## PESAN KOLABORASI DALAM KOMUNIKASI RISIKO PEMERINTAH UNTUK PENANGANAN COVID-19
Evi Satispi 1 ,Tria Patrianti 2
1 Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
tria.patrianti@umj.ac.id

## Abstrak
Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  mencatat  bahwa  komunikasi  risiko  akan  memungkinkan  masyarakat mengikuti instruksi pemerintah pada masa pandemi. Komunikasi risiko sangat penting saat kejadian emergency atau  darurat  seperti  yang  terjadi  pada  masa  pandemi  Covid-19.    Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  DKI  Jakarta menetapkan  program  Jakarta  Kota  Kolaborasi  sebagai  salah  satu  upaya  penanganan  Covid-19.    Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengeksplorasi  upaya  Pemprov  DKI  Jakarta  dalam  melakukan  komunikasi  risiko  untuk penangan  Covid-19  melalui  program  Kota  Kolaborasi.    Menggunakan  metode library  research ,  teknik pengumpulan data diambil melalui penelusuran referensi  ilmiah dan dokumen pemerintah yang tersedia secara online.  Hasil  penelitian  ini  menggambarkan  bahwa  sesuai  dengan  prinsip  komunikasi  risiko,  Pemprov  DKI Jakarta melibatkan banyak stakeholder melalui kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penanganan Covid-19.  Tulisan ini menyajikan perspektif teoretis dan praktis tentang pendekatan komunikasi  risiko  yang  dilakukan  Pemprov  DKI  Jakarta  dengan  pesan  Kota  Kolaborasi  dalam  penanganan Covid-19.
Kata kunci: Covid-19, Komunikasi Pemerintah, Komunikasi Risiko, Kota Kolaborasi, Pesan Risiko

## MESSAGE OF COLLABORATION IN GOVERNMENT RISK COMMUNICATION FOR COVID-19 HANDLING

## Abstract
The  World  Health  Organization  (WHO)  notes  that  risk  communication  allows  public  to  follow  government instructions  during    pandemic.  Risk  communication  is  very  important  during  an  emergency  such  as  Covid-19 pandemic. The Provincial Government (Pemprov) of DKI Jakarta has established the Jakarta City Collaboration program and develop collaboration message to deal with Covid-19. This study aims to explore the efforts of the DKI  Jakarta  Provincial  Government  in  conducting  risk  communication  for  handling  Covid-19  through  the Collaboration  City  program.  Using  the  library  research  method,  data  collection  techniques  were  taken  through searching scientific references and government documents available online. The results of this study illustrate that in accordance with the principle of risk communication, the DKI Jakarta Provincial Government involves several stakeholders through collaboration with various parties to increase public participation in handling Covid-19. This paper presents a theoretical and practical perspective on the risk communication approach taken by the DKI Jakarta Provincial Government with the message of Collaboration in handling Covid-19.
Keywords: City of Collaboration, Covid-19, Government Communication, Risk Communication, Risk Message

## PENDAHULUAN
Saat  pandemi  Covid-19  merebak  awal  Maret 2020, badan kesehatan dunia (WHO) mengimbau  beberapa  kepala  negara  untuk segera  mengumumkan  situasi  darurat  virus corona.  Salah satu rekomendasi penting dalam arahan  tersebut    adalah educate  and  actively
communicate with the public through appropriate risk communication and community engagement ; memberikan  edukasi dan  secara  aktif  berkomunikasi  dengan  publik melalui  komunikasi  risiko  yang  tepat  dan dengan melibatkan masyarakat.
Tabel.1 Tinjauan kapasitas nasional untuk Covid-19
DETEKSI RESPON Sistem Laboratorium Nasional Komando dan Koordinasi Surveilans dan Penilaian  Risiko Komunikasi Risiko Tim Respon Cepat - Titik masuk - Manajemen Kasus - Pencegahan dan  Pengendalian Infeksi - Manajemen Pengadaan dan Pasokan Logistik Sumber : (WHO, 2020)
Seperti  ditunjukkan  pada  tabel  di  atas, komunikasi  merupakan  unsur  penting  dalam melakukan  pengelolaan  respon.    Pendekatan komunikasi  risiko  atau risk  communication harus  dilakukan  agar  masyarakat  dapat menerima pengetahuan dan pemahaman tentang  fakta  penyebaran  virus,  serta  dapat megubah sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi  bahaya  pandemi  .    Pada  tinjauan kapasitas nasional tersebut, WHO memberikan detil  taktik  tentang  komunikasi  risiko  bahwa setiap  negara  harus;  1)  menyediakan  tim profesional komunikasi risiko, komunikasi atau promosi  kesehatan  di  tingkat  nasional  dan daerah  yang  terlatih  untuk  merancang  dan menerapkan  strategi  komunikasi  risiko  selama krisis, 2) adanya partisipasi dari tim komunikasi risiko    sebagai  mitra  yang  sejajar  dalam risk assessment, dalam  tim  respon  cepat,  dan  pada rapat koordinasi respon, 3) memiliki mekanisme  penyebaran  pesan  yang  transparan dan  tepat  waktu,  4)  memiliki  porsi  yang  jelas antara  pemerintah  dan  tim  professional komunikasi  risiko;  mana  yang  memimpin  dan mengkoordinasikan,    5)  adanya  kemampuan
mengembangkan  dan  menerapkan  strategi community  engagement sebagai  masyarakat yang berisiko atau terkena dampak, 6) memiliki system  untuk  mendeteksi  dan  merespons dengan  cepat mis-information melalui media monitoring termasuk  media  sosial,  dan hotline atau  melalui  petugas  kesehatan  dan  /  atau jaringan  komunitas,  serta  adanya  mekanisme untuk  memanfaatkan  informasi  ini  untuk merevisi  strategi  komunikasi  risiko  (WHO, 2020).
Daftar  taktik  untuk  melaksanakan komunikasi risiko di masa pandemi merupakan sistem  peringatan  dini  bagi  pemerintah setempat  untuk  mereduksi  kesalahan  dalam mengelola  komunikasi  publik  sehingga  dapat meminimalisir  ketidakpercayaan  masyarakat kepada  pemerintah.    Vaughan  dalam  Patrianti (2020)  menyatakan  bahwa  komunikasi  risiko harus dapat memberikan instruksi, menyampaikan  informasi,  serta  memotivasi perilaku perlindungan diri yang tepat; memperbarui  informasi  risiko;  membangun kepercayaan  kepada  pejabat  publik  atau pemerintah; dan menghilangkan ketidakpastian
informasi  atau  rumor.      Oleh  karena  itu, komunikasi  pemerintah  saat  pandemi  secara ideal  harus  dapat  memaksimalkan  kapasitas publik  untuk  bertindak  sebagai  mitra  yang efektif dengan mendorong pencegahan, resiliensi, dan penyembuhan.
Komunikasi  risiko  bertujuan  untuk menyampaikan  pesan  akurat  dan  faktual tentang  kejadian  bahaya  dan  risiko,  terkait dengan  populasi yang terkena dampak (Krimsky,  2007).   Disinilah  komunikasi  risiko harus  memberikan  informasi  tentang early warning atau  peringatan  dini  terkait  bahaya, menggunakan multi-channels dalam mempromosikan ruang lingkup bencana berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.(Reynolds &  Seeger,  2005)  .    Populasi  terdampak  atau masyarakat  yang  memiliki  risiko,  adalah mereka  yang  terdiri  dari  sekumpulan  individu yang  heterogen.      Karena  keragamannya, mereka akan memberikan tanggapannya terhadap  pesan  dengan  pengaruh  persepsi risiko. Oleh karena itu, komunikasi risiko harus mempertimbangkan  kebutuhan  setiap  populasi terdampak  dan  dapat  membangun  keterlibatan publik  melalui  pertukaran  informasi  diantara mereka.(Janoske & Liu, 2012)
Pentingnya keterlibatan publik merupakan  indikator  keberhasilan  instansi pemerintah  dalam  menjalankan  komunikasi risiko.    Pada  situasi  bencana  kesehatan  seperti pandemi  covid-19  ini.    Pemprov  DKI  Jakarta masih  berupaya  keras  untuk  mewujudkan keterlibatan  publik  dan  bermitra  dengan stakeholder  melalui  upaya  kolaborasi  dalam menangani  pandemi.    Dalam  siaran  pers  yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik (Diskominfotik) pada tanggal  5  Mei  2022,  jumlah  kasus  aktif  di Jakarta    turun  sejumlah  71  kasus,  sehingga jumlah  kasus  aktif  kini  sebanyak  704.    Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan,  terus  menggalakkan  vaksinasi dengan  cakupan  vaksinasi  lebih  luas.    Lebih lanjut,  Kepala  Bidang  Pencegahan  dan Pengendalian  Penyakit,  Dinas  Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyatakan bahwa  Jakarta  telah  melampaui  target  WHO dalam  tes  PCR  yaitu  1.000  orang  per  sejuta penduduk  per  minggu.    Saat  ini  Jakarta  telah mencapai  target  total  tes  sebanyak  1.000.992 per sejuta penduduk.  Belum lagi, positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta  sebesar  2,2%.  WHO  menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%. (Dinas Kominfotik, 2022)
Kolaborasi yang dikomunikasikan oleh
Pemprov  DKI  Jakarta  di  saat  pandemi merupakan  pesan  komunikasi  risiko  yang memperkuat  komitmen  Pemprov  DKI  Jakarta dalam menanangani pademi Covid-19.  Deputi Gubernur bidang Pengendalian Kependudukan dan  Permukiman,  Suharti  menyatakan  bahwa “Pemda tidak bisa sendiri menangani Pandemi. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak”. (Indriani, 2021).
Kolaborasi  merupakan  visi  dan  kreasi Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan melibatkan warga dari semua lapisan masyarakat.  Dengan  visi  tersebut,  Jakarta diharapkan menjadi City 4.0 dimana pemerintah berperan  sebagai  penyedia platform dan warganya  sebagai co-creator .  Berbeda  dengan City  1.0 dimana  pemerintah  berperan  sebagai administrator dan warga hanya sebagai residen, atau City  2.0 dimana  pemerintah  merupakan pelayan dan warga sebagai pelanggan.  Bahkan, kolaborasi  menjadi  pembeda  dari  konsep City 3.0 dimana  pemerintah  sebagai  fasilitator  dan warga  sebagai  partisipan.  Dengan  bervisi menjadi City 4.0 , kota Jakarta diharapkan dapat menciptakan  kultur  berbagi  gagasan  dan ekosistem  yang  saling  mendukung  antara pemerintah  dengan  warganya  (Pemprov  DKI Jakarta,  2022).    Oleh  karena  itu,  kolaborasi merupakan  pesan  yang  hendak  ditanamkan pada  benak  khalayak    untuk  membangun  dan mewujudkan keterlibatan warga.
Pada  saat  pandemi  Covid-19,  Jakarta harus menjadi barometer keberhasilan penanganan Covid-19 nasional.  Tidak ada yang dapat  dilakukan  oleh  Pemprov  DKI  tanpa
bantuan stakeholder lain.  Dengan kompleksitas permasalahan  yang  ada  di  kota  Jakarta, Pemprov DKI harus mengedukasi dan memotivasi  warganya  untuk  taat  pada  aturan yang berlaku selama pandemi.  Informasi yang disampaikan  oleh  Pemprov  DKI  melalui berbagai  saluran  komunikasi  tidak  mudah diterima  oleh  warganya.    Belum  lagi  serangan hoax yang  dapat  melumpuhkan  kesadaran warga untuk mempercayai institusi pemerintah. Pada  awal  tahun  2021,  visi  kolaborasi  mulai diperkenalkan  dan  menjadi  pesan  komunikasi risiko  bagi  Pemprov  DKI  Jakarta.    Pesan  ini menghantarkan  narasi  bahwa  pandemi  akan lebih  mudah  dilalui  oleh  warga  jika  ada keterlibatan  antara  warga  dan  pemerintahnya sendiri.
Mengamati  visi  kolaborasi  dan  kreasi Kota  Jakarta  selama  pandemi,  penting  untuk mengeksplorasi  bagaimana  pesan  kolaborasi disampaikan dalam komunikasi risiko Pemprov DKI  Jakarta.    Kolaborasi-kolaborasi  ini  tidak hanya  memberikan  solusi  atas  permasalahan dan  kompleksitas  Jakarta  selama  pandemi, namun dapat menjadi barometer untuk kota lain di  Indonesia  dalam  melakukan  komunikasi risiko  untuk  penanganan  bencana  kesehatan seperti  pandemi  Covid-19.    Penelitian  ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya Pemprov  DKI  Jakarta  dalam  melakukan komunikasi risiko untuk penanganan Covid-19 melalui  pesan  kolaborasi.  Komunikasi  risiko yang  dilakukan  Pemprov  DKI  Jakarta  ini diharapkan  dapat  menjadi  usulan  penelitian berikutnya.

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan metode library research melalui  teknik  pengumpulan  data merujuk  pada  artikel-artikel  jurnal, repository , dan monitoring pemberitaan  media  massa online .      Penelusuran  dokumen  pemerintah, peraturan  perundangan,  dan  semua  referensi yang  diakses  secara  daring  juga  dilakukan untuk  melengkapi  data  yang  dibutuhkan.  Data
yang terkumpul disatukan berdasarkan pembahasan  dan  masing-masing  dikaji  serta dikaitkan  antara  informasi  yang  satu  dengan lainnya.  Rangkaian kegiatan pengumpulan data dan analisis dilakukan secara daring keterbatasan  gerak  secara  terbuka  di  ruang publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Komunikasi  Pemerintah  dan  Komunikasi Risiko oleh Instansi Pemerintah
Dilihat  dari  aspek  tujuan,  kebutuhan  dan khalayak  sasarannya,  komunikasi  pemerintah atau Government  Communication merupakan komunikasi yang lebih kompleks dibandingkan komunikasi  di  sektor  privat.  Komunikasi Pemerintah tidak terbantahkan dilakukan dalam ruang  lingkup  berlapis  secara  struktur  dan birokratis.  Canels  &  Sanders  dalam  Patrianti, Shabana,  &  Tuti  (2020)  mendefinisikan komunikasi Pemerintah sebagai peran, praktik, dan  pencapaian  komunikasi  yang  terjadi  di dalam  lingkungan  dan  atas  nama  lembaga publik dengan  tujuan utamanya untuk melayani kebutuhan  eksekutif  dan    atas  alasan  politik, serta  dibangun  melalui  prinsip  persetujuan rakyat  secara  langsung  atau  tidak  langsung untuk  memenuhi  tujuannya.    Komunikasi pemerintah  sangat  dibutuhkan  saat  situasi darurat , masa dimana warga negara membutuhkan  respon  dari  pemerintah  dalam menangani emergency dengan jelas dan akurat serta dalam waktu yang tepat. Pemerintah harus melindungi keselamatan publik dengan tingkat pertanggung jawabannya melebihi sektor privat atau swasta (Liu & Horsley, 2007).
Saat  kejadian  pandemi  Covid-19, seperti yang diarahkan oleh WHO, pemerintah harus  menjalankan  komunikasi  risiko  dalam menangani dan merespon kebutuhan masyarakat  akan  informasi  terkait  convid-19.
Komunikasi Risiko merupakan proses serangkaian upaya penting untuk mengumpulkan  opini  atau  pendapat  dan menyebarkan  informasi  tentang  risiko  kepada
para stakeholder .  Rangkaian  ini  adalah  bagian yang menyeluruh dari proses pengelolaan risiko yang  memerlukan  kegiatan  komunikasi  dan informasi pada berbagai tahap dan tingkat untuk diarahkan  pada  target stakeholder risiko tertentu (Ndlela, 2019).
Risiko  sangat  erat  kaitannya  dengan pelaksanaan kekuasaan, kebijakan dan pemerintahan.  Brown,  Moerman  and  Broer dalam  Patrianti  et  al.,  (2020)  menyatakan bahwa risiko digunakan untuk menggambarkan apa  yang  dianggap  sebagai  sebuah  fenomena terkini  atau  sesuatu  yang  baru.  Selama  ini pemerintah  dan  beberapa  organisasi  dunia melalui  pengelolaan  risikonya,  telah  menjadi contoh  beberapa  negara  dunia  yang  dapat mengontrol  dan  melakukan  tata  kelola  risiko dengan  baik.    Dalam  menghadapi  situasi emergensi di saat pandemi covid-19, pemerintah  merupakan  sumber  informasi penting  dalam  mengkomunikasikan  pesan risiko.    Komunikasi  risiko  dianggap  sebagai prasyarat kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Komunikasi risiko melibatkan  pertukaran  informasi  diantara  para pemangku kepentingan tentang kondisi bencana dan risiko terkait untuk mengurangi dampaknya.  Pasca  bencana  pun,  komunikasi risiko  dibutuhkan  untuk  pesan  keberlanjutan (Bandana & Cochran, 2019).
Pemprov  DKI  Jakarta  dan  Situasi  Pandemi Covid-19
Pemprov  DKI  Jakarta  masih  terus  berupaya mengendalikan pandemi covid-19 sejak pertama  bencana  kesehatan  ini  hadir  di  awal bulan Maret 2020. Kepala Bidang Pencegahan dan  Pengendalian  Penyakit,  Dinas  Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia menjelaskan    bahwa  berdasarkan  data  terkini Dinas  Kesehatan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta,  jumlah  kasus  aktif  di  Jakarta  per tanggal 9 Mei 2022  berjumlah 18  kasus.    Jumlah  kasus  aktif  kini  terhitung sebanyak
610 (orang yang masih dirawat/isolasi).  Pemprov  DKI  Jakarta  masih
berupaya  untuk  mengkomunikasikan  pesan risiko  pandemi  kepada  warganya  dan  terus memberikan  pemahaman  serta  motivasi  agar warga mewaspadai penularan Varian Omicron. Pemprov  DKI    Jakarta  juga  masih  berupaya untuk  menggalakkan  3T  ( testing,  tracing, treatment ), selain melaksanakan juga vaksinasi COVID-19  yang  juga  masih  berlangsung dengan cakupan  lebih luas (Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta, 2022).

## Kolaborasi Sebagai Pesan Komunikasi Risiko Selama Pandemi
Pada  30  April  2020,    satu  bulan  lebih  sejak virus corona masuk ke Indonesia, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).  Dampak dari pandemi yang paling nyata dari sisi perekonomian adalah banyaknya  warga  miskin  dan  perekonomian memburuk . KSBB ini merupakan wadah bagi warga  DKI  Jakarta  untuk  membantu  sesama. Bantuan  bagi  masyarakat  miskin  dikucurkan dan  harus  segera  diimplementasikan  karena DKI  Jakarta  berkontribusi  paling  tidak  17 hingga  18  dari  Pendapatan  Domestik  Bruto Nasional  (Indriani,  2021)      Pada  KSBB, Pemprov  DKI  Jakarta  hanya  berperan  sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin menyalurkan  bantuan  kepada  warga  rentan terdampak  wabah  virus  Corona  dan  lokasi- lokasi  tertentu  lainnya.    Bukan  hanya  warga miskin,  UMKM  diberikan  juga  bansos  tunai, dengan  dana  dari  pemerintah  pusat,  sebanyak 750..000  bansos  tunai.    Pemprov  DKI  Jakarta selanjutnya, menambahkan nominalnya hingga 1 juta rupiah.
Di  episode  ini,  pesan  risiko  tentang kolaborasi  belum  sepenuhnya  digaungkan. KSBB  yang  menyebabkan  Kolabroasi  pada pesan  bantuan  warga,  tidak  terlalu  terdengar oleh khalayak saat itu.
Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2020, Pemprov DKI Jakarta membangun pesan risiko lebih  intens  agar  warganya  selalu  bahu- membahu dalam membantu sesame dan dalam semangat penanganan pandemi melalui
kolaborasi. Pemprov DKI Jakarta
memvisualisasikan  pesan  tersebut  ke  dalam infografis  di  berbagai  channel  atau  salulran komunikasi yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta seperti  situs  https://smartcity.jakarta.go.id/, https://www.jakarta.go.id/informasi-kolaborasi dan saluran informasi relevan lainnya.
Kolaborasi ini dibangun sebagai pesan penanganan  Covid-19  yang  diharapkan  dapat dipahami  oleh  warga  DKI  Jakarta  karena
pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menanganai  bencana  kesehatan  ini,  dan semangat  untuk  keluar  dari  pandemi  harus dikomunikasikan  terus  melalui  pesan  risiko ynag  membangkitkan  keterlibatan  warga. Pemprov  DKI  Jakarta  mengkomunikasikan pesan  risiko  tentang  pentingnya  keterlibatan warga  di  salah  satu  infografis  di  bawah  ini, sesaat  setelah  KSBB  disampaikan  kepada masyarakat.
Sumber : (Jakarta Smart City, 2020)
Melalui  komunikasi  risiko,  Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam penanganan covid-19 agar Jakarta dapat melewati bencana kesehatan ini dengan pemahaman dan perilaku yang lebih baik.    Setelah  KSBB  diluncurkan  bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya,  pesan  risiko  lainnya  di  saat pandemi  yang  membutuhkan  pendekatan komunikasi  risiko  adalah  tentang  vaksinasi. Pemprov  DKI  Jakarta  memperkuat  pesan kolaborasi untuk target khalayak warga tentang informasi akses vaksinasi, pemanfaatan aplikasi Peduli  Lindungi,  layanan  telemedisin  untuk pasien  isolasi  mandiri,  dan  lain  sebagainya. Pesan  risiko  tentang  pentingnya  vaksin  dan disampaikan  melalui  pendekatan  komunikasi risiko.    Penyebaran  vaksinasi  harus  dilakukan melalui sumber resmi dan diseminasi informasi tentang  vaksin  tersebut  harus  berasal  dari sumber resmi yaitu lembaga pemerintah.
Meskipun  penyebaran  informasi  dari sumber-sumber  resmi  adalah  bagian  penting dari  komunikasi  risiko,  pendekatan  hierarkis konvensional  seperti  yang  dilakukan  oleh lembaga  pemerintah  biasanya  gagal  untuk memasukkan  pengetahuan  dan  pemahaman pada populasi berisiko.  Pendekatan komunikasi risiko berbasis jaringan dan hierarkis cenderung mengurangi  kualitas  pesan  risiko  untuk  alasan yang berbeda, sehingga memengaruhi tanggapan publik. Demikian juga, publik tidak selalu  menyadari  risiko  yang  terkait  dengan peristiwa  bahaya  tertentu,  dan  kesadaran  serta pengetahuan mereka mungkin dipengaruhi oleh pengalaman  atau  pengetahuan  sebelumnya yang diperoleh dari keluarga, atau teman-teman mereka  yang  mempengaruhi  respon  mereka terhadap pesan yang disampaikan  (Bandana & Cochran,  2019).    Pada  perspektif  penanganan covid-19  di  Jakarta,  pesan  kolaborasi  diyakini dapat  memperkuat  keterlibatan  warga  DKI Jakarta  dalam  menghadapi  pandemic  ini.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, pesan risiko untuk penanganan pandemi di DKI Jakarta adalah pesan kolaborasi,
Pemprov  DKI  Jakarta  ingin  mengajak warga bersama menciptakan perubahan khususnya  di  saat  pandemic  covid-19.    Kota Jakarta dapat menginisiasi upaya menginformasikan  pesan-pesan  risiko  diatnara kota  lain  di  Indonesia,  dengan  memberikan pesan  kolaborasi  untuk  mengajak  warganya terlibat.    Melalui  hasil  pengamatan  dan penelusuran  dokumen  pemerintah,  pada  masa pandemi  ,  super app milik  Pemprov  DKI Jakarta,  JAKI  juga  menghadirkan  fitur Pendaftaran  Vaksinasi  Covid-19  yang  mudah dan efektif . Untuk mempercepat penangangan Covid-19, fitur ini berkolaborasi antara Jakarta Smart  City  (JSC)  dan  Kementerian  Kesehatan melalui  aplikasi  PeduliLindungi  dan  system PCare  milik  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial  (BPJS)  (Sarah,  2021).    Pemprov  DKI Jakarta memfasilitasi berbagai macam informasi  penting  untuk  warganya,  gagasan atau  ide,  dan  informasi  untuk  berperan  dan berkolaborasi  demi  mencapai  tujuan  kota khususnya selama pandemic covid-19.  Hingga kini,  berbagai  elemen  masyarakat  telah  sama- sama bergerak, dari seniman, startup, UMKM, lembaga kemanusiaan, ibu-ibu arisan,
mahasiswa, hingga komunitas.
Pada masa pandemi covid-19, Pemprov DKI  Jakarta berupaya mengelola  respon publik melalui  jalinan  kerjasama  dengan  berbagai perusahaan  startup.    Hal  ini  dilakukan  agar pengelolaan informasi publik dan penyampaikan komunikasi risiko akan lebih mudah, cepat, dan akurat.  Kerjasama dengan beberapa perusahaan startup  tersebut  diantaranya Jakarta  Aman . Sebelum pandemi, Jakarta Aman telah bekerjasama  dengan  Pemprov  DKI  Jakarta. dalam program tanggap darurat seperti menyediakan panic  button di  setiap  situasi kedaruratan.    Saat  pandemic  covi-19,  Jakarta Aman  berkolaborasi  dengan  Pemprov  Jakarta untuk  dengan  memberikan  fasilitas  dan  fitur-
fitur  yang  dibutuhkan  warga  seperti  fitur pelaporan bagi warga yang terpapar.
Untuk  lebih  meningkatkan  kesadaran warga  dalam  mengubak  sikap  dan  perilaku selama  pandemic  ke  arah  yang  lebih  baik, Pemprov DKI Jakarta juga mengkomunikasikan kolaborasi dengan Sekolah.mu . Saat Penerapam Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan  PSBB Transisi,  Pemprov  DKI  Jakarta  melibatkan stakeholder lain  untuk  mendukung  aktivitas pembelajaran  daring.    Bahkan,  tenaga  pengajar dan  siswa  dapat  mengunduh  materi  belajar digital dengan mudah saat pembelajaran daring berlangsung.  Pesan  kolaborasi  lain  yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada warganya adalah menginformasikan dan mengedukasi warga tentang system pamantauaun  melalui Artificial  Intelligence . Bekerjasama dengan dengan Nodeflux Pemprov DKI Jakarta menyebarkan pesan kolaborasi agar warga dapat menjaga protokol kesehatan dengan lebih  baik  ketika  sedang  berada  di  luar  rumah. Sistem  ini  membantu  warga  untuk  mendeteksi dan  dan  menghitung  kepadatan  manusia  serta kendaraan  sehingga  mobilitas  warga  dapat dicermati dan diberikan arahan untuk berperilaku  lebih  cermat  dalam  berinteraksi selama pandemic  Sistem ini pun dapat memberi peringatan  secara  otomatis  ketika  warga  tidak menjaga    jarak  yang  ideal  (kurang  dari  satu meter), tidak menggunakan face mask di ruang publik (Pemprov DKI Jakarta, 2022).   Informasi tentang  kolaborasi  Pemprov  DKI  Jakarta disampaikan  melalui  berbagai  saluran  atau channels baik  secara  daring  melalui  berbagai tautan  atau  infografis  dan  kemasan  informasi lengkap  lainnya,  atau  disebarkan  secara tradisional  melalui  media  tercetak  yang disebarkan  ke  seluruh  warga  di  lima  kota  dan kabupaten di DKI Jakarta.
Untuk meningkatkan keterlibatan warga,  pesan  kolaborasi  juga  ditingkatkan melalui  komunikasi  risiko  pada  penanganan pandemi covid-19.  Kolaborasi pemerintah DKI Jakarta  dengan  warganya  disampaikan  melalui pesan  risiko Berdaya  Bersama. Pesan  yang
ingin  disampaikan  adalah  semangat  kolaborasi antara  Jakarta  dan  warganya.  Sebagai  contoh, kelompok  PKK  dan  Karang  Taruna.  Saat pandemi Covid-19, kolaborasi ini memfasilitasi sebuah platform donasi berbasis daring, bernama KSBB  (Kolaborasi  Sosial  Berskala  Besar). KSBB  ini  ditujukan  untuk  memberikan penyediaan pangan dan bantuan khusus kepada UMKM.   KSBB ditujukan kepada warga yang kekurangan  karena  terdampak  pandemi  Covid- 19.  Pesan  ini  disampaikan  secara  luas  oleh Pemprov  DKI  Jakarta.    Pada  program  KSBB, bantuan berasal dari warga Jakarta, dan kembali untuk  warga  Jakarta.    Namun  secara  sukarela, seluruh bantuan yang berasal dari warga lain lalu dibagikan  kepada  yayasan  atau  komunitas tujuan,  antara  lain  panti  lansia,  panti  asuhan, panti disabilitas, pesantren, dan lain sebagainya yang menjadi lokasi prioritas penerima bantuan Pemprov DKI Jakarta juga mengkomunikasikan pesan  kolaborasi  ini  dengan  mengajak  warga yang memiliki  usaha, untuk  dapat memberikan bantuan  dalam  jumlah  besar.    Sementara  itu, warga atau individu yang ingin berdonasi, tetap dapat aktif melalui saluran mitra agregator yang kemudian  akan  dikumpulkan  donasi  dan menyalurkannya.
Pesan  risiko  yang  berisi  tidak  hanya pengetahuan  tentang  pandemic  covid  -19  dan bahaya yang ditimbulkannya, namun menampilkan  pentingnya  keterlibatan  warga untuk  membantu  warga  lain  yang  terdampak, dapat  menimbulkan  perubahan  sikap  dan perilaku  positif  kepada  pemerintah  dalam penanganan pandemi.  Studi telah menunjukkan bahwa  efektivitas  respons  publik  terhadap komunikasi risiko dipengaruhi oleh (1) karakteristik  pesan,  konten  dan  gaya  pesan, sumber, pendekatan pengiriman, dan perangkat;
(2)  karakteristik  penerima  pesan  -  karakteristik sosial  dan  psikologis  masyarakat  (Bandana  & Cochran,  2019)  .    Selanjutnya,  pada  tahap pemberian  vaksinasi  dalam  penanganan  covid- 19, Pemprov DKI Jakarta harus mempertimbangkan  resistensi  warga  terhadap vaksinasi Covid-19 khususnya pada vaksin awal.
Tidak  sedikit  warga  yang  mempertimbangkan untuk tidak melakukan vaksin.  Hal ini ditengarai karena informasi yang merebak di media massa atau  media online lainnya  Komunikasi  risiko yang  disampaikan  Pemprov  DKI  Jakarta  tentu harus  mempertimbangkan  pesan  risiko  yang mudah  dicerna  oleh  khalayak  beragam  dan populasi  terdampak.    Dalam  khalayak  tertentu, ada  elemen  yang  mewakili  beragam  perspektif yang  mungkin  menerima  atau  tidak  menerima strategi  khusus  yang  disampaikan  pemerintah.
Seringkali  terjadi  pada  aspek  komunikator  atau juru  bicara  lembaga  pemerintah  yang  tidak mendapat  perhatian  masyarakat  karena  tidak memberikan  pesan  risiko  yang  relevan.  Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami berbagai jenis  khalayak  ketika  pesan  risiko  harus disampaikan  kepada  beragam  publik.  yang menerima pesan risiko  (Sellnow, Ulmer, Seeger,
& Littlefield, 2009).  Untuk meminimalisir pesan satu  arah  dengan  komunikator  dari  lembaga pemerintah,  Pemprov  DKI  Jakarta  membangun keterlibatan  warga  untuk  bersedia  menjalankan program  vaksinasi  selama  pandemi,  melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan.
Pemprov  DKI  Jakarta  mengundang  perguruan tinggi  untuk  berkolaborasi  membuat  sentra vaksinasi.    Saat  ini  Pemprov  DKI  Jakarta memiliki 320 sentra vaksinasi
Komunikator atau juru bicara pemerintah  dalam  situasi  bencana  kesehatan seperti pandemic covid-19, tidak dapat dipungkiri  mendapat  perhatian  dari  masyarakat jika  pesan  risiko  yang  disampaikan  memiliki esensi  dan  ajakan  untuk  memotivasi  warga, disamping  memberikan  pengetahuan  tentang situasi  pandemi.    Pesan  risiko  yang  berisi pehamanan  tentang  pentingnya  kolaborasi, persuasi  untuk  berkolaborasi,  dan  mewujudkan kebersamaan  serta  pelibatan  warga  secara berkelanjutan,  akan  memberikan  semangat partisipatif dalam penanganan pandemic  covid- 19.  Tidak hanya pesan KSBB pada warga yang kekurangan, tapi pesan risiko yang membangun motivasi  warga  untuk  bangkit  kembali  dari keterpurukan pandemic, sangat dibutuhkan oleh
masyarakat.    Hal  ini  diwujudkan  dengan memotivasi  warga  khususnya  pelaku  UMKM yang usahanya sempat terpuruk karena pandemi. Pemprov  DKI  Jakarta  harus  dapat  menangani Covid  –  19  dengan  bantuan  warganya.
Kolaborasi dimaksudkan untuk bekerjasama dan bergandengan tangan melalui pesan-pesan risiko seperti yang terlihat pada ajakan di laman berikut ini:

## Sumber : (JDCN, 2020)
Pesan  risiko  untuk  menanganai  Covid-19 dittampilkan  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  dalam sebuah  ajakan  berkolaborasi  ditampilkan  pada laman      Narasi  yang  ditampilkan  dalam  pesan tersebut  adalah  sebagai  berikut  “  Di  tengah waktu  yang  penuh  tantangan  ini  Kota  Jakarta terus beradaptasi dan berjuang untuk pulih. Mari bersatu,  bekerja  sama,  bahu  membahu  dalam kolaborasi  menangani  pandemi  menuju  Jakarta Bangkit- Kolaborasi kita bangkitkan Jakarta.
Pesan  risiko  tentang penangann Covid- 19  tidak  dapat  diberikan  secara  satu  arah. Pemprov  DKI  Jakarta  berkolaborasi  dengan stakeholder yang  dianggap  memiliki  tingkat kepercayaan  yang  dipersepsikan  lebih  baik. Mereka  adalah  pihak  swasta  dan  perguruan tinggi.    Melibatkan  perguruan  tinggi  untuk menjadi  sentra  vaksin,  dan  mendekatkan  pihak
swasta  menjadi  kolaborator  dalam  penanganan covid-19, akan memiliki kecenderungan pemahaman yang lebih baik untuk warga Jakarta sehingga partisipasi publik akan meningkat, dan perubahan  perilaku  untuk  terlibat  dalam penanganan  covid  dengan  pemerintah  akan mudah  diwujudukan.    Sebagai  contoh,  dengan caranya yang berbeda-bedaa, delapan perusahaan  digital  yang  digandeng  Pemprov DKI  Jakarta  ini  seperti  Nodeflux,  duithape, Botika, Gojek, Grab, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee..    Perusahaan-perusahaan e-commerce ini  masing-masing  berkolaborasi  dalam  bidang yang berbeda. Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak  mendorong  perkembangan smart economy dengan mempromosikan UMKM DKI Jakarta.

## SIMPULAN
Untuk  menangani  pandemi  Covid-19,  temuan dalam penelitian ini sangat bermanfaat dan dapat diadopsi  oleh  pemerintah  daerah  di  Indonesia. DKI Jakarta sebagai barometer untuk penanganan  covid-19,  memiliki  kompleksitas
permasalahan  dari  aspek  ketersediaan  ruang terbukahijau,  polusi,,  kepadatan  penduduk, ekonomi,  sosial,  budaya,  keamanan,  dan  lain sebagainya.    Memberikan  informasi  tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan bagi warga,  bagaimana  membantu  warga  yang membutuhkan  bantuan  kesehatan  finansial,  dan
akses  teknologi,  merupakan  sebuah  tantangn sendiri  bagi  Pemprov  DKI  Jakarta.    Melalui pendekatan  komunikasi  risiko  dan  pesan  risiko yang  disampaikan,  Pemprov  DKI  Jakarta memilih pendekatan untuk mempersuasi warganya  melalui  pesan  kolaborasi  untuk meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman,  dan perubahan sikap serta perilaku untuk bergandengan  tangan  dengan  Pemprov  DKI Jakarta  dalam  penanganan  Covid-19.    Pesan kolaborasi  yang  disampaikan  Pemprov  DKI Jakarta menunjukkan bahwa interaksi informasi meningkatkan  semua  jenis  persepsi  risiko  dan memacu  respons  kesiapsiagaan.    Banyaknya program interaksi seperti pada start up yang telah bermitra dengan Pemprov DKI, program KSBB untuk  warga  miskin  juga  UMKM,  dapat memberikan  sumbangsih  bagi  peningkatan pemahaman  dan  partisipasi  warga.    Pada  tahap akhir, reputasi yang baik dan kepercayaan publik terhadap pemerintahnya akan terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Bandana,  K.,  &  Cochran,  D.  (2019). Risk Communication and Community Resilience .  London  and  New  York: Routledge. Retrieved from www.routledge.com/Routledge- Dinas Kominfotik. (2022). Perkembangan Data kasus  dan  Vaksinasi  COVID-19  di Jakarta  per  5  Mei  2022 .  DKI  Jakarta. Retrieved from https://ppid.jakarta.go.id/siaran-pers Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta. (2022). Siaran  Pers  Diskominfotik .  Retrieved from https://ppid.jakarta.go.id/siaran-
pers Indriani.  (2021).  Pemprov  DKI:  Penanganan Covid-19 perlu kolaborasi semua pihak. Retrieved May 6, 2022, from https://www.antaranews.com/berita/225 1942/pemprov-dki-penanganan-covid- 19-perlu-kolaborasi-semua-pihak Jakarta Smart City. (2020). Linimasa Penanganan  Covid-19  Pemprov  DKI Jakarta . Retrieved from
https://smartcity.jakarta.go.id/blog/507/ linimasa-kebijakan-penanganan-
pandemi-covid-19-di-jakarta Janoske,  M.,  &  Liu,  B.  (2012). Understanding
Risk  Communication  Theory:  A  Guide for Emergency Managers and Communicators . College Park. Retrieved from www.start.umd.edu. JDCN.  (2020).  Kolaborasi  Tanggap  Corona. Retrieved May 14, 2022, from https://jdcn.jakarta.go.id/kolaborasi- tanggap-corona
Krimsky, S. (2007). Risk communication in the internet  age:  The  rise  of  disorganized skepticism. Environmental  Hazards ,
7 (2), 157–164. https://doi.org/10.1016/j.envhaz.2007.0 5.006
Liu,  B.  F.,  &  Horsley,  J.  S.  (2007).  The government  communication  decision wheel:  toward  a  public  relations  model for  the  public  sector. Journal  of  Public Relations  Research , 19 (4),  377–393.
https://doi.org/10.1080/1062726070140
2473
Ndlela, M. N. (2019). A Stakeholder Approach
to Risk Management. In Crisis Communication: A Stakeholder Approach (pp. 53–63). Palgra.
Patrianti,  T.  (2020).  Risk  Messages  dan Perspektif Risk Communication di Masa Pandemi  Covid-19.  In Covid  -  19,
Pandemi Dalam Banyak Wajah (pp. 55– 64). Depok: Rajawali Pers,.
Patrianti, T., Shabana, A., & Tuti, R. W. (2020). Government  Risk  Communication  on Greenhouse Gas Emission Reduction To Tackle Climate Change. Jurnal Penelitian  Komunikasi  Dan  Opini Publik , 24` (2), 156–170. https://doi.org/10.33299/jpkop.24.2.341 6
Pemprov  DKI  Jakarta.  (2022).  Jakarta  Kota Kolaborasi.  Retrieved  May  6,  2022, from https://www.jakarta.go.id/informasi- kolaborasi
Reynolds,  B.,  &  Seeger,  M.  W.  (2005).  Crisis and  emergency  risk  communication  as an integrative model. Journal of Health Communication , 10 (1), 43–55. https://doi.org/10.1080/1081073059090 4571 Sarah, S. (2021). Kolaborasi PCare,
PeduliLindungi, dan JAKI untuk
Percepatan Vaksinasi. Retrieved May 6, 2022, from
https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/ko laborasi-pcare-pedulilindungi-dan-jaki-
untuk-percepatan-vaksinasi Sellnow,  T.  L.,  Ulmer,  R.  R.,  Seeger,  M.,  & Littlefield,  R.  S.  (2009). Effective  Risk
Communication ;  A  Message  Center Approach . New York: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-0-387- 79727-4 WHO. (2020). National Capacities Review Tool for a novel coronavirus (nCoV) .