## Model  Karakter  Nasionalisme Keindonesiaan Mantan Pemuda Separatis Di Aceh Utara
Fakhrurrazi Arief Rahman (Dosen Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe-Aceh, Indonesia)

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan memperoleh suatu pemahaman yang utuh tentang  mengapa  nasionalisme  keindonesiaan  dikalangan  mantan  pemuda seperatis di Aceh  Utara yang pada era konflik sangat resisten terhadap Indonesia namun setelah perdamaian tercipta berubah menjadi nasionalistik. Dimensi sosial apa saja yang mendorong terjadinya perubahan sikap mantan pemuda seperatis Aceh Utara terhadap nasionalisme keindonesiaan menjadi fokus khusus dari penelitian ini. Studi  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Sementara untuk memperoleh data sebagai basis analisis dalam memperoleh temuan-temuan dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam ( indepth interview ) dan Focus Group Discussion (FGD).Setelah proses penelitian dilakukan, studi ini menemukan bahwa nasionalisme keindonesiaan pemuda Aceh Utara terhadap Indonesia pada dasarnya cukup baik. Pada tahun 1945 mereka secara heroik bersama Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Hasan Di Tiro bahu membahu melakukan Indonesianisasi Aceh.  berhadapan  dengan situasi sosial  dan pembangunan yang  tertinggal  dan  porak-poranda pasca perang  dengan Belanda dan Jepang, maka pandangan  visioner Presiden  Soekarno yang berikrar akan membawa Indonesia dalam kedudukan sebagai bangsa besar yang sejahtera dan berperadaban  tinggi  didunia menjadi alasan subtantif dibalik tumbuh suburnya nasionalisme pemuda dan masyarakat umumnya di Aceh Utara.Namun, berbilang waktu dalam perjalanan menjadi Indonesia, masyarakat Aceh Utara  mengalami dan merasakan keadaan yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno doeloe. Eksploitasi besar-besaran “perut  bumi” Aceh  Utara yang dilakukan  oleh pemerintah  Orde Baru sejak  1976  bukannya merubah  keadaan  masyarakat menjadi lebih baik, yang  terjadi justeru melebarnya segregasi sosial akibat massifnya  penduduk  miskin  disatu sisi  dan  minoritasnya yang  dapat memperoleh keuntungan dari eksploitas migas  di tanah mereka. Pada dimensi lain perlakukan sosial-politik yang menafikan nilai-nilai  kearifan lokal dirasakan telah mencabut identitas orang Aceh Utara. Realitas inilah
yang kemudian  melahirkan resistensi terhadap nasionalisme Indonesia. Sehingga dalam konflik pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mereka bergabung kedalam kelompok  perjuangan ini. Namun, seiring  dengan  tumbuhnya rasa  nyaman,  meningkatnya  kesejahteraan  dan penghargaan terhadap identitas kearifan lokal masyarakat Aceh Utara yang dilakukan  melalui  kebijakan-kebijakan  korektif  masa lalu  oleh  pemerintah Indonesia di era pasca damai, rasa kecintaan  (nasionalisme) pemuda Aceh Utara terhadap Indonesia mulai tumbuh kembali.
Kata Kunci: Karakter Nasionalisme, Mantan Pemuda Seperatis, Aceh Utara

## PENDAHULUAN
Teoritisi nasionalisme terkemuka Perancis, Abbe  Sieyes menulis, bahwa    bangsa mendahului segala
sesuatu.
Kehendak   bangsa selalu absah dan bangsa adalah hukum itu sendiri. Oleh  karena itu, negara bangsa ( nation state ) adalah satu- satunya unit politik yang sah sebagai penjaga identitas  bangsa (Ian Adams, 2004: 122).  Dengan demikian, kecintaan rakyat terhadap    perasaan    kebangsaan yang dalam terminologi  teoritik keilmuan sosial disebut  dengan nasionalisme mendasari eksistensi suatu  negara bangsa. Pada sisi inilah antara nasionalisme dan negara bangsa merupakan
pasangan yang  integral dan  tidak terpisahkan.
Namun, nasionalisme sebagai perasaan kecintaan terhadap kebangsaan yang
terbentuk secara sosial  dalam tataran empiris, ia tidak sekali jadi dan berdiri kokoh secara statis melainkan cenderung  bersifat dinamis atau mengalami  pasang surut (Nicholas Aberchrombie, 2010: 366). Realitas ini antara lain terefklesikan pada karakter nasionalisme
keindonesiaan mantan pemuda Aceh khususnya di kabupaten Aceh  Utara. Dalam rentang konflik panjang antara pemerintah Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang terpentaskan dari tahun 1976 sampai dengan 2005 di daerah
yang menjadi salah satu pusat dari konflik utama di Aceh  ini para pemudanya
menunjukkan
resistensi yang sangat  tinggi terhadap sesuatu yang  berbau Indonesia.
Sebaliknya, mereka menunjukkan antusiasme yang sangat kental dan dominan terhadap perlawanan yang dilakukan oleh GAM  terhadap pemerintah Indonesia.  Kecintaan terhadap GAM  mereka tunjukan melalui
dukungan terhadap organisasi separatis  itu. Bentuk dukungan ditunjukkan antara lain melalui dukungan logistik  perang, antusias dan siap dimobilisasi oleh GAM untuk pelbagai kepentingan politik baik dalam  bentuk
pengumpulan  massa,  intelijen maupun  propaganda. Di era konflik,
sikap inilah yang menyebabkan mereka  disebut sebagai pemuda seperatis. Sementara  perlawanan  terhadap nasionalisme keindonesiaan mereka tunjukkan antara lain melalui minimnya partisipasi pada aktivitas ritual keindonesiaan seperti  peringatan  proklamasi kemerdekaan dan  minimnya
partisipasi politik dalam pemilihan umum.
Resistensi  terhadap  nasionalisme keindonesiaan
bertambah transparan  melalui penabalan sebutan Si PAI (Pendusta Agama Islam)  terhadap semua aparatur pemerintahan  di Aceh baik PNS (Pegawai Negeri Sipil)  maupun TNI/Polri. Sebutan  ini adalah sebutan sinisme dan memposisikan aparatur pemerintahan Indonesia sebagai lawan atau musuh dari masyarakat Aceh. Namun, setelah  7 tahun perdamaian berhasil di wujudkan di Aceh melalui MOU Helsinki 15
Agustus 2005 perasaan
nasionalisme keindonesiaan  para pemuda di kabupaten Aceh Utara tampak mulai mekar dan bersemi kembali.  Hal  itu  tercermin  tidak hanya pada maraknya   pemuda yang memakai kaos tim sepakbola
nasional Indonesia yang berlabel Garuda tetapi juga mulai antusiasnya  mereka mengikuti ritual upacara kemerdekaan 17 Agustus, tingginya    partipasi politik dalam Pemilu  dan Pemilukada dan  mulai hilangnya sebutan si Pai terhadap aparatur pemerintah Indonesia di Aceh. Realitas ini
secara akademik menggugah  pertanyaan mengapa perasaan  nasionalisme keindonesiaan mantan  pemuda seperatis   di Kabupaten Aceh Utara yang sebelumnya sangat rendah dan cenderung apatis serta sinis  terhadap sesuatu yang bersimbol  keindonesiaan  kini berubah secara lambat  laun menjadi  kecintaan?. Bagaimana karakter nasionalisme keindonesiaan mantan  pemuda separatis di kabupaten Aceh Utara ini sesungguhnya?.  Kenyataan  ini menarik untuk ditelaah    lebih lanjut    khususnya
untuk memahami bagaimana   karakter dan perubahan  nasionalisme keindonesiaan para mantan
pemuda seperatis  khususnya di kabupaten Aceh Utara.
