SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi
P-ISSN : 2477-5789 E-ISSN : 2502-0579
SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Teuku Umar http://jurnal.utu.ac.id/jsource
PRO-KONTRA WACANA PELEGALAN POLIGAMI DALAM PERATURAN DAERAH (QANUN) DI TANAH RENCONG ACEH

## Husaidi, Sulfia Andika, Cindy Trisdiani, Khairul Hasan, Desi Maulida
Universitas Teuku Umar

## PENDAHULUAN
Wacana  pelegalan  poligami  oleh  pemerintah  Aceh  akhir-akhir  ini  menjadi  perbincangan hangat dimana hal ini ingin dituangkan dalam satu bab pada qanun keluarga untuk membuat aturan hukum yang jelas tentang poligami yang tujuannya untuk menghindari terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan terkait dengan adanya laki-laki yang hendak melakukan poligami yang dianggap sebagai solusi yang lebih baik  dari nikah sirih (Akurat.com) . Adanya aturan pelaksanaan  poligami  ini  dinilai  memiliki  dampak  yang  baik  bagi  kehidupan  masyarakat terutama perempuan dan khususnya dalam kehidupan rumah tangga dimana sering kali ada pihak  yang  dirugikan  karena  disebabkan  perkawinan  yang  tidak  legal  seperti  nikah  sirih sehingga aturan poligami dirasa penting agar pernikahan prosesnya diakui oleh negara secara administrasi (Usman, 2017). Pada dasarnya perihal poligami sudah memiliki pedoman dalam tingkatan undang-undang seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 9 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama iini menjadi dasar-dasar dalam hal ketentuan berpoligami (Wartimi, 2013)
Tanggapan yang dtimbulkan oleh wacana pelegalan poligami ini tentu mendapatkan reaksi yang  cukup intens dari  berbagai  kalangan  sebab  isu  poligami  menjadi  salah  satu  hal  yang menuai  pro-kontra  diberbagai  kalangan  sebab  bagi  mereka  yang  pro  terhadap  pelegalan poligami ini tentu akan sangat setuju dengan adanya wacana dimasukkannya dalam aturan daerah, naum sebaliknya bagi mereka yang kontra terhadap poligami akan menolak dengan berbagai alas an konkret seperti keadilan yang belum tentu terjamin, pemuas nafsu semata, serta  merendahkan  derajat  kaum  wanita  (Ardhian  et  al.,  2015).  Ketua  MPU  (Majelis Permusyawaratan  Ulama)  Aceh  Barat  mendukung  dilegalkannya  poligami  seiring  dengan wacana  pemerintah  daerah  untuk  selanjutnya  dimasukkan  dalam  qanun  keluarga  (aturan

## Abstract
The discourse on the legalization of polygamy that the Aceh Government wishes to set forth in the Family Qanun has become one of the issues that has spread among the  community  so  that  it  has  drawn  pros  and  cons  and  products.  As  a  special autonomous region that has the authority to carry out Islamic syari'at, of course this is  relevant  if  it  is  stated  in  a  Qanun,  but  people's  perceptions  certainly  cannot  be ignored. This research was conducted using qualitative methods with secondary data analysis techniques such as literature studies and using the Narative Review scheme. The results showed that although Aceh is an area that practices Islamic Sya ri’at , if it is  in  accordance  with  its  wishes  regarding  domestic  life  (polygamy)  it  is  not automatically accepted so that the pros and cons cannot be avoided. However, the fact that the practice of polygamy must be regulated in the legal system is important given the many cases of betel marriage which of course are regulated and emphasized the terms and sanctions that polygamy practice will pass.

## Keywords
(Legalization, Polygamy, Qanun, Syari’at Islam )
Correspondence Contact husaidi98@gmail.com
Husaidi, Andika,Trisdiani, Hasan, Maulida. Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh.
pemerintah daerah) yang saat ini masih terus dibahas. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat  dalam  keseharian  masyarakat  Aceh  khususnya  Aceh  Barat  terutama  dikalangan perempuan,  sebab  meskipun  warga  Aceh  dalam  kehidupannya  sangat  kental  dengan  nilai- nilai  Islam  yang  memaklumkan  adanya  poligami,  tetapi  perempuan  Aceh  juga  tidak  serta merta  menerima  hal  tersebut  yang  disebabkan  oleh  berbagai  hal  yang  tidak  sesuai  dalam pandangan  mereka  terutama  sebagai  seorang  istri  yang  dianggap  akan  merugikan  mereka (Saifullah, 2019).
Alasan  lain  dimasukkannya  bab  poligami  dalam  qanun  keluarga  ini  juga    sebabkan  karena selama ini dalam aturan negara para pejabat hanya boleh menikah dengan satu orang wanita sebagai istri yang diakui oleh negara statusnya yang dapat ditanggung kehidupannya. Namun dalam realita yang terjadi saat ini pejabat negara sering kali memiliki istri lebih dari satu orang namun bukan dalam konteks “berpoligami”, melainkan statusnya sebagai istri sirih dimana hal tersebut tentu sangat merugikan kaum perempuan. Hal tersebut juga akan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pejabat negara kepada seorang wanita yang statusnya sebagai istri sirih sehingga akan ada kemungkinan hak-haknya sebagai seorang istri tidak dipenuhi dengan baik oleh suaminya (Muhajarah, 2015).
Namun  perlu  diperhatikan  lagi  oleh  pemangku  kebijakan  yakni  harus  ada  batasan-batasan yang harus membatasi pelegalan poligami seperti konsep keadlian suami pada istri, sanksi tegas bila berlaku sewenang-wenag dan berbagai batasan lainnya yang dapat membuat laki- laki berfikir dua kali untuk berpoligami (Darmawijaya, 2015). Batasan ini tentu pentIng untuk dilakukan sebagai bentuk perlndungan terhadap pihak wanta sebagai kaum yang tentu harus dilindungi  hak-haknya  seiring  dengan  kewajibannya  yang  dlaksanakan.    Oleh  karena  itu, penelitian  ini  dirasa  perlu  dilakukan  untuk  mencari  dan  mendeskripsikan  tanggapan  serta harapan masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat mengenai wacana pemerintah Aceh untuk pelegalan poligami yang akan dituangkan dalam Qanun Keluarga (aturan daerah) diatas yang menuai  berbagai  pro-kontra  masyarakat  khususnya  perempuan.  Adapun  tujuan  penulis dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  Konsep  dan  Praktik  Poligami  dalam Sistem Hukum Indonesia dan Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus serta seperti apa persepsi masyarakat terhadap wacana pelegalan poligami di Aceh.

## KAJIAN TEORITIK

## Asas Legalitas
Landasan yang mendasar terkait penerapan pemidanaan dalam hukum atau yang dijadikan faktor  utama  dalam  penerapannya  yaitu  keberadaan  asas  legalitas.  Dalam  Kitab  Undang- Undang Pidana pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan landasan dasar  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  memidanakan  suatu  perbuatan  dengan keberadaan dari perundang-undangan yang mengatur ketentuannya.
Aceh sebagai daerah yang menerapkan syari’at Islam tentu menj adikan asas legalitas dalam pembentukan aturan daerah (Qanun) sebagai landasan utama yang berarti ketentuan hukum yang ada diatasnyalah yang dijadikan acuan dalam merancang atau membentuk Qanun baru. Artinya wacana pembentukan Qanun Keluarga yang mengatur tentang praktik poligami tentu menjadikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai landasan
Husaidi, Andika,Trisdiani, Hasan, Maulida. Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh.
ketentuan hukum yang tingkatnya lebih tinggi selain hukum-hukum Islam yang ada sehingga asas legalitasnya tentu jelas.

## Poligami
Pernikahan  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  dengan  menikahi  lebih  dari  satu  wanita merupakan  sebuah  sistem  yang  diatur  dalam  ketentuan  Undang-Undang  dalam  hukum Indonesia yang sering disebut dengan Poligami. Dalam kajian epistimologi dijelaskan bahwa poligami merupakan pernikahan yang dilakukan lebih dari satu oleh seorang lelaki dimana iya menjadikan beberapa wanita sebagai istri.  Poligami sendiri sejatinya berasal dari kata polus dan gamein yang  dalam  bahasa  Yunani  berarti  “banyak”  dan  “kawin”  yang dapat  diartikan sebagai  seorang  lelaki  yang  menikahi  setidaknya  dua  wanita  atau  lebih.  Sedangkan  Islam poligami disebut dengan Ta’diiduzzaujat (memiliki beberapa pasangan) yang adalam Bahasa Indonesia disebut juga sebagai permaduan dalam pernikahan (Ach. Faisol, 2016).

## METODOLOGI
Penggunaan  metode  kualitatif  dengan  teknik  analisis  data  sekunder  menjadi  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dimana  Menurut  Sugiyono  (2012:  141)  data  sekunder merupakan  sumber  data  dari  media  lain  seperti  study  literatur e-library ,  buku-buku,  dan dokumen,  yang  dapat  diperoleh  dengan  cara  membaca,  mempelajari  serta  memahaminya. Dengan menggunakan metode seperti ini, penelitian tidak mengaharuskan dilakukan dengan turun lapangan melainkan data yang diperlukan dapat diperoleh dari sumber dokumen atau pustaka  seperti  buku  online,  jurnal,  berita,  serta  skripsi  yang  basisnya  online  (Zed,  2014). Dengan  menganalisis  data  sekunder  yang  telah  dikumpulkan  yang  memiliki  kaitan  dengan penelitian  yang  sedang  dilakukan  akan  diperoleh  simpulan-simpulan  yang  dapat dibandingkan sehingga dapat dimunculkan sebuah kesimpulan yang diperoleh dari data-data sekunder yang telah dilakukan interpretasi dan analisis terlebih dahulu.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan narative  review .  Kitchenham  dalam (Siswanto, 2010)  mengemukakan  bahwa  pada  teknik narative  review dimana  peneliti  akan mengamati,  menilai  dan  mengintrepretasikan  penelitian    terdahulu  yang  memiliki  kaitan dengan    topik  permasalahan  yang  hendak  diteliti.  Pelaksanaan  teknik  analisis  data menggunakan  teknik narative  review bukan  sekedar  sebatas  pada  pengumpulan  data  lalu menyusunnya,  akan  tetapi  lebih  kompleks  dan  luas  yang  meliputi  proses analisis dan kemampuan menginterpretasi data yang diperoleh, yang dimana data tersebut dapat dijadikan sebagai kunci dalam menghasilkan simpulan dari apa yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Otonomi Khusus Aceh
Berbicara  Aceh  tentu  kita  merasa  dekat  dengan  peristiwa  pemberontakan  yang  berakhir dengan  diberikannya  kewenangan  khusus  bagi  Aceh  untuk  mengatur  rumah  tangganya sendiri serta menerapkan syari’at Islam dengan landasan Undang -Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Fadli & Muammar, 2019). Dengan adanya otonomi yang dimiliki oleh  Aceh  ini,  aturan  daerah  yang  dimiliki  memiliki  perbedaan  dengan  daerah-daerah  lain yang ada di Indonesia sebab di Aceh lebih dikenal dengan istilah Qanun.Sebagai terminologi
Husaidi, Andika,Trisdiani, Hasan, Maulida. Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh.
hukum qanun telah menjadi bentuk hukum yang legal formal dimana sudah didasari dengan konsep  dan  teori  yang  betul-betul  matang  yang  telah hidup  dan digunakan  sebagai  hukum positif (Darmawijaya, 2015)
Penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah  serta  upaya  dalam  pembentukan  kebijakan  dalam proses  mengatur  dan  mengupayakan  kesejahteraan  dan  kehidupan  masyarakat  Qanun menjadi legalitas yang digunakan dalam penyelenggaraannya termasuk pada hal yang lebih khusus seperti perkawinan yang di dalamnya  mengatur masalah poligami atau pernikahan dimana  seorang  suami  menikahi  lebih  dari  satu  orang  wanita.  Jadi  jelas  bahwa  legalitas pembentukan  Qanun  Aceh  selain  sebagai  bentuk  hukum  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  tetapi  juga  sebagai  salah  satu  poin  penyelenggaraan  dan  penerapan nilai- nilai syari’at Islam yang menjadi keistimewaan Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia (Zukhdi, 2020).

## Konsep dan Praktek Poligami
Poligami  menjadi  salah  satu  isu  nasional  yang  sejak  lama  praktiknya  menuai  kontroversi didalam  kontruksi  sosial  masyarakat  Indonesia  sehingga  terdapat  berbagai  persepsi  yang timbul dalam menyikapi permasalah ini, hal ini disebabkan poligami dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam membangun rumah tangga yang bahagia  sehingga  praktiknya  diyakini  tidak  perlu  dilakukan  dalam  kehidupan  dan  bahkan layak dijatuhi pidana bagi mereka yang melakukannya sehingga memberikan efek jerah dan hilang niatan untuk berpoligami (Husna & Ranuwijaya, 2016). Namun disisi lain, tidak sedikit juga  yang  mendukung  poligami  dilegalkan  dibawah  payung  hukum  perundang-undangan dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam pelaksanaannya sebab tidak ada alasan untuk menolak  poligami  jika  laki-laki  yang  ingin  berpoligami  dapat  memenuhi  syarat  yang  telah ditentukan. Tentu saja  selalu  ada  pro-kontar  terhadap  suatu  problem  yang  terjadi  didalam masyarakat  apalagi  seperti  masyarakat  Indonesia  yang  penuh  dengan  keberagaman  dan kemajemukan, yang menjadi masalahnya adalah bila perdebatan tersebut tidak ditengahi dan tidak daicari solusinya tentu akan berimplikasi terhadap kerukunan berwarga negara, apalagi poligami selalu diklaim menghilangkan hak-hak perempuan sehingga dalil-dalil seperti Hak Asasi  Manusia,  Diskriminasi,  dan  perlindungan  Perempuan  terus  bermunculan  dalam menyikapi  permasalah  ini  yang  tentu  saja  akan  memperkeruh  situasi.  (Hikmah,  2012). Permasalahan utamanya adalah persepsi masyarakat dalam menyikapi poligami didasarkan dan dikaitkan dengan konteks Agama (Islam) dimana dalam Islam praktek Poligami dianggap diberikan  lampu  hijau  untuk  dapat  dilakukan  oleh  para  pemeluknya  dengan  syarat-syarat seperti  dapat  berlaku  adil,  mendapat  izin  dari  istri  pertama  serta  dapat  memenuhi  nafkah secara  lahir  dan  batin  kepada  istri-istrinya,  indikasi  semacam  ini  tentu  akan  menuai kontroversi  baru  sebab  akan  ada  yang  terpojokkan  dengan  berbagai  argumentasi  yang sifatnya menolak .
Dalam  tatanan  hukum  Indonesia  secara  jelas  diatur  ketentuan  praktek  poligami  sebagai aturan  hukum  yang  jelas  demi  mencegah  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  demi  menjaga kehormatan dan hak-hak perempuan dalam membangun rumah tangga. (Saguni, 2018) Pada dasarnya  pelaksanaan  praktek  poligami  mengacu  pada  konsep  yang  dijelaskan  Islam  (Al- Qura’an)  sebab  konsep  dan  prinsip  yang  diadopsi  oleh  sistem  hukum  Ind onesia  dalam beberapa  konteks  seperti  perkawinan  menggunakan  Kajian  Hukum  Islam  yang  hidup
Husaidi, Andika,Trisdiani, Hasan, Maulida. Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh.
ditengah  masyarakat  Indonesia  ( Living  Law ) dan  menjadi  salah satu sumber  pembentukan hukum di Indonesia.
1. Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia dan Islam Secara garis besar poligami dalam hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang- Undang perkawinan yang terbentuk dengan mengkaji Hukum Islam yang dipercaya oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan dibentuk dengan harapan dapat mengatur kehidupan bermasyarakat dalam sebuah kelompok keluarga. Perkawinan sejatinya merupakan  hubungan  sakral  yang  harus  dijaga  kelangsungannya  dengan  saling menjaga  kepercayaan  dan  kesetiaan  terhadap  pasangannya,  namun  kita  ketahui bahwa kultur sosial didalam msyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai hal sehingga menyebabkan  terjadinya  berbagai  hal  yang  tidak  diinginkan  dan  tidak  disangka sehingga  perlu  diatur  dalam  sebuah  sistem  hukum  yang  jelas  agar  tidak  terjadi penyimpangan  serta  tidak  adanya  pihak-pihak  yang  dirugikan  karena  hal  tersebut (Afdillah, 2019).
Dalam  kontruksi  konstitusi  Indonesia  permasalah  poligami  sejatinya  telah  diatur  dalam undang-undang  dan  perundang-undangan  yang  terdapat  kajian  hukum  islam  didalamnya sebab prinsipnya memiliki kesamaan (Ardhian et al., 2015). Dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawainan  dan PP No. 9 Tahun 1975 menjadi landasan hukum dalam pernikahan yang dimana sistemnya dikatakan bahwa seorang laki-laki menikahi satu wanita atau monogami, akan tetap dalam kondisi dengan alasan tertentu seorang laki-laki yang sudah memiliki satu istri dapat menikahi wanita lain dengan izin sang istri serta dengan berbagai ketentuan-ketentuan  yang  harus  diikuti  dan  dipenuhi  oleh  seseoarang  yang  hendak berpoligami. Adapun ketentuan tersebut antara lain :
a. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 1 dan dua dikatan bahwa seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri  dan  begitu  juga  sebaliknya,  akan tetapi  pemberian  izin  oleh  pengadilan  dapat  dilakukan  kepada  seorang  suami  untuk beristri lebih dari satu bila disetujui pihak tertentu.
b. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa suami yang ingin melakukan pernikahan lagi disamping telah  memiliki  istri  dapat  mengajukan  kepengadilan  dimana  dia  berdomisili  serta pengadilan  dapat  memberikan  izin  dengan  syarat  bila  istri  yang  bersangkutan  tidak menjalankan kewajibannya, memiliki kecacatan tubuh sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya atau memilikii penyakit kemungkinan disembuhkan kecil dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal  5  dijelaskan  bila  seorang  suami  ingin  mengajukan  permohonan  berpoligami kepengadilan maka perlu adanya persetujuan dari istri, ada jaminan dapat berlaku adil serta dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  istri  dan  anak-anaknya  (Ardhian,  2015).  Ketentuan poligami serta penjelasannya dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas rincikan bahwa  pernikahan  itu  pada  dasarnya  bersifat  monogami  tetapi  pada  poin  tertentu  juga membuka ruang dan kesempatan untuk melakukan poligami, syarat dan ketentuannya jelas seperti  izin,  adil,  serta  dikarenakan  istri  tidak  dapat  lagi  melakuan  kewajibannya  secara maksimal  serta  bermasalah  dengan  kegiatan  reproduksinya.  Jika  dilihat  lebih  jauh  dan mendalam  sejatinya  syarat-syarat  tersebut  memaksa  istri  untuk  hidup  tanpa  kekurangan apapun agar kemungkinan untuk di poligami tidak terjadi yang tentu saja hal ini dari berbagai pihak  menganggap  sebagai  bentuk  deskriminasi  paling  mendasar  yang  diterima  oleh
Husaidi, Andika,Trisdiani, Hasan, Maulida. Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh.
perempuan dalam kehidupan berumah tangga yang akan atau sedang dijalani (Ridwansyah, 2019).
Sementara itu, dalam hukum Islam konsep yang digunakan tidak jauh berbeda sebab sistem hukum Indonesia dalam kajian ini mengadopsi Hukum Islam, yang membedakannya adalah sistem  administratif  yang  harus  dilewatii  oleh  seseorang  yang  hendak  melakukan  praktik poligami dimana dalam Islam syarat untuk berpoligami jelas yakni adil, sanggup memenuhi kebutuhan (menafkahi secara lahir batin), dan mendapat izin dari sang istri, disisi lain dalam Hukum  Indonesia  syarat  administratif  seperti  permohonan  ke  pengadilan  beserta kelengkapannya  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  (Alamgir,2014).  Hal  ini  mengindikasikan bahwa penguatan aturan formil terkait poligami menjadi penting sebagai payung hukum yang dapat  dipegang  para  pelaku  praktik  poligami  dan  mereka  pihak-pihak  yang  dipoligami sehingga  tidak  terjadi  kontradiksi  yang  tentu  akan  sangat  mengganggu  pihak-pihak  yang bersangkutan tersebut (Hidayatullah et al., 2019).
Dalam Islam konteks yang dijadikan sebagai pedoman dalam memperbolehkan poligami yakni pada Q.S An−Nisa’ ayat 3 yang artinya :
“ dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (hak-hak) perempuan yang yatim (blamana  kamu  mengawininya),  maka  kawiniliah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang miliki. Yang demikian it adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Para  ulama  sepakat  bahwa  tafsiran  ayat  tersebut  menjelaskan  diperbolehkannya  memiliki istri  sampai  dengan  empat  orang  istri    dengan  ketentuan  jika  yang  bersangkutan  dapat memberikan keadilan kepada para istrinya, namun bila iya merasa berbuat adil dan bijaksana sulit  untuk  dilakukan  maka  sebaiknya  iya  cukup  menikahi  satu  orang  wanita  saja,  artinya pembolehan  polgami  dalam  Islam  bukan  secara  serta-merta  dapat  dilakukan  tetapi  perlu kesiapan untuk memenhi syarat yang ada dan jika syarat itu tidak dapat dipenuhi maka Islam melarang melakukannya (Usman, 2017).
Dari penjelasan diatas, Secara hukum poligami sudah memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam praktek-prakteknya, namun perlu diperhatikan juga bahwa impilkasi dari kehadiran poligami ini dimasa sekarang adalah munculnya pernikahan secara sirih dan seringkali dilakukan secara ilegal yang konteks pelaksanaannya  jauh dari konsep poligami  (Abu-Bader,2014).  Tentu  hal  ini  menjadi  sebuah  problem  baru  sehingga  harus ditinjau  kembali  seperti  apa  undang-undang  pernikahan  yang  ada  saat  ini  dimana  masih terdapatkah  keselararasan  konsep  substansi  antara  undang-undang  yang  ada  dengan problematika  yang  sedang  terjadi  saat  ini  dalam  kajian  pernikahan  baik  dalam  konteks poligami  maupun  pernikahan  sirih.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  perbandingan  konsep aturan pembolehan poligami sehingga dapat dilihat seperti apa eksistensinya dalam sistem hukum yang ada saat ini dengan konsep poligami yang hendak diwacanakan oleh Pemerintah Aceh dalam Qanun Daerah serta seperti apa praktek dan konsep poligami dibeberapa negara di dunia.
1. Kedudukan Aceh sebagai  Daerah Syari’at Islam dan Wacana Pelegalan Poligami dalam Qanun Keluarga
Husaidi, Andika,Trisdiani, Hasan, Maulida. Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh.
Sebagai  daerah  yang memiliki  otonomi  khusus  sehingga  dapat  menerapkan  syari’at  Islam, Aceh dapat mengatur berbagai lini kehidupan masyarakat berdasarkan konsep-konsep dan kajian Islam sehingga aturan hukum (qanun) yang ada selalu merujuk pada hukum-humum Islam  dengan  modifikasi  yang  tentunya  melihat  kondisi  sosial  masyarakat  Aceh  secara modern. Oleh karena itu, wacana Pemerintah Aceh dalam melegalkan poligami yang tertuang dalam  Qanun  Keluarga  pada  dasarnya  memiliki  legalitas  hukum  yang  kuat  dan  jelas  bila ditetapkan  nantinya,  namun  disisi  lain  substansi  dari  isi  Qanun  yang  mengatur  masalah poligami ini tentu menjadi hal yang akan memicu Pro dan kontra ditengah masyarakat Aceh sebab  apabila  dilegalkan  maka  pihak  yang  pro  akan  memberikan  tanggapan  yang  mana ketidasetujuan terhadap hal tersebut, namun sebaliknya apabila tidak dilegalkan maka akan timbul  pertanyaan  bahwa  Aceh  adalah  Daerah  dengan  otonomi  khusus  yang  dapat menjalankan  Syari’at  Islam,  lalu  mengapa  dalam  Qanun  masalah  perkawinan  dalam  hal  ini poligami tidak dilegalkan padahal Islam membolehkan dengan berbagai ketentuan yang ada (Fadli & Muammar, 2019).
Wacana  pelegalan  poligami  yang  ingin  dituangkan  dalam  Qanun  daerah  pada  dasarnya memiliki poin-poin yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang  membedakannya  adalah  terdapat  poin-poin  khusus  dalam  rancangan  Qanun  yang melegalkan poligami yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawninan, seperti salah satunya bukti kesanggupan suami yang ingin berpoligami yang dibuktikan dengan slip gaji bulanan yang diterima dari pekerjaannya, dari sistemnya juga ada sedikit perbedaan dimana pengajuan ingin berpoligami ditujukan kepada Mahkamah Syari’ah serta bukti bila Istri tidak dapat  melahirkan  keturunan  (surat  keterangan  dokter)  sebagai  salah  satu  syarat  agar Mahkamah Syari’ah dapat memberikan izin berpoligami (Setia, 2020). Artinya sebagai daerah Syari’at  Islam,  kedudukan  Qanun  tentu  jelas  bahwa  sebagai  landasan  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  dan  kehidupan  masyarakat  sehingga  bila  Qanun  yang  melegalkan poligami ini disahkan nantinya tentu bukan menjadi problem yang  amat  besar sebab telah jelas bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk dapat melakukan poligami sehingga sepanjang persyaratan yang ada belum dapat dipenuhi maka poligami tidak dapat dilakukan.

## Pro-Kontra Masyarakat terhadap Wacana pelegalan poligami di Aceh
Rencana pelegalan poligami di Aceh menimbulkan berbagai respon dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa praktik poligami  yang  secara  harfiah  merupakan  praktek  pernikahan  dimana  seorang  laki-laki menikahi  lebih  dari  satu  perempuan  (Ach.  Faisol,  2016).  Dalam  islam  praktek  poligami diperbolehkan asalkan laki-laki tersebut dapat berbuat adil dan mampu menafkahi istri dan anak-anaknya.  Namun, realita  dikalangan  masyarakat  Aceh  masih  banyak  yang  melakukan tindakan  nikah  siri  tanpa  pengetahuan  dan  persetujuan  dari  istri  pertama  sehingga  hal  ini bertentangan  dengan  hukum  negara  dan  syariat  islam.  Seperti  yang  dilansir  dalam  berita Tribun-Timur.com menyebutkan bahwa angka pernikahan siri dan tingkat perceraian di Aceh pada beberapa tahun terakhir ini lebih tinggi dari angka nasional. Sehingga dibutuhkannya pelegalan poligami yang telah direncanakan oleh pemerinta Aceh untuk di masukkan ke dalam qanun hukum keluarga.
Namun  rencana  pelegalan  poligami  ini  banyak  menuai  pro  kontra  dari  masyarakat. sebagaimana  yang  diliput  dalam  BBC News  Indonesia  menyatakan  bahwa  salah  satu  pihak yang tidak setuju dengan rencana pelegalan poligami di Aceh adalah Darwati, istri gubernur
Husaidi, Andika,Trisdiani, Hasan, Maulida. Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh.
Aceh, Irwandi Yusuf. Beliau mengatakan bahwa rencana pelagalan poligami ini tidak perlu di masukkan  dalam  qanun  hukum  keluarga,  sebab  menurutnya  monogami  saja  masih  belum beres terlebih lagi dengan adanya poligami.  seharusnya pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Selain itu Darwati berpandangan bahwa masih banyak nilai lain yang jauh lebih penting salah satunya ialah nilai akhlak, sebab ketentuan  poligami  ini  sudah  diatur  dalam  hukum  islam  dengan  sedemikian  rupa (Hidayatullah, 2019).
Selain Darwati, pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh seorang aktivis HAM dan pegiat organisasi  Balai  Syura  Ureung  Inong  Aceh,  dimana  praktik  poligami  diyakini  hanya  akan melemahkan kaum wanita yang pada akhirnya akan dijadikan kaum laki-laki sebagai budaya untuk memiliki istri lebih  dari satu orang. Menurutnya praktik poligami ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana seorang laki- laki  diperbolehkan  untuk  berpoligami  dengan  syarat  harus  memiliki  hubungan  monogami. Poin  terakhir  dari  pernyataan  Soraya  bahwa  beliau  menyoroti    pasal 48  dalam  Rancangan Qanun  Hukum  Keluarga  dimana  jika  seorang  laki-laki  tidak  mendapatkan  izin  berpoligami dari  istri  sahnya,  maka  laki-laki  tersebut  diperbolehkan  meminta  izin  nikah  kepada mahkamah  syariah.  Sehingga  menurutnya  pasal  ini  jelas  hanya  akan  melemahkan  pihak perempuan(Hidayatullah, 2019).
Pernyataan  sebaliknya  justru  diungkapkan  oleh    Munawarah,  seorang  istri  yang  telah dipoligami  asal  Banda  Aceh.  Menurutnya  lebih  baik  adanya  pelegalan  poligami,  sebab daripada suami diam-diam dan berselingkuh diluar sana dan menikah sirih lebih baik suami tersebut diizinkan untuk berpoligami (Muhajarah, 2015). Sementara menurut dosen Hukum Islam  Universitas  Syah  Kuala,  Zuhratul  Idami  menyebutkan  bahwa  dengan  adanya  aturan pelegalan  poligami  akan  memberikan  dampak  positif  bagi  istri  pertama  maupun  kedua beserta anaknya ketika sang suami meninggal, sehingga terkait pembagian harta warisan hak- hak istri dan anaknya dapat terpenuhi(Hidayatullah, 2019).
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian sangat mendukung  dengan  adanya  rencana  pelegalan  poligami  di  Aceh.  Menurut  beliau  dengan dilegalkannya  poligami  dapat  meminimalisir  kemungkinan  terjadinya  pernikahan  siri  yang sering terjadi di kalangan masyarakat. selain itu, menurutnya aturan pelegalan poligami ini dapat menjadi solusi terbaik dalam kehidupan rumah tangga karena pihak perempuan akan mendapatkan kejelasan status dalam perkawinan yang diakui oleh negara dan agama. Sebab seandainya  ada  pihak  yang  melakukan  nikah  siri,  jika  salah  satu  pihak  berpisah  atau meninggal  dunia  maka  akan  menimbulkan  berbagai  permasalahan  baru  seperti  status pengakuan  anak,  pembagian  harta  warisan  dan  berbagai  permasalahan  lainnya.  Sehingga pihak  ulama  menganggap  aturan  poligami  menjadi  solusi  yang  sangat  konkrit  untuk mencegah maraknya praktek perceraian dan nikah siri di Aceh(Alfred, 2019).
Ditengah kontroversi rancangan pelegalan poligami di Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar  menjelaskan  bahwa  meskipun  sudah  ada  peraturan  Undang-undang  nomor  1  tahun 1974  terkait  poligami,  namun  dirasa  kurang  memadai  sebab  semakin  banyaknya  kasus pernikahan sirih di Aceh sehingga dirasa perlu dibuatnya peraturan daerah (PERDA) terkait rancangan peraturan pelegalan polgami di Aceh yang lebih konkrit. Terjadinya kontroversi rancangan pelegalan poligami di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian skripsi hukum keluarga oleh (AFDILLAH & Ar-raniry, 2019) tentang pandangan masyarakat terkait perizinan  poligami  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  studi  kasus  di  Gampong Gue  Gajah
Husaidi, Andika,Trisdiani, Hasan, Maulida. Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh.
Kecamatan Darul Imrah Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor  utama  yang  menyebabkan  masyarakat  menolak  praktik  poligami  ialah  disebabakan karena  kurangnya  edukasi  dan  pemahaman  terkait  peraturan  yang  memperbolehkan pelegalan poligami. Sehingga masyarakat beranggapan  bahwa poligami sebagai sesuatu hal buruk dengan alasan gender dan menyalahi hak asasi manusia (HAM).
Menurut (Hikmah, 2012) dalam jurnal yang meneliti tentang fakta poligami sebagai bentuk kekerasan  terhadap  perempuan  menyatakan  bahwa,  poligami  justru  lebih  banyak memberikan  dampak kemudharatan daripada kemaslahatan bagi  masyarakat  khususnya kaum wanita sebagai pihak yang dipoligami. Sebab pada kondisi saat ini banyak laki-laki yang melakukan  poligami  tidak  berdasarkan  pertimbangan  untuk  berlaku  adil  atau  atas  dasar sebagaimana  yang  diperbolahkan  dalam  islam  melainkan  atas  dasar  hawa  nafsu  dan pemenuhan  kebutuhan  seksual.  Sehingga  dangan  poligami  ini  hanya  akan  memberikan kesengsaraan bagi istri pertama maupun kedua akibat ketidak adilan dari sang suami. Dimana istri pertama mengalami tekanan psikologis, ekonomi, fisik, belum lagi sikap masyarakat yang merendahkan  istri  pertama  justru    akan  menambah  penderitaan  istri  pertama.  Begitupula dengan istri kdua, yang dianggap sebagai istri yang lebih disayangi sebab ada istilah ditengah dimasyarakat “istri muda lebih diprioritaskan daripada istri tua” sehingga dengan demikian masyarakat akan menganggap istri kedua sebagai “pelakor” atau penggang gu rumah tangga orang yang tentunya memberikan tekanan psikis bagi istri kedua untuk berbaur dan bersosial ditengan masyarakat.
Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa bagi laki-laki yang hendak berpoligami seharusnya  mempertimbangkan  kesiapan  dan  kematangan  dari  segi  ekonomi  dan  dapat berbuat  seadil-adilnya  kepada  setiap  istri  dan  anak  dari  setiap  istrinya.  Sehingga  rencana peraturan pelegalan  poligami kedalam qanun keluarga ini dapat menjadi solusi permasalah untuk  menekan  praktik  nikah  siri,  perselingkuhan  dan  perceraian  dengan  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  secara  kompleks  bagi  pihak  laki-laki  maupun  perempuan.  Dengan demikian tidak adanya sistem keterpaksaan bagi istri pertama untuk mengijinkan suaminya berpoligami, selain itu pihak suami pun tidak dapat berlaku semena-semena terhadap istri- istrinya.

## KESIMPULAN
Melihat berbagai argumentasi dan perbandingan yang ada, tentu pro-kontra terkait wacana pelegalan Poligami di Aceh menjadi salah satu isu yang tidak henti-hentinya diperdebatkan ditengah  masyarakat.  Sistem  hukum  yang  dibuat  dengan  tujuan  diperuntukan  untuk mengatur lini kehidupan bermasyarakat tentu diperlukan demi menciptakan lingkungan yang damai serta agar pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dapat terjamin. Wacana Pemerintah  Aceh  untuk  mengatur  perkara  poligami  dalam  Qanun  Keluarga  yang  banyak menuai  pro  dan  kontra  dari  berbagai  kalangan  menimbulkan  berbagai  perspektif    yang berbeda dalam menanggapi hal tersebut. Melihat berbagai kajian dan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada persoalan dilegalkannya  masalah poligami dalam sebuah Qanun pada  dasarnya  menjadi  kunci  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  secara  hukum  positif sehingga disaat dirugikan ada jaminan hukum yang dapat memproses segala kerugian yang diterima. Yang menjadi masalahnya adalah rasa takut atau tidak terima yang dirasakan oleh sebagian  besar  orang-orang  yang  menolak  poligami  dilegalkan  (perempuan)  karena  tidak ingin suami  atau orang  yang dicintai  diberikan  peluang untuk melakukan  poligami  dengan
Husaidi, Andika,Trisdiani, Hasan, Maulida. Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh.
dalih  diperbolehkan  oleh  hukum  sehingga  menolak  dilegalkannya  poligami  di  dalam peraturan daerah (Qanun).

## DAFTAR PUSTAKA
Abu-Bader,  S.,  Onwuegbuzie,  A.  J.,  Abu-Rabia,  A.,  &  El- Aassam,  S.  (2006).  Erratum  to  “The scope of sexual, physical, and psychological abuse in a Bedouin-Arab community of female adolescents: The interplay of racism, urbanization, polygamy, family honor, and  the  social  marginalization  of women”  [Child  Abuse  &  Neglect,  30(3),  21. Child
Abuse & Neglect , 30 , 20059. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.06.003
Ach.  Faisol.  (2016).  PERUBAHAN  SOSIAL  DALAM  PRAKTEK  POLIGAMI  DI  INDONESIA PERSPEKTIF ANALISIS TEORI FAKTOR INDEPENDEN NEIL J. SMELSER Oleh: Jurnal Kependidikan Dan Keislaman FAI Unisma PERUBAHAN , 10 (2).
AFDILLAH,  A.,  &  Ar-raniry.  (2019). PERSEPSI  MASYARAKAT  TERHADAP  IZIN  POLIGAMI BERDASARKANUNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul ImarahKabupaten Aceh Besar) . Banda Aceh.
Alamgir,  A.  (2014).  Islam  and  Polygamy :  A  Case  Study  in  Malaysi a. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences , 114 , 889 – 893. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.803
Alfred,  P.  Y.  (2019).  Ketua  MPU  Aceh  Barat  Setuju  Poligami  Dilegalkan.  Retrieved  from https://www.genpi.co/berita/15084/ketua-mpu-aceh-barat-setuju-poligami- dilegalkan
Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA. Privat Law , III (2).
Berry, A. (2019). Qanun poligami Aceh: Mengapa poligami perlu diatur pemerintah daerah? Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 48911786?fbclid=IwAR2skHzgE7eJ1Jx1QHxWV2zAR4q42radp- m38JhNUywRIMM4Sac2Rpbb420
Darmawijaya, E. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum  Keluarga  Turki,  Tunisia  dan  Indonesia). Gender  Equality:  Internasional Journal of Child and Gender Studies , 1 (1), 27 – 38.
Fadli,  &  Muammar.  (2019).  RANCANGAN  QANUN  HUKUM  KELUARGA  ACEH  DALAM HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. Jurnal Al-Ijtimaiyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam , 5 (1), 75 – 93.
Hidayatullah, N., Alfa, F., & Murtadho, M. (2019). GUGATAN TENTANG PRAKTIK POLIGAMI OLEH  PARTAI  SOLIDARITAS  INDONESIA  (Study  Analisis  Dalam  Perspektif  Hukum Islam Dan Hukum Positif). HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam , 1 .
Hidayatullah. (2019). Rancangan qanun poligami di Aceh: “Pernikahan monogami saja belum tentu adil apalagi dengan berpoligami.” Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 48912627?fbclid=IwAR0BU6h3OwxBCJrwiWbjeIZKJT0AyfH02WQJ9O- 818uLG12SQPVmXKrl0Eg
Hikmah,  S.  (2012).  FAKTA  POLIGAMI  SEBAGAI  BENTUK  KEKERASAN  TERHADAP PEREMPUAN. SAWWA – , 7 (April), 1 – 20.
Husaidi, Andika,Trisdiani, Hasan, Maulida. Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh.
Husna,  A.,  &  Ranuwijaya,  U.  (2016).  PEMBAHARUAN  HUKUM  KELUARGA  ISLAM  DI INDONESIA  DAN  TUNISIA  (  STUDI  IMPLEMENTASI  KETENTUAN  ). Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman , 3 (1), 63 – 82.
Mauliansyah,  Fiandy.  (2017).  Local  Media  in  Aceh;  A  Brief  Political-Economics  Climate  in Social Order. At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, 107-123.
Muhajarah,  K.  (2015).  SECERCAH  PANDANG  MENGUNGKAPKASUS  NIKAH  SIRRI  DI INDONESIA. SAWWA , 10 (April), 247 – 266.
Redaksi. (2019). Ini Tanggapan MPU Aceh Terkait Pro Kontra Legalisasi Poligami. Retrieved from https://waspadaaceh.com/2019/07/06/ini-tanggapan-mpu-aceh-terkait-pro- kontra-legalisasi-poligami/?fbclid=IwAR3VVwYiQd3_2bE8SCFL6Qw4OVuH_O- TIJ_nBXMCjTF6rlnJtdzxHMC35WE
Ridwansyah,  M.  (2019).  KEADILAN  GENDER  DALAM  RANCANGAN  QANUN  HUKUM KELUARGA. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 14 (2), 168 – 178.
Saguni,  M.  K.  (2018).  MELURUSKAN  BEBERAPA  PERSEPSI  TENTANG  POLIGAMI  (TAFSIR SURAT AL- NISĀ’ AYAT 3 DAN 129). NUKHBATUL ‘ULUM : Jurn al Bidang Kajian Islam , 4 (2), 161 – 172.
Saifullah, A. (2019). Mengapa Harus Qanun Poligami, Padahal Sudah Ada UU: Pro Kontra dari Aceh.  Retrieved  from https://akurat.co/news/id-738971-read-mengapa-harus- qanun-poligami-padahal-sudah-ada-uu-pro-kontra-dari-aceh
SETIA, D. R., & Ar-Raniry. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN SIRRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan) . Banda Aceh.
Usman,  B.  (2017).  Poligami  Menurut  Perspektif  Fiqh  (Studi  kasus  di  Kecamatan  Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 1 (1).
Wartimi,  A.  (2013).  POLIGAMI:  DARI  FIQH  HINGGA  PERUNDANG-UNDANGAN. Hunafa : Jurnal Studia Islamka , 10 (2).
Zukhdi, M. (2020). TRANSFORMASI POLIGAMI DALAM BINGKAI SYARI ’ AT ISLAM DI ACEH. TAQNIN : Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (1), 15 – 25.