## PENGARUH PROGRAM MINAPOLITAN TERHADAP KELEMBAGAAN USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI PULAU SUMBAWA

## Influence of Minapolitan Programme to Institutional of Seaweed Aquaculture in Sumbawa Island
*Mira
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924r 2015 *e-mail: miraclenia@yahoo.com Diterima 12 Februari 2015- Disetujui 25 Mei 2015

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini menganalisis pengaruh program minapolitan terhadap karakteristik kelembagaan usaha budidaya rumput laut di Pulau Sumbawa. Aspek yang dilihat adalah kelembagaan aktor dan pola hubungan, kelembagaan aturan, kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pendukung internal, dan kebijakan eksternal. Dari sisi kelembagaan aktor terlihat bahwa sebelum program minapolitan usaha budidaya rumput laut bersifat perorarangan, akan tetapi setelah program minapolitan budidaya rumput laut berkelompok. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari motivasi pembudidaya rumput laut di Pulau Sumbawa, dimana hanya wahana pencairan bantuan. Pada sisi kelembagaan aturan, sebelum program minapolitan harga ditentukan oleh pengepul karena adanya ikatan utang. Setelah program minapolitan bargaining position pembudidaya naik sehingga harga ditentukan berdasarkan kesepakan pembudidaya dan pengepul. Pada dimensi kebijakan internal pemerintah: pemerintah daerah menindak lanjuti kebijakan pemerintah pusat dalam bantuan PUMP untuk pembudidaya rumput laut dengan fasilitasi berupa pembentukan kelompok pembudidaya rumput laut, penentuan penerima bantuan, dan pembuatan aturan yang terkait zonasi. Pada dimensi kebijakan eksternal berupa bantuan dari pihak perbankan untuk penguatan kelembagaan dimana Bank Bukopin menginisiasi pembentukan koperasi “Algae Bersaing” dengan bantuan modal untuk petani rumput laut sebesar Rp. 900 juta. Diharapkan pemerintah membenahi motivasi berkelompok pembudidaya rumput laut, yaitu untuk mencapai tujuan yang sama, tapi di Pulau Sumbawa setelah pencairan bantuan kelompok pembudidaya banyak yang bubar.
Kata Kunci: kelembagaan; bargaining position ; kelompok; internal; ekternal

## ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the impact of the program minapolitan the institutional characteristics of seaweed farming on the island of Sumbawa. Aspects that are analyzed are institutional actors and patterns of relationships, institutional rules, central government policy, the policy of supporting internal and external policies. When viewed from the side of the institutional actors seen that before minapolitan program seaweed farming is individual, but after the program minapolitan seaweed farming groups. This group activities, which then becomes a weakness, because it motivates seaweed cultivators in Sumbawa island to be a vehicle for the disbursement of aid. On the institutional side rules, before the program minapolitan price is determined by collectors for their bond debt. After minapolitan program, the bargaining position of farmers rises, it can be seen from the component selling price is determined by agreement cultivators and collectors. On the dimension of internal policies of the government: local governments follow central government policies in PUMP aid to farmers in the form of seaweed with facilitation  seaweed  farmer  group  formation,  determination  of beneficiaries,  and  the  creation  of rules related to zoning. On the dimension of the external policies of the banks in the form of aid for which the bank’s institutional strengthening initiate the formation of cooperatives “Algae Bersaing” with the help of capital for seaweed farmers amounted to Rp.900 million. It is expected the government to fix seaweed farmers group motivation, which is to achieve the same goal, because after disbursement of aid, many groups of farmers on the island of Sumbawa disband.
Keywords: institutional; bargaining position; group; internal; external

## PENDAHULUAN
Salah satu tujuan dari dibentuknya kelompok usaha perikanan adalah untuk mencapai suatu tujuan bersama yang diwadahi dalam suatu organisasi, dimana saling bertemunya para nelayan, pembudidaya, petambak, atau pengolah perikanan, dan bermusawarah bersama-sama untuk merencanakan suatu kegiatan. Menurut Sukadi (2007), penerapan inovasi baru dan proses penyebarannya dalam masyarakat akan lebih cepat dan efektif melalui wadah kelompok ketimbang inovasi tersebut disebabarkan secara individu. Hal ini disebabkan karena persaingan antar individu dalam kelompok tersebut untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan akan lebih sehat karena memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Kelompok usaha bersama merupakan salah satu bentuk kelembagaan dalam usaha perikanan.
Menurut Wahyuni (2003) definisi kelembagaan dalam sistem usaha adalah kelembagaan formal/non formal dan institusi/ norma yang berkaitan dengan semua tahapan dalam kegiatan sistem usaha baik itu pertanian/ perikanan/peternakan mulai dari persiapan sampai dengan sistem pemasaran. Dalam sistem usaha tersebut kelembagaan utama yang diperlukan meliputi kelompok nelayan/ petambak/pembudidaya yang memegang peran terpenting, penyuluh, dan kelompok jasa pengolah dan pemasar. Analisis kelembagaan akan menganalisa fenomena sosial dari ekonomi suatu usaha pertanian/perikanan yang merupakan interaksi antara dua pelaku atau lebih yang berupa aturan yang disepakati antar pelaku interaksi dalam sistem usaha pertanian/ perikanan/peternakan.
Aturan yang disepakati oleh pelaku interaksi tersebut bisa berupa dimensi struktural dan dimensi kultural. Artinya, menurut Saptana (2013) kelembagaan lebih luar dari sekedar organisasi, karena dalam kelembagaan meliputi banyak aspek yaitu berupa pola perilaku, norma, dan konvensi yang disepakati. Dalam kelembagaan usaha pertanian/perikanan/ peternakan ada aturan, hak/kewajiban anggota, sanksi yang bermula dari kebiasaan menjadi budaya dan berkembang menjadi tata kelakuan. Menurut Cahyono (2012), kelembagaan dalam sistem usaha pertanian/perikanan/ peternakan meliputi kelembagaan sub sistem sarana, usaha, pengolahan, dan pemasaran. Salah satu kelembagaan yang tidak bisa diabaikan adalah sistem penyuluhan, hal ini disebabkan kecenderungan petani/nelayan/ petambak/pembudidaya kurang memiliki kapasitas pengetahuan yang memadai untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (Sucihatiningsih, 2010). Bagaimana pengaruh program minapolitan terhadap kelembagaan usaha budidaya rumput laut di Pulau Sumbawa itulah tujuan dari penelitian ini.

## Kelembagaan Aktor Pelaku Usaha dan Pola Hubungan
Pada Tabel 1  terlihat bahwa sebelum ada minapolitan, banyak pembudidaya rumput laut bersifat  perorangan, namun setelah ada minapolitan banyak pembudidaya rumput laut berkelompok. Hal ini disebabkan setelah minapolitan banyak program bantuan yang mensyaratkan penerima bantuan dalam bentuk kelompok. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari motivasi berkelompok dari pembudidaya rumput laut di Sumbawa hanya sebatas untuk pencairan bantuan, bukan untuk mencapai
Tabel 1. Kelembagaan Aktor dan Pola Hubungan.
Uraian Kondisi Sebelum Sesudah Aktor (pelaku usaha) Perorangan dan kelompok Perorangan dan banyak berkelompok Keterkaitan satu aktor dengan aktor lainnya Terkait Terkait 50% Sistem pembayaran pengupahan antar pelaku usaha Borongan Borongan Sistem bagi hasil antar pelaku usaha Ada ikatan Ada ikatan namun semakin berkurang Sistem pertukaran yang dilakukan antar pelaku usaha Barang dengan barang atau uang Barang dengan uang Sumber: Data Primer diolah tahun 2014
tujuan yang sama, artinya ketika pencairan bantuan sudah selesai, maka kelompok tidak berfungsi.

## Kelembagaan Aturan Pola Usaha Budidaya Rumput Laut
Pada Tabel 2  terlihat bahwa sebelum minapolitan harga biasanya ditentukan oleh pengepul, karena pembudidaya rumput laut memiliki utang ke pengepul. Utang tersebut biasanya modal untuk usaha rumput laut seperti pembelian kapal kecil, para-para, dan bibit  rumput laut. Setelah minapolitan, harga ditentukan oleh kesepakatan pengepul dan pembudidaya rumput laut, karena banyak pembudidaya tidak memiliki pinjaman lagi ke pengepul dan banyak pengepul dari luar wilayah yang membeli rumput laut di Sumbawa. Pembudidaya tidak memiliki pinjaman lagi ke pengepul, karena untuk sarana dan pra sarana budidaya banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah lewat program PUMP Budidaya. Program tersebut berupa uang sekitar Rp 10 -15 juta yang harus dibelikan dalam bentuk sarana dan pra sarana seperti para-para, patok, atau bibit rumput laut.

## Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Produksi  Rumput Laut
Pada Tabel 3 terlihat bahwa setelah minapolitan kebijakan pemerintah pusat lebih  spesifik  untuk  program  minapolitan dan industrialisasi rumput laut. Salah satu program tersebut adalah bantuan PUMP untuk pembudidaya rumput laut. Keberpihakan
Tabel 2. Kelembagaan Aturan Pola Usaha Budidaya Rumput Laut.
Uraian Kondisi Sebelum Sesudah Pengaturan terkait dengan penentuan harga Ada, biasanya ditentukan oleh pengepul Ada, harga ditentukan kesepakatan antara pedagang dan pengepul Pengaturan terkait dengan waktu transaksi antar aktor Ada, ditentukan kesepakatan antara pedagang dan pengepul Ada, ditentukan kesepakatan antara pedagang dan pengepul Pengaturan terkait dengan kuantitas yang disepakati antar aktor Ada, ditentukan kesepakatan antara pedagang dan pengepul Ada, ditentukan kesepakatan antara pedagang dan pengepul Pengaturan terkait dengan mutu barang saat transaksi antar aktor Ada. ditentukan oleh pedagang pengepul dan importir Ada. ditentukan oleh pedagang pengepul dan importir
Sumber: Data Primer diolah tahun 2014
pemerintah pusat terhadap pembudidaya rumput laut juga disambut baik oleh pemerintah daerah.  Pemerintah daerah menindak lanjuti kebijakan pemerintah pusat dalam bantuan PUMP untuk pembudidaya rumput laut dengan memfasilitasi pembudidaya untuk menerima bantuan. Fasilitas tersebut berupa pembentukan kelompok pembudidaya rumput laut, penentuan penerima bantuan, dan pembuatan aturan yang terkait zonasi. Zonasi tersebut berbentuk Surat Keputusan Bupati mengenai zonasi wilayah pesisir untuk pengembangan budidaya rumput laut.
Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumbawa (2010), Rencana Induk Kawasan Minapolitan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil. Pemerintah Daerah untuk mendukung program minapolitan membuat kebijakan berupa:
1.  Penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
2.  Pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil;
3.  Penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
4.  Pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan/atau
5.  Pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
Menurut Bapeda (2010), Pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sumbawa dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan dengan 2 (dua) komoditas unggulan yaitu Rumput Laut dan Udang. Pertama, Kawasan minapolitan rumput laut terletak di Kawasan minapolitan sumbawa bagian timur dengan pusat pertumbuhan (minapolis) di kec. Empang dan hinterland meliputi kecamatan Tarano, Kecamatan Plampang,Kecamatan Maronge dan kecamatan lape. Kedua, kawasan minapolitan sumbawa bagian tengah dengan pusat pertumbuhan (minapolis) di Kecamatan. Labuhan Badas dengan hinterland kecamatan Moyo utara, kecamatan moyo hilir. Ketiga, Kawasan minapolitan sumbawa bagian Barat dengan pusat pertumbuhan (minapolis) di Kecamatan Alas dengan hinterland kecamatan alas barat, kecamatan buer dan kecamatan utan.

## Tabel 3. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah .
Uraian Kondisi Sebelum Sesudah Kebijakan pemerintah pusat tentang minapolitan atau industrialisasi rumput laut Ada, belum spesifik Ada, sudah spesifik dan banyak Manfaat Kebijakan pemerintah pusat tentang minapolitan atau industrialisasi rumput laut Ada, manfaatnya beberapa Banyak manfaatnya Kebijakan pemerintah daerah tentang minapolitan atau industrialisasi rumput laut Ada, belum spesifik Ada, sudah spesifik dan banyak Manfaat Kebijakan pemerintah daerah tentang minapolitan atau industrialisasi rumput laut Ada, manfaatnya beberapa Banyak manfaatnya Sumber: Data Primer diolah tahun 2014

## Sumber: Bappeda Sumbawa, 2010
Gambar 1. Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan di Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil Sumbaw.

## KEBIJAKAN PENDUKUNG INTERNAL KKP TERKAIT PRODUKSI  USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT
Pada Tabel 4 terlihat bahwa sebelum dan sesudah minapolitan ada perubahan kebijakan yang dilakukan Kementrian Kelautan dan Perikanan (pusat) dalam pengembangan usaha budidaya rumput laut, dimana trennya adalah banyak  kebijakan  yang  spesifik  mengenai pengembangan usaha budidaya rumput laut. Bidang kebijakan permodalan dan investasi misalnya, setelah minapolitan ada bantuan modal untuk usaha budidaya rumput laut, pengolahan, dan pemasaran. Bantuan modal tersebut tercantum dalam program PUMP Budidaya dan PUMP untuk pengolah dan pemasar (PUMP P2HP). Bantuan tersebut disalurkan melalui kelompok yang terdiri dari 5-10 orang, dimana masing-masing kelompok mendapatkan Rp 10-15 juta. Bantuan tersebut harus dibelikan sarana dan pra sarana produksi, seperti patok, tali rafia, tali ris, dan bibit rumput laut.
Selain dari kebijakan pemerintah pusat (KKP), pemerintah daerah juga lebih banyak mendukung kebijakan pengembangan usaha rumput laut. Pada kebijakan pasar input misalnya, pemerintah daerah Sumbawa melalui Dinas Kelautan dan Perikanan membuat program bantuan berupa para-para dan gudang. Bantuan tersebut tujuannya untuk memperbaiki kualitas rumput laut yang dihasilkan. Seperti pada Tabel 5, pemerintah daerah juga berkontribusi dalam program bantuan PUMP budidaya dan PUMP P2HP dalam pembentukan kelompok sasaran, menentukan kelompok penerima bantuan, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
kelompok sasaran melalui penyuluh yang gajinya dibayar pemerintah pusat.

## Kebijakan Pendukung Eksternal  Terkait Produksi  Usaha Budidaya Rumput Laut
Pada Tabel 6 terlihat bahwa kebijakan pendukung eksternal setelah program minapolitan terlihat perbedaannya adalah pada kebijakan tata ruang dan kebijakan terkait pengembangan
infrastruktur. Setelah ada program minapolitan, infrastruktur seperti jalan semakin baik. Pada tahun 2011, di Kecamatan Terano Dinas Pekerjaan Umum melakukan perkuatan tebing belakang dan kebun bibit rakyat seluas 125 Ha.  Selain itu, selama 2012 setiap SKPD di Kabupaten Sumbawa memiliki dana untuk pengembangan kawasan minapolitan. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum anggaran untuk pengembangan kawasan minapolitan sebesar
Tabel 4. Kebijakan Pendukung Internal Pemerintah Pusat (KKP).
Uraian Kondisi Sebelum Sesudah Kebijakan permodalan dan investasi Ada, sedikit Ada, banyak kebijakan Kebijakan pasar input Ada, sedikit Ada, banyak kebijakan Kebijakan pengembangan usaha Ada, sedikit Ada, banyak kebijakan Kebijakan pengembangan produk KP Ada, sedikit Ada, banyak kebijakan Kebijakan pengembangan pasar output Ada, sedikit Ada, beberapa kebijakan Kebijakan pemanfaatan sumberdaya KP Ada, sedikit Ada, beberapa kebijakan Kebijakan pengelolaan sumberdaya KP Ada, sedikit Ada, banyak kesbijakan Kebijakan pembentukan kelembagaan KP Ada, sedikit Ada, banyak kebijakan Kebijakan penguatan kelembagaan KP Ada, sedikit Ada, beberapa kebijakan
Sumber: Data Primer diolah tahun 2014

## Tabel 5. Kebijakan Pendukung Internal Pemerintah Daerah (KKP).
Uraian Kondisi Sebelum Sesudah Kebijakan permodalan dan investasi Ada, sedikit Ada, banyak kebijakan Kebijakan pasar input Ada, sedikit Ada, banyak kebijakan Kebijakan pengembangan usaha Ada, sedikit Ada, banyak kebijakan Kebijakan pengembangan produk KP Ada, sedikit Ada, beberapa kebijakan Kebijakan pengembangan pasar output Ada, sedikit Ada, beberapa kebijakan Kebijakan pemanfaatan sumberdaya KP Ada, sedikit Ada, beberapa kebijakan Kebijakan pengelolaan sumberdaya KP Ada, sedikit Ada, banyak kebijakan Kebijakan pembentukan kelembagaan KP Ada, sedikit Ada, banyak kebijakan Kebijakan penguatan kelembagaan KP Ada, sedikit Ada, beberapa kebijakan
Sumber: Data Primer diolah tahun 2014

## Tabel 6. Kebijakan Pendukung Eksternal Lokal.
Uraian Kondisi Sebelum Sesudah Kebijakan terkait dengan tata ruang Ada, sedikit Ada, banyak kebijakan Kebijakan terkait pengembangan infra struktur Ada, sedikit Ada, banyak kebijakan Kebijakan permodalan dan investasi Ada, sedikit Ada, beberapa kebijakan Kebijakan pengembangan pasar input Ada, sedikit Ada, sedikit Kebijakan pengembangan pasar output Ada, sedikit Ada, sedikit Kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya KP Ada, sedikit Ada, sedikit Kebijakan pengembangan usaha KP Ada, sedikit Ada, sedikit Kebijakan pembentukan dan penguatan kelembagaan KP Ada, sedikit Ada, beberapa kebijakan Kebijakan pengembangan produk KP Ada, sedikit Ada, sedikit
Sumber: Data Primer diolah tahun 2014
Rp. 12 triliun, Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp. 2,8 triliun, dan Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1,8 triliun.
Selain itu ada juga kebijakan zonasi terkait pengembangan usaha rumput laut melalui keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1315 tahun 2010. SK bupati tersebut mengenai penetapan kawasan minapolitan budidaya rumput laut.  Kebijakan yang dibuat oleh pihak swasta atau pihak ketiga adalah investasi CV Alam Lestari sebesar 4.500 ris dengan nilai investasi Rp 900 juta.  Selain itu dari sisi kelembagaan, kebijakan eksternal dari Bank Bukopin adalah pembentukan koperasi “Algae Bersaing”  dengan bantuan modal untuk petani rumput laut sebesar Rp 900 juta. Pada tahun 2012, pengembangan minapolitan telah dilengkapi dengan rumah kemasan, dimana hasil olahan produk perikanan dapat dikemas dengan menggunakan mesin dari bantuan P2HP.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Pengaruh program minapolitan terhadap kelembagaan usaha budidaya rumput laut bisa dilihat dari aspek kelembagaan pelaku dan pola interaksinya, kelembagaan aturan, kebijakan pemerintah daerah/pusat, kebijakan pendukung internal dan kebijakan pendukung eksternal. Pada aspek kebijakan pendukung eksternal, pengaruh program minapolitan adalah adanya zonasi untuk budidaya rumput laut, pembentukan koperasi, dan pembuatan rumah kemasan. Pada aspek kebijakan pendukung internal,
setelah minapolitan ada bantuan modal untuk pembudidaya rumput laut dimana per kelompok mendapatkan Rp 10-15 juta. Pada aspek kebijakan pemerintah daerah dan pusat, dukung pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program minapolitan adalah fasilitasi berupa pembentukan kelompok pembudidaya rumput laut, penentuan penerima bantuan, dan pembuatan zonasi sentra produksi rumput laut. Pada aspek kelembagaan aturan, pengaruh program minapolitan memperkuat bargaining position pembudidaya dalam menentukan harga, karena mereka tidak memiliki ketergantungan lagi pada pedagang pengepul.

## Implikasi Kebijakan
Pinjaman modal setelah program minapolitan diperoleh dari program bantuan PUMP budidaya berupa bantuan bibit, para-para, dan sarana lainnya. Pada aspek kelembagaan aktor dan pola hubungannya, pengaruh program minapolitan adalah adanya motivasi berkelompok dari pembuiddaya, karena bantuan dapat disalurkan jika tergabung dalam kelompok. Diharapkan pemerintah daerah memperkuat kelompok pembudidaya rumput laut yang sudah terbentuk, dimana memperluas fungsi kelompok tidak hanya wahana pencairan bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappeda. 2010. Laporan Akhir Master Plan Minapolitan Kabupaten Sumbawa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   Sumbawa. Pemerintahan Kabupaten Sumbawa.

## Tabel 7. Kebijakan Pendukung Eksternal  Pusat.
Uraian Kondisi Sebelum Sesudah Kebijakan terkait dengan tata ruang Ada, sedikit Ada, beberapa kebijakan Kebijakan terkait pengembangan infra struktur Ada, sedikit Ada, beberapa kebijakan Kebijakan permodalan dan investasi Ada, sedikit Ada, beberapa kebijakan Kebijakan pengembangan pasar input Ada, sedikit Ada, sedikit Kebijakan pengembangan pasar output Ada, sedikit Ada, sedikit Kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya KP Ada, sedikit Ada, sedikit Kebijakan pengembangan usaha KP Ada, sedikit Ada, sedikit Kebijakan pembentukan dan penguatan kelembagaan KP Ada, sedikit Ada, sedikit kebijakan Kebijakan pengembangan produk KP Ada, sedikit Ada, sedikit
Sumber: Data Primer diolah tahun 2014
Bappeda. ... 2010. Rencana Pembanguna Investasi Jangka Menengah Minapolitan Kabupaten Sumbawa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumbawa. Pemerintahan Kabupaten Sumbawa.
Cahyono, S. dan D.S. Tjokropandojo. 2012. Peran Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Keberlanjutan Pertanian Sebagai Basis Pembangunan Ekonomi Lokal. Jurnal   Perencanaan  Wilayah dan Kota 2 (1): 15-23
Saptana, S. dan S.M. Pasaribu. 2013. Strategi Percepatan Transformasi Kelembagaan Gapoktan dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Dalam Memperkuat Ekonomi di Pedesaan. Jurnal Manajemen dan Agribisnis 10 (1): 60-70.
Sucihatiningsih, W. 2010. Model Penguatan
Kapasitas Kelembagaan Penyuluh
Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja
Usaha Tani Melalui Transaction Cost di Jawa Tengah.
Jurnal  Ekonomi Pembangunan 11 (1): 13-29.
Sukadi. 2007. Kajian Peran Kelembagaan
Kelompok Tani Dalam Mendapatkan Modal Usaha Agribisnis Bawang Merah di Kabupaten Bantul. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian 3 (2):156-
167.
Wahyuni, S. 2003. Kinerja Kelompok Tani Dalam Sistem Usaha Tani Padi dan Metode Pemberdayaannya. Jurnal Litbang Pertanian 22 (1): 1-8