## KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

## IRWANSYAH

## Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh

## Abstract
Property is a primary need for humans to support life in this world, so as to carry out worship  to  Allah  swt  well.  Nevertheless,  the  Qur'an  warns  that  property  must  be obtained  in  a  desired  manner  of  Islamic  law,  and  are  used  in  places  that  have goodness according to Islamic law required. A principle developed by Islamic law to the problem of property is the rules do not set definitely in the Quran and Hadis, but the general principles are put forward, which must be followed by everyone who tried to get the property. islamic law requires in acquiring and managing property to note of the following principles; 1) property acquired and owned is not of the type that is unclean  and  dangerous  to  humans;  2)  the  way  to  obtain  the  property is  done  by humane methods, such as buying and selling is done by the parties by not deceive one another, bless one another and be honest when covenant; 3) as the party who has the authority to carry out property, Islamic law mentioned basic requirements that need to be considered, namely a maximum adult age (minimum 18 years) and has a ruysd (smart) characteristic, that is the ability to carry out property in accordance with the rule  of  Islamic  law.  By  following  all  the  things  that  have  been  mentioned,  then property can  be  valued  provides  benefit  to  humans,  both  in  keeping  religion  or maintaining the human body and
soul (mukallaf).
Keywords: property, ownership and Islamic law.

## Abstrak
Harta  merupakan  suatu  kebutuhan  primer  bagi  manusia  untuk  menunjang kehidupannya di  dunia  ini, sehingga  mampu melaksanakan ibadah  kepadaAllah swt dengan  baik.  Meskipun  demikian,  Alquran  mengingatkan  bahwa  harta  harus diperoleh dengan cara yang dikehendaki syariat Islam, dan digunakan pada tempat- tempat  yang  maslahah  sesuai  yang  telah  dikehedaki  oleh  hukum  syarak.  Suatu prinsip yang dikembangkan hukum syarak terhadap masalah harta adalah aturannya tidak  diatur  secara  kongkret  dalam  nash,  melainkan  prinsip-prinsip  umum  yang dikemukakannya,  yang  wajib  diikuti  oleh  setiap  orang  yang  berusaha  mendapatkan harta.  Hukum  syarak  menghendaki  dalam  memperoleh  dan  mengelola  harta  perlu diperhatikan  beberapa  prinsip  berikut;  1)  harta  yang  diperoleh  dan  dimiliki  itu bukanlah  dari  jenis  yang  najis  dan  membahayakan  manusia;  2)  Cara  memperoleh harta  dilakukan  dengan  berbagai  wadah  yang  manusiawi,  seperti  jual  beli  yang dilakukan  oleh  para  pihak  dengan  tidak  menipu  satu  dengan  yang  lain,  saling
merestui dan bersikap  jujur ketika berakad; 3) sebagai  pihak yang berkewenangan mentasarrufkan  harta,  hukum  syarak  menyebutkan  syarat-syarat  dasar  yang  perlu diperhatikan,  yaitu  berusia  yang  sudah  dewasa  maksimal  (minimal  18  tahun)  dan memiliki  sifat  ruysd,  yaitu  kemampuan  mentasarrufkan  harta  sesuai  dengan  aturan hukum  syarak.  Dengan  mengikuti  semua  hal-hal  yang  telah  disebutkan  itu,  maka harta  dapat  dinilai  akan  memberikan  kemaslahatan  bagi  manusia,  baik  dalam menjaga agama ataupun memelihara jiwa raganya manusia (mukallaf).
Kata Kunci: harta,  kepemilikan dan hukum Islam.

## Pendahuluan
Dalam Alquran Surah ke 10 ayat 55, Allah mengingatkan bahwa   kepunyaan Allahlah  apa  yang ada di  langit dan di  bumi. Ingatlah, sesungguhnya  janji  Allah  itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya). Ayat ini mengingatkan kita, bahwa  segala  yang  ada  di  bumi  dan  langit  merupakan  milik  Allah.  Allah  adalah pemilik sempurna dan muthlak atas segala yang ada di bumi, laut dan udara. Namun, kekayaan  Allah  itu  kemudian  diberikan  kepada  manusia  selaku khalifah di permukaan  bumi,  dan  dikelola  sesuai  yang  dikehendakiNya  (A‟raaf:  128).  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kepemilikan  harta  pada  manusia  hanyalah  sebagai pemilik barang titipan, yang diberikan kewenangan untuk mengambil manfaat secara penuh.
Dalam  kepemilikan  harta, Islam  telah  menentukan  beberapa  cara  yang  harus diketahui dan laksanakan oleh setiap orang. Dalam kitab fiqh klasik disebutkan tidak kurang dari 25  macam cara untuk mendapatkan harta. Di antaranya adalah  jual  beli, sewa-mwnyewa dan lain sebagainya. 1 Cara tersebut di era sekarang lebih banyak lagi seiring  dengan kemajuan ilmu dan tehnologi dalam masyarakat. 2 Semua metode itu dibolehkan  selama  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariat  Islam;  dan  memiliki kemaslahatan  yang  besar  bagi  umat  manusia.  Kemaslahatan  yang  dimaksud  ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum,
1 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, Semarang:  Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 410
2 H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqhiyah, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 129.
dan  dari  pemanfaatannya  yang  tidak  sesuai  dengan  kehendak  Allah  swt. 3 Proses pemilikan harta tidak boleh ada kedhaliman, karena hal itu merusak tatanan sosial dan dapat membinasakan sebagian kelompok umat. Perlu dipahami bahwa katagori harta dalam  hukum  Islam  nampaknya  tidak  dijelaskan  secara  kongkret.  Islam  lebih mengutamakan  kajiannya  pada  proses  perolehan  harta  sesuai  aturan  hukum  syarak. Karena  itu,  para  ahli  hukum  Islam  terlihat  memberikan  keleluasaan  kepada  setiap orang  untuk  memiliki  setiap  yang  bernilai  baginya  sesuai  prinsip-prinsip  yang  telah disebutkan  syariat.  Dalam  tulisan  ini,  konsepsi  harta  secara  komplek  dijadikan sebagai  objek  kajiannya.  Pembahasan  itu  dilakukan  dengan  mengedepankan pendekdekatan filosofis.

## A. Pengertian Harta
Literatur  fiqh  menggunakan  istilah al-mal yang  bentuk  jama‟nya al-amwal terhadap  term  harta.  Kata al-mal sendiri  menurut  bahasa  senang  condong  atau berpaling dari  satu posisi kepada posisi  yang  lain. 4 Harta akan  berpindah tempatnya dari satu pemilik ke pemilik lain, sesuai dengan cara-cara yang benar. Perpindahan itu secara  umum  dipengaruhi  oleh  keinginan  manusia  agar  mendapatkannya.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta diberi arti: 1) barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan;  barang  milik  seseorang.  2)  kekayaan  berwujud  dan  tidak  berwujud  yang bernilai  dan  menurut  hukum  dimiliki  perusahaan. 5 Makna  yang  diberi  kamus  ini adalah  segala  kekayaan  yang  dimiliki  seseorang,  baik  terwujud  ataupun  tidak dipandang  sebagai  harta.  Dalam  al-Qur‟an  lafal  harta  ( al-mal atau al-amwal ) digunakan sebanyak 87 ayat. 6
3 Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996,  hal. 974.
4 A.W. Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 1372
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal.390.
6 Azharuddin Sahil, Indek al-Qur’an : Bandung: Mizan, 1998, hal 207-210
Para  ulama  (imam  mazhab)  memberi  makna  teknis  terhadap  harta  ( al-mal ), sebagaimana  berikut  ini.  Hanafi  mendefinisikan  harta  dengan;   ناسولاا عبط ًينا ميمي ام ةجاحنا ثقو ىنا يراخدا هكميو  (Segala  Sesutu  yang  digandrungi  manusia  dan  dapat dihadirkan  ketika  dibutuhkan).  Jumhur  ulama  (Maliki,  Syafi‟I  dan  Hanbali) mendefinisi, dengan;  عىمنا و لدبنا ًيف يرجيو عبطنا ًينا ميمي ام (Sesuatu yang naluri manusia cenderung  kepadanya  dan  dapat  diserahterimakan  dan  orang  lain  terhalang mempergunakannya). 7 Mustafa Ahmad Azqar, pengikut Hanafi memberi makna harta seperti yang diberikan jumhur, yaitu;  ساىنا هيبةنوادحم ةيدام ةميق تاذ هيع مك وٌ لامنا (setiap materi ‘ain yang  mempunyai  nilai  yang  beredar  di  kalangan  manusia)  atau;   هكمي ام اداعحم اعافحوا ًب عافحولاا و يزارحاو ًجزايح (sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya   menurut kebiasaan). 8
Wahbah Zuhaili mengatakan, bahwa definisi harta yang diberikan para ulama klasik  dianggap tidak komprehensif dan kurang akomudatif.  Alasannya, dalam  surat Al-Baqarah ayat 29, Allah mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di bumi adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Dalam definisi tersebut di nilai lebih mengedepankan  persoalan  harta  yang  berkaitan  dengan  persoalan  adat  kebiasaan, situasi, dan kondisi suatu masyarakat. Zaman sekarang, kadang-kadang manfaat suatu benda  lebih  banyak  berpengaruh  pada  pengembangan  harta  dibandingkan  dengan wujud  benda  itu sendiri, seperti  harga antara  mengkontrakan rumah dalam  beberapa tahun  dan  menjualnya  secara    tunai . 9 Karena  itu  perubahan  pengertian  harta  yang diberikan imam mazhab perlu diperbaharui, sesuai dengan perkembangan kehidupan umat manusia.
Ghufron menjelaskan apabila seseorang mengambil manfaat pada harta orang lain  ( ghasab ),  menurut  jumhur  fuqaha  pemilik  harta  itu  berhak  menuntut  ganti  rugi terhadap  pelaku.  Jumhur  ulama  berpandangan,  manfaat  atau  kegunaan  barang merupakan  unsur  terpenting  dari  harta  yang  menjadi  hak  absolute  pemilik.  Bagi
7 Dikutip dari Ghufron A. Mas‟udi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal 11
8 Ibid , hal. 12
9 Abdul.Azis. Dahlan, Ensiklopedi Hukum… ,jilid 3, hal, 526.
jumhur  ulama  harta  tidak  saja  bersifat  materi,  tetapi  juga  termasuk  manfaat  dari sesuatu  benda.  Nilai  suatu  harta  sangat  tergantung  pada  kualitas  dan  kuantitas manfaatnya, sehingga tidak boleh dilakukan orang lain kecuali mendapatkan izin dari pemilik. Sedangkan fuqaha Hanafi, dalam kasus ghasab di atas,  berpendapat bahwa pemilik  harta  tidak  berhak  menuntut  ganti  rugi.  Karena  pokok  dari  harta  yang dikandung oleh definisi hanafi dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Meskipun demikian  menurut  pandangan  kelompok  ini  perlakuan ghasab di  atas  termasuk perbuatan  tercela.    Menurut  mereka  harta  hanya  bersifat  materi,  sedangkan  manfaat merupakan bagian dari kepemilikan. 10
Mengutip Hasbi Ash-Shiddieqy, Hendi Suhendi memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap konsep  harta,  yang diuraikan dalam  beberapa ciri  yang terdapat pada harta, yaitu:
 Nama  selain  manusia,  yang  diciptakan  Allah  untuk  mencukupi  kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar;
 Sesuatu  yang  dapat  dimiliki  oleh  setiap  manusia,  baik  oleh  seluruh  manusia maupun oleh sebagian manusia;
 Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan;
 Sesuatu  yang  dapat  dimilki  dan  mempunyai  nilai  (harga)  seperti  sebiji  beras dapat dimiliki manusia, dapat diambil kegunaannya, dan dapat disimpan, tapi sebiji  beras  dinilai ‘uruf tidak  berniali,  maka  sebiji  beras  tidak  termasuk harta;
 Sesuatu  yang  berwujud,  maka  sesuatu  yang  tidak  berwujud  sekalipun  dapat diambil manfaat tidak termasuk harta;
 Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. 11
10 Ibid , hal. 525. 11 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah …, hal.10.
Berdasarkan  ciri-ciri  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  harta  mempunyai  dua unsure  asasiah ; 1)  „ainiyah,  yaitu  harta  itu  ada  wujudnya  dalam  kenyataan  ( a’yan ) maka  manfaat  sebuah  rumah  yang  dipelihara  manuasia  tidak  disebut  harta,  tetapi termasuk milik atau hak, 2) „urufiah, yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan  manfaatnya,  baik  manfaat madiyah  madiyah atau  manfaat ma’nawiyah. 12
Selanjutnya,  dari  penjelasan  yang  telah  disebutkan,  maka  harta  dapat dikelompokkan kepada tujuh katagori, yaitu:
1. berdasarkan  kebolehan  memanfaatnya,  dibagi  kepada  dua; mutaqawwim (halal  untuk  dimanfaatkan)  dang  air mutaqawwim (tidak  halal  untuk dimanfaatkan)
2. berdasarkan jenisnya;  bergerak dan tidak bergerak
3. berdasarkan segi pemanfaatannya; isti’mali (pemanfaatannya tidak menghabiskan harta tersebut) istihlaki ( pemanfaatannya menghabiskan harta tersebut)
4. Berdasarkan ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran; misli (harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang ditimbang atau ditakaran, seperti gandum dan  lain  sebagainya. Qimi (harta  yang  tidak  ada  jenis  satuannya  di  pasaran atau ada jenis tetapi pada setiap satuannya berbeda dalam kualitasnya, seperti pepohonan.
5. berdasarkan status harta al-mal al-mamluk yaitu harta milik pribadi dan harta milik  bersama. Mal  al-Mubah yaitu  harta    yang  tidak  dimiliki  seseorang, seperti  air  di  sumbernya,  hewan  buruan,  kayu  dihutan  belantara  yang  belum dijamah dan dimiliki orang, atau ikan di laut lepas. Mal al-Mahjur, yaitu harta yang dilarang syarak untuk dimilikinya,  baik karena  harta itu dijadikan  harta wakaf maupun diperuntukkan bagi kepentingan umum.
12 Ibid .
6. berdasarkan segi berkembang atau tidaknya harta itu, maka ada al-Asl dan al- Samr (buah  atau  hasil).  Yang  pertama  diartikan  dengan  harta  yang menghasilkan,  seperti  rumah,  tanah,  pepohonan  dan  hewan.  Sedang  kedua dimaknakan  dengan  buah  yang  dihasilkan  dari  suatu  harta,  seperti  sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan dan susu kambing atau sapi.
7. berdasakkan  pemiliknya,  milik  pribadi  yang  bebas  dimanfaatkan  oleh pemiliknya  selama  tidak  membahayakan  orang  lain,  dan  milik  masyarakat umum yang diperuntukkan bagi umum. 13

## B. Hakikat Harta
Alquran menjelaskan beberapa pemikiran logis terhadap harta yang diberikan Allah  kepada  umat  manusia  di  permukaan  bumi  ini.  Beberapa  keterangan  ayat Alquran dimaksud dapat dilihat berikut ini;
1. harta  merupakan  cobaan  Allah  kepada  manusia  dalam  menjalan  kehidupan yang fana ini. (Q.S: 2:155, 34: 37). Ayat-ayat itu dapat dilihat berikut ini;
                                                                                                         
            
2:155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan,  kekurangan  harta,  jiwa  dan  buah-buahan.  dan  berikanlah  berita  gembira kepada orang-orang yang sabar.
                                                                                                    
                                                                                  
34:37.    Dan  sekali-kali  bukanlah  harta  dan  bukan  (pula)  anak-anak  kamu  yang mendekatkan  kamu  kepada  kami  sedikit  pun;  tetapi  orang-orang  yang  beriman  dan
13 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum … , jilid 3, hal. 526-528. Lihat Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah … , hal.20-30.
mengerjakan  amal-amal  (saleh),  mereka  Itulah  yang  memperoleh  balasan  yang berlipat ganda disebabkan apa yang Telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang Tinggi (dalam syurga).
2. harta sebagai kebutuhan hidup manusia sehari-hari (Q.S: 4: 5, 33:27 )
                                                                                                           
                      
4:5.    Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang-orang  yang  belum  Sempurna akalnya[orang yang belum Sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang  dewasa  yang  tidak  dapat  mengatur  harta  bendanya],  harta  (mereka  yang  ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja  dan  Pakaian  (dari  hasil  harta  itu)  dan  ucapkanlah  kepada  mereka  kata-kata yang baik.
                                                                                                    
        
33:27.  Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah  yang  belum kamu  injak [Tanah  yang  belum diinjak ialah: tanah-tanah yang akan dimasuki tentara Islam]. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.
3. harta  dipergunakan  untuk  kehidupan  bermasyarakat,  agar  tata  kehidupan bersama dapat diperoleh dengan baik (Q.S: 49: 15, 61: 11 ).
                                                                                                                                                            
49:15.    Sesungguhnya  orang-orang  yang  beriman  itu  hanyalah  orang-orang  yang percaya  (beriman)  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  Kemudian  mereka  tidak  ragu-ragu dan  mereka  berjuang  (berjihad)  dengan  harta  dan  jiwa  mereka  pada  jalan  Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.
                                                                                                                        
61:11.  (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.
Alquran  nampaknya  mengajarkan  kepada  umat  manusia  bahwa  harta bukanlah  tujuan  utama  dalam  kehidupan  di  alam  yang  fana  ini,  tetapi  harta  hanya sebagai  pelengkap  hidup  umat  manusia,  baik  sebagai  person  atau  pun  anggoata masyarakat. Lebih khusus  lagi, dengan harta setiap orang dapat menjaga diri sendiri dari  kebinasaan  dan  menjaga  agama  dari  kekufuran.  Jadi,  tujuan  memiliki  harta adalah untuk melindungi manusia dari hal-hal yang memusnahkannya. Dari itu, Islam mengajarkan  harta  harus  diperoleh  dengan  cara  yang  benar  dan  dipergunakan  pada tempat yang diperbolehkan oleh hukum syarak. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa Allah swt. selaku pemilik seluruh alam raya ini serta isi yang ada di dalamnya menitipkan harta itu kepada orang-orang yang dikehendakiNya untuk dikembangkan, agar menunjang kehidupan di dunia dengan baik. Pemberian Allah itu sebagai amanat yang  wajib  diembankan  oleh  manusia  sesuai  dengan  kehendak  Allah  swt. 14 Allah melarang  penggunaan  harta  dengan  cara  yang  salah,    bertentangan  dengan  norma yang telah ditentukanNya (an-Nisa‟:5). 15
Harta hendaklah diarahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama- sama.  Bila  diperhatikan  awal  diciptakan  alam,  semua  kekayaan  Allah  menjadi  hak semua  manusia,  tanpa  dikotak-kota  sebagai  kepemilikan  perseorangan.  Oleh  karena itu, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang  menggunakan  harta  tersebut  secara  keseluruhan.  Namun,  karena kehidupan umat manusia berkembang dengan berpilah-pilah dalam bentuk kelompok terkecil,  bahkan  diperkenalkan  individu  yang  mandiri,  maka  Allah  mengizinkan
14 Ismuha, dkk, Filsafat Hukum Islam, Jakarta:Bumi Aksara, 1999, hal.139.
15 Ibid., hal. 188.
kepada  pribadi-pribadi  itu  untuk  mengusahakan  harta  itu  secara  perseorangan.  Dari itu, lahirlah konsep kepemilikan secara pribadi atas hak-hak bersama tadi. 16

## C. Beberapa Pemikiran tentang Kepemilikan Harta 1. Kepemilikan uang dan hewan
Uang  dan  hewan  merupakan  dua  hal  yang  belum  dipastikan  sebagai  harta seperti pemilikan lain yang dilakukan manusia. Katagori lain yang dijadikan sebagai harta  telah  dijelaskan  dalam  Ali  „Imran  (3):14.  Benda-benda  yang  disebutkan  jelas sifat yang dimilikinya dapat dimiliki manusia. Materinya dapat dimiliki, manfaatnya pun  dapat  dinikmati.  Sedangkan  uang  dan  hewan  manfaatnya  yang  didapat diperhatikan, materinya belum jelas keberadaanya.
Uang  merupakan  alat  yang  oleh  masyarakat  disetujui  untuk  dijadikan  alat tukar.  Bila  saja  mereka  menyatakan  tidak  sepekat  menjadikan  sebagai  alat  tukar, maka  benda  uang  tadi  akan  hilang  kecenderungan  manusia  kepadanya.  Sedangkan hewan dijadikan Allah sebagai makhluk yang bebas di permukaan bumi ini. Namun, sebagiannya  ditundukkan  kepada  manusia,  sehingga  manfaat  yang  ada  pada  hewan itu dapat digunakan oleh manusia.
Untuk  membahas  kedua  hal  itu  dipandang  tepat  acuan  pemahamannya  pada inti  harta yang dikandung dalam defini  yang telah diberikan. Menurut Ghufron, bila sesuatu  itu  dapat  disimpan,  tahan  lama,  bermanfaat  dan  bisa  diserahterimakan, sebagai  unsur  penting  pada  harta,  maka  dapat  dijadikan  uang  sebagai  harta.  Dilihat dari segi bentuk, ia bukan „ ain benda. Tetapi berdasarkan nilai, uang dapat disimpan seperti orang menyimpan harta (padi) dalam lambung . 17
Kemudian,  hewan  juga  mempunyai  unsur  yang  sama  dengan  dimiliki  harta lain,  yakni  dapat  dimiliki,  disimpan,  bermanfaat  dan  diserahterimakan.  Artinya, hewan  masuk  dalam  katagori  harta.  Hewan  sebagai  harta  ditegas  dalam  al-Qur‟an surat Ali Imran (3):14
16 Ibid., hal. 189
17 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah…, hal.14.
                                                                                                                                                                                                                                  
Artinya:Dijadikan  indah  pada  (pandangan)  manusia  kecintaan  kepada  apa-apa  yang diingini,  yaitu:  wanita-wanita, anak-anak, harta yang  banyak dari  jenis emas, perak,  kuda  pilihan,  binatang-binatang  ternak  [ yang  dimaksud  dengan  binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri ] dan  sawah  ladang.  Itulah  kesenangan  hidup  di  dunia,  dan  di  sisi  Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

## 2. Pemilikan tanah
Allah  swt.  menerangkan  kepada  umat  manusia  bahwa  Dia  telah  mewarisi tanah-tanah kepada mereka (Q.S. 33:27). Allah  swt.  juga  mengatakan  bahwa segala  yang  ada  dibumi  dan  di  langit  merupakan  milikNya.  Dia  sebagai  pemilik hakiki  dari  segala  sesuatu  di  permukaan  bumi,  termasuk  tanah.  Manusia  diberikan karuniaNya, sebagai amanah (titipan Allah kepada hambaNya agar dijaga), yang akan diminta  pertanggungjawaban  kembali.  Oleh  karena  itu,  Juhaya  S.  Praja  memahami, pemilikan manusia bukan sebagai pemilik hakiki atas tanah.  Kepemilikan tanah pada dasarnya menjadi kewenangan umat. Juhaya memberi suatu asas umum, kepemilikan tanah harus didasarkan atas asas atta’awun atau mu’a’wanah (asas yang menciptakan kerjasama  antara  individu  atau  pihak-pihak  dalam  masyarakat  dalam  rangka  saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.). 18
Selanjutnya,  ketentuan  pemilikan  tanah  yang  digambarkan  di  atas  dapat diambil beberapa aturan dasar (prinsip);
18 Juahaya S. Praja. Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM, 2004, hal. 113.
1. Hakikat pemilik tanah adalah Allah swt. (Q.S. al-Hadid: 7, al-Nur: 33). Dalam riwayat  Makmur  bin  Thawus  yang  disampaikan  ayahnya  disebutkan  bahwa Rasul  saw.  mengatakan  tanah  merupakan  milik  Allah  dan  RasulNya,  lalu diberikan kepada manusia. 19
2. Harta  (tanah)  kekayaan  yang  diberikan  Allah  jangan  sampai  hanya ada/dimiliki oleh segolongan kecil masyarakat (al-Hasyar: 7 dan 9)
3. Adanya  barang-barang  yang  karena  dharuri-nya  adalah  untuk  kepentingan masyarakat seluruhnya, seperti jalan, irigasi, tempat-tempat peribatan. 20
Dalam  tiga  poin  di  atas  mengandung  makna  bahwa  tanah  yang  diberikan Allah  kehendaknya  diperuntukkan  pada  umum.  Berkaitan  dengan  hal  itu,  maka dipandang  UU  no.  5/1960  tentang  pengaturan  dasar  Pokok-pokok  Agraria  dapat menjadi satu acuan yang baik bagi kita Indonesia dalam mengatur pemilikan tanah. 21 Beberapa  pasal  penting  dalam  UUPA  itu  dapat  dijadikan  pertimbangan  pokok  bagi kita  dalam  memahami  pengaturan  memiliki  tanah  di  Indonesia,  yaitu  pasal  Pasal  1, ayat (1 s/d 4); Pasal 2, ayat (2 dan 3); Pasal 4, ayat (1 dan 2); Pasal 6; dan Pasal 7. Isi Pasal 1, ayat (1) dan (2) dapat dilihat berikut ini:
Pasal 1
(1) seluruh  wilayah  Indonesia  adalah  kesatuan  tanah  air  dari  seluruh  rakyat Indonesia yang bersatu sebagi bangsa Indonesia.
(2) Seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkas  ,  termasuk  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dalam wilayah RI, sebagi karunia Tuhan yang Maha Esa  adalah,  bumu  air  dan  ruang  angkasa  bangsa  Indonesia  dan  merupakan kekayaan Nasional.
Penggunaan tanah menurut UUPA harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan
19 Abi „Abdu al-Qasim bin Salam, Al-Amwal, Bayrut: Dar al-Fikr, 1988, hal. 347. 20 H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 208-211. 21 Tujuan dibentuk UU Pokok Agraria adalah (1) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, mebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; (2)meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan: (3) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.. Suparman Husain, Hukum… hal. 142
yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. 22 Namun demikian kepentingan empunya tetap diperhatikan. Dalam hal ini antara kepentingan masyarakat  dan  perseorangan  saling  mengimbangi  hingga  pada  akhirnya  akan tercapailah  tujuan  pokok:  kemakmuran,  keadilan  dan  kebahagiaan  bagi  rakyat seluruhnya  (pasal  2  ayat  (3).  Suparman  Husain  mengatakan,  Allah  swt  menjelaskan (24:  33  dan  2:29),  bahwa  segala  apa  yang  ada  di  atas  bumi,  dalam  perut  bumi,  dan segala  apa  yang  ada  di  alam  ini,  telah  dijadikan  Allah  untuk  kepentingan  umat manusia  seluruhnya.  Tiap-tiap  orang  dengan  tidak  terkecuali  mempunyai  hak  yang sama  untuk  memperoleh  harta  benda  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dan mencapai  kesejahteraan  hidupnya,  baik  bagi  dirinya  maupun  keluarganya,  dalam batasan-batasan  yang  telah  ditentukan  oleh  penciptanya,  dan  diperoleh  dengan  cara yang dibenarkan olehNya. 23

## D. Pihak yang Berkewenangan Mengelola Harta
Dalam  Alquran Surah  An-Nisa‟: 5 diterangkan bahwa  harta harus diberikan kepada  pihak  yang  berkopenten.  Kepada  pihak  yang  tidak  mempunyai  kemampuan, seperti anak-anak yang belum balig atau orang dewasa yang tidak mampu mengelola harta,  maka  kepada  mereka  tidak  boleh  diberikan  harta.  Secara  ekslpisit,  Alquran Surah An-Nisa‟ ayat 6 menyebutkan dua syarat bagi orang yang akan mengelola harta benda,  yaitu balig dan rusyd. Dua  syarat  ini  merupakan  kriteria  khusus  bagi  orang yang dapat (tepat) mengelola harta yang ditegaskan dalam ayat ini. 24 Redaksi Q.S. an- Nisa‟ ayat 6 dimaksud dapat dilihat berikut ini;
22 fungsi social ini sinonim dengan hak jama‟ah dalam kajian hukum Islam. Nama lain bermakna dengan term ini sering juga dikatakan dengan hak Allah. Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994, hal. 5.
23 Suparman Husain, Hukum… hal. 7 24 Secara tertulis ( dhahir ) dalil ini memang ditujukan kepada anak yatim yang diberikan harta oleh walinya, namun kandungan ayat ini dapat diperluas kepada semua orang dalam mengelola harta benda. Pemahaman itu dapat didasari pada kaidah ushul bahwa nash itu tidak dilihat pada kekhususan sebab, tetapi dilihat pada keumuman lafal. Dilihat pada asbābul nuzūl ayat ini turun berkenaan dengan
ىَماَتَيْلااوُلَ تْ باَو ىَّتَح اَذِإ اوُغَلَ ب َااَ نِّللا ْ ِ َ ْ ُتْ َ َ ُهْ لِم اًدْشُرْْ اوُعَ  ْداَ ْ ِهْيَلِإ ْ ُهَلاَوْمَ َ َو اَهوُلُكْأَت اً اَرْسِإ اًراَدِبَو َ اوُرَ بْ َيْْ نَمَو اَك اِّيِلَغ َْ ْ ِ ْعَ تْ َيْلَ ْنَمَو اَك اًريِقَ  َْ ْ ُكْأَيْلَ فوُرْعَمْلاِب اَذِ َ  ِْ ْ ُتْعَ  َد ْ ِهْيَلِإ ْ ُهَلاَوْمَ اوُدِهْشَأَ ْ ِهْيَلَ ىَ َكَو ِ َّللاِب اًبيِ َح
Artinya: Dan ujilah [mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha  mereka,  kelakuan  dan  lain-lain  sampai  diketahui  bahwa  anak itu  dapat  dipercayai]  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk kawin.  Kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai memelihara  harta),  maka  serahkanlah  kepada  mereka  harta-hartanya… (Q.S. an-Nisa‟:6)
Ayat ini secara tegas mengatakan, ada dua syarat dasar bagi orang yang akan mengelola  harta,  yaitu balig dan  berakal  ( rusyd ).  Artinya,  kedua  syarat  itu  menjadi unsur  dasar  bagi  pengkatagorian  orang  yang  telah  mukallaf  dalam  mengelola  harta. Dengan  kedua  syarat  tersebut,  seseorang  dianggap  telah  memenuhi  unsur-unsur terbentuknya  kemampuan  bertindak  secara  sempurna  terhadap  harta,  sehingga  ia boleh men- tasarruf -kan harta dan melakukan akad atas harta tersebut. Apabila salah satu  dari  syarat  dimaksud  tidak  terpenuhi  maka  harta  tidak  boleh  diberikan  kepada seseorang, karena ia dianggap tidak memenuhi syarat kecakapan bertindak. Ketentuan Alquran Surah an-Nisa‟:  6  ini  dengan  menyatakan dua syarat  dasar bagi kecakapan bertindak  yang  wajib  dimiliki  oleh  mukallaf  dalam  persoalan  harta,  secara  tidak langsung  mengisyarahkan  bahwa  syarat  mukallaf  dalam  bidang  muamalah  harta berbeda  dengan  syarat  mukallaf  pada  ibadah,  seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya. Secara  tegas,  syarat rusyd wajib  dimiliki  oleh  mukallaf  di  bidang  harta.  Syarat  ini tentu  saja  akan  mempengaruhi  bentuk balig, karena rusyd merupakan  sifat  yang terwujud  pada  orang  yang  telah  berusia  minimal  18  tahun  menurut  satu  pendapat peristiwa yang dialami Tsabit bib Rifa‟ah dan pamannya. Rifa‟ah meninggal dunia dan meninggalkan seorang  anak  laki-laki  yang  masih  kecil  bernama  Tsabit.  Paman  Tsabit  yang  kemudian  menjadi walibagi Tsabit datang kepada Nabi saw. dan bertanya, “sesungguhnya aku memelihara anak yatim . Apakah  yang  halal  bagiku  dari  hartanya  dan  kapan  aku  boleh  menyerahkan  hartanya kepadanya?”Maka Allah swt.menurunkan ayat ini untuk merangkan ketentuannya.Lihat Qamaruddin Shaleh, dkk (ed), Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-quran, Bandung: Diponegoro, 2004, hal. 127.
ulama,  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bab  kedua  tulisan  ini.  Berikut  ini  uraiana secara  mendalam  kedua syarat  itu. Kajiannya dimulai dengan  sifat rusyd, sementara sifat balig akan  dijelaskan  di  belakang,  atas  pertimbangan  bahwa  sifat balig selain telah  digambarkan  secara  umum  pada  bidang  ibadah  sebelumnya,  syarat  itu  juga mengikuti  sifat rusyd. Selain  itu,  sifat rusyd dalam  ayat  di  atas  terkesan  menjadi penekanan tersendiri dalam pengelolaan harta, yang wajib dimiliki oleh mukallaf.
Sifat Rusyd yang  diterangkan  Alquran  Surah  an-Nisa‟  ayat  6  menurut Hamka,  wajib  dipatuhi  dan  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pihak  yang  ditujukan ( mukhathab )  oleh  nash,  yaitu  wali  selaku  pihak  yang  menyerahkan  harta.  Hamka berpandangan  bahwa  harta  yang  dikelolanya  harus  diserakan  kepada  anak  dengan tidak  mentakkhirkannya  apabila  anak  telah  memiliki  sifat rusyd .  Apabila  wali menunda penyerahan  harta kepada anak, sementara anak  sudah  memiliki  sifat rusyd maka wali dapat disalahkan dan  berdosa baginya. 25 Namun demikian, Jamāluddīn al- Qāsimī memandang  Anak  yang  diberikan  harta  tidak  semata-mata  dilihat  pada  sifat rusyd, akan tetapi harus ketahui bahwa anak itu sudah balig, sebagai syarat asasi bagi mukallaf . 26
Sifat rusyd yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat  dikatakan  sebagai  suatu ‘illat bagi mukallaf untuk dapat menguasai dan mengelola harta bendanya. 27 Artinya, sifat rusyd menjadi  alasan  (dasar)  bagi  mukallaf  untuk  dinilai  telah  mempunyai kecakapan  untuk  mengelola  harta  bendanya.  Apabila ‘ sifat rusyd tidak  ditemukan pada  seorang  anak,  maka  harta    itu  secara  otomatis  seorang  anak  tidak  boleh menguasai  harta  benda,  apalagi  melakukan  tindakan  berakad  tertentu  atas  harta benda tersebut. Gemala  Dewi  menyebutkan  bahwa  “seseorang  dalam
25 Hamka, Tafsir al-Azhar, juzu‟3, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994, hal. 266. 26 Muhammad Jamāluddīn al-Qāsimī, Tafsīr al-Qāsimī, jilid 3, Bairūt: Dār al-kutub al- „Alamah, 1997, hal. 30.
27 Secara bahasa „ illat artinya aksiden yang dengannya kualitas suatu objek berubah dari suatu kondisi ke kondisi lain ketika ia diterapkan. Sementara menurut istilah, definisi ‘illat terdapat berbagai redaksi.Salah satunya bahwa ‘illat adalah sesuatu yang mempengaruhi ( mu’atstsir )dalam ketetapan hukum, yakni yang mempengaruhi adanya ketetapan hukum.Ahmad Hasan, Qiyas, terj. Widyawati, Bandung: Pustaka, 2001, hal.202.
bertransaksi…hendaknya mencapai tahapan atau kondisi seseorang itu sudah tahapan rusyd”. 28 Kuatnya  dugaan  terhadap  sifat rusyd sebagai  „ illat ,  didasari  pada pertimbangan logis bahwa apabila sifat rusyd itu bukan ‘illat maka penyebutan rusyd dalam  Alquran  Surah  an-Nisa‟  ayat  6  hanya  sia-sia.  Pola  penemuan  sifat rusyd sebagai  „ illat yang  termaktub  dalam  Surah  An-Nisa‟  ayat  6dapat  dilakukan  dengan metode ima’, yaitu  menetapkan  tanda  kausalitas  suatu  sifat  ketetapan  hukum berdasarkan konteksnya ( qarinah ). 29 Ahmad Hasan menyebutkan, “ketetapan hukum ditentukan  melalui ima’ jika  ketetapan  hukum  dan  kualitas  ( hukm  wa  washf ) disebutkan,  dan  huruf fa mendahului  salah  satunya.” 30 Ketentuan  tersebut  terlihat dengan jelas dalam redaksi Alquran Surah an-Nisa‟ ayat 6, yakni huruf fa terletak di antara  lafal rusyd, sebagai  alasan  hukum  dan adfa’u  ilaihim  amw ā lihim sebagai hukumnya .
Selanjutnya, syarat balig sebagai unsur asasi kedua  bagi konsepsi  mukallaf dalam  bidang  muamalah dapat diperhatikan dari  petunjuk  beberapa dalil  berikut ini. Dalam Q.S. an-Nisa‟: 6 di atas diterangkan bahwa syarat kebolehan mengelola harta harus balig. Memang  ayat  ini  menyatakan balig itu  dikaitkan  dengan  nikah  ( اوُغَلَب ََ حاَكِّنلا ),  namun  syarat  itu  disebutkan  untuk  masalah  mengelola  harta.  Jadi,  meskipun balig nikah  mempunyai  pengertian  tersendiri  secara  khusus,  dan  berbeda  dengan muamalah,  namun  secara  tegas  teks  ayat  mensyaratkan balig nikah  menjadi  syarat mukallaf  dalam  mengelola  harta.  Sebagaimana  syarat rusyd telah  disebutkan  di  atas dipahami tidak terbatas dalam mengelola harta, akan tetapi mencakup berakad, maka balig juga  menjadi  syarat  bagi  mukallaf  terhadap  seluruh  tindakan  bermuamalah secara umum.
Selain  syarat-syarat  yang  telah  disebutkan  di  atas,  mukallaf  dalam  bidang  harta juga disyaratkan dengan kemampuan menulis dalam bertransaksi. Syarat ini memang bukanlah  syarat  syar‟iyah,  yaitu  keabsahan  mengelola  harta  atau  bermuamalah
28 Gemala Dewi dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 53.
29 Ibid., hal. 283.
30 Ibid., hal. 283.
secara  umum.  Syarat  menulis  merupakan  syarat tawsiqy, yakni  sesuatu  yang ditentukan  untuk  dijadikan  sebagai  bukti  kebenaran  terjadinya  suatu  tindakan, sebagai  upaya  untuk  mengantisipasi  adanya  ketidakjelasan  di  kemudian  hari. 31 Dalam  pergaulan  hukum  di  masyarakat  modern,  mendokumentasi  suatu  transaksi menjadi keharusan, sebagai bukti otentik bagi para pihak untuk dijadikan pegangan. Oleh karena itu,  Alquran Surah  Al-Baqarah: 282 mengingatkan agar para pihak membuat  dokumentasi  terhadap  suatu  transaksi  yang  dilakukan  yang dikahwatirkan  berpotensi  menimbulkan  komplik  di  kemudian  hari. Syarat  itu telah disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah: 282 seperti berikut ini;
اَهُّ يَ اَي َنيِ َّلا اوُلَمَ اَذِإ ْ ُتْلَ ياَدَت نْيَدِب ىَلِإ ٍْ ٍ َ َ ىِّمَ ُم وُبُتْكاَ َوُه ُ ْ َيْل ْ ُ َلْ يَ بْ ب ٌ ِتاَك ِ ْدَعْلاِب َ ْأَي َ َو ٌ ِتاَك ْ َ َ َبُتْ َي اَم ُ َمَّلَ ُ َّللا ْ ُتْ َيْلَ َو ِ ِلْمُيْل يِ َّلا ِ ْيَلَ ُّ َ ْلا ِ َّتَيْلَو َ َّللا َّ َر َوُه ْ َ ْبَ ي َ ُ ْلِم اًئْيَش ْ ِ َ َ اَك يِ َّلا ِ ْيَلَ اًهيِ َ ُّقَ ْلا ْوَ اً يِعَض ْوَ ُييِ َتْ َي َ ُ َّلِمُيْ  َ َو ْ ِلْمُيْلَ َو ِ ُهُّ يِل ِ ْدَعْلا َو اوُدِهْشَتْسا ِنْيَديِهَش ْنِم ْ ُ ِلاَ ِر
…
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,  maka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. …(QS. Al-Baqarah : 282)

## Kesimpulan
Manusia  memandang  harta  dalam  kehidupannya  sebagai  sesuatu  yang signifikan. Kecenderungan itu memang suatu ciri dari harta itu sendiri. Bahwasanya, harta memiliki sifat yang mempengaruhi manusia akan senang dan suka memilikinya. Namun  demikian,  harta  benda  yang  dimiliki  manusia  merupakan  pemberian  Allah yang  bersifat  amanah  dan  dipergunakan  untuk  penompang  kehidupandi  dunia  ini.
31 Satria Effendi, Problematika HukumKeluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2004, hal. 45.
Secara umum, Alquran mensinyalir hal itu dalam banyak ayatnya. Menurut Alquran, harta  bagi  manusia  merupakan  alat  untuk  terwujud  segala  cita-citanya  dalam kehidupannya.  Harta  menjadi  alat  untuk  memperoleh  segala  kebutuhan  hidup manusia. Manusia menghendaki  dalam kehidupan di dunia ini mendapat kebahagiaan yang  baik.  Jadi,  dengan  harta  kehidupan  manusia  akan  lebih  baik,  khususnya  dapat terpelihara lima aspek yang dikehendaki oleh syariat hukum Islam.
Disebabkan harta menjadi wadah pencarian kebahagian, maka sudah menjadi keharusan  bagi  manusia  mencari  harta  dengan  cara  yang  benar  dan  berakad  pada benda-benda  yang  sesuai  ketentuan  yang  telah  telah  disyariat  dalam  hukum  Islam. Cara-cara  tersebut  telah  disebutkan  dalam  literatur  fikih  secara  kongkret.  Demikian harta benda yang dapat ditransaksikan juga sudah diuraikan dalam karya para ulama itu.  Di  antara  cara  memperoleh  harta  itu  adalah  jual  beli,  mudharabah  dan  syirkah. Sementara benda  yang dapat ditransaksikan adalah  benda  yang  bersih dari  najis dan tidak memudharatkan bagi manusia.
Untuk  menglahirkan  cita-cita  hukum  syarak  dari  harta,  hukum  syarak menentukan  beberapa  katagori  persyaratan  yang  harus  dimiliki  oleh  orang berkewenangan  mengelola  harta.  Diantaranya  adalah  harus  memiliki  usia  yang dewasa, dengan umur minimal 15 tahun sampai dengan 18 tahun; dan memiliki sifat rusyd, yaitu  suatu  periode  dari  perkembangan  kehidupan  manusia  yang  mampu memahami  aturan  syariat  yang  benar.  Selain  itu,  segala  tradisi  yang  berlaku  dalam praktek bermumalah wajib dipahami oleh orang yang akan melakukan transaksi.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Abdul  Azis  Dahlan ,  Ensiklopedi  hukum  Islam,  jilid  2  dan  3  , Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1996
Abbas  Mahmud  al-Aqqad, Filsafat  Qur’an, terj.  Tim  Pustaka  Firdaus,  Jakarta:  Pustaka Firdau, 1996
Abi Ubaid al-Qasim bin Salam, Kitab al-Amwal, Bayrut: Dar al-Fikr, 1988
Badwi „Abdu al-Lathif, al-Nidzam al-mal al-Islam al-Muqaran, t.t. 1972
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: RajaGrafindo Persada,2002
H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Jakarta:Kencana, 2003
Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
Husein Syahata, Ekonomi Rumah Tangga Muslim , Jakarta: Gema Insani Press, 1998
Isma‟il Muhammad Syah, dkk. Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2004 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002 Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, Citra Adiya bakti, 2004
Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, terj. Yudian Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: darul Ulum Press, 1994
UU no. 5/1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Wahyudi Asmin,Yogyakarta; Tiara Wacana Yogya, 1991.
Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, terj. Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004