JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132

## AKSESIBILITAS SEBAGAI BENTUK KEMANDIRIAN DISABILITAS FISIK DALAM MENGAKSES FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DITINJAU DARI ACTIVITY DAILY LIVING

## Khofiyya Fathimah
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad E-mail: khofiyya17001@mail.unpad.ac.id

## Nurliana Cipta Apsari
Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Unpad E-mail: nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Penyandang  disabilitas  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  sebagai  warga  negara.  Dalam  hal  fasilitas pelayanan  publik,  penyandang  disabilitas  memiliki  akses  yang  sama  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik dalam  segala  bidang.  Kemampuan  yang  dimiliki  oleh  penyandang  disabilitas  ini  sangat  bertolak  belakang dengan penyediaan fasilitas atau kebijakan yang diberikan untuk pelayanan bagi penyandang disabilitas. Hal ini tentu  berpengaruh  terhadap  kemandirian  pada  remaja  penyandang  disabilitas  dalam  melakukan Activity  Daily Living (ADL). Apabila fasilitas pelayanan publik tidak ramah terhadap penyandang disabilitas maka bagi remaja yang juga sedang memasuki masa eksplorasi akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan perkembangannya sebagai remaja.  Banyak ditemui bahwa unit pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung akses pelayanan kamu disabilitas. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang aksesbilitas pelayanan publik yang dikhususkan  untuk  penyandang  disabilitas.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kepustakaan.  Untuk memperoleh  data  yang  diperlukan,  peneliti  menggunakan  dokumentasi  dan  studi  literature.  Dalam  artikel  ini menguraikan  bagaimana  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  remaja  penyandang  disabilias  dalam  mengakses fasilitas  pelayanan  publik  yang  berpengaruh  terhadap  kemandirian  pada  remaja  penyandang  disabilitas  dalam melakukan Activity Daily Living (ADL).
Kata  kunci:  remaja  penyandang  disabilitas,  kemandirian, Activity  Daily  Living (ADL),  fasilitas  pelayanan publik.

## PENDAHULUAN
Masa  remaja  adalah  masa  yang kompleks  dimana  pada  masa  ini  adalah masa  pencarian  jati  diri  pada  remaja. Menurut Erikson, remaja merupakan masa berkembangnya identity . Identity merupakan vocal  point dari  pengalaman remaja, karena semua krisis normatif yang sebelumnya  telah  memberikan  kontribusi kepada perkembangan identitas ini. Erikson  memandang  suatu  pengalaman hidup remaja diharapkan mampu mempersiapkan  dirinya  untuk  masa  depan dan  mampu  menjawab  semua  pertanyaan who  am  I? (siapa  saya?).  Erikson  juga mengingatkan  bahwa  kegagalan  remaja untuk  mengisi  atau  menuntaskan  tugas  ini akan berdampak tidak baik bagi perkembangan dirinya (dalam Aini, 2011).
Pada  masa  remaja  juga  perkembangan pada  aspek  fisik  menjadi  sangat  penting. Jika  diamati,  banyak  hal  yang  menarik pada  perkembangan  remaja.  Menurut Santrock  (2003)  dalam  (Wahyuni  & Marettih,  2012)  bahwa  perubahan  fisik yang  terjadi  pada  masa  remaja  biasanya menarik  perhatian  remaja  untuk  lebih memperhatikan  ciri-ciri  fisik  pada  dirinya melebihi  masa  sebelumnya.  Begitu  juga dengan  remaja  disabilitas  fisik,  perubahan akan  terjadi  pada  dirinya.  Pada  fase  ini remaja sering berpandangan bahwa memiliki  tubuh  yang  proposional  akan membantu  mereka  bersosialisasi  dengan baik.  Biasanya  pada  masa  remaja  ini  akan memperlihatkan  bentuk  proporsionalnya sebagai  bagian  dari  masa puberty untuk mendapatkan perhatian dari orang lain.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132
Disabilitas  fisik  ialah  terganggunya fungsi  gerak  antara  lain  amputasi,  lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.  Menurut  Somantri  (2006)  dalam (Aini,  2011)  cacat  fisik  atau  tunadaksa berarti suatu keadaan rusak atau gangguan bentuk  atau  hambatan  pada  tulang,  otot, dan  sendi  dalam  fungsinya  yang  normal. Kondisinya  ini  disebabkan  oleh  penyakit, kecelakaan,  atau  dapat  juga  disebabkan oleh  pembawaan  sejak  lahir.  Cacat  fisik sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat  dari  kerusakan  atau gangguan  pada  tulang  otot,  sehingga mengurangi  kapasitas  normal  individu untuk  mengikuti  pendidikan  dan  untuk berdiri sendiri.Tampilan fisik pada penyandang  disabilitas  fisik  seringkali mengundang  perhatian  pada  orang-orang disekelilingnya, seperti pada saat penyandang disabilitas fisik tersebut bertemu  dengan  orang  baru  ataupun selama dia tinggal di lingkungan masyarakat tempat ia tinggal dan bersosialiasi. Hal ini bisa berdampak buruk pada kepercayaan diri penyandang disabilitas fisik.
Permasalahan  yang  sering  ditemui pada  remaja  penyandang  disabilitas  fisik biasanya muncul ketika melakukan aktivitas  bersama  dengan  anak-anak, remaja  atau  bahkan  orang  dewasa  normal pada umumnya. Dalam melakukan kegiatan aktivitas fisik, remaja penyandang  disabilitas  fisik  kesulitan dalam  mengakses  lingkungan  disekitarnya karena  faktor  fasilitas  pelayanan  publik yang kurang menunjang keberadaan mereka.  Peran  pemerintah  disini  sangat penting  untuk  keberlangsungan  hidup remaja penyandang disabilitas fisik karena mereka  juga  menginginkan  melakukan aktivitas  yang  sama  dengan  orang  normal sebayanya. Selain peran pemerintah, peran keluarga  dan  masyarakat  di  lingkungan sekitar juga sangat penting dalam menentukan  perkembangan  emosi  dan sosial  pada  remaja  penyandang  disabilitas
fisik.  Menurut  Martaniah  (2006)  dalam (Aini, 2011) kebanyakan remaja penyandang  disabilitas  fisik  ini  dipandang sebagai  individu  yang  tidak  berdaya sehingga  mereka  tidak  didorong  untuk melakukan  hal-hal  sendiri  yang  membuat mereka  belajar  secara  mandiri  dengan keterbatasannya.
Untuk  menjamin  persamaan  hak  dan bebas  dari  diskriminasi  pada  remaja penyandang  disabilitas  fisik  telah  dijamin dalam Pancasila dan UUD 1945. Penyandang disabilitas merupakan kelompok  rentan  yang  perlu  mendapatkan perlakuan  khusus  baik  dari  pemerintah maupun  masayarakat.  Perlakuan  khusus tersebut  dimaksudkan  agar  penyandang disabilitas terjamin segala bentuk hak asasi manusia  dan  bebas  dari  diskriminasi.  Hal yang  masih  menjadi  perhatian  pemerintah dan juga masyarakat terhadap penyandang disabilitas ialah dalam mengakses pelayanan  publik  seperti  dalam  bidang pendidikan,  kesehatan,  ketenagakerjaan, dan  fasilitas  umum  di  jalan  raya  serta transportasi umum. Menurut Sinambela et. al,  (2010)  dalam  (Buana  &  Rudy,  2019) fasilitas pelayanan publik seperti transportasi  umum,  gedung  pemerintahan dan  non  pemerintahan  wajib  memiliki aksesiblitas bagi disabilitas. Dengan adanya  sistem  tersebut,  maka  pemenuhan kebutuhan  remaja  penyandang  disabilitas fisik  akan  terjamin  dan  kemandiriannya akan berkembang dengan baik.
Menurut  Barker,  Robert  L  (2014) dalam  Ningrum  et.  al,  (2018)  aksesibilitas adalah pemberian kesempatan relatif untuk orang yang membutuhkan untuk mendapatkan layanan yang relevan. Kemudian  menurut  Handoko  (2004:133) dalam  Ningrum  et.  al,  (2018)  menyatakan bahwa  aksesibilitas  adalah  kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas  untuk  mewujudkan  kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun pihak swasta berkewajiban dalam pengadaan
aksesibilitas terhadap layanan yang berhak
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132
diperoleh  oleh  penyandang  disabilitas. Aksesibilitas  akan  memudahkan  dalam memperoleh pelayanan sosial dalam upaya pembangunan sosial sesuai yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.
Menurut  Sinambela  et.  al,  (2010) dalam  (Buana  &  Rudy,  2019)  pengakuan terhadap  keberadaan,  kedudukan  dan  hak- hak  dari  disabilitas  perlu  meningkatkan penyediaan  aksesibilitas  dalam  pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas sudah  seharusnya  dimiliki  pada  setiap fasilitas  gedung  pelayanan  publik  guna memudahkan  para  penyandang  disabilitas untuk  melakukan  aktivitas  pelayanan publik.  Akses  infrastruktur  publik  yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitasnya belum  sempurna.  Fasilitas  pelayanan publik  seperti  transportasi  umum,  gedung pemerintahan dan non pemerintahan wajib memiliki  aksesiblitas  bagi  penyandang disabilitas. Lingkungan yang memudahkan mobilitas  serta  ketersediaan  fasilitas- fasilitas khusus akan sangat penting dalam hal kemudahan akses bagi remaja penyandang disabilitas fisik.
Menurut  Undang-Undang  No.  25 Tahun  2009  yang  dimaksud  pelayanan publik  ialah  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap warga  negara  dan  penduduk  atas  barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.  Menurut  Ratminto  dan  Winarsih (2005)  dalam  (Seto,  2013)  menyebutkan bahwa  pelayanan  publik  adalah  segala kegiatan  pelayanan  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Hal  ini dilakukan  sebagai  upaya  pemenuhan kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun pelaksanaan  ketentuan  yang  tercantum dalam perundang-undangan.  Ratminto dan Winarsih  (2005)  mengemukakan  untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara  pelayanan  harus  memenuhi
asas-asas pelayanan publik yaitu transparansi,  akuntabilitas,  kondisional, partisipasi,  kesamaan  hak,  keseimbangan hak  dan  kewajiban.  Selain  itu  pelayanan publik  memiliki  aspek  pelayanan  khusus bagi  penyandang  disabilitas,  lanjut  usia, wanita hamil, dan balita dengan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan  yang  memungkinkan  untuk akses  khusus  bagi  mereka.  Maka  dari  itu, dalam pelayanan publik harus terjadi aspek kemerataan  dan  tidak  terjadi  diskriminasi pada kelompok masyarakat.
Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas maka remaja penyandang  disabilitas  fisik  diharapkan mampu  menciptakan  kemandirian  bagi dirinya. Menurut pandangan Lerner (1976) dalam (Budiman, 2010) konsep kemandirian (autonomy) mencakup
kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung  kepada  orang  lain,  tidak terpengaruh lingkugan dan bebas mengatur kebutuhan sendiri. Konsep kemandirian ini hampir  sama  dengan  yang  dikemukakan oleh  Watson  dan  Lindgren  (1973)  yang menyatakan
bahwa
kemandirian (autonomy) ialah kebebasan untuk mengambil  inisiatif,  mengatasi  hambatan, gigih  dalam  usaha,  dan  melakukan  sendiri segala  sesuatu  tanpa  bantuan  orang  lain (Budiman,  2010).  Menurut  Barnadib (1983)  dalam  (Rini,  2012)  kemandirian meliputi  “perilaku  mampu  berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai  rasa  percaya  diri  dan  dapat melakukan  sesuatu  sendiri  tanpa  bantuan orang  lain”.  Pendapat  ini  diperkuat  oleh Kartini  dan  Dali  (2000)  yang  mengatakan bahwa  kemandirian  adalah  hasrat  untuk mengerjakan  segala  sesuatu  bagi  dirinya sendiri.  Pencapaian  kemandirian  pada remaja penyandang disabilitas fisik merupakan sesuatu hal yang tidak mudah. Kemandirian  adalah  salah  satu  aspek penting  pada  seseorang  apalagi  ketika sudah  mencapai  usia  remaja  ataupun dewasa.  Namun,  kemandirian  tidak  hanya penting  bagi  orang  normal  saja.  Remaja penyandang  disabilitas  fisik  juga  perlu
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132
mencapai kemandirian dalam menjalankan aktivitasnya.  Walaupun  mereka  memiliki keterlambatan  dan  keterbatasan,  namun mereka  tetap  bisa  melakukan  aktivitas- aktivitas  tertentu  oleh  diri  mereka  sendiri dengan tidak selalu bergantung pada orang lain.  Menurut  Cohen  (1977)  dalam (Hasanah,  et.  al,  2015)  tugas  utama  yang dihadapi  orang  dengan  disabilitas  adalah mencapai kemandirian. Tercapainya kemandirian pada orang dengan disabilitas, tentunya dipengaruhi pula oleh lingkungan  sosial  di  sekitar  mereka. Sejauh  mana  orang-orang  di  sekitar mereka  memberikan  ruang  untuk  mereka mengembangkan kemampuannya dan mencoba untuk melakukan aktivitas tertentu  sendiri.  Dalam  hal  ini  lingkungan yang  paling  berpengaruh  adalah  keluarga, dan  orang  tualah  yang  berperan  besar  di dalamnya.
Kemandirian  pada  remaja  penyandang disabilitas  fisik  akan  menunjang  pada Activity  Daily  Living  (ADL). Menurut Maryam  (2007)  dalam  (Anggraini,  2016) Activity  Daily  Living  (ADL) merupakan pengukuran  kemampuan  seseorang  dalam melakukan aktivitas secara mandiri. Penentuan secara fungsional dapat mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasan dalam memudahkan pemilihan  intervensi  yang  tepat.  Menurut Agung  (2006)  dalam  (Anggraini,  2016) Activity  Daily  Living  (ADL) merupakan suatu  pengukuran  terhadap  suatu  aktivitas yang  dilakukan  secara  rutin  oleh  manusia.
Menurut Sugiarto (2005)
dalam (Ratnawati, 2019) terdapat beberapa macam Activity Daily Living (ADL), yaitu:
1) Activity  Daily  Living (ADL)  dasar, sering disebut Activity Daily Living
(ADL)  saja,  yaitu  keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang  untuk  merawat  dirinya meliputi  berpakaian,  makan  & minum, toileting ,  mandi,  berhias dan  mobilitas.  Ada  juga  yang memasukkan  kontinensi  buang  air besar  dan  buang  air  kecil  dalam
kategori  Activity  Daily  Living (ADL) dasar ini.
2) Activity Daily Living (ADL)
instrumental,  yaitu Activity  Daily Living (ADL)  yang  berhubungan dengan penggunaan alat atau benda penunjang  kehidupan  sehari-hari seperti menyiapkan makanan, menggunakan  telefon,  menulis,
mengetik, mengelola uang kertas.
3) Activity Daily Living (ADL) vokasional,  yaitu Activity  Daily Living (ADL)  yang  berhubungan dengan  pekerjaan  atau  kegiatan sekolah.
4) Activity  Daily  Living (ADL)  non vokasional,  yaitu Activity  Daily Living (ADL) yang bersifat rekreasional,  hobi,  dan  mengisi waktu luang.
Fasilitas  pelayanan  publik  yang  tidak ramah  terhadap  penyandang  disabilitas, diskriminasi  yang  tanpa  disadari  tersebut secara  disadari  atau  tidak,  akan  membuat remaja  dengan  disabilitas  fisik  tidak berkembang secara mandiri. Permasalahan yang  akan  muncul  adalah  ketergantungan remaja  dengan  disabilitas  fisik  dalam memenuhi kebutuhan Activity Daily Living (ADL).  Untuk  menciptakan  kemandirian pada remaja dengan disabilitas fisik dalam memenuhi Activity  Daily  Living (ADL) maka  perlu  adanya  dukungan  sosial  oleh orang-orang  terdekekat  seperti  keluarga, teman,  dan  saudara.  Dalam  penulisan  ini penulis  akan  mengurangkain  bagaimana permasalahan  dan  pentingnya  aksesibilitas sebagai  bentuk  kemandirian  disabilitas fisik  dalam  mengakses  fasilitas  pelayanan publik  ditinjau  dari activity  daily  living (ADL) .  Serta  bagaimana  peran  pekerja sosial sebagai pemungkin dalam membantu  remaja  dengan  disabilitas  fisik dalam mencapai kemandiriannya.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan  artikel  ini  menggunakan  studi pustaka  yaitu  metode  pengumpulan  data yang diarahkan kepada pencarian data dan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
informasi melalui dokumen-dokumen, baik  dokumen  tertulis,  foto-foto,  gambar, maupun  dokumen  elektronik  yang  dapat mendukung  dalam  proses  penulisan.  Jenis data  yang digunakan penulis dalam artikel ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh  dari  jurnal,  buku  dokumentasi, dan internet.
a. Dokumentasi Dokumentasi  merupakan  metode untuk  mencari  dokumen  atau  data- data yang dianggap penting melalui artikel koran/majalah, jurnal,
pustaka,  brosur,  buku  dokumentasi serta  melalui  media  elektronik yaitu  internet,  yang  ada  kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini.
b. Studi Literatur Studi  literatur  adalah  cara  yang dipakai  untuk  menghimpun  data- data  atau  sumber-sumber  yang berhubungan  dengan  topik  yang diangkat dalam artikel. Studi literatur  bisa  didapat  dari  berbagai sumber,  jurnal,  buku  dokumentasi, internet  dan  pustaka  mengenai topik  aksesibilitas  sebagai  bentuk kemandirian  disabilitas  fisik  dalam mengakses fasilitas pelayanan publik  ditinjau  dari activity  daily living (ADL).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Di Indonesia berdasarkan survei Penduduk Antar Sensus (Supas) BPS pada 2015  menunjukkan  jumlah  penyandang disabilitas  Indonesia  sebanyak  21,5  juta jiwa. (Sumber: https://radarbali.jawapos.com/read/2019/1 2/07/169177/dilema-215-juta-penyandang- difabel-di-indonesia).  Sedangkan  jumlah penyandang  disabilitas  pada  remaja  dari hasil  Riskesdas  2018  mendapatkan  3,3% anak  umur  5-17  tahun  yang  mengalami disabilitas. Selain dilihat jumlahnya, penyandang  disabilitas  juga  mengalami berbagai  permasalahan.  Masalah-masalah tersebut  cukup  serius  yang  dialami  oleh
penyandang disabilitas di Indonesia. Permaslaahan  yang  sering  dihadapi  oleh penyandang  disabilitas  adalah  penilaian atau stigma masyarakat dimana penyandang
disabilitas seringkali dipandang  sebagai  seorang  yang  “cacat” sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara  penuh  di  dalam  masyarakat. Mobilisasi  dan  aksesibilitas  pelayanan publik  perlu  diperhatikan  dan  dibenahi, pasalnya penyandang disabilitas seringkali mengalami  kesulitan  untuk  berpindah  dari satu tempat ke tempat lain baik dalam kota maupun luar kota karena fasilitas pelayanan  publik  yang  tidak  ramah terhadap disabilitas.
Fasilitas  pelayanan  publik  ini  tidak hanya  terjadi  di  jalanan  melainkan  juga terjadi  di  gedung-gedung  perkantoran, rumah  sakit,  tempat  pendidikan,  dan  lain sebagainya. Masih  banyak  gedung-gedung pemerintah  ataupun  non  pemerintah  yang belum  mendukung  fasilitas  pelayanan publik ramah disabilitas. Sehingga kebanyakan penyandang disabilitas mengalami  kesulitan  dalam  mengakses mobilisasi  dan  aksesibilitas.  Kesulitan aksesibilitas  ini  terkait  dengan  hambatan arsitektural. Hal ini menjadikan penyandang disabilitas tidak dapat mencapai kemandiriannya dalam melakukan aktivitas baik fisik maupun non fisik.  Penyandang  disabilitas  akan  terus bergantung  kepada  orang  lain  dalam kebutuhan Activity Daily Living (ADL).
Seperti yang dikemukakan oleh beberapa peneliti dalam fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas terdapat  hambatan  yang  dijumpai  pada penyandang  disabilitas  seperti  di  Kota bandung  dalam  penelitian  (Dawud,  etl.al, 2019)
Tabel 1.
Hambatan Arsititektural Bagi
Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung Kategori Disabilitas Hambatan Disabilitas fisik  Permukaan jalan kota yang tidak rata
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
sehingga menghambat jalannya kursi roda.
 Ram / jalan landai tidak banyak tersedia di berbagai fasilitas kota (gedung, batas trotoar dan jalan).  Ukuran kemiringan ram / tangga landai yang tidak sesuai dengan standar.
 Toilet khusus disabilitas belum tersedia diseluruh fasilitas publik.
 Ukuran toilet khusus disabilitas
yang tersedia ada yang ukurannya tidak sesuai dengan standar.  Tidak adanya tangga khusus untuk
menggunakan transportasi publik.  Belum ada tangga khusus di setiap halte Kota
Bandung.
 Tombol-tombol yang letaknya terlalu tinggi.
 Pintu putar / otomatis bergerak terlalu cepat.
Selanjutnya  dalam  penelitian  Wahyuni et,al.  (2016)  permasalahan  yang  dihadapi oleh  penyandang  disabilitas  daksa  dalam mengakses  layanan  tranportasi  publik, dapat  disebabkan  oleh  kondisi  lingkungan yang  kurang  aksibel  dan  aman  bagi keselamatan.  Menurut  Tarsidi  (2008) mengemukakan  bahwa  hambatan  bagi pengguna  kursi  roda  adalah  akibat design arsitektural.  Kemudian  dalam  penelitian
Syafi'ie,  M  (2014)  responden  penyandang disablitas daksa menyatakan bahwa mereka  membutuhkan  ruang  publik  yang ada  ram  dengan  kemiringan  1  :  12  antara tinggi dan alas,  pintu dengan lebar 90 cm, toilet  yang  sesuai  dengan  kursi  roda,  serta telepon  umum  yang  rendah.  Dalam penelitian Syafi'ie, M (2014) juga terdapat responden  yang  mengalami  peristiwa menyedihkan  yang  dirasakan  ialah  ketika di  sebuah  Bandara,  responden  (seorang disabilitas daksa) ditinggalkan sendiri oleh pelayan maskapai. Dirinya sebagai penyandang  disabilitas  daksa,  namun ditinggal sendiri dan tidak dilayani sampai pesawatnya  akan  berangkat.  Responden merasakan kekecewaannya, karena responden tersebut menyadari bahwa tidak mungkin ia naik sendiri ke pesawat, dalam kondisi  dirinya  yang  bergantung  pada kursi roda.
Begitu juga dengan remaja penyandang disabilitas  fisik,  dimana  pada  usia  remaja ini  banyak  aktivitas  yang  dilakukan  oleh remaja  mulai  dari  aktivitas  sehari-hari, bermain  bersama  dengan peer  group , mengeksplor  tentang  banyak  hal  yang ingin  dilakukan untuk  mencari jati  dirinya sebagai  remaja.  Namun,  tidak  dengan remaja penyandang disabilitas fisik.
Pasalnya  dalam  melakukan  aktivitasnya, remaja  ini  perlu  bantuan  dari  orang-orang terdekatnya dalam mengakses dan memenuhi kebutuhannya. Remaja penyandang  disabilitas  fisik  seringkali mengalami  kesulitan  dalam  mengakses dikarenakan  fasilitas  yang  tersedia  tidak dapat digunakan oleh penyandang disabilitas  fisik  karena  tidak  ramah disabilitas.  Seperti  yang  kita  ketahui  pada transportasi umum, trotoar, gedung- gedung,  dan  lainnya  masih  sedikit  yang menerapkan  pelayanan  publik  ramah disabilitas.  Walaupun  pemerintah  sudah mengeluarkan peraturan perundang- undangan  mengenai  rancangan  bangunan atau  arsitektural  dan  ketentuan  terhadap fasilitas  pelayanan  publik  tetapi  remaja penyandang  disabilitas  fisik  seringkali merasa  terdiskriminasi  oleh  orang-orang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132
yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dengan tidak memikirkan nasib orang lain.
Seperti  yang  sering  kita  lihat  bahwa trotoar  yang digunakan untuk pejalan kaki dan  juga  oleh  para  penyandang  disabilitas dengan  adanya  tanda  jalur  kuning  pada trotoar sendiri berfungsi untuk memudahkan penyandang disabilitas tunanetra  dalam  mengakses  jalanan  tetapi trotoar  tersebut  banyak  sekali  digunakan oleh pedagang-pedagang kaki lima sehingga menyulitkan akses bagi penyandang  disabilitas.  Di  sisi  lain, pemerintah  juga  harus  memperhatikan bagaimana  penyandang  disabilitas  fisik seperti  yang  menggunakan  kursi  roda dapat  menggunakan  trotoar  agar  dapat mengakses  fasilitas  pelayanan  publik sebagai  kebutuhan  untuk  mobilisasi  dan pemenuhan  kebutuhan  lainnya.  Selain  itu jarang  sekali  terdapat ramp pada  fasilitas pelayanan publik, harus sangat
diperhatikan karena jika memiliki kemiringan yang kurang mendukung dapat mencelakai  penyandang  disabilitas  seperti kursi  roda  kemungkinan  terpeleset  dan jatuh  karena  kemiringan  yang  tidak mendukung. Pembangunan lift pada gedung-gedung  juga  diharapkan  pada tombol  lift  yang  tidak  terlalu  tinggi  agar penyandang  disabilitas  dapat  dengan mudah mengakses  lift tersebut.  Keamanan penyandang  disabilitas  saat  berada  di tempat  umum  juga  harus  diperhatikan seperti  akses-akses  darurat  yang  ramah disabilitas  dan  mudah  diketahui  oleh penyandang  disabilitas.  Para  petugas keamanan  di  berbagai  tempat  umum  juga diharuskan  tanggap  jika  terjadi  keadaan darurat  sehingga  bisa  menjaga  maupun melindungi  seluruh  masyarakat  tanpa terkecuali penyandang disabilitas.
Dalam  Tarsidi  (2011)  mengemukakan hambatan  arsitektural  pada  penyandang disabilitas sebagai berikut.
1. Hambatan arsitektural bagi pengguna kursi roda
Hambatan yang dihadapi oleh para pengguna  kursi  roda  sebagai
akibat  dari  desain  arsitektural  saat ini mencakup:
a. Perubahan tingkat ketinggian  permukaan  yang mendadak seperti pada tangga atau parit.
b. Tidak adanya pertautan landai  antara  jalan  dan trotoar.
c. Tidak cukupnya ruang untuk  lutut  di  bawah  meja atau wastapel.
d. Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu  dan  koridor  yang terlalu sempit.
e. Permukaan jalan yang
renjul (misalnya karena adanya bebatuan)
menghambat  jalannya  kursi roda.
f. Pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka.
g. Tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya.
2. Masalah-masalah  yang  dihadapi penyandang semi-ambulant Semi-ambulant  adalah  tunadaksa yang mengalami kesulitan berjalan tetapi  tidak  memerlukan  kursi roda.  Hambatan  arsitektural  yang mereka hadapi antara lain mencakup:
a. Tangga yang terlalu tinggi.
b. Lantai yang terlalu licin.
c. Bergerak  cepat  melalui pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis.
d. Pintu  lift  yang  menutup terlalu cepat.
e. Tangga berjalan tanpa pegangan  yang  bergerak terlalu cepat.
Dari  uraian  diatas,  dapat  diketahui bagaimana  masalah  arsitektural  ini  masih menjadi masalah bagi penyandang disabilitas. Pemerintah perlu memperhatikan  fasilitas  pelayanan  publik ini  agar  penyandang  disabilitas  dapat
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132
mengakses fasilitas pelayanan publik sama seperti orang normal pada umumnya.
Dengan  adanya  fasilitas  pelayanan publik  yang  memadai  bagi  penyandang disabilitas,  remaja  penyandang  disabilitas fisik  akan  mudah  dalam  mobilisasi  dan aksesibilitas dalam memenuhi kebutuhannya.  Hal  ini  akan  berdampak pada kemandirian pada remaja penyandang disabilitas  fisik  bagi  dirinya  dalam melakukan  kegiatan  tanpa  bantuan  orang lain. Kemandirian pada remaja penyandang disabilitas fisik harus dimunculkan karena seseorang tidak mungkin  untuk  selalu  bergantung  pada orang lain. Untuk memunculkan kemandirian  pada  remaja  penyandang disabilitas  fisik  perlu  adanya  dukungan sosial  dari  keluarga,  teman,  dan  saudara. Bagi masyarakat non disabiitas seharusnya juga  menjadikan  orang  dengan  disabilitas ini  mendapatkan  perlakuan  khusus  yang tidak bisa disamakan dengan orang normal pada umumnya. Dalam mengakses fasilitas pelayanan  publik  masyarakat  hendaknya membantu  penyandang  disabilitas  agar mendapatkan  hak  yang  sama  dalam menerima  dan  memanfaatkan  fasilitas pelayanan publik.
Dalam  pembuatan  fasilitas  pelayanan publik sebaiknya pemerintah juga melibatkan secara langsung para penyandang  disabilitas  agar  mereka  dapat mengeluarkan pendapat mengenai kebutuhan  dan  fasilitas  yang  seperti bagaimana yang dibutuhkan oleh penyandang  disabilitas.  Hal  ini  dapat menunjang  para  penyandang  disabilitas dalam kemandiriannya mengakses fasilitas pelayanan publik untuk menunjang activity daily  living (ADL).  Dengan  fasilitas  yang memadai, penyandang disabilitas mungkin tidak  akan  lagi  cukup  khawatir  karena kesulitan dalam mengakses fasilitas pelayanan  publik  karena  sudah  memenuhi standard  dan  kebutuhan  bagi  penyandang disabilitas. Apalagi bagi remaja penyandang  disabilitas  fisik,  fasilitas pelayanan  publik  yang  ramah  disabilitas akan  sangat  berguna  bagi  dirinya  yang
masih  dalam  usia  muda  untuk  melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan  pengetahuan,  bersosialisasi dengan  teman  dan  masyarakat,  serta bermain besama teman sebayanya.

## Pembahasan
Penerimaan  diri  yang  dilakukan  oleh remaja  penyandang  disabilitas  fisik  ini dapat terkait kemampuan mereka mengenal dan memahami keterbatasannya. Menurut  Roger  Barker  dalam  (Yusuf, 2007)  mengatakan  bahwa  pertumbuhan fisik  sangat  mempengaruhi  perkembangan individu  yang  berhubungan  dengan  sifat dan penentuan pengalaman sosial seseorang  (Aini,  2011).  Mengembangkan sikap untuk mampu menerima keterbatasan  diri  akan  membantu  remaja penyandang  disabilitas  fisik  mengahadapi permasalahan  sosial  seperti  persepsi  dan stigma  negatif  masyarakat  atas  mereka. Selain  itu  terdapat  pula  hambatan  dalam bersosialisasi yang dialami remaja penyandang disabilitas fisik dalam bersosialisasi  terkait  dengan  penolakan yang  dilakukan  oleh  teman  sebaya  diluar komunitas  mereka  dan  diskriminasi  dari masyarakat. Remaja penyandang disabilitas  fisik  seringkali  dianggap  tidak mampu  dalam  melakukan  aktivitas  seperti orang  normal  karena  kekurangan  yang dimilikinya sebagai penyandang disabilitas. Selanjutnya, aksesibiltas dalam fasilitas  pelayanan  publik  juga  dapat menjadi  hambatan  bagi  para  remaja penyandang disabilitas fisik dalam melakukan  aktivitas  dan  kebutuhannya. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan sosial yang baik tanpa terkecuali dengan penyandang disabilitas. Aksesibilitas  memberikan  kesempatan bagi  remaja  penyandang  disabilitas  fisik untuk dapat melakukan kegiatannya dengan mandiri sehingga dapat berpartisipasi secara penuh dan berinteraksi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.  Dengan  adanya  fasilitas pelayanan  publik  yang  baik,  maka  akan memberikan  kemudahan  bagi  remaja
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
penyandang disabilitas fisik dalam melakukan  mobilitasnya  terutama  dalam mengakses pelayanan publik, karna aksesibilitas  merupakan  kebutuhan  bagi penyandang  disabilitas.  Aksesibilitas  pada setiap  gedung  pelayanan  publik  ataupun jalan  umum  serta  transportasi  umum menunjukkan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak-hak dan menjauhkan hal-hal diskriminatif penyandang  disabilitas.  Aksesibilitas  pada gedung  dapat  memberikan  keselamatan, kemudahan,  manfaat,  dan  kemandirian bagi remaja penyandang disabilitas fisik.
Aksesibilitas  fisik  seperti  bangunan pada  gedung-gedung,  transportasi  dan jalanan  umum  sebagai  sarana  untuk mobilisasi serta mengakses remaja penyandang  disabilitas  fisik  baik  dalam pendidikan,  rumah  sakit,  perkantoran, toilet,  dan  ramp  yang  merupakan  suatu kebutuhan  bagi  penyandang  disabilitas fisik  dalam  menikmati  fasilitas  pelayanan publik  serta  pemenuhan  hak  asasi  yang dimilikinya.  Aksesbilitas  informasi  dan komunikasi juga sangat penting mengingat di  era  teknologi  ini  menjadi  sebuah kebutuhan  ditengah  berkembangnya  dan meningkatnya penggunaan elektronik yang terintegrasi  dengan  internet  dalam  hal mengakses  informasi  dan  berbagai  hal kebutuhan lainnya. Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  wajib  menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang  disabilitas  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika  fasilitas  pelayanan  publik  sudah dapat  berfungsi  dan  ramah  terhadap penyandang  disabilitas,  maka  hal  ini  akan sangat  berpengaruh  dan  berdampak  baik pada kelangsungan dan kemandirian remaja  penyandang  disabilitas  fisik  dalam melakukan activity  daily  living (ADL). Remaja  penyandang  disabilitas  fisik  tidak lagi merasa khawatir atau takut jika dirinya akan  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain.  Hal  ini  juga  dapat  terjamin  dengan adanya  perlakuan  khusus  baik  dari pemerintah  maupun  masyarakat  dalam
memperlakukan remaja penyandang disabilitas  fisik  sebagai  seseorang  yang berhak untuk mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pelayanan publik. Dukungan  sosial  dari  keluarga  dan lingkungan sekitar juga akan mempengaruhi
bagaimana remaja penyandang  disabilitas  fisik  ini  dapat mampu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan pribadinya.
Direktorat  Jenderal  Rehabilitasi  Sosial (2015)  bahwa  aksesibilitas  terdiri  atas aksesibilitas lingkungan fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas lingkungan fisik adalah kemudahan remaja penyandang disabilitas fisik dalam menjangkau  lingkungan  fisik,  seperti mobilitas di dalam lingkungan, transportasi,  angkutan  udara  dan  angkutan jarak  jauh  dan  Tempat  tinggal  yang  dapat disesuaikan.  Aksesibilitas  lingkungan  non fisik  bagi  remaja  penyandang  disabilitas fisik  yaitu  pemahaman  tentang  pola  hidup sehat,  perawatan  diri  seperti  makan, membawa, meminum, memegang, peralatan  mandi,  perawatan  diri,  dan perawatan  kedisabilitasnnya,  menyediakan rekreasi yang  nyaman  bagi remaja penyandang  disabilitas  fisik,  menyediakan kenyamanan  bagi  remaja  penyandang disabilitas  fisik  ketika  duduk,  belajar, bermain,  dan  melakukan  aktivitas  lainnya, memberikan terapi, serta bantuan terapeutik.
Menurut  Bhat  (2000)  dalam  (Dawud, et,al.  2019)  terdapat  empat  kriteria aksesibilitas  yaitu  keamanan,  kemudahan, kenyamanan,  dan  estetika.  (1)  Keamanan dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  pemerintah dapat  menjamin  penyandang  disabilitas dalam  hal  keamanannya.  Diantaranya keamanan  dalam  segi  kejahatan  ketika sedang  menggunakan  fasilitas  umum  baik gedung,  jalan  dan  transportasi.  Keamanan dapat  dilihat  juga  dari  kondisi  trotoar, lebar  trotoar  dan  jalur  khusus  untuk penyandang  disabilitas.  (2)  Kemudahan yang  disampaikan  Bhat  terkait  bagaimana hubungan  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain serta sarana dan prasarana yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132
mendukung  hal  tersebut.  Dalam  hal  ini kemudahan trasnportasi menjadi salah satu pertimbangan
aksesibilitas dapat dinyatakan  baik  atau  tidak.  Mengingat transportasi  umum  masih  banyak  yang belu  ramah  terhadap  disabilitas.  (3) Kenyamanan yang berkaitan dengan bagaimana fasilitas dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi penyandang  disabilitas  seperti  area  teduh di  halte,  tempat  duduk  di  halte,  tingkat kemiringan trotoar, dll. (4) Estetika terkait bagaimana  desain  fasilitas  yang  dibuat memiliki nilai estetika yang dapat memberikan nilai lebih bagi penggunanya. Estetika disini dapat dilihat dari pemandangan lanskap yang tersedia.
Pelayanan  publik  diberikan  sebagai bentuk  pelaksanaan  kewajiban  pemerintah untuk  memenuhi  hak  masyarakat  tanpa kecuali  termasuk  penyandang  disabilitas. Beberapa  fasilitas  publik  sudah  dapat  di akses  oleh  penyandang  disabilitas.  Selain itu, terdapat juga hambatan dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik ialah konflik  antar  berbagai  kategori  disabilitas. Sebagaimana  dapat  dilihat  dari  jenis-jenis disabilitas, satu kategori disabilitas mungkin mempunyai kebutuhan aksesibilitas  yang  berbeda  dari  kategori disabilitas  lainnya.  Di  samping  itu, terdapat  variasi  individual  di  dalam  setiap kategori  disabilitas  dan  terdapat  sejumlah orang yang menyandang disabilitas ganda. Dalam  menentukan  suatu  kriteria  desain arsitektural  yang  dapat  memuaskan  semua penyandang  disabilitas.  Contoh  konflik kepentingan  lainnya  adalah  desain  trotoar. Pertautan  yang  landai  antara  badan  jalan raya  dan  trotoar  memberi  akses  bagi  para pengguna kursi roda tetapi dapat mengakibatkan para pejalan kaki tunanetra yang menggunakan tongkat sulit mendeteksi  batas  antara  trotoar  dan  badan jalan.
Pemerintah terlalu fokus pada pembangunan sarana dan prasarana penyandang  disabilitas  pada    fasilitas pelayanan publik namun pemerintah kurang maksimal dalam melakukan
perawatan fasilitas-fasilitas pelayanan publik  yang  dibuat  untuk  penyandang disabilitas. Pemerintah juga harus melibatkan  organisasi  atau  lembaga  yang menaungi  penyandang  disabilitas  untuk melakukan  komunikasi  dua  arah  antara pemerintah  dengan  para  penyandang disabilitas.  Hal  ini  bertujuan  untuk menjaring  aspirasi  serta  kebutuhan  para penyandang  disabilitas.  Hal  ini  dilakukan agar  pembangunan  yang  dihasilkan  dapat dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat  baik orang normal maupun penyandang disabilitas.  Selain  itu,  dalam  perencanaan penganggaran,  penyediaan  aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bukan menjadi prioritas,  kurangnya  sosialisasi  kebijakan terkait penyediaan aksesibilitas bagi penyandang  disabilitas,  mindset  aparatur pemerintah  yang  secara  umum  belum berpihak  pada  penyandang  disabilitas, pemerintah menempatkan penyandang disabilitas  sebagai  “objek”  bukan  sebagai “subjek”  yang  dapat  berdaya  guna  dan berhasil guna.
Peran  masyarakat  dalam  menciptakan fasilitas pelayanan publik ramah penyandang  disabilitas  perlu  didukung oleh  lingkungan  masyarakat  yang  ramah terhadap  disabilitas.  Dalam  konteks  ini masyarakat perlu teredukasi bahwa penyandang  disabilitas  merupakan  warga negara  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban yang  sama,  bukan  menjadi  bagian  yang berbeda.  Dengan  terciptanya  fasilitas pelayanan  publik  yang  baik  diharapkan para remaja disabilitas ini dapat menjalankan aktivitasnya dengan kemandirian  yang  perlahan-lahan  mulai muncul  pada  dirinya  dengan  tidak  lagi bergantung  pada  orang  lain.  Hal  ini menjadi  upaya  agar  remaja  penyandang disabilitas  fisik  dapat  menunjang activity dailiy  living (ADL)  dalam  pemenuhan kebutuhan  dan  haknya.  Dengan  adanya kekurangan  dan  keterbatasan  pada  remaja penyandang  disabilitas  fisik  diharapkan tidak  membatasi  kegiatan-kegiatan  yang dapat dilakukan oleh remaja pada usianya. Walaupun  akan  terdapat  keterlambatan,
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132
tetapi  remaja  penyandang  disabilitas  fisik harus  tetap  dapat  menggunakan  fasilitas- fasilitas pelayanan publik secara mandiri.
Namun  begitu,  sejauh  ini  pemerintah sudah cukup baik dalam membuat fasilitas pelayanan  publik  yang  ramah  terhadap disabilitas  seperti  adanya  jalur  kursi  roda di  beberapa  tempat  pendidikan,  gedung- gedung  pemerintah  atau  non  pemerintah, rumah  sakit,  ketenagakerjaan,  dan  lain sebagainya  sebagai  upaya  dari  persamaan hak terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas pelayan publik. Dengan adanya kebijakan mengenai bangunan atau fasilitas terhadap pelayanan publik yang memberikan peraturan bagaimana  desain  arsitektural  juga  harus dapat  diakses  oleh  penyandang  disabilitas bukti bahwa negara bertangggungjaab atas kesejahteraan masyarakatnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kemandirian adalah kemampuan untuk menguasai,  mengatur,  atau  mengelola  diri sendiri. Remaja yang memiliki kemandirian  ditandai  oleh  kemampuannya untuk  tidak  tergantung  secara  emosional terhadap  orang  lain  terutama  orang  tua, mampu  mengambil  keputusan  secara mandiri dan konsekuen terhadap keputusan tersebut,  serta  kemampuan  mengunakan (memiliki)  seperangkat  prinsip  tentang benar  dan  salah  serta  penting  dan  tidak penting.  Untuk  menjadi  individu  yang mandiri tidaklah muncul begitu saja secara mendadak  atau  terjadi  dalam  tempo  yang singkat,  tetapi  harus  dimulai  dengan latihan  kemandirian  sejak  kecil  dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  Adanya  perubahan- perubahan  yang  terjadi  atau  interaksi diantara  berbagai  variable-variabel  di  atas merupakan  refleksi  dan  kondisi  progresif yang  terjadi  selama  masa  remaja  dalam menuju perkembangan kemandirian.
Seperti  yang  dikemukakan  Smart  dan Smart (1978) dalam (Aprilia, 2011) bahwa kemandirian  dapat  dilihat  sejak  individu masih  kecil  dan  akan  terus  berkembang
sehingga  akhirnya  menjadi  sifat  yang relatif menetap pada masa remaja.
Aksesibilitas pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara, tetapi hak tersebut belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh para penyandang disabilitas. Aksesisibilitas dalam pemenuhan  pelayanan  publik  bagi  remaja penyandang  disabilitas  fisik  merupakan bentuk  pemenuhan  hak  dan  tanggung jawab  negara  dalam  melindungi  remaja penyandang disabilitas fisik dari diskriminasi dan menghormati hak-haknya sebagai  warga  negara  dalam  rangka mewujudkan  kemandirian  bagi  difabel. Jaminan  adanya  aksesibilitas  telah  diatur dalam berbagai macam peraturan perundangan, namun pelaksanaannya belum  maksimal.  Masalah  ini  cukup prevalen di Indonesia. Ada banyak fasilitas dan pelayanan publik yang belum memenuhi standar desain universal sehingga  tidak  dapat  digunakan  oleh penyandang disabilitas,
meskipun sebenarnya sudah didesain untuk mengakomodasi  mereka.  Hal  ini  terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran  akan  desain  universal  sehingga keberadaan  fasilitas  bagi  penyandang disabilitas seringkali hanya menjadi formalitas,  sementara  banyak  fasilitas lainnya  belum  memiliki  desain  untuk disabilitas sama sekali.
Tempat-tempat
penyelenggaraan pelayanan publik dibangun dengan memperhatikan aksesibilitas, baik aksesibilitas  lingkungan  fisik  maupun aksesibilitas  informasi  dan  komunikasi, dan  para  penyandang  disabilitas  dapat menerima  dirinya  dan  berusaha  untuk mengembangkan  dirinya,  dan  masyarakat memberi  dukungan  yang  tepat  untuk  itu, maka akan jauh lebih besar kemungkinannya para penyandang disabilitas  dapat  berpatisipasi  atas  dasar kesamaan dalam berbagai aspek kehidupan di  masyarakat.  Hal  ini  diharapkan  tidak ada lagi diskriminasi oleh pemerintah atau masyarakat
dalam memberikan pemenuhan hak kepada remaja
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
penyandang  disabilitas  fisik  agar  dapat melakukan activity daily living (ADL).
Rekomendasi  dari  tulisan  ini  adalah agar pihak-pihak yang berkewajiban memenuhi  hak  orang  dengan  disabilitas harus
memperhatikan bagaimana
perawatan  terhadap  fasilitas  pelayanan publik yang dapat digunakan oleh penyandang  disabilitas.  Pemerintah  juga sebaiknya menindak tegas terhadap masyarakat  yang  tidak  memperdulikan terhadap keberadaan penyandang disabilitas  dalam  mengakses  pelayanan publik.  Dengan  adanya  perhatian  dan dukungan  sosial  dari  orang-orang  terdekat bagi  remaja  penyandang  disabilitas  fisik mampu  mendorong  kemandirian  remaja penyandang disabilitas fisik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adioetomo,  S.M.,  Mont,  D.,  &  Irwanto. Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia: Fakta  Empiris  dan  Implikasi  untuk
Kebijakan Perlindungan Sosial. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Diakses dalam : (http://www.asbindonesia.org/main/fro nt/images/img_media/Penyandang%20 Disabilitas%20di%20Indonesia_Fakta %20Empiris%20untuk%20Kebijakan %20Perlindungan%20Sosial%20(Baha sa%20Indonesia).pdf)
Aini,  W.  (2011).  Aspek  Psikososial
Remaja  Dengan  Disabilitias  Fisik Motorik  Tubuh. Tidak  Diterbitkan).
Pekanbaru: Fakultas Psikologi Universitas Sultan Syarif Kasim . Anggraini, D. (2016). Hubungan
Pelaksanaan  Peran  Keluarga  dengan Activity  Daily  Living  (ADL)  pada Anak  Tunagrahita  di  SLB-C  TPA Kabupaten Jember.
Aprilia,  I.  D.,  &  Biasa,  J.  P.  L.  (2011).
Pengembangan  Kemandirian  Remaja Tunarungu. Retrieved  on  April  10 , 2016.
Buana,  I.  K.  S.,  &  Rudy,  D.  G.  (2019).
Aksesibilitas Sebagai Bentuk
Kemandirian  Bagi  Difabel  Dalam
Menggunakan Fasilitas Pelayanan Publik Pada Perbankan. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum , 7 (1), 1-
14.
Budiman, N. (2010). Perkembangan Kemandirian  pada  Remaja. Jurnal Pendidikan , 3 (1), 1-12.
Dawud, J., Mursalim, S. W., Anomsari, E. T.,  &  Taufik,  N.  I.  (2019).  Strategi Perwujudan  Kota  Bandung  Sebagai Kota  Ramah  Penyandang  Disabilitas:
Sebuah Perspektif Aksesibilitas
Pelayanan  Publik. Jurnal  Administrasi
Negara , 25 (2), 141-159. Hasanah, D., Santoso, M. B., &
Rachmasari,  Y.  (2017).  Peran  Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak  Autis. Share:  Social  Work  Journal , 7 (2),  38-
45.
Ismandari,  Fetty.  (2019).  INFODATIN (Pusat  Data  dan  Informasi  Kementrian Kesehatan RI. Jakarta Selatan.
Mackelprang,  Romel,  W.,  &  Salsgiver, Richard,  O.  (1996).  People  with Disabilities and Social Work: Historical  and  Contemporary  Issues. National  Association  of  Social  Work, 41(1).
Mustofa,  Ali.  (2019). Dilema  21,5  Juta Penyandang Difabel di Indonesia. Jawa Pos.  Metro  Denpasar.  Diakses  dalam: (https://radarbali.jawapos.com/read/20 19/12/07/169177/dilema-215-juta- penyandang-difabel-di-indonesia) Ningrum, A.D, Kusumawardhani, N.,
Agriati, R.E. (2018). Model Pelayanan Aksesibilitas Bagi Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pusat Layanan Terpadu Di Kota Pangkapinang. Pekerjaan Sosial , 16 (2).
Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia  Nomor  08  Tahun  2012 Tentang  Pedoman  Pendataan  Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial  Dan  Potensi  Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
Ratnawati, S.  D.,  (2019). Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Activity Daily Living  (ADL)  Penerima  Manfaat  Di Balai  Besar  Rehabilitasi  Sosial  Bina
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 120-132
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Daksa  (BBRSBD)  Prof.  Dr.  Soeharso Surakarta (Doctoral  dissertation,  IAIN Surakarta). Rini, A. R. P. (2012). Kemandirian remaja berdasarkan  urutan  kelahiran. Jurnal Pelopor Pendidikan , 3 (1), 61-70. Seto, B. A. (2013). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan  Publik  Bidang  Pendidikan Dan Ketenagakerjaan Di Kota Surakarta. Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Inklusi , 1 (2), 269-308.
Tarsidi,  D.  (2011).  Kendala  umum  yang dihadapi  penyandang  disabilitas  dalam mengakses layanan publik. Jassi
Anakku , 10 (2), 201-205. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.
Wahyuni, W., & Marettih, A. K. E. (2012).
Hubungan Citra Tubuh Dengan Identitas  Diri  Pada  Remaja  Dengan
Disabilitas  Fisik. Jurnal  Psikologi ,
8 (1), 62-66.
Wahyuni,  E.S.,  Murti.  B.,  &  Joebagio,  H.
(2016). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Publik (Doctoral
dissertation,  UNS  (Sebelas  Maret University).