INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 30-37 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP
Baiyinit
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Email : bayinitmaulana10@gmail.com

## Abstrak
Perkosaan  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP  sebagaimana dicantumkan  dalam  Pasal  285  KUHP.  Apabila  dilihat  dari  perumusannya,  maka  tindak  pidana perkosaan yang diatur dalam ketentuan itu termasuk ke dalam jenis tindak pidana formil. Pasal 285 KUHP telah memberikan batasan pengertian tindak perkosaan dan unsur-unsurnya, namun tidak diberikan  penjelasan  mengenai  makna  dari  masing-masing  unsur  tersebut.  Oleh  karena  itu, pemberian makna masing-masing unsur tindak pidana perkosaan dilihat pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini.  Tujuan dari penelitian ini Untuk mngetahui bagaimana pertimbangan  hakim  atas  tindak  pidana  pemerkosaan  dengan  kekerasan  terhadap  perempuan berdasarkan  pasal  285  KUHP,  Untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  tindak  pidana  kekerasan  dan pemerkosaan  terhadap  perempuan,  untuk  mengkaji  bagaimana  efektifitas  penjatuhan  tindak pidana kekerasaan dan pemerkosaan terhadap perempuan berdasarkan Pasal 285 KUHP.
Kata Kunci : Pemerkosaan, Kekerasan, Pertimbangan Hakim

## Abstract
Rape is  one of  the  criminal  acts  regulated in  the  Criminal  Code as  stated  in  Article  285 of  the Criminal  Code.  When  viewed  from  its  formulation,  the  criminal  act  of  rape  regulated  in  that provision is included in the type of formal crime. Article 285 of the Criminal Code has provided a definition of rape and its elements, but no explanation has been given regarding the meaning of each of these elements. Therefore, the meaning of each element of the crime of rape is seen in the doctrines and practices of criminal justice that have occurred so far. The purpose of this study is to find out how the judge considers the crime of rape with violence against women based on Article 285 of the Criminal Code, to find out what factors are the crimes of violence and rape against women, to examine how effective the imposition of crimes of violence and rape against women is based on Article 285 Criminal Code.

## Keyword: Rape, Violence, Judge's Consideration

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  perkosaan  merupakan  kejahatan  yang  cukup  mendapat  perhatian dikalangan  masyarakat.  Sering  terlihat  di  media  massa  baik  ditelevisi,  koran,  maupun internet diberitakan terjadi tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana ini sudah ada sejak dulu,  atau  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  bentuk  kejahatan  klasik  yang  akan  selalu mengikuti  perkembangan  kebudayaan  manusia  itu  sendiri,  akan  selalu  ada  dan berkembang setiap saat. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga  pertimbangan hakim ini harus  disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim  yang  berasal  dari  pertimbangan  hakim  tersebut  akan  dibatalkan  oleh  Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui lah-langkah yang sistematis. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan data dan analis data serta simpulan yang diambil. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan - peraturan yang berlaku dikaitkan dengan  teori  hukum,  dan  pelaksanaannya  yang  menyangkut  permasalahan  yang diteliti,  mengenai  pertimbangan  hakim  atas  tindak  pidana  pemerkosaan  dengan kekerasan terhadap perempuan.
2. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping ini juga  berusaha  menelaah  kaidah – kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat. Penelitian hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian  hukum  sosiologis.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan Pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Tindak  Pidana  Kekerasan  dan  Pemerkosaan  Terhadap  Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHPidana
Perkosaan  merupakan  salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP  yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (misdrijven tegen de zeden). Maksud pembentuk undang-undang (KUHP) mengatur tindak pidana perkosaan beserta ancaman pidananya  adalah  untuk  meberikan  perlindungan  terhadap  orang-orang  yang  perlu dilindungi (perempuan) dari tindakan-tindakan asusila (bertentangan dengan kesusilaan) berupa  perkosaan.  Pengaturan  tentang  tindak  pidana  perkosaan  di  dalam  KUHP dicantumkan  dalam  Pasal  285,  yang  rumusannya:  “Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam kare na melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Apabila melihat rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 tersebut di atas, maka termasuk ke dalam tindak pidana (delik) formal karena perumusanya menitikberatkan pada
perbuatan yang dilarang.
Menurut P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya mempunyai unsur-unsur objektif sebagai berikut.
1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau;
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan;
4. Memaksa;
5. Seorang wanita (perempuan);
6. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;
7. Dengan dirinya.
Walaupun dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal  285  KUHP,  tetapi  dengan  dicantumkannya  unsur  memaksa  di  dalam  rumusan ketentuan  pidana yang diatur dalam  Pasal 285  KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan  sengaja.  Oleh  karena  itu,  unsur  kesengajaan  tersebut  harus  dibuktikan  oleh penuntut  umum  maupun  hakim  di  sidang  pengadilan  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.
Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:
1. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
2. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan;
3. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang perempuan yang bukan istrinya;
5. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh perempuan tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan. Apabila salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa  terbukti  mempunyai  kesengajaan  dalam  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan  kepadanya,  hakim  akan  memberi  putusan  bebas  dari  tuntutan  hukum  bagi terdakwa.
Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Merujuk pada rumusan Pasal 285 KUHP, maka yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan  atau  perbuatan  laki-laki  yang  memaksa  perempuan  agar  mau  bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan  itu  telah  menentukan  unsurunsur  yang  terkandung  di  dalam  tindak  pidana perkosaan  yang  mana  seluruhnya  bersifat  objektif.  Walaupun  demikian,  KUHP  tidak memberikan makna dari masing-masing unsur itu sehingga dalam penerapannya merujuk pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini.
2. Faktor-faktor Tindak Pidana Kerkerasan dan Pemerkosaan Terhadap Perempuan
Maraknya  kejahatan  pemerkosaan  banyak  meresahkan  para  perempuan  dan  para orang tua yang mempunyai anak perempuan. Hal inilah yang muncul di benak saya untuk menuliskan mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya pemerkosaan. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana pemerkosaan adalah: “Barangsiapa dengan kekerasan  atau  dengan  ancaman  akan  memakai  kekerasan  memaksa  seorang  wanita mengadakan  hubungan  kelamin  di  luar  perkawinan  dengan  dirinya,  karena  bersalah melakukan perkosaan dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
Seperti  yang  telah  diketahui  dari  rumusan  Pasal  285  KUHP,  perkosaan  yang dimaksudkan  adalah  harus  dilakukan  dengan  sengaja,  maka  dengan  sendirinya  unsur kesengajan tersebut harus dibuktikan baik  oleh penuntut  umum maupun oleh hakim  di sidang  pengadilan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  pelaku  yang  oleh  penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP.
Banyak faktor yang melatarbelakangi dan berpengaruh terhadap seseorang hingga melakukan tindak kehajatan pemerkosaan, baik itu kejahatan yang dilakukan sekali atau bahkan berkali-kali dikarenakan korban yang tidak memiliki kuasa untuk melawan pelaku kejatahan tersebut.
Ditinjau dari segi yuridis terhadap Pemerkosaan yang diatur di dalam Pasal 285 KUHP, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi pada delik pemerkosaan, yaitu:
a. Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
b. Korban yakni perempuan yang bukan istrinya.
c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan,
d. Terjadinya persetubuhan.
Dilihat dari empat unsur di atas, secara harfiah dapat diartikan untuk dapat dikatakan melakukan suatu tindak pemerkosaan harus memenuhi keempat unsur tersebut. Dalam hal ini,  pemerkosaan  yang  terdapat  dalam  pasal  ini  hanya  mengatur  pemerkosaan  yang
dilakukan dibarengi oleh kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini yang menurut saya bisa dikatakan sebagai hal-hal yang merugikan korban atau memberatkan korban. Sebab hal  itu  ada  kemungkinan  korban  kesulitan  untuk  membuktikan  benar  adanya  terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan.
Faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pemerkosaan  yang  ditinjau  dari  motif pelaku dalam melakukan perbuatan kejahatan pemerkosaan dibagi atas:
1. Seductive rape
Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang  terdekat  lainnya.  Faktor  pergaulan  atau  interaksi  sosial  sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan
2. Sadistic rape
Pemerkosaan  yang  dilakukan  secara  sadis.  Dalam  hal  ini  pelaku  mendapatkan kepuasan  seksual  bukan  karena  bersetubuh,  melainkan  karena  perbuatan  kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetalianya.
3. Anger rape
Pemerkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Pemerkosaan ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utam dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.
4. Domination rape
Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan  tujuan  utama  dari  pelaku,  karena  ia  hanya  ingin  menguasai  korban  secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu.
5. Exploitation rape
Pemerkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisik pun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban.
Pada  dasarnya  banyak  hal  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang, sebab suatu kejahatan dapat terjadi karena disertai penyebab-penyebab lain yang membuat seseorang tersebut mampu atau terpicu untuk melakukan suatu kejahatan. Adanya pengaruh dari dalam diri seseorang pun dapat menjadi  pengaruh  besar  untuk  seseorang  itu  sendiri  melakukan  kejahatan,  yang  mana seluruh  unsur  itu  bisa  saja  terbangun  dari  faktor-faktor  lingkungan  tempat  tinggal
seseorang  yang  membentuk  karakter  kriminal  tersebut.  Kemudian  faktor  ekonomi  pun mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, di mana hal tersebut mampu membuat seseorang melakukan kejahatan dengan didukung oleh pendidikan yang rendah, baik itu nilai-nilai kehidupan atau moralitas pribadi seseorang.

## SIMPULAN
Pengaturan tindak pidana mengenai kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) diatur dalam ketentuan Pasal 285 KUHP yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya kekerasan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan  pemerkosaan  dengan  kejahatan  kesusilaan  yang  lain  yang  diatur  dalam KUHP Tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan dimuat dalam KUHP dan ada juga peraturan lain di luar KUHP yang mengatur tentang hak-hak terhadap perempuan untuk bebas  dari  berbagai  bentuk  diskriminasi  dan  kekerasan.  Korban  perempuan  perlu memperoleh perlindungan atas penderitaan fisik maupun psikis yang dialaminya.
Faktor  terjadinya  pemerkosaan  yang  dilakukan  yang  terdapat  dalam  putusan Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  21/Pid.B/2018/PN  Smn  dilatarbelakangi  faktor kurangnya Iman seseorang dan hawa nafsu. Perkosaan atau kekerasan seksual dapat terjadi bukan sematamata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan dan butuh pelampiasan oleh pelaku, melainkan juga disebabkan oleh faktor emosi yang ada di dalam diri pelaku

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25, 2004
Chairul  Huda.  Dari  „Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Edisi 1 Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
Ekotama  Suryono,  Abortus  Provocatus  Bagi  Korban  Perkosaan  Perspektif  Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Andi Offset, Yogyakarta, 2001
H. M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib. Hukum Pidana . Cetakan Kedua. Malang: Setara Press, 2016
Ismu  Gunadi  &  Jonaedi  Efendi,  Cepat  Dan  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana.  Jakarta: Kencana, 2014
J.E.  Sahetapy,  Kejahatan  Kekerasan  Suatu  Pendekatan  Interdisipliner,  Sinar  Wijaya, Surabaya, 1983
Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Revisi, Penerbit Alumni, Bandung,1992
Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015
P.  A.  F.  Lamintang  &  Francicus  Theojunior  Lamintang.  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
R.  Soesilo.  (1988),    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia Bogor, hal. 210.
Suryono  Ekotomo  et  al,  Abortus  Provocatus  Bagi  Korban  Perkosaan,  cetakan  ke  satu, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001
Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,
Advokasiatas Hak Asasi Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001