## Jurnal Abdiraja
ISSN : 2621-9379 (Online) Volume 4, Nomor 2, September 2021

## Pendampingan Bantuan Hukum Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Oleh : Zainuri 1), Dian Novita 2) ,
Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Universitas Wiraraja 1) , Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Universitas Wiraraja 2)
E-mail: zainuri.fh@wiraraja.ac.id ,1) dian.fh@wiraraja.ac.id 2) ,

## Abstrak
Dibentuknya  Undang-Undang  tentang  Bantuan  Hukum ini  menjadi  dasar  bagi  negara  untuk menjamin  warga  negara  khususnya  bagi  orang  atau  kelompok  orang  miskin  untuk mendapatkan  akses  keadilan  dan  kesamaan  di  hadapan  hukum.  Oleh  karena  itu,  tanggung jawab  negara  harus  diimplementasikan  melalui  pembentukan  Undang-Undang  tentang Bantuan  Hukum.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  tahun  2011  tentang Bantuan Hukum. Dengan adanya UU tentang bantuan hukum bagi masyarakat  tersebut bagi masyarakat  tentunya  belum  banyak  yang  tahu  termasuk  juga  masyarakat  yang  ada  di  Desa Bluto kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

## Kata Kunci: Pendampingan dan Bantuan Hukum

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang tentang Bantuan Hukum  mengatur  mengenai  pengertian Bantuan  Hukum,  Penerima  Bantuan Hukum,  Pemberi  Bantuan  Hukum,  hak dan kewajiban Penerima Bantuan
Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan,  larangan,  dan  ketentuan pidana.  UU  tentang  Bantuan  Hukum ada  karena  Hak  atas  Bantuan  Hukum telah  diterima  secara  universal  yang dijamin  dalam  Kovenan  Internasional
tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik ( International  Covenant  on  Civil  and Political Rights ( ICCPR )). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum  serta  harus  dihindarkan  dari segala bentuk
diskriminasi.
Penyelenggaraan  pemberian  Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan  upaya  untuk  memenuhi  dan sekaligus  sebagai  implementasi  negara hukum  yang  mengakui  dan  melindungi serta  menjamin  hak  asasi  warga  negara

## Jurnal Abdiraja
ISSN : 2621-9379 (Online) Volume 4, Nomor 2, September 2021
akan kebutuhan akses terhadap keadilan ( access  to  justice )  dan  kesamaan  di hadapan  hukum  ( equality  before  the law ).
Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum  mendapatkan  perhatian  secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan
Hukum  ini  menjadi  dasar  bagi  negara untuk menjamin warga negara khususnya  bagi  orang  atau  kelompok orang  miskin  untuk  mendapatkan akses keadilan  dan  kesamaan  di  hadapan hukum.  Oleh  karena  itu,  tanggung jawab  negara  harus  diimplementasikan melalui  pembentukan  Undang-Undang tentang  Bantuan  Hukum.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum disahkan  Presiden  Dr.  H.  Susilo Bambang  Yudhoyono  pada  tanggal  2 November  2011  di  Jakarta.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta pada tanggal 2 November 2011. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum  ditempatkan  pada  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor  104.  Penjelasan  Atas  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum ditempatkan  pada Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5248.
Dengan adanya Undang-Undang
tentang bantuan hukum bagi masyarakat  miskin  tersebut  tentunnya bagi  masyarakat  belum  banyak  yang tahu  termasuk  juga  masyarakat  yang ada  di  Desa  Bluto  kecamatan  Bluto Kabupaten Sumenep.
Ada beberapa permasalah yang menjadi pertimbangan tim pkm untuk mengadakan  pengabdian  di  desa  Bluto Kecamatan Bluto antara lain:
1. Kurangnya pengetahuan masyarakat  setempat  terhadap  hak- haknya  untuk  mendapat  bantuan hukum secara gratis.
2. Adanya anggapan masyarakat untuk  mendapat  bantuan  hukum  perlu biaya mahal.
3. Adanya lembaga baru di universitas  wiraraja  yaitu  LBH  yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas.

## Jurnal Abdiraja

## 2. Metode Pelaksanaan
Berdasarkan permasalahan
yang dialami oleh sebagian besar masyarakat, maka Tim berinisiiatif untuk memberikan pendampingan dan
penyuluhan  hukum  berupa  bantuan hukum  secara  gratis  bagi  masyarakat miskin untuk mendapatkan rasa keadilan  ,  bilamana  terjadi  kasus-kasus baik  pidana,  perdata  dan  tata  usaha negara sebagaimana diamanahkan dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011  tentang  bantuan  hukum. Tahapan pelaksanaan berupa:
1. Sosialisasi
Sosialisasi akan segera tim lakukan jika sudah ada kepastian dari pihak LPPM  Universitas  Wiraraja  terkait kegiatan  ini  dengan  meninjau lokasi,  sasaran  atau  mitra  sebagai langkah awal di wilayah kegiatan.
2. Penyusunan Materi Penyuluhan Materi penyuluhan di susun berdasarkan atas keburtuhan program penerapan Pengabdian yang meliputi penyaluran dan pendampingan bantuan hukum.
3. Penyiapan sarana dan prasarana Sarana  dan  prasarana  yang  perlu dipersiapkan  dalam  kegiatan  ini antara lain :
Materi  pendampingan  dan  bantuan hukum, alat peraga penyuluhan, menyiapkan  bahan  presentasi,  dan dokumen lain yang dibutuhkan sebagai dokumentasi kegiatan
4. Hasil Dan Pembahasan
a. Hasil Kegiatan
Pada pelaksanaan pengabdian kepada  masyarakat  yang  dilakukan oleh  Tim  PKM  dosen    Fakultas Hukum Universitas Wiraraja menjelaskan tentang hak-hak masyarakat untuk mendapat bantuan  hukum  dan  konsultasi hukum  secara  gratis.  Banyaknya masyarakat  yang  tidak  mengetahui akan adanya bantuan hukum secara gratis  bagi  masyarakat  miskin. Banyaknya  masyarakat  dan  aparat desa yang ikut andil dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan  bantuan  hukum, serta  banyaknya  pertanyaan  – pertanyaan  yang  diajukan  oleh masyarakat  terkait  dengan  kasus kasus hukum.
Harapan  kami  nantinya  setelah selesainya pengabdian kepada masyarakat  ini  akan  mendapatkan hasil  yang  maksimal  yaitu  dapat mewujudkan masyarakat yang

## Jurnal Abdiraja
dapat  akses  dalam  bantuan  hukum secara gratis. Faktor Pendorong dan
Penghambat dari pembahasan tersebut kami
mendapatkan beberapa  masukan  sehingga  tim merangkumnya, seperti :
a. Banyaknya  masyarakat  yang belum mengerti  akan hak dalam mendapat bantuan hukum secara gratis.
b. Banyaknya  masyarakat  yang belum mengetahui tentang
adanya  Undag-Undang  No.  16 Tahun  2011  tentang  bantuan hukum.
b. Catatan Pembahasan
c. Tabel  Capaiian  Kinerja  Kegiatan
Pengabdian  Kepada  Masyarakat oleh tim PKM Universitas Wiraraja di  Desa  Bluto  Kecamatan  Bluto Kabupaten Sumenep.
Aspek Kegiata n Indika taor Capai an Sebelu m Kegiata n Sesuda h Kegiata n Target Capai an Undan g- Undan g Nomor 16 Tahun 2011 Tentan g Bantu Tujuan di berlak ukann ya dan pemah aman terhad ap undan Tidak memah ami  dan mengert i maksud di berlakuk annya undang- undang Sebagia n  besar warga mengert i dan paham tujuan di ber lakukan nya peratur Terlaks ana denga n baik an Huku m g- undan g nomor 16 tahun 2011 tentan g bantua n hukum nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. an tersebut Penger tian bantua n hukum dan masya rakat miskin Menge tahui tentan g bantua n hukum . Sebagia n  kecil dari masyara kat belum mengert i tentang bantuan hukum. Masyara kat memah ami tentang UU bantuan hukum Dapat dimanf aatkan oleh masyar akat denga n baik. Koordi nasi masya rakat dgn bebera pa pihak yang terkait lemba ga bantua n hukum Sama- sama menge rti tentan g bantua n hukum Masih banyak masyara kat  yang sulit untuk mendap at bantuan hukum secara gratis. Mengop timalka n  warga masyara kat untuk mendap at bantuan hukum. Dapat dilaksa nakan denga n  baik oleh warga Partisi pasi Instan si  dan perang kat desa dalam bantua n Memb erikan sosialis asi dan penda mping an bantua n hukum Kurang optimal nya sossialis asi  UU bantuan hukum. Bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini pemerin tah desa bluto
Respo n positif

## Jurnal Abdiraja
hukum . . kec. bluto kabupat en sumene p Gambar 1, pelaksanaan kegiatan
sosilisasi, saat pemberian materi PKM
Gambar 2, pelaksanaan kegiatan sosialisasi, foto bersama dengan sebagian  aparatur  desa  dan  peserta PKM

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil sosialisasi dan pendampingan bantuan hukum terhadap masyarakat  miskin,  masyarakat  sangat responsip  terhadap  Undang-Undang No.  16  Tahun  2011  tentang  bantuan hukum    untuk  bisa  menjadi  payung
hukum  ketika  terjadi  kasus-kasus  yang dialami  oleh  masyarakat  miskin.  Selain itu  masyarakat  berharap  adanya  tindak lanjut  dari  UU  bantuan  hukum  supaya bisa  di  implementasikan  dengan  baik dengan  menganding  lembaga  bantuan hukum yang ada.

## 5. Daftar Pustaka
Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia
( Pedoman Anda Memahami Dan  Menyelesaikan  Masalah Hukum ), YLBHI, 2014
Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum

## Jurnal Abdiraja
Volume 4, Nomor 2, September 2021