## IMPLIKASI PENUNJUKAN DESA ADAT  SEBAGAI SUBYEK  HAK ATAS TANAH TERHADAP EKSISTENSI TANAH ADAT
(STUDY PADA DESA PEJENG KELOD KABUPATEN GIANYAR)
I Wayan Wiasta, S.H.,M.H.
I Wayan Eka Artajaya, S.H.,M.Hum.
Luh Gede Lilis Widyasanthi. SH
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jl. Kamboja, Nomor 11A Denpasar.
(iwayanekaartajaya@gmail.com)
ABSTRACT, The customary land in Bali is known as the Druwe Desa land which is under the authority of the adat village. Traditional village is a term used to refer to religious social institutions that oversee the unity of indigenous and tribal peoples that exist  in  every  village  in  Bali.  Customary  villages  have  the  right  to  autonomy  from traditional  law  to  regulate  their  own  households,  known  as  awig-awig.  With  the promulgation of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Customary Villages in Bali further strengthens the existence, functions and duties of traditional villages. So that customary villages are recognized as legal subjects to ownership of land rights. So that customary land in Bali can be registered as communal property rights based on the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 276/KEP-19.2/X/ 2017 through Complete Systematic Land Registration in order to guarantee legal certainty. But in fact, there is a concern about the transfer of rights so that it affects the existence of customary land. The specific purpose of this study is to analyze the implications and strategies in maintaining  the  existence  of  customary  land  in  the  village  of  Pejeng  Kelod.  The strategy of maintaining the existence of customary land itself is strengthened by awig- awig and forming a good governance system.
Keywords: Customary Village, Subject of Land Rights, Existence of Customary Land
ABSTRAK, Tanah  adat  di  Bali  dikenal  dengan  tanah Druwe  Desa yang  berada  di bawah kekuasaan desa adat.  Desa  adat adalah istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga sosial religius yang menaungi kesatuan masyarakat hukum adat yang ada pada setiap  desa di Bali. Desa  adat mempunyai hak otonomi bersumber dari hukum adat untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  yang  dikenal  dengan awig-awig .  Dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di  Bali  semakin  memperkuat  keberadaan,  fungsi  dan  tugas  dari  desa  adat.  Sehingga
desa adat diakui sebagai subyek hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah. Sehingga tanah adat di Bali dapat didaftarkan sebagai hak milik komunal berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP- 19.2/X/2017  melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dalam  rangka memeberikan jaminan kepastian hukum. Namun dalam faktanya, adanya kekhawatiran terjadinya peralihan hak sehingga berpengaruh terhadap eksistensi tanah adat. Adapun tujuan  khusus  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  implikasi  serta  strategi  dalam mempertahankan  eksistensi  tanah  adat  di  Desa  Pejeng  Kelod.  Strategi mempertahankan eksistensi tanah adat itu sendiri adalah diperkuat dengan awig-awig dan membentuk sistem tata kelola yang baik.
Kata Kunci: Desa Adat, Subyek Hak Atas Tanah, Eksistensi Tanah Adat

## A. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  sebagai  Negara
Kesatuan menempatkan tanah pada kedudukan  yang    penting,  karena  tidak dapat dipisahkan dengan kondisi masyarakat  Indonesia  yang    bercorak agraris.  Ketentuan  pengakuan  hak-hak masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  dan sumber  daya  alam  di  Indonesia,  sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18B ayat(2)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan  posisi  konstitusional  bagi masyarakat
hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional  bagi penyelenggara negara untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum  adat  dalam  suatu  bentuk  undang- undang.
Tanah    mempunyai  fungsi  penting dalam  kehidupan  manusia,    maka  perlu adanya campur  tangan  negara untuk turut mengaturnya.  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  1945  mengatur  hubungan antara  negara  dengan  bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  di  kuasai  oleh  negara,  dengan tujuan  untuk  mensejahterakan  rakyatnya. Sebagai tindak  lanjut  dari ketentuan  pasal tersebut, maka diterbitkanlah UndangUndang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang    Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Secara teknis yuridis, hak ulayat  merupakan  hak  yang  melekat sebagai kompetensi  khas pada masyarakat hukum    adat,  berupa  wewenang  atau kekuasaan  untuk  mengurus dan  mengatur tanah    dan  isinya,  dengan  daya  laku  ke dalam dan ke luar  masyarakat  hukum adat itu.  Sifat  yang  khas  tersebut,  seperti tidak dapat  dipindahtangankan    atau  bersifat
kembang  kempis,  menjadikan  hak  ulayat sebagai hak yang istimewa. 1
Tanggal  23  Oktober  2017 Desa  Adat secara resmi ditunjuk sebagai subyek  hak komunal atas tanah berdasarkan Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa  Adat di  Provinsi  Bali Sebagai  Subyek  Hak  Pemilikan  Bersama
(Komunal) Atas Tanah (selanjutnya
disebut: Kepmen. No. 276/2017).
Penunjukan  ini  seolah  menjawab  harapan masyarakat Bali yang telah lama menginginkan  ditunjukknya Desa  Adat sebagai subyek hak milik atas tanah.Usulan agar Desa  Adat sudah    lama  disuarakan oleh lembaga adat dan pemerintah daerah.
Surat  Keputusan  Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional    ini    juga  semakin  diperkuat dengan  disahkannya  Peraturan  Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa  Adat  pada  tanggal    2  April  2019. Perda Desa Adat sendiri terdiri dari 19 Bab dan 103 pasal. Perda tersebut dibuat untuk memberikan    pengakuan,  penguatan,
1 Sumardjono, M., Ismail, N., dan Isharyanto, 2008, Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan, Kompas, Jakarta
pemberdayaan, dan  kemandirian desa adat yang dituangkan dalam pasal-pasal bersifat strategis,  responsif,  progresif,  dan  juga antisipatif.    Beberapa  hal  penting  diatur dalam  perda  tersebut  diantaranya  adalah desa  adat  sebagai  subyek  hukum    serta kewajiban-kewajiban (swadharma) warga atau krama di Desa Adat yang  tergolong dalam krama adat, krama tamiu (pendatang),  dan  tamiu  atau  tamu. Sementara  itu,  Gubernur  Bali  Wayan Koster menyatakan keberadaan Desa Adat di  Bali   merupakan   kesatuan    masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang selama  berabad-abad. Serta memiliki  hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli  dalam  mengatur  rumah  tangganya sendiri. Peranan Desa Adat di Bali dalam pembangunan    masyarakat,  bangsa,  dan negara  sangat  strategis.  Sehingga  sudah sewajarnya desa  adat perlu  mendapat perhatian  dari  pemerintah  baik  pusat maupun daerah dalam memberikan perlindungan, pembinaan, serta pemberdayaan. 2
Kajian ini dilakukan di Desa Pejeng
Kelod, Kecamatan
Tampaksiring,
2 I Nyoman Rudana,2019,”Perda Desa Adat Mulai Sah Berlaku”, https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/04/ 02/129230/perda-desa-adat-mulai-sah-berlaku diakses pada tanggal 20 April 2019.
Kabupaten    Gianyar,  Provinsi  Bali.  Desa Pejeng  Kelod  merupakan  salah  satu  desa yang  terdiri  dari  lima desa  adat ,    yaitu
Desa  Adat  Sawa  Gunung,  Desa  Adat Kelusu,  Desa  Adat  Patemon,  Desa  Adat Sema  Gading,  dan  Desa  Adat  Gapokan. 3
Tentu hal ini akan  memberikan wawasan dan data yang variatif dalam hal bagaimana implikasi terhadap  penunjukan Desa  Adat sebagai  subyek  hak  atas  tanah  ini.  Desa Pejeng  Kelod  juga  masih  memiliki eksistensi  terhadap  aturan  adat  dalam penguasaan  dan  pemilikan  tanah Druwe Desa yang  pelaksanaannya  diserahkan kepada Desa  Adat .    Desa  Pejeng  Kelod yang  kental    akan Awig-awig -nya  tentu akan memaknai tanah tidak hanya sebagai tempat  tinggal  semata,  melainkan  sebagai suatu  aset  yang  tidak  ternilai  jika dipandang  dari  pemaknaan  fungsinya. Tri Hita    Karana sebagai    ciri    kehidupan dalam  kesatuan  adat  di  Bali.  Konsep  ini memberikan penekanan  pada terwujudnya nilai  dan  asas    keseimbangan  dalam kehidupan  manusia    melalui    pola-pola hubungan  yang  seimbang  antara  manusia dengan    Tuhan (Parhyangan), manusia dengan sesama manusia (Pawongan) dan
3 “ Data  Nama  Desa  Adat,  Subak,  dan Subak Abian di Kab/Kota di Bali Tahun 2017 ” http://103.43.45.136/siki/assets/dokumen/Nam
antara  manusia  dengan lingkungan alam (Palemahan).

