PENGARUH KONEKSI POLITIK, DPS, INTENSITAS ASET TETAP DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE
2018-2022
THE INFLUENCE OF POLITICAL CONNECTIONS, DPS, FIXED ASSETS INTENSITTY AND INSTITUTIONAL OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE IN SHARIA COMMERCIAL BANKS, 2018-2022
Meli Damayanti 1a , Andi Amri 2
1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA, Jl. Limau II No.3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130,
2 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA, Jl. Limau II No.3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130,
a Korespondensi e-mail: melidamay1212@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  koneksi  politik, DPS,  intensitas  aset tetap  dan  kepemilikan  institusional  terhadap  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ).  Teori agency sebagai landasan dalam penelitian ini mengungkapkan jika tindakan penghindaran pajak yang agresif seringkali diikuti dengan biaya yang signifikan, terlihat seperti denda atau biaya legal yang tidak terlihat seperti  reputasi perusahaan dan risiko yang besar. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dengan menggunakan metode purposive sampling adalah 8 Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam OJK dengan periode amatan 2018-2022. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel koneksi politik, DPS, dan intensitas aset tetap tidak  berpengaruh terhadap tax  avoidance ,  sedangkan  variabel  kepemilikan  institusional  berpengaruh  terhadap tax avoidance.
Kata  kunci:  DPS,  intensitas  aset  tetap,  kepemilikan  institusional,  koneksi  politik, penghindaran pajak.

## ABSTRACT
This research aims to determine the influence of political connections, DPS, fixed asset intensity and  institusional  ownership  on  tax  avoidance.  Agency  theory  as  the  basis  for  this  research reveals that aggressive tax avoidance actions are often accompanied by significant costs, visible such as fines or legal costs that are not visible, such as the company's reputation and large risks. The number of samples that meet the criteria using the purposive sampling method is 8 Sharia Commercial  Banks  with  the  OJK  with  the  observation  period  2018-2022.  The  data  analysis method  used  is  multiple  linear  regression.  Tax  avoidance  is  influenced  by  institutional ownership variables, but not influenced by political connection variables, DPS, or fixed asset intensity, according to research findings.
Keywords:  DPS,  fixed  assets  intensity,  institutional  ownership,  political  connections;  tax avoidance.
Damayanti, M., & Amri, A. 2023.  Pengaruh Koneksi Politik, DPS, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan  Institusional  Terhadap Tax  Avoidance Pada  Bank  Umum  Syariah Periode 2018-2022 . Jurnal Perbankan Syariah 9 (2) : 153-161.

## PENDAHULUAN
Negara  menerima  sebagian  besar anggarannya  melalui  pajak.  Tidak  dapat disangkal  lagi  pentingnya  pajak  dalam kehidupan  berbangsa,  khususnya  dalam kaitannya  dengan  kemajuan  suatu  negara dan  otonomi  fiskal.  Selain  sebagai  sumber penerimaan  negara,  pajak  juga  bertujuan untuk  kesejahteraan  individu,  mengatasi kemiskinan,  dan  mengurangi  kesenjangan sosial dan ekonomi.
Pajak  tidak  hanya  penting  bagi pendanaan  pembangunan  nasional  saja. Pajak juga penting bagi lembaga keuangan syariah,  salah  satunya  perbankan  syariah. Pajak  perbankan  syariah  mengacu  pada sistem  perpajakan  yang  diterapkan  pada lembaga  keuangan  syariah  atau  institusi keuangan  yang  beroperasi  sesuai  prinsip syariah.  Pemerintah  berusaha  untuk menyesuaikan pajak  yang  sesuai  dengan syariah,  seperti  menghindari  pajak  atas transaksi  yang  melibatkan  aspek  riba (bunga),  spekulasi,  atau  hal-hal  yang bertentangan  dengan  syariah.  Peraturan perpajakan harus dirumuskan dengan cara yang selaras dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang relevan (Sanchez, 2020).
Pajak  dimanfaatkan  berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya. Pemerintah menggunakan  pajak  sebagai  sumber keuangan  yang  nantinya  akan  digunakan untuk  pembangunan  sekaligus  menjamin kesejahteraan negara  (Nasution, 2020). Ini merupakan  pandangan  yang  berbeda  dari sudut  pandang  perusahaan,  yang  melihat pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih.  Oleh  karena  itu,  perusahaan berupaya  menemukan  alternatif  untuk mengurangi  pembayaran  pajak  mereka. (Sanchez,  2020).  Penerimaan  pajak  sangat penting  bagi  kelancaran  perekonomian Indonesia.  Penghindaran  pajak,  yang seringkali  memanfaatkan  kesenjangan dalam  Undang-Undang  Ketentuan  Umum Pajak  (KUP),  merupakan  permasalahan yang  mempersulit  pengumpulan  pajak (Putri, 2019).
Lembaga  keuangan  syariah  yang seharusnya  menghindari tax  avoidance , pada praktiknya pernah terjadi kasus yang sama.  Berdasarkan  pemberitaan  sumber Kompas.com tahun 2007, Bank BNI Syariah terutang  pajak  atas  transaksi  akad mudharabah.  Tunggakan  pajak  berjumlah Rp. 182,8 Miliar yang dilakukan BNI Syariah pada  transaksi  akad  murabahah,  sanksi administratif sebesar 20 miliar (Apriliani et al., 2021).
Perusahaan-perusahaan tersebut berusaha  mengurangi  beban  pajak  dengan melakukan tax  avoidance. Cara  tersebut masih  berada  dalam  lingkup  peraturan perpajakan yang berlaku tetapi pemerintah tidak  mengaharapkan  tindakan  tersebut dilakukan meskipun bersifat legal. Sebenarnya wajib pajak tidak secara terang- terangan melanggar hukum karena penghindaran  pajak  dilakukan  dengan memanfaatkan  celah  hukum  sehingga berdampak pada pemungutan pajak negara (Sulistiyanti & Nugraha, 2019).

## MATERI DAN METODE

## A. Teori Agency (Agensi Teori)
Jensen  &  Mackling  (1976)  dalam (Smulowitz et al., 2019) menyatakan bahwa teori  keagenan  berawal  dari  timbulnya berbagai  masalah  yang  disebabkan  oleh kurangnya  teori  perusahaan  pada  saat  itu. Hubungan  keagenan  didefinisikan  sebagai kontrak  yang  melibatkan  dua  pihak  yaitu principal dan  agent  perusahaan.    Sesuai dengan  pandangan  ini,  terdapat  hubungan kontraktual antara satu atau lebih prinsipal, pemegang  saham, dan agen, atau manajemen, karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan manajemen.
Pengambilan keputusan mengenai operasional bisnis pada prinsipnya didelegasikan kepada agen atau manajemen. Salah  satu  masalah  yang  dihadapi oleh keagenan adalah keputusan manajemen  untuk  melakukan  tindakan pencegahan  pajak.  Perusahaan  yang  ingin menurunkan  beban  pajaknya  mungkin menggunakan  strategi  penghindaran  pajak
untuk mencapai keuntungan finansial yang signifikan.  Namun,  strategi  penghindaran pajak  yang  agresif  dapat  menimbulkan kerugian  yang  besar.  Hal  ini  biasanya berupa  denda  atau  biaya  pengadilan,  yang kurang jelas dibandingkan dengan reputasi perusahaan  dan  bahaya  yang  signifikan (Sundari & Aprilina, 2017).

## B. Koneksi Politik
Hubungan politik adalah keadaan di mana dua partai politik membentuk aliansi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan  keduanya  (Juliana  & Stiawan,  2022).  Bermitra  dengan  partai politik  lain  untuk  mencapai  tujuan  yang saling  menguntungkan  adalah  contoh hubungan  politik  (Tehupuring  &  Rossa, 2016).
Suatu organisasi
dianggap terhubung  secara  politik  jika  kepemilikan sahamnya lebih besar dari 25% (kategori 1) dan terputus secara politik jika kepemilikan sahamnya  kurang  dari  25%  (kategori  0) menurut  ukuran  variabel  dummy  ikatan politik ini (Butje & Tjondro, 2014).

## C. DPS (Dewan Pengawas Syariah)
Salah  satu  fitur  Islamic  Corporate Governance  (ICG)  adalah  DPS.  Dari  sudut pandang masyarakat, masyarakat mungkin memandang bank syariah lebih valid karena keberadaannya.  Ketika  DPS  mampu meningkatkan  legitimasi  Syariah  bank Syariah,  maka  DPS  dianggap  efektif (Dewindaru et al., 2019). Dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk melakukan  pengawasan  dan memastikan bahwa  tindakan  bisnis  sesuai  dengan prinsip-prinsip  dan  kode  etik  syariah.  DPS harus memastikan  bahwa  bisnis  tidak melakukan kecurangan atau penyalahgunaan  peraturan  syariah  (Resita et al., 2020).
DPS =   ∑ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑤𝑎𝑠 𝑆𝑦𝑎𝑟𝑖𝑎ℎ

## D. Intensitas Aset Tetap
Intensitas aktiva tetap suatu perusahaan  merupakan  persentase  dari total  aktivanya  yang  ditetapkan  sebagai aktiva tetap. Biaya penyusutan lebih tinggi pada  perusahaan  dengan  aset  tetap  lebih banyak, sehingga mengakibatkan berkurangnya  profitabilitas.  Total  beban pajak  dapat  dikurangi  untuk  bisnis  yang memiliki  banyak  aset  tetap  karena  aset tersebut dapat disusutkan seiring berjalannya  waktu  (Alamsjah,  2023). Intensitas aset tetap suatu perusahaan akan mengungkapkan berapa persentase asetnya yang  termasuk  dalam  kategori  tersebut (Sugiyarti, 2017).
Intensitas Aset Tetap = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 x 100%

## E. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional umumnya berkaitan  dengan  persentase  kepemilikan perusahaan  (Amri  &  Ramadhi,  2021). Kepemilikian institusional yang besar akan menunjukkan  kemampuan  perusahaan tersebut dalam mengawasi manajemennya. Aset  akan  menjadi  lebih  baik  jika kepemilikan institusional lebih banyak, dan hal  ini  diperkirakan  akan  menghentikan pemborosan manajerial (Dewi, 2019).
Kepemilikan Institusional = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
F. Tax Avoidance
Untuk mengurangi kewajiban pajaknya  secara  sah,  wajib  pajak  dapat melakukan  strategi tax  avoidance .  Untuk menghindari  pembayaran  pajak,  kita  tidak boleh memanfaatkan celah hukum, melainkan  mengikuti  semua  aturan  yang sudah  ada  (Arianandini  &  I  Wayan Ramantha,  2018).  Meskipun  tidak  ilegal, korporasi berupaya menghemat uang pajak dengan  memanipulasi  fakta  sedemikian
rupa sehingga tidak menimbulkan masalah bagi mereka (Pohan, 2019).
ETR ( effective tax rate ) = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑥 100%

## G. Metode Penelitian
Teknik purposive sampling digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk mengambil  sampel  BUS  yang  terdaftar  di OJK pada tahun 2018 - 2022. Delapan BUS yang  terdaftar  di  OJK  pada  tahun  2018 hingga 2022 menjadi sampel lengkap untuk penelitian  ini. Institusi  keuangan  yang menjadi sampel meliputi Bank BCA Syariah, Bank  Mega  Syariah,  Bank  Victoria  Syariah, Bank  Muamalat,  BJB  Syariah,  Bank  KB Bukopin Syariah, BTPN Syariah, dan Panin Dubai  Syariah. Data  tersebut  kemudian dikumpulkan dengan menggunakan sumber sekunder  seperti  website  bank  umum syariah dan OJK seperti www.ojk.co.id . Analisis data menggunakan bantuan software SPSS  25  dengan  metode  regresi linear berganda. Untuk menganalisis tingkat signifikan variabel tersebut akan dilakukan Uji  multikolinearitas,  heteroskedastisitas, dan  asumsi  klasik,  serta  uji  F  dan  T  untuk kelayakan  model  dan  uji  hipotesis  untuk menganalisis  variabel  secara  parsial  dan simlutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Penelitian
Lembaga  keuangan  seperti  bank syariah  biasanya  memiliki  banyak  koneksi salah  satunya  koneksi  politik  untuk keberlangsungan
usaha
terutama meningkatkan  laba.  Koneksi  politik  sering dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan  pajak  dengan  bekerja  sama dengan pemerintah sehingga mendapatkan perlakuan  khusus  dari  pemerintah.  Hal tersebut  akan  memberikan  keuntungan bagi  perusahaan  karena  akan  lebih gampang  dalam  mendapatkan  informasi terkait  aturan  perpajakan,  sehingga perusahaan  nantinya  dapat  menyusun
strategi  untuk  meminimalisir  pengeluaran dalam membayar pajak (Darmayanti, 2019).
Selain koneksi politik, faktor lainnya yaitu  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS). Perbankan  konvensional  dan  perbankan syariah  mempunyai  tata  Kelola  yang berbeda  karena  adanya  peran  Dewan Pengawas  Syariah.  DPS  berperan  dalam mengawasi  serta  memastikan  semua kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah berada  dalam  lingkup  syariah  sesuai prinsip-prinsip syariah. Pengawasan tersebut  dilakukan  untuk  memastikan  jika perencanaan pengurangan pajak oleh bank syariah masih dalam  kategori tax avoidance bukan  termasuk  penggelapan  pajak (tax evasion ) (Ayu & Sumadi, 2019).
Cara  lain  bagi  bisnis  untuk menghindari  pembayaran  pajak  adalah dengan memiliki intensitas aset tetap yang tinggi. Ketika bisnis dengan intensitas aset tetap  tinggi  meningkatkan  investasinya, mereka mengurangi biaya penyusutan, yang berdampak pada tanggung jawab perpajakan  mereka  (Nasution,  2020). Penyusutan  merupakan  faktor  intensitas aset  tetap  terkait  penghindaran  pajak. Tingginya  tingkat  kepemilikan  aset  tetap menyebabkan  tingginya  biaya  penyusutan. Karena biaya penyusutan dapat dikurangkan dari pajak, biaya tersebut akan meningkatkan
pengeluaran secara keseluruhan  dan  mengurangi  laba  kotor bank  syariah.  Hal  tersebut  menyebabkan pajak  terutang  sedikit  karena  beban depresiasi  pada  aset  menyebabkan  laba kena pajak lebih sedikit (Sundari & Aprilina, 2017).
Kepemilikan  institusional  adalah pertimbangan  lain.  Bank,  perusahaan asuransi,  investor  asing,  dan  pemerintah semuanya  termasuk  dalam  kategori kepemilikan institusional. Hal ini disebabkan  karena  sebagai  konsekuensi tanggung  jawab  perusahaan  terhadap pemegang  sahamnya,  pemilik  institusi mempunyai  kepentingan  untuk  menjaga agar  manajemen  mengambil  keputusan yang  mengoptimalkan  keuntungan  bagi pemegang saham (Dewi, 2019).

## B. Deskripsi Data Hasil Penelitian
1. Statistik Deskriptif
Tabel 1. Uji Analisis Deskriptif
Sumber, Data Penelitian, 2024
Tabel 1 statistik deskriptif, didapatkan hasil berdasarkan variabel yang digunakan.  Data  ini  menunjukkan  bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2022, sampel yang digunakan adalah delapan Bank Umum Syariah di Indonesia, sehingga total sampel berjumlah tiga puluh (n).  Didapatkan hasil untuk  variabel  KP  (X 1 )  rata-rata  0,000 dengan  standar  deviasi  0,000,  kemudian nilai  minimum  dan  maksimum  0,000. Variabel  DPS  (X 2 )  dengan  hasil  uji maksimum  3  dan  minimum  2,  kemudian standar  deviasi  0,3051  dengan  rata-rata 2,1000.  Pada  variabel  IA  (X 3 )  dengan  hasil rata-rata 1,8667 dan standar deviasi 1,6344, nilai  minimum  sebesar  0,000  dan maksimum 5.
Variabel KI (X 4 ) hasil nilai minimum 0,000 dan maksimum 226 dengan rata-rata 88,433 standar deviasi 58,277.
Variabel ETR (Y) menunjukkan hasil dengan rata-rata 4,4000 dan standar deviasi 34,307, nilai minimum -49 dan maksimum 89.
2. Uji Asumsi Klasik Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik
Sumber, Data Penelitian, 2024 Temuan uji asumsi klasik ditampilkan  pada  Tabel  2  penelitian  ini. Temuan akhir dari uji Kolmogorov-Smirnov satu  sampel  Sig  Tepat.  Kita  dapat menyimpulkan bahwa residu dalam model regresi  berdistribusi  normal,  nilai  2-tailed adalah  0,13,  >  0,05.  Dengan  nilai  VIF  KP sebesar  0,00,  DPS  sebesar  1,212,  IAT
sebesar  1,227,  dan  KI  sebesar  1,154  yang semuanya  >  0,10  maka  hasil  uji multikolinearitas  menunjukkan  toleransi lebih  besar  dari  0,10.  Hasilnya,  model regresi  penelitian  ini  tidak  menunjukkan multikolinearitas.
Karena  nilai  signifikansi  variabel independen  (X1=0.032;  X2=0.814;  X3 =0.101;  X4=0.377)  semuanya  >0.05, “ koneksi  politik,  dewan  pengawas  syariah, intensitas  aset  tetap,  dan  kepemilikan institusional  tidak  berpengaruh  terhadap nilai absolut  residual ” .  Heteroskedastisitas tidak  terdapat  dalam  model  regresi  yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 3.  Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Sumber: Data Penelitian, 2024 Berikut  penjelasan  temuan  uji  regresi linier berganda yang diperoleh dari Tabel 3:
1. Koefisien  regresi  variabel  KP  (X 1 ) negatif (-3,419) menunjukkan bahwa  adanya  kenaikan  dalam  KP akan  diikuti  oleh  penurunan tax avoidance sebesar -3,419 unit.
2. Koefisien  regresi  variabel  DPS  (X 2 ) positif (9,372) artinya bahwa adanya kenaikan  dalam  DPS  akan  diikuti peningkatan tax  avoidance sebesar 9,372 unit.
3. Koefisien  regresi  variabel  IAT  (X
3 ) positif (4,671) artinya bahwa setiap kenaikan IAT akan diikuti peningkatan tax  avoidance sebesar 9,372 unit.
4. Koefisien  regresi  variabel  KI  (X 4 ) positif  (0,261)  artinya  setiap kenaikan  KI  akan  diikuti  dengan peningkatan tax  avoidance sebesar 0,261 unit.

## 3. Uji Parsial (Uji t)
Berikut  uraian  temuan  pengujian masing-masing variabel independen seperti terlihat pada Tabel 3:
1. Variabel  koneksi  politik  (X 1 )  nilai signifikan  sebesar  0,881  >  0,05 dengan  t  hitung  -0,151  Hasil tersebut  menunjukan  jika  koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance .
2. Variabel DPS (X 2 ) menunjukkan nilai signifikan  sebesar  0,419  >  0,05 dengan  t  hitung  0,821  yang  artinya jika  dewan  pengawas  syariah  tidak berpengaruh  signifikan  pada tax avoidance .
3. Variabel  intensitas  aset  tetap  (X 3 ) dengan nilai signifikan sebesar 0,039 > 0,05 dengan t hitung 2.183 artinya intensitas aset tetap tidak berpengaruh  signifikan  pada tax avoidance .
4. Variabel  kepemilikan  institusional (X 4 )  dengan  nilai  sig.  0,001  <  0,05 dan  t  hitung  -3.961  artinya kepemilikan
instistusional berpengaruh signfikan terhadap tax avoidance .
4. Uji Simultan (Uji F) Hasil uji f ditampilkan pada Tabel 3, dimana  perhitungan  uji  F  menghasilkan nilai  output  5,913.  Nilai  signifikansi  (Sig.) 0,003  <  0,05.  Penelitian  ini  membuktikan bahwa  kepemilikan  institusional,  koneksi politik,  DPS,  dan  intensitas  aset  tetap semuanya berpengaruh pada tax avoidance . Maka  dari  itu  dapat  diinterpertasikan hipotesis diterima.
5. Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji regresi linier berganda menghasilkan  nilai  R2  0,151  yang menunjukkan  bahwa  variabel  independen mempengaruhi  variabel  dependen  dengan hasil  15,1%. Faktor  lain  yang  tidak  diteliti dalam  penelitian ini memengaruhi sebesar 84,9%

## C. Pembahasan Hasil Penelitian
a. Tidak  Terdapat  Pengaruh  Signifikan Koneksi Politik terhadap Tax Avodiance Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2022 Dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,881  >  0,05,  kesimpulan  yang  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  koneksi politik  (X1)  tidak  memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  penghindaran pajak . Menurut  teori  keagenan,  tim manajemen  perusahaan  berfungsi  baik sebagai agen maupun pemegang saham. Perusahaan  yang  memiliki  hubungan dengan  tokoh  politik  sering  kali mengutamakan  keuntungan  di  atas segalanya. Sebagian saham yang dimiliki pemerintah  merupakan  wajib  pajak beresiko.  Meskipun  dengan  koneksi politik  perusahaan  akan  mendapatkan banyak  hak-hak  istimewa,  tetapi  pada perbankan  syariah  sebaiknya  tidak melakukan  penghindaran  pajak  karena beresiko pada kerugian negara dan juga tidak  sesuai  prinsip  syariah.  Penelitian oleh  (Darmayanti,  2019),  (Sari  & Somoprawiro,  2020),  dan  (Fahmi  et  al., 2022)  bahwa “ koneksi  politik  tidak berpengaruh signifikan pada tax avoidance ” .
b. Tidak  Terdapat  Pengaruh  Signifikan DPS  terhadap Tax  Avodiance Pada Bank  Umum  Syariah  Periode  2018- 2022
Variabel  DPS  (X 2 )  signifikansinya 0,419 > 0,05 yang artinya jika DPS tidak berpengaruh  pada tax  avoidance .  DPS melakukan  tugasnya  sesuai  dengan syariat  islam.  Jika  aturan  yang  berlaku dilanggar,  mereka  akan  dihapus  dan ditiadakan, seperti pelanggaran undang- undang  pajak  berkaitan  dengan tax avoidance .  Didasari  oleh  teori  keagenan yang  menyatakan  bahwa  ketika  dua pihak atau lebih mengadakan hubungan keagenan, maka prinsip tersebut mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen guna menjalankan  jasa  prinsipal.  Penelitian
oleh (Resita et al., 2020) menyimpulkan jika  DPS  tidak  berpengaruh  pada tax avoidance .
c. Tidak  Terdapat  Pengaruh  Signifikan Intensitas  Aset  Tetap  terhadap Tax Avodiance Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2022
Variabel  intensitas  aset  tetap  (X 3 ) dengan  nilai  signifikansi  0,039  >  0,05 dengan  demikian,  penghindaran  pajak tidak  dipengaruhi  oleh  intensitas  aset tetap. Aset tetap yang nilai penyusutannya dapat menurunkan penerimaan kena pajak tidak mempengaruhi kecenderungan
korporasi untuk menghindari pajak.. Hal ini  karena  perusahaan  menghadapi situasi  yang  lebih  berisiko  ketika  aset tetapnya tinggi. Menurut teori keagenan, dana  menganggur  manajer  (atau  agen) dapat  dimanfaatkan  dengan  lebih  baik dengan  menginvestasikannya  pada  aset tetap.  Tujuannya  agar  perusahaan mendapatkan  beban  depresiasi  sebagai penyusutan  pembayaran  dari  pajak. Variabel  ini  telah  diteliti  sebelumnya oleh (Sundari & Aprilina, 2017), (Bhato & Riduwan, 2021) dan (Desi & Eny, 2022) dengan kesimpulan “ intensitas aset tetap tidak  berpengaruh  signifikan  pada tax avoidance ” .
d. Terdapat Pengaruh Signifikan
Kepemilikan  Institusional  terhadap Tax  Avodiance Pada  Bank  Umum Syariah Periode 2018-2022
Tingkat  signifikansi  yang  sebesar 0,001  <  0,05  menunjukkan  bahwa variabel  kepemilikan  institusional  (X4) memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  penghindaran  pajak .  Teori agensi  menyatakan  bahwa  investor institusional, dalam kapasitasnya sebagai pemegang  saham,  akan  mendelegasikan tanggung  jawab  manajemen  untuk mengawasi operasi keuangan dan kinerja perusahaan  seperti  yang  dilaporkan dalam  laporan  keuangan.  Hasil  ini menunjukkan jika kepemilikan
institusional dalam perusahaan berhubungan  erat  dengan  tingkat pengawasan perusahaan tersebut. Pajak yang dibayarkan perusahaan berkorelasi dengan kepemilikan institusional. Pemangku kepentingan institusi memberikan tekanan pada kepemimpinan perusahaan untuk menerapkan  praktik  pajak  yang  agresif guna memaksimalkan pendapatan. Menurut  temuan  penelitian  oleh  (Dewi, 2019),  (Sofian  &  Djohar,  2022)  dan (Phandi  &  Tjun,  2021)  menyatakan  jika “ kepemilikan  institusioanl  berpengaruh signifikan pada tax avoidance ” .

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Dari hasil analisis, dapat disimpulkan  bahwa  variabel  Koneksi Politik, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Intensitas  Aset  Tetap  tidak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran  pajak  ( Tax  Avoidance ). Namun,  hasil  selanjutnya  menunjukkan bahwa  variabel  Kepemilikan  Institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik  penghindaran  pajak. Dari  hasil tersebut, jelas bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan  dalam  memahami  faktor- faktor  yang  memengaruhi  Penghindaran Pajak.  Salah  satu  keterbatasan  penelitian adalah  keterbatasan  dalam  variabel  yang digunakan,  seperti  koneksi  politik,  DPS, intensitas  aset  tetap,  dan  kepemilikan institusional.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga terbatas pada penggunaan proxy ETR. Oleh karena  itu,  penelitian  selanjutnya  dapat mempertimbangkan penambahan beberapa proxy  penghindaran  pajak  seperti Current ETR, Cash ETR,  GAAP  ETR,  dan Book  Tax Difference (BTD).
Tujuan  dari  penambahan  ini  adalah untuk membandingkan hasil penelitian dari berbagai pengukuran dan untuk mengatasi kelemahan pengukuran awal yang digunakan. Dalam  upaya  melengkapi penelitian sebelumnya, peneliti selanjutnya diharapkan  untuk  menambah  beberapa variabel  yang  dapat  memengaruhi tax avoidance .  Perusahaan,  khususnya  Bank
Umum Syariah, diimbau berhati-hati dalam melakukan  strategi tax  avoidance karena berpotensi merugikan negara dan bertentangan dengan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsjah,  A.  (2023).  Pengaruh  Intensitas Aset  Tetap  Terhadap  Tax  Avoidance Dimoderasi  Ukuran  Perusahaan  Pada Perushaan  Migas  Tahun  2015-2020.
Jesya ,
6 (1), 941 – 949.
https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.
1056
Amri,  A.,  &  Ramadhi.  (2021).  Apakah Corporate Governance ikut
Mempengaruhi  Tingkat  Underpricing Perusahaan? Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE) , 11 (2), 136.
https://doi.org/10.24036/01112593
0
Apriliani,  P.,  Pattiasina,  V.,  Sumartono, Sutisman,  E.,  &  Rasyid,  A.  (2021). Accounting  Journal  Universitas  Yapis Papua ( Accju ) Investigasi Determinan Faktor  Penghindararan  Pajak  pada Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. Accounting  Journal  Universitas  Yapis Papua , 3 (1), 51 – 61.
Arianandini,  P.  W.,  &  I  Wayan  Ramantha.
(2018). Pengaruh Profitabilitas,
Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 22.3 , 2088 – 2116.
https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1 .8541 Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan  Manajerial  Terhadap Nilai  Perusahaan. Widya  Akuntansi Dan Keuangan , 1 (1), 87 – 104. https://doi.org/10.32795/widyaakun tansi.v1i1.249
Bhato,  F.  H.,  &  Riduwan,  Ak.  (2021). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal  Dan  Intensitas  Aset  Tetap Terhadap  Penghindaran  Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 (4), 1 – 16. Butje,  S.,  &  Tjondro,  E.  (2014).  Pengaruh Karakteristik  Eksekutif  dan  Koneksi
Politik Terhadap Tax Avoidance. Tax & Accounting Review , 4 (1), 1 – 9. Darmayanti.  (2019).  Pengaruh  Ukuran Perusahaan,  Profitabilitas,  Koneksi Politik  dan  Pengungkapan  Corporate Social  Responsibility  Pada  Tax Avoidance. E-Jurnal  Akuntansi , 26 ,
1992. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v 26.i03.p12
Desi,  E.,  &  Eny,  P.  (2022).  Pengaruh Profitabilitas,  Tingkat  Hutang  dan Intensitas  Aset  Tetap  terhadap Penghindaran  Pajak. Jurnal  Ilmiah MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  Dan Akuntansi) , 6 (2), 494 – 512.
Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen  dan  Komite  Audit Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance) pada Perusahaan
Perbankan  yang  Terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  Periode  2012-2016. Maksimum , 9 (1), 40.
https://doi.org/10.26714/mki.9.1.20 19.40-51 Dewindaru,  D.,  Saleh,  S.,  &  Muhammad,  R.
(2019). Karakteristik
Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial  Bank  Syariah. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 10 (3),  468 – 481. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2 019.10.3.27
Fahmi,  N.,  Cinintya,  P.,  Novi,  D.,  & Hardiyanto, W. (2022). Tax avoidance .
16 (1), 1 – 16.
Juliana, D., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh
Corporate Social Responsibility, Transfer  Pricing  Dan  Koneksi  Politik Terhadap Tax Avoidance. SOSMANIORA:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora , 1 (3), 283 – 291. https://doi.org/10.55123/sosmanior a.v1i3.804
Nasution,  K.  M.  P.  (2020).  Pengaruh Intensitas  Aset  Tetap  Dan  Intensitas Persediaan  Terhadap  Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai  Variabel  Moderasi. Prosiding Seminar  Nasional  Pakar , 2010 ,  1 – 7.
https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0. 6871
Phandi,  N.,  &  Tjun,  L.  T.  (2021).  Pengaruh Intensitas Aset Tetap,Komisaris Independen,dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada  Perusahaan  Perbankan  yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia Periode 2017-2019. Jurnal Akuntansi , 13 (2), 260 – 268. https://doi.org/10.28932/jam.v13i2. 3987 Pohan,  H.  T.  (2019).  Analisis  Pengaruh Kepemilikan  Institusi,  Rasio  Tobin  Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya  Pajak  Ditunda  Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. Jurnal  Informasi,  Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 4 (2), 113 – 135.
https://doi.org/10.25105/jipak.v4i2.
4464 Putri,  A.  A.  (2019).  No  Title. Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan  Manajerial  Terhadap Penghindaran Pajak . Resita, A. D., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Tax
Avoidance  (Studi  Empiris  pada Perbankan  Syariah  di  Indonesia Periode  2010-2019). Seminar  Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi , 1 (1), 108.
Sanchez,  G.  R.  (2020).  Pengaruh  Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap  Tax  Avoidance  dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. Webinar Nasional Cendekiawan , 1 (1), 1 – 8. Sari,  K.,  &  Somoprawiro,  R.  M.  (2020). Pengaruh  Corporate  Governance, Koneksi  Politik  dan  Profitabilitas Terhadap  Potensi  Tax  Avoidance. Jurnal  Akuntansi , 9 (1),  90 – 103. https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.78
Sihombing, D. Y., & Dalimunthe, I. P. (2022). Kepemilikan  Institusional  ,  Dan Pertumbuhan  Laba  Terhadap  Tax Avoidance  (  Studi  Empiris  Pada
Perusahaan Sub Industri
Pharmaceuticals  Yang  Terdaftar  Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2016-2020  ). Jurnal  Revenue , 3 (1), 345 – 359.
Smulowitz,  S.,  Becerra,  M.,  &  Mayo,  M. (2019).  Racial  diversity  and  its asymmetry within and across hierarchical  levels:  The  effects  on financial performance.
Human Relations , 72 (10), 1671 – 1696. https://doi.org/10.1177/001872671 8812602
Sofian,  F.,  &  Djohar,  C.  (2022).  Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal dan Kepemilikan  Institusional  Terhadap Tax  Avoidance  (Studi  Empiris  pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  Tahun  2016-  2020). Indonesian  Journal  of  Management Studies  (  I  J  M  S  ) , 1 (1),  26 – 33. www.cnbcindonesia.com
Sugiyarti,  S.  M.  P.  L.  (2017). Pengaruh Intensitas  Aset  Tetap  ,  Pertumbuhan Penjualan  dan  Koneksi . 5 (3),  1625 – 1641.
Sulistiyanti,  U.,  &  Nugraha,  R.  A.  Z.  (2019). Corporate  Ownership,  Karakteristik Eksekutif,  Dan  Intensitas  Aset  Tetap Terhadap  Penghindaran  Pajak. Jurnal
Profita ,
12 (3), 361. https://doi.org/10.22441/profita.20
19.v12.03.001
Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme  Akuntansi,  Intensitas Aset  Tetap,  Kompensasi  Rugi  Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax  Avoidance. JRAK:  Jurnal  Riset Akuntansi
Dan Komputerisasi Akuntansi , 8 (1), 85 – 109.
https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.8 61 Tehupuring,  R.,  &  Rossa,  E.  (2016). Pengaruh koneksi politik dan kualitas audit  terhadap  praktil  penghindaran pajak  di  lembaga  perbankan  yang terdaftar  di  pasar  modal  indonesia. Jurnal Akuntansi , 366 – 376.