Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## KONSEP PENGATURAN PARIWISATA HALAL DI ACEH
Ilka Sandela 1 Nila Trisna 2
Phoenna Ath Thariq 3
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
1 ilkasandela@utu.ac.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
2 nilatrisna@utu.ac.id
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
3 phoennaaththariq@utu.ac.id

## Abstract
Halal  tourism  is  a  tourism  that  in  its  implementation  fulfill  the  provisions  of Islamic  law.  In  the  implementation  of  halal  tourism,  a  special  regulation  is needed so that the implementation can be guaranteed as expected. The purpose of this research was to examine the substance of Qanun Aceh Number 8 of 2013 concerning  Tourism,  whether  it  contains  elements  of  halal  tourism  or  not  and how far the regulation is. Then, it will be reviewed the concept of halal tourism regulation that are ideally applied in Aceh Province. The research method used is normative juridical research method. The results showed that explicitly there is no term halal tourism in Qanun Aceh Number 8 of 2013 concerning Tourism, but in substance there are some provisions that contain the values of halal tourism, among  others  the  function  of  tourism,  the  direction  of  research  and development  of  tourism  in  Aceh,  tourism  business,  values  that  must  be considered  in  the  business  of  objects  and  tourist  attractions,  obligations  of tourism  object  businesses  ,  obligations  of  star  hotel  managers,  provisions  for restaurant managers, restrictions on tourist attractions, and provisions that must be met for foreign tourists. However, the existing provisions have not been able to  accommodate  the  implementation  of  halal  tourism  optimally.  The  ideal concept  of  halal  tourism  regulation  should  contain  in  detail  the  basic  elements and  objectives  of  halal  tourism  implementation,  classification  of  halal  tourism destinations,  standards  of  each  type  of  halal  tourism  destination,  halal  tourism certification,  promotion  and  marketing,  supervision,  and  sanctions.  It  is recommended  to  establish  special  legislation  on halal  tourism  in Aceh  either  in the form  of  other  qanun  or  in  the  form  of  governor  regulation, the purpose  of which  is  to  become  guidelines  and  reference  of  halal  tourism  standards  in  all regions  in  Aceh  Province,  so  that  the  implementation  of  halal  tourism  can  be carried out opptimally.
Keywords : Concept, Regulation, Halal Tourism, Aceh
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  memiliki  keistimewaan  untuk menyelenggarakan  kehidupan  beragama  dalam  bentuk  menjalankan  syariat Islam.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  16  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh,  bahwa  pelaksanaan keistimewaan  Aceh  meliputi:  a)  penyelenggaraan  kehidupan  beragama  dalam bentuk  pelaksanaan  syariat  Islam  bagi  pemeluknya  di  Aceh  dengan  tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama; b) penyelenggaraan kehidupan adat  yang  bersendikan  agama  Islam;  c)  penyelenggaraan  pendidikan  yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam; d) peran  ulama  dalam  penetapan  kebijakan  Aceh;  dan  e)  penyelenggaraan  dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagai  provinsi  yang  memiliki  keistimewaan  menerapkan  syariat  Islam,
tentunya  segala  sektor  pemerintahan  dan  kehidupan  di  Aceh  harus  di  landasi dengan  nilai-nilai  Islam,  termasuk  di  sektor  pariwisata  yang  juga  seyogyanya memiliki  karakteristik  keislaman.  Pariwisata  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  Islam disebut juga sebagai pariwisata halal, yaitu pariwisata yang dalam pelaksanaanya dan penyediaannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik dari segi sarana prasarana,  makanan,  maupun  fasilitas  lainnya.  Pariwisata  halal  merupakan pariwisata  yang  penyelenggaraanya  memperhatikan  kebolehan  dan  larangan sesuai dengan  ketentuan syariat Islam.
Konsep  pariwisata  halal  bukan  bertujuan  untuk  mengekang  para wisatawan saat berwisata dengan sejumlah ketentuan. Namun, pariwisata halal ini  lebih  berorientasi  untuk  membuat  wisatawan  nyaman.  Dengan  penerapan konsep  pariwisata  halal  menjadikan  wisatawan  tetap  dapat  menjaga kewajibannya sebagai umat Islam walaupun sedang berwisata. Misalnya, dengan adanya penyediaan sarana ibadah yang representatif sebagai bagian dari fasilitas pariwisata  halal,  tentunya  menjadikan  wisatawan  lebih  nyaman  melaksanakan kewajiban beribadah meski saat berwisata. Kemudian, dengan adanya sertifikasi halal makanan yang diproduksi atau dijual di lokasi obyek pariwisata halal, akan menghilangkan kekhawatiran konsumen saat mengkonsumsi makanan tersebut. Dengan  adanya  pemisahan  laki-laki  dan  perempuan  pada  obyek  wisata  yang berbentuk  tempat  pemandian  umum  /  tirta,  tentunya  menjadikan  wisatawan lebih nyaman saat berwisata ke tempat tersebut.
Aceh  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  mengembangkan  pariwisata halal,  hal  ini  didukung  oleh  penduduk  Aceh  yang  mayoritas  beragama  Islam. Tentunya  konsep  pariwisata  halal  lebih  disukai  dan  diminati  oleh  masyarakat Aceh. Tidak hanya masyarakat Aceh, masyarakat dari luar Aceh pun akan tertarik untuk mengunjungi pariwisata halal yang terkelola dengan baik. Jika hal ini dapat dikembangkan  tentunya  akan  memberi  sumbangsih  yang  besar  bagi  Provinsi Aceh.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Beberapa pencapaian yang telah diperoleh Provinsi Aceh sebagai daerah yang  mengembangkan  pariwisata  halal,  antara  lain  pada  tahun  2013,  Aceh termasuk  sebagai  salah  satu  daerah  destinasi  wisata  halal  unggulan  yang ditetapkan  oleh  Kementerian  Pariwisata.  Pada  tahun  2016,  Indonesia  berhasil meraih 12 penghargaan dari 16 kategori yang dilombakan pada perhelatan World Halal  Tourism  Awards, dan  Aceh  termasuk  salah  satu  destinasi  wisata  halal  di Indonesia  yang  meraih  penghargaan  tersebut. 1 Pada  tahun  2019,  Indonesia menduduki  peringkat  pertama  wisata  halal  dunia  versi Global  Muslim  Travel Index (GMTI) bersanding dengan Malaysia. Selain Indonesia dan Malaysia, urutan rangking wisata halal dunia versi GMTI diraih oleh Turki di posisi ketiga (skor 75), Arab  Saudi  di  posisi  keempat  (skor  72),  serta  Uni  Emirat  Arab  di  posisi  kelima (skor  71).  Negara  lain  yang  masuk  dalam  top  10  wisata  halal  dunia  lainnya antara  lain  Qatar  (skor  68),  Maroko  (skor  67),  Bahrain  (skor  66),  Oman  (skor 66),  dan  Brunei  Darussalam  (skor  65).  Secara  spesifik,  GMTI  melalui Crescent Rating-Mastercard juga  telah  mengumumkan  bahwa  top  5  destinasi  wisata halal prioritas Indonesia 2019 secara berturut-turut diraih oleh Lombok (Nusa Tenggara Barat) dengan skor 70, Aceh (66), Riau  dan Kepulauan Riau (63), DKI Jakarta (59), serta Sumatera Barat (59). 2
Pencapaian di atas bukan hanya untuk dilihat atau dijadikan kebanggaan saja.  Namun  harus  didukung  dengan  upaya  pengembangan  dan  konsistensi dalam  penyelenggaraannya.  Untuk  mengembangkan  pariwisata  halal,  tentunya membutuhkan berbagai upaya-upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan dan penyediaan pariwisata halal sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu hal yang sangat urgen dan penting dalam pengembangan pariwisata halal adalah regulasi. Dengan  adanya  regulasi  yang  khusus  tentang  pariwisata  halal,  maka penyelenggaraanya lebih terarah, terjamin, dan terlaksana dengan baik. Namun, kenyataanya  regulasi    tentang  pariwisata  halal  belum  memadai,  baik  dalam lingkup  Indonesia  secara  umum,  maupun  regulasi  lokal  di  Aceh.  Seharusnya, regulasi  atau  aturan  tentang  pariwisata  halal  ini  diregulasikan  dengan  baik, mengingat penduduk Indonesia, khususnya Aceh mayoritas  bergama Islam.
Selain  itu,  ketiadaan  regulasi  khusus  tentang  parwisata  halal menyebabkan  simpang  siur  dalam  pelaksanaan  pariwisata  halal  di  masyarakat. Banyak  pelaku  usaha  yang  mengklaim  bahwa  usahanya  itu  merupakan  iwisata halal,  namun  tidak  ada  standar  dan  ketentuan  yang  dipenuhi  dan  dipedomani sehingga dapat disebut sebagai wisata halal. Dengan adanya regulasi maka akan memperjelas  standar  yang  harus  dipenuhi,  agar  suatu  wisata  tersebut  dapat benar-benar disebut sebagai wisata halal.
Jika merujuk kepada regulasi yang ada di Indonesia, terkait wisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-
1 Fahadil Amin Al Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN – MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah),” Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Januari – Juni 2017, hlm. 60.
2 http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/menuju-indonesia-sebagai-destinasi-wisata-halal-dunia.  Diakses pada tanggal 30 Maret 2021.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
undang  ini  menjadi  landasan  umum  dalam  pelaksanaan  wisata  di  Indonesia. Namun, di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan hal-hal yang merujuk pada  pariwisata  halal.  Adapun  khusus  di  Aceh,  terkait  pariwisata  diatur  dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disingkat Qanun  Aceh  tentang  Kepariwisataan).  Di  dalam  Qanun  tersebut  juga  tidak ditemukan  kata  tentang  pariwisata  halal.  Setelah  ditelusuri  juga  belum ditemukan  Peraturan  Menteri  atau  Peraturan  Gubernur  khusus  Aceh  yang menjelaskan  secara  spesifik  tentang  pariwisata  halal.  Seharusnya  hal  tersebut harus diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri, baik dalam bentuk peraturan daerah (Qanun) langsung, maupun dalam bentuk aturan turunan  dari  Qanun  berupa  Peraturan  Gubernur  agar  terjamin  pelaksanaan pariwisata  halal  dengan  baik  di  seluruh  wilayah  di  Provinsi  Aceh,  serta  dapat menjadi pedoman dan standar bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan usaha wisata halal, menjamin terpenuhinya hak pengunjung pariwisata halal.
Sebagai  perbandingan,  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  memiliki Peraturan  Daerah  tersendiri  tentang  pariwisata  halal,  yaitu  Peraturan  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Di dalamnya  diatur  tentang  ruang  lingkup  pengaturan  pariwisata  halal,  fasilitas wisata  halal,  pegembangan  investasi  wisata  halal,  pemasaran  dan  promosi pariwisata  halal,  industri  pariwisata,  akomodasi,  penyedia  makanan  dan minuman, dan lain-lain. Dari hal tersebut, tentunya Aceh memiliki peluang yang sangat  besar  untuk  menyusun  regulasi  khusus  tentang  wisata  halal,  supaya msmiliki kepastian dan pelaksanannya dapat terjamin.
Kemudian,  Provinsi  Sumatera  Barat  juga  memiliki  ketentuan  peraturan tentang pariwisata halal, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Di dalamnya mengatur tentang  tujuan  diaturnya  peraturan  daerah  tersebut,  asas  penyelenggaraan pariwisata halal,  destinasi  pariwisata halal,  industri  pariwisata  halal,  pemasaran dan  kelembagaan  pariwisata  halal,  peran  serta  masyarakat,  pengawasan,  dan lain-lain.
Provinsi  Riau  sebagai  daerah  yang  mengembangkan  wisata  halal  juga mempunyai ketentuan peraturan tentang pariwisata halal, yaitu diatur di dalam Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pariwisata  Halal.  Di dalam  Pergub  tersebut,  diatur  tentang  ruang  lingkup  pariwisata  halal,  destinasi wisata  halal,  fasilitas,  pemberdayaan  dan  peran  masyarakat  terkait  pariwisata halal, investasi pariwisata halal, pemasaran, industri pariwisata dan lain-lain.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  seyogyanya  Provinsi  Aceh  juga  membentuk peraturan tersendiri tentang pariwisata halal, agar penyelenggaraannya memiliki standar  dan  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Terlebih  lagi  Aceh  memiliki keistimewaan  dalam  penerapan  syariat  Islam.  Seharusnya  ketentuan  pariwisata halal di Aceh  dapat menjadi rujukan bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia.  Dari hal tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut terkait aturan wisata yang ada di  tingkat  Provinsi  Aceh,  apakah  mengakomodir  nilai-nilai  pariwisata  halal  atau
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tidak,  dan  kemudian  mengkaji  konsep  ideal  penyelenggaran  wisata  halal  yang dapat  diterapkan  di  Aceh.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumbangsih pemikiran  dan  gagasan  bagi  pemerintah  untuk  berkomitmen  dalam menyelenggarakan pariwisata halal di Aceh.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian yang  dilakukan  dengan  merujuk  kepada  asas-asas,  konsep,  dan  norma  hukum yang  ada  di  dalam  ketentuan  peraturan-perundang-undangan. 3 Penelitian  ini menggunakan bahan hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum tersier. Seluruh bahan hukum yang dijadikan bahan penelitian tersebut dianalisis, kemudian diuraikan secara deskriptif dan dan ditarik dalam sebuah kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Pariwisata Halal di Aceh
Secara  etimologis,  pariwisata  berasal  dari  bahasa  Sansekerta,  yaitu  pari yang  berarti  banyak,  berkali-kali,  berputar-putar.  Sedangkan  wisata  berarti perjalanan  atau  berpergian.  Berdasarkan  arti  kata  ini,  pariwisata  didefinisikan sebagai  perjalanan  yang  dilakukan  berkali-kali  atau  berputar-putar,  dari  suatu tempat  ke  tempat  yang  lain  dengan  maksud  dan  tujuan  tertentu. 4 Pariwisata adalah padanan bahasa Indonesia untuk istilah tourism dalam bahasa Inggris. 5
Di Indonesia, landasan umum kepariwisataan diatur di di dalam Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  (selanjutnya  disingkat menjadi  Undang-Undang  Kepariwisataan).  Undang-undang  kepariwisataan  lahir dilatarbelakangi hal-hal berikut, pertama , keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni,  dan  budaya  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia  merupakan  sumber  daya  dan modal  pembangunan  kepariwisataan  untuk  peningkatan  kemakmuran  dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan pembukaan UUD  1945; kedua, kebebasan  melakukan  perjalanan  dan  memanfaatkan  waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia; ketiga, kepariwisataan  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional  yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab  dengan  tetap  memberi  perlindungan  terhadap  nilai-nilai  agama,  budaya yang  hidup  dalam  masyarakat,  kelestarian  dan  mutu  lingkungan  hidup,  serta kepentingan nasional; keempat, pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong  pemerataan  kesempatan  berusaha  dan  memperoleh  manfaat  serta mampu  menghadapi  tantangan  perubahan  kehidupan  lokal,  nasional,  dan
3 Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 22.
4 Bungaran  Antonius  Simajuntak,  dkk, Sejarah  Pariwisata  Menuju  Perkembangan  Pariwisata  Indonesia , Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1.
5 Muljadi A.J., Kepariwisataan dan Perjalanan , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
global. 6 Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  pembangunan  yang  saat  ini sedang  digalakkan  oleh  pemerintah,  hal  ini  disebabkan  pariwisata  mempunyai peran  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan  Indonesia  khususnya  sebagai salah satu penghasil devisa negara. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting. 7
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepariwisataan, bahwa wisata memiliki definisi sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan  pribadi,  atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik  wisata  yang dikunjungi dalam  jangka  waktu  sementara.  Di  dalam  ketentuan  undang-undang tersebut  tidak  diatur  terkait  pariwisata  halal,  sehingga  tidak  ditemukan  definisi baku tentang pariwisata halal berdasarkan undang-undang.
Yang  dimaksud  dengan  pariwisata  halal  di  sini  adalah  pariwisata  yang pelaksanaannya  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  syariat  Islam. Pariwisata  halal  merupakan  pariwisata  yang  dalam  penyelenggaraanya  tetap memenuhi  hak-hak  pengunjung  sebagai  umat  Islam,  baik  dalam  penyediaan fasilitas, makanan, maupun penyediaan sarana lainnya pada obyek wisata. Jadi, saat seorang muslim berwisata ke obyek wisata halal, ia tidak perlu khawatir jika kewajibannya  sebagai  muslim  terlalaikan  akibat  wisata,  hal  ini  karena  tersedia sarana  yang  dapat  mendukung  wisatawan  untuk  melaksanakan  kewajibannya walau  dalam  kondisi  sedang  berwisata.  Sarana  tersebut  dapat  berupa  sarana ibadah  yang  layak,  ruang  ganti  khusus  pria  dan  wanita,  toilet  yang  terpisah, tempat  pemandian  yang  terpisah,  makanan  yang  terjamin  kehalalan  dan hiegenisitasnya, dan lain-lain.
Selain itu, pariwisata halal memiliki ciri utama dengan tidak memisahkan nilai  keduniawian  dan  keukhrawian.  Dalam  pariwisata  halal,  akan  mempunyai nilai ganda, yakni untuk refreshing dan bersenang-senang, sekaligus mempunyai nilai ibadah. 8
Di  Indonesia,  ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berkaitan  dengan pariwisata  halal  yang  sudah  dibentuk  adalah  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Undang-undang  tersebut  mendukung penyelenggaraan  pariwisata  halal,  khususnya  di  bidang  makanan.  Namun, walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri pariwisata halal tidak hanya berkaitan dengan  makanan,  namun  juga  hal-hal  lain  yang  juga  harus  diakomodir  dalam suatu aturan khusus yang cakupannya lebih luas. Selain itu, di Indonesia terdapat Fatwa DSN MUI Nomor 108/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Namun,  karena  berbentuk  fatwa,  maka  ketentuan tersebut tidak bersifat mengikat.
6 Sarsiti  dan  Muhammad  Taufiq,  “Penerapan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Wisatawan  yang  Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga),” Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.ume  12,  Nomor  1,  Januari 2012, hlm. 29.
7 Takariadinda Diana Ethika, “Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 di Kabupaten Sleman,” Jurnal Kajian Hukum, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 133.
8 Muhammad Djakfar, 2017, Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi , UIN-Maliki Press, Malang, hlm. 30.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  di  Indonesia  belum  memiliki payung  hukum  yang  bersifat  kuat  dan  tetap  yang  dapat  mengakomodir penyelenggaran  wisata  halal  di  Indonesia.  Kealpaan  aturan  pariwisata  halal dalam  lingkup  Indonesia,  tentunya  tidak  juga  membuat  pemerintah  daerah seperti  provinsi  Aceh  juga  tidak  membentuk  peraturan  perundang-undangan khusus  terkait  wisata  halal.  Ketentuan  peraturan  tersebut  harus  dibentuk  jika kondisi  membutuhkan  di  daerah  setempat.  Terlebih  lagi  Aceh  yang  mayoritas penduduknya bergama Islam, tentunya regulasi tentang pariwisata halal di Aceh menjadi  suatu  keharusan  untuk  ditetapkan  lebih  rinci,  agar  penyelenggaraanya dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  standar,  kemudian  agar masyarakat  Aceh  yang  berwisata  merasa  nyaman  tanpa  perlu  khawatir  dalam perjalanan wisata akan mempersulit dirinya melaksanakan kewajibannya sebagai muslim.
Untuk  Provinsi  Aceh,  ketentuan  terkait  wisata  diatur  di  dalam  Qanun Aceh  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Kepariwisataan.  Di  dalam  Qanun  ini  tidak ditemukan satu kata pun yang menyebutkan istilah wisata halal atau pariwisata halal. Namun, setelah dikaji, terdapat beberapa ketentuan yang mengarah pada wisata  halal  dari  Qanun  tersebut,  antara  lain:    terkait  asas  penyelenggaraan kepariwisataan  Aceh,  salah  satunya  berasaskan  iman  dan  Islam  (Pasal  2  Qanun Aceh  tentang  Kepariwisataan).  Dari  hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  dalam pelaksanaan wisata di Aceh harus berdasarkan iman dan Islam.
Dalam Pasal 4 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh  memiliki  fungsi  salah  satunya  untuk  mensyukuri  nikmat  Allah  SWT. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi wisata itu mengarah ke nilai-nilai islam  yaitu  salah  satunya  untuk  mensyukuri  nikmat  Allah  melalui  pelaksanaan wisata.  Kemudian  di  dalam  Pasal  10  diamanatkan  bahwa  penelitian  dan pengembangan  pariwisata  di  Aceh  dilakukan  dengan  memperhatikan  potensi dan  sumber  daya  yang  dimiliki  baik  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia, maupun nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal yang islami. Kata kearifan lokal yang islami menunjukkan bahwa dalam pengembangan pariwisata merujuk juga pada nilai-nilai Islam.
Di  dalam  Qanun  Aceh  tentang  Kepariwisataan  dijelaskan  bahwa  usaha kepariwisataan digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu usaha jasa pariwisata; usaha obyek dan daya tarik wisata; dan usaha sarana pariwisata. 9 Usaha jasa pariwisata memiliki  beberapa  jenis,  salah  satunya  jasa  wisata  syariat. 10 Jasa  syariat  adalah jasa  wisata  tarikat  dan  zikir,  atraksi  seni  sufistik,  pengobatan  tradisional,  dan wisata syariat Islam lainnya. 11
Selanjutnya  terkait  usaha  obyek  dan  daya  tarik  wisata,  di  dalam  Qanun Aceh  tentang  Kepariwisataan  juga  disebutkan  bahwa  pengusahaan  objek  dan daya  tarik  wisata  dilakukan  dengan  memperhatikan:  nilai-nilai  Islam;    adat- istiadat, serta kearifan lokal;  kehidupan ekonomi dan sosial budaya;  kelestarian
9 Pasal 11 ayat (1)  Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan
10 Pasal 13 Qanun Aceh tentang Kepariwisataan
11 Penjelasan Pasal 13 Qanun Aceh tentang Kepariwisataan
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
budaya  dan  mutu  lingkungan  hidup;  dan  kelangsungan  usaha  pariwisata  (Pasal 17).  Dalam  ketentuan  ini  dapat  ditemukan  poin  penting  yang  menunjukkan bahwa  pengaturannya  mengarah  ke  wisata  halal,  yaitu  penyelenggaraan  usaha obyek dan daya tarik wisata harus memperhatikan nilai-nilai Islam. Kemudian di dalam Pasal 24 dinyatakan lagi bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha obyek dan  daya  tarik  wisata  adalah  menyediakan  mushalla  (tempat  melaksanakan shalat bagi muslim).
Dalam Pasal 37 Qanun Aceh tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa pengelola  hotel  berbintang  memiliki  kewajiban  salah  satunya  menjaga penggunaan hotel berbintang dari kegiatan yang dapat mengganggu keaman dan ketertiban  umum  serta  melanggar  syariat  Islam.  Kemudian  Pasal  47  ayat  (2) menyatakan bahwa jasa pelayanan restoran apabila menyelenggarakan hiburan atau  pertunjukan  oleh  artis/penyanyi  harus  mengindahkan  syariat  Islam  dan Qanun. Pasal 48 menyebutkan bahwa pengelola restoran berkewajiban memberi kenyamanan  kepada  para  tamu,  mencegah  kegiatan-kegiatan  yang  dapat mengganggu kemananan dan ketertiban serta melanggar syariat Islam.
Terkait  larangan-larangan  di  tempat  wisata,  Qanun  Aceh  tentang
Kepariwisataan mengatur hal ini di dalam Pasal 82, yaitu ditempat wisata setiap orang  dilarang:  a)  meminum  minuman  keras  dan  mengkonsumsi  barang  yang memabukkan  lainnya;  b)  melakukan  perbuatan  asusila;  c)  berjudi/maisir; dan/atau  d)  merusak  sebagian  atau  seluruh  fisik  objek  dan  daya  tarik  wisata. Ketentuan  ini  merupakan  hal-hal  yang  dilarang  untuk  dilakukan  pada  obyek wisata.  Selanjutnya  di  dalam  Pasal  83  dinyatakan  beberapa  ketentuan,  yaitu  1) Bagi  wisatawan  nusantara  dan  wisatawan  manca  negara  diwajibkan  berbusana sopan di tempat-tempat wisata; 2) Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai  dengan  syariat  Islam;  3)  Pemandian  di  tempat  umum  dipisahkan  antara laki-laki dan perempuan; 4)
Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan,  dipisahkan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  5)  Bagi pengusaha,  kelompok  masyarakat  atau  aparatur  pemerintah  dan  badan  usaha dilarang  memberikan  fasilitas  kemudahan  dan/atau  melindungi  orang  untuk melakukan  mesum,  khamar/mabuk-mabukan  dan  maisir/judi;  6)  Setiap  orang, baik  sendiri  maupun  kelompok  berkewajiban  mencegah  terjadinya  perbuatan maksiat.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa ketentuan di dalam Qanun Aceh tentang Kepariwisataan yang mengandung nilai- nilai pariwisata halal, antara lain di bagian:
a. Fungsi kewisataan
b. Arah penelitian dan pengembangan pariwisata di Aceh
c. Jenis usaha pariwisata
d. Nilai-nilai  yang  harus  diperhatikan  dalam  pengusahaan  obyek  dan  daya tarik wisata
e. Kewajiban pelaku usaha obyek wisata
f. Kewajiban pengelola hotel berbintang
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
g. Ketentuan bagi pengelola restoran
h. Larangan-larangan pada tempat wisata
i. Ketentuan yang harus dipenuhi bagi wisatawan asing Beberapa ketentuan di dalam Qanun Aceh tentang Kepariwisataan di atas sudah  memuat  beberapa  nilai-nilai  pariwisata  halal  walau  belum  dapat mengakomodir secara keseluruhan, khususnya tentang teknis agar penyelenggaraan  wisata  halal  dapat  berjalanan  dengan  baik.  Menurut  penulis, ketentuan  yang  termuat  di  dalam  Qanun  Aceh  tentang  Kepariwisataan  belum memadai  jika  dijadikan  landasan  dalam  penyelenggaraan  pariwisata  halal  di Aceh,  hal  ini  karena  di  dalamnya  tidak  termuat  tentang  standar-standar  atau indikator-indikator  yang  harus  dipenuhi  agar  sebuah  obyek  wisata  (bagian  dari pariwisata)  dapat disebut  sebagai  wisata  halal.  Di  dalam  Qanun tersebut  hanya disebutkan  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipenuhi,  larangan-larangan,  tanpa menyebutkan ketentuan lain yang lebih rinci. Tentunya agar pelaksanaan wisata halal  dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  dibutuhkan  pembentukan regulasi  khusus  tentang  pariwisata  halal  baik  dalam  bentuk  Qanun  yang  lain, maupun dalam bentuk Peraturan Gubernur. Peraturan khusus tentang pariwisata halal  penting  untuk  dilahirkan,  mengingat  banyak  hal-hal  teknis  atau  standar- standar yang harus diatur dalam penyelenggaraan wisata halal. Misalnya, terkait sarana  ibadah  yang  disediakan  di  obyek  wisata,  standarnya  penyediaan  sarana ibadahnya,  ketentuan  standar  hiegenis  dan  sanitasi  pada  makanan  di  obyek wisata, standar penyediaan sarana wisata yang tidak melanggar syariat, dan lain- lain.

## 3.2 Konsep Pengaturan Pariwisata Halal yang Ideal di Aceh
Ideal  atau  tidaknya  suatu  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dapat  dilihat  dari  cakupan  substansi  pengaturannya  dan  keefektifan  dalam penerapannya.  Konsep  pengaturan  pariwisata  halal  yang  ideal  yaitu  memuat segala  seluk  beluk  tentang  pariwisata  halal,  memiliki  standar  /indikator,  serta sanksi-sanksi apabila ketentuan dalam peraturan tersebut tidak dilaksanakan.
Beberapa ketentuan pokok yang harus ada dalam pengaturan pariwisata halal, antara lain:
1) Asas dan tujuan penyelenggaraan pariwisata halal, Asas penyelenggaraan pariwisata halal merupakan landasan utama yang  dijadikan  dasar  dalam  menentukan  pelaksanaan  wisata  halal.  Jadi, penyelenggaraan  wisata  halal  harus  berasaskan  nilai-nilai  islami,  yang mana  dalam  pelaksanaannya  tidak  dibenarkan  bertentangan  dengan ketentuan syariat Islam. Asas-asas islami tersebut harus termuat di dalam pengaturan pariwisata halal.
2) Klasifikasi Destinasi pariwisata halal klasifikasi  detinasi  pariwisata  halal  merupakan  hal  yang  penting untuk diatur dalam pengaturan wisata halal, agar dapat diketahui dengan jelas  jenis  destinasi  wisata  yang  harus  menerapkan  prinsip-prinsip
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pariwisata  halal.  Beberapa  destinasi  tersebut  seperti  obyek  wisata  alam, obyek  wisata  buatan,  hotel,  restoran/kuliner,  spa/sauna,  tempat pemandian/tirta,  dan  wisata  sejarah  dan  budaya.  Semua  destinasi  wisata tersebut  dalam  penyelenggaraanya  harus  memenuhi  prinsip-prinsip pariwisata halal.
3) Standar masing-masing jenis destinasi pariwisata halal Standar atau indikator adalah hal fundamental yang harus diatur di dalam  ketentuan  peraturan  perundangan-undangan  tentang  pariwisata halal.  Hal  tersebut  akan  menjadi  dasar  atau  pedoman  dalam penyelenggaraan  wisata  halal.  Standar  tersebut  diatur  masing-masing berdasarkan  karakteristik  jenis  destinasi  wisata  halal.  Misalnya,  untuk obyek wisata alam, wajib diatur ketentuan standar yang berkaitan dengan pariwisata halal yaitu wajib menyediakan sarana ibadah yang representatif, tidak menyediakan sarana di dalam wisata alam yang dapat mengarahkan pada  perbuatan  yang  melanggar  syariat  Islam,  menyediakan  makanan dalam lingkup wisata alam yang halal. Untuk obyek wisata tirta/pemandian umum  dapat  diatur  standar  keamanan  air  yang  digunakan  untuk  mandi, kemudian  dipisah  tempat  pemandian  laki-laki  dan  perempuan,  disediakan ruang ganti yang layak dan terpisah, disediakan sarana ibadah yang layak, tempat  wudhu  yang  terpisah,  dan  disediakan  makanan  yang  halal.  Untuk obyek  wisata  kuliner/restoran dapat  ditentukan standar  berupa  sertifikasi halal makanan tersebut. Adapun obyek wisata sauna/spa harus ditentukan standar,  yang  meng-spa  perempuan  harus  dari  pekerja  perempuan,  dan sebaliknya  yang  men-spa  laki-laki  harus  pekerja  laki-laki,  kemudian disediakan  tempat  yang  terpisah  dan  tertutup  untuk  tempat  spa perempuan  dan  spa  laki-laki.  Selanjutnya  untuk sarana  akomodasi  seperti hotel  atau  penginapan,  harus  menerapakan  standar  pariwisata  halal berupa  ketentuan  yang  dapat  menginap  satu  kamar  hanya  yang  sesama jenis  kelamin  atau  yang  sudah  berstatus  suami  istri.  Kemudian  tersedia fasilitas  ibadah  yang  layak  di  hotel/penginapan,  dan  makanan  yang disediakan diproduksi secara halal.
4) Sertifikasi pariwisata halal;
Sertifikasi  pariwisata  halal  merupakan  pengakuan  terhadap  suatu pariwisata  yang  telah  memenuhi  standar-standar  penyelenggaraan pariwisata  halal.  Bukti  bahwa  suatu  pariwisata  telah  tersertifikasi  dapat diberikan  dalam  bentuk  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang bertugas  memberikan  sertifikasi  pariwisata  halal.  Ketentuan  tentang sertifikasi halal ini harus termaktub di dalam pengaturan wisata halal, agar dapat  menjamin  penyelenggaran  suatu  pariwisata  halal  sesuai  dengan standar. Sertifikasi pariwisata halal dapat dilakukan juga  melalui beberapa tahapan/proses  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  proses  sertifikasi  produk halal yang dalam lingkup Aceh diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016  tentang  Sistem  Jaminan  Produk  Halal,  yang  mana  terdiri  tahap
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pengajuan  permohonan,  kemudian  pemeriksaan  baik  dokumen  maupun lapangan, serta tahapan-tahapan lanjutan lainnya yang harus dilakukan.
5) Promosi dan Pemasaran
Promosi dan pemasaran pariwisata halal perlu juga diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan agar terjamin keberlangsungan pariwisata  halal.  Dalam  ketentuan  promosi  dan  pemasaran  dapat ditentukan  subyek  dan  obyek  promosi  serta  cara-cara  berpromosi  dan melakukan pemasaran.
6) Pengawasan;
Terkait  pengawasan  sangat  penting  diatur  di  dalam  ketentuan pariwisata halal, mengingat pada taraf implementasi sangat dimungkinkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak  pemerintah,  asosiasi  pengelola  pariwisata  halal,  dan  masyarakat. Pengawasan  ini  bertujuan  agar  pelaksanaan  pariwisata  halal  dapat terlaksana  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  ketentuan  dan  standar. Pengawasan  dapat  dilakukan  dalam  hal  standar  pariwisata,  proses sertifikasi  wisata  halal,  dan  juga  komitme  pengelola  obyek  wisata  halal dalam menjalankan standar pariwisata halal yang telah didapat pengakuan melalui sertifikasi pariwisata halal.
7) Sanksi-Sanksi.
Sanksi  merupakan  salah  satu  unsur  yang  penting  untuk  diatur dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  pariwisata  halal.  Sanksi ini  bertujuan  untuk  menengakkan  ketentuan  yang  telah  diatur  di  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  berkaitan  dengan  pariwisata halal.  Sanksi  tersebut  dapat  diberikan  dalam  bentuk  sanksi  administratif berupa  teguran  lisan;  teguran  tertulis;  penghentian  sementara  kegiatan, penghentiaan  tetap  kegiatan;  pencabutan  sementara  izin;  pencabutan tetap izin; dan/atau denda administratif.

## 4. SIMPULAN
Pariwisata halal merupakan pariwisata yang dalam penyelenggaraan dan penyediaanya  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  syariat  Islam.  Pariwisata halal tidak bermaksud untuk mengekang gerak wisatawan saat berwisata, tetapi lebih kepada penyelenggaraan pariwisata yang menjamin terpenuhinya hak dan kenyamanan  wisatawa  muslim  saat  berwisata.  Ketentuan  peraturan perundangan-undangan  di  Aceh  yang  mengatur  tentang  pariwisata  terdapat  di dalam  Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Kepariwisataan.  Secara nomenklatur,  tidak  ditemukan  istilah  pariwisata  halal  dalam  qanun  tersebut, tetapi  dari  segi  substansinya  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  mengandung nilai-nilai  parwisata  halal,  di  antaranya  pada  bagian  fungsi  kewisataan,  arah penelitian  dan  pengembangan  pariwisata  di  Aceh,  usaha  pariwisata,  nilai-nilai yang  harus  diperhatikan  dalam  pengusahaan  obyek  dan  daya  tarik  wisata, kewajiban  pelaku  usaha  obyek  wisata,  kewajiban  pengelola  hotel  berbintang,
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
ketentuan bagi pengelola restoran, larangan pada tempat wisata, dan ketentuan yang harus dipenuhi bagi wisatawan asing.
Adapun konsep pengaturan pariwisata halal yang ideal untuk diterapkan di  Aceh  diantaranya  dalam  pengaturan  tersebut  harus  memuat  secara  rinci terkait  asas  dan  tujuan  penyelenggaraan  pariwisata  halal,  klasifikasi  Destinasi pariwisata  halal,  standar  masing-masing  jenis  destinasi  pariwisata  halal, sertifikasi  pariwisata  halal,  promosi  dan  pemasaran,  pengawasan,  dan  sanksi- Sanksi.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disarankan  untuk  dibentuk  peraturan perundangan  khusus  terkait  pariwisata  halal  di  Aceh  agar  penyelenggaran  dan penyediaannya  dapat  terlaksana  dengan  maksimal.  Pembentukan  peraturan perundang-undangan tersebut dapat berupa membentuk qanun lain atau dalam bentuk  turunan  qanun  seperti  peraturan  gubernur.  Tujuannya  agar  menjadi pedoman  dan  rujukan  standar  penyelenggaraan  pariwisata  halal  di  seluruh wilayah  di  Provinsi  Aceh.  Selain  itu,  dengan  adanya  aturan  khusus  lingkup provinsi,  penyelenggaraan  pariwisata  halal  dapat  seragam  di  seluruh kabupaten/kota  di  Aceh,  artinya  tidak  ada  kabupaten/kota  di  Aceh  yang  tidak menerapkan  penyelenggaraan  wisata  halal  jika  sudah  memiliki  regulasi  khusus setingkat provinsi.

## 5. REFERENSI
Buku:
Bungaran  Antonius  Simajuntak,  dkk.  2015. Sejarah  Pariwisata  Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia . Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
Muljadi  A.J.,  2010. Kepariwisataan  dan  Perjalanan ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2007. Penelitian  Hukum. Kencana  Prenada  Media Group. Jakarta.
Muhammad Djakfar. 2017. Pariwisata  Halal  Perspektif  Multidimensi .  UIN-Maliki Press. Malang.

## Jurnal:
Fahadil Amin Al Hasan. Januari – Juni 2017. Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia  (Analisis  Fatwa  DSN  –  MUI  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum . Volume 2 Nomor 1.
Sarsiti  dan  Muhammad  Taufiq.  Januari  2012.  Penerapan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Wisatawan  yang  Mengalami  Kerugian  di  Obyek  Wisata  (Studi  di Kabupaten Purbalingga), Jurnal Dinamika Hukum , Volume 12, Nomor 1.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Takariadinda  Diana  Ethika,  2016.  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 di Kabupaten Sleman. Jurnal Kajian Hukum. Volume 1. Nomor 2.
Sumber Internet: http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/menuju-indonesia-sebagai- destinasi-wisata-halal-dunia. Diakses tanggal 30 Maret 2021.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan