E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 3, Maret 2022 ANALISIS AKUNTABILITAS DAN

## SISTEM
PENGAWASAN

## PROFESIONALISME  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL  PADA  KANTORDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

## Sabitah
Universitas Gunung Leuser, Indonesia Email: sabitahdesky2016@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  Ini  menggunakan    metode  Deskriftif  Kualitatif,  Tehnik  pengumpulan datadengan  Penelitian Lapangan dengan menggunakan, Observasi Dan Wawancara Langsung Pada Obyek Penelitian Untuk Memperoleh Gambaran Subyek Penelitian Berdasarkan  Tujuan  dan  Manfaat  Yang  dapat  diperoleh  dari  Obyek  Penelitian. Hasil  dan  Analisa  data  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  para  pegawai  Dinas  Pendikan  dan  kebudayaan,  Keberadaan akuntabilitas  dalam  organisasi  sangatlah  vital,karena  akuntabilitas  merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hal dan  kewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggung  jawaban  atas keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  dalam  pencapaian  organisasi. Profesionalisme lebih  ditekankan    kepada  kemampuan,  keterampilan  dan  keahlian aparatur  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  responsif, transparansi, efektivitas dan efesien. Pengawasan Akuntabilitas dan Profesionalisme aparatur pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten  Aceh  Tenggara,Secara  umum  belum  efektif  dan  Efesien,  dikarenakan masih  adanya  proses  pelayanan  publik  belum  efesien  dalam  menggunakan waktu.Penulis  menyarankan  agar  terus  meningkatkan  pelayanan  publik  dengan memperhatikan efesiensi waktu dan efektivitas dalam bekerja.
Kata Kunci : akuntabilitas; pengawasan profesionalisme; aparatur pemerintahan

## Abstract
This research uses Qualitative Deskriftif methods, Data collection techniques with Field Research using, Observation and Direct Interviews on Research Objects To Obtain  An  Overview  of  Research  Subjects  Based  on  The  Purpose  and  Benefits That  can  be  obtained  from  Research  Objects.  Results  and  analysis  of  data  from research  shows  that  based  on  the  results  of  interviews  with  employees  of  the Education and Culture Service, the existence of accountability in the organization is vital, because accountability is an embodiment of the obligation to account and explain  the  performance  and  actions  of  a  person  /  leader  of  an  organization  to those who have the things and authority to ask for information or accountability for the success or failure of the implementation of the mission in  organizational achievements.Professionalism  is  more  emphasized  to  the  ability,  skills  and
expertise  of  government  apparatus  in  providing  responsive  public  services, transparency,  effectiveness  and  efficiency.  Supervision  of  Accountability  and Professionalism of public service apparatus at the Education and Culture Office of  Southeast  Aceh  Regency,  in  general  has  not  been  effective  and  Efficient, because there is still a public service process has not been efficient in using time. The author suggests continuing to improve public services by paying attention to time efficiency and effectiveness in work.

## Keywords: accountability; supervision of professionalism; government apparatus
Received: 2022-02-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-03-05

## Pendahuluan
Keberhasilan  suatu  organisasi  baik  besar  maupun  kecil  bukan  semata-mata ditentukan  oleh  sumber  daya  alam  yang  tersedia,  akan  tetapi  banyak  ditentukan  oleh kualitas  sumber  daya  manusia  yang  berperan  merencanakan,  melaksanakan,  dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan.
Oleh  karena  itu,  sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  unsur  yang  paling vital bagi organisasi. Terdapat dua alasan dalam hal ini. antar lain :
1. Sumber  daya  manusia  mempengaruhi  efisiensi  dan  efektivitas  organisasi-sumber daya  manusia  merancang  dan  memproduksi  barang  dan  jasa,  mengawasi  kualitas, memasarkan  produk,  mengalokasikan  sumer  daya  financial,  serta  menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi.
2. Sumber daya manusia merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis (Rachmawati,  2008) .  Aspek  manajemen  suatu  organisasi  diperlukan  untuk mencapai  tujuan  daripada  organisasi  secara  optimal,  Selain  itupengawasan merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  yang  harus  dilakukan  untuk  menjaga  agar pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  dalam  rangka pencapaian tujuan.
Adanya  pengawasan  dapat  diperoleh  informasi  mengenai  kehematan,  efisiensi, dan  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan.  Informasi  tersebut  dapat  digunakan  untuk penyempurnaan kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Dalam prakteknya pengawasan dalam setiap bidang pekerjaan atau kegiatan dituntut satu tata cara, metode, teknik pengawasan dengan efektif dan efisien.
Upaya  dalam  mewujudkan  hal  itu,  maka  dapat  menciptakan  kondisi  dan  iklim kerja yang mendukung serta menciptakan pengawasan sebagai suatu proses yang wajar dalam suatu organisasi pemerintah dilingkungan pendidikan dilakukannya pengawasan secara maksimal maka akan mendorong pelaksanaan tugas pegawai dan kinerja pegawai dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.
Peningkatan  kinerja  pegawai  dibutuhkan  kemampuan  dari  pucuk  pimpinan untukmemperhatikankecakapan hubunganantarstaf/pegawaidalammelaksanakan pengawasan  yang  mana  merupakan  seluruh  segenap  aktivitas  mengawasi,  memeriksa, mencocokkan, mengendalikan segenap kegiatan pegawai yang tentunya akan mengarah kepada  pembinaan  para  pegawai,  sehingga  pegawai  dapat  pula  memahami  tugas  dan
tanggung  jawab  masing-masing  serta  mematuhi  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  dan  demikian  tentunya  akan  berpengaruh  pada  peningkatan  kinerja pegawai.
Adanya  kenyataan  bahwa  besarnya  volume  pekerjaan  dan  tanggungjawab  yang dipikul  oleh  pegawai  sungguh  berat  maka  keadaan  yang  demikian  memang  menuntut adanya aparat yang cakap, tangguh, dan berkualitas tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya (Akuntabel ).
Salah  satu cara  yang  dapat  dilakukan  guna  menciptakan  pegawai  yang  demikian adalah  dengan  mengetahui  hasil  penilaian  kinerja,  yaitu  dengan  jalan  melakukan evaluasi  yang  sistematik  terhadap  laporan  hasil  pengawasan  yang  mengalami keterlambatan.
Salah  satu  cara  mengantisipasi  agar  efisiensi  dan  efektifitas  organisasi  dapat terwujud  adalah  dengan  menekankan  orientasi  kerja  melalui  upaya  pengembangan pegawai yang telah melewati proses evaluasi kinerja, sehingga kecakapan dan keahlian pegawai dapat dioptimalkan dan terjamin kerjanya.
Selanjutnya  profesional  itu  berlaku  untuk  semua  aparat  mulai  dari  tingkatatas sampai  tingkat  bahwa.Profesionalisme  dapat  diartikan  sebagai  suatukemampuan  dan keterampilan  seseorang  dalam  melakukan  pekerjaan  menurutbidang  dan  tingkatan masing-masing.
Sehingga  dilakukan  penelitian  yang  mengkaji  mengenai  hal  “Analisis Akuntabilitas dan Sistem Pengawasan Profesionalisme pegawai negeri sipil pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Aceh Tenggara.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Sistem  Pengawasan  yang dilaksanakan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia    merupakan  ilmu  dan  seni  untuk  mengatur hubungan  dan  peranan  tenaga  kerja  agar  efektif  dan  efisien,  membantu  terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
Menurut  Gary  Dessler  diterjemahkan  oleh  Diana  Angelica  (2015:4) mengemukakan  bahwa:  “Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  adalah  Proses  untuk memperoleh,  melatih,  menilai,  dan  mengkompensasi  karyawan,  dan  untuk  mengurus relasi tenaga kerja mereka, kesehatan dan keselamatan mereka, serta hal hal yang berhubungan dengan keadilan”.
Sedangkan  menurut (Sofyandi,  2013) Manajemen  sumber  daya  manusia  di definisikan:  “Sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning,  organizing,  leading  dan  controlling,  dalam  setiap  aktivitas  atau  fungsi operasional sumber daya manusia mulai dari proses :
1. Penarikan/ Rekruitmen.
2. Seleksi atau Ujian.
3. Pelatihan atau Diklat
4. Pengembangan,
5. Penempatan  yang  meliputi  promosi,  demosi,  dan  transfer  ataupun  mutasi,  penilaian kinerja,  serta  pemutusan  hubungan  kerja,  yang  ditunjukan  bagi  peningkatan
kontribusi  produktif  bagi  sumber  daya  manusia  organisasi  terhadap  pencapaian tujuan  organisasi secara lebih efektif dan efisien.
Menurut (Mangkunegara  &  Prabu,  2005) menyatakan  bahwa:    “Suatu perencanaan,  pengorganisasian,  pengkordinasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengitegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam mencapai tujuan organisasi”.

## Peran Manajemen Sumber Daya Manusia
Peranan  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  dikemukakan  oleh  Hasibuan (2013:14) antara lain :
1. Menetapkan  jumlah,  kualitas  dan  penempatan  tenaga  kerja  yang  efektif  sesuai dengan  kebutuhan  perusahaan  berdasarkan  job  description,  job  specification,  job requirement, dan job evaluation.
2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man on the right place and on the right job.
3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian.
4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.
5. Memperkirakan  keadaan  perekonomian  pada  umumnya  dan  perkembangan perusahaan pada khususnya.
6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuan dan kebijakan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.
7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.
8. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian prestasi karyawan.
9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.
10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya.

## Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia.
Terdapat  fungsi-fungsi  manajemen  sumber  daya  manusia,  Menurut (Hasibuan, 2019) yaitu:
1. Perencanaan  (Planning)  Merencanakan  tenaga  kerja  secara  efektif  dan  efisien  agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu mewujudkan tujuan.
2. Pengorganisasian (Organizing) Kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi.
3. Pengarahan  (Directing)  Kegiatan  mengarahkan  semua  karyawan,  agar  mau bekerjasama  dan  bekerja  efektif  serta  efisien  dalam  membantu  tercapainya  tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
4. Pengawasan  (Controlling)  Kegiatan  pengendalian  pegawai  agar  menaati  peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan  (Procurement)  Proses  penarikan,  seleksi,  perjanjian  kerja,  penempatan, orientasi,  induksi  untuk  mendapatkan  karyawan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan  (Development)  Proses  peningkatan  keterampilan  teknis,  teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi  (Compensation)  Pemberian  balas  jasa  langsung  (direct)  dan  tidak langsung  (indirect)  berupa  uang  dan  barang  kepada  karyawan  sebagai  imbalan  jasa yang diberikan kepada perusahaan.
8. Pengintegrasian  (Integration)  Kegiatan  untuk  mempersatukan  kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan.
9. Pemeliharaan (maintenance) Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik,  mental,  dan  loyalitas  karyawan  agar  mereka  tetap  mau  bekerja  sama  sampai pensiun.
10. Kedisiplinan (discipline) Merupakan  salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia  yang  penting  dan  merupakan  kunci  terwujudnya  tujuan  organisasi,  karena tanpa adanya kedisiplinan, maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal.
11. Pemberhentian  (separation)  Putusnya  hubungan  kerja  seseorang  dari  suatu perusahaan.  Pemberhentian  ini  disebabkan  oleh  keinginan  karyawan,  keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainya.

## Akuntabilitas Kinerja Pegawai
Akuntabilitas  sebagaimana  dijelaskan  oleh (Budiarjo,  1998) merupakan “Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu”. Sedangkan oleh (Peters, 2000) akuntabilitas publik didefinisikan sebagai “Prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku atau pelaksana kepada pihak- pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan”.
Lebih  lanjut  oleh (Krina  &  Lalolo,  2003) dijelaskan  bahwa:  secara  garis  besar akuntabilitas disimpulkan sesuatu hal yang berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun  para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun  melakukan  aksi  yang  sesuai  dengan  nilai  yang  berlaku  maupun  kebutuhan masyarakat.
Akuntabilitas  publik  menuntut  adanya  pembatasan  tugas  yang  jelas  dan  efisien dari  para  aparat  birokrasi.  Karena  pemerintah  bertanggung  gugat  baik  dari  segi penggunaan  keuangan  maupun  sumber  daya  publik  dan  juga  akan  hasil,  akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

## Sistem Pengawasan Kinerja Pegawai
Suatu pengawasan akan jauh lebih mudah dan efektif apabila pengawasan tersebut hanya  dilaksanakan  dalam  suatu  organisasi  secara  utuh  yang  terdapat  dalam  satu
wilayah saja. Hal ini dikarenakan seorang atasan dapat secara langsung mengawasi dan menilai kinerja bawahannya.
Upaya merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai, begitu juga  ketika  terdapat  suatu  kendala  dalam  mencapai  tujuan,  maka  terdapat  pula  upaya untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  menghambat  dalam  pencapaian  tujuan,  yang tentu saja dalam bahasan ini adalah tujuan dari pengawasan agar menjadi efektif.

## Profesionalisme Pegawai
Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas sampai tingkat  bahwa.Profesionalisme  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kemampuan  dan keterampilan  seseorang  dalam  melakukan  pekerjaan  menurut  bidang  dan  tingkatan masing-masing.  Profesionalisme  menyangkut  kecocokan  antara  kemampuan  yang dimiliki  oleh  birokrasi  dengan  kebutuhan  tugas,  terpenuhi  kecocokan  antara kemampuan  dengan  kebutuhan  tugas  merupakan  syarat  terbentuknya  aparatur  yang profesional.  Artinya  keahlian  dan  kemampuan  aparat  merefleksikan  arah  dan  tujuan yang ingin di capai oleh sebuah organisasi (Kurniawan, 2013).

## Metode Penelitian
Menurut (Sugiyono,  2013), Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan    cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  Berdasarkan hal tersebut  terdapat  empat  kata  kunci  yang  perlu  diperhatikan  yaitu    cara  ilmiah,  data, tujuan dan kegunaan.
Hakekat  penelitian  dapat  dipahami  dengan  mempelajari  berbagai  aspek  yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Sifat penelitian ini  adalah peneltian pengabungan  penelitian  deskriftif  Kualitatif,  dimana  penelitian  diperoleh  pada  lokasi penelitian dan sumber data lain.
Penelitian  diskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.
Sedangkan tempat dan lokasi studi lapangan atau Obyek penelitian kali ini adalah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
Populasi merupakan sekumpulan objek yang ditentukan melalui kriteria dan dapat dikategorikan ke dalam objek tersebut berupa manusia, dokumen – dokumen, dan alat – alat  organisasi  lainnya.  Dalam  penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif.  Dalam  penelitian kuantitatif,  Populasi  diartikan  sebagai  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas: obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karateristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya (Sugiyono,  2013). Populasi  dalam penelitian ini pada Semua Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

## Hasil dan Pembahasan
A. Tugas  dan  Fungsi  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh Tenggara .
Kedudukan  Dinas  Pendidikandan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh  Tenggara adalah  unsur  instansi  pemerintah  dibidang  Pendidikan,  dipimpin  oleh  Kepala  Dinas yang  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris Daerah  dalam  pelaksanaannya  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Aceh  Tenggara Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  Serta  Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2017, Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan  dengan  tugas  tersebut,  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten AcehTenggara mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Pendidikan  dan  Kebudayaan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Fungsi :
1. pelaksanaaan urusan ketatausahaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
4. penyelenggaraan  tugas  pendidikan  PAUD/TK,  pendidikan  dasar  dan kebudayaan;
5. penyusunan  maklumat  pelayanan  instansi  sesuai  sifat,  jenis  dan  karakteristik instansi;
6. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
7. penanganan pengaduan;
8. pelaksanaan  evaluasi  dan  penilaian  terhadap  kinerja  penyelenggaraan pendidikan  dan  kebudayaan  secara  periodik  untuk  mengetahui  Survey Kepuasan Masyarakat;
9. pelaksanaan  koordinasi  dengan  instansi  dan/atau  lembaga  terkait  ibidang pendidikan dan kebudayaan;
10. penyampaian  laporan  pelaksaan  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan  kepada Bupati secara periodik;  .

