Wewenang penyidik  pegawai negeri sipil (ppns) kehutanan... -Ruslan Abdul  Gani

## WEWENANG PENYIDIK  PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN  PADA KANTOR WILAYAH DINAS KEHUTANAN TK.I  JAMBI
Oleh :
Ruslan Abdul  Gani 1

## Abstrak
Penelitian membahas    Tentang    wewenang    Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil    (PPNS) Kehutanan  dalam  melakukan  penyidikan  pada  Kantor Wilayah  Dinas  Kehutanan TK.I Jambi.  Adapun    permasalahan    yang    ingin    di  analisis    adala Bagaimana    Prosedur Pelaksanaan      Penyidikan  Yang  Dilakukan  Oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  Kantor Wilayah  Dinas  Kehutanan    TK.  I  Jamb,    dan    Bagaimana    Pula Koordinasi  Dalam  Melakukan  Penyidikan    Antara  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  Kantor  Wilayah  Dinas  Kehutanan  TK.I  Jambi  Dengan  Penyidik KepolisianPolresta    Jambi.  Hasil    dari    penilitian  ini  dapat    disimpulkan    bahwa Prosedur     Penyidikan   Yang     Dilakukan   Oleh    Penyidik Pegawai Negeri  Sipil Kehutanan  TK. I Jambi dengan  Penyidik Polresta  Jambi, pada prinsipnya  sama dengan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia yakni  melalui beberapa  tahapan  yakni,  Tahap    Penyelidikan,  Tahap  Penyidikan , Penyusunan Berkas    Perkara, Pengajuan  Berkas    Perkara. Koordinasi  dalam  melakukan Penyidikan    antara  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  Kehutanan  TK.I  Jambi dengan Penyidik Kepolisian Polresta  Jambi dilakukan dalam rangka  memperlancar proses penyelesaian kasus di bidang  tindak pidana  kehutanan,  yang ditangani oleh Penyidik  Pegawai    Negeri  Sipil  (PPNS).  Bentuk  kordinasi  yang  dilakukan  antara lain meliputi, Hubungan kerja  di bidang  operasional, Hubungan  kerja  di bidang Pembinaan, Koordinasi  Operasional, Pembagian  Petunjuk,  Pemberian  Bantuan Penyidikan, Pengawasan,  dan Hubungan Kerja  di Bidang Pembinaan.

## Abstract
The  research  discusses  the  authority  Investigating  civil  servant  (1988)  Forestry  in conducting investigation on Forestry Area offices of the kindergarten. I Jambi. As for the  issue  that  you  want  to  analysis  was  How  the  procedure  Implementation  of investigation  conducted  by  Investigator  civil  servant  (1988)  Regional  Office  of Forestry  NURSERY.  I  the  Jamb,  and  How  Coordination  in  performing  the Investigation  Between  the  investigator  civil  servant  (1988)  Regional  Office  of Forestry  NURSERY.  I  Jambi  By  Jambi  KepolisianPolresta  Investigators.  The  result
1 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari
Wewenang penyidik  pegawai negeri sipil (ppns) kehutanan... -Ruslan Abdul  Gani
of this penilitian can be concluded that the procedure of investigation conducted by Investigator  civil  servant  Forestry  NURSERY.  I  Jambi  by  Jambi  Polresta Investigators, in principle the same as carried out by the investigating police force of the  Republic  of Indonesia  namely  through  several  phases  i.e.  phase  of  the investigation, the investigation Stage, the preparation of the docket, Docket Filings. Coordination  in  performing  the  Investigation  between  the  investigator  civil  servant (1988) Forestry NURSERY. I Jambi Jambi Police Investigators with Polresta done in order  to  facilitate  the  process  of  settlement  of  the  case  in  the  field  of  forestry,  the crime  handled  by  Investigator  civil  servant  (1988).  The  shape  of  the  coordination undertaken  include,  a  working relationship  in  the  field  of  operational  activities,  the working relationship in the field of construction, Operational Coordination, Division of  the  instructions,  the  granting  of  Aid  of  investigation,  supervision,  and  working relationships in the field of coaching.
Keyword : Wewenang, Penyidik,  Kehutanan,  Dalam melakukam, penyidikan.

## A.  Latar Belakang  Masalah
Hutan  sebagai  karunia    dan  amanah  Tuhan    Yang    Maha  Esa    yang dianugrahkan  kepada  Bangsa    Indonesia,  merupakan    kekayaan    yang  dikuasai oleh  Negara,  memberikan manfaat  serbaguna   bagi  manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan  dimanfaatkan  secara  optimal,  serta  dijaga kelestariannya untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat,    bagi  generasi    sekarang  maupun generasi  mendatang.
Hutan  sebagai  salah  satu  penentu sistem  penyangga  kehidupan  dan sumber  kemakmuran  rakyat,  cenderung  menurun kondisinya, oleh  karena  itu keberadaannya  harus  dipertahankan  secara  optimal,  dijaga  daya  dukungnya secara    lestari, dan    diurus    dengan  akhlak  mulia,  adil,    arif,  bijaksana,  terbuka, profesional, serta  bertanggung  jawab. 2
Dilihat    keadaan  hutan    yang  ada  di  Indonesia    saat  ini,  dimana kondisinya sangat  memprihatinkan,    dampak    dari  kerusakan    hutan    tersebut, menimbulkan  berbagai  bencana   alam seperti banjir  Bandang   yang terjadi di
2 H. Simon, Pengantar Ilmu  Kehutanan, Fakultas  Kehutanan  Universitas  Gajah Mada, Yogyakarta,: 1988, hal.  78.
Wasior    yang    menimbulkan    ratusan  sorban  jiwa    di  samping    itu  ribuan masyarakat kehilangan tempat tinggal. Semua  musibah yang  terjadi  di Wasior akibat    hutan  di  daerah  tersebut sudah  gandul  sehingga  tanah    tidak  dapat  lagi menahan  resapan air.
Musibah    bencana  alam  yang      telah  terjadi,  tentunya    tidak menginginkan   terulang   kembali, untuk mengcegah  agar   tidak terjadi bencana yang    serupa lingkungan alam yang    ada    disekitar  kita harus dijaga    dan dipelihara  serta tidak    dirusak,  khususnya    dari  orang-orang  yang    tidak bertanggung  jawab,  sehingga    dapat  memberikan    manfaat    yang    sebesar- besarnya bagi  kehidupan masyarakat dan anak  cucu kelak  dikemudian hari.
Selama ini telah  dilakukan  upaya pemeliharaan  dan pelestarian  hutan, namun dalam kenyataannya  tidak  sedikit  masyarakat   yang  masih melakukan perambahan hutan  secara liar yang    mengakibatkan    rusaknya ekosistem  dan lingkungan.  Untuk  mencegah  agar kawasan  hutan    tetap    terpelihara,  maka penangan  tindak pidana  kehutanan  khususnya  perambahan  hutan menjadi salah satu prioritas guna  menjaga  keseimbangan  alam  agar tetap  terjaga.
Kejahatan   dibidang kehutanan saat ini  masih  terjadi, walaupun secara Kuantitas    mengalami  penurunan  jumlahnya. Hal    ini  menandakan  bahwa kesadaran  masyarakat akan arti dan manfaat  hutan belum sepenuhnya  disadari. Karena    itu  perlu  upaya    melakukan  kegiatan    dalam  bentuk pencegahan  agar kondisi  hutan di Indonesia secara  maksimal  dipelihara dan  dilestarikan.
Untuk mengatasi  agar  hutan  dapat    terpelihara    dan  terlindungi,  maka pemerintah harus  mempungsikan wewenang Penyidik    Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)    di  bidang    kehutanan.  Sebagaimana    kita    ketahui    bahwa    keberadaan penyidik  Pegawai  Negeri Sipil (PPNS) dibidang  kehutanan secara  umum telah diatur  di dalam Kitab Undang – Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP)  Nomor 8 Tahun  1981.
Wewenang penyidik  pegawai negeri sipil (ppns) kehutanan... -Ruslan Abdul  Gani
Sedangkan  secara    khusus  telah    diatur  pula    di  dalam  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  tentang  Ketentuan Pokok Kehutanan, dimana  di dalam Pasal  18  ayat  (1)  berbunyi:  Untuk    menjamin  terselenggaranya    perlindungan hutan,  maka    petugas    kehutanan  sesuai    dengan    sifat    pekerjaannya    diberi wewenang   kepolisian khusus.
Adapun  tugas  pokok  Polisi  Kehutanan antara  lain:
1. Mencegah    dan  membatasi    kerusakan - kerusakan    hutan    dan  hasil  hutan yang  disebabkan  oleh  perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit.
2. Mempertahankan  dan menjaga  hak-hak negara atas  hutan dan hasil hutan. Bila    terjadi    pencurian    hasil    hutan  terutama    kayu    atau  penebangan hutan  secara    liar  atau  tidak    memenuhi    ketentuan    kehutanan,    maka  pihak Polsus    Kehutanan  akan    melakukan    penangkapan  dan  penyidikan  terhadap pelaku    dan    selanjutnya    diteruskan kekejaksaan  dan  akhirnya  akan  diperiksa serta diputus oleh dipengadilan.
Berdasarkan    urian    yang  telah    penulis    kemukakan    di  atas,  sehingga penulis tertarik  untuk    menulis penelitian    ini  dengan    judul: Wewenang Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  Kehutanan Dalam  Melakukan  Penyidikan Pada Kantor Wilayah  Dinas Kehutanan  TK. I  Jambi.

## B.  Perumusan  Masalah
Berdasarkan    latar  belakang    yang  telah  dikemukakan    di  atas,  adapun yang menjadi rumusan masalah  dalam penelitian  ini  adalah:
1. Bagaimana    Prosedur      Pelaksanaan      Penyidikan  Yang  Dilakukan  Oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) Pada Kantor  Wilayah  Dinas Kehutanan  TK. I Jambi.
2. Bagaimana  Pula Koordinasi Dalam Melakukan Penyidikan  Antara Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  Kantor  Wilayah  Dinas Kehutanan  TK.I  Jambi Dengan Penyidik KepolisianPolresta  Jambi.
C. Prosedur   Pelaksanaan   Penyidikan Yang
Dilakukan Oleh
Penyidik Pegawai  Negeri    Sipil Kantor  Wilayah  Dinas Kehutanan TK.  I  Jambi dengan  Penyidik Polresta  Jambi.
Di  dalam Pasal    6  Keputusan    Bersama    Menteri  Kehutanan  Republik Indonesia    dan  Kepala    Kepolisian    Republik  Indonesia      Nomor 10/Kpts – II /1993 tentang        Susunan      Organisasi      dan      Tata  Kerja Skep/  07/I/  1993 dikatakan wewenang Polisi  Kehutanan   adalah:
a. Mengadakan  Patroli/perondaan  di  dalam kawasan hutan dan wilayah  sekitar hutan  (kering)
b. Memeriksa  surat-surat    atau  d  dkokumen    yang    berkaitan      dengan pengangkutan    hasil  hutan    di  dalam  kawasan  hutan    atau    wilayah    sekitar hutan    (kering)  dan    daerah-daerah  lain    yang    oleh    pemerintah    daerah ditentukan    sebagai    wilayah    kewenangan    pejabat    tersebut    untuk pemeriksaan  hasil  hutan.
c. Menerima    laporan    tentang    telah    terjadinya    tindak  pidana yang menyangkut  hutan  dan  kehutanan.
d. Mencari  keterangan  dan barang  bukti  terjadinya  tindak pidana   di bidang kehutanan.
e. Dalam    hal    tertangkap  tangan,    wajib    menangkap    tersangka  untuk diserahkan  kepada  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
f. Membuat    dan    menanda    tangani      laporan    terjadinya    tindak  pidana      di bidang  kehutanan.
Berdasarkan    Petunjuk    Lapangan  No.  Pol  Juklap/05/XII/1988  Tentang Proses    penyidikan    tindak  pidana    oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) bahwa suatu  tindak pidana  dapat  diketahui  meliputi:
1. Laporan, dapat  diberikan  oleh:
Wewenang penyidik  pegawai negeri sipil (ppns) kehutanan... -Ruslan Abdul  Gani
a. Setiap Orang.
b. Petugas.
2. Diketahui  langsung  oleh Penyidik  Pegawai  Negeri sipil.
Dalam    hal  diketahui    suatu    tindak    pidana    baik    melalui  laporan, tertangkap    tangan    atau    diketahui langsung    oleh  Penyidik    Pegawai  Negeri Sipil,    harus    dituangkan    dalam  bentuk    laporan  hasil  kejadian  yang ditandatangani  oleh  pelapor  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri    Sipil    yang bersangkutan.
Kemudian    bila    dilihat    Pasal  5  Kitab  Undang-Undang    Hukum  Acara Pidana, wewenang  penyelidik  adalah:
1. Menerima    laporan  atau  pengaduan    dari  seseorang    tentang    adanya    tindak pidana.
2. Mencari  Keterangan  dan  barang  bukti.
3. Menyuruh  berhenti    seseorang    yang    dicurigai    dan  menanyakan    serta memeriksa  tanda pengenal diri.
4. Mengadakan  tindakan lain  menurut  hukum yang  bertanggung jawab. Selanjutnya  dijelaskan  oleh  Hirilaldi bahwa    prosedur    pelaksanaan penyidikan  yang  dilakukan  oleh Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  Polisi Kehutanan melalui  beberapa tahapan yakni:
1. Tahap  Penyelidikan.
2. Tahap Penyidikan.
3. Penyusunan Berkas  Perkara.
4. Pengajuan Berkas  Perkara. 31
3 Joni, Penyidik   Pegawai  Negeri Sipil (PPNS) Kantor  Wilayah  Dinas  Kehutanan Tingkat I Jambi,  wawancara   tanggal  23  November  2016.
1 Hirilaldi, Penyidik      Pegawai    Negeri  Sipil  (PPNS) Kantor    Wilayah    Dinas Kehutanan  Tingkat I Jambi,  wawancara   tanggal  23  November  2016. .
Wewenang penyidik  pegawai negeri sipil (ppns) kehutanan... -Ruslan Abdul  Gani
Untuk lebih jelasnya   mengenai  ke empat prosedur tahapan penyidikan yang    dilakukan  oleh  Polisi  Kehutanan      tersebut    di  atas,  dapat    dilihat    pada penjelasan berikut   di bawah  ini.

## 1. Tahap  Penyelidikan.
Dasar    penyelidikan    adalah    apabila    ada    laporan,    dari    masyarakat maupun tim operasi Polisi Kehutanan, diduga  adanya   pelanggaran  atau  tindak pidana  di bidang  kehutanan,  si pelapor  (apabila tim operasi Polisi Kehutanan) membuat  Laporan Kejadian (LK),   yang  memuat  identitas  si pelapor  dengan saksi-saksi,    jenis    pelanggaran,  waktu    kejadian,    modus    operansi,    lokasi Tempat    Kejadian    Perkara  (TKP). Selanjutnya    penyidik  melakukan penyelidikan  atas  perintah  atasan  langsungnya.
Tindakan  selanjutnya  yang      dilakukan    penyidik  Polisi  Kehutanan setelah  menerima  laporan atau pengaduan adalah: a.  Mendatangi  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)
b. Mengolah    TKP (melakukan  pemotretan), membuat        sket  TKP, mengamankan barang  bukti.
c.  Meminta  keterangan  dari orang  yang  ada  disekitar  TKP, atau orang  yang mengetahui  tindak pidana di bidang  kehutanan.
d.  Mencari/melakukan  pengejaran  terhadap  tersangka.
Untuk    kepentingan  hukum  (keamanan)    dan  guna    kepentingan penyidikan supaya  tersangka  tidak  melarikan  diri  dan menghilangkan  barang bukti,  maka    penyidik    Polisi  Kehutanan  berdasarkan    kewenangan  yang diberikan    kepadanya      dapat    melakukan  penahanan    terhadap    tersangka    yang melakukan pelanggaran  atau tindak  pidana  di bidang  kehutanan.

## 2. Tahap Peyidikan.
Pada  tahap  ini   dimana  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh penyidik Kehutanan   adalah:
1. Memanggil dan memeriksa  saksi-saksi (dibuat  berita  acara  pemeriksaann).
2. Membuat  berita  acara  pemeriksaan TKP (berita  acara  pemotretan barang bukti).
3. Mengamankan barang  bukti.
4. Memanggil  dan memeriksa  tersangka  (dibuat  berita   acara pemeriksaan).
5.    Melakukan  penyitaan    barang    bukti    yang    ditanda  tangani    tersangka  (alat bukti  yang  dipergunakan  dan  hasil kejahatan).
6.  Membuat    Surat  Pemberitahuan    dimulainya    Penyidikan  (SPDP)  yang dikirimkan  Kepada  Kejaksaan  dan  tembusannya kepada  POLRI setempat (menurut  wilayah  hukum  TKP).
7.  Mengajukan    permohonan    izin  penyitaan    barang    bukti    dari  Pengadilan Negeri  setempat.
8. Meminta  atau  mengajukan  saksi ahli.
3.  Penyusunan Berkas  Perkara.
Dari    hasil  penyidikan,  pemeriksaan  saksi-saksi  dan  tersangka,    telah diyakini    unsur-unsur  pelanggaran    atau    perbuatan  pidana,  maka      tahap berikutnya  adalah  membuat  resume  yang  memuat  antara  lain:
a. Menyimpulkan  hasil  pemeriksaan,  keterangan    saksi-saksi,  saksi    ahli,    dan keterangan tersangka.
b. Menyusun  rumusan  pasal  yang  disangkakan  terhadap  tersangka .

## 4. Pengajukan Berkas  Perkara
Mengajukan    berkas    perkara    kepada    penyidik    Polri    baru    dapat dilakukan  apabila:
- Berkas  perkara   sudah  selesai  disusun, dan  penyidik  kehutanan  membuat surat pengantar, dan  diketahui  atasan penyidik disampaikan kepada  Penyidik Umum  (Polri),    beberapa    hari    setalah    penyidik  Polri  memeriksa  berkas perkara    tersebut    selanjutnya    dibuat    surat  pengantar    ke    Jaksa    Penuntut Umum (JPU) disertai tanda terima  berkas  perkara.
- Apabila    berkas    perkara    telah    dilengkapi  dan    dianggap    cukup  oleh  JPU, maka    dibuat    surat    dan    dinyatakan    lengkap  (P  21),  dan  Jaksa    Penuntut Umum memerintahkan  kepada  penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Kehutanan untuk menyerahkan  tersangka  dan  barang  bukti.

## D. Koordinasi Dalam Melakukan Penyidikan  Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan TK.I Jambi Dengan Penyidik KepolisianPolresta Jambi
Guna    memperlancar    proses  penyelesaian  tindak  pidana    dibidang kehutanan,  antara    Polisi    Kehutanan  sebagai  penyidik  Pegawai    Negeri  Sipil (PPNS)    dengan  Penyidik    Polri  haruslah  selalu    mengadakan    koordinasi. Kordinasi  tersebut    meliputi    pengawasan,    pemberian  petunjuk,  dan  bantuan penyidikan.
Menurut    Sukarja, Penyidik    Pegawai  Negeri    Sipil (PPNS) sejak  awal menerima  laporan/pengaduan adanya  tindak pidana   di bidang  kehutanan, wajib memberitahukan    kepada    penyidik    Polri,  untuk    mendapatkan    petunjuk    dan langkah-langkah yang   dilakukan. Dalam  hal penyidikan  tindak  pidana   yang sedang    diproses    Penyidik    Pegawai  Negeri  Sipil, terdapat    barang  bukti permulaan    yang    cukup,  maka    penyidik    Pegawai    Negeri  Sipil    tersebut membuat  laporan    kemajuan  (Lapju)    berupa,    jenis    tindak  pidana,  unsur-unsur pasal  yang   disangkakan, nama lengkap tersangka, saksi-saksi dan jenis  tindak pidana   serta  barang  bukti maupun  waktu  kejadian. 4
Untuk  menghindari  salah prosedur dalam penindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil  selalu  berkoordinasi  dengan penyidik Polri,  dan  setelah  selesai pemeriksaan    berkas    perkara      diserahkan    kepada    penyidik    polri,  sebanyak  3 (tiga)  berkas yang  sudah  disegel, dimana  dalam hal  ini 1 (satu) berkas untuk
4 Sukarja, Penyidik  Polresta  Jambi,  Wawancara   Tanggal 24 Novermber  2016.
Wewenang penyidik  pegawai negeri sipil (ppns) kehutanan... -Ruslan Abdul  Gani
Penyidik Polri 2 (dua) berkas untuk dikirim/disampaikan  kepada  Jaksa Penuntut umum melalui penyidik  Polri.
Dalam  hal    melakukan    tindakan,  misalnya    penangkapan,  penahanan, penggeledahan, Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil dapat  meminta bantuan  kepada Penyidik  Polri.  Bigitu  juga    apabila      penyidik    Pegawai    Negeri    Sipil menghentikan    penyidikan  karena    tidak    cukup  bukti,  perkara    tersebut    bukan tindak pidana,  dihentikan  demi  hukum, maka  Penyidik Pegawai Negeri  Sipil wajib  memberitahukan  kepada  Penyidik  Polri  dan Jaksa Penuntut  Umum yang biasa  disebut  SP3 (Surat Pemberitahuan  Penghentian Penyidikan).
Berdasarkan    Petunjuk  Pelaksanaan  Nomor 03/pol  Juklak/37/VII/1991 tentang    Hubungan  Kerja    antara    Penyidik    Polri    dengan  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  bahwa  hubungan    koordinasi    tersebut    meliputi  kegiatan  pokok sebagai  berikut:
1. Hubungan  kerja  di bidang  operasional
2. Hubungan  kerja  di bidang Pembinaan
3. Koordinasi Operasional
4. Pembagian Petunjuk
5. Pemberian Bantuan Penyidikan.
6. Pengawasan
7. Hubungan Kerja  di Bidang Pembinaan. 5
Untuk    lebih  jelasnya    mengenai    ke 7  (tujuh) bentuk    hubungan koordinasi  antara Penydik Pegawai  Negeri Sipil  dengan Penyidik Polri  tersebut di atas  dapat  dilihat penjelasan berikut  di bawah  ini:
1. Hubungan  kerja  di bidang  operasional
a. Koordinasi  operasional
b. Pemberian  bantuan  penyidikan.
5 Sukarja, Penyidik  Polresta  Jambi,  Wawancara   Tanggal 24 Novermber  2016.
Wewenang penyidik  pegawai negeri sipil (ppns) kehutanan... -Ruslan Abdul  Gani
c. Pemberian petunjuk.
d. Pengawasan.
2. Hubungan  kerja  di bidang Pembinaan
a. Pembinaan Kemampuan.
b. Pembangunan kekuatan PPNS.
c. Pembinaan Sistem Laporan.
3. Koordinasi Operasional
a. Sejak   awal   Penyidik   Pegawai Negeri Sipil  melakukan penyidikan tindak pidana maka PPNS wajib melaporkan penyidikan tersebut  kepada  penyidik Polri.
b.  Dalam  hal  suatu  peristiwa    yang    patut    diduga    merupakan    tindak  pidana sedang dalam penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan kemudian ditemukan    barang    bukti  yang    kuat      untuk    diajukan  kepada    Jaksa Penuntut    Umum,  maka  penyidik    Pegawai  Negeri  Sipil  melaporkan  hal itu/berkoordinasi  dengan  Penyidik Polri.
c. Sebelum menyampaikan          surat          pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut  Umum (melalui Penyidik Polri) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyidik polri.
d. Dalam    hal      Penyidik      Pegawai     Negeri      Sipil memberitahukan  hal tersebut  kepada  penyidik    Polri  dan  penuntut    umum  untuk    mencegah terjadinya    pra  peradilan,  maka    sebelum  penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil melakukan  penyidikan  terlebih  dahulu    berkoordinasi    dengan  penyidik Polri.
e. Untuk    kepentingan    pendataan    kriminalitas  secara    nasional  penyidik pegawai    negeri    sipil    wajib    memberikan    laporan    data    tentang  tindak pidana    yang    ditanganinya  secara    berkala  sesuai    dengan  prosedur    yang ditetapkan.
4. Pembagian Petunjuk
a. Untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik  Polri  memberikan  petunjuk kepada Penyidik  Pegawai Negeri Sipil.
b. Petujuk yang  diberikan penyidik Polri  kepada Penyidikan Pegawai Negeri Sipil meliputi petunjuk teknis, taktis, petunjuk  yuridis.
c. Sejak Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan
pemberitahuan/laporan    tentang    dimulainya    pennyidikan    tindak  pidana kepada    penyidik  Polri  maka  penyidik  Polri  memberikan  petunjuk    yang diperlukan.
d. Untuk  menghindari    tingginya    angka    penghentian    penyidikan    oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  secara    intensif  antara    lain    agar    surat pemberitahuan    dimulainya    penyidikan    (SPDP)  dibuat  oleh  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  setelah  benar-benar    ditemukan    bukti    yang    kuat bahwa  peristiwa  yang  sedang  ditangani oleh  Penyidik Pegawai Negeri Sipil  merupakan  tindak pidana.
e. Penyidik  Polri  memberikan  petunjuk  kepada  Penyidik    Pegawai    Negeri Sipil apabila menghentikan penyidikan.
5. Pemberian Bantuan Penyidikan
a. Untuk  kepentingan    penyidikan,  penyidik    Polri  wajib  memberikan bantuan  penyidikan  yang    diperlukan  kepada  Penyidik  Pegawai    Negeri Sipil, diminta  atau  tidak  diminta  berdasarkan tanggung jawabnya.
b. Bantua    penyidikan  yang    diberikan  oleh  penyidik  Polri    kepada  penyidik Pegawai  Negeri  Sipil    dapat    berupa    bantuan  teknis,  taktis    dan   bantuan upaya  paksa.
c. Untuk  menghindari timbulnya  akibat  hukum  yang   tidak  dikehendaki, maka    pemberian bantuan  upaya    paksa    oleh  penyidik    Polri dilaksanakan  setelah  dipertimbangkan secara  seksama.
d. Tanggung    jawab  yuridis  yang    timbul  sebagai    akibat    bantuan  upaya paksa    yang    diberikan    oleh  penyidik  Polri  kepada  Penyidik    Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan  secara  berimbang.
6. Pengawasan
a. Sejak  Penyidik  Pegawai    Negeri  Sipil    memberitahukan  /  melaporkan tindak pidana  yang  ditanganinya, penyidik  Polri melakukan pengamatan terhadap langkah-langkah yang  dilakukan oleh  penyidik  pegawai negeri sipil.
b. Pengamatan  tersebut    adalah    untuk  menjaga    agar    setiap  langkah penyidikan  yang    dilakukan    oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil    sesuai dengan  peraturan    yang    berlaku    dan  terhindar    dari  kemungkinan timbulnya  akibat  hukum  yang  tidak dikehendaki.
c. Penyidik Polri  wajib  meneliti  berkas  hasil penyidikan  Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  guna    untuk  merumuskannya    kepada  penuntut  umum  bila sudah  sempurnah dan  mengembalikan  kepada  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  bila   sempurna disertai petunjuk tertulis  guna  penyempurnaannya.
d. Penyidik  Polri  memotor    data    tindak  pidana    yang    ditanggani    oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil  serta  melaksanakan analisa  serta  evaluasi.
7. Hubungan Kerja  di Bidang Pembinaan
1. Pembinaan kemampuan  penyidik Pegawai Negeri Sipil.
a. Pada  prinsipnya  penyidik  Polri bertanggungjawab atas keberadaan  dan kemampuan  Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal  ini disebabkan  karena komponen    penyidikan    dalam  sistem    peradilan  pidana,    sepenuhnya dipertanggung jawabkan  kepada  Polri.
b. Oleh    karena    itu  penyidik  Polri    melaksanakan  kegiatan – kegiatan dalam  rangka    pembinaan  kemampuan    Penyidik  Pegawai    Negeri  Sipil yang  meliputi:
1. Pendidikan  di  bidang    penyidikan  melalui  koordinasi  dengan pengembangan  fungsi pendidikan  di lingkungan Polri.
2. Melaksanakan  latihan-latihan    bagi  Penyidik    Pegawai    Negeri  Sipil yang  telah mengikuti pendidikan.
c. Untuk  memecahkan  masalah-masalah    yang    menyangkut  penyidik Pegawai  Negeri  Sipil,  Penyidik  Polri    melaksanakan  rapat-rapat  berkala dengan    lianson-oficer  Penyidik  Pegawai    Negeri  Sipil    yang  ditunjuk dari  setiap  departemen/instansi.
d. Meningkatkan    kiprah  penegakan  hukum  terhadap    undang-undang tertentu    yang  menjadi    lingkup  kewenangan  penyidik    Pegawai  Negeri Sipil  maka    dikeluarkan  pula    produk-produk  berbentuk    keputusan bersama  atau instruksi   bersama.
e. Penyidik    Polri    menerbitkan    berbagai      perinta  lunak    untuk kepentingaan peningkatan  kemampuan Penyidik  Pegawai Negeri Sipil.
2. Pembinaan kekuatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
a. Sebagai  pembina    Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil,  penyidik  Polri memberikan saran-saran  tentang  orgensi keberadaan  Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  dari    suatu    departemen/instansi    serta    mengajukan  saran tentang  rencana   formasi  organik penyidik  Pegawai Negeri Sipil.
b.  Untuk      mewujudkan        rencana          tersebut    maka    departemen/instansi yang  membuat  usulan  pengangkatan  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil kepada  Menteri  Kehakiman    dengan  tembusan  Kapolri,  Jaksa  Agung, terhadap    usul  pengangkatan  Penyidik    Pegawai    Negeri  Sipil  sesuai dengan aturan KUHAP Polri  menyusun pertimbangan.
c.  Penyidik   Pegawai   Negeri Sipil yang  telah  diangkat  diinventarisir oleh Penyidik  Polri  beserta penempatannya.
d.  Setiap  kegiatan  mutasi    Penyidik   Pegawai Negeri Sipil dicatat   oleh penyidik Polri  untuk  analisa  dan evaluasi.
Wewenang penyidik  pegawai negeri sipil (ppns) kehutanan... -Ruslan Abdul  Gani
3. Pembinaan Sistem Laporan
a.  Pembinaan  sistim    laporan    sangat    diperlukan    dalam  rangka    peranan Polri  di dalam sistim  peradilan pidana  yaitu  sebagai  penghimpum data kriminalitas  nasional.
b.  Penyidik  Pegawai    Negeri  Sipil  wajib  melaporkan      data  Perkara  Pidana yang  ditanganinya kepada Penyidik Polri secara  berkala.
c. Laporan disampaikan oleh  PPNS kepada   kesatuan Kepolisian setempat dengan    tembusan      kepada    penyidik  Polri  pengembang    fungsi koordinasi  dan pengawasan tingkat  pusat.
d. Penyidik   Polri  cq  pengemban  fungsi   Korwas melaksanakan  evaluasi tentang    operasional    PPNS  untuk  kepentingan    penanggulangan    tindak pidana secara  nasional.
E. Penutup
1. Kesimpulan
a. Prosedur   Pelaksanaan   Penyidikan   Yang     Dilakukan   Oleh    Penyidik Pegawai  Negeri    Sipil    Kehutanan    TK.  I  Jambi  dengan    Penyidik  Polresta Jambi, pada  prinsipnya    sama    dengan  yang  dilakukan  oleh  penyidik
Kepolisian Republik Indonesia yakni melalui  beberapa tahapan yakni:
1. Tahap  Penyelidikan.
2. Tahap Penyidikan.
3. Penyusunan Berkas  Perkara.
4. Pengajuan Berkas  Perkara.
b. Koordinasi  dalam  melakukan  Penyidikan    antara  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan  TK.I  Jambi dengan  Penyidik  Kepolisian Polresta Jambi dilakukan dalam rangka  memperlancar  proses penyelesaian kasus   di bidang    tindak  pidana    kehutanan,    yang  ditangani  oleh  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Bentuk kordinasi yang dilakukan antara  lain meliputi:
1. Hubungan  kerja  di bidang  operasional
Wewenang penyidik  pegawai negeri sipil (ppns) kehutanan... -Ruslan Abdul  Gani
2. Hubungan  kerja  di bidang Pembinaan
3. Koordinasi Operasional
4. Pembagian Petunjuk
5. Pemberian Bantuan Penyidikan.
6. Pengawasan
7. Hubungan Kerja  di Bidang Pembinaan

## F. Rekomendasi
1. Untuk meningkatkan kualitas  tenaga  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil   (PPNS) di  bidang  kehutanan  maka    hubungan    kerja  sama    antara    Penyidik  PPNS dengan  penyidik kepolisian  perlu  ditingkatkan.
2.  Agar Kantor    Wilayah    Dinas    Kehutanan    Tingkat  I  Jambi meningkatkan Sumber  daya    manusia  (SDM)    dibidang  penyidikan,  sehingga    penangganan tindak pidana  bi bidang  kehutanan dapat  ditangani  dengan   baik.
3.  Kepada    aparat/petugas    kehutanan    benar-benar    tegas    dalam  melakukan penegakan hukum  terhadap  siapa  saja   yang  terlibat  dalam  tindak  pidana dibidang    kehutanan,  sehingga    hutan    dapat    diselematakan    dan    berfungsi dengan  baik.

## Daftar Pustaka
H.  Simon,  Pengantar  Ilmu    Kehutanan,  Fakultas    Kehutanan    Universitas    Gajah Mada, Yogyakarta,: 1988
Purnomo  Bambang, Azas-Azas    Hukum  Pidana ,  Ghalia    Indonesia,    Yogyakarta, 1982.
Pramadya Yan Puspa, Kamus  Hukum,  CV. Aneka  Ilmu  Semarang Jakarta, 1977. Prodjodikoro  Wirjono,  Prof.  Dr.,  S.H., Azas-Azas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia, Eresco Bandung, 1989.
Wewenang penyidik  pegawai negeri sipil (ppns) kehutanan... -Ruslan Abdul  Gani
Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas  Indonesia,  1984. Sunggono  Bambang,  S.H.  M.S., Metodologi  Penelitian  Hukum,  Raja    Grafindo Jakarta, 1996.
Roeslan  Saleh      Roeslan, Perbuatan    dan  Pertanggungjawaban    Pidana,    Dua Pengertian Dasar,   Jakarta: Liberty  : 1989.
------------ Undang – Undang    Nomor  8  Tahun    1981  Tentang      Hukum  Acara Pidana.
------------ Undang – Undang  Nomor: 14 Tahun 1999  Tentang  Kehutanan.
------------ Undang-Undang   Nomor:  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.