Permasalahan  y a n g   Timbul dalam Hubungan  Bilateral Indonesia-Arab Saudi
Nur Hidayah
UNU YOGYAKARTA hidayahaq@unu-jogja.ac.id

## Abstrak
Hubungan  antara  Indonesia  dan  Arab  Saudi  sangat  erat,  bagaikan saudara  kandung  yang  dipertemukan  oleh  keberadaan Arab  Saudi  sebagai Khodimul  Haramain dan  Indonesia  sebagai  negara  dengan  mayoritas penduduk  beragama  Islam.  Kedua  negara  ini  saling  menjaga  hubungan yang  terjalin  antara  keduanya.  Hubungan  ini  bersifat  penting  dan  tak  bisa digantikan  keberadaannya oleh negara lain. Akan tetapi, jalinan hubungan ini  kemudian  menimbulkan  permasalahan  yang  tak  bisa  dianggap sepele,  seperti  berkembangnya  sebuah  paham  yang  menjadi dasar negara Arab  Saudi,  namun  bertentangan  dengan  praktek-praktek  keagamaan muslim  Indonesia,  jumlah  jama’ah haji  dan  umrah  Indonesia  yang  sangat besar,  serta  permasalahan  seputar  pekerja  migran  Indonesia,  seperti banyaknya jumlah  pekerja migran ilegal atau  hukuman mati bagi pekerja migran Indonesia tanpa prosedur yang jelas. Indonesia dan Arab Saudi terus berupaya mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Di sisi lain, ketiga hal tersebut memiliki peranan penting bagi masing-masing negara, dan memberikan  keuntungan  devisa  bagi  Indonesia  dan  atau  Arab  Saudi. Penelitian kualitatif
deskriptif  ini disusun  untuk  memaparkan permasalahan  yang  timbul dari hubungan  bilateral  Indonesia-Arab  Saudi,  dan  upaya  kedua  negara dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan  tersebut.
Kata Kunci : Hubungan Bilateral, Arab Saudi, Indonesia, Haji dan Umrah, tenaga kerja Indonesia, Islam.

## A. Pendahuluan
Hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dan  Arab  Saudi telah terjalin  sangat  lama.  Catatan  resmi  hubungan  diplomatik Indonesia-Arab  Saudi  dimulai  pada  tanggal  1  Mei  1950  (Rachmadi, 2014:2373).  Sebagai  negara  yang  menyandang  gelar Khodimul Haramain ,  Arab  Saudi  menjadi  tujuan  utama  ibadah  haji  dan umrah  muslim  Indonesia  setiap  tahunnya.  Sehingga  pemerintah Indonesia  memiliki  kepentingan  besar  kepada  Arab  Saudi.  Terlebih jumlah  jamaah  Indonesia  setiap  tahunya  adalah  jama’ah  terbesar jika  dibanding  dengan  negara-negara  lain.  Akan  tetapi  Indonesia pun  memiliki  kedudukan  yang  penting  bagi  Arab  Saudi,  dengan kontribusi yang diberikan Indonesia untuk menyelesaikan salah satu permasalahan  dalam  negeri  Arab  Saudi,  yaitu  kelangkaan  jumlah tenaga  kerja.  Indonesia  menjadi  pemasok  tenaga  kerja  bagi Arab Saudi,  terutama  di  sektor-sektor  domestik  sejak  tahun  1970. Kontribusi  Indonesia  ini  sangat  berarti  dan  tak  bisa  dipandang remeh  bagi  Arab  Saudi,  meskipun  kemudian  tak  hanya  Indonesia yang  mengirimkan  tenaga  kerjanya  ke  negara  tersebut.  Ini  terlihat dari  kebijakan  moratorium  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia (PMI)  oleh  pemerintah  Indonesia  setelah  hukuman  pemancungan kepada  Ruyati  binti  Satubi,  Pekerja  migran  Indonesia  pada  tahun 2011.  Moratorium  yang  baru  berjalan  selama  3  tahun  dihentikan pada  tahun  2014 dengan  ditandatanganinya MoU  perlindungan  dan penempatan  PMI  yang  terkesan  sangat  tergesa-gesa  (Fatmawati, 2016:200-201).
Di  sisi  lain,  kebijakan  luar  negeri  Arab  Saudi  yang  menjadikan Islam  sebagai  panduan  legitimasi  dan  aktifitas  berbangsa  dan
bernegara  telah  menyuburkan  sebuah  paham  yang  bertentangan dengan  praktek-praktek  keagamaan  muslim  yang  tersebar  secara luas di Indonesia. Paham ini masuk dan tumbuh subur di Indonesia karena  kontribusi  Arab  Saudi  dalam  dakwah  Islam  di  Indonesia. Arab  Saudi  memberikan  dukungan  besar  bagi  dakwah  Islam Indonesia,  baik  secara  finansial  maupun  dukungan-dukungan lainnya.  Dukungan  ini  disalurkan  melalui  lembaga-lembaga  dakwah atau  perorangan,  terutama  dengan  berdirinya  lembaga  pendidikan Agama  Islam  dan  Bahasa  Arab,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Islam dan  Arab  (LIPIA)  di  Jakarta  pada  tahun  1980,  serta  semakin meluasnya  kesempatan  anak-anak  muda  Indonesia  untuk  belajar  di perguruan  tinggi  terkemuka  Arab  Saudi  dengan  biaya  penuh  dari negara tersebut.
Peneliti  melihat  bahwa  permasalahan  yang  timbul  dari hubungan  bilateral  kedua  negara  terutama  dalam  ketiga  aspek tersebut  merupakan  permasalahan  utama  yang  muncul  dari hubungan  baik  yang  terjalin  antara  kedua  negara.  Niat  baik  kedua negara  untuk  saling  membantu  memenuhi  kebutuhan  negara  lain telah  menghasilkan  permasalahan  yang  tidak  sederhana  bagi  kedua negara.  Dari  sini  peneliti  bermaksud  merumuskan  permasalahan  apa saja  muncul  dari  hubungan  Arab  Saudi  dan  Indonesia  serta  solusi  apa yang  ditempuh  masing-masing  negara  untuk  menyelesaikan  masalah tersebut.  Apa  peranan  Indonesia  bagi  Arab  Saudi  dan  peranan  Arab Saudi  bagi  Indonesia,  serta  manfaat  apa  yang  didapatkan  oleh masing-masing negara dari hubungan bilateral kedua negara ini.
Penelitian-penelitian  tentang  hubungan  bilateral  Indonesia- Arab  Saudi  ini  sudah  banyak  dilakukan  oleh  para  peneliti  lain, seperti  Isdah  dalam  “hubungan  Bilateral  Arab  Saudi-Indonesia  di Era  Pemerintahan  Raja  Salman-Joko  Widodo”  pada  tahun  2018. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mencari  dasar  bagi  terselenggaranya hubungan bilateral antara kedua negara dan bentuk hubungan pada era Raja Salman dan Presiden Joko Widodo saja, atau penelitian Ulfah dalam “peranan kementrian luar negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa tenaga kerja Indonesia
di  Arab  Saudi”.  Namun  masing-masing  penelitian  masih  terbatas pada  satu  objek  permasalahan  saja,  sehingga  peneliti  merasa membutuhkan  penelitian  lanjutan  untuk  menjawab  pertanyaan di atas.

## B. Pembahasan
Indonesia  dan  Arab  Saudi  adalah  dua  negara  yang  memiliki hubungan  bilateral  yang  sangat  kuat.  Hubungan  antara  keduanya telah  berlangsung  lama.  Hubungan  ini  terjalin  karena  masing-masing negara saling memiliki kepentingan yang sangat besar kepada yang lain. Sehingga  masing-masing  negara  saling  menjaga  hubungan  baik  di antara  keduanya  yang  terlihat  dari  penggantian  Duta  Besar  Arab Saudi  untuk  Indonesia  Osama  bin  Mohammed  Al-Shuaibi,  ketika mendapatkan  kritikan  dari  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  yang dinilai  ikut  campur  dalam  kebijakan  dalam  negeri  Indonesia  pada tahun 2018 silam (www.detik.com).
Keberadaan  Arab  Saudi  sebagai  negara  tujuan  ibadah  umat Islam  untuk  menyempurnakan  rukun  Islam  menjadikan  kedudukan negara  ini  tak  tergantikan  oleh  negara  manapun.  Setiap  tahun antusiasme Muslim Indonesia untuk melaksanakan Ibadah haji dan umroh  terus  mengalami  peningkatan,  yang  bisa  dilihat  dengan semakin  menjamurnya  biro-biro  travel  yang  menyelenggarakan perjalanan  Ibadah  haji  dan  umroh  yang  semakin  tersebar  ke  seluruh pelosok  Indonesia.  Gelombang  keberangkatan  jama’ah  haji  dan umroh  Indonesia  yang  sangat  besar  ini  tentu  saja  memberikan kontribusi berarti bagi devisa Arab Saudi.
Meski  catatan  resmi  hubungan  diplomatik  Indonesia-Arab Saudi  dimulai  sejak  tahun  1950,  namun  hal-hal  yang  berkaitan dengan  permasalahan  haji  seperti  jumlah  kuota  haji  pertahunnya baru  dirumuskan  bersama-sama  dengan  negara-negara  anggota Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  dalam  konferensi  OKI  tahun 1986  di  Yordania.  Seluruh  negara  anggota  OKI  mendapatkan  kuota 1:1000  dari  jumlah  penduduk  muslim  negara  tersebut.  Indonesia mendapatkan jumlah kuota yang besar, karena jumlah penduduk
muslimnya  sangat  besar.  Jatah  kuota  yang  didapatkan  Indonesia tersebut  kemudian  dibagi  perpropinsi  dengan  memperhatikan prinsip  keadilan  dan  dihitung  secara  proporsional,  yaitu  dengan memperhatikan jumlah pendaftar pada tahun-tahun sebelumnya dan jumlah  penduduk  pada  setiap  propinsi  (pasal  10  ayat  2  peraturan pemerintah no 79 tahun 2012) (Rachmadi, 2014:2373).
Jumlah  jamaah  haji  Indonesia  adalah  jamaah  terbesar  di  dunia. Hal  ini  karena  Indonesia  memiliki  populasi  muslim  terbesar  di  dunia (Rachmadi,  2014:2374).  Pada  tahun  2019  Indonesia  mendapatkan jatah  kuota  sebanyak  221  ribu  (detiknews.com).  Kunjungan Presiden  Joko  Widodo  untuk  beribadah  umroh  yang  dilakukan menjelang  Pemilu  Indonesia  2019  menghasilkan  tambahan  kuota sebanyak  10.000  yang  akan  diprioritaskan  untuk  para  jamaah  yang berusia  lanjut.  (www.kompas.com).  Sehingga  total  jama’ah  haji  asal Indonesia pada tahun 2019 ini mencapai 231.000 jamaah.
Di  samping  haji,  setiap  tahun  jamaah  Umroh  Indonesia  pun selalu  mengalami  peningkatan  signifikan,  termasuk  jumlah  travel yang  melayani  perjalanan  ibadah  umroh.  Jumlah  jamaah  yang melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2018 saja sejumlah 1,1 juta orang,  yang  diprediksi  akan  mengalami  peningkatan  signifikan  pada tahun  2019  ini.  Menurut  Nur  Ayla,  peningkatan  jumlah  ini dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  seperti  semakin  membaiknya  taraf hidup  masyarakat  muslim  Indonesia  dan  antrean  haji  yang  semakin panjang (www.republika.co.id).
Dapat dikatakan peningkatan jumlah jama’ah haji dan umroh ini merupakan  indikator  akan  meningkatnya  semangat  keIslaman muslim  Indonesia.  Gerakan  islamisasi  ini  menguat  karena  peranan dakwah  Islamiyyah yang  masuk  ke  berbagai  lapisan  masyarakat hingga  menunjukkan  hasilnya.  Bukan  hanya  masyarakat  kebanyakan saja,  akan  tetapi  dakwah  Islam  ini  juga  masuk  ke  lapisan  masyarakat kelas menegah dan atas. Sehingga Islam dikenal dan menjadi populer di berbagai lapisan masyarakat Indonesia.
Di sisi lain, sebagai khodimul Haromain Arab Saudi menjadikan urusan-urusan Islam sebagai salah satu aspek paling penting dalam
kebijakan luar negeri mereka (Aswar, 2016:16). Di Indonesia, Arab Saudi  memberikan  perhatian  besar  kepada  dakwah  Islam  dan pendidikan,  baik  pendidikan  agama  Islam  maupun  Bahasa  Arab, dengan  membangun  lembaga  pendidikan  LIPIA  pada  tahun  1980 yang  diburu  para  calon  mahasiswa  dari  seluruh  penjuru  Indonesia setiap  tahunnya.  Meski  sebenarnya  LIPIA  menetapkan  standar penerimaan  yang  sangat  tinggi.  Dari  1000-2000  pendaftar  LIPIA hanya akan menerima 200 calon mahasiswa setelah meluluskan 200 mahasiswa.  Hal  ini  terjadi  karena  untuk  belajar  di  LIPIA mahasiswa  tidak  perlu  membayar  uang  sepeserpun,  namun  mereka justru mendapatkan uang saku setiap bulan.  Tentu saja ini  menjadi magnet  yang  sangat  kuat  bagi  anak-anak  muda  yang  ingin  belajar bahasa  Arab  dan  agama  Islam  dari  orang  Arab,  karena  90  persen dosen  LIPIA  adalah  berkebangsaan  Arab  Saudi,  Mesir,  Sudan  atau Palestina.  Hanya  kurang  lebih  10  persen  saja  dosen-dosen  LIPIA berkebangsaan  Indonesia.  Adapun  dalam  bidang  dakwah,  Arab Saudi  memberikan  pendanaan  dan  dukungan,  baik  moral  maupun spiritual  kepada  organisasi  keislaman  milik  pemerintah  maupun nonpemerintah,  seperti  Dewan  Dakwah  Islamiyah  Indonesia (DDII); Jamiat  Islam  wal-Irsyad ,  atau  Al-Irsyad,  dan  Persatuan  Islam (Persis) (Fealey dan Bubalo, 2005:94-97).
Islam  bukan  hanya  prioritas  kebijakan  luar  negeri  Arab  Saudi saja,  akan  tetapi  juga  menjadi  panduan  legitimasi  dari  setiap  aktifitas berbangsa  dan  bernegara  yang  dilakukan  oleh  Arab  Saudi  di  seluruh penjuru  dunia.  Hal  ini  karena  konstitusi  negara  Arab  Saudi  adalah Islam,  dengan  bendera  bertuliskan  lafadz tauhid dan  pedang  sebagai simbol jihad . Tauhid bermakna  bahwa  Saudi  menjadikan  Islam sebagai  nafas  hidupnya,  dan jihad sebagai  simbol  perjuangan  untuk memperjuangkan atau membela agama Islam (Aswar, 2016:18).

## 1. Hubungan Bilateral Indonesia Arab Saudi
Indonesia  dan  Arab  Saudi  menjalin  hubungan  bilateral dalam  bidang  ekonomi,  perdagangan,  investasi,  energi,  sosial budaya  dan  ketenagakerjaan  (Isdah,  2018:3).  Pada  tahun  2017 Raja Arab Saudi melakukan kunjungan selama sembilan hari ke
Indonesia  dan  menandatangani  11  poin  kerjasama  yang  meliputi peningkatan  pimpinan  sidang  komisi  bersama,  pendanaan  proyek pembangunan,  kerja  sama  di  bidang  usaha  kecil  menengah,  bidang kebudayaan,  kesehatan,  perhubungan,  keagamaan,  riset  dan teknologi,  kelautan  dan  perikanan,  perdagangan  dan  penangan kejahatan  (Isdah,  2018:5).  Kunjungan  selama  9  hari  ke  Indonesia dalam rombongan besar ini menunjukkan posisi strategis Indonesia di mata Arab Saudi. Indonesia menempati posisi yang khusus bagi Arab Saudi karena berbagai alasan, baik ekonomi maupun politik atau hal- hal  strategis  lainnya  terutama  karena  Indonesia  membantu menyelesaikan  permasalahan  ketenagakerjaan  Arab  Saudi  dan menjadi negara pengirim jamaah haji dan umrah terbanyak di dunia (Isdah, 2018:6).
Hubungan  bilateral  adalah  hubungan  yang  dilakukan  oleh suatu  negara  dengan  negara  lain  yang  bertujuan  untuk  memenuhi kepentingan  negara-negara  di  dunia,  yang  meliputi  kerjasama  di bidang  politik,  sosial,  pertahanan,  keamanan,  kebudayaan  dan ekonomi  dalam  bingkai  politik  luar  negeri  masing-masing  (Isdah, 2018:1).  Atau  keadaan  yang  menggambarkan  adanya  hubungan yang  saling  mempengaruhi  atau  terjadi  hubungan  timbal  balik antara  dua  pihak  atau  dua  negara  (Krisna,  1993:18).  Hubungan bilateral  dilakukan  sebuah  negara  dengan  negara  lain  karena adanya  kepentingan  dalam  negeri  yang  hanya  bisa  dipenuhi  dengan bekerjasama  dengan  negara  yang  bersangkutan.  Sifat  hubungan  ini saling  menguntungkan.  Sebuah  negara  bebas  untuk  melakukan jalinan  kerjasama  bilateral  dengan  negara  manapun  yang  diinginkan untuk  diajak  bekerjasama.  Indonesia  telah  menjalin  hubungan bilateral  dengan  berbagai  negara  di  dunia  dengan  berbagai  tujuan seperti  memasarkan  produk,  mendapatkan  bahan  pokok  yang  tidak dapat  dipenuhi  oleh  dalam  negeri,  atau  menjalin  persahabatan dengan  negara  tersebut,  karena  sifat  hubungan  internasional Indonesia  adalah  bebas  aktif.  Untuk  mendukung  hubungan  ini, Indonesia membuka kantor kedutaan besar Jeddah pada tahun 1964 dan kemudian pindah ke Riyadh pada tahun 1985 (Isdah, 2018:2).

## 2. Keterlibatan  Arab  Saudi  dalam  dakwah  Islam di Indonesia
Islam  adalah  unsur  penting  dalam  kebijakan  luar  negeri Arab  Saudi.  Negara  ini  menjadikan  agama  Islam  sebagai  dasar konstitusi  yang  langsung  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Al-Hadis. Keduanya  menjadi  dasar  hukum  bagi  seluruh  aspek  kehidupan  yang dijalankan dan diterapkan di dalam negeri. Arab Saudi tidak hanya ingin  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  agama  negaranya  saja,  bahkan Islam  menjadi  panduan  legitimasi  dari  setiap  aktifitas  berbangsa  dan bernegara  (Aswar,  2016:18).  Sehingga  tidak  mengherankan  apabila negara  ini  memberikan  perhatian  besar  kepada dakwah  Islamiyah . Setiap  tahunnya  kerajaan  Arab  Saudi  menggelontorkan  milyaran dolar untuk menyebarkan ajaran Islam yang dikenal di negara ini ke seluruh  dunia  melalui  lembaga-lembaga  donatur  milik  Saudi. Wilayah yang menjadi prioritas penyebaran Islam oleh Saudi adlah Asia Selatan  dan  Asia  Tenggara  dengan  jumlah  muslim  terbanyak  di  dunia (Curtin Winsor dalam Aswar, 2016:16).
Sehingga dapat dipahami bagaimana besarnya perhatian besar Arab  Saudi  kepada  dakwah  Islam  di  Indonesia.  Indonesia  menjadi negara  strategis  bagi  Arab  Saudi,  sehingga  memberikan  perhatian besar bagi dakwah Islam, memberikan akses pendidikan tinggi agama Islam  dan  bahasa  Arab,  baik  di  dalam  maupun  di  Arab  Saudi secara langsung.  Di  samping  itu  juga  memberikan  dukungan  material maupun  imaterial  bagi  dakwah  Islam  Indonesia,  baik  yang  diberikan kepada perorangan maupun kelompok.
Setiap  tahunnya  Arab  Saudi  akan  membuka pendaftaran  dan menyeleksi  dengan  ketat  ratusan  pendaftar  anak  muda  muslim Indonesia  yang  ingin  belajar  di  universitas-universitas  terkemuka  di Arab Saudi, seperti Universitas Islam Madinah atau Universitas Umm Al- Qura,  dan  hanya  menerima  mahasiswa  yang  terbaik  saja.  Jumlah mahasiswa  Indonesia  yang  belajar  di  Arab  Saudi  pada  tahun  2016 mencapai  900  mahasiswa  yang  tersebar  di  10  Universitas  di  Saudi (www.hajiumrahnews.com). Arab Saudi berharap para mahasiswa ini akan menjadi agen dakwah Islam di Indonesia  nantinya.
Di samping memberikan memberikan beasiswa pendidikan di Saudi, Pemerintah Saudi juga mendirikan Lembaga pendidikan Islam LIPIA  pada  tahun  1980.  Lembaga  ini  mendapatkan  dukungan  penuh, baik  pendanaan  maupun  pengadaan  dosen  dan  yang  lainnya. Perkuliahan  menggunakan  bahasa  Arab  dengan  dosen  yang  90 persen  orang  Arab  menjadi  magnet  tersendiri  bagi para  mahasiswa yang ingin mempelajari Islam dan Bahasa Arab dari native speaker Arab  namun  memiliki  kendala  untuk  berangkat  ke Timur  Tengah. Lembaga inipun dikelola secara langsung oleh Arab Saudi. Kurikulum LIPIA  adalah  kombinasi  kurikulum  salafi  dan  orientasi  staf pengajarnya,  yang  kemudian  mendapatkan  pengaruh Ikhwanul Muslimin dari para pengajar yang berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin, yang  sering  kali  berseberangan  dengan  kultur  lokal  dan paraktek- praktek keagamaan Muslim Indonesia. Menurut Fealey dan Bubalo, pertemuan  antara  ide  salafi  dan  ide  ikhwanul  muslimin  ini menghasilkan alumni yang menggabungkan pandangan keagamaan  puritanis  dengan  bentuk  aktifitas  politik  yang  lebih terbuka (2005:94-97).
Dalam  bidang  dakwah,  Saudi  memberikan  dukungan  kepada tiga  organisasi  Dewan  Dakwah  Islamiyah  Indonesia  (DDII),  Al- Irsyad  dan  Persatuan  Islam  (Persis).  DDII  didirikan  pada  tahun 1967.  Al-Irsyad  didirikan  pada  tahun  1913  dan  bergerak  di  bidang pendidikan  dan  dakwah.  Adapun  Persis  didirikan  pada  tahun  1924 sebagai  Organisasi  Muslim  Modernis.  Dari  ketiga  organisasi  ini, DDII  memiliki  peranan  yang  sangat  besar  dalam  mengatur  jalur masuknya  pendanaan  Arab  Saudi  ke  Indonesia  yang  telah  mengalir sejak  tahun  1970an.  DDII  juga  yang  membantu  Pemerintah  Saudi untuk  mendapatkan  izin  pendirian  lembaga  pendidikan  LIPIA  pada tahun  1980  (Fealey  dan  Bubalo,  2005:97-98).  Namun  bukan  hanya ketiga  lembaga  besar  tersebut  saja  yang  mendapatkan  dukungan finansial  dari  Pemerintah  Arab  Saudi.  Banyak  lembaga-lembaga kecil  atau  perorangan  yang  mendapatkan  dukungan  finansial  dari pemerintah  atau  lembaga  swasta  Arab  Saudi,  baik  untuk  dakwah, masjid maupun yayasan sosial seperti panti asuhan.
Dukungan Arab Saudi dalam dakwah Islamiyah di Indonesia ini dalam  perjalanannya  kemudian  melahirkan  masalah  ideologi  yang bertentangan dengan praktek-praktek lokal muslim Indonesia dengan kemunculan  gerakan  baru  yang  sebelumnya  tidak  dikenal  di Indonesia.  Gerakan  ini  tumbuh  subur  dengan  tujuan  untuk memurnikan  Islam  dan  mengembalikan  ajaran-ajaran  Islam  hanya kepada  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  saja.  Gerakan  ini  kemudian menamakan  dirinya  sebagai  salafi,  yaitu  mereka  yang  mengikuti para  sahabat  yang  hidup  pada  abad  I  Hijriah  dan  menolak  semua pembaharuan  dalam  agama.  Menurut  Iqbal,  dari  sudut  pandang sejarah  penggunaan  istilah  salafisme  tidak  merujuk  pada  gerakan atau  kelompok  Islam  tertentu.  Akan  tetapi  merupakan  istilah  yang berkaitan  dengan  sikap  dan  cara  berpikir  masyarakat  abad  pertama hijriah,  yang  kemudian  berkembang  menjadi  gerakan  keagamaan transnasional  dengan  tujuan  untuk  menyatukan  seluruh  komunitas muslim di seluruh dunia di bawah ideologinya (2013:79).
Menurut  Badan  Intelejen  Nasional  (BIN),  di  Indonesia gerakan salafi terbagi  menjadi  dua,  yaitu salafi  jihadi dan salafi dakwah . Salafi  jihadi merupakan  kolaborasi  antara  paham  wahabi dan Ikhwanul  Muslimin yang  lebih  memilih  untuk  menggunakan kekerasan  dalam  menyebarkan  ideologinya.  Adapun salafi  dakwah adalah salafi  sururi ,  yaitu  gerakan  wahabi  internasional  yang menyebarkan  paham-paham  ideologi  tekstualnya  dengan  tujuan untuk  memurnikan  akidah,  bersifat  apolitik  dan  tidak  disertai kekerasan  fisik  (Ubaidillah,  2012:43).  Akan  tetapi  banyak  kalangan yang  menganggap  paham  ini  menjadi  sumber  ideologi  kekerasan yang  dibawa  oleh  kelompok-kelompok  ekstrimis  atau  radikal. Karakter  eksklusif,  kaku  dan  militan  yang  dimiliki  paham  ini dianggap  dapat  menginspirai  siapapun  untuk  melakukan  tindakan kekerasan  dan  melawan  siapapun  yang  dianggap  sebagai  musuh, baik sesama muslim maupun non muslim (Aswar, 2016:15).

## 3. Ibadah Haji dan Umroh
Ibadah haji adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki makna multi aspek, yakni ritual, individual dan politik psikologis dan
sosial. Ritual karena haji merupakan salah satu rukun Islam kelima yang  wajib  dilaksanakan  setiap  muslim  yang  memiliki  kemampuan ( istitho’ah )  untuk  melaksanakannya.  Individual  karena  merupakan ritual  agama  yang  menjadi  hal  pribadi  bagi  masing-masing  muslim. Namun  pemerintah  Indonesia  sebagai  penyelenggara  ibadah  ini bertanggungjawab  untuk  memberikan  pelayanan  dan  regulasi  yang tepat (Anisyah, 2013:1).
Al-Halimi  dalam  Nuri  mengatakan  haji  mengumpulkan makna  semua  ibadah.  Maka  barang  siapa  yang  melaksanakan  haji, seolah-olah  ia  telah  melaksanakan  puasa,  shalat, i’tikaf ,  zakat  dan perang fi  sabilillah (2014:145).  Besarnya  nilai  ibadah  haji  membuat muslim  Indonesia  semakin  bersemangat  untuk  dapat  melaksanakan ibadah  ini  meski  hanya  satu  kali  seumur  hidup.  Ditambah  dengan adanya  perkembangan  pemaknaan  haji  yang  tidak  hanya  bernilai ibadah saja, namun berkembang ke dalam aspek lain seperti bisnis, sosial, budaya dan politik (Nuri, 2014:153).
Jama’ah haji Indonesia adalah jama’ah terbesar di dunia. Selain karena  besarnya  jumlah  muslim  Indonesia,  hal  ini  disebabkan  oleh berbagai  faktor  seperti  kesadaran  keberislaman  Muslim  Indonesia yang  semakin  membaik  akan  ibadah  haji.  Mereka  menyadari  bahwa haji  adalah  ibadah  wajib,  di  samping  adanya  peningkatan  taraf hidup  muslim  Indonesia.  Meski  setiap  tahun  jumlah  jama’ah  haji Indonesia  adalah  jama’ah  terbesar  di  dunia,  namun  nyatanya  masih meninggalkan  daftar  antrean  yang  sangat  panjang  di  Indonesia.  Pada tahun 2019 ini daftar tunggu paling lama adalah 39 tahun untuk daerah  Sulawesi  Selatan,  sementara  yang  paling  pendek  adalah  11 tahun untuk  daerah  Gorontalo,  Sulawesi  Utara  dan  Maluku  (www. nasional.kompas.com).
Permasalahan  panjangnya  antrean  ini  berawal  dengan  adanya terobosan  produk  perbankan  dana  talangan  haji.  Seorang  muslim yang  belum  memiliki  kemampuan  keuangan  secara  memadai  dapat mendaftarkan  diri  untuk  berhaji  dengan  menggunakan  fasilitas  dana talangan  haji  dari  lembaga  keuangan  syariah  baik  bank  maupun  non- bank dengan berlandaskan pada pasal 1 ayat 4 Peraturan Mentri
Agama No. 30 tahun 2013 (Edwinar, 2015:3). Di satu sisi dapat dikatakan  dana  talangan  ini  adalah  solusi  bagi  muslim  Indonesia yang  belum  memiliki  biaya  Haji  yang  cukup.  Namun,  karena  jumlah lembaga  yang  menawarkan  produk  tersebut  sangat  banyak,  sehingga kemudian  menimbulkan  masalah  banyaknya  pendaftar  Haji  dan terbatasnya  kuota  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk melaksanakan  ibadah  haji.  Sehingga  muncullah  daftar  antrean tunggu  haji  yang  semakin  lama  semakin  memanjang.  Permasalahan inipun  kemudian  menimbulkan  masalah  baru,  yaitu  terhalangnya muslim  lain  yang  sudah  memenuhi  syarat  dan  kewajiban  untuk melaksanakan  haji  namun  belum  bisa  berangkat  karena  harus menunggu lebih lama lagi.
Kementrian  Agama  dan  DPR  RI  menetapkan  Ongkos  Naik Haji  (ONH)  tahun  2019  sebesar  35.2  juta  rupiah  atau  US$  2.481. Ongkos ini tidak mengalami perubahan dari ongkos haji tahun 2018 (www.cnnindonesia.com).  Dana  ini  nantinya  akan  digunakan  untuk penyelenggaraan  Ibadah  Haji  yang  terdiri  atas  3  dimensi  penting yang  mencakup  sebelum  keberangkatan  jama’ah  dan  selama  jama’ah melaksanakan  ibadah  haji  hingga  kembali  pulang  ke  tanah  air,  yaitu pembinaan,  pelayanan  dan  perlindungan  yang  direpresentasikan  ke dalam  Biaya  Penyelenggaraan  Ibada  Haji  (BPIH)  yang  ditetapkan oleh  Presiden  Republik  Indonesia  (Edwinar,  2015:6).  Seperti biaya  penerbangan,  living  cost,  pelayanan  serta  biaya  pelayanan haji  lainnya.
Biaya  tersebut  pada  tahun  2018  digunakan  untuk  :  (a) penerbangan  sebesar  27.495.842;  (b)  biaya  pemondokan  di  Mekah sebesar  4.450  Riyal  Saudi  dan  1200  Riyal  Saudi  digunakan  untuk sewa  pemondokan  di  Madinah;  dan  (b) living  cost sebesar  1500  Riyal Saudi atau setara dengan 5.355.000 (www.acehtribunnews. com).
Kerajaan  Arab  Saudi  sendiri  terus  melakukan  perbaikan dan penyempurnaan  sistem  pelayanan  jamaah  haji,  seperti  sistem penyewaan  penginapan,  transportasi,  katering  yang  langsung dikelola  oleh  muassasah  dengan  kontrol  penuh  dari  kerajaan Arab Saudi. Pembangunan sarana dan prasarana, berbagai sistem
yang dibuat untuk memudahkan penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan  petugas  haji  dilaksanakan  secara  berkelanjutan. Sementara  pemerintah  Indonesia  juga  telah  menerbitkan  berbagai Undang-undang  seperti  UU  RI  nomor  17  tahun  199  tentang penyelenggaraan  ibadah  haji,  keputusan  Mentri  Agama  RI  Nomor 371  tahun  2002  tentang  penyelenggaraan  ibadah  haji  dan  Umrah, keputusan  Dirjen  bimbingan  masyakat  Islam  dan  Penyelenggaraan Haji  Nomor  D/377  tahun  2002  tentang  petunjuk  pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kesemua undang-undang ini dibuat untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Arab Saudi  sebagai Khadimul  Haramain untuk  menyelenggarakan pelaksanaan  ibadah  haji  yang  aman,  tertib  dan  tertib  (Nuri, 2014:152-153).
Di  sisi  lain,  keterbatasan  keberangkatan  Muslim  Indonesia untuk  melaksanakan  ibadah  haji  ke  tanah  suci  ini  kemudian memberikan  dampak  ekonomi  lain,  baik  di  Indonesia  maupun di Arab  Saudi,  yaitu  dengan  menjamurnya  biro-biro  travel  yang menyelenggarakan  ibadah  umrah.  Muslim  Indonesia  yang  terhalang untuk  berangkat  haji  pada  tahun  tersebut  kemudian  melirik ibadah  umroh  yang  dapat  dilakukan  kapanpun,  tanpa  antrean  dan dilakukan  dengan  biaya  yang  bervariasi  serta  jauh  lebih  ringan.  Jika untuk berangkat haji, muslim Indonesia harus menyiapkan 35.2 juta, maka  muslim  Indonesia  dapat  melaksanakan  umroh  dengan mengeluarkan  biaya  mulai  dari  20  juta  saja.  Fenomena  ini  tentu  saja sangat  menggembirakan  jika  dilihat  dari  kaca  mata  bisnis.  Euforia muslim  Indonesia  untuk  melaksanakan  ibadah  umroh  kemudian disambut  gembira  oleh  biro-biro  travel  dengan  menyelenggarakan paket perjalanan ibadah Umroh. Menurut Masitah, bisnis travel haji dan Umroh  adalah  bisnis  yang  sangat  menggiurkan.  Karena  besarnya permintaan  dan  kemungkinan  sebuah  biro  untuk  mendapatkan keuntingan  bersih  US$300  dengan  marjin  profit  hanya  sebesar  3-5% dari setiap jama’ah dengan jumlah jama’ah 3500 (2015:243).
Permasalahan  yang  muncul  pada  penyelenggaraan  Haji  dan Umrah tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi juga terjadi di Arab
Saudi,  terutama  pada  penyelenggaraan  Ibadah  Haji.  Menurut  Sodik Mujahid,  ada  lima  masalah  yang  selalu  berulang  pada  pelaksanaan haji  setiap  tahunnya  dan  membutuhkan  perhatian  serius.  (1) kapasitas tenda di Mina yang masih minim dan kurang memadai; (2) keberadaan toilet di maktab Mina; (3) keberadaan bus shalawat yang jumlahnya tak sebanding dengan jumlah jama’ah ; (4) katering
(5) penempatan jama’ah Indonesia di Mina jadid yang jauh dari jamarot (www.indopos.co.id).

## 4. Pekerja Migran Indonesia
Selain  menjadi  tujuan  ibadah,  Arab  Saudi  juga  menjadi  tujuan Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  bekerja.  Sedikitnya  lapangan pekerjaan  dan  perekonomian  di  pedesaan  yang  tidak  tumbuh membuat  sebagian  tenaga  kerja  Indonesia  kelas  menengah  ke  bawah melirik  pilihan  untuk  bekerja  sebagai  pekerja  migran  di  luar  negeri. Banyak  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  yang  lebih  memilih  untuk bekerja  di  luar  negeri.  Para  tenaga  kerja  ini  banyak  yang  memilih Arab  Saudi  dibanding  negara-negara  lain  yang  lebih  aman  dan menjanjikan  bagi  penghasilan  mereka.  Mereka  memilih  Arab  Saudi dengan  harapan  mendapatkan  kesempatan  untuk  melaksanakan ibadah  haji  yang  sangat  sulit  untuk  mereka  wujudkan,  jika  mereka hanya bekerja di  Indonesia. Jumlah PMI  yang  memilih  Arab Saudi sebagai  negara  tujuan  bekerja  sangat  besar,  namun  90  persen  dari mereka  bekerja  di  sektor  domestik  dan  berprofesi  sebagai  pembantu rumah tangga (Putri dan Nismi, 2014:2).
Arab  Saudi  adalah  negara  dengan  jumlah  imigran  terbesar karena  hampir  melebihi  jumlah  penduduk  asli  yang  ada  di  Arab Saudi. Jumlah tenaga kerja asing mencapai 8-9 juta orang dari 27 juta populasi yang ada, dengan 905 orang sebagai  pembantu rumah tangga  atau  bekerja  dalam  wilayah  domestik.  Sebagai  negara pengekspor minyak, Arab Saudi menjadi negara pilihan yang cukup menjanjikan,  meskipun  politik  ekonomi  mereka  kini  tak  lagi mengandalkan  kepada  minyak  bumi.  PMI  yang  bekerja  d  Arab  Saudi tersebar dalam beberapa sektor pekerjaan, yaitu pembantu rumah
tangga, pengemudi bus dan pengepakan barang yang ditempatkan di sekto formal dan informal (Putri dan Nismi, 2014:2-4).
Tahun  2016  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI)  mencatat  remitansi  tenaga kerja  Indonesia  dari  Arab  Saudi  mencapai  US$2.78  miliar,  atau sekitar  Rp.  36,9  Triliun,  atau  31  persen  dari  total  remitansi  PMI  yang masuk ke Indonesia, mengalahkan remitansi dari Malaysia, Taiwan atau Hongkong (www.databoks.co.id).
Namun  sayangnya  Arab  Saudi  menjadi  negara  yang  paling lemah  dalam  menjaga  keselamatan  pekerja  migran.  Para  Pekerja Migran  Indonesia  di  Arab  Saudi  harus  menghadapi  berbagai ancaman  karena  lemahnya  perlindungan  yang  diberikan  pemerintah Arab  Saudi  (putri  dan  Nismi,  2014:10)  di  banding  negara-negara lain.  Pekerja  Migran  yang  paling  rentan  menghadapi  masalah  adalah para  perempuan  yang  bekerja  di  sektor  domestik  sebagai  pembantu rumah  tangga.  Mereka  seringkali  mendapatkan  siksaan  dari  sang majikan.  Kasus-kasus  penyiksaan  ini  jumlahnya  sangat  banyak sekali  dan  tidak  semua  informasinya  sampai  ke  tangan  pemerintah Indonesia.  Penyiksaan  ini  bisa  saja  mengakibatkan  kematian.  Hal  ini dapat  terjadi  di  samping  karena  lemahnya  keamanan  di  Arab  Saudi, juga  dikarenakan  tenaga  kerja  Indonesia  yang  dikirim  ke  Saudi adalah  pekerja  yang  tidak  memiliki  pendidikan  dan  kemampuan memadai,  kurangnya  penguasaan  bahasa  dan  mengalami  kesulitan dalam  berkomunikasi  dan  kurangnya  pemahaman  mereka  akan budaya dan aturan hukum Arab Saudi (Putri dan Nismi, 2014:5).
Perlindungan  pemerintah  Saudi  terhadap  pekerja  rumah tangga  masih  dirasa  sangat  rendah.  Bagi  mereka,  pekerja  rumah tangga  bukanlah  profesi,  sehingga  perlindungan  yang  diberikan kepada  para  pekerja  migran  terutama  yang  bekerja  dalam  ranah domestik  ini  sangat  rendah.  Hal  ini  karena  belum  adanya  undang- undang  tertulis  yang  mengatur  perlindungan  atas  hak-hak  mereka, karena  beberapa  hal:  (1)  Kementrian  sosial  yang  semestinya melakukan kebijakan tidak berfungsi; (2) adanya sistem kafala dan iqama , yaitu majikan dapat menyita paspor dan visa pekerja
rumah  tangga  hingga  kontrak  selesai  sebagai  jaminan  atas  uang  yang mereka  bayarkan  kepada  penyalur  tenaga  kerja.  Sehingga  majikan dapat  memperlakukan  pekerja  sesuka  mereka,  jika  sang  pekerja tidak  kerasan  sebelum  kontrak  berakhir,  maka  dia  tak  bisa  berbuat apa-apa  selain  bertahan.  Jika  tidak,  maka  dia  akan  menjadi  tenaga kerja ilegal yang kehilangan paspor dan visa. (3) prosedur peradilan di Arab  Saudi  yang  menggunakan  hukum syariah Islam  tidak  sesuai dengan  dasar  hukum  Internasional.  Dalam  beberapa  kasus,  para pekerja  tidak  mendapatkan  penerjemah,  penasehat  hukum,  atau akses  ke  kantor  konsulat  negara  asal  masing-masing  buruh  migran Indonesia.  Lambatnya  akses  petugas  Arab  Saudi  dalam  memberikan informasi  kepada  petugas  diplomatik  dari  negara  asal  terkait kasus  yang  terjadi,  serta  buruknya  akases  putusan  tertulis  yang mempersulit  proses  dalam  mengarsip  dan  mempersiapkan  banding, karena  beberapa  dokumen  yang  diberikan  menggunakan  bahasa Arab  sehingga  sulit  dimengerti.  (4)  tidak  adanya  aturan  tertulis terkait  jaminan  perlindungan  terhadap  pekerja  rumah  tangga  (Putri dan Nismi, 2014: 9-10).
Pemerintah  Indonesia  sudah  melakukan  upaya-upaya diplomatik  untuk  menghentikan  berbagai  kekerasan  dan  melindungi Pekerja  Migran  Indonesia.  Seperti  negosiasi  yang  dilakukan  pada tahun  2001,  2006,  2010,  2011  dan  2014.  Namun  pertemuan- pertemuan  tersebut  masih  menyisakan  dua clausul yang  belum dapat  disepakati  bersama,  yaitu  kejelasan  standar  gaji  dan  sistem asuransi.  Pemancungan  Ruyati  binti  Satubi  pada  tahun  2011  secara diam-diam  kemudian  menjadi  klimaks  emosi  yang  menghantarkan keputusan  pemerintah  Indonesia  untuk  mengadakan  moratorium pengiriman  tenaga  kerja  Indonesia  ke  Arab  saudi  (Fatmawati, 2016:200).  Moratorium  ini  kemudian  memberikan  implikasi strategis  dengan  dilakukannya  penandatangan  MoU  perlindungan dan penempatan TKI (Fatmawati, 2016:204).
Meskipun  Arab  Saudi  dan  Indonesia  menandatangani  MoU pada  tahun  2014  dan  membatalkan  moratorium  2011  tentang penghentian pengiriman tenaga kerja, nyatanya tidak menghentikan
Saudi  untuk  menghukum  para  pekerja  Migran  Indonesia. Kementrian  Luar  Negeri  Indonesia  mencatat  adanya  103  warga negara  Indonesia  yang  terancam  hukuman  mati  di  Arab  Saudi pada  tahun  2011-2018.  Pemerintah  Indonesiatelah  beusaha  untuk melakukan  diplomasi  dengan  pemerintah  Arab  Saudi  dan  berhasil membebaskan 85 warga negara Indonesia (www.mdetik.com).

## C. Kesimpulan
Hubungan yang erat antara  Indonesia dan Arab Saudi adalah hubungan yang  saling menguntungkan. Meski  menguntungkan dan menghasilkan  tambaha  devisa  bagi  masing-masing  negara,  namun hubungan  tersebut  juga  menghasilkan  masalah  yang  tidak dapat dikatakan  sederhana  bagi  masing-masing  negara.  Bahkan permasalahan  tersebut  bisa  sangat  serius  dan  mengganggu  stabilitas negara  masing-masing.  Namun  jalinan  hubungan  ini  bersifat  urgen dan  tak  bisa  digantikan  oleh  negara  lain.  sehingga  jalan  satu-satunya yang  bisa  dilakukan  oleh  kedua  negaa  adalah  upaya  diplomasi  untuk menjalin  komunikasi  dan  kesepahaman  dalam  berbagai  aspek  yang penting  bagi  keduanya.  Karena  masing-masing  negara  memberikan kontribusi  besar  bagi  yang  lain,  di  samping  keduanya  dipertemukan dalam  bingkai  kesamaan  agama  mayoritas  penduduknya,  yaitu Islam.  Masalah  yang  paling  sensitif  dari  hubungan  baik  ini  adalah munculnya  faham  yang  ingin  memurnikan  Islam  dan  menentang praktek-praktek  Muslim  Indonesia  yang  telah  berhasil  memecah belah  masyarakat  Indonesia.  Isu  ini  tidak  lagi  hanya  terbatas  pada permasalahan  ideologi  saja,  akan  tetapi  sudah  masuk  ke  ranah politik  dan  sosial.  Sehingga  dari  sini  dibutuhkan  kajian-kajian  yang dilakukan  secara  mendalam  dan  terus-menerus  untuk  memahami akar  kebudayaan  Arab  Saudi  dan  Indonesia  guna  menghasilkan kesepahaman dan sikap saling menghormati satu sama lain.

## Nur Hidayah

## DAFTAR PUSTAKA
Anisyah,  Nindia  Noer.  2013. Peran  Negara  Dalam  Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Kasus Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Malang tahun 2013) . Malang : FISIP Universitas Brawijaya.
Aswar,  Hasbi.  2016. The  Journal  of  Islamic  Studies  and  International Relations  (JISIERA), Politik  Luar  Negeri  Arab  Saudi  dan
Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia. Vol. 1 Agustus, Hal: 15- 30.
Edwinar, Della. 2015. Status Hukum  Dana Talangan Haji  Bagi Calon Jamaah Haji . Skripsi Universitas Brawijaya Malang.
Fealey,  Greg  dan  Bubalo,  Anthony.  2005. Jejak  Kafilah  :  Pengaruh Radikalisme  Timur  Tengah  di  Indonesia (Terjemahan  dari Joining  the  Caravan?:  The  Middle  East,  Islamism  and Indonesia.) Bandung: Mizan.
Fatmawati, Diana. 2016. Penandatangan MOU antara Indonesia dan
Arab  Saudi  Tahun  2014.  Prosiding  Interdiciplinary Postgraduate Student Conference Ist Program Pascasarjana  UMY.
Isdah,  Fadhylatur  Rizqah.  2018. Hubungan  Bilateral  Arab  Saudi- Indonesia  di  Era  Pemerintahan  Raja  Salman-Joko  Widodo . Skripsi Universitas Hasanudin.
Iqbal.  2013.  Komunikasi  Indonesia,  Agama  dan  Adopsi  Media  Baru:
Penggunaan  Internet  oleh  Gerakan  Salafisme  di  Indonesia. Vol II. No.2. Hal : 77-87
Krisna,  Didi.  1993.  Kamus  Politik  Internasional.  Jakarta:  Grasindo
Masitah, Dewi. 2015. Iqtishadia , Dinamika Bisnis Travel Umroh
Sekota Pasuruan di Era Globalisasi. Vol. 2. No.2. hal : 242- 261.
Nuri,  Muhammad.  2014. Salam  :  Jurnal  Filsafat  dan  Budaya  Hukum , Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji. Page. 143-154.
Putri, Octariandry Shavita, dan Nismi, Yusnarida Eka. 2014. Jurnal Online  Mahasiswa  Universitas  Riau  (JOM  UNRI) , Perlindungan  Pemerintah  Arab  Saudi  Terhadap  Imigran (Tenaga Kerja) Indonesia 2010-2012. Vol 1. No 1. Hal
1-14.
Rachmadi,  Anugrah.  2014. Ilmu  Pemerintahan .  Studi  tentang rekrutmen  calon  jemaah  haji  dalam  keberangkatan  ke  Saudi Arabia  di  kantor  kementrian  Agama  kota  samarinta.  Vo,  2 No.2. halaman 2372-2386.
Ubaidillah.  2012. Tsaqafiyyat ,  Global  Salafism  dan  Pengaruhnya  di
Indonesia. Vol. 13. No. 1. Hal : 36-48.
Ulfa,  Chairiah.  2011. Peranan  kementrian  luar  negeri  Indonesia dalam  menangani  masalah  hukum  yang  menimpa  tenaga  kerja Indonesia di Arab Saudi . Skripsi USU Medan. www.aceh.tribunnews.com. Ini  jumlah  biaya  haji  2018  per  jamaah dan  rincian  penggunaannya .  Diakses  pada  28  april  2019.
Pukul 14.34.
www.cnnindonesia.com Kemenag  dan  DPR  sepakat  Ongkos  Haji 2019 Tetap 35,2 Juta . Diakses pada 28 April 2019. Pukul 11.08.
www.databoks.co.id. Berapa Remitansi TKI dari Arab Saudi 2016?
Diakses pada 28 April 2019. Pukul 17.06.
www.detik.com. Dubes Arab Saudi ‘Baru’ kunjungi PBNU, Osama Al Shuaibi Diganti? . Diakses pada 26 April 2019. Pukul 05.53.
www.detik.com. Ini alasan kemenag tak tambah kuota haji 2019 . diakses pada 27 April 2019. Pukul 08.21.
www.mdetik.com.  Kemlu:  ada  103  WNI  di  Saudi  Terancam Hukuman Mati, 85 Dibebaskan. Diakses pada 6 Mei 2019. Pukul 09.50.
www.hajiumrahnews.com. Di Saudi Tidak hanya TKI, Mahasiswa juga Banyak lho . Diakses pada 28 April 2019. Pukul 06.17.

## Nur Hidayah
www.indopos.co.id. Lima  Masalah  Menahun  yang  Belum  Teratasi  di Haji 2018 . Diakses pada 6 Mei 2019. Pukul 09.26.
www.kompas.com. Kuota  haji  naik,  kemenag  upayakan  penambahan anggaran  dari  APBN  hingga  efisiensi  BPKH .  Diakses  pada  27 April 2019. Pukul 08.21.
www.nasional.kompas.com. Kemenag  Rilis  Lamanya  Antrean  Haji Indonesia,  Sulsel  Mencapai  39  Tahun .  Diakses  pada  28  April 2019. Pukul 10.55.
www.republika.co.id. Jamaah  umrah  2018  1,1  juta  orang,  2019 diprediksi  bertambah .  Diakses  pada  27  April  2019.  Pukul
08.39.