## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA ASURANSI
Oleh:

## Ahmad Zainudin
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
cazainudin@yahoo.com
Abstrak -Penelitian  hukum  terhadap  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  polis  terhadap  pencabutan izin usaha asuransi perlu di lakukan secara serius sebagai suatu langkah pemenuhan atas hak-hak dari pemegang  polis  yang  merupakan  dampak  dari  pencabutan  izin  usaha  asuransi  yang  dilakukan  oleh menteri  keuangan  berdasarkan  pasal  18  Undang-Undang  No.  20  Tahun  1992  tentang  Usaha Perasuransian.  Oleh  karena  itu  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  polis  maka berdasarkan  pasal  20  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian. dimana hak pemegang polis tersebut harus didahukukan pembayaranya untuk itu maka harus dilakukan likuidasi untuk memenuhi hak-hak pemegang polis langkah hukum yang dilakukan adalah melakukan pembubaran  pada  perusahaan  asuransi  tersebut  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  likuidasi  yang dilakukan  likuidator  untuk  melakukan  pencatatan  dan  pemberesan  harta  kekayaan  perusahaan berdasarkan  pasal  149  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas. Setelah  dilakukan  pencatatan  dan  pemberesan  maka  likuidator  menggumumkan  rencana  pembagian harta  kekayaan  perusahaan  berdasarkan  pasal    149  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas kepada pemegang polis. Pemegang polis mendapatkan pilihan pembayaran dengan  adanya  likuidasi  ini,  setuju  dengan  rencana  pembagian  kekayaan  perusahaan  tersebut  dan menunggu pembayaran dari likuidator apabila tidak setuju pemegang polis dapat melakukan keberatan kepada  likuidator  berdasarkan  pasal  149  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  terbatas  jika  keberatan  tersebut  ditolak  maka  pemegang  polis  dapat  melakukan  gugatan kepada likuidator sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 149 ayat  (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
Kata  kunci : perlindungan  hukum,  pencabutan  izin,  pembubaran,  likuidasi,  pemenuhan  hak, kepastian hukum.
Abstract  –legal  research  on  the  law  protection  for  policyholders  of  insurance  business  license revocation needs to be in to do seriously as a step in the fulfillment of the rights of policyholders which is the impact of the Insurance Business license revocation by Minister of finance under article 18 Act No. 20 of 1992 about insurance business. Therefore to provide legal protection for policyholders then under article 20, paragraph (2) of Act No. 20 of 1992 about Insurance Business where rights holder of the policy should be precedence payment for it then to do the liquidation to meet policyholders ' rights legal  step  does  is  make  the  dissolution  on  the  insurance  companies  that  then  proceed  with  the liquidation  the  liquidator  to  do  done  recording  and  settlement  property  company  under  section  149 subsection (1) of Act No. 40 of 2007 about limited liability company. After recording and settlement the liquidator declare corporate wealth distribution plan  under section 149 subsection (1) of  law No. 40 year 2007 on limited liability companies to policyholders. Policyholders get payment options with the existence  of  this  liquidation,  agreed  with  the  company's  wealth  division  plans  and  waiting  for  the
payment  of  the liquidator  if the policyholder does not  agree may make an objection to  the liquidator under section 149 subsection (3) of law No. 40 year 2007 on limited liability company if such objection is rejected then the policyholder can claim to the liquidator as mandated by article 149, paragraph (4) of law No. 40 year 2007 on limited liability company.
Keywords: law protection, revocation, dissolution, liquidation, fulfillment, legal certainty.

## A. PENDAHULUAN
Era  globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  selama  ini  selalu  didengung-dengungkan  oleh negara-negara  maju  tampaknya  menuntut  banyak  perbaikan  dari  segala  segi  kehidupan  bangsa  dan negara, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Situasi dunia politik dan ekonomi bangsa ini yang masih belum stabil masih menjadi kendala utama diterapkannya cita-cita tersebut. Oleh karena  itu  Pemerintah  sebagai  salah  satu  unsur  penting  harus  memberikan  perlindungan  kepada masyarakatnya  dengan  asuransi  sebagai  contoh  ketika  indonesia  meluncurkan  satelit  palapa  B2  yang gagal masuk orbit karena kegagalan tersebut maka Indonesia mengklaim dan mendapat ganti kerugian dari  perusahaan  asuransi  tersebut.  Dalam  bukunya  Abdulkadir  Muhammad,  mengatakan  asuransi merupakan:  “ …Verzekeraar dan Verzekerde yang  diterjemahkan Verzekeraar dengan  penanggung yaitu pihak yang menanggung resiko, sementara Verzekerde yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya dengan penanggung.” 1
Usaha Perasuransian merupakan satu mata rantai dalam perkembangan kegiatan perekonomian serta  dianggap  cukup  penting  dan  oleh  karenanya  Negara  Indonesia  merasa  perlu  untuk  mendirikan satu  perusahaan  asuransi  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  asuransi.  Keadaan  seperti  itulah  yang yang  kemudian  mendatangkan  rasa  tidak  aman  karena  dapat  menimbulkan  resiko.  Pengertian  usaha Perasuransian  terdapat  dalam  Pasal  2  huruf  (a)  Undang-Undang  No.2  Tahun  1992  tentang  Usaha Perasuransian yaitu:
Usaha  asuransi  adalah  usaha  jasa  keuangan  yang  dengan  menghimpun  dana  masyarakat  melalui pengumpulan  premi  asuransi  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  anggota  masyarakat pemakai  jasa  asuransi  terhadap  kemungkinan  timbulnya  kerugian  karena  suatu  peristiwa  yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
Demikian  juga  kasus  pada  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  termasuk  salah  satu  industri Asuransi  Jiwa yang berbasis syariah. Perusahaan  asuransi  ini didirikan pada tanggal  18 oktober 1993 dengan  nama  PT.  Asuransi  Jiwa  Mubarakah  dengan  menggunakan  sistem  operasi  konvensional
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi , Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 7.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 579/KMK.017/1997 yang diperoleh tanggal 13 november 1997 sebagai izin usaha dan operasinya. Dan kemudian terjadi peralihan sistem operasi dari konvensional menjadi syariah penuh dilaksanakan pada tanggal 3 mei 2001. Dengan perubahan sistem operasi ini, PT.Syariah Mubarakah tercatat sebagai perusahaan swasta nasional yang beroperasi secara syariah penuh di Indonesia.
Tapi  dalam  prosesnya  perusahaan  asuransi  ini  mengalami  beberapa  masalah  dengan  syarat berdirinya  perusahaan  asuransi,  sampai  pada  akhirnya  dilakukan  pencabutan  izin  usaha  oleh  menteri keuangan  pada  tanggal  28  desember  2012  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  KEP 779/KM10/2012.  Hal  ini  dilakukan  Menteri  Keuangan  guna  menghindari  kerugian  yang  lebih  besar lagi.
Dengan  adanya  pencabutan  izin  usaha  asuransi,  perusahaan  asuransi  tersebut  tidak  dapat  lagi melaksanakan kegiatan usahanya di bidang perasuransian. Sebagai sebuah badan usaha yang berbadan hukum,  perusahaan  asuransi  juga  berkewajiban  untuk  melakukan  likuidasi  atau  penyelesaian  segala kewajiban  sehubungan  dengan pembubaran badan hukum.  Hal  ini tidak  dilaksanakan oleh likuidator PT. Asuransi Syariah Mubarakah sehingga hak-hak dari para nasabah PT. Asuransi Syariah Mubarakah tersebut  harus  terpenuhi.  Kondisi  yang  merugikan  para  nasabah  tersebut  perlu  disikapi  dengan  serius agar muncul perlindungan hukum bagi para tertanggung yang klaim asuransinya tidak dibayar oleh PT. Asuransi Syariah Mubarakah setelah adanya pencabutan izin asuransi.

## B. METODO PENELITIAN
a. Tipe Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  (yuridis  normatif),  merupakan  penelitian kepustakaan,  yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung. b. Pendekatan
Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  secara perundang-undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ). Pendekatan  secara  perundang-undangan  ( statue  approach )  adalah  penelitian  yang  pendekatan utamanya  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  pendekatan  konsep ( conceptual  approach )  adalah  pendekatan  yang  diperoleh  melalui  literatur    dan  bahan  bacaan lainya sebagai teori pendukung dari pembahasan tersebut untuk memperlancar penelitian ini. c. Bahan Hukum
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
Bahan hukum untuk penelitian ini terdiri sebagai berikut:
1. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  berupa  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang-  Undang Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian  dan  peraturan  perundang-undangan  lain yang terkait.
