## HAK TERKAIT ( NEIGHBORING RIGHT ) PELAKU PERTUNJUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, Ratna Artha Windari, Dewa Gede Sudika Mangku
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : { adi.sukmaningsih , ratnawindari , sudika.mangku}@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  memahami  pengaturan  hak  terkait ( neighboring  right )  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  kekayaan  intelektual  di Indonesia,  serta  (2)  mengetahui  akibat  hukum  terhadap  pelanggaran neighboring  right bagi pelaku  pertunjukan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang- undangan ( statute approach ), dan (2) pendekatan perbandingan ( comparative approach ). Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil analisis dari (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2002), (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), (3) copyright act 1988 (Inggris), dan (4) Copyright act (Chapter 63, 1999 Revised Edition (Singapura) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan neighboring right dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia telah di atur dalam UU Hak Cipta namun masih diperlukan kejelasan terkait hal-hal yang termasuk dalam suatu pertunjukan yang dapat diberikan suatu neighboring right , dan (2) akibat hukum terhadap pelanggaran neighboring  right bagi  pelaku  pertunjukan,  secara  perdata  para  pelaku pertunjukan yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi, sedangkan secara pidana  pihak  yang  melanggar  UU  Hak  Cipta  terutama  terhadap  pelaku  pertunjukan  dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.
Kata kunci: Neighboring Right, Pelaku Pertunjukan, UU Hak Cipta

## ABSTRACT
This study aims to (1) know and understand the arrangement of the neighboring right in providing protection for intellectual property in Indonesia and (2) know the legal effect on the contravention  of  neighboring  rights  for  performers.  This  research  used  normative  juridical research.  The  approach  that  used  in  this  research  was  (1)  statute  approach  and  (2) comparative approach. The research obtained the data from the result of analysis of (1) Act 19 of  2002  on  Copyright  (Copyright  Act  2002),  (2)  Act  28  of  2014  on  Copyright  (Copyright Act),  (3)  Copyright  Act  1988  (England),  and  (4)  Copyright  Act  (Chapter  63,  1999  Revised Edition)  (Singapore).  This  research  showed  that  (1)  the  arrangement  of  neighboring  right in providing  the  protection  for  intellectual  property  in  Indonesia  was  already  regulated  in  the Copyright Act but it was still necessary to clarify the matters included in the performance that had the possibility to get the neighboring right and (2) due to the law against the contravention of the neighboring right for the performers, based on the civil law the perceived performers who felt  aggrieved  had  the  right  to  claim  compensation,  whereas  based  on  the  criminal law,  the criminals  of  the  perceived  parties  disadvantage  could  be  subject  to sanctions  in  the  form  of imprisonment or fine.
Keywords: Neighboring Right, Performer, Copyright Act

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara yang terkenal akan keanekaragaman budaya  serta  kekayaan  di  bidang  seni  dan sastra  dalam  mendukung  pembangunan bangsa  dan  memajukan  kesejahteraan umum sebagaimana yang  diamanatkan oleh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Budaya  serta kekayaan  di  bidang  seni  utamanya  di Indonesia  sangat  beragam,  seperti  seni musik,  seni  tari,  dan  ragam  budaya  serta seni  lainnya  yang  membuat  Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh  negara  lain  yang  apabila  ditampilkan dalam  bentuk  pertunjukan  maka  akan menjadi daya tarik bagi pengunjung.
Dalam  suatu  pertunjukan  tentunya terdapat pelaku pertunjukan yang menjalankan  suatu  kegiatan.  Tidak  hanya karya seni serta penciptanya saja yang perlu suatu perlindungan. Pelaku pertunjukan pun perlu diberikan perlindungan. Hal ini sebagai salah  satu  apresiasi  terhadap  tenaga  serta waktu yang diluangkan oleh pelaku pertunjukan  dalam  menampilkan  suatu pertunjukan.
UU  Hak  Cipta  diterbitkan  untuk melindungi serta menjamin hak-hak
terhadap  suatu  karya  seni  yang  telah diciptakan. Namun, sering kali perlindungan itu  hanya  di  fokuskan  pada  karya  seni ciptaannya  saja  tanpa  memperhatikan bahwa  sebagai  pelaku  pertunjukan  pun berhak  atas  hak  tertentu.  Sehingga  terlihat jelas  bahwa  pelaksanaan  UU  Hak  Cipta belum mencapai perlindungan yang menjadi tujuan UU Hak Cipta.
Pada  dasarnya,  hak  cipta  adalah sejenis  kepemilikan  pribadi  atas  suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan (Windari, 2017:171).
Kurangnya  kesadaran  akan  urgensi dari neighboring right menjadi indikator dari kurangnya  pemahaman  para  pihak  yang berkecimpung  dalam  kegiatan  pertunjukan tersebut  yakni  pelaku  pertunjukan  maupun pihak yang menyiarkan serta mengomersialkan pertunjukan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk memahami  dan  mengetahui  lebih  jelas mengenai latar belakang historis dan filosofis lahirnya  perlindungan neighboring  right terhadap  pelaku  pertunjukan  dalam  sistem hukum  hak  cipta,  memahami  lebih  jelas mengenai akibat hukum terhadap pelanggaran neighboring right bagi pelaku
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
pertunjukan, serta untuk memberikan masukan  mengenai  optimalisasi  penerapan neighboring right bagi pelaku pertunjukan di Indonesia.
Berdasar  UU  Hak  Cipta,  hak  cipta adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  UU Hak  Cipta  diatur  mengenai  dua  hal  yakni, hak cipta dan hak terkait. Hak cipta berfungsi untuk  melindungi  hak  dari  pencipta  suatu karya.  Sedangkan  hak  terkait  berfungsi melindungi hak dari pelaku pertunjukan.
Pertunjukan  merupakan  “tontonan yang  bernilai  seni”  yang  disajikan  sebagai pertunjukan di depan penonton (Murgiyanto, 1996:153). Kata seni pertunjukan
mengandung
pengertian untuk mempertunjukkan sesuatu yang bernilai seni tetapi  senantiasa  selalu  berusaha  untuk menarik  perhatian  jika  disaksikan  (Jazuli: 1994: 60).
Pelaku  pertunjukan  adalah  salah satu bagian dari aspek-aspek seni pertunjukan. Semua jenis pertunjukan tentunya memerlukan  penyaji sebagai pelaku yang terlihat langsung maupun tidak langsung  untuk  menyajikan  bentuk  seni pertunjukan.  Berdasarkan  UU  Hak  Cipta, pelaku  pertunjukan  adalah  seseorang  atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau  bersama-sama  menampilkan  dan mempertunjukan suatu Ciptaan. Para pelaku pertunjukan  berhak  atas  hak  yaitu  hak terkait,  hak  inilah  yang  disebut  dengan neighboring right.
Neighboring right adalah mechanical right (hak  memperbanyak), performing  right (hak  mengumumkan), rental  right (hak menyewakan),  dan moral  right (hak  moral atas ciptaan dan perubahan yang dilakukan pihak lain). Neighboring right baru diakui oleh internasional  di  Roma  pada  tahun  1960 dengan  dibentuk  suatu  konvensi  khusus yang mengatur tentang hak terkait ini.
Neighboring right memberikan perlindungan seperti  yang  diberikan  hak  cipta.  Namun, dapat  dikatakan  bahwa neighboring  right lebih  terbatas  dan  memiliki  jangka  waktu yang  lebih  singkat.  Para  pihak  sebagai pemegang neighboring  right berhak  atas royalti.
Royalti  merupakan  penjamin  hak- hak  ekonomi  dari  pencipta  dan  pelaku pertunjukan.  Sebagaimana  yang  termaktub dalam  UU  Hak  Cipta  Pasal  1  Ayat  (21) bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan  hak  ekonomi  suatu  ciptaan atau  produk  hal  terkait  yang  diterima  oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  suatu penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan penelitian kepustakaan  dan  ketentuan  perundang undangan  khususnya  terhadap  pengaturan neighboring  right .  Hasil  dari  penelitian hukum  ini  adalah  memberikan  preskripsi mengenai  isu  hukum  yang  diajukan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana kondisi perlindungan neighboring  right di  Indonesia yang  tunduk  dalam  pengaturan  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk memberi masukan mengenai norma hukum yang dipandang paling tepat untuk diterapkan  dalam  melindungi  hak  pelaku pertunjukan di Indonesia.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian hukum ini adalah:
a.  Pendekatan Perundang-undangan
( statute  approach ),  diperlukan  guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum  dengan menelaah  undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani  (Peter  Mahmud  Marzuki, 2014:133),  yaitu  mengenai Neighboring
Right Pada Pelaku Pertunjukan Berdasarkan  Undang-
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  dan  juga  dikaji  berdasarkan perundang-undangan  luar  negeri  yaitu Copyright  act  1988 dan Copyright  act (Chapter 63, 1999 Revised Edition) . b.  Pendekatan Perbandingan ( comparative approach ) dilakukan
dengan membandingkan  undang-undang  yang mengatur  mengenai  Hak  Cipta  pada umumnya  dan neighboring  right pada khususnya. Dalam penelitian ini pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan atara peraturan perundang  undangan di  Indonesia  yaitu Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta  dengan  peraturan perundang  undangan  di  Singapura Copyright act (Chapter 63, 1999 Revised Edition) dan peraturan perundang undangan  di  Inggris  yaitu Copyright  act 1988 .
Dalam  penelitian  hukum  normatif bahan  pustaka  merupakan  bahan  dasar yang  dalam  ilmu  penelitian  umumnya disebut dengan  bahan hukum  sekunder (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, 2009:24). Dalam bahan hukum sekunder terbagi  bahan  hukum  primer,  sekunder, dan tersier.
a.  Bahan Hukum Primer Bahan  hukum  primer  merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya  mempunyai  otoritas.  Adapun bahan hukum primer yang dimaksud terdiri dari: 1)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 2)  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 3) Copyright  act  1988 ;  Undang-
Undang Hak Cipta 1988 4) Copyright  act  (Chapter  63,  1999
Revised Edition) ; Undang- Undang Hak Cipta (Bab  63, 1999 Edisi Revisi) b.  Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum  yang  erat  kaitannya  dengan bahan hukum primer dan  dapat
membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum  primer,  yang  antara  lain adalah  buku-buku  teks,  kamus- kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Mahmud Marzuki, 2014:181)  yang  mengulas  tentang Neighboring  Right pada  pelaku pertunjukan menurut Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak  Cipta  yang  nantinya  akan dijadikan  sebagai  analisis  dalam penelitian ini
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk maupun penjelasan atas  bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder misalnya  ensiklopedia  atau  kamus (Mamudji. 2005:4) serta bahan- bahan lain berupa jurnal, artikel, dan majalah. Bahan  hukum  dikumpulkan  melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi  dan  sistematisasi  bahan  hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena  itu,  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan studi kepustakaan.
Begitu  isu  hukum  ditetapkan  perlu dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu  yang  dihadapi  (Mahmud  Marzuki, 2014:237).  Dalam  penelitian  ini,  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan,  dan  pendekatan  perbandingan untuk memperoleh gambaran yang sistematis  dan  komprehensif  dari  bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi  hukum  yang  baru.  Untuk  itu dalam  penelitian  ini  digunakan  teknik deskriptif  analisis  secara  sistematis  dan interpretatif untuk mengungkapkan kelemahan, kekurangan, dan kelebihan dari suatu  peraturan  yang  diteliti.  Analisis  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
mengidentifikasi  mengenai  norma  kabur yang terdapat dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## PEMBAHASAN
Pengaturan Neighboring Right dalam Memberikan Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual di Indonesia
Pengaturan neighboring  right di Indonesia  secara  implisit  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2008 tentang  Hak  Cipta  (UU  Hak  Cipta). Neighboring right pada UU Hak Cipta Pasal 1 Ayat (5) adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku  pertunjukan,  produser  fonogram, atau  lembaga  penyiaran.  Dikategorikan sebagai  pelaku  menurut  undang-undang  ini adalah  aktor,  penyanyi,  pemusik,  penari, atau mereka yang menampilkan,
memperagakan,
mempertunjukkan, menyanyikan, menampilkan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu  karya  musik,  drama,  tari, sastra, atau seni lainnya.
Hak Cipta maupun neighboring right sebelumnya  di  atur  dalam  Undang-Undang No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta. Terdapat  beberapa  perubahan  terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta 2002 dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya  disebut  dengan  UU  Hak  Cipta. Salah  satu  perubahan  yang  terlihat  antara UU Hak Cipta 2002 dan UU Hak Cipta yaitu pengaturan  mengenai  pelaku  pertunjukan. Didalam  UU  Hak  Cipta  diatur  mengenai pelaku  pertunjukan  yakni  seorang  atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau  bersama-sama  menampilkan  dan mempertunjukkan suatu ciptaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat  (6)  namun  dalam  UU  Hak  Cipta  2002 tidak  tercantum  pengertian  dari  pelaku pertunjukan.  Dalam  UU  Hak  Cipta  2002 belum pula diatur  mengenai  hak  moral dan hak royalti pelaku secara tersendiri tetapi
ketentuan  mengenai  hak  moral  pencipta berlaku  mutatis  mutandis  terhadap  pelaku, sedangkan dalam UU Hak Cipta sudah diatur mengenai hak moral dan hak royalti pelaku dalam pasal tersendiri.
Perubahan undang-undang ini didasari  atas  implementasi  UU  Hak  Cipta 2002  menimbulkan  berbagai  permasalahan antara  lain,  hasil  ekonomi  atau  pendapatan yang  dapat  diraih  para  pencipta  lagu  atau musik  atau  pemilik  hak  terkait  di  Indonesia sangatlah  rendah  dibandingkan  dengan beberapa negara lain. Padahal banyak pihak mengakui  potensi  Indonesia  sangat  besar untuk mengembangkan produk berbasis hak cipta,  khususnya  dibidang  lagu  atau  musik, jauh  lebih  besar  dari  negara  yang  industri lagu  atau  musiknya  sudah  maju  seperti Jepang,  Korea  Selatan,  dan  beberapa negara  Eropa.  Saat  ini  perkembangan  seni lagu  atau  musik  di  Indonesia  sangat  pesat seiring dengan perkembangan media elektronik.  Grup  musik  Indonesia  yang didominasi kaum muda atau remaja beserta lagu atau musik yang dibawakannya ternyata tidak hanya diminati didalam negeri, melainkan juga di negara tetangga
Singapura, Malaysia, dan Brunnei
Darusalam  (Nainggolan,  2011:  11- 13).
Pergantian  UU  Hak  Cipta  2002 dengan UU Hak Cipta merupakan salah satu upaya negara untuk melindungi hak ekonomi dan  hak  moral  pencipta  dan  pemilik neighboring  right sebagai  unsur  penting dalam  pembangunan  kreativitas  nasional. Lemahnya pengaturan mengenai hak ekonomi  dan  hak  moral  dapat  mengurangi bahkan menghilangkan motivasi para pencipta dan pemilik neighboring right untuk berkreasi.  Hilangnya  motivasi  seperti  ini akan  berdampak  luas  pada  hilangnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin pada negara-negara maju tampak pada perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan  dan  memberikan  kontribusi  nyata bagi perekonomian  dan
kesejahteraan  rakyat  sebagaimana  yang tercantum dalam penjelasan umum UU Hak Cipta.
Jika  dibandingkan  dengan  UU  Hak Cipta 2002, UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan yang lebih lengkap bagi pemilik neighboring right . UU Hak Cipta 2002 hanya mengatur beberapa hal mengenai neighboring right yang tercantum pada Pasal 49  yaitu  mengenai  pengertian  pelaku, produser rekaman, dan lembaga penyiaran.
Beranjak dari perkembangan tersebut  seharusnya  pencipta  atau  pemilik neightboring right mendapatkan pendapatan yang  tinggi  yang  memiliki  hak  ekonomi dalam bentuk  royalti atas  setiap  pemutaran atau  pun  pementasan  ciptaan  lagu,  musik, atau pun tarian. Hal ini tentu saja berkaitan dengan  pemungutan  royalti  yang  dilakukan oleh  Lembaga  Manajemen  Kolektif  yang selanjutnya  disebut  LMK  berdasar  kuasa pencipta  atau  pemilik neighboring  right. Terdapat  beberapa  LMK  di  Indonesia diantaranya Yayasam Karya Cipta Indonesia (YKCI),  Wahana  Musik  Indonesia  (WAMI), dan  (RAI).  Serta  bagi  hak  terkait  terdapat PAPPRI, ARDI, SELMI, dan ARMINDO yang secara  legal  sudah  mendapatkan  izin operasional  dari  menteri  Hukum  dan  HAM berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat (2) UU Hak  Cipta  dan  mewakili  kepentingan pencipta,  pemegang  hak  cipta,  dan/atau pemilik hak terkait (Sihombing, 2017:4)..
Selanjutnya,  berdasarkan  Pasal  1 Ayat  (8)  UU  Hak  Cipta  lembaga  penyiaran adalah  penyelenggara  penyiaran,  baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas  maupun  lembaga  penyiaran berlangganan  yang  dalam  melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan merupakan salah satu implementasi  penegakan  UU  Hak  Cipta dalah  hal  hak  cipta  secara  umum  dan  hak terkait  ( neighboring  right )  secara  khusus  di kalangan lembaga penyiaran.
Royalti  adalah  imbalan  atas  pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait  yang  diterima  oleh  pencipta  atau pemilik hak terkait.
Pemberian  royalti  merupakan  salah satu  bentuk  implementasi  penegakan  UU Hak  Cipta  serta  pengakuan  atas  hak  cipta ( copyright )  dan  hak  terkait  ( neightboring right ). Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan  hak  ekonomi  suatu  ciptaan atau  produk  hak  terkait  yang  diterima  oleh pencipta atau pemilik hak terkait sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat  (21)  UU  Hak  Cipta.  Pasal  20  UU  Hak Cipta  ditentukn  bahwa  yang  menjadi  ruang lingkup neightboring right adalah:
1.  Hak moral pelaku pertunjukan;
2.  Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
3.  Hak ekonomi produser fonogram; dan
4.  Hak ekonomi lembaga penyiaran
Didasarkan atas ketiga hak diatas terlihat ada tiga subjek yang menjadi pemegang neightboring right yaitu, pelaku pertunjukan, produser       fonogram, dan      lembaga penyiaran. Dari ketentuan ini dapat dilihat walaupun    ketentuan neightboring    right terdapat    dalam  pengaturan    hak  cipta, namun   terdapat    beberapa     perbedaan antara hak cipta dan hak terkait, yang hanya diberikan    kepada orang-orang tertentu saja. Perbedaan antara keduanya tidak terlalu jelas terlihat, misalnya saja pada sebuah karya pertunjukan musik yang disiarkan oleh lembaga penyiaran misalnya, terdapat dua perlindungan hukum terhadap hak ini.
Dari hal tersebut diatas, perlindungan yang diberikan terhadap pemegang neighboring right adalah:
1.  Hak Moral
Hak  moral  dalam  hak  cipta  disebut sebagai  hak  yang  bersifat  asasi  sebagai natural  right yang  dimiliki  manusia  (Suyud, 2003: 49). Dengan demikian sudah merupakan  suatu  kewajiban  bahwa  setiap pelaku  pertunjukan  harus  mendapatkan pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak moral  yang  terlekat  dengan  karya  ciptanya. Hak moral pelaku pertunjukan diatur dalam
Pasal  21  UU  Hak  Cipta  yaitu  hak  yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat  dihilangkan  atau  tidak  dapat  dihapus dengan  alasan  apapun  walaupun  hak ekonominya telah dialihkan. Sehingga dapat diketahui  hak  moral  tidak  hanya  diberikan bagi  pencipta  satu  karya  tapi  juga  bagi pemegang neighboring right . Hak moral pelaku pertunjukan berdasarkan Pasal 22 UU Hak Cipta tersebut meliputi hak untuk :
a.  namanya  dicantumkan  sebagai  pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya.
b.  tidak  dilakukannya  distorsi  ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan
kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya. 2.  Hak Ekonomi
Menurut Sanusi Bintang, hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan (Bintang, 1998: 4). Berdasarkan Pasal 23 UU Hak Cipta, hak ekonomi dibedakan penjelasannya  antara  hak  ekonomi  bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak ekonomi  bagi  pelaku  pertunjukan.  Hak ekonomi bagi  pencipta atau pemegang  hak cipta  berdasarkan  Pasal  8  UU  Hak  Cipta merupakan  hak  eksklusif  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  untuk  mendapatkan manfaat  ekonomi  atas  ciptaan,  yang kemudian  di  dalam  Pasal  9  dijelaskan  hak ekonomi yang maksud yaitu untuk melakukan : a.  Penerbitan ciptaan;
b.  Penggandaan  ciptaan  dalam  segala bentuknya;
c.  Penerjemaan ciptaan;
d.  Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
e.  Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
f.  Pertunjukan ciptaan;
g.  Pengumuman ciptaan;
h.  Komunikasi ciptaan; dan
i.  Penyewaan ciptaan
Sedangkan  hak  ekonomi  pada  pelaku pertunjukan  diatur  dalam  Pasal 23  UU  Hak Cipta  bahwa  pelaku  pertunjukan  memiliki hak ekonomi yang meliputi hak melaksanakan  sendiri,  memberikan  izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a.  Penyiaran atau komunikasi atas
pertunjukan pelaku pertunjukan b.  Fiksasi dari  pertunjukannya  yang belum difiksasi c.  Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun
d.  Pendistribusian  atas  fiksasi  pertunjukan atau salinannya
e.  Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik
f.  Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yng dapat diakses publik
Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa  pelaku  pertunjukan  memiliki  hak untuk memberikan izin dan melarang, dalam: a. Membuat
b. Memperbanyak
c. Menyiarkan dimana terbagi lagi a) Menyewakan b) Pertunjukan umum ( public performance ) c)  Mengkomunikasikan secara langsung ( live performance ) d) Mengkomunikasikan secara interaktif Dengan demikian, apabila
penampilan  seorang  pelaku  pertunjukan hendak  direkam  maka  dibutuhkan  izin  dari pelaku tersebut sebelum perekaman. Begitu pula  diperlukannya  izin  pelaku  tersebut apabila  rekaman  yang  berisi  penampilan pelaku  hendak  diperbanyak  atau  disiarkan. Dimana  yang  termasuk  kegiatan  penyiaran suatu rekaman pertunjukan menurut UU Hak Cipta  antara  lain,  tindakan  menyewakan, melakukan  pertunjukan  umum,  melakukan komunikasi secara langsung maupun komunikasi secara interaktif.
Hak  cipta  berada  ditangan  pencipta musik  sedangkan neighboring  right berada ditangan lembaga penyiaran atau pertunjukan  karya  tari,  atau  pertunjukan pagelaran  musik.  Sehingga  dapat  diketahui bahwa  hak  cipta  terdapat  pada  si  penari (koreografer)  sedangkan neighboring  right berada di tangan penari yang menunjukkan tariannya  di  depan  umum  (Maulana,  2005: 21).
Adanya  andil  dan  ketertiban  untuk mendistribusikan  karya-karya  yang  berasal dari  hak  cipta,  tentu  saja  memberikan manfaat  tersendiri  bagi  si  pencipta,  yaitu berupa  nilai  ekonomi  dari  pencipta.  Maka sudah sepatutnya diberikan suatu penghargaan  berupa  perlindungan  hukum dan  mendapatkan  royalti  dari  penampilan tersebut  manakala  penampilan  tersebut ditayang ulang (Saidin, 2003 :136).
Berdasarkan
UU Hak Cipta
ditentukan  bahwa  masa  berlaku  hak  terkait dibagi menjadi dua yakni masa berlaku hak moral pelaku pertunjukan dan masa berlaku hak  ekonomi  pelaku  pertunjukan,  produser fonogram, dan lembaga penyiaran.
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal 62  UU  Hak  Cipta,  masa  berlaku  hak  moral pelaku  pertunjukan  berlaku  secara  mutatis mutandis  terhadap  hak  moral  pelaku pertunjukan.  Sedangkan  masa  berlaku  hak ekonomi  pelaku  pertunjukan,  produser fonogram,  dan  lembaga  penyiaran  diatur dalam  Pasal  63  UU  Hak  Cipta  yaitu pelindungan  hak  ekonomi  bagi  pelaku pertunjukan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun  sejak  pertunjukannya  difiksasi  dalam fonogram  atau  audiovisual,  bagi  produser fonogram  berlaku  selama  50  (lima  puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi, dan bagi lembaga penyiaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali  disiarkan.  Masa  perlindungan  hak ekonomi  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari tahun berikutnya.
Dalam
hukum
Indonesia,
pengaturan neighboring  right tidak  diatur secara rinci dalam  peraturan khusus
melainkan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Ketentuan  dalam  UU  Hak  Cipta tersebut  telah  mengakomodasi  pengaturan dalam  konvensi  internasional  sebagaimana terdapat  dalam  Konvensi  Roma  1961  dan WIPO  Performances  and  Phonograms Treaty (WPPT).
WPPT memberikan 3 hak tambahan sebagai extra  rights kepada performers berupa (Damian, 2009: 91-92):
a.  Hak mengontrol perwujudan pertunjukannya yang diperbanyak, diumumkan, disewakan, dan juga mengontrol  pemasarannya  (Pasal  7 sampai dengan Pasal 10 WPPT);
b.  Jika  suatu  pertunjukan  di  pertontonkan secara  luas  kepada  publik  ( public performance ),  negara  peserta  WPPT harus  menjamin performer menerima pembayaran (Pasal 15 WPPT);
c.  Hak moral berupa identitas dan integritas pertunjukan  hidup  ( live  performance )
para performer atau  pertunjukan  yang dialihkan  dalam  wujud  rekaman  suara harus  dijamin  negara  peserta  (Pasal  5 WPPT).
Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai neighboring  right dalam  hal memberikan perlindungan kekayaan intelektual  di  Indonesia  terus  di  tingkatkan. Hal ini terlihat dari di lakukannya pergantian Undang-Undang mengenai Hak Cipta.
Dalam  Penelitian  ini  UU  Hak  Cipta dibandingkan  dengan  aturan  asing,  yaitu Copyright act 1988 yang berasal dari Inggris dan Copyright act (Chapter 63, 1999 Revised Edition) yang  berasal  dari  Singapura. Penggunaan  2  (dua)  aturan  ini  sebagai pembanding dengan UU Hak Cipta dikarenakan kedua aturan tersebut memiliki pengaturan yang jelas terhadap neighboring right . Jika dianalisis dan kemudian dibandingkan  dengan  kedua  aturan  asing tersebut  terlihat  ada  beberapa  perbedaan, yakni  dalam  hal  penjelasan  mengenai  hal- hal  apa  saja  yang  dikategorikan  sebagai suatu  pertunjukan  yang  dapat  diberikan neighboring right dan yang tidak dapat
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
diberikan neighboring right . Didalam UU Hak Cipta jenis-jenis pertunjukan yang dilindungi tidak  diatur  dalam  pasal  tersendiri  namun ketentuan  mengenai  pertunjukan  berlaku mutatis  mutandis  terhadap  pelaku.  Dalam copyright  act  1988 sebenarnya  tidak  jauh berbeda  dengan  aturan  Indonesia  dimana aturan  ini  hanya  menjelaskan hal- hal yang termasuk pertunjukan adalah:
a.  Pertunjukan berupa drama b.  Pertunjukan musikal c.  Pembacaan atau pembacaan karya sastra d.  Beraneka ragam pertunjukan atau presentasi serupa Jadi  selain  hal-hal  yang  disebutkan  diatas maka  tidak  dikategorikan  termasuk  dalam suatu pertunjukan. Sedangkan dalam Copyright  act  (Chapter  63,  1999  Revised Edition) . Penampilan yang bukan merupakan suatu pertunjukan adalah : a.  Pertunjukan dalam hal pendidikan b.  Pembacaan,  resital  atau  pengiriman berita dan informasi
c.  Pertunjukan kegiatan olahraga
d.  Partisipasi dalam pertunjukan sebagai anggota audiens
e.  Pertunjukan di sebuah Parade f.  Pertunjukan lain yang ditentukan oleh menteri
Selain itu dalam hal perlindungan hak ekonomi  dari  ketiga  aturan  diatas  pun terdapat  perbedaan.  Dalam  UU  Hak  Cipta diatur bahwa perlindungan hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan berlaku selama 50 tahun sejak  pertunjukannya  di  fiksasi  dalam fonogram atau audiovisual. Dalam copyright act  1988 tidak  terlalu  berbeda  bahwa Perlindungan hak ekonomi yang berhubungan  dengan  suatu  pertunjukan yaitu:
1.  50  tahun  sejak  pertunjukan  tersebut ditampilkan
2.  Apabila  pertunjukan  tersebut  direkam maka  50  tahun  sejak  rekaman  tersebut pertama kali di publikasikan, dimainkan, diperlihatkan,  atau  disediakan  pada publik
Sedangkan  dalam Copyright  act (Chapter 63, 1999 Revised Edition) Periode perlindungan  dimulai  ketika  pertunjukan diberikan dan berakhir pada akhir periode 70 tahun  kalender  pada  saat  pertunjukan  itu diberikan.  Perlindungan  ini  diberikan  waktu yang lebih lama untuk mengapresiasi suatu karya  seni  atau  menghargai  pertunjukan yang dilakukan oleh pelaku pertunjukan. Jika dikaitkan  dengan  teori reward dalam  teori perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual walaupun dalam teori ini hanya dicantumkan bagi pencipta, namun secara tersirat pelaku pertunjukan berhak atas suatu penghargaan atas hasil jerih payahnya dalam menampilkan  suatu  pertunjukan.  Selain  itu para pelaku petunjukan telah mengeluarkan tenaga,  waktu  dan  biaya  harus  diberikan kesempatan mendapatkan kembali apa yang telah  dikeluarkan  tersebut  yang  berkorelasi dengan teori recovery dalam teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
