Submission Review Process Revised Accepted Published 29-02-2022 30-02 s/d 26-03-2022 20-04-2022 28-04-2022 30-04-2022
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3  No.2, April 2022 (79-91)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Tranformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin)

## Rahmat Shobri
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: rahmatshobri45@gmail.com

## Ahmad Syukri
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email : ahmadsyukri@radenfatah.ac.id

## Leo Andi Guna
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email : leoandiguna77@gmail.com

## ABSTRACT
This research is about the changes in the policy of the regent’s  regulations which was raised  to  regional  regulations  and  the  political  actors  involved  in  the  process  of formulating  the  policy  change.  This  paper  describes  and  discusses  how  the  process  of changing  the  regent's  regulation  policy  which  was  raised  to  become  a  regional regulation  and  the  involvement  of  related  policy  formulation  actors  in  the  process  of changing the regent's regulation policy which was raised to a regional regulation related to  efforts  to  implement  a  pattern  of  people’s  life  whose  health  and  discipline  are guaranteed  and  productivity  during  the  new Covid -19  habit  in  Musi  Banyuasin Regency.
The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method  by  analyzing, investigating, understanding and researching a problem that has occurred with the aim of  providing  an  in-depth  picture  of  the  problem  object  of  research.  Collecting  data  in this study utilizes interviews and documentation methods.
The  results  of  this  study  indicate  that  the  factors  behind  the  change  in  the policy  changes  to  the  regent's  regulation  which  was  raised  to  become  a  regional regulation  related  to  efforts  to  implement  a  pattern  of  people’s  life  whose  health  and discipline are guaranteed and productivity during the new Covid -19 in Musi Banyuasin Regency because there is a connection with the previous legal provisions in the regent's regulation there is a fine, even though the fine can only be contained in the legal product of the regional regulation. The next factor is due to the extraordinary circumstances of the Covid -19  pandemic  non-natural  disaster  and  carrying  out  higher  orders.  The  next
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna, Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 2 April 2022
factor is due to the extraordinary circumstances of the Covid -19 pandemic non-natural disaster  and  carrying  out  higher  orders.  And  the  actors  who  played  a  role  in  the formulation of policy changes to Regent Regulation Number 67 of 2020 into Regional Regulation Number 16 of 2020 concerning the Implementation of Healthy, Disciplined and  Productive  Community  Lifestyles  in  the  Era  of  New  Habits  of Corona  Virus Disease 2019 are classified into two groups,  namely the Official Policy Makers or the Official  Team  of  Policymakers  such  as  Members  of  the  Musi  Banyuasin  Regency DPRD,  the  Legal  Section  of  the  Musi  Banyuasin  Regional  Secretariat,  the  Trial  and Legislation  Section  of  the  Musi  Banyuasin  Regency  DPRD  Secretariat,  the  Musi Banyuasin Health Office, the Musi Banyuasin Regional Disaster Management Agency, Hospitals  General  Sekayu  Region,  Musi  Banyuasin  Regency  and  the Covid -19  Task Force  of  Musi  Banyuasin  Regency,  as  well  as  Unofficial  Participants  or  Unofficial Policy-Making  Teams  such  as  the  Expert  Group/Expert  Team  of  the  Musi  Banyuasin Regency DPRD.
Keywords: Policy  Transformation,  Policy,  Covid-19  Pandemic,  New  Normal,  Musi Banyuasin Regency

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji fenomena yang berkaitan dengan perubahan kebijakan peraturan bupati  yang  dinaikkan  menjadi  peraturan  daerah  serta  aktor-aktor  politik  yang  terlibat dalam  proses  perumusan  perubahan  kebijakan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya. Tulisan  ini  menguraikan  dan  mendiskusikan  bagaimana  proses  perubahan  kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah dan keterlibatan aktor-aktor perumusan  kebijakan  terkait  dalam  proses  terjadinya  perubahan  kebijakan  peraturan bupati  yang  dinaikkan  menjadi  peraturan  daerah  yang  berkaitan  dengan  upaya  dalam melaksanakan pola kehidupan masyarakat yang terjamin kesehatannya, kedisiplinannya dan  produktifitasnya  di  masa  kebiasaan  baru Covid -19  pada  Kabupaten  Musi Banyuasin.
Metode  yang  dimanfaatkan  pada  kajian  ini  yakni  metode  kualitatif  dengan menganalisis, menyelidiki, memahami dan meneliti suatu masalah telah terjadi dengan tujuan  untuk  memberikan  gambaran mendalam  dengan  permasalahan  objek  penelitian. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  wawancara  dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan  kebijakan  perubahan  kebijakan  peraturan  bupati  yang  dinaikkan  menjadi peraturan  daerah  yang  berkaitan  dengan  upaya  dalam  melaksanakan  pola  kehidupan masyarakat  yang  terjamin  kesehatannya, kedisiplinannya  dan  produktifitasnya  di masa kebiasaan baru Covid -19 pada Kabupaten Musi Banyuasin karena adana kaitan dengan ketentuan  hukum  sebelumnya  dalam  peraturan  bupati  tersebut  terdapat  sanksi  denda, padahal sanksi denda hanya dapat dimuat dalam produk hukum peraturan daerah. Faktor selanjutnya  karena  adanya  keadaan  luar  biasa  bencana  non-alam  pandemi Covid -19 serta melaksanakan amanat perintah yang lebih tinggi. Dan Aktor-aktor yang berperan dalam  perumusan  perubahan  kebijakan  Peraturan  Bupati  Nomor  67  Tahun  2020 menjadi  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pola  Hidup Masyarakat  yang  Sehat,  Disiplin  dan  Produktif  di  Era  Kebiasaan  Baru Corona  Virus
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna, Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 2 April 2022
Disease 2019 diklasifikasikan menjadi dua golongan, yakni Official Policy Makers atau Tim  Resmi  Pembuat  Kebijakan  seperti  Anggota  DPRD  Kabupaten  Musi  Banyuasin, Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Musi  Banyuasin,  Bagian  Persidangan  dan Perundang-Undangan Sekretariat  DPRD  Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Kesehatan Musi  Banyuasin,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Musi  Banyuasin,  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dan  Satgas Covid -19 Kabupaten  Musi  Banyuasin,  erta Unofficial  Participants atau  Tim  Tidak  Resmi Pembuat  Kebijakan  seperti  Kelompok  Pakar/Tim  Ahli  DPRD  Kabupaten  Musi Banyuasin.
Keywords: Transformasi  Kebijakan,  Kebijakan,  Pandemi  Covid-19,  New  Normal, Kabupaten Musi Banyuasin.

## PENDAHULUAN
Pada  awal  tahun  2020  masyarakat  dunia  dibuat  heboh  dengan  ditemukannya  sebuah penyakit  bersumber  dari  sebuah  virus  yang  dampaknya  dapat  menyebabkan  kematian sangat  cepat  bagi  manusia.  Awal  mula  virus  ini  tersebar  di  kota  Wuhan,  China  dan sudah ada  yang terinfeksi pada akhir Desember 2019.  Di kota Wuhan,  China  beberapa orang  yang  terinfeksi  virus  terlihat  jatuh  di  jalanan  di  dekat  Gedung  dan  dievakuasi oleh  petugas  medis  yang  memanfaatkan  jas  hazmat.  Virus  ini  bermutasi  sangat  cepat dan  menyebar  ke  wilayah  lain  di  China. Bahkan  ikut  menyebar  ke  berbagai  negara  di dunia, termasuk negara. (m.merdeka.com, 26 Januari 2020).
Corona  Virus  Disease 2019  atau  dikenal  dengan Covid -19  termasuk  ke  dalam penyakit  terinfeksinya  saluran  pernapasan  dan  diakibatkan  oleh Severe  Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 ( SARS-CoV-2 ) yang berubah menjadi pandemi dunia  sebagaimana  yang  didasarkan  pada  pendeklarasian  dari  WHO  ( Word  Health Organization atau  Badan  Kesehatan  Dunia)  pada  tanggal  9  Maret  2020  yang menetapkan    bahwa  virus    Corona  ( Covid- 19)  sebagai  pandemi,  dan    berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non  Alam Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019 ( Covid- 19)  sebagai  Bencana  Nasional  yang ditetapkan pada 13 April 2020.
Dilihat  dari  segala  aspek  aktivitas  sehari-hari  kondisi  Indonesia  sangat  terdampak sekali  akibat  masuknya  Virus Covid -19  ke  tanah  air,  baik  itu  aktivitas  di  bidang ekonomi,  pendidikan,  keagamaan  maupun  aktivitas  sosial  lainnya.  Hal  ini  membuat seluruh  perangkat  pemerintahan,  lembaga  negara  dan  stakeholder  lainnya mengalihfokuskan  terhadap  upaya  pencegahan  dan  penanganan Covid -19,  yang  mana setelah dilakukan 3T ( Testing, Tracing, Treatment ) virus ini sudah menyebar dibeberapa daerah di wilayah Indonesia (Covid19.go.id, 07 Januari 2021).
Pasca Corona  Virus  Disease 2019  atau  disingkat Covid- 19  ditetapkan  menjadi Bencana  Nasional  Non  Alam,  pemerintah  pusat  serta  pemerintah  daerah  berupaya melangsungkan  beberapa  upaya  guna  menangani  virus Covid- 19.  Di  masa  pandemi seperti  saat  ini,  seluruh  aktivitas  sehari-hari  serba  dibatasi  guna  melaksanakan penekanan  terhadap  virus Corona yang  terus  berlanjut  hingga  saat  ini.  Pemerintah dituntut  untuk  menciptakan  formulasi  khusus  agar  sendi-sendi  aktivitas  kehidupan
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna, Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 2 April 2022
dimasyarakat  tetap  berjalan  namun  terminimalisir  resiko  dari  penyebaran  virus Covid - 19.
Dalam mengatasi penyebaran virus Covid- 19, pemerintah pusat membuat berbagai kebijakan,  salah  satunya  adalah  kebijakan  regulasi  yang  mengatur  penegakan  hukum Protokol Kesehatan, ditandai dengan diterbitkannya Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam  buku Kapita  Selekta  teori  Administrasi  Negara (Iskandar,  2012) mengartikan  kebijakan  adalah  sebagai  serangkaian  rencana  program,  aktivitas,  aksi, keputusan,  sikap,  untuk  bertindak  maupun  tidak  bertindak  yang  dilakukan  oleh  para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.
Penentuan  terhadap  sebuah  kebijakan  termasuk  ke  dalam  sebuah  usaha  yang dimafaatkan  guna  melaksanakan  pencapaian  terhadap  berbagai  hal  yang  akan  menjadi tujuan  untuk  melaksanakan  pemecahan  tehadap  permasalahan  dengan  memanfaatkan berbagai sarana yang telah ditentukan dalam periode waktu yang ditetapkan.
Menurut  Afandi  &  Warjio,  2015;  Haerul,  Akib,  &  Hamdan,  2016)  pelaksanaan kebijakan  secara  sederhana  adalah  pelaksanaan  atau  penerapan  dari  suatu  kebijakan. Pelaksanaan  kebijakan  bermuara  pada  aktivitas,  tindakan,  atau  mekanisme  yang dibingkai  pada  suatu  sistem  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Eksekusi  kebijakan merupakan  suatu  kegiatan  terencana  yang  dilakukan  secara  sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.
Sebagaimana  termaktub  dalam  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada poin 6 huruf a, mengintruksikan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota yang berakitan dengan dalam melansgungkan  pematuhan  protokol  kesehatan  cegah Covid -19  dan  memberikan perlindungan di bidang kesehatan kepada masyarakat.
Gubernur  Sumatera  Selatan  dalam  menanggapi  Instruksi  Presiden  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  selanjutnya  mengeluarkan  kebijakan  Peraturan  Gubernur (Pergub)  Nomor  37  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19) di Provinsi  Sumatera  Selatan.  Sitinjak,  B.  (2020,  Oktober  1).  Siasati  Pandemi    Gubernur Sumsel  Keluarkan  Pergub  37  Tahun  2020  (Unggahan  Berita  Online).  Diakses  dari https://www.sonora.id/read/422362472/siasati-pandemi-gubernur-semsel-keluarkan- pergub-37-tahun-2020?page=2.
Kemudian diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan salah satunya adalah Bupati Musi Banyuasin yang mengesahkan kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor  67  Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan  Pola  Hidup  Masyarakat  yang  Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19) di Kabupaten  Musi  Banyuasin  .  Kusuma,  W.M.  (2020,  September  17).  Bupati  Musi Banyuasin  Dodi  Reza  Alex  Keluarkan  Perbup  .  .  .  (Unggahan  Berita  Online).  Diakses dari https://jurnalsumsel.pikiran-rakyat.com/sumatera-selatan/pr-74750694/bupati-musi- banyuasin-dodi-reza-alex-keluarkan-perbup-warga-tak-pakai-masker-denda-rp20-ribu.
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna, Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 2 April 2022
Dikutip dalam mediaindonesia.com ( Rabu 02 Desember 2020)
bahwa  “Kabupaten  Musi  Banyuasin  adalah  yang  pertama  di  Indonesia  yang mengeluarkan  kebijakan  Peraturan  Daerah  (Perda) Covid -19  untuk  tingkat  kabupaten setelah provinsi DKI Jakarta dan provinsi Sumatera Barat. Bupati Musi Banyuasin DR. H. Dodi Reza Alex, Lic Econ., MBA. mengatakan bahwa pengeluaran kebijakan Perda Covid -19  adalah  hal  yang  sangat  penting  untuk  menyelamatkan  hidup  manusia, khususnya untuk masyarakat yang bertempat tinggal dikabupaten Musi Banyuasin”.
Pada  perkembangan  pelaksanaannya,  kebijakan  Peraturan  Bupati  Musi  Banyuasin Nomor  67  Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan  Pola  Hidup  Masyarakat  yang  Sehat, Displin, dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Covid -19 mengalami  transformasi status dari sebelumnya yang hanya Peraturan Bupati dinaikkan menjadi Peraturan Daerah.
Istilah  Tranformasi  sejalan  dengan  pendapat  dari  Yadianto  (1996)  dalam  buku Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  arti    Transformasi  lebih  merujuk  pada  proses perubahan,  yang  berarti  secara  etimologis  Transformasi  adalah  Perubahan  Rupa (bentuk,  sifat,  fungsi,  dan  sebagainya).  Namun  secara  umum  Transformasi  menurut Shirvani  (1976)  dalam  kamus  ( The  New  Groiler  Webster  International  dictionary  of English  Language ),  yakni  menjadi  bentuk  yang  berbeda  namun  mempunyai  nilai-nilai yang  sama,  perubahan  dari  suatu  bentuk  atau  ungkapan  menjadi  suatu  bentuk  yang mempunyai  arti  atau  ungkapan  yang  sama  mulai  dari  struktur  permukaan  dan  fungsi. Dengan  kata  lain  sejalan  dengan  pendapat  dari  Tesaurus  Bahasa  Indonesia,  sinonim transformasi ialah perubahan.
Berdasarkan  pertimbangan  latar  belakang  diatas  menarik  secara  akademis  untuk dijadikan  penelitian  yang  berjudul    Transformasi  Kebijakan  Pola  Hidup  Masyarakat yang  Sehat,  Disiplin  dan  Produktif  di  Era  New  Normal Covid -19  di  Kabupaten  Musi Banyuasin.

## TINJAUAN LITERATUR
Berdasarkan  kajian  penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  oleh  Julian  Simanjuntak dan  Edy  Surya  Dharmawan,  yang  berjudul  “Analisis  Perubahan  Kebijakan  Peraturan Presiden  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Jaminan  Kesehatan  Menjadi  Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan”. Pada kajian penelitian ini diberikan penejelasan bahwasanya melalui Perubahan Kebijakan Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menjadi Perpres No. 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang amat cepat menjadi sorotan yang mencolok.
Menurut  (Sisworini,  2007)  dalam  penelitian  tesis  nya  yang  berkaitan  dengan Perubahan Kebijakan Tata Cara Pengajuan Keberatan Pajak : Studi tentang Perubahan Konteks  pasal  25  ayat  (7)  UU  No.  26  Tahun  2000  menjadi  UU  No.  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  menjelaskan  bahwa  perubahan kebijakan tata cara pengajuan keberatan pajak diwarnai nuansa politis. Adapun faktor- faktor  nya  adalah  keterlibatan  kadin  sebagai  anggota  tim  review,  tidak  adanya  konsep kesetaraan,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  dalam  kebijakan  tata  cara  keberatan  pajak; pergantian  kepemipinan  politik  dijajaran  departemen;  adanya lobbying  political pressure .
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna, Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 2 April 2022
Penelitian  skripsi  yang  dilaksanakan  Fitri  Yuliyanti  terkait  protokol  kesehatan pencegahan Covid- 19  dengan  judul  Faktor-faktor  Yang  Berpengaruh  Pada  Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Pencegahan Covid- 19 di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jenis kelamin,  tingkat  pendidikan  pengetahuan,  sikap,  sarana  dan  prasarana,  pengawasan, dukungan  pemerintah,  dan  dukungan  tokoh  masyarakat  memiliki  hubungan  yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat. Bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan program “Jogo Tonggo” yang digerakkan pemerintah daerah untuk menjaga masyarakat agar tetap waspada, peduli dan melek informasi terhadap perkembangan Covid- 19. Menurut  Chandrika  Fahira  Quamila  dalam  penelitiannya  yang  menyajikan penelitian  tentang  Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Kepatuhan  Masyarakat Terhadap  Kebijakan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PKM)  Dalam  Rangka Penanganan Covid- 19  di  Kota  Semarang.  Hasil  yang  didapatkan  dalam  penelitian tersebut  adalah  ditemukan  beberapa  faktor  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan masyarakat  terhadap  diberlakukannya  PKM,  antara  lain  sikap,  sarana  dan  prasarana, pengawasan,  dukungan  tokoh  masyarakat,  dukungan  kewenangan,  kejelasan  kebijakan dan  konsistensi  kebijakan  serta  memberdayakan  tokoh  masyarakat  sebagai  agar penyampaian  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  pencegahan Covid- 19  dan pelaksanaan PKM dapat dipahami.
Dan  selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Diki  Suherman  yang  membahas tentang  Peran  Aktor  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Mengatasi Penyebaran Covid- 19  Di  Indonesia.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  maka disimpulkan  begitu  besarnya  peran  aktor  kebijakan  yang  menjadi  stakeholder  dalam kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  untuk  memutus  mata  rantai penyebaran Covid- 19  di  Indonesia.  Kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila terbangun  kolaborasi  antar  stakeholder  yakni  :  akademisi,  pengusaha,  masyarakat, pemerintah dan media.
Dari  tinjauan  pustaka  tersebut  diatas,  yang  membedakan  antara  tinjauan  pustaka diatas  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  terletak  pada  perbedaan permasalahan  kasus.  Fokus  permasalahan  penulis  pada  penelitian  ini  yaitu  perubahan kebijakan  berbentuk  sebuah  peraturan  yang  mengatur  mengenai  pengendalian penyebaran  virus Covid- 19  dengan  mengedepankan  pendislpinan  penerapan  protokol kesehatan  terkhusus  di  kabupaten  Musi  Banyuasin,  yang  semula  peraturan  tersebut adalah  Peraturan  Bupati  Nomor  67  Tahun  2020  kemudian  bertransformasi  menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 dan aktor politik mana saja yang terlibat dalam terjadinya  kebijakan  tersebut.  Judul  penelitian  ini  yaitu  “Transformasi  Kebijakan  Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid -19 di Kabupaten Musi Banyuasin.”

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena permasalahan tentang apa yang dialami  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu konteks  khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan kualitatif dalam
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna, Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 2 April 2022
penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriktif  berupa  kata-kata  atau  lisan dari  orang-orang  yang  menjadi  informan  atau  narasumber  dari  penelitian  ini.  Penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  memerlukan  keterangan  langsung  dari  narasumber tentang keadaan subjek dan objek penelitian yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini,  peneliti  akan  membahas  melalui  hasil  wawancara  dan  dokumentasi kepustakaan, yang selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis. Adapun proses pengambilan  data  melalui  wawancara  dan  meminta  data  dokumentasi  kepustakaan dilakukan  pada  bulan  Januari  –  Maret  tahun  2022  dengan  informannya  adalah  Kabag Hukum  Setda  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dan  Kabag  Persidangan  dan  Perundang- Undangan  Setwan  Kabupaten  Musi  Banyuasin..  Proses  wawancara  dilakukan  dengan cara  mendatangi  langsung  informan  di  kantor  instansi  terkait  dan  pengambilan  data dokumentasi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  mengeksplorasi  dokumen  yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
Faktor-Faktor  yang  Melatarbelakangi  Terjadinya  Perubahan  Kebijakan Peraturan  Bupati  Nomor  67  Tahun  2020  Menjadi  Peraturan  Daerah  Nomor  16 Tahun 2020
Dalam  rentang  sejarah  peradaban,  krisis  kesehatan  akibat  pandemi  menjadi faktor  penting  yang  menghadirkan  perubahan  dalam  tata  kelola  kesehatan,  sosial, pendidikanm  kebudayaan,  politik,  ekonomi,  pertahanan  dan keamanan  serta pembangunan.  Sejak  akhir  tahun  2019  yang  lalu  hingga  menjadi  pandemi,  dampak Corona  Virus  Disease 2019  ( Covid -19)  sangat  luar  biasa  terjadi  pada  berbagai  sector kehidupan  masyarakat.  Sampai  saat  ini  pun  juga  di  Indonesia  masih  terus  ada penambahan  kluster  baru  penyebaran  virus Covid -19,  baik  berbasis  wilayah  maupun aktivitas.  Banyak  negara  termasuk  Indonesia  belum mampu  menghentikan  penyebaran virus  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  karena  belum  ditemukan  obat  ataupun vaksinnya.
Menyikapi  hal  ini  Pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai  macam  kebijakan dalam melawan pandemi Covid -19, mulai dari penerapan Protokol Kesehatan, karantina rumah,  isolasi  mandiri,  karantina  fasilitas  khusus,  karantina  rumah  sakit  dan  karantina wilayah,  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  serta  Program  Bantuan  Sosial. Upaya-upaya  terbaik  dalam  mengurangi  dampak  dari  pandemi Covid -19  telah dilaksanakan  oleh  pemerintah,  namun  kebijakan  seperti  ini  tidak  bisa  terus dilaksanakan,  mengingat  roda  perekonomian  harus  tetap  berjalan,  masyarakat  harus memenuhi  kebutuhan  hidup  dengan  mencari  nafkah  sedangkan  pemerintah  tidak bisa selamanya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini.
Untuk  itu,  masyarakat  harus  memulai  membiasakan  diri  beradaptasi  dengan kebiasaan  baru  ataupun  yang  disebut  dengan new  normal  life .  Adaptasi New  Normal dikenal  pada  pertengahan  bulan  Juni  2020,  diawali  dengan  pernyataan  Presiden Republik  Indonesia  Joko  Widodo  untuk  bersama-sama  mempersiapkan  diri  hidup berdampingan dengan Covid -19. Sebagaimana hal nya gagasan WHO, pelaksanaan pola hidup  masyarakat  yang  sehat,  disiplin  dan  produktif  di  era  kebiasaan  baru  dalam kacamata  pemerintah  termasuk  ke  dalam  mekanisme  transisi  untuk  mendorong kembali bergulirnya  aktivitas ekonomi  dan sosial.
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna, Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 2 April 2022
Sebagai  bagian  masyarakat  Indonesia,  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin juga  berkewajiban  untuk  melaksanakan  cegah  tangkal  penyebaran Corona  Virus Disease 2019  ( Covid -19)  yang  telah  meresahkan  dunia  dengan  mengedepankan  pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era kebiasaan baru Corona Virus Disease ( Covid -19),  dengan  tetap  menghormati  sepenuhnya  martabat,  hak  asasi manusia, dasar-dasar  kebebasan  seorang individu dan penerapannya  secara  universal.
Diterbitkannya  kebijakan  Peraturan  Bupati  Nomor  67  Tahun  2020  yang berkaitan  dengan  “Pelaksanaan  “Pola  Hidup  Masyarakat  yang  Sehat,  Disiplin  dan Produktif f di  Era  Kebiasaan  Baru  Corona  Virus  Disease  2019  di  Kabupaten  Musi Banyuasin””  atas  dasar  pertimbangan  dalam  rangka  memutus  mata  rantai  penularan Corona  Virus  Disease ( Covid -19)  yang  pada  waktu  itu  belum  ditemukannya  vaksin ataupun  obat  yang  bisa  menyembuhkan  orang  yang  terinfeksi  virus Covid -19, menyebabkan  masyarakat  harus  menjalani  kehidupan  sehari-hari        dengan        secara terpaksa harus berdampingan dengan ancaman Covid -19 dan secara berkesinambungan melaksanakan  upaya pencegahan melalui penerapan protokol  kesehatan dalam aktifitas sehari-hari.
Namun  daripada  itu  juga,  dibentuk  dan  diterbitkannya  peraturan  yang  telah disebutkan  sebelumnya  bahwasanya  atas  dasar  perintah  dari  pemerintah  pusat, sebagaimana diketahui bahwasanya perintah yang telah disebutkan sebelumnya tertuang dalam  “Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  6  Tahun  2020  yang  berkaitan  dengan Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam  Pencegahan dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease 2019  dan  Instruksi  Menteri Dalam  Negeri Nomor  4  Tahun  2020  yang  berkaitan  dengan  Pedoman  Teknis  Penyusunan  Peraturan Kepala  Daerah  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah”.
Untuk melaksanakan beberapa pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, maka  pemerintah  daerah  terkhususnya  pemerintah  daerah  Kabupaten Musi  Banyuasin perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati  yang  berkaitan  dengan  “Pelaksanaan  “Pola  Hidup Masyarakat  yang  Sehat,  Disiplin  dan  Produktif  di  Era  Kebiasaan  Baru Corona  Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin””.
Kemudian  atas  dasar  “Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  Yang berkaitan dengan  Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam Pencegahan  dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease 2019  dan  Instruksi  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2020  Yang  berkaitan  dengan  Pedoman  Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019  di  daerah”.  Tertanggal  24  Agustus  2020  ditetapkanlah  “Peraturan Bupati  Nomor  67  Tahun  2020  Yang  berkaitan  dengan  Pelaksanaaan  “Pola  Hidup Masyarakat  yang  Sehat,  Disiplin  dan  Produktif  di  Era  Kebiasaan  Baru Corona  Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi  Banyuasin””.
Namun dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati yang telah disebutkan sebelumnya  ditemukan  pertentangan  secara  hukum  sebab  terdapat  pemberian  sanksi berupa  denda,  sebagaimana  hal  tersebut  tercantum  di  dalam  Perbup  Nomor  67  Tahun 2020  yang  berkaitan  dengan  “Pelaksanaan  “Pola  Hidup  Masyarakat  yang  Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”” pasal 7 ayat (1).
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna, Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 2 April 2022
Guna  melakukan  penghindaran  terhadap  pertentangan  hukum  maka  Peraturan Bupati yang telah disebutkan  sebelumnya perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah ( Sambutan Bupati Musi Banyuasin Dalam Rangka Penyampaian Penjelasan 4 Raperda Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Masa Persidangan I Rapat ke-38 ), sebagaimana hal  yang telah disebutkan sebelumnya berdasarkan perintah instansi yang lebih  tinggi dalam  hal  ini  ialah  Kementerian  Dalam  Negeri  melalui  Surat  Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK tertanggal 21 September 2021 perihal Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan Corona  Virus  Disease 2019  ( Covid -19)  yang  mana  salah satu  dari  isi  surat  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  tertuang  dalam  poin  4  yang berbunyi  :  “Terhadap  Peraturan  Kepala  Daerah  Yang  berkaitan  dengan  Peningkatan Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam  Pencegahan  dan Pengendalian Corona  Virus  Disease 2019  ( Covid -19)  yang  telah  ditetapkan  agar  bisa ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.”
“Didalam  peraturan  bupati  tidak  diperbolehkan  adanya  sanksi  karena  itu tidak berkekuatan hukum dan menyalahi aturan, yang boleh bermuatkan sanksi hanya ada dalam peraturan daerah.” (Wawancara, Romasari Purba, 7 Februari 2022). Perintah  dari  surat  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  sebagaimana  telah disebutkan  dalam  poin  yang  dimaksud,  menghimbau  kepada  daerah  yang  telah membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),  maka  kemudian  selanjutnya  untuk  menindaklanjuti  hal  yang  telah  disebutkan sebelumnya  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Musi  Banyuasin  berkoordinasi  dengan Bapemperda DPRD Musi Banyuasin untuk memasukkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  yang  berkaitan  dengan  “Pelaksanaan  “Pola  Hidup  Masyarakat  yang  Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi  Banyuasin””  diluar  Propemperda  tahun  2020  untuk  kemudian  dibahas  dan ditetapkan  menjadi  Peraturan  Daerah  berdasarkan  Surat  dari  Bupati  Musi  Banyuasin dalam  hal  ini  melalui  Sekretaris  Daerah  Nomor  :180  /  309  /  III  /  2020  Perihal  Usul Penyampaian  Raperda  Diluar  Propemperda  Tahun  2020  kepada  Ketua  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 9 Oktober 2020.
Ketentuan  diperbolehkannya  memasukkan  Raperda  diluar  Propem  perda ditinjau  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2011  yang  berkaitan  dengan Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Pasal  38  ayat  (2)  dan  Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 pada Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah yang  berbunyi  “Ketentuan  terkait  dengan  tata  cara  penyusunan  Propemperda  provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap  perencanaan  penyusunan  Propemperda  kabupaten/kota”.  Adapun  bunyi  dari Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (5) ialah “Dalam keadaan yang telah ditentukan sebelumnya , DPRD provinsi ataupun gubernur bisa mengajukan rancangan  perda di luar Propemperda  karena alasan :
a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, ataupun bencana alam;
b. Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. Mengatasi  keadaan  tertentu  lainnya  yang  memastikan  adanya  urgensi  atas  suatu rancangan  perda  yang  dapat  disetujui  bersama  oleh  alat  kelengkapan  DPRD  yang khusus  menangani  bidang  pembentukan  perda  dan  unit  yang  menangani  bidang hukum pada pemerintah daerah;
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna, Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 2 April 2022
d. Perintah dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  yang  berkaitan dengan Kekarantinaan Kesehatann, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang berkaitan  dengan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  ( Covid -19)  dan  berbagai  peraturan  Menteri, baik  itu  peraturan  Menteri  Kesehatan,  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  yang  perlu segera  di tindaklanjuti  dengan  peraturan daerah  yang menjadi  arah  serta  dasar  dalam Yang  berkaitan  dengan  Pelaksanaaan  “Pola  Hidup  Masyarakat  yang  Sehat,  Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”.
Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati  dan  DPRD  selaku  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  membuat  Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan  aspirasi masyarakat yang kekhasan dari Daerah yang telah disebutkan  sebelumnya.  Peraturan  Daerah  yang  dibuat  oleh  Daerah  hanya  berlaku dalam  batas-batas  yurisdiksi  Daerah  yang  bersangkutan.  Walaupun  demikian Peraturan  Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh beryang berkaitan dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  sesuai dengan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh  beryang  berkaitan denganan  dengan  kepentingan  umum  sebagaimana  diatur  dalam  kaidah  penyusunan peraturan daerah.
Rancangan  Peraturan  Daerah  ini  berdasarkan  pembagian  kewenangan  yang terdapat  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  yang  berkaitan  dengan  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang  berkaitan  dengan Pemerintahan  Daerah.
Sesuai  dengan  dasar  hukum  kewenangan  pembentukan  Peraturan  Daerah sebagaimana  dijabarkan  diatas,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin mempunyai  kewenangan  dalam  hal  pembentukan  terhadap  Rancangan  Peraturan Daerah  yang  berkaitan  dengan  Pelaksanaan  Pola  Hidup  Masyarakat  Yang  Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Musi Banyuasin.
Adapun dasar filosofis dari pembentukan Perda ini ialah  untuk mendisiplinkan dan membiasakan pola hidup bersih dan sehat di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dalam  rangka  upaya  untuk  melakukan  peningkatan  terhadap  derajat  kesehatan masyarakat dan untuk mencegah  penularan Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin.
Kemudian  landasan  sosiologis  dari  Perda  ini  ialah  untuk  menyikapi perkembangan  dan  dampak  pandemi  Covid-19  yang  berakibat  pada  terbatasnya kegiatan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  luas,  dan  fenomena  belum  disiplinnya  dan masih  rendahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  pada  kebiasaan  perilaku  hidup sehat, maka  diperlukan  payung  hukum  yang  kuat  agar  kegiatan  sosial  dan  ekonomi masyarakat  tetap  berjalan  dengan  baik  dengan  tetap  memperhatian  dan  menerapkan protokol  kesehatan  yang  sudah  ditetapkan  Peraturan  Daerah  yang  berkaitan  dengan Pelaksanaan  Pola  Hidup  Masyarakat  yang  Sehat,  Disiplin  dan  Produktif o di  Era Kebiasaan Baru Corona  Virus Disease 2019.
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna, Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 2 April 2022
Dalam  penelitian  ini,  penulis  memanfaatkan  pemilihan  aktor  pembuat kebijakan  ataupun  para  pihak  berdasarkan  literatur  dari  pakar  administrasi, antara  lain:  Anderson  (1983),  Lindblom  (1980),  Lester  dan  Joseph  (2000), maupun  Wirnarno  (2002).  Yang  kemudian  dikembangkan  lagi  oleh  peneliti sesuai  data  yang  didapatkan  di  lapangan  pada  saat  penulis  melaksanakan penelitian  dalam  proses  pembuatan  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2020 yang  berkaitan  dengan  “Pola  Hidup  Masyarakat  yang  Sehat,  Disiplin  dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”.  Keterlibatan  para  aktor  dalam  perumusan  kebijakan  ini  ialah sebagai berikut:

## A. Lembaga Legislatif
Lembaga  ini  memang  memegang  peran  yang  cukup  krusial  dalam  perumusan kebijakan.  Lembaga  legislatif  yang  terlibat  dalam  proses  perumusan  kebijakan Perda yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”  ialah  Pimpinan  DPRD  Kabupaten  Musi  Banyuasin  yakni  Ketua DPRD  Sugondo  dan  Panitia  Khusus  (Pansus  1)  DPRD  Kabupaten  Musi Banyuasin. Pansus 1 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk dan ditetapkan berdasarkan  Surat  Keputusan  Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyar  Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 27 / KEP / PIMP / DPRD / XI / 2020 Yang berkaitan  dengan  Penetapan  Anggota  DPRD  Kabupaten  Musi  Banyuasin  Pada Keanggotaan Panitia-Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Raperda Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana keanggotannya ialah sebagai berikut :
No. Nama Fraksi Jabatan 1. Ziadatulher, SE., M.Si NDNR Ketua 2. Alpian PPI Wakil Ketua 3. Supriasihatin PKB Sekretaris 4. Karan Kanedi Partai Golkar Anggota 5. Nuti Romayana, S.Pd.I PDI-Perjuangan Anggota 6. Andik Setiawan, ST. PDI-Perjuangan Anggota 7. Hendra Wijaya Partai Gerindra Anggota 8. Firman Akbar, S.H. PAN Anggota 9. M. Amin, S.H. PKS Anggota 10. Rudi Hartono, S.Sos. NDNR Anggota
Panitia  Khusus  I  Raperda  Kabupaten  Musi  Banyuasin  Tahun  2020  memiliki tugas untuk membahas Raperda yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna, Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 2 April 2022
Panitia Khusus I ini ialah penentu dimana permasalahan yang berkaitan dengan “Pola  Hidup  Masyarakat  yang  Sehat,  Disiplin  dan  Produktif  di  Era  Kebiasaan Baru Corona  Virus  Disease 2019  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin”  harus diidentifikasi  dan  diagendakan  terlebih  dahulu  serta  dilaksanakan  pembahasan bersama  dengan  perangkat  daerah  terkait  lainnya  untuk  selanjutnya  bisa ditetapkan menjadi  sebuah  kebijakan  peraturan  daerah.  Jadi,  Pansus  I  ini  ialah wadah  bagi  para  aktor  kebijakan  untuk  bisa  menyampaikan  aspirasinya  yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”.
B. Badan-Badan Administrasi (Agen-Agen Pemerintah)
Dalam  konsep  yang  terdapat  dalam  ilmu  politik,  badan  legislasi  dianggap sebagai  operasionalisasi  kebijakan.  Badan  administrasi  yang  terlibat  dalam dalam  proses  perumusan  kebijakan  Perda  yang  berkaitan dengan  “Pola  Hidup Masyarakat  yang  Sehat,  Disiplin  dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus  Disease 2019  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin”  ialah  Bagian  Hukum Setda.  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Bagian  Persidangan  dan  Perundang- Undangan  Setwan.  DPRD  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan Satgas Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  bisa  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  perubahan  kebijakan  Peraturan  Bupati Nomor  67  Tahun  2020  menjadi  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan  Pola  Hidup  Masyarakat  yang  Sehat,  Disiplin  dan  Produktif  di  Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 adalah :
a) Dalam  pelaksanaan  Peraturan  Bupati  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  terdapat pertentangan  yang  berkaitan  dengan  hukum,  karena  didalamnya  terdapat  point yang  memuat  sanksi  denda,  sebab  dalam  peraturan  bupati  tidak  diperbolehkan memuat  sanksi  denda,  tetapi  peraturan  daerah  boleh  dimuatkan  sanksi  denda.
Untuk  menghindari  pertentangan  hukum  berkaitan  dengan  hukum  “Pelaksanaan “Pola  Hidup Masyarakat  yang  Sehat,  Disiplin  dan  Produktif  di  Era  Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”” maka Peraturan Bupati yang telah disebutkan sebelumnya ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah;
b) Mengatasi   keadaan   luar   biasa    yaitu    bencana    non alam pandemi Corona Virus  Disease 2019,  guna  pencegahan  penularan  yang  semakin  meluas  dan mencegah korban jiwa yang semakin bertambah;
c) Melaksanakan amanat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK tanggal 21  September  2021  perihal  Pelaporan  Data  dan Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan Corona  Virus  Disease 2019  ( Covid -19)  poin  angka  5  yang menjelaskan  terhadap  Peraturan  Kepala  Daerah  yang  berkaitan  dengan Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam Pencegahan  dan  Pengendalian Covid -19  yang  telah  ditetapkan  agar  bisa ditingkatkan menjadi peraturan daerah.
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna, Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 2 April 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa  di  Kota  Makassar  .  Jurnal  Administrasi  Publik,  6(2),  21-34.  Retrieved from http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272
Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara. Bandung: Puspaga . Julian Simanjuntak, Edy Surya Dharmawan, “Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan
Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden  Nomor  28  Tahun  2016  Tentang  Jaminan  Kesehatan”,    diakses  pada tanggal 21 Mei 2021 Pukul 10:34 WIB dari https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/30546 Quamila,  C.  F.  (2021). Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Kepatuhan Masyarakat  Terhadap  Kebijakan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (Pkm) Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang (Doctoral Dissertation, Diponegoro University).
Shirvani,  H.  (1976).  The  New  Grolier  Webster  International  Dictionary  of  English Language. Encyclopedic Edition, Grolier Incorporated, New York.
Sisworini,  M.  (2007). Perubahan  kebijakan  tata  cara  pengajuan  keberatan  pajak:: Studi tentang perubahan konteks pasal 25 ayat (7) UU No 16 tahun 2000 menjadi UU  No  28  tahun  2007  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Suherman, D. (2020). Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi  Penyebaran  COVID-19  Di  Indonesia. Ministrate:  Jurnal  Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah , 2 (2), 51-62.
Yadianto. (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: M2s .
Yuliyanti,  F.  (2021). Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Pada  Kepatuhan  Masyarakat Terhadap  Protokol  Kesehatan  Pencegahan  Covid-19  Di  Desa  Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang (Doctoral Dissertation, Diponegoro University).