Identifikasi  Benturan Kebiasaan Masyarakat Badui Dengan Hukum Positif Indonesia
Monica Amanda 1* , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Doharman Lumban Tungkup 4 , Miran 5
Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia 1, 2, 3, 4, 5 Email:  monicamanda86@gmail.com 1* , fadjrinwira@gmail.com 2 irwanpasang07@gmail.com 3 ,  doharman29021980@gmail.com 4 , mrnbp2ip@yahoo.com 5

## Artikel info

## Artikel history
Diterima : 09-07-2022 Direvisi : 17-07-2022 Disetujui : 25-07-2022
Kata Kunci: suku; ma sya rakat Ba dui; hukum positif
Keywords : tribe; Badui society; positive law

## Abstrak
Suku a da t Ba dui merupa ka n sa la h sa tu suku a da t di Indonesia  ya ng ma sih berta ha n hidup sa mpa i sa a t ini.  Seca ra  geogra fis  suku  ba dui  bera da  dekat denga n ibu  kota  nega ra . Na mun, ha l itu  tida k la nta s membua t suku  Ba dui menghila ngka n a da t istia da t dan hukum ya ng berla ku di suu tersebut sehingga kera p berbentua n denga n hukum positif di Indonesia . Tujua n da ri penelitian ini  untuk  mengidentifika si  bentura n  kebia sa a n  masyara kat  Ba dui  dengan hukum  positif  Indonesia .  Metode  pendeka tan kua lita tif  diguna ka n untuk mengumpulka n da ta  da n a na lisis.  Da ta  dikumpuka n denga n observa si dan studi  litera tur.  Ha sil  menunjukkan ba hwa bentura n a ntara kebia sa an yang berkemba ng di  lingkunga n  komunita s ma sya rakat Ba dui denga n ketentuan hukum positif merupa ka n kondisi fa ktua l ya ng terja di di ma sya ra kat. Untuk itu  penting  dila kuka n  a kultura si  hukum  a ga r  Hukum  Ada t  Ba dui  dapat berla ja n sela ra s denga n hukum positif Indonesia .

## Abstract
The Badui tribe is one of the indigenous tribes in Indonesia that still survives to this day. Geographically, the Badui tribe is close to the national capital. However, this does not necessarily make the Badui tribe eliminate the customs and  laws  that  apply to  the  tribe,  so  it  often  clashes  with  positive law  in Indonesia. This study aims to identify the clash of Badui habits with positive Indonesian law. The  qualitative approach method was used  to collect data and analysis. Data  were collected by observation and literature study. The results  show  that the  clash  between  the  habits  that develop in  the  Badui community and the provisions of positive law is a factual condition that occurs in society. For this reason, it is essential to carry out legal acculturation so that the Badui Customary Law can run in harmony with positive Indonesian law.
Koresponden  author: Monica Amanda Ema il: monica ma nda86@gma il.com
a rtikel denga n a kses terbuka  diba wa h lisensi
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara majemuk  dengan memiliki  1331 suku dan sub suku yang tersebar  di  seluruh  penjuru  nusantara  ( Anggraini ,  2022).  Tidak  heran  jika  Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sebutan Gemah ripah loh jinawi yang memiliki  arti kekayaan tidak  hanya  berupa  sumber  daya  alam  melainkan  termasuk  keragaman  budaya,  suku, kepercayaan,  Bahasa,  agama  dan adat istiadat. Kemajuan  transportasi  dan teknologi  menjadi salah  satu  faktor  pemicu  peningkatan  mobilitas  penduduk  yang  mendukung  terjadinya akulturasi  budaya dan munculnya  suku  yang baru.  Berdasarkan hasil  sensus  penduduk tahun
2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik Indonesia, suku asal Banten yang terdiri dari suku Badui dan suku  banten berjumlah  4.657.784  jiwa.  Namun, seiring  dengan perkembangan  era globalisasi,  generasi  penerus  kebudayaan  suatu  daerah  suku  sangat  dibutuhkan  untk melestarikan  kebudayaan  suku  tersebut  ( Nahak ,  2019).  Salah  satu  cara  melestarikan kebudayaan adalah dengan mewariskan pengetahuan kebudayaan melalui pembelajaran  budaya ( Sedyawati , 2010). Kata kebudayaan dapat diartikan sebagai  keseluruhan ide maupun gagasan dan karya  manusia  yang harus  dibiasakan dengan belajar,  beserta semua  dari hasil  karya  dan budi manusia  ( Faiz & Kurniawaty , 2020)
Penduduk luar menyebut “Badui” karena mempersamakan  mereka dengan sekolompok Arab Badawy yang memiliki  arti masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden). Ada pendapat lain  yang  menyebut  suku  Badui berasal  dari  adanya Sungai  Badui dan Gunung  Badui yang terletak  di  sebelah  utara  dari  daerah  tersebut  ( Ahidin  et  al .,  2018).  Masyarakat  suku  Badui dikenal  sangat  menjaga  alam  dan  melestarikan  budaya  ( Suryani ,  2014).  Masyarakat  Badui dikenal sebagi  suku yang memiliki  tradisi tertutup dari dunia luar. Termasuk  dalam menerima perkembangan  informasi  dan  teknologi  termasuk  peraturan  dan  hukum  yang  pemerintah Indonesia tetapkan. Karena  mereka  menganggap  bahwa  informasi  tersebut bersifat  tabu dan bertentangan dengan hukum adat istiadat secara turun temurun di suku mereka.
Masyarakat  Badui  menganut  dua system  pemerintahan  yakni  struktur  pemerintahan nasional  yang  mengikuti  aturan  negara  Indonesia  dam  struktur  pemerintahan  adat  yang mengikuti  adat istiadat masyarakat  badui ( Efrianto , 2019).  Seluruh  masyarakat  Badui paham dan mengerti kedua sistm pemerintahan  tersebut. Namun, ada kalanya masyarakat Badui tidak bersifat terbuka dengan beberapa  kebijakan yang pemerintah tetapkan sehingga menyebabkan adanya benturan dalam menjalankan  tugasnya. Kondisi geografis suatu daerah mempengaruhi tatanan  hukum suatu suku termasuk suku Badui. Disisi  lain, pemerintah  Jawa barat memiliki peran  untuk mempertahankan  budaya hukum  suku sunda dan suku  Badui sebagai  salah  satu tujuan wisata ( Mustomi , 2017). Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi  perubahan hukum di Indonesia yang pada akhirnya akan mengarahkan kesejahteraan  social  ( Salman , 1992)
Secara  geografis  lokasi  masyarakat  Badui terletak  pada 6°27'27"-6°30'  Lintang Utara (LU) dan 108°3'9" 106°4'55" Bujur Timur (BT). Masyarakat Badui berada pada wilayah bagian barat Pulau Jawa, pada daerah yang merupakan bagian dari pegunungan Kendeng (900 mdpl) ( Permana ,  2016). Secara administratif masyarakat  Badui tinggal di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Propinsi  Banten. Suku  Badui terbagi  menjadi  Badui luar  dan Badui dalam. Perbedaan keduanya terletak pada ketat longgarnya  peraturan adat istiadat yang mereka  jalani,  suku Badui dalam cenderung lebih  ketat dibandingan dengan suku  Badui luar. Hal  ini  karen  suku  Badui  dalam  memilii  kewajiban  menjaga  dan  melestarikan  serta meneguhkan  adat istiadat mereka.  Sedangkan Badui luar  berperan  sebagai  penamping,  untuk menjada Badui dalam yang sedang menjalankan kewajiban mereka ( Amini & Budiaman , 2018). Beberapa  kebiasaan  yang  telah  lama  berkembang  di  lingkungan  masyarakat   Badui berbenturan  dengan  ketentuan  hukum  positif  Indonesia,  diantaranya  larangan  mengenyam pendidikan  formal,  larangan  dalam  kegiatan  berteknologi,  larangan  pembangunan  fasilitas masyarakat  yang  layak  sesuai  kemampuan  zaman  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu, masyarakat  Badui dikenal  sebagai  etnik  yang  mengisolir  diri atau dalam  istilah  lain  dijuluki sebagai  masyarakat  terasing.  Faktanya,  masyarakat  adat  seperti  suku  Badui  memiliki kecenderungan  yang  kuat  dalam  mempertahankan  prinsip  dan  pandangan  hidup  mereka.
Parahnya  ada  yang  memiliki  keyakinan  untuk  tidak  menerima  setiap  perubahan  demi melestarikan  warisan budaya dan leluhur  ( Nurgiyantoro , 2011).
Adat Badui memiliki  beberapa  peraturan  yang menolak  penggunaan  teknologi seperti hukum pidana adat Badui tidak diperkenankan mengambil  gambar  atau foto maupun  video di Badui dalam.  Dilarang  mandi  menggunakan  sabun  maupun  sejenisnya.  Hal  ini  berlaku  bagi masyarakat  adat  Badui  maupun  wisatawan  yang  berkunjung  keBadui  ( Afriansyah ,  2021). Peraturan-peraturan yang diterapkan dalam masyarakat Badui tidak tertulis dalam sebuah kitab melainkan  turun-temurun berdasarkan budaya lisan dan kebiasaan.
Dari  sekian  hukum  adat yang  ada di Indonesia, hukum  adat  Badui adalah  salah  satu hukum adat yang tetap berjalan  hingga ratusan tahun lamanya.  Bahkan sampai  tahun ini huku adat Badui tetap berlaku lintas  generasi.  Oleh karena  itu peneliti  tertarik mengulas  lebih  jauh mengenai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat  Badui. Dikarenakan informasi mengenai suku Badui masih  sangat jarang ditemui.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis normatif dengan analisis  secara kualitatif. Data dikumpulkan melalui  serangkaian studi literatur  terkait dengan penelitian  yang  terkini.  Data yangterkumpul  kemudian dianalisis  dan dikonsepkan sesuai  dengan studi pustaka.  Studi pustaka adalah melakukan  analisis  dokumen tertulis yang menyajikan  kasus yang diargumentasikan secara logis yang relevan dengan topik penelitian serta didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang keadaan pengetahuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## Hasil  dan Pembahasan
Hukum  positif  Indonesia  artinya  adalah  hukum  yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia. Hukum positif di sini mencakup  aturan perundangan yang berlaku umum  ( regelling ),  ataupun keputusan  yang  berlaku  khusus  ( beschikking ),  yang  pelaksanaannya  dikawal  oleh  aparatur negara dan dunia peradilan. Jika  ditinjau menurut waktu berlakunya  maka hukum positif atau dikenal  dengan  istilah  Ius  Constitutum  yaitu  hukum  yang  berlaku  sekarang  bagi  suatu masyarakat tertentu dalam suatu wilayah tertentu. hukum positif yang dianut oleh setiap negara didunia tentunya akan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari sistem  hukum  yang dianut oleh negara yang bersangkutan.
Sebagai  negara  hukum  tentunya di Indonesia menganut  hukum positif  sebagai  sistem hukum yang berlaku saat ini. Macam-macam  hukum positif yang berbelaku di Indonesia adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara d an lain- lain. Begitu juga dengan adat Badui, memililki  hukum pidana untuk masyarakat  Badui beserta cara penyelesaiannya.
Gambar 1. Alur penyelesaian perkara dalam hukum pidana adat Badui.
Sumber : ( Fathurokhman , 2010)
Benturan  hukum  antara  hukum  adat  dengan hukum  positif  yang  diberlakukan  suatu Negara  memang  bukanlah  hal  baru,  melainkan  sudah  menjadi  pembahasan  panjang  yang sampai  dengan  saat inipun  belum  ada  ketuntasan untuk  bagaimana  menyelesaikan  benturan tersebut. Apakah dengan dibuatnya suatu undang-undang baru atau setidaknya tercipta suatu teori baku berupa teori hukum dengan berbagai kombinasi; seperti misalnya hukum positif atau hukum  nasional  dengan  memasukkan  pertimbangan  dari  unsur  hukum  alam,  yang  mampu menjadi  dasar  pengurai  dari  tiap  benturan  tersebut,  karena  hukum  adat  identik  dengan kedekatanya pada kondisi geografis alam.
Berikut  identifikasi  terhadap  benturan  antara  kebiasaan  masyarakat  Badui  dengan hukum poositif Indonesia, diantaranya:

## 1. Berkaitan dengan peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan bahwa setiap orang  berhak  mengembangkan  diri melalui  pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni  dan  budaya  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat manusia.
Sedangkan jika dikaitkan dengan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Badui maka  menjadi  bertolak  belakang  dengan aturan perundang-undangan tersebut, yaitu karena hukum adat Badui menolak masuknya teknologi dan segala modernisasi kepada kehidupan masyarakatnya serta melarang generasinya  untuk menempuh pendidikan formal. Apabila  hal  tersebut  tidak  diapatuhi  maka  dianggap  sebagai  pelanggaran  hukum  adat setempat  yang  layak  mendapatkan  sanksi  adat.  Pelaku  yang  mendapat  sanksi  juga berdasarkan ringan atau beratnya kesalahan yang dilakukan. Dalam adat Badui pelaku yang mendapat sanksi  berat  akan  dirutankan sesuai  skema  pada gambar  1.  Sebelum  mendapat sanksi hasil persidangan pelaku akan dikeluarkan dari tempat tinggalnya dan ditempatkan di sebuah  perkampungan  selama  empat  puluh  hari  hingga  menunggu  persidangan.  Selama
masa  menunggu  persidangan  pelaku  mendapat  pembinaan  mental  berupa  melakukan pekerjaan  sosial  tanpa diberi  upah.  Seperti  mencari  kayu bakar  dan mengambil  air  untuk kehidupan sehari-hari.
Pada  prinsipnya  pelaku  tindak  pidana  diberikan  sanksi  dengan  tujuan  untuk mensejahterakan masyarakat Badui. Dengan harapan masyarakat Badui dapat hidup dengan nyaman  dan  damai.  Sehingga  hukuman  yang  diberikan  bersifat  membersihkan  lahir  dan batin  pelaku  tindak  pidana.  Sanksi  dapat  berupak  pertanggungjawaban  terhadap  korban dengan  wujud  ganti  rugi,  diberi  nasihat,  ditegur,  hingga  dikeluarkan  dari  Badui  dalam. Sedangkan  pembersihan  secara  batiniah  dengan  cara  melakukan  upacara  adat  yang dinamakan serah pati. Upacara ini  merupakan perwujudan permohonan maaf atas tindakan pelaku terhadap korban serta upacara pembersihan  desa kepada leluhur.

## Gambar 2. Konsep bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana adat Badui

## 2. Berkaitan tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan  pada bab ke 3 tentang hak asasi  manusia  dan kebebasan dasar di bagian kesatu hak untuk hidup, Pasal  9  disebutkan bahwa,  Setiap orang  berhak  untuk hidup, mempertahankan  hidup dan meningkatkan  taraf  kehidupannya.  Setiap  orang  berhak  hidup  tenteram,  aman,  damai, bahagia,  sejahtera  lahir  dan batin.  Kemudian Setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  hidup yang baik dan sehat.
Norma hukum positif dalam UU HAM tersebut di atas berbenturan dengan kebiasaan masyarakat  Badui,  yang  tidak  memperbolehkan  komunitasnya  atau  masyarakatnya mengunakan,  memanfaatkan  ataupun melakukan  hal  berkaitan  dengan teknologi  juga  hal hasil  modernisasi  lainnya,  tidak  diperbolehkan  menempuh  pendidikan  formal.  Menurut mursid, salah  satu warga Badui yang aktif menggunakan media social  untuk mengenalkan kearifan  lokal  wmasyarakat  Badui,  menuturkan  bahwa  masyarakat  Badui  tidak  tertarik mengenyam  pendidikan  formal  karena  dikhawatirkan  akan  menjadi  sosok  yang  terlalu pandai hingga menggurui masyarakat Badui lainnya. Selain itu, masyarakat Badui juga tidak mengharapkan  jika  pendidikan formal  akan  menjadikan  masyarakat  Badui menjadi  orang yang terlalu pintar hingga bisa  melakukan penipuan atau dipintarin oleh sesama  yang lebih pintar.
Pada  prinsipnya  masyarakat  Badui  merupakan  orang  yang  rajin  belajar,  mereka belajar  dengan  cara  pergi  ke  ladang  atau  berkebun.  Cara  belajar  mereka  dengan  terjun langsung  di  lapangan  untuk  praktik  atau  kita  kenal  kerja.  Belajar  sambil  bekerja  akan memudahkan mereka mendapat ilmu. Dengan begitulah masyarakat Badui memanai belajar.
Menurut  pemuka  adat Badui, orang  yang  belajar  di Lembaga  Pendidikan formal  menyita waktu  yang  cukup  banyak.  Bahkan  setelah  lulus  pun  mereka  masih  mencari  kerja  dan cenderung  tidak  mau  bekerja  di  ladang.  Dengan  persepsi  seperti  itulah  hingga  saat  ini masyarakat  Badui dilarang  untuk  mengenyam  Pendidikan formal  yang  dicanangkan  oleh kementrian Pendidikan dan kebudayaan Indonesia ( Sutoto , 2017).
Larangan  sekolah  merupakan  aturan adat masyarakat  Badui yang  dijadikan sebaga tindak pidana  lain  dalam  wilayah  Badui dalam  dan Badui  luar.  Beberapa  aturan tersebut masih  berlaku  hingga  saat  ini.  Jika  melanggaran  aturan  tersebut  diberikan  sansi  berupa dipersilahkan untu meninggalkan atau keluar dari Badui dalam. Aturan tersebut meliputi:
a. Dilarangan foto dan gambar audio visual.
b. Dilarangan menggunakan emas dan pakaian modern.
c. Dilarangan poligami  atau poliandri.
d. Dilarangan merokok dan minum alcohol.
e. Dilarangan menggunakan alat mandi dan kendaraan.
f. Dilarangan orang asing masuk wilayah  Badui dalam.
g. Dilarangan bersekolah dan mendirikan masjid.
h. Dilarangan Larangan mengelola tanah menjadi sawah.
Semua larangan  di atas berlaku bai di Ketika masyarakat  Badui berda di wilayah Badui dalam maupun  Ketika mereka  berada di luar  wilayah  Badui luar.  Hal ini  semata-mata  untuk menjaga  elestarian  adat istiadat suku  Badui. Salah  satu  hal  larangan  diatas tidak begitu  saja dibuat,  namun  memiliki  korelasi  historis  dengan  leluhur  mereka.  Salah  satunya  larangan mendirikan  masjid,  diduga  hal  ini  berkaitan  dengan  perjanjian  kesultanan  Banten  yang memiliki  misi  menyebarkan  agama  islam  di wilayah  banten dengan masyrakat  Badui yang di duga merupakan pelarian  kerajaan pajajaran  yang beragama hindu ( Fathurokhman , 2010).

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  terjadinya  benturan  antara  kebiasaan  yang berkembang  di  lingkungan  komunitas  masyarakat  Badui  dengan  ketentuan  hukum  positif merupakan  kondisi  faktual yang terjadi  di  masyarakat.  Namun  hal  ini  terjadi  nukan  semata- mata  terjadi  begitu  saja,  masyarakat  Badui  memiliki  prinsip  dan  alasan  logis  secara  turun temurun  yang  pemerintah  Indonesia tidak dapat melarangnya  begitu  saja.  Untuk itu  penting dilakukan  akulturasi  hukum  agar  Hukum  Adat Badui  dapat berlajan  selaras  dengan  hukum positif Indonesia.

## Bibliografi
Afriansyah, F. (2021). Elite  Dan Partisipasi  Politik  (Studi Atas Peran Elite  Tradisional  Suku Badui Luar Dalam Mendorong Partisipasi  Politik Pada Pilpres 2019 Di Desa Kanekes, Kabupaten  Lebak) .  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas  Islam  Negeri Syarif ….
Ahidin, U., Handayani,  R.,  &  Suraya,  A.  (2018).  Penyuluhan  manajemen  informasi  dengan mempertahankan kehidupan sosial budaya masyarakat Suku Badui. Jurnal Pengabdian Dharma Laksana , 1 (1), 1–10.
Amini,  N. M., & Budiaman, B. (2018). Interaksi Sosial  Wanita Pekerja  Badui. Jurnal  Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan , 19 (1), 22–41. https://doi.org/10.21009/PLPB.191.02
Anggraini,  R.  D.  (2022).  Analisis  Konsep  Sekularisasi  Ditinjau  dari  Perspektif  Nurcholish Madjid. Pemikiran Islam Nurcholish Madjid , 147.
Efrianto, G. (2019).  Akibat Hukum Dari  Perkawinan Adat Badui Dalam Perspektif Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Hukum Sasana , 5 (2). https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.100
Faiz,  A.,  &  Kurniawaty,  I.  (2020).  Eksistensi  nilai  kearifan  lokal  kaulinan  dan  kakawihan barudak sebagai  upaya penanaman  nilai  jatidiri  bangsa. JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT , 8 (4), 27. https://doi.org/10.37081/ed.v8i4
Fathurokhman,  F. (2010). Hukum pidana  adat  Badui  dan relevansinya  dalam pembaharuan hukum pidana . Universitas Diponegoro.
Mustomi,  O.  (2017).  Perubahan  tatanan  budaya  hukum  pada  masyarakat  adat  Suku  Badui Provinsi Banten. Jurnal Penelitian Hukum E-ISSN , 2579 , 8561.
Nahak,  H.  M.  I.  (2019).  Upaya  melestarikan  budaya  indonesia  di  era  globalisasi. Jurnal Sosiologi  Nusantara , 5 (1), 65–76. https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76
Nurgiyantoro,  B.  (2011).  Wayang  dan  pengembangan  karakter  bangsa. Jurnal  Pendidikan Karakter , 1 (1). https://doi.org/10.21831/jpk.v1i1.1314
Permana, R. C. E. (2016). Tata ruang masyarakat Badui .
Salman,  R.  O.  (1992). Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Daerah  Cirebon  Dilihat  dari  Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam . Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung.
Sedyawati, E. (2010). Budaya Indonesia:  Kajian arkeologi, seni, dan sejarah .
Suryani, I. (2014). Menggali keindahan alam  dan kearifan lokal suku  Badui (studi kasus pada acara feature dokumenter “indonesia bagus” di stasiun televisi net. Tv). Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam , 13 (2), 179–194. https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.179-194
Sutoto,  S.  (2017).  Dinamika  Transformasi  Budaya  Belajar  Suku  Badui. Jurnal  Penelitian Pendidikan , 17 (2).