Urgensi  Kenaikan  Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  Berdasarkan  Asas Kepentingan Nasional
Deyola Agasi 1 *, Rahmi Zubaedah 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Email: 1910631010097@student.unsika.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Email: rahmizubaedah@yahoo.com
Articcle Information
Article History:
Received : 22-09-2022 Revised : 22-10-2022 Accepted : 22-10-2022 Published : 23-10-2022
Keyword: Value added tax; Increase; Tax rate;
HPP law;

## Abstract
Value  added  tax  (VAT)  has  increased  to  11%  as  of  April  1,  2022,  this certainly raises pros and cons from various levels of society. The increase in the tax  rate  is in  accordance  with the  mandate  as  stated  in  regulation concerning Harmonization of Tax Regulations. However, to increase a tax rate in the midst of the decline in the Indonesian economy as a result of the Covid-19  Pandemic  is  a  question,  so  this  study  aims  to  identify  how  the urgency of the value added tax has increased and its impact on the country and  society.  In  solving  a  problem,  the  author  uses  normative  juridical research  methods,  with  statute  approach.  The  data  obtained  through literature  study  techniques.  The  results  of  this  study  show  the  urgency  of increasing the value-added tax rate and its impact based on the principle of national interest.

## Abstrak
Pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  mengalami  kenaikan  menjadi  11%  per  1 April 2022, hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dari berbagai lapisan  masyarakat.  Kenaikan  tarif  pajak  tersebut  sesuai  dengan  amanat sebagaimana yang tertuang di dalam aturan tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun untuk menaikkan suatu tarif pajak di tengah merosotnya perekonomian  Indonesia  sebagai  dampak  dari  Pandemi  Covid-19  ini menjadi pertanyaan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  bagaimana  urgensinya  pajak  pertambahan  nilai  tersebut mengalami  kenaikan  beserta  dampaknya  bagi  negara  dan  masyarakat. Dalam  pemecahan  suatu  permasalahan  penulis  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.  Data-data  yang  diperoleh  melalui  teknik  studi kepustakaan.  Hasil dari penelitian  ini menunjukkan urgensi kenaikan tarif pajak  pertambahan  nilai  dan  dampaknya  berdasarkan  asas  kepentingan nasional.

## PENDAHULUAN
Peraturan   Perpajakan   di   Indonesia   akan   mengalami   banyak   perubahan seiring  berjalannya    waktu    dan    perubahan    jaman.    Adanya    pengaruh    ekonomi, kebutuhan    pokok  Negara,    kebutuhan    pembangunan    dan    lain-lain    mengharuskan masyarakat  untuk  saling bergotong-royong  untuk  bekerja sama  membangun  Negara dengan    berbagai    kebutuhannya  melalui  Pajak. 1 Pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,5% jika dibandingkan dengan  PDB  pada  tahun  2019.  Hal  tersebut  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Internasional  Monetary  Fund (IMF).  Jika  melihat  jauh  ke  belakang  pada  tahun  1998, ketika terjadinya krisis moneter Indonesia pernah mengalami penurunan PDB yang sangat drastis. Akan tetapi penurunan tersebut tidak berlangsung lama, dimana PDB Indonesia stabil kembali, hingga pada tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 Indonesia kembali mengalami penurunan PDB yang menunjukkan pada angka 0,5%. 2
Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi yang tinggi.  Pajak  diharapkan  dapat  memutar  roda  perekonomian  negara  melalui  penyertaan modal terhadap pembangunan dan perusahaan-perusahaan milik negara, sehingga dengan adanya pajak dalam suatu negara dapat memberikan peningkatan dalam pengeluaran guna kepentingan  pembelanjaan  barang  modal  dan  belanja  rutin  yang  berdampak  rekanan pemerintah yakni sektor swasta. Dalam hal ini pajak  sebagai  instrumen  utama  dalam penyokong APBN negara, harus melakukan peran multidimensi. 3
Pengoptimalisasian  penerimaan  pajak  selalu  diupayakan  oleh  pemerintah mengingat adanya peningkatan yang signifikan terhadap kebutuhan dalam pembangunan juga  masalah  dalam  perekonomian  negara  yang  kerap  kali  terjadi.  Optimalisasi penerimaan pajak tersebut terlihat dari berbagai regulasi peraturan juga kebijakan maupun keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  seperti  halnya  dengan  mengoptimalkan
1 Veni  Gerhana Putri,  Agus Subandoro, ,  “Analisis Pengaruh  Kenaikan  Tarif PPN  11%  Terhadap Penjualan Pada PT X”, Jurnal Revenue , Vol.3, No.1, 2022, hal. 55.
2 Dian  Hasbiah  Putri,  Suparna  Wijaya,  “Pajak  Pertambahan  Nilai  Final:  Belajar  Dari  Ghana  dan China”, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara , Vol.3, No. 2, 2022, hal. 360.
3 Asyifa  Tiara  Ardin,  Camelia  Nur  Adiningsih,  Devi  Rifqiyani  Sofyan,  Ferry  Irawan,  “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela”, Journal of law, Administration, and Social Science , Vol. 2, No.1, 2022, hal. 34.
peraturan  perundang-undangan  mengenai  pajak  pertambahan  nilai  dan  dasar perhitungannya. 4
Penerimaan negara yang berasal dari pajak terdiri dari beberapa jenis sumber pajak seperti  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), juga berasal dari Bea Materai, Bea Cukai, Bea Impor, dan Bea Ekspor. Untuk membiayai pengeluaran, pajak penghasilan  telah  kontribusi  terbesar  untuk  membantu  negara  dalam  pembiayaan pengeluaran,  meskipun  pajak  penghasilan  hanya  dikenakan  bagi  wajib  pajak  tertentu yakni seseorang yang telah memiliki penghasilan dan penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak yang dapat dijadikan wajib pajak  bagi pajak penghasilan. Lain halnya dengan pajak pertambahan nilai, pajak ini pelimpahan pembayarannya dilimpahkan atau dikenakan kepada orang lain ( tax amnesty ). 5
Pajak  Pertambahan  Nilai  dalam  hal  ini  PPN  yang  merupakan  pajak  konsumsi, dimana  pajak  tersebut  ditujukan  kepada  konsumen  yang  menggunakan  barang  dan  jasa tersebut dengan dasar atas pengenaan  barang dan jasa yang menjadi objek pajak dalam daerah pabean. Pengenaan pajak ini ditujukan terhadap nilai suatu barang dan jasa yang teridentifikasi  peredarannya  dari  produsen  kepada  konsumen.  Pajak  Pertambahan  Nilai menjadi  sumber  penerimaan  pajak  terbesar  kedua  setelah  Pajak  Penghasilan  (PPh), kontribusi  yang  diberikan  oleh  pajak  pertambahan  nilai  atau  PPN  sekitar  30%  dari penerimaan pajak. Pihak yang memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan PPN yakni para pedagang, sedangkan untuk pemakai produk akhir sebagai pihak yang membayar PPN.
Subjek  dari  pajak  pertambahan  nilai  ialah  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  yakni pengusaha  yang  melakukan  penyerahan  barang  kena  pajak  dan  jasa  kena  pajak  yang terdaftar di Kantor Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pajak Penghasilan. 6
4 Yohanes Mardinata Rusli, Piter Nainggolan, “Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon  Wajib Pajak Masa  Depan”, Jurnal  Pengabdian dan Kewirausahaan , Vol. 5, No. 2, 2021, hal. 137.
5 Satriawaty  Migang,  Wani  Wahyuni,  “Pengaruh  Pertumbuhan  Self  Assessment  System, Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Pada  KPP Pratama Balikpapan”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol. 23, No. 1, 2020, hal. 1.
6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang  dan Jasa dan Pajak Penjualan  Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  197/PMK.03/2013  tentang  Batasan Pengusaha  Kecil  PPN,  “Wajib  melaporkan  usahanya  untuk  dikukuhkan  sebagai Pengusaha  Kena  Pajak,  apabila  sampai  dengan  suatu  bulan  dalam  tahun  buku  jumlah peredaran  bruto  dan/atau  penerimaan  brutonya  melebihi  Rp.  4.800.000.000,00  (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang memiliki omzet lebih dari 4,8 miliar per tahun wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), namun bagi Wajib Pajak Badan yang  memiliki  omzet  di  bawah  4,8  miliar  diperbolehkan  tidak  memiliki  Nomor  Pokok Pengusaha  Kena  belum  mencapai  omzet  tersebut,  pengusaha  dapat  mengajukan permohonan sebagai PKP”. 7 Pengusaha Kena Pajak memiliki Pajak (NPPKP) mempunyai kewajiban  untuk  menarik,  menyerahkan,  dan  memberikan  pelaporan  PPN  terutang. Pengukuran  jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  adalah  jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  yang terdaftar setiap. 8
Prosedur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang hanya akan dikenakan terhadap pertambahan  nilai terhadap suatu barang ataupun  jasa yang  berada dalam satu jalur  mulai  dari  produksi  hingga  distribusi.  Dikenakannya  pertambahan  nilai  itu disebabkan  oleh  adanya  faktor-faktor  produksi  seperti  mempersiapkan,  menghasilkan barang  ataupun  jasa,  mendistribusikan,  hingga  memasarkan  barang  ataupun  pemberian layanan  jasa  tersebut  kepada  konsumen.  Semua  komponen  biaya  dalam  hal  ini  bunga modal,  laba  perusahaan,  upah  pekerja,  tanah,  dan  sewa  untuk  mendapatkan  juga mempertahankan laba perusahaan merupakan unsur yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN. 9
Manfaat  pajak  yang  utama  yaitu  diperlukan  untuk  membiayai  keperluan  umum pemerintah  dalam  rangka  menjalankan  fungsi  pemerintahan,  baik  rutin  maupun pembangunan.  Besarnya  kontribusi  penerimaan  perpajakan  menunjukkan  sektor  pajak menjadi sektor utama yang perlu dimaksimalkan dari sektor lainnya.
7 Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  197/PMK.03/2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor  68/PMK.03/2010  tentang  Batasan  Pengusaha  Kecil  Pajak  Pertambahan  Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521).
8 Ramadhini, D. G, Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Self Assessment System,
Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Disertasi, Program Doctoral Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, 2022, hal. 6.
9 Rahmi Septiani, “Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” Jurnal Lex Administratum , Vol. 3, No. 1, 2015, hal. 1.
Grafik 1. 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 dalam triliun rupiah
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Grafik  1.1 10 Realisasi  penerimaan  pajak  adalah  jumlah  pajak  yang  diterima berhasil  ditarik  dari  seseorang  yang  menjadi  wajib  pajak  yang  ada  di  Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yakni data  Realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2016  adalah  83,48%  dari  APBN  (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) tahun 2016. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017  adalah  91,23%  dari  APBN  tahun  2017.  Realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2018 adalah  93,86%  dari  APBN  tahun  2018.  Realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2019  adalah 86,55% dari APBN tahun 2019. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 adalah 91,5% dari APBN tahun 2020. Dari tahun 2016 sampai 2020 penerimaan pajak mendekati rencana keuangan tahunan pemerintah. 11
Berdasarkan grafik 1.1 bahwa penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  di  tahun  lalu  kembali  tidak  mencapai  target.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  Menteri Keuangan  Sri  Mulyani  bahwa  penerimaan  pajak  tertekan  karena  kondisi  perekonomian global  yang  merosot  dan  berpengaruh  ke  dalam  negeri.  Hal  tersebut  terlihat  dari pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak sesuai dengan target.
Pada tahun 2022 secara resmi pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 1%, dimana sebelumnya 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022 lalu. Kebijakan ini merupakan amanat yang terkandung pada Undang-undang Nomor 7 Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (HPP)  yang  merupakan  akibat dari  adanya  upaya  pemerintah  untuk  mereformasi  peraturan  perpajakan.  Implementasi
10 Ibid , hal. 1.
11 Ibid ,  hal. 1-2.
dari  naiknya  tarif  pajak  pertambahan  nilai  tersebut  menimbulkan  pro  dan  kontra  dari berbagai lapisan masyarakat mengingat pemerintah membuat kebijakan seperti ini ketika negara  dalam  pemulihan  perekonomian  juga  negara  tengah  mengalami  naiknya  harga terhadap kebutuhan pokok serta belum usainya pandemi Covid-19. Penetapan tarif PPN sebesar 11% di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan masih rendah sebab tarifnya ini di bawah rata-rata tarif global, hal tersebut mengacu kepada tren mengenai penerapan PPN yang digunakan di berbagai dunia ( Goods and Services Tax ). Jika dibandingkan dengan 127 negara yang datanya dapat diperoleh melalui DDTC Fiscal Research and Advisory bahwa  tarif  pajak  di  127  negara  tersebut  sebesar  15,4%  per  2020.  Jika  dibandingkan dengan 31 negara di Asia, negara-negara tersebut menerapkan tarif pajak sebesar 12%. 12 Untuk negara ASEAN sendiri tarif pajaknya sekitar 7-12%. Terdapat juga kenaikan tarif standar  umum  pajak  pertambahan  nilai  secara  global  yang  tercatat  dalam  1  dekade terakhir. Standar tarif pajak pertambahan nilai dunia meningkat sebesar 0,5% sepanjang tahun 2010-2020 yang tidak serta merta dikenakan kepada seluruh barang ataupun jasa. Meskipun  sebelumnya  barang  dan  jasa  tersebut  dikecualikan,  saat  ini  barang  dan  jasa tersebut juga diberikan fasilitas pembebasan PPN tidak dipungut walaupun sudah menjadi objek  PPN. Hal  tersebut  dinilai  sebagai  upaya  pemerintah  yang  ingin  mengembalikan kemurnian sistem PPN sebagai pajak atas konsumsi. 13
Dalam  rangka  program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional,  Pemerintah  Indonesia mulai tahun 2022 melakukan penyesuaian dua tarif pajak baru, yakni pajak penghasilan orang  pribadi  dan  pajak  pertambahan  nilai  hal  tersebut  diatur  oleh  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP). Sesuai dengan penerapan UU HPP ini, tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN berubah menjadi  11%  yang  akan  berlaku  pada  tanggal  1  April  2022.  Menurut  data  dari Pricewaterhouse Coopers (PwC) kenaikan ini membuat negara Indonesia menjadi negara kedua yang memiliki pajak pertambahan nilai tertinggi di Asia Tenggara.
12 Atpetsi,  “Apakah  Kenaikan  Tarif  PPN  jadi  11%  sudah  pas?  Begini  Pandangan  Pakar”,  diakses dari https://atpetsi.or.id/apakah-kenaikan-tarif-ppn-jadi-11-sudah-pas-begini-pandangan- pakar#:~:text=JAKARTA%2C%20Pemerintah%20secara%20resmi%20menaikkan,lambat%201%20Janu ari%202025%20 mendatang , pada tanggal 30 April 2022.
13 Ibid .
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai  bentuk  reformasi  perpajakan  yang  mana  menggabungkan  seluruh  regulasi  di sektor  perpajakan  yang  bertujuan  untuk  memperluas  basis  Pajak  Pertambahan  Nilai dengan  melakukan  pengurangan  pengecualian  objek  PPN  itu  sendiri  dan  pemberian fasilitas  untuk  dibebaskan  dari  PPN.  Barang  kebutuhan  pokok  yang  sangat  dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN. 14
Pemberlakuan  kenaikan  tarif  pajak  pertambahan  nilai  dapat  menimbulkan problematika. Karena terjadinya dilema di masyarakat bahwa prinsip pajak pertambahan nilai dimana pajak pada umumnya dikenakan hampir ke seluruh jenis wajib pajak tidak membedakan konsumsi barang dan jasa dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. 15
Di  sisi  lain,  adanya  kenaikan  tarif  pajak  pertambahan  nilai  apakah  akan mendukung  iklim  ekonomi  yang  positif  sehingga  dapat  kebermanfaatan  terhadap kesejahteraan  masyarakat  dalam  pemulihan  ekonomi  nasional.  Karena  hadirnya pemerintah sebagai representasi dari negara sangat berpengaruh kepada keberlangsungan hidup  masyarakat. 16 Sehingga  dari  uraian  permasalahan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk membuat penelitian hukum dengan judul Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional.

## METODE PENELITIAN
Dalam pemecahan permasalahan peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan  terhadap  data-data  sekunder  yang  diperoleh  dengan  mempelajari  asas-asas hukum  yang  terkandung  di  dalam  regulasi  peraturan  perundang-undangan  dan  konsep yang  dikaitkan  dengan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan.  Menggunakan  metode  utama  berupa  studi  dokumen  atau
14 Noor  Eva  Rahma,  “Transparansi  Pemberian  Insentif  Pajak  Pertambahan  Nilai  Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko di Mal”, Jurnal Jurust-Diction , Vol.5, No.2 , 2022, hal. 717.
15 Rifky Zahran Pradana, “ Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai ”, Jurnal APHTN-HAN , 2022, hal. 251.
16 Ibid , hal. 252.
kepustakaan  (data  sekunder).  Kemudian  dianalisis  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif  sebab  fenomena  yang  terjadi  berdasarkan  peristiwa/masalah  serta  dampaknya kemudian hari, sehingga lebih mudah untuk dijelaskan dan tanpa variabel. Data-data yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan yang mana data-data tersebut dihimpun dari informasi  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  objek  penelitian,  data-data tersebut  diperoleh  dari  buku-buku  literatur,  karya  tulis  ilmiah,  tugas  akhir,  penelitian- penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lainnya.

## PEMBAHASAN
A. Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas

## Kepentingan Nasional
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan tarif menjadi 11% pada April lalu,  kenaikan  tersebut  menjadi  pro  dan  kontra  bagi  masyarakat  luas.  Akan  tetapi, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau masyarakat  tak perlu khawatir dengan kenaikan tarif pajak tersebut, sebab tujuan utama dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ialah untuk mewujudkan keadilan yang berbasis gotong royong sebagaimana berdasarkan Pasal 7  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan,  yang  mana  UU  HPP  mengatur  mengenai  prosedur  dalam  pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) oleh wajib pajak atau Tax Amnesty Jilid II yang tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  196/PMK.03/2021  yang menyatakan bahwa tarif PPN meningkat sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. 17
Kenaikan tarif pajak pertambahan  nilai ini mengecualikan kesehatan, pendidikan, bahan makanan pokok, dan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.
17 Ini Luh  Anggela, “PPN naik 11 Persen, DJP  Himbau Masyarakat  Tak Perlu  Khawatir”,  diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20220401/259/1517968/ppn-naik-11-persen-djp-himbau- masyarakat-tak-perlu-khawatir#:~:text=Pajak
,PPN%20Naik%2011%20Persen%2C%20DJP%20Himbau%20Masyarakat%20Tak%20Perlu%20Khawat ir,keadilan%20yang%20berbasis%20gotong%20royong , pada tanggal 01 Mei 2022.
Mengambil sikap terhadap kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11%, diperlukan adanya komunikasi agar peraturan perpajakan baru nanti dapat diterima oleh semua pihak dan harus dilakukan secara tepat sasaran. Dalam hal  ini  pajak  menjadi  suatu  hal  yang  sensitif,  akan  tetapi  suatu  keharusan  untuk dibicarakan, sehingga diperlukan penerapan strategi komunikasi yang efektif untuk mendorong agar terjadinya kesepahaman bersama mengenai pajak di antara otoritas perpajakan  juga  wajib  pajak. Selain  itu,  pemahaman  mengenai  fungsi  perpajakan perlu disampaikan untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman mengenai kemana arah  arus  dari  penerimaan  pajak. 18 Dalam  upaya  pembangunan  nasional,  pajak merupakan  salah  satu  hal  penting  yang  menjadi  sumber  penerimaan  besar  dan strategis  bagi  negara  yang  berguna  dalam  upaya  peningkatan  pertumbuhan perekonomian negara guna terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara. 19
Mengingat  penerimaan  pajak  negara  tahun  lalu  belum  optimal,  hal  ini berdampak terhadap pembangunan negara sebab pajak pertambahan nilai menjadi salah  satu  sumber  penerimaan  pajak  terbesar  kedua  setelah  pajak  penghasilan. Penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  sangat  penting  karena  memiliki  persentase yang besar dalam penerimaan pajak, jika penerimaan pajak pertambahan nilai tinggi dapat  melewati  target  APBN  maka  penerimaan  pajak  akan  meningkat  sehingga pemerintah dapat melaksanakan pembangunan untuk negara lebih lancar.
Pemerintah  diminta  untuk  selalu  melakukan  suatu  pembaharuan  terhadap administrasi  perpajakan  di  Indonesia  mengingat  pajak  memiliki  peranan  penting dalam  membiayai  pengeluaran  pemerintah  serta  pembangunan  yang  dilakukan. Reformasi  perpajakan  ini  menjadi  salah  satu  upaya  untuk  memperbaharui administrasi  perpajakan  dengan  menggabungkan  peraturan-peraturan  perpajakan sebelumnya, mengubah, dan menggantinya dengan suatu inovasi yang baru sebagai menyempurnakan  ataupun  meningkatkan  kebijakan  mengenai  pajak,  sebab  kunci keberhasilan kebijakan sektor perpajakan ini berada pada administrasi perpajakan.
18 Michael  Candra  Gunawan,  Galang  Nusantara  Achmad,  Maya  Rafika,”  Strategi Komunikasi DJP sebagai Respon Naiknya Tarif PPN Guna Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pajak di tahun 2022”, Jurnal Simposium Nasional Perpajakan , Vol. 1, No.1, 2022, hal. 126.
19 Imelda  Agung,  Endang  Sri  Kawuryan,  “Implikasi  Akta  Nominee  sebagai  Dasar Permohonan Pengampunan Pajak”, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam , Vol.7, No.2, 2017, hal. 489.
Perubahan  yang  terdapat  dalam  reformasi  perpajakan  ini  mencakup  tiga bidang  pokok,  yaitu  bidang  administrasi  yang  mengalami  pembenahan  dengan adanya  modernisasi  pada  sistem  administrasi  perpajakan,  bidang  peraturan  yang mengalami pembenahan dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan,  dan  bidang  pengawasan  yang  mengalami  pembenahan  dengan  cara membangun  bank  data  nasional  dalam  menyongsong  Indonesia  Emas  2045. 20 Dengan adanya reformasi perpajakan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang digunakan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak,  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  serta  meningkatkan  integritas  aparat  pajak  dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya. 21 Sehingga  penerimaan  pajak  pun  dapat meningkat dari tahun sebelumnya.
Penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  internal maupun eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh suatu kebijakan yang terdapat pada  sektor  perpajakan  yang  dapat  menjamin  keberlangsungan  perolehan  pajak pertambahan  nilai  yang  memerlukan  adanya  sikap  kooperatif  dari  berbagai  pihak terkait  pada  sektor  perpajakan.  Dalam  hal  ini,  wajib  pajak  yang  telah  ditetapkan yakni  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  yang  memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan usahanya  dan  wajib  memungut,  menyetor  dan  melaporkan  PPN  terutang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah. 22 Semakin  banyak  Pengusaha  Kena  Pajak  yang  mematuhi  dan menjalankan  kewajiban  dalam  membayarkan  pajak  pertambahan  nilainya,  maka penerimaan  PPN  pun  akan  semakin  meningkat.  Penerimaan  PPN  sangat dipengaruhi oleh kesadaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menyetorkan dan melaporkan  PPN  yang  terutang.  Sedangkan  yang  dapat  mempengaruhi  faktor eksternal yaitu suatu keadaan ekonomi makro negara. Dampak buruk bagi kegiatan
20 Selviani  Mokoagow,  Grace  Nangoy,  Jessy  D.  L.  Warongan,  2021,  “Analisis  Kepatuhan Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  Dalam  Melaksanakan  Kewajiban  Perpajakannya  Berdasarkan Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Pada  Sektor  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  di Manado”, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL ”, Vol.12, No. 2, hal. 180.
21 Ibid.
22 Junianto, S.,  Harimurti, F., & Suharno, S., “Pengaruh  Inflasi, Nilai  Tukar Rupiah, Suku Bunga  Dan  Self  Assessment  System  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Di  Kantor Wilayah  Direktorat  Jendral  Pajak  Jawa  Tengah  II”, Jurnal  Akuntansi  dan  Sistem  Teknologi Informasi, Vol.16, 2020, hal. 312.
perekonomian  yang  ditimbulkan  dari  fluktuasi  terhadap  ekonomi  makro  dapat menimbulkan penurunan daya beli masyarakat, selain itu juga dapat menimbulkan penurunan  terhadap  investasi  dan  ekspor  impor  yang  akan  memberikan  dampak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam hal ini ialah tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. 23
Sehingga dalam hal ini pemerintah menerapkan suatu strategi yang berfokus dalam  meningkatkan  rasio  pajak  dan  memperbaiki  defisit  anggaran  yang  dapat diterapkan  melalui  strategi  konsolidasi  fiskal  yang  mana  dalam  penerapannya dilakukan  melalui  reformasi  administrasi  perpajakan,  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayarkan  pajaknya,  meningkatkan  basis  perpajakan, menerapkan suatu kebijakan untuk meningkatkan kinerja dalam penerimaan pajak, dan  menciptakan  sistem  perpajakan  yang  mengedepankan  prinsip  keadilan  dan kepastian  hukum,  serta  perlu  adanya  penyesuaian  kebijakan  di  bidang  ketentuan umum, termasuk tata cara perpajakan, salah satunya pajak pertambahan nilai. Hal tersebut yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  yang  merupakan  perubahan  dari Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  dan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2008  Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang. 24
Meskipun  banyak  kekhawatiran  masyarakat  akan  kenaikan  tarif  PPN  ini, sebab kenaikan ini berlangsung di tengah gejolak kenaikan harga, langkanya BBM, dan  masih  dalam  situasi  pandemi  covid-19.  Akan  tetapi,  penerapan  kebijakan kenaikan  tarif  pajak  pertambahan  nilai  tersebut  sebanding  dengan  dukungan  agar tersedianya  barang  ataupun  jasa  tertentu  yang  bersifat  strategis  sebagai  upaya pemerintah  dalam  rangka  pembangunan  nasional,  antara  lain  mencakup  barang kebutuhan  pokok  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,  jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan lain sebagainya sebagaimana
23 Ibid
24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
yang  telah  dikatakan  oleh  Sri  Mulyani  selaku  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia. 25 Kenaikan  tarif  pajak  pertambahan  nilai  ini  bertujuan  untuk menghadirkan  rezim  sektor  perpajakan  yang  adil  dan  kuat  sebagaimana  telah ditegaskan  oleh  pemerintah.  Penyehatan  APBN  menjadi  fokus  utama  pemerintah demi mengembalikan defisit APBN ke level tiga persen pada tahun 2023. Kenaikan tarif  pajak  pertambahan  nilai  di  Indonesia  masih  jauh  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  negara  lain,  hal  ini  sebelumnya  telah  dikonfirmasi  oleh Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  yang  mana  dipengaruhi  oleh  posisi Indonesia  dan  sejumlah  negara  lainnya  yang  masih  fokus  dalam  pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. 26
Pemerintah  juga  sudah  memperhitungkan  sebelumnya  untuk  menjaga  arus inflasi  untuk  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  ketika  tarif  pajak  pertambahan nilai  menjadi  11%.  Bahwa  UU  HPP  disusun  dengan  menempatkan  perpajakan sebagai  salah  satu  perwujudan  kewajiban  kenegaraan  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Di samping itu, Undang-undang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  hadir  untuk  meningkatkan  pertumbuhan perekonomian  yang  berkelanjutan  dan  mendukung  percepatan  pemulihan perekonomian. 27
Pemerintah  harus  bekerja  secara  maksimal  untuk  menambah  pemasukan negara  dalam  membuat  tugas-tugas  yang  menjadi  kewajiban  pemerintah  agar pembangunan dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan rencana dan program yang  sudah  dilakukan  oleh  setiap  unit  pemerintah  mengingat  perpajakan  ini mempunyai  komposisi  yang  krusial  bagi  suatu  negara.  Pemerintah  terus memberikan pelayanan dan meningkatkan sistem kerja dengan membentuk kantor- kantor  sesuai  dengan  tugas  dan  kewajibannya  melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak sebagai upaya memaksimalkan perolehan negara melalui sektor perpajakan. 28
25 Media Digital, “Tarif PPN 11 Persen Jamin Keadilan dan Stabilitas, ini Alasannya”, diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20220407/259/1520185/tarif-ppn-11-persen-jamin- keadilan-dan-stabilitas-ini-alasannya, pada tanggal 01 Mei 2022.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Athirah, Reza Hanafi Lubis, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran)”. Journal of Economics and Management , Vol.1, No.1, 2021, hal. 2.
UU HPP telah mengenalkan  beberapa pokok perubahan kebijakan di sektor perpajakan secara simultan yang fokus ke beberapa jenis pajak, hal ini merupakan bagian  dari  reformasi  perpajakan  yang  bertujuan  untuk  peningkatan  pendapatan negara melalui pajak dan juga pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan di sektor perpajakan.
Reformasi  di  sektor  perpajakan  Indonesia  perlu  dilakukan  karena  beberapa urgensi alasan, salah satunya yakni efek dari pandemi Covid-19. Dibentuknya UU HPP  ini  merupakan  akibat  dari  adanya  reformasi  di  sektor  perpajakan,  reformasi perpajakan ini sudah berjalan pada tahun, 1983, 1990, 2000, yang mana prosesnya berjalan  secara  simultan  hingga  saat  ini.  Pada  dasarnya  ada  beberapa  alasan mengenai  adanya  urgensi  reformasi  perpajakan  melalui  UU  HPP  ini  yakni  untuk membuat basis perpajakan yang kuat dan semakin merata berdasarkan APBN yang sehat  serta  berkelanjutan  untuk  jangka  panjang,  sehingga  mampu  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  untuk  kelancaran  pembangunan  nasional. Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Kepala  Sub-Direktorat  Peraturan  Pph  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa pajak ini merupakan pijakan APBN, 29 dengan adanya reformasi  ini  diharapkan  mampu  menunjang  kebutuhan  pembangunan  yang  baik secara  keseluruhan,  sehingga  menjadikan  pajak  yang  adil,  sehat,  efektif  dan akuntabilitas,  serta  berdasarkan  kepada  beberapa  asas,  salah  satunya  asas kepentingan  nasional  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  1  Ayat  (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan didasarkan kepada asas kepentingan nasional ini dalam pelaksanaan pada sektor  perpajakan  diharapkan  dapat  mengutamakan  kepentingan  bangsa,  negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya kedudukan kebijakan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi strategis juga memegang peranan penting untuk kelanjutan  penyempurnaan  kebijakan  di  bidang  perpajakan  lainnya  di  kemudian hari.
29 Hukumonline.com, “Melihat Kembali Urgensi Lahirnya UU HPP”, diakses dari Melihat Kembali Urgensi Lahirnya UU HPP (hukumonline.com), pada tanggal 09 Oktober 2022.

## B. Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Kebijakan  kenaikan  tarif  pajak  pertambahan  nilai  ini  merupakan  kebijakan dari upaya pemerintah untuk mencapai target penerimaan ke anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kenaikan pajak ini  bertujuan  pengurangan  ketimpangan.  Karena  dalam  pemetaan  penyaluran bantuan sosial dampak pandemi memiliki masalah meliputi sistem penyaluran serta alokasi anggaran berbeda data penerima  bantuan yang tidak terintegrasi sehingga tidak  tepat  sasaran. 30 Kenaikan  tarif  pajak  tersebut  yang  didasarkan  kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU  HPP),  dimana  UU  tersebut  menjadi  dasar  hukum  terhadap  kenaikan  pajak pertambahan nilai.
Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, bahwa UU HPP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan juga ditujukan untuk meningkatkan tax ratio dan kepatuhan pajak agar menjadi lebih baik. Melalui reformasi  perpajakan  juga  diharapkan  dapat  mewujudkan  keadilan  serta  lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. 31 Menurutnya, bahwa UU HPP ini akan membawa perbaikan secara masif terhadap perpajakan  di  Indonesia  sebab  UU  HPP  cukup  banyak  mengalami  perubahan ketentuan  dari  UU  perpajakan  sebelumnya.  Sehingga,  pemerintah  dengan membentuk UU HPP ini mendapatkan apresiasi dan memandang positif adanya UU HPP yang dinilai mampu mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia untuk ke depannya, mengingat penerimaan pajak sebelumnya tidak mengalami kenaikan.
Perubahan tarif pajak tersebut tentunya akan mempengaruhi perekonomian Indonesia.  Dapat  disimpulkan  dari  beberapa  penelitian  terdahulu  mengenai perpajakan  bahwa  PPN  terdapat  hubungan  yang  selaras  dengan  pertumbuhan ekonomi.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  salah  satu  ekonom  bahwa  pengumpulan penerimaan PPN berbanding lurus dengan pendapatan per kapita dan tingkat melek huruf.  Hal  ini  berarti  seiring  pendapatan  per  kapita  naik  dan  tingkat  melek  huruf yang tinggi. Dengan adanya kenaikan tarif pajak pertambahan  nilai  menjadi 11%
30 Rahmansyah, Wildan, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, and Syaiful Ikhsan, “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia”, Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 90-102.
31 Setiadi, “Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya , Vol. 7, No. 1, 2022, hal. 27-28.
ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara  melalui  pajak.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  pertumbuhan  kelompok pendapatan  menengah  yang  terus  naik  dari  tahun  ke  tahun  sehingga  akan meningkatkan nilai konsumsi dan meningkatkan penerimaan pajak dari PPN.
Dampak  kenaikan  tarif  PPN  secara  makro  ekonomi  yang  akan  dilihat    dari konsumsi,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  inflasi.  Banyak  teori yang menyebutkan bahwa  dampak  dari  naiknya  tarif  pajak  pertambahan  nilai  menjadi  11  %  dalam jangka  pendek  yakni  dapat  menaikkan  tingkat  konsumsi  masyarakat.  Ilustrasi keuangan  Negara  memiliki  pengaruh  dan    kontribusi  dari  berbagai  sektor  jajaran dan  kewenangan  dunia  usaha  pasar  modal. Perputaran  pajak  di  dunia  usaha merupakan  hal  yang  wajar  dan dialami  oleh  berbagai  pihak  pengembang  bisnis. Pada  suatu    kondisi    ini    ditemukan    ada    perubahan    aturan    yang    membuat masyarakat  resah seperti  adanya  kenaikan  jumlah  PPN  11%  memberikan  rasa percaya  diri  bagi  pelaku usaha  menurun. 32
Akibat  demikian  proses  perpajakan  di khawatirkan  akan  melambung tinggi dan  pelaku  usaha  tidak  sanggup  membayar  pajak.  Dari  hasil  pemahaman  dan peristiwa  sosial  aturan  yang telah  ditetapkan  pemerintah  atas  kenaikan  pajak di    tahun  2022  tidak  semua  usaha  dikenakan  namun  ada  beberapa  kriteria  yang apabila  memenuhi  maka    harus    mengikuti    aturan    tersebut.    Bahkan    kebijakan lain    mengacu   pada   kebebasan  bayar    pajak   atas   ketentuan    rendahnya   omset yang    didapat    menurut    perhitungan    bruto.  Ketentuan    prinsip    perpajakan mengedepankan  kepentingan  umum  yang  bertujuan  untuk kestabilan ekonomi Negara. Upaya   pemerintah   untuk   meningkatkan   stabilitas   ekonomi   dapat didukung dengan  tujuan  kesejahteraan rakyat. 33
Salah    satu    bentuk    dari    sistem    tersebut    menurunkan  angka    pajak, pembebasan  pajak,  dan  pemberian  insentif  pajak  hal  ini  diberlakukannya salah satu  fungsi dari  peran  pajak.  Menurut  analisis  dari Pelaksanaan  kebijakan  ini menetapkan  bahwa  pendapatan  yang  dialokasikan  untuk  barang  publik  dapat digunakan sebagai  sarana  redistribusi  dan  stabilisasi  dan  pertumbuhan ekonomi.
32 Djufri, “Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia”, Jurnal of Social Research , Vol. 1, No.5, 2022, hal. 401.
