## PELAKSANAAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP JATINANGOR

## Febrianti Nurul Fadilah dan Diah Siti Sa’diyah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

## ABSTRACT
The  implementation  of  the  Wakalah  contract  in  Murabahah  Financing  at  BSM  KCP  Jatinangor Office in micro-financing products, namely where the bank fully surrenders the customers to customers appointed by the Bank as representatives of the Bank to purchase goods in accordance with agreements in the form of transferred funds posted in form of bank account in the name of the customer. The purpose of this  study  was  to  determine,  1)  Implementation  of  wakalah  contract  in  murabahah  financing  in  BSM KCP  Jatinangor,  2)  Consideration  of  banks  on  the  implementation  of  wakalah  contract  in  murabahah financing at BSM KCP Jatinangor, and 3) Overview of Sharia Economic Law on the implementation of wakalah in murabahah financing at BSM KCP Jatinangor. This framework of thinking starts from must be done on the basis of liking by fulfilling the values of justice. As for the transaction, there must be terms and conditions that must be fulfilled in accordance with sharia principles, so as not to cause harm and harm to one party. The approach method used in this writing is descriptive method, which describes the objective conditions and analyzes the collected data. The type of data used in this study is qualitative. The technique used is by way of observation, interviews, literature studies that relate to this research. Based on  the  results  of  the  study  the  authors  conclude  as  follows:  (1)  Implementation  of  wakalah  contract  in murabahah financing in BSM KCP Jatinangor on this microfinance product to attract public interest in order  to  increase  customer  loyalty  to  banks  considering  BSM  KCP  Jatinangor  was  established  in education. (2) Considering that the bank is not a provider of goods or shops, the bank hereby authorizes the  customer  to  act  as  a  representative  of  the  bank  to  purchase  goods  according  to  specifications, conditions and prices approved by the Bank. (3) There appears to be negligence carried out by the Bank in the implementation of the Wakalah agreement in murabahah financing in BSM KCP Jatinangor Finally it  can  be  concluded  that  the  implementation  of  the  wakalah  contract  in  murabahah  financing  is  in accordance with the Sharia Economic Law in terms of contract and principle. However, it is not fulfilled in  principle,  namely  the  principle  of  prudence  by  the  Bank  and  customers  who  are  not  involved  in financing.

## KEYWORD
Murabahah; Wakalah; Principle; Contract

## PENDAHULUAN
PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah  satu  bank  syariah  yang  memiliki komitmen  yang  tinggi  terhadap  sector UMKM  khususnya  sector  mikro.  Bagi Bank  Syariah  Mandiri,  besarnya  jumlah unit usaha mikro dan kecil tersebut mem- berikan  arti  masih  besarnya  upaya  yang harus  dilakukan  untuk  memberdayakan- nya  segmen  tersebut,  sekaligus  peluang untuk  meningkatkan  portofolio  pembia- yaan di segmen tersebut.
Produk  pembiayaan  mikro  BSM  ber- tujuan  untuk  membantu  pengembangan usaha  mikro  yang  sesuai  syariah,  proses pelaksanaannya  cepat,  persyaratannya mudah,  serta  angsurannya  yang  ringan mulai  dari  0,9%  Per  Bulan.  Produk  wa- rung  mikro  ini  terdiri  dari  tiga  kategori, yaitu: pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Multiguna untuk wirausaha dan kar- yawan.  Dengan  plafond  mulai  dari  no- minal Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-.  Serta  jangka  waktu  angsur- an mulai dari 1 tahun atau 12 kali angsur- an,  sampai  dengan  4  tahun  atau  48  kali angsuran  atau  dengan  batas  maksimum 60  kali  angsuran,  yang  disesuaikan  de- ngan  tujuan  dari  pada  pembiayaan tersebut. 1
Akad murabahah adalah akad jual beli barang  dengan  menyatakan  perolehan dan keuntungan ( margin ) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini meru- pakan  salah  satu  bentuk  natural certainty contract (yakni  memberikan  kepastian
pembiayaan  baik  dari  segi  jumlah maupun  waktu, cash  flow nya  bisa  dipre- diksi  dengan  relatif  pasti,  karena  sudah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  yang bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai natural  certainty  contract karena dalam murabahah ditentukan  berapa re- quired rate of profitnya (besarnya keuntung- an yang disepakati). 2
Pembiayaan murabahah adalah  pem- biayaan  untuk  membeli  barang  nasional maupun internasional. Dalam hal ini bank tidak  melakukan  perdagangan  bank  de- ngan pemasok maupun dengan penerima pembiayaan,  karena  barang  yang  dibeli langsung diatasnamakan penerimaan pembiayaan. 3 Secara  singkatnya  pembia- yaan murabahah adalah  pendanaan  yang dilakukan  oleh  Bank  sebagai  penyedia modal  untuk  melakukan  pembelian  ba- rang  dengan  menggunakan  prinsip  jual beli.  Dimana  Bank  sebagai  Penjual  dan Nasabah  sebagai  Pembeli.  Dengan  me- nyatakan  bahwa  harga  pokok  ditambah dengan  keuntungan  ( margin )  yang  telah disepakati oleh kedua belah pihak. 4
Prinsip wakalah ini  tidak  hanya  dite- rapkan  sebagai  sebuah  produk  yang  ber- sifat  jasa,  akan  tetapi  diterapkan  pula dalam  produk  pembiayaan  seperti mura- bahah. Pembiayaan murabahah ini  meru-
2 Adiwarman Karim, Dasar-Dasar Keuangan Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 161.
3 http://nizaryudharta.blogspot.co.id- /20113/07/pembiayaan-murabahah-.html . (diunduh tanggal 02 November 2017, pada pukul 22:30)
4 Adiwarman Karim, Dasar-Dasar Keuangan Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 49.
pakan pembiayaan yang sering dilakukan perbankan syariah. 5
Tabel 1.1
Pembiayaan Warung Mikro No. Tahun Jenis Pembiayaan Mikro Jumlah Nasabah 1 2015 Modal Kerja 4 Investasi 15 Multiguna 5 2 2016 Modal Kerja 26 Investasi 7 Multiguna 22 3 2017 Modal Kerja 21 Investasi 8 Multiguna 27
Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017  ini  sudah  ada  sekitar  135  nasabah yang  melakukan  transaksi  akad  pembia- yaan  mikro  dengan  berbagai  jenis fasilitasnya  berdasarkan  prinsip mura- bahah. Terdapat  50 nasabah  pembiayaan mikro  berdasarkan  prinsip murabahah yang  telah  melakukan  pelunasan.  Dapat dilihat bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan  mikro  berdasarkan  prinsip murabahah ini  mendapat  apresiasi  yang tinggi.
Bank  dengan  ini  menyediakan  fasi- litas  Pembiayaan  kepada  Nasabah  yang akan  digunakan  untuk  Investasi,  dan Nasabah  dengan  ini  menerima  penye- diaan  fasilitas  Pembiayaan  tersebut  dari Bank sejumlah Rp. 180.000.000,00 (Seratus
5 Adiwarman Karim, Dasar-Dasar Keuangan Islam, …, hlm. 49.
Delapan  Puluh  Juta  Rupiah),  sebagai Harga Jual berasal dari:
 Harga Beli
:  Rp    180.000.000,00
 Margin Keuntungan :  Rp      97.195.059,00(+)  Harga Jual
:  Rp    277.195.059,10
 Jumlah Kewajiban  :  Rp    277.195.059,10
 Angsuran Perbukan  :  Rp    4.619.917,65 selama 60 kali angsuran
 Terbilang : (Empat Juta Enam  Ratus Sembilan  Belas  Ribu  Sembilan  Ratus  Tujuh Belas Rupiah Koma Enam Lima Sen)
Adapun dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang  akad  penghimpun  dan  penya- luran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  sya- riah,  paragrap  2  Pasal  9  Ayat  1  poin  a  : bahwa  Bank  menyediakan  dana  pem- biayan  berdasarkan  perjanjian  jual  beli barang.  Kemudian  poin  d  :  dalam  hal Bank  mewakilkan  kepada  nasabah  (wa- kalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus  dilakukan  setelah  ba- rang secara prinsip menjadi milik Bank. 6 Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  pasal  116  poin  (2):  penjual  harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini  harus  bebas  riba.  Pada  pasal  119, dijelaskan  bahwa:  jika  penjual  hendak mewakilkan kepada pembeli untuk mem- beli  barang  dari  pihak  ketiga,  akad  jual- beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah barang  secara  prinsip  sudah  menjadi milik penjual. 7
Dalam  pelaksanaannya  di  Bank  Sya- riah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu Jatinangor  Bank  melakukan  transaksi
6 PBI No. 7/46/PBI/2005
7 Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 38
murabahah dengan  menyerahkan  uang terlebih  dahulu    kepada  nasabah  dengan alasan  bank  syariah  memberi  kuasa ( wakalah )  kepada  nasabah  untuk  membeli barangnya  sendiri. . Bank  dengan  jelas melepas sepenuhnya terhadap uang yang diserahkan  terhadap  nasabah  untuk membeli  barangnya.  Dengan  ini  adanya pergeseran  klasik  dimana  nasabah  dapat menggunakan  uang  yang  seharusnya menjadi  modal  usaha  secara  produktif, digunakan  menjadi  modal  usaha  secara konsumtif.  Karena  dimana  nasabah  yang megajukan  pembiayaan  ke  Bank  semata- mata  hanya  untuk  mendapatkan  uang tunai, yang akan menimbulkan terjadinya kredit  macet  oleh  nasabah  tersebut, karena tidak adanya prinsip kehati-hatian dari Bank tersebut.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  mekanisme  akad wakalah dalam  pembiayaan murabahah pada produk  Pembiayaan  Mikro  di  Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor?
2. Apa  pertimbangan    yang  digunakan oleh  bank  tentang  pelaksanaan  akad wakalah dalam  pembiayaaan murabahah pada  produk  Pembiayaan  Mikro  di Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang Pembantu Jatinangor?
3. Bagaimana  Tinjauan  Hukum  Ekonomi Syariah  terhadap  pelaksanaan  akad wakalah dalam  pembiayaan murabahah pada produk Pembiayaan Mikro di 4. Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang Pembantu Jatinangor?

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Mengacu  dari  perumusan  masalah  di atas,  maka  deskripsi  hasil  penelitian  ini bertujuan sebagai berikut:
a. Untuk  mengetahui  mekanisme  akad wakalah dalam  pembiayaan murabahah pada  produk  Pembiayaan  Mikro  ditin- jau  dari  Hukum  Ekonomi  Syariah  di Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang Pembantu Jatinangor.
b. Untuk  mengetahui  pertimbangan  apa yang  digunakan  oleh  bank  dalam  pe- laksanaan akad wakalah dalam pembia- yaan murabahah pada  produk  Pem- biayaan  Mikro  ditinjau  dari  Hukum Ekonomi  Syariah  di  Bank  Syariah Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu Jatinangor.
c. Untuk  mengetahui  tinjauan  Hukum Ekonomi  Syariah  terhadap  pelaksana- an  akad wakalah dalam  pembiayaan murabahah pada  produk  Pembiayaan Mikro  ditinjau  dari  Hukum  Ekonomi Syariah  di  Bank  Syariah  Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.
Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Secara  akademik,  sebagai  pengem- bangan  ilmu  pengetahuan  muamalah pada  umumnya  dan  khususnya  me- nyangkut pelaksanaan produk pembia- yaan  mikro  di  Bank  Syariah  Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.
b. Secara  praktis,  memberikan  informasi kepada  masyarakat  maupun  pelaku perbankan  syariah  mengenai  pelaksa- naan  produk  pembiayaan  mikro  de-
ngan  harapan  praktik  perbankan  sya- riah  akan  menjadi  atau  menuju perbankan yang murni.
c. Secara pribadi, penelitian ini dilakukan dalam  rangka  memenuhi  syarat  untuk mendapatkan  gelar  Sarjana  Hukum (S.H),  dalam  jurusan  Hukum  Ekonomi Syariah (Muamalah).

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  merupakan penelitian  yang  bersifat deskriptif. Penel- itian  deskriptif  bertujuan  menggambar- kan  pelaksanaan  akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di  Bank  Syariah Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Jati- nangor  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan  antara  suatu  gejala  dengan gejala lain dalam masyarakat. 8

## Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini terbagi  pada  dua  bagian,  yaitu  sumber data primer dan sumber data sekunder. a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok  yang  terdiri  dari  pegawai  Bank Syariah  Mandiri  KCP  Jatinangor  ,  dan Nasabah  Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang  Pembantu  Jatinangor  serta dokumen-dokumen seperti brosur pro- duk  pembiayaan  warung  mikro  de- ngan akad pembiayaan murabahah serta akad  pendamping  yakni  akad wakalah , klausul  akad  pembiayaan  mikro  ber- dasarkan prinsip nurabahah, UU No. 21 Tahun  2008,  KHES  Buku  II  Pasal  457-
8 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum, (Jakarta:  Raja  Pers/Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 25
500, Fatwa DSN No. 10/DSN/MUI/IV/2000,  Fatwa DSN No. 10/DSN/MUI/IV/2000, PBI No.
7/46/PBI/2005, KHES pasal 116 poin (2), pasal 119 dan pasal 120.
b. Sumber  data  sekunder,  yaitu  buku- buku  yang  dijadikan  literature  dalam penelitian  ini,  ataupun  juga  sumber data  yang  diperoleh  dari  berbagai referensi  dan  hal-hal  yang  berupa catatan,  makalah,  dan  lain  sebagainya yang  berkaitan  dengan  objek  yang diteliti. 9
c. Sumber  data  tersier,  adalah  bahan- bahan  yang  memberi  penjelasan  terha- dap  data  primer  dan  sekunder,  yakni kamus  besar  Bahasa  Indonesia  dan Ensiklopedia Islam.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  yang  digunakan  untuk  mem- peroleh  data  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
a. Observasi  merupakan  teknik  yang memungkinkan  peneliti  menarik  infe- rensi  (kesimpulan)  ihwal  makna  dan sudut  pandang  responden,  kejadian, peristiwa, atau proses yang diamati. 10 b. Wawancara  dilakukan  pada  saat  PKL di  bulan  Januari  2016  dalam  kurun waktu  satu  bulan  dan  kemudian  ber- lanjut  pada  bulan  November  2017 sampai  dengan  juni  2018  dengan melakukan Tanya jawab dengan Bapak Lutfi  selaku  KWM,  Bapak  Jaka  selaku
9 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2008), hlm.93
10 Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif, (Bandung: PT dunia Pustaka Jaya, 2012), hlm. 110.
Maketing  Unit  Mikro,  nasabah  yang bersangkutan.
c. Studi  dokumentasi,  dokumen  yang terlampir  antara  lain  surat  perjanjian antara nasabah dan bank, gambar yang didapat  ketika  marketing  menawarkan produk kepada nasabah.
d. Studi  kepustakaan  yang  dilakukan penulis  dengan  membaca,  mendalami, dan  menelaah  berbagai  literature  be- rupa buku-buku dan sumber lain yang dapat  digunakan  untuk  mendukung dan  melengkapi  penelitian  ini  serta mengungkapkan  teori  dan  konsep yang terkait dengan penelitian.

## Analisis data
Adapun  langkah  terkahir  yang  dila- kukan  oleh  penulis  adalah  menganalisi data dengan cara sebagai berikut:
a. Mengumpulkan  data,  langkah  ini  dila- kukan  dengan  mengumpulkan  data
dan  informasi  tentang  Pelaksanaan Akad Murabahah dalam  Pembiayaan Mikro  ditinjau  dari  Hukum  Ekonomi Syariah  di  Bank  Syariah  Mandiri  Kan- tor Cabang Pembantu Jatinangor.
b. Menyeleksi  data,  yaitu  suatu  proses dalam  melakukan  pengelompokkan data  yang  didapatkan  di  lokasi penelitian.
c. Menganalisis  data,  merupakan  tahap dari  proses  penelitian  karena  dalam isinya  itu  terdapat  uraian-uraian  yang akan  menjawab  permasalahan  dalam penelitian ini.
d. Menyimpulkan,  tahap  ini  merupakan tahapan  akhir  dalam  suatu  penelitian dan  dari  kesimpulan  tersebut  akan diketahui  tentang  hasil  akhir  dari penelitian.

## Kerangka Pemikiran
Gambar 1.1
1. Pengajuan
BANK 2. Negosiasi NASABAH
3. a. akad Murabahah
3. b. akad Wakalah 4. Pencairan Supplier/Penjual 7. Menyerahkan Kwitansi 5 6
Keterangan:
1. Pengajuan:  nasabah  mengajukan pembiayan mikro ke bank syari’ah
2. Negosiasi:  nasabah  dan  bank bernegosiasi  mengenai  harga  pokok  dan margin,  serta  nasabaha  memberikan persyaratan(pemenuhan persyaratan)
3. a.  Akad Murabahah :  akad  jual  beli dimana  harga  pokok  ditambah  dengan margin, disepakati dan diketahui bersama.
b.  Akad Wakalah :  akad  pendamping dari  akad murabahah .  Bank  mewakilkan kepada  nasabah  untuk  membeli  objek murabahah (barang) atas nama bank.
4. Pencairan  :  pencairan  dilakukan secara  sekaligus  dalam  bentuk  buku rekening atas nama nasabah.
5. Kirim  :  supplier  mengirimkan barang kepada nasabah.
6. Nasabah  menerima  barang  dan dokumen dari supplier.
7. Nasabah  menyerahkan  kwitansi kepada  bank  sebagai  bukti  pembelian barang.
Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan  mempunyai  mekanisme  dasar, yaitu  menerima  deposito  dari  pemilik modal ( depositor ) dan mempunyai kewajiban  ( liability )  untuk  menawarkan pembiayaan  yang  sesuai  dengan  syariat Islam. 11 Bank  syariah  adalah  bank  yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar- kan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya
11 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah , …, hlm. 1.
terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 12
Firman Allah QS. An-Nissa’ : 29
َٰ  ي ٓ َٰ لٱَٰا هُّ ي أ أ تَٰ  لََْٰاوُن ما ءَٰ نيِذ ٓ َٰوُلُك َْٰاَٰ ي بَٰمُك ل  وم أ َٰمُك ن َٰ لَِإَٰ ِلِط  بلٱِب َٰ ًَٰة ر  ِتَٰ نوُك تَٰن أ َٰضا ر  تَٰن ع َُٰكنِّم َْٰاوُلُ تق تَٰ  لَ وَٰم مُكِبَٰ نا كَٰ ه للٱَٰ نِإَٰمُك سُفن أ َٰ مي ِح ر ا ََٰٰ َٰ  ي ا هُّ ي أ َٰ َٰ نيِذ لٱ َٰ َْٰاوُن ما ء َٰ َٰ لَ َٰ َٰوُلُكأ ت َْٰاَٰ م أ مُك ل  و َٰي ب مُك ن َٰ لٱِب َِٰلِط  ب َٰ َٰ لَِإ َٰ ن أ َٰ َٰ نوُك ت َٰ ًَٰة ر  ِت َٰ ن ع َٰ ضا ر  ت َٰ مُكنِّم َٰ َٰ لَ و َٰ َٰوُلُ تق ت َْٰاَٰ مُك سُفن أ َٰ َٰ نِإ َٰ َٰ ه للٱ ََٰٰ مُكِبَٰ نا ك َٰ مي ِح ر اََٰٰ َٰ
“Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil, kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
Nilai-nilai  keadilan  dalam  aturan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum  Syariah,  Unit  Usaha  Syariah,  dan BPRS,  terdapat  dalam  keragaman  akad yang  dipergunakan.  Adapun  akad  yang dipergunakan  oleh  ketiga  institusi  ini dalam kegiatan menyalurkan pembiayaan ialah  mudharabah,  musyarakah,  muraba- hah salam, istishna, qard, dan ijarah. 13
Dalam hal  ini adapun kemashlahatan dalam  Islam  yang  merupakan  segala bentuk  kebaikan  dan  manfaat  yang  ber- dimensi  integral  duniawi  dan  ukhrowi, material  dan  spiritual,  serta  individual dan  kolektif.  Hal  ini  berlaku  bagi  semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan  mudarat  dan  merugikan pada salah satu aspek.
12 Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.15
13 Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah,
…, hlm. 152
Hadist: َِٰهِلآ وَِٰهْي ل عَُٰللهاَٰى ل صَِٰللهاَٰ لْوُس رَٰ ن أَٰهنعَٰللهاَٰيضرَْٰيِرْدُْلْاٍَٰدْيِع سَِْٰبِ أَْٰن ع

## َٰ م ل س و )نابحَٰنباَٰهححصوَٰهجامَٰنباوَٰيقهيبلاَٰهاور(َٰ، ٍضا ر  تَْٰن عَُٰعْي  بْلاَٰا ِّنِِّإَٰ: لا ق
Dari  Abu  Sa'id  Al-Khudri  bahwa Rasulullah  SAW  bersabda,  "Sesungguh- nya  jual  beli  itu  harus  dilakukan  suka sama  suka."  (HR.  al-Baihaqi  dan  Ibnu Majah,  dan  dinilai  shahih  oleh  Ibnu Hibban). 14
Implementasinya  antara  lain  dalam hubungan  hukum  antara  pihak  yang harus  berorientasi  pada  upaya  perbaikan dan  peningkatan  kegiatan  usaha  ber- orientasi  pada  usaha  masing-masing, yaitu  dengan  tujuan  usaha  yang  jelas (tidak  fiktif)  dan  usaha  tersebut  tidak melanggar  ketentuan  oleh  syariah.  Apa- bila  tujuan  akad  pembiayaan  yang diberikan  tidak  jelas,  maka  akad  tersebut menjadi  rusak  ( fasid )  sehingga  dapat  di- mintakan  pembatalan  ( vernietigbaar / void- able ).  Risiko  akad  semacam  ini  selalu  di- ancam dengan bahaya pembatalan ( cacelling ). 15

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan akad Wakalah
Dalam  Rangka  meningkatkan  loyali- tas nasabah terhadap bank. Bank  Syariah Mandiri mengadakan program Pembiaya- an  Warung  Mikro  yang  sebelumnya produk ini tidak terdapat di Bank Syariah Mandiri  Kantor  Cabang  Jatinangor.  BSM Pembiayaan  Warung  Mikro  bertujuan
14 Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul
Maram, alih Bahasa oleh Mahrus Ali, cetakan I, (Surabaya: Mutiara Ilmu,1995), hlm. 384 15 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah , …, hlm. 150
untuk  menarik  minat  masyarakat  sekitar menilai  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor Cabang  Pembantu  Jatinangor  berdiri  di lingkungan pendidikan dan UMKM.
Program  BSM  Pembiayan  Warung Mikro ini menggunakan akad Murabahah, dengan  akad  pendamping  yakni  akad wakalah karena  dari  segi  pencairan  pem- biayaan  ini  dilakukan  secara  sekaligus dengan  cara  dipindah  bukukan  ke  reke- ning tabungan atas nama nasabah. Secara otomatis nasabah tersebut akan dimasuk- kan  dalam  data  produk  Tabungan  Regu- ler BSM. 16

## Teknis Pelaksanaan akad
Dalam  hal  ini  marketing  sangat berperan dalam mencari nasabah, dimana marketing  menyebarkan  brosur  yang  ada terhadap  masyarakat. Kemudian  nasabah yang akan mengajukan permohonan fasi- litas  Pembiayaan  kepada  Bank  menghu- bungi  pihak  bank  yaitu  Marketing  itu sendiri  dimana  Marketing  tersebut  akan menawarkan  produk  Pembiayaan  Wa- rung Mikro terhadap nasabah. Pihak bank akan  menunjukkan  tabel  pada  brosur yang berisi informasi mengenai Angsuran Pembiayaan  Mikro  dari  jumlah  Nominal Rp.  11.000.000,-  sampai  dengan  Rp. 200.000.000,-  dengan  jangka  waktu  pem- biayaan  12,  24,  36,  48,  60,  72,  84,  dan  96 kali angsuran per bulan. Apabila nasabah tertarik,  nasabah  diperkenankan  untuk menentukan  nominal  pembiayaan  dan
16 Sumber  dari  Data  Surat  Ketentuan  Pusat No.  19/028/WM/601/al-Murabahah  pada  Produk Pembiayaan Warung Mikro
jangka  waktunya  untuk  diajukan  kepada Bank.
Persyaratan  yang  diperlukan  dalam pengajuan  fasilitas  pembiayaan  warung mikro adalah sebagai berikut:
1. Fotocopy KK, KTP, Surat Nikah
2. Pas Foto Suami Istri
3. Fotocopy  Jaminan  (SHM,  Surat  Girik, BPKB Motor/Mobil)
4. Fotocopy  Ijin  Usaha  (SIUP/Surat  Kete- rangan Usaha dari RT atau Kelurahan)
5. Surat Keterangan Bekerja dan Slip Gaji (Bagi Karyawan)
Sebelum  menentukan  mana  yang akan  diajukan  plafondnya  oleh  nasabah. Nasabah  wajib  memenuhi  persyaratan tersebut.  Dalam  hal  ini  pihak  Analisis Mikro akan menganalisis apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak  dengan  diperhitungkan  jaminan yang digunakan untuk menjamin pembiayaan tersebut.
