E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
RATIO  LEGIS  PENGATURAN  REHABILITASI  DALAM  TINDAK PIDANA  NARKOTIKA  (Studi  Putusan  Nomor:  114/  Pid.Sus/ 2020/ PN.Lbo)
Virginia Viona Verariza 1 , Rehnalemken Ginting 2
1,2 Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Jl Ir Sutami No.36A, 57121, E-mail: virginiaviona22@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini mengkaji ratio legis rehabilitasi dan kesesuaian memerintahkan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor  114/Pid.Sus/2020/PN  Lbo  pada  tanggal  20  Oktober  2020.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunkan studi kepustakaan atau studi  dokumen  (library  research).  Teknik  analisa  bahan  hukum  yang  digunakan  penulis  adalah  metode analisa  kualitatif.  Analisa  kualitatif  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  dan  preskriptif.Hasil  penelitian menunjukan bahwa ratio legis pengaturan rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika adalah sesuai dengan wilayah kajian politik hukum Indonesia yaitu peraturan perundang undangan yang memuat politik hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan,  serta  pelaksanaan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan  implementasi  dari politik hukum Indonesia. Keberadaan  Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang  memuat  unsur  untuk  mewujudkan  cita-cita  Bangsa  Indonesia  agar  terbebas  dari  maraknya penyalahgunaan Narkotika.
Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, Ratio Legis
Abstract: This study examines the ratio legis of rehabilitation and the imposition of rehabilitation for 6 (six) months which is calculated with a prison sentence of 1 (one) year based on Article 103 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics in the decision of Limboto District Court Number 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo on October 20, 2020.This research is a prescriptive normative legal research. The approach used is the legal approach and the case approach. The types of research source data consists of primary legal materials and secondary  legal  materials.  Data  collection  techniques  using  literature  study  or  document  study  (library research). The technique of analysis of legal material used by the author is a qualitative analysis method. The qualitative analysis used is descriptive and prescriptive. The results of the study indicate that the ratio legis  of  rehabilitation  sanctions  arrangements  in  Narcotics  Crime  falls  within  the  scope  of  study  of Indonesian legal politics, namely laws and regulations that contain legal politics,   the factors that influence and  determine  a  legal  politics,  whether  it  will  be,  are  being,  or  have  been  determined,  as  well  as  the implementation  of  laws  and  regulations  which  are  the  implementation  of  Indonesian  legal  politics.  The existence of Article 103 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics which contains matters to achieve the ideals of the Indonesian Nation to be free from the widespread abuse of Narcotics.
Keywords: Rehabilitation, Narcotics Abuse, Ratio Legis

## 1. Pendahuluan
Majunya suatu negara berdampingan dengan berkembangnya suatu kejahatan yang terorganisir. Salah satu kejahatan yang mulai mengganas di Indonesia adalah peredaran gelap  narkotika.  Kegiatan  peredaran  gelap  narkotika  ini  sangat  berpotensi  menjelma menjadi sebuah tindak pidana yang lebih besar hingga sampai dalam bentuk kejahatan yang  terorganisasi.  Tindak  Pidana  Narkotika  telah  menjadi  extraordinary  crime  karena merupakan salah satu senjata proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Dampak dari semakin maraknya peredaran narkotika ini akan menimbulkan banyaknya pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika yang dapat merusak generasi bangsa di masa yang akan  datang.  Kejahatan  narkotika  ini  membuat  Indonesia  dari  segala  penjuru  harus mencegah berkembanganya kejahatan narkotika tersebut.
Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika, menyebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis  maupun  semi  sintesis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  kedalam  golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah  mencapai  tahapan  yang  mengkhawatirkan.  Persoalan  narkotika  merupakan permasalahan  yang  harus  ditangani  secara  sungguh-sungguh  oleh  semua  lapisan masyarakat dan pemerintah.
Pemerintah  memberikan  perhatian  khusus  kepada  penyalahgunaan  narkotika dengan  melakukan  tindakan  mencegah,  mengidentifikasi  dini,  pendidikan,  after-care, rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  dengan  memajukan  pelatihan  personil  di  bidang perawatan,  after-care,  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  bagi  penyalahguna  narkotika (Anang  Iskandar  2020:1).  Ditinjau  dari  manfaatnya,  hukuman  rehabilitasi  bagi penyalahguna  narkotika  dinilai  lebih  bermanfaat  daripada  hukuman  penjara,  karena dapat memulihkan seperti sedia kala. Oleh karena itu, hukuman rehabilitasi lebih dikenal sebagai  model  hukuman  non-kriminal  modern  yang  berguna  untuk  menekan  bisnis narkotika, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply.
Berdasarkan Pasal 103 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim diberikan  pedoman  untuk  menempatkan  pecandu  narkotika  ke  dalam  lembaga pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009,  Mahkamah  Agung  kemudian  menerbitkan  Surat  Edaran  MA Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pemenpatan  Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Di  Indonesia,  penerapan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika  dirasa  kurang efisien,  karena  pada  kenyataannya  sangat  sulit  ditemui  putusan  hakim  yang memerintahkan  terdakwa  penyalahguna  narkotika  untuk  direhabilitasi.  Seperti  pada putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo yang menyatakan terdakwa secara sah d an meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika  Golongan  1  Bagi  Diri  Sendiri”.  Walaupun  pada  putusan  tersebut,  terdakwa tetap  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  sosial  selama  6  (enam)  bulan  namun  dalam putusan tersebut tertulis bahwa terdakwa juga harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulisan  hukum  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui  ratio  legis  pengaturan  sanksi  rehabilitasi  yang  akan  dikaitkan  dengan implementasi Pasal  103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  diuraikan  diatas,  maka  penulis menyusun  beberapa  rumusan  masalah  untuk  dikaji  lebih  rinci  dalam  pembahasan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana ratio legis pengaturan rehabilitasi dalam politik hukum narkotika?
2. Apakah perintah rehabilitasi dalam Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo sudah sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

## 3. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat preskriptif dan  terapan.  Pendekatan  dengan  metode  pendekatan  kasus  (case  approach.  Penulis melakukan  pendekatan  kasus  dengan  cara  menelaah  kasus-kasus  yang  berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap. (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 133-134). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik analisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduksi silogisme

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kasus  penyalahgunaan  narkotika  dalam  Putusan  Nomor:  114/Pid.Sus/2020/PN.Lbo dilakukan oleh seorang Wanita Bernama Gladis Alias Bunga pada hari Sabtu tanggal 14 Maret  2020  sekitar  pukul  23.45  WITA  di  di  Desa  Pentadio  Barat  Kecamatan  Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya jalan lorong depan Taman Makam Pahlawan. Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta hukum berupa: pertama: bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 WITA  ada  seseorang  lelaki  yang  identitasnya  tidak  diketahui  mendatangi  rumah  saksi Sartin  Pakaya  yang  merupakan  tante  Terdakwa  menanyakan  apakah  Terdakwa  ada  di rumah dan saksi Sartin menjawab kalau Terdakwa tidak berada di rumah sehingga lelaki tersebut meminta nomor handphone Saksi Sartin, selanjutnya ada yang bernama Aman (DPO) menelepon saksi Sartin menanyakan keberadaan terdakwa kemudian saksi Sartin menjawab kalau terdakwa tidak berada di rumah dan lagi keluar selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa pulang ke rumah lalu Saksi Sartin memberitahukan kalau ada yang bern ama Aman menelepon Saksi Sartin mencari terdakwa. Kedua, bahwa sekitar pukul 21.10 WITA terdakwa langsung menuju TKP dan sesampainya di sana terdakwa melihat ada  pembungkus  rokok  surya  di  dekat  tiang  listrik  namun  Terdakwa  tidak  langsung mengambilnya melainkan terdakwa pulang kembali ke rumah karena di situ masih banyak orang.  Ketiga,  terdakwa langsung  menuju  TKP  dan  melihat  barang  tersebut  masih  ada dan  belum  berpindah  sehingga  terdakwa  langsung  mengambilnya  kemudian  terdakwa menyeberang  ke  lorong  menuju  rumahnya  lalu  membuka  bungkusan  tersebut  dan
melihat  sabu-sabunya  banyak  sehingga  terdakwa  langsung  membu  angnya  dan  tidak lama  kemudian  Anggota  Kepolisian  langsung  mendatangi  terdakwa.  Keempat,  Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.111.1111.03.20.1471 tanggal 18 Maret 2020 dengan lampiran  sebanyak  3  lembar  perihal  hasil  pengujian  laboratorium  yang  ditandatangani oleh Yudi Noviandi, M.Sc. Tech., Apt selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,63498 gram Positif Metamfetamin yang merupakan Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  serta  Surat  Rekomendasi  Hasil  Tim  Asesmen Terpadu Nomor: R/10/V/Ka/TAT/2020/BNNP tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil asesmen hukum berpendapat bahwa terperiksa seorang pengguna narkotika jenis Sabu. Kelima, Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Lbo pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Gladis Alias Bunga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Penyalahguna  Narkotika  Golongan  I  Bagi  Diri Sendiri“, sebagaimana dalam dakwaan alter natif kedua.
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  Gladis  Alias  Bunga  oleh  karena  itu  dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,
3. Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis  dan  sosial  di  Lapas  kelas  II.A  Gorontalo  selama  6  (enam)  bulan,  yang diperhitungkan dengan masa Pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan  barang  bukti  berupa:  1  (satu)  sachet  plastik  berisikan  butiran  kristal berupa narkotika jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Politik hukum narkotika telah diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ratio legis pengaturan rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika termuat dalam 3 (tiga) masalah wilayah telaah politik hukum (Anang Iskandar 2020:28).
Pertama  adalah  peraturan  perundang-undangan  memuat  politik  hukum.  Artinya Eksistensi  rehabilitasi  dapat  diakui  dalam  Pasal  103  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal tersebut menyebutkan bahwa masa menjalani rehabilitasi dihitung  sebagai  masa  menjalani  hukuman.  Dalam  perkara  pecandu  (keadaan ketergantungan), hakim diberi kewenangan menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Undang- Undang  Narkotika  yang  berlaku  saat  ini  dinilai  mengedepankan  pendekatan  balance approach yang berisi keseimbangan terhadap demand reduction dan supply reduction. Dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang gencar dilakukan oleh pemerintah,  hal  ini  jelas  bertujuan  untuk  membentengi  masyarakat  agar  jauh  dari “barang  haram”  tersebut.  Selain  itu  untuk  perkara  sebagai pecandu,  Undang-  Undang memerintahkan  pengobatan  berupa  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  agar pecandu  sembuh  dan  tidak  mengulang  kesalahannya  kembali.  Hal  ini  termasuk  dalam demand  reduction  dalam  balance  approach.  Sedangkan  supply  reduction  sebagai keseimbangan  dalam  Undang-Undang  Narkotika  digambarkan  dengan  bahwa  pelaku
peredaran  gelap  narkotika  dinyatakan  sebagai  penjahat  yang  dapat  dijatuhi  hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun.
Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan. Secara ultimum remedium, penyalahguna dan pecandu  telah  diancam  dengan  hukuman  penjara.  Namun  sesuai  dengan  tujuan dibuatnya  Undang-Undang  Narkotika  yang  termuat  dalam  Pasal  4  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka penyalahguna dan pecandu narkotika perlu  dijamin  untuk  mendapatkan  upaya  penyembuhan  berupa  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial.  Rehabilitasi  dinilai  sebagai  bentuk  hukuman  yang  bersifat  ultimum remedium  karena  dalam  penerapannya,  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika  akan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana derajat rehabilitasi sama dengan  hukuman  pidana  lainnya.  Secara  premium  remedium,  pecandu  dan penyalahguna  narkotika  diwajibkan  untuk  melakukan  pelaporan  kepada  IPWL  melalui rumah sakit yang dituju. Apabila wajib lapor telah dilaksanakan, maka status kriminal dari para  penyalahguna  dan  pecandu  berubah  menjadi  tidak  dituntut  pidana.  Penerapan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam menangani kasus penyalguna dan pecandu narkotika melalui rehabilitasi wajib lapor adalah salah satu bentuk premium remedium.
Ketiga,  pelaksanaan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. Hal ini berarti Dalam program pemerintah yang  menyatakan  secara  jelas  bagaimana  melawan  penyalahgunaan  dan  bagaimana melawan  peredaran  gelap  narkotika  baik  secara  preventif  maupun  secara  represif. Melawan  penyalahguna  narkotika  dapat  dilakukan  dengan  cara  mencegah  dan merehabilitasi. Pencegahan dengan sasaran utama masyarakat yang belum bermasalah dengan narkotika agar tidak mennyalahgunakan narkotika tersebut. Pencegahan dengan sasaran  utama  penyalahguna  dapat  dilakukan  dengan  cara  merehabilitasi  agar  tidak menjadi  pecandu  narkotika.  Sedangkan  pencegahan  dengan  sasaran  pecandu  dapat dilakukan  dengan  cara  merehabilitasi  agar  tidak  terpengaruh  dampak  buruk  dari penyalahgunaan narkotika, yaitu HIV-AIDS, dan penyakit berbahaya lainnya.
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun”.  Hakim  dalam  putusan  Nomor 114/Pid.Sus/2020/ PN. Lbo menyatakan bahwa terdakwa Gladis Alias Bunga telah tebukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Menya lahgunakan Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri“,  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  memerintahkan  terdakwa  menjalani  pengobatan  dan  perawatan  melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lapas kelas II.A Gorontalo selama 6 (enam) bulan, yang diperhitungkan dengan masa Pidana yang dijatuhkan.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  mempertimbangkan  dan  memutus  perkara terhadap  terdakwa  Gladis  Alias  Bunga  majelis  hakim  mempertimbangkan  dan memperhatikan  setiap  ayat  dalam  Pasal  127  ayat  (1),  Pasal  127  ayat  (2).  Hakim memperhatikan  Pasal  127  ayat  (1).  Dalam  pasal  127  ayat  (2)  bahwa  dalam  memutus perkara sebagaimana pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Sudah jelas bahwa Pasal 127 ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2). Dalam Pasal 54 juga menyatakan bagi pecandu Narkotika rehabiltas bersifat
wajib  dan  Pasal  103  Ayat  (1)  tersebut  memberikan  pedoman  bagi  hakim  untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial  terbukti  atau  tidaknya  dalam  persidangan  jika  pecandu  Narkotika  tersebut  telah terbukti memenuhi syarat klasifikasi SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2010.
Pasal  103  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika berbunyi “Masa  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  bagi  pecandu  Narkotika sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  diperhitungkan  sebagai  masa  menjalani hukuman.” Sehingga menurut penulis penjatuhan pidana penjara serta rehabilitasi dalam Putusan  Nomor:  114/Pid.Sus/2020/PN  Lbo  sudah  sesuai  dengan  Pasal  103  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Ratio Legis dari penerapan Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika  adalah  sesuai  dengan  wilayah  kajian  politik  hukum  Indonesia  yaitu peraturan  perundang  undangan  yang  memuat  politik  hukum,  faktor-faktor  yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan,  serta  pelaksanaan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan implementasi dari politik hukum Indonesia Terhadap penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun  dan  rehabilitasi  medis  serta  sosial  selama  6  (enam)  bulan  yang  diperhitungkan dengan  masa  Pidana  yang  dijatuhkan,  Penulis  berpendapat  bahwa  telah  terjadi kesesuaian dengan Pasal 103 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 103 ayat (2) menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) huruf a  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  diperhitungkan  sebagai  masa  menjalani hukuman.
Diharapkan aparat penegak hukum menjadi kompak atau seragam dalam menangani kasus penyalahguna Narkotika, khususnya Hakim mampu menjadikan Pasal 103 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  sebagai  ratio  legis  dalam  memutus perkara  penyalahguna  Narkotika  Penjatuhan  sanksi  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial memang perlu diterapkan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika sebagai sarana menyembuhkan  adiksi  dari  pecandu.  Namun  Penulis  menyarankan  untuk  tetap diterapkan sanksi Pidana Penjara sebagai efek jera dalam Tindak Pidana Narkotika, selain itu untuk menjadikan seorang pecandu berhenti menggunakan Narkotika diperlukan niat dan tekad yang kuat untuk benar-benar menjauhi Narkotika tersebut. Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo diharapkan mampu menjadi contoh penerapan sanksi pidana penjara  dan  rehabilitasi  dalam  kasus  Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I  Bagi  Diri Sendiri.

## 6. Daftar Pustaka
Buku: Anang   Iskandar.  2020. Politik  Hukum Narkotika.   Jakarta: Kompas Gramedia.
Barda Nawawi Arief. 2016 . Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta: Prenadamedia Group.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2017.  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.

## Jurnal:
Anak  Agung  Sagung,  Ibrahim  R,  I  Made  Walesa  Putra.  2018.  “Tinjauan  Mengenai Sansksi  Rehabilitasi  Bagi  Penyalahguna  Narkotika  Dalam  Konteks Pembaharuan Hukum Pidana ”. Fakultas Hukum. Univers itas Udayana . 2018.
Raden  Rara  Rahayu  Nur Raharsi. 2019.  “Eksistensi  Sanksi  Pidana  Di  Bidang  Tindak Pidana Narkotika di Indonesia”. Jurnal Wawasan Yurdika . Vol. 3, Nomor 2. 2019.
Undang-Undang:
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2010  Tentang Tata  Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.