## KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DI BAWAH TANGAN TANPA TANGGAL DAN MATERAI
Nur Fatma Anggraeni 1 , Marilang 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 10400116004@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Kekuatan  Pembuktian  Surat  Di  Bawah  Tangan  Tanpa  Tanggal  Dan Materai (Studi Kasusu Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 2018),  dengan mengemukakan  permasalahan  dibagi  dua  yaitu:  1)  Bagaimana  pertimbangan  hakim  terhadap  akta  di  bawah tangan  tanpa  tanggal  dan  materai  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bantaeng  No  6/Pdt.G/2017.PN.Ban  4 Januari  2018.  2)  Bagaimanakah  pertimbangan  hakim  terhadap  kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah  tangan sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  perdata  sebagaimana  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bantaeng  No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban  4  Januari  2018.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Adapun  sumber data  penelitian  bersumber  dari  bahan  primer  dan  sekunder  yaitu  mengolah  data  primer  yang  bersumber  dari Pengadilan  Negeri  Bantaeng.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hakim  dalam  mengambil  keputusan mempertimbangkan dua jenis alat bukti yaitu alat bukti surat dana alat bukti saksi. Adapun analisis penulis yaitu akta dibawah tangan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan megikat seperti kekuatan akta autentik sesuai yang  diatur  dalam  Pasal  1874  yang  membahas  bahwa  salah  atu  syarat  formil  akta  dibawah  tangan  adalah penandatanganan.  Tulisan  yang  tidak  bertanda  tangan,  tidak  sah  sebagai  akta  dibawah  tangan,  oleh  karena  itu pemungkiran  atas  tanda  tangan  mengakibatkan  keabsahan  akta  dibawah  tangan  menjadi  lumpuh.  Dengan pemungkiran itu, seolah – olah pada akta tidak ada tanda tangan, sehingga eksistensinya sebagai akta dibawah tangan gugur.

## Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan

## Abstract
This  research  discusses  the  Strength  of  Proof  of  Under-Hand  Letters  without  Date  and  Stamp  (Case Study  of  Bantaeng  District  Court  Decision  No  6  /  Pdt.G  /  2017  /  PN.Ban  4  January  2018),  by  raising  the problem divided into two namely: 1) How judges  considerations against deed under the hand without date and stamp in the Decision of the Bantaeng District Court No 6 / Pdt.G / 2017.PN.Ban 4 January 2018. 2) What is the judge's  consideration  of  the  strength  of  proof  of  the  deed  under  the  hand  as  evidence  in  civil  cases  as  in Bantaeng  District  Court  Decision  No  6  /  Pdt.G  / 2017.PN.Ban  4  January  2018.  This  research  uses  qualitative research.    The  source  of  research  data  sourced  from  primary  and  secondary  materials,  namely  processing primary data sourced from the Bantaeng District Court. The results of the study showed that the judge in making decisions  considers  two  types  of  evidence,  namely  evidence  and  funds  evidence  witnesses.    The  author's analysis  is that the deed under the hand cannot be used as a  valid and  binding evidence as the strength of the authentic deed in accordance with Article 1874 which discusses that one of the formal requirements for the deed under the hand is signing.  Signed that is not signed, is not valid as a deed under the hand, therefore the denial of the signature results in the validity of the deed under the hand being paralyzed.  With this rejection, it is as if the deed did not have a signature, so that its existence as a deed under the hand fell.
Keywords: Judge Considerations, Strength of Proof of Deed Under the Hand

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  Hukum,  dimana  setiap  warga  negara  mempunyai kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum.  Akan  tetapi  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban  seringkali  menimbulkan  pelanggaran    dan  mengakibatkan  peristiwa  hukum. Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menentukan  secara  tegas  bahwa  negara  Republik
Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan  hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan  yang  berarti  bahwa  Negara termasuk di dalamnya setiap individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum.
Saat  ini  banyak  kejahatan  yang  tidak  hanya  terjadi  pada  kasus-kasus  pembunuhan, perampokan  dan  pemerkosaan  saja.  Namun  kejahatan  lainnya  terjadi  terhadap  harta  benda yang  dilakukan  dengan  cara-cara  penipuan,  pemalsuan,  penggelapan,  penyelundupan  dan sejenisnya.
Dalam  hubungannya  dengan  kejahatan  tersebut,  maka  kita  harus  melakukan pembuktian  di  pengadilan  dengan  tujuan  untuk  membuktikan  bahwa  terjadinya  suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.  Melalui  tahap  pembuktian  ini  hakim  akan  memperoleh  dasar-dasar  untuk mengajukan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.
Pembuktian merupakan hal yang paling penting dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.  Terkait  bagaimana  pembuktian  sangat  tergantung  pada  alat  bukti  yang digunakan,  semuanya  berdasarkan  hukum  acara  persidangan  masing-masing  perkara. Demikian pula halnya dalam pesidangan perkara perdata, mengenai apa saja alat bukti yang sah dan bagaimana pembuktiannya, telah diatur dalam hukum acara perdata.
Dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, hakim yang  terkait  hanya  kepada  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang.  Dengan  demikian, hakim  dalam  pemeriksaan  perkara  perdata  berisfat  pasif,  tergantung  dari  para  pihak  yang bersengketa.  Akan  tetapi  dalam  rangka  mencari  kebenaran  materil  atas  apa  yang  diajukan oleh  para  pihak,  hakim  perdata  pun  bersifat  aktif.  Jadi  yang  harus  membuktikan  atau mengajukan  gugatan  alat  bukti  adalah  Penggugat  dan  atau  Tergugat,  sedangkan  yang menyatakan suatu gugatan terbukti atau tidak adalah hakim.
Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu  dan  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat otentik peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pegawai pemerintahakantetapitidakmenerima  gaji  dari  pihak  pemerintah  dan  tidak  menerima  dana pensiun  dari  pemerintah.  Masyarakat  yang  telah  dilayani  oleh  notaries  sesuai  dengan  tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepadanotaris.
Notaris  sebagai  seorang  pejabat  umum  diangkat  oleh  negara  dalam  rangka memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warga  negara  sebagai  pejabat  yang  memiliki
kewenangan di bidang perdata untuk pembuatan alat bukti berupa akta autentik.Dan perlu di tegaskan bahwa seorang notaris hanya membuat akta autentik apabila dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan Pasal 1868 BW, akta autentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam  bentuk  menurut  Undang-Undang,  oleh  dan  dihadapan  pejabat-pejabat  umum  yang berwenang  untuk  berbuat  demikian  itu  di  tempat  dimana  akta  itu  dibuat.  Apabila  terjadi sengketa,  maka  apa  yang  tertera  pada  akta  autentik  itu  merupakan  bukti  yang  sempurna, sehingga  tidak  perlu  ladi  dibuktikan  dengan  alat-alat  pembuktian  yang  lain,  serta  telah memuat kepastian hukum yang kuat. 1
Selain  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris,  terdapat  pula  akta  lain  yang  disebut sebagai  akta  dibawah  tangan,  yaitu  akta  yang  sengaja  dibuat  oleh  para  pihak  yang berkepentingan  untuk  pembuktikan  tanpa  bantuan  atau  jasa  dari  pejabat  pembuat  akta (notaris).  Dengan  kata  lain,  akta  dibawah  tangan  tersebut  ditandatangani  sendiri  oleh  pihak yang mengadakan perjanjian.
Dasar  Hukum  Acara  Perdata,  alat  bukti  sah  atau  yang  diakui  oleh  hukum  salah satunya  adalah  alat  bukti  tulisan.  Pada  dasarnya  hukum  Acara  Perdata  membedakan  bukti tulisan sebagai surat (yang tidak bertanda tangan) dan akta (yang terdapat tanda tangan) baik yang  dibuat  oleh  para  pihak  sebagai  akta  bawah  tangan  maupun  yang  dibuat  oleh  atau  di hadapan  pejabat  umum  (akta  autentik) 2 .Akta  otentik  dapat  dibuat  oleh  Notaris,  karena undang-undang menentukan kewenangan ini diberikan juga kepada pejabat lain selain notaris yang juga berwenang membuat akta otentik antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.
Mengenai akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata, menyebutkan “ sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan,  surat  yang  di  tandatangani  dan  dibuat  dengan  tidak  memakai  bantuan  seorang pejabat umum ”.
Kekuatan  pembuktian  yang  melekat  pada  akta  di  bawah  tangan  tidak  sekuat  akta autentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan di dalamnya, tetapi tidak mengikat bagi hakim. Inilah perbedaan utama kekuatan pembuktian akta autentik dengan akta di bawah tangan, karena kekuatan pembuktian yang melekat dalam
1 Hijriah Maulani Nanda Syahputri,  Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair Untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris , Amana Gappa, No 2 (2017), h. 26.
2 Edmon  Makarim, Notaris  &  Transaksi  Elektronik    Kajian  Hukum  Tentang  Cybernotary  atau Elektronic Notary. Cetakan Kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2013, h. 22.
akta  autentik  adalah  sempurna  dan  mengikat,  tidak  hanya  dalam  persidangan  memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ( volledig en bindende bewijskracht ), jika pihak lawan mengakuinya. Akan tetapi, jika akta tersebut tidak diakui isi dan/atau tandatangannya, maka kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan ( begin bewijskracht). Dengan demikian, untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain. 3
Pasal  1874  KUHPerdata,  telah  menetukan  salah  satu  syarat  formil  akta  dibawah tangan  adalah  penandatanganan.  Tulisan yang  tidak  bertanda  tangan,  tidak  sah  sebagai  akta dibawah  tangan  oleh  karena  itu  pemungkiran  atas  tanda  tangan  mengakibatkan  keabsahan akta dibawah tangan menjadi lumpuh. Dengan pemungkiran itu, seolah – olah pada akta tidak ada  tanda  tangan,  sehingga  eksistensinya  sebagai  akta  dibawah  tangan  gugur.  Sekiranya penggugat  akta  dibawah  tangan,  kemudian  tergugat  menyangkal  atau  mengingkari  tanda tangan  yang  tercantum  didalamnya  bukan  tanda  tangannya,  dan  dia  dapat  membuktikan pengingkaran itu, lenyap dan gugur daya kekuatan formil akta dibawah tangan tersebut 4 .
Dalam  kenyataannya  masih  kurang  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  suatu dokumen  sebagai  alat  bukti  sehingga  kesepakatan  diantara  para  pihak  cukup  dilakukan dengan  rasa  saling  percaya  dan  dibuat  secara  lisan  atau  tanpa  tanda  tangan  pejabat  yang berwenang.
Seperti  contoh  gugatan  terhadap  surat  di  bawah  tangan  dapat  di  benarkan  dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat. Bila pandangan Pengadilan menganggap Surat di  bawah  tangan  sebagai  alat  bukti  kepemilikan    yang  sah  dan  mengikat  maka  dimana kepastian hukumnya. Mengenai proses penegak keadilan dalam masalah tersebut sangat jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam QS. Al-Nisa(4):135
َدِلا َوْلاِوَأ ْمُكَسُفْنَأ ىَلَع ْوَل َو ِهلل َءاَداَهُش  ِطْسِقْلا اِب  َنْيِما َّوَق ا ْوُن ْوُك ا ْوُنَمَأ  َنْيِذَّلا اَهُّيَأَاي ْي َنْيِبا َرْقَ ْلْ  َو  ِن ج
ىَل ْوَأ ُهلل اَف ا ًرْيِقَف  ْوَأ اًيِنَغ  ْنُكَي  ْنِإ اَمِهِب ىلص ا ْوُلِدْعَت  ْنَأ ى َوَهْلا ا ْوُعِبَّتَت  َلََف ج ا ًرْيِبَخ َن ْوُلَمْعَت اَمِب َناَكَهللا ًّنِإَف ا ْوُض ِرْعُت  ْوَأ ا ْو ُوْلَت  ْنِإ  َو
Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Jadilah  kamu  penegak  keadilan,  menjadi  saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapak kerabatmu. Jika
3 M.  Natsir  Asnawi, Hukum  Pembuktian  Perkara  Perdata  di  Indonesia .  Cetakan  Pertama.  UII Press.Yogyakarta: 2013, h. 53-54.
4 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta: 2017, h.633-637.
(dia yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu  memutarbalikan  (kata-kata)  atau  enggan  menjadi  saksi,  maka  ketahuilah  Allah Mahateliti terhadap segala yang kamu kerjakan. 5
Bahwa  pada  tanggal  4  Januari,  2018,  Hj.  Nirna  Said  (Penggugat  I)  dan  H.  Nirwan Said,  S.T  (Penggugat  II),  Firmaan  Said,  S.Sos  (Penggugat  III),  H.  Adytiawan  Said,  S.E (Penggugat  IV),  Siska  Putri  Utami  Said,  S.K.G  (Penggugat  V)  yang  secara  bersama- samadisebut  “Para  Penggugat”    di  Pengadilan  Negeri  Bantaeng  dengannomor 6/Pdt.G/2017/PN.BAN  tanggal  4  Januari  2018  (selanjutnyadisebut  “perkara  No.  6/2017” Terhadap  Hj.  Suwarni  Binti  H.  Abd.  HalimQallabo  (Tergugat  I),  Nuraeny  Kurnia  Alias Mantang  (Tergugat  II),  Anwar  Kurnia  (Tergugat  III),  Nurmala  Kurnia,  Amd.Keb  (Tergugat IV), NursyamKurnia (Tergugat V).
Atas adanya gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bantaeng telah Memberikan putusan tanggal 4 Januari 2018 yang dimenangkan oleh “Penggugat”.Perkara ini kemudian berlanjut dengan adanya Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar yang memberikanPutusanmengabulkangugatan Para Tergugat Untuk sebagian ataudimenangkanoleh “Tergugat”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis-normatif.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statue  approach)  dan  pendekatan perpusatakaan  (library  approach).  Data  sekunder  dan  tersier  dari  referensi  yang  ada digunakan  kemudian  dikombinasi  dengan  wawancara  sebagai  metode  pengumpulan  data.
Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  dokumen  dan  analisis  hasil wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Akta Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai Dalam  Putusan  Perngadilan  Negeri  Bantaeng  No  6/Pdt.G/2017.PN.BAN  4  Januari 2018
5 Kementrian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: AL-Qalam, 2014), h.100.
Pertimbangan  hakim  adalah  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan  suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  sehingga  hakim  harus  teliti,  baik  dan  cermat  dalam menyikapi suatu perkara.
Peristiwa  hukum  yang  telah  terjadi  dapat  dapat  menimbulkan  konsekuensi  yuridis, dimana  terjadinya  hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar  adanya  hak  dan  kewajiban  para pihak.  Dalam  mengungkapkan  fakta-fakta  dapat  dilakukan  dengan  perbuatan,  pernyataan, tertulis,  dokumen,  kesaksian,  ataupun  surat  elektronik.  Dalam  meyakinkan  majelis  hakim perlu  adanya  tanya  jawab  para  pihak  dan  majelis  hakim  di  muka  persidangan  untuk membenarkan telah terjadi peristiwa hukum.
Yang  menjadi  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  perdata dibawah  tangan  No.  6/Pdt.G/2017.PN.Ban  yaitu:  (1)  Akta  dibawah  tangan  yang  diajukan penggugat, (2) Saksi yang dihadirkan penggugat dan tergugat.
Adapun  akta  dibawah  tangan  yang  isinya  tentang  perjanjian  jual  beli  tanah  pada tahun  2006  yang  diajukan  oleh  penggugat  kekuatan  pembuktian menurut  hakim  Pengadilan Negeri  Bantaengyaitu  lemahsebagai  suatu  bukti  dalam  persidangan  apabila  digunakan sebagai  alat  bukti  tunggal  dalam  persidangan,  tidaklah  seperti  akta  autentik  yang  bisa digunakan  sebagai  alat  bukti  tunggal  dalam  persidangan.  Akta  dibawah  tangan  telah  diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata. Yang menyatakan bahwa
“Sebagai tulisan – tulisan dibawah tangan dianggap akta – akta yang ditandatangani dibawah tangan,  surat  –  surat,  register  –  register,  surat  –  surat  urusan  rumah  tangga,  dan  lain  –  lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”
Akta  dibawah  tangan  yang  diajukan  penggugat  memang  disangkal  oleh  salah  satu pihak  akan  tetapi  di  dalam  persidangan  hakim  memutuskan  bahwa  akta  dibawah  tangan tersebut  sah  dan  mengikat  karena  hakim  mempertimbangkan  dua  alat  bukti  dalam persidangan yaitu alat bukti surat dan kesaksian.
Menurut  hakim  yang  menangani  perkara  ini    bahwa  tanda  tangan  yang  disangkal dalam  akta  di  bawah  tangan  dinyatakan  sah  dan  mengikat  karena  mengenai  tanda  tangan Tergugat  I  yang  tercantum  dalam  surat  di  bawah  tangan  tidak  pernah  dipungkiri  oleh  para Tergugat  secara  tegas  dalam  persidangan  dan  begitupun  juga  dengan  bukti  surat  maupun saksi  yang  diajukan  oleh  para  Tergugat,  ternyata  tidak  ada  satu  pun  secara  tegas  yang menyatakan bahwa tanda tangan dari Tergugat I yang tercantum dalam bukti surat di bawah tangan  bukanlah  tanda  tangan  Tergugat  I  hanya  saja  saksi  dari  para  Tergugat  menyatakan
bahwa  sepengatahuan  mereka,  tanah  sengketa  tidak  pernah  diperjual  belikan  oleh  Ahmad Kurnia ataupun ahli warisnya, sehingga dalam hal ini hakim mengambil persangkaan bahwa Tergugat  I  adalah  orang  yang  benar  bertanda  tangan  dalam  bukti  Surat  Di  Bawah  Tangan atau  dengan  kata  lain  Tergugat  I  mengakui  tanda  tanganya  dalam  bukti  Surat  Di  Bawah Tangan.
Hakim  juga  berpendapat  bahwa  meskipun  tanda  tangan  diakui  tetapi  isi  diingkari maka daya kekuatan formilnya maupun nilai kekuatan pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan,  runtuh  dan  anjlok  menjadi  bukti  permulaan  tulisan.  Sehingga  untuk  membenarkan pengakuan itu meliputi isi, sebaiknya ditambah dengan alat bukti lain. 6
Dalam  hal  ini  alat  bukti  yang  ditambah  dalam  persidangan  yaitu  pembuktian kesaksian.  Semua  saksi  –  saksi  yang  di  hadirkan  penggugat  ataupun  tergugat  dalam persidangan  tidak  ada  secara  tegas  menyangkal  isi  dan  tanda  tangan  akta  dibawah  tangan tersebut,  sehingga  hakim  mengambil  persangkaan  bahwa  Tergugat  I  telah  menanda  tangani akta dibawah tangan tersebut.
Proses  peradilan  tentunya  ada  yang  terkadang  tidak  setuju  ketika  putusan  itu  tidak memenuhi  rasa  keadilan,  tentunya  majelis  hakim  menyampaikan  bahwa  sebelum  membaca putusan tersebut, silahkan mengajukan pada tingkat kasasi, karena majelis hakim pada tingkat pertama  bukanlah  upaya  hukum  tingkat  terkahir  dan ada  upaya  selanjutnya  yaitu  ada  upaya kasasi  atau  peninjauan  kembali  atau  disebut  PK.  Tetapi  dalam  memutuskan  perkara  sudah diatur dalam hukum acara.
B. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Kekuatan  Pembuktian  Akta  Di  Bawah  Tangan Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Perkara  PerdataSebagaimana  Dalam  Putusan  Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018
Akta  di  bawah  tangan  diatur  dalam  Pasal  Dalam  Pasal  1875  KUHPerdata menyatakan bahwa “ Suatu  tulisan  di  bawah  tangan  yang  diakui  oleh  orang  terhadap  siapa tulisan  itu  hendak  dipakai,  atau  yang  dengan  cara  menurut  undang-undang  dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya  dan  orang-orang  yang  mendapat  hak  dari  mereka,  bukti  yang  sempurna  seperti suatu akta autentik”.
Kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah  tangan,  orang  terhadap  siapa  akta  di  bawah tangan  digunakan  diwajibkan  membenarkan  atau  memungkiri  tandatangannya.  Dalam  hal tandatangan dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa.
6 Hasil Wawancara dengan Waode Sangia S.H (Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng), 2 Desember 2019.
Apabila  tandatangan  diakui  oleh  bersangkutan,  maka  akta  di  bawah  tangan  mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna.
Dengan  hal  tersebut,  Menurut  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bantaeng,  kekuatan pembuktian  akta  di  bawah  tangan  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  perdata  yaitu  baik  akta otentik maupun akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti yang sah dan mengikat, akta di bawah tangan mengikat para pihak yang menandatangani akta tersebut. 7
Sehubungan  dengan  pertimbangan  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa  akta dibawah  tangan  yang  diakui  isi  dan  tandatangannya,  dalam  kekuatan  pembuktian  seperti dengan  akta  otentik.  Dalam  hal  tersebut  akta  di  bawah  tangan  apabila  sebuah  tanda  tangan disangkal oleh salah satu pihak yang telah menaruh tandatangannya itu, maka pihak tersebut harus  berusaha  membuktikan  dengan  alat  bukti  lain  seperti  saksi  bahwa  benar  tandatangan tersebut  dibubuhkan  oleh  orang  yang  menyangkal  itu.  Akta  di  bawah  tangannya  disangkal, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran tulisan atau tandatangan tersbut diperiksa di muka pengadilan.

## KESIMPULAN
Pertimbangan Hakim terhadap akta dibawah tangan dalam putusan Pengadilan Negeri Bantaeng  No.6/Pdt.G/2017.PN.BAN  yaitu  kekuatan  pembuktian  akta  dibawah  tangan tersebut lemah dan tidak mengikat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti tunggal. Selain  itu,  kekuatan  akta  di  bawah  tangan  kuat  selama  si  penandatangan  mengakui  isi  dan tanda tangannya maka kekuatan pembuktiannya sah dan mengikat atau sempurna seperti akta otentik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswin,  Muh,  and  Jumadi  Jumadi.  "Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Membantu  Kepolisian Demi  Menjaga  Keamanan  Wilayah  Kota  Makassar." Alauddin  Law  Development Journal 2.3 (2020): 454-464.
Edmon Makarim, Notaris & Transaksi Elektronik  Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronic Notary, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Fuady,  Muhammad  Ikram  Nur.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa.” (2014).
7 Hasil Wawancara dengan Waode Sangia S.H (Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng), 2 Desember 2019.
Hijriah  Maulani  Nanda  Syahputri,  Farida  Patittingi,  Nurfaidah  Said, Aspek  Hukum Kewajiban  Saksi  Instrumentair  Untuk  Merahasiakan  Isi  Akta  Notaris ,  Amana  Gappa, No 2 (2017), h. 26.
Kementrian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya , Jakarta: AL-Qalam, 2014.
M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 2013.
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Nur  Fuady,  Muhammad  Ikram.  "Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).
Wawancara dengan Waode Sangia, 2019, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng , 2 Desember.