Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH)

## Siti Rosadah
Alumni Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## Abstract
In the banking institution, functioning of Islamic banks operating in order not to deviate from Islamic law, it held "the Sharia Supervisory Board" that is not found in the conventional banks. This study aimed to determine whether the products monitored by Sharia Supervisory Board of BPRS Amanah Ummah, in addition to knowing how the implementation of the Sharia Supervisory Board duties in overseeing the BPRS Amanah Ummah products, and to investigate the barriers faced by the Sharia Supervisory Board and solutions in monitoring the BPRS
Amanah Ummah products. Data is taken in three ways: observation, interview and documentation.
Keywords: Islamic  banks,  Islamic  law, Sharia  Supervisory  Board, products,  BPRS Amanah Ummah

## Abstrak
Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional bank syariah tidak menyimpang dari syariat Islam, maka diadakan “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk-produk BPRS Amanah Ummah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, selain itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi  produk-produk BPRS Amanah Ummah, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dewan
Pengawas Syariah dan solusi yang diupayakan dalam mengawasi produk BPRS Amanah Ummah. Pengambilan data dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
Kata  kunci: bank  syariah, syariat  Islam , Dewan  Pengawas  Syariah,  produk perbankan, BPRS Amanah Ummah
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Uang  sebagai  alat  tukar  memegang  peranan  yang  penting  dalam masyarakat  modern.  Hampir  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  tidak  dapat dilepaskan  dari  uang.  Karena  fungsinya  sebagai  alat  tukar,  uang selalu  beredar dari satu orang ke orang lainnya, dari satu daerah ke daerah lainya, bahkan dari suatu Negara  ke Negara  lainnya.  semakin lama urusan  yang menyangkut  uang, semakin  berkembang  dan bertambah  rumit, sehingga menyebabkan masyarakat memerlukan suatu lembaga perantara yang dapat memperlancar lalu lintas uang. Lembaga tersebut kini dikenal dengan dengan sebutan bank. 1
Dalam  Ensiklopedia  Indonesia,  bank  atau  perbankan  adalah  “lembaga keuangan  yang  usaha  produknya  memberikan  kredit  dan  jasa-jasa  dalam  lalu lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  dengan  tujuan  memenuhi  kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain”. 2
Bank  konvensional  yang  dikenal  masyarakat,  selama  ini  dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan metode bunga. Penerapan metode bunga  yang  diterapkan  perbankan  konvensional  pada  gilirannya  dapat mempercepat  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  dalam  kenyataannya perbankan  konvensional  yang  didasarkan  pada  metode  bunga  menimbulkan akibat yang kurang baik, karena bunga meningkatkan kecendrungan dikuasainya kekayaan oleh segolongan orang kecil saja, menghilangkan kepedulian terhadap sesama, adanya ketidakadilan karena resiko ditanggung oleh satu pihak saja, dan kekayaan  seharusnya  diperoleh  melalui  kerja  keras  dan  usaha  pribadi. 3 permasalahan  perbankan  tersebut  menimbulkan  pemikiran  untuk  melakukan perombakan  metode  dasar  ekonomi  agar  dapat  mengatasi  permasalahan  yang ditimbulkannya  serta  mengarahkan  metode  ekonomi  yang  baru  kepada  tujuan keadilan,  kesamaan  dan  kemajuan.  Salah  satunya  adalah  dengan  mencari alternatif  yang  meletakkan  perekonomian  di  atas  landasan  etika  dan  moral. Sebagaimana Allah swt berfirman:
” …agar harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.” (Q.S. Al-Hasyr: 7) 4
Implementasi  dari  alternatif  ini  adalah  dikembangkannya  kegiatan  usaha bank  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  operasionalnya  tidak  didasarkan  atas metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil.
1 Edy  wibowo  dan  Untung  Hendy  widodo, Mengapa  Memilih  Bank  Syariah? ,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2005, h..2.
2 Abdul Rahman Ghazali, Ed. Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010, h.. 215.
3 Edy  Wibowo  dan  Untung  Hendy  Widodo, Mengapa  Memilih  Bank  Syariah ,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2005,h.. 4.
4 Al-Jumanatul Ali, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h..546.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Dengan  lahirnya  bank  syariah  yang  beroperasi  berdasarkan  bagi  hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank  konvensional merupakan peluang bagi umat islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Hal tersebut merupakan  peluang  karena  umat  islam  akan  berhubungan  dengan  perbankan secara tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di  dalam  memobilisasi  dana  masyarakat  untuk  pembiayaan  pembangunan ekonomi umat.
Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternatif  pengganti dari penerapan  sistem  bunga  ternyata  dinilai  telah  berhasil  menghindarkan  dampak negatif  dari  penerapan  bunga,  seperti  (a)  pembebanan  pada  nasabah  berlebih- lebihan  dengan  beban  bunga  berbunga  bagi  nasabah  yang  tidak  mampu membayar  pada  saat  jatuh  temponya,  (b)  timbulnya  pemerasan  yang  kuat terhadap  yang  lemah,  (c)  terjadi  konsentrasi  kekuatan  ekonomi  di  tangan kelompok  elit,  (d)  kurangnya  peluang  bagi  kekuatan  ekonomi  lemah  untuk mengembangkan potensi usahanya. 5
Bank  Islam,  selain  berfungsi  menjembatani  antara  pihak  kelebihan  dana dengan  pihak  yang  membutuhkan  dana,  juga  secara  khusus  mempunyai  fungsi amanah.
Untuk  menjaga  fungsi  amanah  tersebut,  perlu  adanya  pengawasan  yang melekat  pada  setiap  orang  yang  terlibat di  dalam  aktivitas  perbankan.  Di  dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional bank islam tidak menyimpang dari syariat islam, maka diadakan “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvensional.
Yang  membedakan  lembaga  keuangan  atau  lembaga  bisnis  syariah  dan yang  bukan  syariah  terletak  pada  posisi  dewan  pengawas  syariah.    Bahkan dalam  Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas disebutkan  secara  tegas  dalam  pasal  109,  bahwa  setiap  perusahaan  yang menyelenggarakan bisnis berdasarkan prinsip syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. 6
Dewan  Pengawas  Syariah  adalah  “suatu  dewan  yang  dibentuk  untuk mengawasi    jalannya  bank  syariah  agar  di  dalam  operasionalnya  tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah dalam islam”. 7
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam upaya memurnikan pelayanan institusi  keuangan  syariah  agar  benar-benar  sejalan  dengan  ketentuan  syariah islam,  keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  mutlak  diperlukan.  DPS merupakan  lembaga  kunci  yang  menjamin  bahwa  produk  dan  kegiatan operasional  institusi  keuangan  syariah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah. Dewan  Pengawas  Syariah  beranggotakan  orang-orang  yang  kompeten  dan
5 Warkum  sumitro, Asas-asas  perbankan  islam  dan  lembaga-lembaga  terkait ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004, h.. 13.
6 Ibnu Taimiyah, Succes Business With Sharia Al-Hisbah, Penerjemah Rafiqah Ahmad dan Alimin, Jakarta: Migunani, 2008, h.. V.
7 Warkum  sumitro, Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembagaTerkait ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004, h.. 51.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
berpengalaman  dalam  aspek  syariah  di  lembaga  keuangan  yang  beroperasi dengan pola syariah. Keberadaan lembaga ini sangat penting untuk memastikan kehalalan  produk-produk  dan  operasional  sebuah  lembaga  keuangan  syariah sehingga  para  pengguna  jasa  tidak  perlu  ragu  dalam  menggunakan  berbagai produk serta layanan yang diberikan.
Dalam  penerapan  prinsip syariah  di  bank syariah.  tugas dan  fungsi  utama Dewan  ini  adalah  untuk  memastikan,  apakah  semua  aktifitas  dan  transaksi lembaga  tersebut  sesuai  dengan  prinsip  syariah  atau  tidak.  DPS  juga bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai  dengan  prinsip  syariah.    Aspek  kesyariahan  inilah  yang  menjadi  fokus pengawasan Dewan ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mekanisme kerja  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  mengawasi  produk  BPRS  Amanah Ummah  dengan  melakukan  wawancara  langsung  dengan  pihak  Dewan Pengawas Syariah atau Pengelola pada BPRS Amanah Ummah tentang kegiatan pengawasan  yang  dilakukan  DPS  untuk  memastikan  produk  dan  operasional BPRS Amanah Ummah  sesuai dengan syariah.
Alasan  penulis  memilih  BPRS  Amanah  Ummah  sebagai  tempat  penelitian ini  karena  BPRS  Amanah  Ummah  adalah  lembaga  keuangan  yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariat islam dengan tidak melakukan  hal-hal  yang  dzalim  seperti  tidak  menggunakan  metode  bunga  dan BPRS Amanah Ummah ini juga adalah salah satu pusat BPRS yang berkembang dengan  baik  dan  letaknya  sangat  strategis  dengan  universitas  yang  masih  di wilayah  kota  Bogor.  Selain  itu  penulis  ingin  mengetahui  bagaimana  mekanisme kerja  Dewan  Pengawas  Syariah  pada  BPRS  Amanah  Ummah  yang  notabane Dewan pengawas syariah adalah yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

## B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1)  Tujuan penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  produk-produk  BPRS Amanah  Ummah  diawasi  oleh    Dewan  Pengawas  Syariah,  untuk  mengetahui bagaimana  pelaksanaan  tugas  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  mengawasi produk-produk  BPRS  Amanah  Ummah,  serta untuk  mengetahui  hambatan  yang dihadapi  Dewan  pengawas  syariah  dan  solusi  yang  diupayakan  dalam mengawasi produk BPRS Amanah Ummah.
2)  Kegunaan penelitian
Penelitian ini diharapkan berguna untuk:
a.  Bagi penulis
1)  Penelitian  ini  digunakan  untuk  memenuhi  standar  kelulusan  S1(Sarjana) dalam Bidang studi Ekonomi Islam.
2)  Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengawasan produk BPRS Amanah Ummah
b.  Bagi perusahaan
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi  lembaga  yang  bersangkutan dan  dapat  menjadi  informasi  yang  positif  mengenai  pentingnya  peranan Dewan  Pengawas  produk  dan  operasional  perbankan  syariah  sehingga perusahaan  dapat  mengukur  kesyariahan  produk  dan  operasional  yang ditetapkan  sehingga  dapat  memperbaiki  kekurangan-kekurangan  dan mempertahankan hasil yang telah dicapai kemudian meningkatkannya.

## C. Metode Penelitian, Jenis Penelitian dan Tekhnik Pengumpulan Data
1.  Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode deskriptif .  Metode deskriptif adalah  :  “Suatu  metode  dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia, suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas peristiwa  pada  masa  sekarang” 8 .  Tujuan  dari  metode  deskriptif  ini  adalah  untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta- fakta  antar  fenomena  yang  diteliti.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif.  pendekatan  kualitatif  merupakan  tata  cara  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh  responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.
2.  Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan  penelitian ini adalah penelitian lapangan ( Field Research ). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian  yang  dilakukan  secara  langsung  kedalam  perusahaan  untuk memperoleh  data  dan  fakta,  sehingga  data  dan  fakta  dapat  diperoleh  dengan meneliti secara langsung ke objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan  keterangan  secara  tertulis  sesuai  dengan  permasalahan. Penelitian  yang  dilakukan  adalah  pada  PT  BPRS  Amanah  Ummah  Leuwiliang Bogor.
3.  Teknik Pengumpulan Data
Di  dalam  pengumpulan  data  sangat  dibutuhkan  adanya  teknik  yang  tepat dan relevan  dengan jenis data  yang diperlukan. Adapun teknik  yang  di gunakan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua  macam:  Yaitu  teknik  Penelitian  Lapangan ( Field Research ) dan Penelitian Perpustakaan (Library Research) yang dimaksud oleh keduanya adalah :
a) Penelitian Lapangan  ( Field  Research )  yaitu  dengan terjun  langsung  ke  lokasi penelitian yaitu di PT BPRS Amanah Ummah Bogor.
b) Penelitian Perpustakaan ( Library Research ) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku – buku, majalah, dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.
Untuk  mendapatkan  data  yang  valid  dan  akurat  penulis  menggunakan dengan 3 cara :
1). Observasi (pengamatan)
Observasi  adalah  cara  pengumpulan  data  dengan  melakukan  pencatatan secara cermat dan sistematik untuk mengetahui situasi sesungguhnya dengan cara  pengamatan  dan  penelitian  lapangan  secara  langsung  pada  BPRS
8 Nazir, Muhammad, Metode Penelitian , Bogor, Gralia Indonesia, h.. 54.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Amanah  Ummah  Leuwiliang  Bogor,  guna  memperoleh  informasi  sebagai pendukung data dalam penelitian ini.
2). Wawancara ( interview)
Wawancara  yaitu  teknik  pengumpulan  data  berbentuk  pengajuan  pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. Pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan sebelumnya.  Wawancara  dilakukan  terhadap  Dewan  Pengawas  Syariah Amanah  Ummah  Leuwiliang  Bogor  tentang  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan objek penelitian.
3). Dokumentasi
Dokumentasi  yaitu  laporan  tertulis  dari suatu  peristiwa  yang  isinya  terdiri  dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu, ditulis dengan sengaja untuk menyimpan dan merumuskan keterangan tentang suatu peristiwa.

## II. KERANGKA TEORITIS TENTANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PERBANKAN SYARIAH

## A. Dewan Pengawas Syariah
1.  Pengertian Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan  operasi bank islam sehingga  tidak  sampai melanggar prinsip  syariah  atau  senantiasa  sesuai  dengan  prinsip  muamalah  dalam islam. Tanggung jawab dewan ini  antara  lain mengawasi: pertama, produk dan  jasa  yang  ditawarkan  bank  kepada  nasabah. Kedua, investasi  atau proyek  dengan  siapa  bank  bekerjasama  diizinkan  oleh  syariah. Ketiga, manajemen bank itu sendiri yang harus didasari prinsip-prinsip syariah. 9
Menurut Beny Armand Reza atau dikenal dengan nama Gus Ben salah satu tokoh  dalam  buku  “Ini  Lho,  Bank  Syariah”    memberikan  pengertian  Dewan Pengawas  Syariah  adalah  “badan  yang  ada  dilembaga  keuangan  syariah  dan bertugas  mengawasi  pelaksanaan  keputusan  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  di lembaga keuangan syariah”. 10
Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, Bahwa  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  adalah  bagian  dari  lembaga  keuangan syariah  yang  bersangkutan,  yang  penempatannya  atas  persetujuan  Dewan Syariah  Nasional  (DSN).  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  adalah  suatu  badan yang  bertugas  mengawasi  pelaksanaan  keputusan  DSN  di  lembaga  keuangan syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah  diangkat  dan  diberhentikan  di  lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.
9 Ahmad  Rodoni  dan  Abdul  Hamid, Lembaga  Keuangan  Syariah, Jakarta:  Zikrul  Hakim,  2008, h..200.
10 Ahmad Ifham Solihin, Ini Lho Bank Syariah, Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008, h..29.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Anggota  DPS adalah  mereka yang memiliki akhlakul karimah dan  memiliki kompetensi  kepakaran  di  bidang syariah  muamalah  dan pengetahuan  di  bidang perbankan  dan/atau  keuangan  secara  umum.  Disamping  itu  mereka  juga  harus memiliki  komitmen  untuk  mengembangkan  keuangan  berdasarkan  syariah serta memiliki  kelayakan  sebagai  pengawas  syariah  yang  dibuktikan  dengan  surat sertifikat dari DSN. 11
Dari  pengertian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Dewan  Pengawas Syariah  adalah  badan  independen  yang  yang  ditempatkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional  pada  bank.  Anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  terdiri  atas  para  pakar dibidang syariah muamalah dan memiliki  pengetahuan perbankan. Tugas utama Dewan  Pengawas  Syariah  adalah  mengawasi  operasional  bank  agar  tidak menyimpang dari ketentuan syariah.

## 2.  Kedudukan Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah.
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa Dewan Pengawas  Syariah  mempunyai  tiga  kedudukan  yaitu: Pertama, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah  mengenai  hal-hal  yang berkaitan dengan  aspek syariah.
Kedua, sebagai  mediator  antara  bank  dengan  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  dalam  mengkomunikasikan  usul  dan  saran  pengembangan  produk  dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
Ketiga, sebagai  perwakilan  DSN  yang  ditempatkan  pada  bank.  Dewan Pengawas  Syariah wajib melaporkan kegiatan  usaha pada satu tahun  (minimal). Perlu  ditambahkan  kedudukan  DPS  di  Bank-Bank  Syari’ah  juga  berkedudukan sebagai  penjamin  bahwa  bank  diawasinya  berjalan  sesuai  dengan  prinsip syari’ah. 12
Dari ketiga kedudukan diatas, maka keberadaan Dewan Pengawas Syariah sangat penting di  dalam sebuah  perbankan untuk  menjaga  agar  tidak  terjadinya ketidaksesuaian  syariah  dalam produk dan  operasional  perbankan  syariah serta mengembangkan produk yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.

## 3.  Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah
Menurut  Muhammad  Syafi’i  Antonio  mengemukakan  peran  Dewan Pengawas Syariah dalam bukunya yang berjudul ” Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan” sebagai berikut:
Peran  utama  para  ulama  dalam  Dewan  Pengawas  Syariah  adalah mengawasi  jalannya  operasional  bank  sehari-hari,  agar  selalu  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  syariah.  Hal  ini  karena  transaksi-transaksi yang  berlaku  dalam  bank    syariah  sangat    khusus    jika    dibanding    bank konvensional. Karena itu,
11 Sofiniyah  Ghufron,  Ed. Sistem  &  Mekanisme  Pengawasan  Syariah, Jakarta:  Renaisan,  2005, h..16.
12 Jaih  Mubarok, Perkembangan  Fatwa  Ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia, Bandung:  pustaka  Bani Quraisy, 2004, h..17.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. 13
Adapun  Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Dewan  Pengawas  Syariah    melakukan  pengawasan  secara  periodik  pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
b. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan ususl-usul pengembangan  lembaga  keuangan  syariah  kepada  pimpinan  lembaga  yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
c. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
d. Dewan  Pengawas  Syariah  merumuskan  permasalahan-permasalahan  yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. 14
e. Sebagai penasehat  dan  pemberi  saran  kepada  Direksi,  Pimpinan  Unit  Usaha Syariah  dan  pimpinan  kantor  cabang  syariah  mengenai  hal-hal  yang  terkait dengan aspek syariah.
f. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan  penyimpangan  dari  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Dewan Syariah Nasional.
g. Mengusulkan  kepada  pihak  yang  berwenang  untuk  mengambil  tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
h. Melaporkan  kepada  pemegang  saham  dan  depositor  bahwa  semua  aktivitas bank sesuai dengan syariah. Laporan tersebut diumumkan bersamaan dengan laporan tahunan bank. 15

## 4.  Hubungan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional
Untuk  semakin  memantapkan  keyakinan  bahwa  Bank  Syariah  dan  Bank umum  Konvensional  yang  mempunyai  UUS  membentuk  Dewan  Pengawas Syariah. Pasal 32 UU Perbankan Syariah. Menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah  wajib  dibentuk  di  Bank  Syariah  dan  di  Bank  Umum  Konvensional  yang memiliki UUS. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham  atas  rekomendasi  Majelis  Ulama  Indonesia.  Dewan  Pengawas  Syariah bertugas  memberikan  nasihat  dan  saran  kepada  Direksi  serta  mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. 16
Dalam  peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  6/24/PBI/2004  Tentang  Bank Umum  yang  Melaksanakan  kegiatan  Usaha  berdasarkan  prinsip  Syariah, ditegaskan melalui pasal 19 yaitu :
13 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  Wacana  Ulama  &  Cendikiawan, Jakarta:  Gema Insani, 1999, h..284.
14 Sofiniyah  Ghufron,  Ed. Briefcase  Book  Edukasi  Profesional  Syariah  Sistem  &  Mekanisme Pengawasan Syariah, Jakarta: Renaisan, 2005, h..17.
15 Ahmad  Rodini  dan  Abdul  Hamid, Lembaga  Keuangan  Syariah, Jakarta:  Zikrul  Hakim,  2008, h..202.
16 Zubairi  Hasan, Undang-undang  Perbankan  Syariah:    Titik  Temu  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional, Jakarta, Rajawali Pers 2009, h..52.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
1. Kepengurusan  bank  terdiri dari  direksi  dan dewan  komisaris  dan  atau  bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. Bank  wajib  membentuk  dan  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  yang berkedudukan dikantor pusat bank. 17
Adapun kewajiban Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang tercantum dalam  keputusan  Dewan  Syariah  Nasional    adalah  mengikuti  fatwa-fatwa  DSN dan  mengawasi  kegiatan  usaha  lembaga  keuangan  syariah  agar  tidak menyimpang  dari  ketentuan  dan  prinsip  syariah  yang  telah  difatwakan  oleh DSN. 18 Dewan  Pengawas  Syariah  wajib  mengikuti  fatwa  DSN  yang  merupakan otoritas  tertinggi  dalam  mengeluarkan  fatwa  mengenai  produk  dan  jasa  bank sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. 19
Dewan Syariah Nasional  dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Nasional Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997. MUI telah  membentuk  suatu  badan  berdiri  sendiri  yang  bekerja  secara  otonom  di bawah MUI, dipimpin oleh ketua MUI dan setia usaha. Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan  oleh  badan  pelaksana  harian  oleh  seorang  ketua  dan  sekretaris  dan beberapa orang anggota. 20
Fungsi Dewan Syariah Nasional adalah:
a.  Mengawasi  semua  produk-produk  Lembaga  keuangan  syariah  agar  sesuai dengan syariah islam.
b.  Dewan  Syariah Nasional juga bertugas meneliti  ulang dan memberikan fatwa atas  segala  bentuk  produk  yang  diusulkan  dan  dikembangkan  oleh  lembaga keuangan syariah.
c.  Memberikan rekomendasi  dan/atau mencabut  rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah
d.  Memberikan  peringatan    kepada  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. 21
DPS  di  bank  umum  syariah  dan  UUS,  pada  umumnya  berada  di  pusat ibukota-Jakarta. Namun Bank Pembangunan Daerah yang telah membentuk UUS dan juga BPRS mempunyai DPS yang berada di ibukota propinsi atau kabupaten dimana bank tersebut berada.
17 Arfin  Hamid, Hukum  Ekonomi  Islam(  Ekonomi  Syariah)  di  Indonesia  Aplikasi  dan Perspektifnya, Bogor, Ghalia Indonesia 2007, h.. 144.
18 Karnaen  A.  Perwata  Atmadja  dan  Hendry  Tanjung, Bank  Syariah:  Teori,  Praktik,  dan Peranannya, Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007, h.. 108.
19 Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Zikrul Hakim, 2008, h..
201.
20 Muhamad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik, Jakarta:  Gema  Insani  2001,
h..32.
21 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, h…102.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## 5.  Posisi Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah
Dalam  struktur  bank  umum  syariah  dan  BPR  syariah  wajib  memiliki  DPS yang  ditempatkan dikantor pusat bank tersebut. Posisi DPS dalam struktur bank umum  di bawah  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS) atau posisinya sejajar Dewan Komisaris bank.
Kedudukan  DPS  dalam  struktur  perusahaan  berada  setingkat  dengan fungsi  komisaris  sebagai  pengawas  direksi.  Hal  ini  menjamin  evektifitas  dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas syariah. Karena itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang  Saham  (RUPS),  setelah  anggota  para  DPS  itu  mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).  Selain itu, bertanggung jawab atas  pembinaan  akhlak  seluruh  karyawan  berdasarkan  sistem  pembinaan keislaman  yang  telah  diprogramkan  setiap  tahunnya  dan  ikut  mengawasi pelanggaran nilai-nilai islam dilingkungan perusahaan tersebut.

## B.  Bank Syariah

## 1.  Pengertian Bank Syariah
Dalam  Ensiklopedia  Indonesia,  bank  atau  perbankan  adalah  “lembaga keuangan  yang  usaha  pokoknya  memberikan  kredit  dan  jasa-jasa  dalam  lalu lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  dengan  tujuan  memenuhi  kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain”. 22
Pengertian  Bank  Syari’ah  atau  bank  islam  terdapat  di  dalam  buku “ Mengapa memilih bank Syari’ah?” mengemukakan bahwa “Bank syariah adalah bank  yang  beroperasi sesuai dengan  prinsip-prinsip syari’ah islam. Bank ini  tata cara  beroperasinya  mengacu  kepada  ketentuan-ketentuan  al-Qur’an  dan hadits”. 23
Dalam  pengertian  lain  yang  terdapat  dalam  buku  “ Lembaga-lembaga Perekonomian  Umat  Sebuah  Pengenalan” disebutkan  bahwa  yang  di  maksud dengan  bank  Syari’ah  adalah  “lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya memberikan  kredit  dan  jasa-jasa  lain  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta peredaran  uang  yang  operasionalnya  disesuaikan  dengan  prinsip  syari’at islam”. 24
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  di  pahami  bahwa  pengertian  bank syari’ah  adalah  suatu  bentuk  lembaga  keuangan  yang  pengelolaannya didasarkan  pada  ketentuan  syariah  islam.  Pengertian  bank  syariah    tidak  jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada prinsip operasional yang digunakannya. Kalau bank syari’ah
22 Abdul Rahman Ghazali,Ed. Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010, h..215.
23 Edy  Wibowo  dan  Untung  Hendy  Widodo, Mengapa  memilih  bank  Syari’ah? ,    Bogor:  Ghalia Indonesia, 2005, h..33.
24 Yadi Janwari dan Dzajuli, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, Jakarta: PT. Raja Grapindo persada 2002, h.. 54.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
beroperasi  berdasarakn  prinsip  bagi  hasil,  sedangkan  bank  konvensional berdasarkan prinsip bunga.

## 2.  Sejarah Bank Syariah
Untuk pertama kalinya, pembentukan bank syariah di dirikan di mesir pada tahun  1963  dengan  nama  bank  syariah Myt-Ghamr ,  yang  permodalannya  di bantu  oleh  raja  Faisal  dari  Arab  Saudi.  Pendirian  Bank  Syari’ah  Myt-Ghamr dipelopori  oleh  Ikhwanul  Muslimin,  tetapi  tidak  berlangsung  lama  karena segera dibubarkan  oleh  Gamal  Abdul  Nashr.  Namun  demikian,  Eksperimen  pendirian Bank  Syari’ah  Myt-Ghamr  (1963-1967)  ini  telah  mampu  merangsang  pemikiran tentang  kemungkinan  didirikannya  lembaga  islam  yang  bergerak  dibidang keuangan  dan  investasi  dengan  keuntungan    yang  layak. 25 Sejak  tahun  1974 bank-bank syariah komersial bermunculan dinegara-negara arab. Misalnya Bank Pembangunan Islam Saudi Arabia. 26
Bank  syariah  ditingkat  internasional  dipelopori  oleh  Islamic  Development Bank  (IDB).  IDB  didirikan  oleh  22  negara  anggota  Organisasi  Konferensi  Islam pada tanggal 20 Oktober 1975.
Bank swasta bebas bunga  adalah Dubai  Islamic Bank yang didirikan pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1977 didirikan Faysal Islam Bank di mesir dan Bank  Keuangan  dan  Investasi  Islam  Jordan di  Sudan.  Kemudian  tiga  tahun berikutnya  berturut-turut  di  dirikan Kuwait  Finance  House,  Bank  Islam  Bahrain, dan Bank Islam Abu Dhabi.
Bank  Islam  Qatar  berdiri  pada  tahun  1981,  begitu  pula  counter-counter islam dalam Bank-bank  Pakistan.  Di Asia Tenggara, bank syariah pertama yang didirikan adalah Bank Islam Malaysia Berhard. Langkah itu disusul oleh Indonesia dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia. 27
Di Indonesia pelopor  perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah  serta  dukungan  dari  Ikatan  Cendikiawan  Muslim  Indonesia  (  ICMI). Setelah  Bank  Muamalat  disusul  Bank  Syariah  Mandiri  pada  tahun  1999  dan beberapa Unit  Usaha Syariah,  Misalnya yang dibuka oleh  Bank IFI, Bank Jabar, Bank Danamon, Bank Bukopin, dan Bank Rakyat Indonesia. Saat ini keberadaan Bank  Syariah  di  indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-undang  yaitu  UU  No.10 tahun  1998  tentang  perubahan  UU  No.7  tahun  1992  tentang  perbankan  yang memberikan  landasan  hukum  yang  lebih  kuat  bagi  keberadaan  perbankan syariah. 28
25 Yadi  Janwari  dan  Dzajuli, Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Umat  Sebuah  Pengenalan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h..61.
26 Ibid, h..34. 27 Edy  Wibowo  dan  Untung  Hendy  Widodo, Mengapa  memilih  bank  Syari’ah? ,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2005, h..34.
28 Inggrid  Tan, Bisnis  dan  investasi  Sistem  Syariah, Yogyakarta:  Universitas  Atma  jaya Yogyakarta, 2009, h..61.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## 3.  Visi dan Misi Bank Syariah
A. Visi Perbankan Syari’ah Visi perbankan syariah dalam buku “ Hukum Perbankan Syari’ah” berbunyi: Terwujudnya  sistem  perbankan  syariah  yang  kompetitif,  efisien,  dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor  riil secara nyata  melalui  kegiatan  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  ( share  based financing )  dan  transaksi  riil  dalam  kerangka  keadilan,  tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. 29
B. Misi Perbankan Syari’ah
Berdasarkan visi di  maksud,  Misi  yang  menjelaskan peran  Bank  Indonesia adalah  mewujudkan  iklim  yang  kondusif  untuk  mengembangkan  perbankan syari’ah  yang  istiqomah  terhadap  prinsip-prinsip  syari’ah  dan  mampu  berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut : 30
1) Melakukan  kajian  dan  penelitian  tentang  kondisi,  potensi,  serta  kebutuhan perbankan syari’aah secara kesinambungan.
2) Mempersiapkan  konsep  dan  melaksanakan  pengaturan  dan  pengawasan berbasis  resiko  guna  menjamin  kesinambungan  operasional  perbankan syari’ah yang sesuai dengan karakteristiknya.
3) Mempersiapkan  infrastruktur  guna  meningkatkan  efisiensi  operasional perbankan syari’ah.
4) Mendesain kerangka entry dan exit perbankan syari’ah yang dapat mendukung stabilitas perbankan.

## 4.  Dasar Hukum Bank Syariah
Akomodasi  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  terhadap  ruang gerak perbankan syariah tedapat pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini : 31
1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2) Undang-undang  No.23 Tahun  1999  tentang  Bank sentral.  Undang-undang  ini memberi  peluang  bagi  BI  untuk  menerapkan  kebijakan  moneter  berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3) Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.  32/33/KEP/DIR  Tanggal  12  Mei 1999  tentang  bank  umum  dan  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan Prinsip Syariah.  Kedua  peraturan  perundang-undangan  ini  mengatur  kelembagaan bank  syariah  yang  meliputi  pengaturan  tata  cara  pendirian,  kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank.
4) Peraturan    Bank  Indonesia  No.  2/7/PBI//2000  tanggal  23  Februari  2000 tentang  Giro  wajib  Minimum  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  2/4/PBI/2000
29 Zaenuddin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.. 8.
30 Ibid, h…8 .
31 Edy  Wibowo  dan  Untung  Hendy  Widodo, Mengapa  memilih  bank  Syari’ah? ,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2005, h..35.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
tanggaal  11  Februari  tentang  Perubahan  atas  peraturan  Bank  Indonesia  No. 1/3/PBI/1999  tanggal 13 Agustus  1999  tentang  penyelenggaraan  Kliring  lokal dan  Penyelesaian  akhir  Transaksi Pembayaran   antar  bank   atas  hasil  kliring Lokal,  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 2/8/PBI/2000   tanggal  23 Februari 2000 tentang  Pasar  Uang  Antar  Bank  berdasarkan  Prinsip  Syariah,  dan  peraturan Bank  Indonesia  No.  2/9/PBI/2000  tanggal  23  Februari  2000  tentang Sertifikat Wadi’ah  Bank  Indonesia  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  mengatur tentang Likuiditas dan Instrumen Moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.
5) Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank  for International Settlement (BIS).  Yang  berkedudukan  di  Bassel,  Swiss  yang  dijadikan  acuan  oleh perbankan  Indonesia  untuk  mengatur  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian (Prudential Banking Regulations).
6) Peraturan  lainnya  yang  diterbitkan  oleh  Bank  Indonesia  dan  lembaga  lain sebagai  pendukung  operasi  bank  syariah  yang  meliputi  ketentuan  berkaitan dengan  pelaksanaan  tugas  bank  sentral,  ketentuan  standar  Akuntansi  dan Audit,  ketentuan  pengaturan  perselisihan  perdata  antara  bank  dengan nasabah (Arbitrase Muamalah), Standardisasi Fatwa Produk Bank Syariah dan peraturan Pendukung Lainnya.

## 5.  Karakteristik Bank Syariah
Bank syari’ah memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut:
1) Berdimensi keadilan dan pemerataan dengan ciri bagi hasil ( mudharabah atau musyarakah ). Dengan bagi hasil ini tidak muncul kerugian yang hanya dialami oleh  satu  pihak,  karena  resiko  kerugian  dan  keuntungan  yang  diperoleh ditanggung  bersama  antara  bank  dengan  nasabahnya.  Dengan  demikian, kekayaan tidak akan hanya beredar pada golongan tertentu. 32
2) Beban biaya atas pelayanan bank syari’ah disepakati bersama pada saat akad pinjaman  atau  pembiayaan,  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal  dengan  istilah sesuai dengan  produk  yang ditawarkan.  Besarnya beban biaya  tersebut tidak kaku  dan  masih  dapat  dilakukan  tawar-menawar  dalam  batas  yang  wajar. Beban  biaya  tersebut  hanya  dikenakan  selama  masa  berlakunya  kontrak. Penyelesaian sisa utang setelah  kontrak  berakhir  dilakukan dengan membuat kontrak baru.
3) Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha  yang diperoleh debitur. Bank Syari’ah tidak menentukan keuntungan pasti ( Pixed Return ) yang ditetapkan  diawal  perjanjian.  Keuntungan  dimuka  hanya  dimungkinkan  untuk akad-akad jual beli melalui kredit kepemilikan barang atau aktiva.
4) Bank  syari’ah  tidak  menjanjikan  jumlah  keuntungan  yang  pasti  kepada nasabah  penyimpan  dana  yang  menyimpan  dananya  dalam  giro  wadi’ah maupun tabungan/deposito mudharabah. Nasabah penyimpan dana pemegang  giro  wadi’ah  akan  mendapatkan  keuntungan  berupa  bonus, sedangkan  pemegang  tabungan/deposito  mudharabah  akan  mendapatkan proporsi bagi hasil.
32 Janwari dan A. Djaluli, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h..56.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
5) Prinsip penjaminan ( collateral ) tidak dominan dalam pemberian  kredit  di bank syariah.  Hal  ini  terlihat  pada  pembiayaan  pembelian  barang  modal  bahwa barang  yang  dibeli  masih  milik  bank  dapat  dianggap  sebagai  jaminan sendiri selama belum dilunasi oleh debitur.
6) Bank  syariah  tidak  menjadikan  uang  sebagai  komoditi.  Hal  ini  berimplikasi pada  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  syariah  pada  dasarnya  berupa uang, melainkan pembiayaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh debitur. 33
7) Ciri  lain  bank  islam adalah  adanya  Dewan Pengawas  Syariah  yang  bertugas untuk  mengawasi  operasionalisasi  bank  dari  sudut  syariahnya.  Selain  itu manajer  dan  Pimpinan  Bank  islam  diangkat  yang  diangkat  harus  menguasai dasar-dasar  muamalah  islam.  Ciri  inilah  yang  diharapkan  dapat  menjamin bahwa  operasionalisasi  bank  islam  tidak  menyimpang  dari  tuntutan  syariat islam.
8) Produk-produk bank islam selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari  istilah  Arab,  misalnya al-murabahah, al-mudharabah, al-ijarah,  al-qardhul Hasan dan  sebagainya , di  mana  istilah-istilah  tersebut  telah  dicantumkan  di dalam kitab-kitab fiqih islam. 34

## 6.  Prinsip Operasional Bank Syariah
Lembaga Keuangan Islam  (LKI)  dalam menjalankan usahanya mempunyai
5  prinsip  operasional  yang  terdiri  dari:  sistem  simpanan,bagi  hasil,  margin keuntungan, sewa, dan fee. 35
a.  Simpanan Murni (Al-Wadiah)
Prinsip  simpanan  murni  merupakan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  Bank  Islam untuk  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  yang  kelebihan  dana  untuk menyimpan  dananya  dalam  bentuk al-Wadiah. Fasilitas al-Wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan  dan  deposito.  Dalam  dunia  perbankan  konvensional al-Wadiah identik dengan giro.
b.  Bagi Hasil (Syirkah)
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara  penyedia  dana  dengan  pengelola  dana.  Pembagian  hasil  usaha  ini dapat  terjadi  antara  bank  dengan  penyimpan  dana,  maupun  antara  bank dengan nasabah penerima dana.  Bentuk produk yang  berdasarkan  prinsip  ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih  jauh  prinsip mudharabah dapat dipergunakan  sebagai  dasar  baik  untuk  produk  pendanaan  (tabungan  dan
33 Edy  Wibowo  dan  Untung  Hendy  Widodo, Mengapa  memilih  bank  Syari’ah?, Bogor:  Ghalia Indonesia, 2005, h.. 37.
34 Warkum  Sumitro, Asas-asas  Perbankan  Islam  &  Lembaga-lembaga  terkait, Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2004, h..21.
35 Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Ed. Dasar-dasar Ekonomi Islam, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2008, h..221.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
deposito)  maupun  pembiayaan,  sedangkan musyarakah lebih  banyak  untuk pembiayaan. 36
c.  Prinsip Jual Beli dan margin keuntungan. Prinsip  ini  merupakan  suatu  system  yang  menerapkan  tata  cara  jual  beli,  di mana  Lembaga  Keuangan  Islam  (LKI)  akan  membeli  terlebih  dahulu  barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai  agen LKI,  kemudian LKI menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  dengan  harga  sejumlah  harga  beli ditambah keuntungan (margin).
d.  Prinsip Sewa
Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis:
i).  Ijarah (sewa  murni),  seperti  halnya  penyewaan  traktor  atau  alat  produk lainnya ( operating lease )
ii).  Bai  al-takjiri  atau  Ijarah  al-muntahiya  bittamlik (sewa  beli),  dimana sipenyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
e.  Prinsip fee (jasa)
Prinsip  ini meliputi  seluruh  layanan  non  pembiayaan  yang  diberikan  lembaga keuangan islam (bank). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, jasa transfer dan lain sebagainya. 37

## 7.  Produk-produk Bank Syariah
Produk  perbankan  syariah  dapat  dibagi  menjadi  tiga  bagian:  (I)  produk penyaluran dana, (II) produk penghimpunan dana, dan (III) produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. 38

## 1)  Penyaluran Dana
Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dapat  digolongkan  menjadi  empat  kategori,  yaitu:  (1)  Pembiayaan  dengan dengan  prinsip  jual  beli,  (2)  pembiayaan  dengan  prinsip  sewa,  (3)  pembiayaan dengan  prinsip  bagi  hasil,  (4)  pembiayaan  dengan  prinsip  akad  pelengkap.  Hal yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:
a.  Pembiayaan dengan prinsip jual beli
Prinsip  jual  beli,  berhubungan  dengan  adanya  perpindahan  kepemilikan barang  atau  benda.  Tingkat  keuntungan  bank  ditentukan  di  depan  dan  menjadi bagian  harga atas barang yang  dijual. Transaksi jual beli  dibedakan  atas bentuk pembayaran dan penyerahan barang sebagai berikut:
1)  Pembiayaan murabahah
36 Muhammad, Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2011, h..
13.
37 Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Ed. Dasar-dasar Ekonomi Islam, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2008, h.. 222.
38 Adji waluyo, perbankan syariah, Jakara: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah , 2007, h.. 12.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Pembiayaan  Murabahah  menurut  Zaenuddin  Ali  dalam  bukunya  “ Hukum Perbankan Syari’ah” mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli  dari  pemasok  ditambah  keuntungan  dalam  persentase  tertentu  bagi  bank syariah sesuai dengan kesepakatan”. 39
Pembiayaan ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh  pembeli,  sehingga  bank harus  melakukan  transaksi pembelian  atas  barang yang  dinginkan  kepada  pihak  lainnya  yang  disebut  sebagai  supplier.  Dengan demikian bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain berindak selaku pembeli.  Kemudian,  bank  akan  menjualnya  kembali  kepada  pembeli  dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin ( ribh ) yang disepakati. Permasalahan  lain  yang  muncul  adalah  kemampuan  membayar  pembeli atau  nasabah  kebanyakan  pembeli  di  pasar  untuk  obyek  yang  besar membutuhkan bantuan bank berupa pembayaran tangguh ataupun cicilan. Untuk itulah  kemudian  murabahah  ini  berkembang  sehingga  sistem  pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, cicilan, ataupun tangguh. 40
Hubungan  bank  syariah  dan  nasabah  dengan  menjual  sesuatu  barang dengan harga modal ditambah dengan laba menurut kesepakatan. Dasar hukum yang  membolehkan  murabahah  terdapat  dalam  al-Quran  dan  Hadits.    QS.  Al- Baqarah ayat 275: 41
“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Suhaib: 42
َلﺎَ ﻗ  َ مﱠ ﻠَ ﺳ َ و ِﮫﯾَ ﻠَ ﻋ ُ ﷲ ﻰﱠ ﻠَ ﺻ  ﱠ ﻲِ ﺑﱠ ﻧﻟا  ﱠ نَا ُﮫ ْ ﻧ َ ﻋ ُ ﷲ  َ ﻲ ِ ﺿ َ ر ٍبْﯾَﮭُﺻ  ْ ن َ ﻋ : ,, ُ ﺔَ ﻛ َ رَﺑﻟا  ﱠ ن ِ ﮭْﯾِﻓ ٌ ﺔ َ ﺛَ ﻼَ ﺛ . ُﻊ ْﯾَﺑﻟا
ِ ﻊ ْﯾَ ﺑ ْ ﻠِﻟَ ﻻ ،ِتْ ﯾ َﺑْ ﻠِﻟ ، ِ رْﯾِﻌﱠ ﺷﻟﺎِ ﺑ ﱢ رُﺑﻟا  ُ طَ ﻼ ْ ﺧَا َ و  ُ ﺔ َ ﺿ َ رﺎَ ﻘُﻣﻟا َ و ، ٍ
ل َ ﺟَا ﻰَ ﻟِا
Artinya:
“Dari Suhaib, bahwasanya Nabi bersabda: tiga perkara ada barokahnya: Jual beli dengan  tempo,  akad  qiradl,  mencampur  gandum  dengan  sair  untuk  dirumah bukan untuk dijual”.

## 2)  Bai’ as-Salam
Dalam  pengertian  yang  sederhana  Bai’as  salam  menurut  Muhammad Syafi’i  Antonio  dalam  bukunya “Bank  Syariah  Wacana  Ulama  &  Cendekiawan” mengemukakan berarti  “Pembelian  barang  yang  diserahkan  dikemudian  hari sementara pembayaran dilakukan di muka”. 43
39 Zaenuddin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h... 30.
40 Sunarto  Zulkifli, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah, Jakarta:  Zikrul  Hakim,  2007, h..63.
41 Al-jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya, h..48.
42 Sunan Ibnu Majah, No. 2289, cet 1, Riyad: Daarussalam, 1999, h..327.
43 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  Wacana  Ulama  &  Cendekiawan, Jakarta:  Gema Insani, 1999, h.. 131.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Transaksi bai’ as-salam mirip dengan transaksi bai’al-istishna’.
Perbedaannya  terletak  pada  sistem  pembayarannya  yang  harus  dilakukan  di muka  secara  tunai.  Prinsip  ini  sering  di  gunakan  untuk  usaha  pertanian  seperti jual beli beras, gandum, dan lain-lain. 44
Adapun ketentuan umum salam sebagai berikut: 45
i) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jelas, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis “A” dengan harga Rp.5.000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
ii)  Apabila  hasil  produksi  yang  diterima  cacat  atau  tidak  sesuai  dengan  akad maka nasabah atau (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai pesanan.
Pada  skim  ini,  nasabah  selaku  pembeli  memesan  terlebih  dahulu  selaku penjual atas hasil panen tertentu sebelum masa panen tiba yang disertai dengan pembayaran  secara  tunai.  Mengingat  bahwa  tidak  memiliki  kemampuan  untuk melakukan pengadaan barang sebagaimana pesanan nasabah, maka bank akan melakukan  pemesanan  ulang  kepada  pihak  lain  yakni  pemasok.  Transaksi tersebut disebut sebagai salam paralel. 46
Landasan bai as-Salam terdapat dalam al-qur’an dan hadits. Firman Allah dalam surat al-baqarah: 282: 47
“Hai  orang-orang  yang  beriman!  Jika  kamu  bermu’amalah  tidak  secara  tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.”
Landasan Hadits Nabi: 48
“ibnu  Abbas  meriwayatkan  bahwa  Rosulullah  saw.  Datang  ke  madinah, dimana  penduduknya  melakukan  salaf  (salam)  dalam  buah-buahan  (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau bersabda: “barang siapa yang melakukan  salaf  (salam),  hendaknya  ia  melakukan  takaran  yang  jelas  dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.
3)  Pembiayaan Istishna
Pengertian  pembiayaan  istishna  menurut  Zaenuddin  Ali  dalam  bukunya
“Hukum Perbankan syariah” adalah sebagai berikut:
44 Sunarto zulkifli, Panduan Praktis Bank Syariah, Jakarta: Zikrul hakim, 2007, h.. 78.
45 Adji waluyo, Perbankan Syariah, Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h.. 15.
46 Sunarto zulkifli, Panduan Praktis Bank Syariah, Jakarta: Zikrul hakim, 2007, h.. 78.
47 Al-jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya, h..49.
48 Sunan Abu Daud, No 3463, Jilid 3, h..741.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Pembiayaan  istishna  adalah  pembiayaan  yang  menyerupai  pembiayaan salam,  namun  Bank  syariah  melakukan  pembayaran  secara  termin  atau beberapa  kali  dalam  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kesepakatan. Syarat  utama  barang  adalah  sama  dengan  pembiayaan  salam,  yaitu spesifikasi barang ditentukan dengan jelas. 49
Pembiayaan  atas  dasar  pesanan,  pembiayaan  konstruksi  /manufaktur merupakan  salah  satu  skim  pembiayaan  bank  syariah  yang  digunakan  untuk kasus  dimana  obyek  atau  barang  diperjual-belikan  belum  ada.  Kasus  ini  sering kali  ditemui  pada  proses  pembangunan  rumah  atu  gedung,  manufaktur,  usaha konveksi, dan lain-lain. 50
Pada  skim  ini,  nasabah  selaku  pembeli  memesan  terlebih  dahulu  kepada bank  selaku  penjual  atas  pengadaan  atau  manufaktur  obyek  tertentu.  Setelah pemesanan  selesai, bank akan menjualnya kepada  pemesan senilai  harga awal ditambah margin keuntungan bank. Metode pembayaran dilakukan di muka; baik secara cicilan ataupun tangguh. Untuk skim ini dapat digunakan transaksi bai’al- istishna.  Mengingat  bahwa  bank  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan pengadaan barang sebagaimana pesanan nasabah, maka bank akan melakukan pemesanan  ulang  kepada  pihak  lain  yakni  pemasok.  Transaksi  ini  disebut sebagai istishna paralel. 51 Landasan Bai istishna terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh sunan Ibnu Majah dari Amr bin Auf: 52
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

## 4)  Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (Ijarah)
Pembiayaan Prinsip sewa (ijarah) adalah Pembiayaan yang objeknya dapat berupa  manfaat/jasa.  Dalam  hal  ini  hanya  terjadi  perpindahan  manfaat  bukan perpindahan  kepemilikan.  Menurut  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional,  Pembiayaan Ijarah adalah Akad Pemindahan hak guna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa/upah,  tanpa  diikuti  dengan pemindahan kepemilikan barang. 53
Pada  akhir  masa  sewa,  bank  dapat  saja  menjual  barang  yang disewakannya  kepada  nasabah.  Karena  itu  dalam  perbankan  syariah  dikenal Ijarah  muntahhiyah  bittamlik  (Sewa  yang  diikuti  dengan  berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga  jual disepakati pada awal perjanjian. 54
49 Zaenuddin Ali, Hukum Perbankan syariah, Sinar Grafika, 2008, h..32.
50 Sunarto  Zulkifli, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah, Jakarta:  Zikrul  Hakim,  2007, h..76.
51 Ibid, h..76.
52 Sunan Ibnu Majah, No. 2353, cet 1, Riyad: Daarussalam, 1999, h..337.
53 Zaenuddin Ali, Hukum Perbankan syariah , Sinar Grafika, 2008, h..33.
54 Adji Waluyo, Perbankan Syariah, Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..17.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Keterangan: 1  akad sewa ijarah
2  Beli objek sewa
3  Kirim dokumen 4  Kirim barang ke nasabah 5  Pembayaran Dalam proses Ijarah, bank membeli sebuah asset kemudian menyewakannya kepada klien dengan pembayaran tetap setiap bulan. Perjanjian ijarah  dapat  memasukkan  opsi  kepada  penyewa  untuk  membeli  aset  tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan.
Landasan diperbolehkannya ijarah terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits QS Al-Baqarah: 233 yang berbunyi: 55
Artinya:
“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut.  Bertakwalah  kamu kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  maha  melihat  apa  yang  kamu kerjakan.”
5)  Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:
a)  Musyarakah
Pengertian  musyarakah  dalam  buku “Dasar-dasar  Ekonom  Islam” adalah “Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan  kesepakatan  bahwa keuntungan dan  risiko  dapat  di  tanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan”. 56
Jenis  Musyarakah  terbagi  atas  Syirkah  al’inan,  muwafadha,  a’mal  dan wujuh. 57
1.  Syirkah al’inan
Syirkah  al’inan  adalah  kontrak  antara  dua  orang  atau  lebih.  Setiap  pihak memberikan  suatu  porsi  dari  keseluruhan  dana  dan  partisipasi  dalam  kerja. Kedua  pihak  berbagi  dalam  keuntungan  dan  kerugian  sebagaimana  yang
55 Al-jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya, h..38.
56 Muhammad  Nadratuzzaman  Hosen,  Ed. Dasar-dasar  Ekonomi  Islam, Jakarta:  Pusat  Ekonomi Syariah, 2008, h..230.
57 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  Wacana  Ulama  &  Cendekiawan ,  Jakarta:  Gema Insani,  1999, h..188.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
disepakati diantara mereka. namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka. 2.  Syirkah Muwafadhah
Syirkah  muwafadhah  adalah  kontrak  dua  orang  atau  lebih.  Setiap  pihak memberikan  suatu  porsi  dari  keseluruhan  dana  dan  berpartisipasi  dalam  kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat  utama dari  musyarakah  ini  adalah  kesamaan  dana  yang  diberikan,  kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.
3.  Syirkah A’mal
Musyarakah  ini  adalah  kontrak  kerja  sama  dua  orang  seprofesi  untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. 4.  Syirkah  Wujuh.
Ini  adalah  kontrak antara  dua  orang atau  lebih  yang memiliki  reputasi  dan prestise  baik serta  ahli  dalam  bisnis.  Mereka membeli  barang secara  kredit  dari suatu  perusahaan,  dan  menjual  barang  tersebut  secara  tunai  mereka  berbagi keuntungan  dan  kerugian  berdasarkan  jaminan  kepada  penyuplai  yang disediakan  oleh  pihak  mitra.  Jenis  musyarakah  ini  tidak  memerlukan  modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut.
Landasan  musyarakah dalam al-Qur’an dan hadits Nabi. Firman Allah dalm QS. Shad: 24 berbunyi: 58
“Dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang  bersyarikat  itu sebagian  mereka  berbuat  zhalim  kepada  sebagian  lain  kecuali  orang  yang beriman dan mengerjakan amal shalih.”
Hadits Nabi: 59
َلﺎَ ﻗ ُﮫ ْ ﻧ َ ﻋ ُﷲ  َ ﻲ ِ ﺿ َ ر َة َ رْﯾ َ رُھ  ْ ﻲِ ﺑَا  ْ ن َ ﻋ
: َ مّ ﻠ َ ﺳ َ و ِﮫ ْﯾَ ﻠَ ﻋ ُ ّ ﷲ ﺊﱠ ﻠ َ ﺻ ِ ّ ﷲ ُل ْ وُﺳ َ ر َلﺎَ ﻗ : ﻰَ ﻟﺎ َ ﻌَ ﺗ  ّ ﷲ َلﺎَ ﻗ :
,, ْ مَ ﻟﺎَ ﻣ  ِ ن ْﯾَ ﻛ ْﯾ ِ رﱠ ﺷﻟا  ُ ثِﻟﺎ َ ﺛ ﺎَ ﻧَا ،،ﺎَ ﻣ ِ ﮭِﻧْﯾَﺑ  ْ نِﻣ  ُ ت ْ ﺟ َ ر َ ﺧ ُﮫَ ﻧﺎ َ ﺧا َ ذِﺎَ ﻓ ،ُﮫَﺑِﺣﺎَ ﺻ ﺎَ ﻣُھُد َ ﺣَا  ْ ن ُ ﺧَﯾ .
Artinya:
“Aku  ini  pihak  ketiga  dari  dua  orang  yang  berserikat,  selama  salah  seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya aku keluar dari (persekutuan mereka).
Adapun  ketentuan  umum  musyarakah  adalah  semua  modal  disatukan untuk  dijadikan  modal  proyek  musyarakah  dan  dikelola  bersama-sama.  Setiap pemilik  modal  berhak  turut  serta  dalam  menentukan  kebijakan  usaha  yang dijalankan  oleh  pelaksana  proyek.  Pemilik  modal  dipercaya  untuk  menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti: 60
58 Al-jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya, h..455.
59 Sunan Abu Daud, No 3383, Jilid 3, h..677.
60 Adji Waluyo, Perbankan Syariah, Jakarta Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..19.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
i).   Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. ii).  Menjalankan  proyek  musyarakah  dengan  pihak  lain  tanpa  izin  pemilik modal lainnya.
iii).  Setiap  pemilik  modal  dapat  mengalihkan penyertaan  atau  digantikan  oleh pihak lain.
iv). Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan dan meninggal dunia.
v). Biaya  yang  timbul dalam  pelaksanaan  proyek  dalam  jangka  waktu  proyek harus  diketahui  bersama.  Keuntungan  dibagi  sesuai  kesepakatan  sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. vi). Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.
Bank  dan  nasabah  atau  mitra  usaha  dan  mitra  usaha  lainnya  sama-sama melakukan  kontribusi  dana/skill  dalam  usaha.  Besarnya  pembagian  keuntungan dari  hasil  usaha  dibagi  sesuai  kesepakatan  kedua  belah  pihak  sedangkan besarnya pembagian keuntungan kerugian sesuai porsi kontribusi dana.
b)  Mudharabah
Pengertian  Mudharabah  menurut  Muhammad  Syafi’i  Antonio dalam Bukunya “Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan” adalah sebagai berikut:
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama  (shahibul  maal)  menyediakan  seluruh  (100%)  modal,  sedangkan pihak  lainnya  menjadi  pengelola.  Keuntungan  usaha  secara  mudharabah dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola,  tetapi  seandainya  kerugian  diakibatkan  karena  kecurangan kelalaian  sipengelola,  maka  sipengelola  harus  bertanggung  jawab  atas kerugian. 61
Mudharabah  terbagi  kepada  dua  bagian,  pertama,  mudharabah  mutlaqah, yaitu perjanjian kerjasama antar shahibul mal dan mudharib tidak dibatasi dengan spesifikasi  usaha,  tempat  dan  waktu  selagi  dalam  batas-batas  yang  dibenarkan oleh  hukum  syara’,  kedua,  adalah  mudharabah  muqayyadah,  yaitu  usaha kerjasama  yang  dalam  perjanjiannya  akan  dibatasi  sesuai  dengan  kehendak shahibul mal, selama sesuai bentuk-bentuk yang dihalalkan oleh syariah. 62
Landasan  Mudharabah  terdapat  di  dalam  al-Qur’an  QS  Al-Mujammil  ayat 20 yang berbunyi: 63
“Dan  sebagian  dari  mereka  orang-orang  yang  berjalan  dimuka  bumi  mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Mujammil: 20)
61 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  Wacana  Ulama  &  Cendekiawan ,  Jakarta:  Gema Insani,  1999, h..171.
62 Zaenuddin Ali, Hukum Perbankan syariah ,Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h..36.
63 Al-jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya, h..576.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Adapun ketentuan mudharabah adalah: 64
i).  Jumlah  modal  yang  diserahkan  kepada  nasabah  selaku  pengelola  modal; harus  diserahkan  tunai,  dapat  berupa  uang  atau  barang  yang  dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. ii).Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:
- Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing).
- Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing). iii).  Hasil  usaha  dibagi  sesuai  dengan  persetujuan  dalam  akad,  pada  setiap bulan  atau  waktu  yang  disepakati.  Bank  selaku  pemilik  modal  menanggung seluruh  kerugian  kecuali  akibat  kelalaian  dan  penyimpangan  pihak  nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. iv).  Bank  berhak  melakukan  pengawasan  terhadap  pekerjaan  namun  tidak berhak  mencampuri  urusan  pekerjaan/usaha  nasabah.  Jika  nasabah  cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka dikenakan sanksi administrasi.
Mudharabah dapat diterapkan dalam kondisi bank membiayai secara penuh sebuah  usaha  (100%  dana  dari  bank,  nasabah  memiliki  profesionalisme  dan business  plan saja).  Pembagian  keuntungan  dari  hasil  usaha  dibagi  sesuai kesepakatan. Adapun kerugian ditanggung  oleh shahibul maal selama  itu  bukan kelalaian dari mudharib.
c)  Pembiayaan prinsip akad pelengkap
1)  Al-Hiwalah
Pengertian  hiwalah  menurut  Muhammad  Nadratuzzaman  Hosen  dalam bukunya “Dasar-dasar  Ekonomi  Islam” adalah  “pengalihan  hutang  dari  orang yang  berhutang  kepada  orang  lain  yang  wajib  menanggungnya”. 65 Landasan yang membolehkan hiwalah terdapat dalam hadits Nabi: 66
َلﺎَ ﻗ ُﮫ ْ ﻧ َ ﻋ ﻰَ ﻟﺎ َ ﻌَ ﺗ ُ ّ ﷲ  َ ﻲ ِ ﺿ َ رَة َ رْﯾ َ رُھ ﻰِ ﺑَا  ْ ن َ ﻋ :
ِﻧ َ ﻐْ ﻟا ُل ْ طَ ﻣ،،َ مﱠ ﻠَ ﺳ َ و ِﮫْﯾَ ﻠ َ ﻋ ِ ّ ﷲ ﻰﱠ ﻠ َ ﺻ ِ ّ ﷲ ُلوُﺳ َ ر َلﺎَ ﻗ
ْ مُ ﻛُد َ ﺣَا  َ ﻊِ ﺑ ْ ﺗُ اا َ ذِا َ و ،ٌمْ ﻠ ُ ظ  ﱡ ﻲ
ْ ﻊَﺑ ْ ﺗَﯾْ ﻠَ ﻓ  ٍ ﺊِﻠَ ﻣ ﻰَ ﻠ َ ﻋ

## Artinya:
Dari  Abu  Hurairah  r.a  bahwa  Rosulullah  saw  bersabda:  “penangguhan (pembayaran  hutang)  orang  kaya  itu  suatu  kesesatan.  Apabila  seseorang diantara kamu hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya ia menerima”.
Rukun  dari  akad  hiwalah  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi  ada beberapa,  yaitu:  1)  pelaku  akad,  yaitu  muhal  (pihak  yang  berhutang),  muhil
64 Adji Waluyo, Perbankan Syariah, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..21.
65 Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Ed. Dasar-dasar Ekonomi  Islam , Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2008, h.. 231
66 Sunan Ibnu Majah, No 2403, Cet 1, Riyad: Daarussalam, 1999, h..344.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
(pihak  yang  mempunyai  piutang),  dan  muhal  alaih  (pihak  yang  mengambil utang/piutang. 2) objek akad, yaitu muhal bih (utang); dan 3) shigah, yaitu ijab dan qabul. 67
Dalam  praktek  perbankan  syariah  fasilitas  hiwalah  lazimnya  untuk membantu  supplier  mendapatkan  modal  tunai  agar  dapat  melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi  resiko  kerugian  yang  akan  timbul,  bank  perlu  melakukan penelitian  atas  kemampuan  pihak  yang  berutang  dan  kebenatan  transaksi antara  yang  memindahkan  piutang  dengan  yang  berutang.  Katakanlah seorang supplier  bahan  bangunan  menjual barangnya  kepada pemilik proyek yang  akan  dibayar  dua  bulan  kemudian.  Karena  kebutuhan  supplier  akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. 68
Dari  penjelasan  di  atas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  hiwalah adalah produk perbankan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar  dapat  melanjutkan  produksinya.  Dalam  hal  ini  bank  akan  mendapatkan imbalan (fee) atas jasa pemindahan piutang.
2)  Gadai (Rahn)
Pengertian  Rahn  menurut  Muhammad  Nadratuzzaman  Hosen  dalam bukunya “Dasar-dasar Ekonomi Islam” adalah sebagai berikut:
“Rahn  adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  sipeminjam  sebagai jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Barang  yang ditahan  tersebut memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan  demikian  pihak  yang  menahan memperoleh  jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau sebagian piutangnya”. 69
Landasan diperbolehkannya rahn terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 283: 70
“Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermuamalah  tidak  secara  tunai)  sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklan  ada  barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)”.
Adapun  barang  yang  digadaikan  wajib  memenuhi  kriteria  sebagai berikut: 71
i). Milik nasabah sendiri
ii).Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar. iii).Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
67 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h..107.
68 Adji Waluyo, Perbankan Syariah, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..23.
69 Muhammad  Nadratuzzaman  Hosen,  Ed. Dasar-dasar  Ekonomi    Islam ,  Jakarta:  Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2008, h.. 231.
70 Al-jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya, h..50.
71 Adji Waluyo, Perbankan Syariah, Jakarta Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..24.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Produk  perbankan  ini  disediakan  untuk  membantu  nasabah  dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman berarti hanya memperoleh  imbalan  atas  penyimpanan,  pemeliharaan,  asuransi,  dan administrasi  barang  yang  digadaikan.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  maka produk  rahn  ini  biasanya  hanya  digunakan  bagi  keperluan  sosial,  seperti pendidikan dan kesehatan. 72
3)  Qard
Qard  adalah  pinjaman  uang.  Aplikasi  qard  biasanya  dalam  perbankan dalam  empat  hal,  yaitu:    sebagai  pinjaman  talangan  haji,  sebagai  pinjaman tunai  ( cash  Advanced )  dari  produk  kartu  kredit  syariah,  sebagai  pinjaman kepada  pengusaha  kecil,  sebagai  pinjaman  kepada  pengurus  bank. 73 Landasan Qard dalam al-Qur’an Qs. Al-hadid:11: 74
“Siapakah  yang  mau  meminjamkan  kepada  Allah  pinjaman  yang  baik,  maka Allah  akan  melipatgandakan  (balasan)  pinjaman  itu  untuknya,  dan  dia memperoleh pahala yang banyak”.
Pembiayaan  Qard  merupakan  pembiayaan  khusus  yang  dananya bersumber  dari  bagian  modal  yang  dialokasikan  khusus  ataupun  dari  dana zakat,  infak,  dan  shadaqah.  Karena  itu  biasanya  pembiayaan  ini  diarahkan untuk  pihak-pihak  yang  sangat  membutuhkan.  Pada  produk  ini,  bank memberikan  pinjaman  kepada  nasabah  tanpa  meminta  tambahan  apapun, kecuali biaya administrasi. 75
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  fasilitas  qard  ini  diberikan kepada  mereka  yang  memerlukan  pinjaman  konsumtif  jangka  pendek  untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan mendesak. Selain itu juga diberikan para pengusaha  kecil  yang  kekurangan  dana  tetapi  prospek  bisnis  yang  sangat baik.
4)  Wakalah
Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang. 76
Salah  satu  dasar  dibolehkannya  wakalah  dalam  firman  Allah  QS  Al- Kahfi: 19 berkenaan dengan kisah ashabul kahfi. 77
72 Y adi  Janwari  dan  A.  Djazuli, Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat  Sebuah  Pengenalan, Jakara: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h..80.
73 Adji waluyo, Perbankan Syariah , Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..25.
74 Al-jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya, h..539.
75 Sunarto  Zulkifli, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Srariah, Jakarta:  Zikrul  Hakim,  2007, h..89.
76 Adji waluyo, Perbankan Syariah , Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007,  h..26.
77 Al-jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya, h..296.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
“Dan  demikianlah  kami  bangunkan  mereka  agar  mereka  saling  bertanya diantara  mereka  sendiri.  Berkatalah  salah  seorang  diantara  mereka,  “sudah berapa  lamakah  kamu  berada  (di  sini?).”mereka  menjawab,  “kita  berada  (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkatalah yang lain lagi), “Tuhan kamu lebih mengetahui  berapa  lamanya  kamu  berada  (di  sini).  Maka  suruhlah  salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hekdaklah  dia  melihat,  manakah  makanan  yang  lebih  baik,  maka  hendaklah dia membawa makanan itu umtukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali menceritakan halmu kepada seorang pun”.
Dalam  penggunaan  produk  ini,  bank  dan  nasabah  disyaratkan  cakap hukum,  khususnya  hukum  perdata  dan  hukum  perbankan.  Pemberian  kuasa pada  produk  wakalah  berakhir  setelah  tugas  dilaksanakan  dan  disetujui bersama  antara  nasabah  dengan  bank.  Atas  pelaksanaan  tugas  yang dilakukan  bank,  maka  berhak  mendapat  imbalan  (fee)  sesuai  hasil kesepakatan bersama. 78
5)  Kafalah (Garansi Bank)
Apabila  nasabah  membutuhkan  garansi  bank  syariah  untuk  melakukan pekerjaan  tertentu,  nasabah  dapat  menempatkan  sejumlah  uang  sebagai jaminan untuk membuka garansi bank syariah. 79
Dasar  Hukum  untuk  akad  memberi  kepercayaan  ini  dapat  dipelajari dalam Alquran Qs. Yusuf:72.: 80
“Penyeru-penyeru itu berseru, ‘Kami kehilangan piala raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya  akan  memperoleh  makanan  (seberat)  beban  unta  dan  aku menjamin terhadapnya’.”
Kata  za’im  yang  artinya  penjamin  dalam  surat  yusuf  tersebut  adalah gharim, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran. 81
Produk  ini  disediakan  untuk  menjamin  pembiayaan  suatu  kewajiban pembayaran.  Dalam  aplikasinya,  bank  diperkenankan  untuk  mengajukan syarat  kepada  nasabah  agar  menempatkan  sejumlah  dana  untuk  fasilitas  ini
78 Yadi  Janwari  dan    A.  Djazuli, Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat  Sebuah  Pengenalan,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h.. 81.
79 Zaenuddin Ali, Hukum Perbankan syariah, Sinar Grafika, 2008, h..37.
80 Al-jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya, h..245.
81 Syafi’I  Antonio,  Muhammad, Bank  Syariah  Wacana  Ulama  &  Cendekiawan, Jakarta:  Gema Insani, 1999, h..231.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
dengan  menggunakan  prinsip  wadiah.  Atas  pekerjaan  yang  dilakukan  bank maka berhak mendapatkan imbalan (fee). 82
Jadi  secara  singkat  kafalah  berarti  mengalihkan  tanggung  jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.

## 2)  Produk Penghimpunan Dana
Penghimpunan  dana  bank  syariah  dapat  berbentuk  giro,  tabungan  dan deposito.  Prinsip  operasional  syariah  yang  diterapkan  dalam  menghimpun  dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. 83
a.  Prinsip wadiah
Prinsip  wadiah  yang  diterapkan  adalah  wadiah  yad  dhamanah.  Bank dapat  memanfaatkan  dan  menyalurkan  dana  yang  disimpan  serta  menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun  demikian,  rekening  tidak  boleh  mengalami  saldo  negatif  (overdraft). Hasil  dari  penyaluran  dana,  baik  keuntungan  maupaun  kerugian  ditanggung sepenuhnya  oleh  bank.  Pada  prinsipnya,  nasabah  penyimpan  dana  tidak memperoleh  bagian  imbalan  atau  menanggung  kerugian.  Manfaat  yang diperoleh  nasabah  penyimpan  dana  adalah  jaminan  keamanan  terhadap simpanannya serta fasilitas-fasilitas giro dan tabungan lainnya. Selain itu, bank dapat  memberikan  bonus  kepada  nasabah  penyimpan  dana,  namun  tidak boleh diperjanjikan dimuka. 84
Landasan  hukum  wadiah  adalah  firman  Allah  SWT  dalam  surat  An-Nisa ayat 58 85
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak menerimanya”.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk penghimpunan dana dengan  prinsip  wadiah  adalah  wadiah  yad  dhamanah.  Dimana  pihak penyimpan  dengan  atau  tanpa  izin  pemilik  dana  dapat  memanfaatkan  dana yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kehilangan dana yang disimpan.
b.  Prinsip mudharabah
Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam al-Quran dan hadits Nabi. QS An-Nisa ayat 12: 86
82 Yadi  Janwari  dan    A.  Djazuli, Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat  Sebuah  Pengenalan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h..82.
83 Adji waluyo, Perbankan Syariah , Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h.. 27.
84 Edy  Wibowo  dan  Untung  Widodo, Mengapa  Memilih  Bank  Syariah? ,  Bogor:  Galia Indonesia,2005, h..39.
85 Al-jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya, h..88.
86 Ibid, h..80.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## “…Maka mereka bersyarikat pada sepertiga…”
Hadits 87
َلﺎَ ﻗ  ُﮫ ْ ﻧ َ ﻋ ُ ﷲ  َ ﻲ ِ ﺿ َ ر  َة َ ر ْﯾ َ رُھ  ْ ﻲِ ﺑَا  ْ ن َﻋ
: َ مّ ﻠ َ ﺳ َ و  ِﮫ ْﯾَ ﻠ َ ﻋ ُ ّ ﷲ  ﺊﱠ ﻠ َ ﺻ ِ ّ ﷲ  ُل ْ وُﺳ َ ر  َلﺎَ ﻗ :
ﻰَ ﻟﺎ َ ﻌَ ﺗ  ّ ﷲ  َلﺎَ ﻗ : ,, ُ ثِﻟﺎ َ ﺛ ﺎَ ﻧَا ،،ﺎَ ﻣ ِ ﮭِﻧْﯾَﺑ  ْ نِﻣ  ُ ت ْ ﺟ َ ر َ ﺧ ُﮫَ ﻧﺎ َ ﺧا َ ذِﺎَ ﻓ ،ُﮫَﺑِﺣﺎ َ ﺻ ﺎَ ﻣُھُد َ ﺣَا  ْ ن ُ ﺧَﯾ ْ مَ ﻟﺎَﻣ  ِ ن ْﯾَ ﻛْﯾ ِ رﱠ ﺷﻟا
. Artinya: “Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak  mengkhianati  temannya.  Apabila  salah  seorang  telah  berkhianat terhadap temannya aku keluar dari (persekutuan mereka).
Dalam  mengaplikasikan  prinsip  mudharabah,  penyimpan  atau  deposan bertindak  sebagai  shahibul  maal  (pemilik modal)  dan  bank sebagai  mudharib (pengelola). 88
Prinsip  mudharabah  dibagi  dua  jenis,  yaitu  mudharabah  mutlaqah  dan mudharabah  muqayyadah.  Dalam  kegiatan  menghimpun  dana  pada  bank syariah,  prinsip  mudharabah  mutlaqah  dapat  diterapkan  untuk  pembukaan rekening tabungan dan deposito.
Berdasarkan  prinsip  ini,  tidak  ada  pembatasan  bagi  bank  dalam menggunakan  dana  yang  dihimpun.  Bank  wajib  memberitahukan  kepada pemilik  dana  mengenai  nisbah  dan  tata  cara  pemberian  keuntungan  serta risiko yang timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
Sedangkan  dalam  prinsip  mudharabah  muqayyadah  merupakan simpanan  khusus  di  mana  nasabah  penyimpan  dana  menetapkan  syarat- syarat penyaluran dana yang harus diikuti oleh bank. 89
Dengan demikian penghimpunan dana berdasarkan prinsip mudharabah adalah  dana  yang  disimpan  nasabah  yang  akan  dikelola  bank  untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.

## 3)  Produk Jasa Perbankan
Bank syariah  dalam mendapatkan dana dari  masyarakat  dapat melakukan pelayanan jasa-jasa sebagai berikut: 90
1. Bank garansi dengan prinsip-prinsip al kafalah
2. Transfer dengan prinsip al hiwalah
3. Penitipan barang dengan prinsip al wadiah dan al wakalah
4. Jual beli mata uang asing dengan prinsip al sharf
5. Pembukaan  L/C  dengan  prinsip  al  wakalah,  al  musyarakah  dan  al mudharabah.
87 Sunan Abu Daud, No 3383, Jilid 3, h..677.
88 Adji waluyo, Perbankan Syariah , Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2007, h..29.
89 Edy  Wibowo  dan  Untung  Widodo, Mengapa  Memilih  Bank  Syariah? ,    Bogor:  Galia Indonesia,2005, h...41.
90 Ibid, h..41
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## III. HASIL PENELITIAN

## A. Gambaran  PT BPRS Amanah Ummah

## 1.  Sejarah Singkat BPRS Amanah Ummah
Bank  pembiayaan  Rakyat  syariah  amanah  ummah  atau  disingkat  dengan BPR syariah amanah ummah adalah salah satu bank pembiayaan rakyat syariah yang  tumbuh  di  Indonesia  khususnya  di  daerah  Bogor  Barat  yang  beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yang bertujuan diantaranya menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar syariah islam sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008.
Sebagai  bangsa  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  islam,  maka kehadiran  bank  syariah  di  Indonesia  yang  diyakini  prinsip-prinsip  dan operasionalnya  sesuai  dengan  syariah  islamiyah  adalah  suatu  kebutuhan sekaligus suatu  keharusan. Hal  ini didasarkan pada  suatu keyakinan umat yang kuat  bahwa  ajaran  islam  adalah  ajaran  yang  tidak  hanya  mengatur  masalah aqidah  dan  akhlak  juga  mengatur  ibadah  dan  muamalah  dari  berbagai  aspek kehidupan,  termasuk  kehidupan  sosial  ekonomi.  Akan  tetapi  dilihat  dari  realitas kehidupan  masyarakatnya  yang  serba  tertinggal  baik  dilihat  dari  sisi  ekonomi maupun lainya tidak mencerminkan nilai-nilai syariah.
Keadaan  ini  menimbulkan  keprihatinan  seorang  ulama  dan  cendikiawan muslim  Bogor,  yaitu  Bapak  K.H  Soleh  Iskandar  (Alm),  yang  pada  saat  itu menjabat  sebagai  ketua  Badan  Kerjasama  Produk  Pesantren  (BKSPP)  jawa barat,  beliau  mulai  merintis  pembentukan  sebuah  lembaga  keuangan  yang mampu menyentuh sekaligus menolong masyarakat muslim yang hidup dibawah garis  kemiskinan.  Dalam  berbagai  kesempatan  beliau  melontarkan  gagasannya dihadapan  sejumlah  ulama  dan  cendikiawan  muslim  dan  ternyata  mendapatkan tanggapan  dan  dukungan  positif.  Selanjutnya  pada  awal  Januari  1991  secara resmi beliau  mengundang  sejumlah  ulama,  cendikiawan  dan  pengusaha muslim untuk  membicarakan  pendirian  lembaga  keuangan  yang  beroperasi  atas  dasar syariah islam.
Dari  pertemuan  itu  tercapai  kesepakatan  bahwa  sudah  saatnya  dibentuk lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar syariat islam yang nantinya dapat membantu  masyarakat  muslim  khususnya  pengusaha  muslim  yang  berekonomi lemah.
Mengingat  pada  saat  itu  belum  ada  peraturan  resmi  tentang  lembaga keuangan islam, maka dibentuk lembaga swadaya yang berupa gerakan simpan pinjam  yang  diberi  nama  koperasi  ikhwanul  muslimin.  Bersamaan  dengan evaluasi  tersebut,  pada  pertengahan  januari  1991,  pemrakarsa  mendapat informasi  bahwa  di  Indonesia  khususnya  di  jawa  barat  telah  lahit  BPR  yang beroperasi berdasarkan syariah.
Pada  awal  Februari  1991  dibentuk  tim  untuk  untuk  menyusun  laporan pendirian  bank  syariah,  pada  bulan  Juli  1991  proposal  diajukan  ke  departemen
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
keuangan  Republik  Indonesia,  Alhamdulillah  pada  tanggal  16  Desember  1991 terbit izin prinsip dari departemen keuangan Republik Indonesia, pada tanggal 18 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1413 H terbit izin operasional usaha bank, akhirnya pada tanggal 11 juli 1992 diadakan soft opening sekaligus mulai  melakukan  operasionalnya.  Sedangkan  peresmiannya  dilaksanakan  pada tanggal  08  Agustus  1992  oleh  bapak  bupati  kepala  daerah  tingkat  II  kabupaten bogor.  Dengan  demikian  BPR  syariah  amanah  ummah  lahir  dan  beroperasi dengan  semangat  (ghirah)  keagamaan  dan  keinginan  yang  kuat  untuk memperbaiki kehidupan ekonomi umat islam. Alamat kantor pusat BPRS Amanah Ummah    terletak  di  jalan  Raya  Leuwiliang  No.  1  Leuwiliang  Bogor,  sedangkan kantor kas terletak di Jalan K.H Sholeh Iskandar Km 2 Bogor.
2.  Visi, Misi, Moto dan Struktur Organisasi BPRS Amanah Ummah A.  Visi
1)  Menjadi BPR syariah pilihan umat.
2)  Menjadi BPR syariah yang amanah dan propesional.
B.  Misi Membangun kualitas kehidupan umat melalui perbankan syariah.
C.  Moto
i) Meraih laba
ii)Menipis Riba
iii)Mengandung Berkah

## A.  Penghimpunan Dana
1) Tabungan Wadiah
Tabungan  adalah  simpanan  pihak  ketiga  pada  bank,  yang  penarikannya hanya  dapat  dilakukan  menurut  syarat-syarat  dan  cara-cara  tertentu.  Produk tabungan  yang  ada  di  BPR  Syariah  Amanah  Ummah  adalah  Tabungan Wadiah  dengan  akad  wadiah  yadhomanah,  berupa  titipan  nasabah  kepada Bank. Bank diberi wewenang mengelola uang dari nasabah tersebut, bila Bank mendapatkan  keuntungan  maka  nasabah  akan  mendapat  athoya/bonus  dari keuntungan  yang  langsung  di  bukukan  pada  rekening  tabungan  penabung setiap bulan. Adapun besarnya bonus dibagi berdasarkan keuntungan yang di dapat  dan merupakan  kebijakan  bank.  Alat  penarikan  dana  tabungan melalui buku atau ATM.
2) Tabungan Pelajar
Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar dan santri dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,- pengambilan dan penyetoran tabungan dapat dilakukan kapan saja pada setiap jam  kerja.
3) Tabungan Ummah
Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, berbentuk tabungan biasa  dengan  setoran  awal  minimal  Rp.  10.000,-  dan  untuk  setoran selanjutnya  minimal  Rp.  5000,-  sedangkan  tabungan  perusahaan/badan
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
usaha,  setoran  awal  minimal  Rp.  100.000,-  dan  setoran  selanjutnya  minimal Rp. 50.000,-. Tabungan ini dapat diambil kapan saja pada setiap jam kerja.
4) Tabungan Mudharabah
Tabungan  yang  berpungsi  untuk  investasi  bagi  masyarakat  yang  akan melaksanakan Ibadah Haji dan umrah. Setoran awal tabungan haji dan umrah minimal Rp. 100.000,- dan Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 50.000,-. Tabungan  ini  dapat  diambil  pada  saat  nasabah  hendak  membayar  Biaya Perjalanan  Ibadah  Haji  (BPIH)  atau sesuai  kesepakatan  antara  Bank  dengan Nasabah. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bank.
5)  Deposito Mudharabah
Simpanan  berupa  investasi  tidak  terikat  pihak  ketiga  pada  bank  yang penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  pada  waktu  tertentu  berdasarkan perjanjian  antara  nasabah  pemilik  dana  (Shahibul  Maal)  dengan  Bank (Mudharib),  jangka  waktu  tersebut  adalah  satu,  tiga,  enam,  dan  dua  belas bulan, dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

## B. Penyaluran Dana
1)  Murabahah (MBA)
Akad jual beli barang antara Bank sebagai pemilik barang dengan nasabah seharga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
2)  Istishna (IST)
Akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen/kontraktor  untuk  membuatkan  barang  pesanan  sesuai    permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama.
3)  Ijarah (IJR)
Akad  sewa  menyewa  atas  manfaat  suatu  barang  dan/atau  jasa  antara pemilik  obyek  sewa  (Bank)  dengan  penyewa  (Nasabah)  untuk  mendapatkan imbalan atau upah bagi pemilik obyek sewa.
4)  Ijarah Multi Jasa (JR)
Ijarah  Multi  Jasa  adalah  pembiayaan  dimana  bank  memberikan pembiayaan  kepada  nasabah  dalam  rangka  memperoleh manfaat atas suatu jasa.  Dalam  pembiayaan  Ijaroh  Multi  Jasa  diperuntukkan  untuk  biaya pendidikan dan kesehatan.
5)  Mudharabah (MDA)
Akad kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (Shahibul maal) dengan nasabah  sebagai  pelaksana  usaha  (Mudharib),  dimana  keuntungan  dibagi sesuai  nisbah  yang  disepakati  sebelumnya,  sedangkan  kerugian  ditanggung pemilik dana/modal.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## 6)  Musyarakah (MSA)
Akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk usaha tertentu, dimana masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa keuntungan  dibagi  berdasarkan  nisbah  yang  disepakati  sebelumnya, sedangkan  kerugian  ditanggung  oleh  para  pihak  sebesar  partisipasi  modal yang disertakan dalam usaha.
7)  Rahn (Gadai Emas Syariah) Akad  penyerahan  barang  (Emas)    dengan  nasabah  (Rahin)  kepada nasabah (Murtahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
8)  Qardhul Hasan (QH) dan Qard (QR) Akad  pinjaman  dana  oleh  nasabah  kepada  bank  syariah  tanpa  imbalan dengan  kewajiban  pihak  nasabah  mengembalikan  pokok  pinjaman  secara sekaligus  atau  cicilan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Qardhul  Hasan  dananya bersumber  dari  infaq  dan  shadaqah,  sedangkan  Qard  bersumber  dari  modal atau laba bank.

## B. Peranan  Dewan  Pengawas  Syariah  Terhadap  Pengawasan  Produk  BPRS Amanah Ummah
Hasil  penelitian  berdasarkan  wawancara  dengan  para  informan  di  BPR Syariah Amanah Ummah antara lain dengan pengelola yaitu, Ibu Dian Muslimah selaku  Staff  Umum  BPRS  Amanah  Ummah  serta  dengan  Ketua  Dewan Pengawas Syariah  yaitu Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin dan Anggota pengawas syariah yaitu KH. Khodamul Quddus. Penulis dalam wawancara mengkroscekkan data  yang  diperoleh  dari  sumber  data  yang  satu  dengan  sumber  data  yang lainnya  untuk  mendapatkan  kevalidan  data,  hasilnya  data  yang  diperoleh  dari satu  sumber  data  dengan  sumber  data  yang  lainnya  tidak  bertentangan.  Dari wawancara  dengan  kedua  sumber  data  tersebut  diperoleh  data  yang  penulis sajikan sebagai berikut:

## 1.  Pelaksanaan  Tugas  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  Pengawasan Produk BPRS Amanah Ummah
Data  ini  diperoleh  berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Dian  Muslimah selaku  Staff  Operasional  BPRS  Amanah  Ummah  pada  hari  Kamis  tanggal  6 Oktober 2011 pukul 14.00 WIB, bahwa produk-produk BPRS Amanah Ummah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. BPRS Amanah Ummah memiliki dua pengawas  syariah,  yaitu  Prof.  Dr.  KH.  Didin  Hafidhuddin,  MS  yang  menjabat sebagai  ketua    Dewan  Pengawas  Syariah  yang  bertanggung  jawab mengawasi semua produk BPRS Amanah Ummah dan KH. Khodamul Quddus menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab mengawasi  etika  pengelola  atau  operasional  BPRS  Amanah  Ummah.  DPS juga  bertanggung  jawab    melakukan  pembekalan  rohani  pengelola  BPRS berupa pengajian yang dilakukan dalam 1 minggu sekali agar pengelola BPRS Amanah Ummah senantiasa tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah islam. Pengawasan produk yang dilakukan DPS agar sesuai dengan syariah islam di BPRS  Amanah  Ummah  selama  ini  berjalan  dengan  baik  dan  efektif,  dengan
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
parameter  pengawas  syariah  aktif  melaksanakan  tugas,  wewenang  dan tanggung  jawabnya sesuai dengan  aturan  yang  telah ada,  yaitu  Pengawasan dilaksanakan baik secara formal maupun informal.
1) Secara formal
a)  Tiap  bulan  sekali  DPS  memantau  produk  dan  operasional  BPRS Amanah Ummah dengan meminta keterangan pada Pengelola (Manajer) dalam rapat pengurus.
b)  Setiap  6  bulan  sekali  DPS  membuat  laporan  hasil  pengawasan,  hasil pengawasan menjadi opini yang disampaikan pada RUPS.
2) Secara informal Dilakukan  diluar  mekanisme  pengawasan  secara  formal,  misalnya  jika Pengawas menerima info-info / laporan dari pihak lain yaitu dari nasabah dan tim audit mengenai  hal-hal  yang  negatif  tentang penerapan  prinsip  syariah  di BPRS  Amanah  Ummah,  DPS  segera  mengkroscekkan  kepada  pengelola mengenai kebenarannya.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Prof.  Dr.  KH.  Didin  Hafidhuddin,  MS selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 10 Oktober 2011 pukul 05:30  WIB  mengemukakan  bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah  mengetahui adanya ketidaksesuaian terhadap produk BPRS Amanah Ummah diantaranya adalah:  pertama,  dilihat  dari  akadnya,  apakah  sesuai  syariah  atau  tidak,  jika sesuai  boleh  dilakukan  jika  tidak  diganti  akadnya.  Kedua,  dilihat  dari  teknis- teknisnya  jangan  sampai  menyerupai  hal-hal  yang  dilarang.  Sedangkan berdasarkan  wawancara  dengan    KH.  Khodamul  Quddus  selaku  Anggota Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  pada  tanggal  24  September  2011  pukul 16:30  WIB  mengemukakan  bahwa  DPS  dapat  mengetahui  ketidaksesuaian syariah  pada  BPRS  Amanah  Ummah  melalui  audit  yang  dilakukan  BI  dan laporan  nasabah.  Jika  terjadi  hal  itu,  maka  tindakan  yang  diambil  adalah segera  diadakan  musyawarah,  menegur  yang  melakukan  pelanggaran operasional  baik  yang  berhubungan  dengan  kelakuan  karyawan,  kembali kepada  fatwa  dan  pemecatan  secara  hormat  maupun  tidak  hormat.  Hal tesebut dilakuan agar menjaga kesyariahan produk BPRS Amanah Ummah.
Menurut  Ibu  Dian  Muslimah  selaku  Staff  Operasional  BPRS  Amanah Ummah  pada  hari  Kamis  tanggal  6  Oktober  2011  pukul  14.00  WIB,  bahwa Dalam  rangka  mendukung  kinerja  pengawasan  syariah  dan  pelaksanaan tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  selaku  DPS,  maka  BPRS  wajib memberikan fasilitas kepada DPS, antara lain:
1)  Mengakses  data dan informasi  yang diperlukan  terkait minimal 1 bulan sekali atau jika diperlukan;
2)  DPS diberi wewenang memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola BPRS  jika terjadi ketidaksesuaian syariah;
3)  Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif diantaranya ruang kerja, gaji rutin dan transportasi.
Selain  hal  tersebut  diatas,  BPRS  Amanah  Ummah  juga  memberikan kewenangan  kepada  DPS  untuk  menegur  jika  terjadi  penyimpangan  bahkan menghentikan kegiatan jika  benar-benar  terbukti menemukan adanya pelanggaran  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  atas  kegiatan  yang  dilakukan  oleh
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
BPRS  Amanah  Ummah.  Selain  itu  apabila  bank  ingin  menerbitkan  produk  baru maka  harus  dikonsultasikan  terlebih  dahulu  kepada  Dewan  Pengawas  Syariah melalui  rapat  direksi  yaitu  H.  Taufiq  Rahman  selaku  Direktur  Utama,  M.  Abduh Khalid  selaku  Direktur,  Prof.  Dr.  KH.  Didin  Hafidhuddin,  MS  dan  KH.  Khodamul Quddus  selaku  DPS,  Hasan  Basri  selaku  Kepala  Bidang  Marketing,  Lelih Amaliatushalihah  selaku  Kepala  Bidang  Operasional  dan  Umum,  Ida  Rodatul Zannah  selaku  Kepala  Kantor  Kas,  Asep  Supratman  selaku  Kepala  Bagian Simpanan,  Dadin  Mulyadin  selaku  Kepala  Bagian    Gadai,  dan  Hety  Sumirat selaku  Kepala  Bagian  Administrasi    serta  Ida  Listiani  selaku  kepala  cabang. Setelah  disetujui  oleh  DPS  maka  di  uji  coba  oleh  Karyawan  BPRS  Amanah Ummah  dengan  menawarkan  dan  mengenalkan  produk  tersebut  kepada nasabah.
Adapaun pengujian substantif materi syariah yang dilakukan DPS  terhadap produk  BPRS  Amanah  Ummah  menurut KH.  Didin  Hafidhuddin  dilihat  akad dan mekanismenya benar  atau tidak. Sedangkan menurut  Ibu  Dian  Muslimah selaku Staff  Umum  BPRS  Amanah  Ummah  mengemukakan  bahwa  pengujian  materi syariah yang dilakukan DPS di dasarkan pada akad yang digunakan pada produk yang bersangkutan.
1.  Produk Penghimpunan
Berdasarkan  wawancara  dengan  KH.  Khodamul  Quddus  selaku  Anggota Dewan  Pengawas  Syariah  pada  tanggal  3  Oktober  2011  pukul  16:30  WIB. Pengujian  substantif  materi  syariah  atas  produk  himpunan  BPRS  Amanah Ummah yang dilakukan oleh DPS antara lain sebagai berikut:
1) Meneliti  apakah  pemberian  informasi  secara  lengkap  oleh  BPRS  kepada nasabah,  baik  secara  tertulis  maupun  lisan  tentang  persyaratan telah dilakukan;
2) Meneliti  apakah  pengisian  formulir  dilakukan  secara  lengkap  sebagai  salah satu persyaratan ijab qobul ;
3) Meneliti apakah akad yang dilakukan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
4) Meneliti  apakah  setoran  simpanan/investasi  telah  menyebutkan  jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas;
5) Meneliti  apakah  dalam  penawaran  produk  simpanan  dan  investasi,  Bank tidak  menjanjikan  pemberian  yang  ditetapkan  dimuka  dalam  bentuk prosentase imbalan.
6) Dalam Deposito mudharabah pemberian  bagi  hasil  tidak  boleh  berdasarkan berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima tetapi harus berdasarkan pendapatan  riil  yang  diterima  bank  dan  bank  tidak  boleh  merubah  nisbah sebelum berakhirnya akad.

## 2.  Produk Pembiayaan
Berdasarkan  wawancara  dengan  KH.  Khodamul  Quddus  selaku  Anggota Dewan  Pengawas  Syariah  pada  tanggal  3  Oktober  2011  pukul  16:30  WIB. Pengujian  substantif  materi  syariah  atas  produk-produk  pembiayaan  BPRS Amanah Ummah yang dilakukan oleh DPS antara lain sebagai berikut:
1) Meneliti  apakah  pemberian  informasi  secara  lengkap  oleh  BPRS  kepada nasabah,  baik  secara  tertulis  maupun  lisan  tentang  persyaratan telah dilakukan;
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
2) Memastikan Obyek barang dalam akad murabahah dan istishna ,  kegiatan usaha  dalam  akad mudharabah dan musyarakah atau  penyaluran  dana berdasarkan  prinsip ijarah dan  prinsip qard ,  tidak  diharamkan  oleh syariah Islam;
3) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan.
4) Memastikan terpenuhinya seluruh syarat dan rukun dalam pembiayaan.
5) Meneliti apakah akad pembiayaan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
6) Menguji  apakah  perhitungan  bagi  hasil  pada  akad mudharabah dan musyarakah telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
7) Memastikan bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dalam akad murabahah dengan harga jual senilai harga beli plus margin.
8) Meneliti  apakah  akad wakalah telah  dibuat  oleh  bank  secara  terpisah  dari akad murabahah , apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga.
9) Memastiakan bahwa akad pengalihan kepemilikan akad Ijarah   Muntahiya Bit Tamlik dilakukan setelah akad ijarah selesai.
10) Memastikan besar ujrah atau fee multijasa dengan pinsip ijarah dan prinsip qard telah  disepakati  di awal dan  dinyatakan dalam bentuk nominal  bukan dalam bentuk prosentase.
Berdasarkan wawancara dengan Prof. KH. Didin Hafidhuddin mengemukakan  bahwa  selama  ini  tidak  pernah  terjadi  ketidaksesuaian  syariah pada produk BPRS Amanah Ummah karena selalu dikonsultasikan kepada DPS. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak KH. Khodamul Quddus selaku anggota Dewan  Pengawas  Syariah,  bahwa  selama  ini  pengawasan  syariah  di  BPRS Amanah Ummah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan  tujuan  menjaga  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  terhadap  syariah  yang dilakukan  oleh  BPRS  Amanah  Ummah.  Pengawas  syariah  memeriksa kesesuaian syariah setiap akad yang telah dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah dan  juga  memeriksa  proses  transaksi  pembuatan  akad.  Hal  tersebut  untuk memastikan bahwa tidak ada satu akad pun yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah  yang bertentangan dengan syariah. Hasil pemeriksaan syariah tersebut dilaporakan pada RUPS.
2.  Hambatan  dan  Solusi  dalam  Menjalankan  Peran  dan  Tugas  Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk BPRS Amanah Ummah
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Prof.  KH.  Didin  Hafidhuddin selaku  Ketua  Dewan  Pengawas  Syariah  pada  tanggal  10  Oktober  2011  pukul 05.30  mengemukan  bahwa  hampir  tidak  ada  hambatan  yang  dihadapi  Dewan Pengawas  Syariah  dalam  mengawasi  produk  BPRS  Amanah  Ummah  karena pihak  Direksi  sangat  terbuka  kepada  Dewan  Pengawas  Syariah.  Sedangkan berdasarkan  wawancara  dengan  K.H  Khadamul  Quddus selaku  anggota  Dewan Pengawas Syariah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 pukul 16.00 WIB dan hari senin tanggal 3 Okober 2011 pukul 16:30, diperoleh data bahwa Dewan Pengawas  Syariah  tidak  mengalami  hambatan  secara  teknis,  sebab  selama  ini antara  pengelola  dan  pengawas  syariah  bekerja  sama  dengan  baik  dalam
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
menjalankan  tugasnya  masing-masing  secara  profesional.  Akan  tetapi  ada  satu atau dua istilah perbankan yang belum dipahami.
Dalam  transaksi  ekonomi  modern  dan  solusi  yang  telah  ditempuh  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  BPRS  Amanah  Ummah  dalam  mengatasi  hambatan tersebut  menurut  KH.  Khodamul  Quddus  adalah  dengan  selalu  berpegang kepada buku pedoman fatwa DSN dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi. Dengan demikian, pengawasan syariah di BPRS Amanah Ummah dapat berjalan dengan baik sesuai  dengan tugas dan tanggung jawab pengawas syariah, serta BPRS Amanah Ummah tetap menggunakan  fatwa DSN sebagai pedoman dalam pembuatan dan pemeriksaan kesesuaian akad dengan syariah.
Menurut  penulis  pada  aspek  pengawasan  syariah,  sungguh  tidak  mudah untuk  bertanggung  jawab  atas  pengawasan  syariah  mengingat  demikian kompleksnya  transaksi  ekonomi  modern,  terlebih  dengan  perkembangan  yang semakin  cepat  dan  tingkat  kebutuhan  yang  semakin  meningkat  dalam  dunia ekonomi  melahirkan  transaksi  ekonomi  modern  yang  memunculkan  produk- produk  baru  yang  inovatif,  yang  bisa  menjadi  perdebatan  mengenai  hukum fiqihnya karena ketiadaan landasan dalil syari’i yang jelas (perkara yang syubhat ), sehingga  setiap  ulama  bisa  memiliki  penafsiran  yang  berbeda  terhadap hukumnya.  Oleh  sebab  itu  untuk  menjadi  DPS  seharusnya  yang  benar-benar layak,  yang  tidak  hanya  memiliki  semangat  keislaman  yang  tinggi  atau  pandai dalam  ilmu-ilmu  ibadah mahdha ,  tapi  memiliki  ilmu  fiqih  muamalah  yang memadai. Syarat sertifikasi kelayakan dari DSN perlu menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga  keuangan  syariah  khususnya  dalam  hal  ini  adalah  BPRS Amanah  Ummah  untuk  memilih  DPS,  karena  dengan  sertifikasi  tersebut setidaknya memberikan jaminan bahwa calon DPS telah lulus uji kelayakan oleh DSN.  Sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  tidak  akan  mengalami kesulitan  keterbatasan  ilmu  yang  dimiliki,  serta  dapat  menambah  kepercayaan dari masyarakat terhadap kompetensi DPS karena sudah memiliki sertifikasi dari DSN. Menurut Ibu Dian Muslimah selaku staff Umum/Operasional BPRS Amanah Ummah  bahwa  DPS  wajib  memiliki  sertifikat  dari  DSN  karena  merupakan identifikasi di bank dan peraturan BI untuk memastikan kelayakan menjadi Dewan Pengawas Syariah.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  penting  juga  adanya  rasa  memiliki  yang  kuat dari  pengelola,  pengurus,  dan  pengawas  syariah  yang  dapat  mendorong kepedulian  untuk  memelihara  keberlangsungan  hidup  BPRS  sebagai  sarana ibadah  dan  mengimplementasikan  operasional  BPRS  sesuai  dengan  syariah. Sehingga  dalam  hal  pengawasan  syariah  antara  pengelola,  pengurus,  dan pengawas  syariah  dapat  saling  bekerja  sama  untuk  mewujudkan  visi  bersama BPRS agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Hambatan yang dialami oleh Dewan Pengawas syariah adalah hampir tidak ada  hambatan  yang  dihadapi  walaupun ada  permasalahan  salah satu dari  DPS tentang  pengetahuan  satu  atau  dua  istilah  yang  belum  dipahami.  Solusi  yang telah  ditempuh  oleh  DPS  BPRS  Amanah  Ummah  dalam  mengatasi  hambatan tersebut  adalah  dengan  menggunakan  fatwa  DSN  sebagai  pedoman  dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi. Sehingga dalam pembuatan produk baru harus  mengacu  pada  fatwa  DSN,  dan  dalam  pengawasan  atau  pemeriksaan aspek  syariah  produk  ataupun  operasional  di  BPRS  juga  mengacu  pada  fatwa DSN.  Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Bapak  KH.  Khodamul  Kuddus  selaku
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
pengawas  syariah  pada  wawancara  penulis  hari  Senin  tanggal  3  Oktober  2011 pukul  16.30  WIB  bahwa  selama  menjabat  sebagai  pengawas  syariah  tidak mengalami  hambatan  teknis,  karena  hal-hal  yang  diperlukan  oleh  pengawas syariah  dalam  menjalankan  tugasnya  dapat disediakan  oleh pengelola sehingga membantu  kelancaran  tugas  pengawas  syariah.  Dalam  hal  ini  pengelola  dapat bekerjasama  dengan  baik  dengan  pengawas  syariah,  dan  selama  menjadi pengawas  syariah  Bapak  KH.  Khodamul  Quddus  menyampaikan  belum  pernah menemukan penyimpangan syariah di BPRS Amanah Ummah mengenai produk- produk  perbankan  syariah,  namun  bila  suatu  saat  ada  yang  kurang  benar  atau ada  indikasi  menyimpang  maka  beliau  akan  langsung  menegur  dan menghentikan  penyimpangan  tersebut  jika  penyimpangan  terbukti,  karena  telah menjadi tugas dan wewenangnya sebagai pengawas syariah.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Terhadap  Pengawasan  Produk  di  BPRS Amanah  Ummah,  dilihat  dari  struktur  organisasi  BPRS  Amanah  Ummah  bahwa BPRS Amanah Ummah diawasi oleh Dewan pengawas Syariah. DPS memiliki peran yang  sangat  penting  terhadap  pengawasan  aspek  syariah  di  BPRS  Amanah Ummah.  Sebagai  pengawas  syariah  DPS  memiliki  peran  untuk  menjaga  dan mengawasi  agar  BPRS  Amanah  Ummah  senantiasa  dapat  terpelihara  dan dijalankan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Lembaga  ini  yang  paling bertanggung  jawab  atas  kebenaran  praktik  Pedoman  tugas,  wewenang  dan tanggung jawab DPS BPRS Amanah Ummah mengacu pada Buku Pedoman Fatwa Dewan Syariah Nasional yang diantaranya sebagai berikut:
a)  Pelaksanaan  tugas  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  pengawasan  produk- produk  BPRS  Amanah  Ummah  selama  ini  telah  dilakukan  dengan  baik. Pengawasan  syariah  dilakukan  secara  formal  maupun  informal.  Pengawasan yang  dilakukan  secara  formal  dengan  bukti  bahwa  tiap  bulan  sekali  DPS memantau produk  dan operasional BPRS  Amanah  Ummah dan setiap  6 bulan sekali  DPS  membuat  Laporan  bahwa    produk  BPRS  Sesuai  dengan  syariah. Sedangkan  pengawasan  secara  informal  dengan  bukti  bahwa  pengawas menerima info-info /  laporan dari  pihak lain seperti  dari nasabah atau tim audit mengenai  hal-hal  yang  negatif  mengenai  penerapan  prinsip  syariah  di  BPRS Amanah  Ummah,  maka  DPS  segera  mengkroscekkan  kepada  pengelola mengenai  kebenarannya.  Dalam  rangka  mendukung  kinerja  pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS.
b)  BPRS Amanah Ummah wajib memberikan fasilitas kepada DPS, antara lain:
1. Mengakses  data  dan  informasi  yang  diperlukan  DPS  terkait  dengan pelaksanaan  tugasnya,  serta  mengklarifikasikannya  kepada  pengelola BPRS Amanah Ummah setiap minimal 1 bulan sekali atau jika diperlukan.
2. BPRS  Amanah  Ummah  memberikan  kewenangan  kepada  DPS  untuk memanggil  dan  meminta  pertanggungjawaban  dari  segi  syariah  kepada pengelola  BPRS  Amanah  Ummah  setiap  6  bulan  sekali  atau  jika  terjadi ketidaksesuaian syariah.
3. BPRS  Amanah  Ummah  memberikan  fasilitas  yang  memadai  agar  tugas DPS  dilaksanakan  secara  efektif.  Adapun  fasilitas  yang  diberikan  BPRS Amanah Ummah diantaranya: ruang kerja, gaji dan transportasi.
c)  Hampir  tidak  ada  hambatan  yang  dialami  oleh  Dewan  Pengawas  syariah walaupun  ada  permasalahan  salah  satu  dari  DPS  tentang  pengetahuan  satu atau dua istilah-istilah perbankan yang belum dipahami.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## B. Saran-saran
1.  Kepada  Pengelola  Lembaga  Keuangan  Syariah  khususnya  BPRS  Amanah Ummah agar selalu menjaga kinerja mereka agar sesuai dengan ajaran islam dan mentaati peraturan syariah yang telah ditetapkan dari fatwa DSN.
2.  Kepada  Dewan  Pengawas  Syariah  agar  melakukan  penguatan  DPS  dengan mengoptimalkan  fungsi  pengawasan  syariah  terhadap  produk-produk  BPRS Amanah Ummah dan  agar selalu  berpegang pada  buku pedoman fatwa  DSN agar tidak terjadi penyimpangan  pada BPRS Amanah Ummah.
3.  Kepada  Lembaga  Keuangan  Syariah  pada  umumnya  dan  BPRS  Amanah Ummah  agar  menjaga  program  rutin  untuk  memupuk  ruhani  para  pengelola lembaga  keuangan syariah  sehingga  akidah mereka  kuat  terjaga  yang  dapat memperkuat  sistem  pengawasan  hati  nurani  dan  membantu  pengawasan penerapan prinsip-prinsip syariah.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jumanatul Ali, “ Al-Quran dan Terjemahnya”.
Ali,  Zaenuddin,  “ Hukum  Perbankan  Syari’ah”, Jakarta:  Sinar  Grafika, 2008.
Antonio,  Muhammad  Syafi’I,  “ Bank  Syariah  Wacana  Ulama  & Cendikiawan”, Jakarta: Gema Insani, 1999.
Antonio,  Muhamad  Syafi’I,  “ Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik”, Jakarta: Gema Insani 2001.
Ascarya,  “ Akad dan Produk Bank Syariah”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Atmadja,  Karnaen  A.  Perwata,  Hendry  Tanjung,  “ Bank  Syariah:  Teori, Praktik, dan Peranannya”, Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007.
Atsqalani,  Ibn  Hajar,  “ Buluughul  Maraam  Min  Adilatil  Ahkam”, Bandung: CV Gema Risalah Press, 1991.
Dewi,  Gemala,  “ Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan Perasuransian Syariah di Indonesia”, Jakarta: Kencana, 2006.
Ghazali,  Abdul  Rahman,  Ghufron  Ihsan  dan  Sapiudin  Shidiq,  “ Fiqh Muamalat”, Jakarta: Kencana, 2010.
Ghufron,  Sofiniyah,  Muhammad  Firdaus  NH,  Muhammad  Aziz  Hakim dan  Mukhtar  Alshodiq,  “ Briefcase  Book  Edukasi  Profesional Syariah  Sistem  &  Mekanisme  Pengawasan  Syariah”, Jakara: Renaisan, 2005.
Hamid,  Arfin, “Hukum  Ekonomi  Islam(  Ekonomi  Syariah)  di  Indonesia Aplikasi dan Perspektifnya”, Bogor, Ghalia Indonesia 2007.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Hasan,  Zubairi,    “ Undang-undang  Perbankan  Syariah:    Titik  Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional”, Jakarta, Rajawali Pers 2009.
Hosen,  Muhammad  Nadratuzzama,  Maulana  Hasanuddin  dan  AM Hasan  Ali, “Dasar-dasar  Ekonomi  Islam”, Jakarta:  Pusat Komunikasi Ekonomi Islam, 2008.
Janwari,  Yadi,  A.  Dzajuli,  “ Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat Sebuah Pengenalan”, Jakarta: PT. Raja Grapindo persada 2002.
Mubarok, Jaih, “ Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari’ah di Indonesia”, Bandung: pustaka Bani Quraisy, 2004. Muhammad, “Audit  &  Pengawasan  Syariah  pada  Bank  Syariah”, Yogyakarta: UII Press, 2011.
Nazir, Muhammad, “ Metode Penelitian” , Bogor, Gralia Indonesia.
Rodoni, Ahmad, Abdul Hamid, “ Lembaga Keuangan Syariah”, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Solihin,  Ahmad  Ifham,  ” Ini  Lho  Bank  Syariah”, Jakarta:  PT  Grafindo Media Pratama, 2008.
Sudarsono,  Heri,  “ Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan Ilustrasi”, Yogyakarta: Ekonisa, 2003.
Sumitro,  Warkum, Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga- lembagaTerkait” , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Taimiyah, Ibnu, “ Succes Business With Sharia Al-Hisbah”, Penerjemah Rafiqah Ahmad dan Alimin, Jakarta: Migunani, 2008.
Tan,  Inggrid,  “ Bisnis  dan  investasi  Sistem  Syariah”, Yogyakarta: Universitas Atma jaya Yogyakarta, 2009.
Rosadah -- PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 251-293 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Waluyo, Adji,  “ perbankan syariah”, Jakara: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah” , 2007.
Wibowo,  Edy,  Untung  Hendy  widodo,  “ Mengapa  Memilih  Bank Syariah?” , Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Zulkifli,  Sunarto,  ” Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah”, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.