## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL

## IMPLEMENTATION  OF TRADITIONAL MARKET REVITALIZATION POLICY
Engkus 1 *
1 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung. Jl. A. H. Nasution No. 105, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
*Korespondensi: Engkus. Email: engkus@uinsgd.ac.id
(Diterima: 30-03-2021; Ditelaah: 30-08-2021; Disetujui: 15-09-2021)

## ABSTRACT
The main problem  of  this  research  is  the irregular condition  of traditional market in  Bantar Gebang Bekasi  City.  The  Government  of  Bekasi  City  therefore  takes  a  policy  to  implement  the  revitalization  of traditional  market.  This  research  aims  to  describe  the  implementation  of  traditional  market  revitalization policy in Bantar Gebang Bekasi City. By referring to Van Meter and Van Horn’s theory of policy implementation, the policy implementation includes six dimensions, namely policy standards and objectives, policy resources, interorganizational  communication  and  enforcement  activities,  characteristics  of  implementing  agencies, economic,  social  and  political  conditions,  and  dispositions  of  implementers.  This  research  uses  desctiptive method.  Data  of  this  research,  both  primary  and  secondary,  are  collected  by  observation,  interview  and literature study. Data of this research are qualitatively described. Results of this research reveal that based on the dimensions of policy standards and objectives, policy resources, interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of implementing agencies, economic, social and political conditions, and dispositions of implementers, the implementation of traditional market revitalization policy in Bantar Gebang Bekasi City is not generally optimal. This is impacted on the inconvenient condition of traditional market, both the decreased sellers and the decreased buyers, then influencing the revenue of unoptimal market retribution. Key words : Policy Implementation, Public-Private Partnership, Revitalization Policy, Traditional Market.

## ABSTRAK
Masalah  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  kondisi  yang  tidak  teratur  dari  pasar  tradisional  Bantar Gebang Kota Bekasi. Karena itu, Pemerintah Kota Bekasi mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi pasar tradional tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi. Dengan merujuk teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van  Horn,  maka  implementasi  kebijakan  mencakup  enam  dimensi,  yaitu  standar  dan  sasaran  kebijakan, komunikasi  antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas,  sumber  daya  kebijakan,  karakteristik  implementor kebijakan,  kondisi  sosial  ekonomi  dan  politik,  serta  disposisi  implementor  kebijakan.  Penelitian  ini  meng- gunakan metode deskriptif. Data penelitian, baik primer maupun sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara  dan  studi  literatur.  Data  penelitian  yang  terkumpul  dideskripsikan  secara  kualitatif.  Hasil penelitian mengungkapkan bahwa didasarkan pada dimensi standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi  dan  penguatan  aktivitas,  sumber  daya  kebijakan,  karakteristik  implementor  kebijakan,  kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi implementor kebijakan, implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional yang selama ini dilaksanakan di Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi secara umum belum optimal. Hal ini berdampak terhadap kondisi pasar yang tidak kondusif, baik menurunnya pedagang maupun menurunnya pembeli, sehingga pada gilirannya mempengaruhi pendapatan retribusi pasar yang tidak maksimal.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Revitalisasi, Kerjasama Pemerintah-Swasta, Pasar Tradisional. Engkus. (2021). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional. Jurnal GOVERNANSI , 7(2): 149-160.

## PENDAHULUAN
Pasar pada umumnya diartikan seba- gai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk  melakukan  transaksi  di  antaranya jual beli produk, baik barang maupun jasa. Pasar  dan  pasar  tradisional  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  70/M-DAG/PER/12/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pem- binaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbe- lanjaan dan Toko Modern. Pasar tradisional adalah  pasar  yang  dibangun  dan  dikelola oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, Swasta,  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan Badan  Usaha  Milik  Daerah  termasuk  kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa  Toko,  Kios,  Los  dan  Tenda  yang dimiliki/dikelola  oleh  pedagang  kecil, menengah, swadaya masyarakat atau kope- rasi  dengan  usaha  skala  kecil,  modal  kecil dan  dengan  proses  jual  beli  barang dagangan melalui tawar-menawar (Pasal 1 angka  3  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013).  Pasar  tradisional umumnya dibangun oleh pihak pemerintah, tetapi ada juga yang dibangun pihak swasta, atau perorangan, sedangkan pasar modern dibangun oleh pihak swasta. Namun dalam kurun  dua  dekade  terakhir,  keberadaan pasar  modern  begitu  marak.  Pasar-pasar modern  itu  hadir  memanjakan  konsumen dalam  bentuk  keunggulan  harga,  ragam produk,  ketersediaan  barang  dan  atmosfir belanja  yang  nyaman  aman  dan  menye- nangkan.  Pelayanan  toko  modern  mena- warkan  keunggulan-keunggulan  terutama dalam  fasilitas  dan  pola  operasionalnya yang lebih baik dibandingkan dengan pasar tradisional.
Pasar  tradisional  merupakan  basis ekonomi  rakyat  yang  memiliki  potensi besar  yang  roda  perekonomian  bangsa. Fakta  ini  dapat  dilihat  secara  langsung dimana  pasar  tradisional  terus  bertahan memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dari waktu  ke  waktu.  Pasar  tradisional  bahkan mampu  memberikan  pelayanan  kepada seluruh  segmen  atau  tingkat  masyarakat
dalam  kondisi  krisis  sekalipun,  melayani berbagai  kalangan.  Dari  sisi  kepemilikan, pasar tradisional beragam, ada yang dimiliki secara perseorangan yang seringkali belum berbentuk  badan  hukum,  selain  itu  mana- jemennya  masih  konvensional  dikelola dengan  sistem  kekeluargaan  dengan  kepe- milikan modal yang terbatas dimana pelaya- nan kepada konsumen masih konvensional juga. Kebijakan tata kelola pasar tradisional Bantar  Gebang  termasuk  pasar  yang  dike- lola oleh Pemerintah Kota Bekasi, pengam- bilalihan  pengelolaan  itu  diharapkan  ke depan dapat mewujudkan pasar tradisional dengan  konsep  modern  yang  dapat  mela- yani  konsumen  sebagaimana  toko  modern yang nyaman dengan kualitas barang yang baik dan harga yang bersaing.
Secara fisik, kondisi pasar tradisional dibandingkan  dengan  toko  modern  jauh berbeda.  Sangat  banyak  pasar  tradisional yang berusia tua sehingga terkesan kumuh tidak  terawat,  becek,  semrawut  dan  tidak aman.  Akibatnya,  pasar  radisional  menjadi kurang  menarik  bagi  sebagian  konsumen. Kondisi  ini  juga  diperparah  oleh  pengelo- laan pasar ala kadarnya jauh dari sentuhan manajemen profesional yang sangat berori- entasi  pada  konsumen.  Kondisi  fisik  pasar tradisional  tidak  bisa  dipisahkan  dengan bagaimana  tata  ruang  di  dalam  pasar  itu sendiri.  Secara  umum,  tata  ruang  pada bangunan  pasar  tradisional  yang  lama maupun yang baru atau yang telah direno- vasi memiliki banyak kesamaan. Bangunan pasar  pada  umumnya  memiliki  tiga  jenis tempat usaha yaitu kios, los dan gelaran.
Kios merupakan tempat berdagang di pasar  dan  pada  masing-masing  sisi  diberi pembatas  berupa  dinding  atau  papan.  Los merupakan  hamparan  memanjang  tempat berdagang yang di  dalamnya terdapat kios dan  konter (counter). Konter  merupakan tempat  berdagang  yang  hanya  berupa bangku  etalase  tanpa  dinding  penyekat. Mayoritas  pedagang  yang  ada  di  bagian konter  adalah  pedagang  sayur-mayur  dan kebutuhan  sehari-hari.  Tempat  usaha berupa  kios  terdapat  di  bagian  depan
bangunan,  sementara  los  yang  berisi  kios maupun  konter  terletak  pada  bagian belakang atau di lantai atas gedung.
Permasalahan  yang  terjadi  adalah kurangnya  pengawasan  dari  pemerintah terhadap  ruko,  kios,  konter,  los  dan  PKL. Meninjau dari pengambilalihan pengelolaan oleh  pemerintah  demi  terwujudnya  pasar tradisional  dengan  konsep  modern  dapat membuat pengunjung nyaman. Enam puluh empat kios dengan kondisi rusak dan tidak dapat  digunakan  oleh  para  pedagang,  dua puluh los kumuh yang mengakibatkan para pengunjung  tidak  nyaman  dan  para  PKL yang penempatannya kurang tepat sehingga menggangggu para pengguna jalan raya.
Fakta  yang  terjadi  sekarang  adalah persaingan antara pasar tradisional dengan pasar  modern.  Kebanyakan  masyarakat akan lebih memilih belanja di tempat yang nyaman, bersih dan aman. Sedangkan pasar tradisional  kurang  diminati  oleh  pengun- jung,  karena  tempatnya  yang  kurang nyaman  serta  tata  letaknya  yang  kurang rapih. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi  Nomor  10  Tahun  2011  tentang Ketentuan  Umum  Ketertiban,  Kebersihan dan  Keindahan  diperlukan  implementasi aspek  yang  diberlakukan  pada  pasar tradisional  agar  kemajuan  ekonomi  pasar tersebut dapat lebih baik dan diminati oleh pengunjung.
Salah  satu  langkah  startegis  yang harus  digunakan  ialah  dilaksanakannya kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional. Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Pasar Swasta  dan  Lingkungan  di  Wilayah  Kota Bekasi,  pasar  adalah  tempat  yang  diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran,  bangunan  berbentuk  los  dan/ atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh  swasta  dan  khusus  disediakan  untuk pedagang.  Pengelolaan  pasar  adalah  pena- taan  pasar  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengendalian  pasar. Lingkungan pasar swasta adalah pasar yang didirikan,  dimiliki  dan  dikuasai  oleh  pihak swasta, perorangan atau badan hukum yang
telah  mendapat  izin  Walikota  sebagai tempat  berjualan  umum  untuk  memper- dagangkan  barang  atau  jasa,  baik  yang menggunakan  tanah  milik  perorangan maupun yang menggunakan tanah fasilitas sosial.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indo- nesia,  revitalisasi  berarti  proses,  cara,  dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebe- narnya  revitalisasi  berarti  menjadikan sesuatu  atau  perbuatan  menjadi  vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan/atau  perbuatan  untuk  menghidupkan atau  menggiatkan  kembali  berbagai  pro- gram kegiatan apapun. Atau lebih jelas revi- talisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas.  Jadi,  pengertian  revitalisasi  ini secara  umum  adalah  usaha-usaha  untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu  sekali.  Relevansinya  dengan  pasar tradisional  bahwa  terdapat  suatu  aktivitas yang vital/penting dalam kegiatan ekonomi kerakyatan  dari  kondisi  yang  biasa  saja bahkan cenderung menurun, perlu dibang- kitkan  kembali  agar  roda  kegiatan  pasar tradisional dikelola bukan hanya mendesain fisik bangunan pasarnya tetapi manajemen pasarnya  juga  sesuai  dengan  tuntutan konsumen.
Revitalisasi pasar tradisional ini sudah berjalan namun kurang optimal, Revitalisasi pada  umumnya  hanya  memperbaiki  fisik saja  namun  tidak  memperhatikan  tentang pengelolaannya. Memperbaiki fisiknya saja dalam arti pemerintah hanya memperbaiki dan  memperindah  bangunan  yang  ada  di pasar tetapi tidak memperhatikan pengelo- laannya,  tata  kelolanya,  sistem  manaje- mennya.  Pengelolaan  pasar  sangat  penting diperhatikan  karena  hal  ini  merupakan bentuk penataan pasar yang meliputi peren- canaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian pasar.  Dalam  hal  ini,  praktek  revitalisasi mengacu pada perspektif good governance , karena good  governance adalah  bentuk
penyelenggaraan  pembangunan  yang  solid dan bertanggung jawab serta mengacu pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2015  tentang  Pelaksanaan  Kerja  Sama Daerah  di  Kota  Bekasi  BAB  II  mengenai prinsip  kerjasama  yang  tercantum  pada Pasal 2, yaitu kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersa- ma, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional  dan  keutuhan  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  persamaan kedudukan,  transparansi,  keadilan,  dan kepastian  hukum.  Kemudian,  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Peme- rintah  Kota  Bekasi  dengan  Pihak  Ketiga menyebutkan  bahwa  kerja  sama  daerah merupakan  sarana  untuk  lebih  meman- tapkan  hubungan  keterkaitan  daerah  yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi  antar  daerah  dan/atau  dengan pihak  ketiga  serta  meningkatkan  pertuka- ran pengetahuan, teknologi dan pendapatan daerah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang telah dilaksanakan namun malahan justeru pasar  tidak  ditempati  oleh  para  pedagang. Persoalan  seperti  ini  terjadi  karena persoalan  pengelolaan  pasar  yang  hanya memperbaiki  fisiknya  saja.  Permasalahan pasar  tradisional  bukan  hanya  persoalan desain  namun  pasar  membutuhkan  tero- bosan  agar  pasar  tradisional  mampu menyedot masyarakat melakukan aktivitas ekonomi  di  pasar  tradisional  dan  ini menyangkut dengan kesiapan sumber daya yang terlibat dalam kebijakan tersebut agar dapat  mengembalikan  pasar  tradisional kepada  fungsinya.  Namun  berdasarkan penelitian  di  lapangan  peneliti  banyak menemukan  masalah  pada  sumber  daya baik  dari  sumber  daya  manusia  maupun sumber daya finansial. Dilihat dari sumber daya  manusia  sendiri,  petugas  tidak  dapat mengendalikan  dan  mengawasi  perilaku implementor  itu  sendiri  seperti  contohnya
ketika ada pungutan liar informasi tersebut sangat  lamban  terdengar  oleh  para  penga- was  serta  pembangunan  yang  sempat tersendat sekitar tahun 2015 dengan alasan dana yang tidak mencukupi. Dengan demi- kian  perlu  adanya  perencanaan  yang partisipatif  dan  taransparan  agar  para pedagang  tetap  pada  tempat  yang  telah disediakan  seperti  menyediakan  fasilitas yang menimbulkan kenyamanan, lalu diada- kannya  promosi  oleh  pihak  yang  terkait. Pelaksanaan  serta  pengendalian  akan diawasi  sesuai  tugas  dan  fungsinya  oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi  sebagai  implementor  dan  secara teknis  operasional  dilaksanakan  oleh  Unit Pelaksana Teknis Dinas di pasar tradisional Bantar  Gebang  Kota  Bekasi.  Berdasarkan hasil  observasi  di  lapangan  bahwa  peren- canaan yang dilakukan tidak berjalan mulus karena  koordinasi  antara  pihak  swasta, pemerintah  dan  petugas  pasar  kurang berjalan dengan baik.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebi- jakan  revitalisasi  pasar  tradisional  Bantar Gebang Kota Bekasi.

## MATERI DAN METODE Konsep/Teori yang Relevan
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara mendeskripsikan  permasalahan  kebijakan pasar  tradisional  di  Pasar  Bantar  Gebang Kota Bekasi. Permasalahan tersebut diiden- tifikasi  menjadi  dua  batasan  masalah,  di antaranya  kurang  optimalnya  pelaksanaan kebijakan  pasar  tradisional  Bantar  Gebang Kota  Bekasi,  kurangnya  pengawasan  ten- tang  pengelolaan  pasar  tradisional  yang meliputi  perencanaan,  pembinaan,  serta pengendalian  pasar  yang  dikerjasamakan. Berdasarkan  permasalahan  tersebut  dapat diselesaikan melalui regulasi, yakni Peratu- ran  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  06  Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah  Kota  Bekasi  dengan  Pihak Ketiga.  Selain  itu,  dilandaskan  pada  kajian
teori Van Meter dan Van Horn (1975: 463) yang memiliki enam dimensi, yaitu standar dan  sasaran  kebijakan;  komunikasi  antar organisasi dan penguatan aktivitas; sumber daya  kebijakan;  karakteristik  implementor kebijakan;  kondisi  sosial  ekonomi  dan politik;  dan  disposisi  implementor  kebija- kan. Sejalan dengan dasar hukum dan teori yang melandasi untuk mengatasi permasa- lahan  kebijakan  Pasar Bantar  Gebang  Kota Bekasi, implementasi kebijakan revitalisasi dapat  terlaksana  sesuai  dengan  harapan. Kerangka  pemikiran  tentang  implementasi kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan    deskriptif  yang  dikemukakan oleh Mely G. Tan (Silalahi, 2006: 28) untuk memberikan  gambaran  secara  spesifik mengenai  implementasi  kebijakan  revitali-
sasi  pasar  tradisional  Bantar  Gebang  Kota Bekasi,  dan  menggunakan  metode  pene- litian kualitatif karena relevan dengan per- masalahan penelitian yang diteliti berkaitan dengan partisipasi masyarakat.
Metode  yang  digunakan  dalam  pene- litian  ini  adalah  metode  kualitatif,  dan penelitian  untuk  masalah-masalah  yang aktual yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat  (Singarimbun,  dalam  Engkus, 2018).  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah teknik observasi, wawan- cara  dan  studi  dokumentasi.  Teknik observasi  digunakan  untuk  memastikan keadaan  yang  sebenarnya  di  lapangan. Teknik  wawancara  digunakan  untuk memperoleh  data  yang  mendalam  dari informan yang terdiri dari sembilan orang, yaitu  Kantor  Kelurahan  Cipadung  Kulon, Garda  tahun  2017,  dan  lima  orang masyarakat penerima manfaat. Teknik studi pustaka  digunakan  untuk  memperoleh dokumen  mengenai  program  bantuan pangan  nontunai.  Dengan  penelaahan dokumentasi, peneliti bermaksud menelaah realisasi  pembangunan  nasional  sebagai- mana  digariskan  dalam  Rencana  Pemba- ngunan  Nasional  (RPN)  di  tingkat  pelak- sana  (Engkus,  2017).  Teknik  analisis  data menggunakan metode  kualitatif yang dike- mukakan  oleh  Miles  &  Huberman.  Analisis data tersebut terdiri dari tiga tahapan yang terjadi secara bersamaan sebagai berikut:
Pertama :  Data  Reduksi.  Reduksi  data diartikan  sebagai  proses  pemilihan,  pemu- satan  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstraksian,  dan  transformasi  data kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan peneliti  di  lapangan.  Reduksi  data  meru- pakan suatu bentuk analisis yang menajam- kan,  menggolongkan,  mengarahkan,  mem- buang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan- nya  dapat  ditarik  serta  diverifikasi. Kedua : Penyajian  Data.  Paparan  data  atau  pema- paran  data  merupakan  sekumpulan  infor- masi  tersusun,  dan  memberikan  kemung- kinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan pengambilan  tindakan. Ketiga :  Penarikan
Kesimpulan  atau  Verifikasi.  Penarikan kesimpulan  dan  verifikasi  adalah  temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran sesuai  objek  yang  bersifat  sementara  dan akan berkembang, setelah itu akan menjadi lebih  jelas,  dapat  berupa  hubungan  kausal atau  interaktif,  hipotesis/proposisi  atau teori (Silalahi, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  implementasi  kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota  Bekasi  berkaitan  dengan  hasil  pema- paran  lebih  lanjut  dari  hasil  analisis  data yang ditunjukkan untuk memaparkan lebih jauh  indikator  keberhasilan  implementasi kebijakan. Dari temuan di lapangan peneliti, mendapatkan beberapa masalah di antara- nya kurang optimal pelaksanaan kebijakan pasar tradisional dan kurangnya pengawa- san  terhadap  kebijakan  pasar  tradisional. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengkaji hukum  dan  teori  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang ditemui oleh peneliti.
Implementasi  kebijakan  revitalisasi pasar  tradisional  Bantar  Gebang  Kota Bekasi diatur  dalam  dalam Peraturan Dae- rah  Kota  Bekasi  Nomor  06  Tahun  2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Peme- rintah  Kota  Bekasi  dengan  Pihak  Ketiga. Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  6 Tahun  2012  menjadi  hukum  yang  dipakai sebagai  tolok  ukur  keberhasilan  imple- mentasi  kebijakan.  Peraturan  daerah  ini membahas  tentang  penyelenggaraan  kerja sama Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak ketiga. Penyelenggaraan kerja sama dimak- sud  adalah  revitalisasi  pasar  tradisional yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Bekasi dengan pihak swasta.
Dalam  Peraturan  Daerah Kota  Bekasi Nomor  06  Tahun  2012  tersebut,  Peme- rintah  Kota  Bekasi,  khususnya  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota Bekasi, melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.  Pihak-pihak  yang  ikut  serta  dalam program  ini  adalah  Badan  Pendapatan Daerah  sebagai  pengelola  pendapatan  asli
daerah,  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Asset  Daerah  sebagai  pengelola  dan pengawas, Badan Perencanaan dan Pemba- ngunan  Daerah  sebagai  penyusun  dan pelaksana  kebijakan  daerah  di  bidang perencanaan  dan  pembangunan  daerah, dan Inspektorat Kota Bekasi yang berfungsi sebagai pembantu walikota dalam perenca- naan,  tugas  serta  pembangunan  daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi  juga  bekerja  sama  dengan  pihak swasta,  karena  biaya  yang  dibutuhkan untuk  membangun  dan  menata  pasar  ber- nilai 10 milyar sampai 20 milyar tergantung luas pasar tersebut.
Dalam mengukur keberhasilan imple- mentasi  kebijakan,  peneliti  memaparkan indikator  yang  berkaitan  dengan  imple- mentasi kebijakan pasar tradisional Bantar Gebang.  Dalam  membahas  hasil  penelitian, peneliti  menggunakan  teori  implementasi kebijakan  dari  Van  Meter  dan  Van  Horn (Winarno 2016: 150) yang terdiri dari enam dimensi  implementasi  kebijakan,  yaitu standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas, sumber daya kebijakan, karakteristik imple- mentor  kebijakan,  kondisi  sosial,  ekonomi dan  politik,  serta  disposisi  implementor kebijakan.  Berikut  adalah  pemaparan  dari masing-masing  indikator  dalam  penelitian mengenai  implementasi  kebijakan  revita- lisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi.

## 1.   Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar  dan  sasaran  sangat  penting dalam implementasi kebijakan, sama halnya dengan  kebijakan  revitalisasi  pasar  tradi- sional, dibutuhkan ukuran dan tujuan kebi- jakan  yang  jelas.  Suatu  kebijakan  mempu- nyai ukuran dan tujuan yang menjadi acuan berhasil kebijakan yang diimplementasikan.
Dalam  temuan  di  lapangan,  peneliti menemukan  bahwasanya  perlu  diadakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota  Bekasi.  Diadakannya  revitalisasi  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  semua
fasilitas yang ada di pasar tradisional Bantar Gebang  Kota  Bekasi.  Pasar  tradisional termasuk  pasar  yang  dikelola  oleh  Peme- rintah Kota Bekasi. Oleh sebab itu, pemerin- tah  harus  memodifikasi  pasar  tradisional Bantar  Gebang  Kota  Bekasi  agar  tampak lebih rapih dan dapat diminati kembali oleh pengunjung.
Adanya  revitalisasi  pasar  tradisional mendapatkan respons yang cukup baik dari masyarakat  sekitar.  Adanya  revitalisasi  ini menjadikan  pasar  tradisional  lebih  bersih dan rapih. Pasar tradisional dapat bersaing dengan  pasar  modern.  Pasar  tradisional adalah  fasilitas  untuk  masyarakat  mene- ngah  ke  bawah.  Pasar  tradisional  juga merupakan salah satu yang mendatangkan pendapatan  asli  daerah  yang  cukup  tinggi. Sangat  disayangkan  jika  Pemerintah  Kota Bekasi tidak menindaklanjuti masalah yang terjadi.
Dengan  demikian,  dapat  diketahui bahwa indikator standar dan sasaran kebi- jakan dari implementasi kebijakan revitali- sasi pasar tradisional Bantar Gebang belum optimal.  Walaupun  adanya  revitalisasi pasar  menjadikan pasar  tradisional  Bantar Gebang lebih rapih dan bersih tetapi masih ada  permasalahan  yang  terjadi  di  pasar tradisional  Bantar  Gebang  baik  dari pemerintah  kota  atau  petugas  operasional maupun dari penjual dan pembeli.

## 2.  Komunikasi  antar  Organisasi  dan Penguatan Aktivitas
Komunikasi  antar  organisasi  adalah hal  yang  komplek  dan  sulit.  Terjalinnya komunkasi yang baik mempengaruhi keber- hasilan implementasi kebijakan. Temuan di lapangan  menunjukkan  komunikasi  yang terjalin  antara  Pemerintah  Kota  Bekasi, khususnya Bidang Perindustrian dan Perda- gangan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdaga- ngan Kota Bekasi dengan pihak-pihak yang dikerjasamakan terjalin baik namun bukan sangat  baik.  Komunikasi  antar  organisasi yang  baik  tersebut  dapat  berdampak terhadap penguatan aktivitas implementasi
kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi.

## 3.   Sumber Daya Kebijakan
Dalam  implementasi  kebijakan,  sum- ber  daya  kebijakan  harus  diperhatikan, karena  proses  kebijakan  berasal  dari sumber  daya.  Sumber  daya  ini  terbagi menjadi  dua,  yaitu  sumber  daya  manusia dan  sumber  daya  finansial.  Sumber  daya manusia  yang  terlibat  dalam  proses implementasi  kebijakan  revitalisasi  pasar tradisional  Bantar  Gebang  adalah  Peme- rintah Kota Bekasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota  Bekasi,  Dinas  Permu- kiman  dan  Penataan  Kota  Bekasi,  Badan Pendapatan  Daerah  (BAPENDA),  Badan Pengelola  dan  Penataan  Asset  Daerah (BAPPEDA),  Bagian  Hukum,  Bagian  Kerja Sama, dan Inspektorat Kota Bekasi.
Berdasarkan  temuan  lapangan,  sum- ber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah  Kota  Bekasi  sangat  memadai dan memerankan tugas serta fungsi sesuai dengan  keahlian  masing-masing.  Di  sam- ping  itu terdapat  bagian  operasional  pasar yang bertugas mengawasi dan menertibkan pedagang  yang  nakal.  Dengan  demikian indikator  sumber  daya,  baik  sumber  daya manusia  maupun  sumber  daya  finansial, sudah memadai, akan tetapi petugas belum dapat  mengkolaborasikan  antara  sumber daya  manusia  dengan  sumber  daya  finan- sial.  Sumber  daya  finansial  hanya  diper- gunakan  untuk  memperbaiki  fisik  dari pasar tersebut.

## 4.   Karakteristik  Implementor  Kebi- jakan
Karakteristik  implementor  merupa- kan  salah  satu  bagian  terpenting  dalam implementasi  kebijakan  revitalisasi  pasar tradisional.  Adapun  temuan  di  lapangan terkait  kinerja  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Kota Bekasi sebagai pengelola dan pengawas pasar Bantar Gebang dengan cara membangun dan menata pasar Bantar
Gebang agar terlihat nyaman dan aman. Ada investor dari pihak swasta sebagai penanam modal  yang  akan  diputarkan  oleh  Peme- rintah  Kota  Bekasi,  khususnya  Badan Pengelola  dan  Penataan  Aset  Daerah (BAPPEDA)  agar  teciptanya  pasar  tradi- sional yang bersih, rapih dan aman.
Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota  Bekasi  mempunyai kesepakatan  kerja  sama  dengan  pihak ketiga baik dari pihak swasta maupun dari jajaran kepemerintahan Kota Bekasi. Dalam menjaga  kerja  sama  ini,  Pemerintah  Kota Bekasi  harus  mensinkronkan  komunikasi dengan  pihak  ketiga,  karena  peran  pihak ketiga  juga  sangat  penting.  Selain  menjaga dan  mengelola  asset  daerah,  pemerintah harus  menaikkan  eksistensi  dari  daerah tersebut.

## 5.  Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Kondisi  sosial  ekonomi  dan  politik turut  mempengaruhi  keberhasilan  imple- mentasi  kebijakan.  Pasar  Bantar  Gebang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Bekasi  dan  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan temuan di lapangan, pendapatan yang akan dimasukan  ke  dalam  kas  Pemerintah  Kota Bekasi  adalah  retribusi,  sedangkan  penda- patan  perusahaan  swasta  kepada  Peme- rintah Kota Bekasi adalah kontribusi.
Kontribusi  pihak  swasta  kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk pendapatan asli  daerah  adalah  dengan  mengumpulkan pendapatan  yang  diperoleh  dari  pasar- pasar, termasuk Pasar Bantar Gebang, yang dikelola  oleh  Pemerintah  Kota  Bekasi. Setelah  melakukan  perhitungan  selanjut- nya, akan memberikan kontribusi terhadap PAD,  namun  pada  tahun  ini  kontribusi terhadap PAD belum mencapai target. Oleh karena  itu,  pihak  ketiga  yang  ikut  bekerja sama wajib membayarnya, karena dianggap sebagai hutang.
Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,
retribusi  daerah  adalah  pungutan  Daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  dise- diakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi atau  Badan  (Pasal  1  angka  64  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2009).  Subjek  atau  wajib  retribusi adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang menurut  peraturan  perundang-undangan retribusi  diwajibkan  untuk  melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau  pemotong  retribusi  tertentu  (Pasal  1 angka  69  Undang-Undang  Republik  Indo- nesia Nomor 28 Tahun 2009). Pembayaran retribusi  dilakukan  atas  penggunaan  jasa atau perizinan yang disediakan oleh peme- rintah  daerah.  Retribusi  daerah  nantinya akan  menjadi  penerimaan  pendapatan  asli daerah  (PAD)  yang  termasuk  ke  dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD).
Retribusi  daerah  merupakan  salah satu  sumber  dari  pendapatan  asli  daerah (PAD)  yang  termasuk  dalam  anggaran pendapatan daerah (APBD). Oleh karena itu, retribusi daerah termasuk dalam salah satu pendapatan  daerah.  Retribusi  daerah  akan digunakan  sebagai  pengatur  kegiatan  eko- nomi  daerah.  Pemerintah  daerah  dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana  atau  modal.  Adapun  jenis-jenis  retri- busi,  yaitu  retribusi  jasa  umum,  retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (Pasal  108  ayat  (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009).
Pemerintah Kota Bekasi memberlaku- kan  retribusi  jasa  umum  terhadap  pasar Bantar Gebang, termasuk ke dalam retribusi pelayanan pasar (Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28  Tahun  2009)  karena  Pasar  Bantar Gebang  merupakan  jasa  yang  termasuk urusan  pemerintah  pusat  yang  dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah.
Objek  retribusi  pelayanan  pasar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  110 ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  adalah
penyediaan  fasilitas  pasar  tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola  Pemerintah  Daerah,  dan  khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 ayat (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2009).  Dikecualikan  dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak  swasta  (Pasal  116  ayat  (2)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun 2009).
Dalam  kaitan  dengan  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan  Kerja  Sama Pemerintah  Kota  Bekasi  dengan  Pihak Ketiga,  maka  retribusi  pasar  dilihat  dalam konteks Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Sehingga  retribusi  pasar  adalah  retribusi pelayanan  persampahan  atau  kebersihan, retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum, retribusi pelayanan pasar dan retri- busi  pengelolaan  limbah cair.  Tarif  keselu- ruhan  dari  penggunaan  retribusi  daerah didapatkan  dengan  cara  mengalihkan  tarif retribusi  daerah  dengan  tingkat  penggu- naan  jasa.  Tingkat  penggunaan  jasa  itu sendiri  merupakan  kuantitas  penggunaan jasa yang sesuai dengan beban biaya untuk penyelenggaraan  jasa  yang  bersangkutan. Sedangkan nilai retribusi adalah nilai rupiah atau  persentase  yang  ditetapkan  untuk penggunaan  satu  jasa  atau  perizinan tertentu. Misalnya, parkir selama 4 jam dan satu jam parkir harus membayar Rp 1000, maka retribusi daerah yang harus dibayar- kan adalah 4 jam x Rp 1000 = Rp 4000.
Adanya  revitalisasi  pasar  tradisional seharusnya  dapat  meningkatkan  penda- patan  pedagang  yang  ada  di  Pasar  Bantar Gebang, terutama pedagang yang berjualan sebelum Pasar Bantar Gebang direvitalisasi. Dari  temuan  di  lapangan,  pendapatan pedagang di atas rata-rata dan pengunjung normal.  Pedagang  pun  membayar  tarif retribusi sesuai dengan ketentuan yang ada, namun pendapatan asli daerah pada tahun ini belum mencapai target.

## 6.  Disposisi Implementor Kebijakan
Disposisi/kecenderungan  implemen- tor adalah pelaksana menerima dengan baik atau  tidak  adanya  kebijakan  revitalisasi pasar  tradisional  di  Pasar  Bantar  Gebang Kota  Bekasi.  Untuk  mengetahui  menerima atau  menolak,  peneliti  mencari  informasi tentang  sosialisasi  yang  dilakukan.  Berda- sarkan temuan di lapangan, terkait dengan sosialisasi yang dilakukan adalah memberi- kan  surat  pemberitahuan  kepada  seluruh pedagang yang ada di Pasar Bantar Gebang, selanjutnya  dipertemukan  pedagang  Pasar Bantar  Gebang  dengan  pihak  yang  akan mengelola dan membangun pasar.
Berdasarkan  temuan  lapangan,  Dinas Perindusrian dan Perdagangan Kota Bekasi, khususnya  bidang  yang  mengelola  pasar tradisional,  memang  mengelola  beberapa pasar  baik  yang  dikelola  oleh  pemerintah maupun yang  dikelola  oleh swasta. Jumlah pasar  yang  dikelola  saat  ini  terdapat  14 pasar,  yaitu  6  pasar  yang  dikelola  oleh Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan kerja sama  dan  8  pasar  yang  dikelola  oleh Pemerintah Kota Bekasi yang tidak dikerja- samakan.
Pasar  tradisional  baik  yang  dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta  termasuk  ke  dalam  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Peme- rintah  Kota  Bekasi  dengan  Pihak  Ketiga. Petugas-petugas  atau  para  implementor yang  terlibat  dalam  program  tersebut melakukan  tugas  dengan  sebaik  mungkin agar program dapat tercapai sesuai dengan harapan.  Para  petugas  rutin  melakukan komunikasi  dengan  lembaga  lain,  baik melalui rapat mingguan, bulanan atau rapat kordinasi, kemudian diikuti dengan pemba- gian tugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan.  Dalam  kaitan  dengan  penge- lolaan  dan  pengawasan  pasar  muncul permasalahan.  Dari  lokasi  pasar,  pada tempo  dulu,  pasar  dibangun  di  atas  lahan yang  luas  dan  jauh  dari  pemukiman  agar masyarakat  tidak  terlalu  sempit  untuk beraktivitas.  Akan  tetapi  perkembangan
sekarang  menjadikan  pasar  berada  di tengah-tengah  pemukiman,  pasar  sempit, hingga  pembuangan  air  limbah  dari  pasar pun sangat sulit disalurkan.
Dalam  kaitan  ini,  kinerja  yang  lebih baik dari pihak yang ikut dalam pengelolaan Pasar  Bantar  Gebang  dapat  ditingkatkan, karena  dari  segi  transparansi  kurang optimal,  kemudian  masih  terdapat  banyak implementor yang lalai menjalankan tugas. Pemerintah  Kota  Bekasi,  khususnya  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan,  diharap- kan  untuk  lebih  memaksimalkan  kinerja dan petugas yang ada.

## KESIMPULAN
Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  bekerja sama  dengan  pihak  swasta  melakukan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota  Bekasi.  Kondisi  Pasar  Bantar  Gebang yang  kumuh  serta  bangunan  yang  tidak teratur menjadi alasan pemerintah melaku- kan revitalisasi pasar.
Penelitian  mengenai  implementasi kebijakan  revitalisasi  pasar  tradisional Bantar  Gebang  Kota  Bekasi  dikaji  secara regulasi  dengan  menggunakan  hukum Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga  serta  menggunakan  teori  imple- mentasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam dimensi keberhasilan implementasi kebijakan.
Pertama,  standar  dan  sasaran  kebija- kan  masih  belum  maksimal.  Kondisi  pasar masih  dalam  keadaan  belum  menerapkan tata kelola manajemen pasar yang modern, yang  dipicu  oleh  revitalisasi  pasar  Bantar Gebang  dari  aspek  fisik  bangunan  saja, sedangkan  manajemen  pasarnya  belum dilakukan. Pasar menjadi sepi setelah dire- vitalisasi  karena  masih  banyak  bangunan yang belum layak untuk ditinggali.
Kedua,  komunikasi  antar  organisasi dan  penguatan  aktivitas  dilakukan  oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Bekasi yang secara rutin mengadakan rapat setiap  minggu  hingga  setiap  bulan.  Rapat sendiri  terdiri  dari  rapat  rutin  mingguan, rapat koordinasi dan rapat evaluasi.
Ketiga, sumber daya kebijakan dimak- sud  adalah  sumber  daya  manusia  dan sumber daya finansial. Sumber daya manu- sia, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdaga- ngan  Kota  Bekasi,  BAPPEDA,  BAPENDA, BPKAD, Inspektorat, dan pihak ketiga yang dikerjasamakan,  sudah  cukup,  karena banyaknya  petugas  yang  diikutsertakan dalam  implementasi  kebijakan  ini.  Akan tetapi  petugas  di  tingkat  operasional  di pasar  masih  belum  sadar  akan  tanggung jawabnya masing-masing sehingga kinerja- nya  belum  optimal.  Sumber  daya  finansial diperoleh dari pihak ketiga dan APBD Kota Bekasi, namun demikian kerja sama dengan pihak  swasta  dilakukan  karena  anggaran daerah terbatas.
Keempat,  karakteristik  implementor kebijakan  dalam  revitalisasi  pasar  tradi- sional  Bantar  Gebang  Kota  Bekasi,  baik pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun  pihak  pengembang/pihak  ketiga, belum  memberikan  hasil  ( output )  yang optimal,  sehingga  berdampak  terhadap retribusi  yang  telah  ditargetkan  belum dapat dicapai.
Kelima,  kondisi  sosial,  ekonomi  dan politik  implementasi  kebijakan  menunjuk- kan bahwa pedagang pasar Bantar Gebang pasca direvitalisasi cukup berbeda. Keadaan pasar  cukup  membaik  dibandingkan  sebe- lum  revitalisasi.  Namun  keadaan  sosial pasar  menjadi  sedikit  buruk  karena  pasar hampir menjadi sepi.
Keenam,  disposisi  implementor  kebi- jakan revitalisasi pasar tradsisional  Bantar Gebang Kota Bekasi sangat antusias, namun para  implementor  harus  lebih  mening- katkan  lagi  kualitas  perencanaan  yang terintegrasi,  partisipatif,  transparan,  dan deliberatif  agar  dapat  menciptakan  pasar tradisional  dengan  desain  konsep  yang modern untuk merespons tuntutan masya- rakat pembeli yang semakin dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Grindle,  M.  S.  (1980). Politics  and  Policy Implementation in The Third World . New Jersey: Princeton Univer- sity Press.
Kencana,  Inu.  (2003). Administrasi  dan Organisasi . Bandung: Mandar Maju. Maolano,  H.  (2011). Selamatkan  Pasar Tradisional. Jakarta:  Gramedia  Pusta- ka Utama.
Mulyadi,  D.  (2016). Studi  Kebijakan  Publik dan  Pelayanan  Publik. Bandung: Alfabeta.
Muslimin, L., dkk. (2010). Pasar Tradisional dan  Modern  Bersinergi  Membangun Bangsa. Jakarta:  Penerbit  Semesta Media.
Nawawi.  (2009). Public  Policy .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Pasolong,  Harbani.  (2013). Teori  Adminis- trasi  Publik (2013).  Bandung:  Refika Aditama.
Santosa,  Pandji.  (2012). Administrasi Publik:  Teori  dan  Aplikasi  Good Governance . Bandung: Rafika Aditama. Silalahi,  Ulbert.  (2012). Metode  Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Silalahi,  Ulbert.  (2011). Administrasi Publik . Bandung: Mandar Maju. Subarsono. (2005). Implementasi Kebijakan. Jakarta: Gramedia.
Subarsono.  (2011). Analisis  Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Kuan- titatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Winarno,  Budi.  (2016). Kebijakan  Publik.
Jakarta: Bumi Aksara.

## Jurnal
Adishakti,  Laretna  Trisnantari.  (2002). Revitalisasi  Bukan  Sekedar  Beauti- fication. Urban  and  Regional Develop- ment  Institute  (URDI) ,  13.  http://
www.urdi.org/urdi/bulletin/volume- 13c.php .
Alfianita,  Ella;  Wijaya,  Andy  Fefta  & Siswidianto. (2015). Revitalisasi Pasar Tradisional  Dalam  Perspektif  Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten  Malang). Jurnal  Adminis- trasi  Publik  (JAP) ,  3(5):  758-762. http://administrasipublik.studentjou rnal.ub.ac.id/index.php/jap/article/vi ew/861.
Engkus.  (2019).  Pengaruh  Kualitas  Pelaya- nan  Terhadap  Kepuasan  Pasien  Di Puskesmas Cibitung Kabupaten
Sukabumi. Jurnal Governansi , 5(2): 99- 109. https://doi.org/10.30997/jgs. v5i2.1956.
Engkus.  (2019).  Green  Building  Policy Formulation  in  the  Municipality  of Bandung  Indonesia. Sosiohumaniora , 21(3):  296-304.  https://doi.org/10. 24198/sosiohumaniora.v21i3.23612.
Engkus.  (2020).  Implementasi  Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. Jurnal Governansi , 6(1): 9-16.  https://doi.org/10.30997/jgs. v6i1.2388.
Fitriana,  Ressa;  Auliya,  Afifa  Ulfa  &
Widiyarta,  Agus.  (2020).  Analisis Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki Lima  Dalam  Perspektif  Kebijakan Deliberatif. Jurnal Governansi 6(2): 93- 103. https://doi.org/10.30997/jgs. v6i2.2863.
Van  Meter,  Donald  S.  &  Van  Horn,  Carl  E. (1975).  The  Policy  Implementation Process,  A  Conceptual  Framework. Administration  &  Society ,  6(4):  445- 488.  Sage  Publications,  Inc.  https:// doi.org/10.1177/009539977500600 404.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keinda- han  (Lembaran  Daerah  Kota  Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E).
Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja  Sama  Pemerintah  Kota  Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri E).
Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  32 Tahun 2014 tentang Pasar Swasta dan Lingkungan  di  Wilayah  Kota  Bekasi (Berita  Daerah  Kota  Bekasi  Tahun 2014 Nomor 32 Seri E).
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  70/M-DAG/PER/ 12/2013  tentang  Pedoman  Penataan dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota  Bekasi  Tahun  2015  Nomor  46 Seri E).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009  Nomor  130,  Tambahan  Lemba- ran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).