## I. PENDAHULUAN
Melalui  teropong  analisis  agenda seting  media  massa,  bangsa  ini  selalu dipertontonkan,  dan  seperti  terjebak  oleh permainan  drama  panggung  politik  yang selalu menjadi kamuflase demokrasi politik, seakan masih jauh dari perjuangan menuju pe rbaika n  da n  ke ma juan  m enge na i kesejahteraan  rakyat.  Karena  hakekatnya drama politik adalah drama perebutan  dan me me rtahank an  k ekuas aa n  ( po wer ), keabsahan  ( legitiminate )  dan  kewenangan ( authority ). Hal tersebut terjadi karena me- dia massa dengan pemberitaannya diyakini oleh  banyak  orang  (termasuk  banyak pembua t  keputusan)  sebagai  sumber informasi  yang  dapat  dipercaya  (Severin, 2007:  266).    Perspektif  teori  komunikasi massa  yang  menempatkan  media  massa

## Dilema Elite Politik dan Kekuatan Media Massa
ADHI IMAN SULAIMAN 1
1 Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Jenderal  Soedirman, Jl.  Prof.  Dr.  Boenyamin  No  993,  Purwokerto,  Jawa  Tengah  53122 Email:  adhi_iman@yahoo.com

## Abstract
The  dominance  of  the  political  drama  in  the  media  seemed  to  be  the  evi- dence  of  a  democratic  process  in  which  the  political  actors  are  always racing  to  win  popularity  or  good  imaging  of  themselves  either  individually or  collectively  (political  party).  However,  the  political  drama  is  increasingly showing  an  interest  gap,  where  the  people  actually  crave  affairs  and social  developmen.  This  is  the  rare  serious  discussion  covered  by  the mass  media,  because  it  is  less  interesting  than  the  debate  of  political  and legal  problems,  or  that  reality  is  really  no  serious  struggle  about  the  fate of  the people’s  welfare.  Democracy  is not  for  any  political and  legal  issues as  well  as  press  freedom,  but  democracy  is  to  answer  how  people  could be  prospered  by  the  government  and  the  representatives  (political  elites) who  carry  out  the  mandate  of  the  people  through  elections.
Kata  kunci:    Political  drama,  mass  media,  social  development,  welfare
yang linier terhadap khalayaknya seperti teori agenda setting dari Walter Lyppmann (1922) yang menyatakan bahwa media bertanggung jawab pada apa yang ada dibenak khalayak ( picture in our head ). Cohen (1963) mengartikulasikan lebih jauh ide Lyppmann itu, ketika dia menyatakan bahwa  media  mungkin  tidak  selalu  sukses dalam mengajak khalayak untuk berpikir apa ( what to think ), tetapi mereka selalu sukses dalam  mengajak  khalayak  untuk  berpikir tentang apa ( what to think about ) (Rogers, 1993:  68).    Konsep “what  to  think  about ” berarti pembedaan atas apa yang dianggap me no njol  dalam   pem be rita an,  ya ng dioperasionalkan sebagai apa yang dianggap penting oleh media dan kemudian diafirmasi oleh  khalayak  (Edelstein,  1993:  85).  Pada teori  agenda setting  khalayak adalah  objek yang mudah sekali diterpa atau dipengaruhi
oleh agenda yang diberitakan media massa, karena  sifat  khalayak  yang  dianggap  pasif. Teori yang sama dengan pandangan tersebut adalah teori peluru, yang mengganggap efek media massa terhadap khalayak sangat kuat dan  media  memiliki  pengaruh  yang  tidak terbatas  ( unlimited  effect )    serta  pengaruh yang kuat ( powerful effect ).
Bukti  drama  politik  dalam  agenda seting media, yaitu hampir sepanjang tahun 2009 drama politik berlangsung baik di tingkat nasional sampai ketingkat lokal yaitu  lewat panggung pemilihan umum (Pemilu) legislatif, Pemilihan  Presiden  (Pilpres)  dan  di  daerah dengan  adanya  drama  politik  Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada).  Kemudian  drama politik lainnya yang sangat spektakuler atau menghebohkan  seperti  kasus  “kriminalisasi KPK” berlanjut ke kasus “cecak dan buaya”, kasus “Antasari Azhar”, kemudian kasus “Bank Century”  yang  sangat  fenomenal  dengan hampir  satu  bulan  lebih  drama  politik tersebut  berlangsung  di  Pansus  Century, sampai  mendatangkan  aktor-aktor  politik sekaliber  wapres  dan  menteri  keuangan, serta  BPK  hingga  puncaknya  pada  drama voting DPR.
Selanjutnya, kasus “Yusril versus Jaksa Agung”, Kasus “Pergantian dan Penyeleksian Kapolri”  sampai  batalnya  kunjungan  SBY  ke Belanda  karena  ada  informasi  akan  ada persidangan  mengenai  RMS  di  Belanda. Belum lagi drama-drama politik lainnya yang semuanya berlomba untuk meraih pencitraan prestis  sebagai  partai  politik  besar  dengan mempertontonkan  pemilihan  ketua  umum partai politik yang diseting begitu dramatis dan fantastis. Sampai drama politik menggelikan, memilukan  sekaligus  memalukan,  yaitu terjadinya peristiwa adu argumen  yang telah melanggar  etika  dan  kesantunan  dengan berkata kotor, kasar atau tidak senonoh yang dilakukan  oleh  parlemen  (DPR  yaitu  Pansus Century).  Fenomena  tersebut  sebetulnya sangat  bagus  dalam  konteks  pendidikan politik, tetapi bukan berarti menjadi tayangan yang seakan wajib, sangat vital dan strategis. Karena yang lebih penting adalah bagaimana memperjuangkan peningkatkan kesejahtera-
an  rakyat  secara  nyata,  yang  seakan  nyaris seperti  tidak  menarik  media  massa  untuk memberitakannya  a tau  justru  karena memang  benar-benar  tidak  ada  realitas peristiwa para elit politik, pemerintah dan wakil rakyat  memperjuangkan  nasib  serta kesejahteraan  rakyat.
Drama  politik  di  media  massa  harus disa da ri  s ebagai  bentuk  pe rlom ba an mencapai pencitraan di atas panggung politik semata  sebagai  wilayah  depan,  dimana khalay ak   tidak   m enge ta hui  re alitas se be na rnya   di  pa nggung  belak ang. sebagimana  menurut  Goffman  (Mulyana, 2006: 114) bahwa kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi “wilayah depan” ( front region ) dan  “wilayah  belakang”  ( back  region ). Beradu argumen dan perdebatan sengit yang terjadi  di  parleme n  (DPR)  yang  ingin membuktikan siapa yang paling demokratis, Namun senyatanya bisa saja terjadi loby dan kompromi politik atau bahkan berkonspirasi politik  di  belakang  panggung  yang  semua berperan  sebagai  aktor  wakil  rakyat  tetapi hakikatnya wakil partai yang tidak bisa lepas dari garis komando (keputusan) partai politik lewat fraksi di DPR.
Maka  menjadi  sebuah  dilema  elit politik  dan  kekuatan  media  massa,    jika “berbicara  dan  bekerja”  mengenai  nasib ra ky at  dan  bangs a  ini,  hanya   ram ai membahas bidang politik dan hukum semata se ba ga i pros es perebutan dan mempertahankan kekuasaan para elit politik. Selebihnya pemberitaan di bidang keamanan dengan  munculnya  terorisme  dan  rakyat hanya menjadi  penonton setia,  dan seakan tidak  bisa  menolak  kalau  setiap  harinya “terlena” oleh perhelatan drama politik yang selalu mengatasnamakan demokratisasi Hal inilah  yang  menjadi  dilema  elit  politik  dan kekuatan media  massa.

## II. PEMBAHASAN

## A.
Aktor Politik dan Kekuatan Media

## Massa dalam Drama Politik
Dram a  de mo kras i  po litik  ya ng dipe ra nk an  m erupak an  pola  sa ling
menguntungkan  antara  elit  politik  dan  me- dia  massa.  Elit  politik  atau  penguasa  yang hakikatnya  sebagai  pengemban  amanat (kedaulatan)  rakyat,  selalu  mempertonton- kan drama politik seperti di gedung parlemen (DPR) yang selalu ditayangkan, juga acara- acara talkshow, dialog dan debat publik yang terkadang disiarkan secara langsung, semua drama  tersebut  yang  sarat  dengan  saling memengaruhi  dan  bernuansa  perebutan kekuasaan,  keabsahan serta  kewenangan.
Media  massa,  khususnya  televisi memanfaatkan  drama  politik  para    elit tersebut  dengan  memiliki  kekuatan  daya jangkauan  luas,  dikemas  dengan  begitu menarik dan bisa diakses secara mudah oleh khalayak.  Kekuatan  media  massa  tersebut dianggap  sebagai  “ silent  revolutions ”  oleh Lembaga Survai Indonesia (LSI, 16 Oktober 2008),  yang melakukan survai tentang  me- dia dan kekuatan parpol menuju pemilu 2009 bahwa  media  massa,  terutama  televisi, menggantikan fungsi organisasi partai politik untuk menjangkau calon pemilih.
L em ba ga y ang pa ling bis a menyuarakan keinginan rakyat adalah  me- dia  massa  sebesar  31%,  ormas  24%, birokrasi  11%,  pa rpol  11%  dan  yang me njaw ab tidak tahu 23 %. I ni me ndes kripsika n ke ya kina n pa da
ke ma mpua n me dia ma ss a da la m menyuarakan rakyat jauh lebih dominan.
Hasil  lainnya  tentang  keyakinan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang dianggap sesuai dengan peranannya, bahwa televisi  sebesar  76,5%,  koran  72%,  radio 72%, LSM 61%, ormas 57%, birokrasi 53% dan  partai  42%  ( http://www.lsi.co.id, diunduh pada April 2009).
Kemudian bangsa ini seperti membuat kecemburan  sosial-ekonomi  ketika  acara infotainment  yang  selalu  menyuguhkan kesuksesan, dan berlimpahnya kekayaannya di  tengah  masyarakat  pada  sisi  lain  dalam pengemasan berita tentang kemiskinan dan pe ngangguran.    Sebagaima na   dalam pendekatan Teori Dependensi Mengenai Efek Komunikasi Massa yang dikembangkan oleh oleh  Sandra  Ball  Rokeach  dan  Malvin  L.
De Fle ur  (Sandjaja,  199 4:  20 0),  ya ng memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat  yang  mengatur  kecenderungan terjadinya  suatu  efek  komunikasi  massa. Pemikiran terpenting  dalam teori  ini adalah bahwa  dalam  masyarakat  modern,  audiens menjadi  tergantung  pada  media  massa sebagai sumber informasi bagi pengetahuan tentang,  dan  orientasi  kepada  apa  yang terjadi  dalam  masyarakatnya.
Jenis dan tingkat ketergantungan akan dipengaruhi oleh sejumlah kondisi struktural, meskipun  kondisi  terpenting  terutama berkaitan dengan tingkat perubahan, konflik atau  tidak  stabilnya  masyarakat  tersebut. Keduanya  berkaitan  dengan  apa  yang dilakukan  media  yang  melayani  berbagai fungsi  informasi.
Te ori  ini  me njelas ka n  sa ling berhubungannya  tiga  perangkat  variabel utama  dan  menentukan  jenis  efek  tertentu sebagai  hasil  interaksi  antara  tiga  variabel tersebut.  Hal  tersebut  diperkuat  oleh  teori ketergantungan komunikasi politik pada me- dia  massa  (Littlejohn,  1996:  348)  bahwa dalam sisitem politik terdapat interaksi yang saling berkaitan satu sama lain antara sistem sosial yang terdapat strukstur sosial budaya, struktur politik, dan struktur ekonomi dengan sistem  media  yang  memiliki  kekuatan  dan pengemasan  daya  tarik  isi  berita,  struktur dan  fungsi.  Kedua  sistem  tersebut  menjadi ketertarikan  dan  kebutuhan  khalayak  yang konsekuensinya  akan  memengaruhi  faktor kognitif (pemikiran),  afektif (perasaan)  dan behavioral  (perilaku).
Kemudian kekuatan media massa juga didukung dan dimiliki pemilik modal, seperti pendapat  Altschull (1985) bahwa (1) dalam semua  sistem  pers  media  berita  mewakili pihak  yang  menjalankan  kekuasaan  politik dan ekonomi. Surat kabar, majalah dan out- let  penyiaran  bukanlah  aktor  independen, meski  mereka  memunyai  potensi  untuk menjalankan kekuasaan independen; (2) Isi berita selalu menunjukkan kepentingan dari orang-orang  yang  membiayai  pers;  (3) Se mua  sistem   pers  dida sa rk an  pada kepercayaan  ekpresi  bebas,  walaupun
didefinisikan  dengan  cara  yang  berbeda. Sehingga  Altschull  menyimpulkan,  ”Sejarah pers  menunjukkan  bahwa  surat  kabar  dan variasi  model  cenderung  mementingkan kepentingan  pemilik,  sedangkan  pada  saat yang  sama  melanggengkan  kesan  bahwa pers  adalah  untuk  melayani  pengguna kepentingan berita. Terlalu berangan-angan bila  berharap  bahwa  media  berita  akan berbelok  180º  dan  mencemooh  keinginan pemilik”  (dalam  Severin  &  Tankard,  2007: 284).
Ha l  se na da     bisa   dilihat  dari pendekatan  analisis  wacana  kritis  bahwa penelitian  media  massa  lebih  diletakkan dalam  kesadaran  bahwa  teks  (wacana) dalam  media  massa  memunyai  pengaruh yang sedemikian rupa pada manusia.
Seluruh  aktivitas  dan  pemaknaan simbolik dapat  dilakukan  dalam  teks media massa.  Pada  dasarnya  teks  media  massa bukan  realitas  yang  bebas  nilai.  Pada  titik kesadaran  pokok  manusia,  teks  selalu memuat kepentingan.  Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak. Te ntu  sa ja   tek s  dima nf aa tk an  untuk me me na ngka n pe rtarunga n idea , kepentingan  atau  ideologi  tertentu  kelas tertentu. Pada titik tertentu, teks media pada dirinya  sudah  bersifat  ideologis  (Littlejohn, 1996: 163 dan 217).
Rakyat  disetting  oleh  agenda  drama politik yang sangat dominan, selalu dijadikan pemberitaan dalam media  massa disengaja atau  tidak  membangun  dependensi  efek komunikasi massa akan drama politik (drama perebutan dan mempertahankan kekuasaan), sehingga melupakan agenda revitalisasi yang stra te gis,  y aitu  pem ba ngunan  s os ia l berorientasi kesejahteraan yang berkeadilan, dan  adil  dalam  pemerataan.  Karena  media massa bukan hanya sekedar media informasi tanpa tendensi kepentingan yang diinginkan media  itu  sendiri,  maka  media  massa  bisa me no njolka n  atau  m enenggelam ka n peristiwa atau seseorang. Kebenaran realitas akan dikonstruksi oleh media massa sendiri menjadi  benar  atau  salah,  besar  atau  kecil sebuah peristiwa yang terjadi. Mulyana (2008
:  13)    menyatakan,  makna  suatu  peristiwa yang  diproduksi  dan  disebarluaskan  oleh media  massa,  sebenarnya  adalah  suatu konstruksi yang temporer, rentan dan kadang mustahil.
Berita televisi sebenarnya merupakan laporan peristiwa yang artifisial, tetapi dapat diklaim sebagai objek oleh televisi itu untuk mencapai tujuan-tujuan idiologis  dan bisnis televisi.  Dengan  kata  lain,  berita  televisi bukan  sekedar  menyampaikan,  melainkan juga menciptakan makna.

## B. Harus Serius Membahas Revitalisasi Pembangunan Sosial
Pembahasan  mengenai  revitalisasi pembangunan  sosia l,  perlu  me ndapat perhatian  dan  kajian  serius  bagi  semua elemen  bangsa,  termasuk  para  elit  politik yang selama ini mengemban amanah rakyat dan  media  massa.  Tegaknya  tertib  hukum yang menciptakan keamanan dan kenyaman yang  juga  terkontrol  lewat  media  massa, rasanya  belum  cukup  tanpa  menciptakan kesejahteraan  hidup.  Kajian  mengenai kesejahteraan tidak akan lepas dari  masalah sosial dan ekonomi, seperti beberapa temuan riset  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan ekonomi penting bagi pembangunan sosial. Sebaliknya, pembangunan sosial juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ranis & Stewart (1999)  dalam The  Asian  Crisis  and Human  Development menyatakan  bahwa pe mbanguna n  ma nusia  me ndorong pertumbuhan ekonomi.
Secara  kontekstual  pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial  ketimbang  pertumbuhan  ekonomi. Ada pun  program  yang  menjadi  pus at pehatian pembangunan sosial mencakup (1) Pe ndidik an; (2 ) Ke se ha ta n; (3)
Ketenagak erjaan;  (4)  Perumahan  dan Pengentasan  kemiskinan.
Kemajuan teknologi  yang merupakan tuntutan dan tantangan di era globalisasi ini bisa   dis inergika n  de ngan  pro gram agroindustri. Kekuatan ekonomi rakyat yang bersumber  dari  pertanian,  perkebunan  dan perikanan didukung oleh teknologi, idealnya
ada  4  (empat)  Agroindustri  yang  meliputi: pertama,  agroindustri  pengolahan  hasil pe rtania n;  k edua ,  agro industri  y ang me mpro duks i  pe ra la ta n  da n  me sin pe rtania n;  k etiga,  a groindus tri  input pertanian  (pupuk,  pestisida,  herbisida  dan lain-lain)  dan  keempat,  agroindustri  jasa sektor  pertanian (supporting  services).
Sebagaima na dalam k onse p oprasional  pembangunan  di  Indonesia (Sumadinigrat,  Bugroho,  dan  Wirahatnolo, 2005: 210-211) yang harus berperan adalah (1)  Peran  pemerintah  yang  mengurusi regulasi,  pelayanan  dan  fasiltasi  pemetaan kembali kondisi masyarakat (pemberdayaan ekonomi  rakyat);  (2)  Peran  dunia  usaha, dengan memberikan penguatan usaha mikro kecil dan menengah yaitu penyediaan dana pe rbankk an, ba ntua n te knis dan pendampingan bagi usaha micro ; (3) Peran Ma sy arak at,  ya itu  Pe rtam a,  denga n me la kuka n  advo ka si  o le h  orga nisa si nonpemerintah. Kedua, melakukan asistensi dan pendampingan baik secara individual dan kelembagaan.  Ketiga,  melakukan  kontrol sosial  mulai  dari  perencanaan  sampai pe la ks anaa n me la lui me ka nism e partisipatori.

## C. Perbedaan Orientasi Kesejahteraan
Terjadi jarak yang sangat jauh antara orientasi yang diinginkan atau dihadapi oleh rakyat  dengan  elit  penguasa  sebagaimana dalam  teori  Maslow  (Rakhmat,  2007:  37). Sehingga  rakyat  masih  bekutat  di  level pemenuhan  kebutuhahan  fisologis  seperti sandang,  pangan,  dan  papan,  kemudian ditambah  dengan  kebutuhan  memebuhi kebutuhan  keamanan  dan  keselamatan. Sedangkan  para  elit  penguasa  berorientasi pada kebutuhan yang lebih dari yang dihadapi ra ky at  y aitu  pem enuhan  k ebutuhan penghargaan yang bersifat prestisius seperti butuh pujian, penghormatan, penghargaan, hadiah  dan  tanda  jasa.  Selanjutnya  elit penguasa juga berorientasi untuk memenuhi ke butuha n ak tualis as i diri  s es ua i keinginannya,  seperti  menjadi  penguasa “selama-lamanya”  di  berbagai  level  posisi
baik  dirinya  sendiri  atau  memasang  orang lain  (menjadi  sponsor),
Perbedaan orientasi antara elit politik (penguasa)  dengan  rakyat  (dikuasai)  yang justru terciptanya ketidakpuasan atau respon ne ga tif  te rhadap  k inerja   e lit  po litik. Sebagaimana data dari Lingkaran Survei In- donesia  (LSI)  pada  awal  Mei  2008  bahwa perbandingan kondisi  saat ini  dibandingkan sebelum  reformasi,  yang  paling  dominan menjawab  justru  58,30%  menjawab  lebih baik  pada  saat  orde  baru,  yang  menjawab kondisi saat ini lebih baik hanya 15,51% saja. Kesimpulannya,  publik  belum  puas  dengan pe rke mbangan  re formas i  yang  s udah berusia 10 tahun.
Ketidakpuasan  ini  tampaknya  lebih dipicu oleh kondisi saat ini yang dinilai tidak lebih  baik  dibandingkan  dengan  masa se be lum  re fo rm as i  (m as a  Orde   B aru Soeharto).  Mayoritas  publik  justru  menilai kondisi  di  bawah  Soeharto  lebih  baik diba ndingk an  denga n  ma sa   s aa t  ini. Pandangan  semacam  ini  harus  ditafsirkan sebagai  cerminan  pandagan  publik  yang menilai  reformasi  selama  ini  tidak  banyak menyentuh  perbaikan  kehidupan  mereka. Kondisi ekonomi rumah tangga meraka tidak jauh  lebih  baik  setelah  reformasi  seperti kenaikan  harga  barang  kebutuhan  pokok, pendidikan yang makin mahal dan lapangan pekerjaan  makin  sulit  dicari.  Berbagai kemajuan yang telah dicapai selama 10 tahun reformasi  ini  (mulai  dari  adanya  pemilihan kepala  daerah  secara  langsung,  kebebasan pers, penghapusan dwifungsi ABRI, otonomi daerah,  pemisahan  polisi  dari  TNI  dan sebaainya) tidak dirasakan  secara langsung dampaknya bagi publik. Berbagai kemajuan reformasi  itu,  jika  dilihat  lebih  banyak dinikmati oleh elit. Otonomi daerah misalnya, selama  ini  banyak  dinikmati  oleh  elit  lokal. Pemilhan  kepala  daerah  juga  lebih  banyak dimanfaatkan oleh elit.

## D. Revitalisasi Kader dan Kepemimpinan Bangsa
Peran  aktor  elit  politik  dalam  drama politik  yang  didukung  oleh  kekuatan  dan
orientasi  media  massa,  dimana  peran  dan fungsinya selain  sebagai pendidikan  politik, juga dituntut supaya bisa menyuguhkan bukti kerja serius memikirkan nasib rakyat berupa konsep ekonomi kerakyatan dengan program agroindustri. Ada hal yang sangat pentingnya lainnya  yaitu  bagaimana  menghadapi  krisis kepemimpinan dan krisis kaderisasi. Jangan sampai  pemilu  dan  pemilihan  presiden  dan wakil presiden tetap didominasi oleh “pemain lama”  yang  sebetulnya  sah-sah  saja  dan wajar setiap warga negara mencalonkan dan dicalonkan di era demokratisasi. Namun jika level generasi penerus tidak berani atau tidak diberi  kesempatan  untuk  maju  dicalonkan atau mencalonkan.
Pemimpin,  dalam arti  elit politik  bisa dikatakan  “gagal”  karena  tidak  berhasil menciptakan atau memberikan kesempatan kepada  generasi  penerus  atau  kadernya untuk  melanjutkan  estapet  kepemimpinan. Kalaupun sudah memulai pengkaderan untuk mempersiapkan  dinasti  kekuasaan  politik, tetapi  kesempatan  yang  ada  masih  kental dan  kuat  jalur  unsur  kekeluargaan  dan kekerabatan.  Bangsa  ini  membutuhkan generasi  penerus    untuk  pemimpin  yang memiliki  kepribadian  (moral),  kemampuan, kepudulian dan kejujuran serta teruji secara matang menyelesaikan masalah nasib rakyat.
Janganlah  bangsa  ini  banyak  yang bisa  menjadi  “Penguasa”  tetapi  tidak  bisa “Memimpin”.    Jika  penguasa  atau  pola kepemimpinan  kekuasaan  yang  lahir  maka terdapat  ciri-cirinya  dalam  satu  periode  (5 tahun)  lima  fase  program,  yaitu  (1)  Tahun pertama  bagaimana  membalas  budi  bagi para pendukung politik dengan membagikan kue  keuasaan  atau  proyek  kekuasaan,  (2) Tahun  kedua,  merealisasikan  janji-janji kepada  konstituen  tetapi  yang  bersifat populis/pencitraan  bukan  substansial,  (3) Tahun  ketiga  mencoba  mengembalikan modal  politik  yang  kemarin  diinvestasikan untuk meraih kekuasaan, (4) Tahun keempat, bagaimana  mendulang  keuntungan  politik untuk mempersiapkan modal politik periode berikutnya, (5) Tahun kelima, mencuri “start kampanye” dengan rajin turun ke masyarakat untuk meraih dukungan kembali dengan dalih
melaksanakan tugas dan program kerja. Hal tersebut  merupakan  tipe  kepemimpinan transaksional ( transactional leadership ) yaitu gaya  kepemimpinan  antara  politisi  dengan saudagar, penguasa dengan pengusaha atau antara pemimpin dengan konstituen maupun antara  pemimpin dengan elit  politik  lainnya yang  dilandasi  oleh  semangat  pertukaran kepentingan ekonomi  atau politik.  Idealnya bangsa  ini  membutuhkan  kader  pemimpin yang bersifat transformasional, sebagaimana menurut Burn (1978). Model kepemimpinan transaksional terjadi ketika pola relasi antara pemimpin dengan konstituen, maupun antara pemimpin dengan elit politik lainnya dilandasi oleh  semangat  pertukaran  kepentingan ekonomi atau politik untuk memelihara atau melanjutkan status  quo .  Sedangkan  model kepemimpinan  tranformasional  bekerja menuju sasaran pada tindakan mengarahkan organisasi  kepada  suatu  tujuan  yang  tidak pernah  diraih  sebelumnya.

## III. PENUTUP
Eksistens i  dan  peran  elit  politik (penguasa)  sebagai  pemegang  amanah rakyat  lewat  proses  demokrasi  melalui pemilu  legislatif,  pilpres  maupun  pilkada harus  secara  serius  dan  fokus  bekerja (berjuang), khus us ny a di bidang pembangunan,  untuk  kesejahteraan  lewat konsep ekonomi kerakyatan yang tidak anti industrialisasi  tetapi  tetap  memanfaatkan kebutuhan  dan  tuntutan  teknologi  dengan program  agrobisnis.  Sehingga  elit  politik berperan  dan  berakatualisasi  bukan  hanya dalam  masalah  politik  dan  hukum  yang selama ini sangat dominan diperankan untuk pencitraan politik  yang mendapat dukungan secara dominan atas kekuatan media massa.
Pendidikan politik dan sosialisasi politik bisa  diperankan  oleh  aktor  elit  politik  dan media massa,  tetapi ada yang begitu penting lagi  yaitu  elit  politik  bersungguh-sungguh menjalankan  amanah,  dengan  melakukan pembangunan  untuk  kesejahteraan  rakyat se rta  me ny ia pk an  a ta u  me mberik an kesempatan  bagi  kader  bangsa  kedepan. Semua  itu  harus  didukung  oleh  kekuatan
media massa, yang juga memiliki semangat memberikan  optimisme  dan motivasi  untuk membangun bangsa ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Edelstein,  A.  S.  (1993)  Thinking  About  the Criterion  Variable  in  Agenda-Setting Research, Journal of Communication . Vol 43 Littlejohn, S. (1996) Theories of Human Com- munication . California: Wadsworth Pub- lishing Company.
McQuail, D. (1991). Teori Komunikasi Massa . Jakarta:  Erlangga. Mulyana,  D.  (2006).  Metodologi  Penelitian Kualitatif :  Pa ra digm a  Ba ru  I lm u Komunikasi  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya, Bandung Remaja  Rosdakarya.
————  .  (20 08 )  Ko munika si  M as sa . Ko ntro vers i,  Teo ri,  dan  Aplikasi , Bandung:  Widya  Padjadjaran Rakhmat,  J.  (2007). Psikologi  Komunikasi, Bandung : Remaja Rosdakarya. Rogers,  E.  M  &  Dearing,  J.  W.  (1993) The Anatomy of  Agenda setting  Research, Journal of Communication Vol 43. Senjadaja,  D.  (1994) Teori  Komunikasi . Jakarta:  Modul  Universitas  Terbuka. Severin,  Werner  J  dan  Tankard,  James  W.
(2007).  Teori  Komunikasi:  Sejarah, Metode,  dan  Harapan  di  dalam  Media
Massa.  Jakarta:   Kencana  Prenada  Me- dia Group.
Sumodiningrat,  G.,  Nugroho,  D,  R.,  dan Wrihatnolo,  R.  R.  (2005). Membangun
Indonesia  Emas:  Model  Pembangunan
Indonesia  Baru  Menuju  Nehara-Bangsa yang  Unggul  dalam  Persaingan  Global . Jakarta: Elek Media Komputindo.
Sumber  lain:
Kompas 7 Oktober 2010 Sugiarto, B. A.  (2010) Direktur Eksekutif Lead Institute Univ ersita s  Pa ra ma dina , te ntang  “M enuju  Ke pe mimpinan Transformasional”  September Suharto,  Edi.    (2005b). Analisis  Kebijakan Publik :  Panduan  Praktis   Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial , Bandung: Alfabeta ————. (2006a). “Peta dan Dinamika Wel- f are  State di  B eberapa  Ne ga ra : Pelajaran  Apa  Yang  Bisa  Dipetik  Untuk Memba ngun  Indonesia?”,  ma kalah disampaikan  pada  Seminar Mengkaji Ulang  Relevansi  Welfare  State  dan Edi Suharto/WelfareStateDepsos/2006  21 Tero bos an  melalui  Des entralis as i- Otonomi di  Indonesia , Institute  for  Re- se arch  a nd  Empow erme nt  (IR E) Yogyakarta  dan  Perkumpulan  Prakarsa Jakarta,  bertempat  di  Wisma  MM  Uni- versitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.  Dalam  http://www.depsos.go.id/ unduh/NegaraKesejahteraan.pdf, Lingkaran  Survai  Indonesia,  (2009) http:// www.lsi.co.id , di unduh  pada April.

## Rektor dan Pimpinan Yayasan Unisba

## Mengucapkan

## Selamat  atas  Terakreditasinya

## Jurnal MIMBAR Unisba
Rektor,
Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS., Sp.THT-KL (K)
Ketua Yayasan Unisba,
Prof. Dr. H. Miftah Faridl