## TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN ONLINE DI KOTA JAYAPURA

## Siti Qamariah Tiflen
Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua Email: qoqomtiflen@gmail.com

## Abstract
This study aims to examine the practice of online arisan in jayapura city because it is indicated that there are some irregularities that occur, especially in the online arisan system that has been used. This research uses empirical juridical research method with case study approach related to problems that occur in the practice of online arisan that occurred in jayapura city reviewed  from  the  perspective  of  Islamic  economic  law.  From  the  results  of  this  study,  the authors can conclude that online arisan in jayapura city contains elements wakâlah but there is a discrepancy between the practice of online arisan that occurs in jayapura city with Islamic economic  law  (qardh  and  wakâlah)  because  of  uncertainty  (gharar),  betting  (maysir)  and additional in debt receivables that in fiqh muamalah term known as riba dayn. Therefore the author recommends that both systems be immediately removed and replaced with systems in accordance with Islamic economic law.
Keywords: Islamic Economic Law, Online Gathering, and Wakalah Bill Ujrah.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  praktek  arisan  online  di  Kota  jayapura  karena diindikasikan  terdapat  beberapa  penyimpangan  yang  terjadi  terutama  pada  sistem  arisan online yang selama ini dipakai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus terkait dengan masalah yang terjadi pada praktek arisan online yang  terjadi  di  Kota  jayapura  ditinjau  dari  perspektif  hukum  ekonomi  Islam.  Dari  hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa arisan online di Kota jayapura mengandung unsur wakâlah  namun terdapat ketidak sesuaian antara praktek arisan online yang terjadi di Kota  jayapura  dengan  hukum  ekonomi  Islam  (qardh  dan  wakâlah)  karena  adanya ketidakpastian ( gharar), taruhan (maysir) dan tambahan dalam utang piutang yang  dalam istilah Fiqh muamalah dikenal dengan riba dayn. Oleh karena itu penulis menyarankan agar kedua  sistem  tersebut  segera  dihapus  dan  digantikan  dengan  sistem  sesuai  dengan  hukum ekonomi Islam.
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Arisan Online , dan Wakalah Bil Ujrah.

## PENDAHULUAN
Hukum  Ekonomi  Islam  merupakan  sebuah ajaran bersifat komperhensif yang dibangun atas dasar kaidah ushul , fiqh muamalah yaitu hukum  yang  berkaitan  dengan  tindakan manusia  dalam  kegiatan  keduniaan  ,kaidah qawa’id  fiqh yaitu  Suatu  perkara  tentang kaidah-kaidah  umum  serta  falsafah  hukum Islam  yaitu  Suatu  kajian  filosofis  terkait hakikat hukum Islam, dimana segala sesuatu yang  tidak  dilarang  oleh al-Qur’an dan Sunnah adalah halal (Azzam, 2010).
Salah  satu  bentuk  kegiatan  ekonomi yang belum pernah dibahas dalam Al-Qur’an dan  Sunnah  secara  langsung  yaitu  tentang praktek  arisan,  oleh  karena  itu  hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan.
Sebagai kegitan sosial, arisan berfungsi  sebagai  media  untuk  saling kunjung,  saling  kenal,  saling  memberi  dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan.  Namun  perkembangan  zaman kian  mengikis  nilai-nilai  luhur  tersebut. Berkembangnya  sistem  informasi  dan  gaya hidup  dalam  masyarakat  memicu  lahirnya suatu sistem arisan yang makin modern yaitu Arisan online , sebuah sistem yang memanfaatkan  kecanggihan  informasi  yang semakin maju ini seakan menjadi trend baru dikalangan masyarakat pada saat ini dengan sistem  ini  para  peserta  arisan  bahkan  tidak perlu untuk keluar rumah hanya bermodalkan Handphone untuk  sekedar online maupun bertransaksi,  salah  satu  arisan online yang tengah  marak  terjadi  yaitu  arisan online di Kota Jayapura.
Praktek arisan online yang terjadi  di Kota  jayapura  hanya  mengandalkan  asas saling  percaya  bermodalkan  saling  kenal  di dunia  maya  melalui  sosial  media  tanpa mengetahui  terlebih  dahulu  asal  usul  orang yang  akan  menjadi  anggota.  Arisan  ini memiliki  seorang  ketua  atau owner yang bertugas  mencari  dan  menghimpun  dana untuk  kemudian  diserahkan  kepada  anggota yang  mendapat  arisan.  Seorang owner tersebut juga membuat aturan tentang sistem yang digunakan dalam praktek arisan online .
Aturan  tersebut  dibuat  dan  disampaikan kepada  calon  anggota  sebelum  mereka mengikuti arisan online ini. Terdapat 3 (tiga) jenis sistem yang ditawarkan pada arisan ini yaitu  arisan  barang,  arisan  dengan  sistem menurun,  arisan  dengan  perbedaan  nominal yang didapat.
Di  dalam  arisan online tersebut terdapat  beberapa  unsur  yang  mengandung prinsip-prinsip  dalam fiqh  muamalah yaitu al-Qardh  dan    Wakâlah yakni  antara  lain, adanya akad atau perjanjian,  transaksi utang piutang  (pinjam-meminjam),  dan  adanya perwakilan  dalam  transaksi  antara  anggota melalui  transfer  uang  kepada owner yang selanjutnya  akan  diberikan  kepada  anggota yang  mendapat  arisan  dikarenakan  adanya sistem online .
Namun  pada  prakteknya  sistem arisan online ini  menimbulkan  berbagai masalah  yakni  kurangnya  keadilan  terkait dengan  perbedaan  setoran  dan  hasil  uang arisan yang didapat sebab hal ini tidak sesuai dengan  hakekat  arisan  dan  akad al-qardh . Selain  itu  pula  dengan  sistem online ini seringkali memunculkan permasalahan yakni seringnya  anggota  arisan  tidak  memenuhi kewajibannya  sehingga  terjadi  wanprestasi, hal  tersebut  tentunya  akan  merugikan anggota arisan yang lain serta dinilai sanggat mengganggu jalannya arisan online ini.
Berdasarkan  masalah  tersebut,  penulis merasa  perlu  untuk  melakukan  penelitian yang  kemudian  akan  dituangkan  dalam bentuk  jurnal  penelitian  terkait  dengan kesesuaian antara praktek arisan online yang terjadi  di  Kota  jayapura  dengan  akad-akad dalam hukum ekonomi Islam dengan tujuan untuk  mencarikan  solusi  terbaik  terkait dengan masalah yang terjadi khususnya pada paraktek  arisan online di  Kota  jayapura ditinjau dari segi hukum ekonomi Islam.

## LITERATURE REVIEW
Sebagai  bahan  rujukan  dan  perbandingan dalam  menentukan  sebuah  penelitian  maka penulis telah membandingkan dengan berbagai  kajian-kajian  terdahulu  untuk menghindari penelitian terhadap objek  yang
sama.  Terdapat  beberapa  penelitian  yang berkaitan  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Irma  Prihantari  (2010)  dengan  judul “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung  Rejeki”  di  Kecamatan  Sentolo Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  2009” menyimpulkan  bahwa  Praktek  Arisan tersebut  memakai  sistem  lelang  dengan jangka waktu sebulan satu kali dan peserta yang mengikuti lelang wajib mengisi atau menulis  di  dalam  amplop  yang  telah disediakan  dengan  ketentuan  pemenang lelang  adalah  peserta  yang  menuliskan nominal tertinggi, setelah itu bagi peserta yang  menang  agar  segera  menyelesaikan administrasi,  kemudian  peserta  akan mendapatkan  surat  rekomendasi  untuk mengambil  motor  tersebut  di  dealer. Namun  dengan  adanya  praktek  lelang yang  tertutup  hal  ini  menjadi  tidak transparan dan jelas,  maka hal  ini adalah bentuk kedzaliman atas hak peserta arisan yang  tidak  dapat  mengetahui  besarnya penawaran  yang  dilakukan  oleh  anggota lainnya.
2. Salsabiila (2010) dengan judul “Pelaksanaan  Perjanjian  Arisan  Sepeda Motor  Antara  Paguyuban  Arisan  Sepeda Motor  “Sumberagung”  Gelombang  I Dengan  Peserta  Arisan  Sepeda  Motor”. Skripsi ini disusun untuk mencari jawaban dari  masalah  yang  menanyakan  tentang bagaimana  pelaksanaan  perjanjian  arisan sepeda  motor  antara  penyelenggara, peserta  arisan  dan  dealer  sepeda  motor, jenis  perjanjian  arisan  motor  dan  upaya penyelesaian  apabila  terjadi  wanprestasi antara penyelenggara arisan sepeda motor dan peserta arisan.
3. Adityo  Santoso  (2012)  dengan  judul “Pelaksanaan  Perjanjian  Arisan  Mobil Daihatsu  Xenia di  C.V.  Mandiri Konstiti Yogyakarta”.  Skripsi  ini  disusun  untuk mencari  jawaban  dari  rumusan  masalah yang  menanyakan  tentang  pelaksanaan perjanjian arisan mobil Daihatsu Xenia di CV.  Mandiri  Konstiti  serta  pembebanan
jaminannya dan bentuk-bentuk wanprestasi  yang  sering  timbul  beserta penyelesaiannya.
4. Egie  Alifsa  Fiandika  (2013)  dalam jurnalnya  yang berjudul  “Arisan Sebagai Media  Interaksi  Sosial  Antar  Mahasiswa Pendatang Di Nitikan Umbulharjo Yogyakarta, hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  arisan  merupakan sebuah  media  interaksi  sosial  yang didirikan  oleh  kumpulan  mahasiswa dengan tujuan untuk mempererat silahturahmi  antar  sesama  di  Nitikan Umbulharjo Yogyakarta. Jumlah anggota hingga  saat  ini  berjumlah  20  orang  yang terdiri  dari  beberapa  mahasiswa  dari universitas yang berbeda. Bentuk interaksi  langsung  yang  terjadi  yaitu kerjasama, akomodasi, persaingan.
5. Jawarta  (2015)  dalam  jurnalnya  yang berjudul “Bisnis  Arisan  Motor  Sistem Lelang  Merupakan  Subsidi  Silang  Antar Anggota” membahas  tentang  mendirikan organisasi  arisan  sepeda  motor  sangat membutuhkan  perencanaan  yang  matang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung.  Kebiasaan  yang  terjadi karena  sistem  arisan  sepeda  motor tersebut  sistem  lelang  yang  mengambil dulu  subsidi  kepada  yang  mengambil haknya lebih belakangan, karena pengeluaran  sampai  dengan  selesai  lebih banyak  yang  mengambil  haknya  terlebih dahulu.
6. Ruhaniyah (2017) dalam Jurnal jurnalnya yang  berjudul,  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Arisan  Sistem  Gugur  Di  BMT Ummat Sejahtera Abadi”. Masalah dalam penelitian  ini  adalah  Jika  peserta  sudah mendapat  undian,  maka  peserta  tersebut tidak  berhak  mengangsur  pada  putaran berikutnya.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif,  dan  dilakukan  dengan penelitian  lapangan  (terjun  langsung)  ke lokasi  untuk  memperoleh  data-data. Observasi,  pengamatan  dan  wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek  tersebut  tidak  sesuai  dengan syara‟,  karena  penentuan  bonus  diawal
akan  lebih  cenderung  pada  praktik  riba disamping  itu  belum  ada  kejelasan  akad yang digunakan oleh pengelola.
Persamaan  penelitian  Penulis  dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian
kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah mencakup masalah denda, pinjaman.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan  study  kasus  berupa  perilaku masyarakat  terkait  dengan  praktek  arisan online yang terjadi di Kota jayapura . Penulis akan  melakukan  sebuah  analisis  data  yang diperoleh  dengan  menggunakan  metode pendekatan  kualitatif  yang  dipergunakan terhadap aspek-aspek yuridis empiris melalui metode  yang  bersifat  deskriptif  analisis, selanjutnya  tahapan  yang  terakhir  penulis akan  melakukan  sebuah  analisis  dengan menggunakan  sebuah  indikator  yang  pada akhirnya menghasilkan sebuah hasil penelitian  dan  kemudian  dapat  diambil sebuah kesimpulan.

## KONSEP DASAR Hukum Arisan dalam Islam
Ada  dua  pendapat  para  Ulama  dalam  hal hukum arisan dalam bentuk yang dijelaskan dalam hakekat arisan di atas, yaitu pertama, menurut  pendapat Shalih  bin  Abdillah  al- Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh  (mufti  Saudi  Arabia  sekarang) dan Syaikh Abdurrahman al-Barak bahwa arisan merupakan kegiatan yang diharamkan dalam Islam (al-Khatslan, 2010).
Sedangkan  kelompok  ulama  yang lain  berpendapat  bahwa  arisan  itu  boleh. Inilah  fatwa  dari  al-hafizh  Abu  Zur’ah  al- ‘raqi  (wafat  tahun  826),  fatwa  mayoritas anggota dewan majelis Ulama besar (Hai’ah Kibaar  al-Ulama)  Saudi  Arabia,  diantara mereka Syaikh  Abdul  aziz  bin  Baz  (mufti Saudi  Arabia  terdahulu) dan Syaikh Muhammad  bin  shalih  al-Utsaimin serta
Syaikh  Abdullah  bin  Abdurrahman  Jibrin . (Ahmad, 2008).
Berdasarkan pendapat kedua
kelompok  yang  saling  bertolak  belakang tersebut,  maka Abdullah  bin  Abdulaziz  al- Jibrin dalam  bukunya  Jum’iyyah  al- Muwadzafin  merajihkan  pendapat  yang membolehkan  dengan  alasan; pertama,
Kuatnya  argumentasi  pendapat  ini  dan Lemahnya pendapat yang
mengharamkannya, lemahnya pendapat ulama yang mengharamkan arisan disebabkan  karena  arisan  tidak  termasuk hutang bersyarat, sebagaimana telah diungkapkan  oleh  pemilik  pendapat  yang membolehkan; kedua, hutang diperbolehkan walaupun  tidak  diniatkan  mendapatkan pahala  dan  keridhaan  Allah,  karena  hutang pada hakekatnya disyariatkan untuk membantu  orang  yang  membutuhkannya; ketiga, hadits  larangan  dua  jual  beli  dalam satu  akad  tidak  pas  diterapkan  pada  arisan ini;  keempat,  pendapat  yang  membolehkan sesuai  dengan  ushul  dan  kaedah  syariat, karena seluruh syariat dibangun di atas dasar “mengambil maslahat dan menolak kemudharatan dan kerusakan” (Jibrin, J& al- Muwadzdzafin, 1998).

## Al-Qardh
Al-Qardh (pinjam-meminjam)  hukumnya boleh  dan  dibenarkan  secara  syariat.  Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam  hal  ini.  Orang  yang  membutuhkan boleh  menyatakan  ingin  meminjam.  Ini bukan  sesuatu  yang  buruk.  Bahkan,  orang yang akan dipinjami justru dianjurkan. Dalil mengenai  hal  ini  terdapat  dalam  Al-Qur'an, sunah, dan ijma' (al-Bugha, 2009).
Adapun  Rukun al-qardh ada  tiga macam: pertama, Shighah (ucapan) meliputi ijab (ucapan permintaan) dan kabul (ucapan penerimaan); kedua,  Aqid (orang  yang bertransaksi),  meliputi  orang  yang  memberi pinjaman ( muqridl ) dan orang yang meminjam  ( muqtaridl ); ketiga,  al-Ma’qud ‘Alaih, yakni  harta  yang  dipinjamkan  (al- Bugha, 2009).
Sedangkan  syarat  sahnya qardh menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya al-Fiqh  ‘ala  al-Islami  wa  Adillatuhu yaitu: pertama, Akad qardh dilakukan  dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya; kedua,  Muqaridh adalah orang  yang  mempunyai  kewenangan  dan kekuasaan  untuk  melakukan  akad tabarru’ ; ketiga, Menurut  pandangan  Jumhur  ulama harta  apa  saja yang  bisa  dijadikan tanggungan  dengan  ketentuan  Harta  yang dipinjamkan  jelas  ukurannya,  baik  dalam takaran,  timbangan,  bilangan,  maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis  lainnya; keempat,  al-Qabad atau penyerahan.  Akad  utang  piutang  tidak sempurna  kecuali  dengan  adanya  serah terima; kelima, Utang piutang tidak memunculkan  keuntungan  bagi muqaridh (orang yang mengutangkan); keenam, Utang itu  menjadi  tanggung  jawab muqtaridh (orang  yang  berutang); ketujuh  Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu
Akad Wakalah
Menurut istilah,
wakâlah adalah
melimpahkan  atau  menyerahkan  urusan kepada seseorang yang mampu melaksanakannya  untuk  menggantikannya dalam mengerjakan urusan tersebut selama ia masih hidup (al-Bugha, 2009).
Adapun dasar hukum wakâlah antara lain  dijelaskan  dalam  al-Qur’an  Surah  al- Kahfi  ayat  19,  an-Nisa  ayat  35,  Yusuf  ayat 55,  serta  terdapat  dalam  beberapa  hadist sehingga  para  imam  telah  sepakat  tentang kebolehan Wakâlah ,  di  samping  adanya kebutuhan  orang-orang  terhadapnya,  karena seseorang terkadang tidak mampu melaksanakan  semua  keperluannya.  Oleh karena itu, wakâlah ini dibolehkan karena ia merupakan  salah  satu  bentuk  tolong- menolong  dalarn  kebaikan  dan  ketakwaan (az-Zhuhaili, 2011).
Menurut  jumhur  Ulama, wakâlah mempunyai  empat  rukun,  yaitu  orang  yang mewakilkan ( muwakkil ); orang yang
mewakili  (wakil);  sesuatu  yang  diwakilkan ( al-muwakkal fiih ); dan sighah (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan qabul ) (az-Zhuhaili, 2011).
Demi terlaksananya perwakilan maka harus  terpenuhi  syarat-syarat  tertentu  pada setiap muwakkil (orang  yang  mewakilkan), wakil  (penerima  perwakilan),  dan  perkara yang  diwakilkan.  Syarat-syarat  tersebut antara lain:
1. Syarat Sighah Menurut  para  ulama  Mazhab  Syafi'i, terdapat dua syarat untuk sighah.
a. Akad  wakâlah  berlangsung  dengan lafal yang menunjukkan adanya keridhaan terhadap pewakilan itu, baik secara  terang-terangan  maupun  secara sindiran (tidak terang-terangan).
b. Akad  wakâlah  tidak  dikaitkan  dengan syarat, akan tetapi boleh mengaitkannya  dengan  sesuatu  jika sesuatu tersebut terjadi setelah wakâlah itu  terlaksana,  selain  itu  pula  akad wakalah  sah  membatasi  wakâlah dengan  waktu  seperti  pembatasan pewakilan  itu  selama  satu  bulan  atau satu tahun.
2. Syarat Muwakkil
Pada muwakkil atau orang yang mewakilkan  disyaratkan  ia  harus  berhak melakukan  tindakan  yang  diwakilkan pada orang lain. Maksudnya, ia berkelayakan untuk melangsungkan tasharruf untuk dirinya.
3. Syarat Wakil Wakil  dinyatakan  sah  melakukan  akad perwakilan secara langsung untuk dirinya, seperti  kalimat  yang  diucapkannya  dapat dipahami.
4. Syarat Muwakkal fih
Syarat objek  yang diwakilkan antara lain pertama , Diketahui oleh wakil Hendaknya  sesuatu  yang  diwakilkan diketahui  dari  beberapa  sudut  pandang sehingga  tidak  terjadi  banyak  gharar; kedua, Berupa tasharruf yang dibolehkan dalam  hukum  syariat,  tidak  boleh mewakilkan  ghasab  dan  merusak  harta orang  lain.  Juga  kejahatan  dan  seluruh
yang diharamkan; ketiga, Berupa sesuatu yang  bisa  diwakilkan.  Seperti  jual-beli, gadai, pinjam-meminjam, sewa serta akad tasharruf
lain yang tidak mempertimbangkan
kecuali
pelaksanaannya saja
dan tidak mempertimbangkan pelakunya.
Wakalah terbagi  menjadi  3  macam yaitu (ath-Thayyar, 2009):
1. Wakalah umum  mewakilkan  semua urusan, seperti perkataan seseorang “ Aku mewakilkan  kepadamu  semuanya,  baik sedikit  maupun  banyak,” atau  “ Aku serahkan urusan kepadamu seluruhnya”. Demikian  ini  menurut  Syafi’iyyah,
Malikiyyah, dan Hanabilah tidak dibolehkan  karena  mengandung gharar (penipuan).  Sedangkan Wakâlah khusus adalah  mewakilkan  tentang  sesuatu  dan masalah
tertentu, seperti “ Aku mewakilkan  kepadamu  untuk  menjual hartaku”. Keabsahan perwakilan ini tidak diperselisihkan.
2. Wakalah  muqayyad adalah wakâlah dimana muwakkil membatasi  tindakan wakil dan menentukan cara melaksanakan tasharruf tersebut,
3. Wakalah  bil  ujrah adalah  penyerahan kekuasaan  dari  seseorang  kepada  orang lain  untuk  mengerjakan  suatu  perbuatan dalam  bentuk  memberikan  perlindungan terhadap suatu barang yang diamanahkan selama yang mewakilkan masih hidup dan atas jasanya untuk mewakilkan pekerjaan tersebut  pihak  yang  ditunjuk  sebagai wakil dapat memperoleh ujroh atau fee. Wakalah adalah  transaksi  yang dibolehkan  antara  dua  pihak  dan  masing- masing  pihak  mempunyai  hak  untuk membatalkannya.  Hal  ini  karena  status Wakalah dari pihak orang yang mewakilkan adalah pemberian izin, dan dari pihak wakil adalah memberikan manfaat  (jasa) sehingga masing-masing tidak terikat secara permanen. Akan tetapi, fuqaha mengecualikan  beberapa  objek/hal  yang mana Wakalah mempunyai kekuatan hukum mengikat  yang  permanen  sehingga  seorang
wakil  tidak  dapat  membatalkannya  secara sepihak (ath-Thayyâr, 2009).
Jika Wakâlah berlangsung  dengan sah, maka ia mempunyai sejumlah konsekuensi hukum berkaitan dengan hal-hal yang  menjadi  kewenangan  wakil,  hak  dan kewajiban  yang  harus  dia  lakukan  dalam pewakilan  jual  beli  serta  berkaitan  dengan status  Benda    objek Wakalah yang  ada  di tangannya;  apakah  ia  sekedar  amanah ataukah  harus  dijamin  gantinya  (az-Zuhaili, 2011).
Akad  perwakilan  telah  dinyatakan berakhir  apabila  terjadi  hal-hal  berikut  ini (Sabiq, 2014).
1. Salah  satu  atau  dua  orang  yang  berakad mati  atau  gila.  Hal  itu  karena  hidup  dan berakal merupakan sebagian syarat sahnya akad perwakilan.
2. Diselesaikannya  pekerjaan  yang  dituju dalam  perwakilan.  Apabila  pekerjaan yang dituju telah selesai maka perwakilan tidak berarti.
3. Pemecatan wakil oleh muwakkil , meskipun  wakil  tidak  mengetahuinya. Sementara  Para  ulama  mazhab  Hanafi, wakil  harus  mengetahui  pemecatan. Sebelum  dia  mengetahui  pemecatan, tindakan-tindakannya sama dengan tindakan-tindakannya sebelum pemecatan dalarn semua hukum.
4. Pengunduran diri wakil. Tidak disyaratkan  agar muwakkil mengetahui atau menghindari pengunduran diri wakil. Sementara,  para  ulama  mazhab  Hanafi mensyaratkan hal ini agar muwakkil tidak dirugikan.
5. Keluarnya Muwakkal fih dari kepemilikan muwakkil .

## Gharar
Menurut ahli fiqh gharar adalah sifat dalam muamalah  yang  menyebabkan  sebagian rukunnya  tidak  pasti  ( mastur  al-‘aqibah ) . Secara  operasional, gharar dapat  diartikan kedua  belah  pihak  dalam  transaksi  tidak memiliki  kepastian  terhadap  barang  yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas,  harga  dan  waktu  penyerahan
barang    sehingga  pihak  kedua  dirugikan (Karim & Sahroni, 2015).
Dalam syari’at Islam, jual beli gharar ini  terlarang  dengan  dasar  sabda  Rasulullah SAW  dalam  hadits  Abu  Hurairah  yang berbunyi:
Artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar (HR. Muslim). Sedangkan jula-beli gharar , menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori  perjudian.  Syaikhul  Islam  Ibnu Taimiyyah  sendiri  menyatakan,  semua  jual beli gharar , seperti menjual burung di udara, onta  dan  budak  yang  kabur,  buah-buahan sebelum  tampak  buahnya,  dan  jual  beli al- hashâh , seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan  Allah  di  dalam  al-Qur’an (Taimiyyah, 1980).

## Maysir
Menurut al-Azhari ,  seperti  dikutip  oleh  al- Syaukani,  kata maysir berarti  "potongan yang menjadi objek taruhan" ( اوناك يتلا روزجلا هيلع  نورماقتي).  Ia  dinamakan  judi  karena potongan-potongan  itu  dibagi  sedemikian rupa  sehingga  seolah-olah  ia  menjadi  milik orang-orang yang ikut di dalamnya..
Sebuah transaksi atau permaianan bisa dikatakan sebagai maysir jika terdapat unsur- unsur berikut (Karim & Sahroni, 2015): 1. Taruhan (mukhatarah/murahanah) dan mengadu  nasib  sehingga  pelaku  bisa menang dan bisa kalah.
2. Seluruh  pelaku maysir mempertaruhkan hartanya,  pelaku  judi  mempertaruhkan hartanya  tanp  imbalan.seperti  judi  yang dipertaruhkan  adalah  uang  serahan. Berbeda dengan bisnis yang dipertaruhkan  adalah  kerja  dan  resiko bisnis.
3. Pemenang mengambil hal orang lainyang kalah,  karena  setiap  pelaku  juga  tidak memberi  manfaat  kepada  lawannya.  Ia mengambil  sesuatu  dan  kalah  tidak mengambil imbalannya.
4. Pelaku  berniat  mencarikan  uang  dengan mengadu  nasib,  tidak  ada  target  lain  hal
ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang.
Semua ulama fikih sependapat dalam menetapkan ketentuan hukum tentang Maysir, bahwa al-maysir itu haram hukumnya.

## Riba
Riba dalam bahasa Arab berarti "bertambah". Maka  segala  sesuatu  yang    bertambah dinamakan riba. Menurut istilah, riba berarti: menambahkan  beban  kepada  pihak  yang berhutang  (dikenal  dengan riba  dayn )  atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar  6  komoditi  (emas,  perak,  gandum, sya'ir, kurma dan garam) dengan jenis  yang sama,  atau  tukar-rnenukar  emas  dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara  tidak  tunai  dikenal  dengan riba  Ba’i (Tarmizi, 2017) .
Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki  dengan  cara  yang  benar  dan  dibenci Allah SWT.
Praktik riba lebih mengutamakan  keuntungan  diri  sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan  kesenjangan  sosial  yang semakin  besar  antara  yang  kaya  dan  yang miskin,  serta  dapat  mengurangi  rasa persaudaraan oleh karena itu, Islam mengharamkan riba (Rosalinda, 2016).
Beberapa ulama juga memabagi riba menjadi  dua  dengan  istilah  lain  yaitu  riba dayn dan riba bai. Riba dayn adalah riba yang dilakukan  oleh  bangsa  arab  jahiliyah.  Yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam  untuk  mengembalikan  hutang ditambah  bunga,  atau  penjual  barang  tidak tunai  mensyaratkan  denda  jika  si  pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh  tempo,  atau  si  pembeli  sendiri  yang mengajukan  persyaratan  untuk  membayar denda  dengan  ucapan,  “ beri  saya  tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula”. Sedangkan Riba ba’I adalah riba  yang  objek  akadnya  adalah  akad  jual beli. Riba ba’i di bagi menjadi dua lagi yaitu, riba fadhl dan riba nasi’ah .

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Analisis  Sistem  Arisan Online di  Kota Jayapura
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis telah  lakukan  terhadap  objek  utama  dalam penelitian  ini  ( owner dan member arisan) terkait  tentang  sistem  arisan  online  di  Kota Jayapura,  maka  dapat  penulis  simpulkan bahwa  arisan  online  di  Kota  jayapura memiliki  keunggulan  dibandingkan  arisan pada  umumnya,  dalam  arisan  online  para member  tidak  perlu  keluar  rumah  karena semua dapat dilakukan dengan menggunakan internet, mulai dari penyetoran sampai terima uang  arisan  sehingga  lebih  efisien  secara waktu tentunya dapat bermanfaat bagi orang- orang  yang  sehari-harinya  sibuk  karena pekerjaan. Selain itu dengan arisan online ini dapat  menambah  teman  dari  berbagai kalangan dan berbagai daerah yang jauh.
Namun  demikian,  arisan  online  di Kota Jayapura memiliki berbagai kekurangan. Pertama , Arisan online terbentuk  hanya  dari  dunia  maya  tanpa mengenal  betul  identitas  orang-orang  yang terlibat  dalam  arisan  tersebut  sehingga memiliki  resiko  yang  sangat  besar  karena ketika terdapat member ataupun owner yang tidak  bertanggungjawab  maka  sulit  untuk mencari atau dimintai pertanggung- jawabannya. Kedua ,  terdapat  ketidak  adilan yang  jelas  dalam  praktek  ini,  karena  bagi member  yang  namanya  di  awal  akan menerima  uang  arisan  tidak  sesuai  dengan apa  yang  di  setorkan  selama  satu  periode arisan,  sedangkan  bagi  member  yang namanya  di  urutan  terakhir  akan  menerima uang melebihi apa yang dia setorkan selama satu putaran.

## Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Praktek Arisan Online di Kota Jayapura Dalam  Praktek  Arisan Online di  Kota Jayapura terdapat beberapa unsur yang dapat dikaitkan  dengan  hukum  ekonomi  islam yaitu al-Qardh , wakâlah,  Gharar,  Maysir dan  Riba ,  oleh  karena  itu  penulis  akan menganalisis  sistem  arisan online di  kota
Jayapura dari kelima unsur tersebut yaitu al- Qardh , wakâlah, Gharar, Maysir dan Riba.
Al-Qardh,
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pada praktek Arisan online online  yang  ada  di  Kota  jayapura  terdapat penyimpangan  terutama  pada  Arisan  online dengan  sistem  menurun  dan  Arisan  online dengan  sistem  perbedaan  nominal  yang didapat  terhadap  hakikat  arisan  dan  juga pengertian al-Qardh itu sendiri, karena telah jelas bahwa hakikat al-Qardh yaitu memberikan  suatu  pinjaman  kepada  orang yang  membutuhkan untuk selanjutnya dikembalikan  sesuai  dengan  jumlah  yang dipinjam  tanpa  ada  tambahan.  Sedangkan jika  dikaitkan  dengan  kedua  sistem  yang digunakan  sama  sekali  menyimpang  karena bagi  peserta  arisan  yang  namanya  di  awal akan  menerima  uang  arisan  tidak  sesuai dengan  apa  yang  di  setorkan  selama  satu periode  arisan  hal  tersebut  sangat  jelas merugikan  bagi  anggota  yang  namanya  di urutan awal tersebut.
Selain  itu  dalam  sistem  arisan  online di  Kota  Jayapura  penulis  melihat  bahwa terdapat  praktek  riba  karena  bagi  peserta yang  namanya  di  urutan  terakhir  akan menerima  uang  melebihi  apa  yang  dia setorkan  selama  satu  putaran,  hal  ini  sangat jelas  bahwa  pada  praktek  tersebut  terdapat unsur riba yang  dalam  istilah Fiqh muamalah dikenal  dengan  nama  riba  dayn yaitu  menambahakan  beban  kepada  pihak yang  berutang.  Sedangkan  dalam  syariat Islam  sangat  tegas  melarang  kita  memakan riba  seperti  yang  tercantum  dalam  surat  al- Baqarah ayat 275 sebagai berikut:
Artinya: “Orang-orang yang makan
(mengambil)  riba  tidak  dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka  yang  demikian  itu, adalah disebabkan mereka
Berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama
dengan  riba,  padahal  Allah Telah  menghalalkan  jual  beli dan mengharamkan riba. Orang- orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,  lalu  terus  berhenti
(dari  mengambil  riba),  Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya  (terserah)  kepada Allah.  Orang  yang  kembali
(mengambil  riba),  Maka  orang itu  adalah  penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
Selain  itu,  penulis  menilai  bahwa dengan  sistem  pembayaran  dan  penerimaan uang  arisan  yang  ada  pada  praktek  arisan online  di  Kota  jayapura  tersebut  terdapat pihak  yang  dirugikan  yaitu  peserta  yang mempunyai urutan pada awal, sehingga bagi peserta  yang  menerima  uang  arisan  pada akhir  maka  ia  telah  menerima  uang  arisan dengan  cara  yang  batil  sedangkan  dalam Islam jelas terdapat larangan dalam memperoleh harta dengan cara yang batil, hal ini  tercantum  dalam  surat  an-Nisa  ayat  29 sebagai berikut:
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan suka  sama-suka  di  antara  kamu. dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
Jika  di  analisis  dari  segi  rukun al- Qardh ,  maka  hasilnya  sebagai  berikut:  (1) Shighah (ucapan),  yaitu  ijab  (ucapan permintaan) dan kabul (ucapan penerimaan). Dalam  praktek  arisan online di  Kota Jayapura  terdapat  Ijab  Qobul  dalam  bentuk aturan  yang  telah  ditetapkan  dan  dijelaskan sebelum  anggota  bergabung  kemudian anggota  tersebut  menerima  dan  menyetujui aturan tersebut serta bersedia untuk
membayar  iuran  sampai  selesai;  (2) Aqid (orang  yang  bertransaksi),  yaitu  orang  yang member i pinjaman ( muqridl ) dan orang yang meminjam ( muqtaridl ). Dalam arisan online pun terdapat dua unsur di atas yaitu member/ anggota arisan yang belum mendapat giliran sebagai pemberi pinjaman atau disebut juga muqridl dan  orang  yang  mendapat  giliran arisan  sebagai  orang  yang  meneriam pinjaman  atau  disebut muqtaridl. Dengan ketentuan al-Rusyd ,  yaitu kedua orang  yang melakukan  transaksi  ini  sudah  balig, agamanya baik dan mampu mengelola harta. al-‘Ikhtiyar (hak  memilih),  tidak  sah bertransaksi  dengan  orang  yang  dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan. Orang  yang member i  pinjaman  haruslah orang  yang  memiliki  kekuasaan  penuh  atas harta  yang  dipinjamkannya  (al-Bugha, 2009).  (3) Al-Ma’qud  ‘Alaih, yakni  harta yang dipinjamkan. Dalam arisan online yaitu uang iuran arisan. Uang arisan tersebut telah ditentukan besarannya (jelas besarannya) dan tidak  tercampur  dengan  unsur  lain,  artinya jika  yang  diikuti  adalah  arisan  uang  maka yang didapatkan adalah uang namun apabila yang diikuti adalah arisan barang maka yang didapatkan adalah dalam bentuk barang.
Sedangkan  jika  dianalisis  dari  segi syarat  sahnya al-Qardh yaitu:  (1)  Akad qardh dilakukan  dengan  shigah  ijab  qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab  qabul)  dalam  pandangan  jumhur, meskipun  menurut  Syafiiyah  cara mu’athah tidaklah  cukup  sebagaimana  dalam  akad- akad  lainnya;  (2)  Adanya  kapabilitas  dalam melakukan  akad,  artinya,baik  pemberi maupun  penerima  pinjaman  adalah  orang baligh,  berakal,  bisa  berlaku  dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk tabarru’ (berderma); (3)Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mistli , sedangkan  dalam  pandangan  Jumhur  ulama dibolehkan  dengan  harta  apa  saja  yang  bisa dijadikan  tanggungan;  (4)  Harta  yang dipinjamkan  jelas  ukurannya,  baik  dalam takaran,  timbangan,  bilangan,  maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan,
dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya (al-Bugha, 2009).
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas maka dapat penulis simpulkan bahwa praktek arisan online yang  terjadi  di  Kota  Jayapura dilihat  dari  akad qordh telah  memenuhi rukun  dan  syarat  akad  seperti  yang  telah dijelaskan di atas. Namun pada sistem arisan online menurun  terdapat  penyimpanagan dalam akad qordh dimana sistem ini terdapat unsur riba yang  sudah  dijelaskan  pada paragraf sebelumnya.

## Wakalah
Praktek  arisan  online  yang  terjadi  di  Kota Jayapura didalamnya terdapat unsur Wakâlah  karena  pada  praktek  arisan  online tersebut seluruh anggota menyerahkan uang angsuran  arisan  kepada owner kemudian setelah terkumpul maka uang arisan tersebut akan  diberikan  kepada  anggota  yang mendapat giliran arisan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara pihak anggota dengan owner arisan.
Jika dikaitkan dengan rukun wakalah dalam  praktek  sistem  arisan online yang terjadi  di  Kota  jayapura  terdapat  dua  pihak yang melakukan transaksi yaitu owner arisan yang  bertindak  sebagai wakil serta Member yang bertindak sebagai muwakil (orang yang mewakilkan).  Praktek  arisan online di  Kota Jayapura  juga  terdapat Shighah  (ijab dan Qabul) karena  sebelum  arisan  dilakukan pihak owner akan member ikan  penjelasan terkait  masalah  aturan-aturan  dan  ketentuan yang ada diarisan online kepada pihak calon Member kemudian jika sepakat dan menyetujui aturan tersebut barulah didaftarkan  menjadi Member online ,  selain itu dalam praktek arisan online juga terdapat Muwakil fih (Sesuatu yang diwakilkan) yaitu uang arisan, uang arisan ini akan disetorkan dan  dikumpulkan Member kepada  pihak owner dan  kemudian  diberikan  kepada Member yang  mendapat  giliran  sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.
Dalam wakâlah terdapat syarat-syarat tertentu  yang  harus  dipenuhi  pada  setiap muwakkil (orang  yang  mewakilkan),  wakil
(penerima  perwakilan),  dan  perkara  yang diwakilkan.  Pada  praktek  arisan online di Kota jayapura pihak yang menjadi muwakkil yaitu Member pada  umumnya  telah  baligh dan  juga  memiliki  kemampuan  untuk melakukan  pembayaran  iuran  arisan  selama satu  putaran  penuh  hal  ini  dapat  penulis pastikan  berdasarkan  dari  data  yang  penulis lakukan dari hasil wawancara dengan owner arisan online yang  berada  di  Kota  Jayapura bahwa secara umum Member yang ikut pada arisan online umurnya  minimal  adalah  17 tahun. Pada praktek arisan online yang terjadi di Kota jayapura, pihak yang menjadi wakil adalah owner yang  bertindak  selaku penanggungjawab dalam hal mengumpulkan serta member ikan  uang  arisan  kepada anggota yang mendapat giliran sesuai nomor yang  telah  disepakati  antara  pihak  anggota dan  pihak owner sehingga  pada  prinsipnya dalam  praktek  arisan online ini  yang bertindak  selaku wakil telah  memenuhi syarat  sesuai  dengan  ketentuan  diatas (Zaidan, 2008). Dalam praktek arisan online di  Kota  Jayapura  Objek  yang  dipinjamkan dalam  bentuk  uang  dari  hasil  iuran  semua member yang dikumpulkan pada owner dan selanjutnya  akan  ditransferkan  ke  rekening salah  satu member yang  mendapat  giliran sesuai  dengan  nomor  yang  telah  ditetapkan bersama (Makhfira, 2010).
Pada prakteknya arisan online di Kota Jayapura mengandung unsur wakalah yaitu owner atau ketua bertindak sebagai wakil dan member /anggota  arisan  sebagai  muwakkil, dengan cara setiap anggota akan mengumpulkan  uang  iuran  arisan  kepada owner melalui  transfer  dan  selanjutnya owner akan  memberikan  atau  mentransfer uang iuran tersebut kepada member lain yang mendapat  giliran  arisan.  Sebagai  upah  atas jasa owner tersebut  maka  dalam  praktek arisan ini dibebankan tambahan iuran sebasar Rp.  50.000  per  orang  sebagai  biaya administrasi.
Biaya  yang  dibebankan  tersebut merupakan  upah  atas  jasa  yang  dilakukan oleh owner/ ketua  kepada member/ anggota arisan  karena  telah  mewakilkannya  dalam
pengumpulan  dan  pembayaran  uang  iuran arisan online .  Sistem  ini  dalam  fiqh muamalah dikenal dengan akad wakalah bil ujroh.
Wakalah bil ujrah adalah penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk  mengerjakan  suatu  perbuatan  dalam bentuk  memberikan  perlindungan  terhadap suatu barang yang diamanahkan selama yang mewakilkan  pekerjaan  tersebut  pihak  yang ditunjuk  sebagai  wakil  dapat  memperoleh ujroh atau fee (Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2010).
Berdasarkan  pengertian  diatas  maka pada  praktek  arisan online di  kota  jayapura sesuai dengan akad wakalah bil ujrah, karena member  memberikan  kuasa  kepada owner dalam hal mengumpulkan kemudian menyalurkan  uang  arisan  kepada  member yang  menerima  arisan,  sedangkan owner pada  praktek  ini  juga  memberikan  jaminan perlindungan kepada member terhadap uang arisan yang telah di amanahkan.

## Gharar
Pada praktek arisan online di Kota jayapura terdapat gharar karena adanya ketidakpastian tentang  setoran  para  member  dalam  satu putaran. Artinya tidak bisa menjamin apakah member akan bertanggung jawab membayar/melunasi iuran arisan selama satu putaran  penuh  atau  malah  melarikan  diri sehingga  dapat  merugikan  member  yang namanya belum dapat giliran. Selain itu pula ketidakpastian anggota karena terkadang ada anggota  yang  memalsukan  identitasnya sehingga jika dia tidak menyelesaikan arisan sulit untuk didatangi dan dimintai pertanggungjawaban.
Penulis  juga  dapat  menyimpulkan bahwa berdasarkan kriterianya maka praktek arisan  online  yang  terjadi  di  Kota  jayapura merupakan  jenis  Gharar  yang  diharamkan secara  ijma  ulama,  yaitu  gharar  yang menyolok ( al-gharar al-katsir ) karena masih terdapat  pilihan  lain  yang  lebih  pasti  yang dapat dilakukan sehingga sebenarnya praktek arisan online ini masih dapat dihindarkan dan tidak perlu dilakukan.
Selain dari segi jenis dan tingkatannya,  gharar  yang  terjadi  pada praktek  arisan  online  yang  ada  di  Kota jayapura  termasuk  kategori  gharar  berat, karena sistem yang digunakan dalam praktek arisan online tersebut terdapat ketidakadilan sehingga  dapat  menimbulkan  perselisihan antara  pelaku  akad  yaitu owner dengan member.

## Maysir
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis lakukan  maka  penulis  dapat  simpulkan bahwa  pada  praktek  arisan online di  Kota jayapura terdapat unsur Maysir. Hal ini dapat dilihat  dari  adanya  praktek  arisan  di dalamnya,  selain  itu  pada  praktek  arisan online di kota Jayapura terdapat pihak  yang dirugikan dan diuntungkan. Hal  ini terdapat pada  aturan  yang  memberikan  uang  arisan sesuai  nomor  urut,  apabila  nomor  urutnya awal  maka  dia  akan  rugi  karena  jumlah nominal  yang  didapatkan  lebih  sedikit sehingga  bagi  yang  namanya  di  awal  maka dia  akan  mengalami  kerugian  sedangkan member  yang  di  akhir  putaran  arisan  maka dia akan menerima uang lebih sehingga akan mengambil  keuntungan  dari  member  yang nomornya di awal.

## Riba
Pada praktek arisan online yang ada di Kota jayapura  penulis  dapat  simpulkan  adanya unsur  riba  di  dalamnya  karena  sangat  jelas pada  sistem  yang  dipakai  bahwa  bagi  para member  yang  namanya  di  urutan  terakhir maka  ia  akan  menerima  hasil  lebih  yang  di ambil  dari  setoran  member  yang  berada diurutan    awal-awal,  jadi  sangatlah  jelas bahwa  dalam  praktek  arisan online di  kota jayapura  terdapat  unsur  riba  didalamnya. Berdasarkan jenisnya riba yang terdapat pada praktek  arisan online di  Kota  jayapura termasuk  dalam  kategori  riba dayn karena sangat  jelas  bahwa  dalam  sistem  arisan tersebut member yang berada di nomor akhir akan memperoleh keuntungan dari potongan hasil arisan member yang namanya di awal- awal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis telah  lakukan  pada  beberapa  Arisan Online yang berada di Kota jayapura, maka penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  pada  praktek arisan online di  Kota  jayapura  terdapat  3 sistem yaitu: Arisan dengan sistem menurun, arisan dengan sistem perbedaan nominal, dan arisan barang.
Dalam  prakteknya  arisan online di Kota  jayapura  mengandung  unsur wakâlah yaitu owner atau  ketua  bertindak  sebagai wakil  dan member /anggota  arisan  sebagai muwakkil, setelah penulis melakukan analisis  disimpulkan  bahwa  pada  praktek Arisan online di  Kota  jayapura  terjadi penyimpangan  terutama  pada  Arisan online dengan  sistem  menurun  dan  Arisan online dengan  sistem  perbedaan  nominal  yang didapat  terhadap  hakikat  arisan  dan  juga pengertian al-Qardh ,  karena  bagi  peserta arisan  yang  namanya  di  awal-awal  akan menerima  uang  arisan  tidak  sesuai  dengan apa  yang  di  setorkan  selama  satu  periode arisan.
Penulis  melihat  bahwa  terdapat praktek  riba  karena  bagi  peserta  yang namanya  di  urutan  terakhir  akan  menerima uang melebihi apa yang dia setorkan selama satu putaran, hal ini sangat jelas bahwa pada praktek  tersebut  terdapat  unsur  riba  yang dalam istilah Fiqh muamalah dikenal dengan nama riba dayn yaitu menambahkan beban kepada pihak yang berutang.
Penulis  selanjutnya  mencoba  untuk memberikan  masukan  kepada owner ,  agar benar-benar  menjalankan  prinsip-prinsip yang  terdapat  dalam  Sistem  ekonomi  Islam ( al-Qardh dan Wakâlah )  secara  benar sehingga  perlu  adanya  kajian  ulang  tentang kebijakkan  terkait  Arisan online dengan sistem  menurun  dan  Arisan online dengan sistem  perbedaan  nominal  yang  didapat sehingga  hakekat  dari  pada  Arisan  ( al - Qardh )  dapat  tercapai  yaitu  saling  tolong menolong antar sesama.
Selain  itu  penulis  mencoba  juga untuk memberikan masukan kepada member , agar  benar-benar  bertanggung  jawab  dalam
membayar  setoran  secara  utuh  selama  satu putaran  dan  memilih  sistem  arisan  yang sesuai dengan sistem ekonomi islam, dengan memperhatikan  aspek-aspek  sesuai  dengan al-qardh dan wakâlah dan segera meninggalkan arisan online yang menggunakan  sistem  menurun  dan  Arisan online dengan  sistem  perbedaan  nominal yang  didapat  karena  jelas  menyimpang  dari ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  bin  Abdulaziz  Ali  Jibrin.  (1998) Jam’iyyah  al-Muwadzdzafin  (Al- Qardh  at-Ta’awuni ,  cet.  1.  Bairut:
Dar al-Alam al-Fawaid.
Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, dkk. (2009). Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam  Pandangan  4  Madzhab, terj.
Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu. Cet.  Ke-1. penerjemah.
Abdul  Hayyie  al-Kattani,  et  al. Jakarta : Gema Insani.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia.  (2010). Himpunan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  jilid  2 .
Jakarta: Gaung Persada Press.
Dib  Al-Bugha,  Musthafa.  (2009). Fiqh  Al- Mu’awadhah. Damaskus: Darul Musthafa.
Fiandika,  Egie  Alifsa.  (2013).  “Arisan
Sebagai Media Interaksi Sosial Antar Mahasiswa  Pendatang  di  Nitikan Umbulharjo  Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Jawarta.  (2015).  “Bisnis  Arisan  Motor Sistem  Lelang  Merupakan  Subsidi Silang  Antar  Anggota”. Jurnal Orbith Vol. 11, No. 3, November. Karim,  Adiwarman  A.  dan  Oni  Sahroni.
(2015). Riba,  Gharar  dan  Kaidah- kaidah  Ekonomi  Syariah:  Analisis Fikih & Ekonomi. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Prihantari,  Irma.  (2010).  “Tinjauan  Hukum Islam  Terhadap  Praktek  Arisan
Sepeda  Motor  “Paguyuban  Agung Rejeki”  di  Kecamatan  Sentolo Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun 2009”, Skripsi . Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
Rozalinda.  (2016). Fikih  Ekonomi  Syariah: Prinsip  dan  Implementasi  pada Sektor  Keuangan  syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Rukhaniyah.  (2017).  “Tinjauan  Hukum Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Arisan Sistem  Gugur  di  BMT  Ummat Sejahtera  Abadi  (USA)  Jepara”. Jurnal Isti’dal Vol. 4, No. 1, Juni. Saad  Al  Khatslan.  (2010). Fiqh  Muamalat Maliyyah  Muashirah cet. ke-2 .
Riyadh : Dar Shumai’.
Sâbiq, Muhammad Sayid. (2014). Fiqhu al- Sunnah Jilid ke-4 Penerjemah Ahmad Cornish  Creativa  (ACC) .  Depok: Fthan Media Prima. Salsabiila.  (2010).  “Pelaksanaan  Perjanjian
Arisan Sepeda Motor Antara Paguyuban  Arisan  Sepeda  Motor
“Sumberagung” Gelombang I dengan
Peserta  Arisan  Sepeda  Motor”. Skripsi . Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Santoso,  Adityo.  (2012).  “Pelaksanaan Perjanjian  Arisan  Mobil  Daihatsu Xenia  di  CV.  Mandiri  Konstiti Yogyakarta”. Skripsi .  Yogyakarta: Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada.
Syihabuddin  Abu  al-Abbas  Ahmad  bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri.
(2008). Hasyiyah  al-Qalyubi  ala
Syarh  al-Mahalli’ala  Minhaj  al-
Thalibin .
Maktabah
al
Taufikiya: Kairo.
Taimiyah,  Ibnu.  (1980). Majmu’ah  al- Fatawa jilid 32 . Beirut: Darul Fikr.
Tarmizi,  Erwandi.  (2017). Harta  Haram Muamalat  Kontemporer  Cet  ke-15 . Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.
Zaidan,  Abdul  Karim.  (2008). Pengantar Studi Syariah . Jakarta: Robani Press.