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implikasi Penunjukan Desa
Adat Sebagai  Subyek Hak Atas Tanah
Implikasi  Penunjukan  Desa  Adat Sebagai    Subyek  Hak  Atas  Tanah  yaitu implikasi  secara  yuridis  dan  secara sosiologis.  Secara  yuridis  menimbulkan kewenangan  bertindak  kedalam krama desa  adat dan  kewenangan    bertindak keluar terhadap masyarakat luar, pemerintah  atau  Negara.  Kewenangan bertindak  kedalam krama    desa  adat, krama  desa dalam  pergaulan  hidup bermasyarakat  berpedoman  pada  awig- awig yang dibuat oleh krama desa sendiri.
Awig-awig itu mengatur keserasian hubungan  manusia  dengan  Sang    Hyang Widhi  Wasa,  hubungan  manusia  dengan sesama krama  desa ,  dan  hubungan manusia  dengan  alam.  Ketiga  aspek  itu dikenal  dengan  istilah Tri  Hita  Karana , yang meliputi aspek Parhyangan, Pawongan,  dan  Palemahan, yang  saling berkaitan dan menjadi sumber kesejahteraan dan kebahagian masyarakat.
a_Desa_ Pakraman ,_Subak,_Subak_Abian_di_ Bali_11_V1_594b3f9a3cc0a.pdf  diakses  pada tanggal 20 April 2019
Desa Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa  dipimpin  oleh prajuru desa. Struktur  prajuru    desa    pada umumnya  terdiri  dari Bendesa selaku ketua, Penyarikan selaku  sekretaris,
Patengen selaku bendahara, dan Kasinoman selaku  pembantu  umum  atau juru arah.
Kewenangan    bertindak  keluar terhadap masyarakat luar, pemerintah atau Negara.  Sebagaimana  diketahui,  Pasal  2 UUPA  menentukan  bahwa  tanah  pada tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  negara dan  atas  dasar  hak  menguasai  itu  Negara mempunyai wewenang mengatur hubungan  hubungan  hukum  antara  orang- orang  dengan  tanah.  Kemudian,  dalam Pasal  4  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah  yang  dapat  diberikan  kepada  dan dipunyai orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama  dengan  orang  lain  serta badan  hukum.  Berdasarkan  pasal  16  ayat (1) hak-hak yang dimaksudkan dalam Pasal 4  ayat  (1)  diantaranya  adalah  hak  milik. Dengan  demikian,  hak  komunal  adalah hak    milik  yang  diberikan  kepada  dan
4 Arka, I.W. (2016). Desa Adat Sebagai
Subyek Hukum Perjanjian, Universitas Dwijendra-Udayana University Press, h. 133
dipunyai  orang  secara  bersama-sama dengan  orang  lain  atau  badan    hukum. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat, Desa  Adat adalah  badan  hukum  asli Indonesia.  Sebagai  suatu  entitas  hukum, Desa Adat adalah subyek hukum (r echtssubjecten )  yang  sepenuhnya  dapat turut  serta  dalam  pergaulan  hukum, mempunyai  pengurus  sendiri  yang  dapat bertindak  mewakili  kesatuan,  baik  ke dalam maupun ke luar; serta memiliki harta kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari kekayaan anggota-anggotanya. Kesetaraan ciri-ciri Desa  Adat dan  badan  hukum, terutama tampak dalam sifat dasar sebagai kesatuan  atau  entitas  hukum,  yaitu  sama- sama dapat melakukan perbuatan hukum. 4
Untuk  memberikan  landasan  hukum sebagai  dasar  dalam  pembebasan  pajak terhadap  Bumi  dan  Bangunan  tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang    Perubahan    Atas    Peraturan Daerah    Kabupaten  Gianyar  Nomor  10 Tahun    2011  tentang    Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Pelaba  Pura adalah    tanah  yang  dikuasai  oleh Desa Adat yang    penggarapannya  diserahkan
