## Hak Waris Khunṡa dan Metode Penyelesaiannya dalam Hukum Waris Islam
Muhibbussabry 1
1 UIN Sumatera Utara, e-mail: muhibbussabry@uinsu.ac.id
Histori Naskah ABSTRACT
Diserahkan:
04-01-2024 Direvisi: 04-03-2024
Diterima:
09-03-2024
The heirs and their shares in Islamic inheritance law have been rigidly regulated in the Qur'an, hadeeth and ijma', everyone who has a relationship of marriage, descent and kinship, whether the status is still in the womb, male and female have their respective rights and shares. However, in the reality of life, there are heirs whose status is unclear because they have multiple sexes (khunṡa), so that the share of inheritance received cannot be determined with certainty. The purpose of this study is to find out the inheritance rights of khunṡa, the opinion of the mażhab scholars and the calculation  method  for  resolving  khunṡa  cases  in  detail.  This  research  uses  an  analytical descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  The  results  of  this  study  identify  two  types  of khunṡa: first, khunṡa ghairu musykil, whose inheritance is determined by the method of urination. If it is through the male sex, it inherits the male share; if it is female, it inherits the female share. If it is through both sexes, it is determined by the sex that urinates first, because it is considered the original identity. If it comes out at the same time, it is determined by the greater volume. Secondly, khunṡa musykil is divided into two conditions: first, when it is still possible to clarify the status of khunṡa because she has not yet reached puberty. In this case, he and the other heirs are given the smallest share of the two estimates of a male or female, with the rest of the estate deferred until the status of the khunṡa becomes clear. Secondly, when it is no longer possible to clarify the status of the khunṡa because he has reached puberty, but he does not have the characteristics of a male or female. In this situation, he and the other heirs are given half of the two estimates of male or female. This share calculation can be the best alternative in resolving khunṡa inheritance cases because there is still a legal vacuum in the compilation of Islamic law in Indonesia.
Keywords : Inheritance rights, Khunṡa (double sex), settlement method, Islamic inheritance law

## ABSTRAK
Ahli  waris  dan  bagian-bagiannya  dalam  hukum  waris  Islam  telah  diatur  secara  rigid  dalam  al- Qur’an,  hadiṡ  dan  ijma’,  setiap  orang  yang  memiliki  hubungan  pernikahan,  keturuan  dan kekerabatan  baik  statusnya  masih  dalam  kandungan,  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  hak  dan bagian masing-masing. Namun pada realita kehidupan didapati ahli waris yang belum jelas status karena memiliki kelamin ganda (khunṡa), sehingga bagian waris yang diterima juga belum bisa ditetapkan  secara  pasti.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  hak  waris  khunṡa, pendapat  ulama  mażhab  dan  metode  perhitungan  penyelesaian  kasus  khunṡa  secara  detail. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitik  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil penelitian ini mengidentifikasi dua jenis khunṡa: pertama, khunṡa ghairu musykil, yang penentuan bagian waris ditinjau dari cara buang air kecil. Jika melalui kelamin laki-laki, mewarisi bagian laki- laki;  jika  perempuan,  mewarisi  bagian  perempuan.  Jika  melalui  kedua  kelamin,  ditentukan  oleh kelamin yang pertama mengeluarkan air kencing, karena dianggap sebagai identitas asli. Jika keluar bersamaan,  penentuan  berdasarkan  volume  yang  lebih  banyak.  Kedua,  khunṡa  musykil,  terbagi dalam  dua  kondisi:  pertama,  ketika  kejelasan  status  khunṡa  masih  mungkin  diharapkan  karena belum  baligh.  Dalam  kondisi  ini,  dia  dan  ahli  waris  lainnya  diberikan  bagian  terkecil  dari  dua perkiraan laki-laki atau perempuan, dengan sisa harta warisan ditangguhkan hingga status khunṡa menjadi jelas. Kedua, ketika kejelasan status khunṡa tidak mungkin diharapkan lagi karena telah baligh, tetapi tidak terlihat ciri-ciri lelaki atau perempuan. Dalam keadaan ini, dia dan ahli waris lainnya diberikan bagian separuh dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan. Perhitungan bagian ini  bisa  menjadi  alternatif  terbaik  dalam  penyelesaian  kasus  waris  khunṡa  karena  masih  adanya kekosongan hukum dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.
Kata Kunci : Hak Waris, Khunṡa (Kelamin Ganda), Metode Penyelesaian, Hukum Waris Islam
Corresponding
Author
: Muhibbussabry, UIN Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja, Teladan, Medan, e-mail: muhibbussabry@uinsu.ac.id

## PENDAHULUAN
Pada prinsipnya, sebab untuk  bisa saling mewarisi  dalam hukum  waris  Islam  adalah karena adanya pernikahan, kemudian hubungan qarabah atau dikenal juga sebagai hubungan nasab , merujuk pada segala bentuk hubungan kekerabatan yang diakibatkan oleh keturunan, baik  yang  bersifat  dekat  maupun  jauh.  Hubungan nasab ini  mencakup  anak-anak  pewaris, kedua orang tua pewaris, saudara-saudara kandung pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, baik seayah maupun seibu, paman pewaris, baik paman kandung maupun seayah, dan anak- anak  laki-laki  atau  perempuan  yang  telah  dimerdekakan.  Hubungan nasab juga  bisa  terjadi melalui  hubungan  darah  seperti  keturunan  dari  anak  perempuan,  dan  lain  sebagainya. (Muhibbussabry, 2020).
Fokus dari studi ilmu waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ini mencakup penjelasan mengenai bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris yang berhak, metode penghitungan harta waris, dan jumlah total bagian yang diterima oleh semua ahli waris. Semua proses ini disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Quran, sunah, ijma’ (konsensus),  dan ijtihad (penafsiran  hukum)  ulama.  (Muhibbussabry,  2020).  Hukum  waris dalam Islam telah secara tegas menetapkan alokasi bagian untuk semua ahli waris, baik laki- laki maupun perempuan, seperti yang dijelaskan dalam surah an-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176. Sistem warisan Islam memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai penentuan ahli waris dan pembagian bagian warisan mereka. Pembagian harta waris dalam Islam dianggap sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan  (Muhibbussabry, 2024). Namun tidak dijumpai dalam nash baik dalam al-Quran maupun hadīs terkait penetapan bagian untuk ahli waris yang statusnya belum jelas antara laki-laki dan perempuan, adakalanya mempunyai dzakar dan farji atau tidak mempunyai dzakar dan farji sama sekali. Adakalanya  pula manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah laki-laki ataukah perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang merujuk kepada kelakiannya atau kepada keperempuannya, atau  samar  tanda-tanda  itu  yang  diistilahkan  dengan khunṡa (Muhibbin,  2009),  sehingga menimbulkan  permasalahan  dikemudian  hari  terkait  penyelesaian  kasus  waris khunṡa tersebut.
Khunṡa merupakan penderita penyakit interseksual yaitu suatu kelainan pada individu yang  memiliki  ciri-ciri  genetik,  anatomik,  dan  fisiologik  meragukan  antara  laki-laki  dan perempua (Zaman  Mutawassith, 2023) . Khunṡa dalam kewarisan Islam membicarakan objek dan tekanan bahasannya pada alat kelamin yang dimiliki oleh ahli waris. Dalam bahasan ini, kepemilikan  dua  alat  kelamin  atau  ketiadannya  sama  sekali  membuat  kebingungan  dalam menghukum apakah yang bersangkutan itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Pola ini melahirkan  kebingungan  dalam  menentukan  bagian  ahli  waris  tersebut  sebab  ayat  mawaris secara  tegas  mencantumkan  bagian-bagian  tersebut  atas  dasar  jenis  kelamin  para  ahli  waris (Umar,  2017).  Kendati  demikian,  di  dalam  Al-Quran,  dalam  ayat-ayat  mawaris,  tidak disebutkan bahwa khunṡa dikecualikan dalam pembagian warisan (Wirawati  Kelib, 2017). Menegaskan  pentingnya  penegakan  keadilan  bagi  semua  individu.  Prinsip  keadilan  dalam Islam  tidak  mengenal  diskriminasi  dan  bersifat  universal,  memastikan  bahwa  setiap  orang memiliki  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  adil.  Keadilan  bukan  hanya sekadar  ajaran  pokok,  tetapi  juga  merupakan  pondasi  yang  kokoh  dalam struktur  sosial  dan hukum Islam.
Oleh karena itu, para ulama berijtihad untuk menetapkan kejelasan jenis kelamin yang menjadi  objek  hukum.  Meskipun khunṡa mempunyai  dua  alat  kelamin  namun  hukum  yang diberlakukan  padanya  hanya  satu  yaitu  laki-laki  atau  perempuan.  Dan  untuk  itu  harus dipastikan  kedudukan  jenis  kelamin  seseorang  yang khunṡa itu  (Syarifuddin,  2005).  Untuk mengetahui  berapa  besar  bagian  dari  seseorang khunṡa tersebut  adalah  dengan  menemukan
kejelasan jenis kelamin orang yang bersangkutan (jenis kelamin yang dominan) (Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, 2004). Namun, apabila seseorang tergolong dalam khunṡa musykil , para ulama berselisih pendapat mengenai pembagian warisannya, yang tatacara penentuan bagian warisnya juga berbeda dari yang umumnya diterapkan.
Banyak studi sebelumnya telah mengeksplorasi tentang hak waris khunṡa , termasuk studi yang dilakukan oleh Muhammad Hafidz Abizar dan Habibi Al Amin dalam penelitian yang berjudul "Pembagian Harta Waris Khuntsa Musykil (Banci): Komparasi Abū Ḥanīfah dan ‘Ali Al-Ṣabūnī." Artikel ini merupakan hasil kajian literatur dengan pendekatan hukum normatif.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pada khunṡa yang  identitas  jenis kelaminnya  tidak  jelas,  penentuannya  dapat  dilakukan  melalui  dua  faktor,  yaitu  pertama, melalui  tanda-tanda  kedewasaan,  dan  kedua,  melalui  sumber  asal  urin.  (Abizar    Amin, 2021). Kemudian tulisan yang ditulis oleh Muhamad Zaki dan Musyaffa, dengan judul “Hak Waris  Orang  yang  Berkelamin  Ganda  ( Khuntsa  Musykil )  Studi  Perbandingan  Madzhab Maliki  dan  Hukum Positif  Indonesia”.  Metode penelitian  yang  diterapkan  dalam  studi  ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data dari literatur. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa: (1) Warisan adalah hak yang dapat dibagi dan ditentukan untuk ahli waris setelah kematian pewaris karena hubungan kekeluargaan, seperti ikatan pernikahan. (2) Dalam Madzhab Maliki, Khuntsa Musykil mendapat separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan apabila mewarisi dari bagian laki-laki dan perempuan. (3) Sistem  hukum  warisan  di  Indonesia  mengakomodasi  pluralitas  hukum  warisan,  termasuk hukum warisan Islam, hukum warisan perdata, dan hukum warisan adat (Zaki  Musyaffa, 2023).
Selanjutnya,  riset  yang  dipublikasikan  oleh  Zeta  Fadiah  Inge  Putri,  dengan  judul “Kedudukan  Ahli  Waris  Yang  Berkelamin  Ganda  Dalam  Hukum  Islam”.  Penelitian  ini merupakan  analisis  deskriptif  dan  eksplanatif  yang  bersifat  normatif,  dengan  pendekatan hukum,  sosiologis,  dan  kasus.  Hasil  penelitian  ini  adalah,  pertama  cara  menentukan  status seorang khuntsa menurut  para ulama dapat  ditentukan dengan dua cara yaitu yang pertama, melihat  pertama  kali  keluarnya  air  seni  dan  kedua  dilihat  dari  tanda-tanda  kedewasaannya. Kedua, pembagian warisan untuk seorang khuntsa ghairu muskyil dilihat dari statusnya setelah melalui  beberapa  cara  dengan  melihat  pertama  kali  keluarnya  air  seni  dan  juga  dilihat  dari tanda-tanda kedewasaannya. Pembagian warisan seorang khuntsa musykil para ulama berbeda pendapat. Ketiga, bagi masyarakat, sudah sepatutnya mengetahui tentang keberadaan khuntsa ini  dan  bisa  menerima  mereka  dengan  sepatutnya  tanpa  ada  diskriminasi  terhadap  mereka. Keempat,  bagi  pemerintah,  sekiranya  pemerintah  perlu  membuat  langkah-langkah  terkait khuntsa,  seperti  menetapkan  peraturan  mengenai  hak  kewarisan  dan  bagian  harta  pustaka kepada  khuntsa  musykil ke  dalam  Perundang-undangan  hukum  waris  di  Indonesia  terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Putri, 2019).
Berikutnya,  riset  yang  disusun  oleh  Ahmadin,  berjudul  “Waris  Banci  Menurut Kompilasi  Hukum  Islam”,  Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  dengan  ciri deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pentingnya  kejelasan  mengenai identitas gender seseorang dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam untuk menetapkan status  hukumnya  secara  tepat,  sehingga  dia  memiliki  hak  untuk  menerima  bagian  warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ahmadin, 2019). Kemudian artikel yang ditulis oleh Karimulloh, berjudul “Hukum Waris  Banci  Perspektif  Fiqh  Islam  dan  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata”, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian  KUHP  belum  membahas  mengenai  hukum  banci.    KUHP  tidak  membedakan kewarisan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  sedangkan  fikih  Islam  yang  diwakili  oleh  para ulama  fikih  berbeda  pendapat  mengenai  hukum  kewarisan  banci  dan  orang  yang  mewarisi
bersamanya: Hanafiyah berpendapat bahwa banci mengambil bagian terburuk dan ahli waris yang  bersamanya  mengambil  bagian  terbaik.  Malikiyah  menjelaskan  banci  dan  orang  yang mewarisi bersamanya mendapat bagian separuh laki-laki dan separuh perempuan. Syafi'iyah berpendapat bahwa banci dan orang yang mewarisi bersamanya mendapat bagian terburuk dari dua kemungkinan, yaitu laki-laki atau perempuan. Hanabilah berpendapat bahwa jika banci itu masih kecil maka mereka sepakat dengan pendapat Syafi'iyah, sedangkan jika banci itu sudah dewasa maka mereka sepakat dengan pendapat Malikiyah (Karimulloh, 2018).
Berdasarkan penelusuran penelitian di atas, terdapat sisi persamaan dan perbedaan yang signifikan.  Sisi  persamaannya  terletak  pada  pemahaman  tentang  konsep khunṡa dan  bagian yang  diterima  oleh khunṡa .  Namun,  sisi  perbedaannya  adalah  bahwa  penelitian  ini  akan mengulas secara detail metode penyelesaian perhitungan penetapan bagian waris untuk khunṡa , baik khunṡa  ghairu  musykil atau khunṡa  musykil ,  sehingga  setiap  kasus khunṡa bisa terselesaikan  dengan  baik  dan  berkeadilan.  Peneliti  membatasi  penelitian  ini  kepada  tiga rumusan  masalah,  yaitu;  1.  Bagaimana  konsep khunṡa dalam  hukum  waris  Islam?,  2. Bagaimana  pendapat  ulama  mażhab  terhadap  hak  waris khunṡa ,  dan  3.  Bagaimana  metode penyelesaian perhitungan bagian waris khunṡa dalam hukum waris Islam.
Penelitian ini memiliki manfaat yang sangat krusial karena memfasilitasi pemahaman yang  pasti  tentang  konsep khunṡa dalam  hukum  waris  Islam.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga memungkinkan untuk mengetahui berbagai pendapat ulama dari berbagai mażhab yang turut berperan dalam memahami dan menerapkan konsep tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan  kontribusi  penting  dalam  menyelesaikan  setiap  kasus  kewarisan khunṡa yang mungkin  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat.  Melalui  metode  perhitungan  yang  jelas  dan detail, dapat menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Metode  penyelesaian  ini,  dengan  belum  tersedianya  ketetapan  yang  jelas  dalam kompilasi  hukum  Islam  di  Indonesia,  juga  dapat  menjadi  panduan  bagi  pihak-pihak  yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus waris khunṡa . Lebih jauh, hasil penelitian ini berpotensi  menjadi  pertimbangan  bagi  pemerintah  untuk  mempertimbangkan  penambahan satu  pasal  khusus  dalam  kompilasi  hukum  Islam  yang  mengatur  tentang  waris khunṡa . Tindakan ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada penciptaan keseragaman putusan di pengadilan Agama, sehingga dapat memastikan keadilan dan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang  hak  waris khunṡa dan  metode  penyelesaiannya  dalam  konteks  hukum  waris Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitik  yaitu  diawali  dengan mendeskripsikan konsep khunṡa, jalur-jalur keturunan khunṡa, keadaan khunṡa dan tata cara mendapatkan waris, pendapat ulama terhadap bagian waris yang diterima khunṡa musykil, dan metode  penyelesaian  kasus khunṡa .  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati  (Moleong,  2001).  Metode penelitian  kualitatif  dalam  pembahasan  ini  dengan  mengemukakan  analisis  dalam  bentuk uraian  kata-kata  tertulis  dan  tidak berbentuk  angka-angka.  Hasil  evaluasi  serta  diskusi  dari penelitian ini selanjutnya disusun dalam format laporan penelitian yang bersifat komprehensif, terperinci,  terang,  dan  terstruktur.  Pendekatan  analisis  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  induktif,  dimana  pemahaman  dan  penalaran  bersifat  bertahap,  dimulai  dari peristiwa  atau  data  khusus  yang  kemudian  disimpulkan  secara  umum  dengan  saling melengkapi (Sukandarrumidi, 2008). Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang komprehensif mengenai dua jenis khunṡa yaitu khunṡa ghairu musykil , yang menentukan bagian waris berdasarkan proses pengeluaran air kecil, dan khunṡa musykil , yang terbagi  dalam  dua  kondisi  tergantung  pada  kejelasan  status khunṡa .  Penelitian  ini  juga menganalisis  beragam  pendapat  ulama  mażhab  terkait  dengan  besaran  bagian  waris  yang diperoleh oleh kedua jenis khunṡa tersebut, serta mencari solusi terbaik untuk berbagai kasus kewarisan khunṡa dengan menggunakan metode perhitungan yang relevan dan adil. Metode perhitungan ini memberikan alternatif yang penting dalam menyelesaikan kasus waris khunṡa di  Indonesia  yang  masih  mengalami  kekosongan  hukum.  Dengan  demikian,  penelitian  ini memberikan  pandangan  yang  lebih  terstruktur  dan  jelas  mengenai  penyelesaian  kasus  waris khunṡa ,  yang  dapat  memberikan  kontribusi  penting  dalam  konteks  keadilan  hukum,  karena memberikan  kerangka  kerja  yang  dapat  dipertimbangkan  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus waris khunṡa secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian Khunṡa dan Jalur-jalur Keturunannya
Secara  etimologi, khunṡa berasal  dari  kata al-takassur (terpecah)  dan al-taṡanni (mendua),  yang  bermakna  seseorang  yang  memiliki  alat  kelamin  ganda  (Al-Rāzī,  1415). Sementara  dalam  kitab  lisānul  ‘arab, khunṡa berarti  seseorang  yang  bukan  laki-laki  dan perempuan, yang sifatnya ditetapkan melalui pilihan, sebagaimana seseorang berkata laki-laki khunṡa , dia memiliki kelamin laki-laki dan perempuan (Al-Ifrīqī, 1419). Secara terminologi, khunṡa merujuk kepada individu yang memiliki kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara simultan, atau bahkan individu yang tidak memiliki kedua jenis kelamin tersebut sama sekali,  hanya  memiliki  lubang  untuk  kencing  sebagai  ciri  fisiknya.  (Al-Jurjānī,  1413).  Para fuqaha’ memberikan beragam definisi terkait makna khunṡa , yang pada dasarnya mengandung substansi yang sama, sebagaimana pendapat-pendapat mazhab berikut ini:
1. Mażhab Hanafiyah, khunṡa adalah orang yang  mempunyai  vagina perempuan dan penis laki-laki, atau tidak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kencingnya keluar dari lubang atau dari tempat lain. Bukan rahasia lagi bahwa Allah menciptakan apa pun yang Dia kehendaki, maka Dia menciptakan laki-laki saja, atau perempuan saja, atau khunṡa (Al- Ṣarakhṣī, 1324).
2. Mazhab  Malikiyah, khunṡa adalah  orang  yang  mempunyai  penis  laki-laki  dan  vagina perempuan, dan ini adalah yang paling banyak terjadi, atau yang tidak memiliki keduanya, melainkan memiliki lubang di  antara kedua pahanya tempat  untuk  buang air kecil, yang tidak menyerupai penis dan vagina (Al-Hattāb, 1416).
3. Mazhab  Syafi’iyah, khunṡa adalah  orang  yang  mempunyai  penis  seperti  laki-laki  dan vagina seperti perempuan, atau tidak mempunyai penis dan vagina serta mempunyai lubang untuk buang air kecil. Sekalipun situasinya bermasalah ( musykil ), bukan berarti dia terlepas dari keadaan laki-laki atau perempuan (Al-Baṡri, n.d.).
4. Mazhab  Hanabilah, khunṡa adalah  orang  yang  mempunyai  penis  laki-laki  dan  vagina perempuan,  atau  lubang  pada  tempat  keluarnya  air  kencing,  dan  terbagi  menjadi bermasalah ( musykil ) dan tidak bermasalah ( ghairu musykil ). Jika seseorang menunjukkan tanda-tanda yang identik dengan laki-laki maka dipastikan statusnya laki-laki, begitu juga sebaliknya sehingga tidak ada masalah, melainkan dia laki-laki dengan ciri-ciri tambahan, atau wanita dengan ciri-ciri tambahan (Al-Ḥanbali, 1410).
Dengan demikian, para fuqaha’ mażhab sepakat  bahwa khunṡa adalah individu yang memiliki  alat  kelamin  ganda  atau  tidak  memiliki  alat  kelamin  sama  sekali,  kecuali  adanya lubang kecil sebagai jalan untuk buang air kecil.
Selanjutnya para fuqaha' sepakat bahwa khunṡa dibagi menjadi dua jenis yaitu:
1. Khunṡa ghairu musykil (tidak  sulit/jelas),  yang  merujuk  kepada  individu  yang  memiliki ciri-ciri yang jelas sebagai laki-laki atau perempuan, misalnya seseorang yang menikah dan memiliki anak dianggap sebagai laki-laki, sedangkan seseorang yang menikah dan hamil dianggap sebagai perempuan. Hukum yang berlaku untuk khunṡa ini adalah hukum yang sesuai  dengan  gender  laki-laki  atau  perempuan.  Jika  individu  tersebut  buang  air  kecil melalui  alat  kelamin  laki-laki,  dia  dianggap  sebagai  laki-laki,  sementara  alat  kelamin perempuan dianggap sebagai tambahan dalam tubuhnya. Sebaliknya, jika individu tersebut buang air kecil melalui alat kelamin perempuan, dia dianggap sebagai perempuan, dan alat kelamin  laki-laki  dianggap  sebagai  tambahan  dalam  tubuhnya.  Oleh  karena  itu,  untuk menentukan  statusnya,  individu  diuji  dengan  melihat  cara  buang  air  kecil,  pertumbuhan jenggot, dan menstruasi. Jika ciri-ciri dewasa pada khunṡa tersebut sama dengan ciri-ciri laki-laki, maka dia mewarisi seperti laki-laki, begitu juga sebaliknya jika ciri-cirinya sama dengan perempuan, dia mewarisi seperti perempuan (Az-Zuhailī, 2008).
2. Khunṡa musykil adalah seseorang yang memiliki kesulitan dalam penentuan statusnya, di mana tidak jelas terlihat pada dirinya tanda-tanda khas sebagai laki-laki atau perempuan, atau  bahkan  memiliki  ciri-ciri  yang  bertentangan  dengan  ciri-ciri  umum  yang  terkait dengan  kedua  jenis  kelamin  tersebut,  seperti  pertumbuhan  jenggot  dan  payudara . (Al- Ghāmidī, 2007). Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Dasuqī, yang menjelaskan bahwa khunṡa musykil merujuk kepada individu yang sulit untuk ditentukan secara jelas apakah memiliki  ciri-ciri  laki-laki  atau  perempuan  melalui  tanda-tanda  yang  ada  (Al-Dasūqī, 1417).  Sementara  itu,  Khatib  Syarbaini  menguraikan  bahwa khunṡa  musykil merujuk kepada individu yang sulit ditentukan secara pasti identitasnya, sehingga sulit membedakan apakah  dia  laki-laki  atau  perempuan,  karena  tidak  memiliki  ciri-ciri  gender  yang  jelas, hanya  ada  lubang  untuk  buang  air  kecil  (Al-Syarbainī,  1415).  Dengan  demikian,  status khunṡa musykil menjadi tidak jelas apakah individu tersebut dapat dikategorikan sebagai laki-laki  atau  perempuan  secara  definitif.  Keadaan  ini  menciptakan  kompleksitas  dalam penentuan identitas gender seseorang, karena tidak adanya ciri-ciri yang jelas mengarahkan pada salah satu jenis kelamin tertentu.
Para ulama faraiḍ, setelah melakukan penyelidikan ( istiqra’ ), menegaskan bahwa para ahli  waris khunṡa dapat  diketahui  melalui  empat  jalur  berikut  ini:  pertama,  jalur bunuwah (keturunan langsung), yang mencakup anak-anak dan cucu, baik laki-laki maupun perempuan; kedua, jalur ukhuwah (saudara), yang melibatkan saudara kandung dan keponakan, yang bisa berupa laki-laki atau perempuan; ketiga, jalur ‘umumah (paman), yang termasuk paman dan sepupu;  dan  keempat,  jalur wala’ (perwalian  budak),  di  mana  hanya  satu  individu  yang tergolong dalam kelompok ini, yaitu maulal-mu’tiq (tuan yang telah membebaskan budaknya). Sementara itu, jalur ubuwwah (ayah, ibu, kakek, dan nenek), serta jalur zaujiyyah (suami dan istri), tidak mungkin mencakup individu sebagai khuntṡa karena pernikahan mereka tidak sah dan tidak menghasilkan keturunan secara biologis. Jika pun ada, mereka bukan lagi dianggap sebagai situasi yang tidak jelas ( musykil ). (Amin, 1386).
B. Keadaan Khunṡa dan Tata Cara Mendapatkan Waris Pada Setiap Keadaan. Dalam proses identifikasi khunṡa , apakah sebagai laki-laki ataupun perempuan, maka khunṡa tidak pernah lepas dari tiga keadaan, sebagai berikut (Al-Ghāmidī, 2007);
1. Khunṡa ghairu musykil adalah khunṡa yang memiliki kejelasan dalam identitasnya. Dengan melihat  alat  kelamin  yang  dimilikinya,  dapat  dipastikan  apakah  individu  tersebut merupakan  laki-laki  atau  perempuan.  Jika  terdapat  tanda-tanda  yang  menunjukkan
kecenderungan  laki-laki,  maka  individu  tersebut  dianggap  sebagai  laki-laki,  begitu  juga sebaliknya  jika  terdapat  tanda-tanda  keperempuanan,  maka  individu  tersebut  dianggap sebagai perempuan.
Terdapat  dua  jenis  tanda  yang  dapat  membedakan khunṡa ,  yakni  tanda-tanda khalqiyyah (lahiriah)  dan ṭibbiyyah (medis).  Tanda-tanda  lahiriah,  di  antaranya,  dapat terjadi  sebelum  masa  baligh,  seperti  dari  cara  kencing.  Jika  seseorang  mengeluarkan  air kencing  melalui  kelamin  laki-laki,  maka  dia  dianggap  sebagai  laki-laki,  begitu  pula sebaliknya jika air kencing keluar melalui kelamin perempuan, maka dia dianggap sebagai perempuan. Hal ini karena fungsi alat kelamin pada masa kanak-kanak adalah untuk buang air kecil saja, dan fungsi tersebut tetap sama setelah masa baligh.
Tanda-tanda  yang  muncul  setelah  seseorang  mencapai  masa  baligh,  menurut pemahaman  fuqaha',  menjadi  penanda  perbedaan  antara  seseorang  yang  baligh  laki-laki dan  perempuan.  Ini  termasuk  pertumbuhan  jenggot  dan  kumis,  serta  aktivitas  jimak menggunakan  kelamin  laki-laki  dan  ejakulasi  bagi  laki-laki,  serta  minat  terhadap  lawan jenis. Semua tanda ini mengindikasikan bahwa individu tersebut adalah seorang laki-laki. Di sisi lain, tanda-tanda seperti haid, pertumbuhan payudara, aktivitas jimak menggunakan kelamin  perempuan,  produksi  susu  dari  payudara,  dan  minat  terhadap  lawan  jenis  pada perempuan,  menandakan  bahwa  individu  tersebut  adalah  seorang  perempuan.  Meskipun demikian,  identifikasi khunṡa dapat  dilakukan  melalui  pendekatan ṭibbiyyah (medis). Berkonsultasi  dengan  dokter  yang  berpengalaman  dapat  membantu  menentukan  apakah seseorang  adalah  laki-laki  atau  perempuan,  dan  tidak  ada  larangan  dalam  Islam  jika seseorang  memilih  untuk  menjalani  tindakan  operasi  untuk  mengklarifikasi  statusnya, karena  prinsip  Islam  menuntut  agar  seseorang  tidak  memiliki  dualitas  gender.  (Yūsuf, 1417).
Para  cendekiawan  agama  sepakat  mengenai  situasi khunṡa yang  memiliki  kedua jenis kelamin, dan menyepakati bahwa dapat dibedakan antara keduanya untuk menentukan bagian warisan yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki. Faktor utama dalam penentuan ini adalah cara buang air kecil; jika seseorang buang air melalui kelamin laki-laki, maka bagian warisan yang diterimanya adalah bagian laki-laki, sedangkan jika melalui kelamin perempuan, maka bagian yang diterima adalah bagian perempuan. Jika seseorang buang air melalui kedua kelamin, penentuan dilakukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air kencing lebih dulu. Jika air kencing keluar dari kelamin laki-laki terlebih dahulu, diikuti oleh  kelamin  perempuan,  maka  individu  tersebut  dianggap  sebagai  laki-laki,  tetapi  jika sebaliknya,  dianggap  sebagai  perempuan.  Hal  ini  karena  kelamin  yang  pertama  kali mengeluarkan  air  kencing  dianggap  sebagai  kelamin  yang  asli.  Jika  kedua  kelamin mengeluarkan air kencing secara bersamaan, menurut mayoritas cendekiawan, penentuan didasarkan pada volume air kencing  yang lebih  banyak, karena jumlah yang lebih besar dianggap sebagai representasi keseluruhan dan menunjukkan keaslian serta kekuatan. (Al- ‘Imrānī, 1421).
Dalil yang digunakan adalah riwayat dari ‘Ali ra. yang menjelaskan tentang sebuah pertanyaan  terkait  seseorang  yang  memiliki  kedua  kelamin,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  dan  bagaimana  hukum  warisnya.,  beliau  menjawab:  “ dari  kelamin  mana individu tersebut buang air kecil ”. Ada pula riwayat dari al-Sya’biyyi yang juga merujuk pada  ‘Ali  ra.  mengenai  situasi khunṡa ,  di  mana  beliau  menyatakan  bahwa:  “ pewarisan ditentukan oleh kelamin  yang digunakan untuk buang air  kecil. ” (Al-Dāramiyyu, 1417). Menurut  Imam  Ibn  al-Munżir,  ulama  telah  sepakat  bahwa khunṡa menerima  warisan berdasarkan kelamin yang digunakan untuk buang air kecil. Jika individu tersebut buang air kecil melalui kelamin laki-laki, maka dia berhak atas bagian warisan sebagaimana laki-
laki, tetapi jika buang air kecil melalui kelamin perempuan, maka dia berhak atas bagian warisan sebagaimana perempuan. (Al-Ḥanbali, 1410).
Dalam konteks ini, hukum kewarisan khunṡa mengikuti prinsip umum yang berlaku dalam hukum waris, di mana individu khunṡa hanya menerima bagian warisan sekali, yang dapat  menjadi  bagian  laki-laki  atau  perempuan,  sesuai  dengan  kelamin  yang  digunakan untuk  buang  air  kecil.  Dengan  kata  lain,  penentuan  warisan  bagi  individu khunṡa tidak berbeda  dengan  penentuan  warisan  bagi  individu  berjenis  kelamin  tunggal,  namun disesuaikan  dengan  keadaan  khusus khunṡa yang  memiliki  kedua  jenis  kelamin.  Hal  ini menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan, yang tetap mengikuti prinsip- prinsip hukum waris Islam, meskipun dalam kasus yang unik seperti khunṡa .
Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur penyelesaian kasus khunṡa ghairu musykil ataupun musykil . Meskipun demikian, untuk golongan khunṡa ghairu musykil yang jenis kelaminnya dapat diketahui dengan jelas dan pasti, berlaku aturan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal  kompilasi  hukum  Islam.  Dengan  demikian,  ketika  terjadi  kasus khunṡa pada jalur bunuwah (keturunan pewaris), besaran bagian yang diterima sesuai dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak perempuan, jika hanya satu, akan mendapatkan separuh bagian waris, jika dua orang atau lebih, mereka bersama- sama  akan  mendapatkan  dua  pertiga  bagian.  Apabila  anak  perempuan  bersama-sama dengan  anak  laki-laki,  maka  bagian  anak  laki-laki  akan  dua  kali  lipat  dari  bagian  anak perempuan (Islam, 2018).
Sementara  itu,  jika  terjadi  kasus khunṡa pada  jalur ukhuwah (saudara-saudara pewaris), besaran bagian yang diterima diatur dalam pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 181 menyatakan bahwa jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing akan menerima seperenam  bagian,  jika  dua  orang  atau  lebih,  mereka  bersama-sama  akan  menerima sepertiga  bagian.  Pasal  182  kemudian  mengatur  bahwa  jika  seseorang  meninggal  tanpa meninggalkan  anak  dan  ayah,  tetapi  memiliki  satu  saudara  perempuan  kandung  atau seayah,  maka  saudara  perempuan  tersebut  akan  menerima  separuh  bagian.  Jika  saudara perempuan  tersebut  bersama-sama  dengan  saudara  perempuan  kandung  atau  seayah  dua orang  atau  lebih,  maka  mereka  bersama-sama  akan  menerima  dua  pertiga  bagian.  Jika saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki akan dua kali lipat dari bagian saudara perempuan (Islam, 2018).
Berikut ini merupakan contoh penyelesaian kasus khunṡa ghairu musykil , apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ayah, saudara laki-laki kandung dan anak khunṡa yang melalui tada-tanda lahiriyah dan kencing statusnya  bisa  diketahui  dan  dipastikan  adalah  anak  laki-laki.  Harta  yang  ditinggalkan sebesar  480  juta,  berapakah  masing-masing  bagian  yang  dapat  mereka  peroleh  dari pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut! Berikut jawabannya di bawah ini;
Tabel 1. Penyelesaian kasus khunṡa ghairu musykil Ahli Waris Bagian 12 Suami 1/4 3 Ayah 1/6 2 Anak Khunṡa (Laki-laki) ‘Ashabah 7 Saudara Lk. Kandung X x
Kadar satu bagian  = harta : asal masalah = 480 juta :12 = 40 juta.
Bagian suami = 3x40 juta = 120 juta Bagian ayah = 2x40 juta =   80  juta Bagian anak khunṡa (laki-laki)     = 7x40 juta = 280 juta Jumlah 480 juta
2. Khunṡa musykil (yang memiliki situasi yang sulit untuk ditentukan), yaitu individu khunṡa yang memiliki kedua jenis kelamin dan tidak mungkin dipastikan jenis kelaminnya melalui pemeriksaan alat kelamin yang ada. Namun, meskipun statusnya sulit dipastikan, terdapat harapan untuk mendapatkan kejelasan status, khususnya dalam kasus khunṡa yang masih dalam  masa  perkembangan,  seperti  saat  pewaris  meninggal  dunia  sementara  individu tersebut belum mencapai usia baligh. (Al-‘Imrānī, 1421).
3. Khunṡa musykil (situasi yang tidak jelas), yaitu khunṡa yang memiliki dua jenis kelamin dan tidak mungkin menentukan jenis kelaminnya melalui pemeriksaan alat kelamin yang ada.  Dalam  kasus  ini,  tidak  ada  lagi  kemungkinan  untuk  mendapatkan  kejelasan  status, karena  individu  tersebut  telah  mencapai  usia  baligh  dan  tidak  ada  tanda-tanda  yang membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Oleh  karena  itu, khunṡa ini  diperlakukan dengan  hukum  yang  sama  seperti khunṡa yang  meninggal  dalam  masa  kecil  sebelum mencapai  usia  baligh,  di  mana  tidak  ada  tanda-tanda  yang  jelas  sebagai  laki-laki  atau perempuan. (Al-‘Imrānī, 1421).
Dalam  konteks  dua  keadaan khunṡa musykil yang  telah  dijelaskan,  di  mana  satu memiliki harapan untuk mendapatkan kejelasan status, terutama pada individu yang masih dalam masa perkembangan atau belum baligh, sementara yang lain tidak memiliki peluang lagi  untuk  memperoleh  kejelasan  statusnya,  terutama  setelah  mencapai  usia  baligh  dan tidak terdapat tanda-tanda yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, belum ada penetapan mengenai bagian yang dapat diterima oleh kedua keadaan khunṡa tersebut dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Dengan kata lain, masih terdapat kekosongan hukum di  pengadilan  agama yang mengakibatkan ketidakseragaman putusan dalam kasus-kasus kewarisan khunṡa yang serupa.

## C. Hukum dan Keadaan-Keadaan Mewarisi Khunṡa Musykil
Khunṡa  musykil, apakah  berjenis  kelamin  laki-laki  atau  perempuan,  berdasarkan  dua situasi sebelumnya, tidak akan kehilangan hak atas bagian warisnya dalam lima situasi berikut ini:
1) Khunṡa musykil tidak akan menerima bagian warisan dalam keadaan apapun, karena bagian warisan  tersebut  akan  diberikan  kepada  ahli  waris  lain.  Sebagai  contoh,  jika  pewaris meninggalkan saudara laki-laki khunṡa musykil, anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki,  maka khunṡa tidak  akan  mendapatkan  bagian  dari  harta  peninggalan  pewaris. Keberadaan khunṡa juga tidak akan memengaruhi bagian warisan bagi ahli waris lainnya, dan statusnya, apakah laki-laki, perempuan, atau tidak jelas, tidak akan memiliki dampak yang signifikan, karena akan tetap terhijab oleh anak laki-laki. Demikian pula, cucu laki- laki akan terhijab oleh anak laki-laki tersebut (Al-‘Imrānī, 1421).
2) Khunṡa musykil menjadi satu-satunya ahli waris, dan sebagai hasilnya, dia akan menutupi bagian warisan ( hijab hirman ) terhadap ahli waris lainnya. Sebagai contoh, jika pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki khunsa musykil dan seorang saudara laki-laki seibu, maka  dalam  situasi  tersebut khunṡa akan  menerima  seluruh  bagian  harta  peninggalan. Dalam hal ini, tidak diperlukan pengetahuan tentang statusnya yang mungkin laki-laki atau perempuan (Al-Syafi’ī, 1421).
3) Khunṡa  musykil akan  menerima  bagian  yang  setara,  baik  dalam  posisi  sebagai  laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, bagian waris yang diterimanya adalah sama, yaitu 1/6 jika dia sendiri (ahli waris tunggal), dan 1/3 jika terdapat dua orang atau lebih sebagai ahli waris.  Dalam  konteks  ini,  tidak  perlu  untuk  mengetahui  dengan  pasti  apakah khunṣa tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, karena bagian waris yang diterimanya tetap sama. Sebagai contoh, jika pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki kandung dan  seorang  saudara khunṡa musykil seibu,  maka  bagian  bagi  saudara  laki-laki  kandung adalah 'aṣabah , sementara saudara seibu khunṡa akan menerima bagian sebesar 1/6, tanpa memperhitungkan  jenis  kelaminnya.  Karena  bagian  yang  diterimanya  tetap  sama,  tidak diperlukan  lagi  penentuan  pasti  apakah khunṣa tersebut  berjenis  kelamin  laki-laki  atau perempuan (Al-Bahūtī, 1403).
4) Khunṡa musykil hanya menerima bagian warisan dari salah satu kemungkinan, dan tidak dari kemungkinan yang lain. Sebagai contoh, dalam situasi dimana pewaris memiliki anak saudara kandung khunṡa , maka khunṡa akan menerima bagian warisan dari bagian yang merupakan laki-laki saja (yaitu anak laki-laki saudara kandung), sedangkan bagian yang perempuan tidak akan diberikan karena termasuk dalam żawil arhām , dimana selama masih ada aṣhābul  furūḍ dan ‘aṣabah dalam  satu  kasus,  maka żawil  arḥam tidak  akan mendapatkan warisan (Al-Ḥanbali, 1410).
5) Khunṡa  musykil memiliki  hak  atas  bagian  warisan  dari  semua  kemungkinan  yang  ada, namun proporsinya dapat berbeda-beda. Sebagai contoh, jika ahli waris yang ditinggalkan adalah  seorang  anak  perempuan  dan  cucu  laki-laki khunṡa (diperkirakan  bahwa  cucu tersebut adalah laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki), proporsi bagiannya adalah 2:1 (Al-Ghāmidī, 2007).

## D. Pendapat Ulama terhadap Bagian Waris yang Diterima Khunṡa Musykil
Terdapat  perbedaan  pandangan  di  kalangan  ulama  mengenai  bagian  warisan  yang seharusnya diterima oleh khunṡa musykil dalam dua situasi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu  pertama khunṡa  musykil yang  terdapat  harapan  untuk  mendapatkan  kejelasan  status, terutama pada kasus khunṡa yang masih dalam masa perkembangan/belum baligh dan kedua, khunṡa musykil yang tidak ada lagi peluang untuk memperoleh kejelasan mengenai statusnya, terutama setelah individu tersebut mencapai usia baligh dan tidak terdapat tanda-tanda yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Terbagi ke dalam empat pendapat, yaitu:
1. Pendapat mayoritas ulama Hanafiyah menyatakan bahwa khuntṡa harus diberikan bagian yang lebih kecil dari dua kemungkinan, baik itu laki-laki atau perempuan, sementara bagian yang  lebih  besar  diberikan  kepada  ahli  waris  lainnya.  (Amin,  1386).  Maksudnya  adalah dengan  membandingkan  terlebih  dahulu  besarannya  jika  individu  tersebut  dianggap sebagai  laki-laki  dan  berapa  pula  besarannya  jika  dianggap  sebagai  perempuan.  Setelah perbandingan ini dilakukan, maka individu yang berstatus khuntṡa akan diberi bagian yang lebih  kecil  dari  dua  kemungkinan  tersebut.  Pendekatan  ini  dianggap  lebih  meyakinkan, sedangkan pendekatan lain masih menimbulkan keraguan.
2. Pandangan yang dipegang oleh mazhab Syafi'i menyatakan bahwa khunṡa dan ahli waris lainnya harus diberikan bagian terkecil dari dua estimasi, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Sisa harta kemudian ditangguhkan pembagiannya hingga ada kejelasan, atau dapat  juga  penyelesaiannya  diserahkan  sepenuhnya  kepada  kesepakatan  bersama  antara para ahli waris. (Asy-Syansyurī, 1422).
3. Pandangan dari mazhab Malikiyah, Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyyah, dan Ibnu 'Abbas, menyatakan bahwa khunṡa musykil dan ahli waris lainnya harus diberikan separuh dari dua estimasi,  baik  itu  untuk  laki-laki  maupun  perempuan.  Memperlakukan khunṡa dalam
pembagian  warisan  dengan  cara  yang  buruk  atau  memberikannya  bagian  yang  paling sedikit,  sama  tidak  baiknya  dengan  perlakuan  semacam  itu  terhadap  ahli  waris  lainnya. Padahal,  penetapan  hukum  semacam  ini  tidak  didasarkan  pada  dalil  yang  jelas.  (Amin, 1386).
4. Pandangan  dari  mazhab  Hanabilah  memiliki  dua  sudut  pandang  terkait  kondisi khunṡa . Pertama, dalam situasi di mana kejelasan status khunṡa masih dapat diharapkan, terutama ketika khunṡa masih dalam masa kecil. Dalam hal ini, khunṡa dan ahli waris lainnya akan diberi bagian paling kecil dari dua perkiraan, dan sisa harta warisan ditunda pembagiannya hingga  status khunṡa menjadi  jelas.  Jika  statusnya  sudah  jelas  dan  berhak  mendapatkan sisa, khunṡa akan menerimanya; namun jika tidak, harta yang ditangguhkan akan diberikan kepada  ahli  waris  lain.  Pendapat  ini  sejalan  dengan  mazhab  Syafi'iyah.  Kedua,  dalam situasi  di  mana  kejelasan  status khunṡa tidak  lagi  dapat  diharapkan,  seperti  saat khunṡa meninggal  pada  usia  kecil  atau  setelah  baligh  tanpa  menunjukkan  ciri-ciri  laki-laki  atau perempuan. Dalam hal ini, khunṡa dan ahli waris lainnya akan menerima bagian separuh, apakah khunṡa dianggap sebagai laki-laki atau perempuan. Pandangan ini sejalan dengan mazhab Malikiyah.(Al-Ḥanbali, 1410)
Kesimpulan dari berbagai pandangan tersebut adalah bahwa pendapat yang keempat, seperti  yang  diungkapkan  oleh  mazhab  Hanabilah,  terlihat  lebih  kuat  karena mempertimbangkan  kondisi khunṡa serta  kondisi  para  ahli  waris  lainnya  secara  seimbang. Dalam  pendekatan  ini,  baik  kejelasan  status khunṡa masih  dapat  diharapkan  maupun  tidak, keadilan tetap dijaga dengan memberikan perhatian yang seimbang terhadap hak waris khunṡa dan para ahli waris lainnya. Oleh karena itu, pandangan ini memberikan kerangka kerja yang lebih  komprehensif  dalam  menangani  situasi  yang  melibatkan khunṡa dalam  konteks pembagian warisan.

## E. Metode Penyelesaian Kasus Khunṡa.
Berdasarakan  pendapat  para  ulama,  penyelesaiakan  kasus  kewarisan khunṡa dalam hukum waris Islam khususnya khunṡa musykil dibagi kepada dua keadaan, dimana pada setiap keadaan  memiliki  metode  hitung  tersendiri  yang  diharapkan  mampu  mewujudkan  solusi konkrit  dalam  penyelesaian  pembagian  harta  warisan  yang  di  dalamnya  terdapat  ahli  waris khunṡa musykil , kedua bentuk metode tersebut adalah sebagai berikut;
1. Metode penyelesaian kasus khunṡa yang status kejelasannya masih bisa diharapkan.
Berikut  adalah  prosedur  yang  perlu  dijalankan  dalam  menangani  situasi khunṡa yang masih memungkinkan untuk mendapatkan kejelasan statusnya;
a. Memberi  bagian  warisan  kepada khunṡa dalam  dua  posisi,  yaitu  ketika  penerima warisan adalah laki-laki dan ketika penerima warisan adalah perempuan.
b. Menetapkan asal masalah/kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan membagi dengan bagian-bagian ahli waris yang ada, jika perlu taṣḥīh maka ditaṣḥīh (membulatkan).
c. Membandingkan antara asal masalah yang ada dengan menggunakan pola empat yaitu tadākhul, tamāṡul, tawāfuq atau tabāyun.
d. Membagi kedua asal masalah yang ada dari dua keadaan tersebut dan mengalikan silang guna mendapatkan juzu’ saham (bagian saham ).
e. Kalikan juzu’ saham (bagian saham )  dengan  setiap  bagian  ahli  waris  yang  ada,  dan hasilnya adalah bagian ( saham ) mereka setelah digabungkan.
f. Beri kepada khunṡa dan ahli waris lain porsi terkecil dari kedua situasi tersebut.
g. Bandingskan semua porsi yang diterima oleh khunṡa dan ahli waris lainnya dalam dua situasi tersebut. Jika seseorang menerima warisan dari semua situasi dan porsinya tetap
konsisten, maka berikan bagian tersebut kepada mereka. Jika porsi seseorang lebih kecil dalam satu situasi daripada situasi lainnya, berikan bagian terkecil kepada mereka. Jika seseorang hanya menerima bagian dalam satu situasi dan tidak dalam situasi lainnya, maka mereka tidak akan menerima bagian apapun.
h. Hitung total bagian yang telah diberikan kepada khunṡa dan ahli waris lainnya, dan sisa harta tersebut ditangguhkan untuk sementara waktu, hingga keadaan khunṡa lebih jelas. Jika khunṡa berhak mendapatkan tambahan, berikan kepada mereka; namun, jika tidak, kembalikan kepada ahli waris lain (Al-Ghāmidī, 2007).
Sebagai  contoh,  ketika  seseorang  meninggal  dan  meninggalkan  keluarga  yang terdiri  dari  ayah,  ibu,  anak  perempuan,  dan  anak khunṡa yang  masih  dalam  status  yang dapat diharapkan. Berapakah bagian mereka masing-masing jika harta yang ditinggalkan adalah 918 juta!
Tabel 2. Penyelesaian kasus khunṡa yang status kejelasannya masih bisa diharapkan
(Al-Ghāmidī, 2007) 6 x3 /18 6 18 Keadaan Laki-laki Perempuan Gabungan Juzu’ saham 1 3 Laki-laki Perempuan Ibu 1/6 1 3 1/6 1 3 3 Ayah 1/6 1 3 1/6+sisa 1 3 3 Anak Pr. ‘Aṣabah 4 12 4 2/3 4 2 4 6 Anak Khunṡa 8 2 8 6
Keterangan:  Pada  tabel  di  atas  terdapat  ahli  waris  anak khunṡa yang  status kejelasannya  masih  bisa  diharapkan,  sehingga  penyelesaiannya  membagi  kepada  dua keadaan yaitu laki-laki dan perempuan, ketika dalam keadaan diasumsikan laki-laki, maka ibu mendapat bagian 1/6, ayah 1/6, anak perempuan dan anak khunṡa (laki-laki) mendapat ‘aṡabah bil ghairi (2:1), asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian ibu 6x1/6=1, ayah 6x1/6=1, anak perempuan dan anak khunṡa (laki-laki) adalah 4, karena 4 tidak bisa dibagi untuk 3 orang  (2:1)  maka  perlu  di taṡḥīḥ (mencari  asal  masalah  baru)  yaitu  dengan  mengalikan KPK pertama dengan jumlah anak perempuan dan laki-laki (2:1) yaitu 3, menjadi 6x3=18. Dengan  demikian  bagian  ibu  18x1/6=3,  bagian  ayah  18x1/6=3,  dan  sisanya  adalah  12 bagian, dimana anak perempuan dapat 4 dan anak khunṡa (laki-laki) dapat 8 bagian sesuai dengan  kaidah  (2:1).  Kemudian  ketika  diasumsikan  perempuan  maka  ibu  mendapat  1/6, ayah 1/6+sisa, dua anak perempuan mendapat bagian 2/3, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian  ibu  6x1/6=1,  bagian  ayah  6x1/6+sisa=1  dan  bagian  2  anak  perempuan  adalah 6x2/3=4, dimana setiap satu orang anak perempuan dapat 2 bagian.
Selanjutnya dari dua asal masalah (KPK) yang ada, ketika dianggap khunṡa sebagai laki-laki yaitu 18, dan khunṡa sebagai perempuan yaitu 6, perlu ditetapkan KPK baru yang bisa  membagi  kedua  asal  masalah  (KPK)  yang  sudah  ada,  yaitu  18  (KPK  Gabungan). Kemudian 18 dibagi dengan asal masalah ketika khunṡa dianggap sebagai laki-laki yaitu 18, jadi 18:18=1 ( juzu’ saham ), dan 18 dibagi dengan asal masalah ketika khunṡa dianggap sebagai perempuan yaitu 6, jadi 18:6=3 ( juzu’ saham ). Sesudah itu bagian juzu’ saham dari dua keadaan di  kalikan  dengan bagian setiap ahli  waris, dengan demikian pada keadaan khunṡa dianggap laki-laki, bagian ibu adalah 3x1 ( juzu’ saham )=3, bagian ayah 3x1 ( juzu’ saham )=3, bagian anak perempuan 4x1 ( juzu’ saham )=4 dan bagian anak khunṡa (laki-laki)
adalah 8x1 ( juzu’ saham )=8. Pada keadaan khunṡa dianggap perempuan, bagian ibu adalah 1x3 ( juzu’ saham )=3, bagian ayah 1x3 ( juzu’ saham )=3, bagian anak perempuan 2x3 ( juzu’ saham )=6 dan bagian anak khunṡa (perempuan) adalah 3x3 ( juzu’ saham )=6.
Tahap akhir adalah memberikan bagian terkecil dari dua keadaan tersebut kepada seluruh  ahli  waris,  dimana  ahli  waris  hanya  bisa  mengambil  bagian  apabila  dalam  dua keadaan mendapatkan bagian, namun jika dalam satu keadaan dapat dan keadaan yang lain tidak,  maka  bagiannya  tidak  bisa  diberikan  terlebih  dahulu/ditangguhkan.  Sehingga  ibu dapat 3 bagian, ayah dapat 3 bagian, anak perempuan dapat 4 bagian dan anak khunṡa dapat 6 bagian. Sementra 2 bagian ditangguhkan terlebih dahulu.
➢ Ahli waris mengambil bagian terkecil dari dua keadaan.
Kadar satu bagian  =harta:asal masalah =918 juta:18  = 51 juta. Bagian ibu = 3x51 juta = 153 juta Bagian ayah = 3x51 juta = 153 juta Bagian anak Perempuan = 4x51 juta = 204 juta Bagian anak khunsa = 6x51 juta = 306 juta Jumlah 816 juta
Bagian  yang  ditangguhkan  dalam  kasus  ini  adalah  2 saham .  jadi  2 saham dikali dengan 51 juta adalah (2x51 juta=102 juta).
Jika jelas status khunṡa adalah laki-laki maka 102 juta tersebut seluruhnya untuk dia. Tapi jika jelas status khunṡa adalah perempuan, maka 102 juta diserahkan untuk anak perempuan.
Contoh  lain,  Seseorang  telah  meninggal  dan  meninggalkan  keluarga  yang  terdiri dari istri, ayah, ibu, dan anak khunṡa yang masih dalam proses penentuan statusnya. Total harta  yang  ditinggalkan  adalah  192  juta.  Berapa  bagian  yang  mereka  terima  masing- masing?
Tabel 3. Penyelesaian kasus khunṡa yang status kejelasannya masih bisa diharapkan
(Al-Ghāmidī, 2007) 24 24 24 Keadaan Laki-laki Perempuan Gabungan Juzu’ saham 1 1 Laki-laki Perempuan Istri 1/8 3 1/8 3 3 3 Ayah 1/6 4 1/6+sisa 4+1=5 4 5 Ibu 1/6 4 1/6 4 4 4 Anak Khunṡa ‘Aṣabah 13 ½ 12 13 12
Keterangan:  Pada  tabel  di  atas  terdapat  ahli  waris  anak khunṡa yang  status kejelasannya  masih  bisa  diharapkan,  sehingga  penyelesaiannya  membagi  kepada  dua keadaan yaitu laki-laki dan perempuan, ketika dalam keadaan diasumsikan laki-laki, maka istri mendapat bagian 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6 dan anak khunṡa (laki-laki) mendapat ‘aṡabah bin  nafsi ,  asal  masalah  (KPK)  adalah  24.  Bagian  istri  24x1/8=3,  ayah  24x1/6=4,  ibu 24x1/6=4 dan anak khunṡa (laki-laki) adalah 13. Kemudian ketika diasumsikan perempuan maka  istri  mendapat  bagian  1/8,  ayah  1/6+sisa,  ibu  1/6  dan  anak khunṡa (perempuan) mendapat  1/2,  asal  masalah  (KPK)  adalah  24.  Bagian  istri  24x1/8=3,  ayah 24x1/6+sisa=4+1=5, ibu 24x1/6=4 dan anak khunṡa (perempuan) adalah 24x1/2=12.
Selanjutnya dari dua asal masalah (KPK) yang ada, ketika dianggap khunṡa sebagai laki-laki yaitu 24, dan khunṡa sebagai perempuan yaitu 24, perlu ditetapkan KPK baru yang bisa  membagi  kedua  asal  masalah  (KPK)  yang  sudah  ada,  yaitu  24  (KPK  Gabungan). Kemudian 24 dibagi dengan asal masalah ketika khunṡa dianggap sebagai laki-laki yaitu 24, jadi 24:24=1 ( juzu’ saham ), dan 24 dibagi dengan asal masalah ketika khunṡa dianggap sebagai perempuan yaitu 24, jadi 24:24=1 ( juzu’ saham ). Sesudah itu bagian juzu’ saham dari dua keadaan di kalikan dengan bagian setiap ahli waris, dengan demikian pada keadaan khunṡa dianggap laki-laki, bagian istri adalah 3x1 ( juzu’ saham )=3, bagian ayah 4x1 ( juzu’ saham )=4, bagian ibu 4x1 ( juzu’ saham )=4 dan bagian anak khunṡa (laki-laki) adalah 13x1 ( juzu’  saham )=13.  Pada  keadaan khunṡa dianggap  perempuan,  bagian  istri  adalah  3x1 ( juzu’ saham )=3, bagian ayah 5x1 ( juzu’ saham )=5, bagian ibu 4x1 ( juzu’ saham )=4 dan bagian anak khunṡa (perempuan) adalah 12x1 ( juzu’ saham )=12.
Tahap akhir adalah memberikan bagian terkecil dari dua keadaan tersebut kepada seluruh  ahli  waris,  dimana  ahli  waris  hanya  bisa  mengambil  bagian  apabila  dalam  dua keadaan mendapatkan bagian, namun jika dalam satu keadaan dapat dan keadaan yang lain tidak,  maka  bagiannya  tidak  bisa  diberikan  terlebih  dahulu/ditangguhkan.  Sehingga  istri dapat 3 bagian, ayah dapat 4 bagian, ibu dapat 4 bagian dan anak khunṡa dapat 12 bagian. Sementra 1 bagian ditangguhkan terlebih dahulu
➢ Ahli waris mengambil bagian terkecil dari dua keadaan.
Kadar satu bagian  =harta:asal masalah =192 juta:24 =8 juta. Bagian istri = 3x8 juta = 24 juta Bagian ayah = 4x8 juta = 32 juta Bagian ibu = 4x8 juta = 32 juta Bagian anak khunsa = 12x8 juta = 96 juta Jumlah 184 juta
Bagian yang ditangguhkan adalah 1 saham , jadi 1 saham dikali dengan 8 juta adalah (1x8 juta=8 juta).
Jika status khunṡa jelas adalah laki-laki maka 8 juta tersebut untuk dia. Tapi jika jelas status khunṡa adalah perempuan, maka 8 juta diserahkan untuk ayah.
2. Metode penyelesaian kasus khunṡa yang status kejelasannya tidak bisa diharapkan lagi. Berikut adalah prosedur yang perlu diikuti dalam menangani situasi khunṡa yang sudah tidak memungkinkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai statusnya lagi;
1) Memberi bagian warisan kepada khunṡa dalam dua situasi, yakni ketika khunṡa adalah seorang laki-laki dan ketika khunṡa adalah seorang perempuan.
2) Menetapkan kelipatan persekutuan terkecil (KPK)/asal masalah dan membagi dengan bagian-bagian ahli waris yang ada, jika perlu taṣḥīh maka ditaṣḥīh (membulatkan).
3) Membandingkan  di  antara  asal  masalah  yang  ada  dengan  menggunakan  pola  empat yaitu tadākhul , tamāṡul, tawāfuq atau tabāyun . Dan asal masalah yang dihasilan dari dua perbadingan masalah tersebut  dikalikan dengan 2 untuk mendapatkan gabungan asal masalah khunṡa .
4) Membagi kedua asal masalah yang ada dari dua keadaan tersebut guna mendapatkan juzu’ saham (bagian saham ).
5) Kalikan juzu’ saham (bagian saham )  dengan  setiap  bagian  ahli  waris  yang  ada,  dan hasilnya adalah bagian ( saham ) mereka setelah digabungkan.
6) Gabungkan bagian masing-masing ahli waris dalam dua situasi tersebut, termasuk juga khunṡa , lalu total bagian tersebut dijumlahkan dan dibagi dua, sehingga jumlah tersebut menjadi bagian bagi setiap ahli waris yang terlibat (Al-Ghāmidī, 2007).
Misalnya, terjadi kematian seseorang yang meninggalkan warisannya kepada ayah, ibu,  anak  perempuan, dan anak khunṡa yang tidak lagi memiliki harapan  atas statusnya. Total  kekayaan  yang  ditinggalkan  adalah  612  juta.  Berapakah  bagian  mereka  masing- masing!
Tabel 4. Penyelesaian kasus khunṡa yang status kejelasannya tidak bisa diharapkan
(Al-Ghāmidī, 2007) 6 x3 /18 6 18x2=36 Keadaan Laki-laki Perempuan Gabungan Juzu’ saham 2 6 Ibu 1/6 1 3 1/6 1 6+6=12:2=6 Ayah 1/6 1 3 1/6+sisa 1 6+6=12:2=6 Anak Pr. ‘Aṣabah 4 12 4
2/3 4 2 8+12=20:2=10 Anak Khunṡa 8 2 16+12=28:2=14
Keterangan:  Pada  tabel  di  atas  terdapat  ahli  waris  anak khunṡa yang  status kejelasannya tidak bisa diharapkan lagi, sehingga penyelesaiannya membagi kepada dua keadaan yaitu laki-laki dan perempuan, ketika dalam keadaan diasumsikan laki-laki, maka ibu mendapat bagian 1/6, ayah 1/6, anak perempuan dan anak khunṡa (laki-laki) mendapat ‘aṡabah bil ghairi (2:1), asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian ibu 6x1/6=1, ayah 6x1/6=1, anak perempuan dan anak khunṡa (laki-laki) adalah 4, karena 4 tidak bisa dibagi untuk 3 Orang  (2:1)  maka  perlu  di taṡḥīḥ (mencari  asal  masalah  baru)  yaitu  dengan  mengalikan KPK pertama dengan jumlah anak perempuan dan laki-laki (2:1) yaitu 3, menjadi 6x3=18. Dengan  demikian  bagian  ibu  18x1/6=3,  bagian  ayah  18x1/6=3,  dan  sisanya  adalah  12 bagian, dimana anak perempuan dapt 4 dan anak khunṡa (laki-laki) dapat 8 bagian sesuai dengan  kaidah  (2:1).  Kemudian  ketika  diasumsikan  perempuan  maka  ibu  mendapat  1/6, ayah 1/6+sisa, dua anak perempuan mendapat bagian 2/3, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian  ibu  6x1/6=1,  bagian  ayah  6x1/6+sisa=1  dan  bagian  2  anak  perempuan  adalah 6x2/3=4, dimana setiap satu orang anak perempuan dapat 2 bagian.
Selanjutnya dari dua asal masalah (KPK) yang ada, ketika dianggap khunṡa sebagai laki-laki yaitu 18, dan khunṡa sebagai perempuan yaitu 6, perlu ditetapkan KPK baru yang bisa membagi  kedua asal  masalah (KPK) yang sudah ada, yaitu 18. Kemudian 18 harus dikali  2 (rumus) hasilnya adalah 36 (KPK Gabungan). Kemudian 36 dibagi dengan  asal masalah ketika khunṡa dianggap sebagai laki-laki yaitu 18, jadi 36:18=2 ( juzu’ saham ), dan 36  dibagi  dengan  asal  masalah  ketika khunṡa dianggap  sebagai  perempuan  yaitu  6,  jadi 36:6=6 ( juzu’ saham ). Sesudah itu bagian juzu’ saham dari dua keadaan di kalikan dengan bagian setiap ahli waris, dengan demikian pada keadaan khunṡa dianggap laki-laki, bagian ibu adalah 3x2 ( juzu’ saham )=6, bagian ayah 3x2 ( juzu’ saham )=6, bagian anak perempuan 4x2 ( juzu’ saham )=8 dan bagian anak khunṡa (laki-laki) adalah 8x2 ( juzu’ saham )=16. Pada keadaan khunṡa dianggap perempuan, bagian ibu adalah 1x6 ( juzu’ saham )=6, bagian ayah 1x6  ( juzu’  saham )=6,  bagian  anak  perempuan  2x6  ( juzu’  saham )=12  dan  bagian  anak khunṡa (perempuan) adalah 8x2 ( juzu’ saham )=16.
Tahap  akhir  adalah  menggabungkan  bagian  masing-masing  yang  diperoleh  oleh ahli  waris  dari  dua  keadaan  tersebut  dan  hasilnya  dibagi  2  agar  setiap  ahli  waris mendapatkan  separuh  dari  dua  keadaan  yaitu  laki-laki  dan  perempuan.  Jadi  bagian  ibu adalah  6+6=12:2=6,  bagian  ayah  adalah  6+6=12:2=6,  bagian  anak  perempuan  adalah 8+12=20:2=10, dan bagian anak khunṡ a (banci) adalah 16+12=28:2=14.
Kadar satu bagian  =harta:asal masalah
=612 juta:36 = 17 juta. Bagian ibu = 6x17   juta  = 102 juta Bagian ayah = 6x17   juta   = 102 juta Bagian anak perempuan = 10x17 juta   = 170 juta Bagian anak khunṡa = 14x17 juta   = 238 juta Jumlah 612 juta
Sebagai  contoh  lain,  ketika  seseorang  meninggal  dunia  dan  mewariskan  harta kepada  tiga  anak  laki-laki  dan  seorang  anak khunṡa yang  statusnya  tidak  lagi  bisa diharapkan.  Total  harta  yang  ditinggalkan  adalah  728  juta.  Berapakah  bagian  yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris!
Tabel 5. Penyelesaian kasus khunṡa yang status kejelasannya tidak bisa diharapkan
(Al-Ghāmidī, 2007) 4 7 4x7x2=56 Keadaan Laki-laki Perempuan Gabungan Juzu’ saham 14 8 3 Anak Lk. ‘Aṣabah 3 ‘Aṣabah 6 42+48=90:2=45 Anak Khunṡa 1 1 14+8=22:2=11
Keterangan:  Pada  tabel  di  atas  terdapat  ahli  waris  anak khunṡa yang  status kejelasannya tidak bisa diharapkan lagi, sehingga penyelesaiannya membagi kepada dua keadaan yaitu laki-laki dan perempuan, ketika dalam keadaan diasumsikan laki-laki, maka 4 anak laki-laki (termasuk anak khunṡa ) mendapat bagian ‘aṡabah bin nafsi , asal masalah (KPK) adalah 4. Dengan demikian bagian 3 anak laki-laki adalah 3, setiap satu orang dapat 1 bagian dan satu anak khunṡa (laki-laki) adalah 1 bagian. Kemudian ketika diasumsikan perempuan  maka  3  anak  laki-laki  dan  1  anak khunṡa (perempuan)  mendapat  bagian ‘aṡabah bil ghairi dengan ketentuan (2:1), asal masalah (KPK) adalah 7. Maka 3 anak laki- laki  dapat  6  bagian,  dimana  setiap  1  orang  dapat  2  bagian,  dan  satu  anak khunṡa (perempuan) mendapat 1 bagian.
Selanjutnya dari dua asal masalah (KPK) yang ada, ketika dianggap khunṡa sebagai laki-laki yaitu 4, dan khunṡa sebagai perempuan yaitu 7, perlu ditetapkan KPK baru yang bisa membagi  kedua asal  masalah (KPK) yang sudah ada, yaitu 28. Kemudian 28 harus dikali  2 (rumus) hasilnya adalah 56 (KPK Gabungan). Kemudian 56 dibagi dengan  asal masalah ketika khunṡa dianggap sebagai laki-laki yaitu 4, jadi 56:4=14 ( juzu’ saham ), dan 56  dibagi  dengan  asal  masalah  ketika khunṡa dianggap  sebagai  perempuan  yaitu  7,  jadi 56:7=8 ( juzu’ saham ). Sesudah itu bagian juzu’ saham dari dua keadaan di kalikan dengan bagian setiap ahli waris, dengan demikian pada keadaan khunṡa dianggap laki-laki, bagian 3 anak laki-laki adalah 3x14 ( juzu’ saham )=42 dan bagian anak khunṡa (laki-laki) adalah 1x14 ( juzu’ saham )=14.  Pada keadaan khunṡa dianggap perempuan, bagian 3 anak laki-
laki adalah 6x8 ( juzu’ saham )=48 dan bagian anak khunṡa (perempuan) adalah 1x8 ( juzu’ saham )=8.
Tahap  akhir  adalah  menggabungkan  dan  menjumlahkan  bagian  masing-masing yang diperoleh oleh ahli waris dari dua keadaan tersebut dan hasilnya dibagi 2 agar setiap ahli  waris  mendapatkan  separuh  dari  dua  keadaan  yaitu  laki-laki  dan  perempuan.  Jadi bagian  3  anak  laki-laki  adalah  42+48=90:2=45,  dan  bagian  anak khunṡ a  (banci)  adalah 14+8=22:2=11
Kadar satu bagian  =harta:asal masalah
=728 juta:56 =13 juta.
Bagian 3 Anak Lk.
= 45x13 juta   = 585 juta Bagian anak khunṡa = 11x13 juta   = 143 juta Jumlah 728 juta
Jadi, bagian untuk satu orang anak laki-laki adalah 195 juta.

## PENUTUP
Dalam  konteks  hukum  waris  Islam,  terdapat  dua  jenis khunṡa ,  yaitu khunṡa  ghairu musykil dan khunṡa musykil . Pertama, khunṡa ghairu musykil , yang penentuan bagian waris ditinjau dari cara buang air kecil. Jika melalui kelamin laki-laki, mewarisi bagian laki-laki; jika perempuan, mewarisi bagian perempuan. Jika melalui kedua kelamin, ditentukan oleh kelamin yang  pertama  mengeluarkan  air  kencing,  karena  dianggap  sebagai  identitas  asli.  Jika  keluar bersamaan, penentuan berdasarkan volume yang lebih banyak. Kedua, khunṡa musykil terbagi menjadi dua kondisi. Pertama, ketika seseorang belum baligh (masih kecil) dan kejelasan status khunṡa masih  bisa  diharapkan,  pemberian  bagian  warisan  dilakukan  dengan  memberikan bagian  paling  kecil  dari  dua  perkiraan,  laki-laki  maupun  perempuan.  Sisa  harta  waris ditangguhkan sampai status khunṡa menjadi jelas. Kedua, jika seseorang sudah baligh tetapi tidak  terlihat  ciri-ciri  yang  jelas  sebagai  lelaki  atau  perempuan,  maka  pemberian  warisan dilakukan dengan memberikan setengah dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, hukum waris Islam memiliki ketentuan yang berbasis pada identifikasi jenis kelamin dan  memberikan  aturan  khusus  untuk  situasi  di  mana  kejelasan  status khunṡa masih  dapat diharapkan  atau  tidak  lagi  dapat  diharapkan.  Hasil  penelitian  ini  memiliki  potensi  untuk menjadi  pertimbangan  bagi  pemerintah  dalam  menambahkan  pasal  khusus  tentang  waris khunṡa dalam  kompilasi  hukum  Islam.  Tindakan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan keseragaman putusan di pengadilan Agama dan memastikan keadilan serta kejelasan hukum bagi  semua  pihak  yang  terlibat,  terutama  mengingat  belum  adanya  ketentuan  khusus  yang mengatur penyelesaian waris khunṡa hingga saat ini.
Adapun saran peneliti melalui penelitian ini adalah perlu adanya sebuah penelitian yang membahas konsep khunṡa dari sisi ṭibbiyyah (medis), dengan tujuan untuk memahami secara lebih  mendalam  bagaimana  status khunṡa ini  dilihat  dari  sudut  pandang  ilmu  kedokteran. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang relevan terkait hak waris yang diterima oleh individu berdasarkan kriteria khunṡa dalam konteks kedokteran, yang nantinya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang hukum waris Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abizar,  M.  H.,    Amin,  H.  Al.  (2021).  Pembagian  Harta  Waris  Khuntsa  Musykil (Banci):Komparasi Abū Ḥanīfah dan ‘Ali Al-Ṣabūnī. Syakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam , 6 (2), 129–150.
https://doi.org/https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i2.3955 Ahmadin. (2019). Waris Banci Menurut Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Pendidikan Ips , 9 (1), 63–69. https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.209
Al-‘Imrānī, A. H. Y. bin A. al-K. S. (1421). Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’ī, Jilid IX . Dār al- Minhāj.
Al-Bahūtī, M. bin Y. (1403). Kasyāf al-Qinā’, Jilid IV . Dār ‘Ālim al-Kutub.
Al-Baṡri, A. H. A.-M. (n.d.). Al-Hawī Al-Kabīr, Jilid VIII . Dār al-Kutub ‘Ilmiyah. Al-Dāramiyyu, A. M. ‘Abdullah bin ‘Abdu al-R. (1417). Sunan al-Dāramiyyu, jilid II . Dār al- Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Dasūqī,  M.  ‘Arafah.  (1417). Ḥāsyiah al-Dasūqī ‘ala al-Syarh al-Kabīr Jilid IV .  Dar  Al- Kutub Al-Ilmiyyah.
Al-Ghāmidī, N. bin M. B. M. (2007). al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraiḍ . Dār Ṭibah al-Khuḍarā. Al-Ḥanbali, I. Q. (1410). Al-Mughnī, Jilid IX . Dār al-Hijr. Al-Hattāb, A. ‘Abdullāh A.-M. (1416). Mawāhib Al-Jalīl li Syarḥi Mukhtasar Khalīl Jilid VIII . Dar Al-Kutub ‘ilmiah.
Al-Ifrīqī, I. M. (1419). Lisān al-‘Arab Jilid IV . Dār al-Iḥyā’ al-Turāṡ al-Islāmī. Al-Jurjānī, ‘Ali bin Muhammad. (1413). al-Ta’rīfāt . Dār al-Kitāb al’Arabī,. Al-Rāzī, A. B. F. (1415). Mu’jam Maqāyis al-Lughah Jilid II . Dār al-Jalīl. Al-Ṣarakhṣī, S. M. bin A. S. (1324). Al-Mabsūṭ Jilid VI . Maṭba’ah al-Sa’adah. Al-Syafi’ī, M. bin M. S. al-M. (1421). Ṣyarah Rahbiyyah Fi al-Farāiḍ . Dār al-Qalam. Al-Syarbainī, S. M. K. (1415). Mughnī al-Muḥtāj, Jilid IV . Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. Amin, M. (1386). Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār, Jilid VI . Dār al-Fikr.
Asy-Syansyurī, ‘Abdullah bin Muhammad. (1422). Al-Fawāid al-Syansyuriyah Fi Syarḥi al- Manżumah al-Raḥbiyyah . Dār ‘Ālim al-Fawāid. Az-Zuhailī, W. (2008). Al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu, Jilid VIII . Dar al-Fikr. Islam,  D.  J.  B.  M.  (2018). Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia .  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Karimulloh.  (2018).  Hukum  Waris  Banci  Perspektif  Fiqh  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum
Perdata. MAJALAH SAINSTEKES , 5 (1), 1–12.
https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ms.v5i1.851 Moleong, L. J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. ke 14 . Remaja Rusda Karya. Muhibbin,  M.  (2009). Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai  Pembaharuan  Hukum  Positif  di Indonesia . Sinar Grafika. Muhibbussabry, M. (2020). Fikih Mawaris . CV Pusdikra Mitra Jaya.
Muhibbussabry,  M.  (2024).  HAK  WARIS  MAFQUD  (ORANG  HILANG)  DAN PENYELESAIAN  DENGAN  METODE  MAUQUF  (PENANGGUHAN). An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner , 4 (1), 80–92. https://doi.org/https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.21409
Putri, Z. F. I. (2019). Kedudukan Ahli Waris yang Berkelamin  Ganda dalam Hukum Islam. Repertorium,
Jurnal Ilmiah
Hukum Kenotariatan , 8 (1), 66–80. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.312
Suhrawardi K. Lubis dan Komis S. (2004). Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) . Sinar Grafika.
Sukandarrumidi. (2008). Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula , Cet.
ke-2 . Gajah Mada University Press. Syarifuddin, A. (2005). Hukum Kewarisan Islam . Kencana. Umar,  S.  K.  (2017).  Hak-Hak  Kewarisan  Banci  Dalam  Hukum  Islam. Al  Daulah :  Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 6 (1), 6–16.
https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4785
Wirawati,  W.  W.,    Kelib,  A.  (2017).  HAK  KEWARISAN  BAGI  AHLI  WARIS  YANG MELAKUKAN  OPERASI  PENYESUAIAN  KELAMIN  GANDA  (KHUNTSA) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. Jurnal Ius Constituendum : Journal Law by Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang , 2 (1), 63–76. https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.544
Yūsuf, A. I. al-S. I. bin ‘Alī bin. (1417). al-Muhażżab fi Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī, Jilid V . Dar al-Kalam.
Zaki, M.,  Musyaffa. (2023). Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (Khuntsa Musykil) Studi  Perbandingan  Madzhab  Maliki  dan  Hukum  Positif  Indonesia. Rayah  Al-Islam , 7 (3), 929–943. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.777
Zaman,  A.  Z.,    Mutawassith,  M.  B.  (2023).  ANALISIS  HAK  WARIS  BAGI TRANSGENDER  MENURUT  HUKUM  ISLAM  DAN  HUKUM  KEWARISAN  DI INDONESIA. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga , 4 (02), 120–135. https://doi.org/https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1512