How to cite:
Lihhiati (2024), Kasus Kejahatan pada Anak Marak. Salah Siapa? (Analisis Penerapan Undang- Undang Perlindungan Anak) , (6) 1, https://doi.org/ 10.46799/syntax-idea.v6i1.2867 E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## KASUS KEJAHATAN PADA ANAK MARAK. SALAH SIAPA? (ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK)

## Lihhiati
Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Email: lihhiati@students.paramadina.ac.id

## Abstrak
Tindak  kekerasan  pada  anak  masih  marak  terjadi  di  tengah  masyarakat,  di  mana  terdapat 16.106  kasus  kekerasan  pada  akhir  tahun  2022.  Angka  tersebut  mengalami  kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 14.517 kasus. Maraknya kasus kekerasan pada anak tersebut menjadi “tamparan” keras bagi kita semua karena faktanya masih banyak anak  yang  hidup  jauh  dari  kata  aman  dan  nyaman.  Padahal  anak  memiliki  hak  untuk dilindungi dan berkesempatan untuk tumbuh dan berkembang yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Hal tersebut dilegitimasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014. Fenomena ini menarik penulis untuk meneliti penerapan kebijakan perlindungan anak dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pasalnya,  adanya  undang-undang  tersebut  tidak  mampu  mencegah  atau  meminimalisir terjadinya kasus kekerasan pada anak, dan justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan melakukan analisis isi pada data- data yang dikumpulkan dari laporan pemberitaan media, jurnal, undang-undang, dan website yang  relevan  dengan  pokok  permasalahan  yang  diangkat.  Hasilnya,  selain  mendapati beberapa  faktor  pendorong  dan  motif  individu,  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu dipertimbangkan oleh semua pihak, khususnya pemerintah terkait kegiatan komunikasi yang dilakukan di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat di era digital.
Kata Kunci: Analisis Komunikasi Publik, Kasus Kekerasan dan Diskriminasi , Komunikasi Kebijakan

## Abstract
Violence  against  children  is  still  prevalent  in  the  society.  At  the  end  of  2022,  there  were 16,106 cases of violence. It’s higher than the previous year which had 14,517 cases. Violence against children become a harsh reality for all of us because there are many children still living in the conditions that are far from feeling safe and comfortable. The right of the child to receive life protection and the ability to grow and develop themselves is fully guaranteed by the state. It’s legitimized in the 1945 constitution of Indonesia and regulated in Law No. 35 of 2014. The author interested in conducting analysis on the implementation of the child protection  policy  by  using  qualitative  descriptive  method.  This  interest  is  driven  by  the number  of  cases  of  violence  against  children  which  occur  every  year  and  are  neither
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 1, January 2024
prevented  nor  minimized  by  the  law.  The  author  uses  a  literature  study  approach  and conducts content analysis on data collected from news, journals, law, and websites related to the topic of this issue. As a result, apart from identifying several individual drivers or motivations, there are several factors that should be considered by all parties, especially the government, in terms of communication activities amidst the complexity of people's lives in the digital era.
Keywords : Public Communication Analysis, Child Violence and Discrimination, Political Communication

## PENDAHULUAN
Kasus kekerasan anak mengalami peningkatan signifikan di tiga tahun terakhir ini. Data  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Kemen  PPPA) mencatat, terdapat sebanyak 16.106 kasus di tahun 2022, 14.517 kasus di tahun 2021, dan 11.278 kasus di tahun 2020. Hal tersebut sangat memprihatinkan dan menjadi “tamparan” keras bagi kita semua karena faktanya tidak sedikit anak yang belum memperoleh haknya. Anak  yang  berada  dalam  posisi  lemah  seringkali  menjadi  “sasaran”  kemarahan, penganiayaan, tindak asusila, dan bahkan pembunuhan, yang pelakunya adalah orang-orang di sekitar mereka.
Hasil  survei  nasional  Kemen  PPPA  yang  dilansir  dari news.republika.co.id belum lama ini menyebutkan, terdapat dua dari sepuluh anak laki-laki dan tiga dari sepuluh anak perempuan yang masih mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun dalam setahun terakhir. Survei ini juga menyebutkan tiga dari sepuluh anak laki-laki dan empat dari sepuluh anak perempuan mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun sepanjang hidup mereka. (Azizah, 2023) . Itu artinya, tindakan kekerasan masih terus mengancam kehidupan anak.
Kekerasan yang dilakukan kepada anak juga tidak jarang terjadi di dunia pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkap, di dua bulan pertama tahun ini telah terjadi sebanyak 6 kasus perundungan dan 14 kasus kekerasan seksual yang dialami anak di satuan pendidikan atau sekolah (Astungkoro, 2023) , yang sejatinya merupakan tempat yang aman bagi mereka untuk mengembangkan minat, bakat, dan kompetensinya. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, kekerasan kepada anak seolah menjadi hal yang biasa, di mana FSGI mencatat,  kasus  kekerasan  pada  anak  di  satuan  pendidikan  terjadi  hampir  setiap  pekan. Padahal segala bentuk kekerasan kepada anak termasuk dalam tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 yang merupakan penyesuaian dari Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Undang-undang  tersebut  secara  eksplisit  menyebutkan, “setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Dasar 1945.” Adapun kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam poin 15A adalah “setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum”.
Konsekuensi atas tindakan kekerasan kepada anak dijelaskan dalam Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014:
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
Kemudian Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014:
“Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  luka  berat,  maka  pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Adapun  dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mati,  maka  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014)
Meskipun  besaran  sanksi  tersebut  dinilai  tidak  cukup  memberatkan  bagi  sebagian orang,  hukuman  bagi  pelaku  kekerasan  kepada  anak  tidak  main-main  atau  jelas  adanya. Namun, dari banyaknya kasus yang terjadi menunjukkan implementasi kebijakan mengenai perlindungan  anak  dari  berbagai  tindakan  kejahatan,  kekerasan,  penganiayaan,  dan diskriminasi  tidak  berjalan  efektif.  Mengingat  indikator  dari  keberhasilan  penerapan kebijakan dapat dilihat apabila kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu mengatasi permasalahan di tengah masyarakat. Atau paling tidak mengurai kerumitan masalah publik. (Solichin A. Wahab, 2012) . Suatu hal yang tidak dapat dibayangkan bagaimana masa depan bangsa  jika  generasinya  sendiri  terancam.  Terlebih  anak  merupakan  elemen  terpenting  di dalam  kelompok  masyarakat  yang  potensial  bagi  pembangunan  masa  depan  bangsa  dan negara.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh mana  implikasi  penerapan  kebijakan  UU  No.  35  Tahun  2014  dalam  mencegah  tindak kekerasan pada anak. Selain itu, melalui penelitian ini, kita juga dapat mengetahui beberapa faktor pendorong tindakan kekerasan yang dewasa ini mengalami peningkatan. Sebab, sejauh ini  penelitian  mengenai  hal  tersebut  hanya  melihat  dari  sisi  kondisi  internal  kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan anak. Begitupun dalam penelitian mengenai implementasi  kebijakan  perlindungan  anak,  sebagian  besar  terbatas  pada  pembahasan tentang apa dan bagaimana proses sebuah kebijakan dalam masyarakat hukum.
Penelitian  ini  berupaya  menghadirkan  hasil  secara  objektif  dalam  spektrum  yang lebih  luas.  Tidak  hanya  dari  sisi  pengimplementasian  kebijakan,  namun  juga  diketahui beberapa faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan bersama untuk mencegah atau paling tidak  meminimalisir  tindak  kekerasan  pada  anak.  Jadi,  di  samping  memberikan  wawasan yang  lebih  luas,  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  tentang urgensitas perlindungan bagi anak dan penerapan kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang, terutama dari sisi ilmu dan praktik komunikasi.

## METODE PENELITIAN
Berangkat dari fakta dan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai  implementasi  kebijakan  perlindungan  anak  dengan  metode  kualitatif  deskriptif melalui  studi  kepustakaan.  Penelitian  dengan  pendekatan  studi  kepustakaan  dilakukan dengan  menghimpun  sejumlah  informasi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diangkat.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berpijak pada data sekunder dari laporan pemberitaan media, jurnal, undang-undang, dan website yang relevan dengan pokok  permasalahan.  Kemudian  penulis  menggunakan  analisis  isi  untuk  mempelajari  dan memperoleh  gambaran,  serta  menarik  kesimpulan  atas  fenomena  yang  dimaksud  melalui dokumen-dokumen tersebut (Eriyanto, 2011) .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Permasalahan kekerasan pada anak kembali marak, di mana terjadi peningkatan kasus yang signifikan pada akhir tahun 2022, yaitu sebanyak 16.106 kasus. Adapun per Januari hingga 20 Juni tahun 2023 telah tercatat sebanyak 11.292 kasus kekerasan yang dihimpun dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni) Kemen PPPA. Dari total angka tersebut, sebanyak 32% korban berada di usia 13 sampai dengan 17 tahun.
Anak, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari  hasil  penelitian  sebelumnya,  kasus  kekerasan  terhadap  anak  ditengarai beberapa hal. Di antaranya yang berkaitan dengan peran orang tua dalam memberikan pola asuh anak, guru, dan sikap anak itu sendiri. (Novianti & Sahrul, 2020) . Kemampuan finansial juga dinilai sebagai faktor pendorong terjadinya perilaku kekerasan pada anak. Kemampuan finansial  yang  sangat  terbatas  seringkali  memberi  tekanan  pada  keluarga,  sehingga mengakibatkan  rasa  depresi  dan  memicu  tindakan  agresi  pada  sesama  anggota  keluarga, salah satunya anak sebagai pihak yang lemah. (Mulia Astuti dan Ahmad Suhendi, 2014) . Hingga saat ini catatan berbagai kasus kekerasan pada anak hampir tidak pernah sepi dari pemberitaan, baik melalui tayangan media massa maupun platform media sosial. Contoh beberapa kasus yang belum lama ini terjadi, di antaranya kasus siswa kelas 1 Sekolah Dasar di  Kota  Medan  yang  meninggal  setelah  mengalami  perundungan  dan  penganiayaan
(28/6/2023),  kasus  penyiksaan  anak  di  Cimahi  oleh  ayahnya  hingga  tewas  (6/2/2023), pelecehan 17 siswa oleh guru di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). (Nurdin, 2023) Dari beberapa kasus yang diungkap tersebut, bentuk kekerasan yang dialami anak dapat disimpulkan terjadi secara fisik maupun nonfisik. Kekerasan yang terjadi pun tidak memandang  waktu  dan  tempat,  karena  kasus  yang  muncul  terjadi  di  lingkungan  tempat mereka  tinggal,  sekolah,  hingga  di  dalam  keluarga.  Hal  tersebut  dikuatkan  oleh  data Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Kemen  PPPA),  bahwa terdapat berbagai jenis kasus sepanjang Januari hingga Mei 2023.

## Tabel 1. Kasus Kekerasan Anak Per Januari Mei 2023
Jumlah Kasus Jenis Kasus Kekerasan 4.280 Kekerasan seksual 3.152 Kekerasan fisik 3.053 Kekerasan psikis 112 Eksploitasi anak 74 Trafficking 973 Penelantaran 1.211 Kasus kekerasan lain
Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang jelas-jelas merupakan tindak pidana tersebut menunjukkan  bagaimana  kebijakan  yang  ada  tidak  mampu  meminimalisir  terjadinya kejahatan  tersebut.  Padahal  adanya  kebijakan  adalah  untuk  mengatasi  masalah,  di manakebijakan  sejatinya  dapat  diterima  dan  dijalankan,  atau  dipatuhi  oleh  masyarakat. Mengutip James A. Anderson (1978) dalam (Awan Y. Abdoellah, 2016) kebijakan atau policy merupakan
“langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.”
Konsep kebijakan tersebut berimplikasi pada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu berorientasi pada maksud dan tujuan, yang berarti bahwa kebijakan merupakan sesuatu yang tidak terjadi begitu saja, namun telah direncanakan. Kebijakan juga tidak berdiri sendiri, tetapi  berkaitan  dengan kebijakan-kebijakan  lain  yang  terdapat  di  dalam  suatu  kelompok masyarakat.  Selain  itu,  kebijakan  merupakan  suatu  hal  yang  sebenarnya  dilakukan  oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas sebuah permasalahan, dan bukan suatu keinginan atau yang diinginkan oleh pemerintah. Kebijakan juga dapat bersifat positif dan negatif, serta berdasarkan pada hukum sehingga ia memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhinya.
Dari konsep tersebut jelas bahwa kebijakan merupakan salah satu tools pemerintah dalam  menjawab  persoalan  publik,  sehingga  dikatakan  kebijakan  merupakan  cermin  atas respons atau tanggapan dari sistem politik dan administrasi suatu pemerintahan atau negara terhadap berbagai realita sosial yang terjadi di dalam kelompok masyarakat. (Knoepfel et.al , 2007: 21).
Jika berpijak pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “kebijakan” sendiri berasal dari kata dasar “bijak” yang dimaknai dengan kata benda, yaitu kebijaksanaan. Atau dalam arti yang lebih luas ialah “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara  bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); atau pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan”. ( https://kbbi.kemdikbud.go.id/ entri/kebijakan )
Adapun dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata “policy”, yang memiliki makna  nomina  “policy”;  “wisdom”;  politics.  Dari  pemaknaan  kata  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  berkaitan  dengan  kata  kebijaksanaan.  Sehingga  tidak berlebihan  jika  dikatakan  kebijakan  membutuhkan  kebijaksanaan  dalam  operasionalnya. Selain itu, kebijakan juga berkaitan dengan kata politik dan pemerintahan atau organisasi yang berarti kebijakan ialah suatu rancangan dari sekelompok orang yang mengarah pada tujuan, cita-cita, atau sasaran. Pengertian tersebut sejalan dengan definisi kebijakan Eystone (1971: 18) dalam Solichin A. Wahab (2012) yang mendefinisikan kata kebijakan publik ialah antarhubungan  yang  berlangsung  di  antara  unit  atau  satuan  pemerintahan  dengan lingkungannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wilson (2006: 154), kebijakan ialah tindakan-tindakan,  tujuan-tujuan,  dan  pernyataan-pernyataan  pemilik  kewenangan  tentang berbagai permasalahan tertentu, langkah atau tindakan yang telah atau sedang diambil (atau gagal  diambil)  untuk  diimplementasikan,  dan  penjelasan-penjelasan  yang  diberikan  oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (tidak terjadi).
Lantas, bagaimana jika adanya kebijakan tersebut ternyata tidak mampu mengatasi sebuah  persoalan  atau  belum  dapat  mencapai  tujuan  yang  telah  dirumuskan?  Tentu dibutuhkan  analisa  yang  lebih  mendalam.  Sebab  terdapat  berbagai  faktor  yang mempengaruhi  berhasil  tidaknya  penerapan  kebijakan.  Pada  model  pendekatan  yang digunakan D. Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2008: 140-161), variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah kebijakan adalah pada ukuran dan tujuan kebijakan itu sendiri yang berkaitan erat dengan sosio-kultur di level pelaksana. Kemudian sumber daya manusia, karakteristik  dari  agen  pelaksana,  di  mana  untuk  mengubah  perilaku  individu  diperlukan agen  pelaksana  yang  tegas.  Selain  itu,  ia  juga  menekankan  bahwa  kinerja  kebijakan dipengaruhi  oleh  sikap  atau  kecenderungan  dari  para  pelaksana  karena  mereka  bisa  saja menerima  ataupun  menolak,  komunikasi  antarorganisasi  dan  aktivitas  pelaksana,  serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. (Sutmasa, 2021)
Adapun  model  Daniel  Mazmanian  dan  Paul  Sabatier  mengungkap,  terdapat  tiga variabel  besar  yang  dinilai  turut  mempengaruhi  berhasil  tidaknya  kebijakan,  yaitu  mudah tidaknya  suatu  permasalahan  yang  digarap,  kemampuan  kebijakan  dalam  menstruktur penerapannya secara tepat, dan beberapa variabel di luar undang-undang, yang mencakup kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat,  teknologi,  dukungan  publik,  sikap  dan  sumber  dari kelompok  masyarakat,  serta  kesepakatan  dan  kemampuan  kepemimpinan  dari  pejabat pelaksana. (Sutmasa,  2021) .  Beberapa  variabel  tersebut  saling  terkait  dalam  menciptakan kinerja kebijakan yang efektif. Dengan kata lain, dalam penerapan kebijakan, kita tidak dapat mengenyampingkan  faktor-faktor  nyata  atau  lingkungan  tempat  kebijakan  tersebut dilaksanakan.

## Pentingnya komunikasi dalam penerapan kebijakan
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas,  proses  sebuah  kebijakan  tidak  hanya  berbicara tentang bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan atau diproduksi, namun yang tidak kalah penting adalah dapat diimplementasikan di tengah masyarakat, sehingga ia tidak menjadi hal yang  percuma.  Implementasi  menempati  bagian  penting  dalam  sebuah  proses  kebijakan setelah perencanaan atau perumusan dengan persentase masing-masing sebesar 60%, 20%. Sedangkan  20%  sisanya  adalah  pada  bagaimana  implementasi  tersebut  dikendalikan. (Langkai, 2020) .
Oleh  karena  itu,  agar  kebijakan  tersebut  dapat  diimplementasikan,  maka  pada tahapannya, tidak bisa tidak, membutuhkan adanya komunikasi antarelemen yang terlibat, tidak terkecuali masyarakat. Terlebih komunikasi yang populer dimaknai sebagai kegiatan penyampaian  dan  penerimaan  pesan  sebenarnya  memiliki  makna  yang  lebih  dalam,  dan bahkan memainkan peran yang strategis dalam menciptakan dinamika kehidupan, termasuk dalam proses penerapan kebijakan. Karena tidak dapat dimungkiri bahwa setiap orang dalam diri dan kehidupannya tidak lepas dari kegiatan komunikasi, baik itu yang dilakukan secara verbal  maupun  nonverbal  dan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  kata-kata maupun ucapan. Bahkan ketika seseorang memberikan pemaknaan terhadap simbol-simbol dalam keseharian mereka.
Kegiatan  komunikasi  dalam  penerapan  kebijakan  tidak  hanya  berbicara  tentang pemaknaan  pesan  atau  informasi  semata,  namun  lebih  pada  bagaimana  penyampaian informasi mengenai kebijakan dapat dipahami oleh unsur-unsur yang terlibat, baik dari agen pelaksana  atau  mereka  yang  mencermati  kondisi,  merumuskan,  hingga  aktor  yang menjalankan kebijakan tersebut. Tiga indikator yang menjadi tolok ukur berhasil tidaknya komunikasi yang dilakukan dalam penerapan kebijakan, yaitu
1. transmisi,
2. konsistensi, dan
3. kejelasan. (Sutmasa, 2021)
Pada  aspek  transmisi,  komunikasi  yang  disampaikan  atau  disalurkan  dengan  baik dinilai  akan  menghasilkan  penerapan  kebijakan  yang  baik.  Adapun  konsistensi  berkaitan
dengan  pelaksanaan  komunikasi,  di  mana  komunikasi  yang  dilakukan  harus  bersifat konsisten  sebagaimana  adanya.  Sedangkan  yang  dimaksud  kejelasan  adalah  komunikasi tersebut  tidak  membingungkan  dan  jelas  sehingga  dapat  diterima  dengan  baik  oleh  orang yang akan melaksanakannya dan mendorong efektivitas. (Agustino, 2008) . Dengan kata lain, komunikasi yang dilakukan tidak ‘mencla mencle’ atau dapat dipercaya. Untuk itu, selain berkaitan dengan isi dan saluran pesan, perlu juga diperhatikan bagaimana pola komunikasi yang  dilakukan  untuk  mendukung  penerapan  kebijakan.  Pasalnya,  kebijakan  publik merupakan  suatu  hal  yang  kompleks  yang  membutuhkan  keterlibatan  aktif  dari  berbagai elemen yang terlibat, di antaranya mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. (Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusliana, 2016: 68).
Selain itu, kebijakan juga tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan “serangkaian keputusan  atau  tindakan  sebagai  akibat  dari  interaksi  terstruktur  dan  berulang  di  antara berbagai  aktor,  baik  publik  atau  pemerintah,  privat  atau  swasta  yang  terlibat  dalam merespons,  mengidentifikasikan,  dan  memecahkan  suatu  masalah  yang  secara  politis didefinisikan  sebagai  masalah  publik”.  (Knoepfel et  al .,  2007).  Oleh  karena  itu,  dalam penerapan  kebijakan,  diperlukan  adanya  strategi  komunikasi.  Pasalnya,  selain  bersifat kompleks  karena  melibatkan  berbagai  aktor,  pembuat  kebijakan  juga  perlu  memahami karakteristik, penentuan target dan saluran komunikasi yang akan digunakan, serta evaluasi.
Strategi  komunikasi  yang  akan  dilakukan  dalam  penerapan  kebijakan  ini  meliputi seluruh elemen yang mencakup penyampai pesan atau kebijakan sebagai komunikator, pesan atau kebijakan itu sendiri, saluran media yang akan digunakan, penerima pesan, hingga efek yang dirancang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal (Cangara, 2013: 61). Dengan kata lain, strategi komunikasi yang dimaksud dalam proses penerapan kebijakan tidak  sekadar  sekumpulan  tindakan  yang  dirancang,  namun  pada  bagaimana  tindakan komunikasi  dilakukan  untuk  mencapai  target  komunikasi  yang  telah  ditentukan  sebagai target  perubahan.  Besarnya  perubahan  yang  terjadi  itulah  yang  akan  menjadi  tolok  ukur sejauh mana keberhasilan yang diperoleh.
Selain  berbicara  mengenai  strategi  komunikasi,  keberhasilan  penerapan  kebijakan juga didukung oleh pola komunikasi yang dipilih. Dalam hal ini pola komunikasi tidak dapat dilakukan hanya satu arah saja, yaitu dari pembuat kebijakan kepada masyarakat yang dinilai harus mematuhi kebijakan tersebut, namun seluruh komponen di dalam sistem masyarakat perlu  dilibatkan,  mulai  dari  saat  kebijakan  dirumuskan,  diproduksi,  hingga  kemudian dijalankan oleh semua. Dengan demikian, pandangan pemerintah dalam melihat persoalan dan  kemudian  membuat  konsep  hingga  dilahirkannya  kebijakan  benar-benar  merupakan jawaban masyarakat. Karena “power” kebijakan sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri.
Dengan  menggunakan  pola  komunikasi  yang  tepat,  kebijakan  sejatinya  juga  akan lebih  dihargai  sebagai  sebuah  “payung  hukum”  yang  dihadirkan  untuk  melindungi masyarakat, bukan semata-mata produk milik pemangku kepentingan. Jadi, selain tindakan hukum yang konkret dan tegas kepada pelaku, hal yang tidak kalah penting dalam penerapan
sebuah  kebijakan  adalah  pada  sejauh  mana  keterlibatan  semua  aktor  yang  terdapat  dalam sebuah  sistem  di  masyarakat  dan  bagaimana  kebijakan  tersebut  dikomunikasikan  atau disosialisasikan.
Upaya komunikasi atau sosialisasi ini dilakukan untuk membangun pemahaman di masyarakat mengenai kebijakan, yang dalam hal ini adalah kebijakan undang-undang tentang perlindungan  anak  bahwa  “setiap  anak  berhak  atas  perlindungan,  di  mana  negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” (Pasal 20). Terlebih di  era  kehidupan  masyarakat  modern  yang  semakin  kompleks,  di  mana  ketidakberdayaan anak  seringkali  dimanfaatkan  untuk  pelampiasan  kekerasan,  nafsu,  dan  egoisme  individu dewasa yang merasa memiliki kuasa atas diri dan kehidupan anak.

## Fenomena digitalisasi
Menyoroti fenomena digitalisasi, kehidupan modern saat ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi digital yang berdampak pada arus informasi yang semakin tidak terbendung. Hal tersebut seiring munculnya berbagai platform social media sebagai media baru yang dapat dengan mudah diakses melalui jaringan internet, dan bahkan hampir setiap individu saat ini tidak dapat lepas dari “ketergantungan” menggunakan media sosial. Selain dipergunakan sebagai saluran komunikasi dan bertukar pesan atau informasi, media sosial seringkali  digunakan  sebagai  ruang  untuk  menunjukkan  eksistensi  diri  dan  “acuan”  yang secara tidak langsung mempengaruhi apa yang ingin dilakukan individu.
Dari data yang dilaporkan ‘We Are Social’, pengguna internet mengalami lonjakan setiap  tahunnya,  di  mana  per  Januari  2023  terdapat  sebanyak  212,9  juta  pengguna  atau sebesar  77%  dari  total  populasi  masyarakat  Indonesia  yang  telah  menggunakan  internet. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun lalu yang mencapai 205 juta pengguna.
Data yang dilaporkan ini juga mengungkapkan, terdapat sebanyak 98,3% pengguna mengakses  jaringan  internet  melalui handphone atau  telepon  genggam  dengan  rata-rata penggunaan mencapai 7 jam lebih setiap harinya. Adapun pengguna aktif media sosial yang dikonfirmasi dalam laporan ini mencapai 167 juta pengguna. Itu artinya, terdapat lebih dari 60%  masyarakat  Indonesia  yang  aktif  menggunakan  media  sosial.  Di  satu  sisi,  terjadinya peningkatan  pengguna  internet  memang  menjadi  kabar  yang  menggembirakan  dalam perkembangan teknologi dan akses informasi di Tanah Air, namun di sisi lain, hal tersebut tidak jarang memberikan dampak negatif. Terutama bagi mereka yang mengakses informasi atau tayangan di luar kendali atau pengawasan.
Berdasarkan  fakta  yang  ada,  tidak  sedikit  kasus  kejahatan  yang  terjadi  karena didorong oleh motif pelaku yang muncul usai menonton tayangan video atau film di platform media  sosial.  Beberapa  contoh  kasus  kekerasan  anak,  di  antaranya  pembunuhan  dan penganiayaan pada anak yang terjadi di Sampang, Madura pada Juli 2022. Korban berusia 7 tahun  yang  berasal  dari  Desa  Mandangin,  Sampang,  Madura  ditemukan  dengan  kondisi tertimbun  tanah,  dan  leher  serta  kaki  tangan  terikat,  yang  kemudian  diketahui  pelakunya
merupakan tetangga korban berusia 14 tahun dengan dalih ingin memiliki perhiasan korban. Namun kemudian usai dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa pelaku terobsesi  melakukan  pembunuhan  tersebut  dikarenakan  sering  mengonsumsi  film pembunuhan di akun Facebook dari handphone -nya. (Farik, 2022) .
Selain  itu,  di  tahun  2020  lalu,  masyarakat  sempat  dikejutkan  oleh  pemberitaan mengenai kasus pembunuhan anak berusia 6 tahun yang dilakukan oleh NF (15) tahun karena sudah  lama  menyimpan  hasrat  untuk  melakukan  pembunuhan,  yang  terinspirasi  dari  film Chucky  dan  Slender  Man. (Anggraeni  &  Rahmawati,  2020) ( https://www.suara.com/health/ 2020/03/09/102229/ abg-bunuh-bocah terins- pirasi dari film-ketahui-batasan-anak nonton- film?page=all ). Meskipun tidak lepas dari adanya motif yang mendorong terjadinya sebuah tindakan,  beberapa  kasus  tersebut  membuka  mata  kita  untuk  tidak  abai  terhadap  dampak pesatnya perkembangan teknologi media digital.

## Sosialisasi kebijakan
Selain  mengajak  seluruh  elemen  masyarakat  untuk  peduli  dan  bertanggung  jawab untuk  melindungi  anak-anak,  sosialisasi  tentang  berbagai  kebijakan  juga  perlu  semakin digencarkan, termasuk sosialisasi atas peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, tanpa terkecuali undang-undang mengenai perlindungan anak. Perlu dibangun kesadaran bersama bahwa anak merupakan elemen penting di dalam masyarakat yang  menentukan  perjalanan  bangsa  dan  negara  ini  ke  depan.  Suatu  hal  yang  tidak  dapat dimungkiri,  anak  yang  memiliki  kesempatan  yang  baik  untuk  mengembangkan  diri  dan keterampilan  sejatinya  akan  memiliki  peluang  dan  potensi  yang  lebih  besar  untuk berkontribusi  pada  pembangunan.  Berbeda  dengan  anak  yang  hidup  dalam  ketakutan, kecemasan, dan penderitaan tanpa adanya dukungan, mereka hanya akan mengikuti arus dan yang  lebih  memprihatinkan  lagi  melakukan  hal-hal  buruk  atau  terjerumus  dalam  perilaku kejahatan.
Oleh karena itu, pengembangan diri dan keterampilan pada anak sangat dibutuhkan. Tidak  hanya  berkaitan  dengan  pendidikan  yang  mereka  peroleh,  namun  juga  berkaitan dengan  bagaimana  bentukan  karakter  dan  kondisi  psikologis  anak.  Dengan  demikian, perilaku  dan  masa  depan  anak  tidak  hanya  terbatas  pada  peran  orang  tua  yang  memiliki tanggung  jawab  utama,  namun  juga  orang-orang  di  sekitarnya,  termasuk  negara  yang memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  masyarakat  dan  memberikan  perlindungan  kepada setiap warga negara dari segala bentuk kejahatan, penindasan, dan kekerasan.
Anak memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang berpotensi membawa masa depan  Indonesia,  sehingga  wajib  dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakuan  yang  tidak manusiawi yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat larangan dan sanksi hukum  yang  dikenakan  untuk  berbagai  bentuk  tindakan  kekerasan,  penganiayaan,  dan diskriminasi pada anak, sebagaimana dijelaskan dalam Bab XIA tentang larangan.
Selain UU No. 35 Tahun 2014, kebijakan tentang perlindungan anak saat ini juga telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.78  Tahun  2021  tentang  Perlindungan
Khusus  bagi  Anak,  yang  merupakan  kebijakan  turunan  dari  Pasal  71C  UU  No.35  Tahun 2014.  Terbitnya  PP  tersebut  mengindikasikan  adanya  komitmen  pemerintah  dalam mewujudkan rasa aman bagi anak, di mana pada peraturan tersebut terdapat 95 pasal yang antara lain mencantumkan daftar anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus.
Peraturan  Pemerintah  No.  78  Tahun  2021  pada  Pasal  3  menyebutkan,  Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada:
a. Anak dalam Situasi Darurat;
b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol,
i. Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
g. Anak dengan HIV dan AIDS;
h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
j. Anak Korban Kejahatan Seksual;
k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya. (Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2021  Tentang  Perlindungan  Khusus  Bagi Anak, 2021)
Sosialisasi  untuk  mendistribusikan  informasi  mengenai  kebijakan  dapat  dilakukan melalui  media  elektronik  maupun  platform social  media ,  atau  secara  langsung  kepada masyarakat  melalui  pendekatan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  setempat,  seperti melakukan workshop edukasi atau membuka ruang diskusi langsung di tengah masyarakat melalui satuan yang terkecil, atau memasukkan program sosialisasi pentingnya perlindungan anak dalam berbagai kegiatan masyarakat setempat. Sebab, setiap kelompok masyarakat di masing-masing  daerah  memiliki  karakteristik  budaya  yang  unik,  dan  kerap  memiliki pemaknaan yang berbeda dalam mengartikan suatu istilah dan atau tindakan tertentu.
Penyebarluasan  informasi  mengenai  pentingnya  perlindungan  anak  dirasa  sangat penting dilakukan di seluruh tingkatan karena anak berada di tengah-tengah masyarakat dan merasakan dampak dari kegiatan sosial yang dilakukan di lingkungannya. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan atau pemahaman yang sama mengenai pentingnya perlindungan  terhadap  anak.  Informasi  mengenai  kebijakan,  baik  itu  yang  menyangkut
peraturan pemerintah maupun perundang-undangan sejauh ini baru diberitakan secara masif ketika terjadi sebuah kejadian atau kasus tertentu.

## Peran dan keterlibatan media
Selain sosialisasi di tengah masyarakat, pemerintah juga dapat membuat kebijakan pendukung  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  perlindungan  terhadap  anak.  Salah  satunya, kebijakan yang menyangkut porsi tayangan yang bersifat sosialisasi dan edukasi untuk para penyelenggara  siaran,  baik  yang  berkaitan  dengan  sosialisasi  kebijakan  melalui  iklan masyarakat  ataupun  memasukkan  unsur  tersebut  ke  dalam  salah  satu  tayangan  mereka. Mengingat, media dapat menjadi ruang atau alat yang dapat mempengaruhi khalayak. Sebab, dalam proses komunikasi melalui media secara langsung melibatkan dua komponen utama, yaitu media massa sebagai pihak yang mengirimkan stimulus, dan kemudian diterima oleh khalayak  sebagai  penerima  pesan  atau  informasi  tersebut.  Jika  diibaratkan,  media  seperti sebuah jarum suntik yang memiliki kapasitas sebagai perangsang (S), di mana ia memberikan stimulus  yang  kuat  dan  juga  menghasilkan  tanggapan  (R)  yang  kuat,  bahkan  hal  tersebut dapat terjadi secara spontan, otomatis, dan reflektif. (Morissan, 2013) . Tidak heran jika media digital dianggap sebagai media yang efektif dalam penyampaian informasi dan pesan.
Di samping sebagai penyampai informasi, media terutama media elektronik televisi yang sebagian besar dapat diakses secara digital juga perlu didorong untuk menghadirkan kembali tontonan yang berkualitas dan mendidik bagi anak, bukan mengejar rating semata. Sebab, persentase tayangan yang bersifat edukatif bagi anak sejauh ini masih terbilang sangat minim  dibandingkan  dengan  tayangan  lainnya.  Di  samping  itu,  dari  hasil  survei  yang dilakukan  oleh  Lembaga  sensor  film  pada  tahun  2022,  hanya  sekitar  46%  anak  yang menonton  film  sesuai  dengan  usianya,  baik  itu  melalui  bioskop,  festival,  maupun  media streaming.  Selain  itu,  juga  ditemukan  fakta  bahwa  sebanyak  71,6%  dari  kegiatan  yang mereka lakukan tersebut diakses melalui jaringan internet, tidak terkecuali media sosial.
Oleh karena itu, selain membutuhkan pengawasan dari orang terdekatnya, pemerintah yang notabene memiliki kewenangan juga dapat memperkuat pengawasan dalam penerapan kebijakan,  melakukan filtering dan  menindak  tegas  konten-konten  negatif  yang  dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, meski memang parameter mengenai negatif tidaknya  sebuah  tayangan  dinilai  sulit  karena  tindakan  individu  berkaitan  erat  dengan bagaimana individu tersebut mengadaptasi berbagai hal yang ada di sekitarnya. Namun, hal ini paling tidak dapat menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk mencegah peningkatan kasus kejahatan pada anak.

## KESIMPULAN
Maraknya  kasus  kejahatan  pada  anak  disebabkan  oleh  sejumlah  faktor  yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Dari mulai lingkungan terdekat anak hingga
pemerintah  setempat  memiliki  andil  dalam  menciptakan  perlindungan  bagi  anak.  Negara yang  memiliki  kewenangan  dan  kewajiban  untuk  melindungi  masyarakat,  termasuk  anak juga  perlu  melakukan  sosialisasi  mengenai  kebijakan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan terkait. Mengingat tidak semua masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai hukum dan pentingnya peraturan tersebut, karena masing-masing orang memiliki tingkat pengetahuan atau pendidikan yang berbeda-beda. Sementara anak tidak bisa tidak merupakan bagian dari masyarakat yang juga turut merasakan langsung dampak dari kegiatan sosial yang terjadi di lingkungannya.
Pentingnya  sosialisasi  dan  edukasi  secara  intensif  sangat  diperlukan  di  tengah kehidupan  masyarakat  yang  semakin  kompleks.  Apalagi  dengan  semakin  berkembangnya teknologi digital dan terpaan media elektronik maupun media sosial yang kini dapat mudah diakses  oleh  masyarakat  kapan  pun  dan  di  mana  pun.  Bahkan  hal  tersebut  telah  menjadi konsumsi  masyarakat  sehari-hari  dan  dapat  mempengaruhi  beberapa  perilaku  individu. Selain itu, evaluasi atas implementasi kebijakan UU No. 35 Tahun 2014 juga dapat dilakukan sebagai salah satu langkah yang diperlukan dalam upaya mengawal keberhasilan penerapan kebijakan,  di  mana  melalui  evaluasi  tersebut  dapat  diketahui  titik  kesenjangan  atau kekurangan (Nugroho,  2017) ,  mengingat  implementasi  kebijakan  mengenai  perlindungan anak telah berjalan sejak tahun 2014 lalu, namun tidak mampu mencegah persoalan tersebut yang ditunjukkan dengan masih tingginya tindak kekerasan pada anak.
Penyebaran informasi, sosialisasi dan edukasi secara masif mengenai kebijakan yang berkaitan  dengan  perlindungan  anak  diharapkan  dapat  meminimalisir  terjadinya  tindak kejahatan pada anak. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat mengupas secara lebih spesifik dan  rinci  mengenai  efektivitas  implementasi  kebijakan  dan  seberapa  besar  pengaruh tayangan media pada perilaku individu di masing-masing daerah. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai munculnya permasalahan ini sehingga didapatkan langkah yang lebih strategis untuk menutup kekurangan yang ada pada penerapan kebijakan. Penelitian  selanjutnya  juga  dapat  melakukan  analisis  mengenai  keterkaitan  karakteristik budaya masyarakat suatu daerah dalam mempengaruhi pemaknaan suatu kata atau tindakan. Hal tersebut untuk mengetahui lebih jauh mengenai model komunikasi yang tepat, yang dapat diterapkan pada suatu kelompok masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta.
Anggraeni,  S.  P.,  &  Rahmawati,  Y.  (2020). ABG  Bunuh  Bocah  Terinspirasi  dari  Film, Ketahui Batasan Tontonan Anak! Suara.Com. https://www.suara.com/health/2020/03/09/102229/abg-bunuh-bocah-terinspirasi-dari- film-ketahui-batasan-anak-nonton-film
Astungkoro,  R.  (2023). FSGI:  Awal  2023,  Ada  6  Kasus  Perundungan  dan  14  Kekerasan Seksual  di  Sekolah .  Republika. https://news.republika.co.id/berita/rr3m5m330/fsgi- awal-2023-ada-6-kasus-perundungan-dan-14-kekerasan-seksual-di-sekolah
Awan Y. Abdoellah, Y. R. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik . Alfabeta.
Azizah,  N.  (2023). Survei  Nasional:  Dua  dari  10  Anak  Alami  Kekerasan . News.Republika.Co.Id. https://news.republika.co.id/berita/rv5h30463/survei-nasional- dua-dari-10-anak-alami-kekerasan .
Eriyanto. (2011). Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya . Prenadamedia.
Farik, D. (2022). Kasus Pembunuhan Bocah di Sampang, Diduga Pelaku Sering Tonton Film Kekerasan di Medsos . Www.Tvonenews.Com.
https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/53368-kasus-pembunuhan-bocah-di- sampang-diduga-pelaku-sering-tonton-film-kekerasan-di medsos?page= all.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak 48 (2014).
Langkai, J. E. (2020). Kebijakan Publik, Digital Book . Seribu Bintang.
Morissan. (2013). Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa . Prenadamedia.
Mulia  Astuti  dan  Ahmad  Suhendi.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Kesejahteraan  Dan Perlindungan  Anak  Implementation  of  Welfare  and  Child  Protection  Policies. Sosio Konsepsi , 4 (200), 215–235.
Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak. Jurnal Of Social Work and Social Service , 1 (2), 139–147.
Nugroho, R. (2017). Public Policy (6th ed.). Elex Media Komputindo.
Nurdin,  syahdan.  (2023). Guru  Agama  Katolik  di  SMK  Negeri  Ditetapkan  Tersangka Pelecehan Seksua . https://www.viva.co.id/berita/nasional/1577622-guru-agama- katolik-di-smk-negeri-%0Aditetapkan-tersangka-pelecehan-seksual%0A
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2021  Tentang  Perlindungan  Khusus  Bagi  Anak, Pasal 1 (2021).
Solichin  A.  Wahab.  (2012). Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model- Model Implementasi Kebijakan Publik . Bumi Aksara.
Sutmasa,  Y.  G.  (2021).  Memastikan  Efektivitas  Implementasi  Kebijakan  Publik. Jurnal Ilmiah Cakrawarti , 4 (1), 25–36. https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242
Copyright Holder: Lihhiati (2023)
First publication right: Syntax Idea
This article is licensed under: