http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE JURKAMI Volume 6, no 1, 2021
MODEL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BERBASIS KOMODITI UNGGULAN

## MASYARAKAT ENTIKONG KALIMANTAN BARAT PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

## Kardius Richi Yosada 
STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia  Corresponding Author: richiyosada78@gmail.com
Article History : Received December 2020 Accepted March 2021 Published April 2021
Keywords: Development Model and Strategy,
Leading Commodity, Entikong Community
Abstract: The  vast  area  of  border  between  Indonesia  and  Malaysia  in West  Kalimantan  would  require  the  support  of  border  management systems are organized and professional, both at the central and regional levels.  However,  the lack of  infrastructure in the  border  area  has shown that  the  government  does  not  have  a  good  border  management  system. During this time, the responsibility for the management of border areas is merely  coordinative  between  ministerial  and  non-ministerial  government agencies,  without  a  government  agency  directly  responsible  for  border management from the central to regional levels. The approach used in this research is qualitative phenomenology with Existing Models. The form of Phenomeology Research used in this study has 4 steps, namely analyzing the  phenomena  that  occur,  determining  the  context,  collecting  data  and field notes. The results of this study are the formation of the development and  development  of  smallholder  plantations  in  the  form  of  Model    for developing  smallholder  plantations  in  Entikong  District  can  be  divided into four types based on commodities, namely: 1) Pure Plantation Areas,
Mixed  Plantation  Areas,  Multipurpose  Plantation  Areas,  Integrated Plantation Areas. Sejarah Artikel Diterima: Desember 2020 Direvisi: Maret 2021
Diterbitkan: April 2021
Kata kunci: Model dan
Strategi Pengembangan, Komoditi Unggulan, Masyarakat Entikong
Abstrak: Luasnya  wilayah  perbatasan  darat  antara  Indonesia  dan Malaysia  di  Kalimantan  Barat  tentunya  membutuhkan  dukungan  sistem manajemen  perbatasan  yang  terorganisir  dan  profesional,  baik  itu ditingkat  pusat  maupun  daerah.  Akan  tetapi  minimnya  infrastruktur  di kawasan perbatasan telah menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sebuah  sistem  manajemen  perbatasan  yang  baik.  Selama  ini,  tanggung jawab  pengelolaan  wilayah  perbatasan  hanya  bersifat  koordinatif  antar lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian, tanpa ada sebuah lembaga  pemerintah  yang  langsung  bertanggung  jawab  melakukan manajemen perbatasan dari tingkat pusat hingga daerah. Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  fenomenologi  dengan Existing  Models .  Bentuk  Penelitian  Fenomeologi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  memiliki  4  langkah  yaitu  analisis  fenomena  yang  terjadi, menentukan  konteks,  pengumpulan  data  dan  catatan  lapangan.  Adapun hasil  penelitian  ini  adalah  terbentuknya  pengembangan  dan  pembinaan perkebunan rakyat  berbentuk Model pengembangan kawasan perkebunan rakyat  di  Kecamatan  Entikong  dapat  dibedakan  menjadi  empat  macam berdasarkan  komoditas  yaitu:  1)  Kawasan  Perkebunan  Murni  (KPM), Kawasan Perkebunan Campuran (KPC), Kawasan Perkebunan Serbaguna (KPS), Kawasan Perkebunan Terpadu (KPT).
How to Cite: Yosada, K.D., (2021), Model dan Strategi Pengembangan Berbasis Komoditi Unggulan Masyarakat  Entikong  Kalimantan  Barat  Perbatasan  Indonesia-Malaysia .  JURKAMI:  Jurnal Pendidikan Ekonomi,
6 (1). 74-84. DOI: https://doi.org/10.31932/jpe.v6i1.1064

## PENDAHULUAN
Wilayah  perbatasan  suatu  negara memiliki  peran  penting  dalam  penentuan batas  wilayah  kedaulatan,  pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan  wilayah.  Pembangunan  wilayah perbatasan  pada  dasarnya  merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.  Wilayah  perbatasan  mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan  pembangunan  nasional,  hal tersebut  ditunjukkan  oleh  karakteristik kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi  kedaulatan  negara,  menjadi  faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial  ekonomi  masyarakat  sekitarnya, memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi  dengan  kegiatan  yang dilaksanakan  di  wilayah  lainnya  yang berbatasan  dengan  wilayah  maupun  antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi  pertahanan  dan  keamanan,  baik skala  regional  maupun  nasional  (BKPM, 2011).
Luasnya  wilayah  perbatasan  darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan  Barat  tentunya  membutuhkan dukungan  sistem  manajemen  perbatasan yang  terorganisir  dan  profesional,  baik  itu ditingkat  pusat  maupun  daerah.  Akan tetapi  minimnya  infrastruktur  di  kawasan perbatasan  telah  menunjukkan  bahwa pemerintah  tidak  memiliki  sebuah  sistem manajemen  perbatasan  yang  baik.  Selama ini,  tanggung  jawab  pengelolaan  wilayah perbatasan hanya bersifat koordinatif antar lembaga  pemerintah  kementerian  dan  non kementerian,  tanpa  ada  sebuah  lembaga pemerintah  yang  langsung  bertanggung jawab  melakukan  manajemen  perbatasan dari  tingkat  pusat  hingga  daerah.  Selama beberapa  puluh  tahun  kebelakang  masalah perbatasan masih belum mendapat
perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini  tercermin  dari  kebijakan  pembangunan yang  kurang  memperhatikan  kawasan perbatasan  Indonesia  dan  Malaysia  di Entikong  dan  lebih  mengarah  kepada wilayah-wilayah  yang  padat  penduduk, aksesnya  mudah  dan  potensial,  sedangkan kebijakan  pembangunan  bagi  daerah- daerah  terpencil,  terisolir  dan  tertinggal seperti  kawasan  perbatasan  Entikong masih  belum  diperioritaskan.  Hal  ini menyebabkan  kurang  adanya  daya  tarik bagi para pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonominya di wilayah perbatasan Entikong Indonesia dan
Malaysia (BKPM, 2011). Peluang  pertumbuhan  ekonomi  di wilayah perbatasan dimiliki oleh Entikong. Kawasan ini merupakan kawasan perbatasan  yang  paling  tinggi  aktivitas ekonominya  di  sepanjang  Kalimantan Barat –  Serawak  (Kompas,  2003).
Aktivitas  ekonomi  tersebut  sebagian  besar adalah  sektor  perdagangan  yang  tumbuh akibat terbukanya pintu lintas batas formal Entikong  –  Tebedu  (Serawak)  sejak  tahun 1991.  sebagai  pintu  lintas  batas,  kawasan ini  menjadi  pintu  masuk  dan  pintu  keluar bagi  arus  perdagangan  yang  terjadi  antar wilayah,  serta  menjadi  lokasi  yang strategis  bagi  kegiatan  perekonomian.
Posisi  Entikong  yang strategis  dan adanya akses  formal  perbatasan  menyebabkan pergerakan komoditas barang dan manusia mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut  terjadi  pada  arus  masuk  maupun keluar.  Dari  sisi  pergerakan  manusia, cenderung  menunjukkan  peningkatan  dari tahun  ke  tahun  dengan  rata-rata  arus masuk  lebih  tinggi  dari  arus  keluar. Peningkatan  pergerakan  disebabkan  oleh berubahnya fungsi pos pelintas batas  yang tidak hanya dilalui oleh pelintas tradisional
tetapi  disebabkan  pula  oleh  pelintas  non tradisional (Kurniadi, 2009).
Fokus lain dalam kegiatan perekonomian  di  kawasan  perbatasan selain  adanya  komplementaritas  ekonomi adalah  adanya  potensi  pasar.  Niebuhr  dan Stiller, (2001) berpendapat bahwa pertumbuhan  potensi  pasar  di  kawasan perbatasan  yang  terintegrasi  memiliki dampak  positif  terhadap  peningkatan pendapatan  regional  dan  peningkatan tenaga kerja, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Dalam konteks kawasan perbatasan  Entikong,  berbagai  potensi kegiatan  ekonomi  sudah  sejak  lama dimiliki,  namun  kondisi  tersebut  belum berkembang sebagai sebuah kawasan yang memiliki keuntungan. Sebagai poin penting  dari  kedekatan  secara  geografis dengan  negara  tetangga.  Kawasan  ini merupakan  kawasan  strategis  nasional yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor  26  Tahun  2008  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  (RTRWN) dan Border  Development  Centre sesuai dengan  RTRW  Propinsi Kalimantan  Barat Tahun  2004,  meskipun  kedekatan  secara spasial  dan  pasar  wilayah  tetangga menunjang dalam pengembangan kawasan tersebut.  Beberapa  contoh  kasus  di kawasan  perbatasan  darat  menunjukkan bahwa dampak terbukanya kawasan perbatasan  antar  negara  memiliki  potensi dalam pengembangan kegiatan ekonomi di kedua  wilayah  yang  berbatasan.  Peran terbukanya  akses  formal  Entikong  – Tebedu  (Serawak)  sejak  tahun  1991, merupakan langkah penting dalam kegiatan  ekonomi  di  kawasan  perbatasan. Diresmikannya  Pos  Pemeriksaan  Lintas Batas  (PPLB)  dari  semula  Pos  Lintas Batas (PLB), menjadikan Entikong sebagai pintu  masuk  dan  keluar  antar  negara
(Indonesia  –  Malaysia)  yang  berlaku secara internasional
Sebelum  diberlakukannya  Undang- Undang Otonomi Daerah, kawasan perbatasan  secara  politis  dianggap  sebagai kawasan yang rawan terhadap penyelundupan, penyusupan, ataupun kegiatan kriminal lainnya yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan  Negara.  Oleh  karena  itu, pemerintah  menerapkan  kebijakan  melalui pendekatan keamanan (safety beltapproach), sehingga  setiap  kawasan perbatasan  dijaga  oleh  aparat  keamanan. Selain  itu,  ada  pula  anggapan  bahwa kawasan  perbatasan  merupakan  kawasan belakang.  Akibat  dari  anggapan-anggapan di atas, masyarakat Indonesia di sepanjang kawasan  perbatasan  menjadi  terisolir  dari keramaian  pembangunan.  Hal  ini  bisa dilihat  pada  kehidupan  mayarakat  di sepanjang  kawasan  perbatasan  Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan
Kalimantan,  termasuk  masyarakat  di kawasan perbatasan Entikong.
Sebelum  PPLB  Entikong  dibuka sebagai pintu resmi perdagangan internasional, keadaan wilayah di sepanjang kawasanperbatasan antara Indonesia  dan  Malaysia  tidak  jauh berbeda,  tetapi  sekarang  menjadi  sangat berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi yang sangat  jauh  berbeda  membuat  penduduk yang  tinggal  di  kawasan  perbatasan Entikong  yang  terisolasi  akses  kehidupan sehari-harinya  cenderung  berorientasi  ke negara tetangga Malaysia yang mempunyai  sarana  dan  prasarana  yang jauhlebih  lengkap  serta  kegiatan  ekonomi yang  lebih  maju.  Apalagi  kebanyakan darimereka  terdiri  dari  suku-suku  yang masih  serumpun  dan  bersaudara  dengan masyarakat  di  negara  tetangga  Serawak Malaysia.  Batas  wilayah  negara  itulah
yang memisahkan kewarganegaraan mereka (Husnadi, 2006).
Kesenjangan  sosial  ekonomi  telah menjadi  salah  satu  pemicu  gangguan keamanan di sepanjang kawasan perbatasan  yang  melibatkan  masyarakat setempat  untuk  berkolusi  dengan  oknum- oknum  dari  negara  tetangga.  Para  cukong yang  tinggal  di  negara  tetangga  Malaysia memanfaaatkan  kemiskinan  masyarakat  di kawasan perbatasan Entikong untuk mengeksploitasi  hasil  hutan.  Sudah  bukan rahasia  lagi,penyelundupan  dan  pencurian sumber daya alam,  khususnya hasil hutan, secarabesar-besaran  di  sepanjang  kawasan perbatasan tidak lepas dari himpitan hidup masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan perbatasan  Entikong  yang  semakin  berat. Masyarakat  yang  berdiam  di  sepanjang kawasan  perbatasan  selama  ini  tetap miskin, tidak  jauh  berbeda  dengan beberapa dasawarsa sebelumnya.
Sebaliknya,  bagi  saudara  mereka  yang tinggal  di  perbatasan  negara  tetangga Malaysia mengalami kemajuan  yang pesat sejalan dengan keberhasilan pembangunan di negaranya (Husnadi, 2006).
Bertitik  tolak  dari  pengalaman  di atas,  maka  pola  kebijakan  pembangunan kawasan  perbatasan  berubah  menuju  pola keseimbangan (equilibrium) dari  semula hanya  pendekatan  keamanan (security approach) menuju  kepada  pendekatan kemakmuran (prosperity approach) dengan  porsi  yang  seimbang  berlandaskan prinsipdesentralisasi  dan  otonomi  daerah. Dalam  konteks  pengembangan  kawasan perbatasan Kecamatan Entikong, beberapa isu strategis yang dapat menjadi tolak ukur pengembangan  di  masa  yang  akan  datang diuraikan sebagai berikut:
1. Terbatasnya  Fasilitas  dan  Utilitas  di Kawasan Perbatasan Entikong
Fungsi  daripada  kawasan  perbatasan umumnya ditunjukkan oleh adanya fasilitas  CIQS (Customs,  Imigration, Quarantine,  Security). Dalam  konteks kawasan perbatasan di Entikong khususnya, fungsi ini umumnya diletakkan pada  Pos  Pemeriksaan  Lintas  Batas (PPLB).  Selain  fasilitas  khusus  kawasan perbatasan tersebut, juga diperlukan fasilitas penunjang lainnya seperti akomodasi, transportasi, air bersih, pasokan energi listrik dan lain sebagainya. Hingga saat ini, fasilitas-fasilitas yang ada di  kawasan  perbatasan  Entikong  masih dalam  standar  pelayanan  lokal  dan  sangat terbatas,  sehingga  kesan  bahwa  kawasan perbatasan Entikong sebagai pintu gerbang menuju  negeri  Serawak  Malaysia  tidak tercermin dari kondisi  fasilitas dan utilitas yang  dimilikinya.  Justru  yang  terjadi bahwa  kawasan  perbatasan  Entikong merupakan hinterland dari Serawak Malaysia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kecenderungan  masyarakat  di  kawasan perbatasan  Entikong  yang  berorientasi  ke negara  tetangga  Malaysia,  baik  dalam memasarkan  hasil  buminya,  memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun  mencari  pekerjaan  karena  akses internal  ke  kota  Kecamatan  Entikong  dan ke  kota  Kabupaten  Sanggau  masih  sangat terbatas (Husnadi, 2006).
2. Tidak  Seimbangnya  Perkembangan Wilayah Antar Kota Perbatasan
Hubungan  antar  wilayah  yang  saling menguntungkan  umumnya  terjadi  jika kedua wilayah memiliki tingkat perkembangan  yang  relatif  seimbang.  Hal ini terkait dengan posisi tawar (bargaining power) setiap  wilayah  dalam  menjalankan kerjasama yang disepakati bersama.
Ketidak
seimbangan tingkat perkembangan dapat mengakibatkan perbedaan  dalam  pelaksanaan  dan  nilai keuntungan  yang diperoleh dari kerjasama yang dijalankan.
Dalam konteks pengembangan kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong,  fakta  menunjukkan  bahwa  pola hubungan  yang  terjadi  antara  masyarakat perbatasan  yang  tinggal  di  kawasan perbatasan  Entikong  dengan  Serawak Malaysia  cenderung  mengarah  pada  pola interaksi  yang  tidak  seimbang.  Indikasi ketidak  seimbangan  ini  terlihat  dari lemahnya  posisi  tawar  masyarakat  dalam berbagai kasus, seperti kasus yang berkaitan dengan TKI di Malaysia.
Sistem  infrastruktur  antara  lain prasarana jalan, telekomunikasi, listrik dan air  bersih  di  kawasan  perbatasan  Serawak telah  terpenuhi  dengan  baik.  Sementara itu,  di  kawasan  perbatasan  Entikong infrastruktur  yang  ada  masih  sangat terbatas. Prasarana jalan yang ada sebagian besar masih berupa jalan tanah dan itupun belum  seluruhnya  menjangkau  seluruh desa  yang  ada,  pasokan  listrik  juga  masih terbatas di ibu kota Kecamatan, pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan secara  individu  maupun  komunal  dengan memanfaatkan  sumber  air  gunung  dan sungai,  bahkan  jaringan  komunikasi  baru di  sekitar  kota  Kecamatan  Entikong  dan sama sekali belum dapat menjangkau desa- desa  di  sekitarnya,  sebagai  contoh,  desa Pala  Pasang  dan  desa  Suruh  Tembawang. Akibat  keterbatasan  dan  perbedaan  sarana prasarana,  maka  arah  pergerakan  orang dan  barang  secara  otomatis  mengalir  dari Indonesia  ke  wilayah  Malaysia  (Profil Kecamatan  Entikong,  2014).  Hilangnya Kekayaan Alam Secara Terselubung.
Dalam teori ekonomi regional, sudah menjadi hipotesis umum bahwa
ketidakseimbangan  hubungan  antara  dua wilayah  yang  tidak  seimbang  akan membawa dampak negatif berupa terjadinya  proses backwash  effects yang sangat  merugikan  wilayah  yang  lemah.
Dalam  hal  ini,  proses  tersebut  dapat direpresentasikan dengan tersedotnya berbagai  sumberdaya  milik  wilayah  yang lemah  oleh  wilayah  yang  lebih  kuat kemampuan ekonominya (Husnadi, 2006).
Indikasi terjadinya aliran terselubung kekayaan  alam  dari  kawasan  perbatasan Entikong ini dapat dianalisis dari kebijakan  pemerintah  Indonesia  yang secara  tegas  melarang  ekspor  kayu gelondongan ke luar negeri. Namun dalam kenyataannya, proses aliran ini masih terus terjadi.  Ironisnya  pasokan  kayu  dari  hutan di  kawasan  perbatasan  Entikong  menjadi bahan  dasar  utama  bagi  industri  furnitur dan kayu lapis di Serawak yang kebanyakan  dari  pekerjanya  adalah  TKI dari  Indonesia  (BPP  Kabupaten  Sanggau, 2014).
Selain  akibat  lemahnya  pengawasan pemerintah terhadap illegal logging, proses  ini  juga  terjadi  karena  situasi  di lapangan  yang  memang  sulit  untuk dikontrol.Sistem  transportasi  yang  sangat minim,  terutama  di  darat  dan  udara, mengakibatkan proses penghilangan kekayaan alam sulit dideteksi keberadaannya.  Oleh  karena  itu,perlu dipikirkan  kembali  sejauh  mana  kawasan perbatasan  dapat  dikembangkan,  sehingga potensi  kekayaan  alam  yang  ada  dapat dikelola  demi  keuntungan  bangsa  dan negara secara lebih nyata (Husnadi, 2006). 3. Esensi Pengembangan Kawasan
Perbatasan
Pengembangan wilayah secara umum  merupakan  salah  satu  upaya  dalam penyelenggaraan desentralisasi yang berorientasi  pada  pemecahan  masalah
ketertinggalan  dan  ketimpangan  antar wilayah  dalam  tingkat  kesejahteraan  dan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan pembangunan yang terpusat telah berdampak  terhadap  kurang  optimalnya pemanfaatan  sumber  daya  lokal  dan kemandirian  pemerintah  daerah.  Pada  era otonomi  daerah,  dimana  setiap  daerah dituntut  untuk  dapat  mengelola  dan mampu  mendayagunakan  sumber  daya yang  ada  secara  mandiri,  maka  kawasan perbatasan yang mempunyai potensi sangat  besar  dapat  dijadikan  aset  untuk pembangunan  daerah.  Disamping  itu, kawasan  perbatasan  akan  memberikan peluang  bagi  peningkatan  produksi  yang selanjutnya  akan  menimbulkan  berbagai efek pengganda (multiplier effect) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenologi  dengan Existing  Models . Pendekatan  kualitatif  digunakan  karena data  yang  akan  dikumpulkan  bersifat  data lunak  ( soft ),  penekanan  pada  deskripsi- deskripsi  tentang  orang,  tempat  dan percakapan dan tidak menekankan penggunaan prosedur
statistik.
Fenomenologi digunakan karena penelitian ini  berusaha  untuk  menggambarkan  dan masuk  ke  dalam  dunia  konseptual  subyek guna mendapatkan pemahaman yang lebih dalam  mengenai  bagaimana  dan  apa makna  yang  disusun  subyek  di  sekitar kejadian-kejadian dalam kehidupan kesehariannya. Pendekatan kualitatif fenomenologi  merupakan  cara  pendekatan yang  menekankan  pada  kondisi  alami ( naturalistic ), kerja lapangan, dan instrumen  utamanya  adalah  peneliti  itu sendiri  dan  lebih  banyak  pengungkapan
bersifat  deskriptif.  Adapun  yang  menjadi pusat perhatian adalah fenomena- fenomena  yang  tampak  maupun  gejala- gejala yang melatarbelakanginya berdasarkan  pemahaman  subyektif  dari peneliti  itu.  Sedangkan  metode  penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan  penggambaran  peristiwa  pada saat  itu,  pendekatan  penelitian  ini  sesuai dengan  karakteristik  penelitian  kualitatif sebagaimana yang dikemukan oleh Bogdan dan Biklen (1982), yaitu:
1. Latar  penelitian  sebagai  sumber  data bersifat  alamiah  dan  peneliti  berperan sebagai instrumen utama.
2. Bersifat deskriptif
3. Lebih menekankan pada proses daripada hasil
4. Data yang dianalisis bersifat induktif
5. Pemaknaan  dalam  konteks  menjadi perhatian utama
Analisis dalam penelitian ini menggunakan  model  interaktif  dengan komponen-komponen antara lain: pengumpulan data, reduksi data, kesimpulan-kesimpulan  yang  merupakan penarikan/verifikasi  data  dan  penyajian data (Huberman, 1992:20).

## HASIL
Model  dan  Strategi  Pengembangan Kawasan  Perkebunan  Rakyat.  Kebijakan pengembangan kawasan perkebunan rakyat  di  Kecamatan  Entikong  diarahkan untuk  meningkatkan  pendapatan  dan kesejahteraan rakyat melalui
pengembangan kawasan dengan pengelolaan  sumber  daya  secara  optimal melalui  sistem  agribisnis.  Ada  dua kelompok  komoditas  tanaman  yang  dapat dikembangkan dalam pengembangan kawasan  perkebunan  rakyat  di  Kecamatan
Entikong, yaitu kelompok tanaman tahunan  dan  tanaman  semusim.  Termasuk dalam  kelompok  tanaman  tahunan  adalah seperti  karet,  kelapa  (kopra),  kelapa  sawit (cpo),  kopi,  teh,  lada,  cengkeh,  kakao, jambu  mete,  kapok,  pala,  kayu  manis, vanili, kemiri, pinang, kapu laga dan asam jawa.  Sedangkan  yang  masuk  dalam kelompok tanaman semusim adalah seperti tebu, tembakau, kapas, jarak, sereh wangi, serat  karung,  nilam  dan  jahe  (BNPP, 2010).
Beberapa model pengembangan kawasan  perkebunan  rakyat  di  Kecamatan Entikong  dapat  dibedakan  menjadi  empat macam berdasarkan komoditas.
1. Kawasan  Perkebunan  Murni  (KPM), yaitu kawasan perkebunan rakyat  yang vegetasi  penyusunnya  adalah  hanya murni  tanaman  tahunan  atau  murni tanaman  semusim,  tidak  ada  tanaman lain  yang  sengaja  ditanam  selain tanaman tersebut.
2. Kawasan Perkebunan Campuran (KPC),  yaitu  kawasan  perkebunan rakyat  yang  vegetasi  penyusunnya merupakan  gabungan  antara  tanaman tahunan  dan  tanaman  semusim.  Jadi dalam  kawasan  model  ini,  komoditas yang dipilih adalah gabungan satu atau beberapa  jenis  tanaman  tahunan  dan satu  atau  beberapa  jenis  tanaman semusim.
3. Kawasan Perkebunan Serbaguna (KPS),  yaitu  kawasan  perkebunan
rakyat  yang  vegetasi  utamanya  adalah tanaman kebun, baik  itu  jenis  tanaman tahunan, maupun jenis tanaman semusim  maupun  campuran,  tetapi  di sela- selanya ditanami tanaman pertanian  lain  dan  atau  tanaman  pakan perkebunan.
4. Kawasan  Perkebunan  Terpadu  (KPT), yaitu kawasan perkebunan rakyat  yang
komoditas yang dipilih adalah gabungan  antara  tanaman  pertanian, baik itu jenis tanaman tahunan maupun jenis tanaman semusim.
Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Perkebunan Rakyat. Pembinaan dan pengembangan
kelembagaan  atau  kelompok  perkebunan ini  dibedakan  menjadi  empat  (4)  tahap,
yaitu:
1. Pembinaan Kelas Belajar-mengajar.
Disini kelompok perkebunan merupakan  wadah  bagi  anggota  untuk berinteraksi guna meningkatkan pengetahuan,  ketrampilan  dan  sikap serta  ambisi,  kemampuan  dan  usaha dalam  beragribisnis  yang  lebih  baik, menguntungkan dan mandiri. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Mengadakan pertemuan  rutin  yang  berkelanjutan untuk  mendiskusikan  pengetahuan  dan ketrampilan  serta  pengalaman  dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan  dengan  teknologi,  budidaya, penyediaan sarana produksi, pemasaran,  dan  analisis  usaha;  b) Mengundang  para  nara  sumber  ahli dari  Dinas  Perkebunan,  perusahaan swasta,  koperasi,  BUMN/BUMD  atau lembaga keuangan sebagai pembicara.; c)  Mengembangkan  kader  kepemim-
pinan di kalangan anggota; d)  Mengikuti  pelatihan  atau  kursus yang diperlukan dalam upaya peningkatan usaha tani kelompok.
2. Pengembangan  Kelembagaan  sebagai Unit Produksi.
Usaha  tani  dari  masing-masing kelompok perkebunan secara
keseluruhan  dipandang  sebagai  satu unit produksi, sehingga dapat dikembangkan  untuk  mencapai  skala ekonomi  yang  berwawasan  agribisnis.
Untuk  itu,  perlu  dilakukan  langkah- langkah sebagai berikut: a) Merencanakan dan menentukan pola usaha tani yang menguntungkan berdasarkan  informasi  yang  tersedia dalam bidang teknologi, sosial, pemasaran, sarana produksi, dan sumber  daya  alam;  b)  Menyusun rencana usaha seperti: Rencana
Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok  (RDKK)  yang  didalamnya termasuk  rencana  permodalan  dan gerakan  bersama;  c)  Melaksanakan kegiatan  untuk  kepentingan  bersama seperti  menerapkan  teknologi  tepat guna  yang  telah  disepakati,  pengadaan sarana produksi, pemasaran, pemberantasan  hama  penyakit  dan pelestarian sumber daya alam; d) Menganalisis dan menilai usaha tani yang  dilaksanakan  serta  merumuskan perbaikan dan peningkatannya.
3. Pembinaan Kelembagaan sebagai Wahana Kerjasama.
Dalam hal ini, kelompok merupakan tempat memperkuat
diantara sesama perkebunan dalam satu kelompok  dan  antar  kelompok  dengan pihak lain untuk meningkatkan produktivitas  dan  pendapatan  dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan,  dan  gangguan.  Untuk  itu perlu  dilakukan  langkah-  langkah sebagai berikut: a) Menetapkan kesepakatan atau ketentuan yang wajib diikuti  atau  dilaksanakan  oleh  seluruh anggota  kelompok  beserta  sangsi  bagi anggota kelompok yang melanggarnya; b) Mengadakan pembagian tugas, baik pengurus  maupun  anggota  kelompok, sehingga  seluruh  anggota  kelompok dapat berperan dalam kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh kelompoknya; c) Menjalankan administrasi  kelompok  secara  tertib,
yang meliputi catatan anggota kelompok, inventarisasi kekayaan kelompok, hasil-hasil pertemuan, keuangan,  surat-menyurat  dan  buku tamu;  d)  Meningkatkan  kelompok menjadi  kelompok  usaha  bersama agribisnis  yang  terintegrasi  menjadi kelompok perkebunan.
4. Pembinaan Kelembagaan sebagai Kelompok Usaha.
Dalam  pembinaan  kelompok  ini, segala  kemampuan  yang  dimiliki diarahkan  agar  mampu  memanfaatkan berbagai  kesempatan  berusaha  serta peningkatan  usaha  kearah  komersial, dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan  sudah  memperhitungkan untung  dan  ruginya.  Pembinaan  ini dilakukan  melalui  langkah-langkah sebagai berikut: a) Menganalisis potensi  pasar  dan  peluang  untuk mengembangkan komoditas yang lebih menguntungkan; b) Menganalisis potensi  wilayah,  komoditas  apa  yang dapat  dikembangkan  sesuai  dengan tersedianya  pasar  yang  memberikan keuntungan  berusaha;  c)  Melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan  swasta,  koperasi,  maupun BUMN untuk meningkatkan kinerjanya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  model pengembangan kawasan perkebunan rakyat  di  Kecamatan  Entikong  dapat dibedakan menjadi empat macam berdasarkan komoditas.
1. Kawasan Perkebunan Murni (KPM)
2. Kawasan Perkebunan Campuran
(KPC)
3. Kawasan Perkebunan Serbaguna (KPS)
4. Kawasan Perkebunan Terpadu (KPT). Dari  empat  model  di  atas  maka berikutnya  akan  dilakukan  pembinaan dengan empat tahapan diantaranya:
1. Pembinaan Kelas Belajar-mengajar.
2. Pengembangan  Kelembagaan  sebagai Unit Produksi
3. Pembinaan Kelembagaan sebagai Wahana Kerjasama
4. Pembinaan Kelembagaan sebagai
Kelompok Usaha Perbatasan Entikong memiliki berbagai  potensi  kegiatan  ekonomi  sudah sejak  lama  dimiliki,  namun  kondisi tersebut belum berkembang sebagai
sebuah kawasan yang memiliki keuntungan.  Sebagai  poin  penting  dari kedekatan  secara  geografis  dengan  negara tetangga.  Melalui  model  dan  pembinaan masyarakat  dalam  mengelola  komoditi local  di  Entikong  memberi  dampak  yang sangat  baik  bagi  masyarakat  sebagai bentuk  pemberdayaan  dan  meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## PENUTUP
M odel pengembangan kawasan perkebunan rakyat di Kecamatan Entikong dapat  dibedakan  menjadi  empat  macam berdasarkan  komoditas  yaitu:  Kawasan Perkebunan  Murni  (KPM),  yaitu  kawasan perkebunan rakyat yang vegetasi penyusunnya adalah hanya murni tanaman tahunan  atau  murni  tanaman  semusim, tidak  ada  tanaman  lain  yang  sengaja ditanam selain tanaman tersebut; Kawasan Perkebunan Campuran (KPC), yaitu kawasan  perkebunan  rakyat  yang  vegetasi penyusunnya  merupakan  gabungan  antara tanaman  tahunan  dan  tanaman  semusim. Jadi  dalam  kawasan  model  ini,  komoditas yang  dipilih  adalah  gabungan  satu  atau
beberapa  jenis  tanaman  tahunan  dan  satu atau  beberapa  jenis  tanaman  semusim; Kawasan  Perkebunan  Serbaguna  (KPS), yaitu  kawasan  perkebunan  rakyat  yang vegetasi  utamanya  adalah  tanaman  kebun, baik  itu  jenis  tanaman  tahunan,  maupun jenis tanaman semusim maupun campuran, tetapi  di  sela-  selanya  ditanami  tanaman pertanian  lain  dan  atau  tanaman  pakan perkebunan; Kawasan Perkebunan Terpadu (KPT), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang komoditas yang dipilih adalah gabungan  antara  tanaman  pertanian,  baik itu  jenis  tanaman  tahunan  maupun  jenis tanaman semusim

## DAFTAR PUSTAKA
Alkadri.  M.,  dan  Suhandojo.  1999. Tiga Pilar
Pengembangan Wilayah: Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi . Jakarta: PusatPengembangan Kebijakan Teknologi  Pengembangan  Wilayah- BPPT Press
Alqadrie,  S.  I.,  1991. Hubungan  Sosial Budaya  Masyarakat  Kalbar  Dengan Serawak  Malaysia .  Makalah  Dalam Simposium  Kerja  Sama  ASEAN Dalam  Menghadapi  Era  Persaingan Bebas. Pontianak: Fisipol Untan.
Badan  Nasional  Pengelolaan  Perbatasan. 2010. Desain  Besar  Pengelolaan Batas  WilayahNegara  dan  Kawasan
Perbatasan Tahun2011–2025 .
Jakarta: BNPP.
BKPM.  2011. Kajian  Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan .
Bogdan,  R.  C.,  dan  Sari.  B.  K.,  1982, Qualitative  Research  for  Education: An  Introduction  to  Theory  and Methods .  Allyn  and  Bacon,  Inc.: Boston London.
Dimyati.  M.,  2004. Belajar  Meneliti
Secara Kualitatif Siapa Takut . Malang:  Diterbitkan  oleh  Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Entikong. 2014. Profil Kecamatan
Entikong.
Hamidi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif . Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah.
Huberman,  A.M  and  Milles,  M.B.  1987.
Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods , London New Delhi, Sage Publications.
Huberman,  A.M  and  Milles,  M.B.,  1992. Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
Husnadi, 2006. Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan  Daratan  Antar  Negara .
Tesis  tidak  diterbitkan.  Jurusan Perencanaan  Wilayah  dan  Kota.
Universitas Diponegoro Semarang.
Irsan,  R.  2007. Pengaruh  Jalan  Lintas Batas  Kalimantan  Barat  –  Serawak
Terhadap  Perubahan  Penggunaan
Lahan  dan  Kerusakan  Lingkungan
Hutan (Kasus di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ). Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Kabupaten  Sanggau  Dalam  Angka.  2013.
Badan Pusat Statistik.
Kompas.  2003. Indonesia  Bangsaku,
Ringgit Uangku . 21 Maret 2003.
Kurniadi,  B.  D.,  2009.  Yogyakarta in Decentralized Indonesia, Integrating Traditional Institutions into a
Democratic  Republic. Jurnal  Ilmu Sosial dan  Ilmu Politik, Vol. 13, No. 2, November 2009
Lembaga  Administrasi  Negara.  2004. Kajian Manajemen Kawasan Perbatasan Negara. Laporan Penelitian, Pusat Kajian Administrasi  Internasional.  Jakarta:
Lembaga AdministrasiNegara.
Mulyana. A., 2012 . Kebijakan Umum  dan Strategi  Pengembangan  Kawasan Perbatasan. Presentasi dalam Diskusi Masalah, Kebijakan, danProgram Pembangunan Kawasan  Perbatasan  N  egara. Jakarta:  Badan  Nasional  Pengelola
Perbatasan.
Niebuhr, A and Stiller, S. 2001.
Integration  Effect  in  Border  Regions
– A Survey of  Economic Theory and
Empirical Studies . HWWA
Discussion  Paper.  Hamburg.  Noble,
B.  F.  2000.  Institutional  Criteria  for Co-  Management.  Policy.  24(1),  69– 77.
Paparan  Bupati  Sanggau  Dalam  Rangka Pengembangan  Kawasan  Khusus  di Kabupaten  Sanggau.  Jakarta:  25 April 2007.
Potensi dan Permasalahan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten  Sanggau  –  Kalimantan Barat. 2006. Badan Persiapan Pengembangan  Kawasan  Khusus Perbatasan (BP2KKP) Propinsi Kalimantan Barat .
84 | Kardius Richi Yosada, Model dan Strategi Pengembangan Berbasis Komoditi Unggulan Masyarakat Entikong Kalimantan Barat Perbatasan Indonesia-Malaysia
Potensi  dan  Permasalahan  Obyek  Wisata Kawasan Perbatasan Antar Negara di Propinsi  Kalimantan  Barat.  2008.
Badan  Persiapan  Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Propinsi Kalimantan
Barat .
Taufik.  T.  A.,  2005. Penguatan  Daya Saing  Dengan  Platform  Klaster Industri: Prasyarat Memasuki Ekonomi Modern . Makalah disampaikan  pada  Seminar  dan Lokakarya  Nasional  Strategi  dan Implementasi  Pengembangan  Daya Saing  Ekonomi  Daerah  Dengan Pendekatan Lintas Sektoral. Yogyakarta, 7-9 Pebruari 2005. Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor  26  Tahun  2007. Tentang Penataan Ruang