Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## AKIBAT HUKUM BAGI PERSEROAN PERORANGAN YANG SUDAH TIDAK MASUK KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL TIDAK MENGUBAH STATUSNYA MENJADI PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL
Christoforus Ryandra P 1 1 Universitas Narotama Email: fahrenheitelle@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  menunjukkan  bahwa  Perseroan  Perorangan  diharuskan  untuk  merubah  statusnya  menjadi Perseroan Persekutuan modal, bilamana modalnya sudah tidak lagi masuk dalam Kriteria Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Pasal  109  angka  5  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi Undang-Undang.  yang menambahkan  ketentuan  Pasal 153 H  Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  namun  belum  diatur  secara  tegas  mengenai  Sanksi  bilamana  Perseroan Perorangan tidak menjalankan Keharusan tersebut, sehingga tidak terciptanya kepatian Hukum.
Kata kunci : Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil.

## Abstract
Research  shows  that  Individual  Companies  are  required  to  change  their  status  to  Capital  Partnership Companies if they are no longer included in the Micro and Small Business Criteria regulated in Article 109 number  5  of  Law  Number  6  of  2023  concerning  Stipulation  of  Government  Regulations  in  Lieu  of  Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation Becoming Law. which adds the provisions of Article 153 H of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, but has not yet been explicitly regulated regarding  sanctions  if  an  Individual  Company  does  not  carry  out  these  Requirements,  so  that  legal compliance is not created.
Keywords : Limited Liability Company; Individual Limited Liability Company; Micro and Small Enterprises.

## PENDAHULUAN
Hukum adalah suatu sistem yang pasti dimana pelaksanaan berbagai kekuasaan ada di lembaga-lembaga.  Untuk  menjalankan  rangkaian  kekuasaan  tersebut,  perlu  adanya  undang- undang  yang  juga  mensyaratkan  adanya  subjek  hukum  sebagai  sarana  dan  prasarana pelaksanaan hukum. Secara umum recht subject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.
Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas  hukum.  Yang  termasuk  dalam  pengertian  subjek  hukum  ialah:  manusia  ( naturlijke persoon )  dan  badan  hukum  ( rechtpersoon ),  misalnya  PT  (Perseroan  Terbatas), PN  (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Kedudukan  subjek  hukum  mempunyai  peran  yang  penting  dalam  hukum  di  Indonesia, khususnya  dalam  hukum  keperdataan  karena  subjek  hukum  tersebut  mempunyai  wewenang hukum. Hukum perdata mengenal subjek hukum merupakan bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subjek hukum adalah konsep dan pengertian (concept en begriff) yang mendasar.
Subjek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:
a. Perorangan  ( natuurlijke  person) atau  ( menselijk  person) yang  berarti  orang  secara pribadi.
b. Badan  hukum (Rechts  person) atau  badan  yang  diciptakan  hukum  secara persona ficta .
Berlakunya  Perorangan  sebagai  pembawa  hak,  mulai  dari  dia  dilahirkan  sampai  dia meninggal dunia. Badan hukum ( recht persoon ) memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan  hukum  seperti  Perorangan.  Badan  Hukum  berupa  perkumpulan  atau  badan  yang memiliki harta kekayaan sendiri, dapat juga melakukan perbuatan hukum baik dimuka maupun diluar pengadilan dengan perantaraan pengurusnya.
Istilah badan hukum sudah merupakan istilah yang resmi, istilah ini dapat dijumpai dalam perundang-undangan, antara lain:
(1) dalam  hukum  pidana  ekonomi  istilah  badan  hukum  disebut  dalam  pasal  12 Hamsterwet (UU  penimbunan  barang)  L.N.  1951  N0.90  jo  L.N.  1953  No.4.
Keistimewaan Hamsterwet ini ialah Hamsterwet menjadi peraturan yang pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana  terhadap  badan  hukum.  Kemudian  kemungkinan  tersebut  secara  umum ditentukan dalam pasal 15 L.N. 1955 No.27;
(2) dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 antara lain pasal 4 ayat 1;
(3) dalam Perpu No.19 Tahun 1960 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara;
(4) dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No.19 Tahun 2003 antara lain pasal 35 ayat 2.
(5) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2008 antara lain pasal 1
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
ayat 9 dan ayat 10, pasal 10, pasal 13, pasal 14, dan lain sebagainya.
Badan  hukum  adalah  kumpulan  orang-orang  yang  mempunyai  tujuan  (arah  yang  ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain:
(1) mempunyai perkumpulan;
(2) mempunyai tujuan tertentu;
(3) mempunyai harta kekayaan;
(4) mempunyai hak dan kewajiban; dan
(5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat
Persaingan  didalam  dunia  usaha  sangat  ketat,  sehingga  hanya  pelaku  usaha  yang mengikuti trend ekonomi saat ini yang bisa bertahan dalam dunia usaha. Perkembangan dunia usaha membuat para pemain komersial saling bersaing untuk mencari peluang keuntungan yang lebih  besar  dengan  berbagai  cara.  Maka  hal  ini  mampu  mendorong  para  pelaku  usaha  dalam menjalankan  usahanya  untuk  mendirikan  badan  usaha.  Umumnya  badan  usaha  terdiri  dari berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
Badan  usaha  yang  bukan  badan  hukum  adalah  badan  usaha  yang  tidak  memisahkan antara  harta  kekayaan  pribadi  pemilik  atau  pendirinya  dengan  harta  kekayaan  badan  usaha tersebut, maka masih terjadi percampuran harta. Badan usaha yang bukan badan hukum, apabila terjadi suatu permasalahan, badan usaha yang bukan badan hukum dapat digugat atau diminta kompensasi sampai dengan harta kekayaan pemilik atau pendirinya. Akan tetapi badan usaha yang bukan badan hukum memiliki kelebihan, yaitu tidak perlu memasukan jumlah modal dalam melakukan  kegiatannya.  Selain  daripada  itu,  pendirian  dari  badan  usaha  yang  bukan  badan hukum biayanya lebih terjangkau dari pada badan usaha yang merupakan badan hukum. Oleh karena itu, badan usaha yang bukan badan hukum dibentuk untuk memfasilitasi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha disektor mikro, kecil dan menengah (selanjutnya disebut UMKM).  Badan  usaha  yang  bukan  badan  hukum  terdiri  dari  Persekutuan  Komanditer, Persekutuan Perdata, dan Firma.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Persekutuan  perdata  atau  biasa  disebut Maatschap merupakan  suatu  penggabungan usaha  dari  beberapa  orang  yang  pada  umumnya  berprofesi  sama,  dengan  bertujuan  untuk mengumpulkan  suatu  barang,  uang,  atau  keahlian  ke  dalam  persekutuan  untuk  memperoleh manfaat  dan  keuntungan  yang  dapat  dibagi  kepada  anggota  persekutuan.  Firma  merupakan bentuk penggabungan dalam menjalankan usaha antara beberapa orang dengan menggunakan nama  bersama,  dengan  menyetorkan  harta  pribadinya  sesuai  kesepakatan  masing-masing anggota.  Perseroan  Komanditer  atau  lebih  dikenal  dengan  CV  ( commanditaire  venootschap ) merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, walaupun demikian keberadaan Perseroan Komanditer tidak mengurangi semangat pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Banyaknya pelaku usaha, terutama yang menjalankan usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UKM) yang  menggunakan  badan  usaha  Perseroan  Komanditer  (CV)  sebagai  landasan  untuk  dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum terdiri dari Yayasan, Perseroan Terbatas dan Koperasi. Subekti menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum dengan tujuan sosial yang legal. Pengertian yayasan diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2001  Jo  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (untuk selanjutnya disebut UU Yayasan), yang menentukan  bahwa  yayasan  merupakan  badan  hukum  yang  terdiri  atas  kekayaan  yang dipisahkan, guna mencapai tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan, dan yayasan tidak memiliki anggota  sesuai dengan yurispudensi  Mahkamah  Agung  RI Nomor  124  K/Sip/1973  yang  secara substantif menyatakan bahwa yayasan merupakan badan hukum.
Perseroan  Terbatas  sebagai  badan  hukum,  memiliki  arti  bahwa  Perseroan  merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang  ini  serta  peraturan  pelaksanaannya.  Istilah  “perseroan”  menunjuk  pada  cara menentukan modal, yaitu terbagai dalam saham, sedangk an istilah “terbatas” menunjuk pada batas  tanggung  jawab  pemegang  saham,  yaitu  hanya  sebatas  jumlah  nominal  saham  yang dimiliki.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Perseroan  Terbatas  memiliki  struktur  organisasi  yang  memiliki  kewenangan  masing- masing, sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum  Pemegang  Saham  (selanjutnya  disingkat  RUPS),  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  namun dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  pasal  1  angka  2  UUPT tersebut sudah tidak berlaku lagi.
Kehadiran  Perseroan  Terbatas  sebagai  suatu  bentuk  badan  usaha  dalam  kehidupan sehari-hari  tidak  lagi  dapat  diabaikan.  Secara  umum,  bisnis  memiliki  beragam  bentuk,  salah satunya ialah bisnis dalam bentuk Perseroan Terbatas. Bisnis dalam bentuk Perseroan Terbatas ini  menjadi  salah  satu  bentuk  bisnis  yang  paling  diminati  lantaran  terdapat  status  hukum pemisahan kewajiban serta aset antara pemilik dengan perusahaan. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu perusahaan asuransi, banker, pedagang, industrialis, investor, kontraktor,  distributor,  agen  dan  lain  sebagainya  tidak  lagi  dapat  dipisahkan  dari  kehadiran Perseroan Terbatas.
Untuk  memudahkan  para  pelaku  usaha  ketika  ingin  berinvestasi,  maka  pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun undang undang tersebut telah di cabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja  dan  telah  ditetapkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  nomor  2  Tahun  2022 tentang  Cipta  Kerja  (untuk  selanjutnya  disebut  UU  No.  6  tahun  2023).  UU  No.  6  tahun  2023 menghapus, mengubah beberapa undang-undang dan menetapkan peraturan baru. Di dalam U UU No. 6 tahun 2023 salah satunya membahas penyederhanaan mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang sebelumnya diatur di dalam UUPT. UU No. 6 tahun 2023  mengubah tentang batasan  modal  perseroan.  Modal  dasar  terdiri  dari  total  seluruh  nilai  nominal  saham.  Dalam UUPT telah mengatur minimal modal dasar perseroan paling sedikit yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam UU No. 6 tahun 2023  tidak membatasi modal dasar tersebut sehingga modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
UU No. 6 tahun 2023  merubah Pasal 7 ayat (7) UUPT sehingga aturan wajib Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih tidak berlaku lagi bagi:
a. Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Usaha Milik Desa;
d. Perseroan  yang  mengelola  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,  lembaga penyimpanan  dan  penyelesaian,  dan  lembaga  lain  sesuai  dengan  Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
e. Perseroan yang telah sesuai dengan kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Perseroan yang telah sesuai dengan kriteria untuk usaha mikro dan kecil di dalam Pasal 2 PP No. 8 Tahun 2021 terdiri atas 2 (dua) macam yaitu Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan Perorangan yang cukup didirikan oleh satu orang.
Namun ketika dalam hal Perseroan Perorangan sudah tidak masuk dalam kriteria Usaha Mikro dan Kecil maka diwajibkan merubah status dari Perseroan Peroangan menjadi Perseroan Persekutuan  Modal.  Sedangkan  Perseroan  Perorangan  memiliki  beberapa  kelebihan diantaranya:
1. Mendapatkan kepastian status badan hukum;
2. Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan;
3. Perseroan Perorangan akan memiliki NPWP sendiri;
4. Pendirian sangat mudah, bisa dilakukan sendiri secara online (tidak perlu ke notaris);
5. Modal pendirian bebas (bisa Rp0 s.d Rp5 miliar);
6. Bisa membuat rekening bank atas nama perseroan;
7. Sertifikat  bisa  digunakan  sebagai  kelengkapan  legalitas  pengajuan  pinjaman  modal  ke bank dan investor;
8. One tier system, pendiri menjadi direktur sekaligus pemegang saham
9. Prioritas apabila ada program pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku UMKM.
Dimana  kelebihan  tersebut  berat  untuk  di  tinggalkan  pelaku  usaha  apabila  harus mengubahbstatsunya menjadi Perseroan Persekutuan Modal.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan  menganalisis  permasalahan  Perubahan  Status  Dalam  Perseroan  Perorangan  Menjadi Perseroan  Persekutuan  Modal  untuk dijadikan  sebuah  karya  ilmiah  dengan  judul  “ Akibat Hukum.bagi Perseroan Perorangan yang sudah tidak masuk keriteria usaha Mikro dan Kecil tidak mengubah statusnya menjadi Perseroan Persektuan Modal ”.

## METODE PENELITIAN
Penyusunan artikel ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah statute approach dan conceptual approach . Bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan bahan hukum  melalui  studi  kepustakaan.  Adapun  bahan  hukum  primer  berupa  sumber-sumber referensi yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa  buku  maupun  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Bahan  hukum  yang  diperoleh dipaparkan dengan teknik deskriptif dan dilakukan analisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perseroan Terbatas  sebagai artificial  person yang  memiliki  perbedaan  dengan  manusia harus diwakili dengan perantaraan manusia dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Adanya RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang merupakan organ Perseroan Terbatas merupakan salah satu  unsur  penting  dari  suatu  Perseroan  Terbatas.  Organ  perseroan  memiliki  fungsi  untuk menjalankan perseroan agar berjalan sesuai dengan tujuannya dan mewakili Perseroan Terbatas dalam segala perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga.
UU No. 6 tahun 2023 memberikan pembaharuan konsep dan prinsip Perseroan Terbatas yang  merupakan  persekutuan  modal  dan  hanya  dapat  didirikan  oleh  minimal  oleh  2  (dua) berdasarkan perjanjian, menjadi dapat didirikan oleh 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria usaha  mikro  dan  kecil.  Pengaturan  mengenai  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dan  pendirian perseroan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  saat  ini  dapat  ditemukan  dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (untuk selanjutnya disebut PP No. 7/2021) dan PP No. 8/2021.
Konsep Perseroan Perorangan yang baru saja digulirkan Pemerintah Republik Indonesia lewat turunan dari UU No. 6 tahun 2023, sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda- beda,  diantaranya  Amerika  Serikat,  Kanada,  dan  Singapura  menyebut  perseroan  perorangan dengan Sole Proprietorship , sementara di Inggris disebut dengan Sole Trader . Di Vietnam dengan nama Private Enterprise , dan Belanda dikenal dengan Eenmanszaak .
Sole Proprietorship adalah organisasi bisnis yang tidak berbadan Hukum yang dimiliki satu orang  yang  disebut Sole  Proprietor .  Seorang  Proprietor  memiliki  sendiri  seluruh  kekaaan  atau asset  perusahan  dan  bertanggung  jawab  sendiri  pula  atas  seluruh  utang  perusahaan.  Konsep perseroan perorangan memiliki berbagai kelebihan, sebagaimana diatur dalam  PP No. 8/2021, yakni konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum  yang  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  para  pelaku  usaha.  Caranya  adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Perseroan perorangan merupakan salah satu tipe bentuk bisnis dagang yang menggunakan subjek tunggal  atau  sering  disebut sole  trader. Atas dasar    tersebut,    pemodal  atau  pemegang  saham  tunggal  perseroan  perorangan  memiliki tanggung  jawab  sebatas  modal    yang    disetorkannya    saat    perseroan    perorangan    didirikan sebagaimana  konsep dasar perseroan terbatas biasa.
UU No. 6 tahun 2023  mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan ini. Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian  secara  elektronik  dan  memperoleh  tanda  bukti  pendaftaran.  Pelaku  usaha  yang mendirikan perseroan perorangan juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.
Perseroan perorangan memiliki kelebihan, antara lain:
1. Mendapatkan kepastian status badan hukum;
2. Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan'
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
3. PT Perorangan akan memiliki NPWP sendiri;
4. Pendirian sangat mudah, bisa dilakukan sendiri secara online (tidak perlu ke notaris);
5. Modal pendirian bebas (bisa Rp0 s.d Rp5 miliar);
6. Bisa membuat rekening bank atas nama perseroan;
7. Sertifikat  bisa  digunakan  sebagai  kelengkapan  legalitas  pengajuan  pinjaman  modal  ke bank dan investor;
8. One tier system, pendiri menjadi direktur sekaligus pemegang saham
9. Prioritas apabila ada program pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku UMKM
Berbeda halnya dengan Perseroan terbatas biasa, yaitu:
1. Pemegang Saham min 2 orang
2. Didirikan dengan akta berbahasa Indonesia
3. Badan Hukum sejak akta pendirian disetujui oleh Mentri dengan SK Pengesahan
4. Modal dasar tidak ditetapkan
5. Jika tinggal 1 pemegang saham maka bertanggung jawab secara pribadi
6. 1 orang bisa mendirikan PT berkali-kali
7. RUPS adalah Keputusan para pemegang saham
8. Perubahan, pembubaran harus memenuhi quorum dengan RUPS dan dinyatakan dalam akta Notaris.
Dalam UU No. 6 tahun 2023 , terdapat pengertian Perseroan Perorangan dengan unsur perorangan dan kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

## a. Unsur Perorangan
Perorangan  berarti  satu  orang.  Pengertian  ini  juga  hanya  berlaku  bagi  Warga  Negara Indonesia, sehingga Orang asing tidak dapat mendirikan Perseroan Perorangan.
Perseroan  Perorangan  didirikan  oleh  satu  orang  dan  dilakukan  pemisahan  antara kekayaan  pribadi  dengan  perusahaan,  cukup  mengisi  pernyataan  pendirian.  Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal.
Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## b. Unsur Usaha Mikro dan Kecil
Kriteria  usaha  mikro  berarti  memiliki  modal  di  bawah  Rp  1.000.000.000  (satu  miliar Rupiah). Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal diatas Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).
Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa Perseroan Perorangan adalah Perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal di bawah                                   Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).
Terdapat permasalahan yang sampai saat ini masih perlu dikaji kembali aspek kepastian hukumnya    yaitu  ketentuan    di  dalam  Pasal    109    angka    5  UU  No.  6  tahun  2023  yang menambahkan ketentuan  Pasal 153  huruf H  UUPT  yang  mengatur  sebagaimana  berikut  di bawah ini:
(1) “Dalam  hal Perseroan  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sudah  tidak  memenuhi kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  153A, Perseroan    harus    mengubah    statusnya    menjadi    Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”
(2) “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengubahan  status  Perseroan  untuk  Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Sehingga ketika   terdapat   kondisi   bahwa   status   perseroan perorangan  sudah  tidak memenuhi    syarat    dan    wajib    untuk    diubah  status    badan    hukumnya    dari    perseroan perorangan  menjadi  perseroan  Persekutuan modal.
Ketentuan  tersebut  tidak  disertai  dengan    pengaturan  konsekuensi    apabila    tidak lakukan  oleh perseroan  perorangan, Akibat Hukum  yang  akan  terjadi  terhadap  Perseroan Perorangan  yang sudah tidak termasuk dalam kriteriam Usaha Mikro dan Kecil tidak merubah statusnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal.
Lebih  lanjut,  diatur  dalam  Pasal  9 ayat 1 PP Nomor 8 Tahun 2021 yang yang mengatur sebagaimana berikut di bawah ini. “Perseroan  perorangan  harus  mengubah  status  badan hukumnya  menjadi Perseroan jika:
a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
b. tidak    memenuhi    kriteria    usaha    mikro    dan    kecil    sebagaimana    diatur  dalam ketentuan   peraturan   perundang-undangan   mengenai   usaha mikro dan kecil. ”
Ketentuan  tersebut  diatur  kembali  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 21 Tahun 2021 pada pasal 17 ayat 1, dan dilanjutkan dengan tata cara perubahan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan modal
“Sebelum menjadi Perseroan Persekutuan Modal, Perseroan P erorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik. Akta notaris tersebut memuat:
a. pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status Perseroan perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal;
b. perubahan anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian dan/atau pernyataan perubahan  Perseroan  perorangan  menjadi  anggaran  dasar  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
c. data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
Namun dalam perintah untuk merubahan status Perseroan Perorangan yang sudah tidak masuk dalam kriteria Usaha Mikro dan Kecil tidak diikuti dengan aturan yang membahas sanksi bagi  Perseroan  Perorangan  yang  tidak  merubah  Statusnya  menjadi  Perseroan  Persekutuan Modal bilamana sudah tidak lagi masuk dalam Kriteria Usaha Mikro dan Kecil.
Beda  halnya  dengan  Kewajiban  Perseroan  Perorangan  untuk  menyampaikan  laporan keuangan  yang  di  ikuti  dengan  mengatur  Sanksi  bilamana  Perseroan  Perorangan  tidak menyampaikan Laporan Keuangan sebgaimana diatur dengan pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 21 tahun 2021:
(1) Perseroan  perorangan  yang  tidak  menyampaikan  laporan  keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian hak akses atas layanan; atau
c. pencabutan status badan hukum.
(2) Dalam hal Perseroan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak kewajiban penyampaian laporan keuangan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) maka akan disampaikan teguran tertulis secara elektronik.
(3) Dalam  hal  Perseroan  perorangan  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk menyampaikan  laporan  keuangan  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan  setelah teguran  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan,  Menteri menyampaikan teguran tertulis kedua secara elektronik.
(4) Dalam  hal  Perseroan  perorangan  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk menyampaikan  laporan  keuangan  dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari setelah  teguran  tertulis  kedua  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) disampaikan, Menteri menghentikan hak akses Perseroan atas layanan SABH.
(5) Permohonan  pembukaan  hak  akses  Perseroan  perorangan  yang  telah dihentikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diajukan  secara  tertulis kepada Menteri.
(6) Dalam  hal  Perseroan  perorangan  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk menyampaikan laporan keuangan paling lama 5 (lima) tahun sejak hak akses atas  layanan  SABH  dihentikan,  Menteri  mencabut  status  badan  hukum Perseroan  perorangan  yang  bersangkutan.  (7)  Menteri  menerbitkan  surat keterangan  pencabutan  status  badan  hukum  Perseroan  perorangan  dan mengumumkan  dalam  laman  resmi  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum Umum.
Ketentuan  mengenai  sanksi  Perseroan  Perorangan  yang  tidak  merubah  Statusnya  menjadi Perseroan Persekutuan Modal bilamana sudah tidak lagi masuk dalam Kriteria Usaha Mikro dan Kecil penting untuk segera diatur agar tercipta kepastian hukum mengenai penerapan tanggung jawab perseroan perorangan ketika terjadi kerugian pada pihak ketiga.

## KESIMPULAN
Perseroan  Perorangan  yang  sudah  tidak  masuk  dalam  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil diharuskan  untuk  merubah  statusnya  menjadi  Perseroan  Persekutuan  Modal,  namun  belum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
diatur  secara  tegas  mengenai  Sanksi  bilamana  Perseroan  Perorangan  tidak  menjalankan keharusan tersebut, sehingga tidak  terciptanya kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan , Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2005
A. Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
Mulhadi,  "Hukum  Perusahaan:  Bentuk-Bentuk  Badan  Usaha  Di  Indonesia  (PT  RajaGrafindo Persada, 2017)"
NMLS  Devi  and  I  Made  Dedy  Priyanto, “Kedudukan  Hukum  Perseroan  Terbatas  Yang  Belum Berstatus Badan Hukum,” "Kertha Semaya J. Ilmu Huk", 2019
Putri,  Adinda  Afifa,  A.  Partomuan  Pohan,  and  Arman  Nefi.  "Analisis  Konflik  Hukum  Dan Simulasi  Pernyataan  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Oleh  Pendiri  Tunggal."  Indonesian Notary3, No. 1 (2021).
Robert Purba, Konsekuensi Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.
Rosnidar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan), Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7.
R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, Kamus Hukum , (Jakarta: Pradya Paramita, 1969
Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasiona,. Prenada Media Group, Jakarta. 2008
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.
Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2023  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan  Pemerintah  (PP)    Nomor  8  Tahun  2021  mengenai  Modal  Dasar  Perseroan  Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan  Pembubaran  Badan  Hukum  Perseroan Terbatas