Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 2 – Juli  2021, Hal. 265-270| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3320.265-270

## PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT SECARA LISAN DENGAN JAMINAN GADAI MOBIL
l Gede Surya Mardita putra, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini budiarthaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Pada umumnya ketika seseorang melakukan kegiatan pinjaman kepada pihak bank maupun persero, maka akan dibuat suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini seringkali terjadi perjanjian namun tanpa adanya kesepakatan yang ditulis dengan kata lain hanya melalui lisan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa sahnya perjanjian kredit secara lisan dengan jaminan gadai mobil dan pelaksanaan asas itikad baik dalam  perjanjian  kredit  secara  lisan  dengan  jaminan  gadai  mobil.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  secara  empiris  dengan  menggunakan  sumber  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh dari  penelitian  di  lapangan,  literatur  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang  diangkat.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  pencatatan  dan  dokumentasi.  Dalam  rangka mendapatkan  pemaparan  yang  jelas,  data  tersebut  kemudian  dianalisis  dan  disajikan  secara  kualitatif.  Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan secara lisan yang dilakukan oleh Pihak 1 dan Pihak  2  telah  memenuhi  semua  ketentuan  syarat  sahnya  perjanjian  pasal  1320  KUHPerdata.  Terdapat kesepakatan  meminjam  uang  dengan  memberikan  jaminan  sebuah  mobil  Toyota.  Pihak  1  telah  melaksanakan dengan  itikad  baik  hal-hal  yang  disepakati  dalam  perjanjian  yang  yang  dibuat  bersama  dengan  pihak  2  tanpa terdapat pelanggaran apapun dengan  melakukan pelunasan terhadap pinjaman yang dilakukannya kepada Ketut sebesar 30% dari  yang diperjanjikan dalam tempo waktu 5 bulan dengan bunga atas pinjaman tersebut sebesar 10% per bulan.
Kata Kunci : Gadai, Itikad Baik, Perjanjian

## Abstract
In general, when someone carries out a loan to a bank or company, an agreement  will be made that has been agreed by both parties. In this case, there is an agreement but it does not written in the paper. The purpose of this  research  is  to  analyze  the  validity  of  the  oral  credit  agreement  with  the  car  pawn  guarantee  and  the implementation of the good faith principle in the oral credit agreement with the car pawn guarantee. The type of the research used is empirical by using primary data sources and secondary data obtained from field research, literature and legislation relating to the issues. The data collection techniques are carried out by recording and documentation. In order to get a clear explanation, the data is analyzed and presented qualitatively. The result of  the  research  reveals  that  the  credit  agreement  made  orally  by  Party  1  and  Party  2  had  fulfilled  all  the provisions of the validity of the agreement under Article 1320 of the Civil Code. There is an agreement to carry money  off  by  guaranteeing  a  Toyota  car.  Party  1  has  carried  out  in  good  faith  the  matters  agreed  in  the agreement made together with party 2 without any violation by making repayments of the loan he made to Ketut in the amount of 30% of what was agreed within 5 months with interest on the loan at 10% per month. Keywords: Pawn, Good Faith, Agreement

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  dan  teknologi  terhadap  pelaku  ekonomi  kredit  atau  pembiayaan  mendorong sebagian  pelaku  ekonomi  pemerintahan  maupun  masyarakat  baik  perorangan  maupun  badan  hukum yang  memerlukan  dana  besar.  Pihak  yang  memerlukan  dana  pada  umumnya  akan  melakukan pinjaman  kepada  bank  ataupun  badan  hukum  perorangan,  dimana  akan  membuat  suatu  perjanjian. Pemberian  kredit  tidak  dapat  dilakukan  oleh  bank  akan  tetapi  dapat  juga  dilakukan  oleh  siapa  saja yang  mempunyai  kemauan  dan  kemampuan  untuk  itu  melalui  utang  piutang  dengan  pembayaran secara  cicilan  antara  kreditur  yang  memberi  jaminan  dan  debitur  penerima  pinjaman  di  pihak  yang lain (Tiong, 1985) .
Jaminan hutang yang objeknya masih tergolong dalam benda bergerak akan tetapi kekuasaan atas  benda  tersebut  tidak  beralih  dari  debitur  kepada  kreditur (Fuady,  2003) .  Perjanjian  gadai  mobil sering  dilakukan  karena  sangat  membantu  para  pihak  yang  membutuhkan  dana  cepat.  Dalam  pasal 1313  KUHPerdata  menentukan  bahwa  perjanjian  sebagai  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  ctirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih  dengan  memenuhi  syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
Para  pihak  dalam  membuat  sebuah  perjanjian  bebas  untuk  menentukan  isi  perjanjian  yang akan dibuat, selama hal tersebut tidak melanggar norma, undang-undang, dan ketentuan yang berlaku. KUHPerdata  khususnya  pada  Pasal  1150-1160  telah  mengatur  gadai  yang  menjadi  jaminan  benda bergerak  oleh  kreditur  yang  diperoleh  dari  debitur  yang  menjadi  jaminan  utang  sebagai  jaminan pelunasan  utangnya  nanti.  Gadai  sebagai  salah  satu  hak  yang  diperoleh  bagi  kreditur  atau  suatu jaminan  barang  bergerak  yang  diserahkan  kepadanya  atau  oleh  kuasanya  sebagai  jaminan  atas utangnya,  dan  memberi  wewenang  kepada  kreditur  untuk  mengambil  pelunasan  atas  piutangnya dengan  mendahului  kreditur-kreditur  lainnya,  tanpa  pengecualian  biaya  penjualan  sebagai pelaksanaan atas runtutan kepemilikan atau kepenguasaan dan biaya penyelamat barang tersebut yang harus didahulukan.
Pada  tulisan  ini,  terdapat  contoh  kasus  perjanjian  gadai  mobil  berdasarkan  itikad  baik  yang dilakukan  lokasi  perjanjian  Perumahan  Wahyu  Bemasi  Permai,  Banjar  Bemasi  Buduk,  Desa  Buduk, Kecarnatan Mengwi, Kabupaten Badung 23 Maret 2017. Fery sebagai pihak debitur rnerninjam uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada I Ketut Putrayasa sebagai pihak kreditur, Fery meminjam uang kepada Ketut dengan memberikan jaminan sebuah mobil Toyota Vios kepada Ketut. Dengan rnelakukan perjanjian lisan  yaitu atas itikad baik, dimana perjanjian ini telah disepakati  atas kepercayaan  tanpa  ada  tipu  daya  muslihat.  Di  dalam  perjanjian,  Fery  akan  melunasi  utang  kepada Ketut  sebesar  30  juta  dengan  tempo  5  (lima)  bulan  dan  sudah  menyepakati  bunga  sebesar  10% (sepuluh  persen)  perbulan,  perjanjian  ini  dilakukan  karena  hubungan  teman  dekat.  Selama  5  (lima) bulan  pertama  memang  Fery  membayar  penuh  utang  kepada  Ketut,  dan  Fery  ingin  meminjam  uang lagi kepada Ketut dengan alasan ingin mudik dan anaknya yang sedang sakit, Ketut rnerasa iba karena apa  yang  disampaikan  oleh  Fery  maka  Ketut  memberikan  uang  lebih  yaitu  sebesar  Rp.  40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah), setelah 5 (lima) bulan berlalu dan jatuh tempo sudah lewat Fery kunjung tidak ada kabar. Ketut penasaran kenapa Fery tidak kunjung ada kabar maka dia menanyakan kerabat Fery  yang  mengatakan  bahwa  Fery  sudah  tidak  diam  di  kampung  halamannya  lagi  dan  rnobil  yang rnenjadi  jaminan  piutangnya  tersebut  tidak  terdaftar,  karena  Buku  Pemilik  Kendaraan  Berrnotor (BPKB) ditahan oleh pihak dealer Toyota dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)nya palsu.
Hingga saat ini Fery tidak ada kabar sama sekali dan tidak rnerniliki itikad tidak baik dalam melaksanakan  perjanjian  yang  telah  disepakatinya  bersama  dengan  Ketut  serta  telah  melakukan perbuatan  wanprestasi.  Setelah  berpikir  lama  karena  ketut  merasa  dirugikan,  Ketut  ingin  menjual mobil Toyota Vios tersebut di muka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan rnaksud untuk  mengambil  pelunasan  jumlah  piutangnya  beserta  bunga  dan  biaya  dari  pendapatan  penjualan tersebut,  tetapi  rnasih  susah  untuk  rnenjualnya  dikarenakan  rnobil  tersebut  tidak  terdaftar  atau bodong.
Perjanjian  tidak  tertulis  adalah  perjanjian  sah  dalam  perspektif  hukum  perdata  selama  tidak bertentangan  dengan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Vijayantera,  2020) .  Maka dalam  hal  ini  pembuktian  perjanjian  yang  dibuat  secara  lisan  yaitu  kedua  bela  pihak  berunding kembali  dan  membuat  perjanjian  baru  dengan  itikad  baik.  Ketika  kesepakatan  telah  ada,  maka perjanjian harus dibuat secara tertulis dengan melibatkan pihak ketiga (Wauran et al., 2020) . Menurut (Sirait  et  al.,  2020) hal  ini  merupakan  asas  itikad  baik  dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan  substansi perjanjian  akan  tampak  dari  adanya  kepercayaan  dan  kemauan  baik  serta  tanggungjawab  didalam pemenuhannya  oleh  para  pihak.  Dengan  itikad  baik,  terdapat  kewajiban  untuk  berperilaku  secara tepat, serta kesopanan terkandung didalamnya (Amalia et al., 2018) .
Maka  berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisa  sahnya perjanjian  kredit  secara  lisan  dengan  jaminan  gadai  mobil  dan  pelaksanaan  asas  itikad  baik  dalam perjanjian kredit secara lisan dengan jaminan gadai mobil

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum  secara  empiris  dengan rnenggunakan  surnber  data  primer  yang  didapatkan  secara  langsung  dari  keterangan  inforrnan  dan responden  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian  di  lapangan,  literature  dan  peraturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan  perrnasalahan  yang diangkat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan dan dokumentasi dengan lokasi penelitian di Perumahan Wahyu Bemasi Permai,  Jl.  Rahayu  4  No.  9,  Br.  Bemasi  Buduk,  Kec.  Mengwi,  Kab.  Badung,  Prov.  Bali.  Dalam rangka  mendapatkan  pemaparan  yang  jelas,  data  tersebut  kemudian  dianalisis  dan  disajikan  secara kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sahnya Perjanjian Kredit Secara Lisan dengan Jaminan Gadai Mobil
Syarat  sahnya  perjanjian  dengan  jaminan  gadai  mobil  telah  diatur  dalam  ketentuan  pasal  1320  KU HPerdata,  diantara  lain  sepakat  mereka  untuk  mengikatkan  dirinya  dalam  perjanjian  yang  telah disetujui,  baik  secara  tertulis,  lisan,  simbol-simbol  tertentu  atau  berdiam  diri.  Perjanjian  secara  lisan banyak  dan  sering  terjadi  dalam  bermasyarakat  dikarenakan  lebih  mudah  dan  praktis (Miru,  2007) . Syarat  selanjutnya  adalah  kecakapan  yang  berarti  seorang  oleh  hukum  dianggap  belum  atau  tidak cakap melakukan sebuah kontrak jika belum berumur 21 tahun, masih berada dibawah pengampuan, dan  pada  umumnya  semua  orang  kepada  undang-undang  telah  melarang  membuat  suaru  perjanjian tertentu.
Hal  tertentu  merupakan  syarat  selanjutnya  yang  berarti  suatu  kontrak  yang  objek perjanjiannya  harus  jelas  dan  ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak,  objek  perjanjian  yang  ditentukan tersebut  dapat  berupa  barang  maupun  jasa,  tidak  berbuat  sesuatu,  dan  sebab  yang  halal  berarti  isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Sahnya perjanjian kredit secara  lisan  dengan  jaminan  gadai  mobil  yang  dilakukan  oleh  Fery  dan  I  Ketut  Putrayasa  yang berlokasi di Perumahan Wahyu Bemasi Permai, Jl. Rahayu 4 No. 9, Br. Bemasi Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Prov. Bali bahwa para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri di dalam perjanjian yang  telah  diserujui  dengan  cara  lisan  yaitu  Fery  sebagai  pihak  debitur  meminjam  uang  sebesar Rp30.000.000,-(tiga  puluh  juta  Rupiah)  kepada  I  Ketut  Putrayasa  sebagai  pihak  kreditur  dengan memberikanjaminan sebuah mobil Toyota Vios. Para pihak rnerniliki kecakapan karena telah berumur diatas 21 tahun.
Perjanjian  lisan  yang  dibuat  oleh  Fery  dan  I  Ketut  Putrayasa  telah  terdapat  hal  tertentu sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Objek perjanjian telah jelas berupa barang yang  ditentukan  oleh  para  pihak.  Selanjutnya,  suatu  sebab  yang  halal  sebagaimana  dipersyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata juga telah terpenuhi karena perjanjian lisan yang dibuat oleh Fery dan I Ketut Putrayasa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Perjanjian kredit secara lisan dengan jaminan gadai mobil yang dilakukan oleh Fery dan l Ketut Putrayasa telah memenuhi  semua  syarat-syarat  yang  diatur  dalam  pasal  1320  KUH  Perdata  maka  wajib  untuk dipenuhi  serta  berlaku  sebagai  hukum.  Perjanjian  lisan  merupakan  perjanjian  yang  sah  karena  telah memenuhi unsur kata sepakat, sehingga kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut wajib untuk  rnelakukan  dan  memenuhi  prestasi  dari  apa  yang  telah  disepakati  sebagaimana  yang  diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata.

## 2. Pelaksanaan  Asas  Itikad  Baik  dalam  Perjanjian  Kredit  Secara  Lisan  dengan  Jaminan  Gadai Mobil
Pelaksanaan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  ini  kredit  yaitu  terkait  dengan  kejujuran  pada  sikap batin  seseorang  pada  waktu  dilaksanakan  perbuatan  hukum.  Para  pihak  harus  melaksanakan  hal-hal yang  telah  disampaikan  secara  lisan  berdasarkan  kepercayaan  atau  keyakinan,  kejujuran  serta kemauan  baik  dari  para  pihak.  Itikad  baik  dalam  pelaksanaan  kredit  dilakukan  sebagai  suatu  sikap batin  atau  kejiwaan  manua  yang  jujur,  terbuka  atau  tidak  ada  yang  disembunyikan,  tulus  iklas,  dan bersungguh-sungguh (Atmaja & Budiartha, 2018) .
Pelaksanaan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  kredit  secara  lisan  memberi  hak  kepada pemberi gadai untuk menuntut apabila barang gadai tersebut hilang atau mundur akibat dari kelalaian pemegang  jaminan  gadai  dan  berhak  mendapat  kembali  barang  yang  digadaikan  apabila  hutangnya dibayar  lunas (Untung,  2000) .  Kewajiban  pemberi  gadai  ialah  rnenyerahkan  barang  yang
dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi. Pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit  juga  memberikan  hak  bagi  penerima  gadai  untuk  menerima  angsuran  pokok  pinjaman  dan bunga  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan  dan  menjual  barang  gadai  apabila  pemberi  gadai  tidak memenuhi kewajibannya setelah batas waktu yang ditentukan untuk pemenuhan janjinya (H.S, 2001) . Mengenai  dari  kewajiban  penerima  gadai  adalah  menjaga  barang  yang  digadaikan  sebaik- baiknya,  tidak  di  perkenankan  untuk  mengalihkan  barang  yang  digadaikan  menjadi  miliknya walaupun pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, dan bertanggung jawab atas kerugian  barang  gadai  akibat  kelalaiannya.  Sahnya  suatu  perjanjian  gadai  tersebut  didasarkan  pada penyerahan  benda  yang  digadaikan  ke  dalam  penguasaan  kreditur  atau  pihak  ketiga  yang  ditunjuk bersama,  apabila  kebendaan  yang  digadaikan  tersebut  tetap  berada  di  tangan  debitur,  maka  hak gadainya  tidak  sah  secara  atau  demi  hukum (Prodjodikoro, 1981) .  Penyerahan  itu  harus  nyata,  tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda tersebut berada dalam kekuasaan debitur itu (Badrulzaman, 1995) .
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  I  Ketut  Putrayasa  yang  berlokasi  di Perumahan  Wahyu  Bemasi  Permai,  Banjar  Bernasi  Buduk,  Desa  Buduk,  Kecamatan  Mengwi, Kabupaten  Badung,  dalam  rangka  pelaksanaan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  kredit  atau mengamankan  piutang  kreditur,  maka  secara  khusus  oleh  debitur  kepada  kreditur  diserahkan  suatu kebendaan bergerak yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan utang debitur yang menimbulkan hak bagi  kreditur  unruk melakukan penahanan atas benda bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan pelunasan utang debitur.
Perjanjian  kredit  secara  lisan  dengan  jaminan  gadai  mobil  yang  dilakukan  oleh  Fery  dan  1 Ketut  Putrayasa  telah  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  sesuai  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata. Pelaksanaan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  kredit  secara  lisan  dengan  jaminan  gadai  mobil  yang dilakukan  oleh  Fery  dan  I  Ketut  Putrayasa  ditafsirkan  sebagai  hal  yang  berhubungan  dengan kepatuhan  dan  kepantasan  dalam  melaksanakan  perjanjian  tersebut  sehingga  harus  dilaksanakan dengan  itikad  baik  atau  contractus  bonafide.  Perjanjian  kredit  secara  lisan  dengan  jaminan  gadai mobil telah dilakukan pelunasan oleh Fery kepada I Kerut Putrayasa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat  bersama.  Fery  kemudian  kernbali  ingin  meminjam  sejumlah  uang  kepada  I  Kerut  Putrayasa dengan alasan ingin mudik dan anaknya sedang sakit. I Kerut Putrayasa kemudian merasa iba dengan hal-hal  yang  telah  disampaikan  oleh  Fery,  maka  I  Ketut  Putrayasa  kemudian  memberikan  pinjaman sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat yang  sama  sebagaimana  perjanjian  lisan  yang  dibuat  sebelumnya.  Namun,  setelah  berjalan  selama  5 (lima)  bulan  dan  waktu  jatuh  tempo  telah  Jewat,  tidak  terdapat  kabar  dari  Fery  untuk  melakukan pelunasan atas sejumlah uang yang telah diterimanya.
I  Ketut  Putrayasa  kemudian  menanyakan  kepada  kerabat  Fery  mengenai  keberadaannya. Narnun, sahabatnya mengatakan bahwa Fery sudah tidak berada di kampung halamannya lagi. Selain iru,  mobil  yang  menjadi  jaminan  gadai  tersebut  ternyata  tidak  terdaftar  karena  Buku  Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ditahan oleh pihak dealer Toyota dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)  yang  diberikan  tersebut  palsu.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa,  Fery  tidak memiliki  itikad  baik  dalam  melaksanakan  perjanjian  kredit  secara  lisan  dengan  jaminan  gadai  mobil yang dilakukannya dengan I Ketut Putrayasa.
I  Ketut  Putrayasa  sebagai  pihak  yang  dirugikan,  dapat  rnenuntut  atas  kerugian  yang dideritanya kepada Fery. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyebutkan bahwa tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewujudkan  orang yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  iru,  mengganti  kerugian  tersebut.  Fery  tidak melaksanakan  perjanjian  kredit  secara  lisan  dengan  jaminan  gadai  mobil  dengan  itikad  baik  dan melakukan  tipu  daya  atau  tipu  muslihat  kepada  I  Ketut  Putrayasa  karena  memberikan  informasi maupun surat-surat kendaraan yang tidak benar atau palsu.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Sahnya  perjanjian  kredit  secara  lisan  dengan  jaminan  gadai  mobil  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  yaitu  sepakat  untuk  mengikatkan  dirinya,  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perjanjian, suaru hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian kredit secara lisan yang dilakukan oleh Fery dan  I  Ketut  Putrayasa  telah  memenuhi  semua  syarat-syarat  tersebut.  Terdapat  kesepakatan  Fery meminjam  uang  sebesar  Rp30.000.000,-  (tjga  puluh  juta  Rupiah)  kepada  I  Ketut  Putrayasa  dengan memberikan jaminan sebuah mobil Toyota Vios, memiliki kecakapan karena telah berumur diatas 21 tahun,  terdapat  hal  tertentu  berupa  objek  perjanjian  yang  jelas,  dan  suatu  sebab  yang  halal  karena perjanjian  lisan  yang  dibuat  oleh  Fery  dan  I  Ketut  Putrayasa  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit secara lisan dengan jaminan gadai mobil yaitu  terkait  dengan  kejujuran  yang  terletak  pada  sikap  batin  kedua  belah  pihak,  yang  telah disampaikan secara lisan berdasarkan kepercayaan atau keyakinan, kejujuran serta kemauan baik dari kedua  belah  pihak.  Fery  telah  melaksanakan  dengan  itikad  baik  hal-hal  yang  disepakati  dalam perjanjian yang dibuat bersama dengan  I Ketut Putrayasa tanpa terdapat pelanggaran apapun dengan melakukan  pelunasan  terhadap  pinjaman  yang  dilakukannya  kepada  Ketut  sebesar  Rp30.000.000,- (tiga  puluh  juta  Rupiah)  dalam  tempo  waktu  5  (lima)  bulan  dengan  bunga  atas  pinjaman  tersebut sebesar  10%  (sepuluh  persen)  per  bulan.  Namun,  terkait  dengan  pinjaman  Fery  berikutnya  sebesar Rp40.000.000,-  (empat  puluh  juta  Rupiah),  Fery  tidak  melaksanakan  perjanjian  kredit  secara  lisan dengan  itikad  baik  karena  tidak  melakukan  pelunasan  terhadap  pinjaman  tersebut  sesuai  kesepaktan yang  telah  dibuat  bersama  serta  melakukan  tipu  daya  atau  tipu  muslihat  kepada  I  Ketut  Putrayasa karena memberikan informasi maupun surat-surat kendaraan yang tidak benar atau palsu.

## 2. Saran
Pemerintah perlu untuk membuat  kebijakan  dan  memberikan sosialisasi  agar masyarakat  memahami bahwa  perjanjian  yang  dibuat  secara  tidak  tertulis  atau  lisan  juga  mengikat  secara  hukum  bagi  para pihak  yang  membuatnya  serta  sah  apabila  memenuhi  unsur  yang  terdapat  di  dalam  rumusan  Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga pemerintah melalui aparat penegak hukum dapat menindak tegas pihak- pihak yang tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakatinya, meskipun dilaksanakan secara lisan. Selain  itu,  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  harus  memperhatikan  syarat  sahnya  perjanjian seperti  kesepakatan,  kecakapan,  suatu  hal  tertentu,  dan  suatu  sebab  yang  halal  karena  apabila  hal tersebut tidak terpenuhi maka, perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dapat batal demi hukum.
Sepanjang  perjanjian  tersebut  telah  sesuai  dengan  syarat  sahnya  perjanjian,  maka  perjanjian tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  para  pihak.  Selanjutnya,  masyarakat  perlu memahami  mengenai  perjanjian  apabila  dibuat  secara  lisan  dan  apabila  menjadi  pihak  dalam perjanjian  lisan,  maka  harus  melaksanakan  apa  yang  telah  disepakati  dengan  itikad  baik,  tidak merugikan  satu  sama  lainnya  serta  selalu  mengindahkan  norma-norrna  kesusilaan,  kepatutan, kebiasaan,  dan  undang-undang  agar  perjanjian  tercipta  dengan  baik  tanpa  adanya  pihak  yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, R., Sabrie, H. Y., & Dian, W. (2018). The Principle of Good Faith in The Choice of Law of Foreign Direct Investment Contracts in Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 12 (2), 170– 180.
Atmaja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Setara Press. Malang. Badrulzaman,  M.  D.  (1995). Perjanjian  Baku  (standar)  Perkembangannya  di  Indonesia .  Alumni. Bandung.
H.S, S. (2001). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Sinar Grafika. Jakarta. Fuady, M. (2003). Jaminan Fidusia (Cetakan II). PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Miru, A. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan . PT Grafindo Persada. Jakarta. Prodjodikoro, W. (1981). Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu . Alumni. Bandung.
Sirait,  M.  D.,  Kosasih,  J.  I.,  &  Arini,  D.  G.  D.  (2020).  Asas  Itikad  Baik  dalam  Perjanjian  Sewa- Menyewa Rumah Kantor. Jurnal Analogi Hukum , 2 (2), 221–227.
Tiong, O. H. (1985). Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan . Ghalian Indonesia. Jakarta.
Untung, B. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia . Andi. Yogyakarta.
Vijayantera, I. W. A. (2020). Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis. Jurnal Komunikasi Hukum , 6 (1), 115–125.
Wauran,  R.  V.,  R,  S.  A.,  &  Tampi,  B.  (2020).  Kepastian  Hukum  Perjanjian  Secara  Lisan  Menurut KUHPerdata Pasal 1338. Jurnal Lex Privatum , 8 (2), 86–95. Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan.