## PENELITIAN ETNOGRAFI DIBALIK PENCEGAHAN KONFLIK DAN AFFIRMATIVE ACTION PERLINDUNGAN KEKAYAAN BUDAYA: MEMAHAMI SEBUAH HIBRIDITAS KEBUDAYAAN
ETHNOGRAPHY RESEARCH IN PREVENTION OF CONFLICT AND AFFIRMATIVE ACTION OF CULTURAL PROPERTY PROTECTION:

## UNDERSTANDING A CULTURAL HYBRIDITY
M. Alie Humaedi Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI humaedi2014@gmail.com

## Abstrak
Konflik suku dan agama menjadi isu hangat dunia penelitian. Beragam pendekatan digunakan untuk memotret masalah, aktor, dan penyebab yang bisa diuraikan untuk meredam konflik. Sayangnya, banyak penelitian  yang hanya menampilkan aspek permukaan, sehingga penyelesaiannya bersifat artifisial dan tidak kontekstual. Aspek kebudayaan  dan  kebahasaan  terkait  konflik,  sebagai  modal  terpenting  dalam  penyelesaian  konflik,  kurang dilihat  secara  komperehensif.  Di  sisi  lain,  bahasa  dan  budaya  daerah  hanya  dimaknai  sebagai  khazanah kebudayaan  yang  berorientasi  pengembangan pariwisata  saja. Upaya  yang  dilakukan pemerintah  dan berbagai pihak  baru  sebatas  pada  pendokumentasian  bahasa  dan  kekayaan  budaya  saja.    Penelitian  yang  mampu mengungkap  nilai  dan  praktik  kebudayaan  berbagai  kelompok  suku  bangsa  belum  banyak  menjadi  media langkah  strategis  dalam  mitigasi  konflik.  Pertanyaannya,  bagaimana  penelitian  dan  perspektif  etnografi  dapat berperan  dalam  upaya  peredaman  konflik  dan  afirmasi  bagi  upaya  perlindungan  kekayaan  budaya  daerah? Tulisan  ini  merupakan  refleksi  berbagai  penelitian  terkait  bahasa  dan  budaya  yang  dilakukan  oleh  LIPI  dan lembaga lain. Keterlibatan  penulis  dalam  dunia penelitian  etnografi bahasa  dan budaya  menjadi aspek penting refleksinya.  Tulisan  ini  menjelaskan  perkembangan  dan  kecenderungan  penelitian  kebudayaan  di  LIPI  dan lembaga  lain.  Selain  itu,  penelitian  etnografi  budaya  dan  bahasa  dilihat  tidak  hanya  berdampak  pada  upaya perlindungan  kekayaan  budaya  berbagai  suku  bangsa,  tetapi  juga  menjadi  upaya  strategis  dalam  peredaman konflik dan peneguhan kebangsaan.
Kata kunci: etnografi, mitigasi konflik, perlindungan budaya, hibriditas

## Abstract
Tribal and religious conflicts are becoming a hot issue of the research world. Various approaches are used to describe  problems,  actors,  and  causes  that  can  be  deciphered  to  quell  conflicts.  Unfortunately,  many  studies show only surface aspects, so the solution is artificial and non-contextual. The cultural and linguistic aspects of the conflict, the most important capital in conflict resolution, are less than comprehensive. On the other hand, the  local  language  and  culture  is  only  interpreted  as  a  cultural  treasure  for  tourism  development  only.  There has been no maximum effort in encouraging culture and language along with its hybridity process as the most important  strategy  of  conflict  mitigation.  Research  which  able  to  reveal  the  values  and  cultural  practices  of various  ethnic  groups  has  not  been  a  major  medium  for  the  strategic  paradigm.  The  question  is,  how  can ethnographic research and perspectives play a role in the efforts to conflicts mitigation and affirmations for the protection of local cultural wealth? This paper reflects the various researches related to language and culture conducted  by LIPI  and  other institutions. The involvement  of  writers  in the world of  ethnographic research of language and culture becomes an important aspect of his reflection. This writing explained the development and tendency  of  cultural  research  in  LIPI  and  other  institutions.  In  addition,  cultural  and  linguistic  ethnographic research viewed not only affects the protection of cultural wealth of various ethnic groups, but also a strategic effort in the reduction of conflict and affirmation of nationality.
Keywords: ethnography, conflict mitigation, cultural protection, hybridity
Pendahuluan
Salah  satu  kekuatan  bangsa  Indonesia ditengah  pergaulan  dunia  adalah  kekayaan kebudayaan  yang  dimiliki  oleh  ratusan  suku
bangsanya.  Kekuatan  itu  menjadi  sangat  luar biasa,  ketika  masyarakat  dan  negaranya  kemudian berniat  dan  mengikhtiarkan  dirinya  untuk  hidup bersama,  toleran,  dan  mengedepankan  harmoni antara  satu  dengan  lainnya.  Stereotyping  terhadap
suku bangsa tertentu memang ada, etnosentrisme juga  kadang  muncul  saat  pergaulan  terjadi,  dan konflik  Suku  Agama  dan  Ras  (SARA)  juga beberapa  kali  tampak  ke  permukaan.  Namun, dibandingkan  dengan  keragaman  suku  bangsa yang sangat tinggi, di mana ada 650 suku bangsa dan 750  bahasa (Patji,  2014), puluhan kepercayaan lokal  dan  enam  agama  terakui  (Mufid  dalam Depag,  2012),  serta  248  juta  jiwa  penduduk (BPS,  2017)  yang  tersebar  di  antara  hamparan 16.056  pulau  (KKP,  2017),  dan  luasan  wilayah yang membentang dari Merauke ke Sabang, dan dari Miangas sampai Rote, maka sebagai sebuah bangsa yang besar, sesungguhnya dapat dinyatakan  berhasil  untuk  “menahan  diri”  dari primordialisme  fanatik,  baik  dari  sisi  kesukuan, keagamaan,  maupun  rasial,  yang  cenderung melahirkan berbagai konflik.
Pertanyaan  yang  sering  muncul  adalah kekuatan  apa  yang  mampu  menghimpun keragaman suku bangsa dengan berbagai bahasa, budaya,  dan  agamanya  ini  ke  dalam  satu perasaan  yang  sama  tentang  kebangsaan? Banyak  ilmuwan  dan  praktisi  politik  yang menghubungkan kekuatan itu dengan “Kesaktian Pancasila” (Latif dalam Soegiyapranata Institute, 2017).  Kesaktiannya  didefinisikan sebagai kemampuan  menghimpunkan  perbedaan  dalam satu  tujuan  yang  sama,  yaitu  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua, menjadi landasan utama  dari  kesaktian  Pancasila  ini.  Kemampuan itu  mencakup  nilai-nilai  yang  dimiliki  dan ditransmisikan  terus-menerus  ke  masyarakat bangsa. Sebagai sebuah komunitas warga bangsa yang  melek  mata  karena  telah  bersentuhan dengan  formalitas  kebangsaan,  pernyataan  ini mungkin  benar  adanya.  Namun,  masih  banyak suku  bangsa  yang  berada  di  wilayah  pedalaman dan  pulau-pulau  terpencil  yang  jauh  dari formalitas kebangsaan, baik mencakup administrasi kependudukan,  layanan  kesehatan  dan  pendidikan, dan  apalagi  penanaman  nilai-nilai  Pancasila dalam  kehidupan  mereka.  Kelompok-kelompok ini  masih  menahan  diri  untuk  tidak  memilih primordialisme  fanatik  yang  mengancam  persatuan dan kesatuan bangsa.
Sampai  tahun  2012,  suku  bangsa  Tau Taa  Vana  di  pedalaman  hutan  Dataran  Tinggi Bulang  Tojo  Una-Una  tidak  mengetahui  Pancasila beserta nilai-nilainya. Hal luar biasanya,  mereka hanya  mengenal  nilai-nilai  tentang  “givu  ada’ bayar”,  yang  dikenalkan  dalam  tradisi  kerajaan Ternate lima abad sebelumnya (Humaedi, 2017).
Walaupun mereka tidak mengenal Pancasila dan nilai-nilainya,  mereka  tetap  hidup  harmonis, menghargai  dan  melindungi  orang  yang  datang, dan  tidak  mengganggu  transmigran  yang menempati  tiga  desa  di  tanah  ulayatnya. Demikian  juga  komunitas  adat  Kafoa  di  Alor Barat  Daya,  Alor  NTT.  Mereka  mengenal Indonesia  dan  formalitas  kenegaraannya  pada tahun 1970an. Namun, jauh sebelum itu, mereka bisa  bergaul  akrab  dengan  orang  Pura,  Klon, Abui,  Kui,  dan  sebagainya  (Patji,  2014). Perkawinan  campuran  atau  lintas  suku,  mitologi akad darah, beringin persatuan, mesbah suci, dan pasar  bersama  menjadi  bukti  otentik  kehadiran berbagai  komunitas  suku  bangsa  di  tanah  yang sebelumnya  tidak  mengenal  formalitas  kebangsaan (Sudiyono, 2013).
Demikian  juga  masyarakat  yang  berada di  pulau  Yobi,  wilayah  Biak,  Papua.  Jauh sebelumnya  mereka  adalah  orang  yang  tidak mengenal  di  negara  mana  mereka  tinggal,  terlebih untuk  mengenal  Pancasila  dan  nilai-nilainya yang  ada.  Meskipun  mereka  yang  tidak  mengenal Pancasila itu kerap dianggap pemerintah sebagai bagian  dari  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM), mereka  tetap  bisa  menerima  kehadiran  orang Jawa yang berdagang keliling, orang Sunda yang membuka  warung  makan,  orang  Ambon,  dan orang Bugis  yang  berdagang hasil bumi. Hal ini membuktikan  bahwa  mereka  tahu,  sadar,  dan bersikap  toleran  bukan  semata  karena  nilai-nilai Pancasila  yang  secara  formalitas  diajarkan  dalam dunia pendidikan. Kesadaran dan sikapnya telah hadir  jauh  sebelum  mereka  mengenal  ideologi Pancasila  itu  sendiri.  Nilai-nilai  kebaikan, menahan diri, keterbukaan, dan toleransi ada dan melekat  pada  setiap  komunitas  di  wilayah Nusantara ini.
Pertanyaan  yang  patut  diajukan  adalah bagaimana  cara  berbagai  kelompok  sosial  di Indonesia  itu  menihilkan  atau  mengeliminasi manifest  etnosentrisme,  sehingga  bangsa  ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang toleran,  dan  bangsa  yang  hidup  harmonis? Sayangnya, banyak penelitian ilmu sosial kemanusiaan yang  seringkali  mengarahkan  perhatiannya  pada aspek  perwujudan  manifestasi  etnosentrisme dibandingkan  pada  perwujudan  mentalitas  harmoni ini,  sehingga  penelitian  seolah  memberikan gambaran  bahwa  bangsa  ini  dipenuhi  dengan kekerasan (Anwar, 2008).
Etnosentrisme  diartikan  sebagai  suatu kecenderungan  yang  menganggap  kebudayaan
atau  sukunya  lebih  baik  dan  lebih  unggul dibandingkan  yang  lain,  atau  sebuah  konsepsi tentang  kebudayaan  atau  suku  lain  dengan memperhadapkannya  pada  identitas  kebudayaan dan kesukuannya sendiri. Etnosentrisme merupakan bentuk  dari  apa  yang  disebut  dengan  colonial discourse.Colonial  discourse  sendiri  dimaknai sebagai  upayamembicarakan,  meneliti,  dan merepresentasikan  kebudayaan  orang  atau  identitas diri  orang  lokal  secara  sewenang-wenang(Said, 1993).  Meskipun  ada  kesan  hanya  sebatas  soal identitas,  tetapi  ada  potensi  untuk  memainkan "produk  kultural  kolonialisme"  pelaku  kebudayaan lain.
Jika  demikian  pengertiannya,  salah  satu jalan  untuk  mencegah  terjadinya  etnosentrisme adalah  melalui  pengenalan  kelompok-kelompok suku  bangsa  yang  lain,  dan  berusaha  memberikan pengalaman  hidup  bersama  dengan  mereka. Secara  metodologi,  pengenalan  terhadap  nilai- nilai dan praktik kehidupan suku bangsa ini akan menjadi  objek  material,  aspek,  dan  pendekatan terpenting  dari  etnografi.  Dalam  prosesnya, pengenalan  dan  pembauran  akibat  pertemuan dan  pengalaman  bersama  itu  tidak  mesti  harus menghilangkan  identitas  aslinya,  baik  yang dilakukan  oleh  peneliti  ataupun  masyarakat umum.  Pembauran  yang  ada  bersifat  ambang batas  kebudayaan,  ketika  diri  (self)  mengakui kehadiran  yang  lain  (other),  dan  yang  lain  juga mengakui  kehadiran  dirinya.  Konsepsi  ambang batas  kebudayaan  ini  selaras  dengan  konsepsi tentang  hibriditas  kebudayaan  yang  dikenalkan oleh  Bourdieu  (1993),  dan  dikembangkan  para ilmuwan sosial lainnya.
Hibriditas dimaknai sebagai suatu proses pertemuan  silang  budaya  yang  menghasilkan ambang  kebudayaan  yang  tidak  pernah  jelas batasnya. Keseluruhan proses tersebut, hidup dan dihidupi  oleh  jejaring  kebudayaan  yang  saling melengkapi.  Ambang  batas  kebudayaan  seperti inilah  apa  yang  dimaksud  Boudrialliard  (1998), Bourdieu (1993), dan Hasan Hanafi (2000) tentang makna  hybrid,ketika  kesadaran  kebudayaan  diri (the  self  atau  al-ana)  larut  marut  dalam kebudayaan  lain  (the  other  atau  al-akhar). Konsepsinya  juga  dibangun  bahwa  al-akhar sangat  sulit  merepresentasikan  secara  utuh jejaring  kebudayaannya,  karena  harus  dan  terus menerus  berhadapan  dengan  kesadaran  al-anani yang  lain.  Belum  lagi  ditambah  oleh  adanya tuntutan  menentukan  posisi  yang  skematis  dari kesadaran  kebudayaan  diri  (al-anani)  itu  ketika berada  di tengah entitas kebudayaaan lain (hum,
hiya,  they)  sebagai  elemen  pemengaruh  yang kehadirannya  tidak  kalah  penting  dengan  al- akhar itu sendiri. Menurut Hasan Hanafi (2000), pembentukan  kesadaran  yang  memperhadapkan budaya  al-ana  dan  al-akhar  itu  berlangsung dalam proses historis dari masyarakat pelaku.
Kesadaran  di  atas  mengingatkan  pada gagasan  Sartre  (dalam  Hasan  2007)  tentang kebebasan absolut, yaitu suatu bentuk peniadaan diri  terhadap  definisi  diri  orang  lain.  Sartre menyimpulkan  dalam  hubungan  antara  “saya” dan  “orang  lain”  adalah  my  original  fall  is  the existence of the other. Dengan demikian, al-ana (the  self)  beraktualisasi  diri  karena  kehadiran huwa-hiya  (dia)  dan  hum  (mereka).  Dalam  hal ini,  kebudayaan  mainstream  dan  marginal sebenarnya dapat diposisikan sebagai huwa-hiya dan  hum,  atau  sebaliknya,  bisa  juga  sebagai  al- ana  (the  self).  Hubungan  ini  dapat  berimbang atau  lebih  berat  pada  posisinya  masing-masing. Sifat posisional  semacam ini  dapat mengganggu objektivitas,  bahkan  bisa  terjerumus  pada  colonial discourse,  baik  dari  sisi  kelompok  kebudayaan yang  dianggap  mainstream  ataupun  pada  sisi kelompok kebudayaan yang dianggap marginal.
Tulisan ini berusaha mengangkat persoalan ambang  batas  kebudayaan,  dan  termasuk  di dalamnya  berbagai  pertemuan  budaya  dan bahasa  daerah  dari  berbagai  suku  bangsa  yang dilihat  dalam  penelitian  yang  menggunakan pendekatan  etnografi.  Proses  hibriditas  dalam perjumpaan  tersebut  dapat  dimaknai  sebagai kekayaan budaya di satu sisi, tetapi di sisi lain ia bisa  menjadi  kekuatan  utama  bangunan  sebuah bangsa. Walaupun pada aspek tertentu, hibriditas budaya  dan  bahasa  daerah  dianggap  sebagai penyebab dari keaslian karakter kebudayaannya, dan  akhirnya  menjadi  ancaman  penting  dari sebuah  entitas  kebahasaan  atau  kebudayaannya. Namun, hal ini dapat dipilah secara komprehensif,  ketika  pendekatan  etnografi  mampu mengungkap  nilai  dan  praktik  dari  setiap karakter  bahasa  dan  budayanya.  Pengetahuan dan  pemahaman  tersebut  dapat  menjadi  bahan dari perumusan kebijakan yang cocok berdasarkan  karakter  sendiri  atau  karakter hibriditas berbagai kelompok budayanya.

## Metode Penelitian
Tulisan  ini  didasarkan  pada  refleksi berbagai  penelitian  ilmu  sosial  kemanusiaan, khususnya  etnografi  yang  dilakukan  oleh  para peneliti  di  Indonesia,  khususnya  Lembaga  Ilmu
Pengetahuan Indonesia. Namun demikian, penelitian-penelitian  ilmu  sosial  kemanusiaan umum  yang  dilakukan  oleh  para  peneliti  dan dosen  dari  berbagai  lembaga  lainnya,  seperti peneliti  di  berbagai  litbang,  perguruan  tinggi, dan  organisasi  non-pemerintah  juga  dilihat secara  seksama.  Identifikasi  penelitian  di  atas dimaksudkan  untuk  melihat  kecenderungan, subjek material, dan sudut pandang yang diambil dari para penelitinya dalam mengamati persoalan kebudayaan di Indonesia pada khususnya. Aspek kebudayaan yang dimaksudkan adalah berhubungan dengan  kebahasaan,  worldview  (pandangan dunia),  etos,  nilai-nilai  kearifan,  hubungan antarsuku, dan sebagainya.
Penelitian  ini  didasarkan  pada  sumber data  berupa  buku-buku  laporan  penelitian  yang dibuat  oleh  tim-tim  kebudayaan  di  LIPI,  dan beberapa tim dari lembaga lainnya pada periode 1998  sampai  2017.  Periode  ini  menjadi  sangat penting karena berhubungan dengan sebuah fase baru  kehidupan  berbangsa.  Reformasi  disebut- sebut  sebagai  perayaan  kebebasan  demokrasi, tetapi  di  sisi  lain,  fase  ini  mengundang primordialisme  kesukuan  dan  identitas  lainnya hendak  ditampilkan  dalam  berbagai  kesempatan politik.  Reformasi  tidak  hanya  memberi  pengaruh besar  terhadap  dunia  politik  Indonesia,  tetapi juga  terhadap  aspek-aspek  kebudayaan  di berbagai  suku  bangsa  yang  ada  dan  terkait  pada hubungannya  dengan  kebudayaan  suku  bangsa lainnya, serta hubungan antara kebudayaan lokal dan kebudayaan nasional.
Selain  review  terhadap  hasil  berbagai laporan  penelitian  tentang  kebudayaan,  tulisan ini  juga  didasarkan  pada  hasil  wawancara  dan partisipasi observasi dalam kebersamaan peneliti bersama  masyarakat  saat  menjalankan  kegiatan- kegiatan  penelitian  kebudayaan  di  berbagai wilayah  Indonesia.  Artinya,  sumber  data  tulisan ini  berasal  dari  review  berbagai  hasil  laporan, wawancara,  dan  partisipasi  observasi.  Analisis data yang dilakukannya adalah deskriptif komparasi, sehingga  analisisnya  akan  lebih  bersifat  mendalam dan  dapat  memperoleh  gambaran  mengenai berbagai  persoalan  yang  ada  dari  berbagai kegiatan  penelitian  tentang  kebudayaan  di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Perkembangan  Kajian  Kebudayaan  Pasca- Reformasi
Selama  dua  dekade,  yaitu  sejak  reformasi hingga  tahun  2017  ini,  peneliti  ilmu  sosial  di
Indonesia seolah sedang menikmati “panen raya” penelitian  tentang  konflik,  baik  dari  aspek penyebab,  aktor,  akar  masalah,  dan  sejarah panjangnya. Tercatat setidaknya ada 1.200 judul penelitian  yang  berhubungan  dengan  konflik yang  terekam  dalam  www.googlescholar.  com. Data  itu  tentu  menunjukkan  penelitian  konflik yang  terpublikasi  dalam  jurnal,  prosiding seminar, opini, policy brief, dan buku. Sementara itu, hasil penelitian yang belum terbit masih jauh lebih  banyak  lagi.  Hal  ini  menunjukkan  minat besar  penelitian  dalam  bidang  konflik  karena saat itu konflik SARA benar-benar merebak dan menjadi  ancaman  serius  bagi  persatuan  dan kesatuan  bangsa.  Hampir  semua  konflik  yang terjadi  pascareformasi  berhubungan  erat  dengan aspek-aspek  yang  terkandung  pada  kebudayaan kelompok-kelompok  suku  bangsa  di  Indonesia, walaupun  konflik  atas  nama  agama  pun  kerapkali berada  di  belakangnya.  Aspek  kebudayaan  yang dimaksud mencakup unsur agama dan kepercayaan, pandangan dunia, bahasa, suku, nilai-nilai sosial, perilaku  sosial,  dan  sebagainya  yang  terbingkai dalam  stereotyping  dan  labelling  negatif  dari kelompok  suku  bangsa  tertentu  terhadap kelompok suku bangsa lainnya.
Banyak  tulisan  seperti  Irine  Gayatri dalam LIPI dan Center for Humanitarian Dialog (2012), Thamrin Amal Tomagola (2006), Ichsan Malik  (2008),  dan  lainnya  yang  berusaha menghubungkan  konflik  primordialisme  atas nama agama dan suku yang merebak di berbagai wilayah  Indonesia  tidak  dilepaskan  dari  friksi- friksi  di  tubuh  pemerintah  dan  militer  itu.  Ada anggapan  (Waileruny,  2011)  bahwa  tentara terlibat  pada  proses  produksi  konflik  (conflict manufacturing),  yang  tujuan  akhirnya  tetap melanggengkan  kekuasaan  militer  pada  roda pemerintahan.  Penelitian  dan  kajian  yang dilakukan  oleh  Ornop  memiliki  kecenderungan ke  arah  itu  (LIPI  dan  Centre  for  Humanitarian Dialogue, 2011). Mereka seringkali menghubungkan kasus  konflik  Ambon  dan  Poso,  dengan perebutan kekuasaan sumber daya di antara para komisaris  perusahaan  tambang  yang  rata-rata dikuasai  oleh  perwira  tinggi  militer  dan kepolisian.  Ada  juga  yang  menghubungkan konflik-konflik  itu  dengan  proses  pembangunan Pangdam-Pangdam baru yang mampu menyerap alokasi  biaya,  kursi  jabatan,  dan  dominasi kekuasaan  bagi  para  perwira  tinggi.  Refleksi paling menohok adalah apa yang dilakukan oleh George  Aditjondro  (2007)  dalam  menanggapi persoalan  konflik  Ambon  dan  Poso.  Walaupun
datanya  kurang  kuat  dan  bersifat  subjektif  dari temuan  Ornop  yang  berada  di  sana,  ia  terlalu berani  untuk  berkata  secara  vulgar  tentang militer.
Selaras  dengan  temuan  tersebut,  Wahid Institute (2014)  misalnya  memberikan  pendapat, bahwa  polisi  dan  tentara  juga  terlibat  dalam penyerangan  atau  melakukan  pembiaran  terhadap penyerangan  rumah-rumah  ibadat  di  berbagai daerah.  Berdasarkan  temuan  penelitiannya,  ada kecenderungan bahwa tentara dan polisi akhirnya  menjadi  salah  satu  aktor  penting  dari berbagai  kerusuhan  atau  konflik  atas  nama agama, misalnya. Walaupun data Wahid Institute sedikit  bertolak  belakang  dengan  temuan  Ornop lainnya,  semisal  Setara  Institute  (2014),  bahwa tentara dan polisi dalam kasus rumah ibadah dan konflik,  mereka  telah  berusaha  keras  untuk meminimalisasi  risiko  dan  korban  yang  diderita oleh masyarakat.
Dalam  persoalan  konflik,  ada  peneliti yang  mengarahkan  perhatiannya  kepada  aktor- aktor yang terlibat, tetapi ada juga yang berusaha menggali  akar  permasalahan,  termasuk  sejarah hubungan  antar  etnik  dan suku bangsa  yang  ada di  dalamnya  (Patji,  2008;  2012).  Persoalan terakhir  sangat  efektif  dalam  memetakan  akar masalah  terjadinya  suatu  konflik  di  berbagai wilayah,  dan  hal  ini  menjadi  ranah  utama  dari kajian  etnografi.  Pemahaman  terhadap  suku bangsa  tersebut  memungkinkan  tidak  melulu menuduh pihak-pihak tertentu, khususnya militer dan  polisi  terlibat  dalam  berbagai  konflik tersebut.
Konflik Lampung misalnya, bagi kelompok peneliti  yang  melihat  dari  sudut  pandang  aktor, maka  kerusuhan  Balinuraga  disebabkan  oleh ketidaksukaan  orang  Lampung  terhadap  orang Bali  yang  seringkali  dilindungi  oleh  polisi  dan tentara walaupun mereka secara hukum (di mata orang Lampung) telah melakukan tindakan yang salah  dan  melanggar  hukum.  Intensitas  perilaku kebal  hukum  itulah  yang  membuat  orang Lampung  beranggapan  bahwa  polisi  dan  tentara terlibat  dalam  konflik  Balinuraga,  khususnya menjadi  stimulan  penyebab  utama  konflik. Sementara  itu,  peneliti  etnografi  yang  melihat pada  akar  sejarah  konflik  antara  orang  Bali  dan orang  Lampung  tidak  serta  merta  mendudukan tentara  dan  polisi  sebagai  bagian  penting  dari konflik tersebut. Mereka hanya dianggap sebagai pihak  luar  yang  memiliki  kontribusi  dalam meruncingkan  konflik.  Aktor  yang  paling
berperan  tetap  pada  dua  kelompok  suku  bangsa itu,  dan  akar  persoalan  konfliknya  selalu mengarah  pada  kepentingan  ekonomi,  politik, dan sosial keagamaan (Humaedi, 2015; Firmansyah, 2014).
Pada  aspek  terakhir  inilah,  perspektif kebudayaan  dan  sejarah  sosial  menjadi  sangat kuat  untuk  diterapkan.  Dengan  demikian,  ranah kajian kebudayaan tidak hanya dipahami berupa seputar  kajian  terhadap  seni  tari,  seni  musik, lagu, pantun-pantun daerah, kuliner, dan pakaian saja,  tetapi  kebudayaan  juga  dimengerti  sebagai seluruh  sistem  pengetahuan,  nilai  sosial,  dan perilaku  sosial  individu  di  dalam  masyarakat. Kebudayaan  sejatinya  adalah  hasil  cipta  dari daya,  rasa,  dan  karsa  manusia.  Ia  menunjukkan status  kepemilikan  tentang  seperangkat  nilai bendawi  dan  non-bendawi  yang  ada  pada berbagai  masyarakat.  Selain  tentang  cipta,  daya, rasa,  dan  kreasi,  fenomena  lain  yang  meliputi sifat-sifat  di  dalam  kebudayaan,  seperti  pluralisme, multikulturalisme,  dan  lainnya  juga  menjadi kajian yang tidak bisa dilepaskan.
Pusat  Penelitian  Kemasyarakatan  dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan  salah  satu  lembaga  penelitian pemerintah  yang  sangat  aktif  dalam  menggali kebudayaan dari berbagai dimensi dan perspektifnya.  Sejak  awal  berdirinya  di  tahun 1970an,  yaitu  ketika  namanya  masih  Lembaga Riset  Kebudayaan  Nasional  (LRKN),  lembaga ini  secara  aktif  menggali  kebudayaan  dari dimensi  kebudayaan  material  dan  immaterial. Saat  itu,  penelitian  tentang  tari-tarian,  lagu, bahasa daerah, benda-benda kebudayaan, arkeologi, dan  sebagainya  menjadi  semacam  “plakat khusus”  bagi  LRKN  dalam  pengembangan  riset kebudayaannya.
Namun,  setelah  LRKN  dilebur  dengan Lembaga  Ekonomi  Nasional  (Leknas),  dan berubah  namanya  menjadi  Pusat  Penelitian Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan  (PMB)  LIPI, yang  pada  masa  berikutnya  berubah  kembali singkatannya menjadi P2KK, ada sedikit perubahan yang terasa dalam kajian kebudayaannya. Hal ini tersirat  dari  berbagai  judul  penelitian  yang diajukan  dan  dilakukan  oleh  para  penelitinya. Penelitian  kebudayaan  yang  dimaksud  lebih berorientasi  pada  seluruh  nilai  sosial  budaya yang  ada  pada  kelompok-kelompok  masyarakat suku  bangsa  di  Indonesia.  Aspek  kebudayaan immaterial diprioritaskan dibandingkan kebudayaan bendawi  yang  dapat  diraba.  Aspek  terakhir
sepertinya  menjadi  garapan  dari  Lembaga Arkeologi  dan  Balai  Pelestarian  Nilai  dan Budaya Tradisional (BPNT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Saat  perubahan  dari  LRKN  ke  PMB  di tahun  1980-an  inilah,  peneliti-peneliti  yang didasarkan  pada  bidang  kepakaran  antropologi, etnografi,  sosiologi,  bahasa,  dan  sejarah  sosial mulai  direkrut.  Saat  itu,  PMB  didominasi  oleh lulusan Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada,  Universitas  Hasanuddin,  dan  Universitas Brawijaya.  Sementara  itu,  lulusan  perguruan tinggi  agama  seperti  IAIN  dan  UIN  sangat sedikit. Secara substantif, masing-masing universitas itu  memiliki  karakter  tersendiri  dalam  paham keilmuannya. Ada di antara mereka  yang benar- benar  menggunakan  perspektif  fungsionalisme struktural,  tetapi  ada  juga  yang  mengarahkan perspektifnya  pada  teori  kritik,  baik  mazhab Frankfurt  ataupun  mazhab  Perancis.  Ada  juga peneliti  bidang  kebudayaan  yang  lebih  senang melihat  perubahan  kebudayaan  di  wilayah perkotaan,  tetapi  tidak  sedikit  di  antara  mereka yang benar-benar menikmati pekerjaan lapangannya di berbagai wilayah pedalaman dan pedesaan.
Selain  itu,  ada  juga  peneliti  yang berusaha  melihat  kebudayaan  ansich  murni kebudayaan, tetapi banyak juga di antara mereka yang  mengangkat  kebudayaan  pada  berbagai dimensi  keilmuan  lainnya.  Mereka  memadukan aspek-aspek  dan  nilai-nilai  kebudayaan  dalam kehidupan  politik,  ekonomi,  teknologi,  dan sebagainya.  Pertemuan  berbagai  perspektif  itu telah  memberikan  warna  tersendiri  dalam perkembangan  kajian  kebudayaan  di  PMB. Nama-nama peneliti PMB pada bidang kebudayaan,  baik  mereka  yang  berasal  dari jurusan  antropologi  ataupun  jurusan  sosiologi dan  sebagainya,  dapatlah  dicatat  dengan  baik. Nama-nama  tersebut  misalnya;  Johanis  (John) Haba,  Ninuk  Irawati  Probonegoro-Kleden,  Abdul Rachman  Patji,  Saleh  Buchari,  Muhammad Sobari, dan sebagainya.
Selain  nama-nama  di  atas,  beberapa nama  peneliti  yang  juga  memiliki  perhatian terhadap  bidang  kebudayaan  dan  seringkali menjadi perspektif dalam penelitian dan penulisannya,  adalah  Taufik  Abdullah,  Muhamad Hisyam, Anas Saidi, dan sebagainya. Dari sekian peneliti  yang  ada,  peneliti  yang  memiliki konsistensi  penelitian  di  bidang  kebudayaan, khususnya tentang suku bangsa, nilai-nilai hidup, dan  kebahasaan,  adalah  Abdul  Rachman  Patji
dan  Ninuk  Kleden.  Sampai  menjelang  purna tugas,  keduanya  masih  aktif  menggeluti  bidang- bidang kebudayaan tersebut.
Dalam  perjalanannya,  para  peneliti  di atas  memiliki  karakter  dan  perspektif  keilmuannya masing-masing.  Namun,  pada  tahun  1985-an, para  peneliti  yang  berasal  dari  ragam  keilmuan yang  berbeda  itu  kemudian  dapat  terhimpun pada penelitian kebudayaan yang dikaitkan pada dimensi  ekonomi  dan  dimensi  keagamaan.  Saat itu ada proyek penelitian etos dan kewirausahaan yang  dilihat  dari  perspektif  kebudayaan  yang diusulkan oleh Taufik Abdullah, Anas Saidi, dan lainnya. Tujuan proyek tersebut sepertinya untuk mendukung pembangunan nasional dalam mengatasi  kemiskinan  yang  disebabkan  oleh faktor-faktor  kultural.  Hampir  semua  peneliti  di PMB  terlibat  dalam  penelitian  etos  dan kewirausahaan.
Pada periode tahun 1980-1997an, beberapa kegiatan  penelitian  yang  berhubungan  dengan kebudayaan  masih  lebih  banyak  berorientasi pada  penggalian  data  yang  berhubungan  dengan kebudayaan lokal. Aktivitas penelitian seperti ini tetap berlangsung sampai awal tahun 1998, yaitu ketika  pergantian  rezim  terjadi  di  masyarakat Indonesia.  Reformasi  sesungguhnya  tidak  hanya mengubah tatanan pemerintahan, tetapi juga ikut mempengaruhi  kecenderungan  dan  perspektif pengembangan  ilmu-ilmu  sosial  kemanusiaan, khususnya pada kajian kebudayaan.
Reformasi yang berarti kebebasan berpendapat,  pengunggulan  demokrasi,  dan kesetaraan  dalam  kehidupan  berbangsa,  seolah menjadi  titik  penting  dari  improvisasi  kebudayaan yang  pada  awalnya  bersifat  privat  dalam kelompok  suku  bangsanya  hadir  pada  ranah publik  yang  terakui  secara  formal.  Formalitas yang  dimaksud  berkaitan  erat  dengan  berbagai kepentingan terkait kekuasaan dan penguasaan di bidang  ekonomi-politik.  Remah-remah  kekuasaan dianggap sebagai piranti penting dalam “memajukan kebudayaan lokal di tengah kebudayaan nasionalnya”.  Pada  saat  itu,  politik  identitas pribumi  dan  non-pribumi,  menunjukkan  usaha memperebutkan  remah  kekuasaan  itu.  Berbagai praktik  politik  identitas  bahkan  ditunjukkan bukan  hanya  pada  persoalan  perebuatan  kekuasaan politik,  tetapi  juga  ditunjukkan  pada  berbagai peristiwa  konflik  yang  terjadi  di  beberapa wilayah.
Konflik  SARA  atas  nama  agama  pecah di  wilayah  Ambon.  Komunitas  tradisional
berbeda  agama  yang  dahulu  diikat  dengan persaudaraan pelagandong berperang antara satu dengan lainnya (Wakano, 2007). Banyak dugaan bahwa  militer  dan  polisi  juga  terlibat  dalam pembentukan  laskar,  baik  laskar  Islam  ataupun laskar  Kristen  (Tomagola,  2006).  Belum  usai konflik Ambon, konflik SARA atas nama agama pun  pecah  di  Poso,  Sulawesi  Tengah,  sebuah wilayah  sunyi  yang  mendadak  menjadi  sangat ramai dengan pemberitaan peristiwa penuh duka. Bersamaan  dengan  konflik  atas  nama  agama, terjadi  pula  konflik  SARA  atas  nama  suku  di Kalimantan,  Papua,  dan  Lampung.  Hampir semua wilayah Kalimantan dilanda konflik suku antara suku Dayak dan Madura dengan intensitas tinggi. Arus pengungsian orang Madura ke tanah suku  bangsanya  pun  terjadi  besar-besaran. Namun,  ada  di  antara  mereka  yang  tetap bertahan hingga kini di kantong-kantong wilayah tertentu yang berdekatan dengan pos-pos militer ataupun berada di sekitar pinggir laut. Demikian juga  konflik  antara  suku  Dayak  dan  Bugis  yang muncul  di  Kalimantan  Timur,  meskipun  dalam intensitas rendah tetapi menelan korban puluhan jiwa.
Konflik  antara  beberapa  suku  dengan komunitas  asli  di  Kalimantan  sebenarnya  juga pernah  terjadi  pada  dekade-dekade  sebelumnya. Konflik  antara  suku  Dayak  dan  Madura  seolah mengurai  kembali  sejarah  panjang  di  antara mereka, khususnya sejarah pertemuan awal yang berbasiskan  pada  transaksi  dan  distribusi  hasil bumi  (garam,  hasil  hutan),  dan  penguasaan  hak ulayat  masyarakat  Dayak  seiring  pembalakan hutan  di  sekitarnya  (Mufid,  2012).  Demikian juga  konflik  antara  suku  Dayak  dengan  Bugis yang telah terjadi berulang kali. Meskipun dalam skala  kecil  dan  intensitas  rendah,  beberapa kejadian  konflik  di  antara  mereka  telah menunjukkan adanya rasa tidak adil secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat asli dari kehadiran dan  penguasaan  sistem  ekonomi  masyarakat suku  Bugis  di  wilayahnya.  Dengan  demikian, sejarah pertemuan dan konflik di antara berbagai suku di  wilayah  Kalimantan sesungguhnya sarat dengan muatan politik identitas yang bersemai di antara kepentingan ekonomi dan politik.
Hal  demikian  juga  terjadi  di  wilayah Sumatera,  khususnya  Lampung  dan  Palembang. Suku-suku  asli  yang  merasa  dirugikan  oleh kehadiran  dan  penguasaan  ekonomi  dan  politik suku-suku  lain  yang  dianggap  secara  sepihak penuh  streotyping  terus  melakukan  berbagai praktik  politik  identitas  yang  mengarah  pada
konflik laten di masyarakat. Pada puncak-puncak waktu  tertentu,  konflik  yang  bersifat  laten tersebut  pecah  menjadi  konflik  yang  bersifat manifestasi  dan  menelan  kerugian  jiwa  dan harta.  Beberapa  catatan  kelam  konflik  antara suku  Lampung  dengan  Bali,  dan  antara  suku Lampung  dan  Jawa  terurai  jelas  pascareformasi (Setiawan,  2014;Syafii,  2015;  Humaedi,  2015). Konflik  yang  terjadi  memang  berskala  kecil, tetapi  intensitasnya  cukup  tinggi  dan  sering. Artinya,  pertemuan  antara  kelompok-kelompok suku  bangsa  yang  disebabkan  oleh  proses kolonisasi  di  masa  penjajahan,  transmigrasi  di masa  Orde  Baru,  dan  migrasi  yang  bersifat mandiri  belum  menemukan  titik  temu  yang saling  menerima  bagi  semua  pihak  pada wilayah-wilayah  tertentu.  Hibriditas  yang  ada hanya  pada  tataran  kebudayaan  muka,  belum sampai  pada  tingkat  kebudayaan  mendalam, seperti  pemahaman  terhadap  pandangan  dunia, pengertian  atas  nilai-nilai  kebudayaan,  dan lainnya.
Pertemuan  itu  masih  menunjukkan batas-batas  yang  jelas  antara  siapa  yang  asli bermukim,  dan  siapa  pula  yang  pendatang. Bahkan  orang  Papua,  khususnya  di  Kota Merauke  dan  Skouw  perbatasan  Wutung  Papua Nugini,  identitas  “warga  asli”  (orang  asli  Papua dari  berbagai  suku,  seperti  Marind,  Kemayon, dan  sebagainya)  dan  “warga  umum”  untuk warga  pendatang  dari  berbagai  suku  seperti Jawa,  Sunda,  Bugis,  Batak,  Toraja,  dan sebagainya menjadi media  paling penting dalam pemberian  batas  akses-akses  pelayanan  dan keterlibatan  seseorang  dalam  semua  sektor pemerintahan (Haidhar dan Fahmi, 2017).
Hal  ini  semakin  diperparah  ketika stereotyping,  etnosentrisme,  dan  labelling  terus melekat  di  dalam  proses  pergaulan  sosialnya. Sepertinya,  proses  cross-cutting,  dalam  arti hibriditas  kebudayaan  di  antara  berbagai  suku bangsa  itu  kurang  terjadi  secara  intens.  Padahal hibriditas  kebudayaan  di  antara  kelompok  suku bangsa tersebut memungkinkan pertemuan sosial dalam menemukan katup-katup pengaman jejaring sosialnya.
Pascareformasi  inilah,  penelitian-penelitian kebudayaan mulai mengarah pada upaya mencari dan mendalami modal-modal sosial yang mampu menjadi  katup-katup  pengaman  jejaring  sosialnya. Para  peneliti  berupaya  mengangkat  aspek-aspek kebudayaan  sebagai  media  penting  dalam penyelesaian  konflik.  Selain  itu,  para  peneliti
juga  berupaya  menggali  nilai-nilai  sosial  dan karakter  kebudayaan  suku  bangsa  seperti  apa yang  memiliki  potensi  kuat  untuk  menciptakan konflik. Artinya,  ada dua karakter khas  pendekatan yang  dilakukan  para  peneliti  dalam  memahami konflik  yang  terjadi.  Pertama,  pendekatan penyelesaian konflik dengan cara menggali akar permasalahan  dan  modal-modal  sosial  kebudayaan yang  berpotensi  meredamkan  konflik.  Kedua, pendekatan  mitigasi  atau  pencegahan  konflik, yaitu  upaya  menelusuri  sejarah  dan  falsafah hidup  berbagai  suku  bangsa–baik  yang  sudah berkonflik ataupun yang belum berkonflik–untuk memetakan  persoalan  praktik  hidup  yang berpotensi  pada  terjadinya  konflik  ataupun potensi yang membangun  perdamaian, toleransi, dan  harmoni.  Upaya  menggali  sejarah  dan falsafah  hidup  itu  menjadi  sangat  penting  untuk kepentingan  pencegahan  konflik,  sehingga potensi konflik yang akan terjadi pada suku-suku bangsa tertentu dapat dicegah atau dihindari.
Dua  karakter  pendekatan  di  atas  pun dilakukan  para  peneliti  di  Pusat  Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Karakter pertama  dimotori  oleh  Thung  Ju  Lan  melalui proyek-proyek  penelitian  tentang  konflik.  Pada awalnya,  penelitian  ini  hanya  bersifat  DIPA Tematik  pada  satuan  kerja  PMB.  Pada perkembangannya,  karakter  penelitian  ini  akhirnya menjadi  tema  dari  salah  satu  bidang  dalam penelitian kompetitif LIPI. Thung Ju Lan sendiri kemudian  mengkoordinasikan  beberapa  penelitian tentang  varian-varian  konflik,  akar  permasalahan, modal  sosial  penyelesaian  konflik,  dan  strategi penyelesaian  konflik.  Para  penelitinya  berasal dari  gabungan  peneliti  pada  kedeputian  ilmu sosial  dan  kemanusiaan.  Oleh  karena  itu, karakter ini benar-benar dibangun dari perspektif multidisiplin.  Ada  peneliti  yang  melihatnya  dari dimensi ekonomi, politik, migrasi dan kewilayahan,  dan  sumber  daya,  baik  dalam aspek  penyebab-penyebab  konflik  ataupun dalam  aspek  upaya  penyelesaian  konfliknya. Penelitian karakter pertama ini telah menghasilkan  output  berupa  buku  laporan, jurnal, dan buku saku peredaman konflik.
Sementara  itu,  pada  karakter  penelitian yang  kedua, Abdul  Rachman Patji dapat disebut sebagai  motor  penggeraknya.  Walaupun  tidak seluruhnya  berorientasi  pada  upaya  mitigasi konflik, tetapi penelitian-penelitian pada karakter kedua  ini  menjadi  sangat  potensial  dikembangkan untuk  memetakan  akar  persoalan  dan  modal kebudayaan  seperti  apa  yang  bersentuhan
langsung  dengan  persoalan  konflik.  Dari penelitian  karakter  kedua  inilah,  katup-katup pengaman  jejaring  sosial  itu  bisa  ditemukan, dibingkai, dan dijadikan strategi dalam membangun masyarakat  yang  aman,  toleran,  dan  harmonis. Melalui  proyek-proyek  penelitian  tentang  suku bangsa, etnisitas, dan worldview pada komunitas-komunitas  suku  bangsa  di  Nusantara inilah, Abdul Rachman Patji dapat menyodorkan aspek-aspek  dan  perspektif  kebudayaan  untuk mampu menjadi alat peredaman konflik.
Pada perkembangannya, karakter penelitian kedua ini kemudian memasuki ranah kebudayaan dari sisi kebahasaan. Penelitian kebahasaan yang ada  relatif  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Badan  Bahasa.  PMB  LIPI  lebih membangun perspektif sosiolinguistik dan etnolinguistik daripada membangun aspek linguistik murni. Perspekstif sosiolinguistik dan etnolinguistik menjadi sangat strategis di dalam upaya mitigasi dan peredaman konflik, karena banyak nilai-nilai positif  kebudayaan  yang  tergali  dan  dapat dikembangkan  sebagai  strategi  jaring  pengaman sosialnya.  Selain  untuk  kepentingan  pelestarian kebudayaan,  baik  dalam  konteks  struktural  dan formalitas,  ataupun  dalam  arti  kultural  dan informal,  penelitian  tentang  kebahasaan  dan kebudayaan  tersebut  juga  memungkinkan  hadirnya sistem  peringatan  dini  terhadap  konflik,  dan sebagainya.  Penelitian  pada  karakter  kedua  ini dapat dinyatakan sangat berhasil, karena menjadi program  unggulan  dan  prioritas  nasional. Karakter  penelitiannya  juga  masih  berlangsung hingga tahun 2017 ini.
Mempraktikkan  Etnografi  pada  Penggalian Bahasa dan Budaya Daerah
Kajian kebudayaan di Indonesia, walaupun bagi  para  peneliti  pemula  seolah  telah  dibahas semuanya  oleh  para  peneliti  terdahulu  baik  dari Indonesia ataupun luar negeri, tetapi ranah kajian dalam berbagai perspektif masih dapat dilakukan dengan  komprehensif.  Hal  ini  disebabkan Indonesia  terdiri  dari  ratusan  etnik  dan  masing- masing  etnik  pada  umumnya  memiliki  bahasa dan budayanya sendiri. Kelompok etnik tersebut berada  pada  kantong-kantong  wilayah  tertentu ataupun  telah  menyebar  ke  berbagai  wilayah lintas dari tempat asalnya. Dalam arti sederhana, etnik  tertuju  pada  kelompok  manusia  atau masyarakat  beserta  kebudayaannya,  sementara bahasa  tertuju  pada  sistem  komunikasi  antara satu  individu  dengan  individu  lainnya.  Hal paling  penting  adalah  bahasa  menjadi  alat
representasi  kebudayaan  dari  kelompok-kelompok etnik yang ada.
Memotret  bahasa  berarti  juga  memotret kebudayaannya,  dan  sebaliknya  pengungkapan aspek  kebudayaan  dalam  berbagai  dimensinya mau  tidak  mau  harus  mengungkap  kosakata- kosakata  kebahasaan  yang  khas.  Kosakata bahasa  dari  dimensi  kebudayaan  yang  ada dimaknai  sesuai  dengan  bahasa  aslinya,  dan kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  lain, dan  konteks  dari  kosakata  tidak  boleh  dilepas begitu  saja.  Konteks  itu  adalah  kebudayaannya, sedangkan  hal  penjelas  dalam  suatu  ungkapan tertentu  adalah  bahasa.  Oleh  karena  itu,  dalam bidang  sosial  kemanusiaan,  penelitian  bahasa dan kebudayaan tidak bisa dilepaskan antara satu dengan hal lainnya.
Kedua aspek di atas pun menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada isu-isu peringatan  dini  dan  penyelesaian  konflik  yang seringkali  terjadi  di  berbagai  wilayah  Indonesia. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk memetakan  dan  mengurai  proses  internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan komitmen masyarakat dalam  mengikatkan  dirinya  pada  keindonesiaan. Penelitian  Humaedi  (2016)  tentang  rumah  bentang dan  peralihannya  menjadi  rumah  individual  di Kalimantan  Barat,  dinyatakan  oleh  Muhammad AS  Hikam  (2016),  sebagai  potret  membaca Indonesia  dari  kebudayaan  lokal.  Di  dalamnya penuh  dengan  kontestasi  pemaknaan,  sehingga ke-Indonesiaan  pun  akhirnya  memiliki  ragam makna  yang  tidak  bisa  memenangkan  satu pemaknaan tertentu saja.
Keindonesiaan  pun  dapat  terlihat  jelas dalam persoalan keragaman bahasa dan pemaknaan  atasnya.  Bahasa  seringkali  melekat pada  satu  kelompok  etnik  tertentu,  walaupun  ia juga  seringkali  digunakan  oleh  kelompok  etnik lain  dengan  makna  dan  konteks  yang  berbeda. Kenyataan  ini  didapatkan  sebagai  buah  pertemuan antara  dua  atau  lebih  kelompok  etnik  dan kebudayaannya.  Ungkapan  kata  kebahasaan boleh  satu,  tetapi  pemakai  dan  maknanya  bisa lebih  dari  satu.  Di  sinilah  karakteristik  khusus kebahasaan  terlihat;  bahwa  bahasa  dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks kebudayaan penuturnya. Oleh karena itu, jumlah bahasa akan jauh  lebih  sedikit  daripada  jumlah  komunitas etnik, sedangkan jumlah dialek bisa lebih banyak dari  jumlah  bahasa  dan  kelompok  etnik  yang ada.
Jumlah entitas etnik di Indonesia hingga kini  masih  tetap  bertahan,  karena  ia  terkait dengan  identitas  kelompok  manusia  yang  hidup dan  memiliki  sistemnya  tersendiri,  baik  dalam wilayah  tertentu  atau  telah  mengalami  penyebaran. Sebagian  kecil  di  antara  mereka  masih  hidup berpindah  atau  nomaden,  tetapi  umumnya mereka  telah  banyak  memilih  menetap  pada wilayah-wilayah tertentu. Jumlah kelompok etnik dan  termasuk  kebahasaannya  akan  berkurang,  bila ia  mengalami  situasi  darurat  yang  mengurangi atau  menghabiskan  populasinya.  Hal  ini  bisa berhubungan  dengan  kebencian  etnis,  sehingga terjadi  genosida  (pemusnahan  etnis)  sebagaimana yang  terjadi  di  wilayah  Afrika,  Uni  Soviet, Australia,  atau  karena  serangan  sakit  dan penyakit  yang  menghabiskan  seluruh  populasi etniknya,  sebagaimana  yang  dialami  kelompok tertentu  di  Afrika,  Amerika  Latin,  dan  wilayah kutub.
Di Indonesia, genosida etnik dan bahasa sendiri  tidak  pernah  terjadi.  Negara  ini  sangat menghargai  keberadaan  kelompok  suku  bangsa dan  termasuk  kekayaan  kebudayaan  di  dalamnya, walaupun  pelayanan  dan  jaminan  terhadap mereka  kadang  masih  bersifat  terbatas.  Selain alasan fisik tersebut, jumlah kelompok etnik juga bisa  berkurang  sebagai  akibat  dari  tidak  adanya pengakuan  terhadap  etnik  tersebut.  Tiadanya pengakuan  itu  disebabkan  karena  adanya tekanan-tekanan  struktural  dan  kultural  tertentu, baik berupa tekanan fisik ataupun psikis.
Serupa  dengan  pengurangan  populasi kelompok etnik, entitas kebahasaan dan kebudayaan juga bisa mengalami penurunan jumlah penutur  dan  pelaku  kebudayaannya,  ataupun hilang  sama  sekali.  Ancaman  kepunahan  bahasa daerah,  yang  di  dalamnya  juga  ada  makna tentang  budaya  lokal,  seringkali  terlihat  dan terjadi  di  sekelilingnya.  Pihak  pengancam  atau pemberi pengaruh terhadap vitalitas kebahasaaan suatu  kelompok  etnik  tertentu  berasal  dari  tiga pihak.  Pemberi  pengaruh  pertama  berasal  dari kekuatan  formal,  yaitu  bahasa  nasional  ketika kelompok  penutur  bahasa  itu  berada  pada  satu wilayah  negara  tertentu  dan  tunduk  untuk menggunakan  bahasa  nasional  dalam  berbagai ranah kehidupannya.
Aktor pemberi pengaruh terhadap keberadaan  bahasa  daerah  seperti  ini  sangat nyata,  sehingga  berdampak  terhadap  bahasa nasional yang digunakan dalam ranah-ranah atau ruang pribadi bahasa daerah. Penggunaan bahasa
Indonesia  misalnya  telah  memasuki  wilayah ruang adat dan ritus, tempat doa dan mantra telah diinfiltrasi oleh bahasa Indonesia. Hal ini terlihat nyata  dalam  ritus  masyarakat  Dayak  di Kalimantan Barat (Sudiyono, 2013), orang Batak di  Sumatera  Utara  (Tumanggor,  1999),  dan masyarakat  Kafoa  di  Alor  Barat  Daya  NTT (Humaedi,  2014).  Ranah  keluarga,  termasuk perawatan  anak,  juga  tidak  lepas  dari  pengaruh penggunaan  bahasa  nasionalnya.  Apalagi  pada ranah  pendidikan,  hampir  sebagian  besar generasi  muda  penutur  bahasa  daerah  telah dikenalkan  bahasa  nasional  pada  pendidikan anak  usia  dini  (PAUD),  sehingga  kemampuan bahasa  daerahnya  “telah  terganggu”  dengan penggunaan  bahasa  nasionalnya  (Sukmawati, 2016; Tondo, 2016; Patji, 2015; Hisyam, 2014).
Pemberi  pengaruh  kedua  adalah  bahasa daerah lain yang berada di sekitar entitas bahasa daerahnya.  Keberadaan  suatu  entitas  bahasa daerah  bisa  saja  dipengaruhi  oleh  keberadaan bahasa  daerah  lain,  karena  perbedaan  mencolok di  antara  keduanya.  Populasi  penutur  bahasa mayoritas  di  sebuah  daerah  memungkinkan bahasa  daerah  lain  terdesak,  tidak  berkembang, dan  akhirnya  mengalami  kepunahan.  Pola ancaman  seperti  ini  terjadi  misalnya  pada  kasus kebahasaan  di  wilayah  Alor,  bahwa  bahasa mayoritas  Klon  telah  mendesak  penggunaan bahasa-bahasa daerah lain semisal Kafoa, Beilel, dan  Pura  di  sekitar  selat  Tereweng-Pura. Terlebih  ketika  penggunaan  bahasa  Klon dilindungi  oleh  janji  akad  darah  dari  berbagai entitas  penutur  kebahasaan  yang  mengharuskan para  penutur  bahasa  sekitar  wilayah  tersebut harus  menggunakan  bahasa  Klon  ketika  ada perjumpaan di pasar ataupun ritual-ritual tertentu yang  melibatkan  para  penutur  dari  berbagai bahasa etnik lainnya (Sudiyono, 2013).
Pemberi pengaruh terakhir adalah kelompok internal penutur di wilayah kebahasaannya. Jenis  ancaman  dan  komponen  pengaruhnya berasal  dari  perkawinan  campuran,  kurangnya kepercayaan diri, dan ketidakmauan penggunaan bahasa  daerah  dalam  berbagai  ranahnya.  Tanda- tanda  itu  sudah  terlihat  jelas  pada  keluarga  di wilayah  yang  memiliki  bahasa  daerah,  termasuk dalam  transmisi  kebahasaan  pada  proses pemeliharaan  atau  perawatan  anak-anak  usia kritis  kebahasaan.  Ancaman  terhadap  bahasa daerah juga mengindikasikan adanya peningkatan  ancaman  terhadap  keberadaan kebudayaan  daerah.  Hilangnya  bahasa  daerah pada mantra asli, misalnya, juga akan mengubah
atau  menghilangkan  konteks  pandangan  dunia (worldview)  dalam  sebuah  susunan  kalimat- kalimat  pada  mantra  tersebut.  Worldview  yang dipegang  oleh  masyarakat  adalah  sebuah khazanah  kebudayaan  yang  didasarkan  pada nilai-nilai  pengetahuan  dan  kepercayaan  pada sebuah konteks wilayah tertentu (Patji, 2008).
Tiga aktor pemberi pengaruh keberadaan bahasa  dan  budaya  daerah  di  atas  terlihat  pada bahasa-bahasa  yang  ada  di  berbagai  wilayah Indonesia,  walaupun  prosesnya  sangat  lambat dan  kadang  tidak  disadari  oleh  para  penutur bahasa  dan  pelaku  budayanya  sendiri.  Jika ancaman  yang  berasal  dari  tiga  pihak  di  atas terus  terjadi  dan  dilakukan  secara  sistematis terhadap  bahasa  daerah  khususnya,  maka menurut  sosiolinguis  Skutnabb-Kangasi  (1999: 48),  proses  “genosida  linguistik”  telah  mulai dilakukan.  Kata  genosida  di  sini,  tidak  merujuk pada  “sebuah  pembantaian  etnik  penutur kebahasaannya”,  tetapi  merujuk  pada  proses “kehilangan  bahasa  daerahnya”.  Ia  seolah berjalan  secara  alamiah  dengan  hadirnya  tiga pengancam  atau  pemberi  pengaruh  di  atas  yang masuk ke dalam  wilayah komunitas penuturnya. Lebih  lanjut,  Skutnabb-Kangasi  (1999:  52) menyatakan bahwa "jika bahasa daerah tidak lagi digunakan  sebagai  media  utama  pendidikan  dan perawatan  anak,  atau  sebaliknya  telah  terjadi pelarangan  penggunaan  bahasa  daerah  di  dalam pergaulan  sosial  harian  di  rumah  dan  di sekolahnya,  hal  yang  terjadi  sesungguhnya adalah apa yang disebut "genosida linguistik".
Jika  ditelusuri  dari  perjalanan  penelitian bahasa  dan  budaya  yang  terancam  punah, khususnya  dalam  Prioritas  Nasional  (PN  11), proses  “genosida  linguistik”  yang  berjalan alamiah  dan  tanpa  disadari  sebenarnya  mulai terlihat  terjadi  di  berbagai  kelompok  penutur. Proses  ini  tentu  terjadi  karena  tiga  pemberi pengaruh  di  atas  seolah  melupakan  atau membiarkan bahasa daerahnya tidak terpakai dan kemudian menghilang dengan sendirinya. Peristiwa  bahasa  daerah  Beilel  di  sekitar masyarakat  Kafoa  yang  tinggal  dua  orang penutur  saja  telah  menjadi  bukti  bahwa  tiga pemberi  pengaruh  vitalitas  kebahasaan  itu  hadir dan melemahkan bahasa daerah. Walaupun aktor negara  tidak  hadir  dalam  proses  pelemahannya, tetapi  lingkungan  kebahasaan  sekitar  telah memojokkan  bahasa  Beilel  ini  menjadi  lemah dan akhirnya menghilang (Sudiyono, 2013). Hal ini  semakin  diperkuat  oleh  fakta  bahwa  bahasa Beilel tidak hidup dalam sebuah kelompok suku
bangsa sendiri. Bahasa ini seolah  “menumpang” dalam  kehidupan  kelompok  etnik  Kafoa  dan Klon  yang  masing-masing  memiliki  bahasanya sendiri.  Dengan  demikian,  tingkat  partisipasi penggunaan  bahasa  Beilel  pun  menjadi  sangat lemah.  Hal  seperti  ini  pun  terjadi  pada  tingkat partisipasi  bahasa  Oirata  di  pulau  Kisar, sebagaimana  yang  diteliti  oleh  Leolita  Masnun dan Soewarsono (2014).
Fenomena  hadirnya  semacam  “genosida linguistik” dalam arti sebuah proses, tidak hanya merujuk pada aspek kebahasaan, melainkan juga pada aspek kebudayaannya. Artinya, menghilangkan atau  memusnahkan  bahasa,  berarti  menghilangkan dan  memusnahkan  budaya  para  penuturnya,  dan demikian  sebaliknya.  Apalagi  jika  diilustrasikan bahwa kebudayaan itu adalah rumah dan bahasa itu adalah pintunya, maka ketika rumah itu telah kehilangan  pintunya,  ia  “tidak  akan  pantas” disebut  rumah.  Keadaan  ini  kemudian  hanya disebut  sebagai  sebuah  bangunan  yang  di dalamnya  tidak  memiliki  banyak  makna.  Ketika bangunan itu tidak lagi bisa dimasuki penghuninya,  ia  tidak  akan  bermanfaat  apapun, dan  tidak  memberikan  pengaruh  timbal  balik dalam  proses  pengembangannya.  Ia  hanya  akan menjadi tempat penguburan dari semua nilai dan sistem kebudayaan dan kebahasaan  yang pernah dikenal  sebelumnya.  Dalam  konteks  ini,  maka pengancam  atau  pemberi  pengaruh  pertama  dan kedua  menjadi  aktor  yang  paling  berpeluang dalam  memusnahkan  dua  aspek  kedaerahan tersebut.
Dalam  Konvensi  Internasional  untuk Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida  yang  disiapkan  oleh  PBB,  genosida linguistik  dan  budaya  ditulis  secara  bersamaan dengan genosida fisik yang berhubungan dengan kelompok  etnik  dan  agama  tertentu.  Ancaman keduanya  dianggap  sebagai  kejahatan  berat terhadap  kemanusiaan  (Skutnabb-Kangasi,  1999). Oleh  karena  itu,  menjaga  dan  memulihkan bahasa  (dan  termasuk  kebudayaan)  daerah  pada akhirnya  harus  menjadi  bagian  dari  reformasi sosial  suatu  bangsa  (Fishman,  1989).  Apa  yang dinyatakan  oleh  Fishman  tentang  kaitan  bahasa dan  reformasi  sosial  dapat  dipahami  bahwa aspek-aspek  kebahasaan  harus  menjadi  bagian dari praktik kehidupan masyarakat, dan termasuk praktik kebijakan negara yang mampu melindunginya dari ancaman kepunahan.
Selaras  dengan  pendapat  Fishman  di atas,  bahasa  dan  budaya  daerah  sesungguhnya
menjadi modal sosial dari sebuah bangsa. Modal sosial tersebut bisa berdiri sendiri sesuai konteks pelaku  di  wilayahnya  masing-masing.  Mereka akan berusaha melestarikan kekayaannya di satu sisi,  dan  akan  memanfaatkannya  sebagai  media penting  pengikat  kebersamaan  di  sisi  lainnya. Melalui  kesamaan  bahasa  dan  budaya,  integrasi sosial  dengan  mudah  dapat  diikat  bersama. Terlebih  ketika  sistem  budaya  tersebut  telah memiliki pesan-pesan dan nilai-nilai moral yang saling menjaga, membuat harmoni, toleransi, dan sebagainya  yang  sangat  kuat,  maka  ia  akan menjadi  media  penting  pencegahan  konflik  atas nama suku.
Dalam  konteks  lebih  luas,  modal  sosial pada  setiap  suku  bangsa  tersebut  merupakan bangunan  sosial  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk membangun  kebersamaan  dan  harmoni  sebuah bangsa. Ibaratnya, ketika bangunan-bangunan itu telah kokoh dengan nilai-nilai budaya positif dan memiliki unsur penghargaan terhadap kelompok- kelompok  suku  bangsa  lain,  dan  demikian sebaliknya, kelompok suku lain pun memiliki hal serupa, maka pertautan antara bangunan itu akan membentuk  sebuah  bangunan  bangsa  yang kokoh  dan  hebat.  Oleh  karena  itu,  penelitian- penelitian etnografi yang menjadikan bahasa dan budaya sebagai objek matter akan menjadi sangat strategis  dalam  menyiapkan,  melanggengkan,  dan memaknai  kehidupan  bangsa,  dan  menjauhkannya dari berbagai konflik yang ada.
Tujuan  penelitian  etnografi  pada  bidang bahasa  dan  budaya  di  atas  inilah  yang  menjadi dasar  penting  mengapa  penelitian-penelitian kebahasaan  yang  ada  di  PMB  LIPI  selalu berbeda  dengan  penelitian  kebahasaan  yang dilakukan  oleh  Badan  Bahasa  ataupun  kantor bahasa lainnya. Penelitian bahasa yang ada akan selalu dilekatkan  dengan perspektif kebudayaan, sehingga  akan  menghasikan  kecenderungan etnolinguistik  dan  sosiolinguistik  yang  komprehensif. Selain  itu,  penelitian  kedua  aspek  tersebut seringkali  dihubungkan  dengan  isu-isu  integrasi nasional,  peneguhan  kedaulatan  NKRI,  dan pembangun  kebersamaan sebuah bangsa.  Isu-isu ini dihadirkan bersamaan dengan upaya penggalian  dan  pelestarian  bahasa  dan  budaya yang  ada  pada  berbagai  suku  bangsa  di Indonesia.
Penelitian  Etnografi  di  Balik  Affirmative  Action Penyelamatan Kekayaan Bangsa
Demi  pencapaian  tujuan  penelitian  yang mengedepankan  pembangunan  bangsa  di  satu sisi,  dan  di  sisi  lain  mendorong  proses pelestarian  bahasa  dan  budaya  berbagai  suku bangsa,  maka  pendekatan  emik  kebudayaan  dan etik  kebijakan  selalu  menjadi  pijakan  dalam penelitian bahasa dan budaya daerah. Penggalian terhadap  peran  dan  karakternya  masing-masing juga selalu diperhatikan dalam prosesnya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bahasa dan budaya  daerah  memiliki  hak  asasinya  masing- masing.  Khususnya  bahasa,  "hak  asasi  dalam persoalan  linguistik  termasuk  dalam  kegiatan pendidikannya merupakan prasyarat penting dari upaya dan tanggungjawab bersama dalam proses pemeliharaan  keanekaragaman  di  dunia  ini” (Skutnabb-Kangasi,  1999:  58).  Dengan  demikian, hak asasi kebahasaan dan kebudayaan, sebagaimana  hak  asasi  manusia  dalam  berbagai aspek  lain,  wajib  dipertahankan  dan  dijaga secara  bersama-sama  oleh  seluruh  masyarakat dan negara (Fishman, 1989).
Salah  satu  upaya  penegakan  hak  asasi dalam  hal  kebahasaan  dan  kebudayaan  daerah adalah  memasukkan  wacana  dan  praktik perlindungannya  sebagai  bagian  penting  dari kekayaan  dan  khazanah  kebudayaan  nasional dan termasuk peninggalan dunia bagi kemanusiaan.  Ketika  bahasa  dan  budaya  daerah diposisikan  sebagai  bagian  dari  kebudayaan nasional, sebenarnya ada tuntutan dan kewajiban yang  harus  dilakukan,  yaitu  negara  harus melindungi  keduanya.  Perlindungan  tersebut memiliki  beraneka  macam  langkah;  ada  yang bersifat  artifisial,  tetapi  ada  juga  yang  bersifat substansial.  Langkah  artifisial  misalnya  dengan memasukkan  bahasa  dan  budaya  daerah  sebagai objek  pariwisata.  Keduanya  dimodifikasi  untuk kepentingan  hiburan  yang  menarik  minat kunjungan  pariwisata.  Para  pelaku  kebudayannya benar-benar  dijaga  atau  dirawat  dan  dihidupi. Sayangnya, kebudayaan direduksi hanya menjadi bidang  kesenian  saja,  khususnya  seni  tari.  Hal seperti  ini  juga  diartikan  sebagai  bentuk perlindungan hak asasi kebudayaan.
Sayangnya,  langkah  yang  bersifat  artifisial di  atas  seringkali  menafikan  aspek-aspek kebudayaan  lain  yang  mencakup  pandangan dunia  atau  pandangan  hidup,  sistem  sosial, struktur  sosial,    pengetahuan  dan  teknologi  lokal, bahasa,  dan  sebagainya.  Hal  yang  paling  sering
terlihat  adalah  bahwa  budaya  kemudian  hanya menjadi  tontotan  semata,  dan  negara  hanya melindungi  “barang-barang”  yang  bisa  ditonton atau  barang  bendawi  saja.  Di  sisi  lain,  aspek- aspek  kebudayaan  lain  yang  tidak  bisa  ditonton atau  dipegang,  akhirnya  dilupakan  oleh  negara. Salah  satunya  adalah  bahasa  daerah.  Aspek  ini seringkali  dinafikan  kehadirannya,  dan  bisa  jadi dianggap sebagai “penganggu” eksistensi bahasa nasional  dalam  berbagai  ranahnya.  Langkah artifisial  seperti  inilah  yang  menyebabkan hadirnya  kecaman  dari  berbagai  pihak  yang menuduh bahwa negara tidak melindungi kekayaan bahasa  dan  budaya  daerah,  atau  kebudayaan nasional telah meminimalkan peran dan khazanah bahasa dan kebudayaan daerahnya.
Jika  merunut  pada  teori  perencanaan bahasa, langkah substansial yang bisa diletakkan pada  upaya  melindungi  bahasa  daerah  dari kepunahannya  adalah  dengan  mempertemukan antara  perilaku  penutur  dengan  pendukung kebahasaan – dan pelaku kebudayaan – yangada. Perilaku  penutur  adalah  sikap  kebahasaan  yang ditunjukkan  penutur  untuk  mengintensifkan penggunaan  bahasa  daerah  dalam  berbagai ranahnya.  Upaya  ini  bertujuan  untuk  mengaktifkan kembali  bahasa  daerah  yang  terancam  punah karena  banyak  penutur  telah  meninggalkan bahasa daerah dan generasi muda pada usia kritis tidak  lagi  diajarkan  bahasa  daerah  oleh  orang tuanya. Kesadaran penutur bahasa daerah itu bisa didapatkan dari pengalamannya langsung dengan komunitas penutur bahasa lain yang benar-benar terancam  punah,  atau  perasaan  kebanggaan tertentu yang hadir karena adanya stimulus akan kejadian-kejadian tertentu, ataupun  karena adanya gugatan dari pihak lain yang mendukung pelestarian bahasa daerah tersebut.
Upaya pelestarian bahasa secara substansial dapat  mengikuti  langkah-langkah  yang  ditetapkan oleh Austin dan Sallabank (2011) tentang kepentingan perencanaan  bahasa.  Istilah  perencanaan  bahasa atau  language  planning  pertama  diperkenalkan oleh  Haugen  (1959).  Dalam  artikelnya,  Haugen mengemukakan  bahwa  perencanaan  bahasa adalah suatu usaha untuk membimbing perkembangan  bahasa  ke  arah  yang  diinginkan para  perencana.  Usaha-usaha  itu  misalnya menyiapkan  ortografi,  penyusunan  tata  bahasa, dan  kamus  yang  normatif  sebagai  panduan  untuk penulis  dan  pembicara  dalam  suatu  komunitas bahasa  yang  tidak  homogen.Menurut  Sallabank (2011),  ada  tiga  aktivitas  penting  dalam
perencanaan  bahasa,  yaitu  corpus  planning, status planning, dan acquisition planning.
Perilaku penutur dalam penguatan bahasa  daerah  yang  merunut  pada  teori perencanaan  bahasa  pada  umumnya  muncul berdasarkan  kesadaran  individu  ataupun  arahan dari  para  pemimpin  lokal  yang  dipatuhi. Kesadaran  itu  bisa  saja  muncul  karena  alasan pemertahanan hak ulayat, legitimasi politik lokal, dan  politik  identitas  tertentu  yang  bertumpu  pada semangat  primordialisme.  Kebahasaan  daerah yang  melekat  pada  kebudayaan  dan  kelompok etnik  tertentu  sangat  dekat  dengan  isu-isu primordialisme.  Inisiatif  internal  masyarakat penutur  berpotensi  menjadi  ikatan  primordialisme baru.  Sementara  itu,  adanya  kelompok  pendukung di  tengah  partisipasi  masyarakat  penutur  dalam upaya  pelestarian  bahasa  daerah  dapat  menjaga ikatan  dan  semangat  primordialisme  menjadi bersifat  terbatas  dan  dapat  dikelola  untuk kepentingan  nasional.  Kelompok  pendukung  itu bisa  berada  pada  posisi  pemerintah  daerah, budayawan,  penggiat,  dan  lembaga  swadaya masyarakat. Kelompok pendukung dalam sistem perencanaan bahasa daerah inilah yang dikategorikan  sebagai  aktor  daerah  yang  memiliki peran  dalam  upaya  pelestarian  dan  pengelolaan bahasa dan budaya daerah.
Para peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan  LIPI  juga berusaha menjadi kelompok pendukung  vitalitas kebahasaan  dan  kebudayaan  lokal  di  berbagai daerah.  Penelitian  bahasa  dan  budaya  yang terancam  punah  di  berbagai  kelompok  suku, seperti  Kafoa,  Pagu,  Kui,  Oirata,  Gamkonora, Hamap,  Kao,  dan  sebagainya  telah  dilakukan secara  intensif  oleh  para  peneliti,  baik  melalui skema  DIPA  Tematik,  Unggulan,  ataupun Prioritas  Nasional.  Dalam  konteks  penelitian bahasa  dan  budaya  Kafoa  di  Pulau  Alor, misalnya,  kehadiran  peneliti  tidak  saja  mampu melestarikan  bahasa  dan  budaya  Kafoa  dalam bentuk  dokumen  kekayaan  budayanya,  tetapi juga  mampu  menumbuhkan  kesadaran  tentang pentingnya pelestarian bahasa dan budaya daerah bagi para pelaku di lokasi penelitiannya.
Bahkan  kelompok  peneliti  Kafoa  telah berhasil  mendorong  affirmative  action  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Bupati  tentang  Pendidikan  dan Pembelajaran  Bahasa  dan  Budaya  Lokal,  dan Surat  Edaran  Kepala  Dinas  Pendidikan  untuk sistem  pembelajaran  bahasa  dan  budaya  daerah
di  berbagai  sekolah.  Selain  itu,  tim  Kafoa  juga telah  berhasil  menjadikan  modul  pembelajaran bahasa  lokal  setempat  seri  1  dan  seri  2  untuk menjadi  master  dari  berbagai  modul  yang  akan dikembangkan  oleh  pemerintah  daerah  dalam upaya pelestarian bahasa-bahasa daerah di Alor.
Kafoa  adalah  nama  sebuah  bahasa  di Alor Nusa Tenggara Timur. Pengenalan pertama memang  berasal  dari  dokumen  Joshua  Project, sebuah  lembaga  Kristen  yang  memiliki  misi khusus  penerjemahan  Al-Kitab  dalam  berbagai bahasa daerah. Sayangnya, project tersebut tidak pernah  menghasilkan  apapun  tentang  bahasa Kafoa,  penerjemahan  Al-Kitabnya,  ataupun dokumen  lain  terkait  bahasa  Kafoa.  Pengenalan pertama  ke  jalur  ilmu  pengetahuan  dan sosialisasinya  ke  berbagai  pihak,  dengan memanfaatkan  berbagai  media  publikasi,  seperti jurnal,  buku,  prosiding,  modul,  opini,  esai, laporan  teknis,  poster,  film  dokumenter,  kamus, dan  sebagainya  dilakukan  oleh  tim  Peneliti Prioritas  Nasional  (PN  11)  LIPI  di  tahun  2011- 2014  yang  pada  awalnya  dikoordinasikan  oleh Abdul  Rachman  Patji  dan  dilanjutkan  oleh  M. Alie  Humaedi,  dan  ditindaklanjuti  kembali dengan  kegiatan  penutup  melalui  skema  DIPA 2017, telah menemukan sebuah titik upaya yang cukup menggembirakan.
Kafoa,  kini  tidak  hanya  dikenal  oleh masyarakat  penuturnya.  Ia  telah  dikenal  juga oleh  ilmuwan,  para  peneliti,  pemerintah  daerah, dan pihak media massa. Banyak pihak seringkali bertanya tentang mengapa bahasa Kafoa ini yang dipilih  sebagai  objek  penelitian,  mengapa budaya  masyarakat  Kafoa  dianggap  penting untuk  diangkat  sebagai  bagian  dari  penelitian bahasa,  dan  bagaimana  pula  cara  tim  peneliti mendorong  kesadaran  berbahasa,  dan  termasuk di  dalamnya  pemberdayaan  masyarakat  dan pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa  dan  budaya  daerah  Kafoa.  Pertanyaan- pertanyaan  itu  tidak  hanya  dijawab  dengan argumentasi-argumentasi  ilmiah,  bahwa  bahasa Kafoa  adalah  bahasa  yang  terancam  punah karena  penuturnya  kurang  dari  1.000  orang. Demikian  juga  bahwa  bahasa  Kafoa  merupakan aset  kebudayaan  bangsa  yang  harus  dipertahankan oleh  para  anak  bangsa.  Selain  itu,  sebagai strategi  language  planning,bahasa  Kafoa  harus didorong  menjadi  sebuah  korpus  yang  berisi sekian  dokumen  kebahasaan,  sehingga  ada kesinambungan  berbahasa  yang  sama  persis dengan  masa-masa  sebelumnya.  Argumentasi ilmiah  itu  telah  tertorehkan  dalam  berbagai
laporan  yang  bersifat  terbuka  ataupun  buku  dan jurnal yang tersiar ke khalayak umum.
Namun,  dibalik  alasan  atau  argumentasi ilmiah  yang  didorong  oleh  tim  peneliti,  alasan lain  yang  mau  atau  tidak  mau  diakui  adalah menjadikan para penutur dan masyarakat sekitar Kafoa  sebagai  bagian  dari  keluarga  besar  tim peneliti  LIPI.  Pendekatan  personal  dan  kolektivitas sebagaimana  dalam  tradisi  etnografi,  sengaja atau  tidak  sengaja,  disadari  atau  tidak  disadari, adalah  langkah  strategis  dalam  penguatan kapasitas  dan  penumbuhan  kesadaran  masyarakat tentang arti pentingnya penggunaan dan pelestarian  bahasa  dan  budaya  Kafoa  yang dimilikinya.  Ada  beberapa  peristiwa  etnografi yang  bersifat  pribadi  dan  kolektif  yang  pada akhirnya berujung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat  kepada  niat  tulus  tim  peneliti  dalam melestarikan bahasa dan menjaga budaya Kafoa. Lima peristiwa itu adalah sebagai berikut.
Pertama,  peristiwa  menggendong  dan mengantarkan  langsung  seorang  anak  penutur bahasa  Kafoa  yang  terbaring  sakit  selama sembilan  bulan  di  rumahnya  ke  rumah  sakit umum  daerah  di  Kalabahi,  Alor,  dan  kemudian membiayai keluarganya sepanjang proses perawatan  inap  dan  pengobatan  di  rumah sehingga  akhirnya  sembuh  pada  lima  bulan setelahnya  merupakan  pijakan  awal  tumbuhnya kepercayaan  masyarakat  di  dusun  Lola  dan Habollat  terhadap  tim  peneliti.  Kedua,  peristiwa menyelesaikan  konflik  rumah  tangga  sebuah keluarga muda yang sudah menahun lamanya di dusun  Kalibeng  pun  menjadi  catatan  tersendiri dari  tingkat  keberterimaan  masyarakat.  Ketiga, proses  pembiayaan  tiga  anak  yatim  dari  dusun Lola  dan  Habollat,  dari  saat  hendak  lulus  SD, proses  masuk  SLTP,  dan  hingga  kemudian diterima  di  tingkat  SLTA,  telah  memungkinkan semakin  kuatnya  ikatan  kepercayaan  antara masyarakat  dan  tim  peneliti.  Keempat,  keterlibatan tim  peneliti  dalam  proses  pembangunan  rumah ibadah, baik masjid ataupun gereja, juga semakin menyakinkan  warga  penutur  Kafoa,  bahwa peneliti  hadir  sebagai  bagian  dari  kehidupan mereka.  Kelima,  peneliti  juga  telah  membawa dan mengasuh dua orang anak dari dusun A dan dusun  B  untuk  disekolahkan  di  Jakarta.  Kedua orang  anak  itu  akhirnya  menjadi  penguat hubungan antar peneliti dan masyarakat.
Lima  peristiwa  di  atas  dan  ditambah dengan  bangunan  relasi  sosial  lainnya  telah membuat  pencapaian  penelitian  pelestarian
bahasa  dan  budaya  Kafoa  menjadi  relatif  sangat besar.  Pencapaian  itu  didasarkan  pada  indikator penting,  seperti  (i)  Kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya  pelesatarian  bahasa  dan  budaya Kafoa;  (ii)  Munculnya  keinginan  masyarakat untuk  ikutserta  dalam  proses  pendokumentasian bahasa  dan  budaya  Kafoa;  (iii)  Adanya peningkatan  praktik  kebahasaan  Kafoa  di  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  berkeluarga;  (iv) Penggalian  kembali  nilai  bahasa  dan  budaya Kafoa,  dan  kemudian  dilakukan  berbagai perlombaan  untuk  para  generasi  muda;  (v) Penggunaan  nilai-nilai  sosial  budaya  Kafoa  dari generasi lalu untuk memperkuat hubungan sosial dan relasi masyarakat dan negara dalam berbagai pertemuan sosial; (vi) Penggunaan modul bahasa Kafoa  sangat  disambut  antusias  oleh  dunia pendidikan  di  desa  Probur  Utara,  dan  bahkan dijadikan panduan oleh beberapa sekolah di Alor untuk  menjadikannya  sebagai  standar  muatan lokal;  (vii)  Adanya  affirmative  action  dari pemerintah  kabupaten  Alor,  setelah  melalui beberapa kali dengar pendapat, untuk mengeluarkan peraturan  daerah  atau  surat  daerah  terkait penggunaan  bahasa  dan  budaya  daerah  sebagai muatan lokal pembelajaran  di sekolah dasar dan sekolah menengah.
Dari  tujuh  indikator  penting  di  atas, penelitian  etnografi  kebahasaan  dan  kebudayaan Kafoa  di  atas  lebih  terlihat  jelas  pada  tiga indikator  keberhasilan  yang  saling  terkait. Pertama,  penggunaan  nilai-nilai  sosial  budaya Kafoa dalam bahasa Kafoa yang bertujuan untuk menjalin relasi sosial yang baik dan memperkuat relasi  masyarakat  dan  negara.  Kedua,  penggunaan modul bahasa Kafoa untuk kepentingan pembelajaran  muatan  lokal  dan  menjadi  contoh dari sekolah-sekolah lain yang hendak memanfaatkan bahasa  daerah  setempat  untuk  muatan  lokalnya. Ketiga,  affirmative  action  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kabupaten  Alor  dengan  mengeluarkan peraturan  daerah  tentang  pelestarian  bahasa  dan budaya  Alor  secara  umum.  Peraturan  ini ditindaklanjuti dengan surat edaran Kepala Dinas Kabupaten Alor.
Tiga  indikator  keberhasilan  penelitian pelestarian  dan  pemberdayaan  bahasa  dan budaya  Kafoa  di  atas  telah  memungkinkan bahasa Kafoa dikenal dan dipelajari oleh banyak ilmuwan.  Banyak  peneliti  bahasa  di  kantor bahasa  Kupang  dan  Badan  Bahasa  yang  hendak melakukan penelitian tentang bahasa Kafoa, baik dari  sisi  linguistiknya  ataupun  sosiolinguistiknya. Sementara  itu,  para  mahasiswa  dari  Universitas
Indonesia  dan  Universitas  Gadjah  Mada  sering berkomunikasi aktif tentang kemungkinan penelitian dan pemberdayaan bahasa Kafoa dapat ditindaklanjuti  dan  dikembangkan  contohnya untuk  kasus-kasus  kebahasaan  lain.  Demikian juga  beberapa  media  televisi  seperti  Metro  TV, Trans  TV,  dan  TV  One  beberapa  kali  meliputi proses dan upaya pelestarian bahasa dan budaya Kafoa tersebut.
Jika  indikator  keberhasilan  ini  dilihat dari  perspektif  antropologi  kebijakan,  maka penelitian  bahasa  dan  budaya  Kafoa  dapat dinyatakan  berhasil.  Artinya,  penelitian  yang dimaksud  tidak  sekadar  membuahkan  berbagai karya  ilmiah,  tetapi  juga  telah  memicu tumbuhkembangnya kesadaran masyarakat, penguatan partisipasi, dan affirmative action dari pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  (i) teknisasi  bahasa,  (ii)  politik,  dan  (iii)  basis  ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Chris  &  Shore  (1997)  dapat  disatukan  dalam penelitian  yang  menghasilkan  politik  kebijakan pelestarian bahasa dan budaya Kafoa.
Dalam konteks Kabupaten Alor, penelitian dan  pemberdayaan  bahasa  dan  budaya  Kafoa mendapatkan  tempat  yang  khusus.  Ia  menjadi semacam  percontohan  bagi  bahasa  daerah  lainnya untuk  segera  mendapatkan  perhatian  atas keselamatan  dan  pelestariannya.  Namun  demikian, pertanyaan yang seringkali muncul dalam proses penelitian dan pemberdayaan bahasa dan budaya Kafoa  adalah  bagaimana  pengembangan  lebih lanjut  pembelajaran  bahasa  dan  budaya  Kafoa melalui  modul  yang  dibuat  para  peneliti sebelumnya? Apakah ada kendala yang menyulitkan  pembelajaran  bahasa  Kafoa,  dalam arti  praktiknya?  Apakah  para  penutur  dan pemerintah daerah,  khususnya  lembaga-lembaga terkait,  masih  mau  menindaklanjutinya  dengan berbagai  program  pendukungnya?  Apakah bahasa  dan  budaya  Kafoa  memiliki  nilai-nilai strategis  untuk  menguatkan  relasi  antara  warga masyarakat  dan  negaranya,  sehingga  konsepsi dan  praktik  persatuan  di  antara  masyarakat  dan negara  dapat terwujud? Beberapa pertanyaan ini tentu  didasarkan  pada  permasalahan  dan fenomena  yang  terjadi  bersamaan  dengan implementasi kegiatan penelitian dan pemberdayaan bahasa dan budaya Kafoa.
Dalam implementasinya, seringkali dijumpai beberapa kendala, baik teknis ataupun substansi. Dalam hal teknis, terlihat bahwa persoalan utama pembelajaran  bahasa  dan  budaya  Kafoa  atau
muatan lokal lainnya selalu terkait dengan aspek pembiayaan  dan  ketersediaan  para  pengajarnya. Sementara  pada  hal  substansi  dapat  dinyatakan bahwa modul pembelajaran yang dibuat sebelumnya masih jauh dari sebuah dokumentasi lengkap  mengenai  bahasa  dan  budaya  Kafoa.  Ia bersifat  sederhana,  sehingga  memungkinkan modulnya belum bisa mencakupi secara keseluruhan  kebutuhan siswa terhadap kosakata, tata  bahasa,  dan  nilai-nilai  budaya  Kafoa  yang ada di sekitarnya.
Perlu  disampaikan  bahwa  hal  paling membedakan  kegiatan  penelitian  bahasa  dan budaya  Kafoa  dibandingkan  dengan  penelitian bahasa-bahasa  Non-Austronesia  lainnya,  adalah perumusan dan penyusunan bahan pembelajaran Kafoa  sebanyak  dua  jilid.  Jilid  pertama  untuk kelas 2 sd. 3 SD, dan jilid kedua untuk kelas 4 sd 6 SD, yang keduanya juga bisa digunakan untuk pembelajaran di tingkat  SMP. Modul pembelajaran yang  disusun  pada  tahun  2014  sebelumnya menjadi  salah  satu  indikator  penting  keberhasilan program prioritas nasional (PN 11), dan manfaat bagi  masyarakatnya  terlihat  jelas  pada  pada proses  penelitian  DIPA  tahun  2017  ini.    Modul pembelajaran  Kafoa  yang  disusun  para  peneliti, dan diawasi ketat pelaksanaannya oleh tetua adat di  Habollat  dan  Lola  telah  menjadi  contoh bagaimana upaya pelestarian bahasa dan budaya apapun  tidak  sekadar  pada  proses  penelitian. Aspek pendampingan dan pemberdayaan masyarakat  harus  diarahkan  untuk  berpartisipasi dalam  berbagai  proses  pendokumentasian  dan pembelajarannya  di  tingkat  implementasinya. Perencanaan  bahasa  (language  planning)  tidak hanya  berorientasi  pada  hasil-hasil  ilmiah belaka,  tanpa  pelibatan  masyarakat  untuk melestarikan bahasa di dalamnya.
Banyak  aktivitas  penelitian  kantor  bahasa dan  Badan  Bahasa,  tetapi  sifatnya  lebih  tertuju pada  upaya  pendokumentasian  bahasa  daerah. Sementara  Badan  Pelestarian  Nilai  Tradisional (BPNT)  lebih  bersifat  pendokumentasian  kekayaan budayanya  saja.  Proses  pendokumentasiannya  juga lebih  menekankan  pada  tugas  para  peneliti  dan hanya  menjadikan  kelompok  masyarakat  pelaku dan  penuturnya  sebagai  informan  yang  dimintai keterangan  kata  dan  maknanya.  Ketika  masyarakat sebatas  menjadi  objek  penelitian,  penelitian tersebut  tidak  akan  menghasilkan  penumbuhan kesadaran  dan  peningkatan  partisipasi  di  tingkat masyarakat dari objek material penelitiannya.
Dengan melihat kelemahan model penelitian  seperti  itu,  tim  peneliti  PN  11-LIPI untuk  Kafoa  mengambil  inisiatif  yang  cukup berbeda  dibandingkan  yang  lain.  Tim  berusaha melibatkan  dua  puluh  orang  tetua  adat  untuk bertemu,  membahas,  dan  memberikan  masukan dalam  proses  penyusunan  modul  pembelajaran. Ada  empat  kali  pertemuan  intensif  yang dilakukan  bersama,  dan  puluhan  kali  pertemuan dilakukan  secara  khusus  kepada  individu  yang dianggap  mampu  memberikan  sumbangan  bagi kegiatan penyusunan modul. Pertemuan pertama dilakukan  untuk  membangun  satu  kesepahaman bersama tentang pentingnya modul tersebut, dan merumuskan tata urutan kurikulum pembelajarannya. Saat  itu,  banyak  ide  dan  masukan  yang memperkaya  rencana  modul  pembelajaran  yang akan  disusun.  Pada  pertemuan  kedua,  setelah bahan  rencana  modul  disusun  sementara  oleh tim,  maka  para  tetua  adat  diminta  mempelajarinya dan  memberikan  catatan  penting.  Pertemuan kedua  ini  untuk  menjaring  alasan  keberterimaan dan  argumentasinya,  sehingga  modul  ini  bisa dikatakan sebagai kerja bersama antara masyarakat dan perwakilan negara (tim peneliti).
Bahan  perbaikan  kemudian  menjadi bahan  diskusi  pada  pertemuan  ketiga.  Pada pertemuan  ketiga  inilah,  perbaikan  terus  dilakukan untuk  menata  ulang  kosakata,  kalimat,  dan substansi  cerita  yang  wajib  ada  pada  modul pembelajarannya.  Akhirnya,  pada  pertemuan keempat,  secara  aklamasi  para  tetua  adat menyetujui  bahan  modul  pembelajaran  yang sudah  ditata  ulang  dan  diperbaiki  berdasarkan masukan  dari  semua  orang  yang  terlibat.  Pada pertemuan terakhir ini juga diberikan latihan dan metode  pembelajaran  yang  dianggap  cocok untuk  tingkat  dan  sistem  kebudayaan  yang dikenal  di  masyarakat  Kafoa.  Keterlibatan  tetua ada  pada  empat  pertemuan  formal  dan  disertai dengan puluhan pertemuan informal, tanpa biaya memadai,  menjadi penanda bahwa mereka ingin terlibat  dalam  mengukir  sejarah  penyusunan modul pembelajaran bahasa Kafoa. Mereka telah mau mengartikan bahwa modul itu adalah bahan penting  dari  upaya  pelestarian  bahasa  dan budaya Kafoa yang terancam punah itu.
Keterlibatan para tetua adat dan pemegang hak kesulungan dari keluarga-keluarga fam  masyarakat  Kafoa  mengindikasikan  adanya kesadaran  tentang  ancaman  kepunahan  bahasa dan  budaya  Kafoa  itu.  Dalam  banyak  kasus, mereka secara terbuka menyatakan bahwa  anak- anak  dan  pemuda  tidak  lagi  mengetahui  banyak
kosakata  bahasa  dan  memahami  budaya  Kafoa yang  ada.  Mereka  juga  tidak  tahu  tentang  cara mengucapkan  bahasa  Kafoanya  dengan  benar, ataupun  tidak  tahu  fase-fase  tentang  rangkaian tradisi  budaya  Kafoa  dalam  berbagai  aspek kehidupan. Mereka juga menyatakan secara terus terang  bahwa  sebagian  anggota  masyarakat lainnya  telah  tidak  mengerti  nilai-nilai  dan kebiasaan  sosial  budaya  masyarakat  Kafoa. Mereka  tidak  lagi  tahu  tentang  asal  usul leluhurnya.  Mereka  tidak  lagi  mengerti  tentang ritual  persembahan  batu  hitam  mesbah  suci. Mereka  tidak  lagi  mengerti  tentang  hubungan antar-fam  dan  pengakuan  hak  kesulungan  pada masing-masing  anggota  famnya.  Mereka  juga tidak mengerti cara pembukaan lahan, dan ritual- ritual  yang  menyertainya.  Mereka  juga  kurang paham harus bersikap bagaimana ketika berhadapan  dengan  ketua  adat,  keturunan  kapiten, dan  para  orang  tua  dari  berbagai  fam  keluarga, dan sebagainya.
Dengan kenyataan seperti itulah, mereka beranggapan bahwa modul  pembelajaran bahasa yang  di  dalamnya  sangat  kental  dengan  nilai- nilai  budaya  Kafoa  yang  mampu  memasuki dunia  pendidikan  dasar  dan  menengah  pertama itu dapat kembali mengingatkan dan mengembalikan  generasi  muda  orang  Kafoa untuk  mengerti  adat  istiadat,  sistem  sosial budaya,  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  kebudayaan  orang  Kafoa.  Modul pembelajaran merupakan alat strategis pengetahuan kelompok  generasi  tua  kepada  generasi  muda. Dibandingkan  media  lainnya,  modul  merupakan alat yang bersifat langsung menghujam ke dalam kemampuan  kognisi  dan  afeksi  anak-anak  pelanjut tradisinya.  Terlebih  ketika  modul  pembelajaran ini dikemas secara menarik dengan gambar yang sesuai  dengan  pengalaman  kebudayaan  si  anak, dan  lekat  dengan  foto-foto  lingkungan  sekitarnya, maka  hal  tersebut  telah  mendekatkan  bayangan sang anak kepada kondisi kebudayaan sekitarnya.
Apalagi pembelajaran bahasa dan budaya  juga  didukung  metode  pembelajaran modern, yaitu nilai baik sebagai reward dan nilai jelek sebagai punishment. Walaupun hal terakhir bukan  tujuan  utama  dari  penyusunan  modul pembelajaran  ini,  tetapi  setidaknya  kompensasi nilai  telah  mengarahkan  kemauan  anak  Kafoa untuk lebih mengerti dan memahami kebahasaan dan  kebudayaannya.  Modul  pembelajaran  akhirnya adalah  proses  perjumpaan  dari  sifat  alamiah kebudayaan  dengan  skenario  rekayasa  untuk menanamkan  nilai-nilai  kebudayaannya  yang
didasarkan pada kekuatan data  etnografi bertahun-tahun.  Hal  ini  tentu  akan  berimbas positif  terhadap  upaya  pelestarian  kekayaan kebudayaan kelompok primordialnya.
Sebagaimana  ditulis  Benedict  Anderson tentang  negara  bangsa  (2002)  dan  Kuasa  Kata (2000)  tentang  politik  nasionalis  yang  didorong kemajuan  dalam  media  cetak,melalui  tulisan, ide-ide  nasionalisme  disebarkan  ke  berbagai pelosok  daerah  dan  dibaca  oleh  warga  berbagai kelompok  etnik,  suku,  bahasa,  dan  agama.  Di dalam  politik  nasional  juga  termasuk  di  dalamnya kekayaan kebudayaan, proses integrasi, adaptasi, dan  ikatan  nasionalis  kemudian  menjadi  elemen dari  politik  nasional.  Politik  nasionalisme  akhirnya disemaikan,  ditumbuhkan  dan  dikuatkan  oleh media  cetak  yang  isinya  benar-benar  dikemas dengan  baik  oleh  para  aktor  nasional  atau  para perantara  budaya  untuk  mentransmisikan  ide nasionalisme  itu  agar  diterima  kepada  khalayak umum.  Dalam  arti  ini,  media  cetak  memiliki peran  strategis  dalam  mentransmisikan  ide kebudayaan  nasional  ke  kebudayaan  lokal,  dan demikian sebaliknya.
Jika  proses  transmisi  politik  nasionalisme yang  menggunakan  media  cetak  di  atas diterapkan untuk kepentingan pelestarian budaya dan  bahasa  Kafoa  serta  proses  transmisi  lintas generasi,  modul  pembelajaran  yang  ditetapkan dalam  dunia  pendidikan  merupakan  sarana strategis untuk pengembangan kebudayaan lokal dan  nasional  di  masyarakat  Kafoa.  Modul menjadi  ibarat  media  cetak  yang  mampu menanamkan  nilai  kebudayaan  yang  hendak disampaikan dari para tetua adat kepada generasi muda. Melalui dunia pendidikan, modul itu akan diperhatikan  secara  seksama  oleh  siswa  dan perangkat  sekolah.  Sistem  ini  akan  berjalan  dan berjalan  selaras  dengan  penyampaian  langsung oleh  para  tetua  adat  dalam  berbagai  forum pertemuan  adat.  Kepala  sekolah  SLTP  Satap  di Habollat pernah mengatakan sebagai berikut.
“Teman-teman  LIPI  benar-benar  melakukan langkah  strategis  dalam  upaya  pelestarian bahasa  dan  budaya  Kafoa  di  sini.  Bahkan cara  ini  menjadi  pembicaraan  terus  menerus di antara kepala sekolah di berbagai wilayah yang  memiliki  suku  dan  bahasa  yang berbeda.  Mereka  cemburu  kenapa  wilayahnya tidak serta diteliti oleh para peneliti LIPI itu. Mereka ingin dibuatkan modul pembelajaran untuk  SD  dan  SMP,  sehingga  nilai-nilai kebudayaan  dan  kosakata  kebahasaan  itu tidak  hilang  di  kalangan  anak-anak  itu.
Modul  dalam  dunia  pendidikan  adalah jiwanya pendidikannya. Ketika teman-teman di  LIPI  telah  menggenggam  jiwanya,  maka seluruh perangkat di dalamnya akan mengikuti  apa  yang  hendak  diarahkan  oleh jiwa  itu”  (Wawancara  dengan  Marthinus, Kepala SLTP Satap, 2 Mei 2017).
Pernyataan  di  atas  mengandung  makna tentang politik kebudayaan yang cukup kuat dari sebuah  modul  pembelajaran  yang  disusun  oleh tim  peneliti  (bersama  masyarakat  yang  diwakili para  tetua  adat).  Modul  itu  ibarat  jiwa  dalam dunia  pendidikan  (mungkin  jiwa  pembelajaran, maksudnya)  menjadi  catatan  tersendiri  untuk direnungkan.  Apa  yang  dinyatakan  oleh  kepala sekolah itu tidaklah mengada-ada, karena modul memang  menjadi  alat  pandu  dalam  kegiatan belajar  dan  mengajar.  Seorang  guru  membutuhkan panduan saat mengajar siswanya. Demikian juga ketika  siswa  belajar  selalu  membutuhkan panduan  untuk  mengerti  dan  memahami  apa yang  diajarkan  oleh  gurunya.  Modul  dibuat berdasarkan  segala  pengetahuan  yang  hendak disampaikan  oleh  si  pembuatnya.  Beberapa pertimbangan  substansi  dan  teknis  selalu menyertai dalam proses pembuatan modul.
Oleh  karena  itu,  maka  untuk  kepentingan pelestarian  bahasa  dan  budaya  Kafoa,  maka modul  itu  pun  diisi  oleh  pesan-pesan  penting tentang khazanah kebudayaannya. Kosakata, tata bahasa, dan latihan yang diselingi oleh cerita dan pepatah  yang  dikenal  dalam  kebudayaan masyarakat  Kafoa  menjadi  pesan  khusus  untuk disampaikan  dalam  proses  pembelajaran  itu. Pesan-pesan  seperti  inilah  yang  diilustrasikan pula  dalam  “politik  nasionalisme”  sebagaimana yang  ditulis  oleh  Anderson  di  atas.  Akhirnya, melalui  modul  pembelajaran  dalam  aktivitas belajar  mengajar  di  dunia  pendidikan  itulah potensi  pelestarian  kebudayaan  masyarakat Kafoa  akan  terjamin  keberlanjutannya  dari sekarang, sampai di kemudian hari.
Akhirnya,  modul  pembelajaran  rupanya menjadi  media  penting  dalam  “transmisi kebudayaan”  dari  generasi  sebelumnya  kepada generasi  muda.  Bahkan,  ia  tidak  hanya  mampu merevitalisasi  atau  melestarikan  bahasa  dan pengetahuan  budaya  sebagaimana  bahan  ajar yang ditetapkan, tetapi juga mendorong kebudayaan dan bahasa lain untuk tampil dalam proses  pembelajarannya.  Jika  hal  ini  diteruskan, maka  penguatan  kebudayaan  lokal  di  Alor, sebagaimana  yang  diharapkan  dalam  Peraturan Bupati  Alor  No.  29  Tahun  2015  tentang
kurikulum muatan lokal satuan pendidikan dasar dan  pendidikan  menengah  di  kabupaten  Alor yang  dihubungkan  dengan  sistem  pendidikan nasional akan dapat tercapai.

## Penutup
Penelitian  etnografi  bahasa  dan  budaya bukan  sekadar  dimengerti  sebagai  pendokumentasian dan  proses  pelestarian  kekayaan  bangsa. Penelitian  yang  menjadikan  bahasa  dan  budaya sebagai  objek  material,  mau  tidak  mau,  akan menggali  seluruh  aspek  kehidupan  terkait  pada praktik kebudayaan, tradisi,  nilai-nilai kepercayaan, sejarah  asal  usul,  pandangan  dunia,  etos,  mata pencarian,  jaringan  kekerabatan  dan  sebagainya. Selain  itu  proses  hibriditas  kebudayaan  atau ambang batas  kebudayaan  dari berbagai jejaring kebudayaan  yang  bertemu  pun  dibaca  secara komprehensif.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk menemukan  proses  dan  dampaknya  pada  masing- masing kebudayaan suku bangsanya.
Aspek-aspek  kesukubangsaan  di  atas pada  akhirnya  menjadi  sangat  strategis  untuk menjadi  rujukan  dari  sebuah  proses  mitigasi pencegahan  konflik,  peredaman  atau  resolusi konflik,  dan  bahkan  sebagai  basis  dari  upaya peneguhan  rajutan  kebangsaan  yang  ada. Penelitian  etnografi  pada  bidang  kajian  budaya memungkinkan  aspek-aspek  emik  yang  seringkali dilupakan akan diangkat sebagai sebuah perspektif dan refleksi dalam merencanakan dan mewujudkan rencana-rencana pembangunan yang berhubungan dengan suatu komunitas  atau beberapa  komunitas  lainnya.  Perspektif  ini  akan memudahkan  tingkat  keberterimaan  masyarakat dalam menghadapi berbagai kebijakan yang ada.
Penelitian etnografi bahasa dan budaya yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan  Kebudayaan  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan, misalnya, telah menemukan aspek-aspek kebudayaan penting dalam upaya pencegahan konflik di satu sisi, dan di sisi lain ia adalah bagian penting dari pelestarian  kekayaan  budaya  bangsa.  Modul kebahasaan  Kafoa  misalnya  menjadi  wajahrupa berbagai  nilai  budaya  yang  digali  secara etnografi  dan  kemudian  dikemas  pada  sebuah kumpulan  bahasa  yang  aplikatif.  Melalui  modul ini pula, pemerintah daerah Kabupaten Alor pun kemudian tergerak untuk mengembangkan upaya pelestarian  bahasa  dan  budaya daerah Alor dalam sistem pendidikannya. Hal ini menjadi affirmative action  dari  temuan-temuan  data  penelitian
etnografi  yang  diungkap  secara  mendalam  dan komprehensif.
Demikian  pula  pertemuan  antara  para peneliti  etnografi  dengan  masyarakat  sebagai subjek  penelitiannya,  juga  telah  memungkinkan tumbuhnya kesadaran dan meningkatnya partisipasi mereka  dalam  proses  pelestarian  khazanah kebudayaan  yang  ada.  Selain  itu,  adanya  rasa kebanggaan  suku  bangsa  yang  menjadi  bagian penting  dari  sebuah  bangsa  besar  akan  muncul bersamaan  dalam  sebuah  proses  penelitian. Proses  seperti  ini  menjadi  aspek  penting  dari penumbuhan rasa cinta dan kesadaran berbangsa di tengah keragaman berbagai  kelompok bangsa yang  lain.  Akhirnya,  penghargaan  atas  usaha negara  dalam  melindungi  kekayaan  suku bangsanya  dan  kebanggaan  menjadi  bagian  dari sebuah  bangsa,  akan  menjadi  modal  sosial penting  yang  bisa  dikapitalisasikan  untuk kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa.
Daftar Pustaka
Aditjondro,  George  Junus.  (2007).  “Mengawal Perdamaian  Di  Wilayah-wilayah  Rawan Konflik”.  Dalam  Tim  Peneliti.  (2007). Laporan Penelitian Konflik dan Resolusi Konflik. Ambon: STAIN Ambon.

## Anderson, Benedict. (2002). Imagined Communities
(Komunitas-komunitas Terbayang). Yogyakarta:
Pustaka Pelajar & Insist.
-----------.  (2000).  Kuasa  Kata:  Jelajah  Budaya- budaya  Politik  di  Indonesia.  Yogyakarta: Mata Bangsa.
Anwar,  Dewi  Fortuna,  dkk.  (2007).  Konflik Kekerasan  Internal:  Tinjauan  Sejarah, Ekonomi-Politik,  dan  Kebijakan  di  Asia Pasifik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Bourdieu,  Pierre.  (1993).  The  Field  of  Cultural Production:  Essays  on  Art  and  Literature Pierre  Bourdieu,  Randal  Johnson  [ed]. Columbia: Columbia University Press.
Boudrialliard, Jean. (1998). The Consumer Society:
Myths and Structure. London: Sage.
Crystal,  David.  (2000).  Language  Death.
Australia: Cambridge University Press.
Firmansyah.  (2014).  Mengurai  Konflik  Lampung. Dalam Jurnal Politik. Vol. VI, edisi 1.
Fishman,  Joshua  A.  (1989).  Language  and Ethnicity  in  Minority  Sociolinguistic Perspective. Clevedon: Multilingual Matters.
Fromkin,  Victoria  dan  Rodman,  Robert.  (2003). An  introduction  to  Language:  Seventh Edition. USA: Thomson Wadsworth.
Gaffar, Afan. (2006). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.DIY: Pustaka Pelajar.
Grimes,  Charles  E.  dan  Therik  M.Th,  Tom.
(1997).  A  Guide  to  the  People  and Language  of  Nusa  Tenggara.  Kupang: Artha Wacana.
Haidhar,  Amin  dan  Lalu  M.  Fahmi.  (2017). Nasionalisme  dan  keagamaan  di  Tapal Batas:  Kasus  Merauke  Papua.  Jakarta: Puslitbangbimas Kementerian Agama.
Hanafi,  Hassan.  (2000).  Oksidentalisme:  Sikap Kita  terhadap  Tradisi  Barat,  Pengantar Oksidentalisme. Jakarta: Paramadina.
Haugen,  Einar.  (2001).  “The  Ecology  of Language”  dalam  Alwin  Fill  &  Peter Muhlhausler.  Ecolinguistics  Reader:
Language,  Ecology  and  Environment.
London: Continuum.
Hikam,  Muhammad  AS.  (2016).  “Nasionalisme dalam  Bentangan  Keanekaragaman  Budaya. Sebuah  Catatan  Pengantar”.  Dalam Catatan  Pembahasan.  Jakarta:  P2KK LIPI.
Hisyam,  Muhamad,  dkk.  (2011).  Pemertahanan Bahasa  Pagu.  Jakarta:  PMB  LIPI  &  PT Gading Inti Prima.
Hoed,  Benny  H.  (2011).  “Ekologi  Bahasa,
Revitalisasi Bahasa, Identitas dan Tantangan  Global  dalam  Masyarakat Indonesia  yang  Multikutural”  Prosiding
Diskusi  Pengembangan  dan  Perlindungan Bahasa-Kebudayaan  Etnik  Minoritas untuk  Penguatan  Bangsa”  pada  tanggal 15 Desember. Jakarta: LIPI.
Humaedi, M. Alie. (2013). “Ekpresi Kebudayaan Masyarakat  Penutur  Bahasa  Kafoa  di Habollat  Alor  Barat  Daya.”  M.  Alie Humaedi.  Mereka  yang  Melupakan Mutiaranya:  Dari  Studi  Ekologi  ke Pemertahanan  Bahasa  Kafoa  di  Alor, NTT. Jakarta: LIPI Press.
-----------.  (2013).  “Memaknai  Wasiat  (Woum) sebagai  Kearifan  Budaya  Kafoa”  dalam Jurnal  Sejarah  dan  Nilai  Tradisional, BSNT Bali dan Nusa Tenggara, Vol. XI, No. 1, Maret.
-----------.  (2014),  Mekanisme  Internal  Pelestarian Bahasa & Budaya Kafoa. Jakarta: LIPI.
-----------.  (2015).  “Antara  yang  Lemah  dan Mereka yang Berani: Assesment Penyebab Konflik  Balinuraga  Lampung”.  Jakarta: HFI dan UNOCHA.
-----------.  (2017).  Etnografi  Pengobatan:  Sejarah dan  Falsafah  Pengobatan  Masyarakat Adat Tau Taa Vana. Yogyakarta: LKiS.
Klinken,  Gerry  van.  (2007).  Perang  Kota  Kecil. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.
Koentjaraningrat. (1985). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara.
Lauder,  Multamia  RMT.  (2011).  “Pengelolaan dan Pemberdayaan Bahasa yang Berpotensi Terancam  Punah.” Prosiding Seminar Pengembangan dan Perlindungan Bahasa-Kebudayaan  Etnik  Minoritas untuk  Penguatan  Bangsa.15  Desember.
Jakarta: LIPI.
Liliweri. (2008). Prasangka dan Konflik. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
LIPI  dan  Centre  for  Humanitarian  Dialogue.
(2011). Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah  Analisis  Konflik  di  Maluku: Papua dan Poso. Switzerland: HDCentre.
Malik,  Ichsan.  (2008).  Pembangunan  Perdamaian dan Pencegahan Konflik: Manual Pelatihan.  Jakarta:  Canadian  International Development  Agency  bermitra  dengan Transparency International Indonesia.
Masnun,  Leolita  dan  Soewarsono.  (2013). Revitalisasi Budaya & Bahasa Oirata di Pulau  Kisar,  Maluku  Barat  Daya, Maluku.  Jakarta:  PMB  LIPI  &  PT
Gading Inti Prima.
Mufid,  Ahmad  Syafii  (ed).  (2012).  Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan
Lokal  di  Indonesia.Jakarta:  Badan  Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Meyerhoff, Miriam. (2006). Introducing Sociolinguistics. NY: Routledge.
Patji, Abdul Rachman. (2013). ”Migrasi Masyarakat Kafoa di Moru, Kalabahi, dan Kupang”. M.  Alie  Humaedi  (ed.).  Mereka  yang Melupakan  Mutiaranya:  Dari  Studi Ekologi ke Pemertahanan Bahasa Kafoa di Alor, NTT. Jakarta: LIPI Press.
Patji,  Abdul  Rachman  (2012).  Bahasa  dan Kebudayaan  Etnik  Minoritas:  Vitalitas dan  Kemungkinan  Pemertahanannya (Policy  Paper).  Jakarta:  PMB,  IPSK, LIPI.
----------. (2015). Bahasa, Kebudayaan, & Pandangan tentang  Kebahasaan  Masyarakat  Etnik (Lokal)  Kafoa  di  Alor  Nusa  Tenggara Timur. Jakarta: LIPI Press.
Said, Edward, W. (1993). Culture and Imperialisme. Kairo: Chatto & Windus.
Sallabank,  Julia.  (2011).  “Language  Policy  for Endangered Languages”, dalam Peter K.
Austin  &  Sallabank  (Ed).,  The  Cambridge Handbook  for  Endangered  Languages. Cambridge: Cambridge University Press.
Sapir, Edward. (2001). “Language and Environment” dalam  Alwin  Fill  &  Peter  Muhlhausler (Ed). The Ecolinguistics Reader: Language,
Ecology  and  Environment.  London  and New York: Continuum.
Schiffman,  Harold.  (2006).  “Language  Policy and  Linguistic Culture”., dalam Thomas Ricento  (Ed).  An  Introduction  to Language  Policy,  Theory  and  Method. Malden,  Oxford,  Carlton:  Blackwill Publishing Ltd.
Setara Institute. (2012). Akar Konflik dan Upaya Peredamannya:  Sebuah  Kaleidoskop Tahunan. Jakarta: Setara Institute.
Wahyu, Setiawan. (2014). “Peran Tokoh Agama
Hindu  dalam  Penyelesaian  Konflik Balinuraga”.  Dalam  Jurnal  Academika, Vol XII, No. II, STAIN Metro.
Shore,  Cris  dan  Susan  Wright.  (1997). Anthropology of Policy: Critical Perspectives on  Governance  and  Power.  London:
Routledge.
Skutnabb-Kangasi.  (1999).  Language,  a  Right and a Resource: Approaching Linguistic Human  Rights.  Leiden:  Central  European University Press.
Subagya,  Rachmat.  (1981).  Agama  Asli  Indonesia. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
Sudiyono. (2013). ”Penguasaan Ranah Penggunaan dan  Transmisi  Bahasa”.  M.  Alie Humaedi (ed.). Mereka yang Melupakan Mutiaranya:  Dari  Studi  Ekologi  ke
Pemertahanan  Bahasa  Kafoa  di  Alor, NTT. Jakarta: LIPI Press.
-----------.  (2015).  “Beilel:  Sejarah  Kepunahan Suatu  Suku  bangsa”.  Dalam  Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol. XVII, No.
3. Jakarta: PMB LIPI.
Sukmawati,  Anggy  Denok.  (2016).  “Sistem Kekerabatan  Bahasa  Dayak  Sontas”. Laporan Penelitian. Jakarta: PMB LIPI.
Syafii,  Imam.  (2013).  “Dari  Selat  Menuju Samudra  Luas:  Rivalitas  Pengangkutan Garam  1912–1980”.  Tesis  Magister Sejarah Universitas Diponegoro.
Tomagola,  Thamrin  Amal.  (2006).  “Mengurai Konflik  Tidak  Berkesudahan”  dalam Opini Kompas, 12 Desember.
---------------. (2006). Republik Kapling. Yogyakarta: Resist Book.
Tumanggor, Rusmin. (1999). “Sistem Kepercayaan dan  pengobatan  Tradisional:  Studi Penggunaan  Ramuan  Tradisional  dalam pengobatan Masyarakat Barus Sukubangsa Batak Tapanuli Sumatera Utara”. Disertasi. Jakarta.
Turangan,  Lyli,  Willyanto,  dan  Reza  Fadhilla.
(2014). Seni Budaya dan Warisan Indonesia Jilid  8  Bahasa  dan  Sastra. Jakarta:  PT Aku Bisa.
Wahid Institute. (2014). Membaca Akar Kekerasan  di  Indonesia.  Jakarta:  Wahid Institute.
Waileruny,  Semuel. (2011). Membongkar  Konspirasi di Balik Konflik Maluku. Jakarta: Obor.
Wakano,  Abidin.  (2007).  Ambon:  Kontestasi  Suku bangsa  Atas  Nama  Agama.  Sebuah Laporan Ringkas. Jakarta: Laporan Ornop.
Widhyasmaramurti.  (2013).  “Kafoa  sebagai Identitas  Bangsa”.  M.  Alie  Humaedi (ed.). Mereka yang Melupakan Mutiaranya: Dari  Studi  Ekologi  ke  Pemertahanan Bahasa  Kafoa  di  Alor,  NTT.  Jakarta:
LIPI Press.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945
Undang-undang  No.  24  Tahun  2009  tentang Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara serta Lagu Kebangsaan.

## Website
http://www.ethnologue.com/bibliography.asp, diakses 10 Desember 2017.
http://www.joshuaproject.net/countries.php?rog 3, diakses 10 Desember 2017.
www.sastradaerah.usu.ac.id.,  diakses  tanggal  15 Desember 2017.