## MIZAN: Journal of Islamic Law
FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 4 No. 1 (2020), pp: 31-46 ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252 ---------------------------------------------------
Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam,

## Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia *
Didi Hilman 1
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.491

## Abstract
Religious crime has been known since the days of Ancient Greece. All religions in the world prohibit criminal acts against religion. Al-Qur'an as the first source in Islamic law prohibits religious  crime,  but  does  not  specifically  regulate  the  type  and  form  of  punishment. Indonesia's  positive  law  prohibits  religious  criminal  offenses  in  various  laws,  such  as  Law Number 1/PNPS/1965 concerning Prevention of Abuse and/or Blasphemy in Religion, Book of  Criminal  Law  Article  156  a,  and  Law  Number  11  Year  2008  about  Information  and Electronic  Transactions.  Today,  the  existence  of  religious  offenses  is  at  issue  because  it  is considered  to  be  contrary  to  the  principles  of  human  rights.  This  study  aims  to  explore religious crime from the perspective of Islamic law and positive law related to human rights. This  research  is  a  normative  law  research  (Legal  Research)  with  a  normative  juridical approach.  This  research  is  analytical  descriptive,  that  is,  research  that  reveals  laws  and regulations relating to legal theories which are the object of research. Data obtained through library  research  are  then  analyzed  using  the  theory  of  maqosid  al-shariah,  the  theory  of religious  crime  (blasphemy),  the  theory  of  human  rights,  the  theory  of  religious  and  state relations, and the theory of loss (harm principle). Based on this research, it can be concluded that  according  to  Islamic  law,  religious  crimes  are  acts  that  defile  (tadnis),  insult  (istihza), make fun of (syatama), revile (saba) and curse (taq) Allah and His Messenger, the Book Holy Al-Qur'an, attacking the Islamic creed, and doing actions that deviate from the demands of Islamic teachings (bid'ah). Whereas according to positive law, religious crime is divided into heresy, blasphemy, defamation of religion, and invites others not to have a religion (Article 156a  of  the  Criminal  Code),  expressions  of  hatred  towards  groups  on  the  basis  of  religion (Article  article)  156  of  the  Criminal  Code),  criminal  offenses  related  to  religion  such  as disrupting religious activities and worship (Articles 175, 176, 177 1st and 2nd, 178, 179, 180, 181, 503 2nd Penal Code).
Keywords: Religious Crime, Islamic Maqosid, Human Rights, Islamic Human Rights, Harm Theory
* Naskah diterima tanggal: 12 Januari 2020, direvisi: 15 Februari 2020, disetujui untuk terbit: 2 Maret 2020.
1 Didi  Hilman adalah  dosen  tetap  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Ibn  Khaldun Bogor,  Jawa Barat Indonesia. E-mail: didi.hilman@fai.uika-bogor.ac.id

## Didi Hilman

## Abstrak
Kejahatan agama sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Semua agama di dunia melarang tindakan kriminal terhadap agama. Al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam hukum Islam melarang kejahatan agama, tetapi tidak secara spesifik mengatur jenis dan bentuk hukuman. Hukum  positif  Indonesia  melarang  tindak  pidana agama  dalam  berbagai  undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau  Penistaan  Agama,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  156  a,  dan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Saat  ini, keberadaan  pelanggaran  agama  menjadi  masalah  karena  dianggap  bertentangan  dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kejahatan agama  dari  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif  yang  terkait  dengan  hak  asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Penelitian Hukum) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang mengungkap hukum dan peraturan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian.  Data  yang  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  kemudian  dianalisis menggunakan  teori  maqosid  al-syariah,  teori  kejahatan  agama  (penistaan),  teori  hak  asasi manusia,  teori  agama  dan  hubungan  negara,  dan  teori  kerugian  (prinsip  kerugian). Berdasarkan  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  menurut  hukum  Islam,  kejahatan agama  adalah  tindakan  yang  menajiskan  (tadnis),  menghina  (istihza),  mengolok-olok (syatama),  mencaci  maki  (saba)  dan  mengutuk  (taq)  Allah  dan  Rasul-Nya,  Kitab  Suci  Al- Qur'an, menyerang akidah Islam, dan melakukan tindakan yang menyimpang dari tuntutan ajaran  Islam  (bid'ah).  Sedangkan  menurut  hukum  positif, kejahatan agama dibagi  menjadi bidat, penistaan agama, pencemaran nama baik agama, dan mengundang orang lain untuk tidak  beragama  (Pasal  156a  KUHP),  ekspresi  kebencian  terhadap  kelompok  berdasarkan agama (Artikel artikel) 156 KUHP), pelanggaran pidana yang berkaitan dengan agama seperti mengganggu kegiatan keagamaan dan ibadah (Pasal 175, 176, 177 1 dan 2, 178, 179, 180, 181, 503 2nd KUHP).
Kata  Kunci: Kejahatan  Agama,  Maqosid  Islam,  Hak  Asasi  Manusia,  Hak  Asasi  Manusia Islam, Teori Bahaya

## A. PENDAHULUAN
Dilihat  dari  persepektif  sosiologis-antropologis,  agama  adalah  suatu  sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap segala sesuatu yang  dirasakan  dan  diyakini,  sebagai  yang  ghaib  dan  suci. 2 Bagi  para  penganutnya, agama  berisikan  ajaran-ajaran  mengenai  kebenaran  tertinggi  dan  mutlak  tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat, yaitu sebagai manusia yang takwa kapada Tuhannya.
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, memiliki kepercayaan dan hubungan  dengan  Tuhan,  dinyatakan  dalam  sikap  hidup  yang  didasarkan  kepada ajaran  agamanya.  Bagi  bangsa  Indonesia,  agama  mempunyai  peranan  yang  sangat penting. 3 Oleh karena itu dalam kehidupan bernegara, agama tidak dapat dipisahkan. Agama  dan  syariat  agama  dihormati  dan  ditempatkan  dalam  nilai  asasi  kehidupan
1 Parsudi  Suparlan,  Pengantar  buku Sociology  of  Religion ,  editor  Roland  Robertson,  terjemahan Indonesia: Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis, pent. Achmad Fedyani Saiduddin, Jakarta: Radjawali, 1988, hlm . V.
3 Sekretariat  Jenderal  Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Buku  Pedoman  Dasar  Kerukunan Hidup Beragama 1985 – 1986, Proyek Pembinaan Kerukunan HidupBeragama, Jakarta, 1986, hlm .  2..
bangsa  dan  negara.  Agama  dilindungi  dari  penghinaan,  penyalahgunaan,  penodaan dan  pemahaman  yang  dianggap  keliru.  Negara  mendukung  pengamalan  dan pemahaman agama yang original dan rasional dalam rangka kenikmatan hidup dunia dan akhirat.
Meskipun bangsa Indonesia memposisikan agama sebagai nilai-nilai yang asasi dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  namun  tindak  pidana  agama  kerap  kali terjadi.  Kasus-kasus  tindak  pidana  agama  dapat  diurut  hingga  masa  sebelum penjajahan.  Di  zaman  kolonial,  penghinaan  terhadap  Nabi  Muhammad  SAW  yang dilakukan  oleh  Martodharsono  dan  Djojodikoro dalam  majalah Djawi Hisworo edisi  9 dan  11  Januari  1918,  telah  menimbulkan  protes  dan  kemarahan  umat  Islam.  Kedua penulis tersebut mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah ’seorang pemabuk’ dan ’penghisap candu’. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW ini tidak diproses ke pengadilan. 4
Pada  masa  Orde  Lama,  penghinaan  dan  penodaan  terhadap  agama  kerap dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui organisasi mantel di bawahnya seperti  Pemuda  Rakyat  dan  Lembaga  Kesenian  Rakyat  (Lekra).  Penghinaan  dan penodaan  terhadap  agama  dilakukan  melalui  berbagai  pementasan  kesenian  rakyat yang dikoordinir oleh Lekra, seperti reog, ludruk, ketoprak dan wayang kulit, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 5
Di  zaman  Orde  Baru,  kasus  tindak  pidana  agama  ( blasphemy )  diawali  dengan cerita  pendek  ‘Langit  Makin  Mendung’  dalam  majalah  ‘Sastra’  pada  tahun  1968. Kemudian berturut-turut terjadi dalam kasus Arswendo Atmowiloto pada tahun 1990, serta  kasus  Permadi  pada  tahun  1993.  Di  era  reformasi,  tindak  pidana  agama  terjadi dalam beberapa kasus, antara lain kasus Lia Aminudin atau Lia Eden pada tahun 2006, kasus Tajul Muluk pada tahun 2012, kasus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), dan kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di samping maraknya kasus-kasus tindak pidana agama di tanah air, terjadi juga pro dan kontra terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.  Mereka  yang  kontra,  beralasan  bahwa  undang-undang  tersebut  berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia.
Tulisan  ini  ingin  meneliti  tentang  perbuatan-perbuatan  yang  dikualifikasi sebagai tindak pidana agama jika dilihat dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan hak-hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode  perbandingan,  yaitu  membandingkan  tindak  pidana  agama  dalam  hukum Islam  serta  hukum  pidana  positif  beberapa  negara  yang  relevan.  Selain  metode perbandingan, penelitian ini juga menggunakan metode sejarah dan metode sosiologis. Dengan  metode  sejarah,  diteliti  perkembangan  tindak  pidana  agama  sejak  zaman kolonial  hingga  sekarang,  sedangkan  dalam  metode  sosiologis  diteliti  faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan tindak pidana agama.
4 Deliar Noer, G erakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 , LP3ES, Jakarta, 1980, hlm 143.
5 Abdul Muin D.Z. Benturan NU-PKI 1948-1965 , PB.NU. Jakarta, 2014, hlm 96-104.

## Didi Hilman

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini juga menelusuri keberadaan undang-undang tindak pidana agama dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau legal research, oleh karena itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif tersebut,  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  putusan-putusan  pengadilan  serta  norma-norma  hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi dan harmonisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. 6

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Tindak Pidana Agama
Tindak  pidana  agama  dapat  dibedakan  menjadi  tindak  pidana  penyimpangan terhadap  agama  ( heresy ),  tindak  pidana  penodaan  ( blasphemy ),  penistaan  ( defamation ) dan  propaganda atheism ,  serta  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  agama.  Dalam Islam, tindak pidana agama adalah perbuatan menghina Tuhan, Nabi Muhammad SAW dan  nabi-nabi  yang  diakui  dalam  Al-Qur’an  serta  menghina  Al-Qur’an  itu  sendiri. Tindak pidana agama dalam istilah Bahasa Arab dinamakan jinayah atau jarimah. Tindak pidana  agama  identik  dengan  penghinaan,  pelecehan,  pencemaran,  merusak,  atau mengolok-olok terhadap suatu agama. 7
Al-Qur’an mengatur tentang tindak pidana agama. Sebaliknya, pandangan bahwa Al-Qur’an tidak mengatur hal tersebut adalah kesalah-pahaman ( misconceptions ). Dalam beberapa kasus, Al-Qur’an hanya memberikan pedoman dan perintah dasar, sedangkan hal-hal yang lebih rinci dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Al-Qur’an mengatur tentang tindak pidana agama bagi penghina agama, seperti dalam terjemah dari ayat berikut:
“Hukuman  bagi  orang-orang  yang  memerangi  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong kaki dan tangan mereka  secara  silang,  atau  diasingkan  dari  tempat  kediamannya.  Yang  demikian  itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan diakhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang  yang  bertobat  sebelum  kamu  dapat  menguasai  mereka;  maka  ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. 8
Sanksi  pidana  bagi  pelaku  penghina  atau  penista  agama  ( blasphemers )  berlaku baik  bagi  Muslim  maupun  Non-Muslim.  Beberapa  kasus  tindak  pidana  agama  yang telah  dipidana  sewaktu  Rasulullah  SAW  masih  hidup  yaitu  ketika  beliau memerintahkan sahabatnya untuk membunuh seorang Yahudi yang bernama Kab bin
6 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.
7 Muhammad  Dahri, Tindak  Pidana  Penodaan  Agama  di  Indonesia:  Tinjauan  Pengaturan  Perundang- undangan dan Konsep Hukum Islam , dalam at-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol. 1 N 2 Juli- Desember 2017, hlm. 62
8 Al-Qur’an Surat Alma’idah (V) ayat 33-34.
Al-Ashruf. 9 Nabi S.A.W mengirim Abdullah bin Ateeq RA untuk membunuh seorang Yahudi yang bernama Abu Rafayation alias Abu Rafay. 10 Tindak pidana agama berbeda dengan  tindak  pidana  murtad  ( riddah ),  pemberontakan  ( baghyu )  dan  perampokan ( hirabah ).
Semasa  Rasulullah  SAW,  tidak  ada  orang  yang  dihukum  karena  melakukan murtad. 11 Mereka  yang  dieksekusi  pada  masa  itu  karena  mereka  melakukan  tindak pidana yang lain. Eksekusi pidana terhadap mereka yang tidak mau membayar zakat di masa  khalifah  pertama,  lebih  merupakan  pembangkangan  kepada  pemerintah  pusat ketimbang karena murtad. 12 Hanya pada masa daulah Umayyah dan Abbasiyah terjadi eksekusi  pidana  terhadap  mereka  yang  dipandang  murtad.  Islam  memberikan kebebasan  kepada  masyarakat  untuk  menganut  suatu  agama  atau  satu  sistem keyakinan  sesuai  dengan  pilihan  mereka,  dan  tidak  seorangpun  dibenarkan  untuk memaksakan agama Islam dengan kekuatan dan kekerasan. 13
Pemahaman murtad di masa lalu berbeda konteksnya dengan sekarang. Murtad dimasa lalu bukan sekedar berganti agama, atau keluar dari Islam, tetapi berhubungan erat dengan permusuhan terhadap Islam. Orang yang murtad di masa itu terlibat dalam propaganda melawan Islam dan menyatu dengan tentara lawan. Jadi memiliki bentuk politik, kultural dan militer melawan umat Islam.

## 2. Tindak Pidana Agama dalam Hukum Positif Indonesia
Tindak pidana agama dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 156 dan  156-a  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP);  Undang-Undang  Nomor 1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama;  serta Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tindak pidana agama baru masuk ke dalam KUHP Indonesia setelah keluarnya Penetapan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1965  Tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan dan/atau  Penodaan  Agama.  Pasal  4  Penetapan  Presiden  tersebut  menegaskan  bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru, yaitu Pasal 156a yang berbunyi sebagai berikut;
“Dipidana  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  lima  tahun  barangsiapa  dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama
9 Al-Nawawi, Imam, Yahya bin Sharaf, ShrahSahi Muslim Le al-Nawawi. Vol 9/288, Chap, qatal, Kab’bin Al Ashraf, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Beirut.
10 Al-Bukhari,  Imam,  Abu  Abdullah  Muhammad  ‘ibn  ‘Ismail,  al-Jami  al-Musnad  al-Sahih  al- Mukhtasar min umur RasulAllahwasynanihiwaayyamini. Bab, “Katl-e- ‘AbiRafy”, Vol. 12/432s, DarTawq al-Najah.
11 Ibid hlm 8 12 ibid 13 ibid hlm 10
yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Tindak pidana agama dalam hukum positif Indonesia dapat dibedakan menjadi:
a. Tindak pidana agama, yaitu perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama ( heresy ), perbuatan-perbuatan yang menodai agama ( blasphemy ), menista agama ( defamation of religion ), dan mengajak orang tidak beragama ( atheism ) yang diatur  dalam  Pasal  156a  KUHP,  serta  perbuatan  atau  ekspresi  kebencian terhadap  golongan  agama  ( hate  speech ),  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  156 KUHP; dan
b. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama, yaitu; a) Perbuatan-perbuatan yang  dilarang  dalam  Pasal  175  KUHP,  yaitu  merintangi  pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah; b) Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 176 KUHP, yaitu mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah; c) Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 177 ke-1 yaitu mentertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan; d) Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 177 ke-2 KUHP, yaitu  menghina  benda-benda  keperluan  ibadah;  e)  Perbuatan-perbuatan  yang dilarang  dalam  Pasal  178  KUHP,  yaitu  merintangi  pengangkutan  mayat  ke kuburan (Pasal 178 KUHP); f) Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 179  KUHP,  yaitu  menodai/merusak  kuburan;  g)  Perbuatan-perbuatan  yang dilarang  dalam  Pasal  180  KUHP,  yaitu  menggali,  mengambil,  memindahkan jenazah;  h)  Perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  dalam  Pasal  181  KUHP,  yaitu menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran; dan i) Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 503 ke-2  KUHP  yaitu  membuat  gaduh  dekat  bangunan  untuk  ibadah  atau  pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 503 ke-2 KUHP).

## 3. Delik Agama dan Konstitusi
Keberadaan  tindak  pidana  agama  dalam  sistem  hukum  suatu  negara, bergantung pada kaitan antara relasi agama dan negara diatur di dalam konstitusinya. Dalam  literatur  hukum  internasional  dapat  ditemukan  beberapa  model  atau  tipologi relasi  agama  dan  negara,  antara  lain  dikemukan  oleh  Winfried  Brugger,  Durham  & Scharffs,  Hirschl,  dan The  International  Institute  for  Democracy  and  Electoral  Assistance (IDEA). Tipologi tersebut dapat disederhanakan menjadi 4 (empat) kategori yaitu;
a. Negara yang Anti Agama ( Animosity State Toward Religion )
Dalam  negara  yang  anti  agama,  tidak  dikenal  tindak  pidana  agama.  Negara memusuhi  agama,  sebagaimana  tercermin  dalam  konstitusi  dan  kebijakan pemerintahannya. Model seperti ini dipraktikkan oleh negara-negara komunis di masa lalu,  seperti Albania,  Uni  Soviet  ( USSR ),  China dan  negara  komunis lainnya.  Mereka tidak mengakui keberadaan agama apapun dan menanamkan cara pandang ( world view ) yang  materialistik  dan  saintifik  pada  rakyatnya,  serta  mendorong  propaganda  anti
agama.  Sikap  permusuhan  negara-negara  komunis  terhadap  agama  di  masa  lalu (sebelum runtuhnya Uni Soviet), merupakan konsekuensi logis dari filsafat Karl Marx, pikiran-pikiran  Vladimir  IIiyich  Lenin  dan  Joseph  Stalin,  yang  melandasi  pandangan hidup  negara-negara  komunis.  Karl  Marx  memandang  agama  sebagai  candu masyarakat.  Agama  dianggap  sebagai  kesadaran  palsu  yang  mencerminkan  dan mendukung ketidakadilan tatanan sosial.

## b. Negara Sekuler ( Secular State )
Dalam  negara  sekuler,  agama  tidak  dibenarkan  berada  di  wilayah  publik. Konstitusi  negara  menganut  prinsip  pemisahan  antara  negara  dan  agama.  Agama merupakan urusan pribadi ( private affair ), sedangkan negara berada pada ranah publik ( public affair ), sehingga ada tembok yang memisahkan agama dari negara.
Negara  sekuler  dapat  dibedakan  menjadi  negara  sekuler  yang  ekstrim,  dan negara sekuler yang moderat. Negara sekuler yang ekstrim, sama sekali tidak mentolerir adanya campur tangan negara terhadap masalah agama. Sikap seperti ini merupakan warisan  dari  konflik  gereja  dan negara  dalam  sejarah  Eropa  di  masa  lalu.  Konflik ini misalnya  terjadi  di  Prancis,  Italy  dan  Spanyol.  Meski  bentuk  konflik  dan  periode terjadinya  berbeda-beda,  namun  akar  pertentangannya  tetap  sama  yaitu  perebutan kekuasaan.
c. Negara yang Positif Terhadap Agama ( Positive State Toward Religion )
Dalam negara yang positif terhadap agama, negara tidak mengusir agama dari wilayah publik. Negara mengakui keberadaan agama dalam kehidupannya. Republik Irlandia, Republik Indonesia dan Republik Jerman merupakan contoh dari kategori ini.
d. Negara Agama ( Theocracy )
Dalam  negara  agama,  terjadi  penyatuan  yang  formal  agama  dan  negara. Kewajiban hukum adalah bagian dari kewajiban agama. Pelanggaran terhadap hukum adalah dosa besar. Menurut Winfried Brugger tipe ini dipraktikkan di Iran, dan Arab Saudi.
Pertama ,  dalam  pasal  513  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Iran  diatur sebagai berikut: 14
“Setiap orang yang menghina nilai-nilai kesucian Islam atau kesucian para Nabi Besar atau  kesucian  dua  belas  imam  Syiah,  atau  kesucian  Fatimah  putri  Nabi  Muhammad SAW, apabila perbuatan itu dianggap sebagai sab-al-nabi akan dipidana mati; jika tidak, akan dipidana penjara satu hingga lima tahun.”
Kedua, Arab  Saudi  menyatakan  dirinya  sebagai  negara  Islam  ( Theocratic  State ) . Menurut Pasal 1 Hukum Dasarnya ( Basical Law of Saudi Arabia ), Kerajaan Saudi Arabia
14 Article 513 of the old Penal Code which remains in force, states (in translation by Iran Human Rights  Documentation  Center):  “ Any  person  insults  the  sacred  values  of  Islam  or  any  of  Great  Prophets  or  the [twelve Shi’ite] imams or the Holy Fatemeh [daughter of Prophet Mohammad], if considered as sāb-al-nabi shall be punishable by the death penalty; otherwise shall be sentenced to one to five years’ imprisonment. ”
merupakan  Negara  Islam  yang  berdaulat,  dengan  al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi Muhammad SAW sebagai konstitusinya. Hukum Pidana Arab Saudi berdasarkan pada hukum  syari’ah  ( Sharia  Law ).  Tindak  pidana  penodaan  agama  dipandang  sebagai penyimpangan  dari  ajaran  Islam  Sunni  dan  menyamakannya  dengan murtad.  Dalam hukum Saudi Arabia, murtad merupakan kejahatan dan dapat dipidana mati. Hukuman mati (biasanya dilakukan dengan pemenggalan kepala dan penyaliban) juga ditujukan kepada kejahatan sihir dan tenung.

## 4. Delik Agama dan Hak Asasi Manusia
Dalam  perspektif Hak-hak  Asasi  Manusia  Barat,  keberadaan  Undang-Undang tindak  pidana  agama  dipandang  sebagai  ancaman  terhadap  hak-hak  asasi  manusia, yaitu hak atas kebebasan beragama, berekspresi, berpendapat, berpikir, berkeyakinan, dan  berhati  nurani,  serta  kebebasan  berserikat dan  berkumpul. ’Freedom House ’ suatu lembaga  internasional  yang  bekerja  mendukung  dan  mengadvokasi  kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia, dalam laporannya yang berjudul: “ Policing Belief: The Impact of Blasphemy Laws On Human Rights ” edisi Oktober 2010 mengemukakan sebagai- berikut: 15
“Di berbagai negara, hukum yang mengkriminalisasi tindak pidana agama ( blasphemy ) telah termaktub dalam kitab undang-undangnya sejak puluhan tahun yang lalu. Akhir- akhir ini kritik terhadap hukum penistaan agama ( blasphemy law ) semakin menyeruak. Mereka  mempertanyakan  kebutuhan  dan  efektifitas  hukum  tersebut.    Namun  hukum tersebut masih dipertahankan oleh pemerintah dengan  alasan masih diperlukan untuk memelihara  kerukunan  diantara  berbagai  kelompok  agama.  Argumen  ini  juga  telah diupayakan  di  PBB  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  melarang  penistaan  terhadap agama  pada  tataran  internasional.  Para  pendukung  proyek  ini  melihatnya  sebagai perluasan kerangka kerja hak asasi manusia yang telah ada. Penghinaan terhadap agama merupakan  diskriminasi  dan  menyebabkan  dampak  negatif  terhadap  kebebasan beragama  kelompok  agama  yang  dinista.  Namun,  suatu  eksaminasi  terhadap pelaksanaan  hukum  penistaan  agama  mengindikasikan  terjadinya  pelanggaran, bukannya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.”
Di tanah air, penolakan terhadap blasphemy law datang dari kalangan inteletual, aktifis  hak-hak  asasi  manusia  dan  tokoh  masyarakat.  Mereka  beramai-ramai mengajukan  ujian  materil  ( judicial  review ),  agar  MK  (Mahkamah  Konstitusi) membatalkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010, menolak uji materil tersebut dan tetap mempertahankan keberadaan undang-undang tersebut. Tidak  puas  dengan  putusan  MK  tersebut,  beberapa  aktifis  dan  peneliti  hukum  yang
15 A. Freedom House Special Report. Policing Belief: The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights , October, 2010, hlm . 1.
tergabung  dalam The  Indonesian  Legal  Resources  Center (ILRC)  juga  melakukan eksaminasi publik. 16
Menurut The Indonesian Legal Resources Center (ILRC) tujuan Eksaminasi Publik ini  adalah  untuk  mendorong  partisipasi  publik  melakukan  pengkajian,  pengkritisan, dan  penilaian  secara  objektif  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi. 17 Secara  khusus, eksaminasi publik ini juga bertujuan sebagai-berikut: 18
Pertama, Ketepatan  dan  konsistensi  MK  dalam  menerapkan  asas-asas  dan prinsip-prinsip  hukum  baik  hukum  materiil  maupun  formil  dalam  pengujian permohonan tersebut.
Kedua, Persepektif MK dalam memahami konsep hak atas kebebasan beragama dan  berkeyakinan,  dengan  mendasarkan  pada  jaminan  konstitusi  dan  kesesuaian dengan standar norma-norma hak asasi manusia internasional.
Ketiga, Kualitas putusan MK, khususnya penerapan asas dan prinsip prinsip hak asasi  manusia.    Majelis  eksaminasi  publik  menguji  kembali  norma-norma  dalam  UU Pencegahan Penodaan Agama yang diajukan Pemohon kepada MK, yaitu lima norma dalam  pasal  1  hingga  4  Undang-Undang  Pencegahan  Penodaan  Agama  terhadap sembilan norma dalam UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2).

## D. KESIMPULAN
Menurut hukum Islam, tindak pidana agama adalah perbuatan-perbuatan yang mencemarkan ( tadnis ), menghina ( istihza ), mengolok-olok ( syatama ) , mencerca ( saba ) dan memaki  ( tha’an ) Allah  dan  Rasulnya,  Kitab  Suci  Al-Qur’an,  menyerang  akidah Islamiyah,  serta  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  menyimpang  dari  tuntunan ajaran-ajaran Islam.
Menurut  hukum  positif,  tindak  pidana  agama  dibedakan  menjadi;  a)  Delik agama,  yaitu  perbuatan-perbuatan  yang  menyimpang  ( heresy )  dari  ajaran  agama, perbuatan-perbuatan yang menodai ( blasphemy ), menista agama ( defamation of religion ), dan  mengajak  orang  tidak  beragama  ( atheism )  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  156a KUHP, serta perbuatan atau ekspresi kebencian terhadap golongan agama ( hate speech ), seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  156  KUHP;  dan  b)  Delik  yang  berhubungan  dengan agama.
Negara-negara sekuler di Eropa cenderung menghapus keberadaan delik agama ( blasphemy  law )  dan  menggantinya  dengan  delik  penghinaan  ( defamation  law ). Kecenderungan  ini  dilatarbelakangi  oleh  bergesernya  nilai-nilai  budaya  dan  norma-
16 Margiyono, Mutiono, Rumadi, Sulistyowati Irianto, Bukan Jalan Tengah, Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah  Konstitusi  Perihal  Pengujian  UndangUndang  Nomor  1/PNPS/1965  Tentang  Pencegahan Penyalahgunaan da/atau Penodaan Agama , Penerbit The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta, 2010.
17 ibid hlm Xiii. 18 ibid
norma sosial dalam masyarakat yang mendorong terlepasnya agama dari moralitas dan legalitas.  Agama  tidak  lagi  menjadi  objek  yang perlu  dilindungi  oleh hukum,  karena dipandang tidak lebih dari ideologi atau gagasan. Dalam perspektif hukum Indonesia, keberadaan  delik  agama  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor 1/PNPS/1965  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  tidak  bertentangan  dengan hak-hak asasi manusia.

## E. REFERENSI:

## Buku
Abdurrahman, M. Mirza Ghulam Ahmad Plagiator Al-Qur’an Studi Banding Antara Ayat- ayat Tadzkirah Dan Ayat-ayat Al-Qur’an . Bandung: Rahman Press. 2015.
Al-Asqalany,  Imam  Al-Hafidz  Ibnu  Hajar. Bulughul  Maram  Five  in  One .  Bandung: Penerbit Noura, 2017.
Al-Faifi, Sulaiman. Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabic . Depok: Senja Media Utama, 2016.
Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah as Philosophey of Islamic Law. London: The International Institute of Islamic Thought. 2007
An-Naim, Abdullahi Ahmed. Islam and the Secular State . Harvard University Press, 2008.
Al  Rasyid,  Harun. Naskah  UUD  1945  Sesudah  Empat  Kali  Diubah  oleh  MPR .  Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2007.
Ali, Mohammad Daud. Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 1990.
Aji, A.M. Rasionalitas ijtihad Ibn Rusyd: kajian atas fiqh jinayat dalam kitab "Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute,
2018.Anshari,  Endang  Saifuddin. Piagam  Jakarta  22  Juni  1945  Sebuah  Konsensus Nasional  Tentang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (1945-1949) .  Jakarta:  Gema Insani Press, 1997.
Arief,  Barda  Nawawi. Delik  Agama  dan  Penghinaan  Tuhan  (Blasphemy)  di  Indonesia  dan Perbandingan Berbagai Negara , Semarang: BP Undip, 2007.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008.
Asad,  Talal. Reflections  on  Blasphemy  and  Secular  Criticism .  Fordham  University  Press.
2008.
Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini . Jakarta: Blan Bintang, 1992.
Basyir, Azhar. Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) . Yogyakarta: UII Press, 2015.
Bowen, J.R. Religions in Practice . Boston: Allyn & Bacon, 1998.
Black’s Law Dictionary . Seventh Edition, West Group St. Paul Minn. 1991.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Buku Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama 1985-1986 . Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 1986.
Chalil, Munawar. Definisi dan Sendi Agama . Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
Coleman, Elizabeth Burns & White, Kevin (Editors). Negotiating the Sacred Blasphemy and Sacrilege in a Multicultural Society. Canberra: The Australian National University, 2007.
Departemen Agama RI. Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Jakarta:  Badan  Litbang  Agama  dan  Diklat  Keagamaan  Puslitbang Kehidupan Beragama, 2004.
Effendy,  Marwan. Teori  Hukum  dari  Perspektif  Kebijakan  Perbandingan  dan  Harmonisasi Hukum Pidana. Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014.
Fadjar, Abdul Mukti. Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi . Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Fakultas  Hukum  UNISBA, Hukum  Untuk  Manusia,  Kado  (tak)  Istimewa  Dari  Fakultas Hukum  UNISBA  untuk  Indonesia ,  Diterbirkan  oleh  Pilar  Utama  Mandiri bekerjasama dengan Pelaksana Peringatan Milad Fakultas Hukum Unisba ke-41 tahun, Bandung, 2012.
Feurbach, Ludwig. The Essence of Christianity . Newe York: Prometheus Books, 1989.
Feith, Herbert & Castles, Lance. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 . Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. 1988.
Fiss, Joelle and Kestenbaum, Jocelyn Getgen. Respecting Rights? Measuring The World’s Blasphemy  Laws .  Washington:  United  State  Commission  On  International Religious Freedom, 2017.
Fitzgerald. Salmond on Jurisprudence. London: Sweet and Maxwell. 1966.
Gazalba, Sidi. Mesjid Pusat Ibadat Dan Kebudayaan Islam . Jakarta: Pustaka Antara. 1983.
Hasan, Mustofa.Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Jinayah.Hukum Pidana Islam. Bandung: 2013.
Hathout, Maher, with Uzma Jamil, Gasser Hathout & Nayyer Ali. In Pursuit of Justice the Jurisprudence  of  Human  Rights  in  Islam .  Los  Angeles:  Muslim  Public  Affairs Council, 2006.
Heryanto, Budiman & Tim Kompilasi KPT GKISW Jabar, Calvinis Aktual . Jakarta: Komisi Pengkajian Teologi (KPT) Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat, 2010.
Huijbers, Theo. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah . Yogyakarta: Kanisius. 1995.
Irfan, M. Nurul. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Amzah. 2016.
Irfan, M. Nurul & Masyrofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah. 2015.
Khaldun,  Ibnu.  Al-Allamah  Abdurrahman  bin  Muhammad  bin. Mukaddimah (Edisi Indonesia). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
Kurzman, Charles (Ed). Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global . Jakarta: Paramadina, 2001.
Lev, Daniel S. Hukum dan Politik Di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan. Terjemahan Nirwono dan A.E. Priyono. Jakarta: LP3ES, 1990.
Lev, Daniel S. Peradilan Agama Islam di Indonesia . Jakarta: Intermasa, 1986.
Lewis, Bernard. The Crisis of Islam.Holy War and Unholy Terror . New York: The Modern Library, 2003.
Mahmassani,  Subhi.  K onsep  Dasar  Hak-Hak  Asasi  Manusia,  Studi  Perbandingan  Dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern . Jakarta: Tintamas, 1993.
Manan, Bagir (Editor). Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum. Jakarta: Gaya Media, 1996.
Margiono.  Muktiono.Rumadi.  Irianto,  Soelistyowati. Bukan  Jalan  Tengah  Eksaminasi Publik  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perihal  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama . Jakarta: The International Legal Resource Center, 2010.
Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014?
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Namazie,  Maryam.Mahmoud,  Nahla.Khatiri,  Atoosa. Political  and  Legal  Status  of Apostates in Islam . London: Council of Ex Muslims of Britain, 2013.
Nasution,  Harun  dan  Effendy,  Bachtiar  (Ed.) Hak  Azasi  Manusia  Dalam  Islam .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
Natsir, Mohammad. Agama dan Negara Dalam Persepektif Islam . Jakarta: Media Dakwah, 2001.
Natsir, Mohammad. Capita Selecta 2 . Jakarta: PT Abadi dan Yayasan Capita Selecta, 2008.
Natsir, Mohammad. Capita Selecta 3 . Jakarta: PT Abadi dan Yayasan Capita Selecta, 2008.
Noer, Deliar. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942 . Jakarta: LP3ES, 1996.
Otto, Jan Michiel. Sharia Incorporated A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present . The Hague: Leiden University Press, 2010.
Panitia  Penulisan  Buku 70  Tahun  Prof.DR.H.M.  Rasjidi .  Jakarta:  Harian  Umum  Pelita, 1985.
Patrick,  John.J.  and  Long,  Greald.P. Constitutional  Debates  On  Freedom  of  Religion.
Connecticut: Greenwood Press, tanpa tahun.
Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Praja, Juhaya. S. Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam. Bandung: Latifah Press. 2014.
Praja, Juhaya. Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia . Bandung: Angkasa, 2007.
Praja, Juhaya. Teori Hukum Dan Aplikasinya, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
Praja,  Juhaya.  Filsafat  Hukum  Antar  Madzhab-Madzhab  Barat  Dan  Islam,  Penerbit Latifah  Press  Institut  Agama  Islam  Latifah  Mubarokiyah  (IAIILM)  Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya Jawa Barat, Bandung, 2014.
Rahardjo,  M.  Dawam. Merayakan  Kemajemukan  Kebebasan  Dan  Kebangsaan. Jakarta: Kencana, 2010.
Rahman, Fazlur. T ema-Tema Pokok A-Qur’an. Bandung: MIzan, 2017.
Rasyidi, H.M. Sekulerisme Dalam Persoalan Lagi? Suatu Koreksi atas tulisan Drs. Nurcholis Madjid tentang Sekulerisasi . Jakarta: Yayasan Bangkit, 1972.
Rasyidi,  H.M. Koreksi  Terhadap  DR  Harun  Nasution  tentang”  Islam  ditinjau  dari  berbagai aspeknya’ . Jakarta; Bulan Bintang, 1977.
Rasyidi,  H.M. Empat  Kuliah  Agama  Islam  Pada  Perguruan  Tinggi .  Depok:  Kalam  Ilmu Indonesia, 2011.
Rasyidi, H.M. Islam dan Kebatinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
Regus,  Max. Understanding  Human  Rights  Culture  in  Indonesia : A  Case  Study  of  the Ahmadiyya Minority Group . Tilburg University, 2017.
Roberts, Keith.A. Religion in Sociological Perspective . Illinois: The Dorsey Press, 1984.
Rousseau,  Jean-Jacques. Perihal  Kontrak  Sosial  atau  Prinsip-Prinsip  Hukum  Politik. Jakarta:PT Dian Rakyat, 1989.
Sadurski, Wojciech. Moral Pluralism and Legal Neutrality . Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990.
Saleh, K. Wantjik. Tiga Undang-Undang Dasar. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1977.
Santoso, Topo. Asas-Asas Hukum Pidana Islam , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
Schmid, JJ. Von. Grote Denkers Over Staat en Recht (Van Plato Tot Kant). Terjemahan Ahli- ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum dari Palto sampai Kant. R. Wiranto dkk . Jakarta: Pembangunan. 1965.
Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia, Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  Panitian  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus1945 . Jakarta 1995.
Seno Adji, Oemar. Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi . Jakarta: Eralngga, 1984.
Setiadi, Edi. Bunga Rampai Hukum Pidana , Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2004.
Setiadi, Edi. dan Kristian Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum

## Didi Hilman
Di Indonesia , Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
Soeseno,  Franz  Magnis. Etika  Politik.  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.1999.
Soeseno, Franz Magnis. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis . Yogyakarta: Kanisius, 1992.
Stirling, J.H. Lectures on the philosophy of law . London: Longmans & Co, 1873.
Subekti,  Valkina  Singka. Menyusun  Konstitusi  Transisi  Pergulatan  Kepentingan  dan Pemikiran  dalam  Proses  Perubahan  UUD  1945 .  Jakarta:PT  RajaGrafindo  Persada, 2008.
Suhelmi, Ahmad. Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Suminto, H. Aqib. Politik Islam Hindia Belanda . Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986.
Suryadinata,  Leo.  Arifin,  Evi  Nurvidya.  Aris,  Ananta. Penduduk  Indonesia  Etnis  dan Agama Dalam Era Perubahan Politik. Hjakarta: LP3ES, 2003.
Suseno, Franz Magnis. Etika Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Valerine,  J.L.K.  (Pengumpul). Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
Wahjono, Padmo. Negara Republik Indonesia ., Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
Yamin,  Muh. Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945. Jakarta:  Jajasan  Prapantja, 1959.
Zainuddin, A. Rahman. Kekuasaan Dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

## Artikel
Brugger, Wienfried. On the Relationship between Structural Norms and Constituional Rights in Curch-State Relations .
Manan,  Bagir. Persepsi  Pancasila  dan  UUD  1945  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia .  Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sehari, FH UNISBA, September 1995.
Mootz  III,  Francis  J. Faith  and  Politics  in  the  Post-Secular  Age:  The  Promise  of  President Obama . (2009). University of Nevada, Las Vegas – William S. Boyd School of Law. Scholarly Works Paper 60. http://scholars.law.unlv.edu/facpub/60 .
Nammour, Jihad. State and Religion Comparing Cases of Changing Relations A Conference Report with original contributions by Dominik Hanf, Albert Peter Rethmann and Franz Magnis Suseno . Beirut: Friedrich Ebert Stiftung, 2011.
Nieuwenhuis, Aernout. European Court of Human Rights. State and Religion, Schools and Scarves, An Analysis of the Margin of Appreciation as Used in the Case of Leyla Sahin v. Turkey. Decision of 29 June 2004, Application Number 44774/98.
Calo, Zachary R. Religion, Human Rights, and Post-Secular Legal Theory . Rt. John’s Law Review: Vol. 85: Iss. 2, Article 5 http://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol85/iss2/5
Modak-Truran,  Mark  C.  Secularization,  Legal  Indeterminacy,  And  Habermas’s Discourse  Theory  of  Law.  Florida  State  University  Law  Review,  35  FLA.  ST. U.L.REV.73 (2007).
Modak-Truran, Beyond Theocracy and Secularism (Part I): Toward A New Paradigm for Law and Religion. http://works.bepress.com/mark_modak_truran/2
Gulalp, Haldun. Secularism in Europe, As Refracted through the Prism of the European Court of  Human  Rights:  Comparative  Analysis  of  State-Church  Relations  and  the  State Regulation of Religion . JURISTRAS project funded by the European Commission, DG Research, Priority 7, Citizens and Governance in a Knowledge Based Society (Contract no: FP6-028398).
Backer,  Larry  Cata.  Religion  As  Object  And  The  Grammar  Of  Law.  Marquette  Law Review. http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol81/iss/5
Esposito, John L. Retreat from the Secular Path: The Democracy-Secularism Debate in the Muslim World. Quaderni di Relazioni Internazionali n.12 April 2010.
Gavino, Victor C. Religious Liberty and Blasphemy Law in Indonesia: Position Paper . Relg550. 22 Juli 2013.
Lain-lain.
Indische Staatsregering.
The Universal Declaration of Human Rights.
International Covenant on Civil and Political Rights 1966.