## KonSEPSI IMAM SYAFI’I TEnTAng ITTIHADUL MAJLIS DALAM AKAD nIKAH

## Multazim AA
Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia shabibrahmat1991@gmail.com
Abstrak
Marriage is a basic principle for  society to continuoing social life or household life, legal descendants and the destruction of man and women desires. A new couple marriage meets and hope their marriage will be harmonious. One of the pillars of marriage is shighat (Ijab and qabul), which must be Ittihadul Majlis (united in seats or majlis) on Syafi’I School. The Ulama are relatively different in providing concepts / opinions about this matter. Therefore, there needs to be a positive answer, what is the concept / opinion of Imam Syafi’I.   Regarding the legal status of Ittihadul Majlis in the akad marriage, considering that the implementation of this in the community is still relatively large on  a Shafi’i Madzhab.

## Keyword: Ittihadul Majlis, Marriage

## A.  Pendahuluan
Syariat Islam merupakan syariat terakhir yang berbeda dengan syariat sebelumnya,  berbentuk  dan  bersifat universal, tidak hanya untuk masyarakat atau bangsa tertentu tetapi untuk manusia  seluruhnya,  sepanjang  masa, bersifat integral, mencakup seluruh aspek kehidupan    dan  bersifat  global.  Hal  ini dimaksudkan agar syariat islam tetap dapat dipergunakan untuk mengatur bangsa dan generasi yang berbeda. 1
Diantara syariat Islam yang telah ditentukan  adalah  nikah,  sebagaimana yang telah dilakukan umat islam. Menurut undang-undang  perkawinan  Nomor  1 tahun 1974 berbunyi:
Nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 2
Nikah baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Salah satu dari
1 Abdul Jabbar Adlan, Perbandingan Madzhab Fiqih,
( Jombang: UNHASY, 1982), H.10 2 M.  Anwar,  Hukum  Perkawinan  dalam  Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1984),  H.8
rukun  nikah  adalah  akad/ sighat ijab dan qabul.  Hal tersebut disyariatkan Ittihadul Majlis yakni bersatu dalam tempat duduk atau tempat sidang, sebagaimana lazimnya akad nikah yang dilakukan di kalangan masyarakat.    Para  ulama  relatif  berbeda dalam  memberikan  konsep/  pendapat tentang  hal  tersebut,  yang  tentu  hal  ini akan memberikan dampak hukum yang berbeda pula.  Menurut ulama Hanafiyyah, ittihadul majlis bukan bersatunya tempat akad,  tetapi  pengucapan ijab dan qobul yang  berlangsung  dalam  rentan  waktu yang terdapat dalam rentetan seremonial akad  nikah  itu  sendiri,  bukan  dilakukan dalam dua rentan waktu yang terpisah. 3 Menurut  kepala  KUA  Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi :
“...hal  seperti  ini  banyak  terjadi  di masyarakat  dan  hal  ini  sangat  wajar, karena tidak satupun ayat al-Qur’an atau Hadist yang menjelaskan secara jelas mengenai Ittihadul Majlis ,  sehingga masalah tersebut menjadi masalah
3 Zainuddin al Hanafy, Bahrur Roiq, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1996), H.96.
ijtihadiyyah yang mana para ulama belum satu pendapat.” 4

## B.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan  penelitian pustaka dan field research / penelitian lapangan sebagai sumber  datanya.    Penelitian  pustaka dilakukan dengan cara menelusuri referensi yang merujuk kepada pendapat atau  pemikiran  Imam  Syafi’i  tentang ittihadul  majelis  dalam  akad.  Penelitian dilakukan  untuk  menjawab  dua  masalah penelitian  yaitu  :1.  Bagaimana  pendapat Imam  Syafii  tentang ittihadul majlis dalam  ijab  dan  qobul  pernikahan.  2. Bagaimanakah  status  hukum ittihadul majlis, dan konsep Imam Syafii tentang hal tersebut,  mengingat mayoritas masyarakat Indonesia  bermadzhab  Syafi’I  dan  Imam Syafi’I  adalah mujtahid yang dianggap moderat  dikalangan  umat  Islam,  beliau bisa memadukan dan menyeimbangkan dalil naqli dan Aqli.
C.  Pembahasan
1.  Pengertian Nikah
Nikah secara etimologis berasal dari bahasa Arab احاكن  –  حكني  -  حكن yang berarti
. مض  -  طلتخإ  -  جوزت menikah,  bercampur, berkumpul,  Seperti , ُراَرْمِت ْسِلإا  ْتَحَكاَنَت Pohon- pohon  saling  condong  dan  berkumpul, juga disebutkan هتأرمإ  لجر حكن Seorang laki- laki telah menyetubuhi istrinya. 5 Zakaria Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahhab  mengatakan  bahwa  kata  nikah berarti berkumpul dan bersenggama. 6 Dengan demikian kata nikah mempunyai dua arti yaitu arti hakiki dan arti majazi, bahkan sebagian ulama mengatakan
4 Wawancara  Kepala  KUA  kec.  Cluring,  25  Mei 2018.
5 Louis  Ma’luf, Al-Munjid, (Beirut:  Darul  Fikri, 1986),  H.836.
6 Zakaria  Al  Anshari, Fathul Wahhab ,  (Semarang: Thoha Putra, tt), H.30.
bahwa  kata  nikah  merupakan  kata “ musytarok ”  yaitu  kata  yang  mempunyai arti lebih dari satu secara bergantian. 7 Dalam  undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan berbunyi:
“Nikah  ialah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 8
Ulama  fiqih  belum  sepakat  dalam menentukan arti hakiki dan majazi. Golongan  Hanafiyah  berpendapat  bahwa arti  hakiki  dari  kata  “ nikah ”  adalah bersenggama atau jima’ . Sedangkan golongan Syafi’iyah berpendapat sebaliknya bahwa arti hakiki kata “ nikah ” adalah akad nikah.
Adapun pengertian nikah secara terminologis banyak ragam definisi yang diberikan  oleh  ulama  fiqih.  Misalnya Abdurrahman Al-Jaziri  dalam kitabnya “ Al-madzahib Al-arba’ah ”  menjelaskan beberapa  definisi  nikah  menurut  ulama Hanafiyah dan ulama SyafI’iyah. Pertama, menyebutkan bahwa  nikah adalah suatu akad yang bertujuan untuk membolehkan istimta’ (mendapat kesenangan). Kedua, golongan yang  menyebutkan bahwa nikah adalah suatu akad yang menjamin hak milik untuk berhubungan biologis dengan menggunakan lafadz “ inkah ”  atau “ tazwij ” yang serupa dengan keduanya. 9 Ulama Mufaqihin memberikan definisi nikah sebagai berikut: nikah adalah suatu akad yang menyebabkan bolehnya bergaul antara  seorang  pria  dan  wanita  dan saling tolong-menolong antara keduanya menentukan  batas  hak  dan  kewajiban
7 Syihabuddin  Al-Qulyuby, Qulyuby wa Umairah, (Mesir: Mushtafa al Baby al-Halaby, 1956), H.206.
8 Moh.  Anwar, Hukum Perkawinan dalam Islam , (Bandung: Al-Ma’arif, 1984), H.8
9 Abdurrahman  Al  Jaziri, Al madzahib Al arba’ah ( Beirut: Darul Hikmah, 1969), H.2.
antara keduanya untuk keluarga yang baik dan sejahtera. 10
Dari  tiga  definisi  di  atas  dapat dimengerti bahwa Islam tidak mengingkari adanya kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan.  Di sisi lain Islam tidak membiarkan hal itu terjadi dan berjalan begitu  saja  tanpa  aturan,  yang  akhirnya akan  membawa  manusia  ke  jurang kehancuran yang bertentangan dengan tujuan diciptakannya manusia sebagai khalifah di atas bumi. Untuk menghindari hal itu, ditetapkanlah seperangkat aturan yang jelas dan tegas.

## 2.  Dasar Hukum Nikah
Dasar hukum nikah dalam Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist. Hal ini dapat diketahui banyaknya nash yang memuat hal itu.  Kedua sumber inilah yang mendasari legalisasi praktek nikah. Dengan demikian nikah baru dianggap sah atau tidak tergantung kepada harmonisasi nikah itu sendiri. Dengan kedua sumber hukum  tersebut,  diantara  ayat  Al-Quran yang menjadi landasan atau legalitas nikah antara lain:
َنِّم مُكَل  َباَط اَم ۟ اوُحِكنٱَف  ٰىَمَٰتَيْلٱ  ِف ۟ اوُط ِسْقُت َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَو اَم ْوَأ ًةَدِحَٰوَف ۟ اوُلِدْعَت َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَف ۖ َعَٰبُرَو  َثَٰلُثثَو  ٰىَنْثَم ِءٓا َسِّنلٱ
۟ اوُلوُعَت َّلاَأ َٰٓنىْدَأ َكِلَٰذ ۚ ْمُكُنَٰ ْيمَأ ْتَكَلَم Artinya:  “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. Annisa’: 3). 11
10 Rahmat  Hakim, Hukum Perkawinan Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2000),  H.13.
11 Departeman  Agama  RI, Al-Quran dan terjemahan,
(Jakarta: Departemen Agama RI, 1986),  H.115.
