## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PROGRAM PEMUTIHAN POKOK TUNGGAKAN SERTA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA BENGKULU
1 Fitria Handayani*, 2 Berto Usman
1,2 Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kadang Limun - Kota Bengkulu *Corresponding author: 1 fitriasyahbana04@gmail.com

## Abstrak
Studi  deskriptif  kuantitatif  ini  mengkaji  efektivitas  dan  kontribusi  program  pembebasan pokok tunggakan pajak dan denda pajak di Provinsi Bengkulu. Tujuannya untuk melihat seberapa  besar  dampak  program  pembebasan  pajak  terhadap  upaya  peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini cukup menarik karena menggunakan data dari  kewajiban  pajak  kendaraan  roda  dua  yang  tertunggak  dan  menjadi  objek  utama program  pembebasan  sanksi  pajak  tahun  2021.  Data  yang  digunakan  merupakan  data kuantitatif  yang  diperoleh  dari  UPTD  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  (PPD)  Kota Bengkulu - Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi. Data yang terkumpul kemudian  diolah  dengan  menggunakan  analisis  statistik  deskriptif.  Hasil  kajian menunjukkan bahwa pos penerimaan pajak kendaraan roda dua dari pembebasan pajak tidak efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 45.98% pada tahun 2021, dan kontribusi tercatat  sebesar  48.39  %  pada  tahun  2021  yang  termasuk  dalam  kategori  baik.  Hasil penelitian  ini  secara  umum  menunjukkan  bahwa  meskipun  dari  aspek  pendapatan  asli daerah  pajak  kendaraan  roda  dua  masih  belum  efektif  dan  begitu  kontributif,  namun secara total, program  ini  telah  berkontribusi  pada  peningkatan  pendapatan  asli  daerah sebesar Rp29,725,097,400 pada akhir tahun 2021.
Kata kunci: efektivitas, pembebasan pajak dan sanksi pajak, pendapatan asli daerah

## Abstract
This quantitative descriptive study examines the effectiveness and contribution of the tax exemption program and tax penalty in Bengkulu province. The aim is to see how much the tax exemption program can have an impact on the efforts of increasing local revenue. This research is deemed interesting because it uses the data from the obligatory tax for two- wheeled vehicles that are in arrears and is the main object of the tax exemption and tax penalty programs in 2021. The data used is quantitative data obtained from the Regional Technical  Implementation  Unit  (UPTD)  of  Regional  Revenue  Management  (PPD) Bengkulu City-Regional Financial Management Agency (BPKD), Bengkulu province. The data  collected  was  further  processed  using  descriptive  statistical  analysis.  The  findings show that the two-wheeled vehicle tax revenue post from the tax exemption is ineffective, with  an  effectiveness  rate  of  45.98%  in  2021.  In  addition,  in  terms  of  contribution,  the revenue obtained from this program is 48.39% in 2021, which is in the good category. The results of this study generally show that although from the aspect of local revenue for two- wheeled vehicle tax is still ineffective and yet to be contributive, but in total, this program has contributed to an increase in local revenue as of Rp29,725,097,400 in the end of 2021 fiscal year.
Keywords: effectiveness, tax exemption and tax penalty, local generating income

## PENDAHULUAN
Pada  undang-Undang  (UU)  No.  23  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  pasca diberlakukannya otonomi daerah, maka aktivitas  desentralisasi sepenuhnya sudah tidak lagi  dikoordinir  oleh  pemerintah  pusat  (Astana  &  Merkusiwati,  2017).  Menurut  Nasir (2019), desentralisasi sudah menjadi delegasi urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat terhadap  daerah  otonom  yang  berada  di  bawahnya  berdasarkan  asas  otonomi.  Daerah otonom  sudah  harus  menjadi  lebih  independen  karena  mendapatkan  otorisasi  untuk menjadi daerah pembantu bagi pemerintah pusat. Untuk dapat mengoptimalkan perannya sebagai  daerah  pembantu  dan  pendukung,  maka  daerah  otonom  juga  harus  memiliki kemampuan  pengelolaan  dan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  -  PAD  (Rahayu  & Amirah, 2018). PAD dalam konteks ini adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, dan  diperoleh  berdasarkan  rujukan  pada  peraturan  daerah,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Pendapatan asli daerah dapat berasal dari pungutan terhadap  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  pendapatan  usaha  daerah,  hasil  pengelolaan barang milik daerah lainnya, dan PAD lainnya yang sah (Mardiasmo, 2003; Herawati & Bandi,  2019).  Upaya  peningkatan  PAD  pada  dasarnya  juga  merupakan  wujud desentralisasi agar daerah mampu mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan (Prakoso et al ., 2019).
Adanya  semangat  dalam  optimalisasi  PAD  bagi  daerah  otonom,  negara  juga mengumpulkan sumber pendapatan melalui pos penerimaan pajak dari para wajib pajak yang  membayar  pajak  kepada  negara.  Meskipun  komponen  pembentuk  PAD  cukup variatif,  namun  sebagian  besar  komponen  penerimaan  terbesar  bersumber  dari pendapatan pajak (Agustina & Arliani 2015). Maka pendapatan dari sektor penerimaan pajak  menjadi  salah  satu  pos  potensial  yang  selalu  diupayakan  pemerintah  pusat  dan daerah  agar  dapat  terealisasi  sesuai  dengan  target  yang  sudah  diproyeksikan  pada  pos pendapatan  (Wahfar,  Hamzah,  &  Syechalad,  2014;  Husnayaini,  2020).  Meskipun pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak bersifat rutin dan reguler, namun pada kenyataannya  pelaksanaan  pemungutan  pajak  di  lapangan  tidak  mudah  (Mahardika, Zukhri, & Nuridja, 2015). Salah satu contoh adanya inkonsistensi antara jumlah aktual penerimaan yang sudah diproyeksikan terkadang meleset dari target karena adanya wajib pajak  yang  menunggak  pembayaran  pajak.  Tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor  ini menjadi salah satu contoh yang menarik dan paling sering ditemui di lapangan, di mana baik  kendaraan bermotor roda  dua  (KB-2)  ataupun  empat (KB-4) banyak  yang beralih status  menjadi  kendaraan  berstatus  “bodong/ilegal”  jika  tidak  melakukan  pembayaran pajak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (Pontoh, Ilat & Warongan 2018). Guna mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah piutang pajak yang tidak tertagih dari para wajib pajak, maka  pemerintah perlu melakukan pemetaan dan melakukan strategi pemungutan pajak yang lebih efektif.  Sebagai contoh, tidak serasinya jumlah kendaraan dan jumlah penerimaan  pajak dapat  dilihat dari perbandingan antara jumlah kendaraan dan jumlah tunggakan pemilik kendaraan bermotor di provinsi Bengkulu (lihat Gambar 1).
921,979 964,455 614,096 635,194 2020 2021 Jumlah kendaraan Jumlah yang Menunggak
Gambar 1. Data (unit) Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) yang Menunggak Pajak di provinsi Bengkulu
Data yang diperoleh dari Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)  Provinsi  Bengkulu  Tahun  2020  dan  2021  menunjukkan  bahwa  pungutan terhadap  pajak  kendaraan  bermotor  yang  terealisasi  pada  tahun  2020  tercatat  sebesar Rp59,676,788,000  dari  target  awal  yaitu  sebesar    Rp55,139,014,101.  Pada  tahun berikutnya  (2021),  jumlah  penerimaan  dari  pajak  kendaraan  bermotor  yang  terealisasi adalah  sebesar  Rp61,426,675,525,  dengan  target  penerimaan  awal  yang  diproyeksikan sebesar Rp64,650,711,500. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab penurunan jumlah dan rendahnya minat membayar pajak, di antaranya disebabkan karena besaran nominal pembayaran itu sendiri. Latar belakang masyarakat yang cukup beragam turut membuat pemerintah kewalahan untuk menarik pajak. Apabila wajib pajak ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak pada saat jatuh tempo, akan terjadi piutang pajak tidak  tertagih  yang  meningkat,  sehingga  berakibat  pada  pemberlakuan  denda  sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kamaludin & Usman, 2018; Ariani & Biettant, 2019).
Merujuk  pada  fenomena  tingginya  jumlah  pajak  terutang  yang  harus  ditanggung oleh wajib pajak, serta semakin tingginya jumlah piutang pajak tak tertagih yang harus diantisipasi  oleh  pemerintah  daerah,  maka  terjadi  potensi  kehilangan  PAD  yang  dapat berakibat pada ketidakstabilan penerimaan negara/daerah (Herjanti & Teg, 2020). Guna mengantisipasi  masalah  tersebut,  kepala  daerah  berinovasi  dengan  membuat  suatu kebijakan  publik  yang  bisa  meringankan  para  wajib  pajak,  sehingga  dapat  membantu pemerintah  untuk  memperkecil  potensi  kerugian  dari  hilangnya  penerimaan  pajak kendaraan bermotor  (Fristylia, 2016;  Balqis, 2018;  Ekasari &  Akbari, 2017). Terdapat contoh  dari  kebijakan  publik  tersebut  berupa  pemberlakuan  Pembebasan  Pokok Tunggakan  dan  Denda  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  (KB-2)  dalam  Wilayah Provinsi  Bengkulu  sebagaimana  tertuang  dalam  Keputusan  Gubernur  Nomor  C.163. BPKD  (Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah)  Tahun  2021.  Provinsi  Bengkulu  secara khusus  diambil  sebagai setting studi  karena  pemerintah  provinsi  sudah  beberapa  kali menerapkan  kebijakan  serupa  dan  ternyata  instrumen  kebijakan  tersebut  dianggap berhasil  membantu  mengoptimalkan  potensi  PAD  dalam  bentuk  pajak  kendaraan bermotor.  Walaupun  masih  perlu  dilakukan  kajian  empiris  terkait  seberapa  efektif  dan kontributif kebijakan tersebut jika dilihat dari besaran jumlah piutang pajak yang berhasil ditagih  oleh  pemerintah  lewat  penghapusan  tunggakan  dan  denda  pajak  kendaraan bermotor  di  provinsi  Bengkulu  pada  tahun  2021.  Pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua diambil  sebagai  fokus  studi  karena  besarnya  kuantitas  potensi  PAD  yang  dapat dioptimalkan  dari  jenis  pajak  kendaraan  tersebut.  Adapun  tingginya  jumlah  kendaraan
bermotor  roda  dua  di  kota  Bengkulu  juga  memberikan  kontribusi  cukup  besar dibandingkan dengan jenis kendaraan bermotor lainnya.
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  beberapa  pertanyaan  penelitian  yang  secara khusus  fokus  pada  upaya  (i)  pengukuran  efektivitas  Program  Pemutihan  Pokok Tunggakan  dan  Denda  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  di  Kota  Bengkulu.  (ii) Pengukuran  kontribusi  Program  Pemutihan  Pokok  Tunggakan  dan  Denda  Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bengkulu. (iii) Identifikasi terhadap Peningkatan PAD  Tahun  2021  di  Kota  Bengkulu,  dan  (iv)  Upaya  proyeksi  potensi  PAD  Pajak Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  di  Kota  Bengkulu  selama  beberapa  tahun  ke  depan. Adapun kontribusi kajian empiris yang dihasilkan dari temuan penelitian ini diharapkan dapat  menjadi  bahan  rujukan/literatur  tambahan  terkait  studi  serupa.  Selain  itu,  hasil temuan pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskusi intelektual terkait perdebatan  mengenai  efektivitas  dan  kontribusi  dari  pemberlakuan  kebijakan penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor roda dua. Selain itu secara praktis,  hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  utuh  tentang efektivitas  kontribusi  program  pemutihan  pokok  tunggakan  serta  denda  pajak  pada kendaraan  bermotor  roda  dua  tahun  2021  dalam  meningkatkan  PAD  di  provinsi Bengkulu.

