## Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Asianto Nugroho, Sapto Hermawan 1
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 1 Email: saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  mencermati  kebijakan  yang  dapat  ditempuh  oleh  Pemerintah,  termasuk strategi  penanganan  pandemik  sekaligus  kebijakan  membangkitkan  kembali  pertumbuhan ekonomi  nasional  melalui  strategi  kebijakan  yang  mempertimbangkan  aspek  peluang  dan ancaman. Artikel ini adalah hasil penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak  pandemi  Covid-19  dapat  ditempuh  melalui  beberapa  kebijakan  berbasis  perspektif hukum  ekonomi.  Beberapa  strategi  dapat  diambil  melalui  penguatan  kerjasama  perdagangan dengan  Pemerintah  Tiongkok,  membangkitkan  jasa  pariwisata,  memperkokoh  perekonomian perdesaan,  restrukturisasi  UMKM  dengan  jaminan  berlapis,  optimalisasi  peran  tanggung  jawab BUMN  dalam  pembangunan  nasional,  serta  penguatan  peran  politik  hukum  yang  diterapkan  di Indonesia.
Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, pandemi Covid-19, resesi ekonomi.

## Abstract
This article aims to examine the govermenent policies, including pandemi handling strategies as well  as  policies  to  revive  national  economic  growth  through  a  policy  strategy  that  considers opportunities and threats aspects. This paper presents the result of legal researchusing secondary legal material. This article argues that the policy of restoring national economic growth caused by the COVID-19 pandemic can be pursued through several policies based on economic and legal perspective.  Several  strategies  can  be  taken  such  as  strengthening  trade  cooperation  with  the Chinese Government, generating tourism services, strengthening the rural economy, restructuring MSMEs with multiple layers of guarantees, optimizing the role of SOE responsibilities in national development, and strengthening the role of legal political in Indonesia.
Keywords: Government policy strategy, pandemi Covid-19, economic recession

## Sejarah Artikel
Dikirim: 23 Juli 2020 Direview: 03 November 2020 Diterima: 25 Desember 2020 Diterbitkan: 27 Desember 2020

## PENDAHULUAN
Kondisi pertumbuhan ekonomi Indo- nesia  diprediksi  minus  dan  terkontraksi  per- tumbuhan  ekonominya,  karena  terdampak akan ketidakpastian kapan pandemi COVID- 19  akan  berakhir. Hal ini disebabkan belum diketemukan  obat  yang  ampuh  untuk

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
membasmi  penyakit  ini  dan  belum  difor- mulasikan  strategi  paling  mujarab  tentang bagaimana upaya yang sistemik untuk mem- percepat  pemulihan  sektor  perekonomian. Fenomena resesi ekonomi ini terjadi hampir semua  negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia mengalaminya.  Indonesia  terancam  resesi ekonomi  dan  diprediksi  minus  pada  kuartal II secara berturut turut pada tahun 2020.
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani memperkirakan  pertumbuhan  ekonomi  me- ngalami  kontraksi  hingga  minus  3,8  persen pada  kuartal  II 1 2020  dan  estimasi  Badan Kebijakan  Fiskal  terjadi  minus  3.8  persen. 2
Dampak  resesi  ekonomi  Indonesia    akibat pandemik  COVID-19  terjadi  banyaknya pengangguran,  angka  kemiskinan  akan  naik dan munculnya masalah sosial baru .
Minusnya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya resesi ekonomi Indonesia, 3 karena
1 Cantika  Adinda,  “DPR  Rapat  Dengan  Sri Mulyani, BI, OJK Bahas Nasib RI 2021,” accessed
December 19, 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/2020062210 2431-4-167018/dpr-rapat-dengan-sri-mulyani-bi-
ojk-bahas-nasib-ri-2021.
2 Badan Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi  Makro  dan  Pokok-Pokok  Kebijakan Fiskal  Tahun  2021 (Jakarta:  Badan  Kebijakan Fiskal, 2020), 2.
3 Enny  Sri  Hartati,    Direktur  Institute  for Development  of  Economics  and  Finance  (INDEF) mengatakan  bahwa  ekonomi  sebuah  negara  bisa dikatakan  mengalami  resesi  jika  terjadi  penurunan ekonomi  secara  eksesif.  Lebih  lanjut  bahwa konsumsi  rumah  tangga  masih  menjadi  kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia.Indonesia mencatatkan inflasi  yang sangat rendah pada bulan Mei  2020,  hanya  0,07  persen,  salah  satu  indikasi bahwa  daya  beli  masyarakat  sedang  sangat jatuh.Inflasi  merupakan  kenaikan  harga  barang- barang dan jasa yang salah satunya disebabkan oleh melonjaknya permintaan. Oleh karenanya, daya beli masyarakat  yang  lemah  bisa  menurunkan  tingkat inflasi lihat ryz, “Lebih Berat Dari Krisis 1998, Ini Tanda-Tanda  Ekonomi  Indonesia  Alami  Resesi : Okezone Economy,” accessed December 19, 2020, https://economy.okezone.com/read/2020/06/24/20/2 235630/lebih-berat-dari-krisis-1998-ini-tanda- tanda-ekonomi-indonesia-alami-resesi.
pemerintah  Indonesia  mengambil  kebijakan penanganan bersyarat, di aman menghimbau masyarakat  untuk  tinggal  di  rumah    dalam batas  waktu  yang  tidak  ditentukan  selama pandemi  COVID-19.  Akibatnya,  banyak warga  atau  masyarakat  tidak  dapat  bekerja semestinya,  bahkan  tidak  bekerja  sama sekali    atau  pengangguran  akibat  terkena Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) 4 ,  publik tidak  membuka  usahanya  karena  dilarang beraktivitas  dan  bepergian  demi  alasan kesehatan. Krisis akibat pandemi COVID-19 ini  berbeda  karena  pemerintah  Indonesia dengan  sengaja  menghentikan  aktivitas masyarakatnya.  Kontraksi  menurunnya  per- tumbuhan  ekonomi  salah  satunya  dipicu pada  saat  pemberlakuan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) demi mempersempit laju  penyebaran  virus  COVID-19,  sehingga otomatis  kegiatan  ekonomi  melambat  dratis dan lumpuh.
Krisis  sebelumnya  terjadi  depresi besar (great  depression ),  depresi  hebat  ini berlangsung  hingga  awal    Perang  Dunia  II dan  Indonesia  telah  mengalami  krisis ekonomi semasa awal orde lama, akhir orde baru,  dan  awal  era  reformasi  krisis  tahun 1997-1998  hanya  beberapa  sektor  yang berdampak,  namun  krisis  sebagai  dampak pandemi  COVID-19  berpengaruh  signifikan hampir pada seluruh sektor.
4 Suryani  Motik  Wakil  Ketua  umum  Kamar Dagang  dan  Industri  Indonesia  (Kadin)  bidang UMKM  menyebutkan  bahwa    warga  yang  menjadi korban PHK akibat pandemi bisa mencapai 15 juta jiwa,  bahkan  Kementerian  Ketenagakerjaan  per  20 April  2020  lalu  merilis  sebanyak  2,8  juta  warga menjadi  korban  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK) atau  dirumahkan  akibat  pandemi  COVID-19. Lihat Indrianto Eko Suwarso, “Bukan 2 Juta, Kadin Sebut Korban  PHK  Akibat  Corona  15  Juta,”  accessed December
19, 2020, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501 181726-92-499298/bukan-2-juta-kadin-sebut- korban-phk-akibat-corona-15-juta.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
Pada  awal  bulan  Juni  2020  kegiatan perekonomian secara bertahap mulai dibuka, harapannya  dapat  mendorong  pertumbuhan ekonomi  untuk  kuartal  berikutnya.  Pertim- bangan ini dilakukan karena banyak pekerja di sektor non formal tidak mampu bertahan. Kendati sejumlah fasilitas publik, bisnis dan pariwisata  mulai  di  buka  kembali  dengan labelisasi  ‘ new  normal’ ,  namun  demikian diprediksi  belum  mampu  untuk  mendorong perekonomian  secara  signifikan.  Ekonomi pariwisata  yang  diharapkan  sebagai  peno- pang pertumbuhan ekonomi domestik dengan kontribusi di atas 50% terhadap total product  domestic  brutto (PDB),  pada kenyataannya  akan  berbenturan  dengan protokol kebijakan kesehatan yang rigid.
Sejumlah lembaga internasional memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia  tahun  2020  begitu  suram.  Dana Moneter  Internasional  (IMF)  memprediksi pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada kisaran  angka  -0,3%, 5 Organisasi  kerjasama dan Pembangunan ekonomi (OECD) predik-
5 Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan  pertumbuhan  ekonomi  negara- negara  di  Asia  menurun  pada  2020  akibat  krisis pandemi  Covid-19.  Negara-negara  berkembang diramal mengalami kontraksi, seperti Filipina (6% - 3,6  persen),  Malaysia  (4,3%  -3,8%),  India  (4,2%- 4,5  persen),  dan  Thailand  (2,4%  -7,7  persen). Singapura 0,7  -3,5% Indonesia diprediksi  memiliki pertumbuhan  ekonomi  5%  -0,3  %.  Negara-negara maju  di  Asia  diperkirakan  mengalami  hal  serupa. Ekonomi  Jepang  akan  turun  tajam  dari  0,7  persen menjadi  -5,8  persen,  lalu  Korea  Selatan  akan mencatat  kemerosotan  dari  2  persen  menjadi  -2,1 persen. Pada April 2020, IMF juga memproyeksikan  pertumbuhan  ekonomi  Singapura sepanjang  tahun  ini  -3,5  persen.  Meski  begitu, masih  ada  negara  yang  diprediksi  memiliki pertumbuhan  ekonomi  positif.  Tiongkok  akan tumbuh  satu  persen,  sementara  Vietnam  akan tumbuh 2,7 persen berdasarkan proyeksi April 2020 lihat  Andrea  Lidwina,  “Proyeksi  Suram  Ekonomi Indonesia  -  Infografik  Katadata.Co.Id,”  accessed December
19, 2020,
https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5ef3f b527c9e2/proyeksi-suram-ekonomi-indonesia.
sinya  di  kisaran  -3.9%  hingga  -2.8%,  dan Bank  Pembangunan  Asia  (ADB)  berkisar  - 1%.  Pemerintah  Indonesia  mempunyai perhitungan  proyeksi  partumbuhan  ekonomi terkontraksi  sebesar  -0.4  hingga  1%.  Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan  Industri  (KADIN)  Indonesia  merasa pesimistis  dengan  prospek  pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2020. 6
Pemerintah menghadapi resiko terburuk  terjadinya  resesi  pertumbuhan ekonomi adalah di luar sektor kesehatan dan sosial 7 antara  lain  realisasi  penurunan
6 Sri  Mulyani  2020.  Saat  rapat  bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), senin 22  Juni….mengatakan  Indonesia  cukup  terhantam keras dengan penyebaran virus Corona.Tidak hanya kesehatan  manusia,  virus  ini  juga  mengganggu kesehatan  ekonomi  di  seluruh  dunia.  Komite Stabilitas
Sektor Keuangan (KSSK),
memperkirakan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4 persen.“Pertumbuhan ekonomi
Indonesia berdasarkan assessment yang  tadi  kita  lihat,  BI, OJK,  LPS,  dan  kami  memperkirakan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  akan  turun  ke  2,3  persen, bahkan  dalam  skenarionya  yang  lebih  buruk,  bisa mencapai  negatif  0,4  %,”  ungkapnya  dalam telekonferensi  di  Jakarta,  Rabu  1  April.  Lihat Hendra  Kusuma,  “Sri  Mulyani-DPR  Rapat  Virtual Bahas Dampak Corona Ke Ekonomi RI,” accessed
December 19, 2020,
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 4966883/sri-mulyani-dpr-rapat-virtual-bahas- dampak-corona-ke-ekonomi-ri..
7 Jokowi  menginstruksikan tambahan belanja dan  pembiayaan  APBN  2020  sebesar  Rp  405,1 triliun.  Secara  rinci,  sebanyak  Rp  75  triliun tambahan  dana  APBN  untuk  bidang  kesehatan. Sebanyak  Rp  100  triliun  akan  digunakan  untuk program  jaring  pengaman  sosial.  Kemudian,  Rp 70,1 triliun akan diberikan untuk insentif perpajakan  dan  stimulus  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR).  Rp  150  triliun  dialokasikan  pembiayaan program  pemulihan  ekonomi  nasional.  "Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM," lihat Dimas  Jarot  Bayu,  “Jokowi  Buat  Perppu Penyelamatan Ekonomi Dari Corona, Anggaran Rp 405  T  -  Nasional  Katadata.Co.Id,”  accessed December 19, 2020, https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a41f7ae83

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
investasi  tercapai  9%  senilai  Rp.172  trilliun dari  target  yang  ditetapkan  pemerintah sebesar  Rp.785,8  trilliun.  Fenomena  ini terlihat  dari  penundaan  sebanyak  189 proyek,    karena refocusing peralihan  priori- tas  anggaran  khusus  untuk  penanganan pandemi  COVID-19 di berbagai bidang dari 652  proyek    yang  sudah  sampai  pada tahap Letter  of  Intent ( LoI ).  Sebesar  75%  di berbagai bidang  proyek  yang mangkrak dan belum ada solusi secara komprehensif dalam pemulihan ekonomi nasional.
Persoalan  rumit  yang  terjadi  di  saat pandemi  adalah  peran  aspek  hukum  dan aspek ekonomi tidak bisa seiring bersamaan fungsi  pelaksanaannya.  Hal  ini  disebabkan (1)  pilihan  ekonomi  mengarahkan  manusia cenderung  menghitung  biaya  transaksional, sementara (2) jika pilihan mengikuti hukum, keterbatasan  dalam  mencapai  tujuan  sering- kali menjadi masalah. Di sinilah hukum dan ekonomi  mungkin  tidak  bertemu,  di  mana kinerja  pasar (market  performance )  meng- gambarkan  efisiensi  suatu  pasar  dalam menggunakan sumber daya untuk memenuhi permintaan  konsumen  terhadap  barang  dan jasa.  Efisiensi  yang  dimaksud  adalah seberapa baik suatu pasar dapat memberikan kontribusi  pada  optimalisasi  kesejahteraan ekonomi (economic  welfare ).  Tidak  dapat diandalkannya  penciptaan  pasar  sempurna, maka  dalam  hukum  ekonomi  diperlukan sebuah  tangan  tak  terlihat  ( the  invisible hand )  adalah  metafora  oleh  Adam  Smith untuk  menyebut  manfaat  sosial  yang  tak terduga berkat tindakan individu. 8
Mendasarkan  uraian  pada  latar belakang  tersebut  di  atas,  maka  artikel  ini mau  menguraikan  strategi  kebijakan  yang
b/jokowi-buat-perppu-penyelamatan-ekonomi-dari- corona-anggaran-rp-405-t..
8 Adam  Smith, The  Theory  of  Moral Sentiments (London: Pinguin, 2008), 48.
ditempuh  oleh  pemerintah  dalam  menyong- song  adaptasi  kebiasaan  baru  sebagai dampak  pandemik  COVID-19  dari  perspek- tif hukum ekonomi.
Artikel  ini  mengunakan  pendekatan perundang-undangan  sebagai  dasar  legalitas sebuah  kebijakan  dan  pendekatan  konsep- tual.  Sumber  informasi  penelitian  meng- gunakan  bahan  hukum  sekunder.  Teknik memperoleh sumber informasi bahan hukum menggunakan analisis substansi yang berasal dari  artikel  ilmiah,  buku  relevan,  hasil penelitian  sejenis  yang  relevan,  dan  kertas kerja  terkait  pokok  permasalahan  yang sedang  dirumuskan.  Analisis  bahan  hukum dikualifikasi,  dikuantisir,  kemudian  dihu- bungkan antara kebijakan pemerintah sebagai  premis  mayor,  dengan  strategi penanganan  COVID-19  dari  perspektif hukum  ekonomi  sebagai  premis  minor. Penarikan  hasil  kesimpulan  menggunakan logika hukum deduksi dan metode penalaran hukum.

## PEMBAHASAN
Kerjasama  Perdagangan  dengan  Peme- rintah Tiongkok.
Keputusan Tiongkok secara tiba-tiba mengguncang  pandangan  ( outlook )  belahan seluruh dunia. Pemerintah Tiongkok menge- jutkan  dunia  berupa  kebijakan  memutuskan untuk  membatalkan  patokan  dolar  dalam transaksi  bursa  dan  memutuskan  untuk secara  resmi  dan  hubungan  resmi  dengan yuan  Tiongkok  berupa  mata  uang 9 digital dengan sebutan e-RMB, bukan dolar, hal ini adalah  langkah  berani  dan  mempengaruhi
9 Menurut  Hamdy  pengertian  valas  adalah mata  uang  asing  yang  difungsikan  sebagai  alat pembayaran  untuk  membiayai  transaksi  ekonomi keuangan  internasional  dan  juga  mempunyai  catatan kurs  resmi  pada  bank  sentral;  lihat  Hamdy  Hady, Manajemen  Keuangan  Internasional ,  (Bogor:  Mitra Wacana Media, 2017). 10

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
dunia  bisnis  dalam sejarah  ekonomi Tiongkok. Peristiwa  Ini berarti bahwa dolar telah  menjadi  tidak  ada  dalam  perdagangan Tiongkok dan dolar AS akan jatuh atau kuat terhadap  persaingan  dunia  bisnis  terhadap yuan  Tiongkok,  sehingga  diprediksi  dapat memengaruhinya di pasar global.
Fenomena ini membuat semua pasar global  terpana  dengan  keputusan  itu.  Ini adalah  perang  ekonomi    dapat  membawa dunia pada perang yang menghancurkan dan ancaman tidak boleh diabaikan jika Amerika bertindak  bodoh  dalam  menghadapi  kepu- tusan  ini.  Tiongkok  2021  akan  memimpin dunia.  prediksi  Ini  adalah  mimpi  lama Tiongkok  dan    direncanakan  untuk  dicapai selama beberapa dekade atau lebih.
Seiring dengan meningkatnya perda- gangan  internasional,  meningkat  pula  peng- gunaan valuta asing. Nilai tukar valuta asing selalu  berubah-ubah  (fluktuasi).  Banyak  hal yang  mempengaruhi  perubahan  tersebut, misalnya  tingkat  inflasi,  tingkat  pendapatan masyarakat, suku bunga, kontrol pemerintah atas  perekonomian,  termasuk  harapan  atau perkiraan  masyarakat  mengenai  kondisi- kondisi  perekonomian  di  masa  yang  akan datang  juga  turut  mempengaruhi  perubahan dalam nilai tukar mata uang. 10
Pemerintah Tiongkok  merencanakan mata  uang  digital  terpisah  e-RMB,  untuk bertarung  dengan  $. 11 Keberadaan  e-RMB,
10 Jeff  Madura, International  Financial Management.  11th  Edition ,  (New  York,  NY: Prentice Hall. International, Inc, 2016).
11 Perbedaaan  antara  RMB  (Renminbi)  dan CNY (Chinese Yuan), artikel berikut menjelaskannya.  Renminbi  (Hanzi  : 人民 币 )  yang bahasa  Indonesia  berarti  “mata  uang  rakyat” merupakan mata uang resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah  Republik  Rakyat  Tiongkok.  Renminbi merupakan  penyebutan  formal  untuk  mata  uang yang berlaku di seluruh  wilayah Tiongkok daratan. Mata  uang  Renminbi  mulai  diperkenalkan  pada tahun 1949, dengan simbol internasionalnya adalah
akan  menjadi  mata  uang  digital  pertama yang dioperasikan oleh ekonomi utama.Mata uang digital berdaulat menyediakan alternatif fungsional  untuk  sistem  penyelesaian  dolar dan  menumpulkan  dampak  sanksi  atau ancaman pengecualian baik di tingkat negara maupun perusahaan.
Penggunaan  e-RMB  ini  Keuntungan bagi negara Indonesia jika Yuan benar benar menjadi  Mata  Uang  Utama  Dunia.HSBC memperkirakan  dalam  5  tahun  ke  depan mata  uang  Tiongkok,  Yuan  atau  reminbi, akan  mendominasi  perdagangan  dunia.  Saat itu,  permintaan  terhadap  mata  uang  dolar Amerika Serikat (AS) akan berkurang. Bagi negara-negara  lain,  termasuk  Indonesia, ketergantungan  terhadap  dolar  AS  yang berkurang akan memiliki dampak positif.
Tiongkok  merupakan  mitra  dagang utama  Indonesia, 12 bahkan  yang  terbesar dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Namun, perdagangan  antar  dua  negara  masih melibatkan  dolar  AS.Indonesia  jika  ingin mengimpor  barang  dari  Tiongkok  harus menggunakan  dolar  AS.Begitu  pembayaran sampai  di  Tiongkok,  pembayaran  dalam dolar  AS  tersebut  baru  dikonversi  menjadi
CNY  (¥),  atau  CNH  saat  diperdagangkan  di  luar mainland  China,  seperti  HongKong,    Makau, Singapora, dsb. Sedangkan Yuan merupakan actual unit  dari  RMB.Yuan  adalah  nama  unit  atau  satuan mata  uang  Renminbi.  Secara  umum,  kita  bisa mengatakan  “Barang  ini  harganya  100  yuan”,  tapi akan  keliru  jika  kita  mengatakannya  dengan “Barang  ini  harganya  100  renminbi”.  Dengan  kata lain,  “yuan”  berlaku  sebagai  penyebutan  nilai barangnya,  sedangkan  “renminbi”  adalah  nama mata  uangnya.  Lihat  Lillian  Yang,  “China  Starts Major Trial of State-Run Digital Currency | China | The  Guardian,”  accessed  December  19,  2020, https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/ch ina-starts-major-trial-of-state-run-digital-currency.
12 Data  Penelitian  2020  hingga  Bulan  Juni diketahui bahwa nilai ekspor Indonesia berupa hasil palawija  berupa  jagung,  kacang  tanah,  gaplek, kelapa sawit dan buah buahan jenis  manggis, jeruk nipis,  semangka,  salak  pondoh  di  masa  pandemic tetap berjalan.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
yuan.  Hal  serupa  juga  terjadi  ketika  pihak Tiongkok  ingin  membeli  produk  Indone- sia.Proses ini tentunya tidak efisien.
Oleh karena itu, Indonesia diuntung- kan  ketika  Yuan  menjadi  mata  uang  utama dunia.Hubungan  dengan  Tiongkok,  yang merupakan  mitra  dagang  utama,  menjadi lebih mudah dan efisien."Essensi selanjutnya akan  terjadi  peralihan  permintaan  dari  mata uang  asing  yang  sebelumnya  di  dominasi oleh dolar AS menjadi Yuan.

## Strategi  Baru  Membangkitkan  Sektor Pariwisata
Sejumlah  daerah  di  Indonesia  mulai membuka destinasi wisata 13 yang sementara ini  ditutup  karena  pandemik  COVID-19 sesuai  anjuran  Pemerintah,  khusus  wisata alam  pembukaannya  dilakukan  secara  ber- tahap  dengan  mempertimbangkan  tingkat resiko    penularan  COVID-19.  Menerapkan adaptasi kebiasaan baru diperbolehkan tetapi tidak  dipaksakan,  apabila  kondisinya  belum
13 Pariwisata Berbasis Masyarakat
( Community  based  Tourism )  Pariwisata  berbasis masyarakat ( community based tourism ) dikembangkan  berdasarkan  prinsip  keseimbangan dan  keselarasan  antara  kepentingan  berbagai steakholders  pembangunan.  pariwisata  termasuk pemerintah,  swasta  dan  masyarakat.  Secara  ideal priinsip pembangunan pariwisata “ dari masyarakat, oleh  masyarakat  dan  untuk  masyarakat  “.Dalam setiap  tahapan  pembangunan,  yang  dimulai  dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sampai dengan pemantauan (monitoring)  dan  evaluasi,  masyarakat  setempat harus dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk  berpartisipasi  karena  tujuan  akhir  adalah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas hidup  masyarakat.  Lihat  “Tourism  Planning:  An Integrated and Sustainable Development Approach. Edward Inskeep. Van Nostrand Reinhold, 115 Fifth Avenue,  New  York,  NY  10003.  1991.  508p,” Journal of Travel Research , 1993, https://doi.org/10.1177/004728759303100459; Simin  Tavallaee  et  al.,  “Tourism  Planning:  An
Integrated and Sustainable Development Approach,” Management  Science  Letters ,  2014, https://doi.org/10.5267/j.msl.2014.11.008.
kondusif,  misalnya    masih  kategori  zona hitam  dan  merah  karena  resiko  penularan COVID-19 masih tinggi. Strategi baru dalam pembukaan  destinasi  wisata  di  tengah pandemik COVID-19 tidak semata mengan- dalkan  keindahan  wisata,  seni  dan  budaya, tetapi  juga  harus  mengedepankan  keung- gulan lainnya 14 yaitu diterapkannya protokol kesehatan  dan  pengawasan  di  sejumlah obyek wisata.
Konsekuensinya  pihak  pengelola obyek  wisata  harus  menjamin  keselamatan pengunjung agar tetap sehat, baik saat masuk maupun  keluar  dari  obyek  wisata.  Pertim- bangan ini menjadikan mekanisme  standard yang disebut Standard Operasional Prosedur (SOP)  di  setiap  destinasi  wisata,  sesuai protokoler  seperti  pembersihan  tempat, wahana,  dan  peralatan  dengan  disinfektan, mengatur  jalur  kedatangan  dan  kepulangan pengunjung  dan  membatasi  jumlah  pengun- jung.  Penerapan  Standard  Operasional Prosedur menjadi  daya tarik bagi wisatawan dan    jaminan  bagi  pengunjung  akan  merasa aman  dan  nyaman  pada  saat  berkunjung  di destinasi  wisata.  Indonesia  mempunyai obyek  wisata  berjumlah  962  tersebar  di  34 provinsi  berupa  wisata  ritual,  wisata  alam, wisata  pantai,  wisata  taman  karst,  wisata sejarah,  wisata  suaka  marga  satwa  dan lainnya.  Dukungan  pendapatan  di  sektor destinasi  wisata  dalam  keadaan  normal terhadap  APBN  sebesar  50%.  Hal  ini  men- jadi  skala  prioritas  dalam  memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional.
14 Pencitraan  ( Branding ) Brand merupakan identitas  yang  dimiliki  suatu  destinasi  wisata  dan juga  merupakan  cerminan  citra  destinasi  wisata (brand  image).  Setiap  destinasi  wisata  mempunyai citra  atau  image  tertentu  yaitu  mental  maps seseorang  terhadap  satu  destinasi  wisata  yang mengandung  keyakinan,  kesan  dan  persepsi.  Lihat Philip Kotler, Marketing Management , (New York: Pearson Prentice Hall, 2009).

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

## Memperkokoh Perekonomian Pedesaan.
Desa  yang  kuat  akan  menguatkan negara  Indonesia,  inilah  filosofi  dalam praksis  suatu  langkah  kebijakan.  Paradigma program Desa semua untuk warga merupakan  regulasi  manajemen  pember- dayaan masyarakat, terlebih ditengah penanganan  pandemik  COVID-19  yang sedang di hadapi bangsa  Indonesia. Apapun jenis,  tujuan,  kebijakan  yang  dicita-citakan bangsa Indonesia merupakan penentu kesuksesannya.  Kunci kesuksesan  Indonesia hadir  dalam  kekuatan  ada  dalam  kebersa- maan aparat desa dengan  warga masyarakat, untuk  saling  bahu  membahu  mensejahtera- kan desa dan bangsanya.
Wabah  pandemik  COVID-19  telah terbukti  berpengaruh  ujian  terhadap  daya tahan  kehidupan  desa.  Fenomena  ini mengkhawatirkan, imaji  public itu  berpo- tensi  memupus  harapan  masa  depan  kema- juan  desa.  Realitasnya  sungguh  berbeda, vitalitas  desa  masih  terjaga.Ketika  penderita COVID-19 secara nasional mencapai 66.220 orang  yang  telah  terpapar  pandemi,  desa hanya  terjangkiti  909  orang.  Urgensinya pandemi    ini  mengubah  desa  tidak  lagi serupa  tahun  lalu  kondisi  normal  sebelum pandemi, artinya bahwa desa telah memiliki jalan  lain  di  masa  depan,  yaitu  dengan beradaptasi atas keberadaan COVID-19.
Pemerintah  telah  memfokuskan  ke- beradaan  sumber  daya  guna  menjaga resiliensi  desa  atas  pandemi  COVID-19. Terinspirasi  berdasarkan  Peraturan  menteri Desa  PDTT  Nomor  6  tahun  2020  tentang perubahan aturan prioritas penggunaan dana desa.  Dalam  aturan  ini  menegaskan  tiga upaya  utama  menjaga  kepentingan  desa melawan  pandemik  COVID-19. Pertama merupakan  arah  kebijakan  bersifat  sosial, terutama menggerakkan 64.805 desa membentuk  relawan  dan  kini  telah  ada
1.875.137  relawan  untuk  menanggulangi wadah  COVID-19.  Tiap  relawan  dipimpin kepala  desa/lurah dengan mitra pendamping Babinkantibmas  dan  Babinsa  desa  atau kelurahan. Kedua, kebijakan  dalam  ranah kesehatan  yang  mengarah  pada  pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Dian- taranya  menjalankan  sosialisasi  hidup  sehat, pengadaan masker gratis, penyediaan tempat cuci  tangan  di  tempat  tempat  publik, penyemprotan disinfektan, dan pendirian pos gerbang  desa  tempat  mendata  pendatang  di setiap  jalan  masuk  desa. Ketiga, kebijakan yang  mengarah  ketahanan  ekonomi  desa, diantaranya  menyalurkan  BLT  dana  desa dan penyelenggaraan padat karya tunai desa (PKTD).  Pemerintah  dengan  program  BLT dana  desa  mencakup  7.7  juta  keluarga miskin  dan  terdampak  pandemi.  Penyaluran BLT  dana  desa  sudah  di  atas  72.500  desa (798%),  Realisasi  program  padat  karya diikuti  567.673  pekerja,  termasuk  di dalamnya  270.938  anggota  rumah  tangga miskin, serta 258.491 penganggur. 15
Kolaborasi  manifestasi  program  pe- merintah  melalui  kementrian  Desa  dengan program  edukasi  model  manajemen  desa terbukti mengangkat desa sebagai penopang dalam  mengatasi  resesi  krisis  ekonomi nasional  di  era  pandemik  COVID-19  dan sebagai landasan bangkitnya gairah perkem- bangan  pertumbuhan  ekonomi  memasuki adaptasi  keadaan  baru,  tujuan  stabilitas ekonomi  dapat  tergapai  kembali  secara normal  dalam  relatif  tidak  lama.  Program Desa  Semua  untuk  Warga  bertujuan  untuk memberdayakan  masyarakat  melalui  orga-
15 Luqman Hakim, “Mendes PDTT Menerima Gelar Doktor Honoris Causa Dari UNY - ANTARA  News  Yogyakarta  -  Berita  Terkini Yogyakarta,”  accessed  December  19,  2020, https://jogja.antaranews.com/berita/437054/mendes -pdtt-menerima-gelar-doktor-honoris-causa-dari- uny.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
nisasi  desa  guna  memajukan  dirinya  demi kesejahteraan rakyat.
Dalam  format  kebijakan  mencakup pokok  pokok  kebijakan  di  antaranya  (1) Mengembangkan dan menempatkan masyarakat (warga) sebagai subyek pembangunan yang partisipatif; (2) Mentransformasi  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan  warga,  menyajikan  kenyamanan, dan  ketentraman,  sehingga  masyarakat  desa selalu  merindukan  warganya  pulang  kam- pong;  (3)  Mengeksplorasi  potensi  lokal untuk  kepentingan  warga;  (4)  Membangun jejaring  dengan  lingkungannya;  dan  (5) Membangun  desa  yang  inklusif,  ramah difabel, ramah anak, perempuan dan lansia.
Realisasi  kelima  kebijakan  saat pandemik  COVID-19telah  diuji  cobakan dalam  format  implementasi  dalam  dua  jalur rumusan program yakni melalui (1) Program transformasi ekonomi desa dan (2) Program SDM  Desa  Unggul.  Keberadaan  sistem kelembagaan program transformasi ekonomi desa  mencakup  pembangunan  desa  dan perdesaan,  pembangunan  ekonomi  dan pengembangan  investasi  desa,  PDT,  trans- migrasi  serta  percepatan  daerah  tertinggal. Adapun  program  SDM  Unggul  mencakup pemberdayaan  masyarakat  desa,  pemba- ngunan  daerah  tertinggal  (PDT)  dan  trans- migras  serta  inovasi  dan  informasi  desa. Realitas  implementasi  kedua  program  uji coba  telah  menunjukkan  hasil  sangat  meng- gembirakan.  Tercatat  74.954  desa  di Indonesia    telah  naik  kelas  baik  sebagai status  desa  mandiri,  maju  dan  berkembang. Adapun  sisanya  berstatus  sangat  tertinggal, ditargetkan menjadi nol di tahun 2024.
Masa depan yang relatif dekat mem- buahkan  hasil  harapan  rebound  ekonomi desa.  Hal  ini  masuk  akal,  karena  selama  4 bulan terakhir ekonomi desa masih bergerak. Tercatat  sebanyak  10.629  Bumdes  yang
melakukan transaksi yang  tersebar merata di 368  kabupaten/kota  pada  33  provinsi. Walaupun  jenis  usaha  Bumdes  yang  hidup itu  memberikan  keuntungan  kecil,  seperti unit link bank, simpan pinjam, perdagangan, jasa  pembayaran  listrik,  PAM  desa.  Total transaksi  mencapat  Rp  308  miliar  yang dijalankan 58.026 pekerja.
Melambungnya  ( Rebound )  ekonomi Desa  bakal  disemarakan  lebih  dari  27.000 Bumdes  lainnya  yang  bergerak  di  bidang pariwisata,  produksi  pertanian,  kuliner  dan produksi industri  kecil.  Diperkirakan, dalam waktu relatif dekat tahun ini, melambungnya ( rebound) ekonomi desa bermula dari wisata desa 16 , menampung warga yang sudah bosan berdiam  di  rumah.  Sejumlah  7.275  desa wisata  di  Indonesia  dapat  menggunakan skema  padat  karya  guna  merawat  seluruh asset  wisata, 17 agar  tidak  rusak  selama
16 Potensi  desa  Menurut  survei  lapangan, dapat diklarifikasi bahwa setiap desa memiliki daya tarik  sendiri.Turis datang ke  desa untuk  menikmati daya tarik desa seperti suasana pedesaan tradisional dan lanskap, budaya penduduk desa, dan sebagainya.Oleh karena itu, daya tarik desa penting untuk  kegiatan  wisata  pedesaan.Kegiatan  wisata pedesaan harus menunjukkan potensi desa sekaligus  menyediakan  kegiatan  menarik  untuk menarik  wisatawan.  Potensi  desa  dapat  dipelihara dan dipelihara melalui kegiatan sehari-hari penduduk  desa  seperti  bertani,  menjaga  kebersihan lingkungan  mereka,  menumbuhkan  dan  menjaga lingkungan, mempraktikkan adat istiadat, dll.Potensi  desa  ini  merupakan  bagian  dari  elemen lanskap  budaya.Menjaga  sumber  daya  dan  potensi desa  merupakan  hal  penting  dalam  konservasi lanskap  budaya.  Lihat  Mechtild Rössler Bernd   von Droste,  Harald Plachter ,  “Cultural Landscapes of Universal Value : Components of a Global Strategy
/  Edited by Bernd von Droste ,  Harald Plachter , Mechtild Rössler  ;  with  Contributions  of  42 Scientists.  -  Trove,”  Jena,  Germany :  Gustav Fischer, 1995, https://trove.nla.gov.au/work/21920375.
17 Baru-baru  ini,  jenis  wisata  lain  telah berkembang di Borobudur. Saat ini wisatawan tidak hanya  mengunjungi  kuil,  tetapi  juga  dapat mengunjungi desa-desa sekitarnya untuk menikmati suasana  pedesaan  dan  atraksi  lokalnya  mis.melihat

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
kevakuman  dikala  pandemik  COVID-19. Desa  wisata  harus  menerapkan  adaptasi kebiasaan baru, sesuai protokoler.

## Merestrukturisasi UMKM dengan jami- nan berlapis.
Dalam  penanganan  akibat  dampak pandemi  COVID-19  berupaya  membangkit- kan  kembali  usaha  mikro  kecil  dan menengah  (UMKM).  Strategi  kebijakan pemerintah  dengan  pemberian  jaminan berlapis  melalui  Askrindo  dan  Jamkrindo. Harapannya  pihak  perbankan  lebih  aktif dalam  menyalurkan  kredit  kepada  UMKM. Adapun  landasan  sebagai  payung  hukum pemberian  jaminan  berlapis  terinspirasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2020  tentang  Penempatan  Uang  Negara pada  Bank  Umum  dalam  Pemulihan  Eko- nomi Nasional.
Implementasi  pemberian  edukasi untuk memulai kebiasaan baru, menegakkan protokol  kesehatan  dan    pemberian  jaminan berlapis pemerintah telah menganggarkan 30 trilliun  di  bank  yang  ditunjuk,  sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan UMKM dalam  rangka  membangkitkan  kembali  dari dampak  COVID-19.  Pada  intinya  kebijakan jaminan berlapis adalah kredit yang disalurkan  sebagai  tambahan  modal  kerja baik  berupa  kredit  baru  maupun  kredit tambahan dari restrukturisasi akan mendapat jaminan  hingga  80  %  dari  Askrindo  dan Jamkrindo sebagai lembaga penjaminannya.
pertunjukan seni tradisional, lihat mencoba membuat  tembikar,  melihat  industri  rumah  tahu, melihat  pemandangan  pedesaan  yang  indah,  dan sebagainya.  Lihat  Titin  Fatimah  et  al.,  “Pemetaan Budaya  Di  Kawasan  Pedesaan:  Studi  Kasus  Desa Giritengah,  Borobudur,” Jurnal  Muara  Sains, Teknologi,  Kedokteran  Dan  Ilmu  Kesehatan 2,  no. 2
(March 30, 2019): 562,
https://doi.org/10.24912/jmstkik.v2i2.3008.
Heru  Kristiana  kepala  Eksekutif Pengawas  Perbankan  OJK 18 menyatakan bahwa  data  eksisting  tanggal  22  Juni  2020 total  kredit  perbankan  yang  sudah  dire- strukturisasi  sejumlah  Rp  685,45    trilliun. Nilai  restrukturisasi  terdiri  dari  Rp  307,8 trilliun untuk sektor UMKM dan Rp 387,52 trilliun  untuk  non  UMKM.  Lebih  lanjut Rosan  Perkasa  Roeslani 19 selaku  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin ) Indonesia  mengatakan  hingga  bulan  Juli 2020  total  restrukturisasi  kredit  yang diajukan  UMKM  sudah  lebih  dari  Rp  500 trilliun  sekitar  50%  dari  Rp  1.100  trilliun total  pinjaman  yang  disalurkan  kepada pengusaha UMKM.
Optimalisasi Peran dan Tanggung Jawab  BUMN  dalam  Pembangunan Nasional.
Dampak ekonomi COVID-19 adalah
Resesi  Ekonomi  Global,  Kebangkrutan Korporasi,  Ledakan  Penduduk  Miskin  dan Badai Pengangguran dan Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK).  Hal  ini  dialami  di Indonesia maupun di semua negara negara di dunia.  Jika  mencermati  landasan  konsti- tusional  pembangunan  nasional  Indonesia
18 tingkat permodalan dan likuiditas perbankan  nasional  masih  dalam  kondisi  aman. Rasio  kecukupan  permodalan  perbankan  sebesar 22,16%  masih  di  atas  ketentuan  per  Mei  2020. Otoritas  Jasa  Keuangan  Jakarta  lihat  Novita  Intan, “OJK:  Tingkat  Permodalan  Bank  Masih  Aman  | Republika  Online,”  accessed  December  19,  2020, https://republika.co.id/berita/qcsecx383/ojk-tingkat- permodalan-bank-masih-aman.
19 tekanan terhadap UMKM sangat besar.Terbukti,  banyak  pengusaha  yang  akhirnya mengajukan restrukturisasi kredit lantaran bisnisnya terdampak  Covid  19.  Lihat  Syahrizal  Sidik, “Pemberian Stimulus Lambat, Pengusaha: Costly & Recovery  Lama,”  accessed  December  19,  2020, https://www.cnbcindonesia.com/market/202007071 73234-17-170930/pemberian-stimulus-lambat- pengusaha-costly-recovery-lama.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
adalah  diatur  dalam  Pasal  33  UUD  1945 pada:
Ayat  (1)  Perekonomian  disusun sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas asas kekeluargaan;
Ayat  (2)  Cabang-cabang  produksi yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  diper- gunakan untuk sebesar-besar kemak- muran rakyat; dan Ayat  (4)  Perekonomian  nasional diselenggarakan berdasar atas demo- krasi ekonomi dengan prinsip keber- samaan, efisiensi berkeadilan, berke- lanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesa- tuan ekonomi nasional
Jumlah  BUMN  di  Indonesia  sejum- lah  143  BUMN  dengan  total  aset  Rp  8.092 triliun.  BUMN  di  Indonesiaterdapat  2  (dua) bentuk  BUMN  yaitu badan  usaha perseroan (Persero)  dan  perusahaan  umum  (Perum). BUMN  merupakan  kekayaaan  negara  yang dipisahkan  tatakelola  keuangannya  berbeda dengan APBN.
Dalam mengantisipasi dampak Covid-19,  Pemerintah  memberikan  suntikan dana  kepada  BUMN  yang  dianggap  memi- liki  pengaruh  besar  hajat  hidup  masyarakat. Di  harapkan  perannya  dari  sisi  exposure besar sistem keuangan dan dimiliki pemerintah  dengan  total  aset  yang  cukup besar.17  perusahaan  BUMN  mendapatkan dana  ban  tuan  dalam  rangka  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN)  senilai  total  Rp 143,63 triliun. Dana diberikan dalam bentuk:
1. Pencairan  utang  pemerintah  senilai Rp  108,48  triliun,  kepada:  PT
Pertamina  (Persero)  Rp  40  triliun,
PT PLN (Persero) Rp 48,46 triliun, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 6 triliun  dan  PT  KAI  (Persero)  Rp 300  miliar.  Selanjutnya  ada  Perum Bulog  sebesar  Rp  560  miliar,  PT Kimia  Farma  Tbk  (KAEF)  Rp  1 triliun. Sejumlah perusahaan BUMN  Karya  seperti  PT  Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya Tbk  (WSKT),  PT  Wijaya  Karya Tbk  (WIKA)  dan  PT  Jasa  Marga Tbk (JSMR).
2. Penyertaan  modal  negara  Sebesar Rp 15,5 triliun; kepada PT Hutama Karya  (Persero)  Rp  7,5  triliun,  PT PNM  (Persero)  Rp  1,5  triliun,  PT BPUI  (Persero)  Rp  6  triliun  dan ITDC sebesar Rp 500 miliar.
3. Dana  talangan  sebesar  Rp  19,65 triliun; kepada PT Garuda Indonesia  Tbk  (GIAA)  Rp  8,5 triliun,  PT  KAI  Rp  3,5  triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, PT Krakatau  Steel  Tbk  (KRAS)  dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) Rp 4 triliun.
Ada  beberapa  peran  BUMN  pada masa adaptasi kebiasaan baru
1. BUMN  sebagai  korporasi  sendiri juga  menjadi  korban  pandemik COVID-19karena  itu  konsoldiasi efisiensi,  dan  menjalankan  proses bisnis  yang good  corporate gover- nance melalui  proses  bisnis  yang benar, bukan berdasarkan proyek.
2. BUMN  harus  fokus  dalam  menye- lamatkan ekonomi karena posisinya yang  berperan  dalam  menyumbang APBN,  apalagi  kontribusi  pajak pasti  akan  terkoreksi  dalam  karena entitas usaha yang lain runtuh.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
3. Pemetaan  BUMN  berdasarkan  por- tofolio  bisnis  dengan  paramater nilai  ekonomi  layanan  publik.  Pe- metaan  akan  menentukan  langkah dan  strategi  Pemerintah  untuk  me- mutuskan,  mempertahankan,  men- transformasi,  mengonsolidasi,  atau pun  divestasi  atau  pelepasan  pe- rusahaan.
4. Menjalankan  penugasan  Pemerin- tah  untuk  membangun  stabilitas ekonomi nasional yang berkeadilan.
5. Menjalankan  penugasan  dengan penekanan efisiensi operasional

## Penguatan  peran  politik  hukum  yang digunakan di Indonesia
Terakhir,  strtaegi  kebijakan  yang dapat  ditempuh  dari  perspektif  hukum ekonomi  adalah  memfungsikan    hukum menjadi  Panglima    agar  dapat  melandasi dalam  penataan  pertumbuhan  ekonomi Nasional.
1. Politik hukum ideal: Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945  Alinea  Keempat  terdiri: melindungi  segenap  bangsa  Indo- nesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahte- raan  umum,  mencerdaskan  kehi- dupan  bangsa  dan  ikut  melaksa- nakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perda- maian abadi, dan keadilan sosial.
2. Politik hukum dasar Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD 1945Setiap  orang  berhak  hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingku- ngan  hidup    yang  baik  dan  sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. right to life dan right to
health. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 “Negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan umum  yang  layak”. right  to  life, right  to  health,  right  to  fulfill  the economic  needs Pasal  33  ayat  (4)
UUD 1945
“Perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasar atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  ber- keadilan,  berkelanjutan,  berwawa- san  lingkungan,  kemandirian,  serta menjaga  keseimbangan  kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
3. Politik hukum yang dianut:
Keadilan Proporsional
Dalam  memenuhi right  to  life ,  dan right  to  health secara  seimbang dengan tujuan menciptakan right to fulfill  the  economic  needs .  Politik Hukum Instrumental menyesuaikan atau  selaras  dengan  Politik  Hukum Dasar,  dalam  arti  konsisten,  kohe- ren,  dan  berkorespondensi  dengan Politik Hukum Dasar.
Regulasi  payung  hukum  dalam menyeimbangkan bidang aspek ekonomi dan hukum dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan  Baru  dengan  menerapkan  aturan yang diberlakukan diantaranya:
1. Undang-Undang  Republik  Indone- sia  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan,  yakni upaya  mencegah  dan  menangkal keluar  masuknya  penyakit  dan/atau faktor  risiko  kesehatan  masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
2. Kepres  Republik  Indonesia  Nomor
11 Tahun 2020 tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
Masyarakat  Corona  Virus  Disease 19 (COVID-19)
3. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020 Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019.
4. UU  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian  nasional    dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan.
Arah kebijakan penanganan pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-  19) dan  atau  menghadapi  ancaman  yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan,  perlu menetapkan kebijakan  keuangan negara  dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan keuangan negara  kebijakan pendapatan  dan  belanja  Negara.  Kebijakan stabilitas  sistem  keuangan  adalah  kebijakan untuk  penanganan  permasalahan  lembaga keuangan  yang  membahayakan  perekono- mian  nasional  dan/atau  stabilitas  sistem keuangan.  Merupakan  hubunganya  dengan Kebijakan  OJK  dan  Pemerintah.  Dalam implementasinya  diterbitkannya  landasan aturan berupa: Keputusan Menteri Kesehatan (KMK)  Nomor  HK.01.07/MENKES/328/ 2020  tentang  Panduan  Pencegahan  dan Pengendalian  COVID-19  di  Tempat  Kerja Perkantoran dan  Industri  dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi  dan  Menteri  BUMN  Erick  Thohir menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  S-
336/MBU/05/2020
tentang Antisipasi
Skenario The New Normal BUMN.
Selain  landasan  yuridis  tersebut  di atas, terakhir pemerintah mengambil langkah strategis dalam merampingkan kelembagaan pemerintah  dalam  mendukung  kebijakan penanganan  pandemi  COVID-19.  Sejumlah 20  lembaga  dan  badan  yang  dibentuk berdasarkan  Peraturan  Presiden  (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres). lembaga non  struktural  yang  dibentuk  berdasakan kedua  peraturan  tersebut,  lembaga  yang dibentuk  berdasarkan  Perpres  dan  Keppres meliputi: Komite Kebijakan Industri
Pertahanan;  Dewan  Ketahanan  Pangan; Komisi  Penanggulangan  AIDS  Nasional; Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan;  KP3EI  KP3EI;  Komite  Kebi- jakan  Percepatan  Penyediaan  Infrastruktur KPPIP;  Tim  Koordinasi  Misi  Pemeliharaan Perdamaian TKMPP;  Komisi  Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; Kantor Staf Presiden;  Komite  Ekonomi  dan  Industri Nasional; Komite Nasional Keuangan Syariah  KNKS;  Unit  Kerja  Presiden
Pembinaan Ideologi Pancasila. Adapun  lembaga  yang  dibentuk ber-
dasarkan Keputusan Presiden. Adalah sebagai  berikut:  Badan  Promosi  Pariwisata Indonesia;  Dewan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  Nasional;  Dewan  Ketahanan Nasional; Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi.
Menilik  rekam  jejak  kebijakan
Presiden  Jokowi,  perampingan  lembaga negara bukan hal yang baru,  Hal ini pernah dilakukan  pada  awal  menjabat  di  periode pertama sebagai presiden juga melakukan di bidang reformasi birokrasi, Jokowi meneken Peraturan  Presiden  Nomor  176  Tahun  2014 untuk  merampingkan  sejumlah  10  lembaga pada  5  Desember  2014,  fenomena  ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
optimalisasi  kinerja  lembaga  negara  yang dinilainya  tak  berguna  dan  mengurangi beban anggaran negara.
Di tengah tengah penanganan pandemi Covid 19 pemerintah telah  bangkit dan  bergegas  kembali  menjalankan  pemba ngunan  infrastruktur  yang  sudah  terencana dengan  baik  sesuai  platfon  anggaran  di berbagai  bidang  proyek  proyek,  dengan semangat dan keyakinan setidaknya memini- malisir  tekanan  pertumbuhan  minus  ekono- mi  nasional.Harapannya  dapat  mendorong tumbuh kembangnya geliat ekonomi rakyat.

## PENUTUP
Indonesia  dalam  menghadapi  pan- demi  COVID-19  tetap  optimistis  walaupun diprediksi mengalami resesi ekonomi nasional yang berpengaruh terjadi resesi bila ekonominya  mengalami  kontraksi  pertum- buhan  0%  (terkoreksi  -5,1%  ekonomi Indonesia  pada  kuartal  II  2020),  namun langsung rebound tahun  depan  dengan pertumbuhan ekonomi 4,8%. Prediksi Pemerintah  menjadi  landasan  antisipasi melakukan  kebijakan  penanggulangan  baik penanganan  pandemi  dan  membangkitkan kembali  pertumbuhan  ekonomi  nasionalnya dengan  pendekatan  peluang  dan  ancaman, dengan  strategi  kebijakan  diantaranya: Upaya  pemulihan  pertumbuhan  ekonomi nasional,  mengambil  kesempatan  kerjasama perdagangan  dengan  pemerintah  Tiongkok, membangkitkan bidang pariwisata, memper- kokoh  perekonomian  perdesaan,  restruktu- risasi  UMKM  dengan  jaminan  berlapis, peran  tanggung  jawab  BUMN  dalam pembangunan nasional, peran politik hukum yang digunakan di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Andrea
Lidwina. “Proyeksi Suram Ekonomi  Indonesia  -  Infografik Katadata.Co.Id.” Accessed December 19, 2020. https://katadata.co.id/ariayudhistira/i nfografik/5ef3fb527c9e2/proyeksi- suram-ekonomi-indonesia.
Bernd  von  Droste,  Harald  Plachter,
Mechtild Rö ssler. “Cultural Landscapes of Universal Value : Components of a Global Strategy /
Edited by Bernd von Droste ,  Harald Plachter,  Mechtild Rössler  ;  with Contributions  of  42  Scientists.  - Trove.”  Jena,  Germany :  Gustav
Fischer,
1995.
https://trove.nla.gov.au/work/219203
75.
Burger,  Thomas,  Talcott  Parsons,  and Jackson  Toby.  “Social  Systems  and the  Evolution  of  Action  Theory.The Evolution  of  Societies.” Social Forces , 1978.
https://doi.org/10.2307/2577644.
Cantika  Adinda.  “DPR  Rapat  Dengan  Sri Mulyani,  BI,  OJK  Bahas  Nasib  RI 2021.”  Accessed  December  19, 2020. https://www.cnbcindonesia.com/new s/20200622102431-4-167018/dpr- rapat-dengan-sri-mulyani-bi-ojk- bahas-nasib-ri-2021.
Dimas  Jarot  Bayu.  “Jokowi  Buat  Perppu Penyelamatan Ekonomi Dari Corona, Anggaran  Rp  405  T  -  Nasional
Katadata.Co.Id.” Accessed December 19, 2020. https://katadata.co.id/yuliawati/berita /5e9a41f7ae83b/jokowi-buat-perppu- penyelamatan-ekonomi-dari-corona- anggaran-rp-405-t.
Fatimah, Titin, Nafi’ah Solikhah, Theresia

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
Budi  Jayanti,  and  Klara  Puspa Indrawati.  “Pemetaan  Budaya  Di Kawasan  Pedesaan:  Studi  Kasus Desa Giritengah, Borobudur.” Jurnal
Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan 2, no. 2 (March 30, 2019): 562. https://doi.org/10.24912/jmstkik.v2i2 .3008. Hady, Dr. Hamdy. “Manajemen Keuangan Internasional.”  Accessed  December
19,
2020. http://repository.pelitabangsa.ac.id/x mlui/handle/123456789/1717. Hakim, Luqman. “Mendes PDTT Menerima  Gelar  Doktor  Honoris Causa  Dari  UNY  -  ANTARA  News Yogyakarta - Berita Terkini Yogyakarta.”  Accessed  December 19, 2020. https://jogja.antaranews.com/berita/4
37054/mendes-pdtt-menerima-gelar- doktor-honoris-causa-dari-uny.
Hendra Kusuma. “Sri Mulyani-DPR Rapat Virtual  Bahas  Dampak  Corona  Ke Ekonomi  RI.”  Accessed  December
19, 2020. https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-4966883/sri- mulyani-dpr-rapat-virtual-bahas- dampak-corona-ke-ekonomi-ri. “HSBC: Yuan Bakal Dominasi Perekonomian  Dunia.”  Accessed December 19, 2020. https://finance.detik.com/moneter/d- 2639315/hsbc-yuan-bakal-dominasi- perekonomian-dunia.
Indrianto  Eko  Suwarso.  “Bukan  2  Juta,
Kadin  Sebut  Korban  PHK  Akibat Corona 15 Juta.” Accessed December 19, 2020. https://www.cnnindonesia.com/ekon omi/20200501181726-92-
499298/bukan-2-juta-kadin-sebut- korban-phk-akibat-corona-15-juta. Intan,  Novita.  “OJK:  Tingkat  Permodalan Bank  Masih  Aman  |  Republika Online.”  Accessed  December  19, 2020. https://republika.co.id/berita/qcsecx3
83/ojk-tingkat-permodalan-bank- masih-aman. Kotler,  Philip.  “Marketing  Management  , Millenium Edition.” Marketing Management , 2000.
https://doi.org/10.1016/0024-
6301(90)90145-T.
Lillian Yang. “China Starts Major Trial of State-Run  Digital  Currency  |  China  | The  Guardian.”  Accessed  December
19,
2020.
https://www.theguardian.com/world/ 2020/apr/28/china-starts-major-trial- of-state-run-digital-currency.
Madura,  Jeff. International  Financial Management.  11th  Edition .  Vol.  4. New  York,  NY:  Prentice  Hall. International, Inc, 2016.
ryz.  “Lebih  Berat  Dari  Krisis  1998,  Ini Tanda-Tanda  Ekonomi  Indonesia Alami  Resesi :  Okezone  Economy.”
Accessed December 19, 2020.
https://economy.okezone.com/read/2 020/06/24/20/2235630/lebih-berat- dari-krisis-1998-ini-tanda-tanda- ekonomi-indonesia-alami-resesi. Sidik,  Syahrizal.  “Pemberian  Stimulus Lambat, Pengusaha: Costly & Recovery Lama.” Accessed December 19, 2020. https://www.cnbcindonesia.com/mar ket/20200707173234-17- 170930/pemberian-stimulus-lambat- pengusaha-costly-recovery-lama.
Smith,  Adam. The  Theory  of  Moral Sentiments .  London:  Pinguin,  2008.

## Volksgeist
http://library1.nida.ac.th/termpaper6/ sd/2554/19755.pdf.
Tavallaee, Simin, Ali Asadi, Hamid Abya, and  Mohsen  Ebrahimi.  “Tourism Planning:
An Integrated and Sustainable Development Approach.” Management  Science Letters , 2014.
https://doi.org/10.5267/j.msl.2014.11 .008. “Tourism  Planning:  An  Integrated  and
Sustainable  Development  Approach.
Edward  Inskeep.  Van  Nostrand
Reinhold,  115  Fifth  Avenue,  New York,  NY  10003.  1991.  508p.”
Journal  of  Travel  Research ,  1993. https://doi.org/10.1177/00472875930 3100459.