## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Nely Hartika, Ipah Ema J, Liza Mumtazah D, Agung Sudrajat, Widyawati,
Rudiansyah http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5901 Page 42-53 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
UPAYA  MENGURANGI  PENGANGGURAN  MELALUI  USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROVINSI BANTEN 1 Nely  Hartika, 2 Ipah  Ema  Jumiati, 2 Liza  Mumtazah  Damarwulan, 2 Agung  Sudrajat, 2 Widyawati, 3 Rudiansyah,
1 Universitas  Banten  Jaya, 2 Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa, 3 Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Provinsi Banten

## Abstract
This  background  is  that  there  is  an  increase  in  the  unemployment  rate  in Banten Province, and available labor resources in the labor market in Banten Province are growing every year. But on the other hand, due to the increase in the unemployment rate every year and the increase in the number of workers, the  existing  workforce  is  not  being  absorbed  properly.  The  purpose  of  this research is to find out how efforts to deal with unemployment through efforts to  reduce  unemployment  through  micro,  small  and  medium  enterprises (UMKM)  in  Banten  Province.  In  this  study,  researchers  used  qualitative research methods. Small and medium enterprises in Banten Province absorb 235,022 workers, namely the food industry with 91,476 workers. followed by the  garment  industry  with  34,508  people,  and  the  wood  and  cork  industry excluding  furniture  with  3,056  people.  MSMEs  have  made  a  major contribution to economic growth and have had a positive impact on people's welfare, especially those in Banten Province

## Abstrak
Latar belakang ini adalah adanya peningkatan angka pengangguran di Provinsi  banten,  sumber  daya  tenaga  kerja  tersedia  di  Pasar  tenaga kerja  di  Provinsi  Banten  tumbuh  setiap  tahun.  Namun  di  sisi  lain, akibat  kenaikan  angka  pengangguran  setiap  tahunnya  dan bertambahnya  jumlah  tenaga  kerja,  angkatan  kerja  yang  ada  tidak terserap  dengan  baik.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  ingin mengetahui  bagaimana  upaya  penanganan  pengangguran  melalui upaya  mengurangi  pengangguran  melalui  usaha  mikro  kecil  dan menengah  (umkm)  di  Provinsi  Banten.  Pada  penelitian  ini  peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Usaha kecil dan menengah di  Provinsi  Banten  menyerap  tenaga  kerja  sebanyak  235.022,  yaitu industri  makanan  sebanyak  91.476  tenaga  kerja.  diikuti  oleh  industri garmen  sebanyak  34.508  orang,  industri  kayu  dan  gabus  tidak termasuk  mebel  sebanyak  3.056  orang.  UMKM  telah  memberikan kontribusi  yang  besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan memberikan  dampak  positif  bagi  kesejahteraan  masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi Banten.
Kata kunci: Pengangguran, industri, UMKM
Keywords: Unemployment, industry, UMKM
Article history: Submission December 27 2022 Revision January 10 2023 Accepted May 18 2023 Published June 30 2023
*Corresponding author Email: nelyhartika@unbaja.ac.id

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Nely Hartika, Ipah Ema J, Liza Mumtazah D, Agung Sudrajat, Widyawati,
Rudiansyah http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5901 Page 42-53 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## PENDAHULUAN
Corona  Virus  Disease  atau  COVID-19  diakui  sebagai  pandemi  dan  mulai mewabah  di  negeri  ini  pada  pertengahan  bulan  Maret  2020,  penyakit  ini  mewabah hampir keseluruh negara dibelahan dunia. World Health Organization merekomendasikan  salah  satu  langkah  menghambat  penyebaran  COVID-19  adalah dengan  menerapkan  pembatasan  perjalanan,  karantina,  pembatasan  jam  malam, pengendalian  bahaya  di  tempat  kerja,  penutupan  fasilitas  umum  dan  termasuk pembatasan  pada  proses  belajar  mengajar  disekolah  dan  perguruan  tinggi  diterapkan social  distancing.  Pandemi  COVID-19  ini  berdampak  buruk  pada  berbagai  sektor diantaranya sektor sosial dan ekonomi yang sangat terpuruk dan dampak yang sangat terlihat adalah tingginya angka pengangguran.
(Aidil, 2017) menjelaskan “Pengangguran adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat  menemukan  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  keahliannya  dan  tidak  menerima penghasilan yang diinginkan”. Pasalnya, jumlah penduduk yang terus meningkat dari waktu  ke  waktu  namun  lapangan  kerja  sedikit  dan  kurangnya  perhatian  pemerintah membuat  jumlah  pengangguran  semakin  meningkat.  Pengangguran  merupakan  salah satu masalah penting di dunia, demikian pula di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang. Jumlah  ini  naik  0,06  juta  atau  60  ribu  orang  dibandingkan  Februari  2019.  Tingkat pengangguran terbuka Februari 2020 turun tipis dari 5,01 persen menjadi 4,99 persen, Naiknya angka pengangguran ini terjadi seiring peningkatan angkatan kerja Indonesia per Februari 2020 yang mencapai 137,91 juta orang atau naik 1,73 juta orang. Angka ini juga belum mencerminkan dampak Corona atau COVID-19 yang mulai terasa pada April 2020 (situs https://www.bps.go.id ).
Tingginya  tingkat  pengangguran  juga  menjadi  salah  satu  masalah  besar  di Provinsi Banten. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten memperlihatkan angkatan kerja  Provisi  Banten  mengalami  penurunan  dari  6,14  juta  orang  pada  Februari  2019 menjadi  6,11  juta  orang  pada  Februari  2020.  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT) Provinsi Banten meningkat dari 7,58 persen pada Februari 2019 menjadi 8,01 persen pada Februari  2020.  Sejalan  dengan  penurunan  jumlah  angkatan  kerja,  Tingkat  Partisipasi Angkatan  Kerja  (TPAK)  juga  mengalami  penurunan  dari  66,19  persen  menjadi  64,46 persen. TPAK sebesar 64,46 persen berarti dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 64 hingga 65 orang yang aktif bekerja secara ekonomi. Demikian juga lapangan kerja  yang  tersedia  belum  dapat  menampung  tingginya  angkatan  kerja  di  Provinsi Banten  bahkan  akibat  pandemic  COVID-19  jumlah  penduduk  yang  bekerja  menjadi semakin berkurang.
Indikator  utama  ketenagakerjaan  yang  sering  digunakan  sebagai  indikasi keberhasilan  dalam  menangani  masalah  pengangguran  adalah  TPT,  yang  merupakan perbandingan  antara  jumlah  pengangguran  terhadap  jumlah  angkatan  kerja.  Jumlah

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Nely Hartika, Ipah Ema J, Liza Mumtazah D, Agung Sudrajat, Widyawati,
Rudiansyah http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5901 Page 42-53 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
angkatan kerja mengalami penurunan dari 6,14 juta orang pada Februari 2019 menjadi 6,11  juta  orang  pada  Februari  2020.  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Provinsi Banten meningkat dari 7,58 persen pada Februari 2019 menjadi 8,01 persen pada Februari 2020.
Perkembangan  dunia  ekonomi  dan  bisnis  saat  ini  telah  mengalami  pergeseran paradigma, yaitu dari model ekonomi berbasis sumber daya ke model ekonomi berbasis pengetahuan atau inovasi. Perubahan ini terjadi karena model ekonomi berbasis sumber daya yang selama ini dianggap cukup efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi dan  pengembangan  bisnis,  belum  mampu  mengadaptasi  dan  beradaptasi  dengan kebutuhan  ekonomi  lingkungan  bisnis  yang  berbeda.  Seiring  waktu,  kebutuhan masyarakat  meningkat  karena  orang  tidak  terpenuhi.  Populasi  semakin  meningkat, teknologi  informasi  semakin  maju,  standar  hidup  berubah,  budaya  semakin  maju, sehingga  kebutuhan  semakin  kaya  dan  beragam  menjadikan  pembangunan  ekonomi sebagai  aliran  pembangunan  ekonomi  modern  harus  dilakukan  inovasi  untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif.
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat menyerap hingga 96%  tenaga  kerja  Indonesia.  Menurut  data  terakhir  tahun  2018,  jumlah  usaha  mikro mencapai 58,91 juta, jumlah usaha kecil sebanyak 59.260 juta, jumlah usaha menengah sebanyak 4,987 juta. Berdasarkan (Syairozi & Susanti, 2018) menjelaskan “Karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan modal yang menonjol dan sumber daya  yang  relatif  sedikit  dan  lemah”.  Meskipun  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  tergolong  usaha  kecil,  namun  dengan  pemberdayaan  yang  tepat  dan  benar maka  usaha  kecil  tersebut  dapat  berkembang  pesat.  (Gunartin,  2017)  menjelaskan “Dalam  sektor  e konomi  yang  berbeda,  perlu  dilakukan  penguatan  UMKM  dengan memberikan  peluang  usaha  bagi  UMKM  itu  sendiri  dan  memperhatikan  keberadaan UMKM sehingga dapat membangun struktur perekonomiannya sendiri di Indonesia”. bahwa  keberadaan  UMKM  akan  membantu  mengatasi  masalah  ketenagakerjaan  dan kemungkinan meningkatkan pendapatan masyarakat.
(Tanjung,  2016)  menjelaskan  bahwa  “UMKM  dapat  menunjukkan  kriteria  dan karakteristik  seperti  permodalan  dan  perputaran  kegiatan  produksi,  orientasi  dan manajemen personalia”.  D alam penjeleasan tersebut, UMKM juga dapat menjadi salah satu  cara  untuk  mengurangi  pengangguran  yang  ada  dengan  mengadakan  kegiatan pelatihan  dan  penyadaran  masyarakat  tentang  UMKM,  sehingga  masyarakat  dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sesuai keinginan dan kemampuan masing-masing orang.  Oleh  karena  itu  UMKM  harus  mendapat  perhatian  khusus  dari  pemerintah sebagai  salah  satu  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat,  sehingga  dengan  adanya UMKM tersebut maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkat dan jumlah pengangguran juga akan berkurang.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Nely Hartika, Ipah Ema J, Liza Mumtazah D, Agung Sudrajat, Widyawati,
Rudiansyah http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5901 Page 42-53 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
UMKM  sebagai  usaha  masyarakat  telah  membuktikan  diri  tahan  terhadap berbagai goncangan ekonomi bahkan mampu bertahan di saat krisis ekonomi (Sarfiah et al.,  2019).  Beberapa  faktor  yang  mendukung  keberdayaan  dan  kelangsungan  hidup UMKM adalah adanya sumber daya manusia yang melimpah, ketersediaan bahan baku yang  murah,  permodalan  usaha  yang  ringan,  dukungan  pemerintah  dan  kesepakatan harga jual produk antar UMKM. (Kurniawan dan Fauziah, 2014). UMKM terbukti dapat memberikan kontribusi positif terhadap lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di Indonesia  (Bustam,  2016;  Kurniawan  &  Fauziah,  2014;  Setiawan,  2015).  Penyerapan tenaga  kerja  sektor  UMKM  karena  gaji  diperhitungkan  sesuai  kapasitas  kerja  bekerja (Budiawan, 2013). Semakin banyak tenaga kerja yang kemungkinan diserap oleh UKM, semakin banyak dapat meningkatkan pendapatan per individu yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ahmadun, 2019; Sholikha, 2018).
Pertumbuhan  UMKM  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  beberapa  kendala  dan tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya sumber daya manusia, kendala modal dan saluran  pemasaran  (Gunartin,  2017).  Oleh  karena  itu,  pemerintah  memerlukan pembinaan  untuk  memperkuat  kapasitas  UMKM  dalam  menghadapi  kendala  dan tantangan yang semakin kompleks agar mampu bersaing dengan usaha sejenis dalam dan  luar  negeri.  2014).  Pemerintah  dapat  berperan  sebagai  pemungkin  dengan menyediakan permodalan, fasilitas pendukung dan jaringan pemasaran, serta berperan sebagai katalisator dalam rangka percepatan pengembangan usaha (Putra, 2015).
Provinsi Banten merupakan salah satu daerah dengan 4 kabupaten, 4 kotamadya, 155  kecamatan  dan  313  kecamatan  serta  1.238  desa,  dari  segi  jumlah  penduduk  yang sangat  padat,  banyak  masyarakat  Banten  yang  mengeluhkan  perekonomian,  hal  ini disebabkan belum meratanya perekonomian. sistem yang diberlakukan oleh pemerintah. Ketiadaan tingkat perlindungan sosial telah menciptakan banyak masalah. Salah satunya adalah meningkatnya angka pengangguran di suatu daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut terus menurun. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk menjaga reputasi suatu negara atau daerah sebagai negara atau daerah dikatakan  memiliki  perekonomian  yang  maju  yang  dapat  dilihat  dari  tingkat pertumbuhan ekonominya.
Pemerintah  Provinsi  Banten  didorong  untuk  mengembangkan  potensi  desa sehingga mampu menyerap tenaga kerja desa. Mengembangkan usaha kecil menengah (UMKM) dengan memanfaatkan potensi desa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah  pelaku  UMKM  di  Provinsi  Banten  mencapai  153.000.  Untuk  mendorong pertumbuhan  dan  perkembangan  UMKM,  agen  UMKM  dilatih  dan  didukung  untuk memperluas  pasar  melalui  e-commerce  dan  internet  marketing.  Selain  itu,  pelaku UMKM  didorong  dan  didukung  untuk  menjalin  kemitraan  dengan  pelaku  usaha menengah  dan  besar.  Mempermudah  pengurusan  sertifikat  pendirian  koperasi,  izin

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Nely Hartika, Ipah Ema J, Liza Mumtazah D, Agung Sudrajat, Widyawati,
Rudiansyah http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5901 Page 42-53 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
produk olahan, izin BPOM, sertifikat halal, penunjang kemasan yang eye catching dan menarik.
Pengangguran  adalah  seseorang  yang  berada  dalam  angkatan  kerja  dan  ingin mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukannya (Mahdar, 2015). Selain itu, Mahdan (2015) menjelaskan bahwa pengangguran diartikan sebagai seseorang yang memasuki angkatan  kerja  dan  aktif  mencari  pekerjaan  dengan  gaji  tertentu,  tetapi  tidak mendapatkan  pekerjaan  yang  diinginkannya.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) tentang  indeks  ketenagakerjaan,  pengangguran  adalah  mereka  yang  tidak  memiliki pekerjaan, tetapi Anda sedang mencari pekerjaan atau merencanakan sesuatu bisnis baru atau penduduk tidak mencari pekerjaan karena mereka telah telah setuju untuk bekerja tetapi belum mulai bekerja.
Dalam  ilmu  kependudukan  (demografi),  pengangguran  adalah  orang  yang sedang mencari pekerjaan, dan mereka dikelompokkan ke dalam kelompok penduduk yang  disebut  angkatan  kerja.  Menurut  kategori  umur,  penduduk  aktif  mencakup penduduk  berusia  15  sampai  64  tahun  yang  sedang  mencari  pekerjaan,  sedangkan penduduk yang tidak sedang mencari pekerjaan tidak termasuk dalam penduduk aktif. Jadi, tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang menganggur (Raharja dan Manurung, 2004:329).
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah: 1). Status seseorang dalam angkatan kerja (15-64 tahun) menginginkan pekerjaan, tetapi tidak bisa mendapatkannya; 2). Seseorang yang berada dalam angkatan kerja dan secara aktif  mencari  pekerjaan  gaji  tertentu,  tetapi  tidak  mendapatkan  pekerjaan  yang diinginkan;  3).  Tindakan  yang  diambil  jika  seseorang  tidak  bekerja  tetapi  tidak  aktif mencoba selama empat minggu terakhir untuk menemukan pekerjaan; 4). Orang yang sedang mencari pekerjaan dan termasuk dalam kelompok penduduk yang disebut pergi bekerja. Orang berusia antara 15 dan 64 tahun dan sedang mencari pekerjaan.
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  memiliki  banyak  definisi  yang berbeda dalam setiap dokumen menurut beberapa otoritas atau organisasi dan bahkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) No. 20  Tahun  2008,  UMKM  didefinisikan  sebagai  berikut:  1).  Usaha  mikro  adalah  usaha produksi  yang  dimiliki  oleh  perorangan  atau  organisasi  badan  usaha  swasta  yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini; 2). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai atau bagian dari usaha besar  dan  menengah  yang  memenuhi  kriteria  usaha  kecil  berdasarkan  ketentuan Undang-undang ini; 3). Usaha menengah adalah usaha ekonomi produksi yang otonom, dilakukan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi  dari  korporasi  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  sebagian,  langsung  atau  tidak

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Nely Hartika, Ipah Ema J, Liza Mumtazah D, Agung Sudrajat, Widyawati,
Rudiansyah http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5901 Page 42-53 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
langsung, usaha kecil atau jumlah kekayaan bersih yang besar atau hasil penjualan setiap tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi  dengan  UU  dan  peraturan  yang  terkait  dalam  kegiatan  oprasional  dan pengembanganya.
Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal  20,  Pasal  27  ayat  (2),  Pasal  33,  UU  No.9  Tahun  1995,  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan  sebagai  bagian  integral  ekonomi  rakyat  yang  mempunyai  kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin  seimbang,  berkembang,  dan  berkeadilan,  Peraturan  Presiden  No.5  Tahun  2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasional UMKM, UU No.20 Tahun  2008  tentang  perberdayaan  UMKM  bagi  prekonomian  di  Indonesia,  dan  yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi “kebijakan Kredit Usaha Rakya t (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM.
Paket ini dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Kamis, 15 Oktober 2015, pukul 20:32. Harap Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini  merupakan  intrumen  dalam  menyikapi  kebutuhan  bagi  pengembangan  UMKM. Pemerintah menyadari pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Pada pertengahan tahun 2014, pertumbuhan kredit secara tahunan tetap berada di level 16,65%, kemudian turun menjadi 11,6% di akhir tahun 2014 dan 10,4% di akhir tahun 2015. Tren ini juga terlihat pada penyaluran kredit korporasi, usaha mikro, kecil dan menengah. (UKM) meningkat hanya sebesar 9,2% pada akhir Juni 2015. Tren perlambatan  kredit  tersebut  tentunya  terkait  dengan  melemahnya  pertumbuhan ekonomi.  Oleh  karena  itu,  untuk  mendorong  aktivitas  perekonomian  masyarakat, khususnya UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga KUR yang lebih besar.
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana upaya penanganan pengangguran melalui upaya mengurangi pengangguran melalui usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di Provinsi Banten.

## METODE PENELITIAN.
Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Definisi penelitian kualitatif dapat ditemukan di banyak buku. Antara lain, Ali dan Yusof (2011)

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Nely Hartika, Ipah Ema J, Liza Mumtazah D, Agung Sudrajat, Widyawati,
Rudiansyah http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5901 Page 42-53 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai:  Setiap  survei  yang  tidak  menggunakan prosedur statistik sekarang disebut "kualitatif", seolah-olah itu sendiri merupakan tanda kualitas. Definisi Ali dan Yusof menekankan kurangnya penggunaan alat statistik dalam penelitian  kualitatif.  Hal  ini  tentunya  untuk  memudahkan  pembedaan  antara penggunaan  metode  kualitatif  dan  penggunaan  metode  kuantitatif.  Karena  metode kuantitatif  bergantung  pada  penggunaan  prosedur  komputasi  dan  analisis  statistik. Sedangkan  metode  kualitatif  lebih  menekankan  pada  mengamati  fenomena  dan memeriksa  sifat  makna  dari  fenomena  tersebut.  Analisis  dan  wawasan  penelitian kualitatif  sangat  dipengaruhi  oleh  kekuatan  kata  dan  frase  yang  digunakan.  Dengan demikian, Basri (2014) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif menitikberatkan pada proses dan signifikansi hasil. Perhatian penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada faktor  manusia,  objek  dan  kelembagaan,  serta  hubungan  atau  interaksi  antara  faktor- faktor  tersebut,  dengan  tujuan  untuk  memahami  suatu  peristiwa,  perilaku  atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peningkatan  kegiatan  ekonomi  di  suatu  wilayah  selalu  didukung  oleh peningkatan kegiatan ekonomi sektoral dan peningkatan pula kegiatan ekonomi sektoral atau  kegiatan  subsektornya  yang  didorong.  Dengan  demikian,  industri  yang  menjadi penopang  utama  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  wilayah  akan  ditopang  oleh pertumbuhan kegiatan ekonomi pada subsektor terkait. Hal tersebut diatas mendukung berkembangnya berbagai jenis UMKM di Provinsi Banten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Banten.
Menurut  Dumairy  (1999),  masyarakat  memiliki  dua  peran  penting  dalam Ekonomi,  dalam  konteks  pasar,  berada  di  sisi  penawaran  dan  permintaan.  Di  sisi permintaan,  penduduk  bertindak  sebagai  konsumen,  sedangkan  di  sisi  penawaran kepada  penduduk  yang  bertindak  sebagai  produsen.  Jumlah  penduduk  yang  besar sebagai  sumber  daya  manusia  yang  potensial  dan  produktif  yang  didukung  oleh kekayaan  alam  yang  beraneka  ragam  merupakan  modal  dasar  pembangunan. Permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh  pertumbuhan  penduduk  yang  masif  di  negara berkembang akan menimbulkan sejumlah masalah dalam upaya pembangunan, karena di  satu  sisi  pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  pesat  akan  menyebabkan  jumlah pekerja  meningkat  hampir  pesat.  Di  sisi  lain,  kemampuan  negara  untuk  menciptakan lapangan kerja sangat terbatas dan ketimpangan tersebut menimbulkan banyak masalah. (Sukirno, 2006).

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Nely Hartika, Ipah Ema J, Liza Mumtazah D, Agung Sudrajat, Widyawati,
Rudiansyah http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5901 Page 42-53 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Tabel 1. Jumlah Penduduk Bekerja, Pengangguran dan Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Banten (Jiwa)
Berdasarkan  Tabel  1,  menunjukkan  angkatan  kerja,  pengangguran  total  tenaga kerja dari tahun 2005 hingga 2015. Dalam hal ini, kami bisa menyimpulkan bahwa tabel di  atas  menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan  dalam  tahun  demi  tahun.  Hal  ini menunjukkan bahwa sumber daya tenaga kerja tersedia di Pasar tenaga kerja di Provinsi Banten tumbuh setiap tahun. Namun di sisi lain, akibat kenaikan angka pengangguran setiap tahunnya dan bertambahnya jumlah tenaga kerja, angkatan kerja yang ada tidak terserap dengan baik.
Penduduk  dan  PDRB,  membuat  sukses  Pembangunan  ekonomi  berarti menciptakan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja  yang seimbang Salah satu bidang yang benar-benar dapat mengurangi pengangguran adalah Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM),  dimana  UMKM  kini  berperan  sebagai pengukur aset perkotaan dan pedesaan dalam konteks UKM. Selain itu, UMKM memiliki peran  strategis  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional,  saat  ini  UMKM  dinilai  lebih tahan  menghadapi  kenyataan  tersebut,  sedangkan  perusahaan  besar  stagnan  atau bahkan  berhenti  beroperasi.  Data  UMKM  di  Provinsi  Banten  tahun  2018  tercatat sebanyak 6.495 usaha mikro 3.595 usaha kecil dan 222 usaha menengah di kota Serang. Data tersebut menunjukkan perkembangan UMKM di Provinsi Banten saat ini.  Dapat dilihat dalam tabel 2.
Tabel 2. Jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Nely Hartika, Ipah Ema J, Liza Mumtazah D, Agung Sudrajat, Widyawati,
Rudiansyah http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5901 Page 42-53 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Berdasarkan  tabel  diatas  sangat  jelas  terlihat  sektor  UMKM  di  Provinsi  Banten mengalami  perkembangan  atau  peningkatan  khususnya  di  Kabupaten  Lebak  yang jumlah  UMKM  nya  mencapai  50.338.  Pemerintah  Kabupaten  Lebak,  Provinsi  Banten memberdayakan  58.000  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  guna mendorong  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat.  Pelaku  UMKM  itu  mampu meningkatkan  pendapat  ekonomi  masyarakat  juga  meminimalisasi  kemiskinan  dan pengangguran.
Usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam  pembangunan  ekonomi  nasional.  Pada  saat  krisis  global  yang  melanda  dunia, kontribusi UMKM dalam roda perekonomian masih tetap berdiri tegak. Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah yang sedang memajukan sektor UKM. Berikut ini data PDRB (Produk  Domestik  Bruto)  Provinsi  Banten  berdasarkan  Kabupaten/Kota  pada  Tahun 2017-2019.
Tabel 3. PDRB Provinsi Banten Tahun 2017-2019 (Dalam juta rupiah
Berdasarkan  tabel  diatas,  tingkat  PDRB  di  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi Banten  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan.  Salah  satu  penyumbang  PDRB  di Provinsi  Banten  yaitu  sektor  UKM.  Perkembangan  UMKM  menjadi  indikator  dalam keberhasilan peningkatan perekonomian suatu wilayah terutama pada wilayah dengan tingkat PDRB yang rendah terutama provinsi Banten.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III 2019 Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) perekonomian Banten atas dasar harga berlaku mencapai Rp168,91 triliun. Hingga triwulan III 2019 (c-to-c), perekonomian Provinsi Banten tumbuh sebesar 5,40%.  Pertumbuhan  didorong  oleh  semua  sektor  usaha  kecuali  transportasi  dan pergudangan  serta  pasokan  listrik  dan  gas.  Pertumbuhan  terkuat  tercatat  pada  sektor informasi  dan  komunikasi  sebesar  8,94%.  Pada  Agustus  2019,  angkatan  kerja  Provinsi Banten  mencapai  5,56  juta  orang.  Peningkatan  230.000  karyawan  dibandingkan  tahun sebelumnya. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Banten adalah sektor industri dan komersial, masing-masing sebesar 24,09% dan 20,91%. Mayoritas penduduk bekerja  di  Banten  berstatus  pekerja/karyawan  (3,12  juta  orang).  Tingkat  penyerapan tenaga kerja resmi sebesar 58,74% pada Agustus 2019.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Nely Hartika, Ipah Ema J, Liza Mumtazah D, Agung Sudrajat, Widyawati,
Rudiansyah http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5901 Page 42-53 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Tingkat  pengangguran  terdaftar  adalah  persentase  penduduk  yang  tidak  bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, termasuk yang telah dipekerjakan  tetapi  belum.  mulai  bekerja.  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (OPR) Provinsi Banten mencapai 8,11% atau 490,81 ribu orang. Lebih rendah atau lebih rendah dari  periode  sebelumnya  yang  mencapai  8,52%.  TPT  perkotaan  mencapai  7,58%  atau lebih  rendah  dari  daerah  perdesaan  sebesar  9,48%.  Hal  ini  juga  terlihat  pada  struktur pekerjaan  utama.  Penurunan  terbesar  pada  pekerjaan  primer  di  bidang  pertanian, pertambangan dan penggalian turun dari 13,20% pada Agustus 2018 menjadi 9,94% pada Agustus  2019.  Pada  periode  yang  sama,  musiman  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian menurun  dari  3,67%  menjadi  2,27%.  Pemerintah  Provinsi  Banten  memimpin pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangannya untuk menghubungkan pusat manufaktur dan jasa agar berjalan lebih lancar dan efisien.
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  dan  Usaha  Mikro  Kecil  (UKM) berpotensi  menyediakan  lapangan  kerja  yang  tinggi  dan  kesempatan  kerja  baru. Sehingga bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Banten. Pada tahun 2019, UKM  di  Provinsi  Banten  didominasi  oleh  industri  makanan  mencapai  44,60%  dan menjadi  salah  satu  kegiatan  ekonomi  yang  berkembang.  Menurut  survei  tahunan terhadap usaha kecil dan menengah, terdapat 113.000 usaha yang tersebar di kabupaten- kabupaten dalam kota provinsi Banten.
Usaha  kecil  dan  menengah  di  Provinsi  Banten  menyerap  tenaga  kerja  sebanyak 235.022,  yaitu  industri  makanan  sebanyak  91.476  tenaga  kerja.  diikuti  oleh  industri garmen sebanyak 34.508 orang, industri kayu dan gabus tidak termasuk mebel sebanyak 3.056 orang. Dan tidak kurang dari 63,36% adalah laki-laki dan sisanya 36,64% adalah perempuan. Sedangkan untuk kelompok pekerja menurut tingkat pendidikan diketahui bahwa 39,43% hanya tamat SD, 26,76% tamat SLTP, 14,01% dan 13,81% tidak tamat SD dan sisanya 5,98% SMK pelatihan. , gelar ke-3 atau lisensi.
Oleh  karena  itu,  keberadaan  UMKM  dinilai  mampu  menyeimbangkan perekonomian dalam berbagai aspek sosial di daerah terpencil dan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa harus pergi ke kota besar. Selanjutnya, jumlah UKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia sehingga UMKM berperan penting dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  keseimbangan  perekonomian  domestik terutama di Provinsi Banten.
UMKM  merupakan  penyumbang  terbesar  bagi  perekonomian  nasional.  Semakin banyak  UMKM  yang  beroperasi  secara  efektif  dan  memenuhi  kriteria  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  maka  akan  semakin  positif  dampaknya  terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, namun jika jumlah UMKM meningkat tetapi tidak efektif dan dengan sumber daya manusia yang rendah maka pelaku UMKM tidak akan mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah  karena  tidak  memberikan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Nely Hartika, Ipah Ema J, Liza Mumtazah D, Agung Sudrajat, Widyawati,
Rudiansyah http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5901 Page 42-53 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
kontribusi terhadap PDB suatu negara.  UMKM telah memberikan kontribusi yang besar terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  memberikan  dampak  positif  bagi  kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi Banten.
Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten terus meningkat bahkan dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Jumlah UMKM pada tahun 2006 sebanyak 1.485 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 30,51%. tahun  2007  jumlah  UMKM  sebanyak  1.519  dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi 38,81%,  tahun  2008  jumlah  UMKM  sebanyak  1.558  dengan  tingkat  pertumbuhan ekonomi  34,80%  dan  tahun  2009  jumlah  UMKM  mencapai  1.598  dengan  tingkat pertumbuhan  34,80%.  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  42,78%.  dan  pada  tahun  2010 jumlah UMKM mencapai 1.631 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 52,45%. Pertumbuhan  UMKM  menjadi  perhatian  pemerintah  dalam  pengelolaan  dan pemberdayaan usaha perseorangan dan organisasi usaha di Provinsi Banten, mengingat UMKM  merupakan  penyumbang  utama  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  UMKM memiliki peranan penting untuk menangani jumlah pengangguran di Provinsi Banten

## KESIMPULAN
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan usaha mikro (UKM) memiliki potensi untuk  menyediakan  lapangan  kerja  yang  tinggi  dan  kesempatan  kerja  baru.  Sehingga  bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Banten. Pada tahun 2019, UKM di Provinsi Banten didominasi oleh industri makanan yang mencapai 44,60% menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang  berkembang.  Menurut  survei  tahunan  terhadap  usaha  kecil  dan  menengah,  terdapat 113.000 usaha yang tersebar di seluruh kantor pemerintahan kota di Provinsi Banten. Usaha kecil dan  menengah  di  Provinsi  Banten  mempekerjakan  235.022  karyawan,  terutama  industri makanan dengan 91.476 karyawan. Selanjutnya industri garmen sebanyak 34.508 orang, industri kayu dan gabus di luar meubel sebanyak 3.056 orang UMKM telah memberikan kontribusi yang besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  memberikan  dampak  positif  bagi  kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengatasi angka pengangguran di Provinsi Banten.
Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait  seperti  Dinas  Koperasi  dan  UKM, Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  harus  segera  melakukan  pendataan  mengenai pelaku UMKM yang terdampak kenaikan harga bahan baku atau terdampak pandemic covid-19.  Dengan  demikian,  penanganan  dalam  bentuk  stimulus  ekonomi  bisa  segera diberikan untuk mencegah keterpurukan bagi pelaku UMKM. Tak kalah penting sektor perbankan juga punya tugas dalam rangka restrukturisasi kredit bagi pelaku UMKM. Perkembangan  UMKM  di  Provinsi  Banten  tidak  terlepas  dari  beberapa  kendala  dan tantangan  yang  dihadapi  seperti  rendahnya  kapasitas  sumber  daya  manusia,  sulitnya permodalan dan jalur pemasaran. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan pembinaan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi kendala dan tantangan yang semakin kompleks agar mampu bersaing dengan usaha sejenis dalam dan luar  negeri. Pemerintah  dapat  berperan  sebagai  pendukung  dengan  menyediakan  permodalan,

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Nely Hartika, Ipah Ema J, Liza Mumtazah D, Agung Sudrajat, Widyawati,
Rudiansyah http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5901 Page 42-53 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
fasilitas  pendukung  dan  jaringan  pemasaran,  serta  berperan  sebagai  katalis  untuk mendorong pengembangan usaha

## REFERENSI
Ahmadun.  (2019).  Pemberdayaan  UMKM  Bagi  Usaha  Keluarga  dalam  Meningkatkan Pendapatan Di Kampung Jangkar Desa Mekarwangi Cariu Bogor. Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 35 – 42.
Berisha, G., & Pula, J.  S. (2015). Defining Small and Medium Enterprises: a critical review . Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, 1(1), 17 – 28.
BPS  Provinsi  Banten  (2018).  Provinsi  Banten  dalam  Angka  2018.  BPS  Provinsi  Banten. Budiawan, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Indistri Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak. Economics Development Analysis Journal, 2(1), 175 – 192.
Bustam,  N.  H.  (2016).  Pengaruh  Jumlah  Unit,  PDB  dan  Investasi  UMKM  Terhadap Penyerapan  Tenaga  Kerja  di  Indonesia  Periode  2009-2013.  Kutubkhanah:  Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(2), 250 – 261.
Fatai,  A.  (2011). Small  and  medium  scale  enterprises  in  nigeria:  the  problems  and  prospects .
Social Sciences, 1 – 22. https://doi.org/10.1080/03670240290014598
Gunartin. (2017). Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan  Bisnis, 2(2),  1 – 10. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Hafni,  R.,  &  Rozali,  A.  (2017).  Analisis  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja  di  Indonesia.  Ilmu  Ekonomi  Dan  Studin Pembangunan, 15(2),  77 – 96. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/1034/pdf_58
Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  dalam  Penanggulangan  Kemiskinan.  Jurnal  Kebijakan  Dan  Manajemen Publik, 2(2), 103 – 220.
Prasetyo, A., & Huda, M. (2019). Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen. Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan  Akuntansi,  18(1),  26 – 35. https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v18i1.309
Putra,  T.  G.  (2015).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dan  Partisipasi  Pelaku  Usaha  Dalam Pengembangan  UMKM  Manik-Manik  Kaca  di  Kabupaten  Jombang.  Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(April), 1 – 10.
Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, 4(2), 41 – 52