## Gerakan Tuntas Zakat sebagai Refleksi Politik dalam Perolehan Zakat di Kabupaten Gorontalo

## Syawaluddin S., Nur Fitri Aisyah
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: Syawaluddin21@gmail.com; nfachaca95@gmail.com
Abstract:  The  commandment  of  zakat  in  Islam  has  a  very  noble  social  meaning because  it  is  related  to  human  relationships.  This  research  is  a  field  research  with  a qualitative  method  approach  and  is  analyzed  descriptively  qualitatively.  The  data collection  techniques  are  observation,  interview  and  documentation.  The  results showed  that  Gerakan  Tuntas  Zakat  program  carried  out  by  the  Gorontalo  District Government  instructed  all  Regional  Government  Work  Units  to  collect  zakat  in  the amount  of  2.5%  of  net  income  according  to  regulations.  The  movement  to  collect zakat has succeeded in having a significant impact on the increase in the amount of zakat obtained in Gorontalo District. However, the movement to collect zakat does not have an impact in the long run, it is evident that the increase in zakat earnings is not as much as during the launching period of the zakat movement, even though it has the potential  to  continue  to experience  growth.  Increasing  awareness,  understanding  and strengthening the politics of local governments will always be the key to success.
Keywords: Zakat, Politic, Nasional Zakat Agency, Gorontalo District Government

## Gerakan Tuntas Zakat as a Political Reflection in Obtaning Zakat in Gorontalo District
Abstrak: Perintah zakat dalam ajaran Islam memiliki makna sosial yang sangat mulia karena  terkait  hubungan  dengan  manusia.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan dengan pendekatan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun teknik  pengumpulan  data  berupa  pengamatan,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  program  Gerakan  Tuntas  Zakat  yang  dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  menginstruksikan  kepada  seluruh  Satuan  Kerja Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan  pengumpulan  zakat  sejumlah  2,5%  dari pendapatan  bersih  sesuai  regulasi.  Gerakan  mengumpul  zakat  telah  berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap pertambahan jumlah perolehan zakat di Kabupaten  Gorontalo.  Namun,  gerakan  mengumpul  zakat  tidak  memberikan  dampak dalam  jangka  panjang,  terbukti  bahwa  kenaikan  perolehan  zakat  tidak  sebanyak  di masa  pencangan  gerakan  zakat  tersebut,  padahal  secara  potensial  terus  mengalami pertumbuhan.  Peningkatan  kesadaran,  pemahaman  serta  penguatan  politik  dari pemerintah daerah akan selalu menjadi kunci kesuksesan.
Kata Kunci: Zakat, Politik, BAZNAS, Pemerintah Kabupaten Gorontalo

## A. Pendahuluan
Ibadah  zakat  merupakan  kewajiban  yang  sifatnya malliyah  (materi)  dan menjadi  rukun  Islam.  Selain  sebagai  ibadah  memiliki  peran  ganda  dalam  kehidupan manusia, zakat juga dapat menjadi sumber fiskal negara dan salah pilar utama sistem keuangan  negara  dalam  syariat  Islam,  dimana  konsep  dan  perintah  zakat  dapat menjelma  menjadi  instrumen  yang  representatif  sebagai  variabel  penting  dan  utama dalam proses penyelenggaraan negara utamanya sebagai jaring pengaman sosial (social assurance), gerakan fisabilillah, dan instrumen dalam pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi makro serta kemapanan politik . 1
Zakat  dalam  ajaran  Islam  dibagi  dua  jenis  yaitu  zakat ma>l  dan  zakat  fitrah. Zakat adalah pranata keagamaan yang memiliki keterkaitan secara  fungsional dengan upaya  pemecahan  masalah-masalah  keummatan,  seperti  pengentasan  kemiskinan, kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan dan lain sebagainya. 2
Perintah  zakat  sesungguhnya  mengusung  dua  fungsi  yakni  fungsi  kemanusiaan  dan ketuhanan, kedua fungsi tersebut akan mendekatkan manusia kepada penciptanya dan kepada  sesama  makhluk.  Zakat  dapat  dimanfaatkan  bagi  kesejahteraan  masyarakat terutama  untuk  mengentaskan  masyarakat  dari  kemiskinan  dan  menghilangkan kesenjangan  sosial,  maka  perlu  adanya  pengelolaan  zakat  secara  profesional  dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.
Tujuan  pengelolaan  zakat  dimaksudkan  agar  meningkatnya  kesadaran masyarakat  dalam  menunaikan  dan  dalam  pelayanan  ibadah  zakat,  meningkatnya fungsi  dan  peran  pranata  keagamaan  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.  Pelaksanaan tata kelola zakat yang baik memerlukan beberapa  upaya,  antara  lain:  (1)  upaya  peningkatan  pemahaman  tentang  filosofi perintah  zakat,  (2)  upaya  peningkatan  kemampuan  manajerial  pengelola  lembaga zakat,  (3)  upaya  pengelolaan  yang  berbasis  manajemen  modern.  Dengan  pemahaman yang baik dari masyarakat Islam tentang perintah zakat akan menumbuhkan kesadaran pula  untuk  melaksanakannya,  kemudian  dengan  peningkatan  kesadaran  tentu  akan
1 Husein As-Syahatah, Akuntasi Zakat (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 3.
2 Rahmawati  A.  Rasyid,  ‚Studi  Pengelolaan  Zakat  Fitrah  di  Kecamatan  Tibawa  Kab. Gorontalo,‛ Skripsi  (Gorontalo: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2010), 2.
meningkatkan  jumlah  zakat  yang  diperoleh  lembaga  pengelola  zakat,  di  sinilah pentingnya pribadi yang soleh, bertanggungjawab dan profesional dari para pengelola zakat. 3
Dengan  demikian  salah  satu  tujuan  zakat  adalah  mempersempit  jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga kebatas seminimal mungkin (QS. at- Taubah/9: 71). Ayat ini mengandung unsur-unsur penting bahwa zakat adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, juga zakat memiliki fungsi sosial yaitu sebagai penolong bagi orang lain. Orang beriman yang mengeluarkan zakat berarti  telah  melaksanakan  kewajiban  zakatnya,  sekaligus  membantu  orang lain yang kurang beruntung untuk memperoleh apa yang menjadi haknya.
Keberadaan  zakat  sebagai  ibadah  dapat  mendatangkan  untuk  memerangi  para pembangkang  zakat  dianggap  murtad  dan  boleh  diperangi  meskipun  dia  muslim. 4
Mengetahui  alur  tentang  ke  mana  zakat  harus  dibayarkan,  berapa  jumlah  yang  harus dibayarkan dan ke mana zakat tersebut akan dan telah dimanfaatkan adalah hal penting untuk  dilaksanakan  oleh  lembaga  tata  kelola  zakat.  Seorang  wajib  zakat  dalam  era digital  seperti  sekarang  ini  dapat  dimanjakan  dengan  informasi  digital  sehingga memudahkan  para  wajib zakat  ( muzakki), sehingga  menjadi sebuah keniscayaan bagi lembaga  zakat  untuk  memenuhi  tuntutan  tersebut  dengan  menerapkan  prinsip manajemen dalam bentuk digitalisasi. 5
Dengan  pola  pelaksanaan  manajerial  zakat  yang  modern  dapat  mengikis  sikap apatis dari sebagian masyarakat terlebih sikap tidak percaya pada lembaga tata kelola zakat.  Dengan  sistem  perencanaan  sampai  pengawasan  yang  terukur  dan  sistematis menciptakan  efektivitas  organisasi.  Oleh  sebab  itu  perlu  ditunjang  juga  oleh  tenaga- tenaga  yang  profesional,  kredibel  dan  amanah.  Allah  swt.  telah  menegaskan  dalam Alquran  tentang  proses  pengumpulan  dan  peruntukan  zakat  seperti  QS  At-Taubah/9: 60:
3 Mursyidi, Akuntasi Zakat (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 36.
4 Gazi  Inayah, Teori  Komprehensif  tentang  Zakat  dan  Pajak  (Yogyakarta:  PT.  Tiara  Wacana Yogya, 2003), 25.
5 M.  Tasrifin,  ‚Studi  Pelaksanaan  Pengelolaan  Zakat  di  Lembaga  Pengembangan  Dana  Umat Sultan Agung LPDU-Sa Semarang ,‛ Skripsi (Semarang: Unisula, 2008), 89.

## Gerakan Tuntas Zakat sebagai Refleksi Politik dalam
ِباَقِّرلا  ِفَِو ْمُهُ بوُلُ ق ِةَفملَؤُمْلاَو اَهْ يَلَع َينِلِماَعْلاَو ِينِكاَسَمْلاَو ِءاَرَقُفْلِل  ُتاَقَدمصلا اَمنَِّإ
ِفَِو َينِمِراَغْلاَو ( ٌميِكَح ٌميِلَع ُمللَّاَو ِمللَّا َنِم ًةَضيِرَف ِليِبمسلا ِنْبِاَو ِمللَّا ِليِبَس
٠ٓ )
Terjemahnya:
Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  mu'allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan untuk  mereka  yuang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 6
Menelaah  QS  at-Taubah/9:  60  dapat  dipahami  bahwa  pada  setiap  harta  yang dimiliki oleh setiap manusia terdapat hak milik orang lain sehingga harus dikeluarkan, kemudian  zakat  yang  disyariatkan  kepada  manusia  memiliki  peruntukan  yang  sudah ditentukan.  Kelompok  yang  disebutkan  didalam  ayat  tersebut  menjadi  prioritas  dan tidak boleh diberiakn kepada kelompok diluar yang disebutkan. Adapun tata cara dan situasi  dapat  saja  berkebang  sesuai  tuntunan  piqhi  modern  yang  merupakan pengembangan  situasi  yang  tidak  dijumpai  dizama  dahulu. 7 Permasalahan  yang menggejala saat ini adalah timbulnya kekhawatiran sebagian masyarakat, bahwa zakat yang mereka serahkan tidak akan sampai dan pengelolaannya tidak sesuai dengan tata kelola  yang  berlaku,  fenomena  ini  menjadikan  setiap  pengelola  zakat  harus  mampu menjawab  kekhawatiran  atau  pandangan  yang  mengatakan  bahwa  pengurus  saat  ini mengalami  krisis  kepercayaan.  Hal  ini  memberikan  dampak  pada  masyarakat, masyarakat  menyerahkan  langsung  zakatnya  kepada mustahik  yang  mereka  anggap memenuhi  syarat  yang  biasanya  adalah  mereka  fakir  miskin,  dan  para  gelandangan ditengah masyarakat. 8
Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional oleh organisasi zakat yang resmi  membawa  beberapa  keuntungan,  yakni  (1)  memastikan  dan  meningkatkan kedisiplinan  dari  wajib  zakat  ( muzakki);  (2)  menempatkan  posisi  mustahiq  pada tempat  yang  mulia  tanpa  harus  merasa  malu  atau  sedih  dihadapan  wajib  zakat
6 Kementerian Agama RI, Ummul Mukmin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita (Jakarta: Wali, 2010), 196.
7 Ali Hasan, Zakat dan Infak (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 19.
8 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan Zakat (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 73.
( muzakki);  (3)  memastikan  terciptanya  efektivitas  dan  berdaya  guna  serta  tepat sasaran  peruntukan  dana  zakat;  (4)  meningkatkan  syi’ar  Islam  di  tengah  masyarakat; (5) menciptakan garis koordinasi yang baik sehingga akurasi data dapat dipertanggung jawabkan;  (6)  memastikan  seluruh  masyarakat  dapat  mengakses  pelaporan  zakat;  (7) memposisikan  muzakki  dan  mustahiq  pada  posisi  yang  sebenarnya  sehingga  tidak mendeskreditkan  kelompok  manapun.  Fungsi  zakat,  terutama  yang  berkaitan  dengan pemerataan dan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan jika tidak dilakukan dengan baik dan benar. 9
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat mengamanahkan  tata  kelola  zakat  secara  profesional  yang  dilakukan  oleh  lembaga zakat resmi yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS berdiri mulai  tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional.  Pada tingkat nasional BAZNAS memiliki fungsi koordinatif dengan daerah, fungsi lembaga ini  adalah  fungsi  regulator  sekalian  operator.  Demi  terciptanya  lembaga  zakat  yang baik  dan  profesional  maka  pemerintah  terus  mendorong  untuk  menjalankan  fungsi sebagaimana amanah undang-undang. 10
Ini menunjukkan bahwa dalam upaya peningkatan kesadaran dan kedisipilinan masyarakat  dalam  membayar  zakat  memerlukan  sebuah  upaya  berupa  effort  serta motivasi  yang  kuat  sesuai  syariat  Islam.  Saat  ini  mungkin  dapat  kita  katakan  bahwa proses  dan  metode  pengelolaan  zakat  modern  baru  dapat  dijumpai  pada  masyarakat perkotaan dengan mengambil prinsip manajemen yang baik pula, sedangkan di wilayah luar  perkotaan  metode  dan  prosesnya  masih  berbasis  pada  kearifan  lokal,  yakni menyerahkan  zakat  secara  langsung,  jika  tidak  maka  akan  diserahkan  pada seseorang/individu  yang  ditokohkan  dan  sifat  serta  karakteristiknya  diserahkan  pada diri masing-masing. Oleh sebab itu untuk mencapai harapan menuju tata kelola zakat modern  maka  diperlukan  kebersamaan  dalam  memahami,  mengamalkan  serta mengedukasi setiap umat Islam.
9 Abdurrahman  Qadir, Zakat  dalam  Dimensi  Mahdah  dan  Sosial  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1988), 85.
10 Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo PERSADA, 2006), 3.

## Gerakan Tuntas Zakat sebagai Refleksi Politik dalam
Agar dapat merealisasikan pemanfaatan zakat yang berdayaguna dalam jangka panjang  tentu  tidaklah  mudah,  sertidaknya  masih  dijumpai  beberapa  kendala  teknis, diantaranya: Kesatu, masih rendahnya tingkat kedermawanan para wajib zakat untuk menunaikan  kewajibannya,  meskipun  secara  jelas  memiliki  harta  yang  cukup  bahkan lebih  untuk  melaksanakannya; Kedua, disaat kepercayaan  dan  kejujuran  menjadi elemen  kunci  pada  penyelenggaraan  tata  kelola  zakat,  realitas  masyarakat  umumnya belum memberikan hal tersebut kepada sebagian besar asumsi masyarakat yang masih meragukan  kredibilitas  penyelenggara  tata  kelola  zakat,  hal  ini  tidak  terlepas  dari tingginya  angka  kasus  korupsi  di  tanah  air.  Hal  ini  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  pandangan  masyarakat  terhadap  kepercayaan  mereka  pada pengurus lembaga zakat; Ketiga, sebagai ibadah yang terus mengalami perkembangan pada  konten  perintah  dan  jenisnya,  dalam  piqhi  moder  tentu  juga  mengalami perkembangan.  Bukan  masalah  wajib  atau  tidaknya  perintah  zakat  melainkan perkembangan  jenis  zakat,  zakat  profesi  misalnya  oleh  para  ahli  piqhi  berbeda pendapat  dalam  menerjemahkannya,  hal  karena  pada  zaman  dahuku  belum  dikenal dengan  sebutan  zakat  profesi  tersebut.  Megingat  potensi  zakat  pada  jenis  zakat  ini maka  menjadi  penting  untuk  menempatkan  pada  dimensi  hukum  syariatnya.  Oleh sebagian besar ahli fikih memberikan kiyas terhadap zakat pertanian, yakni jika telah sampai nisabnya maka menjadi wajib untuk ditunaikan. 11
Sebagai  negara  dengan  umat  muslim  terbesar  di  dunia,  Indonesia  memiliki potensi zakat yang besar pula, faktanya bahwa potensi tersebut masih jauh dari realitas yang  ada.  Oleh  sebagaian  besar  penelitian  mengungkapkan  beberapa  aspek  yang mungkin jadi penyebabnya, selain kesadaran, pengetahuan hingga tata kelola lembaga zakat. Argumentasi ini tentu beralasan  mengingat kondisi geografis bangsa Indonesia dengan  ribuan  suku  dan  etnis  serta  budaya,  memberikan  edukasi  dan  penyadaran baukanlah  hal  mudah,  butuh  kesabaran,  ketekunan  dan  kesungguhan.  Belum lagi  jika dilihat  dari  aspek  politiknya,  keragaman  ini  ini  akan  semakin  kompleks permasalahannya.  Tetapi  satu  hal  yang  penting  adalah  bahwa  masyarakat  Indonesia
11 http://www.beritasatu.com/blog/ekonomi/2764-optimalisasi-pengelolaan-dan-%09regulasi- zakat.html, diakses 5Januari 2020.
merupakan bangsa yang senantiasa taat dan kritis pada pemimpinnya, dari aspek inilah menjadi hal menarik untuk dikaji pada artikel ini.
Jika  dilakukan  telaah  lebih  mendalam  tentang  potensi  yang  besar  zakat Indonesia,  terdapat  fenomena  yang  lain  yang  isa  dilihat,  misalnya  apakah  memang masyarakt yang berada pada kelompok yang telah teredukasi atau belum telah mampu menteteksi dalam menempatkan dirinya sebagai orang atau institusi yang sudah wajib zakat  atau  belum,  sehubungan  dengan  ini  maka  informasi  yang  akurat  dan  akuntabel menjadi kunci utama. Dengan sistem informasi yang baik seseorang dapat diingatkan akan posisi sebagai wajib zakat atau belum, dengan memanfaat media sosial. 12 UU No. 23 Tahun 2011 telah memerikan dasar hukum yang kuat pada tatanan lembaga zakat di Indonesia,  regulasi  ini  diharapkan  dapat  mendorong  pertumbuhan  zakat  di  tanah  air, demikian juga dengan pengelolaan zakat di tingkat provinsi, kabupaten/kota.
Revitalisasi  dan  optimalisasi  zakat  dapat  ditempuh  melalui  penguatan  tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi dan penegak kan hukumnya, termasuk perlunya dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat. Pemerintah  sebagai  regulator  dalam  tata  kelola  zakat  dapat  memberikan  kepastian dalam  penyelenggaraan  tata  kelola  zakat  dilakukan  dengan  baik  dan  benar.  dengan perolehan zakat yang terus membaik maka akan semakin banyak pula mustahik  yang dapat  dibantu,  secara  tidak  langsung  memberikan  dukungan  terhadap  program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. 13
Sebagai  ibadah  yang  mengusung  terciptanya  stabilitas  sosial  yang  aman  dan tenteram,  serta  memposisikan  manusia  diatas  manusia  lainnya  menjadi  sama  rata, sudah  selayaknya  jika  harus  didukung  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  utamnya pemerintah  sebagai  pemegang  kendali  kebijakan.  Kebijakan  adalah  merupakan  kunci pokok penyelenggaraan UU No. 23 Tahun 2011 tersebut, hal ini tentu butuh dukungan politik  dapat  dilihat  beberapa  daerah  yang  memiliki  capaian  zakat  yang  baik  pasti ditunjang  oleh  apreseasi  politik  kekuasaan  oleh  pemerintah.  BAZNAS  Kabupaten Gorontalo  adalah  organisasi  resmi  pemerintah  yang  terbentuk  sesuai  dengan
12 Djuanda, Pelaporan Zakat, 2.
13 http://www.beritasatu.com/blog/ekonomi/2764-optimalisasi-pengelolaan-dan-%09regulasi- zakat.html, diakses tanggal 5 Januari 2020.

## Gerakan Tuntas Zakat sebagai Refleksi Politik dalam
Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  No.  DJ.II/568  Tahun  2014  tentang  Pembentukan BAZNAS  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  dan  Pembentukan  Pimpinan  BAZNAS Kabupaten  Gorontalo  ditetapkan  dengan  SK  Bupati  Kabupaten  Gorontalo  No. 538/01.4/VIII/2015, tertanggal 28 Agustus 2015.
Dengan  demikian  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  memiliki  dasar  hukum  dan legalitas  yang  kuat  untuk  melaksanakan  kegiatan  Pengelolaan  Zakat  di  Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya pemerintah berperan dalam menguatkan badan tersebut sebagai wujud  manisvestasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  komprehenshif  dan tidak terpisahkan dari bagian pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Sebelumnya masih dirasakan  seakan-akan  Organisasi  Pengelolaan  Zakat  berjalan  sendiri-sendiri.  Oleh sebab itu perlunya peningkatan sinegritas dengan BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  dan  tak  kala  pentingnya  dengan  Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menguatkan kedudukan Organisasi Pengelolaan Zakat dan Peran BAZNAS Kabupaten Gorontalo. 14
Kabupaten  Gorontalo  adalah  wilayah  dengan  mayoritas  penduduk  beragama Islam,  yakni  kurang  lebih  98%.  Pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Gorontalo  terus meningkat hingga mencapai angka pertumbuhan rata-rata ekonomi secara nasional dan kelas  menengah  Kabupaten  Gorontalo  terus  bertambah  menjadikan  potensi  zakat  di Kabupaten  Gorontalo  juga  secara  potensial  turut  meningkat.  Untuk  menopang  hal tersebut  maka  Pemerintah  Daerah  melalui  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  telah mencanangkan  program ‚Gerakan Tuntas Zakat‛ yang dicanangkan di Mesjid Agung Baiturrahman  Limboto  tepat  pada  Hari  Ahad  tanggal  02  Oktober  2016,  yang menginstruksikan  kepada  seluruh  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD)  untuk melakukan pengumpulan zakat sejumlah 2,5% dari pendapatan bersih sesuai Peraturan Bupati  (Perbup)  Kabupaten  Gorontalo  No.1  Tahun  2016  mengenai  tata  cara pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Hasil  Perolehan  Zakat  dan  Infak  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  pada  tahun 2015  semester  1  sebesar  Rp  464.924.594,2  dan  semester  2  sebesar  Rp  505.703.538 dengan jumlah muzakki sebanyak 3.208 orang; pada tahun 2016 semester 1 sebesar Rp
14 Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Gorontalo, Rencana  Strategis  Badan  Amil  Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo 2015-2020.
712.249.321,4  dan  semester  2  sebesar  Rp  830.599.855,9  dengan  jumlah muzakki sebanyak  3.208  orang;  pada  tahun  2017  semester  1  sebesar  Rp  1.033.060.642,-  dan semester  2 sebesar Rp 1.317.296.625,- dengan jumlah muzakki sebanyak 1.460 orang, dan  tahun  2018  semester  1  sebesar  Rp  1.005.945.533  dan  semester  2  sebesar  Rp 1.199.820.473 dengan jumlah muzakki sebanyak 2724 orang. 15
Segi  penerimaan  zakat  di  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  setiap  tahunnya mengalami  peningkatan,  hal  ini  tidak  lepas  dari  usaha  pihak  BAZNAS  dengan mensosialisasikan tentang urgensi zakat  dan terjun langsung dalam hal pengumpulan zakat untuk memberikan kemudahan pada muzakki. Peningkatan perolehan zakat  yang sangat signifikan ditunjukkan di tahun 2017 yakni berjumlah  54,42 % dibanding tahun 2016,  hal  ini  terjadi  karena  program  gerakan  tuntas  zakat  baru  dilaksanakan  mulai akhir    tahun  2016.  Kenaikan  yang  sangat  signifikan  memberikan  perbedaan  yang sangat berarti, sebelum dan sesudah adanya intervensi politik pemerintah.

## B. Zakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Kata  zakat  jika  dilihat  dari  sudut  bahasa,  bermakna annama’  yang  berarti kesuburan, thaharah  berarti  kesucian,  barakah  artinya  berkah  dan  juga  bermakna tazkiyah,  artinya mensucikan.  Al-Imam  An-Nawawi  mengatakan  bahwa  zakat mengandung  makna  kesuburan. 16 Mazhab  Syafi’i  berpendapat zakat  merupakan ungkapan jiwa untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki yang memenuhi nisab dari  hak  kepemilikan  melalui  cara  dan  ketentuan  khusus.  Mazhab  Hanbali menyebutkan zakat  merupakan  hak  dari  harta  yang  wajib  untuk  dikeluarkan  yang berasal dari harta yang khusus yang diperuntukkan juga untuk kelompok yang khusus pula. 17 Kata  zakat    dalam  Alquran  disebutkan  secara ma’arifah,  8  kali  diantaranya terdapat  dalam  surah  Makkiyah,  dan  selainya  terdapat  dalam  surat-surat  Madaniyah.
15 Ibid.
16 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pedoman  Zakat  (Semarang:  PT.  Pustaka  Rizki Putra, 2006), 3.
17 Wahbah  Al-Zuhayly, Zakat  Kajian  Berbagai  Mazhab  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2005), 84.
Kata  zakat terdapat  dalam  Alquran  bersama  kata  salat  dan  bergandengan  secara langsung kurang lebih di 28 tempat. 18
Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu: Pertama, prinsip keyakinan keagamaan menyatakan  bahwa  orang  yang  membayar  zakat  menyakini  bahwa  pembayaran tersebut  merupakan  salah  satu  meninvestasi  keyakinan  agamanya,  sehingga  kalau orang bersangkutan belum menunaikan zakatnya,  belum merasa sempurna ibadahnya; Kedua,  distribusi  kekayaan  dan  kesejahteraan  dalam  konsep  ekonomi  modern  telah lama  menjadi  prinsip  dalam  ibadah  zakat  yakni  keadilan  dan  pemerataan,  dengan filosinya  bahwa  didalam  harta  orang  yang  mampu  terdapat  harta  orang  yang  tidak mampu; Ketiga,  harta  yang  berkembang  atau  memiliki  produktivitas  dalam  produksi tertentu harus dikeluarkan zakatnya, tentu jika telah sampai pada jangka waktu yang ditentukan dalam syariat Islam; Keempat, ibadah zakat juga memegang prinsip bahwa perintah  hanya  boleh  dilakukan  bagi  orang  memiliki  kesehatan  yang  baik,  sehingga dengan kesehatan yang dimiliki seseorang dapat membedakan hal yang baik dan benar, barulah hukum tersebut dapat berlaku padanya, artinya orang tidak sehat secara rohani tidak kena ketentuan tersebut. 19
Zakat sebagai sebuah perintah atau ibadah yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah  swt.  dan  diatur  mekanismenya  oleh  pemerintah  berdasarkan  syariat,  sehingga perintah dengan otoritas yang dimilikinya dapat menarik bahkan memaksakan kepada muzakki  yang  telah  memenuhi  persyaratan  secara  syariat.  Zakat  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  syariat  diamanahi  untuk  memenuhi  hak  dari  golongan  yang  sudah diatur didalam Alquran. Selain itu dapat juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan politik negara sebagai sumber fiskal.
Ash-Shiddieqy  memberikan  batasan-batasan  tentang  unsur-unsur  zakat  antara lain:
1. Zakat  merupakan  perintah  wajib  yang  berupa  materi,  yang  dapat  bayarkan  baik berupa  barang  maupun  uang  tunai,  sehingga  dalam  konteks  ekonomi  zakat sesungguhnya  ibadah  yang  menitikberatkan  pada  aspek  material  yang  bertujuan untuk distribusi pendapatan anata satu muslim dengan muslim lainnya.
18 Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, 5.
19 Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, 84.
2. Zakat merupakan ibadah yang telah ditetapkan syarat dan ketentuannya, sehingga akan  mengikat  bagi  seorang  muslim  artinya  menjadi  sebuah  keharusan  yang dengan harta  tersebut akan memperoleh keberkahan dari Allah swt..
3. Zakat  merupakan  ibadah  yang  didalamnya  terdapat  perintah  untuk  menunaikan secara kelembagaan, artinya perlu dan harus ada keterlibatan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar timbul kepatuhan dengan adanya intervensi pemerintah, selain itu  kelembagaan  dimaksudkan  timbul  adanya  keteraturan  dan  ketaatan  baik  oleh muzakki maupun mustahiq.
4. Zakat  merupakan  perintah  atau  kewajiban  yang  didalamnya  sudah  tidak  ada  lagi perdebatan mengenai kewajibannya, sehingga tidak ada lagi yang bisa melakukan penolakan.  Bahkan  sekalipun  yang  bertindak  sebagai  pembayar  dan  pengelola zakat merupakan orang-orang yang mungkin terindikasi durhaka atau zalim.
5. Zakat merupakan perintah yang dalam pelaksanaannya tidak terdapat imbalan atau konvensasi  selain  yang  telah  diatur  hak  dari  masing-masing  pihak  berdasarkan syariat  Islam.  Hukum  Islam  tidak  mensyaratkan  adannya  imbalan  kemanfaatan antara  umat  Islam  yang  miskin  dan  golongan  yang  berhak  ( asnaf).  Hal  ini dimaksudkan untuk mengangkat derajat manusia dihadapan manusia lainnya.
6. Zakat  adalah  kewajiban  tuntutan  politik  untuk  keuangan  Islam.  Alokasi  atau peruntukkan  zakat  telah  ditetapkan  Alquran.  Jika  hukum  ekonomi  telah membatasi sasaran pajak untuk menutupi kebutuhan pangan, maka sesungguhnya ekonomi Islam tidak mengacu seperti itu, lebih tinggi kedudukan hukumnya dalam mengalokasikan  zakat,  ekonomi  Islam  berusaha  mewujudkan  tujuan-tujuan ekonomi, keuangan sosial, dan politik, yaitu:
a. Berkaitan dengan tujuan-tujan ekonomi, zakat emas, perak, atau sejenisnya.
b. Berkaitan dengan tujuan keuangan, zakat dimaksudkan sebagai devisa negara (baitul  mal)  yang  dimaksudkan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pokok  manusia yang  dibutuhkan,  yakni  kebutuhan  pangan  fakir  miskin, ibnu  sabil,  gharim, dan riqab,  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  yang  lain  seperti  untuk dakwah agama, membangun mesjid, dan sebagainya.
c. Berkaitan  dengan  tujuan  sosial,  zakat  diarahkan  untuk  mewujudkan cita-cita sosial. Zakat adalah bagian terpenting dari komponen keuangan politik Islam dalam  mewujudkan  cita-cita  sosial,  seperti  jaminan  sosial  dan  solidaritas sosial.
d. Berkaitan dengan tujuan politik, zakat diarahkan untuk melunakkan hati orang lain  dari  berbuat  jahat.  Zakat  10%  dari  pembangkang  zakat  yang  diperangi dipergunakan untuk kekuatan politik negara Islam. 20
Sesuai dengan amanah UU No. 23 Tahun 2011 dan QS at-Taubah/9: 60 bahwa pengelolaan  zakat  sebetulnya  mesti  diselenggrakan  oleh  negara  melalui  lembaga independen  yang diberi mandat oleh negara.  Selanjutnya  lembaga  ini  yang  akan melakukan amanah tata kelola zakat, sebagai perwakilan pemerintah yang mengurusi pemungutan  dan  distribusi  zakat. 21 Dengan  demikian  diharapkan  akan  membawa dampak  positif,  tidak  hanya  dari  segi  pengumpulan  zakat  akan  tetapi  dalam memperbaiki  tatanan  kehidupan  ekonomi  umat,  kemudian  juga  diharapkan  adalah peningkatan efektifitas tata kelola zakat karena tidak lagi dilakukan secara parsial oleh kelompok-kelompok  kecil  atau  individu  ke  individu.  Pola  koordinasi  antar  lembaga nampaknya  lebih  mudah  dilakukan  sehingga  tidak  akan  ditemui  distribusi  ganda, maksudnya  seorang  mustahik  dapat  zakat  dari  dua  lembaga  karena  tidak  adanya koordinasi.  Agar  supaya  umat  Islam  dapat  menunuaikan  zakat  secara  aman  dan terpercaya maka di terbitkan regulasi tentang zakat, salah satunya adalah UU  No. 23 Tahun  2011.  Di  samping itu, undang-undang  juga  memberi  peluang  kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan  zakat  dan  mendistribusikan  zakat  dengan  syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama RI.
Penataan  lembaga zakat harus dilihat  dari  dua  skala  prioritas  yang  berbeda tetapi  saling  berkaitan satu sama lain,  yaitu: Pertama,  bagian  yang  dapat  dilakukan sendiri  oleh lembaga  amil  zakat  yaitu  hal-hal  yang  bersifat  teknis  dan  mikro; Kedua, wilayah yang menjadi domain pemerintah tentu ini menyangkat pada hal lebih bersifat makro  dan  fundamental.  Hal  ini  bukan  bermaksud  agar  aktivitas  dan  kesempatan
20 Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat,  5. 21 Mahmud Huda, ‚Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015 ,‛ Prosiding Seminas Competitive Advantage, Vol. 1 No. 1, 2011; 2.
masyarakat  untuk  mengelola  zakat  menjadi  terbatas  atau  hilang  sama  sekali,  tetapi lebih  dimaksudkan  pada  kesatuan  langkah  yang  terkoordinasi  secara  nasional. Bukankah suatu persoalan jika dipikirkan dan dilaksanakan secara bersama, terencana dan  sistematis  akan  membawa  dampak  yang  lebih  maksimal.  Tata  kelola  zakat pemerintah  memiliki  peran,  yaitu:  pemerintah  dapat  bertindak  sebagai  regulator  dan operator  tunggal,  juga  pemerintah  boleh  memainkan  peran  sebagai  eksekutor  atau pengawas  yang  dapat  memberikan  sangsi  terhadap  setiap  orang  yang  enggan  untuk menjalankan kewajiban zakat. 22
Alquran dan Sunnah telah menjelaskan posisi pemerintah dalam urusan zakat, misalnya  QS  at-Taubah/9:  60  dan  103.  Sedangkan  sunnah  Rasulullah  sebagai  yang diperintahkan kepada Muaz bin Jabal ra.:
Apabila merka patuh kepadamu untuk hal itu (bersyahadat), maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibakan zakat kepada merka pada harta mereka yang  diambil  dari  orang  kaya  di  antara  mereka,  lalu  dikembalikan  kepada  yang fakir miskin di antara mereka (HR. Bukhari). 23
Huda mengemukakan sebagaiman dikutip dari pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa imam adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pembagian zakat, baik dengan  langsung  maupun  melalui  wakilnya;  barangsiapa  yang  membangkang,  maka zakat akan diambil dengan paksa. 24 Sesuai perannya, pemerintah sebagai operator juga sebagai  eksekutor  terhadap  setiap  pembangkangan  perintah  zakat,  tentu  dilakukan berdasarkan peraturan yang teah dbuat. Jika itu akan dilakukan maka setidaknya sanksi yang  dijatuhkan  kepada  setiap  pembangkan  zakat  dapat  melihat  kondisi-kondisi berikut ini:
1. Seseorang yang tidak menunaikan kewajiban zakat dikarenakan ketidaktahuannya, maka tidak dikenai sanksi takzir. Oleh sebab itu pemerintah dapat menyampaikan tentang kewajibannya lalu serta merta mengambilnya.
2. Seseorang  yang  dengan  sengaja  melakukan  pembangkangan  atau  pengingkaran terhadap kewajibannya, maka ia dianggap murtad dan diperlakukan sebagai orang murtad. Pertama-tama dia akan diminta taubat (kembali masuk Islam), jika tidak
22 Ibid., 3.
23 Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar  (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2000), 792.
24 Mahmud Huda, ‚Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat,‛ 5.

