https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PENGAWASAN KESELAMATAN JALAN PADA ANGKUTAN KOTA

## SUPERVISION OF ROAD SAFETY IN CITY TRANSPORT
Margaretha Aprilia Rosa Br Sihombing * , Asima Yanty Siahaan Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan *Koresponden email: margarethaapriliar@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  pengawasan  terhadap  kelaikan  dan  keselamatan angkutan  kota  di  Kota  Medan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menelaah  seluruh  data  yang  telah  dikumpulkan  dan didukung  oleh  hasil  wawancara  dengan  pendekatan  indikator  pengawasan  Handoko,  yang  mengemukakan  bahwa pengawasan  dapat  dilihat  melalui  penetapan  standar  pelaksanaan,  penetapan pengukutan  pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan dengan standar evaluasi, dan pengambilan tindakan koreksi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kelaikan dan keselamatan jalan pada angkutan kota di Kota Medan belum sepenuhnya berjalan  dengan baik. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya  angkutan kota yang  tidak  melakukan pengujian  kendaraan  bermotor  serta  tingginya  jumlah  kendaraan  yang  tidak  laik  jalan  pada  tahun  2023  sebanyak 60948 kendaraan namun diantaranya angkutan kota sebanyak 9198. Kemudian pengawasan yang belum maksimal dikarenakan alat pengujian yang kurang memadai dengan terdapat alat pengujian yang rusak dan kalibrasi dan kurang tegasnya Dinas Perhubungan dalam melakukan razia sehingga masih kendaraan yang lulus dari razia. Masalah lain di lapangan masih ada sopir angkot yang tidak patuh melakukan uji berkala serta memperbaiki angkutan kota yang rusak dari kondisi kendaraan.
Kata kunci : Pengawasan; kelaikan; keselamatan jalan; angkutan kota

## ABSTRACT
This research aims to determine and describe supervision of the feasibility and safety of city transportation in the city of Medan. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques  were  carried  out by  means  of  interviews,  observation  and  documentation.  The  data  obtained  was  then analyzed qualitatively by reviewing all the data that had been collected and supported by the results of interviews using the Handoko supervision indicator approach, which stated that supervision can be seen through determining implementation  standards,  determining  implementation  measurement,  measuring  activity  implementation, comparison  with  evaluation  standards,  and  taking  corrective  action.  The  results  of  this  research  indicate  that supervision of roadworthiness and road safety in city transportation in the city of Medan is not yet fully operational. This can be seen from the large number of city transport that does not carry out motor vehicle testing and the high number  of  vehicles  that  are  not  roadworthy  in  2023,  as  many  as  60,948  vehicles,  but  9,198  of  them  include  city transport. Then supervision is not yet optimal due to inadequate testing equipment and testing equipment. damaged and calibrated and the Transportation Department's lack of firmness in carrying out raids so that vehicles still pass the raid. Another problem in the field is that there are public transportation drivers who do not comply with carrying out periodic tests and repairing damaged city transportation due to the condition of the vehicle.
Keywords: Controlling;feasibility;road safety, city transport

## PENDAHULUAN
Transportasi  memegang  peranan  penting dalam  pengembangan  perekonomian  daerah. Transportasi  dapat  mendukung  aktivitas  manusia menjadi lebih cepat dan mudah (Fahry, & Mirwan., 2023).  Transportasi  yang  efektif  berarti  bahwa sistem tranportasi memenuhi kapasitas angkut yang bersatu atau terintegrasi dengan moda transportasi lainnya  secara  tertib,  teratur,  lancar,  cepat,  dan tepat,  aman,  dan  nyaman  (Ariesandi,  dkk.,  2020). Salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  memiliki mobilitas  masyarakat  dengan  kebutuhan  transpor- tasi diantaranya adalah Kota Medan.  Kota Medan merupakan kota besar yang  mempunyai tata letak
yang strategis pada simpul jalur penghubung utama antar lintas Sumatera. Hal tersebut menjadi keuntu- ngan  lokasi  untuk  pengembangan  perekonomian daerah  Kota  Medan.  Oleh  Karena  itu,  harus  di- imbangi  dengan  pengawasan  serta  dituntut  akan keselamatan transportasi.
Pengawasan  diperlukan  pada  saat  melak- sanakan  pengujian  kendaraan  bermotor.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  Syafira  (2022)  yang  me- ngatakan bahwa dengan adanya suatu pengawasan kita  dapat  mengukur  sejauh  mana  aturan  sudah dilaksanakan oleh suatu dinas. Selain itu, pengaw- asan  menurut  Fayol  (Marhawati,  2018)  bahwa pengawasan  mencakup  upaya  memriksa  apakah
semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetap- kan, perintah yang  dikeluarkan,  dan prinisip  yang dianut.  Pengujian  kendaraan  bermotor  tersebut merupakan  serangkaian  kegiatan  menguji  atau memeriksa  bagian  kendaraan  bermotor.  Setiap kendaraan  bermotor  wajib  memenuhi  persyaratan teknis  salah  satunya  angkutan  kota  yang  merupa- kan  alat  alternatif  masyarakat  untuk  melakukan mobilitas.  Angkutan  umum  adalah  sarana  trans- portasi  yang  digunakan  untuk  mengangkut  orang dan barang (Kennedy, 2022).
Angkutan  kota  atau  angkot  yang  memiliki plat  kuning  merupakan  sarana  transportasi  yang menggunakan  sistem  sewa  atau  berbayar  dan  di- tujukan  untuk  masyarakat,  khususnya  masyarakat kecil  hingga  menengah  agar  dapat  melaksanakan kegiatan  sesuai  dengan  tujuan  masing-masing. Angkutan kota Jenis angkutan umum di Kota Me- dan  dapat  dibedakan  berdasarkan  trayek.  Di  Kota Medan  sendiri,  terdapat  19  jenis  perusahaan  ang- kutan kota dan 197 trayek di Kota Medan dan se- kitarnya. Jumlah angkutan umum sebanyak 11.571 namun  yang  mengurus  surat  administrasi  hanya 2.453 (KabarMedan.com 2021).
Dalam  melakukan  pengawasan  diperoleh bahwa  ketidaklengkapan  alat  uji  kendaraan  ber- motor  dan  rendahnya  pelaksanaan  razia  menjadi salah  satu  masalah.  Selain  itu,  ada  juga  ketidak- taatan  dalam  melakukan  uji  berkala.  Uji  berkala kendaraan  bermotor  merupakan  salah  satu  tujuan dari  dinas  perhubungan  yang  berfungsi  sebagai tanda  bahwa  kendaraan  tersebut  layak  digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kenda- raan  yang  membawa  angkutan  atau  penumpang (Kurniawan, dkk ; 2022).
Selanjutnya  terdapat  juga  penelitian  yang dilakukan oleh Vincensius Dimas, dkk (2018) me- nganai  rendahnya  SDM  dan  penggunaan  alat  uji kir. KIR adalah persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan  bermotor  (yang  dilakukan  6  bulan  se- kali)  serta  mewajibkan  kendaraan  bermotor  yang diimpor,  yang  dibuat  dan  di  rakit  didalam  negeri yang akan dioperasikan di jalan (Anggrainy, DL : 2020).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan pe- nggunaan alat uji kir yang manual sehingga meng- hambat pekerjaan petugas Dinas Perhubungan Ko- ta Semarang. Pengawasan Dinas Perhubungan Ko- ta  Semarang  sudah  berjalan  dengan  baik  namun jika  kurangnya  kebutuhan  SDM  dan  penggunaan alat  uji  kir  pada  pengujian  maka  dapat  meng- hambat  pekerjaan  petugas  dan  dapat  dikatakan belum  berjalan  dengan  baik  karena  kebutuhan SDM  dan  penggunaan  alat  uji  kir  menjadi  salah satu kunci dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor.  Pengujian  kendaraan  bermotor  dirasa- kan  cukup  penting  sebagai  aspek  yang  harus  di- lakukan  dalam  tatanan  penyelenggaraan  pemerin-
tahan  dibidang  transportasi  darat,  Jopang,  dkk (2022).  Diharapkan  agar  dinas  terkait  menambah jumlah SDM di bagian administrasi dan teknis uji kir serta meningkatkan inovasi alat uji kir dengan sistem drive  thru agar  mempercepat  proses  pe- ngujian.
Penelitian  yang  akan  peneliti  lakukan  de- ngan  penelitian  terdahulu  memiliki  kesamaan dikarenakan  membahas  tentang  pengawasan  pe- ngujian kendaraan bermotor. Namun terdapat per- bedaan  pada  penelitian  ini  yaitu  memfokuskan pada  Pengawasan  Dinas  Perhubungan  dalam  pe- ngujian kendaraan bermotor, dan semua unsur ya- ng  berkenaan  dengan  uji  kir  seperti  standar  ope- rasional  prosedur,  tindakan  Dinas  Perhubungan, dan  penyebab  supir  angkutan  umum  tidak  me- lakukan uji kir.
Suatu  angkutan  umum  dikategorikan  se- bagai  kendaraan  yang  layak  jalan  dan  tidak  layak jalan  berdasarkan  kerusakan  kendaraan  dan  habis usia  operasi.  Kerusakan  kendaraan  dapat  dilihat dari  ketidaksesuaian  kendaraan  dengan  standar minimum  kelayakan  kendaraan  dan  pengujian kendaraan seperti kursi-kursi dan badan kendaraan yang  tidak  layak,  lampu  kendaraan  dan  rem  tidak berfungsi  dengan  baik,  kebisingan  dari  suara  me- sin  dan  klakson,  serta  asap  buang  gas  kendaraan melebihi  ambang  batas.  Standar  minimum  ke- laikan kendaraan diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan  Nomor  63  Tahun  1993  Tentang Persyaratan  Ambang  Batas  Laik  Jalan  Kendaraan Bermotor,  Kereta  Gandengan,  Kereta  Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-Kom- ponennya.  Sedangkan  habis  usia  operasi  kenda- raan yang diatur Kementrian Hubungan dalam PM 16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  peraturan Mentri  Perhubungan  Nomor PM 117 Tahun  2018 tentang  penyelenggaraan  angkutan  orang,  batas usia  bus  pariwisata  15  tahun,  bus  regular  biasa dengan 25 tahun.
Kecelakaan  angkutan  umum  yang  disebab- kan  oleh  tidak  layaknya  kendaraan  yang  masih dipakai  untuk  pengoperasian  jalan  sehingga  tidak memberikan  kenyamanan,  aman  dan  keselematan jalan  pada  masyarakat,  maka  peneliti  melakukan penelitian  dengan  judul  “Pengawasan  Dinas  Per- hubungan Dalam Kelaikan dan Keselamatan Jalan Pada Angkutan Kota Di Kota Medan”.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mengggunakan jenis  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif dengan  memberikan  gambaran  dan  penjelasan mengenai fenomena dan keadaan sebenarnya yang terjadi  di  lapangan  dengan  melakukan  observasi langsung  serta  juga  wawancara  yang  mendalam dan  juga  telaah  dokumen  secara  terperinci.  Ada-
pun  lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Per- hubungan Kota Medan. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengguna- kan  observasi  dan  wawancara.  Pemilihan  infor- man dalam penelitian dilakukan dengan purposive sampling.  Menurut  Sugiyono  (2015)  purposive sampling  adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan  tertentu.  Analisis  data  pada  pene- litian  ini  dilakukan  dengan  mengorganisasikan data,  menjabarkannya  ke  dalam  unit-unit,  me- lakukan  sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola,  me- milih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat  kesimpulan  yang  dapat  diceritakan  ke- pada orang lain. Kemudian teknik keabsahan data dilakukan  dengan  menggunakan  triangulasi  data, diantaranya  yaitu  triangulasi  sumber  dan  triangu- lasi  teknik.  Hardani  (2020)  menyatakan  bahwa: Triangulasi  sumber  data  dilakukan  untuk  men- dapatkan  data  dan  informasi  dari  sumber  atau informan  yang  berbeda-beda  dengan  teknik  yang sama

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan  adalah  proses  yang  bertujuan untuk  mengamati  keseluruhan  jalannya  kegiatan organisasi  secara  langsung  agar  berjalan  sesuai dengan  rencana  dan  tidak  terjadinya  penyimpa- ngan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa  ada  pengawasan  yang  baik  tentunya  akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan bagi organisasi ataupun pegawainya.
Pemerintah  khususnya  dari  Dinas  Perhubu- ngan  memiliki  fungsi  pengawasan  dalam  meng- awasi  kelaikan  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  di- tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ) pasal 5 ayat 2 bahwa pembinaan lalu lintas dan  angkutan  jalan  meliputi  perencanaan,  penga- turan, pengendalian, dan pengawasan. Adapun ke- giatan  pengawasan  yang  dilakukan  Dinas  Perhu- bungan  yaitu  dengan  uji  berkala  (uji  KIR),  tegu- ran, razia, dan sosialisasi.
Dalam  penelitian  ini,  focus  penelitian  me- nggunakan  teori  Handoko  dalam  Busro  (2018) dengan  tahap  pengawasan.  Adapun  tahap-tahap pengawasan  yang  menjadi  pembahasan  penelitian ini yaitu penetapan standar pelaksanaan penetapan pengukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan kegiatan,  perbandingan  dengan  standar  evaluasi, dan  pengambilan  tindakan  koreksi.  Tujuan  meng- gunakan  tahap  pengawasan  adalah  untuk  menge- tahui proses dan tindakan Dinas Perhubungan Kota Medan  terhadap  angkutan  kota  yang  tidak  laik jalan,  serta  mengetahui  faktor-faktor  penye-bab angkutan  kota  yang  tidak  laik  jalan  tetap  ber- operasi  di  Kota  Medan  sehingga  dapat  menjawab dari penyebab kecelakaan dan keselamatan jalan di Kota Medan.
1. Penetapan Standar Pelaksanaan
Penetapan  standar  merupakan  hal  yang  pa- ling  mendasar  pada  tahapan  pengawasan.  Pene- tapan  standar  memiliki  tujuan  untuk  mengurangi penyimpangan  yang  terjadi  dalam  rencana  ke- giatan.  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan  meng- awali pengawasan kelaikan angkutan kota dengan menetapkan  standar  pelaksanaan.  Adapun  sub indikator  penetapan  standar  pelaksanaan  Dinas Perhubungan  Kota  Medan  terhadap  kelaikan  ang- kutan kota yaitu standar dalam bentuk regulasi atau aturan, pihak-pihak yang melakukan penga-wasan, adanya SOP (Standar Operasional Prose-dur), dan sarana-prasarana.
Dinas  Perhubungan  memiliki  standar  regu- lasi  terhadap  angkutan  kota  di  Kota  Medan  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  Pengujian  Kenda- raan  Bermotor.  Berdasarkan  hasil  wawancara  di- peroleh bahwa regulasi mengenai angkutan umum dan pengujian kendaraan bermotor diatur dari pusat hingga daerah. Hierarki aturan dan turunan hukum ini dimulai dari yang tertinggi yaitu pada Undang- Undang  No.  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan  sampai  tingkat  pera-turan terendah  yaitu  peraturan  Walikota  Medan  No.  97 Tahun  2022  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Pe- rangkat Daerah.
Kemudian  dalam  mengawasi  kelaikan  ang- kutan  Kota  di  Kota  Medan,  Dinas  Perhubungan melibatkan  dua  pihak,  yaitu  pihak  internal  dan eksternal.  Pihak  internal  merupakan  pegawai  Di- nas  Perhubungan  Kota  Medan  Khususnya  pada bidang  lalu  lintas,  dan  bidang  pengembangan  pe- ngendalian  dan  keselamatan  sedangkan  pihak eksternal  merupakan  aparat  kepolisian.  Aparat kepolisian  terlibat  dalam  mengawasi  uji  kelaikan kendaraan  bermotor  dan  melakukan  razia.  Ber- dasarkan  hasil  wawancara  diperoleh  bahwa  Dinas Perhubungan  Bersama  dengan  polisi  khususnya Satlantas  ikut  serta  dalam  mengawasi,  memeriksa dan  menindak  kendaraan  angkutan  umum  yang melanggar  aturan.  Hal  ini  sesuai  dengan  UU  No- mor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  pasal  264  dan  265  yang  me- nyatakan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor hanya boleh dilakukan oleh petugas Kepolisian dan pegawai  Dinas  Perhubungan  bidang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan.
Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP). Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  merupakan panduan  yang  digunakan  untuk  memastikan  ke- giatan  operasional  organisasi  atau  perusahaan berjalan dengan lancar (Arini, 2014). Berdasarkan hasil  wawancara  diperoleh  bahwa  bahwa  Dinas Perhubungan  Kota  Medan  sudah  bekerja  sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
ada, Adapun SOP ini yaitu Pengujian Kendaraaan Bermotor  (PKB).  Pengujian  kendaraan  bermotor bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara  teknis  terhadap  penggunaan  kendaraan bermotor  di  jalan,  melestarikan  lingkungan  dari kemungkinan  pencemaran  yang  diakibatkan  oleh penggunaan  kendaraan  bermotor  di  jalan,  dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. SOP  ini  terbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  SOP teknis dan SOP administrasi.
2. Penetapan pengukuran pelaksanaan
Penetapan  pengukuran  pelaksanaan  dengan menetapkan  kegiatan  yang  terjadi  di  lapangan. Berdasarkan  hasil  wawancara  diperoleh  bahwa kegiatan  pengawasan  yang  ada  di  Dinas  Perhu- bunan  Kota  Medan  terhadap  kelaikan  angkutan umum  yaitu  ada  pengujian  kendaraan,  teguran, razia,  dan  himbauan  melakukan  PKB  dengan  be- rupa  media  reklame  modern  yang  disebut  dengan megatron. Bentuk penetapan kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Medan meliputi, pengu- jian kendaraan bermotor, teguran, razia, dan sosia- lisasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  Fata  &  Syahbandir  (2018), Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ketidak- lengkapan semua alat uji kendaraan bermotor dan masih  rendahnya  pelaksanaan  razia  yang  dilaku- kan  di  jalan  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dishubkominfo Kota  Banda  Aceh  dalam  kelayakan  angkutan umum  dan  keselamatan  masih  rendah.  Selain  itu, penyebab  angkutan  umum  yang  tidak  layak  jalan namun  tetap  beroperasi  dipengaruhi  oleh  faktor ekonomi,  kurangnya  kesadaran  hukum  pengusaha angkutan  umum,  dan  kurangnya  pembinaan  dan sosialisasi  dari  Dishubkominfo  Kota  Banda  Aceh kepada pengusaha angkutan umum.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
Menurut  Robbins  dan  Coutler  dalam (Monang,  2018)  dijelaskan  dengan  dimensi  pe- ngukuran atau measurement yang artinya pelaksa- naan  proses  yang  berulang-ulang  dilakukan  de- ngan  terus  menerus,  baik  dengan  intensitasnya dalam  mengukur  harian,  mingguan,  atau  bulanan sehingga  yang  diukur  mutu  dan  jumlah  hasil.  Pe- ngukuran  pelaksanaan  kegiatan  merupakan  suatu proses menilai  hasil  pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bi- dang  sarana  prasarana  angkutan  dan  seksi  pe- ngujian sarana diperoleh bahwa ada berbagai cara untuk  melakukan  pengukuran  pelaksanaan  ke- giatan  nyata  yaitu  (1)  pengamatan/observasi,  (2) Laporan-laporan, secara lisan maupun tertulis, (3) Metode-metode otomatis, (4) Inspeksi.
Dari  hasil  Laporan  Kinerja  Dinas  Perhu- bungan  Kota  Medan,  pencapaian  pelaksanaan kegiatan  pada  tahun  2022  diukur  dari  jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebesar 53.619 unit dan  jumlah  kendaraan  umum  yang  wajib  uji sebesar  93.763  unit,  sehingga  tingkat  keamanan dan  kenyamanan  transportasi  jalan  sebesar  57% sedangkan  yang  ditargetkan  Dinas  Perhubungan Kota  Medan  pada  Rencana  Strategis  atau RENSTRA Dinas Perhubungan tahun 2022 adalah 46,95% yang dimana tersedianya sistem angkutan umum perkotaan yang berkualitas dan ramah ling- kungan.  Walaupun  angka  keamanan  dan  kenya- manan  transportasi  melebihi  angka  target,  namun angka tersebut masih dikategorikan rendah karena belum  terdapat  pada  angka  70%  yang  menjadi angka standar sasaran yang baik untuk transportasi yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Sari,  dkk  (2019).  Hasil  pe- nelitian ini adalah ketidaktaatan dalam melakukan uji  berkala  sehingga  diperlukannya  pengawasan salah satunya melakukan penertiban. Penertiban ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai de-ngan peraturan daerah Kota Batam Nomor 9 tahun 2001 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  pasal  42 ayat 1. Hal ini agar Dinas Perhubungan Kota Batam bertindak  tegas  serta  melakukan  tugas  sesuai dengan  peraturan  yang  ada  sehingga  dapat menciptakan  kelayakan  angkutan  umum  dan  ke- selamatan jalan.
4. Perbandingan dengan standar evaluasi
Pada tahap ini dikatakan sebagai tahap kritis dari pengawasan karena kegiatan ini berupa mem- bandingkan  pelaksanaan  nyata  dengan  pelaksan- aan  yang  direncanakan  atau  standar  yang  sudah ditetapkan.  Walaupun  dalam  tahap  ini  paling  mu- dah untuk dilakukan tetapi kompleksitasnya dapat terjadi  penyimpangan  pada  saat  mengimplemen- tasikannya.  Penyimpangan  harus  dianalisa  untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Hal  ini  menunjukkan  bagaimana  pentingnya  bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penye- bab terjadinya penyimpangan.
Untuk  melihat  capaian  kinerja  Dinas  Per- hubungan  Kota  Medan  dapat  dilihat  dilakukan perbandingan  dari  pelaksanaan  kegiatan  yang  su- dah  dikerjakan  dengan  target  yang  sudah  di- tentukan.  Tujuan  perbandingan  ini  adalah  untuk mengetahui  penyebab  kegiatan  tidak  berjalan dengan  lancar.  Berikut  perbandingan  target  dan realisasi  kinerja  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan tahun 2022 dan realisasi kinerja 2021-2022.
Tabel  1. Capaian  Indikator  Kinerja  Utama  Dinas
Perhubungan Medan 2022 Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat  keamanan  dan kenyamanan  transportasi jalan 46,95% 57%
Sumber: Laporan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan, 2023
Dari  data  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pencapain kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan tahun  2022  sudah  memenuhi  target  yang  telah ditetapkan.  Namun  realisasi  angka  masih  rendah untuk  menuju  keamanan  dan  keselamatan  jalan. Selain itu juga, berdasarkan data jumlah kendaraan lulus  uji  tiap  tahunnya  mengalami  pe-nurunan. Pada Tahun 2021 sebanyak 82.629 unit kendaraan dan  di  tahun  2022  jumlah  kendaraan  lulus  uji sebanyak 53.619 unit. Hal tersebut bisa dilihat dari salah  satu  kendaraan  umum  yaitu  ang-kutan  kota yang  menjadi  kendaraan  penumpang  umum  yang memiliki selisih antara aktif uji dan mati uji.
5. Pengambilan tindakan koreksi
Pengambilan  tindakan  koreksi  menjadi  ta- hap  terakhir  dari  proses  pengawasan.  Dinas  Per- hubungan Kota Medan mengambil tindakan untuk memperbaiki  tingkat  keamanan  dan  kenyamanan transportasi  jalan.  Tindakan  yang  dilakukan  yaitu dengan  membuat  program  dan  kegiatan  untuk mendukung  capaian  kinerja  pada  sasaran  tingkat keamanan  dan  kenyamanan  transportasi  jalan. Adapun program dan kegiatan, diantaranya adalah (1) Kegiatan pelaksanaaan operasi/razia gabungan kendaraan bermotor, (2) Kegiatan pengawasan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan, (3) Ke-giatan pengelolaan  parkir  umum  Kota  Medan,  (4) Kegiatan  operasional  dan pemeliharaan  pengujian kendaraan bermotor.
Kegiatan  razia  gabungan  yang  diadakan Dinas  Perhubungan  Kota  Medan  yaitu  dengan pemberian surat peringatan dan sangsi kepada pe- ngendara yang tidak taat pada peraturan uji kir dan peraturan  lalu  lintas.  Pelaksanaan  mengawasi  ke- laikan  angkutan  kota  tidak  melakukan  tindakan diskresi,  hal  ini  diskresi  berupa  kebebasan  dalam mengambil  keputusan  sendiri  dalam  situasi  yang dihadapi.  Tindakan  pelaksanaan  pengawasan  me- ngikuti  arahan  dan  aturan  atau  standar  pengelo- laan,  arahan  moral  bagi  anggota  organisasi  atau pekerjaan  yang  dilaksanakan.  Aturan  tersebut  se- bagai  pengikat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  sehi- ngga  aturan  atau  standar  pengelolaan  adalah  ara- han moral bagi administrator publik dalam melak- sanakan  tugasnya  dalam  melayani  masyarakat khususnya pelaksanaan pengawasan kelaikan ang- kutan  kota  di  Kota  Medan.  Bagi  seseorang  me-
ngawasi  maupun  pengguna  kegiatan  melanggar aturan  atau  standar  yang  sudah  ditetapkan  akan dikenakan sanksi.
Denda  berlaku  bagi  masyarakat  kelas  ba- wah  hingga  kelas  atas  yang  melanggar  aturan hukum.  Denda  bagi  pengguna  jalan  raya  berupa tilang  singkatan  dari  “bukti  pelanggaran”.  Pro- sedur  tilang  dimulai  ketika  seseorang  yang melanggar  lalu  lintas  diberhentikan  oleh  petugas. Kemudian petugas menyapa dan memperkenalkan diri dengan jelas, lalu petugas tersebut menerang- kan pelanggaran yang terjadi. Tilang berlaku bagi seluruh  pengendara  kendaraan  bermotor  seperti motor, mobil, dan angkutan umum.

## KESIMPULAN
Pengawasan  Dinas  Perhubungan  terhadap Kelaikan  Angkutan  Kota  Kota  Medan  sudah  me- netapkan  Penetapan  standar  menjadi  dasar  dalam melakukan  pengawasan.  Standar  dapat  dikatakan sebagai  rencana  awal  sebelum  melakukan  suatu kegiatan.  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan  mem- punyai  standar  berupa  aturan  hukum  (regulasi) yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  meng- awasi  angkutan  umum  maupun  angkutan  kota untuk  memudahkan  petugas  dalam  menjalankan tugasnya,  dibutuhkan  suatu  prosedur  yang  jelas. Kejelasan prosedur ini berupa standar operasional prosedur  (SOP).  SOP  Dinas  Perhubungan  Kota Medan  ditunjukan  untuk  pengujian  kendaraan bermotor.  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan  me- miliki  sarana  dan  prasarana  yang  cukup  lengkap dan memadai seperti alat pengujian kendaraan na- mun ada beberapa alat pengujian dikalibrasi, ken- daraan  patroli,  dan  CCTV.  Pencapaian  pelaksa- naan  kegiatan  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan guna  mewujudkan  transportasi  jalan  yang  aman dan nyaman hanya dipenuhi sebesar 57% sedang- kan target yang ditetapkan adalah 46,95%. Hal ini disebabkan  karena  minimnya  pemilik  kendaraan dalan  melakukan  pengujian  kendaraan,  banyak kendaraan  yang  berubah  sifat  atau  peremajaan kendaraan,  selain  itu  banyak  kendaraan  yang  da- lam  keadaan  rusak  berat  dan  tidak  dapat  ber- operasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggrainy,  DL.  2020.  Analisis  Faktor  Ujii Kelayakan pada Moda Transportasi Angkutan Kota Waingapu
Ariesandi,  JA.,  Resita  R.,  &  Salsabila,  Z.  2020. Kebijakan  Transportasi  Umum  (Angkot) untuk  Menanggulangi  Kemacetan  Jalan.
Jurnal Kebijakan Publik. Vol. 11, No 2 Busro, Muhammad. (2018). Teori-Teori
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta: Prenadamedia Group.
Dimas,  Vincensius  &  Hayu,  Ida.  (2018).
Pengawasan  Dinas  Perhubungan  terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. Jurnal Undip, 1- 10.
Febiola, F., & Zulkarnaini, Z. (2017). Pengawasan Peredaran  Produk  Pangan  Minuman  Impor Di  Kota  Pekanbaru (Doctoral  dissertation, Riau University).
Fahry, MR., & Mirwan, M. (2023). Peranan Dinas Lingkungan  Hidup  Provinsi  Jawa  Timur dalam  Pengawasan  Ketaatan  Lingkungan tidak Langsung Industri Transportasi di Kota Madiun  Jawa  Timur. Insologi  :  Jurnal  Sains dan Teknologi. Vol. 2, No. 3 Fata,  R.,  &  Syahbandir,  M.  (2018).  Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi,  dan  Informatika  Kota  Banda Aceh  terhadap  Kelayakan  dan  Keamanan Angkutan Umum Darat di Kota Banda Aceh.
Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum Kenegaraan , 2(1), 103-114.
Ganda,  F.  R.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2016). Prosedur Registrasi Obat Tradisional oleh Balai Besar Pengawas  Obat  dan  Makanan  (Bbpom)  di Kota  Pekanbaru (Doctoral  dissertation,  Riau University).
Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif
& Kuantitatif.  Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
Handoko, T. Hani . (2000). Manajemen Personalia dan  Sumber  Daya  Manusia,  Edisi  ke  2. Yogyakarta: BPFE.
Jopang.,  Unga,  WOH.,  Efrianto,  LO.,  Rosika.,  & Yusnita. 2022. Pola Pengawasan Uji
Kelayakan  Kendaraan  Bermotor  pada  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Konawe  Utara.
Jurnal Publicuho. Vol. 5, No 4
Kennedy,  F.  2022.  Pelaksanaan  Pengawasan  Unit
Pelaksanaan Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota  Pekanbaru  dalam  Pengujian  Kelaikan
Mobil Barang. Universitas Islam Riau.
Kurniawan, A., Ginting, BS., & Gultom, I. (2022). Uji  KIR  Kelayakan  Kendaraan  Bermotor Menggunakan  Metode  Certainty  Factor. JUKI: Jurnal Komputer dan Informatika. Vol. 4, No 1
Marhawati, Besse. (2018). Pengantar Pengawasan Pendidikan. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
Oktavia, R, & Zulkarnaini, Z. (2023). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Motuyoko  di  Kecamatan  Tualang  Kabupaten Siak. Jurnal Pendidikan Tambusai , 7 (1), 4221-4228.
Rahmi, F., & Zulkarnaini, Z. (2016). Pengawasan Camat dalam Penataan Pemukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau
University).
Sari,  KY.,  Lestari,  L.,  &  Nurhayati.  (2019). Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala oleh Dinas  Perhubungan  Kota  Batam  terhadap Angkutan Kota. Dimensi, 8(3), 432-448.
Sugiyono.  (2015).  Metode  Penelitian  Pendidikan
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D. Bandung: Alfabeta. Syaputra,  M.  R.,  &  Zulkarnaini,  Z. Pengawasan Jam Operional Tempat Video Game/playstation  Di  Kecamatan  Sail  Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
Syafira, Audila. (2022). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pengawasan Transportasi Umum  Rute  Marelan-Amplas  (Studidi  Dinas Perhubungan  Kota  Medan. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM). Vol. 2, No 1.
Zulkarnaini, Z., & Harahap, R. S. (2016). Pengawasan Program Siaran Televisi Berasarkan  Standar  Program  Siaran  oleh Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  (Kpid) Riau (Doctoral dissertation, Riau University).