## JEJAK DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK MENURUT PASAL 184  KITAB  UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Iwan Setiawan *) iwan78fhunigal@gmail.com
Ibnu Rusydi *) averoos38@gmail.com
Anisa Rahmawati *) anisarahmawati25112000@gmail.com
Siti Hasanah *) sitihasanah0605@gmail.com
(Diterima 19 Februari 2022, disetujui 05 Maret 2022)

## ABSTRACT
Information  is  everyone's  need  to  fulfill  knowledge  and  curiosity  about  something. Information  becomes  a  very  primary  need  for  society.  Currently,  by  utilizing  media facilities  and  internet  networks,  people  can  receive  and  disseminate  information through digital media. The rapid development of technology and communication has consequences  that  have  an  impact  on  changes  in  the  pattern  of  production  and consumption  of  information  by  the  general  public.  Changes  in  communication technology  have  affected  the  mass  information  dissemination  system.  Digital  media users with social media platforms in the country have continued to increase in recent times.  Every  social  media  has  a  track  record  that  contains  historical  information  or data  about  the  results  of  someone's  search,  which  is  called  a  digital  footprint.  The increasing  level  of  crime,  which  coincides  with  the  development  of  knowledge  and technology, naturally has an impact on the complexity of the modus operandi used by criminals. In the process of proving cyber crime, electronic documents can be printed and  used  as  evidence,  but  considering  that  electronic  documents  are  not  stated  in the Criminal Procedure Code as evidence in criminal procedural law, the validity and strength of the evidence can be questioned.
Keywords : Electronic evidence, Digital traces, evidence, criminal procedure law
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh
*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK
Informasi  merupakan  kebutuhan  setiap  orang  untuk  memenuhi  pengetahuan  dan rasa  ingin  tahu  mengenai  sesuatu.  Informasi  menjadi  sebuah  kebutuhan  sangat primer bagi masyarakat. Saat ini dengan memanfaatkan fasilitas media dan jaringan internet,masyarakat  dapat  menerima  dan  menyebarkan  informasi  melalui  media digital.  Pesatnya  perkembangan  teknologi  dan  komunikasi  memiliki  konsekuensi yang  berdampak  pada  perubahan  pola  produksi  dan  konsumsi  informasi  yang dilakukan oleh khalayak umum. Perubahan teknologi komunikasi telah mempengaruhi sistem penyebaran informasi massa. Pengguna media digital dengan platform media  sosial  di  tanah  air  terus  meningkat  dalam  beberapa  waktu  terakhir. Setiap media sosial memiliki rekam jejak yang berisikan informasi atau data historis mengenai  hasil  penelusuran  seseorang  yang  disebut  dengan  jejak  digital. Meningkatnya tingkat kejahatan yang beririsan dengan pengembangan pengetahuan dan  teknologi,  dengan  sendirinya  membawa  dampak  kompleksitas  modus  operandi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan. Pada proses pembuktian tindak pidana cyber  crime ,  dokumen  elektronik  dapat  dicetak  dan  dijadikan  alat  bukti,  namun mengingat  dokumen  elektronik  tidak  dinyatakan  dalam  KUHAP  sebagai  alat  bukti dalam  hukum  acara  pidana,  maka  dokumen  elektronik  dapat  diragukan keabsahannya dan kekuatan pembuktiannya.
Kata  Kunci  : Alat  bukti  elektronik,  Jejak  digital,  Alat  Bukti  Petunjuk,  Hukum  Acara Pidana

## I. Pendahuluan
Informasi  telah  menjadi  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat  dan  telah menjadi  komoditas  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,dan bernegara.  Dalam  proses  mendapatkan,menyaring  dan  menerima  informasi dibutuhkan  adanya  wahana  saluran  komunikasi.  Pesatnya  perkembangan teknologi  dan  komunikasi  memiliki  konsekuensi  yang  berdampak  pada perubahan  pola  produksi  dan  konsumsi  informasi  yang  dilakukan oleh  khalayak umum.  Saat  ini  masyarakat  tengah  memanfaatkan  fasilitas  media  dan  jaringan internet.  Kolaborasi  dari  media  dan  jaringan  internet  digunakan  sebagai penunjang  akses  informasi  di  dunia  maya  atau  lebih  dikenal  sebagai  digital. Akhir akhir ini masyarakat mulai beralih dari media konvensional ke media digital dalam rangka mendapatkan informasi aktual dan faktual.  Pemanfaatan teknologi sudah  memasuki  kehidupan  sehari  hari  masyarakat  Indonesia,  salahsatunya adalah  pemanfaatan  media  sosial  dalam  penyebaran  informasi.  Media  sosial menjadi  sasaran  utama  dalam  penyebaran  informasi.  Media  sosial  merupakan perangkat  komunikasi  yang  saling  berintergrasi  secara  online  dengan memanfaatkan jaringan internet. Pengguna media digital dengan platform media
sosial  di  tanah  air  terus  meningkat  dalam  beberapa  waktu  terakhir.  Perubahan teknologi komunikasi telah mempengaruhi sistem penyebaran informasi massa.
Media  sosial  menjadi  platform  pencarian  informasi  baru  di  internet. Besarnya  potensi  media  sosial  menjadi  sumber  informasi  telah  mendorong optimisme  pemberdayaan  digital,pembaruan  ruang  publik,hingga  memfasilitasi masyarakat  tanah  air  untuk  menyebarkan  informasi  mengenai  kegiatan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Setiap  media  sosial  memiliki  rekam  jejak  yang berisikan  informasi  atau  data  historis  mengenai  hasil  penelusuran  seseorang yang disebut dengan jejak digital.
Mobilitas  kejahatan  tinggi  dilakukan  tidak  hanya  di  suatu  wilayah, melainkan  antar  wilayah,  bahkan  menerobos  batas  regional,  transnasional modus-operandinya  menggunakan  peralatan  canggih,  memanfaatkan  peluang kelemahan  sistem  hukum,  sistem  manajemen  (Kunarto,  1991).  Meningkatnya tingkat  kejahatan  yang  beririsan  dengan  pengembangan  pengetahuan  dan teknologi,  dengan  sendirinya  membawa  dampak  kompleksitas  modus  operandi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan (Supardi: 2021).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal alat bukti elektronik. Alat bukti yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  keterangan  terdakwa  dan  petunjuk. Mengingat locus delicty dari cyber crime adalah di dunia maya atau ruang cyber , tentunya sangat berbeda dengan tindak pidana konvensional biasa yang ada di KUHAP  dimana  tempat  terjadi  tindak  pidana  umumnya  adalah  di  dunia  nyata, dengan  demikian  upaya  pembuktiannya  pun  juga  berbeda. Cyber  Crime yang merupakan  kejahatan  di  dunia  digital  atau  elektronik  otomatis  akan meninggalkan  jejak  digital  yaitu  dokumen  elektronik  itu  sendiri,  yang  bisa dipergunakan untuk alat bukti.
Pada  proses  pembuktian  tindak  pidana cyber  crime ,  dokumen  elektronik ini dapat dicetak dan dijadikan alat bukti, namun mengingat dokumen elektronik tidak  dinyatakan  dalam  KUHAP  sebagai  alat  bukti  dalam  hukum  acara  pidana, maka  dokumen  elektronik  dapat  diragukan  keabsahannya  dan  kekuatan pembuktiannya, maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut  dan  menuangkannya  dalam  artikel  tentang “Jejak  Digital  Sebagai  Alat Bukti  Petunjuk  Menurut  Pasal  184    Kitab    Undang  Undang  Hukum  Acara Pidana ”.

## II.  Metode Penelitian
Metode  Penelitian  dalam  tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang menginventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum,  penemuan hukum,  sejarah  hukum  dan  perbandingan  hukum  (Abdulkadir  Muhamad,  2004: 52). Penilitian ini dilaksanakan dengan menganalisis undang-undang, asas, teori, dan  konsep  yang  terkait  permasalahan  diatas.  Penelitian  hukum  ini  memakai sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang- Undang  tentang  KUHAP.  Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  sekunder diantaranya  buku  tentang  hukum  dan  jurnal  mengenai  hukum  yang  memiliki hubungan dengan permasalahan tersebut diatas.

## III.  Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Alat bukti elektronik
Pada  sistem  pembuktian  Indonesia,  dalam  hal  menentukan kebenaran  dari  kesalahan  atau  ketidaksalahan  terdakwa  diperlukan  alat bukti  yang  sah  yang  telah  ditentukan  oleh  aturan  yang  berlaku  sehingga hakim  memperoleh  keyakinan  dalam  menentukan  putusannya  (Ante, 2013:  98).  Sah  atau  tidaknya  alat  bukti  atau  keabsahannya  dapat ditentukan apabila memenuhi syarat  yang telah ditetapkan baik itu syarat formil ataupun syarat materiil (Alfian, 2015: 12).
KUHAP  belum  mengatur  secara  spesifik  mengenai  tindak  pidana cyber mengingat  tindak  pidana  ini  baru-baru  muncul  bersamaan  dengan perkembangan  teknologi,  maka  dari  itu  mengenai  tindak  pidana cyber  ini diatur  dalam  peraturan  yang  lebih  spesifik  yaitu  dalam  Undang-Undang Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  namun  dengan tetap  juga  mengacu  pada  KUHAP  dan  Undang-Undang  lain  yang  lebih spesifik.
Alat  bukti  dokumen  elektronik  meskipun  tidak  diatur  dalam  KUHAP sebagai lex  generalis ,  namun  untuk  tercapainya  kebenaran  materiil  alat bukti  dokumen  elektronik  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah dalam  pembuktian  tindak  pidana cyber  crime sesuai  dengan  yang
dinyatakan  dalam lex  specialis yaitu  Undang-Undang  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  dan  tidak  saja  dapat  digunakan  sebagai  alat bukti  pada  tindak  pidana cyber saja  namun  juga  seluruh  jenis  tindak pidana (Ramiyanto: 2017).
Mengenai  persyaratan  materiil  pada  tindak  pidana  cyber  contohnya seperti dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik  yang  menyatakan  bahwa  “informasi  atau  dokumen elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  sistem  elektronik  sesuai yang diatur dalam ketentuan Undang- Undang ITE”, selain itu pada Pasal 6 Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menyatakan  tentang syarat materiil mengenai keabsahan alat bukti dokumen elektronik, dalam pasal  6  tersebut  dinyatakan  bahwa  “informasi  atau  dokumen  elektronik dianggap  sah  sepanjang  informasi  yang  tercantum  didalamnya  dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan data dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.
Mengenai  syarat  formilnya  dinyatakan  dalam  Pasal  43  Undang- Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  menyebutkan bahwa  pada  intinya  pada  proses  penyidikan,  penyitaan,  penggeledahan, penyadapan  dan  proses  peradilan  lainnya  termasuk  pembuktian  dalam tindak  pidana  yang  berbasis  teknologi  dan  transaksi  elektronik  dalam  hal ini  cyber  crime  dilaksanakan  atau  diterapkan  berdasarkan  atas  Hukum Acara Pidana, yang didasari dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,  Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan peraturan khusus yang lebih spesifik.
Mengenai  tidak  dinyatakannya  bukti  elektronik  atau  dalam  hal  ini dokumen  elektronik  pada  Pasal  184  KUHAP  terdapat  beberapa pertentangan  pendapat,  diantaranya  pendapat  yang  menyatakan  bahwa alat  bukti  dokumen  eletronik  merupakan  perluasan  alat  bukti  surat  dan petunjuk  dan  yang  menyatakan  bahwa  dokumen  elektronik  merupakan alat  bukti  baru  yang  merupakan  tambahan  dari  lima  alat  bukti  yang  sah. Pendapat  dari  seorang  ahli  hukum  pidana  Eddy  O.S  Hiariej  menyatakan alat  bukti  dokumen  elektronik  serta  hasil  cetaknya  merupakan  tambahan alat bukti baru selain yang dinyatakan dalam KUHAP dan merupakan alat bukti yang sah, dan bukan merupakan perluasan alat bukti surat maupun
alat  bukti  petunjuk  hal  ini  merujuk  pada  ketentuan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Isma, 2014:112).
3.2. Jejak  Digital  Sebagai  Alat  Bukti  Petunjuk  Menurut  Pasal  184    Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
Tahap  pembuktian  adalah  tahap  yang  paling  penting  dalam  proses persidangan  di  Pengadilan,  karena  hasil  dari  proses  pembuktian  akan menentukan  benar  atau  tidaknya  tindakan  atau  peristiwa  yang  terjadi (Johan, 2012: 121).
Pada  tahap  pembuktian  di  persidangan  umumnya  berdasarkan KUHAP  terdapat  lima  alat  bukti  yang  sah  yang  dinyatakan  dalam  “Pasal 184  ayat  (1)”  yang  mengatur  lima  alat  bukti  yang  telah  ditetapkan  dan dijadikan pedoman yang sah dalam hukum acara pidana diantaranya ; “ a. Keterangan  saksi,  b.  Keterangan  ahli,  c.  Surat,  d.  Petunjuk,  dan  e. Keterangan terdakwa”.
Sistem  pembuktian  pada  tindak  pidana  cyber  crime  ini  alat  bukti dokumen  elektronik  merupakan  alat  bukti  utama  yang  dapat  diajukan langsung  menjadi  alat  bukti  di  persidangan,  mengingat  tindak  pidana cyber  crime  yang  berbasis  teknologi  sudah  tentu  meninggalkan  jejak digital  atau  dokumen  elektronik  ataupun  hasil  cetaknya  sehingga  dapat dijadikan sebagai bukti utama dan alat bukti yang kuat. Mengingat dalam persidangan  minimal harus  ada dua  alat  bukti  maka  diperlukan  alat  bukti petunjuk  lain  untuk meyakinkan  hakim  sesuai  dengan  Pasal  188  KUHAP menyatakan membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi, b. surat., dan c. keterangan  terdakwa  (Ariartha,  2019:  11).  Mengingat  dalam  persidangan minimal harus ada dua alat bukti maka diperlukan alat bukti petunjuk lain untuk  meyakinkan  hakim  sesuai  dengan  Pasal  188  KUHAP  menyatakan membatasi  kewenangan  hakim  dalam  memperoleh  alat  bukti  petunjuk yang  dapat  diperoleh  dari  :  a.  keterangan  saksi,  b.  surat.,  dan  c. keterangan terdakwa.
Pada dasarnya semua alat bukti mempunyai pengaruh dan kekuatan pembuktian yang setara atau sama (Efendi, 2014:172). Hal ini maksudnya kekuatan  pembuktian  pada  setiap  alat  bukti  sama  tergantung  pada penilaian  dari  hakim,  yangmana  harus  sesuai  dengan  syarat  agar  dapat
ditentukan kekuatan pembuktiannya. Pada pembuktian minimal memerlukan  dua  alat  bukti,  dalam  hal  ini  kekuatan  hukum  pembuktian dokumen  elektronik  dapat  sempurna  apabila  ada  alat  bukti  lain  yang mendukung.
Alat  bukti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  tersebut dikatakan  memiliki  kekuatan  pembuktian  bebas  karena  kekuatan pembuktiannya  sifatnya  tidak  sempurna,  tidak  menentukan  atau  tidak mengikat. Selain itu kekuatan pembuktian alat bukti juga tergantung pada penilaian hakim, dalam hal ini hakim memiliki hak atau kewenangan bebas untuk  menilai  sendiri  kekuatan  dari  setiap  alat  bukti,  yangmana  nantinya hakim  akan  menentukan  sendiri  alat  bukti  tersebut  sempurna  atau  tidak. dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  apabila  suatu  alat  bukti  tidak dinyatakan  dalam  KUHAP,  tidak  akan  menghalangi  hakim  dalam memeriksa atau mengadili suatu tindak pidana asalkan alat bukti tersebut dapat meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa. Begitupula dengan  alat  bukti  dokumen  elektronik  yang  tidak  diatur  dalam  KUHAP namun  diatur  secara  khusus  dalam  suatu  aturan  yang  lebih  spesifik. Dalam  proses  pembuktian  minimal  ada  lebih  dari  satu  bukti,  dimana  dari masing-masing  bukti  hakim  akan  menilai  sendiri  dan  memperoleh keyakinan dari tindak pidana yang terjadi (Harahap, 2006: 294).
