## BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

## Naswar, Aminuddin, Syamsul Bachri, Muhammad Yunus
Wahid, Marthen Arie, Muhammad Zulfan Hakim Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar email : naswar.bohari@ymail.com

## Abstract
Congko  Village  is  one  of  the  villages  in  the  district  of    Marioriwawo,  Soppeng District. In terms of its formation, this village is a unit of government known as 'local self-government', the village formed or formed supra village government. BUMDes is obliged to make the financial statements of all BUM Desa business units  every  month  honestly  and  transparently.  In  addition,  BUMDes  is  also required  to  report  the  progress  of  BUM  Desa  business  units  to  village communities  through  village  meetings  at  least  twice  a  year.    BUMDes  must perform  systematically  written  records  or  bookkeeping  of  daily  transactions. Listing  recording  generally  uses  an  accounting  system.  The  function  of accounting is to present financial information to internal and external parties and as a basis for making decisions. BUMDes internal party is the manager and the Board  of  Commissioners,  while  the  external  parties  are  district  governments, banks, and communities that provide equity, as well as tax officials.
Keywords: Financial Management, BUMDes.

## Abstrak
Desa Congko adalah salah satu desa di distrik Marioriwawo, Distrik Soppeng. Dalam hal pembentukannya, desa ini adalah unit pemerintahan yang dikenal sebagai 'pemerintahan sendiri lokal', desa yang membentuk atau membentuk pemerintahan desa supra. BUMDes wajib membuat laporan keuangan semua unit  usaha  BUM  Desa  setiap  bulan  secara  jujur  dan  transparan.  Selain  itu, BUMDes juga diharuskan melaporkan perkembangan unit bisnis BUM Desa kepada  masyarakat  desa  melalui  pertemuan  desa  setidaknya  dua  kali setahun.  BUMDes  harus  melakukan  catatan  tertulis  secara  sistematis  atau pembukuan  transaksi  harian.  Pencatatan  listing  umumnya  menggunakan sistem  akuntansi.  Fungsi  akuntansi  adalah  untuk  menyajikan  informasi keuangan  kepada  pihak  internal  dan  eksternal  dan  sebagai  dasar  untuk membuat  keputusan.  Pihak  internal  BUMDes  adalah  manajer  dan  Dewan Komisaris,  sedangkan  pihak  eksternal  adalah  pemerintah  kabupaten,  bank, dan masyarakat yang menyediakan ekuitas, serta pejabat pajak.
Kata kunci: Manajemen Keuangan, BUMDes.

## 1.  PENDAHULUAN
Desa Congko adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Dari segi pembentukannya, desa ini  merupakan  satuan  pemerintahan  yang  dikenal  dengan  sebutan ‘local  self  government’ ,  yakni  desa  bentukan  atau  dibentuk pemerintahan  supradesa.  Kekuatan  utama  dari  desa  semacam  ini
terletak pada kewenangannya untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintah  berskala  desa.  Dahulu,  di  masa  berlakunya  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan yang dimaksud disebut sebagai kewenangan (sisa) yang tidak atau belum dilaksanakan oleh pemerintahan supradesa (kabupaten/kota).
Adanya  perubahan  sebutan  ‘kewenangan  sisa’  menjadi ‘kewenangan  berskala  desa’  dilatari  oleh  kenyataan  tidak  jelasnya fungsi pemerintahan seperti apa yang disebut dengan ‘kewenangan sisa’ itu akibat tidak adanya:regulasi (peraturan daerah) pemerintahan supradesa yang menetapkan fungsi pemerintahan dimaksud. Dengan perubahan sebutan tersebut, diharapkan adanya kejelasan mengenai fungsi  pemerintahan  berskala  desa,  sebab  penetapannya  tidak  lagi digantungkan kepada regulasi pemerintahan supradesa, tetapi diatur secara mandiri oleh pemerintahan desa yang bersangkutan.
Pola  penentuan  fungsi  pemerintahan  desa  yang  demikian  itu dikenal  dengan  ajaran  rumah  tangga  formal,  sebuah  ajaran  yang menghendaki  keleluasaan  bagi  suatu  entitas  pemerintahan  -in  casu desa-  guna  mengatur  dan  mengurus  sesuatu  urusan  pemerintahan seluas-luasnya.  Desa  begitu,  desa  dapat  mengatur  dan  mengurus suatu  urusan  yang  benar-benar  signifikan  guna  kesejahteraan bersama,  sepanjang  urusan  itu  tidak  atau  belum  menjadi  urusan pemerintahan supradesa.
