Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745

## STRATEGI PENINGKATAN MUTU DI ERA OTONOMI PENDIDIKAN

## Mukhsin
Abstrak.  Strartegi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  meneyelesaikan  berbagai masalah. Tidak terkecuali mengenai pendidikan. Dalam hal ini penulis  ingin memberikan wawasan atau  pandangan  kepada  pembaca,  pengamat, akademisi,  dan  praktisi  pendidikan untuk  memahami bagaimana  menemukan  solusi  terbaik  dalam  mengembangkan  kualitas  pendidikan  di  era  otonomi daerah  dan  otonomi  pendidikan  melalui  penerapan  prinsip -prinsip  manajemen,  yaitu:  tata pemerintahan  yang  baik, internal  dan  efisiensi  eksternal pendidikan.  Melalui penerapan  tiga pendekatan diharapkan dapat: (1) pengembangan kapasitas lembaga dan semua program di bidang pendidikan  dapat  dilaksanakan,  (2)  pengembangan  kualitas  pendidikan  melalui  input,  proses,  dan output  mendasarkan  pada  otonomi  daerah,  (3) manfaat  dan dampak  hasil  pengembangan pendidikan dasar terhadap otonomi daerah.
Kata kunci : Strategi, mutu, otonomi pendidikan

## PENDAHULUAN
Undang-undang  No.  22  tahun  1999 mengatur tentang  pemberian kewenangan dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  dalam wujud  otonomi  daerah.  Pada  pasal  11  UU  no. 22  tahun  1999  mencakup  kewenangan  semua bidang  pemerintahan  yaitu  pekerjaan  umum, kesehatan, perhubungan, industri dan perdagangan,  penanaman  modal,  lingkungan hidup,  pertambangan,  koperasi, tenaga  kerja serta pendidikan dan kebudayaan.
Peningkatan  mutu  pendidikan  selama ini  belum  sesuai  dengan  harapan  karena disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya adalah  strategi  pembangunan  pendidikan  yang lebih  bersifat  “ input  oriented ”  dan  bersifat “ macro  oriented ”  yang  cenderung  diatur  oleh birokrasi ditingkat pusat
Institusi pendidikan masih mengandalkan  pola  manajemen  lama  yang dianggap  kurang  efektif  dan  efisien  sehingga hasilnya kurang maksimal, seharusnya dikembangkan    pola      manajemen      pada kepuasan  pelanggan,  artinya  bahwa  mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui penerapan  manajemen  mutu  atau  total  quality management.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan    di  setiap  daerah  melalui  otonomi pendidikan  dengan  pendekatan  yang  jelas, terarah,  serta  berhasil  guna,  maka  diperlukan penerapan  prinsip-prinsip  manajemen  dalam otonomi pendidikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimanakah  strategi  untuk  meningkatkan mutu pendidikan pada era otonomi pendidikan?

## METODOLOGI
Penelitian  ini  mengguanakan  jenis penelitian  deskriptif.  Yaitu  mendeskripsikan permasalahan  yang  ada  yang  masih  terjadi sampai  saat  sekarang  atau  waktu  yang  lalu. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  melalui  observasi  langsung,  kajian leteratur  dari  berbagai  sumber,  dan  interview. Sedang metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pengertian otonomi pendidikan
Pada  dasarnya  otonomi  juga  berarti mampu  untuk  menentukan  sendiri  keinginan dan  kebutuhannya  sendiri  yang  dipandang sesuai dengan keberadaannya selaku insan atau instansi yang bebas mengatur dirinya sendiri.
Pengertian otonomi bersifat multidimensional,  artinya  otonomi  berlaku dalam  berbagai  aspek  kebutuhan  dan  sektor kehidupan antara lain : kebutuhan individu atau berkeluarga  dalam  menentukan  lokasi  tempat kediaman, menentukan jenis makanan, mencari dan  menentukan  jodoh,  menentukan  bentuk dan lokasi rumah tinggal, melakukan perjalanan  dari  satu  tempat  ketempat  lain  dan yang  lebih  penting  lagi  otonomi  dalam
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
menentukan  bentuk    jenis  dan  jenjang pendidikan.
Dengan  demikian  yang  dimaksud dengan  otonomi  pendidikan  adalah  bagaimana setiap  daerah  dapat  mengelolah  pendidikan sesuai keinginan dan kemampuannya.

## 2. Pengertian mutu pendidikan
Pengertian  mutu  dapat  dilihat  dari  dua sisi,  yaitu  segi  normatif  dan  segi  deskriptif. Dalam arti normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan instrinsik dan ekstrinsik.  Berdasarkan  kriteria  intrinsik, mutu pendidikan  merupakan  produk  pendidikan yakni  manusia  yang  terdidik  sesuai  standar ideal. Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik,  pendidikan  merupakan  instrumen untuk  mendidik  tenaga  kerja  yang  terlatih. Adapun  dalam  arti  deksriptif,  mutu  ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya misalnya hasil tes prestasi belajar.
Dengan  demikian,  mutu  pendidikan adalah  derajat  keunggulan  dalam  pengelolaan pendidikan  secara  efektif  dan  efisien  untuk melahirkan  keunggulan  akademis  dan  ekstra kurikuler  pada  peserta  didik  yang  dinyatakan lulus  untuk  satu  jenjang  pendidikan  atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.

## 3. Komponen mutu pendidikan
Komponen  yang  terkait  dengan  mutu pendidikan  adalah  pertama,  kesiapan  dan motivasi  siswa.  Kedua,  kemampuan  guru profesional  dan  kerjasama  dalam  organisasi sekolah.  Ketiga,  kurikulum  meliputi  relevansi isi  dan  operasional  proses  pembelajarannya. Keempat,  sarana  dan  prasarana  meliputi kecukupan  dan  keefektifan  dalam  mendukung proses pembelajaran. Kelima, partisipasi masyarakat  (orang  tua,  pengguna  lulusan  dan perguruan tinggi) dalam pengembangan programprogram pendidikan sekolah.
4. Pendekatan mutu pendidikan
Pendekatan  yang  perlu  diperhatikan dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  yaitu pertama, perbaikan secara terus-menerus ( continuous improvement ). Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola  senantiasa  melakukan  berbagai perbaikan dan peningkatan secara terusmenerus untuk menjamin semua komponen  penyelenggara  pendidikan  telah
mencapai  standar  mutu  yang  telah  ditetapkan. Konsep  ini  senantiasa  memperbaharui  proses pendidikan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Jika tuntutan dan kebutuhan  pelanggan  berubah,  maka  pihak pengelola institusi pendidikan dengan sendirinya  akan  merubah  mutu,  serta  selalu memperbaharui  komponen  produksi  atau komponen-komponen  yang ada dalam institusi pendidikan.
Kedua,  menentukan  standar  mutu ( quality  assurance ).  Paham  ini  digunakan untuk  menetapkan  standar-standar  mutu  dari semua  komponen  yang  bekerja  dalam  proses produksi  atau  transformasi  lulusan  institusi pendidikan. Standar mutu pendidikan misalnya dapat berupa pemilikan atau akuisisi kemampuan dasar pada masing-masing bidang pembelajaran,  dan  sesuai  jenjang  pendidikan yang  ditempuh.  Selain  itu,  pihak  manajemen juga  harus  menentukan  standar  mutu  materi kurikulum  dan  standar  evaluasi  yang  akan dijadikan  sebagai  alat  untuk  mencapai  standar kemampuan dasar.
Standar  mutu  proses  pembelajaran harus  pula  ditetapkan,  dalam  arti  bahwa  pihak manajemen  perlu  menetapkan  standar  mutu proses  pembelajaran  yang  diharapkan  dapat berdaya  guna  untuk  mengoptimalkan  proses produksi  dan  untuk  melahirkan  produk  yang sesuai,  yaitu  yang  menguasai  standar  mutu pendidikan berupa penguasaan standar kemampuan dasar. Pembelajaran yang dimaksud sekurangkurangnya memenuhi karakteristik; menggunakan pendekatan pembelajaran  pelajar  aktif  ( student  active learning ), pembelajaran kooperatif dan kolaboratif,  pembelajaran  konstruktif,  dan pembelajaran tuntas ( master learning ).
Ketiga,  perubahan  kultur  ( change  of culture ).  Konsep  ini  bertujuan  membentuk budaya  organisasi  yang  menghargai  mutu  dan menjadikan  mutu  sebagai  orientasi  semua komponen  organisasi.  Jika  manajemen  ini ditetapkan  di  institusi  pendidikan,  maka  pihak pimpinan harus berusaha membangun kesadaran para anggotanya, mulai dari pemimpin,  staf,  guru,  siswa,  dan  berbagai unsur terkait, seperti pemimpin yayasan, orang tua,  dan  para  pengguna  lulusan  pendidikan
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
akan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan  mutu  pembelajaran,  baik  mutu hasil maupun proses pembelajaran.
Keempat, perubahan organisasi ( upsidedown  organization ).  Jika  visi  dan  misi, serta  tujuan  organisasi  sudah  berubah  atau mengalami perkembangan, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan organisasi. Perubahan organisasi ini bukan berarti perubahan wadah organisasi, melainkan sistem atau  struktur  organisasi  yang  melambangkan hubungan-hubungan  kerja  struktur  organisasi dan  pengawasan  dalam  organisasi.  Perubahan ini menyangkut perubahan kewenangan, tugas- tugas  dan  tanggung  jawab.  Misalnya,  dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, struktur organisasi dapat berubah terbalik dibandingkan struktur  konvensional.  Jika  dalam  struktur konvensional berturut-turut dari atas ke bawah; senior  manager,  middle  manager,  teacher  dan support  staff;  sedangkan  struktur  yang  baru, berupa  struktur  organisasi  layanan  dari  atas kebawah  berturut-turut;  learner,  team,  teacher and support, staff, dan leader.
Kelima,  mempertahankan  hubungan dengan  pelanggan  (keeping  close  to  the costumer).  Karena  organisasi  pendidikan menghendaki  kepuasan  pelanggan,  maka perlunya  mempertahankan  hubungan  baik dengan pelanggan menjadi sangat penting. Dan inilah  yang  dikembangkan  dalam  unit  public relations.  Berbagai  informasi  antara  organisasi pedidikan  dan  pelanggan  harus  terus-menerus dipertukarkan, agar institusi pendidikan senantiasa dapat melakukan perubahan- perubahan  atau  improvisasi  yang  diperlukan, terutama berdasarkan perubahan sifat dan pola tuntutan  serta  kebutuhan  pelanggan.  Bukan hanya  itu,  pelanggan  juga  diperkenankan melakukan  kunjungan,  pengamatan,  penilaian dan  pemberian  masukan  kepada  institusi pendidikan.  Semua  masukan  itu  selanjutnya akan  diolah  dalam  rangka  mempertahankan dan  meningkatkan  mutu  proses  dan  hasil-hasil pembelajaran.  Dan  yang  perlu  diperhatikan adalah  bahwa  dalam  manajemen  berbasis sekolah, guru dan staf justru dipandang sebagai pelanggan internal, sedangkan pelajar, termasuk  orang  tua  pelajar  dan  masyarakat umum,  termasuk  pelanggan  eksternal.  Maka,
pelanggan  baik  internal  maupun  eksternal harus dapat terpusatkan melalui interval kretaif pimpinan institusi pendidikan.
5. Penerapan prinsip good governance Prinsip-prinsip asuhan/bimbingan/penyuluhan  yang  baik  dan benar (good  governance) dapat  diterapkan melalui beberapa hal :
a. Akuntabilitas (adanya rasa tanggung jawab)
b. Keterbukaan (transparansi)
c. Membuka peran serta semua  pihak (partisipasi)
d. Kesederajatan/kesetaraan (equality)
e. Kepekaan/kesegaran merespon (responsiveness)  terhadap  semua  tuntutan pelayanan/pelaksanaan  yang  wajib  dan rasional.
f. Pentaatan/pelaksanaan hukum (rule of law)
g. Efisiensi dan efektifitas dalam menentukan setiap pekerjaan.
h. Visi  strategik/memandang  jauh  ke  depan dalam  hal-hal  yang  paling  strategik  dan menentukan.
i. Profesionalisme  dalam  melakukan  semua pekerjaan.
j. Entrepreneurship  dalam  setiap  melakukan pekerjaan  secara  kreatif,  berani  memikul risiko  yang  tak  dapat  diasuransikan,  siap menghadapi  perubahan  dan  memandang jauh ke depan.
k. Budaya  organisasi  terdiri  dari  prinsip menjunjung nilai-nilai organisasi pemerintahan daerah,
lembaga pemerintahan,  lembaga  pendidikan  dan seluruh  aparatur  penyelenggara  otonom daerah/otonom  pendidikan,  sebgai  wadah pengembangan  nilai-nilai  kebersamaan, koordinasi dan keterpaduan kerja; kepedulian  terhadap  visi,  misi,  tujuan, fungsi,  arah,  strategi,  kebijakan  dan program-program  yang  sudah  menjadi keputusan bersama.
l. Budaya  kerja  mencermati  seluruh  uraian, wewenang,  dan  tanggung  jawab  secara tepat  waktu,  tepat  perilaku,  tepat  orang, tepat  jabatan (the  right  man  in  the  right place) , tepat sasaran, tepat anggaran. Dengan  pemberlakuan  prinsip-prinsip good  governance dalam  melaksanakan  upaya
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
pemberdayaan  dan  peningkatan  kapasitas dalam  rangka  melaksanakan  otonomi  daerah dan juga otonomi pendidikan, maka diharapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan  kinerja  manajemen  otonomi pendidikan  agar  dapat  mencapai  tujuan  dan sasaran yang diharapkan.
Dalam konteks penyelenggaraan otonomi  pendidikan  juga  harus  diupayakan agar  seluruh  jajaran  yang  berkiprah  dan mengabdi  di  dunia  pendidikan  ikut  serta melaksanakan  prinsip-prinsip  tersebut  sebagai kaidah  normative  yang  harus  secara  sadar  dan tanpa pamrih mampu melaksanakannya. Secara tidak  langsung  prinsip-prinsip  pemberdayaan dan  peningkatan  kapasitas  tersebut  termasuk prinsip-prinsip  “good  governance”  yang  juga menjadi pedoman kerja dalam upaya pemberdayaan  dan  peningkatan  kapasitas  di sector  pendidikan  khususnya  manajemen otonomi  pendidikan.  Secara  wajar  hal-hal tersebut  juga  dengan  sendirinya  berlaku  bagi seluruh  aparatur  pendidikan  (kepala  sekolah, wali  kelas,  guru,  guru  pembimbing,  dan penyuluh  pendidikan,  penilik  dan  pengawas pendidikan, dinas pendidikan) yang melaksanakan manajemen otonomi pendidikan di  semua  wilayah  dan  dimanapun  lembaga  itu berada.
Dalam  realitas  penyelenggaraan  otonomi pendidikan program inti dari upaya pemberdayaan  dan  peningkatan  kapasitas  pada hakikatnya  juga  upaya  untuk  meningkatkan mutu  pendidikan  pada  semua  bentuk,  jenjang, dan jenis pendidikan.
Komitmen/kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan menjadi keharusan  bagi  setiap  daerah  di  seluruh Republik  Indonesia.  Selama  hampir  empat dasa  warsa  sejak  tahun  1960  memang  secara kuantitatif  pendidikan  di  Indonesia  sudah berkembang.
Data menunjukkan peningkatan jumlah-jumlah  lembaga  pendidikan  dasar, menengah,  dan  tinggi  secara  signifikan. Namun  peningkatan  jumlah  tersebut  tidak disertai  peningkatan  mutu  pendidikan.  Oleh karena  itu  wajar  bila  desentralisasi  dan otonomi pemerintahan berikut penyelenggaraan  otonomi  pendidikan  juga
membawa  misi  dan  tugas  untuk  meningkatkan mutu pendidikan.
6.  Penerapan  aspek  efisiensi  internail pendidikan
Upaya  untuk  meningkatkan  efisiensi internal pendidikan mengharuskan para manajer  otonomi  pendidikan  memfokuskan perhatiannya pada tiga hal:
a. Faktor input pendidikan
b. Faktor proses pendidikan
c. Faktor output pendidikan Dari  ketiga  faktor  efisiensi  internal pendidikan tersebut maka faktor-faktor tersebut yang meliputi Unsur-unsur sebagai berikut :
1) Unsur SDM berupa jumlah dan mutu guru, pelatih,  instruktur  dan  semua  orang  yang berfungsi sebagai fasilitator pendidikan
2) Unsur  mutu  dan  peran  serta stake  holders pendidikan (peserta didik, siswa, orang tua, peran serta masyarakat)
3) Unsur  pendanaan/pembiayaan  pendidikan yang  memungkinkan  semua  program pendidikan di lembaga pendidikan/ sekolah dapat berlangsung.
4) Unsur  prasarana  dan  sarana  (tanah, bangunan  gedung,  perpustakaan  sekolah, laboratotium, pusat sumber belajar)
5) Unsur  teknologi  yang  diterapkan  dan deprogram  serta  dimiliki  oleh  lembaga pendidikan seperti: sarana computer, media pembelajaran,  orientasi  guru  terhadap penerapan teknologi.
6) Unsur kurikulum/program pendidikan berikut  seluruh  agenda  dan  program pendidikan dan pembelajaran yang diberlakukan di lembaga pendidikan
7) Unsur lingkungan lembaga pendidikan baik lingkungan  alam  (gunung,  bukit,  lembah, pantai,  pedalaman,  hutan,  persawahan, pertambakan, dsb)
8) Unsur  reputasi  dan  prestasi  lembaga pendidikan  yang  memicu  dan  mendorong semangat belajar para siswa dan masyarakat sekitarnya.
9) Unsur  waktu  belajar  dan  pembelajaran yang  sesuai  dengan  rancangan  kurikulum dan agenda/program pembelajaran.
Unsur input ini sangat menentukan bagi kelangsungan  faktor  berikutnya  yaitu  faktor
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
proses  pendidikan  (belajar  dan  pembelajaran) yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
1) Unsur  model  pendekatan  dan  metode pembelajaran  yang  diterapkan  oleh  guru dan lembaga pendidikan
yang bersangkutan.
2) Unsur  pendayagunaan  waktu    tersedia secara efisien dan efektif.
3) Unsur  orientasi  dan  wawasan  belajar  dan pembelajaran yang disosialisasikan di kelas dan dalam forum belajar mengajar.
4) Unsur  pendayagunaan  kurikulum  dan ekstra  kurikulum  di  dalam  dan  di  luar proses belajar mengajar.
5) Unsur  paradigma  baru  yang  diterapkan dalam pendekatan belajar dalam arti belajar yang  lebih  inovatif,  kreatif,  adaptif,  dan generik.
Faktor  input  dan  proses  akan  menentukan faktor  output  yang  juga  meliputi  unsur-unsur sebagai berikut:
1) Tepat  waktu  atau  lebih  cepat  dari  waktu program  belajar  dan  pembelajaran  yang ditetapkan.
2) Hasil  pendidikan  dan  lulusan  siap  kerja melanjutkan  pendidikan  pada  jenjang berikutnya.
3) Para  orang  tua  dan  seluruh  stake  holders pendidikan merasakan hasilnya sesuai yang diharapkan.
4) Para lulusan berhasil mendapatkan predikat kelulusan  sesuai  tuntutan  kompetensi  yang ditetapkan dalam tujuan program.
5) Jumlah  peserta  didik  yang  tak  berhasil sangat  minim  dibandingkan  mereka  yang berhasil.
6) Hasil/output  pendidikan  dicapai  dengan biaya  yang  sesuai  dengan  norma-norma efisiensi, efektifitas, dan produktifitas.
Kesemua  hal  yang  diuraikan  di  atas  adalah merupakan pembahasan   tentang  efisiensi internal pendidikan.
7.  Penerapan  Aspek  efisiensi  eksternal pendidikan
Aspek  ini  juga  sangat  menentukan  pencapaian mutu  pendidikan  yang  meliputi  faktor-faktor sebagi berikut:
a. Faktor  manfaat/kegunaan (benefit)  output pendidikan
b. Faktor  dampak  atau  pengaruh (impact) hasil pendidikan
Faktor  manfaat  hasil  pendidikan  terdiri  dari beberapa unsur yaitu :
1) Manfaat  bagi  stake  holders  pendidikan (peserta didik, orang tua, masyarakat, dunia usaha, pengguna lulusan pendidikan.
2) Manfaat  bagi  dunia  kerja  dan  pasar  kerja dalam  memenuhi  SDM  yang  siap  pakai, kompeten, dan bermutu.
3) Manfaat  bagi  lembaga  pendidikan  sebagai bukti  pencapaian  reputasi  yang  positif selaku  lembaga  penghasil  SDM  yang bermutu.
4) Manfaat bagi daerah/wilayah dengan tersedianya SDM yang lebih terdidik (better well educated human
resources)
Faktor  dampak  hasil  lulusan  adalah  segala betuk,  dampak,  pengaruh,  dan  konsekuensi output lulusan lembaga pendidikan terhadap: 1)   Kehidupan sosial masyarakat
2) Kehidupan kultural
3) Kehidupan ekonomi
4) Kehidupan politik lokal/nasional 5) Kehidupan keamanan/ketentraman masyarakat
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  aspek-aspek,  faktorfaktor, unsur-unsur, komponen-komponen, pendekatan-pendekatan yang menentukan mutu  pendidikan  sangat  luas,  kompleks,  dan rumit.  Disinilah  timbul  tantangan  yang  cukup luas  dan  kompleks  bagi  para  para  pengelola institusi  pendidikan  untuk  menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya bagi peningkatan  mutu  pendidikan  di  wilayah masing-masing.

## KESIMPULAN
Dari beberapa pendekatan yang telah diuraikan pada  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan  beberapa  hal  yang  merupakan upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam  mengelola institusi untuk peningkatan mutu pendidikan di setiap  daerah  dan  wilayah  di  seluruh  Republik Indonesia :
1. Upaya  pemberdayaan  dan  peningkatan kapasitas kelembagaan dengan berpedoman kepada 8 tema dan prinsip good govermance  yang  menjadi  kaidah  yang
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
normative  untuk  merealisasikan  seluruh program desentralisasi dan otonomi daerah khususnya bidang pendidikan.
2. Upaya  penerapan  aspek  efisiensi  internal pendidikan  dengan  fokus  :  input,  proses dan output.
3. Upaya penerapan aspek eksternal pendidikan  dengan  memperhatikan  faktor manfaat dan dampak dari hasil pendidikan.
4. Upaya  merealisasikan  komponen  dan prinsip-prinsip yang terkait dengan
peningkatan mutu pendidikan.
5. Upaya
memperhatikan
pendekatanpendekatan  dalam  peningkatan
mutu pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arcaro,  Jaromes,  2001. Pendidikan  Berbasis Mutu;  Prinsip–prinsip  Perumusan dan  Tata    Langkah    Penerapan ,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Darmaningtyas,  dkk,  2004.  Membongkar
Ideologi Pendidikan; Jelajah Undangundang  Sistem  Pendidikan Nasional,  Yogyakrta  :  Ar-Ruzz. Media. Engkoswara & Aan Komariah, 2010. Administrasi  Pendidikan,  Bandung: Alfabeta Imam Chourmain, 2007. Kompilasi Manajemen Otonomi Pendidikan, Jakarta  :  Pasca  Sarjana  Universitas
Negeri Jakarta.
Nurcholis,  Hanif,  2007.  Teori  dan  Praktik
Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah, Jakarta  :  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Sallis,   Edward,  2010.  Manajemen  Mutu Terpadu Pendidikan,  Jogjakarta:
IRCISoD.
Umiarso  &  Gojali,  Imam,  2010.  Manajemen Mutu  Sekolah  di  Era  Otonomi Pendidikan,  Jogjakarta: IRCISoD.