Jejak  digital  atau digital  footprint, adalah  tapak  data  yang  tertinggal setelah  beraktivitas  di  internet.  Jejak  digital  merupakan  sistem  yang diberlakukan  oleh  media  sosial  untuk  dapat  mengakses  setiap  fitur  dan layanan  besutannya  dengan  mudah  oleh  pengguna.  Kegiatan  seperti mengirim email ,  mengunjungi  sebuah website hingga  memposting sesuatu di media sosial  sudah cukup untuk meninggalkan digital footprint.
Penyebaran  informasi  juga  merupakan  salahsatu  bentuk  jejak  digital dikarenakan  informasi  akan  terus  menerus  diterima  oleh  masyarakat melalui  jaringan  internet  dan  perangkat  atau  media.  Di  samping  itu, terdapat dua jenis jejak digital.
1.  Jejak Digital Aktif
Jejak  digital aktif adalah data atau informasi yang dibagikan pengguna  dengan  sengaja  melalui  media  sosial  atau  situs  web. Contoh  dari  jejak  digital  aktif  yaitu  ketika  mengirim e-mail ,
mengunggah  konten  di  media  sosial,  mengisi  formulir  secara online ,  atau  membuat  komentar  di  forum online .  Nama  atau  profil yang  terdaftar  dapat  ditautkan  ke  kiriman  yang  telah  dibuat  dan sangat  mudah  untuk  mengetahui  banyak  hal  mengenai  seseorang dari jejak digital yang ditinggalkan.
2.  Jejak Digital Pasif
Jejak pasif adalah data atau informasi yang dikumpulkan dari pengguna  tanpa  sepengetahuan  orang  tersebut.  Contoh  dari  jejak digital  pasif  meliputi  domisili  pengguna,  alamat  IP  pengguna,  atau jenis  perangkat  yang  digunakan.  Biasanya  jejak  digital  pasif digunakan  untuk  mencari  tahu  profil  pelanggan,  target  iklan,  dan sebagainya.
Menurut  ketentuan  Pasal  188  ayat  (1)  KUHAP  petunjuk  adalah perbuatan,  kejadian  atau  keadaan,  yang  karena  persesuaiannya  baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidananya itu sendiri  menandakan  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan  siapa pelakunya. Perbuatan, kejadian dan keadaan yang saling bersesuaian itu sesuai  Pasal  188  ayat  (2)  KUHAP  hanya  dapat  diperoleh  dari  alat  bukti berupa  keterangan  saksi,  surat  dan  keterangan  terdakwa.  Ini  artinya  alat bukti  petunjuk  sebenarnya  bukan  sebagai  alat  bukti  yang  mandiri  karena keberadaannya harus digantungkan pada alat bukti lain.
Pasal 188 KUHAP memiliki kemiripan dengan ketentuan Pasal 310, Pasal  311  dan  Pasal  312  HIR  dengan  sedikit  perbedaan.  Petunjuk menurut Pasal 311 HIR selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan  terdakwa  juga  dapat  diperoleh  dari  pemeriksaan  dan penglihatan  hakim  sendiri,  sehingga  pembuktian  yang  didasarkan petunjuk  di  berbagai  alat  bukti  tidak mungkin  diperoleh  oleh  hakim tanpa menggunakan  redenering  atau  suatu  pemikiran  tentang  adanya persesuaian  antara  kenyataan  satu  dengan  kenyataan  lain  atau  dengan tindak  pidananya  sendiri  (Lamintang,  1984).  Jadi  sifat  petunjuk  sebagai alat  bukti  tidak  mandiri  dan  sangat  bergantung  pada  pemikiran  hakim. Oleh  karena  itu  Andi Hamzah  berpendapat petunjuk  lebih  pantas disebut sebagai  alat  bukti  pengamatan  hakim  seperti  hanya  UU  Nomor  1  Tahun
1950  yang  telah  menghapus  alat  bukti  petunjuk  atau  sama  dengan Nederland Strafvordering yang baru.
Lebih  lanjut  Andi  Hamzah  dengan  menyetir  pendapat  A.  Minkenhof dikatakan:  Di  sini  tercermin  bahwa  pada  akhirnya  persoalannya diserahkan  kepada  hakim.  Dengan  demikian,  menjadi  sama  dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim ( eigen waarneming van de rechter ) harus dilakukan selama sidang, apa  yang  telah  dialami  atau  diketahui  oleh  hakim  sebelumya  tidak  dapat dijadikan  dasar  pembuktian,  kecuali  kalau  perbuatan  atau  peristiwa  itu telah  diketahui  oleh  umum  (Hamzah,  2005).  Hal  ini  berbanding  lurus dengan  praktek  penyidikan  yang  menampilkan  produk  berkas  perkara, dimana  alat  bukti  yang  tersusun  di  dalam  berkas  perkara  tidak  satupun menyebutkan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat  (1)  KUHAP  karena  alat  bukti  petunjuk  pada  prinsipnya  didasarkan pengamatan pada saat pembuktian.
Oleh  karena  itu  sangat  beralasan  apabila  dikatakan  alat  bukti petunjuk  memiliki  gradasi  terendah  dibandingkan  dengan  alat  bukti  lain. Bahkan  van  Bemelen  megatakan  tetapi  kesalahan  utama  ialah  petunjuk dipandang  sebagai  suatu  alat  bukti  padahal  pada  hakekatnya  tidak  ada (Hamzah,  2015).  Artinya,  menurut  van  Bemelen  petunjuk  sebenarnya bukan  merupakan  alat  bukti.  Hal  tersebut  di  atas  relevan  dengan  bunyi Pasal  188  ayat  (3)  KUHAP  yang  memberikan  catatan  khusus  bahwa penilaian atas kekuatan alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan  oleh  hakim  dengan  arif  dan  bijaksana,  setelah  ia  mengadakan pemeriksaan  dengan  penuh  kecermatan  dan  keseksamaan  berdasarkan hati  nuraninya.  Ketentuan  ini  seolah  memberikan  pesan,  sebaik-baiknya pembuktian  adalah  dengan  menggunakan  alat  bukti  yang  secara  nalar obyektif  tidak  memerlukan  pemikiran  khusus  untuk  menganggapnya sebagai  alat  bukti  (alat  bukti  mandiri).  Intinya  penggunaan  alat  bukti petunjuk  sedapat  mungkin  diminimalisir  dengan  menggunakan  alat  bukti lain  yang  ukuran  obyektifnya  lebih  jelas,  seperti  alat  bukti  keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan keterangan ahli.
Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  UUITE  mengatakan  bahwa  data  yang berupa  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  berikut  hasil
cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan alat bukti  yang  diatur  di  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP.  UUITE menempatkan  data  yang  berisi  informasi  dan  dokumen  elektronik merupakan alat bukti mandiri yang tidak digantungkan pada alat bukti lain. Redaksi alat  bukti  sah  sama  dengan  penyebutan  yang  diatur  di  dalam undang-undang lain di luar KUHAP seperti tindak pidana pencucian uang, narkotika,  terorisme  dan  lain-lain  yang  menempatkan  data  elektronik sebagai  alat  bukti  mandiri  dan  sempurna  sebagai  tambahan  jenis  alat bukti  yang  diatur  di  dalam  Pasal  188  KUHAP.  Hal  berbeda  dengan ketentuan Pasal 26A UUTPK yang menempatkan data elektronik sebagai sumber untuk mendapatkan petunjuk (sebagai alat bukti petunjuk).
Mengingat  kedudukan,  sifat  dan  kharakter  alat  petunjuk  tersebut, maka  penempatan  alat  bukti  elektronik  sebagai  petunjuk  dalam pembuktian  perkara  tindak  pidana  korupsi  harus  mengikuti  sifat  dan kharakter  alat  bukti  petunjuk  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  KUHAP. Penggunaan  alat  bukti  petunjuk  di  dalam  khasanah  pembuktian  harus mengikuti  tata  cara  yang  sama  layaknya  alat  bukti  petunjuk,  yaitu berdasarkan penilaian dan pengamatan di dalam sidang oleh hakim.
Tren  yang  berkembang  dalam  pembuktian  perkara  sulit  terutama tindak  pidana  korupsi,  alat  bukti  elektronik  merupakan  pembunuh  (baca: alat bukti) handal untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa karena alat bukti elektronik mampu merekam kejadian ante factum seperti apa  adanya.  Sebagai  alat  bukti  handal,  dengan  mudah  alat  bukti elektronik  mampu  membentuk  keyakinan  terbuktinya  perbuatan  dan kesalahan terdakwa.
Alat bukti elektronik relatif sebagai alat bukti yang sulit dibantah baik oleh saksi maupun terdakwa. Bantahan yang sifatnya kebohongan secara gestur tubuh dan ketidaklogisan bantahan mudah diketahui sehingga tidak sulit melahirkan  keyakinan  mengenai  kebenaran  alat  bukti  elektronik. Terlebih lagi alat bukti elektronik dapat melahirkan alat bukti lain yaitu ahli, seperti  ahli  digital  forensik  yang  membenarkan  suara  dan  gambar  saksi maupun  terdakwa  yang  terekam  di  dalam  alat  bukti  elektronik,  seperti nampak dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi (suap) dengan terdakwa  Eddy  Sindoro  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Terdakwa
membantah  alat  bukti  rekaman  suara  hasil  penyadapan  yang  diajukan oleh  Penuntut  Umum  bahwa  suara  di  dalam  rekaman  bukan  suaranya. Ahli digital forensik Dhany Arifianto dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) menerangkan suara di dalam rekaman tersebut identik dengan suara milik Eddy Sindoro.
Alat  bukti  elektronik  merupakan  alat  bukti  apa  adanya  ( as  it  is ), ditampilkan di dalam sidang dan sebagai informasi apa adanya, layaknya seorang  saksi  yang  merekam  dan  menceriterakan  kembali  apa  yang pernah dilihat, diketahui dan didengar sendiri. Ketika isi yang terurai dalam alat  bukti  elektronik  tersebut  bersesuaian  dengan  alat  bukti  lain  (seperti saksi),  maka  semestinya  alat  bukti  elektronik  secara  mandiri  telah berfungsi  sebagai  alat  bukti  mandiri  dan  memenuhi  kualifikasi  dua  alat bukti  cukup,  tidak  lagi  menjadi  sumber  alat  bukti  petunjuk  yang  harus diproses  melalui  pengamatan  hakim.  Merujuk  pada  Pasal  185  ayat  (6) KUHAP,  maka  alat  bukti  keterangan  saksi  dapat  dikatakan  telah bersesuaian dengan alat bukti elektronik, misalnya hasil sadapan.
Dengan demikian secara normatif dan teknis, penempatan alat bukti elektronik  khususnya  jejak  digital  lebih  tepat  apabila  diletakkan  sebagai alat  bukti  lain  yang  sah  di  luar  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP, artinya  alat  bukti  elektronik  tidak  disposisikan  sebagai  alat  bukti  petunjuk sebagaimana  dalam  UUTPK.  Alih-alih  sebagai  mesin  pembunuh,  justeru alat bukti elektronik di UUTPK tidak menjadi alat bukti yang mandiri tetapi harus dilekatkan sebagai alat bukti petunjuk.
Ironisnya,  secara  teknis  alat  bukti  elektronik  sebagai  petunjuk maupun  sebagai  alat  bukti  mandiri,  tidak  terdapat  perbedaan  substansial baik dalam memperoleh maupuan menampilkan di persidangan. Misalnya hasil  intercept  melalui  media  sosial  atau  sarana  yang  digunakan  oleh orang  untuk  berinteraksi  satu  sama  lain  dengan  cara  menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas  virtual.  Penuntut  Umum  akan  menunjukkan  visualisasi percakapan,  gambar  atau  tulisan  tersebut  di  depan  persidangan.  Tidak ada  perbedaan  perlakuan  di  tataran  teknis  sehingga  pembedaan  dalam undang-undang  menjadi  sesuatu  yang  aneh,  menyimpang  dari  konsep
alat  bukti  petunjuk  dan  lebih  jauh  tentunya  merugikan  kepentingan terdakwa.
Selain  itu  alat  bukti  elektronik  berupa  jejak  digital  juga  dapat diperoleh  melalui  proses  pengolahan  digital  forensik  atas  benda  sitaan elektronik  (perangkat  elektronik)  sehingga  diperoleh  data  elektronik  atas benda  sitaan/barang  bukti  elektronik,  termasuk  proses  cloning  atas  data- data  yang  telah  terhapus.  Mekanisme  penampilan  keduanya  dalam pembuktian di pengadilan tidak memiliki perbedaan, sehingga menempatkan  keduanya  dalam  kualitas  yang  berbeda  menjadi  sesuatu yang tidak tepat.

## IV.  Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
Dengan  kemajuan  teknologi  dan  perkembangan  teknik  informasi yang  semakin  cepat  maka  pemerintah  harus  dengan  segera  mengakui bahwa  bukti  elektronik  berupa  jejak  digital  harus  diakui  dan  dijadikan sebagai alat bukti di persidangan sebagai alat bukti petunjuk  berdasarkan pasal  184    Kitab    Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Alat  bukti petunjuk  memiliki  gradasi  kualitas  terendah  sebagai  alat  bukti.    Alat  bukti elektronik berupa jejak digital harus memiliki validitas pembuktian. Validitas alat  bukti  elektronik  ditentukan  melalui  proses  digital  forensik  dengan tahapan:  terpeliharanya  integritas  data,  adanya  orang  yang  kompeten, terpeliharanya chain of custody dan kepatuhan terhadap peraturan.

## 4.2. Saran
Saran yang daat diebrikan yaitu bahwa para pengguna media sosial disarankan  untuk  tidak  sekali  sekali  membuat  jejak  digital  yang  dapat memberi pengaruh buruk terhadap citra pengguna.  Para pengguna media sosial  juga  disarankan  agar  menerapkan  ENATA  ( Effective,  Necessary, Accurate,  Timely,  Appropriate )  ketika  hendak  menyampaikan  atau menerima suatu informasi,Khususnya di media sosial.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Alfian,  Mardiansyah.  2015.  Mekanisme  Pembuktian  Dalam  Perkara  Tindak Pidana Siber. Jurnal Kementrian Hukum dan HAM , November 2015.
Ante, Susanti. 2013. Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Sam  Ratulangi,  Manado, Lex  Crimen Vol.II /No.2.
Ariartha,  I  Nyoman Wahyu.  2019.  Kekuatan Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV)  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. Jurnal  Kertha  Wicara Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana, Volume .08 No.02
Efendi, Tolib. 2014. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana . Malang: Setara Press.
Hamzah,  Andi.  2005. Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia .    Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah,  Andi.  2015. Delik-delik  tertentu  (Speciale  Delicten)  di  dalam  KUHP . Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, M. Yahya . 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali . Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Isma, Nur Laili. 2014.Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen  Elektronik  Serta  Hasil  Cetaknya  Dalam  Pembuktian  Tindak Pidana. Jurnal Penelitian Hukum .Vol. 1 No  2.
Johan, Wahyudi. 2012. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga , Volume XVII No.2.
Lamintang,  P.  A.  F.  1984. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Baru.
Kunarto. 1991. Gelagat Perkembangan
Kejahatandan Kebijakan Penanggulangannya,  Makalah  Seminar  KRIMINOLOGI  VIII .  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
Muhamad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Cet1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Supardi.  2021.  Mengukur  Kekuatan  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam  Pembuktian Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia , Vol. 6 No. 5.
B. Perundang - Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## C.  Sumber Lain
NFM  Ramiyanto,  2017,  “  Bukti  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Yang  Sah  Dalam Hukum Acara Pidana”,
website https://www.researchgate.
321370703_bukti_elektronik_sebagai_alat_bukti_yang_sah_dalam_huku m_acara_pidana_.