## TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEREKONOMIAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
Wardah Yuspin, S.H.,M.H.,Ph.D. 1 , Yurisvia Previlega Hatinuraya 2
1 Dosen Fakultas Hukum wy204@ums.ac.id
2 Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Abstract
T his paper examines the dualism of authority between the district courts and religious courts in resolving disputes of shari’a economy after the enactment of Law No. 3 of 2006 and Law No. 21 of 2008. Even when Law No. 21 of 2008 was submitted by the Judicial Review to the Constitutional Court and have been legally binding with No. 93 / PUU-X / 2012 in such decision has been made that explanation of Article 55 (2) does not have a binding force. So that the choice of forum to resolve the authority disputes prosecuting the Islamic economy remains the absolute authority of religious courts. Nevertheless until the mid-2016 it still remains the person submitting the sharia economic disputes in court. 7KLVVWXG\ZLOO¿QGRXWDERXWWKHIDFWRUVWKDWLQÀXHQFHWKHWHQGHQF\IRUSHRSOHZKRKDYH disputes of sharia economy in choosing a court that would resolve the dispute. The research is a qualitative with the empirical juridical approach. This study uses a case study with purposive sampling which is handling the case of Islamic economy dispute in Religious Courts of Surakarta and Sukoharjo, with the number of respondents as many as 40 people made up of the sources that interact directly with the case against sharia economics such as: judges, both of district and religious court judge, the parties to the dispute in the case of sharia economy and the Islamic bank. By the respondents above there are 37 respondents can be used as a data source, while 3 respondents declared could not be processed due to LQFRPSOHWHUHVSRQVHV%\WKHUHVXOWRIUHVHDUFKLWFDQEHLGHQWL¿HGWKHWHQGHQF\RIVRFLHW\LQ the settlement of disputes sharia economy after the enactment of Law No. 3 of 2006 and the DQDO\VLVRIWKHHৼHFWLYHQHVVRIWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH$FW7KHGLVFXVVLRQLQWKLVUHVHDUFK concluded that the Religious Court is entitled to resolve disputes sharia economy, although the District Court is still allowed to resolve them through civil law. However, due to sharia economic problems requires the ability of sharia or Islamic law which is strong enough to get it done, then the Religious Courts would be more appropriate for the trial. Meanwhile based on the results of interviewing 37 respondents, it can be concluded that there are more people believe to use the Religious Courts than District Court to resolve the sharia economy disputes Because of Environmental Factors, religious factors, and economic factors.
Keywords: Dispute Settlement, Shari’a Economy, Justice Competence

## Abstrak
A rtikel ini merupakan hasil penelitian yang mengkaji dualisme kewenangan antara peradilan umum dan peradilan agama dalam penyelesaian  sengketa  perekonomian syariah   pasca   berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 21 Tahun 2008. Bahkan ketika UU N omor 21tahun 2008 tersebut di ajukan Judicial Review NH0DKNDPDK.RQVWLWXVLGDQWHODKEHUNHNXDWDQKXNXPWHWDSGHQJDQ1RPRU388; dalam  putusan  tersebut  telah  dinyatakan  bahwa  Penjelasan  Pasal  55  (2)  tersebut  tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga choice of forum untuk menyelesaikan sengketa
kewenangan  mengadili  ekonomi  syariah  tetap  menjadi  kewenangan  absolut  pengadilan agama.  Kendati  demikian  sampai  pada  pertengahan  2016    masih  saja  tetap  ada  orang yang  menyerahkan  sengketa  ekonomi  syariah  pada  pengadilan  negeri.  Penelitian  ini  akan mencari tahu mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat yang memiliki  sengketa  ekonomi  syariah  dalam  memilih  pengadilan  yang  akan  menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian yang digunakan bersifat kualitiatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan purposive sampling yaitu penanganan kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama  Surakarta  dan  Sukoharjo, dengan jumlah responden sebanyak 40 orang terdiri dari para  narasumber  yang  bersinggungan  langsung  dengan  perkara  ekonomi  syariah  seperti: hakim,  baik  hakim  poengadilan  negeri  dan  hakim  pengadilan  agama,  para  pihak  yang bersengketa dalam kasus ekonomi syariah maupun pihak perbakan syariah. Dari responden diatas data yang valid dan dapat dijadikan sebagai sumber data ada 37 responden sedangkan 3 responden dinyatakan tidak dapat diproses karena tidak lengkapnya jawaban tersebut. Dari KDVLOSHQHOLWLDQGLGDSDWLGHQWL¿NDVLNHFHQGHUXQJDQPDV\DUDNDWGDODPSHQ\HOHVDLDQSHUNDUD VHQJNHWDHNRQRPLV\DULDKVHWHODKEHUODNXQ\D881R7DKXQGDQDQDOLVLVHIHNWL¿WDV penerapan Undang-undang tersebut. Pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan yaitu Pengadilan Agama lebih berhak menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah, meskipun Pengadilan  Negeri  masih  diperbolehkan  menyelesaikannya  melalui  hukum  acara  perdata. Namun karena masalah ekonomi syariah memerlukan kemampuan syariah atau hukum Islam yang cukup kuat untuk menyelesaikannya, maka Pengadilan Agama akan lebih tepat untuk mengadilinya.  Sementara  itu    dari  Hasil  Wawancara  terhadap  37  responden,  dapat disimpulkan bahwa lebih banyak yang mempercayai Pengadilan Agama daripada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena Faktor Lingkungan, Faktor Agama, dan faktor ekonomis.

## Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syari’ah, Kompetensi Peradilan

## Pendahuluan
Perbankan syariah di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Berdasarkan laporan Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  dimuat  dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013 jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin bertambah. Saat ini terdapat 11 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS), dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Hal ini tentu sangat menggembirakan, meskipun total aset perbankan syariah secara nasional masih sangat kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional, yakni dalam kisaran 5%.
7LQJNDWSHUWXPEXKDQ/HPEDJD.HXDQJDQ6\DULDK\DQJVLJQL¿NDQGL,QGRQHVLDWHUVHEXW memunculkan suatu kekhawatiran akan timbulnya sengketa ekonomi syariah yang kemungkinan kan timbul dikemudian hari. Tingginya perkembangan   dan   pertumbuhan     perekonomian tidak   hanya   terjadi   pada   perbankan syariah namun juga pada lembaga keuangan Syariah \DQJODLQDQWDUDODLQ%07.RSHUDVL6\DULDK0XOWL¿QDQFH6\DULDK 'DQD 3HQVLXQ /HPEDJD Keuangan  (DPLK)  syariah,  Leasing  ( ijarah ),  Pegadaian  Syariah,  Reksadana  Syariah,  dan Asuransi  Syariah  ( tafakul )  yang  secara  otomatis  akan  mengakibatkan  tingginya  potensi terjadinya sengketa pada bidang ini.
Pada  prisipnya  mengenai  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  diserahkan  sepenuhnya kepada  para  pihak  atau  dengan  kata  lain  menganut  asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan pasal 1338 Jo. Pasal 1320 KUHPerdata.
Dengan demikian para pihak hendaknya secara tegas mencantumkan dalam perjanjian yang dibuatnya mengenai penyelesaian sengketa ini. Akan lebih baik jika dalam hal penyelesaian sengketa ini secara berurutan ditentukan paling tidak empat alternative yaitu secara musyawarah
mufakat dan apabila telah mengalami kegagalan maka dapat ditempuh melalui upaya mediasi perbankan, arbitrase atau melalui lembaga peradilan.
Dalam  konteks  perbankan  syariah,  khususnya  di  Indonesia  mengenai  alternative penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami perkembangan \DQJ VLJQL¿NDQ EDLN GDUL VHJL SHUDWXUDQ KXNXP  PDXSXQ NHOHPEDJDDQ +DO LQL GLWXQMXNNDQ dengan  diundangkannya  Undang-Undang  nomor  3  tahun  2006  tentang  perubahan  undang- undang  Nomor  7  tahun  1999  tentang  peradilan Agama.  Poin  inti  dari  amandemen  undang- undang peradilan agama ini adalah terletak pada penambahan kewenangan pengadilan agama berupa kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.
Islam  sebagai  sebuah  agama  yang  lebih  mencintai  perdamaian  dan  menjadi  pedoman bagi pemeluknya-pemeluknya, dalam hal sengketa muamalah yang timbul menegaskan akan lebih  utama  jika  diselesaikan  melalui  cara-cara  damai  (tasaluh).  Untuk  itu  para  pihak  yang ada  sebaiknya  lebih  mengedepankan  menempuh  upya  musyawarah  untuk  mufakat  ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, serta dapat  lebih  hemat  dari  segi  waktu  dan  biaya.  Dalam  hal  musyawarah  untuk  mufakat  tidak tercapai baru para pihak dapt menempuh upaya lain, yaitu, melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai the last resort yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.
The last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Selama ini muncul pertanyaan apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang muamalah islam. Dalam undang undang nomor 8 tahun 2004 tentang pengadilan umum hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang menyelesaikan perkara  pidana  dan  perkara  perdata  ditingkat  pertama,  sedangkan  Undang-undang  Nomor  7 tahun 1989 tentang pengadilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqoh.
Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan yang memiliki kompetensi  untuk  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah  sudah  jelas,  yaitu  pengadilan  di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasar 49 yang menyatakan bahwa  Pengadilan Agama  berwenang  memeiksan  dan  memutus  perkara  antara  orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f)  zakat,  (g)  infaq,  (h)  sodaqoh,  dan  (i)  ekonomi  syariah.  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  ekonomi  syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi : (a) bank syariah, (b) asuransi syariah, (C) obligasi syariah, (d) reksadana syariah, (e) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah, (f) sekuritas syariah, (g) pembiayaan syariah, (h) pegadaian syariah, (i) dana pensiun lembaga, (j) bisnis syariah, dan (K) lembaga keuangan mikro syariah.
Berlakunya Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjadi tonggak sejarah untuk peradilan agama berjalan menurut mekanisme peradilan negara  yang  sesungguhnya,  artinya  peradilan  agama  menjadi  bagian  dari  peradilan  negara yang bersama-sama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia ditambah dengan penyelesaian hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi syariah.
Pada  era  selanjutnya  diundangkannya  UU  Peradilan Agama  No.  3 Tahun  2006  sebagai produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah  yang  sekaligus  sebagai  bentuk  perluasan  kompetensi
Pengadilan Agama  antara  lain  meliputi  masalah  ekonomi  syariah.  Secara  tegas  kompetensi penyelesaian perkara ekonomi syariah ini termaktub dalam Pasal 49 UUPA 2006, antara lain :  dinyatakan  bahwa  Pengadilan Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi  syariah”.  Dalam  penjelasannya  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ”ekonomi  syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. 1
Kemudian,  kewenangan  Pengadilan Agama  diperkuat  kembali  dalam  Pasal  55  [1]  UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan  syariah  dilakukan  oleh  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama.  Namun, Pasal 55 [2] UU ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  melalui  mekanisme  penyelesaian  sengketa alternatif  di  luar  pengadilan  seperti  musyawarah,  mediasi,  dan  arbitrase  syariah  merupakan langkah yang tepat dan layak untuk diapresiasi. Akan tetapi, masalah muncul ketika Pengadilan Negeri  juga  diberikan  kewenangan  yang  sama  dalam  menyelesaikan  sengketa  perbankan syariah.  Terjadi  dualisme  penyelesaian  sengketa  dan  ketidakpastian  hukum  serta  tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh dua lembaga peradilan yang  berbeda.  Padahal,  kewenangan  ini  jelas  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hal inilah yang dikemudian hari menimbulkan persoalan yang dapat mengakibatkan kerugian pada para pihak yang terlibat didalam bidang ekonomi syariah.
Karena  adanya  ketidakpastian  hukum  seperti  inilah,    maka  diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, memohon pembatalan Pasal 55 ayat [2]&[3] UU No. 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  syariah  dengan  alasan  bertentangan  dengan  Pasal  28  UUD  1945.  Pada tanggal 29 Agustus 2013, Majelis Mahkamah Konstitusi membuat putusan atas perkara Nomor 388;PHQ\DWDNDQEDKZDSHQMHODVDQ3DVDOD\DW>@887DKXQWHQWDQJ Perbankan  Syariah  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat. Lebih lanjut dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adanya pilihan tempat penyelesaian sengketa ( choice of forum ) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21 Tahun  2008  pada  akhirnya  akan  menyebabkan  adanya  tumpang  tindih  kewenangan  untuk mengadili, karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, padahal dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas  dinyatakan  bahwa  peradilan  agama  yang  berwenang  menyelesaikan  tersebut.  Dengan dikeluarkannya  putusan  MK  tersebut  maka  sudah  jelas  bahwa  pengadilan  agama  sebagai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Meskipun  putusan  MK  tersebut  sudah  memperkuat  status  Pengadilan  Agama  sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah akan  tetapi  sangat  disayangkan  karena  di  Kotamadya  Surakarta  dan  Kabupaten  Sukoharjo kondisi  tersebut tidaklah  tercermin,  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  kedua  daerah tersebut diperoleh data sebagai berikut:
1 Fitriawan Shidiq, 2013, Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/Pa.Btl), Yogyakarta : Skripsi tidak Dipublikasikan .
*DPEDU*UD¿N-XPODK3XWXVDQ3$GDQ31
%HUGDVDUNDQJUD¿NGLDWDVGDSDWGLNHWDKXLEDKZDSHQ\HOHVDLDQPDVDODKVHQJNHWDHNRQRPL syariah  masih  sangat  sedikit  dilakukan  di  Pengadilan Agama  Sukoharjo,  Karena  dari  tahun 2006-2013 tidak ada satupun masalah sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sukoharjo, sedangkan penyelesaian masalah sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta masih sangat sedikit selisih 1 poin saja dengan Pengadilan Agama Sukoharjo, Karena  dari  tahun  2006-2012  tidak  ada  satupun  masalah  sengketa  ekonomi  syariah  yang diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta. Tetapi di era tahun yang sama masyarakatmasih ada yang menggunakan Pengadilan Negeri, baik di Pengadilan Negeri Sukoharjo maupun di Pengadilan Negeri Surakarta untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah. Pada tahun 2010  dari  2kasus  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Negeri  Surakarta  tetapi  sengketa ekonomi  syariahyang  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama  Surakarta  tidak  ada,  Sama  halnya terjadi di Pengadilan Negeri Sukoharjo  pada tahun 2013 ada 1kasus  sengketa ekonomi syariah dan di Pengadilan Agama Sukoharjo tidak ada sengketa ekonomi syariah. Namun demikian di wilayah  Sukoharjo  masyarakat  seimbang  untuk  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  di Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan Agama,  terbukti  yang  masing-masing  berjumlah  2  kasus sengketa ekonomi syariah. Sedangkan di wilayah Surakarta Masyarakat lebih banyak cenderung menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Negeri  Surakarta  dibandingkan  di Pengadilan Agama Surakarta, terbukti dari 6 kasus hanya 3 yang diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitiatif  dengan  pendekatan  yuridis  empiris. penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari  proses  penelititan  berupa  kata-kata  dan  gambar.  Data  tersebut  nantinya  akan  jadi  kunci dalam  menjawab  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian. 4 Penggunaan  pendekatan LQLEHUWXMXDQXQWXNPHQJLGHQWL¿NDVLNHFHQGHUXQJDQPDV\DUDNDWGDODPSHQ\HOHVDLDQSHUNDUD VHQJNHWDHNRQRPLV\DULDKVHWHODKEHUODNXQ\D881R7DKXQGDQPHQJDQDOLVDHIHNWL¿WDV penerapan  Undang-undang  tersebut.  Dengan  menggunakan  pendekatan  ini  maka  penelitian dapat merumuskan kinerja Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah.   Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan proposif
sampling yaitu penaganan kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta dan Sukoharjo.
Metode  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  konseptual ( conceptual approach) dan  pendekatan undang-undang ( statuteapproach ). Pendekatan undang- undang yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menganalisa dan meneliti semua undang-undang  dan  peraturan  yang  berkaitan  sistematika  penanganan  masalah  sengketa perbankan syariah setelah UU No. 3 Tahun 2006. Sementara pendekatan konseptual dilakukan setelah  memahami  dan  menelaah  isi  dari  Undang-undang  dan  doktrin-doktrin  mengenai permasalahan  sengketa  ekonomi  syariah  yang  terjadi  di  daerah  Surakarta  dan  Sukoharjo. Setelah memahami semua konsep-konsep dan asas-asas hukum dalam perekonomian syariah, kemudian dilakukan suatu pemecahan masalah terkait dengan masalah yang terjadi.

## Pembahasan
Sepertyi yang sudah disebutkan diatas bahwa meskipun telah diputuskan dalam Judicial Review  di  MK  bahwa  pengadilan  agama  sebagai  pemegang  kompetensi  absolut  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah akan tetapi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa  di  Kotamadya  Surakarta  dan  di  Kabupaten  Sukoharjo  masih  banyak  para  pihak  yag bersengketa yang mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan adanya anggapan masyarakat bahwa menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah adalah :
1.  Masyarakat  umum  belum  banyak  yang  mengetahui  kalau  Pengadilan  Agama  bisa menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah
2.  Masyarakat malu untuk masuk ke Pengadilan Agama, karena image yang terbangun bahwa Pengadilan Agama identik dengan perceraian dan warisan
3.  Prosedur  penyelesaian  masalah  sengketa  di  Pengadilan  Negeri  lebih  mudah,  sehingga PDV\DUDNDWELVDH¿VLHQZDNWXGDQELD\D
4.  Adapun  alasan  masyarakat  memilih  Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan  masalah sengketa ekonomi syariah adalah :
5.  Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam jadi mereka lebih senang menyelesaikan VHQJNHWDHNRQRPLV\DULDKGL3HQJDGLODQ$JDPDNDUHQDPHUHNDEHU¿NLUSDVWLSHQ\HOHVDLDQQ\D sesuai syariat Islam.
6.  Hakim-hakim Pengadilan Agama saat ini telah memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang ekonomi syariah sehingga sangat siap menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
7.  Oleh karena bervariatif dan banyak istilah-istilah dalam ekonomi syariah dalam bentuk bahasa Arab  maka  hakim  pengadilan  agama  lebih  pantas  menangani  perkara  sengketa ekonomi syariah.
Pada  prisipnya  mengenai  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  diserahkan  sepenuhnya kepada  para  pihak  atau  dengan  kata  lain  menganut  asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan pasal 1338 Jo. Pasal 1320 KUHPerdata.
Dengan demikian para pihak hendaknya secara tegas mencantumkan dalam perjanjian yang dibuatnya mengenai penyelesaian sengketa ini. Akan lebih baik jika dalam hal penyelesaian sengketa ini secara berurutan ditentukan paling tidak empat alternative yaitu secara musyawarah mufakat dan apabila telah mengalami kegagalan maka dapat ditempuh melalui upaya mediasi perbankan, arbitrase atau melalui lembaga peradilan.
Dalam  konteks  perbankan  syariah,  khususnya  di  Indonesia  mengenai  alternative penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami perkembangan \DQJ VLJQL¿NDQEDLN GDUL VHJL SHUDWXUDQ KXNXP PDXSXQ NHOHPEDJDDQ +DO LQL GLWXQMXNNDQ dengan  diundangkannya  Undang-Undang  nomor  3  tahun  2006  tentang  perubahan  undang-
undang  Nomor  7  tahun  1999  tentang  peradilan Agama.  Poin  inti  dari  amandemen  undang- undang peradilan agama ini adalah terletak pada penambahan kewenangan pengadilan agama berupa kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.
Islam  sebagai  sebuah  agama  yang  lebih  mencintai  perdamaian  dan  menjadi  pedoman bagi pemeluknya-pemeluknya, dalam hal sengketa muamalah yang timbul menegaskan akan lebih  utama  jika  diselesaikan  melalui  cara-cara  damai  (tasaluh).  Untuk  itu  para  pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, serta dapat  lebih  hemat  dari  segi  waktu  dan  biaya.  Dalam  hal  musyawarah  untuk  mufakat  tidak tercapai baru para pihak dapt menempuh upaya lain, yaitu, melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai the last resort yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.
The last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Selama ini muncul pertanyaan apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang muamalah islam. Dalam undang undang nomor 8 tahun 2004 tentang pengadilan umum hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang menyelesaikan perkara  pidana  dan  perkara  perdata  ditingkat  pertama,  sedangkan  Undang-undang  Nomor  7 tahun 1989 tentang pengadilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqoh.
Kedua lingkungan peradilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri memiliki kewenangan  dalam  memutus  sengketa  dibidang  ekonomi  syariah.  Keraguan  yang  muncul tersebut akhirnya berakhir setelah diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Salah satu poin penting yang ada dalam amandemen undang undang dimaksud berupa perluasan kewenangan pengadilan agama.
Peradilan  agama  sebagai  salah  satu  badan  peradilan  yang  melaksanakan  kekuasaan kehakiman untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  bagi  orang-orang yang  beragama islam, yang  sebelumnya  berdasarkan  Undang-undang  nomor  7  tahun  1989,  sekarang  berdasarkan Pasal 49 huruf I undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Berdasarkan penjelsasan pasal 49 huruf I undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang dimaksud dengan  ekonomi  syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut prinsip syariah, meliputi : a. bank syariah, b. asuransi syariah, c. reasuransi syariah, d. reksadana syariah, e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, f. sekuritas syariah, g. pembiayaan  syariah,  h.  pegadaian  syariah,  i.  dana  pension  lembaga  keuangan  syariah,  j. bisnis syariah, dan k. lembaga keuangan mikro syariah.
Penerapan prinsip syariah dalam dalam penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit ketika harus diselesaikan melalui lembaga pengadilan, karena sebelumnya sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1986 sengketa dalam bidang perbankan syariah tersebut termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolute lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini persoalannya bukan hanya  menyangkut  hakim  peradilan  umum  yang  belum  tentu  menguasai  masalah  ekonomi syariah,  tetapi  lebih  dari  itu  peradilan  umum  tidak  menggunakan  sayariah  islam  sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.
Dengan  masuknya  sengketa  bidang  perbankan  syariah  dalam  kewenangan  absolute lingkungan peradilan agama didasarkan pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang kemudian disusul dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, masyarakat dapat memilih Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah. Apabila  memilih  di  Pengadilan Agama,  sistem  yang  dianut  untuk  menyelesaikan  masalah sengketa  ekonomi  syariah  sesuai  dengan  syariah  Islam,  sedangkan  apabila  menyelesaikan masalah sengketa ekonomi di Pengadilan Negeri maka dapat ditempuh melalui hukum acara perdata.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  37  informan  yang  terdiri  dari perwakilan  Bank  Negeri  maupun  Bank  Swasta      yang  memiliki  sengketa  ekonomi  dengan nasabah, Argumen Masyarakat yang memiliki atau tidak memiliki seangketa ekonomi syariah dengan  bank  dan  berdasarkan Argumen  Hakim  Pengadilan  Negeri  dan  Hakim  Pengadilan Agama didapat hasil bahwa :
1.  8    Informan    memilih    Pengadilan    Negeri    untuk    menyelesaikan    masalah    sengketa ekonomi syariah yang sedang dihadapi. Adapun Alasan-alasan mereka yang tetap memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu :
a.  Image  Pengadilan  Agama  yang  selama  ini  hanya  untuk  menyelesaikan  masalah perceraian,  warisan,  wakaf  dll,maka  masyarakat  atau  Bank  memilih  Pengadilan Negeri yang Imagenya lebih menarik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang masuk dalam lingkup perkara Perdata;
b.    Penggugat  beragama Non Islam;
c.  Kurangnya    sosialisasi    yang    luas    terhadap    masyarakat    mengenai    sengketa ekonomi syariah yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama;
d.  Waktu  penyelesaian  lebih  cepat  dan  prosedur  pendaftaran  perkara  lebih  simple walaupun biaya terbilang cukup mahal;
e.  Masyarakat    yang    sudah    mempercayai    Pengadilan    Negeri    dalam    menangani sengketa Perdata
2.  17  Informan  memilih  Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan  masalah  sengketa ekonomi syariah yang sedang dihadapi. Adapun Alasan-alasan mereka yang tetap memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu :
a.  Pengadilan  Agama  menyelesaikan  masalah  sengketa  ekonomi  syariah  sesuai dengan Syariat Islam berdasarkan Al Quran dan Hadist;
b.    Penggugat beragama Islam;
c.  Hakim    Pengadilan   Agama    lebih    tepat    untuk    menangani    sengketa    ekonomi syariah  karena  mendapatkan  pelatihan  khusus  dari  Mahkamah  Agung  mengenai HNRQRPLV\DULDKGDQEHUVHUWL¿NDW
d.  Hakim    Pengadilan  Agama    lebih    transparan    dan    jujur    dalam    menyelesaikan sengketa yang ditangani;
e.    Biaya lebih murah disesuaikan  dengan kasus yang dihadapi sesuai aturan;
f.    Pelayanan di Pengadilan Agama ramah dan sopan terhadap masyarakat;
g.    Alur pendaftaran perkara cukup mudah
3.  12 Argumen Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama mengenai UU No. 3 Tahun 2006 bahwa “Sengketa Ekonomi Syariah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama” didapat hasil , yaitu  :
1)    Hakim Pengadilan Negeri menanggapi positif dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 bahwa  “penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  merupakan  kewenangan  absolut Pengadilan Agama”
2)  Hakim  Pengadilan  Negeri  menyatakan  bahwa  Pengadilan  Agama  lebih  tepat menangani sengketa ekonomi syariah karena perjanjian /akad yang dibuat para pihak itu berdasarkan syariah islam.apabila suatu saat terjadi sengketa atau perselisihan,pihak yang  merasa  dirugikan  memasukan  perkara  tersebut  pada  Pengadilan Agama  yang jelas  Hakimnya  sudah  memahami  dan  dibekali  untuk  menyelesaiakan  sengketa
tersebut sesuai isi akad dengan dasar Al-Qur’an dan Hadist;
3)  Hakim    Pengadilan    Agama    berpendapat    bahwa    sudah    siap    apabila    diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dan masyarakat untuk menangani kasus sengketa ekonomi syariah yang dibilang perkara baru dengan bekal yang diberikan Mahkamah Agung  melalui  sosialisasi  dan  pelatihan  memgenai  ekonomi  syariah dan mendapat VHUWL¿NDW
4)  Dari   kedua   Hakim   peradilan   tersebut   juga   akan   saling   membantu   apabila mendapat kesulitan dalam menangani sengketa ekonomi syariah.
Dari Hasil Wawancara terhadap 37 Informan baik yang memilih Pengadilan Negeri ataupun yang  memilih  Pengadilan Agama  serta Argumen  dari  Hakim  Pengadilan  Negeri  dan  Hakim Pengadilan Agama diatas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah mempercayai Pengadilan Agama  untuk  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  dengan  presentasi  sample  dari  37 orang  didapat  sebagian  besar  masyarakat  memilih  Pengadilan Agama  daripada  Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan didukung respon positif dari Hakim Pengadilan Negeri yang setuju bahwa lebih tepat Hakim Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi syariah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :
1.  Faktor Lingkungan;
2.  Faktor Agama; dan
3.  Faktor Ekonomis

## Penutup 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa :
a.  Alur  Penyelesaian  Masalah  Ekonomi  Syariah:  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 menyatakan bahwa masalah sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut  Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikannya.  Namun  demikian  adanya UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  yang  menyatakan  bahwa  masalah sengeketa ekonomi syariah boleh diselesaikan di Pengadilan Negeri melalui perkara ekonomi  syariah  membuat  dualisme  kewenangan.  Pengadilan Agama  lebih  berhak menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah, meskipun Pengadilan Negeri masih diperbolehkan  menyelesaikannya  melalui  hukum      acara  perdata.  Namun  karena masalah ekonomi syariah memerlukan kemampuan agama Islam yang cukup kuat untuk menyelesaikannya, maka Pengadilan Agama akan lebih tepat untuk mengadilinya.
b.  Dari Hasil Wawancara terhadap 37 Informan baik yang memilih Pengadilan Negeri ataupun  yang  memilih  Pengadilan Agama  serta Argumen  dari  Hakim  Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama diatas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah mempercayai Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan presentasi sample dari 37 orang didapat sebagian besar masyarakat memilih Pengadilan  Agama  daripada  Pengadilan  Negeri  untuk  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah  dan  didukung  respon  positif  dari  Hakim  Pengadilan  Negeri  yang setuju  bahwa  lebih  tepat  Hakim  Pengadilan Agama  menangani  sengketa  ekonomi syariah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :
1)    Faktor Lingkungan;
2)    Faktor Agama; dan
3)    Faktor Ekonomis.

## 1.  Saran
Berdasarkan  beberapa  kesimpulan  yang  dikemukakan  di  atas,  perlu  disarankan  hal-hal sebagai berikut :
a.  Semakin  meluasnya  kewenangan  peradilan  agama  dalam  menyelesaikan  masalah sengketa  ekonomi  syariah,  maka  disarankan  kepada  Mahmakah Agung  agar  dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hakim di Pengadilan Agama agar lebih memahami prinsip ekonomi syariah.
b.  Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, maka perlu diadakan sosialisasi mengenai proses  penyelesaian  masalah  sengketa  ekonomi  terutama  yang  penyelesaiannya  di Pengadilan Agama.
c.  Bagi  DPR,  agar  lebih  memperjelas  lagi  sistem  perundang-undangannya,  terutama yang  berhubungan  dengan  penyelesaian  kasus  sengketa  ekonomi  syariah  sehingga lebih jelas peraturannya apakah harus di selesaikan di Pengadilan Agama ataukah bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri.

## Daftar Pustaka
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  2006. Pengantar  Metode  Penelitian  hukum .  Jakarta:  Raja *UD¿QGR3HUVDGD
Arikunto, Suharsimi.  1997. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta
Azwar S. 2003, Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Husaini Usman,  Purnomo  Setiady Akbar,  2003, Pengantar Statistika ,  Bandung:  Bumi Aksara. Marzuki, 2008, Metodologi Riset , BPFE, Yogyakarta.
Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, Metodologi  Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta : Ghalia. Soeryono Soekato, 1991, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung :  Remadja Rosdakarya.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat -DNDUWD5DMD*UD¿QGR3HUVDGD

## Undang-Undang :

## Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

## Artikel Ilmiah :
Yulkarnain   Harahab,   2008,   Kesiapan   Pengadilan  Agama   dalam   Menyelesaikan   Perkara Ekonomi Syariah, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008.
Laporan Penelitian Tahun 2006, Kesiapan Pengadilan Agama di Daerah Sitimewa Yogyakarta dalam  menyelesaikan  Perkara  Ekonomi  Syariah  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama.
Fitriawan  Shidiq,  2013, Analisis  terhadap  Putusan  Hakim  dalam  Kasus  Sengketa  Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/Pa.Btl), Yogyakarta : Skripsi tidak Dipublikasikan .