kepada  warga  desa  adat  yang  didalamnya terdapat  kewajiban  untuk  memberikan ayahan berupa  tenaga  maupun  materi untuk menjaga keberadaan Desa Adat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made Suheta Status tempat tinggal  Tanah Ayahan Desa,  dengan perkembangan  penduduk  maka teba pun dijadikan  tempat  tinggal.Ada  pegawai pajak  datang  mencari  surat  keteraangan kebenaran  bahwa  memang  tanah druwe desa tidak dibebankan biaya pajak. Karena sumbangsih  dari  tanah-tanah    digunakan untuk  upacara  keagamaan.  Pemerintah Pusat menduga Pemda Gianyar melakukan penggelapan pajak. Rumah tidak dikenakan    pajak, teba sekarang  sudah banyak  dijadikan    tempat  tinggal    karena pesatnya perkembangan penduduk.
Pajaknya rencana dihapuskan karena  tanah teba di Desa Pejeng Kelod sudah hampir 95% digunakan untuk rumah. Pajak  SPPT tetap  dibagikan  tiap  tahun    kepada penerima wajib pajak. Hampir 90% sudah tidak  membayar  pajak.    Sejak  dahulu masyarakat  tidak  tahu  terkait  adanya kebenaran    subyek  dan  obyek  tanah tersebut.  Sehingga  dengan    adanya legalisasi  aset  melalui  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap ini masyarakat menjadi  tahu  tentang  keberadaan  subyek
dan obyek bidang tanah tersebut.
Secara  sosiologis  tanah Druwe Desa ,  yaitu  tanah-tanah  desa  yang  secara langsung  dikuasai  desa  adat  baik  yang dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi keagamaan, sosial-budaya, maupun fungsi ekonomis. Tetapi, pendaftaran tanah Desa Adat mungkin akan menimbulkan persoalan  jika  menyangkut  tanah-tanah desa yang sudah dikuasai oleh perseorangan krama desa , baik tanah  PKD maupun AYDS. Seperti telah diuraikan di depan, untuk jenis tanah- tanah ini karakter tanah adatnya bervariasi. Ada tanah-tanah PKD  dan  AYDS  yang  karakter  tanah adatnya  masih  kuat,  ada  yang  mulai melemah, bahkan ada yang sudah kabur.
Secara de  facto tanah-tanah  itu sudah  dikuasai    secara  turun  temurun secara    individual    oleh krama  desa sehingga hubungan hak milik antara tanah dengan krama desa sudah sedemikian kuat, walaupun dalam hubungan tersebut melekat  adanya  kewajiban  ( ayahan ) kepada    desa pakraman .  Salah  satu persoalan  yang  masih  perlu  didiskusikan adalah  model  sertifikat  yang  menjadi keluaran  dari  proses  pendaftaran  untuk golongan  tanah-tanah  PKD  dan  AYDS, terutama  menyangkut  subyek  hak  yang dicantumkan  dalam  sertifikat.  Siapakah
yang dicantumkan sebagai subyek hak atas tanah  dalam  sertifikat,  apakah  atas  nama desa  ataukah  atas  nama  perseorangan krama  desa .  Jika  atas  nama  desa,  terbuka kemungkinan
adanya resistensi
(penolakan)  dari krama  desa yang menguasai  tanah  tersebut,  terutama  untuk tanah-tanah PKD dan AYDS yang karakter hak  perseorangannya  sudah  sedemikian kuat. Sebaliknya, apabila subyek hak yang dicantumkan  dalam  sertifikat  adalah  atas nama  perseorangan krama  desa ,  di samping  dapat  mengaburkan  bahkan menghilangkan  sama sekali karakter  tanah adat  dari  hak  atas  tanah  itu,  juga  akan menjadi  masalah  tersendiri  apabila  dalam keluarga krama desa yang menguasai tanah desa  tersebut  terdapat  lebih  dari  seorang ahli waris.
Berdasarkan  wawancara  dengan Bendesa Adat Gepokan, Bapak Dewa Gede Arimbawa  mengatakan  bahwa  tanah  adat memiliki  manfaat  secara  sosiologis  yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Contohnya    adalah  tanah pelaba pura dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemangku atau masyarakat adat yang telah melaksanakan  kewajiban  atau ayah- ayahan. Sehingga sesuai teori kewenangan bahwa  hukum  yang  timbul  di  dalam masyarakat hukum adat telah memberikan
manfaat  yang  sangat  besar  terhadap masyarakatnya  maupun  desa  adat  itu sendiri.
2. Strategi Mempertahankan
Eksistensi  Tanah  Adat  Di  Desa  Pejeng Kelod
Kewenangan Desa  Adat dalam membuat  Awig-awig  tujuannya  adalah untuk untuk mengatur penggunaan, persediaan, dan  pemanfaatan tanah Salah satu hak otonom desa  pakraman adalah membuat dan menjalankan sendiri perangkat hukumnya yang dikenal dengan Awig-awig . Kewenangan Desa Adat dalam menyusun Awig-awig mendapat perlindungan  hukum  yang  kuat  dari Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945, yaitu Pasal 18 dan Pasal 29. Adapun isi yang tertuang dalam Pasal 29 Undang- Undang Dasar 1945, sebagai berikut:
1) Negara  berdasar  atas  Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Negara  menjamin  kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya  masing-masing  dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kewenangan  Desa  Adat  dalam pembentukan Awig-awig sebagaimana telah  diatur  dalam  Peraturan  Daerah
Provinsi  Bali    Nomor  4  Tahun  2019 Tentang    Desa    Adat  Pasal  24  huruf  (a) “Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  23  meliputi:  a.  pembentukan Awig- awig , Pararem ,  dan  peraturan  adat lainnya;” Dalam bidang pertanahan, konsep Tri  Hita  Karana pada Awig-awig berkaitan  erat  dengan  unsur Palemahan , karena segala bentuk aktivitas krama desa tidak  bisa  terlepas  dari  tempat  atau  tanah sebagai bagian dari lingkungannya. Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4 Tahun 2019  Pasal 10 ayat (1) menyatakan:
“Palemahan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1) merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan
lingkungan di Wewidangan Desa Adat.”
Menurut  hasil  wawancara  kepada Bendesa Adat Patemon , I Wayan Bandem,
SP,  8  Juli  2019,  bahwa Awig-awig sangat penting  adanya  dalam  mengatur  seluruh tatanan  kehidupan krama adat Patemon khusunya dalam menjaga eksistensi Druwe Desa sehingga  tetap  utuh  terjaga  karena merupakan  tetamian  dari  sejak  zaman dahulu.  Menurut  I  Wayan  Bandem    Desa Adat  telah  diberikan  kewenangan  untuk mengurusi  seluruh  kepentingan  bersama krama adat  terutama  dalam  menjaga kearifan lokal di desa adat masing-masing.
Saat  ini Desa  Adat Patemon sedang melakukan    revisi Awig-awig terutama perihal  penunjukan Desa  Adat sebagai subyek hak atas tanah.
Disamping  itu  menciptakan  tata kelola penggunaan, persediaan, dan pemanfaatan  tanah  adat  juga  mampu mempertahakan eksistensinya. Keberadaan tanah druwe desa sebagai tanah milik Desa Adat  telah  ditetapkan  sekitar  tahun  988- 1011M  melalui  Pesamuan  Agung.  Hal tersebut  kemudian  mendapat  pengakuan yang  lebih  jelas  lagi  dari  Pemerintah Provinsi Bali melalui  Pasal 55  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Adapun isi dari pasal tersebut, yaitu:
1)  Padruwen  Desa  Adat  meliputi seluruh harta kekayaan milik Desa Adat  yang  baik  bersifat inmateriil maupun materiil;
2)  Padruwen Desa Adat yang bersifat inmateriil  yaitu  berupa  sistem kepercayaan,  nilai-nilai  tradisi, adat,  seni  dan  budaya,  serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu;
3)  Padruwen  Desa  yang  bersifat materiil yaitu :
a.  Wewidangan Desa Adat
b.  Tanah Desa Adat
c.  Sumber daya alam
d.  Sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat
e.  Kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik desa adat f.  Benda-benda yang bersifat religius magis
g.  Keuangan dan sarwa mula
h.  Harta kekayaan materiil lainnya
Harta kekayaan Desa Adat dalam hal  ini  meliputi,  tanah Druwe  Desa (arti sempit),  tanah  Pura,  tanah Pekarangan Desa (PkD)  dan  tanah Ayahan  Desa (AyDs). Untuk terciptanya Desa Adat yang lestari  dan  kokoh,  peraturan  ini  melarang krama desa untuk menjual atau mengalihkan  tanah Pekarangan  Desa (PkD)  dan  tanah Ayahan  Desa (AyDs) kepada  orang  yang  bukan  sebagai krama desa. Hal  ini  berkaitan  dengan ayahan yang  melekat  pada tanah  tersebut.  Hal ini juga disampakaian dalam wawancara oleh Anak Agung Gede Mayun selaku Bendesa Adat  Kelusu    bahwa  sudah  terjadi kesepakatan  antara prajuru  adat dengan krama melalui  keputusan  paruman  adat bahwa krama dilarang  mmperjualbelikan ataupun  mengagunkan  tanah druwen desa tanpa persetujuan paruman adat.
Pengaturan  detail  terkait  tanah
Druwe  Desa menjadi  otoritas  masing- masing Desa  Adat ,  selain  peraturan  yang
lebih  tinggi  menjadi  pengayomannya. Desa  Adat bertumpu  pada Awig-awig dalam  melakukan  pemanfaatan    terhadap tanah Druwe Desa . Bila dikaitkan dengan konsep Tri  Hita  Karana ,  tanah Druwe Desa merupakan  bagian  yang  termasuk dalam  unsur Palemahan. Secara  tidak langsung  tersirat  agar Desa  Adat selalu menjaga dan memanfaatkan sebaik mungkin tanah Druwe Desa , selain Unsur palemahan tanah Druwe  Desa juga termasuk  dalam  unsur pawongan dan  dan prahyangan . Unsur pawongan yaitu sebagai pelaksanaan kegiatan kegiatan adat yang  dilakukan  oleh  masyarakat  hukum adat maupun desa adat, unsur perahyangan yaitu  tanah  Druwe  Desa  dipakai  untuk melaksanakan kegiatan upacara kegamaan bagi  masyarakat  hukum  adat,        demi terciptanya  hubungan  harmonis  antara manusia  dengan  lingkungan,  manusia dengan  manusia  dan  manusia  dengan tuhan.  Antara Desa  Adat  Sawa  Gunung, Desa  Adat    Kelusu,  Desa  Adat  Patemon, Desa  Adat  Sema  Gading,  dan  Desa  Adat Gapokan memiliki bantang  Awig-awig sama,  terkait  pengaturan  tanah Druwe Desa dapat  dilihat  pada  isi Awig-awig di bawah ini:
PALET 5 (Bagian 5) INDIK DRUWEN DESA
(Tentang Aset Desa) Pawos 24
Padruwen Desa Adat Patemon sekadi ring sor puniki :
(Aset Desa Adat Bukih, seperti di bawah ini:)
Khayangan Desa minakadi Pura Puseh, Pura Dalem, Mrajapati, Pura Melanting, Beji makakalih lan pelinggihnya.
(Khayangan Desa seperti Pura Puseh, Pura Dalem, Mrajapati, Pura Melanting, Beji lengkap dengan bangunan sucinya )
Ketentuan  di  atas  secara  jelas
mengatur  mengenai  aset Desa  Adat , termasuk upaya pelestarian dan pengaturannya.  Dari  sini  dapat  dilihat bagaimana Desa  Adat sangat    memaknai keberadaan  tanah Druwe  Desa sebagai harta  kekayaan.  Tanah  tersebut  benar- benar  diatur  melalui  ketentuan Awig-awig yang  ada,  seperti  kewajiban    bagi krama desa untuk  memberikan  tanda  batas  yang jelas atas  tanah yang dikuasainya.
Disebutkan  juga  bagian Awig-awig yang berisi  ketentuan  agar krama  desa tidak menyerobot  tanah Druwe  Desa yang  ada.
Bahkan  ada  beberapa  bagian Awig-awig yang  berisi  larangan  untuk  menjual, membagi  maupun  memisahkan  tanah Druwe  Desa tanpa  persetujuan prajuru adat dan krama  desa .  Secara  keseluruhan hal tersebut merupakan pola penataan yang dilaksanakan  oleh Desa  Adat untuk
menjaga dan melestarikan harta kekayaannya.

## C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Implikasi  penunjukan  Desa  Adat adalah  secara  yuridis  dan  sosiologis. Sehingga  dengan  diberikan  kewenangan ini maka menimbulkan  hak dan kewajiban. Adapun  hak  Desa  Adat  yang  ada  di  Desa Pejeng Kelod terhadap Tanah  Adat adalah; berhak  mengatur  penggunaan,  persediaan dan pemanfaatan Tanah Adat yang ada di Desa Pejeng Kelod, dan membuat perarem berupa  dana  punia  terhadap  karma  tamiu, tamiu, serta kegiatan-kegiatan yang bernilai ekonomis yang diselenggarakan di daerah  teritorial  Desa  Adat. Eksistensi Tanah  Adat di Desa Pejeng Kelod hingga saat  ini  masih  tetap  terjaga  eksistensinya. Hal    ini  dibuktikan  dengan  semakin eksisnya  keberadaan  masyarakat  hukum adat  serta  diperkuat  dengan  awig-awig serta  pemanfaatan  dan  sistem  tata  kelola pemanfaatan tanah adat di masing-masing Desa  Adat  sudah  terlaksana  dengan  baik dan  tetap  berpedoman  pada  awig-awig masing-masing desa adat.

## 2. Saran
Perlu  adanya  pengaturan  terkait krama  tamiu  atau  tamiu yang  tinggal
sementara atau menempati desa adat agar mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum. Dalam  hal  ini  diatur  dalam awig-awig Desa Adat  setempat.  Hak  milik  yang berbasis  komunitas  dalam    pengelolaan sumber daya alam dapat didaftarkan untuk disertifikatkan atas nama desa adat seperti halnya penunjukan pura , sedangkan  ta nah PKD dapat diterbitkan Hak Guna Bangunan,  dan  tanah AYDS diterbitkan Hak Pakai di atas tanah hak milik desa adat tentunya harus melalui kesepakatan paruman  desa  adat.  Dengan  demikian  ke depan  dapat  dihindari  adanya  peralihan tanah PKD dan AYDS menjadi  hak  milik individu penuh seperti yang terjadi selama ini serta mnghindari adanya konflik dalam bidang pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Sumardjono,  M.,  Ismail,  N.,  dan Isharyanto, 2008, Mediasi sengketa tanah: potensi  penerapan  alternatif  penyelesaian sengketa  (ADR)  di  bidang  pertanahan,
Kompas, Jakarta
JURNAL:
Arka,  I.W.  (2016). Desa  Adat
Sebagai Subyek Hukum Perjanjian, Universitas Dwijendra-Udayana
University Press, h. 133
“ Data  Nama  Desa  Adat,  Subak, dan  Subak  Abian  di  Kab/Kota  di  Bali Tahun 2017 ”
http://103.43.45.136/siki/assets/dokumen/
Nama_Desa_ Pakraman ,_Subak,_Subak_ Abian_di_Bali_11_V1_594b3f9a3cc0a.pd f diakses pada tanggal 20 April 2019 ARTIKEL:
I  Nyoman  Rudana,2019,”Perda Desa Adat Mulai Sah Berlaku”,
https://baliexpress.jawapos.com/read/2019 /04/02/129230/perda-desa-adat-mulai-sah- berlaku  diakses  pada  tanggal  20  April 2019.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4 Tahun 2019 Tentang  Desa  Adat