## Gerakan Tuntas Zakat sebagai Refleksi Politik dalam
mau  bertaubat,  maka  pemerintah  menjatuhkan  hukuman  mati  kepadanya  dan hartanya menjadi hak baitul mal (kas negara).
3. Seseorang  yang  dengan  sengaja  tidak  membayar  zakat,  akan  tetapi  tetap mempercayai  zakat  sebagai  sebuah  kewajibannya,  maka  kelompok  inilah  yang boleh dilakukan pemungutan atau pengambilan paksa, dan jika mereka merupakan komunitas  (kelompok)  yang  tidak  mau  menunaikan  kewajiban  zakatnya,  maka mereka  akan  diperangi  pemerintah  dan  diperlakukan  sebagai  pemberontak ( bughat). Hal ini seperti dilakukan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq. 25

## C. Komitmen Politik sebagai Upaya Penguatan BAZNAS di Kabupaten Gorontalo
Pemerintah  daerah  sebagai  perpanjangan  kewenangan  pemerintah  pusat berperan dalam melakukan fungsi pengawasan regulasi yang memiliki peranan penting, akan  tetapi  selain  fungsi  tersebut  selama  ini  masih  dianggap  banyak  menyisakan berbagai  masalah  karena  fungsi  tersebut  belum  dapat  dijalankan  secara  optimal, katakanlah  misalnya  memperkuat  network  antar  lembaga,  melakukan  standarisasi kelembagaan dan melakukan pengawasan dan pembinaan serta terencana, terukur dan sistematis, sehingga fungsi regulator tersebut efektif.
Untuk  dapat  mengimplementasikan  isi  undang-undang  atau  peraturan pemerintah tidak cukup dengan hanya memberikan dukungan, tetapi juga menyediakan fasilitas untuk terselenggaranya isi undang-undang atau peraturan tersebut. Salah satu tantangan dalam isi UU  No. 23 Tahun 2011 adalah ketika zakat itu diposisikan  pada kewajiban  yang  bersifat  sukarela,  hal  ini  tentu  memberikan  bias  kepada  masyarakat karena  ibadah  wajib  tapi  pelaksanaannya  bersifat  sukarela,  ditambah  tidak  adanya sangsi  terhadap  mereka  yang  tidak  menunaikannya  ( punishment)  yang  diterima  bila tidak bayar zakat, dan tidak pula ada insentif ( reward) yang didapat bila bayar zakat.
Terkait dengan masalah tersebut, seharusnya pemerintah dapat mengendalikan melalui regulasi yang kuat  sehingga benar-benar dapat memaksimalkan potensi zakat pada tiap-tiap daerah secara khusus dan nasional pada umumnya dengan cara merubah
25 Abdul  Qadim  Zallum, Al-Amwal  fi  Dawlah  al-Khilafah  (Bairut:  Darul  ‘Ilmi  li  al-Malayin, 1983), 188.
atau  memperkuat  fungsi  regulator.  Amandemen  undang-undang  atau  penguatan undang-undang  di  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota  hingga  tingkat  kecamatan sangatlah  perlu  dilakukan  mengingat  saat  ini  masyarakat  masih  menganggap  bahwa zakat merupakan pranata yang sifatnya kesukarelaan. Tentu hal tersebut memang perlu adanya  campur  tangan  yang  nyata  dari  pihak  pemerintah  yakni  dengan  cara memberikan atau mengeluarkan regulasi yang lebih spesifik lagi sehingga masyarakat sebagai muzakki tidak enggan lagi untuk menunaikan zakat di tingkat Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Gerakan  mengumpul  zakat  yang  dicanangkan  di  Masjid  Agung  Baiturrahman Limboto  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  dimaksudkan  untuk  mendukung eksistensi lembaga BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Hal ini dianggap sebagai langkah efektif  membantu  pemerintah  dalam  menangani  kemiskinan.  Hakikat  zakat  sama dengan  fungsi  yang  diemban  pemerintah,  yakni  sama-sama  bertujuan  meringankan beban hidup masyarakat. Penyaluran zakat diatur dalam Alquran dan hadis Nabi saw., olehnya  itu  BAZNAS  pun  diatur  dalam  undang-undang.  Fungsi  zakat  itu  membantu kaum dhuafa,  sama  tujuannya  dengan  pemerintahan,  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat.
Juga  bahwa  tingkat  kesejahteraan  atau  kemapanan  masyarakat  Kabupaten Gorontalo  belum  merata,  sehingga  dipandang  perlu  untuk  melakukan  pemberdayaan lembaga  zakat  sebagai win-win  solution,  melakukan  sosialisasi  tentang  gerakan  ini agar beroleh tanggapan seluruh kalangan masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN)  karena  mereka  yang  menerima  gaji  dari  Pemerintah  Daerah,  jika  ikhlas menyalurkan  zakat  langsung  disisihkan  sebagian  kecil  dari  gajinya  ke  rekening BAZNAS. Selain itu Pemda Kabupaten Gorontalo kini menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup)  yang  secara  garis  besar  mengatur  teknis  tentang  penghimpunan  dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo.
Kesemua  komitmen  politik  ini  ditujukan  agar  institusi  BAZNAS  akan  lebih optimal  menyentuh  kebutuhan  ekonomi  kaum dhuafa.  Bahkan  untuk  sosialisasi gerakan tersebut telah diadakan ribuan lembar stiker yang dapat memberikan informasi tentang tahapan pembayaran zakat melalui rekening BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

## Gerakan Tuntas Zakat sebagai Refleksi Politik dalam
Kegiatan sosialisasi gerakan mengumpul zakat di Kabupaten Gorontalo dihadiri oleh  seluruh  elemen  masyarakat  yang  pada  waktu  itu  disiarkan  secara  langsung  oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo yang bertempat di Caffe Trisakti saat itu, dengan  sambutan  hangat  dari  berbagai  kalangan  yang  aktif  menyampaikan pandangannya  melalui  dialog  interaktif.  Bahkan  ketika  program  tersebut  mulai dijalankan,  masyarakat  berharap  BAZNAS  harus  lebih  transparan  dalam  penyaluran zakat karena program tersebut efektif membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk  miskin di  Kabupaten  Gorontalo.  Dengan  demikian  nampak  jelas  bahwa adanya  komitmen  politik  pejabat  atau  pemerintah  akan  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  perolehan  zakat,  komitmen  ini  jika  dapat  dilakukan  secara konsisten dan terencana tentu akan memberikan efek baik dalam jangka panjang.
Selain itu juga, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fikih zakat menjadi kendala tersendiri ditengah peningkatan peran BAZNAS yang berbasis pada komitmen politik  pemerintah  daerah.  Gerakan  zakat  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  daerah dimaksudkan  untuk  memberikan  penguatan  posisi  lembaga  BAZNAS  ditengan masyarakat.  Namun  kendala  kecilpun  ikut  mewarnai  upaya  penguatan  BAZNAS tersebut,  misalnya  sebagaian  masyarakat  masih  memandang  bahwa  zakat  hanya terbatas  pada  zakat  fitrah,  yang  hanya  dikeluarkan  di  bulan  Ramadhan,  adanya pandangan  bahwa  membayar  zakat  secara  langsung  kepada  mustahik  adalah  yang terbaik  dan  telah  menjadi  tradisi  pada  sebagian  besar  masyarakat  di  Kabupaten Gorontalo,  masyarakat  lebih  senang  menunaikan  zakatnya  secara  langsung  kepada mustahik dalam bentuk bantuan konsumsi seperti makanan dan minuman.
Oleh  sebab  itulah,  tata  kelola  zakat  mesti  diupayakan  untuk  selalu  dapat menggunakan  fungsi-fungsi   manajemen  yang  memegang  prinsip  perencanaan ( planning),  pengorganisasian  (organitation),  pelaksanaan  (actuiting)  dan  pengarahan serta pengawasan ( monitoring). Dalam lembaga zakat ada tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan,  pengelolaan  dan  pendayagunaan.  Ketiganya  dimasukkan  dalam  tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan dan divisi pendayagunaan.
Untuk  melakukan  pemungutan  zakat  dari  para  wajib  zakat  dilakukan  dengan beraneka kegiatan, hal ini berikan kepada masing-masing tim untuk melakukan inovasi
dalam  mengembangan  program  tersebut.  Program  ini  dapat  ditawarkan  sebagai kerjasama  program  dengan  perusahaan  dan  lembaga  yang  lain.  Pada  prinsipnya muzakki dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yakni:
1. Muzakki  yang  telah  terdaftar  identitasnya  pada  BAZNAS  dan  dengan  teratur menyerahkan zakatnya, disebut sebagai muzakki tetap. Kelompok ini tidak hanya individu tetapi juga kelompok atau institusi.
2. Muzakki  yang  tidak  tercatat  pada  database  BAZNAS  akan  tetapi  menyerahkan dana  zakatnya  secara  tidak  teratur  atau  temporer,  disebut muzakki  temporare. Kelompok  ini  biasanya  melakukan  pembayaran  zakat  tidak  pada  satu  lembaga akan  tetapi  berpindah-pindah  lembaga  zakat.  Kelompok  inilah  yang  paling  baik didekati dengan berbagai inovasi rencana program oleh LPZ.
Untuk  melakukan  penggalangan  dana  zakat,  kegiatan-kegiatan  yang    telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo, antara lain:
1. Melakukan kampanye; layaknya sifat kampanye umumnya adalah berusaha untuk menarik  simpatik  masyarakat  untuk  menyetorkan  zakatnya,  sekalian  melakukan edukasi  kepada  masyarakat  yang  belum  paham  tentang  seluk  beluk  zakat. Kampanye  ini  juga  telah  dibuat  panduan  tentang  tujuan,  penggunaan  metode, materi kampanye, media bahkan sarana kampanye.
2. Kerjasama  program  untuk  lebih  mengembangkan  network  maka  dilakukan  pula kerjasama  dengan  lembaga  luar  yang  dipandang  prospek  untuk  pengembangan penggalangan zakat.
3. Seminar dan diskusi yang bertujuan untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman masyarakat  tentang  hukum,   potensi  dan  manfaat  zakat.  Tema  yang  diangkat, momen   serta  nara  sumber  sangat  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  untuk mengikuti.
Selain kegiatan tersebut juga dilakukan pemberdayaan layanan perbankan, yaitu untuk  menciptakan  suasana  kenyamanan  dalam  transaksi  pembayaran  zakat  dengan jasa layanan bank. Tujuannya adalah mempermudah muzakki melakukan pembayaran dan  pendistribusian  zakat  kepada mustahiq.  Layanan  muzakki  BAZNAS  Kabupaten Gorontalo dalam Gerakan Tuntas Zakat yang dimaksudkan untuk memudahkan, yaitu:
1. Penghimpunan dana, terdiri dari unit pengumpulan dana zakat, kerjasama program bina lingkungan (CSR), dan donasi pelanggan/retail,
2. Layanan pembayaran, terdiri dari transaksi zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) melalui media  Counter  BAZNAS, payroll  system,  jasa  perbankan  (transfer,  phone  dan internet banking), layanan e-commerce, dan jemputan dana zakat.
3. Layanan muzakki,  terdiri  dari  konsultasi  dan  konfirmasi  zakat,  Nomor  Pokok Wajib Zakat (NPWZ), Bukti Setor Zakat (BSZ) dan Laporan Donasi, SMS/email gateway, dan Muzzaki Corner.
PP  No.  14  Tahun  2014  dalam  pasal  1  ayat  2  bahwa  BAZNAS  merupakan institusi  yang  bertugas  untuk  melakukan  pengumpulan  dan  pengelolaan  dana  zakat secara nasional. Selanjutnya pasal 1 ayat 6 bahwa undang-undang adalah UU. No. 23 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat. 26 Ada  tuntutan  yang  besar  bagi  BAZNAS untuk dapat menjadi organisasi yang dilandasi jiwa  amanah dan profesional. Amanah dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat  serta pelayanan muzakki; profesional dalam penyaluran dan pendistribusian zakat  dan pemuliaan mustahik;  amanah dalam fungsi  pelayanan  zakat,  serta  profesional  dalam  proses  manajemen  yang  akuntabel dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
Teknologi  informasi  dapat  digunakan  untuk  membantu  pengelolaan  zakat menjadi  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  terkait pengelolaan  zakat  yang  dilakukan  dapat  diakses  lebih  mudah,  cepat,  dan  efisien, sehingga pengelolaan zakat dapat lebih transparan dan memudahkan publik melakukan pengawasan. ZIS akan memudahkan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Selain itu dukungan  pemerintah  memiliki  posisi  yang  sangat  penting.  Tanpa  dukungan pemerintah  akan  sulit  bagi  BAZNAS  untuk  dapat  maju  dalam  pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Gorontalo. Peningkatan angka pengumpulan, pendayagunaan dan pendisrtibusian tidak terlepas dari arahan langsung kepala daerah untuk mendorong masyarakat untuk berzakat kepada institusi pengelola zakat.
26 Republik Indonesia , Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14  Tahun 2014, Bab I Pasal 1.

## Syawaluddin S., Nur Fitri Aisyah
Restrukturisasi  lembaga  zakat  menyesuaikan  UU  No.  23  Tahun  2011  yang konvensional  kepada  model  tata  kelola  yang  teratur  sangat  penting  dilakukan  untuk penguatan lembaga zakat di tanah air. Saat ini dengan regulasi yang sudah ada kiranya telah  memberikan  landasan  kokoh  bagi  semua  lembaga  zakat  resmi,  meskipun  oleh sebagain  daerah  belum  bisa  terselenggara  secara  optimal. 27 Kebiasaan  masyarakat dalam  berzakat  secara  langsung  saat  ini  sudah  menjadi  budaya  yang  kuat  dalam masyarakat. Kondisi ini dirasakan menjadi kontra produktif dalam upaya mewujudkan tujuan  pengelolaan  zakat  lembaga  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  agar  lebih  efektif dan  efisien  serta  berkontribusi  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, khususnya  kalangan  mustahik.  Untuk  itu,  perlu  ada  upaya  yang  sistematis  untuk mendorong masyarakat agar mau berzakat melalui institusi amil.
Oleh  karena  itu,  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  membentuk  satu  gerakan, gerakan pengumpul kesadaran muzakki yang dikenal dengan ‚Gerakan Tuntas Zakat.‛ Hal  ini  menjadi  satu  langkah  awal  yang  diambil  pihak    BAZNAS  agar  membentuk suatu  perubahan  yang  baik  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan  menuntaskan kemiskinan  di  Kabupaten  Gorontalo.  Gerakan  Tuntas  Zakat  merupakan  suatu  bentuk dukungan  dari  pemerintah,  juga  sekaligus  menjadi  bentuk  kerjasama  antara Pemerintah,  Kementerian  Agama,  dan  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo.  Program  ini menginstruksikan  kepada  seluruh  SKPD  untuk  melakukan  pengumpulan  zakat sejumlah 2,5% dari pendapatan bersih sesuai amanah Perbup Kabupaten Gorontalo No. 1  Tahun  2016  tentang  Teknis  (Tata  Cara)  Pengumpulan  Zakat  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo.  Strategi  yang  dilakukan  ini  memang  sasarannya mengarah pada jajaran SKPD Kabupaten Gorontalo, karena kebanyakan dari memang dianggap wajib dalam membayar zakat.
Strategi-strategi  Gerakan  Tuntas  Zakat  dilakukan,  baik  melalui  media  massa, media  cetak,  mendatangi  individu  perindividu,  maupun  mensosialisasi  secara  massal. Namun  tidak  semua  lapisan  masyarakat  yang  dapat  dijangkau  secara  baik,  sehingga menjadi  kendalanya  yaitu  kurangnya  tenaga  yang  terbatas.  Di  sinilah  Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo ikut terlibat dalam setiap penyuluhan ataupun sosialisasi
27 Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Gorontalo, Rencana  Strategis  Badan  Amil  Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo 2015-2020.

## Gerakan Tuntas Zakat sebagai Refleksi Politik dalam
yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Kesemua usaha yang dilakukan akhinya  perolehan  dana  zakat  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  setelah Gerakan Tuntas Zakat dijalankan.
Kendala  lainnya  adalah  kebijakan  pemerintah  yang  selama  ini  hanya  sebatas himbauan  dan  sosialisasi,  belum  ada  langkah  paksa  ataupun  sanksi  bagi  orang  yang tidak  membayar  dan  menunggak  dalam  penyetoran  dana  zakat.  Padahal  sebenarnya potensi  dana  zakat  di  Kabupaten  Gorontalo  sangat  besar  sekitar  ±  5  miliar  setiap tahunnya,  namun  yang  dicapai  baru  sekitar  ±  2  miliar  saja  pertahunnya.  Itu  sudah keseluruhan  baik  dana  zakat  yang  dihimpun  dari muzakki  perorangan,  muzakki kelembagaan ataupun instasi-instasi dalam jajaran SKPD Kabupaten Gorontalo.
Juga  ditemukan  bahwa  pihak  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  saat  ini  masih menunggu  regulasi  aturan  baru  yang  akan  disahkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  dan  Kementerian  Agama  tentang  pengumpulan  dana  zakat,  yang  memiliki wewenang  langsung  memotong  dari  gaji,  sekalipun  saat  ini  gaji  yang  diterima  oleh ASN  tidak  lagi  diterima  secara  tunai,  melainkan  melalui  rekening  masing-masing, sehingga  aturan  ini  menjadi  langkah  paksa  untuk muzakki  membayar  zakat  serta harapannya dengan adanya aturan baru ini akan mempengaruhi perolehan dana zakat di Kabupaten Gorontalo.
Mengenai  strategi  pengelolaan  zakat,  berhasil  atau  tidaknya  sangat  tergantung pada  amil  zakat  yang  mengelolah  zakat tersebut.  Untuk  menghadapi  kesulitan  dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Gorontalo memiliki strategi sebagai berikut:

## 1. Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat
BAZNAS Kabupaten Gorontalo melaksanakan sosilisasi UU No. 1 Tahun 2016 tentang  Pengelolaan  Zakat,  kepada  para tokoh  masyarakat  dan  pada  para  aparat sipil negara  di  tiap  kantor  milik  pemerintah.  Mereka  melakukan  sosialisasi  dari  kantor  ke kantor dengan sebelumnya telah mendapat izin dari bupati kabupaten Gorontalo.
2. Penyuluhan
Penyuluhan  akan  kesadaran  berzakat  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kabupaten Gorontalo  kepada  masyarakat  umum  melalui  khutbah  jum’at  yang  dilakukan  tim Pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

## 3. Akuntabilitas Pelaporan
BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  melakukan  kegiatan  pendistribusian  maupun sosialisasi tiap kegiatan yang sudah di dokumentasikan ke dalam akun resmi BAZNAS di  sosial  media,  sehingga  semakin  memberi  keyakinan  kepada  masyarakat  untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

## 4. Penerbitan Kartu Anggota Muzakki
BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  menerbitkan  Kartu  Anggota  Muzakki  agar semua  ASN  di  Kabupaten  Gorontalo  membayarkan  zakatnya  tercatat  dan  menjadi pedoman pembagian laporan penyaluran dana zakat per-triwulan.

## 5. Pembayaran Zakat melalui Bank
BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  memiliki  kerjasama  dengan  pihak  perbankan agar  para  wajib  zakat  dapat  memberikan  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah  melalui fasilitas perbankan, misalnya transfer, pindah buku, auto debet, ATM, phone banking ataupun fasilitas lain yang disiapkan pihak bank. Pihak bank yang bekerjasama dengan BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo,  yaitu:  Bank  Mandiri,  Bank  Rakyat  Indonesia,  dan Bank Pembanguan Daerah (BPD) SULUTGO.

## 6. Aksi Jemput Zakat
BAZNAS Kabupaten Gorontalo melakukan upaya menjemput secara langsung ke rumah wajib zakat. Program ini dilakukan oleh petugas zakat dengan menghubungi call center/costumer service  pada nomor (0435) 881027. 28
Berbagai  upaya  dan  strategi  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kabupaten Gorotalo  pada  intinya  adalah  memberikan  kesadaran  akan  pentingnya  mengeluarkan zakat,  sehingga  dapat  membantu  pihak-pihak  yang  wajib  menerima  zakat  dan  dapat meningkatkan taraf perekenomian pihak-pihak penerima zakat tersebut.

## D. Pasang Surut Dampak ‚Gerakan Tuntas Zakat‛ di Kabupaten Gorontalo
Berbagai  isu  strategis  yang  dihadapi  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo dalam hal pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya antara lain:
1. Isu Internal
Isu ini terkait dengan isu yang dihadapi pihak BAZNAS Kabupaten Gorontalo secara internal kelembagaan, antara lain:
a. Sebagai lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk oleh pemerintah, maka pemerintah berperan dalam menguatkan badan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo.  Oleh  sebab  itu  perlunya peningkatan  sinegritas  dengan  antara  BAZNAS  Pusat,  BAZNAS  Provinsi  dan BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  untuk menguatkan kedudukan organisasi pengelolaan zakat dan perannya.
b. Keterbatasan profesionalisme SDM para amil zakat dan masih rendahnya insentif yang  diterima  oleh amil  hanya  tergantung  pada  bagian  1/8  (seperdelapan)  dari zakat,  kalau  zakat  meningkat  maka  insentif  meningkat,  kalau  zakat  menurun, maka  insentif  menurun.  Sementara  kinerja amil  beraktivitas  di  BAZNAS Kabupaten  Gorontalo,  sudah  disamakan  dengan  Instansi  Pemerintah  masuk  jam 08.00  Wita  keluar  16.00  Wita,  bahkan  sampai  malam  hari,  kalau  pelayanan muzakki/mustahik  belum  selesai,  walaupun  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo sempat  menerima  bantuan  dari  APBD  dan  APBN  serta  bantuan  dari  Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Gorontalo.
c. Aktivitas  pengumpulan  zakat  yang  beroperasi  setiap  hari  ( office  hour)  untuk memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada muzakki  dan  mustahik  menyebabkan beban operasional yang besar.
d. Belum  maksimalnya  pemanfaatan  teknologi  dan  bank  data,  seperti  media  sosial ( facebook,  twitter,  blog,  web,  dan  lain-lain)  sebagai  pusat  aktivitas  kelas menengah  belum  secara  berkala  di  maintance  secara  baik.  Penggunaan  system terintegritas  satu  bagian  dengan  bagian  lainnya  belum  secara  optimal  dilakukan sedangkan keberadaan database merupakan tolak ukur dari kemajuan Pengelolaan Zakat sebuah lembaga.
2. Isu Eksternal
Isu  ini  terkait  isu  di  luar  kelembagaan  yang  dihadapi  BAZNAS  Kabupaten Gorontalo, antara lain:

## a. Pertumbuhan Kelas Menengah dan Potensi Zakat di Kabupaten Gorontalo
Mayoritas penduduk Kabupaten Gorontalo adalah beragama Islam, yaitu ± 98% dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo terus meningkatkan di atas rata- rata  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  dan  kelas  menengah  Kabupaten  Gorontalo  terus bertambah, menjadikan potensi zakat Kabupaten Gorontalo berkembang. Potensi zakat meningkat Rp. 50.000.000 - Rp.70.000.000 per tahun. Dengan adanya sosisalisasi zakat terus menerus didukung oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo meningkat lagi menjadi Rp. 70.000.000 - Rp.131.000.000 per bulan.

## b. Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo
Angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo masih tinggi yang berkisar sampai 21%.  Hal  ini  menjadi  prioritas  bagi  BAZNAS  dan  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo dalam  memberikan  bantuan  dan  memberdayakan  masyarakat dhuafa’  sehingga  dapat mandiri  dan  sejahtera.  Di  lain  pihak  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  telah  diketahui oleh  masyarakat  sebagai  pengelola  dana  zakat,  sehingga  permohonan  bantuan  sosial lainnya banyak ditujukan ke BAZNAS Kabupaten Gorontalo.
c. Kepercayaan terhadap BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural
Tingkat kepercayaan kepada BAZNAS daerah di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Gorontalo disadari masih rendah dikarenakan BAZNAS adalah lembaga pemerintah  non  struktural  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah.  Masyarakat  menganggap pengelolaan kurang amanah, lambat, kurang kreatif, kurang professional masih menjadi kesan  pada  sebagian  besar  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo,  sekalipun  penataannya dilakukan  terus-menerus,  guna  menghilangkan  kesan  tersebut.  Patut  dibanggakan BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  sudah  baik  dalam  pengelolaan  zakat.  Hal  itu dibuktikan Tahun 2011 BAZNAS Kabupaten Gorontalo piagam penghargaan terbaik 2 (dua)  dalam  pengelolaan  zakat  dari  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementreian  Agama Provinsi  Gorontalo.  Juga  pada  bulan  Agustus  2016,  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo mendapat  kunjungan  dari  BAZNAS  Pusat  atas  pengelolaan  zakat  secara  profesional, transparansi, dan akuntabel.
d. Dukungan Politik dari Pemerintah Daerah

## Gerakan Tuntas Zakat sebagai Refleksi Politik dalam
Dukungan  Kepala  Daerah  dan  perangkat  daerah  untuk  pengelolaan  zakat  di tingkat  lokal  memiliki  posisi  yang  sangat  penting.  Ini  juga  terjadi  di  Kabupaten Gorontalo  bahwa  tanpa  dukungan  Kepala  Daerah  dan  perangkat-perangkat  daerah, maka  akan  sangat  sulit  bagi  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  untuk  dapat  maju. Adanya dukungan dari pemerintah daerah misalnya pada  waktu BAZNAS Kabupaten Gorontalo  dipimpin  Asisten  Ekonomi  dan  Pembangunan  Setda  Kabupaten  Gorontalo Drs. Hen Restu mengadakan Studi banding di Baznas Provinsi Sumatra Barat dan pada tahun 2015 penerimaan zakat maal setiap bulan ± Rp. 1.000.000.000.
e. Peran Penting Media Massa
Media  massa  sebagai  media  strategis  dalam  pembangunan  kesadaran masyarakat berzakat, dan sosialisasi pemberdayaan zakat, sehingga pengelolaan zakat terpublikasikan kepada publik secara transparan. Namun kendala utama yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Gorontalo dari segi pendanaan untuk biaya tersebut (operasional lembaga)  hanya  mengandalkan  dari  hak  amil  sebagian  besar.  Biaya  lain  yang diharapkan dapat menunjang berasal dari APBD/APBN setiap tahunnya terkadang ada dan  terkadang  tidak,  kalau  pun  ada  itupun  masih  terbatas.  Olehnya  itu  berdasarkan temuan  di  lapangan  bahwa  tantangan  dan  hambatan  BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dalam Gerakan Tuntas Zakat antara lain:
1. Kurangnya  tingkat  kesadaran  umat  Islam  tentang  zakat  sebagai  ibadah mahdha (ibadah pokok) sama dengan shalat, puasa dan haji.
2. Tingkat  kepercayaan muzakki  yang  masih  rendah  terhadap  pihak  BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat.
3. Masyarakat yang belum memahami secara jelas terkait peran BAZNAS.
4. Terbatas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pengurus  dan  staf  BAZNAS  Kabupaten Gorontalo dalam memanfaatkan teknologi.
5. Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  termasuk  Kantor  Sekretariat BAZNAS  Kabupaten  Gorontalo  sampai  dengan  saat  ini  belum  memiliki  Kantor Sekretariat definitif.
6. Masih terdapatnya pengurus UPZ yang kurang amanah.
7. Gaji ASN yang minus akibat diserap oleh sebagai kredit dan transaksi lainnya.
8. Masih terbatas sosialisasi zakat.
9. Kebijakan pemerintah yang masih sebatas himbauan, belum ada paksaan ataupun sanksi bagi muzakki yang belum membayar zakat.
10. Kemauan, keinginan dan keikhlasan untuk berzakat belum sepenuhnya, akibat dari pengetahuan syari’at Islam masih minim sehingga lebih banyak memprioritaskan kehidupan dunia dan sehingga bekal ke akhirat.

## E. Kesimpulan
Optimalisasi  gerakan  mengumpul  zakat  dalam  meningkatkan  kesadaran muzakki di BAZNAS Kabupaten Gorontalo nyatanya belum membuahkan hasil yang maksimal. Tingkat kesadaran adalah masyarakat perlu memahami dan menyadari peran dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat, terutama dalam aktivitas pengumpulan. Walaupun  ada  masyarakat  yang  sadar  untuk  membayar  zakat  hanya  saja  penyaluran dana  zakat  melalui  BAZNAS  belum  keseluruhan,  sehingga  hal  inilah  yang  dianggap bahwa muzakki  belum  membayar  zakat  dan  belum  mencapai  nisabnya,  padahal masyarakat sudah terbiasa menyalurkan dana zakat langsung ke orang yang dianggap layak menerima ( mustahik) tanpa melalui perantara.
Upaya BAZNAS Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kesadaran muzakki yaitu dengan membentuk satu gerakan pengumpul zakat yang dikenal dengan Gerakan Tuntas  zakat  dimana  salah  satu  strategi  yang  dilakukan  dengan  mendatangi muzakki secara langsung untuk memudahkan muzakki menyalurkan dana zakatnya. Gerakan ini lebih banyak merangkul Pemerintah dan SKPD Kabupaten Gorontalo, karena memang kenyataanya  sasaran  pihak  Baznas  yakni  SKPD  Kabupaten  yang  memang  dianggap wajib  menjadi  muzakki.  Terkait  kebijakan  pemerintah,  selama  ini  hanya  sebatas himbauan  dan  sosialisasi.  Belum  ada  langkah  paksa  ataupun  sanksi  bagi  orang  yang tidak  membayar  dan  menunggak  dalam  penyetoran  dana  zakat.  Padahal  sebenarnya potensi  dana  zakat  di  Kabupaten  Gorontalo  sangat  besar  sekitar  ±  5  miliar  setiap tahunnya,  namun  yang  dicapai  baru  sekitar  ±  2  miliar  saja  pertahunnya.  Itu  sudah keseluruhan  baik  dana  zakat  yang  dihimpun  dari  muzakki  perorangan,  muzakki kelembagaan ataupun Instasi-instasi dalam hal ini jajaran SKPD Kabupaten Gorontalo.

## Daftar Pustaka
Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Gorontalo. Rencana  Strategis  Badan  Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo 2015-2020.
Departemen  Agama  RI, Pedoman  Pengelolaan  Zakat.  Jakarta:  Direktorat Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf,  Ditjen  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan Haji, 2004.
Djuanda, Gustian. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo PERSADA, 2006.
Hasan, Ali. Zakat dan Infak. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
Huda, Mahmud. ‚Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat Menghadapi Pasar Tung gal  Asean  2015 ,‛  Prosiding  Seminas  Competitive  Advantage,  Vol.  1  No.  1, 2011.
Inayah,  Gazi. Teori  Komprehensif  tentang  Zakat  dan  Pajak.  Yogyakarta:  PT.  Tiara Wacana Yogya, 2003.
Kementerian Agama RI. Ummul Mukmin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita.
Jakarta: Wali, 2010.
Mursyidi, Akuntasi Zakat. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
Qadir, Abdurrahman. Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
Rasyid,  Rahmawati  A.  ‚Studi  Pengelolaan  Zakat  Fitrah  di  Kecamatan  Tibawa  Kab. Gorontalo,‛ Skripsi . Gorontalo: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2010.
Republik Indonesia . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.
Ash-Shiddieqy,  Teungku Muhammad Hasbi. Pedoman Zakat. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2006.
Al-Syahatah, Husein. Akuntasi Zakat. Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.
Asy-Syaukani, Imam. Nailul Authar . Bairut: Dar Ibn Hazm, 2000.
Tasrifin,  M. ‚Studi Pelaksanaan  Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung LPDU-Sa Semarang ,‛ Skripsi. Semarang: Unisula, 2008.
Zallum,  Abdul  Qadim. Al-Amwal  fi  Dawlah  al-Khilafah.  Bairut:  Darul  ‘Ilmi  li  al- Malayin, 1983.
Al-Zuhayly, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005.
http://www.beritasatu.com/blog/ekonomi/2764-optimalisasi-pengelolaan-dan-%09 regulasi-zakat.html