How to cite: Efranda  Praviatin,  Christine  S.T.KansiL  (2022)  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemilik  Merek  Dagang International, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i12.10660 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG INTERNATIONAL

## Efranda Praviatin, Christine S.T. KansiL
Fakultas Hukum Univeritas Tarumanagara, Indonesia Email: efrandapraviatin@gmail.com, christinek@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Merek  merupakan  tanda  yang  terdapat  pada  suatu  produk  dengan  tujuan  untuk membedakan  antara  suatu  barang  dengan  barang  jenis  lainnya.  Tanda  tersebut ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau  jasa.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Perlindungan Hukum  Terhadap  Pemilik  Hak  atas  Merek  dan  Bagaimana  Pertimbangan  Hukum Hakim  dalam  Putusan  Nomor  69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Penulisan penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan bahwa  Perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  hak  merek  ada  dua  yaitu  perlindungan hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif  dan  Putusan  Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst  tidak  tepat  dari  segi  penerapan  hukumnya, karena  jika  dilihat  antara  merek  Penggugat  dengan  tergugat,  ternyata  merek  tersebut tidak  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  ataupun  keseluruhannya,  sehingga  merek Penggugat harus dilindungi oleh hukum.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemilik Hak, Merek.

## Abstract
A brand is a sign found on a product to distinguish one item from other types of goods. The  sign  is  displayed  graphically  in  the  form  of  an  image,  logo,  name,  word,  letter, number,  color  arrangement,  in  the  form  of  2  (two)  dimensions  and/or  3  (three) dimensions, sound, hologram, or a combination of 2 (two) or more these elements are to  distinguish  goods  and/or  services  produced  by  persons  or  legal  entities  in  the activities of trading goods and/or services. The problem in this thesis is how to protect the  law  against  the  owner  of  the  right  to  the  mark  and  how  the  judge's  legal considerations in the decision Number: 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. The writing  of  this  thesis  uses  a  normative  juridical  method.  The  results  of  the  study conclude  that  there  are  two  legal  protections  for  trademark  rights  owners,  namely preventive  legal  protection  and  repressive  legal  protection  and  Decision  Number
69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst  is  not  appropriate  in  terms  of  legal application,  because  if  seen  between  the  plaintiff's  mark  and  the  defendant's  mark,  it turns  out  that  the  mark  does  not  have  similarities  in  principle  or  its  entirety,  so  the plaintiff's mark must be protected by law.
Keywords : Legal Protection, Rights Owners, Brands.

## Pendahuluan
Dalam  dunia  perdagangan  setiap  pelaku  usaha  memiliki  produk  yang diperdagangkan  kepada  pelanggan  atau  konsumen  baik  dari  pedagang  kaki  lima  hingga pedagang  di  dalam  suatu  plaza  (Anwar  &  Ambarsari,  2017).  Dalam  memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang  dihasilkannya  sebagai  suatu  hal  yang  dapat  membedakan  dengan  produk  lainnya (Arifin  &  Iqbal,  2020).  Tanda  yang  diberikan  oleh  produsen  atau  pelaku  usaha  kepada produk yang diperdagangkannya disebut sebagai merek (Mangatur et al., 2021).
Merek  merupakan  identitas  dari  sebuah  barang  yang  diperdagangkan  serta  sering dikaitkan sebagai suatu image, reputasi, maupun kualitas suatu produk barang atau pun jasa (Sumanti, 2022). Sebuah merek juga memerlukan proses  yang panjang hingga merek dari suatu  produk  tersebut  dapat  dikenal  oleh  masyarakat  (Sovani  et  al.,  2016).  Produsen  atau pelaku  usaha  harus  mempertahankan  kualitas  dan  mutu  dari  barang  ataupun  jasa  yang diperdagangkan  sesuai  dengan  standar  yang  ada  (Nurcahyo  &  Nurcahyo,  2018).  Apabila kondisi tersebut dapat dipertahankan oleh perusahaan maka merek dapat menjelma menjadi “roh”  suatu  produksi  barang  atau  jasa.  Sebagai  “roh”  produksi  merek  melambangkan kualitas  produk,  serta  menjadi  jaminan  dan  reputasi  barang  atau  jasa  dalam  kegiatan perdagangan  barang  atau  jasa  sewaktu  diperdagangkan  (Johanes  et  al.,  2021).  Oleh  sebab itu  merek  merupakan  suatu  kekayaan  intelektual  yang  dibuat  oleh  produsen  dan  sangat berharga bagi pembuatnya (Iskandar, 2018).
Di Indonesia sendiri perlindungan hukum  yang dimiliki bagi pemegang hak merek diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1961  yang  kemudian  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1992  dan  diubah  kembali  dengan  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (Semaun,  2016).  Hal  ini  menandakan  bahwa peranan  merek  sangatlah  penting  sehingga  diperlukannya  peraturan  yang  lebih  rinci  agar dapat  memberikan  rasa  kepastian  hukum  bagi  pemilik  atau  pemegang  hak  merek  (Koto, 2018).  Adanya  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  merek  yang  sah  dimaksudkan  untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (exclusive right) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. “Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya”.
Dalam penelitian ini, penulis meneliti kasus pada Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.  yang merupakan kasus merek antara perusahaan Acer in Corporated selaku Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia (Johanes et al.,  2021).  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  komisi  banding  merek  selaku  tergugat  (Arifin  &  Iqbal, 2020).
Pada  kasus  tersebut,  awalnya  Penggugat  mengajukan  permohonan  pendaftaran merek yaitu merek “Predator + logo” di Direktorat HKI. Direktorat Merek, namun setelah diterima dan diperiksa ternyata menurut Dirjen HKI merek  yang diajukan oleh Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih  dahulu,  yaitu  merek  “Predator  +  logo”  milik  Wijen  Chandra  Tjia.  Atas  putusan Dirjen  HKI.  Dirjen  Merek  tersebut,  kemudian  Penggugat  melakukan  banding  merek  pada komisi  banding  merek,  namun  komisi  banding  merek  juga  menolak  dengan  alasan  yang sama yaitu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar  terlebih  dahulu  yaitu  merek  milik  Wijen  Chandra  Tjia.  Berdasarkan  putusan tersebut,  kemudian  Penggugat  melakukan  gugatan  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih jauh terkait masalah perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang international (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst).” Metode penelitian adalah cara atau  langkah-langkah  untuk  mencari,  menganalisis,  menyimpulkan  dan  menyajikan  hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah.
Mengingat hal yang telah dipaparkan sebelumnya tersebut, maka terdapat beberapa problematika yang selanjutnya akan dijabarkan didalam penulisan ini, anatara lain:
1.  Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik  merek dagang international?
2.  Bagaimanakah  Pertimbangan  yang  digunakan  oleh  hakim  pada  Putusan  Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst ?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara  atau  langkah-langkah  untuk  mencari,  menganalisis, menyimpulkan  dan  menyajikan  hasil  penelitian  dalam  bentuk  jurnal  ilmiah  (Zaluchu, 2021). Metode penelitian yang dipakai pada penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (legal  research)  atau  disebut  dengan  penelitian  kepustakaan,  di  mana  penelitian  hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar bahan untuk  diteliti  dengan  cara  melakukan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Novitasari & Rochaeti, 2021).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang International
Suatu  merek  akan  memperoleh  perlindungan  hukum  apabila  merek  tersebut telah  didaftarkan  lebih  dulu  pada  Dirjen  KI  Departemen  Hukum  dan  HAM  yang nantinya  akan  mendapatkan  hak  atas  merek.  Di  Indonesia  menerapkan  sistem pendaftaran merek berdasar pada sistem konstitutif. Dimana pada sistem ini terdapat keharusan  melalui  proses  pendaftaran  terlebih  dahulu  agar  nantinya  suatu  merek mendapatkan  perlindungan,  sistem  ini  dikenal  juga  dengan  sebutan  sistem  first  to file.1 Dalam sistem ini ditegaskan yang berhak pada hak atas merek hanyalah orang yang  pertama  kali  mendaftarkan  mereknya.  Penjaminan  perlindungan  hukum  yang diberikan secara mutlak oleh pemerintah terhadap merek terdaftar sebagai pemegang hak atas merek yaitu :
1. Setiap produsen memerlukan suatu kepastian dalam berusaha;
2. Menarik  investor  pemegang  merek asing,  sedangkan  bagi  merek  dalam  negeri pada  nantinya  diharapkan  dapat  lebih  berkembang  luas  dalam  ranah Internasional.
Dalam UU menjelaskan hak atas merek berupa pemberian hak ekaklusif pada si  pemilik  merek  terdaftar  sesuai  kurun  waktu  tertentu  merek  itu  digunakan  sendiri atau dapat digunakan orang lain melalui izin. Pelindungan hukum diberikan terhadap merek  asing  hanya  pada  merek  yang  telah  terdaftar  atau  didaftarkan  dengan  hak prioritas.  Terdapat  dua  bentuk  perlindungan  hukum  yaitu  perlindungan  bersifat pencegahan  (preventif)  dan  bersifat  pengendalian  (represif)  penjelasan  perlindungan hukum adalah sebagai berikut;
1. Perlindungan  secara  preventif  adalah  dengan  melakukan  pendaftaran  merek. Dikatakan bahwa merek yang telah didaftar akan dilindungi hukum dengan jangka waktu  10  tahun  dan  keberlakuan  surut  mulai  dari  tanggal  diterimanya  merek bersangkutan yang sudah didaftar. Orang lain tidak boleh meganggu gugat merek yang  dilindungi  serta  telah  didaftarkan  atau  dengan  kata  lain  merek  milik  orang yang telah terdaftar tidak perlu dikhawatirkan apabila adanya tuntutan dari orang lain dikarenakan merek yang didaftarkannya telah dilindungi undang – undang
2. Perlindungan secara represif dilakukan apabila ada hak atas merek yang dilanggar dengan adanya gugatan perdata atau tutuntan pidana. Dalam hal ini pemilik merek terdaftar  akan  mendapat  perlindungan  hukum  atas tindakan  pelanggaran  hak  atas suatu  merek  baik  berupa  perbuatan  ganti  kerugian  atau  pemberhentian  seluruh tindakan  terkait  pemakaian  merek  tersebut  maupun  atas  dasar  tuntutan  hukum pidana  dari  para  penegak  hukum.  Terhadap  pemegang  merek  terdaftar  juga mempunyai  hak  untuk  mengajukan  permohonan  batalnya  pendaftaran  merek terhadap  merek  yang  dimilikinya  yang  telah  didaftarkan  oleh  orang  lain  secara
lebih dahulu tanpa adanya hak.
Dalam  melindungi  hak  merek  dari  pemilik  yang  sah,  hakim  Pengadilan Negeri/Niaga  memberikan  ketetapan  sementara.  Pada  Pasal  94  UU  No.  20  Tahun 2016, apabila ada bukti yang cukup terjadi kerugian terkait hak pemilik merek, dapat meminta hakim mengeluarkan ketetapan sementara terkait;
1. Mencegah barang dugaan melanggar hak merek memasuki jalur jual – beli;
2. Menyimpan alat bukti terkait pelanggaran merek;
3. Barang bukti pelanggar hak merek harus diamakan guna mencegah kehilangan;dan
4. Pelanggaran dihentikan untuk menghindari rugi besar.
Lain halnya dengan diselesaikan berdasarkan jalur arbitrase mendapat putusan memaksa  dari  pihak  penengah  dan  memang  telah  diserahkan  untuk  mengeluarkan hasil akhir serta kekuatan hukum yang tetap dimana para pihak akan terikat.

## B. Pendaftaran Merek International dengan Hak Prioritas
Permohonan  pendaftaran  merek  dengan  hak  prioritas  termuat  di  aturan Pasal    9    dan  Pasal  10  UU  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Lain  halnya  secara  Internasional,  Hak  prioritas  bersumberkan  pada asas  -  asas  Paris  Convention  yang  telah  tergabung  dalam    TRIP’s    Agreement. Adapun  ketentuan  penting  dalam  Paris  Convention, yaitu ;
1. Suatu  penanganan  nasional  yang  lebih  dikenal  dengan istilah  principle  of  national treatment pada intinya memuat perlakuan yang sama terhadap perlindungan KI yang diberikan pada WNI dan WNA;
2. Dalam menggunakan hak prioritas didasarkan atas permintaan pendaftaran pertama di negara asal, yang selanjutnya dapat melakukan permohonan perlindungan hukum dalam jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  yaitu  6  atau  12  bulan  yang  secara  tidak langsung  terdaftar  pada  hari  atau  tanggal  yang  sama  pada  permintaan  pertama  di negara tujuan.
Selain  ketentuan  diatas  telah  terpenuhi,  permohonan  dengan  hak  prioritas harus  disertakan  tanda  yang  membuktian  mengenai  penerimaan  permohonan pendaftaran  merek  pertama  kali  dilakukan  sehingga  timbul  hak  prioritas.  Adapun bukti  yang  dimaksudkan  yaitu  dalam  bentuk  surat  serta  tanda terima  yang  berisikan kejelasan  tanggal  permohonan  pendaftaran  tersebut.  Dirjen  KI  akan  memberikan mengenai  apa  hal  yang  disampaikan  dalam  bentuk  salinan  surat  atau  tanda  terima apabila  pertama  kalinya  mengajukan  permohonan.  Bukti  -  bukti  ini  wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Selanjutnya  Direktorat  Jenderal  KI  akan  memeriksa  kelengkapan  syarat  - syarat pendaftaran merek khusus terhadap kelengkapan administrasi. Apabila terdapat kekurangan  pada  persyaratan  dimaksud,  maka  merek  yang  diajukan  dengan  hak pioritas harus memenuhi kelengkapan dalam kurun waktu selama  - lamanya 3 bulan
dihitung  dari  tanggal  berakhir  rentan  waktu  permohonan  merek  yang  diajukan brdasarkan hak prioritas. Jika tidak memenuhi kelengkapan, maka permohonan tetap diproses tetapi tanpa penggunaan hak prioritas. Bagi pemegang hak prioritas, rentan waktu  6  -  12  bulan  cukup  panjang  untuk  dapat  melakukan  pembatalan  pada  pelaku pendaftar merek sama di tempat lainnya.
Pendaftaran  merek  dengan  hak  prioritas  hak  Pemohon  untuk  mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan  Kekayaan  Industri  (Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization)  tujuannya  adalah  untuk  memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara  tujuan  yang  juga  anggota  salah  satu  dari  kedua  perjanjian  itu,  selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu  yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

## C. Analisa Putusan 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Pada  tahun  2019  telah  terjadi  sengketa  antara  Acer  Incorporated  dengan Pemerintah  Repbulik  Indonesia.  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia.  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Komisi  Banding Merek.  Pada  awalnya  penggugat  (Acer  Incorporated  )  merupakan  perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perangkat keras komputer dan elektronik yang didirikan  pada  tahun  1976.  Sejak  pendiriannya,  Penggugat  telah  menjual  berbagai macam produk dengan berbagai produk dan merek termasuk produk “PREDATOR” di banyak negara di dunia, termsuk Indonesia yang digunakan untuk produk-produk computer seperti Desktop Komputer, Laptop, Proyektor dan Mouse.
Bahwa  penggunaan  produk  dan  kegiatan  promosi  dan  pemasaran  secara ekstensif atas atas produk-produk dengan merek “PREDATOR”. Merek PREDATOR milik  Acer  Incorporated  ini  dikenal  secara  luas  di  kalangan  masyarakat  dan memperoleh reputasi yang sangat baik. Berbagai inovasi dan teknologi terbaru yang diperkenalkan  oleh  Acer  Incorporated  dan  mendapat  penghargaan  bergengsi  antara lain:
1. COMPUTEX d&I gold award 2019
2. Red Dot Award d&I award 2019,
3. COMPUTEX d&I award 2019, dan
4. Red Dot Design Award 2019
Merek  “PREDATOR”  merupakan asset yang  sangat  penting  bagi  penggugat dalam  menjalani  kegiatan  usahanya;  Merek  "PREDATOR"  milik  Penggugat  telah terdaftar di Taiwan untuk Kelas 9 (spesifikasi perangkat elektronik) sejak tahun 2008. Acer  Incorporated  telah  mengajukan  permohonan  pendaftaran  Merek  "PREDATOR
+  Logo" dengan detail permohonan No. Agenda D00.2017.047770, pada tanggal 26 September  2019  di  Kelas  9  untuk  melindungi  produk-produk;  "Perangkat  keras komputer;  komputer;  komputer  desktop;  komputer  notebook;tablet  PC;periferal komputer,  yaitu,  monitor,  headset,  speaker,  tas  komputer,  cover  komputer,  kabel komputer, konverter komputer, pena stylus komputer;mouse komputer;papan tombol (keyboard) komputer.":
D. Namun setelah  melalui  proses  pemeriksaan  substantif  maupun  prosedur pendaftaran  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  Direktorat  Jenderal  Hukum Kekayaan I Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang International
Suatu  merek  akan  memperoleh  perlindungan  hukum  apabila  merek  tersebut telah  didaftarkan  lebih  dulu  pada  Dirjen  KI  Departemen  Hukum  dan  HAM  yang nantinya  akan  mendapatkan  hak  atas  merek.  Di  Indonesia  menerapkan  sistem pendaftaran merek berdasar pada sistem konstitutif. Dimana pada sistem ini terdapat keharusan  melalui  proses  pendaftaran  terlebih  dahulu  agar  nantinya  suatu  merek mendapatkan  perlindungan,  sistem  ini  dikenal  juga  dengan  sebutan  sistem  first  to file.1 Dalam sistem ini ditegaskan yang berhak pada hak atas merek hanyalah orang yang  pertama  kali  mendaftarkan  mereknya.  Penjaminan  perlindungan  hukum  yang diberikan secara mutlak oleh pemerintah terhadap merek terdaftar sebagai pemegang hak atas merek yaitu :
1. Setiap produsen memerlukan suatu kepastian dalam berusaha;
2. Menarik  investor  pemegang  merek  asing,  sedangkan  bagi  merek  dalam  negeri pada nantinya diharapkan dapat lebih berkembang luas dalam ranah Internasional.
Dalam UU menjelaskan hak atas merek berupa pemberian hak ekaklusif pada si  pemilik  merek  terdaftar  sesuai  kurun  waktu  tertentu  merek  itu  digunakan  sendiri atau dapat digunakan orang lain melalui izin. Pelindungan hukum diberikan terhadap merek  asing  hanya  pada  merek  yang  telah  terdaftar  atau  didaftarkan  dengan  hak prioritas.  Terdapat  dua  bentuk  perlindungan  hukum  yaitu  perlindungan  bersifat pencegahan  (preventif)  dan  bersifat  pengendalian  (represif)  penjelasan  perlindungan hukum adalah sebagai berikut;
1. Perlindungan  secara  preventif  adalah  dengan  melakukan  pendaftaran  merek. Dikatakan bahwa merek yang telah didaftar akan dilindungi hukum dengan jangka waktu  10  tahun  dan  keberlakuan  surut  mulai  dari  tanggal  diterimanya  merek bersangkutan yang sudah didaftar. Orang lain tidak boleh meganggu gugat merek yang  dilindungi  serta  telah  didaftarkan  atau  dengan  kata  lain  merek  milik  orang yang telah terdaftar tidak perlu dikhawatirkan apabila adanya tuntutan dari orang lain dikarenakan merek yang didaftarkannya telah dilindungi undang – undang
2. Perlindungan secara represif dilakukan apabila ada hak atas merek yang dilanggar dengan adanya gugatan perdata atau tutuntan pidana. Dalam hal ini pemilik merek
terdaftar  akan  mendapat  perlindungan  hukum  atas tindakan  pelanggaran  hak  atas suatu  merek  baik  berupa  perbuatan  ganti  kerugian  atau  pemberhentian  seluruh tindakan  terkait  pemakaian  merek  tersebut  maupun  atas  dasar  tuntutan  hukum pidana  dari  para  penegak  hukum.  Terhadap  pemegang  merek  terdaftar  juga mempunyai  hak  untuk  mengajukan  permohonan  batalnya  pendaftaran  merek terhadap  merek  yang  dimilikinya  yang  telah  didaftarkan  oleh  orang  lain  secara lebih dahulu tanpa adanya hak.
Dalam  melindungi  hak  merek  dari  pemilik  yang  sah,  hakim  Pengadilan Negeri/Niaga  memberikan  ketetapan  sementara.  Pada  Pasal  94  UU  No.  20  Tahun 2016, apabila ada bukti yang cukup terjadi kerugian terkait hak pemilik merek, dapat meminta hakim mengeluarkan ketetapan sementara terkait;
1. Mencegah barang dugaan melanggar hak merek memasuki jalur jual – beli;
2. Menyimpan alat bukti terkait pelanggaran merek;
3. Barang bukti pelanggar hak merek harus diamakan guna mencegah kehilangan;dan
4. Pelanggaran dihentikan untuk menghindari rugi besar.
Lain halnya dengan diselesaikan berdasarkan jalur arbitrase mendapat putusan memaksa  dari  pihak  penengah  dan  memang  telah  diserahkan  untuk  mengeluarkan hasil akhir serta kekuatan hukum yang tetap dimana para pihak akan terikat.

## E. Pendaftaran Merek International dengan Hak Prioritas
Permohonan  pendaftaran  merek  dengan  hak  prioritas  termuat  di  aturan Pasal    9    dan  Pasal  10  UU  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Lain  halnya  secara  Internasional,  Hak  prioritas  bersumberkan  pada asas  -  asas  Paris  Convention  yang  telah  tergabung  dalam    TRIP’s    Agreement. Adapun  ketentuan  penting  dalam  Paris  Convention, yaitu ;
1. Suatu  penanganan  nasional  yang  lebih  dikenal  dengan istilah  principle  of  national treatment pada intinya memuat perlakuan yang sama terhadap perlindungan KI yang diberikan pada WNI dan WNA;
2. Dalam menggunakan hak prioritas didasarkan atas permintaan  pendaftaran pertama di negara asal, yang selanjutnya dapat melakukan permohonan perlindungan hukum dalam jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  yaitu  6  atau  12  bulan  yang  secara  tidak langsung  terdaftar  pada  hari  atau  tanggal  yang  sama  pada  permintaan  pertama  di negara tujuan.
Selain  ketentuan  diatas  telah  terpenuhi,  permohonan  dengan  hak  prioritas harus  disertakan  tanda  yang  membuktian  mengenai  penerimaan  permohonan pendaftaran  merek  pertama  kali  dilakukan  sehingga  timbul  hak  prioritas.  Adapun bukti  yang  dimaksudkan  yaitu  dalam  bentuk  surat  serta  tanda terima  yang  berisikan kejelasan  tanggal  permohonan  pendaftaran  tersebut.  Dirjen  KI  akan  memberikan mengenai  apa  hal  yang  disampaikan  dalam  bentuk  salinan  surat  atau  tanda  terima
apabila  pertama  kalinya  mengajukan  permohonan.  Bukti  -  bukti  ini  wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Selanjutnya  Direktorat  Jenderal  KI  akan  memeriksa  kelengkapan  syarat  - syarat pendaftaran merek khusus terhadap kelengkapan administrasi. Apabila terdapat kekurangan  pada  persyaratan  dimaksud,  maka  merek  yang  diajukan  dengan  hak pioritas harus memenuhi kelengkapan dalam kurun waktu selama  - lamanya 3 bulan dihitung  dari  tanggal  berakhir  rentan  waktu  permohonan  merek  yang  diajukan brdasarkan hak prioritas. Jika tidak memenuhi kelengkapan, maka permohonan tetap diproses tetapi tanpa penggunaan hak prioritas. Bagi pemegang hak prioritas, rentan waktu  6  -  12  bulan  cukup  panjang  untuk  dapat  melakukan  pembatalan  pada  pelaku pendaftar merek sama di tempat lainnya.
Pendaftaran  merek  dengan  hak  prioritas  hak  Pemohon  untuk  mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan  Kekayaan  Industri  (Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization)  tujuannya  adalah  untuk  memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara  tujuan  yang  juga  anggota  salah  satu  dari  kedua  perjanjian  itu,  selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu  yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

## F. Analisa Putusan 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Pada  tahun  2019  telah  terjadi  sengketa  antara  Acer  Incorporated  dengan Pemerintah  Repbulik  Indonesia.  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia.  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Komisi  Banding Merek.  Pada  awalnya  penggugat  (Acer  Incorporated  )  merupakan  perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perangkat keras komputer dan elektronik yang didirikan  pada  tahun  1976.  Sejak  pendiriannya,  Penggugat  telah  menjual  berbagai macam produk dengan berbagai produk dan merek termasuk produk “PREDATOR” di banyak negara di dunia, termsuk Indonesia yang digunakan untuk produk-produk computer seperti Desktop Komputer, Laptop, Proyektor dan Mouse.
Bahwa  penggunaan  produk  dan  kegiatan  promosi  dan  pemasaran  secara ekstensif atas atas produk-produk dengan merek “PREDATOR”. Merek PREDATOR milik  Acer  Incorporated  ini  dikenal  secara  luas  di  kalangan  masyarakat  dan memperoleh reputasi yang sangat baik. Berbagai inovasi dan teknologi terbaru yang diperkenalkan  oleh  Acer  Incorporated  dan  mendapat  penghargaan  bergengsi  antara lain:
1. COMPUTEX d&I gold award 2019
2. Red Dot Award d&I award 2019,
3. COMPUTEX d&I award 2019, dan
4. Red Dot Design Award 2019
Merek  “PREDATOR”  merupakan asset yang  sangat  penting  bagi  penggugat dalam  menjalani  kegiatan  usahanya;  Merek  "PREDATOR"  milik  Penggugat  telah terdaftar di Taiwan untuk Kelas 9 (spesifikasi perangkat elektronik) sejak tahun 2008. Acer  Incorporated  telah  mengajukan  permohonan  pendaftaran  Merek  "PREDATOR +  Logo" dengan detail permohonan No. Agenda D00.2017.047770, pada tanggal 26 September  2019  di  Kelas  9  untuk  melindungi  produk-produk;  "Perangkat  keras komputer;  komputer;  komputer  desktop;  komputer  notebook;tablet  PC;periferal komputer,  yaitu,  monitor,  headset,  speaker,  tas  komputer,  cover  komputer,  kabel komputer, konverter komputer, pena stylus komputer;mouse komputer;papan tombol (keyboard) komputer.":
Namun  setelah  melalui  proses  pemeriksaan  substantif  maupun  prosedur pendaftaran  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  Direktorat  Jenderal  Hukum Kekayaan Intelektual  Merek dan Indikasi Geografis ternyata kemudian menerbitkan surat  tertanggal  12  Februari  2019  mengenai  pemberitahuan  penolakan  permohonan pendaftaran  produk  “PREDATOR  +  Logo”  milik  Penggugat  karena  adanya persamaan pada pokoknya dengan produk  yang telah terdaftar terlebih dahulu, yaitu Produk + Logo "PREDATOR & Logo" atas snama Wijen Chandra Tjia:
Akibat  penolakan  Komisi  Banding  Tersebut  tersebut  pada  akhirnya  Acer Incorporated  menggugat  Direktorat  Jenderal  Hukum  Kekayaan  Intelektual    Merek dan  Indikasi  Geografis  teregister  perkara  Nomor  69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN  Niaga Jkt.Pst.  Dalam  Surat  Guagatan  Penggugat,  petitumnya  meminta  agar  permohonan pendaftaran  Produk  "PREDATOR  +  Logo"  No.  Agenda  D00.2017.047770  Tanggal 26  September  2019  dapat  diterima  dan  meminta  agar  tergugat  (Dir.  HKI) membatalkan Merek + Logo  "PREDATOR &  Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia yang  sudah  terdaftar  lebih  dahulu  Namun  sekali  lagi  upaya  hukum  yang  ditempuh Acer  Incorporated  oleh  Majelis  Hakim  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara  Nomor  69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN  Niaga  Jkt.Pst  dalam  amar putusannya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Adapun  bukti  dalam  persidangan adalah  sebagai  berikut ;
Bukti Penggugat;
1. P-1  Bukti  Permohonan  pendaftaran  merek  "PREDATOR  +  Logo"  dengan Agenda No.D002017047770, tertanggal 26 September 2017, untuk barang- barang dalam Kelas 9, atas nama Penggugat;
2. P-2  Bukti pendaftaran merek “PREDATOR” di negara Taiwan dengan No. Pendaftaran 01328454 tanggal 15 September 2008 untuk melindungi barang barang dalam kelas 9;dan
3. P-3.Bukti  pendaftaran  merek  “ACER  PREDATOR”  di  negara  Uni  Eropa dengan  No.  Pendaftaran  006592976  tanggal  12  Desember  2008  untuk melindungi barang
Bukti Tergugat ;
1. T-1. Bukti Permohonan Tanggal 27 Februari 2013;dan
2. T-2.  Bukti  terdaftar  Nomor  Daftar  :  IDM0000482291  yang  telah  terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis
Pertimbangan Hakim
1. Menimbang  setelah  Majelis  membandingkan  dan  memperhatikan  merek dengan Agenda  No.D002017047770 yang  diajukan  oleh  ACER INCORPORATED (Penggugat) sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 = T- 1 dengan Merek “ ” nomor Daftar IDM0000482291 milik pihak lain yakni atas  nama  WIJEN  CHANDRA  TJIA  yang  sudah  terdaftar  lebih  dahulu untuk  barang  sejenis  sebagaimana  tersebut  dalam  bukti  T-5,  maka  Majelis menilai  bahwa  Merek  dengan  Agenda  No.D002017047770  mempunyai persamaan  pada pokoknya  dengan  Merek  “  ”  nomor  Daftar IDM0000482291  yang  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek,  yaitu adanya persamaan unsur  merek  kata “PREDATOR”, konseptual, dan juga kesan  adanya  persamaan  bunyi  ucapan,  dimana  Merek  PREDATOR  terdiri dari  susunan  huruf  kata  PREDATOR,  yang  memiliki  persamaan  pada pokoknya dengan Merek PREDATOR yang terdiri dari susunan huruf P, R, E,  D,  A,  T,  O,  R,  sehingga  unsur  merek  yang  menonjol  adalah  kata

## PREDATOR;
2. Menimbang,  bahwa  Merek  kata  PREDATOR  milik  Penggugat  dengan Merek  kata  PREDATOR  atas  nama  WIJEN  CHANDRA  TJIA  yang  telah terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  merupakan  merek  kata  yang  sama- sama  memiliki  8  (delapan)  huruf  yang  sama  dan  penempatan  hurufnyapun sama,  serta  bila  dibaca  atau  disebutkan  sambil  mengucapkan  kata “PREDATOR”  maka  juga  memiliki  persamaan  pada  bunyi  ucapan, sehingga  terdapat  kesan  yang  menimbulkan  adanya  persamaan  bunyi ucapan juga terpenuhi, sehingga adanya persamaan pada pokoknya
3. Menimbang, bahwa prinsip hukum merek di Indonesia menganut asas  First to  file  yang  berarti  pemohon  pendaftaran  merek  yang  mengajukan  lebih dahulu yang akan diberi perlindungan hukum yang tentunya dengan melalui prosedur  hukum  yang  berlaku,  dalam  perkara  ini  Merek  PREDATOR Nomor  Daftar  Agenda  :  IDM0000482291  telah  terdaftar  lebih  dahulu  di Indonesia sehingga Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar  tersebut,  sedangkan  Merek  PREDATOR  di  Indonesia  baru diajukan  oleh  Penggugat  setelah  terdaftarnya  Merek  “  ”  nomor  Daftar IDM0000482291.
Putusan Majelis Hakim Nomor 69/Pdt.Sus/2019/PN Niaga Jkt.Pst ;
1. Menolak untuk seluruhnya gugatan penggugat;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara  ini  sebesar  Rp.  1.901.000,00  (satu  juta  sembilan  ratus  satu  ribu rupiah)
G. Analisis
Setelah  Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat menjatuhkan  putusan,  kemudian  Acer  in  Corporated  selaku  pihak  yang  kalah mengajukan  kasasi.  Terhadap  permohonan  kasasi  tersebut,  Mahkamah  Agung  telah menjatuhkan putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 28 September 2020. Dalam  putusan  tersebut,  Mahkamah  Agung  mengabulkan  permohonan  kasasi  dari Pemohon  Kasasi  Acer  in  Corporated  dan  membatalkan  Putusan  Pengadilan  Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.,  tanggal  11  Maret  2020,  sehingga Mahkamah  Agung  mengadili  sendiri  yaitu:  (1)  mengabulkan  gugatan  Penggugat untuk  seluruhnya;  (2)  Membatalkan  Putusan  komisi  banding  merek  Nomor 424/KBM/HKI/2019  tertanggal  26  Juni  2019;  (3)  Mengabulkan  permohonan pendaftaran merek “Predator + Logo” milik Penggugat yang dimintakan permohonan pendaftaran  mereknya  di  bawah  Agenda  Nomor  D00.2017.047770,  pada  tanggal  26 September 2017 di kelas 9 untuk melindungi jenis barang: Perangkat keras komputer; komputer;  komputer  desktop;  komputer notebook ;  tablet  PC; periferal komputer,
yaitu,  monitor, headset , speaker ,  tas  komputer, cover komputer,  kabel  komputer, konverter, stylus  pen ; mouse ; keyboard );  dan  (4)  Menghukum  Termohon  Kasasi untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan,  yang  dalam  tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  bahwa  hukum  itu  bertujuan  untuk tercapainya  ketertiban  dalam  masyarakat  sehingga  diharapkan  kepentingan  manusia akan terlindungi demi mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar  perorangan  dalam  masyarakat,  membagi  wewenang  dan  mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum artinya Harus adanya perlindungan  hukum  Indikasi  Geografis  suatu  barang  yang  ingin  didaftarkan  di Indonesia  hal  itu  jelas  dikatakan  dalam Undang-  Undang  No  20  Tahun  2016  merek atau  produk  yang  ingin  mendapat  perlindungan  harus  mengajukan  permohonan kepada kementrian agar mendapat hak ekslusif bagi pemegang hak dan menunjukan dokumen  indikasi  geografis  yang  dapat  membuktikan  secara  orisinil  barang ciptaannya  faktanya  penggugat  dalam  persidangan  sudah  menunjukan  bukti-bukti Merek Bernama P R E D A T O R sudah terdaftar terlebih dahulu di Negara Taiwan namun tidak dapat menguatkan dalil-dali Penggugat.
Perlindungan  Hukum  Dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2006  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  menjelaskan  hak  atas  merek  berupa  pemberian  hak ekaklusif  pada  sipemilik  merek  terdaftar  sesuai  kurun  waktu  tertentu  merek  itu digunakan sendiri atau dapat digunakan orang lain melalui izin. Pelindungan hukum diberikan  terhadap  merek  asing  hanya  pada  merek  yang  telah  terdaftar  atau didaftarkan  dengan  hak  prioritas.  Terdapat  dua  bentuk  perlindungan  hukum  yaitu perlindungan  bersifat  pencegahan  (preventif)  dan  bersifat  pengendalian  (represif). Dalam melindungi hak merek dari pemilik yang sah, hakim Pengadilan Negeri/Niaga memberikan ketetapan sementara. Pada Pasal 94 UU No. 20 Tahun 2016, apabila ada bukti  yang  cukup  terjadi  kerugian  terkait  hak  pemilik  merek,  dapat  meminta  hakim mengeluarkan ketetapan sementara terkait :
1. Mencegah barang dugaan melanggar hak merek memasuki jalur jual – beli
2. Menyimpan alat bukti terkait pelanggaran merek
3. Barang bukti pelanggar hak merek harus diamakan guna mencegah kehilangan
4. Pelanggaran dihentikan untuk menghindari rugi besar
Bahwa  atas  kasus  tersebut  hakim  hanya  melihat  perdaftaran  terdahulu  di Negara  Indonesia  saja,  faktanya  penggugat  telah terdaftar  produk+logo  PREDATOR di  negara  Taiwan  dan  di  Uni  Eropa  seharusnya  hakim  tidak  menolak  dikarenakan negara  Taiwan  termasuk  negara  yang  ikut  dalam  Perjanjian  Internasional  sebagai anggota  organisasi  perdagangan  internasional  yang  dimana  mengadopsi  TRIP’s  dan juga  mengigat  sejarah  lahirnya  Undang-Undang  20  Tahun  2016  berdasarkan
perjanjian Internasional.
Intelektual    Merek  dan  Indikasi  Geografis  ternyata  kemudian  menerbitkan surat  tertanggal  12  Februari  2019  mengenai  pemberitahuan  penolakan  permohonan pendaftaran  produk  “PREDATOR  +  Logo”  milik  Penggugat  karena  adanya persamaan pada pokoknya dengan produk  yang telah terdaftar terlebih dahulu, yaitu Produk + Logo "PREDATOR & Logo" atas snama Wijen Chandra Tjia:
Akibat  penolakan  Komisi  Banding  Tersebut  tersebut  pada  akhirnya  Acer Incorporated  menggugat  Direktorat  Jenderal  Hukum  Kekayaan  Intelektual    Merek dan  Indikasi  Geografis  teregister  perkara  Nomor  69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN  Niaga Jkt.Pst.  Dalam Surat  Guagatan  Penggugat,  petitumnya  meminta  agar  permohonan pendaftaran  Produk  "PREDATOR  +  Logo"  No.  Agenda  D00.2017.047770  Tanggal 26  September  2019  dapat  diterima  dan  meminta  agar  tergugat  (Dir.  HKI) membatalkan Merek +  Logo  "PREDATOR &  Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia yang  sudah  terdaftar  lebih  dahulu  Namun  sekali  lagi  upaya  hukum  yang  ditempuh Acer  Incorporated  oleh  Majelis  Hakim  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara  Nomor  69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN  Niaga  Jkt.Pst  dalam  amar putusannya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Adapun  bukti  dalam  persidangan adalah  sebagai  berikut ;
Bukti Penggugat;
1. P-1  Bukti  Permohonan  pendaftaran  merek  "PREDATOR  +  Logo"  dengan Agenda No.D002017047770, tertanggal 26 September 2017, untuk barang- barang dalam Kelas 9, atas nama Penggugat;
2. P-2 Bukti pendaftaran merek “PREDATOR” di negara Taiwan dengan No. Pendaftaran  01328454  tanggal  15  September  2008  untuk  melindungi barang barang dalam kelas 9;dan
3. P-3.Bukti  pendaftaran  merek  “ACER  PREDATOR”  di  negara  Uni  Eropa dengan  No.  Pendaftaran  006592976  tanggal  12  Desember  2008  untuk melindungi barang
Bukti Tergugat ;
1. T-1. Bukti Permohonan Tanggal 27 Februari 2013;dan
2. T-2.  Bukti  terdaftar  Nomor  Daftar  :  IDM0000482291  yang  telah  terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis

## Pertimbangan Hakim
1. Menimbang  setelah  Majelis  membandingkan  dan  memperhatikan  merek dengan  Agenda  No.D002017047770  yang  diajukan  oleh  ACER INCORPORATED (Penggugat) sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 = T- 1 dengan Merek “ ” nomor Daftar IDM0000482291 milik pihak lain yakni atas  nama  WIJEN  CHANDRA  TJIA  yang  sudah  terdaftar  lebih  dahulu untuk barang sejenis sebagaimana tersebut dalam bukti T-5, maka Majelis menilai  bahwa  Merek  dengan  Agenda  No.D002017047770  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dengan  Merek  “  ”  nomor  Daftar IDM0000482291  yang  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek,  yaitu adanya persamaan unsur  merek  kata “PREDATOR”, konseptual, dan juga kesan adanya persamaan bunyi ucapan, dimana Merek PREDATOR terdiri dari  susunan  huruf  kata  PREDATOR,  yang  memiliki  persamaan  pada pokoknya dengan Merek PREDATOR yang terdiri dari susunan huruf P, R, E,  D,  A,  T,  O,  R,  sehingga  unsur  merek  yang  menonjol  adalah  kata PREDATOR;
2. Menimbang,  bahwa  Merek  kata  PREDATOR  milik  Penggugat  dengan Merek  kata  PREDATOR  atas  nama  WIJEN  CHANDRA  TJIA  yang  telah terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  merupakan  merek  kata  yang  sama- sama memiliki 8 (delapan) huruf yang sama dan penempatan hurufnyapun sama,  serta  bila  dibaca  atau  disebutkan  sambil  mengucapkan  kata “PREDATOR”  maka  juga  memiliki  persamaan  pada  bunyi  ucapan, sehingga  terdapat  kesan  yang  menimbulkan  adanya  persamaan  bunyi ucapan juga terpenuhi, sehingga adanya persamaan pada pokoknya
3. Menimbang, bahwa prinsip hukum merek di Indonesia menganut asas  First to  file  yang  berarti  pemohon  pendaftaran  merek  yang  mengajukan  lebih dahulu yang akan diberi perlindungan hukum yang tentunya dengan melalui prosedur  hukum  yang  berlaku,  dalam  perkara  ini  Merek  PREDATOR Nomor  Daftar  Agenda  :  IDM0000482291  telah  terdaftar  lebih  dahulu  di Indonesia sehingga Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar  tersebut,  sedangkan  Merek  PREDATOR  di  Indonesia  baru diajukan  oleh  Penggugat  setelah  terdaftarnya  Merek  “  ”  nomor  Daftar IDM0000482291.
Putusan Majelis Hakim Nomor 69/Pdt.Sus/2019/PN Niaga Jkt.Pst ;
1. Menolak untuk seluruhnya gugatan penggugat;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara  ini  sebesar  Rp.  1.901.000,00  (satu  juta  sembilan  ratus  satu  ribu rupiah)

## H. Analisis
Setelah  Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat menjatuhkan  putusan,  kemudian  Acer  in  Corporated  selaku  pihak  yang  kalah mengajukan  kasasi.  Terhadap  permohonan  kasasi  tersebut,  Mahkamah  Agung  telah menjatuhkan putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 28 September 2020. Dalam  putusan  tersebut,  Mahkamah  Agung  mengabulkan  permohonan  kasasi  dari Pemohon  Kasasi  Acer  in  Corporated  dan  membatalkan  Putusan  Pengadilan  Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.,  tanggal  11  Maret  2020,  sehingga Mahkamah  Agung  mengadili  sendiri  yaitu:  (1)  mengabulkan  gugatan  Penggugat untuk  seluruhnya;  (2)  Membatalkan  Putusan  komisi  banding  merek  Nomor 424/KBM/HKI/2019  tertanggal  26  Juni  2019;  (3)  Mengabulkan  permohonan pendaftaran merek “Predator + Logo” milik Penggugat yang dimintakan permohonan pendaftaran  mereknya  di  bawah  Agenda  Nomor  D00.2017.047770,  pada  tanggal  26 September 2017 di kelas 9 untuk melindungi jenis barang: Perangkat keras komputer; komputer;  komputer  desktop;  komputer notebook ;  tablet  PC; periferal komputer, yaitu,  monitor, headset , speaker ,  tas  komputer, cover komputer,  kabel  komputer, konverter, stylus  pen ; mouse ; keyboard );  dan  (4)  Menghukum  Termohon  Kasasi untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan,  yang  dalam  tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Menurut  (Justitia  &  Aidi,  2018),  bahwa  hukum  itu  bertujuan  untuk tercapainya  ketertiban  dalam  masyarakat  sehingga  diharapkan  kepentingan  manusia akan terlindungi demi mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar  perorangan  dalam  masyarakat,  membagi  wewenang  dan  mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum artinya Harus adanya perlindungan  hukum  Indikasi  Geografis  suatu  barang  yang  ingin  didaftarkan  di Indonesia  hal  itu  jelas  dikatakan  dalam Undang-  Undang  No  20  Tahun  2016  merek atau  produk  yang  ingin  mendapat  perlindungan  harus  mengajukan  permohonan kepada kementrian agar mendapat hak ekslusif bagi pemegang hak dan menunjukan dokumen  indikasi  geografis  yang  dapat  membuktikan  secara  orisinil  barang ciptaannya  faktanya  penggugat  dalam  persidangan  sudah  menunjukan  bukti-bukti Merek Bernama P R E D A T O R sudah terdaftar terlebih dahulu di Negara Taiwan namun tidak dapat menguatkan dalil-dali Penggugat.
Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2006 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  menjelaskan  hak  atas  merek  berupa  pemberian  hak  ekaklusif pada sipemilik merek terdaftar sesuai kurun waktu tertentu merek itu digunakan sendiri atau dapat digunakan orang lain melalui izin (Wijanarko & Pribadi, 2022). Peelindungan hukum  diberikan  terhadap  merek  asing  hanya  pada  merek  yang  telah  terdaftar  atau didaftarkan  dengan  hak  prioritas.  Terdapat  dua  bentuk  perlindungan  hukum  yaitu
perlindungan  bersifat  pencegahan  (preventif)  dan  bersifat  pengendalian  (represif) (Sasono & Haryanto, 2022). Dalam melindungi hak merek dari pemilik yang sah, hakim Pengadilan  Negeri/Niaga  memberikan  ketetapan  sementara.  Pada  Pasal  94  UU  No.  20 Tahun  2016,  apabila  ada  bukti  yang  cukup  terjadi  kerugian  terkait  hak  pemilik  merek, dapat meminta hakim mengeluarkan ketetapan sementara terkait :
1. Mencegah barang dugaan melanggar hak merek memasuki jalur jual – beli
2. Menyimpan alat bukti terkait pelanggaran merek
3. Barang bukti pelanggar hak merek harus diamakan guna mencegah kehilangan
4. Pelanggaran dihentikan untuk menghindari rugi besar
Bahwa atas kasus tersebut hakim hanya melihat perdaftaran terdahulu di Negara Indonesia saja, faktanya penggugat telah terdaftar produk+logo PREDATOR di  negara Taiwan dan di Uni Eropa seharusnya hakim tidak menolak dikarenakan negara Taiwan termasuk  negara  yang  ikut  dalam  Perjanjian  Internasional  sebagai  anggota  organisasi perdagangan  internasional  yang  dimana mengadopsi TRIP’s dan juga mengigat  sejarah lahirnya Undang-Undang 20 Tahun 2016 berdasarkan perjanjian Internasional.

## Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek merupakan perlindungan yang memberikan  kekuasaan  kepada  pemiliknya  untuk  bertindak  dalam  rangka kepentingannya  yaitu  kepentingan  untuk  melarang  pihak  lain  yang  tanpa sepengetahuannya menggunakan atau memakai merek miliknya secara melawan hukum. Perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  hak  merek  ada  dua  yaitu  perlindungan  hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bagi pemilik hak merek adalah di mana pemerintah menghadirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  untuk  mengatur  secara  khusus  merek. Perlindungan  represifnya  adalah  di  mana  ketika  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak  atas merek, maka dapat dilakukan upaya hukum baik upaya hukum perdata maupun pidana oleh  pemiliknya  yang  tujuannya  adalah  memberikan  sanksi  bagi  pelanggarnya.  Upaya hukum  perdata  yang  dilakukan  oleh  pemilik  hak  atas  merek  adalah  dengan  cara melakukan  gugatan  di  Pengadilan  Niaga  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  ganti  rugi. Kemudian upaya hukum pidananya adalah dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib bagi pelaku pelanggaran hak atas merek.
Prosedur  pendaftaran  perlindungan  merek  International  dengan  hak  prioritas  di Indonesia  wajib  melalui  permohonan  pendaftaran  terlebih  dahulu  yang  didasarkan permintaan  pendaftaran  pertama  di  negara  asal  dapat  memohon  perlindungan  hukum (first  to  file)  sesuai  jangka  waktu  tertentu  6  atau  12  bulan  yang  secara  tidak  langsung telah terdaftar pada tanggal yang sama pada permintaan pertama di negara yang dituju. Selanjutnya  disertakan  juga  bukti  penerimaan  permohonan  pendaftaran  pertama  kali berupa  bukti  surat  serta  tanda  terima  yang  berisi  kejelasan  tanggal  permohonan
pendaftaran,  kemudian  bentuk  salinan  berupa  bukti  tersebut  diberikan  oleh  Dirjen  KI serta  bukti  -  bukti  ini  wajib  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan Paris Convention serta Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2016.
Analisa  atas  kasus  tersebut  hakim  hanya  melihat  perdaftaran  terdahulu  dalam negara  Indonesia  tidak  melihat  indikasi  geografis  yang  dimana  penggugat  mempunya hak  prioritas  dalam  Merek  Bernama  Predator,  faktanya  penggugat  telah  terdaftar Merek+logo  PREDATOR  di  negara  Taiwan  dan  di  Uni  Eropa  seharusnya  hakim  tidak menolak  dikarenakan  negara  Taiwan  termasuk  negara  yang  ikut  dalam  Perjanjian Internasional  sebagai  anggota  organisasi  perdagangan  internasional  yang  dimana mengadopsi TRIPs dan juga mengigat sejarah lahirnya Undang-Undang 20 Tahun 2016 berdasarkan perjanjian internasional.

## BIBLIOGRAFI
Anwar,  S.,  &  Ambarsari,  R.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Tarakan. Jurnal Ekonomika , 8 (2), 44–57.
Arifin,  Z.,  &  Iqbal,  M.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Yang  Terdaftar. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 47–65.
Iskandar,  H.  (2018).  Status  Hukum  Produksi  Gawai  Replika. Jurnal  Justiciabelen , 1 (1), 72–90.
Johanes,  S.,  Haryanto,  H.,  &  Kusumadewi,  Y.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemilik Hak Atas Merek. Krisna Law , 3 (2), 1–11.
Justitia, W., & Aidi, Z. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Bank sebagai kreditur baru dalam pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah secara Top Up. Jurnal Yuridis , 4 (2), 110–130.
Koto,  I.  (2018). Pertanggungjawaban  Pidana  Perbuatan  Penggunaan  Merek  yang  Sama pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No: 2037/Pid. Sus/2015) .
Mangatur,  F.,  Noor,  T.,  &  Sutarni,  S.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pelaku  Usaha  Air Minum  Dalam  Kemasan  Terhadap  Produk  Yang  Dipasarkan  (Studi  Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT. SUS-BPSK/2020). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 2 (4), 588–609.
Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (1), 96–108.
Nurcahyo, E., & Nurcahyo, E. (2018). Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan. Jurnal Magister Hukum Udayana , 7 (3), 402–417.
Sasono, D.  A., &  Haryanto,  I. (2022). Perlindungan  Hukum Terhadap Pendaftaran Merek International Dengan Hak Prioritas Di Indonesia. JOURNAL TRANSFORMATION OF MANDALIKA (JTM) e-ISSN 2745-5882 p-ISSN 2962-2956 , 2 (1), 209–217.
Semaun,  S.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Perdagangan  Barang  dan  Jasa. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 14 (1), 108–124.
Sovani,  J.  T.,  Dh,  A.  F.,  &  Arifin,  Z.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Corporate  Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Merek, Kepercayaan Merek dan Loyalitas Merek (Survei  pada  Masyarakat  Sekitar  PT.  Tirta  Investama,  Desa  Keboncandi,  Kecamatan Gondang  Wetan,  Kabupaten  Pasuruan). PROFIT:  JURNAL  ADMINISTRASI  BISNIS , 10 (1), 24–33.
Sumanti,  J.  J.  (2022).  Akibat  Hukum  Pemakaian  Merek  yang  Memiliki  Persamaan  Pada Pokoknya  Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek  Dan Indikasi Geografis. LEX PRIVATUM , 10 (2).
Wijanarko,  D.  S.,  &  Pribadi,  S.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Preventif  terhadap  Merek Dagang  di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis. Logika:  Jurnal  Penelitian  Universitas  Kuningan , 13 (02), 192–201.
Zaluchu, S. E. (2021). Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan. Jurnal Teologi Berita Hidup , 3 (2), 249–266.

## Copyright holder:
Efranda Praviatin, Christine S.T.KansiL (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: