## KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI JAWA TENGAH

## SUHARTO
Dosen Ilmu Politik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang
EMAIL: hartoss@gmail.com

## Abstract
This  article  describes  the  Capacity  of  the  Village  Government  in  the  framework  of implementing  the  2014  Law  Number  6  concerning  Villages  which  is  very  important  in determining  its  success.  In  this  study  aims  to  determine  the  extent  of  the  capacity  of  the Village Government in implementing the Village Law. Looking at the current condition of the Village which is very heterogeneous, both quantity, quality or capacity and even the potential of natural resources and human resources are very varied, so in the context of implementing the Village Law it needs to be addressed or concern us, especially academics. The problems in  this  study  are:  "What  is  the  capacity  of  the  village  government  in  the  framework  of implementing  the  Law  Number  6  of  2014  concerning  Villages?.  Looking  at  the  present condition of the village nationally, special steps are needed in the framework of implementing the  Village  Law.  The  parallel  steps  that  must  be  considered  and  carried  out  in  order  to succeed the implementation of the Village Law include: First, the capacity level of the Village Government, namely the readiness of the Village Tools and Village Institutions (quantity and quality). Quantitatively, most villages currently do not have complete equipment as stipulated in PP 43/2014 article 61-article 64. Meanwhile, the available equipment capacity still needs to  be  improved.  Second,  the  quality  of  the  compilation  of  Village  Development  Planning documents (Village RPJM, Village RKP and Village APB). Based on PP 43/2014, paragraphs 114-115  and  PP  60/2014  ps.  20,  it  is  stated  that  the  use  of  the  Village  Fund  refers  to  the Village  Medium  Term  Plan  (RKPDes)  and  Village  Government  Work  Plan  (RKPDes).  The implementation of the Village Law requires the capacity of the village government to master the technical and mechanism of managing trained and professional finance. With a number of issues, the current unprepared capacity makes feedback in efforts to improve the capacity of village financial management, together with all stakeholders (stakeholders), actors in the field, groups of care / volunteers and all village communities, because village funds must be able to promote the village and prosper villagers.

## Keywords: Village Government Capacity, Implementation of Village Law

## A. LATAR BELAKANG MASALAH
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  tidak  hanya  membawa  sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi  wajah  desa.  UU  Desa  lebih  pada  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat yang memposisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali.
Melihat  realitas  kondisi  desa  saat  ini  yang  sangat  heterogen  sekali  baik  kuantitas, kualitas  atau  kapasitas  Pemerintahan  Desa  dan  bahkan  potensi  SDA  dan  SDM  nya  sangat bervariatif  dalam  rangka  implementasi  UU  Desa  ini,  maka  perlu  adanya  perhatian  kepada Desa tentang kelembagaan Desa, SDM  dan SDA nya untuk mensikapi diberlakukannya UU tersebut    Untuk  itu  diperlukan  sebuah  penelitian  untuk  mengetahui  sejauh  mana  tinggkat kapasitas Pemeintahan Desa dalam implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## B. PERMASALAHAN
Adapun  permasalahan  yang  diteliti  adalah  :  Bagaimana  kapasitas  Pemerintah  Desa dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Jawa Tengah ?

## C. TUJUAN
Penelitian  ini  bertujuan  :  Untuk  mengetahui kapasitas  Pemerintah Desa  dalam  rangka implementasi U ndang- U ndang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa di Jawa Tengah.

## D. URGENSI (KEUTAMAAN) PENELITIAN
Melihat  kondisi  desa  yang  ada  sekarang  secara  nasional  masih  perlu  ada  persiapan ataupun  prakondisi  dalam  rangka  implementasi  UU  Desa.  Adapun  langkah-langkah  paralel yang harus dilakukan dalam rangka implementasi UU Desa terkait peningkatan kapasitasnya antara lain  adalah  :  Pertama,  Penyiapan  Perangkat  Desa  dan  Kelembagaan  Desa  (Kuantitas dan  kualitas).  Secara  kuantitas  sebagian  besar  desa  saat  ini  tidak  memiliki  perangkat  yang lengkap  sebagaimana  diatur  dalam  PP  43  /2014  pasal  61-pasal  64.  Sementara itu perangkat yang  tersedia  kapasitasnya  masih  perlu  ditingkatkan.  Belum  ada  pelatihan-pelatihan  khusus dan  sistematis  yang  diberikan  kepada  perangkat  desa  maupun  kelembagaan  desa  (BPD  dll) terkait pelaksanaan (implementasi) UU Desa.
Kedua,  Penyiapan  Perencanaan  Pembangunan    Desa  (RPJM  Desa,  RKP  Desa  dan APB  Desa).  Berdasarkan  PP  43  /2014  psl  114-115  dan  PP  60  /2014  psl  20  disebutkan penggunaan  Dana  Desa  mengacu  pada  Rencana  Jangka  Menengah  Desa  (RKPDes)  dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Saat ini hanya terdapat kurang lebih 53.000 desa yang  memiliki  dokumen  RPJMDes  yang  telah  difasilitasi  PNPM  Mandiri  Perdesaan. Sebagian  besar  belum  memiliki  APB  Desa  dan  RKP  Desa  yang  masihperl  difasilitasi kapasitasnya dalam mewujudkannya .

## E. KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Woll  (1966)  mengartikan  kebijakan  publik  adalah  “  sejumlah  aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Konsep kebijakan publik yang diberikan oleh Anderson (1979 : 46), yaitu “Public Policies are those policies developed by governmental  bodies  and  officials”.  (“Kebijakan  publik  adalah  kebijakan-kebijakan  yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”).
Jadi  kebijakan  publik  timbul  melalui  serangkaian  proses.  Artinya,  kebijakan  publik tidak  timbul  secara  mendadak,  melainkan  melalui  suatu  proses  tertentu  yang  berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan.    Proses yang dilalui oleh kebijakan publik merupakan suatu rangkaian  yang  saling  berkaitan,  yang  setiap  tahap  dalam  rangkaian  prosesnya  akan mempengaruhi tahap-tahap lainnya. Proses kebijakan publik melewati empat rangkaian tahap tindakan pemerintah.
1. Pertama, tahap persepsi/definisi agregasi, organisasi, representasi, dan penyusunan agenda, yang merupakan tindakan membawa permasalahan pada pemerintah.
2. Kedua,  tahap  formulasi,  legitimasi,  dan  penganggaran,  yang  pada  dasarnya merupakan  suatu  tindakan  langsung  pemerintah  untuk  mengembangkan  dan mendanakan sebuah program.
3. Ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan, adalah sebagai tindakan pemerintah untuk kembali pada permasalahan.
4. Keempat,  tahap  evaluasi  dan  penyesuaian/  terminasi,  yang  pada  dasarnya  adalah kembalinya program kepada pemerintah untuk dilakukan peninjauan kembali atau perubahan-perubahan bilamana diperlukan.

## Bagan : Tahapan Kebijakan Publik dalam Good Governance
Makna dan hakekat kebijakan publik merupakan suatu  keputusan yang dilaksanakan oleh  Pejabat  Pemerintah  yang  berwenang  untuk  kepentingan  masyarakat  (public  interest). Kepentingan masyarakat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan (demands) dari rakyat. Edward dan  Sharansky  dalam  Wahab  (1997  :  mengutarakan  bahwa:  “kebijakan  public  itu  dapat ditetapkan  secara  jelas  dalam  peraturan-peraturan,  perundang-undangan  atau  dalam  bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan  yang  dilakukan  pemerintah.  Sedangkan  dalam  kehidupan  masyarakat bernegara saat ini, baik individu, berkelompok maupun masyarakat sangat dipengaruhi oleh negara.  Pengaruh  ini  dapat  dicermati atau  dirasakanmulai  seseorang  dilahirkan  sampai mati dalam berbagai bentuk pengaturan dan kontrol Pemerintah yang bertindak atas nama negara. Fenomena  ini  merupakan  perwujudan  diterimanya  welfare  state.  Oleh  sebab  itu  intervensi negara akan memberikan bentuk beragam dari pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah.
Dengan melihat teori atau konsep kebijakan publik yang telah diuraikan tersebut maka UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan out put kebijakan publik. Dan sekarang ini harus dimulai tahapan selanjutnya yaitu implementasi dari kebijakan tersebut. Untuk memulai (memberlakukan) UU Desa perlu mengetahui kapasitas pemerintahan desa terkini, karena UU
Kondisi Lingkungan External dan Internal
Penetapan Kebijakan
Agregasi/Persepsi Formulasi Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan Kebijaksanaan GOOD GOVERNANCE Penetapan Kebijakan Agregasi/Persepsi
Desa ini bisa berjalan dengan baik dan efektif manakala ada kemampuan dari pemerintahan desa dan didukung masyarakatnya..
Dalam  kaitan  kapasitas  Pemerintahan  Desa,  dalam  hal  perencanaan  desa, kewenangan-kewenangan ideal untuk Desa yaitu antara lain :
1. kewenangan  untuk  terlibat  dalam  proses  perumusan  kebijakan  pemerintah  daerah yang mengatur tentang desa,
2. kewenangan  untuk  menentukan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  urusan-urusan internal desa,
3. kewenangan untuk mengelola dana perimbangan yang berasal dari DAU,
4. kewenangan untuk mengelola sumber daya ekonomi yang berada di tingkat desa,
5. kewenangan  untuk  menolak  program-program  tugas  pembantuan  pemerintah  di atasnya  yang  tidak  disertai  dengan  pembiayaan,  sarana,  prasarana,  dan  tidak  sesuai dengan daya dukung desa dan kehendak masyarakat setempat.
Kemampuan desa dalam menggunakan kewenangan-kewenangan yang disebutkan ini menunjukkan kemampuan/ kapasitas desa dalam melaksanakan otonomi desa. Masih ada sejumlah sisi lemah kapasitas pemerintahan desa mencakup:
a. lemahnya konsolidasi internal pemerintah desa,
b. lemahnya responsibilitas dan kompetensi personil perangkat desa,
c. masih kuat dan dominasinya kepemimpinan kepala desa,
d. tradisi administrasi modern yang masih minim,
e. kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan desa,
f. kurangnya kemampuan dalam menggali potensi desa,
g. lemahnya responsifitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat,
h. kurangnya kemampuan merumuskan peraturan desa,
i. kurangnya  kemampuan  melakukan  inovasi  terhadap  pemerintah,  pelayanan  dan pembangunan desa,
j. lemahnya partisipasi masyarakat desa (Sutro Eko, dalam Djaha, 2007).
Pengembangan  Kapasitas  ( Capacity  Building )  dapat  dicermati  sebagai  berikut  : Morison  (Riyadi,  2005)  melihat  pengembangan  kapasitas  sebagai  suatu  proses  untuk melakukan  sesuatu,  atau  serangkaian  gerakan,  perubahan  multi  level  di  dalam  individu, kelompok-kelompok,  organisasi-organisasi  dan  sistem-sistem  dalam  rangka  untuk memperkuat  kemampuan  penyesuaian  individu  dan  organisasi  sehingga  dapat  tanggap terhadap  perubahan  lingkungan  yang  ada.  Katty  Sensions  (Riyadi,  2005)  menyatakan capacity  building umumnya  dipahami  sebagai  upaya  membantu  pemerintah,  masyarakat ataupun  individu  dalam  mengembangkan  keahlian  dan  ketrampilan  yang  dibutuhkan  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  mereka.  Program  pengembangan  kapasitas  seringkali  didesain untuk  memperkuat  kemampuan  dalam  mengevaluasi  pilihan-pilihan  kebijakan  mereka  dan menjalankan  keputusan-keputusannya  secara  efektif.  Pengembangan  kapasitas  bisa  meliputi pendidikan  dan  pelatihan,  reformasi  peraturan  dan  kelembagaan,  dan    juga  asistensi finansial, teknologi dan keilmuwan
Pengembangan  kapasitas  Pemerintah  Desa  diarahkan  pada  peningkatan  kemampuan (baik  secara  kelembagaan  maupun  personal  aparatur)  dalam  mengelola  atau  menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan da pelayanan masyarakat di desa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  United  Nations  memberi  rujukan Capacity  Building yang  berdimensikan  pada;  1)  Mandat  dan  struktur  legal,  2)  Struktur  kelembagaan,  3) Pendekatan  manajerial,  4)  Kemampuan  organisasional  dan  teknis,  4)  Kemampuan  fiskal lokal, dan 5) Aktivitas-aktivitas program.
World Bank menekankan perhatian capacity building pada ;
a. Pengembangan  sumber  daya  manusia;  training,  rekruitmen  dan  pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis,
b. Keorganisasian,  yaitu  pengaturan  struktur,  proses,  sumber  daya  dan  gaya manajemen,
c. Jaringan kerja ( network ), berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal,
d. Lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule ) dan undang-undang ( legislation ) yang mengatur  pelayanan  publik,  tanggung  jawab  dan  kekuasaan  antara  lembaga,
kebijakan  yang  menjadi  hambatan  bagi development  tasks ,  serta  dukungan keuangan dan anggaran.
e. Lingkungan  kegiatan  lebih  luas  lainnya,  meliputi  faktor-faktor  politik,  ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja.
Beberapa dimensi capacity building bagi Pemerintahan Desa antara lain :
a. pengembangan sumber daya manusia,
b. penguatan organisasi dan manajemen,
c. penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana,
d. network (pengembangan jaringan atau kerjasama),
e. lingkungan; dan mandat, kemampuan fiskal, dan program.
Terdapat  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  penyelenggaraan  maupun  kesuksesan program  pengembangan  kapasitas  dalam  pemerintahan  daerah.  Namun  secara  khusus  dapat disampaikan  bahwa  dalam  konteks  pembangunan  daerah  /  kawasan  ataupn  pemerintahan desa, faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal  pokok  yaitu  komitmen  bersama,  kepemimpinan,  reformasi  peraturan,  reformasi kelembagaan,  dan  pengakuan  tentang  kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki  daerah  / kawasan.

## F. METODE PENELITIAN
Instrumen  penelitian  ini  yang  dipakai  adalah  metode  dokumentasi.  Di  dalam melaksanakan  metode  dokumentasi,  peneliti  menyelidiki  benda-benda  tertulis  seperti buku-buku / liteatur, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dalam  penelitian  literatur,  maka  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik library reseach (penelitian  pustaka),  yaitu  dengan  mengambil  data  dari  buku-buku,  artikel,  dan website/internet.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif-kualitatif,  yaitu  berusaha  menguraikan,  menjelaskan   penyebab  suatu  masalah berdasarkan  data  dan  fakta  yang  ada.    Dalam  penelitian  ini  analisis  datanya  diperoleh melalui  interpretasi dokumentasi yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif,  yaitu  mendeskripsikan  suatu  situasi  atau  area  populasi  tertentu  bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

## G. KAPASITAS PEMERINTAHAN
DESA

## DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI JAWA TENGAH
a. Gambaran  Umum  Implementasi Undang-Undang    Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa Di Jawa Tengah.

## PETA PROVINSI JAWA TENGAH
(Sumberhttp://www.kopi-ireng.com/2016/11/peta-jawa-tengah-lengkap-beserta- kabupaten-dan-kota.html)
Jawa Tengah adalah sebuah provinsi  Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah  barat,  Samudra  Hindia  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  di  sebelah  selatan,  Jawa Timur  di  sebelah  timur,  dan  Laut  Jawa  di  sebelah  utara.  Luas  wilayahnya  32.548  km²,  atau sekitar  28,94%  dari  luas  pulau  Jawa.  Provinsi  Jawa  Tengah  juga  meliputi  Pulau Nusakambangan  di  sebelah  selatan  (dekat  dengan  perbatasan  Jawa  Barat),  serta  Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.
Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Jawa  Tengah  dikenal  sebagai  "jantung"  budaya  Jawa. Meskipun  demikian  di  provinsi  ini  ada  pula  suku  bangsa  lain  yang  memiliki  budaya  yang berbeda  dengan  suku  Jawa  seperti  suku  Sunda  di  daerah  perbatasan  dengan  Jawa  Barat. Selain  ada  pula  warga  Tionghoa-Indonesia,  Arab-Indonesia  dan  India-Indonesia  yang tersebar di seluruh provinsi ini.
Secara  administratif,  Provinsi  Jawa  Tengah  terdiri  atas  29  kabupaten  dan  6  kota. Administrasi  pemerintahan  kabupaten  dan  kota  ini  terdiri  atas  545  kecamatan  dan  8.490 desa/kelurahan.  Sebelum  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  22/1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  Jawa  Tengah  juga  terdiri  atas  3  kota  administratif,  yaitu  Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun  2001  kota-kota  administratif  tersebut  dihapus  dan  menjadi  bagian  dalam  wilayah kabupaten.  Menyusul  otonomi  daerah,  3  kabupaten  memindahkan  pusat  pemerintahan  ke wilayahnya  sendiri,  yaitu  Kabupaten  Magelang  (dari  Kota  Magelang  ke  Mungkid), Kabupaten  Tegal  (dari  Kota  Tegal  ke  Slawi),  serta  Kabupaten  Pekalongan  (dari  Kota Pekalongan ke Kajen).
Pada  tahun  2017  Provinsi  Jawa  Tengah  mendapat  alokasi  Dana  Desa  sebesar Rp.6.384.442.058.000,- lebih besar dari tahun sebelumnya 2016 yaitu Rp.5.002.426.341.000,-  atau  naik  Rp.1.382.015.717.000,-  (27,63%)  untuk  7.809  desa  di  29 Kabupaten . Besaran dana desa perdesa ± Rp. 800.000.000,- penetapananggaran per desa di dukung  dengan  diterbitkanya  regulasi  /  perda  Kabupaten  masing  -  masing  yang  mengatur tentang ketentuan dan penggunaannya Dana desa tersebut.
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah diberlakukan,  jika  dibandingkan  dengan  kebijakan-kebijakan  sebelumnya  bahwa  desa tidaklah  sekedar  pemerintahan  desa,  namun  desa  sebagai  suatu  kesatuan  sosial-budaya, ekonomi, dan juga politik  dan hukum. Maka, kebijakan dan regulasi tentang  desa ke depan harus lebih dari sekedar pemerintahan desa itu. Kebijakan dimaksud haruslah mengarah pada realisasi pengakuan atas hak asal-usul yang melihat desa baik sebagai persekutuan sosial dan budaya; desa sebagai  persekutuan  hukum,  politik,  dan  pemerintahan;  dan  desa sebagai persekutuan ekonomi (sebagai ekspresi dari penguasaan desa atas sumber-sumber kehidupan yang menjadi ulayatnya.
Dengan  pemikiran  yang  demikian  itu    maka  dalam  merevitalisasi  desa sebagai modal sosial dalam menyongsong masa depan yang tidak mudah . hal ini karena faktor-faktor lokal,  nasional,  dan  global.  Selain  itu,  kebijakan  baru  dimaksudkan  juga  untuk mengkonsolidasi  kembali  sistem  hak-hak  masyarakat  adat  melalui  pengakuan  hak-hak  asal desa sebagai  dasar  bagi  „pembaruan  desa‟  dengan  „reforma  agraria‟,  sebagaimana  telah diamanatkan dalam TAP MPR IX/2001.
Namun  semenjak  diundangkan  3  tahun  lalu,  UU  Desa  menjadi  arena  pertaruhan gagasan  dalam  implementasinya. Apa  sesungguhnya  yang  sudah  terjadi  dalam  3  tahun implementasi UU Desa itu yang perlu kita ketahui bersama. Tampaknya, tidak mudah untuk menarik  kesimpulan  yang  paripurna. Tidak  adanya  data  awal  yang  digunakan  sebagai pedoman  dalam  melaksanakan  UU  Desa.  Hal  itu  telah  menyulitkan  para  pihak  untuk mengevaluasi  capaian  implementasi  UU  Desa  dalam  3  tahun  terakhir.  Sehingga  capaian Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  lebih  banyak  menyelesaikan  pendataan  ini  agar  ke  depan menjadi bahan pijakan melakukan evaluasi.
Keluhan  bahwa  UU  Desa  dilaksanakan  setengah  hati  oleh  Pemerintah,  sehingga masyarakat  belum  merasakan  manfaat  dari  adanya  UU  Desa,  juga  menjadi  keluhan  umum berikutnya. Pemerintah, mulai dari Pusat hingga kabupaten, belum bisa menangkap roh UU Desa. Prinsip rekognisi dan subsidiaritas selama ini kurang ditaati Pemerintah, ini salah satu temuan seorang Pendamping Desa di Jawa Tengah.
Setelah  menjalankan  UU  Desa  dalam  berbagai  proses  kegiatannya  di  Jawa  Tengah, dapat  di mapping permasalahannya,  setidaknya  dapat  dirinci  3  pokok  masalah  yang  masih dihadapi UU Desa di tingkat lapangan antara lain :
Pertama , soal perencanaan pembangunan desa. Tidak semua desa melakukan proses konsultasi  dengan  warga.  Keterlibatan  dan  akses  warga  atas  perencanaan desa amat terbatas.
Kedua ,  transparansi  alokasi  penggunaan  dana  desa  dan  pengelolaan  BUMDes. Biasanya hanya elit desa saya yg membicarakannya. Warga atau perwakilan warga  tidak  diberi  info  yang  cukup  dan  terbuka  soal  rencana  pendirian BUMDes ini.
Ketiga ,  kepemimpinan  desa  sangat  menentukan  apakah  sebuah  desa  akan  cukup inovatif  mengelola  kekayaan  desa  (dalam  arti  luas,  misalnya  dalam
kerangka sustainable  livilihood :  aset  keuangan,  aset  natural,  aset sumberdaya manusia, aset sosial, aset fisik).
Dengan  kondisi  dan  situasi  diapangan  yang  secaa  riil  tersebut,  maka  yang  terjadi adalah  pelaksanaan/  implementasi  UU  Desa  masih  belum  bisa  optimal  dan  masih berparadigma “pembangunan di desa” bukan “pembangunan desa”. BUMDes dianggap mirip BUMD  dan  bukan  milik  desa.  Musyawarah  desa  juga  belum  berjalan  optimal.  Yang  sudah berjalan selama ini baru musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes).
Seperti  biasanya,  hasilnya  selalu  seperti  yang  telah  diarahkan  oleh  Bappeda Kabupaten.  Mengutip  survei  yang  dilakukan  TAPD  atas  berita  media  massa.  Dengan mengecualikan  beberapa  kunci  yang  secara  apriori  sudah  dapat  dipastikan  sangat  dominan, yaitu  „undang-undang  desa‟  dan  „dana  desa‟,  hasil  yang  menonjol,  jika  diurut  dari  yang tertinggi  hingga  yang  terendah,  adalah    sebagai  berikut.  (1)  „Pilkades‟  (Pemilihan  Kepala Desa);  (2)  „BUMDes‟  (Badan  Usaha  Milik  Desa);  (3)  RPJMDes  (Rencana  Pembangunan Janka  Menengah  Desa);  (4)  „Musdes‟  (Musyawarah  Desa);  dan  (5)  APBDes  (Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa).  Dengan  kata lain,  dua  kepentingan  kelompok elit desa,  jika dapat  dikatakan  begitu,  jauh  mendapatkan  tempat  ketimbang  3  urusan  yang  terkait kepentingan  warga  desa  pada  umumnya.  Itulah  faktanya.  Setiap  pihak  memiliki  kepedulian yang berbeda jika dibandingkan dengan kepedulian pihak lainnya.

## b. Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa.
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  desa  adalah  forum musyawarah  tahunan  para  pemangku  kepentingan  (stakeholders)  desa  untuk  menyepakati Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  (RKP  Desa)  tahun  anggaran  yang  akan  direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM  Desa).  Setiap  desa  diamanatkan  untuk menyusun  dokumen  rencana  5  tahunan  yaitu  RPJM  Desa  dan  dokumen  rencana  tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan program yang diselenggarakan oleh lembaga  publik,  yaitu  pemerintah  desa,  bekerjasama  dengan  warga  dan  para  pemangku kepentingan  lainnya.  Musrenbang  yang  bermakna  akan  mampu  membangun  kesepahaman tentang  kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.
Sejak disahkan pada tahun tiga tahun silam, UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi salah peraturan perundang-undangan tersubur dengan menghasilkan 2 Peraturan Pemerintah (PP)  dan  3  Peraturan  Presiden  (Perpres)  sebagai  turunannya.  Meski  demikian,  dalam implementasinya, UU ini masih mengalami berbagai kendala, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam implementasi UU desa, yaitu tata kelola desa, pengelolaan dana desa, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Untuk dapat berhasil dalam  ketiga aspek tersebut,    perlu ada  perhatian  terhadap  implementasi  UU  Desa  sejak  dalam  proses  formulasi  hingga implementasinya. Dari aspek formulasi, kami menjumpai dan banyak mendengar kritik terkait besaran dana desa yang sama besar di tiap wilayah.
Sementara  itu,  dari  aspek  implementasinya,  pengelolaan  dana  desa  yang  melibatkan tiga  kementerian  yang  berbeda  menimbulkan  adanya  tumpang  tindih  dalam  pelaksanaan fungsi  dari  masing-masing  pihak.  Formulasi  banyak  dikritik  karena  tidak  mempunyai kontribusi  yang  signifikan  untuk  mengurangi  kemiskinan  karena  hanya  dibagi  rata  tanpa melihat jumlah penduduk. Terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, perlu tetap meyakini bahwa dana desa dapat menjadi solusi bagi pembangunan kawasan pedesaan. Karena itu kami berharap agar diskusi serta kajian-kajian yang dilakukan oleh para akademisi dapat menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan pembangunan desa.
Terkait  persoalan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  UU  desa  dan  pengelolaan  dana desa,  aspek  pengawasan  sebagai  hal  yang  krusial  untuk  menjamin  efektivitas  pemanfaatan dana  desa  yang  sepenuhnya  ditujukan  bagi  kepentingan  masyarakat.  Perlu  ada  gerakan masyarakat untuk dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan UU ini. Komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dengan menggelontorkan banyak dana adalah berita baik, tapi juga bisa jadi berita buruk jika kucuran dana yang besar ini tidak dikawal dengan baik. PR kita hari ini bagaimana mengawal dana desa yang besar ini untuk sampai kepada tujuannya secara tepat untuk kemanfaatan pembangunan pedesaan.
Implementasi UU Desa yang menjadi pokok fokus pada implementasi dana desa, adapun penyerapan dana desa di Jawa Tengah (per Oktober 2017) dapat dilihat dalam grafik dibawah    ini :
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2017)
Walaupun  penyerapannya  relatif  tinggi  di  Provinisi  Jawa  Tengah,  namun  ada beberapa  potensi  persoalan  dalam  implementasi  Dana  Desa  ini.  Yaitu  terdiri  dari  aspek regulasi  kelembagaan,  aspek  tata  laksana,  aspek  pengawasan  dan  aspek  sumber  daya manusia.
a) Aspek regulasi kelembagaan terdiri dari:
1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa
60.00% 56.64% 2.25% 61.09% 0.63%  0.09%  2.98%  0.25%  0.25% 67.53% 38.40% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% P R O SENTA SE D ANA D ESA T AH AP I PROSENTASE PENYERAPAN DANA DESA TAHAP I GRAFIK PRESENTASE PENYERAPAN DANA DESA TAHAP I - JAWA TENGAH OKTOBER 2017
2. Potensi  tumpang  tindih  kewenangan  Kemendes  PDT  dengan  Ditjen  Bina Pemerintah Desa Kemendagri,
3. Tidak  transparannya  formula  pembagian  dana  desa  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  22  tahun  2015  dan  hanya  didasarkan  atas  dasar pemerataan.
4. Pengaturan  pembagian  penghasilan  tetap  bagi  perangkat  desa  dari  anggaran dana  desa  (ADD)  yang  diatur  dalam  PP  Nomor  43  tahun  2014  dinilai  kurang berkeadilan
5. Kewajiban  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  oleh  desa  yang  tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih.
6. Formula pembagian dana desa yang berubah. Sebagai ilustrasi, sesuai formula PP  No.  60/2014,  Desa  A  dengan  luas  7,5  km  persegi  dan  memiliki  21  dusun akan  mendapat  dana  desa  Rp437  juta,  sedangkan  Desa  B  dengan  luas  Rp1,5 km  dan  memiliki  3  dusun  maka  mendapat  dana  Rp  41  juta.  Namun  dengan peraturan baru PP No. 22/2015 Desa A dapat Rp312 juta dan B Rp263 juta.
b) Ada 5 (lima) persoalan yang ditemukan dari segi pelaksanaan yaitu:
1. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa,
2. Belum  tersedianya  atuan  harga  baku  barang  atau  jasa  yang  dijadikan  acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa,
3. Masih  rendanhnya  transparansi  rencana  penggunaan  dan  pertanggungjawaban APBDesa.
4. Laporan  pertanggung  jawaban  yang  dibuat  desa  belum  mengikuti  standar  dan rawan manipulasi
5. APBDesa  yang  disusun  tidak  sepenuhnya  menggambarkan  kebutuhan  yang diperlukan  desa.  Temuan  lapangan  menunjukkan    ada  desa  yang  minim infrastruktur  dan  proporsi  jumlah  penduduk  mayoritas  miskin,  justru memprioritaskan  penggunana  APBDesa  untuk  renovasi  kantor  desa  yang kondisinya masih relatif baik.
c) Sedangkan  pada  aspek  pengawasan  terdapat  3  (tiga)  potensi  persoalan  yang dihadapi, yakni:
1. Masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa,
2. Tidak  terkelolanya  dengan  baik  saluran  pengaduan  masyarakat  oleh  semua daerah ,
3. Belum  jelasnya  ruang  lingkup  evaluasi  dari  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Camat.
d) Sementara  dilihat  dari  aspek  sumber  daya  manusia  terdapat  potensi  persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan peluang lemahnya kapasitas pemeintahan desa dan aparat desa.
Dengan  sejumlah  persoalan  itu  menjadikan  umpan  balik  dalam  upaya  perbaikan pengelolaan  keuangan  desa  bersama  semua  pemangku  kepentingan  (stakeholders),  pelaku dilapangan, kelompok peduli/ relawan dan semua masyarakat desa, kaena dana desa haruslah mampu memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat desa.
Terkait  pengelolaan  keuangan  desa  memang  diperlukan  kapasitas  pemeintahan  desa dalam teknis dan mekanisme mengelola keangan yang terlatih dan profesinal. Adapn hal-hal yang terkait pengelolaan keuangan ini yang perl diperhatikan pemerintahan desa antara lain :
1. Menetapkan  standar  minimum  pelayanan  yang  berlaku  seluruh  daerah  dalam penetapan penyusunan APBDes disetiap desa.
2. Pemerintah  pusat  harus  berpendirian  pada  prinsip  mempermudah  penyaluran maupun  pencairan  dana  desa  dengan  konsistensi  dalam  penerapan  peraturan pemerintah  sehingga  tidak  menyulitkan  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah desa dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
3. Melalukan pendampingan kepada desa yang masih memiliki potensi yang belum mampu  melakukan  penyusunan  APBDes  dengan  baik  dan  benar.  Pendampingan tersebut dapat dilakukan oleh elemen pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemeintah daerah dan perguruan tinggi serta NGO yang capable .
4. laporan  pengelolaan  harus  sederhana  agar  dapat  dimengerti  oleh  para  perangkat desa namun tetap memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
5. proses  penyusunannya  perlu  dilakukan   secara  partisipatif  dengan  memberikan ruang kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan.
6. Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  berisi  wakil  masyarakat  desa  harus berperan  aktif  melakukan  pengawasan  dan  mendorong  masyarakat  untuk  ikut mengawasi pengelolaan dana desa
7. Untuk memperjelas    batasan korupsi dana desa, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPKP, kepolisian, kejaksaan, dan KPK bersama-sama mengharmoniskan aturan korupsi desa. Setidaknya terkait hal-hal sebagai berikut: indikator  dan  jenis  korupsi  desa,  tata  cara  pelaporan  dan  perlindungan  saksi, proses  pencegahan  dan  pembuktian  korupsi,  dan  sanksi  bagi  kepala  desa, perangkat desa, serta anggota BPD.
Untuk mewujudkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa yang mandiri, pemerintah  pusat  melalui  UU  Desa  mendorong  setiap  desa  untuk  mendirikan  BUM  Desa. Keberadaan  BUM  Desa  diyakini  akan  membawa  perubahan  di  bidang  ekonomi  dan  sosial. Bahwa  BUM  Desa  harus di-create agar  mampu  menggali  potensi  optimalisasi  aset  atau sumber  daya  alam  desa.  Situasi  BUMDES  di  Jawa  Tengah  per-September  2017  adalah sebagai berikut:    (Sumber data KPW 4 Jateng, 2017)
KETERANGAN USAHA BUMDES :
JASA KEUANGAN JASA NON KEUANGAN PERSEWAAN

## PERDAGANGAN
Simpan Pinjam Pasar Desa Alat Pesta Perdag.Umum Ritel Desa SPP Pamsimas Gedung Material Hasil Tani LKM Biro Jasa Alat Pertanian Tabung Gas Paving UED-SP jasa Rekening Listrik Tanah/Kios Desa Waralaba Batik UEP Jasa Sampah Ruko & Kios Toko hantaran Sembako PPOB Tratag Toko Pertanian  Hasil Bumi Jasa Perantara Alat berat (molen) Toko Konveksi  Saprodi Warnet Pengasapan Ikan Fotocopy Terasi dan Abon PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN

## KERAJINAN WISATA
Saprotan Ternak Ayam Ternak Ikan Produk  tas  &  Desa
boneka Wisata Perkebunan Ternak Kambing Budidaya Ikan Tawar Limbah Kain Alam Mandiri Pangan  Ternak sapi Penjualan Ikan Lele Home Industri Religi Pengairan Sawah Penggemukan Sapi Pembesaran ikan Lele Holticultural Pantai Pupuk Organik Ternak Modern Industri  kecil & RT Mangrove Usaha Tani Kerajinan tangan Agrowisata Lumbung Desa Paralayang
Tebing
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2017) 0 100 200 300 400 500 600 700 JU M LA H U NI T U SA H A BU M D ES BENTUK USAHA BUMDES GRAFIK PERKEMBANGAN BUMDES/BUMADES PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017
Dalam  realita  dilapangan  menunjukkan  ada  beberapa  Pemerintahan  Desa  yang membentuk BUMDes yang saat sekarang sudah mampu mandiri. Adapun indikatornya dapat dilihat sebagai berikut :    (Sumber data KPW 4 Jateng, 2017)

## a) Potensi Ekonomi
Salah  satu  potensi  di  Desa  Sidowayah  dan  Desa  Ponggok  kecamatan  Polanharjo Klaten  menunjukkan adanya  Kehidupan  masyarakat  yang  menggantungkan  diri  pada  sektor pertanian. Lahan pertanian pada umumnya dimanfaatkan untuk persawahan dan hutan rakyat, serta  lahan  pertanian  kering.  Keberadaan  sumber  mata air  di  kedua  desa  tersebut ditangkap sebagai  potensi  alam  yang  memiliki  nilai  ekonomi  lebih  tinggi  dibandingkan  jika  hanya untuk pengairan area persawahan.
Masyarakat  Desa  Sidowayah  tidak  ingin  menyia-nyiakan  keberadaan  sumber  air semata  untuk  pertanian.  Mereka  bersepakat  membangun  wahana  wisata  air  dengan menduplikasi  Bumdesa  wisata  Air  Ponggok  yang  sudah  menasional  itu.  Di  Sidowayah sumber air juga menjadi area pertemuan aktivitas masyarakat, karena pengelola menyediakan kios-kios untuk berjualan, serta area tertutup untuk mandi dan mencuci masyarakat di sekitar Sidowayah.
Selain  menjadi  ruang  transaksi  ekonomi  masyarakat  desa,  BUM  Desa  Sidowayah berpotensi  menyumbang  desa  dalam  bentuk  Pendapatan  Asli  Desa,  dimana  keuntungan bersih  BUM  Desa  dialokasikan  untuk  pemasukan  Desa.  Keberadaan  BUM  Desa memungkinkan  perputaran  uang  terjadi  di  desa  yang  kemanfaatannya  akan  dirasakan  untuk seluruh  elemen  masyarakat.  Hal  yang  sama  juga  ditemukan  di  Desa  Ngawen  Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, yang mengelola BUMDes    wisata tubing .

## b) Potensi Sosial
BUMDes  yang  menaungi  beberapa  unit  usaha  desa  memungkinkan  terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Sebagian masyarakat terserap menjadi tenaga kerja  di  rumah  sendiri  tanpa  harus  urbanisasi,  sekaligus  mengurangi  angka  pengangguran. Selain  masyarakat  dapat  mengakses  lapangan  kerja  di  BUM  Desa,  kelompok  ekonomi produktif  akan  mendapat  ruang  baru  untuk  memasarkan  produknya  melalui  kios-kios  di sekitar lokasi BUMDes desa Sidowayah,  Desa Ponggok dan Ngawen (Kecamatan Muntilan Kabupaten  Magelang)  yang  telah  memiliki  BUMDes  “SEHATI”  yang  bergerak  di  sektor wisata ( tubing , desa wisata dll).
Tidak  berhenti  pada  penyediaan  peluang  kerja  bagi  masyarakat.  BUMDesa  pun melakukan  beberapa  kegiatan  sosial.  Keberadaan  BUM  Desa  menunjukkan  jika  secara internal  masyarakat  memiliki  dorongan  perubahan  yang  cepat  dalam  kehidupan bermasyarakat,  menumbuhkan  kesadaran  kolektif  untuk  memperbaiki  kualitas  hidup,  dan mencari  peluang  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan.  Hal  ini  terbangun  oleh adanya  rasa  saling  mempercayai,  kohesivitas,  tindakan  proaktif,  dan  hubungan internal-eksternal  dalam  membangun  jaringan  sosial  didukung  oleh  semangat  kebajikan untuk saling menguntungkan sebagai refleksi kekuatan masyarakat.

## c) Potensi SDM
Melalui  BUM  Desa,  partisipasi  masyarakat  menjadi  modal  sosial  yang  mampu memperkuat potensi-potensi desa. Modal sosial desa Sidowayah, Desa Ponggok dan Ngawen dapat  disaksikan  dari  proses  interaksi  antar  masyarakat  maupun  masyarakat  dengan pemerintah desa, yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan-hubungan timbal balik, jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai dan normanorma yang membentuk  struktur  tersendiri  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  kedua  desa  tersebut.  BUM Desa  dapat  menjadi  faktor  pendorong  terbentuknya  kelompok-kelompok  minat  dalam masyarakat  (kelompok  pertanian,  kelompok  lingkungan  hidup,  kelompok  ekonomi produktif).
Beberapa permasalahan umum yang dijumpai di BUM Desa antara lain:
a. Komunikasi
b. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
c. Kapasitas manajerial
d. Infrastruktur BUM Desa
e. Transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dari kelima permasalahan tersebut, dapat disarikan menjadi dua permasalahan utama yaitu  mengenai  relasi  pengurus  BUMDesa  dengan  Pemerintah  Desa,  dan  aspek profesionalitas  dalam  pengelolaan  BUMDesa.  Hal  ini  perlu  disadari  jika  BUMDesa  dan Pemerintah Desa memiliki relasi yang erat, karena Pemerintah Desa menjadi pengawas dari kegiatan  yang  dilakukan  BUMDesa.  Dalam  pengambilan  keputusan,  BUM  Desa menggunakan  mekanisme  musyawarah    dan  Pemerintah  Desa  adalah  pemangku kepentingan  utama  yang  terlibat  dalam  musyawarah  tersebut.  Hal  yang  menjadi  tantangan bagi BUMDesa dan Pemerintah Desa adalah menjaga keseimbangan relasi, dimana dominasi
satu  pihak  terhadap  pihak  lainnya  patut  dihindari.  Profesionalisme  dalam  mengelola  BUM Desa mengemuka di desa Sidowayah dan Desa Ponggok.
Sedangkan  jika  menilik  landasannya,  BUMDesa  berdiri  karena  kohesivitas  sosial masyarakat  desa  dengan  seluruh  kesukarelaan  untuk  memajukan  desa.  Kedua  hal  ini  akan memunculkan  dilema  pada  tata  kelola  BUM  Desa  dimana  BUMDes  dituntut  bekerja profesional,  di  sisi  lain  harus  mengakomodasi  tuntutan  penyerapan  tenaga  kerja  lokal, dimana  SDM  lokal  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  yang  terbatas.  Sedangkan  dari  sisi sosial,  keberadaan  BUMDes  membawa  perubahan  yang  signifikan.  Perubahan  tersebut tampak  dari  bergesernya  semangat volunterisme menjadi  transaksional.  Pergeseran  dari pekerjaan yang bersifat sukarela dan gotong royong menjadi pekerjaan yang mengharapkan adanya upah.
Di  satu  sisi,  BUMDesa  yang  merupakan  sebuah  badan  usaha  yang  dibentuk  oleh masyarakat  desa  berdasar  asas  gotong  royong  dan  keterbukaan.  BUM  Desa  dituntut  agar melayani  kebutuhan  seluruh  masyarakat,  membuka  akses  yang  luas  bagi  keterlibatan masyarakat  dalam  pengelolaan  dan  pengawasan.  Sedangkan  di  sisi  yang  lain  ada  desakan dari masyarakat agar BUM Desa dikelola secara profesional agar mendatangkan keuntungan yang besar dan pengelolaan yang transparan.
Keadaan tersebut memaksa BUMDesa dikelola secara tangkas ( ambidextrous ). Secara teoritik  Robert  Duncan  (1976),  menyebutkan  jika  sebuah  organisasi  dihadapkan  pada keadaan yang saling bertentangan pada saat bersamaan, pengelola organisasi harus memiliki ketangkasan dalam mengakomodasi keberpihakan yang saling bertentangan. Maka pengelola BUMDesa harus lebih terbuka dalam mengembangkan pola pengelolaan  yang bersifat sosial dan  profesional  dalam  waktu  yang  bersamaan.  BUM  Desa  memiliki  kondisi  yang  berbeda yang dipengaruhi oleh latar belakang pendirian dan karakter masyarakat. Sebagai organisasi yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  desa.  BUMDesa  perlu mengembangkan  dialog  bersama  masyarakat  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang pengelolaan  organisasi  BUM  Desa  yang  profesional  versi  masyarakat.  Hal  ini  dapat  pula mereduksi  kesan  yang  terbentuk  bahwa  ada  unsur  keberpihakan  yang  kuat  antara  pengurus dan pengelola BUM Desa dengan Pemerintah Desa.
Keberlanjutan  ( sustainability )  BUM  Desa  sangat  bergantung  pada  kemampuan pengelolaan  organisasi,  karena  BUM  Desa  berada  dalam  situasi  yang  membutuhkan
ambidextrous management untuk menjadi organisasi bisnis sosial. Jika aspek sosial menjadi titik  berat  BUM  Desa,  maka  perlu  disadari  jika  prinsip  gotong  royong  dan  kesukarelaan ( volunteerism )  membutuhkan  komitmen  yang  kuat  untuk  mengikat  pihak-pihak  yang mengelola BUM Desa. Sedangkan jika BUM Desa akan diarahkan menjadi organisasi bisnis profesional,  mengakibatkan  pola  relasi  yang  transaksional  dan  rendahnya  rasa  memiliki ( sense of belonging ) pada modal sosial yang membentuk BUM Desa.
Misi  pengembangan  BUM  Desa  adalah  menggerakkan  roda  ekonomi  desa  dengan mengoptimalkan  potensi  desa.  Jika  desa  mampu  mengoptimalkan  seluruh  potensi  sumber dayanya  untuk  menggerakkan  perekonomian  dan  menyediakan  lapangan  kerja  bagi masyarakat  usia  produktif,  maka  pengembangan  dan  penguatan  BUM  Desa  diharapkan mampu mengurangi  angka  pengangguran  dan  urbanisasi.  Desa  bersama  seluruh elemennya, perlu  memiliki  komitmen  untuk  mengembangkan  unit  usaha  dan  inovasi  yang  menjadi potensi baru di desa agar misi BUM Desa terwujud, sebagai penggerak kehidupan desa.
Maka sebaiknya untuk ke depan diambil langkah-angkah sebagai berikut
a) Pengurus  BUMDes,  Pemerintah  Desa,  masyarakat,  lembaga  lain  yang  hendak melakukan pendampingan, dan/atau perusahaan yang akan melakukan investasi di desa,  secara  bersama-sama  perlu  melakukan  analisis  rantai  distribusi.  Hal  ini bertujuan  agar  pengelolaan  ekonomi  perdesaan  terkelola  dari  hulu  ke  hilir.  Jika rantai  distribusi  teridentifikasi  maka  roda  perekonomian  desa  akan  bergerak secara selaras dan secara simultan dapat mengembangkan Desa Wirausaha.
b) Pemerintah  desa  bersama  pengurus  BUM  Desa,  masyarakat,  dan  pihak eksternal mengkaji  secara  komprehensif  potensi  desa  (sumber  daya  alam,  sumber  daya manusia,  dan  sumber  daya  buatan)  untuk  membuka  ruang  terciptanya  unit-unit usaha  baru  yang  memungkinkan  terciptanya  lapangan  kerja  yang  semakin  besar dan terbuka bagi kelompok masyarakat marjinal.
c) Pemerintah  desa  mampu  menginisiasi  dan  mendorong  masyarakat,  pengurus BUMDes, untuk menciptakan keunggulan kompetitif desa, sehingga tercipta one village one product . Penciptaan keunggulan kompetitif dari tiga desa model harus berdasar pada (i) diferensiasi hasil produksi; (ii) biaya produksi rendah ( low cost ); dan (iii) respons cepat pada perubahan dan kebutuhan inovasi.

## H. PENUTUP

## a. Kesimpulan
1. Melihat  kondisi  desa  yang  ada  sekarang  secara  nasional  diperlukan  langkah-langkah khusus  dalam  rangka  implementasi  UU  Desa.  Adapun  langkah-langkah  paralel  yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam rangka mensukseskan implementasi UU Desa antara lain adalah :  Pertama, tingkat kesiapan  Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa (kuantitas  dan  kualitas).  Secara  kuantitas  sebagian  besar  desa  saat  ini  tidak  memiliki perangkat  yang  lengkap  sebagaimana  diatur  dalam  PP  43  /2014  pasal  61-pasal  64. Sementara  itu  perangkat  yang  tersedia  kapasitasnya  masih  perlu  ditingkatkan.  Kedua, kualitas  penyususunan  dokumen  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (RPJM  Desa,  RKP Desa  dan  APB  Desa).  Berdasarkan  PP  43  /2014  psl  114-115  dan  PP  60  /2014  psl  20 disebutkan  penggunaan  Dana  Desa  mengacu  pada  Rencana  Jangka  Menengah  Desa (RKPDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
2. Terkait  pengelolaan  keuangan  desa  memang  diperlukan  kapasitas  pemerintahan  desa yang  menguasai  teknis  dan  mekanisme  mengelola  keuangan  yang  terlatih  dan profesinal.  Dengan  sejumlah  persoalan  yang  ada  saat  sekarang    menjadikan  umpan balik  dalam  upaya  perbaikan  kapasitas  pengelolaan  keuangan  desa  bersama-sama semua  pemangku  kepentingan  (stakeholders),  pelaku  dilapangan,  kelompok  peduli/ relawan  dan  semua  masyarakat  desa,  kaena  dana  desa  haruslah  mampu  memajukan desa  dan  mensejahterakan  masyarakat  desa.  Untuk  memperjelas  batasan  korupsi  dana desa,  Kemendagri,  Kemendesa  PDTT,  Kemenkeu,  BPKP,  kepolisian,  kejaksaan,  dan KPK  bersama-sama  mengharmoniskan  aturan  korupsi  desa.  Setidaknya  terkait  hal-hal sebagai berikut: indikator dan jenis korupsi desa, tata cara pelaporan dan perlindungan saksi, proses pencegahan dan pembuktian korupsi, dan sanksi.
3. Dalam kapasitasnya peran pemerintahan desa dalam pengembangan BUMDesa adalah menggerakkan  roda  ekonomi  desa  dengan  mengoptimalkan  potensi  desa.  Jika  desa mampu  mengoptimalkan  seluruh  potensi  sumber  dayanya  untuk  menggerakkan perekonomian  dan  menyediakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  usia  produktif, maka pengembangan  dan  penguatan  BUMDesa  diharapkan  mampu  mengurangi  angka pengangguran dan urbanisasi desa ke kota.
b. Saran
Adapun hal-hal yang terkait implementasi UU Desa tentang pengelolaan keuangan desa yang  perlu  diperhatikan adalah  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  pemerintahan desa dalam mengelolanya secara optimal yaitu antara lain :
1. Menetapkan  standar  minimum  pelayanan  yang  berlaku  seluruh  daerah  dalam penetapan penyusunan APBDes disetiap desa.
2. Pemerintah  pusat  harus  berpendirian  pada  prinsip  mempermudah  penyaluran maupun  pencairan  dana  desa  dengan  konsistensi  dalam  penerapan  peraturan pemerintah  sehingga  tidak  menyulitkan  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah desa dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
3. Melalukan pendampingan kepada desa yang masih memiliki potensi yang belum mampu  melakukan  penyusunan  APBDes  dengan  baik  dan  benar.  Pendampingan tersebut  dapat dilakukan oleh elemen pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemeintah daerah dan perguruan tinggi serta NGO yang capable .
4. Laporan pengelolaan harus sederhana agar dapat dimengerti oleh para perangkat desa namun tetap memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
5. Proses  penyusunannya  perlu  dilakukan   secara  partisipatif  dengan  memberikan ruang kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan.
6. Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  berisi  wakil  masyarakat  desa  harus berperan  aktif  melakukan  pengawasan  dan  mendorong  masyarakat  untuk  ikut mengawasi pengelolaan dana desa.
7. Tentang  BUM  Des  : Pemerintah  desa  mampu  menginisiasi  dan  mendorong masyarakat, pengurus BUMDes, untuk menciptakan keunggulan kompetitif desa, sehingga tercipta one village one product . Penciptaan keunggulan kompetitif dari tiga  desa  model  harus  berdasar  pada  (i)  diferensiasi  hasil  produksi;  (ii)  biaya produksi rendah ( low cost ); dan (iii) respons cepat pada perubahan dan kebutuhan inovasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Mufiz, Drs. MPA, Pengantar Administrasi Negara , Karunika Jakarta , Uiversitas Terbuka 1985
Arie Sulandro, Bahan Paparan Pemetaan Good Governance, Peningkatan Pelayanan Pulik dan  Penanggulangan  KKN  di  Propinsi  Kepulauan ,  BPKP  Pusat Jakarta-www.kepriprov.go.id, 14 November 2006.
Fandy Tjiptono, Manajemen    jasa ,    Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
Guy Beneviste, Birokrasi, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
H.Dadang  Solihin  Drs.,  MA, Makalah  Lokakarya  Model  Indeks  Pemerintahan  Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia , Bappeda Jawa Barat Bandung, 17 April 2007.
Hessel  Nogi  S.Tangkilisan,  Drs.  M.Si, Kebijakan  Publik  yang  Membumi ,  Lukman  Offset YPAPI, Yogyakarta, 2003.
Koenjaraningrat, Metode-metode Penelitia Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 1980.
Moeloeng, Lexi J.(2008), Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT Rosdakarya
Nawawi, ,Hadari    (1994), Metode Penelitian Ilmiah , Jakarta:Rineka Cipta
Pariara Westra,Drs,SH, Ensiklopedia Administrasi , Gunung Agung, Jakarta, 1981.
Solichin  Abdul  Wahab,  Drs,  MA, Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara,Jakarta, 1991
Suharsimi  Arikunto  Dr.. Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktek  edisi  revisi  V . Jakarta , November 2002.
Suharto  Edi, Makalah  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial    dalam  Pusaran  Desentralisasi dan  Good  Governance ,  Balai  Besar  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
Sondang P.Siagian, Prof,Dr, Filsafat Administrasi , Gunung Agung ,Jakarta, 1995
The  Liang  Gie,  Keadilan  sebagai  Landasan  bagi  Administrasi  Pemerintahan  dalam  Negara Republik Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
Wayne  Parson,  Public  Policy, Pengantar  Teori  dan  Praktek  Analisis  Kebijakan ,  Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2006
Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa
PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri No. 114 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa;

## PERMENDESA Nomer 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana
Sumber data KPW 4 Provinsi Jateng, 2017