DOI : https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.14

## Akuntabilitas  Dana  Desa  dalam  Perspektif  Permendesa  PDTT Nomor 6 Tahun 2020
Ajeng Savira Meidina 1 , Elva Nuraina 2 , Elly Astuti 3
1 Universitas PGRI Madiun, Madiun, Jawa Timur
2 Universitas PGRI Madiun, Madiun, Jawa Timur
3 Universitas PGRI Madiun, Madiun, Jawa Timur

## ARTICLE INFO
JEL Classification: M48, L38
Key words:
Management of village funds,
Permendesa PDTT No 6 of 2020, COVID-19.

## ABSTRACT
This study aims to see the management of village funds in Gondang Village, Karangrejo District, Magetan Regency from the perspective of Permendesa PDTT Number 6 of 2020. This research was conducted in Gondang Village, Karangrejo District, Magetan Regency. This  study  uses  a  qualitative  method  using  an  exploratory  approach.  The  results  of  this study  found  that  Gondang  Village,  Karangrejo  District,  Magetan  Regency  has implemented Permendesa PDTT Number 6 of 2020 as evidenced by the assistance provided by post-pandemic villages such as BLT-DD which was given in cash to the community. Apart from BLT, Gondang Village, Karangrejo District, Magetan Regency also holds PKT (Cash Forces) as a form of direct assistance. The two priority activities are held by the village as a form of reducing the socio-economic impact of the post-COVID-19 pandemic. Apart from these priority activities, Gondang Village also provides other social assistance such as RTLH (Unfit for Living) assistance and also Bunda Kasih (Assistance for the Abandoned Elderly) .

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Gondang,  Kecamatan  Karangrejo,  Kabupaten  Magetan  ditinjau  dari  perspektif Permendesa  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa Gondang,  Kecamatan  Karangrejo,  Kabupaten  Magetan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  eksploratori. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Desa Gondang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan telah menerapkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini dibuktikan  dengan  adanya  beberapa  bantuan  yang  diadakan  oleh  desa  pasca pandemic sepert BLT-DD yang diberikan berupa uang tunai kepada masyarakat. Selain  BLT  Desa  Gondang,  Kecamatan  Karangrejo,  Kabupaten  Magetan  juga mengadakan PKT (Padat Karya Tunai) sebagai bentuk bantuan langsung. Kedua kegiatan prioritas tersebut diadakan oleh desa sebagai bentuk untuk mengurangi dampak  sosial  ekonomi  pasca  pandemic  COVID-19.  Selain  kegiatan  prioritas tersebut,  Desa  Gondang  juga  mengadakan  bantuan  sosial  lain  seperti  bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan juga Bunda Kasih (Bantuan Kepada Lansia Terlantar) .

## 1. PENDAHULUAN
Desa  memiliki  kedudukan  yang  sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat  bahwa  desa  merupakan  satuan pemerintahan  terkecil  yang  memiliki  peranan fundamental  bagi  Negara.  Peran  utamanya adalah  mewujudkan  pembangunan  yang merata  dan  mengarah  kepada  kepentingan masyarakat. Desa berhadapan langsung dengan  masyarakat  melalui  pelayanan  publik yang diberikannya.
Masyarakat  desa  merupakan  bagian  sosial dan juga adat telah menjadi institusi sosial yang
memiliki  modal  produksi  khusus  sebagai lumbung  bahan  mentah  (raw  material)  serta sumber  tenaga  kerja  (man  power).  Namun demikian  interaksi  sosial  yang  terjadi  di  desa bersifat  homogen  dengan  mata  pencaharian utama  penduduknya  pada  sektor  agraris (Masni, 2019).
Sektor agraris merupakan penopang swasembada pangan nasional. Namun demikian,  sektor  ini  kurang  mendapatkan perhatian dari pemuda. Pemuda desa memiliki kecenderungan  untuk  bekerja  pada  sektor industri  yang  mengakibatkan  laju  urbanisasi
meningkat dan membawa masalah sosial baru di  perkotaan.  Untuk  itu,  diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  dengan  salah  satu  ketentuan  pasalnya mengenai  aloksi  dana  APBN  10%  untuk pembangunan  desa  yang  dikenal  dengan istilah Dana Desa.
Alokasi  dana  desa  ditujukan  untuk mempercepat  pembangunan  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Adapun kewenangan pengelolaan dana  desa  berada  pada  kepala  desa  dengan dibantu  perangkat  desa.  Untuk  menjamin ketepatan sasaran penggunaan dana desa, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu; (1) setiap  kegiatan  yang  pendanaannya  diambil dari  alokasi  dana  desa  harus  melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka  dengan  prinsip  dari  oleh  dan  untuk masyarakat; (2) seluruh kegiatan dan penggunaan  alokasi  dana  desa  harus  dapat dipertanggungjawabkan  secara  administrasi, teknis dan hukum;  (3) jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu  untuk  meningkatkan  ketersediaan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan  kebutuhan  dasar,  penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan  masyarakat  desa  dan  mendesak untuk  dipenuhi;  alokasi  dana  desa  harus dicatat  di  dalam  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa  melalui  proses  penganggaran yang  sesuai  dengan  mekanisme  yang  berlaku (Lili, 2019).
Hamidah & Panjaitan (2021) mendokumentasikan bahwa alokasi Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Namun demikan ditemukan bahwa beberapa kegiatan pelaksanaan  kegiatan  pemanfaatan  dana  desa kurang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat (Zainal  et  al.,  2021).  Kondisi  tersebut  terjadi karena  rendahnya  partisipasi  masyarakat dalam  musyawarah  desa  guna  menentukan kegiatan  pembangunan  desa  (Walukow  et  al., 2017;  Zainal  et  al.,  2021).  Sejalan  dengan  itu Sasuwuk  et  al. (2021)  mengungkapkan  bahwa implementasi  dana  desa  yang  kurang  baik
karena  adanya  mal  administrasi  dalam pelaksanaannya.
Kondisi  Pandemi  COVID-19  yang  melanda seluruh  dunia,  memberikan  dampak  yang sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, begitupun pada proses pembangunan  desa.  Untuk  itu  pemerintah menetapkan  regulasi  mengenai  prioritas penggunaan  dana  desa  yang  tertuang  dalam Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 yang kemudian disesuaikan kembali dengan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.
Penanganan  COVID-19  memperoleh  porsi alokasi dana desa yang cukup signifikan yaitu sebesar  10%  untuk  penganggulangan  bencana serta  25  %  -  35%  untuk  penyaluran  bantuan langsung  tunai  kepada  masyarakat.  Valentina et  al.  (2020)  mendokumentasikan  bahwa proporsi  pengunaan  anggaran  desa  sudah sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku,  namun ditemukan  penyimpangan  dalam  pendataan penerima  manfaat  BLT  yang  kurang  tepat sasaran (Arumdani et al., 2021; Muslih & Yanti, 2021;  Valentina  et  al.,  2020).    Untuk  itu penelitian ini akan difokuskan untuk mengungkapkan  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa  dalam  perspektif  Permendes  PDTT No  6  Tahun  2020  guna  mengungkapkan praktik pengelolaan dana desa yang memprioritaskan  penanganan  wabah  COVID- 19.
Berdasarkan  telaah  literatur  terdahulu menunjukkan bahwa hambatan dalam pengelolaan  dana  desa  adalah  kompetensi sumber  daya  manusianya  (Anwar  &  Syamsu, 2021;  Masni,  2019;  Zulkifli  et  al.,  2021), komitmen organisasi (Ramadhan & Arza, 2021; Zulkifli et al., 2021), kompetensi kepemimpinan (Anwar  &  Syamsu,  2021),  serta  pemanfaatan teknologi  (Indraswari  &  Rahayu,  2021). Beberapa  hambatan  tersebut  mengakibatkan transparansi  pengelolaan  dana  desa  belum mencapai  level  yang  diharapkan  sehingga diperlukan  sistem  pengendalian  internal  yang lebih  baik  lagi,  utamanya  pemanfaatan  sistem yang memadai dengan SISKEUDES (Orangbio et al., 2017).
2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1  Telaah Teori a.  Dana Desa
Dana Desa merupakan sumber dana yang dimiliki  desa  yang  dapat  digunakan  untuk menunjang pembangunan desa menuju kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik.  Dana Desa dianggarkan APBN setiap tahun melalui transfer  ke  APBD  Kabupaten/Kota  untuk dialokasikan  ke  desa-desa  di  wilayahnya masing-masing (Oktara, 2019). Adapun penyelenggaraan prioritas dana desa merupakan wewenang desa yang harus sesuai dengan  hak  asal  muasalnya  sejalan  dengan ketetapan Permendes No 6 Tahun 2020.
Ketetapan  Permendes  No.  6  Tahun  2020 mengatur  skala  prioritas  penggunaan  dana desa. Latar belakang diterbitkannya Permendes PDTT  No.  6  Tahun  2020  adalah  agar  desa memprioritaskan penggunaan dana desa untuk penanganan dan penyebaran wabah COVID-19 yang  diatur  dalam  Perpu  No.  1  Tahun  2020. Adapun  salah  satu  isi  ketentuan  Permendes Nomor 6 tahun 2020 adalah penggunaan dana desa  untuk  Bantuan  Langsung  Tunai    (BLT) yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat miskin di desa.
b.    Pengelolaan Dana Desa
Permendagri  No.  113  tahun  2014  menjelaskan bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan suatu  kesuluruhan  kegiatan  yang  terdiri  atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Seluruh tahapan  harus  dikelola  berdasarkan  asas-asas transparan,  pertisipatif,  dan  akuntabel  yang dilakukan  secara  disiplin  dan  tertib  anggaran. Adapun  proses  pengelolaan  Dana  Desa  disajikan dalam Gambar 1 .

## Gambar 1. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa
Perencanaan  merupakan  proses  tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan
pengalokasian  sumber  daya  dalam  jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Pada  tahap  ini diperkirakan besaran pendapatan juga belanja desa  dalam  waktu  tertentu  dimasa  yang  akan datang.
Pelaksanaan  kegiatan  yang  melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana desa wajib melalui  rekening  desa.  Semua  penerimaan ataupun pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (Peraturan Menteri Dalam  Negeri  No  113,  2014).  Periode pelaksanaan  adalah  masa  anggaran  yaitu diawali  1  Januari  berakhir  tanggal  31 Desember.
Penatausahaan  dapat  diartikan  sebagai pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dengan didasari  oleh  prinsip  prosedur  operasional standar  hingga  diperoleh  informasi  tentang keuangan.  Dari  penatausahaan  ini  nantinya dihasilkan suatu pemberitahuan/laporan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan  dengan  dasar  PP  Nomor  60  Tahun 2014 Pasal 26 ayat (2).
Pemerintah  desa  melaporkan  realisasi penggunaan  dana  desa  kepada  Bupati  / Walikota.  Pelaporan  dilakukan  dalam  dua tahap  yaitu  pada  semester  pertama  dan semester  akhir  tahun.  Hasil  laporan  ini nantinya  akan  dievaluasi  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  kinerja  keuangan  desa. Evaluasi  dilakukan  untuk  menguji  kesesuaian antara pelayanan dengan ukuran nilai maupun norma yang berlaku di masyarakat.

## c.     Penelitian Terdahulu yang Relevan
Sofitriana et al. (2020) menunjukkan bahwa di  Desa  Polobogo,  Getasan,  Kabupaten Semarang  sudah  sesuai  dan  sudah  mengacu pada  Permendagri  No.113  Tahun  2014,  ini dapat  dibuktikan  dengan  pengelolaan  dana desa dan pemanfaatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban  yang  ada  di  Desa tersebut. Dari penelitian tersebut juga ditemukan  bahwa  faktor  tidak  terlaksananya pengelolaan  dana  desa  dengan  baik  adalah kualitas  SDM  mengenai  pemahaman  APBDes itu sendiri.
Perencanaan
Pelaksanaan Penatausahaan
Pelaporan
Pertanggungjawaban
Orangbio et al. (2017) menunjukkan bahwa pada  Desa  Inobonto  tidak  sepenuhnya menerapkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  kurang diinformasikan  secara  transparan  kepada masyarakat.  Pengelolaan  keuangan  desa  juga belum  menggunakan  sistem  keuangan  desa (SISKEUDES).
Mamuaya  et  al.  (2017)  menunjukkan bahwa  penyebab  ketidaksesuaian  pengelolaan dana desa dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014  adalah  kurangnya  pemahaman  SDM terhadap  regulasi  tersebut.  Namun  demikian, kegiatan  pelaporan  keuangan  desa  sudah terlaksana dengan baik.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yang digunakan pendekatan eksploratori (exploratory  approach).  Metode  kualitatif digunakan  agar  diperoleh  data  yang  lengkap, mendalam  dan  memiliki  makna  yang  dalam agar  tujuan  dari  penelitian  ini  dapat  tercapai. Sedangkan  metode  yang  dipilih  adalah eksploratori  karena  untuk  menggali  informasi yang  lebih  mendalam  dan  mendetail.  Tempat penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Desa Gondang,  kecamatan  Karangrejo,  kabupaten Magetan.  Data  yang  diperoleh  peneliti dilakukan  melalui  wawancara,  studi  pustaka serta dokumentasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pengelolaan Dana Desa di Desa Gondang
Pendapatan  APBDes  Gondang  sendiri diperoleh  dari  PADesa  berupa  bagi  hasil  dari Kepala Desa, pendapatan asli desa berupa hasil sewa tanah bengkok, Pendapatan Transfer, dan pendapatan  lain-lain.  Selain  dari  pendapatan tersebut, Desa Gondang juga menerima SILPA pada tahun sebelumnya yang dijadikan sumber
pembiayaan di tahun selanjutnya. Pengelolaan Dana  Desa  di  Desa  Gondang  sendiri  sudah mengacu  pada  Permendesa  PDTT  Nomor  6 Tahun  2020  dimana  mencakup  dana  untuk kegiatan  priroritas  di  masa  pandemi  COVID- 19, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan perubahan  anggaran  Desa  Gondang  yang disajikan dalam Gambar 2.
Gambar 2. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan
Pengelolaan  keuangan  di  Desa  Gondang  juga sudah  bersifat  transparan,  ini  dibuktikan dengan pemasangan APBDes di beberapa titik tempat di desa. APBDes Desa Gondang secara teknis  dikelola  oleh  Kepala  Desa,  Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Pelaksana
Keuangan  Desa  (PTPKD)  lainnya  sebagai penanggungjawab APBDes Gondang.
a.   Perencanaan Tahap perencanaan di Desa Gondang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan  dengan  peraturan  desa.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)  dengan  jangka  waktu  6  tahun melalui Musyawarah Desa (MusDes).

## Gambar 3. Pelaksanaan Musyawarah Desa untuk Perencanaan Kegiatan
Musdes  merupakan  forum  musyawarah yang  membahas  usulan  dari  masing-masing perwakilan  Rt.  Usulan-usulan  yang  diterima akan  dilaksanakan  untuk  pembangunan  desa yang  pedomannya  didasarkan  pada  prinsip pembangunan  partisipasi  masyarakat  desa, dan transparansi pemerintah kepada masyarakat.  Musdes  diselenggarakan  guna membahas  serta  menyepakati  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDes)  dalam  jangka pendek berdasarkan RPJMDes dengan diwakili Kader maupun perwakilan dari masing-masing Rt. Jika dari hasil musyawarah terdapat suatu kegiatan yang mulanya tidak tercantum dalam RPJMDes  akan  disepakati  dalam  RKPDes apabila sifatnya darurat.
Dalam keadaan darurat pada masa pandemi saat ini, Desa Gondang menetapkan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) yang mana sifatnya mendadak  sehingga  perlu  dibentuk  PAK. Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) biasanya diadakan 1 kali selama masa anggaran, namun untuk  keadaan  darurat  Perubahan  Anggaran Kegiatan  (PAK)  di  perbolehkan  lebih  dari  1 kali.  Setelah  PAK  dilakukan,  Desa  Gondang membuat  daftar  kegiatan  prioritas  yang  akan dilakukan  sesuai  dengan  Permendesa  PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang kegiatan prioritas paska pandemi COVID-19.
Gambar 4. Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Kegiatan Prioritas BLT DD
b.   Pelaksanaan
Proses  pelaksanaan  APBDes  merupakan rangkaian  kegiatan  untuk  melaksanakan APBDes  satu  tahun  anggaran.  Desa  Gondang melaksanakan  kegiatan  prioritas  dengan
mengacu pada Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) yang dibuat. Kegiatan yang dilaksanakan nantinya bersifat prioritas untuk mengurangi  dampak  sosial  ekonomi  paska pandemi COVID-19.

## Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan
c.   Pertanggungjawaban
Bendahara wajib melaporkan penggunaan dana  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa (APBDes) kepada kepala desa dengan membuat  SPJ  atau  LPJ.  Tanggungjawab tersebut  harus  dibuat  secara  rinci  dan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Mekanisme pelaporan Desa Gondang sudah menggunakan aplikasi Siskeudes, apabila data telah diisi dan
dikirimkan ke Dinas Pemberdayaan Desa maka data  tersebut  sudah  tidak  dapat  diubah kembali. Data yang di imput dalam Siskeudes meliputi perencanaan RKPDes, SKTKP, SKKPMD,  SPJ,  dan  lain-lain.  Selain  itu,  Desa Gondang  juga  akan  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  APBDes  kepada  Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Kejaksaan.
.

## Gambar 6. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Prioritas Padat Karya Tunai (PKT)

## 4.2   Implementasi Permendesa PDDT Nomor
6 Tahun 2020 Peraturan  Permendesa  PDTT  Nomor  6 Tahun  2020  merupakan  perubahan  dari Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 yang mana  Permendes  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020 membahas tentang penggunaan dana prioritas untuk  penanggulangan  COVID-19.  Desa Gondang telah menetapkan Kegiatan Prioritas berupa  bantuan  yang  mampu  mengurangi dampak sosial ekonomi selama masa pandemic COVID-19.
Kegiatan  Prioritas  tersebut  dilaksanakan dengan  mentapkan  Perubahan  Anggaran Kegiatan  (PAK)  untuk  keadaan  mendesak karena COVID-19 terjadi di pertengahan tahun, maka  PAK  ke  2  dilaksanakan.  Perubahan Anggaran  Kegiatan  sebenarnya  hanya  bisa dilaksanakan  1  kali  dalam  1  tahun  masa anggaran, namun jika keadaan mendesak PAK ke 2 dapat diadakan. PAK ini diadakan untuk kegiatan  prioritas  berupa  Bantuan  Langsung Tunai atau BLT (BLT DD). Selain BLT DD, Desa Gondang juga menetapkan Padat Karya Tunai sebagai  Kegiatan  Prioritas  untuk  menunjang pembangunan  desa  tetap  berjalan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan
masyarakat dilaksanakan dengan cara memperkerjakan warga dan memberikan upah yang  pada  akhirnya  menunjang  ekonomi warga.
Dana  yang  digunakan  untuk  kegiatan prioritas  merupakan  Dana  Desa  murni  yang diambil  untuk  keperluan  mendesak  yaitu untuk pelaksanaan kegiatan BLT DD dan Padat Karya  Tunai.  Selain  melalui  Dana  Desa,  Desa Gondang juga menyerap dana mulai dari 65%- 80% per kegiatan, bahkan ada penyerapan dana sebesar  100%  yang  memang  ditujukan  untuk Kegiatan Prioritas tersebut.
Sebelum  pelaksanaan  Kegiatan  Prioritas, Desa terlebih dahulu melakasanakan perencanaan dengan cara musdes (Musyawarah  Desa)  yang  nantinya  akan disetujui  oleh  masing-masing  perwakilan  RT. Setelah  disepakati,  Kepala  Desa  menetapkan penanggungjawab/pelaksana kegiatan dengan menerbitkan  Surat  Kerja  (SK)  sebagai  bukti bahwa  perintah  tersebut  bersifat  resmi. Penerbitan SK juga digunakan untuk pengendalian  terhadap  pelaksanaan  kegiatan. Ketika kegiatan tersebut telah terlaksana, desa melakukan tahap pertanggungjawaban dengan membuat SPJ atau LPJ..

## .

## Gambar 7. SK Pelaksanaan Program Prioritas
Desa Gondang juga mengadakan bantuan sosial berupa pemberian rumah layak huni atau RTLH dan Bantuan Bunda Kasih, untuk lansia yang  terlantar.  Lansia  terlantar  adalah  lansia yang  tidak  memiliki  keluarga,  sanak  saudara, ataupun  anak.  Kedua  program  tersebut diadakan  untuk  menunjang  pembangunan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Mekanisme  permberian  bantuan  sosial  ini dengan  melalui  survey  dan  rekomendasi  dari masing-masing RT. Dari hasil rekomendasi dan survey  nantinya  akan  ditetapkan  penerima bantuan  yang  memang  layak  untuk  diberikan bantuan.
Penyaluran bantuan program Bunda Kasih dilakukan  dengan  menetapkan  orang  / warung  /  toko  /  penanggungjawab  untuk memberi  bantuan  kepada  lansia  yang  dipilih. Bantuan  tersebut  dapat  berupa  makanan  siap
saji,  sembako,  maupun  uang  tunai,  sehingga bantuan  tersebut  tidak  secara  langsung tersalurkan kepada penerima bantuan.

## 5. SIMPULAN
Desa  Gondang  telah  menunaikan  amanat Permendes  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020  yang diterbitkan  sebagai  penyesuaian  Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan  dana  desa  di  tahun  2020.  Pihak Desa  dengan  sigap  menyesuaikan  alokasi anggaran  sesuai  dengan  perubahan  regulasi yang berlaku. Adapun program prioritas yang dipilih adalah BLT DD, Program Pembangunan Padat  Karya,  dan  RTLH.  Hasil  pemilihan program tersebut dirasa efektif untuk mengurangi  dampak  ekonomi  yang  dialami masyarakat paska pandemi COVID 19.
Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan  deskripsi  dalam  penggunaan Dana  Desa  dalam  perspektif  PDTT  Nomor  6 Tahun  2020  yang  dapat  diaplikasikan  pada daerah lainnya di Indonesia. Namun demikian, untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang  diharapkan  lebih  mengulas  regulasi secara  detail  sehingga  dapat  memberikan perspektif  yang  lebih  luas  sebagai  dasar pengambilan kebijakan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien serta tepat sasaran.

## REFERENSI
Anwar,  &  Syamsu,  N.  (2021).  Kausalitas Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa.  JIMEA :
Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,
Ekonomi  Dan  Akuntansi),  5(3),  1535– 1544. https://doi.org/http://dx.doi.org/10 .33087/wjh.v5i2.742
Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi’ah, Z., & Tukiman.  (2021).  Efektivitas  Bantuan Langsung  Tunai  Dana Desa  (BLTDD) Di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Indonesia  Sosial  Teknologi,  2(5),  874– 885. https://doi.org/https://doi.org/10.3 6418/jist.v2i5.143
Hamidah,  L.,  &  Panjaitan,  R.  P.  (2021). Penggunaan Dana Desa Di Desa Tasik Juang  Kabupaten  Indragiri  Hulu. Jurnal  EKOBIS:  Ekonomi,  Bisnis  & Manajemen, 11(2), 314–329. https://doi.org/https://doi.org/10.3
7932/j.e.v11i2.385
Indraswari,  N.  E.,  &  Rahayu,  Y.  (2021). Pengaruh  Kompetensi  Pemerintah Desa,  Partisipasi  Masyarakat  dan
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa.  Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi, 10(6), 1–15. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/ index.php/jira/article/view/3866
Lili,  M.  A.  (2019).  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan  Ekonomi  Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan
Lumar. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA), 7(1), 1–19. https://jurnal.untan.ac.id/index.php /JEDA2/article/view/28748/7567657 8566
Mamuaya,  J.  V.,  Sabijono,  H.,  &  Gamaliel,  H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa  Berdasarkan  Permendagri  No. 113  Tahun  2014  (Studi Kasus  di  Desa Adow  Kecamatan  Pinolosian  Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan). Jurnal EMBA: Riset Ekonomi, Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi, 5(2), 1020–1030.
Masni. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa pada  Desa  Dulangeya  Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.
Journal  of  Technopreneurship  on Economics and Business Review, 1(1), 14–23. https://doi.org/https://doi.org/10.3 7195/jtebr.v1i1.16
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  113,  1 (2014).
Muslih, M., & Yanti, H. (2021). Pendataan dan Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai Dana Desa Penanggulangan Covid 19 oleh  Pemerintah  Desa  Di  Kecamatan Depati  VII  Kabupaten  Kerinci.  Wajah Hukum, 5(2), 611–620. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.74 2
Oktara,  L.  P.  (2019).  Buku  Pintar  Bijak Mengelola Dana Desa (M. K. Wardaya (ed.);  1st  ed.).  Literasi  Desa  Mandiri. https://opac.perpusnas.go.id/Detail Opac.aspx?id=1240372
Orangbio,  V.  V.,  Tinangon,  J.,  &  Gerungai,  N. (2017).  Analisis  Perencanaan  dan Pertanggungjawaban APBDes
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam
Upaya  Meningkatkan  Pembangunan Desa.  Going  Concern :  Jurnal  Riset Akuntansi, 12(2), 53–60. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.173 89.2017
Ramadhan,  W.,  &  Arza,  F.  I.  (2021).  Faktor  - Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Aparatur  Desa  dalam  Implementasi Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa pada  Masa  Pandemi  Covid-19.  Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), 3(3), 672– 686. https://doi.org/https://doi.org/10.2 4036/jea.v3i3.409
Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A.
(2021). Implementasi
Kebijakan Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa  (BLT-DD)  Pada  Masa pandemi  Covid-19  di  Desa  Sea
Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi  Publik,  7(108),  78–89. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.p hp/JAP/article/view/35089
Sofitriana,  I.,  Hartati,  E.  R.,  Amalia,  N.  R.,
Mustofa, M. T. L., & Anwar, S. (2020). Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa
Dalam  Perspektif  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Polobogo , Getasan
Kabupaten  Semarang.  Intelektiva :
Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 01(08), 28–36.
Valentina,  T.  R.,  Putera,  R.  E.,  &  Safitri,  C. (2020).  Analisis  Pemanfaatan  Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima
Puluh  Kota.  Prosiding  Simposium
Nasional  Multidisiplin,  2,  124–132. https://doi.org/https://doi.org/10.3 5814/capacitarea.v1i01.1629
Walukow, M. I., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis  Perencanaan  Pengelolaan
Keuangan Desa Sesuai Dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  Di  Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Going Concern :
Jurnal Riset Akuntansi, 12(2), 266–275. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.176
16.2017
Zainal, N. H., Elvira, F., & Jafar, R. (2021). Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang,  Kec.  Mappakasunggu, Kab. Takalar. Jurnal Analisis Kebijakan  Dan  Pelayanan  Publik (JAKPP), 7(1), 30–50. https://journal.unhas.ac.id/index.ph p/jakpp/article/view/11688
Zulkifli, Z., Sandrayati, S., & Ariani, N. (2021).
Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,
Sistem  Pengendalian  Internal  Dan
Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara  Enim.  JEMBATAN  (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi), 6(1), 26–38. https://doi.org/10.54077/jembatan.v 6i1.55