## Abstract
Al-Luqmaniyyah boarding business entity is an independent and well- systemed business applying the principle of mudarabah. In its operation, the BUMP (Pesantren owned enterprise) is domiciled as the owner of capital and santri and teacher as mudharib or capital manager. In mudarabah theory, there are harmonies and conditions that must be met. If one of the pillars and requirements is not met then the practice of mudarabah will be canceled or damaged. The mudarabah pattern in BUMP in Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta akad mudarabahnya can be said not deviate from the teachings of Islamic religion, it is seen from the fulfillment of conditions and harmoniousness, conformity with Islamic principles on economic regulation (muamalah) and syari’ah business ethics. Mudarabah pattern practiced in BUMP Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah consists of several business entities, but not all the same in applying the profit sharing pattern. There are several business entities in BUMP that apply revenue sharing principles such as revenue sharing system before deduction of operating expense from business, and others apply profit sharing principle, where profit sharing is calculated after deduction of operational cost from the business entity
Badan usaha pesantren Al-Luqmaniyyah merupakan suatu usaha mandiri dan tersistem dengan baik yang menerapkan prinsip mudarabah. Dalam operasionalnya, lembaga BUMP (Badan Usaha

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA BAGI HASIL (MUDARABAH) PADA BUMP

## (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AL-LUQMANIYYAH UMBULHARJO YOGYAKARTA)

## Yahya Hidayat Putra
Pondok Pesantren Al- Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta Email: hpyahya6@gmail.com
Milik Pesantren) berkedudukan sebagai pemilik modal dan santri dan guru sebagai mudharib atau pengelola modal. Dalam teori mudarabah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak dipenuhi maka praktek mudarabah akan batal atau rusak. Pola mudarabah pada BUMP di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta akad mudarabahnya dapat dikatakan tidak menyimpang dari ajaran agama islam, hal ini terlihat dari terpenuhinya syarat dan rukun, kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi (muamalah) dan etika bisnis syari’ah. Pola mudarabah yang dipraktikkan di BUMP Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah terdiri dari beberapa badan usaha, namun tidak semuanya sama dalam menerapkan pola bagi hasil usaha. Ada beberapa badan usaha di BUMP yang menerapkan prinsip bagi hasil yang berupa revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil sebelum dikurangi biaya operasional dari usaha, dan ada juga yang menerapkan prinsip usaha profit sharing, di mana bagi hasilnya dihitung sesudah dikurangi biaya operasional dari badan usaha tersebut.
Kata Kunci : mudharabah, Badan Usaha Milik Pesantren, revenue sharing, profit sharing.

## A. Pendahuluan
Pondok pesantren (selanjutnya ditulis ponpes) adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Keberadaan dan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah diakui oleh masyarakat. Dalam perkembangannya ponpes berfungsi sebagai pusat bimbingan dan pengajaran ilmu-ilmu agama Islam yang telah banyak melahirkan ulama, tokoh masyarakat dan mubalig. Seiring dengan laju pembangunan dan tuntutan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ponpes telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan peran dan sekaligus memberdayakan potensinya bagi kemaslahatan lingkungannya. Salah satu bentuk adaptasi nyata yang telah dilaksanakan adalah pendirian badan usaha milik pesantren. Tumbuhnya gerakan usaha di kalangan santri merupakan salah satu bentuk perwujudan dari konsep ta’awun (saling menolong), ukhuwah (persaudaraan), talabul ilmi (menuntut ilmu)
dan berbagai aspek ajaran Islam lainnya. 1
Badan usaha milik pesantren adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang- orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang- orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-sehari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu. 2 Bentuk kerjasama tersebut untuk mewujudkan pembangunan Nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Pembangunan tersebut merupakan bentuk pembangunan manusia seutuhnya yang dilakukan bersama-sama bertujuan untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Selanjutnya untuk mendukung terwujudnya iklim yang sehat (kondusif) dalam pengembangan perkoperasian, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang pelarangan monopoli dan praktek persaingan yang tidak sehat. Disamping itu juga didukung dengan berbagai peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi. 3 Pernyataan ini sesuai dengan asas usaha pondok pesantren yang merupakan usaha yang berlandaskan syari’ah Islam yakni berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah satu orang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama rata dan proporsional. Bila suatu badan usaha mempunyai keunggulan dalam menawarkan produk kepada anggotanya maka dengan sendirinya anggota akan bertransaksi dengan konsumen. Demikian halnya dengan badan usaha pondok pesantren, jika badan usaha pondok pesantren mempunyai keunggulan dalam menawarkan alternatif investasi kepada
1 Widiyanto ”Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudarabah (Studi Kasus Di BMT Tumang Boyolali )”Skripsi Muamalat Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2001, hlm. 23.
2 Kartasapoetra,dkk, Praktek Pengelolaan Koperasi (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 44.
3 Selengkapnya tentang ketentuan pengelolaan koperasi dapat dibaca di Arifin Halomoan Tamba Sitio, Koperasi: Teori dan Praktek (Jakarta: Erlangga, 2001).
investor, maka investor akan menanamkan dananya kepada badan usaha pondok pesantren. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa anggota dan masyarakat dapat dianggap sebagai konsumen potensial atau investor potensial yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh unit usaha dalam rangka hubungan bisnis. 4
Dalam perkembangannya badan usaha pesantren tidak selalu dikembangkan dalam model yang konvensional dan linier. Badan usaha dapat dikembangkan dengan modifikasi yang luas. Modifikasi badan usaha ini dapat diatur berdasarkan komunitas yang mendukung usaha. Modifikasi pesantren yang dapat dilakukan antara lain: Badan Usaha Pengajar (seperti usaha pelatihan, penelitian dan penerbitan, penerjemaahan), dan Badan Usaha Pengajar dan Santri (berupa usaha produksi, perdagangan, dan BMT). Unit usaha pondok pesantren juga dapat dimodifikasi dengan melakukan akuisisi, merger atau sinergi dengan lembaga keuangan atau bisnis yang lain.
Unit usaha pondok pesantren yang kedudukannya berada di lingkungan pondok pesantren mempunyai nilai strategis dalam pengembangan kehidupan ekonomi di sekitar pondok pesantren. Pada posisi tertentu, unit usaha pondok pesantren akan dapat menopang keberlangsungan aktifitas santri, ustadz dan kyai di pesantren. Sedangkan sistem yang paling cocok untuk diterapkan pada unit usaha pondok pesantren dapat menggunakan prinsip syariah atau praktek mudarabah dalam sistem pengelolaannya. 5
Praktek sistem bagi hasil atau mudarabah dalam pelaksanaannya harus terdapat dua pihak atau lebih. Salah satu pihak bertindak sebagai pemberi modal ( shahibul mâl) dan pihak yang satunya bertindak sebagai pengelola ( mudharib). Jika di dalam pelaksanaan terdapat wanprestasi dalam kegiatan usaha dan terdapat kerugian maka dapat dilihat asal usul terjadinya kerugian tersebut. Apabila kerugian terjadi bukan karena mudharib, maka yang menanggung kerugian materi adalah shahibul mâl, namun jika kerugian diakibatkan karena kesengajaan dari mudharib, maka mudharib wajib mengganti kerugian secara menyeluruh. 6 Oleh karena itu
4 Hendar, Manajemen Perusahaan Koperasi (Jakarta: PT. Gelora Aksara Utama, 2010), hlm. 7 5 Hendri Anton, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, cet I (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 23.
6 Tentang teori mudharabah sebagai konsep bagi hasil berbasis syari’ah dapat
di Indonesia dalam sistem bagi hasil bukan hanya mengenal profit sharing saja, akan tetapi juga mengenal sistem bagi hasil dengan metode revenue sharing. Revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan usah atau keuntungan usaha dari pihak ketiga sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor). 7 Secara definitif profit sharing diartikan dengan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan . Dapat pula dikatakan lebih lanjut bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. 8
Badan usaha milik pondok pesantren (BUMP) PP Al-Luqmaniyyah merupakan salah satu badan usaha yang cukup maju dan mempunyai keunggulan dalam dalam menawarakan produk mereka, BUMP mempunyai berbagai jenis unit usaha seperti: usaha percetakan fotocopy, pencucian baju ( laundry), kantin, Sapala Adventure, dan penyewaan sound system. Dari keselurahan usaha yang dijalankan oleh badan usaha pesantren Al-Luqmaniyyah semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, badan usaha pesantren ini menjadi sumber dana bagi pondok pesantren Al-Luqmaniyyah, dan membantu pembiayaan operasional. Seluruh anggota badan usaha pesantren Al-Luqmaniyyah adalah para santri, dan guru. Oleh karena itu dalam praktiknya mereka harus bisa menjalankan prinsip-prinsip sesuai hukum islam.
Badan usaha pesantren Al-Luqmaniyyah merupakan suatu badan yang mandiri dan tersistem dengan baik. Mereka menerapkan prinsip mudarabah, dimana lembaga BUMP sebagai pemilik modal dan santri ataupun guru sebagai mudharib atau pengelola modal. Melihat dari deskripsi tersebut, tulisan ini menjelaskan bagaimana penerapan sistem mudarabah di BUMP tersebut dilihat dari perpspektif hukum bisnis syari’ah. Tujuannya adalah memetakan pola penghitungan bagi hasil yang dilakukan BUMP dalam mengelola usaha yang dimiliknya. Di samping itu juga untuk menganalisis bagaimana inovasi yang dilakukan
dibaca dalam Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh (Lebanon: Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
7 Gianisha Oktaria Putri “Analisis Bagi Hasil Deposito Mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia” Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 75.
8 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 22
BUMP dalam penerapan hukum bisnis syari’ah dan kontribusinya bagi kesejahteraan warga pondok pesantren.

## B. Pola Mudarabah Pada BUMP di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Yogyakarta
Mudarabah merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama yang harus tunduk pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam muamalah Islamiyah. Secara konseptual, mudarabah sebagai satu bentuk akad kerjasama, banyak dibicarakan oleh kalangan ulama fikih. Secara operasional, prinsip ini merupakan salah satu jenis akad dalam badan usaha. Prnsip ini telah banyak digunakan oleh badan usaha untuk pembiayaan modal kerja dan investasi lainnya terhadap anggota. 9
Istilah praktek mudarabah pada intinya adalah I Believe, I Trust, “saya percaya atau saya menaruh kepercayaan.” Perkataan bagi hasil yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga badan usaha selaku sahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 10
Dalam praktiknya, pola bagi hasil usaha pada BUMP di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah bagi hasilnya berupa uang tunai. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antara sahibul mal dengan mudârib. Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil yang dipraktikkan, yaitu revenue sharing dan profit sharing. Persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang disepakati dengan kedua belah pihak pada saat dilakukan akad mudarabah. Perihal mengenai kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian anggota, maka akan ditanggung oleh pihak BUMP, namun apabila kerugian disebabkan karena kelalaian anggota maka kerugian ditanggung anggota, yaitu dengan mengembalikan modal pokok yang diberikan oleh BUMP. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena kesalahan anggota seperti anggota tidak melakukan usaha sesuai dengan kesepakatan, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh anggota.
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23.
10 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 27.
Praktek mudarabah yang dilakukan BUMP Al Luqmaniyyah adalah untuk perluasan usaha. Dalam praktek pembiayaan mudarabah di BUMP, setelah dilakukan pencairan dana, maka dana tersebut sudah sepenuhnya menjadi urusan anggota atau suatu badan usaha. Namun dana tersebut bukanlah dana untuk keperluan konsumsi melainkan dana produktif untuk memperluas dan mengembangkan badan usaha. Pola bagi hasil usaha di BUMP yang terdiri dari beberapa badan usaha tidak semuanya sama dalam menerapkan pola bagi hasil usaha. Ada beberapa badan usaha di BUMP yang menerapkan prinsip bagi hasil yang berupa revenue sharing dan ada juga yang menerapkan prinsip bagi hasi usaha profit sharing dengan penjabaran sebagai berikut:
1. Luqmaniyyah Copy Center (LCC)
Pada badan usaha ini BUMP bertindak sebagai sahibul mal dan pengelola LCC berkedudukan sebagai mudarib. Usaha ini menerapkan prinsip revenue sharing, dimana pembagian hasil antara mudârib sebagai pengelola dengan BUMP sebagai sahibul mal dilakukan sebelum pengurangan biaya operasional dari badan usaha LCC dengan jangka waktu bagi hasil per bulan dan dengan nisbah persentase bagi hasil 30%.
2. Kantin LQ Al-Barokah
Pada badan usaha ini BUMP bertindak sebagai sahibul mal dan pengelola kantin Al Barokah sebagai mudârib dengan menerapkan prinsip profit sharing. Pembagian hasil antara mudârib sebagai pengelola dengan BUMP dilakukan sesudah pengurangan biaya operasional dari badan usaha kantin Al Barokah dengan jangka waktu bagi hasil per bulan dengan nisbah persentase bagi hasil 20%.
3. Penyewaan Sound System
Pada badan usaha ini BUMP juga bertindak sebagai sahibul mal dan pengelola penyewaan Sound System menjadi mudâribya. Prinsip bagi hasilnya menggunakan profit sharing, dimana pembagian hasil antara mudârib dengan shahibul mal dilakukan sesudah pengurangan biaya operasional dengan jangka waktu bagi hasil per bulan dengan nisbah persentase bagi hasil 20%.
4. Jasa pencucian baju Lula Laundry
Pada badan usaha ini BUMP berkedudukan sebagai sahibul mal dan pengelola Lula Laundry bertindak sebagai mudârib. Prinsip bagi hasil yang diterapkan adalah profit sharing. Penghitungan bagi hasil
antara mudârib sebagai pengelola dengan BUMP sebagai sahibul mal dilakukan sesudah pengurangan biaya operasional. Jangka waktu bagi hasilnya adalah perbulan dengan nisbah persentase bagi hasil 30%.
5. Persewaan peralatan mendaki Sapala Adventure
Pada badan usaha ini BUMP bertindak sebagai sahibul mal dan pengelola Sapala Adventure menjadi mudârib. Berbeda dengan usaha sebelumnya, usaha ini menerapkan prinsip revenue sharing, dimana pada badan usaha ini pembagian hasil antara mudârib dengan sahibul mal dilakukan sebelum pengurangan biaya operasional. Jangka waktu bagi hasilnya adalah perbulan dengan nisbah persentase bagi hasil 20%.

## C.  Pola Bagi Hasil Usaha BUMP dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah
Konsep bagi hasil dan bagi rugi yang ditawarkan Islam adalah sistem mudarabah atau disebut dengan konsep profit sharing dan revenue sharing  di mana untung dan rugi dari sebuah kerjasama ditanggung oleh semua pihak yang bekerja sama. Profit sharing menurut etimologi indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian  laba. Profit Sharing secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan ( total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total ( total cost). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. 11
Sistem profit sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama
11 Yunus, Jamal Lulail, Manajemen Bank Syariah Mikro (Malang, UIN Malang Press, 2009), hlm. 90.
sesuai porsi masing-masing. 12 Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.
Prinsip lain adalah revenue sharing, yang secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing  berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang di distribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh badan usaha karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional badan usaha tersebut. 13 Maksudnya pembagian dana terhadap pengelola atau mudârib atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh badan usaha tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh badan usaha dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh pengelola, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka Sahibul mal ikut menanggung kerugiannya.
Ketentuan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudarabah yang tergolong dalam kontrak investasi dalam dunia modern. Dalam kontrak ini, pengembalian akan tergantung kepada kinerja sektor lapangannya. Jika laba bisnis yangdiusahakan besar, maka kedua belah pihak akan mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, maka mereka mendapat bagian yang kecil pula. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal uang tertentu. Namun demikian, jika usaha itu mengalami kebangkrutan maka pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetap berdasarkan porsi modal masing-masing
12 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, hlm. 91. Baca juga dalam Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Deskripsi dan Ilustrasi, edisi II (Yogyakarta: Ekonosia, 2003).
13 Adiwarman  Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 45.
pihak. Maka dari itu kontrak inimenggunakan istilah nisbah keuntungan atau laba, bukan nisbah saja, yaitu prosentase hanya digunakan ketika bisnis mendapat laba. Apabila bisnis itu rugi, maka kerugiannya dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Hal itu dilakukan karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Kemampuan Sahibul maluntuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudârib. Dengan demikian karena kerugian dibagiberdasarkan proporsi modal dan karena proporsi modal Sahibul maldalam hal ini adalah 100%, maka kerugian finansial ditanggung 100% oleh Sahibul mal. Di sisi lain, karena proporsi modal mudârib dalam kontrak ini adalah 0% maka apabila terjadi kerugian, maka mudârib akan menanggung kerugian finansial 0% pula. 14
Pada dasarnya kedua pihak sama-sama menanggung kerugian, namun bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan obyek mudarabah yang di kontribusikannya. Apabila yang dikontribusikannya adalah uang, maka resikonya adalah hilangnya uang tersebut, sedangkan bila yang dikontribusikannya adalah kerja, maka resikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktu dengan tidak mendapat hasil apapun atas jerih payahnya selama berusaha. 15 Inilah yang dikenal dengan dua jenis kerugian dalam mudarabah, sehingga jika mudârib diharuskan juga memikul kerugian finansial maka artinya ia memikul dua jenis kerugian oleh satu pihak yaitu mudâribsaja dan ini tidak adil dan dilarang dalam Islam.
Hal yang perlu diingat adalah bahwa jika kebangkrutan usaha itu atas kesalahan mudârib maka dia yang menanggung semua kerugian usaha yang terjadi. Jika mudârib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam mengolah dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dalam prilakunya yang tidak termasuk dalam mudarabah yang disepakati atau keluar dari ketentuan kerjasama, maka mudârib harus menanggung kerugian bisnis sesuai dengan kelalaiannya sebagaisanksi dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, untuk menyelesaikan kerugian yang terjadi maka cara yang bisa ditempuh adalah diambil dari pokok modal usahanya, bukan dibebankan kepada mudârib. Dari ketentuan-ketentuan diatas
14 Arifin, Zainal, Akad dan Pengawasan dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Makalah Semiloka Program Pasca Sarjana IAIN Jakarta, 2001, hlm. 17.
15 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta:
Gema Insani, 2001), hlm. 23.
nampak bahwa kedua pihak yang bekerja sama tidak akan merasa dirugikan dengan pihak yang lain, baik ketika usaha itu laba maupun rugi.
Konsep profit sharing sharing ini jauh lebih bersifat kemanusiaan dibanding dengan konsep bagi hasil yang lain, seperti revenue sharing yang diterapkan oleh dunia konvensional. Konsep revenue sharing adalah besaran yang dijadikan dasar jasa dari suatu produksi. Hal itu berarti bahwa pembagian hasil usaha itu dilakukan ketika pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau mendapat laba kotor dari usaha. Jadi biaya operasional usaha seperti pajak, cicilan hutang serta service chargedibebankan kepada mudârib atau pengelola. Hal itu tentunya sangat merugikan bagi mudârib, karena dia harus menanggung biaya operasional yang seharusnya ditanggung oleh sahibul mal. Jika kejadiaanya demikian maka hal itu mendhalimi pihak lain. 16 Hal itulah yang ingin dihapuskan oleh Islam. Bentuk pembagian hasil usaha yang lain adalah profit sharing, yaitu selisih antara revenue dan biaya operasional untuk suatu produksi. Baik konsep revenue sharing maupun profit sharing, semua kerugian yang terjadi pada bisnis yang disepakati ditanggungkan kepada mudârib. Hal itu tentu tidak ada keadilan sama sekali.Di sinilah Islam menawarkan alternatif yang sangat adil demi kemaslahatan bersama, bukan untuk keuntungan satu pihak saja.
Pada dasarnya badan usaha boleh menggunakan prinsip bagi hasil ( revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Bila salah seorang menetapkan sendiri penetapan tentang pola bagi hasil usaha yang akan digunakan namun pihak lain juga harus menyetujui penetapan itu. 17
Diperbolehkannya kedua sistem tersebut dengan melihat bahwa baik prinsip bagi hasil ( revenue sharing) atau bagi untung (profit sharing) belum ditemukan dalil nash yang mengharamkan atau melarang prinsip tersebut. Dilihat dari segi kemaslahatannya, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil ( revenue sharing), karena pada prinsip sistem profit sharing yang di dalam penerapannya banyak
16 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendikiawan (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), hlm. 71.
17 Ahmad  Sumiyanto, Problem dan Solusi Transaksi Mudarabah (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005), hlm. 44.
kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha. Pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip bagi hasil ( revenue sharing) yang akan memberi kemudahan bagi kedua belah pihak dalam pembagian perolehan hasil usaha.
Prinsip bagi hasil ( revenue sharing) atau bagi untung (profit sharing) adalah termasuk dalam muamalah. Dalam kaidah fikih, semua muamalah itu diperbolehkan kecuali bila ada dalil yang mengharamkan tentang prinsip bagi hasil ( revenue sharing) dan bagi untung (profit sharing) maka kedua prinsip tersebut boleh digunakan dalam suatu badan usaha. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

## D. Penutup
Pola bagi hasil mudarabah usaha di BUMP Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah yang terdiri dari beberapa badan usaha tidak semuanya sama dalam menerapkan pola bagi hasil usaha. Ada beberapa badan usaha di BUMP yang menerapkan pola bagi hasil yang berupa revenue sharing yang berarti bagi hasilnya sebelum dikurangi biaya operasional dari usaha tersebutdan ada juga yang menerapkan pola bagi hasil usaha profit sharing dimana bagi hasilnya sesudah dikurangi dengan biaya operasional dari badan usaha tersebut. Dalam perspektif hukum bisnis syari’ah, pola bagi hasil mudarabah pada BUMP di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Yogyakarta akad mudarabahnya sesuai dengan prinsip syari’ah. Hal ini terlihat dari terpenuhinya syarat dan rukun, kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi (muamalah) dan etika bisnis syariah. Praktek mudarabah yang dilakukan pada BUMP didasarkan pada kerjasama dan bagi hasilnya seusai dengan kesepakatan awal antara pengelola dan shahibul mal agar terhindar dari riba dan hal- hal yang samar atau gharar.

## DAFTAR PUSTAKA
Anton, Hendri, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, cet I, Yogyakarta:
Ekonosia, 2003.
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta:
Gema Insani, 2001
_______, Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta: Bank
Indonesia, 1999.
Arifin, Zainal, Akad dan Pengawasan dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Makalah Semiloka Program Pasca Sarjana IAIN Jakarta, 2001
Bukhari, Imam, Shahih Bukhari, Beirut: Dar al-Sha’bi, 2000.
Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
Gianisha Oktaria Putri “Analisis Bagi Hasil Deposito Mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia” Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 2012.
Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Helmi, Karim, Fikih Muamalah, Jakarta: Grafindo Jaya, 2002
Hendar, Manajemen Perusahaan Koperasi, PT. Gelora Aksara Utama, 2010
Ismail, Syekh al-Imam al-Jalil Imam al-din Abu al-Fida’, Tafsir Ibnu Katsir, Mesir: Dar al-Fikr, 2008.
Ismail, Nawawi, Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
Kartasapoetra,dkk, Praktek Pengelolaan Koperasi, Jakarta: Rineka Cipta,
1991
Lulail, Yunus, Jamal, Manajemen Bank Syariah Mikro, Malang, UIN Malang Press, 2009
Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah, Juz II, Kairo: Dar Al-Hadist, t.t.
Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Jakarta; Rajawali Pers,
2011.
Muhammad , Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, cet I, Yogyakarta: UII Pres, 2000
_______, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2001
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, judul asli: Econiomic Doctriness Of Islam, Yogyakarta: PT Dana Bakti, Wakaf, 1995
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, Jakarta: Pena Publishing, 2001.
Sitio, Arifin, Halomoan Tamba, Koperasi: Teori dan Praktek, Jakarta:
Erlangga, 2001
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Syafi’i, Imam, Al-‘Umm, Juz II, Mesir: Maktabah al-Kulliyati, 1961.
Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah,  Deskripsi dan Ilustrasi, edisi II, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung:
Alfa Beta, 2011
Sumiyanto, Ahmad, Problem dan Solusi Transaksi Mudarabah, Yogyakarta:
Magistra Insania Press, 2005.
Widiyanto ”Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudarabah (Studi Kasus Di BMT Tumang Boyolali )”Skripsi Muamalat Fakultas Syariah,
IAIN Walisongo Semarang, 2001
Zuhaili, Wahbah , Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Lebanon: Beirut: Dar al-Fikr, 2000.