## Menilik Persoalan Kisas dan Poligami dalam Konteks Fikih Keadilan
Examining the Problem of Kisas and Polygamy in the Context of Fiqh of Justice
Nadyatul Hikmah Shuhufi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: nadyatul2000@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima* 29 Januari 2023
Revisi I*
07 Februari 2023
Revisi II*
10 Maret 2023 Disetujui* 05 April 2023
Penerapan  hukum  Islam  secara  benar  akan  memberikan  keamanan, kedamaian, dan ketentraman. Begitupun hukum kisas dan hukum poligami mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan baik secara konseptual maupun  praktis.  Ketentuan  hukumnya  harus  dipahami  dengan  benar karena memungkinkan terjadinya kontekstualisasi yang mengacu kepada konteks  zaman  yang  terus  mengalami  perubahan.  Kemudian,  artikel  ini dianalisis  menggunakan  konteks  fikih  keadilan.  Sehingga  menghasilkan kesimpulan bahwa hukuman kisas dapat menyelamatkan jiwa, harta, dan hak-hak  manusia  secara  umum.  Pada  dasarnya,  Islam  hadir  untuk mengantisipasi  segala  perbuatan  fasid,  sehingga  untuk  mencapai  tujuan tersebut  harus  diberlakukan  hukum  berdasarkan  sanksi-sanksi  yang menjadi ketetapan Allah. Sementara hukum poligami di satu sisi menjadi sebuah  solusi  keadilan  bagi  kehidupan  berkeluarga  dalam  keadaan darurat.  Namun,  jika  poligami  dilakukan  untuk  pemenuhan  nafsu  atau dengan  maksud  tertentu  dengan  mengabaikan  terpenuhinya  prinsip keadilan, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.

## Kata Kunci: Kisas, Poligami, Fikih Keadilan.
The  correct  application  of  Islamic  law  will  provide  security,  peace  and tranquility.  Like  kisas  law  and  polygamy  law  include  the  values  and principles of justice both conceptually and practically. The legal provisions must be understood correctly because they allow contextualization to occur which refers to the context of the times that are constantly changing. Then, this article is analyzed using the context of fiqh of justice. This resulting in the conclusion that kisas punishment can save lives, property, and human rights in general. Basically, Islam exists to anticipate all demage actions, so that in order to achieve this goal, law must be enforced based on the sanctions that are ordained by Allah. While the polygamy law on the one hand is a solution to justice for family life in an emergency. However, if polygamy is done for the fulfillment of lust or with a specific purpose by ignoring the fulfillment of the principle of justice, then of course polygamy is not justified.
Keyword: Keywords: Kisas, Polygamy, Fiqh of Justice.

## A. PENDAHULUAN
Konteks fikih keadilan hingga kini dikatakan merupakan sebuah tema dan narasi yang begitu menarik untuk dikaji dan dibahas secara mendalam dalam setiap persoalan. Pasalnya  konteks  keadilan  merupakan  watak  realitas  dan  menjadi  semacam  nilai kebenaran  universal  yang  diharapkan  dan  diterima  oleh  semua  kalangan  manusia,  di belahan bumi mana pun. Sebab, dengan adanya keadilan akan tercipta keseimbangan dan keharmonisan (relasi) kehidupan.
Olehnya itu, dalam perkembangannya, konteks keadilan bisa dijejaki dan didapati dari  berbagai  peradaban  dengan  masing-masing  tokoh  dan  corak  pemikirannya.  Di kalangan  filosof  misalnya,  semenjak  Socrates,  Plato,  dan  Aristoteles  cukup  aktif membahas konsep dan cita ideal terkait dengan keadilan dalam relasinya dengan banyak segmen kehidupan, baik yang bertalian dengan segmen hukum, negara, kebijakan publik dan lainnya. Ketiganya (dan masih banyak lagi tokoh lainnya) merupakan tokoh, pemikir dan  filosof  jenius  yang  memberikan  sumbangan  cukup  besar  bagi  perkembangan pemikiran hukum dan keadilan. 1
Bagi  Aristoteles,  keadilan  itu  terbagi  dua; Pertama, keadilan  distributif,  yaitu konsep keadilan mengenai pengaturan pembagian barang dan penghargaan kepada setiap orang  sesuai  dengan  kedudukan  atau  posisinya  dalam  masyarakat,  serta  memberikan perlakuan  yang  sama  dalam  hukum  bagi  orang-orang  dalam  posisi  yang  sama. Dua, keadilan  korektif,  yaitu  suatu  ukuran  dari  prinsip-prinsip  teknis  yang  menguasai administrasi  daripada  hukum  pelaksanaan  undang-undang.  Dalam  mengatur  hubungan hukum  perlu  ditemukan  ukuran  umum  untuk menanggulangi  akibat-akibat  perbuatan tanpa  memandang  siapa  orangnya  dan  maksudnya  baru  dapat  dinilai  menurut  ukuran objektif. 2
Para  ahli  hukum  membahas  keadilan  dalam  kaitannya  dengan  norma  hukum ( legal justice ), norma moral ( moral justice ), dan sosial ( social justice ). Dalam pandangan ahli  hukum,  keadilan  dalam  cita  hukum  sebagai  permasalahan  kemanusiaan  itu  terus
1 Teguh  Presetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Ilmu  Hukum  &  Filsafat  Hukum:  Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 59-62.
2 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam , h. 30. Lihat pula Teguh Presetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman, hlm. 60-61.
Nadyatul Hikmah Shuhufi
berkembang  dan  cakupannya  menjadi  luas  seiring  perkembangan  zaman.  Hal  ini  tidak bisa  dihindarkan  perkembangannya,  dari  dahulu  sampai  sekarang  akan  terus  berlanjut tanpa  henti  hingga  sudah  tidak  ada  lagi  aktivitas  manusia.  Manusia  sebagai  makhluk ciptaan Tuhan  pada hakikatnya  terdiri dari roh dan jasad yang  memiliki daya rasa dan daya pikir yang merupakan daya rohani. Rasa tersebut berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan yang akan difikirkan oleh akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan ataupun keburukan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa 3 .
Berbeda  dengan  pandangan  para  filosof  dan  ahli  hukum  yang  telah  dipaparkan sebelumnya, hukum Islam mengenal konsep keadilan sebagai sesuatu yang harus dicapai dengan  mengacu  kepada  pedoman  pokok  agama  Islam,  yaitu  al-Qur’an  dan  hadis. Maksudnya, keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua sisi dan juga mengarah kepada dua sisi  keadilan. Dimulai  dari dua  sisi pedoman hukum  Islam  yaitu al-Qur’an dan hadis, dimana satu sisinya harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia di sisi lainnya. 4
Hukum Islam memandang keadilan sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum  itu  sendiri.  Bahkan  keadilan  dijadikan  persyaratan  dalam  menentukan  sah  atau batalnya suatu pelaksanaan hukum 5 . Patokan dalam hukum Islam adalah kebenaran dan keadilan.  Dimana  kedua  hal  ini  harus  dikembangkan  dalam  sikap,  ucapan  dan pengambilan  keputusan,  serta  harus  diberlakukan  untuk  semua  orang.  Al-Qur’an menjelaskan  mengenai  keadilan  dan  kebenaran  melalui  ayat-ayatnya  yang  tercakup dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 176, QS. an-Nisa (4) ayat 58, 135 dan 170, QS. at-Taubah (9) ayat 45, QS. al-Ma’idah (5) ayat 8, dan QS. al-An’am (6) ayat 56.
Konsep  keadilan  yang  diterapkan  dalam  hukum  Islam  ini  bisa  dilihat  dalam berbagai  konstruksi  hukum  Islam  yang  mengatur  tentang  relasi  manusia  dengan Tuhannya maupun manusia dengan sesama manusia dan lingkungan yang menjadi ruang dan  pusat  aktivitas  manusia.  Adapun  aspek  hukum  Islam  yang  memperhatikan  dan mempertimbangkan konteks keadilan di antaranya terdapat pada hukum kisas dan hukum
3 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, hlm. 219.
4 M. Karsayuda, Op.Cit., hlm. 48-49.
5 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi’i (Malang: Kelompok Lintas Publishing, 2015), hlm. 27.
poligami.  Kedua  hukum  ini  merupakan  syariat  Islam  yang  hadir  untuk  menyelesaikan problematika kehidupan manusia.
Hukum kisas salah satunya hadir untuk menciptakan keadilan sosial dalam ranah kejahatan  pidana.  Dimaksudkan  bahwa  kejahatan  semacam  pembunuhan  harus ditindaklanjuti  dengan  hukum  yang  telah  diatur  dan  ditetapkan  dalam  hukum  Islam, dengan  harapan  akan  terciptanya  keadilan  yang  berujung  pada  terhindarnya  kejahatan serta tidak berulangnya kejadian serupa. Sementara hukum poligami dalam satu sisi hadir sebagai solusi keadilan bagi umat Islam. Poligami sebagai solusi keadilan tersebut bisa terwujud  jika  terjadi  hal  yang  tidak  dapat  terkendali  dalam  relasi  suami-istri,  kecuali dengan jalan poligami, atau dengan kata lain dalam keadaan darurat.
Dalam kaitannya dengan hukum Islam, pemahaman mengenai hukum kisas dan poligami ini banyak mengalami kesalahpahaman, baik secara konsep maupun praktis di lapangan.  Sehingga  dalam  penerapannya  memunculkan  pertanyaan-pertanyaan  terkait konteks  keadilan  yang  termuat  di  dalamnya.  Muncul  upaya  untuk  melakukan kontekstualisasi ulang  terhadap kedua aspek hukum ini.  Maka dari itu, perlu diketahui apa  yang  dimaksud  dengan  fikih  keadilan,  lalu  bagaimana  hukum  kisas  dan  hukum poligami dalam konteks fikih keadilan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  ini  adalah penelitian  kualitatif  dengan  mengunakan  pendekatan  hukum  Islam,  secara  khusus berkaitan  dengan  konsep  fikih  keadilan.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan melalui  literatur  pustaka  dan  dokumentasi. Lebih  lanjut,  untuk  menjawab  isu  kajian pokok  artikel  menggunakan  sumber  hukum  primer  berupa  perundang-undangan  dan aturan  hukum  Islam  atau  Fikih.  Begitupun  sumber  hukum  sekunder  berupa  publikasi tentang  hukum  meliputi;  buku-buku  teks,  artikel  jurnal,  dan  produk-produk  hukum lainnya. Sementara  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  kisas  dan  poligami  yang kemudian dianalisis menggunakan konsep fikih keadilan.
Nadyatul Hikmah Shuhufi

## C. PEMBAHASAN

## Defenisi Fikih Keadilan
Keadilan secara etimologi berasal dari bahasa arab لدع (‘Adlun) yang berarti ‘adil’ atau bisa diartikan ‘sama’ . Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang tidak penting. Kata adil dengan berbagai maknanya disebutkan dalam al- Qur’an kurang  lebih  dua  puluh  delapan  kali. Pertama ,  adil  dalam  arti  ‘sama’  atau  tidak memihak serta tidak berat sebelah, dijelaskan dalam QS. an- Nisā’ (4) ayat 58. Kedua , adil dalam arti “seimbang” , dimaksudkan yaitu kesesuaian dan keseimbangan dalam hal perbedaan. Pengertian ini tercantum dalam QS. al-Infi ṭār (82) ayat 6-7 . Ketiga , keadilan yang dinisbatkan kepada Allah Swt. yang dimaksudkan dengan memelihara kewajiban. Pengertian ini dipahami dengan maksud bahwa Allah sebagai Qa>iman bil qis ṭ (yang menegakkan keadilan). Hal tercantum dalam QS. Fu ṣṣ ilat (41) ayat 46. Keempat ,  perhatian  terhadap  hak  individu  sesuai  kepemilikannya.  Pengertian  ini tercantum dalam QS. Al-An ’am ( 6) ayat 152.
Dalam  perkembangan  selanjutnya, kata  “adil” ini  didefenisikan  dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi hak kepada suatu pihak sesuai dengan posisinya melalui jalur yang paling mudah dijangkau. Pada dasarnya, konsep keadilan  telah  diajarkan  melalui  ayat-ayat  al- Qur’an. Sebagaimana  Allah  Swt. memerintahkan  agar  umat  manusia  bisa  bersikap  adil  kepada  sesama.  Hal  ini disebutkan salah satunya dalam ayat berikut:
ْلا َو  ِرَكْنُمْلا َو ِءۤاَشْحَفْلا ِنَع ى ٰهْنَي َو ىٰب ْرُقْلا ىِذ  ِئۤاَتْيِا َو ِناَسْحِ ْلْا َو ِلْدَعْلاِب ُرُمْأَي َ هاللّٰ َّنِا َعَل ْمُكُظِعَي ِيْغَب َن ْوُرَّكَذَت ْمُكَّل
Terjemahnya:
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  berlaku  adil,  berbuat  kebajikan,  dan  memberikan bantuan  kepada  kerabat.  Dia  (juga)  melarang  perbuatan  keji,  kemungkaran,  dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. 6
Contoh lain yang bisa dipahami dari konsep keadilan yang dijelaskan dalam Al- Qur’an yaitu dalam hal mengadili di antara manusia. Allah Swt. memerintahkan dan  mencintai  orang-orang  yang  hendaknya  mengadili  suatu  perkara  secara  adil. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:
6 Qur’an in Word Kementerian Agama, QS. An-Naḥl (16): 90
…. ِلْدَعْلاِب ا ْوُمُكْحَت  ْنَا  ِساَّنلا َنْيَب ْمُتْمَكَح اَذِا َو
…..
Terjemahnya:
Apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara  manusia,  hendaklah  kamu  tetapkan secara adil. 7
Orang-orang  yang  beriman  kepada  Allah  Swt.  tentu  saja  akan mempertahankan  keadilan  meskipun  hal  itu  bisa  saja  merugikan  lingkungan sekitarnya,  seperti  merugikan  diri  sendiri,  orang  tua,  sahabat  ataupun  sanak saudaranya.  Imbauan  untuk  berlaku  adil  secara  jelas  disebutkan  dalam  Al- Qur’an berkenaan dengan hukuman yang sepadan, sebagaimana ayat berikut:
ُْلْاِب  َنُذُ ْلْا َو  ِفْنَ ْلْاِب  َفْنَ ْلْا َو  ِنْيَعْلاِب  َنْيَعْلا َو  ِسْفَّنلاِب  َسْفَّنلا  َّنَا ٓاَهْيِف ْمِهْيَلَع اَنْبَتَك َو َح ْوُرُجْلا َو  ِِّۙ نِ سلاِب  َّنِ سلا َو  ِنُذ
َّدَصَت  ْنَمَف  ٌۗ صاَصِق ٌۗ  ٗهَّل  ةَراَّفَك  َوُهَف  ٖهِب َق
َن ْوُمِلهظلا ُمُه  َكِٕى ٰۤلوُاَف ُ هاللّٰ َلَزْنَا ٓاَمِب ْمُكْحَي ْمَّل ْنَمَو
Terjemahnya:
Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga,  gigi  dengan  gigi,  dan  luka-luka  (pun)  ada  kisasnya  (balasan  yang  sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa  yang  tidak  memutuskan  (suatu  urusan)  menurut  ketentuan  yang  diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. 8
Adapun  wahyu  yang  diturunkan  oleh  Allah  Swt.  kepada  Rasulullah,  bisa dipahami  sebagai  perwujudan  dari  kebenaran  dan  keadilan.  Sebagaimana  wahyu diturunkan bersamaan dengan keseimbangan (sesuatu yang benar dan yang salah), oleh  karena  itu  manusia  sepatutnya  memperjuangkan  dan  menegakkan  keadilan. Allah Swt, berfirman dalam Al- Qur’an:
َنا َزْيِمْلا َو  َبٰتِكْلا ُمُهَعَم اَنْلَزْنَا َو ِتٰنِ يَبْلاِب اَنَلُسُر اَنْلَس ْرَا ْدَقَل
ِطْسِقْلاِب  ُساَّنلا َم ْوُقَيِل ….
7 Qur’an in Word Kementerian Agama, QS. an-Nisa’ (4): 58
8 Qur’an in Word Kementerian Agama, QS. Al-Ma’idah (5): 45
Terjemahnya:
Sungguh,  Kami  benar-benar  telah  mengutus  rasul-rasul  Kami  dengan  bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. 9
Pada dasarnya, keadilan bernilai mutlak dan secara moral mengikat semua orang. Oleh karena itu, orang-orang beriman diperingatkan agar tidak membiarkan rasa  kebencian  terhadap  seseorang  menguasai  dirinya  yang  akan  menyebabkan pelanggaran  batas-batas  keadilan  atau  membuat  diri  mereka  menyeleweng  dari keadilan yang ideal, karena keadilan sangat dekat dengan ketakwaan dan kebenaran.
Selanjutnya,  prinsip  keadilan  mencakup  berbagai  aspek  hubungan,  baik hubungan  antar  individu,  hubungan  dalam  keluarga,  serta  hubungan  dalam masyarakat  dan  negara.  Ketentuan  keadilan  pada  umumnya  berkonotasi  pada penetapan  hukum  atau  kebijakan  penguasa.  Akan  tetapi,  keadilan  dalam  hukum Islam  meliputi  berbagai  aspek  kehidupan,  khususnya  di  bidang  hukum  dan peradilan. 10 Dengan demikian, hukum Islam yang mengatur tentang muamalah dan ibadah adalah bentuk praktik dan perwujudan konsep keadilan dalam hukum Islam. Sebagaimana  keadilan  dimaknai  sebagai  keseimbangan  dan  harmonisasi  antara bagian-bagian atau pihak-pihak untuk mewujudkan suatu kesatuan yang harmonis.

## Hukum Kisas dalam Konteks Fikih Keadilan
Ajaran Islam hadir salah satunya untuk memperbaiki akhlak manusia. salah satu aspek dari ajaran Islam yaitu dalam hukumnya yang mempunyai tujuan untuk mencegah  segala  perbuatan  atau  tindakan  manusia  yang  mengarah  kepada kerusakan.  Dalam  mencapai  tujuan  tersebut;  terhindar  dari  kerusakan,  maka diberlakukan hukum berdasarkan sanksi-sanksi yang menjadi ketetapan Allah Swt. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam nas Al-Qur’an dan Hadis.
Pemberlakuan  hukum  Islam  tentu  saja  ingin  memberikan  keamanan, kedamaian, dan ketentraman kepada umat Islam. Selain itu, perlu diketahui bahwa hukum  Islam  ini  memuat  seperangkat  aturan  atau  norma-norma  yang  harus
9 Qur’an in Word Kementerian Agama, QS. al-Ḥadid (57): 25
10 Juhaja S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995), hlm. 72.
dilaksanakan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, terkendali dalam kebenaran, berlaku adil dan bijaksana, serta menjadi arah petunjuk dalam melalui lika-liku kehidupan.
Jika dipahami di satu sisi, pemberlakuan hukuman setimpal, seperti seorang pembunuh yang akan dibalas dengan dibunuh, seorang yang mematahkan gigi orang lain yang dibalas dengan dipatahkan giginya, dan seterusnya, merupakan hukuman yang  sangat  kejam.  Namun,  di  sisi  lain  malah  jalan  itulah  yang  dapat menyelamatkan jiwa, harta dan hak-hak manusia secara umum. Hal itu dikarenakan balasan  yang  setimpal  akan  memunculkan  trauma  bagi  orang  yang  pernah melakukan perbuatan tersebut.
Adapun  praktik  memberikan  hukuman  yang  setimpal  sebagaimana  yang disyariatkan dalam hukum  Islam, sebenarnya tidak dilakukan  secara  bebas  seperti aksi  massa  yang  dilakukan  di   beberapa tempat  terhadap  pelaku  pencurian. Proses eksekusi  tetap dibawah tanggungjawab dan pengawasan pemerintah sebagai ‘perpanjangan tangan’ dari Allah Swt. (yaitu sebagai khalifah di dunia). Begitupun hukuman  eksekusi  mati  harus  dilakukan  berdasarkan  aturan-aturan  yang  sudah ditetapkan  dalam  hukum  Islam.  Sementara  bagi  pelaku  yang  mendapat  ampunan dari pihak keluarga, hanya akan dikenakan denda (diyat), sesuai dengan yang diatur dalam hukum Islam.
Jika praktik hukum yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah  ditetapkan  dalam  hukum  Islam,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  kisas sebenarnya  mengandung  nilai  keadilan  dan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia, khususnya  bagi  pihak  korban.  Hal  ini  sejalan  dengan  logika  akal  sehat  bahwa kejahatan seharusnya dibalas dengan hal yang setimpal, sebagai bentuk sanksi yang dimaksudkan  memberi  efek  jerah  bagi  pelaku  kejahatan.  Selain  itu,  juga  dapat menjadi  ancaman kepada yang lainnya agar  tidak ada lagi kejahatan serupa  yang dilakukan selanjutnya.
Memberi  balasan setimpal,  misal  gigi dibalas dengan gigi, dalam konteks hukum kisas adalah sebuah bentuk praktik dan perwujudan konsep keadilan.  Jika tidak  ingin  adanya  sanksi  semacam  itu,  maka  tidak   boleh melakukan kejahatan fisik kepada siapa pun. Bisa diartikan bahwa bagi siapapun yang berani melakukan
Nadyatul Hikmah Shuhufi
kejahatan  kepada  orang  lain,  maka  harus  berani  pula  untuk  menerima  segala konsekuensinya. Adapun hal  ini;  yaitu keadilan, berlaku bagi  semua orang, tidak memandang status sosial, baik kaya ataupun miskin. Itulah  logika  keadilan  yang berlaku  dalam  hukum  kisas.
Secara    ringkas,  kisas    atau    qisas    (Arab:  صاصق, qis}a>s} )  berarti ‘pembalasan’.  Sedangkan  dalam  istilah  hukum  Islam  berarti  pelaku  kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Apabila sesorang membunuh orang lain, maka akan dibalas dengan dibunuh pula. Jika seseorang memotong anggota tubuh orang lain, maka akan dipotong juga anggota tubuhnya. Allah Swt. mensyariatkan hukum kisas sebagaimana sudah dijelaskan dalam nas Al-Qur’an dan Hadis, diantaranya:
Dalil Ayat Al-Qur’an:
اَهُّيَآٰ ي
ِب ى ثْنُ ْلْا َو  ِدْبَعْلاِب ُدْبَعْلا َو  ِ رُحْلاِب  ُّرُحْلَا  ۗى لْتَقْلا ىِف  ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع  َبِتُك ا ْوُنَم ا  َنْيِذَّلا ْنِم  ٗهَل  َيِفُع  ْنَمَف  ۗى ثْنُ ْلْا
ْيِفْخَت  َكِل ذ ۗ  ٍناَسْحِاِب ِهْيَلِا ٌءۤاَدَا َو  ِف ْوُرْعَمْلاِبۢ ٌعاَبِ تاَف ٌءْيَش ِهْي ِخَا
ۗ ٌةَمْح َر َو ْمُكِ ب َّر  ْنِ م  ٌف
ٌباَذَع ٗهَلَف  َكِل ذ َدْعَب ى  دَتْعا  ِنَمَف

## ٌمْيِلَا
Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  kepadamu  (melaksanakan)  kisas berkenaan  dengan  orang-orang  yang  dibunuh.  Orang  merdeka  dengan  orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang  patut  dan  hendaklah  menunaikan  kepadanya  dengan  cara  yang  baik. 1 Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. 11
1 Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan.
Dalil Hadis Rasulullah:
ثلاث ىدحإ نيب رايخلاب وهف حرجلا لبخلاو لبخ وأ مدب بيصأ نم ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق نأ ا مإ :
وفعي وأ لقعلا ذخأي وأ   صتقي هيدي ىلع اوذخف ةعبارلا دارأ نإف
Artinya:
11 Qur’an in Word Kementerian Agama, QS. Al-Baqarah (2): 178.
Rasulullah Saw. bersabda: “Siapa yang terkena darah (dibunuh) atau luka (dilukai), maka  dia  (boleh)  memilih  satu  antara  tiga  pilihan:  meng- qishshash ,  mengambil ganti rugi ( diyat ), atau memaafkan (tanpa membayar diyat ), dan jika dia memilih pilihan keempat (lebih dari qishash atau diyat ) maka ambillah tangannya (laranglah)”. (HR. Tirmidzi) 12
Adapun beberapa hikmah yang bisa didapatkan dari pemberlakuan hukum kisas; Pertama , menjaga  umat  dari  kejahatan  dan  menahan pertumpahan darah. Kedua ,  mewujudkan keadilan  dan menolong  orang yang terzalimi, yaitu  dengan memberikan kemudahan bagi keluarga korban untuk membalas pelaku seperti yang telah  dilakukannya  kepada  korban. Ketiga ,  menjadi  jalan  untuk  bertaubat  dari dosa kejahatan yang telah dilakukan pelaku.
Namun,  konsep  dan  tujuan  baik  dari  hukum  kisas  ini  tidak  hanya  bisa dipahami secara tekstual, namun bisa juga dipahami berbeda secara konstekstual. Sehingga, praktik hukum atau sanksi yang diwujudkan bisa dalam bentuk lain tanpa menghilangkan  tujuan  baik  dari  konsep  hukum  kisas.  Misal,  kontekstualisasi hukum  kisas  dalam bentuk  hukum  yang lain, yaitu hukuman penjara  bagi  pelaku kejahatan. Pada dasarnya, hukuman penjara dimaksudkan untuk menciptakan dan mewujudkan  keadilan  dalam  kehidupan  bagi  pihak  korban.  Pada  intinya,  nilai keadilan harus tetap terwujud dalam penerapan sanksi hukum.

## Hukum Poligami dalam Konteks Fikih Keadilan
Poligami  adalah  sistem  perkawinan  yang  salah  satu  pihak  memiliki  atau mengawini  beberapa  lawan  jenisnya  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Lawan  dari poligami  adalah  monogami,  yakni  sistem  yang  hanya  memperbolehkan  seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. 13
Ketentuan  poligami  yang  ditetapkan  Allah  bersumber  pada  hukum  ilahi, universal dan tidak berubah dalam ruang dan  waktu.  Sementara  penerapan hukum alam oleh manusia di muka bumi ini merupakan hukum positif. Thomas Aquinas menyatakan  bahwa  hukum  alam  berdiri  di  atas  dua  asas,  yang  disebut  Principia
12 Hadis Riwayat at-Tirmidzi Nomor 1409
13 https://kbbi.web.id/poligami , diakses pada 6 februari 2023

## Nadyatul Hikmah Shuhufi
Prima  dan  Principia  Secundaria.  Principia  Prima  adalah  prinsip  yang   berkaitan dengan hak  dasar  manusia  yang  bersifat  umum,  universal  dan berlaku tanpa batas  ruang  dan  waktu.  Prinsip  ini  ini  bersifat  mutlak  dan  melekat  pada  setiap manusia.  Sementara  Principia  Secundaria  adalah  prinsip-prinsip  khusus  yang dijabarkan dari Principia Prima.
Pada prinsipnya, hukum Islam memperbolehkan  adanya  poligami  dalam suatu  perkawinan  dengan  berbagai  persyaratan  yang  cukup  ketat.  Poligami diperbolehkan  dalam  konteks  memiliki  kemaslahatan  bagi  umat  manusia,  sama halnya dengan hukum  Islam yang lain. Maka, seorang laki-laki boleh melakukan poligami  selama  ia  dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak  dapat mewujudkan  kemaslahatan  ketika  melakukan  poligami,  maka  poligamu  menjadi sebuah  larangan  baginya.  Persyaratan  poligami  telah  disebutkan  dalam  ayat  Al- Qur’an sebagai berikut:
ۚ َع ب ُر َو  َث لُث َو ى نْثَم ِءۤاَسِ نلا َنِ م ْمُكَل  َباَط اَم ا ْوُحِكْناَف ى  م تَيْلا ىِف ا ْوُطِسْقُت  َّلَْا ْمُتْف ِخ  ْنِا َو ًةَد ِحا َوَف ا ْوُلِدْعَت  َّلَْا ْمُتْف ِخ  ْنِاَف
َم اَم  ْوَا ۗا ْوُل ْوُعَت  َّلَْا ىٰٓ نْدَا  َكِل ذ ۗ ْمُكُناَمْيَا  ْتَكَل
Terjemahnya:
Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  nikahilah  perempuan  (lain)  yang  kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku  adil,  (nikahilah)  seorang  saja  atau  hamba  sahaya  perempuan  yang  kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. 14
Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an mengenai poligami, maka dapat dipahami  bahwa  poligami  bisa  dilakukan  dengan  persyaratan  wajib  berlaku  adil. Harus  dipahami  lebih  dalam  makna  ‘adil’  yang  dijadikan  persyaratan  dalam poligami ini bukan sekedar formalitas belaka. Namun, ‘adil’ yang diinginkan adalah benar-benar  sebuah  keadilan  dengan  memberi  hak  dan  kewajiban  seorang  suami kepada  istrinya  yang  sesuai  porsi  kedua  pasangannya.  Selain  itu,  ada  berbagai ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  para  ulama  tentang  poligami  yang  harus dipahami  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dalam  pelaksanaan
14 Qur’an in Word Kementerian Agama, QS. An-Nisa’ (4) ayat 3.
poligami. 15
Selanjutnya, Gustav  Radbruch dalam pandangannya, menempatkan tujuan keadilan  di  atas  tujuan  hukum  yang  lainnya.  Hal  itu  dilakukan  karena  karena menurunya prinsip tersebut sesuai dengan hakikat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahkan  hukum  dibuat  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  kesejahteraan  melalui hukum  yang  adil,  yakni  pengaturan  kepentingan-kepentingan  yang  saling bertentangan  dan seimbang, sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa  yang menjadi bagiannya. 16
Islam mengajarkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil pada setiap  keadaan,  baik  yang  berhubungan  dengan  Allah  Swt.   maupun  yang berhubungan  dengan  sesama  manusia,  yaitu  dengan  mengikuti  ketentuan  syariat sebagaimana Allah Swt. mensyariatkan agamanya di atas keadilan yang sempurna. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90, sebagai berikut:
ْلا َو  ِرَكْنُمْلا َو ِءۤاَشْحَفْلا ِنَع ى  هْنَي َو ى ب ْرُقْلا ىِذ ِئۤاَتْيِا َو ِناَسْحِ ْلْا َو ِلْدَعْلاِب  ُرُمْأَي َ هاللّٰ َّنِا ُكُظِعَي ِيْغَب

## َن ْو ُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ْم
Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat  kebajikan, dan memberikan bantuan  kepada  kerabat.  Dia  (juga)  melarang  perbuatan  keji,  kemungkaran,  dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.
Sebagaimana Islam mengajarkan untuk selalu berlaku adil, maka termasuk dalam  hal  ini,  sikap  adil  dalam  poligami. ‘Adil’ yang dimaksud  yaitu  dalam mencukupi  kebutuhan  para  istri  dalam  hal  makanan,  pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Keadilan yang ditekankan dalam Al-Qur’an adalah keadilan yang dapat dilakukan secara kasat mata, yaitu  mengenai pembagian waktu dan  pemerian  nafkah.  Namun,  mengenai  keadilan  dalam  hal  mencintai  dan menyayangi,  termasuk  keadilan  yang  tidak  mungkin  dilakukan  atau  tidak  bisa ditakar adil atau tidaknya. 17 Hal  ini bisa diartikan bahwa dalam konteks poligami, tidak  berarti  harus berlaku adil  dalam  segala  sesuatu, apalagi bagi sesuatu yang berada  di  luar  kemampuan  manusia,  termasuk  dalam  hal  kadar  cinta  dan  kasih
15 http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/557/604 .
16 Anton Hermann  Chroust, “ The    Philosophy    of    Law    of    Gustav    Radbruch ”, Jurnal:    The Philosophical Review, Vol. 53, No. 1 (Januari, 1944), h. 23-45.
17 Qurrotul Ainiyah, Op.Cit. , h. 135.
Nadyatul Hikmah Shuhufi
sayang.
Prinsip  dan  persyaratan  poligami  yang  telah  dijelaskan  dalam  nas  masih memiliki ruang kontekstualisasi. Sering timbul kesalahpahaman dalam masalah ini dikarenakan  hawa  nafsu  dan  ketidakpahaman  terhadap  ajaran  agama.  Termasuk tidak memahami dengan jelas maksud dari firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa’ (4): 129 yang mempertegas mengenai berlaku adil dalam hal poligami, sebagainana ayat berikut:
ْوُلِدْعَت  ْنَا ا ْٰٓوُعْيِطَتْسَت  ْنَل َو
ا ْوُحِلْصُت  ْنِا َوۗ ِةَقَّلَعُمْلاَك اَه ْوُرَذَتَف  ِلْيَمْلا َّلُك ا ْوُلْيِمَت  َلاَف ْمُتْص َرَح  ْوَل َو  ِءۤاَسِ نلا  َنْيَب ا ا ْوُقَّتَت َو

## اًمْي ِح َّر ا ًر ْوُفَغ َناَك َ هاللّٰ َّنِاَف
Terjemahnya:
Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian.  Oleh  karena  itu,  janganlah  kamu  terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung.  Jika  kamu  mengadakan  islah  (perbaikan)  dan  memelihara  diri  (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Berkaitan  dengan  ayat  tersebut,  Az-Zamakhsyari  menyatakan  bahwa tuntutan kemampuan untuk berbuat adil terhadap para istri yang dimaksudkan yaitu sesuai  dengan  kemampuan  maksimal.  Sebab  memaksakan  diri  dalam  melakukan sesuatu  di  atas  kemampuannya  termasuk  perbuatan  zalim. 18 Selanjutnya  Asy- Syaukani  berpendapat  bahwa  bagaimanapun  usaha  untuk  berbuat  adil,  manusia tidak akan mampu. Terlebih lagi kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Disebabkan hal itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada  upaya  maksimal  dari  seorang  suami  untuk  dapat  berbuat  adil  kepada  para istrinya ketika memutuskan untuk berpoligami. 19
Sedangkan  Al-Maraghi  menyatakan  bahwa  kebolehan  poligami  adalah kebolehan yang dipersulit  dan  diperketat. Poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat  yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang  benar-benar
18 Harun, “Keadilan Dalam Perkawinan Poligami”, h. 18.
19 Asy-Syaukani, Nailul Auta>r (Libanon: Darul Kitab Ilmiyah, 1655), h. 3.
membutuhkannya. 20 Beliau kemudian mempertegas pendapatnya ini dengan kaidah fikih  “menolak  yang  berbahaya  harus  didahulukan  daripada  mengambil  yang bermanfaat”  yang  dimaksudkan  untuk  menunjukkan  betapa  pentingnya  untuk berhati-hati dalam melakukan poligami.
Sayyid Qutub di dalam tafsirnya, memandang bahwa  poligami sebagai suatu keringanan  yang  hanya  bisa  dilakukan  dalam  keadaan  darurat  bagi  orang-orang yang  merasa  sangat  terdesak.  Kebolehan  poligami  dalam  kondisi  darurat  inipun masih  disyaratkan  adanya  sikap  adil  kepada  para  pasangannya.  Keadilan  yang dituntut  termasuk  dalam  bidang  nafkah,  muamalah,  pergaulan,  serta  giliran  tidur malam.  Kemudian,  bagi  suami  yang  tidak  mampu  berbuat  adil,  maka cukup seorang  istri  saja. 21 Hal  ini  sebenarnya  sudah  sangat  jelas  disebutkan  dalam  Al- Qur’an. Hanya saja, kesalahpahaman masih sering terjadi dalam memahami dalil- dalil mengenai poligami ini.
Adapun Muhammad Abduh berkesimpulan bahwa hukum poligami adalah haram. Poligami hanya bisa  dilakukan oleh seorang  suami dalam keadaan tertentu, misalnya  ketidakmampuan  seorang  istri  untuk  mengandung  atau  melahirkan. Beliau  menegaskan  bahwa  Islam  memang  memperbolehkan  poligami  dengan tuntutan  kemampuan  untuk  berlaku  adil  kepada  para  istri. 22 Hal  ini  kemudian menjadikan Muhammad Abduh berkesimpulan, bahwa pada prinsipnya  pernikahan dalam  Islam hanyalah monogami.
Berdasarkan  berbagai  penafsiran  dan  pendapat  para  ulama,  dapat disimpulkan bahwa makna ‘adil’ sebagai syarat poligami dalam perkawinan, hanya mencakup  hal-hal  yang  bersifat  material  dan  terukur,  seperti  pemberian  biaya hidup dan pakaian. Dengan memahami prinsip seperti ini, maka poligami menjadi sesuatu yang bisa dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Sementara, jika ‘keadilan’ dalam  melaksanakan  poligami  ditekankan  pada  hal-hal  non-materi  seperti  kadar cinta  dan  kasih  sayang,  maka  poligami  menjadi  sesuatu  yang  tidak  mungkin
20 Harun, Loc.Cit.
21 Sayyid Qutub, Fi Zhilal al Qur’an,Terjemahan: Di Bawah Naungan Al Qur’an, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 275.
22 Khoiruddin  Nasution, Riba  dan  Poligami;  Sebuah  Studi  atas  Pemikiran  Muhammad Abduh (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

## Nadyatul Hikmah Shuhufi
dilaksanakan. Begitupun jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu dengan mengabaikan  terpenuhinya  prinsip keadilan dan kemaslahatan, maka poligami menjadi sesuatu yang haram.

## D. PENUTUP
Hukum  kisas  dan  poligami  merupakan  syariat  Islam  yang  mengandung  nilai- nilai dan prinsip-prinsip  keadilan baik secara konseptual maupun praktis di lapangan. Namun,  ketentuan  hukumnya  tidak  berlaku  secara  begitu  saja,  terdapat  ruang kemungkinan terjadinya kontekstualisasi dengan mengacu kepada teks maupun konteks zaman  yang  cenderung  mengalami  perubahan  seiring  dengan  berjalannya  waktu. Sementara wahyu itu sendiri merupakan perwujudan dari kebenaran dan keadilan yang diturunkan bersamaan dengan keseimbangan (yang benar dan yang salah). Oleh karena itu,  manusia  harus  menegakkan  keadilan,  karena  bernilai  mutlak  dan  secara  moral mengikat.  Begitupun  Islam  hadir  dalam  salah  satu  aspeknya  yaitu  hukum,  untuk mengantisipasi  segala  perbuatan  manusia  yang  mengarah  pada  kerusakan,  sehingga untuk  mencapai  tujuan  tersebut  harus  diberlakukan  hukum  berdasarkan  sanksi-sanksi yang menjadi  ketetapan Allah Swt. dalam nas-Nya.
Penerapan hukum Islam secara benar akan memberikan keamanan, kedamaian, dan ketentraman. Hukuman kisas merupakan hukuman yang sangat kejam. Namun disisi lain,  jalan  itulah  yang  akan  menyelamatkan  jiwa,   harta  dan  hak-hak  manusia  secara umum, kerena akan mermunculkan trauma bagi orang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Sementara poligami hadir sebagai solusi keadilan dalam perspektif syariat bagi umat Islam jika sekiranya ada kecenderungan yang tak terkendali dan terkontrol ataupun dalam  relasi  suami  istri  ada  persoalan  penting  yang  melahirkan  pembicaraan  dan kesepakatan untuk membuka ruang berlangsungnya poligami.

## DAFTAR PUSTAKA
Qur’an  in  Word,  Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Qur’an,  Kementerian  Agama  RI.
https://lajnah.kemenag.go.id/unduhan/category/1-qkiw
Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari’at Islam , Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Ainiyah,  Qurrotul, Keadilan  Gender  dalam  Islam:  Konvensi  PBB  dalam  Perspektif Mazhab Syafi’i. Malang: Kelompok Lintas Publishing, 2015.
Al-Ansari,  Muḥammad  ibn  Mukrim  ibnu  Ali  Abu  Al-Fadl  Jamaluddin  ibnu  Manzur,
Lisa>nul ‘Arab, Vol. IV. t.t: Dar al-Ma’arif, 1979.
Anisah,  Siti,  “Penerapan  Hukum  Qishash  untuk  Menegakkan  Keadilan”, Journal  of Islamic Law Studies , Vol. 1 No. 2 (2018).
Asy-Syaukani, Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad, Nailul Aut}a>r , Lebanon: Darul Kitab Ilmiyah, 1655.
Cahyani, Andi Intan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Qada>U , Vol. 5 No. 2 (Desember 2018).
Chakim, Muhammad Lukman dan Muhammad Habib Adi Putra, “Kesetaraan Gender dalam  Fikih  Perempuan  Perspektif  Maqa>sid  Syariah  Jasser  Auda”, Maqashid: Jurnal Hukum Islam , Vol 5 No.1 (Mei 2022).
Finch, Introduction to Legal Theory . London: Sweet & Maxwell, 1974.
Hermanto, Agus, Habib Ismail dan Iwanuddin, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan  Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri  Perspektif  Mubadalah”, Al- Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 4 No.1 (2022).
Ibnu Zakariya, Abi  al-Ḥusa’in  Aḥmad  ibn  Faris, Mu’jam  Muqāyis  fīl Lugah. Bairut:
Dār al-Fikr, 1994.
Ka’bah, Rifyal, Politik  &  Hukum  dalam  al-Qur’an. Jakarta:  Penerbit  Khairul Bayan,
2005.
Keri,  Ismail,  dkk.,  “Kontekstualisasi  Teologi  Keadilan  dalam  Hukum  Qishash  dan Poligami”, Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan , Vol. 4 No. 2 (Desember 2022).
M.  Hanafi,  Muchlis,   dkk., Hukum,  Keadilan  dan  Hak  Asasi  Manusia:  Tafsir  al- Qur’an Tematik. Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushaf al-Qur’an, 2010.
M.  Karsayuda, Perkawinan  Beda  Agama:  Menakar  Nilai-Nilai  Keadilan  Kompilasi Hukum Islam , Banjarmasin: Antasari Press, 2006
Nasution,  Khoiruddin, Hukum  Perkawinan  1 ,  Yogyakarta:  ACAdeMIA  dan  Tazzafa, 2005.
Nadyatul Hikmah Shuhufi
Nasution, Khoiruddin, Riba  dan  Poligami;  Sebuah  Studi  atas  Pemikiran Muhammad Abduh . Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Paputungan, Risno dan Sofyan AP. Kau, “Argumen Kaum Feminis terhadap Penolakan
Poligami di Indonesia”, Jurnal Asy-Syams , Vol. 1 No. 1 (2020).
Pradikta, Hervin Yoki, dkk., “Poligami di Malaysia dan Indonesia serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender”, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam , Vol. 5 No. 2 (November 2020).
Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran  Hukum  Sepanjang  Zaman. Cet.  II;  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2007.
Purwanto, Muhammad Roy, “Polygamy in Muslim Countries: A Comparative Study in Tunisia, Saudi Arabia, and Indonesia”, Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID), 2018.
Qutub, Sayyid, Fi Zila>lil Qur’a>n, Terjemahan: Di Bawah Naungan Al-Qur’an, Jilid
2 . Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Rahmah, Putri Jannatur, dkk., “Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia
Perspektif Cedaw”, At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam , Vol. 2 No. 1 (2021).
Ropiah,  Siti,  “Studi  Kritis  Poligami  dalam  Islam  (Analisa  terhadap  alasan  Pro  dan Kontra Poligami), Al-Afkar: Journal for Islamic Studies , Vol 1 No. 1 (Januari 2018).
S. Praja, Juhaja, Filsafat Hukum Islam. Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995.
Santoso, Dri dan Muhamad Nasrudin, “Poligamy in Indonesia and Its Relevance to the
Protection  of  Women  and  Children  in  the  Perspective  of  Islamic  Law Philosophy”, AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 26 No. 1 (2021).
Sari, Devi Nilam, “Implementasi Hukum Qisas sebagai Acuan sebagai Tujuan Hukum dalam  Al-Qur’an”, Muslim  Heritage:  Jurnal  Dialog  Islam  dengan  Realitas , Vol. 5 No.2 (2020).
Septiandani,  Dian  dan  Dhian  Indah  Astanti,  “Konsekuensi  Hukum  bagi  Suami  yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, Jurnal USM Law Review , Vol. 4 No. 2 (2021).
Siregar, Syapar Alim, “Keringanan dalam Hukum Islam”, Jurnal El-Qanuny , Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2019).
T. Husain, Rahmin, dkk., “Polygamy in the Perspective of Hadith: Justice and Equality among Wives in A Polygamy Practice”, Madania: Jurnal Kajian Keislaman ,
Vol. 23 No. 1 (2019).