E-ISSN 2581-1002

## IMPLEMENTASI PSAK SYARIAH NO. 109 PADA ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH
Elia Rahmi* 1 , Bustamam *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : Eliarahmirr@gmail.com *1 , bustamam@unsyiah.ac.id *2

## Abstract
The research aims is analyze the accordance of the statement of islamic financial accounting standards (SFAS Sharia) Number 109 amil zakat institution and in infaq/alms at Baitul Mal In Banda Aceh City with the concept of recognition and measurement, presentation, and disclosure. The research method used is qualitative descriptive. The type of data used  is  qualitative  data,  that  is  by  way  of  field  study  method  consisting  of,  observation,  interview,  and  company documentation. The results of this study indicate that the aplication of zakat in infaq/alms and accounting treatment at Baitul  Mal  in  Banda  Aceh  City  have  not  all  been  in  accordance  with  statement  of  islamic  financial  accounting standards (SFAS Sharia) Number 109.
Keywords: SFAS Sharia Number 10, Recognition and Measurement, Presentation, Disclosure, accordance

## 1. Pendahuluan
Didalam  Qanun  aceh  No.  10  tahun  2007 dijelaskan  bahwa  baitul  mal  merupakan  lembaga  non struktural  yang  diberi  kewenangan  untuk  mengelola dan  mengembangkan  zakat,  wakaf,  harta  agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali  pengawas  terhhadap  anak  yatim  atau  hartanya serta  pengelolaan  terhadap  harta  warisan  yang  tidak ada  wali  berdasarkan  syariat  islam  (Pemerintah  Aceh, 2007). Tujuan dibentuknya lembaga pengelolaan zakat untuk lebih menyadarkan masyarakat dalam pembayaran serta dalam menunaikan ibadah zakatnya. Sebagaimana  kita  ketahui,  realitanya  dimasyarakat bahwa  sebagian  besar  ummat  islam  yang  mampu belum  menunaikan  ibadah  zakatnya,  jelas  ini  bukan persoalan  kemampuan  akan  tetapi  adalah  tentang kesadaran  beribadah  zakat  yang  kurang,  terlebih  dari umat islam sendiri (Kementerian Agama, 2012).
Pada  tahun  2014  telah  terjadi  penyelewengan dana  zakat  yang  dilakukan  oleh  mantan  kepala  Baitul Mal  Aceh  Besar,  telah  dijadikan  sebagai  tersangka kasus  penyelewangan  dana  zakat,  infak/sedekah  (ZIS) Aceh  Besar  untuk  tahun  2010  dan  2011,  kasusnya telah  dimasukkan  kepengadilan  negeri  tindak  pidana korupsi (PN. Tipikor) Banda Aceh sebulan setelahnya, yang  bersangkutan  dinyatakan  terlibat  pelanggaran Undang-undang  nomor  17  tahun  2003  tentang keuangan negara, peraturan pemerintah (PP) nomor 58 tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah,
serta pelanggaran terhadap qanun aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal (SerambiNews.com, 2014).
Akuntabilitas dan transparasi dari lembaga amil zakat  dan  infak/sedekah  telah  diatur  oleh  ikatan akuntan indonesia (IAI). PSAK Syariah No. 109 telah disahkan  sejak  6  April  2010.  PSAK  Syariah  No.  109 dibuat untuk menyetarakan tampilan laporan  transaksi zakat  dan  infak/sedekah.  Praktik  yang  harusnya diterapkan  masih  belum  sejalan  dengan  kondisi  yang terjadi.  Penerapan  PSAK  Syariah  No.  109  pada organisasi  pengelolaan  zakat  sangat  penting  sesuai dengan  “peraturan  badan  amil  zakat  nasional  no.  02 tahun  2014  bab  II  pasal  3  menyebutkan  bahwa  LAZ bersedia  diaudit  syariah  dan  keuangan  secara berskala”.  Oleh  karena  itu  IAI  membuat  PSAK Syariah No. 109 untuk menyamakan laporan keuangan serta  memudahkan  pengauditan,  karena  audit  laporan keuangan  LAZ  merupakan  bentuk  transparasi  kepada masyarakat.  Lebih  jauh  lagi  dana  yang  dikumpulkan merupakan dana umat.
Pemerintah  indonesia  menjunjung  aktivitas pengurusan  dana  zakat  dan  infak/sedekah  dengan mengeluarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 Bab pengelolaan zakat. Harapannya agar lembaga pengelola  zakat  dan  infak/sedekah  bisa  melakukan tujuannya  dengan  baik  selaras  dengan  agama  maupun negara.  Undang-undang  ini  bisa  menjadi  pegangan acuan  hukum  terbentuknya  lembaga  organisasi pengelola  zakat  dan  infak/sedekah  di  indonesia.
Undang-undang  zakat  mengatur  tugas  organisasi pengelola  zakat  dan  infak/sedekah  yang  berada dibawah badan amil zakat nasional (UU No. 23 Tahun 2011).

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran Zakat
Dari  segi  bahasa  zakat  bermakna  tumbuh, berkembang,  subur  atau  bertambah.  Zakat  merupakan salah  satu  rukun  islam  dan  menjadi  salah  satu  unsur pokok  bagi  penegakan  syariah  islam.  Oleh  sebab  itu hukum  menunaikan  zakat  adalah  wajib  bagi  setiap muslim  dan  muslimah  yang  sudah  memenuhi  syarat- syarat tertentu (dompet dhuafa.com. 2012). Sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat  at-taubah  ayat 103  yang  artinya  “Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta mereka,  dengan  zakat  ini  kamu  membersihkan  dan mensucikan  mereka  dan  mendo’alah  untuk  mereka, sesungguhnya  do’a  kamu  itu  (menjadi)  ketenteraman jiwa  bagi  mereka.  Dan  allah  maha  mendengar  lagi maha mengetahui” (al-qur’an). Rasulullah SAW. Juga bersabda  yang  artinya  “Sedekah  (Zakat)  itu  tidak mengurangi harta, Allah akan menambahkan kemuliaan  untuk  hamba-nya  dan  orang  yang  tunduk, tawadlu’  kepada  Allah  akan  diangkat  derajatnya” (Hadis Riwayat Muslim).
Berlandaskan  ayat  serta  hadis  yang  telah dijelaskan  sebelumnya  nyata  apabila  membayar  zakat hukumnya  wajib  sebagai  salah  satu  rukun  islam. Didalam  sejarah  islam  pernah  kejadian,  bahwasanya “Abu bakar (Khalifah 1) pernah membinasakan  kaum yang  tidak  berkenan  menunaikan  zakat.  Beliau mendeklarasika  dengan  gamblang:  Demi  Allah  akan kuperangi  orang  yang  membedakan  antara  shalat  dan zakat”.

## Infak/sedekah
Infak  berasal  dari  kata anfaqa’ yang  bermakna mengeluarkan  sesuatu  (harta)  untuk  kepentingan sesuatu.  Secara  terminologi  syariah,  infak  berarti mengeluarkan sebahagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan  islam.  Didalam  zakat  terdapat  yang namanya  Nishab,  sedangkan  didalam  infak  tidak adanya  nishab  (Dhuafa,  2015).  Didalam  surat  Al- Baqarah  ayat  215  Allah  berfirman  yang  berbunyi “mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah:  apa  saja  harta  yang  kamu  nafkahkan
hendaklah  diberikan  kepada  ibu-bapak,  kaum  kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang  sedang  dalam  perjalanan,  dan  apa  saja  kebaikan yang  kamu  buat,  maka  sesungguhnya  Allah  maha mengetahui” (Al-qur’an).
Sedekah  berasal  dari  kata shadaqa yang  berarti benar.  Adapun  secara  terminologi  syariah  sedekah makna  dasarnya  yaitu tahqiqu  syai’in  bisya’i atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu, sikapnya  sukarela  dan  tidak  terikat  pada  syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu  dan  kadarnya  (Dhuafa,  2015).  Didalam  al- qur’an  surat  Al-Baqarah  ayat  195  dijelaskan  bahwa “dan  tetaplah  kamu  berinfak  untuk  agama  Allah,  dan janganlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri  kelembah  kecelakaan  (karena  menghentikan infak itu)” (Al-qur’an).

## Organisasi Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah
Didalam  undang-undang  republik  indonesia nomor  23  tahun  2011  pasal  (6)  menjelaskan  bahwa BAZNAS  (badan  amil  zakat  nasional)  yaitu  lembaga yang  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  tugas dalam  hal  pengelolaan  zakat  secara  nasional.  Adapun didalam  pasal  (17)  menerangkan  bahwa  untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat,  masyarakat  dapat  membentuk  LAZ  (lembaga Amil Zakat) (UU Nomor 23 tahun 2011).

## Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  yaitu badan  resmi  serta  merupakan  satu-satunya  yang dibentuk  oleh  pemerintah  berdasarkan  keputusan presiden  republik  indonesia  nomor  8  tahun  2001  dan memilgas  serta  fungsi  menghimpun  dan  menyalurkan zakat,  infaq,  dan  sedekah  (ZIS)  pada  tingkat  nasional (Kepres,  2001).  Didalam  undang-undang  Nomor  23 Tahun  2011,  BAZNAS  disebutkan  sebagai  lembaga pemerintah  non  struktural  yang  bersifat  mandiri  serta bertanggung  jawab  dihadapan  presiden  melalui menteri agama.

## Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Lembaga amil zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh swasta serta diluar pemerintah.  LAZ merupakan badan pengelolaan  zakat yang  sepenuhnya  di  bentuk  atas  gagasan  masyarakat
yang  bergerak  di  bidang  dakwah,  pendidikan,  sosial dan  kemaslahatan  umat  islam  (Mandiri  Amal  Insani, 2017).
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
1. Pengakuan dan pengukuran dana zakat dan infak/sedekah
2. Penyajian dana zakat dan infak/sedekah
3. Pengungkapan dana zakat dan infak/sedekah
4. Laporan keuangan amil
a. Laporan posisi keuangan
b. Laporan perubahan dana
c. Laporan perubahan aset kelolaan
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan keuangan

## Penelitian Terdahulu
Nugraha,  Wardhayati,  &  sayeti  (2018)  elah melakukan penelitian tentang  Implementasi Akuntansi Zakat  di  Amil  Zakat  Institusi  (LAZ)  di  jember (Ditinjau  dari  zakat  Syariah:  PSAK  101  dan  PSAK 109),  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses zakat  implementasi  akuntansi  di  LAZ  YDSF  jember diindonesia  sesuai  dengan  pedoman  PSAK  Syariah No.  109  yang  ditentukan  untuk  lembaga  zakat  dan pembuatan  dan  pelaporan  keuangan  oleh  LAZ  YDSF jember  selesai  dan  masuk  sesuai  dengan  PSAK  No. 101.
Angraeni,  pangemanan,  &  Rondonuwo  (2016) juga  telah  melakukan  penelitian  tentang  Penerapan akuntansi  zakat  dan  infak/sedekah  berdasarkan  PSAK Syariah  No.  109  pada  badan  amil  zakat  Kota  Bitung, serta  hasil  yang  didapatkan  menyimpulkan  bahwa BAZNAH Kota Bitung penerapan penyusunan laporan keuangan  belum  sesuai  dengan  format  laporan keuangan yang terdapat di dalam PSAK No. 109, yang terjadi  di  badan  amil  zakat  Kota  Bitung  hanya mengacu  sesuai  dengan  arahan  serta  kebutuhan  dari lembaga  itu  sendiri  dimana  bentuknya  masih  berupa laporan  penerimaan  serta  pelaporan  penyaluran  zakat. Semua  dana  kas  yang  diterima  belum  dipisahkan berdasarkan  dengan  golongan  dana  zakat  dan infak/sedekah dan dana amil serta dana non halal.

## Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dapat dilihat di bawah ini:
3. Metodelogi Penelitian

## Desain Penelitian
Desain  penelitian  merupakan  suatu  cara  kerja yang  dapat  membuat  penelitian  menjadi  lebih  mudah. Sekaran  &  Bougie  (2013:109)  menjelaskan  bahwa desain  penelitian  meliputi  seperangkap  pilihan  yang rasional  dalam  pengambilan  keputusan  yang  terdiri dari  enam  Bagian  dasar,  yakni:  tujuan  studi,  konteks studi, jenis investigasi, tingkat  intervensi peneliti, unit analisis,  dan  horizon  waktu.  Berdasarkan  hal  tersebut, setiap  bagian-bagian  dari  desain  penelitian  ini  akan dijelaskan berikut ini:
1. Tujuan Studi
Adapun  maksud  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk melihat  sejauh  mana  penerapan  dan  perlakuan akuntansi  zakat  dan  infak/sedekah  berdasarkan PSAK  Syariah  No.  109  pada  Baitul  Mal  Kota Banda Aceh.
2. Jenis Penelitian Penelitian  ini  yaitu  penelitian  kualitatif  dimana menggunakan  analisis  statistik  deskriptif.  Jenis Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang di pakai untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dijelaskan, diukur atau
PSAK Syariah No. 109
Penerapan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah dan perlakuan
akuntansi Baitul Mal Kota Banda Aceh Hasil Kesimpulan Sesuai atau tidak sesuai dengan
PSAK Syariah No. 109
ISSN: 1978-1520
digambarkan  melalui  pendekatan  kuantitatif (Saryono, 2010).
3. Tingkat Intervensi Lapangan Tingkat  intervensi  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan tingkat interval minimal.
Peneliti  tidak  mempunyai  kapasitas  untuk  ikut serta  mempengaruhi  perkembangan  Baitul  Mal Kota  Banda  Aceh.  Tingkat  intervensi  yang dimiliki peneliti kecil, yaitu hanya mengumpulkan data laporan zakat dan infak/sedekah  dan  perlakuan  akuntansinya  untuk kemudian dianalisis.
4. Situasi Studi Didalam  penelitian  ini  situasi  studi  yang digunakan  adalah  situasi  tidak  diatur,  yaitu dimana kejadian terjadi secara normal (Sekaran & Bougie,2013:115). Kondisi tidak diatur
merupakan  situsi  dimana  tidak  adanya  intervensi terhadap rutinitas kerja yang rutin.
5. Unit Analisis Unit analisis yaitu kesatuan data yang dihimpunkan  selama  tahap  analisis  data  yang dihimpunkan selama tahap analisis data selanjutnya  (Sekaran  &  Bougie,  2013:119).
Selanjutnya  unit  analisis  pada  penelitian  ini adalah  organisasi,  yaitu  Baitul  Mal  Kota  Banda Aceh.
6. Horizon Waktu Horizon waktu  yang di gunakan dalam penelitian ini  adalah cross  section .  Sekaran  &  Bougie (2013:122) data yang hanya sekali dirangkai baik selama  periode  harian,  mingguan  atau  bulanan dalam rencana menjawab pertanyaan penelitian di sebut studi one shot atau cross sectional .

## Variabel Penelitian
Menurut
Arikunto (2010:161) variabel merupakan  objek  penelitian  atau  apa  yang  menjadi titik  perhatian  atau  penelitian.  Didalam  penelitian  ini, variabel penelitian yang digunakan antara lain:
1. Zakat dan Infak/Sedekah
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:284) zakat merupakan  bagian  dari  rukun  Islam  dan
hukumnya  harus  bagi  setiap  muslim  yang merdeka  dan  memiliki  harta  kekayaan  sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab (jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban  zakat).  Zakat  dan  Infak/sedekah merupakan  asset  berharga  umat  Islam  sebab berfungsi  sebagai  sumber  dana  potensial  yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahateraan  masyarakat.  Di  dalam  penelitian ini variabel zakat meliputi  zakat jiwa/zakat fitrah dan zakat harta demikian juga dengan infak/sedekah.
Infak/Sedekah yaitu memberikan separuh kekayaan  secara  ikhlas  untuk  orang  yang  wajib menerima sesuai dengan anjuran syariah. Infak/sedekah  yaitu  donasi  sukarela  baik  di tentukan maupun  tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah (Shabrina, 2016).
2. Perlakuan  akuntansi  zakat  dan  infak/sedekah berdasarkan PSAK Syariah No. 109
Ketentuan akuntansi zakat semuanya sudah diatur oleh  PSAK  syariah  No.  109  yang  disusun  oleh Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI)  yang  berlaku efektif  mulai  per  1  Januari  2017,  Dalam  PSAK Syariah  ini  sudah  diatur  mulai  dari  Pengakuan dan  Pengukuran  Dana  Zakat  dan  Infak/Sedekah, Penyajian Zakat dan Infak/sedekah, serta Pengungkapan  Zakat  dan  Infak/sedekah,  Adapun komponen  laporan  keuangan  yang  harus  dimiliki amil  zakat  dalam  PSAK  syariah  No.  101  yaitu, Laporan  Posisi  Keuangan,  Laporan  Perubahan Dana,  Laporan  Perubahan  Aset  Kelolaaan, Laporan  Arus  Kas,  serta  Catatan  Atas  Laporan Keuangan.

## Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data Sumber Data
Sumber data yaitu
sesuatu yang mengembangkan  dari  mana  data  tersebut  didapat. Sumber  data  dapat  di  bagi  kedalam  dua  bagian, diantaranya  data  primer  serta  data  sekunder  (Sekaran &  Bougie,  2013:130).  Didalam  penelitian  ini menggunakan  data  primer  serta  data  sekunder  . Sekaran & Bougie , 2013:130 menjelaskan data primer merupakan  data  yang  diperoleh  dari  pihak  pertama untuk dianalisis selanjutnya  untuk mendapatkan solusi atau masalah yang sedang diteliti. Adapun data primer
di  dalam  penelitian  ini  di  antaranya  meliputi  hasil wawancara  dengan  sekretaris  dan  personalia  serta dengan  bagian  keuangan  di  Baitul  Mal  Kota  Banda Aceh.
Adapun data sekunder adalah data yang didapat peneliti  secara  tidak  langsung  diantaranya  melalui media  perantaraan  atau  diperoleh  serta  dibuat  oleh pihak  lain  (Sekaran  &  Bougie,  2013:130).  Didalam penelitian  ini  data  sekunder  meliputi  laporan keuangan,  SAK  Syariah,  bahan-bahan  kepustakaan sebagai  referensi  seperi  buku-buku  yang  berhubungan dengan pengelolaan zakat, infak/sedekah, internet, dan karya  ilmiah  lainnya  seperti  skripsi  dan  tesis  dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiono (2013:224) teknik
pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling strategis didalam penelitian, dikarenakan tujuan utama dari  penelitian  adalah  mendapatkan  dan  menganalisis data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi,  wawancara  serta  studi  kepustakaan. Berdasarkan  hal  tersebut,  setiap  bagian-bagian  dari teknik penelitian ini akan dijelaskan berikut ini:
1. Observasi
Observasi merupakan pengamatan secara
langsung  di  lapangan  yang  menjadi  objek penelitian  dan  mencatat  hal  yang  terkait  dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan  serta  pelaporan  akuntansi  Syariah No. 109 pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Dokumentasi Menurut  Sugiono  (2013:240)  dokumen  yaitu catatan  peristiwa  yang  sudah  terjadi.  Dokumen bisa  terdiri  dari  tulisan,  serta  gambar  atau  karya- karya  monumental  dari  seseorang.  Dengan metode  ini  penulis  sangat  mengharapkan  akan mendapatkan data mengenai hal-hal atau variabel yang  bisa  berupa  catatan  ataupun  dokumen- dokumen  yang  terdapat  pada  Baitul  Mal  Kota Banda Aceh.
3. Wawancara
Wawancara  merupakan  komunikasi  langsung, dimana  wawancara  berinteraksi  dalam  bentuk tanya  jawab  untuk  memperoleh  data  yang  di inginkan.  Menurut  Sugiyono  (2011)  Wawacara
merupakan  suatu  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  secara  tekstruktur  maupun  tidak terstruktur  serta  dapat  dilakukan  melalui  tatap muka  maupun  dengan  menggunakan  jaringan telepon. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan  secara  terstruktur  dan  tidak  terstruktur yang  ditujukan  kepada  dengan  sekretaris  dan personalia serta bagian keuangan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
4. Studi kepustakaan Di  dalam  studi  kepustakaan  ini  data  diperoleh dengan  mempelajari  literatur  yang  berhubungan dengan perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah  berdasarkan  PSAK  Syariah  No. 109 serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## Metode Analisis Data
Metode  deskriptif  merupakan  metode  yang digunakan  didalam  penelitian  ini  untuk  menganalisis data.  Didalam  metode  ini  hipotesis  tidak  dibutuhkan. namun  yang  dibutuhkan  yaitu  kerangka  penelitian untuk  mempermudah  peneliti  didalam  melakukan penelitian.  Jenis  data  kualitatif  merupakan  data  yang digunakan dalam penelitian ini.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sejarah Berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh Terbentuknya Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh berdasarkan  keputusan  Walikota  Aceh  Nomor  154 tahun  2004  tertanggal  30  Juni  2004  tentang pembentukan  organisasi  dan  tata  kerja  Badan  Baitul Mal  Kota  Banda  Aceh,  Pada  tanggal  1  Oktober  2004 melalui  Keputusan  Walikota  Banda  Aceh  nomor 45.5/244/2004  terbentuklah  susunan  kepengurusan serta  dilantik  pada  tanggal  17  Desember  2004  oleh Walikota Banda Aceh.
Pada  tanggal  31  Mei  2005  melalui  keputusan walikota  banda  aceh  Nomor  451.49/80/2005  Baitul Mal  Kota  Banda  Aceh  membentuk  Dewan  Pengawas. Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  memiliki  kantor  sendiri Pada tahun 2008 yang dibangun dengan  dana bantuan BRR  NAD-NIAS,  dan  beralamat  di  jalan  Malem Dagang  No.  40  Gampoeng  Keudah  Kecamatan  Kuta Raja  Kota  Banda  Aceh.  Keberadaan  Lembaga  Baitul Mal diperkuat dengan lahirnya Undang-undang nomor 11  tahun  2006  tentang  pemerintahan  Aceh  pasal  191 disebutkan:  Zakat,  harta,  wakaf,  dan  harta  agama
dikelola  oleh  Baitul  Mal  Aceh  dan  Baitul  Mal Kabupaten/Kota.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

## Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh
Setiap perusahaan/lembaga yang akan menjalankan  kegiatan  usahanya  pasti  akan  memiliki visi  serta  misinya.  Adapun  Visi  dari  Baitul  Mal  Kota Banda  Aceh  yaitu  mewujudkan  ummat  yang  sadar zakat,  pengelola  uang  amanah  dan  mustahiq  yang sejahtera.  Adapun  Misi  dari  Baitul  Mal  Kota  Banda Aceh yaitu:
1. Memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada muzakki dan mustahiq,
2. Memberikan  sistem  pengelola  zakat yang transparan dan akuntabilitas,
3. Memberikan  konsultasi  dan  advokasi  bidang zakat  dan  harta  agama  lainnya  bagi  yang membutuhkan,
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa,
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat,
6. Melakukan  pembinaan  yang  kontinyu  terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

## Struktur Organisasi
Didalam  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh,  terdiri dari  susunan  organisasi  kepengurusan  yang  sudah berjalan  seimbang  dengan  peraturan  yang  telah  di tetapkan. Adapun susunan kepengurusan yang terdapat di  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  yaitu,  yang  pertama terdiri  dari  pengurus  baitul  mal  di  mana  di  dalamnya terdapat bagian bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang sosialisasi dan  pembinaan,  serta  bidang  perwalian  dan  harta agama, yang kedua ada sekretariat dimana didalamnya terdapat kepada sekretariat, kasubbag umum, kasubbag keuangan serta pelaporan dan kasubbag penggembangan  informasi  dan  teknologi,  serta  yang ketiga ada dewan pengawas.

## Penghimpunan Dana
Proses penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah di Baitul Mal Kota Banda Aceh ada dua bentuk  yaitu  bentuk  kas  langsung  maupun  dalam bentuk  nonkas  seperti  Emas.  Adapun  tujuan  dari
penghimpunan  dana  ini  yaitu  untuk  keberlangsungan hidup  organisasi  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  itu sendiri.
Ada beberapa sumber pendapatan dana zakat didalam lingkup Baitul Mal Kota Banda Aceh, diantaranya:
1. Gaji  pegawai  yang  dipotong  oleh  Bendahara Umum  Daerah  dan  dimasukkan  ke  kas  Daerah Kota Banda Aceh (diatas 3.800.000)
2. Zakat  yang  di  pungut  oleh  penyuluh  kepada pedagang, kantor-kantor (instansi Vertikal, kantor polisi,  perusahaan-perusahaan)  yang  terdapat  di Kota Banda Aceh
3. Badan  usaha  lainnya  (BUMD,  BUMN:  BPJS, Pertamina) yang berada di Kota Banda Aceh
4. Pihak  luar  (yang  memiliki  penghasilan  lebih) seperti Dokter
5. Masyarakat  atau  Muzakki      (pekerja  yang  telah memenuhi nishab).

## Penyaluran Dana
Proses penyaluran dana zakat dan infak/sedekah yang  terjadi  di  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  yaitu untuk  tahap  pertama  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh mengumpulkan  dana  zakat  dan  infak/sedekahnya, setelah  dana  telah  terkumpul  untuk  selanjutnya diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya  menurut  aturan  syariah  serta  ketentuan yang  telah  berlaku.  Dalam  melakukan  penyaluran zakat  dan  bidang  tertentu  yang  melakukannya  yaitu dua  bagian  pengurus  unggulan  yang  pertama  program bagian produktif dan konsumtif.
Penyaluran dana zakat juga diperuntukkan untuk kegiaan-kegiatan  lainnya  yang  bersifat  penyelesaian masalah  sosial  dakwah  serta  keislaman.  Dengan lembaga  lain  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  juga bekerja  sama  dngan  lembaga  perbankan  seperti  Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat serta Bank BRI.

## Pembahasan
Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  membuat pelaporan  keuangan  berbasis  akrual (accrual  basis) , dimana  penyandingan  pendapatan  dan  biaya  pada periode  disaat  terjadinya,  bukan  pencatatan  pada  saat pendapatan  tersebut  diterima  ataupun  biaya  tersebut dibayarkan (cash  basis) .  Dalam  pembuatan  laporan keuangan  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  masih menggunakan pernyataan standar akuntansi
ISSN: 1978-1520
pemerintahan  (PSAP  )  belum  menggunakan    PSAK Syariah No. 109.

## Kesesuain Perlakuan Akuntansi Zakat dan
Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK Syariah No. 109

## Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
Proses  akuntansi  yang  dibuat  oleh  Baitul  Mal Kota  Banda  Aceh  dapat  dilihat  seperti  pada  gambar dibawah ini
1. Membuat buku penerimaan penyetoran
Buku penerimaan/penyetoran merupakan kumpulan dari seluruh penerimaan serta penyetoran yang terjadi setiap bulannya di Baitul Mal  Kota  Banda  Aceh.  Bendahara  penerimaan yaitu  pihak  yang  mempunyai  wewenang  dalam membuat buku penerimaan/penyetoran ini.
2. Membuat Buku Kas Zakat Buku  kas  merupakan  catatan  transaksi  yang menjelaskan  penerimaan  dan  pengeluaran  dana zakat.  Ada  beberapa  kolom  yang  dibuat  untuk memudahkan  bagian  keuangan  dalam  mencatat transaksi. Ada beberapa kolom yang dibuat untuk memudahkan.  Kolom  pertama  merupakan  nomor urut,  kolom  kedua  tanggal  terjadinya  penerimaan dan  pengeluaran,  kolom  ketiga  No  bukti penerimaan  atau  bukti  pembayaran,  kolom  ke empat  cara  pembayaran,  kolom  kelima  kode rekening  yang  digunakan  didalam  pembayaran, kolom keenam uraian serta kolom ketujuh jumlah zakat yang diterima.
3. Membuat buku kas infak Pada  dasarnya  buku  kas  infak  mempunyai peranan  yang  sama.    Sama  dengan  buku  kas zakat,  buku  kas  infak  menampilkan  beberapa kolom dalam laporan keuangannya agar memudahkan  bagian  keuangannya. Adapun
kolom tersebut adalah kolom pertama nomor urut, kolom  kedua  tanggal  terjadinya,  kolom  ketiga nomor bukti, kolom keempat cara pembayarannya, kolom kelima kode rekeningnya, kolom  keenam  uraiannya  dan  kolom  ketujuh jumlah penerimaannya.
4. Membuat buku kas sedekah Sama  seperti  buku  kas  zakat  dan  buku  kas  infak, buku  kas  sedekah  juga  mempunyai  peranan  yang sama.  Buku  kas  sedekah  juga  menampilkan beberapa  kolom  dalam  laporan  keuangannya. Adapun  kolom-kolom  tersebut  sama  dengan kolong  untuk  buku  kas  zakat  dan  infak  yaitu kolom  pertama  nomor  urut,  kolom  kedua  tanggal terjadinya,  kolom  ketiga  nomor  bukti,  kolom keempat cara pembayarannya, kolom kelima kode rekeningnya, kolom keenam uraiannya dan kolom ketujuh jumlah penerimaannya.
5. Laporan realisasi anggaran SKPD Laporan ini merupakan rekapilutasi dari buku kas zakat, buku kas infak, dan buku kas sedekah yang telah  dibuat  sebelumnya.  Laporan  realisasi anggaran  SKPD  akan  diterbitkan  pada  akhir tahun.
Didalam  Laporan  ini  ada  beberapa  kolom  yang dibuat  untuk  memudahkan  pengguna  laporan keuangan  dalam  membacanya.  Untuk  kolom pertama  ada  kode,  kolom  kedua  uraian,  kolom ketiga  jumlah  anggran,  kolom  keempat  jumlah realisasi,  kolom  kelima  jumlah  sisa  anggaran, kolom  keenam  tingkat  persentase,  kolom  ketujuh prognosis dan kolom kedelapan keterangan.

## Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat dan Infak/Sedekah
Pada  PSAK  Syariah  No.109  disebutkan  bahwa kas atau aset nonkas diakui pada saat penerimaan dana zakat  sebesar  jumlah  yang  diterimanya.  Terkait  dana zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh belum sesuai dengan  PSAK  Syariah  No.109.  pencatatannya  masih menggunakan  akrual  basis  dimana  belum  diterimapun sudah diakui sebagai pendapatan zakat.
Di  dalam  PSAK  Syariah  No.  109  zakat  yang diterima  dari  muzakki  diakui  sebagai  penambah  dana zakat.  Oleh  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  zakat  yang diterima  dari  muzakki  diakui  sebagai  pendapatan  akat atau  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Pada  dasarnya muzakki  ada  yang  membayar  dalam  bentuk  zakat,
Membuat buku penerimaan/ penyetoran Membuat buku kas: 1. Kas zakat 2. Kas infak 3. Kas sedekah Membuat laporan realisasi anggaran SKPD
infak  serta  dalam  bentuk  sedekah.  Apabila  dalam bentuk zakat ada beberapa kriteria diantaranya apabila penghasilan  dari  muzakki  diatas  Rp3.800.000/bulan dikenakan  zakat  2,5%,  namun  apabila  penghasilannya dibawah  Rp3.800.000/bulan  dikenakan  infak  1%  atau sedekah.
Didalam  PSAK  Syariah  No.  109  zakat  yang disalurkn  kepada  mustahik  termasuk  amil  diakui sebagai  penambah  dana  zakat  sebesar  jumlah  yang diserahkan  jika dalam bentuk  kas,  jumlah tercatat jika dalam  bentuk  nonkas.  Di  dalam  lingkup  Baitul  Mal Kota  Banda  Aceh  zakat  yang  disalurkan  kepada mustahik  diakui  sebagai  pengurang  dana  zakat  pada tahun yang akan berjalan.
Didalam  PSAK  Syariah  No.  109  infak/sedekah yang  diterima  diakui  sebagai  penambah  dana infak/sedekah  yang  terikat  atau  yang  tidak  terikat sesuai  dengan  tujuan  dari  pemberi  infak/sedekah sebesar  jumlah  yang  diterima  jika  dalam  bentuk  kas. Di  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  dana  ini  di  akui sebagai  pendapatan  dana  sebagai  pendapatan  asli daerah (PAD).

## Penyajian Dana Zakat dan Infak/Sedekah
Didalam PSAK Syariah no. 109 amil menyajikan  dana  zakat,  dana  infak/sedekah  secara terpisah  didalam  laporan  posisi  keuangan.  Baitul  Mal Kota  Banda  Aceh  menyajikan  laporan  dana  zakat, dana infak/sedekah secara terpisah dimana untuk zakat disajikan  didalam  buku  kas  zakat,  untuk  infak  di daalam  buku  kas  infak  serta  untuk  sedekah  didalam buku kas sedekah.

## Pengungkapan Dana Zakat dan Infak/Sedekah
Pengungkapan dalam akuntansi dapat dilakukan ketika  suatu  lembaga  membuat  laporan  keuangan secara  lengkap.  Pada  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh hanya  membuat  buku  penerimaan/penyetoran  dan laporan  realisasi  anggaran  SKPD.  Laporan  ini menyajikan  total  dari  semua  penerimaan  serta penyaluran untuk zakat dan infak/sedekah.
Berdasarkan yang di buat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak dapat mengungkapkan sama dengan PSAK Syariah  No.  109  karena  keterbatasan  informasi  dalam laporan keuangan

## 5. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang  telah  diuraikan  sebelumnya  mengenai  perlakuan akuntansi  zakat  dan  infak/sedekah  pada  Baitul  Mal Kota  Banda  Aceh,  maka  kesimpulan  didalam penelitian ini adalah:
1. Pengakuan  dan  pengukuran  zakat  di  Baitul  Mal Kota Banda Aceh belum semuanya sesuai dengan PSAK Syariah No. 109
2. Pengakuan  dan  pengukuran  infak/sedekah  di Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan PSAK Syariah No.109
3. Penyajian dana  zakat dan infak/sedekah di Baitul Mal  Kota  Banda  Aceh  sudah  sesuai  dengan PSAK Syariah No.109
4. Pengungkapan  dana  zakat  dan  infak/sedekah  di Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  belum  sesuai dengan PSAK Syariah No. 109

## Keterbatasan
Didalam penulisan ini penulis sangat menyadari bahwasanya  didalam  penelitian  ini  masih  sangat banyak kelemahan serta kekurangan yang dimiliki dari segi  data  yang  telah  berhasil  didapatkan  serta disimpulkan dilapangan yang menjadi objek penelitian.  Minimnya  data  laporan  keuangan  yang tersedia di Baitul Mal Kota Banda Aceh dimana hanya ada  laporan  penerimaan/penyetoran  dan  laporan realisasi anggaran SKPD.

## Saran Saran akademis
1. Diharapkan  agar  peneliti  selanjutnya  dapat memilih objek penelitian di Baitul Mal  lainnya.
2. Diharapkan  peneliti  selanjutnya  dapat  membahas secara  lebih  rinci  terkait  akuntansi  zakat  dan infak/sedekah  baik  pada  Baitul  Mal  Kota  Banda Aceh maupun di Baitul Mal yang lainnya.

## Saran Praktis
Untuk Baitul Mal Kota Banda Aceh diharapkan untuk melakukan pencatatan yang sama dengan proses akuntansi yang berlaku umum dengan membuat jurnal secara  rinci  sampai  dengan  membuat  laporan  posisi keuangan yang sesuai dengan PSAK Syariah No. 109.
 ISSN: 1978-1520

## Daftar Pustaka
Muhammad  bin  Ismail.  2011. Ensiklopedia Hadis;  Shahih  al-Bukhari  1 ,  Terjemahan. Masyar  dan  Muhammad  Suhadi.  Jakarta: Almahira.
Angraeni,  E.  F.,  Pangemanan,  S.  S.,  & Rondonuwu,  S.  S.  (2016).  Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan  PSAK  109  Pada  Badan  Amil Zakat  Kota  Bitung, 4 (4),  1191–1199. Jurnal EMB.
Astuti, S., & Asrori. (2016). The Analysis of Amil Competency  and  Its  Effects  on  The Implementation of Zakat. Accounting Analysis Journal , 5 (3), 248–255. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v 5i3.12744.
Badan  Amil  Zakat  Nasional,  (2014). Peraturan Badan  amil  Zakat  Nasional  Nomor  02 Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Tata  Cara Pemberian  Rekomendasi  Izin  Pembentukan Lembaga amil Zakat . Baitul  Mal  Aceh.  (n.d.). Baitul  Mal  Aceh, Transparan/  Kredibel/  Amanah .  Melalui
Retrieved
fromhttp://baitulmal.acehprov.go.id/?page_i d=1549.(Di  Akses  pada  Tanggal  5  Agustus 2018)
Detikfinance.  (2017). Sri  Mulyani  Ingin  Zakat  di kelola  seperti  Pajak .  Melalui    Retrieved fromfinance.detik.com/moneter/d- 3611323/sri-mulyani-ingin-zakat-dikelola seperti-pajak.  (Di  Akses  pada  Tanggal  20 Juli 2018)
Dhuafa,  D.  (2015). Perbedaan  dan  Pengertian Zakat,
Infaq, Shodaqoh . Retrieved from.jateng.dompetdhuafa.org/perbedaan- dan-pengertian-zakat-infaq  shodaqoh/.  (Di Akses pada Tanggal 2 Agustus 2018) Dompet  Dhuafa.com.  (2012). Pengertian  Zakat . Retrieved from zakat.or.id/bab-1- pengertian-zakat/. (Di Akses pada Tanggal 2
Agustus 2018)
Herdiansyah,  Haris.  2010. Metodologi  Penelitian Kualitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial .  Jakarta: Salemba Humanika.
Hidayat,  S.,  Rohaeni,  N.,  &  Zanatun,  A.  (2018). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman:  Identifikasi  Faktor  Pendukung. Jati:  Jurnal  Akuntansi  Terapan  Indonesia ,
1 (1), 17–26. https://doi.org/10.18196/jati.010102. Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar
Akuntansi Keuangan Syariah Per  1 Januari 2017, Jakarta . Dewan  Standar  Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
Kementrian  Agama  RI.  2012.  Al-Qur'an  dan Tafsirnya.  Jilid  4.  Jakarta:  PT.  Sinergi Pustaka Indonesia.
Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. 2011. Undang-undang  Republik  Indonesia No  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat .
Keputusan  Presiden.  2001. Keputusan  Presiden Nomor  8  Tahun  2001  Tentang  BAZNAS .Di Akses melalui https://doi.org/10.1017/CBO978110741532 4.004. Mandiri  amal  insani.  2017. Badan  Amil  Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat . Retrieved from http://mandiriamalinsani.or.id/.
Nugraha,  S.,  Wardayati,  S.  M.,  &  Sayekti,  Y. 2018.  Implementation  of  Zakat  Accounting In Amil Zakat Institute ( LAZ ) In Jember ( Reviewed From Zakah Shariah : PSAK 101 And  PSAK  109  ). International  Journal  of New  Technology  and  Research  (IJNTR) , 4 (1), 52–57.
Nurhayati,  Sri,  &  Wasilah.  2013. Akuntansi Syariah  Di  Indonesia (3rd  ed.).  Jakarta: Salemba Empat.
Pertiwi,  R.  A.,  Kholmi,  M.,  &  Kurniawati,  E.  T.
2015.  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Dana Zakat  dan  Infak/Sedekah  pada  Lembaga
Amil Zakat Infak, dan Shodaqoh
Muhammadiah  (  LAZISMU  )  Kabupaten Malang. Jurnal  Reviu  Akuntansi  Dan Keuangan , 5 (2), 751–758.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2007. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia § (2007). Melalui
http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=atu ran/rinci&idcrypt=oJamop0%3.
Pemerintah Provinsi Aceh, 2008. Qanun Provinsi Aceh  No  10  Tahun  2007  Tentang  Baitul Mal . Saryono. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam  Bidang  Kesehatan. Yogyakarta:
Nuha Medika.
ISSN: 1978-1520
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2013). Research Methods  for  Business:  A  Skill-Building Approach (6th  Editio).  New  York:  John Willey & amp; Sons, Ltd.
Shahnaz,  S.  2016.  Penerapan  PSAK  109  Tentang Pelaporan  Keuangan  AKuntansi  Zakat, Infaq/Sedekah  pada  Badan  Amil  Zakat Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (01), 449–458.
Sugiono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan
Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharsimi, & Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik .
Jakarta: Rineka Cipta.
Tribunpekanbaru.  2017. Korupsi  Dana  Badan Amil  Zakat  Rp  6,5  Miliar,  Empat  Orang Ditahan Polisi . Melalui http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/07/1 0/korupsi-dana-badan-amil zakat-rp-65- miliar-empat-orang-ditahan-polisi.
(Di
Akses pada Tanggal 20 Juli 2018) Yaya,  Martawireja,  &  Abdurahim    (2016).
Akuntansi  Perbankan  Syariah  Teori  dan Praktik  Kontemporer  Berdasarkan  PAPSI 2013 . Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat