## INSTITUTION BASED INDUSTRY AND MSME SYNERGY IN IMPROVING NATIONAL INDUSTRIAL COMPETITIVENESS: IMPLEMENTATION AND TRANSMISSION SCHEMES
Mohammad Zeqi Yasin* 1
Intan Yanuarisma 2
1,2 Department of Economics, Universitas Airlangga, Indonesia

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  level  of  efficiency  of  the  industry  in  Indonesia,  build synergy concept of industrial and institutional-based Micro, Small, Medium Enterprises (MSME) in Indonesia and analyze the effect of synergy transmissionbetween industry and MSME toward Public Private Partnership (PPP) to improve infrastructure development in Indonesia. The method used to answer the purpose of this research is the method of Data Envelopment Analysis (DEA) and descriptive study. Referring to the Cobb-Douglas models, input variables used are the capital and the labour, while the variable output that is used is the output of 24 types of industry. The result indicates that the industry condition in In- donesia is slowing down. Deceleration parameters can be seen from the industry’s contri- bution to GDP has decreased. In addition, the increase in PPP due to the increase in indus- trial efficiency will increase state revenues for infrastructure development in Indonesia. Keywords: Industry Efficiency, Micro Small Medium Enterprises, Infrastructure.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi industri di Indonesia, memba- ngun konsep sinergi industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis kelem- bagaan  di  Indonesia  dan  menganalisis  pengaruh  transmisi  sinergi  antara  industri  dan UMKM  terhadap  Public  Private  Partnership  (PPP)  untuk  meningkatkan  pembangunan infrastruktur di  Indonesia.  Metode yang  digunakan  untuk menjawab  tujuan  penelitian ini adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan studi deskriptif. Mengacu pada model Cobb-Douglas, variabel input yang digunakan adalah modal dan tenaga kerja, se- dangkan variabel output yang digunakan adalah output dari 24 jenis industri. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi industri di Indonesia sedang melambat. Parameter perlam- batan terlihat dari kontribusi industri terhadap PDB yang mengalami penurunan. Selain itu, peningkatan KPBU karena peningkatan efisiensi industri akan meningkatkan peneri- maan negara untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Kata Kunci: Efisiensi Industri, Usaha Mikro Kecil Menengah, Infrastruktur.
JEL: O14; D24.

## Pendahuluan
Produk Domestik Bruto Indonesia merupakan salah satu parameter untuk mengukur kontribusi berbagai sektor yang ada di Indonesia. Salah satunya sektor industri yang pada tahun 2014 kontribusinya mencapai 23 persen ( Kementerian Perindustrian, 2014 ). Namun, tingkat kontribusi tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) p-ISSN: 2541-1470; e-ISSN: 2528-1879 DOI: 10.20473/jiet.v1i2.3276
Open access under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA)

## RIWAYAT ARTIKEL
Tanggal Masuk:
3 Juli 2016 Tanggal Revisi: 20 September 2016 Tanggal Diterima: 1 November 2016
Tersedia Online:
24 Desember 2016
*Korespondensi: Mohammad Zeqi Yasin E-mail: zeqiyasin1@gmail.com
Berdasarkan  gambar  1  di  bawah  ini,  terlihat  bahwa  dalam  kurun  waktu  14  tahun (Tahun 2000 hingga tahun 2014), kontribusi sektor industri terhadap PDB terus mengalami penurunan. Pada Awal tahun 2001, kontribusi sektor PDB dapat mencapai 29,1 persen ( DPR RI, 2015 ) dan kontribusinya terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 hanya men - capai 23 persen. Sehingga terjadinya penurunan tersebut menjadi pekerjaan tersendiri bagi kelembagaan industri, dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian, untuk dapat mening - katkan kontribusi sektor industri terhadap PDB Indonesia.

## Gambar 1: Kontribusi Sektor Industri Terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2000-2014 Sumber: Biro APBN DPR RI (2015)
Penurunan kontribusi yang terjadi pada sektor industri tentu disebabkan oleh berb - agai alasan, salah satunya adalah keterbatasan penyediaan infrastuktur ( Lesmana, 2015 ). Ke- terbatasan tersebut disebabkan oleh rendahnya jumlah “konglomerat” yang mampu menja - di aktor dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia ( Brodjonegoro, 2015 ). Kondisi tersebut diperburuk dengan tingkat alokasi infrastruktur pada tahun 1996-2012 yang masih di bawah 5 persen sehingga belum mencapai batas ideal menurut Asian Development Bank ( Kemente- rian Keuangan, 2014 ). Padahal Bappenas mengestimasi dana pencapaian target pembangu - nan infrastruktur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 mencapai Rp 5.452 trilliun, sedangkan pemerintah hanya mampu menyediakan sebesar Rp 1.131 triliun ( BPPK Kementrian Keuangan RI, 2016 ). Sehingga ter - dapat gap pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 4.321 triliun.
Adanya gap pada pembiayaan infrastruktur menuntut pemerintah untuk melibatkan pihak swasta dalam upaya akselerasi pembangunan infrastruktur yang telah digagas di dalam RPJMN 2015-2019. Kerjasama tersebut terbingkai di dalam Public Private Partnership (PPP). Saat  ini,  pemerintah  telah  mengintensifkan  PPP  dalam  upaya  pembangunan  infrastruktur yang tergagas di dalam RPJMN 2015-2019 yang meliputi infrastruktur dasar, energi, transpor - tasi, air bersih, sanitasi, dan lain-lain ( Bappenas, 2015 ). Upaya pengintensifan PPP tersebut dilakukan atas dasar peningkatan efisiensi pembangunan infrastruktur ( Bappenas, 2015 ). Seh - ingga hal tersebut berkaitan dengan upaya penyediaan infrastruktur yang efisien bagi industri di Indonesia.
Usaha pemerintah mengintensifkan PPP untuk pembangunan infrastruktur industri di Indonesia seharusnya mampu dilakukan. Namun, kondisi industri (terutama industri besar) di Indonesia yang masih memiliki ketahanan yang rendah terhadap goncangan ekonomi makro justru akan memperlambat pelaksanaan PPP tersebut. Selain itu, adanya kondisi operasion - al industri yang belum efisien juga akan semakin menyulitkan pelaksanaan PPP di Indonesia
Yasin, M. Z. & Yanuarisma, I. Institution Based Industry and MSME Synergy in Improving National Industrial Competitiveness: Implementation and Transmission Schemes
( Maulana, 2016 ). Sehingga apabila PPP diterapkan, intensitas peningkatannya akan rendah karena adanya keraguan dari pihak swasta. Maka dari itu, diperlukan bantuan entitas bisnis lain dalam upaya stabilisasi industri apabila mengalami goncangan ekonomi makro.
Entitas bisnis yang tahan terhadap goncangan ekonomi tersebut salah satunya ada - lah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Apabila dibandingkan dengan industri besar, UMKM memang memiliki ketahanan yang lebih kuat. Ketahanan UMKM terhadap goncangan ekonomi makro memang bukan tanpa alasan. Selain karena jumlanya yang banyak yakni men - capai 56,1 juta unit atau 98 persen ( Eva, 2015 ), tetapi juga karena produk yang dihasilkan oleh UMKM merupakan produk yang dekat dengan masyarakat dan adanya pemanfaatan sumber daya lokal seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, hingga peralatan ( Hadiwijoyo, 2012 ).Na- mun, meskipun dari aspek faktor produksi dan ketahanan baik, skala pemasaran UMKM masih cenderung sempit dan memiliki keterbatasan inovasi, apabila dibandingkan dengan industri besar yang skala pemasarannya sangat luas dan memiliki inovasi tinggi. Sehingga terdapat kondisi saling membutuhkan antarkedua pihak yakni industri dan UMKM yang dapat mengh - adapi permasalahan ekonomi makro.
Kondisi saling membutuhkan yang terjadi antara industri dan UMKM tersebut sesuai dengan pendapat Schumpeter dalam Oikawa (2014) tentang penciptaan inovasi. Permasalah - an UMKM yang salah satunya adalah keterbatasan inovasi dan promosi dapat diatasi dengan penciptaan  sistem  baru  salah  satunya  melalui  merger  ataupun  sinergi  (Schumpeter  dalam Oikawa, 2014 ).Sejalan dengan kondisi tersebut, Johanson dan Vahlne dalam Dias dan Lopes (2014) juga menyatakan bahwa penyelesaian masalah UMKM terkait pemasaran dan perma - salahan industri terkait ketahanan ekonomi dan efisiensi dapat diatasi melalui domestic net - working atau disebut dengan sinergiantara industri besar dan industri kecil (UMKM).Namun, upaya sinergi tersebut perlu diregulasi oleh suatu sistem ekonomi kelembagaan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan teori ekonomi kelembagaan yang menekankan adanya peran kelem- bagaan dalam menentukan berjalannya sistem ekonomi dan sosial (Black, 2020 dalam Bai - qdian, 2011 ) . Berkaitan dengan upaya sinergi industri dan UMKM, maka melalui ekonomi kelembagaan diharapkan segala potensi konflik yang terjadi antara industri dan UMKM dapat diminimalisir.
Berdasarkan teori Schumepeter (1939), teori Johanson dan Vahlne (1990, 2009),dan teori ekonomi kelembagaan tersebut, tergagaslah suatu konsep sinergi industri dan UMKM - berbasis kelembagaan untuk diterapkan di Indonesia sebagai upaya meningkatan efisiensi in - dustri agar minat swasta untuk berinvestasi pada infrastruktur dalam negeri khususnya infras - truktur industri semakin meningkat. Pertimbangan peran ekonomi kelembagaan disini adalah sesuai esensinya yakni menghindari adanya potensi konflik yang disebabkan oleh ketidakjela - san property right antar kedua pihak ( Barzel, 1997 ). Sehingga dengan adanya ekonomi kelem - bagaan sebagai basis sinergi industri dan UMKM, mekanisme sinergi dapat dilakukan secara sistematis dan optimal. Dengan demikian, terdapat tiga tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui tingkat efisiensi industri di Indonesia; (2) Membangun konsep sinergi industri dan UMKM berbasis kelembagaan di Indonesia; dan (3) Menganalisa transmisipengaruh sinergi industri dan UMKM terhadap Public Private Partnership untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

## Telaah Literatur

## Industri
Industri berasal dari bahasa latin yaitu industria yang artinya buruh (tenaga kerja) dan industrios yang artinya kerja keras. Jadi industri adalah proses produksi dari para pekerja   un -
tuk mengolah input (bahan baku) dari alam guna menghasilkan suatu produk yang mampu dimanfaatkan  dan  dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Dalam  Undang-Undang  tentang  perindus - triaan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, dijelaskan bahwa perindus - trian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri itu sendiri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (Peraturan Pemerintah RI No 107 Tahun 2015 Bab I, Pasal 1, Ayat 1).
Dari  pengertian  industri  oleh  BPS,  industri  pengolahan  diklasifikasikan  berdasarkan jumlah  tenaga  kerjanya  menjadi  4  jenis.  Pertama,  industri  besar  yakni  umah  tenaga  kerja yang dibutuhkan oleh industri besar adalah lebih dari 300 orang. Jumlah tenaga kerja terse - but merupakan tenaga kerja ahli dan terlatih. Selain dari jumlah tenaga kerja yang dibutuh - kan, industri besar memiliki modal yang sangat besar. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi industri besar merupakan mesin-mesin modern dengan perkembangan teknologi, sehingga penggunaan mesin akan lebih dominan dibandingkan penggunaan tenaga manusia. Dan barang yang diproduksi oleh industri besar merupakan hasil produksi dalam jumlah yang banyak dengan kualitas tinggi. Barang yang diproduksi oleh industri besar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, hasil produksi tersebut juga ditujukan untuk perdagangan internasional melalui ekspor. Contoh industri besar antara lain adalah industri kendaraan ber - motor, industri semen, industri pupuk, industri elektronik dan industri tekstil.
Kedua, industri sedang yakni jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam industri sedang berkisar antara 10–299 orang. Para tenaga kerja tersebut merupakan pekerja dengan keahli - han tertentu yang bekerja dengan sistem jam kerja yang telah ditentukan. Upah yang didapat oleh para pekerja merupakan upah ketentuan dari pemerintah daerah yaitu UMR. Sedangkan modal yang diinvestakan oleh pelaku industri sedang cukup besar. Dalam proses produksinya, industri sedang menggunakan peralatan dan cara pengolahan input cukup maju dengan me - manfaatkan teknologi yang lebih baik dari industri kecil. Proses produksi tersebut dikerjakan di tempat khusus yang disebut pabrik. Sehingga industri sedang mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Contoh industri sedang ada - lah industri batik (dengan cara modern menggunakan cap) dan industri percetakan.
Ketiga, industri kecil yakni jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dalam industri kecil kurang dari 10 orang dengan tidak memiliki pendidikan atau keahlian tertentu. Dibandingkan dnegan industri sedanga, upah yang didapat para pekerja industri kecil relatif kecil karena tidak ada sistem jam kerja yang ditentukan. Pada umumnya, industri kecil memiliki jumlah modal yang diinvestasikan relatif kecil. Peralatan dan teknologi yang digunakan dalam pros - es produksi pun relatif sederhana. Sehingga jumlah dan kualitas produksinya relatif rendah. Contoh industri kecil antara lain industri kerajinan, industri kain tenun, dan industri batik tulis.
Keempat, industri rumah tangga yakni industri ini menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang dengan modal yang digunakan sangat terbatas. Para pekerja yang ada bi - asanya merupakan tetangga atau anggota keluarganya. Contoh industri rumah tangga antara lain industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri makanan ringan.

## Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)
Seperti yang dikenal oleh masyarakat luas bahwa UMKM merupakan singkatan dari Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah. Definisi dan konsep UMKM berbeda menurut negara, di Indonesia UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah menjelaskan pengertian UMKM secara par -
Yasin, M. Z. & Yanuarisma, I. Institution Based Industry and MSME Synergy in Improving National Industrial Competitiveness: Implementation and Transmission Schemes
sial bahwa;
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kri - teria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3.  Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## Public Private Partnership (PPP)
Pengertian Public Private Partnership (PPP) menurut World Bank (2015) adalah sebuah kontrak jangka panjang antara pihak swasta dan pemerintah dalam rangka memberikan aset atau pelayanan publik dengan sistem pihak swasta menanggung risiko signifikan dan tanggu - ng jawab manajemen serta remunerasi terkait dengan kinerja. Sedangkan menurut National Council on PPP (2010) merupakan suatu perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian serta kemampuan masing-masing dalam rangka meningkatkan pelayanan public dan dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk public.
Dalam PPP, apabila swasta memperoleh kesempatan bekerjasama dalam pembangu - nan infrastruktur yang merupakan kepuasan umum perlu dikendalikan oleh pemerintah, maka aturan-aturan bagi penyelenggaraan kerjasama perlu diatur agar tidak merugikan kedua belah pihak, serta tidak mengurangi hak-hak pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat. Keuntungan yang dapat diperoleh pada hubungan ini adalah inovasi, kemu - dahan keuangan, kemampuan pada ilmu teknologi, kemampuan pada pengaturan efisiensi, semangat enterpreneurship, yang dikombinasikan dengan tanggung jawab sosial, kepedulian pada lingkungan, dan pengetahuan dan budaya lokal.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Hussain (2000) menjelaskan tentang sinergi antara in - dustri dan UMKM di negara Afrika. Hussain menjelaskan tentang mekanisme linkage UMKM dan industri jasa dan pengolahan skala yang lebih besar. Linkage tersebut menurut Hussain bertunjuan  untuk  menaikan  akses  pasar,  memperluas  aliran  investasi,  kemajuan  pengem - bangan skill dan teknologi. Menurut Hussain, adanya kerjasama akan menghasilkan efisiensi kolektif serta memungkinkan perusahaan untuk berhubungan dengan produsen yang lebih besar.
Oikawa (2014) melakukan penelitian tentang penerapan sinergi antara industri dan UMKM. Jepang menerapkan sistem sinergi pada beberapa industri kecil. Sinergi tersebut dilakukan untuk menyokong keberlanjutan industri besar. Komposisi UMKM di Jepang terbagi menjadi 3 yakni supplier , independent entreprise (entrepreneur), dan antara keduanya yakni menjadi supplier juga menjadi independent dengan berbagai inovasi ( Oikawa, 2014 ). Pada berbagai jenis UMKM di Jepang ini, jenis UMKM sebagai supplier menjadi perhatian utama
berkaitan dengan sinerginya dengan industri besar. Secara komposisi, UMKM sebagai suppli- er di Jepang telah mencapai 60 persen dan menggunakan sistem keiretsu (sistem sinergi se- cara vertikal yang didasarkan pada struktur sosial, kepercayaan, dan ketergantungan). Hampir seluruh UMKM supplier tersebut terlibat dalam produksi piranti dan elektronik elektronik. Melalui sistem keiretsu tersebut, UMKM di Jepang tidak lagi melakukan pemasaran untuk menjual produknya ( Oikawa, 2014 ).
Selain di Jepang, penerapan sinergi UMKM dan Industri juga telah diterapkan di Portu - gal melalui konsep domestic networking scheme. Penerapan sinergi antara UMKM dan indus- tri di Portugal lebih ditekankan pada upaya untuk mengatasi liability of foreigness dan liabili- ty of outsidership yang keduanya berkaitan dengan proses internasionalisasi produk- produk yang dihasilkan oleh UMKM dan industri. Sehingga melalui skema sinergi tersebut, UMKM dan industri akan mendapatkan keuntungan berupa marketing scale yang lebih luas ( Dias dan Lopes, 2014 ).

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan kegiatan studi literatur yang mendalam serta menges - timasi  kuantitatif  menggunakan Data  Envelopment  Analysis (DEA).  Pendekatan  kuantitatif menggunakan  DEA  mengukur  efisiensi decision  making  unit (DMU) dengan menggunakan teknik linear programming untuk mewadai vektor input-output sekuat mungkin (Boussofi - ane et.al. dalam Ji dan Lee, 2010 ). Asumsi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi VRS untuk menentukan efisiensi DMU.Selanjutnya dalan penulisan ini juga digunakan pendekatan kualitatif sebagai upaya penajaman analisis. Penajaman analisis berguna karena sektor industri merupakan sektor yang bersifat multidimensional.

## Data
Data yang didapatkan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terse - but berupa data, catatan, laporan tahunan, ataupun jenis data lain yang diterbitkan oleh insti - tusi terkait. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, World Economic Forum, dan Biro APBN DPR RI. Sedangkan jenis data yang digunakan pada penelitian merupakan data cross section dari 24 jenis industri di Indonesia. Kemudian, untuk melengkapi analisisnya juga digunakan data panel (cross section dan time series) yang diharapkan dapat menjadikan perbandingan secara dinamis penelitian ini.

## Definisi Operasional
Pada penelitian dengan menggunakan DEA, diperlukan data input dan output yang terspesifikasi sebagai berikut.

## 1. Data Input
Input yang digunakan pada penelitian ini adalah data Modal (dalam milliar rupiah) dan labor (tenaga kerja) (dalam satuan orang) pada tahun 2001 hingga tahun 2013. Pertimbangan input dengan menggunakan modal dan tenaga kerja berdasar pada teori fungsi produksi yang dijelaskan oleh Nicholson (2008) yakni.
( , ) Q f K L = (1)
Keterangan:
Yasin, M. Z. & Yanuarisma, I. Institution Based Industry and MSME Synergy in Improving National Industrial Competitiveness: Implementation and Transmission Schemes
Q = Jumlah Produksi (unit)
K = Modal (Milliar Rupiah)
L
= Tenaga Kerja (Orang)

## 2. Output
Sementara itu, pada data output digunakan data output dari 24 jenis industri (dalam satuan unit dan 2 digit) yang disesuaikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) Tahun 2009.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan Data Envelop- ment Analysis (DEA) yang digagas pertama kali oleh Charnes, Coper, Rhodes pada tahun 1978 melalui model CCR ( Chen dan Jia, 2016 ).Aplikasi pendukung perhitungan DEA pada penelitian ini menggunakan DEA-Program version 2.1 yang ditemukan oleh Tim Coelli. Model CCR terse - but menjelaskan adanya DMU yang mengonsumsi berbagai variasi dari m input yang berbeda to memproduksi r ouput yang berbeda. Sehingga m dan r digambarkan sebagai jumlah input dan output. Secara lebih rinci, DMUj menggunakan xij dari input I dan memproduksi yrj dari output r (diasumsikan bahwa xij dan rij ≥ 0). Kemudian, production possibility set dijabarkan dengan menggunakan kombinasi nonnegative dari DMU yang disebut sebagai intensity vec - tor:
( , ) , , , { , ,..., } P x y x nj xij j y nj yrj j j j n j 1 0 1 0 1 2 ; $ # # $ m m m m = = = =
" , / / (2)
Sementara itu, model CCR tersusun sebagai berikut:
*
.
, , ,..., ; ,
, ,..., ;
max s t x s x i m y s y r s 1 2 1 2 ij j i j n i rj j n j r r 1 0 1 0 i i m i m = + = = + = =
- = = + / / (3) , , ,..., j n 0 1 2 i $ m = (4)
Keterangan :
1. DMU dikatakan sangat efisien jika dan hanya jika θ= 1 dan semua slacks si- dan si+ = 0 ( Chen dan Jia, 2016 ).
2. DMU dikatakan efisien tapi lemah ( weakly efficient ) apabila θ= 1 dan slacks si- ≠ 0dan si+ ≠ 0 untuk beberapa i dan r.
Kemudian, dalam menganalisis hasil perhitungan efisiensi tersebut, Ji dan Lee (2010) menjelaskan bahwa efisiensi akan dicapai apabila suatu industri berada pada kondisi constant return to scale (CRS) di mana scale efficiency sama dengan 1. Sedangkan pada kondisi increas- ing return to scale (IRS, 1< SE >0,5) dan decresing return to scale (DRS, 0 < SE < 0,5) maka kondisi industri tersebut termasuk inefisien.

## Pembahasan

## Tingkat Efisiensi Industri di Indonesia
I ndustri  sebagai  salah  satu  sektor  yang  berkontribusi  besar  bagi  Produk  Domestik Bruto dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menunjukkan perlambatan. Perlambatan -
tersebut terlihat pada menurunnya kontribusi sektor industri di dalam PDB Indonesia (lihat Gambar 1). Perlambatan yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah adanya ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan antara, dan komponen. Kedua, kondisi yang lemah pada penerapan teknologi. Ketiga, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Keempat, terjadinya iklim persaingan tidak sehat yang cenderung mendekati mo - nopoli. Kelima, adanya peranan yang lemah dari kelompok industri kecil dan menengah dalam perekonomian. Keenam, sebaran industri yang tidak merata. Dampak dari faktor-faktor terse - but adalah operasional industri yang tidak efisien sehingga produktivitasnya rendah.
Faktor pertama yang membuat perlambatan sektor industri adalah ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku, bahan antara, dan komponen. Ketergantungan terse - but dapat terlihat pada gambar 2 dibawah ini.
Gambar 2: Impor Bahan Baku dan Bahan Penolong Untuk Industri di Indonesia Tahun

## 2004-2014 (dalam ribuan ton)

## Sumber: BPS, diolah
Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa terjadi kenaikan impor bahan baku secara terus menerus dalam kurun waktu 10 tahun (tahun 2004-2014). Impor bahan baku berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah yang paling besar yakni mencapai 64 persen. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2014 sebanyak 76 persen industri nasional masih melakukan impor bah - an baku ( kementerian Perdagangan, 2017 ).
Gambar 3: Produksi Output Antara (Domestik dan Luar Negeri) Tahun 2008 Menurut Jenis Industri KLBM 2 Digit Sumber: BPS, diolah
Yasin, M. Z. & Yanuarisma, I. Institution Based Industry and MSME Synergy in Improving National Industrial Competitiveness: Implementation and Transmission Schemes
Sedangkan pada impor intermediate output (output antara) dari industri berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2008), masih tidak terlalu mendominasi daripada impor bahan baku ( raw material ). Kondisi tersebut tercermin di dalam gambar di atas.
Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa proporsi output antara yang diproduksi di dalam negeri masih mendominasi dibandingkan dengan output antara yang berasal dari luar negeri (impor). Output antara nantinya dapat digunakan sebagai input oleh sektor-sektor lain. Hal ini tentu menjadi harapan tersendiri bagi performa perekonomian dalam negeri melalui peningkatan produktivitas industri.
Faktor kedua adalah kondisi yang lemah pada penguasaan dan penerapan teknologi. Kondisi tersebut tercermin di dalam Indeks Daya Saing Global pada tahun 2014-2015 di mana penerapan teknologi khususnya teknologi informasi di Indonesia mengalami penurunan 10 poin dari peringkat sebelumnya menjadi peringkat 94. Sedangkan penerapan teknologi se - cara keseluruhan Indonesia masih menempati posisi 77 dari 144 negara. Penurunan tersebut dapat menggambarkan kondisi berbagai aspek ekonomi termasuk industri di Indonesia da- lam aspek penerapan teknologi masih rendah. Sehingga dampaknya adalah masih rendahnya efisiensi yang dimiliki oleh sektor industri di Indonesia.
Faktor ketiga adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi terse - but tercermin di dalam survey yang dilakukan oleh Institute of Management Development (IMD) pada IMD World Talent Report 2015. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia berada pada peringkat 41 dari 61 negara yang diuji. Posisi tersebut merupakan penurunan diband - ingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2014 di mana Indonesia berada pada posisi ke-25 (turun 16 peringkat). Bahkan, posisi Indonesia berada jauh di bawah posisi negara-neg - ara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perhitungan IMD World Talent Report tersebut adalah didasarkan pada faktor pengembangan dan investasi, faktor daya tarik suatu negara, dan faktor kesiapan SDM. Apabila dilihat pada faktor kesiapan SDM yang menyum - bang penurunan paling besar berada pada posisi 42 pada tahun 2015, padahal pada tahun 2014 Indonesia dari indikator ini berada pada posisi 19 (turun 23 peringkat). Adanya kondisi empiris tersebut sekali lagi membuktikan bahwa kesiapan sumber daya manusia di Indonesia utamanya berkaitan dengan industri masih rendah dan memerlukan perbaikan.
Faktor keempat yakni adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Kemunculan persain - gan usaha yang tidak sehat pada industri di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Dian - taranya adalah kondisi yang mengharuskan industri tersebut untuk berada pada kondisi yang tidak kompetitif (cenderung pada monopoli). Kondisi tersebut salah satunya adalah adanya keunggulan teknologi yang tidak dimiliki oleh industri lain. Sehingga menyebabkan hanya ada satu industri atau firm dalam suatu industri yang memproduksi barang tertentu.
Faktor kelima adalah peranan yang lemah dari industri kecil dan menengah dalam per - ekonomian. Pada faktor ini sangat berkaitan dengan peran UMKM di Indonesia. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia seharusnya mampu berkontribusi terhadap industri besar, dalam hal ini terjadi sinergi satu sama lain. Namun, berbagai permasalahan di dalam UMKM uta - manya dari aspek pemasaran dan inovasi justru akan mempersulit UMKM untuk berkembang. Sedangkan di sisi lain, industri telah memiliki skala pemasaran dan tingkat inovasi yang tinggi. Sehingga terdapat potensi untuk pelaksanaan sinergi tersebut.
Faktor keenam adalah sebaran industri yang tidak merata. Ketidakmerataan tersebut terlihat dari 72 persen industri hanya berada di Pulau Jawa, sedangkan sisanya tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan, ketersediaan luas lahan industri sebesar 31.000 hektar, 26.00  ribu  hektar  yang  terjual  berada  di  Pulau  Jawa.  Ketidakmerataan  tersebut  nantinya
akan semakin meningkatkan ketimpangan wilayah-wilayah di Indonesia. Terlebih lagi Pulau Jawa telah menjadi pusat perputaran uang terbesar hingga lebih dari 80 persen di Indonesia. Sehingga merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk melakukan pemerataan industri terutama dalam pembangunan infrastruktur untuk industri di seluruh wilayah di Indonesia.
Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa kondisi in - dustri di Indonesia masih sangat lemah. Terlebih lagi faktor-faktor tersebut dapat mempen - garuhi tingkat efisiensi industri di Indonesia. Ketidakefisienan industri di Indonesia juga terli - hat dari hasil perhitungan efisiensi menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) pada 24 industri di Indonesia.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan DEA pada tabel 1, terlihat bahwa masih terdapat banyak industri di Indonesia (sekitar 87 persen) yang masih belum menca - pai kondisi yang efisien. Kondisi tersebut tercermin pada kondisi industri yang masih belum mencapai constant return to scale atau skala pengembalian konstan (θ = 1), sehingga terja - di inefisiensi. Ketidakefisienan tersebut terjadi baik secara teknik (technical efficiency) yakni sekitar 75 persen industri, dan secara skala ( scale efficiency ) yakni sekitar 87 persen industry, sedangkan analisis efisiensi secara dinamis yang akan menggambarkan kontribusi teknologi pada industri di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1: Hasil Estimasi Efisiensi Industri di Indonesia Tahun 2013
DMU j Efisiensi (θ) S - S - S + CRSTE VRSTE SCALE Keterangan 1 0,528 1 0,528 Drs - - 2 0,602 0,616 0,978 Irs - 13465,026 - 3 0,903 0,903 1 - - 190571,711 - 4 0,517 0,53 0,975 Drs - 163089,614 - 5 0,576 0,579 0,995 Irs - 243161,734 - 6 0,621 0,628 0,989 Irs - 117863,195 - 7 0,552 0,556 0,992 Irs - 98175,319 - 8 0,642 0,643 0,999 Irs - 19341,94 - 9 0,559 0,568 0,983 Irs - 10914,249 - 10 0,868 1 0,868 Irs - - - 11 0,67 1 0,67 Drs - - - 12 0,759 0,782 0,97 Irs - - - 13 0,451 0,668 0,676 Drs - 70998,982 - 14 0,722 0,724 0,997 Irs - 93562,173 - 15 0,77 0,806 0,955 Irs 4456,224 - - 16 0,633 0,633 0,999 Irs - 48230,606 - 17 0,606 0,608 0,996 Irs - 39203,157 - 18 0,784 0,785 0,998 Irs - 32224,787 - 19 0,63 0,639 0,986 Irs - 20743,393 - 20 1 1 1 - - - - 21 1 1 1 - - - - 22 0,611 0,624 0,979 Irs - 94177,869 - 23 0,554 0,567 0,978 Irs - 60982,106 -
DMU j Efisiensi (θ) S - S - S + CRSTE VRSTE SCALE Keterangan 24 0,441 1 0,441 Irs - - -
Sumber: BPS, diolah
Keterengan:
CRS-TE = Technical Efficiency dari constant return to scale VRS-TE = Technical Efficiency dari variable return to scale
SCALE  = Skala efisiensi
irs = Increasing return to scale drs = Decreasing return to scale
Berdasarkan  hasil  estimasi  pada  Tabel  2,  dapat  dilihat  bahwa  kemajuan  teknologi ( technological progress/change ) pada industri-industri di Indonesia masih cenderung rendah. Kondisi tersebut terlihat dari kolom technological change pada tabel tersebut di mana sekitar 62 persen industri di Indonesia memiliki technological progress kurang dari 1. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa penerapan teknologi untuk industri masih tidak terlalu tinggi intensi - tasnya, bahkan beberapa industri mengalami technological regress (kemunduran teknologi). Hal serupa juga terjadi padatotal factor productivity (tfpch) yang menggambarkan total peru - bahan keseluruhan dari faktor produksi industri di Indonesia di mana 70 persen industri di In - donesia masih belum mencapai kondisi yang efisien berdasarkan faktor produksinya. Apabila dibandingkan dengan kondisi empiris, ketidakefisienan akibat kurangnya teknologi dalam ber - peran di dalam operasional industri di Indonesia sangat sesuai dengan survey yang dilakukan oleh IMD higga menempatkan Indonesia pada posisi 77 dari 144 negara. Kondisi tersebut juga linier dengan masih tingginya ketergantungan industri terhadap impor bahan baku ataupun input antara ( intermediate input ) mengingat masih tidak mampunya industri untuk mempro - duksi sendiri input tersebut.
Tabel 2: Hasil Estimasi Dinamis Efisiensi Industri di Indonesia (Rata-Rata Estimasi dari Ta- hun 2011-2013)
Industri Efficiency Change Technolgical Change Pure efficiency change (pech) Scale efficiency change (sec) Total factor productivity change (tfpch) 1 0,933 1,067 1,000 0,933 0,995 2 0,954 0,905 0,921 1,035 0,863 3 1,163 0,905 1,008 1,154 1,053 4 1,097 0,905 0,960 1,143 0,993 5 0,982 0,905 0,928 1,059 0,889 6 1,071 0,905 1,050 1,020 0,969 7 1,055 0,905 1,055 0,999 0,954 8 0,927 1,073 0,921 1,006 0,995 9 1,064 0,923 1,053 1,010 0,982 10 1,153 1,075 1,000 1,153 1,239 11 0,826 1,202 1,000 0,826 0,992 12 1,009 1,067 1,010 0,999 1,076
Industri Efficiency Change Technolgical Change Pure efficiency change (pech) Scale efficiency change (sec) Total factor productivity change (tfpch) 13 0,918 1,066 0,982 0,935 0,979 14 1,023 0,905 0,996 1,027 0,925 15 0,971 1,234 0,979 0,993 1,199 16 1,122 0,969 1,041 1,078 1,087 17 1,090 0,905 1,009 1,080 0,987 18 1,102 0,990 1,044 1,055 1,091 19 0,921 0,917 0,911 1,011 0,845 20 1,000 1,133 1,000 1,000 1,133 21 1,000 1,062 1,000 1,000 1,062 22 1,059 0,905 1,054 1,004 0,958 23 1,029 0,905 1,017 1,011 0,931 24 0,792 0,938 1,000 0,792 0,743 Mean 1,006 0,985 0,997 1,010 0,992

## Sumber: BPS, diolah
Keterangan:
1. Estimasi menggunakan tahun 2011 sebagai tahun dasar
Ketidakmampuan  tersebut  seharusnya  menuntut  industri  untuk  mau  bergerak  dan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada, termasuk memanfaatkan sektor UMKM yang memang dari beberapa aspek lebih memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sektor industri. Selain itu, kondisi inefisiensi yang terjadi pada industri yang salah satunya karena rendahnya kontribusi sektor industri kecil atau mikro akan dapat teratasi apabila in - dustri dapat bersinergi dengan UMKM. Sehingga apabila terjadi sinergi antarkeduanya, pro - duktivitas dan efisiensi industri maupun UMKM dapat meningkat dan secara otomatis dapat meningkatkan daya saing industri nasional.

## Implementasi Sinergi Industri dan UMKM Berbasis Kelembagaan di Indonesia
Kontribusi UMKM yang masih rendah terhadap industri serta tuntutan industri untuk semakin meningkatkan efisiensinya demi meningkatkan daya saing nasional menggagas se - buah konsep sinergi antara industri dan UMKM untuk diterapkan di Indonesia. Sinergi terse - but dilakukan melalui upaya hubungan dua arah antara UMKM dan industri untuk saling me - menuhi kebutuhan masing-masing. Dengan tetap berbasis kelembagaan, diharapkan sinergi tersebut dapat terlaksana secara sistematis dan teregulasi dengan baik.
Adanya urgensi yang sama dengan Jepang di mana kondisi UMKM yang memiliki per- masalahan pemasaran produk dan tuntutan industri untuk mencapai efisiensi menjadikan sin - ergi industri dan UMKM sangat feasible untuk diterapkan di Indonesia. Skema sinergi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Berdasarkan gambar 4, skema sinergi antara industri dan UMKM berbasis kelembagaan didasarkan pada berbagai kondisi dari kedua pihak. UMKM dengan kondisi skala pemasaran dan inovasi yang rendah, defensi ekonomi yang tinggi, serta efisiensi yang cukup baik. Sedang - kan industri memiliki kondisi skala pemasaran yang tinggi, defensi ekonomi yang rendah, dan efisiensi yang rendah. Berdasar pada kondisi tersebut, sinergi terjadi untuk mengatasi perma - salahan-permasalahan kedua pihak melalui kontrol kelembagaan.

## Gambar 4: Skema Sinergi Industri dan UMKM Berbasis Kelembagaan
Sumber: Penulis (2016)
Sinergi dilakukan dengan prinsip struktur sosial, kepercayaan, dan ketergantungan (seperti penerapan sinergiKeiretsu di Jepang). Prinsip tersebut didasarkan pada upaya un - tuk semakin menguatkan sinergi antara UMKM dan industri di Indonesia. Penguatan sinergi tersebut dikarenakan adanya kepercayaan antara industri kepada UMKM untuk mau menggu- nakan produk intermediate yang diproduksi oleh UMKM, tentunya dengan pengendalian dan regulasi kelembagaan. Ditambah lagi, dengan adanya basis kelembagaan juga dapat membuat industri dan UMKM berada pada kondisi saling ketergantungan sehingga nantinya keduanya dapat saling menguntungkan dalam interaksi ekonomi. Sehingga kelembagaan juga berfungsi sebagai minimalisator potensi konflik dan bias fungsional dari kedua pihak berkaitan dengan hak kepemilikan (property right) sesuai dengan kaidah teori ekonomi kelembagaan.
Sinergi dilakukan melalui hubungan dua arah antara industri dan UMKM. Hubungan UMKM  kepada  industri  adalah  berupa  distribusi  output  antara  ( intermediate  output ) bagi industri. Kontribusi output antara dari UMKM tersebut didasarkan pada proporsi produksi domestik terhadap output antara masih mendominasi ketimbang impornya (Lihat Gambar 4). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa domestik masih mampu untuk memproduksi sendi - ri barang antara yang nantinya digunakan untuk menyokong industri (dalam hal ini melalui UMKM). Output antara tersebut berfungsi sebagai tambahan input bagi industri dalam ke - giatan produksi. Sehingga dengan adanya distribusi dari UMKM kepada industri, produktivi - tas industri dapat meningkat. Sedangkan keuntungan dari UMKM adalah adanya kepastian usaha dan pemasaran produk dari industri, mengingat skala pemasaran yang dimiliki oleh industri lebih luas. Selanjutnya, adanya berbagai manfaat yang didapatkan oleh kedua pihak dalam skema ini nantinya akan meningkatkan efisiensi industri maupun UMKM. Peningkatan efisiensi tersebut akan berdampak pada citra industri dan UMKM di mata swasta sehingga akan meningkatkan ketertarikan kerjasama dengan pihak pemerintah melalui Public Private Partnership (PPP).
Transmisi Pengaruh Sinergi Industri dan UMKM terhadap Public Private Partnership untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
Adanya berbagai manfaat yang didapatkan oleh industri maupun UMKM melalui ske - ma sinergi seharusnya dapat diterapkan di Indonesia. Penerapan tersebut didasarkan pada urgensi pemerintah yang saat ini telah berupaya untuk menggencarkan kerjasama pembangu -
nan ekonomi dengan swasta di dalam bingkai Public Private Partnership (PPP). Penggencaran tersebut menjadi semakin tinggi intensitasnya mengingat anggaran pembangunan terutama untuk infrastruktur masih jauh dari target yang direncanakan di dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu, apabila melihat berbagai kekurangan pada infrastruktur yang ada nantinya juga akan berdampak pada berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi yang didalamnya terdapat sektor industri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perbaikan infrastruktur untuk berbagai aspek diperlukan peningkatan pembiayaan yang didapatkan melalui intensifikasi PPP di Indonesia.
Gambar 5: Transmisi Pengaruh Sinergi Industri dan UMKM Terhadap PPP untuk Peningka- tan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

## Sumber: Penulis (2016)
Berdasarkan gambar 5, adanya sinergi antara industri dan UMKM akan meningkat - kanpelaksanaan PPP di Indonesia. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan efisiensi  produksi  dari  industri  maupun  UMKM.  Selanjutnya,  berdasarkan  fungsi  masing - masing pihak di dalam PPP tersebut, pemerintah akan berfungsi sebagai harmonisasi kelem - bagaan yang ada. Harmonisasi tersebut berarti bahwa kapasistas pemerintah adalah sebagai organisator dan koordinator semua kelembagaan yang terlibat di dalam PPP. Selain itu, lebih spesifik lagi, pemerintah juga berfungsi sebagai regulator untuk alokasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya untuk infrastruktur sektor industri. Sehingga nantinya dapat diestimasikan kekurangan anggaran infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah pada sektor industri. Pada sisi lain yakni sektor swasta, berfungsi untuk meningkatkan insentif dan stimulus bagi para pelaku ekonomi. Insentif dan stimulus tersebut terjadi akibat adanya ket - erlibatan swasta dalam proses pembiayaan pendanaan infrastruktur industri maupun keter - libatan swasta di dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, pembangunan infras - truktur yang meningkat akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak yakni masyarakat maupun sektor-sektor ekonomi termasuk salah satunya adalah UMKM dan Industri.
Yasin, M. Z. & Yanuarisma, I. Institution Based Industry and MSME Synergy in Improving National Industrial Competitiveness: Implementation and Transmission Schemes
Peningkatan infrastruktur untuk industri juga akan meningkatkan daya saing industri nasional. Industri yang telah mencapai kondisi yang efisien melalui sinergi yang terjadi dengan UMKM akan semakin meningkat daya saingnya apabila infrastruktur yang tersedia ikut men- yokong operasional industri.
Selain itu, adanya peningkatan pembangunan infrastruktur melalui skema sinergi juga akan mengurangi disparitas antarsektor. Sebab, semua sektor akan berpartisipasi untuk meningkatkan  minat  swasta  dalam  pembiayaan  infrasturktur  di  Indonesia,  termasuk  salah satunya sektor industri kecil (UMKM). Sehingga sektor UMKM tidak akan hanya bergantung pada bantuan pemerintah untuk pembangunan infrastrukturnya tanpa aksi yang progresif, tetapi juga terdapat aksi nyata dan visioner melalui sokongan intermediate output untuk in - dustri besar agar industri besar mampu mencapai kondisi yang efisien.

## Kesimpulan
Kondisi industri di Indonesia mengalami perlambatan. Paramater perlambatan dapat dilihat dari kontribusi industri terhadap PDB yang mengalami penurunan. Perlambatan terse - but disebabkan karena berbagai faktor umum yang berdampak pada menurunnya efisien - si industri secara operasional. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan hasil perhitungan efisiensi industri di Indonesia yang menunjukkan bahwa 87 persen industri di Indonesia be - lum mencapai kondisi yang efisien. Bahkan, sebanyak 70 persen industri di Indonesia juga be - lum mencapai kondisi efisien secara dinamis melalui parameter technological progress.Kon - sep sinergi industri dan UMKM berbasis kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan Public Private  Partnership  (PPP)  di  Indonesia.  Sinergi  tersebut  dilakukan  melalui  pendayagunaan UMKM sebagai usaha yang mikro tetapi banyak jumlahnya untuk memproduksi output antara (intermediate output) yang nantinya digunakan untuk input industri besar. Selain itu, adanya pencapaian berupa peningkatan efisiensi pada industri juga akan semakin memperbaiki dan meningkatkan citra industri di mata swasta. Sehingga nantinya intensitas PPP di Indonesia akan mengalami kenaikan.Kenaikan PPP akibat adanya kenaikan efisiensi industri akan meningkat - kan penerimaan negara untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Peningkatan tersebut nantinya juga akan meningkatkan alokasi pembangunan infrastruktur untuk industri sebagai sektor yang telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik di mata swasta. Sehingga perbaikan industri dari aspek infrastruktur pun dapat terlaksana dan daya saing industri nasional sema- kin meningkat. Adanya partisipasi lapisan industri kecil (UMKM) dalam menyokong industri untuk mencapai kondisi efisien dalam rangka meningkatkan PPP juga akan mengurangi dispar - itas. Sehingga tidak hanya bermanfaat bagi industri sendiri, skema sinergi juga akan berman - faat bagi semua lapisan usaha ekonomi yang ada di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2015). Public Private Partnership – Infra- structure and Project Plan in Indonesia 2015 . Jakarta. Bappenas
Baiqdian.  (2011). Ekonomi  Kelembagaan .  https://baiqdian.wordpress.com/2011/06/15/ ekonomi-kelembagaan/
Barzel, Y. (1997). Economic analysis of property rights . Cambridge university press.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2015). Anggaran Pembangunan Infrastruktur Kebutuhan dan Tantangan Tahun 2015. Publikasi . Jakarta. Setjen DPR RI.
BPPK Kementrian Keuangan RI. (2016). Project Finance dan Public Private Partnership: Skema Pendanaan  Alternatif  Proyek  Infrastruktur .  https://bppk.kemenkeu.go.id/content/ber -
ita/pusdiklat-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan-project-finance-dan-pub - lic-private-partnership--skema-pendanaan-alternatif-proyek-infrastruktur--2019-11- 05-c9422269/
Brodjonegoro, B. (2015). Menkeu : Belum Ada Konglomerat Infrastruktur di RI . Artikel dalam http://bisnis.liputan6.com/read/2447711/menkeu-belum-ada-  konglomerat-infrastruk - tur-di-ri. Diakses pada 3 Mei 2016
Chen, Liang and Jia, Ghouzu. (2016). Environmental efficiency analysis of China’s regional in - dustry: a data envelopment analysis (DEA) based approach. Journal of Cleaner Produc- tion . http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.045
Dias, E., & Lopes, D. S. (2014). Co-operation between Large Enterprises (LE’s) and SME’s: an Approach  to  Overcome  the  Stage  Internationalization  Process. Business:  Theory  and Practice , 15(4), 316-327.
DPR RI. (2015). Industri Manufaktur Indonesia : Tantangan dan Kebijakannya . https://www. dpr.go.id/doksetjen/dokumen/biro-apbn-apbn-Industri-Manufaktur-Indonesia-Tantan - gan-dan-Kebijakannya-1433474357.pdf
Eva. (2015). Tantangan dan Peluang UMKM Jelang MEA 2015 . Artikel dalam http://swa.co.id/ business-research/tantangan-dan-peluang-ukm-jelang-mea-2015.
Diakses pada 3 Mei 2016
Hadiwijoyo, R. (2012). Tiga Hal yang Membuat UMKM Tahan Krisis. Artikel dalam http://bisni - skeuangan.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang.Buat.U MKM.Tahan. Krisis. Diakses pada 3 Mei 2016
Hussain, M. N., & Planning, S. (2000). Linkage Between SMEs and Large Industries for Increase Markets and Trade : An African Perspective. Economic Research Paper no 53 . African De- velopment Bank
Ji, Y. B. and Lee, C. (2010). Data Envelopment Analysis. The Stata Journal 10, Number 2, pp. 267–280
Kementerian Keuangan. (2014). Kajian Good Governance Proyek-Proyek Infrastruktur . https:// www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian good governance proyek-proyek infras - truktur.pdf
Kementerian Perdagangan. (2017). Laporan Akhir Kajian Evaluasi Manfaat Pusat Logistik Ber- ikat Dalam Mendukung Daya Saing Industri Nasional . http://bppp.kemendag.go.id/me - dia_content/2017/11/file_kajian_laporan_hasil_kajian_20210910143057e0rc3wzj8x. pdf
Kementerian Perindustrian. (2014). Investasi Manufaktur Rp 270 Triliun . https://kemenperin. go.id/artikel/10715/Investasi-Manufaktur-Rp-270-Triliun
Lesmana, H. (2015). Kritis, Permintaan Lahan Industri 1000 Ha Per Tahun . Artikel dalam http:// www.kemenperin.go.id/artikel/4137/Kritis,-Permintaan-Lahan-Industri-1.000-  Ha-Per- Tahun. Diakses pada 3 Mei 2016
Maulana, A. (2016). Di Era MEA Industri Harus Semakin Efisien . Artikel dalam www.unpad. ac.id. diakses pada 3 Mei 2016
Yasin, M. Z. & Yanuarisma, I. Institution Based Industry and MSME Synergy in Improving National Industrial Competitiveness: Implementation and Transmission Schemes
National Council for PPP (NCPPP). (2010). 7 Keys to  Success .  Artikel  dalam  http://www. ncppp.org/ppp-basics/7-keys/. Diakses pada 5 Mei 2016
Nicholson, Walter dan Snyder, Christoper. (2008). Microeconomics Theory – Basic Principle and Extension – 10th Edition . USA : Thomson Corp
Oikawa,  T.  (2014).  Smes  And  Innovation:  Lesson  From  Cooperative  Relationships  Between Smes And Large Firms in Ireland and Asia Japan and Other Asian Countries. In 10th Inter- national Conference of Asecu (pp. 338-351).
World Bank. (2015). What is Public Private Partnership . Artikel pada http://ppp.worldbank. org/public-private-partnership/overview/what-are-public- private-partnerships. Diakses pada 5 Mei 2016

## Lampiran 1

## Tabel 1: Output dan Input Industri di Indonesia Tahun 2011-2013
No Jenis Industri 2011 2012 2013 Output (unit) Mod - al (mil - iar) Labor (orang) Output (unit) Modal (mil - iar) Labor (orang) Output (unit) Modal (miliar) Labor (orang) 1 Makanan 647344 455154 742195 718677 495838 884602 722022 497496 832411 2 Minuman 12872 5785 43267 18229 7433 46691 23179 13990 45013 3 Pengolahan Tembakau 121284 54115 304243 161073 69127 324614 142928 57540 278953 4 Tekstil 154617 107174 477387 140638 92800 482349 149738 105328 427083 5 Pakaian Jadi 63969 31898 561908 71988 27986 600109 65493 41352 473594 6 Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 50096 27517 247426 68463 42439 256500 39888 23333 220723 7 Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Anyaman dari Bambu, Rota, dsj. 39720 23824 212313 50879 30900 225456 50253 33084 221132 8 Kertas dan Ba - rang dari Kertas 130165 69996 131250 136400 80760 129359 115593 65457 108794 9 Pencetakan dan Reproduksi Me- dia Rekaman 24064 15734 46006 17302 10408 52147 28921 18822 48268 10 Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi 5061 3112 5844 6067 4368 6574 3884 1627 6657 11 Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 287593 179281 162031 337839 211369 185066 311813 193770 182115 12 Farmasi, Produk Obat Kimia dan ObatTradisional 70402 39415 67632 29598 15817 63529 100847 52207 54226 13 Karet, Barang dari Karet dan Plastik 281309 227269 356334 234355 175001 353624 288735 232529 357544 14 Barang Galian Bukan Logam 65051 28055 174811 94864 49439 193136 79595 40088 179479 15 Logam Dasar 90786 52584 64678 119280 80459 60430 124944 80445 56582 16 Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan- nya 79516 48885 154779 117095 74994 161861 117170 67305 156953 17 Komputer, Ba - rang Elektronik dan Optik 59651 34849 164247 49781 21303 158706 74069 44448 120771 18 Peralatan Listrik 72418 35130 108512 112072 62957 115488 96323 44678 95779
Yasin, M. Z. &
Yanuarisma, I. Institution Based Industry and MSME Synergy in Improving National Industrial Competitiveness: Implementation and Transmission Schemes
No Jenis Industri 2011 2012 2013 Output (unit) Mod - al (mil - iar) Labor (orang) Output (unit) Modal (mil - iar) Labor (orang) Output (unit) Modal (miliar) Labor (orang) 19 Mesin dan Per- lengkapanya dl Kendaraan 28097 11260 48621 38126 18520 56905 33627 19398 61188 20 Bermotor, Trailer dan Semi Trailer 201155 97417 111384 196221 69983 118643 232058 110597 80949 21 Alat Angkutan Lainnya 84712 25215 85109 106835 50372 85349 145186 52774 62201 22 Furnitur 25310 13821 191356 22569 14146 190127 23707 14108 174103 23 Pengolahan Lainnya 18542 10542 149149 16643 7590 160019 22465 14743 132278 24 Jasa Reparasi dan Pema- sangan Mesin dan Peralatan 4315 1829 18887 4628 2215 17555 5180 4273 6112
Sumber: Badan Pusat Statistik

## Lampiran 2 Hasil 1 :
Perhitungan Efisiensi Statis (Tahun 2013) Menggunakan DEA-P (Tampilan Sebagian)
Yasin, M. Z. & Yanuarisma, I. Institution Based Industry and MSME Synergy in Improving National Industrial Competitiveness: Implementation and Transmission Schemes
Yasin, M. Z. & Yanuarisma, I. Institution Based Industry and MSME Synergy in Improving National Industrial Competitiveness: Implementation and Transmission Schemes

## Hasil 2
Perhitungan Efisiensi Dinamis (Tahun 2011-2013) Menggunakan Dea-P (Tampilan Seba- gian)