## A. LATAR BELAKANG
n t u k   m e n y e l e n g g a r a k a n U administrasi  pemerintahan  serta program  dan  kegiatan  pemerintah daerah, maka Kepala Daerah baik Gubernur dan  Bupati/Walikota  dibantu  oleh p e r a n g k a t   d a e r a h .   D a s a r   u t a m a pembentukan  organisasi  perangkat  daerah adalah  untuk  melaksanakan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah  secara  efektif  dan  efisien.  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  telah  membawa perubahan  yang  signifikan  terhadap pembentukan  Perangkat  Daerah,  yakni dengan  prinsip  tepat  fungsi  dan  tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing  Daerah.  Untuk  mengimplementasi- kan  prinsip-prinsip  tersebut  diperlukan adanya  peraturan  pelaksanaan  yang mengatur  secara  lebih  rinci  pembentukan organisasi perangkat daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka Pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  18  Tahun  2016 tentang  Perangkat  Daerah.  Peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016, tepatnya 1 tahun 9 bulan sejak Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  diundangkan  yaitu pada  2  Oktober  2014.  Sesuai  amanah  Pasal 410 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa (2) dua tahun  terhitung  sejak  undang-undang  ini diundangkan  harus  ditetapkan  peraturan pelaksanaannya.
PP  No.  18  Tahun  2016  merupakan pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  baik provinsi  maupun  kabupaten/kota  dalam rangka  menata  organisasi  perangkat daerahyang  rasional,  proporsional,  efektif, dan efisien. Pembentukan Perangkat Daerah harus  mempertimbangkan  faktor  luas

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  18  TAHUN  2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

## info kebijakan
wilayah,  jumlah  penduduk,  kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai  dengan  Urusan  Pemerintahan  yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah. Dalam  Peraturan  Perangkat  Daerah  ini memuat  ketentuan-ketentuan  dalam pembentukan  satuan  kerja  perangkat daerah,  jenis,  kriteria  tipelogi,  hingga  pada kedudukan  tugas  dan  fungsi  Perangkat Daerah.
Pengelompokan  organisasi  Perangkat D a e r a h   d i d a s a r k a n   p a d a   k o n s e p s i pembentukan organisasi yang terdiri atas 5
(lima)  elemen,  yaitu  kepala  Daerah ( strategicapex ), sekretaris Daerah ( middleline ), dinas  Daerah  ( operatingcore ),  badan/fungsi penunjang  ( technostructure ),  dan  staf pendukung   ( supportingstaff ). Dinas Daerah m e r u p a k a n   p e l a k s a n a   f u n g s i   i n t i ( operatingcore ) yang melaksanakan tugas dan fungsi  sebagai  pembantu  kepala  Daerah dalam  melaksanakan  fungsi  mengatur  dan m e n g u r u s   s e s u a i   b i d a n g   U r u s a n Pemerintahan  yang  diserahkan  kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi p e n u n j a n g   ( t e c h n o s t r u c t u r e )   y a n g melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sebagai p e m b a n t u   k e p a l a   D a e r a h   d a l a m melaksanakan  fungsi  mengatur  dan mengurus  untuk  menunjang  kelancaran pelaksanaan fungsi inti ( operatingcore ).
D a l a m   r a n g k a   m e w u j u d k a n pembentukan  Perangkat  Daerah  sesuai d e n g a n   p r i n s i p   d e s a i n   o r g a n i s a s i , pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada  asas  efisiensi,  efektivitas,  pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,  fleksibilitas,  Urusan  Pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Daerah,  dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.Berdasarkan  pembagian  Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan D a e r a h   p r o v i n s i   d a n   D a e r a h
kabupaten/kota,  Perangkat  Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan  penyelenggaraan  fungsi  manajemen y a n g   m e l i p u t i   p e r e n c a n a a n , p e n g o r g a n i s a s i a n ,   p e l a k s a n a a n , p e n g o o r d i n a s i a n ,   p e n g a n g g a r a n , pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi,  dan  pengelolaan  informasi s e s u a i   d e n g a n   s u b s t a n s i   u r u s a n pemerintahannya.

## B.  M U A T A N   P E R A T U R A N PEMERINTAH
Materi  muatan  PPPerangkat  Daerah mencakup bab-bab:
1.  Ketentuan Umum
2.  Pembentukan,  Jenis,  Dan  Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah 3.  Kedudukan,  Tugas,  Dan  Fungsi
Perangkat Daerah 4.  Kriteria Perangkat Daerah
5.  Susunan  Organisasi  Perangkat Daerah 6.  Jabatan Perangkat Daerah
7.  Perangkat Daerah Baru
8.  Staf Ahli
9.  Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Nomenklatur 10.  Pembinaan  Dan  Pengendalian Perangkat Daerah 11.  Hubungan Antara Perangkat Daerah
Provinsi  Dan  Perangkat  Daerah Kabupaten/Kota 12.  Ketentuan Lain-Lain
13.  Ketentuan Peralihan 14.  Ketentuan Penutup

## 1.  Pembentukan,  Jenis,  Dan  Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah a.  PembentukanPerangkat Daerah
Pembentukan  dan  susunan  Perangkat Daerah  ditetapkan  dengan  Perda.  Perda tersebut  berlaku  setelah  mendapat persetujuan  dari  Menteri  bagi  Perangkat Daerah  provinsi  dan  dari  gubernur  bagi
1042 1207

## A. LATAR BELAKANG
n t u k   m e n y e l e n g g a r a k a n U administrasi  pemerintahan  serta program  dan  kegiatan  pemerintah daerah, maka Kepala Daerah baik Gubernur dan  Bupati/Walikota  dibantu  oleh p e r a n g k a t   d a e r a h .   D a s a r   u t a m a pembentukan  organisasi  perangkat  daerah adalah  untuk  melaksanakan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah  secara  efektif  dan  efisien.  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  telah  membawa perubahan  yang  signifikan  terhadap pembentukan  Perangkat  Daerah,  yakni dengan  prinsip  tepat  fungsi  dan  tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing  Daerah.  Untuk  mengimplementasi- kan  prinsip-prinsip  tersebut  diperlukan adanya  peraturan  pelaksanaan  yang mengatur  secara  lebih  rinci  pembentukan organisasi perangkat daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka Pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  18  Tahun  2016 tentang  Perangkat  Daerah.  Peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016, tepatnya 1 tahun 9 bulan sejak Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  diundangkan  yaitu pada  2  Oktober  2014.  Sesuai  amanah  Pasal 410 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa (2) dua tahun  terhitung  sejak  undang-undang  ini diundangkan  harus  ditetapkan  peraturan pelaksanaannya.
PP  No.  18  Tahun  2016  merupakan pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  baik provinsi  maupun  kabupaten/kota  dalam rangka  menata  organisasi  perangkat daerahyang  rasional,  proporsional,  efektif, dan efisien. Pembentukan Perangkat Daerah harus  mempertimbangkan  faktor  luas

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  18  TAHUN  2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

## info kebijakan
wilayah,  jumlah  penduduk,  kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai  dengan  Urusan  Pemerintahan  yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah. Dalam  Peraturan  Perangkat  Daerah  ini memuat  ketentuan-ketentuan  dalam pembentukan  satuan  kerja  perangkat daerah,  jenis,  kriteria  tipelogi,  hingga  pada kedudukan  tugas  dan  fungsi  Perangkat Daerah.
Pengelompokan  organisasi  Perangkat D a e r a h   d i d a s a r k a n   p a d a   k o n s e p s i pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima)  elemen,  yaitu  kepala  Daerah ( strategicapex ), sekretaris Daerah ( middleline ), dinas  Daerah  ( operatingcore ),  badan/fungsi penunjang  ( technostructure ),  dan  staf pendukung   ( supportingstaff ). Dinas Daerah m e r u p a k a n   p e l a k s a n a   f u n g s i   i n t i ( operatingcore ) yang melaksanakan tugas dan fungsi  sebagai  pembantu  kepala  Daerah dalam  melaksanakan  fungsi  mengatur  dan m e n g u r u s   s e s u a i   b i d a n g   U r u s a n Pemerintahan  yang  diserahkan  kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi p e n u n j a n g   ( t e c h n o s t r u c t u r e )   y a n g melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sebagai p e m b a n t u   k e p a l a   D a e r a h   d a l a m melaksanakan  fungsi  mengatur  dan mengurus  untuk  menunjang  kelancaran pelaksanaan fungsi inti ( operatingcore ).
D a l a m   r a n g k a   m e w u j u d k a n pembentukan  Perangkat  Daerah  sesuai d e n g a n   p r i n s i p   d e s a i n   o r g a n i s a s i , pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada  asas  efisiensi,  efektivitas,  pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,  fleksibilitas,  Urusan  Pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Daerah,  dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.Berdasarkan  pembagian  Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan D a e r a h   p r o v i n s i   d a n   D a e r a h
kabupaten/kota,  Perangkat  Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan  penyelenggaraan  fungsi  manajemen y a n g   m e l i p u t i   p e r e n c a n a a n , p e n g o r g a n i s a s i a n ,   p e l a k s a n a a n , p e n g o o r d i n a s i a n ,   p e n g a n g g a r a n , pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi,  dan  pengelolaan  informasi s e s u a i   d e n g a n   s u b s t a n s i   u r u s a n pemerintahannya.

## B.  M U A T A N   P E R A T U R A N PEMERINTAH
Materi  muatan  PPPerangkat  Daerah mencakup bab-bab:
1.  Ketentuan Umum
2.  Pembentukan,  Jenis,  Dan  Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah
3.  Kedudukan,  Tugas,  Dan  Fungsi Perangkat Daerah
4.  Kriteria Perangkat Daerah
5.  Susunan  Organisasi  Perangkat Daerah
6.  Jabatan Perangkat Daerah
7.  Perangkat Daerah Baru
8.  Staf Ahli
9.  Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Nomenklatur
10.  Pembinaan  Dan  Pengendalian Perangkat Daerah
11.  Hubungan Antara Perangkat Daerah Provinsi  Dan  Perangkat  Daerah Kabupaten/Kota
12.  Ketentuan Lain-Lain
13.  Ketentuan Peralihan
14.  Ketentuan Penutup
1.  Pembentukan,  Jenis,  Dan  Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah

## a.  PembentukanPerangkat Daerah
Pembentukan  dan  susunan  Perangkat Daerah  ditetapkan  dengan  Perda.  Perda tersebut  berlaku  setelah  mendapat persetujuan  dari  Menteri  bagi  Perangkat Daerah  provinsi  dan  dari  gubernur  bagi
1042 1207 1206
Perangkat  Daerah  kabupaten/kota. Persetujuan  diberikan  berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Menteri atau g u b e r n u r   m e n y a m p a i k a n   j a w a b a n menyetujui  seluruhnya  atau  menyetujui dengan  perintah  perbaikan  Perda  kepada gubernur  atau  bupati/walikota  paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari,  Menteri  atau  gubernur  tidak memberikan  jawaban,  Perda  tersebut dianggap  telah  mendapat  persetujuan.  Jika Perda  disetujui  dengan  perintah  perbaikan maka Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum d i u n d a n g k a n .   J i k a   k e p a l a   d a e r a h mengundangkan  Perda  yang  tidak m e n d a p a t   p e r s e t u j u a n   a t a u   t i d a k disempurnakan,  Menteri  atau  gubernur membatalkan Perda tersebut.

## b. Jenis Perangkat Daerah
Jenis  perangkat  daerah  provinsi  dan kabupaten/kota  dapat  digambarkan  pada tabel berikut :

## c.   Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah
Penentukan  tipe  Perangkat  Daerah berdasarkan  hasil  pemetaan  urusan pemerintahan  dengan  variabel  umum dengan bobot 20% persen dan variabel teknis dengan  bobot  80%  persen.  Penetapan kriteria  variabel  umum  ditetapkan b e r d a s a r k a n   k a r a k t e r i s t i k   D a e r a h y a n g t e r d i r i   a t a s   i n d i k a t o r   j u m l a h penduduk,luas  wilayah,  jumlah  anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan
penetapan  Kriteria  variabel  teknis berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Daerah  provinsi  dan  Daerah kabupaten/kota  serta  fungsi  penunjang Urusan Pemerintahan.

## 2.  Kedudukan,  Tugas,  Dan  Fungsi
Perangkat Daerah a.  Perangkat Daerah Provinsi

## i.  Sekretariat Daerah Provinsi
S e k r e t a r i a t   D a e r a h   p r o v i n s i mempunyai  tugas  membantu  gubernur d a l a m   p e n y u s u n a n   k e b i j a k a n   d a n pengoordinasian  administratif  terhadap pelaksanaan  tugas  Perangkat  Daerah  serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah provinsi  dibedakan  dalam  3  (tiga)  tipe:  (1) sekretariat  Daerah  provinsi  tipe  A  dengan beban  kerja  yang  besar,  (2)  sekretariat Daerah  provinsi  tipe  B  dengan  beban  kerja yang  sedang,  dan  (3)  sekretariat  Daerah provinsi  tipe  C  dengan  beban  kerja  yang kecil.

## ii. Sekretariat DPRD Provinsi
S e k r e t a r i a t   D P R D   p r o v i n s i mempunyai  tugas  menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi DPRD  provinsi,  serta  menyediakan  dan mengoordinasikan  tenaga  ahli  yang diperlukan  oleh  DPRD  provinsi  dalam melaksanakan  hak  dan  fungsinya  sesuai dengan  kebutuhan.  Sekretariat  DPRD provinsi  dibedakan  dalam  3  (tiga)  tipe:  (1) sekretariat  DPRD  provinsi  tipe  A  dengan beban kerja yang besar; (2) sekretariat DPRD provinsi  tipe  B  dengan  beban  kerja  yang sedang;  dan  (3)  sekretariat  DPRD  provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.

## iii.  Inspektorat Daerah Provinsi
I n s p e k t o r a t   D a e r a h   p r o v i n s i mempunyai  tugas  membantu  gubernur d a l a m   m e m b i n a   d a n   m e n g a w a s i pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  yang
Tabel. 1 Jenis Perangkat Daerah Perangkat Daerah provinsi Perangkat Daerah kabupaten/kota - sekretariat Daerah - sekretariat Daerah - sekretariat DPRD -  sekretariat DPRD - inspektorat - inspektorat - dinas - dinas - badan. - badan - kecamatan 1042 1209 1208
menjadi  kewenangan  Daerah  dan  Tugas Pembantuan  oleh  Perangkat  Daerah. Inspektorat  Daerah  provinsi  dibedakan dalam  3  (tiga)  tipe  :  (1)  inspektorat  Daerah provinsi  tipe  A  dengan  beban  kerja  yang besar;  inspektorat  Daerah  provinsi  tipe  B dengan  beban  kerja  yang  sedang;  dan inspektorat  Daerah  provinsi  tipe  C  dengan beban kerja yang kecil.

## iv.  Dinas Daerah Provinsi
Dinas  Daerah  provinsi  mempunyai tugas  membantu  gubernur  melaksanakan urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah danTugas Pembantuan yang  ditugaskan  kepada  Daerah  provinsi. Dinas  Daerah  provinsi  dibedakan  dalam  3 (tiga) tipe: (1) dinas Daerah provinsi tipe A dengan  beban  kerja  yang  besar;    (2)  dinas Daerah  provinsi  tipe  B  dengan  beban  kerja yang sedang; dan (3) dinas Daerah provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.
Urusan  Pemerintahan  terdiri  atas U r u s a n   P e m e r i n t a h a n   W a j i b   d a n UrusanPemerintahan  Pilihan.  Masing- masing  Urusan  Pemerintahan  diwadahi dalam bentuk dinas.
1) Urusan Pemerintahan Wajib
Urusan  Pemerintahan  Wajib terdiri  atas  yang  berkaitan  dengan p e l a y a n a n   d a s a r   d a n   U r u s a n Pemerintahan  Wajib  yang  tidak berkaitan  dengan  pelayanan  dasar. Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang berkaitan  dengan  pelayanan  dasar, terdiri  atas:  pendidikan,  kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan  rakyat  dan  kawasan permukiman,  ketenteraman  dan ketertiban  umum  serta  perlindungan masyarakat, sosial.
Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan  dasarterdiri  atas:  tenaga kerja,  pemberdayaan  perempuan  dan p e r l i n d u n g a n   a n a k ,   p a n g a n ,
Pertanahan,  lingkungan  hidup, administrasi  kependudukan  dan pencatatan  sipil,  pemberdayaan masyarakat  dan  Desa,  pengendalian penduduk  dan  keluarga  berencana, perhubungan,  komunikasi  dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan m e n e n g a h ,   p e n a n a m a n   m o d a l , kepemudaan  dan  olah  raga,  statistik, p e r s a n d i a n ,   k e b u d a y a a n , perpustakaan, kearsipan.
2) Urusan  Pemerintahan  Pilihan,  terdiri a t a s :   k e l a u t a n   d a n   p e r i k a n a n , Pariwisata,  pertanian,  Perdagangan, kehutanan,  energi  dan  sumber  daya mineral, perindustrian, transmigrasi.
Apabila berdasarkan perhitungan nilai variabel,  suatu  UrusanPemerintahan  tidak m e m e n u h i   s y a r a t   u n t u k   d i b e n t u k dinasDaerah  provinsi  sendiri,  Urusan Pemerintahan  tersebutdigabung  dengan dinas  lain.  Penggabungan  tersebut didasarkan  pada  perumpunan  Urusan Pemerintahan dengankriteria:
a) kedekatan  karakteristik  Urusan Pemerintahan; dan/atau
b) keterkaitan  antar  penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

## v. Badan Daerah Provinsi
Badan Daerah provinsi dipimpin oleh k e p a l a   b a d a n   D a e r a h p r o v i n s i   d a n bertanggung  jawabkepada  gubernur melalui  sekretaris  Daerah  provinsi.  Badan Daerah  provinsi  mempunyai  tugas membantu  gubernur  melaksanakan  fungsi penunjang  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Daerah  provinsi. Unsur  penunjang  Urusan  Pemerintahan m e l i p u t i : p e r e n c a n a a n ,   k e u a n g a n , kepegawaian,  pendidikan  dan  pelatihan, penelitian  dan  pengembangan  danfungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perangkat  Daerah  kabupaten/kota. Persetujuan  diberikan  berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Menteri atau g u b e r n u r   m e n y a m p a i k a n   j a w a b a n menyetujui  seluruhnya  atau  menyetujui dengan  perintah  perbaikan  Perda  kepada gubernur  atau  bupati/walikota  paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari,  Menteri  atau  gubernur  tidak memberikan  jawaban,  Perda  tersebut dianggap  telah  mendapat  persetujuan.  Jika Perda  disetujui  dengan  perintah  perbaikan maka Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum d i u n d a n g k a n .   J i k a   k e p a l a   d a e r a h mengundangkan  Perda  yang  tidak m e n d a p a t   p e r s e t u j u a n   a t a u   t i d a k disempurnakan,  Menteri  atau  gubernur membatalkan Perda tersebut.

## b. Jenis Perangkat Daerah
Jenis  perangkat  daerah  provinsi  dan kabupaten/kota  dapat  digambarkan  pada tabel berikut :

## c.   Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah
Penentukan  tipe  Perangkat  Daerah berdasarkan  hasil  pemetaan  urusan pemerintahan  dengan  variabel  umum dengan bobot 20% persen dan variabel teknis dengan  bobot  80%  persen.  Penetapan kriteria  variabel  umum  ditetapkan b e r d a s a r k a n   k a r a k t e r i s t i k   D a e r a h y a n g t e r d i r i   a t a s   i n d i k a t o r   j u m l a h penduduk,luas  wilayah,  jumlah  anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan
penetapan  Kriteria  variabel  teknis berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Daerah  provinsi  dan  Daerah kabupaten/kota  serta  fungsi  penunjang Urusan Pemerintahan.

## 2.  Kedudukan,  Tugas,  Dan  Fungsi Perangkat Daerah a.  Perangkat Daerah Provinsi i.  Sekretariat Daerah Provinsi
S e k r e t a r i a t   D a e r a h   p r o v i n s i mempunyai  tugas  membantu  gubernur d a l a m   p e n y u s u n a n   k e b i j a k a n   d a n pengoordinasian  administratif  terhadap pelaksanaan  tugas  Perangkat  Daerah  serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah provinsi  dibedakan  dalam  3  (tiga)  tipe:  (1) sekretariat  Daerah  provinsi  tipe  A  dengan beban  kerja  yang  besar,  (2)  sekretariat Daerah  provinsi  tipe  B  dengan  beban  kerja yang  sedang,  dan  (3)  sekretariat  Daerah provinsi  tipe  C  dengan  beban  kerja  yang kecil.

## ii. Sekretariat DPRD Provinsi
S e k r e t a r i a t   D P R D   p r o v i n s i mempunyai  tugas  menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi DPRD  provinsi,  serta  menyediakan  dan mengoordinasikan  tenaga  ahli  yang diperlukan  oleh  DPRD  provinsi  dalam melaksanakan  hak  dan  fungsinya  sesuai dengan  kebutuhan.  Sekretariat  DPRD provinsi  dibedakan  dalam  3  (tiga)  tipe:  (1) sekretariat  DPRD  provinsi  tipe  A  dengan beban kerja yang besar; (2) sekretariat DPRD provinsi  tipe  B  dengan  beban  kerja  yang sedang;  dan  (3)  sekretariat  DPRD  provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.

## iii.  Inspektorat Daerah Provinsi
I n s p e k t o r a t   D a e r a h   p r o v i n s i mempunyai  tugas  membantu  gubernur d a l a m   m e m b i n a   d a n   m e n g a w a s i pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  yang

## Tabel. 1 Jenis Perangkat Daerah
Perangkat Daerah provinsi Perangkat Daerah kabupaten/kota - sekretariat Daerah - sekretariat Daerah - sekretariat DPRD -  sekretariat DPRD - inspektorat - inspektorat - dinas - dinas - badan. - badan - kecamatan 1042 1209 1208
menjadi  kewenangan  Daerah  dan  Tugas Pembantuan  oleh  Perangkat  Daerah. Inspektorat  Daerah  provinsi  dibedakan dalam  3  (tiga)  tipe  :  (1)  inspektorat  Daerah provinsi  tipe  A  dengan  beban  kerja  yang besar;  inspektorat  Daerah  provinsi  tipe  B dengan  beban  kerja  yang  sedang;  dan inspektorat  Daerah  provinsi  tipe  C  dengan beban kerja yang kecil.

## iv.  Dinas Daerah Provinsi
Dinas  Daerah  provinsi  mempunyai tugas  membantu  gubernur  melaksanakan urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah danTugas Pembantuan yang  ditugaskan  kepada  Daerah  provinsi. Dinas  Daerah  provinsi  dibedakan  dalam  3 (tiga) tipe: (1) dinas Daerah provinsi tipe A dengan  beban  kerja  yang  besar;    (2)  dinas Daerah  provinsi  tipe  B  dengan  beban  kerja yang sedang; dan (3) dinas Daerah provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.
Urusan  Pemerintahan  terdiri  atas U r u s a n   P e m e r i n t a h a n   W a j i b   d a n UrusanPemerintahan  Pilihan.  Masing- masing  Urusan  Pemerintahan  diwadahi dalam bentuk dinas.
1) Urusan Pemerintahan Wajib Urusan  Pemerintahan  Wajib terdiri  atas  yang  berkaitan  dengan p e l a y a n a n   d a s a r   d a n   U r u s a n Pemerintahan  Wajib  yang  tidak berkaitan  dengan  pelayanan  dasar. Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang berkaitan  dengan  pelayanan  dasar, terdiri  atas:  pendidikan,  kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan  rakyat  dan  kawasan permukiman,  ketenteraman  dan ketertiban  umum  serta  perlindungan masyarakat, sosial.
Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan  dasarterdiri  atas:  tenaga kerja,  pemberdayaan  perempuan  dan p e r l i n d u n g a n   a n a k ,   p a n g a n ,
Pertanahan,  lingkungan  hidup, administrasi  kependudukan  dan pencatatan  sipil,  pemberdayaan masyarakat  dan  Desa,  pengendalian penduduk  dan  keluarga  berencana, perhubungan,  komunikasi  dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan m e n e n g a h ,   p e n a n a m a n   m o d a l , kepemudaan  dan  olah  raga,  statistik, p e r s a n d i a n ,   k e b u d a y a a n , perpustakaan, kearsipan.
2) Urusan  Pemerintahan  Pilihan,  terdiri a t a s :   k e l a u t a n   d a n   p e r i k a n a n , Pariwisata,  pertanian,  Perdagangan, kehutanan,  energi  dan  sumber  daya mineral, perindustrian, transmigrasi.
Apabila berdasarkan perhitungan nilai variabel,  suatu  UrusanPemerintahan  tidak m e m e n u h i   s y a r a t   u n t u k   d i b e n t u k dinasDaerah  provinsi  sendiri,  Urusan Pemerintahan  tersebutdigabung  dengan dinas  lain.  Penggabungan  tersebut didasarkan  pada  perumpunan  Urusan Pemerintahan dengankriteria:
a) kedekatan  karakteristik  Urusan Pemerintahan; dan/atau
b) keterkaitan  antar  penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

## v. Badan Daerah Provinsi
Badan Daerah provinsi dipimpin oleh k e p a l a   b a d a n   D a e r a h p r o v i n s i   d a n bertanggung  jawabkepada  gubernur melalui  sekretaris  Daerah  provinsi.  Badan Daerah  provinsi  mempunyai  tugas membantu  gubernur  melaksanakan  fungsi penunjang  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Daerah  provinsi. Unsur  penunjang  Urusan  Pemerintahan m e l i p u t i : p e r e n c a n a a n ,   k e u a n g a n , kepegawaian,  pendidikan  dan  pelatihan, penelitian  dan  pengembangan  danfungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Daerah provinsi terdiri atas tiga 3 (tiga) tipe : (1) badan Daerah provinsi tipe A dengan  beban  kerja  yangbesar;  (2)  badan Daerah  provinsi  tipe  B  dengan  beban  kerja yangsedang; dan (3) badan Daerah provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.
Apabila berdasarkan perhitungan nilai variabel  suatu  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syaratuntuk dibentuk  badan  Daerah  provinsi  sendiri, fungsipenunjang  Urusan  Pemerintahan tersebut  digabung  denganbadan  lain. Penggabungan  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan  dalam1  (satu)  badan  Daerah provinsi  didasarkan  pada  perumpunan fungsi  penunjangUrusan  Pemerintahan dengan kriteria:
a) kedekatan  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan; dan/atau
b) keterkaitan  antar  penyelenggaraan f u n g s i   p e n u n j a n g   U r u s a n Pemerintahan.
Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:
a) kepegawaian  serta  pendidikan  dan pelatihan; dan
b) perencanaan  serta  penelitian  dan pengembangan.

## b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota i.  Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Sekretariat  Daerah  kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/ kota  dan  bertanggung  jawab  kepada bupati/wali  kota.  Sekretariat  Daerah k a b u p a t e n / k o t a   m e m p u n y a i   t u g a s membantu  bupati/wali  kota  dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif  terhadap  pelaksanaan  tugas Perangkat  Daerah  serta  pelayanan administratif.
Sekretariat  Daerah  kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe: (1) sekretariat Daerah  kabupaten/kota  tipe  A  dengan beban  kerja  yang  besar,  (2)  sekretariat
Daerah  kabupaten/kota  tipe  B  dengan beban kerja yang sedang dan (3) sekretariat Daerah  kabupaten/kota  tipe  C  dengan beban kerja yang kecil.

## ii. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
Sekretariat  DPRD  kabupaten/kota mempunyai  tugas  menyelenggarakan a d m i n i s t r a s i   k e s e k r e t a r i a t a n   d a n keuangan,  mendukung  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  DPRD  kabupaten/kota,  serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga a h l i   y a n g   d i p e r l u k a n   o l e h   D P R D kabupaten/kota  dalam  melaksanakan  hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Tipe  sekretariat  DPRD  kabupaten/ kota terdiri atas 3 (tiga) tipe : (1) sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A dengan beban kerja yang besar, (2) sekretariat DPRD  kabupaten/kota tipe B dengan beban kerja yang sedang dan (3) sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C denganbeban kerja yang kecil.

## iii.  Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
Inspektorat  Daerah  kabupaten/kota m e r u p a k a n   u n s u r   p e n g a w a s penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah yang  dipimpin  oleh  inspektur.  Inspektur D a e r a h   k a b u p a t e n / k o t a   d a l a m melaksanakan  tugasnya  bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Inspektorat Daerah k a b u p a t e n / k o t a   m e m p u n y a i   t u g a s membantu  bupati/wali  kota  membina  dan m e n g a w a s i   p e l a k s a n a a n   U r u s a n Pemerintahanyang  menjadi  kewenangan Daerah  dan  Tugas  Pembantuan  oleh Perangkat Daerah.
I n s p e k t o r a t   D a e r a h   k a b u p a t e n dibedakan  dalam  3  (tiga)  tipe.  Tipe inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  terdiri atas: (1) inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe  A  dengan  beban  kerja  yang  besar;  (2) inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  tipe  B dengan  beban  kerja  yang  sedang;  dan  (3)
inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  tipe  C dengan beban kerja yang kecil.

## iv. Dinas Daerah Kabupaten/Kota
D i n a s   D a e r a h   k a b u p a t e n / k o t a dipimpin  oleh  kepala  dinas  Daerah kabupaten/kota  yang  berkedudukan  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah k a b u p a t e n / k o t a .   D i n a s   D a e r a h k a b u p a t e n / k o t a   m e m p u n y a i   t u g a s membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.
D i n a s   D a e r a h   k a b u p a t e n / k o t a dibedakan  dalam  3  (tiga)  tipe.  Tipe  dinas Daerah  kabupaten/kota  terdiri  atas:  (1) dinas Daerah kabupaten/kota tipe A dengan beban  kerja  yang  besar,  (2)  dinas  Daerah kabupaten/kota  tipe  B  dengan  beban  kerja yang  sedang,  dan  (3)  dinas  Daerah kabupaten/kota tipe C dengan beban kerja yang kecil.
v.  Badan Daerah Kabupaten/Kota Badan  Daerah  kabupaten/kota dipimpin  oleh  kepala  badanDaerah kabupaten/kota  danbertanggung  jawab kepada  bupati/wali  kota  melaluisekretaris Daerah  kabupaten/kota.  Badan  Daerah k a b u p a t e n / k o t a   m e m p u n y a i   t u g a s m e m b a n t u   b u p a t i / w a l i   k o t a dalammelaksanakan  fungsi  penunjang Urusan  Pemerintahan  yangmenjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.Unsur p e n u n j a n g   U r u s a n   P e m e r i n t a h a n kabupaten/kota  meliputi:  perencanaan, keuangan,  kepegawaian  serta  pendidikan d a n   p e l a t i h a n ,   p e n e l i t i a n   d a n pengembangan  danfungsi  penunjang l a i n n y a   s e s u a i   d e n g a n   p e r a t u r a n perundang-undangan.
Apabila  suatu  Urusan    Pemerintahan tidak    memenuhi  syarat  untuk  dibentuk badan  Daerah  kabupaten/kota  sendiri,
m a k a   f u n g s i p e n u n j a n g   U r u s a n P e m e r i n t a h a n   t e r s e b u t   d i g a b u n g denganbadan  lain.  Penggabungan  fungsi penunjang  Urusan  Pemerintahan  dalam  1 (satu)  badan  Daerah  kabupaten/kota didasarkan  pada  perumpunan  fungsi penunjang  Urusan  Pemerintahan  yang meliputi:
a) kepegawaian  serta  pendidikan  dan pelatihan; dan
b) perencanaan  serta  penelitian  dan pengembangan.
vi.  Kecamatan
Kecamatan  dibentuk  dalam  rangka meningkatkan  koordinasi  penyelenggaraan pemerintahan,  pelayanan  publik,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  atau sebutan  lain  dan  kelurahan.  Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada  bupati/wali  kota  melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
Kelurahan  merupakan  perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau  melaksanakan  sebagian  tugas  camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang  disebut  lurah  selaku  perangkat kecamatan  dan  bertanggung  jawab  kepada camat.

## 3.  Kriteria Perangkat Daerah
Tipelogi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD,  dan  inspektorat,  serta  fungsi penunjang  Urusan  Pemerintahan  bidang perencanaan  dan  keuangan  ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
a)  sekretariat  Daerah,  sekretariat  DPRD, d a n   i n s p e k t o r a t ,   s e r t a   f u n g s i penunjang  Urusan  Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A  apabila  hasil  perhitungan  nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
b) sekretariat  Daerah,  sekretariat  DPRD, d a n   i n s p e k t o r a t ,   s e r t a   f u n g s i
1042 1211
Badan Daerah provinsi terdiri atas tiga 3 (tiga) tipe : (1) badan Daerah provinsi tipe A dengan  beban  kerja  yangbesar;  (2)  badan Daerah  provinsi  tipe  B  dengan  beban  kerja yangsedang; dan (3) badan Daerah provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.
Apabila berdasarkan perhitungan nilai variabel  suatu  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syaratuntuk dibentuk  badan  Daerah  provinsi  sendiri, fungsipenunjang  Urusan  Pemerintahan tersebut  digabung  denganbadan  lain. Penggabungan  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan  dalam1  (satu)  badan  Daerah provinsi  didasarkan  pada  perumpunan fungsi  penunjangUrusan  Pemerintahan dengan kriteria:
a) kedekatan  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan; dan/atau
b) keterkaitan  antar  penyelenggaraan f u n g s i   p e n u n j a n g   U r u s a n
Pemerintahan.
Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:
a) kepegawaian  serta  pendidikan  dan pelatihan; dan
b) perencanaan  serta  penelitian  dan pengembangan.

## b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota i.  Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Sekretariat  Daerah  kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/ kota  dan  bertanggung  jawab  kepada bupati/wali  kota.  Sekretariat  Daerah k a b u p a t e n / k o t a   m e m p u n y a i   t u g a s membantu  bupati/wali  kota  dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif  terhadap  pelaksanaan  tugas Perangkat  Daerah  serta  pelayanan administratif.
Sekretariat  Daerah  kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe: (1) sekretariat Daerah  kabupaten/kota  tipe  A  dengan beban  kerja  yang  besar,  (2)  sekretariat
Daerah  kabupaten/kota  tipe  B  dengan beban kerja yang sedang dan (3) sekretariat Daerah  kabupaten/kota  tipe  C  dengan beban kerja yang kecil.

## ii. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
Sekretariat  DPRD  kabupaten/kota mempunyai  tugas  menyelenggarakan a d m i n i s t r a s i   k e s e k r e t a r i a t a n   d a n keuangan,  mendukung  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  DPRD  kabupaten/kota,  serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga a h l i   y a n g   d i p e r l u k a n   o l e h   D P R D kabupaten/kota  dalam  melaksanakan  hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Tipe  sekretariat  DPRD  kabupaten/ kota terdiri atas 3 (tiga) tipe : (1) sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A dengan beban kerja yang besar,
(2) sekretariat DPRD  kabupaten/kota tipe B dengan beban kerja yang sedang dan (3) sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C denganbeban kerja yang kecil.

## iii.  Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
Inspektorat  Daerah  kabupaten/kota m e r u p a k a n   u n s u r   p e n g a w a s penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah yang  dipimpin  oleh  inspektur.  Inspektur D a e r a h   k a b u p a t e n / k o t a   d a l a m melaksanakan  tugasnya  bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Inspektorat Daerah k a b u p a t e n / k o t a   m e m p u n y a i   t u g a s membantu  bupati/wali  kota  membina  dan m e n g a w a s i   p e l a k s a n a a n   U r u s a n Pemerintahanyang  menjadi  kewenangan Daerah  dan  Tugas  Pembantuan  oleh Perangkat Daerah.
I n s p e k t o r a t   D a e r a h   k a b u p a t e n dibedakan  dalam  3  (tiga)  tipe.  Tipe inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  terdiri atas: (1) inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe  A  dengan  beban  kerja  yang  besar;  (2) inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  tipe  B dengan  beban  kerja  yang  sedang;  dan  (3)
inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  tipe  C dengan beban kerja yang kecil.

## iv. Dinas Daerah Kabupaten/Kota
D i n a s   D a e r a h   k a b u p a t e n / k o t a dipimpin  oleh  kepala  dinas  Daerah kabupaten/kota  yang  berkedudukan  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah k a b u p a t e n / k o t a .   D i n a s   D a e r a h k a b u p a t e n / k o t a   m e m p u n y a i   t u g a s membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.
D i n a s   D a e r a h   k a b u p a t e n / k o t a dibedakan  dalam  3  (tiga)  tipe.  Tipe  dinas Daerah  kabupaten/kota  terdiri  atas:  (1) dinas Daerah kabupaten/kota tipe A dengan beban  kerja  yang  besar,  (2)  dinas  Daerah kabupaten/kota  tipe  B  dengan  beban  kerja yang  sedang,  dan  (3)  dinas  Daerah kabupaten/kota tipe C dengan beban kerja yang kecil.
v.  Badan Daerah Kabupaten/Kota Badan  Daerah  kabupaten/kota dipimpin  oleh  kepala  badanDaerah kabupaten/kota  danbertanggung  jawab kepada  bupati/wali  kota  melaluisekretaris Daerah  kabupaten/kota.  Badan  Daerah k a b u p a t e n / k o t a   m e m p u n y a i   t u g a s m e m b a n t u   b u p a t i / w a l i   k o t a dalammelaksanakan  fungsi  penunjang Urusan  Pemerintahan  yangmenjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.Unsur p e n u n j a n g   U r u s a n   P e m e r i n t a h a n kabupaten/kota  meliputi:  perencanaan, keuangan,  kepegawaian  serta  pendidikan d a n   p e l a t i h a n ,   p e n e l i t i a n   d a n pengembangan  danfungsi  penunjang l a i n n y a   s e s u a i   d e n g a n   p e r a t u r a n perundang-undangan.
Apabila  suatu  Urusan    Pemerintahan tidak    memenuhi  syarat  untuk  dibentuk badan  Daerah  kabupaten/kota  sendiri,
m a k a   f u n g s i p e n u n j a n g   U r u s a n P e m e r i n t a h a n   t e r s e b u t   d i g a b u n g denganbadan  lain.  Penggabungan  fungsi penunjang  Urusan  Pemerintahan  dalam  1 (satu)  badan  Daerah  kabupaten/kota didasarkan  pada  perumpunan  fungsi penunjang  Urusan  Pemerintahan  yang meliputi:
a) kepegawaian  serta  pendidikan  dan pelatihan; dan
b) perencanaan  serta  penelitian  dan pengembangan.

## vi.  Kecamatan
Kecamatan  dibentuk  dalam  rangka meningkatkan  koordinasi  penyelenggaraan pemerintahan,  pelayanan  publik,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  atau sebutan  lain  dan  kelurahan.  Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada  bupati/wali  kota  melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
Kelurahan  merupakan  perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau  melaksanakan  sebagian  tugas  camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang  disebut  lurah  selaku  perangkat kecamatan  dan  bertanggung  jawab  kepada camat.

## 3.  Kriteria Perangkat Daerah
Tipelogi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD,  dan  inspektorat,  serta  fungsi penunjang  Urusan  Pemerintahan  bidang perencanaan  dan  keuangan  ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
a)  sekretariat  Daerah,  sekretariat  DPRD, d a n   i n s p e k t o r a t ,   s e r t a   f u n g s i penunjang  Urusan  Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A  apabila  hasil  perhitungan  nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
b) sekretariat  Daerah,  sekretariat  DPRD, d a n   i n s p e k t o r a t ,   s e r t a   f u n g s i
1042 1211 1210
penunjang  Urusan  Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe B  apabila  hasil  perhitungan  nilai variabel  lebih  dari  600  (enam  ratus) sampai  dengan  800  (delapan  ratus  ); dan
c)  sekretariat  Daerah,  sekretariat  DPRD, d a n   i n s p e k t o r a t ,   s e r t a   f u n g s i penunjang  Urusan  Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe C  apabila  hasil  perhitungan  nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
Tipelogi  dinas  dan  badan  ditetapkan berdasarkan hasilperhitungan nilai variabel sebagai berikut:
a)  dinas  dan  badan  tipe  A  apabila  hasil perhitungan nilaivariabel lebih dari 800 (delapan ratus);
b) dinas  dan  badan  tipe  B  apabila  hasil perhitungan  nilai  variabel  lebih  dari 600  (enam  ratus)  sampai  dengan 800(delapan ratus);
c)  dinas  dan  badan  tipe  C  apabila  hasil perhitungan nilaivariabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600(enam ratus).
Apabila  perhitungan  nilai  variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan  pelayanan  dasartidak  memenuhi p e r h i t u n g a n   n i l a i   v a r i a b e l   u n t u k menjadiDinas  maka  UrusanPemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C. Selain itu maka Urusan Pemerintahan atau fungsi  penunjang  Urusan  Pemerintahan b a g i   p e m e r i n t a h   p r o v i n s i   d a n kabupaten/kota  maka  berlaku  ketentuan sebagai berikut:
a) m e n j a d i   b i d a n g   a p a b i l a   h a s i l perhitungan  nilai  variabel  lebih  dari 300  (tiga  ratus)  sampai  dengan  400 (empat ratus);
b) menjadi  subbidang  atau  seksi  pada bidang apabila hasil perhitungan nilai
variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus). Tipelogi  kecamatan  ditetapkan berdasarkan hasil perhitungannilai variabel sebagai berikut:
a) kecamatan  tipe  A  apabila  hasil perhitungan  nilai  variabel  lebih  dari 600 (enam ratus).
b) kecamatan  tipe  B  apabila  hasil perhitungan  nilai  variabelkurang  dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
Dalam  hal  kemampuan  keuangan Daerah  atau  ketersediaan  aparatur  yang dimiliki  oleh  Daerah  masih  terbatas,  tipe Perangkat  Daerah  dapat  diturunkan  dari hasil pemetaan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh Pemerintah  Daerah,  dinas  atau  badan  tipe Cdengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat  ratus)  sampai  dengan  500  (lima ratus)  sebelum  dikalikan  dengan  faktor kesulitan  geografis, dapat digabung dengan dinas  ataubadan  tipe  C  menjadi  1  (satu) dinas  atau  badan  tipe  B,  ataudigabung dengan  dinas  atau  badan  tipe  B  menjadi dinas  ataubadan  tipe  A,  atau  digabung dengan  dinas  atau  badan  tipe  A,menjadi dinas  atau  badan  tipe  A  dengan  5  (lima) bidang.  Penggabungan  dilakukan  dengan Urusan  Pemerintahan  dalam  1  (satu) rumpun.  Nomenklatur  dinas  atau  badan h a s i l   p e n g g a b u n g a n   m e r u p a k a n nomenklatur  yang  mencerminkan  Urusan Pemerintahan  atau  fungsi  penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.
4.  Susunan Organisasi Perangkat Daerah

## a.  Susunan  Organisasi  Perangkat
Daerah Provinsi i.  Sekretariat Daerah Provinsi Sekretariat  Daerah  provinsi  tipe  A terdiri  atas  paling  banyak3  (tiga)  asisten. Setiap  asisten  terdiri  ataspaling  banyak  3 (tiga)  biro.  Setiap  Biro  terdiri  atas  paling banyak 3 (tiga) bagian. Setiap Bagian terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Setiap Asisten terdiri atapaling banyak 2 (dua) biro. Setiap Biro  terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) bagian.  Setiap  Bagian  terdiri  atas  paling banyak  3  (tiga)  subbagian.  Sekretariat Daerah  provinsi  tipe  C  terdiri  atas  paling banyak 2 (dua) asisten. Setiap Asisten terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro. Setiap Biro terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga)  bagian. Sedangkan setiap Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

## ii. Sekpretariat DPRD Provinsi
Sekretariat  DPRD  provinsi  tipe  A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. Setiap  Bagian  terdiri  atas  paling  banyak  3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD provinsi tipe  B  terdiri  atas  paling  banyak  3(tiga) bagian.  Setiap  Bagian  terdiri  atas  paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD provinsi  tipe  C  terdiri  atas  paling  banyak 3(tiga)  bagian.  Setiap  Bagian  terdiri  atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

## iii.  Inspektorat Daerah Provinsi
Inspektorat  Daerah  provinsi  tipe  A terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan  paling banyak  4  (empat)  inspektur  pembantu. Sekretariat  terdiri  atas  3  (tiga)  subbagian. Inspektorat  Daerah  provinsi  tipe  B  terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga)  inspektur  pembantu.  Sekretariat terdiri  atas  2  (dua)  subbagian.  Inspektorat Daerah  provinsi  tipe  C  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  2  (dua) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.

## iv.  Dinas Daerah Provinsi
Dinas  Daerah  provinsi  tipe  A  terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat)  bidang.  Sekretariat  terdiri  atas  3 (tiga)  subbagian.  Bidang  terdiri  atas  paling banyak 3 (tiga) seksi. Dinas Daerah provinsi
tipe  B  terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan paling  banyak  3  (tiga)  bidang.  Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas  paling  banyak  3  (tiga)  seksi.  Dinas Daerah  provinsi  tipe  C  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  2  (dua) bidang.  Sekretariat  terdiri  atas  2  (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

## v.  Badan Daerah Provinsi
Badan  Daerah  provinsi  tipe  A  terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat)  bidang.  Sekretariat  terdiri  atas3 (tiga)  subbagian.  Bidang  terdiri  atas  paling banyak  3  (tiga)  subbidang.  Badan  Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan  paling  banyak  3  (tiga)  bidang. Sekretariat  terdiri  atas2  (dua)  subbagian. Bidang  terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) subbidang.  Badan  Daerah  provinsi  tipe  C terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan  paling banyak  2  (dua)  bidang.  Sekretariat  terdiri atas  2  (dua)  subbagian.  Bidang  terdiri  atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

## b. Susunan  Organisasi  Perangkat  Daerah
Kabupaten/Kota i.  Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat  Daerah  kabupaten/kota tipe  A  terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) asisten. Asisten terdiri atas paling banyak 4 (empat)  bagian.  Bagian  terdiri  atas  paling banyak  3  (tiga)  subbagian.  Sekretariat Daerah  kabupaten/kota  tipe  B  terdiri  atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Asisten terdiri atas  paling  banyak  3  (tiga)  bagian.  Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat  Daerah  kabupaten/kota  tipe  C terdiri  atas  paling  banyak  2  (dua)  asisten. Asisten  terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) bagian.  Bagian  terdiri  atas  paling  banyak  3 (tiga) subbagian.
ii. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe
1042 1213
penunjang  Urusan  Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe B  apabila  hasil  perhitungan  nilai variabel  lebih  dari  600  (enam  ratus) sampai  dengan  800  (delapan  ratus  ); dan
c)  sekretariat  Daerah,  sekretariat  DPRD, d a n   i n s p e k t o r a t ,   s e r t a   f u n g s i penunjang  Urusan  Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe C  apabila  hasil  perhitungan  nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
Tipelogi  dinas  dan  badan  ditetapkan berdasarkan hasilperhitungan nilai variabel sebagai berikut:
a)  dinas  dan  badan  tipe  A  apabila  hasil perhitungan nilaivariabel lebih dari 800 (delapan ratus);
b) dinas  dan  badan  tipe  B  apabila  hasil perhitungan  nilai  variabel  lebih  dari 600  (enam  ratus)  sampai  dengan 800(delapan ratus);
c)  dinas  dan  badan  tipe  C  apabila  hasil perhitungan nilaivariabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600(enam ratus).
Apabila  perhitungan  nilai  variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan  pelayanan  dasartidak  memenuhi p e r h i t u n g a n   n i l a i   v a r i a b e l   u n t u k menjadiDinas  maka  UrusanPemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C. Selain itu maka Urusan Pemerintahan atau fungsi  penunjang  Urusan  Pemerintahan b a g i   p e m e r i n t a h   p r o v i n s i   d a n kabupaten/kota  maka  berlaku  ketentuan sebagai berikut:
a) m e n j a d i   b i d a n g   a p a b i l a   h a s i l perhitungan  nilai  variabel  lebih  dari 300  (tiga  ratus)  sampai  dengan  400 (empat ratus);
b) menjadi  subbidang  atau  seksi  pada bidang apabila hasil perhitungan nilai
variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus). Tipelogi  kecamatan  ditetapkan berdasarkan hasil perhitungannilai variabel sebagai berikut:
a) kecamatan  tipe  A  apabila  hasil perhitungan  nilai  variabel  lebih  dari 600 (enam ratus).
b) kecamatan  tipe  B  apabila  hasil perhitungan  nilai  variabelkurang  dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
Dalam  hal  kemampuan  keuangan Daerah  atau  ketersediaan  aparatur  yang dimiliki  oleh  Daerah  masih  terbatas,  tipe Perangkat  Daerah  dapat  diturunkan  dari hasil pemetaan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh Pemerintah  Daerah,  dinas  atau  badan  tipe Cdengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat  ratus)  sampai  dengan  500  (lima ratus)  sebelum  dikalikan  dengan  faktor kesulitan  geografis, dapat digabung dengan dinas  ataubadan  tipe  C  menjadi  1  (satu) dinas  atau  badan  tipe  B,  ataudigabung dengan  dinas  atau  badan  tipe  B  menjadi dinas  ataubadan  tipe  A,  atau  digabung dengan  dinas  atau  badan  tipe  A,menjadi dinas  atau  badan  tipe  A  dengan  5  (lima) bidang.  Penggabungan  dilakukan  dengan Urusan  Pemerintahan  dalam  1  (satu) rumpun.  Nomenklatur  dinas  atau  badan h a s i l   p e n g g a b u n g a n   m e r u p a k a n nomenklatur  yang  mencerminkan  Urusan Pemerintahan  atau  fungsi  penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.
4.  Susunan Organisasi Perangkat Daerah a.  Susunan  Organisasi  Perangkat Daerah Provinsi
i.  Sekretariat Daerah Provinsi
Sekretariat  Daerah  provinsi  tipe  A terdiri  atas  paling  banyak3  (tiga)  asisten. Setiap  asisten  terdiri  ataspaling  banyak  3 (tiga)  biro.  Setiap  Biro  terdiri  atas  paling banyak 3 (tiga) bagian. Setiap Bagian terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Setiap Asisten terdiri atapaling banyak 2 (dua) biro. Setiap Biro  terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) bagian.  Setiap  Bagian  terdiri  atas  paling banyak  3  (tiga)  subbagian.  Sekretariat Daerah  provinsi  tipe  C  terdiri  atas  paling banyak 2 (dua) asisten. Setiap Asisten terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro. Setiap Biro terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga)  bagian. Sedangkan setiap Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

## ii. Sekpretariat DPRD Provinsi
Sekretariat  DPRD  provinsi  tipe  A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. Setiap  Bagian  terdiri  atas  paling  banyak  3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD provinsi tipe  B  terdiri  atas  paling  banyak  3(tiga) bagian.  Setiap  Bagian  terdiri  atas  paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD provinsi  tipe  C  terdiri  atas  paling  banyak 3(tiga)  bagian.  Setiap  Bagian  terdiri  atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

## iii.  Inspektorat Daerah Provinsi
Inspektorat  Daerah  provinsi  tipe  A terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan  paling banyak  4  (empat)  inspektur  pembantu. Sekretariat  terdiri  atas  3  (tiga)  subbagian. Inspektorat  Daerah  provinsi  tipe  B  terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga)  inspektur  pembantu.  Sekretariat terdiri  atas  2  (dua)  subbagian.  Inspektorat Daerah  provinsi  tipe  C  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  2  (dua) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.

## iv.  Dinas Daerah Provinsi
Dinas  Daerah  provinsi  tipe  A  terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat)  bidang.  Sekretariat  terdiri  atas  3 (tiga)  subbagian.  Bidang  terdiri  atas  paling banyak 3 (tiga) seksi. Dinas Daerah provinsi
tipe  B  terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan paling  banyak  3  (tiga)  bidang.  Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas  paling  banyak  3  (tiga)  seksi.  Dinas Daerah  provinsi  tipe  C  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  2  (dua) bidang.  Sekretariat  terdiri  atas  2  (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

## v.  Badan Daerah Provinsi
Badan  Daerah  provinsi  tipe  A  terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat)  bidang.  Sekretariat  terdiri  atas3 (tiga)  subbagian.  Bidang  terdiri  atas  paling banyak  3  (tiga)  subbidang.  Badan  Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan  paling  banyak  3  (tiga)  bidang. Sekretariat  terdiri  atas2  (dua)  subbagian. Bidang  terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) subbidang.  Badan  Daerah  provinsi  tipe  C terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan  paling banyak  2  (dua)  bidang.  Sekretariat  terdiri atas  2  (dua)  subbagian.  Bidang  terdiri  atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

## b. Susunan  Organisasi  Perangkat  Daerah Kabupaten/Kota

## i.  Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Sekretariat  Daerah  kabupaten/kota tipe  A  terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) asisten. Asisten terdiri atas paling banyak 4 (empat)  bagian.  Bagian  terdiri  atas  paling banyak  3  (tiga)  subbagian.  Sekretariat Daerah  kabupaten/kota  tipe  B  terdiri  atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Asisten terdiri atas  paling  banyak  3  (tiga)  bagian.  Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat  Daerah  kabupaten/kota  tipe  C terdiri  atas  paling  banyak  2  (dua)  asisten. Asisten  terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) bagian.  Bagian  terdiri  atas  paling  banyak  3 (tiga) subbagian.

## ii. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
1042 1213 1212
A  terdiri  atas  paling  banyak  4  (empat) bagian.  Bagian  terdiri  atas  paling  banyak  3 (tiga)  subbagian.  Sekretariat  DPRD kabupaten/kota  tipe  B  terdiri  atas  paling banyak  3  (tiga)  bagian.  Bagian  terdiri  atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD  kabupaten/kota  tipe  C  terdiri  atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

## iii. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
Inspektorat  Daerah  kabupaten/kota tipe  A  terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan paling  banyak  4  (empat)  inspektur pembantu.Sekretariat  terdiri  atas  3  (tiga) s u b b a g i a n .   I n s p e k t o r a t   D a e r a h kabupaten/kota  tipe  B  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  3  (tiga) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2  (dua)  subbagian.  Inspektorat  Daerah kabupaten/kota tipe   C terdiri atas 1 (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  2  (dua) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.

## iv.  Dinas Daerah Kabupaten/Kota
Dinas  Daerah  kabupaten/kota  tipe  A terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan  paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas  paling  banyak  3  (tiga)  subbagian. Bidang  terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) seksi. Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan  paling banyak  3  (tiga)  bidang.  Sekretariat  terdiri atas  2  (dua)  subbagian.  Bidang  terdiri  atas palingbanyak  3  (tiga)  seksi.  Dinas  Daerah kabupaten/kota  tipe  C  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  2  (dua) bidang.  Sekretariat  terdiri  atas  2  (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

## v. Badan  Daerah Kabupaten/Kota
Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan  paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri
atas  3  (tiga)  subbagian.  Bidang  terdiri  atas paling  banyak  3  (tiga)  subbidang.  Badan Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.  Sekretariat  terdiri  atas  2  (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3  (tiga)  subbidang.  Badan  Daerah kabupaten/kota  tipe  C  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  2  (dua) bidang.  Sekretariat  terdiri  atas  2  (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

## vi.  Kecamatan
Kecamatan  tipe  A  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.  Kecamatan  tipe  B  terdiri  atas  1 (satu)  sekretariat  dan  paling  banyak  4 (empat)  seksi.  Sekretariat  paling  banyak terdiri  atas  2  (dua)  subbagian.  Kelurahan terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan  paling banyak 3 (tiga) seksi.

## 5.  Jabatan Perangkat Daerah a.  Jabatan Perangkat Daerah Provinsi
Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan  eselon  Ib  atau  jabatan  pimpinan tinggi  madya.  Sekretaris  DPRD  provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten sekretaris Daerah  provinsi,  kepala  dinas  Daerah provinsi, kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon IIa  atau  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama. Kepala  biro  sekretariat  Daerah  provinsi merupakan  jabatan  eselon  IIb  atau  jabatan pimpinan tinggi pratama.
Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur  pembantu,  sekretaris  dinas Daerah  provinsi,  sekretaris  badan  Daerah provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan  jabatan  eselon  IIIa  atau  jabatan administrator.
Kepala  cabang  dinas  Daerah  provinsi kelas  A,  kepala  unitpelaksana  teknis  dinas
d a n   b a d a n   D a e r a h   p r o v i n s i   k e l a s Amerupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.  Kepala  subbagian,  kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas danbadan Daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVaatau jabatan pengawas.
Kepala  subbagian  pada  cabang  dinas Daerah  provinsi  kelas  Bdan  kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas danbadan  Daerah  provinsi  kelas  B,  serta kepala  subbagian  padasatuan  pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVbatau jabatan pengawas.
b. Jabatan  Perangkat  Daerah  Kabupaten/

## Kota
Sekretaris  Daerah  kabupaten/kota merupakan  jabatan  eselon  IIa  atau  jabatan pimpinan  tinggi  pratama.  Sekretaris  DPRD k a b u p a t e n / k o t a ,   i n s p e k t u r   D a e r a h kabupaten/kota,  asisten  sekretaris  Daerah kabupaten/kota,  kepala  dinas  Daerah kabupaten/kota,  kepala  badan  Daerah kabupaten/kota,  dan  staf  ahli  bupati/wali kota  merupakan  jabatan  eselon  IIb  atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris inspektorat  Daerah  kabupaten/kota, inspektur  pembantu,  sekretaris  dinas Daerah  kabupaten/kota,  sekretaris  badan Daerah  kabupaten/kota,  kepala  bagian, serta  camat  merupakan  jabatan  struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
Kepala  bidang  pada  dinas  dan  badan serta  sekretaris  kecamatan  merupakan jabatan  struktural  eselon  IIIb  atau  jabatan administrator.  Lurah,  kepala  subbagian pada  sekretariat  daerah,  sekretariatDPRD, inspektorat,  dinas  dan  badan  Daerah kabupaten/kota,  kepala  seksi  pada  dinas dan  badan  Daerah  kabupaten/kota,  kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah  kabupaten/kota  kelas  A,  sekretaris kecamatan  tipe  B,  serta  kepala  seksi  pada kecamatan  merupakan  jabatan  eselon  IVa
atau jabatan pengawas.
Kepala  unit  pelaksana  teknis  pada dinas  dan  badan  daerah  kabupaten/kota kelas  B,  kepala  subbagian  pada  unit pelaksana  teknis  dinas  dan  badan  kelas  A, kepala  subbagian  pada  kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan  merupakan  jabatan  eselon  IVb atau jabatan pengawas.

## c.  Pengisian Jabatan Perangkat Daerah
Perangkat  Daerah  diisi  oleh  pegawai aparatur  sipil  negara  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai  aparatur  sipil  negara  yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator,  dan  jabatan  pengawas  pada Perangkat  Daerah  wajib  memenuhi persyaratan kompetensi sebagai berikut:
1) Kompetensi  teknis,  yang  diukur  dari tingkat  dan  spesialisasi  pendidikan, pelatihanteknis  fungsional,  dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
2) Kompetensi  manajerial,  yang  diukur dari  tingkat  pendidikan,  pelatihan struktural  atau  manajemen,  dan pengalaman kepemimpinan.
3) Kompetensi  sosial  kultural,yang diukur  dari  pengalaman  kerja b e r k a i t a n   d e n g a n   m a s y a r a k a t majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya  sehingga  memiliki  wawasan kebangsaan.

## 6.  Perangkat Daerah Baru
Pembentukan  dan  susunan  Perangkat Daerah  bagi  Daerah  provinsi  baru  yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan  Peraturan  Gubernur  setelah mendapat  persetujuan.  Menteri  dan pertimbangan  tertulis  dari  menteri  yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang  aparatur  negara.  Pembentukan  dan susunan  Perangkat  Daerah  bagi  Daerah kabupaten/kota baru yang belum memiliki
1042 1215
A  terdiri  atas  paling  banyak  4  (empat) bagian.  Bagian  terdiri  atas  paling  banyak  3 (tiga)  subbagian.  Sekretariat  DPRD kabupaten/kota  tipe  B  terdiri  atas  paling banyak  3  (tiga)  bagian.  Bagian  terdiri  atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD  kabupaten/kota  tipe  C  terdiri  atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

## iii. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
Inspektorat  Daerah  kabupaten/kota tipe  A  terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan paling  banyak  4  (empat)  inspektur pembantu.Sekretariat  terdiri  atas  3  (tiga) s u b b a g i a n .   I n s p e k t o r a t   D a e r a h kabupaten/kota  tipe  B  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  3  (tiga) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2  (dua)  subbagian.  Inspektorat  Daerah kabupaten/kota tipe   C terdiri atas 1 (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  2  (dua) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.

## iv.  Dinas Daerah Kabupaten/Kota
Dinas  Daerah  kabupaten/kota  tipe  A terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan  paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas  paling  banyak  3  (tiga)  subbagian. Bidang  terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) seksi. Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan  paling banyak  3  (tiga)  bidang.  Sekretariat  terdiri atas  2  (dua)  subbagian.  Bidang  terdiri  atas palingbanyak  3  (tiga)  seksi.  Dinas  Daerah kabupaten/kota  tipe  C  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  2  (dua) bidang.  Sekretariat  terdiri  atas  2  (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

## v. Badan  Daerah Kabupaten/Kota
Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan  paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri
atas  3  (tiga)  subbagian.  Bidang  terdiri  atas paling  banyak  3  (tiga)  subbidang.  Badan Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.  Sekretariat  terdiri  atas  2  (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3  (tiga)  subbidang.  Badan  Daerah kabupaten/kota  tipe  C  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  2  (dua) bidang.  Sekretariat  terdiri  atas  2  (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

## vi.  Kecamatan
Kecamatan  tipe  A  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.  Kecamatan  tipe  B  terdiri  atas  1 (satu)  sekretariat  dan  paling  banyak  4 (empat)  seksi.  Sekretariat  paling  banyak terdiri  atas  2  (dua)  subbagian.  Kelurahan terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan  paling banyak 3 (tiga) seksi.

## 5.  Jabatan Perangkat Daerah a.  Jabatan Perangkat Daerah Provinsi
Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan  eselon  Ib  atau  jabatan  pimpinan tinggi  madya.  Sekretaris  DPRD  provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten sekretaris Daerah  provinsi,  kepala  dinas  Daerah provinsi, kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon IIa  atau  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama. Kepala  biro  sekretariat  Daerah  provinsi merupakan  jabatan  eselon  IIb  atau  jabatan pimpinan tinggi pratama.
Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur  pembantu,  sekretaris  dinas Daerah  provinsi,  sekretaris  badan  Daerah provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan  jabatan  eselon  IIIa  atau  jabatan administrator.
Kepala  cabang  dinas  Daerah  provinsi kelas  A,  kepala  unitpelaksana  teknis  dinas
d a n   b a d a n   D a e r a h   p r o v i n s i   k e l a s Amerupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.  Kepala  subbagian,  kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas danbadan Daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVaatau jabatan pengawas.
Kepala  subbagian  pada  cabang  dinas Daerah  provinsi  kelas  Bdan  kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas danbadan  Daerah  provinsi  kelas  B,  serta kepala  subbagian  padasatuan  pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVbatau jabatan pengawas.

## b. Jabatan  Perangkat  Daerah  Kabupaten/ Kota
Sekretaris  Daerah  kabupaten/kota merupakan  jabatan  eselon  IIa  atau  jabatan pimpinan  tinggi  pratama.  Sekretaris  DPRD k a b u p a t e n / k o t a ,   i n s p e k t u r   D a e r a h kabupaten/kota,  asisten  sekretaris  Daerah kabupaten/kota,  kepala  dinas  Daerah kabupaten/kota,  kepala  badan  Daerah kabupaten/kota,  dan  staf  ahli  bupati/wali kota  merupakan  jabatan  eselon  IIb  atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris inspektorat  Daerah  kabupaten/kota, inspektur  pembantu,  sekretaris  dinas Daerah  kabupaten/kota,  sekretaris  badan Daerah  kabupaten/kota,  kepala  bagian, serta  camat  merupakan  jabatan  struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
Kepala  bidang  pada  dinas  dan  badan serta  sekretaris  kecamatan  merupakan jabatan  struktural  eselon  IIIb  atau  jabatan administrator.  Lurah,  kepala  subbagian pada  sekretariat  daerah,  sekretariatDPRD, inspektorat,  dinas  dan  badan  Daerah kabupaten/kota,  kepala  seksi  pada  dinas dan  badan  Daerah  kabupaten/kota,  kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah  kabupaten/kota  kelas  A,  sekretaris kecamatan  tipe  B,  serta  kepala  seksi  pada kecamatan  merupakan  jabatan  eselon  IVa
atau jabatan pengawas.
Kepala  unit  pelaksana  teknis  pada dinas  dan  badan  daerah  kabupaten/kota kelas  B,  kepala  subbagian  pada  unit pelaksana  teknis  dinas  dan  badan  kelas  A, kepala  subbagian  pada  kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan  merupakan  jabatan  eselon  IVb atau jabatan pengawas.

## c.  Pengisian Jabatan Perangkat Daerah
Perangkat  Daerah  diisi  oleh  pegawai aparatur  sipil  negara  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai  aparatur  sipil  negara  yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator,  dan  jabatan  pengawas  pada Perangkat  Daerah  wajib  memenuhi persyaratan kompetensi sebagai berikut:
1) Kompetensi  teknis,  yang  diukur  dari tingkat  dan  spesialisasi  pendidikan, pelatihanteknis  fungsional,  dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
2) Kompetensi  manajerial,  yang  diukur dari  tingkat  pendidikan,  pelatihan struktural  atau  manajemen,  dan pengalaman kepemimpinan.
3) Kompetensi  sosial  kultural,yang diukur  dari  pengalaman  kerja b e r k a i t a n   d e n g a n   m a s y a r a k a t majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya  sehingga  memiliki  wawasan kebangsaan.

## 6.  Perangkat Daerah Baru
Pembentukan  dan  susunan  Perangkat Daerah  bagi  Daerah  provinsi  baru  yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan  Peraturan  Gubernur  setelah mendapat  persetujuan.  Menteri  dan pertimbangan  tertulis  dari  menteri  yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang  aparatur  negara.  Pembentukan  dan susunan  Perangkat  Daerah  bagi  Daerah kabupaten/kota baru yang belum memiliki
1042 1215 1214
anggota  DPRD,  ditetapkan  dengan Peraturan  Bupati/Wali  kota  setelah mendapat  persetujuan  gubernur  sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## 7.  Staf Ahli
Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan  tugasnya  dapat  dibantu  staf ahli.Staf  ahli  bertugas  memberikan rekomendasi  terhadap  isu-isu  strategis kepada  gubernur  atau  bupati/wali  kota sesuai  keahliannya.  Staf  ahli  gubernur  dan bupati/wali  kota  diangkat  dari  pegawai negari sipil yang memenuhi persyaratan dan berjumlah berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

## 8.  Pemetaan  Urusan  Pemerintahan  Dan Nomenklatur
Pemetaan  Urusan  Pemerintahan dilakukan  untuk  memperoleh  informasi tentang  intensitas  Urusan  Pemerintahan Wajib  dan  potensi  Urusan  Pemerintahan Pilihan  serta  beban  kerja  penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan.  Pemetaan  Urusan P e m e r i n t a h a n   d i g u n a k a n   u n t u k menentukan  susunan  dan  tipe  Perangkat Daerah.
Adapun  tata  cara  pemetaan  diatur sebagai berikut :
1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan  Urusan  Pemerintahan dengan  berkonsultasi  kepada  Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
2) Gubernur kemudian mengkoordinasi- kan  penyusunan  rencana  pemetaan U r u s a n   P e m e r i n t a h a n   b a g i kabupaten/kota  lingkungan  wilayah provinsinya.
3) Selanjutnya  gubernur  mengintegrasi- kan  rencana  pemetaan  Urusan Pemeritahan  bagi  kabupaten/kota  di wilayah  provinsinya  dengan  rencana pemetaan  Urusan  Pemerintahan Daerahprovinsi.
4) Gubernur  menyampaikan  rencana pemetaan  Urusan  Pemerintahan  yang terintegrasi kepada Menteri.
5) Menteri  menyampaikan  rencana pemetaan  kepada  kementerian/ lembaga  pemerintah  nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan.
6) Menteri  dan  kementerian/lembaga p e m e r i n t a h   n o n k e m e n t e r i a n melakukan  pendampingan  dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan.

## a.  Hasil Pemetaan
Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan  berdasarkan  hasil  perhitungan nilai  variabel  Urusan  Pemerintahan Daerahprovinsi  dan  Daerah  kabupaten/ kota  setelah  dikalikan  denganfaktor kesulitan geografis.
Kesulitan geografis ditentukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
-  Provinsi  dan  kabupaten  di  Jawa  dan Bali  dikalikan 1 (satu);
-  Provinsi  dan  kabupaten  di  Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh  wilayah  dikalikan  1,1 (satukoma satu);
-  Provinsi  dan  kabupaten  di  Nusa Tenggara  dan  Malukudikalikan  1,2 (satu koma dua);
-  Provinsi  dan  kabupaten  di  Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
-  Daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota berciri  kepulauan  dikalikan  1,4  (satu koma empat);
-  Kabupaten/kota di Daerah perbatasan darat Negara;
-  dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan -  Kabupaten/kota  di  pulau-pulau terluar di Daerahperbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima).
Apabila suatu Daerah masuk dalam 2 (dua)  klasifikasi  atau  lebih,  Daerah
dimaksud  dapat  memilih  faktor  kesulitan geografis  terbesar.  Perkalian  hasil p e r h i t u n g a n   n i l a i   v a r i a b e l   Ur u sa n Pemerintahan  dengan  faktor  kesulitan geografis  tidak  berlaku  bagi  sekretariat DPRD,  Urusan  Pemerintahan  Daerah provinsi  dan  kabupaten/kota  bidang kearsipan  dan  persandian,  Urusan Pemerintahan  Daerah  kabupaten/kota bidang kehutanan, serta bidang energi dan sumber  daya  mineral.  Hasil  pemetaan ditetapkan  oleh  menteri/kepala  lembaga pemerintah  nonkementerian  setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

## b. Nomenklatur Perangkat Daerah
Penyelenggara  Pemerintahan  Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan  unit  kerja  dengan  memperhatikan pedoman  dari  kementerian/lembaga p e m e r i n t a h   n o n k e m e n t e r i a n   y a n g membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. Penetapan  pedoman  tersebut  berdasarkan pendekatan  fungsi  pada  setiap  sub  urusan dan kewenangan dari Urusan Pemerintahan setelah  berkoordinasi  dengan  Menteri. Selanjutnya Menteri  menetapkan  pedoman nomenklatur  dan  unit  kerja  sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, unit pelayanan  terpadu  satu  pintu,  badan,  serta nomenklatur  dan  unit  kerja  dinas  yang melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  yang diselenggarakan  oleh  lebih  dari  1  (satu) k e m e n t e r i a n / l e m b a g a   p e m e r i n t a h nonkementerian.

## 9.  P e m b i n a a n   D a n   P e n g e n d a l i a n Perangkat Daerah
P e m b i n a a n   d a n   p e n g e n d a l i a n penataan  Perangkat  Daerah  provinsi dilakukan  oleh  Menteri,  sedangkan  untuk p e r a n g k a t   d a e r a h   k a b u p a t e n / k o t a dilakukan  oleh  gubernur.  Pembinaan  dan pengendalian  penataan  Perangkat  Daerah dilaksanakan  dengan  menerapkan  prinsip koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi,  dan
simplifikasi. Pembinaan penataan Perangkat Daerah meliputi tiga aspek yaitu (1) struktur organisasi;  (2)  budaya  organisasi;  dan  (3) inovasi organisasi.

## 10.  Hubungan  Antara  Perangkat  Daerah Provinsi  Dan  Perangkat  Daerah Kabupaten/kota
S e l a i n   m e l a k s a n a k a n   U r u s a n Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan- nya,  Perangkat  Daerah  provinsi  dan kabupaten/kota  juga  melaksanakan  Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan  dan  Tugas  Pembantuan, hubungan  Perangkat  Daerah  provinsi  dan PerangkatDaerah  kabupaten/  kota  bersifat k o o r d i n a t i f   d a n   f u n g s i o n a l   u n t u k menyinkronkan  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  masing-masing  Perangkat  Daerah. Sinkronisasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi meliputi:  (1)  sinkronisasi  data;  (2) sinkronisasi  sasaran  dan  program;  dan  (3) sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

## 11.  Ketentuan Lain-lain
K e t e n t u a n   d a l a m   P e r a t u r a n Pemerintah  ini  berlaku  juga  bagi  Daerah yang  memiliki  status  istimewa  atau otonomi  khusus,  sepanjang  tidak  diatur secara khusus dalam peraturan perundang- undangan  Daerah  istimewa  atau  khusus. Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas, efisiensi,  dan  kualitas    pelayanan  kepada masyarakat,  Perangkat  Daerah  secara bertahap  menerapkan  sistem  informasi yang  terintegrasi  antar  kabupaten/kota, provinsi,  dan  Pemerintah  Pusat  dengan menggunakan  infrastruktur  dan  aplikasi secara berbagi pakai.

## C.   PENUTUP
Undang-undang ini mulai berlaku saat diundangkan  pada  15  Juni  2016  dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada
1042 1217
anggota  DPRD,  ditetapkan  dengan Peraturan  Bupati/Wali  kota  setelah mendapat  persetujuan  gubernur  sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## 7.  Staf Ahli
Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan  tugasnya  dapat  dibantu  staf ahli.Staf  ahli  bertugas  memberikan rekomendasi  terhadap  isu-isu  strategis kepada  gubernur  atau  bupati/wali  kota sesuai  keahliannya.  Staf  ahli  gubernur  dan bupati/wali  kota  diangkat  dari  pegawai negari sipil yang memenuhi persyaratan dan berjumlah berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

## 8.  Pemetaan  Urusan  Pemerintahan  Dan Nomenklatur
Pemetaan  Urusan  Pemerintahan dilakukan  untuk  memperoleh  informasi tentang  intensitas  Urusan  Pemerintahan Wajib  dan  potensi  Urusan  Pemerintahan Pilihan  serta  beban  kerja  penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan.  Pemetaan  Urusan P e m e r i n t a h a n   d i g u n a k a n   u n t u k menentukan  susunan  dan  tipe  Perangkat Daerah.
Adapun  tata  cara  pemetaan  diatur sebagai berikut :
1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan  Urusan  Pemerintahan dengan  berkonsultasi  kepada  Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
2) Gubernur kemudian mengkoordinasi- kan  penyusunan  rencana  pemetaan U r u s a n   P e m e r i n t a h a n   b a g i kabupaten/kota  lingkungan  wilayah provinsinya.
3) Selanjutnya  gubernur  mengintegrasi- kan  rencana  pemetaan  Urusan Pemeritahan  bagi  kabupaten/kota  di wilayah  provinsinya  dengan  rencana pemetaan  Urusan  Pemerintahan Daerahprovinsi.
4) Gubernur  menyampaikan  rencana pemetaan  Urusan  Pemerintahan  yang terintegrasi kepada Menteri.
5) Menteri  menyampaikan  rencana pemetaan  kepada  kementerian/ lembaga  pemerintah  nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan.
6) Menteri  dan  kementerian/lembaga p e m e r i n t a h   n o n k e m e n t e r i a n melakukan  pendampingan  dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan.

## a.  Hasil Pemetaan
Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan  berdasarkan  hasil  perhitungan nilai  variabel  Urusan  Pemerintahan Daerahprovinsi  dan  Daerah  kabupaten/ kota  setelah  dikalikan  denganfaktor kesulitan geografis.
Kesulitan geografis ditentukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
-  Provinsi  dan  kabupaten  di  Jawa  dan Bali  dikalikan 1 (satu);
-  Provinsi  dan  kabupaten  di  Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh  wilayah  dikalikan  1,1 (satukoma satu);
-  Provinsi  dan  kabupaten  di  Nusa Tenggara  dan  Malukudikalikan  1,2 (satu koma dua);
-  Provinsi  dan  kabupaten  di  Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
-  Daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota berciri  kepulauan  dikalikan  1,4  (satu koma empat);
-  Kabupaten/kota di Daerah perbatasan darat Negara;
-  dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
-  Kabupaten/kota  di  pulau-pulau terluar di Daerahperbatasan dikalikan
1,5 (satu koma lima).
Apabila suatu Daerah masuk dalam 2 (dua)  klasifikasi  atau  lebih,  Daerah
dimaksud  dapat  memilih  faktor  kesulitan geografis  terbesar.  Perkalian  hasil p e r h i t u n g a n   n i l a i   v a r i a b e l   Ur u sa n Pemerintahan  dengan  faktor  kesulitan geografis  tidak  berlaku  bagi  sekretariat DPRD,  Urusan  Pemerintahan  Daerah provinsi  dan  kabupaten/kota  bidang kearsipan  dan  persandian,  Urusan Pemerintahan  Daerah  kabupaten/kota bidang kehutanan, serta bidang energi dan sumber  daya  mineral.  Hasil  pemetaan ditetapkan  oleh  menteri/kepala  lembaga pemerintah  nonkementerian  setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

## b. Nomenklatur Perangkat Daerah
Penyelenggara  Pemerintahan  Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan  unit  kerja  dengan  memperhatikan pedoman  dari  kementerian/lembaga p e m e r i n t a h   n o n k e m e n t e r i a n   y a n g membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. Penetapan  pedoman  tersebut  berdasarkan pendekatan  fungsi  pada  setiap  sub  urusan dan kewenangan dari Urusan Pemerintahan setelah  berkoordinasi  dengan  Menteri. Selanjutnya Menteri  menetapkan  pedoman nomenklatur  dan  unit  kerja  sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, unit pelayanan  terpadu  satu  pintu,  badan,  serta nomenklatur  dan  unit  kerja  dinas  yang melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  yang diselenggarakan  oleh  lebih  dari  1  (satu) k e m e n t e r i a n / l e m b a g a   p e m e r i n t a h nonkementerian.

## 9.  P e m b i n a a n   D a n   P e n g e n d a l i a n Perangkat Daerah
P e m b i n a a n   d a n   p e n g e n d a l i a n penataan  Perangkat  Daerah  provinsi dilakukan  oleh  Menteri,  sedangkan  untuk p e r a n g k a t   d a e r a h   k a b u p a t e n / k o t a dilakukan  oleh  gubernur.  Pembinaan  dan pengendalian  penataan  Perangkat  Daerah dilaksanakan  dengan  menerapkan  prinsip koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi,  dan
simplifikasi. Pembinaan penataan Perangkat Daerah meliputi tiga aspek yaitu (1) struktur organisasi;  (2)  budaya  organisasi;  dan  (3) inovasi organisasi.

## 10.  Hubungan  Antara  Perangkat  Daerah Provinsi  Dan  Perangkat  Daerah Kabupaten/kota
S e l a i n   m e l a k s a n a k a n   U r u s a n Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan- nya,  Perangkat  Daerah  provinsi  dan kabupaten/kota  juga  melaksanakan  Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan  dan  Tugas  Pembantuan, hubungan  Perangkat  Daerah  provinsi  dan PerangkatDaerah  kabupaten/  kota  bersifat k o o r d i n a t i f   d a n   f u n g s i o n a l   u n t u k menyinkronkan  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  masing-masing  Perangkat  Daerah. Sinkronisasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi meliputi:  (1)  sinkronisasi  data;  (2) sinkronisasi  sasaran  dan  program;  dan  (3) sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

## 11.  Ketentuan Lain-lain
K e t e n t u a n   d a l a m   P e r a t u r a n Pemerintah  ini  berlaku  juga  bagi  Daerah yang  memiliki  status  istimewa  atau otonomi  khusus,  sepanjang  tidak  diatur secara khusus dalam peraturan perundang- undangan  Daerah  istimewa  atau  khusus. Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas, efisiensi,  dan  kualitas    pelayanan  kepada masyarakat,  Perangkat  Daerah  secara bertahap  menerapkan  sistem  informasi yang  terintegrasi  antar  kabupaten/kota, provinsi,  dan  Pemerintah  Pusat  dengan menggunakan  infrastruktur  dan  aplikasi secara berbagi pakai.

## C.   PENUTUP
Undang-undang ini mulai berlaku saat diundangkan  pada  15  Juni  2016  dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada
1042 1217 1216
saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, p e n e t a p a n   p e d o m a n   n o m e n k l a t u r Perangkat  Daerah  dan  pelaksanaan p e m e t a a n   U r u s a n   P e m e r i n t a h a n diselesaikan  paling  lambat  2  (dua)  bulan terhitung  sejak  Peraturan  Pemerintah  ini diundangkan.  Pengisian  kepala  Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini  diundangkan.  Peraturan  Pemerintah  ini memberikan  arah  dan  pedoman  yang  jelas kepada  Daerah  dalam  menata  Perangkat Daerah  secara  efisien,  efektif,  dan  rasional sesuai  dengan  kebutuhan  nyata  dan kemampuan  Daerah  masing-masing  serta adanya  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi d a n   s i m p l i f i k a s i   s e r t a   k o m u n i k a s i kelembagaan  antara  Pusat  dan  Daerah. Semoga  peraturan  pemerintah  tentang perangkat  daerah  ini  dapat  membawa perubahan  dalam  mendukung  semangat otonomi  daerah  di  era  reformasi  birokrasi. (M.Ikhsan)

## STRATEGI PENGEMBANGAN MODEL INOVASI AKTA KELAHIRAN ONLINE
DI KOTA BANDUNG 1

## STRATEGY MODEL DEVELOPMENT OF AKTA KELAHIRAN ONLINE IN BANDUNG
2

## Putri Wulandari dan Yunni Susanty
Email : putriwulandari37@gmail.com

## ABSTRACT
The innovation of the Birth Certificate Online is an innovation for birth certificates process through an online application. This innovation enables the public to submit the application of birth certificate through  the  website.  The  utilization  of  this  innovation  was  still  low  when  this  study  conducted comparing the number of manual application at Disdukcapil's office in Bandung. The low utilization of the Birth Certificate Online service was caused by many things, both internal and external conditions. This study suggests eight possible strategies that must be considered in order to increase the utilization of  this  innovation.  They  are  the  source  of  funds,  the  execution  time  of  service,  the  collaboration  / partnerships, the methods of dissemination, the implementation mechanism innovation, the executive, and the infrastructure.
Key words : innovation, service, akta kelahiran online

## ABSTRAK
Inovasi Akta Kelahiran Online adalah inovasi pemrosesan akta kelahiran yang dilakukan secara online. Melalui inovasi akta kelahiran online, masyarakat dapat mengajukan semua proses permohonan akta kelahiran melalui website yang telah disediakan. Hingga penelitian ini dilakukan, jumlah pemohon akta kelahiran online masih sangat sedikit dibandingkan dengan  jumlah  pemohon  akta  kelahiran  di  Disdukcapil  Kota  Bandung.  Rendahnya pemanfaatan inovasi pelayanan akta kelahiran online di Kota Bandung ini disebabkan oleh berbagai hal, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Disdukcapil Kota Bandung. Berdasarkan kelemahan yang teridentifikasi dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif,  penelitian  ini  akan  menawarkan  strategi  terhadap  kelemahan  model  inovasi pelayanan akta kelahiran online yang terdapat di Kota Bandung. Strategi yang ditawarkan tersebut  terdiri  dari  delapan  aspek  yaitu  sumber  dana,  waktu  pelaksanaan  pelayanan, kerjasama/kemitraan, metode sosialisasi, mekanisme pelaksanaan inovasi, SDM pelaksana, infrastruktur yang digunakan, serta aspek lainnya.
Kata kunci: inovasi, pelayanan, akta kelahiran online
1042 1219