Karakteristik Penagihan Secara Bertanggung Jawab Yang Dilakukan Oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

## Brahmantyo Aryo Suseno
bram.bramantyo4@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Over time, information technology-based lending and borrowing services emerged. This technology-based money lending and borrowing  service  is  not  much  different  from  banks,  both  of  which provide money lending and borrowing services. The difference is the emergence of legal subjects and new legal relationships. To find out the legal subject and legal relations in information technology based lending and borrowing services, researchers conducted legal research with Normative research type. Namely by examining and analyzing applicable laws and regulations, explaining and predicting future developments.  This  research  results  in  the  finding  that  information technology based lending and borrowing services differ from banks due to new parties called Organizers. In addition, the precautionary principle applied to technology-based lending and borrowing services is not the same. This is because the structure of banks with lending and borrowing services based on information technology is not the same. Keywords: Information Technology-Based Lending and Borrowing Services; Billing; Legal Relationship, Principles in Billing.

## Abstrak
Seiring dengan berjalannya waktu muncul layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini tidak jauh berbeda dengan bank, dimana keduanya menyediakan jasa pinjam meminjam uang. Hal yang menjadi pembeda ialah munculnya subjek hukum dan hubungan hukum baru. Untuk mengetahui subjek hukum dan hubungan hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peneliti melakukan penelitian hukum dengan tipe penelitian Normatif.
Yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang- undangan yang berlaku, menjelaskan dan memprediksi perkembangan yang akan datang. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berbeda dari bank dikarenakan adanya pihak baru yang disebut dengan Penyelenggara. Selain itu, prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tidaklah sama. Hal ini dikarenakan struktur bank dangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidaklah sama. Kata Kunci: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; Penagihan; Hubungan Hukum; Prinsip Dalam Penagihan.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 5, September 2021
How to cite: Brahmantyo Aryo Suseno, ‘Karakteristik Penagihan Secara Bertanggung Jawab Yang Dilakukan Oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi’ (2021) Vol. 4 No. 5 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 11 Juli 2021; Diterima  15 Agustus 2021; Diterbitkan 1 September 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i5.29817
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Brahmantyo Aryo Suseno

## 1740 Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...

## Pendahuluan
Menurut Bank Sentral Indonesia, Teknologi Finansial adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. 1
Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/17/PBI/2017 Tentang  tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. 2
Teknologi Finansial di kategori pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya. Jenis-jenis Teknologi Finansial di sektor ini di antaranya seperti Peer-to-Peer ( P2P) Lending, Crowdfunding, Supply Chain Finance , dan lain-lain. 3 peer – to – peer (P2P) lending , merupakan jenis yang paling banyak di minati oleh masyarakat Indonesia karena, Teknologi Finansial dengan jenis peer – to – peer (P2P) lending memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman yang jenisnya bervariasi seperti, pinjaman modal usaha, Kredit Tanpa Anggunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat, pinjaman biaya pernikahan, biaya pinjaman persalinan, pinjaman umroh, dan lain sebagainya. 4
Istilah peer – to – peer (P2P) lending di Indonesia, di serap menjadi kegiatan pinjam meminjam, dimana peminjam mendapatkan dana dari satu orang atau lebih
1 Bank Sentral Republik Indonesia, “ Edukasi Financial Technology “,  https://www.bi.go.id/ id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/Teknologi Finansial/Pages/default. aspx , accesed 9 Agustus 2019.
2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245.
3 S.Napitupulu, A.Rubini, K.Khasanag, et al. Kajian  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa  Keuangan:  Perlindungan  Konsumen  Pada  Teknologi  Finansial (Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan 2017).[10].
4 ibid. [29].
melalui dari lembaga tertentu secara online seperti e-commerce atau melalui website lembaga tersebut. Istilah ini berubah setelah Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 menjadi LPMUBTI, yang selanjutnya akan disebutkan sebagai POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI. 5
Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang selanjutnya akan di sebut sebagai LPMUBTI, di atur dalam Pasal 1 angka 3 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI yang menjelaskan bahwa, LPMUBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. 6
Berbeda dengan penyelenggaraan, dalam Pasal 1 angka 6 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI, penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut sebagai penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPMUBTI 7
Dari penjelasan di atas, kegiatan pinjam-meminjam uang melalui Teknologi Finansial, merupakan kegiatan yang mempermudah hidup masyarakat luas untuk meningkatkan  taraf  hidup  mereka  menjadi  lebih  baik  secara  finansial.  Namun dari banyak kemudahan pinjaman online yang diberikan oleh Teknologi Finansial menimbulkan banyak kerugian bagi konsumen, hal yang paling merugikan dapat dirasakan di segi perlindungan konsumennya. Jika kita melihat berita mengenai pinjaman online, banyak Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang menjatuhkan denda keterlambatan pembayaran yang tinggi, pengenaan bunga ( Interest ) yang cukup tinggi, dan penagihan utang yang semena-mena.
5 Koin Works, Pusat Informasi Mengenai P2PL, https://koinworks.com/id/education-center/ industri-peer-to-peer-lending, accesed 12 Oktober 2019.
6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324. Ps.1 angka 3.
7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324. Ps.1 angka 6.

## 1742 Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
Sejauh ini regulasi yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam hal pinjam meminjam uang hanya mengatur mengenai lembaga keuangan konvensional. Namun walaupun belum ada regulasi dari OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia telah mengeluarkan pedoman perilaku pemberian LPMUBTI secara bertanggung jawab atau code of conduct yang memuat etika dan moral bukan hanya dalam hal penagihan namun berkaitan juga tentang transparansi produk dan metode penawaran produk layanan serta pencegahan pinjaman berlebih. Tiga hal tersebut merupakan prinsip dasar yang dipegang teguh oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
Dalam hal penagihan, Perkumpulan Teknologi Finansial Indonesia menekankan pada prinsip itikad baik. Dalam prinsip itikad baik yang di muat dalam prosedur atau code of conduct menjabarkan mengenai kesalahan baik dalam kepengurasan, pegawai serta sistem elektronik, itikad baik dalam penangan data pribadi, itikad baik dalam penagihan pinjaman gagal, itikad baik dalam penggunaan pihak  ke-3,  larangan  penggunaan  kekerasan  fisik  dan  mental,  penyelesaian  atas pihak yang meninggal dunia, serta kewajiban untuk mendukung program literasi dan inklusi keuangan. 8

## Metode Penelitian
Metode yang digunkan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, 9 yaitu suatu penelitian yang menekankan pada dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber hukum yang paling utama, misalnya, Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Teori Hukum serta Pendapat Para Sarjana. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan ( Statute approach ) 10 dan pendekatan konseptual ( Conceptual approach ). 11
8 Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia, Pedoman Perilaku Pemberian LPMUBTI Secara Bertanggung Jawab (2018).[13-15].
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum “Edisi Revisi” (Kencana 2017).[55].
10 ibid. [94].
11 ibid .[95].

## Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI)
LPMBUTI, merupakan bagian dari TekFin dengan jenis Peer-to-Peer ( P2P)
Lending . Dikatakan demikian karena sistem kerja LPMUBTI sama seperti kinerja dari layanan pinjaman Peer To Peer Lending . Peer To Peer Lending merupakan sebuah sistem dimana  Penyelenggra memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikann pinjaman. 12 Peer To Peer Lending mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa LPMUBTI memiliki sistem yang sama dengan Peer To Peer Lending. 13 Hal ini sesuai dengan aturan yang mengatur mengenai LPMUBTI yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang LPMUBTI, yang selanjutnya akan di sebut POJK 77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI.
Dalam LPMUBTI ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggraanya. Tertuang dalam POJK 77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI, dalam penyelenggaraan LPUMBTI ada 3 pihak yang ikut andil yaitu Penyelenggara LPMUBTI, Pemberi Pinjaman, Dan Penerima Pinjaman. 14 Selain 3 pihak tersebut POJK 77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI menambahkan 2 pihak yaitu Bank dan OJK sebagai lembaga pengawas.
LPUMBTI sebagaimana diatur di dalam POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI, ada 3 pihak yaitu Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman.
Dalam Pasal 5 Ayat (1) POJK 77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI menjelaskan bahwa, Penyelenggra LPMUBTI menyediakan, mengelola, dan mengoprasikan LPMUBTI, yang dananya berasal dari Pihak Pemberi Pinjaman dan disalurkan oleh Penyelenggara kepada Penerima Pinjaman. 15 Secara rinci keberadaan para pihak tersebut sebagai berikut:
12 S.Napitupulu, A.Rubini, K.Khasanag, et al, Op.Cit .[29]. 13 ibid. [28-29].
14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324. Ps.1 angka 6, Ps. 1 angka 7, Ps.1 angka 8.
15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324. Ps.5 ayat (1).

## Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi “Penyelenggara LPMUBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPMUBTI,” termuat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01.2016 tentang LPMUBTI.  Dari ketentuan tersebut, penyelenggara haruslah badan hukum, berarti Persekutuan Perdata ( Maatschap ).
Membahas penyelenggara LPUMBTI, maka erat kaitannya dengan pendirian perusahaan LPMUBTI. Dikatakan demikian karena LPMUBTI akan ada jika penyelenggara melakukan pendirian perusahaan LPMUBTI ini. Menurut Pasal 11 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI, pendirian perusahaan tersebut wajib memperhatikan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar karena perusahaan yang bergerak dalam LPMUBTI paling tidak dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya memuat kegiatan usaha sebagai perusahaan yang menjalankan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Walaupun perusahaan berstatus sebagai Penyelenggara Jasa LPMUBTI, namun sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI perusahaann tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan menerbitkan surat utang, memberikan rekomendasi kepada pengguna, mempublikasikan informasi  fiktif  atau  memberikan  jaminan  dalam  segala  bentuknya  atas pemenuhan kewajiban pihak lain. 16
Modal bagi perusahaan LPMUBTI diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam bentuk modal disetor pada saat pendaftaran. Sedangkan pada saat perusahaan tersebut mengajukan permohonan izin minimal memiliki modal di setor sebesar Rp 2.500.000.000.00 (dua milyar limaratus juta rupiah). 17
16 Easyhelps group, “Fintech di Indonesia : Syarat-Syarat Pendirian Perusahaan Baik PMA ataupun PT Lokal Termasuk KBLI yang Sesuai dan Formulir Persyaratan dari OJK”, https:// catherineary.com/fintech-di-indonesia-syarat-syarat-pendirian-perusahaan-baik-pma-ataupun-pt- lokal-termasuk-kbli-yang-sesuai-dan-formulir-persyaratan-dari-ojk/, accesed 20 November 2019.
17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324. Ps.4.

## 2. Pemberi Pinjaman
“Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian LPMUBTI.” Termuat dalam Pasal 1 angka 8 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI. Dari peraturan tersebut dapat dilihat bahwa ruang lingkup pemberi pinjaman jauh lebih luas dibandingkan penyedia LPMUBTI. Jika menurut Pasal 1 angka 6 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI, Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terbatas pada badan hukum yang ada di Indonesia.
Sedangkan pemberi pinjaman diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI menjelaskan bahwa Pemberi Pinjaman dapat berasal dari perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, atau badan hukum baik badan hukum Indonesia atau badan hukum asing, serta lembaga internasional. Namun ada hal yang perlu diperhatikan yang berkenaan dengan asas kepastian hukum, yaitu tindak pencucian uang, tindak pencucian uang tersebut dapat di antisipasi dengan pemberlakuan sistem “ Know Your Customer ”. 18 Selain prinsip Know Your Costumer ada pula prinsip Costumer Due Diligence yang selanjutnya disebut sebagai CDD. Prinsip CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank  untuk  memastikan  bahwa  transaksi  tersebut  sesuai  dengan  profil  calon nasabah, WIC ( walk in customer ), atau nasabah. Lebih lanjut prinsip CDD akan dibahas di Bab 2 sub bab 2 dengan judul Prinsip Dalam Penagihan / Tata Cara Penagihan Yang Harus Diterapkan Penyelenggara LPMUBTI.
3. Penerima Pinjaman
“Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian LPMUBTI.” Hal tersebut tercantumm dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 15 ayat (1) POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI, mengatur bahwa “Penerima Pinjaman harus

## Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa “Penerima Pinjaman sebagai mana di maksud dalam ayat (1) terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat di simpulkan bahwa status penerima pinjaman hanya dapat di sandang oleh subjek hukum yang kedudukannya di Indonesia, dengan perikatan utang piutang.
Selain ke-3 pihak di atas, ada beberapa pihak yang terlibat dalam skema Layanan Pinjam Meminjam Unag Berbasis Teknologi Informasi yaitu Bank dan Otoritas Jasa Keuangan. Peranan Bank dalam kegiatan LPUMBTI sebagai Penyedia Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Bebrasis Teknologi Informasi sesuai Pasal 24 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI harus menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Bebrasis Teknologi Informasi. Escrow Account dan Virtual Account sendiri merupakan tata cara pembayaran virtual.
Escrow  account adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. 19 Sedangkan virtual account adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan ( end user ) yang dibuat oleh bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan ( collection ). 20

## Hubungan Hukum Para Pihak Dalam LPMUBTI
Konsep hubungan hukum yang lebih sederhana menurut Peter Mahmud Marzuki, hubungan hukum adalah hubungan yang di atur oleh hukum. Hal itu
19 Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern.
20 ‘Mandiri  Virtual  Account’,  http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual- account.asp, accesed 5 November 2019.
berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. 21 Sebelum terjadinya hubungan hukum, akan didahului dengan adanya peristiwa hukum. Secara sederhana, peristiwa hukum dapat dijelaskan sebagai suatu peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Contoh dari peristiwa hukum yaitu: kelahiran, kematian, perjanjian dan lain sebagainya.
Suatu perjanjian juga mengandung hubungan hukum. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dari definisi ini, dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu:
1.  Suatu perbuatan;
2.  Mengikatkan diri; dan
3.  Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Merujuk Pasal 18 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI diatur mengenai 2 hubungan hukum yaitu, antara Penyelenggara LPMUBTI dengan Pemberi Pinjaman dan antara Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman. Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (1) POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI menjelaskan bahwa, Perjanjian penyelenggaraan LPMUBTI antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Peraturan tersebut merupakan dasar atas kewajiban pembentukan perjanjian bagi Penyedia Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang.
Karakteristik dari perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara LPUMBTI diklasifikasikan sebagai perjanjian pemberian kuasa karena sesuai dengan Pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal tersebut juga diatur dalam Bagian III angka 4 huruf e Rancangan Regulasi Surat Edaran OJK No.XX/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.  Hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara LPUMBTI dibedakan menjadi perjanjiann pemberian kuasa karena Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi bukanlah
21 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media 2005).[216].

## 1748 Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
bank yang menjalankan fungsi intermediasi. Ketika ada perusahaan yang melaksanakan fungsi intermediasi namun perusahaan tersebut bukanlah bank, perusahaan tersebut akan dianggap menyelenggarakan bank gelap ( shadow banking ) yang dilarang dalam Undang-undang Perbankan. 22 Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (2)  POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI menjelaskan bahwa:
“Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:  nomor perjanjian;  tanggal perjanjian;  identitas para pihak;  ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; besarnya komisi;  jangka waktu;  rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda(jika ada); mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya”.
Peraturan tersebut mengatur mengenai isi dari perjanjian yang mengikat antara pihak Penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman.
Selanjutnya, hubungan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman di atur di Pasal 20 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI. Walaupun antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman tidak bertemu secara langsung namun Penyedia Jasa LPMUBTI memiliki kewajiban dalam Pasal 20 Ayat (3) POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI, yaitu “ Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima ”.
Jika dalam dunia perbankan perjanjian pinjam meminjam uang mengikat antara Penerima Pinjaman dengan Bank, hal tersebut merujuk dalam pengertian kredit di Pasal 1 angka 11 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa:
“Kredit  adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Berbeda dengan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman di dalam LPMUBTI. Perjanjian pinjam meminjam mengikat pihak Penerima
Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman. Hal tersebut karena penyaluran dana dilakukan sebetulnya langsung antara Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman. Demi terwujud nya hal ini, Pemberi Pinjaman harus dengan tegas memberikan kuasa kepada Penyelenggara LPMUBTI untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman melalui escrow account dan virtual account . 23
Selain hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyedia Jasa LPMUBTI dan hubungan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjamn, dalam Pasal 24 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI, Penyedia Jasa LPUMBTI harus menggunakan escrow account dan virtual account . Dari kewajiban yang termuat dalam  Pasal 24 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI, terbentuklah hubungan hukum antara Penyedia Jasa LPMUBTI dengan Bank, karena hanya Bank yang dapat menmbentuk sistem escrow account dan virtual account.
Dari Rancangan Regulsi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/ SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggara LPMUBTI, dalam ketentuan umum angka 17 menjelaskan bahwa “Bank Penyedia Jasa adalah bank umum yang menyediakan jasa pembukaan dan pengelolaan rekening escrow account berdasarkan kesepakatan dengan Penyelenggara”.

## Prinsip Dalam Penagihan / Tata Cara Penagihan Yang Harus Diterapkan Oleh Penyelenggara LPMUBTI.
Dalam hal pinjam meminjam uang, penagihan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Dalam proses penagihan tersebut, terkadang Penyedia Jasa LPMUBTI mengalami sedikit kesulitan. Kesulitan yang dimaksud adalah Penerima Pinjaman yang gagal bayar, baik disebabkan karena kelalaian Penerima Pinjaman, Force Majeur , serta itikad buruk Penyedia Jasa LPMUBTI. Selain hal tersebut, Penerima Pinjaman juga memiliki itikad buruk yaitu lari dari tanggung jawab untuk melunasi utangnya.
Dilansir dari Bisnis.com, kemudahan LPMUBTI terkadang membuat Penerima Pinjaman menjadi lupa diri, dimana mereka melakukan pinjaman dari beberapa

## 1750 Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
Penyelenggara LPMUBTI tanpa mempertimbangkan kapasitas mereka sendiri serta minimnya pengetahuan atau informasi yang dimiliki Penerima Pinjaman yang menyebabkan mereka gagal bayar. Ketidakpahaman terhadap risiko ini menyebabkan kasus peminjam yang terjerat hingga puluhan apilikasi fintech lending sangat jamak terjadi akhir-akhir ini. Konflik pun tak terhindarkan. LBH Jakarta mengaku sudah menerima 4.600 aduan dari peminjam selama Mei 2018 – Juni 2019. 24
Dari berita tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gagal bayar yang sering terjadi dalam LPMUBTI diakibatkan oleh kurang jelasnya informasi yang diberikan Penyelenggara Jasa LPMUBTI diperparah oleh cara penagihan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Penagihan yang terkesan semena-mena ini di akibatkan atas belum terbentuknya regulasi mengenai prosedur penagihan yang seharusnya diterbitkan oleh OJK, walaupun dalam Pasal 26 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI sudah mengatur kewajiban Penyelenggara terutama dalam data nasabah atau Penerima Pinjaman dan  Asosiasi FinTech Indonesia sudah membentuk aturan mengenai Pedoman Perilaku Pemberian LPMUBTI Secara Bertanggung Jawab. Hal tersebut dirasa kurang berpengaruh karena tetap saja banyak Penyelenggara LPMUBTI yang kerap melakukann penagihan dengan sewenang-weannag.
Dalam pedoman Perilaku Pemberian LPMUBTI Secara Bertanggung Jawab yang di terbitkan oleh baik Asosiasi FinTech Indonesia telah memuat prinsip- prinsip serta tata cara untuk memberikan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi yang baik serta tata cara penagihan yang baik dan benar. Selain itu OJK dapat melihat Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang selanjutnya akan di sebut sebagai SEBI No.14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, guna mengatur Penyelenggara yang kerap menggunakan pihak ke-3 yaitu Penyedia Jasa Penagihan.
24 Emanuel B Caesario, KETERBATASAN DATA : Akar Persoalan Fintech Lending , https:// finansial.bisnis.com/read/20191119/89/1172044/keterbatasan-data-akar-persoalan-fintech-lending , accesed 18 Januari 2020.
Dalam pedoman Perilaku Pemberian LPMUBTI Secara Bertanggung Jawab yang diterbitkan oleh baik Asosiasi FinTech Indonesia yang selanjutnya akan di sebut sebagai pedoman perilaku Penyelenggara LPMUBTI, tidak hanya mengatur mengenai tata cara penagihan saja, namun juga mengatur permasalahan pemberian pinjaman.
Pemberian pinjaman juga diatur karena masalah juga terjadi pada kerahasiaan data Penerima Pinjaman yang bocor dan penyampaian informasi oleh Penyelenggara LPMUBTI yang kurang jelas yang menyebabkan Penerima Pinjaman tidak sanggup melunasi pinjamannya.
Ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam Penyelenggara LPMUBTI yaitu:
a) Transparansi Produk Dan Layanan produk
Transparansi atas produk dan metode penawaran produk bertujuan untuk memberdayakan pengguna yang mengajukan, memberikan, menerima, dan mengelola pinjaman secara sadar, memahami seluruh risiko yang terkait, dan secara bertanggung jawab. 25 Dalam hal ini Penyelenggara diwajibkan untuk menginformasikan kepada Penerima Pinjaman mengenai seluruh biaya yang mungkin timbul dari utang. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang timbul di awal (biaya administrasi), besaran bunga, denda keterlambatan dan lain sebagainya. 26
Prinsip transparansi produk dan layanan produk juga di atur dalam Pasal 30 POJK 77/2016 tentang LPMUBTI yang menjelaskan bahwa Penyelenggara LPMUBTI wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
Transparansi data dan layanan produk merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan mengenai pertimbangan atas kemampuan Penerima Pinjaman dalam melunasi pinjaman atau hutangnya, jika data mengenai layanan dan produk
25 Pedoman Perilaku Pemberi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infor - masi Secara Bertanggung Jawab (Asosiadi FinTech Indonesia 2018). [6].
26 Desy Setyowati, “Kode Perilaku Fintech Memuat 5 Larangan Saat Menagih Utang”, https://katadata.co.id/berita/2018/08/23/kode-perilaku-fintech-memuat-5-larangan-saat-menagih- utang, accesed 7 Desember 2019.

## 1752 Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
yang disajikan oleh Penyelenggara LPMUBTI tidak lengkap atau tidak jujur, kemungkinan besar Penerima Pinjaman melakukan kesalahan dalam perhitungan yang menyebabkan gagal bayar.

## b ) Pencegahan Dari Pinjaman Berlebih
Setiap pinjaman wajib ditawarkan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan ekonomi Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjaman. Pemberian pinjaman secara berlebihan diluar kemampuan membayar Penerima Pinjaman dianggap sebagai praktik yang tidak bertanggung jawab. 27
Hal ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi Penerima Pinjaman, karena jika prinsip ini tidak di terapkan kemungkinan Penerima Pinjaman gagal bayar sangat besar. 28
Prinsip pencegahan dari pinjaman berlebih diatur dalam Pasal 34 POJK 77/2016 tentang LPMUBTI yang menjelaskan bahwa Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.
Prinsip pencegahan pinjaman berlebih sangat berkaitan dengan prinsip Know Your Customer dan CDD serta berlaku pula asas kehati-hatian, karena kewajiban Penyelenggara LPMUBTI dalam hal melaksanakan analisa latarbelakang Penerima Pinjaman dengan tujuan Penerima Pinjaman tidak mengalami gagal bayar.
c) Penerapan Prinsip Itikad Baik
Prinsip itikad baik termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) BW  yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus di laksanankn dengan itikad baik, dalam kamus besar bahasa indonesia itikad baik adalah keyakinan yang teguh, kepercayaan, maksud, dan kemauan. 29
Bahwa dalam memfasilitasi kegiatan penawaran dan pemberian pinjaman
27 Asosiadi FinTech Indonesia, Op.Cit. [6].
28 Thareq Akmal Hibatullah, “Tiga Prinsip Penyelenggaraan dan Tata Cara Penagihan Utang Online”, https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/tiga-prinsip-penyelenggaraan-dan-ta- ta-cara-penagihan-utang-online/, accesed 7 Desember 2019.
29 Agus Y Hernoko, Op.Cit. [134].
sebagai platform atau marketplace , setiap Penyelenggara tetap wajib menerapkan prinsip itikad baik dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, serta tanpa merendahkan harkat dan martabat pengguna. Prinsip ini berlaku untuk kedua belah pihak, apabila sudah jatuh tempo Penerima Pinjaman harus segera membayar cicilan beserta bunganya. 30
Bagi penyelenggara, penagihan yang dilakukan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik seperti, penghinaan secara verbal, cyber bullying seperti penyebaran data pribadi yang memalukan, melakukan teror kepada Penerima Pinjaman maupun kerabatnya. Dalam pedoman ini, Penyelenggara diijinkan untuk menggunakan pihak ketiga namun seyogyanya Penyelenggra menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan yang memiliki kredibilitas baik. 31
Prinsip itikad baik dalam penagihan oleh Penyelenggara LPMUBTI ini tercermin dalam Pasal 30 sampaidengan Pasal 36 POJK 77/2016 tentang Penyelenggaraan LPMUBTI dimana dalam pasal – pasal tersebut mencerminkan kewajiban Penyelenggara LPMUBTI dalam hal transparansi data, penggunaan kalimat yang mudah di mengerti dalam penyajian data, kewajiban untuk pelaksanaan literasi bagi Penerima Pinjaman, hingga penyusunan perjanjian baku.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan, ada beberapa prinsip yang dimuat yaitu, prinsip kepercayaan ( fiduciary relation principle ) yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU
Perbankan, prinsip kehati-hatian ( prudential principle ) yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, prinsip kerahasiaan ( secrecy principle ) yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A UU Perbankan.
30 Asosiadi FinTech Indonesia, Op.Cit. [6].
31 Desy Setyowati, “Kode Perilaku Fintech Memuat 5 Larangan Saat Menagih Utang”, https://katadata.co.id/berita/2018/08/23/kode-perilaku-fintech-memuat-5-larangan-saat-menagih- utang, accesed 7 Desember 2019.

## Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
Khusus untuk prinsip mengenal nasabah ( know your costumer principle ) tidak diatur dalam UU Perbankan namun diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/ PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003. Prinsip mengenal nasabah tersebut berkaitan dengan tindakan keuangan ilegal seperti pendanaan terorisme, tindak pencucian uang, dan lain sebagainya yang belum diatur dalam UU Perbankan. 32
Namun dalam perkembangan prinsip mengenal nasabah ( know  your costumer principle ) mulai digantikan dengan prinsip costumer due diligence yang selanjutnya disebut CDD , perubahan tersebut didasari atas rekomendasi serta standar internasional yang di tetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang dikenal dengan Rekomendasi 40 FATF yang di tetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang diperbahuri dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012. 33
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012, CDD  adalah  kegiatan  berupa  identifikasi,  verifikasi,  dan  pemantauan  yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (walk in customer), atau nasabah. Perbedaan antara prinsip know your costumer dengan prinsip CDD terlihat dari fokusnya, fokus dari prinsip know your costumer adalah transaksinya, sedangkan prinsip CDD tergantung pada kecocokan antara kegiatan nasabah dengan nasabahnya. 34
Diluar itu ada pula prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu prinsip privity of contract yang dapat dilihat di Pasal 1315 jo. 1340  Kitab Undang-
32 Abdul Rasyid, “Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perbankan”, https://business-law.binus. ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/, accesed 7 Desember 2019.
33 Kartini Laras Makmur, “Apa Bedanya Due Diligence dan Know Your Customer? Ini Penjelasannya”,https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a02f3158ea17/apa-bedanya-due- diligence-dan-know-your-customer-ini-penjelasannya/, accesed 7 Desember 2019.
34 ibid.
Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. 35

## Prosedur Penagihan Yang Baik Dan Benar
Jika kita melihat kembali ke POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI, belum dijelaskan mengenai prosedur penagihan seperti, siapa yang melakukan penagihan?, bolehkah Penyelenggara melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menggantikan pihak Penyelenggara dalam melakukan penagihan atau jika Penyelenggara diperbolehkan menyerahkan tanggungjawab penagihan ke pihak ketiga, pihak ketiga yang seperti apa yang boleh melakukan penagihan terhadap Penerima Pinjaman?
Jika kita melihat kembali kasus-kasus yang sudah di sebutkan sebelum ini, penagihan yang dilakukan oleh Penyelenggara LPMUBTI baik yang dilakukan sendiri maupun menggunakan pihak ketiga banyak menimbulkan masalah, baik penagihan dengan kekerasan verbal seperti kalimat cacian dan makian, menggunakan teror yang tidak ditujukan hanya pada Penerima Pinjaman namun juga orang di sekitarnya, hingga mempermalukan Penerima Pinajamn di media sosial.
Beberapa permasalahan tersebut dapat dipecahkan melaui prinsip itikad baik yang ada di dalam pedoman Perilaku Pemberian LPMUBTI Secara Bertanggung Jawab yang di terbitkan oleh baik Asosiasi FinTech Indonesia. Adapun langkah- langkah  penagihan  yang  dapat  dilakukan  oleh  penyelenggara  fintech  antara  lain sebagai berikut:
1.  Pemberian surat peringatan;
2.  Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman;
3.  Korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya;
4.  Pemberitahuan terkait jadwal kunjungan atau komunikasi antara tim penagihan dengan Penerima Pinjaman;
5.  Penghapusan pinjaman. 36
35 Mochamad Isnaeni, Selintas Pintas Hukum Perikatan (Revka Petra Media 2017).[44].
36 Asosiadi FinTech Indonesia, Pedoman  Perilaku  Pemberi  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab (2018).[14].

## 1756 Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
Dalam pedoman perilaku Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dijelaskan dalam penghapusan pinajaman, bahwa Penyelenggara LPMUBTI tidak boleh menagih secara langsung, apabila setelah 90 hari ditagih namun Penerima Pinjaman gagal bayar terhitung sejak jatuh tempo. 37 Jika pihak penyelenggara fintech menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal penagihan pinjaman, maka harus menggunakan jasa pihak yang tidak masuk di dalam daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau yang disarankan dari Aftech. 38
Pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya, pemberitahuan terkait jadwal kunjungan atau komunikasi antara tim penagihan dengan Penerima Pinjaman, dan penghapusan pinjaman.
Dalam hal-hal yang tidak boleh di lakukan oleh Penyedia Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, dilansir dari Katadata.co.id ada 5 hal yang tidak boleh di lakukan oleh Penyedia Jasa yaitu, dilarang menagih dengan kata-kata yang tidak sopan. Kedua, menagih secara provokatif, agresif, menghina, intimidiasi, dan sejenisnya terhadap peminjam dan pihak terkait. Ketiga menyebarkan informasi terkait data pribadi peminjam. Keempat, mengaku sebagai orang lain atau pihak penegak hukum. Terakhir, pengembalian penagihan pinjaman di luar perjanjian awal. 39
Dalam hal penggunaan pihak ketiga dalam penagihan, hanya di bahas sedikit dalam pedoman Perilaku Pemberian LPMUBTI Secara Bertanggung Jawab yang di terbitkan oleh baik Asosiasi FinTech Indonesia, maka dari itu pembahasan mengenai pihak ketiga dalam penagihan akan menggunakan sudut pandang dari segi perbankan yaitu SEBI No.14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.
37 Yuni Riadi, “OJK: Masa Penagihan Pinjaman Online P2P Lending Berlaku 90 Hari”, https://selular.id/2019/02/ojk-masa-penagihan-pinjaman-online-p2p-lending-berlaku-90-hari/, ac- cesed 11 Desember 2019.
38 Asosiadi FinTech Indonesia, Op.Cit. [15].
39 Pingit Aria, “Kode Perilaku Fintech Memuat 5 Larangan Saat Menagih Utang”, https:// katadata.co.id/berita/2018/08/23/kode-perilaku-fintech-memuat-5-larangan-saat-menagih-utang , accesed 10 November 2019.
Bisa kita lihat dalam ketentuan VII.D No.4 SEBI No.14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK menjelaskan bahwa, penagihan kartu kredit dapat di lakukan melalui pihak ke-tiga dengan syarat:
1.  Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;
2.  Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit;
3.  Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
a)  Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
b)  Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Pemegang Kartu Kredit;
c) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
d)  Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
e)  Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
f)  Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
g)  Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan
h)  Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/ atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.
Selain memenuhi pokok-pokok etika penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf h), Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK.
Berkaitan dengan penagihan yang tidak patut karena mengambil data Penerima Pinjaman dan melakukan teror dengan cara menyebarkan informasi pribadi atau aib Penerima pinjaman ke sosial media, atau mengambil data kontak Penerima Pinjaman lalu melakukan teror kepada kontak kontak tersebut baik

## Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
melalui WhatsApp , SMS, ataupun telepon. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 26 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI yaitu kewajiban Penyelenggara LPMUBTI dalam menjaga kerahasiaan data pribadi Penerima Pinjaman, selain  itu diatur juga dalam  pedoman Perilaku Pemberian LPMUBTI Secara Bertanggung Jawab yang diterbitkan oleh Asosiasi FinTech Indonesia, dalam prinsip itikad baik diatur mengenai itikad baik Penyelenggara yaitu itikad baik dalam penanganan data pribadi dimana Penyelenggara harus mendapat persetujuan terlebih dahulu untuk mengakses data pribadi Penerima Pinjaman.

## Penerpan Mitigasi Resiko Oleh Penyelenggra Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
OJK memang belum membuat regulasi mengenai standar operasional untuk melaksanakan penagihan menggunakan pihak ke tiga namub OJK dapat menggunakan kode etik yang dibuat oleh Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), namun OJK pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Penyelenggara LPMUBTI haru bekerjasama dengan pihak asuransi, sehingga jika ada kredit macet lebih dari 3 bulan perusahaan asuransi akan menanggung kerugian atas kredit macet. 40 Selain itu OJK juga mengatur bahwa bunga maksimal yang dapat dikenakan adalah 0,8% per hari dan batas maksimal pinjaman 90 hari, mengenai biaya biaya lain tidak boleh melebihi 100% dari jumlah utang pokok. 41
Namun belakangan ini OJK mengeluarkan pernyataan yang kurang menguntungkan baik bagi Penyelenggara LPMUBTI dan Pemberi Pinjaman yaitu setelah 90 hari ditagih namun Penerima Pinjaman tidak membayar, maka Penyelenggara LPMUBTI tidak boleh menagihnya lagi. 42 Pernyataan ini di pertegas dalam prinsip itikad baik milik Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia
40 Desy Setyowati, “Cegah Bunuh Diri Nasabah Fintech, OJK Atur Bunga hingga Asuransi”, https://katadata.co.id/berita/2019/02/15/cegah-bunuh-diri-nasabah-fintech-ojk-atur-bunga-hing - ga-asuransi accesed 11 Desember 2019.
41 ibid.
42 Admin Fintech Media, “Dalam Waktu 90 Hari Menunggak Maka Fintech Tidak Boleh Lagi Menagih Nasabahnya”, http://fintekmedia.id/post/dalam-waktu-90-hari-menunggak-maka-fin - tech-tidak-boleh-lagi-menagih-nasabahnya, accesed 11 Dsember 2019.
(AFPI), dalam penghapusan pinjaman diterangkan bahwa penyelenggara tidak boleh melakukan penagihan secara langsung kepada Penerima Pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan yaitu sembilan puluh hari di hitung dari tanggal jatuh temponya.
Pada 6 Maret 2019 CNBC Indonesia memberitakan pernyataan OJK bahwa setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pinjaman, Penerima Pinjaman tidak dapat melunasi pinjamannya maka Penyelenggara tidak boleh lagi melakukan penagihan. Namun Penerima Pinjaman tidak lepas begitu saja, OJK mengizinkan Penyelenggara LPMUBTI untuk menjatuhkan denda 100% yang dihitung dari pokok pinjamannya serta OJK melakukan black list terhadap akun Penerima Pinjaman supaya Penerima Pinjaman tersebut tidak dapat melakukan kegiatan pinjam meminjam uang melalui LPMUBTI. 43
Dari pernyataan di atas, tidak ada perlindungan bagi Pemberi Pinjaman yang telah memberikan uangnya kepada Penerima Pinjaman melalui Penyelenggara LPMUBTI.  Ditambah lagi LPMUBTI tidak memiliki lembaga penjamnin layaknya Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin simpanan nasabah di Bank.
Solusi atas permasalahan tersebut adalah kerjasama antara Penyelenggara LPMUBTI dengan penyedia jasa asuransi kredit. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso yang di wawancarai oleh pihak CNN Indonesia yang mengatakan bahwa demi perlindungan para pihak, LPMUBTI harus dijamin oleh asuransi kredit. 44 Selain itu dalam Pasal 21 POJK 77/2016 tentang LPMUBTI menjelaskan bahwa Penyelenggara LPMUBTI wajib melaksanakan mitigasi resiko, kerjasama antara Penyelenggara LPMUBTI dan perusahaan asuransi merupak tindakan mitigasi resiko.
43 Bernhart Farras, “90 Hari Nunggak, Fintech Tak Boleh Lagi Tagih Nasabah”, https://www. cnbcindonesia.com/tech/20190306144020-37-59229/90-hari-nunggak-fintech-tak-boleh-lagi-tagih- nasabah, accesed 19 Januari 2020.
44 Yuli Y Fauzie, “OJK: Pinjaman Fintech Perlu Dijamin Asuransi”, https://www.cnnindo- nesia.com/ekonomi/20180214143153-78-276185/ojk-pinjaman-fintech-perlu-dijamin-asuransi , ac- cesed 19 Januari 2020.

## 1760 Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
Asuransi kredit merupakan proteksi yang diberikan asuransi kepada bank atau lembaga keuangan non-bank atas resiko gagal bayar debitur atau Penerima Pinjaman. Subjek tertanggung dalam asuransi ini adalah bank atau lembaga keuangan non-bank yang mengajukan permintan asuransi kredit bukan debitur atau Penerima Pinjaman, dengan demikian asuransi kredit merupakan bi party agreement dimana hanya ada dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan bank atau lembaga non-bank. 45
Sedangkan objek asuransinya adalah resiko kerugian yang dialami oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang ditimbulkan karena kredit macet atau Penerima Pinjaman gagal bayar. 46

## Kesimpulan
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dalam mata uang Rupiah melalui sistem elektronik berbasis internet. Pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah Penyelenggara LPMUBTI, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinajman, di luar itu ada Bank sebagai penyedia jasa escrow account dan virtual account serta OJK sebagai lembaga pengawas. terdapat 2 hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang dalam LPMUBTI yaitu hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara LPMUBTI dan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.
LPMUBTI memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaan penagihan utang, untuk Penerima Pinjaman prinsip yang diterapkan adalah transparansi produk dan layanan, hal tersebut berguna sebagai pertimbanagn dan sarana edukasi supaya Penerima Pinjaman dapat memperhitungkan biaya yang akan di keluarkan untuk melunasi kewajibannya. prinsip itikad baik, prinsip know your costumer atau prinsip CDD dapat disosialisasikan agar Penerima Pinjaman tidak menggunakan uangnya untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Bagi
45 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi (Medpress Digital 2016).[113].
46 ibid.
Pemberi Pinjaman prinsip yang diterapkan sama dengan Penerima Pinjaman karena Pemberi Pinjaman berhak tau apa produk yang ditawarkan Dalam penyelenggaran pengawasan terkait penagihan OJK sudah di bantu dengan Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam hal pengaduan, karena pengaduan masyarakat dapat disampaikan bisa secara online baik melalui website, email, maupun telfom melalui call center yang telah disediakan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Agus Y Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersil (Kencana 2014).
Mochamad Isnaeni, Selintas Pintas Hukum Perikatan (Revka Petra Media 2017).
Napitupulu, S., A.Rubini, K.Khasanag, et al. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Teknologi Finansial , (Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan 2017).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media 2005).
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Sinar Grafika 2015).
Rudy Saleh Susetyo, et al ., Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech (Departemen Perlindungan Konsumen – Otoritas Jasa Keuangan 2017).
Trisadini P Usanti dan Abdul Shomad, Hukum  Perbankan (Fakultas Hukum Universita Airlangga dan Lutfansah Mediatama 2015).
Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi (Medpress Digital 2016).

## Jurnal
Hartanto, Ratna dan Juliyani P Ramli, ‘Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending’ (2018) 25 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

## 1762 Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
Raditia, Candika, ‘Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi’ (2018) 1 Jurist-Diction.
I Wayan B Pramana, Ida Bagus P Atmadja, Ida Bagus P Sutama, ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending’ (Fakultas Hukum Universitas Udayana)

## Laman
Abdul Rasyid, “Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perbankan”, https://business- law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/, accesed 7 Desember 2019.
Admin Fintech Media, “Dalam Waktu 90 Hari Menunggak Maka Fintech Tidak Boleh Lagi Menagih Nasabahnya”, http://fintekmedia.id/post/dalam-waktu- 90-hari-menunggak-maka-fintech-tidak-boleh-lagi-menagih-nasabahnya, accesed 11 Dsember 2019.
Aktivaku, “ Supply Chain Financing ”, https://aktivaku.com/produk/supply-chain- financing-scf/, accesed 5 Desember 2019.
Bank Mandiri, “Mandiri Virtual Account”, http://www.bankmandiri.co.id/article/ commercial-virtual-account.asp, accesed 5 November 2019.
Bank Sentral Republik Indonesia, “Edukasi Financial Technology”,  https://www. bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/ Teknologi Finansial/Pages/default.aspx , accesed 9 Agustus 2019.
Christine N Nababan, “Jerat Mematikan Bunga Pinjaman Online”,  https://www. cnnindonesia.com/ekonomi/20190622223308-78-405569/jerat-mematikan- bunga-pinjaman-online/2, 24 Juni 2019, dikunjungi pada 21 Januari 2020.
Dea  Chadiza  Syafina,  “Kasus  RupiahPlus,  Saat  Urusan  Utang  Meneror  Data Pribadi”, https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data- pribadi-cNVl, accesed 8 Oktober 2019.
Desy Setyowati, “Cegah Bunuh Diri Nasabah Fintech, OJK Atur Bunga hingga Asuransi”,https://katadata.co.id/berita/2019/02/15/cegah-bunuh-diri- nasabah-fintech-ojk-atur-bunga-hingga-asuransi, accesed 11 Desember 2019.
Desy Setyowati, “Kode Perilaku Fintech Memuat 5 Larangan Saat Menagih Utang”, https://katadata.co.id/berita/2018/08/23/kode-perilaku-fintech-memuat-5- larangan-saat-menagih-utang, accesed 7 Desember 2019.
Easyhelps group, “Fintech di Indonesia: Syarat-Syarat Pendirian Perusahaan Baik PMA ataupun PT Lokal Termasuk KBLI yang Sesuai dan Formulir
Persyaratan dari OJK”, https://catherineary.com/fintech-di-indonesia-syarat- syarat-pendirian-perusahaan-baik-pma-ataupun-pt-lokal-termasuk-kbli- yang-sesuai-dan-formulir-persyaratan-dari-ojk/, accesed 20 November 2019.
Emanuel B Caesario, “KETERBATASAN DATA : Akar Persoalan Fintech Lending”, https://finansial.bisnis.com/read/20191119/89/1172044/keterbatasan-data- akar-persoalan-fintech-lending,  19  November  2019,  di  kunjungi  pada  18 Januari 2020.
Ferrika Sari, “OJK resmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)”.
Fitri Novia Heriani, “Persoalan Perlindungan Konsumen di Industri Teknologi Finansial”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2d59c6c3e/ persoalan-perlindungan-konsumen-di-industri-Teknologi Finansial/, accesed 10 Agustus 2019.
Herdaru Purnomo, “Indonesia Kini Punya Payung Hukum Aturan Fintech”, https:// www.cnbcindonesia.com/tech/20180901144740-37-31329/indonesia-kini- punya-payung-hukum-aturan-fintech, accesed 24 November 2019.
https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-resmikan-asosiasi-fintech- pendanaan-bersama-indonesia-afpi, accesed 10 Desember 2019
Kartini Laras Makmur,   “Apa Bedanya Due Diligence dan Know Your Customer? Ini Penjelasannya”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5a02f3158ea17/apa-bedanya-due-diligence-dan-know-your-customer-ini- penjelasannya/, accesed 7 Desember 2019.
Koin Works, Pusat Informasi Mengenai P2PL, https://koinworks.com/id/education- center/industri-peer-to-peer-lending, accesed 12 Oktober 2019.
Ning Rahayu dan Kumairoh, “KoinWorks Klaim Jadi Teknologi Finansial Pertama di Indonesia”, https://www.wartaekonomi.co.id/read221414/koinworks- klaim-jadi-Teknologi Finansial-pertama-di-indonesia.html, accesed 9 Agustus 2019.
Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers OJK Terbitkan Aturan Inovasi Keuangan Digital Payung Hukum Pengembangan Fintech”, SP 57/DHMS/OJK/ VIII/2018, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/ Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Aturan-Inovasi-Keuangan-Digital.aspx, accesed 29 November 2019.
Pingit Aria, “Kode Perilaku Fintech Memuat 5 Larangan Saat Menagih Utang”, https://katadata.co.id/berita/2018/08/23/kode-perilaku-fintech-memuat-5- larangan-saat-menagih-utang, accesed 10 November 2019.
Sanusi, “Lapor ke Alamat Ini Jika Ada Fintech Pinjaman Online Legal Nakal”,
1764

## Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/02/04/lapor-ke-alamat-ini-jika- ada-fintech-pinjaman-online-legal-nakal, accesed 12 Desember 2019.
Simulasi Kredit, “Lembaga  Apa  Saja  Yang  di  Awasi  Oleh  OJK?” , http://www. simulasikredit.com/lembaga-apa-saja-yang-diawasi-ojk/, accesed 8 Desember 2019.
Sofia Hasanah, “ Dasar Hukum LPMUBTI”,  https://www.hukumonline.com/klinik/ detail/ulasan/lt5a8a27073caf8/dasar-hukum-layanan-pinjam-meminjam- uang-berbasis-teknologi-informasi, accesed 24 November 2019.
Suut Amdani, “Kronologi Nasabah Pinjaman Online 1 Juta Rupiah , Denda 30 Juta Rupiah Sebulan Hingga Fitnah “Rela Digilir”, https://www.tribunnews.com/ regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp- 30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir, accesed 8 Oktober 2019.
Thareq Akmal Hibatullah,  “Tiga Prinsip Penyelenggaraan dan Tata Cara Penagihan Utang Online”, https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/tiga- prinsip-penyelenggaraan-dan-tata-cara-penagihan-utang-online/, accesed 7 Desember 2019.
Yuni Riadi, “OJK: Masa Penagihan Pinjaman Online P2P Lending Berlaku 90 Hari” , https://selular.id/2019/02/ojk-masa-penagihan-pinjaman-online-p2p- lending-berlaku-90-hari/, accesed 11 Desember 2019.

## Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek (BW).
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiia Tahun 2011 Nomor 82).
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6142).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5431).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6005).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6238).
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

## Brahmantyo Aryo: Karakteristik Penagihan Secara...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--