Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum  Syariah Vol. 7 No. 1 Februari 2021, Hal. 37-49
p-ISSN: 2442-5877 e-ISSN: 2686-1674

## PEMBIAYAAN MODAL USAHA

## DENGAN PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA BANK KALBAR SYARIAH CABANG SAMBAS
Ahmad Yasir
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Email: ahmadyasir200981@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  how  the  application  of  Murabahah agreement  in  business  capital  financing  in  sharia  kalbar  bank sambas  branch.  This  research  is  field  research  with  qualitative approach. To  obtain  data  or  information  directly  to  the  research object,  namely  Bank  Kalbar  Syariah  Sambas  Branch.From  this research,  it  can  be  concluded  that  Bank  Kalbar  Syariah  Sambas Branch  has  implemented  Murabahah  Agreement  in  Business Capital Financing, but not akad Murabahah pure , but murabahah bil wakalah that is the bank represents to the customer to buy the goods  needed  by  the  customer.In  murabahah  bil  wakalah customers should buy goods on behalf of the bank, but in practice the customer buys in his own name. The application of murabahah agreement on business capital financing has the advantage that it is  easy  to  do,  because  customers  do  not  need  to  provide  their business  financial  statements  to  banks  but  also  become  an alternative customer who wants to avoid usury.
Keyword: Akad Murabahah ; Venture Capital Financing

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan akad Murabahah dalam  pembiayaan  modal  usaha  di  bank  kalbar syariah  cabang  sambas.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan    ( field    research )  dengan  pendekatan      kualitatif.  Untuk memperoleh  data  atau  informasi  secara  langsung  ke  objek penelitian  yaitu  Bank  Kalbar  Syariah  Cabang  Sambas.  Dari penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Bank  Kalbar  Syariah Cabang  Sambas  telah  menerapkan  Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha, namun bukan Akad Murabahah murni ,melainkan murabahah bil wakalah yaitu bank mewakilkan
kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  yang  dibutuhkan nasabah.  Dalam murabahah  bil  wakalah seharusnya  nasabah membeli  barang  atas  nama  bank,  tetapi  dalam  praktiknya nasabah membeli atas nama sendiri. Penerapan  akad murabahah pada  pembiayaan  modal  usaha  memiliki  kelebihan  yaitu  Mudah dilakukan,   karena   nasabah   tidak   perlu   memberikan   laporan keuangan  usaha  mereka  kepada  bank  selain  itu  juga  menjadi alternatif nasabah yang ingin menghindari riba .
Kata Kunci: Akad Murabahah; Pembiayaan Modal Usaha

## PENDAHULUAN
Pada  prinsipnya,  bank  merupakan  sebuah  lembaga  yang fungsi  utamanya  menarik  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk tabungan  kemudian  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat dalam  bentuk  pinjaman.  Khusus  lembaga  keuangan  Bank Syariah,  menjadi  lembaga  perantara  bagi  pihak  yang  memiliki kelebihan  dana  dengan  pihak  yang  kekurangan  dana  dalam modal  usaha  yang  akadnya  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Dalam melakukan Bank syariah kegiatan usahanya tanpa mengandalkan keuntungan  dari  bunga,  atau  dapat  juga  dikatakan  sebagai sebuah  lembaga  keuangan/perbankan  yang  kegiatan  operasional dan  produknya  dijalankan  berdasarkan  Al-Quran  dan  Hadis. (Umam, 2013)
Perkembangannya  semakin  meningkat  dengan  pesat, seiring  bertumbuhnya  pemahaman  masyarakat  bahwa  bunga pada  bank  termasuk  riba  dalam  syariat  Islam  sangat  jelas dilarang. Menjadi produk unggulan karena memiliki produk yang bervariasi, serta dijalankan dengan sistem bagi hasil menjadi daya tarik. Bahkan ada anggapan masyarakat menyebut bank syariah sebagai  bank  bagi  hasil.  Namun  pada  prakteknya  di  lapangan, tidak  semua  pembiayaan  menggunakan  bagi  hasil  (mudharabah dan musyakarah).
Berdasarkan  data  yang  dirilis Statistik  Perbankan  Syariah
Desember  2018,  Otoritas  Jasa  Keuangan ,  dari  tahun  2014-2018 pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak  diberikan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia kepada nasabahnya.
Tabel 1
Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Jenis Akad per Desember (dalam Miliar Rupiah)
Sumber:Statistik Perbankan Syariah Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan Dari  tabel  1,  dapat  dilihat  banyaknya  minat  pada pembiayaan murabahah karena  alasan adanya  kepastian  profit yang  telah  ditentukan  besarannya  pada  awal  perjanjian. Risikonya  lebih  kecil  dibandingkan  produk  pembiayaan  dengan sistem  bagi  hasil,  karena  jika  usaha  nasabah  mengalami kerugian, bank tidak menanggung kerugian tersebut dan nasabah tetap  harus  melakukan  pembayaran  angsuran  yang  telah ditetapkan jumlahnya.
Bank  Kalbar  Syariah  Cabang  Sambas  pada  pelaksanaan sistem murabahah, Bank hanya sebagai penyedia uang kemudian nasabah itu sendiri  yang  membelikan  barang  yang diperlukan. Daftar  angsuran  pembiayaan  modal  usaha  dengan  sistem murabahab jumlah  angsuran  pembiayaan  yang  harus  dibayar nasabah  sudah  ditetapkan  bahkan  sebelum  nasabah  dan  bank
No.  Jenis Akad 2014 2015 2016 2017 2018 1 Mudharabah 14.354  14.820  15.292  17.090  15.866 2 Musyarakah 49.387  60.713  78.421  101.505  129.641 3 Murabahah 117.371 122.111  139.536  150.332  154.805 4 Qardh 5.965  3.951 4.731 6.349 7.674 5 Istishna 633 770 878 1.189 1.609 6 Ijarah 11.620  10.631 9.150 9.230  10.597 Total 199.330 212.996  248.008  285.695  320.192
melakukan  akad,  yang  artinya  penentuan margin  murabahah di Bank  Kalbar  Syariah  Cabang  Sambas  tidak  mempertimbangkan dari  harga  pokok  barang  yang  diperjualbelikan,  berarti  dalam pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  teori murabahah. Bahkan menurut  masyarakat  angsuran  yang  harus  dibayar  lebih  mahal dari pembiayaan di bank konvensional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian    lapangan    ( field    research ) dengan  pendekatan      kualitatif.  Penelitian  dilakukan  di  suatu tempat  tertentu  untuk  memperoleh  data  atau  informasi  secara langsung  dengan  mendatangi  informan  yang  berada  di  Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas.

## PEMBAHASAN

## 1. Akad Murabahah
Murabahah  dalam  istilah  teknis  perbankan  syariah  adalah suatu perjanjian yang telah di sepakati kedua belah pihak antara pemberi  pinjaman  (bank  syariah)  dan  penerima  pinjaman (nasabah)  dimana  bank  sebagai  penyedia  uang  untuk  pembelian barang  yang  dibutuhkan  nasabah,  yang  akan  dibayar  kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = harga beli bank + margin keuntungan pada waktu yang ditetapkan. (Asiyah, 2014)
Dalam pendapat lain, Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam  yang  berarti  suatu  bentuk  jual  beli  di  mana  penjual menyatakan  biaya  perolehan  barang,  meliputi  harga  pokok barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang      tersebut,      dan      menentukan      tingkat      keuntungan (margin) yang diinginkan. (Ascarya, 2008)
Rukun    merupakan    sesuatu    yang    harus    ada    dalam
suatu  transaksi.  Adapun  rukun murabahah ada  lima,  yaitu: penjual  (ba’i),  pembeli  (musyatari),  objek  jual  beli  (mabi’),  harga (tsamant),  dan  ijab  qobul.  Sedangkan  terdapat  syarat-syarat dalam  melakukan  jual  beli  menggunakan  akad  murabahah adalah  sebagai  berikut;  a.  Penjual  memberitahukan  biaya  modal kepada  nasabah,  b.  Kontrak  pertama  sah  sesuai  dengan  rukun yang  telah  di  tetapkan,  c.  Bebas  dari  riba,  d.  Jika  terjadi kerusakan  atau  barang  cacat  setelah  pembelian,  maka  penjual wajib menjelaskan kepada pembeli, e. Penjual harus menyampaikan  semua  yang  berhubungan  dengan  pembelian, contohnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
Secara prinsip jika syarat penjual memberi tahu biaya modal kepada  nasabah  atau  jika  terjadi  kerusakan  atau  cacat  atas barang  sesudah  pembelian,  penjual  harus  menjelaskan  kepada pembeli atau sebelum melakukan jual beli penjual menyampaikan semua  perihal  dengan  pembelian.  Misalnya  jika  pembelian  di lakukan  seraca  hutang,  sehingga  pembeli  memiliki  pilihan antara lain:
a. Pembeli dapat melanjutkan pembelian seperti apa adanya
b. Pembeli  dapat  melakukan  pengembalian  kepada  penjual  dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
c. Pembeli  Membatalkan  kontrak.  (Muhammad  Syafi’i  Antonio, 1999)
2. Prinsip Pembiayaan Modal Usaha
Pembiayaan atau financing adalah merupakan pembiayaan diberikan  oleh  satu  pihak  kepada  pihak  lain  dalam  mendukung investasi yang   telah   direncanakan,   baik yang dilakukan secara sendiri    maupun  berbentuk  suatu  lembaga.  (Muhammad,  2005) Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 nomor (12)  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  penyediaan
utang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  yang  dibiayai  untuk  membayar  setelah  jangka  waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Asiyah, 2014).
Dalam  pemberian  pembiayaan  perlu  dilakukan  berbagai pertimbangan  serta  kehati-hatian  sehingga  kepercayaan  dapat terwujud dan pembiayaan yang diberikan  tepat sasarannya  serta terjaminnya    pengembalian  pembiayaan    sesuai    dengan kesepakatan.  Diperlukan  analisis    pembiayaan    dalam  penilaian kepada  alon  debitur  sehingga  pihak  bank  melihat  kemampuan dan  kesanggupan  bahwa  calon  debitur  dapat  mengembalikan pinjaman  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  telah disepakati.
Sebelum  memberikan  pembiayaan  kepada  nasabah  bank syariah melakukan analisis pembiayaan dengan prinsip 5 C, yaitu sebagai berikut: (Ismail, 2011)
a. Character, menggambarkan  kepribadian  dari  calon  nasabah.
Analisis  terhadap  karakter  calon  nasabah  bertujuan mengetahui calon nasabah memiliki karakter jujur, baik, dan mempunyai  komitmen  dalam  memenuhi  kewajibannya  untuk membayar  pembiayaan  yang  telah  diterima  hingga  lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
b. Capacity, untuk  mengetahui  kemampuan  keuangan  calon nasabah  dalam  memenuhi  kewajibannya  sesuai      jangka waktu   pembiayaan. Kemampuan   keuangan   calon nasabah dianggap  sangat  penting  karena  merupakan  sumber  utama pembayaran.    Semakin    baik    kemampuan    keuangan    calon nasabah,  semakin  besar  kemungkinan  kualitas  pembiayaan, artinya bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah akan
dibayar kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
c. Capital atau    modal    merupakan    jumlah  dana  yang diinvestasikan  dalam  sebuah  kegiatan  proyek.  Modal  yang diinvestasikan dalam obyek pembiayaan juga perlu dilakukan analisis  yang  lebih  mendalam.  Semakin  besar  modal  yang dimiliki  dan  diinvestasikan  oleh  calon  nasabah  dalam  objek pembiayaan  akan  semakin  meyakinkan  bank  terhadap keseriusan  calon  nasabah  dalam  mengajukan  pembiayaan dan pembayaran kembali.
d. Collateral merupakan  agunan  yang  diberikan  oleh  calon nasabah  untuk  pembiayaan  yang  diajukan.  Jika  nasabah tidak  dapat  membayar  angsurannya,  maka  bank  syariah dapat  melakukan  penjualan  terhadap  agunan.    Hasil penjualan  agunan  digunakan  sebagai  sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.
e. Condition  of  economy merupakan  analisis  terhadap  kondisi perekonomian.  Bank  perlu  mempertimbangkan  sektor  usaha yang  dijalankan   calon    nasabah    dikaitkan    dengan    kondisi ekonomi.    Analisis    dampak    kondisi    ekonomi    terhadap usaha  calon  nasabah  di  masa  yang  akan  datang  untuk mengetahui  pengaruh kondisi ekonomi terhadap          usaha calon nasabah.
3. Penerapan Akad Murabahah Pembiayaan Modal Usaha
Penerapan  akad murabahah bank  menerapkan  sistem murabahah  bil  wakalah yang  artinya  bank  mewakilkan    kepada nasabah    dalam    pembelian    barang.    Tetapi    untuk  barang tunggal    seperti    rumah    dan    ruko    bank    bisa    memesan langsung  kepada suplier .  Dalam  penentuan margin keuntungan murabahah , bank mengikuti strandar BI Rate yang
mempertimbangkan  kondisi  ekonomi  dan  Suku  Bunga  Dasar Kredit  (SBDK).  Objek  usaha  yang  bisa  diberikan  pembiayaan modal  usaha  ini  adalah  usaha  di  sektor  perdagangan,  seperti  : sembako, pakaian, toko kelontong, kontraktor rumah, ruko untuk dijual, showroom motor, mobil, toko bahan bangunan, elektronik, dan lain-lain. Intinya barang yang dibeli untuk dijual kembali dan usaha tersebut tidak dilarang oleh syariat agama Islam.
Pelaksanaan  akad murabahah dalam  sebuah  pembiayaan diatur  dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No.  04/DSN- MUI/IV/2000  tanggal  1  April  2000  tentang Murabahah. Namun dalam  penerapannya  di  bank  Kalbar  Syariah  Cabang  Sambas tidak sesuai dengan ketetapan. Perbedaan tersebut seperti:
a. Fatwa     DSN No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tanggal 1 April  2000 tentang murabahah pada ketentuan umum    butir ke-6 dan 9,
ketentuan : Bank menjual   barang tersebut  kepada nasabah (pemesan)  dengan  harga  jual  senilai  harga  beli  ditambah keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok  barang  kepada  nasabah  beserta  biaya  yang dikeluarkan. Penerapan :  Saat  menentukan  besarnya margin murabahah ,  bank  mengikuti  standar  dari    BI    Rate    bukan berdasarkan          harga  beli      plus  keuntungan.  Nasabah  juga membeli barang atas nama sendiri, bukan nama bank. Artinya pihak nasabah tidak mengetahui adanya akad wakalah .
b. Fatwa    DSN No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang murabahah pada  jaminan  dalam murabahah butir  ke 1  &2 . Ketentuan :  a.  Jaminan  dalam murabahah dibolehkan, agar  nasabah  serius  dengan  pesanannya.b.  Bank  dapat meminta  nasabah  untuk  menyediakan  jaminan  yang  dapat dipegang. Penerapan: Bank  meminta  nasabah  untuk menyediakan  jaminan  yang  dapat  dipegang  agar  nasabah
serius dengan pesanannya.
c. Fatwa        DSN  No.  04/DSN-  MUI/IV/2000  tanggal  1  April 2000  tentang murabahah pada      hutang  dalam murabahah butir  ke-3. Ketentuan :  Jika    penjualan    barang  tersebut menyebabkan  kerugian,  nasabah  tetap  harus  menyelesaikan hutangnya  sesuai  kesepakatan      awal.  Ia  tidak  boleh memperlambat  pembayaran-  pembayaran      angsuran  atau meminta  kerugian  itu  diperhitungkan. Penerapan :    Nasabah tetap  harus  menyelesaikan  hutangnya    jika  usaha  nasabah mengalami kerugian.
d. Fatwa    DSN No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tanggal  1 April 2000 tentang murabahah pada  bangkrut  dalam murabahah.
Ketentuan :  Jika        nasabah        telah  dinyatakan    pailit  dan gaga menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang  sampai    ia  sanggup  kembali,  atau  berdasarkan kesepakatan. Penerapan : Jika nasabah dinyatakan pailit dan benar-benar  tidak  mampu  menyelesaikan  hutangnya,bank bisa  meminta  nasabah    untuk  menjual  barang  jaminannya kemudian melakukan pembayaran ke bank.
Penerapan  akad murabahah terdapat  perbedaan  antara fatwa  DSN  dengan  penerapan  di  bank  kalbar  Syariah  cabang sambas.  Pada    pelaksanaannya    penentuan margin    murabahah bukan  berdasarkan  harga  pokok  barang  ditambah biaya-biaya dan  keuntungan  yang  diinginkan  pihak  bank,  melainkan berdasarkan  standar    dari    BI    Rate      yang    mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).
Bank  juga  tidak  menggunakan  akad murabahah secara murni melainkan akad murabahah bil wakalah , yang artinya bank mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang. Ketentuan tentang murabahah  bil  wakalah terdapat  dalam  fatwa  DSN  No.
04/DSN-MUI/IV/2000  tanggal  1  April  2000  tentang murabahah pada  ketentuan  umum  butir  ke-9,    “Jika  bank    hendak mewakilkan    kepada    nasabah    untuk    membeli    barang    dari pihak  ketiga,  akad  jual  beli murabahah harus  dilakukan  setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Dalam akad wakalah seharusnya  nasabah    membeli    barang    atas    nama    bank, namun    dalam    prakteknya  nasabah  membeli  barang  atas  nama sendiri.  Nasabah  tidak  mengetahui  dan  tidak  mengerti  dengan akad wakalah tersebut.
Ketentuan pembayaran angsuran dalam pembiayaan modal usaha  yang  menggunakan  akad murabahah di  Bank  Kalbar Syariah  Cabang  Sambas,  semakin  lama  masa  angsuran  maka semakin tinggi total angsuran yang harus di bayar. Ini merupakan konsep  dari time  value  of  money yang  diterapkan  bank konvensional.  Islam  tidak  mengenal konsep  time  value  of  money , karena  Islam  justru  mengenal economic  value  of  time ,  yaitu waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang lebih efisien dan adil,  serta  tidak  didasarkan  pada  penerapan  metode  bunga.
(Widodo, 2005)
4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha Akad murabahah pada  pembiayaan  modal  usaha diterapkan Bank  Kalbar  Syariah  Cabang  Sambas  didukung  oleh beberapa faktor, diantaranya:
a. Mudah    dilakukan,    karena    nasabah    tidak    perlu memberikan  laporan  keuangan usaha mereka kepada bank.
b. Merupakan  salah  satu  alternatif  nasabah  yang  ingin menghindari riba’
c. Dapat meminimalisir resiko.
Dalam  menjalankan  akad murabahah pada  pembiayaan
modal  usaha,  Bank  Kalbar  Syariah  Cabang  Sambas  juga menghadapi beberapa hambatan, seperti:
a. Jika  nasabah  ingkar    janji    dan    tidak    jujur,    tidak dipergunakan  sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)
b. Akad murabahah sulit diterapkan secara murni.
c. Barang yang diminta nasabah sulit dicari
d. Persepsi  masyarakat  yang  menganggap  tidak  ada  bedanya antara margin keuntungan  pada  bank  syariah  dengan  bunga pada  bank  konvensional  sehingga  masyarakat  masih meragukan kemurnian bank syariah
e. Ketidaktahuan  masyarakat  tentang  sistem murabahah yang ditawarkan bank syariah.
f. Produk  pembiayaan  bank  syariah  yang  terkesan  lebih  mahal dibanding produk kredit pada bank non syariah atau dianggap asing oleh masyarakat.
Usaha penyelesaian hambatan penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha adalah :
a. Bank  syariah  harus  meningkatkan  sosialisasi  dan  edukasi kepada masyarakat tentang produk dan akad yang diterapkan di bank syariah
b. Bank   syariah   harus   mampu   membuat   strategi   yang membuat  masyarakat  memahami  perbedaan  dari  bank syariah dan bank konvensional
c. Bank    syariah    seharusnya    tidak    mengambil    keuntungan yang  lebih tinggi dari bank konvensional.

## KESIMPULAN
Pembiayaan  Modal  Usaha  Bank  Kalbar  Syariah  cabang sambas  menggunakan  akad murabahah, namun  akad  yang digunakan  dalam  pembiayaan  modal  usaha  bukan  murni  tetapi akad murabahah  bil  wakalah .  Artinya  bank  mewakilkan  kepada
nasabah  untuk  membeli  barang  yang  dibutuhkan  nasabah. Dalam murabahah  bil  wakalah seharusnya  nasabah  membeli barang  atas  nama  bank,  tetapi  dalam  praktiknya  nasabah membeli atas nama sendiri.
Dalam  fatwa  DSN    penentuan margin    murabahah berdasarkan    harga  pokok    barang    ditambah    biaya-biaya    dan keuntungan    yang    diinginkan  pihak  bank,  tetapi  dalam praktiknya  bank    menentukan margin  murabahah berdasarkan standar dari BI Rate. Jumlah angsuran pembiayaan modal usaha sudah  ditetapkan  sebelum  nasabah  dan  bank  melakukan  akad dan  tidak  mempertimbangkan  dari  harga  pokok  barang  yang diperjualbelikan.
Bank  Kalbar      Syariah      Cabang      Sambas      menerapkan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha dianggap mudah karena  penggunaan akad murabahah oleh nasabah  tidak  perlu memberikan    laporan  keuangan  usaha  mereka  kepada  bank. Selain  itu,  penggunaan  akad murabahah menjadi    salah  satu alternatif nasabah yang ingin menghindari riba’.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. ( 2008). Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Ascarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. Jakarta: Grafindo Persada.
Asiyah, B. N. (2014). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.
Yogyakarta: Penerbit Teras.
Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
Muhammad. (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.
Yogyakarta: YKPN.
Muhammad. (2009). Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian pada
Bank Syariah. Yogjakarta: UII Press.
Muhammad Syafi’i Antonio, :. (1999). Bank Syariah Suatu
Pengenalan Umum. (Jakarta: Tazkia.
Umam, K. (2013). Manajemen Perbankan Syariah. Bandung:
Pustaka Setia.
Widodo, E. W. (2005). Mengapa Memilih Bank Syariah. Bogor: Ghalia Indonesia.