Jurnal AGRIFOR Volume XVIII Nomor 2, Oktober 2019                                                                ISSN P : 1412-6885 ISSN O : 2503-4960

## PENGELOLAAN KONFLIK DAN PEMETAAN BLOK PEMANFAATAN BERSAMA MASYARAKAT DI KHDTK LOA HAUR, KALIMANTAN TIMUR
Elfa Rifadi 1 , Muhammad Sumaryono 2 , Rujehan 2
1 Program Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
2 Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Jl Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia 75119, Indonesia.
E-Mail: ilhamm1911@gmail.com

## ABSTRAK
Pengelolaan  Konflik  Dan  Pemetaan  Blok  Pemanfaatan  Bersama  Masyarakat  Di  KHDTK  Loa  Haur, Kalimantan  Timur. Sebagai  bagian  kawasan  yang  terletak  di  KPA  Taman  Hutan  Raya  Bukit  Soeharto, KHDTK Hutan Pendidikan dan Pelatihan (HPP) Loa Haur memiliki potensi dan ancaman yang sama dalam hal  penebangan  liar,  penambangan  liar,  kebakaran  dan  perambahan.  Perambahan  diantaranya  telah menimbulkan  konflik  kepentingan  dalam  pemanfaatan  ruang  di  KHDTK  Loa  haur.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  melakukan  studi  pengelolaan  konflik  dan  menyediakan  strategi  pengelolaan  bersama  masyarakat dalam  KHDTK  Loa  HPP  Loa  Haur.  Penelitian  dilakukan  dalam  5  (lima)  tahapan,  yaitu  pengumpulan  peta dasar  dan  citra  SPOT  6  interpretasi  citra,  pendataan  perambahan,  identifikasi  kebijakan  pengelolaan, pengelolaan  konflik  dan  kelembagaan  KTH.  Pengelolaan  konflik  diantara  dilakukan  melalui  grup  diskusi yang  terarah  yang  dilengkapi  dengan  analisis  terhadap  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  tantangan  yang tersedia.  Dihipotesakan bahwa konflik dapat diubah menjadi satu kesepakatan yang dapat dipetakan dalam Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  dalam  bentuk  peta  blok  pemanfaatan  ruang  bersama  masyarakat. Penelitian ini memberi hasil bahwa jumlah lahan yang dimanfaatkan sebanyak 20 lokasi lahan, dengan luas 43,58 ha dan rata-rata 2,18 ha. Jumlah lahan yang teridentifkasi pernah dimanfaatkan dan lalu ditelantarkan dan tanpa identitas adalah lebih banyak. Diindikasikan lahan-lahan tersebut disimpan (land bank) untuk motif ekonomi dari isu kandungan batubara di KHDTK HPP Loa Haur. Komoditi tanaman yang diusahakan adalah dari  jenis  karet  dan  buah-buahan  (durian,  lai  dan  rambutan).  Jenis    potensial  untuk  dapat  dikembangkan dalam  pemanfaatan  ruang  bersama  masyarakat  adalah  Gaharu,  Kopi  dan  Kakao.  Jenis  kelembagaan  yang diperlukan  untuk  mendukung  program Kemitraan Kehutanan adalah Kelompok Tani Hutan. Disamping itu, Forum  Komunikasi  KTH  perlu  diinisiasikan  untuk  membuka  ruang  komunikasi  antara  petani  dengan pengelola sehingga menstimulasi kemajuan program ke depan.
Kata  kunci  : Tahura  Bukit  Soeharto,  KHDTK  HPP  Loa  Haur,  Resolusi  Konflik,  Pemetaan  Partisipatif, KTH.

## ABSTRACT
Conflict  management  and  Mapping  of  Land  Use  with  Community  on  Loa  Haur  Forest  Area  with Special  Purpose  -  Education  and  Training  Forest,  East  Borneo . KHDTK  HPP  Loa  Haur  has  a  similar potential  and  threat  from  illegal  logging,  illegal  mining,  forest  fires,  and  encroachment. The  encroachment has  caused  a  conflict  of  interest  in  the  land-use  utility  in  KHDTK  Loa  haur.  This  study  aims  to  manage conflict and provide community co-management strategies in KHDTK Loa HPP Loa Haur. The research has 5  (five)  stages,  namely:  map  and  SPOT  6  imagery  interpretation  data  collection,  land  use  inventory, management policy identification, conflict resolution and CBFM institutional analysis. Conflict management is  conducted  through  focus  group  discussions  that  are  complemented  by  SWOT  Analysis  (strengths, weaknesses,  opportunities  and  threats.  It  is  hypothesized  that  the  conflict  can  be  transformed  into  an agreement  that  can  be  mapped  in  the  Geographic  Information  System  (GIS)  in  the  form  of  a  community spatial block bloc map. This study gives results that the amount of land used as much as 20 land sites. There
is  a  significant  number  of  lands  that  is  not  utilized  again  by  community  and  without  identity.  There  is  an indication these lands are stored (land bank) for economy motive, especially coal potential in KHDTK HPP Loa  Haur.  Rubber  and  fruits  (durian,  lao,  and  rambutan)  plants  are  preferred  commodity,  while  some potential plants are gaharu, coffee, and cocoa. Forest farmer group (Kelompok Tani Hutan/KTH) is a form of institution to support the CBFM program. Besides that there is a need to establish a communication forum of CBFM for increasing communication between farmer and forest manager.
Key words : KHDTK HPP Loa Haur, Conflict Resolution, Participatory Mapping, CBFM.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  menetapkan
Kawasan  Hutan  dengan  Tujuan  Khusus (KHDTK) untuk kepentingan umum bidang  penelitian  dan  pengembangan; pendidikan  dan  latihan  serta  religi  dan budaya  (UU  41,  1999).  Penetapannya dilakukan  melalui  Keputusan  Menteri dengan tidak mengubah fungsi kawasannya  sebagai  Hutan  Konservasi, Hutan  Lindung  ataupun  Hutan  Produksi. Salah  satu  KHDTK  dari  7  KHDTK  di Provinsi  Kalimantan  Timur  KHDTK Hutan Pendidikan dan Pelatihan (HPP) Loa Haur  dengan  luas  4.310  hektar  (Kepmen 8815,  2002).  Kawasan  KHDTK  HPP  Loa Haur  termasuk  dalam  fungsi  konservasi yang  merupakan  bagian  dari  Kawasan Pelestarian  Alam  (KPA)  Taman  Hutan Raya  (Tahura)  Bukit  Soeharto.  Tahura Bukit  Soeharto  memiliki  total  luas  67.766 ha (Anonim, 2009).
