## PELIBATAN ANAK DI DALAM KAMPANYE POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN CIAMIS
Oleh :
Dr. Ida Farida S.H., M.H . *)
Idafarida.galuh@gmail.com
Vera Fillinda Agustiana Dewi, S.H., M.H .̽ ̽ ) verafadewi@gmail.com

## ABSTRACT
The  simultaneous  election  campaign  period  of  2018  carried  out  in  171 regions in Indonesia has been carried out. This five-yearly democratic party certainly involves public participation, including those who are vulnerable to abuse for political activities, namely children. Although Article 15 point (a) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection confirms the prohibition on child abuse for political activities, but in its implementation there is still involvement of children in activities the campaign.
As a means of implementing popular sovereignty, general elections after the amendment  to  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  experienced  very rapid development. This was marked by the high level of need for electoral rules and the many types of elections that had  to be carried out in  one period of government. However, these developments also have an impact on the emergence of complexity. At the very least, the development of the Indonesian elections was characterized by the  vulnerability  of  disharmony  and  rule  uncertainty,  tensions  between  institutions involved in the administration, and uncertainty in the process of law enforcement and resolution of electoral disputes.
The involvement of children in political campaigns is a violation of children's rights in accordance with Article 15 point (a) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection which states that every child has the right to protection from abuse in political activities. This means that the law has at the same time regulated the prohibition of involving children in any political campaign. To avoid  involving  children  in  campaigns  and  practical  politics,  a  campaign  should  be carried out all the way before the time the campaign arrives, with family targets and targets  not  to  allow  or  invite  children  in  the  election  campaign.  It  is  hoped  that  this democratic  process  can  provide  good  examples  of  democracy,  including  in campaigns that are child-friendly, so that children can be maintained and grow well.
Keywords: Engagement, Children, Campaign.
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
̽ ̽ ) Alumni Fakultas Hukum Universitas Galuh dan Pengurus KPAI Kabupaten Ciamis.

## ABSTRAK
Masa  kampanye  Pilkada  serentak  tahun  2018  yang  dilaksanakan  di  171 daerah  di  Indonesia  sudah    dilaksanakan.  Pesta  demokrasi  lima  tahunan  ini  sudah pasti  melibatkan  partisipasi  publik,  tak  terkecuali  pihak  yang  rentan  disalahgunakan untuk  kegiatan  politik  yakni  anak-anak.  Walaupun    Pasal  15    butir  (a)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak menegaskan larangan mengenai penyalahgunaan anak untuk aktivitas politik, namun dalam  pelaksanaannya  masih  saja  tetap  ada  pelibatan  anak  dalam  kegiatan kampanye tersebut.
Sebagai  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat,  pemilihan  umum  pasca perubahan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengalami perkembangan yang amat pesat. Hal itu ditandai dengan tingginya tingkat kebutuhan akan aturan pemilu dan banyaknya jenis pemilu yang mesti dilaksanakan dalam satu periode pemerintahan. Hanya saja, perkembangan tersebut juga membawa dampak terhadap  munculnya  kompleksitas.  Setidaknya,  perkembangan  dunia  pemilu Indonesia  diwarnai  dengan  kerawanan  disharmoni  dan  ketidakpastian  aturan, ketegangan antar  institusi  yang terlibat dalam  penyelenggaraan,  dan ketidakpastian proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu.
Pelibatan anak di dalam kampanye politik merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak sesuai dengan Pasal 15 butir (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan Anak yang meyatakan  bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Ini artinya undang-undang sudah sekaligus mengatur larangan pelibatan anak dalam kampanye  politik  apapun  bentuknya.  Untuk  menghindari  pelibatan  anak  dalam kampanye  dan  politik  praktis,  sudah  seharusnya  dilakukan  suatu  kampanye  jauh- jauh harus sebelum waktu kampanye tiba, dengan target dan sasaran keluarga untuk tidak  mengijinkan  atau  mengajak  anak-anak  dalam  kampanye  pemilu.  Diharapkan proses  demokrasi  ini  bisa  memberikan  contoh-contoh  baik  berdemokrasi  termasuk dalam  kampanye  yang  ramah  bagi  anak,  sehingga  anak  bisa  terjaga  tumbuh  dan kembangnya dengan baik.
Kata kunci : Pelibatan, Anak, Kampanye.

## I. PENDAHULUAN
Pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  sekarang  ini  dilakukan  secara langsung.  Hal  ini  telah  berlangsung  sejak  tahun  2005  berdasarkan  pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah.  Berlandaskan  pada  Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menentukan  bahwa Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
Meskipun  pemilihan  secara  langsung  dipandang  memiliki  makna  positif dari  aspek  legitimasi  dan  kompetensi,  frasa “dipilih  secara  demokratis”
sebagaimana  dimaksud  Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  tidak  dapat  diterjemahkan  secara  tunggal sebagai  pemilihan  secara  langsung.  Pemilihan  secara  tidak  langsung  atau perwakilan pun  dapat diartikan sebagai pemilihan  yang  demokratis, sepanjang proses pemilihan dilakukan demokratis. (Leo Agustina, 2009: 79). Pemahaman ini didasarkan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dengan  demikian,  pemahaman  mendasar terhadap ketentuan pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 terutama  terkait  frasa  “...dipilih  secara  demokratis”  dapat  dimaknai  bahwa pemilihan  kepala  daerah  dapat  dilakukan    dalam  2  (dua)  cara,  yaitu  pemilihan secara  langsung  oleh  rakyat  atau  pemilihan  melalui  perwakilan  yang dilaksanakan oleh DPRD. (Nopyandri: 2018)
Masa kampanye Pilkada serentak tahun 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah  di  Indonesia  sudah  dilaksanakan.  Pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  pada  tanggal  27  Juni  2018  ini  diharapkan  bisa  melahirkan  pimpinan kepala  daerah  yang  berkualitas  dan  sesuai  dengan  pilihan  masyarakat  di daerah.    Pesta  demokrasi  lima  tahunan  ini  sudah  pasti  melibatkan  partisipasi publik,  tak  terkecuali  pihak  yang  rentan  disalahgunakan  untuk  kegiatan  politik yakni  anak-anak.  Walaupun    Pasal  15    butir  (a)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak menegaskan  larangan  mengenai  penyalahgunaan  anak  untuk  aktivitas  politik, namun  dalam  pelaksanaannya  masih  saja  tetap  ada  pelibatan  anak  dalam kegiatan kampanye tersebut.
Anak  merupakan    anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  harus dijaga  karena  di  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak-hak  sebagai manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi  dan  setiap  anak  yang  terlahir  harus mendapatkan  hak-haknya  tanpa  anak  tersebut  meminta.  Hak  asasi  anak merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  termaktub  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Konvensi
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang  Hak-Hak  Anak.  Di  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  anak  adalah  masa  depan  bangsa  dan generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  berkembang,  berpartisipasi,  serta  berhak  atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
Anak  sebagai  generasi  penerus  merupakan  aset  yang  penting  dan menentukan  dalam  upaya  menyiapkan  dan  mewujudkan  masa  depan  bangsa dan  negara.  Seorang  anak  dilahirkan  sebagai  bentuk  hubungan  kasih  sayang seorang  suami  dengan  istri.  Harapan  begitu  besar  diserahkan  pada  seorang anak  agar  dalam  kehidupannya  kelak  dapat  membawa  perubahan  besar meningkatkan  kesejahteraan  manusia.  Anak  adalah  harapan  masa  depan sebuah  bangsa  dan  negara  sehingga  harus  disiapkan  sarana  dan  prasarana terutama  pendidikan  dan  kesehatan.  Tidak  kalah  pentingnya  adalah  perhatian dan  kasih  sayang  dari  keluarga  maupun  masyarakat  agar  anak  kelak  memiliki rasa  optimis  dalam  menjalani  kehidupannya.  Mempersiapkan  seorang  anak untuk masa depannya yang baik adalah tugas bersama.
Kekurangtahuan  masyarakat  akan  pentingnya  perlindungan  dan larangan  pelibatan  anak dalam aktivitas  politik  menjadi  kendala.  Dalam  situasi riil  politik  dan  perilaku  politik  saat  ini,  menyebabkan  masih  terjadinya penyalahgunaan  dan  pelanggaran  hak  anak  dalam  pelibatan  aktivitas  Pilkada serentak 2018
Apabila  anak  kurang  mendapatkan  perhatian  dari  lingkungan terdekatnya maka akan sangat mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang  menyimpang  dari  norma  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat.  Akibatnya banyak  yang  menjurus  kepada  perbuatan  kriminal  yang  membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan atas hak-hak anak.
Dalam  Pasal  87  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengancam setiap orang yang menyalahgunakan  anak-anak  dalam  kegiatan  politik  dan  militer  lima  tahun penjara atau denda maksimal Rp 100 juta. Pasal tersebut lengkapnya berbunyi: “Setiap  orang  secara  melawan  hukum  merekrut  atau  memperalat  anak  untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ”.
Meskipun  ketentuan  aturan  hukum  sudah  ada,  namun  kita  sering dihadapkan pada kenyataan  bahwa    ada    anak-anak  yang  masih    mengikuti kegiatan kampanye, baik dengan   melihat  secara langsung  maupun informasi dari  media  sosial  team  sukses  kampanye  kandidat  peserta  pilkada  padahal larangan dan ancaman sanksi pidananya itu sudah jelas.
Persoalan  keterlibatan  anak  dalam  kontestasi  politik  sangat  jarang diungkap  oleh  berbagai  pihak,  hal  ini  disebabkan  keterlibatan  anak  tersebut belum  menjadi  isu  yang  massal  dan  perlu  mendapat  perhatian  dari  semua pihak,  bahkan  yang  sudah  mengetahui adanya Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  pun seolah  menutup  mata  ketika  melihat  langsung  adanya  partisipasi  anak  dalam kegiatan kampanye politik tersebut.
Tak  bisa  dipungkiri  di  Kabupaten  Ciamis  pun  ada  pelibatan  anak  di dalam  penyelenggaraan  kampanye  pilkada  serentak  tahun  2018  ini,  hal tersebut  didapat  dari  pengamatan  Penulis  dalam  kampanye  pemilihan  bupati dan  wakil  bupati    Kabupaten  Ciamis  periode  2019-2024,  sehingga  Penulis tertarik  untuk  menulis  artikel  tentang    “Pelibatan  Anak  di  dalam  Kampanye Politik  pada  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Periode  2019-2024  di Kabupaten Ciamis.”

## II. PEMBAHASAN
Sebagai  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat,  pemilihan  umum (pemilu)  pasca  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  mengalami  perkembangan  yang  amat  pesat.  Hal  itu  ditandai dengan  tingginya  tingkat  kebutuhan  akan  aturan  pemilu  dan  banyaknya  jenis pemilu yang mesti dilaksanakan dalam satu periode pemerintahan. Hanya saja, perkembangan  tersebut  juga  membawa  dampak  terhadap  munculnya kompleksitas.  Setidaknya,  perkembangan  dunia  pemilu  Indonesia  diwarnai dengan:  kerawanan  disharmoni  dan  ketidakpastian  aturan,  ketegangan  antar institusi  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan,  dan  ketidakpastian  proses penegakan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  pemilu.  Akibatnya,  setiap
tahapan  pemilu  atau  pilkada  akan  dilaksanakan,  nyaris  selalu  diwarnai keriuhan. (Saldi Isra, 2016: 1).
Masalah-masalah  hukum  pemilu  di  Indonesia  dapat  dikelompokkan  ke dalam 6 kategori (Refly Harun, 2016: 288), yaitu :
1)  Pelanggaran administrasi pemilu;
2)  Tindak pidana pemilu;
3)  Sengketa pemilu;
4)  Sengketa tata usaha negara pemilu;
5)  Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu; dan
6)  Perselisihan hasil pemilu.
Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat di dalam  konvensi  PBB  tentang  Hak-Hak  Anak  ( Convention  of  the  Rights  of  the Child )  Tahun  1989,  telah  diratifikasi  oleh  lebih  dari  191  negara,  termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.  Dengan  demikian,  Konvensi  PBB  tersebut  telah  menjadi  hukum Indonesia  dan  mengikat  seluruh  warga  negara  Indonesia.  (Rika  Saraswati, 2015 : 15)
Terdapat  4  (empat)  prinsip  perlindungan  anak  berdasarkan  Konvensi Hak  Anak  (KHA),  yang  menjadi  dasar    bagi  setiap  negara  dalam menyelenggarakan perlindungan anak, diantaranya :
1)  Prinsip Non Diskriminasi;
2)  Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak ( Best Interest of The Child ); 3)  Prinsip  Hak  Hidup,  Kelangsungan  Hidup,  dan  Perkembangan  ( Right to Life, Survival,and Development );
4)  Prinsip  Penghargaan  terhadap  Pendapat  Anak  ( Respect  for the views of the Child ).  (Hadi Supeno, 2010: 53)
Perlindungan  hak  anak  apabila  dikaitkan  antara  konsep  negara  hukum dengan negara demokrasi, dapat diketahui bahwa dalam prinsip negara hukum setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  penyalahgunaan dalam  kegiatan  politik,  namun  dalam  konsepsi  negara  demokrasi  setiap  orang berhak  ikut  serta  di  dalam  pemerintahan.  Hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan adanya penyalahgunaan anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)    menyatakan    setidaknya ada  15  modus  pelanggaran  kampanye  yang  dilakukan  parpol  dengan
melibatkan  anak  pada  penyelenggaraan  kampanye  pemilu  tahun  2014  lalu, antara lain :
(1)  memanipulasi  data  anak  yang  belum  berusia  17  tahun  dan  belum menikah agar bisa didaftar menjadi pemilih;
(2)  menggunakan  tempat  bermain  anak,  tempat  penitipan  anak,  dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye terbuka;
(3)  memobilisasi massa anak oleh parpol atau caleg;
(4)  menggunakan anak sebagai penganjur   atau  juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu;
(5)  menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik;
(6)  menampilkan  anak  di  atas  panggung  kampanye  parpol  dalam bentuk hiburan;
(7)  menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut parpol;
(8)  menggunakan  anak  untuk  melakukan  pembayaran  kepada  pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh parpol atau caleg;
(9)  mempersenjatai  anak  atau  memberikan  benda  tertentu  yang membahayakan dirinya atau orang lain;
(10)  memaksa,  membujuk,  atau  merayu  anak  untuk  melakukan  hal-hal yang  dilarang  selama  kampanye,  pemungutan  suara,  atau penghitungan suara;
(11)  membawa anak ke arena kampanye yang membahayakan anak;
(12)  melakukan  tindak  kekerasan  atau  yang  dapat  diartikan  sebagai tindak  kekerasan  dalam  kampanye,  pemungutan  suara,  atau penghitungan  suara  (misal  mengecat  lambang  parpol  di  bagian tubuh anak);
(13)  melakukan  pengucilan,  penghinaan,  intimidasi,  atau  tindakan- tindakan  diskriminatif    kepada  anak  yang  orang  tua  atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
(14)  memprovokasi  anak  untuk  memusuhi  atau  membenci  caleg  atau parpol tertentu; dan
(15)  melibatkan  anak  dalam  sengketa  hasil  perhitungan  suara. (Liputan6.com, KPAI. 30 Agustus 2018).
Meskipun  telah  terbukti  sudah  melibatkan  anak-anak  dalam  kampanye politik  namun  masih  ada    anggapan  yang  menyatakan  bahwa  hal    ini merupakan    salah  satu  cara  untuk  memberikan  pendidikan  politik  pada  anak sejak dini, akan tetapi sebaiknya harus disesuaikan dengan usia  mereka yang masuk  ketegori  usia  anak,  yakni  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  dan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak.
Banyak pertimbangan mengapa anak dilarang dilibatkan dalam kegiatan politik,  di  antaranya  adalah  alasan  ketidaksesuaian  dengan  perkembangan psikologis  anak,  alasan  kenyamanan  anak,  hingga  alasan  terampasnya  waktu anak  untuk  mengisi  luang  waktu  yang  berkualitas.  Pasal  11  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak
menyebutkan  : “ setiap  anak  berhak  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu luang,  bergaul  dengan  anak  yang  sebaya,  bermain,  berekreasi  dan  berkreasi sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat  kecerdasannya  demi  pengembangan diri ”.
Menurut KPAI masih ada pihak yang  masih keberatan dengan larangan tersebut,  karena  menganggap  bahwa  pelibatan  anak  dalam  kampanye sebenarnya tidak menjadi masalah. Asumsinya bahwa di dalam  Konvensi  Hak Anak  (KHA)  tidak  ada  satu  pasal  pun  yang  mengatur  masalah  tersebut.  Akan tetapi  yang  ada  justru  sebaliknya,  melibatkan  anak  dalam  kampanye  politik harus  dianggap  dapat  membahayakan  tumbuh  kembang  anak,  karena  tidak hanya  dapat  mengancam  anak  secara  fisik  seperti  yang  terjadi  di  arena kampanye  terbuka  dan  arak-arakan  kendaraan,  akan  tetapi  secara  psikis  juga dapat  mengganggu  kejiwaan  anak  yang  belum  matang  dan  belum  siap menerima persaingan yang keras dalam berpolitik, sehingga sudah seharusnya keberadaan  Pasal  15  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  dasar  sebagai  tindakan  preventif untuk melindungi anak dari pelibatan kampanye politik.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Republik  Indoneisa  Nomor  35  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan  yang  dilaksanakan secara terus  menerus  demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan  terarah  guna  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak,  baik  fisik, mental, spiritual,  maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan  terbaik  bagi  anak  yang  nantinya  diharapkan  sebagai  penerus bangsa.  Melalui  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  anak-anak  Indonesia  dari  segala  bentuk  diskriminasi  dan  kekerasan dipertegas.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak  telah  menambahkan  definisi  kekerasan  yang  sebelumnya
tidak ada di dalam Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan  anak  adalah  untuk  melindungi  anak  dari  segala    bentuk kekerasan  fisik,  emosional,  sosial  dan  seksual,  penelantaran,  tindakan membahayakan,  eksploitasi  :  ekonomi,seksual,  dan  diskriminasi  karena  latar belakang  ekonomi,  politis,  agama,  sosial  budaya,  dan  orang  tuanya  sehingga hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal,  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera. ( Rika Saraswati, 2015: 25)
Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  disebutkan  bahwa  anak  juga  berhak  memperoleh perlindungan  dari  penyalahgunaan  kegiatan  politik,  sengketa  bersenjata, kerusuhan  sosial,  serta  peristiwa  yang  mengandung  unsur  kekerasan  dan perang.  Ini  artinya  undang-undang  sudah  sekaligus  mengatur  larangan pelibatan  anak  dalam  kampanye  politik  apapun  bentuknya.  Namun  demikian meskipun  ada  aturannya,  larangan  menggunakan  anak  dalam  kampanye  atau pemilu  tampaknya  sulit  diterapkan  dan  diawasi.  Panitia  Pengawas  Pemilu (Panwaslu)  pun  seakan  kesulitan  melakukan    pengawasan  dan  pemberian sangsi  terhadap  pelanggaran  tersebut.  Dalam  setiap  kegiatan  massa  parpol dan kampanye pengerahan massa, nyaris selalu diikuti anak-anak.
Beberapa bentuk pelibatan anak di dalam kampanye pada pelaksanaan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 yang  telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, di antaranya foto kandidat bersama  anak-anak  dengan  menunjukan  jari  tangan  sebagai  kode  tanda dukungan  kepada  kandidat  yang  diupload  ke  media  sosial  seperti  Facebook dan  Instagram,  keikutsertaan  anak-anak  saat  pelaksanaan  kampanye  terbuka di  lapangan  Lokasana  Ciamis,  serta  turut  konvoi  dalam  mobil  bak  tanpa pelindung  yang  sudah  tentu  sangat  membahayakan  bagi  diri  anak-anak  akan tetapi  tidak  ada  kepedulian  dari  kaum  dewasa  bahwa  hal  tersebut  merupakan sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
Untuk  menghindari  pelibatan  anak  dalam  kampanye  dan  politik  praktis, sudah  seharusnya  dilakukan  suatu  kampanye  jauh-jauh  hari  sebelum  waktu
kampanye  tiba,  dengan  target  dan  sasaran  keluarga  untuk  tidak  mengijinkan atau  mengajak  anak-anak  dalam  kampanye  pemilu.  Jika  ayah  ingin  ikut kampanye,  sebaiknya  anak  di  rumah  saja  dengan  ibunya,  begitu  pula sebaliknya.  Karena  semua  berangkatnya  dari  keluarga.  Tanpa  ada  upaya seperti  itu  maka  pelanggaran  kampanye  pemilu  berupa  pelibatan  anak  dalam politik  praktis,  sebagaimana  pelanggaran  pemilu  lainnya  hanya  akan  menjadi catatan kritis pemilu yang hanya didokumentasikan tanpa ada ikhtiar perbaikan serius  untuk  melindungi  anak  dari  eksploitasi  yang  dapat  merugikan  tumbuh kembang anak . (www.kpai.go.id/artikel/pentingkah-pelibatan-anak-dalam- politik-praktis).
Perlu  adanya  peran  aktif  semua  kalangan  di  masyarakat  tentang kepedulian  dan  perlindungan  hak-hak  anak.  Penulis  berharap  agar penyelenggara  dan  peserta  Pilkada  yang  akan  datang  dapat  menghadirkan kampanye  politik  yang  ramah  anak. Sebaiknya  Badan  Pengawas  Pemilu  dari pusat  hingga daerah dapat  bertindak  tegas sesuai peraturan terhadap  peserta kampanye yang melibatkan anak dalam aktivitas kampanye. Diharapkan proses demokrasi  ini  bisa  memberikan  contoh-contoh  baik  berdemokrasi  termasuk dalam  kampanye  yang  ramah  bagi  anak,  sehingga  anak  bisa  terjaga  tumbuh dan kembangnya dengan baik.

## III. KESIMPULAN
Pelibatan  anak  di  dalam  kampanye  politik  merupakan  pelanggaran terhadap  hak-hak  anak  sesuai  dengan  Pasal  15  butir  (a)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang  meyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik.  Ini  artinya  undang-undang  sudah sekaligus  mengatur  larangan  pelibatan  anak  dalam  kampanye  politik  apapun bentuknya.  Untuk  menghindari  pelibatan  anak  dalam  kampanye  dan  politik praktis, sudah seharusnya dilakukan suatu kampanye jauh-jauh harus sebelum waktu  kampanye  tiba,  dengan  target  dan  sasaran  keluarga  untuk  tidak mengijinkan  atau  mengajak  anak-anak  dalam  kampanye  pemilu.  Diharapkan proses  demokrasi  ini  bisa  memberikan  contoh-contoh  baik  berdemokrasi
termasuk dalam kampanye yang ramah bagi anak, sehingga anak bisa terjaga tumbuh dan kembangnya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## A . Buku-buku
Agustina , Leo,  2009, Pilkada  dan  Dinamika  Politik  Lokal ,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar.
Harun, Refly, 2016, Pemilu Konstitusional , Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan ,  Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Saraswati,  Rika,  2015, Hukum  Perlindungan  Anak  Indonesia ,  2015,  Citra  Aditya Bakti Bandung.
Soemitro, Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Jakarta, Bumi Aksara.
Supeno,  Hadi,  2010, Kriminalisasi  Anak  Tawaran Gagasan  Radikal  Peradilan Anak tanpa Pemidanaan , Jakarta,  Gramedia Pustaka Utama.

## B. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Keputusan Presiden  Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Conventions on the Rights of Child ( Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

## C. Sumber-sumber lain

## 1. Jurnal Hukum
Nopyandri, Pemilihan  Kepala  Daerah  yang Demokratis  Dalam  Perspektif  UUD 1945 , Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2, https://online-journal.unja.ac.id,2013, diakses tgl 30 Agustus 2018.
Saldi  Isra, Gagasan  Kodifikasi  Undang-Undang  Pemilu ,  Makalah  yang disampaikan  dalam  konsultasi  publik  Kodifikasi  Undang-Undang  Pemilu, Pembaharuan  Desain  Penegakan  Hukum  Pemilu,  kerja  sama  Sekretariat Bersama  Kodifikasi  Undang-Undang  Pemilu  dengan  Pusat  Studi
Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas  Andalas, Padang 10 Juni 2016.

## 2. Internet
Liputan6.com, KPAI  Desak  KPU Larang  Penyalahgunaan  Anak  Dalam  Pemilu , lihat  dalam:  http//news.liputan6.com/read/651140/kpai-desak-kpu-larang- penyalahgunaan-anak-dalam-pemilu, diakses 30 Agustus 2018.
www.kpai.go.id/artikel/pentingkah-pelibatan-anak-dalam-politik-praktis, diakses tanggal 30 Agustus 2018.