## Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan

## Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja
Rizki Amalia Fitriani, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, Setyo Utomo
Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia rizki.amalia@upb.ac.id

## Abstrak
Tenaga kerja dan upah bagaikan dua sisi mata uang yang selalu menjadi permasalahan. Pengaturan tentang  upah  diatur  dalam  ketentuan  terkait  Ketenagakerjaan  serta  dipertegas  melalui  ketentuan mengenai  pengupahan  dan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  serta  ketentuan mengenai  upah  minimum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  faktor  yang  menyebabkan belum  efektifnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan Ketenagakerjaan  terhadap  pemberian  upah  minimum  pekerja,  serta  upaya  yang  dapat  dilakukan Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dalam  mengefektifkan  pengawasan terhadap  pemberian  upah  minimum  pekerja.  Metode  penelitian  ini  merupakan  yuridis  normatif (doktrinal)  adalah  suatu  pendekatan  yang  memandang  hukum  sebagai  doktrin  atau  seperangkat aturan yang bersifat normatif ( law in book ). Faktor penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan  Ketenagakerjaan  terhadap  pemberian upah  minimum pekerja dikarenakan  keterbatasan personil  serta upaya  yang dapat dilakukan oleh UPT melalui:  (a) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat pekerja; dan (b) memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang memberikan upah pekerjanya tidak sesuai dengan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan.
Kata kunci: Tenaga Kerja; Upah Minimum; Pengawasan

## Abstract
Labor and wages are like two sides of a coin which is always a problem. The regulation of wages is  regulated  in  Law  Number  13  of  2003  concerning  Manpower  and  confirmed  through Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 15 of 2018 concerning Minimum Wages. This study aims to  answer  the  factors  that  cause  the  ineffective  supervision  carried  out  by  the  Technical Implementation Unit (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers, as  well  as  the  efforts  that  can  be  made  by  the  Technical  Implementation  Unit  (UPT)  of  Labor Inspection in making effective supervision of the provision of minimum wages for workers through normative juridical research method (doctrinal) is an approach that views law as a doctrine  or a set of normative rules (law in the book). The factors causing the ineffectiveness of the supervision carried out by the Technical Implementation Unit (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers are due to limited personnel and the efforts that can be made by the UPT through: (a) conducting a sudden inspection (Sidak) to the worker’s premises, and (b) impose strict  sanctions  on  employers  World  Health  Organization provide  workers  wages  that  are  not  in accordance with the minimum wage as stipulated in the laws and regulations in the field of wages. Keywords : Minimum Wages; Control; Workers

## Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan
Terhadap Upah Minimum Pekerja Rizki Amalia Fitriani, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, Setyo Utomo
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Masalah  ketenagakerjaan  selalu  dibicarakan  oleh  banyak  kalangan,  baik oleh  pengusaha,  pekerja  maupun  pemerintah.  Hal  yang  dibahas  mulai  dari perjanjian kerja yang merupakan awal dari hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja  (PHK),  pemogokan,  masalah  pengupahan,  jaminan  sosial,  uang  pesangon, dan  lain  sebagainya. 1 Sehubungan  dengan  masalah  pengupahan  terhadap  tenaga kerja/pekerja,  memang  diakui  hingga  saat  ini  masih  menjadi  suatu  permasalahan yang  tak  kunjung  selesai.  Masih  banyak  tenaga  kerja/pekerja  dari  suatu perusahaan  yang  belum  memperoleh  upah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 2
Upah  diartikan  sebagai  hak  pekerja  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan  perundang-undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja  dan/atau  jasa yang  telah  atau  akan  dilakukan. 3 Upah  minimum  adalah  upah  bulanan  terendah yang  terdiri  dari  upah  pokok  termasuk  tunjangan  tetap.  Sejak  dikeluarkannya pengaturan  tentang  upah  minimum,  penetapan  upah  minimum  mengalami perubahan  besar  dari  pengaturan  sebelumnya,  di  mana  semula  penetapannya berdasarkan satuan hari telah diperbaharui menjadi satuan bulan. 4
Konsepsi  ditetapkannya  upah  minimum  dimaksudkan  sebagai  jaring pengaman agar upah pekerja tidak terus turun semakin rendah sebagai akibat tidak seimbangnya  pasar  kerja.  Tujuan  pemerintah  menetapkan  upah  minimum  adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja dengan memperhatikan produktivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  kebijakan  upah  minimum, diharapkan akan diperoleh suatu jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja yang layak  dari  hasil  pekerjaannya  sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup pekerja dan keluarganya secara wajar.
Namun  faktanya,  masih  banyak  pengusaha  yang  belum  memberikan  upah kepada pekerja mereka sesuai dengan Upah Minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah  provinsi.  Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para pekerja  dalam  memperoleh  upah  minimum,  maka  pemerintah  memberikan kewenangan  kepada  instansi  di  bidang  ketenagakerjaan  yang  berada  pada pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota  untuk melakukan pengawasan. Dasar hukum pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk pengawasan terhadap upah minimum adalah Pasal 176 Undang-Undang
1 Agusmidah, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Medan: USU Press, 2015).
2 Hetiyasari,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas  Batalnya  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 331–41.
3 Nelson  Mandela, The  United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  Treatment  of  Prisoners , 2015.
4 Haroon Bhorat, Ravi Kanbur, and Natasha Mayet, “The Impact  of Sectoral Minimum  Wage  Laws on Employment, Wages, and Hours of Work in South Africa,” IZA Journal of Labor and Development 2, no. 1 (2013): 0–27, https://doi.org/10.1186/2193-9020-2-1.

## Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan
Terhadap Upah Minimum Pekerja Rizki Amalia Fitriani, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, Setyo Utomo e-ISSN : 2621-4105
Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja No. 03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.
Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan  Ketenagakerjaan  terhadap  pemberian  upah  minimum  pekerja  di seluruh  Indonesia  masih  belum  efektif.  Beberapa  penelitian  terdahulu  yang memiliki  kesamaan  tema,  dengan  penelitian  ini,  antara  lain  oleh  Utami  (2021) dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  peran  baru  yang  diberikan  kepada pengawas ketenagakerjaan Indonesia setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 konsisten dengan standar hukum yang ada sebelumnya, dan UU Ketenagakerjaan ditegakkan  di  Sumatera  Utara  melalui  penggunaan  ketentuan  hukum,  termasuk ketentuan  hukum  pidana,  yang  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengatasi masalah  sosial.  Salah  satu  kebijakan  Provinsi  Sumut  dalam  melaksanakan penegakan hukum adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumut Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja,  dan  Tata  Kerja  Sulut  Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi  Sumatera  (4).  Untuk tujuan  ini,  provinsi  Sumatera  Utara  dibagi  menjadi  total  enam  (6)  zona  UPT, masing-masing  terletak  di  kotamadya  yang  berbeda.  Untuk  mendorong  efisiensi penegakan  UU  Ketenagakerjaan  di  Provinsi  Sumatera  Utara,  disusun  agenda perbaikan  pelaksanaan  pengawasan  ketenagakerjaan.  Salah  satu  hambatan  dalam implementasinya  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia.  Adapun  perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor yang menyebabkan belum efektifnya pengawasan  yang dilakukan oleh Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  Pengawasan  Ketenagakerjaan  terhadap  pemberian  upah  minimum pekerja,  serta  upaya  yang  dapat  dilakukan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Pengawasan  Ketenagakerjaan  dalam  mengefektifkan  pengawasan  terhadap pemberian upah minimum pekerja.
Penelitian  selanjutnya  oleh  Setiawan  (2022)  yang  dalam  penelitiannya menyimpulkan  bahwa  belum  efektifnya  pengawasan  UPT  wilayah  I  kalbar terhadap  upah  minimum  pekerja  di  PT.  OPPO  Area  Pontianak  dikaji  dari Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Barat  No.  898/Disnakertrans/2020.  Penyebab ketidakefektifan  tersebut  ialah  terkait  jumlah  personil  UPT  yang  terbatas, anggaran  dan  prasarana  yang  minim.  Perbedaan  penelitian  Setiawan  dengan penelitian  ini  adalah  ruang  lingkup  penelitian,  dalam  penelitian  ini  membahasa secara  spesifik  atau  studi  kasus.  Sedangkan  penelitian  oleh  Sari  (2021) menyimpulkan  bahwa  belum  terlaksananya  peran  yang  maksimal  dari  dinas tenaga  kerja  Kota  Binjai,  penyebabnya  adalah  terjadi  dilema  apabila  usaha  kecil dan menengah membayar upah minimum regional maka akan terjadi PHK kepada pekerja  yang  berujung  kebangkrutan  pada  usaha  kecil  dan  menengah.  Adapun perbedaan artikel  ini adalah dalam metode  yang  menggunakan  yuridis  sosiologis dan  studi  kasus,  sedangkan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif  yang  mana  berimplikasi  secara  logis  pada  kesimpulan  yang  berbeda. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  faktor  yang  menyebabkan  belum

## Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan
Terhadap Upah Minimum Pekerja Rizki Amalia Fitriani, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, Setyo Utomo
e-ISSN : 2621-4105
efektifnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Pengawasan  Ketenagakerjaan  terhadap  pemberian  upah  minimum  pekerja,  serta upaya  yang  dapat  dilakukan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan Ketenagakerjaan  dalam  mengefektifkan  pengawasan  terhadap  pemberian  upah minimum pekerja.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  (doktrinal). 5 Maksud dari penelitian yuridis normatif (doktrinal) adalah suatu pendekatan yang memandang  hukum  sebagai  doktrin  atau  seperangkat  aturan  yang  bersifat normatif  ( law  in  book ).  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  upaya  pengkajian  atau penelitian  hukum  kepustakaan. 6 Penelitian  ini  menganalisis  asas-asas  hukum, norma-norma  hukum  dan  pendapat  para  ahli  hukum  terkhususnya  mengenai Pengawasan  Ketenagakerjaan  terhadap  Upah  Minimum  Pekerja.  Salah  satu komponen  penelitian  kepustakaan  adalah  teknik  deskriptif  analitis.  Studi deskriptif  analitis  ini  menghasilkan  data  primer  dan  data  sekunder  yang  berupa dokumen.  Data  primer  diperoleh  dari  penelitian  lapangan,  sedangkan  data sekunder diperoleh dari studi literatur. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data  meliputi  studi  literatur  dan  wawancara  terhadap  narasumber  atau  informan yang  terkait  dengan  pengawasan  ketenagakerjaan  terhadap  upah  minimum pekerja. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan meringkas hasil studi yang diperoleh.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Faktor  Penyebab  Belum  Efektifnya  Pengawasan  Yang  Dilakukan  Oleh Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Terhadap Pemberian Upah Minimum Pekerja
Pemerintah       menetapkan upah       minimum       berdasarkan kebutuhan hidup  layak  dan  dengan  memperhatikan      produktivitas      dan  pertumbuhan ekonomi. 7 Hukum  ketenagakerjaan  merupakan  suatu  perangkat  yang  penting dalam  meberikan  perlindungan  terhadap    hak-hak  dari  pekerja  atau  buruh  yang bekerja pada   suatu    perusahaan. Pekerja  mempunyai  andil dan kontribusi  dalam pencapaian pembangunan nasional. 8 Untuk memberikan perlindungan hukum bagi para  pekerja  dalam  memperoleh  upah  minimum,  maka  pemerintah  memberikan kewenangan  kepada  instansi  di  bidang  ketenagakerjaan  yang  berada  pada pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota  untuk
6 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2015.
7 Nanang  Setyono,  “Rekonstruksi  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  Melalui  Koperasi  Karyawan Dalam Kajian Undang – Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 2 (2020): 178–96, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1039.
8 Mohammad  Ilyas,  “Pengambilalihan  Dan  Penutupan  Perusahaan  Yang  Berdampak  Pada Perselisihan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 107, https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.866.

## Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan
Terhadap Upah Minimum Pekerja Rizki Amalia Fitriani, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, Setyo Utomo
e-ISSN : 2621-4105
melakukan pengawasan. 9 Dasar hukum pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk pengawasan terhadap upah minimum adalah Pasal 176 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja No. 03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu. 10
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjamin agar setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Pemerintah  memiliki  tugas  untuk  menetapkan kebijakan  dalam  sistem  pengupahan  yang  melindungi  pekerja  yang  meliputi:  (a) upah  minimum;  (b)  upah  kerja  lembur;  (c)  upah  tidak  masuk  kerja  karena berhalangan;  (d)  upah  tidak  masuk  kerja  karena  melakukan  kegiatan  lain  di  luar pekerjaannya;  (e)  upah  karena  menjalankan  hak  waktu  istirahat  kerjanya;  (f) bentuk dan cara pembayaran upah; (g) denda dan potongan upah; (h) hal-hal yang dapat  diperhitungkan  dengan  upah;  (i)  struktur  dan  skala  pengupahan  yang proporsional;  (j)  upah  untuk  pembayaran  pesangon;  dan  (k)  upah  untuk perhitungan pajak penghasilan. 11
Berkaitan  dengan  upah  minimum,  maka  dasar  hukum  penetapan  upah minimum  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang Pengupahan  dan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  15 Tahun  2018  tentang  Upah  Minimum.  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  penetapan  upah  minimum diberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  provinsi  melalui  Keputusan Gubernur. 12 Sehubungan  dengan  belum  efektifnya  pengawasan  yang  dilakukan Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan  Ketenagakerjaan  terhadap  pemberian upah  minimum  pekerja,  maka  akan  dianalisis  menggunakan  teori  Efektifitas Hukum. 13 Teori  Efektifitas  Hukum  tersebut  menurut  Satjipto  Rahardjo,  dimana efektifitas  hukum  dipengaruhi  oleh  5  (lima)  faktor  utama,  berupa  sumber  daya peraturan perundang-undangan  yang berkorelasi dengan persyaratan hukum yang baik secara  yuridis, sosiologis, filosofis, politis, dan teknis. 14
9 Linxiang Ye, Th Gindling, and Shi Li, “Compliance with Legal Minimum Wages and Overtime Pay Regulations  in  China,” IZA  Journal  of  Labor  and  Development 4,  no.  16  (2015):  1–35, https://doi.org/10.1186/s40175-015-0038-2.
10 Gabriela  Bermúdez,  “Comparative  Law  Study  of  Labor  Inspection  in  Latin  America,” Revista Latinoamericana de Derecho Social , no. 28 (2019): 157–90,
https://doi.org/10.22201/iij.24487899e.2019.28.13147.
11 Agung  Nababan  et  al.,  “Keabsahan  Materi  Muatan  Terkait  Uang  Pesangon  Dalam  Peraturan
Perundang-Undangan,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 314–30,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808.
12 Aan  Ahmad  Sancoko,  “Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  Dalam  UU  N0  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  Suatu  Analis  Maslahah  Mursalah  Dan  Keadilan  Pancasila,” Jurnal  USM  Law Review 1, no. 2 (2018): 141, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249.
13 Anne  Marthe  R.  Indregard  et  al.,  “Effectiveness  of  the  Labour  Inspection  Authority’s  Regulatory Tools  for  Work  Environment  and  Employee  Health:  Study  Protocol  for  a  Cluster-Randomised  Controlled Trial among Norwegian Home-Care Workers,” BMJ Open 9, no. 11 (2019): 1–11, https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-031226.
14 Aditya  Tri  Wijaya,  “Pengaruh  Pengawasan  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  /  Kota  Terhadap Pelaksanaan Pemutusan Gubungan Kerja Oleh Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnalretrieval 1, no. 1 (2021): 1–22.

## Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan
Terhadap Upah Minimum Pekerja Rizki Amalia Fitriani, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, Setyo Utomo
e-ISSN : 2621-4105
Adapun faktor sumber daya peraturan perundang-undangan  yang dimaksud adalah  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan  dan pengupahan,  yakni  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang Pengupahan  dan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  15 Tahun  2018  tentang  Upah  Minimum. 15 Agar  peraturan  perundang-undangan  di bidang  ketenagakerjaan  dan  pengupahan  mampu  mengikuti  perkembangan  yang terjadi  di  dalam  kehidupan  masyarakat,  maka  peraturan  perundang-undangan  di bidang ketenagakerjaan dan pengupahan tidak boleh kaku dan isinya harus jelas. Menurut Montesquieu dalam pembuatan undang-undang harus memenuhi syarat- syarat seperti gaya penuturan hendaknya padat dan sederhana; peraturan-peraturan hendaknya membatasi diri pada hal-hal nyata dan aktual dengan menghindari hal- hal  yang  bersifat  metaforis  dan  hipotesis;  Istilah-istilah  yang  digunakan hendaknya  bersifat  mutlak  dan  tidak  nisbi;  Peraturan-peraturan  hendaknya  tidak terlalu  tinggi,  karena  peraturan  itu  ditujukan  kepada  orang-orang  yang  memiliki tingkat kecerdasan relatif menengah; Masalah pokoknya tidak dikacaukan dengan pengecualian,  pembatasan  atau  modifikasi,  kecuali  dalam  hal-hal  yang  sangat diperlukan;  peraturan  tidak  boleh  mengandung  argumentasi,  karena  hal  ini  dapat mengakibatkan  terjadinya  pertentangan  pendapat;  serta  peraturan  harus dipertimbangkan  dengan  penuh  kematangan  dan  mempunyai  kegunaan  praktis dan peraturan tersebut hendaknya tidak boleh mengguncangkan hal-hal elementer dalam penalaran dan keadilan. 16
Berdasarkan  konteks  pengawasan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Pengawasan  Ketenagakerjaan  terhadap  pemberian  upah  minimum  pekerja,  maka gangguan yang timbul yang berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan pengupahan adalah ketidakjelasan sanksi terhadap pengusaha atau  pemberi  kerja  yang  tidak  memberikan  upah  minimum  pekerja,  sehingga mengakibatkan sulit untuk diterapkan secara efektif. Adapun proses terbentuknya kesadaran  hukum  selalu  melalui  4  (empat)  tahap,  yaitu  pengetahuan  hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.
Tahap  pengetahuan  hukum  berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia penegakan  hukum  hal  menyangkut  kesiapan  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya manusia  di  jajaran  institusi  penegakan  hukum.  Berkenaan  dengan  pengawasan oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan  Ketenagakerjaan  terhadap pemberian  upah  minimum  pekerja,  maka  hambatan  yang  timbul  dikarenakan keterbatasan  personil  menyebabkan  pengawasan  terhadap  pemberian  upah minimum pekerja menjadi belum maksimal dan efektif.
Tahap  sumber  daya  fisik  penegakan  hukum  hal  ini  berkenaan  dengan pengadaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk  melaksanakan  penegakan hukum  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  pemberian  upah  minimum
15 Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan (Bandung: Alumni, 1980).
16 Satjipto Rahardjo and Awaludin Marwan, Ilmu Hukum (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

## Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan
Terhadap Upah Minimum Pekerja Rizki Amalia Fitriani, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, Setyo Utomo
e-ISSN : 2621-4105
pekerja,  petugas  pengawas  ketenagakerjaan  tentu  saja  memerlukan  sarana  dan prasarana  yang  memadai.  Namun  dalam  kenyataannya,  sarana  dan  prasarana untuk melakukan tugas pengawasan sangat terbatas.
Tahap sumber daya keuangan yaitu anggaran yang harus dipersiapkan untuk membiayai personil, sarana dan prasarana penegakan hukum ini berkaitan dengan pengawasan  terhadap  pemberian  upah  minimum  pekerja,  petugas  pengawas ketenagakerjaan  memerlukan  anggaran  yang  untuk  membiayai  personil,  sarana dan  prasarana.  Namun  dalam  kenyataannya,  anggaran  yang  untuk  membiayai personil, sarana dan prasarana sangat minim.
Tahap  sumber  daya  pendukung  lainnya  seperti  kesadaran  hukum  warga masyarakat  dan  pra  kondisi  yang  perlu  dipersiapkan  untuk  mengefektifkan penegakan  hukum.  Masyarakat  dapat  menentukan  efektif  tidaknya  suatu penegakan  hukum.  Hal  ini  disebabkan  karena  keefektifan  penegakan  hukum tersebut disebabkan tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat bersangkutan. Masyarakat  yang  memiliki  tingkat  kesadaran  hukum  relatif  tinggi,  dalam melaksanakan  perilakunya  cenderung  untuk  mematuhi  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Mengenai  kesadaran  hukum,  maka  yang  dimaksud  dengan  kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum  yang  ada  atau  tentang  hukum  yang  diharapkan  ada.  Kesadaran  hukum menekankan  tentang  nilai-nilai  masyarakat  tentang  fungsi  apa  yang  hendaknya dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat. 17
Merujuk  dari  keempat  tahapan  di  atas,  terbentuknya  pola  perilaku  hukum merupakan  derajat  kesadaran  hukum  yang  sangat  tinggi.  Pola  perilaku  hukum merupakan  hal  utama  dalam  kesadaran  hukum,  karena  melalui  pola  perilaku utama inilah dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum itu berlaku secara efektif atau  tidak  di  dalam  masyarakat.  Tingginya  derajat  kesadaran  hukum mengakibatkan  warga  masyarakat  mentaati  ketentuan-ketentuan  hukum  yang berlaku.  Sebaliknya  rendahnya  derajat  kesadaran  hukum  mengakibatkan kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. 18
Persoalan  yang  sering  timbul  dari  faktor  masyarakat  dalam  proses penegakan hukum adalah rendahnya derajat kesadaran hukum warga masyarakat. Hal  ini  seringkali  menyebabkan  hukum  yang  diterapkan  kepada  masyarakat tersebut  menjadi  tidak  efektif.  Berdasarkan  konteks  pengawasan  oleh  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan  Ketenagakerjaan  terhadap  pemberian  upah minimum pekerja, maka faktor tidak adanya kesadaran pekerja untuk melaporkan pengusaha  kepada  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan  Ketenagakerjaan yang  menyebabkan  pengawasan  terhadap  pemberian  upah  minimum  pekerja menjadi belum efektif.
17 R Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum (Bandung: Alumni, 1989).
18 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Kerja :  Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

## Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan
Terhadap Upah Minimum Pekerja Rizki Amalia Fitriani, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, Setyo Utomo
e-ISSN : 2621-4105
3.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Mengefektifkan Pengawasan Terhadap

## Pemberian Upah Minimum Pekerja
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan unit teknis  operasional  yang  melaksanakan  kegiatan  teknis  tertentu  di  bidang pengawasan  ketenagakerjaan.  Tugas  dari  Unit  Pelaksana  Teknis  Pengawasan Ketenagakerjaan  adalah  mengawasi  kegiatan  hubungan  kerja  dan  penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di wilayah provinsi.  Salah  satu  tugas  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan Ketenagakerjaan  adalah  mengawasi  masalah  pemberian  upah  minimum  bagi pekerja.  Upah  minimum  adalah  upah  bulanan  terendah  yang  terdiri  dari  upah pokok  termasuk  tunjangan  tetap.  Konsepsi  ditetapkannya  upah  minimum dimaksudkan  sebagai  jaring  pengaman  agar  upah  pekerja  tidak  terus  turun semakin rendah sebagai akibat tidak seimbangnya pasar kerja. Tujuan pemerintah menetapkan upah minimum adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Namun  realitanya, masih banyak pengusaha  yang belum memberikan upah kepada pekerja mereka sesuai  dengan upah minimum  yang telah ditetapkan oleh pemerintah  provinsi.  Berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  bidang pengupahan  telah  diterbitkan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  memberikan perlindungan pengupahan bagi pekerja, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun  2018  tentang  Upah  Minimum.  Namun  faktanya,  masalah  pengupahan selalu menimbulkan permasalahan karena para pengusaha (pemberi kerja) sengaja tidak  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang pengupahan. 19
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  pekerja  dalam memperoleh  upah  minimum,  maka  pemerintah  memberikan  kewenangan  kepada instansi  di  bidang  ketenagakerjaan  yang  berada  pada  pemerintah  pusat, pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  melakukan pengawasan.  Dalam  kenyataannya,  pengawasan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis Pengawasan  Ketenagakerjaan  terhadap  pemberian  upah  minimum  pekerja  masih belum  efektif.  Diperlukan  upaya  dari  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan Ketenagakerjaan  dalam  mengefektifkan  pengawasan  terhadap  pemberian  upah minimum pekerja.
Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Pengawasan  Ketenagakerjaan  dalam  mengefektifkan  pengawasan  terhadap pemberian  upah  minimum  pekerja  adalah  ialah  dengan  cara-cara  seperti melakukan  inspeksi  mendadak  (Sidak)  ke  tempat  pekerja  untuk  melakukan
19 Eko Wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

## Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan
Terhadap Upah Minimum Pekerja Rizki Amalia Fitriani, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, Setyo Utomo e-ISSN : 2621-4105
pengawasan  terhadap  pemberian  upah  minimum  pekerja  dan  memberikan  sanksi yang  tegas  kepada  pengusaha  yang  memberikan  upah  pekerjanya  tidak  sesuai dengan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan.
4. PENUTUP
Faktor  penyebab  belum  efektifnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan  Ketenagakerjaan  terhadap  pemberian  upah minimum pekerja dikarenakan keterbatasan personil. Selain itu, masalah anggaran yang  untuk  membiayai  personil  petugas  pengawas,  sarana  dan  prasarana  yang sangat  minim.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Pengawasan  Ketenagakerjaan  dalam  mengefektifkan  pengawasan  terhadap pemberian  upah  minimum  pekerja  adalah:  melakukan  inspeksi  mendadak  ke tempat  pekerja  dan  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  pengusaha  yang memberikan  upah  pekerjanya  tidak  sesuai  dengan  upah  minimum  sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan. Adapun  Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan maupun instansi lain yang terkait  dengan  bidang  ketenagakerjaan  dan  pengupahan  diharapkan  memberikan sanksi  yang  tegas  kepada  perusahaan  yang  memberikan  upah  di  bawah  upah minimum, agar memberikan efek jera kepada pengusaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusmidah. Dinamika  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Medan:  USU  Press, 2015.
Asyhadie,  Zaeni. Hukum  Kerja :  Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan Kerja . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Bermúdez,  Gabriela.  “Comparative  Law  Study  of  Labor  Inspection  in  Latin America.” Revista Latinoamericana de Derecho Social , no. 28 (2019): 157– 90. https://doi.org/10.22201/iij.24487899e.2019.28.13147.
Bhorat,  Haroon,  Ravi  Kanbur,  and  Natasha  Mayet.  “The  Impact  of  Sectoral Minimum  Wage  Laws  on  Employment,  Wages,  and  Hours  of  Work  in South  Africa.” IZA  Journal of  Labor and Development 2, no. 1 (2013): 0– 27. https://doi.org/10.1186/2193-9020-2-1.
Hetiyasari.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas  Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 331–41.
Ilyas,  Mohammad.  “Pengambilalihan  Dan  Penutupan  Perusahaan  Yang Berdampak  Pada  Perselisihan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan.” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 107. https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.866. Indregard, Anne Marthe R., Stein Knardahl, Jan Shahid Emberland, Øivind Skare, and  Håkon  A.  Johannessen.  “Effectiveness  of  the  Labour  Inspection Authority’s Regulatory Tools for Work Environment and Employee Health: Study  Protocol  for  a  Cluster-Randomised  Controlled  Trial  among Norwegian  Home-Care  Workers.” BMJ  Open 9,  no.  11  (2019):  1–11.

## Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan
Terhadap Upah Minimum Pekerja Rizki Amalia Fitriani, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, Setyo Utomo
e-ISSN : 2621-4105
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-031226. Mandela, Nelson. The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners , 2015.
Nababan,  Agung,  Muhammad  Junaidi,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Zaenal  Arifin. “Keabsahan  Materi  Muatan  Terkait  Uang  Pesangon  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022):  314–30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808.
Rahardjo,  Satjipto. Hukum,  Masyarakat  Dan  Pembangunan .  Bandung:  Alumni, 1980.
Rahardjo, Satjipto, and Awaludin Marwan. Ilmu Hukum . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
Salman, R. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum . Bandung: Alumni, 1989. Sancoko, Aan Ahmad. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam UU N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Suatu Analis Maslahah Mursalah Dan  Keadilan  Pancasila.” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  2  (2018):  141. https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249.
Setyono,  Nanang.  “Rekonstruksi  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  Melalui
Koperasi  Karyawan  Dalam  Kajian  Undang  –  Undang  No.13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan.” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 2 (2020): 178– 96. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1039.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2015. Wahyudi, Eko. Hukum Ketenagakerjaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Wijaya,  Aditya  Tri.  “Pengaruh  Pengawasan  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  / Kota  Terhadap  Pelaksanaan  Pemutusan  Gubungan  Kerja  Oleh  Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnalretrieval 1, no. 1 (2021): 1–22. Ye, Linxiang, Th Gindling, and Shi Li. “Compliance with Legal Minimum Wages and  Overtime  Pay  Regulations  in  China.” IZA  Journal  of  Labor  and Development 4,  no.  16  (2015):  1–35.  https://doi.org/10.1186/s40175-015- 0038-2.