## JURNAL HUKUM  HUMAN  TE

## Oktober  2006
• Nils Marius Rekkedal
Insurgency and Counter Insurgency Some Concepts and Problems
• Anhar Gonggong
Sejarah Pemberontakan  Bersenjata di Indonesia:
Sketsa Pergumulan di dalam Era Kemerdekaan  Tahun 1948-2006
• Terje Lund
The Norwegian Military Judicial System
• Agustinus P.H.
lmplikasi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (Penundukan Prajurit TNI  pada Peradilan  Umum)
• Devy Sondakh
Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan:  Teori dan Praktik
• Terjemahan dan  Naskah tentang  Protokol 1-V pada  Konvensi tentang  Larangan  atau  Pembatasan  Penggunaan  Senjata
Konvensional yang Dianggap  Dapat Menimbulkan  Luka yang Berlebihan atau  Menimbulkan  Akibat yang  Membabi-buta (10 Oktober 1980)
Diterbitkan  oleh : PUSAT STUDI  HUKUM  HUMANITER  DAN  HAM UerlsJ FAKULTAS  HUKUM  UNIVERSITAS  TRISAKTI

## Diterbitkan atas kerja sama dengan:
Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross) ICRC

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan oleh Pusat Studi  Hukum Humaniter dan HAM  (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rekto r Universitas  Trisakti Pro f. Dr: Thoby Mutis
Dewan Redaksi Kehormatan: Pro f.  KGPH.  Haryomataram, S.H. Pro f.  Tlmothy L .  H.  McCo rmack Pro f. Dr:  F. Sugeng Jstanto,  S.H. Pro f. Dr: Andi Hamza h, S.H. Michael Cottier,  LL. M.
Brigjen. TN/ (Pu rn)  PL T. Sihombing,  S.H.,  LL.M. Ko l.  Chk.  Na tsri Ansha ri, S.H.,  LL.M. Rudi M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.

## Pemimpin Redaksi
Arlina  Pe rmanasa ri,  S.H.,  M.H.
Anggota Redaksi: Andrey Sujatmoko,  S.H.,  M.H. A ji Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia  Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi, S. E.
Alamat Redaksi:
Pusat Studi Hukum Humaniter dan  HAM (terAs)  FH-USAKTI JI. Kyai Tapa No.  1 Gedung H  Lt. 5 Kampus A Grogol Jakarta  1 1440 Tip./Faks.: (021) 563-7747 E-mail: terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan Juli dan Desember

## EDITORIAL
Para pembaca yang terhormat,
Segala puji  hanya ditujukan kepada Allah  Subhanahu  Wata 'ala yang tiada  putus  melimpahkan  rahmatNYA,  sehingga  JURNAL  HUKUM HUMANITER dapat kembali  ke tangan para pembaca yang budiman.
Edisi kali ini secara khusus membahas masalah pemberontakan, baik menurut konsepnya secara  umum  maupun mengenai sejarahnya  di Indonesia  pasca  kemerdekaan.  Terkait  dengan  pelanggaran­ pelanggaran yang terjadi dalam hal  pemberontakan yang umumnya mewajibkan  angkatan  bersenjata  negara  untuk  mengatasi  hal tersebut, maka dikemukakan pula sistem hukum pidana militer yang berlaku di berbagai negara dan khususnya yang berlaku di Norwegia dan Indonesia.  Di samping itu, dikemukakan  pula teori dan  praktek mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai salah satu jenis kejahatan  yang  dapat terjadi  baik pada  waktu  perang  maupun  di masa damai.
Sebagai  lanjutan  dari  "Kolom" mengenai  Konvensi  Senjata-senjata Konvensional Tertentu  (1980)  yang  terbit  di  edisi  yang  lalu,  maka edisi  ini memuat kelengkapan  Konvensi tersebut; yakni terjemahan dari  lima  buah  Protokolnya.  Mengingat  Protokol-protokol  tersebut bersifat  saling  melengkapi,  maka  kelimanya  sekaligus  diterbitkan dalam edisi ini sehingga merupakan merupakan kesatuan yang utuh dalam melengkapi  isi  Konvensi.
Atas terlaksananya penerbitan JURNAL HUKUM HUMANITER  ini, kami mengucapkan terima  kasih  kepada Inte rnational Committee  of the Red  Cross (ICRC)  ya ng  se l a l u   berkom itmen  tinggi  d a l a m pengembangan hukum humaniter d i  tanah air, termasuk mendukung penerbitan edisi ke tiga ini. Akhirnya,  kami mengharapkan masukan dari pembaca baik berupa  kritik  maupun  saran  konstruktif lainnya. Selamat membaca.

## Redaksi

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him

## 1.  Nils Marius Rekkedal
Insu rgency and Counte r Insu rgency Some Concep ts and Problems ...................................................................... 402

## 2.  Anhar Gonggong
Sejara h   Pem beronta ka n  Bersenj ata  di  Indonesia: Sketsa Pergumulan di dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-
2006 · · · ··· · ············ · · ·······················································
456

## 3.  Terje Lund
The No rwegian Military Judicial System .................. ........ .... 480 4.  Agustinus P.H.

## I m p l i kasi  terhadap  Kita b  Undang-undang  H u ku m
Pidana  Militer  (Penundukan  Prajurit  TNI  pada  Peradilan Umum) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   506

## 5.  Devy Sondakh
Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Teori dan Praktik ...........  521

## KOLOM
1.  Protokol  tentang  Pecahan-pecahan  yang  Tidak  Dapat Dideteksi  (Protokol I). Jenewa,  10 Oktober 1980. . . . . . . . . . . . .   555
2.  Protokol tentang Larangan dan Pembatasan  Penggunaan Ranjau, Jebakan dan Alat-alat lainnya (Protokol II) Jenewa,
10 Oktober 1980 dan Perubahannya (3 Mei 1996) . . . . . . . . . . . . . . .   556
3.  Protokol tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata-senjata Pembakar (Protokol III) Jenewa,10 Oktober1980. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   588 4.  Protokol tentang Senjata-senjata Laser yang Membutakan (Protokol  IV  pada  Konvensi  1980), 13 Oktober 1995. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   591 5 .   Protokol tentang Sisa-sisa Bahan Peledak Perang (Protokol V dari  Konvensi tahun  1980),  2 8  November 2003 . . . . .. . . . . . .   592

## IMPLIKASI TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (PENUNDUKAN PRAJURIT TNI PADA PERADILAN UMUM)
Agustinus  P. H.1

## Abstrak
Kemauan  politik  MPR  untuk  menundukkan  Prajurit TNI  ke dalam Peradilan  Umum  dalam  hal  terjadi  pelanggaran  hukum  pidana umum, yang dirumuskan di dalam Pasal 65 Ayat (2) pada Undang­ undang  Nomor 4 Tahun 2004 mengenai  Tentara  Nasional  Indo­ nesia secara  umum akan membawa  implikasi pada  sistem  hukum militer  dan  hukum  pidana  militer  pada  khususnya,  yakni  pada sistem  hukum acara,  kewenangan  peradilan  militer, serta  hukum pidana  militer  substantif,  yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  Militer  ( KUHPM).

## A.  Pendahuluan
Bernhard  Grossfeld,2 dari  Universitas  Munster  mengatakan, bahwa  tiap  kebudayaan  mempunyai  hukumnya  sendiri,  dan  tiap hukum  mempunyai  individualitasnya  sendiri,  . . .   hukum  adalah kebudayaan,  dan  kebudayaan  adalah  hukum (every  culture  has its particular law,  and every law has an  unique individuality,  . . .  Law is culture and culture is laW). Pandangan ini, mempunyai relevansi untuk membahas  dan  mendalami  salah  satu  sistem  hukum  yang  ada  di Indonesia,  yaitu  hukum militer;  di  mana  hukum  militer  merupakan bagian khusus dari berbagai bidang hukum yang berlaku khusus  bagi militer/ angkatan perang.
Dewasa  ini  hukum  militer,  khususnya  hukum  pidana  militer mendapat  perhatian  dan  sekaligus  menjadi  bahan  diskusi  dari masyarakat luas, terutama  sejak adanya  kemauan polltik dari Majelis
' Aguslinus  P. H.,  S.H .• M.H.  adalah  Lektor  Hukum  Pidana  di  Sekolah nnggi  Hukum  Militer  (STHM) "AHM - PTHM" . 2 Grossfeld. The  Strenght and  Weakness of Comparative  Law. Oxford:  Oxford  University  Press,  1990. him. 41 . dalam A.S.S.Tambunan, Hukum  Militer  Indonesia,  Suatu  Pengantar, Jakarta:  PSHM  STHM, 2005,  him. 43.
Pemusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menundukkan Prajurit TNI ke Peradilan Umum dalam  hal melakukan  pelanggaran  hukum  pidana umum.  Kemauan  politik ini  tertuang  di  dalam  Ketetapan  MPR  RI Nomor VII/MPR/2000, dalam Pasal 3 Ayat (4) huruf a, sebagaimana dirumuskan bahwa: "PrajuritTNI  tunduk kepada  kekuasaan peradilan militer  dalam  hal  pelanggaran  hukum  pidana  militer  dan  tunduk kepada kekuasaan  peradilan umum dalam hal  pelanggaran  hukum pidana umum.'13
Dengan dirumuskannya  Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka dirumuskan pula mengenai penundukan  Prajurit TNI  ke  dalam  suatu  lingkungan  peradilan, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 65 Ayat (2) :
"Prajurit  tunduk  kepada  kekuasaan  peradilan  militer dalam hal pelanggaran hukum  pidana militer dan tunduk  pada kekuasaan peradilan umum dalam hal  pelanggaran  hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.''
"Sisipan" rumusan inilah yang oleh sebagian ahli hukum dikatakan sebagai  rumusan  yang "salah  kamar".  Dikatakan  demikian  karena rumusan mengenai peradilan atau  penundukan yustisiabel atau or­ ang-orang/subjek/kelompok  masyarakat  tertentu  ke  dalam  suatu peradilan tertentu  harus  didasarkan  pada  ketentuan  induknya di dalam  Undang-undang  Dasar  1945  yang  mengatur  mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu Pasal 24 Undang-undang Dasar  1945; sedangkan kita mengetahui bahwa Undang-undang TNI didasarkan pada  Pasal  30  Undang-undang  Dasar  1945.  Tidak pada "tempat yang  semestinya",  merumuskan  mengenai  penundukan  golongan masyarakat tertentu ke dalam suatu peradilan yang tidak menunjuk pada  sumber rujukan Konstitusi yaitu Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945. Sehingga ada kesan rumusan  Pasal 65 Ayat (2) pada Undang­ undang TNI memang dipaksakan untuk melaksanakan ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000.  Undang-undang TNI  merupakan undang­ undang  organik penjabaran dari  Pasal  30  Undang-undang  Dasar 1945, sehingga "rejim hukumnya" adalah untuk menjabarkan tentang
3 MPR  RI, Putusan  MPR  RI  Sidang  Tahunan  MPR  RI  7-18 Agustus 2000. "Prajurit  tunduk  kepada kekuasaan  peradilan  militer dalam  hal pelanggaran hukum  pidana militer dan  tunduk  pada kekuasaan peradilan umum  dalam  hal  pelanggaran  hukum  pidana  umum  yang  diatur dengan  undang-undang. •
l"1Jlikasi terhadap Kitab Undang-undarg HU<um Pidana Milite" Penuroukan PrajuritiNI pada Peradilan Umum 508
pertahanan  negara;  sedangkan  penundukan  ke  suatu  lingkungan peradilan  termasuk  pada  "rejim  hukum"  tentang  kekuasaan kehakiman.
Terlepas dari tepat tidaknya hal itu dirumuskan dalam Undang­ undang Nomor 34 Tahun 2004, secara faktual rumusan itu telah ada. Penundukan  Prajurit  TNI  ke  dalam  peradilan  umum  tidak  hanya berimplikasi kepada hukum acara dan mengenai kekuasaan peradilan militer saja, namun akan memiliki implikasi  terhadap hukum pidana militer substantif, yaitu KUH PM.

## B.  Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer di  Indonesia
1.  Hukum pidana militer  adalah bagian dari hukum militer
Hukum  pidana  militer  merupakan  bagian  dari  hukum  militer, sedangkan  hukum  militer  merupakan  bagian  dari  hukum  pada umumnya.  Hukum militer  merupakan kumpulan norma-norma baik dari hukum privat maupun hukum  publik  yang obyeknya  mengenai kehidupan  militer dan angkatan perang.4 Norma-norma itu dihimpun menjadi satu dengan maksud  supaya  lebih mudah mempelajarinya. Jadi,  hukum  militer  terdiri  dari  norma-norma  yang  berasal  dari berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata  negara,  hukum  tata  usaha  negara,  hukum  internasional,  dan objeknya adalah kehidupan militer.

## S.R.Sianturi  merumuskan  pengertian  Hukum  Pidana  Militer (dalam arti  material  dan formal) sebagai-berikut:5
"Bagian  dari  hukum  positif,  yang  berlaku  bagi  yustisiabel  peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan  tentang tindakan-tindakan  yang  merupakan  larangan  dan  keharusan  serta terhadap  pelanggarnya  diancam  dengan  pidana,  yang  menentukan dalam  hal apa dan  bilamana  pelanggar dapat dipertanggu ngjawabkan atas  ti ndakannya  dan  yang  menentukan  j uga  cara  penu ntuta n, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya  keadilan dan  ketertiban  hukum."
• A.S.S.Tambunan, Hukum Militer Indonesia,  Suatu Pengantar, Jakarta:  PSHM  STHM,  2005,  him. 44. 5 S.R.  Sianturi, Hukum  Pidana  Militer di  Indonesia, Jakarta:  Alumni  Ahaem-Petehaem,  1 985,  halaman 1 8 .
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 2, No. 3
509 Jmplikasi terhadap Kitab Undang-undal"t,l Hukum Pidana MHiter PelJndukan Prajurit lNI pada Peradilan Umum

## 2.  Hukum Pidana Militer dikodifikasi tersendiri di luar KUHP
Sebagai negara yang karena proses historisnya mewarisi hukum pidana  produk kolonial,  maka tak terkecuali  dalam  Hukum  Pidana Militer, juga mewarisi sistem hukum yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda,  kemudian diberlakukan di Hindia Belanda dan terus dipertahankan berlaku sampai sekarang.
Hukum Pidana Militer yang saat ini berlaku  adalah terjemahan dari Wetboek van Militair Stratrecht(Stbl. 1934 Nr. 167) yang kemudian diberlakukan  dengan  Undang-undang  Nomor 39 Tahun 1947, yang dalam  Pasal 1 dirumuskan:  ayat (1): "Nama Wetboek  van  Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Stbl 1934 Nr 167) diubah menjadi Wetboek van Militair Stratrecht "dan ayat (2): "Kitab ini dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum  Pidana Tentara."
Jadi, hukum pidana militer ini merupakan kitab undang-undang yang dikodifikasi tersendiri di luar KUHP.  Mengenai kodifikasi KUHPM yang tersendiri dan terpisah dari KUHP,  mengakibatkan  munculnya dua pandangan. Yang pertama, adalah golongan yang menghendaki agar  KUHPM  disatukan  dengan  KUHP.  Yang  kedua,  golongan yang menghendaki agar KUH PM tetap dipisahkan dari KUHP dan merupakan satu  kitab kodifikasi tersendiri.

## Pandangan yang  menghendaki  KUHPM  disatukan  saja  dengan
KUHP  mengedepankan beberapa alasan, yakni:6
a.  Bahwa hukum pidana umum berlaku juga bagi militer. Andaikata sanksi  yang  ditentukan  dalam  KUHP  dirasakan  kurang  berat, maka  sanksi  tersebut  dapat diperberat  dengan  menggunakan ketentuan dalam Pasal 52 KUHP.
b.  Mengenai  lindak Pidana  Militer  Murni dapat diadakan tersendiri dalam  satu  bab  tersendiri  pada  Buku  II  seperti  "Kejahatan Jabatan"
c.  Mengenai tindakan-tindakan yang  lebih merupakan pelanggaran tata kehidupan militer dapat  dimasukkan dalam Hukum Disiplin Militer.
1 Ibid., him. 53-54.
Irnplikasi terhadap Kitab �ng Htium Pklim Milite" Perurdlkan Prajlrit lNI !Bia Peradilan Ulll.lm 510
Pandangan  yang  menghendaki  KUHPM  tetap  dikodifikasi tersendiri di luar KUHP, mengemukakan beberapa  alasan, yaitu :7
a.  Anggota  Angkatan  Perang tergabung dalam suatu  organisasi; dirawat dan dipelihara secara khusus karena diperuntukkan bagi tugas  berat  yang  memerlukan  kesatuan  berfikir,  bertindak, sehingga perlu ketentuan hukum pidana tersendiri.
b.  Sebagai akibat penggemblengan dan pengalaman militer yang wajib  dipupuk.  rasa  setiakawan,  jiwa  korsa,  semangat  yang menyala-nyala,  sehingga harus dibina dengan  peraturan  hukum tersendiri.
c.  Ancaman  pidana  dalam  KUHP dirasakan  kurang  berat/kurang memadai sekalipun sudah diperberat dengan  ketentuan  Pasal 52 KUHP.
d.  Jika  KUHPM disatukan dengan  KUH P  akan lebih mengacaukan sistematika KUHP.
e.  Jika  pelanggaran tata  kehidupan militer yang termasuk pidana dimasukkan  ke  dalam  Hukum  Disiplin  Militer,  hal  itu  akan memperluas kewenangan Komandan.

## 3.  Hubungan Hukum Pidana Umum (KUHP) dengan Hukum
Pidana Militer (KUHPM).
Meskipun KUHPM dikodifikasikan tersendiri di luar KUHP, namun tidak  berarti  bahwa  sistem  hukum  pidana  militer  terpisah  atau tersendiri  di  luar sistem  hukum  pidana  umum.  Hal  ini disebabkan karena  berdasarkan  sistem  h ukum  pidana  yang  berlaku,  terdapat satu  buku hukum pidana  yang mengatur mengenai ketentuan umum hukum pidana,  yaitu Buku I KUHP. Dalam Buku I KUHP ini, khususnya dalam Pasal 103, dirumuskan bahwa :8
7 Ibid.
"Ketentuan-ketentuan  dalam  Bab I sampai  dengan  Bab VIII buku  ini j uga  berlaku  bagi  perbuata n-perbuata n  ya ng  oleh  ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang  ditentukan  lain."
• Moeljatno, KUHP,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana, Jakarta:  Bumi Aksara,  1 990.
Pasal 103 KUHP inilah yang menjembatani berlakunya ketentuan umum  hukum  pidana  Buku  I  KUHP  terhadap  Undang-undang/ Perundangan-undangan  pidana  di  luar  KUHP,  termasuk terhadap KUHPM .
Selain rumusan Pasal 103 KUHP, di dalam  KUHPM juga dipertegas dengan rumusan yang terdapat pada Pasal 1, yang berbunyi:9 "Untuk penerapan  kitab  undang-undang ini berlaku  ketentuan ketentuan-ketentuan  hukum  pidana  umum,  termasuk  Bab kesembilan  dari  Buku  Pertama  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana,  kecuali  ada  penyimpangan-penyimpangan  yang ditetapkan dengan undang-undang."
Jadi, Pasal 103 KUHP dan Pasal 1 KUH PM merupakan dasar yang menghubungkan  atau  menjembatani  antara  Buku  I  KUHP dengan KUHPM.
Tidak hanya ketentuan umum Buku I KUHP yang berlaku dalam penerapan  KUHPM, tetapi juga tindak pidana yang  diatur di  KUHP juga berlaku bagi Militer/TNI sepanjang tidak diatur tersendiri dalam KUHPM.  Hal ini secara tegas  diatur di dalam Pasal 2 KUHPM : 10
"Terhadap tindak pidana  yang  tidak tercantum dalam  Kitab  Undang­ undang  ini, yang dilakukan  oleh  orang yang  tunduk  pada  kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan  hukum pidana umum, kecuali ada  penyimpangan-penyimpangan yang  ditetapkan  dengan  undang­ undang."
Secara  doktrinal,  selama  ini dikenal  dua  bentuk tindak pidana militer, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh S.R.Sianturi:11
a.  Tindak pidana militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang/ diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang  militer  karena  keadaannya  yang  bersifat  khusus  atau karena suatu kepentingan  militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai  tindak pidana.
b.  Tindak  pidana  militer  campuran,  yaitu  tindakan-tindakan terlarang/ diharuskan  yang pada pokoknya  sudah ditentukan
• S.R. Sianturi. op. cit . . him. 57. 10 Ibid. , him. 58. " Ibid .. him. 19.
Jmplikasi terhadap Kitab l.)ldang-uooang HU<um Pidana Milite" Perurdukan PrajuritTNI pada Peradilan Umum 512
dalam perundang-undangan lainnya,  diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan  yang khas militer atau karena adanya  suatu  sifat  yang  lain,  sehingga  diperlukan  ancaman pidana  yang  lebih  berat,  bahkan  mungkin  lebih  berat  dari pemberatan yang  diatur dalam  Pasal  52 KUHP.
Jadi,  dalam  KUHPM  dirumuskan  bentuk  tindak  pidana  militer murni  dan  tindak  pidana  militer  campuran  tersebut.  Tetapi  harus dipahami  bahwa  KUHPM  sendiri juga  merumuskan  tindak  pidana yang  tidak  diatur  di  dalam  KUHPM  yang  dapat  diberlakukan  bagi ora n g -ora n g   yang  tu nduk  pada  kekuasa a n   Pera d i l a n   M i liter, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 KUHPM  yang telah dijelaskan di atas.

## C.  Implikasi  terhadap  KUHPM-Penundukan  Prajurit  TNI pada Peradilan Umum
Rumusan  Pasal 65 ayat  (2)  Undang-undang  Nomor 34 tahun 2004  secara  umum akan  membawa  implikasi  pada  sistem  hukum militer  dan  hukum pidana militer pada khususnya .  H ukum pidana militer sebagai  satu  sistem  hukum,  tentu  tidak hanya  menyangkut perangkat  peru ndang-undangan nya  saja,  teta pi  juga  mel iputi kelembagaan/institusi dan budaya  hukumnya .
Lawrence M. Friedman,  mengemukakan  bahwa terdapat em pat unsur dari suatu sistem hukum, yaitu (1) Struktur, (2) Substansi, (3) Budaya  H ukum,  dan (4)  Dampak.  Yang  dimaksud  dengan  struktur a d a l a h   kera n g ka nya,  ya itu  aspek-aspek  yan g   a g a k   l a nggeng ( pe r m a n e n )   s i fa tnya  seperti  bad a n - b a d a n   p e ra d i l a n , pengorganisasian, yurisdiksi, dan prosedur kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan  yang  dimaksud dengan substansi  adalah  norma-norma hukum dan pola-pola perilaku masyarakat dalam sistem itu . Adapun pengertian  budaya  hukum  adalah  bagian  dari  kebudayaan  yang menyangkut  sistem  hukum .   Sedangkan  yang  dimaksud  dengan dampak adalah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh putusan-putusan hukum dari para penyelenggara negara seperti putusan pengadilan.12
" Lawrence M.  Friedman, The  Republic of Choice,  Law. Authority and Culture, Cambridge Mass, Harvard University  Press,  1 990,  him.  5-8  dalam A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan  Undang-undang Dasar  1945, Jakarta:  Popuris  Publishers,  2002,  him.  34.
513 l mplikasi  � Kltab � Hlium Pidim Milite" Perurdlkal PrajJritTNI pada Peradilan Umum
Sebagai suatu sistem  hukum,  hukum pidana  militer  memiliki substansi undang-undang/perundang-undangan, yaitu  hukum pidana militer materiel  atau  hukum  pidana  militer substantif,  dalam  hal  ini adalah  KUH PM, dan hukum pidana militer  formil, dan juga hukum kepenjaraan  militer.  Selain itu,  sebagai satu  sistem  hukum,  maka hukum  pidana  militer  juga  memiliki  struktur  kelembagaan  dalam proses  penegakan  hukumnya,  yaitu  Peradilan  Militer,  Keodituratan Militer, Palisi Militer, dan lembaga Kepaperaan dan Keankuman.  Selain aspek  substansi  perundang-undangan  dan  struktur  kelembagaan, masyarakat  militer  juga  memiliki  sistem  nilai  atau  budaya  hukum tersendiri yang ada dan dipelihara dalam tata kehidupan keprajuritan.
Implikasi yuridis  yang utama dari penundukan Prajurit TNI  ke Peradilan Umum adalah berkaitan dengan subtansi hukum/Undang­ undang Peradilan Militer yang saat ini diatur dalam Undang-undang Nemer 3 1  tahun 1997. Pihak  pemerintah dan juga DPR berpendapat bahwa undang-undang Peradilan Militer ini perlu diadakan perubahan agar penundukan Prajurit TNI ke dalam Peradilan Umum yang telah dirumuskan  dalam  undang-undang  Nemer 34  tahun  2004  dapat dilaksanakan. Maka, pemerintah telah menyusun Rancangan undang­ undang (RUU) Perubahan Undang-undang Peradilan Militer, demikian juga  DPR  telah  mengajukan  RUU  Usul  inisiatif  DPR  RI  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nemer  3 1  Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.13
Berkaitan  dengan  konsep  RUU  tersebut,  Pembahasan/Rapat Dengar  Pendapat  Umum  telah  berulang  kali  di  lakukan  DPR.  Dari beberapa  permasalahan  penting yang  muncul  dalam  pembahasan RUU  Perubahan  atas Undang-undang Nemer 3 1  tentang Peradilan Militer  ini,  khususnya  mengenai  penundukan  Prajurit TNI  yang melakukan tindak pidana umum yang akan ditundukkan ke Pengadilan Umum,  maka dari  pandangan-pandangan yang berkembang sampai saat  ini,  apabila  dikelompokkan  akan  terdapat  tiga  kelompok pandangan, yaitu:
1 . Sebagian berpendapat agar Peradilan Militer tidak berubah dan tetap seperti sekarang.
1 3 Surat Sekjen  DPR-RI Nomor:  RU.0213830/DPR-Rl/2005 tanggal  15 Juni 2005 tentang  Penyampaian 2 RUU  Usul lnlslatif, salah satunya Rancangan Undang-udang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31  Tahun  1 997 tentang Peradilan  Militer.
IJT1)likasi l8fliKlap Kilab U1dillginlang IUtJm Pidana Mill!r � Pra;.tt lNI pada Peradilan Urrum 514
2.  Sebagian  berpendapat agar Peradilan Militer sesuai dengan  Tap MPR  Nomor  VII/2000  dan  Undang-undang  No  34  Th  2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Sebagian lainnya  berpendapat supaya ada masa transisi dalam rangka perubahan dari sistem yang lama ke  sistem yang baru.
Apabila  dicermati  dari  konsep  RUU  tersebut,  maka  yang menyangkut  materi ''Penundukan  Prajurit  TN!  pada  kekuasaan Peradilan  Umum  dalam  ha/ me/akukan pelanggaran  hukum pidana umum " diwujudkan dengan rumusan yang membatasi kompetensi/ kewenangan  peradilan  militer  yang  hanya  akan  mengadili perkara tindak pidana militer saja.  Maka,  perubahan  paling mendasar dari konsep RUU  adalah Rumusan Konsep  Pasal 9:
"Pengadilan dalam  lingkungan  Peradilan  Militer  berwenang :
( 1 )   Mengadili tindak pidana militer, yang dilakukan oleh seseorang yang  pada waktu  melakukan tindak pidana adalah :
a . Prajurit;
b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
c. A nggota  suatu  golongan,  jawata n ,   badan  ata u  ya ng dipersamakan,  atau  dianggap  sebagai  Prajurit  berdasarkan Undang-undang.
d . Seseorang yang tidak termasuk golongan  pada  huruf a ,  huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Ketua  Mahkamah Agung harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan  Peradilan  Militer."
Perubahan mendasar dari Pasal 9 Un d a ng - u nd a ng No 3 1  T a hu n 1991 dengan Pasal 9 RUU adalah terletak pada  rumusan "Mengadili Tindak  Pidana  Militer'� yang  sem ula  dirumuskan  dengan redaksional "Mengadili  Tindak Pidand'.
Dengan  demikian,  kekuasaan  Peradilan  Militer  hanya  akan diarahkan untuk mengadili tindak pidana militer, yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Sehingga  dengan  demikian,  Peradilan  Militer  tidak  memiliki kewenangan untuk Mengadili Tlndak Pidana Umum yang  dilakukan oleh seseorang  yang  pada waktu  melakukan  tindak  pidana  adalah Prajurit.
515 �kasi IEJlalap K"dab � IUllll P'dlla Mib!r Plrul:k.lkan PrajlritTNI piKla Peradilan Urrum
Konsep RUU yang secara substansial mengatur lembaga peradilan militer  dengan  kompetensi  serta  hukum  acara  pidananya,  pada hakekatnya  tidak bisa dipisahkan dari  hukum  pidana materielnya, atau  hukum pidana militer substantifnya, yaitu KUHPM. Keterkaitan antara hukum pidana militer substantif dengan penundukan Prajurit TNI ke dalam Peradilan Umum, adalah  dalam hal penentuan kualifikasi perbuatan  apa  saja yang termasuk ke dalam  tindak pidana militer dan perbuatan apa  saja yang termasuk tindak pidana umum.
Dengan  substansi  perundang-undangan  pidana  yang  saat ini berlaku, maka ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang  Nomor 34 tahun 2004, khususnya mengenai rumusan penundukan Prajurit TNI ke dalam Peradilan Umum dalam  hat  melakukan  tindak pidana umum, sesungguhnya tidak dapat dilaksanakan,  karena,  tidak ada kejelasan tentang subjek Prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum. Artinya,  selain  hukum  pidana  militer (KUHPM),  maka  tidak ada  ketentuan  undang-undang  yang  merumuskan  subyek  tindak pidana  Prajurit TNI.  Hal  ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Barda  Nawawi Arief, 14 bahwa  KUHP (Wetboek van Strafrecht) hanya mengatur subjek orang  (warga negara) pada  umumnya, dan tidak mengatur subjek militer (PrajuritTNI).  Jadi, belum ada undang­ undang (hukum pidana) yang secara khusus mengatur tentang Prajurit TNI yang  melanggar hukum pidana umum sebagaimana dimaksud pada  rumusan  Pasal 65 Ayat (2) Undang-undang  Nomor 34 Tahun 2004.
Artinya,  norma hukum pidana materiel/ hukum pidana substantif yang saat ini berlaku bagi subjek Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum,  atau  aspek  substantif  (hukum  pidana  materiel) tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh Prajurit TNI selama ini justru diatur dalam ketentuan KUHPM, yaitu  pada Pasal 2 KUHPM, yang rumusannya adalah sebagai berikut:
"Terhadap  tindak pidana  yang tidak tercantum  dalam  Kitab  Undang­ undang  ini,  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tunduk  pada
•• Barda Nawawi Arief,  "Menuju Sistem Peradilan Militer yang Sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI,"  Makalah dalam Diskusi Panel Meneropong Kompetensi/Jurisdiksi Peradilan Militer di  Indonesia  dalam  Perspektif Pernbaharuan Sistem  Hukum,  diselenggarakan  FRR Law Office bekerjasama dengan Embassy of The Federal Republic of Gennany Jakarta,  Bogor 27-29 Maret 2006, him. 8.
kekuasaan  badan-badan  Peradilan  Militer,  diterapkan  hukum  pidana umum,  kecuali  ada  penyimpangan yang ditetapkan  dengan  undang­ undang."

## Maka, peradilan militerlah yang  menerapkan ketentuan Pasal
2 KUHPM  itu .  Peradilan  Militerlah  yang  mengadili  dan  memeriksa perkara pidana yang diatur dalam rumusan hukum materiel KUHPM. Tidak mungkin norma  hukum pidana materiel  untuk militer/Prajurit TNI yang  ada dalam  KUHPM  diterapkan  di dalam  Peradilan  Umum atau oleh Peradilan Umum.
Jika ditinjau lebih jauh lagi, pengertian tindak pidana militer dalam rumusan RUU Revisi  Undang-undang  Peradilan Militer sendiri  tidak jelas. Dalam RUU Revisi Undang-undang Peradilan Militer istilah tindak pidana  militer  pada  Penjelasan  Pasal 9 RUU  dinyatakan  dengan  : "Yang dimaksud dengan tindak pidana militer adalah tindak pidana yang secara khusus hanya ditujukan pelakunya berstatus militer.''
Berarti, tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Militer.  Norma hukum pidana materiel (substantif) yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh  militer adalah:
1 . Tindak Pidana yang diatur d i  dalam KUHPM
2. Tindak Pidana yang diatur di luar KUHPM  yang  dilakukan oleh Militer. (Berdasarkan Pasal 2 KUHPM). Hal ini berarti secara yuridis menurut KUHPM, tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga merupakan tindak pidana militer.
Berarti,  norma (substantif)-nya harus ada  atau  diatur terlebih dahulu  dalam  undang-undang  Pidana  Substantif,  bukan  pada  RUU Peradilan  Militer.  Mengingat  hukum  pidana  substantif yang  berlaku saat ini adalah KUHPM, maka norma khususnya adalah KUHPM.
Sedangkan  KUHPM  sendiri  (Pasal 2 KUHPM)  telah  menunjuk bahwa Hukum Pidana Umum  yang  tidak diatur di dalam KUHPM yang  dilakukan  oleh  orang  yang  tunduk  pada  kekuasaan  Peradilan Militer (Prajurit/Militer) diterapkan hukum pidana umum.
517 I fl'4llikasi le11adap Kilab � IUum Mina Militer Pml!Wkan Pra;intTNI pada Peradilan Urrum

## D.  Perkembangan Peradilan Militer
Dalam  perspektif  historis,  bahwa  militer  memiliki  peradilan tersendiri memang telah ada sejak lama. Dalam tata hukum nasional, sejak Tahun 1946, Indonesia telah memiliki peradilan militer tersendiri, yaitu dengan diundangkannya  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 tenta ng  Peratura n   Pengadaan  Pengadilan  Tenta ra  di  samping Pengadilan Biasa .  Jauh sebelumnya,  di Indonesia (Hindia Belanda) juga telah ada Peradilan Militer tersendiri,  sebelum Perang Dunia II telah dikenal Peradilan Militer Belanda di Tanah Air kita, yang dikenal dengan nama Krijgsraad dan Hoog Militair Gerechtshof yang berlaku bagi Angkatan Darat Belanda  di Indonesia/Hindia Belanda ( Bepalingen betreffende de rechsmacht van  de militaire  rechter in Nederlandsch Indie, S. 1934 No. 173  dan De Provisione/e  Instructie  voor het Hoog Militaire  Gerechtshof van  Nederlands Indie/ S.  1922  No. 163);  dan Hukum Acara Pengadilan Tentara Hindia Belanda (S. 1932 Nomor 78). Sedangkan untuk Angkatran  Lautnya terdapat Zee Krijgraad.15
Dalam tata  hukum  nasional,  khususnya  pada masa setelah In­ donesia merdeka, sistem peradilan militer terus mengalami perubahan peraturan  perundang-undangannya  seiring  dengan  perkembangan ketetanegaraan  pada  masa  itu .  Pada  masa  awal  kemerdekaan, perkembangan  Peradilan  Militer  memang  agak  berbeda  dengan perkembangan Peradilan Umum dan Peradilan Agama di mana kedua peradilan ini mendasari Aturan Peralihan undang-undang Dasar 1945 Pasal  II,  yang  menyatakan  bahwa  :  "Segala  badan  negara  dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang  baru  menurut Undang-undang  Dasar ini",  sehingga  Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang ada pada masa pendudukan Jepang tetap berja!an seperti  keadaan sebelumnya.  Untuk Peradilan Militer, Pemerinta h   RI pada 11vaktu ltu  tldak m e n g a l i h ka n   Pera d i l a n Ketentaraan dari jaman sebelumnya, tetapi  baru kemudian  dibentuk pada Tahun  1946 dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1946  pada tanggal 8 Juni 1946, tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara di Samping Pengadilan Biasa .  Bersamaan dengan itu dikeluarkan  pula  Undang-undang  Nomor 8 tahun  1946 tentang
15 Soegiri  dkk., 30  Tahun  Perkembangan  Peradilan  Militer di Negara  Republik  Indonesia, Jakarta: CV Indra  Jaya,  1 976,  him.  48-52.
� terhadap Kitab lkldan!rundang HUwm Pidim MHiter PerurdJkan Praj.Jrit TNI pada Peradilan Unklll1 518
Peraturan Hukum Acara Pidana guna Pengadilan tentara. Dua Undang­ undang  inilah  yang  merupakan  produk  nasional  pertama  yang mengatur tentang peradilan militer.
Undang-undang  Nomor 7 tahun  1946 tersebut berlaku  hingga tahun 1948, dan diganti dengan  Peraturan  pemerintah  Nomor  37 tahun  1948  mengenai  Peraturan  tentang  Susunan dan  Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan yang berlaku sejak tanggal  1  Oktober 1948.  Dalam  bidang hukum acara pidana,  Pemerinta h  juga  mengadaka n   peru b a h a n   dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1948 mengenai "Peraturan tentang Mengadakan  Perubahan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1946 dari hal  Hukum Acara  Pidana."
Kinerja Pengadilan Tentara  pada saat diberlakukannya Undang­ undang  Nomor 7  tahun  1946,  menunjukkan  adanya  kelemahan  di bidang  sumber  daya  manusia,  yakni  adanya  kekurangan  tenaga personel,  sehingga  personel  pengadilan  tentara  pada  saat  itu  diisi oleh personel dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung; di mana dalam menjalankan tugasnya  pejabat peradilan umum ini diberi hak untuk menggunakan alat perlengkapan militer  dan diberikan pangkat tituler, sebagai contoh:
1.  Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat Letnan Jenderal;
2. Jaksa Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Jenderal mayor;
3.  Ketua  Mahkamah Tentara  diberi  pangkat serendah-rendahnya Letnan Kolonel;
4. Jaksa Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Mayor.
Pada masa Negera Republik Indonesia Serikat Tahun 1949-1950, peradilan Militer diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 tahun 1950.  Sedangkan  pada  masa  berlakunya  Undang-undang  Dasar 1950, peradilan militer diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950. Kemudian, setelah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959,  Peradilan Militer tetap berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, dengan  hukum Acara Pidana Militer yang didasarkan pada Undang­ undang  Nomor 6  Tahun  1950 dan  perubahannya  dalam  Undang­ undang  No.  1  Darurat Tahun  1958. Dengan  melihat perkembangan
519 l�ikasi temadap Kitab Undang-undafYJ HltllTI Mm Milirer PmJOOukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum
perubahan  sistem  peradilan  militer  yang  cukup  panjang  tersebut, akhirnya  sampailah  kemudian  pada  terbentuknya  Undang-undang Nomor 3 1 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada perkembangan terakhir  di  tah u n   2006  i ni,  sedang  disusun  dan  d i bahas  RUU Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## E.  Penutup
Keputusan politik untuk menundukkan Prajurit  TNI  ke  Peradilan Umum dalam hal melakukan pelanggaran hukum pidana umum yang tertuang  di  dalam  ketetapan  MPR RI Nomor  VII/MPR/2000  yang kemudian  diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor 34  tahun  2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, membawa implikasi yuridis tidak saja  pada substansi hukum yang mengatur mengenai peradilan dan hukum acaranya saja, tetapi juga pada hukum pidana substantifnya .
Berkaitan dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materiel yang berlaku selama ini, maka pelanggaran hukum pidana umum  yang  dilakukan oleh  Prajurit TNI  diatur dan dirumuskan  di dalam  KUHPM.  Sedangkan  KUHP  (hukum  pidana  umum)  tidak mengatur  mengenai  pelanggara n   h u ku m   pidana  u m u m   ya ng pelakunya adalah Prajurit TNI.  Maka, sebelum revisi Undang-undang Peradilan  Militer  dilakukan,  perlu  diadakan  perubahan  terhadap hukum pidana militer substantif terlebih dahulu.

## Daftar Pustaka
Barda  Nawawi  Arief,  "Menuju Sistem  Peradilan  Militer yang Sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI," Makalah Diskusi Panel  Meneropong  Kompetensi/Jurisdiksi  Peradilan  Militer di Indone­ sia  dalam  Perspektif  Pembaharuan  Sistem  Hukum.  Jakarta:  Dephan Rl-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office,  Hotel Salak Bogor, 27-29 Maret 2006. Muladi. Hak Asasi Manusia,  Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan  Penerbit  Undip, 1997. Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Putusan  Maje/is  Permusyawaratan  rakyat Repub/ik Indonesia Sidang  7ahunan 7-18 Agustus 2000, Jakarta: Setjen MPR-RI, 2000.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol. 2, No. 3
Setjen  Dephan RI, Buku  Himpunan  Perundang-undangan  yang  Terkait dengan  Penyelenggaraan  dan  Pengelolaan  Pertahanan, Jakarta:  Biro Hukum Setjen  Dephan RI, 2004. Soegiri  dkk., 30 Tahun  Perkembangan  Peradilan  Militer  di  Negara Republik  Indonesia, Jakarta, 0/ Indra  Djaja, 1976. S.R.  Sianturi, Hukum  Pidana Militer  di  Indonesia, Jakarta:  Alumni Ahaem­ Petehaem, 1992. ---� Pengena/an dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia. Pidato Dies  Nata lis  A H M- PTH M  ke-32  ta nggal  2  Oktober 1 984, Jaka rta Alumni Ahaem-Petehaem, 1985. Tambunan, A.S.S. Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar, Jakarta: Pusat Studi  Hukum Militer STHM,  2005.
____ Hukum  Disiplin  Militet;  Suatu  Kerangka  Teori, Jakarta:  Pusat Studi  Hukum Militer STHM, 2005.
Hukum  Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Puporis Publishers,  2002.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol. 2, No.  3