p-ISSN: 0216-4396    Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) e-ISSN: 2655-6057    2019   2018-227 https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Populisme Islam: Tantangan atau Ancaman bagi Indonesia?

## Andi Eka Putra
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung andiekaputra@radenintan.ac.id
Diterima: 29 Mei 2019 Disetujui: 6 Januari 2020 Dipublikasikan: 3 Maret 2020

## Abstrak
Kebangkitan Islam di Indonesia tidak hanya ditandai dengan peningkatan jumlah  pemeluk  Islam  di  Indonesia,  melainkan  diperlihatkan  dengan  suatu ekspresi  politik  yang  menonjol,  seperti  yang  terjadi  akhir-akhir  ini  di  lapangan Monas  Jakarta  di  mana  ratusan  ribu  umat  Islam  menyatakan  aksi  Bela  Islam. Gejala  ini  oleh  para  sarjana  politik  disebut  sebagai  gerakan  populisme  Islam Indonesia.    Gerakan  ini  kian  menguat  seiring  dengan  pemilihan  presiden  dan wakil  presiden  17  April  2019  lalu  di  mana  kedua  calon  sama-sama memperebutkan  massa  Islam.  Populisme  Islam  sebetulnya  sama  dengan  gerakan populis  pada  umumnya,  di  dalamnya  ada  berbagai  kepentingan  kelas  yang  bisa jadi antagonistik dan berbeda tingkat artikulasinya. Ciri khas dari populisme Islam Indonesia  adalah,  bahasa  politiknya  dari  agama  Islam.  Populisme  Islam merupakan  sebuah  kritik  yang  wajar  di  sebuah  negara  demokrasi  seperti  yang dianut oleh Indonesia. Ia merupakan counter yang sehat dan bahkan bagian yang sah  dan  legal  dalam  negara  yang  menganut  prinsip-prinsip  hukum  dan  keadilan. Ini  justru  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  Indonesia.  Menganggap  populisme Islam  Indonesia  sebagai  makar  dan  ancaman,  adalah  anggapan  berlebihan  dan kurang ditopang oleh kenyataan sejarah dan realitas politik hari ini.
Kata kunci : populisme Islam, tantangan atau ancam,an bagi Indonesia

## PENDAHULUAN
Pemilihan presiden dan wakil presiden 17 April 2019 baru saja berlalu dan menyisakan  suatu  bahan  yang  menarik  untuk  direfleksikan  dan  direnungkan dalam  konteks  politik  Islam  di  Indonesia.  Siapa  calon  presiden  terpilih  hasil pemilu  17  April  lalu  belum  diumumkan  oleh  KPU  sebagai  lembaga  resmi penyelenggara  pemilu.  Sambil  menunggu  hasil  siapa  pemenang  dan  yang  akan menjabat  sebagai  presiden  Republik  Indonesia  periode  2019-2024,  ada  baiknya kita melakukan kajian kritis terkait pelajaran terpenting dari proses politik dalam pemilu yang baru saja berlalu itu.
Tulisan  ini  hendak  merefleksikan  secara  lebih  kritis  tentang  proses pemilihan  presiden  tersebut  dalam  konteks  menguatnya  sentimen  politik  Islam akhir-akhir ini, termasuk di Indonesia. Politik identitas Islam seringkali dikaitkan dengan  gerakan  mancanegara  dan  afiliasi  politik  transnasional,  walau  terkadang anggapan itu tak selalu benar. Kemunculan gerakan-gerakan politik umat Islam di
p-ISSN: 0216-4396    Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) e-ISSN: 2655-6057    2019   2018-227 https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Indonesia akhir-akhir ini dianggap sebagai bagian dari suatu gerakan populis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejumlah  pengamat  politik  mengkhawatirkan  adanya  kebangkitan populisme  Islam  Indonesia 1 yang  selama  ini  bagaikan  bom  waktu.  Populisme Islam bahkan dianggap makar atau subversif yang harus diwaspadai dan dikontrol oleh  negara  karena  ditakutkan  menjadi  ancaman  terhadap  negara  atau  terhadap kekuasaan.
Satu  hal  yang  menonjol,  di  samping  hal-hal  lain,  dari  proses  politik pemilihan  presiden  yang  lalu  adalah:  kedua  kandidat,  baik  pasangan  Joko Widodo-Ma‟ruf  Amin  maupun  pasangan  Prabowo  Subianto-Sandiaga  Salahudin Uno,  sama-sama  menggunakan  sentimen  massa  Islam  dengan  caranya  masing- masing.
Kedua calon presiden secara nyata berebut konstituen Islam atau suara dari umat Islam baik di perkotaan maupun di perdesaan. Jika pasangan Prabowo-Sandi memperebutkan  konstituen  Islam  dari  kalangan  menengah  terdidik  melalui organisasi  seperti  Muhammadiyah  dan  kader-kader  PKS  dan  PAN,  serta simpatisan massa aksi Bela Islam di Monas beberapa tahun lalu, maka pasangan Joko  Widodo-Ma‟ruf  Amin  memperebutkan  massa  Islam  akar  rumput  di  bawah organisasi Nahdhatul Ulama (NU).
Kenyataan  di  lapangan  memang  tak  se-simplistis  pernyataan  tersebut  di atas. Namun menghubungkan Prabowo-Sandi dengan massa aksi Bela Islam 212 di  Monas  Jakarta  beberapa  waktu  lalu,  bukan  hal  berlebihan,    karena  sebagian besar pengamat memang melihat hal yang sama. Demikian pula menghubungkan massa  nahdhyin  atau  NU  dengan  pasangan  Joko  Widodo-Ma‟ruf  Amin  jelas bukan  hal  mengada-ada  karena  selama  ini  Joko  Widodo  memang  dikenal  dekat dengan  orang-orang  NU  ditambah  keberadaan  Ma‟ruf  Amin  yang  dipilih  Joko Widodo sebagai wakil presiden.
Kenyataan  demikian  mempertegas  bahwa  massa  Islam  benar-benar menjadi perhatian serius kedua calon presiden dalam pemilu lalu, dan menjadi isu paling menonjol dalam massa kampanye keduanya sejak awal 2019.  Massa Islam atau umat Islam menjadi isu sosial-politik  yang hangat diperbincangkan, dan hal ini menjadi perhatian serius di panggung politik tanah air dan tak jarang menjadi lahan riset para sarjana mancanegara.
Di berbagai media massa Islam disebut-sebut sebagai suatu kekuatan besar untuk  memenangkan  pertarungan  politik  kedua  belah  pihak  karena  Indonesia memang negara mayoritas pemeluk Islam. Dikotomi Islam kota versus Islam desa menguat kembali. Para kontestan politik dan calon presiden berebut dengan massa Islam  karena  dianggap  memiliki  kekuatan  yang  riil  yang  tiada  bandingannya dengan umat lain.
1 Apa  itu  populisme  Islam  Indonesia  adalah  masalah  tersendiri.  Hampir  semua  penulis tentang  populis  atau  populisme  Islam  berbeda  pendapat  dalam  mendefinisikan  kata  ini.  Namun yang jelas, akar kata dari populisme atau populis, yang secara sederjhana dapat dimaknai sebagai rakyat.  Jadi,  gerakan  populisme  Islam  adalah  suatu  gerakan  massa  rakyat  yang  menggunakan bahasa  politik  yang  berasal  dari  islam.  Sebuat  misalnya  Aksi  Bela  Islam  212  di  Monas  DKI Jakarta yang lalu, dapat disebut sebagai populisme Islam Indonesia.
p-ISSN: 0216-4396    Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) e-ISSN: 2655-6057    2019   2018-227 https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Bahkan,  dari  beberapa  hasil  pengamatan  di  media  massa,  kebangkitan tersebut  oleh  beberapa  pengamat  politik  dianggap  sebagai  suatu  kebangkitan populisme  Islam  Indonesia.  Populisme  Islam  Indonesia  secara  mencolok  telah tampil  lewat  aksi  massa  Bela  Islam  di  Monas  dengan  diikuti  oleh  beberapa sentimen lanjutan, seperti sentimen anti-Cina, anti-Kristen, anti-Asing, anti-Kafir, dan sebagainya, kemudian menguat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden April 2019 lalu. 2
Kebangkitan  populisme  di  Indonesia  turut  ditandai  dengan  adanya kebangkitan  radikalisme  Islam,  yang  mendorong  sentimen  lama  mengenai  anti- China,  antek-asing,  dan  nasionalisme  ekonomi.  Para  Islamis  radikal  menuntut untuk  ditetapkannya  hukum  Syariah,  dan  telah  masuk  ke  dalam  organisasi- organisasi  Muslim,  partai-partai  politik,  serta  universitas.  Walau  radikalisme Islam  ini  telah  cukup  berpengaruh,  namun  dalam  politik  nasional—misalnya  di partai  politik—gerakan  Islam  populis-radikal  belum  mampu  mendapatkan  ruang yang signifikan di parlemen.
Adalah  menarik  menganalisis  secara  lebih  kritis  fenomena  populisme Islam  Indonesia  tersebut  dari  perspektif  politik  Islam  sendiri. 3 Sebab  ini  bukan hanya gejala dan trend politik khas Indonesia, tetapi juga kini menjadi fenomena di beberapa negara  yang juga mayoritas  memeluk Islam seperti di negara-negara Arab.
Dalam  buku  terbarunya, Islamic  Populism  in  Indonesia  and  the  Middle East , 1 Vedi R. Hadiz mencoba melihat sebuah trend politik global dari populisme yang  kini  menjadi  tantangan  di  sejumlah  negara  mayoritas  Islam.  Melalui  buku ini,  Hadiz  menawarkan  suatu  pemikiran  yang  ia  sebut  sebagai  pendekatan  baru dalam mempelajari perpolitikan Islam.
Hadiz berusaha mendeskripsikan secara kritis kecenderungan- kecenderungan jangka panjang gerakan Islam dari kacamata sosiologi historis dan politik ekonomi,  dengan  pendekatan  komparatif  di  beberapa  negeri  berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Mesir dan Turki. Inilah yang membuat buku Hadiz cukup representatif bicara soal populisme Islam di Indonesia. Buku Islamic  Populism  in  Indonesia  and  the  Middle  East telah diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  dan  diterbitkan  oleh  LP3ES  dengan judul Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah (2019). Buku ini menurut
2 Bahasan  mengenai  populisme  Islam  di  Indonesia  menjadi  sebuah  pembicaraan  hangat dalam  mimbar-mimbar akademik pasca-Aksi  Bela Islam  yang  berjilid-jilid.  Aksi  ini  menyerukan pemenjaraan  Ahok,  mantan  gubernur  DKI  Jakarta  atas  dugaan  kasus  penistaan  agama.  Diikuti dengan  pembentukan  Alumni  212,  muncul  berbagai  kelompok  Islam  yang  muncul  membawa narasinya  masing-masing  tentang ummah. Untuk  bahasan  lebih  lengkap  mengenai  populisme Islam,  lihat  Vedi  R.  Hadiz, Populisme  Islam  di  Indonesia  dan  Timur  Tengah (LP3ES,  Jakarta, 2019). Buku ini merupakan terjemahan dari buku aslinya berjudul Islamic Populism in  Indonesia and the Middle East.
3 Persoalan  populisme  ini  sangat  menarik  dari  aspek  sosio-politik,  apalagi  jika dihubungkan  dengan  pemilihan  presiden  yang  baru  saja  berlalu.  Sebab  populisme  menurut  Roy Abimanyu  merupakan  “sumber daya  material sekaligus sebagai resultat dari konflik  yang terjadi dalam berbagai konteks sosial dan historis”. Dikutip dari https://geopolitik.org/2017/02/09/ulasan- buku-islamic-populism-in-indonesia-and-the-middle-east/.dibuka pada 27 April 2019 pukul 20. 00 WIB
p-ISSN: 0216-4396    Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) e-ISSN: 2655-6057    2019   2018-227 https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Roy Abimanyu dalam tinjauannya berjudul “Ulasan Buku Vedi R. Hadiz: Islamic Populism  in  Indonesia  and  the  Middle  East”, 4 merupakan  riset  Hadiz  beberapa tahun sebelumnya, sehingga cukup update dari sisi pendekatan komparasi dengan dua negara lainnya, yaitu Mesir dan Turki. Selain itu, buku ini terbit di saat yang “tepat”,  dalam  konteks  Indonesia,  terkait  dengan  gelombang  gerakan  kaum Muslimin  yang bereaksi terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok atau Basuki T. Purnama. 5
Bahkan  hemat  penulis,  buku  ini  sangat  relevan  dan  kontekstual  untuk menganalisis pemilihan presiden 17 April lalu karena kedua pasangan calon sama- sama  menggunakan  narasi  Islam  atau  berebut  massa  Islam. 6 Apa  yang dipertunjukkan  dalam  pemilihan  presiden  lalu  adalah  suatu  narasi  populisme Islam  sedang  tumbuh  dan  mekar  di  Indonesia  yang  bisa  jadi  merupakan  suatu tantangan  politik  masa  kini,  atau  malah  menjadi  ancaman  bagi  demokrasi  dan kehidupan keagamaan di Indonesia.
Untuk memahami lebih jauh mengenai gerakan populisme Islam Indonesia perlu  dideskripsikan  secara  lebih  substansial  makna  dan  kesejarahan  munculnya gerakan ini di tanah air.

## POPULISME ISLAM: MAKNA DAN SEJARAH
Banyak pakar telah merumuskan pengertian populisme baik secara sempit maupun luas, dalam konteks ruang dan  waktu  yang berbeda maupun sama, serta dalam  disiplin  keilmuan  yang  sama  maupun  berbeda.  Setiap  definisi  memiliki kekhasan masing-masing. Di  sini saya bersepakat dengan definisi Vedi R. Hadiz dalam  buku  terbarunya  tentang  populisme  Islam.  Menurutnya,  populisme  masih sangat  diperdebatkan  dalam  pergolakan  ilmu  sosial  dan  politik. 7 Menurut  Hadiz,
4 https://geopolitik.org/2017/02/09/ulasan-buku-islamic-populism-in-indonesia-and-the- middle-east/
5 Menurut Azyumardi  Azra,  dalam  beberapa tahun terakhir  ini  istilah “populisme Islam” mulai  menjadi  wacana  akademis  di  kalangan  para  ahli.  Istilah  itu  digunakan  untuk  melihat fenomena  politik  Islam  sejak  terjadinya  sejumlah  aksi  massa  kalangan  Muslim  Indonesia  pada akhir  2016  dan  awal  2017  terkait  dengan  Pilkada  DKI  Jakarta.  Azyumardi  Azra,  “Populisme Islam” dalam rubrik Resonansi harian Republika 28 Desember 2017
6 Narasi ummah ,  atau  ke-umat-an,    yang  menjadi  bagian  sentral  dari  politik  identitas  di Indonesia akhir-akhir ini mengandung narasi bahwa ummah itu adalah bagian dari kelompok sosial yang  sudah  sejak  dulu  terpinggirkan  secara  sistematis.  Dari  zaman  kolonial,  pascakolonial,  masa Orde  Baru  hingga  demokrasi,  Islam  terpinggirkan.  Narasi  ini  (baca:  populisme  Islam  ini), memberikan  potensi  massa  yang  sangat  besar  untuk  elite-elite  yang  saling  berkompetisi  saat  ini. Massa orang yang marah, kecewa dan mungkin juga tingkat kepercayaan terhadap lembaga tidak terlalu tinggi, sehingga bisa berhimpun menjadi suatu massa besar. Maka tak heran jika baik Joko Widodo  maupun  Prabowo  Subianto  sama-sama  menggunakan  populisme  Islam  saat  pemilihan kemarin.
7 Hal  ini  diakui  juga  oleh  Saiful  Mujani.  Menurut  pengamatan  Saiful  Mujani,  hampir semua  penulis  tentang  populisme  mengalami  kesulitan  dalam  mendefinisiikan  kata  ini.  Para sarjana  politik  menurut  Saiful  Mujani  gagal  mencari  konsensus  apa  yang  dimaksud  populisme, tapi  mereka  sampai  pada  kesepakatan  bahwa  populisme  adalah  sebuah  konsep  yang dipertarungkan  ( contested  concept ).  Bahkan  karya  Ionescu  dan  Gellner  (1969),  yang  disebut Taggart (2000) sebagai “ the definite collection on populism ”, pun dianggap gagal memaknai apa
p-ISSN: 0216-4396    Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) e-ISSN: 2655-6057    2019   2018-227 https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dalam  suatu  wawancara  dengan  jurnal Balairung Universitas  Gajah  Mada,  ia memiliki  definisi  sendiri  tentang  populisme  yang  sebenarnya  tidak  banyak penganutnya.
Menurutnya,  populisme  adalah  suatu  bentuk  aliansi  antar  kelas  yang sifatnya tidak seimbang. Ada elemen-elemen yang sifatnya dominan dan ada yang subordinat.  Lalu,  keduanya  disatukan  oleh  satu  narasi  tentang  suatu  persamaan nasib.  Dikarenakan  sifatnya  yang  lintas  kelas,  aliansi-aliansi  populis  sifatnya penuh kontradiksi internal dan rentan. Oleh karena itu, untuk bisa dipelihara dan dijaga kelangsungannya selalu membutuhkan konflik dan kontroversi.
Hadiz  menyadari  bahwa  populisme  sebagai  sebuah  fenomena  politik, cukup  sulit  didefinisikan.  Menurutnya,  populisme  merupakan  sebuah  studi  yang dipopulerkan  oleh  Ionescu  dan  Gellner,  dan  kemudian  Canovan.  Meski  banyak mengamini  Laclau  yang  lebih  menekankan  rantai  ekuivalensi  tuntutan-tuntutan yang  berasal  dari  berbagai  kelompok  masyarakat  sebagai  pembentuk  gerakan populis,  Hadiz  lebih  menegaskan  kemunculan  gerakan  populis  sebagai  produk perjuangan/pertarungan  kontemporer  atas  kekuasaan  dan  sumber  daya  material sekaligus sebagai resultat dari konflik yang terjadi dalam berbagai konteks sosial dan historis.
Argumen  tersebut  mengantarkan  Hadiz  kepada  satu  kesimpulan  yang kemudian  menjadi  pisau  analisis  dalam  buku Populisme  Islam ,  yaitu  populisme sebagai  sebuah  gerakan  lintas  kelas  sosial  yang  asimetris.  Menurutnya,  dalam gerakan  populis  ada  berbagai  kepentingan  kelas  yang  bisa  jadi  antagonistik  dan berbeda tingkat artikulasinya.
Secara  lebih  khusus,  Hadiz  mengamati  ciri  khas  dari  populisme  Islam dimana  bahasa  politiknya  dari  agama  Islam.  Perbedaan  mendasar  antara populisme  secara  konvensional  dan  populisme  Islam  adalah  konsep  dasar  yang “ The  Peoples ”  sebagai  rakyat  yang  ditindas  oleh  elite.  Sementara,  dalam populisme Islam konsep “ The Peoples ” diganti menjadi ummah yang ditindas dan terpinggirkan.
Hadiz  menguraikan  aspek  kesejarahan  munculnya  gerakan  populisme Islam,  yang  ia  sebut  sebagai  warisan  dari  kebangkitan  gerakan  Pan-Islamisme yang  muncul  pada  awal  Abad  20  seiring  dengan  memudarnya  Kekaisaran Utsmaniyah.  Tema  sentral  dari  gerakan  tersebut  adalah  pembangunan ummat demi  munculnya  masa  kejayaan  Islam.  Hadiz  menggarisbawahi  bahwa kemunculan gerakan tersebut sebagai reaksi terhadap dua hal. Pertama, “Dominasi Barat”  yang  pada  saat  itu  direpresentasikan  oleh  masifnya  kekuasaan  kolonial negeri-negeri  Eropa  yang  menjajah  Afrika  dan  Asia.  Kedua,  “Pengaruh  Barat” dalam bentuk gaya hidup, sistem nilai bahkan ideologi dan sistem politik/ekonomi seperti kapitalisme, sekularisme, pluralisme dan demokrasi.
Dalam  pandangan  Hadiz,  kristalisasi  gerakan  politik  Islam  terjadi  pasca Perang  Dunia  II  di  mana  ide-ide  Pan-Islamisme  bergerak  ke  latar  belakang sementara panggung dikuasai oleh ide-ide nasionalisme dan sosialisme. Dominasi kedua  ide  tersebut  terlihat  di  negeri-negeri  Arab,  Afrika  Utara,  dan  Indonesia.
yang  dimaksud  dengan  konsep  populisme.  Saiful  Mujani,  “Populisme;  Madu  atau  Racun  bagi Demokrasi?”
p-ISSN: 0216-4396    Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) e-ISSN: 2655-6057    2019   2018-227 https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Kristalisasi  gerakan  berada  di  dalam  masa  kekuasaan  otoriter/represif  seperti dalam  kasus  gerakan  Ikhwanul  Muslimin  di  Mesir  ataupun  penumpasan  DI/TII dan pembubaran Masyumi pada windu terakhir kekuasaan Sukarno.
Bekas  mendalam  yang  sama  di  satu  sisi  juga  ditinggalkan  oleh  desakan- desakan  modernisasi,  namun  di  sisi  lain  juga  oleh  pendalaman  konflik  Perang Dingin  di  negeri-negeri  Dunia  Ketiga  menyebabkan  pertarungan  keras  antara kelompok-kelompok politik Islam/Muslim dengan kelompok-kelompok Nasionalis/Kiri.  Runtuhnya  gerakan  Kiri  juga  membuat  negara-negara  tersebut kembali  melakukan  represi  terhadap  politik  Islam.  Dengan  tekanan-tekanan modernisasi  yang  memperbesar  ketimpangan  sosial  dan  ekonomi  dan  represi negara,  terjadi  penguatan  makna ummat menjadi  dekat  dengan  menjadi  bagian dari  massa  tertindas.  Menurut  Hadiz,  inilah  yang  menjadi  landasan  struktural populisme Islam.
Bagian  yang  kemudian  disorot  adalah  terkait  dengan  periode  kebuntuan perjuangan  Negara  Islam,  di  mana  kekuatan-kekuatan  arus  utama  Islam  (di Indonesia diidentifikasi sebagai jaringan NU dan Muhammadiyah) memilih untuk tidak  terlibat  di  hadapan  kekuatan  koersif  Negara.  Kondisi  tersebut  mempersulit gerakan-gerakan  politik  Islam  dan  membuat  mereka  terpinggirkan  dan menghadapi  kebuntuan.  Beberapa  kelompok  memilih  jalan  bawah  tanah  dan perjuangan  bersenjata/kekerasan,  sementara  banyak  lainnya  berfokus  pada aktivitas  dakwah.  Perbedaan-perbedaan  yang  terjadi  kemudian  mendorong fragmentasi  gerakan  menjadi  organisasi-organisasi  atau  jaringan-jaringan  yang lebih kecil dan lokal.
Menariknya,  Hadiz  kemudian  mengajukan  studi  kasus  tentang perkembangan  gerakan  Darul  Islam  (DI)  setelah  kekalahannya  di  1960-an.  Ia berpendapat bahwa DI memiliki pengaruh dan inspirasi yang sangat besar hingga sekarang. DI sendiri tidak ada bandingannya dalam komparasi dengan dua negeri lainnya  dalam  hal  regenerasi  dan  diversifikasi  jaringan  turunannya  (banyak  di antaranya  terlibat  dalam  konflik  di  Poso,  Ambon,  bahkan  jejaring radikal/ekstrimis). Pada bagian ini, terlihat kaitan penting antara keturunan/keluarga  anggota  DI  dengan  jaringan/organisasi  yang  terinspirasi  oleh DI.  Namun  sebagai  catatan,  problem  inkoherensi  dalam  pewarisan  ideologi membuat para “pewaris” cita-cita DI tidak mendapatkan posisi politik yang kuat.
Masih  dalam  konteks  Islam  Indonesia,  ketika  Reformasi  dan  kebebasan politik mencuat sejak 1998, hal ini menjadikan suatu tantangan baru bagi gerakan politik Islam, Namun karena sistem politik elektoral yang tersedia juga membuat mereka  harus  bersaing  dengan  sesama  mereka  sendiri  maupun  dengan  partai- partai  yang  terkait  dengan  ormas-ormas  Muslim  arus  utama  seperti  NU  dan Muhammadiyah,  maka  kekuatan  pro-negara  Islam  Indonesia  terpecah-pecah. Upaya  representasi ummat ini  pun  pada  akhirnya  memperoleh  18%  suara  pada Pileg 2004, +/- 25% pada Pileg 2009 dan 31.5% pada 2014. Jika difokuskan pada partai-partai  yang  secara  terbuka  memproyeksikan ummat hanya  mencapai  15% dari  total  suara  2014. 3 Tercatat  juga  bagaimana  langkah  elektoral  memiliki pengaruh  dan  kemenangan  dalam  politik,  seperti  perda-perda  berbasis syariah . Akan  tetapi,  kompetisi  elektoral,  baik  dengan  partai-partai  nasionalis  maupun
p-ISSN: 0216-4396    Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) e-ISSN: 2655-6057    2019   2018-227 https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dengan  partai-partai  terkait  arus  utama  Muslim,  menyebabkan  mereka memoderasi isu-isu ataupun propaganda/kampanye non elektoral mereka.
Bersamaan  dengan  berjalannya  demokrasi  elektoral,  pengaruh  diskursus- diskursus  ekonomi  dan  pemerintahan  yang  beraliran  Neoliberal  juga  meluas. Akses  yang  baru  diperoleh  dari  politik  elektoral/kepartaian  juga  telah menumbuhkan  pengusaha-pengusaha  baru,  meskipun  tidak  sebesar  para  pebisnis besar.  Pada abad  20,  gerakan  politik  Islam  dekat  dengan  proteksionisme  sebagai alat pelindung kepentingan ummat . Meskipun tetap menyuarakan penolakan/perlawanan,  berbagai  pimpinan  politik  dan  bisinis  Islam  juga memperlihatkan  penerimaan  dan  mencari  peran-peran  baru  di  luar  dari  sebagai “korban” globalisasi. Hadiz, mengutip Mohamed Nour, juru bicara Partai Al Nour Mesir  yang  juga  pengusaha  teknologi  perangkat  lunak,  tidak  selamanya  politik Islam bertentangan dengan kapitalisme.
Pandangan  ini  menyatakan  bahwa  etika  Islam  dapat  berperan  dalam mengendalikan kerusakan kapitalisme, dalam bentuk bisnis yang bernuansa nilai- nilai  Islam.  Di  Indonesia,  salah  satu  pimpinan  politik  Islam  yang  diwawancarai Hadiz  malah  menyatakan  dukungannya  untuk  bergabung  dalam  sistem  ekonomi kapitalis dunia melalui pengembangan bakat-bakat wirausaha dari ummat . Satu  catatan  kesimpulan  yang  penting  dari  buku  Hadiz  ini  menurut pengamatan  Roy  Abimanyu  adalah  tingkat  adaptasi  yang  diambil  oleh  berbagai aliran  dalam  politik  Islam  untuk  masuk  ke  dalam  politik  elektoral  yang  sekuler dan terlibat dalam neoliberalisme global. Di lain pihak, kondisi kerentanan akibat kebijakan-kebijakan neoliberal, yang notabene di mana partai-partai politik Islam terlibat di dalamnya, juga berkontribusi di dalam tendensi populis di masyarakat. Kerentanan  ini  pada  akhirnya  akan  menjadi  ruang  beroperasinya  lembaga- lembaga  amal  dan  kemanusiaan  yang  baik  langsung  maupun  tidak  langsung terafiliasi dengan gerakan politik Islam.
Menurut  Hadiz,  kekuatan  yang  mengusung  narasi  populisme  Islam  tidak harus  anti-neoliberalisasi  seperti  juga  kendaraan  politik  Islam  di  masa  lalu— contohnya,  Ikhwanul  Muslimin  di  Mesir—sebenarnya  tidak  pernah  menentang kapitalisme.  Kapitalisme  yang  tidak  bermorallah  yang  ditentang  gerakan populis.  Kapitalisme tidak bermoral ini bukan saja menjual minuman keras, seks atau  mendorong  praktik  riba,  tetapi  juga  menyebabkan  tertinggalnya  umat  Islam secara sosial ekonomi—hal yang dikaitkan dengan kolonialisme Barat.
Keinginan yang sebenarnya dari umat Islam adalah kapitalisme yang lebih adil dalam arti membuka akses lebih besar kepada ummah . Jadi, di masa sekarang, neoliberalisasi  mendapat  dukungan  apabila  dapat  menaikkan  kondisi  sosial ekonomi dan politik mereka yang dianggap bagian dari ummah . Hal ini terlihat di Turki,  misalnya,  bagaimana  Partai  Keadilan  dan  Pembangunan  menjalankan kebijaksanaan  ekonomi  neoliberal  dan  mengangkat  nasib  perusahaan-perusahaan orang-orang  provinsial—yang  cenderung  lebih  religius.  Mereka  pada  masa  lalu terpinggirkan  oleh  elite  ekonomi  berbasis  Istanbul  yang  cenderung  lebih  sekuler secara kultural.
Kehadiran  populisme  Islam  dipicu  oleh  beberapa  kenyataan  yang  ada. Menurut Vedi R. Hadiz dalam bukunya Populisme Islam , setidaknya ada tiga hal pemicunya. Pertama adalah  adanya  ketimpangan  sosial  yang  secara  historis
p-ISSN: 0216-4396    Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) e-ISSN: 2655-6057    2019   2018-227 https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
sangat  tinggi. Kedua adalah  bahwa  hal  itu  disertai  oleh  peningkatan  jumlah penduduk  muda  yang  terdidik  dan  punya  aspirasi  tinggi  sehingga  antara  realitas dengan  aspirasi  itu  sangat  berjarak. Ketiga tidak  ada  organisasi  yang  mampu menyalurkan  aspirasi  dan  kepentingan  kelompok-kelompok  ini  sehingga  dalam waktu tegang, sewaktu-waktu bisa dirakit untuk keperluan politik sesaat.
Akumulasi  kekecewaan  dan  persoalan  sosial  ekonomi  tidak  bisa  diatasi secara mudah. Nah, hubungannya di mana? Narasi keumatan yang menjadi bagian sentral  dari  politik  identitas  itu  mengandung  narasi  bahwa ummah itu  adalah bagian dari kelompok sosial yang sudah sejak dulu terpinggirkan secara sistematis di  Indonesia  sejak  kekalahan  Masyumi  di  tahun  1950-an,  pemberengusan  DI/TII dan  kemunduran  politik  umat  Islam  Indonesia  di  masa  Orde  Baru.  Kekecewaan itu terakumulasi sejak dari zaman kolonial, pascakolonial masa Orde Baru hingga reformasi saat ini.
Jadi,  itu  memberikan  potensi  massa  yang  sangat  besar  untuk  elite-elite yang saling berkompetisi saat ini. Massa orang yang marah, kecewa dan mungkin juga  tingkat  kepercayaan  terhadap  lembaga  tidak  terlalu  tinggi.  Massa  ini kemudian  menemukan  suatu  momentum  seperti  kasus  yang  terjadi  pada  Ahok yang dianggap sebagai menghina al-Qur‟an.
Di  sinilah  bertemu  antara  perkembangan  politik  di  arus  bawah  dan kepentingan  elite  politik  di  arus  atas.  Fraksi-fraksi  oligarki  yang  berkompetisi mampu memobilisasi sentimen keagamaan (Islam) untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari massa Islam. Hal ini berhubungan dengan akumulasi kekecewaan sosial  ekonomi  yang  lebih  luas  untuk  memajukan  kompetisi  kepentingan  politik Islam yang lebih besar.

## POPULISME ISLAM SEBAGAI KRITIK
Populisme  adalah  gejala  politik  modern.  Di  beberapa  negara  terdapat gerakan  yang  bisa  disebut  atau  dikelompokkan  ke  dalam  gerakan  populisme. Dalam  sebuah  negara  yang  mayoritas  Kristen,  orang  akan  menghubungkan keberadaan  populisme  dengan  Kristen  sehingga  menjadi  populisme  Kristen. Demikian  pula  di  negara  yang  mayoritas  Islam  gerakan  ini  akan  dikaitkan  atau dihubungkan dengan populisme Islam, seperti di Indonesia, Mesir dan Turki.
Apa sesungguhnya yang menggerakkan kelahiran populisme, para sarjana masih  berdebat  dan  berbeda  pendapat.  Menurut  Roy,  populisme  merupakan respon atas krisis sosial-ekonomi dan politik yang sedang terjadi. Sebagai respon atas adanya krisis, maka populisme sebenarnya adalah kritik terhadap status quo atau kritik atas kekuasaan yang dianggap menyimpang. Sebagai sebuah kritik, ia merupakan  gejala  yang  sehat  bagi  sebuah  negara  demokratis.  Di  sini  populisme dapat  dianggap  sebagai  gerakan  yang  wajar  bahkan  harus  ada  dalam  sebuah negara  demokratis  karena  salah  satu  ciri  demokratisasi  adalah  adanya counter- critik atau counter-ideology serta adanya kontrol dari masyarakat atau rakyat. Sistem demokrasi di negara berkembang meniscayakan kontrol dan kritik dari  masyarakat  sipil  ( civil  society ).  Adalah  hal  biasa  jika  ada  masyarakat  sipil atau  masyarakat  warga  berusaha  mengekspresikan  ketidakpuasannya  atas  suatu tata  kelola  negara  atau  tata  kelola  pemerintahan.  Bahkan  sudah  menjadi pemandangan  umum  jika  demokrasi  selalu  dihiasi  oleh  aksi-aksi  politik  atau
p-ISSN: 0216-4396    Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) e-ISSN: 2655-6057    2019   2018-227 https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
demonstrasi massa sebagai bentuk pernyataan kritik dan ketidakpuasan rakyat atas penguasa.
Kontrol dan kritik itu bisa jadi diekspresikan dalam bentuk kemarahan dan ketidakpercayaan  terhadap  lembaga-lembaga  (negara)  yang  dianggap  busuk  atau korup. Ketika kelembagaan negara ditolak, ini berarti juga termasuk tokoh-tokoh dan  mekanisme  politik  di  dalamnya  ikut  ditolak.  Ini  yang  menyebabkan pembesaran gerakan populisme akan diiringi oleh kemunculan seorang pemimpin yang  kharismatik.  Dalam  kasus  Aksi  Bela  Islam  di  Monas,  sosok  Habib  Rizik Shihab  dijadikan  tokoh  sentral  dan  menjadi  sosok  tokoh  yang  kharismatik,  dan bukan  lagi  sebagai  ketua  umum  Front  Pembela  Islam  (FPI),    melainkan  tokoh yang merepresentasikan kekecewaan umat Islam Indonesia atas penguasa.
Selain itu, kehadiran gerakan populisme merupakan momen gerakan yang disokong  oleh  adanya  industri  media  (baik  media  cetak  maupun  media  sosial). Keberadaan  media  sosial  menjadi  ajang  kampanye  anti-kekuasaan  yang  mapan, dan  seringkali  menjadi  wadah  bagi  mobilisasi  massa  oleh  gerakan  populisme Islam.  Keberadaan  media  sosial  begitu  cepat  dan  ampuh  dalam  menggerakkan umat  Islam  yang  kecewa  dan  merasa  tidak  puas  atas  kebijakan  politik  penguasa. Oleh karena itu, dibandingkan ideologi dan program politik, kekuatan dan raison d’être dari populisme adalah seruan (mobilisasi) kepada rakyat. Seruan mobilisasi ini seringkali tak terduga efek dan dampaknya sehingga dalam waktu yang singkat bisa menjadi suatu kekuatan massa aksi yang besar dan massif.
Namun  demikian,  sejauh  ekspresi  yang  disampaikan  dan  cara-cara penyaluran  kritik  dan  „kemarahan”  masih  dapat  ditolerir  dan  tidak  melanggar hukum  dan  menimbulkan  kekerasan,  keberadaan  gerakan  populisme  Islam  tetap menjadi suatu kritik yang sehat bagi penguasa di sebuah negara demokratis seperti Indonesia.  Penyampaian  kekecewaan  dan  kritik  tetap  dapat  dibenarkan  dan merupakan  bagian  inheren  dalam  sistem  demokrasi  baik  di  Barat  maupun  di Timur.  Di  sini  populisme  Islam  tidak  melulu  sebagai  ancaman  bagi  demokrasi, tetapi dapat menjadi sarana masukan dan pengimbang bagi kekuasaan. Meminjam istilah  yang  digunakan  Saiful  Mujani,  populisme  (Islam)  bukan  racun  bagi demokrasi,  tetapi  bisa juga  sebagai  madu  bagi  demokrasi,  tergantung  bagaimana kita menyikapi keberadaan populisme Islam dan demokrasi tersebut.

## PENUTUP
Populisme Islam merupakan gejala modern dari suatu kebangkitan Islam. Ia  hadir  bersamaan  dengan  momentum  kebangkitan  politik  umat  Islam. Kemunculannya seringkali dicurigai sebagai gerakan politik makar atau subversif karena  ia  melibatkan  massa  yang  besar.  Gerakan  populisme  Islam  di  Indonesia misalnya,  yang  secara  mencolok  tampil  lewat  aksi-aksi  Bela  Islam  di  Monas merupakan suatu gerakan kritik dan counter terhadap politik yang tidak bermoral dari penguasa. Sebagai sebuah kritik, kehadirannya sebetulnya merupakan gejala yang  lumrah  dan  sehat  bagi  sistem  negara  demokratis  karena  ia  dapat  memberi masukan  bagi  penguasa.  Menganggap  populisme  Islam  di  Indonesia  sebagai melulu  ancaman  dan  gerakan  makar  adalah  terlampau  berlebihan  dan menunjukkan gejala anti-kritik.
p-ISSN: 0216-4396    Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) e-ISSN: 2655-6057    2019   2018-227 https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Menyikapi  keberadaan  populisme  Islam  Indonesia  seharusnya  dilakukan melalui  pendidikan  politik  dan  proses  penyadaran  akan  makna  sesungguhnya berdemokrasi  dan  bernegara.  Menganggap  sistem  demokrasi  melulu  berada  di langit  suci  adalah  sebuah  gejala  kemapanan  dan  anti-kritik.  Dan  ini  merupakan pertanda  yang  kurang  sehat  dan  kurang  demokratis.  Seharusnya,  gerakan  politik apa pun yang memberikan suara kritis dan masukan bagi kekuasaan harus disikapi secara dewasa dan wajar, bukan reaksioner dan menuding gerakan kritik tersebut sebagai makar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Azyumardi Azra, “Populisme Islam” dalam rubrik Resonansi harian Republika 28 Desember 2017
Vedi R. Hadiz, Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah, LP3ES, Jakarta, 2019
B. Website
https://geopolitik.org/2017/02/09/ulasan-buku-islamic-populism-in-indonesia- and-the-middle-east/.dibuka pada 27 April 2019 pukul 20. 00 WIB
C. Surat Kabar
Saiful Mujani, “Populisme; Madu atau Racun bagi Demokrasi?” dalam Majalah Tempo edisi 29 Juli 2015