## Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum
Winanda Kusuma 1 * Bunga Permatasari 2
Reza Adriantika Suntara 3

## Abstrak
Konkretisasi Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan dengan pemilu, sehingga dalam sistem demokrasi rakyat mendapatkan tujuan pemilu yang adil. Adil proses pemilu dengan mengikutkan pada proses pengawasan. Luaran kegiatan ini juga berbentuk publikasi media massa untuk informasi Desa Sangku merupakan desa yang berperan aktif dalam  pengawasan  partisipatif.  Kegiatan  ini  berupa  penyuluhan  dipaparkan  kepada  masyarakat  Desa Sangku di Kantor BPD Desa Sangku yang dihadiri penjabat Desa dan aparatur Desa, sehingga diharapkan informasi  ini  tersampaikan  kepada  seluruh  warga  desa.  Kegiatan  penyuluhan  ini  dilaksanakan  pada tanggal 21 Maret 2022 difasilitasi oleh Pemerintahan Desa Sangku. Pengetahuan atas informasi mengenai tahapan pemilu sesuai peraturan perundangan dan tahapan pelaporan atas pelanggaran pemilu dipahami sehingga  tidak  adanya  ketidaktahuan  masyarakat.  Akhirnya  masyarakat  mendapatkan  pemilu  yang berkualitas.
Kata Kunci : Pemilu; Pengawasan Partisipatif; Penyuluhan Hukum

## Abstract
The concretization of Democracy as a political system and a system of government puts sovereignty in the hands of the people carried out by elections, so that in a democratic system the people get the goal of fair elections. Fair the electoral process by including the oversight process. The output of this activity is also in the form of mass media publications for information, Sangku Village is a village that plays an active role in participatory supervision. This activity in the form of counseling was presented to the people of Sangku Village at the Sangku Village BPD Office which was attended by the village acting and village officials, so it is hoped that this information will be conveyed to all  villagers.  This  counseling  activity  was  carried  out  on  March  21,  2022,  facilitated  by  the  Sangku  Village Government. Knowledge of information about the stages of elections in accordance with laws and regulations and the stages of reporting on election violations is understood so that there is no public ignorance. Finally, people get quality elections.
Keywords : Elections; Participatory Supervision; Legal Counseling
How to cite ( Chicago Style):
Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara. 2022. “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum” DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 2 (2): 93-104
© 2022 – Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara Under the license CC BY-SA 4.0
1 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung, Indonesia. *Correspondence E-mail: kusuma.winanda@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung, Indonesia. E-mail: bungapermatasariflobee@gmail.com
3 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung, Indonesia. E-mail: rezaadriantika@ubb.ac.id

