## Analisis peranan sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di provinsi papua barat
Analysis of the role of agricultural sector in Economic growth and income distribution in west papua province
Merry 1 , Bambang Nugroho 2 , Ihwan Tjolli 2*
1 Badan Pusat Statistika, Provinsi Papua Barat Jalan Trikora Sowi IV, Manokwari, 98315 Indonesia
2 Program Studi S2 Pertanian, Program Pascasarajana, Universitas Papua Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat, 98314, Indonesia
*Email: hwantj@yahoo.co.id
ABSTRACT: This study aims to analyze the contribution of agricultural sector to Gross Domestic  Product  (GDP),  employment,  and  economic  growth,  analyze/calculate  the amount  of  income  inequality  that  happened,  and  analyze/identify  the  role  of  the agricultural sector towards the income distribution in districts/cities and economic growth in West Papua Province. This research was conducted in the province of West Papua by collecting  data  at  BPS-Statistics  Indonesia,  Regional  Planning  Agency,  Department  of Agriculture  of  West  Papua  Province  and  other  relevant  technical  agencies.  The  data required consist of GDP by sector of each district/city in West Papua Province by constant price, the total population by district / city, the percentage of the population aged over 15 years who worked under major employment field, and various other secondary data and some from the results of previous studies. The period of analysis in this study is 2000 to 2012. Data processing will  be done with  the help  of software such as Microsoft  Excel 2010,  and  SPSS.  The  analysis  showed  that  the  agricultural  sector  has  a  considerable contribution  in  the  regional  economy  of  West  Papua  province  which  accounted  for  an average  of  37,96  percent  per  year  of  the  total  GDP.  The  result  of  analysis  shows  that income inequality has occurred in districts/cities in West Papua Province, one of which is caused by the agricultural sector. There is an increasing in the inequality index when the agricultural GDP is omitted. Inequality index with agricultural GDP is included is in the range of 0,20 and when agricultural GDP is eliminated the inequality index increases to  about  0,40.  In  other  words,  the  agricultural  sector  has  a  significant  role  in  reducing income inequality in districts/cities and is also able to increase the economic growth of West Papua Province. The result of a positive correlation (0.928) is present between the share  of  agricultural  GDP  and  employment, the decreasing  of  the  share  of  agricultural GDP was accompanied by the decreasing of agricultural employment. On the other hand, the  relationship  between  the  share  of  agricultural  GDP  and  economic  growth  rate  is negative (-0.659) or the opposite direction relationship.
Keywords: Economic  Growth,  Employment,  Role  of  Agricultural  Sector,  GDP  per capita.
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan laju pertumbuhan ekonomi, menghitung besarnya ketimpangan pendapatan, serta menganalisis/mengidentifikasi  peranan sektor pertanian terhadap pemerataan pendapatan kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua Barat dengan mengumpulkan data-data pada Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian  dan  instansi  teknis  terkait  lainnya.  Data  yang  diperlukan  meliputi:  PDRB menurut  lapangan  usaha  kabupaten/kota  se  Papua  Barat  berdasarkan  harga  konstan, jumlah penduduk menurut kabupaten/kota, persentase penduduk berumur lebih dari 15 tahun  yang  bekerja  menurut  lapangan  pekerjaaan  utama.  Periode  analisis  adalah  tahun 20002012. Hasilnya menunjukkan bahwa sektor  pertanian mempunyai  kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian daerah Provinsi Papua Barat yaitu menyumbang rata- rata  37,96  persen  per  tahun  dari  total  PDRB.  Selanjutnya  hasil  analisis  telah  tejadi ketimpangan  pendapatan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua  Barat  yang  salah  satunya diakibatkan oleh sektor pertanian. Terjadi peningkatan indeks ketimpangan ketika PDRB sektor  pertanian  dihilangkan.  Indeks  ketimpangan  ketika  PDRB  sektor  pertanian diikutkan berada pada kisaran 0,20 dan ketika PDRB sektor pertanian dihilangkan maka indeks ketimpangan meningkat menjadi sekitar 0,40. Dengan kata lain sektor pertanian mempunyai  peranan  yang  cukup  besar  dalam  mengurangi  ketimpangan  pendapatan  di kabupaten/kota  se  Provinsi  Papua  Barat,  dan  juga  mampu  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Papua  Barat.  Hasil  korelasi  positif  (0,928)  terdapat  pada  hubungan share  sektor  PDRB  pertanian  dengan  penyerapan  tenaga  kerja  yaitu  penurunan  share PDRB  sektor  pertanian  diiringi  dengan  penurunan  penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor peranian.  Sedangkan  hubungan  antara  share  PDRB  sektor  pertanian  dengan  laju pertumbuhan ekonomi bernilai negatif (-0,659).
Kata  Kunci : Penyerapan  Tenaga  Kerja,  Peranan  Sektor  Pertanian,  Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita.

## PENDAHULUAN
Sebagai  wilayah  yang  baru berkembang,  pembangunan  ekonomi  di Provinsi  Papua  Barat  memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa  memperhitungkan  atau  memper- timbangkan  pemerataan  distribusi  pen- dapatan  antara  kabupaten/kota.  Naufal (2010)  menyatakan  bahwa  berdasarkan perhitungan
Indeks Ketimpangan Williamsons yang membandingkan
besaran  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  perkapita  antar  Provinsi di  Indonesia  tahun  2000-2007,  ketim- pangan mencapai 0,85. Hal ini menggambarkan  terjadi  ketimpangan yang  tinggi  antar  provinsi-provinsi  di Indonesia terutama
dalam hal ketimpangan  distribusi  pendapatan  per kapita  penduduknya.  Tingginya  tingkat ketimpangan  pendapatan  mengindikasi- kan  tidak  meratanya  pembangunan  di Indonesia  terutama  di  sektor  ekonomi, sehingga  ketimpangan  di  Indonesia sudah  menjadi  masalah  serius  seperti halnya negara yang sedang berkembang lainnya.  Pertumbuhan  ekonomi  selalu dipusatkan  pada  peningkatan  sektor modern  yang  cenderung  sedikit  dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor tradisional seperti sektor pertanian yang mampu  menyerap  tenaga  kerja  dalam jumlah  besar  selama  ini  tersisihkan, sehingga  sektor  modern  lebih  cepat
berkembang.  Peningkatan  yang  cepat pada  sektor  modern  menyebabkan  ke- senjangan  antara  sektor  modern  dan sektor tradisional. Untuk menanggulangi hal diatas perlu adanya strategi baru bagi pemerintah  agar  berorientasi  pada pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  peme- rataan.
Sektor pertanian merupakan sektor  yang  sangat  penting  dalam membangun  perekonomian  nasional, karena  sektor  pertanian  memproduksi komoditi  lokal  yang  sebenarnya  faktor produksinya  tidak  bergantung  pada impor.  Di  samping  itu  juga,  sektor pertanian  memiliki  kontribusi  yang cukup  besar  dalam  penyerapan  tenaga kerja di Indonesia apabila dibandingkan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya.  Penduduk  yang  berusaha  di sektor  pertanian  tidak  memerlukan keahlian  dan  keterampilan  khusus seperti di sektor-sektor yang lain seperti industri atau pertambangan.
Instruksi  Presiden  Nomor  5 Tahun  2007  mengamanatkan  agar  di- lakukan usaha percepatan pembangunan di  Papua  dan  Papua  Barat.  Hal  tersebut selanjutnya  diteruskan  dengan  pemben- tukan  Unit  Percepatan  Pembangunan Papua  dan  Papua  Barat  (UP4B).  Aspek pembangunan  yang  dimaksud  meliputi infrastruktur, diversifikasi pangan lokal, pengembangan bio-energi, kelembagaan pertanian,  sumbedaya  lahan,  sumber- daya  manusia,  investasi  swasta,  agro industi dan pemasaran hasil pertanian.
Untuk mengukur tingkat kesejah- teraan penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya angka perkapita dan rendahnya  tingkat  kemiskinan.  Kondisi Perekonomian Provinsi Papua Barat saat ini  cenderung  belum  sepenuhnya  dapat mensejahterakan  masyarakatnya.  Hal tersebut  ditandai  oleh  tingginya  tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Papua  Barat. Pada  tahun  2012  (September),  Provinsi Papua  Barat  menempati  posisi  kedua
terendah  setelah  Provinsi  Papua  yaitu sebesar  27,04  %.  Data  ini  sangat fantastik  jika  dibandingkan  dengan potensi lahan dan sumberdaya alam yang ada di Provinsi Papua Barat terutama di sektor pertanian.
Provinsi  Papua  Barat  memiliki PDRB  perkapita  yang  besar,  namun persentase  penduduk  miskinnya  juga sangat  tinggi,  hal  ini  mengindikasikan adanya  ketimpangan  pendapatan  antar daerah. Menarik untuk dianalisis, karena ini  menjadi  suatu  hal  yang  kontradiksi, dimana  lahan  yang  tersedia  untuk berusaha di sektor pertanian sangat luas, diharapkan  sektor  pertanian  menjadi sektor unggulan di Provinsi Papua Barat. Potensi  sektor  pertanian  ini  diharapkan mampu menunjang pembangunan daerah  dan  mengurangi  ketimpangan distribusi  pendapatan  penduduk  yang selama  ini  terjadi  di  Provinsi  Papua Barat.
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis kontribusi/peranan sek- tor  pertanian  terhadap  PDRB,  penyera- pan tenaga kerja, dan laju pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Papua  Barat,  2) Menganalisis/menghitung besarnya ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi  di  Provinsi  Papua  Barat,  dan  3) Menganalisis/mengidentifikasi kontri- busi/peranan  sektor  pertanian  terhadap pemerataan  pendapatan  dan  partum- buhan ekonomi di Provinsi Papua Barat.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Provinsi  Papua  Barat  selama  1  (satu) bulan  dengan  mengumpulkan  data-data pada  Badan  Pusat  Statistik,  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas  Pertanian  Provinsi  Papua  Barat, dan instansi teknis terkait lainnya.
Beberapa  tahapan  analisis  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini,  yaitu peranan  sektor  pertanian  dalam  mengu- rangi  ketimpangan  pendapatan  antar
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, sumbangan  sektor  pertanian  terhadap PDRB,  kontribusi  sektor  pertanian dalam  penyerapan  tenaga  kerja,  dan kontribusi sektor pertanian terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat.  Analisis  ketimpangan  distribusi pendapatan  antar  kabupaten/kota  di Provinsi  Papua  Barat,  dan  analisis peranan sektor pertanian dalam mengurangi  ketimpangan  distri-busi pendapatan  dan  pertumbuhan  ekonomi Provinsi  Papua  Barat.  Pengolahan  data dilakukan  dengan  bantuan  software Microsoft  Excel  2010, dan SPSS, sedangkan  analisis  data  dilakukan sebagai berikut:
Formula  yang  digunakan  untuk menghitung sumbangan sektor pertanian terhadap  PDRB  Provinsi  Papua  Barat adalah:
𝑃 𝑖𝑡 = 𝑆 𝑖𝑡 𝑇 𝑡 𝑥 100% ... .........................  (1)
Keterangan: P it =  Besarnya kontribusi sektor pertanian pada tahun ke- t (%) S it =   PDRB  sektor  pertanian  pada tahun ke- t (rupiah) T t =   Total PDRB pada tahun- t
(rupiah)
Untuk menghitung besarnya pertumbuhan  sektor  pertanian  selama jangka  waktu  tertentu  dapat  digunakan formula:
𝐺 𝑖𝑡 =   ( 𝑃 𝑖𝑡 𝑃 𝑖𝑡−1 𝑥 100%) − 100 ......... (2)
Keterangan: G it =  Pertumbuhan  sektor  pertanian pada tahun ke- t (%) P it =   Besarnya PDRB sektor pertanian pada tahun ke- t (rupiah) P it-1 = Besarnya PDRB sektor pertanian pada tahun ke- t-1 (rupiah)
Dalam  penelitian  ini  diakukan dua  uji  analisis  korelasi.  Untuk  melihat peran sektor pertanian terhadap ketimpangan pendapatan dilakukan analisis  korelasi  antara  PDRB  sektor pertanian  dengan  Indeks  Ketimpangan, dimana:
x = PDRB sektor pertanian, (rupiah) y = Indeks Ketimpangan
Selanjutnya untuk melihat kontribusi  sektor  pertanian  terhadap pertumbuhan ekonomi, dilakukan analisis  korelasi  antara  kontribusi/ peranan  sektor  pertanian  dengan  PDRB per kapita, dimana:
x   =   PDRB sektor pertanian (rupiah) y   =   PDRB per kapita (rupiah)
Jika r mendekati angka 1 atau -1 maka korelasi yang terjadi akan semakin kuat  baik  positif  maupun  negative, sebaliknya  jika  semakin  mendekati  0, korelasi yang terjadi semakin lemah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sumbangan  Sektor  Pertanian Terhadap  PDRB,  Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Laju Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi Papua Barat Sumbangan sektor pertanian tergolong cukup besar bila dibandingkan dengan  sumbangan  sektor-sektor  lain.
Sektor  pertanian  hampir  mendominasi seluruh perekonomian kabupaten/kota di Provinsi  Papua  Barat.  Pada  Tabel  7. Terlihat bahwa sektor pertanian tumbuh rata-rata  37,96  %  per  tahun,  sementara laju  pertumbuhan  sektor  pertanian tumbuh  rata-rata  sebesar  4,15%  per tahun, laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas rata-rata sebesar 7,88% per tahun.
Berdasarkan  Tabel  1,  apabila dilihat  dari  tahun  2000-2012,  maka peranan  sektor  pertanian  puncaknya berada pada tahun 2000 sebesar 45,29%,
sedangkan  yang  terendah  berada  pada tahun  2011  yaitu  sebesar  27,68%.  Laju pertumbuhan  sektor  pertanian  tahun 2000  -  2012  tertinggi  pada  tahun  2011 sebesar 10,21%, sedangkan yang
terendah pada tahun 2004 yaitu sebesar 6,29%,  Peranan  sektor  pertanian,  laju pertumbuhan  sektor  pertanian  serta  laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas sejak tahun  2000-2012  berfluktuasi dan menurun.
Pola  penurunan  peranan  sektor pertanian juga terjadi pada rentang tahun 2000-2012.  Pada  tahun  2012,  peranan sektor  pertanian  hanya  27,68%  atau turun sekitar 20 % apabila dibandingkan pada  tahun  2000.  Menurut  Boediono
(1999)  bahwa  pertumbuhan  ekonomi merupakan suatu proses dimana perekonomian  akan  berkembang  atau berubah dari waktu ke waktu. Jika dilihat PDRB  seluruh  sektor  terdapat  per- geseran  peranan  yaitu  penurunan  peran sektor  pertanian  dan  peningkatan  di sektor lainnya. Peranan sektor pertanian semakin  menurun  dalam  kue  ekonomi Papua Barat padahal sektor ini berkontri- busi besar terhadap penyerapaan tenaga kerja dan tinggi rendahnya ketimpangan distribusi  pendapatan.  Walaupun  pera- nan  sektor  pertanian  semakin  menurun tetapi  sektor  pertanian  menjadi  penting bagi  sebagian  besar  masyarakat  di Provinsi Papua Barat.
Gambar 2.  Share  PDRB  Sektor  Pertanian  di  Papua  Barat    Tahun  2000-2012  (Tanpa Migas)
Tabel  1.  Peranan  sektor  pertanian  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Papua
Barat Tahun 2000-2012 (%). Tahun Peran Sektor Pertanian Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Sektor Ekonomi 2000 45,29 2001 44,60 4,89 6,38 2002 43,37 5,46 7,49 2003 42,78 5,07 7,06 2004 41,48 3,91 6,29 2005 39,65 2,05 6,83 2006 38,14 3,29 7,36 2007 37,08 5,22 8,61 2008 35,49 6,89 9,25 2009 34,64 3,83 9,18
45.29 44.60 43.37 42.78 41.48 39.65 38.14 37.08 35.49 34.64 33.19 30.02 27.68 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tahun
2010 33,19 6,08 8,52 2011 30,02 1,66 10,21 2012 27,68 1,48 7,41 Rata-rata 37,96 4,15 7,88 Sumber: Diolah dari Data BPS (2013)
Tabel 2.   Rata-Rata  Kontribusi  Sektor  Pertanian  terhadap  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat Tahun 2000-2012 (%)
Kabupaten/Kota  Kontribusi Sektor Pertanian
terhadap PDRB (tanpa migas) Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB (tanpa migas) Fakfak 30,54 6,52 Kaimana 54,60 7,70 Teluk Wondama 77,10 9,47 Teluk Bintuni 60,87 7,97 Manokwari 37,51 8,14 Sorong Selatan 54,37 4,49 Sorong 42,97 4,29 Raja Ampat 76,05 3,45 Tambrauw 62,40 4,49 Maybrat 54,63 6,51 Kota Sorong 14,43 7,70 Sumber: Diolah dari Data BPS (2013) Dari  Tabel  2  terlihat  bahwa kontribusi/peranan sektor pertanian terhadap  pembentukan  PDRB  tanpa migas provinsi/kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat cenderung mendo- minasi.  Kabupaten  Teluk  Wondama memiliki  kontribusi  tertinggi  untuk sektor  pertaniannya  terhadap  pemben- tukan  PDRB  di  mana  Kabupaten  Teluk Wondama  termasuk  kabupaten  peng- hasil  tanaman  bahan  makanan  seperti padi,  tanaman  sayuran  dan  lain-lain, disusul  berturut-turut  Kabupaten  Raja Ampat  di  mana  untuk  Kabupaten  Raja Ampat lebih di dominasi oleh tingginya produksi  hasil-hasil  perikanan  dan  juga tanaman  bahan  makanan,  Kabupaten Tambraw sebagai kabupaten pemekaran dari  Kabupaten  Sorong  juga  membe- rikan  kontribusi  yang  besar  terhadap pembentukan PDRB. selanjutnya Kabu- paten  Teluk  Bintuni  sebagai  daerah penghasil  produksi  hasil  perikanan (udang)  dan  juga  sentra  produksi
tanaman bahan makanan (daerah transmigrasi), Kabupaten Maybrat  yang terkenal dengan penghasil kacang-kaca- ngan, Kabupaten Kaimana yang terkenal dengan produksi hasil laut untuk eksport, Kabupaten  Sorong  Selatan  yang  cukup banyak  mempro-duksi  padi  dan  sagu, juga  hasil  perikanan  lainnya  seperti udang,  kepiting,  Kabu-paten  Sorong sebagai lumbung padi di Provinsi Papua Barat  dan  juga  penghasil  produk peternakan,  Kabupaten  Manok-wari karakteristik  daerahnya  hampir  sama dengan  Kabupaten  Sorong  dari  sektor pertaniannya,  Kabupaten  Fakfak  yang terkenal  dengan  julukan  “Kota  Pala” sementara Kota Sorong sebagai kota jasa berada pada urutan terendah.
Tingginya  peranan  sektor  perta- nian  di  Kabupaten  Teluk  Wondama disebabkan  oleh  produksi  hasil-hasil pertanian yang meningkat dari tahun ke tahun,  sementara  rendahnya  kontribusi sektor  pertanian  di  Kota  Sorong
dikarenakan  mayoritas  penduduknya memiliki  aktivitas  ekonomi  di  sektor perdagangan  dan  minimnya  lahan pertanian dibandingkan kabupaten lain.
Tujuh  dari  sebelas  kabupaten memiliki rata-rata share sektor pertanian terhadap  PDRB  di  atas  50  %,  hal  ini membuktikan  bahwa  peran  sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Papua  Barat  sangatlah  kuat.  Luas  lahan yang  potensial  untuk  dikembangkan  di beberapa  kabupaten  juga  turut  berperan dalam  menghasilkan  produksi  hasil pertanian.

## B. Peranan Sektor Pertanian Dalam Distribusi Pendapatan Dan
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat
Dalam  menganalisis  peranan sektor  pertanian  terhadap  ketimpangan pendapatan  kabupaten/kota  di  Provinsi
Papua  Barat,  dapat  dilakukan  dengan membandingkan besarnya Indeks Williamson  dengan  PDRB  dari  sektor pertanian (seluruh sektor) dalam
perhitungan  dengan  besarnya  Indeks Williamson  tanpa  PDRB  dari  sektor pertanian,  Selisih  antara  dua  Indeks tersebut  akan  mencerminkan  peranan sektor  pertanian  dalam  mengurangi ketimpangan  distribusi  pendapatan  di Provinsi Papua Barat.
Dari  grafik  pada  Gambar  3 terlihat  bahwa  ketimpangan  distribusi pendapatan  di  Provinsi  Papua  Barat berfluktuasi  dari  tahun  ke  tahun,  pada tahun  2000  tingkat  ketimpangan  di Provinsi  Papua  Barat  sebesar  0,221, tahun 2001 sebesar 0,218, nilai tertinggi terjadi  pada  tahun  2010  dimana  indeks ketimpangan  sebesar  0,278,  namun menurun  pada  tahun  2011  dan  2012 sebesar  0,276  dan  0,256. Dari  hasil perhitungan menunjukkan bahwa keterbandingan  antar  wilayah  hampir merata,  ini berarti  bahwa pembangunan pertanian di Provinsi Papua Barat cukup
baik, angka indeks Williamson berfluktuasi  dipengaruhi  oleh  angka PDRB  sektor  pertaniannya  yang  juga berfluktuasi. Produksi hasil-hasil
pertanian  dari  tahun  ke  tahun  belum menunjukkan  peningkatan  yang  stabil, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya penduduk  yang  berusaha  di  sektor pertanian.  Indeks  Williamson  tersebut juga  menunjukkan  bahwa  terdapat kecenderungan  ketimpangan  distribusi pendapatan relatif rendah atau pertumbuhan  ekonomi  relatif  merata untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua
Barat  dari  tahun  2000-2012.  Hal  ini ditunjukkan oleh nilai indeks dari tahun 2000 – 2012 berada pada kisaran angka 0,20. Todaro (1999) mengatakan bahwa pada  tahap  awal  pertumbuhan  ekonomi suatu  daerah,  distribusi  pendapatannya akan  cenderung  memburuk,  namun selanjutnya akan mulai membaik, sebagaimana  yang  terjadi  di  beberapa kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat. Dari grafik pada Gambar 4 belum sepenuhnya  bisa  menentukan  peran sektor pertanian dalam melihat ketimpangan distribusi pendapatan sehingga  perlu  dilakukan  penghitungan Indeks  Williamson  tanpa  menyertakan PDRB Sektor Pertanian.
Dari  grafik  Gambar  4  terlihat bahwa  ketimpangan  distribusi  penda- patan  di  Provinsi  Papua  Barat  masih berfluktuasi dari tahun ke tahun. Terlihat pula  bahwa  terjadi  peningkatan  nilai Indeks  Williamson  ketika  PDRB  sektor pertanian  tidak  dimasukkan  dalam penghitungan.  Pada  tahun  2000  tingkat ketimpangan  di  Provinsi  Papua  Barat sebesar  0,430.  Tahun  2001  turun menjadi  sebesar  0,416.  Nilai  tertinggi terjadi pada tahun 2005 di mana indeks ketimpangan  sebesar  0,587,  namun menurun  pada  tahun  2006  menjadi 0,533. Pada tahun 2012, Indeks
Williamson berada pada nilai 0,478 atau turun  dibandingkan  tahun  sebelumnya.
Indeks Williamson tersebut juga menunjukkan  bahwa  terdapat  kecen- derungan ketimpangan distribusi penda- patan  relatif  tinggi  atau  pertumbuhan ekonomi relatif tidak merata dibandingkan penghitungan Indeks Williamson dengan memasukkan PDRB sektor pertanian untuk kabupaten/kota di Provinsi  Papua  Barat  dari  tahun  2000- 2012.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  nilai
indeks  dari  tahun  2000  –  2012  berada pada  kisaran  angka  0,40.  Walaupun terlihat ada perbedaan Indeks Williamson  dengan  Sektor  Pertanian (IWP)  dan  Indeks  Williamson  Tanpa Sektor  Pertanian  (IWTP),  tetapi  perlu diuji  lebih  lanjut  apakah  nilainya signifikan secara statistik atau tidak.
Gambar 3.   Indeks Ketimpangan PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Papua Barat Tahun 2000-2012
Gambar 4.   Indeks Ketimpangan Tanpa PDRB Sektor Pertanian   di  Provinsi  Papua Barat Tahun 2000-2012
0.221 0.218 0.214 0.247 0.238 0.221 0.218 0.214 0.247 0.238 0.278 0.276 0.256 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 Tahun 0.430 0.416 0.375 0.534 0.494 0.587 0.533 0.481 0.494 0.460 0.525 0.511 0.478 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700
C. Pengujian Perbedaan Indeks Williamson  Dengan  PDRB  Sektor
Pertanian  Dan  Tanpa  Sektor Pertanian Di Provinsi Papua Barat
Dari  perhitungan  pada  Tabel  3, terlihat  bahwa  angka  Indeks  Ketimpa- ngan dengan memasukkan PDRB sektor pertanian  dalam  perhitungan  nilainya lebih kecil dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan tanpa memasukkan PDRB sektor  pertanian  atau  dengan  kata  lain ada  perbedaan  antara  kedua  hasil penghitungan tersebut. Sehingga peneliti menyusun hipotesis bahwa memang ada perbedaan  antara  Indeks  Williamson dengan  PDRB  Sektor  Pertanian  dan Tanpa  Sektor  Pertanian.  Selanjutnya kedua  nilai  indeks  tersebut  akan  diuji dengan uji statistik yaitu uji-t.
Tabel 3.  Peranan Sektor Pertanian terhadap  Laju  Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Tahun 2000-2012. Tahun IWP IWTP 2000 0,221 0,430 2001 0,218 0,416 2002 0,214 0,375 2003 0,247 0,534 2004 0,238 0,494 2005 0,221 0,587 2006 0,218 0,533 2007 0,214 0,481 2008 0,247 0,494 2009 0,238 0,460 2010 0,278 0,525 2011 0,276 0,511 2012 0,256 0,478 Sumber : Diolah dari Data BPS (2013)
Setelah  dilakukan  uji  dua  nilai tengah  berpasangan  terbukti  signifikan pada taraf nyata 5 persen (Lampiran 31) menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai Indeks Williamson dengan memasukkan
PDRB sektor pertanian dan tanpa PDRB sektor pertanian.
Sektor pertanian memiliki
dampak  pada  ketimpangan  distribusi pendapatan  di  Provinsi  Papua  Barat karena  sebagian  besar  masyarakat berusaha  di  sektor  pertanian.  Hal  ini terbukti  dari  sebagian  besar  (7  dari  11) kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua  Barat memiliki  share  sektor  pertanian  di  atas 50%. Hasil penghitungan Indeks Williamson ini diharapkan dapat menjadi rujukan bahwa sektor pertanian di  Provinsi  Papua  Barat  sangat  penting dan  perlu  dikembangkan  lebih  lanjut. Pemerintah perlu mengembangkan sektor pertanian misalnya dengan mem- bangun  dan  mendukung  wilayah  pusat pertanian  (Agropolis)  dengan  wilayah- wilayah  pendukung  sektor  pertanian  di sekitarnya.  Wilayah  Agropolis  merupa- kan  wilayah  yang  memadukan/meng- integrasikan  usaha-usaha  pada  industri pengolahan maupun perdaga-ngan dengan  menggunakan  bahan  baku  yang berasal  dari  sektor  pertanian.  Sehingga diharapkan  wilayah  tersebut  dapat  me- ningkatkan  produktivitas  sektor  perta- nian,  menyerap  tenaga  kerja  lebih banyak  dan  hasil  akhirnya  berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan  peningkatan  pendapatan  masya- rakat,  tentunya  butuh  sinergi  antara pemerintah dan masyarakat.
D. Peranan Serta Korelasi Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Per Kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan
Penyerapan  Tenaga  Kerja  Di
Provinsi Papua Barat
Peningkatan  sektor  pertanian tanpa  diikuti  oleh  peningkatan  sektor lainnya yang mendukung produksi hasil pertanian di kabupaten/kota yang didominasi  oleh  sektor  pertanian  tidak
akan  optimal  meningkatkan  pertumbu- han  ekonomi,  jadi  diperlukan  juga peningkatan  pada  sektor  hulu-hilirnya (agroindustri)  agar  nilai  tambah  yang dicapai  pada  daerah  yang  didominasi sektor  pertanian  akan  lebih  besar. Kondisi belum dioptimalkannya pening- katan  sektor  huluhilir  Provinsi  Papua Barat disajikan pada Gambar 5.
Dari grafik terlihat bahwa
peningkatan  laju  pertumbuhan  ekonomi
tidak  diiringi  oleh  peningkatan  share PDRB  pertanian.  Tahun  2001-2012, share  PDRB  pertanian  terus  menurun. Jika kita lihat secara keseluruhan PDRB tiap  sektor,  maka  akan  terlihat  bahwa terjadi  pergeseraan  share  antar  sektor yaitu semakin menurunnya PDRB sektor pertanian  dan  semakin  meningkatnya share  sektor  lainnya  terutama  sektor industri dan pengolahan.
Gambar 5.  Share  PDRB  Sektor  Pertanian  dengan  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  di Provinsi Papua Barat Tahun 2001-2012
E. Korelasi Kontribusi Sektor Pertanian dengan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Pergeseran  karakteristik  ekono- mi di Provinsi Papua Barat juga terlihat dari  pola  penyerapan  tenaga  kerjanya. Masyarakat  lebih  cenderung  beralih profesi  dari  sektor  pertanian  ke  sektor industri,  perdagangan  dan  jasa  karena mereka  beranggapan  bahwa  sektor pertanian  “kurang  menjanjikan”  untuk kesejahteraan.  Kondisi  tersebut  dapat dilihat dari grafik berikut.
Dari  grafik  dapat  dilihat  bahwa terjadi  penurunan  penyerapan  tenaga
kerja  di  sektor  pertanian  pada  tahun 2007-2012.  Jika  kita  lihat  penyerapan tenaga  kerja  pada  setiap  sektor terjadi pergeseran  penyerapan  tenaga  kerja. Sektor pertanian mengalami kecenderu- ngan tidak diminati atau dianggap tidak menjanjikan dibandingkan dengan sektor  lain  dari  tahun  ke  tahun.  Pada tahun 2007-2012, penurunan juga terjadi pada share PDRB sektor pertanian. Dari grafik  peneliti  menyusun  hipotesis bahwa  ada  hubungan  antara  penurunan share  PDRB  sektor  pertanian  dengan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun Share PDRB Sektor Pertanian (%) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Berdasarkan  uji  korelasi  (Lam- piran  32),  menunjukkan  bahwa  ada hubungan yang signifikan antara kontribusi  atau  share  PDRB  sektor pertanian  dengan  penyerapan  tenaga kerja  di  sektor  pertanian.  Korelasi menunjukkan  nilai  0,928  yang  berarti ada  hubungan  kuat  dan  menunjukkan arah  positif  atau  searah.  Korelasi tersebut termasuk kuat karena jika dilihat nilainya sudah berada diatas nilai 0,5 dan mendekati 1. Hal ini juga menunjukkan bahwa  perlu  perhatian  khusus  terhadap sektor pertanian di Provinsi Papua Barat karena  sektor  pertanian  merupakan
sektor  yang  share  nya  paling  besar (PDRB  tanpa  migas)  di  Provinsi  Papua
Barat. Sesuai dengan karakteristik sebagian  besar  masyarakat  di  Provinsi Papua Barat, sektor pertanian merupakan lapangan  usaha  yang  mampu  menyerap tenaga  kerja  besar  sehingga  jika  terjadi pergeseran  share  sektor  pertanian  ke sektor lain belum tentu menandakan hal baik.  Pergeseran  share  sektor  pertanian belum  tentu  juga  beriringan  dengan pergeseran  tenaga  kerja  sektor  tersebut ke sektor lain.
Gambar 6.  Share PDRB Sektor Pertanian dengan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2012

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini dapat disimpulkan bahwa : 1.  Kontirbusi/peranan  sektor  pertanian cukup  besar  dalam  perekonomian
Provinsi Papua Barat yaitu menyumbang  rata-rata  37,96%  per tahun  dari  total  PDRB  tanpa  migas,
Sumbangan  terbesar  dari  sektor  ini terjadi  pada  tahun  2000  sebesar 45,29%,  sumbangan  terkecil  terjadi pada  tahun  2012  yaitu  37,96%, sedangkan  pertumbuhan  ekonomi sektor  pertanian  rata-rata  hanya
sebesar  7,88%  per  tahun,  namun mampu menyerap tenaga kerja sekitar 53,36% per tahun (2007-2012).
2.  Telah  tejadi  ketimpangan  distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provin- si  Papua  Barat  yang  salah  satunya diakibatkan  oleh  sektor  pertanian.
Apabila Sektor pertanian dihilangkan dalam  perhitungan  akan  terjadi peningkatan indeks ketimpangan yaitu sebesar 0,40 sedangkan apabila PDRB  sektor  pertanian  dimasukkan nilainya  berada  pada  kisaran  0,20. Artinya  adalah  sektor  pertanian mempunyai  peranan  yang  cukup
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun Share PDRB Sektor Pertanian (%) Tenaga Kerja Sektor Pertanian (%)
besar  dalam  mengurangi  ketimpa- ngan  distribusi  pendapatan  kabupa- ten/kota di Provinsi Papua Barat, dan juga  mampu  meningkatkan  partum- buhan  ekonomi  di  Provinsi  Papua Barat, walaupun belum tentu
menurunkan angka kemiskinan,
karena  tumbuhnya  sektor  pertanian disebabkan oleh komoditinya banyak dimiliki  oleh  pemilik  modal  bukan oleh  masyarakat  apalagi  masyarakat di pedesaan.
3.  Analisis korelasi yang lain menunjukkan  bahwa  terjadi  hubu- ngan positif antara persentase PDRB sektor  pertanian  dengan  PDRB  per kapita.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kabupaten/kota yang didominasi oleh sektor  pertanian  cenderung  memiliki PDRB  per  kapita  yang  tinggi dibandingkan  kabupaten/kota  yang didominasi oleh sektor bukan pertanian,  dengan  demikian  sektor pertanian mampu meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Papua  Barat.  Hasil  korelasi  positif
(0,928) atau searah juga terdapat pada
hubungan share sektor PDRB
pertanian  dengan  penyerapan  tenaga kerja  yaitu  penurunan  share  PDRB sektor  pertanian  diiringi  dengan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor peranian. Sedangkan hubungan antara  share  PDRB  sektor  pertanian dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi bernilai negatif (-0,659) atau berlawanan arah.
Saran 1.  Sektor  pertanian  yang  mempunyai kontribusi/peranan  yang  cukup  besar dalam pembentukan PDRB di
Provinsi  Papua  Barat,  yang  mana cukup banyak menyerap tenaga kerja,
agar  lebih  diperhatikan,  khususnya dalam hal penyelenggaraan program- program pembangunan pertanian yang  mengikutsertakan  masyarakat
sebagai  pekerja/berusaha  di  sektor pertanian.
2.  Ketimpangan  distribusi  pendapatan yang merata di Provinsi  Papua Barat agar  dipertahankan,  tentunya  harus ada sinergi yang kuat antara pemerintah  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  produktifitas  hasil- hasil  pertanian,  sehingga  dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya dapat mengurangi  angka  kemiskinan  dan kemakmuran di Provinsi Papua Barat akan tercapai. 3.  Perlu  dukungan  dari  pemerintah bersama pihak swasta untuk mengem- bangkan industri-industri yang berbasis  di  pedesaan  sehingga  hasil- hasil  pertanian  dapat  dioleh  menjadi barang  jadi  yang  akhirnya  akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan  pertanian  di  kabupa- ten/kota se Provinsi Papua Barat dan juga meningkatkan pendapatan masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2009. Statistik  Indonesia.  2009.  BPS. Jakarta.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2009. Papua Barat Dalam Angka 2009. BPS  Provinsi  Papua  Barat. Manokwari.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2010. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Tahun 2010. BPS Provinsi Papua Barat. Manokwari.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2012. Papua Barat Dalam Angka Tahun 2012. BPS Provinsi Papua Barat.
Manokwari.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2012. Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2012. BPS Provinsi Papua Barat. Manokwari.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2013. Papua Barat Dalam Angka Tahun 2013. BPS Provinsi Papua Barat. Manokwari.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2013. Indeks  Pembangunan  Manusia. Tahun 2013. BPS Provinsi Papua Barat. Manokwari.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2013.
PDRB  Papua  Barat  Menurut Lapangan  Usaha  Tahun  2013.
BPS  Provinsi  Papua  Barat. Manokwari. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2013. Buku Saku Statistik  Provinsi  Papua  Barat. BAPPEDA Provinsi Papua Barat, 2013. Boediono. 1999. Teori Ekonomi Makro. Edisi  Keempat.  BPFE  UGM.
Yogyakarta.
Daniel  dan  Michael.  2002.  Pengantar Ekonomi  Pertanian.  Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Hendra. 2004. Peranan Sektor Pertanian dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan  Antar  Daerah  di Provinsi Lampung [skripsi]. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,  Institut  Pertanian Bogor, Bogor. Iqbal,  M  dan  Sudaryanto.  2008. Tanggungjawab Sosial Perusahan (Corporate Social Responsibility) dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian.  Analisis  Kebijakan Pertanian  Volume  6  No.  2,  Juni 2008 Kristiyanti,  L.  2007.  Analisis  Sektor Basis Perekonomian dan Peranannya  dalam  Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur [skripsi]. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Mahesa, N.P. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan  Pendapatan  antar kecamatan di Kabupaten Gianyar.
Mubyarto.  1995.  Pengantar  Ekonomi
Pertanian. LP3ES. Jakarta.
Mubyarto.  1989.  Pengantar  Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta.
Naufal.  2010.  Peranan  Sektor  Pertanian dalam  Pertumbuhan  Ekonomi dan  Mengurangi  Ketimpangan Pendapatan di Pemerintah Aceh. Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  dan Manajemen. Putra,  L.D  2011.  Analisis  Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan  Terhadap  Jumlah Penduduk  Miskin  di  Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. Prapti NSS, L. 2010. Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi  Pendapatan  (Studi Kasus  35  Kabupaten/Kota  Jawa Tengah 20002005).TESIS. Universitas Andalas.
Ratriadi,  B  2009.  Analisis  Disparitas Pendapatan  Dan  Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten/Kota  Di Daerah  Istimewa  Yogyakarta Tahun  2003-2007.  Universitas Negeri Semarang.
Richardsons,  H.  W.  1991.  Dasar-Dasar Ilmu  Ekonomi  Regional.LP  FE- UI. Jakarta.
Sadono.  2004.  Pengantar  Teori  Makro Ekonomi.
Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Samoelson,  Paul  A  dan  Nordhaus William D. 1997. Ekonomi. Edisi keXII  Jilid  I  Terjemahan  Jaka Wasana.Erlangga. Jakarta.
Todaro,  M.  P.  Smith,  S.  C.  1999.
Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.  Jilid  ke-1.  Edisi  Ke-8. Munandar dan Puji [penerjemah]. Erlangga, Jakarta. Todaro,  M.  P.  Smith,  S.  C.  2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.  Jilid  ke-1.  Edisi  Ke-8. Munandar dan Puji [penerjemah]. Erlangga, Jakarta. Todaro  dan  Michael.  2006.  Ilmu Ekonomi  Bagi  Negara  Sedang Berkembang.  Suatu  Pengantar Mengenai  Dasar-Dasar  Masalah dan Kebijaksanaan Dalam Pembangunan. Akademika Presindo. Jakarta. Tripustika. 2005. Analisis Peranan serta Dampak Investasi Sektor Pertanian  dan  Sektor  Industri Pengolahan terhadap Perekonomian  Wilayah  Provinsi Banten  (Analisis  Input-Output) [skripsi].  Fakultas  Pertanian,
Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Wie, T.K. 1981. Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan. Sinar Harapan, Jakarta.