Akibat  Hukum  terhadap  Pelanggaran
Neighboring Right bagi Pelaku Pertunjukan Berdasarkan UU
Hak Cipta,
pemegang  hak  cipta  berhak  mengajukan gugatan  ganti  rugi  atas  pelanggaran  hak ciptanya  dan  meminta  penyitaan  terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pengenaan sanksi terhadap  pelanggaran neighboring  right ini disamakan  dengan  pelanggaran  hak  cipta, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kemungkinan adanya kerugian ekonomi dan kerugian lain yang timbul karena pelanggaran terhadap hak-hak yang berkaitan  dengan  hak  cipta  tersebut  pada dasarnya  sama  dengan  kerugian  pada pelanggaran  hak  cipta.  Demikian  juga ketentuan-ketentuan  lainnya  yang  diatur dalam  UU  Hak  Cipta  diberlakukan  juga terhadap  pemilik  hak-hak  yang  terkait dengan  hak  cipta  tersebut  (Usman,  2003: 152-153).
Sebagaimana  yang  tercantum  pada Pasal 96 UU Hak Cipta bahwa pencipta,
pemegang  hak  cipta,  dan/atau  pemegang hak  terkait  atau  ahli  warisnya  yang mengalami  kerugian  hak  ekonomi  berhak memperoleh  ganti  rugi.  Ganti  rugi  yang dimaksud kemudian diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan  tentang  perkara  tindak  pidana hak cipta dan/atau hak terkait. Pembayaran ganti rugi tersebut dibayarkan paling lama 6 (enam)  bulan  setelah  putusan  pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Selain  itu  dalam  Pasal  98  Ayat  (2) disampaikan bahwa pengalihan hak ekonomi  pelaku  pertunjukan  kepada  pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan  atau  ahli  warisnya  untuk menggugat  setiap  orang  yang  dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar  hak  moral  pelaku  pertunjukan. Pasal  52  UU  Hak  Cipta  telah  menegaskan bahwa  setiap  orang  dilarang  merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat  tidak  berfungsi  sarana  kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan  atau  produk  hak  terkait  serta pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan  negara,  serta  sebab  lain  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  atau  diperjanjikan  lain.  Apabila hal tersebut dilanggar maka akan masuk ke dalam  ranah  pidana  sesuai  Pasal  112  UU Hak Cipta maka akan dijatuhi pidana paling lama  2  (dua)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling banyak Rp. 300.000.00,00 (tiga ratus juta rupiah).
Selanjutnya  dalam  Pasal  114  Hak Cipta  diatur  pula  bahwa  setiap  orang  yang mengelola  tempat  perdagangan  dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta  dan/atau  hak  terkait  di  tempat perdagangan  yang  dikelolanya,  dipidana dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah).  Jadi jelas terlihat bahwa secara
perdata  para  pelaku  pertunjukan  yang merasa dirugikan berhak untuk mendapatkan  ganti  rugi  dan  pihak  yang menyebabkan  kerugian  masuk  ke  dalam ranah pidana yakni di pidana penjara atau di pidana denda apabila hal tersebut sudah di proses  di  Pengadilan.  Dalam  hal  ini berdasarkan  Pasal  95  Ayat  (2)  pengadilan yang berwenang dalam mengadili penyelesaian sengketa ini adalah pengadilan niaga, yang kemudian ditegaskan  kembali  pada Pasal  95 Ayat  (3) selain pengadilan niaga, pengadilan lainnya tidak berwenang dalam menangani penyelesaian  sengketa  hak  cipta.  Pasal  95 Ayat  (3)  pula  mengatur  bahwa  selain pelanggaran  hak  cipta  dan/atau  hak  terkait dalam  bentuk  pembajakan,  sepanjang  para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya  dan/atau  berada  di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh  terlebih  dahulu  penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
Para  pelaku  pertunjukan  berhak mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada pengadilan  niaga  atas  pelanggaran  hak terkait  sesuai  pernyataan  dalam  UU  Hak Cipta.  Gugatan  ganti  rugi  tersebut  dapat berupa  permintaan  untuk  menyerahkan seluruh  atau  sebagian  penghasilan  yang diperoleh  dari  pertunjukan  atau  pameran karya  yang  merupakan  hasil  pelanggaran produk neighboring  right .  Selain  itu  para pemilik neighboring  right dapat  memohon putusan  provisi  atau  putusan  sela  kepada pengadilan niaga.

## SIMPULAN DAN SARAN
Adapun hal-hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :
1. Neighboring  right telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  yakni  dalam  Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak  Cipta.  Hak  Cipta  maupun neighboring right sebelumnya di atur dalam Undang-Undang No. 19
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta. Pergantian  UU  Hak  Cipta  2002 menjadi  UU  Hak  Cipta  merupakan salah  satu  upaya  negara  untuk melindungi  hak  ekonomi  dan  hak moral pencipta dan pemilik neighboring  right .  Dalam  Penelitian ini  UU  Hak  Cipta  dibandingkan dengan  aturan  asing.  Aturan  asing yang dipergunakan adalah Copyright act  1988 yang  berasal  dari  Inggris dan Copyright act (Chapter 63, 1999 Revised  Edition) yang  berasal  dari Singapura.  Penggunaan  2  (dua) aturan  ini  sebagai  pembanding dikarenakan  kedua  aturan  tersebut memiliki  pengaturan  yang  jelas terhadap neighboring  right .  Jika dibandingkan  dengan  UU  Hak  Cipta 2002, UU Hak
Cipta telah memberikan perlindungan yang lebih lengkap  bagi  pemilik neighboring right . Dari ketentuan ini dapat dilihat walaupun  ketentuan neightboring right terdapat dalam pengaturan hak cipta,  namun  terdapat  beberapa perbedaan antara hak cipta dan hak terkait, yang hanya diberikan kepada orang-orang  tertentu  saja.  Dengan demikian, apabila penampilan seorang  pelaku  pertunjukan  hendak direkam  maka  dibutuhkan  izin  dari pelaku tersebut sebelum perekaman.
Begitu pula diperlukannya izin pelaku tersebut apabila rekaman yang berisi penampilan pelaku hendak diperbanyak  atau  disiarkan.  Masa berlaku hak moral pelaku pertunjukan  berlaku  secara  mutatis mutandis terhadap hak moral pelaku pertunjukan. Pelindungan
hak ekonomi  bagi  pelaku  pertunjukan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram  atau  audiovisual.  Masa perlindungan  hak  ekonomi  terhitung mulai  tanggal  1  Januari  tahun berikutnya. Jika dianalisis  dan
kemudian dibandingkan dengan aturan  asing  khususnya Copyright act 1988 dan Copyright act (Chapter 63,  1999  Revised  Edition) ,  terlihat ada  beberapa  perbedaan,  yakni dalam hal penjelasan mengenai hal- hal  apa  saja  yang  dikategorikan sebagai  suatu  pertunjukan  yang dapat diberikan neighboring right dan tidak  dapat  diberikan neighboring right dan  berkaitan  dengan  masa perlindungan  hak  ekonomi  bagi pelaku pertunjukan.
2.  Akibat hukum terhadap pelanggaran neighboring right bagi pelaku pertunjukan  secara  perdata  yaitu berhak memperoleh  ganti rugi. Sedangkan  secara  pidana  apabila terdapat  pihak  yang  melanggar ketentuan  UU  Hak  Cipta  dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, https://ilmuseni.com/seni- pertunjukan/fungsi-seni-pertunjukan. Diakses Pada 16 September 2017
Black’s Law Dictionary, 1990, Sixth Edition , West Publishing
Copyright  act ( Chapter  63,  1999  Revised Edition) Copyright act 1988
Damian, Eddy, 2009, Hukum Hak Cipta . Bandung, PT Alumni Bandung
Indonesia, Undang-Undang  No.  19  Tahun 2002  Tentang  Hak  Cipta, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2002 Nomor 4220 Indonesia, Undang-Undang  No.  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 266
Mahmud  Marzuki,  Peter,  2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke-3 ,
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
Jakarta,  Kencana  Pranada  Media Group,.
Mamudji,  Sri.  2005. Metode  Penelitian  dan Penulisan  Hukum .  Jakarta,  Badan
Penerbit Fakultas Hukum UI
Margono, Suyud, 2003, Hukum dan Perlindungan  Hak  Cipta ,  Jakarta,  CV
Novindo Pustaka Mandiri
Maulana,  Insan  Budi,  2005, Bianglala  HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Ctk. Pertama, Jakarta, Hecca Publishing.
Nainggolan,  Bernard,  2011, Pemberdayaan Hukum  Hak  Cipta  dan  Lembaga Manajemen  Kolektif ,  Bandung,  PT Alumni Bandung
Saidin,H.  OK.,  2003, Aspek  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
Sihombing,  Grace  Kelly,  2017, Peran Lembaga Manajemen Kolektif (Studi Di Kota Pontianak) . Pontianak:Jurnal
Nestor Magister Hukum, Vol. 4 No. 4.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat, Cetakan  ke-11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Usman,  Rachmadi,  2003, Hukum  Hak  Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi  Hukumnya  di  Indonesia , Bandung, PT. Alumni
Windari,  Ratna  Artha,  2017, Pengantar
Hukum Indonesia , Depok : PT
RajaGrafindo Persada.