Edukatif ISSN (p): 2442-3858; ISSN (e):2745-4681 Volume 7, Nomor 1, (Januari-Juni) (2021), 53-65 DOI:

## ANALISIS  IMPLEMENTASI  PERMENDIKBUD  NOMOR 111  TAHUN  2014 TENTANG  BIMBINGAN  DAN KONSELING

## Rifqi Muhammad, Patriana
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan Tinggi Sebayan-Sambas Kalimantan Barat ananda.rhifqie@gmail.com

## Abstract
This paper aims to analyze Permendikbud No. 111 of 2014 concerning Guidance and Counseling in Primary and Secondary  Education.  The  following  is  an  explanation  of  the  results  of  the  analysis:  1)  Permendikbud  No. 111/2014  wants  the  Basic  Education  and  Secondary  Education  patterns  to  be  a  single  pattern  that  is implemented nationally. So that there is no more dualistic patterns in the implementation of BK; 2) The mistake of saying that BK teachers are professional educators; 3) Permendikbud No. 111/2014 do not speak SKAKK, so far  BK  teachers  are  still  using  SKAKK  and  SKAKG,  in  the  future  they  must  have  the  courage  to  determine Academic Qualification Standards and Competency of BK teachers; 4) The terms counselee, counseling teacher, and  counselor  are  correct.  There  is  a  new  term,  namely  "program  component"  consisting  of  basic  services, responsive services, specialization services and individual planning, system support; 5) The new term is basic services which accommodate four service areas; 6) The new term is responsive service; 7) System support was originally in the realm of management in Permendikbud No.111 of 2014 in the domain of program components; 8)  BK  program  is  not  complete,  only  consisting  of  annual  and  semester  programs;  9)  Specifically  for  data collection  tools,  if  you  want  to  develop  4  service  areas  as  an  independent  service,  an  instrument  that accommodates this is necessary; 10) Not yet explained the ideal location of the BK building; 11) It is necessary to rearrange the location of the type of room according to its nature, namely public and secret; and 12) There is no explanation on the standard of equipment in each room.
Keywords: Analysis, Implementation of Permendikbud No. 111/2014; Guidance and counseling

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Berikut ini paparan hasil analisisnya: 1) Permendikbud No. 111  Tahun  2014  menginginkan  pola  Pendidikan  Dasar  dan  Pendidikan  Menengah  menjadi  pola  tunggal  yang diimplementasikan  secara  nasional.  Sehingga  tidak  ada  lagi  dualisme  pola  dalam  implementasi  BK;  2) Kekeliruan penyebutan Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik profesional; 3) Permendikbud No. 111 Tahun  2014  tidak  berbicara  SKAKK,  selama  ini  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  masih  menggunakan SKAKK dan  SKAKG,  ke  depan  harus  berani  menentukan  Standar  Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Guru Bimbingan  dan  Konseling;  4)  Istilah  konseli,  Guru  Bimbingan  dan  Konseling,  dan  konselor  sudah  tepat.  Ada istilah  baru,  yaitu  “komponen  program”  terdiri  dari  layanan  dasar,  layanan  responsif,  layanan  peminatan  dan perencanaan  individual,  dukungan  sistem;  5)  Istilah  baru  yaitu  layanan  dasar  yang  mengakomodasi  empat bidang  layanan;  6)  Istilah  baru  yaitu  layanan  responsif;  7)  Dukungan  sistem  semula  berada  pada  ranah manajemen di dalam Permendikbud No.111 Tahun 2014 berada dalam ranah komponen program; 8) Program BK tidak lengkap hanya terdiri dari program tahunan dan semesteran; 9) Khusus alat pengumpul data, apabila ingin mengembangkan 4 bidang layanan sebagai layanan yang memandirikan, perlu di buat sebuah instrumen yang mengakomodasi hal tersebut; 10) Belum dijelaskan letak ideal bangunan BK; 11) Perlu ditata lagi mana letak  jenis  ruangan  sesuai  dengan  sifatnya,  yaitu  umum  dan  rahasia;  dan  12)  Belum  ada  penjelasan  standar peralatan yang ada di setiap ruangan.
Kata Kunci: Analisis, Implementasi Permendikbud No 111 Tahun 2014; Bimbingan dan Konseling
Diterima: 04  April 2021 | Direvisi: 11 Mei 2021 | Disetujui: 27 Juni 2021 © 2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas, Indonesia