Namun  demikian,  bagi  pemerintahan  desa  itu  sendiri, pertanyaan  yang  belum  mampu  dijawab  adalah,  bagaimana menentukan  ‘kewenangan  desa  berskala  lokal’  itu,  dan  apa parameternya?  Hal  ini  urgen  diklarifikasi  seperti  yang  disampaikan oleh Kepala Desa Congko, M. Jafar.
Namun,  menurutnya,  yang  urgen  untuk  dipahami  secara  tepat oleh  semua  unsur  stakeholders  desa  setempat  adalah  pengaturan mengenai  hal-hal  baru  yang  dimuat  dalam  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  di  antaranya  adalah  pendapatan  desa berupa  ‘dana desa’ yang bersumber dari APBN. Pengaturan mengenai hal-hal baru tersebut, pada dasarnya memang memerlukan upaya pemasyarakatannya  mengingat  implementasinya  sudah  ‘di  depan mata’.
Wawancara  dengan  Kepala  Desa  Congko  tersebut  dilanjutkan dengan  curah  pendapat  seputar  penyelenggaraan  pemerintahan desa  setempat.  Dari  curah  pendapat  itu  diidentifikasikan  perlunya dilakukan sosialisasi terkait pengelolaan dana desa yang bersumber dari  APBN  khususnya  peruntukan  dana  desa  itu.  Terkait  hal  ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  telah  menetapkan  prioritas  penggunaan  dana  desa Tahun 2015, di antaranya adalah pendirian dan pengembangan BUM Desa.
Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa in casu
Desa  Congko  adalah  merumuskan  kebijakan  pendirian  dan pengembangan BUM Desa dalam peraturan desa dan produk hukum desa lain (peraturan kepala desa).Untuk itu, pemerintahan desa yang bersangkutan  dituntut  untuk  mampu  mengenali  kondisi  dan  potensi ekonominya  guna  merumuskan  kebijakan  yang  terkait  dengan pendirian  dan  pengembangan  BUM  Desa  tersebut.  Dengan  begitu, pada  tataran  implementasinya  kelak,  kebijakan  dimaksud  dapat terlaksana secara efektif dan efektif dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang bersangkutan. 1
Titik krusialnya adalah, kebijakan pendirian dan pengembangan BUM Desa ini, bagi Desa Congko adalah suatu hal yang baru.Seperti dikatakan  oleh  Kepala  Desa  Congko,  M.  Jafar,  hingga  kini  Desa Congko  belum  memiliki  pengalaman  mengenai  seluk  beluk manajemen keuangan desa.
Sebagai  lembaga  keuangan  desa  yang  menjalankan  bisnis keuangan  ( financial  business )  yang  memenuhi  kebutuhan  usaha- usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, BUMDes  wajib  untuk  membuat  laporan  keuangan  seluruh  unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan dengan jujur dan transparan.Selain itu, BUMDes  juga  wajib  memberikan  laporan  perkembangan  unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
Secara  umum,  prinsip  pembukuan  keuangan  BUMDes  tidak berbeda dengan pembukuan keuangan lembaga lain pada umumnya. BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara  sistematis  dari  transaksi  yang  terjadi  setiap  hari.Pencatatan transaksi  itu  umumnya  menggunakan  sistem  akuntansi.Fungsi  dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan.Pihak internal BUMDes adalah pengelola dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak  eksternal  adalah  pemerintah  kabupaten,  perbankan,  dan masyarakat  yang  memberikan  penyertaan  modal,  serta  petugas pajak.
Dari  kondisi  yang  dideskpripsikan  di  atas,  jelas  bahwa keberlakuan  UU  No.  6  Tahun  2014  dan  peraturan  pelaksanaannya, sepanjang  menyangkut  penggunaan  dana  desa  khususnya  di lingkungan pemerintahan Desa Congko tidak hanya dimaknai sebagai ‘berkah’ karena desa mendapatkan sumber penghasilan baru, tetapi juga  menjadi  tantangan  (kalau  tidak dikatakan ‘masalah’ baru) yang harus dapat diatasi oleh pemerintahan desa yang bersangkutan.
Tantangan yang dimaksud, yaitu pemahaman dan kemampuan menyusun manajemen keuangan BUM Desa.Menghadapi tantangan ini,  pemerintahan  Desa  Congko  perlu  ‘dikawal’  untuk  sesegera
1 Nuhrawati, A. 2018. Hukum Dan Demokrasi Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat. Pleno Jure , 7 (2), 16-27.
mungkin  meningkatkan  kemampuan  aparat  desa  untuk  mengelola keuangan BUMDesa dengan baik dan benar.

## 2. STATUS HUKUM KEUANGAN  BUMDes
BUMDes merupakan lembaga usaha yang didirikan berdasarkan peraturan  desa  (Perdes).  Dari  sisi  pembentukannya  itu,  BUMDes terkategori  sebagai  badan  hukum  ( rechtspersoon ),  yang  bercirikan antara  lain  memiliki  kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari  kekayaan badan  hukum  desa  yang  membentuknya,  dan  dikelola  sendiri  oleh BUMDes  bersangkutan,  terpisah  dari  pengelolaan  kekayaan  desa. Namun  demikian,  meskipun  pengelolaannya  dipisahkan,  terdapat hubungan  antara  kedua  keuangan  BUMDes  dan  keuangan  desa tersebut.  Hubungan  ini  dapat  dilihat  dari  sisi  permodalan  BUMDes. Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes. Modal awal ini berupa uang  yang  ditanamkan  dalam  BUMDes  pada  saat  pendiriannya. Setelah  BUMDes  didirikan,  desa  dapat  menanamkan  lagi  modalnya untuk menambah modal BUMDes. 2
Kalau  didekati  dari  perspektif  teori  badan  hukum,  sudah  tentu, uang tadi yang dijadikan modal BUMDes baik dalam rangka pendirian maupun  penambahan  modal  BUMDes,  bukan  lagi  milik  desa melainkan  sudah  berubah  statusnya  menjadi  milik  BUMDes.  Akan tetapi, secara positiefrecht, UU No. 6 Tahun 2014 menentukan bahwa uang tersebut tetap merupakan uang milik desa, yang disebut dengan kekayaan  desa  yang  dipisahkan.  Ketentuan  demikian  ini  sejalan dengan  UU  No.  17  Tahun  2003  dan  PP  No.  58  Tahun  2005  yang mengkualifikasikan kekayaan negara yang dipisahkan atau kekayaan daerah  yang  dipisahkan  sebagai  keuangan  negara  atau  keuangan daerah. 3
Status hukum keuangan BUMDes ini tidak tereduksi oleh adanya penyertaan  modal  masyarakat  desa  dalam  BUMDes  bersangkutan, yang berasal dari tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat. Bahkan,  dengan  status  hukum  yang  demikian,  modal  yang  berasal dari masyarakat desa secara hukum (rechsbegrip) ‘terhisap’ menjadi keuangan desa.

## 3. STRUKTUR MODAL BUMDes
Modal  BUMDes  terdiri  atas  penyertaan  modal  desa  dan penyertaan  modal  masyarakat. 4 Penyertaan  modal  desa,  seperti dikemukakan  di  muka,  bersumber  dari  APBDes  baik  modal  awal maupun  modal  tambahan  BUMDes,  disebut  kekayaan  desa  yang dipisahkan. Selain itu, penyertaan modal desa dapat pula bersumber
2 Pasal 135 ayat (1) dan (3) PP No. 43 Tahun 2014 juncto Pasal 17 ayat (1) dan
(2) Permendesa, PDT, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015.
3 Moonti, R. M. 2018. Establishment Of Village Regulations In Realize Autonomy Village. Substantive Justice International Journal of Law , 1 (2), 129-137.
4 Ibid.
dari luar APBDes. Sumbernya terdiri atas: 5
a. hibah  dari  pihak  swasta,  lembaga  sosial  eknomi  kemasyarakatan dan/atau  lembaga  donor  yang  disalurkan  melalui  mekanisme APBDes;
b. bantuan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  (provinsi, kabupaten/kota) yang disalurkan melalui mekanisme APBdes;
c. kerja  sama  usaha  dari  pihak  swasta,  lembaga  sosial  ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes;
c.  aset  desa  yang  diserahkan  kepada  APBDes  sesuai  dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
Penting  untuk  dijelaskan,  bahwa  sumber-sumber  yang  disebut dalam  poin  a  dan  b  dikualifikasi  sebagai  penyertaan  modal  desa, karena penyalurannya dilakukan melalui mekanisme APBDes. Ketika subjek  di  luar  entitas  desa  menyisihkan  sejumlah  dana  untuk BUMDes,  pada  saat  dana  itu  dimasukkan  ke  APBDes  sebelum disalurkan ke BUMDes, otomatis berubah status hukumnya menjadi dana  APBdes,  sehingga  ketika  disalurkan  ke  BUMDes,  dana  itu disebut modal desa yang disertakan dalam BUMDes.
Khusus  poin  c,  aset  desa  yang  dimaksud  berupa  barang berwujud  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak 6 yang pengelolaannya  tunduk  pada  rezim  hukum  yang  tersendiri  dan dibedakan  dari  pengelolaan  uang. 7 Hanya  mengenai  siklus  tertentu saja,  yaitu  pengadaan  aset,  yang  dikelola  melalui  mekanisme APBDes. Jika demikian, menjadi aneh jika penyaluran aset milik desa ke BUMDes harus dilakukan melalui mekanisme APBDes. Mestinya, penyaluran  dilakukan  melalui  mekanisme  tersendiri,  yaitu  melalui Perdes penyertaan modal berupa aset.

## 4. PEMBUKUAN KEUANGAN BUMDes
BUMDes  harus  melakukan  pencatatan  atau  pembukuan  yang ditulis  secara  sistematis  dari  transaksi  yang  terjadi  setiap  hari. Pencatatan  transaksi  itu  umumnya  menggunakan  sistem  akuntansi. Fungsi  dari  akuntansi  adalah  untuk  menyajikan  informasi  keuangan kepada  pihak  internal  dan  eksternal  dan  sebagai  dasar  membuat keputusan. 8 Pihak  internal  BUMDes  adalah  pelaksana  operasional dan  pengawas,  sedangkan  pihak  eksternal  adalah  pemerintah  desa
5 Pasal 135 ayat (4) dan (5) PP N0. 43 Tahun 2014 juncto Pasal 18 ayat (1) Permendesa, PDT, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2005
6 Pasal 76 UU No. 6 Tahun 2014.
7 Kadir, Y., & Moonti, R. M. 2018. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 6 (3), 430-442.
8 Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. 2018. Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. Halu Oleo Law Review , 2 (2), 448-459.
dan  masyarakat  yang  memberikan  penyertaan  modal,  dan  petugas pajak. Secara umum tujuan dilakukannya pembukuan adalah:
1. Untuk  mengetahui  perkembangan  BUMDes  dari  waktu  ke  waktu, baik  perkembangan  omzet  penjualan,  laba/rugi  maupun  struktur permodalan.
2. Untuk  mengetahui  kemungkinan  kerugian  sejak  dini,  sehingga gulung tikar bisa dihindari.
3. Untuk  mengetahui  kondisi  persediaan  barang/jasa  setiap  saat, sehingga  dapat  digunakan  untuk  menyusun  strategi  manajemen persediaan.  Pada  unit  usaha  dagang  yang  disebut  persediaan adalah  barang  dagangan.  Pada  unit  usaha  penyewaan  adalah barang  sewaan,  sedangkan  pada  unit  simpan  pinjam  adalah persediaan uang.
4. Untuk  mengetahui  sumber  dan  penggunaan  dana  BUMDes, sehingga  bisa  mengevaluasi  kinerja  keuangan  BUMDes  seperti likuiditas, solvabilitas maupun rentabilitas perusahaan.

## a. Pengertian Harta
Harta dalam pengertian akuntansi adalah semua barang dan hak milik  BUMDes  dan  sumber  ekonomi  lainnya.  Harta  BUMDes  dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud.
