## KAJIAN TERHADAP PERDA  BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAM

## H. Saripudin

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Perda  yang  baik  bukanlah  Perda  yang  eksklusif,  sehingga  kelak  menjadi  Perda yang bermasalah. Perda  yang  baik  yang  sesuai  dengan  indikator dari  segi  hukum Legislative Drafting yaitu dari perspektif hukum, sosio-politik, ekonomi dan hak asasi manusia  (HAM)  agar  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Kata Kunci : Perda Bermasalah, HAM

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Suatu  daerah  pasti  membutuhkan  sumber  pendapatan  yang  cukup,  yang  nantinya turut menunjang keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan pembangunan maupun menunjang  keberhasilan  pelaksanaan  Otonominya.  Hal  ini  ditelusuri  dari  penjelasan umum  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  sebagai  berikut  :  Prinsip  Otonomi daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti  daerah  diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan  Pemerintah  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini.  Daerah  memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,  prakarsa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada  peningkatan kesejahteraan rakyat.
Daerah  diberi  hak  untuk  mendapatkan  sumber  keuangan    antara  lain  berupa  : Kepastian  tersedianya  pendanaan  dari  pemerintah  sesuai  dengan  urusan  pemerintah yang  diserahkan  ;  kewenangan  memungut  dan  mendayagunakan  pajak  dan  retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada  di  daerah  dan  dana  perimbangan  lainnya  ;  hak  untuk  mengelola  kekayaan Daerah  dan  mendapatkan  sumber-sumber  pendapatan  lain  yang  sah  serta  sumber- sumber  pembiayaan.  Dengan  pengaturan  tersebut,  pada  dasarnya  Pemerintah menerapkan prinsip “Uang mengikuti fungsi”.
Daerah-daerah  otonom  tersebut,  seperti  dikemukakan  oleh  RG  Kartosapoetra, yaitu  ; Daerah-daerah  otonom  harus  dapat  menggali  sumber-sumber  pendapatan  atau keuangan  sendiri  agar  supaya  dapat  memenuhi  segala  pembiayaan  untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pemerintah Pusat harus pula mempunyai sumber-sumber pendapatan yang cukup agar dapat menjalankan roda Pemerintahan Nasional disamping pembentukan dana-dana guna memberikan subsidi- subsidi kepada masing-masing  Daerah  untuk menunjang pelaksanaan pembangunan- pembangunan di Daerah dan menunjang pelaksanaan Otonominya. 1
1 RG. Kartosapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 133
Hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  sangatlah  kompleks,  karena mencakup permasalahan yang sangat luas. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan unutuk  merumuskan  suatu  sistem  hubungan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah, baik faktor ekonomis dan politis pada khususnya. Kemandirian daerah dalam Pembiayaan  daerah  tidak  dapat  ditafsirkan  bahwa  tiap  tingkatan  pemerintahan  di daerah harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari pendapatan asli daerah.
Kebutuhan  dana  untuk  pembangunan  dan  keperluan  pembiayaan  rutin  daerah semakin  meningkat  sesuai  dengan  tingkat  kebutuhan  serta  pertumbuhan  yang diinginkannya. Berkaitan  dengan  kebutuhan  dana  tersebut  di  atas,  maka  suatu  daerah harus  mencari  dana  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  karena  pembangunan  itu sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga setiap pemerintah daerah  berusaha  untuk  mencari  cela-cela  potensi  yang  ada  didaerah  untuk  dapat menarik  dana  dalam  bentuk  pajak  daerah  maupun  retribusi  untuk  membiayai pembangunan tersebut.
Sebagai  dasar  untuk  menarik  dana  tersebut  Bupati/  walikota      bersama  dengan DPRD membuat Perda sebagai dasar hukum untuk penarikan dana tersebut di tengah masyarakat,  Perda  menjadi  sandaran  hukum  bagi    setiap  daerah  dalam    melegalkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang  Nomor. 10  Tahun 2004  Peraturan  Daerah    (Perda)      adalah    bentuk  peraturan    Perundang- undangan    yang  berada  di  bawah  undang-Undang,  Perpu,  Peraturan  Pemerintah    dan peraturan Presiden demikian juga  didalam  pasal 18 ayat  (6)  Undang-Undang Dasar Tahun  1945    “Pemerintah Daerah    berhak  menetapkan  Peraturan  Daerah    dan Peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” 2
Pelaksanaan  otonomi    daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor.  22  Tahun 1999  dan  Undang-Undang  Nomor.  25    Tahun  1999  yang  telah diganti    dengan Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tidak hanya semata-mata ditentukan oleh tingginya PAD. Namun ada faktor-faktor lain yang  ikut  menetukan    seperti  tingkat  demokratisasi  daerah,  kemandirian  daerah,  dan kesejahteraan masyarakat daerah. 3
Sepanjang perjalanan otonomi daerah  banyak hal yang terjadi akibat  pembuatan Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  mengakibatkan  Peraturan  Daerah  tesebut  dibatalkan oleh  Menteri  Dalam  Negeri  atau  Judicial  Review  ke    Mahkamah  Agung,  Menurut catatan  peneliti    sejak  Tahun  2002    sampai  dengan  September  2009  ada sebanyak 2123 Perda yang telah dibatalkan.
Sebagai  konsekuensi  dari  sebuah    Perda  yang  dikualifikasi  bermasalah,  maka Perda  tersebut  harus  dibatalkan.  Jika  tidak,  dianggap  sebagai  pungutan  liar  atau korupsi Pemerintah Daerah yang tetap memberlakukan Perda tersebut Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  Peneliti  mengangkat  tulisan ini  dengan Judul “ KAJIAN TERHADAP PERDA  BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAM”

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana hubungan Pemerintahan daerah  dengan HAM ?
2. Apakah Indikator Perda dianggap bermasalah di tinjau dari sudut pandang HAM ?
2 Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi  Press, jkt,   hlm. 94.
3 Jazim Hamidi, Indikator Peraturan daerah (PERDA) bermasalah yang mengahambat investasi ke daerah, makalah.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis Indikator  Perda Retribusi    bermasalah dari sudt pandang HAM tersebut .
b) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Implikasi  hukum Perda Tentang Retribusi yang bermasalah tersebut pada penyelenggaraan Pemerintah.
2. Kegunaan Penelitian
a) Teoritis.
1) Untuk  menambah  khasanan  Ilmu  pengetahuan  terutama  Hukum  Tata Negara dan Legislative Drafting  .
2) Sebagai  bahan  kajian    dan  masukan    terhadap  pembuatan  Perda  yang sedang dan akan dibuat oleh Pemkot Kota Samarinda
b) Praktis.
1) Sebagai bahan masukkan bagi Pemkot serta DPRD Kota .
2) Sebagai bahan rujukan bagi kalangan pengamat, LSM, pelaksana usaha dan anggota masyarakat  yang memberikan perhatian terhadap kinerja Pemkot, serta DPRD Kota dalam rangka otonomi daerah.

## D.  Batasan Masalah
Penelitian  ini    difokuskan  pada  bidang  Hukum  Legislative  Drafting    khususnya dalam  bidang  pembuatan  Perda    dan  Evaluasi  Perda  bermasalah.  Adapun  indikator Perda Retribusi yang dikualifikasikan bermasalah dari segi hukum legislative drafting itu berupa :
1. Perspektif Hukum
2. Perspektif sosio-politik
3. Perspektif Ekonomi
4. Perspektif HAM

## E. Definisi Konsepsional
Untuk  memberikan  pedoman    dalam  pembahasan  selanjutnya,  maka  perlu diberikan  definisi  konsepsional  dari  konsep-konsep  terkait untuk  menghindarkan salah  pengertian    yang  mungkin  timbul    urgen  daerah.dalam  pembahasan    penelitian ini. Definisi Operasional  dari konsep-konsep  adalah :
1. Perda (Peraturan Daerah ) adalah :
a. Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang Undangan:  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  dibentuk    oleh Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.
b. Menurut  Undang-Undang  Nomor.  32  Tahun  2004      Tentang  Pemerintahan Daerah dalam  Pasal  1  Angka  10  adalah  Peraturan  Gubernur  dan  /  Peraturan Bupati/Walikota.
2. Retribusi adalah :
a. Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000,  retribusi  daerah  yang  selanjutnya disebut    retribusi,  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  ijin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/  atau diberikan  oleh pemeintah derah untuk kepentingan orang pribadi atau  badan (Pasal 1 (1)).
b. Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (28)  Undang-Undang  Nomor.  34  Tahun  2000 dinyatakan    bahwa  retribusi  Daerah  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan
Daerah  adalah pungutan daerahsebagai  atas jasa  atau pemberian izin tertentu yang  khusus  disediakan  dan  atau  diberikan  oleh    Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan  orang pribadi  atau badan.
3. Perda  Bermasalah :  adalah  Perda  yang  dibatalkan  /  dicabut  oleh  Pemerintah  Cq Mendagri.  Adalapun  indikatornya    ada  4  macam  yaitu  Hukum  (legislative Drafting), Ekonomi, Politik, dan Investasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi daerah yang selanjutnya disebut  retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemeintah derah untuk kepentingan orang pribadi atau  badan (Pasal 1 (1)). 4
4. Implikasi Hukum: menurut pendapat Riza A. Putranto: Implikasi berarti kaitan atau akibat. Jadi implikasi hukum adalah kaitan atau akibat hukum. 5
5. Evaluasi: adalah penilaian kualitas dari keberhasilan pelatihan/ pekerjaan/ kegiatan yang telah dilakukan 6
6. Indikator: Panduan  untuk menerapkan analisa multikriteria dalam menilai. 7

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Retribusi.
Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek, Pemerintah Kota Samarinda  berupaya  mendapatkan  dana    untuk  membiayai  pembangunan,  salah satunya  adalah menetapkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi.
Sri Pudyatmoho Y. Dalam bukunya  Pengantar Hukum Pajak menjelaskan bahwa retribusi  agak  berbeda  dengan  pajak,  dalam  retribusi    hubungan  antara  prestasi  yang dilakukan    (dalam  wujud  pembayaran)    dengan  kontraprestasi  itu  bersifat  langsung. Dalam  hal  ini  pembayaran  retribusi  justru  menginginkan  adanya  jasa  timbal  balik secara langsung dari pemerintah  sebagai contoh  adalah pembayaran air minum pada PDAM,  retribusi    listrik,  telpon,  gas  pengenaan  retribusi  juga  dilakukan  dengan pengenaan    berdasarkan  kepada  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  secara  umum  dan untuk menaatinya yang bersangkutan dapat dipaksa. 8
Sri  Pudyatmoho  Y  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa    ada  ciri-ciri    tertentu  yang melekat  pada retribusi, antara lain :
1. Retribusi  dipungut  dengan  berdasarkan    peraturan-peraturan (yg  berlaku  secara umum).
2. Dalam  retribusi,  prestasi    yang  berupa  pembayaran  dari  warga  masyarakat  akan mendapatkan  jasa timbal balik secara langsung  yang tertuju  pada indiviud yang membayarnya.
3. Uang  hasil  dari  retribusi  dipergunakan  bagi  pembayaran umum  berkaitan  dengan retribusi yang bersangkutan.
4. Pelaksaan dapat dipaksakan, dimana paksaan itu umumnya bersifat ekonomis. 9
4 Jazim Hamidi, Indikator Peraturan  Daerah (Perda) Bermasalah Yang Menghambat Investasi ke daerah , makalah, hlm. 6, tanpa tahun.
5 Rizaputranto.bllogs.friendster.com/m.
6 www.ica-sae-org/trainer/indonesian
7 www.cifor.cg/ar.org/publikcationade
8 Sri Pudyatmoho Y, Pengantar Hukum Pajak,  2005, hlm, 5
9 Ibid.
Soesilo  Prayogi  dalam  bukunya  Kamus  Hukum  Internasional  dan  Indonesia menyatakan  bahwa  retribusi  adalah  iuran    yang  dibayarkan  sebagai  pengganti  jasa pemerintah  telah  memberikan  ijin  sesuatu  kepada  pemakai,  misalnya  pemasangan papan reklame dipinggir jalan, kendaran intercity yang melewati terminal-terminal  bus yang dilaluinya semuanya membayar retribusi kepada pemerintah daerah . 10
Didalam  peraturan  umum    pajak  daerah  dan  retribusi  derah  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2000,  retribusi  daerah  yang  selanjutnya  disebut    retribusi,  adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  ijin  tertentu  yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemeintah derah untuk kepentingan orang pribadi atau  badan (Pasal 1 (1))
Pemeintah  Kota  Samarinda,  retribusi  diatur  dalam  peraturan  daerah  tentang retribusi  daerah  kota  samarinda  yang  saat  ini  berlaku  masih  bermasalah,  karena menurut  peneliti  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  belum  berlaku  sebagaimana mestinya.
Dalam  implementasinya  restribusi  daerah  telah  diatur  didalam  peraturan pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  66  Tahun  2001  tentang  restrbusi    daerah  , namun  dalam  pelaksanaannya  masih  harus  dilihat  kembali  karena  ada  yang  tidak sesuai dengan prateknya.
Dalam  pelaksanaanya  kecenderungan  masyarakat  terkadang  tidak  dapat membedakan antara restribusi, pajak dan sumbangan
Rochmat soemitro, yang dikutip oleh Sri Pudyatmoko  dalam bukunya pengantar hukum  pajak,  bahwa  pajak    adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang  yang  dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 11 Sri pudyatmoko.Y, memberikan beberapa ciri-ciri pajak sebagai berikut:
1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
2. Terhadap  pembayaran  pajak,  tidak  ada  tegen  prestasi  yang  dapat ditunjukan secara langsung.
3. Pemungutan  dapat  dilakukan  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.
4. Hasil  uang  pajak  dipergungakan  untuk  membiayaai  pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 12
Sedangkan sumbangan menurut Santoso Brotodiharjo, didalam sumbang terdapat pemikiran  bahwa  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  prestasi  pemerintah    tertentu, tidak  boleh  dikeluarkan  dari  kas  umum,  karena  prestasi  itu  tidak  ditujukan  kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Oleh karenanya, hanya  golongan  tertentu  dari  Penduduk  ini  sajalah  yang  diwajibkan  membayar sumbangan ini. 13

## B. Dasar Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  perundang-Undangan  tertulis  menempati  posisi  yang  penting    dalam kancah  hukum  modern  saat  ini.  Sebagai  salah  satu  sumber    hukum,  Peraturan perundang-Undangan  tidak  selalu    menjunjung  tinggi  keadilan,  demokrasi  dan
10 Soesilo Prayogi, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, 2007, hlm. 427
11 Sri Pudyatmoko, Loc.cit, hlm 2.
12 Ibid. Hlm. 4
13 Ibid.
kepentingan  masyarakat  luas,  karena  hukum  bukanlah  subsistem  yang  otonom    dan netral  tetapi  selalu  dipengaruhi    banyak  faktor  dan  kepentingan.  Dalam  kajian    ilmu hukum  paling  tidak  ada  3  faktor    yang  menjadi  parameter    sebuah  peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik yaitu :
1. Keberlakuan Yuridis.
Keberlakuan  yuridis  atau  normatif  suatu  peraturan    atau  kaidah  jika  kaidah  itu merupakan  bagian    dari  suatu  kaidah  hukum  tertentu  yang  didalam  kaidah-kaidah hukum  saling  menunjuk  yang  satu    terhadap  yang  lain.  Sistem    kaidah  hukum  yang demikian  ini    terdiri    atas  suatu    keseluruhan    hirarki  kaidah  hukum  khusus  yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya  kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. 14
Keberlakuan yuridis dari kaidah hukum oleh Bagir Manan diperinci dalam syarat- syarat:
a) Pertama,  keharusan  adanya  kewenangan    dari  pembuat  peraturan  perundang- undangan. Setiap peraturan perundang-undangan  harus dibuat oleh badan  atau pejabat  yang  berwenang.  Jika  tidak  maka  peraturan  perundang-undangan tersebut  batal  demi  hukum.  Dianggap  tidak  pernah  ada  dan  segala  kibatnya batal secara hukum.
b) Kedua,  keharusan    adanya  kesesuaian    bentuk  atau  jenis  atau  peraturan perundang-undangan  dengan  materi  yang  diatur,  terutama  kalau  perintah  oleh peraturan  perundang-undangan  tingkat    lebih  tinggi  ata  sederajat.  Ketidak sesuaian    bentuk  ini  dapat    menjadi  alasan    untuk  membatalkan    peraturan perundang-undangan tersebut.
c) Ketiga, keharusan  mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti,  maka  peraturan  perundang-undangan  tersebut    batal  demi  hukum  atau tidak/ belum  memiliki kekuatan  hukum yang mengikat.
d) Keempat, keharusan tidak bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  tingkatannya. 15
Dalam  kaitan  dengan  dasar  berlaku  secara  yuridis  dari  peraturan  perundang- undangan  maka  Soerjono  Soekanto  dan  Purnadi  Purbacaraka  mengemukakan beberapa pendapat :
a) Hans  kelsen  berpendapat  bahwa  setiap  kaidah  hukum  harus  berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
b) W.  Zevenbergen    menyatakan bahwa  setiap  kaidah  hukum  harus  memenuhi syarat-syarat pembentukannya.
c) Logemann,  kaidah  hukum  mengikat  kalau  menunjukkan  hubungan  keharusan antara satu kondisi dengan akibatnya 16 .
2. Keberlakuan Emperis.
Dasar  berlaku  secara  emperis/  sosiologis  maksudnya  adalah  jika  para  warga masyarakat  mematuhi  hukum  dimana  hukum  itu  diberlakukan.  Keberlakuan  emperis dapat  dilihat  melalui  sarana  penelitian    emperis    tentang  perilaku  warga  masyarakat. Jika  dari  penelitian  tersebut    tanpak  bahwa  masyarakat  berperilaku dengan  mengacu kepada kseluruhan  kaidah hukum, maka  terdapat keberlakuan emperis kaidah hukum. Dengan demikian  norma  mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
14 J.J.H.Bruggink, Refleksi hukum, Citra Aditya Bakti, Bdn, 1996, hlm. 150-152.
15 Bagir  manan, Peran Hakim Dalam Dekolonisasi hukum, dalam I.s. Susanto dan Bernard L. Tanya (ed). Wajah hukum di Era Reformasi (kumpulan karya Ilmiah menyambut 70 tahun Prof.DR. Satjipto Rahatdjo,SH, Citra Aditya Bakti, bdn, 2000, hlm 14-15.
16 Soerjono Sukanto, Purnadi Purbacaraka, Perihal kaidah Hukum , Citra Aditya Bakti, Bdn, 1993, hlm. 88-89
Dengan  dasar  sosiologis    peraturan  perundangan-undangan  yang  dibuat    dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka  mencatat    dua  landasan    teoritis    sebagai  dasar  sosiologis    berlakunya suatu  kaidah hukum, yaitu:
a) Teori  Kekuasaan,  secara  sosiologis  kaidah  hukum  berlaku  karena  paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat.
b) Teori Pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan  dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. 17
Friedman  menyebutkan  bahwa  paling    tidak  ada  3  (tiga)  faktor  yang cukup cukup dominan yang mempengaruhi  proses penegakan hukum, yakni:
Pertama, faktor substansi hukum. Substansi  disini dimaksudkan adalah aturan, norma, pola perilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam  sistem  itu.  Substansi  juga  berarti produk yang dihasilkan  oleh orang   yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan  yang  mereka  keluarkan,  aturan  baru  yang  mereka  susun.  Substansi  juga mencangkup living  law dan  bukan  hanya  aturan  yang    ada  dalam    Kitab  Undang- Undang.
Kedua,  faktor  struktural  dalam  hal  ini adalah  bagian    yang  tetap  bertahan,  bagian yang memberi  semacam  bentuk  dan  batasan    terhadap  keseluruhan  .  Di  Indonesia misalnya  jika  kita  berbicara  tentang  struktur  sistem  hukum  Indonesia  maka  termasuk didalamnya  struktur  institusi  penegak  hukum    seperti  Kepolisian,  Kejaksaan  dan Pengadilan. Juga termasuk unsur  struktur jumlah dan jenis Pengadilan, Yurisdiksinya. Ketiga,    faktor  kultural  dalam  hal  ini  sikap  manusia  dan  sistem  hukum  kepercayaan, nilai    pemikiran  serta  harapannya.  Dengan  kata  lain  kultur  hukum    adalah  suasana pikiran  sosial  yang  menentukan  bagaimana    hukum  digunakan,    dihindari    atau disalahgunakan. tanpa kultur hukum maka hukum tidak berdaya.
3. Keberlakuan Filosofis.
Setiap  masyarakat  selalu  mempunyai “Rechtsidee” Yakni  apa  yang masyarakat harapkan  dari hukum, misalnya hukum diharapkan  untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan  dan  ketertiban  maupun  kesejahteraan.  Cita    hukum  atau  “ Rechtsidee ” tumbuh  dalam  sistem    nilai  masyarakat  tentang  baik  dan  buruk,  pandangan  mereka menenai  hubungan  individu  dan  kemasyarakat  dan  lain  sebagainya  termasuk pandangan  tentang  dunia  gaib.  Semua  ini  bersifat  filosofis,  artinya  menyangkut pandangan  mengenai    inti    atau  hakikat  sesuatu.  Hukum  diharapkan  mencerminkan sistem  nilai  baik  sebagai  sarana    yang  melindungi  nilai-nilai  maupun  sebagai  sarana mewujudkannya  dalam tingkah laku masyarakat.

## C. Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.
Gagasan  tentang  asas  hukum  sebagai  kaidah  penilaian  fundamental  dalam  suatu sistem  hukum  kita  temukan  kembali  dari  banyak  teori  hukum.  Paul  Schollten menguraikan  asas  hukum  sebagai  pikiran-pikiran  dasar,  yang  terdapat  didalam    dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang- undangan  dan  putusan-putusan  hakim  yang  berkenaan  dengan  ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang  sebagai penjabarannya. 18
Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  asas  hukum  merupakan  “jantungnya” peraturan  hukum.  Karena  menurut  Satjipto  asas  hukum  adalah  landasan  yang  paling
17 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Ibid.  91-92.
18 J.J.H.Bruggink, Refleksi tentang hukum, Bdng, Citra Aditya bakti, 1996,hlm. 119
luas  bagi  lahirnya    suatu  peraturan  hukum.  Ini  berarti,  bahwa  peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan  kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan,  asas  hukum  layak  disebut  sebagi  alasan  bagi  lahirnya    peraturan    hukum, atau  merupakan ratio  legis dari  peraturan  hukum.  Asas  hukum  tidak  akan  habis kekuatannya  dengan  melahirkan    suatu  peraturan  hukum,  melainkan  akan  tetap  saja ada dan akan melahirkan  peraturan-peraturan selanjutnya. 19
Oleh karena itu paton menyebutkannya sebagai suatu sarana  membuat  hukum itu hidup,  tumbuh  dan  berkembang    dan  ia  menunjukkan,  bahwa    itu  bukan    sekedar kumpulan  dari  peraturan-peraturan    belaka.  Kalau  dikatakan,  bahwa  dengan  adanya asas  hukum,  hukum    itu bukan  merupakan    sekedar  kumpulan    peraturan-peraturan maka  hal  itu  disebabkan  oleh  karena  asas    itu  mengandung    nilai-nilai  dan  tuntutan- tuntutan  etis.  Apabila  kita  membaca    suatu  peraturan  hukum,  mungkin  kita  tidak menemukan    pertimbangan  etis  disitu.  Tetapi    asas  hukum  menunjukkan  adanya tuntutan  etis  yang  demikian  itu,  atau  setidak-tidaknya    kita  bisa  merasakan    adanya petunjuk kearah itu. 20
Bruggink    menyatakan    bahwa  peranan  dari  asas  hukum  sebagai    meta-kaidah berkenan  dengan  kaidah  hukum  dalam  bentuk  kaidah  perilaku.  Namun  yang  menjadi pertanyaan adalah apakah asas hukum itu harus  dipandang  sebagai bentuk  yang kuat atau yang lemah dari meta-kaidah. 21
Dalam  hal  pertama,  asas  hukum  dapat  dipandang    sebagai  suatu  tipe  kaidah berkenaan    dengan  kaidah  perilaku  dan  dengan  demikian  secara  prinsip  dapat dibedakan    dari  jenis  kaidah  ini.    Mereka  yang  menganut  pandangan  ini,  misalnya menunjuk asas hukum sebagai kaidah argumentasi berkenaan  dengan penerapa kaidah perilaku.  Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan  dan  asas-asas  itu sendiri tidak memberikan pedoman. Dalam hal kedua, asas-asas hukum itu tampaknya dapat dianggap termasuk dalam tipe  kaidah  yang  berkenaan  dengan  kaidah  perilaku,  namun  memiliki  juga  fungsi sejenis seperti kaidah perilaku. Jadi hanya terdapat suatu perbedaan gradual saja antara asas  hukum  dan  kaidah  perilaku.  Dalam  pandangan  ini  maka  asas  hukum  adalah kaidah  yang  berpengaruh    terhadap  kaidah  perilaku,  karena  asas  hukum    ini memainkan    peranan    pada  interprestasi    terhadap  aturan  hukum  dan  dengan  itu menentukan  wilayah  penerapan  kaidah  hukum.  Berdasarkan    itu  maka  asas    dapat dinyatakan  termasuk  tipe  meta  kaidah.    Asas  hukum    juga  sekaligus  merupakan perpanjangan  dari  kaidah  perilaku,  karena    asas  hukum  juga  memberikan  arah  pada perilaku yang dikehendaki.
Para ahli juga memberikan uraian tentang  beberapa  perbedaan antara asas hukum dengan  kaidah  perilaku.  Pendapat    yang  banyak  dianut  oleh  para teeoritis    adalah bahwa asas hukum  bersifat umum  sedangkan kaidah  perilaku yang bersifat  khusus. Dengan  umum  dimaksudkan  bahwa  asas  hukum    memiliki  wilayah  penerapan    yang lebih  luas  ketimbang  kaidah  perilaku.  Makin  besar    wilayahnya,  makin  lebih  umum kaidah hukumnya, makin lebih abstrak aturan hukum yang dirumuskannya.
Dalam  suatu    sitem  hukum,  maka  asas  hukum  sebagai  kaidah  penilaian fundamental  adalah    kaidah  hukum  yang  paling  umum.  Bahwa  suatu    kaidah  hukum adalah  “umum”,  be rarti  bahwa  ia dalam  penerapannya  harus  dikhususkan  dengan mengarahkannya pada situasi faktual. Ini sesungguhnya  berarti bahwa kaidah hukum itu tidak cukup jelas mengharuskan,  bagaimana orang seharusnya berperilaku  dalam situasi  faktual  itu.  Dalam  hal  kaidah  perilaku yang  terjadi  justru  sebaliknya.  Kaidah
19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bdng, Alumni, 1986.hlm. 85.
20 Satjipto Rahardjo, Ibid..
21 J.J.H. Bruggink.Op.Cit.hlm. 120.
hukum  yang  khusus  ini,  yang  timbul  dari  aturan  hukum  yang  dirumuskan  lebih konkrit, memberikan  pedoman  yang lebih jelas  bagi perbuatan. Asas hukum sebagai kaidah    hukum  yang  umum  hanya  memberikan  suatu  ukuran  nilai. Ukuran  nilai  itu baru didalam kaidah perilaku sebagai kaidah  hukum yang khusus memperoleh bentuk yang  sedemikian  rupa,  sehingga  memunculkan    pedoman  yang  jelas  bagi  perbuatan, misalnya dengan jalan memberikan suatu hak atau meletakan suatu kewajiban.
Perbedaan  kedua  antara  asas  hukum  dan  kaidah  perilaku  anatara  lain  diajukan oleh  Paul  Scholten  dan  berada  dalam  garis  pikiran  dari  perbedaan  pertama.  Scholten berpendapat  bahwa  aturan  hukum  memiliki  isi  yang  jauh  lebih  konkrit,    yang menyebabkan  aturan  itu  dalam  penemuan  hukum  yang  dapat  diterapkan  secara langsung. Berlawanan dengan itu asas hukum dalam penemuan hukum memiliki daya kerja  secara  tidak langsung, yakni menjalankan pengaruh  pada interprestasi terhadap aturan  hukum.  Aturan  hukum  terbentuk  karena  pembentuk  undang-undang    dalam pembentukan    aturannya  atau  hakim  dalam  pengambilan    putusan  hukumnya menimbang-nimbang berbagai asas hukum yang satu terhadap yang lain.
P.W.Brouwer  menyebutkan    perbedaan    antara  asas  hukum    dan  aturan  hukum terdapat  dalam kekuatan Inferensial . 22 selanjutnya ia menunjukkan bahwa perbedaan ini  tidak  dapat  dijabarkan  dari  perumusan      dari  ukuran,  melainkan    dari  cara bagaimana  orang  menggunakan  aturan  tersebut.  Sebagai  contoh    ia  mengajukan ukuran “ tiada hukum tanpa  kesalahan’,  kita menggunakan ukuran  ini sebagai aturan, jika  kita  menerima    bahwa  ketidakberadaan    kesalahan    secara  logis  niscaya  dengan sendirinya  membawa  pada  kesimpulan    bahwa  tiada  hukuman  boleh  dijatuhkan.  Kita menggunakan    ukuran    ini  sebagai  asas,  jika  kita  menganggap  ketidakberadaan kesalahan sebagai alasan untuk eventual tidak menjatuhkan  hukuman, tetapi alasan ini tidak perlu selalu harus diikuti.
Dalam  perspektif  pembentukan  peraturan,  Montesquieu  dalam  karyanya
L”esperit des  Lois mengemukakan  sejumlah  persyaratan  yang  harus    dipenuhi  dalam pembentukan  peraturan perundang-undangan, yakni: 23
1. Gaya  penuturannya  hendaknya  padat  dan  sederhana,  ini  mengandung  arti  bahwa pengutaraannya  dengan  menggunakan  ungkapan  kebesaran  dan  retorik  hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah  yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga dengan demikian  memperkecil  kemungkinan  munculnya  perbedaan  pendapat  yang individual;
3. Hukum  hendaknya  membatasi  diri pada  hal-hal  yang  riil  dan  aktual  dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotetis;
4. Hukum  hendaknya  tidak  dirumuskan    dalam  bahasa  yang  tinggi,  oleh  karena    ia ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak  untuk  latihan  penggunaan  logika  melainkan  hanya  penalaran  sederhanayang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum  hendaknya  tidak  merancukan  pokok  masalah  dengan  pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan  semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat debatable karena hal tersebut akan menimbulkan konflik.
7. Lebih  dari  semua,  pembentukan  hukum  hendaknya  mempertimbangkan    masak- masak    dan  mempunyai    manfaat    praktis  dan  hendaknya  tidak  menggoyahkan sendi-sendi  pertimbangan  dasar  keadilan  dan  hakekat    pemasalahan  sebab  hukum
22 Sirajuddin, Fatkhurahman,zulkarnain, Modul Legislative Drafting, Fakultas Hukum Universitas Widyagama malang, 2005, hlm.22.
23 ibid.
yang  lemah  idak  perlu  dan  tidak  adil  akan  membawa  seluruh  sistem  perundanga- undangan mendapat citra buruk dan menggoyahkan legitimasi negara.
Lebih lanjut  terdapat  delapan azas  atau Principle of legality yang disebutkan oleh Lon L. Fuller dalam bukunya Morality of law, yaitu :
1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan;
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila  yang demikian itu  tidak  ditolak,  maka  peraturan  itu  tidak  bisa  dipakai  untuk  menjadi  pedoman tingkah laku;
4. Peraturan-peraturan harus disusun  dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu  sistem  tidak    boleh    mengandung    peaturan-peraturan yang  bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-peraturan  tidak  boleh  mengandung  tuntutan  yang  melebihi    apa  yang dapat dilakukan.
7. Tidak  boleh  ada  kebiasaan  untuk  sering  merubah-merubah    peraturan  sehingga menyebabkan seorang  akan kehilangan orientasi;
8. Harus ada  kecocokan    antara    peraturan  yang  diundangkan  dengan  pelaksanaan sehari-hari. 24

## PEMBAHASAN

## A. Hubungan Pemerintahan daerah dengan HAM.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  tujuan  dibuatnya  sebuah  Perda  adalah  untuk mengatur  dan  melegalkan  retrubusi  atau  pajak  yang  dibuat  oleh  kabupaten/  Kota didaerah  dengan  Perda  itu  sebagai  landasan  hukum  untuk  melakukan  penarikan  dana dari  masyarakat  yang  tentunya  hasilnya    nanti  dipergunakan  untuk  kesejahteraan masyarakat.
Didalam penarikan retribusi dari masyarakat tidak mengenal apakah itu masyarakat pendatang atau asli dan tidak mengenal agama, suku, ras tertentu karena Perda dibuat untuk semua lapisan masyarakat.
Setelah  retribusi  atau  pajak  daerah  itu  di  kumpul  sesuai  dengan  tujuannya  untuk kesejahteraan masyarakat, hal ini tentunya tidak akan menimbulkan permasalahan,  hal ini akan menimbulkan permasalahan jika ada beberapa anggota dewan atau Pemerintah Daerah baik itu Kabupaten atau Kota untuk mengusulkan membuat Perda yang bersifat Eklusif yaitu  hanya  untuk  satu  golongan  tertentu  saja  yang  diistimewakan  hal  ini tentunya  akan  menyakitkan  golongan  yang  lain  yang  ikut  menyumbang  atau membayar  retribusi  pada  daerah  tersebut. Contoh  perda  Kabupaten  Polewali  mandar No.  14  tahun  2006  yang  mana  isi perda  tersebut  ada  kewajiban  masyarakat  polewali mandar  untuk  bisa baca  tulis Alquran  yang  dibuktikan  dengan  sertifikat  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  daerah,.  Jika  tidak  bisa menunjukkan  sertifikat  tersebut  anak-anak  sekolah  tidak  bisa melanjutkan  kejenjang yang  lebih  tinggi  dan  bagi  pasangan  yang  ingin  menikah  tidak bisa melangsungkan pernikahan  hal  ini  tentunya  sangat  melanggar  HAM  masyarakat  kabupaten  Polewali
24 Pendapat Fuller dikutip oleh satjipto raharjo dalam bukuny , Ilmu Hukum, Almuni, bdng, 1986, hlm. 91-92.
mandar  tersebut  terutama  dalam  bidang  pendidikan  dan  berkeluarga sebagaimana  di amanahkan didalam UUD 1945
Jika Perda  tersebut  tidak  dianulir hal  ini  akan  menimbulkan  gejolak  di  tengah masyarakat  yang  akhirnya  akan  menimbulkan  perpecahan  dalam  Negara  kesatuan Republik  Indonesia.  Karena  masing-masing  daerah,  suku  dan  agama  akan  membuat Perda   yang eksklusif untuk golongan mereka. Dan hal ini bertentangan dengan tujuan Negara  Republik  ini  didirikan  yang  dapat  kita  lihat  didalam  pembukaan  UUD  1945 antara lain :
1. Melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan Kesejateraan Umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Jika  terjadi  adanya  hak  eklusif  yang  diberikan  kepada  kelompok,  golongan,  rasa atau  agama  tertentu  hal  ini  tentunya  akan  bertentangan  tujuan  dibentuk  Negara  ini khususnya butir 2 memajukan kesejahteraan umum  dan jelas akan bertentangan juga dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945  negara Indonesia  adalah Negara hukum  dan juga  bertentangan  dengan  ciri-ciri  Negara  hukum  menurut  Julius  Stahl salah satunya adalah adanya jaminan Hak Asasi Manusia.
Selain  hal  tersebut  kita  juga  harus  menyadari  bahwa  di  bentuknya Negara  ini bukan  hanya  sekedar  pengisapan  Negara  kepada  masyarakatnya  jika  kita  membaca teori  Kontrak  Sosial    John  Locke  bahwa  Negara  mendapat  mandate    (kontrak  sosial) dari rakyat untuk menjalankan/ mengelola  Negara/ pemerintahan  dengan tujuan untuk kesejahteraan  rakyat.  Dari  kontrak  sosial  yang  dibuat  ini  maka  lahirlah    apa  yang menjadi kewajiban Negara antara lain :
1. Kewajiban  menghormati, Kewajiban  menghormati  dalam  artian  Negara  wajib menghormati  setiap  hak-hak  dasar  masyarakat  apa  yang  telah  dia  peroleh  turun- temurun
2. Kewajiban    untuk  melindungi, Kewajiban untuk  melindungi  adalah  Negara  wajib untuk melindungi warganegaranya dimana dia berada,
3. Kewajiban untuk memenuhi, Kewajiban untuk memenuhi adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganegaranya.
Dari apa yang telah diuraikan diatas, jelaslah bahwa setiap Perda yang memberikan Hak  Eklusif  kepada  golongan,  kelompok,  ras  agama  tertentu  hal  ini  tentunya  akan menimbulkan  pelanggaran  HAM  bagi  anggota  kelompok,  golongan,  ras,  agama  yang lain karena adanya diskriminasi tersebut. Dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 1, 15,  17,  Undang-Undang    No.  39  tahun  1999  Tentang  HAM. Asas-asas    umum pemerintahan  yang  baik  di  Indonesia,  Undang-Undang  No.  28  tahun  1994  tentang penyelenggaraan Negara yang bersih  dan Bebas  dari KKN, Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, Undang-Undang  No. 30 Tahun  2002 tentang  KPK, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  khususnya Pasal 20.

## B. Indikator Perda dianggap Bertentangan Dengan HAM .
Adapun indikator Perda dianggap bertentangan dengan HAM dapat penulis sajikan ;
a) Dalam Bidang Pendidikan : UUD 1945  pasal 28 C (1), pasal 31  (1,3) Undang- Undang  No.  39    Tahun  1999  Undang-Undang – Undang  No.  20  tahunj  2003 tentang Sisdiknas, Undang-undang No. 11 tahun 2005.
b) Dalam Bidang Kesehatan  :  UUD  1945  Pasal  28  A,  pasal  28B  (2),  pasal  28 H(1,2),Pasal  34  (3),  Undang-undang    No.  39    Tahun  1999,  Undang-Undang No. 11 tahun 2005, Undang-Undang  23 Tahun 1992.
c) Dalam Bidang Pekerjaan Umum : UUD 1945 Pasal 28 H (1,2 dan 3), Pasal 33 (2,3 & 4), Pasal 34 (3), Undang-Undang  No. 39 tahun 1999, Undang-Undang 11 tahun 2005.
d) Dalam  Bidang Penataan  Ruang :  UUD  1945  pasal  28,  F,  H  (1),  Undang- Undang  39 tahun 1999 Pasal 9 (3).
e) Lingkungan  Hidup :  UU  1945 Pasal  28  F,  H  (1),  Undang-Undang  39  tahun 1999, Undang-Undang No. 11 tahun 2005.
f) Perencanaan Pembangunan :  UUD  1945  pasal  28  H,  F,  Undang-Undang    No. 29  tahun  1999,  Undang-Undang  No.  11  tahun  2005,  Undang-Undang    No.  4 tahun 1992.
g) Perumahan :  UUD  1945  pasal  28  H  (1),  UU  No.  39  tahun  1999,  UU    No.  11 tahun 2005 , UU No. 4 tahun 1992
h) Kepemudaan dan Olah Raga : UUD 1945 pasal 28 C (1&2), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999,  Undang-Undang  No. 3 tahun 2003.
i) Penanaman  Modal :  UUD  1945  Pasal  33  (1,2,3  dan  4).,  UU  No.  39  Tahun 1999,  Undang-Undang    No.  11  Tahun  2005,    Undang-Undang    No.  25  tahun 2007, TAP MPR No. XVI/ MPR/ 1998.
j) Koperasi  dan Usaha Kecil  dan Menengah :  UUD 1945 Pasal 33 (1,2,3 dan 4), UU No. 39 / 1999.
k) Kependudukan dan Catatan Sipil : UUD 1945 pasal 28 D (4), UU No. 39, UU No. 12 Tahun 2005 dan UU No. 12 tahun 2006, UU No. 23 tahun 2002.
l) Ketenagakerjaan : UUD 1945 pasal 27 (2), pasal 28 D, E,  (3), Undang-Undang No. 39 tahun 1999, Undang-Undang No. 11 tahun 2005, Undang-Undang  No. 13 tahun 2003, Undang-Undang  No. 23 tahun 1992.
m) Pertanian  dan  Ketahanan Pangan :  UUD  1945  pasal  28  F  pasal  33  (2,3) Undang-Undang No. 11 tahun 2005 Undang-Undang No. 7 tahun 1996.
n) Pemberdayaan  :  UUD  1945  pasal  28  B  (2),  pasal  34  (2)    UU  No.  39  tahun 1999,  Undang-Undang    No.  31    tahun  2002  Undang-Undang    No.  13  tahun 2003,  Undang-Undang No. 11  tahun 2005, Undang-Undang 23 tahun 2002, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 4 tahun 1979.
o) Keluarga berencana dan keluarga Sejahtera : UUD 1945  pasal 28 B, pasal 28 H  (1),  Undang-Undang    No.  39  tahun  1999,  Undang-Undang  No.  12 tahun 2005.
p) Perhubungan : UUD 1945 pasal 34 (3), UU No. 14 tahun 92.
q) Komunikasi  dan  Informatika :  UUD  1945  pasal  28  F,  Undang-Undang  39 tahun 1999, Undang-Undang 36 tahun 1999.
r) Pertanahan :  UUD  1945  pasal  33  (1,2,3),  UU  No.  39  tahun  1999,  Undang- Undang No. 5 tahun 1960.
s) Kesatuan Bangsa  dan Politik Dalam Negeri : UUD 1945 Pasal 20, pasal 28 , pasal 28E (1,2) Undang-undang No. 12 tahun 2005.
t) Otonomi Daerah ; UUD 1945 pasal 18 , pasal 18 A, pasal 28 D (3), UU  No. 39 tahun 1999, Undang-Undang No. 32 tahun 2004.
u) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :  UUD 1945 Pasal 28 C, pasal 34 (2), UU No. 29 tahun 1999, Undang-Undang No. 39 tahun 1999, Undang-Undang No. 6 tahun 1974 .
Inilah  indikator  yang  dipergunakan  didalam  mengevaluasi  Perda-Perda  yang dibuat oleh Pemerintah kabupaten / Kota jika dihubungkan dengan Hak asasi manusia.

## PENUTUP
Perda yang baik adalah yang tidak saja sesuai dengan yuridis, sosial dan ekonomi tetapi  juga  Perda  yang  menghormati Hak  Asasi  manusia, masyarakat  dimana  Perda tersebut  diberlakukan  dan  didalam  UUD  1945  dan  di  berbagai  peraturan Perundang;Undangan  ada  indikator  sebagai  landasan  didalam  pembuatan  Perda tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
A. LITERATUR.
A.Hakim  G.Nusantara  “ Kebijaksanaan  dan  Strategi  Pembangunan  Hukum di
Indonesia,  Sebuah  Tinjauan  Kritis  politik  Pembangunan    Hukum  Nasional” dalam  Artidjo  Alkostar dan  M.Sholeh  Amin  (ed).  Pembangunan    Hukum Dalam  Perspektif  Politik    Hukum  nasional,  LBH  Yogyakarta  berkerjasama dengan rajawali Pers, Jakarta, 1986.
Bagir manan, Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, IN-HILL-Co, Jkt, 1992.
-------,  Peran  Hakim  Dalam  Dekolonisasi  hukum,  dalam  I.s.  Susanto  dan  Bernard  L. Tanya  (ed).  Wajah  hukum  di  Era  Reformasi  (kumpulan  karya  Ilmiah menyambut 70 tahun Prof.DR. Satjipto Rahatdjo,SH, Citra Aditya  Bakti, bdn, 2000
Dahlan  Thaib.H,  Jazim  Hamidi,  Ni’matul  Huda.Hj, Teori  dan  Hukum  Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
Dasril radjab, Hukum tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
Erman  Radjagukguk,  2000, Peranan Hukum  di  Indonesia:  Menjaga  Persatuan, memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, UI, Jkt, 2000.
Fulan  Diana  Kesumawati, Perlindungan    Konsumen  Dalam  Kerangka  Hak  Atas Informasi bagi Konsumen Pengguna Jasa Transaksi On Line Melalui Internet Banking, Program Pasc Sarjana UniBraw, Malang, 2005
Hadjon, M. Philippus, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 1988
RG. Kartosapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara, Bina Aksara, Jakarta, 2002,
J.J.H.Bruggink, Refleksi hukum, Citra Aditya Bakti, Bdn, 1996,
Jazim Hamidi, Indikator Peraturan daerah (PERDA) bermasalah yang mengahambat investasi ke daerah, makalah
Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan, Nusamedia,  Bandung, 2006
Jimly Asshidiqie, Pergeseran-pergeseran Kekausaan Legislatif & Eksekutif, Universitas Indonesia, Jakarta,2000 .
---------, Pergumuklan Peran Pemerintah dan parlemen dalam Sejarah; Telaah Perbandingan Konstitusi berbagai Negara, Jkt, Ui Press, 1996
---------, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006.
---------, Hukum tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, konstitusi Pers, Jakarta, 2006.
---------, Pembentukan  dan Pembuatan Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta..
Karea  S  Fishman, An  Overview  of  Consumer  Law  dalam  Donald  P.Rothschild  & David W Carrol, Consumeer  Protektion Reporting Service, Maryland, 1986
Kansil CST, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Aksara Baru, Jakarta, 2002.

## Muhammad  fauzan, Hukum  Pemerintahan  daerah  kajian  Tentang  Hubungan
Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah,  PKHKD  FH  UNSOED dan  UII  Press, Yogyakarta, 2006.
Nonet.P  &  Selznick.P, Law  and  Sociatety  in  Transaction  T  oward  Responsif  Law, Harper Torchbooks, New York, 1978
Satcipto Rahardjo, ilmu hukum, citra Aditya Bakti, Bdn,2000.
Soerjono  Sukanto,  Purnadi  Purbacaraka, Perihal  kaidah  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bdn, 1993, hlm. 88-89
Soesilo Prayogi, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia,2007.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogjakarta, Liberty, 1999..
---------,Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, BPFE, Yogyakarta, 2006.
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Sirajuddin,  Fatkhurahman,zulkarnain, Modul  Legislative  Drafting, Fakultas  Hukum Universitas Widyagama malang, 2005
Sri Pudyatmoho Y, Pengantar Hukum Pajak,  2005.
Solly  Lubis, Perkembangan  Garis  Politik  dan  Perundang-Undangan  Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, 2001..
Una  Sayuti, Pergeseran  Kekuasaan  Pemerintahan  Daerah  Menurut  Konstitusi Indonesia, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2004.

## B. Peraturan dan Perundang-Undangan :
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
--------,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
--------,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.