## Pendahuluan
Bimbingan  dan  konseling  sebagai  layanan  profesional  pada  satuan  pendidikan dilakukan  oleh  tenaga  pendidik  profesional  yaitu  Konselor  atau  Guru  Bimbingan  dan Konseling kalimat ini tertuang dalam lampiran Permendikbud No. 111 Tahun 2014. Guru Bimbingan  dan  Konseling  harus  memiliki  empat  standar  kompetensi,  yaitu  standar kompetensi kepribadian, sosial, akademik, dan profesional.
Guru  Bimbingan  dan  Konseling  yang  profesional  bekerja  di  bidangnya  wajib menelaah  atau  menganalisis  kebijakan-kebijakan  tentang  bimbingan  dan  konseling.  Pada tahun  2014  telah  rilis  kebijakan  Permendikbud  No.  111  Tahun  2014  tentang  Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kehadiran kebijakan baru ini  tentu  akan  berdampak  pada  implementasi  BK  di  sekolah.  Sehingga  dirasakan  perlu untuk ditelaah lebih mendalam.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  analisis  terhadap  Implementasi Permendikbud  No.  111  Tahun  2014  tentang  Bimbingan  dan  Konseling  pada  Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Berdasarkan tujuan penulisan tersebut maka, urgensi dari tulisan  ini  adalah  untuk  mengungkapkan  apa  yang  baru,  yang  sudah  terakomodasi  dan belum terakomodasi dalam implementasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode  analisis  kajian pustaka.  Peneliti  mengambil  data  dengan  teknik  mencari  referensi  dari  berbagai  sumber pustaka,  terutama  mengambil  data  dari  sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Sumber primer  yakni  sumber  data  utama  yang  dicari,  adapun  sumber  sekunder  merupakan  data pendukung.  Sumber  primer  terdiri  dari  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  111  Tahun  2014  Tentang  Bimbingan  dan  Konseling  pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan  Menengah. Adapun sumber sekunder terdiri dari buku, jurnal, hasil seminar dan diskusi dengan ahli yang relevan dengan tema penelitian. Setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis dengan analisis deskriptif dan interpretasi data, kemudian peneliti memberikan argumentasi secukupnya.

## Hasil Penelitian

## Pola Bimbingan
Seperti  yang  kita  ketahui,  bahwa  terdapat  pola  17,  pola  17  +,  pola  komprehensif yang beredar dan telah diaplikasikan oleh guru bimbingan dan konseling. Namun menurut penuturan  Muh  Farazin  selama  kuliah  pengembangan  evaluasi  program  bimbingan  dan
konseling  (2015),  Permendikbud  nomor  111  Tahun  2014  menghendaki  satu  pola  yang berlaku secara nasional, pola yang dimaksud adalah pola pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Seperti yang ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) di  dalam  buku  biru  (Dirjen  PMPTKDP,  2007),  menginginkan  bimbingan  dan  konseling berbasis kepada kemandirian, berbeda dengan yang ada sekarang berbasis kepada masalah peserta didik. Sehingga fokus pengembangannya melalui 25 tujuan yang terdapat di dalam layanan dasar (empat bidang layanan).

## Konselor,  Guru Bimbingan dan Konseling dan Konseli
Belum  terbitnya  PP  yang  mengatur  tentang  konselor  sekolah  secara  khusus  dan terperinci di lintas departemen, sehingga peraturan konselor selalu digandeng dengan Guru Bimbingan  dan  Konseling  dan  tidak  sedikit  kebijakan  Guru  Bimbingan  dan  Konseling mengikuti kebijakan konselor. Peristilahan-peristilahan di dalam permendikbud nomor 111 Tahun  2014  juga  masih  membawa  nama  konselor,  seharusnya  permendikbud  tersebut membahas  tentang  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  saja,  dan  diterbitkan  pula permendikbud  khusus  tentang  konselor  sekolah,  sehingga  kedua  peristilahan  ini  menjadi jelas.
Ayat  3  pasal  ke  1  disebutkan  bahwa  konselor  adalah  pendidik  profesional  yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang BK dan telah lulus pendidikan  profesi  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  atau  Konseling.  Pada  ayat  4  pasal  1 disebutkan  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  adalah  pendidik  yang  telah  berkualifikasi akademik  minimal  sarjana  (S1)  dalam  BK  dan  memiliki  kompetensi  dibidang  BK.  Maka, bagaimana  BK  akan  dilaksanakan  secara  profesional  jika  hanya  konselor  yang  disebut sebagai pendidik profesional jumlahnya sedikit sedangkan Guru Bimbingan dan Konseling tidak disebut sebagai pendidik profesional jumlahnya banyak.
Guru  Bimbingan  dan  Konseling  yang  sudah  menempuh  S2  program  BK  dan  S3 program BK apakah guru bimbingan dan konseling masih disebut sebagai pendidik saja dan bukan  pendidik  profesional?  Selain  itu,  oleh  pemerintah,  agar  Guru  Bimbingan  dan Konseling  juga  dianggap  profesional  dalam  profesinya  maka  diterapkan  kebijakan sertifikasi, sedangkan konselor mendapat predikat profesional dari pendidikan profesi atau keahlian.
Lisensi  konselor  merupakan  pengakuan  terhadap  kompetensi  yang  dimiliki  untuk melaksanakan  pelayanan  bimbingan  dan  konseling,  setelah  yang  bersangkutan  dinyatakan
lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi, asosiasi profesional terkait yang kompeten  dan  diakui  Asosiasi  Bimbingan  dan  Konseling  Indonesia.  Butir  Standar Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Konselor  (SKAKK)  Permendiknas  No.  27  Tahun 2008  menyebutkan  bahwa  Konselor  S1  BK  dan  Pendidikan  Profesi  Konselor;  Kompetensi Pola  17    dijabarkan  menjadi  76  kompetensi;  dan  semua  konselor  yang  satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan SKAKK.
PP 74 tentang Guru tahun 2008 berbunyi “Konselor, Guru bimbingan dan konseling resmi  ada  di  sekolah”  dan  dalam  Permendikbud  No.  111  Tahun  2014  “mengakui  bahwa bimbingan  dan  konseling  bagian  integral  dari  pendidikan”,  sebuah  jaminan  eksistensi bimbingan dan konseling berada pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Dalam  Permendikbud  No.  111  Tahun  2014  tidak  menjelaskan  SKAKK  guru bimbingan  konseling.  SKAKK  guru  bimbingan  konseling  selama  ini  masih  mengikuti Permendiknas  Nomor  27  Tahun  2008  tentang  Standar  Kualifikasi  Akademik  dan Kompetensi Konselor yaitu Sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.[4] Sebenarnya permendiknas nomor 27 Tahun 2008 ini tidak membahas Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor Guru Bimbingan dan Konseling, disini hanya diperuntukkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor konselor. Namun demi kestabilan sistem, oleh  pihak  terkait  Standar  Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Konselor  konselor  juga digunakan oleh Guru Bimbingan dan Konseling.
Hal  di  atas,  terjadi  lagi  pada  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Hak dan Kewajiban Guru dalam jabatan Fungsional. Disini Guru Bimbingan dan Konseling bisa disebut guru apabila telah melaksanakan jabatan fungsionalnya. Namun dalam permanpan ini tidak disebutkan pula tentang konselor dalam jabatan fungsional.
American  Counseling  Association  (Gladding,  2012)  mengartikan  spesialisasi konseling profesional yang merupakan bidang dalam konseling memiliki fokus lebih tajam dan  membutuhkan  pengetahuan  lebih  mendalam  di  bidang  konseling.  Sebutan  konseli, sebagai  penerima  layanan  bimbingan  konseling  cocok  digunakan  di  Indonesia.  Hal  ini sesuai dengan istilah yang terdapat dalam KBBI (Kbbi.web.id) bahwa konseli adalah orang yang  mencari  (membutuhkan)  nasihat  (konseling)  sedangkan  klien  adalah  pembeli, pelanggan; orang yang mendapatkan bantuan hukum dari seseorang pengacara.

## Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling; Konselor
Ayat  3  pasal  1  Permendikbud  No.  111  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa  konselor adalah  pendidik  profesional  yang  berkualifikasi  akademik  minimal  Sarjana  Pendidikan dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan  Konseling  atau  konselor.  Selanjutnya,  ayat  4  pasal  1  menyebutkan  bahwa  Guru Bimbingan  dan  Konseling  adalah  pendidik  yang  berkualifikasi  akademik  minimal  Sarjana Pendidikan  dalam  bidang  Bimbingan  dan  Konseling  dan  memiliki  kompetensi  di  bidang Bimbingan dan Konseling.
Berdasarkan  keterangan  ayat  3  dan  4  pasal  1  serta  lampiran  bab  IV,  maka  ada kontradiksi,  pada  ayat  4  pasal  1  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  disebut  hanya  sebagai pendidik,  namun  pada  lampiran  bab  IV  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  disebut  sebagai pendidik  profesional.  Ayat  3  Pasal  1  menyebutkan  bahwa  konselor  adalah  S1  BK  + Pendidikan  Profesi Konselor (Permendikbud  No.  27  tahun  2008).  Dalam  hal  ini:  Lulusan Pendidikan  Profesi  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  tidak  dapat  disebut  atau  diberi  gelar Konselor  karena  bukan  S1  BK  dan  Pendidikan  Profesi  Konselor.  Di  LPTK  yang  sudah menyelenggarakan  Pendidikan  Profesi  Konselor,  Pendidikan  Profesi  Guru  Bimbingan  dan Konseling  digabung  dalam  Pendidikan  Profesi  Konselor,  supaya  tidak  ada  dualisme kelembagaan dalam penyelenggara pendidikan profesi dalam bidang BK.
Calon  guru  harus  disiapkan  untuk  menjadi  guru  profesional  melalui  suatu  sistem Pendidikan Profesi Guru. Merujuk pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang  mempersiapkan  mahasiswa/peserta  untuk  memiliki  pekerjaan  dengan  persyaratan keahlian khusus.
Guru  Bimbingan  dan  Konseling  dalam  sistem  pendidikan  nasional  dinyatakan sebagai kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara,  fasilitator  dan  instruktur  (UU  No.  20  tahun  2003,  pasal  1  ayat  6).  Namun pengakuan  secara  eksplisit  dan  kesejajaran  posisi  antara  kualifikasi  tenaga  pendidik  satu dengan  yang  lainnya  tidak  menghilangkan  arti  bahwa  setiap  tenaga  pendidik,  termasuk konselor,  memiliki  konteks  tugas,  ekspektasi  kinerja,  dan  pengaturan  pelayanan  spesifik yang satu dan yang lainnya mengandung keunikan dan perbedaan. Oleh sebab itu, konteks dan  ekspektasi  kinerja  guru  bimbingan  dan  konseling  atau  konselor  mendapatkan penegasan kembali dengan maksud untuk meluruskan konsep dan praktik bimbingan dan konseling ke arah yang tepat.
Kompetensi  profesional    dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  27 Tahun  2008  merupakan  penguasaan  kiat  penyelenggaraan  bimbingan  dan  konseling  yang
memandirikan,  yang  ditumbuhkan  serta  diasah  melalui  latihan  menerapkan  kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor yang berorientasi pada pengalaman  dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi Konselor (disingkat Kons).
Ayat  1  pasal  3,  Permendiknas  Nomor  8  tahun  2009  menyatakan  bahwa  program Pendidikan  Profesi  Guru  diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi  yang  memiliki  lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Merujuk  pada  UU  No.  20  tahun  2003  tentang  guru  dan  dosen  pasal  3,  tujuan  umum program  Pendidikan  Profesi  Guru  adalah  menghasilkan  calon  guru  yang  memiliki kemampuan  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  yaitu  mengembangkan  potensi konseli agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab.
Ada  perbedaan  antara  tujuan  pendidikan  profesi  guru  pra  jabatan,  pendidikan profesi guru dalam jabatan dan pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling/Konselor. Perbedaan  terletak  pada  jenis  kemampuannya,  calon  guru  dan  guru  profesional  dituntut memiliki  sejumlah  kompetensi.  Sedangkan  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  atau  konselor dituntut mampu menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan.
Pendidikan profesi guru pra jabatan  menurut Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 bertujuan khusus  untuk  menghasilkan  calon  guru  yang  memiliki  kompetensi  dalam merencanakan,  melaksanakan, dan  menilai  pembelajaran; menindaklanjuti  hasil  penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan konseli serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan seperti tercantum dalam Permendiknas No. 9 Tahun 2010 bertujuan untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi dalam  merencanakan,  melaksanakan,  dan  menilai  pembelajaran;  menindaklanjuti  hasil penilaian,  melakukan  pembimbingan,  dan  pelatihan  peserta  didik,  dan  melakukan penelitian, dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
Pendidikan  profesi  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  atau  konselor  bertujuan  untuk menghasilkan guru bimbingan dan konseling atau konselor yang mampu menyelenggarakan bimbingan  dan  konseling  yang  memandirikan  melalui  empat  komponen  bimbingan  dan konseling  yakni  layanan  dasar,  layanan  responsif,  perencanaan  individual,  dan  dukungan sistem.

## Pelayanan Bimbingan dan Konseling
Komponen  program  pelayanan  Bimbingan  dan  konseling  yang  tercantum  dalam Permendikbud  Nomor  111  Tahun  2014  pasal  6  ayat  1  yaitu:  layanan  dasar,  layanan peminatan  dan  perencanaan  individual,  layanan  responsif  dan  layanan  dukungan  sistem. Lampiran Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 E tentang strategi layanan yaitu strategi layanan bimbingan dan konseling dibedakan atas jumlah individu yang dilayani, jenis dan intensitas masalah yang dihadapi peserta didik/ konseli, dan cara komunikasi layanan.
Permendibud  Nomor  81A  2013  Lampiran  IV  tentang  Implementasi  Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, Bab VIII B menyebutkan komponen layanan bimbingan dan konseling  terdiri  dari  jenis  layanan,  kegiatan  pendukung  layanan,  format  layanan. Permendikbud  Nomor  81A  Tahun  2013  tentang  Implementasi  Kurikulum  (Kemendikbud RI,  2013)  yaitu  Lampiran  IV  tentang  Implementasi  Kurikulum  Pedoman  Umum Pembelajaran,  Bab  VIII  C,  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  strategi  layanan bimbingan  dan  konseling  yaitu  terdiri  dari  a)  program  layanan  (program  tahunan, semesteran,  bulanan,  mingguan  harian),    b)  penyelenggaraan  layanan  (layanan  dasar, layanan  pengembangan,  pelayanan  arah  peminatan,  pelayanan  terapeutik,  pelayanan diperluas),  c)  waktu dan posisi pelaksanaan.  Berdasarkan pemaparan di  atas  dapat dilihat bahwa:
Pertama, Layanan dasar yang terdiri dari bidang layanan pribadi, sosial, belajar dan karir  (Permendikbud  Nomor  111  Tahun  2014)  merupakan  ciri  khas  dari  bimbingan  dan konseling,  hal  ini  belum  dimunculkan  dalam  Permendikbud  Nomor  81A  2013,  di  mana dalam  81A  istilah  bidang  layanan  belum  ditemukan,  dan  masih  bercampur  dengan  jenis layanan.
Kedua,  komponen  program  dan  strategi  layanan.  Penggunaan  istilah  komponen program dan strategi layanan lebih rinci di dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Jenis  layanan  dalam  Permendikbud  Nomor  111  Tahun  2014  disebut  strategi  layanan responsif  diantaranya  konseling  individual,  konseling  kelompok,  konsultasi,  kolaborasi, kunjungan  rumah,  dan  alih  tangan  kasus.  Sedangkan  dalam  81  A  dibedakan  atas  jenis layanan, pendukung layanan dan format layanan disebut sebagai komponen layanan. Yang dimaksud  81A  sebagai  strategi  layanan  adalah  program  layanan,  arah  layanan,  waktu  dan posisi layanan.
Ketiga,  jika  di  81A  disebut  sebagai  arah  layanan,  di  dalam  111  di  sebut  layanan responsif. Keempat, jika di 81A tidak dijelaskan secara detail tentang bidang layanan, maka
di  111 ditetapkan  bahwa layanan pribadi,  sosial,  belajar, dan  karir  adalah  bidang layanan. Ini yang menjadi ciri khas BK dengan empat bidang layanannya ditambah 1 peminatan dan perencanaan individual.
Keempat,  Perbedaan  penyebutan  layanan  responsif  dan  arah  layanan,  menurut penulis lebih tepat layanan responsif, karena memang mengacu kepada model internasional ASCA  .  Keenam,  dalam  Permendikbud  No.  111  mencoba  merumuskan  suatu  kurikulum bimbingan dan konseling dengan menggabungkan program bimbingan dengan manajemen bimbingan (dukungan sistem), namun dalam 81A belum di rinci.
Kelima,  jika  di  81A  program  BK  dibagi  menjadi  program  tahunan,  semesteran, bulanan, mingguan dan harian, maka di 111 hanya program tahunan dan semesteran, hal ini ke depan perlu diperbaiki lagi.

## Konseli, Jumlah Konselor, Pengelolaan Kegiatan dan Waktu Konseling
Permendikbud No. 111 tahun 2014 ini menjelaskan 1 (satu) orang Guru Bimbingan dan  Konseling  membimbing  150  konseli.  Dar  rasio  1  banding  150  tersebut,  kebutuhan konseling  tidak  akan  terpenuhi  secara  keseluruhan  terhadap  layanan  bimbingan  dan konseling di sekolah. Alasannya dirujuk dari hasil asesmen yang ada dari 150 konseli pasti banyak  juga  kebutuhan  yang  konseli  perlukan  dalam  pelayanan  BK.  Membimbing  150 konseli dengan beban kerja 24 jam pelajaran per minggu, tidak cukup memenuhi kebutuhan layanan  konseling  kepada  konseli.  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  masuk  kelas  dengan memberikan  2  jam  layanan  beserta  perhitungan  waktu  kegiatan  konseling  di  luar  kelas tersebut tidak dapat menjamin kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sebab konseling yang ideal tentunya dengan memenuhi semua kebutuhan layanan konseling pada konseli yang diampu tersebut. Maka dibutuhkan jumlah konseli yang ideal ataupun jumlah konselor yang ideal di sekolah.

## Sarana dan Prasarana
Menurut Gysbers dan Henderson (2005), sarana  bimbingan  dan  konseling  adalah peralatan  dan  perlengkapan  yang  sangat  penting  dan dibutuhkan  untuk mendukung keterlaksanaan    program  bimbingan  dan  konseling.  Dalam  permendikbud  no  111  tahun 2014  ini,  dijelaskan  ada  ruang  BK  minimal  dan  alternatif  I  dan  II  penataan  ruang  BK  di sekolah.  Ketersediaan  ruang BK  ini  disesuaikan  dengan  jumlah  konseli dan  konselor  atau Guru Bimbingan dan Konseling. Untuk itu, pemerintah hendaknya juga membuat kebijakan atau program khusus untuk mengontrol atau memfasilitasi sekolah agar dapat memenuhi
kebutuhan  sarana,  prasarana  dan  pembiayaan  bangunan  BK  sekolah  yang  memadai  dan sesuai  standar  dengan  kebijakan  yang  ada,  contohnya  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  tahun  2007  nomor  45/PRT/M  tentang  Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

## Letak Bangunan
Di dalam Permendikbud nomor 111 Tahun 2014 ini tidak disebutkan letak idealnya bangun ruang BK, oleh sebab itu di lapangan dapat ditemukan berbagai macam letak atau posisi  ruang  BK  di  tempatkan.  Mestinya  ruang  BK  ini  dikaji  letak  idealnya  di  mana. Menurut  hemat  penulis,  letak  idealnya  ruang  BK  harus  dirumuskan  dalam  beberapa indikator:  Bersih;  Terhindar  dari  kebisingan;  Aman  dari  gangguan  keributan,  keramaian; Berada terpisah dari ruang kelas, kantor, masjid, kantin.

## Tata Letak Jenis Ruangan
Ruangan  harusnya  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  konseli  yang  berkunjung  ke ruangan  tersebut  merasa  nyaman,  dan  segi  lain  di  ruangan  tersebut  dapat  dilaksanakan pelayanan  dan  kegiatan  bimbingan  lainnya  sesuai  dengan  asas-asas  dan  kode  etik bimbingan dan konseling. Khusus ruangan konseling individual harus merupakan ruangan yang memberi rasa aman, nyaman dan menjamin kerahasiaan konseli.

## Ruang Tamu dan Ruang Biblioterapi
Bila  mengacu  kepada  denah  ruangan  BK  di  111,  ruang  tamu  dan  ruang  staf  yang bersifat umum diletakkan diposisi paling depan, agar mudah dalam menyambut tamu, dan tamu tidak sewenangnya untuk berkeliaran di dalam ruang privasi BK. Apabila ada urusan administrasi maka tamu/konseli bisa langsung mendapat layanan pengarahan dari staf yang duduk  di  depan.  Sedangkan  ruang  biblioterapi  yang  bersifat  umum  diletakkan  ditempat yang mudah diakses oleh konseling.

## Ruang Konseling Individual dan Ruang Kerja
Khusus ruangan konseling individual harus merupakan ruangan yang memberi rasa aman,  nyaman  dan  menjamin  kerahasiaan  konseli.  Ruangan  ini  seharusnya  di  letakkan dalam ruang kerja BK seperti dalam standar alternatif II dan III.

## Ruang BK Kelompok
Ruang  BK  kelompok  dalam  pembahasan  ruangan  alternatif  II  yang  terdapat  dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2016 seharusnya satu saja, satu lagi jadikan ruangan klasikal. Sedangkan dalam alternatif III idealnya ada ruang BK kelompok dan ada ruang BK klasikal ini menandakan keprofesionalan layanan BK.

## Ruang Data
Karena  Ruang  data  bersifat  rahasia,  idealnya  diletakkan  disudut  seperti  dalam standar minimal dan alternatif III

## Luas Bangunan
Luas, luas miniminal ruang BK adalah 8 x 8 m 2 dan ruang alternatif I dan II dengan ukuran 16x10 m 2 , dilihat dari ukuran luasnya, maka berbeda dengan ukuran umum ruang kelas  yaitu  5  x  8  m 2 .  Otomatis  letak  atau  posisi  ruang  BK  harus  terpisah  dengan  ruang kelas.
Tinggi,  tinggi  dalam  permendikbud  ini  tidak  dijelaskan  ukuran  tinggi  ruang  BK berapa.  Maka  dibutuhkan  penjelasan  yang  detail  bagaimana  mewujudkan  ruang  BK  yang sesuai standar SNI, Permen PU, dan bila perlu pada penerbitan Permendikbud tentang BK ke  depan  dijabarkan  secara  rinci  tentang  ruang  BK  khususnya  tingginya.  Bahan.  Dalam permendikbud  ini  tidak  menjelaskan  standar  bahan  setiap  ruang  BK,  contoh  ruang  tamu, ruang kerja dan konseling, ruang perpustakaan, ruang BK kelompok, ruang data, ruang staf dan  administrasi.  Menurut  hemat  penulis  perlu  di  rumuskan  indikatornya,  seperti  kalau ruang  konseling,  harus  ada  kursi,  jenis  kursinya,  jenis  kacanya,  jenis  catnya,  jenis pencahayaannya. Tentu perlu dikaji dari banyak sisi.
Jenis  ruangan.  Dalam  111,  dijelaskan  jenis  ruangan  dengan  enam standar  ruangan ruang  tamu,  ruang  kerja  dan  konseling,  ruang  perpustakaan,  ruang  BK  kelompok,  ruang data,  ruang  staff  dan  administrasi.  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  sebaiknya  mengacu kepada  111  untuk  merancang  bangunan  BK.  Kapan  realisasi  bangunan  BK  akan  menjadi perhatian  pemerintah  ?  untuk  itu  mulai  dari  kita  untuk  memperjuangkannya,  sebab Permendikbud No. 111 Tahun 2014 telah mengakomodasi hal tersebut.

## Pembiayaan
Komponen  anggaran  dalam  pembiayaan  berdasarkan  Permendikbud  Nomor  111 Tahun  2014  ada  tiga,  yaitu  1)  Anggaran  untuk  semua  aktivitas  yang  tercantum  pada program  BK;  2)  Anggaran  untuk  aktivitas  pendukung,  seperti  untuk  asesmen  kebutuhan, kunjungan rumah, pengadaan pustaka terapi atau buku pendukung, mengikuti diklat atau
seminar  atau workshop  atau  kegiatan  profesi  bimbingan  dan  konseling,  studi  lanjut, kegiatan musyawarah guru bimbingan dan konseling, pengadaan instrumen bimbingan dan konseling,  dan  lainnya  yang  relevan  untuk  operasional  layanan  bimbingan  dan  konseling; kemudian  3)  Anggaran  untuk  pengembangan  dan  peningkatan  kenyamanan  ruang  atau pemberian  layanan  bimbingan  dan  konseling,  seperti  pembenahan  ruangan,  pengadaan buku-buku untuk konseling pustaka, penyiapan perangkat konseling kelompok.
Poin  pembahasan  pembiayaan  dalam  Permendikbud  No.111  Tahun  2014  ada  yang menarik, yaitu adanya pembiayaan studi lanjut. Menurut hemat penulis, saat ini belum ada pelaksanaan  kebijakan  yang  mengakomodasi  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  untuk melanjutkan  studi,  yang  ada  hanya  himbauan  atau  kerja  sama  antara  kanwil  dan  MGBK dengan  perguruan  tinggi  agar  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  lanjut  studi.  Namun  tidak diberikan  semacam  beasiswa  atau  program  penyetaraan  seperti  halnya  guru-guru  mata pelajaran. [15] Seperti kita ketahui, jumlah Guru Bimbingan dan Konseling tidak sebanyak jumlah guru mata pelajaran, fenomena ini, perlu kiranya untuk di atasi. Usul tentang studi lanjut diantaranya:
Guru  Bimbingan  dan  Konseling  yang  masih  S1  perlu  untuk  dikuliahkan  lagi kejenjang  S2;  Para  ahli  BK  memberikan  masukkan  kepada  pemerintah  pusat  atau pemerintah  daerah  untuk  dapat  membuka  penerimaan  calon  pegawai  negeri  sipil  yang kuatonya disesuaikan dengan keadaan di daerah. Sehingga Guru Bimbingan dan Konseling- Guru  Bimbingan  dan  Konseling  yang  hanya  diposisikan  sebagai  Guru  Bimbingan  dan Konseling jumlahnya akan menurun.
Berdasarkan  Permendikbud  No.111  Tahun  2014  tersebut  untuk  mendukung terciptanya    layanan  BK  profesional,  maka  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  berhak mendapatkan pembiayaan studi lanjut.

## Simpulan
Simpulan  dari  analisis  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nomor  111  Tahun  2014 sebagai berikut di bawah ini:
1. Permendikbud  No.  111  Tahun  2014  menginginkan  pola  Pendidikan  Dasar  dan Pendidikan  Menengah  menjadi  pola  tunggal  yang  diimplementasikan  secara  nasional. Sehingga tidak ada lagi dualisme pola dalam implementasi BK.
2. Kekeliruan  penyebutan  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  adalah  pendidik  profesional yang terdapat di lampiran Permendikbud No. 111 Tahun 2014.
3. Permendikbud  No.  111  Tahun  2014  tidak  berbicara  SKAKK,  selama  ini  Guru Bimbingan  dan  Konseling  masih  menggunakan  SKAKK  dan  SKAKG,  ke  depan  harus berani  menentukan  Standar  Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Guru  Bimbingan dan Konseling.
4. Istilah konseli, Guru Bimbingan dan Konseling, dan konselor sudah tepat. Ada istilah baru yaitu “komponen program” terdiri dari layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, dukungan sistem.
5. Istilah baru yaitu layanan dasar yang mengakomodasi empat bidang layanan.
6. Istilah baru yaitu layanan responsif.
7. Dukungan sistem semula berada pada ranah manajemen di dalam Permendikbud No. 111 2014 berada dalam ranah komponen program.
8. Program  BK  dalam  111  tidak  lengkap  hanya  terdiri  dari  program  tahunan  dan semesteran.
9. Khusus alat pengumpul data, apabila ingin mengembangkan 4 bidang layanan sebagai layanan yang memandirikan, perlu di buat sebuah instrumen yang mengakomodasi hal tersebut.
10. Belum dijelaskan letak ideal bangunan BK.
11. Perlu  ditata  lagi  mana  letak  jenis  ruangan  sesuai  dengan  sifatnya,  yaitu  umum  dan rahasia.
12. Belum ada penjelasan standar peralatan yang ada di setiap ruangan.

## Daftar Pustaka
Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  dan  Tenaga  Kependidikan  Departemen Pendidikan.  (2007). Rambu-rambu  Penyelenggaraan  Bimbingan  dan  Konseling dalam Jalur Formal.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  (2014).  Nomor  111 Tentang  Bimbingan  Dan  Konseling  pada  Pendidikan  Dasar  Dan  Pendidikan Menengah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Nomor 74 Tentang Guru
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia.  (2008).  No  27  Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi.
(2009). Nomor 16 Tentang Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya
Gladding, S. T. (2012). Effective Group Counseling. Greensboro, NC: ERIC/CASS.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses dari : https://kbbi.web.id/konseli

## Undang-undang  Republik  Indonesia.  (2003).  Nomor  20  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional.  (2009).  Nomor  8  tentang  Program  Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional.  (2010).  Nomor  9  tentang  Program  Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  (2013).  Nomor  81A tentang Implementasi Kurikulum
Gysbers,  Norman  &  Henderson,  Patricia.  (2005). Developing  &  Managing  Your  School Guidance and Counseling. Alexandria: American Counseling Association.
Menteri  Pekerjaan  Umum.  (2007).  Nomor  45/PRT/Mtentang  Pedoman  Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.