## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5513/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo
Sholahudin Al Ayubi 1 , Riaty Raffiudin 2

## Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 20 Juny 2023 Publish : 07 July 2023 This research aims to understand how the dominance of natural resource oligarchy occurs in the coal extractive industry sector during the Jokowi era. Through qualitative research methods, the research  analyzes  several  indicators  based  on  Winters'  oligarchy  theory,  including  the concentration of oligarchic  wealth  in  Indonesia  and  the  increase  in  individual  wealth  derived from control over coal mining concessions. The magnitude of this wealth has also strengthened the  influence  of  natural  resource  oligarchs  on  existing  policies  and  political  systems.  During Jokowi's presidency, the strong business linkages between coal oligarchs and political elites have put  Indonesia  in  extreme  dependence  on  the  coal  industry,  which  scholars  have  labelled  an extractivist  regime.  One  of  the  adverse  impacts  of  this  extractivist  regime  is  the  increased potential for political corruption, which leads to state capture. One indicator of state capture is Indonesia's low corruption perception index score.

## Keywords:
Oligarchic Domination; Coal
Dependency Joko Widodo State Capture Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 20 Juni 2023 Publis : 07 Juli 2023 Penelitian ini ditujukan untuk memahami bagaimana dominasi oligarki sumber daya alam yang terjadi di sektor industri ekstraktif batu bara pada masa pemerintahan Jokowi. Melalui metode penelitian  kualitatif,  fokus  penelitian  ditujukan  dengan  menganalisis  beberapa  indikator berdasarkan  toeri  oligarki  Winters,  diantaranya  masih  terkonsentrasinya  kekayaan  oligarki  di Indonesia, dan meningkatnya kekayaan individu yang bersumber dari penguasaan atas konsesi tambang batu bara. Besarnya kekayaan ini sekaligus telah memperkuat pengaruh oligarki sumber daya  alam  terhadap  kebijakan  dan  sistem  politik  yang  ada.  Di  periode  pemerintahan  Jokowi, keterkaitan bisnis yang kuat antara oligarki batu bara dan elit politik telah membuat Indonesia berada pada kondisi ketergantungan yang ekstrim terhadap industri batu bara, para ahli melabeli kondisi  ini  sebagai  rezim  ekstraktivisme.  Salah  satu  dampak  buruk  rezim  ekstraktivisme  ini adalah meningkatnya potensi korupsi politik, yang berujung pada state capture atau pembajakan negara. Salah satu indikator terjadinya state capture adalah rendhnya indeks persepsi korupsi di Indonesia.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Sholahudin Al Ayubi Universitas Indonesia Email: alche.yubi@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Ketergantungan  dunia  terhadap  energi  fosil  telah  menyebabkan  pemanasan  global  dan perubahan  iklim  yang  mengancam  kehidupan  makhluk  hidup  di  bumi.  Laporan  khusus Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  (IPCC)  memproyeksikan  bahwa  model pembangunan  berbasis  bahan  bakar  fosil  akan  menyebabkan  peningkatan  suhu  global  hingga lebih  dari  1,5  derajat  pada  tahun  2030.  Jika  itu  terjadi,  akan  berdampak  pada  meningkatnya potensi  risiko  bencana  alam  akibat  perubahan  iklim  seperti  banjir,  gelombang  panas  ekstrem, kekurangan  air  bersih,  kekeringan,  dan  kenaikan  permukaan  air  laut  yang  menyebabkan hilangnya  pulau-pulau  kecil.  Di  Indonesia,  ketergantungan  terhadap  sumber  energi  fosil  juga tercatat tinggi. Pada tahun 2021, sebanyak 87.8% dari total bauran energi primer nasional masih diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, sementara hanya 12,2% bauran yang berasal dari energi terbarukan (DEN, 2022).
Batu  bara  sebagai  salah  satu  dari  sumber  energi  fosil  terbesar  yang  dimanfaatkan pemerintah  Indonesia  terutama  dalam  memenuhi  kebutuhan  listrik  nasional,  seringkali mengundang polemik karena selain menghasilkan emisi karbon tinggi, sifatnya yang destruktif
juga mendorong percepatan kerusakan lingkungan. Berdasarkan kajian Reno Fitriyanti (2016), keberadaan  pertambangan  batu  bara  di  suatu  wilayah  telah  terbukti  menyebabkan  perubahan bentang  alam,  penurunan  kualitas  tingkat  kesuburan  tanah,  air  dan  udara,  mengancam keanekaragaman hayati, serta kesehatan penduduk setempat akibat pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah tambang. Selain itu, pengoperasian sektor tambang di Indonesia juga tidak jarang memicu terjadinya konflik sosial. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam hal ini mencatat  selama  periode  2014-2020,  terdapat  116  konflik  di  sektor  pertambangan.  Konflik tersebut umumnya berkaitan dengan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, perampasan lahan, atau kriminalisasi warga penolak tambang oleh aparat keamanan. Selain itu, kasus lubang tambang  galian  yang  sering  ditinggalkan  oleh  perusahaan  pasca  selesai  beroperasi  juga menambah daftar permasalahan tata kelola sektor tambang di Indonesia. Hingga tahun 2020, total lubang tambang mineral dan batu bara yang belum ditutup mencapai 3.092. Keberadaan lubang tambang  ini  dalam  beberapa  kasus  telah  menimbulkan  korban  jiwa  dimana  sepanjang  tahun 2014-2020,  sebanyak  168  orang  tercatat  meninggal  dunia,  mayoritas  di  antaranya  anak-anak. (Catatan Akhir Tahun JATAM, 2020)
Kondisi ketergantungan negara terhadap energi fosil batu bara dan daya rusak yang masif terhadap lingkungan menjadi titik evaluasi bersama untuk membatasi aktivitas industri batu bara nasional di masa depan. Namun, di masa periode berjalan pemerintahan presiden Joko “Jokowi” Widodo (2014-2022), tercatat bahwa meski pemerintah telah menetapkan pembatasan produksi batu  bara  nasional  melalui  Rencana  Umum  Energi  Nasional  (RUEN),  namun  dalam implementasinya yang terjadi justru menunjukkan tren sebaliknya. Pemerintahan Jokowi dalam hal ini sering kali merevisi target rencana produksi tahunan untuk mengakomodasi permintaan batu bara yang lebih tinggi dari rencana awal. Hingga pada tahun 2019, tercatat jumlah produksi batu  bara  yang  dikeruk  mencapai  puncak  tertinggi  dalam  sejarah  Indonesia,  yaitu  sebanyak 616,16 juta ton atau setara dengan 9% total produksi batubara dunia (Statistical Review of World Energy, 2020).
Kegagalan  pemerintahan  Jokowi  dalam  mengendalikan  produksi  batu  bara  jika  ditelisik lebih dalam tidak bisa hanya dipandang sebagai  kebijakan yang tidak terimplementasi dengan baik. Dalam memahami fenomena tersebut, Radikal, dkk. (2021) menilai terdapat latar ekonomi politik  yang  kuat  dalam  pelaksanaan  sistem  demokrasi  di  Indonesia  yang  secara  umum cenderung  didominasi  oleh  keterlibatan  dan  afiliasi  pelaku  usaha  dalam  politik  dan  kebijakan sehingga membuat Indonesia terus menerus mengalami ketergantungan pada industri ekstraktif batu bara. Dengan kata lain, kegagalan pemerintah Jokowi dalam mengatur industri batu bara kemungkinan  diakibatkan  karena  kuatnya  pengaruh  kekuasaan  kelompok  tertentu  yang  tidak menghendaki  perubahan  arah  kebijakan  yang  dapat  merugikan  atau  mengurangi  keuntungan yang selama ini mereka  peroleh. Dalam ilmu  politik, kelompok ini umumnya dikenal  sebagai oligarki. (Winters, 2011)
Interaksi dan hubungan yang terjalin antara elit dan oligarki di sektor batu bara sejauh ini diketahui  tidak hanya terjadi di  tingkat  lokal namun  juga nasional. Berdasarkan kajian aliansi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia dalam Coalruption (2018), para pemain kunci di industri batu bara dinilai telah memainkan peranan penting pada masa pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu, baik dari kubu tim sukses Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam temuannya, para calon dan tim inti pemenangan Pilpres 2019 tersebut teridentifikasi memiliki afiliasi dengan bisnis sektor batu bara baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping kajian akademis, temuan mengenai jejaring koneksi bisnis dan politik oligarki batu bara di Indonesia juga semakin marak dibicarakan publik pasca rilisnya film dokumenter jurnalisme investigasi  berjudul  Sexy  Killers  (2019)  karya  Watchdoc  Image  yang  diunggah  ke  Youtube jelang perhelatan pemilu 2019 lalu. Film yang telah ditonton lebih dari 30 juta kali tersebut tidak hanya berupaya menggambarkan kerusakan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan batu bara, melainkan  juga  turut  menyebutkan  sejumlah  nama-nama  tokoh  politik  dan  pebisnis  ternama Indonesia yang dianggap memiliki hubungan dengan aktivitas pertambangan di sejumlah daerah, termasuk presiden terpilih Joko Widodo.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Berbagai jenis laporan di atas memberikan gambaran bahwa interaksi kelompok elit dan oligarki di dalam Pemerintahan Jokowi semakin terindikasi kuat dan karenanya sulit dipisahkan dari polemik kebijakan politik yang ada. Fenomena ini menjadi contoh penting dalam memahami secara  riil  bagaimana  perkembangan  oligarki  dalam  sistem  politik  Indonesia  terkini. Sebelumnya, kajian Richard Robison dan Vedi R. Hadiz (2014) menjelaskan bahwa dominasi oligarki  di  Indonesia  tidak  hilang  pasca  reformasi.  Menurutnya,  justru  oligarki  terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang terutama didorong oleh perkembangan neoliberalisme. Merujuk pada basis teoritis oligarki dan studi kasus ini, dapat dikatakan bahwa berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia saat ini juga diiringi dengan tren semakin menguatnya dominasi oligarki sehingga keberadaannya sulit dilepaskan dari berbagai isu kebijakan pemerintah. Sehingga, besar kemungkinan kasus mengenai gagalnya pengendalian produksi batu bara di masa pemerintahan Jokowi juga disebabkan oleh permasalahan yang sama.
Berdasarkan  permasalahan  penelitian  di  atas,  terlihat  bahwa  terdapat  korelasi  yang  kuat antara keberadaan oligarki sumber daya alam dengan kondisi ketergantungan Indonesia terhadap industri  ekstraktif  batu  bara.  Dengan  demikian,  kesenjangan  yang  ditemukan  pada  gagalnya pemerintahan Jokowi dalam mengendalikan produksi batubara perlu dikaji lebih jauh mengingat fenomena  ini  tampak  tidak  terbatas  pada  aspek  institusional  melainkan  berkaitan  erat  dengan lanskap  sistem  ekonomi-politik  yang  yang  secara  umum  cenderung  masih  dipengaruhi  oleh kekuasaan antara afiliasi elit dengan oligarki dalam sistem politik. Dengan demikian, penelitian ini ditujukan guna memahami lebih jauh bagaimana dominasi  oligarki sumber daya alam dan state capture yang terjadi melalui studi kasus ketergantungan Indonesia terhadap industri ekstratif batu bara pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2019-2022.

## 2. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mencoba memberikan pengertian mendalam  mengenai  suatu  proses  dan  gejala  melalui  pengamatan  terhadap  subyek  penelitian. Melalui pendekatan ini, konteks ekonomi dan politik dipandang sebagai sesuatu yang dinamis bergantung  pada  interaksi  antar  aktor-aktor  yang  ada.  (Creswell,  2014)  Di  samping  itu,  jenis penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis  yaitu  menyajikan  gambaran  yang  spesifik  mengenai situasi atas studi kasus yang diangkat. Jenis penelitian ini dipakai dengan tidak hanya membatasi temuan  pada  hasil  pengumpulan  data,  melainkan  juga  dari  analisis  dan  interpretasi  atas  data tersebut. Pada studi kasus yang diangkat, ketergantungan Indonesia terhadap industri ekstraktif batu  bara  di  masa  pemerintahan  Joko  Widodo  merupakan  fenomena  yang  menjadi  konteks penelitian.  Di  dalamnya,  setiap  aktor  yang  terlibat  dianggap  dapat  mempengaruhi  kondisi, sehingga, subyek penelitian yang menjadi fokus kajian ini adalah relasi diantara aktor-aktor yang dianggap sebagai  oligarki  penguasa kolektif sumber daya alam, dan elit-elit  dalam perintahan Jokowi  maupun  lembaga  legislatif.  Setiap  aktor  tersebut  dianggap  memiliki  pandangan  dan tindakan yang subjektif sehingga peneliti memilih untuk memperluas makna dari fenomena yang tampak kompleks dibanding membuat kategorisasi tertentu (Neumann, 2010).
Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu pertama, data primer yang diperlukan untuk  memperoleh  informasi  khusus  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  atau  menjustifikasi temuan.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam (indepth interview) dan pernyataan yang dikeluarkan oleh sejumlah informan yang dikategorikan sebagai sumber utama yang  relevan dengan tujuan penelitian. Sumber data kedua yaitu data sekunder yang dipakai untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder yang  dimaksud  berupa  dokumen  resmi  baik  dari instansi  terkait,  literatur,  artikel  online,  serta video atau bentuk dokumentasi lain dari informan terkait. Kedua sumber data yang terkumpul dianalisis secara simultan sejak awal hingga akhir penelitian, diverifikasi, diinterpretasikan, dan ditarik ke dalam kesimpulan berdasarkan pola dan makna yang dominan muncul sesuai dengan kontkesnya. Dalam penarikan kesimpulan ini, peneliti berfokus pada apa yang menjadi batasan, berdasarkan teori dan konsep yang digunakan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dominasi oligarki sumber daya alam di Indonesia merujuk pada bentuk kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang memiliki kontrol yang kuat atas  sumber  daya  alam  negara.  Dalam  konteks  Indonesia,  sumber  daya  alam  yang  kaya  dan melimpah  seperti  minyak,  gas  alam,  batu  bara,  dan  tambang  emas  diketahui  menjadi  sumber kekayaan yang signifikan bagi oligarki, terutama di masa pemerintahan Jokowi. Kontrol yang terpusat  dan dominasi  atas  sektor ini menjadi  ciri  khas oligarki  di  Indonesia. Menurut Jeffrey Winters  (2011),  terdapat  beberapa  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi bentuk kekuasaan oligarki di Indonesia dalam konteks sumber daya alam.
Pertama, konsentrasi  kekayaan. Salah satu  indikator utama  adalah  tingginya konsentrasi kekayaan  pada  sekelompok  individu  atau  keluarga  kaya.  Jika  terdapat  kelompok  kecil  yang memiliki kepemilikan yang signifikan atas sumber daya alam dan kekayaan negara, hal ini dapat menunjukkan adanya bentuk kekuasaan oligarki. Individu atau keluarga tersebut dapat memiliki kepemilikan langsung atas perusahaan sumber daya alam atau memiliki hubungan politik yang kuat yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan dan mengontrol sumber daya tersebut. Kedua, pengaruh politik yang dimiliki oleh kelompok oligarki sumber daya alam tersebut. Jika kelompok  tersebut  dapat  menggunakan  kekayaan  mereka  untuk  mempengaruhi  kebijakan pemerintah, memperoleh perlakuan istimewa dalam perizinan dan kontrak, serta memiliki akses yang lebih besar ke proses pengambilan keputusan politik, maka ini merupakan indikasi dominasi oligarki dalam sektor sumber daya alam. Ketiga, keterkaitan antara bisnis dan politik. Winters dalam  hal  ini  juga  menyoroti  keterkaitan  yang  erat  antara  bisnis  dan  politik  sebagai  indikator kekuasaan  oligarki.  Jika  terdapat  hubungan  yang  kuat  antara  kelompok  oligarki  sumber  daya alam  dengan  para  politisi  atau  pejabat  pemerintah  yang  memungkinkan  mereka  untuk melindungi  dan  memperluas  kepentingan  ekonomi  mereka,  maka  hal  ini  dapat  menunjukkan adanya dominasi oligarki dalam sektor sumber daya alam.
Penulis  akan  menjelaskan  dominasi  oligarki  sumber  daya  alam  yang  terjadi  di  masa pemerintahan Jokowi berdasarkan penggunaan indikator di atas. Penggunaan indikator-indikator tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  bentuk  kekuasaan  oligarki  di Indonesia dalam konteks sumber daya alam, terutama batu bara, dalam rangka mempertahankan kekayaan dan pendapatannya. Dalam hal ini, oligarki batu bara dianggap menjadi bagian penting dari  berjalannya  periode  pemerintahan  Jokowi  sejak  tahun  2019-2022  sehingga  memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek politik dan ekonomi di Indonesia.

## Konsentrasi Kekayaan Oligarki Sumber Daya Alam di Masa Pemerintahan Jokowi
Masalah  konsentrasi  kekayaan  nasional  di  Indonesia  merupakan  isu  yang  telah  lama menjadi perhatian dalam perjalanan pembangunan ekonomi dan sosial negara ini. Konsentrasi kekayaan mengacu pada distribusi yang tidak merata dari kekayaan dan sumber daya ekonomi di antara individu, kelompok, atau sektor tertentu dalam masyarakat (Piketty, 2013). Dalam sub bab  ini,  akan  dijabarkan  beberapa  kelompok  oligarki  yang  memiliki  konsentrasi  kekayaan signifikan  di  Indonesia  yang  antara  lain  terkait  dengan  sektor  sumber  daya  alam,  seperti pertambangan, minyak dan gas, serta perkebunan. Kelompok ini diketahui memiliki akses dan kendali yang kuat terhadap sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.
Pasca  reformasi  1999,  kemakmuran  Indonesia  diketahui  meningkat  secara  signifikan (Zulkifli, 2020). Meskipun mengalami pertumbuhan tersebut, ketimpangan kekayaan penduduk Indonesia tidak banyak berubah. Berdasarkan Laporan Ketimpangan Dunia 2022, kesenjangan ekonomi  Indonesia  tidak  berubah  secara  signifikan  selama  dua  dekade  terakhir.  Antara  tahun 2001 dan 2021, 50% kelas bawah penduduk Indonesia memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga  nasional.  Sementara  pada  periode  yang  sama,  sisa  10%  populasi  kelas  atas  memiliki sekitar 60% kekayaan rumah tangga.
Gambar 1. Porsi Kepemilikan Kekayaan Masyarakat Kelas Atas dan Bawah di Indonesia

## Sumber: World Inequality Report 2022, diolah
Kekayaan  rumah  tangga  nasional  didefinisikan  dalam  laporan  ini  sebagai  jumlah  aset keuangan (termasuk saham dan surat berharga lainnya) dan aset non-keuangan (seperti rumah) yang dimiliki oleh seluruh rumah tangga Indonesia. Pada tahun 2021, kesenjangan pendapatan di Indonesia menjadi 1:19. Artinya pendapatan rata-rata penduduk pada kelas ekonomi tertinggi 19 kali lebih tinggi dibandingkan penduduk pada kelas ekonomi terendah. Rasio ini lebih tinggi daripada di Amerika Serikat yang memiliki kesenjangan pendapatan sekitar 1:17, atau di Rusia, China, Korea Selatan, dan Nigeria yang rasionya 1:14.  Dari informasi  tersebut  terlihat  bahwa angka  pertumbuhan  ekonomi  tahunan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tidak  cukup  untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi didistribusikan dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari langkah-langkah yang diterapkan. Ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh  konsentrasi  kekuasaan  oligarki  terhadap  sumber  daya  alam  ini  secara  khusus  disoroti pengamat  ekonomi  Faisal  Basri  (2017),  yang  menilai  ketimpangan  kekayaan  ini  akibat pemusatan kekayaan nasional seperti akses sumber daya alam oleh kelompok oligarki. Kekayaan para oligarki ini umumnya diperoleh melalui kedekatan dengan kekuasaan.
“Karena akses sumber daya alam dikuasai oleh oligark, oleh karena itu Indonesia satu persen orang terkaya menguasai 44,6% kekayaan nasional, itu nomor 3 terburuk setelah Rusia dan Thailand. Kalau 10% agak lebih baik sedikit nomor 6 terburuk di dunia. Ini karena kekayaan alamnya yang mereka kuasai oleh segelintir orang itu. Oleh karena itulah tidak heran kroni- kapitalisme  indeks  kita  juga  tinggi  nomor  7  tertinggi  di  dunia.  Artinya  di  sini  2/3  dari kekayaan orang terkaya itu didapat dari bisnis kroni yang menghasilkan oligarki itu. Bisnis kroni apa sih, pokoknya bisnis mereka itu yang membutuhkan lisensi negara, salah satunya pertambangan  batu  bara.  Jadi  saya  katakan  oligark  paling  solid  adalah  batu  bara.”  (Faisal Basri, 2022)
Merujuk pada teori Winters mengenai sumber kekayaan, menunjukkan bagaimana bentuk kekuasaan oligarki di Indonesia dapat diketahui melalui kontrol dominan atas sektor sumber daya alam. Kelompok ini umumnya terdiri dari individu-individu yang memiliki akses yang kuat ke sumber daya alam, baik melalui kepemilikan langsung atau melalui hubungan politik yang erat dengan pemerintah. Bentuk kekuasaan oligarki sumber daya alam ini terbukti telah menghasilkan ketimpangan ekonomi yang signifikan, di mana kekayaan dan manfaat dari sumber daya alam yang  melimpah  terdistribusi  secara  tidak  secara  adil  kepada  seluruh  masyarakat.  Kelompok oligarki sumber daya alam sering kali memperoleh keuntungan yang besar sementara sebagian besar penduduk tetap menderita kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dalam konteks oligarki sumber daya  alam,  Winters  juga  mengidentifikasi  adanya  “kekuasaan  lintas-generasi”  atau  dominasi yang  terus  berlanjut  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Hal  ini  dapat  terjadi  melalui praktik warisan kekayaan dan pengaruh politik yang diteruskan dari satu  keluarga oligarki ke keluarga berikutnya, sehingga memperkuat dominasi kelompok tersebut atas sumber daya alam.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Gambar 2. Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Versi Forbes Per Mei 2023
Sumber: forbes.com, The World’s Real-Time Billionaires 2023, diolah. Menurut Daftar Miliarder versi Forbes, sejak tahun 2022 hingga pertengahan Mei 2023, Low Tuck Kwong dinobatkan sebagai orang terkaya Indonesia kekayaan sebesar 29 miliar dolar AS  atau  sekitar  Rp435  triliun  (kurs  Rp15.000).  Kekayaan  Low  Tuck  Kwong  melampaui  dua konglomerat pemilik Grup Djarum, yaitu Robert Budi Hartono, yang memiliki kekayaan $26,6 miliar (399 triliun), dan Michael Hartono dengan kekayaan $25,4 miliar (381 triliun). Salah satu faktor  pendongkrak  kekayaan  Low  Tuck  Kwong  adalah  kepemilikan  saham  perusahaan  batu bara, PT Bayan Resources Tbk (BYAN), yang naik signifikan beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga saham BYAN sejalan dengan kenaikan harga batu bara di pasar global. Kenaikan tersebut juga  mengangkat  kekayaan  pemilik  saham  BYAN  lainnya  seperti  Dewi  Kami,  yang menobatkannya sebagai wanita terkaya di Indonesia nomor 8 di Indonesia.
Data  di  atas  juga  menunjukkan  bahwa  dari  10  orang  terkaya  di  Indonesia,  terdapat sedikitnya 3 orang yang sumber utama kekayaannya berasal dari bisnis sektor pertambangan batu bara.  Low  Tuck  Kwong,  saat  ini  tercatat  sebagai  Direktur  Utama  PT  Bara  Tabang,  yang merupakan satu dari sepuluh perusahaan produsen batu bara terbesar di Indonesia. Konglomerat yang dikenal sebagai “Raja Tambang” ini masih menjadi pemilik saham terbesar disana melalui perusahaannya  di  Bayan  Resources  Tbk.  Penguasaan  konsesi  lahan  raksasa  tambang  PT  Bara Tabang tersebar di  wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dimana tambang batu bara  terbesarnya  berlokasi  di  konsensi  Tabang  yang  menyumbang  80  persen  produksi. (kompas.com, 2020)
Sebagai  pengusaha  batu  bara  yang  sudah  lama,  kekayaan  Low  Tuck  Kwong  tumbuh signifikan  hanya  dalam  waktu  singkat.  Di  penghujung  tahun  2021,  Majalah  Forbes  masih memposisikan  Low  Tuck  Kwong  sebagai  orang  terkaya  ke-18  di  Indonesia  dengan  perkiraan kekayaan  bersih  sebesar  $2,55  miliar  atau  38,9  triliun  rupiah.  Setahun  kemudian,  Forbes menempatkan pria kelahiran Singapura itu sebagai orang terkaya di Indonesia yang kekayaannya tumbuh berlipat setiap tahun. Dia juga berada di peringkat 50 dalam daftar miliarder Forbes di seluruh dunia.
Low Tuck Kwong adalah salah satu dari beberapa taipan batu bara Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya. Keluarga almarhum Eka Tjipta Widjaja yang menguasai Grup Sinar Mas,  salah  satu  faksi  Orde  Baru,  juga  menggeluti  bisnis  di  sektor  batu  bara  melalui  anak perusahaan  Golden  Energy  and  Resources  Ltd.  (GEAR)  dan  PT  Golden  Energy  Mines  Tbk. (GEMS). Selain memiliki tambang di Indonesia, GEAR juga mengakuisisi perusahaan tambang di Australia yaitu Stanmore Coal. Menurut Forbes 2021, kekayaan keluarga Widjaja adalah $9,7
miliar  atau  Rp139,54  triliun.  Tahun  2022,  data  Forbes  mencatat  kekayaan  keluarga  Widjaja tumbuh menjadi 10,8 miliar dolar AS atau setara 168,3 triliun rupiah.
Kemudian ada nama Garibaldi Thohir, adik Menteri BUMN Erick Thohir. Pada akhir tahun 2021, ia menduduki peringkat ke-17 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes. Kekayaan bersihnya  diperkirakan  mencapai  $2,6  miliar  atau  Rp40,52  triliun.  Setahun  kemudian,  Forbes menempatkannya di urutan ke-15 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih  3,45  miliar  USD  atau  54,01  triliun  rupiah.  Bersama  Theodore  Permadi  Rachmati  dan Edwin  Soeryadjaya,  Garibaldi  Thohir  ikut  mendirikan  emiten  raksasa  PT  Adaro  Energy Indonesia  Tbk  (ADRO),  yang  sukses  go  public  pada  2008  dan  menyelesaikan  IPO  terbesar sepanjang sejarah. Aset pertambangan Adaro terletak di pulau Sumatera dan Kalimantan, namun ada  juga  aset  pertambangan  di  Australia  yang  baru  diakuisisi  pada  tahun  2018.  Perusahaan pertambangan  Grup  Adaro  antara  lain  PT  Mustika  Indah  Permai  (MIP)  dan  PT  Bukit  Enim Energi (BEE), Adaro Metcoal Companies (AMC), PT Bhakti Energi Persada (BEP) dan masih banyak lagi.
Kiki Barki, adalah pendiri PT Harum Energi Tbk (HRUM), perusahaan tambang batu bara yang  tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  2010.  Kiki  Barki  memiliki  79,79%  saham  di perusahaan  yang  didirikan  pada  1995  itu.  Selain  Harum  Energy,  Kiki  juga  memiliki  tambang batu bara swasta Tanito Harum. Saat ini, putra sulungnya, Lawrence Barki, mengarahkan Harum sebagai  Komisaris  Utama,  sedangkan  putra  bungsunya,  Steven  Scott  Barki,  menjabat  sebagai Komisaris.  Majalah  Forbes  2021  mencantumkan  Kiki  Barki  sebagai  orang  terkaya  ke-27  di Indonesia dengan total kekayaan bersih $1,6 miliar atau 23,04 triliun rupiah pada tahun 2021. Setahun kemudian, Majalah Forbes 2022 mencatat kekayaan bersih Kiki sebesar 1,9 miliar dolar AS atau Rp29,6 triliun.
Tjia Han Pun atau yang dikenal Edwin Soeryadjaya juga pengusaha batu bara sukses yang memulai  karirnya  di  masa  awal  reformasi.  Kemudian,  Edwin  dan  Sandiaga  Uno  mendirikan perusahaan keuangan, Saratoga  Investama Sedaya, setelah krisis keuangan di  Indonesia. Pada tahun 2000, ketika pertambangan batu bara di Indonesia sedang booming, Edwin Soeryadjaya mulai  memasuki  bisnis  tersebut.  Majalah  Forbes  2021  melaporkan  Edwin  Soeryadjaya  dan keluarganya  menempati  urutan  ke-29  dalam  daftar  50  orang  Indonesia  terkaya  2021  dengan kekayaan 1,51 miliar dolar AS setara dengan 23,53 triliun rupiah. Tahun 2022, Forbes mencatat kekayaan Edwin naik menjadi sebesar $1,8 miliar, atau Rp28,05 triliun.
Peningkatan  kekayaan  beberapa  nama  pengusaha  batu  bara  di  atas  tidak  terjadi  secara otomatis,  melainkan  berkaitan  erat  dengan  politik  nasional  dan  dinamika  global  yang  terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, pertambangan batu bara dianggap sebagai sumber pendapatan bagi orang-orang terkaya di Indonesia. Presiden Jokowi juga menyebut banyak orang terkaya  Indonesia  berasal  dari  sektor  pertambangan  (kompas.com,  2020).  Pertambangan  batu bara yang tercatat booming pada pertengahan 2000-an ketika harganya meledak di pasar dunia dan terjadi lagi saat krisis energi tahun 2021-2023 melanda dunia. Dengan demikian, batu bara atau  yang  disebut  sebagai  emas  hitam  telah  membuat  para  pengusaha  tambang  batu  bara  di Indonesia menempati jajaran orang-orang terkaya.

## Pengaruh Politik Oligarki Batu Bara di Masa Pemerintahan Jokowi
Meskipun pemerintahan Jokowi telah berupaya melakukan langkah-langkah peningkatan pemerataan  ekonomi,  namun  dominasi  kelompok  oligarki  terhadap  sektor  sumber  daya  alam terutama  batu  bara  membuat  sektor  ini  tampak  lebih  banyak  mendapat  keuntungan.  Di  masa pemerintahan  Jokowi,  sektor  batu  bara  di  Indonesia  dianggap  menjadi  sektor  strategis  bagi perekonomian  negara.  Peran  batu  bara  sebagai  sumber  energi  ketenagalistrikan  nasional  dan komoditas ekspor dianggap berkontribusi besar bagi kepentingan nasional. Karena hal tersebut, kajian Nathanael (2021) menunjukkan bahwa industri batu bara di Indonesia memiliki pengaruh kuat terhadap ekonomi dan politik di Indonesia.
Oligarki  batu  bara  sekurang-kurangnya  mampu  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah, regulasi industri, serta pengambilan keputusan yang dapat membentuk arah dan kebijakan sektor ini. Umumnya, mereka mempengaruhi regulasi terkait produksi, ekspor, subsidi, sesuai dengan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
kepentingan yang menguntungkan industri mereka, seperti peningkatan produksi batu bara atau penundaan dalam pengembangan energi terbarukan. Sejalan dengan tesis Winters, oligarki batu bara dalam  hal  ini dapat  melakukannya dengan  memanfaatkan hubungan politik mereka guna mempertahankan kekayaan dan memperluas kepentingan ekonomi mereka dalam industri batu bara.
Salah  satu  bukti  pengaruh  kuat  oligarki  batu  bara  terhadap  keputusan  politik  di  masa pemerintahan  Jokowi  dapat  terlihat  dari  adanya  perubahan  atas  rencana  pembatasan  produksi batu  bara  nasional  yang  telah  direncanakan  sejak  tahun  2015  melalui  Rencana  Umum  Energi Nasional (RUEN). Melalui RUEN, pemerintah telah menetapkan kebijakan produksi maksimum nasional  batu  bara  sebanyak  400  juta  ton  yang  akan  dimulai  pada  2019.  Namun,  dalam pelaksanaannya kemudian yang tejadi justru sebaliknya. Di periode kedua pemerintahan Jokowi tahun  2019,  pemerintah  melalui  Kementerian  ESDM  merevisi  aturannya  sendiri  dan memperbolehkan realisasi produksi batu bara melebihi batasnya hingga meningkat drastis dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.
Gambar 3. Target Pembatasan & Realisasi Produksi Batubara Indonesia Tahun 2015-2021
Sumber: Laporan Kementerian ESDM dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, diolah.
Tren meningkatnya realisasi produksi di masa pemerintahan Jokowi juga diiringi dengan peningkatan jumlah ekspor batu bara setiap tahunnya. Indonesia dalam hal ini dikenal sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Setiap tahunnya, lebih dari 50% batu bara yang dieksploitasi  dibawa  keluar  negeri.  Dalam  hal  ini,  ekspor  batu  bara  dipandang  pemerintah sebagai cara untuk mendapatkan devisa negara. Namun di sisi lain, kebijakan ekspor komoditas batu  bara  ini  sering  dikritisi  karena  dianggap  lebih  menguntungkan  pengusaha  dalam  meraih keuntungan  dibandingkan  harus  mengembangkan  industri  pengolahan  dalam  negeri. Kecenderungan menjadikan batu bara sebagai komoditas ekspor daripada modal pembangunan nasional mencerminkan adanya pengaruh kepentingan kelompok oligarki yang kuat.
Gambar 4. Realisasi Ekspor Batu Bara Indonesia Tahun 2015-2021
Sumber: Minerba One Data Indonesia 2023, diolah
Berdasarkan  data  di  atas,  diketahui  bahwa  permasalahan  industri  batu  bara  di  masa pemerintahan Jokowi dapat dilihat dari segi produksi maupun pemanfaatan. Dari segi produksi, eksploitasi  yang  berlebih  akan  mempercepat  kerusakan  lingkungan.  Sementara  dari  segi pemanfaatan,  Mayoritas  batu  bara  yang  diekspor  menunjukkan  kurangnya  upaya  pemerintah dalam mengelola industri ekstraktif dalam negeri. Menurut Aryanto, Koordinator Publish What You  Pay  Indonesia,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  terutama  batu  bara  menurut  UUD  1945 idealnya  diprioritaskan  untuk  modal  pembangunan,  yang  berarti  diorientasikan  lebih  kepada kebutuhan  dalam  negeri  mengingat  terbatasnya  jumlah  cadangan  batu  bara.  Kebijakan pengendalian produksi batu bara oleh karena itu memiliki dua aspek, yaitu ketahanan energi dan transisi energi.
“Kalau kita bicara ketahanan energi mau tidak mau kita masih punya PLTU dan sampai mungkin  2040  kita  masih  menggunakan  PLTU,  artinya  Indonesia  masih  tergantung  oleh  batu bara. Nah pertanyaannya kalau batu bara kita diekspor semua ya berarti kan berarti kita produsen batu bara tapi tidak menikmati batu bara itu dalam konteks sebagai sumber energi. Nah, artinya kita harus berpikir bahwa sampai 10 tahun ke depan kita masih butuh  batu bara harus penuhi kebutuhan  dalam  negeri  dulu  baru  ekspor.  Bukan  sebaliknya,  semua  ekspor  baru  kemudian negara  ngemis-ngemis  untuk  menerima  jatah  produksi  melalui  DMO (Domestic  Market Obligation) .” (Aryanto Nugroho, 2022)

## Keterkaitan Bisnis Batu Bara dan Politik di Masa Pemerintahan Jokowi
Selama  masa  pemerintahan  Jokowi  dari  2014  hingga  2019,  terdapat  keterkaitan  yang signifikan  antara  bisnis  batu  bara  dan  politik.  Keterkaitan  ini  dapat  dilihat  melalui  pengaruh sektor bisnis  tersebut  terhadap kebijakan dan regulasi, serta keterlibatan  perusahaan batu  bara dalam dunia politik. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa selama periode tersebut, Jokowi berusaha meningkatkan ekspor batu bara dan mendorong pertumbuhan sektor batu bara dalam  upaya  mendorong  perekonomian  Indonesia.  Namun,  kebijakan  ini  menimbulkan kontroversi  dan  perdebatan  karena  beberapa  analis  dan  aktivis  lingkungan  menyoroti  dampak negatif  pertambangan  batu  bara  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat  setempat,  termasuk kerusakan hutan, pencemaran air, dan dampak kesehatan.
Keterlibatan beberapa perusahaan batu bara besar dalam dunia politik secara khusus dapat dilihat dari beberapa perusahaan batu bara yang memiliki hubungan erat dengan partai politik tertentu  dan  mendukung  kampanye  politik  melalui  sumbangan  dana  atau  dukungan  politik lainnya. Pada pilpres 2014, misalnya, isu batu bara mulai menjadi salah satu topik utama dalam kampanye  politik.  Calon  presiden  Jokowi  dan  calon  presiden  Prabowo  Subianto  memiliki pandangan yang berbeda terkait kebijakan batu bara. Jokowi berpendapat bahwa batu bara masih diperlukan sebagai  sumber energi, sementara Prabowo mengkritik  kebijakan ekspor batu  bara
yang  dianggap  merugikan  negara.  Isu  ini  mempengaruhi  persepsi  masyarakat  terhadap  kedua calon presiden saat itu.
Sedangkan pada Pilpres 2019, para pelaku usaha tambang dinilai telah menjalin hubungan dan memberi dukungan kepada dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saat itu yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di kubu  pasangan  Joko  Widodo-Ma’ruf  Amin,  misalnya,  ada  Luhut  Binsar  Pandjaitan,  menteri koordinator  yang  diketahui  memiliki  perusahaan  batu  bara  dan  sawit.  Ada  juga  Erik  Thohir, selaku Ketua Tim Kampanye Nasional, yang namanya turut disebut berhubungan dengan salah satu  pemilik  saham  tambang  batu  bara  terbesar  di  Indonesia  saat  ini,  Garibaldi  Thohir (kakaknya), yang saat ini tercatat sebagai Direktur Utama Adaro Energy Indonesia. Sementara itu, di kubu pasangan nomor urut dua, ada Prabowo Subianto, pemilik grup Nusantara Energi, dan Sandiaga Uno yang dalam catatannya memiliki saham di sejumlah perusahaan tambang di Indonesia (Viriya Singgih, 2022).
“Sebagian orang menganggap bahwa Pilpres atau pesta elektroral barangkali menjadi salah satu  solusi  untuk  kemudian  seluruh  persoalan  yang  sudah  dan  tengah  kita  hadapi  itu  bisa diselesaikan  oleh  orang-orang  yang  terpilih  atau  kita  pilih  entah  itu  menjadi  sebagai  presiden entah itu menjadi anggota DPR RI di Senayan sana. Tetapi, dalam Pilpres kemarin, komposisi tim  pemenangan  dari  sebelumnya  bernama  Cebong  dan  Kampret  itu  didominasi  oleh  orang- orang yang di satu sisi dia sebagai politisi gitu tapi di sisi yang lain atau di saat bersama dia juga sebagai pengusaha. Sehingga tidak heran ketika itu orang-orang yang terlibat menjadi tim inti pemenangan  dari  kedua  pasangan  calon  kemarin  itu  yang  kita  duga  punya  kepentingan  yang sangat  besar  tidak  hanya  soal  bagaimana  kekuasaan  itu  bisa  diraih  tetapi  bagaimana  investasi mereka  itu  bisa  berjalan  tanpa  ada  hambatan,  tanpa  ada  resistensi  dari  masyarakat  lokal  itu sendiri.” (Melky Nahar, 2022)
Kehadiran  Joko  Widodo  pada  perhelatan  Pilpres  tahun  2014  awalnya  dianggap  sebagai sosok  yang  tidak  terhubung  dengan  kekuatan  politik  lama  dan  tidak  termasuk  dalam  kategori konglomerat maupun militer. Hal ini membuat sebagian pihak yang merasa optimis menyebut kemenangan Jokowi sebagai pertanda baik menguatnya kekuatan non-oligarki melawan oligarki. Beberapa  ilmuwan  bahkan  menjadikannya  bukti  bahwa  keberadaan  oligarki  tidak  dominan karena  senantiasa  ditantang  oleh  elemen-elemen  reformis  dalam  suatu  kontestasi  yang  terus berlangsung. (Pontoh, 2020) Diskusrus mengenai seberapa kuat dominasi oligarki, terutama di era  Jokowi  saat  ini  yang  kemudian  memicu  perbedaan  pendapat  diantara  para  ilmuwan  yang selama  ini  mendalami  isu  oligarki.  Namun,  pada  diskusi  mengenai  oligarki,  Winters  pernah menyebut Jokowi adalah produk oligarki. Menurutnya, "kemenangan luar biasa populer Jokowi atas  gubernur  petahana  terjadi  berkat  dukungan  dari  kalangan  mahasiswa  hingga  asosiasi  ibu rumah  tangga  yang  mendoronganya  menuju  kemenangan.  Namun,  bagian  penting  kisah demokratis  ini  dimungkinkan  oleh  gerakan  oligarki  di  mana  kekuasaan  kaum  berduit menempatkan Jokowi di hadapan para pemilih. Meski dia mendapat dukungan akar rumput, dia bertarung dalam pemilihan gubernur bukan karena inisiatif atau gerakan politik akar rumput,". Dengan  demikian,  Jokowi  berhasil  menang  karena  partai  politik  dan  kaum  elite  memutuskan untuk mengusungnya. Karena itulah hingga dia menjadi presiden dua periode seperti sekarang, dia tidak bisa melawan kepentingan elite dan partai politik.

## Rezim  Ekstraktivisme  Batu  Bara  Jokowi  dan  Rendahnya  Indeks  Persepsi  Korupsi Indonesia
Sektor  batu  bara  dalam  perkembangannya  tidak  lagi  hanya  sekedar  menjadi  komoditas pertambangan  biasa  melainkan  sebagai  komoditas  politik  (IESR,  2019).  Beragam  studi  ilmu politik terhadap sektor ini telah dilakukan melalui kajian tentang bagaimana pertambangan batu bara  di  Indonesia  telah  digunakan  sebagai  sumber  pendanaan  untuk  kepentingan  politik  dan kampanye politik baik di tingkat nasional maupun di daerah (Atteridge, dkk., 2018; Deha, 2018; Ordonez  dkk,  2021).  Kondisi  ini  telah  menghadirkan  fenomena  yang  disebut  Gellert  (2010) sebagai rezim ektraksi – sebuah rezim pemerintahan yang ditopang oleh struktur elit-elit yang berwatak pemangsa ( predatory ) dan bekerja melalui ekstraksi beragam komoditas sumber daya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
alam.  Di  sektor  batu  bara,  indikator  rezim  ektraktivisme  ini  dapat  dilihat  dari  bagaimana penguasaan atas area konsesi tambang diberikan oleh negara dari waktu ke waktu.
Tabel 1. Pemberian Konsensi Tambang dan Pembangunan PLTU oleh Tiap Presiden
No Periode Presiden Luas Konsensi Tambang yang Diberikan Kapasitas PLTU Terpasang 1 Soeharto (1967-1998) 13.311 Ha 5.010 MW 2 BJ Habibie (1998-1999) 6.766 Ha 5.862 MW 3 Abdurrahman Wahid (1999-2001) 66.403 Ha 6.045 MW 4 Megawati Soekarno Putri (2021- 2024) 80.355 Ha 7.640 MW 5 Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) 3.928.541 Ha 25.104 MW 6 Joko Widodo (2014-2022) 5.374.200 Ha 34.668 MW
Sumber: Laporan “Indonesia Tanah Air Siapa?” (Walhi & Auriga 2021-2022), diolah. Merujuk tabel di atas, terlihat bahwa selama 8 tahun pemerintahan berjalan (2014-2022), Presiden Jokowi tercatat telah memberikan penguasaan lahan konsensi tambang seluas 5.374.200 Ha.  Jumlah  ini  mengukuhkannya  sebagai  rezim  pemberi  izin  tambang  terbesar  dibandingkan dengan lima rezim pemerintahan sebelumnya. Di samping luas konsesi, pemerintah Jokowi juga telah membangun PLTU dengan total kapasitas terpasang terbesar dengan total daya 34.668 MW atau  hampir  tujuh  kali  lipat  lebih  besar  dari  yang  pernah  dilakukan  Soeharto.  Berdasarkan Rancangan  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  (RUPTL)  2021,  diproyeksikan  PLTU  yang sumbernya didominasi oleh sumber energi batu bara ini juga akan terus meningkat hingga 60.927 MW di akhir masa periode Jokowi tahun 2024.
Pemberian konsesi pertambangan di masa pemerintahan Jokowi ini menunjukkan semakin bergantungnya  Indonesia  terhadap  industri  ekstraktif  batu  bara  hingga  menjadikannya  rezim ekstraktif.  Dampak  buruk  dari  berkembangnya  rezim  ekstraktif  menimbulkan  kondisi  yang disebut  Durand  (2016)  sebagai  state  capture  atau  korupsi  kebijakan  tingkat  tinggi  yang menunggangi kebijakan akibat dominasi kekuasaan dari sekelompok elit tertentu. Secara khusus, state  capture  menurut  Stingler  (1971)  diartikan  sebagai  “kondisi  dimana  kepentingan  pribadi kelompok  tertentu  secara  signifikan  mempengaruhi  proses  pengambilan  kebijakan  untuk kepentingan mereka sendiri. Fenomena ini umumnya banyak ditemui pada industri ekstraktif di negara-negara berkembang.”
Namun,  luasnya  konsesi  tambang  yang  diberikan  di  era  pemerintahan  Jokowi  tidak otomatis dapat dikatakan sebagai bentuk terjadinya state capture sebab hal ini merupakan kondisi yang kompleks.  Butuh  penelusuran lebih jauh dan mendalam mengenai  praktik di  antara para aktor  dalam  mempengaruhi  kebijakan  tertentu  untuk  dapat  dikatakan  adanya  “pembajakan negara”.  Akan  tetapi,  jika  state  capture  berkaitan  dengan  korupsi  politik, maka  secara  umum kecenderungan tersebut dapat terefleksi dari sejumlah indikator, salah satunya Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Merujuk laporan Transparansi Internasional tahun 2023, skor IPK Indonesia yang masih rendah menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang besar di negara ini.

## Gambar 5. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Masa Pemerintahan Jokowi

## Sumber: Laporan Transparency International Indonesia 2023, diolah
Dalam hal ini, IPK mengukur tingkat korupsi dalam sektor publik berdasarkan sejumlah indikator  penilaian  yang melibatkan  180  negara  dalam  skala  0-100 .  Skor  rendah  menandakan tingkat korupsi yang tinggi di negara tersebut , sebaliknya skor tinggi menandakan negara tersebut bersih  dari  korupsi.  Berdasarkan  laporan  Transparency  International  Indonesia  (2023),  angka IPK  indonesia  di  masa  pemerintahan  Jokowi  tidak  banyak  berubah,  bahkan  sama  bila dibandingkan dengan waktu pertama kali menjabat tahun 2014 dan tahun 2022. Pada tahun 2022, IPK  indonesia  menempati  peringkat  ke-110,  atau  turun  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang berada di peringkat ke-96 secara global. Adapun rata-rata IPK dunia pada 2022 tercatat sebesar 43, dimana nilai ini tidak berubah selama 11 tahun berturut-turut. Artinya skor IPK Indonesia terbilang buruk dan selalu masuk dalam kategori negara yang memiliki skor di bawah rata-rata, dimana hal ini mengindikasikan negara tersebut memiliki masalah korupsi yang serius.

## 4. KESIMPULAN
Oligarki masih menjadi masalah yang terus mewarnai sistem politik di Indonesia hingga di  masa  pemerintahan  Jokowi.  Meskipun  Indonesia  telah  bertransisi  ke  arah  demokrasi, sekelompok  oligarki  nyatanya  masih  memegang  kekuasaan  dan  pengaruh  yang  signifikan  dan secara  umum  berdampak  negatif  terhadap  institusi,  ekonomi,  dan  kondisi  lingkungan  hidup  di Indonesia.  Dengan  demikian,  dominasi  oligarki  telah  menjadi  ancaman  yang  signifikan  bagi masyarakat  dalam  beberapa  hal.  Pertama,  oligarki  menciptakan  kesenjangan  kekayaan  yang signifikan antara si kaya dan si miskin, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial. Kedua, oligarki  yang  memonopoli  sumber  daya  alam  negara  dapat  menggunakan  kekayaannya  untuk mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan publik untuk mengamankan atau menguntungkan bisnis  mereka  atau  sebaliknya,  menghalangi  kebijakan  yang  mengancam  kepentingan  mereka yang seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik luas. Dalam hal ini, oligarki batu bara di pemerintahan Jokowi telah mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam membatasi produksi dan ekspor hingga membuatnya terus bergantung pada eksploitasi batu bara. Hal ini tidak terlepas dari menguatnya keterkaitan antara bisnis batu bara dengan politik di masa pemerintahan Jokowi. Dengan  demikian,  oligarki  sumber  daya  alam  di  masa  pemerintahan  Jokowi  paling  tepat digambarkan  sebagai  oligarki  penguasa  kolektif  elektorat  (oligarki  berkaitan  dengan pemerintahan). Pengaruh oligarki sumber daya alam yang kuat di masa pemerintahan Jokowi ini
yang  pada  akhirnya  menghasilkan  rezim  ekstraktivisme  yang  membuat  Indonesia  terus mengalami ketergantungan pada industri ekstraktif batu bara.

## 5. REFERENSI
Abdis  Mughis  Mudhoffir  dan  Coen  Husain  Pontoh  (Ed).  (2020).  Oligarki:  Teori  dan  Kritik. Tangerang  Selatan:  Markin  Kiri,  2020.  Cetakan:  I.  Halaman:  xxiv+291.  ISBN:  978-979- 1260-95-4.
Atteridge, A., Aung, M.T. and Nugroho, A. (2018). Contemporary coal dynamics in Indonesia.
SEI working paper 2018-04. Stockholm Environment Institute, Stockholm.
British  Petroleum.  (2020).  Statistical  Review  of  World  Energy  2020,  69th  Edition. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy- economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
Coalruption Elite Politik Dalam Pusaran Bisnis Batu Bara. (2018).  https://www.jatam.org/wp- content/uploads/2018/12/COALRUPTION.pdf.
Crabtree, J., & Durand, F. (2016). Peru: Elite Power and Political Capture. Zed Books Ltd.
Creswell,  J.  W.  (2014).  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches. SAGE.
Hadiz,  Vedi.,  &  Robison,  Richard.  (2014).  Reorganising  Power  in  Indonesia:  The  Politics  of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge.
Ordonez,  J.  A.,  Jakob,  M.,  Steckel,  J.  C.,  &  Fünfgeld,  A.  (2022).  15  Coal,  power  and  coal- powered politics in Indonesia1. The Political Economy of Coal: Obstacles to Clean Energy Transitions.
Piketty, T. (2017). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.
Stigler, George J. (1971). The Economic Theory of Regulation,  II  Bell Journal of Economics And Management Science 3-21
Winters, Jeffrey  Alan. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.
Zulkifli, & Andi Ika Fahrika. (2020). Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya. Penerbit Yayasan Barcode.
Deha,  Daniel.  (2021).  Retorika  Populisme  dalam  Kontestasi  Politik  di  Indonesia  (Vol.  18). https://doi.org/10.36451/j.isip.v18i1.69.
Fitriyanti, Reno. (2016). Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. Jurnal Redoks, vol. 1, no. 1, Jun. doi: 10.31851/redoks.v1i1.2017
Gellert,  Paul.  (2010).  Extractive  Regimes:  Toward  a  Better  Understanding  of  Indonesian Development. Rural Sociology, 75(1), 28–57. https://doi.org/10.1111/j.1549- 0831.2009.00001.x Laksono,Dandhy Dwi. (2019). Sexy Killers. Watchdoc Documentary IESR. (2019). Dinamika
Batu Bara di Indonesia. https://iesr.or.id/wp- content/uploads/2019/04/SPM-bahasa-lowres.pdf.
Jatam. (2020). CATAHU 2019: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-Syarat Keselamatan Rakyat  dan  Infrastruktur  Ekologis.  JATAM.  https://www.jatam.org/catahu-2019-oligarki- tambang-menghancurkan-syarat-syarat-keselamatan-rakyat-dan-infrastruktur-ekologis/. Nathanael,  Garcia  Krisnando.  (2021).  Industri  Batu  Bara  Dari  Segi  Ekonomi,  Politik,  dan Lingkungan. Journal of Politics And Democracy. 2(1). 20-30.
Neumann,  W.  D.,  &  Wahl,  J.  (2010).  The  end  curve  theorem  for  normal  complex  surface singularities. Journal of the European Mathematical Society, 471–503. https://doi.org/10.4171/jems/206
Outlook Energi Indonesia 2022. (2022). DEWAN ENERGI NASIONAL. https://den.go.id/ Pertiwi, W. K. (2022). Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia yang Juga Punya Bisnis
Internet Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.com.
https://tekno.kompas.com/read/2022/12/26/13300067/low-tuck-kwong-orang-terkaya-di- indonesia-yang-juga-punya-bisnis-internet?page=all.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Radikal  Lukafiardi,  Rizky  Ananda,  dan  Maryati.  (2021).  Diagnosis  Persoalan  Tata  kelola Perizinan Tambang.
Di akses pada 11 Mei 2023 dalam https://pwypindonesia.org/id/diagnosis-persoalan-tata-kelola-perizinan-tambang/ Singgih, Viriya & Kresna,
Mawa. (2022). https://earthjournalism- net.translate.goog/stories/unearthing-indonesias-coal-oligarchs-the-game-and- story?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
Transparency  International.  (2021).  Annual  Report  2020  -  Publications.  Transparency.org. https://www.transparency.org/en/publications/annual-report-2020.