## Jurnal Akuntansi dan Governance
http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago

## Determinan Kemandirian Keuangan Daerah
Andini Marselina, Eva Herianti
Universitas Muhammadiyah Jakarta andinimarselina@gmail.com
Informasi Artikel

## ABSTRACT
Terima     14/12/2021 The  dependency  level  of  regional  governments’  financial  on  central government  is  quite  high,  directing  this  study  to  further  analyze  its determinants.  This  study  employs  quantitative  method  with  secondary data  from  the  realization  reports  of  regional  expenditure  revenues  in the  form  of  balance  sheets  and  governmental  financial  reports.  156 reports during 2016-2018 from 56 regencies and cities on the island of Kalimantan are chosen with purposive sampling. The results show that capital  expenditures,  regional  taxes  and  general  allocation  funds simultaneously  have  significant  effect  on  regional  government’s financial  independence.  Partially,  capital  expenditures  and  regional taxes  also  have  significant  effect  on  regional  government’s  financial independence, while general allocation fund has insignificant effect on regional government’s financial independence.

## ABSTRAK
Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah  pusat  yang  cukup  besar  mengarahkan  penelitian  ini  untuk menganalisis  lebih  jauh  determinan  kemandirian  keuangan  daerah. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  berdasarkan  data sekunder  yang  berasal  dari  laporan  neraca  dan  laporan  realisasi pendapatan  belanja  daerah.  Populasi  penelitian ini ialah  56  Kabupaten dan  Kota  di  Pulau  Kalimantan  dengan purposive  sampling sebagai dasar penentuan sampel sehingga menghasilkan 156 sampel pada tahun 2016-2018.  Hasil  penelitian  mendapati  bahwa  belanja  modal,  pajak daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap  kemandirian  keuangan  daerah.  Secara  parsial,  belanja  modal dan  pajak  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemandirian keuangan  daerah,  sedangkan  dana  alokasi  umum  berpengaruh  tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
Revisi      13/01/2022 Disetujui 21/01/2022 DOI: 10.24853/jago.2.2.110-118 Keywords :
Capital Expenditure,
Local Tax, General Allocation Fund, Regional Finance
Independence Kata Kunci:
Belanja Modal, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Kemandirian Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dapat  terwujud  dari  kemampuan pemerintah daerah mengatur dan mengurus rumah tangga secara mandiri (Viphindratin & Cahyo,  2016).  Hal  ini  terwujud  apabila  pemerintah  daerah  hanya  sedikit  menggunakan dana  dari  pemerintah  pusat  sehingga  dana  terbesar  yang  digunakan  berasal  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (Lestari  et  al.,  2016).  Hal  ini  mendorong  pemerintah daerah,  secara  bertahap,  berusaha  mandiri  dan  melepaskan  ketergantungannya  pada pemerintah pusat (Sanga et al., 2018).
Pemerintah  daerah  berusaha  mengurangi  ketergantungannya  kepada  pemerintah pusat  agar  diakui  mempunyai  tingkat  kemandirian  keuangan  yang  tinggi.  Gambaran mengenai kemandirian keuangan daerah,  yaitu PAD dibandingkan total pendapatan, yang didapatkan secara mandiri maupun dari pemerintah pusat (Halim & Kusufi, 2012) terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rata-Rata Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Nasional Tahun 2016-2018
Wilayah Kepulauan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (%) Rata-rata 2016 2017 2018 Rata-Rata 2017 dan 2018 Jawa 23,00 34,80           36,10              35,45 Bali dan Nusa Tenggara 23,00 22,60           25,10              23,85 Kalimantan 23,00 17,60           18,30             17,95 Sumatera 23,00 16,50           18,90             17,70 Sulawesi 23,00 14,20            15,30              14,75 Papua dan Maluku 23,00 6,00              6,00                6,00
Rata-rata  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  tertinggi  dicapai  oleh  wilayah  Jawa dan diikuti oleh wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk  wilayah Kalimantan memiliki  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  tertinggi  ke  3  (tiga)  dengan  rata-rata  rasio tahun  2017-2018  sebesar  17,95%  dari  total  pendapatan  daerah.  Data  tersebut menyimpulkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  daerah  hanya  didukung  PAD  sebesar 17,95%.  Khusus  tahun  2018,  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  wilayah  Kalimantan memiliki peringkat keempat dengan rasio kemandirian keuangan sebesar 18.30%.
Salah  satu  faktor  yang  mampu  memberikan  pengaruh  pada  kemandirian  keuangan daerah  ialah  belanja  modal.  Provinsi  Kalimantan  Utara  memiliki  tingkat  belanja  modal tertinggi  se-Indonesia  di  tahun  2017-2018,  sedangkan  tingkat  belanja  modal  tertinggi  di tahun 2016 yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, tingkat belanja modal terendah tahun  2018  ialah  Provinsi  Jawa  Tengah  yaitu  sebesar  7,5%  dari  total  belanja  daerah. Selain  Kalimantan  Utara,  Kalimantan  Tengah  juga  memiliki  tingkat  belanja  modal tertinggi kelima se-Indonesia (APBD, 2017-2018).
Pendapatan  daerah  dapat  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  belanja  modal  agar pembangunan  infrastruktur  berupa  fasilitas  umum  menjadi  lebih  baik  dan  pelayanan terhadap masyarakat meningkat (Antari & Sedana, 2018). Namun realisasinya tidak semua daerah mampu menggunakan pendapatan daerah untuk mendanai kegiatan belanja modal. Contohnya pada 56 Kabupaten/Kota  di  Kalimantan, rasio belanja modal terendah adalah Kabupaten  Barito  Timur sebesar 13,08%, realisasi  pendapatan daerah juga masih rendah sehingga sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan belanja modal menjadi terbatas.
Selain  belanja  modal,  pajak  daerah  juga  dinilai  memberikan  pengaruh  pada kemandirian  keuangan  daerah.  Peningkatan  penerimaan  pajak  daerah  mampu  memberi peningkatan pada  kemandirian keuangan daerah (Novalistia, 2016).  Sebab, pajak daerah merupakan sumber PAD terbesar. Sedangkan PAD besar menunjukan kemandirian daerah karena  dapat  membiayai  kebutuhan  pemerintah  daerah  sendiri  dibandingkan  dengan bantuan  yang  diberikan  pemerintah  pusat  (Andriani  &  Wahid,  2018).  Secara  nasional
penerimaan  PAD  terbesar  adalah  pajak  daerah  tahun  2018  sebesar  68,50%  dari  total pendapatan  asli  daerah,  namun  masih  adanya  rasio  pajak  daerah  yang  rendah  yang diperoleh  Kota  Mahakam  Ulu  yaitu  hanya  sebesar  0,07%  pada  tahun  2018,  lemahnya pengawasan pada pepungutan pajak membuat penerimaan PAD menjadi rendah (Ulandari & Purbadharmaja, 2019).
Selanjutnya,  dana  alokasi  umum  juga  dinilai  memberikan  pengaruh  pada kemandirian  keuangan  daerah.  Berdasarkan  data  provinsi,  Kalimantan  Utara  merupakan provinsi  dengan  dana  perimbangan  terbesar  keempat  dari  seluruh  provinsi  di  Indonesia. Secara Kabupaten dan Kota di Provinsi Pulau Kalimantan, Kabupaten Ketapang menjadi kabupaten  dengan  penerimaan  dana  alokasi  umum  terbesar  yaitu  sebesar  Rp.1.12  triliun merupakan 71,22% dari total dana perimbangan, jumlah ini melebihi PAD yang diperoleh Kabupaten  Ketapang  yang  pada  kenyataanya  memperlihatkan  bahwa  pemerintah  daerah belum seutuhnya mampu melepaskan diri dari pemerintah pusat dalam mengelola kegiatan dan pembangunan daerah (Ariani & Putri, 2016).
Penelitian  kemandirian  keuangan  daerah  umumnya  menggunakan  populasi  pada Provinsi Kepulauan Jawa dan Bali. Ariani & Putri (2016), Darwis (2015) dan Novitasari &  Novitasari  (2019)  mendapati  belanja  modal  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat kemandirian  keuangan  daerah.  Darmayasa  &  Bagiada  (2013),  Nggilu  et  al.  (2016), Sunarto & Sunyoto (2016), Novalistia (2016), Susianti et al.  (2017), Febriayanti & Faris (2019)  dan  Novitasari  &  Novitasari  (2019)  mendapati  pajak  daerah  berpengaruh  positif terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.  Nindita  &  Rahayu  (2018),  Sanga  et  al. (2018)  dan  Marizka  (2013)  mendapati  dana  alokasi  umum  berpengaruh  positif  terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kadafi & Putra (2013) yang melakukan penelitian dengan studi empiris hanya pada Pemerintah Daerah dengan objek penelitian dilakukan di Kota Samarinda (Kalimantan Timur). Padahal berdasarkan ringkasan APBN Tahun 2018, wilayah  Kalimantan  memiliki  rata-rata  kemandirian  keuangan  daerah  terbesar  ketiga  di Indonesia.  Kalimantan  dianggap  mampu  menggambarkan  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  determinan  kemandirian keuangan  berdasarkan  belanja  modal,  pajak  daerah,  dan  dana  alokasi  umum  disertai keterbaruan  objek  penelitian  yang  dipilih  adalah  Kabupaten  dan  Kota  di  Pulau Kalimantan.

## KAJIAN LITERATUR

## Teori Desentralisasi
Teori  Desentralisasi  di  sini  merupakan  wewenang  yang  didapatkan  pemerintah daerah  dari  pemerintah  pusat  dalam  pengambilan  keputusan  sendiri  untuk  urusan pemerintahannya  (Novindriastuti  &  Purnomowati,  2020).  Dapat  diartikan  bahwa pemerintah  daerah  dapat  menentukan  sendiri  keputusan  yang  efektif  dalam  rangka menjadikan  daerahnya  lebih  maju  (Olivia,  2020).  Teori  desentralisasi,  pertama  kali disampaikan  Koesoemahatmadja  (1979)  dalam  Hardini  (2016),  menjelaskan  penyerahan kekuasaan  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah.  Desentralisasi  dipergunakan  untuk mengurangi wewenang pemerintah pusat terhadap daerah yang mana semua urusan daerah tidak bisa langsung diselesaikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai tingkat
administrasi yang paling bawah dapat mengambil alih urusan tersebut. Teori desentralisasi terkait keuangan juga mampu membentuk kemandirian keuangan daerah. Halim & Kusufi (2014) mendefinisikan kemandirian keuangan daerah yaitu kapabilitas pemerintah daerah mendanai  secara  mandiri  aktivitas  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  atas pajak yang diperoleh sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah.

## HIPOTESIS

## Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Darwis  (2015)  mendefinisikan  belanja  modal  sebagai  aktivitas  pendanaan  untuk pembangunan,  peningkatan,  pengadaan  serta  kegiatan  non  fisik  guna  mengakomodasi permodalan.  Halim  (2016)  menyatakan  belanja  modal  mempunyai  peran  penting  dalam pertumbuhan  ekonomi  pemerintah  daerah  karena  belanja  modal  berdampak multiplier effec t  untuk  perekonomian  daerah.  Tingginya  belanja  modal  dapat  meningkatkan partisipasi  masyarakat  terhadap  pembangunan  dan  fasilitas  yang  telah  diberikan pemerintah  daerah.  Partisipasi  masyarakat  berupa  pembayaran  pajak  dan  retribusi  dapat meningkatkan  perolehan  PAD  sehingga  mendorong  daerah  tersebut  menjadi  daerah mandiri.  Daya  serap  belanja  modal  dapat  membantu  pemerintah  daerah  meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Novitasari & Novitasari, 2018).  Penelitian Ariani & Putri (2016),  Darwis  (2015)  dan  Novitasari  &  Novitasari  (2019)  mendapati  belanja  modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
H 1 : Belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

## Pengaruh Pajak Daerah terdahap Kemandirian Keuangan Daerah
Susianti  et  al.  (2017)  menginterpretasikan  pajak  daerah  sebagai  iuran  wajib  yang dilaksanakan perseorangan atau badan kepada daerah otonom  yang bersifat  wajib, diatur oleh  Undang-undang,  dan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung,  serta dipergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di  daerah  demi  mencapai kesejahteraan rakyat. Pungutan pajak daerah yang tinggi memiliki arti bahwa pemasukan kas  daerah  semakin  meningkat,  sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhannya  tanpa melibatkan  pihak  luar,  terutama  pemerintah  pusat  (Sunarto  &  Sunyoto,  2016).  Jumlah penerimaan  pajak  tentu  mempengaruhi  kapasitas  anggaran  negara  untuk  mendanai pengeluaran,  baik  dialokasikan  sebagai  dana  pembangunan  maupun  anggaran  rutin (Febriayanti  &  Faris,  2019).  Penelitian  Darmayasa  &  Bagiada  (2013),  Nggilu  et  al. (2016), Sunarto & Sunyoto (2016), Novalistia (2016), Susianti et al. (2017), Febriayanti & Faris  (2019)  dan  Novitasari  &  Novitasari  (2019)  mendapati  pajak  daerah  memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
H 2 : Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhahap Kemandirian Keuangan Daerah
Halim  (2016)  mengartikan  dana  alokasi  umum  sebagai  pengalihan  dana  dimana pemerintah  daerah  memiliki  keleluasan  dalam  penggunaan  dana  tersebut  sesuai  dengan kebutuhan pemerintah daerah.  Ariani & Putri (2016) mendefinisikan dana alokasi umum sebagai  dana  yang  diserahkan  untuk  dapat  mengatasi  kesenjangan  fiskal  antar  daerah. Pemerintah  yang  mengelola  dana  alokasi  umum  secara  efektif  dan  efisien  dalam  upaya
peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.  Hal  ini  juga  mampu  meningkatkan  produktivitas  dari  sektor  industri  yang akan  berpengaruh  pada  meningkatnya  perolehan  pendapatan  daerah.  Penerimaan pendapatan  daerah  yang  meningkat  dan  semakin  besar  dapat  diartikan  bahwa  daerah tersebut telah memenuhi kriteria untuk dikatakan mandiri dari sisi keuangan (Sari, 2015). Penelitian  Nindita  &  Rahayu  (2018),  Sanga  et  al.  (2018)  dan  Marizka  (2013)  mendapati dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
H 3 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN
Penggunaan metode penelitian berupa kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh  dari  data  neraca  dan  laporan  realisasi  anggaran  pendapatan  belanja  daerah.  56 Kabupaten  dan  Kota  di  Pulau  Kalimantan  menjadi  populasi  penelitian.  Periode pengamatan adalah tiga tahun (2016-2018). Total sampel secara keseluruhan adalah 168. Adapun operasional variabel penelitian disajikan dalam tabel 2.
Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian
Variabel Indikator Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Kemandirian Keuangan Daerah =    Realisasi PAD Total Realisasi PAD Sumber: Ariani & Putri (2016) Belanja Modal (X 1 ) Belanja Modal =     Belanja Modal Belanja Daerah Sumber: Darwis (2015) Pajak Daerah (X 2 ) Pajak Daerah =     Pajak Daerah Total Pendapatan Daerah Sumber: Nggilu et al. (2016) Dana Alokasi Umum (X 3 ) Dana Alokasi Umum =    Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah Sumber: Amalia & Haryanto (2019)
Analisis regresi data panel merupakan analisis data yang diterapkan dalam penelitian. Alat bantu  statistik  berupa  program E-views 10.    Analisis  data  terdiri  dari  deskripsi  data penelitian, analisis pemilihan model regresi data panel, analisis koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data Penelitian Gambar 1
Nilai  Rata-Rata  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Pulau Kalimantan
Berdasarkan  Gambar  1,  sepanjang  tahun  2016-2018,  nilai  rata-rata  tertinggi kemandirian  keuangan  daerah    dimiliki  Kota  Balikpapan  dengan  nilai  sebesar 42.82%. Dari  tiga  tahun  tersebut  tingkat  kemadirian  keuangan  tertinggi  adalah  48.53%  tearjadi pada tahun 2017. Tingginya tingkat kemandirian keuangan di tahun 2017 ini dipengaruhi dengan adanya sumber daya manusia yang banyak yaitu Kota Balikpapan merupakan kota paling  padat  penduduk  di  Kalimatan  Timur  dengan  setiap  1  km 2 dihuni  oleh  1,242  jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018).

## Pemilihan Model Regresi Data Panel
Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui tiga kali pengujian, yaitu Uji Chow  yang  menghasilkan fixed  effect ,  serta  Uji  Hausman  dan  Uji  Lagrange  Multiplier (LM)  yang menghasilkan random effect . Hasil pengujian dari ketiga metode yang dipilih adalah random effect .

## Koefisien determinasi
Nilai  koefisien  determinasi  adalah  0,612760  atau  61,28%,  artinya  variabel  kemandirian keuangan  daerah  dipengaruhi  variabel  belanja  modal,  pajak  daerah  dan  dana  alokasi umum sebesar 61.28%, dan sisanya 38.72% dijelaskan faktor lain.
Tabel 3. Uji t Statistik
Variabel Independen Prob. H a Tingkat Alpha Kesimpulan Belanja Modal 0,0281  diterima 0,05 Berpengaruh Pajak Daerah 00.000  diterima 0,05 Berpengaruh Dana Alokasi Umum 0,5593  ditolak 0,05 Tidak Berpengaruh

## HASIL UJI HIPOTESIS

## Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Berdasarkan  Tabel  3.  modal  kerja  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kemandirian keuangan daerah. Nindita & Rahayu (2018) menjelaskan belanja modal tidak selalu  akan  berdampak  pada  kenaikan  kemandirian  keuangan  daerah,  namun  bisa  juga menurunkannya  karena  pengeluaran  yang  lebih  besar  untuk  belanja  modal  dibandingkan dana  alokasi  umum  dan  diindikasi  banyak  aset  tetap  yang  terbengkalai  tidak  dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Kebijakan  belanja  modal  ini  tentu  sejalan  dengan kebijakan pemerintah daerah atas keuangan yang di kelola secara mandiri ini mewujudkan teori  desentralisasi.  Penelitian  Nindita  &  Rahayu  (2018)  dan  Novitasari  &  Novitasari (2019)  menyatakan  daerah  yang  tidak  mandiri  memiliki  belanja  modal  yang  lebih  besar dibiayai  oleh  dana  alokasi  umum.  Belanja  modal  yang  semakin  meningkat  berdampak pada  penurunan  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.  Hasil  ini  mengonfirmasi  temuan Ariana & Putri (2016), Darwis (2015) dan Novitasari & Novitasari (2019).

## Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Berdasarkan  Tabel  3.  pajak  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kemandirian  keuangan  daerah.  Penerimaan  pajak  daerah  yang  meningkat  tentu  akan meningkatkan pendapatan daerah yang membentuk kemandirian pemerintah daerah dalam memenuhi  pengeluaran  atas  setiap  kebutuhan  yang  dimiliki  dengan  tidak  melibatkan pemerintah  pusat  (Sunarto  &  Sunyoto,  2016).  Perolehan  pajak  daerah  juga  menentukan kemampuan  anggaran  negara  dalam  mendanai  pengeluaran  Negara,  baik  untuk  tujuan belanja  modal  maupun  pengeluaran  rutin  (Febriayanti  &  Faris,  2019).  Hasil  ini mengonfirmasi  temuan  Darmayasa  &  Bagiada  (2013),  Nggilu  et  al.  (2016),  Sunarto  & Sunyoto (2016), Novalistia (2016), Susianti et al. (2017), Febriayanti & Faris (2019) dan Novitasari & Novitasari (2019).

## Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Berdasarkan Tabel 3. dana alokasi umum berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian  keuangan  daerah.  Hasil  ini  dapat  menjelaskan  bahwa  tingginya  perolehan dana alokasi umum suatu daerah belum tentu dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah,  bergitu  pula  sebaliknya.  Dana  alokasi  umum  yang  tidak  berpengaruh  terhadap kemandirian  keuangan  daerah  menjadi  suatu  kelemahan  dari  pengelolaan  keuangan daerah, karena dana  alokasi  tersebut  lebih banyak di  gunakan untuk  belanja daerah  yang sifatnya  konsumtif  tidak  digunakan  untuk  mengembangkan  potensi  daerah  yang  lebih produktif (Sanga et al.,  2018). Kontribusi dana alokasi umum ini berarti tidak digunakan untuk  meningkatkan  kemandirian  keuangan  daerah.  Hasil  ini  mengonfirmasi  temuan Nindita & Rahayu (2018), Sanga et al. (2018) dan Marizka (2013).

## KESIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  1)  belanja  modal  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  kemandirian  keuangan  daerah;  2)  pajak  daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah; dan 3) dana alokasi umum berpengaruh tetapi  tidak  signifikan  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah.  Implikasi  penelitian  ini dapat  dimanfaatkan  sebagai  pertimbangan  dalam  mengevaluasi  tingkat  kemandirian
keuangan  suatu  daerah,  sebagai  inisiatif  agar  pemerintah  daerah  mampu  meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan cara menggali lebih dalam kemampuan daerah yang dimiliki  sehingga  PAD  yang  di  peroleh  lebih  besar,  dan  dapat  meningkatkan  peran pemerintah  daerah  untuk  dapat  lebih  memperhatikan  kemandirian  keuangan  daerah masing-masing  agar  daerahnya  dapat  dinilai  secara  mandiri  mendanai  kegiatan pemerintahannya.
Keterbatasan  penelitian  ini  terkait  cakupan  pemerintah  daerah  yang  menjadi populasi  penelitian  masih  terbatas  pada  pemerintah  kabupaten  dan  kota  di  Pulau Kalimantan, sehingga belum cukup mewakili tingkat kemandirian keuangan daerah untuk seluruh  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia.  Selain  itu,  hasil  penelitian  ini  juga  mendapati belanja  modal,  pajak  daerah  dan  dana  alokasi  umum  hanya  mampu  memberi  pengaruh pada  kemandirian  keuangan  daerah  sebesar  61.28%  dan  sisanya  sebesar  38.72% dipengaruhi  faktor  lain.  Saran  diberikan  kepada  peneliti  selanjutnya  agar  mampu menambah variabel lain seperti dana alokasi khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  R.  N.  R.,  &  Wahid,  N.  N. ( 2018) . Pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan  dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah. Jurnal Akuntansi , 13 (1). Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. ( 2018) . Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. E-Jurnal  Manajemen  Unud, 5 (2).
Ariani,  R.  K.,  &  Putri,  A.  G .  ( 2016) . Pengaruh  belanja  modal  dan  dana  alokasi  umum terhadap tingkat kemadirian keuangan daerah. Syariah Paper Accounting FEB UMS . Badan  Pusat  Statistik.  (2018).  Statistik  Keuangan  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  Jawa Barat Tahun 2015. BPS Jawa Barat.
Darmayasa, N.I, & Bagiada, M.I. (2013). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Bagi Hasil Pajak  Sebagai  Penopang  Kemandirian  Keuangan  Daerah. Jurnal  Bisnis  dan Kewirausahaan, 9 (2), 121-129.
Darwis, E. R. T. (2015). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal Akuntansi, 3 (1), 1 – 23.
Febriayanti,  F.,  &  Faris,  M.  (2019).  Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2015-2017. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Peradaban ,  5(2), 162-175.
Halim, A. (2016). Manajemen keuangan sektor publik . Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.S.  (2014). Teori,  konsep  dan  aplikasi  akuntansi  sektor  publik. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  A.  &  Kusufi,  M.S.  (2012). Akutansi  keuangan  daerah. Edisi  4.  Jakarta:  Salemba Empat.
Hardini,  H.  K.  (2016).  Efektivitas  Desentralisasi  Ekonomi  Pengelolaan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  (PBB-P2)  Perdesaan  dan  Perkotaan  (P2)  oleh  Pemerintah  Daerah  (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu). Jurnal Transformative, 2 (2), 108-127. Lestari, A., Dali, N. & Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Belanja  Modal  Dan  Kemandirian Keuangan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Jurnal  Progren  Ekonomi Pembangunan . 2(1), 44-55.
Marizka, R. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan  dana  alokasi  khusus  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  pada Kabupaten  dan  Kota  di  Sumatera  Barat  (Tahun  2006  –  2011). Jurnal  Akuntansi, 1 (3), 2 – 22.
Nindita,  N.  L.  &  Rahayu,  S.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Serta  Belanja  Modal  Terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal  Wacana  Kinerja , 2 (1), 12 – 19.
Novalistia, L. R. (2016). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada  pemerintahan  Kabupaten  atau  Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah. Journal  Of Accounting. 2 (2), 1 – 25.
Novitasari, M. & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kemandirian  Daerah. Inventory:  Jurnal Akuntansi, 3 (2), 174 – 186.
Nggilu,  F.,  Sabijono,  H.,  &  Tirayoh,  V.  (2016).  Pengaruh  pajak  daerah  dan  retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16 (4), 623-635. Sari,  I.  (2015).  Pengaruh  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus  dan  belanja  modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014). Universitas PGRI Yogyakarta. 1 – 12.
Sunarto  &  Sunyoto,  Y.  (2016).  Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Kemadirian Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dharma Ekonomi , 23 (43), 13 – 22.
Sanga,  K.P.,  Hermanto,  S.B.,  &  Handayani,  N.  (2017).  Pengaruh  Penerimaan  Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan  Daerah Dengan  Belanja Modal  Sebagai  Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 19 (2), 67 – 81.
Susianti,  D.,  Murhabban,  &  Zulkarnaini.  (2017).  Pengaruh  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Daerah  (Survei  di  Kota  Lhokseumawe). Jurnal Akuntansi dan Pembangunan, 3 (1), 15-27.
Ulandari,  I.  A.  N.,  &  Purbadharmaja,  I.  B.  P.  (2018).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan  Kesejahteraan  Daerah Kabupaten/Kota  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Universitas Udayana , 8 (1), 1 – 31.
Viphrindratin,  S.,  &  Cahyo,  H.  (2016).  Analysis  of  Economic  Performance  as  the Independence  Indicators  of  Government  in  East  Java  Province.  Rev.  Integr.  Bus. Econ. Res, 5(2), 272-285.
Olivia,  D.  (2020).  Alokasi  Dana  Bagi  Hasil  Sumber  Daya  Alam  dalam  Kerangka Penyelenggaraan Desentralisasi. Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (2), 85-93.