## PENGESAMPINGAN PERKARA ( DEPONERING )
OLEH JAKSA AGUNG
oleh : Sri Mulyati Chalil 

## ABSTRAK
Hukum sebagai perlindungan dalam kepentingan manusia agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan melalui pelaksanaan dalam penegakan hukum sehingga hukum menjadi suatu kenyataan. Salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia,untuk menjalankan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenangnya. Jaksa Agung HM Prasetyo mengesampingkan perkara ( deponering ) mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan alasan kepentingan umum. Permasalahan hukum yang akan dikaji adalah mengenai konsep kepentingan umum yang menjadi alasan dikeluarkannya deponering terhadap kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta relevansi pengesampingan perkara ( deponering ) dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum ( equality before the law ) .
Kata kunci: Deponering , Kejaksaan, Asas-asas Hukum Acara Pidana
Pendahuluan
Setiap negara memiliki konstitusi sebagai suatu kekuasaan yang memuat kesepakatan yang dirumuskan oleh para pendiri negara, yang memuat suatu tujuan negara yang dibentuk, dasar pemikiran atas mana negara didirikan, cabang-cabang kekuasaan negara yang dibentuk, dan hubungan antar lembaga negara itu satu sama lain serta hubungan dengan rakyatnya.
Di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Dari pengertian ini dapat dijabarkan sebagai hukum, maka Undang-Undang adalah mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimana saja dan setiap penduduk yang ada di wilayah negara Indonesia. Sebagai hukum, Undang- Undang Dasar berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. 1)
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “. Itu berarti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan konsep negara hukum, maka aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah harus di taati oleh seluruh warga negara nya tanpa kecuali, karena hukum itu mengikat bagi setiap orang.
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
1) BP-7 Pusat, Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara ,1990, Hlm, 43.
Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam negara, karena hukum negara Indonesia dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama, oleh karena itu harus dipertahankan dan ditaati bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran( overtredingen ), kejahatan( misdrijven ) dan sebagainya diatur oleh Hukum Pidana ( strafrecht ) dan dimuat dalam satu kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Weetboek Van Strafrecht ) yang disingkat KUHP. 2) Peraturan-peraturan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk menjalankan KUHP tersebut maka diperlukan Hukum Acara Pidana sebagai pedoman untuk aparat penegak hukum menjalankan cara-cara untuk menghukum orang yang melanggar aturan hukum. Hukum Acara Pidana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui disingkat dahulu R.I.B ( Herzine Indlandsche Reglement = H. I.R) dan sekarang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk berlakunya ketentuan Hukum Acara Pidana secara tunggal. Dengan menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai satu-satunya landasan pidana maka segala tindak tanduk perangkat hukum diatur dalam Undang-Undang tersebut.
Hukum sebagai perlindungan dalam kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui pelaksanaan dalam penegakan hukum inilah hukum menjadi suatu kenyataan. Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu 3) :
1. Kepastian Hukum
2. Kemanfaatan
3. Keadlian
Unsur-unsur tersebut harus diterapkan secara benar oleh penegak hukum. Dalam upaya penegakan hukum, peranan kesadaran hak dan kewajiban setiap warga negara sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan negara hukum. Selain kesadaran hak dan kewajiban juga tidak kalah pentingnya akan kesadaran terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum karena aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam menegakan hukum bahwa hukum itu sendiri telah melindungi kepentingan masyarakat.
Salah satu Lembaga Negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam hal melakukan penuntutan terhadap suatu pelanggaran pidana adalah Kejaksaan Republik Indonesia.
2) C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1986, Hlm, Hlm, 40. 3) Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum-Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hlm, 71.
Penuntutan dilakukan oleh jaksa, jaksa bertindak baik sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara masyarakat. 4) Dalam melakukan penuntutan jaksa juga bertindak atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki dan demi keadilan serta kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan dan alat bukti yang sah. Penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang diserahkan kepada Kejaksaan menurut KUHAP dan ditegaskan lagi dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 selain melakukan penuntutan jaksa juga diberi kewenangan tidak melakukan penuntutan pidana berdasarkan asas opportunitas .Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenangnya.
Fungsi dan kewenangan Jaksa Agung dan Kejaksaan kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang tidak pernah diberlakukan itu. Baru dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan, wewenang Jaksa Agung dan Kejaksaan telah diatur dengan tegas. Undang-Undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan sekarang diganti lagi dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik indonesia. 5)
Salah satu kewenangan Jaksa Agung adalah mengesampingkan perkara yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :
“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.
Berdasarkan penjelasan pada Pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari asas opportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Pengesampingan perkara didasarkan oleh asas opportunitas dengan kata lain perkara dikesampingkan walaupun cukup bukti.
Menurut asas tersebut, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi kepentingan umum seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. Dalam hal ini Lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini asas opportunitas lazim dianggap sebagai sesuatu asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku. 6)
Adanya pemberian deponering yang dilakukan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo pada maret 2016 terhadap perkara kedua mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dimana kedua mantan pimpinan KPK
4) RM.Surachman-Abdi Hamzah, Jaksa Di Berbagai Negara Peran Dan Kedudukannya, Sinar Grafika, 1996, Hlm, 6.
5) Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm, 73.
6) Ibid , Hlm, 17.
ini terjerat kasus tindak pidana umum. Abraham Samad terkait pemalsuan dokumen setelah dilaporkan oleh Feeriyani Lim disangka dengan Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (1) ke 1 KUHP subversif Pasal 264 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan penyalahgunaan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang KPK Pasal 36 Juncto Pasal 65 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Sedangkan Bambang Widjojanto terjerat kasus mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu pada saat sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat Kalimantan tengah di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu yang pada saat itu Bambang adalah kuasa hukum dari Ujang Iskandar calon Bupati Kotawaringin Barat terjerat Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.
Presiden Joko widodo memberhentikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dari jabatannya yang diembannya sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, berkas perkara tersebut diproses sehingga Kejaksaan menyatakan berkas perkara tersebut sudah P-21 (lengkap), tetapi Jaksa Agung HM Prasetya memutuskan untuk menggunakan wewenangnya mengesampingkan perkara kasus mantan pimpinan KPK tersebut.
Keputusan Jaksa Agung mengesampingkan perkara pada kedua mantan pimpinan KPK tersebut justru melemahkan sistem hukum yang ada di negara Indonesia, pemahaman akan asas persamaan kedudukan dalam hukum ( equality before the law ) belum sepenuhnya diterapkan dan dipahami secara benar oleh Jaksa Agung . Pada pada 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Hal ini berarti bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum, diperlakukan dengan tiada memandang orangnya, tidak memandang jabatan dan kedudukan seseorang artinya semua orang sama diperlakukan di depan hukum. Seharusnya orang yang melakukan tindak pidana mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian konsep persamaan kedudukan di dalam hukum telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan dengan tegas, bahwa: “Negara Indonesia berdasar atas hukum ( rechtsstaat ), tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( machtsstaat )”. Hal ini menunjukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut hukum berdasarkan atas pancasila dan UUD 1945 yang menjadi payung hukum tertinggi dalam menegakkan hukum yang juga merupakan pedoman dalam melaksanakan hukum hukum oleh aparatpenegak hukum. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.
Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan terutama bukan pada sistem dan produk hukum, akan tetapi pada penegakan hukum. 7) Reformasi hukum di Indonesia dirasakan belum dapat
7) Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, 2003, Hlm, 3.
mengimbangi perkembangan yang terjadi dan belum sepenuhnya mampu menangani permasalahan hukum yang masih belum sempurna. Dengan mengesampingkan perkara pada kasus kedua mantan pimpinan KPK yang dilakukan oleh Jaksa agung dalam penerapannya tidak memperhatikan konsep equality before the law.
Sehubungan dengan hal tersebut, selama diberlakukannya UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana ternyata masih banyak kekurangan. 8)
Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. 9) Penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menggunakan hukum sebagai alat dalam bentuk peraturan- peraturan hukum harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana sebagai pedoman dalam melaksanakan hukum bagi para penegak hukum dalam menegakan keadilan ternyata masih terjadi banyak kekurangan dalam penerapannya tidak sesuai dengan sistem hukum yang seharusnya. Agar terciptanya unsur negara yang menjadi ciri-ciri dari negara hukum serta tujuan kepastian hukum, dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan oleh para penegak hukum dengan menerapkan seluruh peraturan yang diatur oleh Undang- Undang yang berlaku sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, pada dasarnya tidak boleh menyimpang.
Unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah, kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. 10)
Hukum akan menjadi kenyataan jika cita-cita hukum tercapai, bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegaknya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. 11)
Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana konsep kepentingan umum yang menjadi alasan dikeluarkannya deponering terhadap kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto?
2. Bagaimana relevansi pengesampingan perkara ( deponering ) dengan asas persamaan kedudukan di dalam hukum ( equality before the law )?
8) Ibid , Hlm, 4. 9) Ibid , Hlm, 3.
10) Romli Atmasasmita dalam Mien Rukmini, Ibid, Hlm, 5.
11) Bagir Manan dalam Mien Rukmini, Ibid, Hlm, 3.

## Pembahasan
Pada Maret 2016 Jaksa Agung resmi mengesampingkan perkara atas kasus Kedua Mantan Pimpinan KPK Abraham Samad yang terjerat kasus penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen, serta Bambang Widjojanto yang terjerat kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.
Alasan dasar Jaksa Agung menyampingkan perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto demi kepentingan umum, karena kedua mantan pimpinan KPK tersebut dikenal luas sebagai figur yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Deponering dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang luas, yaitu pemberantasan Korupsi di Indonesia.
Jaksa Agung memang mempunyai kewenangan mengesampingkan perkara yang sudah diatur dalam Undang-Undang baik di dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun Hukum Acara Pidana. Deponering yang dilakukan oleh Jaksa Agung memang pelaksanaan dari asas opportunitas yang ada di negara kita. Tetapi menurut pelaksanaan asas opportunitas , penuntut diperbolehkan tidak menuntut jika berpengaruh kepada kepentingan negara dan masyarakat. Langkah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan oleh jaksa agung tidaklah sesuai dengan peraturan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga akibat dari pengesampingan perkara tersebut menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem hukum salah satunya adalah mengenai konsep dalam negara hukum yaitu Fiat justitia ruat Ceolum bahwa keadilan itu haruslah tetap ditegakkan sekalipun langit telah runtuh. Jaksa Agung seharunya perlu memperhatikan proses perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang berkasnya telah dinyatakan lengkap atau P21 yang artinya kasus tersebut memang ada unsur pidana dan seharusnya dilanjutkan pada proses peradilan sesuai dengan hukum acara pidana di negara ini, agar pengadilan yang memutuskan.
Ketetapan deponering yang dilakukan Jaksa Agung tersebut justru menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan mencederai rasa keadilan publik karena status kedua tersangka sudah diberhentikan dari jabatan yang diembannya sehingga tidak akan terjadi polemik apapun terutama mengganggu kepentingan umum sebagaimana yang disampaikan oleh jaksa agung.
Jaksa Agung terlalu cepat memutuskan memberikan deponering tanpa adanya pertimbangan secara komperehensif baik terhadap syarat-syarat materiil dan formil atau syarat subyektif dan objektif atas Abraham Samad dan Bambang Widjojanto berikut perkara yang disangkakan kepada mereka, apakah layak atau tidak diberikan deponering , apalagi belum jelas kriteria dan kualifikasi pertimbangan subyektif dan obyektif apa dari Jaksa Agung tentang kepentingan umum itu sendiri.
Jaksa Agung telah dua kali mengesampingkan perkara Pimpinan KPK Bibit dan Chandra pada tahun 2010 dengan alasan yang sama yaitu demi kepentingan umum, tetapi pengertian kepentingan umum di dalam Undang- Undang Kejaksan tidak jelas mengartikan kepentingan umum tersebut hanya dijelaskan untuk kepentingan masyarakat, epentingan bangsa dan kepentingan negara tetapi tidak menjelaskan secara lebih rinci lagi. Ketidak jelasan dan
Ketidakpastian dalam arti kepentingan umum yang kemudian dapat menyebabkan ketidakstabilan terhadap sistem hukum tentu akan dapat merusak atau tidak terlaksananya tujuan dari hukum acara pidana yang terdapat dalam aturan pelaksanaan KUHAP yaitu :
“Untuk mencari kebenaran dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur serta tepat ditujukannya kepada subyek hukum”
Persoalan penggunaan kewenangan deponering yang hanya bisa dilakukan oleh Jaksa agung telah lama menjadi kajian hukum pidana. jarangnya instrumen ini dipakai jaksa agung disebabkan penggunaan asas oportunitas semestinya tidak mudah dilakukan karena menafikan asas legalitas yang di anut didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Asas Oportunitas membuat suatu perbuatan yang sudah nyata merupakan perbuatan pidana dikesampingkan dengan alasan demi kepentingan umum padahal dalam logika hukum pidana ketika seseorang melanggar ketentuan hukum pidana maka orang tersebut harus dipidana, oleh sebab itu jaksa agung seharusnya untuk lebih bijaksana dalam menggunakan wewenang deponering tersebut, sebab penggunaan asas oportunitas itu sendiri dapat membawa efek negatif yang telah dibahas sebelumnya, yaitu bagi perkembangan hukum dan masyarakat apabila penerapannya disalah gunakan oleh Jaksa Agung akan membuat efek yang buruk terhadap Kejaksaan. Dikarenakan dari berbagai penjelasan dalam undang-undang kejaksaan yang telah dibahas sebelumnya bahwa arti dari kepentingan umum masih abstrak artinya masih perlu penjelasan lebih lanjut dan lebih luas yaitu diartikan sebagai kepentingan negara dan atau masyarakat haruslah memiliki tolak ukurnya terlebih dahulu. Sehingga Jaksa Agung tidak mudah menggunakan kewenangannya dalam mendeponir suatu perkara jika arti kepentingan umum itu sendiri diartikan secara lebik rinci dan jelas. Persamaan kedudukan didalam hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu doktrin Rule of Law yang menyebar pada negara-negara berkembang seperti di Indonesia.
Di negara Indonesia asas persamaan kedudukan dihadapan hukum tercantum didalam UUD 1945, asas hukum ini bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan dihadapan hukum memberikan sinyal didalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi tidak boleh mendapatkan perbedaan, Perbedaan perlakuan atau harus disama ratakan di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan kedudukan diadopsi dinegara Indonesia. Setiap orang dianggap tahu dengan hukum, meskipun dia tidak pernah merumuskan hukum yang dibuat.
Ketentuan Asas persamaan kedudukan dalam hukum sudah jelas tercantum di dalam UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi selain itu juga Indonesia mencantumkannya di dalam konsiderans butir a KUHAP, berarti
dengan demikian Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum tanpa membeda- bedakan seseorang dan menyamaratakan semua orang dihadapan hukum dengan tidak ada kecualinya.
Dipertegasnya kata tidak ada kecualinya berarti bahwa siapapun yang melanggar hukum harus diberlakukan aturan yang berlaku baik didalam peradilan maupun diluar peradilan, apalagi jika berkas perkara kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sudah melalui penyelidikan dan penyidikan dan berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap P21 oleh Jaksa Penuntut Umum yang berarti ada unsur pidananya, sehingga seharusnya dilanjutkan pemeriksaaanya di pengadilan. Agar pengadilan yang memutuskan perkara tersebut terbukti atau tidak terbukti keduanya melakukan tindak pidana.
Pendeponeringan kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tentu tidaklah sesuai dengan konsep negara hukum dalam penyamarataan dihadapan hukum atau equality before the law yang dianut di negara ini, polemik yang selama ini terjadi di kalangan masyarakat adalah adanya kasta dalam penegakan hukum, terlepas dari asumsi dan opini masyarakat tersebut, persamaan dihadapan hukum haruslah menjadi konsistensi dari para penegak hukum demi tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu adanya suatu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan.
Keputusan Jaksa Agung mendeponering kasus tersebut tanpa memperhatikan asas-asas hukum yang ada seperti asas persamaan kedudukan didalam hukum yang sudah jelas ada didalam UUD 1945 berarti jaksa agung telah mengabaikan Undang-Undang tertinggi sebagai payung hukum di negara ini. Padahal seharusnya asas hukum itu menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara.
Kewenangan yang digunakan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara tersebut justru telah membuat kesenjangan dalam hukum, yaitu adanya perlakuan berbeda atau perlakuan istimewa sehingga tujuan dari ius constituentum tidak dapat terlaksana. Proses penegakan hukum diluar maupun saat peradilan, dari keseluruhan proses tersebut yang kemudian dapat menyimpulkan seseorang bersalah atau tidak bersalah justru itulah yang dinamakan dengan kepastian hukum. Proses ini telah dilakukan oleh penyidik dalam kasus tersebut sehingga idealnya kasus ini perlu di lakukan proses peradilan terlebih dahulu, sehingga tidak ada asas yang dilanggar yang menyebabkan rusaknya sistem hukum yang ada di negara Indonesia dan tentunya telah bertentangan dengan Ground Norm atau Undang-undang Dasar yang menjadi dasar dari berjalannya suatu sistem yang ada di Indonesia.

## Penutup Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Pengesampingan perkara (deponering) merupakan penerapan atau pelaksanaan asas opportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Konsep kepentingan
umum yang menjadi alasan jaksa dalam mendeponering kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dalam penjelasan pasal 35 huruf c UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidaklah memiliki tolak ukur yang pasti apa yang disebut dengan kepentingan umum secara jelas yang dapat memberikan pengertian yang signifikan kepada masyarakat, sehingga pemberian deponering yang dilakukan oleh jaksa agung kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang telah resmi diberhentikan sebagai pejabat KPK dianggap bahwa jaksa kurang bijaksana dalam pengambilan keputusan tersebut. Akibat dari pengambilan keputusan tersebut tentunya dapat mengakibatkan opini dan asumsi baru didalam masyarakat mengenai ketidakadilan.
2. Pemberian deponering yang dilakukan oleh jaksa agung tidak sesuai dengan asas yang berlaku di KUHAP berakibat memberikan perbedaan dihadapan hukum yaitu sebagaimana dalam konsep yang dianut oleh negara hukum yaitu Equality before the law yang diatur juga di dalam UUD 1945 sebagai payung hukum di Indonesia kemudian menyebabkan rusaknya atau tidak berjalannya suatu sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum yang teramputasi tersebut tentu tidak menunjang kepada terciptanya tujuan dari sebuah hukum itu dibentuk dan diberlakukan, sehingga cita-cita hukum akan sulit untuk dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku: Anang Priyanto, Hukum Acara Pidana Indonesia , Ombak Dua, Yogyakarta, 2012. Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Acara Pidan , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. ------------------, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1986. Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Leden Marpaung, Proses Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, 2003.
O.C Kaligis, Deponering Teori Dan Praktik, Alumni, 2011. Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum , Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1995.
R.Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan antara Hukum Acara Pidana Lama(HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru , Tarsito, Bandung, 1983. Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi , Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
RM.Surachman-Andi Hamzah,
Jaksa Di Berbagai Negara Peran Dan Kedudukannya, Sinar Grafika, 1996. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Soerjono Soekanto, sri manuji, Penelitian hukum Normative, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum-Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
2002. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Peraturan Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang HukumPidana. Kitab Undang-Undang HukumAcaraPidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Sumber Lain: BP-7 Pusat, Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara ,1990,