## KAPABILITAS PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
EKO HIDAYAT Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Email: eko_hidayat@yahoo.com
Abstrak: Penyelenggaraan  pemerintahan  negara  Republik  Indonesia  harus  berdasarkan  atas prinsip  kedaulatan  rakyat  dan  prinsip  negara  hukum.  Berdasarkan  prinsip-prinsip  tersebut, maka  segala  bentuk  keputusan  dan  tindakan  aparatur  penyelenggara  pemerintahan  dengan demikian  harus  berdasarkan  atas  kedaulatan  rakyat  dan  hukum,  dan  tidak  berdasarkan kekuasaan  yang  melekat  pada  kedudukan  aparatur  penyelenggara  pemerintahan  itu  sendiri. Pengawasan terhadap Keputusan Pemerintahan merupakan pengujian apakah setiap individu yang  terlibat  telah  diperlakukan  sesuai  dengan  hukum  dan  memperhatikan  prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan administrasi  yang  independen.  Karena  itu,  sistem,  proses  dan  prosedur  penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan negara dan pembangunan harus diatur oleh  produk  hukum.  Produk  hukum  inilah  berupa  Undang-undang  Administrasi Pemerintahan. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam sebuah Undang-Undang adalah elemen  penting  dari  sebuah  negara  yang  memiliki  budaya  hukum  yang  berkembang  tinggi, terutama  jika  Keputusan  Pemerintahan  yang  dibuat  oleh  Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus selalu berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.
Kata Kunci: Kapabilitas, TUN, Peradilan

## A. PENDAHULUAN
Peradilan  TUN  dibentuk  dengan  teori sebagai upaya untuk mengadakan pengawasan atas kekuasaan administrasi yang ditempuh dengan  baik  melalui  legislatif  ( Legislative control ) yang dilakukan oleh parlemen, maupun eksekutif  ( Executif  Control )  yang  dilakukan eksekutif
berdasarkan kewenangan pengawasan  hierarki  dan  pengawasan melalui  peradilan  ( Judicial  Control ).
Adapun  pengawasan  atas  kekuasaan administrasi  melalui  peradilan  dalam  arti luas, terdapat beberapa cara yaitu dengan: 1
1 R.  Soegijatno  Tjakranegara, Hukum  Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia ,
1.  Pembentukan  peradilan  administrasi yang  berdiri  sendiri  lepas  dari  peradilan umum,  khusus  untuk  mengadili  perkara administrasi.
2.  Penyerahan  peradilan  untuk  perkara administrasi kepada peradilan umum.
3. Pembentukan peradilan untuk menyelesaikan perkara administrasi tertentu, baik di dalam maupun  di  luar  badan  administrasi  Tata Usaha Negara.
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dimulai  dengan  lahirnya  Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Undang-Undang  nomor  9  tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009  serta  mulai  beroperasi  pertama  kali pada  tanggal  14  Januari  1991  dengan diterbitkan  PP  No.7  Tahun  1991  tentang penerapan  Undang-Undang  nomor  5  tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun  1990  tentang  pembentukan  PT.TUN Jakarta,  Medan  dan  Ujung  Pandang  serta Keppres  No.  52  Tahun  1990  tentang pembentukan  PTUN  Jakarta,  Medan, Palembang,  Surabaya  dan  Ujung  Pandang, sekarang telah meliputi 4 Pengadilan Tinggi TUN serta 26 Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  nomor  9  tahun  2004  dan  Undang- Undang  nomor  51  tahun  2009  telah  diatur tentang  Kapabilitas  PTUN  dalam  sistem peradilan  di  Indonesia  yaitu  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan  perkara  yang  diajukan kepadanya  yang  dikenal  dengan  Kapabilitas atau  kewenangan  mengadili.  Pengadilan TUN mempunyai Kapabilitas
menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
Untuk  sengketa-sengketa  tata  usaha negara  yang  harus  diselesaikan  terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang-
Undang  nomor  5  tahun  1986  tentang Peradilan  TUN  sebagaimana  telah  dirubah dengan  Undang-Undang  nomor  9  Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009  maka  Pengadilan  Tinggi  TUN  dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagai  badan  peradilan  tingkat  pertama dan  terhadap  putusan  PT.TUN  tersebut
tidak  tersedia  upaya  hukum  banding melainkan langsung mengajukan  upaya  hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan hal- hal  tersebut  maka  dalam  tulisan  ini  akan dibahas  mengenai  “  Kapabilitas  Peradilan TUN di Indonesia” .

## B. PEMBAHASAN

## 1.  Kapabilitas  Peradilan  Tata  Usaha Negara
Kewenangan  suatu  badan  pengadilan untuk  mengadili  suatu  perkara  dapat dibedakan  atas  Kapabilitas  relatif  dan Kapabilitas  absolut.  Kapabilitas  relatif berhubungan  dengan  kewenangan  pengadilan untuk  mengadili  suatu  perkara  sesuai  dengan wilayah  hukumnya.  Sedangkan  Kapabilitas absolut  adalah  kewenangan  pengadilan  untuk mengadili  suatu  perkara  menurut  obyek, materi atau pokok sengketa. 2 a. Kapabilitas Relatif Kapabilitas relatif suatu badan pengadilan ditentukan  oleh  batas  daerah  hukum  yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan  dinyatakan  berwenang  untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa
(Penggugat/Tergugat)  berkediaman  di  salah satu  daerah  hukum  yang  menjadi  wilayah hukum pengadilan itu.
Pengadilan Tata Usaha Negara, Kapabilitas relatifnya  diatur  dalam  Pasal  6  UU  No.  5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU NO. 51 tahun 2009 menyatakan:
(1)  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara berkedudukan  di  ibukota  Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan  di  ibukota  Provinsi  dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  di Indonesia  baru  terdapat  di  26  Propinsi  dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru terdapat  4  yaitu  PT.TUN  Medan,  Jakarta,
2 S.F. Marbun. Peradilan Tata Usaha Negara , Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, h.59
Surabaya  dan  Makassar  sehingga  wilayah hukum PTUN  meliputi  beberapa  kabupaten dan  kota.  Sedangkan  PT.TUN  wilayah hukumnya  meliputi  beberapa  provinsi, seperti  PTUN  Jakarta  yang  meliputi wilayah kota yang ada di Daerah khusus ibu kota  Jakarta  Raya  sedangkan  PT.TUN Jakarta meliputi beberapa  Propinsi  yang  ada di pulau Kalimantan, Jawa Barat dan DKI.
Kapabilitas yang berkaitan dengan tempat kedudukan  atau  tempat  kediaman  para pihak  yang  bersengketa  yaitu  Penggugat dan  Tergugat  diatur  tersendiri  dalam  pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 yang menyebutkan 3 :
(1) Tempat kedudukan Tergugat;
(2) Tempat Kedudukan salah satu Tergugat;
(3) Tempat  kediaman  Penggugat  diteruskan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat;
(4) Tempat  kediaman  Penggugat,  (dalam keadaan  tertentu  berdasarkan  Peraturan Pemerintah);
(5) PTUN  Jakarta,  apabila  tempat  kediaman Penggugat dan tempat kedudukan Tergugat berada diluar negeri;
(6) Tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman  Penggugat  di  luar  negeri dan  tempat  kedudukan  Tergugat didalam negeri.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka pada  prinsipnya  gugatan  diajukan  ke pengadilan  TUN  di  tempat  kedudukan Tergugat sedangkan yang bersifat eksepsional di  Pengadilan  TUN  tempat  kedudukan Penggugat  diatur  kemudian  setelah  ada Peraturan  Pemerintah,  akan  tetapi  sampai sekarang  ini  Peraturan  Pemerintah  yang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan.
b. Kapabilitas Absolut Kapabilitas absolut suatu badan pengadilan adalah  kewenangan  yang  berkaitan  untuk mengadili  suatu  perkara  menurut  obyek
3 UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan TUN
atau  materi  atau  pokok  sengketa 4 .  Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata  Usaha  Negara  adalah  Keputusan  Tata Usaha Negara
(Beschikking) Yang diterbitkan  oleh  Badan/Pejabat  TUN. Sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  1 angka  9  UU  No.  51  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  UU  No.  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Sedangkan  perbuatan  Badan/Pejabat  TUN lainnya  baik  perbuatan  materiil (material daad) maupun penerbitan peraturan (regeling) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
Kapabilitas  absolut  Pengadilan  TUN diatur  dalam  pasal  1  angka  10  UU  No.  51 tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  UU No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara, yang menyebutkan 5 :
”  Sengketa  tata  usaha  Negara  adalah sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  Tata Usaha  Negara  antara  orang  atau  Badan Hukum  Perdata  dengan  Badan  atau Pejabat  tata  usaha  negara,  baik  di  pusat maupun  di  daerah,  sebagai  akibat dikeluarkannya  Keputusan  tata  usaha negara,  termasuk  sengketa  kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Selanjutnya  yang  dimaksud  Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1  angka  9  UU  No.  51  tahun  2009  tentang perubahan  kedua  UU  No.  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  Badan/Pejabat  TUN  yang berisi  tindakan  hukum  TUN  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, yang  bersifat  konkrit,  individual  dan  final sehingga  menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Berdasarkan  rumusan  pasal  tersebut, persyaratan  keputusan  TUN  yang  dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi:
4 Ibid, h. 54
5 Ibid
1). Penetapan tertulis;
2). Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
3). Berisi tindakan hukum TUN;
4). Berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
5). Bersifat konkrit, individual dan final;
6).  Menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keenam persyaratan tersebut
bersifat  komulatif,  artinya  untuk  dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan  TUN  harus  memenuhi  keenam persyaratan tersebut.
Selain  itu  Kapabilitas  Peradilan  TUN termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pasal 3 UU Peratun, yaitu dalam hal Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu  keputusan  yang  dimohonkan  kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya.
Dalam praktek keputusan-keputusan badan/ Pejabat TUN yang berpontesi menimbulkan sengketa TUN, yaitu antara lain :
2. Keputusan tentang Perijinan Menurut  yuridis  suatu  ijin  adalah  adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah  (Badan/Pejabat  TUN)  kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan aktivitas tertentu. Menurut Prof. Dr.  Pilipus  M.  Hadjon,  SH2  tujuan diadakannya  perijinan  pada  pokoknya adalah 6 : a. Mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu (misalkan: ijin prinsip, IMB, ijin pertambangan,  ijin  pengusahaan  hutan, ijin berburu, dsb);
b.  Mencegah  bahaya  atau  gangguan (misalkan:  gangguan/  herder  ordonantie, amdal, dsb);
c. Melindungi obyek tertentu (misalkan: ijin masuk obyek wisata, cagar budaya, dsb);
d. Distribusi benda atau barang lelang (misalkan: ijin trayek, ijin perdagangan satwa langka,dsb);
6 Philipus  M.  Hadjon. Pelaksanaan  Otonomi Daerah  dengan  Perijinan  yang  Rawan  Gugatan. (Makalah  Temu  Ilmiah  HUT  PERATUN  XII, Medan, 2004), h. 23
e.  Seleksi  orang  atau  aktivitas  tertentu (misalkan:  SIM,  ijin  memiliki  senjata api, ijin penelitian,dsb).
3.  Keputusan  tentang  Status  Hukum, Hak dan Kewajiban
a.  Status  hukum  perorangan  atau  Badan Hukum  Perdata,  misalkan:  akta  kelahiran, akta  kematian,akta  pendirian/pembubaran badan  hukum,  KTP,  Ijazah,  Sertifikat (Tanda Lulus Ujian),dsb);
b.  Hak/  Kewajiban  perorangan  atau  Badan Hukum  Perdata  terhadap  suatu  barang untuk jasa, misalkan: pemberian/pencabutan hak  atas  tanah,  hak  untuk  melakukan pekerjaan, dsb).
4. Keputusan tentang Kepegawaian
a.  Keputusan  tentang  mutasi  PNS,  dimana pegawai  yag  dimutasi  keberatan  karena merasa dirugikan, menghambat karier atau karena  mutasi  itu  dianggap  hukuman disiplin terselubung;
b.  Keputusan tentang hukuman disiplin PNS, dimana pegawai yang bersangkutan menganggap  hukuman  itu  tidak  sesuai prosedur atau tidak adil;
c.  Keputusan  tentang  pemberhentian  PNS, misalnya  dalam  rangka  perampingan pegawai atau likuidasi suatu instansi,dsb.
Akan  tetapi  Kapabilitas  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  1  angka  9  UU  No.  51  tahun 2009  tentang  perubahan  kedua  UU  No.  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  dibatasi  oleh  ketentuan  pasal  2,
Pasal  48,  Pasal  49  dan  Pasal  142  Undang- Undang Peradilan tersebut, sehingga Pembatasan terhadap objek sengketa
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tersebut dibedakan  menjadi  :  Pembatasan  langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara 7 : 5. Pembatasan Langsung Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus  sengketa  dan  menyelesaikan
7 Ibid
sengketa  tersebut.  Hal  tersebut  disebutkan secara  tegas  dalam  penjelasan  Undang- Undang Peratun yaitu :
a.  Pasal 2 Undang-Undang Peratun
1).  Keputusan  tata  usaha  negara  yang merupakan perbuatan hukum perdata.
2).  Keputusan  tata  usaha  negara  yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
3).  Keputusan  tata  usaha  negara  yang masih memerlukan persetujuan.
4).  Keputusan  tata  usaha  negara  yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  atau  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau  peraturan  perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana.
5).  Keputusan  tata  usaha  negara  yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6).  Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
7). Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik  di  pusat  maupun  di  daerah, mengenai hasil pemilihan umum. b. Pasal 49 Undang-Undang Peratun Pengadilan tidak berwenang
memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan sengketa  tata  usaha  negara  tertentu  dalam hal  keputusan  tata  usaha  negara  yang disengketakan itu dikeluarkan:
1).  Dalam  waktu  perang,  keadaan bahaya,  keadaan  bencana  alam  atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2).  Dalam  keadaan  mendesak  untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 6. Pembatasan Tidak Langsung Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan yang masih membuka kemungkinan
bagi PT.TUN untuk
memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan
sengketa  administrasi  dengan  ketentuan seluruh  upaya  administratif  yang  tersedia telah ditujukan terlebih dahulu oleh Orang/ Badan Hukum Perdata.
Pembatasan  tidak  langsung  tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun  1986  tentang  Peratun  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  9 Tahun  2004  dan  UU  No.  51  tahun  2009 yang berbunyi :
Dalam  hal  suatu  Badan  atau  Pejabat tata  usaha  negara  diberi  wewenang  oleh atau
berdasarkan peraturan
perundangundangan  untuk  menyelesaikan secara  administratif  sengketa  tata  usaha negara  tersebut  harus  diselesaikan  melalui upaya administratif yang tersedia.
(1) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  jika  seluruh upaya  adminisratif  yang  bersangkutan telah digunakan.
Pembatasan  tidak  langsung  tersebut, jika  upaya  administratif (administratief beroep) yang  tersedia  telah  ditempuh  dan pihak Penggugat masih dirugikan, maka secara tegas  dalam  ketentuan  pasal  51  ayat  3 Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: 8 ”Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Ngara bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  di  tingkat pertama  sengketa  Tata  Usaha  Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.”
7. Pembatasan langsung yang bersifat sementara
Pembatasan  ini  bersifat  langsung karena  tidak  terbuka  kemungkinan  sama sekali  bagi  Peratun  untuk  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikannya,  akan tetapi hal tersebut hanya bersifat sementara karena  Kapabilitas  absolut  Peradilan  TUN tersebut  berlaku  bagi  sengketa  Tata  Usaha Negara  yang  sedang  diadili  oleh  Peradilan
8 UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan TUN
Umum  pada  saat  terbentuknya  Peradilan TUN,  hal  tersebut  diatur  dalam  pasal  142 ayat  (1)  Undang-Undang  Peradilan  TUN yang menyebutkan :
”  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  pada saat  terbentuknya  Pengadilan  menurut Undang-undang  ini  belum  diputus  oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan  di  lingkungan  Peradilan Umum.”
Dalam  perkembangannya  setelah  18 tahun  Peratun  berdiri, Kapabilitas  absolut Peradilan  TUN  tersebut  dibatasi  pula  oleh lahirnya  peraturan  perundang-undangan yang  baru  serta yurisprudensi  Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu antara lain :
a. Pembatasan karena lahirnya Peraturan  perundang-undang  yang baru : 1).  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial. Sebelum Undang-Undang No. 2 Tahun
2004,  perselisihan  antara  buruh  dengan pengusaha  diselesaikan  oleh  P4-D  Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, apabila  ada  yang  tidak  puas  perselisihan dibawa  ke  P4-P  atau  Panitia  Penyelesaian Perselisihan  Perburuhan  Pusat,  apabila masih  ada  yang  belum  puas  berdasarkan pasal  48  Undang-Undang  Peratun  dapat diajukan  ke  PT.TUN,  sesudah  lahirnya Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004  tersebut maka  penyelesaian  perselisihan  perburuhan diselesaikan di Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI);
b.  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2004
Tentang Pengadilan Pajak.
Sebelum  Undang-Undang  No.  14  Tahun 2004  terbit  sengketa  yang  timbul  karena adanya  perbedaan  pendapat  antara  Wajib Pajak  dengan  Pejabat  yang  berwenang diselesaikan  melalui  Badan  Penyelesaian
Sengketa  Pajak  (BPSP),  berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 Tentang BPSP, apabila ada pihak yang tidak  puas  diselesaikan  melalui  MPP (Majelis  Pertimbangan  Pajak)  dan  apabila masih  ada  yang  belum  puas  dapat mengajukan gugatan ke PT.TUN
berdasarkan  pasal  48  Undang-Undang Peratun, sesudah terbitnya Undang-Undang No.  14  Tahun  2004  penyelesaian  sengketa pajak diselesaikan melalui Pengadilan Pajak; c. Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagimana telah diperbaharui dengan  Undang-  Undang  No.  12 Tahun 2008. Sengketa mengenai Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sebelumnya sengketa yang  tidak  berkaitan  dengan  penetapan hasil Pemilu menjadi wewenang Peratun.
8.  Pembatasan  Karena  Yurisprudensi MA RI
Beberapa  Keputusan  yang  tidak  dapat menjadi  objek  di  Peradilan  Tata  Usaha karena adanya yurisprudensi MA RI, antara lain: 9
a). Risalah Lelang
Kaidah  hukumnya  adalah  bahwa  risalah lelang  bukan  merupakan  keputusan badan  atau  pejabat  TUN,  tetapi merupakan  berita  acara  hasil  penjualan barang,  karena  tidak  ada  unsur “beslissing” maupun pernyataan kehendak dari  kantor  lelang,  pelelangan  yang dilakukan oleh kantor lelang adalah atas permintaan  Pengadilan  Negeri,  sehingga apa  yang  dilakukan  oleh  kantor  lelang merupakan  tindak  lanjut  dari  Putusan Pengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal  2  Undang-Undang  Peratun  (No. 150K/TUN/1994,  tanggal  7-9-1995)  jo No.  47  K/TUN/1997,  tanggal  26-01- 1998  jo  No.  245  K/TUN/1999,  tanggal 30-8- 2001);
9 Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan  MA  RI, Kumpulan  Putusan  Yurisprudensi  TUN ,  Cetak Kedua, (Jakarta, 2005), h. 12
b) Sengketa Kepemilikan Tanah Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan  tanah  tidak  termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan  wewenang  Peradilan  Umum dengan  melibatkan  semua  pihak  yang berkepentingan. (No. 22 K/TUN/1998,  tanggal  27-7-2001  jo  16
K/TUN/2000,  tanggal  28-2-2001  jo  93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998);
c)  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian. Kaidah hukumnya adalah bahwa segala  Keputusan  TUN  yang  diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian  maupun  diterbitkan  dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada  suatu  ketentuan  dalam  perjanjian (kontrak)  yang  menjadi  dasar  hukum antara  kedua  belah  pihak,  haruslah dianggap  melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan  TUN  sebagaimana  dimaksud pasal  2  huruf  a  Undang-Undang  Peratun. (No.252K/TUN/2000 tanggal 13-11-2000);
d)  Akta  Jual  Beli  yang  dibuat  oleh  PPAT Kaidah  hukumnya  adalah  bahwa  PPAT adalah  Pejabat  TUN,  karena  melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1  ayat  2  Undang-Undang  no.5  Tahun 1986  jo  pasal  19  PP  no.  110  Tahun
1961)  akan  tetapi  akta  jual  yang  dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual)  tidak  bersifat  Unilateral yang  merupakan  sifat  Keputusan  TUN
(No.  302  K/TUN/1999,  tanggal 8-2-2000 jo  No.  62  K/TUN/1998,  tanggal  27-7- 2001);
e)  Keputusan  yang  merupakan  perbuatan hukum  dalam  ruang  lingkup  politik,  kaidah hukumnya  adalah  bahwa  pemilihan  kepala desa  merupakan  perbuatan  hukum  yang termasuk  dalam  ruang  politik  dan didasarkan  pada  pandanganpandangan
politik  para  pemilih  maupun  yang dipilih,  hasil  pilkades  juga  merupakan hasil  dari  suatu  pemilihan  yang  bersifat umum dilingkungan desa yang bersengketa,  oleh  karenanya  keputusan hasil pilkades tidak termasuk pengertian Keputusan  TUN  sebagaimana  pasal  2 huruf  g  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1986 (No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18- 8-2004);

## C. PENUTUP
Kapabilitas  Peradilan  Tata  Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia masih  sangat  relatif  kecil.  Yaitu  hanya terhadap  Keputusan  TUN  yang  diterbitkan oleh  Badan/  Pejabat  TUN  yang  bersifat Konkrit,  Individual  dan  Final,  hal  mana dibatasi  pula  baik  oleh  Undang-Undang Peratun itu sendiri, lahirnya Undang-Undang baru maupun Yurisprudensi MA RI.
Peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi  Pemerintahan   Pemerintahan, haruslah segera ditindaklanjuti pula dengan harmonisasi  terhadap  ketentuan  yang  ada dalam  Undang-Undang  Peratun,  sehingga Kapabilitas  Peradilan  TUN  di  masa  yang akan  datang  tidak  hanya  terbatas  terhadap Keputusan  TUN  saja  melainkan  meliputi pula semua perbuatan Badan/ Pejabat TUN yang  didasarkan  pada  hukum  publik  yang menimbulkan  kerugian  bagi  orang  atau badan hukum perdata bahkan termasuk pula kerugian  yang  diderita  oleh  orang  atau badan hukum perdata tersebut.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Paulus Effendi Lotulung. Menyongsong Pengesahan RUU-AP , Makalah Bimbingan Teknis Hakim  PERATUN
Seluruh  Indonesia.  Jakarta,  9  Juni 2009
Philipus  M.  Hadjon. Pelaksanaan  Otonomi Daerah  dengan  Perijinan  yang Rawan  Gugatan. Makalah    Temu Ilmiah  HUT
PERATUN  XII,
Medan, 2004
Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan  MA  RI,
Kumpulan  Putusan  Yurisprudensi TUN , Cetak Kedua,  Jakarta, 2005
R.  Soegijatno  Tjakranegara, Hukum  Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di Indonesia ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2002
S.F.  Marbun. Peradilan  Tata  Usaha Negara , Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003 Yodi Martono Wahyunadi, Kapabilitas Pengadilan  Tata  Usaha  Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia ,  artikel  website  PTUN Jakarta