Harta  lancar  atau  umumnya  disebut  aktiva  lancar  adalah  uang kas/bank  atau  harta  lain  yang  dapat  segera  dicairkan  menjadi  kas. Harta yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
1. Kas
Mata  uang  rupiah  dan  surat-surat  berharga  yang  dimiliki  oleh BUMDes.
2. Piutang dagang
Tagihan  sejumlah  uang  kepada  pihak  lain  (konsumen)  dari  suatu transaksi  yang  akan  dibayar  pada  tanggal  jatuh  tempo  sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Misalnya, unit usaha BUMDes menjual beras kepada konsumen yang sisa pembayarannya akan dibayar lunas pada dua bulan mendatang.
3. Penghasilan yang akan diterima
Adalah  pendapatan  yang  berupa  uang  yang  akan  diterima  pada masa tertentu dari hasil suatu usaha. Misalnya, unit usaha BUMDes menerima pesanan barang dari pemerintah kabupaten yang akan dibayar  lunas  setelah  barang  itu  dikirim  semua  dan  dinyatakan benar  sesuai  dengan  perjanjian.  Dalam  transaksi  ini  BUMDes belum  menerima  sama  sekali  pembayaran.  Namun  sudah  terjadi persetujuan untuk membayar dari pihak pembeli dalam kurun waktu yang disepakati bersama.
4. Biaya yang dibayar di muka
Adalah pemberian uang muka kepada penjual atas barang-barang yang  dibeli  BUMDes.  Misalnya,  unit  usaha  BUMDes  memesan sejumlah  barang  dagangan  dan  memberikan  uang  muka  sebesar 40% dari keseluruhan harga yang harus dibayar.
5. Persediaan
Adalah  semua  persediaan  barang  dagangan  yang  dijual  untuk menghasilkan keuntungan.
6. Perlengkapan
Adalah  semua  kebutuhan  untuk  menunjang  kelancaran  operasi BUMDes, seperti alat tulis kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya.
Harta tetap umumnya disebut sebagai aktiva tetap adalah semua harta yang dimiliki BUMDes untuk menjalankan usahanya. Misalnya, BUMDes  membeli  tanah  dan  membangun  gedung  untuk  memulai usahanya. Membeli mesin penggilingan padi dan kendaraan angkutan dan  timbangan  serta  alat-alat  pendukung.  Maka  tanah,  gedung, mesin,  kendaraan,  dan  peralatan  adalah  dinamakan  aktiva  tetap. Untuk barang-barang yang mengalami keausan biasanya dibuat biaya penyusutan.  Tujuannya  agar  untuk  memperoleh  barang  pengganti yang  baru,  BUMDes  sudah  memiliki  cukup  dana.  Besarnya  biaya penyusutan  ditetapkan  berdasarkan  perkiraan  usia  peralatan  yang dimiliki  (5-10  tahun)  dan  perkiraan  atau  estimasi  tingkat  kenaikan harga pada masa mendatang.
Harta tidak berwujud adalah harta yang dimiliki BUMDes, tetapi tidak  tampak.  Harta  ini  merupakan  hak  istimewa  atau  sesuatu  yang menguntungkan  dari  bisinis  yang  dijalankan.  Misanyan,  BUMDes mampun menghasilkan jenis makanan sehat yang tahan lama untuk semua usia. Maka produk itu dimintakan hak paten agar memperoleh perlindungan  dari  pemerintah,  sehingga  perusahaan  lain  tidak diizinkan untuk menghasilkan produk yang sama apalagi memalsukan produk tersebut.
b. Hutang
Dalam menjalankan usaha seringkali terjadi hutang piutang dan peristiwa  itu  dipandang  wajar  dalam  aktivitas  bisnis.  Hutang merupakan  kewajiban  yang  harus  dibayar  pada  masa  mendatang (sesuai dengan kesepakatan yang dibuat) akibat dari suatu transaksi. Berdasarkan  waktu  pembayaran,  hutang  dapat  dibedakan  menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.
Hutang  jangka  pendek  adalah  semua  kewajiban  yang  harus dibayar/dilunasi  dalam  waktu  kurang  dari  satu  tahun.  Terdapat  tiga jenis hutang jangka pendek, yaitu:
1. Hutang dagang
Adalah  semua  kewajiban  yang  harus  diselesaikan  dalam  waktu maksimum  satu  tahun.  Misalnya,  BUMDes  memiliki  unit  usaha
industri  makanan  yang  kebutuhan  bahannya  dipasok  oleh perusahaan lain. Pembelian bahan baku industri makanan tersebut akan  dibayar  dalam  jangka  waktu  tiga  bulan.  Maka  BUMDes memiliki hutang dagang kepada perusahaan pemasok bahan baku industri makanan.
2. Biaya yang akan dibayar
Adalah  hutang  yang  terjadi  akibat  biaya  sewq  barang  atau kendaraan  atau  peralatan  untuk  keperluan  usaha.  Misalnya, BUMDes  menyewa  truk  untuk  mengangkut  produk-produk  hasil pertanian.  Pembayarannya  akan  diselesaikan  jika  semua  barang sudah terangkut dan masuk di gudang. Maka biaya sewa truk yang belum dibayar merupakan biaya hutang.

## 3. Penghasilan yang diterima di muka
Adalah  penerimaan  pembayaran  dari  usaha  yang  dijalankan, namun  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  belum  selesai.  Misalnya, BUMDes menerima pesanan makanan dari pemerintah kabupaten untuk  perayaan  haru  kemerdekaan  nasional.  Pemerintah kabupaten  membayar  sebagian  dari  keseluruhan  harga  makanan yang  dipesan  (uang  muka/down  payment).  Maka  penerimaan pembayaran di muka ini merupakan hutang, karena kewajibannya belum diselesaikan.
Hutang  jangka  panjang  adalah  semua  kewajiban  yang  harus diselesaikan dalam waktu lebih dari satu tahun. Jika penyerta modal dalam BUMDes diperlakukan sebagai penabung dan berjangka waktu misalnya  tiga  tahun  untuk  dapat  mengambil  kembali  tabungannya (depposito).  Maka  modal  yang  diterima  dari  masyarakat  merupakan hutang  jangka  panjang.  Namun,  jika  penyerta  modal  diperlakukan sebagai  bagian  pemilik  usaha  yang  berhak  memperoleh  bagian keuntungan  (deviden).  Maka  modal  masyarakat  itu  tidak  termasuk hutang. Dalam kasus yang kedua, modal itu menjadi harta BUMDes.
c. Biaya dan Pendapatan
Salah  satu  prinsip  dasar  akuntansi  adalah  mengetahui  kondisi keuangan  BUMDes.  Kondisi  keuangan  perusahaan  dapat  diketahui dari  perbandingan  besarnya  pendapatan  yang  diterima  dan  biaya- biaya yang harus dikeluarkan.
Pendapatan  ( income )  adalah  harta/aktiva  perusahaan  sebagai akibat  terjadinya  transaksi  yang  mengutungkan.  Misalnya,  BUMDes membeli produk hasil pertanian per kg Rp. 2.500,- dan dijual di pasar dengan  harga  per  kg  Rp.  3.000,-  Maka  selisih  antara  harga  beli dengan  harga  jual  sebesar  Rp.  500,-  merupakan  pendapatan BUMDes.
Biaya  ( cost )  adalah  harta  yang  digunakan  untuk  menghasilkan pendapatan  dalam  satu  periode  tertentu  yang  habis  terpakai. Terdapat  tiga  jenis  biaya  yang  umumnya  harus  dibayar  oleh
perusahaan, yaitu:
a. Harga pokok penjualan, yaitu semua biaya yang harus dikeluarkan secara  langsung  atau  tidak  langsung  untuk  menghasilkan  produk (barang  atau  jasa)  yang  akan  dijual.  Misalnya,  BUMDes  memiliki unit  usaha  produksi  makanan  yang  dijual  kepada  supermarket. Maka  semua  bahan  baku  dan  upah  karyawan  merupakan  harga pokok penjualan.
b. Biaya  operasi,  yaitu  seluruh  pengeluaran  perusahan  yang digunakan  untuk  menjalankan  usaha.  Biaya  operasi  umumnya dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  (1)  biaya  penjualan –merupakan biaya  yang  dikeluarkan  berkenaan  dengan  aktivitas  penjualan produk  (barang  atau  jasa);  (2)  biaya  umum  dan  administrasi – merupakan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  menunjang  aktivitas penjualan  produk  seperti,  alat  tulis kantor, telepon, listrik, air, dan gaji  perusahaan  kantor.  Misalnya,  BUMDes  menjual  produknya menggunakan  jasa  perantara  ( salesman ).  Maka  biaya  yang dikeluarkan  untuk  memberi  imbalan  ( fee )  kepada  perantara dinamakan biaya operasi.
c.  Biaya  lain-lain,  yaitu  biaya-biaya  yang  tidak  termasuk  di  dalam harga  pokok  penjualan  dan  biaya  operasi.  Misalnya,  BUMDes memiliki  pinjaman  pada  sebuah  bank  dan  membayar  bunga pinjaman. Maka bunga pinjaman merupakan biaya lain-lain.
d. Bukti-bukti
Dalam  akuntansi  dikenal  sifat-sifat  bukti  yang  harus  ada  di dalamnya. Tanpa adanya sifat bukti-bukti tersebut, maka pencatatan atau  pembukuan  menjadi  tidak  memiliki  makna.  Sifat  bukti-bukti tersebut berkaitan:
a. Sifat transaksi
Ini menunjuk  pada  jenis  transaksi yang  dibuktikan  dalam  catatan. Misalnya, pembayaran hutang, pembelian bahan baku, pembayaran  sewa,  penerimaan  hasil  penjualan  produk  (barang atau jasa), dan lain-lain.
b. Menyebutkan pihak-pihak yang terlibat
Dalam  proses  transaksi  umumnya  terdapat  dua  atau  lebih  pihak- pihak yang terlibat. Siapa saja yang terlibat dalam prose situ harus dijelaskan  untuk  selanjutnya  dicatat  dalam  buku  jurnal.  Misalnya, BUMDes melakukan pembelian bahan baku dari UD Makmur tunai senilai Rp. 2.500.000,-. Dalam kasus ini pihak UD Makmur sebagai penjual dan BUMDes sebagai pembeli.
c. Menyebutkan jenis barang atau jasa dalam transaksi
Jenis  barang  atau  jasa  yang  dibeli  atau  dijual  harus  dilakukan pencatatan  secara  benar.  Misalnya,  dari  kasus  di  atas  BUMDes membeli bahan baku berupa tepung gandum sebanyak 5 kwt.
d. Menyebutkan tanggal transaksi
Tanggal  transaksi  harus  dibuat  supaya  diketahui  kapan  peristiwa itu terjadi dan berapa banyak dana yang diterima atau dikeluarkan. Misalnya, dari kasus di atas BUMDes membeli bahan baku berupa tepung gandum dari UD Makmur pada tanggal 16 April 2016.
Beberapa contoh bukti transaksi yang diperlukan dalam pencatatan/pembukuan menggunakan akuntansi, yaitu:
a. kuitansi,  yaitu  surat tanda bukti pembayaran  sejumlah uang  yang dibuat oleh pihak penerima uang dari suatu transaksi.
b. nota,  yaitu  tanda  bukti  pembelian  yang  diberikan  oleh  penjual, biasanya dibuat rangkap dua. Rangkap pertama diberikan kepada pembeli, sedangkan rangkap yang kedua disimpan oleh penjual.
c. cek, yaitu surat perintah kepada bank untuk memberikan sejumlah uang sebagaimana yang termuat di dalam cek.
d. bon,  yaitu  tanda  bukti  pembelian  yang  dibuat  oleh  penjual. Perbedaannya  dengan  nota  adalah  bon  umumnya  tidak  dibuat rangkap dua, tetapi hanya satu lembar.
e. faktur,  yaitu  bukti  perhitungan  penjualan  barang  atau  jasa  yang pembayarannya dilakukan kemudian atau tidak dengan cara tunai. Pembuatan faktur biasanya dilakukan rangkap tiga, masing-masing memiliki  warna  yang  berbeda-beda.  Salinan  pertama  diberikan kepada  pembeli,  salinan  kedua  disimpan  penjual  setelah ditandatangani pembeli dan salinan ketiga disimpan di dalam buku faktur.  Umumnya  faktur  mencantumkan  alamat  pembeli  secara rinci, seperti nama jalan, nomor, dan nomor telepon.

## e. Proses Melakukan Pembukuan
Bagi  perusahaan  pemula,  pembukuan  dapat  dilakukan  secara sederhana, yaitu: 9
a. Membuat  dan  mengumpulkan  bukti  transaksi,  seperti  kuitansi, nota/bon pembelian/penjualan, dan sebagainya.
b. menyusun  buku  kas  harian/arus  kas/cah  flow.  Apabila  BUMDes mengalami  perkembangan  sehingga  transaksinya  bertambah banyak  setiap  harinya,  maka  pembukuannya  dapat  ditambah dengan:
1. Membuat  daftar  nomor  rekening,  tujuannya  adalah  untuk memudahkan bagi pelaksana operasioanal BUMDes mengetahui besarnya penerimaan dan pengeluaran dari setiap kelompok (harta, hutang, modal, pendapatan, biaya).
2. Membuat buku besar atau disebut juga buku pembantu. Buku ini dapat  memberikan  informasi  tentang  kondisi  rekening  pada setiap saat dibutuhkan.
Apabila  BUMDes  sudah  berkembang,  maka  pembukuannya ditambah dengan:
9 Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas
1. Membuat  neraca  saldo –data  keuangan  pada  neraca  saldo diambil  dari  buku  besar.  Saldo  setiap  rekening  dapat  dihitung dengan  cara  menambah/mengurangi  persediaan  awal  dengan mutasi  selama  periode pembukuan. Hasilnya dikurangi dengan persediaan akhir.
2. Membuat  laporan  keuangan –data  laporan  keuangan  ini diambilkan  dari  neraca  saldo.  Laporan  keuangan  diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDes secara keseluruhan,  selama  satu  periode  (biasanya  satu  tahun). Laporan  keuangan  ini  terdiri  dari  neraca,  laporan  rugi/laba  dan laporan perubahan modal.

## 5. PERTANGGUNGJAWABAN
Pelaksana  operasional  BUMDes  bertanggung  jawab  kepada penasihat  yang  secara ex  ofiicio dijabat  oleh  kepala  desa.  Laporan pertanggungjawaban  BUMDes  disampaikan  pada  setiap  akhir periode, melalui forum rembug desa (musyawarah desa). Mekanisme dan  tata  tertib  pertanggungjawaban  ini  disesuaikan  dengan  AD  dan ART BUMDes bersangkutan.
Isi laporan pertanggungjawaban meliputi: 10
1. Laporan kinerja pelaksana operasional selama satiu periode.
2. Laporan usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, dan sebagainya.
3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian hasil usaha.
4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

## 6. SIMPULAN
BUMDes merupakan lembaga usaha yang didirikan berdasarkan peraturan  desa  (Perdes).  BUMDes  memiliki  kekayaan  sendiri  yang terpisah dari kekayaan badan hukum desa yang membentuknya dan dikelola  sendiri  oleh  BUMDes  bersangkutan,  terpisah  dari pengelolaan  kekayaan  desa.  Meskipun  pengelolaannya  dipisahkan, terdapat hubungan antara  kedua keuangan BUMDes dan keuangan desa  tersebut.  Hubungan  ini  dapat  dilihat  dari  sisi  permodalan BUMDes dimana Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Buku  Panduan  Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa , kerjasama Departemen  Pendidikan Nasional  dengan Pusat
10 Zulkarnain Ridlwan, ‘Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa’, Jurnal Fiat Justitia, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Volume 8 Nomor 3, Juli-September 2014, hlm. 437-438.
Kajian Dinamika sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2007.
Anom  Surya  Putra, Badan  Usah  Milik  Desa:  Spirit  Usaha  Kolektif  Desa ,
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI, Jakarta, 2015.
Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. 2018. Konsepsi Penyelamatan Dana Desa  Dari  Perbuatan  Korupsi. Halu  Oleo  Law  Review , 2 (2),  448- 459.
Nuhrawati,  A.  2018.  Hukum  Dan  Demokrasi  Jalan  Menuju  Kesejahteraan Rakyat. Pleno Jure , 7 (2), 16-27.
Moonti,  R.  M.  2018.  Establishment  Of  Village  Regulations  In  Realize  Autonomy Village. Substantive Justice International Journal of Law , 1 (2), 129-137.
Kadir, Y., & Moonti, R. M. 2018. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 6 (3), 430-442.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Tata  Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan  Manteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  No.  5  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.