Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:

## GETTING THE INFLUENCE OF COMMUNITY CHOICE IN BANYUWANGI DISTRICT, 1960-2000 BY MUHAMMADIYAH ORGANIZATION

## PEREBUTAN PENGARUH MASSA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1960-2000 OLEH
ORGANISASI MUHAMMADIYAH
Lutfiyatul Hasanah Guru IPS (sejarah) SMPK Muncar
dwiayuita49@gmail.com (*) Corresponding Author +62 823-3119-3233 How to Cite: Hasanah. (2018). Title of article. Santhet, 2(2), 16-30.                                doi:
Abstract Received : Revised   : Accepted: Keywords: 25 meii 2018 19 agustus 2018 30 oktober 2018 pengaruh ; massa; organisasi; Muhammadiyah is one of the Islamic organizations in Indonesia. The existence of Muhammadiyah  in  Banyuwangi  creates  a  conflict  for  Muslims,  especially  in Banyuwangi. This relates to the existence of the NU organization which had been established  earlier  than  the  Muhammadiyah  organization.  The  existence  of  the Muhammadiyah  organization  which  was  overshadowed  influenced  the  power  of NU which affected the number of masses who followed the two organizations. In its development the Muhammadiah organization became a political party. This is influenced  by  the  condition  of  the  community,  assistance  from  charities,  and  the role of the government. This is also what indirectly becomes the influence of the masses to be in it. PENDAHULUAN Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat  Islam  yang  memiliki  tujuan menegakkan  amar  ma'ruf  nahi  munkar sesuai  yang  diajarkan  oleh  ajaran  agama Islam  yang  terkandung  dalam  Al-qur'an  dan As-Sunnah,  melalui  amal  usaha-  amal usahanya. Adanya organisasi Muhammadiyah adalah akibat dari perubahan batin dan kedalaman pemahaman terhadap Islam, yang diimbangi oleh  perkembangan  masyarakat  dalam  hal alokasi fungsi, fasilitas, pendidikan, dan lain sebagainnya (Mursidi, 2019). Sebagai akibat dari  hal  tersebut,  maka  perbedaan pandangan  tentang  ke-Islaman  meruncing dikalangan  bawah  masyarakat  awam,  baik warga  simpatisan  Muhammadiyah.  Mereka gampang  sekali  konflik  dan  sulit  berdamai, hanya masalah-masalah kecil yang didorong dengan  adanya  fanatisme  golongan  atau kelompok yang kurang propesional (mursidi, 2019). Menurut  Adaby  Darban  (2000)  bahwa, komunitas  Muhammadiyah  lahir  dengan membentuk  sebuah  komunitas  dengan penerapan  Islam  secara  formal  dan berorientasi  pada  kegiatan  yang  bersifat sosial, seperti pembangunan Masjid, sekolah model  barat  dan  klinik  kesehatan.  Kendati, Muhammadiyah  lahir  merupakan  sebuah kebutuhan dan respon yang mendesak untuk mengejar  ketertinggalan  umat  Islam, terutama  masyarakat  kota  yang  melihat keterpurukan umat (Pranowo,1998). Munculnya  organisasi  modern  Islam  juga memunculkan  polemik  yang  komplek  dalam lingkup  masyarakat  Islam  sendiri.  Perlu diketahui  dengan  munculnya  orientasi  yang sifatnya modern pada umat Islam tidak serta merta  mnghilangkan  komunitas  Islam  Islam tradisional yang selama ini diwakili oleh NU. Tidak  hanya  berhenti  di  situ  saja,  dengan didasari oleh nasionalisme yang merupakan salah  satu  kunci  penggerak  munculnya organisasi  pada  awal  abad  ke-20 (Suhartono,2001).
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Muhammadiyah juga tampil menjadi pelopor dalam  menentang  terhadap  kebijakan kolonial,  sebagai  contoh,  dalam  sebuah kegiatan  yang  melibatkan  salah  satu  tokoh Muhammadiyah  dalam  melakukan  aksi pemogokan dengan buruh-buruh perkebunan dan pabrik milik Belanda, hal ini berawal  dari  kebijakan  Belanda  yang merugikan  para  buruh.  Klimak  dari  aksi pemogokan ini mengakibatkan A.R Fakhrudin, yang merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah  masuk  penjara,  karena partisipasinya dalam aksi tersebut (Nashir,2001). Dari membaca konsep Kepribadian Muhammadiyah dapat digambarkan sebagai sebuah  situasi  rumit  yang  dihadapi organisasi Muhammadiyah ketika berhadapan  dengan  politik.  Kenyataan sosiologis  menunjukkan,  bahwa  hubungan Muhammadiyah  dengan  politik  itu  beragam dan tidak linier. Hal ini, berangkat dari suatu permasalahan yang memposisikan Muhammadiyah  sebagai  salah  satu  pihak yang  secara  yuridis  bukan  merupakan sebuah partai politik. Sebagai bagian dari kota pesisir utara Jawa, wilayah  Kabupaten  Banyuwangi  merupakan tempat mengakarnya tradisi Islam tradisional,  hal  tersebut  di  buktikan  dengan munculnya  banyak  tokoh  Islam  tradisional dari  daerah  Banyuwangi.  Dalam  masa penyebaran  dan  pelembagaan  Islam  di pesisir  utara  Jawa-masa  kedatangan  Islam di  pulau  Jawa-wilayah  Banyuwangi  yang termasuk  daerah  kekuasaan  Kerajaan Demak,  merupakan  salah  satu  pintu  masuk sekaligus  berfungsi  sebagai  kota  pusat komunitas  Islam  (Graff,2003).  Disamping merupakan  kontak  dan  jaringan  dagang masyarakat  pribumi  dengan  para  pedagang
Islam  yang  membawa  budaya  dan  agama baru  (Azra,2005).  Pertautan  ideologi masyarakat  pesisir  yang  berupa  agama Islam,  merupakan  wahana  perkembangan ideologis  sekaligus  hubungan  psikologis antara  penyebar  Islam  (Wali  atau  Kyai) dengan para muridnya (santri). Lambat laun perkembangan  Islam  mulai  menyebar  ke pedalaman  pulau  Jawa  yang  merupakan hasil 'kerja' para santri dalam pengembaraan dakwah mereka. Bagi  Muhammadiyah  dalam  penyebaran pemahamannya  di  pesisir  utara  Jawa, termasuk  dalam  wilayah  Kabupaten Banyuwangi  perkembangan  yang  bersifat kelembagaan  dan  tidak  berorientasi  yang bersifat  penetrasi  sangat  beragam  dalam perkembangannya.  Di  sisi,  lain  seperti wilayah  Pekajangan  dan  Lamongan  daerah Muhammadiyah  di  pesisir  utara  Jawa lainnya, lebih menunjukkan sifat perkembangangan  yang  signifikan.  Kendati, ketika  dibandingkan  dengan  dominasi  yang bersifat  lembaga  dan  massa  yang  dimiliki NU,  Muhammadiyah  di  wilayah  Kabupaten Banyuwangi jelas tidak berimbang. Sependapat dengan Steenbrink (1994) yang menyatakan bahwa, Muhammadiyah cenderung lebih dikonsumsi oleh masyarakat kota yang sekaligus berperan sebagai pusat perdagangan, sehingga tidak mengherankan jika  Muhammadiyah  di  Banyuwangi  lebih banyak berkonsentrasi di kota-kota kecamatan, disamping itu Muhammadiyah di Banyuwangi  personalnya  didominasi  oleh para pegawai negeri. Dalam  kasus  Muhammadiyah  di  wilayah Banyuwangi,  cukup  sesuai  dengan  tulisan diketengahkan  oleh  Kuntowijoyo  yang berjudul  Muslim  Tanpa  Masjid  (2001). Sebagai kelompok gerakan Islam 'pendatang'  di  wilayah  pesisir  utara  Jawa, Muhammadiyah  datang  ke  Banyuwangi didukung  oleh  orang-orang  pendatang. Tanpa didukung patron-kliental dari masyarakat sebagaimana NU, Muhammadiyah  dalam  perkembangannya sulit  untuk  menerapkan  kondisi  sosial  dan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi daerah Kauman Yogyakarta.
Tidak  ayal  lagi,  kemunculannya  telah membangkitkan  konflik  yang  rumit  dengan gerkakan  Islam  tradisional  NU  yang  telah lama  mengakar  di  masyarakat  Banyuwangi. Benturan dan konflik yang muncul antar dua pemahaman  yang  berbeda  ini  telah melahirkan  warna  yang  berbeda  dalam pemahaman beragama Islam. Bagi NU yang telah  menempatkan  diri  di  daerah  pesisir utara  Jawa,  dengan  didukung  ribuan  santri pesantren  dan  dibidani  oleh  kyai  yang mempunyai  hubungan  patron-kliental  serta memiliki  motivasi  untuk  melestarikan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
kebudayaan leluhur (Pranowo,1998; Mulkan, 2000).  Telah  melahirkan  Konsensus  bagi masyarakat  setempat  terhadap  legitimasi dan pelembagaan Islam lokal.
Pada  akhirnya  dengan  mengikuti  alur pemikiran  di  atas  peneliti  bermaksud  untuk mengangkat  sepak  terjang  organisasi Muhammadiyah  di  kawasan  wilayah Kabupaten  Banyuwangi,  dalam  suatu penelitian  yang  berjudul  PEREBUTAN PENGARUH  MASSA  DI  KABUPATEN BANYUWANGI  TAHUN  1960-2000  OLEH ORGANISASI MUHAMMADIYAH.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah atau metode historis. Menurut  mursidi  (2019)  Metode  sejarah adalah  proses  menguji  dan  menganalisa secara  kritis  rekaman  sejarah  guna menemukan  data  yang  otentik  dan  dapat  di percaya. Dalam pengertian lebih khusus lagi metode  penelitian  sejarah  seperti  yang dikemukakan  oleh  Gilbert.  J  Garraghan, bahwa penelitian sejarah adalah seperangkat  aturan  dan  prinsip  sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah  secara  efektif,  menilainya  secara kritis dan mengajukan sintetis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis (moleong 2000).        Sehingga        penulis        dalam penelitian        tentang  perkembangan Muhammadiyah di Banyuwangi menggunakan  langkah-langkah  yang  telah ditentukan. Adapun langkah-langkah metode sejarah yang disepakati adalah: Heuristik Heuristik  merupakan  sebuah  ketrampilan dalam  menemukan,  menangani  dan memperinci  bibliografi,  atau  mengklasifikasi dan  merawat  catatan-catatan  (moleong 2000).  Cara  yang  dilakukan  penulis  dalam dataran ini merupakan kegiatan mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan. Data-data  itu  berupa  sumber-sumber  atau bukti-bukti  tertulis  seperti  arsip,  dokumen, artikel, surat kabar dan naskah yang sesuai dengan sumber dan akan digunakan penulis sebagai  bahan  penulisan  yang  dilakukan peneliti.  Dalam  pengumpulan  data  yang berupa  sumber,  ada  dua  sumber  yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun  teknik  yang  digunakan  dalam mencari  sumber  yang  relevan  adalah;  (a) Wawancara; (b) Studi pustaka; (c) Observasi Observasi Sumber Sekunder Sumber  sekunder  yang  dimaksud  disini adalah merupakan data-data yang didapatkan  dari  seseorang  atau  lebih  yang berada  diluar  struktur  kepemimpinan  dan melakukan  studi  pustaka  pada  bagian  yang termasuk  sumber  sekunder  yang  berupa majalah,  buku  maupun  data-data  yang relevan  dengan  penelitan  yang  dilakukan oleh  penulis.  Penulis  mendapatkan sumber- sumber  dari  beberapa  perpustakaan  seperti perpustakaan: a. Perpustakaan Jurusan Sejarah b. Perpustakaan Wilayah Jawa Timur Kritik Sumber Setelah  data  dalam  berbagai  kategori terkumpul tahap berikutnya adalah melakukan kritik untuk memperoleh keabsahan  sumber  (moleong,  2000).  Kritik sumber  merupakan  langkah  dalam  upaya memperoleh  data  atau  sumber  agar  benar- benar  dapat  dicapai  kredibilitas  dan otentitas. Ada dua cara untuk menempuh hal ini.
Untuk  membuktikan  kesahihan  data  yang berupa  arsip,  dokumen,  buku  dan  artikel, penulis  melakukan  pengecekan  terhadap sumber  diatas,  sehingga  mendapatkan sumber  yang  dapat  dipercaya  sekaligus dapat  mencapai  nilai  pembuktian  yang sebenarnya. Sementara itu, untuk membuktikan  kebenaran  hasil  wawancara dan  memenuhi  kerangka  trianggulasi, digunakan cross-check data,  baik  dari  hasil sumber  tertulis  maupun  sumber  lisan  atau wawancara, sebab tidak menutup kemungkinan terdapat data yang membutuhkan pengecekan silang. Interpretasi Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali  disebut  dengan  analisis  sejarah (moleong 2000). Di dalam proses interpretasi sejarah peneliti berusaha mencapai pengertian  faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya  peristiwa.  Tehnik  ini  berfungsi setelah  data-data  yang  telah  mengalami kritik sumber maka dihubungkan antara satu dengan yang lain dan hal ini tentunya harus
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
mengalami  seleksi  dan  analisa  tepat  untuk menemukan  situasi  pelaku  tindakan  dan tempat peritiwa secara benar yang akhirnya akan menjadi rangkaian yang bermakna. Historiografi Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah historiografi  di  sini  merupakan  cara penulisan,  pemaparan  dan  pelaporan  hasil penelitian  dari  data-data  yang  telah sempurna . Menurut moleong (2000) bahwa,
dalam  penulisan  sejarah  harus  memenuhi beberapa kaidah yaitu, detail faktuil, struktur yang  logis  dan  penyajian  yang  terang  dan halus.

## HASIL DANPEMBAHASAN
1. Hubungan Yang Bersifat Akomodatif Sebagai  komunitas  terbesar  dari  bangsa Indonesia,  umat  Islam  tidak  selalu  bernasib baik.  Pada  tahun  1965-1966,  umat  Islam bersama Militer menumbangkan Orde Lama setelah penumpasan pemberontakan G30/SPKI.  Setelah  berakhirnya  konflik horizontal-diliputi  penghilangan  manusia yang  tidak  terungkap-umat  Islam  memasuki suatu  masa  yang  disebut  dengan  'bulan madu'. Lahirnya Orde Baru, bagi umat Islam telah  memberi  harapan  tersendiri,  terutama kesempatan  yang  berupa  kontribusi  dalam perpolitikan  nasional.  Kondisi  tersebut diperjelas dengan adanya hubungan 'mesra' antara umat Islam dengan pemerintah Orde Baru  (Suara  Muhammadiyah,1999.No  1:14- 15).  Tidak  ayal  lagi,  bila  masa  yang  relatif singkat  setelah  tumbangnya  Orde  Lama, umat  Islam  termasuk  komponen  pemenang bersama militer dan komponen anti komunis lainnya. Hubungan  yang  terjalin  antara  umat  Islam- ketika  menempatkan  komunis  dan  Orde Lama sebagai lawan politik-dengan pemerintah hanya bersifat sementara, sebab ketika  pemerintah  Orde  Baru  dapat menancapkan kekuasaannya, pada akhirnya menempatkan umat Islam sebagai komunitas  yang  harus  diwaspadai.  Banyak faktor  yang  melahirkan  paradigma  negatif pemerintah Orde Baru dalam menempatkan umat  Islam  sebagai  kelompok  oposan,  lagi pula akhirnya melahirkan sikap khawatir dan mencurigai pada setiap kegiatan umat Islam-
terutama kegiatan Islam politik-di Indonesia, meskipun  dalam  lingkup  kecil.  Faktor  itu dimulai  dari  'dosa  sejarah'  yang  dilakukan oleh  gerakan  DI/TII  dan  keterlibatan Masyumi dalam 'pemberontakan' PRRI.
Sementara itu munculnya kebangkitan Islam di Dunia Islam juga merupakan suatu faktor yang  juga  menentukan  bagi  kebijakan pemerintah Orde Baru, terlebih lahirnya Orde Baru bersamaan dengan lahirnya kebangkitan  Islam  yang  dimotori  kawasan Timur Tengah (Tebba,2001:xviii). Sejak  marjinalisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  terhadap  umat  Islam,  hubungan Islam  dan  negara  bersifat  antagonistik, hubungan  'bulan  madu'  sebelumnya  yang terjadi  sudah  dilupakan.  Ketegangan konseptual yang muncul akibat 'pemaksaan' penggunaan  asas  tunggal  telah  melahirkan hubungan  diametral  antara  umat  Islam dengan  negara,  meskipun  pada  akhirnya kalangan Islam menerima asas tunggal dari pemerintah.
Pasang  surut  hubungan  politik  antara pemerintah  Orde  Baru  dengan  umat  Islam sangat menarik dan cukup signifikan, sebab issu-issu  yang  lahir  ketika  pemerintah dengan  kebijakan floating  mass  system, sarat  akan  benturan  kepentingan  umat Islam-sebagai komponen mayoritas-di tingkat  lokal  maupun  nasional.  Meminjam analisa  AM.  Fatwa-mantan  tapol  kasus subversif  masa  Orde  Baru,  yang  membagi hubungan Islam dengan pemerintah menjadi empat fase (Suara Muhammadiyah,1999.No1:14). Pertama, fase  marjinalisasi  umat  atau  peminggiran peran  umat  Islam  yang  berlangsung  antara tahun  1968-1986.  Banyak  jaring-jaring dakwaan  subversif  yang  disebarkan penguasa  terhadap  sikap  oposisi  yang diberikan  kepada  umat  Islam.  Semua organisasi  Islam,  baik  yang  bersifat  politik praktis maupun gerakan sosial kemasyarakatan menjadi 'bidikan' penguasa,  termasuk  organisasi  NU  dan Muhammadiyah-sebuah representasi kekuatan  ormas  Islam  di  Indonesia.  Kedua adalah  fase  understanding,  fase  ini  ditandai dengan  proses  interaksi  dan  dialog  antara kekuatan Umat Islam dan pemerintah, hal ini berlangsung  antara  tahun  1986-1989.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Banyak  faktor  yang  melahirkan  sikap  umat Islam  untuk  lebih  merapatkan  hubungan dengan  pemerintah,  termasuk  setelah periode  penerapan  asas  tunggal  oleh pemerintah  terhadap  semua  organisasi.
Namun, lahirnya hubungan yang erat antara umat  Islam  dengan  pemerintah,  berkaitan dengan  bergesernya  orientasi  perjuangan umat  Islam  yang  semula  bersifat  ideologis- politis  beralih  secara  signifikan  pada  sifat kultural-ketika  meminjam  temuan  Munir Mulkan-yang  dipelopori  kaum  intelektual muslim,  seperti  Amien  Rais,  Dawam Rahardjo, Abdurrahman Wahid. Ketiga, merupakan sebuah fase akomodasionis  yang  berlangsung  antara 1989-1998.  fase  ini  ditandai  dengan diakomodisirnya  kepentingan  umat  Islam oleh penguasa, seperti kebebasan pemakaian  jilbab,  disahkannya  RUU perkawinan,  pembuatan  Kompilasi  Hukum Islam  dan  pendirian  ICMI-sebuah  wadah berkumpulnya intelektual muslim-yang selama  ini  dimarjinalisasikan,  termasuk banyak  dari  kalangan  intelektual  muslim  ini berkiprah  dalam  bidang  politik  dalam lingkungan penguasa. Namun kecendrungan yang mengetengahkan sikap lunak penguasa  tersebuta  lebih  disebabkan  oleh melemahnya  kekuasaan  penguasa  Orde Baru,  atau  kalau  meminjam  istilah  dari Adaby Darban, bahwa kedekatan Orde Baru dengan  Islam  lebih  disebabkan  oleh keroposnya kekuasaan pemerintah, sehingga  mencari  patron  baru  yaitu  umat Islam  (Suara  Muhammadiyah,  2004.No 22:7). Untuk  fase  keempat,  lebih  merupakan  fase transisional  kritis  yang  banyak  melahirkan konfigurasi  baru  dalam  menatap  arti pluralisme. Terlepas  dari  penolakan  dan  dukungan terhadap  formalisasi  syariah,  ketika  Orde Baru  masih  berkuasa,  pemikiran  tersebut masih  bersifat  wacana,  sebab  pemikiran yang berusaha melahirkan wacana formalisasi  syariah  dapat  terjerat  UU Subversif, apalagi berusaha untuk mengaktualisasikan  di  depan  publik. Memang memasuki dasawarsa 90-an, ketika penguasa  mendekati  kalangan  Islam, apalagi terakomodisirnya beberapa
keinginan  kalangan  Islam  oleh  penguasa Orde  Baru  merupakan  sebuah  'hadiah' tersendiri  yang  selama  ini  dinantikan  umat Islam. Menurut Munawir Syadzali (Pranowo,1998),  keberhasilan  umat  Islam yang  berupa  diakomodisirnya  beberapa kepentingan  umat  Islam  lebih  disebabkan pendekatan  kutural  dan  substansif  daripada pendekatan politis umat Islam sebelumnya. Bagi organisasi Islam seperti Muhammadiyah  dan  NU  serta  organisasi yang  tidak  berafilisasi  kepada  keduanya, fenomena  akomodatif  dari  pemerintah kepada  umat  Islam  merupakan  sebuah langkah  maju  yang  sangat  diharapkan. Untuk  organisasi  Islam  modern  seperti Muhammadiyah-yang secara terpaksa menerima asas tunggal Pancasila- pergeseran politik penguasa telah membawa sebuah harapan tersendiri, apalagi menyangkut kebebasan menjalankan agama dan  kegiatan  organisasi.  Hal  tersebut  juga dirasakan oleh Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
Sementara  itu,  Muhammadiyah  setelah menikmati  masa  bersahabat  dengan  Orde Baru,  tepatnya  ketika  bersama-sama mempunyai  kesamaan  dalam  menumpas lawan ideologi dan politik yaitu komunis, dan dalam  hal  ini  direpresentasikan  oleh  PKI.
Terlepas  dari  perbedaan  ideologi  penguasa Orde Baru dengan kalangan Islam, PKI telah mendongkrak  kiprah  komunitas  Islam  di Indonesia setelah sebelumnya di marjinalkan-terutama kalangan Islam Modernis-oleh  penguasa  Orde  Lama.  Untuk kondisi Kabupaten Banyuwangi, konflik yang mengetengahkan  kelompok  komunis  dan militer  dan  komunitas  Islam  dipihak  lain, telah secara langsung mewartakan keberadaan Muhammadiyah. Namun, ephuria  yang  'sesaat'  sebelum  adanya kebijakan  penguasa  untuk  mencegah kenangan  masa  lalu  yang  berupa ketidakstabilan  politik  dan  negara,  telah melahirkan kebijakan yang cukup mengkhawatirkan  kalangan  Islam  dan Muhammadiyah pada khususnya. Pemerintah Orde Baru yang direpresentasikan  oleh  pemerintah  daerah Banyuwangi secara langsung telah membuat organisasi  Muhammadiyah  menjadi  'jinak',
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
meskipun sebagian besar warga Muhammadiyah di Banyuwangi banyak yang duduk  dan  bekerja  di  instansi  pemerintah dan secara politis banyak warga Muhammadiyah yang menjadi kader Golkar. Hal  tersebut  terjadi  setelah  Parmusi  yang hasil  konsensus  oleh  organisasi  Islam, seperti Muhammadiyah menemui permasalahan  yang  berupa  konflik  internal partai.  Menurut  Pranowo  (1998)  setelah Orde  Baru  berkuasa,  kebijakan  massa mengambang  yang  dikeluarkan  pemerintah telah  meminimalisir  kehidupan  politik  di tingkat  masyarakat  bawah-kehidupan  politik partai  hanya  sebatas  lingkup  kabupaten, termasuk masyarakat Banyuwangi. Bagi Muhammadiyah di Banyuwangi, kondisi politik yang tidak menguntungkan umat Islam telah melahirkan kebijakan untuk menggeser pendekatan  dakwah  yang  dilakukan, meskipun  fenomena  dan  kebijakan  intern Muhammadiyah  Banyuwangi  merupakan kebijakan  Muhammadiyah  di  tingkat nasional.  Terlebih,  bergesernya  kebijakan Muhammadiyah  di  Banyuwangi  juga kebetulan  didukung  keadaan  internal Muhammadiyah,  terutama  warganya  yang sebagian  besar  merupakan  pendatang  dari wilayah  organisasi  Muhammadiyah  lain, terutama yang berhasil dalam mengembangankan organisasi Muhammadiyahnya. Banyaknya warga yang notebene pendatang dan bekerja di instansi pemerintah,  menjadikan  Muhammadiyah- terutama  warganya-lebih  eksis  dalam dakwah  di  dalam  instansi  pemerintah, meskipun untuk awal kekuasaan Orde Baru, kondisinya  belum  begitu  menguntungkan. Kemudian, di samping berusaha meningkatkan  amal  usahanya,  fenomena yang  mengetengahkan  kalangan  modernis lebih  mendapat  tempat  di  instansi pemerintah  daripada  kalangan  tradisional,
hal ini, berawal dari tingkat pendidikan yang menjadi  latar  belakang  kalangan  Islam modernis.  Sebab,  menurut  Supriyo  (2001) ketika  penguasa  Orde  Baru  melakukan depolitisasi  terhadap  masyarakat  dan  umat Islam khususnya, orang-orang Muhammadiyah  dan  kalangan  Islam modernis  pada  umumnya  berhasil  dengan mobilitas  vertikal  secara  ekonomi-sosial bukan secara politis. Di sisi lain, bagi komunitas NU-mayoritas di Banyuwangi-tidak dapat melakukan mobilisasi  vertikal,  sebab  mereka  lebih banyak  tinggal  di  daerah  pinggiran  dan pedesaan,  apalagi  masih  mempertahankan kehidupan pesantren yang didominasi sistem patron-kliental  secara  struktural.  Akibatnya, masyarakat  NU  lebih  banyak  mendapatkan dampak  depolitisasi  dari  pemerintah, sehingga  mereka  buta  politik.  Namun,  hal tersebut  tidak  semuannya  benar,  sebab kebijakan yang diambil NU cukup beralasan, pertama  pada  awal  kekuasaan  Orde  Baru,
NU  memerankan  dirinya  sebagai  kelompok oposisi-apalagi NU di Banyuwangi berafiliasi PPP-terhadap pemerintah, sehingga pemerintah  sangat  menekan  aktivitas masyarakat  NU  tetapi  pemerintah  tidak berhasil,  baru  memasuki  dasawarsa  80-an
NU  lebih  bersikap  akomodatif  terhadap pemerintah.  Kedua,  sikap  yang  diambil  NU dalam  bentuk  menjauhi  pendekatan pemerintah  cukup  beralasan  pula,  para  elit NU khawatir terhadap pemerintah yang akan 'memakan' komunitas NU. Dengan  dimarjinalkannya  NU  secara  politis di Banyuwangi, telah menjadikan Muhammadiyah sebagai 'rekanan' pemerintah,  terutama  dalam kebijakan  yang berkaitan  dengan  kehidupan  agama  dan umat Islam. Banyak keuntungan yang dipetik termasuk  lobi-lobi  Muhammadiyah,  baik secra  internal  terhadap  pembangunan  amal usahanya  maupun  kehidupan  umat  Islam.
Namun, posisi yang menempatkan Muhammadiyah  sebagai  patron  pemerintah, pada  akhirnya  bergeser  ketika  NU mengubah  kebijakan  oposisinya  terhadap pemerintah.  Terlebih,  ketika  Departemen Agama  diserahkan  kepada  kalangan  NU. Fenomena  ini  dalam  lingkup  Banyuwangi telah  menjadi  beberapa  konflik  horisontal antara  Muhammadiyah  dan  NU,  seperti kebijakan  yang  berakar  atas  dasar pemahaman berbeda.
1. Hubungan Dengan Pemerintah Muhammadiyah  sebagai  organisasi  Islam, yang  hidup  bersama  organisasi-organisasi Islam  lainnya,  berada  dalam  kekuasaan penguasa  orde  baru  yang  otoriter  dengan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
mengandalkan birokasi, sekaligus mengecilkan  potensi  kalangan  Islam  di Indonesia. Keadaan tersebut telah memberikan  implikasi  yang  pelik  terhadap Muhammadiyah dan  organisasi  Islam  lainya untuk  tunduk  dengan  aturan  pemerintah yang  mempunyai  tujuan  untuk  menjaga homogenitas ideologi. Terlebih ketika melihat pengalaman  krisis  Piagam  Jakarta  tahun 1945,  penguasa  Orde  Baru  sebagai penguasa  yang  anti  komunis  merasa khawatir  dan  mecurigai  terhadap  kekuatan Islam  politik  yang  selama  ini  menempatkan diri  menjadi  rival  sekaligus  kekuatan  politik tersendiri.  Terlebih,  dalam  perjalanannya rezim  tersebut  menggunakan  empat  pilar dalam  menjaga  kekuasaanya,  yaitu  Militer, Golkar, Birokasi dan konglomerasi (Umar,2003). Untuk itu, Pemerintah Orde Baru sejak tahun 1970  telah  memposisikan  diri  untuk menjadikan  kekuatan  Islam  sebagai  rival dalam  kehidupan  politik  dan  berupaya memarjinalkan  posisi  Islam  politik  dari kancah  politik  nasional  secara  sistematis,
baik dengan penggembosan kekuatan politik Islam -terutama kekuatan partai politik Islam, maupun  dengan  kebijakan floating  mass (massa mengambang). Dalam sektor politik, penguasa  orde  baru  mulai  menancapkan kekuasaannya  tahun  1971  melalui  pemilu yang  berhasil  dimenangkan  Golkar,  sebuah kepanjangan  tangan  penguasa  orde  baru yang dikawal oleh manajemen birokasi yang kuat dan kekuatan militer (Ricklef,2005). Pada  akhirnya,  peristiwa  itu  melahirkan babakan  baru  kehidupan  organisasi  Islam berupa  situasi  yang  sangat  sulit  untuk mengembangkan ide dan visi dalam koridor ideologi  Islam.  Sebagai  ormas  Islam  yang paling  terakhir  dalam  'menerima'  Pancasila sebagai satu-satunya asas, Muhammadiyah- menurut  Din  Syamsudin-dalam  menerima Pancasila lebih disebabkan oleh faktor politis dari  daripada  faktor  teologis  (Thaba,1996). Tarik  menarik  antara  Muhammadiyah  dan pemerintah  mengenai  penggunaan  asas tunggal terjadi cukup 'alot', meskipun dengan pada  akhirnya  Muhammadiyah  'rela'  untuk menggunakan  ketentuan  UU  No.  8  tahun 1985.  dengan  demikian  dalam  komunitas organisasi  Islam  hampir  dapat  dikatakan
menerima  'pilihan'  yang  diajukan  oleh pemerintah,  walaupun  ada  beberapa kalangan  organisasi  Islam  yang  tetap  pada pendiriannya dan bebarpa tokoh Islam yang secara  individu-kelompok  petisi  50-menolak asas  tunggal.  Akibatnya,  banyak  diantara tokoh tersebut yang dikenakan pasal UU anti subversif-kebanyakan  merupakan  rekayasa pemerintah-oleh penguasa Orde Baru. Meminjam  pendapat  Thaba  (1996)  yang membagi  hubungan  umat  Islam  dengan pemerintah menjadi tiga kategori, yakni fase antagonis,  fase  resiprokal  kritis  dan  fase akomodatif yang secara mendetail menguraikan  perjalanan  umat  Islam.  Dalam fase resiprokal kritis-sebuah masa penyaringan sekaligus penjinakan- diketengahkan permasalahan yang dihadapi semua organisasi Islam dalam hubungannya dengan  negara,  termasuk  Muhammadiyah.
Memang  secara  teologis  pengakuan Pancasila  sebagai  asas  tunggal  bertolak belakang    dengan    pemahaman    normatif syariah        yang        dipraktekkan Muhammadiyah. Namun, secara taktis untuk kelangsungan  dakwah  dan  'mencerdaskan' umat  Islam  harus  dilakukan,  apalagi Muhammadiyah  jauh-jauh  hari  telah konsisten dengan gerakan sosial kemasyarakatan-sejak  keluar  dari  Parmusi- dan berlepas diri dari kegiatan politik praktis, termasuk setelah adanya 'pembajakan' yang dilakukan  J.  Naro  dan  Imran  Kadir  dalam Parmusi. Sementara itu, Muhammadiyah di Kabupaten  Banyuwangi  yang  sebagian besar  warganya  bekerja  sebagai  pegawai pemerintah  mengalami  dua  kondisi  yang cenderung  bertolak  belakang.  Salah  satu sisi, dengan keluarnya Peraturan pemerintah (PP)  No.  2/1970  sebagai  implementasi  dari Undang-Undang (UU) No. 2/1970 mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk hanya  memiliki  loyalitas  tunggal,  jelas  telah mempersempit  ruang  gerak  anggota Muhammadiyah,  termasuk  bagi  warga Muhammadiyah  yang  aktif  di  Parpol (Parmusi)  untuk  melakukan  kegiatan  politik (Suwarno,2001). Di  sisi  lainnya,  Muhammadiyah-teruatama para  elit  Muhammadiyah  di  Banyuwangi- mendapatkan  kesempatan  berkiprah  dalam
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
birokasi  pemerintah,  apalagi  banyak  yang menjadi kader partai Golkar dan mendapatkan hubungan Istimewa- mengalirnya  patronase  terhadap  amal Muhammadiyah-dari  pemerintah.  Terlebih, hubungan akomodatif ini berlangsung dijalin secara  baik  dengan  pemerintah,  ketika Muhammadiyah di bawah pimpinan KH. A.R. Fakhruddin,  sebab  dinilai  beberapa  pihak memiliki kecendrungan untuk lebih akomodatif terhadap pemerintah (Nashir,2001). Kondisi  tersebut,  juga  sesuai  dengan pendapat Kamal Hassan (Nashir,2001), yang menggolongkan  Muhammadiyah  ke  dalam kategori  kelompok  Islam  akomodasionis, yang  menjalin  hubungan  erat  dengan pemerintah,  berbeda  dengan  para  tokoh Masyumi-walaupun secara struktural dibubarkanyang  cenderung  radikal.  Hal tersebut,  juga  sama  kondisinya  dengan Muhammadiyah  di  daerah,  termasuk Muhammadiyah  di  Kabupaten  Banyuwangi. Sikap  'jinak'  yang  diperagakan  oleh Muhammadiyah  di  Banyuwangi  memang mendapatkan hasilnya ketika fase Islamisasi birokasi-meminjam pendapat Tebba- berlangsung. Banyak peran sentral tokoh Muhammadiyah yang  diaktualisasikan  dalam  departemen- departemen  milik  pemerintah,  seperti  yang dikemukakan  oleh  Mohammad  Husain, seperti  peran  tokoh  Muhammadiyah  dalam peningkatan  nilai  religius  para  pegawai pemerintah,  apalagi  setelah  pemakaian jilbab  dilegalkan-terutama  dalam  lingkup sekolah-sekolah menengah negeri- pemerintah (Wawancara, 23 Agustus 2005). Selanjutnya,  peningkatan  tingkat  religi  yang merebak  di  kalangan  pegawai  pemerintah, terutama ditandai dengan banyak dibangunnya  fasilitas  umat  Islam  di  instansi pemerintah,  seperti  pembangunan  Masjid atau Mushola, apalagi kegiatan pengajian di hari  besar  Islam  dan  dibulan  puasa (Tebba,2001:45).  Bagi  kalangan  Islam,  hal tersebut merupakan sebuah perubahan yang belum terjadi pada masa lalu, apalagi masa
Orde Lama maupun masa awal Orde Baru.
Mengenai  pelaksanaan  kegiatan  keislaman di  instansi  pemerintah  daerah  Banyuwangi banyak diperankan dan melibatkan para elite
Muhammadiyah,  apalagi  kegiatan  tersebut mendapatkan  respon  positif  dari  para pegawai yang notabene bukan dari kalangan santri  (Wawancara,  Mohammad  Abbas  15 Agustus  2005).  Melihat  fenomena  ini keberhasilan  kegiatan  Muhammadiyah  baru memasuki  tahapan  Islamisasi  daripada sebuah  proses  puritanisasi,  sebab  jika proses  puritanisasi  dilakukan  pada  masa penguasa  Orde  Baru  berkuasa  akan berbenturan  dengan  kebijakan  yang  dimiliki pemerintah  termasuk  permaslahan  teologis penerimaan asas tunggal oleh Muhammadiyah. Bagi pemerintah, adanya elit Muhammadiyah  yang  kebetulan  bekerja  di instansi  pemerintah  juga  memberikan kontribusi  tersendiri,  terutama  bagi  warga Muhammadiyah  yang  menjadi  kader  Golkar di  Banyuwangi  (Muhadi,1997).  Memang umat  Islam  secara  ritual  ibadah,  semasa Orde Baru berkuasa mengalami peningkatan yang  signifikan,  tetapi  sebaliknya  dalam bidang  politik  mengalami  kemunduran. Penguasa  Orde  Baru  dengan  tujuan menjaga  kestabilan  kekuasaan,  sedikit banyak  mewarisi  politik  deislamisasi  milik Hourgronye,  sebab  realitanya  penguasa hanya mengakomodisir kegiatan umat Islam yang  bersifat  ritual  ibadah  saja,  sedangkan kegiatan politik umat dikerdilkan (Umar,2003). Sebagai  organisasi  Islam  dengan  kondisi yang  dimarjinalkan  oleh  kakuasaan  Orde Baru, perkembangan organisasi Muhammadiyah  dan  aktifitas  organisasi Islam tidak serta merta berhenti, banyak hal yang  dilakukan  Muhammadiyah  dan organisasi  Islam  lainnya  dengan  lebih berkonsentrasi  pada  kegiatan  yang  bersifat sosial  kemasyarakatan,  termasuk  dalam  hal ini Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi.  Bagi  Mahammadiyah  di Banyuwangi  membangun  amal  usaha  yang bersifat  sosial  merupakan  langkah  jangka panjang yang menjanjikan bagi keberlangsungan dakwah yang dilakukan. 2.  Hubungan  Dengan  Organisasi  Sosial Kemasyarakatan
Sebagai  komunitas  Islam  yang  menjunjung ukhuwah  Islamiyah,  Muhammadiyah  di
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Banyuwangi  berusaha  menjalin  hubungan dengan organisasi lain yang tujuannya untuk kelangsungan  kegiatan  dari  organisasi Muhammadiyah dan kepentingan umat Islam secara  umum.  Namun,  melihat  kondisi daerah  Banyuwangi  dan  kemampuan internal  Muhammadiyah,  kerja  sama  belum dilakukan secara efektif, akibatnya Muhammadiyah  masih  membenahi  rumah tangganya sendiri. Kendati demikian, secara struktural  organisai  memang  belum  secara maksimal  dilakukan  terobosan  yang melibatkan  organisasi  lain,  secara  individu dari warga Muhammadiyah telah melakukan hubungan  dan  kerja  sama  dengan  lain, seperti memperdayakan kemampuan ekonomi dari keluarga besar Muhammadiyah. Terlebih, lahirnya reformasi telah  memberikan  pekerjaan  baru,  yaitu membangun ekonomi umat Islam. Hubungan yang terjalin antara Muhammadiyah  dan  organisasi  lain  di Banyuwangi,  sebagian  besar  hanya didominasi oleh hubungan antara Muhammadiyah dengan NU. Kendati hampir tidak  pernah  bekerja  sama  dalam  satu forum, sikap saling menghormati antara dua organisai yang telah dilakukan oleh para elit masing-masing organisasi, merupak sebuah wujud kerja sama yang sangat menguntungkan.  Hal  tersebut  berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Nur Syam dalam  buku  Islam  Pesisir,  sebab  di  daerah Tuban  di  temukan  sebuah  fenomena  yang mengetengahkan  konflik  antara  elite organisasi  Muhammadiyah  dan  NU  yang memiliki  kedekatan  wahana  medan  budaya dengan kalangan abangan. Namun, Muhammadiyah juga mulai merintis kerja sama dengan organisasi lain, terutama yang  mempunyai  spesifikasi  pada  skill  dan pelatihan. Pengembangan ekonomi keluarga besar  Muhammadiyah  di  Banyuwangi menjadi prioritas utama, termasuk meningkatkan  peran  serta  dan  kemampuan dari  bidang  kewanitaan  Muhammadiyah, dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Aisiyah.  Sedang untuk  kerja  sama  dalam  bidang  sosial, seperti kerja sama dalam pengembang Panti
Asuhan  Al-Maskun  yang  melibatkan beberapa yayasan sosial-yayasan Dharmais-
yang  programnya  membantu  kegiatan  yang bersifat sosial.
Sedikitnya  frekuensi  hubungan  yang  dijalin oleh  Muhammadiyah  dengan  organisai  lain di  Banyuwangi  lebih  disebabkan  oleh  faktor internal  yang  belum  mampu  secara  riil mengembangkan organisasi Muhammadiyah di  Banyuwangi.  Di  sisi  lain,  kondisi  sosial ekonomi  masyarakat,  termasuk  kondisi politik  masyarakat  secara  lokal  telah mempengaruhi kegiatan Muhammadiyah. 3.  Hubungan Dengan Organisasi Politik Berbicara  mengenai  hubungan  antara Muhammadiyah  dengan  organisasi  politik, merupakan  sebuah  nostalgia  panjang  yang selalu  mewarnai  kehidupan  dan  perjalanan dari  organisasi  Muhammadiyah.  Ketika Muhammadiyah  berdiri  di  Kabupaten Banyuwangi, bersamaan dengan itu saluran politik  Muhammadiyah-partai  Masyumi- dibubarkan  oleh  penguasa  Orde  Lama. Sebagai  organisasi  Islam  yang  memiliki status istimewa dalam Masyumi, dibubarkan Masyumi sebagai saluran politik, Muhammadiyah  akhirnya  ketika  memasuki pergantian penguasa Orde Baru, Muhammadiyah  ikut  membidani  pendirian Parmusi (Shobron,2003). Namun  demikian,  setelah  tejadinya  konflik dalam  tubuh  Parmusi-konflik  yang  dibidani penguasa-telah  membuat  Muhammadiyah untuk  keluar  dari  kegiatan  politik  praktis. Setelah  kembalinya  Muhammadiyah  pada jalur sebelumnya, yaitu mengunakan saluran sosial  dan  kemasyarakatan,  organisasi  ini sibuk  dengan  kegiatan  internalnya  yang berupa pengembangan  amal usaha Muhammadiyah. Memang menurut beberapa pengamat,  setelah  Muhammadiyah  kembali sebagai gerakan sosial, organisasi ini terlihat sibuk  dengan  aktivitas  internalnya.  Namun, keadaan  bukan  karena  tidak  ada  alasan yang jelas, sebab dengan memperhitungkan kekusaan  penguasa  yang  cenderung otoriter,  sikap  politik  yang  akomodatif  lebih 'aman'  dan  efisien  untuk  kelanjutan  dakwah yang  di  kembangkan  Muhammadiyah khususnya  dan  organisasi  Islam  lainya, secara umum (Nashir,2001). Kendati, tidak bergerak dalam politik praktis lagi,  Muhammadiyah  tetap  menjaga hubungan baik dengan para kontestan partai
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
politik  yang  ada.  Lebih  lanjut,  ketika  Golkar dan  pemerintah  sedang  menguasai  suhu perpolitikan Indonesia, apalagi dengan politik monoloyalitasnya, banyak warga Muhammadiyah  yang  aktif  di  dalam  Golkar, termasuk  menjadi  kader  dan  tim  sukses. Fenomena  ini  terjadi  di  semua  wilayah Muhammadiyah,  termasuk  di  Kabupaten Banyuwangi. Banyak warga Muhammadiyah yang  duduk  aktif  sebagai  kader  Golkar, diantaranya Muhammad Syarbini-elite Muhammadiyah  Banyuwangi-yang  duduk sebagai fungsionaris Golkar. Hal  tersebut,  sama  dengan  apa  yang ditemukan  Mulkan  (2000)  didaerah  Jember, sebuah situasi yang mengetengahkan warga Muhammadiyah  untuk  ikut  serta  dalam lingkungan  penguasa,  baik  merupakan kerelaan  atau  cenderung  merupakan  sikap keterpaksaan.  Sementara  itu,  bagi  warga Muhammadiyah  yang  tidak  bekerja  di Instansi  pemerintah  tetap  cenderung  untuk berkiprah  dalam  partai  Islam  PPP (Wawancara, Rohmat 23 Nopember 2005). Hubungan  yang  terjalin  antara  organisasi politik dengan Muhammadiyah di Banyuwangi  ketika  penguasa  Orde  Baru berkuasa, memiliki kecendrungan untuk lebih banyak  berkiprah  dalam  Golkar,  dibanding sebuah  sikap  netral  yang  selama  ini  di kedepankan warga Muhammadiyah. Kendati permasalahan  ini  dilakukan  oleh  warga Muhammadiyah  dengan  kapasitas  sebagai individu  bukan  dilakukan  secara  sturuktural organisasi. Memasuki alam reformasi, apalagi kehiduapn  demokrasi  mulai  di  dilaksanakan dengan  konsisten.  Berdasarkan  amanat Muktamar  dan  Tanwir,  Muhammadiyah memberi  kebebasan  bagi  warganya  yang ahli  dalam  bidang  politik  untuk  mendirikan partai politik (Shobron, 2003:169). Kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin oleh Amien Rais-pada saat itu sebagai ketua PP  Muhammadiyah  telah  mendapatkan banyak dukungan dari warga Muhammadiyah,  apalagi  banyak  sikap  dan pandangan  dari  warga  Muhammadiyah mengenai  berdirinya  sebuah  partai  politik dari  hasil  pemikiran  dan  kerja  kader Muhammadiyah (Nashir,2001). Ada diantara warga  Muhammadiyah  yang  menanggapi
dengan  semangat enthusiasm, realitanya banyak  elit  dan  warga  yang  duduk  menjadi pengurus PAN, termasuk warga Muhammadiyah di Banyuwangi. Akan  tetapi,  terdapat  pula  sedikit  konflik antar  beberapa  kalangan  dalam  tubuh Muhammadiyah  terutama  warga  dan  elite
Muhammadiyah yang masih duduk di Golkar maupun  di  dalam  partai-partai  yanhg  lain seperti Partai Keadilan, PBB, Dan PPP. Hal ini,  juga  diakui  oleh  Mohammad  Husain, ketika  polemik  ini  muncul  dalam  wilayah Banyuwangi (Wawancara, 23 Agustus 2005). Sementara  itu,  munculnya  PAN  telah menjadi batu ujian dan pemikiran baru yang signifikan  bagi  komunitas  Muhammadiyah.
Tarik  menarik  antara  dukungan  terhadap Amien  Rais  dan  tuntutan  untuk  menjaga netralitas  sikap  politik  Muhammadiyah  telah mengemuka dalam komunitas Muhammadiyah.  Namun,  secara  struktural Muhammadiyah  tetap  menjadi  sebuah orgasisasi  yang  tetap  pada  jalur  sosial kemasyarakatan. Kenyataan ini, juga terlihat di  Kabupoaten  Banyuwangi,  dalam  tubuh Muhammadiyah  meskipun  terpolarisasi menjadi  beberapa  kelompok  antara  yang mendukung  PAN  dengan  yang  menolak maupun  yang  cenderung  mengakomodasi kedua  sayap  tersebut,  tetap  konsisten dengan  kegiatan  yang  menjadi  progroram Muhammadiyah selama ini.
2. Kedudukan  Penting  Muhammadiyah Dalam Masyarakat Ketika kita berbicara mengenai peranan dan kedudukan penting yang dimiliki Muhammadiyah,  terutama  di  daerah Banyuwangi, Muhammadiyah dapat menempatkan  dirinya  sebagai  satu-satunya 'pemain'  dan  mewakili  kalangan  Islam  yang berparadigma  modern.  Kemudian,  ketika mengkaji  gerakan  Islam  dalam  masa  Orde Baru, sebagaian besar diketengahkan suatu fakta  yang  berupa  kegiatan  sosial  dan kemasyarakatan.  Sikap  politik  muncul  umat Islam  muncul  dan  mencuat  ketika  terjadi permasalahan  yang  berupa  konflik  yang menyangkut  permasalahan  fundamental, seperti  kasus  majalah Monitor. Kejadian yang hanya mengetengahkan kegiatan yang bersifat  sosial-pendidikan,  dakwah  dan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
kesehatan-bukan  karena  faktor  tidak mampunya  organisasi  Islam  yang  ada, termasuk  Muhammadiyah.  Akan  tetapi, merupakan  sebuah  upaya  sistematis  dari penguasa  untuk  menstabilkan  suhu  politik negara. Melihat kenyataan yang berupa keterbatasan ruang  gerak,  organisasi  Islam  lebih  memilih untuk mengembangkan kegiatan sosial, baik melalui  institusi  pendidikan,  kesehatan maupun  yayasan  yang  sebagian  besar berupa  pelayanan  terhadap  umat  secara sistematis. Adanya kesimpulan dari beberapa ahli, seperti dikemukakan Sudarno Shobron  (2003;  Thaba,1996;)  tentang munculnya  elite  intelektual  baru  muslim, seperti  Azyumardi  Azra,  Syafei  Ma'arif, Abdurrahman  Wahid,  Dawam  Raharjo  dan generasi muda penerusnya-hampir seluruhnya berpendidikan barat-lebih menekankan  gerakan  dan  pendekatan kultural  dan  mulai  menggeser  pendekatan ideologis untuk membangun dan mencerdaskan  umat  Islam  yang  kondisinya tertinggal. Secara  riil-tataran  substansif-solusi  yang ditawarkan  para  elite  memang  memberikan harapan,  tetapi  yang  terlupa  dari  mereka, bahwa  pertarungan  ideologis  dalam masyarakat  Indonesia  masih  secara  masif terus  berlangsung,  apalagi  ketika  'kran' reformasi dibuka keinginan umat Islam yang diwakili  gerakan  Islam-terutama  berwajah ideologis bermunculan-menginginkan pendekatan  ideologis  daripada  sebuah pendekatan  kultural.  Sebuah  pendekatan yang  cenderung  'memaksa'  masyarakat yang  berbeda  dan  mempunyai  karakter tersendiri untuk menyamakan perbedaan. Terlepas dari tarik menarik antar pendekatan ideologis dan kultural, organisasi Muhammadiyah  pada  kenyataannya  masih menikmati kegiatan yang bersifat sosial. Bagi Muhammadiyah untuk mewujudkan pemantapan  ideologis  umat  Islam,  harus ditunjang  dengan  pendidikan  dan  sarana sosial lainnya yang memadai, atau kebijakan yang  diambil  Muhammadiyah  merupakan proses  jangka  panjang  yang  suatu  saat sangat dibutuhkan. 1. Peranan Dalam Bidang Sosial Diakui  atau  tidak,  umat  Islam  harus berterima kasih atas perjuangan Muhammadiyah  yang  lebih  memfokuskan diri  untuk  mengembangkan  kegiatan  sosial, seperti  pembangunan  Panti  Asuhan  dan rumah singgah. Muhammadiyah di Banyuwangi  pada  dasarnya  telah  berhasil mewakili  sekaligus  menutup  kekurangan umat  Islam,  terutama  dibidang  sosial, sebagai contoh pembangunan Panti Asuhan
Al-Maskun  merupakan  sebuah  upaya  sosial yang bernuansa ideologis. Sebab selama ini kegitan  yang  memberikan  pelayanan  umat Islam  di  Banyuwangi  lebih  didominasi  oleh komunitas non-muslim. Memang ada proyek pambangunan  aspek  sosial  yang  dilakukan oleh  pemerintah,  tetapi  untuk  aspek ideologis jauh dari keinginan kalangan Islam.
Terlebih,  pendekatan  tersebut  belum menarik  perhatian  organisasi  NU-sebagai organisasi Islam-di Banyuwangi. Kendati, Muhammadiyah bertujuan mewujudkan  masyarakat  muslim  yang  ideal dengan  pendekatan  yang  akomodatif,  tetapi dalam pelaksanaan untuk mensosialisasikan pemahamannya cenderung puritan (Nashir,2001).  Selanjutnya  sesuatu  yang yang dapat dibangun dan diperlihatkan oleh Muhammadiyah dalam komponen masyarakat  adalah  kehidupan  riil  warga Muhammadiyah  yang  dapat  memadukan kehidupan  religius  dengan  pendekatan modern,  salah  satunya  latar  belakang pendidikan  yang  ditempuh  oleh  warga Muhammadiyah. Ketika  dibandingkan  dengan  keberhasilan Muhammadiyah di daerah lain, perkembangan  amal  usaha  yang  bersifat sosial, cenderung tertinggal. Namun, dengan segala keterbatasan yang dimiliki Muhammadiyah  di  Banyuwangi,  organisasi ini berusaha untuk mewujudkan potensi yang ada.  Memang  banyak  diakui  mundurnya
SDM yang dimiliki Muhammadiyah berkaitan erat  dengan  berkurangnya  regenerasi Muhammadiyah  yang  cenderung  stagnan.
Terlebih,  Muhammadiyah  telah  mengalami titik klimaks, sehingga telah kehilangan sifat tajdid  sebagai  organisasi  pembaharu.
Organisasi Muhammadiyah sekarang dianggap  hanya  sibuk  dengan  amal usahanya,  tanpa  lagi  kritis  terhadap  kondisi
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
lingkungan  sekitarnya.  Anggapan  ini memang  sangat  berlebihan,  sebab  dewasa ini  bermunculannya  organisasi  Islam  yang lain  dengan  segala  pendekatannya  juga tidak  bisa  dipandang  bukan  merupakan sebuah  pengaruh  dari  model  gerakan  yang dimiliki organsiasi semacam Muhammadiyah. Sementara  itu,  jika  Muhammadiyah  dapat berperan  dalam  dimensi  sosial-ditunjang amal  usaha-dapat  menyentuh  dan  lapisan masyarakat karena organsiasi ini mamadukan  pendekatan  transendental dengan  duniawi  yang  seimbang.  Ketika dewasa  ini  Muhammadiyah  dianggap  telah lepas  dari  kondisi  sebelumnya,  bisa  jadi pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah- ketika elitnya bergeser kepada cemdekiawan-terasa  kosong  dari  nuansa religius yang praksis dilakukan para pendalu Muhammadiyah sebelumnya. Kemudian  terobosan  yang  dilakukan Muhammadiyah  di  Banyuwangi  berupa sistematika pembagian zakat, ibadah kurban yang  diterapkan  dimasyarakat  dengan pendekatan  yang  lebih  rasional,  efektif  dan tepat  guna.  Selama  ini  dalam  pemabagian zakat, masyarakat cenderung memberikannya  kepada  para  Kyai-faktor kharisma  dan  kehormatan,  sedangkan  para kalangan  yang  seharusnya  menerima  tidak mendapatkannya. Dalam perspektif Muhammadiyah,  tradisi  tersebut  diganti, sehingga  untuk  pertama  kalinya  semapat terjadi konflik dengan kalangan NU. Dengan terobosan tersebut sedikit banyak membawa pengaruh  terhadap  masyarakat,  terutama masyarakat  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan modern.
2. Peranan Dalam Bidang Pendidikan
Memasuki  usianya  yang  hampir  satu  abad, Muhammadiyah  telah  mempunyai  beratus- ratus  sampai  beberapa  ribu  amal  usaha pendidikan  di  seluruh  Indonesia,  termasuk beberapa  di  daerah  Banyuwangi.  Sebagai organisasi  Islam  pertama  di  Banyuwangi yang  menggunakan  pendekatan  pendidikan klasikal,  Muhammadiyah  untuk  beberapa tahun  awal  berdirinya  dapat  memberikan pelayanan yang signifikan terhadap masyarakat Banyuwangi. Munurut Mohammad  Husain,  untuk  dekade  1980- 1990, amal usaha pendidikan Muhammadiyah  di  Banyuwangi  cukup membantu  masyarakat  muslim,  tetapi  pada dasawarsa  terakhir  setelah  pemerintah cukup  berhasil  dalam  mengembangkan pembangunan  pendidikan  di  daerah Banyuwangi,  peranan  organisasi  ini  mulai tergeser (Wawancara, 23 Agustus 2005). Bergesernya  pendekatan  yang  dilakukan oleh  NU  di  Banyuwangi  juga  cukup mempengaruhi  kelangsungan  amal  usaha Muhammadiyah.  Ketika  semula  belum  ada aset  milik  NU  yang  berupa  sekolah-sekolah model  klasikal,  banyak  warga  NU  yang memanfaatkan sekolah milik Muhammadiyah. Akan tetapi, setelah banyak sekolah  milik  NU  yang  dibangun,  fanatisme kelompok  mulai  mencuat,  sehingga  ada beberapa  sekolah  milik  Muhammadiyah yang  tidak  memenuhi  kuota.  Melihat  realita seperti  itu  Muhammadiyah  di  Banyuwangi mulai berupaya untuk meningkatkan kualitas, baik  sarana  maupun  proses  pembelajaran yang dimiliki amal usaha pendidikan. Untuk lokalitas Muhammadiyah di Banyuwangi,  amal  usaha  yang  dimilikinya mengalami  penurunan,  terlebih  dalam penerimaan  siswa.  Banyaknya  orientasi masyarakat  yang  lebih  'cerdas'  untuk memilih  sekolah  pemerintah  merupakan salah satu faktor penyebab mundurnya amal usaha  Muhammadiyah.  Disamping  kurang bisa bersaingnya pendidikan milik Muhammadiyah  dengan  sekolah  negeri, sedangkan dengan masyarakat berbasis NU polarisasi  masyarakat  dalam  memilih sekolah  bukan  merupakan  permasalahan yang berarti bagi Muhammadiyah.
Kurangnya  dana  yang  dimiliki  warga Muhammadiyah  termasuk  salah  satu  faktor penghambat  dalam  perjalanan  amal  usaha pendidikan Muhammadiyah, akhirnya menemukan  solusi  untuk  memecahkan permasalahan pendanaan, merupakan korelasi dengan peningkatan ekonomi warga Muhammadiyah, apalagi peningkatan ekonomi  masyarakat  secara  umum.  Sebab selama  ini  pendanaan  kegiatan  umat  Islam berasal  dari  kalangan  umat  Islam  sendiri, termasuk Muhammadiyah di Banyuwangi.
3.  Peranan Dalam Bidang Politik
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Kendati  dipertegas  dalam  Muktamar
Muhammadiyah  ke-43  di  Aceh  tahun  1995, bahwa  organisasi  ini  tidak  mempunyai hubungan  secara  organisatoris  dengan partai politik manapun, Muhammadiyah tetap memberi  kebebasan  berpolitik  secara individu  kepada  warga  Muhammadiyah (Shobron,2003:169).  Dalam  perjalanannya Muhammadiyah  merupakan  gerakan  sosio- keagamaan dan kebudayaan-bernafas Islam-untuk  dibedakan  dengan  organisasi semacam  Syarikat  Islam  (SI)  sebagai gerakan  politik.  Terlebih,  menurut  Geertz (2011), Muhammadiyah lebih mengesampingkan  masalah-masalah  politik dan lebih menaruh perhatian pada masalah- masalah agama. Pengalaman  sejarah  terjun  dalam  politik praktis  yang  dialami  oleh  Muhammadiyah telah  dijadikan  dasar  dalam  mengambil kebijakan politik dalam rangka kelangsungan organisasi dan memberi warna sendiri dalam sejarah poltik di Indonesia (Shobron,2003:168).  Untuk  masa  penguasa Orde  Baru  masih  berkuasa  Muhammdiyah memang  hanya  berprofesi  sebagai  'pemain sosial', sedangkan memasuki masa reformasi Muhammadiyah yang dimotori oleh warga Muhammdiyah telah mendirikan partai politik, meskipun secara organisasi tidak ada hubungan  dengan  Partai  yang  didirikan Amien Rais. Untuk kondisi di Banyuwangi, Muhammadiyah  sewaktu  Golkar  masih mendominasi  kehidupan  politik  Indonesia, banyak  kader  Golkar  yang  diperankan  oleh elite  Muhammadiyah.  Setelah  reformasi bergulir  hal  tersebut  telah  bergeser,  banyak warga Muhammadiyah yang berperan dalam partai  politik  PAN.  Namun,  untuk  peranan politik  warga  Muhammadiyah  setelah lahirnya  PAN,  banyak  peran  politik Muhammadiyah  yang  tidak  begitu  dominan. Hal  tersebut,  disebabkan  oleh  mayoritas masyarakat  lebih  berafiliasi  kepada  partai politik  yang  berbasis  Islam  tradisional-PKB,
PNU  dan  PPP-dan  sebagian  berafiliasi terhadap  partai  nasionalis,  seperti  Golkar dan PDIP.
Pada  realitanya  ketika  akan  berlangsung Pemilu,  pimpinan  Muhammadiyah  di Kabupaten  Banyuwangi  banyak  'dikunjungi' oleh para peserta Pemilu, hal ini wajar sebab Muhammadiyah meskipun mempunyai warga  dan  simpatisan  yang  kecil  tetapi memiliki bergaining politik, terutama elit dan warganya  yang  menjadi  figur  masyarakat dan kedudukan yang dimiliki, baik di instansi pemerintah maupun  di masyarakat.  Namun, menurut Mohammad Abbas, Muhammadiyah selama  ini  menjaga  netralitas  dalam kehidupan  politik  praktis,  sedangkan  secara individu  merupakan  kebebasan  warganya Muhammadiyah  (Wawancara,  15  Agustus 2005).
Berkaitan  dengan  aktualisasi  politik  yang lebih  bersifat  individu,  Muhammadiyah  di Banyuwangi  lebih  dikenal  berdasarkan platform pemahaman agamannya dibandingkan  dengan  peran  politik  secara struktural,  sehingga  untuk  kelangsungan kegiatan  organisasi,  Muhammadiyah  untuk kedepan lebih berpotensi dengan menggunakan pendekatan sosial- keagamaan.

## KESIMPULAN
Muhammadiyah  di  Banyuwangi  dengan beberapa fenomena dan permasalahan yang ada, maka dapat disimpulan sebagai berikut : organisasi Muhammadiyah dalam perkembangannya  di  Pantai  Utara  Jawa, khususnya Kabupaten Banyuwangi cenderung  mengalami  konflik  ketika pemahaman  puritanisme  dan  modernisme Muhammadiyah  dalam  masyarakat  di hadapkan dengan kehidupan yang tumpang tindih  antara  Islam  dan  tradisi.  Terlebih, kenyataan lain tentang kehidupan organisasi NU  yang  telah  menggurita  dalam masyarakat,  apalagi  ditambah  kehidupan patron-kliental  yang  melembaga,  memang secara  serta  merta  telah  memperlambat perkembangan Muhamamadiyah di Banyuwangi. dengan didukung amal usahanya, Muhammadiyah  berusaha  menjadi  'pemain' dalam  kehidupan  sosio-keagamaan  di Banyuwangi.  Terlebih,  kebanyakan  elit Muhammadiyah  berperan  langsung  dalam kegiatan yang berupa penyebaran pengaruh pada masyarakat, baik dari pimpinan daerah maupun pimpinan cabang.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
kondisi  politik  nasional  yang  sangat mempengaruhi  kehidupan  gerakan  Islam, juga mempengaruhi Muhammadiyah. Kebijakan  politik  pemerintah  seperti floating mass, kebijakan  monoloyalitas  dan  asas tunggal  sedikit  banyak  telah  mempengaruhi perkembangan Muhammadiyah di kabupaten Banyuwangi. dalam  langkah  pendekatan  yang  dilakukan Muhammadiyah  ketika  mengacu  pada perjalanan  sejarahnya,  lebih  mempunyai prospek  yang  lebih  diterima  masyarakat dengan  berada  di  jalur  sosio-religi-kultural daripada  menggunakan  pendekatan  dan perjuangan  dengan  politik  praktis,  baik membuat  partai  sendiri  maupun  bergabung dengan partai Islam yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Taufik  (ed).  1980.  Agama,  Etos Kerja  dan  Perkembangan  Ekonomi. Jakarta: LP3ES. Abdurrohman, Dudung.1999. Metode Penelitian  Sejarah.  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu. Al-Chaidar.  1999.  Reformasi  Prematur: Jawaban  Islam  Terhadap  Reformasi Total. Jakarta: Darul Falah. Akbar,  Anwar  Ali&  Mas'ud.  2002. Muhammadiyah  dan  Harapan  Masa Depan. Jakarta: Nuansa Madani. Arifin,  M.T.  1990.  Muhammadiyah  Potret Yang  Berubah.  Surakarta:  Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan. Antlov,  Hans&Sven  cederroth.  2001. Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus Perintah Otoriter.  Penj . P. Suminto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Azra,  Azyumardi.  2005.  Jaringan    Ulama Timur  Tengah dan Kepulauan Bruinessen,  Martin  Van.    1994.  NU:  Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Rencana Wacana Baru. Yogyakarta: LkiS Ch, Jb. Masroer. 2004. The History Of Java Sejarah  Perjumpaan  Agama-Agama Di Jawa. Yogyakarta: Ar-Ruuz. Damami,  Mohammad.  2000.  Akar  Gerakan Muhammadiyah.  Yogyakarta:  Fajar Pustaka Baru. Darban,  Ahamad  Adaby,  2000.  Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah. Yogyakarta. Tarawang. Dhofeir, Zamakhsary. 1984. Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES. Geerzt,  Clifford.2011.  Abangan  Santri  dan Priyayi  Dalam  Masayrakat  Jawa. Terj.  Aswah  Mahasin.  Jakarta: Pustaka Jaya. Graaf, Hj. de. 2003. Kerajaan Islam Pertama di  Jawa:  Tinjauan  Sejarah  Politik Abad  XV  dan  Abad  XVI.  Terj.  Eko Endarmoko. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Kuntowijoyo.  2001.  Muslim  Tanpa  Masjid. Bandung: Mizan. Muhadi.  1997.  Kegiatan  Muhammadiyah Dalam  Dakwah  Islamiyah  Di Kabupaten Rembang. Skripsi. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijogo. Mulkan,  Abdul  Munir.  2000.  Islam  Murni Dalam Masyarakat Petani. Yogyakarta: Bentang Budaya. Mursidi, Agus, 2019. et al. The Rise Ideology of  Kiai  at  State  Senior  High  School Darussholah  Singojuruh  Indonesia. IOSR  Journal  Of  Humanities  And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 23, Issue 2, Ver. 1 (February. 2018) PP 66-71 http://www.iosrjournals.org/iosr- jhss/papers/Vol.%2021%20Issue2/V ersion-3/C021232131.pdf Mursidi,  Agus,  2019  Commodification Education at Darussolah Senior High School  on  Singojuruh,  Banyuwangi- East  Java  Province,  International Journal for Educational and Vocational  Studies.  Vol.  1  No.  5. https://ojs.unimal.ac.id/index.php/ijev s/article/view/1449 Moleong  Lexi,  J.  (2000)  Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Remaja  Posda karya, Bandung Nashir,  Haedar.  2001.  Ideologi  Gerakan Muhammadiyah.Yogyakarta:  Suara Muhammadiyah. Pranowo, M. Bambang. 1998. Islam Faktual: Antara  Tradisi  dan  Relasi  kuasa. Yogyakarta: Adiata Karya Nusa.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 16-30
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Ricklefs,  M.C.  2005.  Sejarah  Indonesia Modern  1200-2004,  terjemahan Satrio  Wahono.  dkk.  Jakarta:  Ilmu Semesta Suhartono,  Prof.  Dr.  2001.  Sejarah Pergerakan  Nasional  Dari  Budi Utomo  Sampai  Proklamasi  1908- 1945, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Steenbrink,  Karel  A.  1994.  Pesantren Madrasah sekolah. Jakarta: LP3ES. Supriyo,  agung.  2005.  Peluang  Konsensus Umat  Islam.  Dalam  Jurnal  AKSES. No. 2. Vol 1. Maret. Hal 105-110. Sobron,  Sudarno.  2003.  Muhammadiyah Dan  NU  Dalam  Pentas  Politik Nasional, Surakarta: Muhammadiyah University Press. Suara  Muhammadiyah.1999.  Koalisi  Suatu Keharusan  Sejarah.  No.  12.  84.  16-
31 Juni. Hal 14-15. 2002. Umat Islam Tidak punya Strategi. No. 18. 87. 16- 30 September. Hal 7-8. 2002. Kristalisasi Strategi Politik. No. 18.  87.  16-30  September.  Hal  9-20. Suara  Hidayatulloh.  2004.  Tanda Tanya Muhammadiyah. Edisi Februari. Hal 3. Tebba,  Sudirman.  2001.  Islam  Menuju  Era Reformasi. Yogyakarta: Tiara Wacana. Thaba, Abdul Aziz. 1996. Islam Dan Negara Dalam  politik  Orde  Baru.  Jakarta: Gama Insani Press. Umar,  Hussein.  2003.  Pengkhianatan  Atas Islam. Dalam Sabili. No. 9. Tahun X.
Hal 83-87.