## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Upaya  dan  Peran  ASEAN  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Laut  China Selatan
Budi Hermawan Bangun 1
1 Universitas Tanjungpura . E-mail : budi.h.bangun79@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk: 1 Desember 2020
Diterima: 4 Januari 2021
Terbit: 5 Februari 2021 Keywords:
ASEAN, dispute resolution, South China Sea This  research  examines  the  role  of  ASEAN  as  a regional  organization,  in  handling  South  China  Sea (SCS) disputes and the problems faced by ASEAN as a community  in  handling  SCS  disputes In  accordance with the substance of the legal issues to be studied in this  research,  this  research  is  designed  as  a  non- doctrinal  legal  research  which  is  supported  by secondary data. All research results are sought to relate to  one  another  by  using  deduction  and  induction reasoning  and  then  the  existing  legal  materials  are analyzed  qualitatively  so  that  the  conclusions  are generated to provide prescriptions. The research results explain  that  ASEAN's  role  in  handling  SCS  disputes lies in ASEAN's ability as a regional organization to try to  ensure  that  SCS  dispute  resolution  is  carried  out through  diplomatic  mechanisms,  compliance  with international  law  and  avoiding  the  use  of  force  that reflects the implementation of the "ASEAN Way" Abstrak Kata kunci:
ASEAN, penyelesaian sengketa, Laut China Selatan
Corresponding Author: Budi Hermawan Bangun, E-mail: budi.h.bangun79@gmail.com Penelitian  ini  meneliti  peran  ASEAN  sebagai organisasi regional, dalam melakukan penanganan sengketa  Laut  China  Selatan  (LCS)  dan permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh ASEAN  sebagai  sebuah  komunitas  dalam menangani  sengketa  LCS.  Penelitian  ini  dirancang sebagai  penelitian  hukum  non-doktrinal  dengan ditopang oleh data sekunder. Semua hasil penelitian yang  dicari  hubungannya  satu  sama  lain  dengan menggunakan  penalaran  deduksi  dan  induksi  dan selanjutnya  bahan  hukum  yang  ada  dianalisis secara  kualitatif  sehingga  dihasilkan  kesimpulan
memberikan preskripsi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran ASEAN dalam menangani sengketa  LCS  terletak  pada  kemampuan  ASEAN sebagai sebuah organisasi regional untuk berusaha memastikan  penyelesaian  sengketa  LCS  dilakukan melalui mekanisme diplomasi, kepatuhan terhadap hukum internasional dan menghindari penggunaan kekuatan yang mencerminkan pelaksanaan “ASEAN Way” .
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Salah satu wujud permasalahan yang dihadapi oleh ASEAN di bidang politik keamanan  adalah  konflik  Laut  China  Selatan  (LCS).  Sengketa  di  wilayah  perairan yang kaya dengan sumber daya alam sekaligus jalur ekonomi yang strategis tersebut dimulai  sebelum  ASEAN  terbentuk,  bahkan  beberapa  negara  anggotanya  masih belum  berdiri.  Pada  tahun  1947,  China  membuat  peta  yang  mengklaim  sebagian besar  wilayah  LCS  berdasarkan  apa  yang  disebutnya  “hak  sejarah”  dan  “hak ekonomi”.  Pada  tahun  1949,  Partai  Komunis  mengambil  alih  kekuasaan  dan membentuk  negara  Republik  Rakyat  China  (RRC)  dan  pada  tahun  1953  RRC membuat apa yang sekarang dikenal sebagai “sembilan garis putus-putus (nine dash line)” dalam  peta  resminya  yang  meliputi  wilayah-wilayah  yang  disengketakan dengan negara lain Scarborough Reef (antara China dengan Filipina) maupun yag menjadi  obyek  sengketa  mulitilateral  seperti  kepulauan  Spratly  (antara  China, Vietnam,  Taiwan,  Filipina,  Malaysia  dan  Brunei  Darussalam)  serta  kepulauan Paracel (antara China, Taiwan dan Vietnam).
Sengketa antara Vietnam dengan China terhadap kepulauan Paracel bahkan sampai  menimbulkan  perang.  Pada  Agustus  1973  Vietnam  Selatan  (yang  kala  itu terpisah  dengan  Vietnam  Utara)  mengklaim  Paracel  secara  administratif merupakan miliknya. Klaim tersebut mendasari keputusan Saigon (ibukota Vietnam Selatan)  mengeluarkan  izin  eksplorasi  minyak  di  perairan  sekitar  kepulauan tersebut  dan  diikuti  dengan  pengerahan  kekuatan  militer  oleh  Vietnam  Selatan. 1 Tindakan Vietnam Selatan tersebut direspon oleh China yang mengakibatkan kedua negara saling berperang pada bulan Januari 1974. Perang yang dimenangkan oleh China  tersebut  tidak  membuat  Vietnam  (yang  bereunifikasi  pada  2  Juli  1976) mencabut klaimnya atas wilayah tersebut.
Pada 1994, Filipina mengajukan tuntutan ke pengadilan Arbitrase di bawah Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang juga telah diratifikasi oleh China. Pada  1995,  China  semakin  frontal  dengan  melakukan  pembangunan  di  pulau Mischief Reef, yang dikatakan akan berfungsi sebagai tempat penampungan bagi nelayan.  Filipina  merespon  tindakan  ini  dengan  menyampaikan  protes  melalui ASEAN. Berlanjut pada 1997 kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal China
1 Mukthi, “Tiongkok Kalahkan Vietnam di Paracel”. tersedia di https://historia.id/militer/articles/tiongkok-kalahkan-vietnam-di-paracel-6l7Gw. (diakses 19
September 2020).
mendekati Scarborough Shoal , pulau karang tidak berpenghuni yang disebut China sebagai  Pulau  Huangyan.  Hal  tersebut  memicu  protes  keras  dari  Cina  terhadap pulau yang berjarak sekitar 1.000 kilometer dari daratannya dan 230 kilometer dari  Filipina.  Dalam  tahun-tahun  berikutnya,  Filipina  menahan  nelayan  Cina berkali-kali untuk dugaan pencurian ikan di kawasan itu.
Pada  2009,  dalam  upayanya  untuk  memperoleh  pengakuan  terhadap klaimnya atas LCS, China mengajukan peta sembilan garis putus-putusnya kepada PBB. Pengajuan itu lantas ditentang oleh Vietnam dan Malaysia, diikuti protes dari Filipina dan Indonesia.
Pada 2013, Filipina membawa sengketa dengan China ke Pengadilan Tetap Arbitrase (Permanent  Court  of  Arbitration/PCA) di  Den  Haag,  Belanda.  China sendiri  menyatakan  bahwa  PCA  tidak  memiliki  yurisdiksi  atas  kasus  tersebut, karena menyangkut masalah kedaulatan dan definisi batas, yang tidak tercakup oleh Konvensi PBB. Selain itu, China juga menyatakan bahwa telah sepakat dengan Filipina  untuk  menyelesaikan  sengketa  hanya  melalui  negosiasi. Namun  pada Oktober 2015, PCA di Den Haag mengatakan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas setidaknya tujuh dari 15 klaim yang diajukan oleh Filipina. Sidang atas klaim tersebut  kemudian  diadakan  pada  November  2015  dengan  tidak  dihadiri  oleh perwakilan dari China. PCA kemudian mengambil keputusan pada 12 Juli 2016, bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim teritorial LCS serta dianggap  telah  memperburuk  sengketa  regional  dengan  reklamasi  lahan  dan pembangunan  pulau  buatan  yang  menghancurkan  terumbu  karang  dan  kondisi alam  di  daerah  sengketa. Keputusan  PCA  tersebut  disambut  baik  oleh Filipina, sementara China menolaknya mentah-mentah.
Selain  dengan  Vietnam  dan  Filipina,  sengketa  kepemilikan  LCS  juga melibatkan  dua  negara  ASEAN  lainnya  yaitu  Malaysia  dan  Brunei  Darussalam. Meskipun  kedua  negara  ini  menunjukkan  respon  yang  lebih  tenang  dibanding Vietnam  dan  Filipina  dalam  menghadapi  sengketa  LCS,  terutama  menghadapi perilaku  agresif  China,  namun  bukan  berarti  bahwa  kedua  negara  tersebut menerima  begitu  saja  klaim  China  di  LCS.  Malaysia  yang  mengklaim  landas kontinen  yang  membentang  sepanjang  lebih  dari  200  mil  laut  secara  terbuka menyatakan  siap  mengantisipasi  kemungkinan  terburuk  meskipun  tidak menginginkan  terjadinya  perang.  Faktanya,  selama  beberapa  tahun  terakhir Malaysia  telah  menaruh  perhatian  pada  peningkatan  kekuatan  militernya sebagaimana  negara-negara  lain  di  kawasan.  Pada  tahun  2019,  Malaysia menganggarkan 5,02% atau sekitar Rp. 50 triliun dari belanja negara untuk sektor pertahanan sementara Brunei Darussalam menganggarkan 8,55% atau sekitar Rp. 5 triliun. 2
Indonesia  sebagai  negara  terbesar  di  Asia  Tenggara  tidak  berada  dalam posisi  sebagai  negara  yang  bersengketa  di  LCS (non-claimant  state) dan menyatakan  posisi  netralnya  selama  bertahun-tahun  mencoba  menempatkan posisi  sebagai  pihak  yang  berinisiatif  untuk  mengupayakan  penyelesaian sengketa. Bagaimanapun beberapa insiden antara Indonesia telah terjadi dengan kapal-kapal  patroli  China  di  perairan  Natuna  Utara  sebagai  akibat  dari
2 https://lifepal.co.id/media/anggaran-militer-negara-asean/.  (diakses  19  September 2020).
penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan milik China yang ditindaklanjuti dengan protes diplomatik dan pengerahan kekuatan militer oleh Indonesia. Indonesia juga pada akhir Mei 2020 telah mengirim surat kepada Sekretaris  Jenderal  PBB  yang  berisi  pernyataan  bahwa  pemerintah  Indonesia mendukung putusan PCA tahun 2016 dan menganggap bahwa peta “nine dash line” yang dibuat China tidak memiliki landasan hukum internasional dan bertentangan dengan  UNCLOS  1982. 3 Surat  ini  sedikit  banyak  menunjukkan  perubahan  sikap Indonesia atas sengketa di LCS.
Ketegangan di LCS juga bertambah dengan kepentingan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Jepang dan terutama Amerika Serikat (AS). Bagi AS kawasan Asia  Tenggara  adalah  kawasan  yang  sangat  strategis  baik  dari  aspek  ekonomi maupun  politik  keamanan.  Secara  ekonomi  Asia  Tenggara  merupakan  bagian perdagangan  dengan  volume  tinggi  dari  negara-negara  di  sekitarnya  seperti Jepang, Korea dan Australia dan juga termasuk China, termasuk impor minyak dan transit Sea-lanes  of  Communications  (SLOCs). Dengan  jumlah  populasi  yang mencapai  lebih  dari  600  juta  jiwa  dan Gross  National  Product (GNP)  mencapai sekitar  US  $  800  miliar,  negara-negara  di  Asia  Tenggara  merupakan  pasar potensial  bagi  produk-produk  AS  termasuk  industri  jasa  dan  investasi  lainnya. Dalam hal politik keamanan Asia Tenggara menjadi salah satu fokus kepentingan AS mulai dari Perang Dunia II hingga sekarang. Keterlibatan AS di perang Vietnam antara tahun 60-an hingga 70-an serta keberadaan pangkalan militer Subic dan Clark di Filipina antara tahun 1947 hingga 1992 merupakan contohnya.
Di tengah wabah pandemi Covid 19 yang melanda dunia, ketegangan yang terjadi  di  LCS  justru  semakin  meningkat.  Sementara  negara-negara  di  Asia Tenggara masih disibukkan dengan penanganan pandemi Covid 19 di negaranya masing-masing,  China  yang  mulai  mengalami  pemulihan  dari  penyebaran  virus yang dimulai di negara sendiri justru semakin menunjukkan sikap agresif di LCS. Pada tanggal 26 Mei 2020, Presiden Xi Jinping memerintahkan militer China untuk siap berperang. 4 Sementara itu AS juga semakin meningkatkan operasi militernya di  LCS  dengan  alasan  untuk  menjamin  kebebasan  navigasi.  Hingga  pertengahan Mei  2020,  militer  AS  telah  melakukan  39  penerbangan  di  atas  LCS  termasuk pesawat  bomber  B-1B  Lancer,  dan  beberapa  operasi  navigasi  yang  melibatkan kapal-kapal perang AS termasuk kapal induk USS Roosevelt. 5
Situasi  ini  semakin  meningkatkan  kekhawatiran  akan  terjadinya  konflik militer terbuka di LCS yang akan mempengaruhi kondisi keamanan di kawasan. Bagi  ASEAN  kondisi  keamanan  yang  kondusif  dan  damai  merupakan  prioritas. Meskipun  memilki  kepentingan  yang  berbeda-beda,  namun  negara-negara anggota ASEAN tidak menginginkan penyelesaian sengketa secara damai terhadap persoalan  LCS.  Dalam  tradisi  ASEAN,  penyelesaian  sengketa  secara  damai merupakan  salah  satu  prinsip  fundamental  yang  dibangun  sejak  TAC  1976  dan sudah  berkali-kali  digunakan  dalam  hubungan  antara  negara-negara  anggota.
3 https://www.rfa.org/english/news/china/indonesia-southchinasea- 05282020190946.html. (diakses 19 September 2020).
4 https://hwnews.in/international/prepare-war-xi-jinping-tells-chinese-army/137963.
(diakses 19 September 2020).
5 https://www.cnbcindonesia.com/news/20200511083807-4-157473/waspada-tensi-as- china-naik-lagi-di-laut-china-selatan. (diakses 19 September 2020).
Sementara itu, China merupakan salah satu mitra terpenting ASEAN sebagai salah satu anggota ASEAN Plus Three (APT) bersama dengan Jepang dan Korea Selatan. Sebaliknya  bagi  China,  ASEAN  merupakan  mitra  dagang  terbesarnya  setelah menggeser  posisi  Uni  Eropa  pada  triwulan  pertama  2020. 6 Sejak  tahun  2003, China  telah  mengaksesi  TAC  yang  berarti  bahwa  China  akan  memprioritaskan penyelesaian sengketa secara damai dan menempuh mekanisme konsesus dalam setiap  persoalan  yang  dihadapinya  dengan  negara-negara  peserta  TAC  lainnya. Demikian pula AS telah menandatangani TAC pada tahun 2009 yang berarti bahwa AS  juga  memiliki  kewajiban  pemenuhan  komitmen  yang  sama  dengan  setiap peserta TAC lainnya termasuk China.
Tulisan ini hendak mengulas tentang upaya penanganan sengketa LCS oleh ASEAN,  sebagai  komunitas  politik  dan  keamanan.  Sistematika  tulisan  ini  dimulai dengan pendahuluan dan dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi penjelasan mengenai konsep Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN dan dilanjutkan dengan upaya ASEAN dalam penanganan sengketa LCS sebelum akhirnya ditutup dengan kesimpulan.

## B. RESEARCH METHODS
Sesuai  dengan  substansi  permasalahan  hukum  yang  hendak  dikaji  dalam penelitian  ini,  maka  penelitian  ini  dirancang  sebagai  penelitian  hukum  non- doktrinal.  Dalam  penelitian  hukum  non-doktrinal  hukum  dikonsepkan  secara sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan.
Terkait dengan tipe penelitian sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini ditopang  oleh  data  sekunder  (data  yang  didapatkan  dengan  memanfaatkan  hasil penelitian pihak lain). Berkenaan pencarian data sekunder, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan studi literatur terhadap data yang bersumber dari yang bukan manusia,  utamanya  yang  berupa  bahan-bahan  hukum,  yaitu  literatur  dan peraturan-peraturan  hukum,  khususnya  hukum  internasional  yang  berkaitan dengan obyek penelitian.
Semua hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan hukum selanjutnya dibahas  dengan  menyusun  konsep-konsep,  asas-asas  dan  ketentuan  hukum. Berikutnya mencari hubungannya satu sama lain dengan menggunakan penalaran deduksi  dan  induksi  yang  lazim  dipergunakan  dalam  penalaran  hukum  untuk menghasilkan proposisi dan konsep yang baik berupa definisi, preskripsi maupun klasifikasi  sebagai  hasil  penelitian.  Selanjutnya  bahan  hukum  yang  ada  dianalisis secara  kualitatif  untuk  selanjutnya  menarik  kesimpulan  yang  menjawab  masalah yang dibahas sekaligus memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

## C. DISCUSSION Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN
Pembentukan  Masyarakat  Politik-Keamanan  ASEAN (ASEAN  Political- Security Community/APSC) ditujukan untuk mempercepat kerja sama politik dan keamanan  di  ASEAN  dalam  mewujudkan  perdamaian  di  kawasan  regional  dan global. APSC adalah suatu masyarakat yang secara khusus mengandalkan proses
6 https://www.antaranews.com/berita/1522880/di-tengah-krisis-wabah-asean-jadi- mitra-dagang-terbesar-china, (diakses 19 September 2020).
damai dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di antara sesama anggota. Komunitas ini difokuskan pada cara-cara penyelesaian sebagai berikut: (i) pembangunan politik, (ii) norma membentuk dan berbagi, (iii) pencegahan konflik, (iv)  resolusi  konflik,  dan  (v) post-conflict  peace  building. 7 APSC  bersifat  terbuka, berdasarkan pada pendekatan keamanan yang komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer ataupun kebijakan luar negeri bersama.
Dalam  Cetak  Biru  Masyarakat  Politik-Keamanan  ASEAN (APSC  Blue  Print) terdapat tiga karakteristik utama dari APSC, yaitu: 8
1. Masyarakat  yang  mengacu  pada  peraturan  dengan  kesamaan  nilai  dan norma (a rules based community with shared values and norms).
2. Kawasan  yang  kohesif,  damai  dan  berdaya  tahan  tinggi  dengan  tanggung jawab  bersama  untuk  menciptakan  keamanan  komprehensif  ( a  cohesive, peaceful  and  resilient  region  with  shared  responsibility  for  comprehensive security).
3. Kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar (a dynamic and outward looking region).
Menilik  sejarahnya,  komitmen  pertama  ASEAN  terhadap  kerja  sama keamanan datang pada saat diumumkannya Declaration of ASEAN Concord dan TAC tahun 1976. Dalam Singapore Declaration yang dihasilkan oleh ASEAN Summit tahun 1992 disepakati oleh para kepala negara anggota ASEAN bahwa: ”the continuation of cooperation on a non-ASEAN basis between the member states in security matters in accordance with their mutal needs and interest. Although not a security organization itself, ASEAN can be regarded as an umbrella under which member states may take up bilateral or multi-lateral security activites”
Pada hakekatnya ASEAN bukanlah suatu organisasi keamanan. Meskipun demikian ASEAN seringkali memainkan peranan sebagai katalis d dimana negara anggota  dapat  melakukan  kegiatan  terkait  keamanan  secara  bilateral  atau multilateral.  Persetujuan  perbatasan  dan  kemananan  maritim  bilateral  di  antara dua atau tiga anggota telah menjadi kebiasaan umum semenjak awal tahun 1970- an. 9 Pembahasan yang terkait dengan pembentukan Masyarakat Politik-Kemananan ASEAN dimulai pada tahun 2003, berawal dari proposal yang diajukan Indonesia. Dari  tahun  2003  sampai  tahun  2006,  pembahasan  tersebut  telah  memberikan beberapa hasil konkrit yang membuka jalan untuk dibentuknya PASC, termasuk The Bali  Concord  II tahun  2003, The  Vientianne  Action  Programme  of  2004 ,  yang memaparkan tantangan kebijakan yang harus diatasi untuk menetapkan APSC; dan ASEAN Defense  Minister  Meeting  (ADMM), yang  mewakili  langkah  pertama  dalam pembentukan APSC. 10
7 Tay. “The Future of ASEAN: An Assesment of Democracy, Economies and Institutions in Southeast Asia”. http://web.mit.edu/lipoff/www/hapr/winter01_development/asean.pdf. (diakses 26 Juni 2020) 8 ASEAN Political-Security Community Blueprint.
http://asean.org/wpcontent/uploads/images/archive/5187-18.pdf. (diakses 26 Juni 2020)
9 Kusumaningrum.  2013.  “The  ASEAN  Political-Security  Community:  ASEAN  Security Cooperation on Combatting Transnational Crimes and Transboundry Challenges”. Indonesia Journal of International Law. 11 (1). hlm 91.
Pada ASEAN  Summit di  Cebu,  Filipina  tahun  2007,  disepakati  bahwa pembentukan  APSC  akan  dibentuk  pada  tahun  2015,  lima  tahun  lebih  cepat  dari yang awalnya direncanakan. Selain itu, ADMM kedua, yang dilaksanankan sebelum Singapore  Summit, mengeluarkan  program  kerja  tiga  tahun  untuk  kerja  sama pertahanan. Langkah signifikan berikutnya adalah terciptanya APSC Blueprint yang merupakan  pedoman  untuk  mewujudkan ASEAN  Vision dalam  bidang  politk  dan keamanan. APSC Blueprint juga menyediakan peta jalan (roadmap) dan dan rencana penjadwalan (timetable) bagi terbangunnya APSC. Dalam Blueprint APSC semakin dipertegas bahwa tujuan dari APSC adalah menjamin setiap anggota ASEAN hidup dalam  kondisi  aman  dari  satu  sama  lain,  demokratis  dan  dalam  lingkungan  yang harmonis,  termasuk  aman  dari  tindakan  korupsi  sebagai  kejahatan  terorganisir. APSC  mempromosikan  pembangunan  politik  dalam  prinsip-prinsip  demokratis, penegakan hukum dan good governance dan perlindungan hak asasi manusia. 11
Koordinasi  kerja  sama  ASEAN  di  bidang  politik  dan  keamanan  dilakukan melalui  Dewan  Masyarakat  Politik-Keamanan  ASEAN (ASEAN  Political-Security Community  Council). Pertemuan  Dewan  Masyarakat  Politik-Keamanan  ASEAN diadakan  sekurang-kurangnya  dua  kali  setahun  dan  pertama  kali  diadakan  di Pattaya, Thailand pada 10 April 2009. Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN didukung oleh para pejabat tinggi di bidang politik dan keamanan.
Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN bertugas untuk (a) menjamin pelaksanaan  keputusan-keputusan  KTT  di  bidang  politik-keamanan,  (b) mengoordinasikan kerja berbagai sektor yang berada di lingkup kerja sama politik- keamanan, dan isu-isu lintas Dewan Masyarakat Ekonomi dan Dewan Masyarakat Sosial Budaya, serta (c) menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada KTT ASEAN mengenai hal terkait dengan perkembangan politik-keamanan.
APSC berbeda dengan rezim keamanan yang mensyaratkan adanya kekuatan eksternal  dan  mengandalkan  perimbangan (balance  of  power) serta  tidak dimaksudkan untuk membentuk organisasi pertahanan. Selain itu penolakan atas penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan bersenjata harus menjadi dasar bagi  APSC.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  sengketa  konflik  diantara  negara  anggota akan  diselesaikan  melalui  cara  damai.  Hal  ini  menuntut  ASEAN  harus  mampu memposisikan dirinya sebagai institusi resolusi konflik baik secara internal (antar negara anggota) maupun secara eksternal (dengan negara di luar anggota). Pada lingkup  eksternal,  APSC  diarahkan  untuk  berkontribusi  terhadap  kemajuan perdamaian  dan  keamanan,  khususnya  di  wilayah  Asia  Pasifik,  dan  terus mengembangkan keterikatan ASEAN dengan negara-negara mitra. 12
Pada dasarnya harapan utama terwujudnya APSC terletak pada komitmen politik  para  pemimpin  negara  ASEAN  untuk  menerapkannya  dan  juga  dilandasi pada  keinginan  dari  negara  anggotanya  untuk:  (1)  memperkuat  mekanisme confidence-building  measures; (2)  memperkuat  langkah-langkah  pencegahan konflik;  (3)  memperkuat  proses  ASEAN  Regional  Forum  dalam  mendukung terciptanya  APSC;  (4)  memperluas  kerjasama  yang  berkaitan  dengan  masalah keamanan  non-tradisional  (non-konvensional);  (5)  memperkuat  usaha-usaha dalam  mempertahankan  persatuan  dan  keutuhan  negara-negara  anggota  ASEAN;
11 ASEAN Political-Security Community Blueprint. o p. cit.
12 Saragih. 2017. “Kebijakan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015: Tantangan dan Harapan dalam Penciptaan Stabilitas Kawasan”. Jurnal Administrative Reform. 5 (4). hlm. 217.
(6)  memperkuat  kerjasama  dalam  menanggulangi  setiap  ancaman  yang ditimbulkan  oleh  masalah  separatisme.  Bila  penguatan  kerjasama  pada  bidang tersebut bisa lebih ditingkatkan, maka masa depan APSC cukup cerah. Ketika konsep ini dijalankan maka posisi komunitas ini dapat dilihat dari comprehensive security. 13 Konsep comprehensive  security sebagai  model  keamanan  yang  sangat  luas bersama  dengan  konsep  non-konvensional  keamanan  manusia (human  security) sangat  relevan  dengan  dinamika  yang  dihadapi  oleh  ASEAN  dewasa  ini.  Namun pendekatan kedua konsep terebut sedikit banyak bertentangan dengan prinsip non- interference dan  kedaulatan  negara  yang  mendasari “ASEAN  Way”. Prinsip  ini seperti telah diuraikan dalam bagian sebelumnya telah melekat dalam tubuh ASEAN sejak awal pembentukannya dan mempengaruhi perkembangan organisasi regional ini.  Akan  tetapi  harus  diakui  bahwa  kedua  prinsip  ini  juga  menghambat perkembangan ASEAN sebagai sebuah komunitas karena menguatkan perbedaan- perbedaan  identitas  nasional  yang  menyulitkan  proses  integrasi.  Faktanya kebanyakan negara anggota masih keberatan untuk menerima pemberlakukan azas supranasional dalam pengambilan keputusan di ASEAN.
Untuk dapat mewujudkan APSC, ASEAN perlu memposisikan ulang praktek dari prinsip non-interference dan kedaulatan negara tersebut dalam menjalankan “ASEAN  Way”. Paling  tidak  jika  terdapat  isu-isu  yang  mempengaruhi  hubungan bilateral,  regional  dan  ekstra  regional  maka  kedua  prinsip  tersebut  dapat “diabaikan” untuk memudahkan ASEAN mengambik keputusan kolektif yang dapat dilaksanakan secara efektif.

## Peran ASEAN Dalam Melakukan Penanganan Sengketa LCS
Dapat  dikatakan  bahwa  sengketa  LCS  telah  dimulai  jauh  sebelum berdirinya  ASEAN  sebagai  organisasi  regional  di  kawasan  Asia  Tenggara  bahkan lebih tepat dikatakan sebelum berdirinya negara bangsa (nation state) modern di kawasan tersebut. pada masa Perang Dunia II, Jepang telah mengokupasi wilayah LCS bersamaan dengan dikuasainya negara-negara di sekitarnya. Kekalahan Jepang atas  sekutu  memaksa  Jepang  untuk  mengakhiri  penguasaannya  termasuk  untuk wilayah-wilayah teritori seberang lautan yang dikuasai Jepang sejak Protokol Boxer Tahun 1901 termasuk Kepulauan Spratly. Hal ini merupakan hasil dari San Fransisco Treaty yang  ditandatangani  pada  tanggal  8  September  1951  dan  berlaku  secara efektif pada tanggal 28 April 1952.
China atau Tiongkok modern yang eksis sejak berakhirnya Perang Dunia II telah menetapkan klaimnya atas hampir keseluruhan wilayah LCS pada tahun 1947 dengan peta wilayah yang dibuat secara sepihak, di mana klaim tersebut didasarkan pada apa yang disebutnya alasan dan hak sejarah yang dimulai dari zaman Dinasti Han  (sekitar  abad  2  SM).  Meskipun  sulit  untuk  membuktikan  kebenaran  dasar klaimnya  tersebut,  China  secara  konsisten  mempertahankan  klaimnya  dengan berbagai cara baik jalur diplomasi hingga penggunaan kekuatan.
Sementara  beberapa  negara  di  Asia  Tenggara  telah  merasa  memiliki bagian-bagian dari wilayah laut yang disengketakan tersebut sejak zaman kolonial. Vietnam  misalnya  juga  mendasarkan  klaimnya  terutama  terhadap  Kepulauan Paracel  atas  dasar  sejarah.  Pada  masa  pemerintahan  kolonial  Prancis  telah
13 Snyder. 1999. Contemporary Security and Strategy. London: Palgrave. hlm. 113.
dilakukan  beberapa  ekspedisi  ke  LCS,  termasuk  Kepulauan  Paracel  dan  Spratly. Ketika  Vietnam  memperoleh  kemerdekaan  dan  kemudian  terbelah  dua  menjadi Vietnam Utara (di bawah Ho Chi Minh) dan Vietnam Selatan (di bawah Bao Dai), Prancis mendukung Vietnam Selatan yang memasukkan Kepulauan Paracel sebagai bagian  dari  wilayah  teritorialnya,  namun  menolak  klaim  Vietnam  Selatan  atas Kepulauan Spratly karena telah diklaim oleh Prancis sendiri. 14
Brunei Darussalam yang memperoleh kedaulatan penuh dari Inggris sejak tahun 1985 juga meletakkan klaimnya terhadap Lousia Reef yang merupakan bagian dari  Kepulauan  Spartly  atas  warisan  dari  perluasan  garis  landas  kontinen  yang dibuat Inggris nerdasarkan U.K. Order in Council tahun 1958. 15 Malaysia yang juga dulunya  merupakan  wilayah  jajahan  Inggris  sedikit  banyak  menggunakan  bukti sejarah warisan Inggris untuk mengklaim beberapa bagian dari Kepulauan Spratly seperti Swallow Reef dan Layang Atoll serta wilayah perairan lainnya yang dimuat dalam penerbitan Peta Baru Menunjukkan Sempadan Perairan dan Pelantar Benua Malaysia tanggal 21 Desember 1979. 16 Peta Baru Malaysia ini sendiri telah memicu konflik  wilayah  dengan  negara-negara  tetangga  seperti  Singapura  dan  Indonesia meskipun telah diselesaikan dengan putusan Mahkamah Internasional. 17 Gambar Klaim Atas Wilayah LCS

## Sumber: economist.com
14 Maksum. 2017. “Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan”. Jurnal Sospol. 3 (1). hlm. 14.
15 Ibid. hlm. 15. 16 Buszynki.  2007.  “Maritime  Claims  and  Energy  Cooperation  in  the  South  China  Sea”, Contemporary Southeast Asia, 29 (1). hlm. 147.
17 Sengketa Malaysia dengan Singapura atas kepemilikan Batu Puteh (Pedra Branca), Middle Rocks, dan South Ledge telah diputus oleh Mahkamah Internasional pada 23 Mei 2008, sementara sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Indonesia telah diputus Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002.
Klaim negara-negara terhadap wilayah LCS didasari pada kepentingan untuk menguasai  wilayah  perairan  yang  bukan  saja  strategi  tetapi  juga  kaya  dengan kandungan sumber daya alam. Wilayah LCS secara keseluruhan merupakan jalur pelayaran  tersibuk  kedua  di  dunia.  Dalam  perspektif  perdagangan  global,  LCS merupakan rute dari sepertiga pelayaran perdagangan dunia. Secara keseluruhan, nilai ekonomi dari perdagangan yang menggunakan LCS sebagai jalur distribusi dan transportasi  bernilai  sekitar  US  $  5,3  Trilyun  pada  tahun  2019. 18 Fakta  ini menyebabkan bahwa LCS bukan saja menjadi kepentingan bagi negara-negara di kawasan sekitarnya saja, akan tetapi juga menjadi kepentingan bagi negara-negara lain untuk menjaga kebebasan navigasi di wilayah LCS tersebut. selain menjadi jalur penting bagi pelayaran dan perdagangan global, LCS juga menyimpan sumber daya lama  berupa  minya  dan  gas  bumi  dalam  jumlah  yang  sangat  besar.  Diperkirakan kandungan minyak bumi diperkirakan secara keseluruhan sebesar 11 milyar barrel, sementara diperkirakan kandungan gas bumi tersimpan sebesar 190 trilyun kaki kubik atau setara dengan 57.9 trilyun meter kubik. 19 Nilai ekonomi dari wilayah LCS makin  bertambah  jika  sektor  perikanan  juga  diperhitungkan  karena  beberapa bagian  dari  wilayah  LCS  merupakan  perairan  yang  memiliki  potensi  perikanan. Sebagai contoh Laut Natuna yang dalam administrasi perikanan Indonesia berada di  bawah  pengelolaan  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  (WPP-RI)  711  memiliki potensi perikanan sebesar 504.212,85 ton per tahun. 20 Laut Natuna berhubungan langsung  dengan  LCS  dan  bagian  dari  Laut  Natuna  yang  terletak  di  LCS  dinamai Indonesia  sebagai  Laut  Natuna  Utara.  Laut  Natuna  Utara  sendiri  menjadi  fokus pengamanan bagi Indonesia karena kapal-kapal ikan asal Vietnam dan China sering memasuki wilayah ini untuk melakukan penangkapan ikan.
Posisi  ASEAN  terhadap  usaha  penyelesaian  sengketa  LCS  menjadi  sangat unik.  Di  satu  sisi  ASEAN  memiliki  negara-negara  anggota  yang  secara  langsung termasuk sebagai pihak yang bersengketa dengan meletakkan klaim wilayah LCS, maupun yang secara tidak langsung bersinggungan dengan klaim China di wilayah LCS seperti yang terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.  Di  sisi  lain,  ASEAN  merupakan  sebuah  organisasi  regional  yang  didesain sedemikian rupa sehingga memiliki fondasi utama pada prinsip tidak mencampuri urusan masing-masing negara anggota (prinsip non-interference) . Dengan demikian, masing-masing dari sepuluh negara anggota ASEAN memiliki pandangan dan sikap yang berbeda-beda mengenai sengketa LCS, terutama dengan China.
Upaya  ASEAN  untuk  menyelesaikan  konflik  LCS  terutama  untuk menjaga perdamaian  dan  stabilitas  di  LCS  telah  dimulai  sejak  dikeluarkannya ASEAN Declaration  on  the  South  China  Se a  yang  ditandatangani  oleh  para  Menteri  Luar Negeri ASEAN di Manila tanggal 22 Juli 1992. Adapun prinsip-prinsip yang dimuat dalam  deklarasi  ini,  antara  lain,  menekankan  perlunya  penyelesaian  sengketa secara damai, dan mendorong dilakukannya eksplorasi kerja sama terkait dengan
18 https://www.panmaritime.net/uncategorized/nilai-seaborne-trade-laut-china-selatan- capai-53-t-dolar-as-per-tahun/, (diakses 27 September 2020).
19 https://intisari.grid.id/read/032147517/pantas-saja-china-ingin-kuasai-laut-china- selatan-potensi-ekonominya-bisa-untung-hampir-2-kali-lipat-pdb-indonesia-ada-cadangan- minyak-bumi-juga?page=all. (diakses 27 September 2020).
20 https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/03/200922665/jadi-tempat-favorit- kapal-asing-pencuri-ikan-apa-saja-potensi-perairan?page=all. (diakses 27 September 2020).
safety of maritime navigation and communication; pelindungan atas lingkungan laut; koordinasi search  and  rescue; upaya  memerangi  pembajakan  di  laut  dan perampokan bersenjata serta perdagangan gelap obat-obatan.
Dari  empat  negara  anggota  ASEAN  yang  merupakan  negara  pengklaim ( claimant  state) ,  dua  negara  yaitu  Vietnam  dan  Filipina  cenderung  lebih konfrontatif  dalam  menghadapi  China  ketimbang  Malaysia  dan  Brunei Darussalam.  Sementara  dari  enam  negara  anggota  ASEAN  lainnya  yang  bukan negara pengklaim (non- claimant state) , hanya Indonesia yang menaruh perhatian lebih  mengenai  persoalan  sengketa  LCS  karena  bagaimanapun  selain  sebagai negara terpenting dan memiliki kepentingan menjaga stabilitas di kawasan, klaim China  dengan nine  dash  line- nya  telah  bersinggungan  dengan  kepentingan Indonesia atas wilayah ZEE-nya di Laut Natuna Utara.
Indonesia  jugalah  yang  mendorong  penyelesaian  sengketa  wilayah  LCS secara diplomasi dengan mempertahankan sentralitas ASEAN serta mendasarkan pada  hukum  internasional.  Pada  tahun  2011  yang  merupakan  masa  Keketuaan Indonesia di ASEAN, ASEAN dan China telah berhasil menyepakati Guidelines for the Implementation of the DOC (Declaration on Conduct of the Parties in the South China  Sea) saat  pertemuan 44 th ASEAN  Foreign  Ministers  Meeting  (AMM)/Post Ministerial  Conference  (PMC)/18 th ASEAN  Regional  Forum  (ARF) di  Bali. Keberhasilan kesepakatan ini merupakan sebuah terobosan sekaligus pencapaian penting sejak ditandatanganinya DOC pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja.
DOC  sendiri  ditandatangani  antara  negara-negara  anggota  ASEAN  dan China pada tahun 2002 setelah melalui negosiasi berkepanjangan yang memakan waktu beberapa tahun. DOC sendiri berisi pernyataan dari negara-negara anggota ASEAN dan China bahwa secara bersama-sama para pihak berkomitmen terhadap tujuan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB, UNCLOS 1982, TAC, the  Five  Principles  of  Peaceful  Coexistence, 21 dan  prinsip-prinsip  universal  dari hukum  internasional  lainnya.  Selain  itu  dalam  DOC  juga  para  pihak  menyatakan komitmen dan penghormatan atas kebebasan navigasi dan penerbangan di atas LCS sebagaimana diatur oleh hukum internasional serta membangun kerjasama, dialog dan konsultasi untuk mengedepankan upaya damai dalam penyelesaian sengketa LCS. Isi dari dokumen DOC dengan jelas menyebutkan tiga tujuan: mempromosikan upaya-upaya  untuk  membangun  rasa  saling  percaya  di  antara  para  pihak, melibatkan diri di dalam kerjasama maritim, dan menyediakan dasar diskusi dan penyusunan suatu dokumen COC yang formal dan dengan kekuatan hukum yang mengikat. 22
Pada  awal  pelaksanaannya,  DOC  telah  diikuti  oleh  langkah-langkah kerjasama di bidang maritim antara negara-negara anggota ASEAN dan China. Di tahun  2003,  ASEAN  dan  China  menyepakati  diadakannya  pertemuan  regular  di tingkat pejabat senior (Senior Official’s Meeting/SOM) guna membahas pelaksanaan
21 The  Five  Principles  of  Peaceful  Coexistence atau  dikenal  juga  dengan Panchsheel  Treaty merupakan suatu perjanjian penting bagi China dan India dalam membangun hubungan diploamtik kedua negara terutama di bidang ekonomi dan keamanan. Perjanjian ini ditandatangani kedua negara di Peking pada tanggal 28 April 1954.
22 Li.  “Mengelola  Isu  Keamanan  di  Laut  China  Selatan:  Dari  DOC  ke  COC”. https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-dari-doc-ke-coc/, (diakses 5 Oktober 2020).
DOC. Di bulan Desember tahun 2004, SOM tentang DOC yang pertama dilakukan di Kuala Lumpur dan dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk membentuk grup kerjasama  untuk  membahas  pelaksanaan  DOC  serta  berhasil  menyusun  sebuah dokumen  yang  menjelaskan  susunan,  fungsi  dan  tanggung  jawab  dari  grup kerjasama  tersebut. 23 Grup  kerjasama  yang  dibentuk  dalam  SOM  tahun  2004 tersebut bertugas untuk mempelajari dan menyediakan gagasan berkaitan dengan pengimplementasian  DOC  dan  mengidentifikasi  tindakan-tindakan  yang  dapat menyebabkan konflik di LCS semakin parah.
Dalam pertemuan pertama dari grup kerjasama tersebut yang berlangsung pada tanggal 4-5 Agustus 2005 di Manila, ASEAN mengajukan contoh dokumen yang berisi  tujuh  poin  petunjuk  pelaksanaan  DOC.  Dalam  poin  kedua  dari  dokumen tersebut  menyatakan  bahwa  ASEAN  akan  melaksanakan  tradisinya,  yaitu  untuk saling berkonsultasi secara internal antara negara-negara anggota ASEAn sebelum melakukan negosiasi dengan China. Hal ini kemudian mendapatkan penolakan dari China yang beralasan bahwa konflik LCS hanya melibatkan negara-negara ASEAN tertentu saja dan bukannya seluruh negara anggota ASEAN. Dengan demikian China memberi  penegasan  untuk  memilih  diplomasi  langsung  dengan  negara-negara ASEAN  yang  merupakan claimant  state ketimbang  harus  berhadapan  dengan ASEAN secara kolektif. Meskipun demikian, dalam pertemuan kedua yang dilakukan di  Sanya  pada  tahun  2006,  grup  kerjasama  telah  berhasil  mencapai  kesepakatan untuk memusatkan perhatian pada beberapa lingkup kerjasama. 24
Di dalam pandangan banyak analis, dokumen DOC pada dasarnya tidak lebih dari  satu  bentuk  kompromi  di  antara  dua  posisi:  tidak  melakukan  apapun  atau membentuk  perjanjian  resmi  yang  mengikat  secara  hukum.  DOC  tahun  2002 tersebut  dianggap  tidak  berjalan  sebagaimana  ketiga  tujuannya  tersebut.  Dalam kenyataannya,  negara-negara  yang  terlibat  sengketa  di  LCS  tidak  mematuhi sepenuhnya ketentuan dalam DOC dengan jenis pelanggaran yang bervariasi serta minimnya contoh dari proyek-proyek kerjasama baik bilateral maupun multilateral yang dilakukan di LCS. 25 Kegagalan DOC tahun 2002 tersebut bisa dipahami karena DOC  tidak  memiliki  mekanisme  untuk  mengawasi  pelaksanaan  ketentuan- ketentuan  yang  ada  di  dalamnya  serta  daya  paksa  untuk  mematuhi  ketentuan- ketentuan tersebut.
Guidelines  for  Implementation  of  the  DOC berisi  penekanan  terhadap langkah-langkah dalam pelaksanaan ketentuan DOC sendiri, yaitu:
1. Pelaksanaan DOC harus dilakukan melalui pendekatan “step by step” sesuai dengan ketentuan DOC.
2. Para pihak dalam DOC harus mengedepankan dialog dan konsultasi sesuai semangat dalam DOC.
3. Pelaksanaan  proyek  atau  aktivitas  sebagaimana  diatur  oleh  DOC harus diidentifikasi dengan jelas.
4. Partisipasi dalam proyek atau aktivitas tersebut harus dilaksanakan secara sukarela.
5. Kegiatan awal yang dilakukan dalam ruang lingkup DOC harus dalam ukuran tindakan saling membangun kepercayaan.
23 Ibid. 24 Ibid.
6. Keputusan  untuk  melaksanakan  kegiataan  dalam  kerangka  DOC harus didasarkan pada consensus para pihak dan diarahkan untuk merealisasikan Code of Conduct.
7. Dalam  pelaksanaan  proyek  dalam  kerangka  DOC  jika  dibutuhkan dapat  dibantu  oleh  para  ahli  maupun “eminent  persons” untuk memberikan masukan.
8. Kemajuan  pelaksanaan  kegiatan  harus  dilaporkan  setiap  tahun dalam pertemuan tingkat Menteri ASEAN-China (PMC).
Dapat dikatakan bahwa sejak disepakatinya Guidelines for Implementation of the DOC telah ada langkah maju dalam mencapai sebuah dokumen yang lebih mengikat secara formal. ASEAN terutama mulai aktif bekerja menyusun kerangka dokumen Code of Conduct (COC) . Indonesia sendiri melalui Menteri Luar Negeri Retno  Marsudi  telah  melakukan  pendekatan  dan  konsultasi  intensif (shuttle diplomacy) kepada para koleganya di ASEAN pada tanggal 18-19 Juli 2012 untuk mencapai  posisi  bersama  negara-negara  ASEAN.  Upaya  tersebut  membuahkan hasil  dengan  disepakatinya ASEAN’s  Six  Point  Principles  on  the  South  China  Sea pada tanggal 20 Juli 2012. Dokumen tersebut berisikan prinsip-prinsip: 26
1. The full implementation of the DOC (2002);
2. The  Guidelines  for  the  Implementation  of  the  Declaration  on  the Conduct of Parties in the South China Sea (2011);
3. The early conclusion of a Regional COC in the South China Sea;
4. The  full  respect  of  the  universally  recognized  principles  of international law, including the 1982 UNCLOS;
5. The  continued  exercise  of  self-restraint  and  non-use  of  force  by  all parties; and
6. The  peaceful  resolution  of  disputes,  in  accordance  with  universally recognized  principles  of  international  law,  including  the  1982 UNCLOS.
Pada bulan yang sama, pada kesempatan AMM ke-45 di Phnom Penh bulan Juli  2012,  ASEAN  telah  mengajukan  kepada  China  dokumen  kerangka  dari  COC tersebut. China mengambil posisi yang cukup kooperatif meskipun merasa kurang dilibatkan dalam penyusunan kerangka COC tersebut. 27 Dalam kaitannya dengan penyusunan  COC,  China  berpendapat  bahwa  COC  harus  didasarkan  pada kesepakatan penuh oleh semua pihak terhadap isi DOC dan bagi China COC tidak mungkin  diselesaikan  dalam  waktu  yang  singkat  karena  kompleksitas  dalam sengketa LCS. China juga memberi penekanan bahwa penyelesaian sengketa LCS harus dilakukan melalui kesepakatan secara maksimal dan menghindari campur tangan dari pihak luar.
Meskipun demikian, kemajuan terhadap pembentukan COC sesungguhnya mulai  terlihat  dengan  diselesaikannya  pembacaan  pertama (first  reading) atau pembacaan  dari  draft  isi  COC  antara  ASEAN  dan  China  pada  tahun  2019.  Baik negara-negara anggota ASEAN maupun China berharap bahwa COC dapat segera diselesaikan  meskipun  tahapan  pembacaan  kedua (second  reading) yang merupakan  pembahasan  materi  dari  COC  dan  telah  dijadwalkan  berlangsung
26 https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/view/laut-china-selatan ,  (diakses  5  Oktober 2020).
27 Li. loc. cit.
selama empat kali di Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia dan China pada tahun 2020 harus ditunda akibat pandemi Covid-19.

## D. CONCLUSION
Peran  ASEAN  dalam  menangani  sengketa  LCS  terletak  pada  kemampuan ASEAN  sebagai  sebuah  organisasi  regional  untuk  berusaha  memastikan penyelesaian  sengketa  LCS  dilakukan  melalui  mekanisme  diplomasi,  kepatuhan terhadap  hukum  internasional  dan  menghindari  penggunaan  kekuatan  yang mencerminkan pelaksanaan “ASEAN Way” .
Hal  ini  tampak  dari  inisiatif  yang  datang  dari  ASEAN  maupun  beberapa negara  anggotanya  yang  paling  berpengaruh  seperti  Indonesia  dalam  merancang instrumen dan mekanisme penyelesaian sengketa LCS yaitu DOC, Guidelines for the Implementation of the DOC, serta COC di samping berbagai upaya pendekatan dan diplomasi  secara  intensif  baik  di  antara  negara-negara  anggota  ASEAN  maupun dengan  China  sebagai  negara  yang  memiliki  klaim  wilayah  paling  luas  di  LCS. Peran ASEAN tersebut tidak terlepas dari prinsip dasar yang dimiliki ASEAN yang mengedepankan konsensus serta cara-cara damai sebagaimana diatur dalam TAC.
Meskipun  demikian, ASEAN  masih  perlu  untuk  meningkatkan  soliditas  di antara  negara-negara  anggotanya  untuk  dapat  mewujudkan  Komunitas  ASEAN secara  nyata  dan  bukan  konsep.  Persoalan  yang  dihadapi  ASEAN  bukan  hanya sengketa wilayah LCS tetapi lebih luas dan komplek dari itu. Oleh karena itu, ASEAN perlu  terus  menerus  mendekatkan  perbedaan-perbedaan  yang  ada  di  antara negara-negara  anggotanya  sehingga  apa  yang  dicita-citakan,  khususnya  sebagai Komunitas Politik dan Keamanan dapat terwujud.

## Bibliography
ASEAN Political-Security Community Blueprint. http://asean.org/wpcontent/uploads/images/archive/5187-18.pdf
Buszynki, L. 2007. “Maritime Claims and Energy Cooperation in the South China Sea”,
Contemporary Southeast Asia, 29 (1). 143-171. https://hwnews.in/international/prepare-war-xi-jinping-tells-chinese-army/137963 https://intisari.grid.id/read/032147517/pantas-saja-china-ingin-kuasai-laut-china- selatan-potensi-ekonominya-bisa-untung-hampir-2-kali-lipat-pdb-indonesia-ada- cadangan-minyak-bumi-juga?page=all https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/view/laut-china-selatan https://lifepal.co.id/media/anggaran-militer-negara-asean/ https://www.antaranews.com/berita/1522880/di-tengah-krisis-wabah-asean-jadi-mitra- dagang-terbesar-china https://www.cnbcindonesia.com/news/20200511083807-4-157473/waspada-tensi-as- china-naik-lagi-di-laut-china-selatan
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/03/200922665/jadi-tempat-favorit-kapal- asing-pencuri-ikan-apa-saja-potensi-perairan?page=all https://www.panmaritime.net/uncategorized/nilai-seaborne-trade-laut-china-selatan- capai-53-t-dolar-as-per-tahun/
https://www.rfa.org/english/news/china/indonesia-southchinasea-05282020190946.html
Kusumaningrum,  A.  2013.  “The  ASEAN  Political-Security  Community:  ASEAN Security  Cooperation  on  Combatting  Transnational  Crimes  and  Transboundary Challenges”. Indonesia Journal of International Law. 11 (1). 89-105.
Li,  M.  “Mengelola  Isu  Keamanan  di  Laut  China  Selatan:  Dari  DOC  ke  COC”. https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina- selatan-dari-doc-ke-coc/
Maksum, A. 2017. “Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan”. Jurnal Sospol. 3 (1). 1-25.
Mukthi,  M.F.  “Tiongkok  Kalahkan  Vietnam  di  Paracel”,  tersedia  di https://historia.id/militer/articles/tiongkok-kalahkan-vietnam-di-paracel-6l7Gw Saragih, H.M. 2017. “Kebijakan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015: Tantangan dan Harapan dalam Penciptaan Stabilitas Kawasan”. Jurnal Administrative Reform. 5
(4). 213-226.
Snyder, C.A. 1999. Contemporary Security and Strategy. London: Palgrave. Tay,  S.  “The  Future  of  ASEAN:  An  Assesment  of  Democracy,  Economies  and Institutions in Southeast Asia”. http://web.mit.edu/lipoff/www/hapr/winter01_development/asean.pdf.