Menakar Efektivitas Hukum Tentang Batas Minimal Usia Kawin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura
Burhanuddin 1 , Mifathul Huda 2 , Faisal 3 dan Athoillah Islamy 4
Abstract: The enactment of new laws related to the minimum age limit to be able to carry out marriages does not always work effectively in various regions in Indonesia. This  study  intends  to  identify  factors  of  ineffectiveness  of  Law  No.16  of  2019 concerning  the  minimum  age  of  marriage  at  the  Office  of  Religious  Affairs  (District (South Jayapura District, Abepura and Heram) of Jayapura City in the period 2019- 2021.  This  qualitative  study  is  normative-empirical  legal  research.  Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness became the theory of subject matter analysis. Data  collection  techniques  through  observation,  interviews  and  documentation.  The results of the study conclude that the lack of effectiveness of the implementation of the new law on the marriage age limit in Jayapura City is caused by a variety of factors that  cause  there  are  still  many  cases  of  marriage  dispensation,  such  as  the  lack  of knowledge and awareness of public attitudes towards the implementation of the law, the  lack  of  legal  culture,  and  the  lack  of  socialization  of  legal  enforcement.    The theoretical implications of this study show that synergy of supporting factors is needed in  realizing  the  effectiveness  of  the  law  of  the  minimum  age  of  marriage,  both juridical, sociological and anthropological supporting factors. The limitations of this study  have  not  examined  the  concrete  role  of  religious  (Islamic)  leaders  in  various districts  of  Jayapura  in  the  succession  to  the  effectiveness  of  the  implementation  of new laws related to the minimum age of marriage.
Keywords : Effectiveness, Law No. 16 of 2019, Jayapura

## PENDAHULUAN
Meningkatnya  kasus  perkawinan  anak  telah  menjadi  keprihatinan  masyarakat  global, tidak terkecuali pada pelbagai negara dengan jumlah masyarakat muslim  yang besar, seperti halnya  di  Indonesia. 5 Meski  jika  ditinjau  dari  aspek  geografis,kultur  maupun  agama,  tingkat praktik  perkawinan  anak  pada  pelbagai  daerah  Indonesia  sangat  bervariasi. 6 Hal  demikian tidak  lain,  disebabkan  ketentuan  normatif  ajaran  agama  maupun  norma  adat  seringkali  juga menjadi  faktor  legitimasi  atas  praktik  perkawinan  dini  tersebut. 7 Padahal  segala  bentuk
1 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, E-mail: burhan.shi@gmail.com
2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, E-mail: miftah.huda1974@gmail.com
3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, E-mail: faisalsaleh329@gmail.com
4 Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, E-mail: athoillahislamy@yahoo.co.id
5 Setiadi, “Getting Married Is a Simple Matter: Early Marriage Among Indonesian Muslim Girls In Rural Areas of Java,” JWS 5, no. 2 (2021): 143.
6 Ratih Devi Alfiana et al., “The Impact of Early Marriage on Women of Reasonable Age In The Special Region Of Yogyakarta,” JNKI 10, no. 12 (2022): 89.
7 Sonny Dewi Judiasih et al., “Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals,” Journal of International Women’s Studies 21, no. 6 (2020): 135.
pemaksaan perkawinan dini di Indonesia dapat diikenakan hukuman bagi pelakunya. 8 Sebab, secara  teoritis,  eksistensi  negara  melalui  seperangkat  hukumnya  wajib  memberikan  proteksi kemaslahatan kehidupan anak sebagai bagian dari warga negara. 9
Lantas  bagaimana  sebenarnya  ketentuan  hukum  perkawinan  anak  dalam  hukum perkawinan  di  Indonsesia?.  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  penting  untuk  diketahui pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 ditegaskan, bahwa  perkawinan dapat diizinkan ketika pihak pria dan pihak perempuan telah mencapai usia minimal 19 tahun. Namun, standar usia kawin  tersebut  sebenarnya  tidak  bersifat  mutlak.  Sebab,  masih  terdapat  dispensasi  kawin dengan persyaratan ketat. Hal ini sebagimana dapat dilihat dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan jika terdapat deviasi ketentuan umur tersebut, maka orang tua dari pihak pria maupun perempuan diperbolehkan untuk memohon dispensasi kawin  ke  Pengadilan  Agama  (PA).  Hal  demikian  tentunya  disertai  dengan  alasan  dan buktikuat.  Namun  dispensasi  kawin  ini  pada  ranah  praksisnya  justru  dapat  menjadi  problem dilematis.  Perubahan terhadap  ketentuan  batas  umur  perkawinan    dalam  UU  No.  16  Tahun 2019  Tentang  perubahan  usia  kawin  minimal  akan  dapat  terkesan  sia-sia.  Sebab  pada akhirnya  pelanggaran  perkawinan  anak  di  bawah  umur  dapat  dilakukan  secara  legal melalui dispensasi dari PA.
Persoalan dispensasi kawin di bawah umur menjadikan banyak Kantor Urusan Agama (KUA)  seringkali  mengalami  hambatan  efektifitas  atas  pelayanan  perkawinan,  yakni berkaitan dengan pemebrlakuan batas usia minimal, seperti halnya yang terjadi di KUA Kota Jayapura.  Hal  demikian  disebabkan  pengajuan  Dispenasi  kawin  karena  terbentur  batas  usia minimal  di  Pengadilan  Agama  (PA)  Jayapura  menunjukkan  bahwa  awal  tahun  penerapan yaitu 2019 terdpat 7 perkara. Namun tahun berikutnya 2020 mulai naik, yakni 39 perkara, dan tahun  berikutnya  (2021)  mencapai  angka  27  kasus  perkara.  Menurut  salah  satu  Hakim  PA Jayapura,  yakni  Ibu  Musrifah  menyatakan  bahwa  permohonan  dispensasi  kawin  selama  ia bertugas  di  PA  Jayapura  hampir  semua  dikabulkan.  Meski  tentunya  Majelis  Hakim memberikan  alasan  terkait  diberikannya  dispensasi  kawin  tersebut,  baik  aslasan  syar’i, yuridis, sosiologis, psikologis maupun medis. 10 Ragam alasan tersbut tidaklah mengherankan. Sebab,  pada  umumnya  permohonan  dispesasi  kawin  tersebut  pada  dilatarbelakangi  oleh
8 Inna  Fauziah  and  Azizah  Ismayawati,  “Child  Marriage  in  Indonesia:  Sexual  Violence  or  Not?,” De  Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah, 14, no. 2 (2022): 288.
9 Khoirudin Nasution, “Implementation of Indonesian Islamic Family Law To Guarantee Children’S Rights,” al- Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies , 59, no. 2 (2021):347
10 Wawancara dengan Ibu Musrifah (Hakim Pengadilan Jayapura), 7 September 2022.
ragam  alasan. 11 Hal  demikianlah  yang  juga  terjadi  pada  KUA  Kota  Jayapura,  yakni  kurang efektifitas    UU  No.  16  Tahun  2019  tentang  minimal  usia  kawin  ditandai  masih  cukup banyaknya  kasus  dispensasi  kawin  bagai  para  pasangan  di  bawah  umur  yang  disebabkan ragam  faktor.  Padahal  menurut  Soerjono  Soekanto  sebagai  pakar  sosiologi  hukum, menyatakan,  bahwa  kaidah  aturan  (hukum)  yang  memiliki  orientasi  untuk  mewujudkan keamanan  dan  ketertiban  kehidupan  bermasyarakat. 12 Lebih  lanjut,  Soerjono  Soekanto sebagaiamana  yang  dikutip  Djaenab,  bahwa  keberhasilan  ata  kegagalan  ketentuan  hukum dapat dilihat dari pengaruhnya,  yakni apakah berhasil atau tidaknya dalam mmbentuk  sikap prilaku manusia sesuai dengan oientasi dari ketentuan hukum tersebut. 13
Studi  kualitatif  ini  memiliki  orientasi  untuk  mengidentifikasi  ragam  faktor  yang menghambat  efektifitas  pemberlakuan  UU  No.  16  Tahun  2019  No.  16  Tahun  2019  Tentang tentang  batas  usia  minimal  untuk  melangsungkan  perkawinan  di  Kota  Jayapura  pada  kurun waktu 2019-2021, yakni tepatnya pada kasus di KUA(Distrik Jayapura Selatan, Abepura dan Heram). Studi kualitatif ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Pengumpulan data melalui  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.    Sementra  itu,  analisa  data menggunakan teknik reduksi, penyadian, dan verifikasi data.
Adapun  ragam  studi  terdahulu  yang  memiliki  korelasi  terhadap  pokok  bahasan  studi ini, antara lain, penelitian oleh Zaenudin mengatakan bahwa implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan msih belum efektif. Sebab, jumlah kasus nikah usia muda, poligami sampai  dengan  KDRT  masih  senantiasa  meningkat  pada  setiap  tahunnya. 14 Kemudian penelitian  Tiara  Dewi  Prabawati  dan  Emmilia  Rusdiana  menyimpulkan  bahwa  Pasal dispensasi perkawinan di Indonesia  tidak menunjukkan parameter yang jelas. Sebagai contoh terkait  kriteria  situasi  bagaiaman  dispensasi  dapat  dilakukan.  Oleh  sebab  itu,    posisi  hakim diharapkan dapat memiliki konsideran yang tepat terhadap syarat pengajuan dispensasi kawin, yakni  dikorelasikan  pada  orientasi  diterapkannya  dispensasi  kawin. 15 Pernytaan  demikian paralel  dengan  penelitian  Aulil  Amri,  dan  Muhadi  Khalidi  mengatakan  bahwa  UU  No.  16 Tahun  2019  belum  dirasa  mencerminkan  kepastian  dan  ketegasan  hukum,  sehingga  masih
11 Rudi Mayandra, “Regulation Of Marriage Dispensation Against Marriage Of Children Under The Age Of Post Decision Of The Constitutional Court Number 22/ Puu-Xv / 2017,” Syariah 20, no. 2 (2020): 187.
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Bhratara, 1973), 56.
13 Djaenab,  “Efektifitas  Dan  Berfungsinya  Hukum  Dalam  Masyarakat,” Ash-Shahbah :  Jurnal  Pendidikan  Dan Studi Islam 4, no. 2 (2018): 149–52.
14 Zaenuddin,  “Efektivitas  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019Tentang  Perkawinan  Dalam  Meminimalisir Problematika Perkawinan,” Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 4, no. 1 (2021): 99.
15 Tiara Dewi Prabawati and Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak,” Novum : Jurnal Hukum 6, no. 3 (2019): 65.
membuka  celah  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur. 16 Selanjutnya,  Septi  Indrawati  dan Agus Budi Santoso dalam penelitiannya menjelaskan bahwa maksud dari perubahan batasan usia dalam UU No. 16  Tahun 2019 Perkawinan,  yakni  agar terjadinya perkawinan dilandasi oleh  kematangan  berpikir,  jiwa  dan  fisik.  Hal  ini  tidak  lain  agar  dapat  meminimalisir  atau menghindarkan  dari  pelbagai  problem  dalam  kehidupan  perkawinan  yang  disebabkan  oleh kurangnya  kedewasaan  dalam  pelbagai  aspek. 17 Kesimpulan  demikian  sejalan  dengan penelitian Iwan Romadhan Sitoru yang menyatakan bahwa ketentuan usia 19 tahun bagi pihak laki-laki    dan  perempuan  akan  dapat  mengantarkan  mereka  dalam  kesiapan  untuk menjalankan kehidupan rumah tangga  yang maslahat, baik dalam aspek proteksi jiwa,  akal, keturuna, maupun harta dalam kehidupan keluarga. 18
Berbeda  dengan  ragam  studi  terdahulu  yang  dijabarkan  di  atas,  studi  ini  memiliki tujuan untuk mengidentifikasi ragam faktor penghambat efektifitas impelementasi UU No 16 Tahun  2019  di  Kota  Jayapura  (Distrik  Jayapura  Selatan,  Abepura  dan  Heram)  pada  kurun waktu 2019-2021. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi segi perbedaan dan juga kebaruan studi ini.  Studi ini urgen dilakukan, terlebih di tengah masih belum efektifnya pemberlakuan hukum  baru  terkait  batas  usia  minimal  untuk  melangsungkan  perkawinan  pada  pelbagai daerah  di  Indonesia,  sehingga  secara  praksis  diharapkan  dapat  menjadi  konsideran  strategi bagi  daerah  lain  (selain  kota  Jayapura)  dalam  mengatasi  persoalan  kurang  efektifnya  UU tersebut.

## Efektivitas Hukum dalam Kehidupan Masyarakat
Menurut  Soerjono  Soekanto,  relasi  kehidupan  interkasi  sosial  masyarakat sesungguhnya  diatur  oleh  ragam  kaidah  aturan  (hukum)  yang  memiliki  orientasi  untuk menjaga  stabilitas  keamanan  dan  ketertiban  dalam  kehidupan  sosial. 19 Menurut  Soerjono Soekanto  sebagaiamana  yang  dkutip  Djaenab,  bahwa  keberhasilan  ata  kegagalan  ketentuan hukum dapat dilihat dari pengaruhnya, yakni apakah berhasil atau tidaknya dalam mmbentuk sikap prilaku manusia sesuai dengan oientasi dari ketentuan hukum tersebut. Oleh sebab itu, ketika  mengkaji  tentang  efektifitas  hukum  dalam  masyarakat,  maka  sama  halnya  mengkaji tentang  bagaiaman  daya  kerja  implementasi  hukum  dalam  hal  mengatur  masyarakat  agar
16 Aulil  Amri and Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di  Bawah  Umur,” Jurnal  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-Undangan  Dan  Pranata  Sosial 6,  no.  1 (2021): 85.
17 Septi  Indrawati  and  Agus  Budi  Santoso,  “Tinjauan  Kritis  Batas  Usia  Perkawinan  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” Amnesti: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2020): 16.
18 Irwan  Romadhon Sitorus,  “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif  Maslahah Mursalah,” Nuansa XIII, no. 2 (2020): 190.
19 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum , 56.
dapat bersikap taat terhadap ketentuan hukum tersebut. 20 Pada konteks ini, setidaknya terdapat 5 faktor efektifitas hukum. 21 Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.
Pertama, kaidah hukum. Terdapat 3 kriteria terkait berlakunya sebuah kaidah hukum sebagai kaidah, antara lain. (1) kaidah hukum dapat diberlakukan secara yuridis, yakni ketika dilandaskan  pada  kaidah  hukum  yang  tingkatannya  lebih  tinggi  atau  terbentuk berdasarkan`dasar  yang  sudah  ditetapkan.  (2)  kaidah  hukum  dapat  diberlakukan  secara sosiologis,  yakni  ketika  kaidah  tersebut  efektif.  Dengan  kata  lain,  dapat  memiliki  kekuatan imperatif  oleh  penguasa  kendatipun  tidak  diterima  oleh  masyarakat  (teori  kekuasaan),  atau kaidah  ini  dapat  diberlakukan  disebabkan  terdapat  pengakuan  oleh  masyarakat.  (3)  kaidah hukum dapat diberlaku secara filosofis, yakni ketika sejalan dengan cita hukum sebagai nilai positif  tertinggi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  (bernegara).  Atas  dasar  inilah,  maka eksistensi setiap hukum agar dapat efektif, maka  haruslah memenuhi ketiga unsur kaidah di atas.  Sebab,  ketika    hanya  berlaku  yuridis,  maka  seperti  halnya  kaidah  hukum  yang  mati. Sementara,    jika  sekedar  secara  sosiologis,  maka  menjadi  aturan  yang  sekedar  memaksa. Sedangkan,  jika  sekedar  secara  filosofis,  maka  ada  potensi  akan  sekedar  menjadi  kaidah hukum yang dicitacitakan. Kedua, penegak hukum . Keberadaan penegak hukum merupakan orang atau badan hukum  yang memiliki otoritas dalam implementasi kaidah hukum. Penegak hukum di sini memiliki ruang lingkup  yang luas,  yakni  baik secara langsung maupun tidak langsung pada bidang penegakan hukum, antara lain, Kehakiman, Kejaksaan, Kepengacaraan, dan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Soerjono  Soekanto  menjelaskan  bahwa  secara  sosiologis setiap  penegak  hukum  memiliki  posisi  (status)  dan  peranan  ( role )  tertentu. Oleh  sebab  itu, penegak hukum sebagaimana warga masyarakat memiliki ragam kedudukan sekalius peranan. Ketiga, sarana atau fasilitas hukum. Adapun keberadaan fasilitas (sarana) merupakan hal yang sangat urgen dalam rangaka mewujudkan implementasi kaidah hukum secara efektif. Fasilitas yang  dimaksud  tersebut  berupa  berbagai  hal  fisik  yang  dapat  berfungsi  sebagai  faktor pendukung atas implementasi hukum yang efektif. Sebagai contoh, polisi dapat menjelankan tugasnya  secara    baik  ketika  dilengkapi  dengan  berbagai  fasilitas  pendukung  dalam menjalankan  akasi  tugasnya. Keempat, kesadaran  masyarakat.  Salah  satu  hal  yang  dapat berdampak  pada  efektivitas  sebuah  implementasi  hukum,  yakni  kesadaran  masyarakat. Maksudnya,  yakni  kesadaran  masyarakat  untuk  dapat  mematuhi  hukum  yang  berlaku. 22 Kelima, budaya hukum. Adapaun yang dimaksud dengan budaya hukum di sini, yakni dapat
20 Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat,” 149–52.
21 Zaenuddin,  “Efektivitas  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019Tentang  Perkawinan  Dalam  Meminimalisir Problematika Perkawinan,” 105.
22 Ibid., 105–6.
dikatakan sebagai indikator  yang menunjukan bentuk penerimaan maupun resitensi terhadap kaidah hukum,yang diberlakukan di tengah masyarakat. 23
Mengacu  pada  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  efektivitas  sebuah ketentuan hukum di tengah masyarakat membutuhkan berbagai faktor pendukung yang saling sinergis. Dengan kata lain, tidak hanya mengacu pada salah satu faktor  saja, melainkan lima faktor  pendukung  sebagaimana  di  atas  sudah  seyogyanya  dapat  teraplikasi  dengan  baik  dan sinergis  di  tengah  kehidupan  masyarakat.  Pada  studi  ini,  lima  faktor  pendukung  atas efektivitas hukum di atas akan dijadikan sebagai teori analisis dalam pembahasan pokok studi ini.
Faktor  Kurang  Efektifnya  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019  Tentang  Batas  Usia Minimal Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura.
Kepala  KUA  Distrik  Abepura  Kota  Jayapura,  yakni  Bapak  H.  Abdul  Kadir,  Lc menuturkan bahwa pergaulan modern saat ini mengalami pergeseran dari masa dahulu  yang masih menjunjung tinggi etika dan rasa malu. Pada masa sekarang, keluarga-keluarga modern sudah  terbiasa  memberikan  kebebasan  bagi  putra-putrinya  untuk  bergaul  dengan  kawan- kawannya  yang  bukan  mahramnya  (lawan  jenis  kelamin).  Fenomena  demikian  kemudian tidak  mengherankan    jika  di  Abepura  sendiri  hampir  30%  dari  jumlah  perkawinan  dalam keadaan perut besar (hamil duluan). Artinya jika terjadi 9 peristiwa nikah ada 3 (tiga) kasus perkawinan  dengan  kondisi  hamil  duluan. 24 Padahal  pemberlakuan  UU  No.  16  Tahun  2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal kawin, yakni  19  tahun,  baik  untuk  laki-laki  maupun  perempua  merupakan  bentuk  kepedulian pemerintah  untuk  menjamin  perlindungan  kepada  hak-hak  anak  dan  hak-hak  perempuan  di Indonesia.  Jadi  bukan  untuk  mempersulit  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  setiap masyarakat dan para anggota keluarga benar-benar memiliki peran dan semangat untuk aktif merespon  secara  pro-aktif  pemberlakuan  kebijakan  regulasi  hukum  di  Indonesia.  Dengan sikap  tersebut  diharapkan  dapat  bersama-sama  saling  berkontribusi  dalam  membangun ketertiban sosial di tengah masyarakat.
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  pada  sub  bab  pendahuluan,  bahwa  pengajuan Dispenasi  kawin  karena  terbentur  batas  usia  minimal  di  Pengadilan  Agama  (PA)  Jayapura menunjukkan  kenaikan  angka  kasus,  yakni  pada  kurun  waktu  2019-2021.    Pada  tahun  2019
23 Muhammas  Sudirman  Sesse,  “Budaya  Hukum  Dan  Implikasinya  Terhdap  Pembangunan  Hukum  Nasional,” Jurnal Hukum Diktum 11, no. 2 (2013): 177–78.
24 Wawancara kepada Bapak Abdul Kadir (Kepala KUA Abepura), 15 September 2022.
terdapat  sejumlah  7  perkara.  Berikutnya  2020  mulai  naik,  yakni  39  perkara,  dan  tahun berikutnya  (2021)  mencapai  angka  27  kasus  perkara. 25 Adapun  mengacu  pada  analisis terhadap  data  yang  ditemukan  dilapangan,  setidaknya  terdapat  berbagai  faktor  yang menyebabkan  kurang  efektifnya  implementasi  ketentuan  batas  usia  minimal  dalam perkawinan  yang  termaktub  pada  UU  No.16  tahun  2019  Pada  KUA  di  Kota  Jayapura  pada kurun waktu 2019-2021. Uraian lebih lanjut, sebagai berikut.

## 1) Minimnya  Pengetahuan  dan  Kesadaran  Sikap  Masyarakat  atas  Pemberlakuan Hukum
Tidak dipungkiri bahwa fenomena kasus perkawinan anak masih banyak terjadi pada pelbagai  daerah  di  Indonesia. 26 Bahkan  angka  perkawinan  dini  pada  konteks  Indonesia menunjukan  peningkatan  signifikan.  Pernyataan  demikian  sebagaiman  dapat  dilihat  pada tahun 2020, terdapat kurang lebih 34.000 data permintaan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama,  dan  97%  dari  jumlah  permohonan  tersebut  dikabulkan. 27 Atas  dasar  inilah,  maka tidak mnegherankan jika peningkatan jumlah perkawinan usia dini di Indonesia mendapatkan sorotan  dari  Komite  Hak  Anak  PBB.Bahkan  Indonesia  menempati  posisi  ke  7  dalam  sekala Internasional dan ke 2 di ASEAN terkait jumlah perkawinan usia dini. 28
Fenomena di atas secara tidak langsung menunjukan bahwa pemberlakuan batas usia minimal kawin masih belum berjalan efektif di tengah masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut sudah tentunya disebabkan oleh ragam faktor, antara lain, yakni lemah atau kurangnya tingkat pengetahuan  masyarakat  terhadap  permberlakuan  hukum  baru  tentang  batas  usia  minimal perkawinan.  Hal  demikian  sebagaimana  yang  terjadi  di  Kota  Jayapura.  Kondisi  tersebut sebagaimana  diungkapkan  oleh  Kepala  KUA  Distrik  Jayapura  Selatan,  yakni  Bapak Burhanuddin. Ia menjelaskan, bahwa pada umumnya masyarakat kurang mengetahui, bahkan tidak mau tahu tentang perkembangan aturan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Mereka secara  umum  masih  berpedoman  bahwa  peraturan  tentang  usia  minimal  untuk  dapat melangsungkan  perkawinan  masih  tetap  laki-laki  19  tahun  dan  perempuan  16  tahun.  Bukan aturan ketentuan hukum baru yang memberlakukan minimal usia 19 tahun, baik untuk calon mempelai perempuan maupun laki-laki sebagaimana dalam  UU No.16 tahun 2019. Selain itu,
25 Wawancara dengan Ibu Musrifah (Hakim Pengadilan Jayapura), 7 September 2022.
26 M Riska Anandya Putri Pratiwi, “Child Marriage under Indonesian Marriage Law: Legal and Social Analysis,” Law Research Review Quarterly, 7, no. 3(2021):285.
27 Sanuri, “Marriage Dispensation In Indonesia On The Perspective Of Maqāṣid Al-Usrah,” AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 11, no. 1 (2021): 26.
28 Adelita  Lubis  et  al.,  “NGOs  and  Child  Marriage  Problem  in  Indonesia:  Analysis  of  Issues,  Strategies  and Networks,” Gorontalo Journal of Government and Political Studies 4, no. 1 (2021): 85.
juga  masih  terdapat  sebagian  orang  tua  yang  sudah  tidak  lagi  begitu  peduli  terhadap pergaulan putra putrinya. Namun nanti pada gilirannya saat terjadi kasus hamil di luar nikah pada  anaknya  yang  masih  di  bawah  umur,  mereka  baru  kebingungan  terkait  bagaimana langkah  untuk  menikahkannya.  Pada  kondisi  tersebutlah,  mereka  menempuh  langkah perkawinan sirri untuk anaknya. Tidak berhenti di sini, anehnya lagi sebagaian mereka, yakni para  orang  tua    juga  terlihat  sudah  tidak  memiliki  rasa  malu  ketika  mengadakan  pesta perkawinan  secara  besaran-besaran.  Padahal  kondisi  anak  mereka  dalam  keadaan  perut (hamil duluan). Ditambah lagi, pernikahan mewah tersebut juga ternyata belum tercatat secara sah  di  KUA. 29 Padahal    perkawinan  yang  tanpa  dicatatkan  pada  ranah  praktiknya  banyak memicu problem hukum. 30
Minimnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap  regulasi    batas  usia  perkawinan  yang terjadi  di  kota  Jayapura  sebagaimana  di  atas  pada  ranah  praksisnya  dapat  menyebabkan kurang  efektifnya  pemberlakuan  ketentuan  hukum  baru  terkait  batas  usia  minimal  untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat yang baik terkait pemberlakuan  hukum  baru  atas  batas  minimal  usia  kawin  juga  dapat  mendorong  asumsi masyarakat yang sudah berprasangka bahwa jika putra putrinya masih belum mencapai batas usia minimal perkawinan, maka pada akhirnya akan ditolak layanan perkawinannya  di KUA. Padahal    sesungguhnya  masih  terdapat  peluang  bagi  mereka  untuk  dapat  dicatatkan perkawinannya  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Sebab,  aturan  yang  berlaku  dapat memberi solusi terhadap calon mempelai suami isteri untuk melangsungkan pencatatan kawin di  KUA  melalui  izin  dispensasi  kawin  dari  Pengadilan  Agama  (PA).  Hal  ini  sebagaimana yang  dijelaskan  oleh  Kepala  KUA  Distrik  Abepura  Bapak  Abdul  Kadir.  Ia  menjelaskan bahwa  bagi  keluarga  yang  ditolak  saat  pemberkasan  persyaratan  kawin  jangan  berkecil  hati dulu.  Sebab,  jika  memang  putri  kita  belum  cukup  umur  untuk  kawin,  maka  masih  dapat dipenuhi  dengan  catatan  jika  Bapak  (orang  tua)  dan  anaknya  mengikuti  aturan  untuk mendapatkan surat dispensasi kawin  dari PA. Melalui surat dispensasi kawin tersebut, maka otomatis  mendapat  izin  dari  PA  untuk  dapat  mencatatkan  dan  melangsungkan  perkawinan oleh  KUA  secara  sah  dan  legal.  Namun  disepensasi  kawin  tersebut  tidak  terlepas  dari diterimanya alasan mengapa harus melangsungkan pernikahan di usia yang masih dini. Oleh sebab  itu,  semua  itu  tergantung  dari  alasan  dan  jawaban-jawaban  yang  dapat  meyakinkan pihak PA. 31
29 Wawancara kepada Bapak Burhanuddin (Kepala KUA Jayapura Selatan), 7 Agustus 2022.
30 Muhammad  Aziz and  Athoillah Islamy,  “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer,” ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL 3, no. 02 (2022): 95.
31 Wawancara kepada Bapak Abdul Kadir  (Kepala KUA Abepura), 15 September 2022.
Kembali  pada  aspek  tinjauan  efektifitas  hukum,  penting  untuk  diketahui  kembali bahwa pengetahuan yang baik oleh masyarakat terhadap seluk beluk hukum merupakan salah satu faktor urgen dalam mewujudkan efektifitas pemberlakuan hukum di tengah masyarakat. Sebab, keberadaan pengetahuan  yang dipahami  oleh masyarakat pada ranah praksisnya juga dapat  mendorong  pada  terbentuknya  pola  prilaku  dan  sikap  patuh  serta  tunduk  terhadap ketentuan hukum yang ada, sehingga dapat mengantarkan pada terwujudnya ketertiban umum di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, pengetahuan masyarakat yang baik dalam menunjang efektifitas pemberlakuan hukum juga memiliki implikasi  besar dalam menjaga keharmonisan kehidupan  sosial,  yakni  mulai  dari  tingkat  keluarga,  masyarakat,  bahkan  negara.  Atas  dasar inilah,  maka  urgen  bagi  masyarakatuntuk  mengetahui  perkembangan  dari  permberlakuan hukum  di  suatu  negara,  seperti  halnya  pembaharuan  hukum  perkawinan  yang  baru  terkait batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dalam  UU No.16 tahun 2019.

## 2) Minimnya Budaya Hukum
Terlepas  dari  fenomena  meningkatnya  perkawinan  dini  pada  pelbagai  daerah  di Indonesia pada umumnya, kesiapan untuk melangsungkan kehidupan perkawinan sebenarnya membutuhkan  ragam  kematangan  aspek  yang  kompleks  bagi  kedua  belah  calon  mempelai. Pernyataan  ini  tidaklah  berlebihan.  Sebab,  fakta  menunjukan  banyak  kasus  perkawinan  di bawah umur mengalami hal atau kondisi yang buruk. Sebagai contoh, ketika anak perempuan baru  memasuki  masa  remaja,  maka  fisiknya  dapat  dikatakan  belum  siap  dan  kuat  untuk melahirkan. Sebab, fisiknya masih dapat dikatakan lemah untuk mengandung dan melahirkan. Selain  itu,  juga  ditambah  dengan  kondisi  psikologis  pasangan  usia  dini  yang  belum  matang dalam  menyikapi  ragam  problem  kehidupan  perkawinannya.  Berbagai  persoalan  krusial tersebut  yang  kemudian  juga  berkontribusi  besar  terhadap  naiknya  angka  perceraian  dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 32
Selain  faktor  minimnya  pengatahuan  dan  kesadaran  hukum  sebagaimana  telah dipaparkan  di  atas,  juga  terdapat  faktor  minimnya  budaya  hukum  oleh  masyarakat  Kota Jayapura  terhadap  pemberlakuan  hukum  baru  terkait  batas  usia  minimal  untuk melangsungkan  perkawinan.  Pada  ranah  praksisnya  hal  tersebut    seperti  halnya  disebabkan oleh kondisi darurat ( emergenc y) yang dialami calon pengantin yang belum cukup umur, akan tetapi sudah berinteraksi layaknya pasangan suami isteri. Pada kasus tersebut, pihak orang tua
32 Poppy  Nur  Fauziah  and  Aliesa  Amanita,  “Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Cipatat,  Kabupaten  Bandung  Barat,” Jurnal  Dialektika  Hukum 2,  no.  2 (2020): 131.
(keluarga)  yang  beralasan  agar  tidak  terjadi  fitnah  dalam  keluarga  dan  melanggar  norma- norma  di  tengah  masyarakat,  maka  merek  menghendaki  pendaftaran  perkawinan  sebagai solusi  sekaligus  upaya  prefentif.    Kasus  demikian  inilah  yang  kemudian  dipandang  oleh sebagian  masyarakat  sebagai  kondisi  darurat  yang  kemudian  menjadi  alasan  untuk menyegerakan perkawinan di bawah umur.
Kondisi  darurat  di  atas  juga  pernah  terjadi  pada  saudari  Shelli  Anggrianti  Setya Ningrum. Ia merupakan selaku calon pengantin yang belum cukup umur dari Distrik Heram. Ia  menjelaskan  bahwa  sebenarnya  jika  ditinjau  dari  segi  usia  sebenarnya  ia  sudah  cukup, namun karena dulu ia diasuh oleh neneknya di kampung dan saat didaftarkan sekolah terjadi keterlambatan, maka pada saat itu usianya dimudakan agar tetap dapat masuk sekolah. Oleh sebab  itu,  ia  diarahkan  untuk  melakukan  permohonan  sidang  dispensasi  kawin  dan  pada akhirnya  dikabulkan  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Sementara  itu,  yang  menjadi  dasar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut, yakni ia dan pasanganya sudah terlalu dekat  dalam  berinteraksi,  sehingga  dikhawatirkan  akan  dapat  menimbulkan  fitnah  sekaligus sebagai  prefentif  dari  perbuatan  yang  dilarang  agama  maupun  norma  sosial 33 .  Padahal Undang-Undang  Anak  di  Indonesia  memiliki  ketentuan  hukum  yang  mengatur  adanya kewajiban orang tua untuk mencegah pernikahan dini. 34 Di samping itu, perkawinan menjadi Hak Asasi Manusia yang memperoleh proteksi hukum di Indonesia. 35
Fenomena  di  atas  menunjukan  bahwa  terjadi  minimnya  budaya  hukum    yang  pada ranah  praksisnya  dapat  dikatakan  tidak    sejalan  dengan  ragam  tujuan  dari  UU  No.16  tahun 2019,  yakni  terkait  batas  minimal  usia  kawin.  Sebab,  kebiasaan  pola  pikir  atau  sikap  untuk menyegerakan  perkawinan  anaknya  yang  belum  cukup  umur  dengan  dalih  untuk menghindarkan terjadinya hal-hal negatif yang melanggar norma agama maupun sosial dapat menjadi budaya hukum masyarakat yang kurang bahkan tidak sejalan dengan tujuan dari UU No.16 tahun 2019 itu sendiri.  Meski hal tersebut dilatarbelakangi oleh alasan orang tua  demi kemaslahatan kehidupan anak dan keluarganya. Namun pada ranah praksisnya dapat menjadi bagian  faktor  kurang  efektifnya  pemberlakuan  hukum    tentang  perubahan  batas  minimal kawin di KUA Kota Jayapura. Kesimpulan demikian juga menguatkan studi yang dilakukan
33 Wawancara kepada Shelli Anggrianti Setya Ningrum ( KUA Heram), 29 Desember 2022.
34 Rizky  Irfano  Adtya  and  Lisa  Waddington,  “The  Legal  Protection  Against  Child  Marriage  in  Indonesia,” Bestuur 9, no. 2 (2021): 126.
35 Rudyanti Dorotea Tobing, “Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights,” Sriwijaya Law Review 2, no. 1 (2018): 1.
oleh Dian Latifiani. Ia menyatakan bahwa  budaya lokal menjadi tantangan dalam menentang pernikahan pada usia dari anak itu. 36

## 3) Minimnya Sosialisasi Pemberlakuan Hukum
Tidak  dipungkiri  bahwa,  persoalan  terkait  batas  usia  kawin  bagi  umat  Islam khususnya,  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  landasan  teologis  hukum  Islam  (fikih), baik  dari  al-Qur’an  maupun  Hadis.  Jika  ditelisik  pada  pelbagai  kitab  fikih  klasik    justru ditemukan  ragam  pendapat  yang  cenderung  memperbolehkan  perkawinan  antara  laki-laki dengan  perempuan  yang  masih  kecil,  seperti  halnya  terkait  otoritas  yang  dimiliki  oleh  wali mujbir  untuk mengawinkan  anak-  anak  perempuan  yang  masih  kecil. 37 Oleh  sebab  itu,  tidak mengherankan  jika  ditemukan  sebagian  umat  Islam  yang  memiliki  pandangan  bahwa  dalam hukum  Islam  tidak  ada  ketentuan  batasan  usia  dan  terdapat  dispensasi  bagi  mereka  yang dipaksa  menikah  meski  di  bawah  usia  (kecil). 38 Padahal  seyogyanya  fikih  sebagai  produk ijtihad  yang  melibatkan  konstruksi  pemikiran  manusia  dan  kondisi  realitas  sosial  memiliki peluang  agar  dapat  senantiasa  diadaptasikan  dengan  realitas  problem  hukum  yang berkembang  di  tengah  masyarakat. 39 Sebagai  produk  ijtihad,  maka  seyogyanya  ketentuan normatif  hukum  fikih    yang  termaktub  dalam  ragam  literatur  fikih  klasik  dapat dikontekstualisasikan  agar  bisa  disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman. 40 Dalam  hal  ini tidak  terkecuali  dalam  hal  pembaharuan  fikih  perkawinan. 41 Pernyataan  demikian  sejalan dengan  universalisme  ajaran  Islam  itu  sendiri,  yakni  sebagai  ajaran  agama  yang  dapat diejawantahkan pada segala kondisi, ruang maupun  waktu dalam kehidupan umat manusia. 42 Atas dasar inilah, maka upaya sosialisasi hukum baru di Indonesia terkait batas minimal usia diperbolehkannya  untuk  melangsungkan  perkawinan  harus  dapat  dilakukan  sebaik  dan semaksimal mungkin, terlebih bagi masyarakat muslim di Indonesia.
36 Dian Latifiani, “The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia,” Journal of Indonesian Legal Studies 4, no. 2 (2019): 241.
37 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan (Kencana, 2006), 66.
38 Eni  Zulaiha  and  Ayi  Zaenal  Mutaqin,  “The  Problems  of  the  Marriage  Age  Changing  in  Indonesia  in  the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality,” Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama 4, no. 2 (2021): 99.
39 Athoillah  Islamy,  “Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid”  (Disertasi,  Pascasarjana  Universitas  Islam Negeri Walisongo, 2021), 1.
40 Muhammad  Aziz,  “Signifikansi  Perangkat  Ijtihad  Dalam  Kajian  Ushul  Fiqh,” Al-Hikmah :  Jurnal  Studi Keislaman 11, no. 2 (2021): 123.
41 Athoillah  Islamy,  “Eksistensi  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Indonesia  Dalam  Kontestasi  Politik  Hukum  Dan Liberalisme  Pemikiran  Islam,” Al-Istinbath :  Jurnal  Hukum  Islam 4,  no.  2  (November  30,  2019):  162, doi:10.29240/jhi.v4i2.1059.
42 Athoillah  Islamy,  “Landasan  Filosofis  Dan  Corak  Pendekatan  Abdurrahman  Wahid  Tentang  Implementasi Hukum Islam Di Indonesia,” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6, no. 1 (2021): 61.
Sosialisasi  ketentuan hukum UU No.16 Tahun 2019 terkait batas minimal usia kawin di  Kota  Jayapura  sebenarnya  dari  telah  diupayakan  oleh  para  pihak  KUA,  seperti  penghulu dan penyuluh agama Islam kementerian agama kota Jayapura. Pada konteks tugas penghulu, sosialisasi  dilakukan  melalui  bentuk  bimbingan  pra  nikah  pada  calon  pengantin  sekaligus penasehatan  singkat  pada  saat  pengucapan  ikrar  akad  nikah  oleh  penghulu.  Langkah sosialisasi  lain,    yakni  melalui  program  Badan  Pembinaan  Penasihatan  dan  Pelestarian Perkawinan  (BP4)  KUA  yang  bekerjasama  dengan  penyuluh  agama  Islam  fungsional  dan penyuluh  agama  non  PNS  di  kota  Jayapura.  Upaya  kerjasama  tersebut  berupa  pemberian jadwal Bimbingan Pra Nikah setiap dua hari yakni selasa dan kamis pada setiap pekannya.
Namun  pelbagai  bentuk  sosialisasi  sebagaimana  di  atas  pada  ranah  praksisnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.  Sebagai contoh misalnya, sisi kelebihan berupa  waktu  yang  disediakan  cukup  maksimal.  Akan  tetapi  dari  sisi  penerima  informasi hanya  para  calon  pengantin  saja  yang  memang  akan  melangsungkan  perkawinan,  sehingga orang-orang  lain  atau  keluarga  serta  masyarakat  luas  kurang  mendapat  informasi  sosialisasi terkait  ketentuan  batas  usia  minimal  dari  pemberlakuan  UUNo.  16  Tahun  2019.    Kelebihan lainnya,  yakni  sumber  daya  dalam  kegiatan  sosialisasi  akan  semakin  terlatih  dan  terampil dalam  melaksanakan  kegiatan  penyuluhan  atau  sosialisasi  produk  hukum  tertentu.  Hal  ini dinilai positif, karena dapat memberikan peran yang lebih luas bagi pihak lain selain BP4 dan penghulu untuk bersama-sama memberikan perannya dalam memberi kontribusi penyuluhan dan  sosialisasi  terkait  ketentuan  produk  hukum  di  Indonesia.    Sedangkan  dari  segi kekurangannya,  yakni      penerima  informasi  hanya  para  calon  pengantin  yang  memang  akan melangsungkan  perkawinan,  sehingga  orang-orang  lain  (masyarakat  luas)  kurang  mendapat informasi dari sosialisasi terkait  batas usia minimal yang termaktub dalam UU No. 16 Tahun 2019.  Kekurangan  lainnya,  yakni  dalam  pemberian  ruang  kegiatan  sosialisasi  melalui penjadwalan  penyuluhan  seperti  Bimbingan  Pranikah  dari  penyuluh  masih  banyak  yang belum  terlibat    aktif  untuk  memenuhi  jadwal  yang  sudah  disepakat  bersama.  Kondisi  inilah yang  pada  akhirnya  mengurangi  nilai  sinergitas  antara  penyuluh  dan  BP4  di  KUA  sebagai bagian dari kegiatan kemitraan dalam naungan Kementerian Agama kota Jayapura.
Kendala  lain  dalam  upaya  sosialisasi  antara  lain,  yakni  masih  minimnya  dukungan dana  anggaran  untuk  membantu  kegiatan  penyuluhan  dan  sosialisasi  produk  hukum.  Seperti halnya kegiatan Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan di KUA tingkat distrik, baik oleh penyuluh,  penghulu  dan  BP4  belum  mendapat  dukungan  dana  anggaran  Daftar  Isian Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  di  pemerintah  daerah  tingkat  kementerian  agama  kota Jayapura. Adapun dana penyuluhan terutama untuk bimbingan pranikah hanya 1 bulan sekali
dengan  pelaksanaan  pada  tingkat  pemerintah  kota  Jayapura  bukan    tingkat  yang  lebih  luas, seperti  di  tingkat  distrik  yang  dilaksanakan  2  kali  dalam  setiap  pekannya.  Kondisi demikiannlah  yang pada akhirnya memunculkan paradigma bahwa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum  yang  dibangun di tingkat distrik melalui KUA kurang  diperhatikan secara serius,  baik  oleh  kementerian  agama  kota,  provinsi  maupun  pusat,  sehingga  pada  akhirnya memicu  kemalasan  dan  keraguan  dari  beberapa  pihak  terkait  yang  berencana  membangun kemitraan dengan KUA dalam kegiatan penyuluhan dan sosilaisasi produk hukum di tingkat distrik. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala KUA Distrik Jayapura Selatan, yakni Bapak Burhanuddin. Ia menjelaskan bahwa ragam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di lingkungan kementrian agama khususnya di tingkat distrik tidak ada anggaran yang  disediakan, baik itu berupa penyuluhan seperti halnya bimbingan pra nikah. Namun pada tingkat pemerintah kota terdapat  dana DIPA yang disediakan oleh pegawai di sana untuk  sosialisasi dan penyuluhan agama selama 1 bulan sekali.” 43
Berdasarkan  uraian  di  atas  menunjukan  bahwa  sosialisasi  pemberlakuan  UU  No.  16 Tahun  2019  di  Kota  Jayapura  masih  belum  maksimal,  sehingga  menimbulkan  kurang efektifnya  pemberlakuan  ketentuan  hukum  baru  tersebut.  Konklusi  demikian  tidaklah berlebihan. Sebab, ditinjau dari sudut pandang efektifitasnya sebuah hukum  dapat dikatakan bahwa  eksistensi  hukum  pada  ranah  praksisnya  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  jika didukung  oleh  sosialisasi  hukum  yang  maksimal.  Sebab,  adanya  regulasi  berupa  substansi hukum  baru  secara  yuridis  terkait  pembatasan  minimal  usia  kawin  pada  ranah  praksisnya belum menjamin dapat berjalan efektif. 44 Atas dasar inilah, maka kegiatan sosialisasi tentang perubahan  ketentuan  usia  minimal  kawin  harus  dapat  disampaikan  kepada  masyarakat  Kota Jayapura secara efektif dan efisien. Hal demikian tidak lain, agar tidak terjadi resistensi oleh masyarakat  sendiri  terhadap  ketentuan  hukum  baru  tersebut.  Sebab,  jika  sosialisasi dilaksanakan  dengan  baik  dan  maksimal,  maka  masyarakat  akan  dapat  terhindar  dari kebingungan dan juga dapat memiliki pemahaman terhadap hukum terkait batas usia minimal kawin tersebut.

## KESIMPULAN
Berpijak  pada  bahasan  pokok  studi  ini  menunjukan  bahwa  kurangnya  efektivitas pemberlakuan  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019  tentang  batas  usia  kawin    di  Kantor Urusan Agama (Distrik  (Distrik Jayapura Selatan, Abepura dan Heram) Kota Jayapura pada
43 Wawancara kepada Bapak Burhanuddin (Kepala KUA Jayapura Selatan), 8 September 2022.
44 Prahasti  Sunyaman  and  Ramdani  Wahyu  Sururie,  “Legal  Effectiveness  of  Marriage  Age  Restrictions  In Indonesia,” Jurnal Hukum Volkgeist 7, no. 1 (2022): 1.
kurun  waktu  2019-2021  dibuktikan  masih  banyaknya    dispensasi  kawin.  Hal  demikian disebabkan  oleh  berbagai  faktor.  Pertama,  minimnya  pengetahuan  dan  kesadaran  sikap masyarakat atas pemberlakuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih lemah atau kurangnya tingkat  pengetahuan  masyarakat  terhadap  permberlakuan  regulasi  hukum  baru  tentang  batas usia  minimal  perkawinan  beserta  rangkaian  ketentuan  hukum  yang  menyertainya.  Kedua, minimnya  budaya  hukum.  Terdapat  kebiasaan  pola  pikir  atau  sikap  masyarakat  untuk menyegerakan  perkawinan  anaknya  yang  belum  cukup  umur  dengan  dalih  untuk menghindarkan  terjadinya  hal-hal  negatif  yang  melanggar  norma  agama  maupun  sosial. ketiga,  minimnya  sosialisasi  pemberlakuan  hukum.  Hal  ini  disebabkan  masih  kurangnya dukungan  dana  anggaran  untuk  membantu  kegiatan  penyuluhan  dan  sosialisasi  produk hukum.  Seperti  halnya  kegiatan  Bimbingan  Pranikah  yang  diselenggarakan  di  KUA  tingkat distrik.
Implikasi teoritis studi ini menunjukan bahwa dibutuhkan sinergitas faktor pendukung dalam mewujudkan efektifitas hukum batas minimal usia kawin, baik faktor pendukung yang bersifat yuridis, sosiologis maupun antropologis. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji bagaimana  peran  konkrit  para  tokoh  agama  (Islam)  di  pelbagai  distrik  Jayapura  dalam mendorong efektifitas pemberlakuan hukum baru terkait batas minimal usia kawin dalam UU No.16 Tahun 2019. Hal ini urgen untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam. Sebab, parta tokoh agama  di  tengah  masyarakat  juga  menjadi  element  fundamental  dalam  hal  suksesi pemberlakuan hukum positif, terlbih terkait ketentuan hukum perkawinan.

## Daftar Rujukan
Adtya, Rizky Irfano, and Lisa Waddington. “The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia.” Bestuur 9, no. 2 (2021).
Alfiana,  Ratih  Devi,  Linda  Yulyani,  Claudia  Banowati  Subarto,  Sundari  Mulyaningsih,  and Isti Chana Zuliyati. “The Impact of Early Marriage on Women of Reasonable Age In The Special Region Of Yogyakarta.” JNKI 10, no. 12 (2022).
Amri,  Aulil,  and  Muhadi  Khalidi.  “Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019
Terhadap  Pernikahan  Di  Bawah  Umur.” Jurnal  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 6, no. 1 (2021): 85–101.
Aziz,  Muhammad.  “Signifikansi  Perangkat  Ijtihad  Dalam  Kajian  Ushul  Fiqh.” Al-Hikmah : Jurnal Studi Keislaman 11, no. 2 (2021).
Aziz,  Muhammad,  and  Athoillah  Islamy.  “Memahami  Pencatatan  Perkawinan  Di  Indonesia Dalam  Paradigma  Hukum  Islam  Kontemporer.” ISLAMITSCH  FAMILIERECHT JOURNAL 3, no. 02 (2022): 94–113.
Djaenab.  “Efektifitas  Dan  Berfungsinya  Hukum  Dalam  Masyarakat.” Ash-Shahbah :  Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 4, no. 2 (2018).
Fauziah,  Inna,  and  Azizah  Ismayawati.  “Child  Marriage  in  Indonesia:  Sexual  Violence  or Not?” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah, 14, no. 2 (2022).
Fauziah,  Poppy  Nur,  and  Aliesa  Amanita.  “Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Cipatat,
Kabupaten Bandung Barat.” Jurnal Dialektika Hukum 2, no. 2 (2020).
Indrawati,  Septi,  and  Agus  Budi  Santoso.  “Tinjauan  Kritis  Batas  Usia  Perkawinan  Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” Amnesti: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2020).
Islamy, Athoillah. “Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam.” Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam 4, no. 2 (November 30, 2019): 161–76. doi:10.29240/jhi.v4i2.1059.
———.  “Landasan  Filosofis  Dan  Corak  Pendekatan  Abdurrahman  Wahid  Tentang Implementasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia.” Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik Islam 6, no. 1 (2021): 51–73.
———.  “Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid.”  Disertasi,  Pascasarjana  Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
Judiasih, Sonny Dewi, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Elycia Feronia Salim, and Levana Safira.  “Efforts  to  Eradicate  Child  Marriage  Practices  in  Indonesia:  Towards Sustainable Development Goals.” Journal of International Women’s Studies 21, no. 6 (2020).
Latifiani,  Dian.  “The  Darkest  Phase  for  Family:  Child  Marriage  Prevention  and  Its Complexity in Indonesia.” Journal of Indonesian Legal Studies 4, no. 2 (2019): 241. Lubis, Adelita, Aswin Baharuddin, Andi Maganingratna, and Mia Aulina Lubis. “NGOs and Child  Marriage  Problem  in  Indonesia:  Analysis  of  Issues,  Strategies  and  Networks.” Gorontalo Journal of Government and Political Studies 4, no. 1 (2021): 085–095. Mayandra, Rudi. “Regulation Of Marriage Dispensation Against Marriage Of Children Under The Age Of Post Decision Of The Constitutional Court Number 22/ Puu-Xv / 2017.” Syariah 20, no. 2 (2020).
Nasution,  Khoirudin.  “Implementation  of  Indonesian  Islamic  Family  Law  To  Guarantee Children’S Rights,” al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies , 59, no. 2 (2021). Prabawati, Tiara Dewi, and Emmilia Rusdiana. “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak.” Novum : Jurnal Hukum 6, no. 3 (2019).
Pratwi, M Riska Anandya Putri. “Child Marriage under Indonesian Marriage Law: Legal and Social Analysis,” Law Research Review Quarterly, 7, no. 3(2021). Sanuri. “Marriage Dispensation In Indonesia On The Perspective Of Maqāṣid Al-Usrah.” AL- HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 11, no. 1 (2021). Sesse,  Muhammas  Sudirman.  “Budaya  Hukum  Dan  Implikasinya  Terhdap  Pembangunan Hukum Nasional.” Jurnal Hukum Diktum 11, no. 2 (2013).
Sitorus,  Irwan  Romadhon.  “Usia  Perkawinan  Dalam  UU  No  16  Tahun  2019  Perspektif Maslahah Mursalah.” Nuansa XIII, no. 2 (2020). Soekanto, Soerjono. Pengantar Sosiologi Hukum . Jakarta: Bhratara, 1973.
Stiadi. “Getting Married Is a Simple Matter: Early Marriage Among Indonesian Muslim Girls In Rural Areas of Java.” JWS 5, no. 2 (2021).
Sunyaman,  Prahasti,  and  Ramdani  Wahyu  Sururie.  “Legal  Effectiveness  of  Marriage  Age Restrictions In Indonesia.” Jurnal Hukum Volkgeist 7, no. 1 (2022). Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan . Kencana, 2006.
Tobing, Rudyanti Dorotea. “Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights.” Sriwijaya Law Review 2, no. 1 (2018).
Wawancara kepada Ibu Musrifah (Hakim Pengadilan Jayapura), 7 September 2022.
———.Bapak Abdul Kadir(Kepala KUA Abepura), 15 September 2022. ———. Bapak Burhanuddin (Kepala KUA Jayapura Selatan), 7 Agustus 2022. ———Shelli Anggrianti Setya Ningrum ( KUA Heram), 29 Desember 2022.
Zaenuddin.  “Efektivitas  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019Tentang  Perkawinan  Dalam Meminimalisir  Problematika  Perkawinan.” Tahkim,  Jurnal  Peradaban  Dan  Hukum Islam 4, no. 1 (2021).
Zulaiha,  Eni,  and  Ayi  Zaenal  Mutaqin.  “The  Problems  of  the  Marriage  Age  Changing  in Indonesia  in  the  Perspectives  of  Muslim  Jurists  and  Gender  Equality.” Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama 4, no. 2 (2021): 99–108.