## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA
Kadek Diva Hendrayana 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: { diva.hendrayana489@gmail.com, raiyuliartini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  Kota  Singaraja serta  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  aparat  penegak  hukum  dalam  menangani kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kota  Singaraja.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kepolisian  Resort  Buleleng,  Dinas  Sosial  serta  Dinas P2KBP3A  Kabupaten  Buleleng.  Bahan  hukum  yang  digunakan  berasal  dari  bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik  studi  dokumen,  observasi,  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang digunakan  adalah  teknik non  probability  sampling dengan  bentuk  penerapan menggunakan  teknik purposive  sampling .  Teknik  analisis  data  dilakukan  secara deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  data  secara  sistematis mengenai  fakta-fakta  suatu  peristiwa  yang  timbul  di  dalam  masyarakat.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  sudah  berjalan  baik  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  No.  35  Tahun  2014.  Kemudian dalam  upaya  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana  kekerasan seksual,  aparat  penegak  hukum  serta  instansi  terkait  menemui  kendala-kendala yakni  sulitnya  mencari  bukti  bahwa  benar  terjadinya  tindakan  kekerasan  seksual karena  kurangnya  informasi  yang  disampaikan  oleh  korban.  Kemudian  juga  seperti ditemuinya  kendala  adanya  keterbatasan  anggaran  dan  kurangnya  fasilitas  dalam melindungi korban.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  legal  protection  for  children  as victims  of  criminal  acts  of  sexual  violence  in  Singaraja  City  and  the  factors  that become  obstacles  for  law  enforcement  officers  in  handling  cases  of  sexual  violence against  children  in  Singaraja  City.  The  type  of  research  used  is  empirical  juridical research,  with  the  nature  of  descriptive  research.  The  location  of  this  research  was carried out at the Buleleng Resort Police, the Social Service and the P2KBP3A Office of  Buleleng  Regency.  The  legal  materials  used  are  primary,  secondary  and  tertiary legal materials with data collection techniques using document study, observation, and interview  techniques.  The  sampling  technique  used  is  a  non  -probability  sampling technique  with a form of application using  a  purposive sampling technique. The data analysis  technique  was  carried  out  in  a  qualitative  descriptive  manner  which  aims  to obtain  data  systematically  about  the  facts  of  an  event  that  occurs  in  society.  The results of the study show that legal protection for children as victims of criminal acts of sexual  violence  has  been  going  well  in  accordance  with  the  rules  that  apply  to  the
Child Protection Act no. 35 of 2014. Then in an effort to provide protection to victims of criminal  acts  of  sexual  violence,  law  enforcement  officers  and  related  agencies encountered  obstacles,  namely  the  difficulty  of  finding  evidence  that  sexual  violence was  true  because  of  the  lack  of  information  submitted  by  the  victim.  Then  there  are also constraints such as budget constraints and lack of facilities to protect victims.
Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Children

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  salah  satu  bagian dari  generasi  muda  yang  berpotensi mewarisi  cita-cita  perjuangan  bangsa, serta  perlu  dibina  dan  dilindungi  untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial secara  komperehensif  (Taufik,  2013:15). Oleh  karena  setiap  negara  di  dunia  harus memperhatikan  suatu  masalah  dan  cara penyelesaiannya yang dapat diterima oleh anak  untuk  memberikan  rasa  aman, perlindungan dan keadilan.
Anak  memiliki  peran  yang  sangat penting  di  dalam  kehidupan  bilamana seorang  anak  menjadi  korban  kejahatan, hal ini akan merusak masa depan mereka dan memperburuk generasi mereka karena  begitu  banyak  anak-anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  kekerasan seksual.  Salah  satu  penyebabnya  adalah kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua terhadap  anaknya.  Hak  asasi  anak  yang merupakan bagian dari hak asasi manusia ini  mendapat  jaminan  dan  perlindungan hukum  baik  itu  hukum  nasional  maupun hukum internasional sebagaimana termuat dalam  Undang-Undang  Dasar  maupun dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  10  Desember  1948.  Ketentuan mengenai hak asasi manusia di Indonesia ini  selain  tercantum  pada  Pasal  28  A sampai  28  J  UUD  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  tahun  1945  dan  juga tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Ceswara & Wiyatno, 2018: 229).
Selain  itu  untuk  masalah  hak  anak juga tercantum dalam Konvensi Hak Anak ( Convention  on  The  Right  of  The  Child ) yang  maksudnya  adalah  perjanjian  yang mengikat  secara  yuridis  dan  politis  di antara  berbagai  negara  yang  mengatur hal-hal  yang  berhubungan  dengan  hak- hak anak.
Konvensi  ini  merupakan  konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi  hak-hak  anak  dan  salah  satu bagian  dari  instrument  internasional  yang luas dan ditanda tangani oleh 192 negara. Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  192 negara  yang  meratifikasi  Konvensi  Hak Anak  ( Convention  on  The  Right  of  The Child ).  Dengan  meratifikasi  konvensi  ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi  dan  melindungi  hak-hak  anak dari  suatu  tindakan  kekerasan  atau kejahatan,  khususnya  tentang  kekerasan seksual (Gultom, 2012:28).
Kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban setiap  warga  negara  terutama  pada negara  yang  sedang  berkembang  seperti Indonesia  harus  secara  terus  menerus terpelihara  demi  terciptanya  masyarakat yang  tentram  dan  nyaman,  hal  ini  sejalan dengan  pemikiran  Bambang Waluyo  yang menegaskan,  bahwa  perilaku  yang  tidak sesuai  norma  atau  dapat  disebut  sebagai penyelewengan  terhadap  norma  yang telah  disepakati  ternyata  menyebabkan terganggunya  ketertiban  dan  ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian,  biasanya  diasumsikan  oleh masyarakat  sebagai  suatu  pelanggaran dan  bahkan  sebagai  suatu  kejahatan (Waluyo, 2008: 1).
Terkait  kejahatan  yang  menganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat ini juga dipertegas oleh pemikiran Sudarsono,  yang  menyatakan  bahwa apabila  masyarakat  ingin  damai,  adil  dan sejahtera,  maka  syarat  utama  adalah mematuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung  (Riskiyono,  2015:  160).  Akan tetapi  pematuhan  terhadap  hukum  tadi tidak akan dapat terjadi dengan sendirinya tanpa  ada  motivasi  (Sudarsono,  2007:  3- 4).
Perkembangan zaman telah mempengaruhi  kesadaran  hukum  dan
penilaian  terhadap  suatu  tingkah  laku. Apakah  perbuatan  tersebut  dianggap lazim  atau  bahkan  sebaliknya  merupakan suatu  ancaman  bagi  ketertiban  sosial. Masalah  kekerasan  yang  terjadi  pada anak  baik  secara  fisik  maupun  psikis, memang  sangat  memprihatinkan.  Upaya perlindungan  anak  perlu  dilaksanakan sedini  mungkin,  yakni  sejak  dari  janin dalam  kandungan  sampai  anak  berumur 18  (delapan  belas)  tahun.  Bertitik  tolak dari  konsepsi  perlindungan  anak  yang utuh, menyeluruh, dan komperehensif.
Berbicara mengenai kekerasan terhadap anak, maka dibutuhkan perlindungan  yang  harus  diberikan  oleh lembaga  yang  berwenang  terhadap  anak yang  posisinya  sebagai  korban  kejahatan (Mokale,  2013:104).  Masalah  korban kejahatan menimbulkan berbagai problematika  dalam  masyarakat  pada umumnya  dan  pada  korban  atau  pihak korban kejahatan pada khususnya. Kurangnya perhatian dan pelayanan terhadap  korban  kejahatan  merupakan tanda belum adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat.  Dalam  hal  pelayanan  dan perlakuan  terhadap  korban  kejahatan secara  formal  sering  dituntut  karena merupakan salah satu
bentuk perlindungan  dan  konsekuensi  hukum (Yulia, 2013:57). Makna
perlindungan menurut Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban  adalah  segala  upaya  pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan  rasa  aman  kepada  korban yang  wajib  dilaksanakan  oleh  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.  Perlindungan  sejatinya  harus dijadikan sebagai komponen utama dalam semua  tahap  proses  peradilan  (Yulia, 2013:58).  Perlindungan  hukum  korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan  kepada  masyarakat  dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian pelayanan medis maupun  bantuan  hukum  (Rosifany,  2017: 20).
Dalam  perspektif  perlindungan  anak (dibawah  18  tahun)  harus  dilihat  sebagai manusia  yang  belum  dewasa  dalam  arti
belum  memiliki  kematangan  seperti  orang dewasa.  Dengan  demikian  hubungan seksual  antara  orang  dewasa  dengan anak  harus  dilihat  tanpa  persetujuan  atau tanpa consent dari anak. Bahkan jika anak tampaknya  tidak  ada  keberatan  dengan adanya  aktivitas  seksual  maka  Hubungan ini  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  suka sama suka (Kordi, 2015:154). Pendekatan seksual  yang  dilakukan  orang  dewasa kepada anak, meski anak tidak menolaknya, harus dilihat dalam kaitannya dengan motivasi (alasan) yang ada dibalik tindakan  dan  tanggungjawab  moral  dari orang dewasa tersebut (Setiani & Yustitianingtyas, 2021: 4).
Dalam hal ini, orang dewasa tersebut jelas memperlakukan anak sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya yang artinya telah memperlakukannya sebagai objek, memanipulasi  dan  mengeksploitasinya tanpa peduli anak belum memiliki kesiapan  untuk  memahami  apa  yang terjadi, serta belum mampu bertanggungjawab atas apa yang nantinya terjadi.  Pelaku  juga  tidak  peduli  pada berbagai  implikasi  yang  mungkin  terjadi pada  anak  dengan  menyusul  manipulasi yang dilakukannya (Kordi, 2015:155).
Dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-
Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  dijelaskan  bahwa  perlindungan anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dari  hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Disamping  itu  di  dalam Pasal  5  ayat (1)  huruf  K  Undang-Undang  No.  31  tahun 2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  yang  juga  menyatakan  bahwa saksi  dan  korban  berhak  mendapatkan tempat  kediaman  sementara  (Rumah Aman)  yang  didukung  dengan  Pasal  11 ayat (2) huruf C Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  dari  Tindak  Pidana  Kekerasan  yang
menyatakan  bahwa  pelayanan  harus didukung  dengan  fasilitas  berupa  pusat pelayanan  dan  rumah  aman.  Namun berdasarkan  fakta  yang  terjadi  di  dalam kehidupan  masyarakat  khususnya  di  Kota Singaraja kasus kekerasan seksual terhadap anak  masih terjadi setiap tahunnya dan tidak mengalami penurunan secara signifikan. Kemudian kasus kekerasan seksual ini merupakan kejahatan yang serius karena anak sangat rentan  menjadi  korban  tindak  pidana kekerasan seksual yang dimana anak dan perempuan  merupakan  manusia  yang sangat  lemah  dan  masih  membutuhkan perlindungan.
Tingginya  angka  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak  tidak  dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan rumah aman bahkan hingga saat  ini  Kabupaten  Buleleng  belum memiliki  rumah  aman.  Hal  itu  tentu menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk dapat memulihkan trauma psikologinya.  Oleh  karena  itu  diperlukan adanya suatu hukum positif yang mengatur  secara  tegas  sanksi  terhadap pelaku kekerasan seksual serta memberikan  perlindungan  yang  memadai kepada  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana kekerasan seksual seperti perhatian  terhadap  psikis  anak  setelah terjadinya  tindak  pidana  tersebut  serta perlu  juga  diadakan  sosialisasi  oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan
Bapas untuk mengurangi resiko terjadinya tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  Kota Singaraja.
Tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  anak  merupakan  suatu  masalah yang  sangat  meresahkan  masyarakat sehingga  harus  segera  ditangani  tetapi pada  kenyatannya  dalam  penyelesaian masalah  tindak  pidana  seringkali  hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka sementara  hak-hak  korban  sering  kali diabaikan.  Dalam  hal  ini  Pemerintah Kabupaten  Buleleng  perlu  menyikapi masalah  tindak  pidana  yang  melibatkan anak-anak, khususnya bagi aparat penegak  hukum  yang  sekiranya  harus mampu  memberikan  suatu  gambaran tentang  bagaimana  kinerja  mereka  dalam
mengatasi  kasus  kekerasan  seksual  yang dilakukan  baik  oleh  masyarakat  dengan adanya  kerja  sama  dengan  semua  pihak yang  terkait  dengan  permasalahan  ini. Dalam  hal  ini  adalah  Lembaga  Kepolisian Resor  Buleleng,  Dinas  Sosial  Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan  Anak  dalam  memberikan suatu perlindungan terhadap anak, khususnya  mengenai  anak  yang  menjadi korban  kejahatan  tindak  pidana.  Oleh karena  itu,  sangat  penting  untuk  dikaji atau  ditelaah  lebih  lanjut  terkait  dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai  korban  tindak  pidana  kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng khususnya Kota  Singaraja,  baik  melalui  sarana  penal maupun non penaldalam bentuk penelitian d engan  judul  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  di  Kota Singaraja”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu yuridis empiris dengan memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup  kenyataan  social,  kenyataan kultur dan lain-lain (mengkaji law in action ) (Yuliartini, 2014:398). Penelitian ini bersifat  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum  terhadap  anak  sebagai  korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  Kota Singaraja.
Sumber data yang digunakan berupa data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  merupakan  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  lapangan  penelitian yang  bersumber  dari  sumber  pertama yaitu  baik  responden  maupun  informan yang berkaitan dengan penelitian khususnya data yang diperoleh. sedangkan  data  sekunder  merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau  melalui  sumber  lain  yang  penulis dapatkan  yaitu  data  yang  diperoleh  dari penelaahan  studi  kepustakaan  berupa literatur-literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-
undangan,  dokumentasi  dari  berbagai
instansi  dan  data-data  yang  sudah  di dokumentasikan.  Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  yaitu  teknik  studi dokumen,  observasi,  dan  wawancara kepada  Polres  Buleleng,  Dinas  Sosial Kabupaten Buleleng serta Pusat Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Anak dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng. Penelitian  ini  menggunakan  teknik non probability sampling dengan menggunakan konsep purposive sampling yaitu  penarikan  sampel  yang  dilakukan dengan  tujuan  tertentu,  yaitu  sampel dipilih  atau  ditentukan  sendiri  oleh  penulis (Diantha,  2016:198).  Kemudian  semua data dianalisis dan diolah secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan

## Seksual Di Kota Singaraja
Di  dalam  Pasal  1  Ayat  2  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  atas perubahan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menyatakan  bahwa  Perlindungan  Anak adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpastisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu (Waluyo, 2012: 70) :
a)  Terjamin  dan  terpenuhinya  hak-hak anak
b)  Terpenuhinya  harkat  dan  martabat kemanusiaan
c)  Perlindungan  anak  dari  kekerasan dan diskriminasi
d)  Terwujudnya  anak  yang  berkualitas,
berakhlak mulia dan sejahtera.
Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar
Negara  RI  Tahun  1945  serta  prinsip- prinsip  dasar  Konvensi  Hak-Hak  Anak yang meliputi (Waluyo, 2012 :71) :
a) Non diskriminasi
b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
c) Hak untuk hidup dan berkembang
d) Penghargaan terhadap pendapat anak.
Perlindungan hukum terhadap anak  korban  kekerasan  seksual  menurut perundang-undangan dalam sistem pidana  di  Indonesia  sebagai  berikut (Kurniawati, 2014 :117) :
A.  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 atas  perubahan  Undang-Undang  No. 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak
Efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung  pemerintah  dan  pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
perlindungan  anak.  Undang-Undang  ini juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku  kejahatan  terhadap  anak  yang digunakan untuk memberikan memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali  fisik,  psikis  dan  sosial  anak  yang menjadi korban serta anak pelaku kejahatan.
Hal  tersebut  perlu  dilakukan  untuk mengantisipasi anak yang menjadi korban dan  anak  pelaku  kejahatan  dikemudian hari  agar  tidak  menjadi  pelaku  kejahatan yang  sama.  Kemudian  di  dalam  Pasal  59 A  mengenai  perlindungan  khusus  bagi anak dilakukan melalui upaya (Kurniawati, 2014: 118) :
(a)  Penanganan  yang  cepat  termasuk pengobatan  dan  rehabilitasi  secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan  penyakit  dan  gangguan kesehatan lainnya
(b)  Pendampingan  psikososial  pada  saat pengobatan sampai pemulihan
(c)  Pemberian  bantuan  sosial  bagi  anak yang  berasal  dari  keluarga  tidak mampu, dan
(d)  Pemberian perlindungan dan pendampingan  pada  setiap  proses peradilan.
Kemudian  di  dalam  Pasal  69  A mengenai  perlindungan  khusus  bagi  anak yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual dilakukan melalui upaya :
a)  Edukasi tentang kesehatan reproduksi,  nilai  agama,  dan nilai kesusilaan
b)  Rehabilitasi sosial c)  Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan d)  Pemberian  perlindungan  dan pendampingan pada setiap
tingkat  pemeriksaan  mulai  dari penyidikan,  penuntutan,  sampai dengan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.
B.  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2014 perubahan  atas  Undang-Undang  13 tahun  20006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban
Berdasarkan  asas  kesamaan  di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara  hukum,  saksi  dan  korban  dalam proses  peradilan  pidana  harus  diberi jaminan  hukum.  Adapun  muatan  yang diatur
dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi : a)  Perlindungan  dan  hak  saksi  dan korban
b)  Lembaga  perlindungan  saksi  dan korban
c)  Syarat  dan  tata  cara  pemberian perlindungan dan bantuan
d)  Ketentuan pidana.
Kemudian  di  dalam  Pasal  5 mengenai  hak  saksi  dan korban termasuk saksi  pelaku,  pelapor,  dan  ahli,  termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang  berhubungan  dengan  suatu  perkara pidana  meskipun  tidak  di  dengar  sendiri, tidak  dilihat  sendiri  dan  tidak  dialami sendiri  sepanjang  keterangan  orang  itu berhubungan dengan tindak pidana dalam kasus  tertentu  sesuai  dengan  keputusan lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban (LPSK) meliputi :
a.  Memperoleh perlindungan atas keamanan  pribadi,  keluarga,  dan harta  bendanya  serta  bebas  dari ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian  yang  akan  sedang  dana tau telah diberikannya
b.  Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
c.  Memberikan keterangan tanpa tekanan d.  Mendapat penerjemah
e.  Bebas dari pertanyaan yang menjerat
f.  Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus g.  Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan h.  Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan i.  Dirahasiakan identitasnya j.  Mendapat identitas baru k.  Mendapat tempat kediaman sementara l.  Mendapat tempat kediaman baru m.  Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan n.  Mendapat nasihat hukum
o.  Memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
p.  Mendapat pendampingan.
Kemudian  di  dalam  Pasal  6 mengenai  korban  pelanggaran  hak  asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan  orang,  korban  tindak  pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan  berat  selain  mendapatkan hak  yang  sudah  diatur  di  dalam  pasal  5 juga  berhak  mendapatkan  bantuan  medis dan  bantuan  rehabilitasi  psikososial  dan psikologi.  Kemudian  di  dalam  Pasal  10 mengenai saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum kecuali  laporan  atau  kesaksian  yang diberikan tidak dengan itikad baik. Apabila terdapat penuntutan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor tuntutan tersebut  wajib  ditunda  hingga  kasus  yang diberi  kesaksian  diputus  oleh  pengadilan dan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap (Kurniawati, 2014 :119).
Secara konseptual, upaya memberikan perlindungan hak asasi manusia  khususnya  hak  anak  setidaknya perlu memperhatikan empat prinsip perlindungan  anak,  yaitu  (Aryani,  2016: 24) :
a.  Anak  tidak  dapat  berjuang  sendiri, anak  tidak  dapat  melindungi  sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi  kehiupannya.  Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan anak
b.  Kepentingan  terbaik  anak  ( the  best interest  of  the  child), anak  harus
dipandang memperoleh prioritas tertinggi  ( of  paramount  importance ) dalam  setiap  keputusan  menyangkut anak.  Prinsip the  best  interest  of  the child digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan  anak,  karena  usia perkembangannya
c.  Ancangan  daur  kehidupan (life  circle approach ) perlindungan anak mengacu  pada  pemahaman  bahwa perlindungan  anak  harus  dimulai sejak dini secara terus menerus
d.  Lintas sektoral, nasib anak tergantung dari  berbagai  faktor,  baik  yang  makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung.
Kemiskinan, perencanaan kota dan segala  penggusuran,  sistem  pendidikan yang  menekankan  hafalan  dan  bahan – bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya  tidak  dapat  ditangani  oleh sektor,  terlebih  keluarga  anak  itu  sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang
membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan. Pihak Kepolisian Resort
Buleleng  dan  Dinas  Sosial  Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya penanggulangan untuk mengantisipasi dan  menekan  angka  kekerasan  seksual terhadap  anak  yang  terjadi  khususnya  di Kota Singaraja.
Adapun upaya-upaya
yang dilakukan meliputi upaya preemtif, preventif,  dan  represif.  Upaya  preemtif dilakukan dengan
melaksanakan sosialisasi
mengenai pentingnya
pendidikan  seks  sejak  dini,  pergaulan bebas  serta  dampak  dari  kekerasan seksual. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan  agar  segala  bentuk  kekerasan seksual tdak dapat terjadi. Upaya preventif yang  dilakukan  oleh  Polres  Buleleng sebagai  upaya  lanjutan  sosialisasi  dan penyuluhan kepada anak-anak serta orang  tua  mengenai  pendidikan  untuk menghilangkan  kesempatan  dilakukannya suatu kejahatan.
Upaya preventif adalah penanggulangan kejahatan yang
dilakukan  dengan  cara  menghilangkan faktor-faktor penyebab
terjadinya
kekerasan  seksual.  Faktor  penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual  pada  anak  khususnya  di  Kota Singaraja  yaitu  kurangnya  pengawasan orang tua terhadap anaknya serta perkembangan  teknologi  yang  semakin canggih.  Oleh  karena  itu,  Polres  Buleleng melakukan pencegahan peredaran konten pornografi  dengan  mengajak  masyarakat, anak-anak, dan orang tua untuk bersama- sama  melaporkan  jika  ditemukan  hal-hal berbau pornografi.
Kemudian  upaya  represif  yang dilakukan  oleh  Polres  Buleleng  yaitu menindak  pelaku  sesuai  hukum  yang berlaku.  Upaya  represif  adalah  upaya yang  dilakukan  setelah  terjadinya  tindak pidana  berupa  penegakan  hukum  ( law enforcement ) dengan menjatuhkan hukuman  kepada  pelaku.  Upaya  represif bertujuan untuk merubah perbuatan pelaku  serta  memperbaikinya  agar  tidak mengulanginya lagi. Upaya represif disebut  juga  upaya  penal  atau  upaya terakhir ( ultimum remedium ) dengan memberikan  sanksi  yang  telah  diatur dalam  hukum  pidana.  Dinas  Sosial Kabupaten  Buleleng  juga  melakukan beberapa  upaya  untuk  menanggulangi kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Upaya Dinas Sosial yang pertama adalah memberikan bantuan berupa pendampingan.
Pendampingan  merupakan  salah satu  bentuk  pelayanan  yang  diberikan terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual di  Kota  Singaraja.  Tujuan  pendampingan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  yaitu untuk  menguatkan  mental  anak  agar mampu  menjalani  prosedur  dan  proses pemulihan psikis terhadap tindak kekerasan yang sedang dialaminya. Dinas Sosial  Kabupaten  Buleleng  selanjutnya berupaya untuk memulihkan trauma terhadap  anak  yang  menjadi  korban kekerasan  seksual.  Setiap  anak  yang mengalami  tindak  kekerasan  seksual merasakan  trauma  secara  fisik  maupun psikisnya.  Pemulihan  trauma  merupakan upaya  yang  dilakukan  untuk  menjauhkan anak dari pikiran dan perasaan yang terus membayanginya.  Upaya  yang  dilakukan oleh  Dinas  Sosial  yaitu  mengajak  anak untuk bernyanyi bersama, bermain
bersama,  membuat  kerajinan  tangan  dan menulis  puisi.  Kemudian  upaya  terakhir yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten  Buleleng  yaitu  memberikan pelayanan konseling. Pelayanan konseling bertujuan  untuk  memberikan  bantuan kepada  anak  korban  kekerasan  seksual yang  mengalami  stress  dan  trauma. Pelayanan  konseling  dilakukan  dalam waktu  30  menit  sampai  1  jam  tergantung dari  kondisi  psikologis  anak  korban kekerasan seksual. Metode yang dilakukan  untuk  melakukan  konseling kepada  anak  korban  kekerasan  seksual yaitu  dengan  cara melakukan  pendekatan emosional  (Yuliartini  &  Mangku,  2021: 346- 347).
Kemudian penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap  anak  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan Undang-Undang Perlindungan
Anak Nomor  23  Tahun  2002  telah  dijelaskan bahwa  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap anak merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus  diberikan  hukuman  yang  setimpal. Maksud  dan  tujuannya  agar  dengan dijatuhkannya  hukuman  kepada  pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kekerasan seksual pada anak.
Di  dalam  Pasal  81  berbunyi  : Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang  lain,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  15  (lima  belas  tahun) dan  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan denda  paling  banyak  RP.  300.000.000,00 (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit Rp.  60.000.000,00  (enam  puluh  juta rupiah).
(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi  setiap  orang  yang  dengan sengaja  melakukan  tipu  muslihat, serangkaian
kebohongan, atau
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (2) Pasal 82 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, memaksa,  melakukan,  tipu  muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk  anak  untuk  melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan  paling  sedikit  Rp.  60.000.000,00 (enam  puluh  juta  rupiah)  (Suryandi, Hutabarat & Pamungkas, 2020:87).
Sistem  peradilan  pidana  adalah sistem  yang  dibuat  untuk  menanggulangi masalah-masalah  kejahatan  yang  dapat menganggu  ketertiban  dan  mengancam rasa  aman  dalam  suatu  masyarakat. Bahwa  kata  system  menunjukan  adanya suatu kesan dari objek yang kompleksnya berjalan  dari  awal  sampai  akhir,  oleh karena  itu  dalam  mewujudkan  tujuan system  tersebut  ada  empatinstansi  yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan.  Keempat  komponen tersebut harus bekerjasama secara terpadu  artinya  keempat  sub  sistem  ini bekerjasama berhubungan walaupun masing –  masing  berdiri  sendiri.  Polisi selaku  penyidik  melakukan  penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Kemudian  Jaksa  selaku  penuntut umum melakukan penuntutan
berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan  oleh  penyidik.  Hakim  atas dasar  dakwaan  penuntut  umum  mengadili dalam  persidangan.  Setiap  anak  yang menjadi  korban  dalam  tindak  pidana kekerasan  seksual  atau  perkosaan,  pada tahap  persidangan  anak  yang  menjadi korban  tersebut  harus  menjadi  saksi.  Si korban  harus  mengulangi  cerita  atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis  hakim,  jaksa,  kemudian  dari pengacara  terdakwa  serta  terdakwa  itu sendiri.  Si  korban  tidak  boleh  diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun  psikisnya.  Pada  saat  korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan  dengan  sebaik  mungkin, dalam  arti  dia  tidak  boleh  ditakuti  oleh
pihak luar baik psikologis maupun psikisnya.  Kemudian  ketika  korban  itu berangkat  ke  pengadilan,  apabila  ada upaya  melakukan  intimidasi  terhadap pihak  korban  maupun  keluarga  korban, korban  ditempatkan  di  ruangan  tersendiri yang nantinya tidak boleh ada pihak-pihak yang  menakuti  atau  melakukan  intimidasi terhadap  korban,  bilamana  perlu  adanya pengawasan  dari  petugas  pengadilan, kejaksaan  serta  kepolisian  (Suryandi, Hutabarat & Pamungkas, 2020:88).
Faktor-Faktor  Yang  Menjadi  Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam
Menangani  Kasus  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak Di Kota Singaraja Perlindungan  hukum  bagi  anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak.
Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya memberikan kebebasan hak  asasi  anak  ( fundamental  rights  and freedom  of  children ),  serta  kepentingan yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan anak (Yuliartini & Mangku, 2021: 345).
Dalam upaya memberikan
perlindungan  terhadap  korban  tindak pidana kekerasan seksual, pihak Kepolisian  Resort  Buleleng  menemui kendala-kendala  salah  satu  Kendala  yang ditemui yakni sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindakan kekerasan seksual  karena  kurangnya  informasi  yang disampaikan korban. Korban atau keluarga  korban  beranggapan  kejadian yang  menimpa  korban  adalah  aib  yang dapat  membuat  nama  baik  keluarga mereka  tercemar  apabila  diketahui  oleh masyarakat.  Selain  itu  anak-anak  yang menjadi  korban  merasa  tidak  berdaya, sehingga  memilih  bersikap  pasrah,  diam atau  takut  menceritakan  apa  yang  sudah dialaminya  hingga  menjauhkan  diri  dari pergaulan  dan  merasa  berdosa  dan  yang terakhir adanya ancaman dari pelaku yang membuat korban tidak berani melaporkannya  (Putra  &  Ariawan,  2019:
9). Pelaksanaan Perda  Kabupaten
Buleleng  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari
Tindak  Kekerasan  belum  berjalan  optimal karena ada beberapa fasilitas dan
pelayanan yang belum terpenuhi. Kendala yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Perda Kabupaten Buleleng yaitu belum tersedianya  fasilitas  rumah  aman  yang disediakan  dan  dikelola  oleh  pemerintah Kabupaten Buleleng dikarenakan kurangnya  anggaran  untuk  menyiapkan rumah  aman  dan  juga  termasuk  biaya operasionalnya.  Belum tersedianya rumah aman  bagi  anak  korban  kekerasan seksual menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk
memulihkan  trauma  psikologis  korban sehingga  untuk  sementara  waktu  peran serta dari keluarga korban untuk mendampingi dan menjadi garda terdepan dalam  pemulihan  psikis  terhadap  anak yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual kemudian pihak Dinas P2KBP3A juga ikut rutin  untuk  melakukan  pendampingan terhadap  korban  agar  kondisi  psikis  dari korban cepat membaik agar dapat menatap masa depannya lagi.
Fungsi rumah aman adalah sebagai  wadah  pemulihan  anak-anak yang  mengalami  trauma  pasca  kekerasan dengan  tidak  meninggalkan  kebutuhan dasar  anak,  baik  kebutuhan  pokok  dan kebutuhan pendidikan dan rekreasi. Rumah  aman  iini  memiliki  fungsi  sebagai pusat  rehabilitasi  yang  dimana  berfungsi untuk  merehabilitasi  atau  melakukan proses pemulihan anak baik secara medis yaitu  perawatan  kesehatan  oleh  dokter dan  psikiater  maupun  non  medis  yaitu terapi  dari  para  ahli  dan  psikolog.  Selain itu  rumah  aman  juga  berfungsi  sebagai rumah  singgah  yang  merupakan  tempat untuk  konsultasi  dengan  psikolog  tentang kasus  awal  korban  kekerasan  seksual pada  anak  sebelum  ditangani  lebih  lanjut. Kemudian  juga  berfungsi  sebagai  tempat tinggal  bagi  anak-anak  sebagai  korban (Dewi,  Saraswati,  dan  Wiryawan,  2017: 96).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka penulis  dapat  mengambil  kesimpulan sebagai berikut :
1.  Bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang
Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah  berjalan  optimal  di  Kota Singaraja.  Kemudian  upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum  dan  instansi-instansi  terkait meliputi  upaya  preemtif,  preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan  dengan  melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan seks sejak dini,
pergaulan  bebas  serta  dampak  dari kekerasan seksual selanjutnya upaya preventif adalah penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual serta upaya represif dilakukan  setelah  terjadinya  tindak pidana  berupa  penegakan  hukum ( law enforcement ) dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. 2.  Kendala-kendala  yang  ditemui  oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yakni sulitnya mencari bukti bahwa benar
terjadinya tindakan kekerasan seksual  karena  kurangnya  informasi yang  disampaikan  korban  serta belum  tersedianya  rumah  aman tentu menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk memulihkan trauma psikologinya. Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut
1)  Dalam  melaksanakan  perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak  pidana  kekerasan  seksual hendaknya  dapat  dilakukan  dengan lebih  maksimal  lagi  untuk  menekan perkembangan kasus kekerasan seksual  yang  terjadi  terhadap  anak khususnya di Kota Singaraja.
2)  Bagi  aparat  penegak  hukum  dan instansi-instansi  terkait  agar  bisa meminimalisir  kendala-kendala  yang ditemui dalam
memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai  korban  kekerasan  seksual  di
Kota  Singaraja.  Selain  itu  kerjasama pihak  Kepolisian  Resort  Buleleng dengan  Dinas  Sosial  Kabupaten Buleleng kemudian Dinas Pengendalia Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak diharapkan terus dapat ditingkatkan. 3)  Kepada Pemerintah
Kabupaten Buleleng  diharapkan  untuk  segera mungkin  menyiapkan  rumah  aman karena  rumah  aman  sangat  penting perannya  dalam  memulihkan  kondisi anak  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryani, Nyoman Mas. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap
Anak  Sebagai  Korban  Kekerasan Seksual  Di  Provinsi  Bali.  Kertha Patrika. Volume 38 No 1.
Ceswara, Dicky Febrian dan Wiyatno, Puji.
(2018).  Implementasi  Nilai  Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila. Lex Scientia Law
Review. Vol 2 No 2.
Dewi,  Anak  Agung  Ayu  Agung  Candra,
Anak  Agung  Ayu  Oka  Saraswati dan  I  Wayan  Wiryawan.  (2017). Program  Fungsional  Rumah  Aman Anak.  eJurnal  Arsitektur  Universitas Udayana. Vol 5 No 2.
Diantha,  I  Made  Pasek.  2016.  Metodologi Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi Teori  Hukum.  Jakarta:  Prenada
Media Group. Gultom, Maidin. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2012  Nomor  153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Kurniawati,  Anggar.  (2014).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta  Studi  Kasus  Pelayanan
Terpadu  Perempuan  dan  Anak Surakarta. Recidive Vol 3 No 2. Makarao,  Mohammad  Taufik,  dkk.  2013. Hukum  Perlindungan  Anak  Dan Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga.  Jakarta:  Rineka Cipta.
Mokale, Junita B. “Pedofilia Sebagai Salah Satu  Bentuk  Kejahatan  Kekerasan Seksual  Terhadap  Anak”.  Lex Crimen. Vol. 8 No. 5.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  5  Tahun  2019  tentang
Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Putra,  Agung  Satriadi  dan  I  Gusti  Ketut Ariawan. 2019. Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  Studi  Kasus  Di  Polda  Bali. (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.
Refika  Aditama.  Kordi,  Gufran  H.  2015.
Durhaka  Kepada  Anak:  Refleksi
Terhadap  Hak  Dan  Perlindungan
Anak.  Yogyakarta:  Pustaka  Baru Press. Riskiyono, Joko. (2015). Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. Aspirasi. Vol 6 No 2. Rosifany, Ony. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.  Jurnal  LEGALITAS.  Vol 2 No 2. Setiani, Lukis dan Levina Yustitianingtyas. (2021).  Analisis  Yuridis  Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-SIM). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan  Undiksha.  Vol  9 No 3.
Sudarsono. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Suryandi,  Dody,  Nike  Hutabarat,  Hartono Pamungkas. (2020). Penerapan
Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual
Terhadap  Anak.  Jurnal  Darma Agung. Vol. 28, No. 1.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Diundangkan  di  Jakarta Pada  Tanggal  11  Agustus  2006, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2006  Nomor  64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Diundangkan di Jakarta  Pada  Tanggal  17  Oktober 2014,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 23 September 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Waluyo,  Bambang.  2008.  Pidana  dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
Waluyo,  Bambang.  2012.  Viktimologi
Perlindungan  Korban  Dan  Saksi,
Jakarta: Sinar Grafika.
Yulia,  N.  P.  R.  Kajian  Kriminologis
Kenakalan Anak dalam Fenomena  Balapan  Liar  di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal Magister Hukum  Udayana  (Udayana
Master Law Journal) , 3 (3).
Yulia,  Rena.  2013.  Perlindungan  Hukum
Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu.