## PELAKSANAAN IBADAH HAJI ABAD KE 19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLAWANAN RAKYAT KEPADA KOLONIALISME BELANDA
Istikomah IAIN Syekh Nurjati Cirebon (istikomahisti37@gmail.com)

## Abstract
The  Hajj,  in  the  19th  century,  was  a  tool  for  transmitting  religious  culture  and doctrine. The challenge that faced by prospective pilgrims is derived from the Dutch government as a pilgrims manager or administrator. Rules which applied before the departure  until  their  arrival  from  Mecca  (Holy  Land)  greatly  complicate  the congregation. The rise of social status after the pilgrimage had its own influence on society, the hajj had significant meaning and influence in the 19th century. It was able to  mobilize  the  social  and  cultural  forces  against  the  Dutch.  Therefore,  the  Dutch Indies government enacted a special policy related to pilgrimage whose purpose is to minimize  the  number  of  pilgrims  from  Indonesia.  But  in  the  end,  the  hajj  policy doesn’t  give  a  significant  impact  to  the  pilgrims.  Therefore,  still  appears  the resistance of Muslims led by Islamic leaders who has appellation “hajj”.
Keywords: hajj, colonialism, resistance

## Abstrak
Haji  pada  abad  ke  19  merupakan  alat  untuk  mentransmisikan  budaya  dan  doktrin agama.  Tantangan  yang  dihadapi  oleh  calon  jamaah  haji  yakni  berasal  dari pemerintah  Belanda  sebagai  pengelolah  haji.  Peraturan  yang  diterapkan  mulai  dari sebelum  berangkat  sampai  sepulang  dari  Tanah  Suci  sangat  mempersulit  jamaah. Naiknya  status  sosial  setelah  menunaikan  haji  memiliki  pengaruh  tersendiri  bagi masyarakat,  haji  memiliki  makna  dan  pengaruh  yang  signifikan  pada  abad  ke  19. Yakni  mampu  menggerakkan  kekuatan  sosial  dan  kultural  untuk  melawan  Belanda. Oleh  karena  itu,  Belanda  memberlakukan  kebijakan  khusus  terkait  ibadah  haji  yang tujuannya  untuk  meminimalisir  jumlah  jamaah  haji  dari  Indonesia.  Namun  pada akhirnya kebijakan haji tersebut tidak memberikan dampak yang berarti bagi jamaah haji.  Sehingga  tetap  muncul  perlawanan-perlawanan  umat  Islam  yang  dipimpin  oleh para pemuka agama Islam yang bertitel haji.
Kata Kunci: Haji, Kolonialisme, Perlawanan

## A. Pendahuluan
Haji  merupakan  sebuah  ajang untuk mentransmisikan suatu budaya dan doktrin-doktrin. Pada tahap awal islamisasi,  jalur  perdagangan  adalah di  antara  jalur  utama  bagi  transmisi budaya  dan  agama  ini.  Namun  di abad-abad  selanjutnya,  haji  menjadi saluran  penting  bagi  penyebaran budaya  dan  agama,  di  samping
jaringan-jaringan  perdagangan  yang terus berlanjut meskipun terus
berkurang,  hubungan  diplomatik, imigrasi  arab,  dan  lebih  penting  lagi kemunculan mesin cetak yang berimplikasi pada peningkatan produksi dan distribusi teks-teks dan surat  kabar  (Didin  Nurul  Rosidin, 2012). Di Indonesia, ketika seseorang  telah  menunaikan  ibadah
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
haji, secara otomatis gelar Haji akan menempel pada namanya. Gelar haji tersebut sejak berabad-abad lamanya sudah dipergunakan, walaupun pemerintah Belanda sempat
melarang  pemakaian  gelar  haji tersebut  tapi  sampai  sekarang  para haji  dengan  mudah  menggunakan gelar  tersebut.  Kemungkinan  besar gelar  itu  bermula  dari  status  sosial seseorang haji,  yang secara  ekonomi telah  mampu  berangkat  ke  Mekkah, dan juga memiliki ilmu pengetahuan agama  yang  memadai,  sehingga kebanyakan  mereka  lebih  dituakan, menjadi  imam  salat,  pembaca  doa waktu kenduri dan sebagainya (Yusliani Noor, 2014).
Pelaksanaan  ibdah  haji  di Indonesia  pada  zaman  sekarang  dan dulu  sangat  berbeda.  Untuk  jamaah haji  sekarang  sangat  mudah  sekali namun hanya bersabar untuk menunggu  antrian  beberapa  tahun. Dahulu khususnya pada masa penjajahan  Belanda,  jamaah  haji sangat  dipersulit  oleh  pemerintah, hal  ini  karena  pemerintah  yang mengurusi  ibadah  haji  adalah  orang non Islam. Hal tersebut bukan alasan utama  yang  mendasari  dipersulitnya jamaah haji melainkan karena
pengaruh  dari  para  haji  yang melakukan perlawanan terhadap Belanda  yang  dibungkus  dengan gerakan-gerakan  sosial.  Sehingga pemerintah Belanda menetapkan
kebijakan-kebijakan  dengan  tujuan memperketat  pelaksanaan  haji  agar tidak ada perlawanan yang didapatkan  dari  para  haji.  Puncak problematika haji pada masa penjajah  Belanda  terjadi  pada  abad ke-19,  di  mana  terjadi  pelonjakan jamaah  haji  sehingga  memaksa pemerintah Belanda untuk mengeluarkan kebijakan, namun kebijakan  tersebut  justru  malah membuat  jamaah  haji  semakin  terus meningkat (Sartono Kartodirjo, 1984). Implikasi  politik  ibadah  haji jelas sekali. Ia sesungguhnya muktamar abadi  dari  Pan  Islamisme,
di  mana  segala  urusan  agama dibicarakan  oleh  delegasi-delegasi dari  tiap  penjuru  dunia  Islam,  di mana urusan-urusan agama dibicarakan dalam pertemuan tersebut,  seperti  pertahanan  dan penyebaran Islam. Tokoh-tokoh kebangkitan  Islam  yang  militan merasa terpanggil hatinya, dan ketika mereka  kembali  ke  tanah  asalnya mereka  melakukan  pembaharuan- pembaharuan atas dasar doktrin yang mereka  dapatkan  ketika  berhaji. Ulama  Timur  Tengah  yang  sudah melakukan  pembaharuan  antara  lain Jamaluddin al Afghani yang melakukan  pembaharuan  di  Mesir yakni  yang  dikenal  dengan  gerakan Pan  Islamisme.  Muhammad  bin Abdul  Wahab  yang  melakukan
pembaharuan melalui gerakan Wahabi  di  Saudi  Arabia,  yang kemudian  gerakan  ini  disebarkan oleh  jamaah  haji  yang  berasal  dari berbagai daerah, salah satunya adalah  Indonesia.  Terbukti  ketika jamaah  haji  Indonesia  datang  ke Tanah  Suci,  mereka  mendapatkan Paham Wahabi, dan ketika pulang ke Indonesia mereka menyebarkan paham  tersebut  sebagaimana  yang telah dilaksanakan oleh Haji Miskin,
Haji  Sumanik  dan  Haji  Piabang  di
Minangkabau (Sumatera Barat) (Stoddard Lothrop, 1966). Menurut Raffles dalam bukunya  yang  berjudul History  of
Java yang  dikutip  oleh  Karel  A Steenbrink  menyebutkan  bahwa  di dalamnya  terkandung  dua  aspek negatif  para  haji  yang  ditulis  dalam buku  ini. Pertama, mereka  dianggap sebagai  orang  istimewa  dan  suci, sehingga  rakyat  sederhana  terlalu cepat  berkesimpulan  bahwa  mereka mempunyai  kekuatan  gaib. Kedua, ada  unsur  politik,  karena  dengan adanya  pemikiran  seperti  ini,  para haji  mempunyai  pengaruh  politik dan sering berperan sebagai pemimpin  pemberontakan  terhadap orang  Eropa  (Karel  A  Steenbrink, 1984).
Ulama  Mekkah  mempunyai peran dalam perlawanan yang dilakukan  umat  Islam  di  Indonesia. Ketika  Koloni  Jawa  belajar  di
Mekkah, ulama Mekkah menyadarkan  orang  Islam  Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap Kolonial Belanda. (Azyumardi  Azra,  2013).    Snouck meneliti Koloni Jawa yang bermukim  di  sana,  karena  orang yang hanya datang untuk berhaji dan kembali  lagi  ke  Indonesia  tidak memberikan  dampak  politik.  Orang yang  bermukim  akan  terpengaruh oleh  ortodoksi  Islam,  terlebih  ketika gerakan  Pan  Islamisme  sudah  marak sampai pada Mekkah. Pan Islamisme ini  bertujuan  mempersatukan  umat Islam,  melawan  penjajah-penjajah kafir  yang  memasuki  wilayah  Islam. Doktrin-doktrin tersebut mereka dapatkan di sana dan terus disebarluaskan kepada Koloni-koloni Jawa lainnya, baik dengan berdiskusi ataupun korespondensi. Koloni- koloni  Jawa  yang  seperti  ini  yang nantinya  ketika  pulang  ke  Indonesia akan menjadi pembaharu-pembaharu di daerahnya masing-masing. Seperti H.  Wasid  dengan  Pemberontakan Petani  Banten  pada  1888,  H. Sumanik,  H.  Piabang  dan  H.  Miskin dengan  Perang  Padri.  Kemudian pada  perkembangannya  pada  abad ke-20  perlawanan  yang  dilakukan bukan  berbentuk  perang,  namun dalam  bentuk  pemikiran.  Seperti KH.  Hasyim  Asy’ari  dengan  NU- nya,  KH.Ahmad  Dahlan  dengan gerakan Muhammadiyahnya.
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
Ibadah    haji  mempengaruhi munculnya  gerakan-gerakan  Islam yang  memberikan  dampak  politik bagi  pemerintah  Belanda,  yakni gerakan perlawanan.
Gerakan tersebut  antara  lain  adalah  dalam bentuk  Tarekat  dan  Pesantren.  Dari gerakan-gerakan tersebut akan melahirkan perlawanan yakni perang. Tarekat dan pesantren tersebut  digerakkan  oleh  para  haji yang  telah  pulang  dari  Tanah  Suci (Mekkah),  tarekat  dan  pesantren merupakan  gerakan  persaudaraan Islam  (Sartono  Kartodirjo,  1984). Haji  yang  memerankan  penyebaran gerakan persaudaraan Islam tersebut, karena  ketika  haji,  seluruh  umat Islam  bisa  bertemu  dan  bertukar fikiran  mengenai  keadaan  tanah airnya  (Stoddard  Lothrop,  1966). Bangkitnya  Islam  yang  ditandai dengan  melonjaknya  jamaah  haji dilatarbelakangi  oleh  peran  bupati pada  saat itu.  Bupati  sebagai pemerintah harus selalu memerintahkan rakyatnya untuk menjalankan ibadah mereka. Akibatnya  terjadi  kebangkitan  Islam yang  berdampak  pada  kekuasaan pemerintah kolonial
Belanda.
Diawali dengan melonjaknya jamaah haji  yang  kemudian  menghasilkan berkembangnya  pesantren-pesantren serta  gerakan-gerakan  tarekat  yang semua  itu  merupakan  perlawanan politik  yang  dibungkus  dengan
gerakan sosial umat Islam.
Munculnya  gerakan  sosial  umat Islam  sebagai  bentuk  perlawanan terhadap penjajah berasal dari ibadah haji  di  mana  pada  haji  di  dalamnya ada  gerakan  persaudaraan  umat Islam.  Hal  yang  menjadi  tolok  ukur kebangkitan  Islam  adalah  ibadah haji.  Dari  haji  pula  para  pemerintah
Belanda merasa terancam kekuasaannya sehingga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang  bertujuan  meminimalisir  umat Islam yang berangkat haji. Munculnya  perlawanan  dari  dua gerakan sosial tersebut adalah meletusnya  beberapa  peperangan
(Sartono Kartodirjo, 1984).

## B. Makna dan Kedudukan Haji Pada di Masyarakat
Haji  merupakan  suatu  ritual yang  mampu  menumbuhkan  sikap manusia  berfikir  tentang  politik  dan sosial sehingga haji kemudian menjadi  konvensi  sosial  politik terbesar dan sangat spektakuler yang pernah terjadi di dunia. Berjuta orang datang  dari  berbagai  penjuru  dunia, yang  mencerminkan  beragam  etnis, bahasa,  budaya,  adat  dan  beragam aliran  berinteraksi  satu  sama  lain dalam  koridor  ajaran  Islam  (Dien Majid, 2008). Haji menjadi konferensi  terbesar  dunia  karena setiap  muslim  dari  berbagai  negara saling  bertukar  fikiran  dengan  yang
lainnya  sehingga  tidak  menutup kemungkinan  politik  berperan  di dalam haji. Namun pada perkembangannya  pengertian  haji bergeser yakni haji  merupakan sebuah ajang untuk mentransmisikan suatu  budaya  dan  doktrin-doktrin. Pada  tahap  awal  islamisasi,  jalur perdagangan  adalah  di  antara  jalur utama  bagi  transmisi  budaya  dan agama  ini.  Namun  di  abad-abad selanjutnya,  haji  menjadi  saluran penting bagi penyebaran budaya dan agama.  Haji  bukan  hanya  saling membicarakkan  permasalahan  yang ada di masing-masing Negara, namun  haji  mampu  menularkan kebudayaan,  ilmu,  doktrin-doktrin dan  cara  berfikir  orang  Timur
Tengah ke Indonesia. Dapat dibuktikan dengan banyaknya paham atau  gerakan-gerakan  Islam  yang berasal  dari  Timur  Tengah  yang masuk  ke  Indonesia  melalui  haji (Didin Nurul Rosidin, 2012).
Haji  sebagai  rukun  Islam  yang kelima  memiliki  nilai  historis  yang berbeda.  Sejarah  haji  tidak  berhenti pada  Nabi  yang  mensyariatkannya saja.  Namun  setiap  abad  memiliki sejarah pelaksanaan ibadah haji yang berbeda.  Seperti  halnya  di  Indonesia pada  abad  ke  19  memiliki  sejarah problematika  yang  sangat  kompleks. Pada  periode  awal  perjalanan  haji dari  Indonesia  sangat  tergantung pada  keadaan  transportasi  antara
kepulauan  Nusantara  dengan  Jazirah Arab.  Hubungan  antara  dua  wilayah dilaksanakan melalui pelayaran perdagangan  dan  berkaitan  erat dengan masuk dan tersebarnya Islam serta pembentukan komunitas muslim  di  Indonesia.  Pelayaran, Perdagangan, Islamisasi serta pembentukan  komuitas  merupakan faktor-faktor  pendorong  haji  di Indonesia. Pelaksanaan haji di Indonesia tergantung pada alat transportasinya,  semakin  canggih alat transportasi  yang digunakan dan semakin  mudahnya  akses  maka semakin  melonjak  pula  jumlah jamaah haji (Shaleh Putuhena, 2007).  Pada  perkembangannya  haji menjadi ajang untuk
mentransmisikan budaya dan agama, di  samping  perdagangan  masih berperan.  Haji  sebagai  media  untuk menularkan  budaya  serta  keilmuan yang berasal dari Timur Tengah. Hal terpenting adalah menularkan keilmuan,  keilmuan  menjadi  alat untuk menularkan apa yang didapatkan  dari  Timur  Tengah, keilmuan yang didapatkan kemudian dikembangkan sampai pada akhirnya melahirkan gerakan perlawanan
terhadap  Kolonial.  Para  haji  yang menimba  ilmu  di  sana,  tentunya sekaligus mendapatkan doktrin- doktrin yakni benih-benih nasionalisme  sehingga  menjadikan
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
para haji sebagai penggerak perlawanan terhadap Kolonial.
Jamaah  haji  yang  datang  ke Tanah  Suci  memiliki  tujuan  tertentu selain  menunaikan  Rukun  Islam yang kelima. Ada beberapa golongan yang  bertujuan  pergi  ke  Tanah  Suci untuk berdagang, mengabdikan hidupnya  di  Tanah  Suci  dan  ingin menimba  ilmu  kepada  ulama  Timur Tengah. Namun terdapat pula orang- orang  yang  hanya  pergi  ke  Tanah Suci hanya untuk menunaikan ibadah haji, kelompok ini yang tidak memberikan dampak politik terhadap Kolonial  Belanda  (Azyumardi  Azra, 2013). Berbeda dengan kalangan raja atau  sultan,  para  sultan  acap  kali mendapat  gelar  (sultan)  dari  Mekah, dengan demikian seakan-akan memperoleh  pengesahan  sakral  bagi kedudukan  tinggi  mereka,  sebagai contoh  Sultan  Muhammad  Maulana Matarani  (Sultan  Agung)  tahun 1613-1645 dan Sultan Ageng (1650- 1682).  Dalam  hal  ini  bukan  hanya Sultan  saja  yang  berangkat,  ketika Sultan  tidak  dapat  berangkat  sendiri ke  Tanah  Suci  maka  menyuruh wakilnya  untuk  pergi  agar  mendapat pengakuan  kekuasaan  dari  Mekah (Dick  Douwes  dan  Nico  Kaptein, 1997).
C. Faktor Meningkatnya Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19
Jalur  perdagangan  yang  dilalui pada  masa  itu  melalui  Pelabuhan Hormuz, Aden serta pelabuhan  yang ada di Mesir. Ketika Dinasti Mamluk berkuasa  nasib  Pelabuhan  Jeddah berubah, dengan memperbaiki hubungan  dagang  dengan  Eropa  dan dihapuskannya pembatasan memasuki  Laut  Merah.  Dengan demikian, Pelabuhan Jeddah dijadikan  sebagai  pelabuhan  utama Laut  Merah  dan  pada  akhirnya Pelabuhan Jeddah menjadi Pelabuhan  Internasional.  Dengan dijadikannya Pelabuhan Jeddah sebagai pelabuhan internasional
bukan  hanya  para  pedagang  saja yang  tertarik  namun  para  pecinta ilmu pun mulai berbondong-bondong pergi  ke Tanah Suci  untuk menimba ilmu (Azyumardi Azra, 2013).
Faktor  lain  yang  mendorong kesadaran  untuk  melaksanakan  haji selain  aksesnya  yang  mudah  adalah terjadinya  kebangkitan  keagamaan pada  masyarakat  Indonesia.  Selama beberapa  dasawarsa,  sebagian  besar
Pulau Jawa dilanda gerakan kebangkitan kembali kehidupan agama, yang memperlihatkan peningkatan  yang  sangat  luar  biasa dalam kegiatan agama, seperti melakukan salat, naik haji, memberikan pendidikan Islam tradisional  kepada  anak-anak  muda, mendirikan  cabang-cabang  tarekat, penyelenggaraan khotbah yang
meluas,  dan  sebagainya  (Sartono Kartodirjo,  1984).  Kondisi  sosial masyarakat  yang  sudah  menyadari pentingnya kehidupan agama diawali dengan  keresahan  sosial  yang  terus- menerus sehingga mendorong peningkatan  kegiatan  keagamaan. Kondisi
tersebut menjadikan meningkatnya  jumlah  orang  yang ingin  naik  haji.  Sebelumnya  hanya ada  beberapa  orang  naik  haji  yang hanya menyadari haji sebagai
kewajiban  seorang  muslim.  Setelah aksesnya  yang  semakin  mudah dengan alat transportasi yang semakin  canggih  serta  dibukanya pelabuhan  internasional  di  samping sudah terbangunnya kesadaran masyarakat untuk beribadah
menjadikan  banyaknya  orang  yang ingin melaksanakan ibadah haji.
Pada  pertengahan  abad  ke-19 jumlah  jamaah  haji  mengalami peningkatan  terus  menerus.  Pada sekitar  tahun  1850-1860  jumlah jamaah haji sudah mencapai rata-rata 1.600 orang. Terlebih sejak dibukanya  Terusan  Suez  pada  tahun 1869  di  mana  kondisi  transportasi laut sudah lebih baik, jumlah jamaah haji  sudah  kian  meningkat  saja. Dalam  tahun  1870-an,  jumlahnya hampir mencapai 2.600 orang. Sedang  menurut  Dick  Douwes  dan Nicao  Kaptein  dalam  karangannya yang  berjudul  “Indonesia  dan  Haji” menyebutkan  bahwa  pada  tahun
1870  jumlah  jamaah  haji  meningkat menjadi  3258  orang.  Dan  dalam 1880-an  meningkat  hampir  dua  kali lipat  menjadi  4.600  orang  (Darul Aqsha,  2005).  Dilihat  dari  statistik jumlah  jamaah  haji  yang  berangkat dan jumlah jamaah haji  yang pulang berbeda,  karena  banyak  dari  jamaah haji  yang  memilih  untuk  menimba ilmu  terlebih  dahulu  di  sana,  ada yang terserang penyakit lalu meninggal  dunia,  selain  itu  memilih untuk  menetap  di  Tanah  Suci  untuk mencari  penghidupan.  Orang-orang yang  menetap  di  sana  disebut “Koloni  Jawa”.  Koloni-koloni  Jawa tersebut  yang  akan  membahayakan Pemerintah Imperial Belanda, karena orang  yang  hanya  murni  melakukan ibadah haji tidak memberikan dampak  politik  terhadap  Belanda. Koloni  Jawa  tersebut  yang  nantinya akan  memberikan  dampak  politik dengan melakukan perlawanan
terhadap pemerintah Belanda.

## D. Kebijakan  Kolonialisme  Belanda Terhadap Ibadah Haji
1. Kebijakan Tahun 1810
Pemerintah  Belanda  pertama yang  mengatur  urusan  perhajian adalah  Deandels.  Pada  tahun  1810 Pemerintah Belanda Jenderal
Deandels  mengeluarkan  kebijakan bahwa setiap orang  yang ingin  pergi dari  Jawa  ke  tempat  yang  lain  maka harus menggunakan pas jalan dengan
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
alasan  ketertiban  dan  keamanan (Shaleh  Putuhena,  2007).  Hal  itu karena menurutnya dianggap banyak gangguan  mengancam.  Untuk  itu, diberlakukan  adanya  pas  jalan  (Dick Douwes  dan  Nico  Kaptein,  1997). Peraturan yang dikeluarkan Deandels ini  berdasarkan  Stbl.  No.  42,  1859. Pejabat  yang  mengatur  pas  jalan  di daerah Jawa dan Madura diatur oleh wedana dan asisten wedana. Dengan begitu  urusan  pas  jalan  diatur  oleh pejabat  pribumi.  Sedangkan  untuk daerah  luar  Jawa  dan  Madura  diatur oleh pejabat Belanda, yaitu controleur dan  yang  mengatur  visa untuk  jamaah  haji  yang  berangkat dari Indonesia adalah kepala pelabuhan  (Shaleh  Putuhena,  2007). Peraturan tersebut diberlakukan selain  untuk  keamanan  juga  sebagai alat  Belanda  untuk  mengetahui jumlah  jamaah  haji  yang  berangkat. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk mempersulit jamaah haji yang hendak berangkat sehingga
diharapkan  jamaah  haji  lebih  sedikit untuk  berangkat.  Pada  kenyataannya jamaah  haji  mematuhi  kebijakan Belanda  tersebut  sehingga  tidak mampu meminimalisir jumlah jamaah haji.
2. Kebijakan Tahun 1811
Pada tahun 1811-1814 Indonesia dikuasai  Inggris  di  bawah  Jenderal Raffles. Pemerintah Inggris di bawah kekuasaan  Raffles  sangat  tertarik
kepada  kebudayaan  Jawa,  namun menganggap bahwa Islam
merupakan  unsur  yang  berbahaya. Raffles  sangat  jelas  menggambarkan peranan  para  haji  yakni  orang  Arab dari  Mekkah  dan  orang  Jawa  yang kembali  dari  Mekkah  akan  berlagak seperti  orang  suci.  Masyarakat  pun akan menaruh hormat serta
mematuhi  perintah  mereka.  Karena dianggap  memiliki  kekuatan  gaib,
sehingga  para  haji  tampil  sebagai pemimpin pemberontakan (Dick
Douwes  dan  Nico  Kaptein,  1997). Pada 1811 pemerintah Inggris mengeluarkan  surat  edaran  kepada para  gubernur  untuk  berhati-hati kepada  Sayid  dan  “pastor  pribumi”.
Karena mereka dianggap akan mengancam kekuasaan kolonial (Karel A Steenbrink, 1984). Sehingga  seorang  pegawai  Raffles yang bernama Macquoid, melaporkan  adanya  bupati  yang meninggal  namun  kedua  anaknya tidak diperbolehkan menjadi penggantinya  dengan  alasan  yang satu  seorang  haji  (datang  dari Mekkah)  dan  yang  satu  sedang melaksanakan  haji  (di  Mekkah) (Dick  Douwes  dan  Nico  Kaptein, 1997).  Kebijakan  tersebut  membuat para  haji  yang  pulang  dari  Tanah Suci diawasi oleh pemerintah.
Dengan  begitu  para  haji  tidak mendapatkan jabatan
sebagai pegawai pemerintah.
3. Kebijakan Tahun 1825-1831
Pada  1825  calon  jamaah  haji harus  membayar  f  110  (110  gulden) untuk  mendapatkan  paspor  haji. Dengan  adanya  kebijakan  tersebut jamaah  haji  tidak  mau  membayar paspor  sehingga  banyak  haji  ilegal dikarenakan  tidak  terdata  melalui paspor.  Belanda  terus  meningkatkan usahanya untuk membendung jumlah jamaah haji. Pada 1831 diberlakukan denda  bagi  setiap  jamaah  haji  yang tidak  mempunyai  paspor  sebesar  f 1000, dan selanjutnya berubah menjadi f 220. Peraturan 1831 yakni dikuranginya  denda  karena  1000 gulden  sangat  tinggi.  Peraturan tersebut  ditetapkan  secara  umum, tetapi tidak diumumkan secara resmi dalam saatsblad .  Peraturan  tersebut pun hanya diberlakukan di Jawa dan Madura,  karena  daerah  lain  belum berada  di  bawah  kekuasaan  Belanda (Karel  A  Steenbrink,  1984),  Karena peraturan  tersebut  tidak  mampu membendung  jumlah  calon  jamaah haji yang terus meningkat. Peraturan yang dibuat yakni dengan membayar denda  tidak  bisa  berjalan  efektif, karena  banyak  jamaah  yang  tidak mau membayar denda dengan berangkat melalui Sumatera.
4. Kebijakan Tahun 1852
Pada  tahun 1852 terjadi regulasi kebijakan  yakni    kedua  kebijakan tersebut  dicabut  namun  kebijakan untuk  mempunyai  paspor  masih
tetap  diberlakukan  namun  diberikan secara  gratis  dan  denda  dihapuskan. Duynmaer  van  Twist  mencabut kedua  resolusi  pada  tahun  1852  dan menggantikannya  dengan  resolusi yang  ketiga:  paspor  haji  masih diwajibkan  tetapi  pajak  untuk  itu dihapuskan  (Dick  Douwes  dan  Nico Kaptein,  1997).  Keputusan  tersebut berdasarkan Bt 3 Mei 1852 no. 9, pas jalan  tetap  diberlakukan  namun diberikan  secara  gratis,  sedangkan untuk  denda  dihapuskan.  Alasan pemerintah  Belanda  menghapuskan peraturan  tersebut  karena  tidak berhasil  membendung  jumlah  calon jamaah  haji  yang  terus  bertambah. Kemudian  pemerintah  Belanda  terus membicarakan  kebijakan-kebijakan yang  mampu  membendung  jumlah jamaah  haji  agar  tidak  ada  orang yang  pergi  ke  Tanah  Suci  (Karel  A Steenbrink,  1984).  Kebijakan  tahun 1825-1831 terkesan mencampuri urusan  keagamaan  pribumi  sehingga dilakukannya regulasi kebijakan. 5. Kebijakan Tahun 1859 Pada 1859 terjadi regulasi kebijakan  di  mana  kebijakan  ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya, namun kebijakan tersebut  yang  digunakan  sampai tahun 1902. Pada tahun ini pemimpin pemerintah Belanda adalah Pahud seorang yang konservatif.  Ia  akan  mengambil tindakan  kepada  golongan  yang
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
membahayakan pemerintah. Peraturan yang dikeluarkan dilatarbelakangi oleh terjadinya Perang  Mutiny  atau  pemberontakan Sepoy di Hindia Inggris yang banyak menewaskan  orang  Eropa.  Belanda khawatir  jika  orang  Indonesia  akan melakukan pemberontakan yang demikian.  Sehingga  mengeluarkan peraturan sebagai berikut:
a) Calon  haji  harus  meminta pas  jalan  pada  bupati,  tanpa ongkos resmi; b) Calon haji harus membuktikan  kapada  bupati bahwa  dia  mempunyai  uang yang  cukup  banyak  untuk pembayaran biaya perjalanan pulang pergi ke Mekkah, dan biaya  hidup  keluarganya  di Indonesia;
c) Sesudah pulang dari Mekkah para  jemaah  harus  diuji  oleh bupati  atau  orang  yang ditunjuk  oleh  bupati  dan setelah itu baru diperkenankan memakai gelar dan pakaian haji. 6. Kebijakan Tahun 1872 Berkenaan dengan makin
bertambahnya  jumlah  jemaah  haji, maka  pemerintah  Belanda  membuka kantor  konsulat  di  Jedah  pada  tahun 1872  (Dick  Douwes  dan  Nico Kaptein,  1997).  Kantor  konsulat Belanda yang fungsinya untuk mengawasi jamaah haji dari
Indonesia, konsulat bertugas memeriksa  pas  jalan  para  jamaah haji, dan konsulat bertanggung jawab terhadap  keberadaan  jamaah  haji Indonesia  di  Tanah  Suci.  Pegawai atau  konsul  ini  sebagai  pegawai Departemen  Luar  Negeri,  kantor  ini yang  nantinya  akan  berkembang sampai  sekarang  menjadi  Kedutaan Besar  di  Arab.  Dengan  adanya pengawasan di Jeddah, Belanda akan lebih  mudah  mendapatkan  informasi tentang  aktivitas  jamaah  haji  di Tanah  Suci,  jumlah  jamaah  lebih mudah  diketahui,  dan  masalah- masalah  yang  dihadapi  jamaah  haji di  Tanah  Suci  akan  terungkap.
Konsul Belanda akan bertanggungjawab  terhadap  masalah yang  dihadapi  mereka,  tentu  dengan adanya  kantor  konsulat  di  Jeddah dapat memberikan kemudahan jamaah  haji  dalam  menjalankan ibadah hajinya walaupun sebenarnya Belanda  memiliki  motif  lain  dalam mendirikan kantor konsulat di Jeddah.  Usaha  konsul  Belanda  yang jelas  bagi  pengawasan  terhadap jamaah haji adalah dengan diberikannya  kartu  untuk  jamaah, Mekapassen adalah  sebutan  kartu Mekkah  yang  diberikan  oleh  konsul Belanda  kepada  jamaah  haji.  Kartu ini  berfungsi  sebagai  tanda  pengenal jamaah haji dari Hindia Belanda dan yang terpenting adalah untuk meminta  tolong  kepada  konsul
apabila mereka
mendapatkan kesulitan  di  Tanah  Suci  (Francien Van Anrooij, 2014).
7. Kebijakan Tahun 1899 Pada  1889  Snouck  datang  ke Indonesia setelah dua tahun sebelumnya  telah  mengirim  surat kepada  Pemerintah  Hindia  Belanda meminta  untuk  datang  ke  Indonesia. Kerjasamanya  sudah  terjalin  lebih dahulu  dengan  Van  Heutz  namun  ia juga  dijadikan  penasehat  urusan pribumi  dan  Arab  yang  sekarang menjadi  Departemen  Agama  (Aqib Suminto,  1985).  Nasehat    yang diberikan  oleh  Snouck  lebih  lembut daripada  kebijakan  yang  sudah diterapkan.  Seperti yang  sudah diterapkan  sebelumnya,  kebijakan yang sudah berlaku semuanya diganti  dengan  kebijakan-kebijakan politik  haji.  Mengingat  kebijakan sebelumnya  tidak  efektif  karena justru  kebijakan  tersebut  membuat para haji tidak gentar untuk melakukan haji. Snouck memberikan nasehat  serta  menceritakan  keadaan orang yang haji di Tanah Suci (Dick Douwes dan Nico Kaptein, 1997).
Nasehat    yang  diberikan  oleh Snouck lebih lembut daripada kebijakan  yang  sudah  diterapkan.
Seperti yang sudah diterapkan sebelumnya, kebijakan yang sebelumnya semuanya diganti dengan  kebijakan-kebijakan  politik haji. Mengingat kebijakan
sebelumnya  tidak  efektif  karena justru kebijakan sebelumnya membuat para haji tidak gentar untuk melakukan haji. Snouck memberikan nasehat  serta  menceritakan  keadaan orang  yang  haji  di  Tanah  Suci. Snouck  ketika  dijadikan  sebagai penasehat  pribumi,  ia  memberikan nasehat  untuk  menghadapi  haji-haji Indonesia
berdasarkan pengetahuannya  tentang  aktivitas jamaah  haji  di  Mekkah,  karena  ia meneliti langsung gerak-gerik Koloni  Jawa  di  Tanah  Suci.  Orang
Indonesia sangat diterima oleh orang
Mekkah  karena  merasa  mempunyai hubungan  persaudaraan  yaitu  Islam. Orang-orang Mekah tampaknya besar  toleransi  mereka  terhadap hubungan  internasional  yang  terus menerus, untuk segala macam pembaharuan  diterima  dengan  baik di Mekah, jika cara memperkenalkannya  mengena  di hati. Tetapi tidak untuk orang Eropa!
jelas  di  sini  mereka  dikuasai  oleh perasaan permusuhan. Peristiwa politik  baru-baru  ini  di  Mesir  dan Sudan telah mempertajam “kefanatikan” ini (C. Snouck Hurgronje,  1996).  Oleh  karenanya ketika Snouck memasuki Kota Mekkah,  ia  harus  berpura-bura masuk Islam dan mengganti namanya  dengan  Abdul  Ghaffar. Dengan  begitu  ia  bisa  belajar  Islam kepada  ulama-ulama  Mekkah  serta
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
mengawasi  aktivitas  jamaah  haji  di sana.  Atas  dasar  itulah  Snouck memberikan nasehat
kepeda
Pemerintah Belanda.

## E. Dampak Pelaksanaan Ibadah Haji
Bagi  Perlawanan  Umat  Islam Terhadap Kolonialisme Belanda
Ibadah  haji  merupakan  satu sumber sosial bagi revitalisasi kehidupan agama (Sartono
Kartodirjo,  1984).  Paradigma  yang dibangun  oleh  masyarakat  adalah bahwa  haji  dapat  merubah  keadaan keagamaan  di  suatu  masyarakat. Pemurnian  agama  dapat  dilakukan oleh seseorang yang telah melaksanakan  ibadah  haji.  Hal  itu disebabkan  karena  haji  memiliki prestise tersendiri di mata masyarakat. Orang yang melaksanakan  haji,  sepulang  dari hajinya akan dianggap sebagai orang yang  memiliki  banyak  ilmu  agama walaupun sebelumnya tidak memiliki  pemahaman  agama  yang lebih. Mereka akan dianggap sebagai kiyai  atau  pemimpin  tarekat,  karena pada kenyataanya seorang haji mendapatkan  pemahaman  tarekat dari  Mekkah  serta  banyak  menimba ilmu  agama  oleh  ulama  Timur Tengah. Dengan begitu mereka akan menyebarkan  apa  yang  didapatkan dari  sana.  Telah  disebutkan  di  bab sebelumnya  bahwa  tidak  semua golongan  haji  memberikan  dampak
politik  terhadap  Belanda,  namun hanya orang-orang yang melaksanakan haji kemudian memperpanjang masa hajinya dengan  menimba  ilmu  oleh  ulama Timur  Tengah.  Menurut  Bangsa Eropa orang-orang yang menunaikan ibadah  haji  ditanamkan  perasaan permusuhan terhadap penguasa- penguasa  Kristen  di  Tanah  Air mereka, sehingga kerusuhan- kerusuhan  yang  terjadi  di  Indonesia pada  abad  ke  19  telah  menyebabkan perhatian penguasa kolonial semakin ditujukan  kepada  pengaruh  yang datang dari Mekkah.
Implikasi dari pelaksanaan ibadah  haji  adalah  gerakan-gerakan sosial  sebagai  bentuk  perlawanan terhadap  penjajah,  yakni  gerakan pembaharuan  Islam,  gerakan  tarekat dan berkembangnya pesantren- pesantren.    Gerakan  tarekat  bukan hanya  gerakan  keagamaan  saja, melainkan  juga  tarekat  dibawa  dan disebarkan  oleh  para  haji  yang datang  dari  Tanah  Suci  karena mereka  menganut  sebuah  tarekat yang  mereka  dapatkan  dari  Mekkah. Gerakan  tarekat  ini  bukan  hanya melakukan praktik-praktik keagamaan namun yang lebih penting mereka menumbuhkan sikap yang  tidak  toleran  dan  fanatik terhadap  muridnya.  Sesungguhnya mereka  menjadi  bukan  hanya  pusat- pusat  kebangkitan  agama  melainkan
juga  pusat-pusat  protes  politik. Protes  politik  tersebut  yang  akan melancarkan  perlawanan  terhadap pemerintah  kolonialisme  Belanda (Sartono Kartodirjo, 1984).

## F. Penutup
Dari  pemaparan  di  atas,  dapat ditarik beberapa poin untuk
menjawab  rumusan  masalah  dalam tulisan  ini,  di  antaranya  sebagai berikut:
a) Pelaksanaan ibadah haji abad ke 19 memiliki tantangan tersendiri bagi para jamaah. Calon jamaah haji dipersulit keberangkatannya dikarenakan  pengelola  urusan haji  adalah  penjajah  Belanda. Berbagai  kebijakan  yang  harus dipatuhi oleh calon jamaah haji, seperti  adanya  pas  jalan,  calon jamaah harus dikarantina
terlebih dahulu, harus mematuhi pemerintah  Belanda  di  Jeddah serta  sepulang  dari  Tanah  Suci jamaah harus diuji oleh pemerintah dengan tujuan menghindari jamaah yang hendak  memberontak  kepada Belanda. Namun pada kenyataannya jamaah haji justru merasa tertantang untuk melaksanakan ibadah haji. Kebijakan yang dikeluarkan Belanda tidak dapat membendung jumlah calon jamaah  haji  pada  abad  ke  19.
Jamaah  haji  pada  abad  ke  19 memiliki  pengaruh  politik  bagi Belanda. Oleh karena itu Belanda terus berusaha meminimalisir  jumlah  jamaah haji dengan tujuan dapat melestarikan penjajahan di Indonesia.
b) Ibadah haji abad ke 19 memiliki makna  dan  pengaruh  yang signifikan.  Haji  yang  dianggap sebagai ajang transmisi
keilmuan,  budaya,  dan  doktrin ini  memberikan  dampak  bagi perlawanan umat Islam terhadap
Belanda.  Makna  haji  yang memiliki  nilai  istimewa  pada masyarakat membuat keberadaan para haji diperhitungkan.  Seseorang  yang pulang dari haji dianggap memiliki  kemampuan  agama yang lebih dan memiliki kekuatan  supranatural,  sehingga para  haji  sangat  dipatuhi  oleh masyarakat.  Para  haji  juga mampu menggerakkan kekuatan masyarakat untuk melawan penjajah  Belanda  yang  kafir.
Orang  kafir  dianggap  darahnya halal untuk dibunuh menjadikan para haji menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah. Sepanjang abad ke 19 perlawanan-perlawanan umat
Islam  yang  terjadi  di  Indonesia dimotori oleh para haji.
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017

## Daftar Pustaka
Qurotu,  Aini.  2015. Peran  Cristian Snouck Hurgronje Terhadap Kebijakan  Politik  Islam  Hindia Belanda (1889-1906) . IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Aqsha,  Darul.  2005. Kiai  Haji  Mas
Masur  (1886-1946) Perjuangan dan Pemikiran . Jakarta: Erlangga.
Arsi  Tuti  Dini, Skripsi  Kebijakan Pemerintah  Komunis  China  dan Respon Muslim Uyghur di Turkestan  Timur  Tahun  1949- 2015), IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016. Azra  Azyumardi, Jaringan  Ulama
Timur  Tengah  dan  Kepuluan Nusantara  Abad  XVII  &  XVIII , Jakarta: Kencana, 2013.
Azra Azyumardi, Renaisans  Islam Asia Tenggara  Sejarah  Wacana  & Kekuasaan , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
Douwes  Dick  dan  Kaptein  Nico, Indonesia dan Haji, Jakarta: INIS, 1997.
Anrooij  Francien  Van, diterjemahkan oleh  Nurwahyu  W.  Santoso  dan Susi  Moeimam, De Koloniale State  (Negara  Kolonial)  1857- 1942 , (Leiden: Arsip Kementerian urusan Tanah Jajahan, 2014. Hurgronje C Snouck, Kumpulan Karangan  Snouck  Hurgronje  V,
Jakarta: INIS, 1996.
Hurgronje C Snouck, Kumpulan
Karangan  Snouck  Hurgronje  VI,
Jakarta: INIS, 1996.
Kartodirdjo  Sartono, Pemberontakan Petani  Banten  1888, Jakarta:  PT.
Dunia Pustaka Jaya, 1984.
Kartodirjo Sartono, Pengantar Sejarah Indonesia  Baru:  1500-1900  dari Emporium Sampai Imperium Jilid I , Yogyakarta: Ombak, 2014.
Lapidus  Ira  M, Sejarah  Sosial  Umat Islam bagian  Ketiga , Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada, 2000.
Majid  Dien, Berhaji  di  Masa  Kolonial ,
Jakarta: CV. Sejahtera, 2008.
Noor  Yusliani, Sejarah  Timur  Tengah (Asia  Barat  daya), Yogyakarta:
Ombak, 2014.
Poesponegoro  Marwati  Djoened  dan Notosusanto  Nugroho, Sejarah Nasional  Indonesia  V ,  Jakarta:
Balai Pustaka, 1993.
Putuhena  Shaleh, Historiografi  Haji
Indonesia ,  Yogyakarta:  PT.  LKIS
Pelangi Aksara, 2007.
Qomar Mujamil, Pesantren dari Transformasi  Metodologi  Menuju Demokratisasi  Institusi ,  Jakarta:
Erlangga, Tanpa Tahun.
Rosidin Didin Nurul, Wajah Baru Islam Indonesia,  Kontestasi  Gerakan Keislaman Awal Abad 20, Cirebon: Nurjati Press, 2012.
Steenbrink  A  Karel, Beberapa  Aspek
Tentang  Islam  di  Indonesia  Abad ke-19, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
Stoddard  Lothrop, Dunia  Baru  Islam, Jakarta: Menteri Koordinator
Kesejahteraan, 1966. Suprapto  Bibit, Ensiklopedi  Ulama Nusantara , Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010. Sulasman, Metodologi Penelitian
Sejarah, Bandung:  Pustaka  Setia, 2014.
Suminto  Aqib, Politik  Islam  Hindia Belanda ,  Jakarta:  PT.  Midas Surya Grafindo, 1985.
Suryanegara Ahmad Mansur, Api Sejarah  IMahakarya  Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia ,  Bandung:
Suryadinasti, 2014. Suryanegara Ahmad Mansur, Menemukan  Sejarah, Wacana
Pergerakan  Islam  di  Indonesia,
Bandung: Mizan, 1995.

## INTERNET
Moh Zainul Fajeri, Haji dalam Perspektif Sosial , http://tulisanterkini.com/artikel/art ikel-ilmiah/11670-haji-dalam- perspektif-sosial.html , diunduh pada  01  Sepetember  2016  pada pukul 04.05 WIB. Nuri Muhammad, Pragmatisme Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  di Indonesia, https://www.academia.edu/99900
26 ,  diunduh  pada  14  September 2016 Pukul 11.30 WIB.