## KERANGKA TEORI

## Manajemen  Keuangan Sektor  Publik dan Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  dalam  memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan membuat sebuah program  pemutihan  pajak  (Wahyudi,  Sanim,  Siregar,  &  Nuryantono,  2009).  Menurut Rahayu dan Amirah (2018) program pemutihan perpajakan memberikan  alternatif opsi pembebasan  sanksi  administrasi  kepada  masyarakat,  terutama  terkait  kenaikan  bunga pajak kendaraan bermotor. Teori perilaku terencana ( Theory of Planned Behavior – TPB) menjadi teori yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Harapannya, program pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  diberlakukan  pemerintah  dapat mempengaruhi para wajib pajak kendaraan agar menjadi lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya  secara mandiri  (Ekasari  & Akbari, 2017). Hal ini menjadi penting karena wajib  pajak  menjadi  komponen  utama  yang  berkontribusi  besar  dalam  pendapatan daerah. Pengelolaan yang optimal terhadap kontribusi wajib pajak perlu dikelola dengan baik menggunakan tata kelola manajemen keuangan sektor publik yang efektif dan efisien (Tahyu, 2011).
Pada  konteks  optimalisasi  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  manajemen  keuangan sektor  publik  menjadi  alat  yang  dapat  membantu  pemerintah  dalam  meningkatkan efektivitas  pengelolaan  penerimaan  daerah  (Waluyo,  2004;  Wicaksono,  2020). Pengelolaan keuangan sektor publik pada konteks ini dapat diartikan sebagai sistem yang mengendalikan dan menghasilkan sumber daya keuangan publik guna memenuhi upaya pelayanan  publik  yang  efektif  dan  juga  efisien.  Aktivitas  manajemen  keuangan  publik meliputi perencanaan dan penganggaran, pengendalian internal, akuntansi dan pelaporan, audit,  serta  pengawasan  eksternal.  Manajemen  keuangan  publik  turut  mencakup pengelolaan  dan  optimalisasi  sumber-sumber  pendapatan  pajak  serta  pendapatan pemerintah lainnya. Pinjaman dan manajemen hutang juga dikelola dengan fokus utama
berada  pada  pengelolaan  pengeluaran,  terutama  dalam  konteks  penganggaran  publik (Wulandari, 2017).
Mardiasmo  (2011)  menyebutkan  bahwa  pajak  sudah  menjadi  kontribusi konstitusional oleh warga negara kepada kas negara, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) yang dapat dipungut tanpa pertimbangan yang dapat diverifikasi secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2011), jenis pajak  dapat  dibagi  menjadi  tiga  bagian;  yaitu  menurut  golongan,  menurut  sifat,  dan menurut  lembaga  pemungutannya.  Menurut  golongannya,  jenis  pajak  terdiri  dari;  (a) Pajak  langsung,  yaitu  pajak  yang  harus  ditanggung  oleh  wajib  pajak  sendiri  dan  tidak dilimpahkan/dibebankan kepada orang/pihak lain. (b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan/dilimpahkan  kepada  orang  lain/pihak  ketiga. Menurut sifatnya, jenis  pajak terdiri dari; (a) Subyek pajak,  yaitu pajak di mana status pribadi  wajib  pajak  adalah  subjek  administrasinya,  dan  (b)  Pajak  objektif,  yaitu  pajak yang dipungut dengan kehati-hatian sesuai dengan tujuannya, berupa maksud, keadaan dan peristiwa  yang mengarah pada kewajiban pajak, terlepas dari keadaan pribadi atau tempat  tinggal  pengusaha  kena  pajak.  Menurut  lembaga  pemungutannya,  jenis  pajak terdiri dari; (a) Pajak negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan biasa digunakan untuk mendanai anggaran pemerintah, dan (b) Pajak daerah, yaitu  pajak  yang  dikenakan  oleh  pemerintah  daerah  baik  di  Daerah  Tingkat  I  maupun Daerah Tingkat II yang digunakan untuk mendanai anggaran masing-masing.
Selain  substansi  dan  pentingnya  optimalisasi  sumber  penerimaan  pajak  dari  para wajib pajak, diperlukan juga optimalisasi pada efektivitas penerapan program yang dapat membantu  pemerintah  dalam  mengoptimalkan  sektor  penerimaan  pajak  (Gustaviana, 2020).  Efektivitas  menjadi  parameter  penilaian  yang  dibuat  dengan  didasarkan  pada kinerja  individu,  kelompok,  dan  organisasi.  Semakin  tinggi  kinerja  jika  dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan, maka dianggap semakin efektif (Gibson, 2013). Gibson (2013)  juga menyebutkan bahwa terdapat tiga tingkatan efektivitas yang terdiri atas; (a) Efektivitas  pribadi,  yang  merupakan  pandangan  individu  tentang  pekerjaan  seorang karyawan  atau  anggota  organisasi.  (b)  Efektivitas  kelompok,  yaitu  pandangan  bahwa individu semestinya dapat bekerja sama dalam kelompok. Efektivitas kelompok adalah jumlah  kontribusi  aktual  semua  anggota  yang  ada  dalam  organisasi.  (c)  Efektivitas organisasi, yang terdiri dari efektivitas individu dan juga kelompok.
Menurut  Budiani  (2007)  serta  Djaha  dan  Pradnyani  (2019)  menyebutkan  bahwa efektivitas suatu program dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator  yaitu; (a) Ketepatan tujuan program, sejauh mana program atau kebijakan  yang  dilaksanakan konsisten  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  (b)  Sosialisasi  program,  kemampuan pengelola  program  untuk  melakukan  sosialisasi  program,  sehingga  informasi  tentang pelaksanaan  program  dapat  dikomunikasikan  dan  disampaikan  langsung  kepada masyarakat, khususnya kepada sasaran. (c) Tujuan program, tingkat kesepakatan antara hasil pelaksanaan program dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. (d) dan supervisi program, sejauh mana supervisi pasca program diberikan sebagai rasa hormat kepada peserta program.
Tabel 1. Penelitian Terdahulu No . Tujuan Penelitian Teori-Teori Metode Penelitian Period e Data Tempat Penelitian Temuan Penelitian Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2017).  Judul : Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)
1 Melihat tingkat efektivitas aplikasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada peningkata n penerimaa n PAD Pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar dalam PAD. Kondisi ini terjadi karena pajak kendaraan bermotor lebih unggul dibanding sumber pendapatan pajak lainnya. Pengumpulannya jug alebih efektif, rendah biaya, dan tercatat dengan sistem administrasi yang baik pada database digital pemerintahan (Mahmudi, 2010). Penelitian berjenis kuantitatif 2018 UPT Dinas Pendapata n Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Kebijakan pemutihan PKB roda dua dan empat tahun 2016 berdampak positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
Martadani, P. Dwi, Hertati, D. (2019). Judul : Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang.
2 Melihat Efektivitas Program Pemutihan PKB pada  UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Jombang). Teori efektivitas menurut Dunn (2003) yang terdiri atas lima sasaran kajian; 1. Efisiensi (efficiency ),
2. Kecukupan ( adequacy ), 3.  Perataan ( equity ),
4. Responsivitas ( responsiveness ),
5. Ketepatan (appropriateness ). Metode penelitian deskriptif- kualitatif. 2019 UPT Badan Pendapata n Daerah Provinsi Jawa Timur (Jombang) Mendapat hasil temuan Berdasarkan hasil penelitian bahwa efisiensi program pemutihan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Jombang 1) efisiensi 2) kecukupan dari program pemutihan pajak. 3) Perataan dari program pemutihan pajak 4) Responsivitas, 5) Ketepatan program pemutihan PKB sudah baik karena tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak denda dan tunggakan berhubungan dengan peningkatan PAD.
Saputra, D., Citra Dewi & Putri Erant (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## Tabel 1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
Selain  efektivitas,  maka  kontribusi  pajak  juga  menjadi  aspek  utama  yang  diukur dalam  komponen  pendapatan  asli  daerah.  Kontribusi  dalam  hal  ini  merujuk  pada keikutsertaan, keterlibatan berupa materi atau tindakan, dan dapat juga berupa kontribusi berbentuk  pemikiran,  profesionalisme,  kepemimpinan,  serta  dukungan finansial. Kontribusi dapat berupa tindakan atau perilaku yang diberikan individu yang kemudian memberikan  dampak  positif.  Seperti  halnya  program  pemutihan  pokok  tunggakan  dan denda  pajak  yang  merupakan  kebijakan  dari  Pemerintah  Daerah,  maka  untuk menyukseskan atau menarik minat wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak harus sesuai dengan aturan yang berlaku (Sasana, Indrawan, & Hermawan, 2021). Kontribusi program  pemutihan  pokok  tunggakan  dan  denda  pajak  merupakan  kontribusi  pajak daerah terhadap PAD yang dapat diketahui dengan cara membagi porsi penerimaan pajak terhadap  total  PAD  pada  satu  anggaran.  Menurut  Mardiasmo  (2011),  indikator  dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu (a) Sunset policy ; program berbentuk fasilitas pembebasan sanksi administrasi perpajakan, dan (b) Kesadaran wajib pajak; hak dan tanggung jawab, kepercayaan masyarakat dan pengembangan diri.
No Tujuan Penelitian Teori-Teori Metode Penelitian Periode Data Tempat Penelitian Temuan Penelitian 3 Menguji pengaruh program pemutihan PKB, pembebasan transfer nama kendaraan, dan sosialisasi perpajakan pada wajib pajak PKB, dan BBNKB di Provinsi Bengkulu. Program  pemutihan dapat menjadi peluang  bagi  warga guna melunasi tunggakan PKB tanpa harus membayar denda. Temuan penelitian menunjukkan  bahwa program  pemutihan PKB berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Ini juga membuat masyarakat. termotivasi untuk membayar pajak pada tahun-tahun berikutnya. Metode kuantitatif dengan Teknik regresi berganda. 2022 UPT BKAD Provinsi Bengkulu Secara parsial, program pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Eryandi, G., Alfansi, L. & Benardin (2014), Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu
4 Menguji efektivitas pungutan pajak PKB di Provinsi Bengkulu Sub sektor pajak PKB dapat meningkatkan PAD secara signifikan Deskriptif Kualitatif 2011 Provinsi Bengkulu Tingginya partisipasi pada program pemutihan PKB dan penghapusan denda pajak mengindikasikan masih lemahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
Muara  dari  penerapan  program  optimalisasi  PAD  pada  akhirnya  adalah  untuk meningkatkan  jumlah  sumber  daya  keuangan  yang  dapat  dikelola  pemerintah  untuk kemudian  dikembalikan  kepada  rakyat  dalam  berbagai  macam  bentuk  implementasi program kerja pemerintah (Rohmah, 2018; Febri & Sulistiyani, 2018). Menurut  Badan Pemeriksa  Keuangan  (2004),  Undang-Undang  (UU)  No.  33  Tahun  2004  Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut dengan merujuk pada peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan (Usman & Nurazi, 2021).
Penelitian ini merujuk pada pengembangan terhadap sejumlah penelitian terdahulu di  bidang  atau  topik  penelitian  sejenis.  Adapun  beberapa  penelitian  terdahulu  yang relevan dan menjadi basis pengembangan penelitian pada riset empiris ini dapat diuraikan sebagaimana tertuang dalam informasi Tabel 1.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif  yang  memanfaatkan  data sekunder berupa data historis  perkembangan PAD di  provinsi  Bengkulu.  Data spesifik yang digunakan adalah data mengenai PKB roda dua. Jenis kendaraan bermotor roda dua digunakan sebagai objek penelitian karena di kota Bengkulu pengendara bermotor roda dua  lebih  mendominasi  dibandingkan  dengan  pengendara  bermotor  roda  empat.  Jika dilihat  dari  komposisinya,  maka  jumlah  pengendara  roda  dua  cenderung  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  jumlah  pengendara  roda  empat.  Terdapat  risiko  telat  bayar  atau pajak PKB  yang tidak  dibayarkan oleh wajib  pajak juga lebih banyak didominasi oleh PKB roda dua. Adapun secara khusus, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini fokus pada investigasi efektivitas dan juga kontribusi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PKB roda dua di Kota Bengkulu.

## Analisis Efektivitas
Efektivitas  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  dibandingkan  dengan  target  pajak yang ingin dicapai menurut Halim, (2014) yaitu:

## 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐾𝐵 𝑅𝑜𝑑𝑎 2
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100% Tabel 2.  Kriteria Pengelompokan Efektivitas Nilai efektivitas Kriteria >100% Sangat Efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup Efektif 60%-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif
Tabel  2  mengindikasikan  bahwa  jika  hasil  perhitungan  nilai  efektivitas  yang diperoleh lebih dari 100%, maka program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak dinilai  sangat  efektif  dalam  upaya  pengoptimalan  capaian  PAD.  Jika  perhitungan  nilai efektivitas kurang dari 60%, maka program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak berada pada kriteria tidak efektif.

## Analisis Kontribusi
Menurut  Halim  (2014)  turut  menyatakan  cara  menilai  kontribusi  pajak  daerah dengan menerapkan formula berikut:

## 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐾𝐵 𝑅𝑜𝑑𝑎 2
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100% Tabel 3. Kriteria Pengelompokan Kontribusi Nilai efektivitas Kriteria 0-10% Sangat Kurang 10%-20% Kurang 20%-30% Sedang 30%-40% Cukup Baik 40-50% Baik >50% Sangat Baik
Sebagaimana tertuang pada kriteria penggolongan kontribusi seperti terlihat pada Tabel 3, jika hasil perhitungan nilai kontribusi menunjukkan nilai yang lebih besar (>) dari 50%, maka program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak dapat diasumsikan sangat berkontribusi terhadap pengoptimalan capaian PAD. Akan tetapi, jika perhitungan nilai  kontribusi  hanya  sampai  atau lebih  kecil (<) dari 10%, maka program  pemutihan pokok  tunggakan  dan  denda  pajak  dianggap  tidak  memiliki  kontribusi  nyata  dalam pengoptimalan capaian PAD.

## Penghitungan Proyeksi PAD
Selain  perhitungan  terhadap  efektivitas  dan  kontribusi  program  pemutihan  pajak dan  penghapusan  pokok  tunggakan,  juga  dilakukan  estimasi  terhadap  proyeksi penerimaan  pajak  berdasarkan  data  historis  yang  telah  direkam  oleh  BPKD  provinsi Bengkulu.  Adapun  penghitungan  proyeksi  dilakukan  dengan  menggunakan  fungsi Forecasting.ETS pada Ms. Excel.
Forecast.ETS= FORECAST.ETS (target_date; values; timeline;
[seasonality]; [data_completion]; [aggregation])
Fungsi Forecast.ETS yang diaplikasikan pada Microsoft Excel memiliki argumen sebagai berikut: (a) Target_date : waktu dalam periode yang akan diprediksi; (b) Values :
Nilai yang telah ada/ eksis/ histori; (c) Timeline : Nilai numerik timeline ; (d) Seasonality : Kalkulasi musiman; (d) Data_completion : Nilai numerik spesifik untuk melakukan perhitungan data poin yang hilang dalam range timeline

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil pengumpulan data sekunder dari BPKD provinsi Bengkulu di tingkat Kota, maka selanjutnya data-data tersebut diproses agar bisa memberikan informasi yang dapat diinterpretasikan secara kuantitatif. Adapun tahapan analisis data yang kemudian menjadi temuan utama dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis efektivitas PKB
pada  setiap  tahun  pengamatan,  analisis  kontribusi,  dan  estimasi  proyeksi  penerimaan pendapatan selama beberapa periode waktu ke depan.

## Analisis Efektivitas
a. Efektivitas PKB R2 Tahun 2020:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐾𝐵 𝑅𝑜𝑑𝑎 2 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2020
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2020 𝑥 100%
= 27,678,810,500 55,139,014,101 𝑥 100%
= 50.19%
b. Efektivitas PKB R2 Tahun 2021 :
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐾𝐵 𝑅𝑜𝑑𝑎 2 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2021
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2021 𝑥 100%
= 29,725,097,400 64,650,711,500 𝑥 100% = 45.98% Tabel 4. Perhitungan Nilai Efektivitas Tahun Target Penerimaan (Rp) Realisasi (Rp) % Kriteria 2020 55,139,014,101 27,678,810,500 50.19 Tidak Efektif 2021 64,650,711,500 29,725,097,400 45.98 Tidak Efektif
Hasil  perhitungan  terhadap  analisis  efektivitas  (Tabel  4)  menunjukkan  bahwa penerapan program pemutihan pajak masih dianggap tidak efektif dalam mengoptimalkan PAD  di  provinsi  Bengkulu.  Rendahnya  hasil  kalkulasi  nilai  efektivitas  ini  disebabkan karena pada pembanding target  PAD, jenis target  penerimaan PKB tidak  dirinci  untuk masing-masing UPTD PPD Kabupaten/Kota, sehingga target yang ada adalah target PAD jenis Pajak PKB Roda Dua (PKB-R2) di Provinsi Bengkulu. Rendahnya efektivitas dari penerimaan PKB roda dua juga dipengaruhi oleh nominal atau besaran pembayaran pajak kendaraan  roda  dua  itu  sendiri  yang  turut  dipengaruhi  oleh  Nilai  Jual  Kendaraan Bermotor  (NJKB).  Pada  kendaraan  bermotor  roda  dua,  maka  NJKB-nya  lebih  rendah dibandingkan dengan NJKB kendaraan bermotor roda empat dan seterusnya. Meskipun jumlah  kendaraan  bermotor  roda  dua  lebih  dominan  dibandingkan  dengan  jenis kendaraan  lainnya,  akan  tetapi  dengan  nominal  pengali  yang  kecil  membuat  realisasi pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua  tidak  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  jenis kendaraan bermotor lainnya dengan pengali atau NJKB yang lebih tinggi.

## Analisis Kontribusi
a. Kontribusi PKB R2 Tahun 2020

## 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐾𝐵 𝑅𝑜𝑑𝑎 2 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2020
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2020 𝑥 100%
= 27,678,810,500 59,676,788,000 𝑥 100%
= 46.38%

## b. Kontribusi PKB R2 Tahun 2021

## 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐾𝐵 𝑅𝑜𝑑𝑎 2 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2021
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2021 𝑥 100% = 29,725,097,400 61,426,675,525 𝑥 100%
= 48.39%
Tabel 5. Perhitungan Nilai Kontribusi Tahun PKB R2 (Rp) PAD Sektor PKB (Rp)  % Kriteria 2020 27,678,810,500  59,676,788,000 46.38%  Baik 2021 29,725,097,400  61,426,675,525 48.39%  Baik
Pada tahun 2021, kontribusi PKB R2 terhadap PAD Provinsi Bengkulu untuk jenis penerimaan  PKB  ada  dalam  kriteria  baik  (Tabel  5).  Hasil  tersebut  mengindikasikan bahwa kebijakan program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak yang dikeluarkan oleh  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  memiliki  kontribusi  positif  terhadap  upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kondisi ini tercermin dari kontribusi pada tahun 2021 dengan kriteria baik, meskipun sebenarnya Provinsi Bengkulu sedang menghadapi pandemi Covid-19 .  Program  pemutihan  pokok  tunggakan  dan  denda  pajak  pada kendaraan  bermotor  roda  dua  ini  juga  menarik  cukup  banyak  minat  masyarakat  untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya.

## PAD Sektor Pajak Jenis Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bengkulu
Realisasi  pajak  PKB  roda  dua  (R2)  di  Kota  Bengkulu  pada  saat  berlangsungnya program  pemutihan  pokok  tunggakan  dan  denda  pajak  memberikan  kontribusi  paling tinggi pada pencapaian PAD di Provinsi Bengkulu,  yaitu sebesar 48.39% seperti dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:
Tabel 6. PAD Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kabupaten/Kota se-Provinsi
Bengkulu Tahun 2021 No. Kabupaten/Kota PAD (Rp) % 1 Kota Bengkulu 29,725,097,400  48.39 2 Bengkulu Selatan 4,436,296,500 7.22 3 Seluma 3,281,161,500 5.34 4 Kaur 2,164,053,125 3.52 5 Rejang Lebong 5,543,042,500 9.02 6 Kepahiang 3,262,105,500 5.31 7 Lebong 1,928,888,500 3.14 8 Bengkulu Tengah 2,254,903,500 3.67 9 Bengkulu Utara 5,350,668,500 8.71 10 Muko-Muko 3,480,458,500 5.67 Total 61,426,675,525 100%
Untuk  mengetahui  kecenderungan  atau  arah  tren  posisi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  dicapai  oleh  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  pada  sektor  pajak  kendaraan bermotor roda dua, maka dilakukan analisis tren dengan formula sebagai berikut (Tabel 7):
T𝑟𝑒𝑛𝑑 = X𝑛/(𝑋𝑛 − 1)  x 100%
Keterangan:
𝑋𝑛 : Tahun Analisa (Tahun Berikut)
𝑋𝑛 −1  : Tahun Dasar (Tahun Awal) Tabel 7. Analisis Tren PAD PKB R2 di Kota Bengkulu No.  Periode PAD Indeks (%)  Hasil Analisis (%) 1 2017 28,469,950,500 100 - 2 2018 32,326,379,800 100 114 3 2019 30,863,159,000 100 95 4 2020 27,678,810,500 100 90 5 2021 29,725,097,400 100 107

## Proyeksi Penerimaan PAD Bersumber PKB roda dua (R2) Kota Bengkulu
Hasil  perhitungan  dan  analisis  proyeksi  PAD  dari  sumber  penerimaan  pajak kendaraan bermotor roda dua (R2) dapat dilihat pada output analisis yang tertuang pada Gambar  2.  Terdapat  estimasi  proyeksi  yang  dilakukan  dengan  mengasumsikan  tiga skenario  tren,  yaitu  tren  positif  (meningkat),  tren  melandai  (stabil),  dan  tren  negatif (menurun).  Namun,  estimasi  terhadap  proyeksi  pada  tahun  2023-2025  tidak  lepas  dari tren utama sebagaimana terekam pada data historis tahun 2018 sampai dengan 2022 yang terlihat cukup fluktuatif. Secara detail, proyeksi PAD Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda  2  pada  rentang  tahun  2023-2025  tertinggi  ada  pada  tahun  2025,  yaitu  sebesar Rp31,794,764,289  dengan  batas  perkiraan  PAD  terendah  Rp27,565,754,372  dan  batas perkiraan tertinggi pencapaian PAD sebesar Rp36,023,774,206. Garis linier pada Gambar 2 turut mencerminkan garis linier yang cenderung naik pada ketiga skenario. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan PAD pada proyeksi PAD di tahun 2023-2025 meskipun terdapat penurunan PAD dari tahun 2022.
Gambar 2. Proyeksi PAD PKB R2 Tahun 2023-2025
Nilai  PAD  yang  berfluktuasi  ini  bisa  saja  terjadi  karena  banyak  hal.  Terdapat beberapa  hal  yang  mempengaruhi  volatilitas  PAD,  yaitu:  (i)  Pendapatan  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  yang  berasal  dari  sektor  pertambangan,  listrik,  pertanian, manufaktur, air, gas, konstruksi, perdagangan, transpor, perbankan, dan sektor lainnya,
28.469.950.500 32.326.379.800 30.863.159.000 27.678.810.500 29.725.097.400 31.776.918.700 31.776.918.700
30.925.787.623 31.360.275.956 31.794.764.289 31.776.918.700 26.944.659.059 27.301.084.395 27.565.754.372 31.776.918.700 34.906.916.187 35.419.467.517 36.023.774.206 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024 2025 PAD PKB R2 Forecast( PAD PKB R2 ) Lower Confidence Bound( PAD PKB R2 ) Upper Confidence Bound( PAD PKB R2 ) Linear ( PAD PKB R2 )
(ii) Jumlah penduduk yang besar menjadi kelompok pangsa pasar potensial apabila bisa dikelola  secara  baik  dan  tepat  oleh  Pemerintah  Daerah.  Tetapi  jika  besarnya  ukuran penduduk  tidak  mempunyai  kualitas  yang  cukup  baik,  maka  akan  menjadi  beban pemerintah  saja,  (iii)  Tingkat  inflasi  yang  menjadi  variabel  makro  penting  dalam formulasi  kebijakan  ekonomi  baik  di  tingkat  nasional  maupun  tingkat  lokal/daerah, terutama dalam menentukan tingkat upah, menjaga stabilitas harga, mengevaluasi usulan pajak, dan penyesuaian perhitungan pendapatan. Melihat proyeksi PAD pada Gambar 2, maka  informasi  ini  dapat  menjadi  acuan  bagi  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  sebagai pemangku  kepentingan  terkait.  Nilai  proyeksi  ini  dapat  menjadi  dasar  Pemerintah Provinsi  Bengkulu  melalui  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Bengkulu yang memiliki kewenangan dalam penarikan PKB, terutama guna membuat strategi yang bisa  memacu  kesadaran  para  wajib  pajak  agar  dapat  memenuhi  kewajiban  membayar pajak  secara  tepat  waktu,  sehingga  diharapkan  tidak  terjadi  penurunan  PAD  di  Tahun 2023. Untuk mencapai target PAD yang optimal, seluruh unit pengelola pendapatan asli daerah  juga  harus  profesional  serta  memberikan  layanan  prima.  Profesionalisme organisasi  pengelola  pendapatan  asli  daerah  dimulai  dengan  menempatkan  SDM  yang tepat pada posisi yang tepat sesuai bidang pengetahuan dan keterampilannya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  kuantitatif  ini  menunjukkan bahwa terjadi perlambatan penerimaan pendapatan asli daerah dalam bentuk pendapatan pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua  pada  tahun  2021.  Hal  ini  berdampak  pada menurunnya kinerja penerimaan keuangan daerah, terutama di provinsi Bengkulu. Hasil penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  temuan  empiris  pada  penelitian  Tahyu  (2011)  yang menggambarkan  pentingnya  kesadaran  masyarakat  dalam  mencapai  kepatuhan  pajak. Untuk  meningkatkan  kesadaran  para  wajib  pajak,  diperlukan  administrasi  perpajakan yang  kompeten.  Kompetensi  fiskus  merupakan  faktor  penting  dalam  menentukan kepatuhan  wajib  pajak  tersebut,  terutama  dalam  sistem self-assessment .  Kurangnya kemampuan dari fiskus akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penelitian Pontoh et al., (2018) dan Rahayu & Amirah (2018), hasil penelitian ini juga turut mengkonfirmasi bahwa peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat  dilihat  melalui  Realisasi  penerimaan  PKB  dan BBN-KB terhadap realisasi penerimaan PAD Provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan  PKB  dan  BBN-KB  merupakan  kontributor  terbesar  pasokan  sumber pemasukan bagi pemerintah daerah melalui penerimaan PAD.
Guna mendongkrak kembali penerimaan, maka diberlakukan program pemutihan denda  pajak  kendaraan  bermotor,  dan  kendaraan  bermotor  roda  dua  menjadi  objek penelitian  karena  kuantitas  subjek  pajak  menunggak  yang  cukup  tinggi  pada  jenis kendaraan ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari sudut pandang efektivitas dan  kontribusinya,  pemberlakuan  program  tersebut  belum  masuk  ke  dalam  kategori efektif. Hasil kalkulasi efektivitas untuk tahun 2020 sebesar 50.19% dalam kategori tidak efektif,  sedangkan  untuk  tahun  2021  mendapatkan  hasil  45.98%  yang  juga  ada  pada kategori  tidak  efektif.  Kedua,  hasil  dari  penggolongan  kontribusi  capaian  Tahun  2020 sebesar 46.38% dengan kriteria baik, dan untuk kalkulasi kontribusi tahun 2021 adalah sebesar  48.39%  dalam  kategori  baik.  Ketiga,  kebijakan  program  pemutihan  ini  turut memberikan andil pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan kontribusi terhadap
provinsi  sebesar  48.39%.  Keempat,  penghitungan  proyeksi  PAD  di  beberapa  tahun  ke depan dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian PAD itu sendiri. Lebih lanjut, hasil perhitungan proyeksi rentang tahun 2023-2025 menggambarkan kondisi fluktuatif, dimana PAD Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda 2 (dua) tertinggi ada pada tahun 2025,  yaitu  sebesar  Rp31,794,764,289  dengan  batas  perkiraan  PAD  terendah Rp27,565,754,372 dan batas perkiraan tertinggi sebesar Rp36,023,774,206.
Sejumlah saran yang dapat direkomendasikan pada para pemangku kepentingan di antaranya;  pertama    Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Kota  Bengkulu,  dapat menambah waktu pelayanan saat program pemutihan berlangsung. Kedua, UPTD Badan Pendapatan  Daerah  Bengkulu  bisa  mempertimbangkan  untuk  meningkatkan  upaya sosialisasi  terkait  program  pemutihan  pajak.  Kerja  sama  juga  bisa  dilakukan  dengan berkolaborasi  bersama  Kelurahan dan  Kecamatan. Kantor lurah dan kantor camat juga dapat  dipertimbangkan  sebagai  tempat  pembayaran  PKB.  Ketiga,  agar  dapat meningkatkan  kesadaran  Wajib Pajak  secara  signifikan,  sebaiknya  program  pemutihan dilakukan  tidak  secara  rutin  (berdekatan  dalam  rentang  tahun  yang  sama),  namun direkomendasikan  untuk  beberapa  tahun  sekali  (setiap  tiga  atau  per  lima  tahun). Periodisasi seperti ini bisa mengubah pola pikir wajib pajak yang pada awalnya sengaja memanfaatkan  fasilitas  pemutihan  dengan  cara  menunda  kewajiban  pembayaran  pajak secara  tepat  waktu.  Keempat,  pemerintah  Provinsi  Bengkulu  dalam  hal  ini  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disarankan untuk lebih merinci penetapan target pajak per jenis kendaraan bermotor di setiap UPTD PPD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bengkulu dalam APBD Provinsi Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  R.,  &  Arliani,  R.  (2015).  Analisis  pengaruh  kontribusi  pajak  kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2003-2012. Ekonomi Dan Bisnis, 8 (1), 83–99.
Ariani, M., & Biettant, R. (2019). Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak  dengan  variabel  intervening  kepuasan  wajib  pajak. Jurnal  Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik , 13 (1), 15-30. doi:
10.25105/jipak.v13i1.4950
Astana,  W.  S.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2017).  Pengaruh  penerapan  sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 18 (1), 818-846. Badan Pemeriksa Keuangan. (2004). Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah . Retrived from https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004
Balqis.  (2018).  Pengaruh  penerapan  pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  dana  bagi  hasil terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  di  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) eks Karesidenan Pekalongan pada tahun 2013 – 2017. Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi , 10 (1), 34– 49. doi: 10.24905/permana.v10i1.65
Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “Eka  Taruna  Bhakti”  Desa  Sumerta  Kelod  Kecamatan  Denpasar  Timur  Kota Denpasar . INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial, 2 (1), 49-57.
Djaha,  P.,  &  Pradnyani,  N.  L.  P.  S.  P.  (2019).  Faktor  pelayanan  publik,  informasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar  pajak. JEMAP:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Akuntansi ,  dan Perpajakan, 2 (2), 251-266. doi: 10.24167/jemap.v2i2.2457
Ekasari,  L.D.,  &  Akbari,  F.  (2017).  Tingkat  efektivitas  penerapan  pemutihan  pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah (studi pada unit pelaksana  teknis  dinas  pendapatan  Provinsi  Jawa  Timur  Malang  Utara  dan  Batu Kota). Optima: Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial, 1 (2), 1-10. Eryandi,  G.,  Alfansi,  L.,  &  Bernardin.  (2014).  Analisis efektivitas  pemungutan  pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Bengkulu. Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, 4 (2), 37-44.
Febri,  D.,  &  Sulistiyani,  T.  (2018).  Pengaruh  pengetahuan  dan  pemahaman  peraturan perpajakan,  penghindaran  pajak  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). Permana:  Jurnal  Perpajakan ,  Manajemen,  dan  Akuntasi, 10 (2),  15–26.  doi: 10.24905/permana.v10i2.79
Fristylia, T. (2016). Analisis hubungan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  (studi  pada  unit pelaksana  teknis  dinas  pendapatan  Provinsi  Jawa  Timur  Malang  Utara  dan  Batu Kota). Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya , 4 (2), 1-17.
Gibson, E. (2013). Manajemen organisasi. Jakarta: Bungkaes.
Gustaviana,  S.  (2020).  Pengaruh  program  e-samsat,  samsat  keliling,  pemutihan  pkb, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan operasi kepolisian terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  (Studi  empiris  pada  Kantor Bersama  Sistem  Administrasi  Manunggal  di  bawah  Satu  Atap  (SAMSAT)  Kota Subang. PRISMA: Platform Riset Mahasiswa Akuntansi , 1 (1), 20–29.
Halim, A. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah . Indonesia: Salemba Empat.
Herawati,  N.,  &  Bandi,  B.  (2019).  Telaah  riset  perpajakan  di  Indonesia:  Sebuah  studi bibliografi. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis , 6 (1), 103–120.
Doi:10.24815/jdab.v6i1.13012 .
Herjanti,  S.,  &  Teg,  I.  W.  T.  (2020).  Analisis  efektivitas  dan  laju  pertumbuhan  pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bogor periode 2013-2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 8 (1), 37–48. doi: 10.37641/jiakes.v8i1.289 .
Husnayaini, D. S. (2020). Evaluasi inovasi sistem pelayanan publik Provinsi Yogyakarta untuk  menghadapi  masa  new  normal. Civil  Service:  Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen PNS , 14 (2), 41-52.
Kamaludin, K., & Usman, B. (2018). Policy regime and policy change:  comparing the phenomenon  of  local  government  before  and  after  regional  autonomy. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 21 (1), 1-22. doi: 10.24914/jeb.v21i1.940 .
Mahardika, I. G. N. P., Zukhri, A., & Nuridja, I. M. (2015). pengaruh kualitas pelayanan dan  sikap  wajib  pajak  pribadi  di  KPP  Pratama  Singaraja. Jurnal  Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) , 5 (1), 1–12.
Mardiasmo. (2003). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi.
Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan  bermotor  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah  pada  unit
pelaksanaan  teknis  badan  pendapatan  daerah  Provinsi  Jawa  Timur  di  Jombang . Public Administration Journal of Research, 1 (1), 34–48. doi: 10.33005/paj.v1i1.6. Nasir,  M.  S.  (2019).  Analisis  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  setelah  satu dekadeotonomi daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2 (1), 30-45. doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45 .
Pontoh,  I.  F.,  Ilat,  V.,  &  Warongan,  J.  (2018).  analisis  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor  (PKB)  dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  (BBN-KB)  dalam peningkatan  pendapatan  asli  daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill ”, 9 (1), 118–127. doi: 10.35800/jjs.v9i1.20076 . Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum,
N. D. (2019). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi , 4 (1), 18–31. doi: 10.29407/jae.v4i1.12616.
Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  dan  sosialisasi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Permana :  Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 10 (2), 142–155. doi: 10.24905/permana.v10i2.78.
Rohmah,  D.  N.  (2018).  Pengaruh  norma  subjektif,  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas pelayanan  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  di  samsat  Kabupaten  Pemalang. Permana :  Jurnal  Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi , 10 (2), 168-185. doi: 10.24905/permana.v10i2.80. Saputra,  D.,  Dewi,  C.  R.,&  Erant,  G.  P.  (2022).  Pengaruh  program  pemutihan  pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jurnal  Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial , 3 (1), 56-67. doi: 10.38035/jmpis.v3i1.841 .
Sasana,  L.  P.  W.,  Indrawan,  I.  G.  A.,  &  Hermawan,  R.  (2021).  Pengaruh  program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Inventory: Jurnal Akuntansi , 5 (2), 127-134. doi:10.25273/inventory.v5i2.10654 .
Tahyu,  D.  (2011).  Analisis  kemampuan  fiskus  dalam  pemeriksaan  pajak  guna meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal  Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis- Akademis  Kinerja  dan  Administrasi  Pelayanan  Publik,  14 (1),  114-132.  doi: 10.31845/jwk.v14i1.302.
Usman, B & Nurazi, R. (2021). Manajemen Keuangan Sektor Publik . Bandung; Mandar Maju.
Wahfar,  R.  R.,  Hamzah,  A.,  &  Syechalad,  M.  N  (2014).  Analisis  pajak  kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagai salah satu  sumber  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kabupaten  Pidie. Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 2 (1), 70–79. Wahyudi, E., Sanim, B., Siregar, H., & Nuryartono, N. (2009). Pengaruh economic shock terhadap penerimaan pajak pada kantor wilayah pajak di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan:  Kajian  Masalah  Ekonomi  Dan  Pembangunan , 10 (1),  68-83.  doi: 10.23917/jep.v10i1.809.
Waluyo,  J.  (2004).  Hubungan  antara  tingkat  kesenjangan  pendapatan  dengan pertumbuhan  ekonomi:  suatu  studi  lintas  negara. Economic  Journal  of  Emerging Markets , 9 (1), 1–20. doi: 10.20885/vol9iss1aa621.
Wicaksono,  S.  W.  D.  (2020). Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  pajak, sanksi  perpajakan, sistem e-samsat  dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal (Undergraduate thesis). Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Pancasakti  Tegal.  Retrived  from https://core.ac.uk/download/pdf/335075541.pdf
Wulandari, D. M. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kemudahan pembayaran, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua  (Studi  kasus  pada  kantor  bersama  SAMSAT
Klaten) (Undergraduate  thesis).  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Widya  Dharma Klaten.
Retrived from:
http://repository.unwidha.ac.id/787/1/Dwi%20Muharromah%20fix.pdf