## PENGARUH PERSEPSI PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL, PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN,  DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
*
Andri Wakita Aji
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa *Q_ Anacn@yahoo.com

## ABSTRACT
This  research  is aimed to  know the  influence  of perception of  Sensus Pajak Nasional, knowledge  of  taxation  laws,  tax    awareness  to  tax  compliance  in  the  Special  Region  of Yogyakarta. This research uses purposive sampling and survey methods with questionnaires. Questionnaires  distributions  to  100  respondents.  The  respondents  of  this  research  are
Sensus  Pajak  Nasional.  Data  analysis  was  performed  using  multiple  linear  regression analysis  with SPSS 19 for windows.
The  results  of  this  research  indicated  that  perception  of  Sensus  Pajak  Nasional  have  a knowledge  of  taxation  laws tax    awareness
perception  of  Sensus  Pajak  Nasional,  knowledge  of  taxation  laws,  tax    awareness  to  tax compliance  to  explain  tax  compliance  is  83,3%,  while  the remaining  16,7%  explained  by other variables not examined in this research.
Keyword:  the    perception  of  Sensus  Pajak  Nasional,  knowledge  of  taxation  laws,  tax

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber utama penerimaan  Negara.Tanpa  pajak,  sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dilaksanakan. Pembangunan jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, dan fasilitas umum lainnya  dibiayai  menggunakan  uang  yang berasal dari pajak.
Besarnya  penerimaan  pajak  tergantung pada kepatuhan wajib pajak.Tingkat kepatuhan  Wajib  pajak  di  Indonesia  masih sangatlah  rendah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan masih  rendahnya tax  ratio yaitu 12,3%  pada tahun  2012  (LensaIndonesia.com). Tax  ratio menurut  Dewinta  dan  Muchamad  (2012) adalah perbandingan antara jumlah penerimaan  pajak  dibandingkan  dengan
Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara. Rasio ini dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu Negara.
Kesadaran masyarakat akan kewajibannya  dalam  membayar  pajak  akan mempengaruhi  tingkat kepatuhan.  Kesadaran masyarakat  yang  tinggi  akan  mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai  Wajib  Pajak,  melaporkan  dan membayar  pajaknya  dengan  benar  sebagai wujud  tanggung  jawab  berbangsa  dan bernegara.
Pengetahuan  peraturan perpajakan juga penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak.Karena  pengetahuan  peraturan perpajakan  merupakan  hal  yang  paling
mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh  wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakanya.
Untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  Pajak  juga melaksanakan kegiatan Sensus
Pajak Nasional (SPN).SPN adalah kegiatan pengumpulan  data  mengenai  kewajiban perpajakan  untuk  memperluas  basis  pajak dengan  mendatangi  langsung  subjek  pajak. Keberhasilan  SPN  tidak  lepas  dari  Persepsi yang  positif  atas  pelaksanaan  SPN.  Persepsi yang  positif  akan  menumbuhkan  kepatuhan sukarela.Persepsi yang positif terhadap SPN,pengetahuan peraturan perpajakan, dankesadaran  perpajakan  masyarakat  akan mendorong kepatuhan sukarela.
Beberapa  penelitian  tentang  kepatuhan Wajib  Pajak  telah  dilakukan  oleh  peneliti- peneliti  terdahulu.Asih  (2009)  melakukan penelitian  mengenai  pengaruh  pengetahuan tentang  pajak,  persepsi  tentang  petugas pajak,  dan  penerapan  sistem  administrasi perpajakan  modern  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak  badan  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Surabaya.Hasil  penelitian  Asih  (2009) adalah bahwa pengetahuan tentang pajak dan penerapan  sistem  administrasi  perpajakan modern memiliki pengaruh terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak,  sedangkan  variabel persepsi tentang petugas pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.
Rajif  (2010)  melakukan  penelitian tentang hubungan pemahaman, kualitas pelayanan,  dan  ketegasan  sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  pengusaha Usaha  Kecil  dan  Menengah  di  daerah Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman, kualitas pelayanan,  dan  ketegasan  sanksi  perpajakan memiliki  perngaruh  yang  positif  signifikan terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  baik  secara parsial maupun simultan.
Irawan et al (2012) melakukan penelitian  terhadap  Wajib  Pajak  orang pribadi di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.  Variabel  independen  dalam penelitian ini yaitu pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan,
penyelewengan  pajak,  dan  persepsi  Wajib Pajak  atas  kinerja  pelayanan  perpajakan sedangkan variabel dependennya yaitu motivasi  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen  yaitu  pengetahuan  Wajib  Pajak tentang peraturan
perpajakan, penyelewengan  pajak,  dan  persepsi  Wajib Pajak  atas  kinerja  pelayanan  perpajakan memiliki  pengaruh  yang  signifikan  positif baik secara parsial maupun simultan terhadap  motivasi  Wajib  Pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Penelitian yang dilakukan oleh Musyarofah  dan Adi  (2008)  menguji pengaruh  kesadaran,  persepsi  tentang  sanksi dan hasrat membayar pajak terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP  Gubeng Surabaya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa  variabel  kesadaran  Wajib  Pajak  dan persepsi  tentang  sanksi  memiliki  perngaruh yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak  sedangkan  variabel  hasrat  membayar pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak.
Dewinta dan Muchamad (2012)
melakukan  penelitian  tentang  pengaruh persepsi  pelaksanaan  Sensus  Pajak  Nasional dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  orang  pribadi maupun badan di lingkungan Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Dewinta  dan  Muchamad (2012)  yaitu  bahwa  variabel persepsi pelaksanaan  Sensus  Pajak  Nasional  dan kesadaran  perpajakan  memiliki  pengaruh yang  signifikan  positif  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian Dewinta dan Muchamad (2012) yang menguji pengaruh  persepsi  pelaksanaan  Sensus  Pajak Nasional  dan  kesadaran  perpajakan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun badan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Namun,  pada  penelitian  ini peneliti  menambah  satu  variabel  independen yaitu  pengetahuan  peraturan  perpajakan,
karena  menurut  Utami et  al (2012)  ketika tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  akan peraturan  pajak  meningkat,  hal  ini  akan mendorong  Wajib  Pajak  untuk  melakukan kewajiban  membayar  pajak.  Begitu  juga menurut  Nugroho  (2012)  semakin  tinggi pengetahuan  dan  pemahaman  Wajib  Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya  dengan  lebih  baik  dan  sesuai dengan  ketentuan  perpajakan.  Namun  jika Wajib  Pajak  tidak  memiliki  pengetahuan mengenai  peraturan  dan  proses  perpajakan, maka  Wajib  Pajak  tidak  dapat  menentukan perilakunya dengan tepat.
Rumusan  masalah dalam  penelitian ini
Sensus Pajak Nasional, pengetahuan
peraturan perpajakan, dan kesadaran perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak di Daerah Istimewa KAJIAN TEORI Persepsi
merupakan penilaian seseorang  terhadap  suatu  hal  yang  dapat dipengaruhi  oleh  pengalaman  dan  proses belajar  individu.  Sensus  Pajak  Nasional (SPN)  adalah  kegiatan  pengumpulan  data data  mengenai  kewajiban  perpajakan  untuk memperluas  basis  pajak  dengan  mendatangi langsung  subjek pajak. Data yang  dihasilkan dari  SPN  yaitu  berupa  data  tentang  subjek sensus,  lokasi  sensus,  dan  kondisi  subjek sensus,  data-data  tersebut  kemudian  akan diolah menjadi suatu informasi bagi Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  pajak  untuk menilai  kepatuhan  wajib pajak.  Jika  persepsi wajib  pajak  terhadap  Sensus  Pajak  Nasional positif  maka  dapa  mempengaruhi  perilaku mereka  dalam  menghitung,  menyetor,  dan melaporkan  pajak  terutangnya  secara  benar dan tepat waktu.
Pengetahuan  adalah  hasil  kerja  fikir  yang merubah  dari  tidak  tahu  menjadi  tahu  dan menghilangkan  keraguan  terhadap  suatu perkara. Menurut prasanti (2012) pengetahuan  peraturan  perpajakan  adalah proses  atau  cara  wajib  pajak  memahami peraturan  perpajakan  yang  telah  ada  serta perubahan  sikap  dan tata  laku seorang  wajib
pajak  atau  kelompok  wajib  pajak  dalam usaha  mendewasakan  manusia  dalam  upaya pengajaran dan latihan.
Kesadaran adalah keadaan seseorang di mana  ia tahu  atau  mengerti  dengan jelas  apa yang  ada  dalam  pikirannya.  Muliari  (2011) kesadaran  perpajakan  adalah  suatu  kondisi dimana  seseorang  mengetahui,  mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan  yang  berlaku  serta  memiliki kesungguhan  dan kenginan untuk  memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela.

## PERUMUSAN HIPOTESIS
Pengaruh  Persepsi  Pelaksanaan  Sensus Pajak  Nasional  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Rendahnya  kepatuhan  Wajib  Pajak disebabkan  oleh  banyak  hal,  tetapi  yang paling  utama  menurut  Alm,  Bahl,  Murray (1990)  dalam  John  Hutagaol  (2007)  adalah disebabkan  oleh  tidak  adanya  data  tentang Wajib  Pajak  yang  dapat  digunakan  untuk mengetahui  kepatuhannya.  Persepsi  yang positif atas suatu sistem  perpajakan memiliki pengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Begitu  juga  dengan  pelaksanaan  Sensus Pajak  Nasional,  jika  persepsi  Wajib  Pajak terhadap Sensus Pajak Nasional positif maka dapat  memengaruhi  perilaku  mereka  dalam menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan pajak  terutangnya  secara  benar  dan  tepat waktu.
H1  :  Persepsi  Pelaksanaan  Sensus  Pajak Nasional  berpengaruh  signifikan  positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh Pengetahuan Peraturan
Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak
Menurut  Gardina  dan  Haryanto  (2006) dalam  Mulya  (2012)  salah  satu  penyebab berpengaruhnya  pengetahuan  pajak  terhadap kepatuhan  pajak  adalah  adanya  sumber informasi  perpajakan  yang  didapat  oleh  setiap Wajib Pajak.Wajib Pajak yang tidak memahami  peraturan  perpajakan secara  jelas
cenderung  akan  menjadi  Wajib  Pajak  yang tidak  taat,  dan  sebaliknya  semakin  paham Wajib  Pajak  terhadap  peraturan  perpajakan, maka  semakin  paham  pula  Wajib  Pajak terhadap  sanksi  yang  akan  diterima  bila melalaikan kewajiban perpajakannya. H2  :  Pengetahuan  Peraturan  Perpajakan berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh Kesadaran Perpajakan
Terhadap KepatuhanWajib Pajak Muliari  (2011)  kesadaran  perpajakan adalah  suatu  kondisi  dimana  seseorang mengetahui,  mengakui,  menghargai  dan menaati  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku serta  memiliki  kesungguhan  dan  kenginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.Muliari  (2011),  menyatakan bahwa  semakin  tinggi  tingkat  kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. H3  :  Kesadaran  perpajakan  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak
Pengaruh  persepsi  pelaksanaan  Sensus Pajak  Nasional,  pengetahuan  peraturan perpajakan,  dan  kesadaran  perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan dari aspek psikologis melihat  bagaimana  persepsi  Wajib  Pajak akan  suatu  sistem  perpajakan  dalam  hal  ini adalah  Sensus  Pajak  Nasional.  Jika  persepsi masyarakat  positif  terhadap  pelaksanaan Sensus Pajak Nasional maka akan mempengaruhi perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Wajib
Pajak yang memiliki pengetahuan  tentang  peraturan  perpajakan akan
melaksanakan kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Dengan  adanya pengetahuan  peraturan  perpajakan  tersebut akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.
Kesadaran  perpajakan  sangat  penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Ketika  Wajib  Pajak  memiliki  kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela  bukan  keterpaksaan  dan  akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4  :  Persepsi  pelaksanaan  Sensus  Pajak Nasional, pengetahuan peraturan  perpajakan, dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak

## METODE PENELITIAN Sifat penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.Menurut Neuman (2003) dalam Efferin et al (2008) pendekatan kuantitatif  berangkat  dari  penggunaan  data- data yang terukur secara tepat yang diperoleh melalui survey atau kuesioner dan dikombinasikan dengan statistik dan pengujian  hipotesis  yang  bebas  nilai  atau objektif.  Dengan  cara  itu  maka  suatu fenomena  dapat  dianalisis  untuk  kemudian dijelaskan hubungan diantara variabel- variabel yang terlibat di dalamnya.
Populasi,
Sampel, dan
Teknik

## Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib Pajak  Badan  yang  berada  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Pengambilan  sampel dilakukan dengan metode purposive sampling . Alasan pengambilan sampel dengan  menggunakan  metode purposive sampling karena hanya akan memilih sampel dengan  kriteria  tertentu  agar  jawaban  dari para  responden  sesuai  dengan  jalannya penelitian.  Kriteria  sampel  dalam  penelitian ini yaitu:
1. Wajib Pajak yang berada di sentra-sentra bisnis, kawasan perdagangan, kawasan perindustrian. Karena kawasan tersebut merupakan sasaran prioritas pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.
2. Wajib Pajak yang telah memiliki stiker Sensus Pajak Nasional. Stiker ini merupakan tanda bahwa Wajib Pajak telah disensus oleh petugas pajak.
Sumber  Data  dan  Metode  Pengumpulan Data
Data diperoleh dari jawaban  responden atas  serangkaian  pertanyaan  yang  diajukan peneliti  mengenai  persepsi  pelaksanaan Sensus
Pajak Nasional, pengetahuan peraturan  perpajakan,  kesadaran  perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak.
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini menggunakan kuesioner.Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala 4 angka yaitu  angka  4  untuk  pendapat  sangat  setuju dan  angka  1  untuk  pendapat  sangat  tidak setuju. Perinciannya adalah sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju Angka 2 = Tidak Setuju Angka 3 = Setuju Angka 4 = Sangat Setuju

## Model Regresi
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.Model regresi  linier  berganda  dirumuskan  sebagai berikut:
1 X 1 2 X 2 3 X 3 + e Keterangan: Y  =   Kepatuhan Wajib Pajak =   Konstanta
1 =   Koefisien  regresi  persepsi  pelaksanaan  Sensus Pajak Nasional
2 =  Koefisien regresi pengetahuan peraturan perpajakan
3 =   Koefisien regresi kesadaran perpajakan X 1 =   Persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional X 2 =   Pengetahuan peraturan perpajakan X 3 =   Kesadaran perpajakan e  =   Kesalahan pengganggu

## Analisis Regresi
Pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi linier  berganda  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
a. Koefisien determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk mengukur seberapa besar variabel independen  dapat  menjelaskan  variabel dependen.
b. Uji Signifikansi paramater individual (Uji t) Uji  parsial  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen.
c. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)
Menurut  Widarjono  (22:2010)  pengujian  F digunakan  untuk  mengevaluasi  pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Objek Penelitian
Jumlah  kuesioner  yang  disebar  dalam penelitian ini adalah sebanyak 100
kuesioner.Data  responden  yang  berhasil dikumpulkan sebanyak 97 kuesioner, sehingga jumlah sampel pengamatan sebanyak  97  pengamatan  yang  dapat  dilihat pada tabel 1:

## Tabel 1
Deskripsi Objek Penelitian Jumlah Kuesioner Jumlah Kuesioner yang disebar 100 Dikurangi: Kuesioner yang tidak kembali (3) Sampel akhir pengamatan 97 Sumber: Data primer diolah, 2013 Sampel  tersebut  kemudian  diklasifikasikan berdasarkan jenis Wajib Pajak, lama berdirinya  usaha,  lama  memiliki  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  jenis  usaha,
dan  pengetahuan  perpajakan  sebagaimana dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

## Tabel 2

## Tabulasi Silang Jenis Usaha dan Jenis Wajib Pajak
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas  dapat diketahui  bahwa  59,8  %  responden  adalah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sedangkan 40,2%  adalah  Wajib  Pajak  Badan.  Jenis usaha  yang  paling  banyak  untuk  Wajib
Pajak  Orang  Pribadi  adalah  dagang dengan  prosentase  34%  sedangkan  jenis usaha  yang  paling  banyak  untuk  Wajib Pajak  Badan  adalah  dagang  dengan prosentase 15,5%.

## Tabel 3

## Tabulasi Silang Lama Berdirinya Usaha dan Jenis Wajib Pajak
Lama Berdirinya Jenis Wajib Pajak Total Usaha Orang Pribadi Badan <5 Tahun 5 9 14 5,2% 9,3% 14,4% 5-10 Tahun 25 19 44 25,8% 19,6% 45,4% 10-20 Tahun 28 11 39 28,9% 11,3% 40,2% >20 Tahun 0 0 0 0,0% 0% 0,0% TOTAL 58 39 97 59,8% 40,2% 100% Sumber: Data primer diolah, 2013
Berdasarkan  Tabel  3  di  atas  dapat dilihat  bahwa  responden  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  paling  banyak  memiliki  lama  usaha antara 10-20 tahun dengan prosentase  28,9%
sedangkan Wajib Pajak Badan paling banyak memiliki  lama  usaha  antara  5-10  tahun dengan prosentase 19,6%. Jenis Usaha Jenis Wajib Pajak Total Orang Pribadi Badan Industri 0 11 11 0% 11,3%  11,3% Jasa 25 13 38 25,8% 13,4%  56,7% Dagang 33 15 48 34,0% 15,5%  49,5% Lainnya 0 0 0 0% 0% 0% TOTAL 58 39 97 59,8% 40,2%  100% Sumber: Data primer diolah, 2013

## Tabel 4

## Tabulasi Silang Lama Memiliki NPWP dan Jenis Wajib Pajak
Lama Memiliki Jenis Wajib Pajak Total NPWP Orang Pribadi Badan <5 Tahun 5 9 14 5,2% 9,3% 14,4% 5-10 Tahun 31 17 48 32,0% 17,5% 32,0% 10-20 Tahun 22 13 35 22,7% 13,4% 36,1% >20 Tahun 0 0 0 0% 0% 0,0% TOTAL 58 39 97 59,8% 40,2% 100% Sumber: Data primer diolah, 2013 Dari Tabel 4dapat diketahui bahwa responden Wajib Pajak Orang Pribadi paling banyak  memliki  NPWP  antara  5 -10  tahun dengan  prosentanse  32%  sedangkan  Wajib Pajak Badan  paling  banyak  memiliki  NPWP antara 5-10 tahun dengan prosentase 17,5%.
Tabel 5

## Tabulasi Silang Pengetahuan Perpajakan dan Jenis Wajib Pajak
Pengetahuan Jenis Wajib Pajak Total Perpajakan Orang Pribadi Badan Belajar 13 8 21 Sendiri 13% 8,2% 13% Kursus 5 3 8 5,2% 3,1% 5,2% Penyuluhan 21 17 38 21,6% 17,5%  21,6% Pelatihan 19 11 30 19,6% 11,3%  19,6% TOTAL 58 39 97 59,8% 40,2% 100% Sumber: Data primer diolah, 2013
Dari  Tabel  5  di  atas  dapat  diketahui bahwa  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  paling banyak  mendapat  pengetahuan  perpajakan dari  penyuluhan  dengan  prosentase  21,6%
sedangkan Wajib Pajak Badan paling banyak mendapat  pengetahuan perpajakan  dari penyuluhan dengan prosentase 17,5%.
Analisis Data Statistik Deskriptif
Tabel 6 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Y 97 20.00 32.00 26.5052 3.29179 X1 97 21.00 36.00 30.2990 3.59735 X2 97 10.00 26.00 21.4845 3.29492 X3 97 20.00 36.00 29.3608 3.77819 Valid N (listwise) 97
Sumber : Data Primer Diolah, 2013
Berdasarkan  Tabel  6  di  atas  dapat diketahui  nilai  rata-rata  untuk  variabel kepatuhan  Wajib  Pajak  sebesar  26,51, variabel  persepsi  pelaksanaan  Sensus  Pajak Nasional  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar 30,30, variabel pengetahuan peratuan perpajakan  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar 21,48,  dan  variabel  kesadaran  perpajakan
memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  29,36.Hal  ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden  menjawab  setuju  atas  pertanyaan- pertanyaan  yangberkaitan  dengan  kepatuhan Wajib  Pajak,  persepsi  pelaksanaan  Sensus Pajak Nasional, pengetahuan peratuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan.

## Analisis Regresi
Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 7  berikut ini:
Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  ((Consta nt) 2.410 1.165 2.069  .041 X1 .240 .098 .263  2.456  .016 X2 .343 .070 .344  4.880  .000 X3 .321 .088 .369  3.652  .000 a. Dependent Variable:Y
Sumber : Data Primer Diolah, 2013
Berdasarkan  tabel  7  diatas  dapat  ditulis  persamaan  regresi  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
Y = 2.410 + 0.240 X1 + 0.343 X2 + 0.321 X3 + e

## Pengujian Hipotesis
Koefisien Determinasi Nilai Adjusted  R  Square dari  model regersi  diperoleh  sebesar  0.833,  hal  ini berarti sebesar 83,3% kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan  oleh  persepsi  pelaksanaan  Sensus
Pajak  Nasional,  pengetahuan  peraturan perpajakan, dan kesadaran perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 16,7% merupakan variabel-variabel  lain  yang  tidak  dijelaskan dalam penelitian ini.Tabel koefisien determinasi adalah sebagai berikut:
Tabel 8 Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .916 a .839 .833 1.34349
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 Sumber : Data Primer Diolah, 2013

## Uji Signifikansi Paramater Individual (Uji t)
Hasil  uji  signifikansi  parameter  individual dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini:

## Tabel 9
Hasil Uji Signifikansi Paramater Individual (Uji t) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  ((Constan t) 2.410 1.165 2.069  .041 X1 .240 .098 .263  2.456  .016 X2 .343 .070 .344  4.880  .000 X3 .321 .088 .369  3.652  .000 a. Dependent Variable:
Y
Sumber : Data Primer Diolah, 2013
Dari  tabel 9 diatas  dapat  dilihat  bahwa variabel  persepsi  pelaksanan  Sensus  Pajak Nasional (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2.456, berarti t hitung > t tabel (2.456>1,986) sedangkan tingkat  signifikansi  sebesar 0,016 karena  tingkat  signifikansi  <  0.05  maka  H0 ditolak dan Ha diterima.Hal ini menunjukkan bahwa  variabel  persepsi  pelaksanaan  Sensus Pajak  Nasional  memiliki  pengaruh  yang positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib
Pajak.  Artinya  semakin  tinggi  atau  baik persepsi  Wajib  Pajak  atas  pelaksanaan Sensus Pajak Nasional maka akan meningkatkan  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak  begitu  pula  sebaliknya.Penemuan  ini mendukung penemuan Dewinta dan Muchamad  (2012)  yang  menyatakan  bahwa persepsi  pelaksanaan  Sensus  Pajak  Nasional berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil pengujian untuk variabel pengetahuan  peraturan  perpajakan  (X2) terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah sebesar  4,880.  Karena  t  hitung  lebih  besar dari  t  tabel  (4,880  >1,986)  serta  memiliki tingkat  signifikansi  kurang  dari  0,05  (0.000 <0,05)  maka  H0  ditolak  dan  menerima  Ha. Artinya  dengan  tingkat  kepercayaan  95% dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan  peraturan  perpajakan  memiliki pengaruh  yang  positif  signifikan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Hal tersebut mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh Siregar et  al (2012),  Asih  (2009),  dan Septianti  (2012).  Semakin  tinggi  tingkat pengetahuan  peraturan  perpajakan  Wajib Pajak  maka  akan  meningkatkan  tingkat kepatuhan Wajib Pajak begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan  peraturan  perpajakan  Wajib Pajak  maka  akan  menurunkan  tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan  Tabel  4.17  nilai  t  hitung untuk  variabel  kesadaran  perpajakan  (X3) adalah  sebesar  3.652.  Karena  nilai  t  hitung lebih  besar  dari  t  tabel  (3,652>1,986)  dan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (0.000<0,05)  maka  H0  ditolak dan  menerima Ha. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang signifikansi  positif terhadap kepatuhan  Wajib Pajak  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.Hal tersebut  mendukung  penemuan  Dewinta  dan Muchamad  (2012),  Muliari  (2011),  dan Arum  dan  Zulaikha  (2012).  Semakin  tinggi tingkat  kesadaran  perpajakan  Wajib  Pajak maka  akan  meningkatkan  tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak  begitu  pula  sebaliknya  semakin rendah  tingkat  kesadaran  perpajakan  Wajib Pajak  maka  akan  menurunkan  tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

## Uji Signifikansi Paramater Simultan (Uji F)
Hasil  uji  statistik  secara simultan untuk persepsi  pelaksanaan  Sensus  Pajak  Nasional
(X1),  pengetahuan  peraturan  perpjakan  (X2), dan  kesadaran  perpajakan  (X3)  dapat  dilihat pada Tabel 10 berikut ini:
Tabel 10 Hasil Uji Signifikansi Paramater Simultan (Uji F) ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regressi on 872.384 3 290.795 161.107  .000 a Residual 167.863  93 1.805 Total 1040.247  96 a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 b. Dependent Variable: Y
Sumber : Data Primer Diolah, 2013
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  di  atas  dapat dijelaskan sebagai berikut:
Diperoleh  hasil  F  hitung  sebesar  161,107 dengan  alpha  sebesar  5%.  F  tabel  =  2,70 Sehingga  F hitung >  F tabel (161,107>2,70). Diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0.000 yang  berarti  <  0.05.Hal  ini  menunjukkan
bahwa variabel persepsi pelaksanaan Sensus Pajak  Nasional,  pengetahuan  peraturan perpajakan, dan kesadaran perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan  mengenai  pengaruh  persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional,
pengetahuan peraturan  perpajakan, dan kesadaran  perpajakan  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak,  maka  pada  bagian  akhir  dari penelitian  ini  penulis  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional memiliki hubungan  yang  positif  signifikan  dengan kepatuhan Wajib Pajak di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  atau baik persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan  Sensus  Pajak  Nasional  maka semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan
bahwa pengetahuan peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.  Masalah  yang  terjadi  pada  Wajib Pajak  saat  ini  yaitu  ketidakmengertian mereka  atas  kewajiban  perpajakan  yang harus  mereka  penuhi.  Semakin  tinggi tingkat
pengetahuan
peraturan perpajakan  Wajib  Pajak  maka  semakin tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak karena Wajib Pajak telah mengetahui  kewajiban  perpajakan  yang harus mereka penuhi. 3. Hasil pengujian hipotesis ketigamenunjukkan  bahwa  kesadaran perpajakan berpengaruh positif
signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi tingkat  kesadaran  perpajakan  Wajib Pajak  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak.  Kesadaran masyarakat yang  tinggi  akan  pentingnya pajak akan mendorong kepatuhan sukarela. Karena membayar pajak merupakan  wujud  tanggung  jawab  dan kepedulian berbangsa dan bernegara.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan
bahwa persepsi pelaksanaan  Sensus  Pajak  Nasional,
pengetahuan  peraturan  perpajakan,  dan kesadaran perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kemampuan  persamaan  regresi  dalam menjelaskan variabel-variabel bebas terhadap  variabel  terikat  sebesar  83,3% sedangkan 16,7% dijelaskan oleh variabel-variabel  lain  di  luar  penelitian ini.  Hal  ini  berarti  tingkat  kemampuan variabel-variabel  bebas  yaitu  persepsi pelaksanaan  Sensus  Pajak  Nasional, pengetahuan  peraturan  perpajakan,  dan kesadaran  perpajakan  tinggi  terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Penelitian  ini  tidak  lepas  dari  keterbatasan- keterbatasanyang  dapat  menyebabkan  hasil penelitian menjadi bias. Keterbatasan penelitian ini antara lain:
1. Keterbatasan ketersediaan responden penelitian  sehingga  peneliti  tidak  dapat memilih  responden  yang  sesuai  dengan harapan  peneliti.  Misalnya,  pertanyaan- pertanyaan mengenai pengetahuan peraturan  perpajakan  yang  diberikan kepada  responden  yang  memliki  tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD). Jawaban yang  diberikan  oleh  responden  tersebut tidak  akan  optimal  jika  dibandingkan dengan  jawaban  dari  responden  yang memiliki  tingkat  pendidikan  Perguruan Tinggi (PT) .
2. Sikap  responden  yang  menganggap bahwa  pajak  merupakan  sesuatu  yang mengancam sehingga kemungkinan responden  memberikan  jawaban  yang tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya.
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran antara lain:
1. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menambah variabel penelitian, mengganti variabel penelitian,
menggunakan  variabel intervening atau menggunakan variabel moderasi.
2. Dalam pelaksanaan Sensus Pajak
Nasional  di  tahun  berikutnya  diharapkan petugas sensus lebih meningkatkan
kemampuan  dalam  berkomunikasi  dan pengetahuan  peraturan  perpajakannya.
Agar masyarakat dengan sukarela memberikan  informasi  yang  dibutuhkan dalam Sensus Pajak Nasional.
3. Bagi  Direktorat  Jenderal (Ditjen)  Pajak sebaiknya lebih memperbanyak informasi kepada Wajib Pajak
mengenai  peraturan  perpajakan  yang berlaku  saat  ini  melalui  berbagai media yang  dapat  dijangkau  dengan  mudah. Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan pengetahuan peraturan perpajakan Wajib Pajak.
4. Bagi  Ditjen  Pajak  sebaiknya  lebih memperbanyak  sosialisasi  pentingnya pajak  untuk  kemajuan  Negara  .  Hal  ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran  masyarakat  untuk  membayar pajak  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Arum, Harjanti  Puspa.Zulaikha. 2012.  Jurnal.
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan  Bebas. Diponegoro Jurnal Of Accounting.
Asih,  Devi  Tri.  2009.  Skripsi. Pengaruh Pengetahuan  Tentang  Pajak  Persepsi Tentang Petugas Pajak, dan Penerapan
Sistem Administrasi Perpajakan Modern  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. STIE PERBANAS. Dewinta, Rinta Mulia. Muchamad
Syafruddin.  2012.  Jurnal. Pengaruh Persepsi  Pelaksanaan  Sensus  Pajak Nasional  dan  Kesadaran  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di
Lingkungan  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa
Yogyakarta. Diponegoro Jurnal  Of Accounting .
Efferin et al. 2008. Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta. Graha Ilmu. Fikriningrum,  Winda  Kurnia.  Muchamad
Syafruddin. 2012. Jurnal. Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam Memenuhi  Kewajiban Membayar Pajak . Diponegoro Jurnal Of Accounting . Hutagaol , John.  2007 . Perpajakan:  Isu-isu
Kontemporer . Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Irawan,  Candra.  Azwir  Nasir.  Rusli.  2012. Jurnal. Pengaruh    Pengetahuan  Wajib Pajak  Tentang  Peraturan  Perpajakan, Penyelewengan  Pajak,  dan  Persepsi Wajib  Pajak  Atas  Kinerja  Pelayanan Perpajakan  Terhadap  Motivasi  Wajib Pajak  Dalam  Memenuhi  Kewajiban Perpajakan. Universitas Riau. LensaIndonesia.com. DirjenPajak
:Kontribusinya. 15 Januari 2013.
Muliari,  Ni  Ketut.  Putu  Eri  Setiawan.  2011. Jurnal. Pengaruh  Persepsi  Tentang Sanksi  Perpajakan  dan  Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan  Wajib  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Denpasar  Timur. Jurnal
Akuntansi & Bisnis, Volume 6.No.1. Mulya,  Imam.  2012.  Skripsi. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey  pada  WP  Badan  di  KPP Pratama Cianjur) .Elib.unikom.ac.id.
Diunduh  pada  h
2013 pada pukul 14:50 WIB.
Musyarofah, Siti. Adi Purnomo. 2008. Jurnal.
Pengaruh Kesadaran, Persepsi Tentang Sanksi  dan  Hasrat  Membayar  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi,  Manajemen  Bisnis, dan  Sektor  Publik  (JAMBSP)  Vol.  5 No. 1 Oktober 2008.
Nugroho, Rahman Adi. 2012. Skripsi. Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan
Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran  Membayar  Pajak  Sebagai Variabel Intervening.
Universitas Diponegoro.
Prasanti,  Uriyanik  Sengko.  2012.  Skripsi. Pengaruh  Kesadaran  dan  Pengetahuan Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak Orang  Pribadi  Untuk  Membayar  Pajak Penghasilan di  Kabupaten Bantul. STIE WIWAHA YOGYAKARTA.
Rajif,  Mohamad.  2012.  Jurnal. Pengaruh Pemahaman,  Kualitas  Pelayanan,  dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pengusaha Usaha  Kecil  dan  Menengah  di  daerah Cirebon . Universitas Gunadarma Rustiyaningsih,  Sri.  2011.  Jurnal. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib  Pajak. Widya  Warta  No.  02 Tahun XXXV.
Santoso,  Singgih.  2000. Buku  Latihan    SPSS Statistik  Parametik .  Jakarta.  PT  Elex Media Komputindo.
Septianti,  Ira  Dwi.  2012.  Skripsi. Pengaruh Pemeriksaan  Pajak  dan  Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Badan  di  Kantor  Pajak  Pratama
Bandung  Cicadas .  Elib.unikom.ac.id.
Diunduh  pada pada pukul 15:05 WIB.
Siregar,  Yuli  Anita.  Drs.  Saryadi.  Sari Listyorini.  2012.  Jurnal. Pengaruh Pelayanan  Fiskus  dan  Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal  Ilmu  Administrari  Bisnis Universitas Diponegoro.
Utami,  Sri  Rizki.  Andi.  Ayu  Noorida
Soerono.  2012.  Skripsi. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di Lingkungan  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Serang. Universitas Sultan
Agung Tirtayasa.
Widarjono,  Agus.  2010. Analisis  Statistika Multivariat Terapan