33 Ibid.
Dalam    istilah  ekonomi  modern,  diyakini  bahwa  ketika  pendapatan  masyarakat meningkat,  peningkatan  beban    pajak    mereka    menyebabkan    peningkatan pendapatan.  Pemerintah  yang  tidak mengutamakan  kepentingan  rakyat  untuk memperbaiki  infrastruktur,  baik  dari  segi kebutuhan  primer,  sekunder  maupun pemerataan  pembangunan  nasional.  Hal  ini  akan berdampak  pada  rendahnya kesadaran  pajak  masyarakat.  Kebutuhan pokok  masyarakat  dalam hal tunjangan hidup  perlu  memperhitungkan  dampak  perpajakan. 34
Jika  fungsi  pajak  atau manfaat yang dirasakan masyarakat berbeda dengan fungsi yang ada atau bahkan hilang, masyarakat   akan   berhenti   bekerja   karena beban      yang      bertambah,      termasuk      beban  produksi.  Orang  yang  tidak  lagi memiliki pendapatan atau pekerjaan akan menyebabkan kondisi  yang  buruk  yang menyebabkan  kematian  pasar  dan  akhirnya  pajak  akan  turun, akan  berdampak pada  rendahnya  kesadaran  rakyat  untuk  membayar  pajak.  Tuntutan rakyat akan kesejahteraan  hidup  perlu  dipertimbangkan  terhadap  pengaruh  besaran  pajak. Rakyat  yang tidak  lagi  memiliki  penghasilan  atau  pekerjaan  akan  menimbulkan kondisi  kehidupan masyarakat  yang buruk yang dapat mengakibatkan pasar akan mati  dan  akhirnya  penerimaan  pajak  akan  menurun. 35 Situasi  demi  situasi  dapat berubah  ketika  pemerintah  mampu  meminimalisir  tingkat  kegagalan  perpajakan Negara dan menerapkan target pemerataan pajak sesuai dengan kemampuan rakyat.
Kenaikan tarif PPN ini juga memunculkan opini pro dan kontra di kalangan seluruh  lapisan  masyarakat  sebab  PPN  erat  kaitannya  dengan  kegiatan  konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kenaikan tarif PPN diperingatkan dapat memperburuk  daya  beli  kelompok  masyarakat  menengah  ke  bawah  yang merupakan  sebagai  akibat  dari  pandemi  Covid-19  yang  hingga  saat  ini  belum mereda, tentunya dapat dikhawatirkan semakin memberatkan terhadap pemulihan perdagangan  dalam  negeri  dalam  upaya  pemulihan  perekonomian  Indonesia. Menurut Fajry Akbar yang merupakan seorang pengamat pajak mengatakan bahwa langkah yang diambil pemerintah dalam menaikkan tarif pajak pertambahan nilai ini  sudah  tepat.  Sehingga  dampak  yang  ditimbulkan  dari  kenaikan  tarif  pajak pertambahan nilai terhadap masyarakat dinilai akan  terbatas. Sebab dalam hal ini
34 Ibid.
pemerintah turut memberikan banyak fasilitas PPN bagi barang atau jasa tertentu. Terutama  untuk  kalangan  masyarakat  menengah  ke  bawah  yang  sebagian  besar konsumsinya  digunakan  untuk  membeli  barang  kebutuhan  pokok  dan  barang- barang  tersebut  termasuk  ke  dalam  barang  yang  mendapatkan  fasilitas  PPN.  Jika merujuk pada data, kenaikan tarif PPN ini sudah memiliki pijakan ekonomi yang kuat dimana indeks PDB rill sudah berada di atas 100. 36 Sebagaimana yang telah dirinci  oleh  Kementerian  Keuangan  bahwa  terdapat  beberapa  barang  yang  bebas dari tarif PPN tersebut, sebagai berikut : 37
1) Barang-barang yang tergolong ke dalam Kebutuhan Pokok Barang-barang tersebut terdiri dari : Beras, kedelai, jagung, daging, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, susu, sagu, garam, dan gula konsumsi;
2) Air bersih
3) Jasa  Kesehatan,  jasa  pendidikan,  jasa  asuransi,  jasa  keuangan,  jasa angkutan umum, jasa sosial, dan jasa tenaga kerja;
4) Vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci; Termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap;
5) Listrik Kecuali untuk rumah tangga yang memiliki daya >6600 VA;
6) Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS;
7) Jasa  konstruksi  untuk  rumah  ibadah  dan  jasa  konstruksi  untuk  bencana nasional;
8) Mesin,  hasil  kelautan  perikanan,  ternak,  pakan  ternak,  pakan  ikan, bibit/benih,  bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;
9) Minyak  bumi,  gas  bumi  (gas  melalui  pipa,  LNG  dan  CNG),  dan  panas bumi;
10) Emas batangan dan emas granula; senjata/alutsista dan alat foto udara.
Sedangkan untuk barang tertentu dan jasa tertentu tetap tidak dikenakan PPN, antara lain sebagai berikut :
1) Barang yang merupakan objek Pajak Daerah
Barang-barang  tersebut  termasuk  makanan  dan  minuman  yang  disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
2) Jasa yang merupakan objek Pajak Daerah
36 Fitri Novia Heriani, “Dampak Kenaikan PPN ke Masyarakat Dinilai Terbatas”, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-kenaikan-ppn-ke-masyarakat-dinilai-terbatas- lt624ab7e6750a7/?page=2, pada tanggal 04 Mei 2022.
37 KlikLegal.com,  “Tarif PPN Naik, Cek Barang dan Jasa  yang Bebas dari PPN!”, diakses dari  https://kliklegal.com/tarif-ppn-naik-cek-barang-dan-jasa-yang-bebas-dari-ppn/,  pada  tanggal 04 Mei 2022.
Jasa  tersebut  termasuk  jasa  perhotelan,  jasa  kesenian  dan  hiburan,  jasa boga atau katering, dan jasa penyediaan tempat parkir;
3) Uang, emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga;
4) Jasa keagamaan dan jasa lainnya yang disediakan oleh pemerintah.
Seluruh  barang  yang  menjadi  kebutuhan  hidup  masyarakat  Indonesia merupakan  hasil  produksi  yang  terutang  pajak  pertambahan  nilai  atas penyerahannya,  sebab  telah  menjadi  ketentuan  bahwa  semua  transaksi  atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pada prinsipnya terutang pajak  pertambahan  nilai.  Oleh  karena  itu,  pajak  pertambahan  nilai  dikenakan kepada  setiap  orang  di  dalam  daerah  wilayah  pabean  yang  mengonsumsi  barang kena  pajak  dan  atau  jasa  kena  pajak  yang  menjadi  objek  pemungutan  pajak pertambahan  nilai,  meskipun  belum  mempunyai  nomor  pokok  wajib  pajak (NPWP). Hasil perolehan pajak pertambahan nilai yang nantinya akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana pengusaha kena pajak yang bersangkutan terdaftar. 38
Melalui  Undang-undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP) pemerintah  telah  mengambil  kebijakan  yang  dirasa  lebih  berpihak  kepada masyarakat  yaitu  dengan  pembebasan  PPN  atas  barang-barang  kebutuhan  pokok. Pembebasan PPN tersebut menjadi salah satu wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat  kecil  terutama  setelah  terdampak  pandemi.  Bukan  hanya  kebutuhan pokok saja yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut karena pemerintah juga menerapkannya pada jasa pendidikan, jasa kesehatan serta pelayanan dan jasa lain yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. 39
Penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11 % ini diperkirakan akan mendorong terjadinya inflasi pada April 2022, inflasi tersebut diperkirakan berada di atas 1,4 % per tiap bulan, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh  Ekonom
38 Farida Khairani Lubis, “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”, Jurnal Wahana Inovasi , Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 467.
39 Tri  Ega  Nurillah,  Isnani  Yuli  Andini,  “Impact  of  the  HPP  Law  (Harmonization  of  Tax Regulations) Post PP 23 on MSMEs during the Covid-19 Pandemic”, Jurnal Multidisiplin Madani , Vol. 2, No. 7, 2022, hal. 3198.
sekaligus direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Selain itu, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai juga akan berpengaruh terhadap kenaikan  harga  bahan  bakar  minyak  (BBM),  tarif  dasar  listrik  untuk  listrik  yang non-subsidi,  serta  terjadinya  penyesuaian  harga  liquefied  petroleum  gas  (LPG) untuk  ke  sekian  kalinya  secara  ekonomi  makro.  Inflasi  juga  yang  nantinya menyebabkan  disesuaikannya  suku  bunga  lebuh  cepat  yang  dilakukan  oleh  bank sentral.  Suku  bunga  yang  lebih  cepat  dinaikkan  yakni  suku  bunga  acuan,  hal tersebut  akan berdampak juga pada kenaikan biaya produksi di level produsen dan dapat  diteruskan  hingga  ke  level  konsumen  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Bhima yang merupakan seorang ekonom  sekaligus direktur Center for Economic and Law Studies (Celios). 40
Kenaikan  tarif  pajak  pertambahan  nilai  sebesar  1  %  akan  menaikkan  harga dengan  rentang  0.26%  s.d  0.42%,  Berkaitan  dengan  inflasi,  Mody  &  Ohnsorge menyimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN 1% akan menaikkan harga antara hal ini berarti kenaikan tarif PPN akan memicu kenaikan harga (inflasi). Sementara itu jika dilihat  dari  sisi  ekonomi  makro  bahwa  inflasi  berdampak  negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dihindari dengan cara mengombinasikan reformasi sektor perpajakan yang komprehensif atau kebijakan untuk mengontrol harga.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  saat  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) sedang  melakukan  reformasi  perpajakan  jilid  ke-3  dengan  dibentuknya  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan. Bersamaan  dengan  perubahan  tarif  dan  penambahan  pajak  progresif  pada  pajak penghasilan. 41
Situasi  kenaikan  pajak  memberi  pengaruh  pada  kenaikan  harga  kebutuhan pokok dan BBM,  apabila  pemerintah  tidak  stabil  dalam  mengatasi  kenaikan pajak  maka  akan terjadi inflasi. Harga-harga yang relatif, tingkat pajak, dan suku bunga riil pendapatan masyarakat terganggu dapat terdistorsi oleh inflasi yang tidak seimbang. Muncul permasalahan  yang  dialami  masyarakat membuat  aturan  tidak
40 Kompas.com, “Tarif PPN Diwacanakan Naik 1 April, Ini Dampaknya Bagi Masyarakat”, diakses  dari  https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/093100565/tarif-ppn-diwacanakan- naik-1-april-2022-ini-dampaknya-bagi-masyarakat?page=all, pada tanggal 04 Mei 2022.
41 Liyana, N. F, “Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi”, Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), Vol. 5, No.2, 2021, hal. 129.
bisa diterima dengan  baik. Pajak  Pertambahan  Nilai  ini tergolong ke dalam  pajak tidak    langsung.    Karakter    pajak  tidak  langsung  memberikan  suatu  konsekuensi yuridis, bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab  atas  pembayaran  pajak  ke  kas  negara  berada  pada  pihak  yang  berbeda. Bahwa sistem pajak pertambahan nilai ini diberlakukan untuk menggantikan sistem pajak penjualan (PPn). 42
Kenaikan  tarif  pajak  pertambahan  nilai  harus  diikuti  perlindungan  pada kelompok  menengah  bawah  dengan  pemberian  insentif  dan  dukungan  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara.  Nurfansa  Wira  Sakti  yang  merupakan  Staf  Ahli Menteri  Keuangan  Bidang  Pengawasan  Pajak  berpendapat  bahwa  pertimbangan pemerintah dalam kenaikan tarif PP melihat kondisi pemulihan yang terjadi di tiap daerah dalam melanjutkan insentif pajak. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dapat memberikan  laporan  mengenai  situasi  dan  kondisi  pemulihan  ekonomi.  Searah dengan  pemenuhan  kebutuhan  pokok,  kebijakan  harus  memperhatikan  kondisi ketahanan  pangan  masyarakat  yang  meliputi  aspek  ketersediaan  pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Maka dalam kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini diperlukan pengawasan dan monitoring terhadap sektor yang dipilih untuk mendapatkan insentif usaha. Karena dampak dari sektor berganda atau multiplier effect akan berpengaruh bagi pemulihan pada sektor lainnya. 43
Diharapkan peluang memasukkan pajak dari sisi pajak pertambahan nilai ini tidak  menimbulkan  problematika  kebijakan  pemerintah  yang  tak  kunjung memenuhi  hak-hak  masyarakat  yang  dijamin  melalui  Undang-undang  seakan menghilang  dan  terus  menerus  diabaikan  oleh  pemerintah.  Masyarakat  yang kelaparan dan menderita tak dipedulikan. Terdapat asas Solus Populi Suprema Lex Esto yang memiliki makna keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Seharusnya pemerintah  dalam  pandemi  ini  mengutamakan  urgensi  kepentingan  rakyat,  akan tetapi  momentum  ini  sebagai  kesempatan  melakukan  kepentingan  tanpa  ada perlawanan.
42 Djufri, 2022, Op.Cit , hal. 402.
43 Kontan.co.id,  “Kemenkeu  Masih  Terus  Mengkaji  Insentif  Perpajakan  di  2022”,  diakses dari Kemenkeu Masih Terus Mengkaji Insentif Perpajakan di 2022 (kontan.co.id), pada tanggal 04 Mei 2022.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Urgensi  kenaikan  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  sebagai  upaya  untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian sebagai akibat dari Pandemi Covid-19  berdasarkan  asas  kepentingan  nasional  yang  dalam  pelaksanaannya mengutamakan  kepentingan  bangsa,  negara,  dan  masyarakat  di  atas  kepentingan lainnya  yang  mampu  membuat  basis  pajak  yang  kuat  dan  merata  berdasarkan APBN yang sehat serta berkelanjutan. Kenaikan tarif pajak pertambahan  nilai ini juga  menimbulkan  dampak  bagi  perekonomian  yang  dirasakan  oleh  masyarakat, dimana kenaikan tarif pajak tersebut memberikan perhitungan   ketat  bagi  setiap kalangan    masyarakat    di    dunia    usaha  dan  industri.  Hal  tersebut  dapat  dilihat berdasarkan  fakta  di  lapangan  setelah  kenaikan  pajak  11%  membuat  masyarakat harus  berusaha  keras  terhadap  kenaikan  akan  pemenuhan  kebutuhan  hidup. Khususnya  kebutuhan  primer  meliputi  kenaikan  minyak  goreng  yang  langka dan harga  tidak  stabil,  BBM  mengalami kenaikan harga,  makanan  pokok  serta kebutuhan    hidup    melonjak  sebagai  dampak  dari  adanya  kenaikan  tarif  pajak pertambahan nilai.

## SARAN
Program    sosialisasi    dan    edukasi    tentang    peran    wajib    pajak    atas pengaruh  usaha yang  dikembangkan  di  Indonesia  menjadi  hal  yang  penting untuk  segera  dilaksanakan secara  terprogram untuk mengajak masyarakat  bekerja sama    dalam  membangun  pemulihan  ekonomi  Negara  dengan  tujuan    dapat meningkatkan  pemahaman,  memunculkan  persepsi  positif  terhadap  kebijakan pemerintah  dengan  angka  persentase  cukup    relatif  baik.    Selain  itu,  perlunya pendampingan    antara    perubahan    pajak    dengan  pelaku  usaha  agar  pergerakan perpajakan  terus  berjalan  hingga  mencapai  stabilitas  sosial  ekonomi  memadai, sama  halnya  ketika  terjadi  inflasi  perlu  adanya  skema  kebijakan  pajak  dan pengontrolan  harga  agar  inflasi  tetap  dapat  dikendalikan  di  tengah  kenaikan  tarif pajak pertambahan nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku:
Ramadhini, D. G, 2022, Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Disertasi, Program Doctoral Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang.

## Jurnal:
Asyifa Tiara Ardin, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, Ferry Irawan,
2022,  “Tinjauan  Hukum  Administrasi  Negara  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Program  Pengungkapan  Sukarela”,  Journal  of  law, Administration, and Social Science, Volume 2, Nomor 1.
Athirah,  Reza  Hanafi  Lubis,  2021,  “Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak Pertambahan  Nilai  Pada  Penerimaan  Pajak  (Studi  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Kisaran)”,  Journal  of  Economics  and  Management,  Volume  1, Nomor 1.
Dian Hasbiah Putri, Suparna Wijaya, 2022, “Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar Dari  Ghana  dan  China,”  Jurnal  Pajak  dan  Keuangan  Negara,  Volume  3, Nomor 2.
Djufri, 2022, “Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU  No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  di Indonesia”, Jurnal of Social Research, Volume 1, Nomor 5.
Farida Khairani Lubis, 2016, “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan  Masa  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan  Kota”,  Jurnal  Wahana  Inovasi, Volume. 5, Nomor 2.
Imelda  Agung,  Endang  Sri  Kawuryan,  2-17,  “Implikasi  Akta  Nominee  sebagai Dasar  Permohonan  Pengampunan  Pajak”,  Jurnal  Hukum  dan  Perundangan Islam, volume 7, nomor 2.
Junianto,  S., Harimurti,  F.,  &  Suharno,  S.,  2020,  “Pengaruh  Inflasi,  Nilai  Tukar Rupiah,  Suku  Bunga  Dan  Self  Assessment  System  Terhadap  Penerimaan
Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II”, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol.16.
Liyana, N. F, 2021, “Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi”, Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), Vol. 5, Nomor 2.
Michael  Candra  Gunawan,  Galang  Nusantara  Achmad,  Maya  Rafika,  2022, “Strategi  Komunikasi  DJP  sebagai  Respon  Naiknya  Tarif  PPN  Guna Mewujudkan  Optimalisasi  Penerimaan  Pajak  di  tahun  2022”,  Jurnal Simposium Nasional Perpajakan, Vol. 1, Nomor 1.
Noor Eva Rahma, 2022, “Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung  Pemerintah  Pada  Sewa  Toko  di  Mal”,  Jurnal  Jurust-Diction, Volume 5, Nomor 2.
Rahmansyah,  Wildan,  Resi  Ariyasa  Qadri,  RTS  Ressa  Anggia  Sakti,  and Syaiful Ikhsan.  2020,  “Pemetaan  Permasalahan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Untuk Penanganan  Covid-19  Di  Indonesia”,  Jurnal  Pajak  dan  Keuangan  Negara (PKN), Vol. 2, Nomor 1.
Rahmi  Septiani,  2015,  “Penerapan  Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”, Jurnal Lex Administratum, Volume 3, Nomor 1.
Rifky Zahran Pradana, 2022, “Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai”, Jurnal APHTN-HAN.
Satriawaty  Migang,  Wani  Wahyuni,  2020,  “Pengaruh  Pertumbuhan  Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Terhadap Penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Pada  KPP  Pratama  Balikpapan”,  Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 23, nomor 1.
Selviani  Mokoagow,  Grace  Nangoy,  Jessy  D.  L.  Warongan,  2021,  “Analisis Kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  Dalam  Melaksanakan  Kewajiban Perpajakannya  Berdasarkan  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan Pada  Sektor  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  di  Manado”,  Jurnal  Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, volume 12, Nomor. 2.
Setiadi,  2022,  “Harmonisasi  UU  HPP  Perpajakan  Indonesia  Dengan  Tax  Center Jilid 2.”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Volume 7, Nomor 1.
Tri  Ega  Nurillah,  Isnani  Yuli  Andini,  2022,  “Impact  of  the  HPP  Law (Harmonization of Tax Regulations) Post PP 23 on MSMEs during the Covid- 19 Pandemic”, Jurnal Multidisiplin Madani, Volume 2, Nomor 7.
Veni  Gerhana  Putri,  Agus  Subandoro,  2022,  “Analisis  Pengaruh  Kenaikan  Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X”, Jurnal Revenue, volume 3, nomor 1.
Yohanes Mardinata Rusli, Piter Nainggolan, 2021, “Pentingnya Pengetahuan Pajak dan  Sosialisasi  Pajak  Kepada  Calon  Wajib  Pajak  Masa  Depan”.  Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan, volume 5, nomor 2.

## Internet:
Atpetsi,  “Apakah  Kenaikan  Tarif  PPN  jadi  11%  sudah  pas?  Begini  Pandangan Pakar”,  diakses  dari  https://atpetsi.or.id/apakah-kenaikan-tarif-ppn-jadi-11- sudah-pas-begini-pandangan-
pakar#:~:text=JAKARTA%2C%20Pemerintah%20secara%20resmi%20me naikkan,lambat%201%20Januari%202025%20mendatang.
Fitri  Novia  Heriani,  “Dampak  Kenaikan  PPN  ke  Masyarakat  Dinilai  Terbatas”, diakses  dari  https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-kenaikan-ppn- ke-masyarakat-dinilai-terbatas-lt624ab7e6750a7/?page=2.
Hukumonline.com,  “Melihat  Kembali  Urgensi  Lahirnya  UU  HPP”,  diakses  dari
Melihat Kembali Urgensi Lahirnya UU HPP (hukumonline.com).
Ini  Luh  Anggela,  “PPN  naik  11  Persen,  DJP  Himbau  Masyarakat  Tak  Perlu
Khawatir”, diakses
dari
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220401/259/1517968/ppn-naik-11- persen-djp-himbau-masyarakat-tak-perlu-khawatir#:~:text=Pajak- ,PPN%20Naik%2011%20Persen%2C%20DJP%20Himbau%20Masyarakat %20Tak%20Perlu%20Khawatir,keadilan%20yang%20berbasis%20gotong %20royong
KlikLegal.com,  “Tarif  PPN  Naik, Cek  Barang  dan  Jasa  yang  Bebas  dari PPN!”,
diakses  dari  https://kliklegal.com/tarif-ppn-naik-cek-barang-dan-jasa-yang- bebas-dari-ppn/.
Kompas.com,  “Tarif  PPN  Diwacanakan  Naik  1  April,  Ini  Dampaknya  Bagi Masyarakat”,
diakses dari
https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/093100565/tarif-ppn- diwacanakan-naik-1-april-2022-ini-dampaknya-bagi-masyarakat?page=all . Kontan.co.id,  “Kemenkeu  Masih  Terus  Mengkaji  Insentif  Perpajakan  di  2022”, diakses  dari  Kemenkeu  Masih  Terus  Mengkaji  Insentif  Perpajakan  di  2022 (kontan.co.id).
Media Digital, “Tarif PPN 11 Persen Jamin Keadilan dan Stabilitas, ini Alasannya”, diakses  dari  https://ekonomi.bisnis.com/read/20220407/259/1520185/tarif- ppn-11-persen-jamin-keadilan-dan-stabilitas-ini-alasannya.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5069).
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  246,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  197/PMK.03/2013  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  68/PMK.03/2010  tentang  Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521).