Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda                                                                Vol. 7, No. 1, Maret 2021 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108

## ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS SINDAR RAYA KABUPATEN SIMALUNGUN
1 Pinondang Hotria Siregar, 2 Ricard Fredrik Marpaung, 3 Deswidya Sukrisna Hutauruk
1 Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Efarina
2 Program Studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Efarina
3 Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Efarina Email : 1 pinria85@gmail.com, 2 ricardfredrik.marpaung@yahoo.co.id,
3 sukrisna.hutauruk@gmail.com

## ABSTRAK
Sumber daya manusia Puskesmas Sindar Raya masih kurang secara kuantitas dan kualitas. Namun dalam pelayanan  kesehatan,  tidak  ada  perbedaan  secara  mendasar  dengan pelayanan  sebelum  JKN  dengan  era JKN.  Kemampuan    administrasi    sumber    daya    masih  kurang  siap  dalam  menerapkan  format  pelaporan JKN.  Sarana  dan  prasarana  masih  tergolong  kurang  namun  masih  bisa  memaksimalkan  pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sarana medis yang masih belum lengkap adalah pelayanan kesehatan gigi dan laboratorium. Sarana pendukung administrasi seperti komputer dan internet masih belum lengkap dan harus segera dipenuhi. Sumber  daya keuangan yang mendukung Puskesmas Sindar Raya sudah tersedia. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengaanalisis  pelaksanaan  sistem  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  di Puskesmas  Sindar  Raya  Kabupaten  Simalungun.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  wawancara  mendalam  terhadap  sumber  informasi  agar diketahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Sindar  Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fragmentasi, struktur birokrasi sudah  berjalan  sesuai  dengan  tugas  dan  perannya  masing-masing.  Pelayanan  kesehatan  dalam  JKN  di lapangan  dapat    dilaksanakan  karena  tidak  ada  perbedaan  mendasar  dalam  memberikan    pelayanan kesehatan. Puskesmas Sindar Raya dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan agar lebih aktif agar mampu mengimplementasikan program JKN dengan maksimal.
Kata Kunci: Program JKN, Puskesmas Sindar Raya.

## ABSTRACT
The Sindar Raya Community is largely a lower middle class society although there are still a smallpotion of the upper middle class. This type of research used in this study uses a Qualitative Approach with in- depth  interview  with  information  sources  so  that  known  factors  supporting  and  inhibiting  the implementation  of  the  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  program  at  Puskesmas  Sindar  Raya.The Human  resources  of  the  Puskesmas  Sindar  Raya  are  still  lacking  in quantity  and quality.  But  in  health services,  there  is  no  fundamental  difference  with  service  before  JKN  and  the  JKN  era.  The  ability  of resources  administration  is  still  not  ready  in  implementing  the  JKN  reporting  format.  Facilities  and infrastructure are still lacking but can still maximize health services to the commnunity. Medical facilities that are still incompleteb are dental and laboratory health services. Administrative support facilities such as computers and the internet are still incomplete and must be fulfilled immediately. Financial resources that support the Puskesmas Sindar Raya are available. In Fragmentation, the bureaucratic structure has been running in accordance with their respective duties and roles. Health services in JKN in the field can be  implemented  because  there  are  no  fundamental  diffrences  in  Providing  health  services.  Puskesmas Sindar Raya in an effort to improve health services to be more active in order to be able to implement the JKN program to the maximum.
Keywords: JKN Program, Puskesmas Sindar Raya.
1. PENDAHULUAN
Salah satu  hambatan utama bagi masyarakat  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan adalah ketidak mampuan masyarakat  dalam  mengakses  pelayanan kesehatan terutama keterbatasan biaya
(InfoAskes,  2010).  Upaya  yang  tepat  untuk mengatasi  permasalahan  tersebut  adalah dengan  asuransi/jaminan  kesehatan.  JKN adalah program pemerintah untuk masyarakat/rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda                                                                Vol. 7, No. 1, Maret 2021 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar seluruh  rakyat  Indonesia  dapat  hidu  psehat, produktif  dan  sejahtera  (Naskah    Akademik SJSN).
JKN mulai diterapkan pemerintah Indonesia  sejak  tanggal  1  Januari  2014. Sehingga  penyelenggaraan  program  tersebut masih  perlu  diperhatikan  pelaksanaannya oleh  semua  pihak.  Pelaksanaan  JKN  ini menuntut  penyedia  pelayanan  kesehatan termasuk puskesmas harus memiliki standard yang  terukur  sebagai  penyedia  pelayanan kesehatan.  Puskesmas  harus  melalui  proses kredensialing dengan  standard  yang  telah ditetapkan,  sehingga  kapasitas  puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan sesuai dengan  standard  (Kemenkes  RI,  2013).  JKN dilaksanakan  dengan  harapan  tercovernya jaminan kesehatan seluruh masyarakat
Indonesia  yang  sebelumnya  tidak  memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan
kemudian pada akhirnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan. Untuk  itu,  peneliti  mempertimbangkan  perlu dilakukan penelitian tentang analisis pelaksanaan  sistem  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  di  Puskesmas  Sindar  Raya Kabupaten Simalungun tersebut.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah Grounded Theory (GT)  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  wawancara  mendalam terhadap  sumber  informasi  agar  diketahui secara  jelas  dan  lebih  mendalam  tentang pelaksanaan  program  JKN  di  Puskesmas Sindar  Raya  (Sugiyono,  2012).  Metode  GT ini  digunakan  karena  data  yang  diambil berdasarkan  pada  fakta  yang  terjadi  di lapangan.  Informan  dalam  penelitian  ini diambil  secara purposive (bertujuan),  yaitu Kepala  Bidang  Pelayanan  Kesehatan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Simalungun,  Kepala Puskesmas  Sindar  Raya,  Dokter  umum diPuskesmas Sindar Raya, Bidan di
Puskesmas Sindar Raya, Perawat di Puskesmas  Sindar  Raya,  Apoteker  di Puskesmas  Sindar  Raya,  Pasien  pengguna
JKN diwilayah kerja Puskesmas Sindar Raya, Pasien  non  JKN  diwilayah  kerja  Puskesmas Sindar Raya. Data yang  dikumpulkan dalam
penelitian  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  alat  tulis  dan  alat perekam  suara.  Analisis  data  kualitatif dilakukan  secara  simultan  dengan  proses pengumpulan  data,  interpretasi  data  dan dibuat  matriks  untuk  mempermudah  dalam melihat  data  secara  lebih  sistematis  (Miles and Huberman dalam Herdiansyah, 2012).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Hasil
Dari  wawancara  yang  dilakukan  kepada informan  maka  didapat  informasi  mengenai pelaksanaan program sistem Jaminan
Kesehatan  Nasional  (JKN)  Di  Puskesmas Pamatang Sindar Raya
Kabupaten Simalungun Tahun 2017, maka di dapat hasil sebagai berikut:

## Karakteristik Informan
Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu Kepala Puskesmas Sindar Raya, Dokter  Umum  di  Puskesmas  Sindar  Raya, koordinator bidan di Puskesmas Sindar Raya, koordinator  perawat  di  Puskesmas  Sindar Raya,  apoteker  di  Puskesmas  Sindar  Raya, pasien pengguna JKN dan pasien non JKN di wilayah kerja Puskesmas Sindar Raya.
Hasil  Wawancara    Pelaksanaan    Program JKN  di  PuskesmasSindar Raya 1. Wawancara mengenai
pelayanan
kesehatan sebelum dan setelah berlakunya program JKN Bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang menonjol  dalam  pelaksanaan  pelayanan kesehatan  dalam  era  JKN  saat  ini  yang diberikan  dari    Puskesmas  Sindar  Raya dengan sebelum diberlakukannya program  JKN.  Hanya  saja  sedikit perbedaan terletak pada sistem pembiayaan dan cakupan jaminan kesehatan  masyarakatnya.  UKM  dan UKP  tetap  dijalankan  hingga  saat  ini oleh  Puskesmas  Sindar  Raya.  Seluruh pasien, baik  pasien peserta JKN maupun bukan  peserta  JKN  tetap  diberikan pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan kebutuhan pasien.
2. Wawancara mengenai kebijakan mengenai program JKN Diketahui  bahwa  kebijakan  peraturan mengenai  pelayanan  kesehatan  dalam
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda                                                                Vol. 7, No. 1, Maret 2021 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
era  JKN  yang  diketahui  oleh  para informan  antara  lain  Undang-Undang No.  40  Tahun  2004  tentang  SJSN, Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011 tentang  BPJS,  Peraturan  Presiden  No. 111  Tahun  2013  tentang  Jaminan Kesehatan, lalu terdapat dalam Peraturan Menteri  Kesehatan  No.71  Tahun  2013 tentang  Pelayanan  Kesehatan  pada Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Mengenai pengelolaan  dana  kapitasi  JKN  pada FKTP  diatur  dalam  Peraturan  Presiden No.32 Tahun 2014. BPJS juga menerbitkan Peraturan BPJS No.1 Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. 3. Wawancara mengenai sistem pembiayaan  untuk  pelayanan  kesehatan sebelum dan setelah berlakunya JKN Diketahui bahwa sebelum JKN berjalan,
dana kegiatan UKM dan UKP bersumber dari dana BOK. Setelah JKN berjalan,  dana  kegiatan  UKM  tetap bersumber  dari  BOK  sementara  dana untuk  kegiatan  UKP  bersumber  dari dana  kapitasi  JKN.  Sistem  pembiayaan di  FKTP  seperti  puskesmas  dibayarkan secara kapitasi oleh BPJS sesuai dengan jumlah  peserta  terdaftar  JKN  di  FKTP tersebut.  Pengelolaan  dan  pemanfaatan dana  kapitasi  JKN  diatur  dalam  Perpres No. 32 Tahun 2014.
4. Wawancara  mengenai  jumlah  tenaga kesehatan di Puskesmas Sindar Raya
Diketahui  bahwa  menurut  informan tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  Sindar Raya  masih  kurang  memadai  secara kualitas  dan  kuantitas.  Belum  lagi  tidak tersedianya dokter gigi, padahal pelayanan  kesehatan  gigi  merupakan salah  satu  pelayanan  kesehatan  dalam program  JKN.  Hal  ini  membuat  tidak maksimalnya pelayanan kesehatan dalam  era  JKN  di  Puskesmas  Sindar Raya.
5. Wawancara mengenai sarana dan
prasarana di puskesmas untuk menjalankan program JKN secara
maksimal Diketahui bahwa menurut para informan sarana  dan  prasarana  sudah  terbilang cukup,  hanya  informan  mengeluhkan tidak  adanya  ruangan  laboratorium  dan kendaraan. Kendaraan seperti mobil dan
sepeda  motor  sangat  diperlukan,  karena mengingat  jarak  yang  harus  ditempuh termasuk  jauh  sedangkan  kendaraan yang  ada  terbatas.  Karena  kendaraan pribadi tenaga kesehatan tidak selalu ada untuk  digunakan.  Dalam masalah  media sosialisasi  JKN  masih  sangat  kurang sehingga  masyarakat  sulit  memahami mekanisme JKN tersebut.
6. Wawancara  mengenai  hambatan  dalam menjalankan  program  JKN  baik  internal maupun  eksternal  yang  dihadapi  oleh Puskesmas Sindar Raya Diketahui bahwa tantangan internal yang dihadapi  oleh  Puskesmas  Sindar  Raya adalah kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan kualitas tenaga kesehatannya, sehingga pelayanan kesehatan  menjadi  tidak  maksimal. Tantangan eksternal yang  dihadapi Puskesmas  Sindar  Raya  datang  dari pasien atau masyarakat yang pengetahuannya  sangat  kurang  tentang mekanisme JKN, terutama dalam sistem rujukan. Banyak masyarakat yang mengeluh  mengenai rujukan yang  tidak bisa  ganda  padahal  jelas sudah bahwa dalam  JKN  tidak  ada  rujukan  ganda. Rujukan  yang  ganda  adalah  dalam  satu bulan  pasien  pengguna  JKN  tidak  boleh meminta  dua  kali  rujukan  dengan penyakit yang sama.
7. Wawancara  mengenai  strategi  yang dilakukan  dalam  menangani  kendala internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Puskesmas Sindar Raya Diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh  Puskesmas  Sindar  Raya  dalam menghadapi  tantangan  internal  adalah dengan mengajukan penambahan jumlah dokter di puskesmas. Dari segi kualitas/ skill sebisa  mungkin  tenaga kesehatan di puskesmas selalu mengikuti pelatihan yang dilakukan Dinas Kesehatan  untuk  meningkatkan  kualitas tenaga  kesehatan  sendiri.  Sementara  itu, strategi  untuk  menghadapi  hambatan eksternal  puskesmas  sebisa  mungkin tenaga
kesehatan memberikan pengetahuan  tentang  mekanisme  JKN kepada masyarakat.
8. Wawancara  mengenai  Saran  untuk peningkatan  pelayanan  kesehatan  dalam era JKN
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda                                                                Vol. 7, No. 1, Maret 2021 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
Diketahui  bahwa  saran-saran  yang diberikan  oleh  para  informan  adalah pemenuhan kekurangan dokter di puskesmas,  adakan  pelatihan-pelatihan,
perbanyak  lagi  media-media  sosialisasi JKN  yang  lebih  beragam  dan  mudah dimengerti oleh masyarakat dan pemenuhan  obat-obatan  yang  masih kurang di puskesmas 9. Wawancara  mengenai  tentang  petugas kesehatan yang memberikan pengetahuan tentang mekanisme JKN
Diketahui  bahwa  tenaga  kesehatan hanya  memberikan  pengetahuan  tentang mekanisme  JKN  hanya  jika  ditanyakan saja  oleh  pasien,  kalau  tidak  ditanyakan petugas  kesehatan  tidak  memberikan pengetahuan. Masyarakat mengharapkan adanya  media-media  sosialisasi  tentang JKN  agar  pasien  sendiri  bisa  membaca dan  mengerti  tanpa  harus  berulang  kali bertanya kepada petugas kesehatan. 10. Wawancara  mengenai  kepuasan  pasien dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas  Sindar  Raya  sebelum  dan setelah era JKN Diketahui bahwa pasien yang
memanfaatkan  pelayanan  kesehatan  di Puskesmas  Sindar  Raya  masih  belum puas  terhadap  pelayanan  di  Puskesmas Sindar  Raya.  Mereka  mengeluhkan masalah  dokter  yang  cuma  ada  satu  dan jarang  datang,  belum  lagi  masalah  obat yang  tidak  ada  stok  sehingga  harus  beli di luar (apotik). Masyarakat
mengharapkan adanya penambahan dokter  dan  dokter  gigi,  agar  pelayanan kesehatan  di  Puskesmas  Sindar  Raya dapat berjalan dengan maksimal.

## 3.2 Pembahasan Kebijakan
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan bahwa  kebijakan  dalam  penerapan  JKN sudah  ada.  Aspek  ini  meliputi  fragmentasi, tugas  pokok  dan  fungsi.  Dalam  konteks fragmentasi, tugas pokok dan fungsi, struktur birokrasi  sudah  berjalan  sesuai  dengan  tugas dan  perannya  masing-masing.  Sedangkan dengan  BPJS  kesehatan  fragmentasi  yang terbentuk tidak sampai menimbulkan struktur birokrasi  yang  berjenjang,  sebab  tidak  ada garis instruksi antara BPJS dengan puskesmas.  Instruksi  yang  terbangun  sesuai
dengan  kesepakatan  antara  BPJS  dengan puskesmas  sebagai  penyedia  pelayanan kesehatan tingkat pertama.

## Tenaga Kesehatan
Tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  Sindar Raya  tergolong  masih  kurang  dari  segi kuantitas. Kondisi ini terjadi karena kurangnya  dokter  umum  dan  dokter  gigi  di Puskesmas  Sindar  Raya.  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Simalungun  sendiri  menyadari bahwa  belum  meratanya  penyebaran  dokter umum  dan  dokter  gigi  di  puskesmas- puskesmas  di  Kabupaten  Simalungun.  Tidak tersedianya  dokter  gigi  di  Puskesmas  Sindar Raya  merupakan  salah  satu  masalah  yang dihadapi,  karena  pelayanan  gigi  merupakan salah  satu  bentuk  pelayanan  yang  tersedia dalam  program  JKN.  Kondisi  ini  dapat menghambat  pelaksanaan  program  JKN  di puskesmas  karena  akan  berpengaruh  kepada tidak  maksimalnya  pelayanan  kesehatan  di Puskesmas Sindar Raya. Ketersediaan jumlah tenaga  kesehatan  juga  dilihat  secara  kualitas, tidak  adanya  perbedaan  dalam  pelayanan kesehatan  sebelum  JKN  membuat  tenaga kesehatan  tidak  memerlukan  spesifikasi khusus yang lebih kompleks dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  di  tingkat puskesmas.
Permasalahan  tenaga  kesehatan  secara kualitas  terlihat  dari  ketidakmampuan  tenaga kesehatan  di  puskesmas  dalam  mengirimkan laporan  secara    tepat    waktu.    Permasalahan lain   yang   muncul   adalah    pada    pelayanan pendukung yang bersifat administratif. Permasalahan  ini  muncul  karena  kurang intensifnya  pengarahan  sistem  pelaporan  ke tingkat  puskesmas  serta  masih  kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
Berkaitan dengan kualitas tenaga kesehatan  intinya  adalah  proses  pengarahan dan  sosialisasi  yang  seharusnya  lebih diintensifkan  kepada  petugas  puskesmas. Kemudian penentuan pelaksana juga haruslah orang  yang  tepat  dan  konsisten  agar keberlanjutan  proses  sosialisasi  juga  tetap terjaga.  Selain  itu  hal  yang  juga  penting diperhatikan adalah sosialisasi kepada masyarakat  umum  mengenai  mekanisme pelaksanaan JKN.
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda                                                                Vol. 7, No. 1, Maret 2021 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108

## Pendanaan
Dalam  konteks  ini  maka  pembiayaan puskesmas  untuk  UKP  didukung  oleh  dana kapitasi dari BPJS Kesehatan.BPJS
Kesehatan  melakukan  pembayaran  dana kapitasi  kepada  FKTP  milik  Pemerintah
Daerah, didasarkan pada jumlah peserta BPJS yang  terdaftar  di  puskesmas.  Dana  kapitasi dibayarkan  langsung  oleh  BPJS  Kesehatan kepada  Bendaharawan  Dana  Kapitasi  JKN pada  puskesmas,  di  Puskesmas  Sindar  Raya sendiri  belum  ada  bendaharawan  dana kapitasi  maka  yang  menerimanya  adalah Kepala Puskesmas Sindar Raya.

## Sarana Kesehatan
Sarana  adalah  seluruh  bahan,  peralatan serta fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan suatu program. Dalam mendukung  pelaksanaan  program  JKN  di puskesmas  saranayang  dibutuhkan  adalah ruangan,  obatyang  lengkap  dan  media penyuluhan/sosialisasi  JKN.  Di  Puskesmas Sindar  Raya,  ruangan  untuk  laboratorium masih  belum  tersedia,  hal  ini  sangat mengganggu pelaksanaan pelayanan kesehatan  di  Puskesmas  Sindar  Raya.  Dari hasil penelitian, kepala puskesmas menyatakan  bahwa  hal  ini  sudah  diajukan tinggal menunggu hasil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun kapan akan dibangun di Puskesmas Sindar Raya tersebut.
Pemerintah daerah seharusnya merencanakan  kebutuhan  fasilitas  ini  jauh sebelum penerapan JKN sehingga pelaksanaannya  akan  bisa  lebih  maksimal.
Perencanaan  sektor  kesehatan  dipengaruhi oleh  adanya  prioritas  sektor  lain  non  sektor kesehatan  sehingga  mengurangi  alokasi pembiayaan untuk sektor kesehatan khususnya yang dapat mendukung pelayanan kesehatan  dalam  program  JKN.  Berdasarkan hasil  penelitian  masalah  lain  yang  muncul dalam  sarana  dan  prasarana  ini  adalah ketersediaan obat juga masih belum lengkap. Dari  yang  dituturkan  oleh  apoteker  bahwa obat-obatan  yang  ada  di  puskesmas  masih kurang  sehingga  terkadang  pasien  harus membeli sendiri obat di luar puskesmas.
Satu  lagi  masalah  yang  timbul  dalam sarana  kesehatan  yakni  Puskesmas  Sindar Raya  masih  kekurangan  sarana  pendukung umum  yaitu  komputer  dan  jaringan  internet. Sarana  ini  merupakan  sarana  pendukung
umum  yang  dibutuhkan  dalam  pelaporan pelayanan  kesehatan  kepada  BPJS  setiap harinya.  Kekurangan  sarana  pendukung  ini juga  berdampak  terhadap  pelaporan online setiap harinya.

## Proses (process)
Pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  pada masing-masing upaya kesehatan di Puskesmas  Sindar  Raya  telah  memiliki Plan of  Action (POA)  pada  setiap  awal  tahun. Selain itu kegiatan promotif seperti penyuluhan  kesehatan,  dilaksanakan  tidak selalu  sesuai  dengan  program  yang  dipegang oleh  masing-masing  tenaga  kesehatan  di Puskesmas  Sindar  Raya.  Pada  saat  terjadwal harus  turun  ke  lapangan  untuk  menyuluh masyarakat, tenaga kesehatan program manapun  yang  sedang  tidak  terlalu  sibuk  di puskesmas  diharuskan  turun  ke  lapangan.
Puskesmas Sindar
Raya selalu mengupayakan  agar  kegiatan-kegiatan  yang telah disusun dalam POA dapat dilaksanakan sesuai  rencana.  Ada  beberapa  kendala  yang dihadapi  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas Sindar  Raya  dalam  melaksanakan  UKM, yaitu  jadwal  yang  tertera  di  POA  terkadang bertepatan  dengan  kegiatan  yang  diadakan Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Simalungun  di mana tenaga kesehatan puskesmas diharapkan  hadir,  sehingga  pelaksanaan kegiatan harus diundur.
Selain  itu,  yang  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan  upaya  kesehatan  masyarakat bagi  tenaga  kesehatan  adalah  daerah  yang hendak dituju cukup jauh dan sulit dijangkau. Akses  kendaraan  yang  sulit  untuk  sampai  ke tempat tinggal masyarakat guna mengadakan kegiatan posyandu dan penyuluhan. Seringnya pasien yang tidak terdaftar peserta JKN  di  Puskesmas  Sindar  Raya  berkunjung untuk berobat di Puskesmas Sindar Raya juga menjadi  kendala    bagi    tenaga    kesehatan. Hal    ini    menandakan    bahwa    masyarakat tidak terlalu paham dengan aturan JKN. Bisa juga  berarti  sosialisasi  mengenai  JKN  yang masih kurang.

## Keluaran (Output)
Penyelenggaraan upaya kesehatan diutamakan  pada  upaya  pencegahan  dan peningkatan  kesehatan  tanpa  mengabaikan upaya  pengobatan  dan  pemulihan  kesehatan. Penyelenggaraan upaya keseh atan dilakukan
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda                                                                Vol. 7, No. 1, Maret 2021 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
dengan  prinsip  kemitraan  antara  pemerintah, masyarakat dan swasta. Menghadapi tantangan dan tuntutan pembangunan kesehatan,  perlu  dilakukan  reorientasi  upaya kesehatan yaitu berorientasi pada desentralisasi,
globalisasi, perubahan epidemiologi dan menghadapi keadaan bencana.
Pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas  Sindar  Raya  untuk  meningkatkan derajat  kesehatan  masyarakat  khususnya  di Sindar  Raya  tidak  terlalu  berbeda  dengan sebelum  berlakunya  JKN,  antara  lain  adalah meningkatkan  pelayanan  Kesehatan  Ibu  dan Anak  (KIA),  imunisasi,  pemantauan  gizi buruk di posyandu, peningkatan pengetahuan ibu  hamil,  kader  kesehatan  dan  sosialisasi keluarga sadar gizi. Untuk kegiatan penyuluhan  selalu  dibuat  laporan  untuk dilaporkan  ke  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Simalungun.
Berdasarkan  keluaran  yang  diinginkan yakni  meningkatnya  pemanfaatan  pelayanan kesehatan  di  Puskesmas  Sindar  Raya,  maka Puskesmas  Sindar  Raya  harus  mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga  masyarakat  mau  memanfaatkan pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  Sindar Raya.  Kepada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Simalungun harus segera memenuhi kekurangan  jumlah  dokter  umum  dan  dokter gigi di Puskesmas Sindar Raya, karena hal ini yang  banyak  dikeluhkan  oleh  masyarakat yang ingin memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas.
Satu lagi keluaran yang diinginkan yakni tercovernya  masyarakat  Sindar  Raya  dalam JKN  maka  menurut  penuturan  Kepala Puskesmas Sindar Raya sudah 85%
masyarakat Sindar Raya yang terdaftar dalam JKN.  Jumlah  ini  sudah  terbilang  sangat memuaskan karena hanya sebagian kecil lagi masyarakat yang belum tercover. Hal ini akan terus  diusahakan  oleh  Puskesmas  Sindar Raya  sehingga  seluruh  masyarakat  Sindar Raya tercover dalam JKN sehingga masyarakat mendapatkan
pelayanan kesehatan  yang  maksimal  tanpa  terbebani masalah biaya.
4. KESIMPULAN
1. Sumber daya manusia Puskesmas Sindar Raya  dalam  menjalankan  program  JKN tergolong masih kurang secara  kuantitas dan kualitas. Tidak meratanya penyebaran  dokter  umum  dan  dokter gigi  ke  puskesmas-puskesmas  menjadi salah  satu  masalah  kurangnya  sumber daya  manusia  di  Puskesmas  Sindar Raya. Namun dalam pelayanan kesehatan,  tidak  ada  perbedaan  secara mendasar  dengan  pelayanan  sebelum JKN dengan era JKN sekarang ini.
2. Kemampuan  administrasi  sumber  daya manusia  di  Puskesmas  Sindar  Raya masih  kurang  siap  dalam  menerapkan format pelaporan JKN.
3. Sarana  dan  prasarana  Puskesmas  Sindar Raya  masih  tergolong  kurang  dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Walaupun masih tergolong kurang tetapi puskesmas  masih  bisa  memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Sarana medis yang masih belum lengkap adalah  pelayanan  kesehatan  gigi  dan laboratorium. Dokter gigi yang tidak ada serta ruang  laboratorium yang tidak ada sehingga  tidak  bisa  maksimal  dalam pelayanan gigi dan laboratorium.
5. Sarana  pendukung  administrasi  seperti komputer  dan  internet  masih  belum lengkap dan harus segera dipenuhi.
6. Sumber daya keuangan yang mendukung  Puskesmas  Sindar  Raya sudah  tersedia.  Akan  tetapi  system administrasi birokrasi dalam pemanfaatan  keuangan  masih  belum maksimal dalam
mendukung pemanfaatan  sumber  keuangan  tersebut, akses  petugas  terhadap  keuangan  masih melalui  sistem  birokrasi  yang  menyita waktu  sehingga  dapat  menghambat operasionalisasi puskesmas.
7. Struktur  birokrasi  dan  kebijakan  dalam penerapan  JKN  sudah  jelas.  Secara fragmentasi,  struktur  birokrasi  sudah berjalan  sesuai  dengan  tugas  dan perannya  masing-masing.  Sedangkan standard  operasional  dalam  pelaksanaan JKN  ini  juga  sudah  jelas.  Berbagai standar  operasional  dalam  pelayanan kesehatan  sudah  diterbitkan  sebagai
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda                                                                Vol. 7, No. 1, Maret 2021 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
panduan.
8. Komitmen   sebagai  salah   satu   bentuk disposisi  dalam   menjalankan kebijakan JKN sudah jelas.
Keseluruhan stakeholder sepakat  dan  berkomitmen untuk  memperbaiki  permasalahan  yang ada  dalam  pelaksanaan  JKN  diwilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Simalungun.
9. Pelayanan  kesehatan  dalam  JKN  di lapangan  dapat    dilaksanakan  karena tidak  ada  perbedaan  mendasar  dalam memberikan pelayanan kesehatan, permasalahan  yang  banyak  muncul dalam  pelaksanaan  JKN  di  Puskesmas Sindar Raya yaitu masih ada permasalahan dalam mensinkronkan kepesertaan  dengan  program  jaminan kesehatan  yang  ada  sebelumnya  serta permasalahan  sosialisasi  yang  masih kurang kepada masyarakat dalam prosedural pelayanan rujukan.

## REFERENCES
Asri,  Anggi.  2014.  Analisis  Pelaksanaan Pelayanan Promotif dan Preventif dalam Era  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di Puskesmas Belawan Tahun 2014. Skripsi. Medan:  Universitas  Sumatera Utara.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  2014.
Peraturan  No.1  Tahun  201  tentang Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan Nasional . Jakarta. Darmawi, Herman. 2000. Manajemen Asuransi . Jakarta: BumiAksara.
EffendiF.,  Makhfudli.  2009. Keperawatan Kesehatan  Komunitas .  Jakarta:  Salemba
Medika. Gunawan,  Roni.  2014.  Analisis  Kesiapan Dinas  Kesehatan  Kota  Medan  dalam Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan  Nasioanal  di  Puskesmas. Tesis. Medan: Universitas SumateraUtara. Helmchen,  Lorens.  2008. Beyond  Health Insurance:  Public  Policy  to  Improve
Health . Bingley. Emerald Group Publishing Limited. Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi
Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-Ilmu Sosial . Jakarta: Salemba Humanika.
Ilyas,  Yaslis.  2006.  Determinan  Distribusi
Dokter  Spesialis  di  Kota/Kabupaten
Indonesia . Jurnal Manajemen
Pelayanan Kesehatan, Volume: 9.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. 2011. Laporan  Akhir  Riset  Fasilitas Kesehatan  Puskesmas  Tahun  2011.
Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun2013. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. 2013. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) dalam  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. 2013. Peraturan  Menteri  Kesehatan No.71  Tahun  2013  Tentang  Pelayanan Kesehatan  pada  Jaminan  Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. 2014. Jaminan  Kesehatan  Nasional . Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. .
2014. Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun 2014 tentang Puskesmas . Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementrian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat.  2012. Peta  Jalan  Menuju Jaminan  Kesehatan  Nasional  2012- 2019. Jakarta:  Kementrian  Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Lubis, Ade Fatma. 2009. Ekonomi Kesehatan . Medan: USU Press. Manggala,Wahyu. 2014. Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan
Kesehatan  Nasional  (JKN)  di  Rumah Sakit  Umum  Kota  Tangerang  Selatan Tahun 2014. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Moleong, Lexi J. 2005. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Muninjaya,  A.  A.Gde.  2004. Manajemen Kesehatan . Jakarta: EGC.
Murtika,  I  Ketut.  2004. Hukum  Asuransi
Indonesia . Jakarta:Rineka Cipta. Peraturan Presiden. 2013. Peraturan
Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta.
Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda                                                                Vol. 7, No. 1, Maret 2021 http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JURNALKEPERAWATAN e-ISSN 2597-7172, p-ISSN 2442-8108
Peraturan Presiden. 2014. Peraturan Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama
(FTKP)  Milik  Pemerintah  Daerah . Jakarta.
Profil  Kesehatan  Puskesmas  Sawit  Seberang
Tahun 2013. Purwoko,  Bambang.  1999. Jaminan  Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya: Pandangan  dan  Gagasan. Jakarta:
Meganet Dutatama.
Republik  Indonesia.  1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 . Jakarta. Soekamto, Hasbullah Thabrany, dan
Bambang  Purwoko.  2006. Reformasi
Sistem  Jaminan  Sosial  di  Indonesia [Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  RI]. Jakarta:  Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat  RI  Bekerjasama  dengan German Technical Cooperation ( GTZ). Sugiyono. 2012. Metode Penelitian
Kombinasi  (Mix  Methode). Bandung: Alfabeta.
Sulastomo.  2000. Manajemen  Kesehatan . Jakarta: Gramedia PustakaUtama. Thabrany,  H.  2011. Asuransi  Kesehatan Nasional . Jakarta: PAMJAKI. Trihono.  2005. Manajemen    Puskesmas Berbasis  Paradigma  Sehat. Jakarta:
Sagung Seto.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan Sosial Nasional.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan . Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
USAID.  2010. Taking  The  Pulse  of  Policy: The Policy Implementation Assessmenttool . Washington DC: USAID.