PENGARUH KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUK PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
Lydiawati Tandio Simon Hariyanto* Ronny Irawan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya *simon@ukwms.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received 3 March, 2014 Revised 18 May, 2014 Accepted 21 June, 2014
Key words:
Earnings Management, Deferred Tax Liabilities, Deferred Tax Assets, Deferred Tax Expenses

## ABSTRACT
Earnings  management  activities  which  were  detected  in  book-tax  differences  can  be  done  by  raising  the  net  deferred  tax liabilities that result in the ascension of deferred tax expenses. This study is aimed at identifying and examines the effect of their components net deferred tax liabilities and against the indications of earnings management. The components of deferred tax being analyzed  are  accrual  and  provision  for  income  and  expenses,  compensation,  depreciation,  valuation  of  assets  and  other miscellaneous items. The object of the research is the manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2009-2012 which has been selected by purposive sampling technique. This research was tested using logistic regression. The results showed that the change  in  net  deferred  tax  liabilities  along  with  its  components  such  as  accrual  and  provision  for  income  and  expenses, compensation, depreciation, valuation of assets and other miscellaneous items had no significant effect on earnings management to  increase  profit  accounting.  Operational  cash  flow  as  control  variable  had  no  significant  effect  on  earning  management  to increase profit accounting.

## ABSTRAK
Aktivitas manajemen laba yang terdeteksi dalam book-tax differences dapat dilakukan dengan menaikkan kewajiban pajak tangguhan bersih sehingga menyebabkan naiknya beban pajak tangguhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguji pengaruh komponen-komponen perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih terhadap indikasi adanya manajemen laba. Komponen-komponen pajak tangguhan yang dianalisis antara lain akrual dan pencadangan atas pendapatan dan beban, kompen- sasi, depresiasi, penilaian aset lainnya dan miscellaneous item.  Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  komponen-komponen  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  seperti  akrual  dan  pen- cadangan atas pendapatan dan beban, kompensasi, depresiasi, penilaian aset lainnya dan miscellaneous items tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi. Arus kas operasi sebagai variabel kontrol juga tidak ber- pengaruh signifikan terhadap manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi.

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  tingkat  persaingan  bisnis  yang  terjadi  antar  perusahaan  semakin tinggi dan kuat. Hal ini disebabkan  setiap perusahaan ingin meraih pangsa pasar yang lebih tinggi. Da- lam  meraih  pangsa  pasar  yang  tinggi  tidak  hanya  diperlukan  produk  yang  bagus  dan  promosi  yang menarik tapi juga melihat pada kinerja keuangan yang dimiliki masing-masing perusahaan.
Penyusunan  laporan  keuangan  oleh  manajemen  bertujuan  untuk  menyampaikan  informasi mengenai  kondisi  keuangan  dan  ekonomi  perusahaan  pada  periode  tertentu.  Manajemen  perusahaan terkadang  memberikan  sinyal  positif  kepada  pasar  tentang  kondisi  perusahaan  yang  dikelolanya.  Oleh karena itu, manajer perusahaan kemudian berkeinginan untuk menaikkan laba yang dilaporkan kepada
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202
para pemegang saham dan pemakai eksternal lainnya (Ettredge, Sun, dan Lee, 2007).
Tindakan  manajemen  memanipulasi  informasi  keuangan  dengan  melaporkan  laba  yang  dinaikkan mengindikasikan adanya praktik manajemen laba oleh perusahaan. Menurut Scott (2006:344) manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari Standar Akuntansi Keuangan yang ada dan  secara  alamiah  dapat  memaksimalkan  utilitas  mereka  dan  atau  nilai  pasar  perusahaan.  Menurut Subramayam  dan  John  (2010:130)  manajemen  laba  merupakan  hasil  akuntansi  akrual  yang  paling  ber- masalah,  karena  dapat  merusak  kredibilitas  informasi  akuntansi,  sehingga  mengurangi  keandalan laporan keuangan yang berdampak pada pemakai laporan keuangan tersebut.
Sebenarnya perusahaan menghadapi suatu dorongan yang saling bertentangan pada saat melakukan manajemen laba. Pada satu sisi manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan  memaksimalkan  laba  yang  dilaporkan  kepada  para  pemegang  saham  dan  pengguna  eksternal lainnya. Namun demikian, di sisi lain manajemen perusahaan juga menginginkan untuk meminimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak (Ettredge dkk., 2007).
Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Perpajakan. Akuntansi komersial pada umumnya mengacu pada  aturan-aturan  standar  yang  ditetapkan  dalam  PSAK,  namun  demikian  untuk  menjalankan  fungsi budgeter dan reguler pajak,  pemerintah  (dalam  hal  ini  Direktorat  Jendral  Pajak)  menetapkan  beberapa aturan khusus yang berbeda dengan aturan akuntansi dalam PSAK.
Perbedaan  antara laporan  keuangan  akuntansi  dan  perpajakan  disebabkan  karena  dalam  penyusu- nan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menen- tukan prinsip dan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan  menurut peraturan perpajakan (Phillips,  Pincus,  dan  Rego,  2003;  Yulianti,  2005).  Semakin  besarnya  motivasi  manajemen  untuk melakukan  manajemen  laba  akan  menyebabkan  semakin  besarnya  perbedaan  antara  laba  akuntansi dengan laba perpajakan (Mills dan Newberry, 2001 dalam Irreza dan Yulianti, 2010).
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1997 menerbitkan PSAK No.46 yang mengatur tentang akuntansi  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang  mulai  diterapkan  pada  tahun  2001.  Sebelum  diberlakukannya PSAK  No.46  tersebut,  perusahaan  hanya  menghitung  dan  mengakui  besarnya  beban  pajak  penghasilan untuk tahun berjalan saja tanpa menghitung pajak tangguhan.
Menurut  Waluyo  (2012:273)  pajak  tangguhan  ( deferred  tax )  adalah  jumlah  pajak  penghasilan  yang terpulihkan  pada  periode  mendatang  sebagai  akibat  perbedaan  temporer  yang  boleh  dikurangkan  d ari sisa  kerugian  yang  dapat  dikompensasikan.  Pengakuan  pajak  tangguhan  berdampak  terhadap  berku- rangnya  laba  atau  rugi  bersih  sebagai  akibat  adanya  kemungkinan  pengakuan  beban  pajak  tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Beban (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas kewajiban atau aset pajak tangguhan.
Kewajiban  pajak  tangguhan  dapat  terjadi  apabila  perbedaan  waktu  menyebabkan  koreksi  negatif yang  berakibat  beban  pajak  menurut  akuntansi  komersial  lebih  besar  dibanding  beban  pajak  menurut undang-undang  pajak.  Kewajiban  pajak  tangguhan  ini  timbul  sebagai  akibat  perbedaan  temporer  kena pajak.  Sedangkan,  aset  pajak  tangguhan  dapat  terjadi  apabila  perbedaan  waktu  menyebabkan  koreksi positif  yang  berakibat  beban  pajak  menurut  akuntansi  komersial  lebih  kecil  dibanding  beban  pajak menurut undang-undang pajak (Waluyo 2012:273).
Aktivitas  manajemen  laba  yang  terdeteksi  dalam book-tax differences ,  dapat  dilakukan  dengan menaikkan  kewajiban  pajak tangguhan  bersih  dan  mengakibatkan  naiknya  beban  pajak  tangguhan  ( de- ferred tax expense ). Pendapat ini konsisten dengan (Phillips dkk., 2003) yang membuktikan bahwa beban pajak  tangguhan,  yang  merupakan  wakil  empirik  untuk book-tax  differences ,  menghasilkan  total  akrual dan ukuran abnormal akrual dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari laba menurun.
Kewajiban (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapa- tan  atau  menangguhkan  pengakuan  beban  (mempercepat  beban  atau  menangguhkan  pendapatan). Dengan  pola  seperti  ini,  maka  perusahaan  tersebut  akan  melaporkan  laba  akuntansi  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  laba  menurut  perpajakan,  sehingga akan  meningkatkan  kewajiban  pajak tanggu- han bersih perusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya. Ini menunjukkan manajemen memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang sehingga mengu- rangi besarnya pajak yang dibayarkan.
Phillips,  Pincus,  Rego,  dan  Wan  (2004)  memecah  komponen  beban  pajak  tangguhan  ke  dalam  8 komponen yaitu, (1) akrual dan pencadangan atas pendapatan dan beban, (2) kompensasi (terkait dengan

## PENGARUH KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUK PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI OLEH: TANDIO, HARIYANTO dan IRAWAN
kewajiban pasca imbalan kerja), (3) depresiasi atas aset berwujud, (4) penilaian aset lainnya, (5) poin lain- lain,  (6) unrealized gains  or  losses  from  securities, (7) tax  carryforwards, (8) valuation  allowance  account. Menurut Phillips dkk. (2004) manajemen laba yang berusaha untuk memaksimalkan laba tanpa mening- katkan  biaya  terkait  dengan  perpajakan,  tidak  mempunyai  dampak  pada  laba  menurut  perpajakan,  se- hingga tidak akan mempengaruhi tax carryforwards dari perusahaan tersebut. Hal yang sama juga terkait dengan unrealized gains and losses from securities , karena tidak ada kaitan antara manajemen laba yang tid- ak berdampak pada laba menurut perpajakan dengan komponen tersebut. Selanjutnya, untuk komponen valuation allowance account, yang merupakan metode pencadangan aset pajak tangguhan perusahaan, tid- ak diwajibkan oleh PSAK No. 46, maka komponen tersebut tidak relevan untuk digunakan dalam perus- ahaan-perusahaan yang berada di Indonesia.
Berdasarkan  penelitian  Phillips  dkk.  (2004)  serta  Irreza  dan  Yulianti  (2010),  maka  dalam  penelitian ini komponen-komponen yang akan diuji yaitu (1) akrual dan pencadangan atas pendapatan dan beban, (2)  kompensasi  (terkait  dengan  kewajiban  pasca  imbalan  kerja),  (3)  depresiasi  atas  aset  berwujud,  (4) penilaian  aset  lainnya,  (contoh,  beban  terkait  dengan  aset  tidak  berwujud,  persediaan,  dan  sewa  guna usaha) dan, (5) miscellaneous items. Sesuai PSAK No. 46 komponen-komponen penting ini akan ditelusuri dari  pengungkapan  atas  perubahan  aset  dan  kewajiban  pajak  tangguhan  dari  masing-  masing  catatan atas  laporan  keuangan  perusahaan  yang  menjadi  sampel  penelitian.  Dengan  laba  akuntansi  yang  lebih besar dari laba menurut perpajakan akan berdampak pada peningkatan salah satu dari komponen diatas, dan hal ini akan berguna dalam mendeteksi aktivitas manajemen laba ini (Phillips dkk., 2004).
Komponen akrual dan pencadangan atas pendapatan dan beban dapat digunakan untuk mendeteksi adanya  manajemen  laba.  Menurut  Phillips  dkk.  (2004),  salah  satu  contohnya  dengan  mengurangi  pen- cadangan  pada bad  debt ,  dan warranty, atau  mengurangi  pendapatan  yang  ditangguhkan  maka  akan menaikkan kewajiban pajak tangguhan bersih dan laba perusahaan.
Komponen kompensasi terkait dengan kewajiban pasca imbalan kerja dapat digunakan manajemen untuk mengelola laba. Menurut Phillips dkk. (2004), salah satu contohnya dengan mengecilkan estimasi untuk pension dan post-retirement  benefits maka  akan  menaikkan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  dan laba  perusahaan.  Maka  dari  itu  variabel  kompensasi  mempunyai  indikasi  positif  sebagai  salah  satu  ke- lompok yang dapat dikelola untuk aktivitas manajemen laba (Irreza dan Yulianti, 2010).
Komponen  depresiasi  atas  aset  berwujud  dapat  membuat  manajemen  melakukan  aktivitas  mana- jemen  laba.  Menurut  Phillips  dkk.  (2004)  salah  satu  contohnya  dengan  memanjangkan  umur  aset  yang dapat  didepresiasi.  Manajer  dari  perusahaan  mempunyai  power  yang  paling  kuat  dalam  menentukan metode depresiasi dan umur estimasi. Perusahaan dapat memainkan metode dan estimasi umur manfaat untuk memperkecil beban depresiasi pada suatu periode (Irreza dan Yulianti, 2010).
Komponen  penilaian  aset  lainnya  dapat  digunakan  dalam  mendeteksi  adanya  manajemen  laba. Menurut  Phillips  dkk.  (2004),  sebagai  contoh,  apabila  amortisasi  atas  aset  tak  berwujud  perusahaan mempunyai  perbedaan  jauh  dengan  amortisasi  yang  dilakukan  oleh  perpajakan  maka  akan  men- imbulkan perbedaan temporer di dalam perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih.
Komponen miscellaneous items dapat mempengaruhi manajemen laba, termasuk di dalamnya adalah perubahan dalam seluruh kewajiban pajak tangguhan bersih yang tidak termasuk komponen-komponen di atas dan juga tidak terkait dengan tax-carry forward dan unrealized gain or losses (Phillips dkk., 2004; Ir- reza dan Yulianti, 2010).
Banyak  penelitian  yang  menggunakan  akrual  dan  beban  pajak  tangguhan  sebagai  indikator mendeteksi  manajemen  laba.  Penelitian  yang  dilakukan  Phillips  dkk.  (2003)  dan  Yulianti  (2005)  juga menemukan  bukti empiris  bahwa  beban  pajak tangguhan  memilki  hubungan  positif  dan  signifikan  ter- hadap probabilitas perusahaan melakukan manjemen laba untuk menghindari kerugian perusahaan.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Djamaluddin,  Rahmawati,  dan  Wijayanti  (2008)  menemukan bukti  empiris  bahwa  perubahan  dalam  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  dapat  digunakan  untuk mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurununan laba. Sedangkan perubahan  dalam kom- ponen kewajiban pajak tangguhan bersih yang berkaitan dengan akrual dan pencadangan atas pendapa- tan dan beban, kompensasi, depresiasi aktiva tetap, penilaian aktiva lainnya, miscellaneous items , dan pe- rubahan  dalam  cadangan  penilaian  aktiva  pajak  tangguhan  tidak  terbukti  secara  signifikan  dapat digunakan  untuk  mendeteksi  adanya  manajemen  laba  untuk  menghindari  laba  menurun.  Hasil
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202
penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Phillips  dkk.  (2004)  dimana  komponen akrual  dan  pencadangan  atas  pendapatan  dan  beban  secara  signifikan  dapat  digunakan  untuk mendeteksi manajemen laba untuk menghindari laba menurun.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Irreza  dan  Yulianti (2010)  menemukan  bukti empiris  bahwa total perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih dan total akrual dapat mendeteksi kemungkinan pe- rusahaan  melakukan  aktivitas  manajemen  laba  untuk  menghindari  kerugian.  Hal  ini  konsisten  dengan penelitian  Yulianti  (2005).  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irreza  dan  Yulianti  (2010)  hanya  satu variabel komponen yaitu komponen depresiasi atas aset berwujud yang mempunyai dampak signifikan dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari kerugian. Sedangkan komponen akrual dan pen- cadangan atas pendapatan dan beban, kompensasi, penilaian aset lainnya tidak mempunyai dampak sig- nifikan dalam mendeteksi manajemen laba.
Pada penelitian ini objek  penelitian yang digunakan adalah perusahaan  manufaktur yang terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia.  Pembatasan  perusahaan  diperlukan  karena  masing-masing  perusahaan menghadapi  perlakuan  pajak  dan  akuntansi  yang  berbeda,  sedangkan  perusahaan  manufaktur  dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki jumlah perusahaan yang listing paling banyak dibandingkan dengan industri lainnya. Selain itu, industri keuangan merupakan industri dengan regulasi  yang  sangat  ketat  dibandingkan  dengan  industri  lainnya  sehingga  mempunyai  peraturan- peraturan  yang  dapat  membedakan  pengungkapan  pajak  penghasilan  perusahaan-perusahaan  pada  in- dustri tersebut. Maka dari itu dipilihlah perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian.
Penelitian  mengenai  pengaruh  komponen-komponen  pajak  tangguhan  dalam  mendeteksi  mana- jemen laba masih jarang dilakukan di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah komponen-komponen  yang  terkandung  dalam  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  ber- pengaruh  terhadap  manajemen  laba  untuk  menaikkan  laba  akuntansi  pada  perusahaan  manufaktur  di Bursa  Efek  Indonesia?” .  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  ingin  memperoleh  bukti  empiris  tentang pengaruh  komponen-komponen  yang  terkandung  dalam  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih terhadap manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi pada perusahaan  manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kajian Literatur
Teori Agensi (Teory Agency)
Menurut  Anthony  dan  Govindarajan  (1995,  dalam  Suranggane,  2007),  teori  keagenan  ( teory  agency ) adalah economic rational man dan kontrak antara prinsipal dan agen dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga  menimbulkan  konflik  kepentingan  antara  prinsipal  dan  agen.  Teori  agensi  mengeksplorasi bagaimana  kontrak  dan  insentif  dapat  ditulis  untuk  memotivasi  individu-individu  untuk  mencapai keselarasan  tujuan.  Teori  ini  berusaha  menggambarkan  faktor-faktor  utama  yang  sebaiknya  dipertim- bangkan untuk merancang kontrak insentif. Prinsipal mendelegasikan tanggungjawabnya termasuk pen- delegasian  otoritas  pengambilan  keputusan  kepada  agen  (manajemen)  untuk  melakukan  tugas  tertentu yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
Teori  agensi  mengasumsikan  bahwa  semua  individu  bertindak  untuk  kepentingan  mereka  sendiri. Agen  diasumsikan  akan  menerima  kepuasan  tidak  hanya  dari  kompensasi  keuangan  tetapi  juga  dari tambahan yang terlibat dari hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel. Prinsipal (pemegang saham), di pihak lain di- asumsikan  hanya  tertarik  pada  pengembalian  keuangan  yang  diperoleh  dari  investasi  mereka  di  suatu perusahaan.
Agen biasanya memiliki sebagian besar dari kekayaan mereka terikat dengan kekayaan perusahaan. Kekayaan  ini  terdiri  baik  dari  kekayaan  keuangan  mereka  maupun  modal  manusia  mereka.  Modal manusia  adalah  nilai  manajer  sebagaimana  dipandang  oleh  pasar  dan  dipengaruhi  oleh  kinerja  perus- ahaan.  Karena  semakin  menurunnya  utilitas  atas  kekayaan  dan  besarnya  jumlah  modal agen  yang  ber- gantung  pada  perusahaan,  agen  diasumsikan  akan  bersifat  enggan  menghadapi  risiko  ( risk  averse ).  Se- dangkan,  prinsipal  termortivasi  untuk  menyejahterakan  dirinya  dengan  profitabilitas  yang  selalu meningkat  sedangkan  agen  termotivasi  untuk  memaksimalkan  pemenuhan  kebutuhan  ekonomis  dan psikologisnya.

## PENGARUH KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUK PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI OLEH: TANDIO, HARIYANTO dan IRAWAN
Teori  keagenan  menyatakan  bahwa  praktik  manajemen  laba  dipengaruhi  oleh  adanya  konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Djamaluddin, 2008). Prinsipal tidak mem- iliki  informasi  yang  mencukupi  mengenai  kinerja  agen,  maka  prinsipal  tidak  pernah  merasa  pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Dengan demikian, prinsipal berada  sebagai  asimetri  informasi  karena  agen  lebih  mengetahui  kinerja  dan  aktivitas  perusahaan dibandingkan prinsipal.
Adanya  perbedaan  kepentingan  dan  informasi  antara  prinsipal  dan  agen  memacu  agen  untuk memikirkan  bagaimana  angka  akuntansi  yang  dihasilkan  dapat  lebih  memaksimalkan  kepentingannya. Cara  yang  dapat  dilakukan  agen  untuk  mempengaruhi  angka-angka  akuntansi  dapat  berupa  rekayasa laba atau manajemen laba dalam laporan keuangan.

## Manajemen Laba
Pada  dasarnya,  definisi  operasional  dari  manajemen  laba  ( earning  management )  menurut  Belkaoui (2007) adalah perilaku yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.
Definisi  manajemen  laba  menurut  Djamaluddin  (2008)  adalah  perilaku  yang  dilakukan  manajer menggunakan  kebijakan  ( judgement )  dalam  pelaporan  keuangan  dan  dalam  menyusun  transaksi  untuk mengubah laporan keuangan dan menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi contractual outcomes yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Definisi  menurut  Yulianti  (2005:108), earning  management dalam  arti  sempit  didefinisikan  perilaku manajer “bermain” dengan komponen discretionary accruals dalam menentukan besarnya laba. Sedangkan dalam  arti  luas earnings  management didefinisikan  tindakan  manajer  untuk  meningkatkan  (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) probabilitas ekonomis jangka panjang.
Berdasarkan  definisi  di  atas,  pengertian  manajemen  laba  adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh manajemen untuk memanipulasi angka-angka akuntansi yang dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan  untuk  keuntungan  bagi  dirinya  sendiri  dengan  cara  mengubah  atau  mengabaikan  standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya.
Di  dalam  melakukan  aktivitas  manajemen  laba  ada  beberapa  pendekatan  yang  dilakukan  Scott (2006) adalah:
a. Taking big bath
Hal  ini  dapat  terjadi  selama  periode  reorganisasi,  termasuk  pengangkatan  Chief  Excecutive Officer  baru.  Jika  perusahaan  memang  sedang  dalam  kondisi  rugi.  Maka  manajemen  akan membebankan  biaya-biaya  yang  seharusnya  ditangguhkan  atau  dapat  ditangguhkan  agar tidak mengganggu laba di masa mendatang.
b. Income minimization
Manajemen  mencoba  memindahkan  beban  ke  masa  kini  agar  memiliki  peluang  yang  lebih besar mendapatkan laba di masa mendatang.
c. Income maximization
Manajemen  mencoba  meningkatkan  laba  masa  kini  dengan  memindahkan  beban  ke  masa mendatang. Biasanya dilakukan manajer dalam rangka memperoleh bonus tahunan.
d. Income smoothing
Tindakan  dimana  manajemen  memperhalus  fluktuasi  laba  dari  periode  ke  periode  dengan cara memindahkan laba dari periode yang memilki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah.
Teknik untuk merekayasa laba menurut Damayanti (2008) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:
a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Cara  manajemen  untuk  mempengaruhi  laba  melalui judgment terhadap  estimasi  akuntansi antara  lain:  estimasi  tingkat  piutang  tidak  tertagih,  estimasi  kurun  waktu  depresiasi  aktiva tetap, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202
b. Mengubah metode akuntansi Perubahan  metode  akuntansi  yang  dimaksud  adalah  perubahan  metode  akuntansi  yang digunakan  untuk  mencatat  suatu  transaksi,  misalnya  mengubah  metode  depresiasi  aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
c. Menggeser periode biaya atau pendapatan. Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini sebagi manipulasi keputusan operasional (Fischer dan  Rozenweig,  1995).  Contoh  rekayasa  periode  biaya  atau  pendapatan  antara  lain mempercepat  atau  menunda  pengeluaran  untuk  penelitian  sampai  periode  akuntansi berikutnya,  mempercepat/menunda  pengeluaran  promosi  sampai  periode  akuntansi berikutnya,  mempercepat/menunda  pengiriman  produk  ke  pelanggan,  menjual  investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai (Black, Sellers, dan Manly, 1998), dan lain-lain.
Praktik-praktik  manajemen  laba  yang  dilakukan  pihak  manajemen  disesuaikan  dengan  motivasi melakukan  manajemen  laba.  Manajemen laba  cenderung  merekayasa  labanya  untuk  menekan  besarnya pajak  yang  dikeluarkan  sehingga  perusahaan  yang  melaporkan  laba  yang  lebih  rendah  atau  kerugian berpotensi melakukan manajemen laba.
Manajemen laba  yang  dilakukan  baik  yang  bersifat  konservatif sampai  dengan  yang  ekstrim  dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan ( users ) karena informasi yang disajikan tidak menunjuk- kan  kinerja  yang  sesungguhnya.  Manajemen  laba  bisa  dikategorikan  sebagai  suatu  penipuan  yang  bisa merugikan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  seperti  user,  investor  dan  pemerintah.  Dengan  demikian informasi yang diberikan tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya.
Scott (2006) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba sebagai berikut:
a. Motivasi Program Bonus
Healy  (1985)  menunjukkan  secara  empiris  bahwa  sebelum  melakukan  manajemen  laba, manajer  mempunyai  informasi inside atas  laba  bersih  perusahaan.  Penelitian  ini  juga menunjukkan  kecenderungan  manajemen  yang  secara  oportunistik  mengelola  laba  bersih untuk  memaksimalkan  bonus  mereka  berdasarkan  program  kompensasi  perusahaan.  Healy (1985)  berusaha  untuk  membuktikan  dan  memprediksi  metoda  akuntansi  yang  akan  dipilih manajer. Penelitian ini merupakan perluasan dari bonus plan hypothesis. Jika pada suatu tahun tertentu  laba  bersih  perusahaan  rendah  (di  bawah bogey )  maka  tindakan  manajer  adalah menurunkan pendapatan, sehingga laba perusahaan akan menjadi lebih rendah (taking a bath) yang  bermaksud  untuk  mencapai  bonus  pada  tahun  berikutnya.  Sedangkan  jika  pada  satu tahun  tertentu  laba  bersih  perusahaan  tinggi  (diatas cap )  maka  tindakan  yang  dilakukan manajer  adalah  menurunkan  pendapatan,  sehingga  laba  perusahaan  akan  menjadi  lebih rendah.  Tindakan  ini  dilakukan  karena  manajer  tidak  akan  mendapatkan  bonus  yang  lebih tinggi  dari  target  yang  telah  ditentukan.  Intinya  manajer  akan  melakukan  manajemen  laba pada saat laba bersih berada diantara bogey dan cap.
b. Motivasi Politik (Political Motivations)
Perusahaan  besar  yang  aktivitasnya  berhubungan  dengan  publik  atau  perusahaan  yang bergerak dalam industri strategis seperti minyak dan gas akan sangat mudah untuk diawasi. Perusahaan  seperti  ini  cenderung  untuk  mengelola  labanya.  Pada  periode  kemakmuran perusahaan menggunakan prosedur dan praktik-praktik akuntansi yang  meminimalkan laba bersih  perusahaan.  Sebaliknya,  publik  akan  mendorong  pemerintah  untuk  meningkatkan peraturan untuk menurunkan profitabilitas mereka.
c. Motivasi Perpajakan (Taxation Motivations)
Motivasi  penghematan  pajak  menjadi  motivasi  manajemen  laba  yang  paling  nyata.  Namun demikian,  kewenangan  pajak  cenderung  untuk  memaksakan  aturan  akuntansi  pajak  sendiri untuk  menghitung  pendapatan  kena  pajak.  Seharusnya  secara  umum  perpajakan  tidak mempunyai peran besar dalam keputusan manajemen laba.
d. Motivasi Perubahan Chief Executife Officer (Changes of CEO Motivations)
Manajemen  laba  juga  terjadi  disekitar  waktu  pergantian  CEO.  Hipotesis  program  bonus memprediksi  bahwa  ketika  waktu  mendekati  pengunduran  diri  CEO  maka  tindakan  yang dilakukan adalah memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonus mereka. Sedangkan CEO

## PENGARUH KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUK PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI OLEH: TANDIO, HARIYANTO dan IRAWAN
yang kinerjanya buruk akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan laba mereka dengan  tujuan  mencegah  atau  menunda  pemberhentian  mereka.  Motivasi  melakukan manajemen  laba  juga  dapat  dilakukan  oleh  CEO  baru,  terutama  jika cost dibebankan  pada tahun  transisi,  melalui  penghapusan  operasi  yang  tidak  diinginkan  atau  divisi  yang  tidak menguntungkan.
e. Initial Public Offering (IPO) Perusahaan  yang  akan go  public belum  memiliki  nilai  pasar,  dan  menyebabkan  manajer perusahaan  yang  akan go  public melakukan  manajemen  laba  dalam  prospektus  mereka. Nampaknya  informasi  akuntansi  keuangan  yang  dimasukkan  dalam  prospektus  bermanfaat sebagai sumber informasi. Terdapat kemungkinan bahwa manajer perusahaan yang go public akan mengelola prospektusnya dengan harapan dapat menaikkan harga saham.
f. Motivasi Perjanjian Utang ( Debt Covenents Motivations )
Manajemen laba dengan tujuan untuk memenuhi perjanjian utang timbul dari kontrak utang jangka panjang. Perjanjian utang bertujuan melindungi peminjam terhadap tindakan manajer. Pelanggaran  terhadap covenant mengakibatkan  cost  yang  tinggi  terhadap  perusahaan,  oleh karena itu manajer berusaha untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap covenant .

## PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan
PSAK  No.  46  dikeluarkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Indonesia  dan  efektif  berlaku pada 1 Januari 1999 bagi perusahaan yang go public, sedangkan untuk perusahaan lainnya mulai efektif berlaku  pada  1  Januari  2001.  Pernyataan  ini  bertujuan  untuk  mengatur  perlakuan  akuntansi  atas  pajak penghasilan  dengan  mengubah  pendekatan  yang  digunakan,  yaitu  dari  income  statement  approach  ke balance  sheet  approach.  Pernyataan  ini juga  mengatur  pengakuan  aktiva  pajak tangguhan  yang  berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya.
Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggung- jawabkan  konsekuensi  pajak  pada  periode  berjalan  dan  periode  mendatang  untuk  hal-hal  berikut  ini, (PSAK No. 46, paragraf 1):
a.  Pemulihan  nilai tercatat aktiva  yang  diakui  pada  neraca  perusahaan  atau  pelunasan  nilai  ter- catat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan; dan
b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.
Pengakuan aktiva atau kewajiban pada laporan keuangan mengindikasikan bahwa perusahaan akan dapat  memulihkan  nilai  tercatat  aktiva  atau  akan  melunasi  nilai  tercatat  kewajiban  tersebut.  Jika kemungkinan besar pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan future tax effect bagi  perusahaan,  maka  perusahaan  harus  mengakui  kewajiban  pajak tangguhan atau  aktiva  pajak tangguhan dengan beberapa pengecualian.

## Perbedaan Pembukuan Menurut Standar Akuntansi dengan Peraturan Perpajakan
Beberapa  transaksi  diperlakukan  sama  baik  untuk  keperluan  akuntansi  maupun  keperluan  perpa- jakan.  Tetapi  tidak  jarang  terdapat  transaksi  yang  mendapat  perlakukan  yang  berbeda.  Perbedaan  cara pembukuan  ini  dapat terjadi  karena  adanya  peraturan/standar  yang  berbeda antara  pembukuan  untuk keperluan akuntansi dengan pembukuan untuk keperluan perpajakan.
Menurut Graham , Raedy, dan Shackelford (2011) adanya perbedaan tersebut bertujuan untuk men- gubah  perilaku  perusahaan  (contohnya  dengan  meningkatkan  investasi  melalui  depresiasi  yang  diper- cepat),  untuk  menyederhanakan  hukum  pajak  (contoh:  menetapkan  tarif  depresiasi  yang  tetap),  dan menurunkan  biaya  administratif  dengan  membatasi  dikresi (contoh:  menetapkan  kapan  peralatan  men- jadi  usang).  Tujuan  yang  lain  adalah  untuk  mengikuti  pembukuan  berbasis  kas  (contoh:  garansi)  dan pengecualian  pencatatan  dari  perlakuan  pajak  untuk  beberapa  tipe  pendapatan  (contoh:  pendapatan bunga dari obligasi pemerintah) dan biaya (contoh: denda dari pemerintah).
a. Beda Tetap ( Permanent Differencess )
Perbedaan permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal  berbeda  dengan  perhitungan  laba  menurut SAK tanpa  ada  koreksi  di  kemudian  hari.  Perbe- daan permanen dapat positif apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202
pembebasan  pajak,  sedangkan  perbedaan  permanen  negatif  disebabkan  adanya  pengeluaran  sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal (Suandy, 2006). Trisnawati dan Agoes (2013) juga menjelaskan bahwa perbedaan permanen biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharus- kan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak:
1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final - Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
2. Penghasilan yang bukan objek pajak - Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
3. Pengeluaran  yang  tidak  berhubungan  langsung  dengan  kegiatan  usaha,  yaitu  mendapat- kan,  menagih  dan  memelihara  penghasilan  serta  pengeluaran  yang  sifatnya  pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran - Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
4. Beban  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  penghasilan  yang  bukan  objek  pajak  dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
5. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
6. Sanksi perpajakan.
Informasi  tentang  perbedaan  tetap  yang  terjadi  disajikan  dalam  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  pada bagian perpajakan. Bagian tersebut akan menjelaskan tentang rekonsiliasi atas tarif pajak efektif ke tarif pajak yang berlaku.
b. Beda Sementara ( Temporary Differencess )
Perbedaan  temporer  adalah  perbedaan  yang  bersifat  sementara  karena  adanya  ketidaksamaan waktu  pengakuan  penghasilan  dan  beban  antara peraturan  perpajakan  dengan  SAK (Suandy, 2006). Perbedaan  temporer  positif  terjadi  apabila  pengakuan  beban  untuk  akuntansi  lebih  lambat  dari pengakuan  beban  untuk  pajak  atau  pengakuan  penghasilan  untuk  tujuan  pajak  lebih  lambat  dari pengakuan  penghasilan  untuk  tujuan  akuntansi.  Perbedaan  temporer  negatif  terjadi  jika  ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui  penghasilan lebih  lambat  dari  pengakuan  penghasilan  menurut  ketentuan  pajak (Suandy, 2006:89).
Perbedaan  temporer  yang  timbul,  tercermin  dalam  laporan  keuangan  komersial  sebagai  pajak tangguhan ( deferred taxes ). Sesuai PSAK No. 46, perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah ter- catat aset atau kewajiban dengan Dasar Pengenaan Pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:
1. Perbedaan temporer kena pajak ( taxable temporary differences ) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak ( taxable amounts ) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan ( recovered ) atau nilai tercatat kewajiban ter- sebut dilunasi ( settled ); atau
2. Perbedaan  temporer  yang  boleh  dikurangkan  ( deductible temporary  differences )  adalah  perbe- daan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan ( deductible amounts ) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan ( re- covered ) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi ( settled ).
Kiswara (2009), menjelaskan tentang empat transaksi yang menimbulkan beda  sementara (beda waktu), yaitu:
1. Penghasilan  masuk  perhitungan  pajak  setelah  terlebih  dahulu  diperhitungkan  sebagai  laba akuntansi pada periode sebelumnya:
a) Laba  bruto  penjualan  angsuran,  menurut  akuntansi  diakui  dalam  periode  penjualan,  se- dangkan menurut pajak pada saat penerimaan uang;
b) Laba  bruto  kontrak  jangka  panjang,  menurut  akuntansi  diakui  dengan  metode  persentase penyelesaian, dan pajak metode kontrak selesai.
c) Pendapatan dari investasi saham, menurut akuntansi ada yang diakui dengan metode equity sedangkan pajak menurut nilai deviden yang diterima.
2. Biaya  atau  rugi  masuk  perhitungan  pajak  setelah  terlebih  dahulu  diperhitungkan  sebagai  laba akuntansi pada periode sebelumnya:
a) Taksiran  biaya  garansi/jaminan  produk,  menurut  akuntansi  diakui  dalam  periode  berjalan, sedangkan pajak diakui saat dibayar.
b) Taksiran kerugian kontrak pembelian, sediaan barang, kerugian piutang dan investasi jangka pendek, sedangkan pajak diakui saat dibayar.
c) Taksiran rugi utang bersyarat (seperti litigasi), akuntansi  mengakui pencadangan sedangkan pajak tidak mengakui sebelum terealisir.

## PENGARUH KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUK PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI OLEH: TANDIO, HARIYANTO dan IRAWAN
3. Pendapatan pajak diakui sebelum laba akuntansi: Sewa, bunga dan persekot, menurut akuntansi ditangguhkan mengacu pada periodenya, sedangkan pajak mengakui pada saat realisasi penerimaan uang.
4. Biaya atau rugi pajak diakui sebelum laba akuntansi:
a) Depresiasi, dalam akuntansi umur ekonomis relatif panjang, sedangkan dalam pajak taksiran umur ekonomis relatif lebih pendek.
b) Biaya  dalam  masa  konstruksi  aset  tetap  (seperti  pajak  dan  bunga),  dalam  akuntansi  di- tangguhkan, sedangkan pajak diakui pada saat realisasi.
c.  Akun Pajak Tangguhan
Perbedaan temporer akan menimbulkan akun aset atau kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan  menunjukkan  pajak  penghasilan  yang  dibukukan  sebagai  biaya  pajak  penghasilan  pada Laporan Laba Rugi tahun berjalan, tetapi baru akan dibayar pada periode yang akan datang. Maka dapat dikatakan  juga  bahwa  kewajiban  pajak  tangguhan  menunjukkan  jumlah  kewajiban  pajak  yang  akan dibayar di periode perpajakan di masa datang.
Aset  pajak  tangguhan  menunjukkan  jumlah  yang  mengurangi  besarnya  biaya  pajak  penghasilan yang dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi periode berjalan, tetapi pada akhirnya akan mengurangi pa- jak yang dibayar di masa yang akan datang. Maka dapat dikatakan juga aset pajak tangguhan menunjuk- kan adanya manfaat pajak ( tax benefit ) atau pengurangan pajak yang terjadi di masa yang akan datang. Menurut akuntansi pajak tangguhan terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu, akuntansi, pajak, dan tangguhan. Maka  dapat  dilihat  bahwa  akuntansi  pajak  tangguhan  adalah  pekerjaan  yang  terkait  dengan  akuntansi yang  menghitung  besaran  aset,  utang,  penghasilan,  dan  biaya  serta  pelaksanaan  penjurnalannya. Transaksi yang dihitung dan dijurnal tersebut merupakan transaksi yang terkait dengan pajak, yaitu Pa- jak  Penghasilan  (PPh).  Jika  biasanya  akuntansi  mencatat  atas  transaksi  masa  lampau  atau  masa  kini, maka akuntansi pajak tangguhan menghitung dan mencatat hal-hal besaran piutang atau utang PPh yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Definisi  yang  terkait  dengan  akuntansi  pajak  tangguhan  yang  dijelaskan  dalam  PSAK  No.46  akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Pajak  Tangguhan:  Jumlah  Beban  PPh  terutang  atau  PPh  untuk  periode  mendatang  sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian.
2. Kewajiban  Pajak  Tangguhan:  Jumlah  PPh  terutang  untuk  periode  mendatang  sebagi  akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (berasal dari koreksi negatif).
3. Aset Pajak Tangguhan: Jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagi akibat adan- ya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan sisa kompensasi kerugian (berasal dari koreksi positif).
Pajak   tangguhan   terjadi   karena   adanya   hak   untuk memperhitungkan kerugian secara fiskal untuk mengurangi besaran PPh di tahun-tahun berikutnya, dan adanya hak untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran  PPh  atau  mengakui  adanya  kekurangan  pembayaran  PPh  secara  akuntansi  akibat  adanya beda waktu.
Menurut  Graham  dkk.  (2011),  terdapat  4  kemungkinan  yang  dapat  menyebabkan  Kewajiban  Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan, yaitu:
1. Dasar pajak aset ( tax basis of asset ) untuk kepentingan perpajakan lebih tinggi dari dasar pajak aset untuk kebutuhan akuntansi, sehingga dapat menaikkan nilai Aset Pajak Tangguhan.
2. Dasar  pajak  kewajiban  ( tax  basis  of  liabilities )  untuk  kepentingan  perpajakan  lebih  tinggi  dari dasar  pajak  kewajiban  untuk  kebutuhan  akuntansi,  sehingga  dapat  menaikkan  nilai Kewajiban Pajak Tangguhan.
3. Dasar pembukuan aset ( book basis of asset ) lebih tinggi dari dasar pajak aset ( tax basis of assets ), menyebabkan timbulnya Kewajiban Pajak Tangguhan.
4. Dasar  pembukuan  kewajiban  ( book  basis  of  liabilities )  lebih  tinggi  dari  dasar  pajak  kewajiban ( tax basis of liabilities ), menyebabkan timbulnya Kewajiban Pajak Tangguhan.
Menurut  Zain  (2007),  tidak  seperti  perbedaan  permanen,  perbedaan  sementara  masih  memerlukan beberapa hal yang dipertanyakan sebagai berikut:

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202
1. Dalam rangka perbedaan sementara tersebut, apakah diperlukan atau tidak diperlukannya In- terperiod Tax Allocation ,
2. Apabila diperlukan alokasi pajak interperiode:
a) Apakah pendekatannya secara komprehensif atau hanya parsial untuk perbedaan waktu ter- tentu saja.
b) Apakah akan digunakan metode tangguhan ( the deffered method ) yang berbasis pada tarif pajak yang orisinal, atau metode kewajiban ( the liability method ) yang berbasis pada tarif pajak yang diharapkan, atau metode pajak neto ( the net-of-tax method ).
d.  Penyajian Pajak Tangguhan di Laporan keuangan
Menurut  Waluyo  (2012),  sebagai  akibat  ketidaksamaan  beberapa  aturan  yang  dituangkan  dalam PSAK  dengan  aturan  Undang-undang  PPh  dapat  menimbulkan  pajak  kini  atau  aset  pajak  tangguhan. Untuk itu sesuai PSAK No 1 (Revisi 2009) bahwa liabilitas dan aset untuk pajak kini serta liabilitas dan aset  pajak  tangguhan  disajikan  dalam  neraca  (Laporan  Posisi  Keuangan).  Saat  entitas  menyajikan  aset lancar  dan  aset  tidak  lancar  dan  liabilitas  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  sebagai  klasifikasi  yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka aset liabilitas pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai aset lancar (liabilitas jangka pendek) untuk itu perhatikan paragraf 53 PSAK No 1 (Revisi 2009). Sebagai contoh bentuk penyajian pajak tangguhan dalam laporan
Laba komersial sebelum pajak xxx Pajak penghasilan: Pajak Kini xxx Pajak Tangguhan xxx (xxx) Laba komersial bersih xxx
Sebagai ilustrasi perhitungan dari transaksi pajak tangguhan adalah sebagai berikut:
1. Laba komersial sebelum pajak Rp 800.000.000 Koreksi positif atas: -  Beban pemberian natura Rp 30.000.000 -  Pendapatan sewa Rp 20.000.000 -  Penyusutan bangunan Rp 60.000.000 Koreksi negatif atas: -  Amortisasi Rp 100.000.000 PPh Pasal 25 Rp 35.000.000 Berdasarkan data di atas:
a. Hitunglah pajak terutang!
b. Hitunglah pajak yang kurang/lebih dibayar!
c. Tetapkan kewajiban pajak tangguhan!
d. Susunlah ayat jurnal dan penyajian dalam laporan keuangan!
Jawaban: Perhitungan Pajak Terutang Rp 800.000.000
Laba komersial sebelum pajak
Koreksi perbedaan tetap

## PENGARUH KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUK PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI OLEH: TANDIO, HARIYANTO dan IRAWAN
- Pendapatan sewa Rp  20.000.000 + Rp 50.000.000 + Rp 850.000.000 Koreksi perbedaan waktu: - Penyusutan bangunan Rp 60.000.000 - Amortisasi Rp (100.000.000) Rp 40.000.000 - Penghasilan kena pajak Rp  810.000.000 a.  PPh terutang Total PPh terutang 25% x Rp 810.000.000 Rp  202.500.000 PPh pasal 25 Rp 35.000.000 - b. PPh kurang dibayar Rp  167.500.000
c.  Kewajiban pajak tangguhan
25% x Rp 40.000.000   = Rp 10.000.000
d. Ayat jurnal yang disusun
(Dr) PPh badan – Pajak kini Rp 202.500.000 (Dr) Beban pajak tangguhan Rp 10.000.000 (Cr) Kewajiban pajak tangguhan Rp 10.000.000 (Cr) PPh pasal 25 dibayar dimuka     Rp 35.000.000 (Cr) PPh pasal 29 terutang Rp 167.500.000
e.  Penyajian dalam laporan keuangan
Laba komersial sebelum pajak Rp  800.000.000 Pajak penghasilan: Pajak Kini Rp 202.500.000 Pajak Tangguhan  Rp 10.000.000 Rp 212.500.000 Laba komersial bersih Rp 587.500.000

## Pendeteksian Manajemen Laba Menggunakan Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Perpajakan
Menurut Phillips dkk. (2003), manajamen laba tercipta akibat diskresi yang dilakukan oleh manajer terhadap  pilihan  akuntansi  dan  arus  kas  dari  aktivitas  operasi.  Phillips  dkk.  (2003)  dan  Yulianti  (2005) berpendapat  bahwa  dengan  menggunakan  alternatif  perbedaan  laba  menurut  akuntansi  dengan  laba menurut perpajakan, dapat membantu memisahkan masalah diskresi yang dilakukan oleh para manajer dengan  aktivitas  operasi  yang  normal  atau  dapat  kita  sebut  nondiskresi,  dibandingkan  dengan menggunakan proksi akrual. Menurut Phillips dkk. (2004), aktivitas manajemen laba dengan membesar-
kan laba menurut akuntansi adalah manajemen laba yang memaksimalkan laba tanpa harus meningkat- kan  biaya  terkait  dengan  pajak  perusahaan  tersebut.  Penelitian  yang  dilakukan  Phillips  dkk.  (2004) menggunakan  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  sebagai  proksi  perbedaan  laba  menurut akuntansi dengan perpajakan.
Total perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih merupakan cerminan dari beban pajak tanggu- han yang tercantum dalam laporan laba rugi, kecuali terkait dengan peristiwa merger, acquisition, dan di- vestiture dan other comprehensive income items (Djamaluddin, 2008). Perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih dihitung berdasarkan PSAK No. 46, yang dihasilkan dengan mengurangkan perubahan kewajiban pajak  tangguhan  dengan  perubahan  aset  pajak  tangguhan.  Aset  pajak  tangguhan  dan  kewajiban  pajak tangguhan merupakan perbedaan temporer, yang dapat dipulihkan atau dilunasi di masa yang akan da- tang. Kewajiban (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapa- tan atau menangguhkan pengakuan beban (mempercepat beban atau menangguhkan pendapatan) untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Dengan p ola seperti  ini,  maka  perusahaan  tersebut  akan  melaporkan  laba  akuntansi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  laba  menurut  perpajakan,  sehingga  akan  meningkatkan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  pe- rusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya (Irreza dan Yulianti, 2010).
Perusahaan  umumnya  tidak  mengungkapkan  komponen  apa  saja  didalam  beban  pajak  tangguhan mereka,  namun  dilain  sisi  mereka  diwajibkan  melakukan  pengungkapan  terhadap  perubahan  dari  aset dan kewajiban pajak tangguhan mereka (kewajiban pajak tangguhan bersih). Selain itu terdapat kompo- nen-komponen  perubahan  dari  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan manajemen laba.
Akrual dan Pencadangan atas Pendapatan dan Beban.Piutang yang telah ditetapkan sebagai piutang tak  tertagih  bukan  merupakan  aktiva  lagi,  oleh  karena  itu  harus  dikeluarkan  dari  pos  piutang  dalam neraca. Piutang tak tertagih merupakan suatu kerugian, dan kerugian ini harus dicatat sebagai beban (ex- pense) , yaitu beban piutang tak tertagih (bad debt expense) , yang disajikan dalam laporan laba rugi. Semua penghapusan  ini  harus  dicatat  dengan  tepat  dan  teliti  karena  berhubungan  langsung  dengan  laporan keuangan yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan.
Menurut  Kieso,  Weygandt,  dan  Warfield  (2011)  ada  dua  metode  yang  digunakan  dalam  akuntansi untuk piutang tak tertagih (bad debt expense) , yaitu metode penghapusan langsung ( direct write-off method ) dan  metode cadangan ( allowance method ). Dengan  metode penghapusan langsung, pembebanan piutang tak  tertagih  baru  dilakukan  apabila  piutang  benar-benar  tidak  dapat  ditagih lagi. Sedangkan, cadangan mengharuskan pembentukan cadangan estimasi piutang tak tertagih pada setiap periode pelaporan keu- angan.
Sedangkan, dari segi perpajakan menurut PMK-81/PMK.03/2009 dan ketentuan perpajakan UU PPh Nomor  36  Tahun  2008  pasal  9  ayat  (1)  hanya  mengenal  metode  penghapusan  langsung.  Penggunaan metode  cadangan  tidak  diperkenankan  dalam  peraturan  perpajakan.  Selain  itu,  perpajakan  dalam  UU PPh mensyaratkan bahwa suatu piutang baru dapat diakui sebagai piutang tak tertagih dan dapat diku- rangkan dari penghasilan bruto jika secara yuridis piutang benar-benar tidak dapat ditagih lagi.
Adapun  persyaratan  yuridis  yang  harus  dipenuhi  adalah  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf (h) UU PPh, sebagai berikut:
a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat  Jen- deral Pajak; dan
c) Telah  diserahkan  perkara  penagihannya  kepada  Pengadilan  Negeri  atau  instansi  pemerintah yang  menangani  piutang  negara;  atau  adanya  perjanjian  tertulis  mengenai  penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam  penerbitan  umum  atau  khusus;  atau  adanya  pengakuan  dari  debitur  bahwa  utangnya  telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
d) Syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  angka 3 tidak  berlaku  untuk  penghapusan  piutang  tak ter- tagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k.

## PENGARUH KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUK PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI OLEH: TANDIO, HARIYANTO dan IRAWAN
Jika secara akuntansi perusahaan menerapkan metode penghapusan cadangan (melalui pemben- tukan cadangan piutang tak tertagih), maka dengan sendirinya akan timbul beda waktu antara pen- catatan akuntansi dan perpajakan yang merupakan unsur pajak tangguhan menurut PSAK 46.
Namun,  dalam  kondisi  tertentu bad  debt  expense bisa  berpotensi  menjadi  beda  tetap.  Jika  sekiranya wajib pajak tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh terse- but di atas maka bad debt expense secara perpajakan dengan sendirinya tidak dapat dibiayakan sehingga berubah menjadi beda tetap.
2.  Biaya Garansi/Jaminan
Menurut Kieso dkk. (2011) jaminan (garansi produk) adalah, “a promise mad e by a seller to a buyer to make  good  on a  deficiency  of  quantity,  quality,  or  performance  in  a  product”. Jaminan  ini  biasa  dilakukan  se- bagai teknik promosi penjualan dari perusahaan tersebut.
Jaminan  dan  garansi  memerlukan  biaya  masa  depan,  yang  sering  kali  merupakan  biaya  tambahan masa depan yang signifikan, terkadang disebut “ after costs ” atau “ post-sale costs ”. Walaupun biaya masa depan  bersifat  tidak  pasti  dalam  hal  jumlah,  tanggal  terjadinya,  dan  bahkan  pelanggannya,  namun kewajiban  adalah  mungkin  dalam  banyak  kasus  dan  harus  diakui  dalam  akun  jika  dapat  diestimasi secara layak. Perusahaan menggunakan dua metode dasar akuntansi untuk biaya jaminan yaitu metode dasar kas dan metode akrual.
a) Dasar kas
Menurut metode dasar kas, biaya jaminan dicatat sebagai beban pada saat dikeluarkan. Dengan kata lain,  biaya  jaminan  dibebankan  ke  periode  dimana  penjual  atau  produsen  menepati  jaminan  itu.  Tidak ada  kewajiban  yang  dicatat  untuk  biaya  masa  depan  yang  berasal  dari  jaminan,  dan  periode  saat penjualan.  Metode  ini  diwajibkan  apabila  kewajiban  jaminan  tidak  diakrualkan  pada  tahun  penjualan karena tidak mungkin kewajiban telah terjadi, atau jumlah kewajiban tidak dapat diestimasi.
b) Dasar akrual
Jika  mungkin  bahwa  pelanggan  akan  mengajukan  klaim  menurut  jaminan  yang  berhubungan dengan barang atau jasa yang telah dijual dan estimasi yang layak atas biaya yang terlibat dapat dibuat, maka  metode akrual harus digunakan. Metode ini wajib digunakan apabila jaminan merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari penjualan serta dipandang sebagai kerugian kontijensi.
Kompensasi (terkait dengan kewajiban pasca imbalan kerja) diungkap dalam  UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mensyaratkan sebuah pemberi kerja untuk memberikan imbalan pas- ca kerja pada pekerjanya saat pemutusan hubungan kerja. PSAK No. 24 Tentang Imbalan Kerja telah mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja.
Definisi imbalan pasca kerja dalam PSAK-24 yaitu imbalan kerja yang diterima pekerja setelah peker- ja  sudah  tidak  aktif lagi  bekerja.  Contoh  dari imbalan  pasca  kerja ini adalah: imbalan  pensiun, imbalan asuransi  jiwa  pasca  kerja,  imbalan  kesehatan  pasca  kerja.  Hanya  4  (empat)  imbalan  pasca  kerja  berikut yang  dihitung  untuk  dicadangkan  dalam  PSAK-24  yaitu:  imbalan  pensiun,  meninggal  dunia, disabil- ity /cacat/ medical unfit , dan mengundurkan diri.
Pernyataan tersebut mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban jika pekerja telah mem- berikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Pengakuan yang  telah  dilakukan  menurut  akuntansi  atas  imbalan  kerja  ini,  tidak  bersamaan  dengan  waktu  pem- bayaran yang merupakan dasar bagi kepentingan perpajakan. Perbedaan waktu ini menyebabkan adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan yang membentuk Aset Pajak Tangguhan. Saat pembayaran imbalan  kerja  pada  karyawan/pekerja  direalisasikan,  berarti  Aset  Pajak  Tangguhan  yang  berhubungan dengan imbalan kerja menurun.
Depresiasi atas aset berwujud disajikan dalam PSAK No. 17 memberikan keleluasaan untuk memilih metode penyusutan yang akan digunakan sebagai dasar penyusutan aset tetap. Sedangkan untuk kepent- ingan  perpajakan,  depresiasi  atas  aset  berwujud  masih  mengacu  pada  UU  No.  17  Tahun  2000  Tentang Pajak Penghasilan, hanya memberikan dua alternatif metode penyusutan yaitu metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun. Sehubungan dengan umur ekonomis dan tarif penyusutan aset pun diatur menurut KMK No. 138/KMK. 03/08 April 2002.
Pemilihan metode penyusutan yang berbeda untuk keperluan akuntansi dan keperluan perpajakan,
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202
menimbulkan  adanya  perbedaan  temporer.  Perbedaan  temporer  kena  pajak  terjadi  ketika  metode penyusutan yang digunakan untuk keperluan perpajakan menggunakan metode dipercepat ( accelerated ), sedangkan untuk keperluan akuntansi menggunakan metode garis lurus. Perbedaan temporer kena pajak juga dapat terjadi ketika masa manfaat pajak lebih pendek dibandingkan umur ekonomis akuntansi.
Pada  awal  masa  manfaat  aset  tetap,  beban  penyusutan  menurut  perpajakan  akan  lebih  besar  da- ripada  menurut  akuntansi. Selisih  tersebut  akan  membentuk  Kewajiban  Pajak  Tangguhan.  Namun  seir- ing dengan berjalannya waktu, beban penyusutan menurut akuntansi akan menjadi lebih besar daripada menurut  perpajakan.  Ketika  beban  penyusutan  menurut  akuntansi  lebih  besar  daripada  menurut  pajak yang kemudian menurunkan besar Kewajiban Pajak Tangguhan.
Sedangkan  perbedaan  temporer  yang  dapat  dikurangkan  terjadi  ketika  metode  penyusutan  yang digunakan  untuk  keperluan  perpajakan  menggunakan  metode  garis  lurus,  sedangkan  untuk  keperluan akuntansi  menggunakan  metode  dipercepat  ( accelerated ).  Perbedaan  temporer  yang  dapat  dikurangkan juga dapat terjadi ketika umur ekonomis akuntansi lebih pendek daripada masa manfaat pajak.
Pada awal masa manfaat aset tetap, beban penyusutan menurut akuntansi akan lebih besar daripada menurut perpajakan.
Selisih  tersebut  akan  membentuk  Aset  Pajak  Tangguhan.  Namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu, beban  penyusutan  menurut  perpajakan  akan  menjadi  lebih  besar  daripada  menurut  akuntansi.  Ketika beban  penyusutan  menurut  perpajakan  lebih  besar  daripada  menurut  akuntansi  yang  kemudian menurunkan besar Aset Pajak Tangguhan.
Penilaian  Aset  Lainnya,  dibagi  menjadi:  (1)  Aset  Tak  Berwujud,  (2)  Persediaan;  (3)  Kewajiban sewa guna usaha; dan (4) Biaya Riset dan Pengembangan. Pengertian aset tidak berwujud adalah aset tidak lancar (non-current asset) dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang  lain  (PSAK  No.  19).  Seperti  yang  telah  dilakukan  pada  Aset  Tetap  Berwujud,  nilai  Aset  Tetap Tidak  Berwujud  harus  juga  dilakukan  penyusutan  yang  disebut  dengan  amortisasi.  Perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud tidak berbeda dengan perlakuan akuntansi aset tetap. Penilaian amortisasi mengacu pada UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan yang memberikan pem- batasan  umur  manfaat  dan  tarif  amortisasinya.  Sedangkan  untuk  keperluan  akuntansi,  biaya  di- tangguhkan ini akan diamortisasi benar-benar sepanjang masa manfaatnya. Perbedaan jangka waktu amortisasi dan  tarif  penyusutan  antara  yang  digunakan  untuk  keperluan  akuntansi  dan  perpajakan, menimbulkan  besar  beban  amortisasi  menurut  pajak  akan  berbeda  dengan  menurut  akuntansi. Perbedaan  temporer  kena  pajak  akan  terjadi  ketika  jangka  amortisasi  untuk  keperluan  perpajakan lebih  pendek  daripada  untuk  keperluan  akuntansi.  Pada  awal  masa  manfaat  biaya  ditangguhkan, amortisasi biaya  ditangguhkan  menurut  pajak  akan  lebih  besar  daripada  menurut  akuntansi.  Selisih tersebut membentuk kewajiban pajak tangguhan. Namun seiring berjalannya waktu, amortisasi biaya ditangguhkan  menurut  akuntansi  akan  menjadi  lebih  besar  daripada  menurut  perpajakan.  Ketika amortisasi  biaya  ditangguhkan  menurut  akuntansi  lebih  besar  dari  menurut  pajak  yang  kemudian menurunkan besar kewajiban pajak tangguhan.
Kedua adalah persediaan. Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, pertama barang jadi atau barang dagangan, kedua barang dalam proses produksi, ketiga bahan baku dan ba- han  pembantu.  Dalam  penilaian  persediaan  barang  hanya  diperbolehkan  menggunakan  harga perolehan.  Metode  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  penilaian  persediaan  dan  pemakaian persediaan  dalam  rangka  perhitungan  harga  pokok  menurut  pajak  adalah  metode  rata-rata  atau metode first-in first-out (FIFO) (Waluyo, 2011).
Penggunaan  metode  penilaian  pemakaian  persediaan  tersebut  harus  dilakukan  secara  taat  asas, artinya apabila Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama.
Dari  sisi  praktik  akuntansi  komersial  dan  akuntansi  pajak,  tidak  ada  perbedaan  prinsip  dalam metode pencatatannya, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik average maupun  FIFO,  atau  metode  pencatatan  fiskal  yang  ada  pada  penjelasan  pada  pasal  10  ayat  (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun demikian mengacu pada pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Pajak penghasilan tersebut bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai  berdasarkan  harga  perolehan  yaitu average dan  FIFO  (Waluyo,  2013).  Untuk  kepentingan  perhi- tungan  pajak  penghasilan,  pasal  10  ayat  (6)  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  menyatakan  bahwa
persediaan  harus  dinilai  berdasarkan  harga  perolehan.  Oleh  karena  itu  bila  wajib  pajak  melakukan penilaian berdasarkan metode selain harga perolehan maka diperlukan penyesuaian. Penetapan besarnya nilai  persediaan  atau  nilai  pemakaian  menjadi  sangat  penting  karena  berpengaruh  ke  harga  pokok produksi (Waluyo, 2013).
Ketiga  adalah  kewajiban  sewa  guna  usaha.  PSAK  No.  30  tentang  Akuntansi  Sewa  Guna  Usaha mengatur  tentang  perlakuan  akuntansi  atas  transaksi  sewa  guna  usaha  secara  mendetail.  Dari  sisi penyewa ( lessee ), sewa guna usaha dapat dibagi menjadi sewa guna usaha dengan hak opsi ( Capital Lease ) dan sewa guna usaha usaha ( Operating Lease ). Untuk Capital Lease , lesse wajib melaporkan aset yang dise- wa  sebagai  bagian  dari  aset  tetap,  kewajiban leasing yang  bersangkutan  harus  disajikan  terpisah  dari kewajiban  lainnya  sebesar  jumlah  yang  harus  dibayar  ke lessor ,  dan lessee diperbolehkan  melakukan penyusutan aset tersebut.
Sedangkan  untuk  keperluan  perpajakan,  pengadaan  aset  tetap  secara  leasing  diatur  dalam  KMK Nomor:  1169/KMK.01/1991.  Dalam  pasal  3  dan  4  keputusan  Menteri  Keuangan  tersebut  dijelaskan mengenai  kriteria-kriteria capital lease dan operating  lease .  Apabila  perusahaan  membeli  aset tetap  yang memenuhi  criteria Capital  Lease ,  maka  untuk  keperluan  perpajakan  semua  pembayaran  yaitu  cicilan pokok  dan  bunga,  diakui  sebagai  beban  tahun  pengeluaran,  sedangkan  penyusutan  tidak  boleh  diakui sebagai beban fiskal. Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli, lessee melakukan penyusutan dengan dasar penyusutan sebesar nilai sisa.
Dengan  adanya  perbedaan  perlakuan  tersebut,  maka  akan  terdapat  perbedaan  temporer.  Secara keselurhan biaya leasing akan dibebankan sebagai biaya baik dalam perlakuan akuntansi maupun perpa- jakannya, hanya waktunya saja yang berbeda. Di akuntansi akan diakui beban bunga leasing dan beban penyusutan, sementara di perhitungan PPh akan diakui beban angsuran leasing yang terdiri dari pokok leasing dan  bunganya.  Karena  pembebanan  biaya  untuk  keperluan  perpajakan  lebih  besar  yang  berarti laba fiskal akan lebih kecil, dengan demikian akan menyebabkan PPh yang harus dibayar tahun tersebut secara  perpajakanpun  lebih  kecil,  sehingga  akan  menyebabkan  kekurangan  pembayaran  PPh  bila dibandingkan  dengan  penghitungan  akuntansi.  Dengan  demikian  akan  membentuk  Kewajiban  Pajak Tangguhan.
Keempat adalah biaya Riset dan Pengembangan Menurut Kieso dkk. (2011) biaya riset dan pengem- bangan bukanlah aset tak berwujud. Namun, akuntansi untuk biaya R&D yang dimaksud dalam aset tak berwujud adalah kegiatan  R&D yang sering menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta (seperti produk baru, proses, ide, rumus, komposisi, atau karya sastra) yang dapat memberikan nilai masa depan.
Kegiatan  R  &  D  tidak termasuk  perubahan  rutin  atau  berkala  untuk  produk  yang  sudah ada,  jalur produksi,  proses  manufaktur,  dan  operasi  yang  sedang  berlangsung  lainnya,  meskipun  perubahan  ini mungkin mewakili perbaikan. Misalnya, perubahan rutin yang sedang berlangsung untuk memperbaiki, memperkaya, atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada tidak dianggap kegiatan R & D.
Menurut Kieso dkk. (2011), biaya yang berkaitan dengan kegiatan R & D dan perlakuan akuntansi yang diberikan mereka adalah sebagai berikut:
a) Materials, equipment, and facilities
Expense the entire costs, unless the items have alternative future uses (in other projects or other- wise). If there are alternative future uses, carry the items as inventory and allocate as consumed, or capitalize and depreciate as used.
b) Personnel
Expense as incurred salaries, wages, and other related cost of personnel engaged in R&D.
c) Purchased intangibles
Recognize and measure at fair value. After initial recognition, account for in accordance with their nature (as either limited-life or indefinite-life intangibles).
d) Contract services
Expense the costs of services perfomed by others in connection with the R&D as incurred.
e) Indirect costs
Include a reasonable allocation of indirect costs in R&D costs, except for general and administra- tive cost, which must be clearly related in order to be included in R&D.
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202
Ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Ketiga atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  mengatur  bahwa  biaya  dalam  pen- jelasannya disebutkan bahwa pengurang penghasilan bruto ditujukan bagi biaya penelitian dan pengem- bangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan. Ketentuan biaya penelitian dan pengembangan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 ini tidak diubah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
Amortisasi  biaya  riset  dan  pengembangan  dimulai  saat  produk  atau  proses  tersedia  untuk  dijual atau digunakan. Secara khusus akuntansi pajak tidak mengatur bagaimana melakukan pencatatan, tentu saja  mengikuti  aturan  akuntansi  komersial.  Tetapi  mengacu  pada  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  f  Undang- Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 bahwa biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dil- akukan  di  Indonesia  dapat  dibebankan  sebagai  biaya  dalam  rangka  menghitung  besarnya  Penghasilan Kena Pajak (PhKP) (Waluyo 2008).

## Konsep Perubahan Arus Kas Operasi
Menurut  Standar  Akuntansi  Keuangan  (2009)  arus  kas  dari  aktivitas  operasi  adalah  aktivitas penghasil  utama  pendapatan  entitas  dan  aktivitas  lain  yang  bukan  merupakan  aktivitas  investasi  dan aktivitas  pendanaan.  Arus  kas  dari  aktivitas  operasi  terutama  diperoleh  dari  aktivitas  penghasil  utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristi- wa  lain  yang  mempengaruhi  penetapan  laba  atau  rugi  neto.  Beberapa  contoh  arus  kas  dari  aktivitas operasi adalah:
1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;
2. Penerimaan kas dari royalti, fees , komisi, dan pendapatan lain;
3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
4. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;
5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain;
6. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat di- identifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi; dan
7. Penerimaan  dan  pembayaran  kas  dari  kontrak  yang  dimiliki  untuk  tujuan  diperdagangkan atau diperjualbelikan ( dealing ).
Untuk   menghitung   arus   kas   dari   aktivitas   operasi perusahaan  perlu  melakukan  berbagai penyesuaian  terhadap  laba bersih. Hal itu dapat dilakukan dengan menentukan pendapatan dan beban ke dalam cash basis dengan cara mengeliminasi pengaruh dari transaksi-transaksi pada laporan laba rugi yang  tidak  menghasilkan  kenaikan  atau  penuruan  dalam  kas,  metode  ini  disebut  juga  sebagai  metode tidak  langsung.  Metode  lain  yang  dapat  digunakan  dalam  menghitung  arus  kas  dari  aktivitas  operasi adalah metode langsung yakni dengan mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto.
Perubahan arus kas operasi diukur dengan perubahan nilai arus kas operasi perusahaan i dari ta- hun t-1 ke t dibagi dengan total aset pada tahun t-1 (Suranggane, 2007).

## Pengembangan Hipotesis Akrual dan Pencadangan atas Pendapatan dan Beban
Piutang  tak  tertagih  merupakan  suatu  kerugian,  dan  kerugian  ini  harus  dicatat  sebagai  beban  (ex- pense), yaitu beban piutang tak tertagih (bad debt expense), yang disajikan dalam laporan laba rugi. Jika secara akuntansi perusahaan menerapkan metode cadangan (melalui pembentukan cadangan piutang tak tertagih) sedangkan dalam perpajakan tidak mengenal metode cadangan, maka dengan sendirinya akan timbul beda waktu antara pencatatan akuntansi dan perpajakan yang merupakan unsur pajak tangguhan menurut PSAK 46.
Phillips  dkk.  (2004)  membuktikan  bahwa  manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  akan memberikan  dampak  kenaikan  pada  komponen  terkait  akrual  dan  pencadangan  atas  pendapatan  dan beban  sehingga  akan  berguna  dalam  mendeteksi  manajemen  laba.  Sebagai  contoh,  dengan  mengurangi
cadangan pada bed debt dan garansi atau mengurangi pendapatan yang ditangguhkan akan menyebab- kan  laba  akuntansi  lebih  besar  dari  pada  laba  pajak  sehingga  timbul  koreksi  fiskal  negatif  yang  me- nyebabkan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  perusahaan  dan  laba  perusahaan  meningkat.  Dengan demikian, dapat disusun hipotesa sebagai berikut:
H1a:  Perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih terkait dengan komponen akrual dan pencadangan atas pendapatan dan beban berpengaruh positif terhadap manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi.

## Kompensasi
Sudah  menjadi  kewajiban  bagi  perusahaan-perusahaan  untuk  mencadangkan  kewajiban  yang berkaitan dengan kompensasi, pensiun dan sebagainya dengan tepat dan akurat, khususnya dalam pro- gram imbalan pasti. Bahkan dalam praktiknya, mayoritas perusahaan mempunyai entitas terpisah yang dipilih menjadi tenaga ahli profesi untuk menghitung kewajiban kompensasi, yang sering disebut sebagai dana pensiun.
Phillips  dkk.  (2004)  memprediksi  bahwa  manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  akan memberikan  dampak  kenaikan  pada  komponen  terkait  kompensasi  sehingga  akan  berguna  dalam mendeteksi  manajemen  laba.  Sebagai  contoh,  dengan  mengecilkan  estimasi  untuk  pensiun  dan  post- retirement  benefits akan  menyebabkan laba akuntansi lebih  besar  dari  pada laba  pajak  sehingga  timbul koreksi fiskal negatif yang menyebabkan kewajiban pajak tangguhan  bersih perusahaan meningkat dan menaikkan laba perusahaan.
Irreza  dan  Yulianti  (2010)  menduga  variabel  kompensasi  mempunyai  indikasi  positif  sebagai  salah satu kelompok yang dapat dikelola untuk aktivitas manajemen laba. Salah satu resiko apabila kewajiba n tidak  diungkapkan  secara  benar,  maka  kehadiran  pihak  ketiga  sebagai  tenaga  ahli  penilai  dirasakan mampu memberikan kepercayaan profesi yang memadai terhadap estimasi kewajiban kompensasi terse- but. Tetapi, apabila terjadi perubahan estimasi pencadangan kewajiban, hal ini seharusnya menjadi per- hatian lebih bagi seluruh pengguna laporan keuangan dan gatekeepers dari perusahaan tersebut, mulai dari komisaris, komite audit, auditor eksternal, pemegang saham, hingga badan regulasi untuk memasti- kan  bahwa  estimasi  kewajiban  tersebut  telah  dicantumkan  dan  diungkapkan  dengan  benar.    Dengan demikian, dapat disusun hipotesa sebagai berikut:
H1b:  Perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih terkait dengan komponen kompensasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi.

## Depresiasi
Selanjutnya, untuk komponen kewajiban pajak tangguhan bersih kelompok depresiasi, Phillips dkk. (2004)  menyatakan  bahwa  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  komponen  depresiasi akan  memberikan  hasil  positif  apabila  kenaikan  dari  perbedaan  dasar  antara  laba  akuntansi  dan  laba fiskal, terkait dengan depresiasi menurut pajak pada tahun berjalan lebih besar dari depresiasi menurut laba akuntansi.
Menurut  Irreza  dan  Yulianti  (2010)  pada  perusahaan  di  Indonesia  menjelaskan  depresiasi  sebagai alat  pendeteksian  yang  sangat  berguna.  Hasil  ini  dapat  dideteksi  karena  manajer  dari  perusahaan mempunyai power yang paling kuat dalam menentukan metode depresiasi, umur masa manfaat. Selan- jutnya, perubahan- perubahan atas metode dan umur estimasi tersebut dapat dilakukan secara prospek- tif,  tanpa  harus  melakukan  restatement  terhadap  laporan  keuangan  terdahulu,  selama  pengungkapan yang  memadai  pada  catatan  atas  laporan  keuangan  dicantumkan  dengan  lengkap  oleh  perusahaan.  Se- hingga  perusahaan  dapat  memainkan  metode  dan  estimasi  umur  manfaat,  untuk  memperkecil  beban depresiasi pada suatu periode. Dengan demikian, dapat disusun hipotesa sebagai berikut:
H1c:    Perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  dengan  komponen  depresiasi  berpengaruh positif terhadap manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi.

## Penilaian Aset Lainnya
Pada komponen aset tak berwujud, perbedaan jangka waktu amortisasi dan tarif penyusutan antara yang digunakan untuk keperluan akuntansi dan perpajakan dapat menimbulkan besar beban amortisasi
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202
menurut  pajak  akan  berbeda  dengan  menurut  akuntansi.  Perbedaan  temporer  kena  pajak  akan  terjadi ketika jangka amortisasi untuk keperluan perpajakan lebih pendek daripada untuk keperluan  akuntansi. Pada awal masa manfaat biaya ditangguhkan, amortisasi biaya ditangguhkan menurut pajak akan lebih besar daripada menurut akuntansi. Selisih tersebut membentuk kewajiban pajak tangguhan. Ketika amor- tisasi  biaya  ditangguhkan  menurut  akuntansi  lebih  kecil  dari  menurut  pajak  maka  akan  menaikkan kewajiban pajak tangguhan.
Komponen penilaian aset lainnya untuk kewajiban sewa guna usaha, dengan adanya perbedaan per- lakuan  akuntansi  dan  perpajakan  maka  akan  terdapat  perbedaan  temporer.  Secara  keselurahan  biaya leasing akan  dibebankan  sebagai  biaya  baik  dalam perlakuan  akuntansi  maupun  perpajakannya,  hanya waktunya  saja  yang  berbeda.  Apabila  pembebanan  biaya  untuk  keperluan  perpajakan  lebih  besar  yang berarti laba fiskal akan lebih kecil, dengan demikian akan menyebabkan PPh yang harus dibayar tahun tersebut  secara  perpajakanpun  lebih  kecil,  sehingga  akan  menyebabkan  kekurangan  pembayaran  PPh bila  dibandingkan  dengan  penghitungan  akuntansi  maka  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  juga  akan meningkat.
Menurut  Phillips  dkk.  (2004),  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  komponen penilaian  aset  lainnya  dengan  hasil  positif  dapat  terjadi  apabila  pengakuan  amortisasi  untuk  laba menurut akuntansi mempunyai periode yang lebih panjang dari yang diperbolehkan oleh peraturan pa- jak. Dengan demikian, dapat disusun hipotesa sebagai berikut:
H1d:  Perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih terkait dengan komponen penilaian aset lainnya ber- pengaruh positif terhadap manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi.

## Miscellaneous items
Komponen miscellaneous items dapat mempengaruhi manajemen laba, termasuk di dalamnya ada- lah  perubahan  dalam  seluruh  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  yang  tidak  termasuk  komponen  (1) akrual  dan  pencadangan  atas  pendapatan  dan  beban,  (2)  kompensasi  (terkait  dengan  kewajiban  pasca imbalan kerja), (3) depresiasi atas aset berwujud, (4) penilaian aset lainnya dan juga tidak terkait dengan tax-carry  forward  dan  unrealized  gain  or  losses  (Irreza  dan  Yulianti,  2010).  Dengan  demikian,  dapat disusun hipotesa sebagai berikut:
H1e:    Perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  dengan  komponen miscellaneous  items ber- pengaruh positif terhadap manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi.
Model Analisis
Gambar 1. Model Analisis

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kausal  dengan  hipotesis  yang  bertujuan  untuk  menguji  dan memberikan  bukti  empiris  tentang  pengaruh  dari  komponen-kompenen  perubahan  kewajiban  pajak tangguhan bersih seperti: akrual dan pencadangan atas pendapatan dan beban, kompensasi, depresiasi, dan penilaian aset lainnya terhadap manajemen laba.

## PENGARUH KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUK PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI OLEH: TANDIO, HARIYANTO dan IRAWAN

## Identifikasi Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini menggunakan variabel yang meliputi: a.    Variabel independen, yaitu:
1. Akrual  dan  pencadangan  atas  pendapatan  dan  beban  (ND_ACC)  merupakan  perubahan  dalam kewajiban pajak tangguhan bersih terkait dengan akrual dan pencadangan untuk bad debt expense , warranties ,  pendapatan  tangguhan  lainnya,  dan  komponen  beban  yang  menghasilkan pengurangan pajak di masa depan atau pajak penghasilan di masa depan. Perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih terkait komponen kompensasi dihitung dengan membagi total akrual dan pencadangan atas pendapatan dan beban dengan total aset pada akhir tahun t-1.
2. Kompensasi (ND_COMP) merupakan perubahan dalam kewajiban pajak tangguhan bersih yang mucul  terkait  dengan  perbedaan book-tax terkait  dengan  kompensasi,  termasuk  pensiun, kompensasi  yang  ditangguhkan, employee  benefit  plans ,  dan post-employment  benefits lainnya. Perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  komponen  kompensasi  dihitung  dengan membagi total kompensasi dengan total aset pada akhir tahun t-1.
3. Depresiasi  (ND_DEP)  merupakan  perubahan  dalam  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  yang terkait dengan perbedaan metode depresiasi dan umur depresiasi antara kepentingan akuntansi dan  kepentingan  perpajakan  sehingga  menimbulkan  adanya  perbedaan  temporer.  Perubahan kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  komponen  depresiasi  dihitung  dengan  membagi  total depresiasi dengan total aset pada akhir tahun t-1.
4. Penilaian  Aset  Lainnya  (ND_OAV)  merupakan  perubahan  dalam  kewajiban  pajak  tangguhan bersih  yang  dihasilkan  oleh  perbedaan  dasar  akuntansi  dan  perpajakan  terkait  dengan  aset  tak berwujud,  persediaan,  kewajiban  sewa  guna  usaha  dan  munculnya  biaya  riset  dan pengembangan  yang  masih  dalam  proses.  Perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait komponen penilaian aset lainnya dihitung dengan membagi total penilaian aset lainnya dengan total aset pada akhir tahun t-1.
5. Miscellaneous items (ND_MISC) merupakan perubahan dalam kewajiban pajak tangguhan ber- sih  yang  tidak  termasuk  dalam  kategori  komponen  diatas,  dan  tidak  termasuk tax  carryfor- ward, unrealized gains dan losses . Perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih terkait kompo- nen miscellaneous  items dihitung  dengan  membagi  total miscellaneous  items dengan  total  aset pada akhir tahun t-1.
b.    Variabel Kontrol, yaitu:
Perubahan  Arus  Kas  Operasi  (CFO),  dimana  keberadaan  perubahan  arus  kas  operasi  ini  memu- dahkan  analisis  untuk  menentukan  kegunaan  arus  kas  operasi  dalam  mendeteksi  manajemen  laba. Penelitian  ini  menggunakan  perubahan  arus  kas  operasi  sebagai  variabel  kontrol  seperti  halnya penelitian  Phillips  dkk.  (2004),  Suranggane  (2007),  dan  Djamaluddin  dkk.  (2008).  Perubahan  arus  kas operasi diukur dengan perubahan nilai arus kas operasi perusahaan i dari tahun t-1 ke t dibagi dengan total aset pada tahun t-1.
c.    Variabel dependen, yaitu:
Manajemen  Laba  (EM)  adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  manajemen  untuk  memanipulasi angka-angka  akuntansi  yang  dilaporkan  kepada  pihak  eksternal  dengan  tujuan  untuk  keuntungan  bagi dirinya  sendiri  dengan  cara  mengubah  atau  mengabaikan  standar  akuntansi  yang  telah  ditetapkan,  se- hingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya. Nilai manajemen laba ( Earning Management Value ) dihitung dengan membagi perubahan laba bersih perusahaan i dari tahun t-1 ke t dibagi dengan Market Value of Equity pada akhir tahun t-2. Manajemen laba dikategorikan dengan angka 1  apabila adalah  > 0 dan < 0,1, dan dikategorikan dengan angka 0 apabila perubahan laba bersih perusahaan i adalah  > -0,1 dan < 0.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202
EM dikategorikan sebagai berikut: 1 = apabila EMV > 0 dan EMV < 0,1 2 = apabila EMV > -0,1 dan EMV < 0

## Jenis Data dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  kuantitatif  yang  berupa  laporan  keuangan  tahunan  perus- ahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009-2012.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  tersebut  diperoleh  dari  website  BEI (www.idx.co.id).

## Alat dan Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini  meliputi laporan keuangan seluruh perusahaan manufaktur yang ter- daftar di BEI dari tahun 2009-2012.

## Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pembatasan perusahaan diperlukan karena masing-masing perusahaan menghadapi perlakuan pajak dan akuntansi  yang  berbeda,  sedangkan  perusahaan  manufaktur  dipilih  sebagai  sampel  karena  perusahaan manufaktur  memiliki  jumlah  perusahaan  yang listing paling  banyak  dibandingkan  dengan  industri lainnya. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan industri keuangan sebagai sampel karena industri keuangan merupakan industri dengan regulasi yang sangat ketat dibandingkan dengan industri lainnya sehingga  mempunyai  peraturan-peraturan  yang  dapat  membedakan  pengungkapan  pajak  penghasilan perusahaan-perusahaan pada industri tersebut.
Teknik  pengambilan  sampel  penelitian  menggunakan  metode purposive  sampling dengan  beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel yaitu:
a. Perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI  dan  mempublikasikan  laporan  keuangan  au- ditan  per  31  Desember  secara  konsisten  dan  lengkap  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun 2012.  Tahun  2009  dipilih  sebagai  awal  tahun  periode  penelitian  karena  pada  tahun  tersebut terjadi perubahan tarif pajak penghasilan badan perusahaan menjadi tarif pajak tunggal yang diaplikasikan bertahap untuk tahun 2009 dan seterusnya. Tahun 2012 dijadikan sebagai tahun akhir  dalam  periode  pengamatan  karena  adanya  perubahan  PSAK  No.46  (1997)  menjadi PSAK No. 46 (2010) yang akan berlaku efektif per 1 januari 2012, sedangkan penelitian ini dil- akukan di tahun 2013 sehingga tahun 2012 merupakan penerbitan laporan keuangan terakhir.
b. Perusahaan manufaktur tidak melakukan merger, acquisition, dan divestitures dan other compre- hensive  income  items .  Dikarenakan  akan  terjadi  perbedaan  antara  kewajiban  pajak  tangguhan bersih  dengan  jumlah  beban  (manfaat)  pajak  tangguhan  pada  periode  yang  bersangkutan. Perbedaan  tersebut  biasanya  muncul  ketika  perusahaan  terkait  dengan  merger,  akuisisi,  dan pelepasan usaha perusahaan (divestitures), atau melaporkan item-item laba komprehensif
c. lainnya.  Item  tersebut  dapat  mempengaruhi  akun  pajak  tangguhan  pada  neraca  tanpa mempengaruhi beban pajak tangguhan (DTE) dalam laporan laba rugi.
d. Laporan keuangan perusahaan manufaktur menggunakan mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Dikarenakan  penelitian  dilakukan  di  Indonesia  sehingga  laporan  keuangan  harus  disajikan dalam mata  uang  rupiah  untuk  menghindari  perbedaan  nilai  mata uang.

## Teknik Analisis Data
Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi logistik biner ( binary logistic regression ). Penggunaan analisis regresi logistik adalah  karena  variabel  dependennya  bersifat  dikotomi  (kategori)  dan  variabel  bebasnya  merupakan kombinasi  antara  kontinyu  (metrik)  dan  kategorial  (non-metrik).  Teknik  analisis  ini  tidak  memerlukan lagi  uji  normalitas  dan  uji  asumsi  klasik  pada  variabel  bebasnya  (Ghozali  2013:333).  Persamaan  model
regresi logistik biner yang digunakan adalah sebagai berikut:
Teknik analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Uji Statistik Deskriptif
Statistik  deksriptif  digunakan  untuk  mendeskripsikan  variabel-variabel  dalam  penelitian  ini.  Alat analisis  yang  digunakan  adalah  rata-rata  ( mean ),  standar  deviasi,  maksimum,  minimum  dan  distribusi frekuensi  (Ghozali,  2013).  Statistik  deskriptif  menyajikan  ukuran-ukuran  numerik  yang  sangat  penting bagi data sampel.
2. Pengujian Model Regresi Logistik
a. Menilai model Fit
Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai overall fit model terhadap data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:
H 0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data H a : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data Berdasarkan hipotesis ini, maka H 0 harus diterima dan H a harus ditolak agar model fit dengan da- ta. Statistik yang digunakan berdasarkan fungsi likelihood . Likelihood L dari model adalah probabil- itas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL . Statistik -2LogL atau rasio χ 2 statistik, dimana χ 2 distribusi dengan degree of freedom n-q, q adalah jumlah parameter (Ghozali 2013:340). Output SPSS memberikan dua nilai -2LogL yaitu satu untuk model yang hanya memasukkan kon- stanta  dan  yang  kedua  untuk  model  dengan  konstanta  dan  variabel  bebas  (Ghozali  2009:340). Dengan alpha 5% cara menilai model fit ini adalah sebagai berikut:
1) Jika nilai -2LogL < 0,05 maka H 0 ditolak dan H a diterima, yang berarti bahwa model tidak fit dengan data.
2) Jika  nilai -2LogL >  0,05  maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak,  yang  berarti  bahwa  model fit dengan data.
b. Koefisien Cox dan Snell’s R Square and Nagelkerke’s R Square
Cox  dan  Snell  R  Square  merupakan  ukuran  yang  mencoba  meniru  ukuran  R 2 pada multiple regession yang  didasarkan  pada  teknik  estimasi  likelihood  dengan  nilai  maksimum  kurang dari  1  sehingga  sulit  di interpretasikan.  Nagelkerke’s  R  Square  merupakan  modifikasi  dari koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1 (Ghozali 2013).  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  membagi    nilai    Cox    dan    Snell’s    R 2 dengan    nilai maksimu mnya.  Nilai  Nagelkerke’s  R 2 dapat  diinterpretasikan  seperti  nilai  R 2 pada multiple regession.
c. Uji Hosmer dan Lameshow’s Goodness of Fit Tes
Kelayakan      model      regresi      dinilai      dengan  menggunakan  uji Hosmer  dan  Lameshow’s Goodness  of Fit  Test . Hosmer  dan  Lameshow’s  Goodness  of  Fit  Test menguji  hipotesis  nol  bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model  dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer dan Lameshow Goodness-of-fit test statistik sama  dengan  atau  kurang  dari  0,05  maka  hipotesis  nol  ditolak  yang  berarti  ada  perbedaan signifikan  antara  model  dengan  nilai  observasinya  sehingga Goodness  fit model  tidak  baik karena  model  tidak  dapat  memprediksi  nilai  observasinya.  Jika  nilai  statistik Hosmer  dan Lameshow  Goodness-of-fit model  lebih  besar  daripada  0,05  maka  hipotesis  nol  tidak  dapat ditolak  dan  berarti  model  mampu  memprediksi  nilai  observasinya  atau  dapat  dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2013).
3. Pengujian Hipotesis
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  masing-masing  variabel  independen  ber- pengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  cara  membandingkan

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202
antara  nilai  probabilitas  ( sig )  dengan  tingkat  signifikansi  (α). Untuk  menentukan  penerimaan  atau penolakan H 0 didasarkan pada tingkat signifikansi (α) 5% dengan kriteria:
1. H 0 tidak  dapat  ditolak apabila  statistik Wald hitung  < Chi-Square tabel,  dan  nilai  probabilitas ( sig )  >  tingkat signifikansi  (α).  Hal  ini  berarti  H  alternatif  ditolak  atau  hipotesis  yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak.
2. H 0 ditolak apabila statistik Wald hitung > Chi-Square tabel, dan nilai probabilitas ( sig ) < tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti H alternatif diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 sebanyak 137 perusahaan. Sebanyak 28 perusahaan yang  tidak  mempublikasikan  laporan  keuangan  auditan  secara  konsisten  dan  lengkap  dari  tahun  2009- 2012 dikeluarkan, kemudian mengeluarkan 59 perusahaan yang melakukan merger, acquisition, dan divest- itures dan other comprehensive income items selama tahun 2009-2012. Alasannya adalah akan terjadi perbe- daan  antara  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  dengan  jumlah  beban  (manfaat)  pajak  tangguhan  pada periode  yang  bersangkutan.  Item  tersebut  dapat  mempengaruhi  akun  pajak  tangguhan  pada  neraca tanpa mempengaruhi  beban pajak tangguhan (DTE) dalam laporan laba rugi (Djamaluddin dkk., 2008). Kemudian mengeluarkan perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Indonesia sebanyak 22 perus- ahaan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan menggunakan purposive sampling , maka diperoleh 28 perusahaan sebagai sampel penelitian. Dari keseluruhan sampel perusahaan manufaktur tahun 2009-2012 terdapat 112 perusahaan dan mendapatkan bukti dari 64 perusahaan yang berada pada kategori perus- ahaan dengan laba sedikit di atas nol dan 48 perusahaan dengan laba  sedikit  di  bawah  nol,  57  persen perusahaan    merupakan  74  perusahaan  yang  terindikasi  melakukan  manajemen  laba  untuk  menaikkan laba akuntansi.

## Deskripsi Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih terkait  dengan  komponen  seperti  akrual  dan  pencadangan  atas  pendapatan  dan  beban  (ND_ACC), kompensasi  (ND_COMP),  depresiasi  (ND_DEP),  penilaian  aset  lainnya  (ND_OAV), miscellaneous  items (ND_MISC), manajemen Laba (EM), dan arus kas operasi (CFO).

## Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
N  Minimum   Maximum Mean Std. Devia- tion ND_ACC 64  -.016012 .011955  -.00003370 .002927111 ND_COMP 64  -.006540 .005251  -.00107889 .001995782 ND_DEP 64  -.012855 .022903  .00117084 .004286329 ND_OAV 64  -.004597 .011865  .00031633 .002288670 ND_MISC 64  -.045711 .042628  .00046689 .010121692 EM 64 0 1 .70 .460 CFO 64  -.301652 .322663  .00427450 .109742814 Valid N 64
(listwise) Sumber: Data diolah
Data  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  dengan  komponen  akrual  dan  pen- cadangan  atas  pendapatan  dan  beban  (ND_ACC)  dapat  dilihat  hasil  statistik  deskriptif  pada  tabel  1. Kewajiban  pajak  tangguhan  bersih terkait  dengan  komponen  akrual  dan  pencadangan  atas  pendapatan dan  beban  minimum  adalah  -0,016012  terdapat  pada  PT.  Kabelindo  Murni  Tbk  dan  maksimum  adalah 0,011955 terdapat pada PT. Multi Prima Sejahtera Tbk. Nilai rata-rata kewajiban pajak tangguhan bersih terkait dengan komponen akrual dan pencadangan atas pendapatan dan beban yang dihasilkan adalah  - 0,00003370 dengan standar deviasi sebesar 0,002927111. Data perubahan kewajiban pajak tangguhan ber- sih  terkait  dengan  komponen  kompensasi  (ND_COMP)  dapat  dilihat  pada  tabel  1.  Kewajiban  pajak tangguhan  bersih  terkait  dengan  komponen  kompensasi  minimum  adalah  -0,006540  terdapat  pada  PT. Pyridam Farma Tbk dan maksimum adalah 0,005251 terdapat pada PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.  Nilai  rata-rata  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  dengan  komponen  kompensasi  yang dihasilkan  adalah  -0,00107889  dengan  standar  deviasi  sebesar  0,001995782.  Data  perubahan  kewajiban pajak  tangguhan  bersih  terkait  dengan  komponen  depresiasi  (ND_DEP)  dapat  dilihat  pada  tabel  1 Kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  dengan  komponen  kompensasi  minimum  adalah  -0,012855 terdapat  pada  PT.  Kabelindo  Murni  Tbk  dan  maksimum  adalah  0,022903  terdapat  pada  PT.  Asiaplast Industries  Tbk.  Nilai  rata-rata  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  dengan  komponen  depresiasi yang dihasilkan adalah 0,00117084 dengan standar deviasi sebesar 0,004286329.
Data perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih terkait dengan komponen penilaian aset lainnya (ND_OAV)  dapat  dilihat  pada  tabel  1  Kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  dengan  komponen penilaian aset lainnya minimum adalah  -0,004597 terdapat pada PT. Delta Djakarta Tbk dan maksimum adalah  0,011865  terdapat  pada  PT.  Fast  Food  Indonesia  Tbk.  Nilai  rata-rata  kewajiban  pajak  tangguhan bersih  terkait  dengan  komponen  penilaian  aset  lainnya  yang  dihasilkan  adalah  0,00031633  dengan standar  deviasi  sebesar  0,002288670.  Data  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  dengan komponen miscellaneous  items (ND_MISC)  dapat  dilihat  pada  pada  tabel  1.  Kewajiban  pajak  tangguhan bersih terkait dengan komponen miscellaneous items minimum adalah -0,045711 terdapat pada PT. Siwani Makmur  Tbk  dan  maksimum  adalah  0,042628  terdapat  pada  PT.  Primarindo  Asia  Infrastructure  Tbk. Nilai  rata-rata  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  dengan  komponen miscellaneous  items yang dihasilkan adalah 0,00046689 dengan standar deviasi sebesar 0,010121692.

## Manajemen Laba
Tabel 2. Hasil Statisti Deskriptif Frekuensi Manajemen Laba Frequency  Percent Valid Per- cent Cumulative Percent 0 19 29.7 29.7 29.7 Valid  1 45 70.3 70.3 100.0 Total  64 100.0 100.0
Sumber : Lampiran 7
Data manajemen laba (EM) dapat dilihat pada tabel 1dan tabel 2. Manajemen laba minimum adalah 0 dengan  frekuensi  sebanyak  19  perusahaan  manufaktur  dan  maksimum  adalah  1  dengan  frekuensi sebanyak 45 perusahaan. Nilai rata-rata manajemen laba yang dihasilkan adalah 0,70 dengan standar de- viasi  sebesar  0,460.  Data  arus  kas  operasi  (CFO)  dapat  dilihat  pada  tabel  1.  Arus  kas  operasi  minimum adalah -0,301652 terdapat pada PT. Fajar Surya Wisesa Tbk dan maksimum adalah 0,322663 terdapat pa- da PT. Inter Delta Tbk. Nilai rata-rata arus kas operasi yang dihasilkan adalah 0,00427450 dengan standar deviasi sebesar 0,109742814.

## Analisis Data
Uji Model Regresi Logistik

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202
Berdasarkan tabel 3, semua data pengamatan lolos untuk digunakan. Dari 64 data yang dimasukkan dalam SPSS, semua data sudah dapat diterima SPSS dengan baik. Dari data yang dipilih, tidak terdapat data yang hilang dan tidak terdapat data yang tidak terpenuhi
Tabel 3. Case Processing Summary Unweighted Cases a N Percent Included in Analysis 64 100.0 Selected Cases  Missing Cases 0 .0 Total 64 100.0 Unselected Cases 0 .0 Total 64 100.0
Sumber: Data diolah
Dalam  penelitian  ini  manajemen  laba  merupakan  variabel  dependen  yang  bertipe  kategorik/dua pilihan yaitu: kategori 1 untuk perusahaan berada dalam range small profit firms dan 0 untuk perusahaan berada dalam range small loss firms seperti tampak dalam tabel 4.
Tabel 4. Dependent Variable Ecoding
Original Value Internal Value 0 0 1 1
a. Pengujian Model Fit Hasil perhitungan analisis ini menghasilkan nilai -2 log likelihood sebesar 77,849 terlihat pada iteration history pada step 0 ( block number 0). Hasil dari -2 log likelihood block number 0 dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini:

## Tabel 5. Ketepatan Model dalam Memprediksi EM
Sumber: Data diolah
Kemudian  hasil  perhitungan  nilai  -2 log  likelihood pada  blok  kedua  ( block  number 1)  terlihat  bahwa nilai -2 log likelihood sebesar 75,455. Hal ini berarti terjadi penurunan nilai -2 log likelihood pada blok kedua ( block number =1) karena pada blok number 0 nilai -2 log likelihood sebesar 77,849. Hasil perhitungan nilai - 2 log likelihood pada block number 1 ditunjukkan pada tabel 5. . Kemudian  hasil  perhitungan  nilai  -2 log  likelihood pada  blok  kedua  ( block  number 1)  terlihat  bahwa nilai -2 log likelihood sebesar 75,455. Hal ini berarti terjadi penurunan nilai -2 log likelihood pada blok kedua ( block number =1) karena pada blok number 0 nilai -2 log likelihood sebesar 77,849. Hasil perhitungan nilai - 2 log likelihood pada block number 1 ditunjukkan pada tabel 6.
b. Koefisien Cox  dan  Snell’s  R  Square  and  Nagelkerke’s  R Square
Iteration
-2 Log likeli- hood Coefficients Constant 1 77.882 .813 Step 0    2 77.849 .862 3 77.849 .862

## PENGARUH KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUK PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI OLEH: TANDIO, HARIYANTO dan IRAWAN
Tabel 6. Koefisien Cox dan Snell’s R Square and Nagelkerke’s R Square

## Sumber : Data diolah
Dilihat  dari  tabel  6  nilai Cox  and  Snell  R  Square sebesar  0,037  dan  nilai Nagelkerke  R  Square adalah 0,052  yang  berarti  variabilitas  variabel  dependen  yang  dijelaskan  oleh  variabilitas  variabel  independen sebesar 5,2% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model dalam penelitian ini.

## c. Uji Chi Square Hosmer and Lemeshow
Tabel 7. Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df Sig. 1 12.531 8 .129
Sumber: Data diolah
Hasil pengujian Hosmer dan Lameshow’s Goodness of Fit Test untuk model regresi kedua disajikan pada tabel  7.  Dari  hasil output SPSS  menunjukkan  signifikansi  sebesar  0,129  dan  berada jauh  di  atas  0,05.  Ini membuktikan bahwa data empiris sesuai dengan model.

## Pengujian Hipotesis
Tabel 8. Hasil Pengujian Model Regresi Logistik

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel  8, diperoleh persamaan regresi yang dibentuk adalah sebagai berikut:
Dari persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Variabel  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih terkait  dengan  komponen  akrual  dan cadangan  atas  pendapatan  dan  beban  memiliki  koefisien  -4,993  menunjukkan  tingkat  signif- ikansi  sebesar  0,960.  Karena  tingkat  signifikansi  lebih  besar  dari  5%  maka  kewajiban  pajak
Step -2 Log likelihood  Cox & Snell R  Nagelkerke R Square Square 1 75.455 a .037 .052
B
S.E.  Wald  df  Sig. Exp(B) ND_ACC -4.993  99.498  .003  1 .960 .007 ND_COMP 51.095  154.735  .109  1 .741 1.550E+22 ND_DEP -17.474  66.023  .070  1 .791 .000 Step ND_OAV 23.469  139.299  .028  1 .866  15576093313
1 a ND_MISC -4.393  28.529  .024  1 .878 .012 CFO 3.710 2.675  1.924  1 .165 40.851 Constant .953 .337  8.011  1 .005 2.593
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202
tangguhan bersih terkait dengan komponen akrual dan cadangan atas pendapatan dan beban tidak signifikan mempengaruhi manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi.
b. Variabel perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih terkait dengan komponen kompensasi memiliki koefisien 51,095 menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,741. Karena tingkat sig- nifikansi lebih besar dari 5% maka kewajiban pajak tangguhan bersih terkait dengan kompo- nen  kompensasi  tidak  signifikan  mempengaruhi  manajemen  laba  untuk  menaikkan  laba akuntansi.
c. Variabel  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  dengan  komponen  depresiasi memiliki koefisien -17,474 menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,791. Karena tingkat sig- nifikansi lebih besar dari 5% maka kewajiban pajak tangguhan bersih terkait dengan kompo- nen  depresiasi  tidak  signifikan  mempengaruhi  manajemen  laba  untuk  menaikkan  laba akuntansi.
d. Variabel  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait  dengan  komponen  penilaian aset lainnya memiliki koefisien 23,469 menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,866. Karena tingkat  signifikansi  lebih  besar  dari  5%  maka  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  terkait dengan komponen penilaian aset lainnya tidak signifikan mempengaruhi manajemen laba un- tuk menaikkan laba akuntansi.
e. Variabel perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih terkait dengan komponen miscellaneous items memiliki koefisien -4,393 menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,878. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 5% maka kewajiban pajak tangguhan bersih terkait dengan kom- ponen miscellaneous  items tidak  signifikan  mempengaruhi  manajemen  laba  untuk  menaikkan laba akuntansi.
f. Variabel  kontrol  arus  kas  operasi  memiliki  koefisien  3,710  menunjukkan  tingkat  signifikansi sebesar 0,165. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 5% maka arus kas  operasi tidak sig- nifikan mempengaruhi manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi.

## Pembahasan Akrual dan Pencadangan atas Pendapatan dan Beban
Hasil  pengujian  hipotesis  1a  dapat  dilihat  bahwa  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih yang  dicerminkan oleh variabel ND_ACC it menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap  mana- jemen laba untuk menaikkan laba akuntansi. Irreza dan Yulianti (2010) menyatakan hasil yang tidak signifikan  ini  memberikan  kesimpulan  bahwa  akrual  dan  pencadangan  tidak  mempunyai  pengaruh signifikan dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya manajemen laba. Penulis menelaah lebih lanjut dalam  catatan  atas  laporan  keuangan  tiap-tiap  perusahaan  dan  hasilnya  perusahaan  menetapkan penyisihan  piutang  tak  tertagih  berdasarkan  penelaahan  terhadap  kondisi  akun  piutang  masing- masing pelanggan pada akhir periode. Piutang yang tak tertagih nantinya akan dihapuskan pada saat terjadinya  atau  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya.  Hal  ini  menunjukkan  tiap  perusahaan  dalam mengelola piutang tak tertagihnya sudah sesuai dengan peraturan akuntansi dan perpajakan sehing- ga  variabel  akrual  dan  pencadangan  tidak  signifikan  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba  untuk menaikkan  laba  akuntansi.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  dari  Djamaluddin  dkk. (2008)  serta  Irreza  dan  Yulianti  (2010)  namun  berbeda  dengan  penelitian  Phillips  dkk.  (2004)  yang menunjukkan hasil positif dan signifikan.

## Kompensasi
Hasil pengujian hipotesis 1b dapat dilihat bahwa perubahan kewajiban pajak tangguhan ber- sih  yang  dicerminkan  oleh  variabel  ND_COMP it menunjukkan  pengaruh  tidak  signifikan  terhadap manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih terkait dengan komponen kompensasi tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam mendeteksi manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi.
Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Irreza dan Yulianti (2010) yang menyatakan mun- culnya  komponen  kompensasi  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  perusahaan-perusahaan  untuk  men- cadangkan kewajiban yang berkaitan dengan kompensasi, pensiun dan sebagainya dengan tepat dan akurat,  khususnya  dalam  program  imbalan  pasti.  Begitu  besar  nilai  kewajiban  tersebut,  menjadikan perusahaan  harus  melakukan  pengungkapan  yang  memadai  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan

## PENGARUH KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUK PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI OLEH: TANDIO, HARIYANTO dan IRAWAN
perusahaan  atas  kewajiban  imbalan  pascakerja.  Alasan  tidak  signifikan  dari  kelompok  ini  adalah perbedaan antara pre-tax income dan taxable income , lebih banyak berdasarkan reversal dari pembayaran eksekusi dari  biaya  pensiun  dan  pesangon,  yang  harus  dibayarkan  oleh  perusahaan  tersebut  pada aktivitas  normal,  melebihi  estimasi  kewajiban  kompensasi  di  masa  tersebut,  sehingga pre-tax  income menjadi lebih besar dari taxable income. Hasil ini juga sesuai dengan  penelitian sebelumnya dari Phil- lips dkk. (2004) dan Djamaluddin dkk. (2008).

## Depresiasi
Hasil pengujian hipotesis 1c dapat dilihat bahwa perubahan kewajiban pajak tangguhan ber- sih yang dicerminkan oleh variabel ND_DEP it menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap ma- najemen  laba  untuk  menaikkan  laba  akuntansi.  Hal  ini  memberikan  kesimpulan  bahwa  perubahan kewajiban  pajak  tangguhan  bersih terkait  dengan  komponen  depresiasi tidak  mempunyai  pengaruh signifikan  dalam  mendeteksi  manajemen  laba  untuk  menaikkan  laba  akuntansi.  Penulis  menelaah lebih  lanjut  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan  tiap  perusahaan  dan  didapatkan  hasil  bahwa 89% perusahaan  dari  64  sampel  perusahaan  menggunakan  metode  garis  lurus  dan  sisanya  11%  perus- ahaan menggunakan metode saldo menurun ganda. Hal ini menunjukkan manajemen tidak memain- kan laba melalui metode depresiasinya. Melihat taksiran masa manfaat aset tetap perusahaan, penge- lompokan  umur  estimasi  menurut  akuntansi  dan  perpajakan  perbedaannya  tidak  terlalu  signifikan sehingga  menyebabkan  variabel  ini  tidak  signifikan  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba  untuk menaikkan  laba  akuntansi.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  dari  Phillips  dkk.  (2004), Djamaluddin dkk. (2008), namun berbeda dengan penelitian Irreza dan Yulianti (2010) yang menun- jukkan hasil positif dan signifikan.

## Penilaian Aset Lainnya
Hasil pengujian hipotesis 1d dapat dilihat bahwa perubahan kewajiban pajak tangguhan ber- sih yang dicerminkan oleh variabel ND_OAV it menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap ma- najemen laba untuk menaikkan laba akuntansi Hal ini membuktikan bahwa variabel ini kemungkinan tidak digunakan dalam pengelolaan laba untuk menaikkan laba akuntansi.
Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  dari  Irreza  dan  Yulianti  (2010)  yang  menya- takan  bahwa  variabel  ini  kemungkinan  tidak  digunakan  dalam  pengelolaan  laba,  contohnya  adalah mayoritas  perusahaan  kemungkinan  mempunyai  penilaian  atas  arus  biaya  persediaan (contoh: rata- rata atau FIFO), sesuai dengan peraturan perpajakan. Contoh lainnya adalah amortisasi atas aset tak berwujud  perusahaan  tidak  mempunyai  perbedaan  jauh  dengan  amortisasi  yang  dilakukan  oleh perpajakan,  sehingga  tidak  menimbulkan  perbedaan  temporer  didalam  perubahan  kewajiban  pajak tangguhan  bersih.  Hasil  ini  juga  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  dari  Phillips  dkk.  (2004)  dan Djamaluddin dkk. (2008).

## Miscellaneous Items
Hasil pengujian hipotesis 1e dapat dilihat bahwa perubahan kewajiban pajak tangguhan ber- sih yang dicerminkan oleh variable ND_MISC it menunjukkan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba  untuk  menaikkan  laba  akuntansi.  Semua  faktor  yang  mempengaruhi  variabel  ini  seperti  peru- bahan  tarif  pajak,  keuntungan  yang  belum  direalisasi  atas  transaksi  antar  perusahaan,  rugi  fiskal, premi  yang  belum  diamortisasi  atas  hutang  yang  direstrukturisasi,  kontrak  promosi,  provisi  pin- jaman,  laba  penjualan  aset  tetap  dan  lainnya  tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba  untuk menaikkan  laba  akuntansi.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  dari  Phillips  dkk.  (2004), Djamaluddin dkk. (2008), serta Irreza dan Yulianti (2010) yang menunjukkan ha
Variabel  kontrol  perubahan  arus  kas  operasi  (CFO)  dalam  model  regresi  logistik  kedua menunjukkan  tidak  signifikan  mempengaruhi  manajemen  laba  yang  dilakukan  perusahaan.  Hal  ini membuktikan  bahwa  variabel  ini  kemungkinan  tidak  digunakan  dalam  pengelolaan  laba  untuk menaikkan  laba  akuntansi.  Hasil  yang  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Djamaluddin  dkk. (2008)  yang  berhasil  menemukan  bahwa  perubahan  arus  kas  operasi  pada  model  regresi  logistik kedua tidak signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 174-202

## SIMPULAN
Simpulan  yang dapat ditarik dari hasil analisis dan pembahasan adalah  komponen-komponen yang terkandung  dalam  perubahan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  seperti  akrual  dan  pencadangan  atas pendapatan dan beban, kompensasi, depresiasi, penilaian aset lainnya, dan miscellaneous items terbukti tid- ak  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba  pada  perusahaan  manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia  untuk menaikkan laba akuntansi.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  yang  harus  diperhatikan  dalam  menginterpretasikan hasil analisis, yaitu (1) Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian relatif sedikit, yaitu 28 perusahaan manufaktur.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  data  laporan  keuangan  perusahaan  tidak  lengkap;  (2)  Periode pengamatan yang relatif pendek yaitu selama 4 tahun, sedangkan Irreza dan Yulianti (2010) menggunakan periode  pengamatan  10  tahun.  Hal  ini  disebabkan  karena  keterbatasan  peneliti  untuk  mengakses  atau mendapatkan  laporan  keuangan  perusahaan  sebelum  tahun  2007.  Untuk  itu  ada  beberapa  pertimbangan yang  perlu  diperhatikan  dalam  mengembangkan  dan  memperluas  penelitian  selanjutnya,  yaitu:  (1) Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperluas  sampel  penelitian  pada  sektor  lain  selain  sektor manufaktur. Faktor industri mungkin mempengaruhi peranan beban pajak tangguhan untuk mendeteksi manajemen laba sebagai variabel kontrol dan penguat hasil empiris (populasi seluruh perusahaan publik); dan  (2)  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperluas  tahun  penelitian  menjadi  6  atau  lebih  dan menggunakan  metode  penelitian  yang  berbeda  pula  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik;  dan  (3) Penelitian  selanjutnya  sebaiknya  memasukkan  faktor  memotivasi  manajer  melakukan  manajemen  laba selain pajak (model penelitian menjadi lebih komprehensif) seperti motivasi bonus.

## REFERENCES
Belkaoui,  A.R.,  2007, Accounting  Theory ,  Edisi  Kelima, Jakarta: Salemba Empat. Damayanti, T., 2008, Perbandingan Akrual dan Pajak Tangguhan dalam Pengujian Aliran Kas Masa Da- tang dan Return Saham, Jurnal Akuntansi/Tahun XII , No. 03. hal: 250-259. Deviana, B., 2008, Kemampuan Beban Pajak  Tangguhan dan Beban Pajak Kini dalam Mendeteksi Mana- jemen Laba pada Saat Seasoned Equity Offerings, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia , Vol. XII, No. 02 (132:14).
Djamaluddin, S., Rahmawati, dan H.T. Wijayanti, 2008, Analisis Perubahan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban  Pajak  Tangguhan  untuk  Mendeteksi  Manajemen  Laba, Jurnal Akuntansi dan  Mana- jemen STIE , Vol. 19, No. 3, Desember: 139-153.
Djamaluddin, S., 2008, Analisis Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrual, dan Aliran Kas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakar- ta, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia , Vol. 11, No. 1, Januari: 52-74.
Elingga,  M.,  2008,  Pengaruh  Komponen  Akuntansi  Akrual  Sebagai  Prediktor  Arus  Kas  Koperasi  pada Saat Krisis dan Setelah Krisis, Jurnal Akuntansi/Tahun XII , No. 02 (132:14).
Ettredge, M., L. Sun, and P. Lee, 2007, Is Earnings Fraud Associated with High Deffered Tax and/or Book Minus Tax Levels?, Auditing: Journal of Practice and Theory , Oktober. Ghozali, I., 2009, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, I. 2013, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 2 1, Edisi Ketujuh, Semarang: Ba- dan Penerbit Universitas Diponegoro.
Graham, J.R, J.S. Raedy and D.A. Shackelford, 2011, Research in Accounting  for Income Taxes (http://www.ssrn.com/abstract=1312005, diunduh 22 Oktober 2013).
Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012, Standar Akuntansi Keuangan , Jakarta: Salemba Empat.
Irreza  dan  Yulianti,  2010,  Penggunaan  Komponen-Komponen  Pembentuk  Pajak  Tangguhan  dalam Mendeteksi  Manajemen  Laba:  Sebuah  Pendekatan  Baru  di  Indonesia, Jurnal  Simposium  Nasional Akuntansi XIII .
Kieso, D.E., J.J. Weygandt, dan T.D. Wardield, 2011, Intermediate Accounting IFRS Edition , USA: John Wiley & Sons Inc.
Kiswara, E., 2009, Buku Ajar Akuntansi Perpajakan , Semarang: BP UNDIP.
Muljono, D., 2008, Akuntansi Pajak , Yogyakarta: Andi.

## PENGARUH KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUK PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI OLEH: TANDIO, HARIYANTO dan IRAWAN
Phillips, J., M. Pincus and S.O. Rego, 2003, Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense, The Accounting Review, Vol. 78, No.2, April: 491-521.
Phillips, J.,  M.  Pincus, S.O.  Rego,  dan  H.  Wan,  2004,  Decomposing  Changes in  DTA  and  DTL to Isolate Earning Management Activities, Jurnal of the American Taxation Association.
Scott, W.R., 2006, Financial Accounting Theory , Edisi Keempat, USA: Prentice Hall. Suandy,  E.,  2006, Perencanaan  Pajak ,  Edisi  Ketiga,  Jakarta:
Salemba Empat.
Subramanyam,  K.R  dan  W.J.  John,  2010, Analisis  Laporan Keuangan ,  Edisi  Kesepuluh,  Jakarta:  Salemba Empat.
Suranggane, Z., 2007, Analisis Aktiva Pajak Tangguhan dan Akrual Sebagai Prediktor Manajemen Laba: Kajian Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ, Jurnal Akuntansi dan Keu- angan Indonesia , Vol. 4, No. 1, Juni: 77-94.
Trisnawati, E., dan S. Agoes, 2010, Akuntansi Perpajakan , Edisi 2 Revisi, Jakarta: Salemba Empat. Waluyo,  2011,  Perpajakan  Indonesia, Edisi  Kesepuluh,  Jakarta: Salemba Empat Waluyo, 2012, Akuntansi Pajak , Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat.
Wiryandari, S.A dan Yulianti, 2009, Hubungan Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Pajak Dengan Per- ilaku Manajemen Laba Dan Persistensi laba, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi , Vol. 12.
Yulianti,  2005,  Kemampuan  Beban  Pajak  Tangguhan  dalam  Mendeteksi  Manajemen  Laba, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia , Vol. 2, No. 1, Juli: 107-129. Zain,  M.,  2007, Manajemen  Perpajakan ,  Edisi  Ketiga,  Jakarta: Salemba Empat.