Penerbit: Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133 Telepon: +628156543534 E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id Website : https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Akibat Wanprestasi  (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015)
Cadhika Suryapradana a Edy Lisdiyono b
a Magister  Kenotariatan,  Universitas  17  Agustus  1945  UNTAG  Semarang ,  Indonesia .  Korespondensi  Penulis, E-mail: Cadhikasurya58@gmail.com
b Fakultas  Hukum,  Universitas  17  Agustus  1945  UNTAG  Semarang ,  Indonesia .  E-mail: cahyo- edylisdiyono@untagsmg.ac.id
Article

## Abstract
Keywords: Cancellation; Sale and
Purchase Agreement; Default.
Kata Kunci: Pembatalan; Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Wanprestasi.

## Artikel History
Received: Nov 06, 2023; Reviewed: Nov 29, 2023; Accepted: Des 20, 2023; Published: Des 20, 2023.
DOI: 10.56444/NLR
Cancellation of the Deed of Agreement on Sale and Purchase of Land Rights because  the  buyer  does  not  carry  out  payment  obligations  to  the  seller  in accordance with what has been stated in the Deed of Agreement on the Sale and  Purchase  of  Land  Rights.  The  condition for  canceling  an agreement  is that there is a breach of contract so that the party who feels aggrieved can demand cancellation of the agreement. Prosecution to cancel the agreement must  be  carried  out  through  the  court  so  that  the  person  who  cancels  the agreement is through a judge's decision. Problems in this research: (1) How to prove the party who has committed an act of breach of contract? (2) How is the deed of agreement for sale and purchase of land rights canceled by the court due to default (Case Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic  of  Indonesia  Number:  1650  K/Pdt/2015)?  (3)  What  are  the  legal consequences  for  the  parties  following  the  cancellation  of  the  deed  of agreement  for  the  sale  and  purchase  of  land  rights  by  the  court  due  to default  (Case  Study  of  Indonesian  Supreme  Court  Decision  Number:  1650 K/Pdt/2015)?  The  approach  method  used  in  this  research  is  the  normative juridical  approach  method,  the  research  specifications  used  are  analytical descriptive,  the  source  and  type  of  data  used  in  this  research  is  secondary legal data. Research results: 1) Before submitting legal action in the form of a  lawsuit  to  court,  you  are  required  to  provide  a  warning  or  summons.  It must  be  focused  on  what  obligations  are  not  fulfilled  according  to  the agreement  and  supported  by  valid  (legitimate)  evidence  to  prove  that  the breach of contract actually occurred. 2) The Panel of Judges of the Supreme Court  is  of  the  opinion  that  the  Denpasar  High  Court  was  not  wrong  and was correct, the Denpasar High Court's decision stated that Deed Number: 12, dated 4 February 2011, concerning Sale and Purchase Agreements was legally  valid,  which  was  then  canceled  due  to  default  by  the  Defendant  so that  it  had  no  legal  force.  tie.  3)  The  Supreme  Court's  decision  rejects  the Cassation  Application,  so  the  legal  consequences  for  the  parties  are:  the Defendant is declared to have committed a breach of contract; The Deed of
ISSN Print: 2722-287X
ISSN Online: 2985-3060 115-133
Sale  and  Purchase  Agreement  was  canceled  because  the  Defendant  was  in default  so  it  did  not  have  binding  legal  force;  and  Payment  of  Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) is the right of the Plaintiff and cannot be requested back.

## Abstrak
Pembatalan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  hak  atas  tanah  karena pihak  pembeli  tidak  melakukan  kewajiban  pembayaran  terhadap  pihak penjual sesuai  apa yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual  Beli  hak  atas  tanah.  Syarat  pembatalan  suatu  perjanjian  adalah  adanya wanprestasi  sehingga  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  menuntut pembatalan  perjanjian.  Penuntutan  pembatalan  perjanjian  harus  dilakukan melalui  pengadilan  sehingga  yang  membatalkan  perjanjian  adalah  melalui putusan  hakim.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini:  (1)  Bagaimana pembuktian  terhadap  pihak  yang  telah  melakukan  suatu  perbuatan wanprestasi? (2) Bagaimana pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli hak  atas  tanah  oleh  pengadilan  akibat  wanprestasi  (Studi  Kasus  Putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  1650  K/Pdt/2015)?  (3)  Bagaimana  akibat hukum  terhadap  para  pihak  setelah  batalnya  akta  perjanjian  pengikatan  jual beli hak atas tanah oleh pengadilan akibat wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI  Nomor:  1650 K/Pdt/2015)?  Metode  pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  pendekatan  yuridis  normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, sumber dan jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data hukum sekunder. Hasil penelitian:  1)  Sebelum  mengajukan  upaya  hukum  berupa  gugatan  ke pengadilan  disyaratkan  memberikan  peringatan  atau  somasi.  Harus difokuskan  kewajiban  apa  yang  tidak  dipenuhi  sesuai  perjanjian  serta didukung bukti-bukti  yang  valid  (sah)  untuk membuktikan  benar  terjadinya wanprestasi.  2)  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah dan telah benar, Putusan Pengadilan Tinggi  Denpasar  menyatakan  sah  dalam hukum Akta  Nomor: 12,  tanggal  4 Februari  2011,  tentang  Pengikatan  Jual  Beli  kemudian  dibatalkan  karena wanprestasi  oleh  Tergugat  sehingga  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat. 3) Putusan Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi, maka akibat  hukum  terhadap  para  pihak  yaitu:  Tergugat  dinyatakan  telah melakukan  wanprestasi;  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dibatalkan karena  Tergugat  wanprestasi  sehingga  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat;  dan  Pembayaran  sejumlah  Rp  2.000.000.000,00  (dua  milyar rupiah) menjadi hak Penggugat dan tidak dapat diminta kembali.
©2023;  This  is  an  Open  Acces  Research  distributed  under  the  term  of  the  Creative  Commons  Attribution Licencee ( https://Creativecommons.org/licences/by-sa/4.0 )

## A. PENDAHULUAN
Tanah  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  merupakan  sumber  daya  alam  yang  sangat diperlukan  manusia  untuk  mencukupi  kebutuhan  baik  yang  langsung  untuk  kehidupannya seperti bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat  perdagangan,  industri,  pertanian,  perkebunan,  pendidikan,  pembangunan  sarana  dan prasarana lainnya. 1
1 Suardi, “ Hukum Agraria ,” Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005, hlm. 1.
Untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  atas  kepemilikan  tanah  ada  beberapa  cara  yang  dapat dilakukan,  salah  satunya  yang  lazim  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  perbuatan  jual  beli. Melalui  proses  inilah  hak  atas  tanah  dapat  beralih  atau  berpindah  tangan  dari  satu  pihak  ke pihak yang lain.
Bahwa pengertian perjanjian jual beli atas tanah adalah suatu perjanjian dimana pihak penjual berjanji  serta  mengikatkan  dirinya  untuk  menjual  tanah  dan  menyerahkan  hak  atas  tanah (sertifikat  tanah)  yang  bersangkutan  kepada  pembeli,  sedangkan  pihak  pembeli  juga  berjanji dan  mengikatkan  dirinya  untuk  bersedia  membayar  harga  tanah  sesuai  dengan  yang  telah disepakati. 2
Dilihat  dari  cara  pembayarannya,  ada  2  (dua)  cara  yang  dapat  dilakukan  dalam  pembayaran pembelian  tanah.  Pertama,  pembelian  secara  tunai  atau cash .  Kedua,  pembelian  dengan  cara mencicil  atau  bertahap.  Kedua  cara  pembayaran  ini  memiliki  proses  dan  akibat  hukum  yang berbeda. Dalam hal jual beli tanah, pembeli dan penjual mengadakan peralihan hak atas tanah dengan didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian jual beli.
Para  pihak  dalam  proses  jual  beli  tanah  dan/atau  bangunan  melakukan  Perjanjian  Pengikatan Jual Beli (PPJB) karena beberapa alasan diantaranya sebagai berikut: 3
- Belum dapat dilakukan pembayaran terhadap objek secara penuh atau lunas;
- Berkas administrasi yang berupa surat/ dokumen objek belum dapat dilengkapi;
- Belum dapat dikuasainya objek oleh para pihak, penjual, ataupun pembeli;
- Pertimbangan mengenai nilai objek yang diperjualbelikan yang masih belum ada kesepakatan antara para pihak.
Pengertian Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menurut Herlien Budiono , yaitu perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas, sehingga PPJB ini dapat dikategorikan ke dalam perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya perjanjian utama/ pokok. 4
PPJB  biasanya  dilakukan  oleh  pengembang,  pada  umunya  dilakukan  dengan  cara  pembeli melakukan  pembayaran  secara  bertahap  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan. Sebaliknya,  para  pengembang  mengikatkan  dirinya  kepada  pembeli  untuk  menyelesaikan pembangunan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  disepakati  bersama  pula.  Dengan  demikian, merupakan suatu kewajiban bagi pembeli untuk membayar pada jadwal yang telah ditentukan, juga dapat ditetapkan suatu syarat yang bersifat timbal balik. 5
2 Boedi  Harsono,  “ Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria:  Isi  dan  Pelaksanaan ,”  Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 27.
3 Made  Ara  Denara  Asia  Amasangsa,  I  Made  Dedy  Priyanto, Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  dalam Transaksi
Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan , https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/55865/33022 , hlm. 5, diakses pada tanggal 17 Juni 2023.
4 Dewi  Kurnia  Putri,  Amin  Purnawan,  “ Perbedaan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Lunas  Dengan  Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas ,” Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm. 632.
5 Arina  Ratna  Paramita,  dkk.,  “ Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Tanah  dan Bangunan  (Studi Penelitian Pada Pengembang Kota Semarang) ,” Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm.
2.
Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya masalah-masalah dibidang hukum khususnya di Wilayah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  1650  K/Pdt/2015  berawal  pada  tahun  2011  antara  Tuan SUTIKNO  sebagai  Penjual  (Penggugat/  Pembanding/Terbanding/  Termohon  Kasasi)  dengan Tuan  HENDRA  PANGESTU  sebagai  Pembeli  (Tergugat/  Terbanding/Pembanding/  Pemohon Kasasi) melakukan transaksi jual beli hak atas tanah yang terletak di Desa Sempidi (sekarang Desa  Lukluk),  Kecamatan  Mengwi,  Kabupaten  Badung,  Provinsi  Bali.  Transaksi  jual  beli tersebut  dituangkan  oleh  para  pihak  dalam  bentuk  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  yang dibuat di hadapan Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H. Notaris di Kota Denpasar dengan nomor akta: 12 tertanggal 4 Februari 2011.
Namun sampai dengan Penjual mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada  tanggal  23  April  2014,  Pembeli  belum  juga  melakukan  pembayaran  tahap  III  terhadap Penjual.  Pembeli  baru  melakukan  pembayaran  tahap  I  dan  II  sejumlah  Rp  2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penjual. Untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 1238 KUHPerdata, Penjual  telah  mengirimkan  surat  pemberitahuan/  peringatan  sebanyak  3  (tiga)  kali  kepada Pembeli  dengan  maksud  supaya  segera  melakukan  pembayaran  tahap  III  sejumlah  Rp 4.000.000.000,00  (empat  milyar  rupiah).  Tetapi  Pembeli  juga  tidak  segera  melakukan pembayaran tahap III kepada Penjual.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor:  278/Pdt.G/2014/PN.Dps  pada  intinya: “Menyatakan  Tergugat  (Pembeli)  telah  melakukan  perbuatan  wanprestasi  terhadap  Akta Notaris  I  WAYAN  SUGITHA,  S.H.  Nomor  Akta:  12  tanggal  4  Februari  2011  tentang Pengikatan  Jual  Beli,  menyatakan  sah  dalam  hukum  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  tersebut kemudian  dibatalkan  karena  wanprestasi  oleh  Tergugat  sehingga  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat,  menghukum  Tergugat  Rekonvensi/  Penggugat  Konvensi  (Penjual)  untuk mengembalikan  uang  pembayaran  tahap  I  dan  tahap  II  yang  telah  diterima  dari  Penggugat Rekonvensi/  Tergugat  Konvensi  (Pembeli)  sebesar  Rp  2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah) secara tunai dan seketika, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.”
Penjual  (Penggugat/  Pembanding/Terbanding/  Termohon  Kasasi)  dan  Pembeli  (Tergugat/ Terbanding/Pembanding/  Pemohon  Kasasi),  keduanya  mengajukan  banding.  Pada  tingkat banding  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  Nomor:  5/PDT/2015/PT.DPS:  “Mengadili menerima  permohonan  banding  dari  Pembanding/Terbanding  semula  Penggugat  Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Dalam konvensi, dalam eksepsi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2014 Nomor: 278/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut. Dalam  pokok  perkara  memperbaiki  putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor: 278/Pdt.G/2014/PN.Dps.  untuk  menerima  dan  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk seluruhnya  termasuk  menyatakan  sah  dalam  hukum  pembayaran  tahap  I  dan  tahap  II  yang sudah  diterima  penggugat  menjadi  hak  Penggugat  dan  tidak  bisa  diminta  kembali.  Dalam rekonvensi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2014 Nomor: 278/Pdt.G/2014/PN.Dps  tersebut,  menolak  gugatan  rekonvensi  Penggugat  Rekonvensi tersebut.”
Pada tingkat kasasi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1650 K/Pdt/2015 berpendapat  bahwa:  “ Judex  Facti/ Pengadilan  Tinggi  Denpasar  tidak  salah  dan  telah  benar menerapkan  hukum,  bahwa  Tergugat  (Pembeli/  Terbanding/Pembanding/  Pemohon  Kasasi) telah disurati sebanyak 3 (tiga) kali yang menyatakan surat-surat/ dokumen telah lengkap dan siap  untuk  diproses  jual  beli  dan  peralihan  hak,  serta  tanah  yang  tumpang  tindih  (overlap) sudah  dipisahkan.  Terbukti  Tergugat  tetap  tidak  bersedia  melakukan  pembayaran  tahap  III dengan  demikian  Tergugat  dinyatakan  wanprestasi.  Maka  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tuan HENDRA PANGESTU tersebut.”
Kasus serupa yang lain, terjadi pada tahun 2018 di Wilayah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 01/Pdt.G/2020/PN.Kdl. tanggal 23 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan amar putusan: “Mengadili: Mengabulkan  gugatan  Penggugat  (Penjual)  sebagian;  menyatakan  Akta  Perikatan  Jual  Beli, Nomor:  40  tanggal  14  September  2018  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  YOHANA  SITI AMINAH  HADIJANTO,  S.H.,  M.Kn.  (Turut  Tergugat)  adalah  sah;  menyatakan  Tergugat (Pembeli)  telah  melakukan  wanprestasi  karena  tidak  melaksanakan  kekurangan  pembayaran jual beli tanah sebesar Rp 1.345.385.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Pasal 2 Akta Perikatan Jual Beli, Nomor: 40 tanggal  14  September  2018  yang  dibuat  dihadapan  Turut  Tergugat  sampai  berakhir  masa berlakunya; menyatakan Akta Perikatan Jual Beli, Nomor: 40 tanggal 14 September 2018 yang dibuat  dihadapan  Turut  Tergugat  telah  berakhir  masa  berlakunya  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  dalam  bentuk  apapun  yang  mengikat  Penggugat  dengan  Tergugat  dan  Pihak manapun; menyatakan dengan berakhirnya masa berlakunya Akta Perikatan Jual Beli, Nomor: 40 tanggal 14 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat  maka  sepenuhnya  hak  atas  tanah  obyek  sengketa  dikembalikan  kepada  Penggugat; menghukum  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  atau  siapapun  yang  mendapatkan  hak  daripadanya untuk  menyerahkan  keenam  sertipikat  obyek  sengketa  kepada  Penggugat;  memerintahkan Tergugat  untuk  menyerahkan  secara  sukarela  kepada  Penggugat  tanah  obyek  sengketa  dalam keadaan kosong yang bebas dari perikatan dan jaminan hutang piutang; menyatakan Penggugat (Penjual) dapat menjual obyek sengketa kepada Pihak Lain dan uang hasil penjualannya untuk sebagian  yaitu  sebesar  Rp  1.150.000.000,00  (satu  milyar  seratus  lima  puluh  juta  rupiah) diserahkan  kepada  Tergugat  (Pembeli)  sebagai  pengganti  uang  milik  Tergugat  yang dikeluarkan dalam pelaksanaan perikatan jual beli obyek sengketa setelah obyek sengketa laku dijual oleh Penggugat; menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan  ini;  menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  sampai  hari  ini ditetapkan sejumlah Rp 3.519.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah); menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
Wanprestasi  adalah  tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. 6 Wanprestasi atau tidak
6 Salim H.S., “ Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) ,” Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.
dipenuhinya  janji  dapat  terjadi  baik  karena  disengaja  maupun  tidak  disengaja. 7 Seorang pembeli dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  yang  berjudul “Pembatalan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  oleh  Pengadilan Akibat  Wanprestasi  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  1650 K/Pdt/2015)”.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pembuktian terhadap pihak yang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi?
2. Bagaimana pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah oleh pengadilan akibat wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015)?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak setelah batalnya akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah oleh pengadilan akibat wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015)?

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  ( normative  legal  research ).  Penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada penelitian  kepustakaan  atau  penelitian  data  sekunder  untuk  memahami  asas-asas hukum,  kaidah-kaidah  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  berkaitan  dengan pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah oleh pengadilan akibat wanprestasi.
2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  menggunakan  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/ gejala-gejala lainnya. Deskriptif artinya menggambarkan gejala hukum, melukiskan secara sistematik faktual dan akurat mengenai  pembatalan  akta  pengikatan  jual  beli  tanah  oleh  pengadilan  akibat wanprestasi,  sedangkan analitis artinya  karena  akan  dilakukan  analisis  terhadap berbagai aspek  hukum  yang  mengatur  tentang  pembatalan  akta  perjanjian  pengikatan jual beli hak atas tanah oleh pengadilan akibat wanprestasi.
3. Sumber dan Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data pustaka meliputi:
a. Bahan hukum primer
7 Ahmadi Miru, “ Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak ,” Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 74.
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  memiliki  otoritas  ( authority ), 8 bahan  hukum  tersebut  terdiri  atas  bahan  hukum  yang  mengikat  dari  sudut  norma dasar berupa KUHPerdata, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer,  serta  semua  publikasi  hukum  yang  merupakan dokumen yang tidak resmi. 9 Untuk penelitian ini, bahan hukum sekunder tersebut diperoleh  melalui  buku-buku,  jurnal  hukum,  artikel  ilmiah,  makalah,  tesis  dan disertasi yang berhubungan dengan topik penelitian.
c. Bahan hukum tersier
Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta kamus bahasa lainnya.

## 4. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan merangkum  data  melalui  studi  pustaka  dan  dokumentasi  karena  diperoleh  dari penelusuran  sejumlah  studi  kepustakaan  dan  dokumen  yang  sesuai  dengan  judul penelitian.  Kemudian  data-data  yang  sudah  diperoleh,  dirangkum  dan  disusun  agar dapat menghasilkan laporan yang baik dan mudah dimengerti.

## 5. Metode Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  pengolahan  data  dengan  tujuan  untuk  menemukan informasi  yang  berguna  supaya  dapat  dijadikan  dasar  dalam  pengambilan  keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokkan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk menemukan informasi penting dari data tersebut. Analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  kualitatif  dengan  tipe penelitian yuridis normatif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembuktian  Terhadap  Pihak  yang  Telah  Melakukan  Suatu  Perbuatan Wanprestasi
Wanprestasi atau perbuatan cidera/ ingkar janji ( breach of contract ), secara etimologis berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (dalam penelitian ini Pembeli) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri  adalah  pelaksanaan  kewajiban  yang  tidak  dipenuhi  atau  ingkar  janji  atau kelalaian  yang  dilakukan  pembeli  baik  karena  tidak  melaksanakan  apa  yang  telah diperjanjikan  maupun  melakukan  suatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukan. 10
8 Zainuddin Ali, “ Metode Penelitian Hukum ,” Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47.
9 Ibid. , hlm. 54.
10 Kristiane  Paedong,  Herts  Taunaumang,  2018, Kajian  Yuridis  Wanprestasi  Dalam  Perikatan  Dan  Perjanjian Ditinjau  Dari  Hukum  Perdata, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514/20121 , diakses pada tanggal 22 Maret 2023.
Dalam  hukum,  wanprestasi  berarti  kegagalan  dalam  memenuhi  prestasi  yang  sudah ditetapkan.  Prestasi  merupakan  suatu  hal  yang  dapat  dituntut.  Dalam  sebuah perjanjian,  umumnya  ada  satu  pihak  yang  menuntut  prestasi  kepada  pihak  lain. Berdasarkan  Pasal  1234  KUHPerdata,  prestasi  yang  dituntut  umumnya  berupa  tiga hal,  yakni  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu  dan  untuk  tidak  berbuat  sesuatu. Seperti  yang  sudah  disebutkan,  kegagalan  dalam  memenuhi  prestasi  disebut wanprestasi.  Kemudian,  ketentuan  atau  dasar  hukum  wanprestasi  dimuat  dalam KUHPerdata.
Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdata adalah kondisi dimana debitur  (dalam  penelitian  ini  Pembeli)  dinyatakan  lalai  dengan  surat  perintah  atau dengan  akta  sejenis  itu  atau  berdasarkan  kekuatan  dari  perikatan  sendiri  yaitu  bila perikatan ini mengakibatkan debitur (pembeli) harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selanjutnya, terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:
a) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
b) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Apabila  pihak  debitur  (pembeli)  melakukan  wanprestasi,  pihak  kreditur  (penjual) umumnya memberikan surat perintah atau peringatan yang menerangkan bahwa pihak debitur  (pembeli)  telah  melalaikan  kewajibannya.  Surat  ini  dikenal  dengan  surat somasi. Jonaedi  Efendi dalam Kamus  Istilah  Hukum  Populer menilai  somasi merupakan  Langkah  efektif  untuk  menyelesaikan  sengketa  sebelum  pengajuan perkara  ke  pengadilan  dilakukan.  Somasi  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan kepada  calon  tergugat  untuk  berbuat  atau  menghentikan  suatu  perbuatan  yang dituntut. 11
Pada  kasus  dalam  penelitian  ini,  pembuktian  terhadap  pihak  yang  telah  melakukan suatu  perbuatan  wanprestasi  dimulai  dengan  melihat  pokok  gugatan  dari  Tuan SUTIKNO (Penggugat) selaku Penjual atas 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Desa  Sempidi  (sekarang  Desa  Lukluk),  Kecamatan  Mengwi,  Kabupaten  Badung, Provinsi Bali berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  pada  tanggal  23  April  2014  dibawah register perkara nomor: 278/Pdt.G/2014/PN.Dps adalah gugatan wanprestasi terhadap Tuan HENDRA PANGESTU (Tergugat) selaku Pembeli tanah.
Sebelum  SUTIKNO  (Penggugat)  mengajukan  gugatan,  pada  tahun  2011  SUTIKNO (Penggugat) dan HENDRA PANGESTU (Tergugat) telah melakukan suatu perjanjian
11 Tim Hukumonline, “ Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya ,” 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/ , diakses pada tanggal 22 Maret 2023.
yang dituangkan dalam akta otentik berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat  di  hadapan  Notaris  I  WAYAN  SUGITHA,  S.H.,  Notaris  di  Denpasar,  Akta Nomor: 12, tanggal 4 Februari 2011.
Dalam  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  tersebut  menjelaskan  bahwa  Penggugat dan  Tergugat  melakukan  transaksi  jual  beli  atas  11  (sebelas)  bidang  tanah  dengan harga keseluruhan sejumlah Rp 27.235.500.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), mengenai metode dan waktu pembayaran tersebut  dilakukan  secara  bertahap  sebagaimana  tertulis  dalam  Pasal  1  yaitu  sebagai berikut:
a) “Tahap  I  (pertama)  sejumlah  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  telah dibayar oleh Tergugat selaku Pembeli kepada Penggugat selaku Penjual sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
b) Tahap  II  (kedua)  sejumlah  Rp  1.700.000.000,00  (satu  milyar  tujuh  ratus  juta rupiah)  dibayar  oleh  Tergugat  selaku  Pembeli  kepada  Penggugat  selaku  Penjual pada  saat  penandatanganan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  tanggal  4 Februari 2011;
c) Tahap  III  (ketiga)  sejumlah  Rp  4.000.000.000,00  (empat  milyar  rupiah),  akan dibayar  oleh  Tergugat  selaku  Pembeli  setelah  Penggugat  selaku  Penjual melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk dapat dilaksanakannya proses jual beli atas 11 (sebelas) bidang tanah tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang (selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dari penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli);
d) Tahap  IV  (keempat)  sejumlah  Rp  21.235.500.000,00  (dua  puluh  satu  milyar  dua ratus  tiga  puluh  lima  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  akan  dibayar  oleh  Tergugat selaku  Pembeli  kepada  Penggugat  selaku  Penjual  selambat-lambatnya  6  (enam) bulan  terhitung  sejak  proses  jual  beli  dilaksanakan  dihadapan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah yang berwenang.”
Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua  milyar  rupiah).  Namun  setelah  semua  dokumen  untuk  proses  jual  beli  lengkap, Tergugat  sampai  saat  gugatan  Penggugat  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Denpasar belum juga membayar kewajibannya yaitu pembayaran tahap III (ketiga) sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
Untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  1238  KUHPerdata  Penggugat  telah  mengirimkan Surat Pemberitahuan/ Peringatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu Surat Pemberitahuan/ Peringatan  ke  I  (kesatu)  pada  tanggal  6  Februari  2012,  Surat  Pemberitahuan/ Peringatan  ke  II  (kedua)  pada  tanggal  10  September  2012  dan  Surat  Pemberitahuan/ Peringatan  ke  III  (ketiga)  pada  tanggal  18  September  dan  Surat  Pemberitahuan/ Peringatan terakhir pada tanggal 20 September 2012, namun Tergugat selaku Pembeli tidak pernah merespon niat baik dari Penggugat selaku Penjual. Penggugat juga telah meminta bantuan Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H. untuk mencoba membicarakan
perihal pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, namun tidak membuahkan hasil.
Penggugat  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya  untuk  menegaskan  bahwa  Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda  P-1  sampai  dengan  P-13.  Selain  mengajukan  bukti  surat,  untuk  membuktikan dalil  gugatannya  Penggugat  juga  mengajukan  2  (dua)  orang  saksi.  Saksi  ke-1, bernama  NI  KOMANG  YUDISANI,  S.H.  dan  Saksi  ke-2,  bernama  YOHANES TEYSERAN.
Untuk  menyatakan  salah  satu  pihak  melakukan  wanpretasi  maka  disyaratkan memberikan  peringatan  atau  somasi  kepada  pelakunya  sebelum  mengajukan  upaya hukum  berupa  gugatan  ke  pengadilan.  Saat  akan  melakukan  upaya  hukum  harus difokuskan  kewajiban  apa  yang  tidak  dipenuhi  sesuai  perjanjian,  dengan  demikian fokus pembuktiannya mengungkapkan kebenaran kewajiban yang tidak terlaksana itu, jangan  salah  sasaran  dan  jangan  membias  kepada  hal-hal  yang  tidak  substansial. Tentunya  harus  ada  bukti-bukti  yang valid (sah)  membuktikan  benar  terjadinya wanprestasi.  Maka  untuk  ketepatan  alat-alat  bukti  yang  harus  digunakan  harus merujuk kepada Pasal 1866 KUHPerdata Jo. Pasal 164 HIR/ 284 Rbg dimana alat-alat bukti terdiri dari:
a) Bukti tertulis;
b) Saksi
c) Persangkaan;
d) Pengakuan;
e) Sumpah.
Dalam  perkara  wanprestasi  dipersyaratkan  adanya  perjanjian  yang  terlebih  dahulu ada,  untuk  itu  perjanjian  harus  dijadikan  bukti  di  persidangan.  Perjanjian  itu  yang menerangkan  benar  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  telah  disepakati  dan  telah diingkari  oleh  salah  satu  pihak.  Alat  bukti  tertulis  lebih  diutamakan  dibandingkan bukti  saksi,  utamanya  adalah  akta  otentik.  Oleh  karena  itu  surat-surat  berkaitan dengan  suatu  perbuatan  hukum  harus  dibuat  dan  disimpan  dengan  baik  sebagai antisipasi jika diperlukan untuk pembuktian. Terkait dengan alat bukti yang lain tetap dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk  dijadikan  pendukung  atau menguatkan. Dan saksi yang dihadirkan jangan sampai memberikan keterangan yang bertolak  belakang  dengan  bukti  tertulis.  Demikian  pula  jangan  sampai  keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lain saling bertentangan atau bahkan saling bantah membantah. 12
2. Pembatalan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Hak  atas  Tanah  oleh Pengadilan  Akibat  Wanprestasi  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015)
12 Litigasi.co.id., “ Pembuktian Adanya Wanprestasi ,” 2021. https://www.litigasi.co.id/posts/pembuktian-adanya- wanprestasi , diakses pada tanggal 24 Maret 2023.
Pembatalan perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila: 13
a) Perjanjian yang dibuat melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPerdata, yaitu perjanjian tersebut  lahir  karena  adanya  cacat  kehendak  ( wilsgebreke )  antara  lain  karena kekhilafan,  paksaan  atau  penipuan,  atau  karena  ketidakcakapan  pihak  dalam perjanjian  ( ombekwaamheid ),  sehingga  berakibat  perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan ( vernietigbaar ).
b) Perjanjian  yang  dibuat  melanggar  syarat obyektif  sahnya  perjanjian  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  1320  Ayat  (3)  dan  Ayat  (4),  perjanjian  dibuat  tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak diperbolehkan seperti  bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum ( nietig ).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPerdata, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi  akan  menghapus  perikatan  dan  membawa  segala  sesuatu  pada  keadaan semua seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat  pembatalan  suatu  perjanjian  adalah  adanya  wanprestasi,  dimana  wanprestasi selalu  dianggap  sebagai  syarat  batal  dalam  suatu  perjanjian  sehingga  pihak  yang merasa  dirugikan  karena  pihak  lain  wanprestasi  dapat  menuntut  pembatalan perjanjian.  Penuntutan  pembatalan  perjanjian  harus  dilakukan  melalui  pengadilan sehingga  yang  membatalkan  perjanjian  adalah  melalui  putusan  hakim  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  1266  KUHPerdata.  Menurut Subekti ,  pembatalan  perjanjian  dapat dilakukan  dengan  du  acara  yaitu  dengan cara aktif,  yaitu  langsung  dengan  menuntut pembatalan  di  muka  hakim  atau  dengan  cara  pembelaan,  yaitu  menunggu  sampai digugat  di  depan  hakim  untuk  memenuhi  perjanjian  dan  baru  mengajukan  alasan mengenai kekurangan perjanjian itu. 14
Berdasarkan  penelitian  pada  kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor:  1650  K/Pdt/2015,  Penggugat  (pemilik  tanah)  mengajukan  gugatan  terhadap Tergugat  (pembeli  tanah)  sebagaimana  surat  gugatan  Penggugat  tertanggal  22  April 2014  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  pada tanggal 23 April 2014 dengan register perkara nomor: 278/Pdt.G/2014/PN.Dps karena sebelumnya Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan/ Peringatan sebanyak 4  (empat)  kali  yaitu  Surat  Pemberitahuan/  Peringatan  ke  I  (kesatu)  pada  tanggal  6 Februari  2012,  Surat  Pemberitahuan/  Peringatan  ke  II  (kedua)  pada  tanggal  10 September 2012 dan Surat Pemberitahuan/ Peringatan ke III (ketiga) pada  tanggal 18 September dan Surat Pemberitahuan/ Peringatan terakhir pada tanggal  20 September 2012,  namun  Tergugat  selaku  Pembeli  tidak  pernah  merespon  niat  baik  dari Penggugat selaku Penjual. Penggugat juga telah meminta bantuan Notaris I WAYAN
13 Yulia  Dewitasari,  Putu  Tuni  Cakabawa  L., Akibat  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian , Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.
14 P.N.H. Simanjuntak, “ Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia ,” Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 347.
SUGITHA,  S.H.  untuk  mencoba  membicarakan  perihal  pemenuhan  kewajiban Tergugat kepada Penggugat, namun tidak membuahkan hasil.
Dalam  gugatannya,  Penggugat  mendalilkan  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa: “Penggugat  dan  Tergugat  telah  melakukan  suatu  perjanjian  yang  dituangkan  dalam akta  otentik  berupa  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  yang  dibuat  di  hadapan Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H., Notaris di Denpasar, Akta Nomor: 12, tanggal 4 Februari  2011,  didalam  akta  tersebut  dijelaskan  bahwa  pembayaran  tanah  tersebut dilakukan  dengan  cara  bertahap  sebanyak  4  (empat)  kali  pembayaran.”  Penggugat telah  menerima  pembayaran  sebanyak  2  (dua)  kali  yaitu  pembayaran  tahap  I (pertama) sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap II  (kedua)  sejumlah  Rp  1.700.000.000,00  (satu  milyar  tujuh  ratus  juta  rupiah). Mengenai pembayaran tahap III (ketiga) sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)  akan  dibayarkan  setelah  Penggugat  melengkapi  dokumen-dokumen  yang diperlukan  untuk  proses  jual  beli  tanah  tersebut  atau  selambat-lambatnya  3  (tiga) bulan setelah penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan pembayaran tahap IV (keempat) sejumlah Rp 21.235.500.000,00 (dua puluh satu milyar dua ratus tiga  puluh  lima  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  akan  dibayar  oleh  Tergugat  kepada Penggugat  selambat-lambatnya  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak  proses  jual  beli dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang.
Dalam  akta  tersebut  juga  dijelaskan  bahwa  terdapat  tanah  yang  tumpang  tindih (overlap).  Namun,  setelah  dilakukannya  pengukuran  ulang  dari  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Badung,  tanah  yang  tumpang  tindih  (overlap)  tersebut  tidak  diikutkan dalam  jual  beli.  Setelah  1  (satu)  tahun  dari  penandatanganan  akta  tersebut  Tergugat tidak  melaksanakan  kewajibannya,  maka  Penggugat  mengirim  surat  peringatan kepada Tergugat sampai sebanyak 4 (empat) kali, tetapi Tergugat juga tidak ada niat untuk  melaksanakan  kewajibannya.  Maka  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum, Penggugat  mengajukan  gugatan  wanprestasi  terhadap  Tergugat  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  Denpasar.  Majelis  Hakim  melakukan  upaya  mediasi  untuk mendamaikan  kedua  belah  pihak  berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2008  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  namun  usaha  perdamaian  tersebut  tidak  berhasil, kemudian  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh Penggugat.  Atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  mengajukan  jawaban  secara tertulis  beserta  gugatan  rekonpensi  (gugatan  balik)  terhadap  Penggugat  yang  pada prinsipnya:  “Tergugat  menolak  seluruh  dalil-dalil  gugatan  yang  diajukan  oleh penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.”
Tergugat  mendalilkan  dalam  jawabannya  bahwa:  “Setelah  dalam  tenggang  waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Akta dan penggugat telah melengkapi  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  maka  Tergugat  berkewajiban melakukan  pembayaran  tahap  III  (ketiga)  sejumlah  Rp  4.000.000.000,00  (empat milyar rupiah) kepada pihak Penggugat. Mengacu pada Pasal 1 huruf c Akta Notaris, Nomor:  12 tanggal  4  Februari  2011 tentang  Pengikatan  Jual  Beli  tersebut  kewajiban
Penggugat untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk proses jual beli adalah selambat-lambatnya  tanggal  4  Mei  2011,  namun  faktanya  Penggugat  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  karena  dokumen  yang  semestinya  diperlukan  untuk  proses jual  beli  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  Penggugat.  Terbukti  Penggugat  mengakui  dalam suratnya  yang  ditujukan  kepada  Tergugat,  perihal  Pembayaran  Tahap  III  (ketiga), Harga  Jual  Beli,  tertanggal  26  September  2012  belum  dapat  menyelesaikan kewajibannya atas sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 676/Desa Lukluk, luas: 1.520 m 2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi).”
Tergugat mengatakan bahwa: “Tindakan Penggugat pada tanggal 29 Desember 2012 melakukan  peralihan  hak  yang  dilakukan  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  Kabupaten  Badung  PUTU  TRISNA  ROSILAWATI,  S.H.  atas  11  (sebelas) sertipikat tanah yang dijadikan objek jual beli dalam Akta Notaris, Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2011 tentang Pengikatan Jual Beli, dimana peralihan hak atas 11 (sebelas) sertipikat  tanah  saat  ini  menjadi  12  (dua  belas)  sertipikat  dilakukan  tanpa sepengetahuan  dan  persetujuan  dari  Tergugat  adalah  perbuatan  wanprestasi  terhadap Akta  Notaris  dan  tindakan  Penggugat  tersebut  memiliki  resiko  terjadinya  peralihan hak  yang  belum  tentu  diatasnamakan  Penggugat.  Tentunya  atas  adanya  resiko peralihan  hak  kepada  yang  tidak  berhak  memiliki  potensi  terjadinya  sengketa  yang nantinya  akan  mengakibatkan  kerugian  pada  pihak  Tergugat  selaku  Pembeli  itikad baik yang telah melakukan Pengikatan Jual Beli dengan Penggugat.” Atas pemecahan dan  peralihan  menjadi  atas  nama  Penggugat  berakibat  pada  berubahnya  wilayah administratif dari Desa Sempidi sekarang telah berubah menjadi wilayah administratif Desa  Lukluk,  terindikasi  Penggugat  akan  mengaburkan  objek  jual  beli  yang menyebabkan kerugian bagi Tergugat selaku Pembeli itikad baik.
Untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  mengajukan  37  (tiga  puluh tujuh)  surat  bukti  tertulis  yang  diberi  tanda  P-1  sampai  dengan  P-37.  Selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi ke- 1  bernama:  NI  KOMANG  YUDISANI,  S.H.,  Saksi  ke-2  bernama:  YOHANES TEYSERAN.  Begitu  pula  terhadap  Tergugat  untuk  membuktikan  dalil  bantahannya mengajukan 3 (tiga) surat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan juga mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi ke-1 bernama: Dra. HERIAWATI, Saksi ke- 2 bernama: I MADE WEDARMA.
Majelis  Hakim  telah  melakukan  pemeriksaan  setempat  di  lokasi  tanah  sengketa  dan hasilnya  sebagaimana  tergambar  dan  tersebut  secara  lengkap  dalam  berita  acara pemeriksaan setempat.
Dalam  pertimbangan  hukumnya,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Denpasar menemukan  fakta  bahwa:  “Pembayaran  tahap  I  (pertama)  dan  tahap  II  (kedua) sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) (bukti T-2 dan T-3) telah dibayar oleh Tegugat, tetapi untuk pembayaran tahap III (ketiga) dan tahap IV (keempat) tidak dilaksanakan  oleh  Tergugat  dengan  alasan  karena  Penggugat  belum  melengkapi
seluruh  dokumen  yang  disyaratkan  untuk  peralihan  balik  nama  dari  atas  nama Penggugat  menjadi  atas  nama  Tergugat  atau  yang  ditunjuk  oleh  Tergugat  dan  juga karena adanya pengrucutan/ pengurangan luas tanah akibat pemecahan sertipikat dan overlap terhadap  luas  tanah,  sehingga  tanah  menjadi  tidak  pasti.  Bahwa  atas  adanya masalah  tentang  kelengkapan  dokumen  dan  adanya  tanah  yang overlapping tersebut Penggugat  telah  mengirim  surat  kepada  Tergugat  dan  pada  Notaris  I  WAYAN SUGITHA,  S.H.  pada  tanggal  6  Februari  2012,  10  September  2012,  18  September 2012  dan  26  September  2012  dan  surat  tersebut  telah  diterima  oleh  Tergugat  yang dibuktikan  dengan  adanya  tanda  terima  (bukti  P-1  s/d  P-11),  surat  pemberitahuan tersebut  dijawab  oleh  Tergugat  dengan  adanya  surat  tertanggal  6  September  2012 (bukti P-12) yang menerangkan bahwa Tergugat belum mau membayar dengan alasan overlapping ,  walaupun  sikap  Tergugat  telah  diingatkan  oleh  I  WAYAN  SUGITHA,
S.H.  selaku  Notaris  agar  Tergugat  untuk  segera  membayar  tahap  III  (ketiga)  karena semua dokumen telah lengkap dan sudah bisa diproses untuk jual beli dan peralihan hak  menjadi  atas  nama  Tergugat  dan  mengenai  tanah  yang overlapping telah dipisahkan,  sehingga  bisa  dilakukan  perhitungan  pembayaran  (bukti  P-34),  tapi Tergugat tetap tidak bersedia melakukan pembayaran untuk tahap III (ketiga).”
Bahwa  dari  fakta  di  persidangan,  maka  secara  hukum  Tergugat  telah  melakukan “tidak  memenuhi  prestasi  untuk  pembayaran  tahap  III  (ketiga)”  maka  secara  hukum Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan Penggugat berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata  berhak  mengajukan  pembatalan  akan  perjanjian  yang  telah dilakukannya,  oleh  karenanya  Akta  Notaris  I  WAYAN  SUGITHA,  S.H.,  Notaris  di Denpasar,  Nomor:  12,  tanggal  4  Februari  2011,  tentang  Pengikatan  Jual  Beli dibatalkan  karena  hukum  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat,  dengan  alasan dan  pertimbangan  hukum  tersebut  petitum  gugatan  Penggugat  nomor  2  (dua)  dan nomor  3  (tiga)  wajib  untuk  dikabulkan  yaitu  “Menyatakan  hukum  Tergugat  telah melakukan  perbuatan  wanprestasi  terhadap  Akta  Notaris  I  WAYAN  SUGITHA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Denpasar, Akta Nomor: 12, tanggal 4 Februari 2011, tentang  Pengikatan  Jual  Beli”  dan  “Menyatakan  sah  dalam  hukum  Akta  Notaris  I WAYAN  SUGITHA,  Sarjana  Hukum,  Notaris  di  Kota  Denpasar,  Akta  Nomor:  12, tanggal  4  Februari  2011,  tentang  Pengikatan  Jual  Beli  kemudian  dibatalkan  karena wanprestasi oleh Tergugat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
Sebagaimana  pertimbangan  hukum  dalam  gugatan  konpensi,  bahwa  Penggugat Rekonpensi/  Tergugat  Konpensi  (Tergugat)  secara  hukum  telah  dinyatakan  terbukti melakukan  wanprestasi  atas  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  tersebut,  maka secara  hukum  Penggugat  Rekonpensi/  Tergugat  Konpensi  tidak  memiliki  hak  atas tanah  obyek  sengketa,  oleh  karenanya  petitum  gugatan  Penggugat  Rekonpensi/ Tergugat Konpensi wajib secara hukum dinyatakan ditolak.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  (perkara  nomor:  5/PDT/2015/PT.DPS) menimbang  bahwa:  “Menurut  Pasal  1266  KUHPerdata  khususnya  Pasal  1267 KUHPerdata  dinyatakan  pada  pokoknya  bahwa  apabila  sesuatu  perjanjian/  perikatan
tidak  dilaksanakan,  dapat  memilih  ia  jika  apakah  hal  itu  masih  dapat  dilaksanakan, akan  memaksa  pihak  lain  untuk  memenuhi  perjanjian,  atau  ia  akan  menuntut pembatalan  perjanjian  disertai  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga.  Putusan Pengadilan  Tinggi  Denpasar  adalah  menguatkan  dan  memperbaiki  Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor: 278/Pdt.G/2014/PN.Dps dengan menyatakan sah dalam  hukum  Akta  Notaris  I WAYAN  SUGITHA,  Sarjana  Hukum,  Notaris  di  Kota Denpasar,  Akta  Nomor:  12,  tanggal  4  Februari  2011,  tentang  Pengikatan  Jual  Beli kemudian  dibatalkan  karena  wanprestasi  oleh  Tergugat  sehingga  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  (perkara  nomor:  1650  K/pdt/2015)  berpendapat bahwa: “Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah dan telah benar menerapkan hukum karena Tergugat telah disurati sebanyak 4 (empat) kali yang menyatakan surat-surat/ dokumen  telah  lengkap  dan  siap  untuk  diproses  jual  beli  dan  peralihan  hak,  serta tanah overlapping sudah dipisahkan. Tergugat tebukti tetap tidak bersedia melakukan pembayaran  tahap  III  (ketiga)  dengan  demikian  Tergugat  dinyatakan  wanprestasi. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan/atau undang-undang,  maka  permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Kasasi (Tergugat) tersebut ditolak.”
3. Akibat  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Setelah  Batalnya  Akta  Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah oleh Pengadilan Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015)
Akibat pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdata. Akibat hukum  pada  pembatalan  perjanjian  adalah  pengembalian  pada  posisi  semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. 15 Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat  dari  dua  aspek.  Pertama,  pembatalan  terhadap  perjanjian  yang  melanggar syarat-syarat  subyektif  sahnya  perjanjian  sehingga  perjanjian  dapat  dibatalkan  dan kedua  adalah  pembatalan  terhadap  perjanjian  yang  melanggar  syarat  obyektif perjanjian yang batal demi hukum. 16
Pada  tingkat  kasasi,  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  perkara  nomor:  1650 K/Pdt/2015  menjatuhkan  putusan  yang  berbunyi:  “Menolak  permohonan  kasasi  dari Pemohon Kasasi Tuan HENDRA PANGESTU tersebut.”
Definisi  dan  arti  kata  Menolak  Permohonan  kasasi  adalah  pernyataan  yang menetaokan  status  permohonan  terhadap  kasasi  menjadi  ditolak.  Istilah  ini  dapat ditemukan dalam amar putusan pada tingkat kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung.  Dengan  ditolaknya  Permohonan  Kasasi,  secara  umum  putusan  yang  berlaku
15 Agus  Yudha  Hernoko,  “ Hukum  Perjanjian  Atas Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersil ,”  Kencana,  Jakarta, 2010, hlm. 294.
16 Yustinus  Hura,  “ Akibat  Hukum  Pembatalan  Perjanjian  Oleh  Para  Pihak  Menurut  KUHPerdata ,”  2022. https://logikahukum.com/akibat-hukum-pembatalan-perjanjian-oleh-para-pihak-menurut-kuhperdata/ , diakses pada tanggal 13 Juni 2023.
ialah  putusan  sebelumnya  kecuali  melalui  Putusan  Kasasi  dilakukan  perbaikan. 17 Maka  akibat  hukum  terhadap  para  pihak  setelah  batalnya  akta  perjanjian  pengikatan jual beli oleh pengadilan akibat wanprestasi mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar,  Nomor:  5/PDT/2015/PT.DPS.  yang  pada  intinya  dalam  amar  putusannya adalah:
a) “Menyatakan  secara  hukum  bahwa  Tergugat  (Pembeli  tanah)  telah  melakukan wanprestasi;
b) Menyatakan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli,  Akta  Nomor:  12  tanggal  4 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H. adalah sah  menurut  hukum  kemudian  dibatalkan  karena  Tergugat  (Pembeli  tanah) wanprestasi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c) Menyatakan  bahwa  pembayaran  tahap  I  (pertama)  dan  tahap  II  (kedua)  dengan total pembayaran sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Tergugat (Pembeli  tanah)  yang  sudah  diterima  Penggugat  (Penjual  tanah)  adalah  menjadi hak Penggugat dan tidak dapat diminta kembali.”

## E. PENUTUP
Berdasarkan  gambaran  kasus  posisi,  masalah  hukum,  ringkasan  putusan  dan  pertimbangan hukum majelis hakim, serta analisis yang diuraikan, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Dalam penelitian ini pihak pembeli tanah melakukan wanprestasi, pihak penjual tanah umumnya memberikan surat perintah atau peringatan yang menerangkan bahwa pihak pembeli telah  melalaikan  kewajibannya.  Surat  ini  dikenal  dengan  surat  somasi.  Terkait  somasi, menerangkan  bahwa  si  berutang  (pembeli  tanah)  dinyatakan  lalai  dengan  surat  perintah  atau dengan  akta  sejenis  itu  atau  berdasarkan  kekuatan  dari  perikatan  sendiri  yaitu  perikatan  ini mengakibatkan  pembeli  tanah  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang  ditentukan. Jonaedi  Efendi dalam  Kamus  Istilah  Hukum  Populer  menilai  somasi  merupakan  Langkah efektif  untuk  menyelesaikan  sengketa  sebelum  pengajuan  perkara  ke  pengadilan  dilakukan. Somasi  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  calon  tergugat  untuk  berbuat  atau menghentikan suatu perbuatan yang dituntut. Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak  atas  tanah  oleh  Pengadilan  akibat  wanprestasi  pada  dasarnya  pihak  penjual  tanah menuntut  apa  yang  sudah  diperjanjikan  dalam  Akta  Notaris,  Nomor:  12  tersebut.  Didalam Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi  perjanjian,  ataukah  ia  akan  menuntut  pembatalan  perjanjian,  disertai  penggantian biaya kerugian dan bunga”. Ada 2 (dua) cara pembatalan perjanjian yaitu Pertama, pembatalan perjanjian  dapat  dilakukan  dengan  kesepakatan  para  pihak.  Kedua,  pembatalan  perjanjian dilakukan  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri.  Dalam  Putusan  Mahkamah Agung Nomor: 1650 K/Pdt/2015 terbukti bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat) telah menerima surat  sebanyak  4  (empat)  kali  dari  Termohon  Kasasi  (Penggugat)  yang  menyatakan  surat- surat/  dokumen-dokumen  telah  lengkap  dan  siap  untuk  diproses  jual  beli  dan  peralihan  hak, serta  tanah  yang  tumpang  tindih  (overlapping)  telah  dipisahkan  namun  Pemohon  Kasasi
17 Kamus Hukum Online Indonesia, https://kamushukum.web.id/arti-kata/menolak-permohonan- kasasi/#:~:text=Dengan%20ditolaknya%20Permohonan%20Kasasi%2C%20secara,
melalui%20
Putusan%20Kasasi%20dilakukan%20perbaikan , diakses pada tanggal 15 Juni 2023.
(Tergugat)  tetap  tidak  bersedia  melakukan  pembayaran  tahap  III  (ketiga)  dengan  demikian Pemohon  Kasasi  (Tergugat)  terbukti  telah  melakukan  wanprestasi.  Mahkamah  Agung berpendapat  bahwa  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  dalam  perkara a  quo tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh  Pemohon  Kasasi  (Tergugat)  dinyatakan  ditolak  dan  kepastian  hukum  mengenai pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut mengacu pada Putusan sebelumnya yaitu  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar,  Nomor:  5/PDT/2015/PT.DPS  karena  setelah diputusnya upaya hukum Kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung perkara nomor: 1650 K/Pdt/2015,  para  pihak tidak mengajukan  upaya  hukum  Peninjauan  Kembali.  Akibat  hukum terhadap  para  pihak  setelah  batalnya  akta  pengikatan  jual  beli  mengacu  pada  Putusan Pengadilan  Tinggi  Denpasar,  Nomor:  5/PDT/2015/PT.DPS  yaitu  terhadap  pihak  pembeli selaku  Tergugat  dinyatakan  secara  hukum  telah  melakukan  perbuatan  wanprestasi, dibatalkannya  Akta  Perjanjian  Jual  Beli,  Nomor:  12  tanggal  4  Februari  2011  karena wanprestasi  sehingga  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  uang  pembayaran tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) dengan total sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)  menjadi  milik  pihak  penjual  selaku  Penggugat  dan  tidak  dapat  diminta  kembali. Sedangkan  terhadap  pihak  penjual  selaku  Penggugat  setelah  dibatalkan  Akta  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  tersebut  akibat  Tergugat  wanprestasi  maka  Penggugat  secara  hukum memiliki hak atas objek sengketa tersebut dan uang pembayaran tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) dengan total sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) menjadi milik pihak penjual selaku Penggugat.
Berdasaran pembahasan dan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran dari penulis adalah: Para pihak yang melakukan transaksi jual beli tanah khususnya untuk cara pembayaran yang tidak  dilakukan  secara  lunas  atau  bertahap  sehingga  dibuatnya  perjanjian  pendahuluan  yaitu Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  yang  berbentuk  Akta  Notariil,  harus  betul-betul  paham  apa yang  dimaksud  dengan  perbuatan  wanprestasi  supaya  dapat  mencegah  atau  meminimalisir terjadinya  perbuatan  tersebut,  supaya  para  pihak  dapat  saling  menghormati  dan  menepati perjanjian  yang  telah  mereka  buat  dengan  semestinya.  Langkah  pembatalan  Akta  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  tersebut  oleh  Penggugat  telah  tepat  karena  melalui  tahapan  yang  diatur oleh  hukum.  Seperti  melakukan  somasi  sebanyak  4  (empat)  kali  untuk  mengingatkan  serta menyatakan  bahwa  Tergugat  telah  lalai  atau  tidak  menepati  janjinya  sebelum  mengajukan gugatan  wanprestasi  ke  Pengadilan  Negeri  Denpasar.  Dengan  demikian  Majelis  Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan wanprestasi. Alangkah baiknya dalam membuat perjanjian pengikatan jual beli juga diatur mengenai resiko syarat  batalnya  perjanjian  tersebut  sehingga  menjadi  jelas  antara  hak  dan  kewajiban  para pihak,  dalam  hal  ini  mengenai  uang  pembayaran  yang  sudah  diterima  pihak  penjual, seharusnya dalam akta perjanjian dijelaskan pula bahwa apabila dikemudian hari ketika terjadi batal  transaksi  jual  beli  ini  maka  uang  yang  sudah  diterima  pihak  penjual  agar  menjadi  hak pihak siapa atau bisa juga diatur dengan persentase dalam pembagiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali, Zainuddin, “ Metode Penelitian Hukum ,” Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Harsono,  Boedi,  “ Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria:  Isi  dan Pelaksanaan ,” Djambatan, Jakarta, 2003.
Hernoko,  Agus  Yudha,  “ Hukum  Perjanjian  Atas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersil ,” Kencana, Jakarta, 2010.
Miru, Ahmadi, “ Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak ,” Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
Salim H.S., “ Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) ,” Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Simanjuntak, P.N.H., “ Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesoa ,” Djambatan, Jakarta, 2007.
Suardi, “ Hukum Agraria ,” Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Herziene Inlandsch Reglement (HIR).
Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Negara  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
_______________________,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  37  tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 1650 K/Pdt/2015.
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara Nomor: 5/PDT/2015/PT.DPS.
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 278/Pdt.G/2014/PN.Dps.
Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2020/PN.Kdl.

## JURNAL
Arina  Ratna  Paramita,  dkk.,  “ Wanprestasi  dalam  Perjanjian Pengikatan Jual  Beli Tanah  dan Bangunan  (Studi  Penelitian  Pada  Pengembang  Kota  Semarang) ,”  Diponegoro  Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
Dewi  Kurnia  Putri,  Amin  Purnawan,  “ Perbedaan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Lunas Dengan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Tidak  Lunas ,”  Jurnal  Akta  Vol.  4  No.  4 Desember 2017.
Yulia  Dewitasari,  Putu  Tuni  Cakabawa  L.,  “ Akibat  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Dalam Perjanjian  Apabila  Terjadi  Pembatalan  Perjanjian ,”  Bagian  Hukum  Bisnis  Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## LAMAN WEBSITE/ INTERNET
Kamus Hukum Online Indonesia, https://kamushukum.web.id/arti-kata/menolak- permohonankasasi/#:~:text=Dengan%20ditolaknya%20Permohonan%20Kasasi%2C%2 0secara,melalui%20Putusan%20Kasasi%20dilakukan%20perbaikan , diakses pada tanggal 15 Juni 2023.
Kristiane  Paedong,  Herts  Taunaumang,  “ Kajian  Yuridis  Wanprestasi  Dalam  Perikatan  Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata,” 2018. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514/20121 , diakses pada tanggal 22 Maret 2023.
Litigasi.co.id., “ Pembuktian Adanya Wanprestasi ,” 2021.
https://www.litigasi.co.id/posts/pembuktian-adanya-wanprestasi ,  diakses  pada  tanggal 24 Maret 2023.
Made  Ara  Denara  Asia  Amasangsa,  I  Made  Dedy  Priyanto,  Artikel  Jurnal,  “ Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  dalam  Transaksi  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau Bangunan ,”
https://ojs.unud.ac.id/
index.php/kerthasemaya/article/download/55865/33022 ,  diakses  pada  tanggal  17  Juni 2023.
Tim  Hukumonline,  “ Pengertian  Wanprestasi,  Akibat,  dan  Cara  Menyelesaikannya ,  2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi- lt62174878376c7/ , diakses pada tanggal 22 Maret 2023.
Yustinus  Hura,  “ Akibat  Hukum  Pembatalan  Perjanjian  Oleh  Para  Pihak  Menurut KUHPerdata ,”  2022. https://logikahukum.com/akibat-hukum-pembatalan-perjanjian- oleh-para-pihak-menurut-kuhperdata/ , diakses pada tanggal 13 Juni 2023.