2. Bahan  Hukum  Sekunder,  yakni  berupa  buku-buku  hukum,  karya  tulis  ilmiah,  ataupun  buku- buku  yang  bersifat  tidak  mengikat  namun  menerangkan  tentang  bahan  hukum  primer  yang terkait  dengan  penelitian  ini,  seperti  majalah,  surat  kabar,  dan  sumber  dari  beberapa  situs internet yang berkaitan dengan permasalahan di atas.
d. Langkah Penelitian Hukum
Langkah  yang  dapat  dilakukan  dalam  menjawab  permasalahan  yang  terjadi  adalah mengidentifikasi  masalah  kemudian  menggunakan  penalaran  yang  bersifat  deduktif  yaitu  dari umum  ke  khusus  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  tersebut.  Setelah  permasalahan tersebut telah terjawab maka saya menarik kesimpulan dari jawaban atas permasalahan tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Kronologi Kasus
Perusahaan  asuransi  sebagai  lembaga  keuangan  harus  memperhatikan  mengenai  ketentuan mengenai  kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian, agar Perusahaan Perasuransian di  Indonesia senantiasa  dapat  memenuhi  kewajiban-kewajibannya  kepada  pemegang  polis.  Hal  ini  terjadi  pada PT.Asuransi  Syariah  Mubarakah  yang  mengalami  pencabutan  izin  berdasarkan  Keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-779/KM.10/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha di bidang Asuransi  Jiwa  berdasarkan  prinsip  syariah  kepada  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  tanggal  28 desember  2012,  untuk  melindungi  kepentingan  pemodal,  masyarakat  dan  untuk  mencegah  kerugian pemegang  polis  yang  akan  timbul  kemudian  sebagai  akibat  pelanggaran  atas  peraturan  perundang- undangan di bidang Peruasuransian.
Dalam  proses  menjalankan  usaha  asuransi  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah,  Perusahaan Asuransi wajib menjaga tingkat solvabilitas yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
Kemudian  berdasarkan  hal  tersebut  melalui  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor: 424/KMK.06/2003  tentang  Kesehatan  Keuangan  Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan  Reasuransi harus  memenuhi  tingakat  solvabilitas  yang  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  yaitu:”Perusahaan  Asuransi
dan  Perusahaan  Reasuransi  setiap  saat  wajib  memenuhi  tingkat  solvabilitas  paling  sedikit  120% (seratus  dua  puluh  per  seratus)  dari  resiko  kerugian  yang  mungkin  timbul  sebagai  akibat  dari  deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.”
Dengan adanya Keputusan Menteri  Keuangan tersebut  PT. Asuransi  Syariah Mubarakah tidak dapat  memenuhi  ketentuan  mengenai  tingkat  solvabilitas  dari  Perusahaan  Asuransi  karena  adanya pelanggaran  terhadap  ketentuan  perundang-undangan  terserbut  maka  Menteri  Keuangan  berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.
Pelanggaran  yang  terjadi  pada  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  berujung  pada  pemberian Sanksi  Peringatan  pertama  dengan  Surat  Nomor:  S-716/MK.10/2010  tanggal  8  juli  2010.  Penyebab Sanksi  ini  berdasarkan  Laporan  Triwulan  I/2010,  rasio  pencapaian  solvabilitas  61%  dan  rasio perimbangan Investasi 82%.
Sanksi  Peringatan  kedua  diberikan  dengan  Surat  Nomor:  S-1034/MK.10/2010  tanggal  29 oktober  2010.  Penyebab  Sanksi  ini  dikarenakan  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  belum  mengatasi penyebab dikarenakan Sanksi Peringatan Pertama.
Sanksi  Peringatan  Ketiga  diberikan  dengan  Surat  Nomor:  S-1116/MK.10/2010  tanggal  10 desember  2010.  Penyebab  Sanksi  ini  dikarenakan  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  belum  mengatasi penyebab dikarenakan Sanksi Peringatan Kedua.
Karena dari tiga kali pemberian Peringatan oleh Menteri Keuangan tidak segera ditindak lanjuti oleh  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  maka  Menteri  Keuangan  memberikan  Sanksi  Pembatasan Kegiatan Usaha dengan Surat Nomor:S-240/MK.10/2011 tanggal 21 maret 2011. Penyebab Sanksi ini dikarenakan  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  belum  mengatasi  penyebab  dikarenakan  Sanksi Peringatan ketiga.
Pemberian  sanksi  berupa  Pembatasan  Usaha  asuransi  ini  dilakukan  agar  Perusahaan  asuransi tersebut menyusun Rencana Penyehatan Keuangan dengan segera hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun  1992  tentang  Penyelenggaran  Usaha  Perasuransian yaitu:”sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berlaku sejak tanggal di tetapkan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.”
Dengan  adanya  Pembatasan  Kegiatan  Usaha  maka  Menteri  memberikan  waktu  kepada  PT. Asuransi Syariah Mubarakah untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan
bahwa:”sebelum  melakukan  pencabutan  izin  usaha,  Menteri  dapat  memerintahkan  perusahaan  yang bersangkutan  untuk  menyusun  rencana  dalam  rangka  mengatasi  penyebab  dari  pembatasan  kegiatan usahanya.”
Dalam  hal  Pemberian  Sanksi  tersebut  Menteri  Keuangan  tetap  mengawasi  kegiatan  dari Perusahaan Asuransi tersebut dengan melalui Surat Nomor:S-6417/BL/2010 terkait perbaikan rencana Penyehatan  Keuangan  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  agar  di  buat  lebih  mendalam  dan  Surat Nomor:S-7417/BL/2010  yang  meminta  pada  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  untuk  memperbaiki Rencana  Penyehatan  Keuangan  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  yang  jelas  mengenai  keadaan Perusahaan  Asuransi.  Penyampaian  laporan  keuangan  kepada  Menteri  Keuangan  harus  dilakukan secara berkala guna penilaian yang lebih baik dari Menteri Keuangan yang telah diatur dalam Pasal 42 ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun  1992  tentang  Penyelenggaran  Usaha  Perasuransian yaitu:”dalam  hal  Menteri  menilai  diperlukan  adanya  suatu  rencana  dari  sanksi  pembatasan  kegiatan usaha,  pada  saat  penetapan  pembatasan  kegiatan  usaha  Menteri  dapat  memerintahkan  penyusunan rencana kerja yang harus disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.”
Selama  dikenakan  sanksi  tersebut  Menteri  keuangan  tetap  memberikan  pembinaan  dengan melakukan  pertemuan-pertemuan  dengan  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  dalam  membahas  upaya Penyehatan  Keuangan  dengan  membantu  mencari  investor  yang  dapat  memberikan  modal  untuk kelangsungan  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  yang  dapat  membantu  kelangsungan  perusahaan tersebut tetapi perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan masih tidak dapat melakukan penyehatan terhadap perusahaan.
Usaha  yang  dilakukan  oleh  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  dalam  rangka  Penyehatan Keuangan Perusahaan telah ditempuh langkah-langkah yang cukup, baik dalam bentuk surat menyurat maupun  pertemuan,  termasuk  pemberian  kesempatan  untuk  dilakukan  akuisisi.  Akan  tetapi  PT. Asuransi  Syariah  Mubarakah  tetap  tidak  dapat  mengatasi  penyebab  dikarenakan  sanksi,  sehingga berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu:
Dalam hal tindakan untuk memenuhi rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) telah dilaksanakan  dan  apabila  dari  pelaksanaan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan  yang bersangkutan  tidak  mampu  atau  tidak  bersedia  menghilangkan  hal-hal  yang  menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan.
Ditambah  dengan  Pasal  42  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun  1992  tentang Penyelenggaran Usaha Perasuransian sebagai berikut:
Dalam  hal  Perusahaan  Perasuransian  tidak  dapat  mengatasi  penyebab  dari  sanksi  pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau dari pelaksanaan rencana  keja  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dalam  jangka  waktu  sampai  berakhirnya sanksi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  disimpulkan  bahwa  perusahaan  tidak  mampu  atau tidak  bersedia  mengatasi  penyebab  dari  sanksi  termaksud,  Menteri  mencabut  izin  usaha Perusahaan Tersebut.
Maka pada tanggal 28 desember 2012 Menteri Keuangan menerbitkan surat Keputusan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:  KEP-779/KM.10/2012  tentang  pencabutan  Izin  Usaha  di Bidang Asuransi Jiwa berdasarkan prinsip Syariah atas PT. Asuransi Syariah Mubarakah.

## b. Analisis
Pecabutan  izin  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  ini  menimbulkan  kewajiban-kewajiban  dari PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah,  untuk  memenuhi  kewajiban  tersebut  kepada  pemegang  saham, hutang  kepada  pihak  lain,  pembayaran  upah  pegawai  sampai  pembayaran  klaim  asuransi  dari pemegang  polis  yang  jumlahnya  terdiri  dari  ribuan  individu/perseorangan  dan  badan  hukum  baik swasta  ataupun  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  saat  ini  mencapai  574.603  (lima  ratus  tujuh  puluh empat ribu enam ratus tiga) peserta porto polis dan 4.130 (empat ribu seratus tiga puluh) peserta polis inforce.
Lora  yang  merupakan  peserta  asuransi  dari  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  sendiri  merasa dirugikan dengan adanya pencabutan izin tersebut karena pada saat Lora mengajukan klaim tetapi tidak dapat menerima klaim karena adanya pencabutan izin tersebut kondisi ini harus segera disikapi dengan serius untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perserta asuransi lain yang mengalami keadaan yang sama seperti Lora.
Pemegang polis dalam hal ini adalah para pihak yang melakukan perjanjian asuransi dan telah memenuhi syarat-syarat  sahnya asuransi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, para pihak yang melakukan perjanjian asuransi  tersebut  akan mendapatkan polis yang sebagai  bukti adanya perjanjian asuransi.
Mengingat bahwa ada dua sifat piutang yaitu preferen dan konkuren dimana kreditor preferen adalah mereka yang mempunyai piutang yang dijamin dengan  hak gadai,  hak hipotik  dan sebagainya yang didahulukan pembayaranya.
Dengan  kata  lain  kedudukan  pemegang  polis  asuransi  tidak  termasuk  dalam  piutang  yang diistimewakan atau dapat dikatakan bahwa pemegang polis sebagai kreditur konkuren . Dalam bukunya Lilik Mulyadi menjelaskan pengertian Kreditor konkuren sebagai berikut:”Kreditor yang memiliki hak
pari passu prorate parte , para Kreditor mendapatkan penlunasan bersama-sama tanpa hak didahulukan, dihitung  besarnya  piutang  berdasarkan  besarnya  piutang  masing-masing  terhadap  piutang  secara keseluruhan dari seluruh kekayaan Debitor.” 2
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  penulis  berpendapat  bahwa  dengan  adanya  asas  hukum yang  digunakan  dalam  hukum  Indonesia  salah  satunya  adalah  “ lex  specialis  derograt  legi  generale ” yaitu  peraturan  yang  bersifat  khusus  dapat  mengalahkan  peraturan  yang  bersifat  umum.  Jika  melihat dari pengertian tersebut  maka aturan yang bersifat  khusus  yang seharusnya diterapkan yaitu  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian  sehingga  sesuai  aturan  tersebut  dalam menentukan hak polis telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) yaitu:”hak pemegang polis atas pembagian harta  kekayaan  Perusahaan  Asuransi  Kerugian  atau  Perusahaan  Asuransi  Jiwa  yang  dilikuidasi merupakan hak utama.” Berdasarkan asas hukum tersebut apabila terjadi pertentangan antara peraturan hukum yang bersifat umum dan khusus maka peraturan yang bersifat khusus yang berlaku.
Dengan  demikian  jika  dikaitkan  dengan  hak  istimewa  yang  dimiliki  pemegang  polis  maka dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:
Hak  istimewa  ialah  suatu  hak  yang  oleh  undang-undang  diberikan  kepada  seorang  berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainya, semata-mata berdasarkan sifat utangnya.  Gadai  dan  hipotik  adalah  lebih  tinggi  daripada  hak  istimewa,  kecuali  dalam  hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.
Oleh karena itu sesuai  dengan Pasal  20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian  maka  kedudukan  pemegang  polis  diutamakan  dibandingkan  dengan  kreditur  yang lainnya.
Untuk  menyelsaikan  pembayaran  terhadap  pemegang  polis  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah yang tidak dapat lagi melakukan usaha dibidang asuransi karena pencabutan izin usaha tersebut harus melakukan  likuidasi  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  terhadap  penyelsaian  pembayaran  klaim asuransi dan segala hutang perusahaan yang harus dibayar.
Sesuai  dengan  adanya  pencabutan  izin  usaha  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  tersebut  maka sesuai  dengan  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha  perasuransian  maka perurahaan harus melakukan likuidasi hal ini dilakukan sebagai perlindungan terhadap harta kekayaan perusahaan  tersebut  yang  diatur  dalam  Pasal  142  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  40  tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  perseroan  bubar  karena:”Karena  dicabutnya  izin  usaha  Perseroan
2 Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik. PT. Alumni, 2010, Bandung, Hlm. 89
sehingga  mewajibkan  Perseroan  melakukan  likuidasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”
Pada  proses  likuidasi  ini  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  harus  segera  menunjuk  likuidator melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar proses likuidasi ini dapat dengan cepat berjalan sehingga  tidak  merugikan  pemegang  polis.  Penunjukan  likuidator  berdasarkan  Pasal  142  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  terbatas  hal  ini  berarti    penunjukan likuidator dapat dilakukan sesuai dengan Pengadilan Niaga dan Rapat Umum Pemegang Saham tetapi dalam hal tidak menunjuk likuidator maka demi hukum direksi dari PT. Asuransi Syariah Mubarakah dapat  bertindak  sebagai  likuidator  terkait  hal  tersebut  dalam  bukunya  Rudhi  Prasetya  menjelaskan sebagai  berikut:”logika  praktisnya,  yang  akan  menjalankan  pemberesan  itu  adalah  pihak  Direksi, karena Direksi yang paling mengetahui keadaan perseroan.” 3
Setelah  adanya  penunjukan  likuidator  yang  diatur  dalam  Pasal  142  ayat(3)  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  maka  likuidator  dengan  segera  melakukan pemberesan  harta  dari  perusahaan  tersebut  tetapi  dalam  melaksanakan  kewajiban  tersebut  likuidator tidak  dapat  berbuat  sewenang-wenang  melainkan  sudah  diatur  mengenai  bagaimana  cara  dalam melakukan  pemberesan  harta  kekayaan  perusahaan  tersebut.  Kewajiban  likuidator  dalam  pemberesan harta  kekayaan  yang  diatur  dalam  Pasal  149  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
Dalam melakukan pemberesan harta, likuidator harus dengan teliti dalam melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dari PT. Asuransi Syariah Mubarakah sebagaimana telah ditentukan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroang Terbatas. Likuidator memiliki tugas jika ada harta yang berada dalam kekuasaan perusahaan dalam likuidasi, tetapi sebenarnya harta tersebut  bukan  atau  belum  menjadi  milik  perusahaan  dalam  likuidasi  tersebut  harus  dikembalikan kepada  pemiliknya.  Setelah  benar-benar  semua  adalah  milik  perusahaan  maka  likudator  dapat melakukan  penjualan  harta  kekayaan.  Dengan  demikian  likuidator  dalam  melaksanakan  kewajibanya harus menelusuri kalau ada pihak lain yang mungkin (dalam atau luar perseroan) yang mungkin dapat dimintakan  pertanggungjawaban  secara  hukum,  pertanggungjawaban  mana  jika  terealisasi  dapat menambah  aset  perseroan  dalam  likuidasi. 4 Tapi  dalam  hal  melakukan  perbuatan  hukum  yang
3 Rudhi Prasetya Teori dan Praktik Perseroan Terbatas . Sinar Grafika, 2011, hlm.167
4 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru , Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, hlm.190
berkaitan dengan PT. Asuransi Syariah Mubarkah likuidator harus menuliskan kata “dalam likuidasi” dibelakang nama perseroan.
