## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(2), September 2022, 766-772
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v6i2.688

## Optimalisasi Penilaian Pajak Korporasi untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Negara
Yayat Sudrajat 1 *, Rahmat Heryat Furqon 2 , Yana Sahyana 3 , Dadang Suwanda 4 1,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor Sumedang
2 Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan *Correspondence email: yayatsudrajat5@gmail.com
Abstrak .  Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  yang  sangat  besar  potensinya.  Sistem  pemungutan  suatu  negara  baik self assessment maupun official assessment akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan dana pemerintahan. Salah satu jenis  penerimaan  pajak  adalah  dari  penilaian  pengujian  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  korporasi  yang  akan  mempengaruhi terhadap  penilaian  atas  objek  pajak  secara  objektif  dan  profesional  sesuai  standar  penilaian  dan  ketentuan  perpajakan  sehingga penerimaan  negara  diharapkan  bisa  meningkat.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  berdasarkan  jenis  penelitian kualitatif.  Salah  satu  keuntungan  metode  tersebut  adalah  peneliti  dapat  menemukan  pemahaman  atau  interpretasi  dari  suatu fenomena yang sedang terjadi secara mendalam. Selain itu penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara meneliti literatur atau studi pustaka yang fokus untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh, serta dengan pengumpulan data secara in-depth interview . Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan penilaian bisnis untuk menentukan nilai atas suatu objek penilaian secara objektif dan profesional  sesuai  standar penilaian dan  peraturan perpajakan terhadap kelangsungan usaha  ( going  concern ) termasuk  didalamnya  kepentingan  dan  kepemilikan  ( business  ownership  interest ),  serta  transaksi  dan  segala  sesuatu  yang berpengaruh terhadap nilai korporasi, untuk meningkatkan penerimaan negara karena saat ini pelaksanaannya belum maksimal.
Keywords: penilaian; kepatuhan wajib pajak; korporasi; penerimaan negara
Abstract.  Taxes  are  a  source  of  enormous  potential  revenue.  A  country's  collection  system,  both  Self  Assessment  and  Official Assessment,  will greatly affect the increase in government funding receipts. One type of tax revenue is from a test assessment of corporate taxpayer compliance  which  will affect the assessment of tax objects objectively and professionally in accordance with assessment standards and tax provisions so that state revenues are expected to increase. The research methodology used is based on the type of qualitative research. One of the advantages of this method is that researchers can find an in-depth understanding or interpretation of  a phenomenon that is happening.  In addition, descriptive qualitative  research is  carried out by examining the literature  or  literature  studies  that  focus  on  explaining  the  research  results  obtained,  as  well  as  by  collecting  data  by  in-depth interviews.  The  results  of  the  study  indicate  that  it  is  necessary  to  conduct  a  business  assessment  to  determine  the  value  of  an object  of  assessment  in  an  objective  and  professional  manner  according  to  assessment  standards  and  tax  regulations  on  going concern, including business ownership interest, transactions and everything that affects on the value of corporations, to increase state revenue because currently its implementation is not optimal.

## Keywords: assessment; taxpayer compliance; corporation; state revenue

## PENDAHULUAN
Pajak  begitu  penting  bagi  negara  karena  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  yang  bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  suatu  negara  (Jane  Frecknall-Hughes,  2017).  Pajak  adalah  nadi  utama  untuk  menjaga negara  tetap  berdiri  dan  membiayai  pembangunan  untuk  kesejahteraan  rakyatnya,  meskipun  banyak  kendala  yang dihadapi (Greve, 2022, Morel & Palme, 2018). Pajak merupakan kontribusi yang bersifat memaksa dan wajib dibayar oleh  wajib  pajak  orang  pibadi,  badan  ataupun  korporasi.  Pajak  korporasi  sendiri  termasuk  dalam  pajak  langsung dimana  harus  dibayarkan  secara  langsung  oleh  wajib  pajak  itu  sendiri  dan  biasanya  dibayarkan  secara  berkala. Keberhasilan  dalam  pelaksanaan  perpajakan  pastinya  didukung  dengan  adanya  kepatuhan  setiap  wajib  pajak  dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Carnahan, 2015; Klepper & Nagin, 1989; Shakkour et al., 2021; Winoto et al., 2022).  Di  Indonesia  sendiri  yang  memang  menerapkan  sistem self  assessment yaitu  suatu  sistem  dimana  aspek terpenting  yang  mempengaruhi  kepatuhan  perpajakan  adalah  kewajiban  perpajakan  itu  sendiri,  maka  dari  itu  setiap wajib pajak mempunyai tanggungjawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu (Wadesango et al., 2018).
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  suatu  tindakan  yang  mencerminkan  patuh  dan  sadar  terhadap  ketertiban dalam  kewajiban  perpajakan,  yaitu  wajib  pajak  melakukan  pembayaran  dan  pelaporan  atas  perpajakan  masa  dan tahunan  dari  wajib  pajak  yang  bersangkutan  baik  untuk  kelompok  orang  atau  modal  sendiri  sebagai  modal  usaha sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  (Natpraypant  et  al.,  2022).  Kepatuhan  wajib  pajak  mencakup kepatuhan mencatat  atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan  kegiatan  usaha sesuai peraturan yang
Yayat Sudrajat et al., Optimalisasi Penilaian Pajak Korporasi untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Negara
berlaku,  serta  kepatuhan  terhadap  semua  aturan  perpajakan  lainnya.  Ketiga  jenis  kepatuhan  tersebut,  yang  paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan  kegiatan  usahanya  setiap  bulan  dan/atau  setiap  tahun  dalam  bentuk  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan (SPT)  dalam  setiap  masa  atau  Tahunannya.  Kenyataannya,  beberapa  wajib  pajak  mempunyai  kepatuhan  yang  buruk dengan  tidak  membuat  dan  menyampaikan  laporan  kegiatan  usaha  secara  periodik  secara  benar,  lengkap  dan  jelas, baik  laporan  bulanan  atau  masa  maupun  tahunan.  Wajib  pajak  semacam  ini  berjumlah  cukup  banyak  dari  seluruh wajib pajak terdaftar. Hal tersebut patut menjadi perhatian lebih  serius bagi pemerintah agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi salah satunya adalah dengan penilaian pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak yang sudah dilakukan.
Penilaian  kepatuhan  material  wajib  pajak  dilakukan  dengan  mengacu  pada  PMK  No.  22/PMK.03/2020 tentang  tata  cara  pelaksanaan  kesepakatan  harga  transfer/ Advance  Pricing  Agreement (APA).  Pelaksanaan  peraturan tersebut  ternyata  sering  mengalami  kendala  yaitu  pada  saat  melakukan  strategi  pemeriksaan  untuk  melakukan penilaian  sebagaimana  diatur  oleh  pasal  13  ayat  (1)  huruf  d,  yaitu  dengan  menggunakan  metode  penilaian  harta berwujud dan/ atau harta tidak berwujud ( tangible asset and intangible asset valuation ) serta metode dalam penilaian bisnis ( business valuation ). Penilaian dilakukan dengan mendefinisikan, mengkuantifikasi dan menjustifikasi variabel- variabel  terkait  untuk  menghitung  nilai  korporasi.  Penilaian  juga  berfungsi  sebagai  pertimbangan  khusus  dalam menentukan  keputusan-keputusan  investasi,  pendanaan  dan  deviden  (Djaja,  2018).  Oleh  karena  itu,  penilaian memainkan  peran  kunci  dalam  banyak  bidang  keuangan  dalam  keuangan  korporasi,  dalam  merger  dan  akuisisi,  dan dalam  manajemen  portofolio.  Merger  dan  akuisisi  dapat  juga  digunakan  oleh  korporasi  untuk  menghemat  pajak, dimana pajak yang dibayarkan oleh dua korporasi yang digabungkan bersama mungkin lebih rendah dari pada pajak yang  dibayarkan  oleh  mereka  sebagai  korporasi  individu  (Damodaran,  2017).  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan agar  dapat  melakukan  penilaian  untuk  memperoleh  nilai  atas  objek  penilaian  yang  objektif  dan  profesional  sesuai standar penilaian dan ketentuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020),
Ketika wajib pajak melaporkan harga perolehan atau nilai sisa buku atas harta berwujud yang terindikasi tidak wajar  akan  mempengaruhi  biaya  penyusutan  sebagai  amanah  pasal  11  Undang-Undang  PPh  atau  terindikasi ketidakwajaran atas harga perolehan atau nilai sisa buku harta tidak berwujud sehingga biaya amortisasi menjadi tidak sesuai  seperti  yang  diamanahkan  pasal  11A  Undang-Undang  PPh  atau  ketika  terdapat  indikasi  hal  yang  tidak  wajar atas penghasilan dari transaksi pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan  persewaan  tanah  dan/atau  bangunan  yang  dikenakan  Pajak  Penghasilan  final  pasal  4  ayat  2  huruf  d  Undang- Undang PPh. Untuk melakukan penilaian pajak sebagaimana dijelaskan diatas perlu suatu data dan akses data, karena data yang baik akan menghasilkan nilai yang sempurna (Soegiono, 2017) bahwa data dipercaya sebagai unsur paling dasar  yang  harus  diketahui  dalam  proses  penemuan,  penciptaan,  dan  pengaplikasian  suatu  pengetahuan  ( knowledge ) untuk  menjawab  permasalahan-permasalahan.  Data  tersebut  diilustrasikan  dalam the  knowledge  pyramid  Data Information Knowledge and Wisdom (DIKW). Sehingga tujuan penelitian ini adalah  untuk memperoleh gambaran di lapangan  dan  Implementasi  penilaian  terhadap  kepatuhan  material  wajib  pajak  korporasi  dalam  kaitannya  dengan peningkatan pendapatan negara.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif menggunakan literatur atau studi pustaka yang  terfokus  untuk  menjelaskan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dengan  pengumpulan  data in-depth interview .  Pertanyaan-pertanyaan  wawancara  dengan  para  informan  dibuat  berdasarkan  elemen-elemen  data  hasil wawancara yang dianalisis dengan analisis dekripsi yang menggunakan metode untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawacara atau pengamatan mengenai  masalah  yang  diteliti  yang  terjadi  di  lapangan  (Cloutier  &  Ravasi,  2021;  Gertner  et  al.,  2021;  Majumdar, 2022; Shakkour et al., 2021).

## HASIL
Pembahasan  pada  penelitian  ini  menghubungkan  hasil  penelitian  dan  menyelaraskan  dengan  rencana  strategi pemerintah  dalam  bidang  pajak,  sehingga  strategi  yang  dihasilkan  dalam  penelitian  ini  mampu  meningkatkan pendapatan  negara  dalam  kaitannya  dengan  pajak.  Rencana  strategi  pemerintah,  salah  satu  poin  pentingnya  adalah optimalisasi penilaian pajak untuk mendukung penerimaan pajak yang tidak hanya terbatas pada wajib pajak korporasi yaitu  penilaian  property,  penilaian  bisnis  dan  penilaian  aset  tak  berwujud  yang  diharapkan  mampu  menjadi  nilai tambah dalam kualitas hasil pemeriksaan pajak terhadap aksi korporasi. Dilakukannya penilaian properti dalam rangka menentukan  nilai  atas  suatu  objek  secara  objektif  dan  profesional  sesuai  standar  penilaian  dan  ketentuan  peraturan perpajakan  menurut  konsep  hukum  sesuai  kepentingan,  hak  dan  manfaat  atas  kepemilikan  property  tersebut. Sementara  penilaian  bisnis  dilakukan  untuk  menentukan  nilai  atas  suatu  objek  penilaian  secara  objektif  dan profesional sesuai standar penilaian dan peraturan perpajakan terhadap kelangsungan usaha ( going concern ) termasuk didalamnya  kepentingan  dan  kepemilikan  ( business  ownership  interest ),  serta  transaksi  dan  segala  sesuatu  yang
berpengaruh  terhadap  nilai  korporasi.  Sedangkan  penilaian  aset  tak  berwujud  dilakukan  untuk  menentukan  nilai tertentu secara objektif dan profesional sesuai ketentuan peraturan terhadap aset non moneter tanpa wujud fisik yang teridentifikasi  maupun  tak  teridentifikasi  ( goodwill ).  (SE-54/PJ/2016  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penilaian  Properti, Bisnis, ATB Untuk Tujuan Perpajakan, 2016).
Terdapat  banyak  kendala  dalam  penilaian  pajak  untuk  menguji  kepatuhan  material  wajib  pajak  di  Kantor  Wilayah DJP Jawa Barat I dan perlu upaya untuk meminimalkan kendala tersebut
Khusus untuk menjawab faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menguji kepatuhan material wajib pajak di Kantor  Wilayah  DJP  Jawa  Barat  I.  Tahap  I,  peneliti  mengajukan  pertanyaan  kepada  para  Fungsional  Penilai  Pajak secara  Nasional,  yaitu  mereka  yang  bertugas  diseluruh  Kantor  Pelayanan  Pajak,  Kantor  Wilayah  dan  Kantor  Pusat Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  terdiri  dari  69  informan  untuk  memberikan  gambaran  secara  utuh  tentang permasalahan.  Tahap  II,  Setelah mendapatkan gambaran umum  secara nasional dan merangkumnya, peneliti jadikan sebagai bahan acuan informan di lokus penelitian yaitu Penilai Pajak (FPnP) di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat I.  Tahap  III,  pada  tahap  ini  melakukan  pendalaman  terhadap  point-point  penting  yang  telah  diperoleh  pada  Tahap  I dan Tahap II dengan melakukan dept interview terhadap informan Penilai Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I sampai mendapatkan titik jenuh dalam arti tidak ada jawaban lagi dari ketiga informan tersebut.
Sumber: data olahan

## Gambar 1 Bagan Alur Kendala Dalam Penilaian Pajak

## Perencanaan
Sebagai tahap awal Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I maupun dari luar Kantor Wilayah  DJP  Jawa  Barat  I  merencanakan  obyek  penilaian  pajak  yang  ditentukan  dengan  dua  cara,  yaitu  permintaan dan proaktif. Permintaan maksudnya adalah permohonan penilaian pajak dari, baik dalam rangka Pemeriksaan Pajak, Pengawasan Pajak atau dalam rangka Penagihan Pajak. Proaktif maksudnya menentukan objek penilaian berdasarkan kriteria  tertentu.  Sebanyak  12  informan  dari  69  informan  menyatakan  secara  umum  kendala  dalam  merencanakan objek  penilaian  adalah  menentukan  kriteria  objek  penilaian  yang  masih  bersifat  manual,  belum  ada  sistem  yang memberikan  notifikasi  tertentu  atas  laporan  deklarasi  wajib  pajak  dalam  SPT  Tahunan.  Hal  tersebut  memberikan sinyal  jika  pada  deklarasi  tersebut  terdapat  indikasi  ketidakpatuhan  yang  memerlukan  penilaian  pajak.  Oleh  karena bersifat manual maka memerlukan waktu dan sumberdaya yang cukup besar hanya untuk menentukan objek penilaian saja.

## Regulasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Penilai  Pajak,  diketahui  bahwa  38  dari  69  informan  menyatakan  yang menjadi  kendala  dalam  penilaian  pajak  adalah  regulasi.  Regulasi  yang  mengatur  fungsi  penilaian  untuk  perpajakan belum  begitu  kuat,  jika  dibandingkan  dengan  pemeriksaan  pajak.  Regulasi  penilaian  pajak  masih  dalam  tataran Peraturan  Menteri  Keuangan,  Perdirjen  atau  Surat  Edaran.  Seharusnya  ketentuan  terkait  Penilaian  untuk  Perpajakan diatur dalam Undang Undang yang mengatur atau memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal  Pajak  untuk  melakukan  Penilaian  untuk  Perpajakan.  Karena  regulasi  belum  kuat  dan  belum  jelas menyebabkan kewenangan penilai masih  terbatas dan beberapa regulasi terkait penilaian tidak diimplementasikan di
unit vertikal karena frase kata "dapat" dan bukan suatu kewajiban sehingga pimpinan unit dan aplikasi pendukungnya tidak bisa mengeksekusi hasil kegiatan penilaian.
Demikian  pula  dengan  penilaian  proaktif  dan  pelaksanaan  penilaian  atas  permintaan  bantuan  penilaian menjadi  tidak  efektif  disebabkan  keterbatasan  kewenangan,  misalnya  keterbatasan  untuk  meminta  data  langsung  ke wajib pajak yang hanya bisa dilakukan via  AR. Termasuk regulasi perpajakan  yang mengatur pemanfaatannya Nilai untuk  tujuan  Perpajakan  dari  hasil  penilaian  pajak.  Regulasi  untuk  mendukung  kegiatan  penilaian,  seperti pembentukan  tim  penilai,  pemanfaatan  Laporan  Hasil  Penilaian,  penyempurnaan  juknis  penilaian  juga  belum  ada. Penilai  DJP  sering  kali  kalah  dalam  formal Keberatan  atau  Banding  karena  lemahnya  dasar  hukum  Penilaian,  untuk sementara baru sebatas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Selain itu regulasi yg kurang rigid sehingga pelaksanaan kegiatan  penilaian  tidak  seragam  dan  penerapannya  dilapangan  sangat  terbuka  lebar,  sehingga  perlu  ada  penangan khusus agar pelaksanaan penilaian seragam. Termasuk ketika pelaksanaan penilaian pajak dalam hal objek pajak dan subjek  pajak  berada  dalam  wilayah  KPP  yang  berbeda,  sehingga  jika  potensi  perpajakan  ada  di  KPP  yg  berbeda dengan penilai, proses penilaian tersebut cenderung untuk tidak dilanjutkan.

## Kompetensi
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  dari  69  informan  terdapat  14  informan  yang  menyatakan bahwa  yang  menjadi  kendala  dalam  penilaian  pajak  adalah  kompetensi  penilai.  Beberapa  diantaranya  menyatakan kurangnya kompetensi teknis pendukung (misal teknik sipil dalam penilaian properti atau manajemen keuangan dalam penilaian  bisnis),  pemahaman  penerapan  metode  dan  teknik  penilaian  berdasarkan  pendekatan  penilaian  yang diperlukan  masih  belum  terlalu  baik,  belum  cukup  pengetahuan  berkenaan  dengan  objek  penilaiannya,  baik  regulasi industry, legal (hukum), maupun perpajakan, kendala tergantung tingkat pemahaman masing-masing Penilai.

## Data dan Akses Data
Menurut  informan  bahwa  kendala  yang  paling  dominan  dalam  penilaian  pajak  adalah  data  dan  akses  data. Terkait akses data, Penilai kesulitan karena banyak akses data yang tidak dibuka untuk jenjang jabatan Penilai di DJP, padahal  data  sangat  penting  untuk  menghasilkan  nilai  yang  memiliki  kualitas  bagus.  Yang  dimaksud  data  pada bahasan  ini  adalah  data  yang  terkait  pelaksanaan  penilaian  pajak,  dimana  terbagi  dalam  data  internal  dan  data eksternal, sedangkan  akses data menjadi  kendala karena imbas dari regulasi  yang menyebabkan kewenangan penilai dalam  akses  data  menjadi  terbatas.  Akses  data  terbatas  sehingga  objek  penilaian  yang  tidak  diwilayah  kewenangan tidak  dapat  diakses  datanya.  Data  internal,  yaitu  data  yang  ada  dan  tersedia  dalam  basis  data  DJP  untuk  keperluan penilaian pajak, penilai tidak memiliki akses ( default ) ke basis data DJP untuk menunjang proses penilaian misalnya laporan  keuangan,  neraca,  data  AHU  dll,  terkadang  datanya  tidak  lengkap  atau  bahkan  tidak  dapat  diakses  sehingga menyebabkan  data  obyek  penilaian  kadang  kurang  lengkap,  jika  membutuhkan  data  maka  harus  mengajukan permohonan  perluasan  hak  akses  terlebih  dahulu.  Data  eksternal,  yaitu  data  yang  dibutuhkan  untuk  penyelesaian penilaian pajak yang harus didapat dari wajib pajak atau pihak ketiga lainnya. Hal ini sulit didapat karena penilai pajak tidak  punya  kewenangan  berhubungan  langsung  dengan  wajib  pajak,  demikian  juga  dengan  permintaan  kepihak ketiga,  permintaan  data  harus  melalui  AR  atau  Pemeriksa  Pajak  sesuai  pelaksanaan  bantuan  penilaian  pada  level pengawasan atau pada level pemeriksaan. Data tertentu dari wajib pajak yg tidak diberikan karena alasan tertentu.

## Pemanfaatan Hasil Penilaian Pajak
Sebanyak  28  informan  dari  69  informan  berpendapat  bahwa  kendala  dalam  penilaian  pajak  adalah pemanfaatan hasil penilaian belum diatur mekanisme secara lengkap dan jelas. Beberapa informan menjelaskan perlu monitoring  dari  pemanfaatan  hasil  penilaian,  sistem  belum  mengakomodir  feedback  atas  kesimpulan  nilai  dan/atau potensi pajak dari laporan penilaian berapa yang sebenarnya telah dibayar/disetujui oleh Wajib Pajak, hasil penilaian belum  dapat  dilihat  efektifitasnya  karena  belum  terhubung  dengan  aplikasi  core  DJP,  hasil  laporan  penilaian  yg dijadikan bahan LHP2DK (AR) tidak terpantau, hasil penilaian dapat ditindaklanjuti menjadi penggalian potensi pajak sampai dengan dilakukan pembayaran oleh WP Pemanfaatan hasil penilaian. Beberapa kasus, laporan penilaian hanya dianggap  analisa  tanpa  penilai  diberikan  kesempatan  untuk  paparan,  demikian  pula  dalam  pengawasan  pajak,  hasil penilaian  hanya  dijadikan  alat  klarifikasi  yang  dengan  mudah  bisa  dibantah  dengan  data  riil  dan  penjelasan  Wajib Pajak.  Bahkan  hasil  penilaian  dianggap  masih  berupa  opini,  bukan  sebagai  implementasi  kewenangan  Dirjen  Pajak terkait  penentuan  nilai  pasar/wajar.  Sebagai  contoh  ketentuan  pasal  18  ayat  4  dan  3  UU  PPH  seharusnya  menjadi payung hukum efektif penilaian sehingga hasil laporan penilaian dapat dijadikan dasar penetapan pajak, sehubungan dengan kewenangan Dirjen Pajak. Di samping itu juga ketentuan pasal 10 ayat I UU PPh.
Keengganan  pemeriksa  pajak  menggunakan  laporan  penilaian  karena  menunda  kepastian  hukum,  demikian juga  kepala  unit,  enggan  menggunakan  laporan  penilaian  karena  proses  panjang  apabila  masuk  ke  keberatan  dan banding.  Disamping  itu  pemanfaatan  hasil  Penilaian  juga  masih  abu-abu  atau  setengah-setengah  tergantung pemahaman  user  Penilaian  (AR,  Pemeriksa,  PPNS  dan  Juru  Sita).  Hasil  wawancara  diketahui  ada  lima  katagori
kendala penilaian pajak dalam menguji  kepatuhan material  wajib pajak  yang dihadapi secara  nasional. Adapun hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa beberapa faktor yang menjadi kendala dalam optimalisasi penilaian pajak  untuk menguji kepatuhan material  antara lain  : belum banyak  AR atau Pemeriksa  yang aware terhadap fungsi penilaian  pajak,  belum  tersedia trigger data real  time apabila  terjadi  transaksi  pengalihan  saham  sehingga  biasanya transaksi tersebut baru diketahui beberapa bulan atau beberapa tahun setelahnya, masih terdapat keterbatasan ilmu dan pengalaman  penilai  pajak  dalam  melakukan  penilaian  pajak  karena  belum  banyak  melakukan  penilaian  tujuan perpajakan khususnya penilaian saham.
Lebih jauh informan menjelaskan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam optimasi penilaian juga terdapat faktor ekstenal lainnya yang harus di perhatikan, antara lain masih banyak wajib pajak melaporkan data dengan tidak lengkap bahkan ketidakbenaran data yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT tahunan seperti data pemilik saham, laporan  keuangan  yang  di  laporkan  wajib  pajak  terkadang  tidak  sesuai  standar  ataupun  tidak  seperti  keadaan semestinya.  Faktor  internal  lain  juga  yang  harus  di  perhatikan  untuk  mengoptimalkan  pengujian  kepatuhan  secara material Wajib Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I adalah kurangnya akses dari Fungsional Penilai Pajak untuk  mengkonfirmasi  langsung  tanpa  melalui Account  Representative atau  Fungsional  Pemeriksa  Pajak  terhadap pengalihan  yang  di  temukan  langsung  oleh  Fungsional  Penilai  Pajak  maupun  yang  di  laporkan  oleh  Wajib  pajak  itu sendiri. Dijelaskan juga bahwa faktor- faktor yang menjadi kendala dalam strategi optimalisasi penilaian pajak dalam menguji kepatuhan material Wajib Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, yaitu data-data terkait dengan Laporan dari  Wajib  Pajak  berupa  Laporan  keuangan  dan  daftar  aset  korporasi  yang  belum  lengkap,  fungsi  pengawasan, pemeriksaan dan bagian di bidang penyidikan yang belum optimal dan belum bersinergi secara menyeluruh terhadap kegiatan penilaian, Fungsi penilaian yang terbatas dalam mengumpulkan data langsung dari Wajib Pajak, yang tidak diperbolehkan secara ketentuan untuk minta data langsung kepada Wajib Pajak.
Perlunya  Dilakukan  Strategi  Untuk  Mengoptimalkan  Penilaian  Pajak  Untuk  Menguji  Kepatuhan  Material  Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak.

## Perencanaan Penilaian Pajak
Perlunya  membuat  perencanaan  penilaian  pajak  dalam  rangka  memverifikasi  data  untuk  mendeteksi kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sebagai konsekuensi dari system perpajakan Indonesia yang menganut Self Assesment .

## Program Penilaian Pajak untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak
Perlunya mempunyai program kegiatan tahunan penilaian pajak skala nasional yang kemudian di breakdown per Kantor Wilayah DJP, hal ini karena wajib pajak yang melakukan aksi korporasi, misalnya pengalihan saham baik wajib  pajak  badan  usaha  maupun  orang  pribadi  berada,  tidak  selalu  berada  di  wilayah  kerja  objek  penilaian  pajak, sehingga  potensi  pajak  dari  hasil  penilaian  dapat  dilihat  secara  nasional.  Dalam  penelitian  ini  khusus  untuk  wajib pajak  yang  melakukan  aksi  korporasi  terutama  wajib  pajak  yang  melakukan  pengalihan  harta  dalam  rangka penggabungan,  peleburan,  pemekaran  atau  pengambilalihan  usaha,  dimana  Wajib  Pajak  harus  menggunakan  nilai pasar. Jadi dapat menggunakan nilai buku jika mendapat ijin dari Direktur Jenderal Pajak. Mempunyai skala prioritas dalam  melakukan  penilaian  pajak  terhadap  wajib  pajak  yang  melakukan  pengalihan  harta  dalam  rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambil alihan usaha, misalnya dari sisi waktu yaitu prioritas yang akan kedaluarsa pajak  atau dari besarnya  nominal  uang atau sektor bisnis tertentu atau berdasarkan pembayar pajak besar baik badan usaha ataupun wajib pajak pribadi. Hal ini terkait dengan manajemen resiko ( ability to pay , dlll). Sejauh mana tindak lanjut dari KPP terdaftar atas wajib pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan,  peleburan,  pemekaran  atau  pengambilalihan  usaha.  Melakukan  evaluasi  dampak  penilaian  pajak terhadap  kepatuhan  pajak  hal  ini  penting  untuk  mengukur  efektivitas  kinerja  penilaian  pajak.  Baik  pada  tingkat pengawasan,  pemeriksaan,  maupun  keberatan  banding.  Pengukuran  dapat  berupa  jumlah  pajak  yang  dibayar  sesuai hasil  penilaian  pajak,  kasus  pada  keberatan  dan  banding  yang  perkaranya  dimenangkan  atau  dikalahkan  sebagai pembelajaran, memperbaiki kelemahan baik dari sisi regulasi maupun peningkatan SDM.

## Keseragam Pelaksanaan Program Penilaian Pajak
Perlunya  keseragaman  dalam  melaksanakan  program  penilaian  pajak,  hal  ini  mengacu  kepada  beberapa kejadian  hukum  atau  transaksi  dalam  peraturan  perpajakan  yang  memerlukan  penilaian  pajak  sesuai  hirarki  hukum, seperti  panduan  penilaian  pajak  secara  umum  pada  level  Peraturan  Menteri  Keuangan,  Petunjuk  Teknis  Penilaian Pajak  sesuai  Sektor  Industri  dll.  Untuk  meningkatkan  kompetensi  SDM  dibidang  penilaian  pajak,  perlu  diadakan pelatihan  terstruktur  dan  berkelanjutan,  juga  pelatihan  khusus  untuk  kasus-kasus  yang  spesifik  dan  jarang  terjadi, termasuk  mempelajari  putusan-putusan  Pengadilan  Pajak  dengan  tujuan  memperbaiki  kelemahan  dari  peraturan perpajakan  dan  mendapat  gambaran  keahlian  apa  yang  diperlukan  untuk  menangani  kasus  tersebut.  Peraturan  atau pedoman  penilaian  pajak  seperti  petunjuk  teknis  perlu  dilakukan  pembaharuan  secara  berkala  disesuaikan  dengan perkembangan usaha wajib pajak atau berdasarkan sektor usaha.

## Pengawasan Kualitas Penilaian Pajak
Perlu  ada  tim  yang  bertanggung  jawab  dalam  menjamin  kualitas  penilaian  pajak  yang  menyoroti  masalah kualitas,  apakah  kualitas  tinggi,  kurangnya  kualitas  atau  hambatan  dalam  mencapai  kualitas  penilaian  pajak  yang dilakukan  secara  rutin  sehingga  laporan  penilaian  yang  dikeluarkan  menjadi  valid  dan  kualitasnya  dapat dipertanggung jawabkan pada level keberatan dan banding pajak.(TADAT Secretariat, 2019)

## Pengawasan Efektifitas Penilaian Pajak
Perlu  ada  tim  manajemen  dari  otoritas  pajak  yang  meninjau  secara  khusus  efektivitas  fungsi  penilaian  pajak yang  dilakukan  secara  teratur,  baik  dari  sisi  waktu,  misalnya  per  triwulan,  per  enam  bulan  atau  pertahun.  Dan pengawasan berdasarkan per pekerjaan. Serta mengukur profesionalisme dan kompetensi dalam melaksanakan fungsi penilaian pajak dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.(TADAT Secretariat, 2019)

## Penggunaan Sistem Otomatisasi
Untuk  mendeteksi  bahwa  kewajiban  perpajakan  dari  aksi  korporasi  telah  dilaporkan  dan  materialnya  yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan maka perlu sistem terintegrasi dengan sistem basis data pihak ketiga, seperti data perubahan kepemilikan saham yang dilaporkan ke Kemenkumham dengan system basis data DJP terutama nilai buku yang terakhir dilaporkan melalui SPT Tahun wajib pajak.(TADAT Secretariat, 2019).

## Memantau Kesenjangan Pajak (Tax Gap)
Untuk  mengetahui  bahwa  wajib  pajak  yang  melakukan  aksi  korporasi  telah  memenuhi  kewajiban perpajakannya, maka perlu suatu alat pengukuran yang mampu mengkatagorikan wajib pajak tersebut patuh atau tidak patuh.  Oleh  karena  itu  memantau  kesenjangan  pajak  menjadi  penting,  baik  pada  level  makro  atau  berdasarkan  hasil penilaian  pajak  yang  telah  dilakukan  dengan  potensi  pajaknya  atau  pencocokan  dengan  pihak  ketiga,  misalnya  data AHU, Notaris. (TADAT Secretariat, 2019). Mengacu pada pendapat (David & David, 2017) bahwa untuk mengukur nilai  dari  pertumbuhan  korporasi,  muncul  dari  keyakinan  bahwa  nilai  bisnis  apapun  harus  didasarkan  pada  manfaat masa  depan  yang  diperoleh  pemiliknya  berupa  laba  bersih.  Aturan  konservatif  menyebutkan  bahwa  nilai  suatu korporasi adalah lima kali laba bersih yang diraih korporasi saat ini. David menekankan bahwa ketika menggunakan pendekatan  ini,  yang  menjadi  perhatian  adalah  bahwa  korporasi  dalam  keadaan  normal  akan  menekan  laba  pada laporan  keuangannya  untuk  meminimalkan  pajak.  Penelitian  mengungkapkan  bahwa  untuk  memantau  kesenjangan pajak ( tax gap ) maka dapat membandingkan antara nilai buku dengan nilai pasar atas wajib pajak pada saat terjadinya aksi  korporasi.  Nilai  pasar  korporasi  pada  saat  terjadinya  aksi  korporasi  adalah  lima  kali  laba  bersih  saat  terjadinya aksi korporasi. Oleh karena itu laporan keuangan yang disampaikan wajib pajak kepada otoritas pajak menjadi sangat penting untuk mengakui tax gap atas aksi korporasi ini.

## SIMPULAN
Konsekuensi  dari  sistem  perpajakan  Indonesia  yang  menganut Self  Assesment adalah  kepatuhan  wajib  pajak dan  administrasi  pajak  yang  efektif  dan  efisien  agar  penerimaan  pajak  optimal.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan strategi optimalisasi penilaian pajak sebagai salah satu alternatif untuk menguji kepatuhan material wajib pajak dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  di  Kanwil  DJP  Jawa  Barat  I.  untuk  mewujudkan  stratergi  dimaksdud  maka  perlu membuat  perencanaan  penilaian  pajak  dalam  rangka  memverifikasi  data  untuk  mendeteksi  kepatuhan  Wajib  Pajak. Program  penilaian  pajak  untuk  menguji  kepatuhan  wajib  pajak  harus  mempunyai  skala  prioritas  dalam  melakukan penilaian  pajak  terhadap  wajib  pajak  yang  melakukan  pengalihan  harta  dalam  rangka  penggabungan,  peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, misalnya dari sisi waktu yaitu prioritas yang akan kadaluarsa pajak, atau dari besarnya  nominal  transaksi,  atau  sektor  bisnis  tertentu,  atau  berdasarkan  pembayar  pajak  besar  baik  badan  usaha ataupun  wajib  pajak  pribadi.  Hal  ini  terkait  dengan  manajemen  resiko  ( ability  to  pay ,  dlll).  Perlu  keseragam pelaksanaan  program  penilaian  pajak.  hal  ini  mengacu  kepada  beberapa  kejadian  hukum  atau  transaksi  dalam peraturan  perpajakan  yang  memerlukan  penilaian  pajak  harus  dipandu  oleh  aturan  hukum  yang  jelas.  Dalam  rangka pengawasan kualitas penilaian pajak, perlu dibentuk tim yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penilaian pajak  yang  dilakukan  secara  rutin  sehingga  laporan  penilaian  yang  dikeluarkan  menjadi  valid  dan  kualitasnya  dapat dipertanggung-jawabkan. Pengawasan efektifitas penilaian pajak, perlu membentuk tim manajemen dari otoritas pajak yang  meninjau  secara  khusus  efektivitas  fungsi  penilaian  pajak  yang  dilakukan  secara  teratur,  mengukur profesionalisme  dan  kompetensi  dalam  melaksanakan  fungsi  penilaian  pajak  dengan  kriteria  tertentu  yang  telah ditetapkan.  Penggunaan  sistem  otomatisasi,  untuk  mendeteksi  bahwa  kewajiban  perpajakan  dari  aksi  korporasi  telah dilaporkan dan materialnya yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan, maka perlu sistem basis data DJP terintegrasi dengan  system  basis  data  pihak  ketiga,  agar  lebih  efektif  dan  efisien.  Memantau  kesenjangan  pajak  ( tax  gap ),  perlu ada  mekanisme  untuk  mengukur tax  gap dari  wajib  pajak  yang  melakukan  aksi  korporasi  dalam  rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang selama ini belum dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Carnahan, M. 2015. Taxation challenges in developing countries. Asia & the Pacific Policy Studies , 2 (1), 169–182. Cloutier,  C.,  &  Ravasi,  D.  2021.  Using  tables  to  enhance  trustworthiness  in  qualitative  research. Strategic Organization , 19 (1), 113–133. Damodaran, A. 2017. Acquisition Valuation . Stern School of Business; New York, NY 10012. David, F. R., & David, F. R. 2017. Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing (D. A. Halim (ed.); 15th ed.). Salemba Empat; Jakarta.
SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Bisnis, ATB untuk Tujuan Perpajakan, 2016. Direktorat Jenderal Pajak. 2020. SE-05/PJ/2020 Prosedur Pelaksanaan Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan . Djaja, I. 2018. All About Corporate Valuation (Y. Masda (ed.); 2nd ed.). PT Elex Media Komputindo; Jakarta. Gertner, A. K., Franklin, J., Roth, I., Cruden, G. H., Haley, A. D., Finley, E. P., Hamilton, A. B., Palinkas, L. A., &
Powell, B. J. 2021. A scoping review of the use of ethnographic approaches in implementation research and recommendations for reporting. Implementation Research and Practice , 2 , 2633489521992743. Greve, B. 2022. Pressures on welfare states. Rethinking Welfare and the Welfare State . Edward Elgar Publishing. Jane Frecknall-Hughes. 2017. the-theory-principles-and-management-of-taxation. In Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN . Routledge Taylor & Francis Group; New York, NY 10017. Klepper, S., & Nagin, D. 1989. The role of tax preparers in tax compliance. Policy Sciences , 22 (2), 167–194. Majumdar,  A.  2022.  Thematic  analysis  in  qualitative  research.  In Research  Anthology  on  Innovative  Research Methodologies and Utilization Across Multiple Disciplines . IGI Global. Morel,  N., &  Palme, J. 2018.  Financing  the  welfare  state  and  the  politics  of  taxation.  In Routledge handbook  of  the welfare state . Routledge.
Natpraypant,  V.,  Arshed,  N.,  &  Power,  D.  2022.  The  introduction  of  anti-tax  evasion  legislation  in  Thailand:  an institutional theoretical perspective. Accounting Forum , 1–27.
Shakkour,  A.,  Almohtaseb,  A.,  Matahen,  R.,  &  Sahkkour,  N.  2021.  Factors  influencing  the  value  added  tax compliance in small and medium enterprises in Jordan. Management Science Letters , 11 (4), 1317–1330. Soegiono, A. N. 2017. Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data. Integritas , 3 (2), 1. https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.98
TADAT  Secretariat.  2019.  Tax  Administration  Diagnostic  Assessment  Tool  (Tadat)  Field  Guide.  In Field  Guide (Issue November). www.tadat.org. https://doi.org/10.2307/j.ctvqc6gm3
Wadesango, N., Mutema, A., Mhaka, C., & Wadesango, V. O. 2018. Tax compliance of small and medium enterprises through  the  self-assessment  system:  issues  and  challenges. Academy  of  Accounting  and  Financial  Studies Journal , 22 (3), 1–15.
Winoto,  L.  O.,  Dewi,  D.  I.,  &  Prihantini,  F.  N.  2022.  Tax  Administration  Technology  And  Taxpayer  Compliance. Economics and Business Solutions Journal , 6 (1), 52–60.