Pembelian  barang  sepenuhnya  dilim- pahkan  kepada  nasabah  tanpa  ada  cam- pur tangan bank sesuai dengan spesifikasi yang  disepakati.  Karena  bank  bukan merupakan  toko,  nasabah  sebagai  wakil dari bank. Berhak membeli barang sesuai kesepakatan yang ada.
Adapun  pencairan  pembiayaan  yaitu dilakukan  secara  sekaligus  dengan  cara dipindahbukukan  ke  rekening  atas  nama nasabah.  Nasabah  membeli  dan  mem- bayar  barang  tersebut.  Yang  kemudian barang tersebut berpindahkan dari pema- sok  kepada  pembeli  (nasabah).  Bukti pembelian yang dimiliki nasabah tersebut kemudian diberikan kepada bank sebagai
bukti  bahwa  nasabah  tersebut  menggu- nakan  pembiayaan  tersebut  untuk  pem- belian barang yang telah disepakati.

## Pertimbangan  bank
Menimbang  bank  bukan  merupakan penyedia  barang  atau  toko,  maka  bank mewakalahkan  kepada  nasabah,  dimana nasabah ditunjuk sebagai kuasa bank: 1. Bank  dengan  ini  memberi  kuasa  ke- pada  nasabah  untuk  bertindak  sebagai wakil  Bank  untuk  membeli  Barang sesuai dengan spesifikasi, kondisi serta harga yang disetujui oleh Bank.
2. Sebelum  menerima  barang  dari  pe- masok,  nasabah  berkewajiban  meme- riksa barang yang dibeli dan dokumen kepemilikannya  sedemikian  rupa  un- tuk  memastikan  bahwa  barang  yang diterimanya  adalah  barang  dengan spesifikasi  yang  telah  disepakati  oleh para  pihak,  dalam  kondisi  baik  yang memungkkinkan  barang  yang  diguna- kan  dan  dimanfaatkan  sesuai  dengan tujuannya  oleh  nasabah  serta  dalam keadaan tidak rusak ataupun cacat.
3. Bank  tidak  bertanggung  jawab  terha- dap  ketidaksesuaian  spesifikasi  dan kondisi  barang  setelah  diterima  oleh nasabah  serta  bank  tidak  bertanggung jawab  atas  penundaan  atau  kegagalan dalam  penyerahan  barang  dari  pema- sok  kepada  nasabah,  kecuali  apabila hal tersebut disebabkan karena kelalai- an yang disengaja oleh bank.
4. Bank  tidak  bertanggung  jawab  jika setelah  nasabah  menerima  barang  dari pemasok, terdapat cacat atau rusak pa- da barang, karena alasan apapun. Bank
tidak  berkewajiban  untuk  mengganti atau  memperbaiki  barang  yang  cacat, rusak atau tidak sesuai dengan spesifi- kasi yang dikehendaki setelah nasabah menerima barang dari pemasok. 5. Bank  berhak  meminta  kepada  nasabah apabila  terjadi  kegagalan  pembelian barang  atau  rusaknya  barang,  serta nasabah  tetap  wajib  mengembalikan seluruh  jumlah  kewajiban  yang  telah dicairkan. 17

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Umat Islam dalam melaksanakan iba- dah  kepada  allah  dan  hubungan  sesame makhluk  ciptaan  allah,  diatur  berdasar- kan  kepada  al-qur’an,  hadist  dan  ijtihad para  ulama.  Dimana  keseluruhan  per- aturan  yang  mengatur  tentang  tata  cara beribadah  dan  perilaku  kehidupan  umat islam  disebut  dengan  syariah,  lebih umum  dissebut  dengan  hukum  syariah atau  hukum  Islam.  Dimana  hukum  eko- nomi  syariah  ini  adalah  perbuatan  dan atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut prinsip syariah. 18
Janji  nasabah murabahah untuk  mem- beli  barang  yang  dipesan  dalam  suatu transaksi murabahah ,  menurut  mayoritas fuqaha mazhab,  tidaklah  mengikat.  Oleh sebab itu, nasabah berhak menolak untuk membeli  barang  ketika Islamic  Banking
17 Sumber dari Data Surat Ketentuan Pusat No. 19/028/WM/601/al-Murabahah pada Produk Pembiayaan Warung Mikro 18 http://googleweblight.com/i?u=http://kstum merdeka.blogspot.com/2014/06/makalah- pengertian-hukum-ekonomi- syariah.html?m%3D1&hl=en-ID (tanggal  akses  07 Juli 2018 jam 11:55)
menawari  mereka  untuk  penjualan.  Da- lam  mempertahankan murabahah,  Islamic Banking cenderung melakukan pembenar- an  terhadap  laba  yang  diperoleh  dari pelaksanaan murabahah mereka,  terutama berdasarkan  risik  bisnis  yang  ada  dalam pelaksanaannya. 19
Konferensi  Perbankan  Islam  ( Islamic Banking  Conference )  yang  diselenggarakan di  Dubai  pada  tahun  1979,  dalam  salah satu rekomendasinya mengatakan, “ Bisnis ini  (murabahah)  mencakup  suatu  janji  dari nasabah bank bahwa ia akan membeli barang- barang  sebagaimana  dinyatakan  (dalam kontrak), dan janji yang lain oleh bank bahwa bank  akan  menyelesaikan  kontrak-kontrak penjualan  dengan  nasabah,  setelah  membeli barang  sebagaimana  yang  ditentukan.  Janji semacam  ini  secara  hukum  mengikat  kedua belah  pihak  menuruk  mazhab  Maliki,  dan secara  agama  dapat  dibuat  mengikat  secara hukum  jika  hal  ini  memang  melindungi kepentingan (pihak-pihak terkait). 20
Sikap  terhadap  janji  untuk  membeli barang-barang  dalam murabahah secara sistematis  telah  menghilangkan  pilihan yang  diberikan  kepada  nasabah muraba- hah dalam fiqih untuk membeli atau tidak membeli barang-barang yang dipesan da- ri  penjual.  Semua  resiko  yang  secara teoritis mungkin ada dalam kaitannya de- ngan  penolakan  nasabah  untuk  membeli barang  sebenarnya  telah  dihilangkan  da- lam praktik perbankan Islam.
19 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, …, hlm 153 20 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, …, hlm 143-144
Wakalah  disebut  oleh  UU  No.  21 Tahun 2008 di dua tempat, yaitu di Pasal 1 ayat (28) dan Pasal 19 ayat (1) huruf o. Ia dipergunakan oleh  BUS sebagai landasan akad  untuk  kegiatan  wali  amanat,  yaitu bank bertindak sebagai wakil bagi kepen- tingan  para  pemegang  surat  berharga yang  menyimpannya  di  bank  dengan transaksi wakalah. Menurut UU, wakalah adalah,  “Akad  pemberian  kuasa  kepada penerima  kuasa  untuk  melaksanakan suatu  tugas  atas  nama  pemberi  kuasa.” Adapun  dalam  Fatwa  DSN  MUI  No. 10/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Wakalah ialah,  “Pelimpahan  kekuasaan  oleh  suatu pihak  kepada  pihak  lain  dalam  hal-hal yang  boleh  diwakilkan,  baik  jenis,  sifat, jumlah,  maupun  status  hukumnya.  Na- mun,  bukan  berarti  ia  membolehkan segala  obyek  perwakilan,  karena  UU terikat oleh azaznya yaitu prinsip syariah, demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip  kehati- hatian.
Prinsip  kehati-hatian  menyangkut  ju- ga  ketentuan  maksimum  penyaluran  da- na  berdasarkan  prinsip  syariah,  pembe- rian  jaminan,  dan  penempatan  investasi surat berharga yang berbasis syari’ah.
Guna menutup kemungkinan terpero- soknya kegiatan wakalah yang dilakukan oleh  bank  kepada  praktik  wakalah  yang keluar  dari  norma  syariah,  fatwa  DSN MUI  memagarinya  dengan  seperangkkat ketentuan,  baik  yang  berhubungan  de- ngan  syarat,  rukun  maupun  ketentuan lain.  Para  pihak,  yaitu muwakil dan wakil disyaratkan  cakap  hukum  dan  sudah mukallaf .  Khusus  bagi muwakil ,  ia  adalah
pemilik  sah  terhadap  sesuatu  yang  ia wakilkan.  Sementara  bagi wakil ia  pun dipandang  mampu  mengerjakan  tugas yang  diwakilkan  kepadanya.  Ketentuan ini  diadaptasi  dari  kaidah  fiqh  yang  me- nyatakan  bahwa  pekerjaan  yang  didele- gasikan  itu  bisa  dikenakan  persyaratan atau  tidak  dikenakan  persyaratan.  Dalam perspektif  hukum  islam,  ketentuan  bagi muwakil dan wakil bersesuaian  dengan konsep ahliyat  al-wujub dan ahliyat  al-ada , yaitu  kemampuan  untuk  menerima  dan melaksanakan  pekerjaan  yang  diamanat- kan kepada keduanya. 21
Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  Buku  II  Pasal  457-500,  hak  wakil adalah  jika  penerima  kuasa  menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak meno- lak  atau  menerima  perbuatan  tersebut, kemudian  kewajiban  wakil  adalah  pem- beri kuasa berkewajiban menyatakan jenis barang  yang  harus  dibeli.  Hak  muwakil adalah  penerima  kuasa  berhak  menolak untuk  menjadi  penerima  kuasa.  Kewa- jiban  muwakil  adalah  wajib  bertanggung jawab  atas  pembiayaan  yang  macet  yang terjadi karena kelalaiannya. 22
Adapun  dalam  hal  ini,  kegiatan perbankan  syariah  yang  dilakukan  oleh pihak  bank  terutama  dalam  produk fasilitas  Pembiayaan  Warung  Mikro.  Ada beberapa hal yang belum dapat dipenuhi oleh  bank,  dalam  kata  lain  tidak  adanya prinsip  kehati-hatian  yang  diterapkan oleh  pihak  bank  terhadap  fasilitas
21 Atang Abd Hakim, Fiqh Perbankan Syariah , …, hlm. 274-275 22 Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, …, hlm. 38
Pembiayaan  Mikro  terhadap  nasabah sehingga  kegiatan  atau  fasilitas  yang sepatutnya  sesuai  dengan  kesepakatan awal  menyimpang  karna  Bank  melepas sepenuhnya pembiayaan terhadap nasabah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  penulis  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
Pelaksanaan  akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di  Bank  Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatina- ngor  pada  produk  pembiayaan  warung mikro  adalah  untuk  menarik  minat masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan loyalitas  nasabah  terhadap  bank,  meng- ingat  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Ca- bang  Jatinangor  ini  didirikan  di  ling- kungan  pendidikan  dan  UMKM  yang berkembang  di  wilayah  Jatinangor.  Ada- pun  jumlah  nominal  dalam  pembiayaan ini  adalah  dari  jumlah  nominal  Rp. 11.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000  dengan  jangka  waktu  pem- biayaan  12,  24,  36,  48,  60,  72,  84,  dan  96 kali  angsuran  per  bulan.  Dengan  syarat pencairan  pembiayaan  yakni  pemindah bukuan  kedalam  rekening  bank  atas nama nasabah.
Pertimbangan  bank  tentang  Pelaksa- naan  akad wakalah dalam  pembiayaan murabahah di  Bank  Syariah  Mandiri  Kan- tor  Cabang  Pembantu  Jatinangor  pada produk  pembiayaan  warung  mikro. Menimbang bank bukan merupakan toko dalam  hal  menjual  barang-barang  yang
dimaksud  oleh  nasabah,  maka  dari  itu bank  mewakilkan  sepenuhnya  terhadap nasabahyang  bertindak  sebagai  wakil bank  mengenai  pembelian  barang  terse- but    yang  sesuai  dengan  spesifikasi,  kon- disi serta harga yang disetujui oleh  bank. Adapun  nasabah  sebelum  menerima barang  dari  pemasok  wajib  memeriksa barang  yang  dibeli  dan  dokumen  kepe- milikannya  guna  memastkan  barangnya sesuai  dengan  spesifikasi  yang  telah disepakati.  Dalam  hal  ini  bank  tidak bertanggung jawab atas kerusakannya.
Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah, tentang  pelaksanaan  akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di  Bank  Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatina- ngor  sesuai  dari  segi  asas  dan  akadnya karena  dalam  pembiayaan murabahah bank  tidak  dapat  menyediakan  barang yang  nasabah  inginkan  dimana  bank hanya  Lembaga  Keuangan  dan  bukan toko,  maka  dari  itu  bank  memberikan dalam  bentuk  pembiayaan  dengan  mem- berikan  kuasa  terhadap  nasabah  sebagai wakil  bank  untuk  membeli  barang  yang dimaksud  dengan  memenuhi  rukun, syarat  dan  ketentuan  lain  yang  terdapat dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Sya- riah  Pasal  457-500  dan  Fatwa  DSN  No. 10/DSN-MUI/IV/2000.  Akan  tetapi,  ada prinsip  yang  belum  terpenuhi  oleh  bank yaitu  prinsip  kehati-hatian  dalam  mem- berikan fasilitas  Pembiayaan Warung Mi- kro  terhadap  nasabah,  sehingga  nasabah pun  dapat  bertindak  menjadi  nasabah yang tidak shidiq.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Pers/Raja Grafindo Persada.
Al-Asqalani,  Al  Hafizh  Ibnu  Hajar.  (1995). Bulughul  Maram, alih  Bahasa  oleh  Mahrus Ali, cetakan I. Surabaya: Mutiara Ilmu.
Ali, Zainuddin. (2008). Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Alwasilah, Chaedar. (2012). Pokoknya Kualitatif. Bandung: PT dunia Pustaka Jaya. Hakim, Atang Abdul. (2011). Fiqh Perbankan Syariah. Bandung: PT.Refika Aditama.
(7  Juli  2018).  URL http://googleweblight.com/i?u=http://kstummerdeka.blog- spot.com/2014/06/makalah-pengertian-hukum-ekonomi- syariah.html?m%3D1&hl=en-ID
(2  November  2017).  URL http://nizaryudharta.blogspot.co.id/20113/07/pembia- yaan-murabahah-.html .
Karim,  Adiwarman.  (2004). Dasar-Dasar  Keuangan  Islam. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
PBI  No.  7/46/PBI/2005  Tim  Redaksi  Fokusmedia.  (2008). Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah. Bandung: Fokusmedia.
Saebani, Beni Ahmad. (2008). Metode Penelitian. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
Veithzal Rival dan Arviyan Arifin. (2010). Islamic Banking. Jakarta: Bumi Aksara.
Wangsawidjaja, Z. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utam