Nauli, B.P., (2021) Masa Depan Kerja Sama Selatan-Selatan: Diantara Solidaritas dan Kepentingan, Syntax Idea, 3 (12), https: doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i12.1661 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 12, Desember 2021 MASA DEPAN KERJA

## SAMA SELATAN-SELATAN: DIANTARA SOLIDARITAS DAN KEPENTINGAN

## Bunga Putri Nauli
Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat, Indonesia Email: bunga.putri91@ui.ac.id

## Abstrak
Fenomena  tahun  1950-1970an  memperlihatkan  bahwa  bantuan  material,  financial, dan technical telah diberikan antar negara berkembang. Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) merupakan salah satu modalitas kerja sama pembangunan internasional antar negara  berkembang  untuk  saling  membantu  melalui  mekanisme  saling  belajar, berbagi  pengalaman,  serta  alih  teknologi  guna  mencapai  kesejahteraan  bersama. Pola  kerja  sama  yang  bersifat  demand-driven  membedakan  KSS  dari  kerja  sama lainnya sehingga dianggap lebih berprospek. Tidak ada pendekatan one-size-fits-all dalam KSS tetapi disesuaikan dengan kebutuhan negara mitra. Seiring berjalannya waktu,  KSS  tidak  lagi  terbatas  dalam  konteks  Asia-Afrika  dan  merupakan  suatu kerja sama yang berprogres. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kerangka  analisis  rezim  internasional,  tujuan  penelitian  ini  adalah  melihat  posisi yang harus diambil negara-negara anggota KSS ditengah pola shifting dari tatanan internasional  dimana  solidaritas  dan acting  collectively  harus  tetap  ditegakkan.  Di tengah  berbagai  tantangan  seperti  kebijakan  me-first  policy,  pendekatan  bilateral dan  regional,  new  southern  policy,  no  single  domination,  KSS  harus  tetap mempertahankan prinsip solidaritasnya.
Kata  Kunci :  Kerja  Sama  Selatan-Selatan;  demand-driven;  solidaritas;  mutual  benefit; shifting

## Abstract
The  phenomenon  of  1950s-1970s  showed  that  material,  financial,  and  technical assistance  had  been  provided  between  developing  countries.  South-south cooperation  (KSS)  is  one  of  the  modalities  of  international  development cooperation  between  developing  countries  to  healp  each  other  through  mutual learning, sharing of experiences, and transfer of knowledge mechanisms in order to achieve  mutual  prosperity.  The  demand-driven  pattern  distinguishes  SSC  from other collaborations so that SSC considered as more prospective approach. There is  no  one-size-fits-all  approach  but  it  based  on  the  needs  of  partner  countries.  By the  time,  SSC  is  no longer  limites  to the Asia-Africa  context  and  as  a  progressive collaboration.  By  using  descriptive  qualitative  methods  and  international  regimes as an analytical framweork, the aim of this research is to show position that should be taken by SSC members in the middle of shifting of international order in which solidarity  and  acting  collectively  must  be  maintained.  In  the  midst  of  various challenges  such  as  the  me-first  policy,  bilateral  and  regional  approaches,  new southern policy, and no single domination approach, SSC still has to maintain the principle of solidarity.
Keywords: South-south cooperation; demand-driven; solidarity; mutual benefit; shifting
Received: 2021-11-22; Accepted: 2021-12-05; Published: 2021-12-20

## Pendahuluan
Pada tahun 1950-1970an, terjadi peningkatan sentimen dari negara-negara Selatan pada  sistem  Bretton  Woods  yang  dianggap  lebih  bersifat  menghambat  daripada memfasilitasi  pembangunan  dan  perkembangan  ekonomi.  Ketika  Amerika  Serikat memberikan  bantuan  Marshall  Plan  pada  Eropa,  di  saat  yang  bersamaan  negara berkembang seperti China, India, Brazil telah memberikan bantuan material, financial, dan  technical  untuk  negara  berkembang  lain.  Peningkatan  sentimen  tersebut memunculkan istilah ‘the decline of the west dan ‘the rise of the rest’ (Trinidad, 2014) Negara dunia ketiga yang mayoritasnya baru merdeka kemudian menyatakan diri bebas dari  pengaruh  proxy  war,  mengadakan  konferensi  yang  diikuti  oleh  negara  Asia  dan Afrika.
Pada  Konferensi  Asia  Afrika  (KAA)  Tahun  1955  tersebut,  disepakati  Bandung Principle  sebagai  Final  Communiqué  KAA  yang  mana  salah  satu  prinsipnya  adalah “memajukan  kepentingan  bersama  dan  kerja  sama  untuk  mendukung  kedamaian  dan kerja  sama  dunia”.    Seluruh  negara  sepakat  untuk  mendorong  kerja  sama  teknis antar negara  sebagai  upaya  meningkatkan  ekonomi  di  kawasan  Asia-Afrika  (CVCE,  2017). Kerja  Sama  Selatan-Selatan  (KSS)  merupakan  salah  satu  modalitas  kerja  sama pembangunan  internasional  antar  negara  berkembang  untuk  saling  membantu  melalui mekanisme  saling  belajar,  berbagi  pengalaman,  serta  alih  teknologi  guna  mencapai kesejahteraan  bersama.  Kerja  sama  yang  bersifat  demand-driven  menjadi  menarik karena  membedakan  KSS  dari  kerja  sama  lainnya (UN-ESCAP,  2018). KSS  dianggap berprospek karena ketiadaan gap technology serta gap pembangunan yang tidak terlalu jauh  sehingga  akan  terjadi  keselarasan  dengan  situasi  dan  kepentingan  negara  users (negara penerima bantuan).
Kerja Sama Selatan-Selatan memiliki lima prinsip utama, yaitu menghormati: (1) kedaulatan  nasional;  (2)  kepemilikan  nasional  dan  kemerdekaan;  (3)  kesetaraan;  (4) non-conditional;  (5)  non-intervensi  pada  permasalahan  domestik;  serta  (6)  mutual benefit.  Hingga  saat  ini,  Bandung  Principle  atau  Dasasila  Bandung  menjadi  rujukan pelaksanaan  kerja  sama  pembangunan  baik  di  forum  global  maupun  kerja  sama  antar negara  berkembang,  seperti  pada  Forum  UN  Conference  on  South-South  Cooperation yang  menghasilkan  Buenos  Aires  Plan  of  Action  (BAPA+40)  dan  Pencapaian  Agenda 2030 of Sustainable Development khususnya SDGs Tujuan 17 ( About South-South and Triangular Cooperation , 2020).
KSS  telah  memperkuat  kapasitas  produktif  negara-negara  berkembang  terutama melalui peningkatan investasi dan perdagangan. Aliran investasi ke negara berkembang yang mencapai tingkat tertinggi dari US$759 miliar pada 2013, menyumbang 52% dari arus  masuk  FDI  global.  Negara  berkembang  memberikan  33%  dari  investasi  global,
naik 13% dari tahun 2007. Dari 1980-2008, perdagangan Utara-Selatan meningkat enam kali lipat  sementara  Perdagangan  Selatan-Selatan  meningkat  sepuluh  kali lipat (Centre for  Policy  Dialogue,  2015) .  World  Bank  memproyeksikan  negara  berkembang  akan menyumbang lebih dari setengah total capital stock pada tahun 2030. FDI yang keluar dari  negara  berkembang  ke  negara  berkembang  lainnya  tumbuh  dua  pertiga,  dari  $1,7 triliun pada 2009 menjadi US$2,9 triliun pada 2013. Proyek infrastruktur menyumbang sekitar  55%  dari  KSS  dan  lebih  dari  sepertiga  negara  KSS  mendukung  sektor  sosial (UNDP, 2016).  Selama rentang tahun 1995-2008, persentase rata-rata KSS di wilayah Selatan meliputi: 1) 4,2 % di Amerika Latin dan Karibia; 2) 3,1% di Afrika; 3) 4,5% di Timur Tengah; serta 4) 27,8% dengan Developing Asia (Thorsteinsdottir, 2012).
Kerja Sama Selatan-Selatan bukannya berjalan tanpa tantangan. Tantangan bagi negara-negara  dapat  dilihat  berdasarkan  dua  perspektif.  Pertama,  tantangan  yang dirasakan  baik  oleh  providers  (negara  pemberi  bantuan)  maupun  oleh  users  (negara penerima  bantuan)  KSS.  Dari  sisi  providers  diantaranya:  a.  kurangnya  kerangka institusional  dan  hukum  nasional  (meliputi  kerangka  hukum  nasional,  keberlanjutan program  KSS  domestik,  institusionalisasi  KSS,  panjangnya  proses  pengambilan keputusan  domestik  dalam  memasukkan  inisiatif  atau  praktik  terbaik,  dan  pemilihan focal  point  yang  sesuai);  b.  terbatasnya  koordinasi  dan  knowledge-sharing  (yang meliputi  keterlibatan  negara-negara  penerima,  koordinasi  internal,  peran  yang  relevan dan  terkoordinasi  dari  organisasi  antar  pemerintah  termasuk  sistem  PBB,  manajemen pengetahuan/berbagi  informasi  di  antara  badan  dan  entitas  kerjasama  pembangunan untuk  menghindari  duplikasi);  c.  terbatasnya  measurement  (meliputi  pengukuran sistematis dan efektif atas keberhasilan KSS dan kurangnya statistik dan data yang dapat diandalkan  secara  nasional  dan  internasional);  serta  d.  dana  yang  tidak  mencukupi (Unctad, 2019).
Dari sisi users, tantangan yang dialami meliputi: a. terbatasnya informasi tentang bantuan  teknis  dan  pengembangan  kapasitas  manusia;  b.  transfer  teknologi  yang  tidak memadai; c. terbatasnya akses ke financial resources; serta d. kurangnya measurement dan  ketersediaan  data (UN-ESCAP,  2018) .  Selain  itu,  kritik  yang  muncul  pada  KSS adalah keterlibatan triangular mengingat sifat politik bantuan asing dan persyaratan dari kelembagaan.  Skema  ini  memperlihatkan  ketidakinginan  untuk  melepas  pengaruh  dan menjadi  bayang-bayang  dalam  upaya  kemandirian  yang  dilakukan  oleh  KSS. Keberadaan  triangular  akan  mempertanyakan  posisi  KSS  sebagai  alternatif  dari  Kerja Sama  Utara-Selatan  yang  menekankan  pada  dependensi.  Diperlukan  analisis  lanjutan untuk menganalisasi apakah kerjasama triangular memiliki potensi berdampak pada tiga isu, yaitu: 1) kepentingan nasional, 2) dampak pembangunan, dan 3) kepemilikan (Sato, 2018).  Kedua,  dari  sisi  tatanan  global,  tantangan  yang  muncul  terkait  dengan  shifting pada  tatanan  internasional  dengan  berbagai  fenomena  seperti:  1)  Me-First  Policy;  2) pendekatan  bilateralisme  dan  regional;  3)  New  Southern  Policy;  dan  4)  shifting  to  no single domination.
Periode tahun 2014-2019 menjadi periode penting untuk melihat perkembangan KSS  selama  5  tahun  terakhir.  Maka,  penelitian  ini  akan  berfokus  melihat  bagaimana
KSS  tetap  dapat  bertahan  dari  tantangan-tantangan  yang  terjadi  dengan  menggunakan pendekatan  rezim  internasional.  Penelitian  ini  mencoba  untuk  melihat  bagaimana KSS dapat  bertahan  sebagai  institusi  demand¬-driven  ditengah  shifting  pada  perubahan tatanan  internasional  dalam  melihat  gambaran  bahwa  KSS  dapat  bertahan  sebagai terobosan  baru  atas  kerja  sama  yang  bersifat  demand-driven  yang  bergerak  sesuai dengan  permintaan  users.  Secara  spesifik,  pertama,  mengidentifikasi  shifting  yang berdampak  pada  perubahan  tatanan  internasional.  Kedua,  melihat  poin-poin  penting agar KSS dapat bertahan.
Penelitian-penelitian sebelumnya berfungsi dalam membantu analisa penulis dan memperkaya  pembahasan  penelitian,  serta  membedakannya  dengan  penelitian  yang sedang  dilakukan.  Penelitian-penelitian  sebelumnya  berfokus  baik  pada  optimisme maupun  pesimisme  dari  KSS  yang  dianggap  stagnan.  Penulis  mencoba  untuk  mengisi loopholes pada penelitian dengan memasukkan shifting tatanan internasional dan faktor- faktor  penting  apa  yang  harus  ditekankan  KSS  untuk  tetap  bertahan  menghadapi shifting tersebut.

## Metode Penelitian
Untuk mencapai tujuan, penulis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dengan  metode  studi  pustaka/dokumen  dengan  mengumpulkan  informasi  dari  sumber data sekunder seperti laporan pemerintah, jurnal, dan dokumen penunjang lainnya untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan variabel-variabel dalam kerangka analisis di atas. Berita-berita relevan mengenai perubahan dalam tatanan global yang terjadi akan memaknai pentingnya masa depan Kerja Sama Selatan-Selatan yang telah dipengaruhi oleh perubahan struktur internasional.
Tulisan  ini  ditulis  dengan  struktur  sebagai  berikut:  setelah  bagian  pendahuluan akan dibahas kajian literatur yang menjadi dasar analisa penulisan, kemudian  di bagian ketiga  akan  dibahas  pendekatan  rezim  institusional  dari  Krasner.  Dibagian  keempat akan  dibahas  modalitas  beberapa  negara  dalam  melakukan  kerja  sama  berdasarkan skema  KSS  dan  shifting  tatanan  internasional  yang  berdampak  pada  kerja  sama  yang telah ada serta bagaimana supaya KSS dapat tetap bertahan disertakan dengan beberapa poin penting. Selanjutnya, kesimpulan akan dibahas sebagai akhir tulisan ini.

## Hasil dan Pembahasan
A. Dinamika dan Masa Depan Kerja Sama Selatan-Selatan
Istilah  South  mengacu  pada  negara-negara  berkembang  yang  berada  di Southern  Hemisphere,  meliputi  Asia  (kecuali  Jepang,  Hong  Kong,  Makau, Singapura,  Korea  Selatan,  dan  Taiwan),  Amerika  Tengah,  Amerika  Selatan, Meksiko,  Afrika,  dan  Timur  Tengah  (kecuali  Israel) (About  South-South  and Triangular  Cooperation,  2020) .  KSS  bukan  hanya  pertukaran  dari  suatu  negara  ke negara lain. Namun juga termasuk kerja sama mencari solusi kolektif dengan negara berkembang  lain,  khususnya  melalui  inisiatif  bersama  negara-negara  tetangga  dan mekanisme regional (UN-ESCAP, 2018).
Modalitas dan geografi merupakan faktor utama yang menentukan dalam Kerja Sama  Selatan-Selatan.  Modalitas  termasuk  pendanaan  dan  bantuan  teknis  (in-kind assistance)  yang  memiliki  tujuan  untuk  pengembangan  manusia  dan  kapasitas kelembagaan.  China,  India,  Indonesia,  Iran,  dan  Thailand  memberikan  dukungan keuangan  kepada  mitra  Selatan  mereka  yang  disalurkan  baik  melalui  bilateral maupun  bekerja  sama  dengan  badan  internasional.  Berikut  ini  adalah  gambaran umum  modalitas  beberapa  negara  dalam  kerangka  KSS.  Ide  intinya  adalah  best practices  dan  lessons  dengan  negara  mitra  sehingga  tidak  ada  pendekatan  one-size- fits-all  tetapi  disesuaikan  dengan  kebutuhan  negara  mitra (UN-ESCAP,  2018). Contoh  implementasi  modalitas  beberapa  negara  dalam  kerangka  KSS  dapat digambarkan pada bagan berikut:
Negara Modalitas untuk Menyediakan/Menerima KSS Bidang Prioritas Wilayah/Negara Prioritas Total Kontribusi Tahunan (5 thn terakhir) Bangladesh Experts/knowledge, Training, Advisory Services, Study Visits, Technology Transfer Rural Development, Agriculture/Food Security, Social Development Bhutan, Maldives, Fiji, Nepal, Kenya,  Kamboja, Uganda n/a China Financial , Experts/knowledge, Training, Advisory Services, Study Visits, Technology Transfer Urban Development, Water and Waste Management Asia  dan  Pasifik LDCs, LLDCs, SIDs n/a India Financial , Experts/knowledge, Training, Advisory Services, Study Visits, Technology Transfer Disaster risk reduction, Agriculture, Trade, Technology Transfer Asia, Afrika, Amerika Latin n/a Indonesia Experts/knowledge, Training, Advisory Services, Study Visits, Technology Transfer Experts/ Knowledge Training Advisory Services, Study Visits Fiji, Papua Nugini, Timor Leste, Filipina, Vietnam 3,588,249.00 Iran Financial , Advisory Services, Technology Transfer Finance, Security, Environment  and Climate Change Afrika, Irak,
Lebanon, Afghanistan, Syria n/a Thailand Financial , Experts/knowledge, Training, Advisory Services, Study Visits, Health, Community Development, Gender & Laos,  Myanmar, Kamboja, Vietnam, Indonesia, Sri 500,636,838. 00
Negara Modalitas untuk Menyediakan/Menerima KSS Bidang Prioritas Wilayah/Negara Prioritas Total Kontribusi Tahunan (5 thn terakhir) Technology Transfer Women’s development Lanka, Bangladesh Vietnam Financial , Experts/knowledge, Training, Advisory Services, Study Visits
Statistics,
Macroeconomic Policies, Agriculture Support to: Aljazair, Bangladesh,  Fiji, Laos Support from:
Mexico, Peru
n/a
Sumber: Olahan Penulis dari (UN-ESCAP, 2018)
Di  sisi  lain,  shifting  dalam tatanan internasional akan  berpengaruh  pada  kerja sama yang telah ada. Alasannya, kerja sama yang sedang berjalan merupakan bagian integral  untuk  memastikan  perdamaian,  stabilitas,  dan  kemakmuran  bagi  setiap negara  termasuk  negara  berkembang  dan  dunia.  Bagaimanapun,  semua  negara memiliki  tugas  untuk  berkontribusi  pada  ekspansi  keseimbangan  ekonomi  dunia. Faktanya,  kemakmuran  dari  komunitas  internasional  secara  keseluruhan  berdampak pada kemakmuran pada konstituennya (Sornarajah & Wang, 2010). Adapun shifting yang dimaksud oleh penulis meliputi:
Sumber: Olahan Penulis

## B. Me-First Policy
Tatanan internasional pasca Perang Dunia-II berada di bawah ancaman dari apa yang disebut dengan Me-First Policy. Nilai-nilai multilateralisme yang telah tumbuh pesat  sejak  akhir  Perang  Dunia-II  berada  di  bawah  tekanan  luar  biasa  (The  Jakarta Post,  2019).  Istilah  Me-First  Policy  kembali  muncul  setelah  Donald  Trump memperkenalkan  bergulirnya  kembali  proteksionisme.  Negara-negara  cenderung untuk tidak bekerja sama dan mengarah pada proteksionisme atau unilateralisme. Hal tersebut  dipicu  oleh  positioning  Amerika  Serikat  sebagai  negara  superpower  yang
mementingkan kepentingannya sendiri. Slogal ‘Make America Great Again’ menjadi sebuah  refleksi  bahwa  tren  Amerika  Serikat  dibawah  Trump  akan  memprioritaskan kebijakan  America-First  berdasarkan  analogi  ‘us  vs  them’.  Trump  merasa  Amerika Serikat  berkontribusi  terlalu  besar  sehingga  negara  superpower  tersebut  enggan memainkan  peran (Döner,  2019). Dunia  saat  ini  menghadapi  perubahan  terhadap multilateralisme yang ‘lemah’. Lemah karena Amerika Serikat memilih untuk tidak memainkan peran yang signifikan.
Kebijakan  retaliasi  atas  proteksionisme  Amerika  Serikat  akan  mengarah  pada kerusakan  ekonomi  secara  substansial (Felbermayr,  Steininger,  &  Yalcin,  2017). Gelombang  proteksionisme  di  masa  lalu  telah  menyebabkan  banyak  perang  dan melukai  pertumbuhan,  inklusi,  serta  masyarakat (Donnan,  S.,  Tett,  G.  &  Fleming, 2016). Pemerintah Trump tidak hanya memfokuskan perhatian pada bidang-bidang yang  dirasa  memiliki  praktek  perdagangan  yang  tidak  adil  dan  dipercaya  akan mengganggu  perdagangan  internasional.  Trump  mengambil  pendekatan  yang sebagian besar tidak pandang bulu. Pendekatan semacam itu telah menciptakan suatu kondisi  uncertainty  terutama  bagi  sekutu-sekutu  AS  seperti  di  Asia  Timur.  Kondisi uncertainty jika ditambahkan  ke dalam kebijakan luar negeri akan memiliki potensi melemahkan  aliansi  dan  melemahkan  perluasan  kemampuan  AS  dalam  tatanan global (Park  &  Stangarone,  2019). Salah  satu  implikasi  dari  fenomena  ini  adalah kekhawatiran bahwa negara-negara dalam sistem dunia bersaing satu sama lain untuk meningkatkan ataupun melindungi posisi mereka (Beržiūnas, 2019).
C. Pendekatan Bilateralisme & Regional
Pada tahun 2017, telah terjadi peningkatan Regional Trade Agreement (RTA) hingga  mencapai  445  RTA.  Pergeseran  pada  regionalisme  ini  telah  berlanjut  pada diskusi  para  ekonom,  apakah  RTA  menciptakan  ‘building  blocs’  atau  ‘stumbling blocs’ (Sheldon, Chow, & McGuire, 2018) . Beberapa negara lebih memilih strategi perdagangan  bilateral  atau  regional  daripada  multilateral  terkait  dengan  tiga  faktor. Pertama, negara-negara berharap dapat memaksimalkan manfaat melalui first-mover advantages.  Artinya,  negara  berfokus  untuk  memperoleh  keuntungan  atas penandatanganan  perjanjian  dengan  mitra  dagang  sebelum  negara  pesaing melakukan suatu respon dari kebijakan dalam perjanjian. Kedua, negara-negara dapat berupaya  lebih  dalam  menjamin  akses  permanen  ke  pasar  tertentu.  Dipercaya, mekanisme bilateral maupun regional merupakan cara tercepat dan termudah dalam mencapai  tujuan  tersebut.  Ketiga,  perjanjian  bilateral  dapat  dimanfaatkan  untuk memfasilitasi  reformasi  dalam  negeri,  khususnya  pada  arena  yang  tidak  tercakup secara  multilateral  seperti  investasi,  persaingan,  lingkingan,  serta  standar  tenaga kerja (Gupta, 2008).
D. New Southern Policy
Shifting  ketiga  dari  dinamika  ekonomi-politik  internasional  dewasa  ini  ialah munculnya  inisiatif  perubahan  orientasi  dari  negara  yang  kemudian  memiliki  fokus pada negara Selatan salah satunya yaitu kebijakan ‘New-Southern Policy’ (NSP) ala Korea Selatan. Selama bertahun-tahun kebijakan luar negeri Korea Selatan berfokus
pada Amerika Serikat, China, Rusia, dan Jepang. Melalui strategi kebijakan baru ini, Korea  Selatan  berupaya  melakukan  diversifikasi  hubungan  luar  negerinya  seperti pada  ASEAN  dan  India  serta  mengurangi  ketergantungan  pada  keempat  kekuatan utama  tersebut (Dhawan,  2020). Presiden  Moon  Jae-In  setelah  berkuasa  pada tahun 2017  memprakarsai  New-Southern  Policy  untuk  mengembangkan  hubungan ekonomi  dan  strategis  yang  lebih  dekat  dengan  kekuatan  dan  wilayah  lain  di  Asia Selatan. Strategi kebijakan ini terletak pada transportasi, energi, sumber daya air, dan teknologi informasi (Hernandez, 2018).
Tujuan New-Southern Policy adalah membangun komunitas yang berorientasi pada 3P (Prosperity, People, Peace). Dalam kebijakan NSP, 3P’s ini dibentuk dalam sebuah komunitas dari masing-masing poin tersebut. Komunitas Masyarakat (People) ditekankan  pada  sikap  saling  pengertian  dengan  meningkatkan  pertukaran.  Dalam Komunitas Kemakmuran (Prosperity), kebijakan ini menekankan pada pembangunan fondasi  hubungan  yang  memberikan  keuntungan  serta  berdasarkan  kerja  sama ekonomi  yang  berorientasi  masa  depan.  Kemudian  dalam  mewujudkan  Komunitas Perdamaian  (Peace),  ditekankan  pada  konstruksi  lingkungan  yang  aman  dan  damai dengan  bekerja  sama  dalam  mewujudkan  Semenanjung  Korea  yang  damai  dan makmur.  Kemudian  memperluas  kerja  sama  di  bidang  pertahanan  dan  industri pertahanan serta meningkatkan ketahanan yang lebih baik (Presidential Committe on New Southern Policy, 2019).
Keseriusan  Presiden  Moon  Jae  In  dalam  meningkatkan  hubungan  dengan ASEAN dan India terlihat dari: pertama, Presiden Korea menegaskan hubungannya dengan  ASEAN  dan  India  sebagai  prioritas  kebijakan  luar  negeri  pada  masa pemilihan  Presiden  Korea.  Kedua,  mengirim  utusan  khusus  Presiden  ke  negara- negara  anggota  ASEAN.  Ketiga,  mengunjungi  seluruh  negara  anggota  ASEAN dalam  dua  tahun.  Keempat,  Presiden  Korea  yang  kembali  mengunjungi  Brunei Darussalam  setelah  19  tahun.  Kelima,  menjadi  Presiden  Korea  yang  mengunjungi Singapura  sejak  tahun  2003.  Keenam,  menjadi  Presiden  Korea  yang  kembali mengunjungi Kamboja setelah 10 tahun (Ha & Ong, 2020).
Korea  mengarahkan  kebijakan  NSP  disebabkan  adanya  peningkatan ketegangan dan tekanan dari negara besar di sekitar Semenanjung Korea akibat dari rivalitas  dan  kompetisi  antara  Amerika  Serikat  dan  China  yang  semakin  memanas. Di  satu  sisi,  Korea  Selatan  khawatir  menjadi  arena  konflik  antara  Amerika  Serikat dan  China.  Mitra  yang  memenuhi  syarat  untuk  membentuk  kerja  sama  strategis tersebut  adalah  ASEAN  dan  India.  Selain  memiliki  kepentingan  yang  sama,  letak geografis pun tidak terlalu jauh (John, 2020). Kritik pada kebijakan ini adalah Korea Selatan hanya berfokus pada negara-negara dengan ekonomi yang lebih besar seperti Indonesia  atau  Singapura  yang  akan  menjadi  pilihan  strategis  bagi  Korea  Selatan. (New Southern Policy, 2019) Memihak Amerika Serikat atau China akan merugikan kepentingan  Korea.  Akibatnya,  Korea  mempertahankan  posisi  ambivalen (Dhawan, 2020).

## E. No Single Domination
China  dikenal  sebagai  global  manufacturer  in  chief  dan  Amerika  Serikat menerima  modal  dari  China  untuk  membiayai  defisit  perdagangannya (Pei,  2018). Pendekatan  proteksionisme  Trump  dapat  mempercepat  upaya  negara-negara  yang secara  tradisional  dekat  dengan  Amerika  Serikat  untuk  pada  akhirnya  memperkuat hubungan dengan China (Park & Stangarone, 2019) . Di Asia, proteksionisme Trump membawa  China  di  bawah  Xi  Jinping  melangkah  pada  bigger  world  stage.  Para analis statistik berargumen bahwa China merupakan negara terbesar di dunia dalam keseimbangan  daya  beli.  Dengan  pangsa  China  dalam  perdagangan  global,  dunia akan  bergerak  menuju  sistem  yang  lebih  multipolar.  Periode  dominasi  Amerika Serikat mulai dari runtuhnya Berlin Wall dan runtuhnya Lehman Brothers diprediksi akan  berumur  lebih  pendek.  Trump  yang  mempercepat  perubahan  ini (Siddiqui  & Singh, 2021) . Peningkatan power China menyajikan tantangan yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya atas tatanan dunia yang didominasi Barat. Para pemimpin China mempercayai bahwa globalisasi perdagangan, keuangan, dan komunikasi telah menghasilkan  ekonomi  dunia  yang  lebih  kompleks  dan  saling  bergantung.  Negara- negara  kapitalis  tidak  lagi  mampu  mencegah  maupun  mengendalikan  difusi  dan redistribusi  kekuatan  ekonomi  dan  politik.  Hasilnya,  mereka  percaya  tatanan  dunia multipolar baru muncul dan sedang terjadi dibentuk oleh negara-negara berkembang yang  lebih  besar  seperti  China,  Brazil,  India,  dan  Afrika  Selatan  bersama  dengan dukungan negara-negara berkembang lainnya di Global South. KSS secara bertahap muncul  dari  bayang-bayang  yang  telah  lama  menjadi  sibling  yang  telah  lama ‘diabaikan’  dalam  kerja  sama  pembangunan  internasional.  Selain  Afrika,  kebijakan penting  lainnya  datang  dari  Amerika  Latin  atas  ketidakpuasan  rakyat  yang disebabkan  oleh  dampak  globalisasi  neoliberal  dan  dekade  dominasi  neo-kolonial dari  Utara  ( Harris  &  Arias,  2016) .  Shifting-shifting  tersebut  seharusnya  dapat dijadikan  momentum  peluang  dibandingkan  dengan  tantangan  bagi  KSS  untuk bersikap  adaptif  dari  kemungkinan  terjadinya  perubahan  atas  tatanan  internasional agar  dapat  terus  bertahan.  Selanjutnya,  penulis  akan  menjelaskan  faktor  yang menyebabkan  KSS  dapat  terus  bertahan  dikaitkan  dengan  pendekatan  rezim internasional.
South-North Cooperation dan South-South Cooperation merupakan komponen penting  dalam  kerja  sama  global.  Perbedaannya,  terletak  pada  basis  politik,  basis ekonomi, unsur internal, serta efek praktiknya.
Prinsip:  Jika  dikaitkan  dengan  rezim  internasional  ala  Krasner,  agenda  dan inisiatif  Kerja  Sama  Selatan-Selatan  harus  ditentukan  oleh  negara-negara  Selatan, dipandu oleh prinsip-prinsip penghormatan terhadap kesetaraan, kedaulatan nasional, kepemilikan  dan  kemerdekaan  nasional,  non-conditionality,  non-interference  dalam urusan  domestik  serta  mutual  benefit ( About  South-South  and  Triangular Cooperation ,  2020). Capacity  Development:  Kerja  sama  teknis  cenderung  sangat berfokus  pada  pengembangan  kapasitas  yang  bertentangan  dengan  ‘produk’.  Kerja
sama ini bersifat embedded sebagai alat untuk saling belajar (Partners in Population and Development, 2018) .
• Kemitraan  horizontal:  KSS  menawarkan  hubungan  berbeda  yang  dapat meningkatkan keragaman teknis di tingkat negara dan regional serta menciptakan bentuk  kemitraan  pembangunan  yang  lebih  horizontal  karena  luasnya  pilihan dukungan (Partners in Population and Development, 2018).
• Adaptability:  Atas  dasar  providers  dan  users  berbagi  informasi,  kerja  sama  ini dapat  memberikan  solusi  yang  relevan  dengan  keadaan  dan  kebutuhan (Development, 2018).
Norma:  Munculnya  KSS  telah  mengubah  norma  kerja  sama  pembangunan. Hierarkhi antara hubungan donor dengan penerima di masa lalu telah memberi jalan yang lebih inklusif atas kemitraan yang setara. Pendekatan kerja sama pembangunan mencerminkan  standar  dan  norma  serta  prioritas  KSS  untuk  berbagi  pengalaman sukses dengan negara lain (Tasker, 2018).
Aturan : Minimum Common Denominator – Mitra dalam KSS mencoba untuk menyelaraskan  pelaporan  dasar  khususnya  seputar  kerja  sama  teknis (UNCTAD, 2019).
Prosedur  Pengambilan  Keputusan:  Karakter  yang  didorong  oleh  demand- driven.  Hubungan  yang  horizontal  membuat  KSS  lebih  selaras  dalam  hal  prioritas dan  kebutuhan.  Keputusan  untuk  melakukan  kerja  sama  memperhatikan  asas kebutuhan dan permintaan (Development, 2018).
Selaras  dengan  pemikiran  Grieco,  rezim  dalam  hal  ini  KSS  dapat  menjadi sarana  negara  untuk  menciptakan  keseimbangan  distribusi  keuntungan  dari  kerja sama. Khususnya bagi KSS yang didasarkan pada kerja sama demand-driven. Sejak didasarkan  pada  faktor  historis,  KSS  menjadi  pemandu  bagi  interaksi  antar  negara dalam  membina  kerja  sama  atas  dasar  kepentingan  bersama.  KSS  pun  memiliki pengaruh  dari  konstruktivisme  karena  memutuskan  untuk  bekerja  sama  sejak memiliki  faktor  historis  dan  identitas  yang  dibangun  bersama  sejak  pertemuan  di Bandung  pada  tahun  1955 (Tarzi,  2003). Solidaritas  yang  diusung  KSS  memang menjadi  dilema  jika  dikaitkan  dengan  kepentingan  nasional (Gray  &  Gills,  2016).
Dalam  praktiknya,  kepentingan  nasional  tampaknya  menjadi  perhatian  dominan negara-negara  yang  mempengaruhi  perdagangan (Engel,  2019). Solidaritas merupakan  komitmen  untuk  saling  mendukung  upaya  bersama  dalam  mencapai pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  integral.  Namun,  pemerintah  juga membedakan  pendekatan  terhadap  KSS  antara  domensi  komersial  tentang kepentingan  pembangunan  sosial  ekonomi  dalam  teritori  mereka  (kepentingan nasional)  dan  kerja  sama  dengan  azas  mengutamakan  kepentingan  umum  (donor, hibah, atau sejenisnya) untuk kepentingan pengembangan masyarakat mitra (Gray & Gills, 2016).
Juga,  terdapat  beberapa  catatan  penting  agar  KSS  tetap  dapat  bertahan meskipun  memiliki  tantangan  perubahan  tatanan  global.  Pertama,  pembentukan tatanan  ekonomi  internasional  yang  berlaku  didasarkan  pada  kekuatan  ekonomi.
Perjuangan dari negara-negara ini untuk New International Economic Order (NIEO) tidak  dapat  mengandalkan  negara  manapun.  Semakin  kuat  kekuatan  ekonomi, semakin  meningkat  kemampuan  untuk  mempengaruhi  pembuatan  keputusan ekonomi  dunia.  Bagaimanapun,  negara-negara  berkembang  harus  memberdayakan diri  mereka  sendiri.  Kedua,  sejarah  menunjukkan  bahwa  ketergantungan  ekonomi yang  berlebihan  pada  negara  maju  tidak  menguntungkan  bagi  perkembangan ekonomi  nasional  negara  berkembang.  Tindakan  yang  tepat  untuk  meningkatkan kekuatan  ekonomi  adalah  dengan  meningkatkan  KSS  dengan  kemandirian  kolektif untuk  membangun  ekonomi  nasional  yang  mandiri  serta  mengurangi  bahkan  jika dimungkinkan  meniadakan  ketergantungan  pada  negara  maju (Sornarajah  &  Wang, 2010).
Ketiga,  KSS  dapat  mengumpulkan  kekuatan  negara-negara  dunia  ketiga  yang tersebar  secara  individual  dan  secara  ekonomi  lemah.  Kekuatan  ini  dapat meningkatkan  status  negara  dunia  ketiga  dalam  dialog  dan  negosiasi  antara  Utara- Selatan.  Keempat,  KSS  merupakan  tipe  baru  hubungan  ekonomi  internasional dengan  dasar  hubungan  timbal  balik.  Akan  terdapat  pembelajaran  untuk mengutamakan saling menguntungkan untuk kemajuan dan pengembangan bersama. Melalui  hal  tersebut,  KSS  dapat  dibawa ke  dalam  fase  baru  yang  lebih  berprospek. Kelima, KSS tidak bertujuan untuk memisahkan hubungan dengan negara maju atau menggantikan  hubungan  Utara-Selatan.  KSS  mempromosikan  perbaikan  hubungan Utara-Selatan  dengan  meningkatkan  kerja  sama  ekonomi  Utara-Selatan  didasarkan pada basis equity dan mutual benefit. maka, solidaritas dan acting collectively harus tetap  ditegakkan.  Dengan  harapan  untuk  merealisasikan  kemakmuran  yang  berlaku umum  bagi  semua  negara (Sornarajah  &  Wang,  2010). Keenam,  KSS  harus memberikan  sistem  bantuan  yang  lebih  termonitor  untuk  meningkatkan  koordinasi antar  negara.  Maka,  pendekatan  demand-driven  dapat  diperkuat  dengan  adanya sistem  yang  akuntabel  dan  mumpuni (De  Renzio  &  Seifert,  2014). Kekurangan sistem  demand-driven  terkait  dengan  sustainability.  Perubahan  kepemimpinan  akan mempengaruhi  berbagai  orientasi  kebijakan  dan  prioritas  yang  akan  merubah, mempengaruhi, dan membentuk kebijakan negara (Gosovic, 2016).

## Kesimpulan
Kerja Sama Selatan-Selatan menekankan pada aspek berbagi pengalaman dan alih teknologi  antar  negara  berkembang.  Sifat demand-driven memberikan  keunikan  bagi KSS.  Selain  itu,  ketiadaan gap  technology serta gap pembangunan  yang  tidak  terlalu jauh  membuat  KSS  dianggap  kerja  sama  yang  berprospek.  Sejak  tahun  1980-2008, perdagangan antar negara Selatan meningkat sepuluh kali lipat sedangkan perdagangan Utara-Selatan  meningkat  enam  kali  lipat.  Namun,  KSS  bukannya  tanpa  tantangan. Tantangan  muncul  dari  negara  pemberi  dan  penerima  bantuan.  Perubahan kepemimpinan  juga  akan  mempengaruhi  berbagai  orientasi  yang  dapat  mengubah kebijakan negara Selatan. Selanjutnya, dari sisi tatanan global, tantangan dapat muncul terkait shifting dalam  tatanan  internasional  melalui Me-First  Policy ,  pendekatan
bilateralisme dan regional, New Southern Policy , dan shifting to no single domination . Kritik  juga  muncul  atas  keterlibatan  mitra  triangular  pada  KSS.  Solidaritas  yang diusung  KSS  memang  menjadi  dilema  jika  dikaitkan  dengan  kepentingan  nasional Shifting dalam  tatanan  internasional  akan  berpengaruh  karena  semua  negara  memiliki tugas  untuk  berkontribusi  pada  ekspansi  keseimbangan  ekonomi  dunia.  Penulis memberikan  catatan  agar  KSS  dapat  bertahan  meskipun  terjadi shifting pada  tatanan internasional.
Menurut  penulis,  sistem  ekonomi  politik  internasional  bersifat  dinamis  yang memungkinkan  perubahan  hari  demi  hari.  Diperlukan  usaha-usaha  baru  dari  negara untuk  memenuhi  tantangan  yang  mereka  hadapi.  Begitu  pun  dengan  KSS.  KSS  harus dapat  memanfaatkan  potensi  dan  prinsip  yang  telah  dimiliki  untuk  ditegakkan  lebih lanjut.  Untuk  dapat adaptive di  masa  depan,  KSS  harus  mengembangkan  mekanisme kerja  sama  melalui platform yang  transparan.  Tidak  ada  jalan  untuk  kembali  ke  masa lalu  tetapi  potensi  yang  ada  harus  dimaksimalkan  dalam  jangkauan  kita  untuk  masa depan.  Perjalanan  tersebut  harus  ditempuh  bersama-sama  dalam  kemitraan  negara. Harapannya,  potensi  penuh,  kepercayaan  diri  dan  perasaan  empati  satu  sama  lain membuat  negara-negara  Selatan  mampu  mencapai  arti  solidaritas  sesungguhnya  untuk memainkan peranan yang lebih signifikan dalam tatanan global.

## BIBLIOGRAFI
About South-South and Triangular Cooperation . (2020). Retrieved  from https://www.unescap.org/blog/promoting-south-south-cooperation-asia-and-the- pacific UNOSSC.
Beržiūnas, Valentinas. (2019). Donald Trump’s International Economic Policy from the World  System’s  Perspective. Lithuanian  Annual  Strategic  Review , 17 ,  63–95. Google Scholar
Centre  for  Policy  Dialogue.  (2015). Deconstructing  South-South  Cooperation:  A Southern Perspective on Experience and Challenges. National Council of Applied Economic Research .
De Renzio, Paolo, & Seifert, Jurek. (2014). South–South cooperation and the future of development  assistance:  mapping  actors  and  options. Third  World  Quarterly , 35 (10), 1860–1875. Google Scholar
Development,  Partners  in  Population  and.  (2018). Overview  of  South  South Cooperation . Retrieved from http://partners-popdev.org/docs/PPD_South- South_Book.pdf.
Dhawan,  Ranjit  Kumar.  (2020).  Korea’s  ‘New  Southern  Policy’Towards  India:  An Analysis. Jadavpur  Journal  of  International  Relations , 24 (1),  53–72. Google Scholar
Döner, Fatma Nil. (2019). Trump’s Wisdom for the International Political Economy: A Way  to  Collective  Carnage? Perceptions:  Journal  of  International  Affairs , 24 (1),
105–130. Google Scholar
Donnan, S., Tett, G. & Fleming, S. (2016). Lagarde Warns Trump-Style Protectionism Would Hit World Economy. Sam FT.
Engel, Susan. (2019). South–South Cooperation in Southeast Asia: From Bandung and Solidarity  to  Norms  and  Rivalry. Journal  of  Current  Southeast  Asian  Affairs , 38 (2), 218–242. Google Scholar
Felbermayr, Gabriel, Steininger, Marina, & Yalcin, Erdal. (2017). Quantifying Trump: The  costs  of  a  protectionist  US. CESifo  Forum , 18 (4),  28–36.  München:  ifo Institut-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der. Google Scholar
Gosovic,  Branislav.  (2016).  The  resurgence  of  South–South  cooperation. Third  World Quarterly , 37 (4), 733–743. Google Scholar
Gray,  Kevin,  &  Gills,  Barry  K.  (2016).  South–South  cooperation  and  the  rise  of  the Global  South. Third  World  Quarterly ,  Vol.  37,  pp.  557–574.  Taylor  &  Francis. Google Scholar
Gupta,  Sayantan.  (2008).  Changing  faces  of  international  trade:  Multilateralism  to regionalism. J. Int’l Com. L. & Tech. , 3 , 260. Google Scholar
Ha,  H.,  &  Ong,  Glenn.  (2020). Assessing  the  ROK’s  New  Southern  Policy  towards ASEAN . Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute. Google Scholar
Harris, Richard L., & Arias, Armando A. (2016). China’s south–south cooperation with Latin  America  and  the  Caribbean. Journal  of  Developing  Societies , 32 (4),  508– 556. Google Scholar
Hernandez,  C.  (2018). Strengthening  Korea-ASEAN  Relations  through  the  New Southern Policy. Discussion Paper in Jeju Forum: Reengineering Peace for Asia . 4–5.
John,  Jojin  V.  (2020).  India–South  Korea  relations  under  ‘Special  strategic partnership’:‘Act east policy’meets ‘New southern policy.’ India Quarterly , 76 (2),
207–225. Google Scholar
New  Southern  Policy’:  Is  South  Korea  Ready  for  This?.  (2019). http://partners- popdev.org/docs/PPD_South-South_Book.pdf Inn, S . Google Scholar
Park,  June,  &  Stangarone,  Troy.  (2019).  Trump’s  America  first  policy  in  global  and historical  perspectives:  Implications  for  US–East  Asian  trade. Asian  Perspective , 43 (1), 1–34. Google Scholar
Partners in Population and Development. (2018). Overview of South South Cooperation .
Retrieved from http://partners-popdev.org/docs/PPD_South-South_Book.pdf.
Pei, Minxin. (2018). China in Xi’s" New Era": A Play for Global Leadership. Journal of Democracy , 29 (2), 37–51. Google Scholar
Presidential  Committe  on  New  Southern  Policy.  (2019). New  Southern  Policy . Retrieved from http://www.nsp.go.kr/eng/policy/policy02Page.do.
Sheldon,  Ian  M.,  Chow,  Daniel  C.  K.,  &  McGuire,  William.  (2018). Trade liberalization  and  constraints  on  moves  to  protectionism:  Multilateralism  vs. regionalism . Wiley Online Library. Google Scholar
Siddiqui, Areej Aftab, & Singh, Parul. (2021). US-China trade war: Impact on chemical exporting  firms  from  India  to  US. Corporate  Governance ,  (1),  75–84. Google Scholar
Sornarajah,  Muthucumaraswamy,  &  Wang,  Jiangyu.  (2010). China,  India  and  the international economic order . Cambridge University Press.
Tarzi, Shah M. (2003). International regimes and  international relations theory: Search for synthesis. International Studies , 40 (1), 23–39. Google Scholar
Tasker, B. J. (2018). South-South Cooperation and International Norm Change: Brazil and  Venezuela’s  Development  Assistance  Programmes,  2005–2016 .  UCL (University College London). Google Scholar
Thorsteinsdottir,  Halla.  (2012). South-South  collaboration  in  health  biotechnology: growing  partnerships  amongst  developing  countries .  IDRC,  Ottawa,  ON,  CA. Google Scholar
Trinidad,  D.  D.  (2014). South-South  Cooperation  in  Southeast  Asia  and  the  Role  of Japan . Japan External Trade Organization: Institute of Developing Economies.
Un-Escap. (2018). South-South Cooperation in Asia and the Pacific - A Brief Overview .
Unctad.  (2019).  Defining  and  Quantifying  South-South  Cooperation  -  UNCTAD Research Paper. https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationi d=2361  UN-ESCAP,  2018. Promoting  South-South  Cooperation  in  Asia  and  the Pacific .

## Copyright holder:
Bunga Putri Nauli (2021)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: