Nurul Jinan, Mohamad Fajri Mekka Putra (2023), Peran Notaris dalam Pengikatan Perjanjian Kredit yang Diikuti dengan Jaminan Surat Berharga, (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax- idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PERAN NOTARIS DALAM PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT YANG DIIKUTI DENGAN JAMINAN SURAT BERHARGA

## Nurul Jinan, Mohamad Fajri Mekka Putra
Fakultas Hukum Universitas Indonesia nurul.jinan@ui.ac.id, fajriputra@yahoo.com

## Abstrak
Pelaksanaan  pengikatan  perjanjian  kredit  khususnya  dalam  dunia  perbankan  pada umumnya menggunakan akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai alat pembuktian yang  sempurna.  Pemberian  kredit  yang  diikuti  dengan  jaminan  khusus  memiliki karakteristik  yang  berbeda-beda  bergantung  dari  jenis  agunan  yang  diberikan  oleh Debitur. Sehingga peran Notaris tidak hanya terbatas pada pengikatan perjanjian kredit saja namun berlanjut pada proses pengikatan jaminan. Tujuan dari penelitian hukun ini adalah untuk mengetahui cakupan tugas, wewenang serta peran Notaris dalam pengikatan perjanjian  kredit  yang  diikuti  dengan  jaminan  gadai  berupa  surat  berharga.  Penelitian hukum  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Alat  pengumpulan  data  yang digunakan  studi  kepustakaan  dengan  memperhatikan  bahan  hukum  primer  berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan bahan- bahan  kepustakaan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa terhadap surat berharga yang dijadikan sebagai jaminan atas kredit dapat  dibuat  dengan  sistem  gadai  maupun  fidusia.  Jika  pengikatan  jaminan  dilakukan dengan sistem fidusia maka peran Notaris adalah sangat penting mengingat akta jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta otentik.
Kata Kunci: Peran Notaris, Perjanjian Kredit, Jaminan, Surat Berharga

## Abstract
The  implementation  of  binding  credit  agreements,  especially  in  banking  matters, generally uses an authentic deed drawn up by a notary as a perfect means of proof. The provision of credit followed by special guarantees has different characteristics depending on the type of collateral provided by the debtor. Therefore, the role of the Notary is not only  limited  to  the  credit  agreement  but  also  in  the  guarantee  binding  process.  The purpose of this legal research is to determine the scope of duties, authorities and the role of a Notary in the implementation of credit agreement followed by a mortgage guarantee in  the  form  of  securities.  This  legal  research  is  normative  legal  research.  The  data collection tool used was a literature study with due regard to primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials, namely books, journals
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 9, September 2023
and other library materials related to this research. The results of the study show that securities that are used as a collateral for credit may be made with a pawn or fiduciary system depends on the object served by debtor. If the bond binding is carried out with the fiduciary system, the role of the Notary is very important considering that the fiduciary guarantee deed required to be made in the authentic deed.
Keywords: Notary role, Credit Agreement, Collateral, Commercial Paper

## PENDAHULUAN
Salah  satu  lembaga  keuangan  yang  dapat  memberikan  kredit  usaha  kepada masyarakat adalah bank. Fasilitas kredit dari pihak bank sangat membantu dalam dunia investasi baik bagi individu maupun perusahaan (Al-Eitan & Bani-Khalid, 2019). Pada praktiknya,  Perjanjian  Kredit  dapat  dibuat  dalam  2  (dua)  bentuk  yaitu  dapat  berupa perjanjian di bawah tangan dan berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, dalam hal ini yaitu Notaris. Meskipun demikian, lazimnya suatu perjanjian kredit yang melibatkan bank sebagai pihak kreditur akan menuangkannya dalam bentuk akta otentik. Hal demikian dilakukan sebagai upaya menciptakan proteksi hukum bagi kreditur dengan membuat perjanjian kredit memiliki sifat pembuktian yang sempurna.
Adapun  pelaksanaan  pemberian  kredit  oleh  bank  biasanya  dikaitkan  dengan berbagai  persyaratan,  antara  lain  mengenai  jumlah  plafon  kredit,  jangka  waktu  kredit, tujuan  penggunaan  kredit,  suku  bunga  kredit,  cara  penarikan  dana  kredit,  dan  jadwal pelunasan kredit (M Bahsan SH, 2020). Pada proses penerimaan permohonan kredit yang diajukan oleh debitur kepada bank, dalam hal ini bertindak sebagai kreditur, maka akan dilakukan proses penilaian yang diterapkan oleh kreditur bank dengan memperhatikan prinsip collateral (jaminan)  yang  tertuang  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  (selanjutnya  disebut  “UU  Perbankan”).  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengatasi adanya  risiko  kredit  gagal  apabila  debitur  dikemudian  hari  tidak  dapat  melunasi kewajibannya  dan  merupakan  upaya  preventif  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan ditengah-tengah masa kredit, seperti wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
Di  Indonesia  dikenal  beberapa  lembaga  jaminan  guna  memberikan  kepastian hukum sebagai bentuk upaya kemampuan seorang Debitur kepada Kreditur. Pemilihan suatu bentuk jaminan ditentukan dari bentuk objek yang akan diserahkan oleh Debitur itu sendiri.  Diantaranya  dapat  berupa  Hak  Tanggungan,  Fidusia,  Gadai,  dan  Hipotik. Pengikatan objek jaminan dengan lembaga jaminan khusus sebagaimana tersebut di atas merupakan  suatu  bentuk  perjanjian  tambahan  ( accessoir) yang  mengikuti  perjanjian pokok.  Para  pihak  yang  terkait  akan  membuat  perjanjian  utang  piutang  yang  dapat berbentuk akta di bawah tangan atau dengan akta autentik (Atika, n.d.). Setelah terjadinya perjanjian utang piutang maka kreditur berhak meminta kepada debitur untuk membuat perjanjian jaminan khusus, yang mana perjanjian ini akan menimbulkan hubungan hukum utang  piutang  yang  dijamin  pelunasannya  dengan  kebendaan  tidak  bergerak  maupun kebendaan  bergerak.  Benda  begerak  itu  sendiri  terbagi  menjadi  kebendaan  bergerak
berwujud maupun tidak berwujud (Atika, n.d.). Khususnya dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah mengenai kebendaan bergerak berwujud, seperti surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Pengikatan jaminan tersebut juga tidak luput dari adanya  peran  pihak  ketiga  guna  dapat  memberikan  suatu  bukti  yang  sempurna,  yaitu dengan adanya akta notaris dalam penerbitan perjanjian jaminan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  suatu  Perjanjian  Kredit  dan  Perjanjian Jaminan  dapat  dibuat  dengan  akta  autentik  yang  membutuhkan  adanya  peran  pejabat umum sebagaimana hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum  Perdata.  Berkaitan  dengan  jaminan  khusus  tertentu,  terdapat  pengaturan  yang memang  mewajibkan  adanya  peran  notaris  dalam  pelaksanaannya  tersebut.  Sebagai contoh dalam pengikatan jaminan fidusia, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (“UU  42/1999”)  bahwasanya akta jaminan yang membebankan benda dengan fidusia dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Namun, terhadap lembaga jaminan lain seperti gadai memang tidak terdapat ketentuan secara khusus yang mewajibkan aktanya dibuat dengan akta notaris. Sehingga demikian dapat disimpulkan bahwasanya terdapat kondisi dimana akta notaris bersifat wajib dibuat dan bersifat dapat dibuat oleh para pihak.
Terdapat  banyak  jenis  lembaga  jaminan  serta  objek  benda  yang  dapat  dijadikan sebagai  jaminan  suatu  perjanjian  kredit,  hal  ini  menjadikan  para  pihak  harus memperhatikan  dengan  bijak  dalam  pelaksanaan  baik  pengikatan  kredit  maupun pengikatan  jaminannya  itu  sendiri.  Peran  notaris  dalam  hal  ini  dinilai  sangat  penting, mengingat kekuatan suatu akta otentik adalah sempurna, selain daripada itu juga terdapat kondisi  yang  mewajibkan  adanya  peran  notaris  dalam  hal  ini.  Secara  khusus  terhadap objek  berupa  surat-surat  berharga  yang  dapat  dijadikan  jaminan,  peran  serta  tanggung jawab notaris bergantung pada lembaga jaminan mana yang akan digunakan oleh para pihak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dengan  tidak  adanya  pengaturan  khusus  yang menyebutkan kewajiban untuk dibuatnya suatu akta notaris terhadap objek jaminan surat berharga maka hal ini dinilai menjadi persoalan yang perlu dikaji sejauh mana peran dan tanggung jawab notaris dalam pengikatan perjanjian kredit yang diikuti dengan jaminan terhadap surat berharga.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berbentuk  yuridis  normatif,  yakni  suatu  penelitian  yang  menitik beratkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak  memakai  pengamatan  maupun  wawancara  terhadap  responden.  Data  dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat diidentifikasi bahwa data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya, buku, jurnal atau artikel dengan cara mengunduh (download), meng- copy, mengoleksi literatur yang dapat  berupa  buku-buku  atau  jurnal  kemudian  mengkualifikasi  bahan  hukum.  Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif.
Analisis kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang dinyatakan dalam bentuk non-numerik. Dalam hal ini metode penelitian lebih menekankan pada aspek pemahaman secara  mendalam  terhadap  suatu  masalah  dari  pada  melihat  permasalahan  untuk penelitian  generalisasi.  Metode  analisis  kualitatif  ini  akan  dilakukan  terhadap  bahan- bahan  hukum  terkait  dan  hasil  dari  analisis  dengan  metode  penelitian  ini  akan menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perjanjian Kredit dan Penjaminan
Berkaitan  dengan  pengikatan  kredit  yang  menciptakan  suatu  hubungan  hukum antara  kreditur  dan  debitur,  dapat  dilakukan  dengan  cara  membuat  perjanjian  diantara kedua  belah  pihak.  Para  pihak  yang  mengikatkan  dirinya  harus  secara  sadar  dan  atas kemauannya  untuk  mengadakan  suatu  perjanjian  atau  dengan  kata  lain  minimal  para pihak itu sendiri harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan antara para pihak yang terikat, kecakapan untuk membuat  suatu  perikatan,  dengan  tujuan  tertentu  serta  adanya  alasan-alasan  yang menyebabkan diadakannya perjanjian tersebut. Lebih lanjut mengenai perjanian kredit dapat  dilakukan  secara  dibawah  tangan  maupun  secara  notariil  atau  akta  otentik  yang dibuat  di  hadapan  notaris  (Wastu  et  al.,  2017).  Pengertian  Perjanjian  Kredit  adalah perjanjian  yang  bersifat  pendahulu  ( pactum  de  contrahendo ),  atau  dalam  kata  lain, perjanjian ini mendahului perjanjian sebelumnya contohnya perjanjian hutang piutang. Pada saat dilakukannya penyerahan objek kredit, seperti uang, maka pada saat itu juga mulailah  berlaku  ketentuan  yang  sudah  tercantum  dalam  perjanjian  kredit  yang  telah disetujui kedua belah pihak. Pengaturan lebih rinci mengenai perjanjian kredit telah diatur dalam  Pasal  1  ayat  (11)  dan  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”).  Telah  dicantumkan  mengenai  ketentuan-ketentuan  dari  pedoman perkreditan yang diterapkan oleh Bank bertindak sebagai kreditur, yaitu:
a. Pemberian kredit berbentuk tertulis;
b. Bank  dalam  memberi  kepercayaan  harus  memiliki  keyakinan  atas  kesanggupan debitur melunasi hutangnya;
c. Kewajiban  bank  untuk  menerapkan  serta  menyusun  tata  cara  atau  prosedur bagaimana pelaksanaan pemberian kredit;
d. Kewajiban bank untuk bersifat informatif dalam menjelaskan persyaratan kredit;
e. Larangan terhadap bank dalam memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur atau pihak-pihak terafiliasi;
f. Penyelesaian sengketa. Terdapat 2 (dua) jenis perjanjian kredit, yaitu:
a. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan, yaitu perjanjian yang dibuat hanya oleh antara pihak debitur dan pihak kreditur tanpa notaris, dan biasanya terdapat juga tandatangan dari saksi;
b. Perjanjian kredit autentik, yaitu Perjanjian kredit secara autentik atau bisa disebut dengan akta notarial, berarti perjanjian tersebut dibuat oleh Notaris atau dibuat oleh debitur  dan  kreditur  kemudian  ditandatangani  dihadapan  notaris,  dengan menggunakan perjanjian akta autentik akan menjadi perlindungan hukum bagi pihak yang  terikat,  karena  jelas  terdapat  identitas  para  pihak,  dan  kapan  akta  itu  dibuat (tanggal) sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
Pada dasarnya tidak ada perbedaan secara khusus mengenai bentuk keduanya, baik dibuat secara notariil maupun dibawah tangan tetap dapat dinyatakan sah, hanya saja jika dibuat secara notariil maka akan memiliki akibat hukum yang sifat pembuktiannya adalah sempurna sehingga jika memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi.
Pada pelaksanaan kredit, Bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur tidak boleh absen dalam memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit, diantaranya ialah sebagai berikut:
a. Kepercayaan,  merupakan  keyakinan  yang  diberikan  dari  kreditur  bahwa  prestasi yang diberikan baik yang berupa dalam uang, barang atau jasa akan diterima kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
b. Tenggang Waktu, unsur ini juga memiliki makna nilai agio, yaitu nilai uang yang ada pada masa sekarang dianggap lebih tinggi nilainya dari nilai uang pada masa yang akan datang kelak;
c. Degree  of  Risk ,  dalam  pemberian  jangka  waktu  pengembalian  pinjaman,  apabaila jangka waktu yang diberikan oleh Bank semakin lama maka akan membuka peluang resiko yang tinggi, maka akibat dari adanya unsur resiko ini diperlukanlah sebuah jaminan dalam pelaksanaan kredit;
d. Prestasi, atau yang bisa disebut juga dengan objek kredit, yang diberikan oleh bank dapat berupa uang, barang ataupun jasa. Namun pada saat sekarang, debitur lebih sering menggunakan fasilitas kredit dengan cara meminjam uang.
Pemberian  kredit  kepada  masyarakat  oleh  perbankan  dapat  memberikan keuntungan yang besar namun juga dapat memberikan resiko yang tidak kecil bagi bank itu  sendiri,  maka  dalam  pemberian  kredit  tersebut  bank  juga  memperhatikan  unsur keamanan agar usaha perbankan dapat berjalan dengan baik (Mulyati & Dwiputri, 2018), salah satunya dengan meminta jaminan dari debitur sebagai bentuk upaya kemampuan debitur  untuk  melunasi  kewajibannya.  Perjanjian  dalam  pengikatan  jaminan  selalu mengacu pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit yang dikehendaki para pihak (accessoir) (Atika, n.d.). Berdasarkan hal tersebut, pada perjanjian kredit yang mengikat kedua belah pihak, maka kedudukan suatu jaminan yang tertuang dalam suatu klausul tersendiri  merupakan  hal  penting.  Hal  ini  jelas  bertujuan  untuk  meyakinkan  kreditur bahwasanya  debitur  atau  pihak  penerima  fasilitas  kredit  mampu  dan  cakap  untuk mengembalikan atau memenuhi kewajibannya kembali sehingga diperlukan suatu objek jaminan yang memiliki nilai minimal setara atau lebih dari jumlah kredit yang diberikan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata hal-hal yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan  kredit  adalah  benda-benda  yang  bersifat  dapat  diperdagangkan  atau  memiliki
nilai ekonomis dalam hal ini bertujuan agar memudahkan kreditur untuk melaksanakan eksekusi.
Jaminan itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.  Secara  rinci,  jaminan  umum  telah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1131 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa segala harta debitur merupakan tanggungan atas utangnya  kepada  kreditur.  Damayanti  (Damayanti,  2017)  menyatakan  ketentuan  dari Pasal 1131 KUHPer tersebut menunjukkan bahwasanya suatu jaminan umum merupakan bentuk jaminan yang dibebankan kepada seluruh harta kekayaan debitur yang ditujukan kepada seluruh kreditur. Penjelasan dari pernyataan “dibebankan kepada seluruh harta kekayaan debitur” yang dimaksud menurut Riky Rustam (Riky, 2017a) adalah seluruh harta  kekayaan  debitur  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang  sudah  ada maupun  akan  ada  dikemudian  hari,  semuanya  akan  menjadi  jaminan  guna  pelunasan suatu  utang  kepada  kreditur  sepanjang  debitur  tidak  memperjanjikan  suatu  jaminan khusus. Kemudian hal ini diperjelas dengan kalimat sesudahnya yaitu “ditujukan kepada seluruh kreditur” yang berarti bahwa jaminan tidak hanya ditujukkan kepada satu kreditur saja  melainkan  kepada  seluruh  kreditur  sepanjang  debitur  tidak  memberikan  batasan jaminan  yang  diberikanya  dengan  jaminan  khusus.  Kedudukan  para  kreditur  dalam jaminan umum adalah sama, memiliki hak yang sama sebagai kreditur konkuren dalam mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan semua harta kekayaan debitur. Sedangkan, jaminan khusus adalah setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual (Munir Fuady, 2013). Pengaturan mengenai jaminan khusus diatur dalam pasal 1132 KUHPer yang  juga  dipertegas  dalam  pasal  1133  dan  1134  KUHPer.  Pada  dasarnya  Pasal  1132 KUHPer  menyempurnakan  ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  1131  yang  mengatur mengenai jamiann umum dengan menegaskan bagaimana persamaan kedudukan kreditur akan tetapi ditemukan klausul dalam penutupnya yang memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus diantara para pihak sepanjang terdapat alasan yang sah untuk didahulukan (Riky  Rustam,  2017:  69).  Berdasarkan  perjanjian  khusus  yang  dapat  diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak maka terdapat pembagian 2 (dua) jenis jaminan khusus, yaitu:
1) Jaminan  khusus  perorangan,  yaitu  adanya  pihak  ketiga  yang  mengikatkan  dirinya menjadi penjamin (borgtocht) atas pelunasan utang seorang debitur (Roeroe, 2017). Dasar  dari  berlakunya  jaminan  perorangan  adalah  ketersediaan  pihak  ketiga  baik perorangan, korporasi maupun bank dalam memenuhi kewajiban debitor apabila lalai dalam  pemenuhan  kewajibannya  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  dalam perjanjian kredit antara para pihak tersebut (Abubakar, 2015).
2) Jaminan  khusus  kebendaan,  ialah  jaminan  yang  memiliki  hubungan  langsung terhadap suatu benda tertentu (Munir Fuady, 2013). Pada jaminan kebendaan, objek jaminannya dapat berupa benda bergerak maka dapat dibebankan hak jaminan gadai dan fidusia, sedangkan terhadap benda tidak bergerak maka dapat dibebankan dengan hak tanggungan, hipotek atau fidusia sebagai jaminan utang (Sawotong, 2014).

## Lembaga Jaminan Benda Bergerak
A. Fidusia
Pengertian  Fidusia  menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  (1)  UU  42/1999  adalah pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan pemilik  benda.  Sedangkan  pengertian  dari  Jaminan  Fidusia  adalah  suatu  lembaga jaminan utang bersifat kebendaan yang pada pokoknya terdapat suatu pemberian barang bergerak  sebagai  jaminannya  dengan  memberikan  penguasaan  dan  penikmatan  atas objek  jaminan  tersebut  terhadap  debitur  yang  kemudian  pihak  kreditur  menyerahkan kembali  penguasaan  dan  penikmatan  atas  objek  jaminan  tersebut  kepada  debiturnya berlandaskan  kepercayaan  ( fiduciary )  (Munir  Fuady,  2013).  Sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  bahwasanya  fidusia  merupakan  bentuk  peralihan  hak  kempemilikan  atas suatu  benda  sedangkan  jaminan  fidusia  merupakan  jaminan  yang  bentuknya menggunakan sistem fidusia.
Karakteristik dari jaminan fidusia diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Debitur harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, tidak diperkenankan untuk  mengalihkan,  menyewakan,  menggadaikan  objek  jaminan  atau  perbuatan lain yang dapat merugikana kreditur selaku penerima fidusia.
2. Kedudukan  kreditur  penerima  fidusia  adalah  menjadi  kreditur  preferen,  yang memiliki hak untuk didahulukan ( droit de preference).
3. Berlakunya sifat droit de suite. Pada hal ini, maka suatu jaminan fidusia mengikuti benda  yang  menjadi  objek  jaminannya  kemanapun  atau  kepada  siapapun  objek benda tersebut berada atau dengan kata lain, hak jaminan fidusia itu tetap melekat pada objek tersebut.
4. Berlaku asas publisitas. Suatu pengikatan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana hal ini telah terncatum dalam ketentuan Pasal 11 juncto Pasal 12 UU 42/1999. Hal ini merupakan syarat mutlak dari lahirnya Fidusia  dan  mengikatnya  jaminan  fidusia.  Tujuan  dari  pendaftaran  adalah  untuk memberikan  kepastian  hukum  kepada  penerima  dan  pemberi  fidusia  serta  pihak ketiga yang berkepentingan.
5. Titel  eksekutorial  pada  akta  fidusia.  Meskipun  titel  eksekutorial  ini  memberikan kedudukan  kepada  kreditur  untuk  dapat  melakukan  eksekusi  langsung  terhadap objek  jaminan  fidusia,  namun  menurut  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019  disebutkan  bahwa  terhadap  para  pihak  yang  tidak memperjanjikan mengenai klausul cidera janji (wanprestasi) maka terhadapnya jika terjadi cidera janji untuk dilakukan eksekusi jaminan fidusia itu harus dilakukan dengan  adanya  penetapan  pengadilan  berkaitan  dengan  pelaksanaan  eksekusi. Sehingga sifatnya adalah alternatif.
Berdasarkan hal tersebut di atas, berkaitan dengan pelaksanaan pengikatan fidusia itu  sendiri  dilakukan  pertama-tama  dengan  adanya  perjanjian  pokok  (utang-piutang), kemudian  dalam  perjanjian  tersebut  mencantumkan  klausul  mengenai  pemberian jaminan dengan fidusia, kemudian fidusia tersebut dituangkan dalam akta pembebanan fidusia yang dibuat oleh pejabat umum yaitu notaris. Kemudian fidusia baru dianggap
telah  lahir  sejak  dicatatkannya  jaminan  fidusia  dalam  Buku  Daftar  Fidusia  dengan memperhatikan tanggal pencatatannya tersebut (Munir Fuady, 2013).

## B. Gadai
Pengertian mengenai gadai sendiri diatur langsung dalam pasal 1150 yaitu suatu hak yang diterima oleh pihak berpiutang atas suatu benda bergerak guna mengambil pelunasan  atas  piutangnya.  Pemegang  hak  gadai  atau  kreditur  memegang  langsung objek jaminan yang diberikan oleh debitur dalam pemenuhan salah satu sifat gadai yaitu Inbezitstelling. Gadai merupakan suatu hak atas kebendaan yang sifatnya accessoir atau tambahan  yang  diberikan  oleh  pihak  debitur  (pemberi  gadai)  kepada  pihak  kreditur (penerima  gadai)  sebagai  jaminan  atas  kesanggupannya  dalam  pembayaran  utang. Penerima  gadai  (kreditur)  memiliki  hak  untuk  memegang  langsung  objek  jaminan namun  tidak  diberikan  hak  kepadanya  atas  penggunaan  dan  mengambil manfaat/kenikmatan  atas  objek  tersebut  karena  dianggap  objek  tersebut  merupakan suatu benda memiliki nilai yang tidak seharusnya dimiliki (Oladapo, 2015). Menurut Riky  Rustam  (Riky,  2017b),  hal  tersebut  dikarenakan  fungsi  gadai  hanyalah  untuk jaminan  pelunasan  utang  bukan  untuk  dimanfaatkan  kreditor,  dalam  artian,  kreditur hanya berkedudukan sebagai houder bukan sebagai bezitter. Adapun karakterisik dari lembaga jaminan gadai diantaranya adalah
1. Objek berupa benda bergerak. Benda bergerak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu  benda  bergerak  berwujud  dan  benda  bergerak  tak  berwujud.  Bahwasanya benda yang dapat dibebankan sebagai objek jaminan gadai merupakan benda yang dapat  beralih  atau  dapa  dipindahkan  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  511 KUHPerdata.
2. Objek gadai dikuasai oleh pemegang gadai (kreditur). Pada ketentuan pasal 1152 KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  hak  gadai  akan  dinyatakan  tidak  sah  apabila objek jaminan tetap berada di penguasaan pemberi gadai atau pihak debitur, serta hak gadai dapat dinyatakan hapus apabila objek jaminan yang telah dikuasai oleh penerima  gadai  atau  pihak  kreditur  keluar  dari  penguasaannya  hingga  dapat dinyatakan kembali maka hak gadai dianggap tidak pernah keluar dari penguasaan atau hilang. Penyerahan objek jaminan kepada pihak ketiga atau penerima jaminan akan menyempurnakan syarat jaminan dari pemberi pinjaman.
3. Pemegang hak gadai memiliki hak untuk didahulukan. Berdasarkan ketentuan pasal 1133  KUHPerdata,  hak  didahulukan  dapat  berlaku  bagi  pihak  yang  memiliki penguasaan  atas  suatu  objek  benda  jaminan  gadai  maupun  hipotek.  Serta karakterteristik gadai ini sesuai dengan isi pasal 1150 KUHPerdata yaitu, pemberi gadai  dalam  menyerahkan  kekuasaan  atas  objek  jaminan  juga  telah  memberikan hak  untuk  mengambil  pelunasan  atas  utangnya  secara  didahulukan  kepada penerima gadai atau pihak kreditur.
4. Gadai  dapat  beralih  atau  dipindahkan.  Hal  ini  bersesuaian  dengan  karakteristik gadai  merupakan  suatu  perjanjian  tambahan (accessoir) yang  mana  gadai  akan selalu  terikat  dengan  perjanjian  pokok  seperti  perjanjian  utang  piutang  atau perjanjian kredit. Sifat accessoir inilah yang mengakibatkan hak gadai hanya dapat
beralih  atau  dipindahkan  hanya  apabila  terjadinya  peralihan  atau  perpindahan piutang dalam perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai.
Secara  rinci  benda-benda  yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  gadai diantaranya adalah sebagai berikut: (Pulungan, 2016)
(1) Emas, perak, intan, berlian, mutiara;
(2) Televisi, radio, komputer, laptop, kamera;
(3) Mesin jahit, traktor, generator;
(4) Surat utang-piutang;
(5) Cek, bilyet, giro, wesel.
Pengikatan gadai itu sendiri dapat dilakukan setelah adanya perjanjian pokok yang mendahului.  Hal  ini  merupakan  bentuk  implementasi  dari  sifat  gadai  yang  berupa accessoir. Para pihak setelah menentukan objek yang hendak dijadikan sebagai jaminan kemudian  dapat  melakukan  penyerahan  objek  gadai  yang  dibuktikan  dengan  suatu perjanjian tertulis. Penyerahan gadai ini dapat dilakukan dengan di bawah tangan. Tidak terdapat ketentuan khusus yang menyebutkan kewajiban penyerahan gadai dengan suatu akta otentik.

## Surat Berharga yang Dapat Dijadikan Jaminan
Suatu  perusahaan  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  tidaklah  luput  dari kebutuhan pemenuhan modal usaha. Keberadaan modal usaha ini dinilai sangat krusial karena  memiliki  peran  penting  dalam  menopang  keberlangsungan  kegiatan  usaha. Kepemilikan  modal  usaha  ini  dapat  terbagi  atas  beberapa  jenis  yang  pada  pokoknya memiliki  nilai  yang  dapat  dialihkan.  Sebagai  contoh  suatu  Perseroan  Terbatas  yang modalnya  terdiri  atas  saham,  maka  atas  saham  tersebut  memiliki  nilai  yang  pada pokoknya  dapat  beralih  dengan  adanya  transaksi  jual  beli  (dipergadangkan).  Bentuk kepemilikan atas saham itu lah yang dapat disebut sebagai Surat Berharga. Berdasarkan penjelasan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal menjabarkan bahwa efek merupakan Surat Berharga yaitu antara lain surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pada  umumnya,  instrumen  yang  diperdagangkan  pada  pasar  modal  dapat diklasifikasikan  menjadi  2  jenis  yaitu  surat  berharga  yang  bersifat  utang  dan  surat berharga  yang  bersifat  kepemilikan.  Surat  berharga  yang  bersifat  utang  ( bonds  atau obligasi ) merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan sedangkan surat berharga yang bersifat pemilikan ( equity atau saham) merupakan bukti penyertaan modal dalam perusahaan  (Nasarudin,  2014).  Adapun  penjelasan  merinci  mengenai  obligasi  dan saham adalah sebagai berikut:
a. Obligasi
Obligasi  atau bond adalah  surat  utang  jangka  panjang  yang  dikeluarkan  oleh peminjam,  dengan  kewajiban  untuk  membayar  kepada bond  holder (pemegang
obligasi)  sejumlah  bunga  tetap  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  (Adrian  Sutedi, 2009: 1). Berdasarkan penerbitnya, obligasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
1) Obligasi  Pemerintah  ( Government  Bonds) ,  yaitu  obligasi  dalam  bentuk  Surat Utang  Negara  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah  RI.  Pemerintah  menerbitkan obligasi  dengan  kupon  tetap  (seri  FR-  Fixed  Rate),  obligasi  dengan  kupon variable (seri VR –Variable Rate) dan obligasi dengan prinsip syariah/ Sukuk Negara.
2) Obligasi Korporasi ( Company/Coorporate Bonds) , yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh Korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya.  Sama  seperti  obligasi  pemerintah,  obligasi  korporasi  terbagi  atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada Obligasi Korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat.
3) Obligasi  Ritel,  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah  yang  dijual  kepada  individu atau  perseorangan  melalui  agen  penjual  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis yaitu ORI atau Sukuk Ritel.
b. Saham
Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Adanya penyertaan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
Jenis saham menurut ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU 40/2007 hanya dikenal satu jenis saham yaitu saham atas nama. Disebutkan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dan tidak dikenal lagi adanya saham atas unjuk sebagaimana pernah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1995  tentang  Perseroan Terbatas.  Adapun  klasifikasi  dari  saham  menurut  Pasal  53  ayat  (4)  UU  40/2007 adalah sebagai berikut:
1) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4) Saham  yang  memberikan  hak  kepada  pemegangnya  untuk  menerima  dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
5) Saham  yang  memberikan  hak  kepada  pemegangnya  untuk  menerima  lebih dahulu  dari  pemegang  saham  klasifikasi  lain  atas  pembagian  sisa  kekayaan Perseroan dalam Likuidasi.
Berdasarkan  Pasal  60  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) disebutkan bahwasanya kepemilkan atas saham
dapat  dijadikan  suatu  jaminan  yang  dapat  dibuat  baik  dengan  pengikatan  gadai maupun  fidusia  dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  tata  cara  lembaga  jaminan masing-masing  tersebut.  Berbeda  dengan  jaminan  gadai  saham  yang  bersesuaian dengan karakteristik jaminan gadai bahwa bukti kepemilikan saham secara fisik harus diberikan  kepada  penerima  jaminan,  dalam  hal  fidusia  maka  secara  fisik  bukti kepemilkan jaminan fidusia tidak diserahkan kepada pemenerima jaminan. Sehingga manfaat dari saham tersebut tetap melekat menjadi milik dari debitur (pemilik saham) untuk  dapat  memiliki  hak  suara,  hak  menerima  dividen,  dan  hak-hak  lainnya  yang diberikan kepada pemilik saham (Irawan & SH, 2016)

## Peran Notaris dalam Pengikatan Jaminan Surat Berharga
Sehubungan  dengan  adanya  kondisi  hukum  sebagaimana  tersebut  di  atas  yang pada  dasarnya  menciptakan  suatu  keadaan  yang  mewajibkan  adanya  peran  dari seorang Notaris baik dalam pembuatan perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. Sehingga  peran  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  yang  membuat  akta  otentik  sangat dibutuhkan  dalam  kegiatan  usaha  perbankan,  hal  ini  bertujuan  guna  menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Bahwa secara umum seorang Notaris dalam  menjalankan  jabatannya  tentu  harus  mengacu  pada  peraturan  jabatan  notaris serta kode etik yang berlaku.
Berkaitan  dengan  tugas,  wewenang  dan  kewajiban  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya  telah  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disebut  “UU  Jabatan  Notaris”).  Tugas  dan  wewenang  Notaris  dapat diketahui  melalui  UU  Jabatan  Notaris  bahwasanya  Notaris  dalam  kedudukannya sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat suatu akta otentik yang tujuannya guna membuat suatu alat bukti berkekuatan sempurna. Mengacu pada ketentuan Pasal 15  UU  Jabatan  Notaris,  selain  daripada  kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik, maka seorang Notaris juga berwenang pula untuk melakukan pengesahan surat-surat di  bawah  tangan,  melakukan  penyuluhan  hukum  yang  berkaitan  dengan  akta, membukukan surat-surat di bawah tangan, dan sebagainya. Lebih lanjut, kewajiban dalam menjalankan jabatannya tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang diantaranya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris, mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, membacakan akta di hadapan para penghadap dan lain sebagainya. Selain daripada ketentuan yang telah diatur dalam UU Jabatan Notaris, kewajiban seorang Notaris untuk dapat menjalankan jabatannya juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya, diantaranya yaitu:
a. Dalam  UU  40/2007,  bahwa  akta  notaris  diwajibkan  dalam  pendirian  perseroan terbatas  atau  dalam  adanya  perubahan  anggaran  dasar,  akta  penggabungan, peleburan, pengambilalihan;
b. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa penegasan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan; dan
c. Dalam UU 42/1999, bahwa pembuatan Akta Jaminan Fidusia wajib dibuat dengan akta notaris.
Hal demikian menjadi bukti konkrit bahwasanya, terhadap segala sesuatu yang mewajibkan adanya akta notaris untuk suatu perbuatan hukum maka wajib dilakukan. Jika  tindakan  hukum  yang  diwajibkan  demikian  tidak  dilakukan,  sebagai  contoh dalam pengikatan jaminan fidusia yang hanya dibuat di bawah tangan maka memiliki konsekuensi  hukum  berakibat  akta  tersebut  batal  demi  hukum  (Adjie  &  Sesung, 2020).
Sehingga  jika  dikaitkan  dengan  tindakan  hukum  dalam  pengikatan  perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, maka akta-akta yang dibuat oleh Notaris termasuk dalam  akta  yang  sifatnya  konstitutif.  Hal  ini  berarti  bahwa  substansi  akta  yang tertuang  di  dalamnya  menciptakan  hubungan  hukum  baru  atau  meniadakan hubungan hukum yang melahirkan hubungan hukum baru, sehingga artinya sebelum dibuatnya  akta  tersebut  maka  diantara  para  pihak  tidak  terdapat  hubungan  hukum apapun hingga dibuatnya akta dengan bentuk akta notaris tersebut (Adjie & Sesung, 2020) .
Secara  khusus,  kaitannya  dengan  surat  berharga,  maka  seorang  Notaris  yang hendak  melakukan  segala  tindakan  hukum  berkaitan  dengan  surat  berharga  wajib terdaftar  terlebih  dahulu  di  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  memenuhi  persyaratan undang-undang  mengenai  itu  sebagaimana  tercantum  di  dalam  pasal  3  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.4/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal yaitu:
a. Telah diangkat sebagai Notaris dan menjadi anggota Organisasi Notaris
b. Memiliki keahlian di bidang pasar modal (min. 30 satuan kredit profesi)
c. Tidak bekerja rangkap dalam profesi penunjang pasar modal Lebih lanjut, dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas, dinyatakan bahwa
Notaris pasar modal melakukan sejumlah kegiatan yang diantaranya adalah membuat perubahan  anggaran  dasar  dalam  rangka  penawaran  umum,  membuat  berita  acara atau keputusan rapat umum pemegang saham, pembuatan kontrak investasi kolektif dan/atau  pembuatan  kontrak  dan  perjanjian  lain  di  pasar  modal.  Terhadap  surat berharga berupa Obligasi secara khusus kewenangan Notaris adalah membuat akta- akta sebagai berikut:
a. Berita  Acara  RUPS  emiten  mengenai  Rencana  penerbitan  obligasi  dengan penawaran umum maupun yang tidak.
b. Berita Acara RUPS emiten mengenai perubahan anggaran dasar terkait dengan kegiatan dan cara pengelolaan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.
c. Surat Pengakuan Utang
d. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi
e. Perjanjian Agen Pembayaran (Nasarudin, 2014).
Sehingga, peran Notaris selain daripada membuat akta yang dimintakan oleh para pihak  (para  penghadap)  sebagaimana  hal  tersebut  merupakan  amanat  dari  UU
Jabatan  Notaris,  mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya maka  dimungkinkan  terdapat  kondisi  tertentu  yang  mewajibkan  suatu  tindakan hukum dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

## KESIMPULAN
Secara  keseluruhan  pada  pokoknya  Peran  Notaris  dalam  perjanjian  kredit  yang diikuti  dengan  pengikatan  jaminan  surat  berharga  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Peran Notaris terhadap pengikatan surat berharga dengan lembaga jaminan Fidusia Terhadap  bentuk  surat  berharga  saham  dan  obligasi  pada  pokoknya  mengingat sifatnya sebagai suatu benda bergerak tak berwujud dapat dijadikan sebagai agunan dengan sistem jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya karakteristik dari  jaminan  fidusia  itu  sendiri.  Khusus  terhadap  surat  berharga  saham,  menurut ketentuan UU 40/2007 telah disebutkan bahwasanya saham dapat dijadikan jaminan dengan sistem fidusia. Adapun pengaturan mengenai pengikatan jaminan fidusia itu sendiri  haruslah  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik.  Sehingga,  peran  Notaris  dalam fidusia saham wajib membuat akta otentik pengikatan jaminan.
b. Peran Notaris terhadap pengikatan surat berharga dengan lembaga Gadai Lain halnya dengan ketentuan yang telah mewajibkan pengikatan jaminan dengan akta notaris, dalam lembaga jaminan gadai tidak ada kewajiban menggunakan akta notaris.  Sehingga,  dalam  hal  seorang  debitur  hendak  menyerahkan  surat  berharga miliknya  sebagai  agunan  dengan  menggunakan  sistem  gadai,  tidak  diwajibkan dengan akta notaris. Namun, sebagaimana telah dijelaskan di atas, kedudukan dari akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna, maka sebaiknya dianjurkan untuk membuat pengikatan jaminan baik berupa gadai dengan akta otentik.

## BLIBLIOGRAFI
Abubakar,  L.  (2015).  Telaah  Yuridis  Perkembangan  Lembaga  dan  Objek  Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional). Buletin Hukum Kebanksentralan , 12 (1), 1–16.
Adjie, H., & Sesung, R. (2020). Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama .
Al-Eitan, G. N., & Bani-Khalid, T. O. (2019). Credit risk and financial performance of the Jordanian commercial banks: A panel data analysis. Academy of Accounting and Financial Studies Journal , 23 (5), 1–13.
Atika, A. (n.d.). Pemberian Fasilitas Kredit Bank dengan Jaminan Deposito Berjangka (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
Damayanti,  R.  (2017). Eksistensi  Virtual  Property  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  di Indonesia . Irawan, J. J., & SH, M. H. (2016). Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis . Kencana.
M Bahsan SH, S. E. (2020). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia .
Rajawali pers.
Mulyati,  E.,  &  Dwiputri,  F.  A.  (2018).  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Menganalisis Jaminan  Kebendaan  Sebagai  Pengaman  Perjanjian  Kredit  Perbankan. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 1 (2), 134–148.
Munir Fuady. (2013). Hukum Jaminan Utang . Erlangga.
Nasarudin, M. I. (2014). Aspek hukum pasar modal Indonesia . Kencana.
Oladapo, O. O. (2015). The viability of the enforcement of mortgage security in Nigeria. Unpublished LLB Long Essay. Babcock University, Nigeria .
Pulungan, M. T. (2016). Tinjauan Hukum Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian  Gadai  di  Bawah  Tangan  (STUDI  KASUS  PUTUSAN  NO.  13/PDT. G/2011/PN-LP) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
Riky, R. (2017a). Hukum Jaminan . UII Press, Yogyakarta.
Riky, R. (2017b). Hukum Jaminan . UII Press, Yogyakarta.
Roeroe, S. D. L. (2017). Kewenangan Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian Kredit. Lex Privatum , 5 (1).
Sawotong,  D.  M.  (2014).  Jaminan  Kebendaan  Pada  PT.  Pegadaian  Terhadap  Barang Yang Digadaikan. Lex Privatum , 2 (1).
Wastu, I. B. G. G., Wairocana, I. G. N., & Kasih, D. P. D. (2017). Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , 2016 , 83.
Copyright Holder:
Nurul Jinan, Mohamad Fajri Mekka Putra (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: