E-ISSN: 2746-5926 P-ISSN: 2621-0479 Vol. 7, No. 1, (2024) https://jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca

## PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA DESA SALAMA KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA
Talita 1 , Baso Sardjan 2 , Adriani 3 1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lembaga -LPI Email 1 : talitaelce1210@gmail.com Email 2 : sardjan@stie-lpi.ac.id Email 3 : adriani@stie-lpi.ac.id

## ABSTRACT \
This research focuses on the accountability system, which is a form of responsibility for the management of public funds by the government which is carried out starting from the planning,  implementation,  supervision  and  accountability  stages  for  the  financial management  of  village  funds.  This  research  was  conducted  in  Salama  Village,  Sabbang District,  North  Luwu  Regency  with  informants  from  the  Village  Head,  Village  Secretary, Village Treasurer and local community. This study used descriptive qualitative method. Data collection was carried out by interviews, field observations and documentation.
The  results  of  this  research  show  that  financial  management  of  village  funds  has been carried out in an accountable and transparent manner, in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning accountability. The planning stage of  the  village  fund  program  and  its  implementation  have  implemented  the  principles  of accountability,  transparency  and  participation  where the  planning  is carried  out through the musrenbang forum while the implementation involves the community in activities, especially physical  development.  Accountability  in  reporting  and  accountability  for  village  funds  is carried  out  in  accordance  with  mechanisms  based  on  provisions.  The  village  head  reports budget realization to the regional government, the Village Consultative Body (BPD), and the community.
Keywords: Management, Planning, Implementation, Supervision, Accountability

## ABSTRAK
Penelitian  ini  memfokuskan  pada  sistem  akuntabilitas,  yang  merupakan  suatu  bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan dana  desa.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Salama  Kecamatan  Sabbang  Kabupaten  Luwu  Utara dengan  informan  Kepala  Desa,  Sekertaris  Desa,  Bendahara  Desa  dan  Masyarakat  setempat. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  dana  desa  telah  dilakukan secara  akuntabel  dan  transparan,  sesuai  dengan  permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  mengenai akuntabilitas. Tahap Perencanaan program dana desa dan pelaksanaanya telah menerapkan prinsip akuntabel,  transparan  dan  partisipatif  dimana  perencanaannya  dilaksanakan  melalui  forum musrenbang  sedangkan  pelaksanaannya  melibatkan  masyarakat  dalam  kegiatan  terutama pembangunan fisik. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan sesuai  dengan  mekanisme  berdasarkan  ketentuan.  Kepala  desa  melaporkan  realisasi  anggaran kepada pemerintah daerah, Badan  Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat.

## Jurnal Ilmiah Akuntansi
Ekonomi Bisnis, Manajemen Akuntansi

## Kata Kunci : Pengelolaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan,  Pertanggungjawaban

## PENDAHULUAN
Menurut  UU  No  6  Tahun  2014,  desa  merupakan  bentuk  pemerintahan  terkecil. Berdasarkan undang-undang tersebut, desa diberdayakan untuk mengelola pemerintahannya  secara  mandiri,  termasuk  pengelolaan  keuangan.  Keuangan  desa bersumber  dari  pendapatan  asli  desa,  alokasi  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN),  sebagian  hasil  pajak  dan  bea  daerah  kabupaten/kota,  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Sumber  lain  berasal  dari  hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari  pihak  ketiga  dan pendapatan desa lainnya yang sah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Hal  tersebut  berdasarkan  dengan  amanat  UU  (Undang- Undang  No  6  Tentang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah,  2014).  Bentuk  perhatian pemerintah telah  di jelaskan  pada  Pasal  93  ayat  (1)  UU  Nomor  6  Tahun  2014  yang  terkait dengan dana desa. Alokasi dana desa tersebut bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikelola secara optimal (Lili, 2018).
Kesejahteraan  masyarakat  desa  diukur  dengan  system  pengelolaan  pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel (Wida et al., 2017; Rahayu, 2017). Desa memiliki peran yang  sangat  strategis  sebagai  unit  organisasi  pemerintahan  yang  secara  langsung menangani  masyarakat  dengan  berbagai  latar  belakang,  minat,  dan  kebutuhan. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dengan meningkatkan pelayanan publik desa,  memajukan  perekonomian  desa,  menjembatani  kesenjangan  pembangunan  antar desa, dan memberdayakan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan (Lili, 2018).
Menurut  (Hulu  et  al.,  2018)  Perencanaan  adalah  suatu  kegiatan  mempersiapakan dan menentukan tujuan yang akan dicapai di masa depan, serta menetapkan program dan langkah  yang  akan  dilalui  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Kegiatan  perencanaan merupakan titik awal yang sangat penting untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu setiap  program  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  maka  langkah  awal  adalah  melakukan perencanaan  yang  matang  untuk  menentukan  kegiatan  bersama  dalam  sebuah  organisasi sehingga  tujuan  yang  telah  ditetapkan  nantinya  akan  tercapai  dengan  maksimal.  Dalam rencana keuangan desa secara khusus, pengelolaan dana membutuhkan rencana kegiatan yang  akan  dilakukan  bersama  masyarakat  desa.  Tujuan  Dana  Desa  yaitu  untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Desa  sebagai  wadah  organisasi  pemerintah  yang  terjun  langsung  ke  masyarakat dengan  segala  kebutuhan  dan  kepentingannya  mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis dalam system pemerintah indonesia, dikarenakan kemajuan dari Negara sangat di tentukan oleh  kesejahteraan  desa  (Wida  et  al.,  2017),  (Makalalag  et  al.,  2017).  Dalam  hal  ini  dasar hukum  tentang  birokrasi  pemerintah  desa  mulai  dijalankan  dan  di  awasi  oleh  pihak  terkait demi terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik (Rahayu, 2017).
Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  diharapkan  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  perekonomian  desa  dapat  diatur,  dan  dikelola  dengan  baik  dan  benar. Regulasi, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sistematis, sesuai peraturan perundang-undangan,  efektif,  efisien,  terbuka,  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat (Permendagri  113,  2014).  Mendukung  Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dalam pemerintahan  desa,  Penyelenggaraan  keuangan  desa  dilaksanakan  secara  terkendali  dan dianggarkan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yaitu  prinsip  transparansi, akuntabilitas  dan  partisipasi.  Pengelolaan  keuangan  desa  dilaksanakan  selama  1  (satu) periode  keuangan  terhitung  sejak  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  tanggal  31  Desember (Pasal 2, Permendagri No. 37, 2007).
Dalam  hal  ini  kepala  desa  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  keuangan  desa berupa  laporan  kegiatan  APBDes,  seperti  laporan  berkala  realisasi  penggunaan  dana
APBDes  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Laporan  rutin  dibuat  setiap  bulan  dan  laporan akhir mencakup kemajuan pelaksanaan, penggunaan dana, masalah yang teridentifikasi dan rekomendasi untuk menyelesaikan hasil akhir penggunaan APBDes (Yatminiwati, 2017).
Di  samping  tanggung  jawab  Kepala  desa  juga  memiliki  kewajiban  kepada masyarakat  untuk  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan  desa  kepada masyarakat desa yang akan disediakan di kantor kepala desa atau dalam bentuk wallpaper atau  papan  pengumuman  agar  mudah  diakses  kepada  masyarakat  umum.  Dalam  Pasal  4 ayat  7  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No.  13  Tahun  2006  tentang Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menyatakan  bahwa  transparansi  adalah  asas keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  mendapat  informasi  seluas-luasnya  tentang keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  pada  peraturan  Mentri Keuangan  Republik  Indonesia  No.49/PMK.07/2016,  menekankan  pada  tata  cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.
(Eko  Sutoro,  2008)  dalam  (Anjani,  2019)  mengemukakan  isu-isu  utama  dalam pemerintahan desa pada umumnya adalah:
1.  Kedudukan dan kewenangan desa;
2.  Perencanaan pembangunan desa;
3.  Keuangan desa;
4.  Demokrasi  desa,  khususnya  akuntabilitas  kepala  desa  serta  posisi  dan  peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
5.  Birokrasi desa (Sekdes, system kepegawaian, penggajian, dan kesejahteraan).
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  peneliti  ingin  mengetahui  akuntabilitas khususnya  dalam  hal  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  serta  pertanggungjawaban Alokasi  Dana  Desa.  Laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa  semester  pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. .
Rumusan Masalah :
Bagaimana Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ?

## KAJIAN TEORI

## 1.  Pengertian Akuntabilitas
Menurut  (Rilmayanti,  2020),  akuntabilitas  (A ccountability )  adalah  kewajiban  pihak pemegang  amanah  ( Agent )  untuk  memberikan  pertanggung  jawaban,  menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktifitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawabanya  kepada  pihak  pemberi  amanah (principal) ,  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.
Menurut  Adisasmita (2011:30)  (H  Kara,  2014),  pengertian  akuntabilitas  adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik,  Tuntutan  akuntabilitas  publik  mengharuskan  lembaga-lembaga  sektor  publik  untuk lebih menenangkan pada pertanggungjawaban horizontal ( Horizontal Accountability ), bukan hanya pertanggungjawaban vertikal ( Vertical Accountability ).
Menurut  Bastian  (2010)  (Fadilla,  2018)  akuntabilitas  dapat     dimaknai  sebagai kewajiban untuk menyampaikan Pertanggung jawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja,  dan  tindakan  seseorang/badan  hukum/pimpinan  kolektif  atau  organisasi  kepada pihak  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau pertanggungjawaban.
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP)  (2000:43)  (Utami,  2018)  akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk memberikan  pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan
seseorang,  badan  hukum  atau  pimpinan  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak atau  berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban,  maka  semua instansi pemerintah, badan atau lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok  masing-masing  harus  memahami  lingkup  akuntabilitasnya  masing-masing,  karena akuntabilitas  yang  diminta  meliputi  keberhasilan  dan  juga  kegagalan  pelaksanaan  misi instansi yang bersangkutan .
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  dapat diartikan  sebagai  kewajiban-kewajiban  dari  individu-individu  atau  penguasa  yang dipercayakan  untuk  mengelola  sumber-sumber  daya  dan  yang  bersangkutan  dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

## 2. Konsep Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  istilah  yang  melekat  dalam  kajian  tata  pemerintahan (Governance). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang terminologinya sering dikaitkan dengan beberapa konsep seperti Answerability, Responsibility, Liability dan terminologi lain yang  berkaitan  dengan  harapan  pemberi  mandat  dengan  pelaksana  mandat.   Dalam konteks  politik,  secara  singkat Accountability mencakup  harapan  atau  asumsi  prilaku hubungan  antara  pemberi  mandat  dan  penerima  mandat,  sedangkan  dalam  konsep  yang lebih luas Accountability memungkinkan adanya Negative Feedback setelah keputusan atau tindakan  diambil,  sehingga Accountability memiliki  fungsi  yang  amat  penting  untuk mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  fasilitas,  sarana,  dan  anggaran  publik  oleh  suatu institusi (Rachma Nur Alifah et al., 2022).
Akuntabilitas  dalam  hal  ini  merupakan   akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di pemerintahan  desa  Bentuk  sebuah  pertanggungjawaban public terkait  pengelolaan  dana masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis agar Jangan sampai ada pemborosan serta penyalahgunaan  dana  atau  korupsi.  Menurut  Setiana  dan  Yuliani  (2017:206)  (Lilis  Saidah Napisah  &  Cecep  Taufiqurachman,  2020)  menyatakan  bahwa  Akuntabilitas  adalah: “Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawab  kepada  pihak  pemberi  amanah (principal) yang memiliki hak d an kewenangan untuk pertangunggjawaban tersebut.”
3. Pengertian Pengelolaan Keuangan
Pengertian keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa.  Hak  dan  kewajiban  tersebut menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan  yang  perlu  diatur  dalam  pengelolaan keuangan  desa  yang  baik.  Siklus  pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban,  dengan  periodisasi  1 (satu)  tahun  anggaran,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember (Ferarow & Suprihanto, 2018).
Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan,  akuntabel,  partisipasif, serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Akuntabilitas  keuangan  desa  tidak hanya  bersifat  horisontal  antara  pemerintah  desa  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD), tetapi juga  harus  bersifat  vertikal  antara kepala  desa  dengan masyarakat  desa  dan atasan  kepala  desa.  Dokumen  publik  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  harus  dapat diakses  oleh  masyarakat  desa,  serta  tidak  diskriminasi  terhadap  satu  golongan  tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
Perencanaan  keuangan  desa  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMD  dan  RKPD  yang  menjadi  pokok  untuk  membuat  APBD  yang  merupakan  hasil  dari perencanaan (Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20, tahun 2018).
Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerapan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Proses pengadaan barang dan jasa serta tahap pembayaran termasu  dalam  pelaksanaan  (Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  20,  tahun  2018). Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur  dalam bidang
keuangan  menurut  standar,  prinsip,  serta  prosedur  tertentu  maka,  akan  menghasilkan informasi yang actual berhubungan dengan keuangan yang bisa segera diperoleh, tahap ini bisa  disebut  tahap  proses  pencatatan  transaksi  keuangan  yang  terjadi  selama  satu  tahun anggaran (Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20, tahun 2018).
Tahap  pelaksanaan  adalah  dimana  transaksi  pengelolaan  keuangan  desa  dicatat dengan  menggunakan  metode  kas  basis,  Kas  basis  adalah  metode  pencatatan  dimana ketika ada segala transaksi yang terjadi baik pada saat ad akas masuk maupun keluar dari rekening  desa.  Pada  saat  ini  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  mencatat  dengan menggunakan  sistem  informasi  yang  telah  dikelola  Kementerian  Dalam  Negri.  Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBD dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga  31  Desember.  Atas  dasar  APBD  dimaksud  disusunlah  rencana  anggaran  biaya (RAB)  untuk  setiap  kegiatan  yang  menjadi  dasar  pengajuan  surat  permintaan  pembayaran (SPP).
Menurut  Roberto,  Lutfi,  dan  Nurnaningsih  (2015),  menyatakan  dalam  mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:
1.  Semua  aktivitas  yang  dibiayai  Dana  Desa  diprogramkan,  diimplementasikan  serta dimonitoring  dengan  transparan  sesuai  prinsip  dari  masyarakat,  oleh  masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4.  Aktivitas  yang  didanai  oleh  Dana  Desa  sungguh  transparan  guna  menambah prasarana  umum  yang  berguna  untuk  melayani  masyarakat  dalam  hal  mencukupi kebutuhan  pokok,  memperkokoh  organisasi  desa  dan  aktivitas  lainnya  yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.
4. Pengertian Keuangan Desa
Menurut (Khoiriah et al., 2017) Jimly Assiddiqie, 2008 berpendapat bahwa keuangan daerah  sebenarnya  adalah  juga  keuangan  Negara.  Desa  sebagai  kesatuan  pemerintahan terkecil dalam pemerintahan Indonesia memiliki sistem keuangan tersendiri yang terintegral kedalam pendapatan asli desa dan merupakan bagian dari APBN.
Keuangan  berasal  dari  terjemahan  kata  monetary  atau  moneter,  sedangkan  kata finance mempunyai arti pembiayaan. Sementara itu, istilah keuangan Negara biasa dikaitkan dengan public  finance . Finance atau  pembiayaan  adalah  kegiatan  yang  berkaitan  dengan uang.  Prof  Padmo  Wahyono  memberikan  pengertian  keuangan  negara  yaitu  APBN  “plus” dikatakan  bahwa:  APBN  adalah  anggaran  pendapatan  dan  belanja  pemerintah  pusat. kekayaan  Negara  yang  dipisahkan  untuk  mendirikan  perusahaan  milik  Negara  bukan  lah pengeluaran  konsumtif  melainkan  pengeluaran  produktif  yang  diusahakan  untuk  menjadi sumber  pendapatan  baru  bagi  APBN.  Dengan  perkataan  lain,  meskipun  dipisahkan  dari APBN,  namun  dalam  waktu  tertentu  dan  secara  berangsur-angsur  diharapkan  dapat 'bergabung'  kembali.  APBN  diadakan  berdasarkan  atas  kuasa  undang-  undang  yang membagi  wilayah  Negara  kesatuan  kita  menjadi  daerah-daerah  otonom.  Demikian  juga kedudukan  perusahaan  daerah  terhadap  APBD  adalah  serupa  dengan  kedudukan perusahaan milik pusat terhadap APBN.

## a. Pengertian Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat-  istiadat setempat  yang  diakui  dalam  sistem  pemerintahan  nasional  dan  berada  di  daerah Kabupaten,  menurut  Widjaya  (dalam  Misbahul  Anwar;  2012).  Definisi  desa  secara  lengkap terdapat  dalam  Undang-Undang  No.6  tahun  2014  tentang  Desa:  Desa  adalah  desa  dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nafidah & Anisa, 2017).
Desa  merupakan  suatu  organisasi  pemerintah  yang  secara  politis  memiliki kewenangan  tertentu  untuk  mengurus  dan  mengatur  warga  atau  kelompoknya.  Dengan posisi  tersebut,  desa  memiliki  peran  penting  dalam  menunjang  kesuksesan  pemerintah nasional  secara  luas,  bahkan  desa  merupakan  garda  terdepan  dalam  menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.
Widjaja  H.A.W  (2011:3)  (Suprayogi  &  Wahidahwati,  2019)  dalam  bukunya  yang berjudul  Otonomi  desa  menyatakan  bahwa  desa  adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum,  yang  mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak  asal  usul  yang  bersifat  istimewa. Landasan  pemikiran  mengenai  pemerintah  desa  adalah  keanekaragaman,  partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayan masyarakat.
Di  dalam  Undang-Undang  Desa  menjelaskan  bahwa  Desa  merupakan  entitas  yang mempunyai  otonomi  sendiri  dalam  kerangka  NKRI.  Hal  yang  perlu  digarisbawahi  adalah konsep  otonomi  asli  dalam  pemerintahan  desa  berbeda  dengan  konsep  otonomi  daerah. Otonomi  asli  menganut  konsep  bottom-upyang  berasal  dari  bawah  kemudian  menjalar keatas.  Sedangkan  otonomi  daerah  menganut  konsep  top-down,  yaitu  otonomi  yang diberikan dari atas ke bawah.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Menurut Miles dan Huberman (Sari et al., 2018), analisis dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:
1.  Reduksi  data,  adalah  tahap  penyederhanaan  data  sesuai  dengan  kebutuhan  agar mudah  mendapatkan  informasi,  Data  yang  sudah  dikumpulkan  akan  dikategorikan atau  dikelompokkan  menjadi  data  yang  sangat  penting,  kurang  penting,  dan  tidak penting.  Selanjutnya  peneliti  bisa  menyimpan  mana  data  yang  perlu  dan  membuang data yang tidak perlu untuk penelitian, Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya.
2.  Penyajian  data  dilakukan  untuk  menampilkan  data  yang  sudah  direduksi  ke  dalam bentuk  grafik,  chart,  dan  lainnya.  Tujuannya  agar  lebih  mudah  disampaikan  dan dipahami  oleh  pihak  lain,  Ini  juga  akan  memudahkan  pembaca  dalam  menyerap informasi yang terdapat dalam data.
3.  Penarikan  kesimpulan  atau conclusion  drawing adalah  informasi  yang  diperoleh  dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik  tertentu.  Kesimpulan  dapat  diletakkan  paling  akhir  atau  sebagai  penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pertanggungjawaban,  serta pengawasan  keuangan  daerah  (Fauziyah  &  Handayani,  2017).  Tingkat  akuntabilitas  dalam implementasi  pengelolaan  keuangan  desa   dimulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan,  dan  pertanggungjawaban  sebagai  mana  ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Salama  harus  berpedoman kepada perinsip-perinsip sebagai berikut:
a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  APBDesa  dan  dilaksanakan  dengan menggunakan perinsip hemat, terarah dan terkendali.
b. Seluruh kegiatan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa di rencanakan, pengawasan, dan  dievaluasi  secara  terbuka  dengan  melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat  di  desa serta  meningkatkan  dan  memfungsikan  lembaga  masyarakat  yang  ada  beserta komponen masyarakat yang lain.
c. Seluruh  kegiatan  harus  dipertanggungjawabkan  secara  admisistrative,  teknis,  dan hukum secara harus dapat dilestarikan.
d. dan  dikembangkan  secara  berkelanjutan  dengan  upaya  pemeliharaan  melalui partisipasi masyarakat.
Pelaksanaan  ini  merupakan  penerapan  dan  prinsip  pembangunan  masyarakat  desa yang  didukung  oleh  prinsip-prinsip  dari  prinsip  pembangunan  masyarakat  desa  yang didukung  oleh  prinsip-prisip  transparan,  akuntabel,  dan  responsive.  Implementasi pinsip-prinsip  tersebut  perlu  diketahui  secara  jelas  mulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

## Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut  Harold  Koontz  and  Cyril  O’Donnel  dalam  sukarna  (2011)  daripada manajer didalam pemilihan alternatif - alternatif, tujuan – tujuan kebijaksanaan, prosedur dan  program   (Gulo,  2019).   Menurut  Herlambang  menyatakan  perencanaan  ialah proses  menguraikan  urusan  Kesehatan  yang  terjadi   dalam  lingkungan  masyarakat, melihat  keperluan  serta  sumber  daya  yang  tersedia,  memastikan  sasaran  yang  telah tersedia  (Yulianti  et  al.,  2021)  .  Pertama  aspek  perencanaan  di  desa  Salama  sudah dilakukan  dengan  baik, oleh  karena  itu  program  perencanaan  dan  kegiatannya  disusun melalui musyawarah perencanaan desa (Musrenbang).
Bersifat  resolusi  konflik  artinya  mendorong  pemahaman   lebih  baik  dari  peserta tentang  perspektif  dan toleransi  atas kepentingan  yang  berbeda;  menfasilitasi  landasan bersama  dan  mengembangkan  kemauan  untuk  menemukan  solusi  permasalahan  yang menguntungkan semua pihak ( mutually acceptable solutions)
(Himang,
2016). Pelaksanaan prinsip partisipasi telah dibuktikan melalui wawancara.
Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut :
“Melalui musyawarah desa atau disebut RKP ( Rencana kerja Pemerintah ) jadi RKP ini setiap tahun dilaksanakan. RKP ini melibatkan pemerintah desa, BPD, toko masyarakat, toko  agama,  toko  pendidik,  perwakilan  pemuda,  toko  perempuan,  toko  adat,  Kader, Kaur,  Kasi.  Dalam  satu  semester  musrenbang  dilakukan  sebanyak  4  kali  diantaranya Musyawarah  Rancangan  APBDes,  Musyawarah  Penetapan  APBDes,  Musyawarah Pembahasan  dan  Penetapan  RKPDes,  Musyawarah  APBDes  Per ubahan.  “  (  Hasil wawancara dengan Sekdes Salama, 18 Agustus 2023 )
Hal ini telah dibuktikan melalui Wawancara dengan Bendahara Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara
“ Betul Desa Salama ini melibatkan  masyarakat dalam musyawarah desa, semua usulan dari setiap audiens tertampung dalam perencanaan dan disusun dalam penganggaran. “ ( Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Salama, 18 Agustus 2023 )
Tahap perencanaan kegiatan pengelolaan keuagan Desa Salama sebagai berikut :

## Gambar Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Keuangan
Sumber :  Rahmawati. (2021). Akunntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa bulu tellue kecamatan tondong tallasa kabupaten pangkep .
1.  Kepala  Desa  selaku  penangungjawab  keuangan  mengadakan  musyawarah  desa untuk membahas rencana pengelolaan  keuangan desa.
2.  Musyawarah  desa  di  hadiri  oleh  Pemerintah  Desa,  BPD,  Toko  Masyarakat,  Toko Agama, Toko Pendidik, Perwakilan Pemuda, Toko Perempuan, Toko Laki-laki, Toko Adat, Kader, Kaur, Kasi.
3. Tim  pelaksana  menyampaikan  rancangan  pengelolaan  keuangan  secara  seluruh kepada  peserta  musyawarah.  Rancangan  pengelolaan  keuangan  pada  skala prioritas hasil musrembang tahun sebelumnya.
Rancangan  Program  kegiatan  desa  yang  disepakati  dalam  musyawarah  desa  dan menjadi salah satu bahan penyusun APBD.
Hal  ini  dibuktikan  melalui  wawancara  dari  masyarakat  Desa  Salama  Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara
“Pemerintah  desa  pasti  mengikut  sertakan  kami  dalam  proses  perencanaan  karena setiap toko masyarakat, toko agama, toko adat, toko perempuan, toko laki-laki, toko pendidik  bahkan  toko  pemuda  diwajibkan  hadir  pada  saat  musrenbang  “  (Hasil wawancara  dengan  Masyarakat  Bapak  Gerson  Kari   Desa  Salama,  20  Agustus 2023 )
Berdasarkan  penjelasan  beberapa  informan  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pemerintah Desa Salama dalam hal perencanaanya memang betul-betul melibatkan seluruh masyarakat,  keikutansertaan  masyarakat  tersebut  serta  aspirasi  yang  disampaikan sangatlah  penting  guna  untuk  meningkatkan  kebutuhan  pembangunan  yang  ada  di  Desa Salama.

## Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Tahap  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  sesungguhnya     telah  dimulai dari  tahap  perencanaan  yang  tertuang  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  Desa, namun  tahap  pelaksanaan  lebih  sering  dengan  proses  realisasi  anggaran.  Dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang pembiayaan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana  Desa  yang  sudah  dibentuk
sebelumnya.  Hal  ini  di  buktikan  melalui  wawancara  dengan  Bendahara  Desa  Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
“Dari  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  sudah   dibentuk  menjdi   dasar  untuk penyusunan  Anggaran  Pendapat  Belanja  Desa  (APBD)  yang  kemudian  APBD ini   diajukan  pencairan  dana  baik  dari  daerah  yang  disebut  Alokasi  Dana  Desa (ADD) atau  pusat  yang  disebut  Dana  Desa”  (  Hasil  wawancara  dengan Bendahara Salama, 18 Agustus 2023 )
Pada  desa  Salama,  tim  pelaksanaan  kegiatan  terdiri  dari  lima  sampai  delapan anggota   yang  dibawahi  langsung  oleh  PTPKD  (Pelaksanaan  Teknis  Pengelolaan Keuangan  Desa)  atau  tim  pelaksanaan  yang  dikoordinasi  oleh  Kepala  Desa  dan Sekretaris  Desa  yang  bertugas  untuk  menjalankan,  mengawasi,  melaporkan  segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan. Hal ini dibuktikan melalui wawancara Sekdes Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
“Berdasarkan  hasil  musrenbang  yang  dilakukan  dan  disesuaikan  dengan perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan yang dilaksanakan oleh Teknik  Pengelola  Kegiatan  (TPK),  Dalam  hal  ini  TPK  tidak  hanya  dari  pihak perangkat desa melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat” ( Hasil wawancara dengan Sekdes Salama, 18 Agustus 2023 )
Semua  pendapatan  dan  belanja  desa  dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan desa  dilakukan  melalui  Rekening  Kas  Desa  (RKD).  Semua  transaksi  baik  pendapatan maupun  belanja  desa  harus  didukung  oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah  serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara (Permendagri No 20 Tahun 2018).

## Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
Desa Salama melaksanakan prinsip pengawasan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari  pemerintah  desa  yang  tidak  lepas  tangan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa walaupun  sudah  terdapat  tim  pelaksana  pengelolaan  keuangan  desa.  Respon masyarakat mengatakan bahwa Kepala Desa sering melakukan pengawasan dan turun langsung  untuk  melihat  dan  mengamati  apakah  Kegiatan  yang  di  danai  oleh  ADD berjalan  dengan  lancar  tanpa  ada  hambatan.  Hal  ini  dibuktikan  melalui   wawancara dengan Sekdes Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
“ia  betul  diawasi  langsung  oleh  kepala  seksi  dan  kepala  urusan   masing- masing karena  mamiliki program yangg ada di APBD,  Dan diawasi langsung oleh  kepala  Desa  dan  masyarakat  ikut  serta  pengawasan  pengelolaan keuangan  Desa  Salama”  (Hasil  wawancara  dengan  Sekdes  Salama,  18 Agustus 2023 )
Dari hasil wawancara membuktikan bahwa pemerintah Desa Salama Kecamatan Sabbang  Kabupaten  Luwu  Utara  telah  melakukan  tahap  pengawasan  dengan  baik. Pengelolaan  keuangan  desa  Salama  diawasi  langsung  oleh  pemerintah  desa  dan masyarakat  ikut  serta  dalam  pengawasan  sehingga  tidak  ada  rahasia –  rahasia  yang mengakibatkan korupsi dan merugikan masyarakat desa.

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang,  hak  dan  kewajibannya  dalam  pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik bertahap dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/walikota. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan Bendahara Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
“Pertanggungjawaban ada 3 tahap yaitu; tahap pertama kedua dan ketiga. Jadi klu misalnya mau cair lagi tahap  dua harus  dilaporkan dulu  ke daerah . pencairan tahap 1 yang sudah direalisasi  kemudian cair lagi tahap 2  begitu juga dengan tahap 3 harus dilaporkan dulu realisasi tahap 2 kemudian dicairkan ditahap 3 , kemudian nanti tahap 3 bersamaan  dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun dari LPJ dimusyawarakan lagi  dengan
BPD setelah itu dirampungkan  kemudian diserahkan masing-masing  dinas seperti;  DPML, BPKD, Camat, BPD dan diserahan ke inspektorat setelah itu dibuatkan baliho sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat”(Hasil wawancara dengan Bendahara Salama, 18 Agustus 2023 )
Dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  pemerintah  desa  Salama  telah  melakukan tahap  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  Permendagri  No  20  tahun  2018.  Bentuk laporan yang dibuat oleh pemerintah desa Salama meliputi Tahap 1, Tahap 2,  Tahap 3, kemudian Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kegiatan dan baliho yang telah disediakan untuk masyarakat.
Tabel Laporan Keuangan Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2021 URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH/KURANG (Rp) Pendapatan 1.471.012.000,00 1.415.459.188,00 55.552.812,00 Belanja Surplus/ (DEFISIT) 1.491.710.679,00 (20.698.679,00) 1.426.615.961,00 (11.156.773,00) 65.094.718,00 (9.541.906,00) Pembiayaan 20.698.679,00 20.698.679,00 0,00 SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 9.541.906,00 (9.541.906,00)

## Sumber Data : Bendahara Desa Salama Tahun 2023
Tabel Laporan Keuangan Desa Salama Kecamatan Sabbang
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH/KURANG (Rp) Pendapatan 1.535.635.108,00 1.517.481.049,00 18.154.059,00 Belanja Surplus/ (DEFISIT) 1.545.177.014,00 (9.541.906,00) 1.519.729.603,00 (2.248.554,00) 25.447.411,00 (7.293.352,00) Pembiayaan 9.541.906,00 9.541.906,00 0,00 SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 7.293.352,00 (7.293.352,00)

## Sumber Data : Bendahara Desa Salama Tahun 2023
Hal ini telah dibuktikan bahwa Pemerintah Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten  Luwu  Utara  benar  telah  melakukan  tahap  pertanggungjawaban  dengan menyampaikan  Laporan  pelaksanaan  APBD  melalui  camat  dan  memberikan informasi  kepada  masyarakat  melalui  Baliho/  Banner  agar  terhindar  dari  korupsi.
Pertanggungjawaban  pengelolaan   keuangan  desa  tentu  memiliki  peran  penting untuk  mewujudkan  tujuan  setiap  anggaran  yang  telah  di  tetapkan.  Anggaran  yang dibuat  sekali  dalam  setahun  harus  dilaksanakan  secara  konsisten  agar  tujuan  yang diharapkan terwujud demi kemajuan dan perkembangan desa.

## Pembahasan
Berdasarkan  Permendagri  No  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa bahwa  di  desa  Salama  telah  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  diantaranya  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
1. Perencanaan program dana desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif  dimana  perencanaannya  dilaksanakan  melalui  forum  musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Masyarakat secara terbuka memberikan usulan-usulan  dalam  perencanaan  pembangunan  desa  yang  dituangkan  dalam RPJMDes,  RKPDes,  APBDes,  dan  pemerintah  desa  pun  secara  terbuka  menerima usulan- usulan dan ditetapkan bersama dengan BPD.
2.  Pelaksanaannya  telah  menerapkan  prinsip  transparan,  akuntabel  dan  partisipatif dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  kegiatan  terutama  pembangunan  fisik  dan masyarakat  juga  langsung  mengawasi  dalam  kegiatan  pembangunan.  Selain  itu masyarakat  dengan  mudah  mengakses  informasi  melalui  Spanduk  /  Baliho. Penyampian  informasi  juga  dilakukan  secara  langsung  oleh  kepala  desa  kepada masyarakat melalui rapat.
3.  Desa Salama melaksanakan prinsip pengawasan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pemerintah  desa  yang  tidak  lepas  tangan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa walaupun  sudah  terdapat  tim  pelaksana  pengelolaan  keuangan  desa.  Respon masyarakat  mengatakan  bahwa  Kepala  Desa  sering  melakukan  pengawasan  dan turun  langsung  untuk  melihat  dan  mengamati  apakah  Kegiatan  yang  di  danai  oleh ADD berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.
4.  Akuntabilitas  dalam  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dana  desa  dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan. Penetapan laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBDes  tidak  hanya  melibatkan  pengelola keuangan  desa  tetapi  melibatkan  juga  unsur  masyarakat  dimana  BPD  sebagai pengawas  pengelolaan  dana  desa  berhak  untuk  memberikan  penilaian  atas  kinerja pemerintah desa dan hasil-hasil pembangunan melalui musyawarah yang dilaksankan setiap akhir tahun .

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan  mengenai Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten  Luwu  Utara  mulai  dari  Tahap  Perencanaan,  Tahap  Pelaksanaan,  Tahap Pengawasan Dan Tahap Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Manfaat dana desa telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat terutama pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjani,  A.  K.  (2019). Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurist-Diction , 2 (3), 747. https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14288
Fadilla, R. a. (2018). Analisis akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang.
Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan  daerah  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 53 (9), 1689 –1699. Ferarow,  N.,  &  Suprihanto,  J.  (2018). Implementasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa Sumberadi  dan  Tlogoadi  di  Kabupaten  Sleman:  Evaluasi  Praktik  Transparansi dan  Akuntabilitas. Jati:  Jurnal  Akuntansi  Terapan  Indonesia , 1 (2),  64 –69. https://doi.org/10.18196/jati.010207 Gulo, E. (2019). ( Studi Kasus d i Desa Hiliwalo ’ o -I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat ). Skripsi . H  Kara,  O.  A.  M.  A.  (2014). Kebijakan  Pengamanan  Aset  Daerah  Oleh  Badan Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (Vol. 7, Issue 2).
Himang,  A.  M.  (2016). Perencanaan  Partisipatif  Dalam  Musrembang  Kambung  (Studi Perbandingan  di  Kampung  Laham  dan  Kampung  Danum  Paroy  Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu) . 3 (82), 1 –23.
Hulu,  Y.,  Harahap,  R.  H.,  &  Nasutian,  M.  A.  (2018). Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. Jupiis:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial,  10(1), 146. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974
Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Jurnal Akuntansi, 6(2), 72 –98. Hutami,  A.  S.  S.  (2017). Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa Abbatireng  Kecamatan  Gilireng  ,  Kabupaten  Wajo .  Government:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 10(1), 10 –19.
https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033
Khoiriah,  S.,  Meylina,  U.,  Hukum,  F.,  Lampung,  U.,  Meneng,  G.,  &  Lampung,  B.  (2017).
Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan. 1.
Lili,  M.  A.  (2018). Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan  Ekonomi  Masyarakat  di  Desa  Magmagan  Karya  Kecamatan Lumar . ARTIKEL  ILMIAH  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Tanjungpura , 1 (ekonomi),
5 –19.
Lilis  Saidah  Napisah,  &  Cecep  Taufiqurachman.  (2020). Model  Pengelolaan  Dana  Desa Melalui  Prinsip  Akuntabilitas  Publik  Dan  Transparansi  Di  Kabupaten  Bandung. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis) , 6 (2), 79 –88.
https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397
Makalalag,  A.  J.,  Nangoi,  G.  B.,  &  Karamoy,  H.  (2017). Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  di  Kecamatan  Kotamobagu  Selatan  Kota  Kotamobagu. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (1). https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017). Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas , 10 (2), 273 –288.
https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936 Pasal 2, Permendagri No. 37, (2007). Permendagri 113, (2014). Rachma  Nur  Alifah,  Z.,  Rifai,  M.,  Aryani,  L.,  Studi  Ilmu  Pemerintahan,  P.,  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu  Politik,  F.,  Singaperbangsa  Karawang  Jl  Ronggowaluyo,  U.  H.,  &  Timur Kabupaten  Karawang,  T.  (2022). Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  Terhadap Pengelolaan  Keuangan  di  Desa  Mekarmulya Kabupaten  Karawang Studi  Kasus: Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 8 (15), 612 –622. https://doi.org/10.5281/zenodo.7068147. Rahayu,  D.  (2017). Economics  Development  Analysis  Journal  Strategi  Pengelolaan Dana  Desa  untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Kalikayen Kabupaten  Semarang  Depi  Rahayu 1  . Economics  Development  Analysis  Journal , 6 (2), 107 –116. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj
Rahmawati.  (2021). Akunntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  (ADD)  di  desa  bulu tellue kecamatan tondong tallasa kabupaten pangkep.
Rilmayanti.  (2020). Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kecamatan  Burau Kabupaten Luwu Timur. 04 (01), 52 –66. Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. Kinerja , 15 (2), 45. https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029
Sastrawan, I. P., & Latrini, M. Y. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Dan Ukuran Perusahaan  Terhadap  Audit  Report  Lag  Pada  Perusahaan  Manufaktur.  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 17 (1), 311 –337. Seniwati,  S.,  Mufti,  M.  I.,  &  Kurnia,  I.  (n.d.). Akuntabilitas  Keuangan  Pada  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Parigi  Moutong. Katalogis ,  190 – 197.
\