## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.2 Nomor 1, Agustus 2021 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## PELAKSANAAN
TUGAS DAN

## WEWENANG

## BADAN KEHORMATAN  DPRD  KABUPATEN  KUPANG    DALAM MENJAGA KEHORMATAN ANGGOTA DPRD

## Nilson F. Ndolu
Mahasiswa Fakultas Hukum Pasca Sarjana UNDANA Kupang/  Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kupang E-mail: ndolu.nelson@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan ini mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Kupang  dalam  menjaga  kehormatan  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  ialah;  Bagaimanakah  kendala  dalam penerapan  Putusan  Badan  Kehormatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerahterhadap  anggota yang  melanggar  kode  etik,danApakah  kode  etik  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  telah memenuhi  dan  menjamin  kewibawaan  dan  kehormatan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah. Penelitian ini bersifat yuridis empirik. Hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama, Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik belum maksimal dan belum sesuai dengan apa  yang  diharapkan.Kedua , Lemahnya  Tata  Tertib  dan  kode  etik  DPRD  menyababkan Badan Kehormatan tidak banyak berbuat.
Kata Kunci: Badan Kehormatan DPRD, Tugas dan wewenang, Kode etik

## Abstract
This paper on the implementation of the duties and authority of the Honorary Board of Kupang Regency Regional Representatives in maintaining the honor of the House of Representatives. The problem in this research  is;  How  obstacle  in  the  implementation  of  the  Decision  of  the  Honorary  Council  of Representatives against members who violate the code of ethics and code of conduct Does the Regional Representatives  Council  has  met  and  ensure  the  integrity  and  honor  of  the  members  of  the  Regional Representatives  Council.  The  research  is  juridical  empirical  method  using  sociological  approach.  The results showed that: first, the Honorary Board of the enforcement of the code of conduct is not maximized
and not in accordance with what is expected. Second, the weakness of the Standing Orders of Parliament and a code of conduct so that the honor was not much to,do Keywords: Honorary Board of the Parliament, tasks and powers, code of ethics

## A. PENDAHULUAN
Pasca  tumbangnya  Orde  Baru  dan  berganti  baju  Orde  Reformasi  aneka problem terus membelit bangsa ini seolah tanpa jeda, dari sosial, ekonomi, politik dan  hukum.  Sebagai  sebuah  bangsa  berdasar  hukum (rechstaat) yang  meyakini hukum  sebagai  penopang  utama  kokoh  berdirinya  bangunan  “rumah  bersama” bernama Indonesia. Komponen utama tegaknya hukum adalah hadirnya peraturan perundang-undangan  yang  memadai,  bukan  saja  prosedur  teknis  pembuatannya (legal  drafting ) (“Strategi  Politik  Hukum  Meningkatkan  Kualitas  Kinerja  DPR  RI dalam roduktivitas Legislasi Nasional” , Jurnal Cita Hukum, , Edisi September 2016, ) yang demokratis, akan tetapi juga substansi materinya yang bermutu dan mampu dijadikan  rujukan  dan  panduan  berbangsa  tanpa  bertentangan  dengan  kehendak dan keinginan publik.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945mengamanatkan  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan. untuk  mengembangkan  kehidupan  demokrasi  dalam    penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  perlu  juga  diwujudkan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah (DPRD)  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  daerah  bersama  dengan  pemerintah daerah  sehingga  mampu  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (  “  Peranan  Sekretariat  DPRD  Dalam Mendukung  Fungsi  DPRD  (studi  di  Sekretariat  DPRD  kota  Tomohon)”,  ,  Edisi September 2013).
Fenomena  ketatanegaraan  ini  sesungguhnya  mengajarkan  bahwa  pelaksanaan fungsi  DPR  sangat  strategis  dalam  menentukan  bentuk  bulat-lonjongnya  sebuah produk. Kualitas produk legislasi sudah barang pasti menjadi tanggungjawab DPR. Karena sesungguhnya dalam konteks pelembagaan demokrasi melalui produk fungsi DPR  sangat  berpengaruh  dalam  menuntaskan  arah  dari  konsolidasi  demokrasi (Hendri & Firdaus, 2021). Urgensitas pelaksanaan fungsi itu dapat dimulai dengan mengukur tingkat kualitas. Ia menjadi kunci keberhasilan konsolidasi demokrasi.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  adalah  merupakan  lembaga legislatif  yang  para  anggotanya  terpilih  melalui  mekanisme  pemilihan  umum, sebagai  sebuah  institusi,  keberadaan  sangat  penting  dan  strategis  dalam melaksanakan  perannya  guna  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih (good  and  clean  governance) dalam  menjalankan  fungsinya  perlu  senantiasa mengedepankan komitmen moral dan profesionalitas. Komitmen tersebut menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan DPRD yang produktif, terpecaya
dan beribawa. Anggota DPRD perlu menyadari bahwa tugas dan tanggung jawabnya sangat  berat,  bukan  hanya  dalam  konteks  horizontal  terhadap  konstituen, melainkan  juga  secara  vertikal  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagaimana  yang telah  termaktub  dalam  sumpah  jabatan,  sehingga  dalam  menjalankan  tugasnya senantiasa  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  (Arbi  Sanit, 1985). Untuk itu, guna melaksanakan Pemerintahan Daerah yang demokratis perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Badan  Kehormatan  (BK)  sebagai  salah  satu  alat  kelengkapan  dewan mempunyai peranan yang sangat penting berhubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi  dan  kewenangan  DPRD,  karenalembaga  ini  menyangkut  masalah kehormatan dan martabat para wakil rakyat di DPRD. Maraknya fenomena anggota dewan yang telah terpilih menduduki kursi legislative bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan ataupun mengawasinya seperti jarang hadir dalam kegiatan dinas, sidang ataupun rapat, padahal masalah yang dibahas berkaitan erat dengan  kepentingan  pemilihnya  ataupun  rakyat.  Dan  ironisnya,  kebanyakan  dari anggota dewan hanya masuk untuk mengisi absen dan kemudian pergi  lagi untuk melakukan kegiatan rekreasi ataupun bisnis di tempat lain. Bahkan DPRD dikritik oleh  masyarakat  karena  sering  jalan-jalan  keluar  daerah  bahkan  ke  luar  negeri sementara  masih  banyak  masalah-masalah  dalam  daerah  yang  belum  teratasi  ( “Peran  badan  kehormatan  terhadap  pelaksanaan  kode  etik  dalam  Meningkatkan pertanggungjaw aban DPRD”, Maret 2016,) .
Berbagai  kelompok  masyarakat  yang  kritis  terhadap  eksekutif  memberikan rapor  merah  bagi  kinerja  Badan  Kehormatan.  BK  dinilai  belum  optimal  dalam mengarahkan anggota legislatif bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Tidak hanya  itu,  inisiatif  dan  respons  BK  DPRD  terhadap  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan anggota DPRD juga dianggap masih sangat rendah ( “Suap dalam Proses Legislasi, Penelusuran Awal”, Oktober 2005. ) . Kondisi  terakhir setiap  partai yang ada di BK diduga seperti telah tersandera. Mereka sepertinya saling menutupi dan saling  bersandiwara  ketika  ada  berbagai  kasus-kasus  yang  melilit  dan  menghimpit yang terjadi pada partainya masing-masing (“Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan DPR”,,  Juni  2012  ) .  Mereka  sudah  saling  melindungi  bila  terjadi  keburukan  pada masing-masing.  Karenanya,  keberadaan  BK  sudah  tidak  lagi  efektif,-  Harus  ada kekutan yang dapat mencairkan kondisi seperti ini, tak terkecuali, Kode Etik DPRD pun  membutuhkan  kritik  agar  terdapat  acuan  moralitas  yang  berjalan  sesuai perkembangan  ketatanegaraan  dan  kehidupan  politik  yang  lebih  matang (  “Peran BK- DPRD dalam Penegakan Etika”,, Mei 2015 hlm 2) .
Badan  Kehormatan  bekerja  dan  kode  etik  adalah  pedoman  perilakunya. Dalam  pelaksanaannya,  BK  memiliki  dua  sanksi  yang  sangat  penting,  yaitu  sanksi moral  dan  sanksi  hukum.  Sedangkan  sanksi  dalam  tata  tertibnya  terdiri  dari beberapa sanksi, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemindahan keanggotaan pada alat  kelengkapan  DPR-RI/DPRD,  pemberhentian  dari  pimpinan  DPR-RI/DPRD
atau  pimpinan  alat  kelengkapan  DPR-RI,  pemberhentian  sementara;  atau pemberhentian  sebagai  Anggota  DPR-RI.  Sebagai  pejabat  negara,  DPR  harus bersifat  negarawan  yang  bijak  dan  mempunyai  moral  yang  luhur,  patuh  terhadap hukum dalam menjalankan tugas, karena pada sejatinya ia adalah pemimpin dalam lembaga  perwakilan  yang  menjadi  contoh  masyarakat (  “Praktik Pengawasan  Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Edisi Juni 2014, ) .
Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Provinsi NTT periode 2014 - 2019 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya saat ini dipertanyakan, terutama setelah  beberapa  anggota  DPRD  Kabupaten  Kupang    terlibat  dalam  berbagai pelanggaran  kode  etik.  Hal  ini  sudah  bukan  menjadi  rahasia  umum  lagi  dimata masyaraka.  Media  online  kupang  media.com  selasa,  15  November  2016  merilis berita  dengan  judul  Waduh,  Anggota  DPRD  Kabupaten  Kupang  menipu  janda Ratusan Juta Rupiah (“Waduh anggota DPRD -kabupaten kupang tipu janda ratusan juta  rupiah”  tersedia  di  website  http://www.kupangmedia.com/,  13  November 2016  ),  Harian  Umum  Pos  Kupang  7  oktober  2016  merilis  berita      Pesta  Bir  di Gedung  DPRD  Kabupaten  Kupang,    Anggota  Dewan  Meradang  (Akoit,  2017), Surat Kabar Timor Express 13 desember 2016 dengan judul berita  Anggota DPRD Kabupaten  Kupang,  sekamar  dengan  istri  orang,  (Boi,  di  akses  pada  13  Februari 2017 ) dan dugaan pelanggaran etik lainnya. Akibatnya, terjadi krisis moral maupun integritas  yang  kian  banyak  dalam  badan  DPRD  tersebut.  Sementara  disisi  lain Badan  Kehormatan  diharapkan  berperan  tidak  hanya  sekadar  menjadi  penjaga moral  dan  integritas  anggota  DPRD  kabupaten  Kupang,  melainkan  juga  menjadi pengawal  mekanisme  internal  untuk  menegakan  kode  etik  DPRD  kabupaten Kupang.  Dalam  kaitan  tersebut,  maka  makalah  ini  hendak  membahas  mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Dalam Menjaga Kehormatan Anggota DPRD.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka  ada  dua permasalahan  yang  dibahas  dalam  makalah  ini. Pertama, Bagaimana  penerapan pengambilan  Putusan  Badan  Kehormatan  DPR/DPRD  yang  melanggar  kode  etik Kedua, Bagaimana  Pengaruh/Dampak  Putusan  Badan  Kehormatan  terhadap keanggotaan DPR/DPRD ?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dapat  dikelompokkan  menurut  tujuan,  pendekatan,  tingkat eksplanasi,  dan  jenis  Data.  Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini  ialah  Untuk mengkaji  dan  mendiskripsikan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Badan Kehormatan    Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  menjaga  kehormatan anggota  DPRD  Kabupaten  Kupang  berdasarkan  kode  etik  DPRD    dan    Untuk menemukan  dan  mengkaji  serta  mendeskripsikan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  Badan  Kehormatan  DPRD  berdasarkan  kode  etik  DPRD,  maka metode  yang  cocok  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif
| 140
(Peranan Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Fungsi DPRD (studi di Sekretariat DPRD kota Tomohon)).
Cara pengukuran variable penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut definisi konsepsional dan definisi operasional. Definisi konsepsional adalah istilah atau  definisi  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  secara  abstrak  :  kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.
Jenis  data  yang  dikumpulkan  untuk  dianalisis  dalam  penelitian  ini  ialah  data primer  atau  data  yang  bersumber  langsung  dari  informan/responden  yang ditentukan.  Sementara  itu  data  sekunder  yang  dikumpulkan  hanya  berfungsi sebagai  pelengkap  data  primer.  Salah  satu  sifat  penelitian  kualitatif  ialah  tidak mementingkan jumlah sumber data/informan, tetapi yang lebih dipentingkan ialah content, relevansi, dan sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai  orang,  peristiwa  atau  hal (“Tugas  dan  Wewenang  Badan  Anggaran DPRD Kota Bekasi Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, , Edisi 2012) .
Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dilengkapi dengan teknik observasi dan dokumentasi. Metode pengumpulan data tersebut digunakan dengan  pertimbangan  :  (1)  menyesuaikan  metode  kualitatif  lebih  mudah  apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini bertujuan menyajikan secara langsung  hakekat  hubungan  antara  peneliti  dan  responden,  dan  (3)  metode  ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (1) Wawancara ; digunakan untuk mengumpulkan  data  primer  dari  informan  yang  terpilih.  Dalam    melakukan wawancara  ini  digunakan  pedoman  wawancara  yang  telah  dipersiapkan  terlebih dahulu  (Tugas  dan  Wewenang  DPRD  dalam  Pelaksanaan  Pengawasan  APBD  di Kabupaten Bekasi , 2013, ).
Adapun  langkahlangkah  analisis  data  yang  dimaksudkan  yaitu  terdiri  dari  : pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan (Soejono Soekanto, 2007).

## C. PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  maka  terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah di uraikan pada latar belakang masalah, diakui oleh Badan Kehormatan (BK) bahwa tidak semua Pelanggaran yang disebutkan itu diproses. Yang ditindak lanjuti oleh BK hanya terkait dengan masalah indisipliner yaitu  BK  sempat  menegur  salah  satu  anggota  DPRD  yang  tidak  mengunakan pakian seragam/sipil resmi pada saat menghadiri Pembukaan Rapat Paripurna hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam dalam Tata Tertib Pasal 113 ayat 2 (dalam hal menghadiri  Rapat Paripurna pembukaan serta penutupan sidang DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD mengunakan Pakian Sipil Resmi) dan juga diakui  bahwa atas pelanggaran tersebut BKjugalangsungmemberikanperingatanagarhaltersebut
tidak  terulang.    BK  hanya  menegur  secara  lisan  dalam  rapat  tersebut  tanpa melakukan  pemeriksaan  pelanggaran,  menyampaikan  pertimbangan  hasil pemeriksaan, dan merekomendasikan  sanksi berupa teguran lisan dan atau tertulis terhadap Anggota DPRD yang melanggar kode etik DPRD.
Sementara  pelanggaran  yang  lain    sebagaimana  diuraikan  pada  latar  belakang terkait  dengan  beberapa  anggota  DPRD  melakukan  minum-minuman  beralkohol (bir) di gedung DPRD menurut Salah satu anggota BK DPRD yang diwawancarai mengatakan bahwa; kasus ini merupakan pelanggaran berat dan sangat mencoreng kiwibawaan  anggota  DPRD  apalagi  sempat  ramai  dimuat  dibeberapa  media  masa namun menurut narasumber mengatakan dirinya tidak bisa berbuat banyak karena hanya  dia  sendiri  yang  meminta  agar  ini  di  tindaklanjuti  akan    tetapi  dalam pelaksanaan  tidak  diproses  oleh  pimpinan  dan  anggota-anggota  yang  lain. Narasumber mengatakan bahwa bagaimana ketua BK  memproses Ketua partainya sendiri hal ini bahkan bisa berdampak pada karir politik ketua BK sendiri.
Terkait  dengan  pelanggaran  penipuan  dan  asusila    diakui  oleh  ketua  BK pada  saat  diwawancara,  narasumber  mengatakan  bahwa  masalah  ini  tidak  bisa diproses  oleh  karena  tidak  ada  pengaduan  dari  masyarakat  ataupun  orang  yang merasa  dirugikan  hal  inilah  yang  membuat  BK  tidak  bias  memproses  terkait dengan pelanggaran tersebut. Selain itu BK juga mengalami kendala-kendala dalam penerapan putusan terkait dengan berbagai persoalan yang ada di DPRD.Berikut ini  beberapakendalayangdihadapiBadanKehormatanDPRDKabupaten  Kupang dalam menjalankantugasnya;
1. Belum adanya sanksi yang jelas terhadap Pelanggaran Kode Etik berdasarkan peraturan  perundang-undangan  sehingga  Badan  Kehormatan  belum  ada acuan  untuk  menentukan  apakah  pelanggaran  yang  dilakukan  anggota DPRD  termasuk  dalam  pelanggaran  kategori  ringan,  sedang  atau  berat sehingga  akan  memberikan  saksi  terhadap  anggota  DPRD  yang  melanggar Tata  Tertib.  Walapun  BK    sudah  memproses  dalam  memberikan rekomondasi  sanksi,  tetapi  eksekusi  pemberian  sanksi  tetap  ada  pada pimpinan  DPRD,  hal  ini  dapat  menimbulkan  pro-kontra  di  antara  Badan Kehormatan dan pimpinan DPRD jika terjadi beda pendapat. Apalagi jika yang diadili yaitu sesama partai dari pimpinan DPRD itu sendiri.
2.    Independensi  Keanggotaan BK DPRD BK  DPRD  secara  keanggotaan  tidaklah  independen.  Bisa  dikatakan  BK dilahirkan  dengan  membawa  cacat  bawaan.  Pasalnya,  keanggotaan  BK  yang dipilih  dari  anggota  DPRD  itu  sendiri  menyulitkan  BK  untuk  menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri. Dalam situasi di mana fraksi yang menjadi kepanjangan  tangan  partai  politik  membawa  misi  yang  berbeda  dengan  misi BK, seringkali BK menjadi tidak berdaya. Partai politik beserta elite partai yang masih  kental  dengan  praktik  korupsi  bukan  merupakan  lawan  sepadan  BK. Unsurpolitismenjadihambatanyangsangatmempengaruhi kinerja BK.
Anggota  BK  juga  merupakan  anggota  dewan  yang  terdiri  dari  masing- masing fraksi yang ada di DPRD. Hal ini sangat berpengaruhpadaBKketikaakanmenegakkankodeetikyangada.Di satusisiBKmerupakanalatkelengkapanyangmemangdibuatuntuk
menegakankodeetik,namundi sisilainBKjugamerupakananggota dewan yang berasal  dari  fraksi-fraksi/Partai  politik.  Dalam  suatu  kasus  BK  sulit menegakan  kode  etik  yang  berlaku  karena  pelanggaran      dilakukan  oleh ketua  Partai  dan  atau   fraksinya  sendiri.Hal  ini  dikerenakan    ketika  BK hendak menegakan kode etik yang berlaku, namun terbentur oleh posisinya di  fraksi  tersebut  yang  dapat  terancam  karena  pelanggar  tersebut  adalah ketuanya  sendiri.  Selain  itu  BK  juga  sulit  bertindak  ketika  pelanggaran dilakukan oleh teman dekat sendiri yangsesama anggota  dewan.  Ada  sifat saling melindungi  diantara sesame anggota Dewan.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  BK  selama  ini dikerangkakan  oleh  tata  tertib  DPRD  yang  mengekang.  Posisi  BK  diseting sebagai  pengawas  internal  yang  mandul  dan  pasif  karena  tiadanya  wewenang untuk menjalankan kerja-kerja inisiatif. Dalam tata tertib DPRD, BK baru dapat bekerja  jika  dua  syarat  telah  dipenuhi,  yaitu  adanya  laporan  pengaduan  dari masyarakat  atas  dugaan  pelanggaran  kode  etik  anggota  DPRD  dan  jika  ada perintah  dari  pimpinan  DPRD.  Sepanjang  kedua  syarat  itu  tidak  dimiliki  BK, mereka  tidak  dapat  bertindak  apa  pun  meski  pelanggaran  kode  etik  itu  sendiri dilihat secara langsung atau diketahui secara langsung oleh anggota BK. Desain BK  yang  pasif  membuat  fungsi  pencegahan  maupun  penindakan  BK  menjadi tidak  berjalan  sama  sekali.  Selain  itu  menurut  narasumber  sumberdaya  dari anggota badan kehormatan itu sendiri perlu dipertimbangkan.
Guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sebagaimana di sebutkan di atas, upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah;
1.    BK  DPRD  Kabupaten  Kupang  ke  depan  hendaknya  melakukan  upaya-upaya atau langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penyelesaian pelanggaran  kode  etik  pada  DPRD  Kabupaten  Kupang  antara  lain  dengan melakukan  rapat  rutin  koordinasi  dengan    Sekretariat  dalam  hal  absensi kehadiran  dewan,  peningkatan  pengawasan  terhadap  kinerja  anggota  DPRD, proaktif  terhadap  laporan-laporan  masyarakat  terhadap  anggota  dewan  yang menyimpang  dari  Tata  Tertib  dan  Kode  Etik  yang  berlaku  serta  upaya  untuk melakukan perubahan tata tertip sehingga kewenangan dari BK semakin lebih besar dalam upaya peningkatan pengawasan terhadap anggota DPRD.
2.  Mengidentifikasi  tingkat  kehadiran  anggota  DPRD  dengan  sistim  absensi digital hal ini penting agar tidak terjadi kerja sama diantara anggota DPRD terkait absensi kehadiran dalam rapat-rapat maupun kehadiran di lembaga DPRD
4. Peningkatan sumberdaya anggota Badan Kehormatan dan merekrut staf ahli Badan Kehormatan guna membantu kinerja Badan Kehormatan.
5    Peningkatan  peran  dan  fungsi  BK  melalui  perubahan  peratutan  tata  tertib DPRD Kabupaten Kupang

## D. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis,  maka  kesimpulan    yang  dapat  diambil  dari penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  : Pertama, Badan  Kehormatan  dalam penegakan  kode  etik  belum  maksimal  dan  belum  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.Karena  pada  kenyataannya  masih  banyak  anggota  dewan  yang melakukan pelanggaran tanpa  memandang BK. Kedua, Lemahnya Tata Tertib dan  kode  etik  DPRD.    BK  hanya  bersifat  Pasif  dan  tidak  aktif,  terbentur Pedoman  Tata  Beracara  BK,  masalah  prosedural  pengaduan  yang  rumit, kecendrugan  anggota  BK  saling  melindungi  dan  membela    sesama  anggota DPRD yang melanggar aturan Tata Tertib DPRD, kurangnya dukungan sarana dan prasarana penunjang kinerja anggota Badan Kehormatan dantidak adanya aturan khusus terkait  sistim recruitment anggota BK. Saran. Pertama . Untuk ke depan  hendaknyaBK  dalam  melaksananakan  tugas  dan  wewenang  selalu berpedoman  pada  Peraturan  Tata  Tertib,  Kode  Etik  dan  Tata  Beracara  BK DPRD  Kabupaten  Kupang  yang  merupakan  domain  dari  BK. Kedua, Aturan- aturan yang ada, yang merupakan domain dari pelaksanaan tugas dan wewenang BK yaitu Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara hendaknya lebih dipertegas dengan cara  diperbaiki/diubah sedemikian rupa agar anggota BK tidak hanya bersifat pasif tapi sebaliknya anggota BK lebih aktif dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai pengawal kode Etik DPRD

## E. DAFTAR PUSTAKA
Agus  Riwanto,  “ Strategi  Politik  Hukum  Meningkatkan  Kualitas  Kinerja  DPR  RI dalam  roduktivitas  Legislasi  Nasional”,  Jurnal  Cita  Hukum,  Vo l  4, No 2, Edisi September 2016, Jakarta:  Fakultas Syariah dan Hukum UIN.
Alfi  Martone  Singal.  “Peran  badan  kehormatan  terhadap  pelaksanaan  kode  etik dalam  Meningkatkan  pertanggungjawaban  DPRD”, Jurnal  Cita Hukum, Vol 4, No 3, Edisi Maret 2016, Jakarta,  Fakultas Syariah dan Hukum UIN.
Amar  VT,  13  November  2016 “ Waduh  anggota  DPRD-kabupaten  kupang  tipu  janda ratusan juta rupiah” tersedia di website http://www.kupangmedia.com/ Arbi Sanit, Perwakilan  Publik  Indonesia . Rajawali, Jakarta,  1985.
Bryan  Rizky  Immanuel  Rindengan , “  Peranan  Sekretariat  DPRD  Dalam Mendukung  Fungsi      DPRD  (studi  di  Sekretariat  DPRD  kota Tomohon)”, Jurnal  Cita  Hukum, Vol  13    No  17  Edisi  September 2013, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN.
Fajar  Bayu  Susetjo,  Untung  Dwi  Hananto,  “Tugas  dan  Wewenang DPRD  dalam Pelaksanaan Pengawasan APBD di Kabupaten Bekasi”, Ejournal, Vol 1, No  2,  edisi  2013,  Semarang:  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegogo.
Ibrahim. Z Fahmy Badoh, “Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan DPR”, Jurnal Cita Hukum, Vol  3,  No  2  Edisi  Juni  2012  Jakarta,    Fakultas  Syariah  dan Hukum UIN.
Joo  Boi,  13  Desember  2016 “ Anggota  DPRD  kabupaten  kupang    sekamar  dengan  istri orang” tersedia di website http://www.timorexpress.fajar.co.id Julius Akoit 7 Oktober 2016 .”Pesta Bir di Gedung DPRD kabupaten kupang oleh anggota DPRD”. tersedia di website https://www.tribunnews.com. Mochamad Isnaeni Ramadhan,  “Peran BK - DPRD dalam Penegakan Etika”, Makalah disampaikan  pada  Legislatif Confernce  International  Network  for  Regional Development , Jakarta tanggal 8-9 Mei 2015 Nur  Habibi,  “ Praktik  Pengawasan  Etika  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”, Jurnal  Cita  Hukum, Vol  1  No  1Edisi  Juni  2014,  Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN.
Soejono  Soekanto,  2007 Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  Universitas  Indonesia Press
William Franata, “ Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Dalam Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)”, Ejournal ,  Vol  1,  No  4,    Edisi  2012  ,  Semarang:  Fakultas  Hukum Universitas Diponegogo.
Wawancara  internal  dengan  Ketua  Badan  Kehormatan    DPRD  kabupaten  Kupang tanggal  9 April 2017
Yasin,  Muhammad,  “Suap  dalam  Proses  Legislasi,  Penelusuran  Awal”  dalam  Jurnal Hukum  Jentera ,  Vol  5  No,  3,    Edisi    Oktober  2005.  Jakarta    Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.