat. Berdasarkan rata­rata pertumbuhan PDRB perkapita, Kota Banda Aceh sebesar 13,71 persen setiap tahunnya adalah daerah yang menga­ lami peningkatan tertinggi,  Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan PDRB perkapita terendah yaitu rata­rata hanya tumbuh sebesar ­2,68 persen setiap ta­ hunnya.
Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh sela­ ma periode 2005­2010 terus mengalami peningkatan walalupun menurun pada tahun 2010. Nilai indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yai­ tu 0,41 walapun berhasil turun sedikit menjadi 0,40 di tahun 2010.  Hal ini membuktikan semakin memburuk men­ gingat adanya pertumbuhan nilai ke­ timpangan setiap tahunnya kecuali ta­ hun 2010.
Kemudian hasil uji Klassen me­ nyimpulkan bahwa dari 23 kabupaten/ ko ta di Provinsi Aceh, sebanyak 7 kabu­ peten/kota masuk dalam kategori Dae­ rah Maju dan Cepat Tumbuh; 5 (lima) daerah masuk dalam kategori Daerah Berkembang Cepat; 3 (tiga) kabupaten masuk dalam kategori Daerah Maju Ta­ pi Tertekan; dan 8 (delapan) kab/kota masuk dalam kategori Daerah Terting­ gal.
Saran Adapun saran dari hasil kajian ini ada lah:
1)  Pemerintah daerah kab/kota diha­
rapkan melakukan pemetaan yang tepat terhadap keunggulan daerah masing­masing. Selanjutkan dilaku­ kan konsentrasi kebijakan dan pe­ ngeluaran daerah untuk sektor ung gulan yang telah ditetapkan.
Hal ini diharapkan mampu me­ ningkatkan PDRB daerah tersebut. 2)  Pemerintah daerah diharapkan da­ pat melakukan dan mengembang­ an kerjasama pembangunan antar daerah, terutama daerah­daerah yang mempunyai fungsi kawasan yang sama, untuk saling menemu­ kan dan menunjang sumber­sum­ ber pertumbuhan sektor ekonomi.
Dibutuhkan penguatan forum­ forum  kerjasama antar daerah kab/ kota untuk merumuskan arah pem­ bangunan yang saling terintegrasi antar daerah. 3)  Pemerintah diharapkan segera mem bangun industri pengolahan dibidang agrobisnis yang saling me nunjang satu sama lain sesuai dengan tipologi dan potensi dae­ rah. 4)  Pemerintah daerah perlu melaku­ kan upaya­upaya mendorong in­ vestasi untuk mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing­masing daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan memo­ bilisasi kemitraan dengan dunia usaha. 5)  Sebagai upaya menstimulus pem­ bangunan daerah, maka  perlu di­ pertimbangkan Revisi Qanun (Per­ da) tentang Pengelolaan dana Ot­ sus, yaitu terkait dengan formula­ si besaran persentase pembagian dana otsus ke kab/kota dan meka­ nisme transfer, serta kewenangan pengelolaannya di kab/kota.

## KEPUSTAKAAN
Arsyad. Lincolin. 1997. Ekonomi Pemb­ angunan. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yog­ yakarta.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

## BPS Provinsi Aceh 2005­2010.
Buku Aceh Dalam Angka Tahun 2005­2010.
_________, Produk Domestik Regional Bru­ to Kab dan Kota 2005­2010
Bank Dunia, 2006, Analisis Pengeluaran Publik Aceh­Pengeluaran Untuk Re­ kontruksi Dan Pengentasan Kemiskin­ an , Jakarta
_________, 2008, Kajian Kemiskinan Di
Aceh Tahun 2008; Dampak Konflik, Tsunami, dan Rekonstruksi Terha­ dap Kemiskinan Di Aceh.
Jhingan. ML. 1993. Ekonomi Pembangun­ an dan Perencanaan. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara; Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatih­ an Aparatur III­Samarinda, 2005, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pe nye­ lenggaraan Otonomi Daerah di Wi­ layah Kalimantan . Samarinda _________, 2012. Pusat Kajian Pendidik­ an dan Pelatihan Aparatur IVAceh, “Keseimbangan Pembangunan Dae­ rah Kab/Kota di Aceh”
UNDP, 2010, Laporan Pembangunan Ma­ nusia Aceh Tahun 2010
Thee Kian Wie, 1982, Perekonomian di Ne  gara Berkembang , Jakarta : Pustaka
Jaya.
Todaro, M.P, 2003. Pembangunan Ekono­ mi di Dunia Ketiga. Jilid I, Edisi Ke­ delapan. Erlangga, Jakarta.
Rahmaddin MY, 2009. “ Indikator Pemba­ ngunan Daerah. http://ovalhanif. wordpress.com/2009/04/21/indi­ kator­pembangunan daerah/.Akses pada tanggal 24 Januari 2012.