Volume  3  Issue 1,  March 2019:  pp.  67-84.  Copyright  ©  2019  HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi

## Harmonization of Setting Protection Institutions
Human Rights in the Era of Globalization
Khalid
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara E-mail: khalid.mhum@gmail.com
Abstract: Protection  of  human  rights  for  citizens  cannot  only  by  ratifying  the regulations governing the rights of citizens in various laws and regulations to answer the demands of globalization, but the most important thing then is political will and consistency in carrying out these articles at the level the behavior of the nation and state,  and  this  cannot  be  separated  from  the  necessity  for  the  existence  of  State Institutions that maintain, carry out and oversee the realization of the recognition, protection and enforcement of these human rights. This realization can be pursued by harmonizing and strengthening human rights institutions in the constitution to beeffective and independent.
Keyword: arrangements; institutions; human rights.
Abstrak: Perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  warga  negara  tidak  dapat  hanya dengan meratifikasi pengaturan yang mengatur hak-hak asasi warga negara dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  untuk  menyahuti  tuntutan  globalisasi, namun yang terpenting kemudian adalah political will dan konsistensi menjalankan pasal-pasal tersebut dalam tataran perilaku berbangsa dan bernegara, dan ini tidak bisa  dilepaskan  keharusan  adanya  Lembaga  Negara  yang  menjaga,  menjalankan dan  mengawal  terwujudnya  pengakuan,  perlindungan  dan  penegakkan  HAM tersebut.  Perwujudan  ini  dapat  diupayakan  dengan  melakukan  harmonisasi  dan penguatan kelembagaan HAM dalam konstitusi agar efektif dan independen.
Kata kunci: pengaturan; lembaga; hak asasi manusia.

## PENDAHULUAN
Globalisasi adalah suatu proses sosial dan budaya yang dimulai dengan berinteraksinya suatu  bangsa  dengan  bangsa  lain.  Globalisasi  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  kondisi
saling  tergantung  dalam  jaringan  internasional  meliputi  transportasi,  distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui garis batas teritorial negara. 1
Proses globalisasi yang bergulir pada tahun 80-an, bukan saja masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam globalisasi politik, hankam, iptek, pendidikan, sosial budaya, dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  transparansi,  dan  demokratisasi.  Adanya  globalisasi  dalam pergerakan  HAM,  maka  Indonesia  harus  menggabungkan  instrumen-instrumen  HAM internasional yang diakui oleh negara-negara PBB, ke dalam hukum positif nasional sesuai dengan  kebudayaan  bangsa  Indonesia. 2 Negara  Indonesia  sebagai  negara  demokratis, negara  hukum,  dan  negara  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  HAM  yang  kemudian tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (2), dan Pasal 31.
Pada  masa  pemerintahan  orde  baru,  demokrasi  belum  berjalan  dengan  baik, terlihat dari tidak adanya keinginan yang kuat untuk mengubah UUD 1945, terkhusus pada penambahan dan penguatan pengaturan HAM dalam UUD 1945 tersebut. Namun, masa pemerintahan  Orde  Baru  tersebut  untuk  menjawab  globalisasi  di  bidang  HAM  dengan menyahuti Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM PBB dengan menetapkan beberapa peraturan, di antaranya: (1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita;  (2). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-hak Anak; dan (3). Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM.
Maka, bersamaan dengan pergantian pemerintahan orde baru ke orde reformasi adalah  lahirnya  Ketetapan  MPR  RI  No.  XVII/MPR/1998  tentang  HAM. 3 Sejalan  dengan tuntutan reformasi dan globalisasi, maka di era tersebut baru dimungkinkan melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 mengenai HAM pada Bab tersendiri yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, memuat sepuluh (10) pasal mulai dari Pasal 28 sampai Pasal 28J.  Perumusan  tentang  HAM  memang  belum  mencakup  pengertian  yang  esensial mengenai tanggung jawab (kewajiban) asasi manusia. Di samping itu, perumusan HAM itu juga sebagian mengundang ragam pertanyaan, di antaranya, pertama , yakni tidak adanya
1 Jamal  Wiwoho, Globalisasi ,  Surakarta,  2012,  www.jamalwiwoho.com/materi-kuliah/strata-3,  diakses pada Tanggal 22 Januari 2015, hlm. 2.
2 Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektfi Hukum dan Masyarakat , Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 6.
3 Antonius Sujata, Reformasi dalam Penegakan Hukum , Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 51.
lembaga negara yang lahir dalam perumusan perubahan konstitusi, padahal sudah diatur dengan bab tersendiri yaitu Bab XA Hak Asasi Manusia, yang lazimnya dalam UUD 1945 setiap  pengaturan  dengan  “bab”  melahirkan  kelembagaan  yang  mengaturnya. Kedua , mengenai Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 berkenaan dengan pemberlakuan undang-undang yang berlaku surut.
Begitu pentingnya pengaturan HAM yang disadari bahwa diperlukan diikuti dengan adanya  lembaga  yang  menangani  edukasi  dan  penegakan  hukum  permasalahan- permasalahan HAM di Indonesia, sehingga muncullah Komnas HAM yang diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM, yang dikuatkan dengan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM.  Setelah  itu  lahir  pula Komnas  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  181 Tahun 1998, serta Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Selanjutnya lahir pula Komisi Perlindungan Anak, yang diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Jo. Nomor  77  Tahun  2003  tentang  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  yang  kemudian diperkuat  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya lahir pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Ombudsman Republik Indonesia.
Beberapa kelembagaan ini menjadi perhatian penulis, karena kelembagaan/komisi ini yang memiliki kewenangan yang sama di bidang perlindungan dan penegakan HAM, letak  perbedaannya  hanya  pada  kekhususan  kewenangan  antara  Komnas  HAM  yang memiliki  fungsi  secara  umum  dan  menangani  hak  asasi  berat,  sedangkan  Komnas Perempuan  pada  kekerasan  terhadap  perempuan,  dan  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia pada kekerasan terhadap anak. Serta adanya jaminan perlindungan terhadap saksi  dan  korban  pada  LPSK,  dan  layanan  baik  dan  berkualitas  terhadap  publik  dari pemerintah pada Ombudsman Republik Indonesia. Beberapa komisi ini memiliki fungsi dan  kewenangan  yang  muaranya  adalah  memberikan  edukasi,  perlindungan,  dan penegakan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia.  Untuk  itu  Penulis  akan  menguraikan peraturan-peraturan  HAM  yang  telah  ditetapkan,  dan  perlunya  harmonisasi lembaga/institusi  yang  telah  dibentuk  dalam  kerangka  penegakkan  HAM  di  Indonesia yang kredibel, terpercaya dan mandiri.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian/pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum normatif  empiris.  Penelitian  hukum  normatif  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki 4 yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sedangkan  normatif  empiris, 5 yakni  penelitian  yuridis  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Disharmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Menurut ajaran umum, salah satu dari syarat atau negara hukum ialah adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia. Jaminan ini harus terbaca atau tertafsir dari konstitusi yang berlaku,  apakah  ia  konstitusi  tertulis  maupun  yang  tak  tertulis,  setidak-tidaknya termaklumi dari praktik-praktik hukum yang berlaku sehari-hari. Sebagai hak, maka hak- hak  asasi  ini  tak  lepas  dari  soal  kebebasan  dan  kewajiban,  baik  di  pihak  pemegang kekuasaan maupun pihak pendukung hak asasi itu sendiri. 6
Sebelum  perubahan  UUD  1945  HAM  yang  termuat  dalam  UUD  1945  terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat, sebab naskah konstitusi tersebut dibuat pada waktu  zaman  kemerdekaan.  Mengenai  hal  ini,  Soekarno  pada  waktu  itu  menyatakan: "jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan  negara kita kepada  paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran  (tentang  HAM),  tiap  paham  individualisme  dan  liberalisme  dari  padanya". Sebaliknya Hatta mengatakan bahwa walaupun yang dibentuk itu  negara kekeluargaan, tetapi  masih  perlu  ditetapkan  beberapa  hak  dari  warga  negara,  jangan  sampai  timbul negara  kekuasaan ( machsstaat ). 7 Melalui Perubahan Kedua UUD NRI 1945  pada Tahun
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.
36.
6 Padmo Wahyono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini , Ghalia Jakarta: Indonesia, 1985, hlm.
323.
7 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 138.
2000 terhadap pengakuan dan perlindungan HAM diatur dalam Bab tersendiri yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat sebanyak sepuluh (10) pasal. 8
Di  era  reformasi  sampai  sekarang  negara  Indonesia  telah  banyak  menetapkan peraturan  perundang-undangan  berperspektif  HAM  dan  ratifikasi  instrumen  HAM internasional, yaitu: 9
a. Keppres  Nomor  129  Tahun  1998  tentang  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap Perempuan;
b. Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah  Pribumi  dan  Non  Pribumi  dalam  Semua  Perumusan  dan Penyelenggaraan  Kebijakan  Perencanaan  Program  ataupun  Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan;
c. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1998  tentang  Pengesahan  Konvensi Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan;
d. Keppres  Nomor  181Tahun  1998  tentang  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap Perempuan;
e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
h. Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres Nomor 83  Tahun  1998  tentang  Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan  Hak  untuk Berorganisasi;
i. Konvensi  ILO  Nomor  105  Tahun  1957,  diratifikasi  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa;
j. Konvensi  ILO  Nomor  111  Tahun  1958,  diratifikasi  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  1999  tentang  Larangan  Diskriminasi  dalam Pekerjaan dan Jabatan;
k. Konvensi  ILO  Nomor  138  Tahun  1973,  diratifikasi  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja;
l. Konvensi  ILO  Nomor  182  Tahun  1999,  diratifikasi  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Pelarangan  dan  Tindakan  Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
m. Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres Nomor 36 Tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
Kemudian  tambahan  peraturan  perundang-undangan  terbaru  yang  belum disebutkan di atas, yakni:
a. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam rumah Tangga;
8 Lihat UUD NRI 1945 Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 28I ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 28J ayat (1) dan (2).
9 Muladi, Op.cit ., hlm. 5.
b. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban;
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
e. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Begitu  banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  mengatur  tentang HAM.  Tapi,  yang  paling  penting  adalah  eksistensi  institusi  penegak  HAM  itu  harus diberdayakan dan diperkuat agar dapat mewujudkan perlindungan dan penegakkan HAM di  Indonesia.  Selanjutnya  di  bawah  ini  akan  penulis  sebutkan  lembaga/institusi perlindungan dan penegakan HAM yang telah ada di Indonesia.
a. Komnas HAM. Kelembagaan Komnas HAM sesungguhnya telah dibentuk Tahun 1993 melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993, tetapi setelah Orde Baru jatuh, lembaga ini mendapat landasan hukum yang lebih kuat sekaligus perluasan dan penguatan tugas dan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM  sebagaimana  disebutkan  dalam  Prinsip-Prinsip  Paris.  Dengan  undang- undang  ini,  Komnas  HAM  ditempatkan  sebagai  salah  satu  lembaga  negara setingkat  dengan  lembaga  negara  lainnya  yang  berfungsi  melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Selain itu wewenang Komnas HAM dalam melakukan fungsi pemantauan terhadap kasus pelanggaran  HAM  juga  diperluas  dengan  adanya  kewenangan  untuk memanggil saksi secara paksa ( subpoena ). 10
b. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan)  adalah  lembaga independen  yang  dibentuk  berdasarkan  Keppres  Nomor  181  Tahun  1998, kemudian  diperkuat  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2005.
Komnas  Perempuan  lahir  dari  tuntutan  masyarakat  sipil,  terutama  kaum perempuan  kepada  pemerintah  untuk  mewujudkan  tanggung  jawab  negara dalam menanggapi dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. 11
10 Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM , Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusham UII, 2011 hlm.
229. Lihat juga, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
11 Ibid ., hal. 230. Lihat juga dalam Tujuan Komnas Perempuan ini berdasarkan PP. No. 65 Tahun 2005.
c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga ini merupakan lembaga independen  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Lembaga  ini  dibentuk  untuk  merespons berbagai  laporan  adanya  kekerasan,  penelantaran  dan  belum  terpenuhinya hak-hak  dasar  anak  Indonesia.  Banyaknya  kasus  pekerja  anak,  anak-anak dalam area konflik, pelibatan anak dalam konflik senjata seperti yang terjadi di Aceh, tingginya angka putus sekolah, busung lapar, perkawinan di bawah umur, trafficking , dan sebagainya telah mendorong masyarakat internasional untuk menekan  pemerintah  Indonesia  agar  membentuk  lembaga  khusus  yang bertugas memantau kondisi perlindungan anak di Indonesia. 12
Lembaga ini akan memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/seksual, anak yang diperdagangkan,  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan,  perdagangan,  anak  korban  kekerasan  baik  fisik  dan/atau  mental, anak  yang  menyandang  cacat,  dan  anak  korban  perlakuan  salah  dan penelantaran. 13
d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Setelah keluarnya Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Pemerintah  dan  DPR  baru  membentuk  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban pada Tahun 2008, dua tahun setelah undang-undang ini diberlakukan dengan mengesahkan 7 (tujuh) anggota LPSK pada 15 Juli 2008. Dengan adanya LPSK  ini  diharapkan  mekanisme  perlindungan  saksi  dan  korban  sudah  bisa dilakukan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 14
e. Ombudsman  Republik  Indonesia.  Sebelumnya  lembaga  ini  bernama  Komisi Ombudsman Nasional (KON), kemudian setelah lahir Undang-Undang Nomor 37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia, 15 mendapatkan
12 Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 179-180.
13 Suparman Marzuki, Tragedi Politik..Op.cit ., hlm. 265-266.
14 Ibid ., hlm. 277. Lihat juga UU. No. 13 tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3.
15 Ombudsman  Republik  Indonesia  memiliki  keanggotaan  9  (sembilan)  orang,  dalam  UU.  No.  37  Tahun 2008 Pasal 11 (1).
penguatan dalam undang-undang ini menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI).  Tugas  dan  kewenangan  ORI  sebagaimana  umumnya  Ombudsman  di negara-negara  lain  pada  dasarnya  melaksanakan  dan  memastikan dihormatinya, dipenuhi, dan dilindunginya hak-hak asasi manusia, khususnya warga  negara untuk mendapatkan  pelayanan umum yang baik dan bermutu dari penyelenggara negara. Pelayanan publik yang baik adalah salah satu HAM yang masuk dalam lingkup hak-hak sipil.
f. Lembaga  HAM  Internasional  (Dewan  HAM  PBB). Universal  Declaration  of Human  Rights (Deklarasi  Universal  tentang  Hak-hak  Asasi  Manusia  disetujui dan  diumumkan  oleh  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  217  A  (III)  Tanggal  10 Desember 1948. 16 Majelis Umum PBB ( General Assembly ) merupakan lembaga tertinggi dalam sistem PBB yang merupakan subyek hukum internasional. Di bawah sistem PBB inilah terdapat berbagai macam lembaga yang bekerja untuk HAM. Semuanya di bawah Dewan Hak Asasi Manusia ( Human Rights Council ) berdasarkan  Resolusi  Majelis  Umum  60/251  tanggal  15  Maret  2006 menggantikan  Komisi  HAM  PBB  yang  dibubarkan  pada  16  Juni  2006. Selanjutnya di bawah Dewan Hak Asasi Manusia inilah dibentuk komisi-komisi HAM, yakni: 17
1) Komite  HAM  ( Human  Rights  Committee ).  Komite  HAM  ini  bertugas menerima  dan  membahas  laporan  negara  atas  pelaksanaan  kovenan internasional tentang hak sipil dan politik negaranya masing-masing. Juga berwenang menerima pengaduan individu atas pelanggaran HAM yang ia terima. Anggota komite ini berjumlah 18 orang.
2) Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( Committee for Economic, Social and  Cultural  Rights ).  Komite  ini  memiliki  anggota  berjumlah  18  orang, dengan  tugas  menerima  laporan  negara  atas  pelaksanaan  kovenan  hak ekonomi, sosial dan budaya oleh negara yang telah meratifikasi.
3) Komite  atas  Penghapusan  Diskriminasi  Rasial  ( Committee  on  the Elimination of Racial Discrimination ). Komite yang juga beranggotakan 18 orang ini bertugas menerima laporan negara atas pelaksanaan konvensi,
16 Peter Baehr, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 280.
17 Rahayu, Op.cit ., hlm. 135-136.
menerima  pengaduan  negara  atas  tindakan  negara  lain  yang mendiskriminasikan warganya, serta menerima pengaduan individu atas tindakan diskriminatif dari negara yang ia terima.
4) Komite  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  terhadap  Perempuan ( Committee on the Elimination of Discrimination against Women ). Komite ini  beranggotakan  23  orang,  bertugas  menerima  laporan  negara  dan pengaduan  individual,  namun  komite  ini  dapat  diberi  wewenang  untuk melakukan penyelidikan atas pengaduan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, jika negara yang bersangkutan memberi mandat.
5) Komite  Menentang  Penyiksaan  ( Committee  against  Torture ).  Komite  ini dibentuk  berdasarkan  konvensi  menentang  penyiksaan  dan  perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, beranggotakan 10 orang. Tugas, menerima laporan dari negara dan  pengaduan  individual.  Serta,  kewenangan  melakukan  penyelidikan atas inisiatifnya sendiri ketika ada pelanggaran terhadap konvensi.
6) Komite tentang Hak  Anak ( Committee  on the Rights of  Child ). Komite ini dibentuk  berdasarkan  konvensi  tentang  hak  anak  yang  terdiri  dari  10 orang, bertugas menerima laporan negara atas pelaksanaan konvensi dan memberikan rekomendasi hal-hal yang perlu dilakukan oleh negara yang bersangkutan.
7) Komite  Pekerja  Migran  ( Migrant  Worker’s  Committee ).  Komite  ini merupakan  yang  termuda,  karena  dibentuk  berdasar  Konvensi Internasional  tentang  Perlindungan  Hak  Semua  Pekerja  Migran  dan Anggota  Keluarganya,  yang  mulai  berlaku  pada  14  September  2006. Komite ini bertugas menerima laporan negara dan pengaduan individual.

## Upaya Harmonisasi Pengaturan  Lembaga Perlindungan  Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi
Pembangunan  hukum  mempunyai  makna  yang  lebih  menyeluruh  dan  mendasar dibandingkan  dengan  istilah  pembinaan  hukum  atau  pembaharuan  hukum.  Pembinaan hukum  lebih  mengacu  pada  efisiensi,  dalam  arti  meningkatkan  efisiensi  hukum. Pembaharuan  hukum  mengandung  pengertian  menyusun  suatu  tata  hukum  untuk menyesuaikan  dengan  perubahan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  hukum
tidak  hanya  tertuju  pada  aturan  atau  substansi  hukum,  tetapi  juga  pada  struktur  atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat. 18
Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang  mantap  bersumber  pada  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  yang  mencakup pembangunan  materi  hukum,  struktur  hukum,  termasuk  aparat  hukum,  sarana  dan prasarana  hukum;  perwujudan  masyarakat  yang  mempunyai  kesadaran  dan  budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum. 19 Dalam penegakkan hukum dan pembangunan bangsa menurut Jamal Wiwoho:
a. Hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial dalam membentuk desain pembangunan bangsa;
b. Pembangunan  bangsa  di  masa  sekarang  dan  yang  akan  datang  dapat  dilihat dari  desain  politik  hukum  yang  dibuat  oleh  negara  yang  dirumuskan  dalam konstitusi, politik legislasi melalui Prolegnas dan desain kebijakan pemerintah dalam menyikapi persoalan bangsa;
c. Dukungan political  will pemimpin  negeri  ini  memiliki  peran  kunci  dalam mewujudkan penegakkan hukum. 20
Penataan  pranata  hukum  dan  pelembagaan  hukum  yang  jelas  dengan  menata komponen tersebut, agar proses pembangunan hukum dapat berjalan selaras dan serasi serta  lebih  fokus  terhadap  masalah  substansial.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  suatu mekanisme  pengintegrasian,  bahwa  pembangunan  hukum  harus  mencakup  (serba meliputi) semua komponen sistem hukum di atas, yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah  strategis,  mulai  dari  perencanaan  pembuatan  aturan  ( legislation planning ), proses pembuatannya ( law making procces ), sampai kepada penegakan hukum ( law enforcement ) yang dibangun melalui kesadaran hukum ( law awareness ). 21
Konstitusi  sebagai  wadah  yang  menampung  sesuatu  ide,  pikiran  atau  gagasan- gagasan. Ide tersebut selanjutnya dicantumkan satu persatu sebagai isi konstitusi. Berarti konstitusi  merupakan  perwujudan  cita-cita,  misalnya;  cita-cita  rakyat  untuk  dilindungi hak-hak  asasinya ketika berbenturan  dengan  kekuasaan  pemerintah. 22 Oleh  karena itu, pentingnya  ada  pengaturan  kelembagaan  di  bidang  HAM  dalam  konstitusi,  agar
18 Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima , Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009, hlm. 15.
19 Adi Sulistiyono, Materi Matrikulasi T.A. Agustus 2014 Program Doktor Ilmu Hukum , Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 2014, hlm. 25.
20 Jamal  Wiwoho, Agenda  Penegakkan  Hukum  dan  Relevansinya  dalam  Pembangunan  Bangsa ,  Makalah Seminar Nasional di Fakultas Hukum Unisula, Semarang 22 Januari 2013,  www.jamalwiwoho.com/hasil- karya/presentasi-2, diakses pada tanggal 22 Januari 2015, hlm. 16.
21 Muladi , Op.cit ., hlm. 33.
22 Didi Nazmi Yunas , Konsepsi Negara Hukum , Padang: Angkasa Raya, 1992, hlm. 50.
pengakuan dan perlindungan HAM itu tidak menjadi bias oleh kekuasaan negara. Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak  asasi  manusia  yang  mesti  dihormati  dan  dijunjung  tinggi  oleh  penyelenggara negara beserta segenap warga negaranya.
Perlindungan  terhadap  HAM  adalah  tuntutan  absolut  keadilan  karena  kondisi sebaliknya,  ketidakadilan,  tidak  dikehendaki.  Bukti  bagi  pernyataan  ini  adalah  lahirnya berbagai  gerakan  sebagai  berikut.  Pertama,  konstitusionalisasi  dan  internasionalisasi HAM menentukan aspek hukum substantif bagi ruang lingkup HAM. Kedua, pembentukan institusi  dan  mekanisme  nasional  maupun  internasional  untuk  perlindungannya  baik yudisial  maupun non-yudisial .  Ketiga, corrective  justice atas  ketidakadilan  yang ditimbulkan melalui berbagai praktik pelanggaran terhadap HAM baik masa lalu maupun masa kini dalam bentuk responsibility dan liability pelaku individual dan negara. 23
Konsekuensi  pertama  dari  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  ialah pengertian  yang  lebih  mendalam  akan  makna  demokrasi.  HAM  membentuk  landasan demokrasi. Pada saat membentuk  negara, manusia tidak melepaskan hak-hak asasinya, seperti hak untuk menentukan kehidupan sendiri. 24 Dalam tatanan negara hukum yang dinamis,  negara  ikut  terlibat  secara  aktif  dalam  usaha  menciptakan  kesejahteraan masyarakat.  Di  satu  pihak  negara  dituntut  untuk  senantiasa  melindungi  hak-hak  asasi, namun  di  pihak  lain  diharuskan  menyelenggarakan  kepentingan  umum  yang  berupa kesejahteraan masyarakat.
Studi  tentang  konstitusi  dalam  masa-masa  perubahan  ketatanegaraan menunjukkan bahwa berbagai bentuk transisi akan menimbulkan watak konstitusi yang bermacam. Menurut Ruti G. Teitel, 25 sebagaimana yang dikutip Adi Sulistiyono, ada tiga kemungkinan  watak  konstitusi  tersebut,  yaitu, pertama ,  konstitusi  kritis.  Dalam  hal  ini konstitusi  yang  baru  secara  eksplisit  merekonstruksi  tatanan  ketatanegaraan  yang dikaitkan  dengan  ketidakadilan. Kedua ,  konstitusi  restoratif.  Watak  ini  muncul  jika konstitusi  baru  berfungsi  untuk  mengembalikan  tatanan  normatif  sebelum  rezim  yang
23 Titon Slamet Kurnia, Konstitusi HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi RI , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 35.
24 Adnan  Buyung  Nasution, Aspirasi  Pemerintahan  Konstitusional  di  Indonesia,  Studi  Sosio-Legal  atas Konstituante 1956-1959 , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001, hlm. 176.
25 Adi Sulistiyono, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral , Surakarta: LPP UNS, UPT UNS, UNS Press, 2008, hlm. 23-25.
ditumbangkan. Ketiga , konstitusi residual. Watak ini lahir jika konstitusi baru merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.
Komnas  HAM  (termasuk  juga  Komnas  Perempuan,  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia,  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  dan  Ombudsman  Republik Indonesia) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan Undang- Undang. Namun demikian, lembaga ini dapat  dikatakan merupakan salah satu lembaga negara  yang  memiliki constitutional  importance yang  sama  dengan  kejaksaan  dan kepolisian. Mengapa demikian? Karena di setiap negara konstitusional, jaminan hak asasi manusia  dalam  Undang-Undang  Dasar  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  mutlak  adanya. Bahkan jaminan konstitusional hak asasi manusia itu merupakan ciri pokok negara hukum atau paham negara demokrasi konstitusional ( constitutional democracy ). 26
Lembaga negara ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang  Dasar,  Undang-Undang,  dan  bahkan  ada  pula  yang  hanya  dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. 27 Independensi kelembagaan, ditandai beberapa hal: (a) Otonomi organisasional maupun administratifnya; (b) Otonomi anggaran atau budget; (c) Persyaratan  profesional  maupun  etik  keanggotaannya;  (d)  Kepastian  masa  jabatan;  (e) Kewenangan setiap aparatur membuat keputusan yang bersifat merdeka dan mengikat; (f)  Ketentuan  tentang  konflik  kepentingan  dan  pedoman  tingkah  laku  yang  berstandar tinggi; dan (g) Akses publik terhadap informasi. 28 Oleh sebab itu, pembenahan institusi dimaksud  diharapkan  tercipta  situasi  yang  kondusif  yang  mendukung  institusi  dan manusia  pelaksana  hukum  menegakkan  hukum  progresif  dalam  melindungi  HAM. 29
Terkait  dengan  akses  publik,  bilamana  merujuk  pada  pengalaman  Amerika  Serikat menegaskan  relasi  antara  doktrin  kepercayaan  publik  ( public  trust  doctrine )  dengan hadirnya  lembaga-lembaga  negara  federal. Given  the  Reagan  Administration's environmental policies and the uncertainty of its successor's policies, it appears that now, more  than  ever,  new  legal  tools  are  necessary  to  protect  public  land  against  politically
26 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2012, hlm. 210.
27 Ibid ., hlm. 37.
28 Jamal Wiwoho , Op.cit ., hlm. 17.
29 Suparman Marzuki, Pengadilan HAM di Indonesia; Melanggengkan Impunity , Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 255.
motivated federal agencies. The public trust doctrine, if clarified and strengthened, may be of future use against federal agency actions . 30
Evaluasi terhadap beberapa kelembagaan/ komisi yang ada ini hemat penulis perlu dilakukan, paling tidak ada 2 (dua) hal yang perlu disoroti, pertama , problem efektivitas dari  fungsi  atau  kewenangan  masing-masing  komisi  yang  muaranya  sama  yakni menangani  masalah  penanganan  penegakan  hak  asasi  manusia.  Hanya  saja  dibedakan antara  perempuan  dan  anak-anak,  padahal  dalam  konstitusi  sudah  ada  pengaturan tentang perlindungan bagi keluarga, perempuan dan anak-anak.
Sebagai  institusi  normatif,  hukum  akan  kehilangan  fungsinya  jika  melalui kewenangan yang dimilikinya tidak dapat menundukkan perilaku masyarakat di bawah otoritasnya. 31 Selanjutnya,  terkait  dengan  problem  efisiensi  komisi  yang  ada  mulai menginflasi, menjamurnya  komisi negara tidak berbanding lurus dengan berkurangnya problem  kebangsaan.  Ada  beberapa  kesamaan  kewenangan  dari  beberapa  komisi  atau lembaga ini, yakni pertama ; sama-sama memiliki kewenangan melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Kedua , sama-sama mengembangkan  kondisi  yang  kondusif  bagi  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga , meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya.
Selanjutnya dari  kelembagaan, beberapa komisi  ini diakui sebagai lembaga  yang mandiri dan independen, tetapi belum diatur secara mandiri oleh undang-undang tentang kekhususan  pengaturan  kelembagaan  ini.  Ada  2  (dua)  dimensi  yang  kemudian melemahkan  kemandirian  beberapa  kelembagaan/komisi  ini, pertama ;  independensi pengaturan kelembagaan, Komnas HAM hanya diatur dalam undang-undang tentang HAM, bukan atau belum ada pengaturan secara khusus dengan undang-undang tentang Komnas HAM. Demikian pula dengan Komnas  Perempuan dan KPAI, Komnas Perempuan hanya diatur dengan Peraturan Presiden, sedangkan KPAI diatur dalam undang-undang tentang perlindungan  anak. Kedua ;  independensi  kewenangan  kelembagaan,  Komnas  HAM menyampaikan  rekomendasi  atas  suatu  kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  kepada Presiden  dan  DPR.  Sedangkan  Komnas  Perempuan  dan  KPAI  menyampaikan  kepada Presiden, demikian juga halnya dengan LPSK dan ORI.
30 Susan  D.  Baer, “ The  Public  Trust  Doctrine  A  Tool  to  Make  Federal  Administrative  Agencies  Increase Protection of Public Law and Its Resources ” , Boston College Environmental Affairs Law Review Vol. 15, 1988, hlm. 386.
31 Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Op.cit ., hlm. 107.
Menurut  penulis  harmonisasi  kelembagaan/komisi  di  bidang  HAM  di  Indonesia perlu segera dilakukan mengingat wacana akan dilakukannya perubahan kelima terhadap UUD  1945.  Hal  ini  untuk  menyinergikan  lembaga/komisi  yang  telah  ada  dengan  jalan melebur  dan  menguatkannya  dalam  UUD  1945  sebagai  lembaga  negara  yang  mandiri. Sejalan  dengan  hal  tersebut  dalam  pandangan  Backer, 32 mengatakan these  interactions affect not only national legal systems of substantive laws, increasingly, interaction has led to harmonization of constitutional norm . Maka dibutuhkan harmonisasi HAM dalam sistem hukum nasional dari beberapa ketentuan, interaksi dan institusi yang ada dalam sebuah konstitusi. Sebagaimana ditegaskan oleh Backer di bawah ini:
A  foundational  principle  in  international  human  rights  law  is  that  the  role  of international enforcement organs is subsidiary to the efforts of national institutions. Although international courts and quasi-judicial bodies may be empowered by treaty to enforce international human rights law, the first and foremost authorities to deal with claims of human rights abuse are the national authorities. 33
Mengingat kewenangan Komnas HAM selaku penyelidik pro-yustisia dalam kasus pelanggaran HAM yang berat bersinggungan dengan institusi negara lainnya, seperti DPR, Kejaksaan  Agung,  dan  Mahkamah  Agung,  maka  jika  terjadi  sengketa  dengan  lembaga negara  tersebut  berkaitan  dengan  kewenangan  masing-masing,  tidak  bisa  diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi,  karena Komnas HAM tidak disebut sebagai lembaga negara seperti halnya Komisi Yudisial atau Mahkamah Konstitusi. 34 Hal ini untuk memenuhi salah satu  unsur  sistem  hukum,  yakni  adanya  lembaga-lembaga  hukum,  yang  mengatur  di dalamnya:  struktur  organisasinya,  kewenangannya,  proses  dan  prosedur,  serta mekanisme  kerja. 35 Pengaturan  kelembagaan  yang  efektif  dan  efisien  tentunya berdasarkan empat pengaturan kelembagaan tersebut; pertama , kejelasan organisasinya. Hal ini belum tercantum dengan tegas terhadap Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI. Kedua , kewenangannya, yakni kewenangan yang diberikan dengan tegas di dalam konstitusi atau undang-undang, atau kewenangan atributif dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing kewenangan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI yang belum  menunjukkan  kemandirian  kewenangan. Ketiga ,  proses  dan  prosedur pengangkatan beberapa komisi ini yang juga belum mengindikasikan ketidakberpihakan
32 Larry Cata Backer, Harmonizing Law in an Era of Globalization, Convergence, Divergence, and Resistance , Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2007, hlm. 13.
33 Ibid ., hlm. 45.
34 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia , Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, hlm. 257.
35 Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Op.cit ., hlm. 13.
dan demokratis (masih dalam kewenangan Presiden). Keempat , mekanisme kerjanya, ini yang  menguatkan  tidak  efektif  dan  efisiennya  karena  masing-masing  komisi  memiliki mekanisme kerja yang relatif sama.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie, 36 banyaknya  lembaga  atau  komisi  yang  dibentuk  di Indonesia tumbuh begitu saja bagaikan cendawan di musim hujan. Ketika ide pembaruan kelembagaan diterima sebagai pendapat umum, di mana di semua lini dan semua bidang, orang  berusaha  untuk  menerapkan  ide  pembentukan  lembaga  dan  organisasi  baru  itu dengan  idealisme,  yaitu  untuk  modernisasi  dan  pembaruan  menuju  efisiensi  dan efektivitas  pelayanan.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh Friedman, 37 bahwa  tentang  sistem  hukum  tersebut  harus  memenuhi;  struktur  adalah kerangka  badannya,  institusionalnya,  dan  substansi  tersusun  dari  peraturan- peraturannya, serta kultur adalah elemen sikap dan nilai sosial.
Dimensi pengaturan HAM relatif sudah cukup memenuhi substansi dari pentingnya ada  pengaturan  perlindungan  HAM.  Untuk  itu  penting  melebur  beberapa  komisi  ini (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, dan ORI) menjadi satu kelembagaan saja yang kemudian dikuatkan dalam UUD 1945. Sehingga akan terwujud harmonisasi dengan lebih  efektif  dan  efisien  untuk  mengatur  mengenai  kelembagaan  HAM  di  Indonesia. Kemudian, kelembagaan pada HAM PBB, bahwa semua komite-komite yang ada menjadi satu kesatuan di bawah Dewan Hak Asasi Manusia ( Human Rights Council ) Majelis Umum PBB. Juga, kelembagaan HAM di Eropa yang khusus untuk melindungi HAM, Majelis Eropa dengan kantor pusat di Strasburg (Perancis) telah membentuk: Komisi Hak Asasi Manusia ( European Commission of Human Rights ), Mahkamah Hak Asasi Manusia ( European Court of Human Rights ), dan Panitia para Menteri ( Committee of Ministers ). 38
Pada  prinsipnya,  bila  berhasil  melalui  perdamaian,  Komisi  Hak  Asasi  Manusia Eropa meneruskan keputusan tersebut kepada para pihak, yaitu Panitia para Menteri dan Sekjen Majelis Eropa. Sebaliknya bila gagal, para pihak maupun komisi dapat meneruskan kepada Mahkamah. Bila dalam waktu tiga bulan tidak diteruskan kepada Mahkamah, maka Panitia para Menteri mengambil keputusan sendiri. 39
36 Jimly Asshiddieqie, Op.Cit ., hlm. 296.
37 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , terjemahan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm, 15-17.
38 A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 119-120.
39 Ibid ., hlm. 120-121.

## KESIMPULAN
Disharmonisasi  pengaturan  lembaga  perlindungan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia dikarenakan  terlalu  banyaknya  lembaga  perlindungan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan fungsi masing-masing kelembagaan  yang  berujung  pada  tidak  efektif  dan  independennya  lembaga  hak  asasi manusia  di  Indonesia  dalam  melaksanakan  perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi manusia.
Upaya  harmonisasi  pengaturan  lembaga  perlindungan  hak  asasi  manusia  di  era globalisasi  adalah  dengan  pembangunan  hukum  penguatan  kelembagaan  HAM  dalam konstitusi yang perlu terus dilakukan, Lembaga Negara di bidang HAM selayaknya masuk dalam konstitusi agar menjamin terlaksananya pengakuan, perlindungan dan penegakkan HAM yang lebih berwibawa, efektif dan efisien sebagai lembaga negara yang independen, setara  dengan  lembaga  negara  lain  yang  telah  diatur  dalam  UUD  1945.  Harmonisasi kelembagaan yang ada di Indonesia perlu dilakukan dengan mengadopsi lembaga HAM internasional, yang menjadikan semua lembaga/komisi yang ada menjadi satu kesatuan (terpusat) pada satu kelembagaan hak asasi manusia.

## Daftar Pustaka

## Buku
Asshiddiqie,  Jimly, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Backer, Larry Cata, Harmonizing Law in an Era of Globalization, Convergence, Divergence, and Resistance , Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2007.
Baehr, Peter, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
Effendi, A. Masyhur, dan Taufani S. Evandri, HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Kurnia, Titon Slamet, Konstitusi  HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi RI , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
M.  Friedman,  Lawrence, The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective, Russel  Sage Foundation,  New  York, 1975  (edisi  terjemahan)  M.  Khozim, Sistem  Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Bandung: Nusa Media, 2011.
Mahfud  MD,  Moh, Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia ,  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2001.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektfi Hukum dan Masyarakat , Bandung: Refika Aditama, 2009.
Nasution, Adnan Buyung, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio- Legal atas Konstituante 1956-1959 , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001.
Rahayu, Hukum  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) ,  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 2012.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990.
Sujata, Antonius, Reformasi dalam Penegakan Hukum , Jakarta: Djambatan, 2000.
Sulistiyono,  Adi, “ Globalisasi  dan  Politik  Hukum” ,  dalam Materi  Matrikulasi  T.A.  Agustus 2014 Program Doktor Ilmu Hukum , Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 2014.
__________,  dan  Muhammad  Rustamaji, Hukum  Ekonomi  Sebagai  Panglima ,  Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009.
__________, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral , Surakarta: LPP UNS, UPT UNS, UNS Press, 2008.
Suparman,  Marzuki, Pengadilan  HAM  di  Indonesia:  Melanggengkan  Impunity ,  Jakarta: Erlangga, 2012.
__________, Politik Hukum Hak Asasi Manusia , Jakarta: Erlangga, 2014.
__________, Tragedi Politik Hukum HAM , Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusham UII, 2011. Wahyono,  Padmo, Masalah  Ketatanegaraan  Indonesia  Dewasa  Ini ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1985.
Yunas, Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum , Padang: Angkasa Raya, 1992.

## Jurnal, Makalah dan Website
Baer, Susan D., “ The Public Trust Doctrine A Tool to Make Federal Administrative Agencies Increase Protection of Public Law and Its Resources ” , Boston College Environmental Affairs Law Review, Volume 15, Article 5, Boston, 1988.
Wiwoho,  Jamal, “ Agenda  Penegakkan  Hukum  dan  Relevansinya  dalam  Pembangunan Bangsa ” ,  Makalah  Seminar  Nasional  di  Fakultas  Hukum  Unisula,  Semarang,  22
Januari  2013,  www.jamalwiwoho.com/hasil-karya/presentasi-2,  diakses  pada tanggal 22 Januari 2015.
__________, Globalisasi ,  Surakarta,  2012,  www.jamalwiwoho.com/materi-kuliah/strata-3, diakses pada Tanggal 22 Januari 2015.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990,  Jo.  Nomor  77  Tahun  2003  tentang  Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Peraturan  Presiden  No.  65  Tahun  2005  tentang  Komnas  Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan.