## Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Terhadap Pembangunan Kesehatan di Depok

## Perception of Depok City Regional Representatives Council (DPRD) on Health Development in Depok 2018
Susilawati (1) , Andri Yan (1)
(1) Prodi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Raflesia, Depok, Indonesia
Korespondensi Penulis: Susilawati, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Raflesia Email:  susi28057@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  persepsi  permasalahan  utama  kesehatan  di  Depok  menurut  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Depok  dan  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kota  Depok.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Subyek penelitian adalah tujuh belas anggota DPRD Depok. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisa yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Uji validasi data yang digunakan yaitu triangulasi tehnik dan sumber. Berdasarkan pernyataan informan, beberapa permasalahan kesehatan utama yang masih terjadi di Kota Depok diantaranya adalah belum cukupnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, rendahnya  perilaku  kesehatan  masyarakat,  terbatasnya  akses  pelayanan  kesehatan  miskin,  masih  kurangnya tenaga kesehatan, adanya penyakit menular dan tidak menular, masih terbatasnya kerjasama Dinas Kesehatan dan Swasta  dalam  pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  permasalahan  kesehatan  lingkungan,  penyalahgunaan narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  dan  kurangnya  pengelolaan  sistem  informasi  manajemen  khususnya  pada Rumah Sakit Umum Daerah.
Kata Kunci : Persepsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pembangunan Kesehatan, Permasalahan Kesehatan.

## ABSTRACT
This study aims to explore perceptions of the main health problems in Depok according to members of the Depok Regional  House  of  Representatives  (DPRD)  and  the  Head  of  Depok  City  Health  Office.  This  research  uses qualitative  methods  with  descriptive  research  design.  The  research  subjects  were  seventeen  Depok  DPRD members. Data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation. Data reduction, data presentation and data verification were used in data analysis process. Triangulation of techniques and  sources  have  been  performed.  The  Informants  stated  several  main  problems  in  Depok  City  which  are inadequate number of health service facilities and the infrastructures, unhealthy behavior, inequitable access to health Care by the poor in community, lack of health workers, the existence of infectious and non-communicable diseases,  limited  collaboration  between  the  government  and  private  sector  specifically  in  national  health insurance scheme, environmental health issues , drug abuse and lack of performance of information management systems especially at the Regional General Hospital.
Keywords: Perception, Regional House of Representatives, Health Development, Health Problem

## PENDAHULUAN
Pembangunan adalah upaya multidimensi  untuk  mencapai  kualitas  hidup seluruh penduduk yang lebih baik. Pembangunan  kesehatan  adalah  proses  yang berlangsung terus menerus dan progresif untuk meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat. Pembangunan kesehatan di Indonesia dilaksanakan  oleh  semua  komponen  bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat manusia Indonesia  agar  terwujud  derajat  kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya,  sebagai investasi  bagi  pembangunan  sumber  daya manusia  yang  produktif  secara  sosial  dan ekonomis.
Undang-Undang  No.  17  tahun  2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  (RPJPN)  tahun  2005-2025  telah ditetapkan  bahwa  visi  pembangunan  nasional tahun  2005-2025  adalah  Indonesia  yang mandiri,  maju,  adil  dan  makmur.  Dalam mewujudkan  visi  pembangunan  nasional tersebut  ditempuh  melalui  delapan  misi pembangunan  nasional.  Salah  satu  misinya adalah  mewujudkan  bangsa  yang  berdaya saing,  yaitu  mengedepankan  antara  lain pembangunan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  berdaya  saing.  Pembangunan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  ini berkaitan  dengan  pembangunan  kesehatan. Pembangunan  kesehatan  dilakukan  dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan,  kemajuan  iptek,  globalisasi  dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Pembangunan Kesehatan  diarahkan  kepada  peningkatan perilaku dan kemandirian serta upaya promotif dan preventif.
Pembangunan  di  Indonesia,  termasuk pembangunan  kesehatan,  tidak  terlepas  dari peran  berbagai  Penyelenggara  Pemerintahan yang  ada.  Di  Indonesia  sendiri  tidak  hanya Lembaga eksekutif yang berperan, namun juga terdapat Lembaga legislatif dan yudikatif. Dan dalam  pembangunan  khususnya  kesehatan, tidak hanya Lembaga eksekutif yang berperan, juga  terdapat  peran  dari  Lembaga  legislatif. Lembaga legislatif diberi hak yang cukup luas yang secara khusus diarahkan untuk menyerap serta  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dalam pembuatan  suatu  kebijakan  baik  di  tingkat nasional maupun daerah.
Saat  ini  Indonesia  telah  melaksanakan otonomi daerah, dimana dalam pelaksanaannya daerah yang telah otonom berhak mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat.  Serupa dengan  tingkat  Nasional,  di  daerah  juga terdapat  lembaga  legislatif  yang  diwujudkan dengan  melalui  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  yang  mana  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 disebutkan  bahwa  DPRD  memiliki  fungsi dalam pembentukan Peraturan daerah, anggaran  dan  pengawasan  terhadap  kepala daerah.
Fungsi-fungsi DPRD ini masih diketemukan kelemahan pelaksanaannya, salah satunya adalah masih ditemukannya kelemahan Anggota  DPRD  dalam  pengelolaan  keuangan daerah    yaitu  masih  rendahnya  peran  anggota DPRD  dalam  keseluruhan  proses  anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan,  pelaporan  maupun  pengawasan program  kerja  eksekutif  (Winarna  dan  Murni, 2007). Hal ini berakibat program kerja yang ada dalam  anggaran  daerah  belum  sesuai  dengan prioritas  dan  preferensi  daerah. Masih  adanya masyarakat yang menilai anggota DPRD belum berperan  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan baik sebagai anggota DPRD dalam meningkatkan kesejahteraam masyarakat (Sembiring,  2014).  Kinerja  anggota  DPRD belum  optimal  sehingga  belum  mampu menyuarakan  aspirasi  rakyat,  tidak  jelas  visi, misi  tujuan,  sasaran  rencana  program,  hanya memikirkan kepentingan sendiri dan kelompok partainya (Puspita, 2008).
Penggalian peran DPRD di daerah dalam pembangunan  kesehatan  dirasa  perlu  untuk dapat  melihat  sejauh  mana  peran  Lembaga tersebut  dalam  pembangunan  kesehatan  di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi anggota DPRD Kota  Depok  terkait  dengan  pembangunan kesehatan,  anggaran  kesehatan  daerah  ideal, permasalahan kesehatan dan solusi permasalahan  kesehatan  di  Kota  Depok,  Jawa Barat.

## SUBYEK DAN METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Subyek penelitian  adalah  anggota  DPRD  Depok sebanyak  17  orang  dan  seorang  Kepala  Dinas Kesehatan  Depok.    Tehnik  pengumpulan  data adalah  observasi,  wawancara  mendalam  dan
dokumentasi.  Observasi  dilakukan  mengamati rapat  paripurna  yang  dilaksanakan  di  DPRD Depok.  Tehnik  analisis  dalam  penelitian  ini adalah  tehnik  analisis  model  interaktif  yang dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman (Sugiyono,  2015:  91)  yaitu  reduksi  data, penyajian  data  dan  verifikasi  data.  Langkah yang  dilakukan  sebelum  menganalisis  data adalah transkrip data memindahkan data dalam bentuk rekaman ke dalam bentuk tulisan secara lengkap tanpa mengubah informasi yang ada di dalam  alat  perekam  tersebut.  Rekaman  yang sudah  ditranskrip  langsung  dipindahkan  ke komputer  untuk  siap  dianalisis  (excel). Selanjutnya pengkodean yaitu mengidentifikasi kata-kata atau isi atau paragraf yang digunakan. Metode  analisis  yang  digunakan  adalah c onstant  comparison  analysis (Glasser  dan Strauss)  ada  tiga  tahapan  dalam  metode  ini yaitu  1) open  coding yaitu  membagi  data menjadi  bagian-bagian  kecil ,  2)  Axial  Coding yaitu  mengelompokan  data  dalam  beberapa kategori,  3) Selective  coding yaitu peneliti mengembangkan  satu  atau  lebih  tema  yang menggambarkan  setiap  bahasan  tema  (Strauss &  Corbin,  1998  dalam  Onwougbuzie,  2009, diambil  dari  Martha  Evi,  2017).  Tahapan selanjutnya analisis isi yaitu elevansi teori yang sudah ada sebelumnya terhadap hasil penelitian yang sudah dikumpulkan.

## HASIL
Informan penelitian ini ialah 17 anggota DPRD  Depok  yang  terdiri  atas  9  perempuan dan 8 laki-laki, dengan distribusi rata-rata umur 49  tahun,  umur  tertinggi  67  tahun,  umur terendah  27  tahun.  Distribusi  komisi  anggota DPDRD  Depok  yang  berhasil  diwawancarai dari komisi D 6 orang, komisi B 5 orang, komisi C  3  orang,  dan  komisi  A  3  orang.  Distribusi fraksi anggota DPRD yang diteliti 5 orang dari fraksi  Gerindra,  3  orang  dari  fraksi  PDIP,  3 orang dari fraksi PKS, 3 orang dari fraksi PAN, dan  dari  fraksi  PPP,  Demokrat  dan  Hanura masing-masing  satu  orang.  Lama  menjabat anggota DPRD Depok yang berhasil diwawancarai  rata-rata  5,2  tahun,  minimal menjabat  selama  4  tahun  dan  paling  lama  14 tahun. Informasi mengenai karakteristik informan dapat dilihat pada tabel 1.
Mayoritas informan (n = 10, 59%) yang berasal  dari  anggota  DPRD  Kota  Depok menjawab  bahwa  presentase  ideal  anggaran kesehatan  daerah  yang  berasal  dari  seluruh anggaran  di  daerah  yakni  20%.  Selain  itu terdapat  sebagai  informan  yang  menyatakan bahwa  anggaran  kesehatan  ideal  di  daerah yakni  sebesar  10%  dari  total  anggaran  di daerah.  Distribusi  jawaban  informan  terkait dengan besaran presentase anggaran kesehatan di daerah dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 1. Identitas Informan Variabel Kategori Frekuensi (n=17) Persentase (%) Jenis Kelamin Laki – Laki 9 52,9 Perempuan 8 47,1 Komisi A 3 18 B 5 29 C 3 18 D 6 35 Fraksi Demokrat 1 6 Gerindra 5 29 Hanura 1 6 PAN 3 18 PDIP 3 18 PKS 3 18 PPP 1 6 Lama menjabat 1 Periode 14 82 2 Periode 2 12 3 Periode 1 6

## Tabel 2. Presentase Anggaran Kesehatan
Pembangunan Kesehatan investasi atau konsumsi?
Mayoritas  informan  yang  berasal  dari Anggota DPRD Depok
menyatakan pembangunan kesehatan adalah investasi (n = 8 orang,  47%).  Responden  yang  menyatakan pembangunan  kesehatan  adalah  konsumsi sebanyak  2  orang  (12%).  Sedangkan  7  orang anggota  DPRD  Depok  yang  menyatakan  bisa dilihat  sebagai  investasi  dan  konsumsi. Pembangunan  kesehatan  suatu  konsumsi menurut  anggota  DPRD  Depok  karena memandang  suatu  pelayanan  kesehatan  yang dikonsumsi oleh masyarakat dan pembangunan kesehatan  dinyatakan  sebagai  investasi  karena mengeluarkan modal untuk membangun sarana pelayanan  kesehatan.  Ada  pula  pendapat  dari anggota  DPRD  Depok  yang  menyatakan kesehatan bukan konsumsi dan investasi. Tapi pembangunan kesehatan adalah suatu kewajiban negara untuk menyiapakan pelayanan kesehatan.
“ sebenarnya  bukan  investasi,  jadi  gimana ya,  kalo  kesehatan  itu  kan  wajib.  Karna  semua warga negara itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,  dalam  hal  ini  kita  tidak  mementingkan untung rugi. Jadi ini masuknya kedalam kewajiban, sarana  prasarana  itu  pemerintah  wajib  melayani masalah  kesehatan  bagi  masyarakat  itu  udah tercantum  dalam  undang  -  undang,  jadi  bukannya kita  bangun  investasi  nih  rumah  sakit  ada
keuntungannya segala macem jadi bukan konsumsi juga, bukan investasi tapi kewajiban ”. (Informan A)

## Permasalahan Utama dan Solusi Pembangunan Kesehatan di Depok
Mayoritas  Informan  yang  berasal  dari anggota  DPRD  Kota  Depok  mengungkapkan bahwa  permasalahan  utama  yakni  belum cukupnya  sarana  dan  prasarana  pelayanan kesehatan. Selain itu, ditemukan juga persepsi permasalahan kesehatan lainnya ialah rendahnya  perilaku  kesehatan  di  kalangan masyarakat,  masih  kurangnya  jumlah  tenaga kesehatan dan masih adanya berbagai penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, terdapat juga  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh informan  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Depok dimana disebutkan bahwa permasalahan kesehatan  utama  di  Kota  Depok  antara  lain pelayanan  kesehatan  belum  terakreditasi  baik puskemas  maupun  klinik  swasta  pelayanan pertama  kesehatan,  angka  kematian  ibu  dan bayi  masih  cukup  tinggi.  Ada  14  kasus kematian  ibu  dari  data  kasus  sebelum  16 Oktober 2018, dan ada 16 kasus kematian ibu tahun 2017 serta masih ada 72 kasus kematian bayi,  masih  adanya  kasus  gizi  buruk  dimana masih  terdapat  83  kasus  gizi  buruk  dengan penyakit penyerta serta masih adanya berbagai penyakit  menular  dan  tidak  menular  seperti tuberkulosis,  HIV/AIDS,  diabetes,  hipertensi dan gangguan jiwa berat.
Tabel 3. Permasalahan Utama Pembangunan Kesehatan di Depok
Permasalahan Utama Pembangunan Kesehatan di Depok menurut anggota DPRD Depok Jumlah (n=17) Persentase Belum cukupnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 5 29 Rendahnya perilaku kesehatan 3 18 Kurangnya tenaga kesehatan 2 12 Penyakit Menular dan Tidak menular masih terjadi 2 12 Akses pelayanan kesehatan orang miskin masih terbatas 1 6 Kerjasama Dinkes dan Swasta dalam pelayanan belum optimal 1 6 Permasalahan Kesehatan Lingkungan 1 6 Penyalahan Narkotika dan obat-obatan terlarang 1 6
Variabel Kategori Jumlah (n) Persentase (%) Persentase anggaran kesehatan yang ideal 30% 3 18 20% 10 59 10% 4 24
Permasalahan Utama Pembangunan Kesehatan di Depok menurut anggota DPRD Depok Jumlah (n=17) Persentase Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah belum optimal 1 6 Tabel 4. Cara Penyelesaian Permasalahan Kesehatan di Depok Solusi yang ditawarkan oleh Anggota DPRD dalam penyelesaian permasalahan kesehatan di Depok Jumlah (n) Persentase (%) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan 3 18% Sosialisasi pola hidup sehat 10 59% Meningkatkan kerjasama Pemerintah dengan Rumah Sakit Swasta 1 6% Peningkatan rogram Preventif, Promotif dan Kuratif 3 18% Informan  juga  menyebutkan  berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan  kesehatan  antara  lain  ialah Pembangunan  sarana  dan  prasarana  kesehatan seperti Rumah
Sakit, Puskesmas,
meningkatkan  Sosialisasi  pola  hidup  sehat, meningkatkan  kerjasama  Pemerintah  dengan
Rumah  Sakit  Swasta  khususnya  dalam pemberian layanan Jaminan Kesehatan Nasional serta peningkatan program Preventif, Promotif dan Kuratif kepada masyarakat.

## DISKUSI
Mayoritas  anggota  DPRD  Kota  Depok telah tepat mempersepsikan bahwa pembangunan  kesehatan  merupakan  sebuah investasi. Pembangunan kesehatan seyogyanya perlu  dipersepsikan  sebagai  sebuah  investasi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sehat  sehingga mampu  berproduktifitas  secara optimal  karena  tidak  mengalami  kesakitan, ketidakmampuan  bekerja,  kecacatan  dan kematian.  Sedangkan  dalam  elemen  konsumsi pembangunan  kesehatan  tidak  dapat  dilihat sebagai unsur yang dapat memuaskan keinginan ( wants ) manusia. Setidaknya ada dua sumber  daya  ekonomi  yang  akan  dihasilkan dari  program  kesehatan  yaitu  penambahan tenaga dan pendapatan nasional serta pembentukan modal ( capital formation)
(Karma Wisana, 2001) . Pembangunan kesehatan  dapat  dilihat  sisi  investasi  pada konsep biaya pengembangan ( development cost concept) yaitu  konsep  yang  membandingkan kerugian  investasi  dari  merawat  seorang  anak yang  meninggal  sebelum  si  anak  sempat memberikan kontribusi penuh pada perekonomian  dengan  besarnya  investasi
terhadap anak tersebut agar ia dapat memberikan  kontribusi  penuh  (Schultz,  1962 dari  Karma  Wisana,  2001).  Oleh  karena  itu pentingnya  persepsi  pelaku  pembangunan kesehatan  sebagai  investasi,  sehingga  pelaku pembangunan tidak segan untuk mengeluarkan dana  kesehatan  untuk  mendapatkan  modal sumber daya manusia Indonesia yang produktif.
Persentase  anggaran  kesehatan  yang ideal  menurut  mayoritas  anggota  DPRD  Kota Depok  yakni  20%  dari  total  seluruh  total anggaran daerah. Pada Undang-Undang No 36 pasal  171  tahun  2009  menyatakan  alokasi belanja di bidang kesehatan minimal 10% dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  di luar  gaji.  Ini  berarti  ada  kesadaran  untuk mengalokasikan  anggaran  yang  cukup  untuk bidang kesehatan sehingga tujuan peningkatan kualiatas  masyarakat  dapat  tercapai  secara optimal.
Persamaan  persepsi  masalah  utama kesehatan  di  Depok  antara  anggota  DPRD Depok  dan  Dinas  Kesehatan  pada  penyediaan sarana pelayanan kesehatan dan penanggulangan  penyakit  menular  dan  tidak menular.   Persepsi anggota DPRD Kota Depok dengan  Kepala  Dinas  Kesehatan  Depok memiliki kesamaan pada pembangunan fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Anggota  DPRD melihat  dari  perlunya  penambahan  jumlah sarana  dan  prasarana  pelayanan  kesehatan sedangkan  Kepala  Dinas  Kesehatan  Depok melihat  dari  peningkatan  mutu  pelayanan kesehatan  melalui  akreditasi  puskesmas  dan klinik. Dinas Kesehatan Kota Depok mencanangkan program pembangunan kesehatan pada penurunan angka kematian ibu
dan  bayi,  penurunan  jumlah  kasus  gizi  buruk dan  penurunan  angka  penyakit  menular  dan tidak  menular.  Sedangkan  Anggota  DPRD Kota  Depok  lebih  menekankan  sosialisasi hidup sehat, peningkatan kerjasama Pemerintah dengan  RS  swasta  serta  program  preventif, promotif dan kuratif. Benang merah nya adalah untuk menurunkan masalah kasus kematian ibu dan  anak,  kasus  gizi  buruk  dan  prevalensi penyakit  menular  dan  tidak  menular  dengan sosialisasi hidup sehat, peningkatan kerjasama BPJS dengan RS swasta dan program preventif, promotif dan kuratif.
Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan  Kota  Depok  tahun  2018  memiliki persamaan dengan rencana strategis Kementrian Kesehatan tahun 2015-2019 dalam hal  akselerasi  pemenuhan  akses  pelayanan kesehatan  ibu,  anak,  lanjut  usia  yang berkualitas,  mempercepat  perbaikan  gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit,  meningkatkan  akses  pelayanan kesehatan  dasar  yang  berkualitas.  Sedangkan pembangunan  kesehatan  menurut  DPRD  Kota Depok  memiliki  kesamaan  dengan  rencana strategis  Kementrian  Kesehatan  tahun  2015- 2019  pada  akses  pelayanan  kesehatan  dasar yang  berkualitas,  meningkatkan  promosi kesehatan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  dan pemantapan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan.
Terdapat  kesamaan  persepsi  Anggota DPRD  Kota  Depok  dengan  pembangunan kesehatan  dengan  strategi  bidang  kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota  Depok (Profil  Dinas  Kesehatan  Depok,  2016)  yakni pada  peningkatan  upaya  kesehatan  terutama promotif  dan  preventif  melalui  penguatan pemberdayaan  masyarakat,  kerjasama  dengan stakeholder dan  mitra  kesehatan,  peningkatan kemandirian  masyarakat  untuk  mencapai kualitas  lingkungan  yang  sehat  serta  perilaku hidup  bersih  dan  sehat,  penguatan  pelayanan kesehatan  pencegahan,  pengendalian  penyakit menular dan tidak menular, akselarasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak,  pemerataan  akses  pelayanan  kesehatan dasar  dan  rujukan  yang  berkualitas  dan terjangkau  serta  pemantapan  sistem  jaminan sosial  nasional  (SJSN)  bidang  kesehatan. Kesamaan  persepsi  pembangunan  kesehatan antara legislatif dan ekskutif akan memperkuat kerjasama  dalam  mewujudkan  peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

## KESIMPULAN
Mayoritas  informan  menyatakan  bahwa pembangunan  kesehatan  merupakan  sebuah investasi dan mayoritas informan  juga menyatakan bahwa persentase anggaran kesehatan  yang  ideal  menurut  anggota  DPRD Depok  adalah  ≥  10%  dari  total  seluruh anggaran  di  daerah.  Berbagai  permasalahan utama  kesehatan  telah  disebutkan  oleh  DPRD Kota  Depok  maupun  informan  dari  Dinas Kesehatan.  Terdapat  beberapa  kesamaan persepsi  terkait  dengan  permasalahan  dan upaya  kesehatan  utama  di  Kota  Depok  antara informan  dari  DPRD  Kota  Depok  dan  Dinas Kesehatan  Kota  Depok.  Berdasarkan  hal tersebut,  perlu  dilakukan  kerjasama  Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Kesehatan  dan  ahli  kesehatan  dengan  anggota DPRD Depok dan Dinas Kesehatan Depok agar anggota  DPRD  Depok  dan  Dinas  Kesehatan Depok  dapat  melihat  permasalahan  kesehatan secara  menyeluruh.  Penelitian  lanjutan  perlu dilakukan  untuk  dapat  melihat  secara  lebih mendalam terkait dengan persepsi para anggota DPRD  Kota  Depok  dan  performanya  dalam pelaksanaan  fungsinya  yang  berkaitan  dengan agenda kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Karma  Wisana,  I  Dewa  gede.  (2001). Kesehatan sebagai  suatu  investasi .  Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan  Indonesia  Vol  1  No  1  Januari 2001.
Dinas Kesehatan Depok. (2013). Rencana Strategis Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Barat  2013- 2018 , Depok.
Kementrian  PPN/Bappenas.  (2014). Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional 2015-2019 . Puspita,  Rahmayani  Novia.  (2008). Hubungan antara  persepsi  terhadap  budaya  politik dengan  kinerja  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Bandung , Surakarta:
Universitas Muhammdiyah Surakarta.https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/33 5.
Sembiring,  Walid  Mustafa.  (2014). Persepsi Konstituen  terhadap  anggota  DPRD  dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat . Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (2) (2014): 119- 132.http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Kuantitatif dan Kualitiatif. Bandung: Alfabet.
Winarna,  Jaka  dan  Murni  Sri.  (2007). Pengaruh Personal  Background,  Political  Background, dan  Pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran

## Terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan
Keuangan  Daerah.  Surakarta:  Universitas Sebelas  Maret JOM  Fekon,  Vol.  4  No.  1 (Februari) 2017 hal 1295-1309.