KHDTK  HPP  Loa  Haur  terletak  di dalam  fungsi  Kawasan  Pelestarian  Alam (KPA)  Taman  Hutan  Raya  (Tahura)  Bukit Soeharto  yang  mempunyai  fungsi  pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keaneka-ragaman jenis tumbuhan  dan  satwa,  serta  pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya  (KLHK,  2017;  DIPSDH,
2017). Sebesar 78,71% penggunaan kawasan  di  Tahura  Bukit  Soeharto  sesuai dengan  fungsinya,  sementara  itu,  21,29% pengunaan  kawasan  yang  tidak  sesuai dengan  fungsi  kawasan  (Suryadi  dkk, 2017).  Sebagai  bagian  dari  kawasan Tahura  Bukit  Soeharto,  KHDTK  Hutan Pendidikan dan Pelatihan (HPP)  Loa  Haur memiliki  masalah  penggunaan  kawasan
dan  gangguan  yang  sama.    Diantaranya penebangan liar, penambangan liar, kebakaran, perambahan serta okupasi lahan dalam  bentuk  penambangan  batubara  liar, perkebunan serta konflik antara pemerintah pusat dan daerah atas kewenangan sumber daya alam (Boer dkk., 2007; Hendar, 2014; Moeliono dan Purwanto, 2008). Perambahan lahan, yang selanjutnya disebut dengan pemanfaatan ruang
kawasan  oleh  Masyarakat  di  dalam KHDTK  HPP  Loa  Haur  dominan  dalam bentuk  bentuk  pembukaan  lahan  untuk perladangan.    Penelitian  ini  menearik hipotesa  bahwa  perambahan  tersebut dipicu karena peningkatan kebutuhan lahan akibat  pertambahan  jumlah  penduduk  di desa  sekitar  KHDTK  (Anonim,  2009). Aktifitas  perambahan  tersebut  berpotensi konflik    dalam  pemanfaatan  ruang  antara pengelola  KHDTK  dan  masyarakat  yang merambah.
Di  sisi  lain,  teknologi  penginderaan jauh  saat  ini  telah  berkembang  dengan pesat,  baik  dalam  penggunaan  perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware) maupun resolusi data satelitnya. Salah satu keunggulan teknologi ini  adalah    dapat  menampilkan  berbagai data  dan  informasi  tentang  keadaan  dan fenomena  permukaan  bumi  dalam  waktu yang  cepat  dan  akurat  (Purwadhi  dkk., 1999;  Vaiphasa  dkk.,  2005).  Selain  itu, teori  dan  praktek  Pengelolaan  Hutan Bersama  Masyarakat  (PHBM)  juga  telah mengalami  perkembangan  yang  baik  dan telah  banyak  mempengaruhi  perubahan persepsi dan pemahaman dalam pengelolaan kawasan hutan dari
pendekatan  keamanan  ke  pendekatan
Jurnal AGRIFOR Volume XVIII Nomor 2, Oktober 2019                                                                ISSN P : 1412-6885 ISSN O : 2503-4960
kesejahteraan. Prinsip-prinsip yang dikembang-kan  dalam  PHMB  diantaranya akomodatif, partisipatif, keterbukaan, kebersamaan,  akun-tabel,  kesepahaman hak  dan  tanggung  jawab,    kejelasan kelembagaan dan berorientasi pada peningkatan usaha produktif menuju masyarakat  mandiri  dan  hutan  lestari (Anonim, 2007).
Berdasarkan uraian masalah dan teori diatas,  penelitian  ini  memiliki  tiga  tujuan, yaitu : 1) Mengetahui jumlah pemanfaatan ruang  oleh  masyarakat  di  dalam  KHDTK HPP  Loa  Haur  dan  ruang  terbuka  lainnya sebagai database dalam pengelolaan konflik.  2)  Mengidentifikasi  kekuatan, kelemahan,  ancaman  dan  tantangan  dalam pengelolaan.  3)  Menyediakan  strategi pengelolaan  kawasan  bersama  masyarakat yang  bersinergi  dengan  tujuan  penetapan KHDTK HPP Loa Haur sebagai laboratorium  pendidikan  dan  pelatihan kehutanan.

## 2. METODA PENELITIAN
2.1. Tempat dan Waktu Penelitian ini dilaksanakan di KHDTK HPP  Loa  Haur  selama  6  bulan,  yaitu Mei - Nopember 2017.
2.2. Bahan dan Alat
Bahan utama yang digunakan adalah : Peta KHDTK Hutan Diklat  Loa Haur. Peta  Batas  Administrasi  Kabupaten
Kutai Kartanegara.
Peta Kawasan Tahura Bukit Soeharto Citra SPOT 6 tahun 2012 Peta  Topografi  KHDTK  HPP  Loa Haur.
Peta  Penutupan  Lahan  KHDTK  HPP Loa Haur.
Peta  Hidrologi  KHDTK  HPP  Loa Haur.
Peta Sistem Lahan Kalimantan Timur. Peta  Rencana  Pengelolaan  KHDTK HPP Loa Haur.
Peralatan Survey Lapangan : GPS DNR Garmin CSX 60/76 Kompas Clinometer Tally Sheet Kamera Digital.
2.3. Prosedur Penelitian Penelitian  dilakukan  dalam  3  (tiga)
tahapan  utama,  yaitu  1).  pengumpulan peta  dasar  dan  citra  SPOT  6,  2) interpretasi  citra,  3).  Pendataan  dan resolusi  konflik  dalam  pemanfaatan ruang  aktif  oleh  masyarakat.  Tiga tahapan  ini  meliputi  juga  analisis  dan identifikasi  terhadap  ruang  terbuka. Luaran  dari  tahapan-tahapan  kegiatana tersebut  adalah  peta  arahan  blok pemanfaatan  dan  strategi  pengelolaan. Tahapan  ini  dilakukan  berdasarkan kerangka operasional penelitian seperti disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka Operasional Penelitian
Detail  tentang  tahapan  tersebut  adalah sebagai berikut
2.3.1.  Pengumpulan  Data  Peta  Dasar dan Citra
Pengumpulan  data  yang  meliputi  peta analog  dan  digital  diperoleh  dari  Balai Pemantapan  Kawasan  Hutan  Wilayah IV  Samarinda  dan  Balai  Diklat
Kehutanan  Samarinda,  sedangkan  data tabular diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan  Timur  dalam  angka.  Citra yang  digunakan  adalah  Citra  SPOT  6 Liputan  Tahun  2012  yang  diperoleh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 2.3.2. Interpretasi Citra
Interpretasi  atau  pengolahan  data  citra adalah  kegiatan  perkiraan  suatu  objek berdasarkan  bentuk  tone,  tekstur, lokasi, asosiasi yang tampak pada citra. Interpretasi citra satelit SPOT 6 melalui koreksi  geometri,  penajaman  citra, cropping  lokasi  penelitian,  klasifikasi
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dan pengklasifikasian tutupan lahan. Klasifikasi  NDVI  dilakukan  dengan mengukur  intensitas  kehijauan  dari
pantulan  gelombang  cahaya  yang berasal  dari  klorofil  dedaunan  di permukaan bumi (Sudiana dan Diasmara,  2008).  Indeks  kehijauan vegetasi  pada  citra  berupa  skala  antara
-1  (yang  biasanya  air)  hingga  +1 (vegetasi  lebat)  yang  diperoleh  dengan membandingkan  reflektansi  vegetasi yang diterima pada panjang gelombang merah  (R)  dan  infra  merah  dekat (NIR).    Persamaan  yang  digunakan untuk menghitung NDVI adalah :
,
dimana :
NIR =  Radiasi  infra  merah  dekat  dari piksel R = Radiasi cahaya merah dari piksel
Reklasifikasi  (reclassify)  berfungsi  untuk mengklasifikasi atau mengklasifikasi kembali    suatu  data  spasial  (atribut)  yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu (Prahasta, 2002). Reklasifikasi juga berfungsi  untuk  memperbaiki  tampilan visual  dengan  pemberian  nama  dan  warna yang  berbeda  untuk  setiap  kelas  tutupan sehingga  terlihat  perbedaan  antar  kelas tutupan lahan yang di analisis.
Jurnal AGRIFOR Volume XVIII Nomor 2, Oktober 2019                                                                ISSN P : 1412-6885 ISSN O : 2503-4960
2.3.3. Pendataan dan resolusi konflik dalam pemanfaatan ruang oleh masyarakat
Pendataan pemanfaatan ruang pemanfaatan dalam  kawasan  KHDTK  HPP  Loa  Haur dilakukan  dengan  menggunakan  media kuisioner  dengan  format  isian  tentang identitas,  luas  lahan,  komoditi  garapan, kesediaan menjadi anggota Kelompok Tani Hutan  (KTH).  Responden  adalah  orang- orang  dalam  komunitas  masyarakat  di sekitar KHDTK yang memanfaatkan ruang secara  aktif  dalam  kawasan  KHDTK sebagai lahan garapan. Penetapan responden  menggunakan  teknik  sampling snowball  (bola  salju),  yaitu  diperoleh melalui  penggalian  informasi  dari  satu responden sebelumnya ke responden berikutnya secara berantai, hingga diyakini informasi  berhenti  di  responden  terakhir (Nurdiani, 2014). Pendataan diperkaya cek lapangan  (groundcheck)  keberadaan  lahan garapan.    Selain  itu,    juga  dilakukan wawancara  terbuka  yang  bertujuan  untuk mengidentifikasi  persepsi  dan  pemahaman responden  tentang  fungsi  dan  keberadan KHDTK, faktor pemicu pemanfaatan lahan dalam  KHDTK,  pemahaman  tentang pengelolaan hutan bersama masyarakat dan informasi-informasi penting lainnya. Resolusi  konflik  dilakukan  dalam  forum
diskusi terfokus (Focus Group
Discussion/FGD). FGD diikuti oleh masyarakat penggarap lahan dan pengelola serta  peneliti  sebagai  fasilitator.  FGD bertujuan  untuk  menghasilkan  resolusi terhadap konflik pemanfaatan lahan
melalui  perubahan  pola  pikir  berkonflik karena perbedaan nilai, pandangan, aktivitas, status, dan kelangkaan sumberdaya alam (Marina dan
Dharmawan,  2011).    FGD  mengarahkan perubahan  pola  pikir  untuk  memperoleh kesepakatan  pengelolaan  bersama  yang partisipatif.    Dalam  FGD  dirumuskan peran,  tanggung  jawab  dan  kelembagaan dalam PHBM. Pengukuran lapangan menggunakan teknik tracking dan pengambilan  titik-titik  koordinat  pada setiap sudut lokasi yang diukur dengan alat bantu  GPS  (Global  Positioning  System), Kompas, Klinometer dan Meteran. Masyarakat  bertindak  sebagai  pengukur dan  penunjuk  batas,  sedangkan  peneliti bersama  pengelola  menjadi  pendamping yang  mengarahkan  masyarakat  dalam teknik pengukuran.
2.3.4. Analisis Strategi Pengembangan Dengan Menggunakan Matrik SWOT
Untuk membuat analisis strategi
pengembangannya, terlebih dahulu diidentifikasi  faktor  internal  dan  eksternal dari  KHDTK  HPP  Loa  haur.  Analisis SWOT menghasilkan
4 (empat) kemungkinan alternatif strategi (Rangkuty, 2000)  disajikan    pada  matriks  perumusan strategi analisis SWOT pada Gambar 2 dan Tabel 1.

## Gambar 2.  Matrik Grand Strtategi (Grand Matrix Strategy)
Keterangan Gambar :
Kuadran  I  :  Strategi  ini  dibuat  berdasarkan  jalan  pikiran  pengelola  KHDTK,  yaitu  dengan memanfaatkan  seluruh  kekuatan  untuk  merebut  dan  memanfaatkan  peluang  sebesar- besarnya. 2.
Kuadran  II  :  Ini  adalah  strategi  dalam  menggunakan  kekuatan  yang  dimiliki  pengelola  KHDTK  untuk mengatasi ancaman.
Kuadran  III  :  Strategi  ini  diterapkan  berdasarkan  pemanfaatan  peluang  yang  ada  dengan  cara meminimalkan kelemahan yang ada.
Kuadran IV :  Strategi ini didasarkan pada kegiatan  yang bersifat defensif dan berusaha  meminimalkan
kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
Tabel 1. Matriks Strategi Analisis SWOT (Matrix Strategy SWOT Analysis)
Internal
Faktor
Eksternal faktor Strengths (S) Tentukan faktor kekuatan internal Weaknesses (W) Tentukan faktor kelemahan internal Opportunities (O) Tentukan faktor peluang Eksternal Starategi SO Ciptakan strategi  yang  menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Strategi WO Ciptakan strategi  yang  meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang Threats (T) Tentukan  faktor ancaman Ekternal Strategi ST Ciptakan strategi yang  menggunakan  kekuatan untuk mengatasi ancaman Strategi WT Ciptakan strategi  yang  meminimalkan kelamahan  dan  menghindari ancaman
Sumber :  Diadopsi dari Rangkuty 2000
Jurnal AGRIFOR Volume XVIII Nomor 2, Oktober 2019                                                                ISSN P : 1412-6885 ISSN O : 2503-4960
3. HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
3.1.  Kondisi  Umum  KHDTK  HPP  Loa Haur
Secara  geografis  KHDTK  HPP  Loa  Haur terletak antara 0°40’00” - 0°46’00” LS dan 116°6’00”  -  117°01’00  BT.  Secara administrasi  pemerintahan,  terletak  dalam wilayah Kecamatan  Loa Janan, Kabupaten Kutai  Kartanegara,  yang  meliputi  3  (tiga) wilayah  Pemerintahan  Desa,  yaitu  Loa Duri Ulu, Loa Duri Ilir dan Bakungan.
Berdasarkan  data  curah  hujan  Tahun  2015 (Anonim,  2015),  rata-rata  curah  hujan bulanan sebesar 183 mm dan rata-rata hari hujan  per  bulan  sebesar  14  hari.  Curah hujan  tertinggi  terjadi  pada  bulan  Januari, yaitu  sebesar  273  mm  dengan  22  hari hujan,  sedangkan  curah  hujan  terendah terjadi  pada  bulan  September,  yaitu sebanyak  92  mm  dengan  8  hari  hujan (Anonim,  2015 a ).    Menurut  Sumaryono dkk.  (2017),  KHDTK  HPP  Loa  Haur termasuk  dalam  tipe  iklim  A  menurut Schmidt  dan  Ferguson  dengan  nilai  Q  < 14,3  %  yang  merupakan  daerah  sangat basah (hutan hujan tropis).
Sebagai bagian dari kawasan Tahura Bukit Soeharto, KHDTK HPP Loa Haur termasuk dalam kompleks bentukan fisiografi  Lembah  Kutai  dan  Jalur  lipatan bukit  (Kutai  Valley  and  Ridge  Fold  Belts )
yang  secara  umum  bergelombang  dengan ketinggian  tempat  antara  50-1500  meter (Anonim,  2006 dalam Sumaryono  dkk, 2009). Mengacu pada Atlas East Kalimantan Transmigration Area
Development  Project/TAD,  maka  kondisi fisiografi dan topografi kawasan penelitian merupakan  perbukitan  yang  memanjang dengan  arah  sejajar  dengan  jalur  pantai dari  Balikpapan  ke  Samboja,  atau  dari Balikpapan menuju timur laut kemudian di kawasan Samboja menuju ke utara.
Posisi  Tahura  Bukit  Soeharto  ini  terletak pada  posisi  yang  tertinggi  dan  puncaknya adalah pada titik sekitar km 56 jalan poros Samarinda-Balikpapan  dengan  ketinggian 145  meter  dpl.  Pada  posisi  demikian, Tahura  Bukit  Soeharto  memberi  pengaruh iklim  kota  Balikpapan  dari  kawasan  laut sampai  puncak  tertinggi  dengan  iklim lautnya, sementara dari puncak tertinggi ke kota  Samarinda  dengan  iklim  daratnya. Bila  penutupan  vegetasi  di  Tahura  Bukit Soeharto  terbuka  atau  rusak  maka  kota Balikpapan  yang  mempunyai  iklim  lebih basah akan menjadi kering, sementara kota Samarinda  yang  kering  menjadi  lebih basah.  Begitu  sebaliknya  bila  tutupan vegetasi  kawasan  Tahura  terjaga  dengan vegetasi yang baik, maka iklim Balikpapan akan  tetap  basah,  sementara  Samarinda tetap kering (Sumaryono dkk, 2009).
Gambar 3.  Peta Kelas Lereng KHDTK Loa Haur Sumber : data sekunder tahun 2017
Berdasarkan hasil analisis data DEM dapat diketahui  bahwa  KHDTK  HPP  Loa  Haur dominan datar hingga landai (0-15%) yang terdapat  di  bagian  Timur  dan  Selatan. Seperti disajikan pada Gambar 3 dan Tabel
2,  hanya  sebesar  1,37%  kawasan  dalam kelas  kelerengan  sangat  curam  (40%), secara  keseluruhan,  semua  kelas  lereng tersebar sangat acak.
Tabel 2. Luas Kelas Lereng KHDTK Hutan Diklat (HPP) Loa Haur
No Kelas Lereng Luas (Ha) Persen (%) 1 0 - 8 % 1.425,14 33,07 2 8 - 15 % 2.153,36 49,96 3 15  - 25 % 497,72 11,55 4 25 -  40 % 174,70 4,05 5 > 40 % 59,08 1,37 Jumlah 4.310 100 %
Sumber:  Hasil Analisis dan Perhitungan Luas KelasLereng Tahun 2017 Dengan Menggunakan Data DEM Tahun 2002.
Berdasarkan peta Geologi Bersistem Indonesia  Kalimantan  skala  1  :  250.000, formasi geologi di KHDTK HPP Loa Haur terdiri  dari  Batuan  Sedimen  Miosen  Atas (Tumbul  dan  Sumaryono,  2017).    Seluruh kawasan  KHDTK  Hutan  HPP  Loa  Haur termasuk  dalam  Daerah  Aliran  Sungan (DAS)  Loa  Haur.    DAS  ini  berbatasan dengan  4  DAS  lainnya,  yaitu  DAS Bakungan,  DAS  Dondang,  DAS  Seluang dan DAS Payang.  Sumaryono dkk, (2009)
mengemukakan  bahwa  jaringan  sungai (drainage  network)  di  KHDTK  HPP  Loa Haur  bercirikan  pola  percabangan  pohon (dendritic  pattern).    Karena  pengaruh faktor  topografi  dan  kapasitas  penampung yang  terbatas,  walaupun  termasuk  dalam tipe  iklim  A  yang  sangat  basah  dan  curah hujan  yang  tinggi,  potensi  air  di  KHDTK HPP  Loa  Haur  terbilang  kecil  karena limpasan air sungai yang relatif cepat.
Gambar 4.  Peta Hidrologi dan Batas Daerah Aliran Sungai Sumber : data sekunder tahun 2017
Jurnal AGRIFOR Volume XVIII Nomor 2, Oktober 2019                                                                ISSN P : 1412-6885 ISSN O : 2503-4960
Persentase  luas  tutupan  hutan  dengan kerapatan  vegetasi  tinggi  di  KHDTK  HPP
Loa Haur hanya sebesar 25,89%. Dominansi  tutupan  lahan  adalah  tutupan hutan  dengan  kerapatan  vegetasi  rendah,
yaitu 41,95% atau dengan sebesar 1.808,46 ha. Sisanya adalah berupa Semak/ Belukar, lahan  terbuka  atau  ladang  serta  tubuh  air, berturut  sebesar  28,16%;  2,95%  dan 1,05%.
Gambar 5.  Peta Tutupan Lahan KHDTK HPP Loa Haur Sumber : pengolahan data tahun 2017
3.2. Sejarah KHDTK HPP Loa Haur
Kronologi,  sejarah  dan  legalitas  hingga penetapan  kawasan  hutan  Loa  Haur sebagai  KHDTK  HPP  Loa  Haur  adalah sebagai berikut :
Tahun  1979,  Balai  Diklat  Kehutanan Samarinda  memperoleh  kawasan  hutan diklat  sesuai  dengan  Surat  Keputusan Direktur  Jenderal  Kehutanan  Nomor: 100/Kpts/DJ/1979  Tanggal  10  Juli  1979 seluas  12.500  hektar  yang  terletak  di
Sungai Jembayan-Sungai Loa Haur. Tahun  1996,  Kepala  Kantor  Wilayah (Kanwil) Departemen Kehutanan Provinsi  Kalimantan  Timur  membentuk Tim  Pemantapan  Desain  Taman  Hutan Raya  Bukit  Soeharto  dengan  Surat Keputusan Nomor : 912/Kpts/Kwl/KSDA-I/1996  jo  Nomor 087/  Kwl/KSDA-I/1996.  Hasil  dari  Tim tersebut  diantaranya  mengalokasikan Hutan  Diklat  BLK/SKMA  seluas  3.918
hektar.
Tahun  1997,  Hutan  Diklat  BLK/SKMA dialih fungsikan menjadi Hutan Tanaman  Industri  (HTI)  Pulp  PT.  ITCI berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor:378/Menhut-IV/1997 Tanggal 03 April 1997,
Tahun  1998,  Kepala  Kanwil  Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Surat  Dukungan  Penetapan  Lokasi Hutan  Diklat  BLK/SKMA  Nomor:
912/Kwl/PTGH-2/1998, tanggal 16 Desember 1998 ditujukan kepada Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan seluas  3.918  hektar  di  Bukit  Soeharto. Lima  belas  hari  berikutnya  diperoleh Lembar  Disposisi  Menteri  Kehutanan dan  Perkebunan  tanggal  31  Desember 1998,  perihal  Dukungan  Penetapan Lokasi Hutan Diklat BLK/SKMA Samarinda  seluas  3.918  hektar  di  Bukit Soeharto.
Tahun  1999,  Surat  Sekretaris  Jenderal Departemen  Kehutanan  dan  Pekebunan kepada Kepala Badan Planologi Nomor :
1045/II-DIK/UM/1999, 7anggal 22 April  1999,  perihal  Pengukuhan  Hutan Diklat  BLK/SKMA  Samarinda  di  Bukit
Soeharto.
Tahun  2000,  Tata  Batas  Defenitif  Hutan Diklat  BLK/SKMA  Samarinda  di  Bukit Soeharto  dan  penetapan  panjang  batas hutan  30.169,62  meter  dan  luas  4.310 hektar.
Tahun  2002,  Penetapan  Hutan  Pendidikan dan  Pelatihan  BLK/SKMA  sebagai
Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus
(KHDTK) Hutan Pendidikan dan Pelatian  (HPP)  Loa  Haur  melalui  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor: SK. 8815/Kpts-II/2002 tanggal 24 September  2002  seluas  4.310  di  Tahura
Bukit Soeharto.
3.3.  Isu  Pemicu  Konflik  dan  Kebijakan
Pengelolaan KHDTK HPP Loa Haur
Tiga  isu  besar  yang  diidentifikasi  sebagai pemicu konflik lahan di KHDTK HPP Loa Haur adalah :
Masyarakat  Desa  Loa  Duri  Ilir,  Loa  Duri Ulu  dan  Bakungan  membuka  lahan KHDTK untuk berladang.
Masyarakat  Desa  Loa  Duri  Ilir,  Loa  Duri Ulu  dan  Bakungan  menuntut  hak  milik untuk  lahan  yang  dibuka.    Persepsi terbangun  adalah  ketidak-berpihakan negara kepada masyarakat terkait keberadaan  KHDTK  HPP  Loa  Haur, dimana masyarakat hanya diperbolehkan mengelola lahan.
Isu batubara adalah paling banyak diperbincangkan dalam komunitas
masyarakat  terkait  pembukaan  lahan  di KHDTK  HPP  Loa  Haur.  Informasi  atau isu  kandungan  dan  potensi  batubara yang tinggi di KHDTK memicu aktifitas pembukaan  lahan  bertambah.  Dalam beberapa  kasus,  aktiftas  pembukaan lahan  dialibikan  untuk  ladang,  yang kemudian  diklaim  dan  ditelantarkan, dengan harapan mendapat-kan ganti rugi jika  dan  jika  suatu  saat  lahan  yang
diklaim mendapatkan ijin konsesi tambang  atau  ditambang  secara  illegal oleh pemodal liar. Beberapa kebijakan yang melatar- belakangi perencanaan dalam pengelolaan  KHDTK  HPP  Loa Haur antara lain : Pedoman Kemitraan Kehutanan di KHDTK Kawasan Konservasi/ Pelestarian  Alam.  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan
No:P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016  Tentang  Perhutanan Sosial.    Pada  poin  ketujuh  telah mengisyaratkan:  Pengelola  hutan  wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat  setempat  melalui  kemitraan kehutanan  (Pasal  40  ayat  1)  dan  (Pasal 40 ayat 2).
Mengacu  Permen  LHK  RI  Nomor  : P.83/2016,  pengelola KHDTK HPP  Loa Haur  menyediakan  9  petak  untuk pengembangan  Kemitraan  Kehutanan,
kode  nomor  petak  29  dengan  jumlah 179,07, rata-rata 20 ha per petak.  Selain itu terdapat demplot Agroforestry dengan luas  4  ha.
3.4. Sebaran Lokasi dan Bentuk
Pemanfaatan Ruang Aktif
Karena  luas  cakupan  pemanfaatan ruang  yang  sangat  luas  dan  adanya keterbatasan waktu penelitian, ruang lingkup  untuk  identifikasi  petani  dan sebaran  lokasi  ruang  yang  dimanfaatkan dalam  penelitian  ini  dibatasi  pada  bagian utara  KHDTK.    Peta  sebaran  disajikan pada Gambar 6.
Jurnal AGRIFOR Volume XVIII Nomor 2, Oktober 2019                                                                ISSN P : 1412-6885 ISSN O : 2503-4960
Gambar 6. Peta Pemanfaatan Ruang oleh Masyarakat

## Sumber : Pengolahan Data tahun 2017
Berdasarkan  hasil  pelaksanaan  verifikasi lapangan terhadap areal pemanfaatan ruang oleh  masyarakat,  dapat  teridentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) orang masyarakat
yang  secara  aktif  melakukan  pemanfaatan ruang  di  KHDTK  HPP  Loa  Haur, sebagaimana  disajikan  pada  tabel  2  di bawah :
Tabel 3.   Identitas, titik ikat (koordinat) dan luas pemanfaatan lahan serta komoditi masyarakat di KHDTK HPP Loa Haur
No Nama Penggarap Koordinat UTM Luas (ha) Komoditi X-UTM Y-UTM 1 Jamhari 500781,9769 9924638,857 2,53 Karet 2 Imaniah 500764,0908 9924527,103 1,55 Rambutan 3 Abu Bakar 500613,6371 9924336,717 1,49 Karet dst ... 19 Safrat 499271,3787 9923674,656 8,41 Padi, Karet 20 Nafiah 500846,3625 9924401,006 3,50 Rambutan Jumlah 43,58 Rata-rata 2,18 Sumber : Pengolahan data tahun 2017
Dari  tabel  5  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa pemanfaatan ruang oleh masyarakat terdata  sejumlah  20  orang  petani  dengan jumlah  luasan  lahan  dimanfaatkan  sebesar 43,58 ha atau 1,02% dari luas keseluruhan areal  KHDTK.    Rentang  luas  lahan garapan  adalah  1,01  -  8,41  ha  dan  luas lahan  garapan  rata-rata  2,18  ha.    Jumlah petani  dengan  luas  lahan  garapan  ±  2  ha terdiri dari 6 orang dan luas lahan garapan ± 1 ha sebanyak 11 orang.
3.5. Strategi Pengelolaan Blok Pemanfaatan Dalam  upaya  pengelolaan  Kawasan  Hutan Diklat Loa Haur, seluruh potensi pengelolaan  perlu  dimanfaatkan,  termasuk pemanfaatan  ruang  terbuka  sebagai  blok pemanfaatan untuk dikelola dan diberdayakan dalam rangka mencapai  visi, misi  dan  tujuan  serta  program/kegiatan yang telah ditetapkan. Potensi internal dan eksternal  tersebut  dapat  dilihat  dari  faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan.

## 1. Faktor Internal (Internal Factors) Kekuatan (Strength)
KHDTK  Hutan  Diklat  Loa  Haur  telah ditetapkan  menjadi  Kawasan  Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Diklat.
Adanya  regulasi  dari  Pemerintah  terkait perhutanan sosial .
Curah hujan yang tinggi. Tersedianya  tenaga  Penyuluh  Kehutanan dan kegiatan rutin penyuluhan maupun sosialisasi di kawasan.
Memiliki  potensi  jumlah  masyarakat yang cukup untuk membentuk kelompok tani.
Kelemahan ( Weaknesses )
Letak  dan  assesibilitas  kawasan  hutan yang kurang mendukung untuk pengelolaan yang optimal.
Potensi limpasan sungai yang tinggi. Sejarah alih fungsi penetapan kawasan. Budaya dan kebiasaan pembukaan lahan dengan cara bakar.
Pengalaman  dalam  pemecahan  konflik belum memadai.

## 2.  Faktor Eksternal (External Factors) Peluang (Opportunity)
Komitmen  pemerintah  yang  kuat dalam perhutanan sosial.
Persentase  luas  kawasan  bervegetasi jarang  dan  semak  belukar  relatif
luas Rencana pengembangan pemberdayaan  masyarakat  terdapat pada rencana pengelolaan kawasan. Adanya komitmen para penentu kebijakan  di  tingkat  nasional  dan provinsi  yang  sangat  tinggi  pada pelestarian  sumber  daya  alam  dan lingkungan.
Terdapat  penyelenggaraan  diklat  yang berbasis masyarakat

## Ancaman (Threath)
Isu kandungan batubara di kawasan. Letak/assesibilitas kawasan sangat dekat  dan  dikelilingi  oleh  kegiatan pertambangan.
Meningkatnya jumlah penduduk sekitar kawasan hutan.
Masih  rendahnya  tingkat  pendidikan masyarakat di sekitar kawasan.
Kebutuhan  lahan  pada  masyarakat sekitar hutan sangat tinggi.

## Analisis SWOT
Analisis SWOT Pengelolaan blok pemanfaatan  di  KHDTK  HPP  diawali dengan  tahapan  pendeskripsian  potensi dari  kondisi  kawasan  dan  gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang  terjadi.  Dari  tahapan  identifikasi tersebut di atas diharapkan dapat melahirkan gambaran kondisi dari
KHDTK HPP Loa Haur. Selain itu dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya dapat diidentifikasi  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Berdasarkan  hasil  identifikasi faktor tersebut, kemudian dilakukan Analisis  SWOT  yang  akan  menghasilkan strategi  operasional  dan  kebijakan  serta program/kegiatan pokok sebagai dasar dan arahan  dalam  desain  pengelolaan  dan pengembangan blok pemanfaatan KHDTK HPP Loa Haur.
Jurnal AGRIFOR Volume XVIII Nomor 2, Oktober 2019                                                                ISSN P : 1412-6885 ISSN O : 2503-4960
Tabel 4. Analisis  SWOT
Internal Factors External Factors Kekuatan ( Strength ) Kelemahan ( Weakness ) KHDTK HPP Loa Haur telah ditetapkan menjadi KHDTK untuk Diklat. Adanya regulasi pemerintah terkait perhutanan sosial Curah hujan tinggi Tersedia tenaga penyuluh Potensi jumlah masyarakat yang cukup untuk membentuk KTH Letak dan asksesibilitas kawasan yang kurang mendukung Potensi limpasan air sungai yang tinggi Sejarah alih fungsi penetapan kawasan Budaya/kebiasaan pembukaan lahan dengan cara bakar Peluang ( Opportunity ) Strategi SO Strategi WO Komitmen pemerintah yang kuat dalam program perhutanan sosial Persentase luas kawasan bervegetasi jarang dan semak belukar relatif besar. Terdapat rencana pengembangan pemberdayaan masyarakat pada rencana pengelolaan kawasan. Komitmen penentu kebijakan nasional dan daerah bagi pelestarian SDA dan lingkungan. Terdapat penyelenggaraan diklat yang berbasis masyarakat. Pelaksanaan program dengan pendekatan dan acuan sesuai regulasi perhutanan sosial. Perencanaan penataan dan pemanfaatan luas kawasan
yang strategis bagi kegiatan pemanfaatan. Koordinasi antara pengelola dan masyarakat dalam perencanaan kawasan pemanfaatan. Kerjasama antara pihak pengelola dengan masyarakat dalam program kediklatan masyarakat. Kerjasama dengan pihak pengelola dan stakeholder lain dalam pembangunan sarana infrastruktur jalan. Pengaturan pola dan sistem pengelolaan lahan yang sesuai Melaksanakan program kemitraan yang komprehensif secara legal formil. Kerjasama dan pendampingan dalam pengelolaan oleh masyarakat Ancaman ( Threath ) Strategi ST Strategi WT Isu kandungan batubara Letak kawasan dekat dengan pertambangan. Meningkatnya jumlah penduduk sekitar kawasan. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar kawasan. Kebutuhan lahan masyarakat yg tinggi. Optimalisasi dalam perlindungan dan pengamanan kawasan. Kerjasama dengan pihak swasta sekitar kawasan dalam program pem-bangunan masyarakat. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam sosialisasi dan penyuluhan masyarakat Meningkatkan kapasitas masyarakat dengan program kediklatan dan sekolah lapang. Pembangunan aksesibilitas jalan Penyampaian informasi dan sosialisasi antar masyarakat dalam program kemitraan Pembentukan Kelompok Tani Hutan sebagai sarana diskusi dan kerjasama antar individu masyarakat.
Sosialisasi acuan peta sebagai dasar perencanaan kegiatan
Program Kolaborasi bersama Masyarakat Kemitraan Kehutanan Berdasarkan  analisis  SWOT  diketahui bahwa  kondisi  iklim,  arahan  blok, komitmen  dan  pengalaman  serta  budaya, potensi pengembangan
kemitraan kehutanan  di  KHDTK  adalah  dengan mengembangkan tanaman
keras.
Analisis  tentang  kekuatan,  kelemahan, peluang dan tantangan tersebut kemudian dielaborasi  dalam  proses  resolusi  dalam FGD.
Proses resolusi Konflik
Upaya  penyelesaian  konflik  melalui kegiatan kemitraan kehutanan merupakan hal  baru  yang  dilakukan  oleh  pengelola KHDTK  HPP  Loa  Haur.  Salah  satu praktek  terbaik  (best  practise)  resolusi adalah  seperti  dilakukan  oleh  Perhutani (2007),  yang  dilakukan  berdasarkan  10 prinsip  PHBM.  Langkah  awal  dalam pelaksanaan  dimulai  dengan  mengubah pola  pikir  pengelola  dari  konsep  yang birokratif  /  sentralistik  /  ditakuti  menjadi fasilitatif  /  akomodatif  /  dicintai.    Focus Grup  Discussion  (FGD)  yang  dilakukan memberi pengaruh kuat dalam perubahan pola  pikir  tersebut.    FGD  adalah  juga menjadi  media  yang  efektif  untuk mendapat  solusi  dari  isu  dan  aktifitas perambahan,  klaim  dan  pembakaran lahan  dalam  pembukaan  lahan  garapan. Kesepahaman  yang  terbangun  dalam FGD adalah sebagai berikut :
Memberi  ijin  pemanfaatan  lahan  untuk perladangan di dalam kawasan
KHDTK HPP  Loa  Haur,  dengan  kesediaan terhimpun dalam program kemitraan.
Pembukaan  lahan  untuk  garapan  dengan cara  membakar  hanya  diperkenankan dengan  syarat-syarat  yang  ketat  dan didampingi  petugas  dari  Balai.    Dalam hal  ini  dibangun  satu  pembelajaran tentang  upaya  pencegahan  kebakaran hutan  dan  lahan  serta  pengenalan praktek  pembukaan  lahan  tanpa  bakar (PLTB)
Hak  pemanfaatan  lahan  tidak  dalam bentuk  hak  milik  karena  statusnya sebagai  hutan  Negara.  Dalam  hal  ini, dibangun  satu  kesepahaman  bahwa kemitraan tidak bertujuan untuk mengubah  status  dan    fungsi  sebagai kawasan hutan negara.
Kesempatan  kemitraan  lain  dibuka  untuk pengembangan  aktivitas  perlindungan tanah  dan  air,  rehabilitasi  lahan, pengembangan  wisata  dan  program- program yang mendukung upaya pengelolaan  kawasan  secara  aman, produktif dan ramah lingkungan.
Penyusunan Rencana Kemitraan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan
sumberdaya  hutan  dengan  memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional.  Pertemuan dalam  Focus  Grup  Discussion  (FGD) diantaranya telah mengarah pada pencapaian tujuan kemitraan untuk peningkatan peran dan tanggung pengelola  KHDTK  HPP  Loa  Haur, Tahura  Bukit  Soeharto,  masyarakat  desa dan  para  pihak.  Penyusunan  rencana secara partisipatif pada prinsipnya adalah proses  komunikasi  untuk  membangun pemahaman  akan  peran  dan  tanggung jawab masing-masing.
Jurnal AGRIFOR Volume XVIII Nomor 2, Oktober 2019                                                                ISSN P : 1412-6885 ISSN O : 2503-4960
Gambar 7. Peta Arahan Blok Pemanfaatan Sumber : Pengolahan Data tahun 2017

## .
4. KESIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai  berikut  :  Jumlah  pemanfaatan lahan  secara  aktif  oleh  masyarakat  yang teridentifkasi  adalah  sebanyak  20  lokasi lahan, dengan luas 43,58 ha dan rata-rata 2,18 ha.
Jumlah  lahan  yang  teridentifkasi  pernah dimanfaatkan  dan  lalu  ditelantarkan  dan tanpa  identitas  adalah  lebih  banyak.
Berdasarkan hasil analisis penafsiran citra menunjukan  luas  areal  terbuka  di KHDTK HPP Loa Haur sebanyak 573,84 ha.  Secara  keseluruhan  areal  yang  dapat diarahkan  menjadi  blok  pemanfaatan adalah seluas 617,42 ha.
Berdasarkan  analisa  SWOT  terhadap pengelolaan blok pemanfaatan di KHDTK HPP Loa Haur dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kawasan dapat  dilakukan  dengan  pola  atau program  kemitraan  kehutanan  sesuai dengan  fungsi  KHDTK  HPP  Loa  Haur yang  merupakan  bagian  dari  Tahura Bukit Soeharto yang merupakan kawasan pelestarian alam.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  2007.    Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan Hutan  serta  Pemanfaatan  Hutan. Website:
http://www.cifor.org/ilea/Database/ dataijin/PP_6_2007.pdf . Di download April 2018 . Anonim,  2007.    Pengelolaan  Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Kolaborasi antara Masyarakat Desa Hutan  dengan  Perum  Perhutani. Perhutan  bekerja  sama  dengan  Uni Eropa, CIRAD, CIFOR dan Universitas  Gajah  Mada.    Website: http://www.cifor.org/lpf/docs/java/ LPF_Flyer_PHBM.pdf. Di download April 2018. Anonim, 2009.  Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan  taman  hutan  raya  bukit
Soeharto yang terletak di kabupaten Kutai  Kartanegara  dan  Kabupaten Penajam  Paser  Utara,  Provinsi Kalimantan  Timur  seluas  67.766 ha. Website : http://katalog.hukum.menlhk.go.id/ . Di download April 2018.
Anonim, 2015. Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia No. P. 76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria  Zona  Pengelolaan  Taman
Nasional  dan  Blok  Pengelolaan Cagar  Alam,  Suaka  Margasatwa, Taman  Hutan  Raya  dan  Taman Wisata Alam.
Anonim, 2015. Data Curah Hujan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Kecamatan  dalam  angka.  (Badan Pusat Statistik, Propivinsi Kalimantan Timur).
Boer,  C.  D;  T.  Sudarmadji;  E.  Iskandar; D.  Aksa;  Rustam  dan  Y.  B. Sulistyoadi.  2007.  Studi  Pemetaan Beberapa  Habitat  Jenis  Spesifik Hutan  Dataran  Rendah  di  Hutan Penelitian  dan  Pendidikan  Bukit Soeharto, Laporan Penelitian PPHT Unmul, Samarinda.
Hendar,  2014.    Korupsi  Tambang  di Bukit  Suharto,  Potensi  Kerugian Negara  18,2  Triliun.  Mongabay Situs  Berita  Lingkungan.  Website  : www.mongabay.co.id/2014/05/29. Download : 22 April 2018.
Moeliono,M.  and  Purwanto,  E.  2008. A Park  in  Crisis:  Local  Governance and National Policy . Paper presented  at  “Governing  shared resources: connecting local
experience  to  global  challenges”
12 th Biennial  Conference  of  the
International  Association  for  the Study of The Commons, Cheltenham,  England,  July  14-18 2008. Nurdiani,  N.    2014.    Teknik  Sampling Snowball dalam Penelitian
Lapangan.  ComTech  Vol.  5  No.  2 Desember 2014: 1110-1118
Prahasta,  Eddy.  2002.  Sistem  Informasi Geografis  Konsep-konsep  Dasar.
Bandung: Informatika Purwadhi,  F.,  dan  S.  Hardiyanti.  1999. Sistem Informasi Geografis. Kedeputian  Bidang  Penginderaan Jauh,  Lembaga  Penerbangan  dan Antariksa Nasional. Jakarta.
Rangkuti, Freddy, (2000), Analisis SWOT
:  Teknik  Membedah  Kasus Bisnis ,
PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta. Sudiana,  D  dan  Diasmara,  E.    2008. Analisis Indeks Vegetasi menggunakan Data Satelit NOAA/AVHRR dan TERRA/AQUA-MODIS.    Seminar on  Intelligent  Technology  and  Its Applications 2008.  ISBN 978-979- 8897-24-5 Sumaryono,  Sutedjo,  S.  Hardwinarto,  A. Suhardiman, 2009. Studi Degradasi Hutan Terhadap Penyerapan Karbon dan Perubahan Iklim Mikro Tegakan  Hutan  Alam  Di  Hutan Pendidikan  dan  Penelitian  Unmul
Bukit Soeharto. Penelitian Strategis Nasional, 2009.
Suryadi,  Aipassa,  Ruchaemi  &  Matius,
2017.    Studi  Tata  Guna  Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa  Vol.  3  No.1,  Juli 2017: 43-48. DOI: http://dx.doi.org/ 10.20886/jped.2017.3.1.43-48 Vaiphasa,  C.  S.  Ongsomwang;  T. Vaiphasa  and  A.K.  Skidmore. 2005.  Tropical  Mangrove  Species Discrimination Using Hyperspectral  Data:  A  laboratory Study. Estuarine, Coastal and Shelf Science 65: 371-379