PALITA: Journal of Social-Religion  Research
Oktober 2019, Vol.4, No.2, hal.137-160 ISSN(P): 2527-3744;  ISSN(E):2527-3752 ©2019 LP2M IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita

## PEMENUHAN HAK - HAK KAUM DIFABEL DALAM KERANGKA HAK AZASI MANUSIA

## FAJAR
Institut  Agama  Islam Negeri  Bone
Jl. Hos Cokroaminoto  No.1 Macanang,  Kabupaten  Bone, Sulawesi  Selatan E-mail: fajarphilosophy@gmail.com

## Abstract
This  study  describes  the  rights  of  persons  with  disabilities  or disabilities in the eyes of Human  Rights  (HAM).  Where  so  far  the  disabled  are  positioned as  second-class people whose  rights  are  often neglected, both from the aspect of policy and from the aspect of state development. The state and society as a totality of ignorant structures in presenting a space that accommodates the rights of persons with disabilities based on the diversity of capabilities  of  each  human  being  or  diffability.  So  that  the  problems  of  people  with disabilities are often resolved by the approach of social welfare or compassion as a result of the failure of the state to see the core of the diffable problems holistically. Therefore, going forward  - there should be a special institution in the form of the Commission for the Protection  of  the Rights of People with Disabilities (KPHD) to resolve the complexity of disability issues in terms of social, cultural, educational, legal, and political aspects.
Keywords : Fulfillment of rights, Difabel, Human Rights

## Abstrak
Kajian  ini menjelaskan tentang hak-hak kaum difabel atau disabilitas dalam kacamata Hak  Azasi  Manusia  (HAM).  Dimana  selama  ini  kaum  difabel  diposisikan  sebagai masyarakat kelas dua yang seringkali terabaikan hak -haknya, baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek pembangunan negara. Negara dan masyarakat sebagai satu totalitas struktur  abai  dalam  menghadirkan  suatu  ruang  yang  mengakomodir  hak-hak  kaum difabel  yang  didasarkan  pada  keragaman  kemampuan setiap manusia atau difabilitas. Sehingga  permasalahan  kaum  difabel  seringkali  diselasaikan  dengan  pendekatan kesejahteraan sosial atau belas kasih sebagai akibat dari kegagalan negara melihat inti permasalahan  difabel  secara  holistik.  Oleh  karena  itu,  kedepannya – semestinya  ada lembaga  khusus  berupa  Komisi  Perlidungan  Hak-hak  Kaum  Difabel  (KPHD)  untuk menyeselaikan  kompleksitas  permasalahan  difabel  baik  dari  sisi  sosial,  budaya, pendidikan, hukum, maupun politik.
Kata Kunci: Pemenuhan hak, Difabel, Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
Berubahnya  paradigma  pembangunan  nasional  ke  arah demokratisasi  dan  desentralisasi,  menumbuhkan  kesadaran  yang  luas tentang  perlunya  peran  serta  masyarakat  dalam  keseluruhan  proses
pembangunan. Partisipasi dan pemenuhan hak-hak sipil muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang demokrasi. Paradigma  demokrasi  meniscayakan  pemenuhan  Hak  Azasi  Manusia (HAM),  dimana  kebebasan  dan  persamaan  hak  dalam  ruang  publik menjadi  basis  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk memperjuangkan hak-haknya dalam berbagai sektor kehidupan. Melalui tatanan  demokrasi  dengan  samangat  inklusi  dan  partisipasi  yang  ada didalamnya,  sangat  memungkinkan  mewujudkan  hak-hak  dan partisipasi  penuh masyarakat di dalam ruang publik untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berdaya saing serta mandiri secara sosial, ekonomi,  budaya,  dan  politik.  Melalui  tatanan  demokrasi  dengan semangat  inklusi  dan  partisipasi  yang  ada  didalamnya,  sangat memungkinkan mewujudkan hak-hak dan partisipasi penuh masyarakat didalam  ruang  publik,  untuk  mendorong  terciptanya  masyarakat  yang berdaya saing serta mandiri secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
Oleh  karena  itu,  tatanan  demokrasi  yang  berorientasi  pada inklusi,  sangat  dibutuhkan  sebagai  instrumen  pemberdayaan masyarakat  sipil  ( civil society ). Karena berdayanya civil society memiliki koherensi  terhadap  tegaknya  fungsi  HAM.  Sedangkan  pengakuan terhadap  HAM,  membawa  konsekuensi  nyata  akan  adanya  pengakuan terhadap  kebebasan,  persamaan,  dan  keadilan  bagi  seluruh  warga negara  tanpa  ada  pengecualian  sedikit  pun.  Termasuk  dalam  hal  ini pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam arena publik.
Pemenuhan  hak-hak  kaum  difabel  serta  seluruh  warga  negara dalam  makna  HAM,  pada  dasarnya  adalah  bagian  dari  upaya  untuk membentuk  suasana  kemanusiaan  yang  adil  dan  bermartabat.  Dalam konteks  hari  ini,  tidak  sedikit  untuk  tidak  mengatakan  masih  banyak kebijakan  pemerintah  yang  belum  menyentuh  seluruh  lapisan masyarakat  secara  holistik,  dan  tentunya  tidak  salah  jika  dikatakan kebijakan  itu  masih  diskiriminatif.  Salah  satu  kelompok  masyarakat yang  seringkali  terabaikan  hak-haknya  oleh  pemerintah  adalah  kaum difabel.  Sampai  saat  ini  kaum  difabel  masih  menjadi  masyarakat  kelas dua,  yang  selalu  menjadi  korban  diskriminasi  secara  sosio-kultural mapaun  secara  politik.  Alienasi  serta  subordinasi  kaum  difabel  secara sosio-kultural  seringkali  kita  temui  dalam  kehidupan  sehari-hari, ditambah kebijakan pemerintah yang juga seringkali diskiriminatif serta bias normalitas-difabilitas .  Dalam  artian  kabijakan  pemerintah  belum menyentuh  secara  universal  aspek-aspek  difabilitas  yang  notabene menjadi harapan dan cita-cita kaum difabel.
Oleh karena itu, kajian tentang pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam  konteks  HAM  menjadi  sengat  relevan  dan  menarik.  Tujuannya
tidak  hanya  untuk  memberikan  penjelasan  normatif,  melainkan  untuk memberikan  peta  jalan  untuk  melepaskan  kaum  difabel  dari diskriminasi  yang  selama  ini  mereka  alami.  Untuk  itu,  penelitian  ini difokuskan pada pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam konteks HAM. Wacana  HAM  sebagai  dasar  gerakan  kaum  difabel,  dalam  pada  ini dipahami  sebagai  wacana  yang  berorientasi  pada  perubahan  struktur sosial, budaya dan politik. Agar masyarakat dan negara sebagai totalitas struktur adaptif terhadap visi kesetaraan dan pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam segala sektor kehidupan publik.

## METODE
Tipe  penelitian  yang  dipakai  yaitu  deskriptif  kualitatif  dengan perspektif  kritis.  Aspek  yang  esensial  dalam  pandangan  kritis  yaitu upaya pemahaman atas kondisi sosial yang tertindas ( under represented groups )  dan  bertindak  (advokasi)  mengatasi  kekuatan  yang  menindas, dalam  rangka  memperjuangkan  emansipasi  kaum  disabilitas  dan partisipasi  masyarakat  secara  luas  dalam  ruang-ruang  sosial  yang inklusif.  Disamping  menghadirkan  solusi  pemecahan  masalah  yang selama ini dihadapi kaum disabilitas.
Secara  operasional,  studi  ini  berusaha  menggambarkan  proses analisis  wacana  kritis  mengenai  teks/bahasa  yang  diguanakan  dalam mewacanakan kaum disabilitas baik dalam ruang sosial-budaya maupun dalam  ruang  akademis.  Subjek  studi  kajian  ini  adalah  wacana  hukum yang  berkaitan  langsung  dengan  kaum  disabilitas, dengan fokus kajian posisi kaum disabilitas dalam kerangka Hak Azasi Manusia (HAM).
Teknik  analisis  data  kualitatif  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah Critical  Discourse  Analysis  Norman  Fairclough (Analisis  Texts, Discourse  Practice  dan  Analisis  Sociocultural  Practice). 1 Fairclough menyatakan  proses  analisis  texts  ini  sebagai  microlevel,  discourse practice  sebagai  mesolevel  dan  proses  analisis  sociocultural  practice sebagai  macrolevel.  Fairclough  memusatkan  perhatian  wacana  pada bahasa.  Fairclough  membagi  analisis  wacananya  dalam  tiga  dimensi, meliputi:  Analisis  Texts  (menurut  Fairclough,  analisis  texts  ini  disebut pula dengan ‘linguistic analysis’. Teks di sini dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat). 2

## PEMBAHASAN

## 1. Kontestasi Makna Disabilitas
Sebelum  mengurai  pentingnya  pemenuhan  hak-hak  warga disabilitas  dalam  konstruksi  HAM,  perlu  kiranya  dijelaskan  terlebih
1 Norma n Fa irclough,  (1995). Media  Discourse  (First  Published).  New  York: Edwa rd Arnold (A  member of the Hodder Hea dline Group).  h. 57-62 & 289-316
2 Sorensen, Anne Scott a nd Cha rlotte Krolokke. (2006). Gender Communica tion Theories a nd Ana lyses. Thousa nd Oa ks, Ca lifornia : Sa ge Publica tions, Inc. h. 52-53.
dahulu bebarapa paradigma dan pendekatan dalam memahami wacana disabilitas  (difabilitas).  Dalam  hal  ini,  secara  garis  besar,  ada  tiga konsepsi  dalam  perkembangan  sejarah  perubahan  sosial  serta penteorian  disabilitas  yang  cukup  dominan,  yaitu  pendekatan  medical model  dan  sosial  model.  Sedang  dalam  konteks  Indonesia  adalah pendekatan difabilitas.

## a. Pendekatan Medical Model
Pandangan  medis-individual,  yang  melihat  dan  menempatkan kecacatan  sebagai  sebuah  permasalahan  individu.  Secara  ringkas, pandangan  ini  menganggap  kecacatan/ impairment sebuah  tragedi personal,  dimana impairment selalu  diposisikan  sebagai  akar permasalahan  serta  penyebab  atas  hambatan  aktifitas  serta  berbagai bentuk ketidakberuntungan sosial yang dialami. 3
Switzer seperti dikutip Ishak Salim, Perspektif medis memandang bahwa persoalan yang disebabkan oleh disabilitas dianggap berada dan bersumber dalam diri individu tersebut dan terlepas dari konteks sosial, atau  mengidentifiasi  difabel  sebagai  masalah  biologis.  Tujuannya  bagi difabel  kemudian  adalah  untuk  menemukan  obat  medis  demi menyembuhkan  kecacatannya.  Secara  bersamaan,  perspektif  ini  fokus pada  disabilitas  sebagai  sebuah  masalah  yang  dapat  ditangani  melalui kemajuan medis dan teknologi. 4
Demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kelompok  difabel  adalah korban  kuasa  diskursus  medis.  Dimana  kedudukan  profesional  medis (dokter),  menurut  Foucault,  memang  memiliki  kedudukan  istimewa dibanding yang lain dalam masyarakat atau peradaban manapun: karena orang  yang  menyandang  status  ini  adalah  orang  yang  tidak  bisa terdeferensiasi  atau  dapat  bertukar  tempat  ( interchangeable ). Pernyataan-pernyataan medis tidak dikeluarkan oleh sembarang orang; nilai pernyataan-pernyataan tersebut, keampuhan, kekuatan terapi yang dimilikinya,  singkat  kata,  eksistensinya  sebagai  pernyataan-pernyataan medis  tidak  bisa  dipisahkan  dari  status-status  yang  dimiliki  orang tertentu  yang  punya  hak  untuk  mengeluarkan  pernyataan-pernyataan itu, seperti siapa yang sakit, rasa sakit atau kematian. 5
Bahasa  (ucapan)  professional  medis  ini  mengandung  kuasa karena  pada  dirinya  melekat modalitas  simbolik ,  jadi  ucapannya
3 Joni Yulia nto, 2014, “Terminologi: Difa bel a ta u Penya nda ng Disa bilita s”, da la m M.Syafi’ie, dkk, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara , Yogya ka rta : siga b, h. 6
4 Isha k Sa lim, “Perspektif Disa bilita s da la m Pemilu 2014 da n  Kontribusi Gera ka n Difa bel  Indonesia   ba gi  Terba ngunnya   Pemilu  Inklusif  di  Indonesia ”, Jurnal The Politics , Vol.  1, No. 2, Juli  2015, h. 131.
5 Michel  Fouca ult,  2012, Arkeologi  Pengetahuan ,  terj.  Inyia k  Ridwa n  Muzir, Yogya ka rta : IRCiSoD, h. 100.
memiliki  nilai  kuasa  yang  berorientasi  pada  “kebenaran”.  Untuk menjelaskan  bahasa  sebagai  alat  kekuasaan,  Bourdieu  sebagaimana dikutip  Yasraf  A.  Piliang  menggunakan  istilah kompetensi ,  yang bermakna bahwa orang yang mempunyai kecakapan dan otoritas untuk berbicara,  menafsirkan,  menilai,  atau  melegitimasi  bahasa. Kompetensi ini  biasanya  dikaitkan  dengan  kepemilikan  apa  yang  disebut  Bourdieu sebagai modalitas simbolik . Artinya, semakin besar seseorang (kelompok orang,  negara)  modal  simbolik,  semakin  besar  otoritasnya  dalam menentukan  arah  pasar  simbol. 6 Demikian  modalitas  simbolik  itu melekat  pada  diri  professional  medis – modalitas itu pun memberikan otoritas kepadanya untuk menilai siapa yang sakit dan tidak sakit, serta menilai  siapa  yang  cacat  dan  tidak  cacat.  Akhirnya  ia  pun  mewujud menjadi kebenaran yang diyakini dan dibatinkan disitulah praktik kuasa dalam pewacanaan ilmu pengetahuan dipermainkan.
Peranan  kuasa  medis  cukup  sentral  dan  ekslusif  dalam menentukan  standar-standar  tentang  normalitas  dan  disabilitas (penyandang  cacat),  selanjutnya  standar-standar  medis  tersebut kemudian melahirkan pelabelan siapa yang cacat dan siapa yang normal. Pelabelan  sosial  yang  melahirkan  semiotika  sosial  (pemaknaan sosial), berdampak  pada  persepsi  atau  konsepsi  seseorang  dalam  melihat disabilitas.  Tindakan  yang  mengeksklusi kelompok disabilitas pun lahir dalam  praktik  sosial  dan  akhirnya  menjadi  kebiasaan  sosial  yang membudaya.  Dikatakan  membudaya  karena  ia  telah  menjadi pemahaman yang laten atau terpola dalam kebiasaan sosial dan praktik sosial yang berulang dalam lintasan ruang dan waktu.
Implikasi dari paradigma medical model adalah institusionalisasi disabilitas dengan didirikannya lembaga-lembaga atau panti-panti sosial dan  panti  rehabilitasi  untuk memampukan kembali atau  menormalkan, sebagai  pendekatan  utama  dalam  mengatasi  permasalahan  disabilitas. Penyandang  disabiltas  dianggap  sebagai center  of  the  problem ,  dan ketidakberfungsian  dan kerusakan fungsi fisik atau mental yang terjadi pada  individu  disabilitas  dianggap  sebagai  penyebab  utama  yang membutuhkan  penyembuhan  atau  perbaikan.  Namun  yang  menjadi problem,  tanpa  sadar  sebagian  besar  kelompok  disabilitas  menerima diri  mereka  sebagai  kelompok  yang  kurang  mampu  (tidak  normal). Sehingga tidak mampu melihat wajah institusionalisasi tersebut sebagai sebuah  kekerasan  simbolik  dan  diskriminasi  yang  berupaya
6 Ya sra f  A.  Pilia ng,  2005, Transpolitika:  Dinamikan  Politik  di  dalam  Era Virtualitas , Yogya ka rta : Ja la sutra , h. 202.
meminggirkan  mereka  dari  dunia  sosial  yang  seharusnya mereka juga ada di dalamnya bersama warga masyarakat lainnya.
Kekerasan  simbol,  menurut  Bourdieu  seperti  dikutip  Yasraf, adalah  sebuah  bentuk  kekerasan  yang  halus  dan  tak  tampak  yang menyembunyikan  dibaliknya  pemaksaan  dominasi.  Dalam  hal  ini kekerasan  simbol  bukanlah  sekedar  bentuk  dominasi  melalui  bahasa dan  (media)  komunikasi;  ia  adalah  penggunaan  dominasi  sedemikian rupa,  sehingga dominasi tersebut diakui sebagai legitimate . 7 Kekerasan simbol  terhadap  kelompok  difabel  berlangsung  melalui  pelabelan, sistem tanda, simbol, dan interpretasi atasnya yang semuanya berujung pada  pemahaman  yang laten dan menstruktur menjadi sebuah budaya dan  praktik  sosial  politik  yang  segregatif,  yaitu  peminggiran  kaum difabel dalam arena publik.
Menurut  Yasraf,  kekerasan  simbol  menciptakan  sebuah mekanisme  sosial  yang  di  dalamnya  relasi  bahasa  ( language  relation ) saling  bertautan  dengan  relasi  kekuasaan.  Sebuah  sistem  kekuasaan berupaya  melanggengkan  posisi  dominan  kelompok  tertentu  dengan cara  mendominasi  dan  mendistorsi  bahasa  yang  digunakan  dalam komunikasi.  Sehingga  yang  dikembangkan  adalah  prinsip mono- signification dan monosemy pertandaan dan pemaknaan serba tunggal. 8
Pemaknaan  tunggal  terhadap  disabilitas di praktikkan oleh profesional medis,  melalui  serangkaian  standar  keilmuan  yang  sepihak  tanpa melihat  faktor  lain  yang  membuat  kelompok  disabilitas  menjadi  tidak mampu  menjalani  kehidupan  sosial  sebagaiamana  kelompok masyarakat pada umumnya.
Kekerasan  simbol  terjadi  ketika  orang  yang  didominasi menerima  sebuah  simbol  (konsep,  gagasan,  ide,  kepercayaan,  prinsip) dalam bentuknya yang terdistorsi dan memberikan pengakuan atas apa yang  diterima  secara  disrtortif  tersebut,  untuk  kemudian  menggiring mereka  menerapkan  kriteria  evaluasi dominan – yang telah terdistorsi tersebut – dalam  menilai  diri  dan  kehidupan mereka sendiri. Di dalam proses dominasi tersebut, sebetulnya terjadi sebuah bentuk pemaksaan simbolik  yang  sangat  halus ,  akan  tetapi  orang  yang  didominasi  tidak menyadari  adanya  pemaksaan  atau  menerima  pemaksaan  tersebut sebagai commonsense . 9 Secara simbolik pelembagaan dan institusionalisasi  kelompok  difabel  dalam  bentuk  panti  sosial  dan rehabilitasi  individu  adalah  sebuah  bentuk  kekerasan  simbolik  yang diterima  warga  difabel  sebagai  suatu  bentuk  kebenaran  tunggal –
7 Ya sra f A.  Pilia ng, Ibid ., h. 200-201.
8 Ibid ., h. 201. 9 Ibid ., h. 201-202.
kesadaran  kritis  mereka  tersandera  oleh  wacana  dominan    yang  di praktikkan oleh kaum medis tersebut.
Benny  H.  Hoed  menyatakan,  tanpa  sadar,  masing-masing  kita secara  bersamaan  mengikuti  warga  lainnya dalam memberikan makna tertentu  kepada  orang  lain,  yakni  realitas  sosial  budaya  disekitar  kita. Inilah  yang  terjadi  dalam  kehidupan  sosial  kita  sehari-hari dari zaman ke zaman. Gejala inilah yang disebut semiotika sosial, yakni makna yang terbentuk  dalam  masyarakat  tentang berbagai realitas sosial budaya. 10 Label  penyandang  cacat  menciptakan  semiotika  sosial  budaya  yang membentuk  makna  atau  konotasi  negatif  terhadap  difabel,  yakni, kekurangan, ketidakmampuan dan ketidakberfungsian fisik dan mental. Tentunya label negatif ini secara geneologis selain bersumber dari nilai budaya  masyarakat  tertentu,  ia juga bersumber dari pandangan medis yang bias normalitas, yang mayoritas dianggap normal, sedangkan yang minoritas atau yang berbeda dianggap tidak normal atau cacat. Akhirnya kecacatan itu diterima sebagai kenyataan sosial (fakta sosial).
Disinilah  awal  mula  dimulainya  praktik  segregasi  dan  eksklusi kelompok difabel, seperti contoh institusionalisasi difabel melalui panti- panti  rehabilitasi,  pemisahan difabel dalam institusi pendidikan melalui sekolah  khusus  semisal  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB),  penerimaan masyarakat  dalam  kehidupan  sosial terhadap difabel lebih negatif, dan celakanya  keluarga  difabel pun ikut melakukan praktik eksklusi karena adanya rasa malu memiliki  anak difabel.
b. Pendekatan Social Model
Barton  seperti  dikutip  Ro’fah,  dalam  upaya  untuk  melemahkan dominasi  pendekatan  medis  dan  individu  dalam  dunia  disabilitas, dibutuhkan  hampir  satu  abad.  Baru  pada  dekade  1960-an  seiring dengan  munculnya  gerakan  masyarakat  sipil  diberbagai  belahan Amerika  dan  Eropa  kelompok-kelompok  difabel  mulai  mengkritisi bahwa model individual telah cukup lama meminggirkan peran mereka dari  kehidupan  masyarakat.  Asumsi-asumsi  model  individual  yang menganggap  difabel  adalah  individu  yang  kurang  dan  tidak  bisa menjalankan  peran  penuh  dalam  masyarakat  telah  melahirkan opresif dari  ketakutan  sampai  over-proteksi  dan kebijakan serta layanan yang parsial. 11 Kritik-kritik  ini  melahirkan  apa  yang  disebut social  model  of
10 Benny H. Hoed, 2011, Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya, Depok: Komunitas Ba mbu, h. 176.
11 Ro’fa h,  “Teori  Disa bilita s:  Sebua h  Review  Litera tur”  da la m  Ka mil  Alfi  Arifin (ed.), Analekta  Difabilitas:  Sumbangsih  untuk  Pengayaan  Rancangan  Undang -undang Difabilitas , Jurna l DIFABEL, Sa sa na  Integra si da n Advoka si Difa bel (SIGAB), Vol. 2, No. 2, Ta hun 2015, h. 146.

## 144 | Fajar
disability atau  model  sosial  disabilitas  yang  mengubah  fokus pembahasan disabilitas dari isu individu ke isu sosial dan politik. 12
Konseptualisasi  disabilitas  yang  terlahir  atas  dominasi konsepsi disabilitas dan bagaimana semestinya lingkungan sosial memandang diri mereka.  Pandangan  ini  disebut  dengan social  model ,  yang  belakangan kemudian  berkembang  menjadi  pandangan  yang  melihat  disabilitas dalam  pendekatan  HAM,  pendekatan  ini  dibangun  atas  sebuah prinsip dasar  bahwa  kecacatan/ impairment maupun  keterbatasan  fungsional sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap apa yang  dikatakan  sebagai  disabilitas/ketidakmampuan  aktifitas,  maupun juga partisipasi sosial. 13
Model  sosial  mengubah  arah  permasalahan  difabel  dari kekurangan  fungsional,  psikologis  dan  kognitif  yang  dimiliki  individu kepada  struktur  masyarakat  yang  secara  sistematis  menindas  dan mendiskriminasi  terhadap  difabel  serta  perilaku  negatif  masyarakat yang  harus  dialami  oleh  difabel setiap hari. Dengan kata lain, persolan disabilitas  terletak  pada  faktor  yang  labih  luas  dan  bersifat  eksternal yakni  lingkungan  sosial,  dan  bukan  konsekuensi  dari  kekurangan  fisik atau mental individu. 14
Jika  diamati,  landasan  teori  yang  digunakan  oleh  model  sosial sangat diwarnai oleh ideologi Marxis dan Strukturalis. Pemisahan antara impeirment dan disability yang  dimunculkan  UPIAS  merupakan  analisa dengan kacamata materialisme yang mengasumsikan bahwa konstruksi sosial  bagi  individu  yang  mengalami  impairment  berawal  dari  cara khusus  bagaimana  masyarakat  mengorganisir  akitivitas-aktivitas materialnya.
Siebers  seperti  dikutip  Ishak,  perspektif  sosial  kontras  dengan perspektif  medis,  perspektif  sosial  memandang  disabilitas  seseorang (dan  bukan  kecacatannya)  lebih  sebagai  akibat  dari  faktor  eksternal yang dikenakan pada seseorang daripada sekadar fungsi biologis difabel itu.  Perspektif  sosial  memungkinkan  kita  untuk  melihat  disabilitas sebagai  efek  dari  lingkungan    eksternal  yang  tidak  bersahabat  bagi sejumlah  bentuk  tubuh  dan  bukan  hal  yang  lain,  dan  untuk itu difabel lebih  membutuhkan  kemajuan  dalam  keadilan  sosial  dan bukan dalam kemajuan  kedokteran.  Keyakinan-keyakinan  dan  fungsi-fungsi  sosial yang  kemudian  meminggirkan  dan  melemahkan  peran  difabel  dapat
12 Ro’fa h., Ibid.
13 Ibid ., h. 9. 14 Ibid., h. 147.
dilihat sebagai hambatan untuk hidup sepenuhnya bersandar pada jenis kemampuan mereka. 15
Dengan  dimikian,  fokus  perhatian  untuk  melihat  persoalan difabel bukan pada orang per orang melainkan pada masyarakat sebagai suatu  sistem.  Apabila  paradigma  medis  di  atas  menganggap  individu sebagai  sumber  masalah,  maka  paradigma  sosial  model  lebih  melihat sumber  permasalahan  dari  struktur  masyarakatnya.  Jadi  yang  sakit bukan  individunya,  melainkan  masyarakat  sebagai  satu  sistem  sosial. Jadi  pandangan  sosial ini menaruh perhatian pada struktur dan sistem sosial sebagai pusat permasalahan. Pandagan ini menunjukan, kecacatan tidaklah  bersumber  dari  kelemahan  individual,  melainkan  bersumber dari  struktur  dan  institusi  sosial  dalam  masyarakat  yang  tidak menggambarkan  distribusi  penguasaan resources dan  penguasaan fasilitas serta berbagai sarana sosial yang tidak merata.
Pergerseran  makna  dari  medical  model  ke  social  model  amat penting,  karena  ada  upaya  untuk  menggugat  perspektif  yang sebelumnya  sangat  dominan:  memahami  dan  mendefinisikan “kecacatan”  sebagai persoalan  individu  medis,  menuju  persepsi  baru yang  lebih  menilai  kecacatan  sebagai  permasalahan  sosial  dan  politik. Maksudnya,  masalah  kecacatan  tidak  dapat  semena-mena  menjadi urusan kuasa medis yang men- judge seseorang sebagai orang cacat akan tetapi  kecacatan  itu  sendiri  merupakan  pertarungan  makna  dalam masyarakat.  Sehingga  cacat  merupakan  sebuah  konstruksi  sosial,  dan setiap  konstruksi  merupakan  kekaburan  yang  dipaksakan  menjadi benar. 16
Disabilitas,  menurut  pandangan  ini  dikarenakan  atas  kegagalan masyarakat,  lingkungan  serta  negara  dalam  mengakomodasi  apa  yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan kata lain, disabilitas yang dimaksud merupakan buah dari sebuah interaksi lingkungan yang gagal  mengakomodasi  penyandang  disabilitas. 17 Singkatnya  kecacatan merupakan  akibat  dari  konstruksi  sosial  dan  struktur  sosial  yang bias normalitas.
Dari  konsepsi  sosial  model  inilah  HAM  kemudian  terintegrasi dengan  isu-isu disabilitas sebagai sebuah bagian integral atas isu HAM, dimana  berangkat  dari  salah  satu  prinsip  bahwa  hak  asasi  manusia
15 Isha k Sa lim., Op. Cit. , h. 132. 16 Ro’fa h Mudza kir da n Sla met Thoha ri, 2010, “Ka um Difa bel da la m Pergula ta n Makna:  Sekilas  Pergeseran  Persepsi  Disability  dan  Relevansinya  di  Indonesia”,  dalam Sa hiron  da n  Asep  Ja hidin  (ed.), Ontologi  Pekerjaan  Sosial ,  Yogya ka rta :  UIN  Suna n Ka lija ga , h. 65.
17 Ibid ., h. 10.
merupakan hak yang secara inheren melekat pada setiap manusia, maka kondisi social  exclusion yang  dialami  oleh  kelompok  penyandang disabilitas  yang  diakibatkan  atas  interaksi  yang  gagal  tersebut  sudah seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM. Dengan kata  lain,  jaminan  atas  kesetaraaan,  kesamaan  hak  serta  partispasi penuh  juga  semestinya  melekat  pada  setiap  individu  penyandang disabilitas yang juga mesti dilindungi.
Untuk  aksi  politik  gerakan  difabel social  model -lah  yang melahirkan  gerakan  hak  difabel  ( Disability  Right  Movement )  dengan tuntutan perubahan sistem dan struktur yang selama ini dianggap gagal mengakomodasi  difabel.  Hal  ini  memunculkan    tuntutan  perubahan strategi  negara  terhadap  difabel  dari  pemenuhan  kebutuhan  khusus difabel  yang  diberikan  melalui  program-program  sosial  dalam welfare state dan  pendekatan-pendekatan  yang  berbasis  karitas  kepada kesamaan hak akan akses. 18
Melihat  aksi  dan  praktik  sosial  yang  dikembangkan  oleh  kaum difabel,  tidak  salah  jika  penulis  mengatakan  bahwa  preferensi  kaum difabel  dalam  memandang  kecacatan  lebih  kepada  pendekatan  kedua, yaitu  sosial  model.  Dimana  kaum  difabel  melihat  kecatatan  ini  sebagai hasil  dari  konstruksi sosial, yakni kecacatan bersumber dari pelabelan, lingkungan  sosial  yang  tidak  aksesibel.  Lain  kata  adalah  kegagalan masyarakat,  linkungan  sosial,  dan  negara  selaku  pemegang  kebijakan dalam mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas.
Aktor-aktor  difabel  sebagai  agensi  lebih  ke  faktor  sosial  dalam memandang  sumber  kecacatan  itu,  tindakannya  pun  terhadap  kaum difabel,  lebih  mengedapankan  nilai-nilai  HAM  dan  demokrasi,  yakni membangun kesetaraan bagi kaum difabel serta pemberdayaan difabel dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi  difabel  dalam  ruang  publik secara cerdas dan mandiri. Dengan begitu kelompok difabel diharapkan menemukan  makna  dan  eksistensinya  sebagai  manusia,  yang  sudah selayaknya  memiliki  kuasa  dan  kebebasan  atas  dirinya  sendiri,  serta menentukan  nasibnya  sendiri  tanpa  ada  eksklusi  dan  diskriminasi padanya, baik diskriminasi secara sosial maupun secara struktural.

## c. Pendekatan Difabilitas
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya  bahwa  disabilitas sebagai  organisasi  yang  bergerak  pada  bidang  advokasi  dan pemberdayaan  warga  difabel,  konsepsi  dan  tindakannya  lebih  kepada pendekatan  sosial  model,  maka  solusi  yang  ditawarkan  dalam
18 Ibid ., h. 77.
menyelesaikan  persolan-persoalan  difabel  lebih  kepada  pendekatan HAM dan Demokrasi.
Kaum  disabilitas  menyadari  bahwa  pengistilahan  dalam  hal  ini ternyata  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam mengkonstruksi  pemahaman.  Bersamanya  melekat  makna,  persepsi, serta  rekomendasi  perilaku.  Hal  itulah  yang  terjadi  dengan  cacat, penyandang  cacat  (disabilitas),  dan  difabel.  Istilah  penyandang disabilitas  merupakan  pengganti  istilah  penyandang  cacat  yang  dulu lebih  banyak  digunakan.  Istilah  ini  resmi  digunakan  di  Indonesia semenjak  diratifikasinya  konvensi  PBB  tentang  hak  penyandang disabilitas  atau “Convention  on  the  Right  of  Persons  with  Disabilities” (CRPD) pada Novenber 2011 lalu melalui UU No 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. 19
Di Indonesia konsepsi kecacatan/disabilitas/difabilitas pun terus berkembang. Terutama pada era tahun 90-an, ketika para aktifis difabel mulai  menggagas  penolakan  atas  istilah  dan  pemaknaan  istilah penyandang  cacat,  yang  sampai  akhirnya  memunculkan  istilah  difabel sebagai  akronim  dari differently  abled  people yang  dimaknai  dengan orang yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah tersebut sebagaimana disinggung di atas, pertama kali digagas oleh Mansour Faqih dan Setya Adi  Purwanta  (seorang  difabel  netra)  bukanlah  serta  merta pengganti dari  istilah  penyandang  cacat.  Gagasan  atas  ditawarkannya pengistilahan ini adalah lebih merupakan ide atas perubahan konstruksi sosial  memahami  difabilitas,  atau  yang  saat  itu  dikenal  sebagai kecacatan/penyandang  cacat. 20 Istilah difabel-difabilitas digunakan kaum  disabilitas  saat  ini  sebagai  jalan  untuk  mempejuangkan  hak-hak kelompoknya di dalam ruang publik.
Baik  istilah  penyandang  cacat  maupun  penyandang  disabilitas merupakan istilah yang sudah pernah dipakai dalam kebijakan setingkat undang-undang.  Misalnya  UU  penyadangan  cacat  dan  UU  ratifikasi Konvensi  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas.  Sementara  istilah  difabel merupakan  wacana  tanding  atas  istilah  penyadang  cacat.  Istilah penyadang  cacat  sangat  lazim  diucapkan  dimasa  lalu.  Khsususnya setelah  pemerintah  Orde  Baru  menggunakan  istilah  penyadang  cacat dalam  nomenklatur  hukum  dan  politik  dengan  memuatnya dalam satu undang-undang  khusus,  yakni  UU  No.  4  Tahun  1997  tentang Penyandang  Cacat.  Istilah  ini dipakai dengan asumsi medis yang kental yang  menganggap  sebagai  tubuh  yang  tak  lengkap  adalah  sebuah
19 Ibid ., h. 3-4.
20 Ibid ., h. 11-12.
kerusakan  fisik  dan fisiologis. Kerusakan itulah yang kemudian disebut cacat,  sebagaimana  istilah  ini  sering  dipakai  untuk  barang  yang  rusak. Kerusakan  tentu  saja  bermakna  sakit  dalam  dunia  medis  atau kesehatan. 21
Melihat  pergeseran  makna  dari  penyandang  cacat,  penyandang ketunaan,  penyandang  disabilitas,  dan  terakhir  difabel,  penulis menilai itu sebagai upaya kelompok disabilitas untuk melawan stigmatisasi dan steriotipe  negatif  yang  dialami  selama  dalam  kehidupan  sosial.  Istilah difabel  diperlukan  untuk  mengubah  stigmatisasi  negatif  dari penyandang  cacat  yang  berkonotasi ketidakmampuan fisik dan mental, menjadi difabel yang dikonotasikan sebagai orang yang mampu dengan cara  yang  berbeda.    Artinya,  istilah  difabel  dianggap  lebih  adil  dan representatif.
Karena  itu,  istilah  difabel  diwacanakan  untuk  menekankan bahwa orang-orang yang memiliki sebagian anggota tubuh yang berbeda dengan  orang  lain  bukanlah  orang-orang  yang  tidak  memiliki kemampuan  untuk  berkarya.  Orang-orang  ini  diakui  memiliki kemampuan  untuk  melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan  cara  yang  berbeda.  Jika  orang-orang  yang  memiliki  tangan melukis  dengan  tangannya,  maka  orang-orang  yang  tidak  memiliki tangan  tetap  mampu  melukis  tetapi  dengan  menggunakan  kaki  atau mulutnya.  Dengan  demikian,  perubahan  penyebutan  dari disability menjadi diffable ( diffability) bukan  hanya  perubahan  istilah  belaka. Namun,  ada  makna  sangat  dalam  yang  terkandung  di  dalamnya,  yaitu pengakuan  akan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  orang-orang  yang memiliki bentuk tubuh berbeda dengan orang lain tersebut. Perubahan ini  dilakukan  untuk  secara  bertahap  mengubah  stigma  yang  dibangun oleh masyarakat normal, bahwa kaum cacat tidak memiliki manfaat bagi kehidupan dan hanya menjadi beban bagi kaum normal. 22
Pengistilahan  difabel  mencoba  melepaskan  hubungan  kausatif antara  keterbatasan  fungsi  (fisik dan mental), hambatan aktifitas, serta ketidak-beruntungan sosial. Dengan kata lain bahwa ke tiga  hal tersebut boleh jadi berkaitan namun bukan merupakan keterkaitan yang mutlak. Konsepsi  difabilitas  mengakui  bahwa  setiap  individu  mempunyai perbedaan  (terlepas  apakah  dia  difabel  atau  bukan),  dan  sebagai konsekuensi  dari  perbedaan  itulah,  maka  sangat  penting  bagi lingkungan  dan  masyarakat  untuk  merespon positif bentuk perbedaan
21 Isha k Sa lim, Op. Cit ., h. 244.
22 Asyha buddin, “Difa bilita s da n Pendidika n Inklusif: Kemungkina nnya  di STAIN Purwokerto,” Jurnal  INSANIA ,  P3M  STAIN  Purwokerto,  Vol.  13,  No. 3, Sep-Des 2008, h. 2-3.
tersebut.  Konsepsi  ini  juga  mengakui realitas akan keterbatasan fungsi (fisik atau mental) sebagai suatu realitas yang normal. 23
Konsepsi ini juga menggeser standar normalisme sebagai sebuah realitas. Berbeda dangan standar medis dimana normalisme didasarkan pada standar-standar mayoritas dan yang berbeda/minoritas dikatakan sebagai  tidak  normal,  dalam  konsepsi  difabilitas  standar  kenormalan adalah realitas itu sendiri dimana manusia adalah sejatinya beragam. 24
Setya  Adi  Purwanta,  selaku  salah  satu  penggagas  istilah  difabel menegaskan,  Perlu  dipahami  bahwa  dalam  hal  memberikan  label terhadap  sesuatu  tidaklah  dapat  dilepaskan  dari  efek  dari  pelabelan tersebut.  Penggunaan  sebutan  (label)  itu dapat menimbulkan berbagai jenis  dan  intensitas  keseriusan  efeknya,  misalnya  penyebutan  dapat berefek penghormatan, keakraban, kecintaan, merendahkan, penghinaan, dan bahkan diskriminasi. 25
Pendekatan  difabalitas  secara  epistemologi  memiliki  kesamaan paradigma dengan pendekatan sosial model. Dalam hal ini, dikonstruksi sebagai  antitesis  terhadap  paradigma  medical  model.  Paradigma difabilitas cenderung melihat manusia sebagai makhluk ciptakan Tuhan dengan  derajat  kesempurnaannya  masing-masing.  Diantara  manusia tidak  ada  yang  lebih  atau  kurang  sempurna  antara  yang  satu  dengan lainnya.  Masing-masing  manusia  diciptakan  dengan  kesempurnaannya sendiri-sendiri. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik, masing- masing manusia memiliki  kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lain.
Dengan  demikian  konsepsi  difabilitas,  sangat  menghormati keberagaman  latar  belakang,  kondisi,  potensi,  dan  kemampuan  setiap individu  manusia.  Manusia  diciptakan  dengan  kondisi,  potensi,  dan kemampuan yang berbeda di antara satu dengan lainnya, tak terkecuali apakah  ia  difabel  atau  non  difabel,  karena  mereka  harus menjalankan tugas  hidup yang berbeda pula. Kondisi fisik yang berbeda merupakan instrumen  yang  dianugerahkan  oleh  Tuhan  untuk  menjalankan  tugas hidupnya  di  dunia.  Maka  konsepsi  difabilitas  lebih  melihat  keragaman atau  perbedaan  kemampuan  sebagai  sebuah  realitas  objektif.  Karena pada prinsipnya, setiap manusia sejatinya berbeda di antara satu dengan yang  lain.  Kecacatan  dalam  makna  difabilitas,  dipandang  sebagai konstruksi  sosial.  Jika  kecacatan  dipahami  sebagai  konstruksi  sosial
23 Joni Yulia nto, Op. Cit ., h. 15.
24 Ibid.
25 Setya  Adi Purwa nta , “Ba ga ima na  Aku menyebut Mereka ? Penya nda ng Ca ca t, Disabilitas,  atau  Difabel”,  dalam http://komitedisa bilita sdiy.blogspot.co.id ,  dia kses:  3 Februa ri 2015.
berarti  ia  bukan  realitas,  melainkan  ia  adalah  bangunan  sosial  yang menghambat,  dimana  jika  hambatan  itu  dihilangkan  maka  dengan sendirinya kecacatan akan terhapus.
Untuk  itulah  wacana  difabilitas  ini  dihadirkan  dalam  wacana publik  untuk  melawan disabelisme .  Bagi  para  pengkaji  disabilitas  tentu paham apa itu disabelisme. Ishak Salim, menjelaskan, disabelisme adalah pemahaman seseorang atau sekolompok orang dalam skala masyarakat maupun negara yang mengabaikan keberadaan dan keterlibatan orang lain  hanya  karena  orang  tersebut  memiliki  struktur  dan  fungsi  tubuh dan  mental  yang  berbeda  dengan  mayoritas  atau  masyarakat  pada umumnya. Jika rasisme adalah pengucilan orang-orang tertentu dengan alasan  karena  memiliki  ras  yang  berbeda,  maka  demikianlah  cara disabelisme  bekerja.  Jadi,  begitu  memasuki  pintu  disabelisme  ini  maka kita akan bertemu ruang-ruang lain yang terkait dengan banyak sektor dalam  kehidupan  dimana  praktik disablement atau  pengabaian  difabel bekerja atau berjalan dalam mayarakat. 26
Oleh  karena  itu,  sebagian  besar  organisasi  difabel  tampil mendorong mainstreaming difabilitas  dalam  wacana  publik.  Salah satu yang  bisa  kita  lihat,  adalah  tindakan  komunikatif  kaum  difabel  dalam menyuarakan  perlawanan  melalui  workshop  dan  seminar-seminar. Bahasan-bahasan  dalam  workshop  tersebut  bukan  hanya  untuk mengenali berbagai bentuk diskriminasi dan subordinasi warga difabel sebagaimana  digambarkan  di  atas,  melainkan  ia juga di arahkan untuk memahami lebih dalam bagaimana praktik tersebut bekerja dan menjadi cara pandang yang hegemonik.
Mansour Fakih seperti dikutip Ro’fah dan Slamet, yang memang sangat  Gramcian,  menilai  bahwa,  cacat  merupakan  konstruksi  sosial. Cacat adalah sejenis pelabelan yang semena-mena dilekatkan oleh orang normal  pada  warga  difabel.  Dibalik  ini  semua,  demikian  Mansour menegaskan, nalar developmentalisme yang memang  selalu menghendaki  kerapian  dan  ketertiban  demi  terciptanya pembangunan ekonomi yang diimpikan masyarakat kelas atas. 27
Lanjut  Mansour,  pada  dasarnya  untuk  memulai  membongkar salah  satu  jenis ketidakadilan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang dialami  oleh  sebagian  warga  masyarakat  yang  sering  disebut  sebagai penyadang  cacat  justru  bermula  dari  keyakinan  ideologis  masyarakat, akademisi, birokrat tentang apa yang disebut penyandang cacat itu. Apa yang  dianggap  sebagai  suatu  realitas  sosial  penyadang  cacat  adalah dikonstruksi secara sosial. Dengan kata lain apa yang dianggap sebagai
26 Isha k Sa lim, dkk ,  Op. Cit. , h. 85.
27 Ro’fa h da n Sla met Thoha ri, Op. Cit. , h. 87.
suatu realitas mengenai cacat merupakan suatu kesepakatan sosial atau suatu  konvensi  sosial.  Apa  yang  oleh  suatu  masyarakat  diyakini  di sekitar mereka yang mendapat label cacat dan tidak cacat adalah suatu konvensi  sosial.  Bahkan,  mulai  dari  label  cacat  ini  tersembunyi pengertian  baik  dan  tidak  baik,  bahkan  tersembunyi  juga  normal  dan tidak normal. Konstruksi sosial atau konvensi sosial yang berlaku adalah bahwa  mereka  yang  cacat  adalah  tidak  normal dan mereka yang tidak cacat  adalah  normal.  Konvensi  ini  memaksa  warga  masyarakat  untuk mematuhi dan melanggengkannya. 28
2. Landasan Yurdis dan Urgensi Pemenuhan Hak-hak Kaum Difabel dalam Kerangka HAM.
a. Landasan Yuridis Pemenuhan Hak-hak Kaum Difabel Berikut  beberapa  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  jaminan perlidungan  hak-hak  difabel.  Undang-Undang  Dasar  1945  menjamin kesetaraan  hak  dan  kesempatan  setiap warga negara, termasuk warga negara difabel (khususnya pasal 28 H ayat 2, dan Pasal 28 I ayat 2). UU No. 69 tahun 1999 tentang HAM (khususnya pasal 3, 5, dan 41), UU No. 13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan (khususnya pasal 28), UU No. 23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak (khususnya lihat pasal 8, 9, 11,  12,  13), UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan Nasional (khususnya pasal 5 dan 23). 29
Secara  normatif,  terdapat  tiga  peraturan  perundang-undangan utama terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia yaitu UU No. 4 tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat  dan  peraturan  untuk pelaksanaannya,  Peraturan  Pemerintah  No.  43  tahun  1998  (tentang Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial  Penyandang  Cacat),  ratifikasi CRPD  ke  dalam  UU  No.  19  Tahun  2011  Tentang  Hak-Hak  Penyadang Disabilitas,  dan  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas. Akan  tetapi,  kurangnya  perhatian  dan  masih  adanya  diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat dalam mengakar  pada  stigma  serta  persepsi  yang  tidak  tepat  terkait  dengan kemampuan  para  penyandang  disabilitas  di  dalam  menjalankan
28 Ma nsour  Fa qih,  2014,  “Akses  Rua ng  ya ng  Adil:  Meleta kka n  Da sa r  Kea dila n Sosial bagi Kaum Difabel”, dalam Suharto dan Haris Munandar (ed.), Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan , Yogya ka rta: SIGAB, h. 167-168.
29 Suna rma n  Suka mto, Best  Practice  Advokasi  Kebijakan  Daerah  Perperspektif Difabel: Pengalaman PPRBM Solo , (Solo: PPRBM Solo), h. 2.
kegiatan sehari-hari mereka, termasuk di dalamnya juga terkait dengan kontribusi yang mereka berikan secara aktif di semua sektor ekonomi. 30
Khusus  di  negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah difabel ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor  ekonomi  dan  lemahnya  kebijakan  dan  penegakan  hukum  yang memihak  komunitas  difabel. 31 Adalah  UU  No.  4  Tahun  1997  Tentang Penyandang  Cacat,  bisa  dianggap  sebagai  respon  pemerintah  atas wacana-wacana  kesamaan  hak  bagi  warga  difabel  yang  telah  menjadi agenda  global.  Seperti  undang-undang  anti  diskriminasi  difabel  di belahan dunia lain, UU No. 4 Tahun 1997 ini bertujuan untuk menjamin kesamaan  hak  dan  partisipasi  difabel.  Ada  sedikitnya  10  pasal  dalam undang-undang  ini  yang  secara  eksplisit  menyatakan  hak-hak  difabel dan kesamaan partisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan penyediaan aksesibilitas. 32
Termasuk Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (selanjutnya  disingkat  CRPD)  yaitu  konvensi  tentang  Hak-hak Penyandang  Disabilitas,  telah  diratifikasi  oleh  Negara  Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  2011  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  19  Tahun  2011)  tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel  di  Indonesia  ( Developmenttool  and  Human  Rights  Instrument ). Tujuan  konvensi  ini  adalah  untuk  memajukan,  melindungi,  dan menjamin  kesamaan  hak  dan  kebebasan  yang  mendasar  bagi  semua penyandang  disabilitas,  serta  penghormatan  terhadap  martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan ( inherent dignity ). 33
Ratifikasi  CRPD  oleh  Pemerintah  Indonesia  adalah  sebuah tindakan  yang  memberikan  pergeseran  mendasar  dari  pendekatan kesejahteraan sosial menjadi pendekatan hak asasi manusia. Termasuk di  dalamnya  adalah  untuk  memfokuskan  pada penghalang-penghalang yang  menghambat  di  lingkungan  fisik,  sosial,  budaya  dan  ekonomi sehingga  para  penyandang  disabilitas  bisa  berpartisipasi  dan memberikan  kontribusi  mereka  sesuai  dengan  kemampuan  yang
30 Pa per dipresenta sika n da la m a ca ra Lokakarya Pemetaan Kegiatan Disabilitas: ILO (PROPEL-Indonesia) & World Bank (DPO Window) , Ja ka rta  ta ngga l 26-27 September 2012, h. 5.
31 Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penya nda ng  Disa bilita s  Menurut Convention  on  the  Rights  of  Persons  With  Disa bilities (CRPD),” Jurnal Inovatif , Volume VIII, Nomor I,  Ja nua ri 2015, hlm. 7.
32 Ro’fa h Mudza kir da n Sla met Thoha ri, Op. Cit ., h. 91.
33 Ra ha yu da n Bustanuddin, Op. Cit. , h. 19.
mereka  miliki.  Terlebih  lagi,  pendekatan  ini  juga  menerima  pemikiran untuk  mengadopsi  perundang-undangan  dan  kebijakan  non diskriminatif,  yang  menekankan  pada  pentingnya  perlakuan  dan kesempatan yang setara. 34
CRPD  menetapkan  hak-hak  penyandang  disabilitas  secara  luas yaitu  setiap  penyandang  disabilitas  harus  bebas  dari  penyiksaan  atau perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan  martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  penghormatan  atas  integritas mental  dan  fisiknya  berdasarkan  kesamaan  dengan  orang  lain.  CRPD juga  menetapkan  kewajiban  umum  setiap  Negara  peserta  disamping kewajiban-kewajiban  lain  yang  ditetapkan  secara  eksplisit  dan  rinci. Negara  wajib  mengadopsi  semua  kebijakan  legislatif  dan  administratif sesuai  dengan  Konvensi  ini.  Artinya,  seluruh  Peraturan  Perundang- undangan yang berlaku positif di Indonesia serta peraturan dibawahnya haruslah  disesuaikan  serta  disinkronikasikan  sesuai  dengan  konvensi ini,  mulai  dari  substansi  di  dalam  Perundang-undangannya  hingga sampai klausul-klausul pasalnya. 35
Dalam  pelaksanaan  kewajiban  tersebut,  Negara  harus  mengacu pada prinsip-prinsip umum yakni: 36
1. Penghormatan  pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk  kebebasan  untuk  menentukan  pilihan,  dan kemerdekaan perseorangan;
2. Nondiskriminasi;
3. Partisipasi  penuh  dan  efektif  dan  keikutsertaan  dalam masyarakat;
4. Penghormatan  atas  perbedaan  dan  penerimaan  penyandang disabilitas  sebagai  bagian  dari  keragaman  manusia  dan kemanusiaan;
5. Kesetaraan kesempatan;
6. Aksesibilitas;
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; Selain  itu,  Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan  martabat  manusia  sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi
34 Pa per di Presenta sika n da la m a ca ra Lokakarya Pemetaan Kegiatan Disabilitas: ILO (PROPEL-Indonesia) & World Bank (DPO Window) , Ja ka rta  ta ngga l 26-27 September 2012, h. 5 35 Ibid., h.7 36 Ibid ., h. 25-26.
manusia  terhadap  kelompok  rentan  khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20,  dan  Pasal  28  I  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 37
Secara  etik-filosofis,  konsepsi  difabilitas  memiliki  relevansi dengan falsafah Pancasila, dengan semboyan “ Bhineka Tunggal Ika ” yang berarti  berbeda-beda  tapi satu tujuan. Ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia  pada  prinsipnya  memiliki  nilai-nilai  yang  menghargai keragaman,  keberbedaan,  serta  pluralitas.  Maka  secara  kritis  dapat dikatakan bahwa apabila masyarakat dan pemerintah selaku pemangku kebijakan  publik  tidak  menghargai  keberadaan  difabel  yang  notabene sebagai  bagian  dari  keragaman  warga  negara,  maka  ia  sesungguhnya telah  menodai  Pancasila  sebagai  dasar  dan  falsafah  negara.  Pancasila yang  berorientasi  pada  keragaman  dan  pluralitas,  seyogyanya  tidak hanya  diinternalisasikan  dalam  diri  individu  masyarakat,  melainkan  ia seharusnya  di  transformasikan  ke  dalam  tindakan  sosial,  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Ini  penting,  agar  proses pengambilan  kebijakan  publik  juga  memperhatikan  aspek-aspek difabilitas.  Yaitu  sebuah  kebijakan  yang  mengakomodir  segala  bentuk keragaman potensi dan kemampuan masyarakatnya.
b. Urgensi Pemenuhan Hak-hak Kaum Difabel
Menurut  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  Internasional (DUHAM)  1948 – setiap orang berhak atas hak dan kebebasan dengan tidak ada pengecualian seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama,  bahasa,  politik,  atau  pandangan  lain,  asal  usul  kebangsaan. Sedangkan  menurut  UU  No  39  Tahun  1999,  HAM  adalah  seperangkat hak  yang  melekat  pada  hakekat  keberadaan  manusia sebagai makhluk Tuhan  YME  dan  merupakan  anugerahnya  yang  harus  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 38
Dengan  pemahaman  seperti  itu,  maka  penghormatan, perlindungan,  dan  pemenuhan  HAM  terhadap  warga  negara  harus dijamin  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.  Ruang  lingkup  warga  negara  dalam  hal  ini  luas,  mencakup siapapun  tanpa  terkecuali  sebagaimana  diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD  1945,  termasuk  di  dalamnya  penyandang  disabilitas.  Penegasan mengenai  lingkup  itu  sangat  penting,  karena  HAM  bagi  penyandang
37 Ibid ., h. 18.
38 Tim  Kontra s, 2009, Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantaun dan Inevetigasi Hak Asasi Manusia, Kontra s, h. 29-31.
disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia. 39
Salah  satu  bentuk  negara  terkait  upaya  penghormatan, perlindungan,  dan  pemenuhan  hak  difabel  adalah  sikap  pemerintah Indonesia  yang  terlibat  secara  proaktif  dalam  mengadopsi  instrument HAM  bagi  difabel.  Komitmen  tersebut  ditunjukkan  kesepekatan Indonesia  untuk  menjadi  salah satu negara penandatangan Convention On  The  Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) pada 30 maret 2007. Ratifikasi  tersebut  merupakan  sebuah  momentum  penting  untuk meningkatkan harkat dan martabat difabel. 40 Semangat penghormatan, pemajuan, perlindungan,
pemberdayaan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak-hak  difabel  yang termuat  dalam  CRPD  mengacu  sepenuhnya  pada  prinsip  Hak  Azasi Manusia. 41 Berikut  beberapa  bentuk  pengakuan,  perlindungan,  dan pemenuhan  hak-hak  difabel  dalam  bagian  pembukaan  konvensi tersebut: 42
a) Mengakui  bahwa  disabilitas  merupakan  suatu  konsep  yang  terus berkembang  dan  disabilitas  merupakan  hasil  dari  interaksi  antara orang-orang  dengan  keterbatasan  kemampuan  dan  sikap  dan lingkungan  yang  menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya,
b) Mengakui  pentingnya  pedoman  prinsip-prinsip  dan  kebijakan  yang termuat  dalam  Program  Aksi  Dunia  mengenai  Penyandang Disabilitas  (World  Programme  of  Action  concerning  Disabled Persons)  dan  Peraturan-peraturan  Standar  mengenai  Persamaan Kesempatan  bagi  Penyandang  Disabilitas  (Standard  Rules  on  the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities);
c) Menekankan  pentingnya  pengarusutamaan  isu-isu  disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan,
d) Mengakui  juga  bahwa  diskriminasi  atas  setiap  orang  berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang,
e) Mengakui pula keragaman penyandang disabilitas.
39 Fa jri Nursya msi, dkk, 2015, Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas , Ja ka rta : Pusa t Studi Hukum da n Kebija ka n Indonesia  (PSHK), h. 9.
40 Fa iq Tobra ni, “Rekonstruksi Kelemba ga a n a tas Ha k Da sa r Difa bel ya ng lu m p u h di  Indonesia”,  dalam  Kamil  Alfi  Arifin  (Ed.), Analekta  Disabilitas:  Sumbangsi  untuk Pengayaan Rancangan Undang-undang Disabilitas, Jurna l Difa bel, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 352. 41 Ibid ., h. 353.
42 Liha t ba gia n Pembuka an Konvensi Ha k -ha k Penya ndang Disa bilita s ( Convention On The Rights Of Persons With Disabilities – CRPD).
f) Mengakui  perlunya  memajukan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia semua  penyandang  disabilitas,  termasuk  mereka yang memerlukan dukungan intensif yang lebih.
Selanjutnya Pasal 5 konvensi menekankan persamaan dan non- diskriminasi:
1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah sama di  hadapan  dan  di  bawah  hukum  dan  berhak,  tanpa  diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama;
2. Negara-Negara  Pihak  wajib  mencegah  semua  diskriminasi  yang difundamentalkan  disabilitas  serta  menjamin  perlindungan  hukum yang  sama  dan  efektif  bagi  penyandang  disabilitas  terhadap dikriminasi dengan fundamental alasan apa pun;
3. Dalam  rangka  memajukan  persamaan  dan  menghapuskan diskriminasi,  Negara  Pihak  wajib  mengambil  Iangkah-Iangkah  yang Iayak  untuk  menjamin  bahwa  penyesuaian-penyesuaian  yang beralasan diberikan;
4. Langkah-Iangkah  khusus  yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai  persamaan  bagi  penyandang  disabilitas  secara de  facto tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi di bawah Konvensi ini; 43
Sebagaimana  dalam  dua  dasawarsa  terakhir,  masyarakat penyandang  disabilitas  global  telah  berusaha  untuk  memerangi pandangan terhadap isu disabilitas atau penyandang disabilitas sebagai obyek kegiatan amal atau orang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Mereka  juga  berusaha  untuk  mendefinisi ulang penyandang disabilitas sebagai  anggota  penuh  dan  setara  dari  masyarakat,  yang  memiliki kontribusi penting dalam keluarga dan masyarakatnya. Pemikiran yang telah  berubah  ini,  menekankan  bahwa  kesempatan  penyandang disabilitas dalam mencapai potensi penuh mereka bukan terhalang oleh kelemahan  atau  kekurangan  mereka,  namun  oleh  perilaku  tidak  sehat dan  tidak mendukung dari masyarakat, serta oleh hambatan-hambatan sosial yang lain bagi keterlibatan para penyandang disabilitas.
Untuk  mewujudkan  agenda  pemenuhan  hak-hak  difabel  dalam kerangka  hak  azasi  manusia, menurut Mansour Fakih, perlu dipikirkan beberapa  usaha  sosial: Pertama, perlu  mendidik  kasadaran  manusia “normal” akan hak azasi difabel kepada setiap individu di setiap rumah tangga,  sampai  pada  kebijakan  pembangunan  negara  melalui  badan- badan  pemerintah.  Secara  lebih  kongkret  misalnya  implikasi  dari ratifikasi  Undang-undang  penyandang  disabilitas  dalam  perencanaan pembangunan.  Tidak  hanya  pengorganisasian kaum difabel, melainkan
43 Liha t pa sa l 5 Konvensi Ha k-ha k Penya ndang Disa bilita s ( Convention On The Rights Of Persons With Disabilities – CRPD).
juga  bangkitnya  gerakan  terhadap  kaum  difabel  (kaum  difabel movement ) bagi gerakan NGOs yang sudah ada. Hal ini karena tegaknya hak  azasi  difabel  tidaklah  merupakan  hadiah  dari  negara,  melainkan harus diperjuangkan oleh kaum difabel sendiri. 44
Kedua ,  gerakan  untuk  menciptakan  kota  yang  ramah  terhadap kaum difabel terutama seluruh fasilitas publik. Ini berarti membalik cara berpikir  dominan  bahwa  jika seseorang yang duduk di atas kursi roda dan  tidak  bisa  beribadah  di  tempat  ibadah  karena  tidak  ada  tangga (jalan  khusus)  dan  akses  terhadap  difabel,  maka  yang  dipersalahkan janganlah  kaum  difabel,  melainkan  perlu  introspeksi  akan  adanya diskiriminasi dalam arsitektur bangunan tersebut. Demikian halnya jika kaum  difabel  tidak  mampu  memasuki  arena  politik,  ekonomi,  dan budaya, yang perlu dipersalahkan bukanlah kaum difabel yang menjadi “ victim ” dari system yang diskriminatif  tersebut. 45
Ketiga , gerakan mengenai bagaimana proses diseminasi ideologi kritis  tentang  kaum  difabel  pada  setiap  program  dan  kebijakan kelembagaan dan keorganisasian, baik lembaga pemerintah, pendidikan, program kemasyarakatan, maupun keagamaan, bahkan kalangan NGOs. Masuk  dalam  agenda  ini  kajian  bagaimana  melakukan  pendidikan sensitifitas  difabel  pada  para  pengambil  keputusan,  melakukan pengawasan  dan  kritik  terhadap  kebijakan  dan  praktik  organisasi pemerintah maupun NGOs yang bias terhadap kaum difabel. 46 Keempat , dikemudian hari perlu usaha yang lebih bersifat law inforcement . Usaha ini  termasuk  melakukan  audit  diskriminasi  terhadap  kaum  difabel, monitoring  dan  evaluasi  terhadap proses, ataupun projek dan institusi pembangunan  sosial  yang  masih  melanggengkan  diskriminasi terselubung  terhadap  kaum  difabel,  serta  usaha-usaha  advokasi terhadap perubahan kebijakan yang lebih ramah terhadap difabel. 47
Oleh  karena  itu  kedepannya,  semestinya  permasalahan  kaum difabel tidak hanya diselesaikan dengan pendekatan yang bersifat social based , dengan memandang pemenuhan hak-hak difabel sebatas sebagai sebuah  masalah  sosial,  melainkan  harus  melihat  permasalahan difabel dalam sudut pandang yang lebih holistik dan terintegrasi.
Hal  senada  juga  diungkapkan  Faiq  Tabroni,  menurutnya; “Pengaturan  pemenuhan  hak  difabel  yang  cenderung  lebih  bersifat
44 Ma nsour Fa kih, 2004, “Akses Rua ng ya ng Adil  Meleta kka n Da sa r Kea dila n Sosial bagi Kaum Difabel”, dalam Suharto dan Aris Munandar (Ed.), Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan , Yogya ka rta: SIGAB, h. 179.
45 Ma nsour Fa kih, Ibid ., h. 179-180.
46 Ibid ., h. 180.
47 Ibid ., h. 180.
sosial  menimbulkan  berbagai  permasalahan. Salah satunya melahirkan sudut  pandang  bahwa  sektor  lain  seperti  kesehatan,  pendidikan,  dan ketenagakerjaan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1997  tentang  Penyandang  Cacat,  lebih  berfungsi  sebagai  sektor penunjang  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  hak  difabel.  Pola  pikir semacam  itu  tentu  saja  menyebabkan  pemenuhan  hak  difabel  di  luar masalah  sosial  kurang  tersentuh.  Selama  satu  decade  terakhir,  masih terdengar adanya praktik diskrimanatif terhadap difabel di luar jaminan kesejahteraan  sosial.  sebagai  contoh,  bidang  pendidikan.  Kecacatan ( impairment )  bisa  menyebabkan  difabel  seringkali  mengalami penolakan  dan hambatan terhadap akses memperoleh pendidikan dari lembaga pendidikan. 48
Hadirnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang cacat adalah bagian  dari  upaya  peningkatan  perlindungan  hak-hak  kaum  difabel. Karena selama ini UU No. 4/1997 dirasa kurang mampu menyelesaikan persoalan  difabel  secara  holistik  dan  integral.  Maka  dibutuhkan  suatu lembaga  khusus  untuk  menangani  permasalahan  difabel,  yang  tidak hanya  melihat  permasalahan  difabel  dari  sudut  pandang  pemenuhan kesejahteraan sosial, melainkan lebih jauh harus melihat seluruh aspek persoalan  difabel  baik  dari  sisi  sosial,  maupun  dari  sisi  kesehatan, pendidikan,  politik,  dan  budaya  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  agama. Mungkin  lembaga  itu  bisa  berupa  Komisi  Perlindungan Hak-hak Kaum Difabel (KPHD).

## PENUTUP
Pemenuhan  hak-hak  kaum  difabel  semestinya  tidak  hanya dipandang  dari  sisi  kesejahteraan  sosial  dalam  wujud  belas  kasih, dengan memandang permasalahan  difabel  sebatas  sebagai permasalahan  sosial,  melainkan  pemenuhan  hak-hak  harus  memuat berbagai  sektor  di  dalam  kehidupan  publik. Misalnya pemenuhan hak- hak  kaum  difabel  dalam  akses  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi, pekerjaan,  politik,  budaya,  dan  agama.  Artinya  pemenuhan  hak-hak difabel  dilakukan  secara  holistik  dan  integral,  disamping  pemenuhan hak-hak yang berbasis kebutuhan, juga mempertimbangkan aspek akses dan  kesempatan  yang dibuka pada semua sektor kehidupan. Selain itu, untuk  menguatkan  posisi kaum difabel dalam arena publik,  semestinya ada lembaga khusus berupa Komisi Perlidungan Hak-hak Kaum Difabel (KPHD)  untuk  menyeselaikan  berbagai  kompleksitas  permasalahan difabel baik dari sisi sosial, budaya, pendidikan, hukum, maupun politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyhabuddin,  “Difabilitas  dan  Pendidikan  Inklusif:  Kemungkinannya  di STAIN Purwokerto,” Jurnal INSANIA , P3M STAIN Purwokerto, Vol.
13, No. 3, Sep-Des 2008.
Benny  H.  Hoed,  2011, Semiotik  dan  Dinamika  Sosial  Budaya, Depok:
Komunitas Bambu.
Fajri  Nursyamsi,  dkk,  2015, Kerangka  Hukum  Disabilitas  Di  Indonesia: Menuju  Indonesia  Ramah  Disabilitas ,  Jakarta:  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Ishak  Salim,  “ Perspektif  Disabilitas  dalam  Pemilu  2014  dan  Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia”, Jurnal The Politics , Vol. 1, No. 2, Juli 2015.
Joni Yulianto, 2014, “Terminologi: Difabel atau Penyandang Disabilitas”, dalam  M.Syafi’ie,  dkk, Potret  Difabel  Berhadapan  dengan Hukum Negara , Yogyakarta: sigab Majda  El  Muhtaj,  2009, Dimensi-dimensi  HAM:  Mengurai  Hak  Ekonomi, Sosial, dan Budaya , Jakarta: Rajawali Pers. Manso ur  Faqih,  2014,  “Akses  Ruang  yang  Adil:  Meletakkan  Dasar Keadilan  Sosial  bagi  Kaum  Difabel”,  dalam  Suharto  dan  Haris Munandar  (ed.), Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan , Yogyakarta: SIGAB.
Michel  Foucault,  2012, Arkeologi  Pengetahuan ,  terj.  Inyiak  Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD.
Paper  dipresentasikan  dalam  acara Lokakarya  Pemetaan  Kegiatan Disabilitas: ILO (PROPEL-Indonesia) & World Bank (DPO Window) , Jakarta tanggal 26-27 September 2012. Rahayu Repindowaty Harahap dan Bust anuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap  Penyandang  Disabilitas  Menurut Convention  on  the Rights  of  Persons  With  Disabilities (CRPD),” Jurnal  Inovatif , Volume VIII, Nomor I,  Januari 2015.
Ro’fah,  “Teori  Disabilitas:  Sebuah  Review  Literatur”  dalam  Kamil  Alfi Arifin  (ed.), Analekta  Difabilitas:  Sumbangsih  untuk  Pengayaan Rancangan  Undang-undang  Difabilitas ,  Jurnal  DIFABEL,  Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Vol. 2, No. 2, Tahun 2015. Ro’fah  Mudzakir  dan  Slamet  Thohari,  2010,  “Kaum  Difabel  dalam Pergulatan  Makna:  Sekilas  Pergeseran  Persepsi  Disability  dan Relevansinya di Indonesia”, dalam Sahiron dan Asep Jahidin (ed.),
Ontologi Pekerjaan Sosial , Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Sunarman  Sukamto, Best  Practice  Advokasi  Kebijakan  Daerah Perperspektif Difabel: Pengalaman PPRBM Solo , Solo: PPRBM Solo. Tim  Kontras,  2009, Panduan  untuk  Pekerja  HAM:  Pemantaun  dan Inevetigasi Hak Asasi Manusia, Kontras.
Yasraf  A.  Piliang,  2005, Transpolitika:  Dinamikan  Politik  di  dalam  Era Virtualitas , Yogyakarta: Jalasutra.
---Halaman Ini Sengaja Dikosongkan---