## Pendahuluan
Founding fathers dan para pendahulu bangsa kita telah memilih demokrasi sebagai sistem  politik  dan  sistem  pemerintahan,  sebagaimana  termaktub  dalam  Konstitusi Negara  Republik  Indonesia  menyatakan  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar (UUD 1945 Pasal 1 ayat 2), kedaulatan rakyat  di  mana  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara  berada  ditangan  rakyat, pemerintah negara berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat berkuasa ( government or rule by the people ), dalam sistem pemerintahannya  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  kekuasaan  tertinggi  berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.
Demokrasi  sebagai  sistem  politik  dan  sistem  pemerintahan  menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat, sehingga dalam sistem demokrasi sejatinya pelaku utamanya  adalah  rakyat.  Pemilihan  umum  (Pemilu)  sebagai  instrumen  demokrasi merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).
Pemerintahan  desa  sebagai  kesatuan  kecil  pemerintahan  perlu  berperan  dalam pengawasan  partisipatif  yang  dilakukan  Bawaslu  daerah.  Perlunya  pemahaman  akan kegiatan dan peran masyarakat desa dalam pengawasan partisipatif harus dikuatkan. Kunci penting dalam pelaksanaan pemilihan umum yang Luber dan Jurdil di antaranya adalah  tingginya  keterlibatan  masyarakat  untuk  aktif,  kritis,  dan  rasional  dalam menyuarakan  kepentingan  politiknya.  Tingkat  keterlibatan  masyarakat  akan  sangat berhubungan  dengan  tingkat  kepercayaan  publik  ( public  trust ),  legitimasi  ( legitimacy ), tanggung jawab ( accountability ), dan kualitas layanan publik ( public service quality ), serta
mencegah gerakan pembangkangan publik ( public disobidience ). Pentingnya partisipasi masyarakat  dalam  pemilu,  sama  pentingnya  dengan  upaya  memperdalam  proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya pemilihan umum, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut.
Untuk menjamin agar pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, diperlukan suatu pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan pemilu. Dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dari Bawaslu adalah  bentuk  pengawasan  yang  terlembaga  dari  suatu  organ  negara.  Di  samping pengawasan oleh Bawaslu, terdapat juga pengawasan  yang  dilakukan  oleh masyarakat terhadap  proses  penyelenggaraan  pemilu  yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kemudian, kegiatan  pemantauan  ini  juga  merupakan  upaya  kontrol  dari  publik  untuk  menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara.
Adapun yang menjadi dasar pembentukan pengawas partisipatif adalah sebagai berikut:
1) Adanya  penambahan  pemilih  pemula  dengan  potensi  besar  yang  akan memilih  Golput.  Bawaslu  menyimpulkan  bahwa  masih  terdapat  problem pemahaman  mengenai  prosedur  Pemilu  dan  rendahnya  kesadaran  pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
2) Untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan upaya penyamaan  persepsi  di  antara  para  pihak  dan  sekaligus  meningkatkan kesadaran  untuk  berani  melaporkan  indikasi  pelanggaran  pelaksanaan tahapan Pemilu.
3) Untuk pendidikan politik sehingga masyarakat tidak alergi terhadap parpol dengan  menimbulkan  kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu.
4) Memperkenalkan  Bawaslu  pada  masyarakat  agar  dapat  mengenal  & memahami  tugas  Bawaslu  serta  bersedia  mendukung  kerja-kerja  Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu.
Pada 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 akan dilaksanakan pemilu secara serentak, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pesta akbar demokrasi tersebut, tentunya keterlibatan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan. Oleh karenanya, Fakultas Hukum  Universitas  Bangka  Belitung,  bermaksud  untuk  melaksanakan  kegiatan Penyuluhan hukum di Desa Sungku dengan tema Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

## Luaran
Kegiatan  yang  mengawali  kerja  sama  antara  Bawaslu,  Pemerintah  Desa  dan Perguruan  Tinggi  dilakukan  tim  Penyuluhan  Bangka  Tengah  Fakultas  Hukum Universitas  Bangka  Belitung  adalah  melalui  program  ini  Peningkatan  Pengawasan Partisipatif  Masyarakat  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Pemilu  Serentak  Tahun  2024. Narasumber  memberikan  pemahaman  atas  pentingnya  pengawasan  dari  masyarakat dalam  pelaksanaan  Pemilu  2024.  Diskusi  yang  terjadi  terlihat  masyarakat  semakin paham dan tertarik untuk ikut dalam suatu pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu  khususnya  Bawaslu  Kabupaten  Bangka  Barat.  Luaran  kegiatan  ini  juga berbentuk publikasi media massa untuk informasi Desa Sangku merupakan desa yang berperan aktif dalam pengawasan partisipatif.

## Metode Pelaksanaan
Kegiatan  Penyuluhan  ini  merupakan  kegiatan  yang  telah  diagendakan  oleh Fakultas  Hukum  dalam  anggaran  rutin.  Hal  ini  merupakan  wujud  keseriusan  untuk mendukung  membumikan  dan  membantu  peningkatan  pemahaman  hukum  bagi masyarakat.  Sumbangsih  pemikiran  serta  peningkatan  pemahaman  melalui  langkah memberikan  materi  langsung  oleh  ketua  Bawaslu  Kabupaten  Bangka  Barat  Rio  Febri Fahlevi,  S.H.,  M.H.  Diskusi  awal  antara  tim  penyuluh  memetakan  tantangan  dan manfaat bagi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Hasil diskusi awal kemudian dipaparkan kepada masyarakat Desa Sangku di Kantor BPD Desa Sangku yang dihadiri penjabat  Desa  dan  aparatur  Desa,  sehingga  diharapkan  informasi  ini  tersampaikan kepada seluruh warga desa.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  2003  Tentang  Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,  Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten  Belitung  Timur  di  Wilayah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  yang ditetapkan  pada  tanggal  25  Februari  2003  dalam  sidang  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia. Wilayah batas wilayah Kabupaten Bangka Barat antara lain; Utara- Laut Natuna; Timur-Teluk Kelabat, dan Kabupaten Bangka; Selatan-Selat Bangka; Barat- Selat Bangka dan Sumatra Selatan.
Wilayah  Desa  Sangaku  yang  dipimpin  oleh  Kades  Bapak  Rusdana  Ali,  S.IP merupakan  bagian  dari  Kecamatan  Tempilang  Data  dari  Kabupaten  Bangka  Barat Kepadatan Penduduk Tempilang 1.41  (Org/km2).  Desa  Sangku  merupakan  salah  satu wilayah yang merupakan desa yang masih perlu peningkatan pengawasan partisipatif.
Kecamatan Tempilang cukup memiliki jarak yang jauh dari ibu kota Bangka Barat, maka perlu disiapkan untuk pelaksanaan Pemilu Serentah Tahun 2024.
Tim Penyuluh Fakultas Hukum membagi hampir seluruh Bangka, salah satunya wilayah Bangka Barat. Tim memilih Desa Sangku membangun komunikasi dengan pihak desa atas tema yang akan diangkat. Adapun deskripsi kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Desa Sangku sekitar 1 bulan, meliputi:

## 1) Membangun komunikasi secara personal dengan perangkat desa
Komunikasi  dilakukan  untuk  membangun  sinergi  untuk  mencapai  tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi dilakukan melalui komunikasi telepon juga membangun komunikasi langsung juga dilaksanakan. Jarak antara kampus terpadu Balunijuk Universitas Bangka Belitung sekitar 2 jam perjalanan darat. Lokasi desa yang cukup mempunyai tantangan menjadikan tim harus mampu membangun  komunikasi  baik.  Warga  desa  dan  aparat  desa  tim  inginkan tersampaikan atas informasi atas partisipatif pengawasan partisipatif.
2) Melakukan  diskusi  intensif  Bawaslu  Kabupaten  Bangka  Barat  tentang pengawasan partisipatif terkhusus di wilayah Desa
Dalam pelaksanaan yang akan direncanakan terkait peningkatan partisipatif, tim  penyuluh  dan  struktural  Bawaslu  Kabupaten  Bangka  Barat  berdiskusi intensif.    Bawaslu  Kab.  Bangka  Barat  mempunyai  keinginan  kuat  adanya pengawasan  partisipatif  dari  seluruh  masyarakat.  Pengawasan  partisipatif telah  diakomodir  oleh  peraturan  perundangan  dalam  pelaksanaan  tahapan Pemilu serentak Tahun 2024. Awal pola pengawasan Pemilu pihak Pengawas Pemilu  merupakan  lembaga adhoc yaitu  Panitia  Pengawas  Pemilu  atau Panwaslu.
3) Pembentukan  tim  sosialisasi  dari  Tim  Penyuluh  dan  Bawaslu  Kabupaten Bangka Barat terkait kegiatan Fakultas Hukum Universitas Bangka Barat.
Kegiatan  penyuluhan  peningkatan  pengawasan  partisipatif  disepakati  oleh pihak desa, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyuluh FH UBB. Kegiatan ini akan berusaha menguatkan pemahaman masyarakat dan peran Bawaslu semakin baik untuk pelaksanaan Pemilu. Kegiatan akan difasilitas oleh Desa dengan mengundang aparat desa dan warga desa pada tanggal 21 Maret 2022.
4) Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Pemerintah  Desa  Sangku  pada  tanggal  21  Maret  2022  mempersiapkan kegiatan  pada  gedung  BPD.  Kegiatan  sosialisasi  dihadiri  langsung  Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan tim penyuluh Bangka Barat Fakultas Hukum  Universitas  Bangka  Belitung.  Pemaparan  utama  dari  Rio  Febri Fahlevi, S.H., M.H ketua Bawaslu wilayah Kabupaten Bangka Barat.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Awalnya pada tahun 1982 peraturan  perundangan  Indonesia  memerintahkan  pembentukan  Panitia  Pengawas Pelaksanaan  Pemilu  atau  Panwaslak  Pemilu,  yang  melekat  pada  Lembaga  Pemilihan Umum  atau  LPU.  Baru  pada  tahun  2003,  Panwaslu  dilepaskan  dari  struktur  Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan  tahapan  Pemilu,  menerima  pengaduan,  serta  menangani  kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.
Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memiliki Visi: Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga  Pengawal  Terpercaya  dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Dalam melaksanakan visi disusunlah Misi sebagai berikut:
1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3) Memperkuat  sistem  kontrol  nasional  dalam  satu  manajemen  pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4) Meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  dan  peserta  pemilu,  serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
Tanggung jawab dari penyelenggaraan Tahapan Pemilu seyogyanya dipikirkan kembali.  Tahapan  pemilu  mulai  dari  sosialisasi  sebelumnya  hanya  menitik  beratkan pada pemungutan suara ataupun cara mencoblos surat suara. Memperkaya informasi dan  aturan  Pemilu  yang  Jurdil  perlu  dikembangkan  dalam  awal  Tahapan  Pemilu. Partisipasi pemilih tidak hanya memberikan suara pemilih tetapi proses dan tahapan yang sesuai dengan aturan.
Bawaslu memastikan seluruh tahapan dan pelaksanaan pemilu berjalan adil dan sesuai dengan seluruh aturan. Himbauan dan ajakan Bawaslu dalam mengawasi pemilu berjalan perlu juga diinformasikan indikator apa yang masyarakat harus awasi sehingga mendapatkan peran pengawasan partisipatif. Awal tahapan pemilu dengan partisipatif penegasan kewenangan kuat pengawasan oleh seluruh pihak.
Pelanggaran  dimulai  dari  pelanggaran  administrasi,  pelanggaran  pidana  dan pelanggaran  etik.  Pelanggaran  etik  mempunya  keunikan  karena  dapat  disampaikan kepada  Dewan  Kehormatan  Penyelenggaraan  Pemilu  (DKPP).  Tahapan  pelanggaran ditelaah  oleh  Bawaslu  yang  kemudian  diberikan  kesimpulan,  laporan  pelanggaran pidana  pemilu  diteruskan  kepada  pihak  Kepolisian  dan  pelanggaran  administrasi diteruskan kepada pihak terkait yaitu KPU.
Potensi  pelanggaran  pemilu  selalu  ada  setiap  tahapan  mempunyai  potensi pelanggaran pemilu. Masyarakat sebagai pihak utama dalam pengawasan partisipatif belum memahami tahapan pelaporan atas pelanggaran tersebut. Tindakan apa yang bisa dan  bisa  dilakukan  bila  menemukan  pelanggaran  masih  belum  terinfokan  utuh. Pengetahuan  atas  tahapan  pelaporan  masyarakat  tentu  membantu  Bawaslu  dalam penegakan pemilu yang sesuai aturan.
Pemilu  2014  yang  lalu  Bawaslu  bergerak  dengan  membentuk  gerakan  sejuta relawan  pengawasan  pemilu.  Jika  dilihat  dari  semangat,  tujuan,  dan  fungsi  dari pembentukan gerakan ini adalah untuk mewujudkan gerakan pengawasan pemilu yang partisipatif. Pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara luas. Proses ini juga  diharapkan  mengajak  masyarakat  untuk  beramai-ramai  secara  partisipatif  untuk bergerak melakukan pengawasan pemilu.
Tantangan untuk mengajak masyarakat memilih dan menjelaskan setiap tahapan pemilu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Hal ini sama penting dan sama beratnya dengan  mengajak  masyarakat  untuk  mengawasi  pemilu.  Namun,  dua  hal  ini  mutlak harus  berjalan  seiring  sejalan  dalam  perhelatan  demokrasi  untuk  pemerintahan  yang lebih baik.
Aktivitas  masyarakat  dalam  pengawasan  partisipatif  juga  perlu  pendidikan pentingnya  tahapan  pemilu.  Belum  maksimalnya  masyarakat  terkait  dalam  tahapan kepemiluan yang belum juga tersosialisasi baik. Persoalan pengetahuan dan kedekatan pemilih  dengan  proses  pemilu  memang  selalu  menjadi  tantangan  dalam  setiap penyelenggaraan pemilu. Publik secara umum, dan juga termasuk pemilih, secara kasat mata memang terlihat acuh dalam setiap proses pemilu. Padahal secara hakikat, proses pemilu adalah bentuk langsung agar publik menentukan sendiri pemimpinnya dalam negara demokrasi.
Pertama, untuk penyelenggaraan, kita tentu akan berbicara proses pemilu dalam konteks yang lebih luas dan kompleks. Misalnya pembentukan undang-undang pemilu, dan  pemilihan  komisioner  KPU,  merupakan  proses-proses  penyelenggaraan  yang semestinya  juga  tidak  boleh  lepas  dari  pengawasan  dan  pemantauan  publik.  Setelah aspek  penyelenggaraan,  aspek  pelaksanaan  (tahapan  pemilu)  yang  disusun  oleh penyelenggara pemilu sangat penting untuk diawasi. Mulai dari pemutakhiran daftar pemilih, verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan daftar pemilih, kampanye,  masa  tenang,  pemungutan  dan  penghitungan  suara,  rekapitulasi  suara, adalah seluruh tahapan pemilu yang sama pentingnya. Seluruh tahapan ini hendaknya juga tidak boleh lepas dari pengawasan dan pemantauan publik.
Sementara  jika  melihat  partai  politik,  ajakan  untuk  mengawal  proses  tahapan pemilu  juga  dirasakan  belum  terkonsolidasi.  Sosialisasi  partai  politik  masih  sebatas untuk melakukan pemilih dan keterpilihan dari yang bersangkutan. Belum ada kemasan kampanye  yang  bisa  meyakinkan  publik,  sehingga  pesan  yang  sampai  bukan  hanya untuk memilih partai yang bersangkutan, tetapi mengawal proses pemilu yang sedang berjalan.  Misalnya,  mengawal  jalannya  rekapitulasi  suara,  setelah  dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Semestinya jauh lebih dari itu, kemasan kampanye yang lebih efektif, tidak lagi dengan kampanye rapat
Pemilu  berdasarkan  Peraturan  Perundangan  memiliki  beberapa  kegiatan pemilihan antara lain:
1) Pemilu  Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD,  pemilu  ini  sering  disebut  oleh masyarakat sebagai Pemilu Legislatif (Pileg);
2) Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  pemilu  ini  kerap  disebut  oleh masyarakat sebagai Pilpres; dan
3) Pemilu Gubernur, Bupati & Walikota.
Tujuan Umum dari Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dan Program Partisipatif adalah sebagai berikut:
1) Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan & akuntabilitas hasil Pemilu;
2) Mewujudkan Pemilu yang demokratis;
3) Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,  adil  dan  berkualitas,  serta  dilaksanakannya  peraturan  perundang- undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.

## Kesimpulan
Kegiatan Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung bersama Bawaslu  Kabupaten  Bangka  Barat  dapat  ditarik  kesimpulan  antara  lain:  Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022 difasilitasi oleh Pemerintahan Desa  Sangku.  Kegiatan  penyuluhan  ini  wujud  nyata  hadirnya  Fakultas  Hukum Universitas  Bangka  Belitung  dan  pentingnya  peran  pengawasan  partisipatif  bagi Bawaslu  Kab.  Bangka  Barat.  Penyampaian  materi  langsung  oleh  Ketua  Bawaslu Kabupaten  Bangka  Barat  Rio  Febri  Fahlevi,  S.H.,  M.H.    Peserta  dihadiri  oleh  aparat pemerintah Desa dan masyarakat dengan tujuan dan tanggapan positif agar Tahapan Pemilu 2024. Informasi mengenai tahapan pemilu sesuai peraturan perundangan dan tahapan  pelaporan  atas  pelanggaran  pemilu  dipahami  sehingga  tidak  adanya ketidaktahuan masyarakat, hal menjadikan kualitas pemilu serentak semakin tinggi juga tindakan pelanggaran yang minimal.

## Referensi

## Buku dan Jurnal
Kurniawansyah, Edy, and Bagdawansyah Alqadri. “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi  Pemilih  Pemula  Pada  Pilkada  Di  Kabupaten  Sumbawa.” Jurnal  Pengabdian Magister Pendidikan IPA 4, no. 2 (July 28, 2021).
https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i2.848 .
Ramadhanil,  Fadli,  Veri  Junaidi,  and  Ibrohim. Desain  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pemantauan  Pemilu .  Jakarta:  Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan  di Indonesia  atas  kerja  sama  dengan  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi (Perludem), 2015. https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/02/Desain- partisipasi-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu.pdf .

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

## Website
“Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.” Accessed June 27, 2022.
https://babarkab.bawaslu.go.id/.