## KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DAN IMPLIKASINYA PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

## THE POSITION OF VICE MINISTER AND THE IMPLICATION THEREOF ON INDONESIA’S CONSTITUTIONAL LAW

## Rusnan
Fakultas Hukum Universitas Mataram Bagian Hukum Tata Negara Email : Rusnan_74@yahoo.com
Naskah diterima : 01/02/2013; revisi : 20/02/2013; disetujui : 29/02/2013

## A bstrAct
According to article 17 (2) of the Constitution of Republic of Indonesia: “ministries are appointed and dismissed by President”, the appointment of a minister is president’s authority. Based on this article, the appointment of a vice ministry then will be a part of president’s authority as well. Hence, it is necessary to stress that the appointment of vise minister is not contrary to the constitution. In relation with the legal stand of vise minister, article explanation 10 of Law No 30 of 2008 stipulates: “vise minister is career official and not cabinet member”. In its decision, constitutional court considers that such article explanation is not conformed to the article 9 (1) of Law No 30 of 2008, because the latest article explains that the ministerial structure consists of:  minister, leading assistance i.e., general secretary, the primary task executor, i.e. general directory, inspector, i.e. general inspektorat, back-up task i.e. central and local agent as well as the primary task executor at local level and, or, abroad by deputy in accordance with the regulations. If the vise minister appointed as a career official then he/she no longer has any position, and that’s not conformed to the ministerial structure, that is also incompatible with article 9 of Law No 39 of 2008. This fact brings about the legal uncertainty and it’s contradicted to article 28D (1) of the Constitution of Republic of Indonesia.  According to constitutional court decision No. 79/PUU-IX/2011, its fulfills a part of the pleader’s request on judicial review to article 10 Law No 39 of 2008 on state ministries by nullifying the explanation of the such article because it contrasts to the constitution and hasn’t any legal force. In its decision, constitution court also instructs president to amend the old presidential decision in order that it’s conformed to executive authority and does not bring about legal uncertainty.

## Keywords: The Vice Minister’s , Legal Standing, Constitutional Court Decision

## A bstrAk
Menurut Pasal 17 (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia: “kementerian diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, penunjukan menteri adalah kewenangan presiden. Berdasarkan Pasal ini, penunjukan wakil kementerian kemudian akan menjadi bagian dari otoritas presiden juga. Oleh karena itu, perlu untuk menekankan bahwa penunjukan wakil menteri tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehubungan dengan berdiri hukum wakil menteri, penjelasan Pasal 10 UU No 30 tahun 2008 menyatakan: “Wakil Menteri adalah karir resmi dan bukan anggota kabinet”. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa penjelasan Pasal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 9 (1) UU No 30 tahun 2008, karena artikel terbaru menjelaskan bahwa struktur menteri terdiri dari: Menteri, memimpin bantuan yaitu, sekretaris jenderal, yang tugas pelaksana utama, yaitu inspektur jendral, inspektur, yaitu inspektorat jenderal, yang memback-up tugas pusat dan daerah yaitu agen serta pelaksana tugas utama di tingkat lokal dan, atau, luar negeri oleh Deputi sesuai dengan peraturan. Jika menteri ditunjuk sebagai pejabat karir maka ia
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 179 ~ 191
tidak lagi memiliki posisi apapun, dan itu tidak sesuai dengan struktur menteri, yang juga tidak sesuai dengan Pasal 9 UU No 39 tahun 2008. Kenyataan ini membawa ketidakpastian hukum dan itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Menurut keputusan pengadilan konstitusi No 79/PUU-IX/2011, yang memenuhi bagian dari permintaan pemohon tentang judicial review Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara dengan meniadakan penjelasan dari Pasal tersebut karena kontras dengan konstitusi dan belum ada kekuatan hukum. Dalam putusannya, pengadilan konstitusi juga menginstruksikan presiden untuk mengubah keputusan presiden lama agar hal itu serupa dengan otoritas eksekutif dan tidak membawa ketidakpastian hukum.
Kata kunci: Legal Standing, Wakil Menteri, Keputusan Pengadilan Konstitusional

## PENDAHULUAN
m encermAti oPini yang berkembang ten- tang kedudukan wakil menteri di kabinet, dari berbagai pihak menganggap bahwa posisi tersebut tidak diatur dalam undang- undang kita. alasannya sangat sederhana yaitu Pasal 10 Undang-Undang Kement- erian Negara tidak sejalan dengan Pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat itu dianggap mengatur pembentukan, pen- gubahan, dan pembubaran kementerian. “Ayat itu tidak memerintahkan DPR dan Presiden menciptakan jabatan Wakil Men- teri oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan karenanya uji materipun menjadi jalan untuk menggugat perkara tersebut di Mah- kamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekua- saan yudikatif, yang mengadili per kara- perkara tertentu yang menjadi kewena- ngannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (d) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi- kan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus per selisihan tentang hasil pemilihan umum.
Dalam perkara sidang pengujian Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Ke-
mentrian Negara diajukan oleh Pemohon karena sebagai suatu Badan Hukum yang berbentuk Organisasi Kemasyarakatan, yakni Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK), telah me- miliki anggota/kader hampir di seluruh In- donesia yaitu telah tersebar di 26 provinsi, karena keberadaan Pemohon telah berada di 26 provinsi seluruh Indo nesia yaitu den- gan dibentuk Pengurus GN-PK provinsi dan Pengurus GN-PK kabupaten/kota, merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan den- gan keberadaan dan berlakunya ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara beserta Penjelasannya. Adapun bunyi Pasal 10 Un- dang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ten- tang Kementrian Negara sebagai berikut: Pasal 10
“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”.
Hal ini berarti Presiden harus dan wa- jib menjelaskan kepada publik penangan- an secara khusus apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri.  Di samping hal tersebut di atas dalam Pasal 10 ini ada penekanan pada kata “secara khusus”, yang atinya tidak umum dan atau selektif tapi faktanya Presiden mengangkat 20 wakil menteri dari 34 kementerian yang ada, atau dengan kata lain pengangkatan wakil menteri bukan hanya untuk kementerian tertentu, karena faktanya pengangkatan wakil menteri lebih dari setengah Kemente- rian yang ada, sehingga timbul pertanyaan,
Rusnan | Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan ............................. apakah dapat dikatakan fakta (pengangka- tan 20 wakil menteri) yang dilakukan oleh Presiden masih memenuhi bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara? Jawabnya: tidak, maka dengan demikian pengangka- tan 20 wakil menteri oleh Presiden tersebut terbukti tidak memiliki dasar hukum baik Undang-Undang maupun UUD 1945. Se- dangkan bunyi Penjelasan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Ke- mentrian Negara, adalah sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan bukan merupak- an anggota kabinet.”
Kerugian konstitusional dari Pemohon karena keberlakuan Pasal 10 Undang-Un- dang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Ke- mentrian Negara beserta Penjelasannya yaitu yang dapat diangkat menjadi wakil menteri adalah hanya pejabat karier, se- hingga hal ini menutup hak-hak konstitu- sional dari anggota-anggota/Kader-kader Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan negara khususnya untuk menjadi Wakil Menteri, di mana hak Konstitusional Pemohon. Kad- er-kader Pemohon dijamin dalam Konstitu- si yaitu dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Adapun bunyi Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 adalah sebagai berikut:
“(3) Setiap warga negara berhak mem- peroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”,
Sedangkan bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, adalah sebagai berikut:
“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hu- kum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Kerugian konstitusional yang diderita Pemohon sebagaimana telah diurai di atas
tidak akan terjadi lagi bila keberadaan dan keberlakuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kemen- trian Negara dan Penjelasannya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, karena den- gan dikabulkannya permohonan Pemohon maka hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 akan terjamin kem- bali.
Berdasarkan uraian di atas, maka rumu- san masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu: Bagaimana kedu dukan Wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitu- si dan bagaimana implikasinya pada sistem ketatanegaraan Indonesia ?
Tulisan ini mengkaji pokok permasala- han melalui pendekatan yuridis normatif yaitu mengenai kedudukan Wakil Menteri dan implikasinya pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bahan hukum pokok penulisan ini adalah berasal dari penelitian kepustakaan yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum yaitu: Bahan Hukum Primer, yaitu  bahan  hukum yang   bersumber  dari Peraturan  Perundang-Undangan,  yaitu UUDNRI 1945, UU No. 24   Tahun 2003 Tentang  Mahkamah Konstitusi dan Un- dang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ten- tang Kementerian Negara; Bahan Hukum Sekunder,  yaitu bahan hukum yang mem- berikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku, artikel, hasil peneli- tian, karya ilmiah, hasil-hasil seminar beru- pa makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hu- kum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.
Sedangkan mengenai teknik pengumpu- lan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (dokumenter), yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa Peraturan Perundang-undan-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 179 ~ 191
gan, jurnal, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan materi tulisan ini. Untuk teknik analisis bahan hukum dilaku- kan dengan mengadakan sistematisasi ter- hadap bahan-bahan hukum tertulis. Siste- matisasi berarti membuat klasifikasi terha- dap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis.

## PEMBAHASAN
Lembaga negara, organ negara atau badan negara merupakan nomenklatur yang diberikan pada pengemban fungsi dalam sistem penyelenggaraan negara, yang harus bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang ditetapkan. Setiap kali dira- sakan kebutuhan untuk membentuk satu organ negara atau lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan negara, maka kita akan menghadapi  beberapa per- soalan yaitu: 1) pengadaan lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan men- gadakan lembaga tersebut, 2) bagaimana mekanisme  pengisian lembaga dimaksud apakah melalui pemilihan atau melalui pen- gangkatan,  3) apa tugas dan wewenangnya, dan 4) bagaimana pengaturan hubungan kekuasaan antar lembaga negara satu sama lain. 1
Menurut Logeman, negara merupakan organisasi otoritas yang mempunyai fung- si yaitu jabatan. Jabatan tinggal tetap, pe- mangku jabatan silih berganti; wewenang dan kewajiban melekatkan diri pada ja- batan; pemangku jabatan mewakili jaba- tan. 2 Dikatakannya lebih lanjut bahwa negara itu adalah organisasi, yaitu suatu perikatan fungsi-fungsi. Maka dengan fung-
1 Firmansyah dkk, Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara , Konsorsium Refor- masi Hukum Nasional (KRHN) cet 1, 2005. hlm x-xi., hlm. 15.
2 J.H.A. Logeman, Tentang  Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif , diterjemahkan Makkatutu SH dan Drs. J.C. Pangkerego, dari Judul Asli Over de Theori van een Stellig Staatsrecht , Gramedia : Jakarta, 1948, hlm. 106.
si itu dimaksudkan suatu lingkungan kerja yang terperinci dalam rangkaian keseluru- han. Dalam hubungannya dengan negara ia disebut jabatan. Negara adalah organisasi jabatan. 3
Salah satu gejala yang sangat umum de- wasa ini diseluruh dunia, adalah banyaknya lahir organ-organ atau lembaga baru yang menjalankan juga tugas dan kewenangan pemerintahan dan penyelenggaraan negara, diluar organisasi atau struktur kekuasaan yang lazim atau utama, baik disebut secara khusus dalam UUD, maupun dalam un- dang-undang atau hanya dengan peraturan yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena semakin luasnya tugas-tugas pemerintah- an dalam penyelenggaraan kepentingan umum, akan tetapi yang  dirasakan perlu dilakukan melalui partisipasi publik yang luas dan demokratis  maupun sebagai me- kanisme pengawasan yang lebih luas.
Badan atau organ yang bertumbuh terse- but sering disebut sebagai komisi negara atau lembaga negara pembantu (auxiliary state organ) . Bahkan sebelum reformasi pun, organ seperti ini, sudah sangat banyak dan sering dibentuk sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi, meskipun dalam kenyataan jawaban dengan organ baru demikian, disamping menjadi beban secara keuangan, justru menambah keru- mitan dalam penyelesaian masalah. Organ atau badan atau lembaga-lembaga indepen- den ini, baik di negara maju maupun negara berkembang, bertumbuh dengan kewenan- gan yang bersifat regulatif, pengawasan dan monitoring, bahkan tugas-tugas yang bersi- fat eksekutif. Bahkan  kadang-kadang lem- baga independen demikian menjalankan ketiga fungsi sekaligus. Hal ini dimaksud- kan untuk  memenuhi kebutuhan untuk merampingkan organisasi Pemerintahan akibat tuntutan zaman untuk mengurangi peran Pemerintahan yang sentralistis tetapi penyelenggaran negara dan pemerintah-
3 Ibid. , hlm. 117.
Rusnan | Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan ............................. an dapat berlangsung efektif, efisien dan demokratis dalam memenuhi pelayanan publik. Jimly Asshiddiqie mencatat bahwa di Amerika Serikat lembaga-lembaga inde- penden dengan kewenangan regulasi, pen- gawasan atau monitoring ini lebih dari 30- an. 4 Akan tetapi , seperti ditulis oleh Ken- neth F. Warren, pada awal Pemerintahan di Amerika tidak ada badan independen yang memiliki kewenangan mengatur, namun karena sentimen masyarakat terhadap pe- nyalahgunaan ekonomi pasar bebas yang terjadi pada 1800an, Pemerintah menjawab tuntutan masyarakat dengan pertama ka- linya membentuk Interstate Commerce Com- mission, dan sejak itu sampai abad kedu- apuluh, badan-badan independe demikian telah bertumbuh seperti raksasa dan sangat berkuasa, yang mencerminkan problem dan tantangan yang kompleks dari satu peruba- han masyarakat Amerika pada abad baru ekplorasi ruang angkasa. 5
Semua badan, organ atau lembaga demikian, apakah bernama dewan, komisi atau badan, yang menyelenggarakan (seba- gian) fungsi pemerintahaan, secara umum disebut juga lembaga negara, yang dibeda- kan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kerap pula disebut dengan nama non-govermental organization (NGO). Isti- lah-istilah lembaga, badan atau organ sering dianggap identik, sehingga meskipun ses- ungguhnya dapat berbeda makna dan haki- katnya satu sama lain, orang dapat meng- gunakan satu istilah untuk arti yang lain. Dalam pembicaraan kita sekarang ini, yang penting untuk dibedakan apakah lembaga atau badan  itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh dan untuk negara atau oleh dan untuk masyarakat. Lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga ma-
4 Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara  Pasca Reformasi , Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006, hlm. 8.
5 Palguna, Dewa Gede, Mahkamah Konstitusi, Judi- cial Review, dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna , Setjen dan Kepaniteraan MK RI : Jakarta, 2008, hlm. 78.
syarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. 6
Dalam topik pembicaraan kita menge- nai ”Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara”, maka kata lembaga negara termuat hanya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang mengatur tentang kewenangan Mah- kamah Konstitusi, di mana satu diantaranya adalah ” memutus sengketa kewenangan lem- baga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Dengan kata- kata yang sama hal tersebut diulangi lagi dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Kejelasan tentang organ mana yang dise- but sebagai lembaga negara menurut UUD 1945 sebelum perubahan, baru dapat ter- lihat secara tegas dalam ketetapan MPRS, baik nomor XX/MPRS/1966, Nomor XIV/ MPRS/1966, nomor X/MPRS/1969 dan nomor III/MPR/1978. Dari ketetapan MPRS dan MPR tersebut kita dapat melihat adanya kualifikasi lembaga negara yang ber- beda yaitu Lembaga Tertinggi Negara yang disebut MPR dan Lembaga Tinggi Negara yaitu Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mah- kamah Agung. MPR dalam UUD 1945 sebe- lum perubahan adalah penjelmaan seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dan dalam realitasnya MPRlah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, kita juga tidak dapat menemukan kejelasan definisi lembaga negara. Kalau dilakukan inventari- sasi dalam UUD 1945 setelah perubahan kita memang menemukan lembaga-lembaga negara yang disebut, baik secara tegas yang dibentuk dan  menerima kewenangan dari UUD 1945, atau yang hanya disebut adanya satu lembaga untuk fungsi tertentu, yang kemudian nama dan wewenangnya diatur dalam undang-undang mengenai lembaga negara tersebut. Misalnya Pasal 22 ayat (5) yang mengatur bahwa ” pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu  komisi pemili-
6 Ibid., hlm 33.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 179 ~ 191
han umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” dan ayat (6) menentukan bahwa ” ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Demikian juga Pasal 23D UUD 1945 hanya menyebut adanya satu bank sentral, yang susunan,  kedudukan, kewenangan, tang- gung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-undang
Dari ketentuan tersebut juga dapat di- ketahui bahwa penyebutan adanya lembaga negara dalam UUD belum dengan sendiri menentukan bahwa lembaga yang akan dibentuk itu merupakan organ konstitusi sebagai lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945. Ada kala nya penyebutan dalam UUD 1945 me rupakan penugasan kepada pembuat undang-undang untuk membentuk lem- baga negara tersebut yang menyangkut kewenangan, susunan, kedudukan dan tang- gung jawabnya dalam satu undang-undang. Dalam hal demikian dia menjadi organ atau lembaga negara yang memperoleh ke- wenangannya dari undang-undang.
Dalam laporan penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN) dikatakan ter- dapat empat karakeristik utama sebuah kewenangan yang berbasis peraturan, yaitu: Hak  untuk membuat keputusan-keputusan yang berkekuatan hukum. Hal ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang dikeluarkan sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangannya. Potensi seng- keta kewenangan lembaga negara sangat mungkin lahir dari produk hukum yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga negara yang kemudian mengikat kepada lembaga negara lain.
1). Perbedaan pelegitimasian antara ke- kuasaan dengan kewenangan. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa lembaga negara yang secara legitimatif kekuasaannya diberikan dalam landasan hukum yang berbeda dengan landasam hukum kewena- ngannya. Hal itu menibulkan per bedaan
tafsiran antara kekuasaan, fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban maupun penjabaran terhadap unsur-unsur ter- sebut. Akibatnya sering suatu lembaga negara merasa lebih memiliki kekuasaan ataupun kewenangan terhadap satu hal daripada lembaga negara lain.
2).Aturan hirarkis yang jelas, seperti lex specialis derogat legi generalis, lex superi- ori derogat legi inferiori, diperlukan dalam menjamin kepastian hukum, dapat memb- ingungkan ketika beberapa jenis peraturan sudah tercabut dengan azas tersebut.
3). Kewenangan yang terbagi. Beberapa kewenangan dimiliki lembaga negara secara bersamaan dengan lembaga negara lain. Kerancuan timbul ketika wilayah kewenangan mulai ditafsirkan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain.
Karena prinsip checks and balances tersebut diantara lembaga-lembaga negara yang setara setelah amandemen UUD 1945, yang tidak lagi mengenal lembaga tertinggi yaitu MPR, maka diperlukan adanya satu lem baga untuk menafsir kewenangan konsti tusional lembaga-lembaga negara ter- sebut untuk memberi penyelesaian pada sengketa yang timbul.
A. Kedudukan Wakil Menteri
Pengujian Pasal 10 Undang-Undang No- mor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa Pasal 10 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Ke- menterian Negara beserta Penjelasannya, yang diuji terhadap Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 adalah mengatur ten- tang jabatan wakil menteri, adapun bunyi selengkapnya Pasal 10 Undang-Undang No- mor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah sebagai berikut: Pasal 10
“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus,
Rusnan | Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan .............................
Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.”
Hal ini berarti Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara khusus apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri. Di samping hal tersebut di atas dalam Pasal 10 ini ada penekanan pada kata ”secara khusus”, yang atinya tidak umum dan atau selektif tapi faktanya Presiden mengangkat 20 wakil menteri dari 34 kementerian yang ada, atau dengan kata lain pengangkatan wakil menteri bukan hanya untuk kementerian tertentu, karena faktanya pengangkatan wakil menteri lebih dari setengah Kementerian yang ada, sehingga timbul pertanyaan, apakah dapat dikatakan fakta (pengangkatan 20 wakil menteri) yang dilakukan oleh Presiden masih memenuhi bunyi Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementrian Negara? Jawabnya: tidak, maka dengan demikian pengangkatan 20 wakil menteri oleh Presiden tersebut terbukti tidak memiliki dasar hukum baik Undang-Undang maupun UUD 1945.
Sedangkan bunyi Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, adalah sebagai berikut: Pasal 10
Yang dimaksud dengan ”Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan bukan merupak- an anggota kabinet.”
Jabatan wakil menteri sebagaimana di- atur dalam Pasal 10 Undang-Undang No- mor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, adalah tidak diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 sehingga bertentangan dengan ket entuan Pasal 17 UUD 1945, yang buny- inya sebagai berikut: Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2)  Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)    Setiap menteri membidangi urusan ter- tentu dalam pemerintahan.
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pem- bubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Dalam Pasal 17 UUD 1945 tidak men- genai istilah atau jabatan Wakil Menteri, sehingga pengangkatan wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden pada Kabinet In- donesia Bersatu Jilid II yang bersandarkan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah bertentangan dengan Konstitusi (Undang-undang Dasar 1945), apalagi su- dah sangat jelas jabatan wakil menteri tidak ada dalam susunan organisasi kementerian sebagai mana diatur dalam Pasal 51 Per- aturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ten- tang Pembentukan dan Organisasi Kement- erian Negara. Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentu- kan dan Organisasi Kementerian Negara, yaitu sebagai berikut: Pasal 51
“Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas un- sur:
a. pemimpin, yaitu Menteri;
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian;
c. pelaksana, yaitu deputi kementerian; dan
d. pengawas, yaitu inspektorat kementeri- an.”
Sehingga jelas berdasarkan ketentuan tersebut di atas Wakil Menteri tidak ada dalam susunan Organisasi Kementerian, maka Pengangkatan jabatan wakil menteri bertentangan dengan UUD 1945 dan hanya akan menaikkan anggaran untuk kantor kementerian, apalagi pada kabinet saat ini ada 20 wakil menteri, setelah reshuffle pada Selasa pada tanggal 18 Oktober 2011 yang terdiri dari:
Wakil Menteri Baru:
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 179 ~ 191
1)  Wakil Menteri Kesehatan:  Ali Gufron Mukti;
2)  Wakil Menteri Kebudayaan dan Industri Kreatif: Sapta Nirwandar;
3)  Wakil Menteri Luar Negeri: Wardana;
4)  Wakil Menteri Pendidikan dan Kebuday- aan Nasional bidang Pendidikan:  Musliar Kasim;
5)  Wakil Menteri Pendidikan dan Kebu- dayaan Nasional bidang Kebudayaan; Wiendu Nuryanti;
6)    Wakil Menteri BUMN: Mahmudin Yasin;
7)   Wakil Menteri Perdagangan: Bayu Kris- namurthi;
8) Wakil Menteri Keuangan: Mahendra Siregar;
9)  Wakil Menteri Pertanian: Rusman Heri- awan;
10) Wakil Menteri PAN dan Reformasi Bi- rokrasi: Eko Prasodjo;
11) Wakil Menteri Hukum dan HAM: Denny Indrayana;
12) Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Widjajono Partowidagdo;
13) Wakil  Menteri Agama: Nasaruddin Umar;
Wakil Menteri Lama:
1) Wakil Menteri Perhubungan: Bambang Susantono;
2) Wakil Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjam- soeddin;
3) Wakil Menteri Perindustrian: Alex Re- traubun;
4) Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional: Fasli Djalal;
5) Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Lukita Dinarsyah Tuwo;
6) Wakil Menteri Keuangan: Anny Ratna- wati;
7) Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Her- manto Dardak;
Keberadaan dan keberlakuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta
Penjelasannya, menutup hak warga negara Republik lndonesia yang bukan pejabat karier atau pegawai negeri sipil untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya menjadi Wakil Menteri. Pengangkatan wakil menteri ini juga akan melahirkan konflik kepentingan di organisasi kementerian, yakni antara menteri dengan wakil menteri, penyebabnya karena wakil menteri dengan menteri mempunyai kekuasaan yang sama dan juga sama-sama diangkat oleh Presiden. Apalagi yang merasa memiliki kedekatan khusus dengan Presiden, sehingga hal ini akan mengakibatkan pelayanan publik akan semakin lambat karena terjadinya konflik kepentingan antara wakil menteri dan menteri.
Dari fenomena tersebut, maka dari pihak pemerintah memberikan respons bahwa, argumen Pemohon yang menyatakan bah- wa hanya posisi atau jabatan yang disebut di dalam UUD 1945 sajalah yang sah dan sesuai dengan konstitusi adalah argumen yang keliru. Jikapun argumen itu benar, maka mayoritas jabatan atau posisi tentu menjadi tidak sah, beberapa di antaranya, misalnya: Jaksa Agung, Kapolri, Pimpinan KPK, dan lain-lain. Masih banyak lagi ja- batan atau posisi yang tidak disebutkan di dalam konstitusi, namun tentu saja tetap sah dan sesuai dengan UUD 1945.
Lagi pula, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, posisi Wakil Menteri pernah dia- dakan, yaitu pada era kabinet presidensial pertama pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 (Periode 2 September-14 No- vember 1945), yakni Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Penerangan. Pa- dahal kita tahu bahwa masa tersebut, UUD 1945 masih digunakan, karena Indonesia belum masuk pada era sistem pemerintah- an parlementer pertama yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir.
Demikian pula pada era sekarang, se- belum pengangkatan Wakil Menteri yang
Rusnan | Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan .............................
dipersoalkan Pemohon, jabatan Wakil Menteri pernah diadakan di beberapa ke- menterian (dulu departemen). Misalnya, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Men- teri Pertanian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Perdagangan, dan Wakil Menteri Perindustrian. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di banyak negara di dunia, hingga sekarangpun adalah suatu hal yang normal serta sudah menjadi praktik ketatanegaraan umum tidak bertentangan dengan konsti- tusi untuk memiliki jabatan Wakil Menteri. Sebagai contoh, di banyak negara terdapat posisi Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Kehakiman dan lain-lain.
Sejalan dengan posisi Pemerintah, menurut Ramlan Surbakti dan kawan- kawan, memiliki jumlah political appointees atau “pejabat politik yang ditunjuk” dalam jumlah yang memadai adalah salah satu dari sekurang-kurangnya delapan kondisi bagi efektifnya pemerintahan presidensial. Tugas para pejabat politik yang ditunjuk tersebut tidak hanya menerjemahkan visi, misi, dan program yang sudah dijanjikan kepada rakyat melalui kampanye Pemilu menjadi RUU APBN dan RUU-Non APBN untuk diperjuangkan menjadi Undang- Undang di DPR, tetapi juga menerjemah- kan Undang-Undang yang sudah disepakati dengan DPR menjadi kebijakan operasional untuk kemudian dilaksanakan oleh birok- rasi. 7
Diadakannya jabatan Wakil Menteri menurut Pemerintah adalah upaya untuk lebih mengefektifkan pemerintahan presidensial, terutama dikaitkan dengan berjalannya secara baik visi, misi, dan program yang telah dijanjikan Presiden sewaktu kampanye Pemilu dalam lingkup kementerian masing-masing, tentu saja melalui kerjasama dengan Menteri yang bersangkutan. Secara tegas dapat dikatakan
7 Ramlan Surbakti dkk., Merancang Sistem Politik De- mokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif , Rajawali Press : Jakarta, 2011, hlm. 16-19.
bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, politik Presiden/Wakil Pre- siden adalah politik Menteri, dan politik Menteri menjadi keharusan politik Wakil Menteri. Secara teoretis, tidak boleh adalah perbedaan atau pertentangan Presiden/ Wakil Presiden, Menteri, dan Wakil Menteri.
Terhadap anggapan Pemohon bahwa pen- gangkatan wakil menteri akan menyebab- kan pemborosan keuangan negara, menu- rut Pemerintah, anggapan tersebut tidak te- pat dan hanya berdasarkan asumsi semata, karena Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan paling memahami kementerian-kementerian mana saja yang membutuhkan penanganan khusus dan membutuhkan Wakil Menteri untuk mem- bantu kementerian tertentu. Selain itu, dalil yang dikemukakan tersebut bukanlah argu- men konstitusional, sehingga sudah sepat- utnya bila diabaikan.
Terhadap dalil Pemohon bahwa jabatan wakil menteri tidak ada dalam Susunan Organisasi Kementerian, menurut Pemerintah, hal ini disebabkan jabatan Wakil Menteri bukanlah pejabat struktural (yang harus ada) dalam suatu kementerian. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang menyatakan “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”. Sehingga terdapat beberapa kementerian yang tidak memiliki jabatan Wakil Menteri dan terdapat beberapa kementerian yang memiliki jabatan Wakil Menteri. Terhadap Kementerian yang memiliki jabatan Wakil Menteri, apabila Presiden merasa telah cukup ditangani oleh Menteri saja, maka jabatan wakil menteri dapat saja ditiadakan dan tidak perlu diisi kembali. Hal tersebut terpulang kembali kepada Presiden untuk menilai perlu tidaknya menunjuk dan mengangkat kembali wakil menteri dalam suatu Kementerian.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 179 ~ 191
Terhadap dalil Pemohon bahwa pe ng- angkatan wakil menteri melahirkan kon- flik kepentingan di organisasi kementerian, menurut Pemerintah, hal tersebut meru- pakan asumsi Pemohon yang tidak didasar- kan pada fakta dan juga bukan merupakan argumen konstitusional. Kendati demikian, Pemerintah perlu menjelaskan bahwa pen- gangkatan wakil menteri telah ditindaklan- juti dengan pengaturan pembagian tugas antara Menteri dan wakil menteri dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Dengan demikian, antara Menteri dan wakil menteri telah terwujud koordi- nasi, integrasi, dan sinergitas dalam pelak- sanaan tugas.
Bahwa latar belakang filosofis mengenai pengaturan jabatan Wakil Menteri adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Menteri untuk meningkatkan kinerja di kementerian, yang pengangkatannya se penuhnya menjadi hak Presiden. Ber- dasarkan penjelasan tersebut, maka pe- ngaturan mengenai Wakil Menteri merupa- kan hak yang melekat pada Presiden. Dalam hal Presiden merasa terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam suatu kementerian maka Presiden “dapat” mengangkat Wakil Menteri. Secara umum tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain:
a. Dalam rangka kelancaran penyeleng- garaan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna;
b. Untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa kementerian yang membutuh- kan penanganan secara khusus;
c.  Dalam rangka menjamin terwujudnya tu- juan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu kementerian.
Pengaturan lebih lanjut mengenai  tugas Wakil Menteri diatur dalam Pasal 69A, Pas- al 69B, dan Pasal 69C Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Or- ganisasi Kementerian Negara yang seleng- kapnya menyatakan:
Ruang lingkup bidang tugas Wakil Men- teri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 A, yaitu:
a. Membantu Menteri dalam perumu- san dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
b.  Membantu Menteri dalam mengoordi- nasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di ling- kungan Kementerian.
Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A meliputi:
a.  membantu Menteri dalam proses pen- gambilan keputusan Kementerian;
b. membantu Menteri dalam melak- sanakan program kerja dan kontrak kinerja;
c. memberikan rekomendasi dan per- timbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
d. melaksanakan pengendalian dan pe- mantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
e. membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian;
f.  melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
g.  mewakili Menteri  pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai den- gan penugasan Menteri;
h.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan
I. dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang di-
Rusnan | Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan .............................
berikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.
a. Bidang dan rincian tugas Wakil Menteri yang belum diatur dalam Pasal 69A dan Pasal 69B, diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.
Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas bahwa Wakil Menteri bertugas untuk membantu Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fung- si Kementerian Negara serta Susunan Or- ganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I, telah memasukkan Wakil Menteri sebagai unsur pimpinan dalam kementerian. Sebagai con- toh, Pasal 118A yang berbunyi, “Dalam me- mimpin Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) dibantu oleh Wakil Men- teri Pertahanan” sehingga Wakil Menteri dalam struktur kementerian termasuk dalam unsur pimpinan.
B.  Implikasi Kedudukan Wakil Menteri Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
Pertimbangan MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 17 UUD 1945 hanya me- nyebutkan menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan wakil menteri, maka menu- rut Mahkamah kalau menteri dapat diang- kat oleh Presiden, logikanya bahwa Pres- iden pun tentu dapat mengangkat wakil menteri. Menurut Mahkamah, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok se- hingga untuk pelaksanaan lebih lanjut dia- tur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas- nya. Tidak adanya perintah maupun laran- gan di dalam UUD 1945 memberi arti ber- lakunya asas umum di dalam hukum bahwa “ sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan ” dan dimasuk- kan di dalam Undang-Undang sepanjang
tidak berpotensi melanggar hak-hak kon- stitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan wakil men- teri sebenarnya merupakan bagian dari ke- wenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, tidak terdapat persoalan konsti- tusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam UUD 1945 kemudian diatur dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang diatur dalam Undang- Undang tersebut tidak bertentangan  dengan UUD 1945.
Oleh karena pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Un- dang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri menu- rut Mahkamah, dapat ber asal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional In- donesia, anggota Kepolisian Republik In- donesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [vide Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945].
Pasal 10 UU 39 Tahun 2008 yang mee- nyatakan, “ Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khu- sus, Presiden dapat mengangkat wakil Men- teri pada Kementerian tertentu ”, merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susu- nan organisasi Kementerian. Oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan men- genai apa yang dimaksud “ beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri. Pres- iden-lah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 179 ~ 191
menteri, Presiden berwenang juga mem- berhentikan wakil menteri tersebut. Den- gan demikian, Pasal 10 UU 39/2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengandung persoalan konstitusionalitas. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan untuk sebagian.

## KESIMPULAN
Ketentuan Pasal 10 UU Nomor 39 Ta- hun 2008 Tentang Kementerian Negara Wakil Menteri menentukan bahwa bertu- gas untuk membantu Menteri dan bertang- gung jawab kepada Menteri. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas- nya. Tidak adanya perintah maupun laran- gan di dalam UUD 1945 memberi arti ber- lakunya asas umum di dalam hukum bahwa “ sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan ” dan dimasuk- kan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konsti- tusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Kon- stitusi menentukan bahwa Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak sinkron den- gan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Un- dang Nomor 39 Tahun 2008, sebab menurut Pasal tersebut susunan organisasi kemen- terian terdiri dari atas unsur: pemimpin yaitu Menteri; pembantu pemimpin yaitu sekretariat jenderal; pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; pendukung, yaitu badan atau pusat; dan pelaksana tugas po- kok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Apabila wakil menteri ditetap- kan sebagai pejabat karir, sudah tidak ada posisinya dalam susunan organisasi kemen- terian, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, yang be- rarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga dalam putusan MK menginstruksikan kepada presiden un- tuk memperbarui Keppres yang lama agar sesuai dengan kewenangan eksekutif dan tidak menimbulkan ketidak pastian hukum.

## Daftar Pustaka
Buku-buku
Asshidiqie, Jimly, 2006,  “Sengketa Kewenangan  Konstitusional Lembaga Negara”, Konstitusi Press & PT Syaamil Cipta Media
-----------,“Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara  Pasca Reformasi”, Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006
-----------, 2008, “Menuju Negara Hukum yang Demokratis”, Setjen dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
Fajar, Abdul Mukthie, 2006,  “Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi”, Konstitusi Press, Jakarta &Citra Media Yogyakarta 2006, hal 184.
Firmansyah dkk, 2005, “Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara”, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) cet 1, Jakarta
Logeman, J.H.A.,  1948, “Tentang  Teori Suatu Hukum Tata
Rusnan | Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan .............................
Negara Positif”, diterjemahkan Makkatutu SH dan Drs. J.C. Pangkerego, dari Judul Asli Over de Theori van een Stellig Staatsrecht , Gramedia , Jakarta
Mahfud MD., 2010, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Manan, Bagir, 2007,  “Kekuasaan Kehakiman Indonesia, dalam UU No. 4 Tahun 2004”,  FH UII, Yogyakarta
Palguna, I Dewa Gede, 2008, “Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State”, Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna , Setjen dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi MKRI 2006
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara