……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BATU BELAH KECAMATAN SIANTAN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Oleh
Yogi Saputra 1 , Salihi 2 , Afriyadi 3 1,2,3 Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang Email: 1 yogiporba355@gmail.com , 2 salihi@stie-pembangunan.ac.id ,
3 afriyadiardi@gmail.com

## Abstract
Village fund allocations in Batu Belah Village, East Siantan District, Anambas Islands Regency, especially in 2021 including planning, implementation, reporting and accountability indicators. In this study, the authors used qualitative research. The results of this study showed that the village government  has  implemented  transparency  and  accountability,  this  can  be  seen  from  the  three indicators  of  planning,  implementation,  reporting  and  accountability  of  Village  Fund management.  It's  just that, there are several  obstacles related to  implementation  in  the field  of development, one of the obstacles encountered is uncertain weather, delays in raw materials sent from  outside  the  village  and  constraints  on  administering  village  officials,  butnot  fatally interfering  with  the  performance  of  the  Batu  Belah  village  government,  Siantan  District  East Anambas Islands Regency.
Keywords:  Accountability,  Village  Fund  Management,  Planning,  Implementation,  Reporting and Accountability

## PENDAHULUAN
“Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  dan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  tahun  2014 tentang  desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  serta  mengurus urusan  pemerintah,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul  atau  hak  tradisonal  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Maka untuk  itulah  pemerintah  pusat  membuat  dan mengeluarkan  kebijakan  dengan  membentuk Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sebagai  sarana perwujudan dan desentralisasi keuangan menuju  desa  yang  mandiri  serta  maju. Akuntabilitas  pada  pemerintah  desa  sebagai bentuk kapasitas untuk mewujudkan tanggungjawab  terkait  berbagai  kegiatan  yang akan atau yang sudah dilakukan sebagai upaya pemerintah  desa  dengan  memberikan  laporan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil pemantauan Indonesian Corruption
Watch (ICW), menemukan  bahwa  kasus  penindakan  korupsi oleh  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  paling banyak  terjadi  di  sektor  anggaran  Dana  Desa, yakni  sebanyak  154  kasus  pada  tahun  2021. Dalam  Undang-Undang  No  6  tahun  2014 tentang desa menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah  untuk  membangun  desa  bertujuan agar  desa  menjadi  mandiri  dan  demokratis sehingga  sanggup  dan  mampu  membawa harapanharapan  baru  bagi  masyarakat  desa. Namun  demikian,  tidak  sedikit  masyarakat yang  mengkhawatirkan  tentang  pengelolaan dana  desa,  kurangnya  pengawasan  terhadap perangkat desa dan belum kritisnya masyarakat atas  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  sehingga  bentuk pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat desa tidak dapat maksimal. Pembangunan desa diwujudkan dengan menganggarkan Dana Desa dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Dana  yang  dianggarkan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
dharapkan dapat digunakan
dalam membanguna  desa  dari  hal  pembangunan sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.
Pada tahun 2015 sejak adanya Dana Desa, kehadiran  Dana  Desa  bisa  dirasakan  dan dinikmati desa Batu Belah. Beberapa pelaksanaan  pembangunan  didesa  ini  mulai dirasakan oleh masyarakat terutama dibidang 7 pembangunan infrastruktur pedesaan serta pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan.  Arah  dari  pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan efisien guna mencapai tujuan ialah dengan melibatkan secara  langsung  masyarakat  dan  pemerintah desa  yang  memang  memiliki  kebijakan  yang lebih reaktif memberikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat  desa  serta  mampu  memanfaatkan potensi  yang  dimiliki  desa  Batu  Belah Kecamatan Siantan
Timur
Kabupaten Kepulauan  Anambas.  Meskipun  demikan, adanya  beberapa  kelemahan  yang  ada  ketika Dana  Desa  dimanfaatkan  untuk  kepentingan pemberdayaan,  kelemahan-kelemahan  yang muncul  akan  menimbulkan  masalah  seperti penyelewengan  Dana  Desa,  pemberdayaan yang tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan  sebelumnya.  Dari  pengelolaan keuangan  Dana  Desa  yang  baik,  desa  Batu Belah memiliki Bumdes Tujuh Kunci dan telah memberikan banyak kontribusi untuk masyarakat  desa  Batu  Belah  dan  telah  banyak mendapatkan  penghargaan  yang  diberikan langsung  oleh  Menteri  Desa  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Mendes PDTT).
Berdasarkan  fenomena  diatas,  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  di  desa  Batu  Belah  Kecamatan
Siantan
Timur
Kabupaten
Kepulauan
Anambas.

## LANDASAN TEORI Teori Agensi
Teori  agensi  merupakan  konsep  yang memaparkan hubungan antara manager (agent) dengan pemilik (principals). Pihak pemilik atau (principals) yang dimaksud merupakan warga, sedangkan manager (agent) adalah pemerintahan  desa  seperti  Kepala  Desa  dan pemerintahan desa lainya.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  kewajiaban pihak  pemegang  amanah  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menjajikan,  melaporkan dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  yang  memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

## Desa
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusah  pemerintah,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul  dan  atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dana Desa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan  dalam  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  yang  dituju  dan diperuntukan  untuk  Desa  yang  ditransfer melalui  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Dearah (APBD)  dan  digunakan  serta  dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  adalah  bagian  dari dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang diterima oleh daerah atau kabupaten untuk desa  paling  sedikit  10%  yang  pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
(APBDes)  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi Khusus (DAK).
Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan
desa.
Pemerintah  desa  menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang  mengacu  ke  perencanan  pembangunan Kabupaten atau kota.perencanaan pembangunan desa mencakup Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa) yang disusun secara berjangka  dan  disahkan  serta  ditetapkan melalui peraturan desa. Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Keuangan desa
merupakan  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan untuk  menyampaikan  hal-hal  yang  berkaitan dengan  yang  telah  dilakukan  selama  satu periode waktu tertentu sebagai bentuk pelaksanaan  tanggungjawab  atas  tugas  dan kewenangan yang telah ditetapkan.
Asas Pengelolaan keuangan Desa
Asas  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, antara lain:  Transparan,  Akuntabel,  Partisipatif  serta Tertib dan disiplin anggaran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Studi  Kasus.  Dalam  penelitian  ini  jenis  data yang dipakai dan digunakan adalah data primer dan  data  sekunder.  Data  primer  berupa  hasil beberapa  wawancara  secara  langsung  kepada pemerintah desa serta memberikan pertanyaaan yang dituju kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  perlaporan dan  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa didesa  Batu  Belah  Kecamatan  Siantan  Timur Kabupaten  Kepulauan  Anambas.  Sedangkan data  sekunder  berupa  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA),  profil  desa  Batu  Belah Kecamatan Siantan
Timur Kabupaten
Kepulauan Anambas, beberapa dokumen yang berkaitan  dengan  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa,  dan  beberapa  Poto-poto  dari  sarana  dan prasarana  yang  dibangun  menggunakan  Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan  Yang  Digunakan  adalah  Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan Kepala Badan Usaha Milik Desa.
Teknik  Pengolahan  dan  Analisis  Data dilakukan  dengan  menganalisis  akuntabilitas kemudian mengumpulkan data dengan wawancara  dan  juga  dokumentasi.  Penyajian data  dilakukan  dengan  menyajikan  beberapa hasil  informasi  tersusun  yang  mana  dapat mempermudah  peneliti  dalam  memahami kondisi  yang  terjadi  sehingga  peneliti  dapat mengetahui  langkah  apa  yang  akan  diambil selanjutnya. Kemudian peneliti dapat mengetahui  dan  menganalisis  kejadian  yang ada  di  lapangan  beserta  dokumen-dokumen pendukung terkait pengelolaan keuangan Dana Desa  didesa  Batu  Belah  Kecamatan  Siantan Timur  Kabupaten  Kepulauan  Anambas.  Maka dengan  ini  peneliti  dapat  menyimpulkannya menggunakan  dasar  teori  dan  Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan. Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dan  ditarik dalam  penelitian  kualitatif  merupakan  adanya temuan  baru  mengenai  akuntabilitas  dalam pengelolaan  Dana  Desa  didesa  Batu  Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa  Batu  Belah  merupakan  desa  yang terletak  di  Kabupaten  Kepulauan  Anambas yang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kepulauan Anambas merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten
Kepulauan  Anambas  memiliki  42  pulau  tetapi
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
hanya memiliki 2 pulau yang berpenghuni yaitu pulau  Batu  Belah  dan  pulau  Mentalak.  Secara administratif  desa  Batu  Belah  terdiri  dari  2 dusun,  4  Rukun  Warga  (RW),  dan  8  Rukun Tetangga (RT).

## Perencanaan Dana Desa di Desa Batu Belah
Pada  tahap  perencanaan,  pemerintah desa  Batu  Belah  Kecamatan  Siantan  Timur Kabupaten  Kepulauan  Anambas  memulai pengelolaan keuangan untuk perencanaan desa dari  tahap  pendapatan  dan  pengeluaran  dari pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan. Untuk tahap perencanaan, pastinya dibentuk  tim  penyusun  rancangan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)  desa  Batu  Belah  Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.  Tim  penyusunan  dari  Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes)  dibentuk  langsung  oleh  Kepala Desa langsung sebagai Pembina. Setelah tim 59 penyusun  menyusun  RPJMDes  berdasarkan hasil  dari  pengkajian  keadaan  desa  dalam jangka  waktu  6  (enam)  tahun,  kemudian  tim penyusun  melakukan  klasifikasi  usulan  dan Sekretaris Desa menyusun langsung rancangan peraturan desa mengenai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)  desa  Batu  Belah  Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dan  untuk  tahap  selanjutnya  diserahkan langsung  ke  Kepala  Desa  dan  dibahas  serta disepakati  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa  (RPJMDes)  yang  telah disahkan  akan  menjadi  dokumen  perencanaan dan  akan  menyesuaikan  lagi  perencanaan ditingkat Kabupaten/Kota.
Pemerintah Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas harus  Menyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa  (RKPDes)  untuk  setiap  tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) ini dibuat dalam jangka waktu  1 (satu) tahun dan penyusunan ini berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa
(RPJMDes).  RKPDes  menjadi  dasar  untuk Menyusun perencanaan  pengelolaan keuangan Desa  Batu  Belah  Kecamatan  Siantan  Timur Kabupaten
Kepulauan Anambas dan merupakan  pedoman  dalam  pelaksanaan pembangunan  bagi  pemerintah  desa  untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebelum disahkan dan  ditetapkan,  sebelum  ditetapkan  dan diahkan,  RKPDes  diusulkan  dulu  kepada Badan  Permusyawaran  Desa  (BPD),  dan kemudian  BPD  melakukan  dan  mengeluarkan berita  acara  mengenai  persetujuan  rancangan Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes). Pemerintah  desa  melakukan  pembentukan  tim Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes) tahun anggaran 2021 yang terdiri dari 12 (dua belas)  orang,  adapun  Kepala  Desa  sebagai Pembina  dan  diketuai  oleh  Sekretaris  Desa. Musyawarah  ini  dihadiri  oleh  perangkat  desa, ketua  Karang  Taruna  dan  anggota,  tenaga kesehatan,  PKK,  Rukun  Warga  (RW),  Rukun Tetangga  (RT),  serta  tokoh  masyarakat. Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes) Desa  Batu  Belah  Kecamatan  Siantan  Timur Kabupaten  Kepulauan  Anambas  ditetapkan dalam  peraturan  desa  Nomor  08  Tahun  2020, selelah  itu  dilaksanakannya  musyawarah  desa untuk  penetapan  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa  (RKPDes)  dan  pelaksanaan  sebelum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Batu Belah Dalam  hal  melakukan  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa,  hal  yang  perlu menjadi prioritas pemerintah desa harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Ada beberapa  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan dan  harus  ditaati  dalam  hal  penerimaan  dan pengeluaaran. Hal ini dimaksud adalah seluruh penerimaan  dan  pengeluaran  yang  dibuat  dan dilaksanakan  desa  melalui  rekening  kas  desa. Pencairan  yang  dilakukan  melalui  Dana  Desa dalam  rekening  kas  desa  harus  ditandatangani langsung  oleh  Kepala  Desa  dan  Bendahara Desa  Batu  Belah  Kecamatan  Siantan  Timur Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  sehingga secara teknis pelaksanaan pengelolaan
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
keuangan desa di Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan dan berpedoman kepala Peraturan Bupati  Kepulauan  Anambas  Nomor  60  Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas pengalokasian  anggaran  yang  dilaksanaakan dan  digunakan  untuk  menuju  desa  Mandiri 2023  sesuai  dengan  visi  yang  dijalankan  oleh pemerintah  desa  Batu  Belah  Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari  hasil  wawancara  langsung  kepada bagian  Kepala  Urusan  Perencanaan  desa  Batu Belah saudara Aref Samsudin, S.Sos menjelaskan  bahwa  dari  daftar  kegiatan rancangan  rencana  pembangunan  desa  Batu Belah  Kecamatan  Siantan  Timur  Kabupaten Kepulauan  Anambas  tahun  2021  dalam pelaksanaan Dana Desa pada kegiatan
pembangunan/pemeliharaan/perbaikan
dilaksanakan  dan  digunakan  salah  satunya adalah rehabilitasi gedung posyandu, penyambungan  gang  satar  RT  04,  tembok pemecah ombak, pembangunan Pelabuhan dan WC  Kawasan  wisata  pulau  Temawan  yang dikelola  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) Tujuh Kunci, pengadaan sarana dan prasarana  kapal  penyebrangan  yang  dikelola langsung  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) dan pelaksanaan lainnya, sedangkan  pelaksanaan  pembangunan  desa yang belum dijalankan akan menyusul ditahun berikutnya.
Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  Dana Desa di Desa Batu Belah
Dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan  desa,  pemerintah  desa  melalui Kepala  Desa  Batu  Belah  Kecamatan  Siantan Timur  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  harus wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan  laporan  pelaksanaan  Dana  Desa  kepada Bupati  Kepulauan  Anambas  melalui  Camat Siantan  Timur.  Laporan  yang  dimaksud  wajib dilaporkan guna untuk menunjukan
pertanggungjawaban  pemerintah  desa  Batu Belah  Kecamatan  Siantan  Timur  Kabupaten Kepulauan Anambas. Laporan yang dijabarkan melalui  laporan  realisasi  pelaksanaan  Dana Desa  terdiri  dari  pendapatan,  belanja  dan pembiayaan  yang  merupakan  bentuk  dari pertannggungj  awaban  dari  pelaksanaan  Dana Desa  yang  telah  dijalankan.  Laporan  yang dimaksud nantinya akan disampaikan pemerintah desa melalui pemasangan  spanduk realisasi Dana Desa tahun 2021 di kantor desa, balai  kesenian  dan  samping  pertigaan  jalan menuju kantor desa. Laporan yang didapatkan peneliti merupakan Laporan Pertanggungjawaban  tahun  2021  yang  mana laporan  yang  dimaksud  merupakan  laporan semester  pertama  dan  semester  kedua  dan kemudian disatukan menjadi laporan akhir.

## PENUTUP Kesimpulan
Dalam tahap perencanan sudah dilakukan secara  partisipasi  dan  tansparasi  kepada masyarakat,  hal  ini  dapat  dilihat  secara langsung  dari  terlaksananya  Musyawarah Rencana
Pembangunan Desa (Musrenbangdes),  dalam  musyawarah  yang dilaksanakan,  masyarakat  desa  diwajibkan untuk  mengusulkan  program-program  yang akan dilaksanakan didesa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten KepulauanAnambas.  Dengan  melaksanakan musyawarah desa, masyarakat sangat berpartisipasi  cukup  tinggi,  hal  ini  dilihat  dari banyaknya  masyarakat  yang  hadir  dalam musyawarah desa tersebut.
Dalam tahap pelaksanaannya, pemerintah desa  sudah  cukup  baik  menerapkan  prinsip transparansi  dan  akuntabel,  hal  ini  dilihat  dari program  pembangunan  yang  direncanakan pemerintah  desa  Batu  Belah  Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami  progres  dari  tahun  2020  ke  tahun 2021,  meskipun  terdapat  kendala-kendala dalam  proses  pembangunan  fisik  yang dijalankan.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Prinsip dari akuntabilitas dalam tahap 77 pelaksanaan  ini  sudah  terlaksana  sepenuhnya karena  pertanggungjawaban  secara  fisik  dan administrasi  sudah  dilengkapi.  Pembangunan fisik yang dikerjakan langsung oleh masyarakat desa sangat membantu agar terpenuhi salah satu tujuan  pemerintah  desa  guna  menciptakan lapangan  pekerjaan  dan  menurunkan  angka kemiskinan  di  desa  Batu  Belah  Kecamatan Siantan Timur Kabupaten
Kepulauan Anambas.
Pelaporan  yang  dijalankan  pemerintah desa  terkait  penggunaan  anggaran  sudah  baik, hal  ini  dibuktikan  pemerintah  desa  telah melaporkan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  berupa  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Camat Siantan Timur dan Bupati  Kepulauan  Anambas  dan  juga  laporan yang  diinformasikan  berupa  laporan  realisasi pelaksanaan  melalui  spanduk  yang  dipasang dibeberapa titik di desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan
Anambas.Dan tahap pertanggungjawaban Dana
Desa  dapat  dibaca  dari  laporan  realisasi  yang cukup  baik,  hal  ini  dibuktikan  dengan berjalannya
pelaksanaan yang sudah dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 Tentang Desa
[2] Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
[3] Peraturan  Bupati  Anambas  Nomor  60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
[4] Mujiyanto,  M.,  Djamarel  Hermanto,  &
Lukman Yudho Prakoso.
(2023). EFEKTIVITAS  DANA  DESA  DILIHAT DARI  TUJUAN  PROGRAM. JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN,
BISNIS DAN AKUNTANSI , 2 (2), 173–178. Retrieved from https://bajangjournal.com/index.php/JEMB A/article/view/5388
[5] Vira  Alfita,  Ulfa  Matoka,  &  Dja’wa,  A. (2022). STUDI PROSES PENGELOLAAN  DAN  PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA . JEMBA: JURNAL EKONOMI,
MANAJEMEN,
BISNIS  DAN  AKUNTANSI , 1 (1),  23–32. Retrieved from https://bajangjournal.com/index.php/JEMB
A/article/view/1032