## MEMBANGUN HAKIM BERKARAKTER MELALUI PENDEKATAN SPIRITUAL PLURALISTIK PROGRESIF
Oleh: Dr. Sukresno, SH, M.Hum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia Email: sukresno@umk.ac.id, Tel : 081325730613

## Abstrak
Hukum,  hakim  dan  keadilan  menjadi  salah  satu  persoalan  mengemuka  dewasa  ini.  Setiap  bicara keadilan  acapkali  disandingkan  dengan  mutu  dan  kualitas  putusan  hakim,  sehingga  berdasarkan kondisi tersebut seringkali menyandingkan status hakim sebagai sosok yang sangat memiliki karakter spiritual yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Implikasi dari kajian yang dilakukan sebenarnya kembali apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo dengan mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada  saya  jaksa  dan  hakim  yang  baik,  maka  dengan  peraturan  yang  buruk  sekalipun  saya  bisa membuat  putusan  yang  baik”.  Mengutamakan  perilaku  (manusia)  daripada  peraturan  perundang- undangan  sebagai  titik  tolak  paradigma  penegakan  hukum,  akan  membawa  kita  untuk  memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan. Berdasarkan perspektif ini, kesaksian hakim sebagai corong keadilan adalah mutlak. Semua hakim harus memiliki karakter yang ideal. Dalam hal ini maka pertanyaannya adalah bagaimana membangun karakter hakim melalui pendekatan spiritual pluralistik progresif.  Dalam  pandangan  realistis  menganggap  hakim  sebagai  sebuah  instrument  kekuatan keadilan.  Nuansa  spiritual  seorang  hakim  sangat  menjiwai  dalam  membuat  putusan.  Namun sebagaimana tantangan para pakar hukum bahwa dalam membuat hukum seorang hakim yang adil kemudian  dia  hanya  ditempatkan  pada  posisi  sentral  dalam  hukum.  Keadilan  yang  berkarakter sebagai  bentuk  produk  hakim  harus  dijiwai  oleh  hasrat,  kekuatan  dan  semangat  hakim  dalam memaknai sebuah istilah keadilan dalam norma secara menyeluruh atau pluralistic. Bagunan dari itu semua yang dibutuhkan adalah hakim harus bertindak secara progresif. Tak ayal, bertindak progresif merupakan  wujud  nyata  bagi  hakim  membentuk  gagasan  keadilan  sebagai  kekuatan  hukum  yang pantas dan wajib untuk ditaati oleh pencari keadilan. Pada sisi lain seluruh bangunan yang ada itu apabila ingin konsisten seorang hakim sudah seidealnya mentaati asas dan system hukum. Diharapkan dari itu semua hakim akan menjadi bukan wujud eksemplar dari undang-undang tapi sebuah ideology keadilan yang tidak bisa ditemukan dalam ruang manapun di dunia ini.

## Kata kunci : Hakim, Keadilan, Spiritual, Pluralistik, Progresif

## Abstract
Law, judge and justice becomes the problems raised nowadays. Any talk of justice is often juxtaposed with the quality of the judge's verdict, so that based on these conditions; the status of a judge is often juxtaposed with someone who really has a high  spiritual character in carrying out its duties. The implication  of  study  actually  refers  to  what  has  ever  been  stated  by  Satjipto  Rahardjo,  quoting Taverne "Give me a good prosecutor and judge, then even by bad regulation I could make  a good decision ". Prioritizing behavior (human) rather than legislation as a starting point in the paradigm of law enforcement, will lead us to understand the law as a process and humanitarian projects. Based on this perspective, the judge‟s testimony as mouthpiece of justice was paramount. All judges should have such ideal character. In this case then the question is how to build a judge‟s
character  through  progressive  pluralistic  spiritual  approach.  In  a  realistic  view  it  should  be considered that judge is an instrument of justice powers. The spiritual nuance of a judge will very much inspire the judge in making a decision. However, as the challenges of legal experts in making the law, a just judge should be placed in a central position in law. Justice characterized as a form of judge's product must be inspired by the disire, strength and the spirit of the judges in understanding the meaning of a term in the norms of justice as a whole or pluralistic point of view. All the points of the construction is that a judge should act progressively. It is no doubt that the progressive action is a real program for judges to form the idea of justice as the appropriate legal force and are obliged to be obeyed by the justice seeker. To uphold the construction, a judge should consistently obey the principles and the legal system. It is expected that all of the judges will not be a form of copies of legislation but an ideology of justice that cannot be found in any room in this world.
Keywords : judge, justice, progressive, pluralistic spiritual

## A. Latar Belakang
Hukum, hakim dan keadilan menjadi salah satu  persoalan  mengemuka  dewasa  ini.  Setiap bicara  keadilan  acapkali  disandingkan  dengan mutu dan kualitas putusan hakim, sehingga ber- dasarkan  kondisi  tersebut  seringkali  menyan- dingkan status hakim sebagai sosok yang sangat memiliki  karakter  spiritual  yang  tinggi  dalam menjalankan tugasnya.
Namun karakter hakim tidak bersifat tung- gal.  Hal  inilah  yang  menjadi  akar  pikiran  mon- tesque. Dari situ terlihat Montesquieu tidak suka dengan  sistem  pemerintahan  monarki,  karena Raja bisa mencampuri urusan penegakan hukum yang seharusnya independen. Dimana pada saat itu Raja bisa membuat undang-undang sekaligus merevisi  dan  juga  bisa  menjadi  hakim  tunggal dalam  memutus  sebuah  permasalahan.  Dengan kata lain sabdanya bisa  dijadikan legitimasi pe- merintah  dalam  memberikan  hukuman  kepada seseorang, walaupun kepada orang-orang terten- tu. Oleh karena itu membenci sistem pemerinta- han  Monarkhi  yang  memberikan  kewenangan lebih kepada Raja. 1
Dalam  pandangan  klasik  bahkan  dikata- kan  sumber  muasal  dari  korupsi  sendiri  adalah dari  budaya  hakim.  Sabastian  Pompe,  penulis buku The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional  Collapse, mengatakan  “nonsens” menyebut korupsi sebagai budaya bangsa Indo-
setelah peristiwa Malari tahun 1974 ketika lem- baga peradilan dibina dengan sistem (dan mulai dimasuki  oleh)  kepemimpinan  militer.  Itu  terja- di  ketika  Soeharto  mulai  melangkah  untuk  me- ngokohkan kekuasaannya dengan mengkooptasi kekuasaan  kehakiman.Sejak  itu,  kata  Pompe, terjadilah  kebiasaan  melayani  (pemberian  am- plop  atau  upeti)  di  kalangan  hakim. 2 Pendapat Pompe  itu  sejalan  dengan  hasil  studi  yang  per- nah  penulis  lakukan  yang  menunjukkan  bahwa dalam  periode  tertentu  sejarah  Indonesia,  tepat- nya  pada  tahun  1950-an,  ternyata  hukum  dapat ditegakkan  dengan  baik  melalui  pimpinan  yang tegas  dan  penuh  integritas  dalam  menegakkan hukum. Pada masa itu, tercatat nama harum Jak- saAgung,  Soeprapto,  yang  tegas  mengajukan siapapun,  termasuk  menteri,  ke  pengadilan  ka- rena tindak pelanggaran hukum. Selain itu, pada saat itu muncul hakim-hakim yang jujur dan be- rani  menghukum  pejabat  yang  terbukti  melaku- kan tindak pidana. 3
Berangkat  dari  situlah  testimone  hakim sebagai  corong  keadilan  menjadi  mutlak.  Akan tetapi  karakter  dari  seorang  hakim  sudah  seide- alnya karakter hakim tersebut tidak hanya dimi- liki  oleh  seorang  hakim.  Semua  hakim  sudah idealnya  memiliki  karakter  yang  demikian.  Da- lam  hal  ini  kemudian  pertanyaannya  adalah  ba- gaimana membangun hakim berkarakter melalui pendekatan spiritual pluralistic progresif.
nesia. Dalam kaitannya dengan dunia  peradilan, menurut Pompe,judicial corruption baru muncul
1 Muhtar Said, 2013, Politik Hukum Tan Malaka, Thafa Media, Semarang, hlm 131
2 Moh.  Mahfud  MD,  2013,  Perdebatan  Hukum  Tata  Ne- gara Pasca Amandemen Konstitusi, Raja Grafindo Persa- da, Jakarta, hlm 169-170
3 Moh. Mahfud MD, ibid , hlm 170

## Sukresno
Implikasi dari kajian yang dilakukan sebe- narnya  kembali  apa  yang  disampaikan  oleh  Sa- tjipto  Rahardjo  dengan  mengutip  ucapan  Ta- verne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekali- pun  saya  bisa  membuat  putusan  yang  baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada pe- raturan  perundang-undangan  sebagai  titik  tolak paradigma  penegakan  hukum,  akan  membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses  dan proyek kemanusiaan. 4

## B. Konstruksi hakim berkarakter spiritual pluralistik
Dalam  pemikiran  dewasa  ini  tentang  hu- bungan  konstitusional  antara  pembentuk  un- dang-undang  dan  hakim  maka  subordinasi  pe- nuh  peradilan  pada  perundang-undangan  tidak lagi merupakan titik-tolak absolut. Titik-taut un- tuk  pemikiran  tentang  hubungan-hubungan konstitusional dewasa ini adalah diskusi tentang larangan  pengujian  oleh  hakim  (Pasal  120 Grondwet) sebelum dan sesudah perubahan Un- dang-Undang  Dasar  tahun  1983.  Larangan  itu memuat  hal  bahwa  para  hakim  tidak  boleh  me- nguji  undang-undang  dalam  arti  formal,  yang berasal dan (dibentuk oleh) pemerintah dan Sta- ten- Generaal, pada Undang-Undang Dasar. 5
Namun tetap demikian posisi hakim seba- gai bentuk aklamasi terbitnya keadilan tidak bi- sa dipisahkan. Jika kita mengacu pada sifat nor- matif dan positfistik maka keadilan yang kita te- mukan  adalah  keadilan  yang  pada  saat  itu  dipi- kirkan  oleh  legislator  pada  saat  membuat  me- nginginkan  mewujudkan  keadilan.  Melalui  pe- ran  hakim  keadilan  akan  tertib  sesuai  dengan kebutuhan sanga pencari keadilan.
Berdasarkan  hal  tersebut  memang  harus diingat  bahwa  secara  filosofis  hukum  itu  justru karena kita tidak boleh percaya begitu saja (hus- nudzon) semangat  orang,  melainkan  harus  curi- ga (suudzon) bahwa orang meskipun secara pri- badi baik, jika berkuasa akan cenderung korup
4 Kusuma, Mahmud. 2009. Menyelami  Semangat Hukum Progresif;  Terapi  Paradigmatik  Atas  Lemahnya  Penega- kan  Hukum  Indonesia.  Antony  Lib  bekerjasama  LSHP. Yogyakarta, hlm 74
5 J.A  Pointer,  diterjemahkan  oleh  Arief  Sidharta,  2008, penemuan  hukum  (judul  asli  rechtvinding),  Jendela  Mas Pusaka-Anggota Ikapi, Bandung, hlm 111-112
karena  diseret  untuk  korup  oleh  lingkungan  ke- kuasaannya.  Dalam  kasus  Indonesia,  kita  mem- punyai  Presiden  Soekarno  dan  Presiden  Soe- harto  yang secara pribadi sangat baik penuh in- tegritas dalam mengabdi kepada nusa dan bang- sa. Namun, ketika berkuasa di bawah UUDNRI Tahun 1945 yang sah sangat otoriter dan dengan kekuasaannya  menciptakan  kekerasan-kekera- san politik. Sikap otoriter atau korupsi penguasa ini terjadi berdasar hukum besi po1itik yang di- dalilkan  Acton  bahwa  kekuasaan  itu  cenderung korup  dan  kekuasaan  yang  absolut  kecenderu- ngan korupnya absolut pula to corrupt, absolute power  corrupts  absolutely). Oleh  sebab  itu  ter- masuk konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu Negara, harus mengatur sistem dengan ke- tat  dan  kokoh  mengontrol  dan  meminimalisasi kecenderungan;  penguasa.  Artinya  hukum  itu harus dibuat berdasar kecurigaan atau prasangka tidak  baik  bahwa  siapa  pun  yang  akan  cende- rung  korup  sehingga  pengaturannya  didalam konstitusi juga harus ketat dan kokoh. Di dalam agama  pun  sebenarnya  kita  tidak  mutlak  dila- rang suudzon sebab  dalil  agamanya  mengata- kan, “jauhilah  prasangka  itu  karena  dari  pra- sangka itu jelek.” ini berarti bahwa  ada sebagi- an  prasangka  yang  tidak  jelek,  yang  dalam  hal ini,  dapat  disebut  contohnya  dalam  membuat konstitusi  yakni  harus  berprasangka  bahwa  sia- papun yang berkuasa akan cenderung korup. 6
Hakim  dituntut  dalam  menghadapi  plura- lism  keadilan  tentunya  menghadapi  inkonsis- tensi makna perihal keberadaannya. Oleh karena itu  sikap  berburuk  sangka  bukan  menjadi  sebu- ah perbuatan dalam menemukan keadilan secara buruk.  Bahkan  berburuk  sangka  merupakan  se- buah  estimasi  mencari  keadilan  secara  spiritual sufiistik.
Seorang hakim yang ingin sekali memper- tahankan  kekuasaannya  di  lingkungan  yang  in- formal  ini  barangtentu  tak  bebas  mengeluarkan pendapat  yang  berbeda  jauh  dan  perangkat  ni- lai-nilai  yang  diterima  di  dalam  lingkungan  itu. Dipandang  dan  sudut  sosiologi  hukum  fenome- na sedemikian itu merupakan suatu sasaran stu- di yang menarik. Schut menunjukkan bahwa fe- nomena  pembentukan  kelompok  informal  se- perti dilukiskan di atas bukannya merupakan hal
6 Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum Dalam Kon- troversi Isu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 143-144
yang  ganjil,  melainkan  suatu  keadaan  yang  da- pat terjadi di mana-mana. Bagian-bagian organi- sasi  hukum  termasuk  di  dalamnya  pengadilan, apabila dilihat secara sosiologis nampak menja- lani  kehidupannya  sendiri,  membentuk  nilai-ni- lai  dan  norma-normanya  sendiri  serta  mengejar tujuan  tujuannya  sendiri  pula.  Terbentuklah  di sini  suatu  kultur  yang  pada  gilirannya  akan memberikan  pengarahan  kepada  kerja  selanjut- nya  organisasi  itu  kepada  cara  masing-masing pegawai  di  situ  memenuhi  tugas-tugasnya,  ke- pada perluasan jumlah pegawai pegawainya, ke- pada  pendidikan  orang-orang  yang  baru  masuk dan sebagainya. 7
Dalam pandangan tersebut maka sudah se- jatinya  hukum  yang  diciptakan  bukan  kata-kata mati  suri  tanpa  adanya  latar  belakang  historis maupun  sosiologis.  Pada  ranah  sosiologis  sebe- narnya  hakim  diarahkan  mewujudkan  tatanan yang  bukan  sekedar  rangkaian  kata-kata  un- dang-undang. Hukum dalam seni seorang hakim harus  dikarakterkan  sebagai  sebuah  bentuk  me- nemukan  konsep  pluralistic  secara  terpadu,  ter- sistem  dan  mengakomodir  aspek-aspek  kaidah dalam gagasan Sociological Jurisprudence. Sociological Jurisprudence merupakan sa- lah  satu  bentuk  perwujudan  kesatuan  Ilmu  Hu- kum  dengan  basis  sosialnya  (termasuk  ilmu- ilmu sosial)  yang kemudian dapat berakibat da- lam  sistem  penegakan  hukum  khususnya  mela- lui  mekanisme  peradilan,  yaitu  mekanisme  ha- kim  dalam  memutus  perkara.  Problematiknya akan muncul terkait dengan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara. Sistem peradilan bersi- fat authopoietic 6 , tetapi  juga  harus  melihat  as- pek-aspek lingkungan sosialnya. Di sinilah pen- tingnya  seorang  hakim  untuk  selalu  memperha- tikan aspek socilogik dan Ilmu Hukum yang di- gunakannya.  Hakim  seharusnya  memahami  ali- ran Sociological  Jurisprudence dengan  baik  se- hingga the living law, aspek sosial, politik, eko- nomi  dan  budaya  mendapat  tempat  dalam  per- timbangan  hakim  untuk  menghasilkan  putusan yang  tidak  hanya  memenuhi  prinsip  keadilan formal ( formal Justice ) tetapi jauh keadilan sub- tansial  ( subtantial  justice )  bahkan  keadilan  ma- syarakat ( social justice ) dalam penegakan hu-
kum nasional. 8
Disinilah  kemudian  praktik  keadilan  yang disampaikan  oleh  hakim  akan  menjadi  sebuah alternatif  baru  bagi  pencapaian  keadilan  yang sesungguhnya.  Hukum  akan  terasa  adil  jika  te- lah  merasuk  dalam  sanubari  masyarakat,  bukan karena penilaian pengusaha dengan melihat pada norma-norma yang telah layak untuk dipositifkan sebagai keadilan yang sesungguhnya.

## C. Bangunan hakim berkarakter spiritual pluralistic progresif
Menurut  Fritjof  Capra,  sekarang  ini  kita hidup dalam suatu masa turning point. Ketidak- mampuan kita untuk kembali melihat kehidupan manusia dengan pandangan  yang utuh, menurut Capra,  menyebabkan  terjadi  krisis  dalam dimensi-dimensi intelektual, moral dan spiritual manusia  Orang  tidak  bisa  lagi  memusatkan perhatian  pada  satu  objek  yang  dipisahkan  dari lingkunganya  melainkan  membiarkan  objek tersebut bersatu dengan lingkungan. Metodologi analitis Cartesian, Baconian dan Newtonian tidak mem- bawa kita kepada pemahaman yang benar tentang  sesuatu.  Metodologi  harus  mengutuh, bukan  memisah-misahkan‟  Pendekatan  dan metodologi holistik itu tidak hanya dalam fisika, tetapi  juga  dalam  kedokteran,  psikologi  dan ilmu- ilmu sosial. 9
Melalui kondisi yang demikian di atas kita dituntut  memahami  sebuah  norma  bukan  hanya sekedar  perintah  hukum  yang  layak  100  persen untuk  diikuti.  Memang  yang  menjadi  permasa- lahan  pokok  sesungguhnya  adalah  hakim mengalami  dimensi  tantangan  yang  berbeda dengan  sebelumnya.  Era  dimana  sebelumnya hakim  me-  lihat  keadilan  adalah  kepatuhan wujud masyara- kat sosial, akan tetapi sekarang hukum masya- rakat yang dinamis yang memiliki subsistem  ko-  ordinatif yang  selalu  layak  untuk terus diperhi- tungkan.
Oleh karena itulah kemudian tidak bisa di elakkan  bahwa  pembentuk  undang-undang  sa- ngat  kemungkinan  besar  kadang-kadang  juga secara sadar menyerahkan perkembangan hukum kepada  hakim.  Dapat  dikatakan  bahwa  ter-  jadi “delegasi” kewenangan pembentukan atu-
7 Sadjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Ang- kasa Bandung, hlm 64-65
8 Suteki, 2013, Desain Hukum Di Ruang Sosial,Thafa
Media, Yogyakarta, hlm 21-22
9 Suteki, ibid , hlm 40
ran kepada hakim. Terhadap “pembentukan atu- ran hukum oleh hakim” ini juga dapat (telah) di- lancarkan  keberatan-keberatan.  Bukankah  ha- kim tidak cukup disiapkan untuk tugas pemben- tukan aturan. Berbeda dan kekuasaan pembentu- kan undang-undang, hakim juris tidak memiliki dukungan  aparat  kepegawaian.  Pada  penataan bangunan (inrichting) kekuasaan kehaki man ti- dak dipikirkan kegiatan-kegiatan untuk hakim di luar  peradilan  yang  lazim.  Selanjutnya,  suatu keberatan  terhadap  “pembentukan  aturan  oleh hakim”  adailah  bahwa  hakim  tidak  dapat  me- ngembangkan  prakarsa-prakarsa  sendiri  untuk pembentukan aturan, melainkan akan harus me- nunggu sengketa konkrit. Yang lebih besar ada- lah  keberatan-keberatan  yang  menyangkut pengorganisasian  dan  pembentukan  putusan, misalnya  tidak  adanya  legitimasi  demokratik yang  bersifat  fundamental.  Kadang-kadang  ha- kim  memperlihatkan  secara  jelas  bahwa  karena alasan-alasan itu tidak mau melakukan tindakan pembentukan hukum (bandingkan HR 8-7-1994 Nj 1995, 30 d.an. C). 10
Tuntutan yang kemudian mengemuka ada- lah  bagaimana  karakter  hakim  dalam  memba- ngun  karakter  spiritual  pluralistik  dituntun  me- lalui  sebuah  kode  etik.  Kode  etik  disini  bukan hanya sekedar aturan etika perilaku, akan tetapi adalah  sebuah  sistem  pencegahan  dini  dan  agar hakim  terus  bergerak  pada  jalur  yang  telah  di- tentukan.
Dalam  forum International  Judicial  Con- ference di  Bangalore,  India  tahun  2001  telah berhasil  disepakati  draft  kode  etik  dan  perilaku hakim  sedunia  yang  kemudian  disebut The  Ban galore  Draft. Setelah  mengalami  revisi  dan  pe- nyempurnaan berkali-kali, draft ini akhirnya di- terima  luas  oleh  berbagai  kalangan  hakim  di dunia sebagai pedoman bersama dengan sebutan resmi The Ban galore Principle of Judicial Con- duct . 11
Terdapat  6  (enam)  prinsip  penting  yang harus  dijadikan  pegangan  bagi  para  hakim  di dunia  sebagaimana  tercantum  dalam The  Ba- ngalore Principle,yakni:
10 J.A  Pointer,  diterjemahkan  oleh  Arief  Sidharta, Opcit , hlm 113
11 Sirajuddin dan Winardi, 2015, Hukum Tata Negara In- donesia,  Setara  Press(Kelompok  Instras  Publising),  Ma- lang, hlm 141
1. Independensi (Independence  Principle). Independensi  hakim  merupakan  jaminan bagi  tegaknya  hukum  dan  keadilan,  dan prasyarat  bagi  terwujudnya  cita-cita  ne- gara hukum.
2. Ketidakberpihakan (Impartiality  Princi- ple). Ketidak  berpihakan  merupakan prinsip  yang  melekat  dalam  hakikat fungsi  hakim  sebagai  pihak  yang  diha- rapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya.
3. Trite gritas (Integrity Principle). Integri- tas  hakim  merupakan  sikap  batin  yang mencerminkan  keutuhan  dan  keseimba- ngan  kepribadian  setiap  hakim  sebagai pribadi  dan  sebagai  pejabat  negara  da- lam menjalankan tugas jabatannya.
4. Kepantasan  dan  Kesopanan (Propriety Principle). Kepantasan  dan  kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan antar pribadi yang ter- cermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pe- jabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya,  yang  menimbulkan  rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.
5. Kesetaraan (Equality Principle). Keseta- raan  merupakan  prinsip  yang  menjamin perlakuan  yang  sama  terhadap  semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan  beradab  tanpa  membeda-beda-  kan satu  dengan  yang  lain  atas  dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, je-  nis  kelamin,  status  perkawinan, kondisi  fisik,  status  sosial  ekonomi, umur,  pan-  dangan  politik  ataupun alasan-alasan yang serupa.
6. Kecakapan  dan  Keseksahakim  maan (Competence  dan  Diligence  Principle) Kecakapan  dan  Kesamaan  hakim  meru- pakan  prasyarat  penting  dalam  pelaksa- naan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional  hakim  yang  diperoleh  dari pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman  dalam  pelaksanaan  tugas. Sedangkan  kesamaan  merupakan  sikap pribadi  hakim  yang  menggambarkan kecermatan,  kehati-hatian,  ketelitian, ketekunan,
dan kesungguhan dalam pelaksanaan tu- gas profesional hakim. 12
Disamping itu, bangunan hukum yang baik sudah seidealnya hakim mentaati  sebuah sistem hukum sehingga hakim dalam putusan- nya akan bersifat  progresif.  Fuller  mengajukan  satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat  dapat  berbicara  mengenai  adanya  sua-  tu sistem  hukum  (Fuller,  1971:39-91).  Ukuran tersebut  diletakannya  pada  delapan  azas  yang dinamakannya principles of legality, yaitu:
1. Suatu  sistem  hukum  harus  mengandung peraturanp-peraturan.  Yang  dimaksud  di sini  adalah,  bahwa  ia  tidak  boleh  me- ngandung  sekedar  keputusan-keputusa yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak  boleh  ada  peraturan  yang  berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu  tidak  ditolak,  maka  peraturan  itu  ti- dak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah  laku.  Membolehkan  pengaturan secara  berlaku  surut  berarti  merusak  in- tegritas  peraturan  yang  ditujukan  untuk- berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu  sistem  tidak  boleh  mengandung peraturanp  peraturan  yang  bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengan- dung  tuntutan  yang  melebihi  apa  yang dapat dilakukan.
7. Tidak  boleh  ada  kebiasaan  untuk  sering merubah-ubah  peraturan  sehingga  me- nyebabkan seorang akan kehilangan ori- entasi Harus ada kecocokan antara pera- turan  yang  diundangkan  dengan  pelak- sanaannya sehari-hari. 13
Karakter  hakim  spiritual  pluralistik  prog- resif  sebenarnya  merupakan  sebuah  pandangan terhadap  tantangan  untuk  menjalankan  hukum sebagai  wujud  semangat  perubahan  dalam  ke- rangka  pluralism  kemajemukan  bangsa.  Sema- ngat perubahan dalam bingkai pluralism akan
12 Sirajuddin dan Winardi, Ibid , hlm 141-142
13 Sadjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Ban- dung, hlm 92
sangat  sulit  jika  diterapkan  namun  mudah  apa- bila kita menginginkan  untuk mengucapkannya. Satjipto  Rahardjo  mengatakan  bahwa  per- kembangan baru dalam studi hukum di abad ke- 20 memberi isyarat bahwa ada  yang kurang be- nar  dalam  cara-cara  orang  mempelajari  hukum selama  ini,  yaitu  dengan  membatasi  diri  dalam ranah  hukum  perundang-undangan.  Perkemba- ngan dalam studi hukum akan berlanjut  terus dan tidak  hanya  berhenti  sampai “sociological movement in law”. Studi sosiologis terhadap hu- kum  yang  menumbangkan analytical  positivism hanya  eksemplar  saja  atau  hanya  merupakan simbol  saja  dan  dorongan  untuk  melakukan “studi  terhadap  hukum  secara  benar”.  Di  bela- kang  studi  sosiologis  terhadap  hukum  masih berderet yang lain seperti antropologi,  psikologi dan ekonomi. 14
Menjadi  harapan  dalam  membangun  ka- rakter  hakim  adalah  kemudian  bagaimana  me- ngemukakan  gagasan-gagasan  hakim  dalam ruang hukum yang berkeadilan dijiwai semangat spiritual  pluralistik  progresif.  Berdasarkan  urai- an  yang  perlu  dijalankan  adalah  melalui  sema- ngat memaknai mendalam terhadap aturan yang tertulis  dengan  mempertimbangkan  asas  dan sistem  hukum  yang  berlaku.  Darisinilah diharapkan  keadilan  akan  terwujud  sesuai dengan ke- rangka piker logis dan abstrak sesuai dengan ke- butuhan keadilan.

## D. Kesimpulan
Dalam  pandangan  realistis  menganggap hakim sebagai sebuah instrument kekuatan kea- dilan.  Nuansa  spiritual  seorang  hakim  sangat menjiwai  dalam  membuat  putusan.  Namun  se- bagaimana  tantangan  para  pakar  hukum  bahwa dalam membuat hukum seorang hakim  yang adil kemudian  dia  hanya  ditempatkan  pada  posisi sentral dalam hukum.
Keadilan  yang berkarakter sebagai bentuk produk  hakim  harus  dijiwai  oleh  hasrat,  kekua- tan  dan  semangat  hakim  dalam  memaknai  se- buah  istilah  keadilan  dalam  norma  secara  me- nyeluruh  atau  pluralistik.  Bagunan  dari  itu  se- mua  yang  dibutuhkan  adalah  hakim  harus  ber- tindak  secara  progresif.  Tak  ayal,  bertindak progresif merupakan wujud nyata bagi  hakim
14 Suteki, lo‟cit , hlm 29
membentuk  gagasan  keadilan  sebagai  kekuatan hukum yang pantas dan wajib untuk ditaati oleh pencari keadilan.
Pada  sisi  lain  seluruh  bangunan  yang  ada itu apabila ingin konsisten seorang hakim sudah
seidealnya mentaati asas dan sistem hukum. Di- harapkan  dari  itu  semua  hakim  akan  menjadi bukan wujud eksemplar dari undang-undang ta- pi sebuah ideologi keadilan yang tidak bisa dite- mukan dalam ruang manapun di dunia ini.

## Daftar Pustaka
J.A Pointer, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, 2008, penemuan hukum (judul asli rechtvinding), Jendela Mas Pusaka-Anggota Ikapi, Bandung.
Kusuma, Mahmud. 2009. Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia. Antony Lib bekerjasama LSHP. Yogyakarta.
Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Raja Grafindo Persada, Jakarta. , 2013, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Muhtar Said, 2013, Politik Hukum Tan Malaka, Thafa Media, Semarang. Sadjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung.
1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
Sirajuddin dan Winardi, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press (Kelompok Instras Publising), Malang.
Suteki, 2013, Desain Hukum Di Ruang Sosial ,Thafa Media, Yogyakarta.