Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Oktariansyah 1 , Mohammad Aryo Arifin 2 , Hilma Yunia 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang, rianbro82@univpgri-palembang.ac.id 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang, aryoarifin@univpgri-palembang.ac.id 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif  dimana  jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini berupa angka-angka dan dianalisa berdasarkan jumlah SPT tahunan orang pribadi yang menyampaikan  dan  jumlah  penerimaan  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama Palembang  Ilir  Timur,  sedangkan  sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data  sekunder  dan teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi yaitu  berupa  data jumlah  wajib  pajak orang  pribadi  yang  terdaftar  tahun  2014-2018,  jumlah  SPT  orang  pribadi  yang  melaporkan  tahun 2014-2018, realisasi penerimaan pajak tahun 2014-2018, target penerimaan pajak tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur masih kurang bila dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan  SPT,  pada  tahun  2014  sampai  dengan  2015  kurang  patuh  yaitu  dengan  persentase 61,41%  -  69,63%,  pada  tahun  2016  sampai  dengan  2017,  cukup  patuh  yaitu  dengan  persentase 89,54% ,84,96%, pada tahun 2018 kepatuhan wajib orang pribadi kembali kurang patuh karena hanya mencapai  72,03%.  Sedangkan  berdasarkan  penerimaan  pajak  orang  pribadi  dapat  disimpulkan bahwa  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  belum  bisa  memenuhi  atau  mencapai  target  yang  telah ditentukan hal ini dapat dilihat dari hasil persentase penerimaan pajak orang pribadi dari tahun 2014- 2018  hanya  tahun  2015  yang  mencapai  target  yang  telah  ditentukan  yaitu  257,65%.  Hal  ini  terjadi karena  kurangnya  kesadaran  dan  inisiatif  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  menyampaikan  SPT Tahunan dan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara.
Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Penerimaan Pajak.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  how  the  compliance  of  individual  taxpayers  with  tax  receipts  at  the Pratama  Palembang  Ilir  Timur  Tax  Service  Office.  The  method  used  in  this  study  is  a  quantitative method where the type of data used in this study is in the form of numbers and analyzed based on the number of individual annual tax returns that submit and the amount of individual tax receipts registered at  the  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur,  while  the  data  sources  used  used  is  a  secondary  data source and the data collection technique used is documentation in the form of data on the number of registered  individual  taxpayers  in  2014-2018,  the  number  of  individual  tax  returns  that  report  2014- 2018,  the  realization  of  tax  revenues  for  2014-2018, the  target  of tax revenue  2014-2018  years. The results show that the level of compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Palembang Ilir Timur is still lacking when viewed from the level of compliance of individual taxpayers in submitting SPT, in 2014 to 2015 it was less compliant with the percentage of 61.41%  - 69.63 %, in 2016 to 2017, quite obedient,  namely  with  a  percentage  of  89.54%,  84.96%,  in  2018  the  mandatory  compliance  of individuals was again less obedient because it only reached 72.03%. Meanwhile, based on individual tax  receipts,  it  can  be  concluded  that  the  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  has  not  been  able  to meet  or  achieve  the  predetermined  target,  this  can  be  seen  from  the  results  of  the  percentage  of individual  tax  revenues  from  2014-2018  only  2015  which  reached  the  predetermined  target  of  257 ,65%.  This  happens  because  of  the  lack  of  awareness  and  initiative  of  individual  taxpayers  in submitting the Annual SPT and the importance of paying taxes for the development of the country.
Keywords: Taxpayer Compliance, Individual Taxpayers, Tax Revenue.

## A. PENDAHULUAN
Pengeluaran  Negara  Indonesia  setiap  tahunnya  sangat  banyak  dan membutuhkan  dana  yang  sangat  besar  untuk  menutupi  pengeluaran  tersebut. Pengeluaran  tersebut  digunakan  untuk  berbagai  hal,  antara  lain  pembangunan infrasruktur untuk kepentingan umum, belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga  utang,  subsidi,  bantuan  sosial,  dan  belanja  lain-lain.  Di  sisi  lain,  pemerintah juga  membutuhkan  penerimaan  untuk  menutupi  seluruh  pengeluaran  negara  setiap tahunnya.
Salah  satu  sumber  penerimaan  yang  paling  potensial  ialah  dari  penerimaan pajak.  Penerimaan  pajak  dapat  berasal  dari  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPNBM), dan Bea Materai  maupun  pajak lainnya.  Untuk  meningkatkan penerimaan  pajak,  usaha  yang dilakukan  pemerintah  antara  lain  dengan  ekstenfikasi  dan  intensifikasi  penerimaan pajak.  Ekstenfikasi  ditempuh  dengan  meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  yang  aktif, sedangkan  intensifikasi  dapat  ditempuh  melalui  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.
Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan  kewajiban  pajak.  Kewajiban  perpajakan  harus  dilaksanakan  karena merupakan  suatu  tanggung  jawab  yang  harus  di  penuhi  oleh  semua  wajib  pajak. Kepatuhan  wajib  pajak  mempunyai  hubungan  dengan  penerimaan  pajak  karena apabila kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan Negara dari sektor pajak. Di suatu KPP sering sekali ditemukan permasalahan ketidak patuhan wajib pajak dan masih banyak pula wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh atau terlambat dalam mendaftarkan SPT. Ini semua dapat mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara dan  menghambat  kinerja  pajak  yang  dapat  mempengaruhi  realisasi  penerimaan pajak yang sangatlah penting.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Pengertian Pajak
Menurut Undang-undang Ketentuan Umum  Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan  bahwa  dalam  pasal  1  (satu),  pajak  merupakan  kontribusi  wajib  pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:
a. Menurut  Prof.  Dr.  P.J.A.  Adriani  (Diana,  2013:34)  pajak  adalah  iuran masyarakat  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang wajib  membayarnya  menurut  peraturan-  peraturan  umum  (undang-undang) dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran.  Umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
b. Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat (Diana, 2013:34) Pajak adalah suatu kewajiban untuk  menyerahkan  sebagian  kekayaan  Negara  karena  suatu  keadaan, kejadian,  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu.  Pungutan tersebut  bukan  sebagai  hukuman,  tetapi  menurut  peraturan-peraturan  yang ditetapkan  pemerintah  serta  dapat  dipaksakan.  Untuk  itu,  tidak  ada  jasa  balik dari  Negara  secara  langsung,  misalnya  untuk  memelihara  kesejahteraan
umum.
c. Menurut pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan  Tatacara  Perpajakan  (Diana,2013:36,  Abdul  Halim,  Icuk  Rangga  Bawono, Amin  Dara,  2014:15)  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapat  kontraprestasi  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak antara lain:
1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
3. Tidak  ada  kontraprestasi  secara  langsung  oleh  pemerintah  dalam pembayaran pajak
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pajak.

## 2. Fungsi Pajak
Menurut Diana (2013:37) ada dua macam fungsi pajak yaitu sebagai berikut:
a.  Fungsi Penerimaan (budgeter)
Sebagai  alat  (sumber)  untuk  memasukkan  uang  sebanyak-banyaknya  dalam Kas  Negara  dengan  tujuan  untuk  membiayai  pengeluaran  negara  yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.
b.  Fungsi Mengatur (regular)
Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan).

## 3. Penggolongan Pajak
Menurut  Diana  (2013:43)  pajak  dapat  di  kelompokkan  ke  dalam  golongan sebagai berikut:
a. Menurut Sifatnya
1) Pajak  Subyektif,  yaitu  pajak  yang erat  kaitannya  atau  hubungannya  dengan subyek  pajak  atau  yang  dikenakan  pajak  dan  besarnya  dipengaruhi  oleh keadaan wajib pajak.
2) Pajak objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yan menyebabkan timbulnya kewajiban membayar.
b. Menurut Pembebanannya
1). Pajak  Langsung,  yaitu  pajak  yang  langsung  dibayar  atau  dipikul  oleh  wajib pajak  yang  bersangkutan  dan  pajak  ini  langsung  dipungut  pemerintah  dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
2). Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalua ada suatu peristiwa atau  perbuatan  tertentu,  seperti  penggerakan  barang  tidak  bergerak, pembuatan  akte,  dan  lain-lain  dan  pembayar  pajak  dapat  melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak. Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.
c. Menurut Kewenangannya.
1). Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin  negara  dan  pembangunan  (APBN).  Contoh:  PPh,  PPN  dan  PPn  BM, Bea Materai.
2). Pajak  Daerah,  yaitu  pajak  yang  wewenang  pemungutannya  atau  dikelola
oleh  Pemerintah  Daerah  (baik  Pemerintah  Propinsi  maupun  Pemerintah Kabupaten/Kota)  dan  hasilnya  dipergunakan  untuk  membiayai  pengeluaran rutin  dan  pembangunan  daerah  (APBD).  Contoh:  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.

## 4. Tata Cara Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2013:4) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:
a. Stelsel Nyata ( riel stelsel )
Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  objek  (penghasilan  yang  nyata),  sehingga pemungutannya  baru  dapat  dilakukan  pada  akhir  tahun  pajak,  yakni  setelah penghasilan  yang  sesungguhnya  di  ketahui.  Stelsel  nyata  mempunyai kelebihan  atau  kebaikan  dan  kekurangan.  Kebaikan  stelsel  ini  adalah  pajak yang  dikenakan  lebih  realistis.  Sedangkan  kelemahannya  adalah  pajak  baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
b. Stelsel Anggapan ( fictieve stelsel )
Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  suatu  anggapan  yang  diatur  oleh  undang- undang.  Misalnya,  penghasilan  suatu  tahun  pajak  sudah  dapat  ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.  Sedangkan  kelemahannya  adalah  pajak  yang  harus  dibayar  tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
c. Stelsel Campuran Stelsel  ini  merupakan  kombinasi  antara  stelsel  nyata  dan  stelsel  anggapan. Pada  awal  tahun,  besarnya  pajak  dihitung  berdasarkan  suatu  anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.  Bila  besarnya  pajak  menurut  kenyataan  lebih  besar  dari  pada pajak  menurut  anggapan,  maka  wajib  pajak  harus  menambah  sebaliknya,  jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## 5. Asas Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2013:6) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
a.  Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang berasal dari dalam  maupun  dari  luar  negeri.  Asas  ini  berlaku  untuk  wajib  pajak  dalam negeri.
b.  Asas Sumber
Negara  berhak  mengenakan  pajak  atas  penghasilan  yang  bersumber  di wilayahnya tanpa memperthatikan tempat tinggal wajib pajak.
c.  Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## 6. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2013:7) sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
a. Official Assesment System
Adalah  sistem  pemungutan  yang  memberi  wewenang  kepada  pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
1)  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2)  Wajib pajak bersifat pasif.
3)  Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
b. Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
1)  Wewenang  unutuk  menentukan  besarnya  pajak  terhutang  ada  pada  wajib pajak sendiri.
2)  Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3)  Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With holding system
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memeberi wewenang pada pihak ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  wajib  pajak  bersangkutan)  untuk  menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## 7. Subjek Pajak Penghasilan
Menurut Siti Resmi (2014:75) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan  Pajak  Penghasilan.  Subjek  Pajak  akan  dikenakan  Pajak  Penghasilan apabila  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Jika  subjek  pajak  telah  memenuhi  kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008, Subjek Pajak di kelompokkan sebagai berikut: a. Orang Pribadi dan warisan yangbelum terbagi.
b. Badan, termasuk di dalamnya Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Subjek  Pajak  Penghasilan  juga  dikelompokkan  menjadi  Subjek  Pajak  dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokkan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 sebagai berikut:
1) Subjek Pajak dalam negeri adalah:
a) Orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal di Indonesia,  orang  pribadi  yang berada di  Indonesia  lebih  dari  183  (serratus  delapan  puluh  tiga)  hari  dalam  jangka waktu  12  (dua  belas)  bulan,  atau  orang  pribadi  yang  dalam  satu  tahun  pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
b) Badan  yang  didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di  Indonesia,  kecuali  unit tertentu dari badan pemerintah.
c) Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak.
2) Subjek Pajak luar negeri, adalah:
a) Orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  orang  pribadi  yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (serratus delapan puluh tiga) hari dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan  di  Indonesia,  yang  menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
b) Orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  orang  pribadi  yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan,  dan  badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak bertempat  kedudukan  di  Indonesia,  yang  dapat  menerima  atau  memperoleh penghasilan  dari  Indonesia  tidak  dari  menjalankan  usaha  atau  melakukan kegiatan melalui bentuk uasaha tetap di Indonesia.

