Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2309 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 42 – 53

## Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Prinsip Independensi

## Sunaryo
sunaryo.fhunila@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia
Dina Haryati Sukardi dinaharyati@umitra.ac.id
Program Studi Doktoral Hukum Universitas Lampung, Indonesia
Naskah Diterima : 28 Maret 2023 Naskah Revisi : 15 Juni 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 Juni 2023

## Abstract
The curator must be independent and not have a conflict of interest because the curator has such great authority over bankruptcy assets. The research used in this research  is  normative  legal  research.  This  is  because  researchers  use  library materials  as  data  to  analyze  cases  in  the  preparation  of  this  study.  provisions regarding the principle of independence are emphasized in the Code of Ethics of the Indonesian Curator and Administrator Association (AKPI) which states that in  every  appointment  received,  members  of  the  Indonesian  Curator  and Administrator  Association  (hereinafter  referred  to  as  "members")  must  be independent  and free  from  anyone's  influence.  Independence  in bankruptcy  law can be interpreted that the curator may not and cannot be intervened by anything, either by debtors, creditors, or other individuals within the bankruptcy institution or outside the bankruptcy institution. Independent also reflects the integrity of a curator  which  contains  values  including  having  a  noble  character,  being trustworthy in carrying out his position, being able to act wisely and prudently in dealing with a plural reality between the interests of debtors and creditors, being consistent  between  his  words  and  the  responsibilities  he  carries,  obeying  the values and Norms, both written and unwritten, and no less important, are always oriented to the best interests of the bankruptcy estate.
Keywords: Responsibility, Curator, Independence

## Abstrak
Kurator  harus  independen  dan  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  karena demikian  besar  kewenangan  dari  kurator  terhadap  harta  pailit  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  penelitian  hukum  normative.  Hal  ini disebabkan  peneliti  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  data  untuk menganalisis kasus dalam penyusunan penelitian ini. ketentuan mengenai prinsip independensi  dipertegas  dalam  Kode  Etik  Asosiasi  Kurator  dan  Pengurus Indonesia  (AKPI)  yang  menyatakan  dalam  setiap  penunjukan  yang  diterima, anggota  Asosiasi  Kurator  dan  Pengurus  Indonesia  (selanjutnya  disebut “anggota”)  harus  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  siapapun.  independensi
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2309 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 42 – 53
dalam  hukum  kepailitan  dapat  dimaknai  bahwa  kurator  tidak  boleh  dan  tidak dapat  diintervensi  oleh  apapun  baik  oleh  debitor,  kreditor,  maupun  individu  - individu lainnya di dalam lembaga kepailitan ataupun di luar lembaga kepailitan. Independen  juga  mencerminkan  integritas  seorang  kurator  yang  didalamnya terkandung  nilai-nilai  antara  lain  berakhlak  mulia,  amanah  dalam  menjalankan jabatannya, dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi realitas plural di antara  kepentingan  debitor  dan  kreditor,  konsisten  antara  ucapan  dan tanggungjawab yang diembannya, taat pada nilai dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis dan tidak kalah penting adalah selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi kepentingan harta pailit.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kurator, Independensi

## I. PENDAHULUAN
Kepailitan  merupakan  suatu  proses  di  mana  seorang  debitor  yang mempunyai  kesulitan  keuangan  untuk  membayar  utangnya  dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut  tidak dapat membayar  utangnya.  Pernyataan  pailit mengakibatkan debitor  demi  hukum  kehilangan  hak  untuk  menguasai  dan  mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.
Kepailitan  merupakan  suatu  jalan  keluar  yang  bersifat  komersial  untuk keluar  dari  persoalan  utang  piutang  yang  menghimpit  seorang  debitor, dimana  debitor  tersebut  sudah  tidak  mempunyai  kemampuan  lagi  untuk membayar  utang-utang  tersebut  kepada  para  kreditornya. Apabila  keadaan ketidakmampuan  untuk  membayar  kewajiban  yang  telah  jatuh  tempo tersebut  disadari  oleh  debitor,  maka  langkah  untuk  mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya ( voluntary petition for self  bankruptcy )  menjadi  suatu  langkah  yang  memungkinkan.  Apabila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (involuntary
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2309 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 42 – 53
petition  for  bankruptcy),  maka  pengadilan  dapat  menetapkan  status  pailit terhadap debitor. 1
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor pailit  demi  hukum  kehilangan  hak  untuk  menguasai  dan  mengurusi kekayaannya  yang  termasuk  dalam  harta  pailit”.  Dengan  hilangnya  hak menguasai  atas  kekayaannya,  maka  debitor  tidak  dapat  lagi  melakukan tindakan  apapun  terhadap  hartanya,  karena  sebagai  konsekuensi  hukum terhadap  pernyataan  pailit  adalah  jatuh  sita  umum  terhadap  seluruh  harta debitor  baik  yang  ada  saat  pailit  maupun  yang  diperoleh  selama  berada dalam kepailitan. 2
Dengan adanya sita umum terhadap harta pailit tersebut, maka pengurusan terhadap harta debitor dilakukan oleh seorang atau lebih kurator atau Balai Harta  Peninggalan  (BHP)  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  yang diangkat  secara  bersamaan  oleh  Pengadilan  Niaga  pada  saat  putusan pernyataan  pailit  debitor.  Demikian  halnya  dalam  pemberesan  harta  pailit untuk  menyelesaikan  hutang-hutang  debitor  terhadap  kreditor  atau  para kreditor,  akan  dilakukan  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim pengawas. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 69 ayat (1) UU No 37 Tahun  2004  yang  menyebutkan  bahwa  “tugas  kurator  adalah  melakukan pengurusan  dan  atau  pemberesan  harta  pailit”.  Dengan  demikian  dapat diketahui  bahwa  kurator  merupakan  salah  satu  pihak  yang  cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit.
Untuk mengamankan harta pailit, maka kurator dapat meminta penyegelan harta  pailit  kepada  pengadilan  melalui  Hakim  Pengawas,  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  99  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004.  Penyegelan
1 Ricardo  Simanjuntak,  2005,  “Esensi  Pembuktian  Sederhana  Dalam  Kepailitan”,  dalam  Emmy Yuhassarie  (ed),    Undang-Undang  Kepailitan  dan  Perkembangannya,  Jakarta  :  Pusat  Kajian Hukum.
2 Dewi  Tuti  Muryati,  2017,  Pengaturan  Tanggung  Jawab  Kurator  Terhadap  Pengurusan  Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2309 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 42 – 53
tersebut  dilakukan  oleh  juru  sita  di  tempat  harta  tersebut  berada  dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari  pemerintah  daerah  setempat,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  99 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004.
Profesi  kurator  muncul  sebagai  konsekuensi  dari  hukum  kepailitan 3 .
Kurator  merupakan  lembaga  yang  diadakan  oleh  undang-undang  untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. 4 Prinsip dasar yang wajib dimiliki seorang kurator adalah latar belakang pendidikan yang diikuti  dengan  kegiatan  pelatihan  lanjutan  yang  diadakan  oleh  suatu organisasi profesi kurator sebagai dasar untuk dapat melakukan tugasnya. Pentingnya pendidikan  dan  pelatihan  lanjutan  tersebut dimaksudkan untuk memperkuat  karakter  moral  sehingga  mewujudkan  kurator  yang independen  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawabnya.  Kurator ditunjuk oleh Hakim Pengadilan bersama dengan seorang Hakim Pengawas dalam  Putusan  pernyataan  pailit.  Kurator  yang  diangkat  dalam  putusan pernyataan pailit tersebut harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.
Konsep  independen  dan  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor,  dan  kurator  tidak  memiliki  kepentingan  ekonomis  yang  sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor (Lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUKPKPU.)
Kurator  harus  independen  dan  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan karena  demikian  besar  kewenangan  dari  kurator  terhadap  harta  pailit. Penunjukan nama kurator dalam putusan pernyataan pailit merupakan hasil pengajuan  dari  permohonan  kreditor  di  dalam  permohonan  pernyataan pailit  terhadap  debitor.  Namun  demikian,  kurator  harus  tetap  independen
3 Serlika  Aprita  ,  2019,  Jurnal  Solusi,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Kurator  Atas Kesalahan  Atau  Kelalaiannya  Mengakibatkan  Kerugian  Bagi  Debitor  Dalam  Proses  Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Volume 17 Nomor 2. Bulan Mei.
4 Shubhan,  M.  Hadi.  2012,  Hukum  Kepailitan  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Pengadilan,  Jakarta  : Kencana Prenada Media Group.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2309 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 42 – 53
dan memegang teguh nilai moral dalam melaksanakan profesinya, moralitas yang  independen  merupakan  konsekuensi  logis  dalam  mewujudkan keadilan  bagi  para  pihak  karena  kurator  bertanggungjawab  terhadap  apa yang dilakukannya.
Tanggung  jawab  dari  kurator  inilah  merupakan  landasan  hukum  untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Pasal 72 UUK-PKPU secara tegas dikatakan  bahwa  kurator  bertanggung  jawab  terhadap  kesalahan  atau kelalaiannya  dalam  melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau  pemberesan yang  menyebabkan  kerugian  terhadap  harta  pailit.  Kurator  bertanggung jawab  atas  tindakannya  selama  menjalankan  tugas  pengurusan  dan pemberesan  harta  pailit.  Berdasarkan  UUK-PKPU  wewenang  kurator diantaranya:  melakukan  pengamanan  harta  pailit,  melakukan  pencatatan harta pailit, melakukan penjualan harta pailit dan melanjutkan usaha debitor pailit. 5 Bagaimanakah  Tanggung  Jawab  Kurator  Perkara  Kepailitan Berdasarkan  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan PKPU berdasarkan prinsip independensi?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  penelitian  hukum normative. 6 Hal  ini  disebabkan  peneliti  menggunakan  bahan-bahan kepustakaan  sebagai  data  untuk  menganalisis  kasus  dalam  penyusunan penelitian  ini.  Penelitian  hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum  (mengkaji norma  dalam  peraturan  perundang-undangan  sampai  sejauh  mana  hukum positif  tertulis  yang  ada  sinkron  atau  serasi  satu  sama  lain  baik  secara vertikal maupun horizontal), sejarah hukum. 7
5 Ibid.
6 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada,.
7 Ibid.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2309 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 42 – 53

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Prinsip Independensi.
Prinsip  independensi  dan  tidak  memihak  (independent  and  impartial) merupakan  salah  satu  prinsip  utama  yang  dikenal  dalam  berbagai ketentuan  hukum  Internasional.  Prinsip  independensi  pun  dikehendaki oleh  UU  Kepailitan.  Hal  ini  secara  khusus  tercantum  dalam  Pasal  15 ayat  (3)  UU  Kepailitan  yang  berbunyi  bahwa  kurator  yang  diangkat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  independen,  tidak mempunyai  benturan  kepentingan  dengan  debitor  atau  kreditor,  dan tidak  sedang  menangani  perkara  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Bunyi pasal tersebut sama dengan  Pasal  234  ayat  (1)  yaitu  pengurus  yang  diangkat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  225  ayat  (2)  harus  independen  dan  tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.
Adanya persamaan maksud dari Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 yata (1) UU  Kepailitan  tersebut  menggambarkan,  meskipun  UU  Kepailitan membedakan  ruang  lingkup  tugas  dan  kewenangan  antara  kurator  dan pengurus,  namun  tiada  menyinggung  kedudukan  hukum  masing- masing,  termasuk  dalam  hal  apa  kurator  atau  pengurus  dapat  dikenai tanggung jawab pidana.
Adapun  ketentuan  mengenai  prinsip  independensi  dipertegas  dalam Kode  Etik  Asosiasi  Kurator  dan  Pengurus  Indonesia  (AKPI)  yang menyatakan  dalam  setiap  penunjukan  yang  diterima,  anggota  Asosiasi Kurator dan  Pengurus  Indonesia  (selanjutnya  disebut  “anggota”) harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun. Dari 2 (dua) pengertian di  atas,  disimpulkan  bahwa  independen  mengandung  arti  kurator  tidak boleh  memiliki  ketergantungan  kepada  para  pihak  dalam  kepailitan yaitu debitor maupun kurator, serta bebas dari pengaruh siapapun.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2309 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 42 – 53
Dihubungkan dengan Bryan A. Gardner dalam Black’s Law Dictionary 8
(Bryan A, 2004). Independent is not subject to the control or influence of  another,  not  associated  with  another,  not  dependent  cotingent  on something  else  (an  independent  person),  sedangkan  kurator  adalah  a person who manages the affairs of another, a guardian.
Risalah  Resmi  Pembahasan  Rancangan  Undang  Undang  Tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dari  DPR  RI disebutkan  kurator  sudah  sepantasnya  merupakan  pihak  yang independen,  yang  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  (interest) apapun,  baik  dengan  pihak  debitor  maupun  kreditor.  Sebab,  kurator sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus harta  pailit  sejak  tanggal  keputusan  pailit  diucapkan,  sehingga  kurator dituntut  untuk  mengambil  tindakan  yang  tidak  menguntungkan  satu pihak dan/atau tidak merugikan pihak yang lain.
Gambaran  mengenai  independensi  di  atas,  maka  makna  independen dalam  kepailitan  adalah  berhubungan dengan  sikap batin kurator,  yang menjunjung  tinggi  kejujuran,  kemandirian,  sikap  netral  atau  tidak memihak  kepentingan  salah  satu  pihak  baik  debitor  maupun  kreditor. Selain  itu  dalam  pelaksanaan  tugasnya  harus  menjunjung  tinggi  nilai- nilai  integritas  dan  objektifitas  demi  tercapainya  tujuan  yaitu pemberesan  harta  pailit  secara  adil  baik  bagi  kreditor  maupun  debitor. Hal  ini  penting,  karena  dalam  hal  pengurusan  dan  pemberesan  harta pailit,  kurator  seringkali  dihadapkan  pada  situasi  yang  sulit  diantara kepentingan  debitur  dan  kreditur,  bahkan  banyak  godaan  bagi kepentingan ekonomis bagi diri kurator yang bersangkutan hingga pada akhirnya justru merugikan harta pailit.
8 Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2309 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 42 – 53
Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dihubungkan dengan Pasal 234  ayat  (2)  dan  teori  Hukum  Pidana,  maka  menjadi  tidak  jelas mengenai  kriteria  perbuatanperbuatan  tidak  independen  yang  dapat mengakibatkan  seorang  kurator  dijatuhi  pidana.  Sebab,  hukum  pdana memiliki  batasan  yang  tegas  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap seseorang  yaitu  terpenuhi  3  (tiga)  pilar  dalam  hukum  pidana,  pertama adalah  unsur  perbuatan  pidana,  kedua  adanya  kesalahan  dan pertanggungjawaban  pidana  serta  yang  ketiga  adalah  mengenai  sanksi pidananya. Sedangkan kedua pasal dalam UU Kepailitan tersebut di atas tidak  menjelaskan  unsur-unsur  perbuatan  yang  termasuk  sebagai perbuatan  yang  tidak  independen.  Dari  penelitian  ditemukan  bahwa pemaknaan independen ini sebenarnya lebih mengacu kepada nilai-nilai moral  standar  profesi  yang  harus  dijunjung  tinggi,  dan  bukan merupakan unsur tersendiri dari suatu tindak pidana.

## B. Prinsip  Independensi  Bagi  Kurator  dalam  Hukum  Kepailitan sebagai Sebuah Standar Moral.
Sebagai  sebuah  standar  profesi,  adanya  nilai-nilai  independensi berfungsi  agar  kurator  terhindar  dari  penjatuhan  sanksi  pidana.  Untuk itu, sebelum membahas lebih jauh tentang pertanggungjawaban kurator kepailitan,  perlu  terlebih  dahulu  memahami  dan  menyamakan  sudut pandang  terkait  dengan  kedudukan  kurator  sebagai  sebuah  profesi hukum. Secara garis besar, ada 3 (tiga) hal yang mendasari suatu profesi yaitu:
1. Based on knowledge , dan bukan atas dasar common sense. Artinya, suatu  profesi  diperoleh  dari  adanya  proses  belajar  keilmuan  secara berkesinambungan.
2. Memiliki  skill  yaitu  tidak  sekedar  memiliki  pengetahuan,  namun pengetahuan tersebut harus didukung oleh suatu keahlian.
3. Terikat  oleh  adanya  suatu  standar  moral,  di  mana  hal  ini  berkaitan erat dengan nilai-nilai etika.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2309 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 42 – 53
Lebih  lanjut  K.  Bertens  menyatakan  moral  juga  membutuhkan  hukum, sebab moral akan mengawang awang saja kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan  dalam  masyarakat,  seperti  halnya  yang  terjadi  dengan hukum  pidana  ada  larangan  jangan  membunuh,  jangan  menipu,  tidak saja  merupakan  larangan  moral,  tapi  perbuatanperbuatan  itu  dilarang juga  menurut  hukum,  dan  orang  yang  melakukannya  pun  juga  harus dihukum dengan tegas.
Hukum  juga  mengatur  konsekuensi-konsekuensi  lebih  mendetail  dari prinsip-prinsip moral.8 Terkait dengan prinsip independensi, hal ini juga merupakan bagian dari suatu standar moral, yang harus dijunjung tinggi oleh  profesi  kurator.  Adapun  untuk  menjamin  terjaganya  nilai-nilai moral  berhubungan  erat  dengan  alasan  etik.  Sehingga,  apabila dikemudian  hari  terjadi  pelanggaran  etik,  terlebih  dahulu  perlu  dikaji apakah pelanggaran tersebut identik dengan pelanggaran hukum. Sebab, hukum  merupakan  norma,  sedangkan  moral  belum  tentu  merupakan norma hukum.
Pelanggaran  hukum  dapat  dikenai  sanksi  hukum  namun  pelanggaran etik  belum  tentu  dikenai  sanksi  hukum.  Kembali  kepada  persoalan pertanggung jawaban pidana kurator, perlu diciptakan suatu persamaan persepsi  terkait  dengan  nilai-nilai  independensi  tersebut  karena  dalam UU  Kepailitan  sendiri  terjadi  bias  penafsiran,  sehingga  perlu dirumuskan  sebuah  tolok  ukur  independensi,  yang  dapat  dijadikan pedoman  baik  bagi  kurator  dalam  melaksanakan  tugas  pemberesan terhadap harta pailit, maupun bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara  dan  hakim)  dalam  hal  menangani  perkara  pidana  yang melibatkan kurator.
Selain  itu,  untuk  mengukur  salah  tidaknya  seorang  kurator  sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana juga harus dipertimbangkan nilai-nilai etika dari  perbuatan  yang  dilakukan.  Sehingga  apabila  terjadi  pelanggaran etik  maka  juga  sekaligus  merupakan  pelanggaran  hukum  apabila
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2309 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 42 – 53
terbukti  ada  kesalahan  pidana  yang  dilakukan  kurator.  Namun,  di  sisi lain,  ada  juga  etik  yang  tetap  menjadi  ranah  etik,  dengan  tolok  ukur salah tidaknya adalah dengan mengembalikannya kepada standar moral dan standar etika.
Pelanggaran  etik  ini  dikenal  dengan  istilah unprofessional  conduct .
Black’s  Law  Dictionary9 independent  (adj.)  diartikan  sebagai  “ not subject  to  the  control  or  influence  of  another,  not  dependent  or contigent  on  something  else  (an  independent  person). Selain  itu,  juga dikaitkan  dengan objective  ethics yaitu  “ based  on  externally  verifiable phenomena,  as  opposed  to  an  individual’s  perceptions,  feeling,  or intentions,  without  bias  or  prejudice .  Berdasarkan  hal  itu,  maka independensi  berkaitan  erat  dengan  persoalan  etika.  Sedangkan  etika sendiri  terkait  erat  dengan  persoalan  moral  absolutism  yaitu  the view that a person’s action can always properly be seen as right or wrong , regardless  of  the  situation  or  the  consequences  –  also  termed  ethical absolutism, objective etics .
Berdasarkan  paparan  di  atas,  independensi  dalam  hukum  kepailitan dapat  dimaknai  bahwa kurator  tidak  boleh  dan  tidak  dapat diintervensi oleh  apapun  baik  oleh  debitor,  kreditor,  maupun  individu  -  individu lainnya di dalam lembaga kepailitan ataupun di luar lembaga kepailitan. Independen  juga  mencerminkan  integritas  seorang  kurator  yang didalamnya  terkandung  nilai-nilai  antara  lain  berakhlak  mulia,  amanah dalam menjalankan jabatannya, dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi  realitas  plural  di  antara  kepentingan  debitor  dan  kreditor, konsisten antara ucapan dan tanggungjawab yang diembannya, taat pada nilai  dan  norma  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dan  tidak  kalah penting  adalah  selalu  berorientasi  pada  kepentingan  terbaik  bagi kepentingan  harta  pailit.  Selain  itu,  seorang  kurator  yang  menyatakan kesediaannya  untuk  menerima  tugas  dan  tanggung  jawab  mengurus harta  debitor  pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  niaga,  juga  harus
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2309 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 42 – 53
memastikan  dirinya  bebas  dari  benturan  kepentingan  baik  dari  debitor maupun kreditor.
Kurator  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menghargai  setiap  hak  dari pihak  yang  terkait  sehubungan  dengan  perbuatan  hukum  yang dilakukannya  terhadap  harta  pailit,  dan  tidak  kalah  penting  adalah kurator harus menjaga perilakunya jangan sampai melakukan perbuatan tercela,  yaitu  mengambil  keuntungan  dari  harta  pailit  secara  melawan hukum.  Lebih  lanjut,  independensi  juga  terkait  erat  dengan  nilai-nilai objektif yang seharusnya dijunjung tinggi oleh kurator.
Hal  ini  karena  posisi  kurator  akan  senantiasa  berdiri  diantara  2  (dua) kepentingan  hukum  yaitu  kepentingan  hukum  debitor  dan  kepentingan hukum  kreditur.  Untuk  itu,  kurator  wajib  menjaga  kepercayaan  yang telah  diberikan  pengadilan,  debitor  maupun  kreditor,  memegang  teguh kebenaran  dan  keadilan  serta  mentaati  standar  profesi  dan  etika  sesuai isi  dan  semangat  yang  melandasinya,  serta  menjaga  hubungan professional  yang  mengatur  hubungan  kerja  dengan  pihak  –  pihak terkait  yaitu  debitor,  kreditor  dan  Hakim  Pengawas.  Selain  itu, objektifitas  juga  tercermin  dari  sikap  kurator  yang  mampu  bertindak adil, tidak memihak dan tidak berprasangka atau bias. kurator haruslah bebas dari kepentingan atau pengaruh pihak lain.

## IV. KESIMPULAN
Kurator  sudah  sepantasnya  merupakan  pihak yang  independen,  yang  tidak mempunyai  benturan  kepentingan  (interest)  apapun,  baik  dengan  pihak debitor  maupun  kreditor.  Sebab,  kurator  sebagaimana  dirumuskan  dalam ketentuan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 merupakan  pihak  yang  diberi  kewenangan  untuk  mengurus  harta  pailit sejak  tanggal  keputusan  pailit  diucapkan,  sehingga  kurator  dituntut  untuk mengambil  tindakan  yang  tidak  menguntungkan  satu  pihak  dan/atau  tidak merugikan pihak yang lain.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2309 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 42 – 53

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asyhadie Zaeni dan Sutrisno Budi. 2012. Hukum Perusahaan Dan Kepailitan, , Jakarta, Erlangga
Muhammad  Abdulkadir,  Hukum  Dan  Penelitian  Hukum,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2004.
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada,. Ricardo Simanjuntak, 2005, “Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”,
dalam  Emmy  Yuhassarie  (ed),  Undang-Undang  Kepailitan  dan Perkembangannya, Jakarta : Pusat Kajian Hukum.
Hartini Rahayu, 2012, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press Shubhan,  M.  Hadi.  2012,  Hukum  Kepailitan  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di Pengadilan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Zaeny Asyhadie. 2005. Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia.
Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

## Jurnal Dan Sumber Lain
Dewi  Tuti  Muryati,  2017,  Pengaturan  Tanggung  Jawab  Kurator  Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1, Serlika  Aprita  ,  2019,  Jurnal  Solusi,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum Kurator  Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya  Mengakibatkan  Kerugian Bagi  Debitor  Dalam  Proses  Hukum  Pengurusan  Dan  Pemberesan  Harta Pailit Volume 17 Nomor 2. Bulan Mei.