Penelititian ini
bertujuan menemukan  model  nasionalisme keindonesiaan yang mengalami pasang surut  dikalangan para pemuda mantan seperatis seperti di Aceh  Utara,  merupakan suatu karakter nasionalisme yang sangat spesifik di Indonesia selain Papua dan Ambon. Karena itu, studi ini signifikan dilakukan untuk
mengkaji dan memahami karakter nasionalisme  dikalangan  para pemuda Indonesia yang sebelumnya pro terhadap gerakan seperatis  namun setelah beberapa tahun
perdamaian    berhasil tercipta    dan    mengalami kestabilan, nasionalisme keindonesiaan pun  tumbuh dan bersemi. Bukan  mustahil temuan studi  ini  meskipun  disadari memiliki    kekhasan    tersendiri akibat  perbedaan  konstruk sosio- kultural  memiliki relevansi untuk memahami
konstruksi
nasionalisme
masyarakat Indonesia lainnya yang bertipologi
2016 “kritis” semisal
Papua dan Ambon.

## Kajian Teoritis
Nasionalisme
dalam perspektif Stanley Benn  terdapat lima  unsur,  pertama, semangat ketaatan  kepada suatu  bangsa, kedua, dalam aplikasinya  kepada politik,  nasionalisme menunjuk kepada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri  khususnya jika kepentingan bangsa sendiri berlawanan dengan  kepentingan bangsa lain. Ketiga, sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khusus suatu bangsa dan Karena itu,  keempat, doktrin yang    memandang perlunya kebudayaan  bangsa dipertahankan dan kelima, nasionalisme adalah suatu  teori politik yang  menekankan  bahwa umat manusia secara alami terbagi-bagi menjadi  berbagai bangsa dan bahwa ada  kriteria yang jelas  untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota
bangsa itu, Nurcholish Madjid, (2001: 37).
Jadi  nasionalisme adalah sesuatu yang lahir  dari proses sejarah yang  panjang dalam suatu bangsa. Bukan suatu kebetulan atau bikinan elite-elite  tertentu seperti yang  dicetuskan  oleh Gellner. Ernest  Gellner  (1983) menyebutkan  bahwa nasionalisme pada dasarnya hanya sebuahkebetulan, sebuah kecelakaan. Kebutuhnya
tergantung  dengan tempat  dan waktu yang melingkupinya. Ada pola keterpengaruhan yang terus- menerus  membentuk kesadaran nasionalisme sebuah masyarakat yang itu dapat berasal dari apa saja dan dimana saja.
Nasionalisme
Indonesia jelas merupakan sesuatu yang lahir sebagai produk  kesadaran sejarah komponen bangsa
bukan kebetulan atau bikinan sesaat.
Tidak karena dominasi etnik tertentu tetapi kemauan  nasional yang berangkat  dari kesadaran senasib dan sebangsa.
110110 Jurnal Sosiologi USK, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016 Onghokham  (1987)  menegaskan bahwa pembentukan  Hindia Belanda ke Indonesia tidak berasal dari superioritas etnik tertentu, tapi  dianggap pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh etnik untuk merdeka dan merumuskan nasionalisme Indonesia. Inilah proses pembentukan nasionalisme modern Indonesia. Tidak  diawali oleh   kekalahan Belanda pada tahun  1942 tapi  jauh sebelum  itu ketika gerakan kebangkitan
nasional mulai marak di tahun 1920-an hingga 1930-an. Karena  terbentuk sebagai kesadaran bersama maka nasionalisme keindonesian merupakan suatu refleksi kecintaan seluruh komponen bangsa yang sangat    beragam secara etnik ini terhadap bangsanya. Pada   posisi   inilah maka nasionalisme yang dibangun sebagai suatu  kerjasama antar komponen  bangsa sebagaimana nasionalisme Indonesia menuntut pemberian rasa adil    kepada seluruh komponen tersebut dalam
pelbagai kebijakan yang dilakukan oleh  pemimpin  negara. Jika tidak sperti yang ditegaskan oleh James C. Scotts  (1990) masyarakat yang berada dalam tekanan akan mengubah pengalaman kekerasannya itu sebagai sebuah fakta dan berdasarkan metodologi  praktis individualismenya  dikembangkan menjadi sebuah  tuntutan. Hal ini akan menguncang rasa nasionalisme nasional suatu masyarakat. Karakter nasionalisme
tidak bersifat statis  tetapi dinamis atau mengalami pasang surut.
Sebab  nasionalisme sebagaimana halnya negara bangsa    dan
identitas nasional sebagai bentuk kolektif organisasi dan identifikasi bukanlah fenomena yang  terjadi “secara alamiah” melainkan bangunan sosial,  kultural  dan historis yang  tidak  tentu.  Negara bangsa adalah konsep politis yang mengacu pada aparat administratif yang    dipercaya    memiliki kedaulatan atas kawasan atau
wilayah tertentu dalam sistem negara bangsa.
Sementara
identitas
nasional adalah bentuk identifikasi imajinatif  terhadap simbol  dan diskursus  negara bangsa. Jadi, bangsa dan  juga nasionalisme bukan hanya sekedar  bangunan politis melainkan sistem representasi budaya dimana identitas  nasional terus menerus direproduksi sebagai  tindakan diskursif.  Negara bangsa sebagai aparatur politik dan  bentuk simbolis  mengandung dimensi temporer dimana struktur  politik melanggengkan  dan mengubah ketika dimensi simbolis  dan diskursif identitas nasional mengisahkan dan  menciptakan gagasan tentang asal-usul, kontinuitas  dan tradisi, (Chris Barker, 2005 :203) Perasaan kebersamaan dalam sebuah negara bangsa yang terikat dalam nasionalisme merupakan sesuatu yang harus dipelihara oleh para pemimpin politik melalui
kebijakan-
kebijakan yang tidak diskriminatif.
Apabila suatu komunitas etnis sebagai bagian  integral dari suatu negara bangsa merasa
diperlakukan tidak adil, maka yang kemudian  lahir adalah  perubahan nasionalisme  dari  nasionalisme nasional  menjadi  nasionalisme etnis.  Kemudian nasionalisme ini justeru menjadi instrumen menggerakkan konflik dan
kekerasan yang hampir  tidak berakhir, (Ians Adam, 1993 : 154). Pasang surut rasa nasionaslime terkait erat dengan  perasaan diperlakukan secara adil atau tidak suatu komunitas  dalam sebuah bangsa.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif yang berusaha melukiskan  peristiwa,  memahami dan menangkap makna nasionalisme keindonesiaan dikalangan mantan pemuda seperatis di Aceh Utara yang pada era konflik sangat resisten terhadap Indonesia namun setelah
perdamaian tercipta  berubah menjadi nasionalistik.
Pemahaman  ini dibangun  dari sudut  pandang dan penghayatan pemuda mantan pemuda Separatis sendiri. Sebab itu, perspektif yang digunakan  dalam memahami fenomena dalam studi  ini adalah perspektif etnografi. Metode
etnografi yang  digunakan dalam studi  ini adalah  metode etnografi
kognitif
sebagaimana yang dikonstruksikan  oleh Spradley.
Berbeda dengan etnografi modern yang  memandang  bentuk sosial dan budaya (pemahaman) masyarakat dibangun dan
dideskripsikan melalui analisis dan nalar sang peneliti. Maka, dalam etnografi kognitif bentuk tersebut dianggap merupakan susunan yang ada dalam  pikiran  ( mind )
anggota masyarakat  tersebut  dan tugas sang
peneliti adalah menggalinya agar  keluar  dari pikiran mereka.  Untuk  menggali suatu pemahaman sosial yang ada dipikiran suatu  komunitas, maka seorang peneliti etnografi harus
memahami simbolisasi  pikiran mereka itu  dari  bahasa yang mereka ungkapkan  baik  implisit maupun eksplisit,  baik melalui perkataan dalam komentar sederhana maupun dalam wawancara yang panjang  (James
P. Spradley, 2006: xii). .
Lokasi Penelitian.
Penelitian
ini dilakukan Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh. Lokasi ini dipilih karena sinisme
dan memposisikan aparatur pemerintahan Indonesia sebagai lawan atau musuh dari masyarakat Aceh. Namun, setelah 11 tahun  perdamaian  berhasil di wujudkan  di Aceh  melalui MOU
Helsinki 15 Agustus    2005 perasaan nasionalisme
keindonesiaan para pemuda di kabupaten Aceh Utara  tampak mulai mekar dan bersemi kembali.

## Informan Penelitian
113113 Jurnal Sosiologi USK, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016
Informan penelitian dalam studi ini dipilih berdasarkan posisi dominan  mereka dalam struktur GAM,. Mereka itu adalah masyarakat dan mantan Anggota
Gerakan Aceh Merdeka, Panglima Sagoe, Petinggi GAM  dan dan Pimpinan Partai Aceh  (PA) serta pemerintahan  kabupaten yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik dan Guncangan Nasionalisme Keindonesiaan Pemuda Aceh Utara Konstruksi  nasionalisme keindonesian pemuda Aceh Utara tidak terlepas dari realitas
dinamika konflik yang dialami dan diaktori  oleh  mereka sepanjang era Orde Baru hingga  dengan paruh awal era reformasi  (1976- 2005). Realitasnya, tidak  dapat dipungkiri perlawanan  terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh sebagian  pemuda Aceh Utara secara fundamental telah membentuk karakter nasionalisme keindonesiaan mereka.
Tidak    terhindarkan bahwa hidup    dalam    pusaran horor, teror dan pelbagai  bentuk kekerasan  militeristik  melahirkan pelbagai persepsi negatif terhadap keindonesiaan.
Pokok persoalan pengerasan perasaan “benci” terhadap Indonesia dikalangan pemuda Aceh   Utara pada era Orde Baru  terletak  pada pola pendekatan penanganan  konflik yang  mengabaikan  pendekatan dialogis. Pemerintahan Orde Baru dibawah  kendali rezim  Soeharto mengedepankan pendekatan
militeristik yang  pada akhirnya menyebabkan  banyaknya jatuh korban  dipihak  masyarakat sipil.
Realitas  ini mendasari akar runtuhnya nasionalisme
keindonesian pemuda Aceh Utara bahkan seperti yang  diungkapkan oleh Ramli, mereka secara kolektif akhirnya menjadi   bagian yang tidak terpisahkan dalam perlawanan Gerakan Aceh
2016 Merdeka (GAM) terhadap pemerintah Indonesia 11 .
Konflik ini pada awalnya dipicu  oleh sikap ”lupa”  (tidak menggubris)  Orde Baru terhadap posisi  konstitusional Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang secara
tegas melalui  Surat Keputusan Perdana Menteri RI Tanggal 2 Agustus 1959 No. 1/Missi/1959  disebutkan sebagai daerah khusus yang  memiliki keistimewaan  dan otonomi yang luas dalam bidang Agama (syari’at Islam), Pendidikan  dan Adat ( customary )   (Hardi, 1959:   178).
Orde Baru mengangap ”tidak ada”  landasan  konstitusional keistimewaan pemerintahan Aceh itu karena tidak    pernah dituangkan dalam  undang-undang
(Nirzalin,2012: 376), sehingga dalam
praktik tata kelola pemerintahan rezim  Orde Baru menyamaratakan perlakuan
1 Wawancara dengan Ramli Pemuda Blang Poroh Aceh Utara, 13 April 2016 terhadap daerah Aceh  dengan daerah lainnya  di Indonesia.
Padahal sahih  diketahui  publik Aceh,
surat keputusan keistimewaan Aceh tersebut  lahir sebagai resolusi  konflik antara RI dan DI/TII Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh di era Orde Lama (1956-1962).
Di sisi  lain,  dengan
kacamata paradigma developmentalisme yang diusungnya Ibrahim Hasan (Gubernur dan arsitek pemerintah Orde Baru di Aceh)  merasa pembangunan yang
telah digalakkannya  di Aceh  telah menunjukkan keberhasilan yang spektakuler. Baginya, pengabaian terhadap realisasi  keistimewaan konstitusional Aceh itu tidak akan menjadi soal, toh rakyat Aceh akan ”melupakannya” jika kesejahteraan ekonomi  mereka dapat diwujudkan. Semakin intensifnya  industrialisasi  dan keberhasilannya memenangkan Golkar yang berdampak pada
2016 membesarnya curahan dana pembangunan Aceh dari APBN (Pemerintah Pusat) dari 80 milyar menjadi 600 milyar    per    tahun telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang mencapai 7 % per tahunnya (Heri Iskandar,et.al, 2001: 287). Ibrahim Hasan dan pemerintah Orde Baru itu seolah- olah lupa bahwa praktik pemerintahan  Orde Baru yang represif, korup, kolusi, nepotisme, pertumbuhan ekonomi
yang justeru  melahirkan  ketimpangan sosial yang tinggi, sekuler  dan melupakan syari’at Islam yang menjadi bagian subtansial dari kesediaan pihak DI/TII  pada tahun 1962 berdamai  dengan pemerintahan  Soekarno  diawasi dan  lalu dinilai oleh salah satu pemimpin  kharismatik Aceh  dan agen (aktor) utama dari  peristiwa itu Teungku Muhammad  Daud
Beureueh. Menurut Abu Beureueh kesemuanya  (praktik pemerintahan Orde Baru di Aceh)
itu merupakan pelecehan besar
terhadap    orang Aceh. Menurutnya, Soeharto dan
Soekarno tidak ada bedanya (Neta S. Pane, 2001: 30).
Kecewa dan sakit  hati dengan praktik  kekuasaan Orde Baru    itu    mendorongn yang terakhir menggalang kekuatan dan melakukan  perlawanan  kembali terhadap  pemerintah Indonesia. Hal  itu  bersama dengan mantan veteran DI/TII yang tidak lain adalah para mantan anak buahnya dahulu seperti Teungku Ilyas Leubee.
Teungku Hasbi
Geudoeng, Teugku Yusuf  Hasan, Teungku Jamil Syamsuddin, Ayah
Sabi, Uzir Jaelani, Teungku
Muhammad Yunus Kembang Tanjung dan Teungku Zaenal Abidin diwujudkan dengan mendukung perlawanan  Gerakan Aceh Merdeka yang diproklamirkan oleh anak
ideologisnya di PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh)  dahulu, Hasan Tiro (Nirzalin, 2012: 376).
116116 Jurnal Sosiologi USK, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016
Menurut Amir Rasyid,
Abu  Daud Beureueh  mendukung Hasan Tiro untuk  melawan pemerintah  Orde Baru selain karena alasan dialah yang paling potensial juga karena ia  merasa sudah terlalu tua    untuk memimpin perjuangan sebesar itu. Ia mengatakan: ” Beureueh felt he wastoo old to do much, but endorsed di Tiro to take his place at the head of a new strugle ” (AntonyReid, 2008: 184). Dukungan itu benar-benar diwujudkan  oleh Abu Beureueh pada Hasan Tiro.
Ketika Hasan Tiro   pulang ke Aceh  pada tahun  1974 dan  1975 yang terakhir  menemui Abu dan Abu Beureueh  mengatakan  pada Hasan Tiro  pada  pertemuan  itu: “Loen Toean Jeok Seugala JiehKeu Gata. Aceh Lam Jaroe Gata Jinoe. Peu Geut. Loen Toean Toeloeng Gata ”. (. I give everything to you”. Aceh is in your hands now. Do it, I  will help you)(Antony Reid, 2008: 185).
Pernyataan Abu Beureueh ini menebalkan  keyakinan  Hasan Tiro, bahwa gerakan yang akan dilakukannya akan mendapat
dukungan luas  dari masyarakat Aceh.  Sebab Abu Beureueh merupakan  ulama pejuang yang dihormati dan   kharismatik di Aceh. Tingkatan  kharismatiknya Abu Beureueh bagi masyarakat
Aceh setara dengan kharismatiknya Soekarno  bagi masyarakat Indonesia. Maka, tatkala Abu Beureueh menyatakan dukungannnya terhadap perjuangan yang akan
dilakukannya semua  keraguan Hasan Tiro hilang. Dengan penuh kegembiraan yang tergambar dari senyumannya yang  mengembang Hasan Tiro  pulang  kerumah,  lalu mempertimbangkan waktu yang momentum yang baik  untuk mendeklarasikan gerakan kemerdekaan Aceh    dari Indonesia. Nihilisasi Nasionalisme
Indonesia Dan Renasionalisasi Nasionalisme Aceh
2016
merdeka dari seluruh kendali politik Atas dukungan  dari Abu
Beureuh dan mantan seniornya di DI/TII itu, lalu Hasan Tiro
melakukan deklarasi berdirinya Gerakan Aceh Merdeka  (GAM) pada tanggal 4 Desember 1976
di bukit Halimun, Tiro Kabupaten Pidie.  Deklarasi itu dilakukan dalam dua bahasa, Aceh dan
Inggris. Karena sulit mendapatkan naskah  bahasa Acehnya,  disini kami hanya mengutip naskah
deklarasi tersebut dalam bahasa Inggris:
“We  the people of Acheh, Sumatera, exercising our right of  self determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, so hereby declare ourselves  free and independent from all political  control of  the foreign regime of Jakarta and the alien people of the island of
Java”.
(Kami rakyat Aceh, Sumatera, melaksanakan
hak    menentukan    diri sendiri dan melindungi hak kesejarahan  pemerintahan atas tanah air kami, dengan ini menyatakan diri pemerintahan asing Jakarta dan bangsa asing Jawa) (Hasan Tiro, 1981: 24). Yang  menarik, secara ideologis organisasi  GAM ini tidak menjadikan Islam sebagai ideologinya melainkan nasionalisme Aceh. Padahal Islam, selama bertahun-tahun selalu menjadi ideologi gerakan pemerintahan  Soekarno  di era Orde  lama.  Selain  itu  keberadaan Abu Beureuh sebagai seorang
ulama sangat berpengaruh di awal-awal pendiriannya.
Yang terakhir selalu
mengatakan  perjuangan orang Aceh adalah  untuk menegakkan syari’at Islam di bumi  Serambi Mekkah.
Namun ternyata, Ideologi Islam dinilai oleh Hasan Tiro   kurang marketable (laku)  di dunia politik internasional (terutama
Amerika dan Eropa)

## 2016
Islam Phobia (ketakutan  tanpa mendasar terhadap Islam) sementara dukungan  mereka sangat menentukan dalam
memerdekakan Aceh 2 . Menurut Hasan Tiro, menggunakan  nasionalisme Aceh
dinilai lebih strategis karena dari segi internal praktik politik Orde Baru yang otoriter  dan perilaku eksploitasi ekonomi Aceh yang melahirkan kemiskinan struktural akan memudahkan    lahirnya simpati dari masyarakat (karena nasionalisme Aceh yang menonjolkan  kemakmuran  dan keadilan  masa lalu terutama era
Sultan
Iskandar Muda akan menjadi angan-angan sosial syurgawi  bagi rakyat Aceh yang
tertindas) untuk
mendukung perlawanan  ini  dan dari segi eksternal dengan ideologi sekuler (non 2 Wawancara  dengan Muhibuddin, tokoh
Pemuda Simpang Keuramat Aceh Utara, 19 April 2016 agama/nasionalisme)
akan memudahkan  menarik simpati masyarakat internasional 33 .
Mengenai nasionalime Aceh ini, dalam      bukunya
” Price of
Freedom ”,
mengatakan:
“Our  fatherland, Acheh, Sumatera, had always been a free and independent  sovereign State  since  the World begun. Holland was  the  first  foreign power to attempt to colonialize us when it declared war against the independent Sovereignt State of  Acheh, on March 26  1873 and on the same day invaded our  territory, aided by Javanese mercenaries.  ....However,  when, after  the World War II, the Dutch
East Indies was supposed to have been liquidated – an empire is not liquidated if its    territorial mi integrity  was preserved- Our fatherland,  Acheh,  Sumatera, was not returned to us. Instead, our fatherland was turned over by the Dutch to the Javanese – their mercenaries- by hasty fiat of former colonial power. The Javanese are alien and foreign people to us Achehnese Sumatrans. We have no historic, political, cultural,
3 Wawancara dengan Muhammad Ali,
Pemuda Buloh Blang Ara, 13 Juni 2016
2016 economic or geographic relationship  with  them......This ilegal transfer of sovereignity over our  fatherland by  the old, Dutch Colonialists, to  the new, Javanese colonialists, was done in the most appaling political fraud of the century, The Dutch colonialist was supposed to have turn the  sovereignity over our fatherland to  a new nation called Indonesia” (Hasan Tiro, 1981: 25-26).
Penetapan  ideologi sekuler  ini, pada awalnya melahirkan reaksi keras dari tokoh senior
DI/TII yang  terlibat dalam pendirian awal  GAM. Karena selain Islam itu    dipandang sebagai unsur  utama yang dapat menjadi pemersatu gerakan, ia  juga merupakan identitas sosial orang
Aceh. Namun ketika
perjuangan.
Abu Beureueh, mengatakan: ”Itu hanya sebagai taktik yang digunakan   oleh si Nyak  (Nak)  Hasan saja” (Abu Jihad,2000: 80).
Di  lain  pihak, dukungan Abu Beureueh terhadap  Hasan Tiro yang sudah  tercium  oleh pemerintah sangat mengkhawatirkan presiden Soeharto. Karena apabila teungku dayah reformis  itu dibiarkan aktif dalam GAM apalagi ia tetap berada di Aceh dipastikan gerakan itu akan dengan mudah mendapat simpati dari rakyat Aceh sebagaimana gerakan  DI/TII sebelumnya di  masa Orde Lama yang  dipimpinnya sendiri. Sekali lagi dengan  mencontoh apa yang dilakukan Belanda dalam perang Aceh yaitu memisahkan   ulama disampaikan kepada Abu Beudrenugehan, yrankygatnya, terapkrhesiriden mala tindakan  Hasan Tiro sudah  tepat karena hal itu dinilainya sebagai bagian dari strategi dan taktik Soeharto  pada tahun  1979 mengisolasi Abu Beureuh  dari Aceh ke Jakarta dan  untuk membatasi aktivitas fisiknya
Fakhrurrazi, Arief Rahman, Model Karakter Nasionalisme Keindonesiaan Mantan Pemuda 120120 setelah berada  di Jakarta mata Abu Beureueh  dibutakan  oleh rezim ini (Abu Jihad,2000: 80).
Di awal  pendiriannya, gerakan  ini langsung menghadapi tekanan
yang hebat dari pemerintah Indonesia. Satu  per satu pemimpin terasnya  berhasil dilumpuhkan oleh
aparat
pemerintah. Belum genap  tiga tahun    usianya,
wakil wali negaranya Dr. Muchtar  Hasbi tewas dalam sebuah serbuan aparat TNI  di Kuala Simpang.
Diikuti pula oleh Menteri Sosialnya, Zubir Mahmud,
Panglima II  GAM wilayah Pase Ismail Ben dan terakhir  tokoh yang sangat kharismatik, Teungku Ilyas Leubee ketua Dewan Syura GAM syahid ditembak aparat saat sedang melaksanakan shalat Ashar di sebuah  mesjid  di Pidie pada tanggal  15 April  1982 (Neta S. Pane, 2001: 54-55).
Pasca meninggalnya tokoh-tokoh teras dan kharismatik itu, GAM relatif tidak mampu lagi menunjukkan aktivitasnya yang berarti. Mereka baru menunjukkan kembali
eksistensinya, setelah    para personil GAM yang dikirim Hasan Tiro berlatih militer  di Kamp Tahura, Libya  pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an kembali ke Aceh (M. Isa Sulaiman,2000: 56-57). Tampillah kemudian panglima-panglima GAM alumni Libya ini dalam kancah konflik Aceh seperti antara lain Teungku Abdullah Syafe’i, Muzakir Manaf, Ismail Syahputra, Muhammad Rasyid alias Ahmad Kandang, Ishak Daud, Sofyan Daud dan Arjuna.
Setelah  mendapat  laporan dari Gubernur Aceh Ibrahim Hasan,    untuk mengatasi kekacauan ini presiden  Soeharto menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer  (DOM) dengan kode operasi, Operasi Jaring Merah (OPM), (Neta S. Pane,
2001:174-175). Perintah ini disertai dengan         perintah
peusijuek (mentepung tawari) pasukan dan alat tempur pengiriman  pasukan yang terdiri dari   5000   orang   pasukan elite yang berasal dari Kopassus    (2 batalyon), Siliwangi dan Brimob untuk  menumpas pejuang  GAM
yang hanya berjumlah ratusan itu (Nirzalin,2012: 359).
Dari segi  internal sipil Aceh, menurut Ibrahim Hasan permintaan pemulihan keamanan (DOM)  itu  merupakan  tindakan yang  mendapat  dukungan  dari banyak komponen masyarakat dan yang terpenting adalah mendapat  legitimasi politis  dan ideologis dari para Sehingga Gubernur Aceh ini merasa tindakan yang dilakukannnya sudah sangat tepat. Karena
dukungan tidak hanya diperoleh
dipublikasikan di harian  Serambi Indonesia tanggal 30 Juni  1990” (Heri Isknadar, et.al.2000: 295).
Tindakan dukungan teungku dayah pernyataan tertulis yang dikeluarkan secara bersama lewat pertemuan resmi untuk membicarakan realitas aktual konflik antara
RI-GAM  tetapi juga dilakukan lewat aktivitas simbolik seperti
TNI/Polri  dan  lain sebagainya.
dukungan
tertulis dinyatakan secara tegas misalnya dilakukan saat terjadinya pertemuan
( Muzakarah ) di dayah Darussalam
t Labuhan Haji Aceh Selatan yang difasilitasi oleh Teungku Mawardi Aly, putra  Hadratus Syaikh Teungku Buya Muda Waly. Dalam pertemuan itu Teungku dari aMpaarwataursdbiirsoalkarhasis,amtuilitemr,upriedbisdnairsi dan keku politik tetapi juga agamawan yang merupakan figur sakral bagi dayah  tersebut yang ikut mengatakan: masyarakat Aceh ”Pada pertemuan ulama se- Ibrahim Hasan mengatakan:
”Operasi pemulihan keamanan di Aceh dalam menumpas GAM itu memperoleh    legitimasi    politis dan ideologis  dari ulama (MUI dan teungku  dayah) pernyataan dukungan  itu  bersama dengan berbagai kekuatan politik lainnya Aceh yang  diadakan pada tahun  1993. Melahirkan rekomendasi yang  berisi dukungan para ulama terhadap pemerintah RI dalam      memberantas separatis AGAM (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka/ sebutan terhadap tentara
122122 GAM). Hadir dalam pertemuan  itu  teungku- teungku  dayah  kharismatik Aceh saat   ini seperti Tu Mien, Abu Kuta Krueng dan lain-lain” (Nirzalin,2012: 371).
Secara ketinggalan menyatakan
terhadap pemerintah yang sah kedudukannya Haram.  Hukum serupa  juga  berlaku  bagi yang memberikan bantuan dan dukungan kepada yang meonregnatnainsagtoris, daonrganismaseilawandayah S pemerintah RI”(Harian Serambi
dukungannya secara dilakukan  oleh  pemerintah  dalam menumpas  GAM  ini. Dalam pertemuan Rapat Kerja tanggal 23 sampai  26 April 1997 misalnya salah satu tema sentral yang  dibahas ( Mubahasah ) adalah tentang  GPK  (GAM). Mubahasah yang   dibuka oleh Pangdam   I
Bukit Barisan Mayjend Sudaryanto di Banda Aceh itu diisi dengan makalah yang dipresentasikan   oleh Tgk. M. Daud Zamzami (Abu  Daud), Tgk.H. Usman Ali Kuta  Krueng (Abu  Kuta Krueng), Tgk.H.M. Amin Mahmud Blang Blahdeh (Tu Mien) dan Tgk. Ismail Yakub. Keputusan    penting    dari Mubahasah itu adalah ”Melawan,
Menentang dan Melakukan makar
In t d e o g n a e s sia, ktaenpgagdaal 24 dan t2in7dAakparnil 1997). Bahkan Teungku A. Hasymy, ketua MUI Aceh menyebut GAM sebagai
gerombolan dan bukan  pejuang, ( Forum Keadilan, No.01, Tahun VI, 21 April 1997).
Secara simbolik, menurut Ali  Gadeung dukungan teungku dayah terhadap  operasi militer  ini dilakukan pula  melalui peusijuek pasukan yang baru tiba, komandan pasukan yang sedang bertugas  dan persenjataan yang digunakan dalam operasi penumpasan. Lebih lanjut Gadeung mengatakan: ”Pada masa  konflik mereka (teungku dayah) sering didekati  oleh  militer. Setiap ada pergantian    dan
masuknya pasukan  baru, mereka selalu dikondisikan
operasi milit
Fakhrurrazi, Arief Rahman, Model Karakter Nasionalisme Keindonesiaan Mantan Pemuda 123123 sebagai salah satu pihak yang menyambut serta sering diminta untuk mem- peusijuek pasukan, tank dan alat tempur lainnya”(Nirzalin,2012: 271).
Dukungan  para teungku dayah terhadap
pemerintah didasari  pada argumentasi  bahwa dalam realitasnya banyak korban masyarakat sipil yang    timbul akibat dari gerakan  perlawanan yang dimunculkan oleh GAM ini. Meskipun,  bisa  jadi  tidak semua korban yang timbul itu akibat ulah GAM  maupun TNI/Polri tetapi dilakukan oleh pihak  lain yang ingin  mengambil  keuntungan dibalik konflik yang terjadi di Aceh itu. Namun yang jelas konflik yang    dipicu    oleh kehadiran GAM  itu telah mengakibatkan terjadinya instabilitas keamanan yang berdampak pada  terganggunya aktivitas ekonomi dan pemerintahan serta tentu saja nyawa  masyarakat yang tidak berdosa. Sehingga dalam
pandangan normatif agama, teungku dayah menilai gerakan ini lebih  banyak memberi  dampak mudharat (tidak baik/kerusakan) daripada manfaatnya.
Meskipun  demikian, ada beberapa alasan mendasar  lainnya mengapa dalam  perlawanan Aceh terhadap Jakarta ini    teungku dayah umumnya lebih  memilih mendukung  pemerintah daripada berpihak  pada GAM. Pertama, GAM sebagaimana ditegaskan di atas secara genealogis didukung oleh para teungku dayah reformis eks aktivis  DI/TII Aceh yang memiliki konsepsi dan  paham keagamaan yang berbeda  dengan para teungku dayah  tradisional. Meskipun secara kuantitas teungku dayah reformis sudah sangat sedikit di Aceh namun  dukungan  itu menjadi sangat  berarti dan  menciptakan perlawanan identitas  dengan para teungku dayah  tradisional yang mayoritas sebab dinyatakan
sendiri oleh tokoh utamanya yaitu
Teungku Muhammad Daud Beureueh.
Teungku dayah reformis menekankan  pembaharuan atau modernisasi  dalam  pembelajaran Islam  dan cara pandang dunia ( worldview )  kehidupan sosial  dan politik.  Sementara,  teungku  dayah tradisional  tetap  mempertahankan konsepsi      tradisionalitasnya.
Dalam  keorganisasian Islam, kelompok teungku dayah tradisional  berafiliasi  kepada NU yang berpusat di Jakarta. Sementara kelompok  teungku dayah reformis mendirikan sendiri organisasinya yang bernama PUSA (Persatuan  Ulama Aceh) yang khas Aceh dan berkantor pusat  di Aceh. Sehingga dalam pendirian GAM ini para  teungku dayah    tradisional sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Panton (Ketua HUDA/Himpunan Ulama Dayah) merasa tidak    pernah diajak serta.
Lebih lanjut, Abu Panton mengatakan:
“Gerakan Aceh Merdeka tidak  pernah mengajak dan meminta persetujuan dari teungku  dayah sehingga teungku dayah tidak memberikan pernyataan secara tersurat apakah mendukung atau  menolak gerakan  tersebut.  Sehingga dalam gerakan Aceh merdeka itu teungku dayah tidak dilibatkan dan terlibat baik dari awal gerakan maupun sampai akhir” (Nirzalin, 2012: 375).
Kedua, aktivis    GAM yang direkrut  pada fase kedua yaitu tahun 1989-an dan  1990-an (fase    konflik yang    hebat) umumnya tidak  berasal  dari kelompok
dayah (Moch. Nurhasim, 2003: 48). Realitas  ini menciptakan    jarak
ideologis antara teungku  dayah yang menempatkan Islam sebagai titik pandang utama dari  pelbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Abu Jihad, Hasan Tiro  lebih mementingkan  merekrut  orang- orang awam daripada orang-orang pintar apalagi dari kalangan dayah yang  pengetahuan agamanya  kuat karena merekalah orang-orang
Fakhrurrazi, Arief Rahman, Model Karakter Nasionalisme Keindonesiaan Mantan Pemuda 125125 yang dinilai berani, siap berperang dan  patuh  pada perintahnya, sehingga mudah dalam  mengatur dan memberi perintah (Abu Jihad, 2001: 153).
Ketiga, GAM pada awal pendiriannya sebagaimana yang telah disebutkan dimuka meletakkan Islam sebagai ideologi gerakan. Namun,  dengan alasan lebih mudah memperoleh dukungan dari masyarakat internasional terutama Amerika dan Eropa,  ideologi organisasi gerakan pembebasan ini  oleh Hasan Tiro  diubah  menjadi nasionalisme Aceh. Perubahan ideologi dari Islam  ke sekuler  ini tentu  mendorong bertambah minornya pandangan teungku dayah terhadap organisasi ini. Bagi yang sebelumnya tidak terlalu sinis terhadap GAM,  kini ketika mereka sudah  tidak  lagi berpegang teguh pada ideologi Keempat, kuatnya
dominasi kekuasaan rezim
Orde Baru terhadap teungku dayah.
Operasionalisasi ominasi dilakukan melalui dua jalur,    pertama jalur wacana (struktur signifikasi) dan yang kedua jalur sinterklasisme ekonomi (struktur dominasi ekonomi). Jalur wacana (struktur signifikasi) dilakukan  melalui transformasi konsep  pembangunanisme Aceh kepada teungku dayah. Rasionalisasi konsep pembangunan dan realitas sosial empiris Aceh yang serba tertinggal  dalam pelbagai sektor dengan daerah  lain di Indonesia dinilai  oleh  teungku dayah berkoherensi dengan konstruk konsep yang ditawarkan oleh Orde Baru. Rasionalisasi Konsep pembangunannisme atau GAM developmentalisme yang yang sesungg maka menjadi antipati dan bahkan menilainya tidak lebih sebagai gerakan yang bertujuan hanya untuk meraih kekuasaan  duniawi saja. menitikberatkan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan  Orde Baru itu tidak mendapat telaahan kritis dari para teungku dayah.
tandingan terhadap struktur (negara), sehingga efeknya mereka Yang terjadi mereka justeru menerima rasionalitas    pembangunan ala Orde Baru itu dan menginternalisasinya sebagai jawaban terhadap pelbagai ketertinggalan Aceh dalam ranah pembangunan. Realitasitu terjadi didorong oleh ketidakmampuan teungku dayah menawarkan konseptualisasi pembangunan Aceh sendiri yang lebih mandiri. Merekatidak mampu menciptakan wacana/ideologi justeru terserap kedalam permainan struktur. Menurut Imran, ketidakberdayaan  teungku dayah melahirkan konseptualisasi tandingan itu karena   keilmuan yang mereka geluti saat    ini telah terspesialisasi    hanya pada keilmuan agama. Hal ini berbeda dengan teungku dayah dahulu (era sebelumnya) yang
selain menguasai  ilmu-ilmu keagamaan juga menguasai wacana sosial- politik karena mereka mempelajari kitab- kitab kedua keilmuan tersebut.
Realitas itu ditegaskan oleh Imran, ia mengatakan:
Masa lalu (sebelum era Orde Baru)  teungku dayah  tidak hanya mempelajari kitab-kitab agama tetapi juga kitab-kitab  tentang ilmu-ilmu sosial. Karena itu seorang teungku dayah  di Aceh adalah  mereka yang  tidak  hanya menguasai ilmu agama tetapi juga ilmu sosial.  Hal  inilah yang menyebabkan mereka  disebut berpengetahuan tinggi  ( Ilmeu Manyang ). Penghormatan  dan pengaruh teungku  dayah dalam ranah sosial-politik bukan semata faktor
fanatisme masyarakat terhadap  mereka tetapi  lebih karena mereka memahami dan menguasai  masalah-masalah sosial juga. Saat ini, teungku dayah di Aceh hanyalah  mereka yang menguasai ilmu agama karena kitab-kitab  ilmu sosial sudah  tidak  dipelajari  lagi. Lemahnya pemahaman  mereka terhadap  masalah sosial  membuat mereka tidak lagi mampu mempengaruhi realitas sosial sekaligus  mereka kehilangan pengaruh  pada wilayah ini  dalam masyarakat Aceh actual (Nirzalin,2012: 271).
Selain itu, sinterklasisme ekonomi yang dilakukan rezim
127127 Jurnal Sosiologi USK, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016
Orde Baru terhadap teungku dayah berhasil menciptakan ketergantungan mereka    pada rezim ini. Bantuan-bantuan ekonomi secara gratis (sinterklasisme)    baik dalam
bentuk bantuan dayah,  bantuan untuk dirinya sendiri dan keluarga yang dilakukan secara intensif, secara psikologis  dan sosiologis melahirkan keinginan untuk membalas “kebaikan” si  pemberi bantuan itu. Dalam  posisi ketergantungan dan keinginan untuk membalas budi  terhadap kebaikan  Orde Baru  itulah yang pada akhirnya membuat  teungku dayah selalu berada  dalam genggaman politik rezim Soeharto ini. Operasi Militer dan Runtuhnya Nasionalisme Indonesia
Pelaksanaan operasi militer dalam dalam realitasnya melahirkan kekerasan dan penderitaan yang tidak terbayangkan bagi masyarakat Aceh Aceh  Utara. Sementara strategi  politik gerilya dan pembauran  dengan masyarakat yang diterapkan oleh  GAM,
ternyata selain telah menyebabkan perlawanan tidak dapat dihentikan dengan seketika  juga  telah menyebabkan prajurit ABRI frustasi sehingga melakukan tindakan-tindakan ”indisipliner”
di lapangan 44 .
Akibatnya, pembunuhan terhadap masyarakat sipil yang tidak    berdosa,    penghilangan paksa,  penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang,  pemerkosaan dan perampasan menjadi pemandangan serta cerita sehari- hari masyarakat di bumi  Serambi Mekkah  itu. Bila merujuk  data yang diperoleh Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas HAM), selama operasi  militer (1989-1998)  dilangsungkan  telah terjadi  tindak kekerasan yang diantaranya menyebabkan  871 orang tewas, 550 orang hilang,
4 Wawancara dengan Imran Juned warga Nisam 28 Juni
2016
128128 Jurnal Sosiologi USK, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016 368  orang  diperlakukan  tidak manusiawi, 200  orang  di siksa sangat sadis kemudian dibunuh di depan  umum serta 102 wanita diperkosa (Lukman Age, 2000: 13-131).
Sikap prajurit yang brutal itu rupanya  juga  dipengaruhi oleh provokasi yang dilakukan  oleh komandan mereka, Mayor Jenderal H. R. Pramono (Pangdam  I Bukit Barisan). Jenderal  bintang  dua ini  tidak jarang
menyeru    kepada masyarakat,
”Pokoknya  kalau
ketemu  GPK  (sebutan resmi pemerintah untuk GAM)  bunuh
Saja, nggak perlu  diusut”.
Pernyataan Pramono
itu  dinilai  oleh  masyarakat Aceh telah  mendorong serdadunya
(ABRI)  bertindak sewenang-
wenang di lapangan sehingga banyak korban tidak  berdosa berjatuhan. Provokasi inilah yang melahirkan kepercayaan di
masyarakat bahwa kekerasan yang terjadi terhadap penduduk sipil di Aceh tidak dapat dilepaskan dari
pimpinan ABRI  dan negara. Mengikuti  logika Komando yang menjadi basis paradigmatik
operasionalisasi tindakan ABRI, maka suatu tindakan yang dilakukan oleh bawahan  pastilah secara linear merupakan terjemahan dari perintah/kebijakan atasannya. Kepercayaan  normatif  ini membuat
masyarakat mengalamatkan  pemerintah  Orde Baru sebagai pihak yang harus dipersalahkan  dan  bertanggung jawab  terhadap semua persoalan kekerasan yang terjadi di Aceh. Akibatnya,  menurut Al Chaidar, seluruh eskalasi persoalan Aceh ini menjadikan rakyat Aceh kehilangan kepercayaan  kepada negara atau pemerintah  pusat. Keluarga-keluarga di Aceh mulai menjadi ”keluarga gerilya”, dimana pun kaphe (kafir) atau sipa’i (sebutan untuk aparat Indonesia)  ditemukan,  maka akan ditikam secara  kejam dan membabibuta. (Al Chaidar:
Revolusi
Aceh”,
muncullah panggilan seperti Teungku Abdullah Syafe’i,
Teungku
Tabloid GAMMA , 22 Agustus 1999)
Situasi ini pula yang mendorong orang Aceh melakuan politik pembedaan antara orang kita ( awak tanyoe )  dan  orang lain
( other /liyan) atau kita dan mereka.
”kita” ( tanyoe ) ditujukan untuk seluruh orang Aceh yang bernasib sama tidak terkecuali GAM  dan simpatisannya, sementara
”mereka” (liyan/ other ) ditujukan kepada
seluruh komponen aparatur  negara Orde Baru, baik birokrasi sipil,  militer maupun semua pihak yang  mendukung eksistensi operasionalisasi kekuasaan represif rezim ini. Realitas ini lalu mendorong mengalirnya air bah dukungan masyarakat yang tidak terbendung kepada GAM. Kecerdasan elite GAM yang melakukan standar ganda ( doublestandard) dalam mensosialisasikan ideologinya, yaitu keluar Aceh (eksternal) terutama duniainternasional
ideologi yang dikenalkan adalah
ideologi sekuler (non agama) yaitu nasionalisme Aceh. Sementara kepada masyarakat selalu saja ditegaskan bahwa tujuan gerakan perjuangan GAM adalah untuk mendirikan
negara Islam
sebagaimana pada masa  Sultan Iskandar Muda, telah  membuat masyarakat  merasa bahwa GAM benar-benar bagian dari mereka.
Apalagi simbol-simbol Islam digunakan secara  intensif oleh  tokoh-tokoh  GAM sehingga ideologisasi Islam sebagai basis ideologi  mereka benar-benar
dipercaya oleh masyarakat Aceh. Hampir semua
komandan lapangan    GAM menggunakan gelar sakral ”teungku” sebagai sebutan nama depannya. Maka
Muzakir Manaf, Teungku Ishak Daud, Teungku Sofyan  Daud, Teungku Jamaika,
Teungku Mansur, Teungku Muchsalmina dan lain-lain. Padahal  mereka bukanlah berasal dari elite agama
2016 sebagaimana laiknya sebutan teungku dalam  tradisi masyarakat Aceh.  Namun  melalui panggilan teungku itu  telah  mendorong lahirnya suasana keakraban emosional antara masyarakat dengan GAM.
Selain  itu, ada beberapa dimensi subtantif  lainnya yang mendorong  lahirnya dukungan massif    masyarakat terhadap GAM. Pertama,  kekecewaan ekonomi dan politik. ”Aceh adalah lumbung intan  mutiara”.
Ungkapan tersebut  bukanlah isapan jempol belaka  karena realitasnya bumi Aceh mengandung berbagai  macam sumber daya mineral,    tambang dan  hutan
yang  melimpah.
Kekayaan sumber daya alam itu telah    mendorong pemerintah Orde Baru  mengeruk perut  bumi Aceh dengan mendirikan pelbagai macam  industri  tambang seperti PT. Arun.NGL.CO, MobilOil, PT. Semen Andalas Indonesia, PT. Pupuk Asean, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT Kertas
Kraft
Aceh. Berdirinya perusahan-perusahaan raksasa itu ditingkahi  dengan  penggusuran terhadap penduduk yang  berada di area perusahaan. Banyak masyarakat di zona    industri seperti Aceh  Utara yang  tidak menerima ganti rugi yang layak. Selain itu, sebagian    besar penduduk di sekitar industri tidak terserap ke dalam industri-industri tersebut. 55
Dengan   kondisi seperti itu,  ditambah  oleh  tingkat perubahan yang  menonjol  di sekitar  industri sementara efek positifnya bagi masyarakat kurang dirasakan, maka muncullah kecemburuan  orang-orang Aceh disekitar    perusahaan    terhadap para pekerja yang didominasi oleh orang-orang luar Aceh.  Dalam perjalanannya,  kekecewaan rakyat Aceh semakin  meningkat sejalan dengan meningkatnya pengurasan
5 Wawancara dengan Razali (40 Tahun), warga
Ujoeng Pacu Aceh Utara, tanggal 20 Juni 2016
131131 Jurnal Sosiologi USK, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016 sumberdaya alam yang   berasal dari daerah  tersebut. Selain persoalan gas dan minyak bumi, pada tahun 1975 ada sekitar  20 perusahaan    HPH    (Hak
Penguasaan Hutan) yang
memperoleh    ijin    penebangan hutan seluas 1.059.000  hektar dengan luas areal  penebangan sebesar 37.019.000  hektar per tahun. Semua pelakunya adalah orang luar sementara orang Aceh hanya menjadi penonton.
Realitas  itu menegaskan, bahwa kekayaan sumber   daya alam Aceh yang begitu  melimpah dieksploitasi secara  besar-besaran, tetapi sebaliknya rakyat Aceh tidak merasakan manfaat apa-apa. Bahkan sebagian besar rakyat Aceh    hidup terbelakang dan miskin  karena  mereka  tidak  bisa menikmati pembangunan yang selama ini  dilakukan. Realitas ini terjustifikasi dari hasil Survei
Sosial Ekonomi (SUSENAS) 1990 yang   menunjukkan   lebih dari 60 % desa di Aceh tergolong
ke dalam desa miskin. (Abdul Rahman; 2003-56)
Kedua,      brutalisme serdadu Indonesia.  Sebagaimana yang diungkapkan dimuka operasi pemulihan keamanan di Aceh tidaklah didahului dengan pendekatan dialog. Jakarta (Pemerintah Pusat) dengan ponggahnya melakukan  operasi militer  berdasarkan keyakinan bahwa dengan cara itulah pemberontakan dapat diselesaikan secara cepat dan efektif.  Namun yang terjadi  bukannya perlawanan yang terhenti,  tetapi  justeru tindakan-tindakan represif yang bersifat  membabi buta itu  telah menyebabkan  banyaknya jatuh korban sipil yang tidak berdosa.
Hasilnya, selain menimbulkan  dendam psikologis dari para korban yang selamat dan keluarga mereka, masyarakat Aceh yang tidak ada kaitannya  dengan GAM dan korban kekerasan Orde Baru pun karena merasa
saudaranya diperlakukan secara tidak wajar merasa ikut terhina
132132 Jurnal Sosiologi USK, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016 dan lalu  bisa ditebak kebencian massif    terhadap Indonesiapun lahir sebagai kesadaran  kolektif (kesadaran praktis) yang tidak dapat dibendung.
Ketiga,  kedekatan GAM dan   masyarakat. Posisi   negara yang bersifat represif  dan bahkan menjurus brutal yang dipertontonkan kepada masyarakat  justeru dimanfaatkan oleh GAM untuk
lebih mendekatkan diri mereka  dengan orang Aceh  melalui sentuhan kesamaan etnik dan agama (Islam) yang  disosialisasikan  dan  ternyata terinternalisasi dengan cepat akibat kondisionalisasi ( conditioning ) yang terbentuk
melalui ulah represif  negara itu.
Dalam  posisi  ini  lalu  GAM
mengintrodusir ide-ide kemerdekaan yang didasarkan pada kolonialisasi yang dilakukan oleh Indonesia-Jawa dan  orang- orang gampoeng (desa) di Acehpun
menyerapnya sebagai  kebenaran karena realitas yang mereka amati
dan rasakan menjustifikasi apa yang ditransfer oleh GAM itu.
Bahkan untuk menunjukkan      kebersatuan, simpati dan pembelaannya kepada masyarakat, sering sekali  ketika aparat  militer selesai melakukan razia, mengintimidasi, apalagi ada warga sipil yang tewas   maka GAM segera menuntut bela ( tueng bila ) melakukan aksi balas dengan cara menyerang dan menyergap pos-pos tentara atau  brimob (Brigade Mobil) yang melakukan tindakan    kekerasan    terhadap warga sipil Aceh itu. Tindakan
GAM tersebut telah mengkonstruksikan kesadaran sublimatif masyarakat  korban
bahwa GAM adalah pahlawan bagi mereka ( GAM is the real hero ).
66
Akibatnya, GAM  karena mereka orang Aceh,   bernasib sama (menghadapi  kekerasan negara), selalu berada bersama
6 Wawancara dengan zakaria (39 tahun), warga matangkuli Aceh Utara Tanggal 7 Juli 2016
133133 Jurnal Sosiologi USK, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016 masyarakat dan siap melakukan aksi balas ( tueng bila ) terhadap masyarakat yang menjadi korban diletakkan sebagai ” awak droe” atau ” awak tanyoe ” oleh karenanya dicintai seperti keluarga sendiri. Sebaliknya pemerintah Indonesia, aparatur dan semua elemen pendukungnya karena dikategorikan sebagai Si Pai mereka dibenci dan dianggap sebagai musuh bersama ( common enemy ) 77 . Kebencian terhadap terhadap     tindakan     militeristik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini pada akhirnya mendorong runtuhnya nasionalisme Indonesia di dada para pemuda Aceh Utara.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Konstruks  nasionalisme keindonesian pemuda Aceh Utara tidak terlepas dari realitas dinamika konflik yang dialami dan
7 Si Pai merupakan akronim dari Si Pengangu Tegaknya Agama Islam, wawancara dengan Reza, mantan aktivis GAM Aceh Utara pada tanggal 10 Juli 2016
diaktori  oleh  mereka sepanjang era Orde Baru hingga  dengan paruh awal era reformasi  (1976- 2005). Realitasnya,  tidak  dapat dipungkiri perlawanan  terhadap pemerintah
Indonesia yang dilakukan oleh sebagian  pemuda Aceh  Utara secara fundamental telah membentuk karakter nasionalisme keindonesiaan
mereka.  Nasionalisme Indonesia yang  pada mulanya berkembang secara alamiah dikalangan pemuda dan  masyarakat Aceh  Utara pada akhirnya mengalami  keruntuhan sebagai akibat dari kebijakan politik pemerintah Indonesia dibawah kendali rezim Orde Baru yang  menyikapi secara militeristik terhadap reaksi  protes pelbagai kebijakan  politik  pembangunan yang dinilai  oleh masyarakat sebagai tidak adil dan  berpihak pada kepentingan mereka.
Pendekatan militeristik
yang  pada akhirnya menyebabkan banyaknya jatuh korban  dipihak masyarakat sipil menyemai benih-
benih kebencian terhadap
Fakhrurrazi, Arief Rahman, Model Karakter Nasionalisme Keindonesiaan Mantan Pemuda 134134 Indonesia. Gulungan  kebencian bertambah besar seiring dengan situasi sosial yang  penuh  dengan horor, teror dan pelbagai  bentuk kekerasan. Realitas ini mendasari
akar runtuhnya nasionalisme keindonesian pemuda Aceh
Utara.  Keruntuhan  nasionalisme keindonesiaan dikalangan pemuda Aceh  Utara teridentifikasi tatkala secara massif  mereka bergabung dengan organisasi yang  dianggap separatis oleh pemerintah Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka. Tokoh   idola bangsa yang sebelumnya Soekarno  dan Soeharto berganti dengan  paduka yang  mulia Teungku  Hasan  Di Tiro.

## Saran
Nasionalisme sebagai sesuatu yang selalu berada dalam proses  menjadi ( on going ) karena merupakan  hasil bentukan sosial dalam  korelasi relasional antara rakyat dengan negara,  harus menjadi  bagian pertimbangan utama dalam pelbagai kebijakan
yang  diputuskan  oleh siapapun pemimpin  negara.  Kebijakan- kebijakan yang abai  terhadap kepentingan rakyat dan apalagi berbau kekerasan dan  menindas tentu akan  mendorong runtuhnya rasa    nasionalisme    dikalangan warga negara.
Dalam
realitas nasionalisme yang  dinamis ini, maka pemerintah baik  pusat maupun propinsi
dan kabupaten/kota  terkhusus Aceh Utara harus menyikapi semua kebijakan secara arief dan bijaksana dan mengedepankan pelbagai pendekatan yang dilakukan bersifat  pro rakyat  dan  humanis dengan    pola-pola pendekatan yang bersifat    persuasif    dan dialogis. Bahkan  dialog harus dijadikan sebagai kata kunci ketika berhadapan
dengan semua
persoalan yang  terkait warganya, karena pada prinsipnya tidak ada persoalan yang tidak  dapat diselesaikan  dengan  baik  dan bijaksana.
Jika    dialog dikedepankan maka semua pihak
135135 akan saling
mengakomodir kepentingannya. Sehingga  para pihak tidak memiliki alasan untuk memusuhi pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Atkitson, Paul, dkk (eds), 2001, Hanbook of Etnography , Sage
Publication, London
Anderson, Benedict,  2002, Imagined Communities, Komunitas- Komunitas Terbayang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Adams, Ian,  1993,
Ideologi Politik Mutkahir,
Konsep, Ragam, Kritik dan Masa
Depannya ,  Qalam, Yogyakarta Abercrombie, Nicholas  dkk, 2010, Kamus
Sosiologi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta Blaikie, Norman, 2000, Designing Social Research, Polity Press, Cambridge Barker, Chris,  2005, Cultural Studies, Teori    & Praktik , Kreasi wacana, Yogyakarta Bungin, Burhan, 2008, Analisis  Data
Penelitian Kualitatif, Pemahaman
Filosofis dan
Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Rajawali Pers, Jakarta. Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln  (eds),  1994, Hanbook of Qualitative Research , Sage Publication,
London Giddens. Antony,1976, New Rules of Sociological Method , Hutchinson: London Madjid, Nurcholish,
2001, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan , Mizan,
Bandung Moleong, Lexy, J,    2000, Metodologi Penelitian Kualitatif , Rosdakarya, Bandung Onghokham, 1987, Runtuhnya Hindia Belanda,
Gramedia, Jakarta Patji, Abdul Rachman,  2004, Negara  & Masyarakat dalam Konflik Aceh, Studi Tentang  PeranPemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik  Aceh , LIPI, Jakarta Spradley, James P, 2006,
Metode Etnografi , Tiara Wacana,
Yogyakarta
Daftar Informan
1 Wawancara dengan Ramli Pemuda Blang Poroh Aceh Utara, 13 April 2016 2Wawancara dengan Muhibuddin, tokoh Pemuda Simpang Keuramat Aceh Utara, 19 April 2016
136136 3 Wawancara dengan Muhammad Ali, Pemuda Buloh Blang Ara, 13 Juni 2016
4 Wawancara dengan Imran Juned warga Nisam 28 Juni 2016 5 Wawancara dengan zakaria (39 tahun), warga matangkuli Aceh
Utara Tanggal  7 Juli  2016
6 Si Pai merupakan akronim dari Si Pengangu Tegaknya Agama Islam, wawancara dengan Reza, mantan aktivis GAM Aceh Utara pada tanggal 15 Juli 2016