JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                                  ISSN : 2338-9567 VOL. 08 NO. 02 (September 2020)

## Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Lebak
Ailia Lailatul Qodariah 1 , Delly Maulana 2 , Rachmi Yulianti 3
¹Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Jl .Serang Cilegon KM 5 Serang, Banten, Indonesia
²³Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Jl .Serang Cilegon KM 5 Serang, Banten, Indonesia

## Abstract
This  article  discusses  about  effectiveness  of  service  on  DPMPTSP  of  the  Lebak  district  as  well  as barriers and solutions in implementing services. In practice, public considers the procedure of  IMB’s licensing  are  hard  to  understand  and  complicated  so  that  public  and  business  actors  have  not processed  building  permits.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  method,  this research uses data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. The result showed that the performance of DPMPTSP’s employees are quite good. This can be seen from the increase in the number of people applying  for IMB’s licensing because public trust in the government, especially  on  DPMPTSP  of  the  Lebak  district  who  has  served  them  well.  However,  there  are  some people and business actors who also have minimal information regarding IMB’s licensing so that this becomes  tasks    for  local  governments  to  increase  development  and  local  revenue through permissions available on DPMPTSP of the Lebak district.
Keywords : Development, Licensing, Service

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  keefektifan  pelayanan  pada  DPMPTSP  Kabupaten  Lebak  serta hambatan  dan  solusinya  dalam  melaksanakan  pelayanan.  Dalam    pelaksanaanya,  masyarakat menganggap prosedur perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sulit dipahami dan berbelit-belit sehingga  banyak  masyarakat  maupun  pelaku  usaha  belum  mengurus  perizinan  bangunannya. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif,  penelitian  ini menggunakan  metode  pengumpulan  data  berupa  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa    kinerja  pegawai  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  dikatakan  sudah  cukup  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  masyarakat  yang mengajukan dokumen perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  karena kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah  khususnya  pada  DPMPTSP  Kabupaten  Lebak  yang  telah  melayani  mereka dengan baik. Namun, masih ada sebagian masyarat serta pelaku usaha juga memiliki informasi yang minim terkait perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga ini menjadi PR bagi pemerintah daerah  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  melalui  perizinan yang tersedia pada DPMPTSP Kabupaten Lebak.
Kata Kunci : Pembangunan, Perizinan, Pelayanan
*) Penulis Korespondensi E-mail : ailialq2112@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik adalah pelayanan  yang  diberikan  oleh organisasi/badan  pemberi  layanan untuk melayani kepentingan masyarakat  sesuai  peraturan  yang telah  ditetapkan  oleh  masing-masing instansi penyedia layanan. Penyelenggaraan  pelayanan  publik harus  memperhatikan  pelaksanaan penyelenggaraan,  tingkat  kepuasan masyarakat, biaya, penyelesaian terkait  produk  yang  dibuat,  serta evaluasi  kinerja  pegawai  pada organisasi yang menyediakan pelayanan. Katz  dan  Kahn  yang  dikutip Richard M Steers (1985:54) mendefinisikan  efektivitas  sebagai suatu usaha untuk mencapai keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara. (Steers, 1985). Pelayanan akan dapat dikatakan  efektif  apabila  masyarakat mendapatkan pelayanan yang mereka harapkan  seperti  pelayanan  yang memiliki  prosedur  singkat,  tepat, cepat, dan hasilnya memuaskan. Akan tetapi, yang dapat menentukan faktor dari keberhasilan efektivitas tersebut adalah  kinerja  serta  kedisiplinan aparat pelayanan. Tingkat  efektivitas  pelayanan dapat diukur dengan cara membandingkan rencana atau tujuan yang  telah  ditentukan  dengan  hasil yang  telah  dicapai,  maka  usaha  atau hasil  pekerjaan  tersebut  itulah  dapat dikatakan  efektif,  akan  tetapi  apabila usaha atau hasil pekerjaan yang telah dilakukan  tidak  tercapai  sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal  tersebut  dapat  dikatakan  tidak efektif. (Candra et al., 2018)
Penyelenggaraan perizinan terbentuk  dari  suatu  proses  dalam rangka  mencari  pola  yang  terbaik dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  dalam  penyelenggaraan perizinan dapat dilaksanakan dengan mekanisme  yang  telah  ditetapkan serta  terdapat  alur  dan  prosedur dalam  pelayanan  publik.  Tujuan  dan sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yaitu agar dapat mewujudkan  pelayanan  publik  yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan,  pasti  dan  terjangkau, serta  mampu  meningkatkan  hak-hak masyarakat  dalam  pelayanan  publik. (Ningsih & Hardianto, 2019) Salah satu contoh dari pelayanan  perizinan  yaitu  Izin Mendirikan Bangunan yang termasuk bagian  dari  pelayanan  publik.  Izin mendirikan  bangunan  (IMB)  adalah perizinan  dalam  rangka  kegiatan pembangunan bangunan baru, mengubah  bangunan,  memperluas atau  mengurangi  bangunan  serta merawat  bangunan  sesuai  dengan persyaratan  teknis  dan  administratif yang  berlaku  yang  nantinya  akan diberikan  oleh kepala  daerah  kepada pemilik bangunan. Instansi yang bertugas melayani pelayanan perizinan terkait Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  ini adalah  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP).    DPMPTSP  memiliki tugas  umum  melaksanakan  kegiatan urusan pemerintahan serta pembangunan  di  bidang  penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan  dan  non-perizinan  secara sistematis. Sebelum mendirikan bangunan/mengubah bangunan, masyarakat  harus  memiliki  izin tentang  kelayakan,  kenyamanan, keamanan  untuk  bangunan  nantinya serta  kepastian  hukum  terlebih
dahulu  sesuai  dengan  persyaratan yang  telah  tertera  dalam  Izin
Mendirikan Bangunan. Akan tetapi pada pelaksanaannya, tidak semua sesuatu yang  terjadi  di  lapangan  dapat berjalan  dengan  baik  karena  dalam hal  ini  berbagai  permasalahan  juga kerap kali dapat terjadi seperti masih ada masyarakat yang belum memahami  bahwa  pajak  atau  iuran dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang  telah  mereka  bayarkan  dapat berkontribusi  bagi  pembangunan daerah.  (Irfansyah,  2015).  Selain  itu, Banyak  masyarakat  yang  masih mengeluhkan  pelayanan  pembuatan perizinan  IMB  (Izin  Mendirikan Bangunan)  tersebut  dikarenakan persyaratannya yang rumit.
Lahirnya  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Lebak  Nomor  9  Tahun 2010  Tentang  Retribusi  Perizinan Tertentu membuktikan bahwa Kabupaten Lebak berupaya melindungi kepentingan umum seperti  sarana  dan  prasarana  yang digunakan  oleh  masyarakat  serta untuk menjaga kelestarian lingkungan  daerahnya  agar  sesuai dengan  penataan  ruang  yang  telah diatur oleh Pemerintah Daerah yakni dengan melalui pembayaran perizinan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam  pengurusan  perizinan
IMB  juga  kerap  terjadi  pungli  akibat dari  transparansi  biaya  yang  kurang jelas.  Banyak  masyarakat  yang mengeluhkan  rincian  biaya  terkait IMB tidak disebutkan dan diberitahukan dengan jelas. Kemudian,  permasalahan  lain  yang kerap  ditemukan  pada  masyarakat
Kabupaten  Lebak  adalah  masyarakat belum  mamahami  informasi  terkait pelayanan  perizinan  serta  non perizinan  yang  dapat  dilakukan secara online karena  kurangnya sosialisasi dari
dinas terkait
mengenai  perizinan  yang  dapat diakses secara online ini. Dengan  adanya  latar  belakang tersebut,  efektivitas  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  harus  dikaji  lebih dalam.  Karena  pada  realitanya, banyak  masyarakat  dan  pengusaha yang  masih  kurang  sadar  betapa pentingnya  mengantongi  perizinan IMB  ini  serta  banyak  pemohon  IMB yang belum merasakan kepuasan dari pelayanan  yang  telah  diberikan.. DPMPTSP  Kabupaten  Lebak  juga hendaknya  menjadi  wadah  untuk beraspirasi  bagi  masyarakat  yang membutuhkan  pelayanan,  sehingga pelayanan  yang  diberikan  pegawai dapat diselenggarakan lebih maksimal.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data penelitian  diambil  melalui  observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode kualitatif adalah metode  penelitian  yang  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai  instrument  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data yang  bersifat  induktif/kualitatif,  dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono,  2018).  Data  kualitatif biasanya  dapat  berbentuk  kata, kalimat, skema atau gambar. Dalam  menentukan  informan, peneliti menggunakan teknik purposive  sampling .  Teknik purposive sampling yaitu  dalam  penelitiannya, pengambilan  sampel  dengan  cara menetapkan  syarat  atau  kriteria khusus yang selaras dengan penelitian  sehingga  dapat  menjawab permasalahan penelitian.
Pemilihan  teknik purposive sampling dimaksudkan agar informan yang  dipilih  peneliti  sesuai  dengan kriteria  yang  ditetapkan  serta  dapat memahami permasalahan yang diteliti. HASIL DAN PEMBAHASAN Pelayanan  publik  digunakan sebagai  salah  satu  tolak  ukur keberhasilan kinerja pemerintah yang langsung dirasakan. Biasanya masyarakat  dapat  secara  eksklusif menilai  kinerja  instansi  pemerintah sesuai kualitas pelayanan publik yang mereka  terima.  Pelayanan  publik dapat  dirasakan  langsung  oleh seluruh kalangan masyarakat sehingga  keberhasilan  pelayanan publik dapat mengangkat citra positif instansi  pemerintah  dan  menjadi evaluasi publik.
Masalah-masalah yang muncul dalam  proses  pelayanan  merupakan hal  yang  biasa  terjadi  dalam pelaksanaan sebuah pelayanan.
Berbagai  keluhan  seringkali  kita dengar  yaitu  seperti  permasalahan atau syarat yang berbelit-belit karena birokrasi  yang  sulit  dan  kaku  serta sikap  pegawai  pemerintahan  yang kurang  bersahabat  apalagi  berkaitan dengan  instansi  pemerintah.  Keluhan tentang  kesulitan  masyarakat  dalam mendapatkan  pelayanan  yang  baik dari pemerintah merupakan hal yang sudah  tidak  asing  lagi.  (Mohammad Haidar Mustaghfiri, 2017).
Menurut Kepmenpan (Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara)  Nomor  63  Tahun 2004, penyelenggaraan dalam pelayanan publik harus dapat memenuhi asas-asas sebagai berikut : (1)  Transparansi;  (2)  Akuntabilitas;
(3)  Kondisional;  (4)  Partisipatif;  (5) Kesamaan  hak;  (6)  Keseimbangan hak dan kewajiban
Efektivitas  Pelayanan  Pembuatan Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Tingkat efektivitas pada DPMPTSP  Kabupaten  Lebak  dalam melayani  masyarakat  sudah  cukup baik  karena  pegawai  memberikan pelayanan  yang  cepat  dan  akurat serta  proses  penyampaiannya  yang jelas sehingga memberikan kepuasan pelayanan  terhadap  masyarakat.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil penelitian berdasarkan asas pelayanan publik yakni: 1. Transparansi Prosedur  pelayanan  yaitu tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh masyarakat pada saat mengurus perizinan.  Prosedur  pelayanan  yang diselenggarakan pemerintah seharusnya  lebih  mudah  dipahami serta  tidak  berbelit-belit  dan  dapat diakses  oleh  seluruh  kalangan masyarakat. (Refandy et al., 2019) Tanggapan masyarakat mengenai  kemudahan  akses  dalam mengajukan IMB baik secara langsung  di  Dinas  terkait  maupun melalui  online,  masyarakat  merasa puas  karena  petugas  pelayanan melayani  mereka  dengan  baik  dan menjelaskan prosedur secara detail.
Pada  DPMPTSP  Kabupaten
Lebak,  penyediaan  informasi  tentang prosedur  dan  biaya  terkait  perizinan Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) terpampang jelas pada papan informasi Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

## Gambar. 1.

## Informasi Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Mading DPMPTSP Lebak
2. Akuntabilitas Akuntabilitas  birokrasi  juga diartikan sebagai pertanggungjawaban pemerintah berupa  respon  pemerintah  atas protes  atau  keluhan  masyarakat mengenai penyimpangan yang terjadi pada saat proses pelayanan. (Baharuddin, 2015) Menurut DPMPTSP Kabupaten Lebak,  pelayanan  yang  mereka berikan sudah sesuai dengan Peraturan  Bupati  Lebak  Nomor  65 Tahun  2017  tentang  Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta  Tata  Kerja  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak.
Masyarakat  juga  menganggap bahwa  pelayanan  yang  mereka terima  bisa  dipertanggungjawabkan dan tidak akan menimbulkan keraguan  pada  masyarakat  karena DPMPTSP Kabupaten Lebak menjamin  setiap  kegiatan  yang mereka laksanakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  secara terbuka kepada masyarakat penerima layanan. 3. Kondisional Prinsip efektivitas dan efisiensi  dapat  tercermin  melalui kegiatan pelayanan yang menyesuaikan  kondisi  penerima  dan pemberi  layanan.  Mengukur  tingkat efesiensi  dan  efektifitas  dapat  dilihat dari  kesungguhan  mereka  bekerja, dan  itu  aplikasinya  dapat  langsung dirasakan oleh masyarakat. (Riyanda, 2015).
Pelayanan yang diberikan oleh pegawai  DPMPTSP  Kabupaten  Lebak sudah  sesuai  dengan  kondisi  serta kemampuan masyarakatnya. Sehingga  ketika  masyarakat  tidak memahami  persyaratannya,  pegawai dinas  dengan  senang  membantu masyarakat.
4. Partisipatif Luasnya cakupan definisi bangunan menunjukkan bahwa hampir  tidak  ada  kegiatan  di
Indonesia  yang  tidak  membutuhkan prasarana berbentuk gedung maupun bangunan  lain)  baik  pemerintah maupun  masyarakat.  Hal  tersebut mengingat  bahwa  pada  dasarnya bangunan gedung, utamanya diperuntukkan  untuk  kepentingan dan  kebutuhan  manusia.  (Priyanta,
2019)
Baik  DPMPTSP  Kabupaten Lebak  maupun  masyarakat  setuju bahwa  partisipasi  pemohon  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) semakin meningkat  karena  pembangunan seperti  pembangunan  perumahan, ruko,  dan  lain-lain  semakin  marak  di Kabupaten Lebak.
5. Kesamaan Hak Pelaksanaan kebijakan perizinan  IMB  sudah  sepantasnya dilaksanakan  secara  adil.  Artinya,
semua kalangan di dalam masyarakat dapat  menikmati  hasil  kebijakan secara bersama-sama. Kebijakan yang bertujuan  pada  aspek  kesama  rataan adalah kebijakan yang dapat didistribusikan  kepada  kelompok sasaran  secara  sama  rata.  (Mansur, 2016) Kesamaan hak pada pelayanan yang  diberikan  oleh  DPMPTSP Kabupaten Lebak terhadap masyarakat dibuktikan oleh penggunaan  dengan  sistem  nomor antrian.  Masyarakat  juga  mengakui bahwa  tidak  ada  diskrimasi  atau pembedaan  terkait  pelayanan  yang diberikan.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Aspek  keseimbangan  hak  dan
kewajiban  sudah  tercermin  pada DPMPTSP  Kabupaten  Lebak  yaitu pelayanan yang diberikan sudah baik dan  ramah  serta  penyediaan  kotak saran  yang  untuk  menuangkan
aspirasi masyarakat berkaitan dengan kewajiban pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang melaksanakan permohonan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hambatan  Pelayanan  Pembuatan
Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) Di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten Lebak 1. Pemadaman listrik
Dengan  kejadian  pemadaman listrik  yang  kerap  terjadi  pada  saat proses  pelayanan,  maka  server  yang digunakan  dalam  proses  pelayanan secara  online  menjadi  terganggu.
Data  yang  telah  diinput  oleh pemohon IMB kerap tidak masuk/gagal  sehingga  data  yang telah diisi tidak terdeksi oleh petugas pelayanan  yang  ada  di  DPMPTSP
Kabupaten Lebak.
2. Kurang wawasan Tidak sedikit masyarakat yang belum memahami tata cara pengajuan  perizinan  IMB  yang dilakukan  secara  online  sehingga dapat menghambat kecepatan petugas  dalam  melayani  proses perizinan. Dengan diberlakukannya aturan  Online  Single  Submission (OSS) pada proses pelayanan perizinan,  maka  sejumlah  proses perizinan  harus  dilakukan  secara online. Akan tetapi, DPMPTSP Kabupaten  Lebak  masih  melayani proses  perizinan  secara  langsung. Hanya  pada  saat  masa  pandemi  ini saja proses perizinan harus dilaksanakan melalui online.
Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Hambatan Pada Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan  Bangunan  Di  Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Untuk  dapat  meningkatkan efektivitas  pelayanan  dan  partisipasi masyarakat,  DPMPTSP  Kabupaten Lebak akan  meningkatkan  efektivitas pelayanan  yang  mereka  berikan sehingga  menimbulkan  kepercayaan masyarakat untuk mengajukan perizinan khususnya perizinan mengenai  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan  program  baru pemerintah  melalui Online  Single Submission (OSS) Program  baru  pemerintah yang akan ditingkatkan yaitu perizinan  melalui  aplikasi  Simponie Kabupaten  Lebak yang  dapat  diakses pada https://simponie2.lebakkab.go.id/ . Dengan adanya program ini, diharapkan  partisipasi  masyarakat dapat  meningkat  karena  proses perizinan  menjadi  lebih  mudah karena  masyarakat  tidak  perlu mengantri.
Dengan  meningkatnya  jumlah pengajuan  perizinan  IMB,  maka kontribusi  perizinan  IMB  pada Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  akan semakin  tinggi.  Hal  ini  seperti  yang telah  ditetapkan  di  dalam  pasal  6 Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004,  sumber-sumber  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari:
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil  pengelolaan  kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah.
2. Menggalakkan Sosialisasi IMB
Sosialisasi  terkait  pentingnya memiliki  IMB  akan  lebih  giat dilaksanakan  oleh  pemerintah  agar masyarakat  yang  tadinya  belum  tahu dan  masih  takut  untuk  mengurus IMB, menjadi lebih paham dan segera mengurus perizinan IMB bangunannya. Sosialisasi  terkait  perizinan Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) akan  lebih  difokuskan  pada  tata  cara pengajuan  perizinannya  lewat online . Khususnya pada sistem berbasis web yakni https://simponie2.lebakkab.go.id/ yang  telah  diluncurkan  dari  bulan Desember  Tahun  2017  silam  untuk meningkatkan  efektivitas  pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Lebak.

## KESIMPULAN
Melihat dari hasil dari penelitian dan analisis yang dilaksanakan  oleh  peneliti  tentang Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan  (IMB)  Pada  DPMPTSP Kabupaten  Lebak,  maka  diperoleh kesimpulan  sebagai  berikut  :  (1) Tingkat  efektivitas  pada  DPMPTSP Kabupaten Lebak pada saat melayani masyarakat sudah dikategorikan baik. Dari  keenam  indikator  penelitian, masyarakat menunjukan respon yang baik  karena  pegawai  memberikan pelayanan  yang  cepat  dan  akurat serta  proses  penyampaiannya  yang jelas sehingga memberikan kepuasan terhadap  masyarakat;  (2)  Hambatan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten  Lebak  pada  saat  kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat yakni terkait pemadaman listrik  dan  kurangnya  wawasan masyarakat;  (3)  Usaha  yang  akan dilakukan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten Lebak  yaitu  meningkatkan  program Online  Single  Submission (OSS)
melalui
https://simponie2.lebakkab.go.id/
serta  akan  lebih  gencar  memberikan
sosialisasi terkait pelayanan perizinan kepada masyarakat khususnya  perizinan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB).
Dari  kesimpulan  yang  telah dijelaskan  di  atas,  saran  yang diusulkan  oleh  peneliti  antara  lain  : (1)  Pegawai  DPMPTSP  Kabupaten Lebak  disarankan  untuk  terus meningkatkan kinerja sehingga dapat lebih  baik  dalam  memberikan pelayanan  yang  prima.  Hal  ini bertujuan  supaya  hubungan  antara pemerintah dengan masyarakat selalu  terjaga  serta  terjalin  dengan baik; (2) DPMPTSP Kabupaten Lebak hendaknya  menambah  sarana  juga prasarana  dengan  cukup  seperti genset  untuk  menunjang  program pemerintah dalam menjalankan program Online  Single  Submission (OSS)  sebagai  sistem  yang  dapat mengintegrasikan  seluruh  pelayanan perizinan  dalam  berusaha;  (3) DPMPTSP Kabupaten Lebak hendaknya lebih gencar menjalankan sosialisasi terkait pentingnya perizinan  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB)  agar  masyarakat  maupun pelaku  usaha  dan  investor  pemohon Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) terus meningkat.

## REFERENSI
Baharuddin,  B.  (2015).  Akuntabilitas Pelayanan  Publik:  Studi  Kasus Pelayanan  Perizinan  Mendirikan Bangunan  di  Kota  Makassar. MIMBAR,  Jurnal  Sosial  Dan Pembangunan , 31 (2), 263.
Candra,  G.,  Martius,  E.,  &  Tanjung,  F. (2018). Efektivitas Kantor Pelayanan, Perizinan, dan Penanaman  Modal  Kabupaten Solok  dalam  Pelayanan  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB).
Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Widya Praja , 44 (2), 155–166.
Irfansyah.  (2015).  Studi  Tentang
Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam  Peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah (PAD)  Di  Kabupaten Penajam Paser Utara. Administrasi Publik , 2 (2), 1–10. Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003.  (2003). MENPAN_63_2003.pdf . Mansur, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan  Bangunan  (Imb)  Di Kabupaten Mamuju Utara. Katalogis , 4 (4), 146–155.
Mohammad  Haidar  Mustaghfiri,  P.  S.
(2017). Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan  di  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu
Satu Pintu Kota Surakarta. Jurnal Wacana Publik , 1 (2), 24–32. Ningsih, V., & Hardianto, W. T. (2019). Pemondokan Pada Dinas Penanaman  Modal  Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP )
Kota  Malang. JISIP:  Jurnal  Ilmu Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 8 (4),
210–216.
Priyanta, M. (2019). Regulasi Perizinan  Mendirikan  Bangunan dalam  Mendukung  Kemudahan Berusaha  Menuju  Bangsa  yang Adil dan Makmur. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana  Master  Law  Journal) ,
8 (3), 371.
Refandy, R., Subarkah, S., & Suparnyo, S. (2019). Kebijakan Peningkatan Pemungutan  Ijin  Mendirikan Bangunan  (Imb)  Sebagai  Upaya Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  (Pad)  Di  Kabupaten Kudus. Jurnal Suara Keadilan , Riyanda, R. (2015). Kualitas Pelayanan  Pemerintahan  Kota Bukittinggi  Terhadap  Kebijakan
Perda  19/2003  Tentang  IMB (Izin  Mendirikan  Bangunan). Cahaya Keadilan , 3 (1), 32–49.
Sampebulu,  H.  P.  (2019).  Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah  Bali. Mimbar  Keadilan ,
12 (2), 238. Steers, R. (1985). Efektivitas Organisasi . Jakarta: Erlangga. Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.