Liability Of The Perpetrator Intentionally Accessing Another Person's Computer In The Implementation Of The Civil Servant Candidate Entrance Examination
(Study of Decision Number 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)
Pertanggungjawaban Pelaku Dengan Sengaja Mengakses Komputer Milik Orang Lain Dalam Pelaksanaan Ujian Masuk Calon Pegawai Negeri Sipil
(Studi Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)
Bambang  Hartono 1) ; Suta Ramadan 2) ; Adelia  Febianita 3)
1,2,3) Universitas Bandar Lampung Email: 1 ) bambang.hartono@ubl.ac.id ; 2) suta.ramadan@ubl.ac.id ; 3) adeliafebianita91@gmail.com
ARTICLE HISTORY Received [16 March 2024]
Revised [22 April 2024]
Accepted [25 April 2024]

## ABSTRAK
Era  globalisasi  menuntut  perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  pesat.  Kehidupan manusia  tak  terlepas  dari  hukum,  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pegawai  negeri  memegang  peranan krusial  dalam  pemerintahan  dan  pembangunan  negara.  Kajian  ini  menyoroti pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku defacing, kejahatan  dunia  maya  yang merusak  tampilan  website.  Undang-undang  ITE  mengatur  perbuatan  ini,  mengancam dengan  pidana  bagi  mereka  yang  mengakses  komputer  tanpa  izin  dan  melakukan modifikasi  terhadap  informasi  elektronik  milik  orang  lain.  Penelitian  ini  mengamati  kasus di Lampung, di mana pelaku  membantu peserta tes CPNS dengan mengakses komputer dan memodifikasi jawaban. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menguji pertanggungjawaban pidana pelaku, termasuk faktor internal dan eksternal yang memotivasi perbuatan tersebut.

## ABSTRACT
The  era of  globalization demands the  rapid development of technology and information. Human life is inseparable from law, as  mandated in the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Civil  servants  play  a  crucial  role  in  the  governance  and  development  of  the  country.  This  study highlights the criminal liability of defacing offenders, a cybercrime that damages the appearance of  a  website.  The  ITE  Law  regulates  this  act,  threatening  punishment  for  those  who  access computers  without  authorization  and  make  modifications  to  electronic  information  belonging  to others.  This  research  examines  a  case  in  Lampung,  where  the  perpetrator  assisted  CPNS  test participants  by  accessing  computers  and  modifying  answers.  Through  normative  and  empirical juridical approaches, this research examines the criminal liability of the perpetrator, including the internal and external factors that motivated the act.
KEYWORDS Public servants, ITE Law, criminal liability,
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Introduction  Era  globalisasi  identik  dengan  kemajuan  teknologi  dan  informasi  yang berkembang  sangat  pesat  dan  cepat.  Fenomena  ini  terjadi  di  seluruh  belahan  dunia  tanpa memandang  negara  maju  maupun  negara  berkembang.  Sebagai  masyarakat  dunia  suatu  negara dituntut  untuk  mengikuti  perkembangan  teknologi  dan  informasi  ini,  agar  dapat  bersaing  di persaingan  dunia  global  yang  semakin  modern,  praktis  dan  efisien.  Pada  dasarnya  kehidupan manusia  tidak  bisa  terlepas  dari  hukum  dalam  upaya  menciptakan  suasana  yang  memungkinkan manusia merasa terlindungi dan hidup berdampingan secara damai. Sebagaimana yang termuat di Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menentukan bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum.  Konsekuensi  dari  adanya ketentuan  tersebut  adalah  Negara  Indonesia  harus  menjungjung  tinggi  hukum  serta  dalam tindakannya  harus  didasarkan  pada  hukum  atau  peraturan  yang  diciptakan  dalam  mengatur  suatu tatanan  di  dalam  pemerintahan  termasuk  didalamnya  warga  negaranya.  (Faissal  Malik,  2021). Masalah  kedudukan  dan  peranan  pegawai  negeri  dalam  negara  RI  tidak  dapat  dilepas  dari pandangan  diatas.  Kenyataan  sejarah  Indonesia  telah  membuktikan  betapa  besar  kedudukan  dan peranan pegawai negeri dalam ikut menentukan sejarah kehidupan bangsa dan Negara RI.( Djoko Prakoso, 1992). Tidak bisa dipungkiri bahwa pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan  untuk  mencapai  tujuan  nasional  seperti apa  yang  telah  diamanatkan  dalam  pembukaan  UUD  1945,  yaitu  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  Tumpah  dara  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan bangsa kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menjanjikan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  adalah  terkait  dengan  kejahatan  yang  dilakukan  melalui  internet  atau  transaksi  elektronik. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Defacing yang merupakan salah satu kejahatan dunia maya yaitu kegiatan merubah tampilan suatu website orang lain tanpa izin baik halaman utama atau index filenya ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu URL dengan website  tersebut  (bisa  di  folder  atau  di  file). Defacing terdiri  dari  dua  tahap,  yaitu  mula-mula menerobos  system  orang  lain  atau  kedalam  web  server  dan  tahap  kedua  adalah  mengganti halaman  website ( web page ). Antara hacking  dan defacing tidak  dapat  terpisahkan  satu  sama  lain, karena defacing merupakan  salah  satu  kegiatan  hacking  yaitu,  kegiatan  menerobos  program komputer  milik  orang  atau  pihak  lain  tanpa  izin.  Pada  awalnya  hacking  tidak  selalu  berkonotasi negatif, karena sebenarnya tujuan hacking adalah untuk mengetahui system keamanan milik orang tertentu dan memberi tahu celahnya. Tetapi dalam perkembangannya di masyarakat hacking di nilai dan di anggap kata yang mewakili sebuah  kejahatan dunia maya, dan pada kenyataanya memang hacking  dilakukan  tanpa  izin.  Dibentuknya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  jo  Undang- undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  oleh  pemerintah  yang disahkan  pada  tanggal  28  April  2008  dan  perubahannya  pada  tanggal  25  November  2016, diharapkan  agar  semua  kejahatan  mayantara  dapat  terakomodir  oleh  Undang-undang  tersebut, termasuk defacing yang  telah  diatur  di  dalamnya.  Dalam  Undang-  undang  tersebut. defacing telah diatur pada Pasal  30:
1.  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  computer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
2.  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  computer dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3.  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengkases  computer dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  melanggar,  menerobos,  melampaui, atau menjebol system pengaman (Lani Zihan Ayustin, 2022)
Pasal di atas dari ayat (1) sampai ayat (3) menerangkan tentang illegal acces karena langkah awal deface yaitu  memasuki  sistem  orang  lain  atau  melakukan  hacking,  dan  berikutnya defacing diatur pada Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,  menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  milik  Orang  lain  atau  milik  publik.  Adapun  pasal tersebut  di  atas  menerangkan larangan melakukan modifikasi terhadap suatu website atau masuk dalam kategori data interference pada  bab  tentang  perbuatan  dilarang,  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa defacing dilakukan  dengan  dua  tahap,  pertama  melakukan  hacking  dan  selanjutnya  memodifikasi  website. Salah  satu  contoh  kasus  terjadi  dilampung  bermula  dari  Terdakwa  I  Indra  Gunawan,  S.T  Bin  Nur Syahrianto  bersama-sama  dengan  Terdakwa  II  Mohammad  Rizki  Alam  Bin  Hartawan  Alam  dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  secara  bersama-sama  dengan  sengaja  dan tanpa hak mengakses komputer dan atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun? sebagaimana dakwaan alternative ketiga  Penuntut  Umum.  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  I  Indra  Gunawan,S.T  bin  Nur Syahrianto,  Terdakwa  II  Mohammad  Rizki  Alam  bin  Hartawan  Alam  dan  Terdakwa  III  Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun  dan  denda  masing-  masing  sejumlah  Rp  10.000.000,00  (sepuluh  juta  Rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar,  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1 (satu) bulan. Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2021 saksi SUSILOWATI, S.STP.,MH Bin Drs. Hi ADNAN menghubungi Terdakwa I untuk dapat membantu meluluskan Peserta Tes CPNS dalam Tes  CAT  BKN  untuk  formasi  penerimaan  CPNS  Kabupaten  Pringsewu  2021  dengan  titik  lokas bertempat di SMK YANDIKA Pringsewu dan pada saat itu Terdakwa I menyanggupi permintaan  dari saksi SUSILOWATI,  S.STP.,MH  Bin Drs.  Hi ADNAN, kemudian Terdakwa I membantu meluluskan beberapa  peserta  test  tersebut  dengan  cara  mengakses  komputer  peserta  test  yang  meminta bantuan  dengan  menggunakan  aplikasi  google  remote  desktop  yang  dengan  aplikasi  tersebut membuat Terdakwa I bisa mengakses komputer, melihat soal test dan memilih jawaban yang benar dari  jarak  jauh  dengan  menggunakan  perangkat  computer  lain  yang  terlebih  dahulu  juga  sudah Terdakwa I install google remote dekstope yang sama dan diaktifkan dengan menggunakan alamat email yang sama. dan Terdakwa I berhasil meluluskan beberapa peserta test tersebut.

## LANDASAN TEORI

## Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
Ketentuan  mengenai  sejumlah  tindak  pidana  yang  dilarang  Undang-Undang  ITE  dan  ancaman hukumannya  bisa  ditemukan  di  pasal  27  hingga  pasal  35  UndangUndang  tersebut.  Berikut  jenis-jenis tindak pidana yang dilarang dalam UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik : a. Pasal 27 Ayat (1)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan yang  melanggar  kesusilaan.  b.  Pasal  27  Ayat  (2)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. c. Pasal 27 Ayat (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran  nama  baik.  d.  Pasal  27  Ayat  (4)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 15 dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan  dan  atau  pengancaman.  e.  Pasal  28 Ayat  (1)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tampa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik.  f.  Pasal  28  Ayat  (2)  Setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku, agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA).  g.  Pasal  29  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  tau menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi.  h.  Pasal  30  Ayat  (1)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  milik  orang  lain dengan  cara  apa  pun.  i.  Pasal  30  Ayat  (2)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak atau  melawan hukum  mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk memperoleh  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik.  16  j.  Pasal  30  Ayat  (3)  Setiap  orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. k. Pasal  31  Ayat  (1)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/tau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau  Sistem  Elektronik  tertentu  milik  Orang  lain.  l.  Pasal  31  Ayat  (2)  Setiap  orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  intersepsi  atas  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  tidak  bersifat  publik  dari,  ke,  dan  di  dalam  suatu  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik  tertentu  milik  Orang  lain,  baik  yang  tidak  menyebabkan  perubahan  apa  pun  maupun  yang menyebabkan  adanya  perubahan,  penghilangan,  dan/atau  penghentian  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. m. Pasal 32 Ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,  merusak,  menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  milik  Orang  lain  atau  milik  publik.  17  n.  Pasal  32  Ayat  (2)  Setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apa  pun  memindahkan  atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak  berhak.  o.  Pasal  32  Ayat  (3)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum dengan  cara  apa  pun  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak, menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik  dan/  atau  Dokumen Elektronik  milik  Orang  lain  atau  milik  publik  yang  mengakibatkan  terbukanya  suatu  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data  yang  tidak  sebagaimana  mestinya.  p.  Pasal  33  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang ber-akibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik meniadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. q. Pasal 34 Setiap orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi,  menjual,  mengadakan  untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: - perangkat keras atau perangkat lunak  Komputer  yang  dirancang  atau  secara  khusus  dikembangkan  untuk  memfasilitasi  perbuatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  33;  18  -  sandi  lewat  Komputer,  Kode Akses,  atau  hal  yang  sejenis  dengan  itu  yang  ditujukan  agar  Sistem  Elektronik  menjadi  dapat  diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Kecuali  jika  Tindakan  tersebut  ditujukan  untuk  melakukan  kegiatan  penelitian,  pengujian  Sistem Elektronik,  untuk  perlindungan  Sistem  Elektronik  itu  sendiri  secara  sah  dan  tidak  melawan  hukum.  r. Pasal  35  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  manipulasi, penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik
dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/tau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

## Tinjauan Umum Tentang Ilegal Access
Pengertian  Illegal  Access  Perkembangan  komputer  dan  internet  tidak  dapat  dipungkiri  telah menjadi  sarana  atau  ladang  baru  bagi  dunia  kejahatan.  Sebab  komputer  dan  internet  sebagai  ciptaan manusia  memiliki  karakteristik  mudah  dieksploitasi  oleh  siapa  saja  yang  memiliki  keahlian  dibidang tersebut. Oleh karena itu, membahas permasalahan ini tidak akan bisa lepas dari pembahasan masalah keamanan dari teknologi tersebut (Khairul Anam,2010)
Dewasa  ini  tidak  ada  satu  sisi  kehidupan  yang  tidak  menggunakan  pengolahan  komputer,  baik yang hanya bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks. Saat ini komputer tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolahan data saja, namun telah menjadi senjata utama dalam melakukan kejahatan.15 Illegal Access sendiri adalah tindakan memasuki, menerobos, melampaui, atau menjebol tanpa hak atau dilakukan secara ilegal.
Illegal access dapat disebut sebagai akar dari tindak pidana siber terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan,  sistem  elektronik  dan  informasi  atau  dokumen  elektronik.  Illegal  access  atau  yang  sering disebut  dengan  akses  tidak  sah  diartikan  sebagai  kejahatan  yang  terjadi  ketika  seseorang  memasuki atau  menyusup  atau  mengakses  ke  dalam  sistem  jaringan  komputer  secara  tidak  sah,  tanpa  izin,  atau tanpa  sepengetahuan  pemilik  sistem  jaringan  komputer  yang  dimilikinya  (Andysah  Putera  Utama Siahaan,2018).
Illegal access juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan interaksi yang dilakukan dengan sengaja dan  tidak  sah  (tanpa  ijin)  terhadap  sistem  elektronik  atau  sistem  komputer  atas  seluruh  atau  sebagian sistem  komputer  tersebut,  dengan  maksud  untuk  mendapatkan  data  komputer  atau  maksud  tidak  baik lainnya,  ataupun  berkaitan  dengan  sistem  komputer  yang  dihubungkan  dengan  sistem  komputer  lain. 17Secara umum, illegal access adalah tindakan yang dilakukan seorang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses seluruh atau sebagian sistem computer (Widodo,2013)

## Jenis-Jenis Illegal Access
Akses  ilegal  merupakan  salah  satu  berbagai  macam-macam  dari  kejahatan  komputer,  beberapa jenis akses ilegal yaitu (Budi Suharyanto,2014) :
1.  Akses  illegal  sebagai  tindak  kejahatan  murni  :  Dimana  orang  yang  melakukan  kejahatan  yang dilakukan  secara  disengaja,  dimana  orang  tersebut  secara  sengaja dan  terencana  untuk melakukan pengrusakan, pencurian terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.
2.  Akses illegal sebagai tindakan kejahatan abu-abu : Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut.
3.  Akses illegal yang menyerang individu : Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam  atau  iseng  yang  bertujuan  untuk  merusak  nama  baik,  mencoba  taupun  mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi.
4.  Akses  illegal  yang  menyerang  hak  cipta  (hak  milik)  :  Kejahatan  yang  dilakukan  terhadap hasil  karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/ umum ataupun demi materi/ non materi.
5.  Akses  illegal  yang  menyerang  pemerintah  :  Kejahatan  yang  dilakukan  dengan  pemerintah  sebagai objek  dengan  motif  melakukan  terror,  membajak  ataupun  merusak  keamanan  suatu  pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara.

## Tinjuan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  istilah  asing  disebut  juga  dengan  teorekenbaardheid  atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemindanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah  seseorng  terdakwa  atau  tersangka  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindakan  pidana  yang terjadi atau tidak (Saefudien,2001).
Menurut  Roeslan  Saleh,  Pertanggungjawaban  pidana  ialah  diteruskannya  celaan  yang  objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan memenuhi syarat secara subjektif untuk bisa di jatuhi pidana karena  perbuatannya.  Atau  dalam  arti  sederhananya,  yakni  bahwa  asas  legalitas  ialah  dasar  adanya tindak  pidana,  sedangkan  asas tiada  pidana tanpa  kesalahan  ialah  dasar dapat  dipidananya  pelaku.  Ini berarti  yakni  pelaku  tindak  pidana  hanya  akan  dipidana  apabila  ia  mempunyai  kesalahan  dalam melakukan tindak pidana tersebut (Lukman Hakim, 2020).
Pertanggungjawaban  pidana  ialah  pertanggungjawaban  pelaku  terhadap  tindak  pidana  yang  ia lakukan.  Tepatnya,  yang  di  pertanggungjawabkannya  adalah  perbuatan  tindak  pidananya,  demikian bahwa  suatu  pertanggungjawaban  pidana  ada  karena  adanya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh
seseorang  (Chairul  Huda,  2011).  Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  penilaian  yang  dilakukan setelah  dipenuhinya  seluruh  unsur  tindak  pidana  atau  terbuktinya  tindak  pidana.  Penilaian  ini  dilakukan secara  objektif  dan  subjektif,  penilaian  secara  objektif  berhubungan  dengan  pembuat  dengan  norma hukum yang dilanggarnya

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif dan  pendekatan  empiris.  Pendekatan  normatif  ini  dilakukan  dengan  melihat  masalah  hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan  terhadap  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yaiu  suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang  dilakukan  melalui  penelitian  secara  langsung  terhadap  objek  penelitian  dengan  cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  Penyebab  Pelaku  Dengan  Sengaja  Mengakses  Komputer  Milik  Orang  Lain  Dalam Pelaksanaan Ujian Masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor
702/Pid.Sus/2022/PN. Tjk)
Berdasarkan  wawancara  bersama  Bapak  Okta  Devi  selaku  Penyidik  pada  Subdit  V Cyber Crime Ditreskrimsus  Polda  Lampung  menyatakan  bahwa,  terkait  Proses  Penyidikan  Dalam Menetapkan  Tersangka  kasus  Pelaku  Dengan  Sengaja  Mengakses  Komputer  Milik  Orang  Lain Dalam Pelaksanaan Ujian Masuk Calon Pegawai Negeri Sipil  Beliau mengatakan bahwa, Penyidik Kepolisian  Polda  Lampung  telah  melakukan  penetapan  tersangka  terkait  kasus  Tindak  Pidana tersebut.  Polda  Lampung  berpedoman  kepada  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11, dengan ini dijelaskan sebagai berikut : Bunyi Pasal 5 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :
1.  penyelidikan dilakukan berdasarkan :
a. Laporan dan/ atau pengaduan
b. Surat  perintah penyelidikan
2.  Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan  dapat  dilakukan  penyelidikan  sebelum  adanya  laporan  dan/atau  pengaduan  dengan dilengkapi surat perintah.
Bunyi Pasal 6 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :
Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara: a  Pengolahan TKP b  Pengamatan  (observasi) c  Wawancara  (interview)
d  Pembuntutan  (surveillance)
e  Penyamaran  (under  cover)
f  Pelacakan  (tracking)
g  Penelitian dan analisis dokumen.
Sasaran penyelidikan meliputi: a.  Orang b.  Benda atau barang c.  Tempat d.  Peristiwa/kejadian
e.  Kegiatan.
Bunyi Pasal 7 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 : 1.  Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan.
2.  Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:
a.  surat perintah penyelidikan.
b.  jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan.
c.  objek, sasaran, dan target hasil penyelidikan.
d.  kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan.
e.  Peralatan dan perlengkapan
f.  waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan.
kebutuhan anggaran penyelidikan.
Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bunyi Pasal 10 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :
Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: a.  Penyelidikan b.  Dimulainya  penyidikan c.  Upaya  paksa d.  Pemeriksaan
e.  Penetapan  tersangka
f.  Pemberkasan
g.  Penyerahan  berkas  perkara
h.  Penyerahan tersangka dan barang bukt i.  Penghentian  penyidikan.
Dari  uraian  di  atas  teranglah  hubungan-hubungan  anggota-anggota  keluarga  satu  sama lainnya  erat  sekali  dan  berhubungan,  maka  dilihat  dari  sudut  kriminologi  ada  hubungan  antara keluarga dan kejahatan. Selanjutnya Bapak Okta Devi selaku Penyidik pada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus  Polda  Lampung  mengatakan  bahwa,  berkaitan  dengan  penerapan  hukum  pidana terhadap  putusan  tindak  pidana  pelaku  dengan  sengaja  mengakses  komputer  milik  orang  lain dalam  pelaksanaan  ujian  masuk  calon  pegawai  negeri  sipil  maka  untuk  membuktikan  terjadinya tindak pidana atau tidak maka dilakukan penyelidikan dan penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan  bukti-bukti  yang  pada  tahap  pertama  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup harus  dapat  memberikan  keyakinan,  walaupun  sifatnya  masih  sementara  kepada  penuntut  umum tentang apa yang sebenarnya terjadi serta menangkap tersangkanya. Terdakwa sebelumnya telah dilakukan  penuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  berupa  Pidana  Penjara  selama  1  (satu)  tahun dan  6  (enam)  bulan,  dikurangi  selama  terdakwa  II  dan  terdakwa  III  dalam  tahanan  sementara dengan  perintah  agar  para  terdakwa  tetap  ditahan  dengan  perintah  agar  para  terdakwa  tetap ditahan.

## Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Dengan  Sengaja  Mengakses  Komputer  Milik Orang Lain Dalam Pelaksanaan Ujian Masuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
Dalam  kegiatan  penelitian  lapangan  untuk  mencari  sumber  dan  informasi  tentang terjadinya  tindak  pidana  Pidana  Pelaku  Dengan  Sengaja  Mengakses  Komputer  Milik  Orang  Lain Dalam  Pelaksanaan  Ujian  Masuk  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  diwilayah  hukum  Tanjung  Karang peneliti  menemui  beberapa  informan  yang  dapat  dijadikan  sumber  dalam  menjelaskan  tentang tindak  pidana  tersebut,  sehingga  apa  yang  dikehendaki  dalam  penelitian  dapat  dibuktikan  secara empiris.  Beberapa  informan  yang  telah  diwawancarai  antara  lain  sebagai  berikut  :  Berdasarkan penelitian pada Bapak Okta Devi selaku Penyidik pada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung  menyatakan  bahwa,  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  dalam  mengemban  fungsi penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang merugikan masyarakat.Tugas kepolisian  terhadap  masyarakat/institusi  yang  melanggar  hukum  ialah  melakukan  penegakan hukum  itu  sendiri.Penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  dilakukan  oleh satuan  fungsi  reserse  yang  ada  pada  organisasi  Polri.  Pelanggaran  hukum  tersebut  merupakan awal perputaran dari suatu proses peradilan pidana. Berdasarkan penelitian pada Bapak Okta Devi selaku  Penyidik  pada  Subdit  V  Cyber  Crime  Ditreskrimsus  Polda  Lampung  menyatakan  bahwa, Polda  Lampung yang  memiliki  tugas  utama  untuk  memelihara  keamanan  dan  ketertiban, menegakkan hukum, memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat di  seluruh  wilayah  hukum  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  di  seluruh  wilayah  Polda  Lampung. Dalam  menjalankan  tugas-tugas  utama  yang  diembannya  maka  Polda  Lampung  dibantu  oleh keberadaan  satker-  satker  yang  berada  di  bawahnya.  Tahap  penyidikan  harus  dilakukan  dengan cara  mengumpulkan  bahan  keterangan,  keterangan  saksi-saksi,  dan  alat  bukti  yang  diperlukan
yang  terukur  dan  terkait  dengan  kepentingan  hukum  atau  peraturan  hukum  pidana,  yaitu  tentang hakikat  peristiwa  pidana.  Adapun  penyidikan  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun  2012  Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  juga  disebutkan  bahwa  kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap yang meliputi :
1. Penyelidikan
2. Pengiriman SPDP
3. Upaya  Paksa
4. Pemeriksaan
5. Gelar Perkara
6. Penyelesaian berkas perkara
7. Penyerahan berkas perkara  ke penuntut umum
8. Penyerahan tersangka dan alat bukti dan
9. Penghentian  penyidikan.
Berdasarkan  penelitian  pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  dengan  Ibu  Irma  Lestari selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  menyatakan  bahwa,  terdakwa  diajukan  ke  muka  persidangan  oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## 1.  Pertama
Perbuatan  para  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  50  Juncto Pasal  34  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2016  tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.
2.  Atau Kedua
Perbuatan  para  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  48  ayat  (1) Juncto  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2016  tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
3.  Atau Ketiga
Perbuatan  para  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  46  ayat  (1) Juncto  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2016  tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian  Ibu  Irma  Lestari  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  menyatakan  bahwa,  atas  dasar surat dakwaan tersebut di atas telah kami sampaikan cara-cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana  pidana  pelaku  dengan  sengaja  mengakses  komputer  milik  orang  lain  dalam  pelaksanaan ujian masuk calon pegawai negeri sipil yang didakwaan kepada terdakwa dalam dakwaan penuntut umum.  Dalam  persidangan  selain  dakwaan  di  atas  kami juga  membacakan  tuntutan  pidana  yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan  Terdakwa  I INDRA GUNAWAN, ST  Bin  NUR  SYAHRIANTO  bersama- sama Terdakwa  II  AL-ASYIR  NATAHAGA  Bin  JOHARDIN RABA’I  dan  Terdakwa  III  AGUS SUDRAJAT.S.PD  Bin  UJANG  FAISAL  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana “,  yang melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  telah dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  komputer  dan  atau  sistem elektronik  milik  orang  lain  dengan  cara  apapun “  sebagaimana  dalam  Dakwaan  ketiga melanggar  Pasal  46  ayat  (1)  Juncto  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-  undang  Republik  Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  I  INDRA  GUNAWAN,  ST  Bin  NUR SYAHRIANTO,  Terdakwa  II  AL-ASYIR  NATAHAGA  Bin  JOHARDIN RABA’I  dan Terdakwa  III  AGUS  SUDRAJAT.S.PD  Bin  UJANG  FAISAL  dengan  pidana  penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa II dan terdakwa  III  dalam  tahanan  sementara  dengan  perintah  agar  para  terdakwa  tetap  ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan  pidana  denda  terhadapTerdakwa  I  INDRA  GUNAWAN,  ST  Bin  NUR SYAHRIANTO  ,Terdakwa  II  AL-ASYIR  NATAHAGA  Bin  JOHARDIN RABA’I  dan
Terdakwa  III  AGUS  SUDRAJAT.S.PD  Bin  UJANG  FAISAL  masing-masing  sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan”
4. Menyatakan barang bukti
5. Menetapkan  agar  para  terdakwa,  membayar  biaya  perkara  masing-masing  sebesar  Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah ).
Selanjutnya  Bapak  Hendro  Wicaksono  selaku  Hakim  Anggota  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang,  mengatakan  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan dakwaan  subsideritas,  maka  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  dakwaan  primer sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  Juncto  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Juncto  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP.  Selanjutnya  Bapak  Hendro  Wicaksono  selaku  Hakim  Anggota  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang,  mengatakan  bahwa  tujuan  pemidanaan  semata-mata  bukan  merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi  kesalahannya  sehingga  diharapkan  dapat  menjadi  anggota  masyarakat yang  baik  di  kemudian  hari  serta  dikaitkan  dengan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan yang  akan  dipertimbangkan  nanti,  maka  Majelis  Hakim  memandang  cukup  tepat  dan  adil  apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini:
1.  Menyatakan Terdakwa I Indra Gunawan,S.T bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Al-Asyir Natahaga bin  Johardin Raba’i  dan  Terdakwa  III  Agus  Sudrajat,S.Pd  tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana “Secara bersama- sama dengan sengaja dan tanpa  Hak  mengakses  komputer  dan  atau  system  elektronik  milik  orang  lain  dengan  cara apapun juga” sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2.  Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Indra Gunawan,S.T bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Al- Asyir Natahaga bin Johardin Raba’i dan Terdakwa III Agus Sudrajat,S.Pd oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu ) Tahun dan denda  masing-masing  sejumlah  Rp 10.000.000,00  (sepuluh  juta  Rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3.  Menetapkan masa penangkapan  dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II Al-  Asyir Natahaga  bin  Johardin Raba’i  dan  Terdakwa  III  Agus  Sudrajat,S.Pd  dikurangkan  seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4.  Memerintahkan  agar  Para  Terdakwa  tetap  ditahan;
5.  Menetapkan barang bukti
6.  Membebankan  kepada  para  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  masing-masing  sejumlah  Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);
Menurut  Sudarto  putusan  hakim  merupakan  puncak  dari  perkara  pidana,  sehingga  hakim harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  lainnya  selain  apek  yuridis  agar  putusan  hakim  tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis, yaitu:
1. Pertimbangan  Yuridis,  Pertimbangan  yuridis  yang  dimaksud  adalah  hakim  mendasarkan putusannya  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  secara  formil.  Hakim  secara  yuridis tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  tersebut  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti  yang  sah,  sehingga  hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya  (Pasal  183  KUHAP).  Alat  bukti  yang dimaksud  adalah  :  (a)  keterangan  saksi,  (b)  keterangan  ahli,  (c)  surat,  (d)  petunjuk,  (e) keterangan  terdakwa  atau  hal  yang  secara  umum  sudah  diketahui  sehingga  tidak  perlu dibuktikan  (Pasal  184  KUHAP).  Selain  itu  dipertimbangkan  pula  bahwa  perbuatan  terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi tindak pidana yang dilakukan.
2. Pertimbangan  Filosofis,  Pertimbangan  filosofis  maksudnya  hakim  mempertimbangkan  bahwa pidana  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  merupakan  upaya  untuk  memperbaiki  perilaku terdakwa  melalui  proses  pemidanaan.  Hal  ini  bermakna  bahwa  filosofis  pemidanaan  adalah terhadap pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Pertimbangan  Sosiologis, Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan  pada  latar  belakang  sosial  terdakwa  dan  memperhatikan  bahwa  pidana  yang dijatuhkan memmpunyai manfaat bagi masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  dengan  sengaja  mengakses  komputer  milik  orang  lain dalam  pelaksanaan  ujian  masuk  calon  pegawai  negeri  sipil  (Studi  Putusan  Nomor  :  702/Pid.Sus /2022/  PN.Tjk),  majelis  hakim  dengan  memperhatikan  bukti-bukti  yang  terungkap  dalam persidangan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  ITE  secara  bersama-sama,  sebagaimana  pada  dakwaan  alternatif  ketiga, menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  masing-masing selama  1  (satu  )  Tahun  dan  denda  masing-masing  sejumlah  Rp  10.000.000,00  (sepuluh  juta Rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar,  maka  diganti  dengan  pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Faktor  penyebab  pelaku  dengan  sengaja  mengakses  komputer  milik  orang  lain  dalam pelaksanaan  ujian  masuk  calon  pegawai  negeri  sipil  yang  pertama  terdapat  pada  faktor  internal dimana  berasal  dari  dalam  diri  pelaku  untuk  melakukan  perbuatan  penipuan  melalui  sarana Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  tersebut,  adanya  niat  ( meansrea )  pelaku  untuk melancarkan perbuatan tersebut dengan berbagai cara agar dapat tercapainya tujuan dari niat jahat pelaku, kemudian  selain  adanya  faktor  internal  ada  juga  faktor  eksternal  yang  terpengaruhi  oleh lingkungan  pergaulan  pelaku  yang  mendukung  untuk  melakukan  pelanggaran,  biasanya  hal tersebut  seimbang  dengan  pengetahuan  yang  didapat  pelaku  tentang  akibat  yang  akan  timbul dalam perbuatan yang dilakukan tersebut dimana pengetahuan itu tidak didapat dibangku sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. 2012. Menguak Tabir Hukum . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ahmad  Rifai,  2010, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif ,  Sinar Gratika: Jakarta.
Andysah Putera Utama Siahaan. (2018). Pelanggaran Cybercrime dan Kekuatan Yurisdiksi di Indonesia. Jurnal Teknik Dan Informatika Vol. 5 No. 1 Januari 2018, Hlm. 7
Bambang Poernomo, 1994, Diklat Penologi , Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  http://kbbi.web.id/globalisasi,  globalisasi  adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia (nomina)
Budi Suharyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi, Yyogyakarta, Rajawali Pers, hlm. 28 Chairul  Huda,  2011,  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban
Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, hlm. 70
Djoko Prakoso. 1992. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT .Raja Grafindo persada, jakarta. Hasbullah  F  Sjawie,  2017, Hukum  Pidana Indonesia ,  PT.  Balebat  Dedikasi  Prima:  Jakarta.  I Made Widnyana, 2010, asas-asas hukum pidana, Fikahati Anesa: Jakarta.
Khairul Anam, 2010, Hacking vs Hukum Positif dan Hukum Islam, Yogyakarta, Sunan Kalijaga, hlm. 3 Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakata, Deepublis, hlm. 48 Leden  Marpaung.  2014. Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana .  Sinar  Grafika,  Jakarta. Leden  Marpaung.  2014. Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana .  Sinar  Grafika, Jakarta  Lintje  Anna  Marpaung,  2013. Azaz  Ilmu  Negara. Pustaka  Magister, Semarang.
Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta. Mulyana W. Kusuma, 1994, Kriminologi dan Masalah Kejahatan , Armico, Bandung P.A.F. Lamintang. dan C. Djisman Samosir. 1981, Delik-delik Khusus . Tarsito, Bandung.
ShantDellyana, 1998, Konsep Penegakan Hukum ,  Liberty, Yogyakarta Soerjono  Soekanto,  2004, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum-Cetakan  Kelima , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Teguh Prasetyo,2014, Hukum Pidana , Rajawali Pers, Jakarta.
Tolib Effendi, 2014, Hukum Pidana Internasional , Gratika Abadi: Jakarta. W.A.Bonger, 2002, Pengantar Terntang Kriminalogi, Ghalia Indonesia: Jakarta. Saefudien, 2001. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.76. Zainal  Abidin  Farid.  2010 . Hukum Pidana .  Sinar  Grafika,  Jakarta.
Widodo,  2013,  Hukum  Pidana  di  Bidang  Teknologi  Informasi  (Cybercrime  Law),  Jogjakarta,  Aswaja Pressindo
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 jo Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
U ndang-Undang  Nomor  11  tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  negara