## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19

## Sri Mulyeni, Abdurakhman Alhakim
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail: { 1951089.sri@uib.edu }

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  dalam  hal  ini  merupakan  suatu  hal  yang  berkaitan  dengan kehidupan  manusia,  yang  mana  teknologi  dilain  sisi  memberikan  kemudahan  tetapi  juga memberikan permasalahan baru yang diterima oleh manusia. Melihat pada kondisi saat ini yang mana pandemi covid-19 menjadi suatu hal yang harus dihadapi oleh banyak manusia di  setiap  negara  maka  hal  tersebut  berdampak  kepada  meningkatkan  angka  kejahatan yang terjadi akibat dari penurunan ekonomi disetiap negara, dan hal tersebut juga terjadi di Indonesia  yang  mana  kasus  penipuan  menggunakan  sarana  elektronik  dalam  hal  ini menjadi  permasalahan  yang  banyak  merugikan  korbannya.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  korban  penipuan  melalui  sarana elektronik  pada  masa  pandemi  covid-19  dan  apa  hambatan  penegakan  hukum  terkait penipuan melalui sarana elektronik di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif.  Dalam  hal  ini  diketahui  bahwa  pelaku  tindak  pidana penipuan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di Pasal 35 UU ITE jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Dan perbuatan tersebut selaras dengan  ketentuan  pidana  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  378  KUHP  tentang Penipuan.
Kata kunci: Penipuan, Sarana Elektronik, Covid 19

## Abstract
The  development  of  technology  in  this  case  is  something  related  to  human  life.  Where technology  on  the  other  hand  provides  convenience  but also  provides  new  problems  that are accepted by humans. Looking at the current conditions where the covid-19  pandemic has  become  a  thing  that  must  be  faced  by  many  people  in  every  country,  this  has  an impact on increasing the number of crimes that occur as a result of the economic downturn in  each  country,  and  this  also  happens  in  Indonesia,  where  cases  of  fraud  occur.  Using electronic  means  in  this  case  is  a  problem  that  causes  a  lot  of  harm  to  the  victim.  The purpose  of  this  study  is  to  find  out  legal  protection  for  victims  of  fraud  through  electronic means during the covid-19 pandemic and what are the barriers to law enforcement related to  fraud  through  electronic  means  during  the  covid-19  pandemic.  This  research  uses normative legal research methods. It is known that the perpetrators of criminal acts of fraud using  electronic  means,  in  this  case,  have  been  regulated  in  the  applicable  provisions  of Article 35 of the ITE Law in conjunction with Article 51 paragraph (1) of the ITE Law. And the  act  is  in  line  with  the  criminal  provisions  as  referred  to  in  Article  378  of  the  Criminal Code concerning Fraud.

## PENDAHULUAN
Kemunculan teknologi
merupakan  suatu  perkembangan  dari era globalisasi. Pada era globalisasi ini muncul  keinginan  masyarakat  untuk berkembang, baik perkembangan dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial  budaya. 1 Kemunculan  suatu teknologi  membuat  masyarakat  ikut serta  ke  dalamnya  hingga  semua aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan pasti berkaitan dengan yang namanya teknologi. Ketika masyarakat dihadapkan  kepada  suatu  isu  atau kejadian  besar  yang  baru-baru  ini terjadi  bahkan  yang  sampai  saat  ini belum  terselesaikan  yaitu  pandemi virus
covid-19. 2 Virus ini mengharuskan masyarakat untuk
social  distancing atau  menjaga  jarak agar penyebarannya melambat.
Akibatnya  semua  aktivitas  masyarakat dipantau  secara  jauh  salah  satunya dengan menggunakan teknologi. 3
Pada  peristiwa  kali  ini  teknologi berperan  penting  bagi  kelangsungan hidup  masyarakat.  Dimana  semua kegiatan  dari  yang  pengaruhnya  kecil hingga besar sekalipun semua menggunakan  teknologi,  tidak    lain salah  satu  contoh  kecilnya  yaitu  di suatu  sistem  pembelajaran.  Dalam
1 Puspitasari,  I.  (2018).  Pertanggungjawaban Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan  Online Dalam  Hukum  Positif  Di  Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) , 8 (1), 1-14.
2 Fransisco,  W.  (2020).  Interaktif  Masyarakat Terhadap  Hukum  Dalam  Kehidupan  Normal  Baru
Pasca COVID-19. Journal
of Judicial Review , 22 (2),  151-164.,  Lihat  juga  Sudirman,  L., &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Kebijakan  Corporate Social  Responsibility:  Investasi  Sosial  dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid- 19. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , 3 (3), 281-298.
3 Hadiwardoyo,  W.  (2020).  Kerugian  Ekonomi Nasional  Akibat  Pandemi  Covid-19. Baskara: Journal  of  Business  and  Entrepreneurship , 2 (2), 83-92.
suatu  sistem  pembelajaran  siswa maupun mahasiswa saat ini menggunakan  system Daring atau tidak  tatap  muka  yaitu  hanya  melalui sebuah aplikasi yang dibuat atau dituju untuk  para  siswa  maupun  mahasiswa dalam  mengikuti  suatu  pembelajaran via online. 4
Kegiatan  masyarakat  sekarang ini  ataupun  selanjutnya    akan  lebih sering mengandalkan teknologi ketimbang  Sumber  Daya  Manusia (SDM). Oleh karena itu dampak negatif yang  terjadi  dari  sistem  ini  adalah berkurangnya lapangan pekerjaan bagi sebagian  masyarakat  yang  membuat ketimpangan dalam masyarakat sehingga  munculnya disintegrasi atau perpecahan  dalam  masyarakat.  Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi biaya kehidupannya.
Indonesia merupakan negara berkembang dengan daerah kepulauan  terbesar  di  dunia  dengan mengikuti kapasitas kepadatan penduduknya.  Kepadatan  penduduk masyarakat Indonesia
membuat lapangan pekerjaan
semakin berkurang  oleh  sebab  itu  strategi pemerintah dalam menanggulangi penyebab  ini  ialah  mengajak  para investor  asing  untuk  menanamkan modal usaha nya di Indonesia.
Keresahan  yang  di  akibatkan oleh virus covid-19 tidak kunjung habis di  berbagai  penjuru  dunia. 5 Dimulai
4 Rusdiana,  E.,  &  Nugroho,  A.  (2020).  Respon mahasiswa pada pembelajaran daring bagi mahasiswa mata kuliah pengantar hukum Indonesia UNESA. Integralistik , 31 (1), 1-12.
5 Disemadi,  H.  S.  (2021).  Stimulus  Kredit Perbankan:  Kebijakan  Penanggulangan  Risiko Kredit  Akibat  Coronavirus  Disease  2019  (COVID- 19) di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana  Master  Law  Journal) , 10 (3),  563-577., Lihat  juga  Ayunda,  R.,  Kosasih,  V.,  &  Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan hukum bagi masyarakat
dari  merosotnya  kegiatan  ekonomi  di seluruh  negara  hingga  masyarakat pada
umumnya.
Merosotnya
perekonomian  membuat  masyarakat sulit untuk memenuhi Kebutuhan ekonominya. Kebutuhan ekonomi yang makin  meningkat  dengan  pendapatan yang  turun  memicu  masyarakat  untuk mendapatkan  apa yang diinginkannya dengan  cara    legal  maupun  ilegal. Salah satunya yaitu untuk mendapatkan “uang”. Uang merupakan sumber pendapatan
utama  yang  digunakan  sebagai  alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Menurut  Kasmir  Pengertian  uang merupakan  alat  tukar  menukar,  dalam hal  ini  uang  digunakan  sebagai  alat untuk  membeli  atau  menjual  suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima  sebagai  akibat  dari  penjualan barang  dan  jasa. 6 Di  Masa  kini  uang tidak  hanya  berbentuk  uang  kertas maupun  logam,  tetapi  berbentuk  uang elektronik.  Dari  segi  penyimpanan kebanyakan  dari  masyarakat  saat  ini lebih  tertarik  menyimpankan  uangnya melalui  Lembaga  keuangan  yang  sah yaitu  bank,  yang  biasa  nya  penarikan atau pemasukan uang dilakukan melalui  mesin  Anjungan  Tunai  Mandiri (ATM),  tidak  lain  karena  lebih  praktis, aman  dan  mengurangi terjadinya tindak  pidana.  Tetapi  tidak  menutup kemungkinan bahwa
dalam
penyimpanan uang di Bank tidak dapat terjadinya suatu tindak pidana.
Berkaitan dengan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh penurunan ekonomi  pada  masa  covid-
terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi covid-19  di  Indonesia. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 194-206.
6 Sari,  R.  F.  (n.d).  Pengertian  Uang  Menurut  Para
Ahli Lengkap,
https://www.idpengertian.net/pengertian-uang- menurut-para-ahli/ , diakses pada 02 Januari 2021
19 dalam hal ini menyebabkan timbulnya  kejahatan  baru  dan  juga meningkatnya  angka  kejahatan  yang terjadi ditengah masyarakat. Hal tersebut dipicu karena tingginya angka pengangguran  dan  angka  kehilangan pekerjaan yang terjadi diakibatkan dari pandemi  covid-19  ini.      Salah  satu bentuk  kejahatan  yang  meningkat pada  masa  Covid  19  yaitu  penipuan, yang  mana  hal  tersebut  terjadi  dalam hal  ini  dikarenakan  Meningkatnya angka  kejahatan  yang  terjadi.  Dalam hal  ini  bentuk  kejahatan  baru  yang dilakukan  pada  masa  covid  19  yaitu penipuan yang dilakukan melalui sarana  elektronik.  Berbagai  macam bentuk  penipuan  pun  terjadi  dalam tindak pidana penipuan sarana elektronik  yaitu  melalui  jejaringan whatsapp,  line,  Instagram,  Facebook ataupun perangkat media sosial lainnya yang memungkinkan terhubung  dengan  berbagai  individu ataupun  kelompok.  Seperti  contoh kasus yang terjadi di PT. Minang Baru Sejahtera  bertempat  di  Jl.  Laksamana Bintan  Blok  A  1-2,  Bengkong  Harapan Baru,  Kec.  Bengkong,  Kota  Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan ini bergerak  di  bidang  usaha  impor distributor  usaha  olahan  daging  dan ayam. Dimana kasus tersebut bermula pada  hari  minggu,   tanggal  delapan belas  Juli  tahun  dua  ribu  dua  puluh satu  (18-07-2021)  dengan  modus pembelian  awal  yaitu  membeli  ayam beku  sejumlah  200  Kg  (dua  ratus kilogram) dengan jumlah totalan harga Rp 6.177.300 (enam juta seratus tujuh puluh  tujuh  ribu  tiga  ratus  Rupiah) melalui  chatting  di  Whatsapp,  dengan catatan  pembayaran  ayam  tersebut sudah  disiapkan  serta  menunjukkan bukti  foto  muatan  barang  sebelum diantar,  setelah  itu   pelaku  berinisial AR memaksa untuk terus minta totalan nota  di  awal  untuk  dikirim  ke  admin agar diproses pembayarannya.
Beberapa saat kemudian pelaku menunjukkan bukti
transfer pembayaran  yang  dikirim  ke  rekening PT.  Minang  Baru  Sejahtera  melalui chattingan di Whatsapp. Tetapi setelah di  cek  di  rekening  PT.Minang  Baru Sejahtera  di  keesokan  harinya,  uang yang  dikirim  sesuai  jumlah  transfer belum  masuk  juga,  dan  setelah  di telepon  beberapa  kali  pelaku  tidak mengangkatnya dan dimulai pada saat itu dan sampai saat ini tidak ada kabar dari  pelaku  terkait  penipuan  bukti transfer yang telah ia lakukan.
Konstruksi hukum yang mengatur  mengenai  tindak  pidana melalui  sarana    elektronik  saat  ini sudah diatur didalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE), sehingga dengan telah disahkannya  undang-undang  tersebut sebagaimana  dimaksud  maka  hukum di  bidang  teknologi  informasi  telah menjadi bidang tersendiri untuk menjerat  pelaku  tindak  pidana  yang menggunakan  sarana  elektronik.  Jika mengacu kepada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat  (1)  UU  ITE  yang  menyatakan bahwa “Setiap  orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan  manipulasi,  penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara  paling  lama  12  (dua  belas) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.  Secara  umum  pengaturan suatu  tindak  pidana  penipuan  terdapat dalam  Pasal  378  KUHP  tentang Penipuan.  Pasal  ini  tidak  spesifik mengatur  tentang  penipuan  dalam
online,  melainkan  mengatur  penipuan secara  keseluruhan  (dalam  bentuk pokok).  Pasal  378  KUHP  tentang Penipuan  mengatur  tentang  tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain  dengan  menggunakan  nama  atau martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat atau dengan kebohongan untuk menyerahkan  sesuatu  yang  bernilai kepadanya,  maka  diancam  karena melakukan  tindakan  penipuan  dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun. 7 Lembaga-lembaga keuangan khususnya  perbankan  telah  lama mewarnai kegiatan perekonomian negara. Keberadaaan lembaga perantara keuangan (financial intermediary institution ) yaitu
perbankan sangat penting dalam suatu sistem perekonomian modern. Sebagai lembaga intermediasi perbankan harus memiliki  kinerja  yang  baik,  karena dengan  kinerja  yang  baik  bank  akan dapat lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari para nasabah ( agent of  trust ). 8 Perbankan  sebagai  badan usaha  yang  bergerak  di  bidang keuangan atau finansial sangat membutuhkan  kepercayaan  dari  para nasabah  tersebut  guna  mendukung dan  memperlancar  kegiatan  yang dilakukannya. Lancarnya kegiatan yang dilakukan oleh bank akan sangat mendukung dalam mencapai kesejahteraan  para  stakeholder  dan akan meningkatkan nilai perusahaan. 9
7 Rahmad,  N.  (2019).  Kajian  Hukum  terhadap Tindak  Pidana  Penipuan  Secara  Online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 3 (2), 103-117.
8 Disemadi,  H.  S.,  &  Gomes,  D.  (2021). Perlindungan  Hukum  Kreditur  Konkuren  Dalam Perspektif  Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 123-134.
9 Sukarno,  K.  W.,  &  Syaichu,  M.  (2006).  Analisis faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  bank umum  di  Indonesia. Jurnal  Studi  Manajemen Organisasi , 3 (2), 46-58., hlm 46
Perkembangannya  zaman  yang signifikan
membuat masyarakat menjadi dinamis, yaitu selalu berubah- ubah  mengikuti  perkembangan  jaman, begitu  pun  dengan  tindak  pidana. Tindak  pidana  yang  terjadi  pada  saat ini merupakan suatu revolusi dari suatu zaman  yang  sudah  berkembang  salah satunya  ialah  tindak  pidana  penipuan menggunakan sarana elektronik. Berdasarkan tinjauan literatur,
menunjukan
bahwa penipuan menggunakan sarana elektronik merupakan  tindakan  kriminal  yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok  orang  dimana  pelakunya telah melakukan kesalahan yang melanggar peraturan perundang- undangan.  Kemudian  atas  perbuatan yang  dilakukannya  tersebut  harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan harus  dapat  dipertanggungjawabkan secara  hukum  dengan  sanksi  dan ancaman  yang  telah  ditetapkan  oleh perundang-undangan. 10 Berdasarkan pada  permasalahan  tersebut  rumusan masalah  dari  penelitian  ini  adalah  1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap  korban  penipuan  melalui sarana  elektronik  pada  masa  pandemi covid-19?  2)  Apa  hambatan  yang terjadi dalam perlindungan hukum oleh penegak  hukum  terhadap  korban penipuan  melalui  sarana  elektronik pada masa pandemi
Covid-19?. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab
rumusan masalah sebagaiana  yang  dijelaskan  di  dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif
10 Naufal,  M.  M.,  &  Jannah,  H.  S.  Penegakan Hukum  Cyber  Crime  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif Dan  Hukum  Islam. Al-Mawarid  Journal  of  Islamic Law , 12 (1).
yaitu pokok pembahasannya menggunakan pendekatan perundang- undangan  dan  pendekatan  analisis sebuah  kasus  yang  dimana  dalam penelitian  ini  dianalisis  menggunakan deskriptif  analisis.  Pengumpulan  data pada penelitian ini yaitu menggunakan data  yang  diambil  atau  diperoleh  dari buku-buku, jurnal, dan pencarian objek aturan  pada  internet  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, sehingga  dapat  memberikan  informasi dan  penjelasan  yang  dapat  digunakan sebagai dasar penelitian ini. 11

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum terhadap Korban  Penipuan  melalui  Sarana Elektronik  pada  Masa  Pandemi
Covid-19
Indonesia  merupakan  negara hukum, dimana dalam mengatur masyarakat  diperlukan  suatu  sistem agar  tidak  terjadinya  kesenjangan sosial antar masyarakat, dan sistem itu sendiri  dinamakan  sistem  hukum. 12
Suatu  penegakan  hukum  dipercayai dapat mengatur segala tindakan dalam masyarakat,  baik  itu  secara  umum ataupun  khusus. 13 Terjadinya  suatu
11 Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum: Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. Nusantara: Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 8 (8),  2463-2478., Lihat  juga  Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020). Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20-33.
12 Sinaga,  E.  P.,  &  Alhakim,  A.  (2022).  Tinjauan Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Hukum  Bagi Pengguna  Jasa  Pinjaman  Online  Ilegal  Di Indonesia. UNES Law Review , 4 (3), 283-296.
13 Simamora,  J.  (2014).  Tafsir  Makna  Negara Hukum  dalam  Perspektif  Undang-Undang  Dasar
aturan dalam masyarakat menandakan masyarakat terikat suatu sistem. Kemunculan  suatu  sistem  hukum dalam  masyarakat  akan  menimbulkan suatu  dampak  positif  dan  negatif,  dan dampak  positif  dan  negatif  ini  timbul dari bagaimana cara berpikir masyarakat  dalam  menyikapinya. 14 Tidak  terkecuali  di  masa  pandemi Covid-19  ini  timbulnya  suatu  sistem peraturan dalam masyarakat membuat sebagian  hingga  seluruh  masyarakat merasa  tertekan,  dimana  kemunculan suatu  peraturan  pemerintahan  yang baru  karena  adanya  pandemi  Covid- 19. 15 Salah  satunya  pembebasan narapidana  oleh  pemerintah  terkait penyebaran  Covid-19  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam
Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan  Penyebaran  Covid-
19.  Pembebasan  narapidana  oleh pemerintah menimbulkan suatu kontroversi  dalam  masyarakat  yang beberapa  pihak  dari  warga  mengakui bahwa jika pemberlakuan ini diterapkan maka akan memicu kenaikan  kriminalitas  yang  ada  di Indonesia.  Menurut  data  dari  Polres Palangka  Raya,  selama  pandemin Covid-19  merebak  Polres  Palangka Raya  menemukan  lonjakan  kasus kriminalitas  hingga  35%.  Tentunya  ini bukan  angka  yang  sedikit  untuk
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal Dinamika Hukum , 14 (3), 547-561.
14 Fadhila,  A.  P.  (2021).  Tinjauan  Kriminologi Dalam  Tindakan  Penipuan  Ecommerce  Berdasar Peraturan perundang-undangan Pada Masa Pandemi  Covid19  di  Indonesia. Jurnal  Suara Hukum , 3 (2), 274-299.
15 Tan, W. (2021). Tantangan Dalam Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Yang  Efektif Pada  Pandemi  Covid-19. Veritas  et  Justitia , 7 (2), 459-480.
tingkatan  kriminalitas,  maka  dari  itu perlu  penegakan  hukum  lebih  lanjut terkait permasalahan ini. Perkembangan  suatu  zaman  akan memicu
berkembangnya suatu kejahatan tidak lain kebanyakan terjadi pada  kejahatan  tindak  pidana.  Hukum pidana  pada  dasarnya  adalah  hukum yang bersifat publik, dimana kejahatan tindak  pidana  yang  terjadi  karena adanya individu atau kelompok melanggar  suatu  aturan  hukum  demi kepentingannya sendiri atau kelompok.
Menurut  Van  Hammel  hukum pidana  merupakan  keseluruhan  dasar dan  aturan  yang  dianut  oleh  negara dalam kewajibannya untuk menegakkan  hukum,  yakni  dengan melarang  apa  yang  bertentangan dengan hukum ( onrecht ) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan)  kepada  yang  melanggar larangan tersebut. Dari definisi tersebut  yang  pada  hakikatnya  hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana  materiil  dan  hukum  pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang, syarat penjatuhan pidana dan ketentuan pidana bagi pelaku terpidana  dan  hukum  pidana  formil ialah suatu  aturan hukum yang digunakan sebagai dasar dari
penegakan hukum. Abdulkadir
Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat  dirumuskan sebagai  usaha  hukum  sebagaimana mestinya,  mengawasi  pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum  yang  dilanggar  itu  supaya ditegakkan kembali”. 16 Selanjutnya jika kita  kaitkan  dengan  hukum  pidana yang  bersifat  publik  pada  hakekatnya Marzuki berpendapat bahwa “Penegakan  hukum  pidana  adalah
16 Muhammad,  A.  (2006). Etika  Profesi  Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang  keadilan  dalam  hukum  pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum  dalam  kepastian  hukum  dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum”. Hadirnya teknologi di masa ini membuat masyarakat kian terus mengikuti perkembangannya.
Termasuk perkembangan suatu kejahatan,  yaitu  kejahatan  melalui sarana elektronik. Seiring
meningkatnya  pemakaian  teknologi  di beberapa  tahun  terakhir  ini  membuat kasus-kasus kejahatan penipuan melalui  sarana  elektronik  pun  banyak terjadi.
Laporan terbaru
dari
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di
sepanjang  tahun  2021,  menerima laporan  aduan  terkait  kasus  penipuan transaksi online yaitu sebanyak 115.756  laporan.  Jika  dibandingkan dengan angka laporan penipuan online dari  tahun  2020  yang  berjumlah 167.675 laporan, maka terjadi penurunan  jumlah  laporan  di  tahun 2021 . Lamintang  mengatakan  bahwa “Kejahatan  penipuan  atau  “bedrog” diatur di dalam Pasal 378- 395 KUHP, Buku  II  Bab  k e  XXV”. 17 Di  dalam  Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan  “Penipuan”  atau  “ Bedrog ”, karena  sesungguhnya  di  dalam  bab tersebut  diatur  sejumlah  perbuatan- perbuatan  yang  ditujukan  terhadap harta  benda,  dalam  mana  oleh  si pelaku  telah  dipergunakan  perbuatan- perbuatan  yang  bersifat  menipu  atau dipergunakan tipu muslihat. 18
17 Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana  Indonesia, Bandung:  PT. Citra  Aditya Bakti ., hlm 262
18 Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J.  S.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi
Kebijakan  dari  tindak  pidana  penipuan diatur  pada  Pasal  378  KUHP  tentang Penipuan  yang  berbunyi  mengatur tentang  tindakan  yang  dimaksudkan untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain dengan menggunakan nama  atau  martabat  palsu,  dengan tipu muslihat atau dengan kebohongan untuk  menyerahkan  sesuatu  yang bernilai  kepadanya,  maka  diancam karena  melakukan  tindakan  penipuan dengan  pidana  paling  lama  4  (empat) tahun. 19 Kebijakan pembebanan dalam tindak  pidana  terhadap  pelaku  pidana harus  memiliki  beberapa  unsur  tindak pidana  agar  seseorang  tersebut  bisa dikatakan sebagai terpidana, beberapa unsur tersebut telah diatur dalam Pasal 378  KUHP  tentang  Penipuan  yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 1. Unsur subjektif: a) Dengan maksud atau met het oogmerk dalam hal ini ber itikad  atau  berniat  tidak  baik  atau buruk; b) Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat; c) Secara melawan hukum  atau wederrechtelijk dalam  hal ini dengan perbuatan yang menentang undang-undang  atau  tanpa  izin  dari pemilik  yang  bersangkutan.  2.  Unsur- unsur  objektif  :  a)  Barangsiapa  dalam hal ini pelaku; b) Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda , mengadakan  suatu  perikatan  utang, meniadakan  suatu  piutang;  c)  Dengan memakai sebuah nama palsu, kedudukan  palsu,  tipu  muslihat,  dan rangkaian kata-kata bohong. 20 Dengan demikian,  penipu  dalam  Pasal  378
Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (1).
19 Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Loc.Cit
20 Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana  Indonesia ,  Bandung:  PT. Citra  Aditya Bakti ., hlm 142
KUHP tentang Penipuan pekerjaannya adalah  1)  Membujuk  orang  supaya memberikan  barang,  membuat  utang atau menghapuskan utang; 2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain  dengan  melawan  hukum;  dan  3) Membujuknya  itu  dengan  memakai  : nama  palsu  atau  keadaan  palsu  atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong. 21 Ketika seseorang sudah
memenuhi  beberapa  unsur  tersebut maka pembebanan tindak pidana pada seseorang yang dikategorikan sebagai terpidana sah nyatanya. Seperti contoh kasus yang sudah dijelaskan di pendahuluan diatas, secara singkatnya tindak  pidana  penipuan  yang  telah dilakukan  pelaku  yaitu  tindak  pidana pemalsuan  bukti  transfer,  maka  dalam hal  ini  segala  unsur  dari  perbuatan pelaku  harus  dibuktikan  bahwa  pelaku memang  sengaja  atau  dalam  keadaan sadar  dalam  melakukan  perbuatan tersebut.  Unsur-unsur  tindak  pidana penipuan  berdasarkan  pada   Pasal  35 UU  ITE  jo  Pasal  51  ayat  (1)  UU  ITE, yaitu  a)  Unsur  Setiap  Orang.  Setiap orang  disini  diartikan  sebagai  orang atau  manusia  yang  dikategorikan sebagai  subjek  hukum  yang  mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya, b) Unsur dengan sengaja.  Dengan  sengaja  merupakan suatu  perbuatan  yang  dikehendaki dengan  mengetahui  bahwa  perbuatan tersebut  dilakukan  dengan  melawan hukum; c) Unsur
“melakukan manipulasi,  penciptaan,  perubahan, penghilangan,  pengrusakan  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
21 Puspitasari,  I.  (2018).  Pertanggungjawaban Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan  Online Dalam  Hukum  Positif  Di  Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) , 8 (1), 1-14.
tersebut  dianggap  seolah-olah  data yang  otentik”.  Melakukan  manipulasi, penciptaan,  perubahan,  penghilangan, pengrusakan  berisikan  mengadakan atau  merubah  suatu  hal  yang  tidak sesuai dengan fakta/kenyataannya.
Memanipulasi  suatu  bukti  dari tindak  pidana  penipuan  merupakan suatu  hal  yang  lumrah  untuk  terjadi. Bahkan  faktor  utama  terjadinya  tindak pidana  penipuan  yaitu  pemalsuan suatu  bukti  yang  akhirnya  dikatakan sebagai  bukti  otentik  agar  pihak  yang dirugikan  percaya.  Jika  kita  Kembali kepada  Pasal  378  KUHP  tentang Penipuan  yang  terdapat  unsur-unsur terpenuhinya seseorang yang dikatakan  sebagai  pihak  yang  akan dibebankan  secara  sah  dalam  tindak pidana  sarana  elektronik.  Maka  ada pula  unsur-unsur unsur  dari  tindak pidana  penipuan online yang  tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP  tentang  Penipuan,  yaitu: 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang  digunakan  dalam  melakukan tindak  pidana  penipuan online yaitu media  elektronik  yang  belum  dikenal dalam  KUHP  maupun  KUHAP; 2) Cara-cara  penipuan  yang  berbeda antara  penipuan  konvensional  dengan penipuan online; dan 3) Terdapat keterbatasan  dalam  KUHP  yaitu  tidak dapat
membebankan
pertanggungjawaban pidana pada subyek  hukum  yang  berbentuk  badan hukum  (korporasi)  yang  melakukan tindak pidana penipuan online. 22 Kebijakan sebagai bentuk dalam menanggulangi kejahatan berbasis komputer
khususnya dalam menanggulangi tindak
pidana penipuan  transaksi  elektronik  sangat
22 Prasetyo,  R.  D.  (2014). Pertanggungjawaban Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan  Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
diperlukan  bagi  masyarakat  demi melindungi  kepentingan  masyarakat. Untuk  itu  perlu  keberadaan  para substansi hukum, struktur hukum yang berjalan dengan maksimal agar penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan berbasis komputer  ini  dapat  berjalan  dengan semestinya. 23
Hambatan Penegakan Hukum Terkait  Penipuan  Melalui  Sarana Elektronik  Dimasa  Pandemi  Covid-
19
Penanggulangan  kejahatan  di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan  penanggulangan  kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, menurut Sudarto politik kriminal  merupakan  suatu  usaha  yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. 24
Terbentuknya  suatu  UU  ITE  yang tujuannya  adalah  agar  tidak  terlepas dari  politik  kriminal  mengupayakan suatu kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.
Tetapi evaluasi  terhadap  kebijakan  ini  tetap diperlukan sekiranya terdapat kelemahan dalam penerapannya. Aparat penegakan hukum di Indonesia sering  kali  merasa  kesulitan  dalam menangani kasus tindak pidana transaksi  elektronik. 25 Sedikitnya pengetahuan  dari  aparat  penegakan hukum ditambah sarana dan
23 Tampubolon,  M.  H.  P.,  Pawennei,  M.,  &
Zainuddin,  Z.  (2021).  Efektivitas  Penyidikan Tindak  Pidana  Penipuan  Secara  Online. Journal  of Lex Generalis (JLG) , 2 (4), 1585-1600.
24 Anakotta,  M.  Y.  (2019).  Kebijakan  Sistem Penegakan  Hukum  Terhadap  Penanggulangan Tindak  Pidana  Terorisme  Melalui  Pendekatan Integral. Jurnal Belo , 5 (1), 46-66.
25 Disemadi,  H.  S.  (2021).  Urgensi  Regulasi Khusus  dan  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence dalam  Mewujudkan  Perlindungan  Data  Pribadi  di Indonesia. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 5 (2),  177- 199.
prasarana  yang  kurang  memadai  di setiap  daerah  membuat  para  penegak hukum  tidak  cepat  tanggap  dalam mengantisipasi tindak pidana kejahatan yang terjadi, akibatnya setelah  masyarakat  menjadi  korban tindak  pidana  penipuan,  masyarakat juga  menjadi  korban  dari  aparat penegak  hukum  yang  tidak  cukup handal dalam menangani kasus tersebut. 26 Respon penegak hukum terhadap  laporan  masyarakat  masih sangat rendah. Penegak hukum seringkali mengatakan tidak ada kejahatan yang dimaksud tanpa menyelidiki  lebih  lanjut. 27 Birokrasi dalam  penegakan  hukum  yang  terlalu berbelit-belit  selama  ini  justru  menjadi hambatan  bagi  penegak  hukum  untuk menanggulangi kejahatan siber. Laporan pun sering ditanggapi dengan sikap  yang  tidak  simpatik.  Sikap-sikap birokratis  dan  anti  kritik  ini  menjadikan penegak  hukum  sebagai  bagian  yang terpisah dari masyarakat. Dalam kondisi  seperti  ini,  tidak  mungkin  ada kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat  dalam  proses  penegakan hukum. 28 Upaya  untuk  mengungkap dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik ini tidaklah mudah, selain  karena  kurangnya  pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan melalui teknologi informasi,
masyarakat lebih melihat nominal atau
26 Alhakim,  A.  (2022).  Urgensi  Perlindungan Hukum  terhadap  Jurnalis  dari  Risiko  Kriminalisasi UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di Indonesia. Jurnal Pembangunan
Hukum Indonesia , 4 (1), 89-106.
27 Kamran,  M.,  &  Maskun,  M.  (2021).  Penipuan Dalam  Jual  Beli  Online:  Perspektif  Hukum Telematika. Balobe Law Journal , 1 (1), 41-56.
28 Putra,  B.  K.  B.  (2019).  Kebijakan  Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. Pamulang Law Review , 1 (1), 1-14.
besaran  jumlah  keuntungan dari  suatu barang  yang  ditawarkan.  Ketika  terjadi kerugian  yang  diakibatkan  adanya penipuan transaksi elektronik, masyarakat  pun  dihadapkan  dengan tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang  dialaminya  ke  aparat  penegak hukum,  karena:  a)  Masyarakat  tidak percaya dengan kinerja aparat penegak  hukumnya;  b)  Kekhawatiran masyarakat  jika  berurusan  dengan aparat  penegak  hukum  masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan  ayam,  maka  masyarakat harus siap kehilangan kambing, artinya sudah  kehilangan  harta  bendanya masyarakat  khawatir  dipungut  biaya oleh  aparat  penegak  hukum;  c) Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya  terancam  jika  melaporkan tindak  kejahatan  yang  dialaminya. Untuk  itu  dalam  menangani  kasus- kasus tindak pidana elektronik,
Indonesia sangat membutuhkan aparat penegak  hukum  yang  terstruktur  dan handal dalam menangani kasus tersebut. Tanpa adanya aparat penegak  hukum  yang  terstruktur  dan handal maka akan sulit dalam menanggulangi tindak kejahatan tersebut.  Dalam  hal  ini  diperlukan spesialis  dari  pihak  penegak  hukum dalam  mengayominya.    Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan  yang  diarahkan  untuk menguasai  teknis  serta  dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer. Pasal 43 UU ITE, menerangkan  selain  Penyidik  Pejabat Polisi  Negara  Republik  Indonesia, Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu dilingkungan  Pemerintah  yang  lingkup tugas  dan  tanggung  jawabnya  di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi  Elektronik  diberi  wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang  Hukum  Acara  Pidana  untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.
Unit  kepolisian  khusus  yang ditugaskan  dalam  menangani  kasus tindak kejahatan yang berbasis komputer  sudah  tersebar  di  berbagai daerah walaupun masih terdapat kekurangan dalam penegakannya. Selain belum memadainya sarana dan fasilitas  sumber  daya  manusia  (SDA) yang  terampil  fasilitas  seperti  alat sarana dan prasarana juga dibutuhkan karena dalam penegakan hukum terhadap  kejahatan  berbasis  komputer mutlak  dibutuhkan.  Untuk  itu  jika sarana dan prasarana yang mencangkup SDA yang terampil, keuangan yang mencukupi, dan peralatan yang memadai sudah tercukupi  secara  terus-menerus  maka penegakan  hukum  terhadap  tindak kejahatan  berbasis  komputer  mustahil dikatakan sulit untuk diterapkan

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap korban penipuan melalui sarana elektronik  pada  masa  pandemi  covid- 19,  dalam  hal  ini  jika  melihat  kepada kasus yang terjadi dan cara dari pelaku melakukan  tindak  pidana  penipuan maka  hal  tersebut  telah  diatur  dalam ketentuan  hukum  pidana  yang  berlaku di Indonesia, sebagaimana yang terdapat  pada  Pasal  378  KUHP tentang  Penipuan.  Dan  dan  dalam  hal ini karena berkembangnya ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  juga hal  tersebut  melandasi  terbentuknya kejahatan  dengan  cara  baru  serta bentuk  kejahatan  baru  maka  para pelaku  di  masa  pandemi  yang  mana pelaku melakukan tindak pidana penipuan  karena  atas  kesadaran  dan kesengajaannya, dan kemudian daripada  itu  pelaku  menggunakan sarana  elektronik  dalam  melakukan tindakan dan atau perbuatannya maka
hal  tersebut  dapat  dikenakan  dengan ketentuan  yang  terdapat  pada  UU  ITE sebagaimana pengaturan tersebut telah  mengatur  berkaitan  dengan suatu transaksi elektronik yang berada di Indonesia sehingga ketentuan tersebut  merupakan  hukum  positif  di Indonesia  untuk  dapat  digunakan sebagai  bentuk  perlindungan  hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap  masyarakatnya  untuk  dapat menjamin  suatu  tujuan  hukum  yaitu keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan dari  hukum  yang  ada  di  tengah masyarakat.
Adapun  beberapa  hambatan dari  penegakan  hukum  yang  diketahui dalam tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik dalam hal  ini  lebih  kepada  beberapa  faktor yang  terdapat  pada  aparat  penegak hukum  itu  sendiri  dan  juga  kesadaran masyarakat
terhadap suatu
penggunaan  sarana  elektronik  untuk lebih memahami terkait dengan penggunaannya. Serta kurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak  hukum  dalam  melakukan penegakan  hukum  terhadap  perkara kecil yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat  merasa hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak  perlu  dilakukan  jika  kerugian yang  diterima  masyarakat  tidak  terlalu besar.  Dan  juga  hambatan  lainnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang  dimiliki  oleh  penegak  hukum dalam menangani kasus yang berkaitan  dengan  sarana  elektronik, karena modus kejahatan dengan penggunaan sarana elektronik
semakin  lama  semakin  berkembang dan bermunculan dengan modus baru, hal tersebut yang merupakan hambatan  bagi  penegak  hukum  untuk terus melakukan pembaharuan sarana dan  prasarana  dalam  memberikan penegakan  hukum  yang  terjadi  di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan  Hukum  terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 89-106.
Anakotta,  M.  Y.  (2019).  Kebijakan
Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. Jurnal  Belo , 5 (1),  46- 66.
Ayunda,  R.,  Kosasih,  V.,  &  Disemadi, H.  S.  (2021).  Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap  efek  samping  pasca pelaksanaan  vaksinasi  covid- 19  di  Indonesia. Nusantara: Jurnal
Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 194-206.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020). Metodologi  penelitian  hukum sebagai  instrumen  mengurai permasalahan
hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20-33.
Disemadi, H. S. (2021). Stimulus Kredit Perbankan:
Kebijakan Penanggulangan  Risiko  Kredit Akibat  Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Jurnal Magister
Hukum  Udayana  (Udayana Master  Law  Journal) , 10 (3),
563-577.
Disemadi,  H.  S.  (2021).  Urgensi
Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial
Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 177-199.
Disemadi,  H.  S.,  &  Gomes,  D.  (2021).
Perlindungan  Hukum  Kreditur Konkuren  Dalam  Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Undiksha , 9 (1), 123-134.
Fadhila, A. P. (2021). Tinjauan Kriminologi  Dalam  Tindakan Penipuan Ecommerce Berdasar Peraturan perundang-undangan Pada Masa  Pandemi  Covid19  di Indonesia. Jurnal Suara Hukum , 3 (2), 274-299.
Fransisco, W. (2020). Interaktif
Masyarakat  Terhadap  Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca  COVID-19. Journal  of Judicial  Review , 22 (2),  151-
164.
Hadiwardoyo,  W.  (2020).  Kerugian
Ekonomi Nasional Akibat
Pandemi Covid-19. Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship , 2 (2), 83-92.
Kamran,  M.,  &  Maskun,  M.  (2021).
Penipuan  Dalam  Jual  Beli
Online: Perspektif Hukum Telematika. Balobe Law Journal , 1 (1), 41-56.
Lamintang,  P.  A.  F.  (1997). Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti ., hlm 262
Muhammad,  A.  (2006). Etika  Profesi Hukum, Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Naufal,  M.  M.,  &  Jannah,  H.  S. Penegakan Hukum Cyber Crime  Ditinjau  Dari  Hukum
Positif  Dan  Hukum  Islam. Al- Mawarid  Journal  of  Islamic Law , 12 (1).
Prasetyo, R. D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University). Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Humani (Hukum
dan  Masyarakat  Madani) , 8 (1),
1-14.
Putra,  B.  K.  B.  (2019).  Kebijakan Aplikasi  Tindak  Pidana  Siber (Cyber Crime) di Indonesia. Pamulang Law Review , 1 (1), 1-14. Rahmad,  N.  (2019).  Kajian  Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah , 3 (2), 103-117.
Rahmanto,  T.  Y.,  Kav,  J.  H.  R.  S.,  & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan  Hukum  Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (1).
Rusdiana,  E.,  &  Nugroho,  A.  (2020).
Respon mahasiswa pada pembelajaran daring bagi mahasiswa mata kuliah pengantar  hukum  Indonesia UNESA. Integralistik , 31 (1),  1- 12.
Sari,  R.  F.  (n.d).  Pengertian  Uang Menurut  Para  Ahli  Lengkap, https://www.idpengertian.net/p engertian-uang-menurut-para- ahli/ , diakses pada 02 Januari
2021
Simamora,  J.  (2014).  Tafsir  Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945. Jurnal
Dinamika  Hukum , 14 (3),  547-
561.
Sinaga,  E.  P.,  &  Alhakim,  A.  (2022).
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. UNES Law Review , 4 (3), 283-296.
Sudirman,  L.,  &  Disemadi,  H.  S.
(2021).  Kebijakan  Corporate
Social Responsibility:  Investasi Sosial  dalam  Pengembangan
Masyarakat  selama  Pandemi Covid-19. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (3), 281-298.
Sukarno, K. W., & Syaichu, M. (2006).
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi  kinerja  bank umum di Indonesia. Jurnal Studi Manajemen Organisasi , 3 (2),  46-58.,  hlm 46
Tampubolon,  M.  H.  P.,  Pawennei,  M.,
& Zainuddin,
Z. (2021). Efektivitas  Penyidikan  Tindak Pidana Penipuan Secara Online. Journal of Lex Generalis  (JLG) , 2 (4),  1585-
1600. Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan  Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8),
2463-2478.
Tan,  W.  (2021).  Tantangan  Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Efektif Pada
Pandemi  Covid-19. Veritas  et
Justitia , 7 (2), 459-480.