E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 6, Juni 2024

## PENGAMANAN ASET BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
Sarifudin 1 , Novianto Eko Wibowo 2
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangkaraya, Indonesia 1,2 Email: sarifudin892@gmail.com 1 , putararahputarhaluan@gmail.com 2

## Abstrak
Pengamanan  aset  berupa  tanah  milik  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan  telah  dilaksanakan. Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD)  Kabupaten  Seruyan  melakukan  upaya  untuk menjamin  agar  aset  tanah  tetap  dalam  penguasaan  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan  dan mencegah  terjadinya  penyerobotan  aset  tanah  oleh  pihak  lain.  Akan  tetapi  dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  kendala  dan  permasalahan  yang  dihadapi.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan  dalam melakukan pengamanan aset tanah yang dimiliki. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data  yang  digunakan  yaitu  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  yaitu  reduksi,  penyajian,  dan  penarikan  kesimpulan.  Teknik  dalam  uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi sumber dan  triangulasi  teknik  pengumpulan  data.  Dari  hasil  penelitian  Pengamanan  aset  berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Seruyan yang telah dilaksanakan masih belum maksimal seperti, pengamanan adminsitrasi yang masih kurang maksimal seperti terjadinya perbedaan antara data pencatatan dan kondisi riil dilapangan, banyak tanah yang belum dipasang pagar, patok batas maupun plang tanda kepemilikan tanah, serta masih banyak tanah yang belum memiliki dokumen bukti kepemilikan yang sah atau sertipikat. Dari permasalahan tersebut, peneliti  memberikan  saran  agar  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan  memaksimalkan  upaya pengamanan aset berupa tanah, terutama dari segi pengamanan hukum, agar SKPD selaku pengguna barang berperan aktif dalam tahapan pensertipikatan tanah.
Kata Kunci: pengamanan, set, tanah, Seruyan

## Abstract
The security of assets in the form of land belonging to the Seruyan Regency Government has been implemented. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Seruyan Regency is making efforts to ensure that land assets remain in the control of the Seruyan Regency Government and  prevent  land  assets  from  being  confiscated  by  other  parties.  However,  in  its implementation there are still obstacles and problems faced. This research aims to find out how the Seruyan Regency Government attempts to safeguard its land assets. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. Data analysis in this research is reduction, presentation and drawing conclusions. The technique for testing the validity of the data in this research is to use source triangulation techniques and data collection  technique  triangulation.  From  the  research  results,  the  security  of  assets  in  the form of land belonging to the Seruyan Regency Government which has been implemented is still not optimal, such as administrative security which is still less than optimal, such as differences between recording data and real conditions in the field, a lot of land has not yet

## Pengamanan Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seruyan
installed fences, boundary markers or land ownership signs. , and there is still a lot of land that does not yet have legal proof of ownership documents or certificates. Based on these problems,  researchers  provide  suggestions  for  the  Seruyan  Regency  Government  to maximize efforts to safeguard assets in the form of land, especially in terms of legal security, so that SKPD as property users play an active role in the land certification stage.
Keyword: security, asset, land, Seruyan

## Pendahuluan
Sejak  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah diberlakukan,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  melakukan  perubahan  dan  pergeseran dalam mengelola dan menata pola pemerintahan baik secara politis maupun administrasi agar mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Berbagai kewenangan dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu kewenangan yang dilimpahkan yaitu pemerintah daerah harus mampu mengelola sendiri aset yang dimiliki (Ardiyanto, 2022; Nurfauziah et al., 2022).
Menurut Siregar (2004), aset adalah barang ( thing ) atau sesuatu barang ( anything ) yang mempunyai nilai ekonomis ( economic value ), nilai komersial ( commercial value ) atau  nilai  tukar  ( exchange  value )  yang  dimiliki  oleh  badan  usaha,  instansi  atau individu/perorangan”.  Ini  berlaku  juga  pada  aset    yang  dikuasai  atau  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  dengan  berdasarkan  syarat-syarat  tertentu.  aset  yang  dimaksud diantaranya aset tidak bergerak dan aset bergerak, baik yang berwujud ( tangible ) maupun yang tidak berwujud ( intangible ) (Hariyanto & Narsa, 2018; Maulidina, 2012). Menurut Hariyono (2007), aset adalah barang yang dari segi hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud ( Intangible ), yang tercatat dalam harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun perorangan.
Menurut  Standar  Penilaian  Indonesia  Edisi  VI  Tahun  2007,  aset  adalah barang/benda  atau  sesuatu  barang/benda  yang  dapat  dimiliki  dan  yang  memiliki  nilai ekonomis ( economic value ) dan nilai komersial ( commercial value ) atau nilai tukar yang dimiliki  atau  digunakan  oleh  suatu  badan  usaha,  lembaga  atau  perorangan.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aset adalah semua harta atau kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah baik itu aset bergerak maupun yang tidak bergerak dan aset yang memiliki nilai ekonomi ataupun aset yang tidak aset yang memiliki nilai ekonomi (Sulistiani, 2022).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 1 ayat (2) barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah meliputi barang yang diperoleh  dari  hibah/sumbangan  atau  yang  sejenis,  barang  yang  diperoleh  sebagai pelaksanaan  dari  perjanjian/kontrak,  barang  yang  diperoleh  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  barang  yang  diperoleh  berdasarkan  putusan pengadilan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap ( inkrah ) (Mujahidin, 2020) .  Barang  dalam  hal  ini  adalah  benda  dalam  berbagai  bentuk  dan  uraian  yaitu meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa (Jubaedah & Suprastiyo, 2022). Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah yaitu barang yang diperoleh dari pihak lain seperti  dari  hibah,  sumbangan,  pelaksanaan  dari  perjanjian/kontrak,  diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan
yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah, aset atau barang milik daerah menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis.
Barang  milik  daerah  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  tata  kelola pemerintah  daerah  terutama  berkaitan  dengan  tugas  pelayanan  kepada  masyarakat (Wibawa & Antarini, 2020). Oleh karena itu, barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel serta menjamin adanya kepastian nilai. Aset atau Barang milik daerah yang berada  dalam  pengelolaan  pemerintah  daerah  bukan  hanya  aset  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah  daerah,  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  anggaran  pendapata  belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti sumbangan, hibah, kewajiban pihak  ketiga  dan  sebagainya  (Muryanto,  2014).  Secara  umum  aset  daerah  dapat dikategorikan menjadi dua yaitu aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan yaitu aset yang memiliki nilai karena klaim-klaim hukum atas sejumlah manfaat yang berupa arus kas di masa mendatang, aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga. Sedangkan Aset non keuangan adalah aset yang nilainya ditentukan berdasarkan  kondisi  fisiknya,  aset  non  keuangan meliputi  aset  tetap,  aset  lainnya,  dan persediaan.
Sementara itu jika dilihat dari segi penggunaannya,  aset daerah  dapat  digolongkan menjadi  tiga,  yaitu: aset daerah yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah ( local government used assets ), aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan  publik  ( social  used  assets ),  dan  aset  daerah  yang  tidak  digunakan  untuk pemerintah maupun publik ( surplus property ). Aset daerah jenis ketiga ini pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.
Jika dilihat dari sifat barangnya, aset atau barang milik  daerah  dapat  dikategorikan menjadi  dua,  yaitu: pertama aset tidak bergerak, aset tidak bergerak yaitu aset yang tidak dapat dipindahkan atau digerakkan dari satu tempat ke tempat lainnya, contoh aset tidak bergerak  seperti  tanah,  bangunan  gedung,  bangunan  air,  jalan,  jembatan,  instalasi, jaringan, monumen dan tugu. Kedua aset bergerak, aset bergerak adalah aset yang dapat digerankan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, yang termasuk dalam aset bergerak antara lain : Mesin, kendaraan, peralatan, buku, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak, tanaman,  persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong), serta surat-surat berharga.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah mengamanatkan kepada pengguna barang untuk melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan,  dan  pengamanan  barang  milik  negara/daerah  yang  di  bawah penguasaannya.  Pelaksanaan  pemantauan  dan  penertiban  terhadap  penggunaan pemanfatan,  pemindahtanganan,  penatausahaan,  pemeliharaan  dan  pengamanan  aset barang  milik  daerah  tersebut  diperlukan  untuk  mewujudkan  tertib  pengelolaan  barang milik daerah yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik.
Pengelolaan aset pemerintah daerah tidak semata-mata berupa aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, namun juga aset pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah

## Pengamanan Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seruyan
daerah.  Pengelolaan  aset  yang  dilakukan  dengan  kurang  baik  dapat  menimbulkan inefisiensi  dimana  beban  pengeluaran  untuk  biaya  perolehan,  pemeliharaan  dan pengamanan aset akan lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010), pengelolaan barang milik daerah yang baik setidaknya memerlukan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (monitoring). Ketiga fungsi tersebut dapat terlaksana apabila pengelolaan aset atau barang milik daerah dilakukan dengan strategi yang tepat.
Jumlah  aset  yang  dimiliki  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan  sangat  banyak,  mulai dari tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan serta aset tetap lainnya. Aset-aset tersebut  harus  dikelola  dengan  baik  agar  dapat  menjadi  nilai  tambah  dan  bermanfaat dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Salah  satu tahapan  pengelolaan  yang  sangat  penting  namun  sering  terabaikan  yaitu  pengamanan terhadap aset-aset yang dimiliki.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 296 mengamanatkan kepada pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan  barang  milik  daerah  yang  berada  dalam  penguasaannya.  Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.
Fokus  penulis  pada  penelitian  ini  adalan  pengamanan  aset  berupa  tanah  milik Pemerintah  Kabupaten  Seruyan.  Pengamanan  aset  sangat  penting  dilakukan  untuk menjamin agar aset-aset yang dimiliki tersebut terjamin keberadaanya, aset tetap terjaga dan terlindungi dari potensi masalah seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lainnya secara tidak sah sehingga menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah. Salah satu bentuk pengamanan aset daerah adalah melengkapi bukti kepemilikan atau  sertifikasi,  Sebagaimana  telah  diamanatkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 299. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah  pasal  43  disebutkan  bahwa  barang  milik  negara/daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan data, jumlah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan berjumlah 799 bidang tanah, yang sudah bersertipikat sebanyak 173 bidang tanah atau sebesar 21,65 % sedangkan yang belum bersertipikat sebanyak 626 bidang atau sebesar 78,35 %. Dari 626 bidang tanah yang belum bersertipikat, Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  mengklasifikasikan  menjadi  3 kategori. Kategori 1 yaitu tanah yang memiliki bukti lain selain sertifikat (seperti SKPT, Surat Hibah dan lain-lain) dan tidak masuk dalam status kawasan hutan sebanyak 109 bidang tanah, kategori 2 yaitu tanah yang tidak masuk dalam status kawasan hutan namun bukti  kememilikan  tanah  tidak  lengkap  /  tidak  ada  sebanyak  189  bidang  tanah  dan kategori 3 yaitu tanah  masuk dalam status kawasan hutan, tanah jaringan jalan dan irigasi, tanah  yang  masuk  dalam  garis  sempadan  (sempadan  sungai/pantai)  serta  tanah  yang bermasalah sebanyak 328 bidang tanah. Dari 3 kategori tersebut tanah yang masuk dalam kategori  1  menjadi  terget  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan  untuk  ditingkatkan  bukti kepemilikannya menjadi sertipikat tanah.
Ada  beberapa  permasalahan  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  pengamanan  aset berupa  tanah  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan,  diantaranya  masih terdapat  adanya  perbedaan  antara  data  aset  tanah  yang  tercatat  dengan  kondisi  riil  di lapangan, masih adanya beberapa bidang tanah yang belum jelas perbatasannya, terdapat
beberapa bidang tanah yang dokumen awal kepemilikannya tidak ada, terutama tanah- tanah yang perolehanya berasal dari hibah, dokumen hibahnya tidak ditemukan, masih adanya  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  selaku  pengguna  barang  kurang  aktif dalam tahapan pensertipikatan tanah dan yang paling menjadi permasalahan yang cukup berat  dan  perlu  proses  yang  cukup  panjang  dan  melibatkan  banyak  pihak,  untuk menyelesaikannya yaitu sebagian besar wilayah Kabupaten Seruyan masuk dalam status kawasan  Hutan  Produksi  (HP)  dan  Hutan  Produksi  yang  dapat  dikonversi  (HPK) sehingga tanah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Seruyan tidak dapat disertipikatkan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  Pemerintah  Kabupaten Seruyan dalam melakukan pengamanan aset tanah yang dimiliki.

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  penulis  yaitu  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif Menurut Moleong (2021) merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari  perilaku  orang-orang  yang  dapat  diamati.  Pendekatan  penelitian  kualitatif  ialah penelitian memahami fenomena mengenai apa yang dinilai berdasarkan subjek penelitian. Menurut Husaini dan Purnomo (2009) penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat  responden  sesuai  pertanyaan  penelitian,  selanjutnya  dianalisis  menggunakan kata-kata  yang  mendasari  perilaku  responden  seperti  itu,  direduksi,  ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan,  untuk melihat pengamanan aset daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan. Lokasi ini dipilih dikarenakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan merupakan leading sector pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Seruyan. Sedangkan fokus penelitian adalah pengamanan aset berupa  tanah  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan.  Dalam  menentukan informan, penulis menggunakan teknik purposive sampling . Teknik purposive sampling ini  adalah  teknik  mengambil  informan  atau  narasumber  dengan  tujuan  tertentu  sesuai dengan  tema  penelitian  karena  orang  tersebut  dianggap  memiliki  informasi  yang diperlukan bagi penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini peneliti memilih informan yang  dianggap  mengetahui  permasalahan  yang  akan  dikaji  serta  mampu  memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Sehingga penulis memilih informan dari penelitian ini yaitu Kepala Bidang Aset BKAD Kabupaten Seruyan, Kepala Sub  Bidang  Perencanaan  dan  Pengamanan  Barang  Milik  Daerah  BKAD  Kabupaten Seruyan dan beberapa Pengurus Barang di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan.  Untuk  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan,  selanjutnya  analisis  data menggunakan  teknik  analisis  akar  masalah  model  pohon  masalah  dan  adapun  teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber dan bahan referensi.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  penelitian  tentang  pengamanan  aset  berupa  tanah  milik  pemerintah kabupaten  seruyan Penulis  menganalisis  pengamanan  aset  tanah  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten Seruyan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan menggunakan  teori  Suwanda  (2015)  dimana  Pengamanan  aset  meliputi  Pengamanan Administrasi,  Pengamanan  Fisik,  dan  Pengamanan  Hukum.  Adapun  pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

## Pengamanan Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seruyan

## Pengamanan Administrasi
Menurut Suwanda (2015) pengamanan administrasi meliputi kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Dalam hal ini pengamanan administrasi terhadap aset daerah berupa tanah dapat diartikan sebagai kegiatan  pencatatan,  inventarisasi,  pembukuan,  pelaporan  dan  penyimpanan  dokumen kepemilikan atas tanah secara tertib dan aman.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 299 menyebutkan Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan cara menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman dengan melakukan langkah- langkah  sebagai  seperti  melengkapi  bukti  kepemilikan  dan/atau  menyimpan  sertifikat tanah, membuat kartu identitas barang, melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya, dan mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
Di era perkembangan teknologi dan informasi ( information technology ), digitalisasi pengelolaan barang milik daerah ini menjadi sangat dibutuhkan. Dengan memanfaatan teknologi,  pengelolaan  barang  milik  daerah  diharapkan  dapat  membantu  dan mempermudah  pengelolaan  barang  milik  daerah,  pengelolaan  dapat  dilakukan  dimana saja dan kapan saja, sehingga lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan data barang milik  daerah  yang  handal  dan  akurat.  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan  melalui  Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Seruyan  selaku Leading  sector pengelolaan barang milik daerah dalam melakukan pengamanan administrasi atas aset yang dimiliki terutama dalah hal penatausahaan dan pencatatan aset juga memanfaatkan teknologi dan informasi ( information technology ) yaitu menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh salah satu lembaga pemerintah yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI) melalui Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yaitu Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  Barang  Milik  Daerah  (SIMDA-BMD).  Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) merupakan sebuah sistem berbasis aplikasi yang dibuat dan dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas  bagi  pemerintah  daerah  khusus  terkait  dengan  pengelolaan  barang  milik daerah.  Sistem  informasi  manajemen  barang  milik  daerah  (SIMDA-BMD)  yang digunakan  berfungsi  mengumpulkan  dan  mengolah  data  barang  milik  daerah  serta mengeluarkannya  dalam  bentuk  laporan,  sehingga  membantu  dan  memudahkan  bagi pengelola barang, pengguna barang dan pengurus barang milik daerah dalam melakukan pelaporan, baik triwulan, semesteran maupun tahunan.
Keuntungan pemakaian sistem informasi seperti yang dinyatakan Amsyah (2003), antara lain: Efisiensi lebih tinggi, pengawasan kegiatan dapat dilakukan lebih tertib, biaya lebih  rendah,  kesalahan  lebih  sedikit,  meningkatkan  pelayanan,  memudahkan perencanaan dan pengorganisasian kegiatan operasional dan distribusi. Nugroho (2008), menyatakan karakteristik informasi sebagai sistem pengendalian manajemen dan sebagai sistem pendukung keputusan Decision support system). Selain meningkatkan efektifitas dan efisien waktu, informasi (hasil output SIMDA-BMD) bisa mempengaruhi kebijakan terkait pengelolaan barang milik daerah.
Pengamanan aset tanah telah dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Seruyan, dalam hal  pencatatan  tanah  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan  telah  dicatat dalam  Kartu  Inventaris  Barang  A  atau  sering  disingkat  dengan  KIB  A  pada  masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang, sedangkan dalam hal penyimpanan  dokumen  kepemilikan  atas  tanah  baik  berupa  sertipikat,  Akta  Jual  beli,
Surat  Hibah  maupun  dokumen  pendukung  lainnya  dilakukan  oleh  BKAD  Kabupaten Seruyan  selaku  pengelola  barang  sesuai  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 297  ayat  (2)  penyimpanan  bukti  kepemilikan  barang  milik  daerah  dilakukan  oleh pengelola barang. Dokumen tersebut disimpan dalam brankas agar terjamin keamannya. Selain  menyimpan  dokumen  bukti  kepemilikan  tanah  secara  fisik,  BKAD  Kabupaten Seruyan  melalui  Sub  Bidang  Perencanaan  dan  Pengamanan  Barang  Milik  Daerah membuat salinan dokumen tersebut dalam bentu dokumen elektronik ( soft file ), sehingga memudahkan jika ada pihak-pihak yang memerlukan salinan dokumen bukti kepemilikan tanah tersebut, tidah perlu membongkar dokumen yang asli sehingga mengurani risiko terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan dokumen.

## Pengamanan Fisik
Pengamanan fisik menurut Suwanda (2015) merupakan kegiatan yang dilakukan dengan  cara  memberi  perlindungan  fisik  agar  keberadaan  aset  tersebut  aman  dari pencurian  atau  kehilangan  dan  kondisinya  terpelihara  tidak  mengalami  kerusakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  pada  pasal  299  menjelaskan  bahwa  Pengamanan  fisik  tanah dilakukan  dengan  antara  lain  memasang  tanda  letak  tanah  dengan  membangun  pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah dan melakukan penjagaan.
Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui BKAD Kabupaten Seruyan bersama SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan selaku pengguna barang telah melakukan pengamanan secara fisik terhadap sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan  cara  memasang  pagar  batas  tanah,  namun  belum  semua  terbangun  pagar dikarenakan keterbatasan kemampuan anggaran, sebagian dilakukan dengan memasang patok  batas  tanah.  Selain  kedua  cara  tersebut,  dalam  melakukan  pengamanan  fisik terhadap  tanah  yang  dimiliki,  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan  juga  memasang  papan nama tanda kepemilikan tanah.
Meskipun pengamanan fisik terhadap aset tanah yang miliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten  Seruyan  sudah  dilaksanakan,  namun  dilapangan  masih  terdapat  beberapa kendala  dan  permasalahan  yang  harus  dihadapi  seperti  adanya  klaim  dari  pihak masyarakat  terutama  untk  tanah-tanah  yang  diperoleh  dari  hibah  masyarakat,  tanah tersebut diklaim kembali oleh pihak ahli waris penghibah.
Tidak maksimalnya pengamanan fisik yang dilakukan terhadap tanah yang dimiliki juga dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan, salah satunya adalah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan aset tersebut tidak dapat dicapai.  Sebagai  contoh  adalah  ada  tanah  dan  bangunan  pasar  milik  Pemerintah Kabupaten Seruyan yang terletak di Kecamatan Hanau, kondisinya saat ini terbengkalai, pengelolaan  dari  dinas  terkait  tidak  dilakukan  dengan  maksimal  dikarenakan  letaknya yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten, sebagian bangunan ditempati dan dimanfaatkan oleh  masyarakat,  padahal  letaknya  sangat  strategis  dan  jika  dikelola  dengan  baik berpotensi menjadi salah satu sumber  Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini diketahui pada saat dilakukan inventarisasi Barang Milik Daerah oleh tim inventarisasi Kabupaten Seruyan.    Setelah  dilakukan  pembahasan  terhadap  permasalahan  tersebut  disepakati untuk  pengelolaan  aset  tanah  dan  bangunan  tersebut  diserahkan  kepada  Pemerintah Kecamatan Hanau. Diharapkan agar Pemerintah Kecamatan Hanau dapat lebih maksimal mengelola aset tanah dan bangunan tersebut, dikarenakan aset tersebut terletak diwilayah Kecamatan Hanau.

## Pengamanan Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seruyan

## Pengamanan Hukum
Menurut  Suwanda  (2015)  pengamanan  hukum  merupakan  kegiatan  pengamanan upaya  hukum  terhadap  barang  inventaris  yang  bermasalah  dengan  pihak  lain. Pengamanan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pengamanan yang dilakukan terhadap aset tanah yang belum bersertipikat dan tanah yang sudah memiliki sertipikat namun belum atas nama pemerintah daerah. Dalah hal tanah milik Pemerintah Kabupaten Seruyan  yang  belum  memiliki  sertipikat,  BKAD  Kabupaten  Seruyan  bekerja  sama dengan  SKPD  terkait  melakukan  upaya  pendaftaran  tanah  ke  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Seruyan,  BKAD  juga  menyediakan  anggaran  biaya  pensertipikatan  tanah. Sedangkan  untuk  tanah  yang  sudah  bersertipikat  namun  belum  atas  nama  pemerintah daerah,  BKAD  Kabupaten  Seruyan  telah  mengajukan  permohonan  perubahan  nama sertipikat tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan.
Proses pengamanan hukum terhadap aset berupa tanah milik pemerintah Kabupaten Seruyan membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan pengamanan administrasi  dan  pengamanan  fisik,  terutama  pada  tanah  yang  belum  bersertipikat sedangkan bukti kepemilikan kurang lengkap serta aset tanah yang masih dalam sengketa. Peran  pengamanan  administrasi  dalam  mendukung  jalannya  pengamanan  hukum  juga sangat diperlukan.
Pada tahun 2008 permasalahan atas tanah (sengketa tanah) pernah dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan, ada gugatan dari masyarakat terhadap kepemilikan tanah Pemerintah  Kabupaten  Seruyan  sebanyak  26  (dua  puluh  enam)  bidang  tanah,  setelah melalui  proses  hukum  yang  cukup  panjang  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Palangkaraya, tingkat banding di  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, akhirnya melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 398  K/TUN/2029  gugatan  tersebut  ditolak  dan  kepemilikan  atas  tanah  tersebut  masih menjadi  milik  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan,  dikarenakan  Pemerintah  Kabupaten Seruyan memiliki dokumen bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut yaitu berupa sertipikat tanah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  serta  data  yang  dikumpulkan  di lapangan  selama  penelitian  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pengamanan  aset berupa  tanah  milik  Pemerintah  Kabupaten  Seruyan  telah  dilaksanakan  namun  masih belum  maksimal,  hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  hal  diantaranya  pada  proses pengamanan administrasi masih terdapat adanya perbedaan antara data aset tanah yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan, pada proses pengamanan fisik terdapat kendala, dan  pengamanan  secara  hukum,  masih  banyak  tanah  milik  Pemerintah  Kabupaten Seruyan yang belum bersertipikat.

## BIBLIOGRAFI
Akbar, P. S., & Usman, H. (2009). Metodologi penelitian sosial . Bumi Aksara. Ardiyanto, B. E. (2022). pengamanan aset tetap berupa tanah di badan keuangan dan aset daerah kabupaten sleman . institut pemerintahan dalam negeri. Hariyanto, E. B., & Narsa, I. M. (2018). Strategic assets management: fokus pemanfaatan aset  negara  dengan  pendekatan  resource  based  view  (rbv). AKTSAR:  Jurnal
Akuntansi Syariah , 1 (1), 113–129.
Haryono,  A.  (2007).  Modul  Prinsip  dan  Teknik  Manajemen  Kekayaan  Negara.
Tangerang:  Badan  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Keuangan,  Pusdiklat  Keuangan Umum .
Jubaedah, E., & Suprastiyo, E. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 4 (Spesial Issue 3), 1790–1802. Maulidina, N. R. (2012). Tinjauan Atas Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanjung Raya Bandung . Universitas Widyatama. Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Mujahidin,  M.  (2020).  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  Di  Kabupaten  Penajam  Paser Utara. Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1).
Muryanto, Y.-T. (2014). Model pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka mewujudkan good corporate governance. Yustisia , 3 (1). Nurfauziah, R. M. A., Gunawan, W., & Lesmana, A. C. (2022). Pengamanan Aset Tanah Di  Uptd  Pengamanan  Dan  Pemanfaatan  Aset  Bpkad  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun 2021. Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra) , 2 (2), 172–185.
Siregar, D. (2004). Manajemen Aset. Satyatama Graha Tara . Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). Pengelolaan keuangan dan aset daerah: sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik . Fokusmedia. Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuatitatif  Kualitatif  dan  R&D (Pertama).  CV. ALFABETA. Sulistiani, S. L. (2022). Wakaf uang: pengelolaan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia . Sinar Grafika.
Suwanda, D. (2015). Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda . PPM Manajemen. Wibawa, I. G. A., & Antarini, L. (2020). Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government). Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik , 5 (1), 57–71.
Copyright holder: Sarifudin, Novianto Eko Wibowo (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: