## FARABI Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika
Analisis Penghitungan Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan Menggunakan Metode Activity Based Costing (ABC)
Fazri Aslam 1 , Abriadi Rangkuti 2 , Arini 3 , Rika Ramadhani 4 , Fibri Rakhmawati 5
1 Prodi Studi Matematika, Fakultas Sains dan Tekhnologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: 1 aslamfazri@gmail.com, 2 abriadiray@gmail.com, 3 arinimagenta78@gmail.com,
4 rikaramadhani631@gmail.com, 5 fibri_rakhmawati@uinsu.ac.id .

## ABSTRAK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelompokan kegiatan dari yang tinggi sampai yang terendah  dengan  menggunakan  perhitungan  metode Activity  Based  Costing (ABC).  Hasil  penelitian menunjukan dua analisis yaitu analisis pada bagian Subkegiatan dan analisis pada bagian belanja operasi. Data yang di gunakan yaitu Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau nominal, Data berupa Laporan Realisasi  Anggaran  BAPPEDA  Kota  Medan.  Data  Kualitatif  adalah  data  yang  tidak  berbentuk  angka  atau nominal, Data berupa observasi  langsung dari  BAPPEDA Kota Medan  mengenai pelaksanaan  APBD. Data yang  di  dapat  dari  PERWAL  APBD  2022  Bagian  BAPPEDA  yaitu  jumlah  Anggaran  belanja  sebesar  Rp. 27.307.689.269 dengan 3 kegiatan umum, 12 subkegiatan dan 48 jumlah belanja operasional.
Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Activity Based Costing (ABC)

## ABSTRACT
The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), is the annual financial plan of regional governments in Indonesia which is approved by the Regional People's Representative Council. The APBD is determined by Regional  Regulations  and  the  APBD  Fiscal  Year  covers  a  period  of  one  year,  starting  from  January  1  to December  31.  This  research  aims  to  determine  the  grouping  of  activities  from  highest  to  lowest  using  the Activity Based Costing (ABC) method calculation. The research results show two analyzes, namely analysis in the  sub-activities  section  and  analysis  in  the  operations  expenditure  section.  The  data  used  is  Quantitative Data, which is data in the form of numbers or nominal data, data in the form of the Medan City BAPPEDA Budget Realization Report . Qualitative data is data that is not in the form of numbers or nominal, data in the form  of  direct  observations from  BAPPEDA  Medan  City  regarding  the  implementation  of  the  APBD.  Data obtained from PERWAL APBD 2022 BAPPEDA Section is the total budget amount of Rp. 27,307,689,269 with 3 general activities, 12 sub-activities and 48 total operational expenditures.
Keywords: The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD),Activity Based Costing (ABC).

## A. Pendahuluan
Anggaran belanja daerah atau  yang  lebih spesifik  disebut  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  rencana penerimaan  dan  pengeluaran  pada  pemerintah daerah  selama  satu  tahun  anggaran  yang ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  APBD bertujuan  untuk  mengatur  penerimaan  dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah  selama  satu  tahun  anggaran  sedangkan fungsi  APBD  antara  lain  sebagai Otoritas , perencanaan,  pengawasan,  alokasi, distribusi,
dan stabilitas (BPKAD kuningan, 2024). APBD terdiri  dari  3  komponen  yaitu  Pendapatan Daerah,  Belanja  Daerah  dan  Pembiayaan Daerah.  Pendapatan  daerah  terdiri  dari  pos Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  pos  Dana Perimbangan  dan  pos-pos  lain  Pendapatan Daerah  yang  sah.  di  dalam  pos  PAD  ada komponen  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan  dana  yang  diperoleh  Pemerintah
Daerah dari Pemerintah Pusat sebagai perwujudan  desentralisasi  fiskal.  selain  sumber pendapatan  yang  diperoleh  dari  daerah  tersebut dan  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  juga memperoleh  pendapatan  dari  daerah  lain  yang berupa  komponen  dana  bagi  hasil  pajak  dari provinsi  dan  pemda  lainnya  yang  ada  di  dalam pos-pos  lain  pendapatan  daerah  yang  sah (Kementrian Keuangan RI, 2017).
Komponen  belanja  daerah  merupakan perwujudan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat 4 pos utama dalam belanja daerah yaitu pos  belanja  pegawai,  pos  belanja  barang  dan jasa, pos belanja modal dan pos belanja lainnya. melalui  belanja  daerah  ini  diperoleh  informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam periode waktu berkenaan, belanja daerah terdiri dari belanja operasi,belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer (BPKAD Kuningan).
Dalam  APBD,  Pemerintah  Daerah  dapat merencakan  defisit  atau  surplus  APBD.  pada kenyataannya,  didalam  dokumen  APBD  sering kali  terjadi  defisit  daerah.  defisit  daerah  dapat ditutup dengan Pembiayaan Daerah, Pembiayaan  Daerah  terdiri  dari  2  pos  yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.  Pemerintah  Daerah  memiliki kecendrungan untuk menutupi defisit daerah dari sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran  sebelumnya  atau  dengan  melakukan pinjaman  daerah  atau  obligasi  daerah  yang berada  di  pos  penerimaan  pembiayaan.  pos pengeluaran  pembiayaan  juga  memiliki  2 komponen  utama  yang  banyak  digunakan  oleh Pemerintah  Daerah  yaitu  penyertaan  modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang (Kementrian Keuangan RI, 2017).
Fiskal  atau  ruang  fiskal  ( fiscal  space ) merupakan suatu konsep untuk mengukur suatu fleksibilitas  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah  dalam  mengalokasikan  APBD  untuk membiayai  kegiatan  yang  menjadi  prioritas daerah. ruang  fiskal  daerah  diperoleh  dengan menghitung  total  Pendapatan  Daerah  dikurangi dengan  pendapatan  yang  sudah  ditentukan penggunaannya  dan  belanja  yang  sifatnya mengikat  (DAK,  Dana  Penyesuaian  dan  Dana Otonomi  Khusus,  Pendapatan  Hibah,  Dana
Darurat,  25  persen  DBH  dan  DAU,  Belanja Pegawai,  Pegawai  dan  Belanja  Bunga)  dibagi dengan total pendapatannya (Kementrian Keuangan RI, 2017).
Defisit  atau  surplus  daerah  merupakan selisih kurang pendapatan daerah dengan belanja daerah.  defisit  daerah  ditutup  oleh  pembiayaan daerah  yang  meliputi  penggunaan  SILPA, Pinjaman Daerah, Penggunaan Dana Cadangan, Penggunaan  Hasil  Penjualan  Kekayaan  Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Kembali Penerimaan  Pinjaman.  sedangkan  sisa  Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dimaksud disini adalah selisih lebih  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran anggaran  pada  periode  tahun  sebelumnya, sedangkan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran (SILPA)  tahun  berkenaan  adalah  selisih  antara surplus/defisit  anggaran  dengan  pembiayaan netto di tahun berkenaan (Kementrian Keuangan RI, 2017).
Dalam  APBD  ini  terdapat  banyak  sekali data-data  dalam  bentuk  angka  yang  harus dihitung oleh karena itu metode, Activity Based Costing (ABC)  adalah  salah  satu  metode  yang cocok  dalam  analisis  penghitungan  anggaran belanja  daerah. Activity  Based  Costing mulyadi (2007) activity  based  cost  system merupakan sistem  informasi  biaya  berbasis  aktivitas  yang didesain  untuk  memotivasi  personel  dalam melakukan  pengurangan  biaya  dalam  jangka panjang  dalam  pengelolaan  aktivitas. Activity Based  Costing adalah  sistem  informasi  biaya yang bermanfaat untuk memantau implementasi dari  rencana.  sistem  ini  merupakan  alat manajemen  kontemporer  yang  didesain  untuk diterapkan  dalam  berbagai  jenis  perusahaan, diantaranya:manufaktur,  jasa,  dan  barang. Activity  Based  Costing ini  menyediakan informasi  kos  produk/jasa  secara  akurat sehingga  informasi  tersebut  dapat  digunakan oleh  personel  sebagai  dasar  yang  dapat diandalkan untuk penetapan kebijakan harga jual produk dan jasa (Mulyadi dalam Ticoalu, 2020).
Tujuan  dari  penggunaan Activity  Based Costing adalah untuk menentukan alokasi biaya secara  objektif  dengan  mengidektifikasi  skala keperluan  sumber  daya  dan  kaitannya  dengan aktivitas.fungsi  alokasi  dapat  digunakan  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau untuk meningkatkan  sumber  daya  manusia  (Setyo  et al., 2003).

## 1. Landasan  Teori  Konsep  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  adalah  rencana  keuangan  tahunan pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang  disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Tahun Anggaran  APBD  meliputi  masa  satu  tahun, mulai  dari  tanggal  1  Januari  sampai  dengan tanggal 31 Desember. APBD mempunyai fungsi otorisasi,  perencanaan,  pengawasan,  alokasi, distribusi,  dan  stabilisasi.  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (1)  menyebutkan  bahwa  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  disusun  sesuai  dengan kebutuhan  penyelenggaraan  urusan  pemerintah daerah  yang  menjadi  kewenangan  daerah  dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  77  Tahun  2020  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD dipresentasikan  setiap  tahun  oleh  eksekutif dalam  memberikan  informasi  rinci  kepada DPRD  dan  masyarakat  mengenai  program- program yang direncanakan pemerintah. APBD ini  menjadi  dasar  pemerintah  daerah  dalam melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  untuk memberikan  pelayanan  kepada  publik  dalam waktu  satu  tahun  anggaran.  APBD  terdiri  atas (Andriany Nasution, 2023):
1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
a. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yang meliputi  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  dan penerimaan lainnya.
b. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
c. Lain-lain  pendapatan  yang  sah  seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan lainnya.
2. Anggaran  Belanja,  yang  digunakan  untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan,  yaitu  setiap  penerimaan  yang perlu  dibayar  kembali  dan/atau  pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun  tahun- tahun anggaran berikutnya.
Fungsi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah sebagai berikut:
1. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah  menjadi  dasar  untuk  merealisasi pendapatan,  dan  belanja  pada  tahun bersangkutan.  Tanpa  dianggarkan  dalam APBD  sebuah  kegiatan  tidak  memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2. Fungsi  perencanaan  bermakna  bahwa anggaran  daerah  menjadi  pedoman  bagi manajemen  dalam  merencanakan  kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi  pengawasan  mengandung  makna bahwa  anggaran  daerah  menjadi  pedoman untuk  menilai  keberhasilan  atau  kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Fungsi  alokasi  mengandung  makna  bahwa anggaran  daerah  harus  diarahkan  untuk menciptakan  lapangan  kerja,  mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya,  serta  meningkatkan  efisiensi, dan efektivitas perekonomian daerah.
5. Fungsi  distribusi  memiliki  makna  bahwa kebijakan-kebijakan  dalam  penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi memliki  makna  bahwa anggaran  daerah  menjadi  alat  untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan  fundamental  perekonomian daerah.
APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah  selama  satu  tahun anggaran  yang  memiliki  struktur  berikut (BPKAD):
1. Pendapatan  Daerah  adalah  semua  hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun anggaran  berkenaan.  Pendapatan  Daerah terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
b. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alikasi khusus  fisik  dan  non  fisik,  dana insentif daerah, dana desa.
c. Lain-lain  Pendapatan  yang  sah  terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan  dan  pendapatan  lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Belanja  Daerah  adalah  semua  kewajiban pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam periode  waktu  berkenaan.  Belanja  daerah terdiri dari:
a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai,  belanja  barang  dan  jasa, belanja  bunga,  belanja  subsidi,  belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
b. Belanja  Modal  meliputi  belanja  modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,  jalan,  irigasi  dan  jaringan serta aset tetap lainnya.
c. Belanja Tidak Terduga.
d. Belanja  Transfer  meliputi  belanja  bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali, baik  pada  tahun  berkenaan  maupun  pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Pembiayaan daerah terdiri dari: a. penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA,  pencairan  dana  cadangan,  hasil penjualan  kekayaan  yang  dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya.
b. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi  pembayaran  cicilan  pokok utang  yang  jatuh  tempo,  penyertaan modal  daerah,  pembentukan  dana cadangan,  pemberian  pinjaman  daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

## 2. Defenisi  Pendekatan  Activity  Based
Costing (ABC)
Dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas  standar  pelayanan  minimal,  maka pemerintah daerah hendaknya mampu menetapkan analisis standar belanja yang akurat. Hal  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  untuk meningkatkan  kinerja  anggaran  yang  baik. Selama  ini  biaya  dalam  anggaran  ditetapkan berdasarkan  line  item  anggaran,  sehingga dampaknya terjadi overfinancing dan underfinancing dengan kata lain terjadi ketidakakuratan  dan  ketidakwajaran  dalam menetapkan biaya dalam anggaran. Sekarang ini, banyak  pemerintah  daerah  yang  mencoba mencari  formula  untuk  menetapkan  standar biaya  dalam  anggaran.  Salah  satu  pendekatan yang  dikembangkan  sebagai  dasar  untuk
menetapkan  standar  biaya  yaitu  pendekatan berbasis  aktivitas  ( Activity  Based  Costing ) (Fadilah, 2009).
ABC  bisa  dapat  membantu  manajemen dalam  meningkatkan  kualitas  pengambilan keputusan suatu perusahaan mengukur biaya dan efektivitas  suatu  produk,  layanan  dan  aktivitas merupakan  salah  satu  fungsi  metode  ABC, metode  ini  digunakan  karena  dapat  mengambil suatu  keputusan  lebih  baik  karena  perhitungan biaya suatu objek menjadi lebih baik (Sarasanty Erna Tri Asmorowati, 2023).
Activity based costing merupakan penetapan  harga  pokok  atau  biaya  anggaran yang  didasarkan  aktivitas.  Artinya  aktivitas menjadi  pemicu  biaya  ( cost  driver )  dalam pendekatan Activity  Based  Costing (ABC). Pendekatan Activity  Based  Costing (ABC) merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan ( the cost and performance of activities ) serta alokasi penggunaan sumber daya dan biaya, baik untuk operasional maupun untuk administratif (Fadilah, 2009).
Menurut  Ahmad  (2015)  “ Activity  Based Costing (ABC)”, Suatu Prosedur yang menghimpun  biaya  objek  seperti  produk,  jasa, dan pelanggan. ABC pertama-tama membebankan  biaya  sumber  daya  ke  aktivitas yang di bentuk oleh organisasi, kemudian biaya aktivitas dibebankan ke produk, pelanggan, dan jasa yang berguna untuk menciptakan permintaan  atas  aktivitas.  Rudianto  (2013) menyatakan  bahwa Activity  Based  Costing (ABC)  adalah  pendekatan  penentuan  biaya produk  yang  membebankan  biaya  ke  produk atau  jasa  berdasarkan  konsumsi  sumber  daya oleh aktivitas (Lamrisma  Lilianti, 2019).
Krismiaji  (2011)  menyatakan Activity Based  Costing adalah  sebuah  sistem  yang pertama kali menelusuri biaya ke aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut dan membebankan biaya  aktivitas  kepada  produk  (Lamrisma Lilianti, 2019).
Dari  pendapat  tersebut  dapat  di  simpulkan bahwa Activity Based Costing (ABC) membebankan  biaya overhead ke  objek  seperti produk dan jasa yang mengindentifikasi sumber daya  dan  juga  aktivitas  juga  biaya  yang  di butuhkan  untuk  memproduksi  output.dengan menggunakan penggerak biaya kosumsi sumber daya,  perusahaan  menentukan  biaya  sumber daya  yang  di  kosumsi  oleh  aktivitas  atau  pusat aktivitas  (tempat  penampungan  biaya  aktivitas)
dan  menghitung  biaya  dari  unit  aktivitas. Perusahaan  membebankan  biaya  dari  suatu aktivitas  atau  pusat  aktivitas  ke  produk  jadi dengan  mengalihkan  biaya  dari  setiap  aktivitas dengan  jumlah  aktivitas  yang  di  kosumsi  oleh setiap objek biaya (Lamrisma  Lilianti, 2019).
Metode ABC merupakan metode klasifikasi yang  mana  metode  ini  mengidentifikasi  dan mengelompokkan  suatu  item,  pengklasifikasian merupakan  salah  satu  metode  statistik  untuk mengelompokkan atau mengklarifikasikan suatu data yang disusun secara  sistematis  (Siahaan Rosmaini, 2022).

## 3. Keunggulan  Dan  Kelemahan  Activity Based Costing (ABC)
Menurut  Ahmad  (2015)  Keunggulan  dan Kelemahan  Metode Activity  Based  Costing (ABC) adalah (Lamrisma  Lilianti, 2019): Keunggulan ABC adalah:
a. Menyajikan  biaya  produk  lebih  akurat  dan informasi,  yang  mengarahkan  pengukuran profitabilitas  produk  lebih  akurat  terhadap keputusan  stratejik,  tentang  harga  jual, produk, pasar dan pengeluaran modal.
b. Pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang  dipicu  oleh  aktivitas,  sehingga membantu  manajemen  meningkatkan  nilai produk  ( product  value )  dan  nilai  proses ( proces value ).
c. Memudahkan memberikan informasi tentang  biaya  relevan  untuk  pengambilan
Keputusan.
Kelemahan ABC:
a. Alokasi,  beberapa  biaya  di  alokasikan secara sembarangan, karena sulitnya menemukan aktivitas biaya tersebut.
Contoh pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi.
b. Mengabaikan  biaya,  biaya  tertentu  yang diabaikan  dari  analisis  contoh,  iklan,  riset, pengembangan, dan sebagainya.
Pengeluaran  dan  waktu  yang  di  kosumsi,di samping  memerlukan  biaya  yang  mahal  juga memerlukan waktu yang cukup lama.

## 4. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan entitas pada suatu periode tertentu dan diukur  dengan  indikator  tertentu  yang  disusun berdasarkan  basis  akrual  guna  mengukur  suatu keberhasilan entitas. kinerja keuangan pemerintah  daerah  adalah  tingkat  capaian  dari
suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau ketentuan  perundang-undangan  selama  periode anggaran.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan tahunan  pemerintah  daerah  yang  disetujui  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Assidi, 2016).

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data perusahaan untuk dianalisis untuk  memberikan  gambaran  yang  cukup  jelas mengenai  objek  penelitian.  penelitian  ini menggunakan strategi eksplorasi lapangan yang diselesaikan  langsung  di  kantor  BAPEDDA Kota  Medan  untuk  mendeskripsikan  kinerja belanja  daerah  dan  laporan  pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah.
Tempat pemeriksaan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan yang  terletak  di  Lantai  III  Kantor  BAPEDDA Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Sumatera Utara.
Dalam  menyelesaikan  penelitian  ini, penulis menggunakan jenis data adalah:
1. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka  atau  nominal.  Data  berupa  Laporan Realisasi  Anggaran  BAPPEDA  Kota Medan
2. Data  Kualitatif  adalah  data  yang  tidak berbentuk angka atau nominal. Data berupa observasi  langsung  dari  BAPPEDA  Kota Medan mengenai pelaksanaan APBD.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan peneliti adalah dengan cara:
1. Studi dokumentasi, yaitu teknik
pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan laporan APBD yang berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari  BAPPEDA  Kota  Medan  untuk keperluan pembahasan penelitian.
2. Wawancara,  yaitu  melakukan  komuinikasi langsung  dua  arah  kepada  narasumber  dan informan.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  data  sekunder  yang  bersumber  dari dokumen  Perwal  APBD  2022  bagian  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan sebagai sampel. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.
Data  sekunder  dapat  berasal  dari  berbagai sumber,  termasuk  publikasi  ilmiah,  basis  data, laporan  pemerintah,  atau  sumber  informasi online.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan mencari  sumber  dari  dokumen  BAPPEDA  dan Perwal APBD.
a. Meneguk informasi sebagai Laporan Realisasi APBD T.A 2022 b. Memperkirakan tingkat efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dari
Laporan Realisasi APBD T.A 2022.

## C. Hasil dan Pembahasan
Jumlah Seluruh subkegiatan dalam anggaran  belanja  daerah  sebanyak  12  jenis subkegiatan  yang  di  bagi  3  bagian.  Sementara untuk  jumlah  seluruh  biaya  belanja  daerah BAPPEDA  sebanyak  Rp.  27.307.689.269. berikut  adalah  hasil  analisis  ABC  berdasarkan jumlah  belanja  operasi  dengan  menggunakan data tahun 2022:
Tabel 1. Analisis ABC Berdasarkan Sub-kegiatan Kelompok Kegiatan Kegiatan Jumlah Biaya (Rp) % Jumlah Biaya Jumlah Sub kegiatan %Jumlah Subkegiatan A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 12.740.851.588 46,66 6 50 B Program Kordinasi dan sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah 8.684.305.631 31,8 3 25 C Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 5.882.532.050 21,54 3 25 Jumlah 27.307.689.269 100 12 100 1. Kelompok  A  :  Jumlah  biaya  belanja  yaitu Rp.  12.740.851.588  atau  46,66%  dari jumlah  subkegiatan  sebanyak  6  atau  50% yang berarti kegiatan ini tergolong tinggi.
2. Kelompok  B  :  Jumlah  biaya  belanja  yaitu Rp. 8.684.305.631 atau 31,8% dari jumlah subkegiatan    sebanyak  3    atau  25%  yang berarti kegiatan ini tergolong sedang.
3. Kelompok  C  :  Jumlah  biaya  belanja  yaitu Rp. 5.882.532.050 atau 21,54% dari jumlah
subkegiatan  sebanyak  3  atau  25%  yang berarti kegiatan ini tergolong Rendah.
Jumlah  Seluruh  belanja  operasi  dalam anggaran  belanja  daerah  sebanyak  48  jenis belanja operasi yang di bagi 3 bagian. Sementara untuk  jumlah  seluruh  biaya  belanja  daerah Bappeda sebanyak Rp. 27.307.689.269. Berikut adalah  hasil  analisis  ABC  berdasarkan  jumlah belanja  operasi  dengan  menggunakan  data Tahun 2022:
Tabel 2. Analisis ABC Berdasarkan Belanja Operasi Kelompok Kegiatan Kegiatan Jumlah Biaya (Rp) % Jumlah Biaya Jumlah Belanja Operasi % Jumlah Belanja Operasi A Program Kordinasi dan sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah 8.684.305.631 31,8 24 50 B Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 12.740.851.588 46,66 12 25
Kelompok Kegiatan Kegiatan Jumlah Biaya (Rp) % Jumlah Biaya Jumlah Belanja Operasi % Jumlah Belanja Operasi C Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 5.882.532.050 21,54 12 25 Jumlah 27.307.689.269 100 48 100 1. Kelompok  A  :  Jumlah  biaya  belanja  yaitu Rp. 8.684.305.631 atau 31,8% dari jumlah belanja  operasi  sebanyak  24  kegiatan  atau 50%  yang  berarti  kegiatan  ini  tergolong tinggi.
2. Kelompok  B  :  Jumlah  biaya  belanja  yaitu Rp.  12.740.851.588  atau  46,66%  dari jumlah  belanja  operasi  sebanyak  12 kegiatan atau 25% yang berarti kegiatan ini tergolong sedang.
3. Kelompok  C  :  Jumlah  biaya  belanja  yaitu Rp. 5.882.532.050 atau 21,54% dari jumlah belanja  operasi  sebanyak  12  kegiatan  atau 25%  yang  berarti  kegiatan  ini  tergolong Rendah.

## D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan : Pada Analisis bagian Subkegiatan menggunakan metode ABC kelompok A dengan Subkegiatan  yaitu  6  jumlah  Subkegiatan  atau 50% dari seluruh Subkegiatan dan menggunakan dana  belanja  sebesar  Rp.  12.740.851.588  atau 46.66%  dari  seluruh  jumlah  anggaran  belanja memiliki nilai atau golongan tinggi. Yang berarti kegiatan  dengan  tema  Program  Penunjang Urusan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota lebih  tinggi/besar  dari  tema-tema  kegiatan lainnya.
Pada  Analisis  bagian  belanja  operasi menggunakan metode ABC kelompok A dengan kegiatan belanja operasi yaitu 24 jumlah belanja operasi  atau  50%  dari  seluruh  kegiatan  belanja operasi  dan  menggunakan  dana  belanja  sebesar Rp.  8.684.305.631  atau  31.8%  dari  seluruh jumlah  anggaran  belanja  memiliki  nilai  atau golongan  tinggi.  Yang  berarti  kegiatan  dengan tema  Program  Kordinasi  dan  Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah lebih tinggi/besar dari tema-tema kegiatan lainnya.

## 2. Saran
Untuk  penelitian  selanjutnya  ada  baiknya untuk  melakukan  perhitungan  dengan  kasus yang berbeda atau melakukan perhitungan yang sama  dengan  tempat  yang  berbeda  untuk  dapat melakukan suatu perbandingan.

## E. Daftar Pustaka
Andriany Nasution, N. (2023). Analisi Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  (BPKAD)  Kota  Medan. Aktual STIE Trisna Negara , 21 (2), 1–10.
Assidi,  B.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Kabupaten  Klaten  Tahun  2008- 2012. Jurnal  Profita:  Kajian  Ilmu Akuntansi , 4 (5), 1–11.
Fadilah,  S.  (2009).  Activity  Based  Costing (ABC)  Sebagai  Pendekatan  Baru  Untuk Menghitung  Analisis  Standar  Belanja (ASB)  Dalam  Penyusunan  Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Jurnal Telaah  Riset Akuntansi , 2 (1), 54–78.
Kementrian  Keuangan  RI.  (2017).  Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id) , 20 , 20.
Lamrisma,  L.,    Lilianti,  E.  (2019).  Analisis Penerapan Metode Activity Based Costing (ABC)  Dalam  Menentukan  Tarif  Jasa Rawat  Inap  Di  RSUD  Kota  Prabumulih. Jurnal  Media  Akuntansi  (Mediasi) , 1 (1), 28–39. https://doi.org/10.31851/jmediasi.v1i1.236 5
Sarasanty, D.,  Erna Tri  Asmorowati. (2023).
Implementation  of  the  Activity  Based Costing  Method  in  Construction. Jurnal
PenSil , 12 (1), 77–86. https://doi.org/10.21009/jpensil.v12i1.323 23
Setyo, R., Ahmadi, N. U. R., Studi, P., Industri, T., Teknik, F.,  Surakarta, U. M. (2003). berkas DPR . 17 , 147–173.
Siahaan,  M.  I.,    Rosmaini,  E.  (2022).  Use  of
Classification and Regression Tree (CART)  Method  for  Classification  of Labor Force Participation Levels in Medan City in 2019. FARABI: Jurnal Matematika Dan  Pendidikan  Matematika , 5 (2),  95– 103.
https://doi.org/10.47662/farabi.v5i2.386 Ticoalu,  S.  R.  (2020).  Analisis  Efisiensi Pengelolaan  Biaya  Dengan  Penerapan Activity  Based  Management.  (Studi  Pada Jasa Rawat Inap RSUD Kota Yogyakarta).
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal , 8 (1). https://doi.org/10.22146/abis.v8i1.58884 Wali Kota Medan. (2022). Perwal Kota Medan Nomor  93  Tentang  Penjabaran  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Kota Medan Tahun Anggaran 2023. Medan.