## Implementasi Konsep Kerja Sama Internasional Dalam Edukasi Anti Korupsi
1 Andi Meganingratna
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial,
Universitas Fajar Email : meganingratna@unifa.ac.id

## Abstract
As a global phenomenon, corruption is something that plagues almost all countries and its negative impact can specifically affect the growth of a country. This corruption cannot be dealt with by relying solely on domestic efforts. One way to do this is through anti-corruption education through international cooperation. This research aims to see how the implementation of international cooperation in educating people and countries about the importance of anti-corruption initiatives globally. Using  the  concept  of  international  cooperation,  it  is  found  that  many  international  organizations  have  incorporated  the importance of anti-corruption education into their programs. This education is carried out through cooperation so that the results  can  be  more  evenly  distributed  among  member  countries.  International  cooperation  ensures  procedures  in reducingcorruption and promoting increased public integrity.
Keywords: anti-corruption, education, cooperation, international, integrity

## Abstrak
Sebagai sebuah fenomena global, korupsi menjadi hal yang melanda hampir semua negara bahkan dampak negatifnya secara  spesifik  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  sebuah  negara.  Korupsi  ini  tidak  bisa  ditangani  dengan  hanya mengandalkan upaya dari dalam negeri saja. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan edukasi anti korupsi melalui kerja  sama  internasional.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  implementasi  kerja  sama  internasional dalam  mengedukasi  masyarakat  maupun  negara  mengenai  pentingnya  inisiatif  anti  korupsi  secara  global.  Dengan menggunakan  konsep  kerja  sama  internasional  ditemukan  bahwa  telah  banyak  organisasi  internasional  yang memasukkan  pentingnya  edukasi  anti  korupsi  ke  dalam  program  mereka.  Edukasi  ini  dijalankan  melalui  kerja  sama sehingga  hasilnya  bisa  lebih  merata  di  antara  negara  anggotanya.  Kerja  sama  internasional  yang  terjalin  memastikan prosedur dalam mengurangi korupsi dan mempromosikan peningkatan integritas publik.
Kata Kunci: anti korupsi, edukasi, kerja sama,internasional,integritas

## PENDAHULUAN
Korupsi menjadi sebuah konsep yang kini semakin  ramai  diperbincangkan.  Konsep  ini diyakini  sama  tuanya  dengan  sejarah  manusia bahkan mulai ditemukan dalam praktik persidangan  sejak  dinasti  pertama  mesir  kuno pada  3100-2700  SM  (Biswas  &  Tortajada, 2018).  Hingga  kini,  ketika  ekonomi  global semakin  berkembang  secara  signifikan,  prilaku korupsi  tampaknya  tidak  hilang  bahkan  juga memperlihatkan  perkembangan  yang  signifikan meskipun tentu sangat sulit untuk memperkirakan  seberapa  besar  dan  seberapa luasnya  korupsi  dan  pengaruhnya  karena kegiatan  ini  tidak  pernah  di  jalankan  secara terbuka. Bahkan ketika kita sedang menghadapi krisis  ekonomi  akibat  pandemi  Covid  19, banyak  negara  yang  akhirnya  tidak  bisa memberikan  pelayanan  terbaik  akibat  korupsi yang  sebelumnya  telah  menggerogoti  sistem
kesehatan. Nemexis, sebuah perusahaan konsultan anti penipuan yang berbasis di Berlin, mensurvei  58  negara  dan  menemukan  bahwa korupsi  dalam  layanan  perawatan  kesehatan melemahkan  pemberian  perawatan  kesehatan, berkontribusi  terhadap  kematian  Covid-19  di setiap  negara  ketiga  yang  disurvei.(―Covid-19 and Corruption,‖ n.d.)
Sebagai sebuah fenomena global, korupsi bisa dilakukan oleh semua golongan masyarakat tanpa  terkecuali.  Tentu  saja  selain  dampak negatif  yang  sangat  besar,  efek  korupsi    juga secara  spesifik  akan  mempengaruhi  faktor pertumbuhan  negara  seperti  kerangka  hukum dan  kelembagaan,  kualitas  pemerintahan  dan politik  (Chêne,  Marie,  2014).    Tidak  hanya buruk  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  bisnis karena  akan  mempengaruhi  investasi,  korupsi juga  mempengaruhi  alokasi  sumber  daya  dan berpotensi  merusak  regulasi  pemerintahan  dan
kualitas  tata  kelola  kelembagaan  negara  yang pada  akhirnya  akan  membuat  kesejahteraan sosial  menjadi  lebih  rendah.  Jika  hal  ini  terus terjadi  maka  sudah  pasti  akan  merusak pembangunan secara berkelanjutan.
Di Indonesia, berdasarkan data Indonesian Corruption  Watch (ICW)  setiap  tahunnya permasalahan  korupsi  mengalami  kenaikan terlebih  tidak  di  ikutinya  hal  tersebut  dengan upaya  penindakan  secara  serius.  Hingga semester  1  tahun  2022,  tercatat  252    kasus korupsi  yang  merugikan  negara  mencapai Rp.33,6  Triliun  dengan  612  orang  tersangka (―Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  Semester  1 Tahun 2022,‖ n.d.). Hal tersebut memperlihatkan belum optimalnya upaya penindakan  kasus  korupsi  di  Indonesia  yang ditangani  oleh  tiga  lembaga  yang  berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Tentu  saja upaya  memberantas  korupsi  ini  tidaklah mudah dan  memerlukan  kerja  sama  yang  intensif dengan  melibatkan  semua  pihak  yang  terkait. Dalam  pelaksanaannya,  KPK  menerapkan  tiga strategi  yang  disebut  Trisula  Pemberantasan Korupsi  yang  salah  satunya  adalah  sula pendidikan  (―Trisula  Strategi  Pemberantasan Korupsi  KPK  untuk  Visi  Indonesia  Bebas  dari Korupsi,‖ n.d.). Sula pendidikan menjadi sarana kampanye  dan  edukasi  kepada  masyarakat untuk  menyamakan  persepsi  mengenai  dampak buruk  dari  korupsi.  Melalui  sula  pendidikan, KPK berusaha mengedukasi masyarakat tentang dampak  yang  bisa  ditimbulkan  oleh  korupsi, mengajak  agar  masyarakat  turut  terlibat  dalam gerakan  anti  korupsi  serta  membangun  budaya dan perilaku anti korupsi sejak dini.
Dalam  pengedukasian  anti  korupsi  ini, kerja  sama  yang  dilakukan  lebih  bersifat pembinaan secara terus menerus agar masyarakat menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh  korupsi.  Di  Indonesia  pembinaan  ini dijalankan  melalui  pendidikan  karakter  anti korupsi  dari  tingkat  sekolah  dasar  hingga perguruan  tinggi  sebagai  bentuk  pencegahan dan  penanaman  integritas  (Dewantara,  Jagad, Hermawan,  Yudi,  &  Yunus,  Dadang,  2021). Sula  pendidikan  ini  juga  menjadi  landasan diterbitkannya  Permenristekdikti  Nomer  33 Tahun
2019
tentang
Kewajiban Penyelenggaraan  Pendidikan  Anti  Korupsi  di
Perguruan  Tinggi  (―Permen  Ristekdikti  No.  33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan  Antikorupsi  Di  Perguruan  Tinggi,‖
2019).
Meskipun demikian, pengedukasian dampak  korupsi  terhadap  masyarakat  ini  tidak bisa  hanya  mengandalkan  upaya  dari  dalam negeri saja. Pada berbagai organisasi internasional kini juga telah menyediakan ruang dalam  upaya  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  global  mengenai  dampak  korupsi. Penelitian  ini  akan  menjelaskan  mengenai bagaimana  implementasi    konsep  kerja  sama internasional  yang  dilakukan  oleh  berbagai organisasi  internasional  dalam  proses  edukasi anti  korupsi  sebagai  bagian  pembelajaran tentang  makna  anti  korupsi  secara  global. Karena  sebagai  isu  global  korupsi  berada  pada ranah  multiyurisdiksi    maka  tentu  diperlukan kerja sama dengan negara lain dalam penanganannya,  termasuk  bagaimana  upaya merumuskan  konsep  pemberantasan  korupsi secara  bersama  sama  sehingga  tidak  ada  istilah safe  heaven bagi  para  pelaku  korupsi  terutama yang melarikan diri ke luar negeri (Kunjana,Gora, 2012).
Dengan  adanya  kerja  sama  internasional ini,  masyarakat  bisa  melihat  bahwa  negara negara  secara  konsisten  berupaya  untuk menjadikan  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi  ini  sebagai  prioritas  utama  apalagi  jika ada  koruptor  yang  lari  keluar  negeri  dengan membawa  aset  dari  dalam  negeri.  Tentu  harus ada  upaya  penegakan  hukum  dan  proses ekstradisi dan pertukaran informasi secara legal antar negara.  Perubahan paradigma korupsi dari tradisional  yang  hanya  mengandalkan  edukasi secara  internal  menuju  konsep  yang  lebih modern  yang  menekankan  pentingnya  kerja sama  dengan  pihak  lain  menjadi  konsep  utama dalam kerja sama internasional ini (Kuswanto et al., 2022).

## TINJAUAN PUSTAKA
Integrasi masyarakat dunia melalui globalisasi  membawa  konsep  kerja  sama internasional  menjadi  konsep  yang  banyak digunakan antar negara. Dalam isu anti korupsi, kerja  sama  yang  melibatkan  keragaman  aktor aktornya  serta  semakin  meningkatnya  urgensi isu  ini  menuntut  pendekatan  baru  yang  lebih
menyeluruh.  Dengan  melihat  realitas  dan tantangan  yang  dihadapi  maka  tidak  lagi  tepat hanya  mengandalkan  pemerintahan  secara internal  saja,  tetapi  juga  perlu  kontribusi secara global dalam penanganannya.
Tentu  saja  dengan  semakin  kompleksnya tantangan    yang  dihadapi  membutuhkan  lebih banyak  kerja  sama  termasuk  tantangan  dalam pengedukasian  anti  korupsi.  Kerja  sama internasional  didefinisikan  oleh  Koesrianti sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  melibatkan negara dalam urgensi yang saling ketergantungan  untuk  mencapai    kepentingan mereka  misalnya  dengan  bergabung  dalam organisasi regional maupun internasional (Koesrianti, 2013). Kerja sama internasional ini memiliki  gagasan  yang  jauh  lebih  luas,  karena ada  standarisasi  program  yang  bisa  dijalankan antar  negara  yang  memperhitungkan  manfaat serta potensi yang bisa di dapatkan dalam  kerja sama  ini  (Sato,  Eiiti,  2010).  Fenomena globalisasi  yang  terjadi  membuat  stabilitas institusi dan pembentukan kebijakan luar negeri sebagai faktor penting dalam menangani korupsi ini.
Definisi  kerja  sama  internasional  ini bersifat  umum,  baik  aktor  maupun  isu  isunya. Kerja  sama  yang  terjadi  memang  tidak  terbatas hanya  antar  individu  tetapi  juga  antara  entitas kolektif,  termasuk  organisasi  antar  pemerintah maupun  non  pemerintah  yang  saling  bekerja sama  dalam  berbagai  bidang  masalah  (Dai,  X, Snidal,D,  &  Sampson,  M,  2017.).  Kerja  sama internasional  ini  juga  dimaksudkan  sebagai  alat yang  memiliki  peran  penting  untuk  membantu masing  masing  negara  dalam  meningkatkan kapasitasnya secara sistematis melalui beberapa prakarsa baru (Klitgaard, 2003).

## METODE
Dengan  melihat  pentingnya  kerja  sama dalam membentuk karakter global yang bersifat anti  korupsi  maka  penelitian  ini  berusaha menguraikan  kerangka  kerja  strategis  dalam edukasi  anti  korupsi  yang  di  kaitkan  dengan kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  berbasis  data  sekunder dengan menganalisa berbagai sumber kepustakaan  seperti,  dokumen  jurnal,  e-journal, hasil penelitian dari berbagai pihak yang sejalan
dan  sesuai  dengan  materi  mengenai  kerja  sama internasional  khususnya  yang  terkait  dengan edukasi anti korupsi. Data tersebut kemudian di analisis dengan  reduksi data dengan melakukan cara seleksi atas data-data, ringkasan atau uraian data  singkat  dan  menggolongkan  dalam  pola yang lebih luas. Dari analisis data tersebut maka diharapkan  akan  menemukan  pola  hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas yang  kompleks  melalui  hubungan  antara variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang  mempunyai  prediktif  dengan  tujuan  untuk mengetahui  bagaimana  implementasi  konsep kerja  sama  internasional  dalam  edukasi  anti korupsi yang dijalankan secara global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Apa itu korupsi?
Keterkaitan  korupsi  dengan  berbagai aspek  menjadikan  fenomena  ini  juga  terkait dengan  aktivitas  ilegal  lainnya.  Pendekatan komprehensif dan multidimensi yang menjembatani  negara,  sektor,  dan  aktor  perlu diterapkan  untuk  mencegah  dan  memberantas korupsi  di  semua  tingkatan  dan  dalam  segala bentuk.  Sebenarnya  tidak  ada  definisi  tunggal dan  komprehensif  mengenai  korupsi  yang  bisa diterima secara universal. Upaya mengembangkan  pendefinisian  ini  seringkali berhadapan  dengan  masalah  masalah  politis  di suatu  negara.  Namun  secara  umum  kita  bisa mengartikan  korupsi  sebagai  penyalahgunaan kekuasan yang berhubungan dengan keuntungan pribadi.  Korupsi  dapat  membuat  tingkat kepercayaan  semakin  rendah,  melemahkan pengembangan demokrasi, memperburuk kemiskinan, konflik masyarakat dan menghambat pembangunan.

## (―2021 Corruption Perceptions Index - Explore the Results,‖ 2022)
Gambar diatas memperlihatkan bagaimana  sebaran  korupsi  di  seluruh  dunia. Indeks Persepsi
Korupsi ( Corruption Perceptions  Index - CPI) telah memeringkat 180 negara dan teritori diseluruh dunia dan hasilnya terlihat  dalam  skala  0  hingga  100.  Dari gambaran diatas terlihat bahwa tidak ada negara yang  benar  benar  bersih  dari  korupsi.  Hal  ini jugalah  yang mendorong banyaknya kerja sama anti  korupsi  yang  dijalankan  oleh  berbagai pihak.
Bagi  kebanyakan  orang  korupsi  identik dengan  citra  pejabat  pemerintahan  yang  diam diam  menerima  suap  untuk  sebuah  proyek besar,  atau  pengendara  yang  membayar  polisi untuk  menghindari  tilang.  Namun  korupsi bukan  hanya  hal    hal  seperti  yang  telah disebutkan. Konsep nepotisme maupun kronisme  juga  merupakan  bagian  dari  korupsi. Pendefinisian  ini  meliputi  tiga  elemen  utama yaitu  (1)  penyalahgunaan,  korupsi  selalu melibatkan  pelanggaran  atas  kewajiban  yang dimiliki  yang  bertentangan  dengan  kepentingan umum;  (2)  kekuasaan,  korupsi  muncul  ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaannya. Hal ini tidak hanya mencakup pejabat publik, namun juga individu  yang bekerja di semua sektor; (3) keuntungan,  keuntungan  yang  didapatkan  lewat korupsi  selalu  bersifat  pribadi  karena  tidak menguntungkan  secara  kolektif.  Meskipun keuntungan  tersebut  tidak  langsung  ditujukan kepada  pejabat  publik,  namun  bisa  juga  lewat keuntungan  yang  didapatkan  oleh  keluarga rekan  dan  teman  yang  bersangkutan  (―Anti- Corruption Basics,‖ n.d.).
Korupsi  selalu  melibatkan  ketiga  unsur tersebut  meskipun  bentuk  dan  polanya  bisa berbeda.  Pendefinisian  ini  membantu  dalam melihat  apakah  sebuah  peristiwa  bisa  di kategorikan  sebagai    korupsi  atau    bukan, terlebih  korupsi  juga  rentan  melibatkan  konflik kepentingan.  Blackwell  melihat  bahwa  dalam mencegah  maupun  menangani  korupsi  faktor toleransi  menjadi  hal  yang  paling  sulit  di berantas karena dibanyak negara dan komunitas, korupsi  adalah  bagian  dari  budaya  yang  mapan dan  diterima  bahkan  menjadi  praktik  standar sehari hari (Blackwell,Adam, 2015).
Untuk  mengeliminasi  korupsi  secara efektif,  diperlukan  kebijakan  khusus  yang  bisa menyelaraskan  pendekatan  yang  komprehensif dan mulitidimensi dan melibatkan semua sektor. Disinilah  kerja  sama  memainkan  peranan  kunci apalagi  dengan  adanya  organisasi  intra  dan  non pemerintah  yang  saling  bersinergi.  Misalnya kerja sama penanganan korupsi yang dijalankan oleh  organisasi Transparency  International (TI)
dan Global Financial Integrity
(GFI)(―Understanding the Relationship between Corruption  and  Illicit  Financial  Flows,‖  2014). TI  adalah  gerakan  yang  didedikasikan  untuk pemberantasan  korupsi  di  pemerintahan,  bisnis, masyarakat  sipil  dan  kehidupan  sehari-hari sementara  GFI  berfokus  pada  aliran  keuangan gelap,  melakukan  penelitian,  mempromosikan kebijakan dan memberi nasihat kepada pemerintah.
Dari  contoh  tersebut  kita  bisa  melihat pentingnya  kerja  sama  internasional  dalam penanganan korupsi. Tentu saja jika dikembangkan  lebih  intensif,  maka  kita  juga bisa mengembangkan kerja sama dalam edukasi anti  korupsi    sebagai  upaya  antisipasi.  Dengan keterlibatan  semua  pihak,  tentu  saja  hasil  yang di dapatkan bisa lebih di maksimalkan.
Edukasi  masyarakat  global  dalam  kerja sama internasional
Proses pengedukasian masyarakat mengenai korupsi ini bisa dijalankan melalui berbagai  inisiatif  kerja  sama  internasional. Yang  harus  diperhatikan  adalah  inisiatif  ini diharapkan  dapat  membangkitkan  keinginan untuk  memerangi  korupsi  yang  sudah berjalan secara sistematis lewat strategi  yang demokratis,  kompetitif  dan  tata  kelola  yang lebih  baik.  Dalam  pengembangan  strategi edukasi  anti  korupsi  membutuhkan  unsur yang  efektif  yaitu  adanya  fakta  terjadinya korupsi,  bersifat  transparan,  non  partisan maupun multi partisan, inklusif serta berorientasi  pada  dampak.  Selain  itu  perlu diperhatikan  variabel  yang  mungkin  ada  di beberapa  negara  yaitu  kendala  hukum,  sifat politik dan dukungan media.
Dalam konsep kerja sama internasional ini, selain organisasi internasional  yang  terdiri  dari  negara  negara, lembaga  anti  korupsi  juga  memiliki  peranan
penting.  Terutama  karena  lembaga  anti korupsi  umumnya  lebih  bersifat  independen. Namun  memang  hal  ini  memiliki  lebih banyak  tantangan  karena  sumberdaya  yang terbatas,  serta  tidak  bisa  dipungkiri  masih kuatnya  campur  tangan  negara  apalagi  jika kasuk korupsinya melibatkan pejabat penting dalam pemerintahan. Dalam konteks ini tentu saja dukungan internasional sangatlah diperlukan.  Inilah  sebabnya  PBB  sebagai organisasi  internasional  terbesar  di  dunia memasukkan  aspek  kerja  sama  dalam penanganan  korupsi  sebagai  salah  satu tujuannya.  Misalnya  yang  dijalankan  oleh
The  United  Nations  Office  on  Drugs  and Crime
(UNODC) (―International Cooperation,‖  n.d.).  UNODC    menjalankan konvensi  PBB  menentang  korupsi  sebagai sebuah  kerangka  kerja  sama  yang  kuat  bagi negara  negara  untuk  terlibat  dalam  upaya melawan  korups  iyang  dikenal  dengan The UN  Convention  against  Corruption (―About the UNCAC,‖ n.d.). Salah satu tujuan utama konvensi  yang  telah  diratifikasi  188  negara ini adalah untuk mempromosikan, memfasilitasi  dan  mendukung  kerja  sama internasional  dalam  memerangi  korupsi. Dalam  konvensi  ini  diputuskan  untuk menyelenggarakan  pertemuan  khusus  antar pememrintah  dengan  tujuan  memfasilitasi transfer  ilmu  lewat  pertukaran  pengalaman antar  negara  juga  untuk  memperluas  edukasi tentang  upaya  memperkuat  kapasitas  dalam penganaganan korupsi. Edukasi ini dimaksudkan  untuk  mendorong  kepercayaan dan  kerja  sama  antar  negara.  UNODC  juga mengembangkan  berbagai  materi  yang  bisa memfasilitasi  edukasi  dalam  kasus  korupsi lintas negara
Melihat keterkaitan yang erat antara korupsi dan pembangunan  ekonomi, The  Organisation  for Economic  Co-operation  and  Development (OECD) sebagai organisasi kerja sama ekonomi dan  pembangunan juga  menjalankan  edukasi anti  korupsi  juga  bisa  melalui  peningkatan integritas publik. Dengan memberi pengetahuan, keterampilan dan prilaku melawan praktik  korupsi  akan  menciptakan  norma  dan prilaku  baru  bagi  masyarakat  (―Education  for Public  Integrity  -  OECD,‖  n.d.).Edukasi  ini bertujuan  untuk  membawa  budaya  integritas
secara  berkelanjutan  dan  memberikan  kerangka komprehensif  berisi  contoh  pelajaran  dan  tugas mengenai  anti  korupsi,  pembentukan  nilai  dan pemahaman aturan huku, dalam pengimplementasian pendidikan integritas publik  di  sekolah  sekolah.  OECD  melihat bahwa  peberdayaam  generasi  muda  dimulai dengan  memastikan  pemahaman  anti  korupsi, penyebab  dan  konsekuensi  korupsi  serta pengenalan pada nilai transparansi.
Edukasi  anti  korupsi  ini  bahkan  diwujudkan melalui  pembentukan  akademi  anti  korupsi internasional. Akademi ini menawarkan pendidikan  formal  dalam  kajian  anti  korupsi. International  Anti  Corruption  Academy atau IACA  diprakarsaoleh  UNODC,  INTERPOL, European  Anti-Fraud  Office (OLAF),  Republik Austria, dan pemangku kepentingan lainnya(―History,‖  n.d.).  Gagasan  dibentuknya akademi ini muncul dari International Group of Experts  on  Corruption INTERPOL,  yang  pada saat itu termasuk Martin Kreutner, yang menjadi Dekan  pertama  IACA,  Michael  Hershman, Ketua  Dewan  Penasihat  Senior  Internasional IACA,  dan  mendiang  Franz-  Hermann  Brüner, Direktur  Jenderal  OLAF  saat  itu.  Jaringan Penelitian  Global  IACA  menghubungkan  para peneliti, akademisi  dan lembaga  penelitian,  dan semua  orang  yang  tertarik  dengan  penelitian tentang  antikorupsi,  kepatuhan,  dan  tindakan kolektif  dari  seluruh  dunia.  Jaringan  Riset Global  memungkinkan  kolaborasi  yang  lebih besar  dan  berbagi  sumber  daya  dan  ide.  Ini mendukung  inisiasi,  desain  dan  implementasi proyek penelitian global, regional, dan interdisipliner.  Selain  itu,  IACA  membuat  hasil dan  ide-ide  inovatif  tersedia  bagi  pembuat kebijakan  dan  praktisi  antikorupsi  dari  sektor publik dan swasta.
Selain program program yang sudah di jalankan oleh  organisasi  tersebut,  ada  beberapa  inisitif lain yang bisa dijalankan sebagai bagian edukasi anti  korupsi  secara  global  menurut  Klitgaard (Klitgaard, 2003) yaitu ;
a. Studi diagnostik regional pada studi ini, dilakukan pemetaan atau survei di suatu wilayah negara/ kawasan untuk mendorong pengambilan tindakan  yang  sistematis  baik  oleh
swasta maupun publik untuk mengurangi korupsi dikawasan
tersebut.  Kerja  sama  ini  dijalankan  di tempat tempat yang diperkirakan rawan korupsi  misalnya  kantor  pemerintah, pengadilan,  rumah  sakit  maupun  unit unit  pelayanan  masyarakat  lainnya. Proses  diagnostik  ini  dilakukan  untuk melihat  kelemahan  yang  ada  dalam sistem  untuk  mendapatkan  hasil  yang bisa  digunakan  untuk  merumukan rencana  kebijakan  kedepan.  Ketika studi  diagnostik  sudah  dilaksanakan maka akan dijalankan konfrensi internasional  yang  hasilnya  diharapkan bisa  merumuskan  langkah  langkah perbaikan  termasuk  kemungkinan  kerja sama  internasional  untuk  memerangi korupsi.  Manfaatny  adalah  studi  ini bersifat internasional dan akan memperjels  bahwa  korupsibukan  hanya masalah  satu  negara  saja,  tetapi merupakan  masalah  internasional  yang tentu saja solusinya juga bersifat global
b. Lomba anti korupsi Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  memilih program  anti  korupsi  terbaik  dan  akan mengkomunikasikan  gagasan  bahwa suatu  negara  dapat  memiliki  strategi efektif dalam melawan korupsi. Bantuan  internasional  bisa  dijalankan oleh organisasi internasional dan lembaga bantuan bilateral untuk meningkatkan  minat  negara  dalam mengikuti  kontes  ini.  Pendonor  bisa membantu pendanaan lokakrya internasional  terkait  kontes  ini.  Negara yang berpartisipasi dapat mempersiapkan  strategi  anti  korupsi terbaiknya, keuntungan yang
didapatkan  adalah  kompetisi  ini  akan menciptakan insentif bagi negara negara  untuk  menunjukkan  keseriusan mereka  terhadap  penanaganan  korupsi serta  strategi  anti  korupsi  yang  akan dijalankan
c. Pembuatan panduan
Panduan ini untuk memenuhi kebutuhan untuk mengumpulkan berbagai
strategi yang telah dilaksanakan untuk mengurangi korupsi
berdasarkan  fungsi,  level  maupun kategori  lain  yang  relevan.  Kerja  sama internasional  dapat  membantu  proses penyusunan dan penyebarluasan contoh praktik  terbaik  serta  perangkat  kerja untuk analisa kebijakan dalam memerangi korupsi sehinga panduannya akan  berisi  hal  hal  seperti  kerangka analitis  untuk  mendeteksi  korupsi  serta tatacara  partisipasi  masyarakat  jika terjadi  sistem  yang  korupsi  dan  cara menanganinya.
Indonesia juga turut menjalankan edukasi anti korupsi  lewat kerja sama internasional.  misalnya  pada  tahun  2013 Indonesia juga menyatakan persetujuan pendirian  Akademi  anti  korupsi  internasional sebagai organisasi internasional dan menyelenggarakan  pendidikan  anti  korupsi dengan  dibantu  mitra  mitra  PTN/PTS  se Indonesia  (―Akademi  Antikorupsi,‖  n.d.)  selain itu  Indonesia  menjalalankan  kerja  sama  dalam kerangka  Inisiatif  Integritas  USAID  Indonesia (USAID INTEGRITAS) yang merupakan program  lima  tahun  senilai  $10  juta  yang dilaksanakan  oleh  KEMITRAAN  bekerja  sama dengan Indonesia  Corruption  Watch (ICW), Transparency  International -Indonesia  (TI-I), dan Basel Institute on Governance . Program ini bekerja  sama  dengan  lembaga  Pemerintah Indonesia, sektor swasta, dan masyarakat sipil di tingkat  nasional  dan  di  lima  provinsi  (―USAID INTEGRITAS,‖  2022).  Selain  kedua  hal tersebut  ,  Indonesia  juga  turut  aktif  di  berbagai organisasi  internasional  terkait  edukasi  anti korupsi.

## KESIMPULAN
Dari paparan diatas terlihat bahwa korupsi merupakan  fenomena  global  yang dapat menghambat pembangunan secara berkelanjutan.  Penanganannya  pun  tidak  bisa hanya mengandalkan inisiatif dalam negeri saja, sehingga diperlukan adanya kesadaran dan kerja sama  secara  global.  Pengedukasian  anti korupsi menggunakan  kerja  sama  internasional  terbukti memperluas inisiatif dalam upaya meningkatkan kesadaran msyarakat internasional.
Implementasi  kerja  sama  internasional dalam  edukasi  anti  korupsi  bisa  terlaksana dengan  mengakomodasi  keterlibatan  berbagai
sektor.  Kerja  sama  yang  dilakukan  secara signifikan diharapkan  membantu  negara  negara untuk mengatasi korupsi dan memfasilitasi pertukaran  pengetahuan  lewat  edukasi  yang  berupa inisiatif  anti  korupsi  yang  bisa  dijalankan  di  semua negara. selanjutnya perlu penguatan pada mekanisme pengawasan  dan  pengedukasian  yang  lebih  intensif agar program anti korupsi bisa lebih ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
About  the  UNCAC.  (n.d.).  Retrieved  February
2, 2023, from https://uncaccoalition.org/the- uncac/about-the-uncac/ Akademi Antikorupsi. (n.d.). Retrieved February 4, 2023, from https://akademi.antikorupsi.org/ Anti-corruption basics. (n.d.). Retrieved
February  3,  2023,  from  U4  Anti- Corruption  Resource  Centre  website: https://www.u4.no/topics/anti- corruption-basics/basics
Biswas,  A.  K.,  &  Tortajada,  C.  (2018).  From our  ancestors  to  modern  leaders,  all  do it:  The  story  of  corruption.  Retrieved
January 25, 2023, from The Conversation
website:
http://theconversation.com/from-our- ancestors-to-modern-leaders-all-do-it- the-story-of-corruption-102164
Blackwell,Adam.  (2015,  June  9).  The  4  pillars of  corruption,  and  how  to  topple  them. Retrieved February 3, 2023, from World
Economic
Forum website: https://www.weforum.org/agenda/2015/ 06/the-4-pillars-of-corruption-and-how- to-topple-them/
Chêne, Marie. (2014). The impact of corruption on  growth  and  inequality. Transparency
International . Retrieved from https://www.transparency.org/files/conte nt/corruptionqas/Impact_of_corruption_ on_growth_and_inequality_2014.pdf
Dai,  X,  Snidal,D,  &  Sampson,  M.  (2017). International  Cooperation  Theory  and
International Institutions. Oxford Research  Encyclopedia  of  International Studies Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acrefore/978019 0846626.013.93
Dewantara,  Jagad,  Hermawan,  Yudi,  &  Yunus, Dadang.
(2021). Anti-corruption
education  as  an  effort  to  form  students with  character  humanist  and  law- compliant. Jurnal  Civics:  Media  Kajian Kewarganegaraan , 18 (1), 70–81. https://doi.org/DOI.
10.21831/jc.v18i1.38432
Education  for  Public  Integrity—OECD.  (n.d.).
Retrieved  February  3,  2023,  from https://www.oecd.org/gov/ethics/integrit y-education.htm History.  (n.d.).  Retrieved  February  3,  2023, from International Anti-Corruption Academy website: https://www.iaca.int/who-we-are/about- us/history.html
International  cooperation.  (n.d.).  Retrieved
February  2,  2023,  from  United  Nations: Office  on  Drugs  and  Crime  website: //www.unodc.org/unodc/en/corruption/in ternational-cooperation.html
Klitgaard, R. (2003a). International Cooperation Against  Corruption.  Retrieved  from https://www.icgg.org/downloads/contrib ution02_klitgaard.pdf
Klitgaard, R. (2003b). International Cooperation
Against Corruption. Finance & Development , 35 (001). https://doi.org/10.5089/9781451953220. 022.A002
Koesrianti,  K.  (2013).  INTERNATIONAL COOPERATION AMONG STATES IN GLOBALIZED  ERA:THE  DECLINE
OF STATE SOVEREIGNTY. Indonesia Law Review , 3 (3). https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n3.41
Kunjana,Gora. (2012). Kerja sama Internasional
Penting  dalam  Pemberantasan  Korupsi.
Retrieved  January  27,  2023,  from Investor.id website:
https://investor.id/archive/kerja sama- internasional-penting-dalam- pemberantasan-korupsi
Kuswanto, K., Salamun, S., Tanjung, R., Syam, S.,  Hasnidar,  H.,  Nahuway,  L.,  … Pinem,  W.  (2022). Pendidikan  Budaya Anti  Korupsi  (PBAK) .  Yayasan  Kita Menulis.
Permen  Ristekdikti  No.  33  Tahun  2019  tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
(2019).  Retrieved  January  27,  2023,
from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details /240178/permen-ristekdikti-no-33- tahun-2019 Sato,  Eiiti.  (2010).  International  cooperation: An  essential  component  of  international relations. R.  Eletr.  de  Com.  Inf.  Inov. Saúde. Rio de Janeiro , 4 (1), 42–52. Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  Semester  1 Tahun  2022.  (n.d.).  Retrieved  February 2, 2023,
from https://antikorupsi.org/id/tren- penindakan-kasus-korupsi-semester-1- tahun-2022 Trisula  Strategi  Pemberantasan  Korupsi  KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi.  (n.d.).  Retrieved  January  27, 2023,  from  Pusat  Edukasi  Antikorupsi website: https://aclc.kpk.go.id/aksi- informasi/Eksplorasi/20220511-trisula- strategi-pemberantasan-korupsi-kpk- untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi USAID INTEGRITAS. (2022). Retrieved February 4, 2023, from https://www.kemitraan.or.id/en/blog/usai
d-integritas