Gambaran Kesiapan UMKM Menuju Industri Halal Jawa Timur An Overview of Small and Medium Enterprise (SME) Readiness towards The East Java Halal Industry
Nour Athiroh Abdoes Sjakoer 1a , Eko Noerhayati 2 , Siti Asmaniyah Mardiayani 3 , M. Mas’ud Said 4
1 Jurusan Biologi FMIPA Universitas Islam Malang kode pos 65144,
2 Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Malang,
3 Jurusan Agroteknologi Universitas Islam Malang,
4 Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang
a Korespondensi: Nour Athiroh Abdoes Sjakoer, E-mail: nour.athiroh@unisma.ac.id
Diterima: 08 – 01 – 2022, Disetujui: 31 – 10 - 2022

## ABSTRACT
East  Java has  tremendous  potential  as  a center  for  an  integrated  Halal industry  based on  superior products/products/services.  East  Java  also  has  halal-certified  MSMEs,  dominated  by  the  food  and beverage sector (mamin). So the purpose of this study is to examine the profile of food MSMEs and describe the level of readiness of food MSMEs related to the halal industry in East Java. Methods This research  uses  a  blended  method,  namely  quantitative  descriptive  and  qualitative  methods.  The exploration method is through the Rapid Rural Appraisal (RRA). Response selection using a purposive sampling  technique.  The  results  of  the  descriptive  analysis  of  the  profile  of  MSMEs  who  became respondents in this study were that most MSMEs already had NIB and PIRT. Most MSMEs that have NIB also have PIRT (48.72%). Ownership of NIB and PIRT is a commitment of MSMEs to comply with the government's business administration regulations. This shows the manager's administrative order, which is the key in developing the halal industry and culture. In conclusion, SMEs with PIRT also have a halal policy, have attended halal training, and are orderly in selecting and taking an inventory of a well-organized list of materials, products, and equipment, inventory management, procedures, and traceability. However, in terms of product handling, internal audit, and administrative review, many people still use PIRT, even though they already use it. Therefore, the focus of support is on these issues. Keywords : halal, industry, overview, SME

## ABSTRAK
Jawa  Timur  memiliki  potensi  yang  luar  biasa  sebagai  pusat  industri  Halal  terpadu  berbasis produk/produk/jasa unggulan. Jawa Timur juga memiliki UMKM bersertifikat halal yang didominasi oleh sektor  makanan dan minuman (mamin). sehingga tujuan penelitian ini untuk menelaah profil UMKM  pangan serta  menggambarkan  tingkat  kesiapan  UMKM  pangan  terkait  indutri halal  di  Jawa Timur. Metode Penelitian ini menggunakan metode blended yakni metode kuantitatif deskriptif dan kualitatif . Metode eksplorasi yaitu melalui cara Rapid Rural Appraisal (RRA). Pemilihan respon dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil analisis deskriptif terhadap profil UMKM yang menjadi responden  penelitian  ini  yaitu  sebagian  besar  UMKM  telah  memiliki  NIB  dan  PIRT.    UMKM  yang memiiki  NIB  sebagian  besar  juga  memiliki PIRT  (48,72%).  Kepemilikan  NIB  dan  PIRT  merupakan komitmen  UMKM  untuk  mematuhi  tata  aturan  administrasi  usaha  dari  pemerintah.  Hal  ini menunjukkan  ketertiban  administratif  pengelola  yang  merupakan  kunci  dalam  pengembangan industri  dan  budaya  halal.  Simpulan  UMKM  dengan  PIRT,  juga  memiliki  kebijakan  halal,  telah mengikuti pelatihan halal, tertib dalam menyeleksi dan menginventarisir daftar bahan, produk dan peralatan  yang  teroganisir  dengan  baik,manajemen  persediaan,  prosedur,  dan  ketertelususran. Namun, dalam hal penanganan produk, audit internal, dan tinjauan administrasi, banyak orang masih menggunakan  PIRT,  meskipun  mereka  sudah  menggunakannya.  Oleh  karena  itu,  fokus  dukungan adalah pada isu-isu tersebut.
Kata kunci : gambaran, halal, industri, UMKM
Sjakoer, N. A. A., Noerhayati, E., Mardiayani, S. A., & Said, M. M. (2022). Gambaran kesiapan UMKM menuju industri halal Jawa Timur. Jurnal Agroindustri Halal, 8(2), 189 – 200.

## PENDAHULUAN
Secara umum Islam mengangkat isu mengenai masalah kesehatan dan kebersihan serta menganjurkan  makan  makanan-minuman  yang  halal, thayyib , dan mubarak yaitu  makanan atau minuman yang baik kualitas gizinya dan halal cara memperolehnya. Himbauan tentang makanan  dan  minuman  tidak melulu untuk  umat  muslim.  Syarif et  al. (2019)  menjelaskan bahwa secara global, konsep ekonomi halal telah berkembang melampaui batas-batas agama, menjadikan industri halal sebagai industri yang kompetitif dalam perdagangan internasional. Industri halal berkembang pesat tidak hanya di negara-negara Islam tetapi juga di negara- negara non-Islam.
Jawa  Timur memberikan  peranannya cukup  besar  terhadap  pertumbuhan ekonomi nasional. Jatim secara nasional memberikan kontribusi 14,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 24,58% PDB di Jawa. Kehadiran Halal Industri Park Sidoarjo (HIPS) akan mendorong  program  kawasan  industri  halal  di  Jawa  Timur.  Untuk  menunjang  kerangka berpikir tersebut, Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Jawa Timur sudah berusaha melakukan Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai keliru satu basis yg terus didorong & didukung perkembangannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Jawa Timur memiliki potensi yang luar biasa sebagai industri halal atau sebagai pusat industri halal terpadu berbasis produk/produk/jasa unggulan. Jawa Timur memiliki sektor UKM (UMKM) yang cukup besar, menyumbang 60% dari industri makanan dan minuman (JNR KominfoJatim).  Sebaran  40%  UMKM  sudah  bersertifikat  halal  dan  didominasi  oleh  sektor makanan dan minuman (Mamin).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  perlu  mengkaji  rencana  implementasi pengembangan  industri  halal  di  Jawa  Timur  melalui  pendekatan  kualitatif  (sosial)  dan kuantitatif (sains). Harapan dari penelitian ini akan memberikan sumbangsih data yang lebih komprehensif dari data sebelumnya dan merupakan integrasi keilmuan agama dengan sains. Untuk menunjang industri halal di Jawa Timur maka perlu ada mekanisme Pengembangan Rantai Nilai Halal terintegrasi dengan Halal Traceability System dan Halal Assurance System . Dengan  demikian  tujuan  penelitian ini  untuk  menelaah  profil  UMKM  pangan  serta menggambarkan tingkat kesiapan UMKM pangan terkait indutri halal di Jawa Timur.

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Juni-Agustus  2021  pada  tiga  lokasi  penelitian kabupaten/kota di Wilayah Jawa Timur. Tiga yang mewakili komunitas budaya Jawa Timur yakni Sitobondo (Tapal Kuda), Malang (Arek) dan Kediri (Mataraman). Penentuan sampling klasifikasi  wilayah  menggunakan  teknik  sampling  probality.  Adapun  penentuan  sampling budaya industry halal dan laboratorium HC melalui non probality sampling. Pada penelitian ini menggunkan metode blended yakni metode kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun metode eksplorasi dilakukan melalui cara Rapid Rural Appraisal (RRA). Untuk mengeksplorasi persepsi diperoleh dengan metode Feedback (umpan balik) berupa kuesioner. Analisis data kualitatif yang akan digunakan adalah dengan menggunakan jenis analisis jaringan snowball sampling. Sedangkan pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan SPSS untuk melihat deskripsi data dan hubungan antara variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil UMKM Pangan di Jawa Timur
Terdapat 78 UMKM responden dalam penelitian ini berasal dari beberapa kabupaten kota  di  Jawa  Timur.  Profil  UMKM  responden  dipaparkan  dalam  uraian  berikut  ini.  Profil industri kecil meliputi:

## Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Jenis produk
Berdasarkan 78 usaha olahan makanan dan minuman terdapat 55,38 % telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 34,62 % belum memiliki NIB, hal ini bisadilhat pada Gambar 1(a) Berdasarkan data NIB menunjukkan bahwa di wilayah Jawa Timur untuk usaha makanan dan  minuman  lebih banyak  yang  memahami  kewajiban  sebagai  pelaku usaha  menjalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam rangka pelaksanaan kegiatan  berusaha.  Dengan  adanya  NIB  ini,  maka  pelaku usaha  dapat  membuktikan  secara legalitas  Penanaman  Modal  dan  juga  sekaligus  merupakan  Pengesahan  Tanda  Daftar Perusahaan.  Sedangkan  yang  belum  mempunyai  NIB  perlu adanya  kegiatan  sosialisasi dan pemahaman bahwa NIB penting bagi pelaku usaha. Pemberdayaan itu dilakukan agar pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya.
a. b.
Gambar 1. a.) Kepemilikan NIB, b) Jenis Produk Widya et al. (2019) telah melakukan kajian Online Single Submission (OSS). Online Single Submission adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada pemangku kepentingan  usaha  atas  nama  menteri,  pimpinan  lembaga,  gubernur,  atau  bupati/walikota kepada  pelaku  usaha  melalui  sistem  elektronik  yang terintegrasi.  Manfaat  OSS  termasuk memungkinkan pemangku kepentingan bisnis untuk dengan mudah terhubung dengan semua pemangku kepentingan, menerima persetujuan dengan aman, cepat dan waktu nyata, serta melaporkan  dan  menyelesaikan  masalah  perizinan  di  satu  tempat.  Pelaku  usaha  dapat memproses  permohonan  NIB  tanpa  mengubah  izin  atau  kegiatan  usaha,  yakni  melakukan aktivasi akun OSS, melengkapi komponen data perusahaan yang terdapat dalam sistem OSS, melengkapi informasi perizinan sebelumnya, dan mengizinkan sistem OSS menerbitkan NIB untuk pengembangan pelaku usaha, meskipun belum memiliki NIB melalui sistem OSS, yaitu dengan membuat NIB terlebih dahulu.
Pada  Gambar 1(b)  menunjukkan  data jenis  produk  berdasarkan  hasil  eksplorasi  data penelitian ini yang diperoleh 32,05% pelaku usaha jenis aneka camilan dan olahan dan jenis usaha  aneka  kue  terdapat  32,05  %,  dengan  demikian  para  pelaku  usaha  di  Jawa  Timur sebanyak  64,10%.  Salah  satu  upaya  meningkatkan  daya  saing  dengan  memanfaatkan pemasaaran  secara  digital  melalui e-commerce .  Pemanfaatan e-commerce telah  mendulang keberhasilan bisnis pada CV Selaras Batik di Tangerang (Himawan et al., 2014). Manajemen rantai  pasok e-commerce untuk  industri  makanan  ringan  Kwt  An-Naba  Yogyakarta. Membangun  sistem  jaringan  cluster  berbasis  web  dengan  pendekatan  model e-commerce menggunakan  teknologi  informasi: Market  place  concentrator yang  mendukung    promosi online  dan  penjualan  produk  secara  online  (Wardana  2018).  Penelitian  terdahulu menunjukkan  bahwa e-commerce menjadi  kebutuhan  dan  inovasi  baru  cara  memasarkan produk UKM.
Produk UMK ini perlu pula penyediaan bahan baku secara masif, bekerjasama dengan dinas terkait, perlu sinergitas proses digitalisasi UKM antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha UKM, dan pengembang sistem informasi sebagai regulator.

## Jenis kelamin pemilik UMKM dan Jumlah karyawan
Berdasarkan  Gambar  2(a)  diketahui  bahwa  pelaku  usaha  64.10%  adalah  berjenis kelamin perempuan dan 35,90% adalah berjenis kelamin laki-laki. Kalangan perempuan di Jawa Timur ikut berperan berjasa dalam menyumbang perekonomian di Jawa Timur. Usaha kecil  di  Indonesia  didominasi  oleh  pelaku  usaha  mikro,  mengalami  kendala  dalam  hal permodalan terutama pelaku bisnis perempuan, terjadi kesenjangan antara pelaku bisnis laki- laki dan perempuan, maka lembaga keuangan dengan karakteristik yang sesuai dengan pelaku bisnis perempuan sangat dibutuhkan. Selain itu Adanya kesadaran dan kemauan yang tinggi dari  pengusaha  perempuan    untuk  meningkatkan  keterampilannya  guna  meningkatkan usahanya  dalam  bentuk  pendidikan/pelatihan,  studi  banding  dan  magang  dapat meningkatkan peran perempuan dalam usaha (Azizah, 2019). Berdasarkan data Kementerian Perdagangan dan Perindustrian tahun 2013, peran perempuan dalam UMKM adalah 60% dan dimungkinkan terus meningkat (Budiarto & Maftukhatusolikhah, 2019).
a.
b .
Gambar 2. a) Jenis Kelamin, b) Jumlah Karyawan Pada Gambar 2(b) menunujukkan data jumlah karyawan. Menurut Badan Pusat Statistik, berdasarkan jenis usaha ketiga unit usaha memiliki jumlah tenaga kerja yang berbeda . Usaha  mikro  memiliki  sedikitnya  15  karyawan.  Usaha  kecil  memiliki  619  karyawan. Dalam hal ini, usaha kecil memiliki 2.099 karyawan. Organization for Economic Co-operation and  Development  (OECD)  menyatakan  bahwa  UMKM  adalah  perusahaan  independen  yang mempekerjakan  kurang dari jumlah karyawan tertentu. (Kudus, 2016).

## Omset dan Usia UMKM
Gambar 3(a) menunjukkan bahwa omset pelaku usaha “mamin” < Rp. 100.000.000  dan omset <Rp. 50.000.000 jumlahnya sama besar yaitu sebanyak 34,62 % sedangkan yang paling kecil adalah omset <Rp.10.000.000 senilai 7,69 %. Omset UMKM yang paling banyak adalah <Rp.100.000.000, namun ada UMKM yang mempunyai omset >200.000.000. Berdasarkan UU Nomor  20  Tahun  2008,  usaha  mikro memiliki hasil  penjualan  tahunan  atau  omzet  paling banyak sebesar Rp. 300 juta. Sedangkan usaha kecil memiliki omset tahunan lebih dari  Rp. 300  juta,  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.  2,5  milyar.  Usaha  menengah  memiliki  omzet tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar, sampai dengan paling banyak Rp. 50 milyar. Sehingga dapat dinyatakan  bahwa  UMKM  mamin  di  Jawa  Timur  sebagian  besar  adalah  usaha  mikro. Keberhasilan usaha bisnis tidak terlepas dari modal, seperti yang telah diteliti oleh (Widya et al.,  2019),  bahwa  responden yang  diteliti  memiliki  modal  sosial  yang  besar,  hal  tersebut mengacu pada dukungan finansial oleh orang tua, jaringan oleh orang tua, anggota keluarga, teman, rekan, kelompok organisasi, moril orang tua, anggota keluarga, teman.
a. b.
Gambar 3. a) Jumlah Omset, b) Usia Industri
Sesuai  dengan  Gambar  3(b)  menunjukkan  bahwa  pelaku  usaha  yang  paling  banyak adalah pelaku usaha baru yaitu 25,84%.  Hal ini kemungkinan karena banyak karyawan pada masa  pandemi  covid  yang  dirumahkan  sehingga  banyak  bermunculan  pelaku  usaha  baru termasuk pelaku usaha mamin. Agar pengusaha baru dapat berkembang dan meningkatkan usahanya maka perlu adanya perhatian dari pemerintah. Menurut Rais Agil Bahtiar salah satu solusi  penting  pemulihan  UMKM  adalah  insentif  bagi  UMKM  melalui  program  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN)  pemerintah  pusat  pada  tahun  2020  dan  dilanjutkan  pada  tahun 2021.

## Gambaran Tingkat Kesiapan UMKM Pangan terkait Industri Halal di Jawa Timur
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  survei  untuk  melihat  tingkat  kesiapan  UMKM  dalam menghadapi  era  industri  halal,  melalui  penelusuran  keberadaan  dokumen-dokumen pendukung dan juga kesiapan fisik dan personalnya. Hasil survei tersebut dipaparkan dalam uraian berikut ini.

## Kepemilikan PIRT dan Penerapan kebijakan kebijakan halal internal
Gambar  4(a)  menunjukkan  bahwa  61.54%  UMKM  yang  menjadi  responden  memiliki PIRT, 29% dalam ajuan PIRT dan hanya 6.13% yang belum mengurus perijinannya. Menurut hasil survei, beberapa UMKM di kawasan wisata kuliner Surabaya belum memiliki izin usaha seperti  PIRT  atau  sertifikat  Halal.  UMKM  dikembangkan  dengan  dukungan  Koperasi  Kota Bandung, UMKM dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Dukungan yang diberikan antara lain legitimasi perizinan dengan penonaktifan Izin Industri Dalam Negeri (PIRT) dan penerbitan  sertifikat  halal,  pelatihan  pengemasan,  fasilitas  akuisisi  kekayaan  intelektual (200300 UMKM), dan kepemilikan negara yang sinergis, termasuk mendorong kemitraan oleh perusahaan.  Didukung  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  untuk  menggalakkan  pola kemitraan dengan peritel modern.
a.

## b .
Gambar 4. a) Kepemilikan PIRT, b) Penerapan kebijakan halal Gambar  4(b)  menunjukkan  bahwa  30%  UMKM  yang  menjadi  responden  telah mengembangkan kebijakan halal, nilai persentase ini masih relatif rendah karena kurang dari 50% dari keseluruhan responden.
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah disahkan dan resmi berlaku per tanggal 17 Oktober 2019. Dalam UU JPH tersebut sifat sertifikasi halal yang semula bersifat voluntary (sukarela) bagi pelaku usaha, telah berubah menjadi mandatori (wajib). Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal tersebut.
Tim manajemen pengelolaan halal dan Keaktifan mengikuti pelatihan
a.
b.
Gambar  5. a) Keberadaan Tim Manajemen, b) Keaktifan Mengikuti Pelatihan Berdasarkan data pada gmabar 5(a) terdapat 30.77% UMKM memiliki tim manajemen pengelolaan halal, dan 47.44% UMKM yang tidak memiliki tim manajemen pengelolan halal. Rendahnya  kesadaran  UMKM  terhadap  kepedulian  pengadaan  tim  manajemen  halal,  salah satu kendala adalah prosedur sertifikasi yang rumit. Tim manajemen halal dapat didefinisikan sebagai  sekelompok  orang  yang  bertanggung  jawab  untuk  merencanakan,  menerapkan, mengevaluasi,  dan  meningkatkan  sistem  keamanan  halal  perusahaan.  Tim  ini  melakukan kegiatan  proses  halal  mulai  dari  proses  produksi  hingga  presentasi.  Selain  itu,  beliau bertanggung jawab untuk mengawasi operasional SJH  di perusahaan. (Syarif et al., 2019).
Pada  Gambar  5(b)  diperoleh  data  keaktifan  mengikuti  pelatihan  dimana  terdapat 41.03% UMKM yang tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan halal, nilai presentase lebih tinggi daripada jumlah persentase yang sudah mempunyai pelatihan halal (39.74%). Terdapat 41.03% UMKM yang tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan halal, nilai presentase lebih tinggi daripada jumlah persentase yang sudah mempunyai pelatihan halal (39.74%).
Dokumen pendukung bahan baku dan Kesadaran mematuhi tertib syariah
a. b .
Gambar 6. a) Kelengkapan Dokumen pendukung Bahan Baku, b) Pemahaman tertib syariah Pada gambar 6a. menunujukkan sebanyak 35.38% UMKM memahami bahwa semua bahan  yang  digunakan  harus  dilengkapi  dengan  dokumen  pendukung  yang  memadai  dan valid. (Syarif et al., 2019) menjelaskan bahan-bahan produksi tersebut dilengkapi dokumen bukti halal seperti sertifikat halal bagi bahan yang kritis yakni daging.
Gambar 6b. terdapat sebanyak 57.69% UMKM memahami untuk tidak menggunakan nama produk yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan  syariat  Islam.  Hasil  penelitian  (Magdalena et  al., 2018)  Makanan  (menu)    yang disediakan  harus    memenuhi  standar  yang  dipersyaratkan  oleh  LPPOM.  Terlihat  juga  dari tidak adanya nama yang memasukkan unsur babi dan anjing. Nama-nama di menu juga tidak
menggunakan nama setan, terutama yang mengarah pada hal-hal vulgar dan pornografi. Saya juga membuat daftar menu yang dilampirkan ke SJH. Saya sempat menyusun menu atas nama setan, tapi itu tidak terjadi karena saya mengurus sertifikasi halal.

## Pemisahan bahan dan fasilitas dan Keberadaan dokumen prosedur tertulis
Berdasarkan  data  pada  Gambar  7(a)  terdapat  sebanyak  66.67%  telah  dengan  teliti memisahkan/melindungi  produk  dari  barang  najis.  Fasilitas  produksi  yang  dimiliki  sudah bebas  dari  najis  dan  babi.  Selain  itu,  ia  dilengkapi  dengan  SOP  untuk  membantu  Anda mengatur dan memantau produk Anda dengan lebih baik menggunakan pengaturan produk.
a. b.
Gambar 7. a) Pemisahan Bahan dan Fasilitas, b) Keberadaan Dokumen Prosedur Tertulis Data pada gambar 7b. terdapat sebanyak 43.59% responden memiiki prosedur tertulis untuk  aktivitas  tertulis.  Prosedur  ini  meliputi  pemilihan  bahan  baku,  pembelian  dan pengembangan  produk  baru,  manajemen  bahan  masuk,  produksi,  pembersihan  fasilitas produk,  penyimpanan,  transportasi,  pameran,  pengembangan  dapur,  pesanan  pengunjung, dan terakhir  karyawan. Termasuk pesanan. Kegiatan penting yang dilakukan dapat dipahami sebagai kegiatan yang mempengaruhi status kehalalan produk. Langkah ini diperlukan untuk dapat menjaga dan mempertahankan status kehalalan produk atau pangan terkait.

## Kemampuan telusur dan Penanganan produk
Data pada gambar 8(a) diperoleh data sebanyak 53.65% responden menyatakan bahwa mereka memiliki supplier bahan baku yang jelas sehingga mudah ditelusuri. Prosedur tertulis selain sebagai jaminan juga merupakan bagian dari kemampuan penelusuran.
a.
b.
Gambar 8. a) Kemampuan Penelusuran Bahan Baku, b) Dokumen Penanganan Produk Tidak Sesuai Kriteria
Berdasarkan data dokumen penagangan produk pada gambar 8(b) terdapat sebanyak 50% responden tidak memiliki  prosedur tertulis guna menangani produk yang dibuat dari bahan  atau  fasilitas  yang  tidak memenuhi  kriteria.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian (Magdalena et al., 2018) bahwa pelaku usaha harus berkomitmen untuk menyajikan makanan halal yang memang belum pernah memiliki produk yang tidak memenuhi kriteria.

## Audit internal dan Kaji ulang manajemen
Berdasarkan  data  tentang  audit  internal  dapat  dilhat  pada  Gambar  9(a)  terdapat sebanyak  58.9%  responden  tidak  memiliki  kemampuan  melakukan  audit  internal  secara terjadwal  sesuai  standar  MUI  yang  meliputi  audit  fasilitas  produksi  dan  konsinyasi,  serta diperlukan untuk membuat prosedur audit internal tertulis. Ini memberikan pedoman dan
instruksi untuk melakukan audit nanti. Hasil audit juga harus dikomunikasikan kepada semua pihak sehingga akar permasalahan dapat diatasi. Juga harus disampaikan kepada LPPOMUI dalam bentuk laporan.
a. b.
Gambar 9. a) Kemampuan Audit Internal, b) Aktivitas Kaji Ulang manajemen Sebanyak 57.69% data pada Gambar 9(b) tidak melakukan kaji ulang manajemen secara terjadwal  setidaknya  satu  tahun  sekali  sehingga  standar  kehalalan  yang  dimiliki  tidak terevaluasi  dengan  baik.  UMKM  harus  ada  langkah-langkah  untuk  memeriksa  apakah  ada perubahan pada sistem manajemen atau jika ditemukan penyimpangan dalam penerapan SJH. Namun  sejauh  ini  Restoran  1  belum  melakukan  tinjauan  manajemen  karena  tidak  ada perubahan atau inkonsistensi dalam penerapan SJH.
Cross tabulasi antar variabel
a. b.
Gambar 10. a) Cross Tabulasi kepemilikan PIRT dan Kepemilikan NIB, b) Cro ss Tabulasi Kepemilikan PIRT dan Keberadaan Dokumen Halal
Tabel 10(a) menunjukkan bahwa Sebagian besar UMKM dengan NIB juga memiliki PIRT (48,72%). Kepemilikan NIB dan PIRT merupakan aturan pengelolaan pemberi kerja. Secara umum, dalam bisnis seperti itu, adaptif, teratur, dan siap untuk perkembangan baru. Sebagian besar  UMKM  yang  menggunakan  PIRT  memiliki  kebijakan  halal,  terlatih  halal,  memiliki pemilihan dan pengelolaan persediaan daftar bahan yang tepat, daftar produk dan peralatan yang memenuhi kriteria, serta memiliki runbook dan ketertelusuran yang sangat baik. Namun, dalam hal penanganan produk, audit internal, dan tinjauan administrasi, banyak orang masih menggunakan  PIRT,  meskipun  mereka  sudah  menggunakannya.  Oleh  karena  itu,  fokus dukungan harus pada isu-isu ini.
Sedangkan  pada  Gambar  10(b)  menunujukkan  bahwa  sebanyak  25.64%  UMKM  yang memiliki  PIRT  telah  memiliki  aturan  tentang  kebijakan  halal  dalam  kegiatan  produksinya, namun 20.64% diantaranya belum memilikinya.
a.
b.
Gambar 11. a) Cross Tabulasi Kepemilikan PIRT dan Keberadaan Tim Manajemen, b) Cross Tabulasi Kepemilikan PIRT dan Keaktifan
Pada Gambar 11 menunujukkan hanya 21.79% UMKM yang telah memiliki PIRT yang menyatakan mereka memiliki tim manajemen untuk pengelolaan produk halal dan 26.92% tidak memilikinya meskipun telah memiliki PIRT.

## Mengikuti Pelatihan
Sebanyak 28.21% UMKM yang ber PIRT telah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan produk halal. Terdapat 23,08% menyatakan belum pernah mengikutinya, dan 15,38% UMKM menyiapkan dokumen serta belum pernah mengikuti pelatihan produk halal.
a.
b.
Gambar 12. a) Cross Tabulasi Kepemilikan PIRT dan Keberadaan Dokumen Pendukung Bahan Baku, b) Cross Tabulasi Kepemilikan PIRT dan Keberadaan Dokumen Pendukung daftar Produk
Pada  Gambar 12(a)  diperoleh  data  sebanyak  37.18%  UMKM  yang  memiliki  PIRT dan 24.23%  dalam proses  pengajuan  atau  dalam proses  melengkapi  PIRT menggunakan  daftar bahan  yang  dilengkapi  dengan  dokumen  pendukung  yang  memadai  dan  valid. Sedangkan pada gambar 12(b) menunujukkan sebanyak 30.77% UMKM dengan PIRT dan 25.64% UMKM yang  menyiapkan  PIRT  sebagai  dokumen  pendukung  tentang  daftar  produk  yang  dimiliki yang memadai dan valid.
a.
b.
Gambar  13. a. Cross Tabulasi Kepemilikan PIRT dan Kepemilikan Fasilitas Pendukung pemisahan Najis, b. Cross Tabulasi Kepemilikan PIRT dan Dokumen Tertulis Penerimaan Bahan Baku
Gambar 13(a) menunujukkan bahwa sebanyak 35.9% UMKM dengan PIRT dan 26.92% UMKM yang sedang dalam proses melengkapi ajuan PIRT telah memiliki fasiitas pendukung untuk  memisahkan  bahan  baku  dengan  sumber  najis  atau  yang  memiliki  potensi  haram. Sedangkan pada Gambar 13(b) diperoleh data Sebanyak 32.05% UMKM yang memiliki PIRT memiliki prosedur tertulis untuk aktivitas tertulis, namun sekitar 43% UMKM baik yang ber PIRT maupun yang sedang daam ajuan/penyiapan dokumen belum memiliki prosedur tertulis yang meliputi seleksi bahan baku, pembelian produk baru, dan pemeriksaan bahan.
a.

## b.
Gambar 14. a) Cross Tabulasi Kepemilikan PIRT dan Kemampuan Penelusuran Bahan Baku, b) Cross Tabulasi Kepemilikan PIRT dan Dokumen Penanganan Produk Tidak Sesuai Kriteria Sebanyak 30.77 % UMKM yang memiliki PIRT dan 23.08% yang sedang dalam proses ajuan PIRT mmemiliki kemampuan telusur nahan yang memenuhi standar LPPOM MUI, serta bisa menjamin bahwa penyiapan menu/proses bebas dari bahan babi dan turunannya . Data ini bisa dilihat pada Gambar 14(a) sedangkan pada gambar 14b. diperoleh sebanyak 23.08% UMKM yang telah memiliki PIRT dan 20.51% yang sedang dalam proses ajuan PIRT  masih belum  ada  prosedur  tertulis  untuk  menangani  produk  yang  sudah  dibuat  dari  bahan  dan peralatan yang tidak standar.
a.
b.
Gambar 15. a) Cross Tabulasi Kepemilikan PIRT dan Penerapan Audit Internal, b) Cross Tabulasi Kepemilikan PIRT dan Penerapan Sistem Kaji Ulang Manajemen Terdapat sebanyak 35.90% UMKM responden yang memiliki PIRT belum menerapkan sistem audit internal. Data ini bisa dilhat pada Gambar 15(a) Sedangkan berdasarkan Gambar 15(b) didapatkan dataSebanyak 32.05% UMKM yang menjadi responden dan telah memiliki PIRT belum memiliki system kaji ulang manajemen sebagaimana persyaratan standar dalam manajemen industri halal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan telaah profil UMKM pangan serta gambaran tingkat  kesiapan  UMKM  pangan  terkait  indutri  halal  di  Jawa  Timur  ditunjukkan  dengan budaya  organisasi  telah  mendukung  pertumbuhan  budaya  Halal  sehingga  kami  dapat menerima bantuan dari pihak berwenang untuk mengelola sertifikasi Halal. Ada kebutuhan mendesak  untuk  lebih  meningkatkan  kegiatan  berbagai  pemangku  kepentingan  seperti Kementerian Agama, MUI, UMKM, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyambut tumbuh dan berkembangnya industri Halal di Jawa Timur. Sebagian besar UMKM telah memiliki NIB dan PIRT (48,72%).  Ditilik dari sisi omset semua merupakan kelompok usaha kecil dan mikro dengan perempuan memiliki peran utama dalam pengembangannya.  Usia industri relatif baru dan sebagian besar telah memiliki NIB dan PIRT. Hal ini menunjukkan ketertiban administratif pengelola yang merupakan kunci penting  dalam  pengembangan  industri  dan  budaya  halal.  Kepemilikan  NIB  dan  PIRT merupakan komitmen UMKM untuk mematuhi tata atura administrasi usaha dari pemerintah. Secara umum, dalam bisnis seperti itu, adaptif, teratur, dan siap untuk perkembangan baru. Sebagian  besar  UMKM  yang  menggunakan  PIRT  juga  memiliki  kebijakan  halal,  mengikuti pelatihan  halal,  memilih daftar  bahan,  daftar produk  dan  fasilitas  yang  memenuhi  kriteria, manajemen  persediaan,  runbook  dan  ketertelusuran  yang  sangat  baik.  Namun,  dalam  hal penanganan  produk,  audit  internal,  dan  tinjauan  administrasi,  banyak  orang  masih menggunakan  PIRT,  meskipun  mereka  sudah  menggunakannya.  Oleh  karena  itu,  fokus dukungan harus pada isu-isu ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizah,  S.  N.  (2019).  Wanita  dan peranannya   dalam memajukan  umkm batik di Kebumen. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia , 13 (1), 15 – 19.
Budiarto, D., & Maftukhatusolikhah, M. (2019). Pemberdayaan ekonomi perempuan perspektif gender dan ekonomi islam: Studi Kasus Akses Pengusaha Umkm Perempuan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Bmt Di Palembang. I-Finance: A Research Journal On Islamic
Finance , 5 (1), 34 – 45.
Wardana, A. A. (2018). Analisis entrepreneurial leadership dan hambatan pertumbuhan usaha di  UMKM  pengolahan  t ahu  Œrds  Singosari  Malang ). Jurnal  Ekonomi  Pendidikan  Dan Kewirausahaan , 6 (1), 95 – 104.
Himawan, H., Saefullah, A., & Santoso, S. (2014). Analisa dan perancangan sistem informasi penjualan online (E-Commerce) pada CV Selaras Batik menggunakan analisis deskriptif.
Scientific Journal Of Informatics , 1 (1), 53 – 63. Https://Doi.Org/10.15294/Sji.V1i1.3641 Kudus, F. N. U. M. (2016). Analisa Dan perancangan sistem pemasaran berbasis  e-commerce untuk pemasaran produk UMKM. Indonesian Journal Of Networking And Security (Ijns) , 5 (3), 2302 – 5700.
Magdalena D, H., Ellyani, W., & Atma Luhur, S. (2018). Strategi  memanfaatkan e-commerce dalam  memasarkan  makanan  khas Bangka  (Studi  Kasus :  Aneka  Citra  Snack). Cogito Smart Journal , 3 (2), 286 – 298.
Syarif, F., Agama, P., Fungsional, I., Pesanggrahan Kota, K., & Selatan, J. (2019). Pertumbuhan Dan keberlanjutan konsep halal economy di era moderasi beragama. Jurnal Bimas Islam , 12 (1), 93 – 122.
Widya,  E.,  Prananingtyas,  P.,  &  Ispriyarso.  (2019).  Pelaksanaan  Penerbitan  Nomor  Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission  (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). Notarius , 12 (1), 231 – 252.