PERANAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

## The Role of Internal Supervision in Order to Realize Good Governance
Boby Segah
Auditor  Inspektorat  Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
Email: bobysegah66@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang akan mempengaruhi kualitas dari hasil pemeriksaan oleh  pengawasan intenal yaitu Inspektorat  Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota dalam rangka mewujudkan pemerintahan nyang baik dan bersih. Mengingat, Dalam pelaksanaan pemeriksaan  pengawas  internal  yaitu Inspektorat  Provinsi  dan  Inspektorat  Kabupaten/Kota  dalam  melaksanakan tugasnya didukung oleh auditor yang telah lulus sertifikasi penjengangan yang terdiri dari auditor ahli, auditor tingkat ketua tim dan auditor  pengendali teknis. Setiap audior mempunyai keahlian dan  kecakapan yang professional  yang memadai dalam melaksanakan tugas pemeriksaan yang secara  kolektor  dalam melakanakan harus  memiliki  pengetahuan,  keahlian  da  pengalaman  yang  dibutuhkan  dalam melaksanakan    tugas  tersebut.  Pengalaman  kerja,  independsi,  objektivitas  dalam melakukan audit  dapat memberikan pendapat atau kesimpulan  yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak  yang berkepentingan sehingga hasil pemeriksaan yang  berkualitas dapat  tercapai.
Hasil telaah menunjukkan bahwa Sudah selayaknya fungsi pengawasan internal lebih diberdayakan dan dilaksanakan secara sinergis demi tercapainya tujuan berbangsa dan  bernegara  atau  good  governance  pada  sektor  publik  yaitu  terwujudnya transparansi, akuntabilitas, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.Dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan secara berjenjang muali dari interen SKPD sampai pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal (BPK)  maka meminimilasi penyimpangan yang terjadi di kemudian hari menginggat pentingnya pengawasan  tersebut.  Dari  beberapa  pengalaman  yang  terjadi  maka  begitu besarnya artinya pengawasan secara berjenjang.
Keywords :
Role
Supervision
Good Governance Kata Kunci : Peranan Pengawasan
Pemerintahan Yang Baik

## Published
October 2020

## Abstract
This paper aims to determine the factors that will affect the quality of the inspection results by the inspectorate of the Province and The Inspectorate of District / City to realize good and clean governance. Considering, in the implementation of internal supervisory examination, namely the Provincial Inspectorate and District/City Inspectorate in carrying out its duties supported by auditors who have passed the certification of visiting consisting of expert auditors, team level auditors and technical control auditors.
Each audior has sufficient professional expertise and proficiency in carrying out inspection tasks that collectors in melakanakan must have the knowledge, expertise and experience required  in  carrying  out  the  task.  Work  experience,  independence,  objectivity  in conducting audits can provide opinions or conclusions as is without any influence from interested parties so that quality examination results can be achieved.
The results of the study show that it is appropriate that the function of internal supervision is more empowered and implemented synergistically to achieve the goal of national  and  state  or  good  governance  in  the  public  sector  namely  the  realization  of transparency, accountability, honesty, fairness and welfare of the community. With the supervision carried out in a tiered period of nausea from the SKPD interen to external examinations (BPK) then minimizing irregularities that occur in the next day inggat the importance of such supervision. From some of the experiences that occur then so much means supervision in tiers.
©  year  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v6i2

## PENDAHULUAN
Pemberitaan  di  berbagai  media  masa  serta tuntutan
masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  bersih,adil  ,  transparan  dan akuntable maka hal tersebut harus disikapi secara kritis dan sitematis oleh pemeritah pada saat ini.
Segenap jajaran penyelenggaraan negara baik dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintah dearah serta peranan segenap jajaran penyelenggaraan negara, baik dari tatatan eksekutif, leglislatif dan yudikatif harus memiliki  komitmen  bersama  dan  sungguh – sungguh untuk menegakan pemerintahan yang baik dan bersih.
Sejalan  dengan  perihal  tersebut,  maka pemerintah  pusat  maupun  daerah  telah  bersepakat untuk  mencanangkan  dan    mengikrarkan  sasaran  yang akan  di capai untuk meningkatkan pemberian pelayanan birokrasi  kepada  masyarakat  degan  arah  kebijakan penciptaan  tata  pemerintahan  yang  bersih  dan berwibawa (good governance)
Beberapa  hal  yang  terkait  dengan  usaha  untuk mewujudkan  good  governance          pada  sektor pemerintahan  antara  lain  meliputi  penetapan  struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tetang peran serta tanggungjawab akuntabilitas  setiap  organisasi  kepada  masyarakat (publik), antara lain sistem pengelolaan organisasi yang baik dan memadai serta pelaporan keuangan SKPD yang dikumpalasi  menjadi  laporan  keuangan  pemerintah pusat  dan  laporan  pemerintah  daerah  Provinsi, Kabupaten  dan  Kota  disusun  berdasarkan  sistem akuntansi  yang  sesuai  dengan  standard  akutansi pemerintah (SAP).
Berkaitan dengan  pengaturan    sistem pengendalian  organisasi  yang  baik,  adalah  menyangkut permasalahan tentang menajemen resiko,audit internal, pengendalian  internal,  penganggaran,  manajemen keuangan serta pelatihan berupa bimtek atau pendidikan dan pelatihan yaitu dalam rangka peningkatan kemapuan sumber daya manusia (SDM) untuk Pegawai Negeri Sipil.
Didalam    era  otonomi      daerah,  pemerintah daerah  (Pemda) telah diberikan kewenangan yang lebih luas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  termasuk dalam  merencanakan,  mengelola  dan  menggunakan pendapatan  daerah  untuk  membiayai  belanja  dan pembiayaan  daerah  lainnya  dalam  rangka  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Pendapatan  daerah terdiri dari dana transfer dari Pemerintah Pusat (untuk dana DAK) sedangkan pengaturannya telah ditentatukan oleh  Kementerian/Lembaga  terkait  dan  Pendapatan daerah yang sah.
Wujud  dari  transpransi  dan  akuntabilitas penggunaan dana tersebut, setiap tahunnya pemerintah daerah harus menyusun Laporan  Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Daerah, Laporan  Arus  Kas  (LAK),  dan  Catatan  atas  Laporan Keuangan  (CALK)  yang  telah  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 1  Tahun 2004 pada pasal 56 Ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Laporan  Keuangan  yang  disampaikan  oleh  Gubernur, Bupati dan Walikota kepada Badan Pemeriksa Kauangan Republik  Indonesia  (BPK  RI)  paling  lambat      3  (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebelum laporan keuangan  tersebut  disampaikan  oleh  Gubenur,  Bupati dan  Walikota  terlebih  dahulu  dilakukan  Reviuu  atas laporan  keuangan  pemerintah  darerah  Gubernur, Bupati  dan  Walikota  oleh  pengawas  internal (Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota)
Laporan  keuangan  yang  disampaikan  oleh Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut adalah laporan keuangan  konsolidasian  (gabungan)  yang  merupakan laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing – masing.

## PEMBAHASAN PEMERIKSAAN  YANG DILAKSANAKAN OLEH  EKSTERNAL (BPK RI)
Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Eksternal
Berdasarkan  undang-undang  Nomor  17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 ayat (1), Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia      bertugas untuk melakukan reviu atas Laporan Keuangan Daerah yang disampaikan oleh  Gubernur,Bupati dan  Walikota selajutnya dalam Undang – undang Nomor       15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab  Keuangan  Negara  pasal  17  Ayat  (2) bahwa  Laporan  Atas  Hasil  Pemeriksaan  atas  laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK RI kepada  DPRD  Provinsi,Kabupaten/Kota  selambat- lambatnya  2  (dua)  bulan  setelah  menerima  laporan keuangan dari Pemerintah daerah.
Undang-undang di bidang Keuangan Negara yang meliputi Undang-undang Nomor       17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharan  Negara,  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggunjawab  Keuangan  Negara beserta  pendukungnya    yang  menggambarkan  adanya keseriusan  dari  jajaran  pemerintah  (eksekuitif)  dan DPRD  (leglislatif)  untuk  ikut  bersama – sama memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Dalam  peraturan  mulai  dari  Undang – undang dan  peraturan  pemerintah  penerbitan  tersebut  yang menjadi  dasar  bahwa  keuangan  negara  wajib  dikelola secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang- uandangan, efisien, efektif dan ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan  kepatutan  sebagai  salah  satu  prasyarat  untuk mendukung  keberhasilan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan yang bersih ( good goverment )
Undang – undang  Nomor  15  Tahun  2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunjawab Keuangan Negara  pasal  9  ayat  (1)  Dalam  Penyelenggaraan
Pemeriksaan  atas  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab Keuangan  Negara,  maka  Badan    Pemeriksa  Keuangan dapat  memanfaatkan  hasil  pemeriksaan  dari  Aparat Pengawasan  Internal  Pemerintah  atau  APIP    seperri telah disebutkan diatas, peran dan fungsi audit internal termasuk  unsur  penting  dalam  sistem  pengendalian organisasi yang memadai.  Efektipitas dalam pelaksanaan audit oleh auditor ekternal sesuai dengan pasal 9 ayat (1) tersebut maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas.

## Prinsip Dasar Good Governace
Secara terperinci kepemerintahan yang baik juga dapat  menciptakan  iklim  keterbukaan,  integritas  dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip – prinsip dasar good governance pada sektor publik.
1. Prinsip – prinsip dasar dari good governance adalah :
Pertama,  keterbukaan  sangat  diperlukan untuk  meyakinkan  bahwa  stakeholder  memiliki keyakinan  dalam  proses  pengembilan  keputusan dan  tindakan  terhadap  institusi  pemerintah  dan terhadap  pengelolaan  kegiatan  oleh  intansi pemerintah  tersebut.  Dalam  iklim  keterbukaan yang  dapat  dilakukan  melalui  proses  komunikasi yang jelas, akurat dan efektip dengan pihak – pihak seperti stakeholders dapat  membantu  proses pelaksanaan suatu kegiatan.
Kedua, integritas mencakup dua hal pokok yaitu  kejujuran  dan  kelengkapan  informasi  yang disampaikan kepada masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya , dana dan urusan publik. Ketiga, akuntabilitas yang merupakan bentuk suatu pertanggungjawaban setiap individu maupun secara organisasi pada institusi publik kepada pihak – pihak luar yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana dan seluruh unsur kinerja yang telah diamankan.
Dari  ke  3  (tiga)  prinsip good  governance tersebut diatas tercermin secara jelas dalam proses penggangaran, pelaporan keuangan dan
pemeriksaan  atas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dan Negara sebagaimana tercantum dalam 3 (tiga) prinsip diatas.
Pencatatan  dan  pelaporan  transaksi keuangan  adalah  merupakan  salah  satu  bantuan dalam pemenuhan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  disampaikan oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  melalui DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.
Undang – undang  Nomor  1  Tahun  2004
dinyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan
Pemerintah  baik  tingkat  pusat  maupun  daerah diwajibkan untuk meyelenggarakan sistem  akutansi atas    transaksi  keuangan,  aset,  utang  dan  ekuitas dana,  termasuk  transaksi  pembiayaan  dan perhitungan  sistem  akutansi  tersebut  digunakan sebagai  sarana  dalam  Penyusunan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat/Daerah  berdasarkan standard akutansi pemerintah yang berlaku.
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  sekurang-kurangnya  meliputi  Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan  Catatan  Atas  Laporan  yang  dilampiri  dengan laporan  keiangan  perusahaan  negtara/daerah  dan badan  lainnya,  selanjutnya  selambat-lambatnya  3 (tiga)  bulan  berakhirnya  tahun  anggaran,  Presiden selaku  kepala  pemerintahan    di  pusat    dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan  di  daerah  menyampaikan  laporan keuangan  pemerintah  pusat/daerah  kepada  Badan Pemeriksa Kauangan (BPK RI)
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  selaku  auditor  eksternal  pemerintah melaksanakan  audit  atas  laporan  keuangan pemerintah  pusat/daerah  tersebut  berdasarkan standard  pemeriksaan  yang  berlaku.  Jangka  waktu pelaksanaan  audit  atas  laporan  keuangan pemerintah  pusat/daerah  oleh  BPK  RI  ini  sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003  harus  diselesaikan  paling  lama  dalam  jangka
waktu  3  (tiga)  bulan.  Alasannya,Presiden  dan Gubernur/Bupati/Walikota
sudah
harus menyampaikan rancangan undang – undang tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD kepada  DPR/DPRD  Provinsi,  Kabupaten/Kota berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK    RI  selambat – lambatnya    6  (enam)  bulan setelah  tahun  anggaran  berkhir.  Padahal penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah , meskipun telah menggunakan sistem akutansi  keuangan  yang  terkomputerisasi  pada umumnya  masih  memerlukan  waktu  yang  cukup lama  sehingga  baru  dapat  diselesaikan  dan disampaikan  kepada  BPK  RI  sekitar  3  (tiga)  bulan setelah  tahun  anggaran  berakhir  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk  dapat  memenuhi  jadual  yang  telah ditetapkan  tersebut sesuai dengan amanat Undang -  undang  tersebut,  yaitu  melaksanakan  audit  atas laporan  keuangan  pemerintah  pusat  dan    daerah praktis  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan tentu  saja    diperlukan  pemanfaatan  sumber  daya dan  dana  yang  tersedia  pada  lembaga  auditor eksternal pemerintah sanggup untuk melaksanakan pekerjaan  yang  maha  berat  itu  dalam  waktu  yang relatip sangat terbatas dan bagaimana kualitas hasil auditnya nanti dengan kendala .yang dihadapi sperti itu  bagaimana  pengaruhnya  kepada  pihak  DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota serta masyarakat  luas  nantinya  dalam  pengambilan keputusan  jika  sampai  terjadi  pelaksanaan  audit yang  tidak  sesuai  dengan  standard  audit  sehingga laporan hasil audit dapat menyestkan pihak – pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan terhadap pertanggungjawaban pemerintah.
Meskipun  sudah  ada  kewajiban  APIP  atau
Irjen  Depdagri,  Inspektorat  Provinsi,  Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan reviu tersebut masih belum  sepenuhnya  dapat  meningkatkan  kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini terbukti dari
banyaknya  laporan  keuangan  pemerintah  baik ditingkat  Provinsi,  Kabupaten/Kota  yang  masih mendapatkan  opini  Wajar  Dangan  Pengecualian (WDP) atau opini discleamer dari BPK RI.
Menurut  hemat  penulis  bahwa  hal  ini merupakan  masalah  yang  cukup  serius  dan  harus segera  dicari  alternatip  jalan  keluarnya  sehingga jangan sampai menimbulkan kerugian pada pihak – pihak  tertentu  yang  terkait  dengan  permasalahan ini.  Terdapat  dua  hal  pokok  yang  dapat  diuraikan pada  bagian  berkut  sebagai  wacana  untuk meminimalisasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam audit  atas laporan keuangan pemerintah BPK RI  yaitu  pemberdayaan  peran  dan  fungsi  audit internal  dan  sinerji  pengawasan  diantara  sesama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

## Pemberdayaan Peran dan Fungsi APIP
Dalam  penjelasan  UU  Nomor  15  Tahun  2004 antara  lain    dinyatakan  bahwa  untuk  mewujudkan perencanaan  yang  komprehensif,  BPK    RI  dapat memanfaatkan hasil pekerjaan aparat pengawasan intern pemerintah,  dengan    demikian,  luas  pemeriksaan  yang akan  dilakukan  dapat  disesuaikan  dan  difokuskan  pada Bidang-bidang  yang  secara  potensial  berdampak  pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas  pengelolaan  keuangan  negara.  Sebagai konsekuensinya, APIP diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil audit yang  dibutuhkan oleh BPK, tentunya diperlukan  kejelasan  wewenang,  peran  dan  ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh APIP. Apabila hal ini diabaikan maka besar kemungkinan akan terdapat hasil  pekerjaan  APIP  yang  tidak  dapat  dimanfaatkan secara  maksimal  untuk  mendukung  perencanaan  dan pelaksanaan audit oleh BPK.
Penulis mengakui secara jujur bahwa selama ini tugas-tugas  yang  dilaksanakan  oleh  APIP  tidak  hanya terbatas  pada  pemeriksaan  saja,  tetapi  juga  banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultasi dalam rangka peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah  sesuai  dengan
tuntutan  paradigma  auditor  internal  yang  dikehendaki pada saat ini. Hanya saja, masih sering terdengar suara sumbang yang mengecilkan peran dan arti penting APIP dapat  membantu  terwujudnya good  governance pada sektor  publik.  Untuk  merespon  wacana  yang berkembang di masyarakat tersebut, sudah tiba saatnya bagi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  untuk  secara  jelas memformulasikan ruang lingkup pekerjaan, peranan, dan kewenangan audit internal pemerintah.
Berkenaan dengan peran dan fungsi  yang harus dilaksanakan  oleh  auditor  internal  dalam  rangka mewujudkan good  governance pada  sektor  publik,  The Intenational  Federation  of  Accountants  (IFAC)  pada tahun  2001  dalam Study  13 tentang Governance  in  the Public Sector : A Governing Body Perspective merumuskan bahwa fungsi audit internal yang efektif mencakup reviu yang  dilaksanakan  secara  sistematis,  penilaian  dan pelaporan  atas  kehandalan  dan  efektivitas  penerapan sistem manajemen, keuangan, pengendalian operasional dan    penganggaran,  yang  setidak-tidaknya  meliputi berbagai aktivitas reviu sebagai berikut :
- Tingkat  relevansi  atas  kebijakan  yang  ditetapkan, perencanaan  dan  prosedur,  tingkat  kesesuaian antara  praktik  dengan  kebijakan,  rencana  dan prosedur  yang  telah  ditetapkan,  termasuk implikasinya terhadap aspek keuangan negara.
- Kehandalan  dan  keakuratan  atas  peraturan  yang dibuat  sebagai  penjabaran  dari  peraturan  yang lebih tinggitingkatannya.
- Ketepatan  mengenai  penyusunan  struktur organisasi,  pengembangan  sumber  daya  manusia (personil) dan supervisi.
- Reviu terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan  rencana  yang  telah  ditetapkan  dan manfaat  atas  program  dan  kegiatan  apakah  telah selaras  dengan  tujuan  diadakannya  program  dan kegiatan tersebut.
- Evaluasi  terhadap  pertanggungjawaban  dan pengamanan  atas  penggunaan  aset  dan  sumber daya  lainnya  dan  penyalahgunaan  wewenang, pemborosan, kelalaian, salah urus dan lain-lainnya.
- Reviu  terhadap  ketepatan,  keakuratan  dan kejujuran  atas  proses  pengolahan  dan  pelaporan informasi keuangan dan manajemen.
- Penilaian  terhadap  tingkat  keekonomisan  dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Penilaian  terhadap  integritas  sistem  yang terkomputerisasi
berikut pengembangan
sistemnya, dan
- Evaluasi  terhadap  tindak  lanjut  yang  telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada perioe sebelumnya.
Berdasarkan uraian diatas, tampak bahwa ruang lingkup  pekerjaan  audit  internal  sangat  luas  dan komprehensif  agar  dapat  menjamin  pencapaian  tujuan organisasi. Penulis yakin, apabila institusi audit internal di  Indonesia  yang  tergabung  dalam  wadah  APIP diberikan kewenangan, peran dan fungsi yang jelas dan luas seperti tersebut diatas maka hasil pekerjaan APIP akan  sangat  bermanfaat  tidak  hanya  bagi  pemerintah saja,    tetapi  juga  bermanfaat  bagi  pihak  legislatif, eksternal  auditor,  dan  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan.
Akan  tetapi,  untuk  menjamin  kualitas  hasil pekerjaan APIP yang melibatkan sekian banyak sumber daya  manusia  dengan  berbagai  jenis  latar  belakang pendidikan dan pengalaman, diperlukan suatu program pendidikan  dan  pelatihan  yang  profesional  dan berkelanjutan.  Di  samping  itu,  untuk  meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan  diantara  jajaran  APIP,  diperlukan  adanya pengembangan sinergi pengawasan APIP.

## PEMERIKSAAN  PENGAWAS INTERNAL
Pengembangan sinergi pengawasan sesama APIP dapat  dilakukan  dengan  cara mutual  adjusment melalui koordinasi  yang  baik, direct  supervision melalui  proses peer  review ,  serta  standarisasi  input,  proses  kerja maupun  output.  Selanjutnya,  upaya  pengembangan sinergi pengawasan APIP dapat dilakukan
Berdasarkan  identifikasi  masalah  yang  diuraikan di  atas,  maka  pembatasan  masalah  dalam  penulisan  ini adalah  “Bagaimanakah  Peranan  Pengawas  Internal Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik “ :
• Penajaman peran jajaran APIP dalam struktur pengawasan intern secara keseluruhan. Dalam kaitan  ini,  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  (Menpan)  yang  bertanggungjawab dibidang  koordinasi  pengawasan  dapat memainkan peran sebagai strategix apex, yaitu menyinergikan gerak dan langkah pengawasan intern  dalam  rangka  mendorong  peningkatan
kinerja organisasi pemerintahan dan membangun good  governance .  Dalam  konteks penajaman  peran  ini  pun,  perlu  pula dikukuhkan APIP yang secara teknis berfungsi sebagai technostructure dan middle line .
• Revitalisasi  penerapan  Standart  Audit  dan Kode Etik pada jajaran APIP.
Dengan  karakteristik  yang  relatif  spesifik mengingat  basis  disiplin  keilmuan  dan profesinya,  fungsi  pengawasan  intern  perlu merevitalisasi  penerapan  standart  audit  dan kode etik dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan penerapan standart audit dan  kode  etik  dalam  pelaksanaan  tugas pengawasan. Dengan penerapan standart audit dan  kode  etik  secara  sungguh-sungguh  dan konsisten,  maka  pola  perilaku  aparat pengawasan  dapat  terprediksi  dan  terkendali. Hal  ini  berarti  bahwa  secara  tidak  langsung akan  terwujud  standardisasi  keahliaan, keterampilan  dan  pengetahuan  sumber  daya manusia  pengawasan,  standardisasi  proses kerja  pelaksanaan  audit,  serta  standardisasi hasil kerja audit pada tataran mikro yang pada akhirnya  akan  berpengaruh  pada  tatanan makro.
• Pengembangan aturan main dan program kerja. Aturan  main  pelaksanaan  tugas  pengawasan dan program kerja APIP yang dituangkan dalam peraturan  perundangan  perlu  disusun  dan ditetapkan. Selain sebagai acuan kalangan APIP, hal ini juga diperlukan bagi pihak auditan.
• Pengembangan  prosedur  kerja  dan  dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
Prosedur  kerja  baku  perlu  dikembangkan untuk  menginternalisasikan  proses  sinergi pengawasan,  baik  pada  tahapan  perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi tindak lanjut.
Sistem  pengendalian  intern  (SPI)  merupakan syarat  bagi  penyelenggaraan  pemerintah  dan pengelolaan  keuangan  negara  yang  amanah.  Sistem pengendalian intern ini pulalah, yang salah satu unsurnya adalah fungsi audit internal, yang menjadi pertimbangan penting  dalam  menentukan  keluasan  dan  kedalaman ruang lingkup pekerjaan audit. Dengan demikian, fungsi audit  internal  yang  berjalan  dengan  baik  akan menghasilkan  keluaran  yang  berharga  untuk  menjadi masukan  bagi  pihak  auditor  eksternal,  eksekutif  dan legislatif  dalam  memperbaiki  pengelolaan  dan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu yang akan datang.

## KESIMPULAN
Sudah  selayaknya  fungsi  pengawasan  internal lebih  diberdayakan  dan  dilaksanakan  secara  sinergis demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara atau good  governance pada  sektor  publik  yaitu  terwujudnya transparansi,  akuntabilitas,  kejujuran,  keadilan  dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan  adanya  pengawasan  yang  dilaksanakan secara  berjenjang  muali  dari  interen  SKPD  sampai pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal (BPK)  maka meminimilasi  penyimpangan  yang  terjadi  di  kemudian hari menginggat pentingnya pengawasan tersebut. Dari beberapa pengalaman yang terjadi maka begitu besarnya artinya pengawasan secara berjenjang.

## REFERENSI
Adelia,  R.  (2015).  Pengaruh  peran  auditor  internal, sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit terhadap penerapan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik good government governance: studi empiris pada sekretariat  jenderal  dan  inspektorat  jenderal  di Kementerian Republik Indonesia.
Andhika,  L.  R.  (2017).  Evolusi  Konsep  Tata  Kelola Pemerintah:  Sound  Governance,  Dynamic Governance  dan  Open  Government. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 8(2), 87-102.
Dwiyanto,  Agus.  (2017).  Reformasi  Birokrasi  Publik.
Gadjah Mada University Press.
Halidayati,  I.  (2014).  Pengaruh  Pengawasan  Internal,
Pengawasan
Eksternal Dan Implementasi Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh). Jurnal Akuntansi, 2(2).
Kharisma,  B.  (2014). Good  Governance sebagai  Suatu Konsep  dan    Mengapa    Penting  dalam    Sektor Publik dan    Swasta (Suatu    Pendekatan  Ekonomi Kelembagaan).  Jurnal    Buletin    Studi  Ekonomi. 19(1):9-30.
Pardosi, D. A. (2018). Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Birokrat  Di
Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Soumatera Law Review, 1(2), 251-266.
Santoso,   U. &   Pambelum,   Y.J.   (2008). Pengaruh Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  Terhadap Akuntabilitas      Kinerja  Instansi      Pemerintah Dalam    Mencegah    Fraud.  Jurnal    Administrasi Bisnis. 4(1):14-33.
Saragih,  J.  (2012).  Reformasi  Aparatur  Negara  untuk Melaksanakan  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang
Baik dan Benar (Good Governance). Jurnal Ilmiah Widya, 218756.
Sari,  D.N.  &  Haryanto.  (2016).  Analisis  Determinan Efektivitas  Auditor  Internal  pada  Inspektorat Provinsi    Daerah    Istimewa    Yogyakarta.  Jurnal Akuntansi & Auditing. 13(2):191-210.
Segah,    B.    (2018).    Pengaruh    Pengalaman    Kerja,
Independensi,      Objektivitas,      dan      Motivasi terhadap  Kualitas  Hasil  Pemeriksaan  Auditor Inspektorat      Provinsi      Kalimantan      Tengah. Anterior Jurnal. 17(2):86-99.
Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global  governance:  conceptual  and  actual challenges. Third  world  quarterly, 21(5),  795- 814.