Berdasarkan  hasil  penjualan  tersebut  piutang-piutang  terhadap  kreditur  harus  dibayarkan,  tapi pembayaran  yang  dilakukan  berdasarkan  uraian  diatas  pemegang  polis  pembayaranya  harus diutamakan daripada kreditor yang lain, yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Jadi dalam hal ini pembayaran kepada pemegang polis didahulukan yang kemudian baru dibayarkan kepada kreditor yang lain.
Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  bagi  Lora  selaku  pemegang  polis  yang  diterbikan  oleh PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  setelah  adanya  pencabutan  izin  oleh  Menteri  Keuangan  adalah memperoleh pemenuhan atas hak-haknya. Pemenuhan tersebut dilakukan oleh likuidator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa kewajiban  likuidator  adalah  melakukan  pembayaran  kepada  kreditor  hal  tersebut  dapat  dilakukan setelah adanya pencatatan dan pemberesan oleh likuidator.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Bahwa  Lora  yang  merupakan  pemegang  polis  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  melakukan perjanjian pertanggungan dengan produk asuransi wadiah haji sampai pada saat akan mengajukan klaim  ternyata  izin  usaha  perusaahaan  tersebut  telah  dicabut  sesuai  dengan  Pasal  18  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian  kondisi  ini  sangat  merugikan kepentingan dari tertanggung sehingga harus disikapi dengan serius.
b. Bahwa  pencabutan  izin  yang  dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan  berdasarkan  Keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-779/KM.10/2012 hal ini berawal dari ketidakmampuan  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  dalam  melakukan  penyehatan  keuangan, berdasarkan  hal  tersebut  maka  perusahaan  tersebut  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  harus  melakukan  likuidasi  guna  melakukan  pembayaran terhadap pemegang polis sebagai bentuk perlindungan hukum.
c. Bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum atas pemenuhan hak bagi  Lora selaku pemegang polis  asuransi  dengan  adanya  likuidasi  adalah  memperoleh  pembayaran  oleh  likuidator  setelah dilakukan pencatatan dan pemberesan harta kekayaan PT. Asuransi  Syariah Mubarakah. Apabila
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
Lora merasa keberatan terhadap rencana pembagian hasil likuidasi berdasarkan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  Lora  dapat  mengajukan keberatan pada likuidator.

## b. Saran
Hendaknya  likuidator  segera  mengumumkan  rencana  pembagian  hasil  kekayaan  perusahaan. Apabila  Lora  merasa  keberatan,  maka  sesuai  pasal  149  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  Lora  dapat  mengajukan  keberatan  pada  likuidator.  Kemudian  jika keberatan  yang  diajukan  tersebut  ditolak,  Lora  dapat  mengajukan  gugatan  pada  Pengadilan  Negeri tempat  kedudukan  PT.  Asuransi  Syariah  Mubarakah  berdasarkan  Pasal  149  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  atas pemenuhan hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin. Hukum Asuransi Syariah . Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
Fuady, Munir. Perseroan Terbatas Paradigma Baru . Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
Ganie, A.Junaedy. Hukum Asuransi Indonesia . Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
Hartono. Sri Rejeki. Hukum Asuransi . Sinar Grafika. Jakarta. 2001.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Asuransi . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011.
Mulyadi, Lilik. Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik . PT. Alumni. Bandung. 2010.
Prasetya, Rudhi. Teori dan Praktik Perseroan Terbatas . Sinar Grafika. Bandung. 2011.

## Karya Ilmiah Hukum
Fikri, M. Agung Ali. Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi dan Underwritting Terhadap Laba Asuransi  Jiwa  (Studi  Kasus  PT.  Asurasnsi  Syariah  Mubarakah). Departemen  Manajemen fakultas Ekonomi dan Manajemen Instutut Pertanian Bogor. Bogor. 2009.

## Internet
Lubis,  Sukowati. Seminar  Nasional  “Kebijakan  dan  Prospek  Asuransi  serta  Penyelesaian Sengketa Klaim” , Universitas Surabaya. Surabaya. 2013.