Submission Review Process Revised Accepted Published 19-09-2021 25-09 s/d 25-12-2021 28-12-2021 27-01-2022 29-01-2022
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3  No.1,Januari 2022 (34-43)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Etika Politik Islam Pada Pileg 2019 Perspektif Nahdhatul Ulama Lubuklinggau

## Reksi Saputra
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: Reksisaputra569@gmail.com

## ABSTRACT
This  thesis  discusses  Islamic  Political  Ethics  During  General  Elections  in  the Perspective of Nahdlatul Ulama (Study of Nahdlatul Ulama Lubuklinggau Ulama and Politicians). This study uses a qualitative type of research method, this study aims to determine  the  ethics  of  Islamic  politics  at  the  time  of  the  general  election  in  the perspective  of  scholars  and  politicians  from  Nahdlatul  Ulama,  Lubuklinggau  City, South Sumatra Province. There were six informants in this study, consisting of three scholars  and  three  politicians  who  joined  the  Nahdlatul  Ulama  group  of Lubuklinggau City.
Data and information were obtained and collected from interviews with three ulama  and  three  Nahdlatul  Ulama  politicians in  Lubuklinggau  City.  This  study discusses Islamic political ethics in the perspective of ulama and politicians from the Nahdlatul Ulama City of Lubuklinggau which is then associated with the theory of political  ethics  according  to  Nurchlolish  Madjid,  namely  democracy,  justice,  and pluralism and the theory of political ethics according to Ibnu Miskawaih, namely the theory  of  the  middle  way (Nadzar  Aus'at) .  The  results  of  this  study  indicate  that political ethics at the time of the general election in the perspective of Ulama from Nahdlatul Ulama Lubuklinggau City are Islamic political ethics such as honest and fair  ethics,  polite  political  ethics,  and  trustworthy  ethics.  Then  for  political  ethics during  general elections in the perspective of  politicians from the Nahdlatul Ulama Lubuklinggau City are Islamic political ethics such as unity, peace and deliberation.
Keywords: Islamic Political Ethics, Ulama NU, Politician NU, Genera l   Elections

## ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji tentang Etika Politik Islam Pada Saat Pemilihan Umum Dalam Persepektif  Nahdlatul  Ulama  (Studi  Pada  Ulama  dan  Politisi  Nahdlatul  Ulama Lubuklinggau).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  jenis  kualitatif, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  etika  politik  Islam  pada  saat  pemilihan umum dalam perspeketif ulama dan politisi dari Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau
Provinsi  Sumatera  Selatan.  Informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  enam  orang, yang  terdiri  dari  tiga  orang  ulama  dan  tiga  orang  politisi  yang  tegabung  kedalam golongan Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau.
Data dan  informasi diperoleh dan dikumpulkan dari wawancara kepada tiga ulama  dan  tiga  politisi  Nahdlatul  Ulama  Kota  Lubuklinggau.  Penelitian  ini membahas etika politik Islam dalam perspektif ulama dan politisi Nahdlatul Ulama Kota  Lubuklinggau  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  teori  etika  politik  menurut Nurchlolish Madjid yaitu demokrasi, keadilan, dan pluralisme dan teori etika politik menurut Ibnu Miskawaih yaitu teori jalan tengah (Nadzar Aus’at) . Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  etika  politik  pada  saat  pemilihan  umum  dalam  perspektif Ulama dari Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau adalah etika politik Islam seperti etika  jujur  dan  adil,  etika  politik  santun,  dan  etika  yang  amanah.  Kemudian  untuk etika  politik  pada  saat  pemilihan  umum  dalam  perspektif  Politisi dari  Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau adalah etika politik Islam seperti persatuan, perdamaian dan musyawarah.
Keywords: Etika  Politik  Islam,  Ulama  NU,  Politisi  NU,  Pemilihan  Umum

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang berbeda- beda.  Indonesia  juga  merupakan  negara  demokrasi  terbesar  ketiga  setelah negara Amerika Serikat dan Negara India. Namun besarmya demokrasi di Indonesia selama bertahun-tahun tidak menjamin proses demokrasi yang semakin baik. Menurut Joseph A.  Schemer  demokrasi  merupakan  perencanaan  guna  mencapai  keputusan  politik dimana  individu-individu  mendapatkan  kekuasaan  untuk  memutuskan  cara perjuangan  kompetitif  untuk  suara  rakyat  (Sulisworo,  2012:2).  Dengan  demikian demokrasi  di  Indonesia  merupakan  cara  individu  untuk mendapatkan  kebebasan menyuarakan dan mendapatkan suara melalui pemilihan umum.
Pengkajian  lebih  dalam  mengenai  persoalan  kehidupan  politik  yang  ada  di Indonesia saat ini begitu kompleks, hal ini dikarenakan Indonesia sudah mengalami persoalan  masa  yang  begitu  kelam  di  dalam  dunia    politik,  diawali  pada  masa kemerdekaan  yaitu  masa  orde  lama  hingga  berlanjut  ke  masa  orde  baru sampai  ke orde  reformasi  tahun  1998.  Sistem  politik  di  Indonesia  kian  berubah  hingga  masa transisi  yang  dahalunya  sistem  perpolitikan  lebih  mengarah  ke  otoritarian,  namun sekarang sudah lebih beranjak ke arah yang dikenal dengan Demokrasi (Sarifuddin, 2020:13).
Ciri  paling  mendasar  dari  sebuah  negara  demokrasi  adalah  keberadaan pemilihan  umum.  Sekalipun  bukan  satu-satunya  aspek  dalam  demokrasi,  namun pemilihan  umum  merupakan  satu  bagian  yang  sangat  penting,  karena  Pemilu berperan  sebagai  mekanisme  perubaan  politik  mengenai  pola  dan  arah  kebijakan publik  atau  mengenai  sirkulasi  elit  secara  periodik  dan  tertib  (Surbakti,  2008-12). Begitu  juga  di  Indonesia,  pemilihan  umum  dilaksanakan  sebagai  wujud  dari demokrasi  yang  merupakan  sarana  dalam  mengapresiasikan  yang  ada  didalam masyarakat  yang  sebelumnya  diartikulasikan  oleh  partai  politik  sesuai  dengan fungsinya.
Saat  ini  dimulai  dari  periode  reformasi  bahwasanya  pemilu  yang  ada  di Indonesia  maupun  Kota  Lubuklinggau  dianggap  bebas  dan  adil.  Namun, kenyataannya sampai saat ini politik Indonesia dan kota Lubuklinggau belum bebas
dari  namanya  politik  uang (Money  Politc). Perilaku  money  politic  dalam  konteks politik sekarang, seringkali diatasnamakan sebagai bantuan, infaq, shadaqah dan lain sebagainya. Pergeseran istilah money politic ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung  telah  menghasilkan  perlindungan  secara  sosial  melalui  norma  kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan  untuk  menjangkaunya.  Bagi  rakyat,  money  politik  ibarat  bonus  rutin  di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan dimana  orang  bisa  membeli  kekuasaan ataupun  posisi  politik  seperti  suara  rakyat dalam  pemilihan  umum  Kepala  Daerah  maupun  pemilihan  umum  lainnya  (Indra, 1999:68).
Etika politik merupakan kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak untuk mengatur  dan  memimpin  sesuatu  dengan  cara  yang  mendatangkan  kemaslahatan (Purwosaputro,  2009:109).  Kota  Lubuklinggau  juga  terdapat  organisasi  Islam terbesar  yaitu  Nahdlatul  Ulama  (NU),  terdapat  anggota-anggota  dari  Nahdlatul Ulama yang paham dengan ajaran Islam juga bergabung ke dalam dunia politik dan menjadi  politisi.  Demikian  dalam  hal  ini  tentunya  para  anggota  Nahdlatul  Ulama maupun politisi yang ada di Kota lubuklinggau idealnya memahami apa itu arti dari etika politik Islam.
Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, dan merupakan  organisasi yang berbasis massa di bawah  kepemimpinan  ulama  (Halim,  1970:12,15).  Keyakinan  yang mendalam terhadap  berbagai  pemikiran,  gagasan,  konsep  disegala  hal,  serta  metode-metode yang diusung Nahdlatul Ulama diyakini sebagai kunci untuk eksis dan terus bertahan hingga  saat  ini  (Yusuf,  2010:3).  Nahdlatul  Ulama  tentunya  merupakan  organisasi yang  paham  mengenai  ajaran  islam  dan  juga  berkecimpung dalam  dunia  politik  di Indonesia.
Berkenaan  dengan  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia  yang  sebelum- sebelumnya masih dipenuhi oleh pelanggaran pelaksanaan pemilu yang masih belum sesuai dengan norma hukum dan etika politik yang berlaku di Indonesia. Mengingat posisi  Nahdlatul  Ulama  sebagai  organisasi  Islam  di  Indonesia,  diharapkan  hadir memberikan  atensi  dan  sumbang  saran  terutama  berkenaan  dengan  etika  politik didalam  Islam.  Dari  alasan  tersebut  sehingga  peneliti tertarik  untuk  mencari  tahu perspektif ulama dan politisi tentang etika politik Islam dalam pemilihan umum dari Nahdlatul Ulama khususnya di Kota Lubuklinggau.

## TINJAUAN LITERATUR
Syarifuddin, dengan judul "Etika Politik Islam Dalam Pemilu”. Dalam penelitian ini memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  Etika  Politik  Islam  Dalam  Pemilu  serta  untuk mengetahui  sistem  pemilihan  pemimpin  dalam  Islam.  Persamaan  penelitian Syarifuddin  dengan  penelitian  ini  sama-sama  meneliti  tentang  Etika  Politik  Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini, jika penelitian Syarifuddin  meneliti Etika Politik  Islam  Dalam  Pemilu,  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  ini  akan  meneliti tentang Etika Politik Islam pada saat  Pemilhan Umum  dalam Perspektif Nahdlatul Ulama yang dikhususkan pada Ulama dan Politisi Kota Lubuklinggau (Syarifuddin, 2012) . Sugiyono, dengan judul “Konsep Etika Politik Dalam Perspektif Alisyari’ti”. Dalam  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  etika  politik  dan  konsep
politik Alisyari’ti. Persamaan penelitian Sugiyono dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang Etika Politik. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini, jika penelitian Sugiyono  meneliti  tentang  Konsep  dari  Etika  Politik  dalam  Perspektif  Alisyari’ti, penelitian yang dilakukan peneliti ini akan meneliti tentang Etika Politik Islam pada saat  Pemilhan  Umum  dalam  Perspektif  Nahdlatul  Ulama  yang  dikhususkan  pada Ulama dan Politisi Kota Lubuklinggau (Sugiyono, 2019) .
A Fikri Thia Naufal, dengan judul “Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui etika politik menurut Mahfud MD dalam analisis fiqih siyasah terhadap etika politik. Penelitian  A  Fikri  Thia  Naufal  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini, jika penelitian A Fikri Thia Naufal meneliti tentang Etika Politik Menurut Mahfud MD dalam Perspektif Fiqih Siyasah, penelitian yang  dilakukan  peneliti  ini  akan  meneliti  tentang  Etika  Politik  Islam  pada  saat Pemilhan Umum dalam Perspektif Nahdlatul Ulama yang dikhususkan pada Ulama dan Politisi Kota Lubuklinggau (Naufal, 2020).
Abdul  Salam  Ahmad,    dengan    judul    “Paradigma    Etika    Politik    Nabi Muhammad  Sebagai  Acuan  Terhadap  Politik  Kontemporer  Di  Indonesia”.  Dalam penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  etika  politik  nabi  Muhammad. Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan peneliti lakukan sama- sama  meneliti  tentang  etika  politik.  Sedangkan  perbedaan  dari  penelitian  ini jika penelitian  Abdul  Salam  Ahmad    meneliti  tentang  Paradigma  Etika  Politik  Nabi Muhammad Sebagai Acuan Terhadap Politik Kontemporer Di Indonesia sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini akan meneliti tentang Etika Politik Islam pada saat  Pemilhan  Umum  dalam  Perspektif  Nahdlatul  Ulama  yang  dikhususkan  pada Ulama dan Politisi Kota Lubuklinggau (Ahmad, 2015).
Rahmita,  dengan  judul,  “Perspektif  Masyarakat  Terhadap  Etika  Politik Kampanye  Partai  Aceh (Studi  Kasus  Kampanye Partai  Aceh Pasca  Pemilu  2019 di Gayo Lues)”. Dalam penelitian ini untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap kampanye partai Aceh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan  sama-sama  meneliti  tentang  etika  politik.  Sedangkan  perbedaannya  jika penelitian yang dilakukan Rahmita meneliti tentang etika politik dalam kampanye, penelitian  yang  dilakukan  peneliti  membahas  tentang  etika  politik  islam  pada  saat Pemilhan  Umum  perspektif  Nahdlatul  Ulama  yang  dikhususkan  pada  Ulama  dan Politisi (Rahmita, 2019).
Dengan demikian perbedaan penelitian ini dengan penelitan sebelumya yang dilakukan  oleh  peneliti  lain  ialah  terletak  pada  objek  dan  subjek  penelitian  yang berbeda,  metode  penelitan  dan  beberapa  teori  yang  berbeda  juga.  Objek  pada penelitian  ini  dilakukan  pada  Nahdlatul  Ulama  di  Kota  Lubuklinggau  serta  subjek pada penelitian ini ialah Ulama dan Politisi yang termasuk dari golongan Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskrptif. Penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang  bemaksud  memahami  fenomena,  tentang  apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, yang secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konten khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode  ilmiah  (Moleong,  2011:16).  Jenis  penelitian  ini  yaitu  mengunakan  jenis
Reksi Saputra, Etika Politik Islam Pada Pileg 2019 Perspektif Nahdhatul Ulama Lubuklinggau, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 1 Januari 2022
peneltian dekriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data- data (Narbuko, 2013:14).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan informasi dalam penelitian ini diperoleh  melalui teknik  wawancara yang selanjutnya  data  atau  informasi  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis.  Proses pengambilan  data  melalui  wawancara  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan Oktober – November 2021 dengan enam informan yaitu ulama dan politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau. Proses wawancara dengan informan pada penelitian ini dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan informan maupun wawancara via online. Berikut hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian yang berjudul Etika Politik Islam Pada Saat Pemilihan Umum Dalam Perspektif Nahdatul Ulama: Studi Pada Ulama Dan Politisi Nahdatul Ulama Lubuklinggau.
1. Etika Politik Islam Pada Saat Pemilihan Umum Dalam Perspektif Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kota Lubuklinggau.
Etika  politik  Islam  pada  saat  pemilihan  umum  dalam  perspektif  ulama  NU (Nahdlatul  Ulama)  Kota  Lubuklinggau,  etika  politik  islam  yang  diamalkan  dan diajarkan oleh NU (Nahdlatul Ulama) Kota Lubuklinggau sesuai dengan ajaran Islam ialah etika politik Islam yang santun atau politik santun, etika jujur dan adil, serta etika yang  amanah  dan  juga  bertanggung  jawab.  Dimana  etika-etika  politik  tersebut harusnya diterapkan oleh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali pada saat pemilihan umum, dalam upaya terciptanya etika politik yang baik dan benar sesuai ajaran Islam.
Adapun penjelasan mengenai beberapa etika politik Islam menurut pendapat para ulama Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau, yaitu sebagai berikut
a) Jujur dan Adil
Jujur  dan  adil  merupakan  etika  politik  yang  harus  diterapkan dalam demokrasi pada pemilihan umum. Jujur  merupakan salah satu sifat baik yang paing dihargai. Jujur artinya perbuatan baik itu tidakan maupun  sikap  yang  baik  demi  kenyamanan  hidup.  kejujuran  juga merupakan sikap paling sulit terjadi didalam hubungan, misalnya saja pada  pemilihan  umum  dimana  terdapat  hubungan-hubungan  antar petisi  dan  politisi  yang  seringkali  sulit  terciptanya  kejujuran  dalam hubungan tersebut. Adil atau keadilan merupakan sikap penting untuk masyarakat. Tanpa etika, politik akan terjerumus kedalam prilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
b) Politik Santun
Berbicara  mengenai  etika  dalam  kehidupan  berbangsa  dan benergara,  Indonesia  saat  ini  berada  pada  masa  kebebasan  dalam berpolitik setelah melewati masa kelam dalam dunia politik. Dengan adanya  kebebasan  berpolitik,  maka  etika politik  santun  perlu  berada ditengah  kebebasan  berpolitik  tersebut.  mengatakan  etika  politik santun merupakan etika politik Islam yang diamalkan oleh Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau.
Pada  pemilihan  umum  etika  politik  santun  juga  harus diterapkan  karena  dengan terjalannya  politik  santun  maka  pemilihan umum  dan  juga  demokrasi  akan  berjalan  dengan  baik  dan  lancar. Politik santun adalah salah satu budaya yang bermartabat da nada pada
nilai-nilai Islam.
c) Amanah
Amanah merupakan sikap nabi Muhammad SAW, yang artinya amanah adalah etika yang ada dalam ajaran Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  amanah  artinya  dapat  dipercaya.  Sebagai muslim  tentunya  memahami  etika  amanah  begitu  juga  dalam berpolitik. Pada pemilihan umum etika amanah kadang terjadi dan ada juga yang seringkali melupakan amanahnya ketika sudah menang dari pemilihan  umum.  Dengan  demikian,  etika  amanah  seringkali terlaksana dan juga terlupakan.
Kemudian, dari data ataupun informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dikaitkan dengan teori etika politik Islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori etika politik Islam menurut Nurcholish Madjid. Etika politik berdasarkan teori  Nurcholish  Madjid  diklasifikasikan  kedalam  tiga  prinsip  yaitu  demokrasi, keadilan, dan plualisme.
Adapun dari pendapat ulama mengenai etika politik Islam pada saat pemilihan umum  dalam  perspektif  Nadlatul  Ulama  Kota  lubuklinggau  tersebut,  yang  akan dikaitkan  dengan  teori  etika  politik  menurut  Nurcholish  Madjid,  yaitu  sebagai berikut:
a) Demokrasi
Demokrasi  pada  tingkat  lokal  dianggap  sebagai  sesuatu  yang penting terutama bagi masyarakat tingkat lokal itu sendiri. Dinamika demokrasi  melalui  Pemilu  pasti  terjadi  setiap  dilaksanakannya Pemilihan Umum. Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi merupakan sesuatu  yang  bukan  statis,  dalam  hal  ini demokrasi  berada  pada kaetegori  dinamis  yang  artinya  selalu  bergerak  terus,  baik  seacara positif  maupun  negatif.  Demokrasi  yang  baik  merupakan  demikrasi yang  disertai  dengan  sosialisme  yang  akan  mendorong  masyarakat untuk mewujudkan etika berkeadilan sosial ( Madjid, 1994:215)
b) Keadilan
Dalam  Islam,  prinsip  keadilan  sudah  ditegakkan  dari  sejak kehadiran  para  rasul.  Dalam  masyarakat  demokrasi  memiliki  tujuan hendak  mewujudkan  keadilan  sosial  sebagai  hal  memjamin kepentingan  bersama.  Implementasi  etika  keadilan  sosial,  menjadi jalan  untuk  menumbuhkan  keadilan  yang  nyata  bagi  masyarakat. Dengan demokrasi, prinsip keadilan sosial mendapatkan ruang untuk bergerak dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh  masyarakat sebagai  warga Negara (Hendra Nurtjahjo, 2008:98). Prinsip keadilan ini,meurut Nurcholish Madjid tampak jelas dalam berbagai pernyataan yangada di Al-qur’an seperti, tuhan maha adil ( Madjid, 2005:112-115).
c) Pluralisme
Pluralisme  merupakan  prinsip  yang  menghargai  adanya perbedaan  dalam  masyarakat,  namum  di  Indonesia  tidak  banyak masyarakat yang begitu memahamai arti dari pluralisme. Masyarakat seringkali memaknai sepintas saja arti dari pluralisme maka dari itu tak jarang  masih  banyak  masyrakat  yang  kurang mengharagai  perbedaan
dan  keberagaman  budaya.  Pluralisme,  dalam  pengertian  harfiah, adalah  kemajemukan.  Pluralisme  secara  substansial,  maknanya melampaui  semua  itu:  kesediaan  untuk  melihat  bahwa  perbedaan adalah  sebuah  ketakrelakkan  dan  karena  itu  harus  diterima  sebagai sesuatu  yang  bersifat  natural. Prinsip  yang  satu  ini  tidak  sama  sekali tercetus  oleh  pendapat  para  Ulama  Nahdlatul  Ulama  Kota Lubuklinggau.
1. Etika Politik Islam Pada Saat Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politisi NU (Nahdlatul Ulama) Kota Lubuklinggau.
Etika politik  Islam  pada  saat pemilihan umum dalam perspektif politisi NU (Nahdlatul Ulama) Kota Lubuklinggau, etika politik islam yang seharusnya berada dan  diterapkan  pada  saat  pemilihan  umum  ialah  etika  politik  Islam  yang  amanah, jujur,  membentuk  persatuan,  perdamaian  dan  juga  musyawarah  baik  sebelum maupun pada saat pemilihan umum atau baahkan setelah dilaksanakannya pemilihan umum  etika-etika  tersebut  memng  seharusnya  berada  di  tengah  masyarakat umum dan dunia perpolitikan.
Adapun  penjelasan  mengenai  pendapat  Politisi  Nahdatul  Ulama  Kota Lubuklinggau mengenai beberapa etika politik Islam pada pemilihan umum sebagai berikut:
a) Persatuan
Dalam pancasila, persatuan merupakan isi dasar dari pancasila yaitu persatuan Indonsia. Haeruddin mengatakan persatuan merupakan etika  politik  yang  berlandaskan  pancasila  dan  juga  terkandung  nilai ajaran  Islam.  Etika  persatuan  yang  ada  pada  pemilihan  umum merutnya dapat dilihat dari masa kampanye dimana hal tersebut setiap tim  pentisi  bersatu  untuk  mengatur  strategi  kemenangan.  Namun menurut Haerudin etika persatuan yang terjadi pada pemilihan umum ini hanya terjadi di setiap tim saja bukan antar tim yang akan mengikuti pemilihan umum.
Dengan  demikian,  etika  politik  Islam  pada  saat  pemilihan  umum  menurut politisi  Nahdlatul  Ulama  Kota  Lubuklinggau  salah  satunya  persatuan  yang  juga terkandung didalam pancasila.
a) Perdamaian
Etika  politik  Islam  pada  saat  pemilihan  umum  salah  satunya adalah  etika  politik  dalam  prinsip  perdamaian.  Dalam  arti  lain perdamaian  merupakan  salah  satu  ajaran  pokok  dalam  ajaran  Islam. Dalam ungkapan teks agama, perdamaian sering dibahasakan dengan “al  aman” .  Dalam  terminologi,  al  aman  adalah  sebuah kesepakatan untuk  menghentikan  peperangan  dan  pembunuhan  dengan  pihak musuh.  Selain  al  aman  masih  ada  beberapa  istilah  lain  yang  juga merujuk pada perdamaian, yakni al sulh, al hudnah, al mu’ahadah dan aqd  al  zim-Mah. Hal  itu  sebagaimana  tertuang  dalam  ayat-ayat  Al- Qur’an. Secara jelas dalam QS. Al Furqan ayat 19 dinyatakan bahwa Islam  datang  sebagai  agama  yang  membawa  misi  perdamaian  dan dengan  tegas  mengharamkan  kepada  umat  manusia  melakukan kedzaliman, kapan dan dimana saja (Asy’ari, 2019:45).
Dengan demikian, etika politik Islam yang baik dan terkandung di dalam Al-
Qur’an  adalah  etika  politik  Islam  perdamaian,  dimana  etika  ini  juga  harus  berada ditengah  pemilihan  umum  guna  berjalannya  pemilihan  umum  yang  damai  tanpa adanya kekisruhan yang dapat membuat perpecahan antara masyarakat yang sedang berdemokrasi dalam ajang pemilihan umum.
a) Musyawarah
Substansi demokrasi memberikan bentuk dan beberapa sistem yang  praktis,  misalnya  pemilihan  umum  yang  bertujuan  untuk menampung aspirasi masyarakat, kebebasan berpendapat dan lain-lain (Lajnah,  2009:42).  Musyawarah merupakan  esensi  ajaran  Islam  yang wajib  ditetapkan  dalam  kehidupan  sosial  umat  Islam.  Dalam  urusan kemasyarakatan,  prinsip  muyawarah  ditegakkan  sesuai dengan  azas hukum  yang  mendasari  sistem  demokrasi.  Tetapi  musyawarah  itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau  kenegaraan)  saja,  ia  menyentuh  segala  aspek  yang  menyangkut kepentingan  bersama,  bukan  masalah  yang  telah  menjadi  ketetapan Tuhan (Mukhid, 2016:17).
Musyawarah merupakan prinsip yang ditegakkan sesuai dengan azas Islam, sama halnya dengan pendapat politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau yaitu Dedi Kurniawan,  dimana  beliau  mengemukakan  pendapatnya  bahwa  salah  satu  etika politik Islam menurut pandangannya adalah etika atau prinsip Musyawarah. Etika ini merupakan sikap yang biasa digunakan dalam berdemokrasi, musyawarah dilakukan untuk mufakat.
Dalam  pemilihan  umum,  musyawarah  pasti  dilakukan  baik  sebelum pelaksanaan pemilihan umum maupun setelah pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini dilakukan untuk mencapai sesuatu yang baik dengan sikap yang baik dan juga damai sehingga keluar dari berbagai masalah. Maka dari itu, etika musyawarah dalam Islam perlu  sekali  berada  ditengah  masyarakat  khususnya  masyarakat  yang  sedang berdemokrasi dalam pemilihan umum.
Dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan sikap atau prinsip yang ada dalam  ajaran  Islam  dan  juga  digunakan  dalam  kehidupan  bersosial  masyarakat. Musyawarah  juga  seringkali  digunakan  sebagai  alat  untuk  menyelesaikan  masalah atau  berbagai  persoalan  yang  terjadi  didalam  masyarakat  baik  masyarakat  secara umum maupun didalam dunia politik dan pada saat pemilihan umum.
Dari pendapat  politisi  Nahdlatul  Ulama  Kota  Lubuklinggau  mengenai  etika politik Islam pada saat pemilihan umum tersebut, selajutnya dikaitkan dengan teori etika politik Ibnu Miskawaih yaitu teori jalan tengah (Nadzar Aus’at) . Menurut Ibnu Miskawaih,  setiap  keutamaan  mempunyai  dua  ekstrem.  Yang  tengah  adalah  yang terpuji dan yang ekstrem adalah tercelah. Posisi tengah di sini adalah suatu standar atau prinsip umum yang berlaku bagi manusia (Miskawaih, 1996). Adapun teori etika jalan tengah (Nadzar Aus’at) menurut Ibnu Miskawaih yaitu sebagai berikut:
1. Posisi Tengah Ekstrem antara kelebihan dan kekurangan.
2. Posisi  Tengah  Daya  Bernafsu  antara  menggumbar  dan  mengabaikan  nafsu dalam berpolitik.
3. Posisi Tengah Daya Berani antara nekad dan pengecut.
4. Posisi Tengah Daya Berpikir antara kebodohan dan kedunguan Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  berdasarkan  teori  etika  politik  jalan tengah menurut Ibnu Miskawaih tersebut, yang dikaitkan dengan perspektif politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau  bahwasanya tidak sama sekali ada kaitannya.
Pendapat  para  politisi  Nahdlatul  Ulama  Kota  Lubuklinggau  sama  sekali  tidak mengarah  kepada  teori  jalan  tengah  Ibnu  Miskawaih.  Adapun  perspektif  politisi Nahdlatul  Ulama  Kota  Lubuklinggau  mengenai  etika  politik  Islam  pada  saat pemilihan umum adalah etika politik Islam dalam wujud persatuan, perdamaian, dan musyawarah. Dengan demikian, etika politik Islam pada saat pemilihan umum dalam perspektif politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau tidak ada kaitannya dengan teori jalan tengah Ibnu Miskawaih.

## KESIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dan hasil wawancara yang telah diolah serta dianalisis, maka peneliti dapat simpulkan bahwasanya sebagai berikut:
1. Etika  politik  Islam  pada  saat  pemilihan  umum  dalam  perspektif  Ulama Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau adalah etika politik Islam seperti etika jujur dan adil, etika politik santun, dan etika yang amanah. Dalam perspektif Ulama NU Kota Lubuklinggau, etika politik Islam pada saat pemilihan umum ada  kaitannya  dengan  teori  etika  politik  menurut  Nurcholish  Madjid.  Teori etika politik yang ada menurut Nurcholish Madjid yaitu demokrasi, keadilan, dan  pluralisme  juga  hampir  sama  dengan  pendapat  Ulama  NU  Kota Lubuklinggau,  hanya  saja  satu  etika  dalam  konteks  pluralisme  yang  tidak keluar dari pendapat ketiga Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Lubuklinggau.
2. Dalam perspektif politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau, etika politik Islam yaitu persatuan, perdamaian dan musyawarah. Etika politik Islam pada saat pemilihan umum perspektif politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau tidak  ada  kaitannya  sama  sekali  dengan  teori  etika  politik  jalan    tengah menurut  Ibnu  Miskawaih,  karena  ketiga  politisi  Nahdlatul  Ulama  Kota Lubuklinggau  tidak  sama  kali  menyebutkan  pendapatnya  yang  mengarahke teori jalan tengah menurut Ibnu Miskawaih.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Salam  Abdul.  2015. Paradigma  Etika  Politik  Nabi  Muhammad  Sebagai Acuan  Terhadap  Politik  Kontemporer  di  Indonesia,  Skripsi Jogyakarta, Jurusan  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pedidikan, Universitas PGRI Jogyakarta.
Halim, Abdul. 1970 . Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab . Bandung: Sinar Baru Ismawan, Indra. Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), Cet-Ke-1.
Madjid, Nurcholis. 2005. Islam Doktrin dan Perdaban: sebuah Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan. Jakarta: Paramadina.
Miskawaih, Ibnu. 1996. Tandzib al Akhlaq, Beirut: American University Press. Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Purwosaputro,  Supriyono.  2009. Sudut  Pandang  Etika-Moral  Filsafat  Ornanisme (Filsafat Proses). Jurnal majalah ilmiah lontar, Vol. 23, No. 3 . Ridwan,  Gitosaroso.  Muh.  2018. Shalatnya  Para  Ahli  Thariq:  Shalat  Dalam Persfektif Para Penganut Tarekat. Tanggerang Selatan: Pustakapedia Sarifuddin.  2020. Konsep  Etika  Politik  Al  Mawardi  Dan  Penerapan  Pada  Masa Pemerintahan Jokowi, Skripsi. Medan: Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Slamet,  Effendi  Yusuf.  2010. Mengukuhkan  Tradisi  Memodemisasi  Organisasi Sugiarto,  Eko.  2015. Menyusun  Proposal Penelitian  Kualitatif: Skripsi Dan  Tesis.
Yogyakarta: Suaka Media.
Sugiyono. 2019. Konsep Etika Politik Dalam Perspektif Alisyari’ti”. Jakarta : Vol 2 No. 1. .
Sulisworo,  Dwi,  dkk.  2012. Demokrasi. Program  Studi  Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan.
Surabaya: Duta Aksara Mulia. Syarifuddin. 2012. Etika Politik Islam Dalam Pemilu, Skripsi Yogyakarta : Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.