## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS  HAK ANAK MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

## Cholidah Hanum
Fakultas Hukum Iain Salatiga cholidahanum@iainsalatiga.ac.id
Abstrak : Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 membawa angin segar bagi para pencari keadilan di negeri ini. Majelis hakim MK menetapkan bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada frasa “usia 16 (enam belas) tahun bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat  serta  memerintahkan  kepada  legislatif  untuk  melakukan  perubahan  terhadap Undang-Undang   perkawinan   khususnya   pada   rumusan   batas   minimal   usia   perkawinan   bagi perempuan   dalam   jangka   waktu   paling   lama   3   (tiga)   tahun.   Setelah   rumusan   batas   minimal perkawinan bagi perempuan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, selanjutnya patut ditelaah dan   dianalisis   bagaimana   konsekuensi   dan   dampak   putusan   tersebut   bagi   Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan yang terkait. Idealnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini   dimuat   dalam   berita   negara   Indonesia   maka   para   pembentuk   Undang-Undang   segera melaksanakan kehendak putusan tersebut demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkawinan Anak, Keadlian
Abstract  : Decision   of   the   Constitutional   Court   (MK)   Number   22   /   PUU-XV   /   2017   brings something new for justice seekers in this country. The Constitutional Court's judges determined that article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the phrase "age 16 (sixteen) years is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force and instructs the legislature make changes to the marriage law, especially in the formulation of the minimum age for marriage for women for a maximum period of 3 (three) years.   After   the   formulation   of   the   minimum   marriage   limit   for   women   was   canceled   by   the Constitutional Court, then it should be reviewed and analyzed how the consequences and impacts of the decision for the Marriage Law and related regulations. Ideally after the decision of the Constitutional   Court   is   published   in   the   Indonesian   state   news,   the   legislators   immediately implement the will of the decision to create justice and prosperity for the people of Indonesia. Keywords: Decision of the Constitutional Court, Child Marriage, Justice

## Pendahuluan
Perkawinan   anak   (menikah   di   usia anak-anak),   merupakan   sebuah   praktik tradisional   yang   sudah   lama  menyebar   dan dikenal   luas   oleh   masyarakat   di   belahan dunia. Ada dua pola perkawinan anak yang sudah   sangat   lazim   dilakukan   yakni menikahkan   anak   perempuan   dengan   laki- laki   yang   lebih   dewasa   serta   menjodohkan anak   perempuan   dan   anak   laki-laki   yang dilakukan   oleh   orang   tua   kedua   anak tersebut.[1]   Sebuah   perkawinan   bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan   bahagia   dimana   terdapat   rasa   saling cinta,   bahu   membahu   serta   saling melengkapi   agar   keduanya   tetap   dapat mengembangkan dirinya dan mengaktulisasikan pribadinya demi mencapai kesuksesan   rohani   dan   jasmani.   Untuk mewujudkan   hal   ini,   Undang-Undang perkawinan   telah   mengamantkan   kepada pasangan suami istri untuk saling melengkapi yang   mana   hal   ini   hanya   akan   tercipta manakala pasangan sama-sama dewasa dan sudah   matang   dalam   pola   pikir   dan perilakunya.[2]
Bahwa dalam Undang-Undang nomor 1   Tahun   1974   tentang   Perkawinan   Pasal   7 ayat   (1)   menjelaskan   perkawinan   yang diizinkan   adalah   jika   pria   sudah   mencapai umur   sembilan   belas   (19)tahun   sedangkan wanita yang dizinkan untuk menikah adalah yang berusia enam belas tahun (16) tahun. Namun   di  dalam   pasal  1  angka  1  Undang- Undang   Perlindungan   Anak   dinyatakan bahwa   seseorang   yang   belum   berumur
delapan   belas   (18)   tahun   termasuk   di dalamnya   anak   yang   masih   dalam kandungan merupakan anak. Sehingga batas usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat   (1)   Undang-Undang   perkawinan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang   anak.   Di   dalam   Undang-Undang tentang  perlindungan anak  dinyatakan pada pasal   26   ayat   1   bahwa   orang   tua   dan keluarga   harus   mencegah   terjadinya perkawinan   pada   usia   anak.   Maka   kalau ditelisik   justru   muatan   dari   kedua   Undang- Undang   tersebut   kontradiktif,   Undang- Undang   perkawinan   mengamanatkan   batas usia   minimum   16   tahun   bagi   perempuan untuk menikah, sedangkang uu perlindungan anak   mengharuskan   untuk   tidak   mencegah adanya perkawinan anak dan mencegah hal- hal yang dapat mencederai hak-hak anak.
Bahwa   perkawinan   anak   sangat mungkin   akan   menimbulkan   berbagai dampak buruk bagi kelangsungan hidup anak termasuk   kesehatan   anak   karena   belum tercapainya   batas   kematangan   yang   ideal untuk   bereproduksi.   Selain   itu   dari   belum adanya   ketidak   matangan   usia   reproduksi juga   akan   menimbulkan   gangguan   bagi kelahiran   bayinya   yang   mungkin   saja   akan berpeluang lebih banyak lahir premature dan juga   mengalami   gizi   buruk.  Selain   itu perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk bagi pendidikan anak. Padahal secara jelas  dikatakan   dalam   konstitusi   bahwa   hak untuk   mendapatkan   pendidikan   merupakan hak konstitusional warga negara.
Dalam   dokumen   SDGs   internasional yakni terdapat dalam dokumen Tranformating Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development   Goals yang   berisi   17   tujuan dengan 169 target. Tujuan dari menyepakati dokumen   SDGs   ini   adalah   agar   tidak   ada satupun negara yang tertinggal dalam rangka untuk   pengentasan   kemiskinan,   salah satunya   adalah   dengan   menekan   angka perkawinan anak sebagaimana tujuan kelima SDGs   yaitu   “ Achive   gender   equality   and empower   all   women   and   girls ”   (mencapai kesetaraan   gender   dan   memeberdayakan semua   perempuan   serta   anak   perempuan). [3] Bahwa berdasarkan data BPS tahun 2017 menyatakan   bahwa   perkawinan   anak semakin   meningkat   di   atas   10%   di   seluruh Indonesia, sedangkan di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia mencapai angka 25%. Kondisi   ini   justru   akan   sangat mengkhawatirkan   karena   anak   telah kehilangan   hak-haknya   yang   seharusnya dilindungi   dan   dijamin   oleh   negara.   Apaila kondisi seperti ini terus berlanjut maka dapat dipastikan   negara   ini   akan   mengalami “darurat   perkawinan   anak”   yang   tentunya kedepan   justru   akan   menghambat pencapaian   tujuan   negara   dan   bangsa   ini sebagaimana   termaktub   dalam Preambule (Pembukaan) UUD 1945.
Apabila   merunut   pada   ketentuan peraturan   perUndang-Undangan   justru   di daerah   telah   terdapat   beberapa   peraturan yang   bertujuan   untuk   mencegah   dan mengurangi perkaienan anak antara lain:
1. Peraturan   bupati   kabupaten Gunung   Kidul   Nomor   30   Tahun 2015   tentang   Pencegahan Perkawinan Anak
2. Peraturan   Bupati   Kabupaten Kulonprogo   Nomor   9   Tahun   2016 tentang   Pencegahan   Perkawinan Anak
3. Peraturan   Gubernur   Bengkulu Nomor   33   Tahun   2018   tentang Pencegahan Perkawinan Anak
4. Surat   Edaran   Gubernur     Provinsi Nusa   Tenggara   Barat   Nomor 150/1138   Tahun   2014   yang menganjurkan   usia   layak   nikah pada   umur   21   tahun   baik   untuk perempuan maupun laki-laki.
Ketentuan   pembentuk   Undang- Undang   yang   membedakan   antara   laki-laki dan perempuan dalam urusan batas minimal usia   perkawinan   dahulunya   adalah   sebuah kesepakatan   nasional,namun   dalam perkembangan   hukum   serta   konstitusi Indonesia   hal   ini   sudah   tidak   lagi   relevan terlebih   Undang-Undang   Perkawinan   sudah berlaku   selama   44   tahun.   Ketentuan   batas minimum perkawinan yang berbeda anatara laki-laki dan perempuan menimbulkan suatu bentuk   kebijakan   yang   diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) dalam konteks pelaksanaan hak   untuk   membentuk   suatu   keluarga maupun   diskriminasi   terhadap   perlindungan dan pewujudan hak anak.
Hal   tersebut   yang   kemudian   menjadi argumentasi   dasar   dari   warga   negara   yang menganggap   bahwa   hak   konstitusionalnya (hak-hak   yang   dimuat   dalam   konstitusi)
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
ditugikan untuk mengajukan permohonan uji materil   ke   MK   pasal   7   ayat   (1)   Undang- Undang   Perkawinan.   meskipun   kemudian Hakim   MK   mengabulkan   sebagian   dari permohonan   tersebut   yakni   dengan menyatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berlaku mengaikat lagi secara hukum, namun   juga   MK   menyatakan   bahwa   pasal tersebut   tetap   berlaku   sebelum   ada perubahan   yang   dilakukan   oleh   pihak pembuat   Undang-Undang   (DPR   dan Presiden).   MK   memberikan   jangka   waktu bagi   parav   pembuat   Undang-Undang   untuk melakukan perubahan pada  batas  minimum usia   perkawinan   bagi   perempuan.   Oleh karena itu sangatlah penting dilakukan kajian terhadap   “Putusan   Mahkamah   Konstitusi Nomor   22/PUU-XV/2017   kaitannya   dengan perlindungan hukum bagi hak anak “.

## Pokok Permasalahan
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dibahas pada artikel ini ialah :
1.   Bagaimana   Pengaturan     Pertimbangan
Hukum   Putusan   MK   Nomor   22/PUU- XV/2017
2.   Apa Akibat Hukumnya  Dalam Kaitannya Dengan   Perlindungan   Bagi   Hak-Hak
Anak?
Metode Penelitian
Penelitian ini berusaha untuk mengkaji atuuran yuridis perkawinan anak dan akibat hukumnya   selanjutnya   dikaitkan   dengan produk   yudikatif   yang   berupa   putusan   MK. Pengkajian   dilakukan   dengan   menelaah pertimbangan   majelis   hakim   MK   yang digunakan   dalam   memutus   persoalan   ini. Termasuk dasar hukum yang digunakan, cara menelisik   pokok   materi   atau   substansi perundangn-undangan   yang   mengatur masalah   perkawinan   anak.   Terkait   dengan tema   yang   penulis   sajikan,   penelitian   ini menggunakan   pendekatan   yuridis   doktrinal. Yuridis   maksudnya   bahwa   penilitian   ini mengkaji   persoalan   yang   berkaita   dengan hukum   baik   itu   formil   maupun   informil,[4] artinya   adalah   pendekatan   yang   dipakai ditinjau   dari   sudut   aturan   perundang- Undangan   yang   merupakan   data   sekunder, seperti   Undang-Undang   Perkawinan   No.   1 Tahun   1974,   Undang-Undang   Perlindungan Anak[5],     Undang-Undang   Nomor   4   Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi   Manusia.   Doctrinal   merupakan penelitian   yang   menganalisis   dokumen putusan   MK   Nomor   22/PUU-XV/2017. Spesifikasi   dalam   penelitian   ini   aadalah deskriptif   analisis,   maksudnya   bahwa penelitian   ini   memberikan   gambaran, mengkaji, menelaah, memaparkan kemudian menganalisis   putusan   MK   Nomor   22/PUU- XV/2017serta   dampak   yuridisnya   terhadap legalitas perkawinan anak.
Sumber   data   penelitian   terdiri   dari bahan   hukum   primer   dan   bahan   hukum
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
sekunder,   sedangkan   metode   pengumpulan data diperoleh melalui metode dokumentasi. Analisis   data   penelitian   dilakukan   secara kualitatif,   menggunakan   metode   interpretasi atau   penafsiran   hukum,   karena   metode analisis ini berguna untuk merekonstruksi ide maupun gagasan yang tersembunyi di balik aturan hukum.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A.     Pengaturan     Pertimbangan   Hukum
Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017
Definisi tentang anak dapat kita jumpai di berbagai ketentuan peraturan perUndang- Undangan. Dalam Undang-Undang nomor 39 tahun   1999   tentang   Hak   Asasi   Manusia dirumuskan   bahwa   anak   adalah   setiap manusia   yang   berusia   di   bawah   delapan belas   tahun   dan   belum   menikah,   termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal   tersebut   merupakan   demi   kepentingan anak.   Dalam   Undang-Undang   perlindungan anak   dinyatakan   bahwa   anaka   adalah seorang   yang   belum   berusia   delapan   belas tahun   termasuk   anak   yang   masih   di   dalam kandungan.   Selain   aturan   perUndang- Undangan   Indonesia,   berbagai   aturan   di dunia   internasional   juga   lebih   dulu   telah merumuskan definisi anak. Convention on the right   of   child   yang   telah   diratidfikasi   oleh pemerintah   Indonesia   melalui   Keppres Nomor 39 Tahun 1990 mendefinisikan anak adalah   mereka   yang   berusia   delapan   belas tahun,   sedangkan   UNICEF   mendefinisikan anak   sebagai   penduduk   yang   berusia   nol sampai delapan belas tahun.
Dari  beberapa  definisi   tersebut  dapat kita   simpulkan   bahwa   anak   adalah   mereka yang   belum   berusia   delapan   belas   tahun. Mereka   sangat   memerlukan   perlindungan karena   mereka   rawan   dengan   adanya berbagai   ancaman   dan   kekerasan.   Mereka juga  mempunyai   hak   asasi   manusia   seperti lainnya. Hak-hak anak melekat dalam dirinya, hak-hak   anak   juga   merupakan   hak   asasi manusia   yang   harus   dipenuhi   dan   dijamin perwujudannya  dalam kehidupan  berbangsa dan bernegara. Beberapa hak-hak anak yang dapat   ditelusuri   dalam   berbagai   peraturan perUndang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang   Kesejahteraan   Anak   Dalam   Bab   II Undang-Undang   Nomor   4   Tahun   1979 tentang   Kesejahteraan   Anak,   mengatur tentang   hak-hak   anak   atas   kesejahteraan, yaitu:
1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2) Hak atas pelayanan.
3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6) Hak untuk memperoleh asuhan.
7) Hak untuk memperoleh bantuan.
8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9) Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus.
10) Hak   untuk   mendapatkan   bantuan   dan pelayanan.
b.   Undang-Undang   Nomor   39   Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III   bagian   kesepuluh,   pasal   52-66,   yang meliputi:
1) Hak atas perlindungan
2) Hak   untuk   hidup,   mempertahankan   hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3) Hak   atas   suatu   nama   dan   status kewarganegaraan.
4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
a) Memperoleh perawatan, pendidikan,   pelatihan,   dan bantuan khusus.
b) Untuk   menjamin   kehidupannya sesuai   dengan   martabat kemanusiaan,
c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
6) Hak   untuk   dibesarkan,   dipelihara,   dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
8) Hak   memperoleh   pelayanan   kesehatan   dan jaminan sosial.
9) Hak   untuk   tidak   dirampas   kebebasannya secara melawan hukum.
Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66  Undang-Undang  39 Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia pada bab hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:
1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
2) Hak   untuk   mendapatkan   perlakuan   secara manusiawi   dan   dengan   memperhatikan kebutuhan   pengembangan   pribadi   sesuai dengan   usianya   dan   harus   dipisahkan   dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya  secara  efektif dalam  setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
4) Hak   untuk   membela   diri   dan   memperoleh keadilan   di   depan   Pengadilan   Anak   yang objektif   dan   tidak   memihak   dalam   sidang yang tertutup untuk umum.
c. Hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  yang   kemudian   dirubah   dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terkahir   dirubah   dengan   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016  tentang Perlindungan Anak yang meliputi:
1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,   serta   mendapat   perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2) Hak   atas   suatu   nama   sebagai   identitas   diri dan status kewarganegaraan.
3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4) Hak   memperoleh   pelayanan   kesehatan   dan jaminan sosial.
5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh   pendidikan   luar   biasa, sedangkan   bagi   anak   yang   memiliki keunggulan   juga   hak   mendapatkan pendidikan   khusus.   Hak   menyatakan   dan didengar pendapatnya.
7) Hak   untuk   beristirahat   dan   memanfaatkan waktu luang..
8) Bagi   anak   penyandang   cacat   berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
9) Bagi   anak   yang   berada   dalam   pengasuhan orang   tua/   wali,   berhak   mendapat perlindungan dari perlakuan:
a) diskriminasi;
b) eksploitasi,   baik   ekonomi maupun seksual;
c) penelantaran;
d) kekejaman,   kekerasan,   dan penganiayaan;
e) ketidakadilan;   dan   perlakuan salah lainnya.
10) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b) pelibatan   dalam   sengketa bersenjata;
c) pelibatan   dalam   kerusuhan sosial;
d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
e) kekerasan; dan
f) pelibatan dalam peperangan.
11) Hak   untuk   memperoleh   kebebasan   sesuai dengan hukum.
12) Setiap   anak   yang   dirampas   kebebasannya hak untuk :
13) mendapatkan   perlakuan   secara   manusiawi dan   penempatannya   dipisahkan   dari   orang dewasa;
14) memperoleh   bantuan   hukum   atau   bantuan lainnya  secara efektif  dalam  setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
15) membela   diri   dan   memperoleh   keadilan   di depan   pengadilan   anak   yang   objektif   dan tidak   memihak   dalam   sidang   tertutup   untuk umum.
16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan   seksual   atau   yang   berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
17) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Hak-hak   anak   adalah   bagian   integral dari   prinsip   Hak   Asasi   Manusia,   yang   erat kaitannya   dengan   peranan   negara   yaitu melindungi   (to   protect),   memnuhi   (to   fulfill), dan menghormati (to respect) hak-hak anak. [6]   Hak-hak   anak   dapat   kita   kategorikan secara garis besar sebagai berikut:
1. Hak   hidup   yang   meliputi   hak   untuk memperoleh   pelayanan   kesehatan   yang memadai ( survival rights ) 2. Hak tumbuh  kembang yang  meliputi  semua jenis   pendidikan   baik   pendidikan   formal maupun informal serta hak untuk menikmati penghidupan   yang   layak   bagi   tumbuh kembang   asmani,   rohani,   mental,   spiritual, sosial,   moral   dan   no   moral   ( development rights ) 3. Hak Perlindungan yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, pelalaian, penyalahgunaan, perlindungan bagi anak pengungsi dan bagi anak tanpa keluarga ( protection rights ) 4. Hak   partisipasi   yang   mencakup   hak   anak untuk   memberikan   pandangan/pendapatnya dalam   segala   bidang   kehidupan   yang menyangkut   nasib   anak   tersebut ( participation rights )
Dalam   deklarasi   univesal   Hak-hak asasi manusia (the Universal Declaration of Human   Rights)   pasal   16   ayat   (2)   yang diratifikasi   oleh   Inodnesia   melalui   Undang- Undang   Nomor   1   Tahun   1974   menegaskan bahwa perkawinan hanya akan dilaksanakan dengan persetujuan penuh dari kedua belah pihak yang akan menikah ( Marriage shall be entered   into   only   with   the   free   and   full consent of the intending spouses ).
Ketentuan yang tercantum dalam The convention on the elimination of All Forms of Discrimination   Againts   Women   (CEDAW) yakni   perjanjian   Internasional   untuk penghapusan   segala   bentuk   diskriminasi terhadap   perempuan   yang   mana   telah
diratifikasi   oleh   Indonesia   dengan   Undang- Undang Nomor 7 tahun 1984 dalam pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa:
(1) Negara-negara   Pihak   wajib   melakukan upaya-upaya   khusus   untuk   menghapuskan diskriminasi   terhadap   perempuan   dalam setiap   masalah   yang   berubungan   dengan perkaiwnan   dan   hubungan   keluarga,   dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan permpuan terutaa harus memastikan:
a. Hak   yang   sama   untuk melakukan perkawinan;
Bahwa   terkait   dengan   pelaksanaan kewajiban   negara   untuk   megahpus diskriminasi   terhadap   perempuan,   UN CEDAW merekomendasikan agar negaranegara menaikkan batas minimal usial perkaiwnan   berlaku   sama   baik   laki-laki maupun   perempuan.   Berikut   ini   disajikan gambaran   berbagai   penyebab   Perkawinan usia   anak   dan   juga   berbagai   dampak   yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak:

## Tabel. 1
Nomor Penyebab Perkawinan Usia Anak Dampak Perkawinan Usia Anak 1. Ekonomi rendah/Kemiskinan Putus Sekolah 2. Pendidikan Rendah Perceraian Dini 3. Adat/Budaya KDRT 4. Ketimpangan Gender Masalah Kesehatan (Kematian Ibu dan anak, gizi buruk, cacat pada bayi/premature) 5. Seks Pra-Nikah Melanggar dan mencederai hak-hak Anak 6. Perjodohan Bertentangan dengan UUD 1945
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019

## B. Akibat Hukum Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Hak-Hak Anak
Salah satu substansi dalam perubahan ketiga  UUD   1945   yang   telah   disahkan  oleh majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 adalah diamantkannya pembentukan sebuah organ (komponen) konstitusi yang dinamakan Mahkamah   Konstitusi,   dimana   kewajiban serta kewenangannya diatur dalam Pasal 7A, 7B,   serta   Pasal   24C   UUD   1945   [7]. Mahkamah   Konstitusi   memiliki   4 Kewenangan dan 1 kewajiban,   mempunyai kewenangan:[8]
a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
b. Memutus   sengketa   kewenangan   lembaga Negara   yang   kewenagannya   diberikan   oleh UUD 1945
c. Memutus pembubaran partai politik
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.[9]
Selain   empat   kewenangan   tersebut, Mahkamah   Konstitusi   memiliki   satu kewajiban   yakni   memberikan   putusan   atas pendapat   DPR   mengenai   dugaan pelanggaran   presiden   dan   atau   wakil presiden.[10]
Apabila   membaca   aturan   tentang kewenangan   MK,   dapat   disimpulkan   bahwa putusan   MK bersifat final dan mengikat arti dari final adalah putusan MK adalah pertama dan   terkahir,   tidak   ada   upaya   hukum   lain. Maka   konsekuensi   dari   putusan   MK   yang final   adalah   langsung   mengikat   sejak dibacakannya putusan oleh Hakim ( binding ).
[11]    Pada   permohonan   pengujian   Undang- Undang dasar, MK hanya mengenal adanya
putusan   akhir.  Ketentuan   ini   sesuai   dengan aturan   yang   berlaku   pada   mekanisme pengujian   Undang-Undang   bahwa   Undang- Undang   yang   sedang   dilakukan   pengujian oleh   MK   tetap   berlaku   sebelum   adanya putusan   yang   menyatakan   bahwa   Undang- Undang   yang   diuji   tersebut   bertentangan dengan   Undang-Undang   dasar,   sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. [12]
Apabila melihat dari amar putusan MK, masuk ke dalam jenis putusan yang sifatnya declaratoir   constitutive. Bersifat declaratoir artinya bahwa putusan MK tidak melakukan penghukuman   hanya   sekedar   menyatakan apa yang menjadi hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada amar putusan yang menyatakan bahwa   ayat,   pasal,   materi  muatan   dan/atau bagian   dari   Undang-Undang   tersebut   tidak lagi   memiliki   kekuatan   hukum   mengikat. Bersifat constitutif artinya bahwa suatu amar putusan yang  menyatakan tentang  keadaan maupun   ketiadaan   suatu   hukum   dan/atau menciptakan   suatu   keadaan   hukum   yang baru, hal ini merupakan akibat dari putusan yang   bersifat declaratoir.[13] maka   ketika putusan   MK   menyatakan   bahwa   suatu Undang-Undang   bertentangan   dengan Undang-Undang dasar dan tidak lagi berlaku mengikat   maka   pada   saat   itu   konsekuensi logis   secara   langsung   adalah   juga menciptakan   suatu   keadaan   hukum   yang baru.
Terkait
dengan substansi pertimbangan   hukum   putusan   MK   maka dapat   dibedakan   menjadi   2   jenis.   Pertama
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
yakni   bagian   yang   disebut ratio   decidendi . Bagian  ini  berisi  pertimbangan   hukum   yang menjadi   alasan   maupun   dasar   dalam menentukan   ditetapkannya   suatu   putusan yang   kemudian   dirumuskan   dalam   amar putusan   MK. Ratio   decidendi tidak   dapat dipisahkan   dari   amar   putusan   MK   karena bagian   pertimbangan   ini   memiliki   kekuatan yang   mengikat   secara   hukum,   dan   bisa diimplementasikan   sebagai   kaidah   hukum. Kedua, adalah obiter dictum. Ia tidak memiliki hubungan secara langsung dengan masalah hukum   yang   sedang   diuji,   karenanya kedudukan obiter   dictum tidak   dapat disetarakan   dengan   amar   putusan .   Obiter dictum merupakan   sekedar   analogi   atau ilustrasi   ketika   menyusun   argumentasi   saat menentukan pertimbangan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
[14]
Mahkamah
konstitusi tidak memerlukan   aparat   khusus   ataupun   organ yang bertugas sebagai lembaga eksekutorial guna   menjalankan   putusannya.   Apabila pemerintah   atau   lembaga   negara   tidak mengindahkan   dan   mematuhi   putusan   MK dan   justru   sebaliknya   masih   tetap menjalankan Undang-Undang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat maka hal tersbeut diluar wewenang dan tanggung jawab   MK.   Aparat   pemerintah   yang   tidak mengindahkan   putusan   MK   dan   sebaliknya tetap   melaksanakan   perbuatan   yang berdasarkan   Undang-Undang   yang   telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh MK   merupakan   suatu   perbuatan   yang
melawan   hukum.[15]  sejak   dibacakannya putusan MK, sejak saat itulah daya mengikat putusan MK mengandung tiga kekuatan.
Pertama   kekuatan   mengikat,   kedua kekuatan   pembuktian   dan   ketiga   kekuatan eksekutorial.   Kedudukan   hakim   MK   adalah sebagai   negative   legislator   yang   sifat putusannya adalah erga omnes. yang mana juga   menjadikan   putusan   MK   mempunyai kedudukan sebagaimana hukum yang dibuat oleh   para   pembentuk   Undang-Undang (legislatif). Seperti halnya peradilan yang lain, putusan   mahkmah   konstitusi   juga   memiliki daya ikat hukum ( binding ). Namun selama ini dalam   implementasinya   eksekusi   putusan terkendala karena tidak adanya aparat/badan eksekutorial,   serta   tidak   adanya   ancaman sanski   yang   serius   dan   rigid   apabila   tidak menjalankan   isi   putusan   tersebut.   Dalam perjalanannya   selama   ini   MK   hanya mengandalkan   pada   hubungan   kerjasama serta   hubungan   baik   dengan   lembaga- lembaga   negara   yang   lain   seperti   lembaga pembuat   Undang-Undang   (legislatif), lembaga   pelaksana   Undang-Undang (eksekutif).[16]  Dalam   keadaan   seperti   ini apabila   komitmen   normative   tidak membuahkan   solusi   atas   problematika ketatanegaraan   maka   determinasi   interaksi antar   lembaga   negara   wajib   menjadi   pusat perhatian masyarakat konstitusional.
Mengutip   dari   apa   yang   disampaikan Jon   Ferejohn   seorang   pengamat   kritis mengatakan : it seem impossible to engage in meaningful normative discourse-to criticize practices   or   give   advice-without   some
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
conception of how political institutions either do   or   could   be   made   to   work .  [17]   Jimly pernah   mengatakan   bahwa   perkara-perkara di   MK   mengandung   nuansa   politik   yang sangat   kental   sekali.   Khusunya   terkait dengan sengketa antar lembaga negara, bisa dikatakan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat   psikologis   poitis.   Objek   perselisihan dan   alternatif   pilihan   penyelesaiannya sangatlah   ditentukan   para   pejabat   yang mengambil   kebijakan   atas   nama   lembaga yang bersangkutan.[18]
Terhadap  pasal,   ini   sebelumnya   telah dilakukan   uji   materil   di   MK   yakni   dalam Putusan   MK   Nomor   30-74/PUU-XII/2014. Namun meskipun pasal ini pernah dilakukan pengujian   namun   asalkan   syarat-syarat konstitusionalitas   yang   menjadi   alasan pemohon berbeda maka dapat dilakukan uji materil   kembali.   Peraturan   perUndang- Undangan yang telah diuji dapat diuji kembali sepanjang   alasan   pengujiannya   berbada dengan   alasan   pengujian   terdahulu   atau sebelumnya.[19]     Sejak   diucapkan   di hadapan sidang terbuka  untuk umum maka mempunyai tiga (3) kekuatan yakni kekuatan pembuktian,   kekuatan   hukum   mengikat   dan kekuatan   eksekutorial.[20]   Bahwa   MK   tidak menampik   bahwa   Pasal   tentang   penentuan batas   usia   merupakan   salah   satu   bentuk kesepakatan   secara   nasional   yang   mana telah memeprhatikan nilainnilai yang berlaku pada   saat   Undang-Undang   disusun   dan kemudian di sahkan.
Salah   satu   produk   hukum   yang   bisa dikategorikan   memuat   unsur   diskriminasi
adalah   pembedaan   perlakuan   atas   dasar kelamin.     Suatu   kebijakan   merupakan kebijakan   yang   bersifat   diskriminatif   maka sulit   untuk   menyatakan   kebijakan   tersebut tidak melanggar rasionalitas, moralitas, tidak bertentangan   dengan   politik,   maupun intolerable (ketidakadilan).   Hal   ini   disebut diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia   perkawinan   atar   laki-laki   dengan perempuan   yang   telah   menyebabkan perempuan   diperlakukan   berbeda   dengan laki-laki   baik   dalam   pewujudan   hak-hak konstitusioal maupun hak nya sebagai warga negara.   Hak-hak   tersebut   antara   lain   hak sipil,   hak   politik,   hak   asosial,   hak   ekonomi maupun   hak   kebudayaan.   Salah   satu   hak- hak   konstitusional   yang   termuat   dalam konstitusi   adalah   hak   untuk   mendapatkan perlakuan   yang   sama   di   hadapan   hukum, yang mana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Padahal   di   dalam   Undang-Undang perlindungan   anak   usia   16   tahun   masih tergolong sebagai anak-anak namun apabila sudah   menikah   maka   statusnya   berubah menjadi   dewasa.   Namun   berbeda   halnya dengan   laki-laki   yang   batas   minimum   usia perkawinan adalah 19 tahun, dalam usia ini sudah   bukan   lagi   anak-anak   maka   saat sudah menikah da merupakan seorang yang dewasa.   Konsekuensi   dari   pembedaan   ini adalah laki-laki akan menikmati hak sebagai anak   lebih   lama   dibandingkan   dengan perempuan   seperti   hak   untuk   mendapatkan pendidikan.   Dengan   dimungkinkannya perempuan   menikah   pada   usia   16   tahun
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
maka   kecenderungan   untuk   lebih   terbatas asesnya terhadap pendidikan akan semakin besar   karena   setelah   menikah   akan   punya tanggung   jawab   lain   sesuai   konstruk masyarakat   seperti   mengurus   keluarga, memasak,   mengandung,   melahirkan   dan menyusui.   Padahal   hak   atas   pendidikan merupakan   hak   dasar   setiap   warga   negara tanpa terkecuali.
Selain dari pada itu, bila merujuk pada ketentuan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (2) setiap   warga   negara   wajib   untuk   mengikuti pendidikan   dasar,   artinya   bahwa   seorang perempuan   yang   dimungkinkan   dapat menikah   diusia   16   tahun   sesuai   batas   usia minimum,   maka   akan   melanggar   ketentuan pasal   dalam   UUD   1945   hal   tersebut   juga justru   akan   kontradiktif   dengan   agenda pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun karena apabila seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka ia telah kehilangan hak   untu   memperoleh   pendidikan   dasar   12 tahun.   Namun   kemudian   tidak   serta   merta MK   mempunyai   kewenangan   untuk   dapat menentukan   berapa   batas   minimum   usia perkawinan,   MK   hanya   sampai   pada menyatakan bahwa ketentuan yang berbeda pada penentuan usia minimum bagi laki-laki dan perempuan merupakan suatu kebijakan yang   diskriminatif,   sedangkan   penetuan batas   usia   minimum   perkawinan   terletak pada   kewenangan   pembentuk   Undang- Undang   ( legal   policy ).   Dalam   pustusannya MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945
dan   tidak   lagi   memiliki   kekuatan   hukum mengikat.
Namun   pasal   tersebut   masih   tetap berlaku   hingga   dilakukan   perubahan   oleh pembentuk Undang-Undang sesuai tenggang waktu   yaitu   paling   lama   3   (tiga)   tahun khusunya   berkenaan   dengan   batas   minimal usia perkawinan bagi perempuan. Jika ditilik dari macam-macam putusan MK diantaranya putusan   ultra   petita,   putusan conditionaly unconstitutional ,   pembatalan   undang-unang dengan   tenggat   waktu,   putusan   sengketa pemilukada.[21]   Putusan   MK     Nomor 22/PUU-XV/2017   ini   tergolong   ke   dalam macam putusan pembatalan Undang-Undang dengan tenggat waktu. Tidak hanya putusan yang   memberikan   jangka   waktu   bagi pembuat   Undang-Undang   untuk   melakukan perubahan   sesuai   dengan   pertimbangan hakim   MK.   Sebelumnya   terdapat   beberapa putusan MK yang juga memberikan tenggat waktu   seperti   misalnya   Putusan   MK   Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pasal   53   UU   30/2002   tentang   Tipikor   tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat efektif waktu tiga tahun sejak dibacakannya putusan MK   berlaku   sejak   selesai   dibacakan   di persidangan.
Bentuk   putusan   yang   menunda keberlakuan putusan MK tersebut terinspirasi dari   pembentukan   peraturan   perUndang- Undangan,   yang   mana   keberlakuan   suatu Undang-Undang   secara   efektif   bisa   ditunda beberapa   waktu   setelah   disahkan   sebagai contoh UU Yayasan, UU Perkawinan, dan UU Lalu Lintas.[22] Ketentuan Pasal 53 UU KPK
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
secara   langsung   dan   demi   hukum   ( van rechtswege ),   tidak   lagi   memiliki   kekuatan hukum   mengikat   lagi.   Sebelum   sampai tenggat waktu yang tertuang dalam putusan, harus   ada   perbaikan   Undang-Undang,   jika pada   saat   jatuh   tempo   tidak   dilakukan penyelarasan  UU   KPK  terhadap  UUD   1945 maka   seluruh   penanganan   perkara   tindak pidana   korupsi   menjadi   wewenang pengadilan   dalam   lingkup   Peradilan   Umum. [23]   Hal   ini   juga   menunjukkan   bahwa pembuat Undang-Undang harus menjalankan ketentuan   dalam   Putusan   MK     Nomor 22/PUU-XV/2017   untuk   merubah   ketentuan batas   minimum   usia   perkawinan   bagi perempuan.   MK   sebagai   pembuat   putusan tidak memiiki kewenangan dalam mengawal implementasi   putusannya,   oleh   karenanya diperlukan tindak lanjut dari legislatif maupun eksekutif   dalam   implementasi   putusan   MK. Jika nantinya para pembuat Undang-Undang dalam   jatuh   tempo   tidak   mengindahkan ketentuan dalam putusan tersebut maka akan terjadi   kekosongan   hukum   dalam   hal   batas minimum   usia   perkawinan   bagi   perempuan. Dan   kita   semua   tidak   ingin   hal   tersebut terjadi, sehingga diperlukan political will dari pembuat   Undang-Undang   untuk     menaati putusan MK tersebut.

## Kesimpulan
1. Pertama ,   batas   usia   perkawinan perempuan   yang   diatur   oleh   Undang- Undang   Perkawinan   minimum   usia   16 tahun   dibatalkan   oleh   MK   karena     dinilai
bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak   lagi   mempunyai   kekuatan   hukum mengikat. Namun disisi lain aturan tentang batas   usia   minimum   bagi   perempuan   ini tetap berlaku sampai ada perubahan yang dilakukan  oleh  pembuat   Undang-Undang. Dalam   putusannya,   MK   memerintahkan kepada   pembentuk   Undang-Undang perkawinan   untuk   melakukan   perubahan terhadap   Undang-Undang   tersebut   paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Kedua ,   harus   ada   i’tikad   baik   dari pembentuk   Undang-Undang   (DPR   dan Presiden)   serta   dari   pelaksana   Undang- Undang (pemerintah) untuk melaksanakan isi dari putusan MK agar putusan ini tidak menjadi   kesia-siaan   belaka,   atau   hanya sekedar macan ompong tanpa taring, yang tidak   mempunyai   kekuatan   implementatif. Perlu   adanya   kesadaran   kolektif   dari seluruh   aparatur   negara   dan   juga   organ- organ   non   pemerintah   untuk   bersama- sama dan secara kolektif mengimplementasikan   putusan   MK   demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak-anak Indonesia agar tidak ada lagi yang terjerat oleh perkawinan anak.

## Referensi
[1] Djamilah   dan   Reni   Kartikawati,
Dampak   Perkawinan   Anak   di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1 Mei  201,  Halaman 3
[2] Pasal   1   Undang-Undang   Nomor   1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[3] https://sustainabledevelopment.un.or g diakses Pada 31 Januari 2019
[4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian   Hukum   Normatif   (Jakarta: Raja   Grafindo   Persada,   1995), Halaman. 7.
[5] Undang-Undang   perlindungan   anak telah   beberapa   kali   mengalami perubahan,   undnag-undang   pertama tentang   perlindungan   anak   adalah Undang-Undang   nomor   23   tahun 2002   selanjutnya   diubah   menjadi Undang-Undang   nomor   35   tahun 2014   dan   baru-baru   ini   diperbarui dengan   Perpu Nomor 1 tahun 2016 yang   kemudian   ditetap   sebagai Undang-Undang   dengan   nomor   17 tahun   2016   tentang   perlindungan anak.
[6] Keputusan   Menteri   Sosial,   Panduan Umum   Program   Kesejahteraan Sosial   Anak,   (Menteri   Sosial,   2010, Halaman. 11.)
[7] Undang-Undang   Dasar   Negara Republik Indonesia 1945
[8] Undang-Undang   Dasar   Negara Republik   Indonesia   Tahun   1945, Pasal   24C   (1)   dan   (2)   (Perubahan Ketiga)
[9] Pemilihan   Umum   yang   dimaksud   di sini   yaitu   hanya   terbatas   pada pengertian Pemilihan Umum anggota Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja, bukan termasuk pada   Pemilihan   Kepala   Daerah (Pilkada). Tetapi sejak UU KPU 2007 jo   UU   No.12   Tahun   2008   pilkada masuk   pemilu   dan   Mahkamah Konstitusi   menjadi   lembaga   yang mengadili   sengketa   Pilkada   sebagai bagian dari sengketa Pemilu.
[10] Ibid
[11] Indrayana   dan   mochtar,   Komparasi Sifat   Mengikat   Putusan   Judicial Review,     Jurnal   Mimbar   Hukum,
Halaman 439
[12] Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 tahun   2003   jo.   Undang-Undang Nomor   8   Tahun   2011   Tentang Mahkamah Konstitusi
[13] Maruar   Siahaan,   Hukum   Acara Mahkamah   Konstitusi   Republic Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, Halaman. 197-199
[14] Ibid
[15] Ibid, Halaman. 206
[16] Denny   Indrayana   dan   Zainal   Arifin Mochtar,  Komparasi   Sifat   Mengikat Putusan   Judicial   Review,   Jurnal Mimbar   Hukum,   Halaman.   Vol.   19 No. 3 Oktober 2007, Halaman. 485
[17] John Ferejohn,  Law, Legislation and Political   Theory,   dalam   Modern Political   Economy,   Banks   and   E Hanushek.,   ed,   (Cambridge: Cambridge   University   Press,   1995),
Halaman. 192 [18] Jimly Assiddiqie, Sengketa
Kewenangan   Antarlembaga   Negara, (Jakarta:   Konstitusi   Press,   2005), Halaman. 43-44.
[19] Peraturan   Mahkamah   Konstitusi   No. 06 Tahun 2005
[20] R.   Kapitan,    Kekuatan   Mengikat Putusan   Constitutional   Review Mahkamah   Konstitusi   terhadap Mahkamah   Agung: Masalah- masalah Hukum, 2015, Halaman. 44
[21] Dr. Inosentius Samsul, dkk,  Laporan Akhir   Pengkajian   Hukum   Tentang Putusan   Mahkamah   Konstitusi, Badan   Pembinaan   Hukum   Nasional Kementerian   Hukum   dan   HAM   RI, 2009 , Halaman. 76
[22] Ibid
[23] Putusan   Mahkamah   Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006