e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Implementasi  Pemenuhan  Hak  Aksesibilitas  Jalur  Pemandu bagi Disabilitas Netra di Kota Pekanbaru
Ria Cici Tumorang 1 , Emilda Firdaus 2 , Hengki Firmanda 3 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Jalur Pemandu, Pelayanan Publik, Disabilitas Netra.
How to cite: Tumorang, Ria Cici., Firdaus, Emilda., dan Firmanda, Hengki. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Kota Pekanbaru. Amsir Law Journal, 4(2), 143- 155.
DOI: 10.36746/alj.v4i2.159
Every Indonesian citizen has the same right to get public services provided by the government, including the blind. The blind need special facilities in carrying out their activities in public spaces, such as the accessibility of guide lines/tactile paving.  The  purpose  of  this  study  is  to  explain  the  implementation  of accessibility rights for the blind in Pekanbaru City. This type of empirical research  is  used  in  this  study,  with  a  sociological  approach,  which  aims  to observe the fulfillment of accessibility rights for blind people in Pekanbaru City. The results found, the provision of tactile paving in Pekanbaru City is still very minimal. It can be concluded that, the implementation of the fulfillment of guideline accessibility rights for persons with visual disabilities in Pekanbaru City has not been carried out properly, and the obstacles to fulfilling guideline accessibility  rights  in  Pekanbaru  City  are  regulatory  issues,  budgets  which result in the unavailability of sidewalks on the roadside. The government of Pekanbaru City should form a regional regulation on persons with disabilities, provide a budget, plan the development of tactile paving, and conduct outreach regarding the importance of fulfilling this.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan publik dari  pemerintah,  termasuk  masyarakat  penyandang  disabilitas. 4 Salah  satu  jenis  disabilitas ialah  disabilitas  netra  yang  merupakan  individu  yang  memiliki  hambatan  pada  indra penglihatan. 5 Penyandang  tunanetra  memerlukan  perlakuan  khusus  untuk  melindunginya dari  kerentanan  tindakan  diskriminasi.  Perlakuan  khusus  ini  merupakan  upaya  untuk mencapai  penghormatan  dengan  mengutamakan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia  secara  universal. 6 Namun,  terkadang  terjadi  diskriminasi  yang  dapat  berupa
1 Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia. E-mail: ria.cici0722@student.unri.ac.id .
2 Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia. E-mail: emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id .
3 Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia. E-mail: hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id .
4 Hasanah, B. (2017). Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang). IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching , 1 (1). 60-78.
5 Rahmah, R. (2020). Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah , 18 (2). 1-16.
6 Ndaumanu,  F.  (2020).  Hak  Penyandang  Disabilitas:  antara  Tanggung  Jawab  dan  Pelaksanaan  oleh  Pemerintah Daerah. Jurnal HAM , 11 (1), 131-150.
diskriminasi  lingkungan  yang  terjadi  ketika  fasilitas  publik  tidak  dirancang  untuk  dapat diakses oleh penyandang disabilitas. 7
Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Penyandang  Disabilitas  yang  menyebutkan  bahwa  penyandang  disabilitas merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang  memiliki  hak  yang  sama.  Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas memerlukan sarana pra sarana yang diupayakan oleh pemerintah. 8 Pasal 17 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun  2013  menetapkan  bahwa  setiap  penyandang  disabilitas  berhak  atas  penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana transportasi.
Aksesibilitas ini merupakan kemudahan yang diberikan kepada disabilitas netra untuk mewujudkan  kesempatan  yang  sama,  baik  dalam  mengakses  dan  berpartisipasi  dalam penggunaan dan pemanfaatan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum. Adapun jenis  aksesibilitas  fisik  yang  dibutuhkan  tunanetra  adalah  jalur  pemandu.  Jalur  pemandu digunakan  untuk  membantu  memberikan  informasi  perjalanan  bagi  tunanetra  dengan memanfaatkan tekstur ubin sebagai pengarah dan peringatan. Umumnya jalur pemandu atau guiding block ini berwarna kuning. 9
Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru mencatat penyandang disabilitas mencapai 1.126 dengan  120  tunanetra,  jumlah  ini  dapat  bertambah  karena  kemungkinan  sejumlah penyandang disabilitas belum terdata. Tabel 1. menunjukkan jumlah tunanetra di Pekanbaru yang terus mengalami peningkatan. Melihat fakta ini perlu ada upaya optimal dari Pemerintah Pekanbaru  untuk  memenuhi  hak  disabilitas  netra.  Kota  Pekanbaru  merupakan  ibukota Provinsi Riau, merupakan daerah di mana perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan  penduduk  terjadi  dengan  pesat,  membuatnya  menjadi  wilayah  dengan keragaman  sosial  disertai  beragam  permasalahan  termasuk  masalah  perwujudan  hak tunanetra  yang  merupakan  bagian  penting  dari  pembangunan  kesejahteraan  sosial  di Indonesia. Hal mana dengan berkembangnya Pekanbaru, masyarakat netra dengan jumlah yang meningkat tiap tahunnya belum juga terpenuhi haknya.
Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas Netra Pekanbaru Tahun 2018-2021.
No. Kecamatan Jumlah Tunanetra Tahun 2018 (jiwa) Jumlah Tunanetra Tahun 2019 (jiwa) Jumlah Tunanetra Tahun 2021 (jiwa) 1 Bukit Raya 18 11 20 2 Lima Puluh 1 7 7 3 Marpoyan Damai 0 14 13 4 Payung Sekaki 14 2 3 5 Pekanbaru Kota 6 6 12 6 Rumbai 16 0 5 7 Rumbai Pesisir 5 3 10 8 Sail 5 4 5 9 Senapelan 1 4 6 10  Sukajadi 2 3 5
7 Mapusa, S. G. (2021). Evaluative Review of Government Obligations in Protecting the Right to Work for Persons with Disabilities Through National and Regional Regulations (Ambon City) After the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Balobe Law Journal , 1 (2), 57-75.
8 Rani, N. P., dan Febrina, R. (2021). Hak Aksessibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum , 10 (1), 57- 78.
9 Sari, R. O., dan Dewi, D. I. K. (2014). Pemanfaatan Jalur Pemandu Tunanetra pada Pedestrian di Kota Semarang. Semarang: PDIH Undip.
11  Tampan 0 20 21 12  Tenayan Raya 1 9 13 Total 69 83 120
Sumber: Dinas Sosial Pekanbaru, 2021.
Menurut  Hengki  Firmanda,  dkk.  temuan  di  lapangan  menunjukkan  komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan jalur pemandu belum maksimal. 10 Dipahami memang tidak semua pemerintah bisa menerapkan segala regulasi terkait disabilitas netra, namun itu tidak  bisa  menjadi  alasan  bagi  pemerintah  untuk  pembenaran  diri  atas  keterbatasan  yang sebenarnya bisa diatasi kalau pemerintah mau terbuka dan melibatkan penyandang tunanetra serta serius melakukannya. Pasal 18 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan pra sarana umum  serta  lingkungan,  serta  transportasi  yang  meliputi  aksesibilitas  seperti  bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, objek wisata dan pemakaman umum.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sarana dan pra sarana umum seperti disebut sebelumnya masih belum ramah tunanetra. Seperti fakta bahwa dari 1.227,90 km jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Pekanbaru, 11 hanya Jalan Cempaka (0,9030 km) di Sukajadi yang terdapat jalur pemandu, berarti hanya 0,073% jalan di Pekanbaru yang tersedia jalur pemandu. Kemudian terdapat setidaknya 18 lokasi pertamanan di Kota Pekanbaru namun hanya  RTH  Tunjuk  Ajar  Integritas  yang  menyediakan  jalur  pemandu  yang  berarti  hanya 5,5%.  Selanjutnya,  pada  kompleks  perkantoran  Walikota  Pekanbaru  yang  berjumlah  6 gedung,  9  pasar  serta  RSD  Madani  Pekanbaru  yang  menjadi  wewenang  Pemerintah Pekanbaru  sama  sekali  tidak  menyediakan  jalur  pemandu.  Selain  itu,  sarana  peribadatan seperti Masjid Ar-Rahman, Gereja Katolik Santa Maria, dan Gereja HKBP Hang Tuah juga tidak menyediakan jalur pemandu.
Seperti disebut di atas bahwa jalan yang sudah dilengkapi jalur pemandu adalah Jalan Cempaka (Sukajadi) namun kondisinya sudah rusak dan tidak layak digunakan. Sedangkan di RTH Tunjuk Ajar Integritas, beberapa titik terdapat jalur pemandu namun pemasangannya tidak sesuai, yang mana terdapat ubin pemandu yang terputus, terhalang suatu objek, dan juga tidak terdapat ubin peringatan (bulat). Jika ubin pemandu tidak dipasang dengan benar, ubin tersebut tidak dapat memenuhi fungsinya untuk memandu tunanetra dengan aman. 12 Hal mana tentu akan membahayakan tunanetra.
Tabel 2. Data Kesediaan Pra Sarana Pemandu bagi Tunanetra.
No. Pra Sarana Lokasi 1
Lokasi 2 Lokasi 3 Lokasi 4 Lokasi 5 Lokasi 6 1 Jalan Umum Jalan Ahmad Yani (Sukajadi) Jalan Cempaka (Sukajadi) Jalan Sisingama ngaraja (Lima Puluh) Jalan H. Agus Salim (Pekanbaru Kota) Jalan Teratai (Senapelan) Jalan Setia Budi (Lima- puluh) 2 Taman Taman Kota Pekanbaru RTH Putri Kaca Mayang RTH Tunjuk Ajar Integritas
10 Firmanda, H., Firdaus, E., dan Rani, N. P. (2021). Pendampingan Pada Komunitas Anak Disabilitas di Kota Pekanbaru Melalui Pemahaman Hak-Hak Aksessibilitas. Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 40-48.
11 Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2022). Kota Pekanbaru Dalam Angka Pekanbaru Municipality in Figures. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru, hlm. 255.
12 Mizuno, T., Nishidate, A., Tokuda, K., dan Kunijiro, A. R. A. I. (2008). Installation Errors and Corrections in Tactile Ground Surface Indicators in Europe, America, Oceania and Asia. IATSS research , 32 (2), 68-80.
3 Bangunan Umum Kantor Walikota Pekanbaru Pasar Cik Puan Pasar Sail RSD Madani Kota Pekanbaru 4 Rumah Ibadah Masjid Ar- Rahman Gereja Katolik Santa Maria Gereja HKBP Hang Tuah Pekanbaru
Sumber: Pemerintah Kota Pekanbaru, 2021.
Permasalahan ini tentunya menjadi kendala dalam pemenuhan hak aksesibilitas jalur pemandu  bagi  disabilitas  netra  di  Pekanbaru.  Hambatan  ini  dapat  berdampak  pada perkembangan  sosial  disabilitas  netra  di  Pekanbaru. 13 Para  disabilitas  netra  menjadi  sulit melakukan mobilisasi secara mandiri, padahal pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia termasuk hak penyandang tunanetra. 14 Melalui uraian permasalah ini, akan  dibahas bagaimana implementasi pemenuhan hak aksesibilitas jalur pemandu bagi disabilitas netra di Kota Pekanbaru? Apakah faktor penghambat dalam implementasi  pemenuhan  hak  aksesibilitas  jalur  pemandu  bagi  disabilitas  netra  di  Kota Pekanbaru? Dan, bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi  faktor  penghambat  dalam  implementasi  hak  aksesibilitas  jalur  pemandu  bagi disabilitas netra di Kota Pekanbaru?

## 2.  Metode
Penelitian  hukum  merupakan  kegiatan  ilmiah  berdasarkan  metode, sistematika,  dan  suatu gagasan  tertentu  dalam  mempelajari  fenomena  hukum  tertentu. 15 Jenis  penelitian  hukum yang  digunakan  ialah  penelitian  empiris,  melalui  pendekatan  sosiologi  hukum.  Penelitian hukum  secara  empiris  merupakan  penelitian  yang  ingin  melihat  hubungan  antara  hukum dengan  masyarakat,  sehingga  dapat  mengungkap  efektifitas  berlakunya  regulasi  dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan guna memperoleh data dan memberikan gambaran yang lengkap tentang masalah yang diteliti.
Sifat  penelitian  ini  ialah  deskriptif.  Peneliti  mendeskripsikan  atau  menggambarkan tentang  situasi  atau  kondisi  yang  ada,  pendapat  yang  berkembang,  dengan  menggunakan prosedur  ilmiah  dalam  menjawab  permasalahan  yang  sebenarnya,  sehingga  memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang permasalahan yang diteliti. Sedangkan sumber data penelitian  ini  mencakup  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui wawancara dan survei di lapangan serta data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka baik dari buku, artikel, maupun hasil penelitian. Pada tahap selanjutnya data akan dianalisis secara  kualitatif.  Analisis  kualitatif  yaitu  data  yang  tidak  dianalisis  dengan  menggunakan statistik atau  matematika ataupun  sejenisnya,  tetapi  cukup  diuraikan  secara deskriptif  dari data yang diperoleh. Kemudian dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke yang khusus.

## 3.  Implementasi  Pemenuhan  Hak  Aksesibilitas  Jalur  Pemandu  bagi  Disabilitas Netra di Kota Pekanbaru
Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasar  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  (UUD  NRI  1945)  menghormati  dan  melindungi  harkat  dan  martabat
13 Rani, N. P., dan Febrina, R. (2021). Op.Cit., hlm. 61.
14 Muladi. (2009). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, hlm. 265.
15 Zainuddin. (2018). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.18.
manusia.  Hak  asasi  manusia  sebagai  hak  dasar  yang  melekat  pada  diri  manusia  bersifat universal  harus  dilindungi  dan  dihormati  termasuk  bagi  kelompok  rentan  penyandang disabilitas. 16 Sebagaimana dalam Pasal 28I Ayat 4  UUD NRI 1945 bahwa “ perlindungan, pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara, terutama  pemerintah”.  Pasal  tersebut menunjukkan  bahwa  negara  merupakan  pihak  yang memiliki  tanggung  jawab  besar  untuk  melindungi  dan  mewujudkan  hak-hak  setiap  warga negaranya termasuk penyandang disabilitas. 17
Dalam  hal  pemenuhan  hak  disabilitas  netra,  pemerintah  Pekanbaru  melalui  Dinas PUPR  bertanggung  jawab  memenuhi  dan  melaksanakan  jalur  pemandu  sebagai  hak masyarakat  tunanetra  dalam  mendapatkan  fasilitas  yang  memudahkan  dalam  berkegiatan sebagai bagian dari masyarakat. Sebagaimana hal ini telah dijamin dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of  Person  with  Disabilities  (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas) menetapkan “ agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, negara-negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang  terbuka  atau  tersedia  untuk  publik,  baik  di  daerah  perkotaan  maupun  pedesaan. Kebijakan-kebijakan  ini  yang  harus  meliputi  identifikasi  dan  penghapusan  kendala  serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada: gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas  dalam  dan  luar  ruang  lainnya,  termasuk  sekolah,  perumahan,  fasilitas  medis,  dan tempat kerja. ”
Definisi  jalur  pemandu  yang  terdapat  dalam  Surat  Edaran  Menteri  PUPR  Nomor 02/SE/M/2018,  yaitu  jalur  yang  memandu  penyandang  tunanetra  dengan  memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan. Jalur pemandu ini dibuat dengan kontur ubin garis empat sebagai penanda jalan dan kontur dengan bulatan-bulatan kecil pada ubin untuk penanda stop/warning karena terdapat perubahan situasi. 18 Hasil wawancara dengan Suhaimi, 19 selaku Kasi Perencanaan Bina Marga Dinas PUPR Kota Pekanbaru, mendapatkan beberapa poin terkait realita pelaksanaan jalur pemandu di Pekanbaru, sebagai berikut:
1) Implementasi  tanggung  jawab  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  untuk  memastikan masyarakat tunanetra mendapatkan jalur pemandu yang tepat dan sesuai dengan hak asasi manusia di Pekanbaru belum terlasana dengan baik;
2) Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Penyandang  Disabilitas,  Pemerintah  Kota Pekanbaru  memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  hak aksesibilitas jalur pemandu bagi tunanetra melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru, sehingga memberikan beban moral tersendiri agar Dinas PUPR Kota Pekanbaru untuk dapat mewujudkan hal tersebut; dan
16 Philona,  R.,  dan  Listyaningrum,  N.  (2021).  Implementasi  Aksesibilitas  bagi  Penyandang  Disabilitas  di  Kota Mataram. Jatiswara , 36 (1), 38-48.
17 Tio Tegar Wicaksono. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas . https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak- penyandang-disabilitas/ , Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.
18 Kahfi,  A.,  Saputra,  A.  T.,  Addas,  R.,  dan Rofii,  A.  A.  (2020).  “Guiding  Block  Performance”  sebagai  Solusi untuk Mengekspresikan  Tarian  Pakkarena  Bagi  Perempuan  Penyandang  Tunanetra  di  Makassar  Sulawesi  Selatan. JPAI:  Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia , 2 (2), 31-37.
19 Wawancara dilakukan pada tanggal 6 April 2022 di Pekanbaru.
3) Selama  masa  jabatan,  selaku  Kasi  Perencanaan  Bina  Marga  Dinas  PUPR  Kota Pekanbaru  bersama  Supari,  Kasi  Perencanaan  Cipta  Karya  Dinas  PUPR  Kota Pekanbaru belum pernah ada pihak yang mengangkat masalah ini. 20
Kota Pekanbaru merupakan kota metropolitan dengan luas sekitar 632,26 km 2 dengan jumlah penduduk 994.585 jiwa. 21 Data Dinas Sosial Pekanbaru (2021) menunjukkan terdapat 1.126  orang  penyandang  disabilitas  dengan  120  tunanetra  di  Pekanbaru.  Artinya  terdapat banyak  hak  atas  aksesibilitas  terhadap  jalur  pemandu  yang  harus  dilindungi.  Setidaknya terdapat  1.227,90  km  jalan  yang  menjadi  wewenang  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  sesuai Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 202 Tahun 2017 tentang Penetapan Fungsi Status Jalan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan, jalan yang sudah dipasangi  jalur  pemandu  hanya  terdapat  di  Jalan  Cempaka  (Sukajadi),  itupun  keadaannya sudah tidak layak digunakan, sebab terjadi kerusakan pada ubin pemandu yang malah akan membahayakan  penggunanya.  Anggota  Persatuan  Tunanetra  Indonesia  (Pertuni)  Kota Pekanbaru  mengaku  masih  kesulitan  berjalan  di  jalan  umum.  Ini  mengharuskan  mereka untuk bergantung pada orang ketika bepergian atau dengan bantuan tongkat dengan harapan semua baik-baik saja hingga sampai ke lokasi tujuan. 22
Selain  itu  di  beberapa  lokasi  fasilitas  publik  lainnya  juga  belum  terlihat  adanya keberadaan  jalur  pemandu,  seperti  di  gedung  instansi  pemerintahan  kantor  Walikota Pekanbaru, Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru, sejumlah pasar tradisional di Kota Pekanbaru, beberapa lokasi pertamanan seperti Taman Kota Pekanbaru, RTH Putri Kaca Mayang, RTH Tunjuk Ajar Integritas, dan juga sarana peribadatan yang ada di Pekanbaru. Sejumlah fasilitas publik tersebut belum terdapat jalur pemandu yang dibutuhkan disabilitas netra,  padahal  keberadaannya  dibutuhkan  tunanetra  untuk  dapat  bermobilisasi  di  ruang publik,  hal  ini  menunjukkan  masih  terabaikannya  masyarakat  disabilitas  netra  di  Kota Pekanbaru.
Gambar 1. Trotoar Jalan Cempaka (Sukajadi).
20 Peneliti merupakan pihak pertama yang mengangkat masalah aksesibilitas jalur pemandu, sehingga hal ini menjadi catatan dan pertimbangan bagi Dinas PUPR Kota Pekanbaru untuk mencari solusi ke depannya terkait masalah hukum yang terjadi di Pekanbaru.
21 Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2022). Op.Cit., hlm. 47.
22 Rani, N. P., dan Febrina, R. (2021). Op.Cit., hlm. 72.
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021.
Gambar 2. Kantor Walikota Pekanbaru dan RSD Madani Kota Pekanbaru.
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022.
Gambar 3. Taman Kota Pekanbaru dan RTH Putri Kaca Mayang.

## Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sudah  seharusnya  Pemerintah  Kota  Pekanbaru memaksimalkan tugas serta tanggung jawabnya untuk mampu menyediakan jalur pemandu yang  baik,  guna  mewujudkan  terpenuhinya  hak  akan  aksesibilitas  jalur  pemandu  bagi masyarakat tunanetra di Kota Pekanbaru. Bagi penyandang tunanetra, peran jalur pemandu atau guiding block sangat penting karena menjadi pemandu jalan. Guiding block menjadi “ mata ” bagi  tunanetra  dan  mempermudah  mereka  untuk  aktivitas  berjalan. 23 Untuk  mewujudkan keadilan  di  masyarakat,  Pemerintah  Daerah  Kota  Pekanbaru  harus  segera  memberikan kepastian tentang penjaminan hak jalur pemandu bagi masyarakat tunanetra di Pekanbaru.

## 4.  Faktor Penghambat Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Pekanbaru
Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat implementasi jalur pemandu di Pekanbaru, di antaranya faktor regulasi, anggaran, dan pra sarana. Mengenai faktor regulasi, Indonesia  telah  menerapkan  sistem  otonomi  daerah,  yang  mana  berarti  warga  negara Indonesia otomatis diurus oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang ditebitkan di tingkat nasional perlu kemudian diturunkan menjadi peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar implementasi undang-undang tersebut bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga daerah di seluruh Indonesia.
23 Kahfi, A., Saputra, A. T., Addas, R., dan Rofii, A. A. (2020). Op.Cit .
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  mengatur bahwa Peraturan daerah dibentuk dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah di provinsi/kabupaten/kota.  Peraturan  ini  juga  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing  daerah.  Dengan  demikian,  penting  dibentuk  peraturan  daerah,  semisal  di  Kota Pekanbaru, bukan hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di  atasnya,  tetapi  juga  sebagai  sarana  hukum  dalam  memperhatikan  ciri  khas  daerah Pekanbaru. Hal mana dimaksudkan bahwa peraturan tersebut mampu lebih kompleks dan terarah  sesuai  dengan  kondisi  Pekanbaru  yang  harapannya  bisa  lebih  mudah mengimplementasikan  hak  aksesibilitas  jalur  pemandu  yang  dibutuhkan  masyarakat tunanetra.
Menurut  Sigit  Yuwono,  anggota  Komisi  IV  DPRD  Kota  Pekanbaru,  mengatakan bahwa “… terkait dengan peraturan yang khusus mengatur mengenai penyandang disabilitas di  Kota  Pekanbaru  ini  memang  belum  ada,  bahkan  kalau  boleh  jujur  kami  pihak  DPRD sendiri belum ada yang membahas sama sekali terkait ini. Namun, ini tentu merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas ke depannya, karena bagaimanapun penyandang disabilitas juga  memiliki  hak  sebagai  bagian  dari  masyarakat  Kota  Pekanbaru  dan  kita  tidak  boleh menyepelekan hak mereka ini. ” 24 Jadi, pada dasarnya, di Pekanbaru sendiri belum memiliki peraturan  daerah  yang  mengatur  khusus  mengenai  penyandang  disabilitas  sebagai  bentuk tindak lanjut dari  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2016  tentang Penyandang Disabilitas dan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Sehingga dapat disimpulkan, dari sisi regulasi masih nampak  lemah  dalam  menjamin  hak  aksesibilitas  jalur  pemandu  bagi  disabilitas  netra  di Pekanbaru.
Mengenai faktor anggaran, hingga saat ini belum terdapat anggaran yang disediakan oleh pemerintah Pekanbaru untuk membangun jalur pemandu. Tidak dianggarkannya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi salah satu penghambat implementasi hak aksesibilitas jalur pemandu. Anggaran merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam realisasi hak aksesibilitas  ini.  Anggaran  merupakan  salah  satu  hal  yang  utama  dalam  melakukan perencanaan di suatu daerah, tidak adanya sumber dana yang memadai membuat program yang telah dirancang membuat pelaksanaannya menjadi tidak efektif.
Menurut  Suhaimi,  Kasi  Perencanaan  Bina  Marga  Dinas  PUPR  Kota  Pekanbaru, menyampaikan  bahwa “… jika  ditanya  mengenai  faktor  penghambat  dalam  penyediaan aksesibilitas jalur pemandu di Kota Pekanbaru, salah satunya adalah faktor anggaran. Bukan suatu  hal  yang  mudah  untuk  menyelenggarakan  jalur  pemandu,  hal  ini  dikarenakan penyediaan  aksesibilitas  berupa  jalur  pemandu  ini  juga  memerlukan  anggaran  tersendiri, sementara hingga saat ini anggaran yang diperlukan untuk pengadaan jalur pemandu tersebut belum ada. ” 25
Kendala anggaran yang tidak terlaksana inilah yang menjadi salah satu penyebab belum terpenuhinya hak penyandang tunanetra atas jalur pemandu yang sebenarnya telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Selain karena urusan anggaran, keberadaan peraturan daerah  ikut  memengaruhi  hal  tersebut.  Padahal  dengan  adanya  pembentukan  peraturan daerah  yang  mengatur  mengenai  anggaran  disabiltas,  maka  akan  segera  dilaksanakan perencanaan pembangunan jalur pemandu di Pekanbaru.
24 Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2022 di Pekanbaru.
25 Wawancara dilakukan pada tanggal 6 April 2022 di Pekanbaru.
Mengenai  faktor  pra  sarana  yang  terkait  dengan  trotoar  pejalan  yang  mana membutuhkan  jalur  pemandu.  Jalur  tersebut  merupakan  jalur  yang  dibangun  dengan menggunakan  tekstur ubin  dalam membantu disabilitas netra yang berjalan menggunakan tongkat.  Jalur  pemandu  dipasang  di  atas  trotoar  pinggir  jalan  atau  pada  bangunan  dan lingkungan yang memang perlu adanya jalur pemandu. Jalur ini berfungsi sebagai pemandu jalan bagi penyandang disabilitas netra.
Dalam  membangun  jalur  pemandu,  perlu  dilakukan  di  atas  trotoar  pejalan,  oleh karenanya  dibutuhkan  ketersediaan  trotoar.  Kendala  dalam  mengimplementasikan  jalur pemandu di atas trotoar pejalan di Pekanbaru disebabkan karena ketidaksediaan trotoar di jalan-jalan yang ada di Pekanbaru. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tidak dapat melaksanakan pengadaan jalur pemandu bila trotoar yang dibutuhkan belum tersedia di Pekanbaru.
Berdasarkan ketiga hal tersebut, kesemuanya digolongkan menjadi faktor penghambat. Dengan  ketiga  faktor  tersebut,  semakin  jelas  dan  terang  persoalan  mendasar  mengenai diskriminasi hak yang terkait dengan jaminan aksesibilitas jalur pemandu bagi tunanetra di Pekanbaru.  Hal  ini  menjadi  catatan  khusus  bagi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  untuk  lebih memperhatikan  hak  penyandang  tunanetra  dalam  memperoleh  hak  aksesibilitas  jalur pemandu disabilitas netra.

## 5.  Upaya Pemerintah Kota Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Pekanbaru
Adapun upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan dalam implementasi hak aksesibilitas jalur pemandu di antaranya dengan membentuk peraturan daerah mengenai penyandang disabilitas, mengalokasikan anggarannya, melakukan perencanaan pembangunan jalur  pemandu,  dan  melakukan  sosialisasi  mengenai  pembangunan  jalur  pemandu  bagi disabilitas netra.
Membentuk  peraturan  daerah  mengenai  penyandang  disabilitas  merupakan  upaya pertama  yang  mesti  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Perlunya  membentuk peraturan  daerah  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  penyandang  disabilitas  di Pekanbaru. Dalam peraturan daerah tersebut, akan diatur secara rinci mengenai aksesibilitas jalur pemandu terutama untuk disabilitas netra. Upaya pengadaan peraturan ini dilakukan sebagai  bentuk  pengakuan  bahwa  semua  masyarakat,  termasuk  penyandang  disabilitas, memiliki  hak  yang  setara  di  Pekanbaru.  Dengan  adanya  peraturan  ini  akan  membantu penyandang  disabilitas  netra  untuk  terjamin  hak-haknya,  sebagaimana  masyarakat  pada umumnya.
Melalui badan legislatif, DPRD Kota Pekanbaru dapat segera melakukan pembentukan peraturan  daerah  tersebut  dengan  persetujuan  bersama  kepala  daerah,  sehingga  nantinya peraturan  ini  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  bersama  dan  sebagai  payung  hukum  dalam pemenuhan  dan  penjaminan  hak-hak  masyarakat  penyandang  disabilitas  di  Pekanbaru, khususnya hak masyarakat tunanetra terkait jalur pemandu.
Menurut Indra Sukma, anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, bahwa “…s ampai saat  ini  regulasi  atau  peraturan  daerah  di  Kota  Pekanbaru  yang  mengatur  secara  khusus mengenai penyandang disabilitas itu sendiri memang belum ada, bahkan untuk rancangan peraturan daerahnya juga belum ada. Sebagai upaya kami untuk mengatasi permasalahan ini, kami  akan  berupaya  sesegera  mungkin  untuk  melakukan  koordinasi  atau  rapat  untuk membahas mengenai pembentukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyandang disabilitas, karena mereka juga bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru dan tentu mereka juga layak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan tentu juga dari DPRD Kota
Pekanbaru. ” 26 Di tempat lain waktu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Suparman, Ketua  Persatuan  Tuna  Netra  Indonesia  (Pertuni)  Kota  Pekanbaru,  disampaikan  bahwa “…m engenai tidak adanya peraturan daerah Kota Pekanbaru yang membahas khusus tentang penyandang disabilitas sangat disayangkan ya … Oleh karena itu, kami tentu berharap agar pemerintah  daerah  mau  dengan  segera  membentuk  peraturan  daerah  Kota  Pekanbaru mengenai penyandang disabilitas untuk kemudian dapat segera dilaksanakan. ” 27
Mengenai  ketiadaan  alokasi  anggaran,  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  perlu memperhatikan  agar  realisasi  pembangunan  jalur  pemandu  dengan  mengalokasikan anggarannya demi terwujudnya pembangunan jalur pemandu sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya alokasi anggaran yang dikhususkan untuk penyediaan jalur pemandu nantinya diharapkan agar pelaksanaan aksesibilitas jalur pemandu ini dapat terlaksana sesuai dengan yang  diharapkan  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  18  Tahun  2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
Mengenai perencanaan pembangunan jalur pemandu, perlu ada pemasangan fasilitas umum jalur pemandu sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemenuhan hak fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas  PUPR  Kota  Pekanbaru  dalam  melaksanakan  pembangunan  jalur  pemandu melakukkan  perencanaan  yang  matang  dengan  melakukan  diskusi  terlebih  dahulu  dengan pihak implementers yang  ditunjuk  untuk  membuat  jalur  pemandu.  Hal  ini  dilakukan  untuk mencegah terjadinya kesalahan ketika pemasangan jalur pemandu, yang mana jika melakukan kesalahan akan membahayakan para tunanetra.
Pihak  Dinas  PUPR  Kota  Pekanbaru  juga  akan  melakukan  pengawasan  ketika pengadaan  jalur  pemandu,  agar  pemasangannya  dilakukan  berdasarkan  perencanaan  yang sudah didiskusikan. Dalam hal melakukan perencanaan pembangunan jalur pemandu dapat mengacu pada pengaturan teknis pemasangan jalur pemandu yang terdapat dalam Peraturan Menteri  PUPR  Nomor  14/PRT/M/2017  Tentang  Peryaratan  Kemudahan  Bangunan Gedung dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan 4 (Empat) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan.
Kemudian,  mengenai  pelaksanaan  sosialisasi  perlu  ditujukan  kepada  masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas netra di Pekanbaru. Sosialisasi terkait apa yang menjadi hak-hak mereka yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bersesuaian  dengan  hasil penelititan  yang  dilakukan  peneliti  bahwa  narasumber  kami  dari pihak Pertuni tidak mengetahui mengenai penjaminan hak mereka akan jalur pemandu pada peraturan perundang-undangan.
Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Suparman,  Ketua  Pertuni  Kota  Pekanbaru, disampaikan  bahwa “ … sejauh  ini  yang  saya  ketahui  pemerintah  itu  tidak  ada  melakukan sosialisasi kepada kami anggota Pertuni mengenai hak-hak kami yang ternyata telah dijamin dalam peraturan daerah seperti salah satu contohnya yaitu jalur pemandu ini, oleh karena itu kami  merasa  bahwa  pemerintah  belum  ada  untuk  kami,  untuk  memenuhi  hak-hak  kami sebagai bagian dari masyarakat. ” 28 Hal ini sangat disayangkan, minimnya sosialisasi tentang hak  jalur  pemandu  masyarakat  tunanetra  menyebabkan  ketidaktahuan  hukum  di  tengah masyarakat tunanetra di Pekanbaru, sehingga hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah Pekanbaru dan pihak-pihak terkait.
26 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2022 di Pekanbaru.
27 Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 di Pekanbaru.
28 Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 di Pekanbaru.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut,  dikaitkan  dengan  tanggung  jawab  negara  dalam artian  lahirnya  suatu  kewajiban  negara,  Pemerintah  Daerah  Kota  Pekanbaru  wajib bertanggung jawab dan melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam hal ini pelayanan publik  terhadap  hak  aksesibilitas  jalur  pemandu  bagi  masyarakat  tunanetra  di  Pekanbaru, sebagaimana masyarakat tunanetra juga berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas haknya.

## 6.  Kesimpulan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan  Pemberdayaan  Penyandang  Disabilitas  dalam  menjamin  penyediaan  aksesibilitas  jalur pemandu bagi masyarakat tunanetra di Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dan belum mampu menjamin hak akan aksesibilitas jalur pemandu yang dibututuhkan tunanetra untuk membantu dalam memandu jalan disabilitas netra.
Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  ketiadaan  peraturan  daerah  yang mengatur secara khusus mengenai penyandang disabilitas, tidak disediakannya anggaran serta ketiadaan trotoar.
Oleh  karena  Pemerintah  Daerah  Kota  Pekanbaru  berupaya  mengatasi  hambatan- hambatan  tersebut  dengan  segera  melakukan  pembentukan  peraturan  daerah  mengenai penyandang  disabilitas,  melakukan  penganggaran  untuk  terwujudnya  pengadaan  jalur pemandu,  melakukan  perencanaan  pembangunan  jalur  pemandu  dengan  baik  untuk mencegah terjadinya kesalahan ketika pemasangan jalur pemandu, dan melakukan sosialisasi ke kelompok-kelompok disabilitas.

## Referensi
Buku dengan penulis: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2022). Kota Pekanbaru Dalam Angka Pekanbaru Municipality in Figures. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru.
Muladi.  (2009). Hak  Asasi  Manusia:  Hakekat,  Konsep,  dan  Implikasinya  Dalam  Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.
Sari, R. O., dan Dewi, D. I. K. (2014). Pemanfaatan Jalur Pemandu Tunanetra pada Pedestrian di Kota Semarang. Semarang: PDIH Undip.
Zainuddin. (2018). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Artikel jurnal: Firmanda, H., Firdaus, E., dan Rani, N. P. (2021). Pendampingan Pada Komunitas Anak Disabilitas di Kota Pekanbaru Melalui Pemahaman Hak-Hak Aksessibilitas. Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 40-48.
Hasanah,  B.  (2017).  Pelayanan  Aksesibilitas  Jalan  Umum  (Jalur  Pedestrian)  Bagi penyandang  Disabilitas  (Studi  Kasus  di  Kota  Serang). IJTIMAIYA:  Journal  of  Social Science Teaching , 1 (1). 60-78.
Kahfi,  A.,  Saputra,  A.  T.,  Addas,  R.,  dan Rofii,  A.  A.  (2020).  “Guiding  Block Performance”  sebagai  Solusi untuk  Mengekspresikan  Tarian  Pakkarena  Bagi Perempuan  Penyandang  Tunanetra  di  Makassar  Sulawesi  Selatan. JPAI:  Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia , 2 (2), 31-37.
Mapusa, S. G. (2021). Evaluative Review of Government Obligations in Protecting the Right  to  Work  for  Persons  with  Disabilities  Through  National  and  Regional Regulations (Ambon City) After the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Balobe Law Journal , 1 (2), 57-75.
Mizuno, T., Nishidate, A., Tokuda, K., dan Kunijiro, A. R. A. I. (2008). Installation Errors and Corrections in Tactile Ground Surface Indicators in Europe, America, Oceania and Asia. IATSS research , 32 (2), 68-80.
Ndaumanu,  F.  (2020).  Hak  Penyandang  Disabilitas:  antara  Tanggung  Jawab  dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM , 11 (1), 131-150.
Philona, R., dan Listyaningrum, N. (2021). Implementasi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram. Jatiswara , 36 (1), 38-48.
Rahmah,  R.  (2020).  Penerimaan  Diri  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Netra. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah , 18 (2). 1-16.
Rani,  N.  P.,  dan  Febrina,  R.  (2021).  Hak  Aksessibilitas  pada  Disabilitas  di  Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum , 10 (1), 57-78.
World Wide Web: Tio  Tegar  Wicaksono.  (2018). Tanggung  Jawab  Negara  dalam  Rangka  Perlindungan  dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas . https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam- rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/ , Diakses  pada tanggal 6 Oktober 2022.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.