## 8. Objek Pajak Penghasilan
Menurut  Siti  Resmi  (2014:80)  Objek  Pajak  Penghasilan  merupakan  segala sesuatu  (barang,  jasa,  atau  kegiatan),  yang  dikenakan  pajak.  Objek  Pajak Penghasilan  adalah  pengahasilan,  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1)  UUNo.36  Tahun  2008,  penghasilan  yang  termasuk Objek Pajak adalah:
a.  penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium,  komisi,  bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
b.  hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c.  laba usaha;
d.  keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
e.  penerimaan  kembali  pembayaran  pajak  yang  telah  dibebankan  sebagai  biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f.  bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g.  dividen,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  termasuk  dividen  dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h.  royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i.  sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j.  penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k.  keuntungan karena pembebasan utang;
l.  keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m.  selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n.  premi asuransi;
o.  iuran  yang  diterima  atau  diperoleh  perkumpulan  dari  anggota  yang  terdiri  dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p.  tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q.  penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r.  imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  dan  surplus  Bank Indonesia.

## 9. Wajib Pajak
Pengertian  Wajib  Pajak  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan  adalah:  “Wajib  Pajak  adalah orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak  dan  pemungut pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan. Wajib  pajak  bisa  berupa  wajib  pajak  orang  pribadi atau wajib pajak badan.
a. Wajib pajak orang pribadi
Wajib  pajak  orang  pribadi  adalah  setiap  orang  pribadi  yang  memiliki penghasilan  di  atas  penghasilan  tidak  kena  pajak.  Di  Indonesia,  setiap  orang wajib  mendaftarkan  diri  dan  mempunyai  nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
b. Wajib pajak badan
Wajib  pajak  badan  yang  memiliki  kewajiban  perpajakan  sebagai  pembayar pajak,  pemotong  atau  pemungut  pajak,  termasuk  bentuk  usaha  tetap  dan kontraktor atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.
Pengertian diatas menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  wajib  mendaftarkan  diri  pada  Kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kedudukan Wajib Pajak.

## 10.  Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Komarawati  dan  Mukhtaruddin  (2012:38)  Kepatuhan  Wajib  Pajak merupakan  kesadaran  Wajib  Pajak  mengenai  kewajibannya  dalam  hal  perpajakan. Kesadaran  adalah  faktor  yang  berasal  dari  kemauan  dan  perubahan  sikap  Wajib Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dan  hak  pajaknya.  Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal, jadi Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib  Pajak  yang  mengisi  dengan  jujur,  baik  dan  benar  SPT  tersebut  sesuai Undang-undang  dan  menyampaikannya  ke  kantor  Pelayanan  Pajak  sebelum  batas waktu yang di tentukan.
Wajib Pajak Patuh menurut Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-550/PJ/2000 yang  telah  diubah  dengan  Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  KEP-213/PJ/2003. Keputusan  Nomor  KEP-550  merupakan  tindak  lajut  dari  Keputusan  Mentrti Keuangan  Nomor  554/KMK.04/2000  tentang  kriteria  Wajib  Pajak  yang  dapat diberikan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak  yang  telah  juga diubah  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  235/KMK.03/2003,  adalah sebagai berikut:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan dalam dua tahun terakhir;
2. Dalam  tahun  terakhir  penyampaian  SPT  masa  yang  terlambat  tidak  lebih  dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT  masa  yang  terlambat  dimaksud  telah  disampaikan  tidak  lewat  dari  batas waktu penyampaian SPT Masa-masa pajak berikutnya:
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak  yang  telah  memperoleh  izin  mengangsur  atau  menunda  pembayaran pajak,  tidak  termasuk  tunggakan  pajak  sehubungan  dengan  Surat  Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
5. Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, dan
6. Dalam  hal  laporan  keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  BPKP,  harus dengan  pendapat  wajar  tanpa  pengeculian  atau  dengan  pendapat  wajar dengan  pengecualian  sepanajang  pengecualian  tersebut  tidak  mempengaruhi laba rugi fiskal.
Kepatuhan  dapat  terwujud  dengan  penyuluhan,  pelayanan,  dan  penegakkan hukum  yang  dapat  berupa  pemeriksaan,  penyidikan,  dan  penagihan  dengan menempatkan Wajib Pajak sebagai subjek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya.
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksdu dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
Kadang  Wajib  Pajak  memang  sengaja  menghindari  kewajiban  perpajakannya dengan  tidak  mendaftarkan  SPT  kepada  KPP  bahkan  masih  banyak  Wajib  Pajak yang melalaikan pajaknya dan Wajib Pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat pada  KPP  sehingga  SPT  yang  di  kirimkan  tidak  diterima  oleh  Wajib  Pajak  yang bersangkutan.  Wajib  Pajak  patuh  menurut  Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor KEP550/PJ/2000 adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  235/KMK.03/2013  Tentang  kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Jadi  bisa  disimpulkan  bahwa  kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  suatu  keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiabn perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakan pemeriksaan,  investigasi  seksama  atupun  ancaman  dan  penerapan  saksi  hukum maupun administrasi.

## 11.  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
Menurut  Diana  (2013:190)  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  adalah  surat yang  oleh  Wajib  Pajak  digunakan  untuk  melaporkan  perhitungan  dan  pembayaran pajak,  objek  pajak,  atau  bukan  objek  pajak  atau  harta  dan  kewajiban  menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 12.  Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
Menurut Diana (2013:193) ada beberapa fungsi Surat Pemberitahuan yaitu:
a. Bagi Wajib Pajak Fungsi  SPT  adalah  sebagai  sarana  untuk  melaporkan  dan  mempertanggung jawabkan  perhitungan  jumlah  pajak  yang  sebenarnya  terutang  dan  untuk melaporkan tentang:
1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dana tau bukan objek pajak.
3) Harta dan kewajiban.
4) Pembayaran  dari  pemotong  atau  pemungut  tentang  pemotongan  atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
b. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Fungsi  SPT  adalah  sebagai  sarana  untuk  melaporkan  dan  mempertanggung jawabkan  perhitungan  jumlah  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
1) Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
2) Pembayaran  atau  pelunasan  pajak  yang  telah  dilaksanakan  sendiri  oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang  ditentukan  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  pajak  yang berlaku.

## c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak
Fungsi  SPT  adalah  sebagai  sarana  untuk  melaporkan  dan  mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan seterusnya.

## 13.  Batas Waktu Penyampaian SPT
Menurut  Diana  (2013:199)  adapun  batas  waktu  penyampaian  SPT  adalah sebagai berikut:
a. SPT Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT  Masa  PPh  Pasal  22,  PPN  dan  PPnBM  yang  dipungut  oleh  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  yaitu  secara  mingguan  paling  lama  pada  hari  kerja terakhir  minggu  berikutnya,  dan  SPT  Masa  PPh  Pasal  22,  PPN  dan  PPnBM yang  dipungut  oleh  Bendahara  paling  lama  14  hari  setelah  Masa  Pajak berakhir.
b. SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  orang  pribadi,  paling  lama  3 (tiga)  bulan  setelah  akhir  Tahun  Pajak,  sedangkan  untuk  SPT  Tahunan  Pajak Penghasilan  Wajib  Pajak  badan,  paling  lama  4  (empat)  bulan  setelah  akhir Tahun Pajak.

## 14.  Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT
Menurut Diana (2013:204) SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai  dengan batas  waktu  yang  ditentukan,  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa denda:
a. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu; b. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta;
c.  SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
d. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.
Bagi Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi  isinya  tidak  benar  atau  tidak  lengkap  dan  dapat  merugikan  negara  yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak kurang dibayar.
Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan  SPT  atau  menyampaikan  SPT  tetapi  isinya  tidak  benar  atau  tidak lengkap  sehinnga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara  dan perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  setelah  perbuatan  pertama  kali,  didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tidak  menyampaikan  SPT  atau menyampaikan  SPT  tetapi  isinya  tidak  benar  atau  tidak  lengkap  dan  dapat merugikan  negara,  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pendapatan  negara dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau  kurang  dibayar  dan  paling  banyak  4  (empat)  kali  jumlah  pajak  terutang  yang tidak atau kurang bayar.

## 15.  Nomor Pokok Wajib Pajak.
Pengertian  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  sebagaimana  yang  tertera  dalam Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara
Perpajakan  Pasal  1  Ayat  (6)  adalah  “Nomor  Pokok Wajib  Pajak  merupakan  nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas dan sarana dalam administrasi perpajakan  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya.”  Selanjutnya dalam penjelasan UU KUP Pasal 2 Ayat (1) NPWP memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
b. Untuk  menjaga  ketertiban  dalam  pembayaran  pajak  dan  pengawasan administrasi perpajakan.
Wajib  pajak  yang  memiliki  NPWP  adalah  wajib  pajak  yang  telah  memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, yang mendaftarkan dirinya pada Kantor Pelayanan Pajak  setempat  untuk  mendapatkan  NPWP.  Apabila  wajib  pajak  tersebut  tidak mendaftarkan  dirinya,  maka  akan  diterbitkan  NPWP  secara  jabatan  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  setempat,  sesuai  dengan  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan  dan  undang-undang  yang  berlaku.  NPWP  dipergunakan  ketika  wajib pajak tersebut mengisi SPT pajak terhutangnya.

## 16.  Penerimaan Pajak.
Penerimaan  pajak  adalah  penghasilan  yang  diperoleh  pemerintah  yang bersumber dari pajak rakyat. Menurut Mardiasmo (2013:155) ada beberapa sumber penerimaan pajak sebagai berikut:

## a. Pajak Penghasilan (PPh)
Menurut  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  mengatur  pengenaan  pajak penghasilan  terhadap  objek  pajak  berkenaan  dengan  penghasilan  yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-undang PPh menganut asas materil artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Berdasarkan  Undang-undang  yang  mengatur  mengenai  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPn)  Dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  (PPn  BM)  adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  sebagaimana  telah beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  2009. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.
c. Bea Materai Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985  atau  disebut  juga  Undang-undang  Bea  Materai.  Undang-undang  ini berlaku  sejak  tanggal  1  Januari  1986.  Selain  itu  untuk  mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana  telah  dirubah  dengan  peraturan  pemerintah  No  24  Tahun  2000 tentang  Perubahan  Tarif  Bea  Materai  dan  besarnya  batas  pengenaan  harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dari Undang-undang tersebut pengertian Bea Materai adalah pajak atas dokumen.
d. Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan  Undang-undang  No  12  Tahun  1985  mengenai  Pajak  bumi  dan bangunan  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang-undang  No  12  Tahun 1994  bahwa  Bumi  adalah  permukaan  bumi  dan  tubuh  bumi  yang  ada  di bawahnya  sedangkan  bangunan  adalah  konsrtuksi  teknik  yang  ditanam  atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.
e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sesuai  dengan  pasal  33  ayat  (3)  Undang-undang  dasar  1945,  bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Tanah  sebagai bagian  dari  bumi  yang  dikarunia  tuhan  yang  maha  esa,  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  dan  lahan  usaha.  Sedangkan  bangunan  juga  memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya.
Jadi  bisa  disimpulkan  bahwa  Penerimaan  Pajak  adalah  penghasilan  yang  diperoleh dari  pemerintah  yang  bersumber  dari  objek  pajak  seperti  Pajak  Penghasilan  (PPh), Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPn),  Bea  Materai,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  serta  dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang sesuai undang-undang.

## C. METODE PENELITIAN
Menurut  Sugiyono  (2016:13)  penelitian  kuantitatif  adalah  metode  penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau  sampel  tertentu,  teknik  pengambilan  sampel  pada  umumnya  dilakukan  secara random,  pengumpulan  data  menggunakan  instrument  penelitian,  analisis  data bersifat  kuantitatif/statistic  dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah ditetapkan.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dimana jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  angka-angka  dan  dianalisa berdasarkan  jumlah  SPT  tahunan  Orang  Pribadi  yang  menyampaikan  dan  jumlah penerimaan  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2014-2018.

## Variabel Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2014:38)  variable  penelitian  adalah  sesuatu  atribut  atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel, yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak.

## Definisi Operasional Variabel
TABEL DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL Variabel Definisi Indikator Kepatuhan Wajib  Pajak Orang Pribadi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi adalah  kesadaran Wajib  Pajak  mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran  adalah  faktor  yang  berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak pajaknya. (Komarawati dan Mukhtaruddin: 2012:38) Jumlah  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT  tahun  2014- 2018 Penerimaan Pajak  Orang Pribadi Penerimaan  Pajak  adalah  penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. (Mardiasmo: 2013:155) Jumlah Penerimaan  Pajak Orang Pribadi tahun 2014-2018

## Populasi dan Sampel

## 1. Populasi
Menurut  Sujarweni  (2014:65)  populasi  adalah  keseluruhan  jumlah  yang  terdiri atas  obyek  atau  subyek  yang  mempunyai  karakteristik  dan  kualitas  tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  wajib  pajak  orang  pribadi  yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.
2. Sampel Menurut Sujarweni (2014:65) sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  SPT  tahunan  Orang  Pribadi  yang menyampaikan  dan  jumlah  penerimaan  pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2014-2018.

## Sumber Data
Menurut  Sugiyono  (2014:46)  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.
1. Data Primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara)
2. Data  Sekunder  adalah  sumber  yang  di  peroleh  dari  penelitian  secara  tidak langsung dari melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

## Teknik Pengumpulan Data
Berikut  ini  jenis-jenis  teknik  pengumpulan  data  menurut  Sugiyono  (2014:240) yaitu:
1. Studi Pustaka Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang berhubungan dengan  masalah  yang  diteliti.  Dilakukan  dengan  membaca,  menelaah,  dan meneliti jurnal-jurnal, majalah, buku, dan literatur-literatur lainnya berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi Dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa berbentuk tulisan, yang berupa catatan biografi, cerita, peraturan dan kebijakan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Menurut  Sugiyono  (2014:147)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang digunakan  untuk  menganalisa  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana  adanya tanpa  bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
Pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  deskriptif dengan  tujuan  untuk  menggambarkan,  mendeskripsikan  serta  menganalisis  hasil olahan data terkait dengan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
Adapun  pengukuran  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  penelitian  ini  yaitu perbandingan  antara  jumlah  penyampaian  SPT  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan
jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar.  Dalam  Surat  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  SE-18/PJ.22/2006  terdapat  tata  cara  perhitungan  tingkat  kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:
Adapun  pengukuran  penerimaan  pajak  yaitu  perbandingan  antara  realisasi penerimaan  pajak  dengan  target  penerimaan.  Menurut  John  Hutagoal  (2008:325) perhitungan rasio penerimaan pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

## D. HASIL PENELITIAN

## 1. Potensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Penulis mengambil data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang diambil berdasarkan permasalahan. Data-data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur adalah sebagai berikut:
1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar tahun (2014-2018)
2. Jumlah SPT Orang Pribadi yang menyampaikan tahun (2014-2018)
3. Realisasi penerimaan pajak tahun (2014-2018)
4. Target penerimaan pajak tahun (2014-2018)
5. Tugas-tugas pokok, subbagian dan lain-lain.
Berikut ini berdasarkan pada tabel Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dan jumlah  SPT  tahunan  yang  disampaikan  pada  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur tahun 2014-2018 yaitu:

## TABEL WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERDAFTAR DAN SPT YANG MENYAMPAIKAN PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR TAHUN
2014-2018 No  Tahun Jumlah WPOP Jumlah WPOP yang Wajib Menyampaikan SPT Jumlah OP yang Menyampaikan SPT Tahunan 1 2014 130.604 79.529 48.839 2 2015 138.751 77.936 54.264 3 2016 147.940 59.771 53.516 4 2017 156.145 64.997 55.223 5 2018 166.794 72.777 52.419
Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur (2019)
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang terdaftar  pada  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya,  namun  tidak  semua  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  menyampaikan  SPT. Pada tahun 2014 orang pribadi yang menyampaikan hanya 48.839, sedangkan yang wajib menyampaikan SPT adalah berjumlah 79.529. Pada tahun 2015 orang pribadi yang menyampaikan SPT hanya 54.264, sedangkan yang wajib menyampaikan SPT berjumlah  77.936.  Pada  tahun 2016  orang  pribadi  yang  menyampaikan  SPT  hanya 53.516,  sedangkan  yang  wajib  menyampaikan  SPT  berjumlah  59.771.  Pada  tahun 2017  orang  pribadi  yang  menyampaikan  SPT  hanya  55.223,  sedangkan  yang  wajib
Tingkat Kepatuhan (%) =

## Jumlah Penyampaian SPT
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT
Penerimaan Pajak OP (%)  = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛
menyampaikan  SPT  berjumlah  64.997.  Pada  tahun  2018  orang  pribadi  yang menyampaikan  SPT  hanya  52.419,  sedangkan  yang  wajib  menyampaikan  SPT berjumlah 72.777.

## 2. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berikut  ini  adalah  perhitungan  persentase  peningkatan  atau  penurunan  Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

## TABEL PERSENTASE PENINGKATAN/PENURUNAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR
TAHUN 2014-2018 Tahun Jumlah  Wajib Pajak Orang Pribadi (a) Wajib  Pajak  Orang Pribadi Tahun Sebelumnya (b) Peningkatan atau Penurunan (c) Persentase Peningkatan atau Penurunan (c/b) 2014 130.604 - - - 2015 138.751 130.604 8.147 6,23% 2016 147.940 138.751 9.189 6,62% 2017 156.145 147.940 8.205 5,54% 2018 166.794 156.145 10.649 6,81%
Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur, data di olah (2019)
Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Orang  Pribadi  sebesar  130.604  Wajib  Pajak.  Pada  tahun  2015  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  lebih  besar  dari  tahun  sebelumnya  dan  meningkat  sebesar  8.147  dengan persentase  6,23%.  Pada  tahun  2016  jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebesar 147.940  lebih  besar  dari  tahun  2015  dan  meningkat  sebesar  9.189  dengan persentase  6,62%.  Pada  tahun  2017  jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebesar 156.145 lebih besar dari tahun 2016 dan mengalami penurunan Wajib Pajak Orang Pribadi  sebesar  8.205  dengan  persentase  5,54%.  Pada  tahun  2018  jumlah  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  sebesar  166.794  lebih  besar  dari  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi tahun  2017  sebesar  156.145  dengan  peningkatan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi sebesar 10.649 dengan persentase peningkatan 6,81%.
Sedangkan untuk melihat perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tabel persentase  peningkatan/penurunan  menyampaikan  SPT  tahunan  Orang  Pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur yaitu:

## TABEL PERSENTASE PENINGKATAN/PENURUNAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR TAHUN 2014-2018
Tahun SPT Tahunan (a) SPT  tahun sebelumnya (b) Peningkatan atau penurunan (c) Persentase peningkatan  atau penurunan (c/b) 2014 48.839 - - - 2015 54.264 48.839 5.425 11,10% 2016 53.516 54.264 748 1,37% 2017 55.223 53.516 1.707 3,18% 2018 52.419 55.223 2.804 5,07%
Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur, data di olah (2019)
Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 SPT Tahunan pajak Orang Pribadi yang menyampaikan sebesar 48.839. Pada tahun 2015 SPT Tahunan pajak Orang Pribadi yang menyampaikan lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 54.264  dengan  mengalami  peningkatan  sebesar  5.425 dengan  persentase  11,10%. Pada  tahun  2016  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  menyampaikan sebesar  53.516  lebih  kecil  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  54.264  dengan mengalami  penurunan  sebesar  748  dengan  persentase  1,37%.  Pada  tahun  2017 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan sebesar 55.223 lebih besar  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  53.516  dengan  mengalami  peningkatan sebesar  1.707  dengan  persentase  3,18%.  Pada  tahun  2018  SPT  Tahunan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  menyampaikan  sebesar  52.419  lebih  kecil  dari  tahun sebelumnya  sebesar  55.223  dengan  mengalami  penurunan  sebesar  2.804  dengan persentase 5,07%%.

## TABEL REALISASI DAN TARGET PENERIMAAN PAJAK ORANG PRIBADI
TAHUN 2014-2018 No Tahun Target Penerimaan Pajak Orang Pribadi (a) Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi (b) 1 2014 23.595.929.998 23.574.536.607 2 2015 21.785.671.003 56.131.481.474 3 2016 102.578.879.191 23.773.548.146 4 2017 135.533.664.000 29.580.821.485 5 2018 139.430.981.000 43.450.666.060

## Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur (2019)
Pada  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2014  realisasi  penerimaan pajak  orang  pribadi  sebesar  Rp.23.574.536.607  tidak  melebihi  target  penerimaan sebesar  Rp.23.595.929.998.  Namun  pada  tahun  2015  realisasi  penerimaan  pajak orang  pribadi  melebihi  target  penerimaan  sebesar  Rp.21  785.671.003.  Pada  tahun 2016  realisasi  penerimaan  pajak  orang  pribadi  sebesar  Rp.23.773.548.146  tidak melebihi target penerimaan sebesar Rp.102.578.879.191. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan  pajak  orang  pribadi  sebesar  Rp.29.580.821.485  tidak  melebihi  target penerimaan  sebesar  Rp.135.533.664.000.  Pada  tahun  2018  realisasi  penerimaan pajak  orang  pribadi  sebesar  Rp.43.450.666.060  tidak  melebihi  target  penerimaan sebesar Rp.139.430.981.000.
Berikut ini adalah tabel perhitungan persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan rumus:
Tingkat Kepatuhan (%) = Jumlah Penyampaian SPT Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT

## TABEL PERHITUNGAN PERSENTASE TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR
TAHUN 2014-2018 Tahun Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT (a) SPT Tahunan OP yang Mrnyampaikan (b) Tingkat Kepatuhan % (b/a x 100%) Kepatuhan WP OP (d) 2014 79.529 48.839 61,41% Kurang Patuh 2015 77.936 54.264 69,63% Kurang Patuh 2016 59.771 53.516 89,54% Cukup Patuh 2017 64.997 55.223 84,96% Cukup Patuh 2018 72.777 52.419 72,03% Kurang Patuh

## Sumber: Data Olahan 2019
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2014  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  kurang  patuh  yaitu  mencapai  61,41%.  Pada tahun  2015  tingkat  kepatuhan  mengalami  kenaikan  8,22%  yaitu  dari  tahun  2014 61,41%  menjadi  69,63%  tetapi  masih  dalam  kriteria  kurang  patuh  karena  hanya mencapai  69,63%.  Pada  tahun  2016  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi mengalami kenaikan sebesar 19,91% yaitu dari tahun 2015 sebesar 69,63% menjadi 89,54% sehingga termasuk kriteria cukup patuh. Pada tahun 2017 tingkat kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  mengalami  penurunan  sebesar  4,58%  yaitu  dari  tahun 2016  sebesar  89,54%  menjadi  84,96%  termasuk  kriteria  cukup  patuh.  Pada  tahun 2018  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  mengalami  penurunan  sebesar 12,93%  yaitu  dari  tahun  2017  84,96%  menjadi  72.03%  termasuk  kriteria  kurang patuh.
Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Rasio Kepatuhan Wajib Pajak >100 >100 Sangat Patuh 90-100 90-100 Patuh 80-90 80-90 Cukup Patuh 60-80 60-80 Kurang Patuh <60 <60 Tidak Patuh
Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur 2019

## 3. Analisis Penerimaan Pajak
Berikut  ini  adalah  tabel  perhitungan  persentase  realisasi  penerimaan  Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan rumus sebagai brikut:
Penerimaan Pajak OP (%)  = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛

## TABEL PERHITUNGAN PERSENTASE PENERIMAAN PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR TAHUN 2014-2018
No Tahun Target Penerimaan Pajak Orang Pribadi (a) Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi (b) Penerimaan Pajak Orang Pribadi (b/a x 100%) 1 2014 23.595.929.998 23.574.536.607 99,90% 2 2015 21.785.671.003 56.131.481.474 257,65% 3 2016 102.578.879.191 23.773.548.146 23,17% 4 2017 135.533.664.000 29.580.821.485 21,87% 5 2018 139.430.981.000 43.450.666.060 31,16%

## Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur (2019)
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  target  penerimaan  pada  tahun 2014  sebesar  Rp.23.595.929.998  hampir  terealisasi  dengan  tingkat  penerimaan pajak  mencapai  99,90%  yaitu  sebesar  Rp.23.574.536.607.  Pada  tahun  2015  target penerimaan  sebesar  Rp.21.785.671.003  sudah  terealisasi  dengan  baik  karena tingkat  penerimaan  pajak  mencapai  257,65%  yaitu  sebesar  Rp.56.131.481.474, namun  pada  tahun  2016  target  penerimaan  tidak  terealisasi  karena  tingkat penerimaan pajak hanya mencapai 23,17% belum mencapai target yang seharusnya sebesar  Rp.102.578.879.191,  namun  hanya  diterima  sebesar  Rp.23.773.548.146. Pada  tahun  2017  target  penerimaan  tidak  terealisasi  karena  tingkat  penerimaan pajak hanya 21,87% belum  mencapai target sebesar Rp.135.533.664.000 dan yang diterima  hanya  sebesar  Rp.29.580.821.485.  Pada  tahun  2018  target  penerimaan juga tidak terealisasi karena tingkat penerimaan pajak hanya 31,16% dan target yang ingin  dicapai  sebesar  Rp.139.430.981.000  namun  yang  diterima  hanya Rp.43.540.666.060.

## E. PEMBAHASAN
Hasil analisis yang telah dilakukan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan  penerimaan  pajak  orang  pribadi  menunjukkan  hasil  bahwa  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tinggi tidak menjamin tingkat penerimaan pajak  meningkat  seperti  yang  kita  lihat  dari  hasil  perhitungan  persentase  antara tingkat perhitungan kepatuhan dengan penerimaan pajak pada tahun 2016 dan 2017 dengan  tingkat  kepatuhan  yang  tinggi  tidak  menjamin  meningkatnya  penerimaan pajak  pada  tahun  tersebut  karena  tidak  mencapai  target  penerimaan  yang  telah ditentukan, hal ini terjadi karena wajib pajak orang pribadi hanya menyampaikan SPT tahunannya  saja  tetapi  tidak  melakukan  kewajiban  mereka  untuk  membayar  pajak terhutangnya  sehingga  bisa  mengakibatkan  penerimaan  pajak  tidak  meningkat  dan tidak mencapai target yang telah ditentukan.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rina  dan Mukhtaruddin (2012) dengan hasil yaitu menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama lahat masih rendah/kurang baik.
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diperoleh keterangan bahwa terdapat hal-hal yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
yang  dapat  mengakibatkan  rendahnya  penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama Palembang Ilir Timur.
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Terhadap  Penerimaan  Pajak  di  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  dari  sisi  Wajib Pajak.  Kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  menyampaikan  SPT  tahunan. Penyebab  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  juga  terkait  karena  wajib  pajak  tidak tahu  kewajiban  yang  harus  mereka  penuhi  setelah  memperoleh  NPWP.  Selain  itu, wajib pajak juga kurang mengerti arti penting pajak sehingga wajib pajak malas untuk melakukan  pembayaran  pajak.  Kurang  inisiatif  dari  wajib  pajak.  Salah  satu  usaha KPP Pratama Palembang Ilir Timur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mangadakan sosialisasi kepada wajib pajak, akan tetapi ajib di KPP Pratama Palembang Ilir Timur kurang inisiatif.

## F.   KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
a) Dari  kewajiban  perpajakan  wajib  pajak  orang  pribadi  terhadap  penerimaan pajak  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  dengan  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  masih  kurang  dalam menyampaikan SPT Tahunan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2014  sampai  dengan  2015  kurang  patuh  yaitu  dengan  persentase  61,41%  - 69,63%,  pada  tahun  2016  sampai  dengan  2017,  cukup  patuh  yaitu  dengan persentase  89,54%  ,84,96%,  pada  tahun  2018  kepatuhan  wajib  orang  pribadi kembali  kurang  patuh  karena  hanya  mencapai  72,03%.  Sedangkan berdasarkan  target  penerimaan  pajak  orang  pribadi  dapat  disimpulkan  bahwa KKP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  belum  mampu  memenuhi  atau  mencapai target  penerimaan  pajak  yang  telah  ditentukan  hal  ini  dapat  kita  lihat  pada tahun  2014-2018  meningkat  namun  tidak  rasional  karena  pada  tahun  2015 mengalami  penurunan  mencapai  7,67%  dari tahun  2016  sampai  dengan  2018 mengalami  kenaikan  mencapai  370,85%,  32,13%,  2,87%.  Menurut  realisasi penerimaan  pajak  orang  pribadi  dari  tahun  2014-2018  hanya  satu  tahun  yang mencapai target penerimaan yaitu tahun 2015 dengan persentase 257,65%.
b) Berdasarkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Terhadap  Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Palembang  Ilir  Timur  dari  sisi  wajib  pajak  yaitu  kurangnya  kesadaran  wajib pajak  dalam  menyampaikan  SPT  tahunan,  kurangnya  inisiatif  dari  wajib  pajak untuk membayar pajak.
c) Berdasarkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Terhadap  Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Palembang Ilir Timur dari sisi KPP Pratama Palembang Ilir Timur yaitu jaringan komputer,  sosialisasi  tidak  tepat  sasaran,  Birokrasi  yang  panjang,  lokasi pembayaran, sanksi kurang tegas.

## 2) Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sehubungan dengan penelitian ini adalah:
a) Salah  satu  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Palembang Ilir Timur dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah rendahnya kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaporkan  dan  menyampaikan SPT-nya,  serta  dalam  membayar  pajak.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  KPP Pratama  Palembang  Ilir  Timur  dapat  melakukan  sosialisasi  mengenai  manfaat dan pentingnya membayar pajak bagi pemerintah dan masyarakat sendiri.
b) Dalam  upaya  meningkatkan  penerimaan  pajak  KPP  Pratama  Palembang  Ilir Timur  dapat  menerapkan  sanksi  tegas  dan  berat  bagi  wajib  pajak  yang  tidak melunasi pajak terhutangnya atau tidak jujur dalam mengisi SPT-nya.
c) KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  dapat  memberikan  penghargaan  kepada wajib  pajak  yang  patuh  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini dapat  memeberikan  pengaruh  baik  pada  wajib  pajak  lain  dan  meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jenderal  Pajak,  2007,  Panduan  Hak  dan  Kewajiban Wajib  Pajak.  Jakarta (www.Pajak.go.id)
Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-18/PJ.22/2006,  Tata  Cara  Perhitungan  Key Performance Indicator Kepatuhan Wajib Pajak.
Hutagaol, John. 2008. Perpajakan: Isu isu Kontemporer , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Komarawati,  Dewi  Rina  dan  Mukhtaruddin.  2012. Analisis  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat. Jurnal infestasi Vol.8. No.1 Juni 2012. Hal 33-34.
Mardiasmo, 2013. Perpajakan. Edisi Revisi 2013. Andi. Yogyakarta.
Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat
Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Perubahan Ke Empat  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Sugiyono,  2014. Metode  Penelitian  Pendekatan  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D , Alfabeta, Bandung.
Sugiyono,  2016. Metode  Penelitian  Pendekatan  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D, Alfabeta, Bandung.
Sujarweni,  V.Wiranata.  2014 .  Metode  Penelitian  Lengkap  Praktis  dan  Mudah Dipahami. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
Sari,  Diana.  2013 .  Konsep  Dasar  Perpajakan. Cetakan  Kesatu.  PT  Raja  Grafindo Persada.