Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 4, Januari 2019 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## IMPLEMENTASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
(Studi Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2016 /PN.Pmn dan Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT.PDG)
Gunawan Wibisono 1 , Fitriati 1 , Ferdi 2
1. Master Program of Law Science of Ekasakti University 2. Faculty of Law University of Andalas Email: farhanhidayah100@yahoo.com

## ABSTRACT
Article  46  of  Law  Number  32  Year  2009  concerning  the  Management  of  Environmental Protection  stipulates  that  a  Criminal  Account  shall  be  liable  to  any  person  of  the  Legal Entity  and  /  or  its  Management.  Criminal  proceedings  that    have  been  broken  off  at  the Padang  Pariaman  District  Court  where  the  criminal  responsibility  is  by  the  corporate management. The problem is the consideration of the judge in the decision of the Mining crime  committed  by  the  corporation  and  the  implementation  of  the  corporation accountability system against environmental damage that occurred in the mineral mining area  in  Padang  Pariaman  Regency,  West  Sumatera  Province.  Research  specification  is analytical  descriptive  with  Normative  juridical  approach.  The  data  obtained  were analyzed qualitatively. The results of the first study and discussion, Judge's Consideration in Decision Number 190 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pmn and Decision No. 90 / PID.SUS / 2017 / PT.PDG the defendant fulfilled the element as the subject of criminal law of the deeds he committed. Defendant as the board (Director) of the corporation. Board is considered as a form  of  corporation.  Second,  corporate  criminal  liability  in  Decision  Number  190  / Pid.Sus  /  2016 /  PN.Pmn  and  Decision  No.  90  /  PID.SUS  /  2017  /  PT.PDG  sentenced  to criminal  is  his  company  represented  by  the  director  of  the  company.  Corporal  criminal liability  can  be  demanded  through  the  doctrine  of  superior  responders  or  vicarious liability.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Korporasi, Tindak pidana pertambangan

## PENDAHULUAN
Perkembangan  korporasi  di  Indonesia  dalam  waktu  singkat  menjadi  sangat  cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekvansive karena menjangkau seluruh wilayah bisnis yang  mempunyai  kemampuan  untuk  tumbuh  dan  subur  dan  mendatangkan  keuntungan. Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  lingkungan  hidup  harus  dilihat  dalam  kerangka pembangunan  berkesinambungan.  Sebagai  suatu  lembaga  yang  keberadaan  dan
kapasitasnya  untuk  berbuat  sesuatu  dalam    hukum,  seringkali  melanggar  hukum.  Namun demikian dengan berbagai cara korporasi acap kali lolos dari jeratan hukum.
Pada  persoalan    lingkungan  hidup  pertanggung  jawaban  korporasi  diatur  dalam Pasal  46  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan  Perlindungan Lingkungan  Hidup  yang  pada  intinya  dapat  diminta  pertanggung  jawaban  Pidana  kepada setiap  orang  Badan  Hukum  dan/atau  Pengurusnya.  Dalam  bahasa  Belanda,  istilah pertanggungjawaban  pidana  menurut  Pompee  terdapat  padanan  katanya,  yaitu aansprakelijk,  verantwoordelijk, dan toerekenbaar  (AndiHamzah,1994;131). Orangnya yang aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah  orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah toerekeningsvatbaar. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang toerekeningsvatbaar. (Pompe,1950;190)
Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut : “Berbicara tentang konsep
liability atau “pertanggungjawaban” dilihat   dari    segi    filsafat    hukum,   seorang   filosof    besar   dalam   bidang  hukum pada   abad  ke-20,  Reoscou  Pound,  dalam An  Introduction  to  the  Philosophy of  Law ,  telah  mengemukakan  pendapatnya ”I  ….  Use  the simple word “liability” for the  situation  whereby  one  exact  legally  and  other is  legally  subjected  to  the exaction(Romli Atmassamita, 1989;79).
Kesalahan  merupakan  hal  yang  fundamental  dalam  pertanggungjawaban  pidana. Orang  yang  melakukan  tindak  pidana  dapat  dijatuhi  pidana  apabila  orang  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  dalam  hukum  pidana  atau  orang  tersebut  mempunyai  kesalahan. Sudarto menyatakan bahwa unsur-unsur kesalahan terdiri dari (Setiyono,2002;78) :
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat ( schuldfahigkeit atau zurechnungsfahigkeit ), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan  batin  antara  sipembuat  dengan  perbuatannya  berupa  kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa ).
3. Tidak  adanya  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan  atau  tidak  ada  alasan pemaaf.
Terhadap  pertanggungjawaban  pidana  dalam  hukum  Pidana  ada  beberapa  teori pertanggungjawaban  pidana  antara  lain  Teori vicarious  liability (pertanggungjawaban
pengganti)  yaitu  pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan  kepada  seseorang  atas perbuatan yang lainnya.( E.Y. Kanter dan Sianturi, 2012;51).
Perkara  tindak  Pidana  Pertambangan  yang  telah  di  putus  pada  Pengadilan  Negeri Padang Pariaman berupa pengambilan material sirtukil untuk kebutuhan perusahaan diatas yang  mengakibatkan  kerusakan  terhadap  lingkungan  di  daerah  tersebut.  Pada  putusan tersebut  terdapat  pertimbangan  Hakim  dan  penerapan    sistem  pertanggungjawan  pidana korporasi. Tindak pidana ini dilakukan oleh korporasi.
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas  adalah  pertama  Bagaimana  pertimbangan  Hakim  dalam  putusan  tindak  pidana Pertambangan  yang  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  korporasi di  Kabupaten  Padang  Pariaman  Provinsi  Sumatera  Barat  dan  Bagaimana  implementasi sistem Pertanggungjawaban Pidana koorporasi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah tambang mineral di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analisis, dengan  metode  pendekatan yuridis  normatif.    Jenis    data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.    Data    sekunder diperoleh  dari  studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan  Teknik    pengumpulan  data  dengan penelusuran  bahan  bahan  hukum  sebagai  data  sekunder.  Data  yang  diperoleh  kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN
A. Pertimbangan  Hakim  Dalam    Putusan  Pengadilan  Terhadap  Tindak  Pidana Pertambangan
Perluasan  subyek  hukum  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dasar  yuridisnya,  yaitu ketentuan  Pasal 103 KUHP. Bila ditelaah jauh, dapat dikatakan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat dipertanggungjawabkan pengurus dan korporasinya berdasarkan Pasal 163 ayat (1). Suatu kekurangan pada Undang-Undang tersebut selalu menyebut setiap orang sebagai subyek hukumnya yakni Pasal 158, 160, 161, 162 dan Pasal 165. Akan tetapi tidak diikuti pemberian  definisi  setiap  orang.   Dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  juga  demikian,  tidak  ada  satu  pasal  pun  dalam
undang-undang  tersebut  yang  mengatur  bagaimana  atau  kapan  korporasi  itu  dapat dipertanggungjawabkan pidana.
Konsep  pertanggungjawaban  pidana  oleh  korporasi  sebagai  pribadi  ( corporate criminal liability ) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporsi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban  pidana.(Chaidir  Ali,  1991;89)  Kondisi  ini  terlihat  pada  Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dimana terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau  IUPK (Izin Usaha Pertambangan  Khusus)  Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  tersebut  merupakan kegiatan penambangan dan harus ada izin  penambangan, namun  terdakwa tidak memiliki Izin  Usahan  Penambangan  (IUP)  tersebut.  Kegiatan    penambangan  yang  dilakukan  oleh terdakwa bukan usaha pribadi tapi terdakwa bekerja pada sebuah korporasi yang bernama CV.  Duta  Persada.  Perbuatan    terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal  158  Undang-undang  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu Bara. Pertimbangan Hakim dalam menentukan subyek dari tindak pidana yang terjadi pada putusan  tersebut  adalah  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.
Pada  pertimbangan  hakim  diatas  terlihat  bahwa  terdakwa  dianggap  memenuhi sebagai subyek hukum pidana dari perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa pada kasus ini adalah pimpinan dari CV. Duta Persada yang melakukan penambangan tanpa izin. Subyek hukum    yang  kedua  adalah  badan  hukum.  Apa  yang  dinamakan  “badan  hukum”, sebenarnya tidak lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu  badan  dimana  terhadap  badan  ini  diberi  status  sebagai  subyek  hukum,  di  samping subyek hukum yang berwujud manusia ( natuurlijk persoon ). (Husien Harun, 1993;56)
Untuk    menetapkan  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  dapat  dengan berpatokan  pada  kriteria  pelaksanaan  tugas  dan/atau  pencapaian  tujuan-tujuan  korporasi tersebut.  Korporasi  diperlakukan  sebagai  pelaku  jika  terbukti  tindakan  bersangkutan dilakukan  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  dan/atau  pencapaian  tujuan  badan hukum/korporasi,  juga  termasuk  dalam  hal  orang  (karyawan  perusahaan)  yang  secara
faktual  melakukan  tindakan  bersangkutan  yang  melakukannya  atas  inisiatif  sendiri  serta bertentangan  dengan  instruksi  yang  diberikan.  Namun    dalam  hal  ini  tidak  menutup kemungkinan  badan  hukum  mengajukan  keberatan  atas  alasan  tiadanya  kesalahan  dalam dirinya. 1
Pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam putusan Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn    dalam  menetapkan  subyek  tindak  pidana  adalah  berdasarkan bukti  bukti  yang  menunjukan  bahwa  perbuatan  penambangan  yang  dilakukan  oleh karyawan  pada  perusahaan  terdakwa  adalah  sepenuhnya  merupakan  tanggung  jawab terdakwa. Pada putusan ini tidak terlalu ditonjolkan bahwa  perbuatan itu adalah perbuatan korporasi, namun adalah perbuatan terdakwa sebagai natural rechtsperson (orang pribadi). Pertimbangan  ini  diambil  karena  perbuatan  terdakwa    dianggap  adalah  perbuatan  diri sendiri dari terdakwa sebagai pemilik perusahaan bukan sebagai perbuatan perusahaan.
Pertimbangan  selanjutnya  adalah  berdasarkan  pada  fakta  fakta    yang  terungkap  di persidangan.  Terdakwa  terbukti  telah  melakukan  usaha  penambangan  tanpa  adanya  izin dari  pihak  yang  berwenang.  Hal  tersbut  dikuatkan  oleh    keterangan  saksi  dan  keterangan ahli.  Keterangan  ahli  yang  diberikan  oleh  pejabat  dari  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  Provinsi  Sumatera  Barat  menyatakan    bahwa  untuk  kegiatan  dalam  rangka pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi  tahapan  kegiatan  penyelidikan  umum, eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  perambangan,  pengolahan  dan  pemurnian, pengangkutan  dan  penjualan,  serta  pasca  tambang  harus  menggunakan  IUP  (Izin  Usaha pertambangan).
Selanjutnya  Hakim  Menimbang,  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  penjualan sirtukil  kepada  orang-orang  yang  membutuhkan,  hal  tersebut  bertentangan  dengan ketentuan Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal  1  butir  (19)  dan  pertimbangan  bahwa  berdasarkan  fakta  sebagaimana  terurai  diatas telah nyata Terdakwa dalam menjalankan usaha penambangan tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti  atau  surat  izin  dari  pemerintah  baik  IUP,  IPR  atau  IUPK  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 a at (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau  ayat  (5)  untuk  melakukan  penambangan  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat
1 Alvi  Syahrin, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Pencemaran  Dan  Atau  Kerusakan Lingkungan  Hidup ,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar,  Medan:  USU,  2003,  hlm.  7
bahwa unsur yang melakukan penambangan tanpa IUP dari pemerintah telah terbukti dan terpenuhi.
Berdasarkan  atas  analisa  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  dengan masing-masing  unsur  hukum  yang  termuat  dalam  Pasal  158  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara,  Majelis Hakim  berpendapat  semua  unsur-unsur  delik  pidana  yang  termuat  dalam  Pasal  158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terbukti dan terpenuhi.
Pertimbangan  penerapan  pidana  pada  putusan  ini  adalah  telah  terpenuhinya ketentuan pasal  158 Undang undang  No.4 tahun  2009 tentang pertambangan mineral  dan batubara disebutkan setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin maka dipidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah). Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka  juga  dipertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  bagi  Para Terdakwa dari segi non yuridis.
Berbeda halnya dengan  Putusan  No.  90/PID.SUS/2017/PT.PDG  yang berkekuatan hukum  tetap pada tingkat  banding. Pada putusan  pertama di  Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 6/Pid.Sus/2017/PN Pmn tanggal 24 Mei 2017.  Pada perkara ini terdakwa adalah direktur  PT Expo Indomas Perkasa. Terdakwa dipidana karena melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur pada Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara.  Pada  pertimbangan  subyek tindak    pidana  terpenuhi  unsur  terdakwa  sebagai  subyek  hukum  badan  hukum (rechtperson). Pada  putusan  tingkat  pertama  terdakwa  dinyatakan  bersalah.  Terhadap putusan tersebut kemudian terdakwa mengajukan banding.
Adapun  pertimbangan  Pengadilan  Tinggi  setelah  mempelajari  dengan  seksama berkas  perkara  dan  turunan  resmi  putusan  Pengadilan  Negeri  Pariaman  Nomor  : 6/Pid.Sus/2014/PN.Pmn  tanggal  24  Mei  2017,  Berita  Acara  Persidangan  Pengadilan Negeri Pariaman, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Surat- Surat Bukti, dan keterangan para saksi baik saksi a charge maupun saksi a de charge , serta barang  bukti  lainnya,  Pengadilan  Tinggi  tidak  sependapat  dengan  pertimbangan  Hakim tingkat  pertama  dalam  putusannya  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri perkara tersebut.
Guna dapat    dipersalahkan  telah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang didakwakan, melanggar pasal 158 jo pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nonor 4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara,  haruslah  memenuhi  unsur yang pertama “Setiap orang” . Hakim banding  mempertimbangkan bahwa unsur tersebut telah dipenuhi. Pada putusan ini subyek tindak pidana adalah terdakwa selaku direktur dari PT Expo Indomas Perkasa.
Dalam  hal  ini  Terdakwa  dengan  A  Dt  Malano  hanyalah  bekerja  sama  dalam pembelian Sirtu yang sudah ditambang oleh A Dt Malano, yang selanjutnya oleh Terdakwa dengan Izin yang ada padanya yaitu IUPK yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/Kep/BPP-2014 tanggal 08 Agustus 2014, setelah di olah dijual kepada PT Igasar.  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa,  maka  Terdakwa  haruslah  di  bebaskan dari  dakwaan  tersebut,  maka  kepada  Terdakwa  juga  haruslah  dipulihkan  hak-hak Terdakwa, kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya seperti semula.
Saat  sekarang  dalam  pertimbangan  terhadap  subyek  hukum  pada  tindak  pidana yang dilakukan koorporasi, Hakim dapat berpedoman kepada Pasal 3 Perma No: 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa:
Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  Korporasi  di  dalam  maupun  di  luar Lingkungan Korporasi.
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Pada Tindak Pidana Pertambangan
Pertanggungjawaban  pidana  ( criminal  liability )  dari  pimpinan  korporasi  ( factual leader )  dan  pemberi  perintah  ( instrumention  giver ),  keduanya  dapat  dikenakan  hukuman secara  berbarengan.  Hukuman  tersebut  bukan  karena  perbuatan  fisik  atau  nyatanya,  akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan.
Pertanggungjawaban    korporasi  pada  tindak  pidana  pertambangan  pada    Putusan Nomor  190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn    dan  Putusan  No.  90/PID.SUS/2017/PT.PDG    dalam kasus kejahatan korporasi ini yang dijatuhi hukuman pidana adalah perusahaannya dengan di  wakili  oleh  direktur  perusahaan  tersebut.  Apabila  yang  dituntut  adalah  korporasi  saja, maka sanksi pidananya adalah denda, tidak termasuk penjara. Ini  yang orang sering salah kaprah,  dalam  hukum  pidana  ada  asas  legalitas,  sehingga  direktur  ini  tidak  bisa dipidanakan  bila belum ada aturannya.
Terdakwa  bukan  hanya  Direktur  saja  tapi  juga  individu-individu  yang  dianggap bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana  pertambangan  tersebut.  Ada    pemahaman  bahwa dalam  hukum  pidana  ada  asas culpabilitas ,  sehingga  harus  dibuktikan  bahwa  seseorang bisa dipidana apabila memang terbukti bersalah. Artinya tidak bisa secara otomatis sanksi pidana dialihkan dari corporate crime menjadi personal crime . Kalau memang direksinya bersalah maka harus dibuktikan kalau dia bersalah, baru bisa dipidana.
Harus dipisahkan sanksi  terhadap korporasi dan juga individu. Memang logikanya jika  korporasinya  bersalah  maka  direksinya  juga  bersalah,  karena  yang  melakukan tindakan  korporasi  adalah  direksi.  Pada  hukum  pidana,  mutlak  harus  dibuktikan  adanya niat  untuk  melakukan  perbuatan  pidana.  Inilah  yang    dimaksud  asas mens  rea ( guilty mind). Kejahatan korporasi  adalah  suatu  pengecualian,  karena    biasanya mens  rea ini terletak pada manusianya, tapi dalam hal ini perusahaan dianggap memiliki mens rea .
Pelanggaran  izin  pertambangan  yang  diperoleh  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu, Kalau yang dilanggar adalah hukum  administrasi berarti dia melanggar perizinan. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn terdakwa adalah sebagai korporasi dan direkturnya bisa dimintai  pertanggungjawaban.  Sebab,  terdakwa  terbukti  melakukan  penambangan meskipun  tidak  mempunyai  izin.  Kesalahan  Korporasi  dapat  dilihat  dari  korporasi  dapat memperoleh  keuntungan  atau  manfaat  dari  tindak  pidana  tersebut  atau  tindak  pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi serta Korporasi tidak melakukan langkah- langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan  pencegahan,  mencegah  dampak  yang  lebih besar  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku  guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Dalam  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi,  terdapat  4  model pertanggungjawaban yang dapat diberlakukan: (Sutan Remy Sjahdeini , 2002,59)
1. Pengurus  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  sehingga  oleh  karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  pengurus  yang  harus  memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  korporasi  itu  sendiri  yang  harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus  dan  korporasi  keduanya  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  dan  keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
Pada  Putusan  No.  90/PID.SUS/2017/PT.PDG  pertanggungjawaban  pidana korporasi  dapat  dimintakan  melalui  doktrin respondent  superior atau vicarious  liability .
Menurut    doktrin  ini,  apabila  pekerja  suatu  korporasi  melakukan  tindak  pidana  dalam lingkup  pekerjaannya  dengan  maksud  menguntungkan  korporasi,  maka  tanggung  jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi. Prinsip  ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan lepas tanggung jawab, dengan melimpahkan kegiatan perusahaan yang melanggar hukum kepada pekerjanya.
Pada tindak pidana ini  yang ditangkap pada awalnya   adalah pekerja  yang sedang mencuci  alat  berat  dan  truk  pasir.  Alat  alat  tersebut  digunakan  untuk  melakukan penambangan  pada  wilayah  tambang  yang    awalnya  diduga  tidak  mempunyai  izin tambang.  Dalam  hal  korporasi  sebagai  pembuat  (pelaku)  dan  pengurus  yang bertanggungjawab, dipandang dilakukan oleh korporasi yaitu apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang  dilakukan  oleh  korporasi  adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  seseorang  tertentu sebagai  pengurus  dari  badan  hukum  tersebut.  Dengan    demikian  direktur  tidak  dapat melepaskan  diri  dari  pertanggungjawaban  pidana  dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana pertambangan. Hal ini disebabkan direksi memiliki “kemampuan” dan “kewajiban” untuk mengawasi  kegiatan  korporasi  termasuk  kewajiban  untuk  melakukan  pelestarian    fungsi lingkungan hidup.
Pentingnya  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dapat  merujuk  kepada  pendapat Elliot  dan  Quinn.  Pertama,  tanpa  pertanggungjawaban  pidana  korporasi,  perusahaan- perusahaan  bukan  mustahil  menghindarkan  diri  dari  peraturan  pidana  dan  hanya pegawainya  yang  dituntut  karena  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  merupakan kesalahan perusahaan. Kedua, dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah
untuk  menuntut  perusahaan  daripada  para  pegawainya.  Ketiga,  dalam    hal  tindak  pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan  daripada  pegawai  tersebut.  Keempat,    ancaman  tuntutan  pidana  terhadap perusahaan  dapat  mendorong  para  pemegang  saham  untuk  mengawasi  kegiatan-kegiatan perusahaan  di  mana  mereka  telah  menanamkan  investasinya.  Kelima,  apabila  sebuah perusahaan  telah  mengeruk  keuntungan  dari  kegiatan  usaha  yang  ilegal,  seharusnya perusahaan  itu  pula  yang  memikul  sanksi  atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan bukannya  pegawai  perusahaan  saja.  Keenam,  pertanggungjawaban    korporasi  dapat mencegah  perusahaan-perusahaan  untuk  menekan  pegawainya,  baik  secara  langsung  atau tidak  langsung,  agar  para  pegawai  itu  mengusahakan  perolehan  laba  tidak  dari  kegiatan usaha  yang  ilegal.  Ketujuh,  publisitas  yang  merugikan  dan  pengenaan  pidana  denda terhadap  perusahaan  itu  dapat  berfungsi  sebagai  pencegah  bagi  perusahaan  untuk melakukan  kegiatan  ilegal,  di  mana  hal  ini  tidak  mungkin  terjadi  bila  yang  dituntut  itu adalah pegawainya. (Lucky Raspati, 2015)

## PENUTUP
Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Nomor  190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn  adalah dalam  hal  menentukan  subyek  dari  tindak  pidana  yang  terjadi.  Pada  pertimbangan  hakim terdakwa  dianggap  memenuhi  sebagai  subyek  hukum  pidana  dari  perbuatan  yang dilakukannya. Terdakwa sebagai pengurus (Direktur) dari korporasinya. Pertimbangan atas perbuatan  Terdakwa  adalah  dalam  menjalankan  usaha  penambangan  tidak  dapat memperlihatkan  bukti-bukti  atau  surat  izin  dari  pemerintah  baik  IUP,  IPR  atau  IUPK. Selain  itu  juga  dipertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  bagi  Para Terdakwa  dari  segi  non  yuridis.  Pada  Putusan  No.  90/PID.SUS/2017/PT.PDG    yang berkekuatan  hukum  tetap  pada  tingkat  banding,      pada  putusan  pertama  di  Pengadilan Negeri  Pariaman  Nomor:  6/Pid.Sus/2017/PN  Pmn  tanggal  24  Mei  2017  memidana Terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  9  (Sembilan)  Bulan  dan  denda  sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh  Juta Rupiah). Terhadap putusan ini terdakwa mengajukan banding.  Pada  perkara  ini  terdakwa  adalah  direktur    PT  Expo  Indomas  Perkasa.  Hakim banding  mempertimbangkan  bahwa  unsur  “setiap  orang”    tersebut    telah  dipenuhi. Faktanya  penambangan  bukan  dilakukan  oleh  perusahaan  terdakwa  tapi  oleh  mitra  usaha
terdakwa.  Mitra  usaha  Terdakwa  memiliki  Izin  yang  ada  padanya  yaitu  IUPK  yang dikeluarkan  oleh  Bupati  Padang  Pariaman  Nomor  300/34/Kep/BPP-2014  tanggal  08 Agustus 2014, dimana hasil tambang setelah di olah dijual kepada PT Igasar.
Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  pada  tindak  pidana  pertambangan  pada Putusan  Nomor  190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn  dan  Putusan  No.  90/PID.SUS/2017/PT.PDG yang  dijatuhi  hukuman  pidana  adalah  perusahaannya  dengan  di  wakili  oleh  direktur perusahaan  tersebut.  Putusan  Nomor  190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn  terdakwa  adalah  sebagai korporasi  dan  direkturnya  bisa  dimintai  pertanggungjawaban.  Sebab,  terdakwa  terbukti melakukan  penambangan  meskipun  tidak  mempunyai  izin.  Pada  Putusan  No. 90/PID.SUS/2017/PT.PDG  pertanggungjawaban  pidana    korporasi  dapat  dimintakan melalui doktrin respondent superior atau vicarious liability . Menurut  doktrin ini, apabila pekerja  suatu  korporasi  melakukan  tindak  pidana  dalam  lingkup  pekerjaannya  dengan maksud  menguntungkan  korporasi,  maka  tanggung  jawab  pidananya  dapat  dibebankan kepada korporasi

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
Alvi  Syahrin, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Pencemaran  Dan  Atau Kerusakan  Lingkungan  Hidup ,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar,  Medan: USU, 2003
Ali, Chidir. Badan Hukum,  Alumni, Bandung, 1991
E.Y. Kanter dan Sianturi, Asas asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Storia Garafika, Jakarta, 2012
Husein, Harun M., Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya , Jakarta: Bumi Aksara, 1993
Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana , Cetakan Pertama:  Yayasan LBH, Jakarta, 1989
Setiyono, Kejahatan Korporasi  Analisis Viktimologi  dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia , Averroes Press, Malang, 2002
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan ,  Pustaka Utama Grafiti , Jakarta, 2002 W.P.J Pompe, Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht , W.E.J Tjeenk Willink,  1950
Lucky Raspati, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , http://raspati. blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html,    dipublikasikan tanggal 29 Juni 2015

## BIO DATA
Gunawan Wibisono, lahir di Sungai Dareh, 11 Juni 1966  menamatkan pendidikan S1  STIH  Padang  tahun  2015,  saat  sekarang  sedang  menempuh  pendidikan  di  Program magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Jabatan sekarang adalah sebagai Kasatbinmas Polres Padang Pariaman.