Berdasarkan ayat di atas jelaslah bah- wa  kawin  itu  hendaknya  kepada  wanita yang dicintai atau sama-sama cinta. Diperbolehkannya istri lebih dari satu (berpoligami) akibat adanya sesuatu yang  dikhawatirkan  melanggar  hukum Allah. Seperti  tidak dapat  berlaku adil dalam mengurus anak yatim juga diper- bolehkannya berpoligami itu apabila sanggup berlaku adil terhadap semua istri  dalam  memberi  nafaqoh  dan menggaulinya.  Jika tidak, maka perbuatan poligami akan menimbulkan maksiat (dosa buat sang suami). 12
Adapun dasar hukum nikah yang berupa Hadits, yaitu:
دْيِزَي نِب نَمْحَّرلاُدْبَع نَع  ْيرَمُع  ْنِب ةَر َماِع    ْنَع رَمْعَلأا  ِنَع اَي: ملس و هيلع هللا لىص هللا  ُلْو ُسَر اَنِب  َلاَق ِهللاُدْبَع ْنِب ُّظَغَأ  ُهَّنِإَف ،ْجَّوَزَتَيْلَف ْةَءاَبلا ْمُكْنِم  َعَطَت ْسِإ  ْنَم  َباَبَّشلا  َ َشرْعَم ُهَل ُهَّنِإَف  ِمْو َّصلاِب ِهْيَلَعَف ْعِطَت ْسَي ْمَل ْنَمَو جرفْلِل ن َصْحأَوِ َصرَبْلِل
(ملسم هاور( ٌءاَجِو Artinya: “Dari Amar dari Imaroh bin Umair dari Abdurrahman Bin Yazid dari Abdullah Iya berkata: Rasulullah saw. telah berkata padaku: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sanggup untuk pembiayaan nikah, maka menikahlah, karena nikah itu akan dapat memejamkan mata dan akan lebih dapat menjamin pemeliharaan farji, dan barangsiapa tidak mampu untuk pembiayaan nikah, maka wajib berpuasa karena puasa dapat memutuskan syahwat (nafsu birahi)”. (HR. Muslim). 13
Dua nash di atas sudah cukup representatif  untuk  dijadikan  sandaran kuat kehujahan nikah dalam Islam.
3.  Hukum Nikah
Adapun hukum melaksanakan perni- ka han menurut jumhur ulama ada lima yaitu  wajib,  sunnah,  mubah,  makruh
12 Moh. Anwar, Fiqih Islam , (Karawang: Sinar Ilmu,
1979), H.88
13 Imam  Muslim, Shahih Muslim, (Bandung:  Al- Ma’arif, tt),  H.585.

## dan haram. Jumhur ulama berpendapat
bahwa  hukum  dasar  pernikahan  adalah mubah karena kata-kata “ Al-Ba’ah ” dalam hadis di atas mengandung sinyalemen substitutional  dalam  hukum  pernikahan, artinya nikah bisa diganti dengan “ Shaum ” (puasa).  Sedangkan status hukum puasa tersebut  adalah  tidaklah  wajib  (bukan puasa  wajib),  karena  itu  sesuatu  yang wajib  tidak  bisa  disubstitusikan  dengan sesuatu yang tidak wajib. 14 Jika demikian, maka hukum nikah itu tidak wajib karena ia bisa disubstitusikan dengan sesuatu yang tidak wajib, Meskipun demikian,  hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Adapun perincian hukum melaksanakan pernikahan adalah sebagai berikut:
a.  Sunnah (inilah hukum asal nikah), bagi orang yang menginginkannya serta mempunyai biaya untuk memenuhi pembiayaan  nikah,  seperti nafaqah , maskawin dan lain-lainnya.
b.  Wajib,  bagi  orang  laki-laki  atau perempuan yang tidak kuat mengendalikan  syahwatnya  serta mampu untuk keperluan pembiayaan nikah.
c.  Haram. bagi laki-laki atau perempuan yang mana dengan nikahnya itu mengandung maksud untuk meng- aniaya atau menyakiti suami atau istrinya.
d.  Mubah,  bagi  orang  yang  kurang syahwatnya atau laki-laki yang kurang mampu mengenai pembiayaannya.
e.  Makruh,  bagi  orang  yang  khawatir tidak  sanggup  melakukan  kewa- jibannya selaku suami. 15
14 Al-Kasany, Badai’us Sunnah, (Mesir: Al-Imam, tt), H.1325
15 Moh. Anwar, Fiqih Islam , ( Karawang: Sinar Ilmu, 1979),  H.89.

## 4. Rukun dan Syarat Nikah
Agar tidak mengalami kekaburan dalam memahami syarat dan rukun, perlu kiranya  penjelasan  keduanya.  Rukun adalah apa saja yang menjadikan sahnya sesuatu dan ia termasuk bagian darinya. Seperti  membasuh  wajah  untuk  wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. 16 Sedangkan Syarat adalah apa saja yang menjadikan sahnya sesuatu dan ia tidak termasuk bagian darinya. Seperti air mutlak untuk wudhu dan menutup aurat untuk shalat.

## 17
Adapun rukun nikah itu ada 5 yaitu:
a.  Calon  istri  yang  ditentukan  dengan syarat  tidak  terikat  oleh  perkawinan lain atau iddah dan tidak sedang ihram haji  di  Mekah  dan  bukan  mahram (saudari yang haram dinikahinya).
b.  Calon suami yang ditentukan dengan syarat tidak mempunyai istri lain yang menjadi mahram si calon istri yang akan dinikahinya, walaupun istri yang lama itu sedang dalam keadaan iddah cerai daripadanya dan calon suaminya tidak sedang mempunyai empat Istri, dan ia adalah kelima yang akan dinikahi, atau tidak sehabis mencerai salah seorang istri nya yang 4 itu yang sedang dalam keadaan iddah . c.  Wali,  dengan  syarat  laki-laki  yang sudah  akil  balig,  merdeka  (bukan hamba), adil, terpelihara dari berbuat dosa besar atau membiasakan dosa kecil, yang akan menjadi calon suami.
d.  Dua orang laki-laki yang menjadi saksi perkawinan dengan syarat sudah akil baligh, adil, sempurna penglihatannya, pendengarannya dan mengerti akan bahasa  yang  akan  dipakai  ijab  qobul nikah.
e. Sighat , yaitu ijab dan qabul nikah. Ijab dari wali, seperti perkataan wali: Hai Fulan  saya  nikahkan  kamu  kepada
16 Abdul Hamid Hakim, Mabady Awwaliyah , (Jakarta: Saadiyah Putra, 1927), H.7.
17 Abdul Hamid Hakim, Mabady Awwaliyah ,  , H.8.
anakku atau saudariku bernama ... dengan mas kawin ... kontan/diutang.
Dengan  segera  dijawab  oleh  calon suami:  terima  nikah  kepada...  anak  atau saudari  bapak  dengan  mas  kawin  ... kontan/diutang..
Perlu diketahui bahwa mas kawin itu suatu  kewajiban  laki-laki  untuk  istrinya, yang  diadakan  dalam  rangka  ijab-qobul nikah,  walaupun  mas  kawin  itu  tidak termasuk rukun nikah. 18

## 5.  Tujuan Pernikahan
Menurut  Al-Syatiby  dalam  kitab “ Al-Muwataqat  fi  Ushulil  Ahkam ”    ada dua macam tujuan pernikahan yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primernya adalah untuk tanasul (memperoleh keturunan).  Sedangkan tujuan sekunder nya adalah untuk thalabus sakinah (memperoleh  ketenangan),  serta menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang. 19 Dalam  “Kompilasi  Hukum  Islam” pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang Sakinah , Mawaddah ,  dan Rahmah. 20 Berdasarkan  dua  pendapat  di  atas  dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan itu ada tiga:
a. Al-Tanasul (memperoleh  keturunan): Mendapatkan  keturunan  merupakan bagian dari masalah dlaruriyyah , sebab tindak lanjut dari al-tanasul adalah menjaga aneka ragam manusia. Jika  dikaitkan  dengan  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah .  Maka  jelas tanasul akan terjadi apabila didukung dengan kehidupan rumah tangga seperti ini.
18 Moh. Anwar, Fiqih Islam , (Karawang: Sinar Ilmu, 1979), H.92.
19 Al-Syatiby, al- Muwafaqat, (Beirut: Darul Hikmah, TT), H.278.
20 Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Agama Islam, 2000), H.14.
b. Thalabus sakinah (mencari ketenangan):  Hal  ini  sesuai  dengan firman  Allah  swt  dalam  Surat  Ar- Rum  ayat  2,  dimana  ayat  tersebut secara  tegas  menyebutkan  bahwa diantara  tujuan  perkawinan  adalah untuk mencapai ketenangan. Tujuan tersebut akan tercapai apabila ada saling ketergantungan antara suami istri dan saling membutuhkan antara satu sama lainnya dalam kehidupan rumah tangga.
c.  Al-muhafadhah  ‘anil  wuqu’  fil  mahjur (dari terjerumus ke dalam perbuatan yang  dilarang):  Orang  yang  belum atau tidak menikah banyak godaan untuk melakukan kemaksiatan seperti berzina. Suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan manusia  yang  beradab,  menggiring manusia  ke  arah  jalan  yang  sesat, lebih-lebih di zaman sekarang yang fasilitas  kemaksiatan  begitu  mudah dan  bertebaran,  memanggil  mulai bergelimang dosa. Itulah sebabnya institusi perkawinan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang atau yang tidak mau menikah.

## 6.  Kedudukan Ijab Qobul dalam Akad Nikah
Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan lahir batin didasarkan atas suka sama suka antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan dan kedua keluarga yang  bersangkutan.  Mengingat  kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi  (dalam  hati),  maka  sebagai manifestasi  nya  adalah  ijab  dan  qabul itu  sendiri.  Dengan  demikian  ijab-qobul merupakan deklarasi yang merefleksikan rasa rela sama rela antara pihak yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  Sayyid Sabiq  dalam  Fiqhu  Sunnah  menegaskan

## bahwa  ijab-qobul  merupakan  rukun
esensial bagi akad nikah. 21 Ini kalimat yang harus dipergunakan dalam  akad  nikah  (ijab  dan  qobul)  pada dasarnya  adalah  lafadz  yang  bersumber dari kalimat (kata) nikah atau tazwij . Konsekuensinya adalah tidak sah suatu perkawinan apabila dalam ijab dan qabul tidak menggunakan dua kalimat tersebut. Adapun mengenai tata cara ijab dan qabul, biasanya dimulai dari pihak keluarga wanita  sebagai  pertanda  kerelaannya untuk menyerahkan  anak perempuannya sekaligus pelimpahan amanat Allah kepada  calon  suami,  kemudian  disusul dengan ucapan penerimaan dari calon suami sebagai pertanda kerelaan dan kesanggupan untuk menerima amanat tersebut. Ungkapan ijab itu seperti ucapan wali:  saya  nikahkan  kamu  dengan  anak saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin  ......  sedangkan  ungkapan  qobul (penerimaan)  dari  calon  suami  seperti  : saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan  mas  kawin  .....  dibayar  tunai. Namun  dalam  prakteknya,  bisa  jadi pengucapan ijab itu dari pihak laki-laki kemudian  ucapan  qobul  (penerimaan) dari pihak perempuan. 22 Masih  berkaitan  dengan  ijab  dan qobul, selain menyangkut perihal shighat (ucapan)  dan  tata  cara  pelaksanaannya, masih ada hal-hal lain yang harus dipenuhi agar akad yang dilaksanakan sah menurut hukum Islam, diantaranya adalah: a  Ittihad al-majlis (satu majlis) b  Persesuaian  antara  ijab  dan  qobul. Maksud  persesuaian  disini  adalah menyangkut mahallul aqdi (tempat akad) yang berada di tempat calon
21 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah , (Beirut: Darul Fikri, tt), H.278.
22 Ibnu  Abidin, Hasyiyyah Raddul Muhtar Ala Durril Muhtar , (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1966), H.9.
istri dan mahar yang disebutkan oleh wali atau calon suami. 23 c  Konsistensi mujib dan ijabnya, artinya ia tidak boleh menarik kembali ijab yang telah diucapkannya sebelum ada pengucapan qabul yang bersangkutan. 24 d  Ijab  dan  qobul  tidak  boleh  terputus, maksudnya setelah pengucapan ijab harus segera diteruskan dengan pengucapan qabul tanpa terputus oleh waktu atau peristiwa. 25

## 7.  Kaitan Ijab-Qobul dengan Kesaksian
Ijab-qobul  merupakan  kilas  balik dari suatu yang diharamkan sebelumnya menjadi dihalalkan sesudahnya, mengingat keberadaan  yang  begitu  krusial,  ulama fiqih menentukan beberapa hal yang harus dipenuhi,  yang  ditempatkan  sedemikian rupa agar bisa menjamin keabsahan suatu akad dalam perkawinan. Ulama Syafi’iyah menempatkannya sebagai rukun dari sekian rukun yang telah ditetapkan. 26 Jadi,  masalah  kesaksian  dalam akad  nikah  hubungannya  dengan  sifat perkawinan  itu  sendiri  yaitu  terang, artinya  perkawinan  itu  harus  dilakukan secara  terbuka,  tidak  tersembunyi (kebalikan nikah siri yang dilarang oleh ulil amri ),  agar  dapat  diketahui  oleh khalayak ramai di lain pihak-pihak yang bersangkutan.
Ulama Syafi’iyah lebih hati-hati ( ihtiyat ) dan  lebih  selektif  dalam  menentukan syarat-syarat  kesaksian  tersebut,  syarat- syarat  syahadat  (kesaksian).  Menurut Imam Nawawi syarat syahadat itu antara lain:  Islam,  baligh,  berakal,  merdeka,
23 Wahbah al-Zuhaili, Al-fiqhu Sunnah Wa Adillatuhu, (Beirut: Darul Fikri, 1984), H.51.
24 Wahbah al-Zuhaili , Al-fiqhu Sunnah Wa Adillatuhu H.54.
25 Wahbah al-Zuhaili, Al-fiqhu Sunnah Wa Adillatuhu H.52.
26 Muhammad  Bin  Ahmad  Al-Ainiy, Al-Bidayah  fi Syarhil Hidayah , (Beirut, Darul Fikri, tt), H.19.
adil,  dua  laki-laki  yang  bisa  melihat  dan mendengar. 27 Dari  perkataan  Imam  Nawawi  itu dapat  disimpulkan  bahwa  syarat-syarat syahadah  dalam  madzhab  Syafi’i  harus meliputi: Islam, baligh, berakal, merdeka, ‘adalah  (sifat  adil),  dua  laki-laki,  bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu tidak bisa diterima kesaksian satu orang laki-laki  dan  dua  orang  perempuan, begitu juga kesaksian orang buta dan orang  fasiq.  Perbedaan  antara  kelompok Syafi’iyyah dengan kelompok Hanafiyyah dalam tiga syarat terakhir ini didasarkan atas  asumsi  bahwa  kesaksian  itu  sendiri merupakan hal yang mulia ( karamah ). Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang benar-benar bisa mendukung kemuliaan tersebut. Imam Ibnu Hajar dari kelompok Syafiiyyah  mengharuskan  adanya al- mu’ayyanah dalam kesaksian  dalam arti harus melihat dengan mata kepala. 28 Dengan demikian urgensi atau kaitan syahadat (kesaksian) dalam akad (ijab dan qobul)  adalah  sangat  erat  yaitu  untuk memastikan  bahwa  ijab  dan  qabul  itu benar-benar terlaksana sesuai aturan yang sudah ditentukan dan lepas dari pihak- pihak yang bersangkutan.
8. Ittihadul Majlis dalam  Ijab-Qobul Menurut Imam Syafi’i.
Ittihadul Majlis dalam akad nikah menurut perspektif madzhab Syafi’i bukan saja menyangkut masalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul belaka, atau dengan kata lain kesinambungan antara  pengucapan  ijab  dan  qabul  suatu perkawinan  bukan  satu-satunya  aspek yang  fundamental  dari Ittihadul Majlis , tetapi ada lain yang layak bahkan harus dipenuhi guna realisasi dari ittihadul majelis tersebut,  yaitu  kehadiran  pihak-
27 Yahya  bin  Syarief  Al-Nawawy, Majmu’ Syarhil Muhadzab , (Beirut: Darul Fikr, TT ), H.45
28 Al-Syarwany, Hawasyi Ala Tuhfatul Muhtaj , (Beirut: Darul Fikri, tt), H.238.
pihak yang bersangkutan satu sama lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat  perkawinan  sedang  berlangsung. Jelasnya Ittihadul Majlis itu mencakup dua unsur penting dimana antara satu dengan lainnya harus saling menunjang yaitu unsur kesinambungan antara pengucapan  ijab  dan    pengucapan  qobul dan unsur bersatunya tempat duduk atau ruangan  ketika  akad  perkawinan  sedang dilangsungkan, mengenai unsur pertama. Dapat  dibuktikan  dengan  konsep  “ al- faur ”  (segera/  langsung).  Yang  apabila suatu ijab sudah diucapkan dalam upacara pernikahan,  calon  suami  harus  segera (spontan) menyambut ijab tadi ucapan qobulnya,  itu  apabila  ijab  itu  sudah diucapkan oleh calon suami. Maka wali dari calon istri yang bersangkutan harus segera menyambutnya  dengan  ucapan  qobul. Masalah kesinambungan waktu antara ijab dan  qabul  menurut  kalangan  Syafi’iyah merupakan hal yang sangat vital, karena al-faur merupakan simbol dari konsistensi sikap terhadap akad agar unsur rela sama rela itu tidak mengalami pergeseran nilai, yang akhirnya menjerumuskan kepada sikap terpaksa.
Unsur lain dari Ittihadul Majlis dalam  kalangan  ulama  Syafi’iyah  adalah berkaitan dengan bersatunya tempat akad ( Ittihadul Majlis Aqdi ). Masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam  akad  nikah,  transaksi  harus  dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala,  bahwa  rangkaian  pengucapan ijab  dan  qabul  benar-benar  dilakukan sebagaimana  yang  telah  ditentukan, dan  ijab-qobul  itu  benar-benar  dari  dua orang yang sedang melakukan akad. Jika demikian halnya, tugas dari 2 orang saksi laki-laki tadi memastikan berdasarkan keyakinan absolut ( haqqul yaqin ),  agar akad yang bersangkutan sah. Kepastian itu tidak hanya meliputi redaksi yang sedang diucapkan, melainkan

## juga menyangkut kepastian orang-orang
yang melakukan akad. Yaitu memerlukan kriteria saksi yang lebih tepat karena yang harus dibuktikan dalam kesaksian bukan hanya redaksinya tetapi menyangkut orang-orang yang terkait yang tidak cukup hanya dengan pendengaran belaka tetapi juga dituntut dengan penglihatan mata kepala para saksi akad tersebut. Hanya dengan cara seperti ini saksi benar-benar yakin  bahwa  ijab  dan  qabul  benar-benar berasal dari dua orang yang melakukan akad. 29 Menurut  kepala  KUA  Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi :
“Hal  seperti  ini  banyak  terjadi  di masyarakat dan hal ini sangat wajar, karena tidak satupun ayat al-Qur’an atau Hadist yang menjelaskan secara jelas mengenai Ittihadul Majlis , sehingga  masalah tersebut menjadi masalah ijtihadiyyah yang mana para  ulama  belum  satu  pendapat.  Maka perlu adanya penjelasan lebih mendalam supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses ijab dan qobul yang pada akhirnya akan berdampak pada sah atau tidaknya pernikahan tersebut.” 30
Konsekuensi dari pemikiran tersebut  adalah  bahwa  kesaksian  orang buta tidak dapat diterima dalam akad nikah. Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al- Haitamiy  menjelaskan  bahwa  kesaksian bisa diterima apabila dilakukan dengan cara “ Al-Muayanah” yakni melihat dengan mata kepala disamping harus mendengar, kesaksian orang buta menurutnya sama dengan kesaksian orang yang sedang dalam keadaan gelap gulita. Kesaksian orang buta dan orang tuli sama-sama tidak bisa diterima karena keduanya tidak sanggup menjamin  adanya  kepastian  bahwa  ijab dan  qabul  itu  benar-benar  berasal  dari lisan pihak-pihak yang bersangkutan. Pandangan  semacam  ini  sangat  erat
29 Zakaria  Al-Anshary, Fathul Wahhab ,  (Semarang: Thoha Putra, tt) h.122.
30 Wawancara Kepala KUA kec Cluring, 25 Mei 2018.
kaitanya dengan prinsip ihtiyat (hati- hati) yang menjadi landasan penetapan hukum di kalangan mazhab Syafi’i, lebih- lebih  dalam  masalah  akad  nikah,  karena hal itu berkaitan erat dengan tindakan penghalang dan suatu yang diharamkan Allah sebelumnya.
Dengan demikian apabila salah seorang dari kedua belah pihak melakukan akad nikah dengan jalan berteriak atau dengan pengeras suara atau melalui telepon atau sarana lainnya agar dapat didengar dari tempat lain, tetapi tidak bisa dilihat oleh kedua saksi, meskipun bisa didengar oleh keduanya maka akad nikah semacam ini hukumnya  tidak  sah,  karena  para  saksi tidak melihat dengan persis dari siapa suara itu. Karena itu perkawinan melalui korespondensi (surat menyurat) kepada orang  yang  akan  dinikahi,  hukumnya tidak  sah  karena  perkawinan  seperti  ini syahadah muayanah (persaksian dengan mata) tidak dapat dipenuhi. Demikian pula bentuk perkawinan melalui rekaman kaset  dan  video  kaset,  hukumnya  tidak sah karena tidak adanya syahadah muayah tersebut,  termasuk  di  dalamnya  melalui televisi  dan  internet.  Akhirnya,  perlu dipahami  bahwa  pemilihan  madzhab Syafi’i,  dalam  hal  “ Ittihadul Majlis ” punya korelasi dengan prinsip ibadah perkawinan  tersebut.  Karena  itu  segala tata  cara  pesanan  perkawinan  bersifat taabbudi , yakni hal itu bersifat tauqifi yang berarti umat islam tinggal mengikuti apa yang telah ditetapkan dan dijalankan Rasulullah  saw.,  tanpa  harus  menambah dan mengurangi.

## D. Penutup
Berdasarkan  uraian  diatas  maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafii  tentang  status  hukum  akad  nikah dengan tanpa ittihadul majlis sesuai dengan pemaparan  di  atas  adalah  tidak  sah,
karena tidak terpenuhinya syarat dalam salah satu rukun nikah.
Sedangkan ittihadul majlis dalam akad nikah menurut Imam Syafi’i adalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan  qabul  dan  harus  satu  tempat  akad, sedangkan kedua orang saksi harus bisa melihat dengan mata kepala ( Al-Muayanah ), agar benar-benar menunjukkan kesetiaan dan kesiapan dari kedua calon mempelai sehingga  akan  membawa  dampak  positif bagi kelangsungan rumah tangga mereka di kemudian hari dan kemaslahatannya benar-benar bisa tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamid  Hakim,  Abdul. Mabady Awwaliyah . Jakarta, Saadiyah Putra, 1927.
Jabbar Adlan, Abdul. Perbandingan Madzhab
Fiqih. Jombang, UNHASY, 1982.
Al-Kasany. Badai’us Sunna., Mesir, Al-Imam, tt.
Al-Syarwany. Hawasyi Ala Tuhfatul Muhtaj .
Beirut, Darul Fikri, tt
Depag  RI. Kompilasi Hukum Islam, Jakarta. Dirjen Pembinaan Agama Islam, 2000.
Al  Anshari,  Zakaria. Fathul Wahhab . Semarang. Thoha Putra, tt.
Abidin, Ibnu. Hasyiyyah Raddul Muhtar Ala Durril Muhtar . Mesir, Mustafa al-Baby al-Halaby, 1966.
Muslim,  Imam. Shahih Muslim. Bandung, Al-Ma’arif, tt.
Ma’luf,  Louis. Al-Munjid. Beirut,  Darul Fikri, 1986.
Bin  Muhammad  Al-Ainy,  Mahmud. Al- Bidayah fi Syarhil Hidayah . Beirut, Darul Fikri, tt. Anwar, Moh.. Fiqih Islam . Karawang, Sinar Ilmu, 1979.
Hukum Perkawinan Dalam Islam .  Bandung, Pustaka Setia, 1979.
Hakim,  Rahmat. Hukum Perkawinan Islam . Bandung, Pustaka Setia, 2000.
Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah .   Beirut, Darul Fikri, tt.
Al-Qulyuby,  Syihabuddin. Qulyuby wa Umairah. Mesir,  Mushtafa  al  Baby  al- Halaby, 1956.
al-Zuhaili,  Wahbah. Al-fiqhu  Sunnah  Wa Adillatuhu, Beirut . Darul Fikri, 1984.
Al-Hanafy, Zainuddin. Bahrur Roiq . Beirut, Darul Ma’rifah, 1996.
-