## Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo
Oleh: Achmad Farid
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia e-mail: ac.faried@gmail.com
Abstrak:
Lembaga Keuangan Mikro (LKS) merupakan salah satu lembaga yang salah  satu  fungsinya  adalah  mengadakan  penyaluran  dana  dalam  bentuk pembiayaan. Termasuk juga koperasi serba usaha tersebut. Terutama bagi para masyarakat  yang  keadaan  ekonominya  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  yang secara  mendadak  harus  dipenuhi.  Namun  dewasa  ini  kebutuhanmereka terkadang tidak bisa dilakukan dengan pembiayaan akad murabahah maupun mudharabah. Misalnya pada pengajuan pembiayaan terhadap biaya pendidikan anaknya. Karna kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan konsumtif. Dengan itu,  maka  dikeluarkanlah  pembiayaan  multijasa  dengan  menggunakan  akad ijarah  atau  kafalah.  Pembiayaan  multijasa  yang  menggunakan  akad  ijarah sering  disebut  dengan  ijarah  multijasa.  Lembaga  Keuangan  Syariah  tersebut dapat  melakukan  leasing,  baik  dalam  bentuk  operasional  lease  maupun financial  lessee.  Pembiayaan  ijarah  multijasa  ini  dapat  dijadikan  salah  satu alternatif  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  hal  jasa  mereka. Adapun hasil pembahasan penelitian ini adalah: terjadi ketidaksamaam antara fatwa  yang  dikelurkan  DSN  MUI  dengan  koperasi  terkait  dalam  hal penentuan ujrah/fee. Yang mana dalam fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa dalam  penentuan    fee  harus  dalam  bentuk  nominal,  bukan  dalam  bentuk porsentase.  Sedangkan  dalam  koperasi  terkait,  penentuan  fee  nya  dengan memprosentasekan dengan jumlah plafon pembiayaan. Yakni sebesar 1,6%.
Kata Kunci : ijarah, multijasa, jasa keuangan

## Pendahuluan
Adapun Al-ijarah berasal  dari  kata al-ajru yang  arti  menurut bahasanya  adalah al- ‘iwadh yang  arti  dalam  bahasa  Indonesianya  ialah ganti  dan  upah. 1 Secara  etimologi,  ijarah  bermakna  menjual  manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafiiyah berpendapat bahwa  ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah,serta menemrima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.adapun  ulama  Malikiyah  dan  Hanabilah  menyatakan  ijarah adalah  menjadi  milik  suatu  kemanfaatan  yang  mubah  dalam  waktu tertentu  dengan  penngganti. 2 Dewasa  ini, ijarah merupakan  salah  satu akad  yang  ada  dalam  lembaga  keuangan  syariah  baik  Bank  Umum Syariah,  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah, Baitul  Mal  wal  Tamwil ,  serta Koperasi Jasa Keuagan Syariah.
Adapun  definisi  dari  pembiayaan ijarah adalah  transaksi  sewa menyewa  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa  antara  pemilik  objek  sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan  imbalan  atas  objek  sewa  yang  disewakan. 3 Sesuai  dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah: 233
ِفومرْعَمْلِبِ ْممتْ يَ تآ اَم ْممتْمَّلَس اَذِإ ْممكْيَلَع َحاَنمج  َلََف ْممكَد َلَْوَأ اومعِضَْتَْسَت ْنَأ ْمتُْدَرَأ ْنِإَو ۗ
ريِصَب َنوملَمْعَ ت اَِبِ ََّللَّا َّنَأ اوممَلْعاَو ََّللَّا اومقَّ تاَو
Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka  tidak  ada  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran menurut  yang  patut.  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 114.
2 Rahmad Syaefi, Fiqih Muamalat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.
3 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 52.
Yang menjadi landasan ijarah dari dalil tersebut adalah ungkapan ‘apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut’.  Redaksi tersebut  menunjukkan  adanya  jasa  yang  diberikan  karena  adanya  upah ( fee )  secara  patut.  Dalam  konteks  ini  termasuk  di  dalamnya  jasa penyewaan atau leasing.
Ijarah  dalam  perbankan  dikenal  dengan operationallease yaitu kontrak  sewa  antar  yang  menyewakan  dan  penyewa,  dimana  penyewa membayar  sewa  sesuai  perjanjian  dan  ketika  jatuh  tempo,  asset  yang disewa  dikembalikan  pada  pihak  penyewa. 4 dan  ijarah  muntahiyah bi  al- tamlik dalam  perbankan  dikenal  dengan financial  lease yaitu  gabungan antara  transasksi  sewa  dan  jual  beli,  karena  pada  akhir  sewa,  penyewa diberi opsi untuk membeli objek sewa. Pada akhir sewa, objek sewa akan berubah dari milik leasor menjadi milik lessee.
Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  mengoperasikan  produk ijarah dapat  melakukan leasing, baik  dalam  bentuk operating  lease atau  pun financial lease. Namun pada umumnya, Lembaga Keuangan Syariah lebih banyak  menggunakan ijarah  muntahiyah  bi  at-tamlik lantaran  lebih sederhana  dari  sisi  pembukuan.  Selain  itu,  LKS  pun  tidak  direpotkan untuk pemeliharaan asset, baik pada leasing ataupun pada sesudahnya. 5

## Definisi ijarah Multijasa
Sebelum  dipaparkan  apa  itu  ijarah  multijasa,  alangkah  lebih baiknya  jika  melihat  dan  memperhatikan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh DSN  MUI  mengenai  pembiayaan  multijasa.  Dalam  fatwa  DSN  MUI  no. 44/DSN-MUI/VIII/2004  menyebutkan  bahwa  pembiayaan  ijarah multijasa  adalah  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  Lembaga  Keuangan
4 Drs. Ismail, Perbankan Syariah, ( Jakarta: Kencana, 2011), 160.
5 HM.Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf. (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007),125.
Syariah  (LKS)  kepada  nasabah  dalam  memperoleh  manfaat  atas  suatu jasa. Yakni dengan ketetentuan umum:
1. Pembiayaan multijasa boleh ( jaiz ) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
2. Dalam hal LKS menggunakan Ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa Ijarah
3. Dalam hal LKS menggunakan Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa Kafalah
4. Dalam  kedua  pembiayaan  multijasa  tersebut,  LKS  dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee
5. Besar ujrah atau fee harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan dalambentuk nominal bukan dalambentuk porsentase
Pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk LKS dalam hal jasa. Namun karena salah satu akad yang digunakan adalah ijarah, maka sering  disebut  dengan  ijarah  multijasa.  Pembiayaan  multijasa  dalam transaksi ijarah adalah  sewa  menyewa  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa antara  pemilik  objek  sewa  termasuk  kepemilikan  hak  pakai  atas  objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. 6 Lembaga  dapat  menggunakan  Akad Ijarah untuk  transaksi multijasa  dalam  jasa  keuangan  antara  lain  dalam  bentuk  pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.
Ijarah  multijasa  mengakomodir  pembiayaan  yang  tidak  bisa dilakukan dalam pembiayaan murabahah maupun ijarah. Sehingga lebih bersifat  pada  sewa  yang  fleksibel.  Pembiayaan  ijarah  multijasa  juga termasuk  dalam  pembiayaanyang  objek  sewanya  sering  kepada kebutuhan  yang  konsumtif,  seperti:  renovasi  rumah,  kesehatan, pendidikan, umrah dan pariwisata.
6 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 56.

## Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSU Usaha Mulia Proboliggo
1. Persyaratan Umum
Secara  umum,  persyaratan  umum  pembiayaan Ijarah Multijasa pada Jasa keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia 7 :
a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan Ijarah Multijasa.
b. Menyediakan berkas-berkas persyaratan, diantaranya:
c. Melengkapi persyaratan jaminan
1) BPKB sepeda motor atau mobil
2) Sertifikat tanah
2. Realisasi Pembiayaan
Setelah  mengisi  formulir  pengajuan  pembiayaan  dan melengkapi  berkas-berkas,  selanjutnya  anggota  yang  bersangkutan akan  di survey oleh  bagian  AO.  Setelah  dilakukan surey,  AO akan membuat  data  analisa  terhadap  kelayakan  keadaan  anggota  yang bersangkutan tersebut. Data analisa tersebut dibuat bagi anggota yang layak keadaannya dan juga atas dasar penilaian AO. Selanjutnya  data analisa  tersebut  diajukan  kepada  komite.  Barulah  akan  diketahui apakah  pengajuan  pembiayaan  tersebut  layak  ataukah  tidak  untuk direalisasi.
Jika  pembiayaan  tersebut  disetujui  oleh  komite,  bagian Legal Pembiayaan  akan  menghubungi  anggota  yang  bersangkutan  untuk merealisasikan  pembiayaannya  serta  untuk  mengikat  jaminan jaminannya.  Jika  jaminan  tersebut  berupa  kendaraan  bermotor,  maka dilakukan  pengikatan  jaminan  dengan  Feonotariel.  Dan  jika  jaminan
7 Fitria Wargiyanti, Legal Pembiayaan, Wawancara. KSU Syariah Usaha Mulia. 2015.
tersebut  berupa  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM),  maka  pengikatan jaminannya menggunakan SKMHT. 8
Jaminan  dalam  bentuk  kendaraan  bermotor,  akan  dicek  fisik terlebih dahulu dengan tujuan mencocokkan keabsahan nomor rangka dan  nomor  mesin  antara  nomor  yang  ada  di  kendaraan  dan  yang tertulis  di  BPKB.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  jaminan  tersebut  benar- benar legal.
Untuk  pembiayaan  di  atas  10  juta,  maka  pengikatan  jaminan dilakukan melalui notariel. Hal ini dimaksudkan agar lebih kuat secara hukum jika sewaktu-waktu terjadi pembiayaan bermasalah.
8 Fitria Wargiyanti, Legal Pembiayaan, Wawancara. KSU Syariah Usaha Mulia. 2015.

## 3. Fitur Umum
Adapun  fitur  umum  yang  terjadi  di  KSU  Syariah  Usaha  Mulia meliputi:
a. Lembaga  melakukan  perjanjian  akad  ijarah  multijasa  dengan anggota.  Dalam  perjanjian  tersebut  dijelaskan  tentang  objek  sewa, jangka waktu sewa, dan imbalan yang diberikan oleh lessee kepada leasor, hak opsi lessee setelah masa sewa berakhir.
b. Lembaga  bertindak  sebagai  penyedia  dana  dalam  kegiatan transaksi Ijarah Multijasadengan nasabah.
c. Lembaga  wajib  menyediakan  dana  untuk  merealisasikan penyediaan objek sewa nasabah.
d. Pengembalian atas penyediaan dana dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
e. Pengembalian  atas  penyediaan  dana  bank  tidak  dapat  dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
f. Setelah  menerima  objek  sewa,  maka  nasabah  mulai  melakukan pembayaran atas imbalan yang sepakati dalam akad. Imbalan yang diterima  oleh  lembaga  disebut  pendapatan  sewa.  Biaya  sewa biasanya dibayar tiapbulan, tergantung dari kesepakatan.
4. Penentuan imbalan/ ujrah/fee.
Dalam penentuan ujrah, pihak lembaga dan anggota akan terjadi negoisasi  di  awal  terhadap  besarnya  ujrah  yang  harus  dibayar.  Besar ujrah yang  ditawarkan yaitu 1,6% dari plafon pembiayaan setiap satu kali angsuran. Namun ujrah tersebut bisa kemungkinan menurun bagi anggota  yang  memiliki  beberapa  kali  pembiayaan  sebelumnya  dan dalam kategori lancar. Contoh pada kasus:
Achmad  memerlukan  biaya  terhadap  pengobatan  anaknya. Maka  dari  itu  Achmad  melakukan  negoisasi  dengan  pihak  Koperasi terhadap dana yang diperlukannya. Maka sepakatlah antara dua belah
pihak bahwa besar plafon Rp.3.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan  setara  jasanya  dalam  1  tahun  sebesar  19,2%.  Maka  diketahuilah jadwal angsurannya:
Plafon
= Rp.3.000.000 Setara jasa ( ujrah ) setahun = 19,2 % x 3.000.000 = 576.000 Jangka waktu = 12 bulan No Nilai Asset Ijarah Penyusutan Ujrah Total Angsuran Pokok Ijarah Ang Pokok Sewa    Ang Fee Sewa    Total Sewa 1 Rp     3,000,000.00    Rp         250,000.00    Rp      48,000.00    Rp       298,000.00 2 Rp     2,750,000.00    Rp         250,000.00    Rp      48,000.00    Rp       298,000.00 3 Rp     2,500,000.00    Rp         250,000.00    Rp      48,000.00    Rp       298,000.00 4 Rp     2,250,000.00    Rp         250,000.00    Rp      48,000.00    Rp       298,000.00 5 Rp    2,000,000.00 Rp         250,000.00    Rp      48,000.00    Rp       298,000.00 6 Rp     1,750,000.00    Rp         250,000.00    Rp      48,000.00    Rp       298,000.00 7 Rp     1,500,000.00    Rp         250,000.00    Rp      48,000.00    Rp       298,000.00 8 Rp     1,250,000.00    Rp         250,000.00    Rp      48,000.00    Rp       298,000.00
9 Rp     1,000,000.00    Rp         250,000.00    Rp      48,000.00    Rp       298,000.00 10 Rp        750,000.00    Rp         250,000.00    Rp      48,000.00    Rp       298,000.00 11 Rp        500,000.00    Rp         250,000.00    Rp      48,000.00    Rp       298,000.00 12 Rp         250,000.00    Rp         250,000.00    Rp      48,000.00    Rp       298,000.00 Rp      3,000,000.00    Rp    576,000.00    Rp    3,576,000.00
Tujuan/Manfaat
1. Bagi Bank
a. Sebagai bentuk penyaluran dana
b. Memperoleh  pendapatan  dalam  bentuk  imbalan/ fee/ujrah serta uang pokok kembali
2. Bagi Nasabah
a. Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan
b. Merupakan  sumber  pembiayaan  dan  layanan  lembaga  syariah untuk  memperoleh  hak  manfaat  atas  barang  dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasa barang

## Identifikasi Resiko
Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam ijarah ini adalah:
1. Adanya Default. Yaitu terjadi jika anggota tidak membayar angsuran dengan  sengaja.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka  kebengkakan  angsuran akan  terlihat  tinggi  pada  jumlah  keterlambatan  tersebut.  Karna dalam  angsuran  tersebut  merupakan  jumlah  dari  uang  pokok dengan fee.
2. Tidak  adanya  tanggungjawab  dari  anggota  ketika  jaminan pembiayaan  bukan  atas  nama  anggota  yang  mengajukan pembiayaan.Namun  kejadian  ini  tidak  semerta-merta  akan dilakukan oleh pihak lembaga, tetapi hanya pengajuan tertentu yang akan direalisasikan jika keadaannya seperti itu.
3. Rasa khawatir karna pembiayaan yang peruntukannya untuk biaya konsumtif.  Seperti  untuk  renovasi  rumah.  Karna  dana  yang digunakan tidak produktif.

## Analisis Pembahasan
Secara  umum,  gambaran  alur  pembiyaan ijarah multijasa  yang dikeluarkan oleh KSU Syariah  Usaha Mulia yakni: 9
1. Anggota/calon  anggota  mengajukan  pembiayaan  guna  membayar sewa yang dibutuhkan.
9 Fitri Wargiyanti, Legal Pembiayaan, Wawancara. KSU Syariah Usaha Mulia. 2015.
2. Terjadi negoisasi antar lembaga dan anggota mengenai jumlah plafon yang diajukan, jangka waktu, dan jasa/ ujrah yang harus dibayar.
3. Pihak lembaga memberikan plafon dengan Akad Qardlul Hasan, yakni tanpa ada tambahan uang pokok.
4. Melakukan pengikatan jaminan jika negoisasi tersebut disetujui. Adapun  negoisasi  tentang  besarnya ujrah yaknidengan menyetarakan jasa sebesar 1,6% dari plafon yang di pinjam anggota/calon anggota. Dan batas maksimal dari jangka waktu yakni 36 bulan.
Dalam  fiqih  Muamalat  menyebutkan  bahwa Ijarah adalah  akad pemindahan  hak  guna  (manfaat)  suatu  barang  atau  jasa  dalam  waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah ( ujrah ) 10
Dan  dalam  Fatwa  DSN  No.44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang Pembiayaan  Multijasa 11 menyebutkan  bahwa  Pembiayaan  Multijasa hukumnya  boleh  ( jaiz )  dengan  menggunakan  akad Ijarah atau Kafalah. Dalam  kedua  pembiayaan  multijasa  tersebut,  LKS  dapat  memperoleh imbalan jasa ( ujrah ) atau fee. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam prosentase.
Dari  kajian  ilmiah  tersebut  ditemukan  adanya  ketidak  sesuaian antara fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majlis Ulama Indonesia (MUI) dengan operasional pada lembaga yang ditempati mahasiswi  PKL.  Menurutnya,  akad ijarah yang  terjadi  di  lapangan berbeda  dengan  yang  ada  di  ketetapan  DSN  MUI.  Dimana  akad ijarah seharusnya ujrah yang  dibayar  di  tentukan  dalam  bentuk  nominal  yang ditentukan  di  awal.  Bisa  dengan  menentukan  karna  tempat  dan pemeliharaan  jaminan  sewa  atau  dengan  melihat  berharganya  jaminan tersebut.  Namun  yang  terjadi  adalah  lembaga  menetukan  setara  jasanya
10 HM. Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007),118. 11 Yeni  Salma  Barlinta,  2010. Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Dalam  Sistem Hukum  Nasional  Di  Indonesia. BADAN  LITBANG  DAN  DIKLAT  KEMENTRIAN AGAMA RI.266.
dengan menggunakan porsentase dari plafonnya yakni sebesar 1,6% dari jumlah plafon.
Namun  dalam  hal  penyewaannya,  seharusnya  pihak  Lembaga menyediakan  objek  sewa  yang  dibutuhkan  oleh  anggota.  Yakni  pihak lembaga  akan  memberikan  uang  sewa  kepada  pihak  ketiga/pihak  jasa yang akan disewa, misalnya LKS memberikan uang jasa pada pengobatan dirumah  sakit  yang  anggota  anjukan.  Namun  hal  ini  pihak  Lembaga dapat menggunakan akad Wakalah yakni pembayaran uang sewa kepada pihak ketiga dapat diwakilkan oleh anggota yang bersangkutan tersebut.

## Kesimpulan
1. Pembiayaan ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau  jasa  antara  pemilik  objek  sewa  termasuk  kepemilikan  hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
2. Pembiayaan  Multijasa  hukumnya  boleh  ( jaiz )  dengan  menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa ( ujrah ) atau fee. Besar ujrah atau fee harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal bukan dalam prosentase.
3. Koperasi tersebut menggunakan Akad Ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan,  ketenagakerjaan,  kepariwisataan  dan  keperluan  jasa lainnya  dengan  menetukan fee/ujrah di  awal  dengan  menggunakan porsentase dari plafon yang di gunakan.
Terjadi  ketidak  sesuaian  antara  fatwa  DSN  MUI  dengan  pihak lembaga  dalam  menentukan  jumlah ujrah. Dimana  pihak  Lembaga menetukan jumlah ujrah dengan menyetarakan jasa 1,6% dari plafon yang
dipinjam. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI melarang menentukan jasa dalam bentuk porsentase, tapi dalam bentuk nominal.

## Daftar Pustaka
Barlinta,  Yeni  Salma.  _____.  Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.
Drs. Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
Hasil  wawancara  oleh  FitriaWargiyanti  sebagai  karyawan  bagian  Legal Pembiayaan. 20 September 2015.
Muhammad.2014.  Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers. Nor,  HM.  Dumairi  dkk.  2007.  Ekonomi  Syariah  Versi  Salaf.  Pasuruan:
Pustaka Sidogiri.
Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Syaefi, Rahmad. 2001. Fiqih Muamalat. Bandung: Pustaka Setia.
Yeni  Salma  Barlinta,  2010.Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.