## B. Sekretariat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Melakukan  pengelolaan  urusan  administrasi,  umum,  perlengkapan,  peralatan, kerumahtanggaan,  perpustakaan,  protokoler,  kearsipan,  keuangan,  kepegawaian, ketatalaksanaan,  kehumasan,  hukum  dan  perundang-undangan  serta  pelayanan administrasi, penyusunan program dan perencanaan adapun Rincian TugasSekretariat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yaitu :
a. Perencana  operasional  kerja  sekretariat  dinas  berdasarkan  rencana  dan  sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. Pelaksanaan  urusan  ketatausahaan,  rumah  tangga,  barang  inventaris,  aset, perlengkapan, peralatan, pemeriharaan dan perpustakaan;
c. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. Pengelolaan administrasi keuangan;
e. penyusunan peraturan perundang-undangan;
f. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
g. Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
h. Penyusunan  rencana  strategis,  laporan  akuntabilitas  kinerja  dan  rencana  kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
i. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
j. Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja dinas;
k. Mengkoordinasikan/menyelenggarakan  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
l. Memberi  petunjuk  pembinaan  organisasi,  pendidikan  dan  latihan  dalam  rangka pengembangan sumber daya aparatur dinas;
m. Melaksanakan  inventarisasi  semua  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak  milik dinas;
n. Memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan dinas;
o. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
p. pengelolaan  perjalanan  dinas,  perlengkapan,  pemeliharaan  barang  inventaris  dan keprotokolan; dan
q. Pelaksanaan  tugas-tugas  kedinasan  lainnya  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbagian  Perencanaan, Keuangan dan BMD
Melakukan  urusan  administrasi,  keuangan,  penyusunan  program  dan perencanaan. Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :
a. Penyiapan  penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan,  rencana,  program, kegiatan, dan anggaran;
b. Pengelolaan data dan informasi;
c. Penyusunan  bahan  pengelolaan  keuangan  dan  barang  milik  daerah  di  bidang pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  pendidikan  nonformal,  dan kebudayaan;
d. Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana,  program,  kegiatan,  dan anggaran; dan
e. Penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya  .
3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian .
Melakukan  urusan  urusan  administrasi,  umum,  perlengkapan,  peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsipan,kepegawaian,
ketatalaksanaan,  kehumasan,  hukum  dan  perundang-undangan  serta  pelayanan administrasi, Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :
a. Merencanakan  kegiatan  dan  program  kerja  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. Menghimpun  dan  mempelajari  peraturan  perundang-undangan,  kebijakan teknis,  pedoman  serta  bahan  bahan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  tugas subbagian umum dan kepegawaian;
c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
d. Memberikan  pelayanan    naskah  dinas,  kearsipan,  perpustakaan,  komunikasi, pendistribusian, kehumasan dan protokoler
e. Pelaksanaan  ketatausahaan,  kerumahtanggaan,  organisasi,  ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan,
f. Memfasilitasi  bantuan  hukum,  pengelolaan  kepegawaian  di  bidang  pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
g. koordinasi  dan  penyusunan  bahan  kerja  sama,  publikasi  di  bidang  pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
h. Melaksanakan  penyusunan  rencana  dan  program  kerja  pada  lingkup administrasi kepegawaian;
i. Melaksanakan urusan kelembagaan dan tatalaksana;
j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan,  pengolahan,  penyimpanan  dan  pemeliharaan  data  serta dokumentasi kepegawaian;
k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam lingkup administrasi kepegawaian;
l. Melaksanakan  pengawasan,  pengendalian,  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan lingkup administrasi kepegawaian;
m. Pelaksanaan  tugas-tugas  kedinasan  lainnya  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Sub bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tugas
a. Melakukan  pengelolaan  urusan  administrasi,  umum,  kerumahtanggaan, perpustakaan,  kepegawaian,  ketatalaksanaan,  kehumasan,  hukum  dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :
b. Urusan  usul  kenaikan  pangkat  dan  peningkatan  kompetensi  pendidik  dan tenaga  kependidikan  serta  pendataan  pendidikan  menengah  dan  pendidikan khusus,
c. Fasilitasi  pelaksanaan  akreditasi  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar, dan pendidikan nonformal,
d. Fasilitasi  pelaksanaan  kegiatan  kesiswaan  pendidikan  menengah  dan pendidikan khusus,
e. d. Fasilitasi pengembangan karier pendidik,
f. Penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak  usia  dini  kerja  sama,  sekolah  dasar  kerja  sama,  dan  sekolah  menengah pertama kerja sama,
g. Fasilitasi urusan pembinaan perfilman,
h. Fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME,
i. Fasilitasi  pengelolaan  warisan  budaya  nasional  dan  dunia,  dan  tugas-tugas pembantuan lainnya;
j. Pelaksanaan  tugas-tugas  kedinasan  lainnya  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya .
5. Bidang Pembinaan Paud Dan Pendidikan Non Formal Tugas :
Melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan  pendidikan  anak  usia  dini  dan  pendidikan  nonformal.    Tugas  dan Fungsinya adalah sebagai berikut
a. Penyusunan  bahan  perumusan  dan  koordinasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
b. Pembinaan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  kurikulum  dan  penilaian, kelembagaan  dan  sarana  prasarana,  serta  peserta  didik  dan  pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
d. penyusunan  bahan  penerbitan  izin  pendirian,  penataan,  dan  penutupan  satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,  serta  peserta  didik  dan  pembangunan  karakter  pendidikan  anak  usia dini dan pendidikan nonformal;
f. pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  di  bidang  kurikulum  dan  penilaian, kelembagaan  dan  sarana  prasarana,  serta  peserta  didik  dan  pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
g. pelaporan  di  bidang  kurikulum  dan  penilaian,  kelembagaan  dan  sarana prasarana,  serta  peserta  didik  dan  pembangunan  karakter  pendidikan  anak  usia dini dan pendidikan nonformal; dan
h. Pelaksanaan  tugas-tugas  kedinasan  lainnya  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Akuntabiltas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara . Berdasarkan fungsi tersebut, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh  Tenggara  Tahun  2019 mencakup hal-hal berikut dibawah ini :
1. Aspek  Akuntabilitas  Kinerja  bagi  keperluan  eksternal  organisasi,  menjadikan LAKIP  tahun  2019  sebagai  sarana  pertanggungjawaban  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Aceh  Tenggara  atas  pencapaian  kinerja  yang  berhasil diperoleh  selama  Tahun  2019.  Esensi  capaian  kinerja  yang  berhasil  dilaporkan
merujuk  kepada  sejauh  mana  visi,  misi  dan  tujuan  serta  sasaran  strategis  yang telah dicapai selama tahun 2019.
2. Aspek  Manajemen  LAKIP  bagi  keperluan  internal  organisasi  adalah  sebagai sarana  evaluasi  pencapaian  kinerja  manajemen  oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Aceh  Tenggara  juga  evaluasi  aaupun  perbaikan  kinerja dimasa datang.
Untuk  setiap  celah  kinerja  yang  ditemukan,  manajemen  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Tenggara  dapat  merumuskan  strategi  pemecahan  masalahnya sehingga  capaian  kinerja  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dapat  ditingkatkan secara  berkelanjutan.  Dalam  aspek  ini  harus  ada  komitmen  dari  pucuk  pimpinan dan  seluruh  pelaksana  untuk  melakukan  pengelolaan  organisasi  agar  akuntabel. Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang  baik  diharapkan  dapat bermanfaat untuk:
1. Peningkatan akuntabilitas instansi;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah;
3. Peningkatan  perencanaan  disegala  bidang,  maupun  perencanaan  penggunaan sumberdaya organisasi;
4. Meningkatkan  kredibilitas  instansi  dimana  instansi  yang  lebih  tinggi  dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
5. Mengetahui  dan  menilai  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam  melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi;
6. Mendorong    instansi    pemerintah    untuk    menyelenggarakan    tugas    umum pemerintahan  dan  membangun  secara  baik,  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
7. Mewujudkan  instansi  pemerintah  yang  akuntabel  sehingga  dapat  beroperasi secara  efisien,  efektif  dan  responsive  terhadap  aspirasi  masyarakat  di lingkungannya.
7. Sistem Akuntabilitas dan Pengawansan Profesionalisme Pegawai.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  adalah perwujudan  kewajiban  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh Tenggara  untuk  mempertanggung  jawabkan  tingkat  ketercapaian  (keberhasilan  atau kegagalan) dalam pelaksanaan Target Kinerja sesuai dengan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  selaku  pengemban  amanah  masyarakat melaksanakan  kewajiban  berkinerja  melalui  penyajian  Laporan  Kinerja  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara yang dibuat sesuai ketentuan yang  diamanatkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014 tentang  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  53  Tahun  2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Laporan  tersebut  memberikan  gambaran
penilaian  tingkat  pecapaian  target  masingmasing  indikator  tujuan  dan  sasaran srategis  yang  ditetapkan  dalam  dokumen  Renstra  Tahun  2017-2022  maupun  Renja Tahun 2019.

## 8. Akuntabilitas Kinerja Pegawai
Akuntabilitas  strategis  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh Tenggara, dalam bab ini juga disajikan informasi kinerja bidang pendidikan lainnya yang telah dicapai selama tahun 2020
Sasaran kerja  ini ditetapkan untuk mendukung tujuan rencana strategis Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  yaitu  terwujudnya  pendidikan  Kabupaten  Aceh Tenggara  yang  berkualitas  dan  terjangkau  bagi  masyarakat  serta  lestarinya Kebudayaan  Daerah  Kabupaten  Aceh  Tenggara.  Ketercapaian  sasaran  strategis meningkatnya  prestasi  siswa  dan  lembaga  sekolah  bidang  akademis  dan  non akademis di dukung melalui 2 (dua) program yaitu :
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar
2. Program  Pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama  dengan  indikator  sasaran sebagai berikut:
a. Angka lulusan SD/MI, SMP/MTs
b. Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs
c. Angka melanjutkan dariSD/MIke SMP/MTs; dari SMP/MTske
SMA/MA/SMK
d. Nilai rerata ujian nasional/sekolah SD dan SMP
e. Persentase  anak  usia  sekolah  dari  keluarga  prasejahtera  yang  sekolah  lulus sampai dengan SMP/MTs
f. Angka  partisipasi  murni  SD/MI;  SMP/MTs  7.    Angka  partisipasi kasarSD/MI;SMP/MTs.

## Kesimpulan
Baik-buruknya  suatu  pemerintahan  sangat  tergantung  pada  baik-buruknya  mesin birokrasi    sebagai  penyelenggara  pemerintahan.    Sementara  itu,    birokrasi  pemerintah sangat bergantung pada aparaturnya (PNS) didalamnya sebagai aparatur penyelenggara pemerintah.  Aparatur  negara  merupakan  salah  satu  pilar  dalam  mewujudkan  Good Governance bersama dengan duapilar lainnya, yaitu dunia usaha (corporate governance) dan  masyarakat  (civilsociety).  Ketiga  unsur  tersebut  harus  berjalan  selaras  dan  serasi sesuai dengan perandan tanggungjawab masing-masing.
Dari  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  aparatur  sebagai  penyelenggara  negara dan  pemerintahan  harus  bertanggung  Jawab  (Akuntabilitas)  untuk  merumuskan sekaligus melaksanakan langkah strategis dan upaya kreatif  guna mewujudkan Tujuan Organisasi.
Untuk  mencapai  itusemua  dibutuhkan  sosok  SDM  aparatur  (PNS)  yang profesional,  yang  mempunyai  sikap  dan  perilaku  yang  penuhkesetiaan,  ketaatan, disiplin,  bermoral,  bermental  baik,  akun  tabel  dan  memiliki  kesadaran  yang  tinggi terhadap tanggung jawab sebagai pelayan publik yang baik.
Secara umum Akuntabilita dan Pengawasan Profesionalisme Pegawai Pada Dinas Pendididkan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh  Tenggara,  belum  sepenuhnya  Efektif dan  Efesiensi,  dima  proses  pelayanan  terhadap  publik,  belum  menggunakan  waktu efesien
Pengawasan  Profesionalisme  Pegawai  masih  dianggap  lemah,  dikarenakan kurangnya akuntabilitas Pegawai Pada Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, dimana masih terdapat kurangnya kesadaran dalam pelayanan Publik.

## BIBLIOGRAFI
Budiarjo,  Miriam.  (1998).  Perencanaan  Partisipasi  Dan  Partai  Politik. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta . Google Scholar
Hasibuan, Malayu S. P. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia . Google Scholar
Krina,  Loina  Lalolo,  &  Lalolo,  Loina.  (2003).  Indikator  Dan  Alat  Ukur  Prinsip Akuntabilitas,  Transparansi  Dan  Partisipasi. Jakarta:  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional . Google Scholar
Kurniawan,  I.  Gede  Hartadi.  (2013).  Tindakan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Yan Mengakibatkan  Perbuatan  Tindak  Pidana. Lex  Jurnalica , 10 (1),  18070. Google Scholar
Mangkunegara,  Anwar  Prabu,  &  Prabu,  Anwar.  (2005).  Manajemen  Sdm  Perusahaan.
Bandung: Pt Remaja Rosdakarya . Google Scholar
Peters,  B.  Guy.  (2000).  Policy  Instruments  And  Public  Management:  Bridging  The Gaps. Journal  Of  Public  Administration  Research  And  Theory , 10 (1),  35–47. Google Scholar
Rachmawati,  Sistya.  (2008).  Pengaruh  Faktor  Internal  Dan  Eksternal  Perusahaan Terhadap Audit Delay Dan Timeliness. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 10 (1), 1– 10. Google Scholar
Sofyandi,  Herman.  (2013).  Manajemen  Sumber  Daya  Manajemen. Edisi  Pertama. Yogyakarta. Graha Ilmu . Google Scholar
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Manajemen . Alfabeta. Google Scholar
Copyright holder: Sabitah (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: