## Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin

## Hartini Atikasari, Prasasti Dyah Nugrahenib, Dian Latifiani
Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Email : hartiniatika@students.unnes.ac.id , prasastidyahnugraheni.unnes.ac.id@students.unnes.ac.id , dianlatif@unnes.ac.id

## Abstract
This  paper  contains  legal  issues  arising  from  the  promulgation  of  the  Supreme Court  Regulation  Number  5  of  the  Year,  which  is  a  legal  substance  derived  from Law Number 16 of 2019. The research method used in this paper is normative legal research  which  is  carried  out  using  secondary  data.  or  library  data.  Das  sollen,  as an implication of the new regulation, creates a potential that makes applications for dispensation of marriage wide open. This is  evidenced by the existence of a court decision,  one  of  which  is  Decision  Number:  13  /  Pdt.P  /  2020  /  PA.Bgi.,  Which makes giving dispensation to marriage for those who are not yet old enough, on the basis  of  consideration  of  fulfilling  administrative  requirements,  which  are  in accordance with the provisions of Article 7 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law  jo.  Article  6  (e)  Government  Regulation  Number  9  of  1975.  Therefore,  it  is very necessary to make new statutory provisions, which are limitative in nature, so that,  it  is  hoped,  can  minimize  deviant  practices  of  the  provisions  regarding  the marriage  age  limit  for  women  and  men  who  want  to  get  married  but  not  old enough.
Keywords : Marriage Limits, Marriage Dispensation, Marriage Regulations.

## Abstrak
Tulisan ini berisi mengenai isu hukum yang timbul akibat diundang-undangkannya Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun,  yang  merupakan  substansi  hukum turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  dilaksanakan dengan  menggunakan  data  sekunder  atau  data  kepustakaan.  Das  sollen  sebagai implikasi terhadap aturan baru tersebut justru menciptakan potensi  yang membuat pengajuan  dispensasi  kawin  menjadi  terbuka  lebar.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya putusan pengadilan, salah satunya Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi., yang  menjadikan  memberikan  dispensasi  kawin  bagi  mereka  yang  belum  cukup umur, dengan dasar pertimbangan terpenuhinya  syarat  administrative,  yang  sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 6 (e)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.    Oleh  sebab  itu,  menjadi  sangat perlu  untuk membuat  ketentuan perundang-undangan baru, yang bersifat  limitatif, sehingga,  diharapkan,  mampu  meminimalisir  praktek-praktek  penyimpangan ketentuan batas usia kawin bagi wanita dan pria yang hendak menikah tetapi belum cukup umur.
Kata kunci : Batas Kawin, Dispensasi Kawin, Regulasi Perkawinan .
Volume 17  Nomor 1, Halaman 219-242 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  di  dalam  kehidupan  manusia yang  dapat  menimbulkan  adanya  berbagai  akibat  hukum  bagi  suami  atau  istri  yang bersangkutan,  anak-anaknya,  keluarganya,  orang  tuanya,  dan  masyarakat  yang  ada  di sekitarnya.  Perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang  kekal  dan bahagia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan adanya ikatan yang resmi antara seorang laki-laki sebagai suami dan  seorang perempuan sebagai istri 1 .  Keluarga merupakan  lembaga  terkecil  yang  ada  di  dalam  suatu  masyarakat  yang  mempunyai peran untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berkualitas, sehingga keluarga  merupakan  lembaga  pendidikan  yang  pertama  yang  bisa  didapatkan  oleh seorang anak.
Setiap  manusia  tentu  mempunyai  harapan  dan  keinginan  untuk  melakukan pernikahan  dan  membentuk  sebuah  keluarga  yang  sejahtera  dan  bahagia  atau  biasa disebut  dengan  keluarga  yang mawadah,  sakinah, dan warahmah, serta  mempunyai anak  yang  sehat  lahir  dan  batin.  Hakikatnya,  membentuk  sebuah  keluarga  adalah  hal yang  mudah,  akan  tetapi  untuk  membina  dan  memelihara  sebuah  keluarga  tersebut menjadi  sejahtera  dan  bahagia  adalah  hal  yang  sulit.  Demikian  sehingga,  untuk memberikan  adanya  jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi perkawinan  tersebut,  maka  Pemerintah  membentuk  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  mengatur  mengenai  berbagai  syarat  yang  harus dilakukan  dan  dipenuhi  agar  suatu  perkawinan  tersebut  memiliki  tujuan  yang  jelas sebagaimana  diamanatkan  pada  Undang-Undang  tersebut 2 .  Pada  Pasal  7  ayat  (1)
1 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Perkawinan, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1
2 Sri Ahyani, Pertimbangan dari Pengadilan Agama Dalam Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Adanya Kehamilan di Luar Nikah, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, 2016, hal. 32
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-11-25| Reviewed : 2020-12-10| Published : 2020-12-31.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  diatur  bahwa  suatu  perkawinan  hanya  dapat diperbolehkan  apabila  pihak  laki-laki  sudah  berusia  19  tahun  dan  pihak  perempuan sudah  berusia  16  tahun 3 .  Apabila  ada  pelanggaran  dalam  Pasal  tersebut  dalam  arti bahwa pihak laki-laki belum berusia 19 tahun atau pihak perempuan belum berusia 16 tahun,  maka  mereka  bisa  membuat  permohonan  dispensasi  kawin  yang  ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat di daerah hukumnya 4 .
Akan tetapi, pada tanggal 16 September 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  telah  diuji  kembali  dan  diubah  oleh  Mahkamah  Konstitusi dengan  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Proses  pengujian  dan perubahan  Undang-Undang  tersebut  dikarenakan  adanya  bentuk  diskriminasi  terhadap usia  minimal  perempuan  untuk  melakukan  suatu  perkawinan.  Selain  itu,  usia  minimal perempuan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  mengatur  bahwa  seseorang yang  belum  berusia  18  tahun  masih  dikategorikan  sebagai  anak-anak 5 .  Sehingga  pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur bahwa suatu perkawinan hanya  dapat  dilakukan  apabila  pihak  laki-laki  sudah  berusia  19  tahun  dan  pihak perempuan sudah berusia 19 tahun 6 .
Adanya permohonan dispensasi kawin ini dinilai sebagai hal yang sia-sia, karena perubahan  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  usia  minimal perkawinan tetap dapat dilanggar oleh anak di bawah umur yang mempunyai keinginan untuk  melakukan  perkawinan  dengan  meminta  permohonan  dispensasi  kawin  kepada Ketua  Pengadilan  Agama  setempat  di  daerah  hukumnya.  Tentu  ini  mengakibatkan adanya tumpang tindih antara aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ( das
3 Indonesia, Op. Cit., Pasal 7 ayat (1)
4 Mohd. Din, Mujibussalim, dan Eli Dani Isma, Kebijakan Kriminal Dalam Penyelesaian Perkawinan Dini, Jurnal Dusturiyah Hukum Islam, Pranata Sosial, dan Perundang-Undangan, Vol. 7, No. 1, 2017, hal.
5
5 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1)
6 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Perkawinan, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019, Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2)
sollen )  dengan  fenomena  atau  kenyataan  yang  terjadi  di  dalam  kehidupan  masyarakat ( das sein ) 7 .
Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  sudah  dipaparkan  tersebut,  maka  rumusan masalah dari Permohonan Dispensasi Kawin pada hukum acara perdata yang diterapkan di Indonesia, yaitu antara lain: Apa saja kendala dan solusi alternatif dari adanya celah hukum  dalam  pelaksanaan  aturan  permohonan  dispensasi  kawin  pada  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019?,  Apa  saja  pertimbangan  hukum  yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi?

## Metode
Pendekatan  penelitian  adalah  metode  atau  cara  untuk  mengadakan  penelitian. Dari  ungkapan  konsep  tersebut  jelas  bahwa  yang  dikehendaki  adalah  suatu  informasi dalam  bentuk  deskripsi  dan  makna  yang  berada  di  balik  bahan  hukum.  Sesuai  dengan jenis  penelitiannya,  yakni  penelitian  hukum  normatif  (yuridis  dan  normatif),  maka pendekatan  yang  digunakan  adalah  perundang-undangan  ( Statute  Approach ) 8 . Mengingat  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  yang  tidak bermaksud  untuk  menguji  hipotesis,  maka  titik  berat  penelitian  tertuju  pada  penelitian kepustakaan. Secara umum, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mana mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 9 .  Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan 10 .
Pada  penulisan  jurnal  ilmiah  ini,  Penulis  memakai  metode  penelitian  yang bersifat normatif dan yuridis. Berbagai sumber hukum yang dapat digunakan, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2) Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  dan  3)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019 Tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin  sebagai  sumber  hukum utama  dan  digunakan  sumber-sumber  hukum  yang  lain,  seperti  berbagai  jurnal  ilmiah
7 Mughniatul Ilma, Aturan Dispensasi Kawin Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Setelah  Dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019, Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 137
8 Lutfi  Ulinnuha,  Penggunaan  Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia, Journal  of  Private  and Commercial Law, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 90
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 6
10 Ibid
dan  putusan  hakim  dalam  bidang  Permohonan  Dispensasi  Kawin  pada  hukum  acara perdata yang diterapkan di Indonesia. Sedangkan sumber hukum tambahan atau sumber hukum penunjang yang digunakan untuk melengkapi informasi dalam jurnal ilmiah ini, yaitu  berbagai  kamus  hukum  yang  dapat  memberikan  penjelasan  tentang  Permohonan Dispensasi  Kawin  pada  hukum  acara  perdata  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Berbagai sumber hukum  yang sudah dipelajari kemudian dianalisis secara yuridis dan deskriptif dengan tujuan untuk memberikan analisis umum dan simpulan mengenai permasalahan yang akan dijelaskan dalam jurnal ilmiah ini 11 .
Pembahasan
Kendala  dan  Solusi  Alternatif  dari  Adanya  Celah  Hukum  Dalam  Pelaksanaan Aturan Permohonan Dispensasi Kawin pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
Dispensasi mempunyai pengertian sebagai suatu bentuk pengecualian dari aturan yang  bersifat  umum  terhadap  suatu  keadaan  yang  bersifat  khusus  atau  suatu  bentuk pembebasan  dari  suatu  larangan  atau  suatu  kewajiban  yang  ada  di  dalam  kehidupan masyarakat 12 .  Sedangkan  pada  Pasal  1  ayat  (5)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5 Tahun 2019 telah diatur bahwa dispensasi kawin merupakan suatu pemberian izin untuk melaksanakan  perkawinan  dini  dari  Pengadilan  Agama  kepada calon  suami atau  calon istri  yang  belum  berusia  19  tahun 13 .  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa dispensasi  kawin  adalah  suatu  aturan  yang  bersifat  khusus  yang  hanya  berlaku  untuk suatu  keadaan  atau  situasi  tertentu  yang  membuat  seseorang  tidak  dapat  menjalankan perkawinan  di  bawah  umur.  Pada  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019 telah diatur bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 19 tahun 14 , sehingga dalam pasal  tersebut  sudah  terdapat  adanya  kesamaan  dalam  usia  minimal  perkawinan  bagi pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan.  Akan  tetapi,  dalam  pasal  tersebut  masih  diatur mengenai permohonan dispensasi kawin. Hal inilah yang nantinya dapat menimbulkan celah hukum tejadinya perkawinan usia dini tanpa suatu alasan yang sah.
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Dalam Penulisan Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hal. 43
12 Sudarsono, Kamus Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 3
13 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Berita Negara Nomor 1489 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (5)
14 Indonesia, Loc. Cit
Fenomena  yang  terjadi  di  dalam  kehidupan  masyarakat  menjelaskan  bahwa jumlah  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama cenderung  mengalami  peningkatan.  Di  Pengadilan  Agama  Bergas  dari  tahun  2013- 2018, jumlah permohonan dispensasi kawin yang terdaftar ada 33 perkara 15 . Sedangkan di Pengadilan Agama Mukomuko dari tahun 2018-2019, jumlah permohonan dispensasi kawin  yang  terdaftar  hanya  ada  14  perkara 16 .  Singkatnya,  jumlah  permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Bergas dapat dikategorikan lebih tinggi  dibandingkan  dengan  jumlah  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  di Pengadilan Agama Mukomuko.
Berbagai  fenomena  yang  terjadi  tersebut  bisa  menjelaskan  bahwa  dengan dibentuknya suatu aturan hukum yang baru yang mengatur mengenai perkawinan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ternyata tidak dapat mengurangi jumlah perkawinan  usia  dini  yang  terjadi  di  Indonesia,  bahkan  jumlah  perkawinan  usia  dini tersebut cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini juga mengakibatkan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan di berbagai Pengadilan Agama yang ada di Indonesia  juga  semakin  meningkat 17 .  Memang  permohonan  dispensasi  kawin  bisa diajukan, namun dengan berbagai alasan yang sah dan berbagai bukti pendukung yang kuat.  Akan  tetapi,  pada  umumnya  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  hanya disertai  dengan  berbagai  alasan  yang  dinilai  hanya  rekayasa  saja.  Hal  tersebut  terjadi karena  adanya  pandangan  yang  menilai  bahwa  permohonan  dispensasi  kawin merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan perkawinan di usia dini.
Berdasarkan  pada  uraian  deskripsi  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jumlah permohonan dispensasi kawin  yang  diajukan  di  Ketua  Pengadilan  Agama  yang  ada  di  Indonesia  malah cenderung  meningkat  dan  bukan  cenderung  menurun.  Selain  itu,  berbagai  alasan yang digunakan  dalam  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut  cenderung  mempunyai
15 Dian  Latifiani,  The  Darkest  Phase  to  Family:  Child  Marriage  Prevention  and  Its  Complexity  in Indonesia, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 247
16 Mughniatul Ilma, Op. Cit., hal. 145
17 Kamarusdiana  dan  Ita  Sofia,  Dispensasi  Nikah  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam,  Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Budaya dan Sosial Syar’i, Vol. 7, No. 1, 2020, hal. 65
kesamaan antara permohonan yang satu dengan permohonan yang lain. Berbagai alasan yang digunakan di dalam permohonan dispensasi kawin tersebut, yaitu antara lain: 18
1. Anak-anak yang mengalami kehamilan di luar nikah.
2. Anak-anak yang melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan di luar nikah.
3. Anak-anak yang tidak bersekolah atau mengalami putus sekolah.
4. Adanya faktor budaya untuk melakukan perkawinan di usia dini.
5. Adanya faktor ekonomi yang cenderung sulit sehingga melakukan perkawinan di usia dini.
6. Adanya faktor kepercayaan yang meyakini bahwa pacaran dapat melanggar aturan agama dan menimbulkan terjadinya kemaksiatan di dalam kehidupan.
Menurut  Drs.  M.  Abdul  Kholik  yang  merupakan  seorang  hakim  di  Pengadilan Agama  Kota  Malang  menjelaskan  bahwa  ada  dua  faktor  yang  mendorong  adanya permohonan dispensasi kawin, yaitu anak yang telah hamil di luar nikah dan anak yang sudah berpacaran yang dinilai dapat melakukan perbuatan zina. Sehingga manfaat untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut harus dilihat alasan yang diajukan terlebih  dahulu.  Akan  tetapi,  apabila  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut  langsung ditolak  hal  tersebut  juga  dapat  menyebabkan  bahaya  bagi  pasangan  yang  sudah  saling mencintai  satu  sama  lain  dan  dinilai  dapat  melakukan  perbuatan  zina  di  masa  depan. Berbagai  hal  tersebut  yang  dapat  digunakan  oleh  hakim  dalam  mengabulkan  atau menolak permohonan dispensasi kawin 19 .
Seseorang  yang  ingin  melakukan  suatu  perkawinan,  akan  tetapi  usianya  belum memenuhi  usia  minimal  dalam  perkawinan  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974,  maka  orang  tersebut  harus  mengajukan  permohonan  dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang ada di daerah hukumnya untuk memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama 20 . Pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah diatur bahwa pihak  yang mengajukan permohonan dispensasi kawin
18 Anggreni  Atmei  Lubis,  Latar  Belakang  Perempuan  Melakukan  Perkawinan  Dini, Jurnal  Ilmu Pemerintahan dan Politik Sosial, Vol. 4, No. 2, 2016, hal. 145
19 Anita, Ahmad Subekti, dan Dwi Ari Kurniawati, Pandangan Hukum Pada Dispensasi Perkawinan Anak  di  Bawah  Umur  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama  Kota  Malang), Jurnal  Ilmiah  Hukum  Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 31
20 Khoiruddin  Nasution, Hukum Perdata Islam  yang  Ada  di  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan yang Ada di Dunia, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013, hal. 284
di  Pengadilan  Agama  adalah  orang  tua 21 .  Berbagai  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut: 22

## 1. Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Proses  pengajuan  suatu  permohonan  dispensasi  kawin  mempunyai  kesamaan dengan proses pengajuan suatu gugatan secara perdata. Berbagai proses pengajuan suatu permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut: 23

## a. Proses Prameja
Sebelum suatu permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama,  maka  pihak  pemohon  harus  melakukan  proses  prameja  terlebih  dahulu  untuk mendapatkan  berbagi  informasi  mengenai  tata  cara  membuat  surat  permohonan,  surat gugatan, dan berperkara di Pengadilan Agama.
b. Proses Meja Pertama
Apabila  suatu  permohonan  dispensasi  kawin  sudah  dibuat  dan  ditandatangani oleh  para  pihak  yang  bersangkutan,  maka  pihak  pemohon  mengajukan  surat permohonan  dispensasi  kawin  tersebut  di  bagian  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama. Selanjutnya,  pihak  pemohon  harus  mendatangi  meja  pertama  untuk  membayar  biaya perkara panjar dan menuliskannya di Surat Kuasa Untuk Membayar. Menurut Pasal 90 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  mengenai  Pengadilan  Agama,  biaya perkara panjar tersebut terdiri dari: 24
1) Biaya  materai  permohonan  dispensasi  kawin  dan  biaya  kepaniteraan  akibat adanya suatu permohonan tersebut.
2) Biaya  pemberitahuan  dan  biaya  pemeriksaan  untuk  para  pihak  yang bersangkutan  yang  berkaitan  dengan  suatu  permohonan  dispensasi  kawin tersebut.  Apabila  pihak  pemohon  adalah  orang  yang  tidak  mampu  dari  segi ekonomi,  maka  pihak  pemohon  dapat  mengajukan  permohonan  dispensasi kawin  dengan  bebas  biaya  panjar  ( prodeo ).  Keadaan  dari  tidak  mampu  dalam segi  ekonomi  tersebut  harus  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dari  Kepala
21 Indonesia, Op. Cit., Pasal 6 ayat (1)
22 Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, Analisis Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Segi Undang- Undang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 6
23 Nita  Fatmawati,  Yunanto,  dan  Marjo,  Dispensasi  Perkawinan  Dini  Akibat  Hamil  di  Luar  Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak), Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 8
24 Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989, Pasal 90
Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa pihak pemohon memang benar orang yang  tidak  mampu.  Bagi  pihak  pemohon  yang  tidak  mampu  tersebut  tidak diwajibkan untuk membayar biaya perkara panjar 25 .
3) Biaya sumpah untuk para pihak yang bersangkutan dan biaya pemeriksaan untuk para juru bahasa dan para saksi ahli yang dibutuhkan dalam suatu permohonan dispensasi kawin tersebut.
4) Biaya pemeriksaan untuk mencari kebenaran dari suatu permohonan dispensasi kawin  tersebut  dan  biaya  perbuatan  Hakim  dalam  membuat  suatu  permohonan dispensasi kawin.
c. Proses Kasir
Apabila  suatu  permohonan  dispensasi  kawin  sudah  dibayar  biaya  panjarnya, maka  pihak  pemohon  harus  mendatangi  kasir  untuk  memberikan  Surat  Kuasa  Untuk Membayar dan surat permohonan dispensasi kawin. Setelah itu, bagian kasir melakukan berbagai hal, yaitu sebagai berikut:
1) Menerima biaya perkara panjar tersebut dari pihak pemohon dan menuliskannya di jurnal biaya perkara panjar;
2) Memberi nomor perkara dan menandatangi surat permohonan dispensasi kawin dan Surat Kuasa Untuk Membayar tersebut;
3) Mengembalikan  surat  permohonan  dispensasi  kawin  dan  Surat  Kuasa  Untuk Membayar tersebut kepada pihak pemohon.
2. Proses Meja Kedua
Apabila  suatu  permohonan  dispensasi  kawin  sudah  diberi  nomor  perkara  dan sudah  ditandatangani  oleh  pihak  kasir,  maka  pihak  pemohon  harus  mendatangi  meja kedua  untuk  memberikan  dan  menandatangi  surat  permohonan  dispensasi  kawin  dan Surat Kuasa Untuk Membayar yang telah dibayar tersebut. Setelah itu, pada proses meja kedua tersebut dilakukan berbagai hal, yaitu sebagai berikut:
a. Memberi  nomor  surat  permohonan  dispensasi  kawin  yang  sama  dengan  nomor perkara  yang  telah  diberikan  oleh  pihak  kasir.  Selain  itu,  petugas  yang  ada  di meja  kedua  juga  memberikan  tanda  paraf  pada  surat  permohonan  dispensasi
25 Dian Latifiani, Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti, Vol. 6, No. 1, 2012, hal. 47
kawin tersebut sebagai bukti bahwa surat permohonan tersebut telah didaftarkan di pihak kepaniteraan.
b. Memberikan  satu  lembar  surat  permohonan  dispensasi  kawin  yang  telah terdaftar dan satu lembar Surat Kuasa Untuk Membayar kepada pihak pemohon.
3. Proses Penyelesaian Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Proses penyelesaian suatu permohonan dispensasi kawin mempunyai kesamaan dengan proses penyelesaian suatu gugatan secara perdata. Berbagai proses penyelesaian suatu permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut: 26 a. Ketua  Majelis  Hakim  dan  Anggota  Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Agama mempelajari surat permohonan dispensasi kawin tersebut. Setelah dipelajari, maka Ketua  Majelis  Hakim  menentukan  jam,  hari,  dan  tanggal  mengenai  proses persidangan  dari  surat  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut  dan  melakukan proses  pemanggilan  kepada  para  pihak  yang  bersangkutan  agar  hadir  di  proses persidangan pada waktu yang telah ditentukan.
b. Setelah  Ketua  Majelis  Hakim  melakukan  proses  pemanggilan  kepada  para  pihak yang  bersangkutan  tersebut,  maka  para  pihak  harus  membawa  berbagai  alat  bukti yang  dibutuhkan  di  dalam  proses  persidangan  tersebut.  Akan  tetapi,  biasanya berbagai alat bukti tersebut sudah diberikan kepada pihak panitera terlebih dahulu sebelum  proses  persidangan  dimulai  oleh  Ketua  Majelis  Hakim.  Pada awal  proses persidangan,  Ketua  Majelis  Hakim  membuka  dan  menyatakan  proses  persidangan tersebut terbuka untuk umum. Setelah hal tersebut dilakukan, maka para pihak yang bersangkutan  kemudian  dipanggil  untuk  mengikuti  proses  persidangan  tersebut. Selanjutnya,  Ketua  Majelis  Hakim  memberikan  berbagai  informasi  dan  nasehat kepada  pihak  pemohon,  anak  dari  pihak  pemohon  yang  akan  melakukan  proses perkawinan  di  bawah  umur,  dan  pasangannya  mengenai  akibat,  dampak,  dan  efek yang bisa timbul dari proses perkawinan di bawah umur serta agar para pihak yang bersangkutan  bisa  menunda  proses  perkawinan  hingga  anak-anaknya  memenuhi usia minimal dari proses perkawinan. Apabila para pihak yang bersangkutan tetap ingin  melakukan  proses  perkawinan  di  bawah  umur,  maka  Ketua  Majelis  Hakim melakukan  proses  pembacaan  terhadap  surat  permohonan  dispensasi  kawin  yang
26 Munadhiroh, Analisa Hukum  Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada  Wanita di  Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Idea Hukum, Vol. 2, No. 1, 2016, hal. 26
telah diajukan oleh pihak pemohon dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan di proses persidangan yang terbuka untuk umum tersebut.
c. Setelah  Ketua  Majelis  Hakim  melakukan  proses  pembacaan  terhadap  surat permohonan  dispensasi  kawin  tersebut,  maka  selanjutnya,  Ketua  Majelis  Hakim melakukan  proses  pemeriksaan  terhadap  surat  permohonan  tersebut  dengan  cara mengajukan  berbagai  pertanyaaan  kepada  pihak  pemohon,  anak  dari  pihak pemohon  yang  akan  melakukan  proses  perkawinan  di  bawah  umur,  dan pasangannya secara individual. Setelah itu, Ketua Majelis Hakim melakukan proses pemeriksaan  terhadap  berbagai  alat  bukti  surat  yang  diajukan  dalam  proses persidangan tersebut. Berbagai alat bukti surat tersebut, yaitu sebagai berikut: 27
1) Salinan  akta  kelahiran  dari  anak  pihak  pemohon  yang  akan  melakukan  proses perkawinan di bawah umur yang telah dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah yang ada di daerah hukum dari pihak pemohon.
2) Surat  pemberitahuan  mengenai  pengabulan  atau  penolakan  terhadap  surat permohonan  dispensasi  yang  diajukan  oleh  pihak  pemohon  yang  dibuat  oleh Kantor Urusan Agama yang ada di daerah hukum dari pihak pemohon.
d. Setelah  Ketua  Majelis  Hakim  melakukan  proses  pemeriksaan  terhadap  surat permohonan  dispensasi  kawin  tersebut,  maka  selanjutnya,  Ketua  Majelis  Hakim memberikan  penetapan  terhadap  surat  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut. Berbagai  penetapan  yang  diberikan  oleh  Ketua  Majelis  Hakim  apabila  surat permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan, yaitu sebagai berikut:
1) Mengabulkan permohonan dari pihak pemohon.
2) Memberikan dan menerbitkan surat permohonan dispensasi kawin kepada pihak pemohon  untuk  menikahkan  anaknya  yang  bernama  (sebagai  contoh  Prasasti Dyah  Nugraheni)  dengan  pasangannya  yang  bernama  (sebagai  contoh  Harry Edward Styles).
3) Membebankan  biaya  perkara  panjar  sejumlah  Rp.  100.000  kepada  pihak pemohon.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  ketika  melakukan  proses  pemeriksaan  terhadap  suatu  perkara  ternyata  Majelis
27 Bagya  Agung  Prabowo,  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penetapan  Dispensasi  Kawin  Dini  Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 2, 2013, hal. 307
Hakim  mempunyai  tugas  untuk  mengkonstatir,  mengkonstituir,  dan  mengkualifisir suatu perkara yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut. Mengkonstatir mempunyai arti  bahwa  Majelis  Hakim  harus  melakukan  proses  penilaian  terhadap  suatu  perkara tersebut  apakah  suatu  perkara  itu  benar-benar  ada  dan  terjadi  atau  hanya  perkara rekayasa saja. Mengkonstituir mempunyai arti bahwa Majelis Hakim harus melakukan proses  pemeriksaan  terhadap  berbagai  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  pihak  penggugat apakah berbagai bukti tersebut benar-benar ada dan dan terjadi atau hanya berbagai alat bukti palsu saja. Sedangkan mengkualifisir mempunyai arti bahwa Majelis Hakim harus melakukan  proses  penilaian  terhadap  dasar  hukum  dari  suatu  perkara  yang  diajukan oleh pihak penggugat tersebut. 28
Dalam proses pembuktian terhadap berbagai alat bukti yang diajukan di proses persidangan  tersebut,  maka  pihak  pemohon  harus  memberikan  alasan  atau  dasar  yang cukup kuat untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa suatu permohonan  yang diajukan tersebut  benar-benar  ada  dan  terjadi.  Alasan  atau  dasar  yang  diberikan  oleh  Majelis Hakim  tersebut  harus  dalam  bentuk  suatu  fakta.  Untuk  permasalahan  mengenai permohonan  dispensasi  kawin,  suatu  fakta  yang  harus  diberikan  tersebut  adalah mengenai apakah anak dari pihak pemohon tersebut memang benar ingin melaksanakan proses  perkawinan  di  bawah  umur  atau  tidak  dan  apakah  berbagai  alat  bukti  yang diajukan  dalam  permohonan  dispensasi  kawin  tersebit  benar-benar ada  dan  dan  terjadi atau hanya berbagai alat bukti palsu saja 29 .
Dalam  proses  memberikan  penetapan  atau  putusan  yang  diajukan  di  proses persidangan tersebut, Majelis Hakim diharuskan untuk memberi penetapan atau putusan yang  didasarkan  pada  dasar  hukum  yang  masih  berkaitan  dengan  suatu  perkara  yang sedang diproses tersebut. Untuk penetapan Hakim mempunyai kekuatan yang mengikat bagi semua orang tanpa terkecuali, sedangkan untuk putusan Hakim hanya mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang bersangkutan saja. Penetapan dan putusan yang  dibuat  oleh  Majelis  Hakim  tersebut  ditulis  di  dalam  Surat  Penetapan  atau  Surat Putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht )  dan  disampaikan  secara lisan di proses persidangan yang bersifat terbuka untuk umum.
28 Elvita  Puspa  Aldyna  dan  Harjono,  Tahap  Konstatiring  Hakim  Pada  Perkara  Perceraian  yang Diputus Secara Verstek, Jurnal Verstek, Vol. 7, No. 3, 2019, hal. 18
29 Eka  Yulia  Handayani,  Berbagai  Faktor  yang  Berkaitan  Dengan  Perkawinan  Dini  Pada  Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal Maternity and Neonatal, Vol. 1, No. 5, 2014, hal. 202
Majelis  Hakim  dalam  proses  memberikan  penetapan  juga  harus  berdasarkan pada  keadilan  yang  ada  dan  berlaku  di  masyarakat  umum.  Selain  itu,  pada  Pasal  17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 diatur bahwa Majelis Hakim dalam proses  memberikan  penetapan  terhadap  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut didasarkan pada konvensi dan perjanjian internasional mengenai perlindungan anak dan perlindungan  yang  terbaik  bagi  anak  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  berbentuk  kearifan  lokal,  nilai  hukum,  rasa  keadilan  yang  berlaku  di masyarakat 30 .  Hal  ini  karena  biasanya  proses  perkawinan  di  bawah  umur  hanya dilakukan  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan  yang  terjadi  pada  seorang  anak, sebagai  contoh  anak  perempuan  yang  masih  berusia  15  tahun  yang  telah  hamil  di luar nikah yang kemudian melakukan proses perkawinan di bawah umur untuk menutupi aib dan rasa malu yang dia alami dari orang lain. Menurut Drs. Zainal Arifin, S. H., M. H. yang  merupakan  seorang  hakim  di  Pengadilan  Agama  Kota  Semarang  menjelaskan bahwa  Ketua  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  ternyata  cenderung  mengabulkan permohonan  dispensasi  kawin  dari  pihak  pemohon  yang  anak  perempuannya  telah hamil di luar nikah karena telah melakukan hubungan suami istri dengan anak laki-laki lain  tanpa  suatu  ikatan  yang  sah  secara  hukum 31 .  Pertimbangan  keadilan  masyarakat umum  yang  digunakan  oleh  Ketua  Majelis  Hakim  terhadap  pengabulan  suatu permohonan  tersebut  adalah  anak  perempuan  yang  telah  hamil  di  luar  nikah  biasanya akan diasingkan, dikucilkan, dan dihina oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini tentu  akan  mengakibatkan  ganggukan  psikologis  yang  sangat  bahaya  bagi  anak perempuan tersebut. 32
Menurut  Drs.  Zainal  Arifin,  S.  H.,  M.  H.  yang  merupakan  seorang  hakim  di Pengadilan  Agama  Kota  Semarang  menjelaskan  bahwa  Majelis  Hakim  sebagai pelaksana  dari  kekuasaan  di  bidang  kehakiman  mempunyai  otoritas  khusus  dalam melaksanakan  kewenangan  dan  tugasnya  dimana  dalam  proses  memberikan  penetapan atau putusan Majelis Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga manapun atau pihak manapun.  Hal  ini  karena  Majelis  Hakim  hanya  bisa  dipengaruhi  oleh  berbagai  hukum
30 Indonesia, Op. Cit., Pasal 17 31 Muhammad  Kunardi  dan  H.  M.  Mawardi  Muzamil,  Akibat  Dispensasi  Perkawinan  Terhadap Eksistensi dari Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2014, hal. 213
32 Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, Perkawinan Dini di Indonesia: Faktor dan  Peran  Pemerintah  Dalam  Segi  Penegakkan  dan  Perlindungan  Hukum  untuk  Anak, Jurnal  Hukum Widya Yuridika, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 8
yang  berlaku  dan  keadilan  yang  ada  di  dalam  kehidupan  masyarakat 33 .  Selain  itu, Majelis Hakim juga harus memeriksa dan mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan di proses persidangan sebagai dasar dalam proses memberikan penetapan atau putusan  tertentu 34 .  Di  sisi  lain,  Majelis  Hakim  juga  harus  memeriksa  dan  menilai Peraturan  Perundang-undang  yang  berlaku  dengan  fakta  yang  ada  dan  terjadi  dalam suatu  permohonan  atau  suatu  gugatan  tersebut,  sebagai  contoh  dalam  memberikan penetapan  akhir  terhadap  permohonan  dispensasi  kawin,  Majelis  Hakim  harus  menilai makna  dari  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dan harus memeriksa apakah anak dari pihak pemohon  tersebut  memang  benar  ingin  melaksanakan  proses  perkawinan  di  bawah umur atau tidak. 35
Selain  itu,  Majelis  Hakim  dalam  proses  memberikan  penetapan  atau  putusan juga harus berdasarkan pada berbagai alat bukti dan beberapa saksi yang diajukan oleh pihak pemohon di proses persidangan. Selanjutnya, berbagai alat bukti dan  keterangan dari saksi tersebut harus disesuaikan dengan keterangan dari pihak pemohon. Alat bukti yang berbentuk saksi harus dihadirkan di proses persidangan paling sedikit dua orang 36 . Di  sisi  lain,  menurut  seorang  hakim  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Madiun menjelaskan  bahwa  Ketua  Majelis  Hakim  biasanya  mengabulkan  permohonan dispensasi  kawin  tersebut  untuk  memberikan  dispensasi  bagi  orang  tua  dalam menikahkan anaknya dengan pasangan dari anak tersebut. Hal ini dilakukan oleh Ketua Majelis  Hakim  karena  adanya  pertimbangan  bahwa  apabila  anak  dari  pihak  pemohon dan  pasangannya  tersebut  tidak  segera  dinikahkan,  maka  dapat  menyebabkan  adanya kemudharatan bagi  mereka 37 .  Selain  itu,  Ketua  Majelis  Hakim  dalam  proses memberikan  putusan  terhadap  permohonan  tersebut  juga  menggunakan  dasar  hukum
33 Muhammad Kunardi dan H. M. Mawardi Muzamil, Op. Cit., hal. 214
34 Bagya Agung Prabowo, Loc. Cit.
35 Ramadhita,  Diskresi  Hakim:  Proses  Penyelesaian  Permohonan  Dispensasi  Perkawinan, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 6, No. 1, 2014, hal. 67
36 Hasan  Bastomi,  Tinjauan  Hukum  Mengenai  Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam, Jurnal Yudisia Pemikiran Hukum Indonesia dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2016, hal. 355
37 Mochamad Samsukadi dan Sabrianto, Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi  Kawin  Anak  di  Bawah  Umur  Berdasarkan  Pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, 2017, hal. 215
yang  berupa  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  mengatur sebagai berikut: 38
1. Seorang  perempuan  yang  telah  hamil  di  luar  nikah  bisa  melakukan  proses perkawinan dini dengan seorang laki-laki yang telah menghamilinya;
2. Proses perkawinan dini dengan seorang perempuan yang telah hamil di luar nikah tersebut  bisa  dilakukan  tanpa  harus  didahului  dengan  proses  kelahiran  dari  anak yang dikandung;
3. Proses  perkawinan  dini  yang  dilakukan  pada  saat  seorang  perempuan  tersebut masih  hamil  tetap  dinilai  sah  secara  hukum  tanpa  harus  dilakukan  proses perkawinan  yang  kedua  pada  saat  seorang  perempuan  tersebut  sudah  melahirkan anaknya.
Berbagai  kendala  yang  ada  dalam  aturan  permohonan  dispensasi  kawin  yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu sebagai berikut: 39
1. Adanya  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut  justru  dapat  menimbulkan  beban ganda  bagi  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  karena  mereka mempunyai  kewajiban  untuk  menafkahi  diri  mereka  sendiri  dan  menafkahi  anak- anaknya;
2. Adanya  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut  dapat  menimbulkan  perkara perceraian  dan  perselingkuhan  yang  semakin  meningkat  dalam  kehidupan masyarakat;
3. Adanya  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut  justru  dapat  menimbulkan  resiko ketidaksiapan  mental  bagi  pasangan  di  bawah  umur  untuk  mendidik  dan  merawat anak-anaknya secara baik, benar, dan layak yang ada di dalam keluarga tersebut;
4. Adanya  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut  justru  dapat  menimbulkan  resiko ketidaksiapan  mental  bagi  pasangan  di  bawah  umur  untuk  mengalami  perubahan peran yang sangat berbeda, yaitu pada awalnya mempunyai peran sebagai anak dan pada akhirnya mempunyai peran sebagai orang tua.
Berbagai  solusi  untuk  aturan  permohonan  dispensasi  kawin  yang  berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:
38 Indonesia, Op. Cit., Pasal 53 ayat (1)
39 Djamilah dan Reni Kartikawati, Loc. Cit.
1. Pemerintah  harus  melakukan  sosialisasi  kepada  warga  masyarakat  mengenai  usia minimal perkawinan dan permohonan dispensasi kawin yang hanya dapat diajukan dalam keadaan yang mendesak;
2. Orang  tua  harus  memberikan  pendidikan  mengenai  perkawinan  usia  dini, khususnya  mengenai  resiko  dari  perkawinan  usia  dini  tersebut  kepada  anak- anaknya;
3. Ketua Pengadilan Agama harus bersikap lebih selektif dan teliti terhadap berbagai permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  oleh  masyarakat  dan  tidak  dengan mudah  memberikan  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut  kepada  masyarakat yang alasan permohonannya dan bukti pendukungnya tidak jelas dan tidak kuat.
Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi:

## Analisa Hukum
Perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tak lain ialah dikarenakan Mahkamah Konstitusi beropini bahwasanya Indonesia menjadi negara yang  termasuk  ke  dalam  darurat  perkawinan  anak.  Demikian  berdasarkan  data penelitian UNICEF tahun  2016,  yang  mana  menetapkan  bahwa  Indonesia  menduduki peringkat ke-7 dalam ranah global dalam hal perkawinan dini dan tertinggi ke-2 dalam skala  regional ASEAN 40 .  Oleh  karenanya,  pembuatan  Undang-Undang  tersebut menimbulkan  ekspektasi  bahwa  negara  akan  mengalami  penurunan  angka  perkawinan dini.  Hanya  saja,  hal  tersebut  seringkali  gagal,  karena  pada  prakteknya  melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, negara justru seakan memperlebar potensi  legalisasi  terhadap  perkawinan  anak.  Ambiguitas  ini  justru  menimbulkan masifnya  pengajuan  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  oleh  para  orang  tua dan/atau Wali dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan pernikahan.
Salah  satu  contoh  putusan  hakim  yang  menyetujui  adanya  permohonan dispensasi  kawin,  ialah  Putusan  Nomor:  13/Pdt.P/2020/PA.Bgi 41 ,  yang  mana permohonan  tersebut  diajukan  oleh  Mohammad  Fadli  bin  Lakoti  Laonso  alias  Lakoti Ladimah,  bertindak  sebagai  Saudara  Kandung  dari  pihak  wanita  di  bawah  umur  yang hendak  menikah,  Nurul  Zaqiah  L.  Ladimah  binti  Lakoti  Ladimah  yang  berumur  16
40 ABC, “Pengadilan  Agama  Didesak  Perketat  Izin  Dispensasi  Perkawinan  Anak”, https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak , diakses pada 15 Oktober 2020
41 Putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi, hal. 9
tahun  1  bulan.  Di  sisi  lain,  ia  hendak  dinikahkan  dengan  La  Udia  Rahmad  yang  telah berusia  23  tahun.  Mulanya,  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Banggai,  Kabupaten Banggai  Laut  telah  menolak  untuk  menikahkan  keduanya,  dikarenakan  pihak  wanita masih  berusia  di  bawah  umur.  Demikian  sehingga  diajukan  permohonan  tersebut tertanggal  3  Februari  2020,  yang  telah  didaftarkan  pada  Kepaniteraan  Pengadilan Agama Banggai dengan Register Nomor: 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi.
Berikut merupakan ringkasan kasus posisi Putusan Nomor:
13/Pdt.P/2020/PA.Bgi: 42
1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan saudara kandung Pemohon, Nurul Zaqiah L. Ladimah  binti  Lakoti  Ladimah  yang  masih  berusia  16  tahun  dengan  La  Udia Rahmad yang telah berusia 23 tahun;
2. Bahwa  syarat-syarat  untuk  melaksanakan  pernikahan,  baik  secara  hukum  Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia pada calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan saudara  kandung  Pemohon  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Banggai, Kabupaten  Banggai  Laut,  tetapi  ditolak  karena  usia  yang  tidak  memenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B- 30/KUA.22.13.1/PW.01.1/2020 tanggal 30 Januari 2020;
4. Bahwa  pernikahan  sangat  mendesak  untuk  segera  dilaksanakan,  karena  keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak dapat lagi dipisahkan;
5. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut,  Pemohon  mohon  agar  Ketua  Pengadilan Agama  Banggai  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
b. Menetapkan  dan  memberi  dispensasi  bagi  saudara  kandung  Pemohon  (Nurul Zaqiah  L.  Ladimah  binti  Lakoti  Ladimah)  untuk  menikah  dengan  (La  Udia Rahmad) sebagai calon suaminya;
c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
d. Apabila  Pengadilan  Agama  Banggai  berpendapat  lain,  Pemohon  mohon penetapan yang seadil-adilnya.
Apabila  dikaji,  dalam  hal  ini  Hakim  menggunakan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1) dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagai  pertimbangan  hukum sebagai  alasan  dikabulkannya  permohonan  tersebut,  sehingga  ketentuan  usia  minimal sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni sekurang- kurangnya ialah berusia 19 tahun bagi laki-laki atau wanita yang hendak menikah, dapat disimpangi melalui dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut. Sehubungan dengan itu, secara administratif, permohonan tersebut telah sesuai, antara lain: 1) dalam hal yurisdiksi kewenangan mengadili yang diajukan kepada Pengadilan Agama Banggai dan  2)  berdasarkan  bukti-bukti  yang  telah  dilampirkan,  maka  Pemohon  ialah  sah merupakan kakak kandung dari pihak wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, sehingga ia berhak mengajukan permohonan tersebut ( legal standing ).
Sehubungan  dengan  itu,  berdasarkan  putusan  tersebut  telah  disebutkan  bahwa Hakim telah menasehati Pemohon supaya menunda pernikahan adik Pemohon tersebut sampai mencapai usia perkawinan yang sah, yakni 19 tahun. Hanya saja, upaya tersebut tak  berhasil.  Di  sisi  lain,  berdasarkan  keterangan  kakak  kandung  dari  pihak  pria  yang hendak  melangsungkan  pernikahan  pun  telah  menyetujui  sekaligus  mengungkapkan bahwasanya siap mendukung dari berbagai aspek, demi rumah tangga keduanya.
Berdasarkan  hal-hal  sebagaimana  telah  dirumuskan  di  atas,  Penulis  akan mengkritisi  pertimbangan  hakim  dalam  hal  mengabulkan  putusan  tersebut,  yang  mana seharusnya  Hakim  sebagai  alat  penegak hukum  mampu  menggunakan  kuasanya  untuk turut  berperan  dalam  hal  mengurangi  adanya  perkawinan  anak  melalui  pertimbangan- pertimbangan aspek ekonomi, sosial, kesehatan, mental, dan lain sebagainya.
Sebagaimana  dikemukakan  pada  Penjelasan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan,  dijelaskan  mengenai  frasa “alasan  sangat  mendesak”,  sebagai  berikut: “Yang  dimaksud  dengan  “alasan  sangat mendesak”  adalah  keadaan  tidak  ada  pilihan  lain  dan  sangat  terpaksa  harus dilangsungkan pernikahan”.
Menurut hemat Penulis, putusan hakim pada Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi kurang tepat, disebabkan tidak terpenuhinya frasa “alasan sangat
mendesak” tersebut, kecuali pada kasus seperti hamil di luar nikah, yang mana dinilai lebih  mendesak  dibandingkan  dengan  alasan  yang  disebutkan  oleh  Pemohon  pada keterangan  tertulis  yang  dimohonkan  melalui  putusan  itu.  Ada  pula  diperbolehkannya bagi  lelaki  untuk  menikahi  wanita  yang  dihamilinya  yakni  merujuk  kepada  Pasal  53 Kompilasi  Hukum  Islam  memperbolehkan  bagi  lelaki  untuk  menikahi  wanita  yang dihamilinya. Berikut isi dari ketentuannya: 43
1. Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah,  dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan  dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat  wanita  hamil,  tidak  diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya yang dikandung lahir.
Jika  ditelisik  dengan  merujuk  kepada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak, dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut bertentangan, dikarenakan putusan  itu  tidak merepresentasikan  amanat  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yang mana tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur.
Lebih  lanjut,  dalam  menjatuhkan  putusan,  Hakim  diharuskan  memutus  suatu perkara  dengan  mempertimbangkan  berbagai  asas,  antara  lain  asas  kepastian  hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Berikut uraiannya:
1. Asas  Kepastian  Hukum  ( rechtmatigheid ),  yang  meninjau  dari  perspektif  yuridis atau  dengan  kata  lain  asas  ini  berlaku  sebagai  perlindungan  yustidiabel  kepada masyarakat  terhadap  tindakan  sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh  para pemegang kekuasaan. Secara normatif, maksud asas ini ialah ketentuan Perundang- undangan  harus  merumuskan  aturan  yang  jelas  dan  logis,  sehingga  tidak menimbulkan  multitafsir  yang  kemudian mengakibatkan  konflik  norma  mencakup kontestasi  norma,  reduksi  norma,  atau  distorsi  norma,  karena  memungkinkan timbulnya kerugian bagi masyarakat; 44
43 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hal. 125
44 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 158
2. Asas Keadilan, yang menurut Satjipto Rahardjo, konsepsi mengenai keadilan ialah sehubungan  dengan  bagaimana  keadilan  tersebut  bisa  tercipta  dengan  mengacu kepada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban; 45
3. Asas  Kemanfaatan  ( zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility ),  yang menyertai  kedua  asas  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Oleh  karena  itu,  hukum diharuskan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 46
Berdasarkan opini Penulis, putusan hakim pada perkara Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi  tak  sesuai  dengan  asas  kemanfaatan.  Pasalnya,  putusan  hakim diharuskan  merepresentasikan  asas  kemanfaatan.  Artinya,  hukum  tak  hanya  dipenuhi berdasarkan  konteks  tekstual  dan  mencapai  unsur  “adil”  bagi  para  pihak  pada  suatu perkara  saja,  tetapi  penting  pula  bagi  Hakim  untuk  turut  mempertimbangkan  akibat dijatuhkannya  putusan  tersebut,  bagaimana  dampak  terhadap  masa  depan  para  pihak tersebut.  Oleh  karena  itu,  jika  tolok  ukur  permohonan  yang  diajukan  oleh  pihak Pemohon  tersebut  hanya  disebabkan  alasan  bahwa  calon  mempelai  telah  berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan atau dengan kata lain bukan karena hal mendesak lainnya,  maka  putusan  tersebut  bertentangan  dengan  asas  kemanfaatan,  yang  mana  di kemudian hari antara keduanya justru bisa jadi timbul permasalahan-permasalahan pada hubungan  dikarenakan  ketidaksiapan  mental  dan  sebagainya,  utamanya  bagi  calon mempelai  wanita  yang  masih  berusia  16  tahun.  Lain  halnya  jika  pada  permohonan pengajuan  dispensasi  perkawinan  tersebut  dikemukakan  bahwa  alasan  pengajuan dispensasi perkawinan ialah dikarenakan kekhawatiran jika terjerumus pada zina, maka merujuk  kepada ushul  fiqh ,  pertimbangan  dari  segi kemaslahatan tentu  bisa didahulukan.  Ada  pula  dalam  memutus  suatu  kasus,  Hakim  seharusnya  membuat proposisi  hukum  yang  luas,  supaya  Hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  turut mempertimbangkan  sudut  pandang  psikologis,  masa  depan  anak,  sisi  sosial,  dan sebagainya.

## Kesimpulan
Kendala  yang  ada  dalam  aturan  permohonan  dispensasi  kawin  yang  berbentuk Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019,  yaitu  antara  lain  timbulnya  beban ganda  bagi  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  karena  mereka
45 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 77-78
46 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 1991, hal. 134
mempunyai  kewajiban  untuk  menafkahi  diri  mereka  sendiri  dan  menafkahi  anak- anaknya,  timbulnya  perkara  perceraian  dan  perselingkuhan  yang  semakin  meningkat dalam  kehidupan masyarakat,  timbulnya  resiko  ketidaksiapan mental  bagi  pasangan  di bawah  umur  untuk  mendidik  dan  merawat  anak-anaknya,  dan  timbulnya  resiko ketidaksiapan mental bagi pasangan di bawah umur untuk mengalami perubahan peran yang  sangat  berbeda  di  dalam  kehidupan  mereka.  Sedangkan  solusi  untuk  aturan permohonan  dispensasi  kawin  yang  berbentuk  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5 Tahun  2019,  yaitu  antara  lain  pemerintah  harus  melakukan  sosialisasi  kepada  warga masyarakat mengenai usia minimal perkawinan dan permohonan dispensasi kawin yang hanya  dapat  diajukan  dalam  keadaan  yang  mendesak,  orang  tua  harus  memberikan pendidikan mengenai perkawinan usia dini khususnya mengenai resiko dari perkawinan usia  dini  tersebut  kepada  anak-anaknya,  dan  Ketua  Pengadilan  Agama  harus  bersikap lebih selektif dan teliti terhadap berbagai permohonan dispensasi kawin  yang diajukan oleh  masyarakat  dan  tidak  dengan  mudah  memberikan  permohonan  dispensasi  kawin tersebut  kepada  masyarakat.  Adapun  berkenaan  dengan  putusan  yang  mengabulkan permohonan  dispensai  kawin,  salah  satunya  Putusan  Nomor:  13/Pdt.P/2020/PA.Bgi yang menggunakan Pertimbangan hukum, antara lain ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  pertimbangan  dari  aspek  ekonomi  adik pemohon,  pertimbangan  dari  aspek  sosial  adik  pemohon,  pertimbangan  dari  aspek kesehatan  adik  pemohon,  dan  pertimbangan  dari  aspek  mental  adik  pemohon  sebagai pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut oleh Hakim Pengadilan  Agama  Banggai,  secara  teori  sudah  benar,  akan  tetapi  hakim  hendaknya menggali  lebih  jauh  aspek-aspek  lainnya,  seperti  turut  mempertimbangkan  sudut pandang psikologis, masa depan anak, sisi sosial, dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman. 1992. Kompilasi Hukum Islam. Akademika Pressindo, Jakarta
Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta Mertokusumo, Sudikno. 1991. Hukum Acara Perdata. Liberty, Yogyakarta
Nasution,  Khoiruddin.  2013.  Hukum  Perdata  Islam  yang  Ada  di  Indonesia  dan Perbandingan  Hukum  Perkawinan  yang  Ada  di  Dunia.  Academia  dan  Tazzafa, Yogyakarta
Rahardjo, Satjipto. 1996. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Dalam Penulisan Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta
Sudarsono. 1992. Kamus Hukum Acara Perdata. Rineka Cipta, Jakarta
Ahyani,  Sri.  (2016).  Pertimbangan  dari  Pengadilan  Agama  Dalam  Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Adanya Kehamilan di Luar Nikah, Jurnal Wawasan Hukum. 34(1): 32
Aldyna,  Elvita  Puspa  dan  Harjono.  (2019).  Tahap  Konstatiring  Hakim  Pada  Perkara Perceraian yang Diputus Secara Verstek, Jurnal Verstek. 7(3): 18
Anita,  Ahmad  Subekti,  dan  Dwi  Ari  Kurniawati.  (2020).  Pandangan  Hukum  Pada Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang), Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. 2(1): 31
Bastomi,  Hasan.  (2016).  Tinjauan  Hukum  Mengenai  Batas  Usia  Perkawinan  Menurut Hukum  Perkawinan  Indonesia  dan  Hukum  Islam,  Jurnal  Yudisia  Pemikiran Hukum Indonesia dan Hukum Islam. 7(2): 355
Din,  Mohd,  Mujibussalim,  dan  Eli  Dani  Isma.  (2017).  Kebijakan  Kriminal  Dalam Penyelesaian Perkawinan Dini, Jurnal Dusturiyah Hukum Islam, Pranata Sosial, dan Perundang-Undangan. 7(1): 5
Djamilah dan Reni Kartikawati. (2014). Akibat Perkawinan Usia Dini di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda. 3(1): 13
Fatmawati, Nita, Yunanto, dan Marjo. (2016). Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak), Jurnal Diponegoro Law Review. 5(2): 8
Handayani, Eka Yulia. (2014). Berbagai Faktor yang Berkaitan Dengan Perkawinan Dini Pada  Remaja  Putri  di  Kecamatan  Tambusai  Utara,  Kabupaten  Rokan  Hulu, Jurnal Maternity and Neonatal. 1(5): 202
Ilma, Mughniatul. (2020). Aturan Dispensasi Kawin Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Setelah Dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 2(2): 137
Kamarusdiana dan Ita Sofia. (2020). Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Jurnal Budaya dan Sosial Syar’i. 7(1): 65
Kunardi,  Muhammad  dan  H.  M.  Mawardi  Muzamil.  (2014).  Akibat  Dispensasi Perkawinan  Terhadap  Eksistensi  dari  Rumah  Tangga  di  Pengadilan  Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum. 1(2): 213
Latifiani, Dian. (2012). Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti. 6(1): 47
Latifiani, Dian. (2019). The Darkest Phase to Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia, Journal of Indonesian Legal Studies. 4(2): 247
Lubis, Anggreni Atmei. (2016). Latar Belakang Perempuan Melakukan Perkawinan Dini, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Sosial. 4(2): 125
Munadhiroh.  (2016).  Analisa  Hukum  Terhadap  Permohonan  Dispensasi  Kawin  Pada Wanita  di  Bawah  Umur  di  Pengadilan  Agama  Semarang,  Jurnal  Idea  Hukum. 2(1): 26
Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin. (2019). Perkawinan Dini di Indonesia:  Faktor  dan  Peran  Pemerintah  Dalam  Segi  Penegakkan  dan Perlindungan Hukum untuk Anak, Jurnal Hukum Widya Yuridika. 2(1): 8
Prabowo,  Bagya  Agung.  (2013).  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penetapan  Dispensasi Kawin  Dini  Akibat  Hamil  di  Luar  Nikah  pada  Pengadilan  Agama  Bantul,  Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 20(2): 307
Rahmawaty,  Sri  dan  Ahmad  Faisal.  (2018).  Analisis  Permohonan  Dispensasi  Kawin Dalam  Segi  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  Jurnal  Ilmiah  Al-Jauhari.  3(2):
6.
Ramadhita.  (2014)  Diskresi  Hakim:  Proses  Penyelesaian  Permohonan  Dispensasi Perkawinan, Jurnal Hukum dan Syariah. 6(1): 67
Samsukadi,  Mochamad  dan  Sabrianto.  (2017).  Pertimbangan  Hakim  Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur Berdasarkan Pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Madiun, Jurnal Hukum Keluarga Islam. 2(2): 215
Ulinnuha, Lutfi. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Journal of Private and Commercial Law. 1(1): 90
ABC.  (2020).  Pengadilan  Agama  Didesak  Perketat  Izin  Dispensasi  Perkawinan  Anak. https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin dispensasi-perkawinan-anak. Diakses pada 15 Oktober 2020
Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta
Indonesia.  1989.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama. Lembaran Negara Tahun 1989, Nomor 49. Sekretariat Negara. Jakarta
Indonesia.  2002.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta
Indonesia.  2019.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Lembaran  Negara Tahun 2019, Nomor 186. Sekretariat Negara. Jakarta
Indonesia. 2019. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin.  Berita  Negara  Tahun  2019, Nomor 1489.
Putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi .