## KEJAHATAN DUNIA MAYA DAN UJARAN KEBENCIAN HATE SPEECH DITINJAU DARI KITAB UU HUKUM PIDANA DAN UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK
Aji Titin Roswitha Nursanthy *
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda witaayu77@yahoo.co.id
Naskah diterima: 27 April 2021; revisi: 30 Mei 2021; disetujui: 12 Juni 2021

## ABSTRAK
Perkembangan tekhnologi informasi (internet) telah menghubungkan jutaan manusia keberbagai belahan dunia yang lain. Tetapi kemajuan teknologi dan infomasi ini memunculkan kejahatan melalui internet yang tidak pernah kita kenal sebelumnya dengan istilah cyber crime (kejahatan dunia  maya),  negara  yang  dilanda  kejahatan  dunia  maya  ini  kehilangan  kendali  untuk menghukum  pelaku  cyber  crime,  karena  hukum  pidana  (the  existing  law)  tidak  mampu menjangkau secara spesifik pelakunya. Berbagai negara memandang perlu menyusun peraturan perundang-undangan  untuk  meminimalisasi  berbagai  kejahatan  cyber  ini.  Internet  merupakan teknologi  yang  sudah  mendunia  dan  menjadi  trend  bagi  semua  kalangan,  melalui  jaringan- jaringan  maya  yang  dapat  diakses  setiap  saat,  dalam  perkembangannya  internet  sebagai teknologi  informasi  memberikan  kemudahan,  dengan  internet  manusia  dapat  melakukan aktifitas layaknya kehidupan nyata. Begitu pula halnya dengan ujaran kebencian (Hate Speech) melalui media social yang cukup menyedot perhatian masyarakat selama ini. Lahirlah Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Penulis  menggunakan  metode  library research  atau  kajian  pustaka.  Riset  kajian  kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari buku-buku  perpustakaan,  majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan dengan masalah yang dibahas.
Kata kunci: cybercrime, ujaran kebencian, informasi, transaksi dan elektronik
* Alamat korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda E-mail: witaayu77@yahoo.co.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATARBELAKANG
Teknologi  Informasi  dan  komputer  pada  abad  ke-21  ini  telah  menunjukkan perkembangan  yang  signifikan.  Keberadaan  teknologi  ini  pada  prinsipnya  adalah  untuk melayani  kebutuhan  informasi  secara  tepat  waktu,  tepat  guna,  dan  tepat  sasaran.    Teknologi informasi dikatakan memenuhi kebutuhan tepat waktu, jika dapat tersedia pada saat dibutuhkan, sehingga  memerlukan  kecepatan  proses.  Perkembangan  teknologi  informasi  tidak  hanya mencakup teknologi yang digunakan, tetapi juga merambah sampai ke metode pengembangan sistem  informasi  dan  konsep-konsep  yang  merupakan  bagian  infrastruktur  dari  suatu  sistem informasi dan teknologi.
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  telah  membawa  perubahan  dalam  tatanan kehidupan,  yaitu  timbulnya  peluang-peluang  baru  untuk  membangun  dan  memperbaiki pendidikan,  bisnis,  layanan  pemerintahan,  layanan  umum  dan  masih  banyak  lagi.    Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas yang disebut cyber space. Cyber space ini berisikan kumpulan informasi dapat diakses  oleh  semua  orang  dalam  bentuk  jaringan-jaringan  komputer  yang  disebut  jaringan internet.
Internet  merupakan  teknologi  yang  sudah  mendunia  dan  menjadi  trend  bagi  semua kalangan  melalui  jaringan-jaringan  maya  yang  dapat  diakses  setiap  saat,  dalam perkembangannya  internet  sebagai  teknologi  informasi  yang  memberikan  kemudahan,  dengan internet  manusia  dapat  melakukan  aktifitas  layaknya  kehidupan  nyata.  Manusia  dapat melakukan  kegiatan  bisnis  dengan  rekan  bisnis  melalui  internet.  Begitu  juga  dengan  aktifitas lain  dapat  ditunjang  dengan  sarana  internet.  Negara  manapun  tidak  mungkin  menghindari fenomena ini, salain harus mengikuti irama kemajuan dengan menjadikan kemajuan yang telah dicapai  oleh  negara  lain  sebagai  pemcu  dalam  mengembangkan  teknologi  dan  informasi  di negara kita.
Tingginya tingkat penggunaan teknologi informasi ditunjang intelektualitas yang tinggi jika  tidak  diimbangi  dengan  kesadaran  hukum,  maka  semakin  tinggi  tingkat  kejahatan  dan kerugian yang ditimbulkan. Demikian pula dengan dunia cyber atau cyber space dapat menjadi wahana bagi berbagai bentuk kejahatan yang timbul oleh penyalahgunaan tekhnologi informasi.
Dalam kaitannya dengan teknologi informasi, khususnya internet, peran hukum adalah melindungi pihak-pihak yang lemah terhadap eksploitasi dari pihak yang kuat atau berniat jahat, di samping itu hukum dapat pula mencegah dampak negatif dari ditemukannya suatu teknologi. Akan  tetapi  pada  kenyataannya  hukum  sendiri  belum  dapat  mengatasi  secara  riil  terhadap permasalahan-permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh  teknologi  informasi.  Salah  satu  bukti konkritnya adalah timbulnya berbagai kejahatan di dunia cyber yang ternyata belum sepenuhnya diatasi oleh hukum.
Secara luas, tindak pidana cyber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau  dengan  bantuan  Sistem  Elektronik.  Itu  artinya  semua  tindak  pidana  konvensional  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  sepanjang  dengan  menggunakan  bantuan  atau  sarana Sistem  Elektronik  seperti  pembunuhan,  perdagangan  orang,  dapat  termasuk  dalam  kategori tindak pidana cyber dalam arti luas.
Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana siber diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik   sebagaimana  yang  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Berkaitan  dengan  ujaran  kebencian  bagi  para  peselancar  di  dunia  maya  pasti  sering melihat  konten  negative  yang  paling  banyak  diunggah  di  media  social  adalah  menyasar  pada orang nomor satu di negeri ini yaitu Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2016 lalu, polisi menangkap penulis buku “jokowi Undercover” Bambang Tri Mulyono. Buku yang berisi tulisan dianggap  mengandung  ujaran  kebencian  dan  informasi  tidak  akurat  dari  orang  nomor  satu  di Indonesia ini. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 47/ Pid.sus/2017/Pn.Bla. menyatakan Bambang Tri Mulyono sebagai terdakwa dan menjatuhkan hukuman 3 (tiga)tahun
penjara.  Saking  menjamurnya  kasus  seperti  ini,  pada  tahun  2017  Polri  membentuk  unit  untuk menumpas kejahatan di dunia maya. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

## METODE PENELITIAN
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian  hukum  normatif. Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan  hukum  primer  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Penulis  menggunakan metode  library  research  atau  kajian  pustaka.  Riset  kajian  kepustakaan  ini  adalah  melakukan penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan,  majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur secara khusus tentang pemanfaatan teknologi informasi, sebenarnya Indonesia  dalam persoalan  cybercrime  dan  ujaran  kebencian  (hate  speech)  apabila  diadakan  metode  penafsiran yang  dikenal  dalam  ilmu  hukum  dan  ini  yang  harusnya  dipegang  oleh  aparat  penegak  hukum dalam  menghadapi  perbuatan-perbuatan  yang  berdimensi  baru  secara    khusus  belum  diatur dalam undang-undang.
Upaya  menafsirkan  cybercrime  dan  ujaran  kebencian  (hate  speech)  ke  dalam perundang-undangan  KUHP  dan  khusus  undang-undang  yang  terkait  dengan  perkembangan tekhnologi  informasi  telah  dilakukan  oleh  penegak  hukum  dalam  menangani  cybercrime  dan ujaran  kebencian  (hate  speech)  selama  ini.Penerapan  ketentuan-ketentuan  hukum  positif sebelum adanya UU ITE tidaklah sederhana karena karakteristik cybercrime yang bersifat khas berbeda dengan kejahatan konvesional/ di dunia biasa. Sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  digunakan  untuk  menanggulangi  tindak pidana di dunia maya.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berlaku  sekarang  ini  dapat digambarkan  sebagai  berikut.  Bahwa  sistem  peraturan  perundang-undangan  (statuary  rules) yang  ada  dalam  KUHP  sebagai  induk  aturan  umum  sehingga  undang-undang  khusus  di  luar KUHP terikat dengan ketentuan umum yang ada di dalam KUHP (BUKU I). KUHP terbagi atas Aturan Umum dan Aturan Khusus terdapat di dalam KUHP (BUKU II dan BUKU III), namun patut  dicatat,  bahwa  ketentuan  umum  KUHP  yang  mengikat  (yang  berlaku)  untuk  undang- undang  khusus  hanyalah  Bab  I  sampai  dengan  Bab  VIII  (Pasal  I  s/d  85).  Buku  I  KUHP, sepanjang undang-undnag khusus tidak membuat ketentuanb lain yang menyimpang (vide pasal 103 KUHP). Ketentuan umum dalam Bab IX Buku i KUHP (Pasal 86 sampai dengan Pasal 102) hanya berlaku berlaku untuk KUHP, tidak berlaku untuk undang-undang khusus di luar KUHP.
KUHP  sampai  saat  ini  belum  melakukan  perubahan  dan  penambahan  terhadap  tindak pidanan  yang  berhubungan  dengan  dunia  maya,  terutama  yang  berhubungan  dengan penyalahgunaan  internet,  alat  bukti  elektronik,  yuridiksi  dan  sebagainya.  Selanjutnya  akan dibahas  formulasi  dalam  KUHP  yang  berhubungan  dengan  penanggulangan  cybercrime  dan ujaran kebencian (hate speech).
Adapun  pasal-pasal  dalam  KUHP  yang  dapat  dikenakan  dalam  mengkriminalisasi cybercrime, sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus Reinhard Golose diantaranya adalah:
a. Pasal 362 KUHP untuk kasus carding dimana pelaku mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun  tidak  secara  fisik  karena  hanya  nomor  kartunya  saja  yang  diambil  dengan menggunakan  software  card  generator  di  internet  dengan  melakukan  transaksi  di  e commerce.
b. Pasal 378 KUHP untu penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau  barang  dengan  memasang  iklan  disalah  satu  website  sehingga  orang  tertarik  untuk membelinya lalu mengirim uang kepada pemasang iklan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
c. Pasal  335  KUHP  dapat  dikenakan  untuk  kasus  pengancaman  dan  pemerasan  yang dilakukan melalui email.
d. Pasal  331  KUHP  dapat  dikenakan  untuk  kasus  pencemaran  nama  baik  dengan menggunakan media internet. Modusnya adalah menyebarkan email kepada teman-teman korban  tentang  suatu  cerita  yang  tidak  benar  atau  mengirimkan  email  secara  berantai melalui mailing list(milis) tentang berita yang tidak benar.
e. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara on line di internet dengan peyelenggara dari Indonesia.
Berkaitan dengan ujaran kebencian berikut adalah kasus ujaran kebencian yang paling menonjol di media social:
1. Kasus  Ropi  Yatsman  (36)  merupakan  salah  satu  pelaku  yang  ditangani  di  awal terbentuknya  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  Bareskrim  Polri.  Di  akun  alter  Facebook bernama Agus Hermawan dan Yasmen Ropi, ia mengunggah konten penghinaan terhadap pemerintah  dan  Presiden  Jokowi.  Selain  Jokowi,  Ropi  mengedit  foto  sejumlah  pejabat, termasuk  mantan  Gubernur  DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaja  Purnama  alias  Ahok.  Ia  juga merupakan  admin  dari  akun  grup  publik  Facebook  Keranda  Jokowi-Ahok.  Atas perbuatannya, Ropi telah divonis 15 bulan penjara.
2. Kasus Paranormal Ki Gendeng Pamungkas membuat video sepanjang 54 detik yang yang memuat unsur kebencian yang bersifat rasial. Video itu dibuatnya pada 2 Mei 2017. Selain video,  Ki  Gendeng  juga  memproduksi  atribut  seperti  kaus,  stiker,  jaket,  hingga  kantong plastik  bermuatan  kebencian  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA).  Bahkan,  Ki Gendeng membagikan atribut berkonten SARA itu kepada orang-orang di lingkungannya. Kepada polisi, ia mengaku sudah lama memendam kebencian terhadap etnis tertentu .
3. Kasus  Akun  Muslim_Cyber  1  dengan  pelaku  berinisial  HP  (23),  admin  akun  Instagram Muslim_Cyber1 ditangkap karena mengunggah screenshoot (bidik layar) percakapan palsu antara  Kapolri  Jenderal  Pol  Tito  Karnavian  dengan  Kabid  Humas  Polda  Metro  Jaya Kombes  Argo  Yuwono.  Isi  percakapan  membahas  kasus  pemimpin  Front  Pembela  Islam (FPI)  Habib  Rizieq  Shihab.  Dalam  potongan  pesan  itu,  seolah  Tito  dan  Argo  berencana merekayasa  kasus  untuk  menjatuhkan  Rizieq.  HP  tak  hanya  membuat  hoaks  percakapan antara  Tito  dan  Argo.  Dalam  akun  @muslim_cyber1  itu  juga  termuat  unggahan  berbau SARA, fitnah, serta ujaran kebencian. Dalam sehari, akun tersebut bisa mengunggah tiga hingga lima gambar provokatif yang seluruhnya menyinggung ras dan suku tertentu. Selain HP,  ada  18  admin  lain  yang  mengoperasikan  akun  tersebut.  Namun,  baru  HP  yang dipidanakan  karena  polisi  masih  menelusuri  keterlibatan  admin  lainnya.  Atas perbuatannya, HP akan dikenai Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a UU ITE dan atau Pasal 4 huruf  d  angka  1  juncto  Pasal  16  UU  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusaan Diskriminasi Ras dan Etnis.
4. Kasus Muhammad Tamim Pardede (45) ditangkap lantaran mengunggah video di Youtube yang  memuat  penghinaan  terhadap  Presiden  dan  Kapolri.  Dalam  salah  satu  videonya, Tamim menyebut bahwa Jokowi berpihak pada blok komunis. Ia juga menyatakan bahwa Tito  termasuk  antek  Jokowi  yang  berpaham  komunis.  Ia  lantas  menantang  polisi  untuk menangkapnya.  "Kalau  Jokowi  memerintahkan  anteknya  yang  bernama  Tito  Karnavian dan pasukannya untuk menangkap saya, saya tidak akan tinggal diam. Jangan harap polisi bisa bawa saya hidup-hidup," ujar Tamim dalam video berdurasi hampir 4 menit itu. Gelar Profesor yang sering dibawa-bawa oleh Tamim Pardede pun diduga palsu. Sebab, Lembaga Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  secara  resmi  menyatakan  bahwa  tidak  pernah  ada penganugerahan gelar profesor kepada Tamim. Dalam salah satu kalimatnya tertulis bahwa ketenaran LIPI di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kerap membuat orang mencatut nama  LIPI  untuk  tujuan  tertentu.  "Salah  satu  contohnya  adalah  seseorang  yang  mengaku bernama  Tamim  Pardede  dan  mengklaim  dirinya  adalah  profesor  riset  dari  LIPI.  Dan setelah LIPI melakukan penelusuran data dan fakta, ternyata nama Tamim Pardede bukan merupakan  profesor  riset  dari  LIPI  dan  lembaga  ini  tidak  pernah  mengukuhkan  yang bersangkutan  sebagai  profesor  riset,"  bunyi  siaran  pers  tersebut.  Putusan  Pengandilan
Tinggi  Jakarta  no,  326/Pid.sus/2017  PT.  DKI  menyatakan  Muhammad  Tamim  Pardede sebagai terdakwa.
5. Kasus Ringgo Abdillah, pada Agustus 2017, polisi menangkap MFB, seorang pelajar SMK di  Medan  yang  diduga  menghina  Presiden  Jokowi.  Akun  Facebook  yang  menggunakan alamat  email  kebal.hukum@gmail.com  itu  juga  menghina  institusi  Polri  yang  dipimpin Jendral  Tito  Karnavian.  Ternyata,  MFB  menggunakan  foto  orang  lain  di  sebuah  akun Facebook  untuk  menghina  Presiden  RI  Joko  Widodo.  Pelaku  melakukan  ini  untuk menghindari pelacakan petugas. Dalam laman Facebook yang menggunakan nama Ringgo Abdillah itu, MFB menggunggah foto-foto yang berisi hinaan terhadap Jokowi dan institusi Polri.  Setelah  diperiksa  lebih  lanjut,  ternyata  MFB  membobol  WiFi  milik  MR.  Hal  itu diakui pelaku saat menjalani pemeriksaan.
6. Kasus Kelompok Saracen Kelompok yang eksis di Facebook dan website ini paling banyak mendapatkan  sorotan  sejak  pertengahan  2017.  Mereka  mengunggah  konten  berisi  ujaran kebencian  dan  hoaks  yang  ditujukan  kepada  kelompok  tertentu.  Bahkan,  beberapa postingannya menyinggung sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam kasus  ini,  polisi  menetapkan  empat  pengurus  Saracen  sebagai  tersangka.  Mereka  adalah Mohammad  Faisal  Todong,  Sri  Rahayu  Ningsih,  Jasriadi,  dan  Mahammad  Abdullah Harsono.  Mereka  dianggap  menyebarkan  konten  ujaran  kebencian  dan  berbau  SARA  di media  sosial  sesuai  pesanan  dengan  tarif  Rp  72  juta.  Media  yang  digunakan  untuk menyebar  konten  tersebut  antara  lain  di  Grup  Facebook  Saracen  News,  Saracen  Cyber Team, situs Saracennews.com, dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung.  Hingga  saat  ini  diketahui  jumlah  akun  yang  tergabung  dalam  jaringan  Grup Saracen  lebih  dari  800.000  akun.  Dua  dari  empat  pelaku,  Sri  dan  Faisal,  ditangkap  lebih dulu  karenaa  mengunggah  konten  serupa  di  akun  Facebook  pribadi  mereka.  Di  laman Facebooknya,  Sri  menghina  Presiden  Jokowi  dan  pemerintah.  Sementara  itu,  Faisal mengunggah  gambar  yang  isinya  tudingan  Jokowi  adalah  keluarga  dari  Partai  Komunis Indonesia (PKI). Selain itu, Faisal juga menyinggung soal fraksi yang mendukung maupun menolak ambang batas parlemen dan ajakan untuk menjatuhkan partai tertentu. Ada juga konten berisi penghinaan kepada Polri dan Kapolri. Selain itu, beberapa gambar dan tulisan yang diunggah dinilai menyinggung SARA dan ujaran kebencian.
7. Kasus  akun  @warga_biasa.Ternyata  tak  hanya  orang  nomor  satu  di  Indonesia  ini  pak Jokowi yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan hoaks di media sosial. Istrinya, Iriana Jokowi,  juga  tak  luput  jadi  objek  konten  serupa.  Melalui  akun  instagram  @warga_biasa, Dodik  Ikhwanto  (21)  mengunggah  konten  bernada  ujaran  kebencian  terhadap  Iriana. Mahasiswa  ini  juga  membuat  meme  berisi  hinaan  kepada  Presiden  Joko  Widodo.  Ia ditangkap jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung pada 11 September 2017. Konten yang diunggah  berupa  gambar  disertai  komentar  dengan  kata-kata  yang  tak  pantas  yang ditujukan  kepada  Iriana.  Pelaku  mengaku  mengunggah  gambar  tersebut  ke  media  sosial karena  ia  merasa  kecewa  terhadap  pemerintah.  Gambar  yang  diunggah  Dodik  sampai kepada  kedua  anak  Presiden  Jokowi  dan  Iriana,  Gibran  Rakabuming  dan  Kaesang Pangarep.  Namun,  keduanya  tak  ambil  pusing  dengan  konten  tersebut  dan  memaafkan pelaku.
8. Kasus artis Ahmad Dhani jadi tersangka karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap kelompok  tertentu  melalui  akun  Twitternya.  Dhani  berkicau  menggunakan  akun @AHMADDHANIPRAST  yang  nadanya  dianggap  menghasut  dan  penuh  kebencian terhadap  pendukung  Ahok.  Dhani  dilaporkan  atas  tuduhan  melanggar  Pasal  28  Ayat  (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dhani hanya mengakui  satu  dari  tiga  tweet  dari  akun  Twitter  Dhani  yang  diperkarakan  karena  dinilai sarkastik.  Dua  lainnya,  kata  Dhani,  diunggah  oleh  admin  Twitternya.  Tim  kuasa  hukum Ahmad  Dhani  yang  tergabung  dalam  Advokat  Cinta  Tanah  Air  (ACTA)  menilai,  kasus ujaran  kebencian  yang  dikenakan  pada  kliennya  tidak  layak  dilanjutkan.  Mereka menganggap  kicauan  Dhani  bersifat  umum  dan  tidak  tendensius.  Putusan  Pengadilan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Tinggi Jakarta Nomor 58/Pid.sus/PT. DKI Tahun 2019 menyatakan Ahmad Dhani Prasetyo alias Ahmad Dhani sebagai terdakwa.
9. Kasus Asma Dewi. Polisi menangkap Asma Dewi, pada 11 September 2017 karena diduga mengunggah  konten  berbau  ujaran  kebencian  dan  diskriminasi  SARA  di  akun Facebooknya  Mulanya,  Polri  menyebut  ada  aliran  uang  dari  Dewi  ke  kelompok  Saracen sebesar Rp 75 juta. Namun, hal tersebut tidak disebutkan dalam dakwaan yamg dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Dewi sendiri juga telah membantah soal uang itu dan  menyatakan  tak  ada  hubungan  dengan  kelompok  Saracen.  Dewi  didakwa  dengan sengaja  menumbuhkan  kebencian  atau  rasa  benci  kepada  orang  lain  berdasarkan diskriminasi ras dan etnis melalui tulisan atau gambar, untuk diletakkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lain yang dapat dilihat atau dibaca orang lain. Selain  itu,  ia  juga  didakwa  dengan  sengaja  di  muka  umum  dengan  lisan  atau  tulisan menghina  suatu  penguasa  atau  badan  umun  yang  ada  di  Indonesia.  Dewi  menjelaskan bahwa konten yang dia unggah di Facebooknya hanya candaan, bukan ujaran kebencian. Ia juga menganggap kata-katanya merupakan ungkapan kekecewan, karena pemerintah dinilai tidak memberikan solusi atas permasalahan negara. Srikandi ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) selaku kuasa hukum Asma Dewi memaparkan, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) maupun  surat  dakwaan,  tidak  ada  tuduhan  bahwa  Asma  Dewi  adalah  bendahara  Saracen dan tidak ada tuduhan telah melakukan transfer sebesar Rp 75 juta kepada Saracen. Dalam surat  dakwaan,  Asma  Dewi  dituduh  menyebarkan  informasi  yang  bisa  menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Menurut ACTA, tuduhan tersebut juga tidak benar karena status  Facebook  Asma  Dewi  tidak  menghina  suku,  agama,  etnis  atau  golongan  apa  pun. "Status  tersebut  merupakan  bentuk  ekpresi  kebebasan  menyampaikan  pendapat  serta kritikan  terhadap  pemerintah  yang  masih  dalam  koridor  hukum,"  demikian  ACTA membantah.
10. Kasus  Jonru  Ginting  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  atas  dugaan  penyebaran  ujaran kebencian melalui konten yang dia unggah di media sosial. Dalam laporan itu, ia diduga melanggar Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) dan atau Pasal 35 juncto Pasal 51 UU  RI  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  UU  RI  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang ITE dan atau Pasal 4 huruf (b) angka (1) juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 KUHP Tentang Penginaan  Terhadap  Suatu  Golongan.  Unggahan  Jonru  di  media  sosial  dinilai  sangat berbahaya dan jika dibiarkan dapat memecah belah bangsa Indonesia. Salah satu postingan Jonru yang dipermasalahkan penyidik adalah soal Quraish Shihab yang akan menjadi imam salat  Idul  Fitri  di  Masjid  Istiqlal,  Jakarta.  Menurut  Jonru,  Quraish  Shihab  tidak  pantas menjadi  imam  lantaran  pernyataannya  yang  menyebut  wanita  Muslim  tidak  perlu menggunakan jilbab. Kemudian Jonru mengajak umat Islam tidak salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal jika imamnya adalah Quraish shihab.
11. Kasus  Siti  Sundari  Daranila,  sasarannya  adalah  Panglima  TNI,  Marsekal  Hadi  Tjahjanto sudah  menjadi  sasaran  penyebar  hoaks.  Penyidik  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik akun Facebook Gusti Sikumbang yang bernama asli Siti  Sundari  Daranila  (51).  Sehari-hari,  Sundari  berprofesi  sebagai  dokter.  Ia  ditangkap pada  15  Desember  2017  karena  menyebarkan  konten  hoaks  yang  menyatakan  istri  Hadi Tjahjanto merupakan etnis Tionghoa. Sehari setelah ditangkap, Sundari ditahan di rumah tahanan  Bareskrim  Polri.  Berikut  kalimat  hoaks  yang  diunggahnya:  KITA  PRIBUMI RAPATKAN  BARISAN.  PANGLIMA  TNI  YANG  BARU  MARSEKAL  HADI TJAHYANTO  BERSAMA  ISTRI  *LIM  SIOK  LAN*  DGN  2  ANAK  CEWEK COWOK....ANAK  DAN  MANTU  SAMA  SAMA  DIANGKATAN  UDARA.....  Kalimat itu  merupakan  caption  sebuah  foto  yang  menampilkan  Hadi  Tjahjanto  beserta  keluarga. Setelah dicek, di dalam akun pribadinya juga ditemukan sejumlah unggahan menyinggung SARA.  Sundari  dikenakan  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  Transaksi Elektronik dan UU 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ia terancam hukuman penjara enam tahun.
Ruang Lingkup kejahatan uajaran kebencian (hate speech) masuk dalam ranah tindak  pidana  terhadap  kehormatan,  istlah  lain  yang  digunakan  dalam  tindak  pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Hampir semua Negara di dunia memiliki  undang-undang  tentang  ujaran  kebencian  (hate  speech).  Di  Indonesia  pasal pasal  yang  mengatir  tentang  tindakan  ujaran  kebencian  (hate  speech)  terhadap seseorang,  kelompok  atau  lembaga  berdasarakan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor: SE/06/X/2015 terdapat dalam pasal 156 KUHP, pasal 157 KUHP, pasal 310 KUHP dan pasal  311  KUHP.  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.
Fenomena ujaran kebencian sudah banyak terjadi di Indonesia, 92% dilaporkan defamsi  (pencemaran  nama  baik)  yang  sesuai  dengan  pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE, sedangkan  sisanya  5%  mengenai  penistaan  agama  dan  1%  pengancaman.  Kemudian bila  menggunakan  media  social,  maka  Facebook  memepati  urutan  pertama  yang menyampaikan ujaran kebencian sebanyak 49%.
Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 45 merupakan  ketentuan  yang  mulai  digunakan  dalam  kasu-kasus  penyebaran  kebencian berbasis SARA di dunia maya. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang No 19 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  No  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) : “setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum  melakukan  intersepsi  atau  penyadapan  atas  Informasi  dan/atau  dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem Elektronik tertentu milik orang lain”. Ancaman pidana dari pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE diatur dalam pasal 45 ayat (2)  Undang-undang  ITE  yaitu;”  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Berikut  bebErapa  penjabaran  singkat  terkait  pasal-pasal  di  dalam  Undang- Undang yang mengatur ujaran kebencian (hate speech).
1. KUHP:
a. Pasal  156  KUHP:  Barangsiapa  di  muka  umum  menyatakan  perasaan permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan  terhadap  suatu  atau  beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
b. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP
(1) Barang  siapa  menyiarkan,  mempertunjukan,  atau  menempelkan  tulisan atau  lukisan  dimuka  umum,  yang  isinya  mengandung  pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan  rakyat  Indonesia  dengan  maksud  supaya  isinya diketahui  oleh  umum  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua tahun  enam  bulan  atau  pidana  denda    paling  banyak  empat  ratus  ribu rupiah. (2) Jika  yang  bersalah  melakukan  kejahatan  tersebut  pads  waktu menjalankan  pencariannya  dan  pada  saat  itu  belum  lewat  lima  tahun pemidanaannya  menjadi  tetap  karena  kejahatan  semacam  itu  juga,  yang bersangkutan dilarang menjalankan pencarian tersebut. c. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP.
(1)   Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau   nama baik seseorang dengan  menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang  supaya maksudnya  diketahui  umum,  diancam  karena  pencemaran  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  Sembilan  bulan  atau  pidana  denda paling banyak empat ratus ribu rupiah.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(2)    Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang diperlihatkan, dipertunjukkan  atau  ditempel  dimuka  umum,  maka  diancam  karena pencemaran  tertulis  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah.
(3)      Tidak  merupakan  pencemaran  atau  pencemaran  terrulis,  jika  perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena dipaksakan untuk membela diri.
d.   Pasal 311 KUHP Ayat (1) : Jika  yang  melakukan  kejahatan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis dibolehkan  untuk  membuktikan  apa  yang  dituduhkan  itu  benar,  tidak membuktikannya  dan  tuduhan  dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang diketahui, maka dia diancam dengan melakukan fitnah dengan fitnah pidana penjara paling lama empat tahun. Ketentuan  pidana  lainnya  diluar  KUHP,  terdapat  pada  Peraturan Perundang-Undangan  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE). Yang mengacu pada pasal-pasal sebagai berikut :
1) Pasal 28 Ayat (1) dan (2) : (1).  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong dan menyesatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. (2).  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang  ditujukan    untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  Suku, Agama  Ras, dan Antar Golongan (SARA). 2)     Pasal 45 Ayat (2) : Setiap Orang yang memenuhi unsur  sebagaimana dimaksud dalam pasal 28  ayat  (1)  atau  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama 6(enam  )  tahun    dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

## KESIMPULAN
Cara  yang  paling  elegan  untuk  mencegah  semakin  merajalela  Cybercrime  (kejahatan dunia maya) dan ujaran kebencian (hate speech) adalah dengan melakukan penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjerat para pelaku cyber crime dan ujaran kebencian (hate speech).
Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat bertujuan untuk membuat seseorang berpikir  panjang  sebelum  melakukan  kejahatan  atau  menuliskan  ujaran  kebencian.  Secanggih apapun  tekhnologi  yang  memberikan  kemudahan  pada  manusia  dalam  mengakses  baik  itu informasi ataupun data, tetap harus ada etika kesopanan dan nilai moral yang harus dijunjung tinggi  apalagi  dalam  kaitan  dengan  harga  diri  seseorang.  Kepada  Pemerintah  lebih  giat melaksanakan  sosialisasi  Undang-Undang  Informasi  dan  Tekhnologi  ini  kepada  masyarakat, sebagai  bentuk  memberi  pendidikan  hukum  agar  cybercrime  maupun  ujaran  kebencian  tidak merusak tatanan kehidupan social masyarakat.

## REFERENSI
Buku: Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.
Krisna Harahap. HAM dan Uapaya Penegakannya di Indonesia, Grafiti, Bandung, 2003. Cyber Crime, H.M Arsyad Sanusi, April 2011, Milestone Publisher.
Peraturan Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang hukum Pidana
UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  11  Tahun  2018  tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, BAB I Pasal 1 Ayat (1).
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 58/Pid.sus/PT. DKI Tahun 2019. Putusan  Pengandilan  Tinggi  Jakarta  no,  326/Pid.sus/2017  PT.  DKI  Nomor  40  Tahun  2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015.