https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2022, Vol. 6 No. 01
Received: November 2021 Accepted: Desember 2021 Published: Januari 2022 Article DOI: http://dx.doi.org/10.24903/sj.v6i1.1157
Penyuluhan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa Kampung Sambakungan di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau
Yesi Aprianti Universitas Mulawarman Samarinda yesi.aprianti@feb.unmul.ac.id
Singka Hana Berlyn Universitas Mulawarman Samarinda singkaberlyn99@gmail.com
Upi Fathimah Az Zahra Universitas Mulawarman Samarinda upizahra31@gmail.com

## Abstrak
Penyelenggara pemerintahan tepatnya pada Kantor Kepala Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung  Tabur  Kabupaten  Berau  diharapkan  memiliki  kemampuan  bekerja  berdasarkan pencapaian prestasi maupun tingkat produktivitas tinggi untuk mewujudkan RPJM Desa. Namun pada kenyataannya aparatur desa di Desa Kampung Sembakungan masih sulit memahami proses perencanaan  dan  implementasi  rencana  kerja  pemerintah  (RKP)  Desa.  Solusi  mengatasi permasalahan  tersebut  yaitu  dengan  melaksanakan  kegiatan  penyuluhan  berdasarkan  teori  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sistem pemerintahan desa dan penyusunan APBDesa  berbasis  kinerja.  Setelah  melakukan  koordinasi  terlebih  dahulu  dengan  aparatur Kampung  Sambakungan,  kami  memberikan  penyuluhan  kepada  aparatur  di  Kantor  Kepala Kampung  dengan  target  meningkatkan  pengetahuan  bagi  aparatur  Kampung  Sambakungan sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  SDM  aparatur  dalam  menjalankan  pemerintahan  desa. Terbentuknya aparatur pemerintah desa di Kampung Sambakungan yang berkualitas, dapat secara mandiri  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  serta  fungsinya  pemerintahan  sesuai  dengan  tata pemerintahan yang berlaku dalam pelayanan kepada masyarakat.  Aparatur desa dapat membuat kontrak kinerja yang tertuang dalam APBDesa sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan RKP Desa.  Selain  itu  menumbuhkan  wawasan  pengetahuan  SDM  aparatur  Kampung  Sambakungan sehingga menghasilkan cara berpikir, bersikap, bertindak dan pada akhirnya berperan aktif dalam pembangunan  pengembangan  Kampung  Sambakungan.  Hal  ini  juga  diharapkan  memberikan kontribusi dengan tujuan yang hendak dicapai Desa Tangguh Penyangga IKN.
Kata  Kunci:  kampung  Sambakungan;  penyuluhan  sistem  pemerintahan;  APBDesa  berbasis kinerja.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2022, Vol. 6 No. 01

## Pendahuluan
Sumber  daya  merupakan  suatu  potensi  atau  kemampuan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan penyelenggaraan  fungsi atau operasi organisasi atau lembaga. SDM disebut sebagai pengelolah, dimana akan mengambil peran mengatur berbagai sumber daya meraih tujuan organisasi tersebut. (Werther  n.d.),  menyatakan  bahwa  sumber  daya  manusia  adalah  perwujudan  dari pegawai/karyawan yang secara siap, mampu dan siaga dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemampuan SDM diukur dari kapasitasnya, dimana pernyataan berkualitas tinggi adalah saat sumber daya manusia sebagai pencipta dan bukan hanya terletak pada nilai komparatif, namun  juga  peningkatan  nilai  kompetitif-generatif-inovatif  dengan  menggunakan  sumber  daya dari integritas diri, kreatifitas dan daya imajinasi yang dimiliki. (Ndraha 1999). Menurut (Sugeng and  DA  Atmoko  2020),  kualitas  sumber  daya  dari  manusia  diukur  dengan  adanya  penguasaan pengetahuan,  kemampuan  dalam  keterampilan  dan  kemampuan  yang  dapat  digunakan  untuk menghasilkan kinerja secara profesional.
Memenuhi prinsip kemampuan SDM tersebut, dapat dilaksanakan dalam pendidikan secara formal maupun tidak. Kegiatan  penyuluhan adalah bentuk peningkatan kemampuan secara non  formal. Penyuluhan pada prinsipnya adalah kegiatan pendidikan non formal yang bertujuan  menjadikan prilaku seseorang dari tidak mengerti tentang sesuatu hal  sehingga menjadi paham/mengerti hal tersebut,  dari  tidak  bisa  melakukan  sesuatu  hal/kegiatan  sampai  terampil  melakukannya.  Unsur yang harus ada dalam setiap penyuluhan adalah: 1). Penyuluh, bertindak sebagai pemrakarsa dan atau mendorong terjadinya perubahan; 2). Khalayak sasaran penyuluhan, bertindak sebagai pihak yang belajar agar mencapai suatu perubahan; 3). Materi penyuluhan (Dwiyandana 2017). Menurut (Mangkunegara and Agustine 2016) pendidikan merupakan proses penambahan kemampuan untuk mempelajari secara konseptual dan teoritis yang ditunjukkan pada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan.
Peran dan kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan sangat menentukan dalam pencapaian kinerja. Aparatur desa merupakan tulang punggung dalam proses perencanaan sampai pada proses evaluasi pelaksanaan RPJM Desa. Secara aplikatif, aparatur desa tidak bisa lepas dari kendala atas keterbatasan kemampuan pemahaman dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan lingkungan kerja (Matondang 2015). Oleh sebab itu, setiap SDM baik yang bekerja pada sektor pemerintah dan/atau swasta harus dibekali dengan pendidikan untuk dapat menguasai keterampilan  kerja  yang  dibutuhkan.  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  Aparatur  Sipil  Negara adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, yang pada dasarnya diharapkan dapat menciptakan sumber  daya  aparatur  yang  memiliki  kompetensi  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  mutu profesionalisme,  sikap  pengabdian,  kesetiaan  pada  perjuangan  bangsa  dan  negara,  semangat persatuan  dan  kesatuan,  dan  pengembangan  wawasan  aparatur  (Peraturatn  Pemerintah  No.  101 2000).
Desa telah menjadi daerah otonomi. Tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004, desa atau yang disebut  dengan  nama  lain  yang  selanjutnya  disebut  dengan  desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdesarkan asal-asal dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan  berada  di  daerah  kabupaten  (Undang-undang  RI  2004).  Meningkatkan  peran  serta  daerah dalam proses pembangunan wilayah, pada tahun 2000 mulai dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2004, Pemerintah mengeluarkan regulasi tentang penyelenggaraan pemerintah pada tingkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnyaa regulasi untuk mendukung kebijakan otonomi daerah terus dibarui. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil, dapat menunjukan eksistensinya dengan adanya
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2022, Vol. 6 No. 01
UU  No.6/2014  tentang  desa.  Sehingga  pada  tahun  2015  menjadi  momentum  kebangkitan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penerapan regulasi  (Undang-Undang RI 2014) tentang desa.    Desa  diberikan  posisi  kuat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  secara  integral sebagai kesatuan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan nasional.
Desa  memiliki  tantangan  untuk  bagaimana  memanfaatkan  potensi  desa.  Potensi  desa  dapat diklasifikasikan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai sumber daya yang paling dominan  untuk  mengontrol  segala  potensi  desa.  SDM  Desa,  tidak  hanya  kapasitas  pendidikan penduduk  tetapi  juga  kepemilikan  aparatur  desa  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan pemerintahan  desa.  Sumber  daya  manusia  menjadi  faktor  dominan  dalam  lembaga,  baik  badan usaha  pemerintah  maupun  swasta.  Setiap  pimpinan  yang  dalam  hal  ini  adalah  kepala  instansi pemerintahan tepatnya pada Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau mengharapkan  SDM  berkemampuan  kerja  yang  baik,  pemenuhan  pencapaian  prestasi  kerja maupun tingkat produktivitas kerja yang tinggi dari masing-masing aparaturnya.
Uraian  tersebut  memberikan  justifikasi  bahwa  untuk  meningkatkan  kinerja  aparatur  desa  pada Kampung  Sambakungan  (Kabupaten  Berau),  kami  perlu  melakukan  peluyuhan  dengan  tema sistem  pemerintah  desa  dan  penyusunan  APBDesa  berbasis  kinerja.  Hal  ini  dilakukan  karena adanya  kinerja  aparatur  yang  belum  maksimal  dalam  mencapai  target  RPJM  Desa.  Hal  ini bertujuan  memberikan  pemahan  kepada  aparatur  desa  dalam  Menyusun  rencana  perwujudan RPJMDesa dari system pemerintaha dan didukung anggaran yang sesuai.

## Metode
Metode untuk memecahkan permasalahan rendahnya kinerja SDM dalam pencapaian target Desa adalah  penyuluhan  berdasarkan  teori-teori  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Setelah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan aparatur Kampung Sambakungan, kemudian dilanjutkan dengan analisis situasi di lapangan, identifikasi masalah, menentukan tujuan kerja dan mendapatkan solusi penyelesaian melalui:
1. Penyuluhan Sistem Pemerintahan Desa
Dalam usaha meningkatkan SDM aparatur Kampung Sambakungan sangatlah penting untuk mengetahui  lebih  mendalam  mengenai  konsep  dari  sistem  pemerintahan  desa,  susunan organisasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan, tugas dan fungsi pemerintah desa, hak atau  kewajiban  desa  dan  masyarakat  desa,  serta  peranan  pemerintah  desa  sehingga terciptanya taat kelola pemerintahan yang baik.
2. Penyuluhan Penyusunan APBDes
Dalam usaha meningkatkan SDM aparatur Kampung Sambakungan juga penting mengetahui secara mendalam definisi, fungsi dan prinsip APBDes, dasar hukum, pihak yang terlibat di dalam penyusunannya, tahap penyusunan APBDes serta APBDes berbasis kinerja dalam hal perencanaan  dan  implementasi.  sehingga  dalam  penyelenggaraan  sesuai  dengan  segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2022, Vol. 6 No. 01

## Gambar 1.  Pola Penyelesaian Masalah
Kegiatan Penyuluhan dilaksanakan di Kantor Kepala Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur  Kabupaten  Berau,  dengan  judul  “SDM  yang  Mandiri  di  Bidang  Penyelenggaraan Pemerintahan”  pada  12  Agustus  2021  yang  pada  proses  pelaksanaannya  menggunakan  metode penyuluhan  yang  dilakukan  secara  offline.  Sebelumnya  kami  juga  melakukan  pendampingan aparatur desa mulai  dari 06 Juli sampai dengan  11 Agustus  2021.  Indikator keberhasilan dalam kegiatan  ini  adalah  terbentuknya  aparatur  pemerintah  desa  di  Kampung  Sambakungan  yang berkualitas dan dapat secara mandiri melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan  yang  berlaku  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  pemahan  aparatur  desa dalam  menyusun  APBDesa  berbasis  kinerja  sehingga  setiap  pelaksanaan  tugas  perangkat  desa dapat  berjalan  sesuai  dengan  RKP  Desa.  Dengan  pelaksanaan  kegiatan  ini,  aparatur  Kampung Sambakungan dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mencegah atau mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin muncul kedepannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Kampung  Sambakungan.  Juga  dengan  adanya  kegiatan  ini  dapat  menunjang  pencapaian  tujuan pembangunan “Desa Tangguh Penyangga IKN”.

## Diskusi
Aparatur desa membutuhkan adanya peningkatan pengetahuan untuk menguasai kemampuan dan keterampilan kerja agar tercipta hasil kinerja yang baik sehingga dapat mecapai target RPJMDesa dan  melangsungkan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  profesionalitas.  Aparatur  desa  harus memahami tugas dan fungsi pokoknya dengan baik kemudian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dapat tercapai. Pemerintah Desa dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas  SDM  aparaturnya  secara  bertahap.  Peningkatan  kualitas  SDM  adalah  suatu  usaha  yang bertujuan  untuk  menciptakan  daya  tanggap  kinerja  pemerintah  yang  efisien  dan  efektif. Meningkatkan  kualitas  SDM  aparatur  merupakan  suatu  upaya  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.
Terwujudnya SDM aparatur yang berkualitas tentunya dibutuhkan aparatur yang profesional dari segi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan kualitas SDM aparatur kini menjadi

## Proses
Penyuluhan Aparatur Kampung Sambakungan:
Teori Sistem Pemerintahan Desa dan
APBDes berbasis Kinerja.
Input Kendala yang dihadapi  aparatur
Kampung Sambakungan
Output Peningkatan kualitas SDM Aparatur Kampung Sambakungan
hal  yang  sangat  penting  untuk  memberikan  kontribusi  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa. Peningkatan kualitas SDM aparatur Kampung Sambakungan diperoleh melalui penyuluhan yang diterima  aparatur,  yaitu  penyuluhan  sistem  pemerintahan  desa  dan  penyuluhan  penyusunan APBDes. Hasil kegiatan penyuluhan yang kami lakukan kepada aparatur Kampung Sambakungan adalah  kegiatan  penyuluhan  kepada  aparatur  dengan  judul  “SDM  yang  Mandiri  di  Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan” dilaksanakan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 di Kantor Kepala Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.
Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta penyuluhan yang berjumlah 9 orang, terdiri dari Kepala dan Sekretaris  Kampung  Sambakungan,  Kepala  Urusan,  Kepala  Seksi  dan  staf  lainnya.  Penyuluhan dilakukan  secara  offline  dengan  tetap  menjalankan  protokol  kesehatan.  Kami  memberikan pemaparan  materi  dan  selama  pelaksanaan  penyuluhan  peserta  responsif  dan  aktif  mengikuti kegiatan dengan sungguh sungguh  memperhatikan materi yang disampaikan penyaji, serta pada saat  diskusi  apabila  terdapat  perbedaan  materi  dengan  fakta  di  lapangan,  akan  langsung diungkapkan  secara  langsung  kepada  penyaji.  Peserta  penyuluhan  menyambut  dengan  antusias kegiatan penyuluhan.
Gambar 2. Pembukaan dan Sambutan Kegiatan Penyuluhan Aparatur Kampung Sambakungan
Terdapat dua materi kunci yang kami sampaikan. Pertama, materi tentang tata kelola pemerintahan yang  baik,  ( good  governance) sebagai suatu  tanggung  jawab  dari  kewenangan  system pemerintahan yang dilaksanakan apatarur daerah  pada bidang ekonomi, administrasi dan politik untuk mengatur potensi yang ada untuk kepentingan masyarakat. Pada Desa Sambakungan kami menyampaikan  bagaimana  desa  harus  dapat  menerapkan  prinsip-prinsip good  governance yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kordinasi. Pemahaman ini penting dalam mewujudkan Renstra Desa Sambakungan.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2022, Vol. 6 No. 01
Gambar 3.   Penyampaian Dan Diskusi Materi Kegiatan Penyuluhan Sistem Pemerintahan Desa & Penyusunan APBDes Kepada Aparatur Kampung Sambakungan
Sistem pemerintahan desa yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi, baik aparatur desa, masayarakat, badan permusyawaratan desa, dan sampai ke pemerintah kabupaten (bupati). Sistem pemerintahan tidak dapat berkolaborasi dengan maksimal jika tidak didukung oleh lembaga masyarakat  yang  secara  aktif  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  program  pemerintah. Selanjutnya,  untuk  mencapaian  tujuan  desa,  Desa  Sambakungan  harus  memiliki  dokumen perencanaan program yang dituangkan dalam APBDesa.
Penyusunan  APBDesa  berbasis  kinerja  merupakan  materi  kedua.  Permasalahan  di  Penyusunan APBDes  pada  Desa  Sambakungan  kuruangnya  perencanaan  program  jangka  panjang  untuk pembangunan desa. Kami mengadakan penyuluhan penyusunan APBDes berbasis kinerja dengan pendekatan  perencanaan  jangka  panjang  terhadap  Restra  Desa.  Penyuluhan  dimulai  dengan memberikan pemahaman tentang prinsip APBDes, regulasi terkait dan bagaimana penerapannya, peran  masing-masing  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  APBDes,  dan  APBDes  berbasis kinerja.
Perencanaan APBDes dimulai dengan melakukan dengan mengenali potensi desa dan selanjutnya menuntukan program prioritas untuk dijadikan target kinerja desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa/kampung menuangkan renacana tersebut dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dalam satu  periode  (tahunan).  Kepala  desa  juga  perlu  melakukan  pengukuran  efisiensi  dan  efektifitas anggaran  dalam  tahun  berjalan,  serta  evaluasi  dengan  tujuan  pencapaian  atas  pelaksanaan penyerapan anggaran. Hasil kegiatan memberikan manfaat nyata kepada pemahaman aparatur desa dalam penyusunan APBDes.

## Simpulan dan rekomendasi
Kegiata  pengabdian,  dirangkaikan  dengan  penyelenggaraan  kegiatan  KKN  Universitas Mulawarman yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada aparatur di Kantor Kepala Kampung Sambakungan  Kecamatan  Gunung  Tabur  Kabupaten  Berau  dengan  target  meningkatkan pengetahuan bagi aparatur Kampung Sambakungan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur  dalam  menjalankan  pemerintahan  desa.  Peningkatn  kualitas  SDM  Aparatur  Kampung dimulai dengan memberikan pemahaman tentang sistem tata pemerintahan desa dan penyusunan ABPDesa berbasis  kinerja.  Terbentuknya  aparatur pemerintah  desa  di  Kampung Sambakungan yang  berkualitas,  dapat  secara  mandiri  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dengan  baik
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2022, Vol. 6 No. 01
sesuai  tata  pemerintahan  yang  berlaku  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat.  Selain  itu menumbuhkan  wawasan  pengetahuan  SDM  aparatur  Kampung  Sambakungan  sehingga menghasilkan  cara  berpikir,  bersikap,  bertindak  dan  pada  akhirnya  berperan  aktif  dalam pembangunan  pengembangan  Kampung  Sambakungan.  Hal  ini  juga  diharapkan  memberikan kontribusi  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai  Desa  Tangguh  Penyangga  IKN.  Kami merekomendasikan agar kegiatan  peningkatan terhadap penyelenggara pemerintahan desa terus dilaksanakan terutama untuk mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Desa dapat melaksakan studi banding ke desa-desa maju.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2022, Vol. 6 No. 01

## Daftar Pustaka
Dwiyandana, Dani. 2017. “Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Desa Cibaliung Melalui  KUM-ITT  Universitas  Trisakti  Di  Pandeglang  Banten.” JURNAL  PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2(1):1–12.
Mangkunegara, Anwar Prabu, and Rela Agustine. 2016. “Effect of Training, Motivation and Work Environment  on  Physicians’  Performance.” Academic  Journal  of  Interdisciplinary  Studies 5(1):173.
Matondang, Armansyah. 2015. “Pembinaan Aparatur Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Tugas Di Bagian Umum Sekretariat Kantor Bupati.” JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) 3(2):160–74.
Ndraha,  Taliziduhu.  1999.  “Pengantar  Teori  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia.” Rineka Cipta, Jakarta .
Peraturan Pemerintah No. 1. 2000. “Tentang Diklat Jabatan Aparatur Sipil Negara.”
Peraturatn Pemerintah No. 101. 2000. “Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara,.”
Sugeng,  S.  S.,  and  Dwi  DA  Atmoko.  2020.  “Strategi  Pengembangan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia Hukum Melalui Skema Sertifikasi Profesi.”
Undang-undang RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .
Undang-Undang RI. 2014. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa .
Werther, William. n.d. “B. Jr., Dan Keith Davis.(1996).” Human Resources and Personnel Management. New York: McGraw-Hill Publication, Inc .