## PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI PADA MASA BANI UMAYYAH DAN BANI ABBASIYAH
Oleh : Naila Farah 1

## ABSTRAK
Sektor pembangunan di bidang ekonomi merupakan masalah sentral dalam  pembangunan  suatu  negara.  Ia  dapat  dikatakan  sebagai  tulang punggung  atau bahkan  jantung  dari  kehidupan  suatu  negara.  Tanpa didukung  oleh  ekonomi  yang  kuat,  mustahil  suatu  negara  dapat melaksanakan pembangunan-pembangunan di bidang yang lain secara baik dan  sempurna. Perkembangan perekonomian  pada  masa  pemerintahan Dinasti Umayyah  secara  umum  sudah  mulai  meningkat  dibanding  dengan masa  sebelumnya.  Meningkatnya  perekonomian  yang  membawa  kepada kemakmuran  rakyat  pada  dinasti  ini,  sebenarnya  tidak  terlepas    dari kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  dilakukan  khalifah,  di  samping dukungan  masyarakat  terhadap  kebijaksanaan-kebijaksanaan  tersebut. Dalam  masa  permulaan  pemerintahan  Bani  Abbasiyyah,  pertumbuhan ekonomi (economic growth) dikatakan cukup stabil dan menunjukkan angka vertikal.  Devism  negara  berlimpah-limpah,  uang  masuk  lebih  banyak  dari pada  pengeluaran.    Khalifah  al-Mansur  merupakan  tokoh  ekonom Abbasiyyah  yang  telah  mampu  meletakkan  dasar-dasar  yang  kuat  dalam bidang  ekonomi  dan  keuangan  negara.  Keutamaan  al-Mansur  dalam menguatkan dasar Daulah Abbasiyyah dengan  ketajaman pikiran, disiplin, dan  adil  adalah  sama  halnya  dengan  Khalifah  Umar  ibn  Khattab  dalam menguatkan Islam.
Kata Kunci : Bani Umayah, Bani Abbasiyah, Ekonomi dan Administrasi
1 Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Addin IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## BANI UMAYYAH
Periode  negara  Madinah  berakhir  dengan  wafatnya  Khalifah  Ali  ibn Abi Thalib. Tokoh yang naik ke panggung politik dan pemerintahan adalah Muawiyah  ibn  Abi  Sufyan,  gubernur  wilayah  Syam  sejak  zaman  Khalifah Umar.
Muawiyah  ibn  Abi  Sufyan  adalah  khalifah pertama  pada  masa  dinasti Bani  Umayyah.  Terbentuknya  dinasti  ini  dan  diakuinya  secara  resmi Muawiyah  memangku  jabatan  khalifah  pada  tahun  661  M./41  H. 2 peristiwa ini  terjadi  setehah  Hasan  ibn  Ali  yang  dibai’at  oleh  pengikut  setia  Ali menjadi khalifah sebagai pengganti Ali, mengundurkan diri dari gelanggang politik, sebab ia tak ingin lagi terjadi pertumpahan darah  yang lebih besar, dan  menyerahkan  kekuasaan  sepenuhnya  kepada  Muawiyah.  Sikap  Hasan ibn Ali ini dalam sejarah dikenal dengan tahu persatuan (‘ Am al- Jama’at ). 3 Sosok  muawiyah  dikenal  sebagai  seorang  politikus  dan  administrator yang  pandai.  Umar  bin  Khattab  sendiri  pernah  menilainya  sebagai  seorang yang  cakap  dalam  urusan  politik  pemerintahan,  cerdas  dan  jujur. 4 Ia  juga dikenal  sebagai  seseorang  yang ahli  bersiasat,  pandai  mengatur  urusan duniawi  dan  bijaksana 5 disamping  kegigihan  dan  keuletannya  serta kesediaannya  menempuh  segala  cara  untuk  mencapai  cita-citanya,  karena pertimbangan  politik  dan  tuntutan  situasi. 6 Dengan  kemampuan  dan  bakat kepemimpinan yang dimilikinya tersebut Syed Mahmudinnasir mengatakan
2 J.  Suyuthi  Pulungan,  Fiqh  Siyasah  Ajaran  Sejarah  dan  Pemikiran  (Jakarta:  PT. Raja grafindo Persada, 1994) hal. 162. Lihat juga: William L. Cliveland, A History of The Modern Middle East (San Francisco: Westview Press, 1994) hal. 10. Jadi bukan pada tahun 660  M/40  H,  karena  pada  saat  ini  Muawiyah  memproklamirkan  diri  sebagai  khalifah  di Iliya (Jerusalem), setelah pihaknya dinyatakan sebagai pemenang oleh majlis tahkim (Lihat Philip K. Hitti, History of Arabs (London: Macmillan, 1974) hal. 189. Stephan dan Nandy Renart,  Concise,  encilopedya  of  Arabic  Civilazation  (Amsterdam:  Jambatan,  1966)  hal. 377.
3 J. Suyuthi Pulungan, op.cit., hal. 163.
4 Ibid 5 Ahmad  Syalabi,  Tarikh  al-Islamy  Wa  Hadhratul  Islamiyah  (Mesir:  Maktanbah Nahdhah, 1978) hal. 37
6 J. Syuyuthi Pulungan, Loc.Cit
“ He sucured The services of ablest leaders, administrators, and politician of the time ”. 7
Sejalan  dengan  watak  dan  prinsip  Muawiyah  tersebut,  serta pemikirannya  yang  perspektif  dan  inovatif,  ia  membuat  berbagai kebijaksanaan  dan  peerubahan  dalam  sistem  pemerintahannya,  termasuk dalam  bidang  ekonomi  dan  administrasi.  Sebagai  follow-upnya,  upaya- upayanya ini dikembangkan dan disempurmakan oleh para penggantinya. 8
Berangkat  dari  pola  berfikir  di  atas,  pembahasan  dalam  tulisan ini adalah  tentang  perkembangan  ekonomi  dan  administrasi  pada  masa pemerintahan  Dinasti  Bani  Umayyah.  Sebelum  itu,  akan  dibahas  tentang kondisi sosial dan beberapa kebijaksanaan politik Dinasti Umayyah.

## I. KONDISI  SOSIAL  DAN  KEBIJAKSANAAN  POLITIK  DINASTI BANI UMAYYAH
A. Kondisi Sosial
Masyarakat  Dinasti  Bani  Umayyah,  sekalipun  pro-arab-isme,  namun tidak  menjauhkan  diri  dari  golongan  non-muslim. 9 Bahkan  golongan  non- islam  memperoleh  jabatan-jabatan  dalam  pemerintahan  dan  dipercaya  oleh para raja. 10 Sikap ini paling tidak, telah membantu Dinasti Umayyah untuk mencapai  kemajuan  ilmiah  dan  berhasil  menterjemahkan  buku-buku  dari bahasa  asing  kedalam  bahasa  arab.  Seperti  itu,  Muawiyah  mengangkat dokter  pribadinya  dari  orang  yang  banyak  menerjemahkan  buku-buku mengenai  ilmu  kedokteran  ke  dalam  bahasa  arab,  orang  itu  adalah  Ibnu Asal. 11
Disamping itu Muawiyah juga pernah mengundang seorang ahli riwayat yang  bernama  Ube’id,  dari  yaman,  untuk  di  manfaatkan  dalam  mengarang
7 Syed  Mahmudunnasir,  Islam  Its  Concept  and  History,  (New  Delhi:  Kitab Bhavan, 1981) hal. 151
8 J. Suyuthi Pulungan, Op.Cit, hal. 164
9 Fuad  Mohd.  Fachruddin,  Perkembangan  Kebudayaan  Islam  (Jakarta:  Bulan Bintang,  1985)  hal.  38,  lihat  juga  K.  Ali,  A  Study  Of  Islamic  History,  (India:  Idarah Adabiyat, 1980) hal. 218
10 Fuad Mohd. Fachruddin, Loc.Cit
11 Ibid
buku-buku  cerita  yang  diperlukan  untuk  melalaikan  rakyat,  dan  sekaligus menjauhkan  rakyat  dari  keterlibatannya  dengan  persoalan-persoalan  politik didalam  negri.  Para  ahli  cerita  ini  juga  dikirimkan  ke  masjid-masjid  di berbagai kota untuk “menentramkan” rakyat agar patuh pada pemerinta han yang  berkuasa. 12 Indikasi  semacam  ini  menunjukan  kepada  kita  bahwa tujuan dipanggil dan diundangnya para ahli riwayat tidak lain adalah untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari hal-hal yang bersifat politis.
Di sisi lain, nilai-nilai toleransi sudah terbina dan teraplikasikan dalam kehidupan  masyarakat  Mu’awiyah.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  K.  Ali yang  menyatakan  bahwa:  “Mu’awiyah  telah  melindungi  gereja,  katedral, kelenteng,  dan  tempat- tempat  suci  lainnya.” 13 Sikap  Mu’awiyah  ini  adalah merupakan salah satu indikasi exisnya nilai-nilai toleransi pada masyarakat Bani Umayyah.
Dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  masyarakat  Bani  Umayyah  memiliki sikap  tertentu.  Mereka  berpandangan  bahwa  ilmu  pengetahuan  adalah  hak milik  bersama  dan  merupakan  pemberian  Allah kepada  hamba-Nya. 14 Ini berarti bahwa Islam tidak melarang mengambil ilmu pengetahuan dari orang lain yang non-Islam, tapi hendaklah ilmu pengetahuan  yang diambilnya itu difilter untuk dijadikan ilmu yang bernilai.
Di balik sukses yang diperolehnya, Dinasti Bani Umayyah juga banyak menghadapi  keributan  dalam  negeri  yang  diakibatkan  perselisihan  suku. 15 Di samping itu timbul juga anarkisme dan ketidak disiplinan Kaum Somad yang  tidak  dikendalikan  oleh  ikatan  agama  dan  moral,  sehingga  hal  ini menyebabkan ketidak stabilan dan kehilangan kesatuan. 16
B. Kebijaksanaan Politik Dinasti Umayyah
12 Ibid
13 K. Ali, op.cit., hal. 218.
14 Fuad Mohd. Fachruddin, op.cit., hal 39.
15 Soalnya adalah soal lama, sejak masa Jahiliyyah dahulu, dimana di antara suku- suku  bangsa  Arabterdapat  perselisihan.  Persoalan  seperti  ini  selalu  exis  di  alam  primitif. Berdasarkan  fakta  historis,  kita  juga  melihat  bahwa  persoalan-persoalan  ini  pun  terbawa- bawa pada permulaan Khalifah Utsman hingga wafatnya (ibid., hal. 40.)
16 Syed Mahmudun Nasir, op.cit., hal. 152.
Munculnya  permasalahan-permasalahan  pada  masa  Dinasti  bani Umayyah  memerlukan  adanya  kebijaksanaan  untuk  mengantisipasinya.  Di antara kebijaksanaan itu adalah dalam bidang politik.
Ada  beberapa  kebijaksanaan  politik  yang  dilaksanakan  pada  masa Dinassti Umayyah, yaitu:
1. Pemindahan  pusat  pemerintahan  dari  Madinah  ke  Damaskus. Keputusan  ini  di  dasarkan  atas  pertimbangan  politis  dan  alasan kemauan.  Karena  letaknya  jauh  dari  Kufah pusat  kaum  Syi’ah pendukung  Ali  dan  jauh  dari  Hijaz  tempat  tinggal  mayoritas  Bani Hasyim  dan  Bani  Umayyah,  maka  dapat  terhindar  dari  konflik  yang lebih tajam antara dua bani itu dalam memperoleh kekuasaan. 17
2. Mu’awiyah  membari  penghargaan  kepada  orang -orang yang  berjasa dalam  perjuangan  mencapai  puncak  kekuasaan  seperti  Amr  ibn  Ash, ia  diangkat  kembali  menjadi  gubernur  di  Mesir  dan  Mughirah  ibn Syu’bah  diangkat  menjadi  gubernur  di  wilayah  Kufah. 18 Ia  juga memperlakukan  dengan  baik  dan  mengambil  hati  para  sahabat terkemuka  yang  bersikap  netral  terhadap  berbagai  kasus  yang  timbul waktu itu, sehingga mereka berpihak kepadanya. 19
3. Menumpas  orang-orang  yang  beroposisi  yang  dianggap  berbahaya. Jika  tidak  bisa  dibujuk  dengan  harta  dan  kedudukan,  maka  kaum pemberontak  itu  harus  ditumpas.  Ia  juga  menumpas  kaum  khawarij yang merongrong di bawah kekuasaannya dan mengkafirkannya. 20 4. Membangun  kekuatan  militer  yang  terdiri  dari  tiga  angkatan,  darat, laut, dan kepolisian  yang tangguh dan loyal. Mereka diberi  gaji  yang cukup,  dua kali  lebih  besar  dari  yang  diberikan  Khalifah  Umar  ibn Khattab  kepada  tentaranya.  Ketiga  angkatan  ini  bertugas  menjaga stabilitas  keamanan  dalam  negeri  dan  memperluas  wilayah kekuasaan. 21
5. Meneruskan  perluasan  wilayah  kekuasaan  Islam  baik  ke  timur maupun  ke barat.  Perluasan  wilayah  ini  diteruskan  oleh  para  penerus
17 J. Suyuti Pulungan, op.cit., hal. 164.
18 Ahmad Syalabi, op.cit., hal. 41.
19 J. Suyuti Pulungan, loc.cit.
20 Ibid., hal. 165.
21 Ibid.
Mu’awiyah seperti Khalifah Abdul Malik ke timur, Khalifah Alwalid ke barat, dan ke Perancis pada zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Daerah-daerah  yang  dikuasai  umat  Islam  di  zaman  Dinasti  Umayyah meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suria, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak,  sebagian  dari  Asia  Kecil,  Persia,  Afganistan,  Uzbakistan,  dan Kurgis  (di  Asia  Tengah). 22 Sehingga  dinasti  ini  berhasil  membangun negara  besar  di  zaman  itu. 23 Bersatuanya  berbagai  suku  bangsa  di bawah  naungan  Islam  akan  melahirkan  benih-benih  peradaban  baru yang  bercorak  Islam,  dan  benih-benih  peradaban  baru  itu  kelak berkembang pesat di zaman Dinasti Abbasiyyah. 24
6. Baik Mu’awiyah maupun penggantinya, membuat kebijaksanaan yang berbeda  dari  zaman  Khulafaur  Rasyidin.  Mereka  merekrut  orang- orang  non-muslim  sebagai  pejabat  pemerintahan,  seperti  penasehat, administrator, dokter, dan kesatuan tentara. Tapi pada masa Umar ibn Andul  Aziz  kebijaksanaan  itu  dihapuskan,  karena  orang-orang  non- muslim  (Nasrani,  Yahudi,  Majusi)  yang  memperoleh  privelege  di dalam pemerintahan banyak merugikan kepentingan umat Islam. 25 Di dalam Al- Qur’an memang terdapat pengaturan -pengaturan yang tidak membolehkan orang mukmin merekrut orang-orang non-Islam sebagai teman kepercayaan dalam mengatur orang-orang mukmin. 26 Tapi pada ayat lain membolehkannya. 27
7. Kebijaksanaan  dan  keputusan  politik  penting  yang  dibuat  Khalifah Mu’awiyah  adalah  merubah  sistem  monarchi  dengan  mengangkat puteranya  Yazid  menjadi  putera  mahkota  untuk  menggantikannya
22 Harun  Nasution,  Islam  Ditinjau  Dari  Berbagai  Aspeknya  I  (Jakarta:  UI  Press, 1974) hal. 62.
23 Ibid., hal.63.
24 J. Suyuti Pulungan, loc.cit.
25 Ibid.
26 Q.S. Ali Imran/ 3: 28 dan 118.
27 Q.S. AL-Mumtahanah/60 : 8.
sebagai  khalifah  sepeninggalnya  nanti. 28 Hal  ini  sejalan  dengan pendapat Jurzi Zaidan, 29 sebagai berikut:
Konsekuensi logis dari perubahan sistem pemerintahan tersebut adalah suksesi  kepemimpinan  berlangsung  secara  turun  temurun.  Dengan demikia n,  Mu’awiyah  juga  dapat  dikatakan  sebagai  orang  yang mempelopori  meninggalkan  tradisi  di  zaman  khulafaur  rasyidin  yaitu khalifah ditetapkan berdasarkan pilihan umat. Sedangkan pada masa Dinasti Umayyah pergantian kekhalifahan ditetapkan secara turun temurun.

## II. PERKEMBANGAN  EKONOMI  DAN  ADMINISTRASI  PADA DINASTI BANI UMAYYAH

## A. Perkembangan Ekonomi
Perekonomian  adalah  merupakan  salah  satu  unsur  terpenting  dalam memperlancar  proses  pembangunan  suatu  negara.  Sebab  merosotnya perekonomian  suatu  negara  akan berpengaruh  terhadap  proses  pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan .
Cari Brockelmann menegaskan bahwa:
“ Pada  tahun  693  khalifah  Abdul  Malik  secara  bulat  menetapkan untuk mencetak uang sendiri di damaskus. Sementara itu Hajjaj pada tahun  berikutnya melakukan  hal  yang  sama.  Akibatnya  masyarakat Arab sudah mulai mengenal sistem perhitungan. Ide ini juga diterima di Yaman, Siria, dan Iraq. ” 30
Kebijaksanaan  yang  dikeluarkan  oleh  Khalifah  Abdul  Malik tersebut, sangat  berpengaruh  terhadap  perekonomian  dinasti  itu.  Sebab  kita  melihat, sebelum diberlakukannya kebijakan ini mata uang yang beredar sebagai alat
28 Munawir  Sjadzali,  Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran  Sejarah  dan  Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1990) hal. 34. Lihat juga, Syed Mahmudun Nasir, op.cit., hal 240.
29 Jurzi Zaidan, Tarikh al-Tamuddun al-Islami (Beirut: Darul Maktabah Al-Hayat, 1967), hal. 356-357.
30 Carl Brockelmann, History of The Islamic Peoples (London:  Routledge, 1982) hal. 82. Nurcholis Madjid menyebut bahwa Khalifah Abdul Malik tersebut dengan gerakan Arabisasi  (Nurcholish  Madjid,  Islam  Doktrin    dan  Peradaban  (Jakarta:  Yayasan  Wakaf Paramadina, 1992) hal.167. lihat juga: HarunNasution, op.cit., hal. 63.
tukar adalah mata uang Roma dan mata uang Persia yaitu dirham (drachma) dan dinar (dinarius). 31
Dengan  tidak  adanya  mata  uang  sendiri  tentu  akan  dapat  mengurangi nilai-nilai  persatuan  dan  kesatuan  umat  Islam  di  daerah  yang  demikian luasnya. Sehingga dapat  dikatakan, secara implisit kebijaksanaan hkhalifah memiliki  nilai-nilai  esensial  dalam  mewujudkan  persatuan  dan  kesatuan umat  Islam dalam wilayah yang luas tersebut.
Implikasi  nilai-nilai  persatuan  dan  kesatuan  terhadap  perekonomian pada  masa  itu  (Dinasti  Umayyah)  adalah  sangat  penting.  Sebab  adanya persatuan  dan  kesatuan  wilayah  umat  Islam  yang  luas  tersebut  akan menciptakan  stabilitas  keamanan  yang  terjamin.  Dengan  adanya  stabilitas keamanan yang terjamin, maka lalu lintas perdagangan akan berjalan lancar, dengan  lancarnya  lalu  lintass  perdagangan,  pada  gilirannya  akan meningkatkan perekonomiannya.
Di  samping  perdagangan,  menurut  K.  Ali  ada  beberapa  sumber pendapatan pada masa Dinasti Umayyah, yaitu: 1. The land-tax, 2. The poll- tax  on  non-muslim  subjects,  3.  The  poor  rates,  4.  Customis  and  excise duties,  5.  Tributes  paid  under  treaties,  6.  The  fifth  of  the  spoils  of  war,  7. Fay, 8. Additional imports in kinds, 9. Persents on occasions of festifal etc, and 10. Child tribute from the barbers. 32
Seluruh  sumber-sumber  pendapatan  tersebut  di  atas  dikelola  oleh sebuah  departemen  yang  disebut  dengan  departemen  pendapatan  negara (diwan  all-kharaj),  sdan  hasil  pengumpulan  dari  sumber-sumber  tersebut disimpan di Baitul Mal (kantor perbendaharaan negara). 33
Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian,  teraturnya  pengelolaan  pendapatan  negara  yang  didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada  tingakat  kemakmuran.  Realisasinya  dapat  kita  lihat  dari  hasil penerimaaan  pajak  (kharaj)  di  wilayah  syam  saja,  tercatat  1.730.000  dinar emas  setahun. 34 Hal  ini  seperti    yang  dikatakan  oleh  Hugh  Kennedy:  “Nor
31 Joesoef  Sou’yb,  Sejarah  daulah  Umayyah  I  (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1977) hal.104.
32 K. Ali, op.cit., hal. 213.
33 J. Suyuthi Pulungan, op.cit., hal. 170.
34 Joesoef Sou’yb, op.cit., hal 106.
was  there  ani  doubt  that  the  surplustaxition  was  to  be  forwarded  to  the treasury in damascus. 35
Kemakmuran  masyarakat  Bani  Umayyah  juga  terlihat  pada  masa pemerintahan  Umar  ibn  Abdul  Aziz.  Keadaan  perekonomian  pada  masa pemerintahannya  telah  naik  ke  taraf  yang  menakjubkan.  Semua  literatur yang  ada  pada  kita  sekarang  ini  menguatkan  bahwa  kemiskinan, kemelaratan,  dan  kepapaan  telah  dapat  diatasi  pada  masa  pemerintahan khalifah ini. 36 Kebijakan  yang dilakukan oleh Umar ibn Abdul Aziz dalam implikasinya denagn perekonomian  yaitu membuat aturan-aturan mengenai takaran dan timbangan, dengan tujuan agar dapat membasmi pemalsuan dan kecurangan dalam pemakaian alat-alat tersebut. 37
Bertitik  tolak  dari  uraian  di  atas  dapatlah  dikatakan  perkembangan perekonomian  pada  masa  pemerintahan  Dinasti  Umayyah  secara  umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Meningkatnya perekonomian yang membawa kepada kemakmuran rakyat pada dinasti ini, sebenarnya  tidak  terlepas    dari  kebijaksanaan-kebijaksamnaan  yang dilakukan khalifah, di samping dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.
B. Perkembangan Administrasi Pada  masa  pemerintahan  khulafaur  rasyidin  (632-661  M),  pimpinan pemerintahan pusat hanya terdiri atas khalifah, didampingi seorang pejabat yang  disebut  al-Katib  (sekretaris).  Di  samping  khalifah  ada  majelis penasehat  yang  terdiri  atas  sahabat-sahabat  Nabi  Muhammad. 38 Al-Katib bertugas  mencatat  penerimaan  dan  engeluaran  perbendaharaan  negara. Mengurus surat menyurat dengan pembesar setempat, mendata nama-nama tentara dan penghasilannya. 39
Pada  masa  Dinasti  Bani  Umayyah,  telah  muncul  persoalan-persoalan yang  cenderung  membawa  ketidak  stabilan  dan  perpecahan  umat,  seperti
35 Hugh Kennedy, The Prophet and The Age of The Chaliphate (London and New York: Longman, 1991) hal.98.
36 Ahmad Syalabi, op.cit., hal.88.
37 Ibid., hal.87.
38 Joesoef Sou’yb, op.cit., hal. 233.
39 Ibid.
hancurnya teokrasi yang telah mempersatukan kekhalifahan yang lebih dulu, munculnya anarkisme  dan  ketidak  disiplinan  kaum  nomad. 40 Di  sisi  lain wilayah  kekuasaan  umat  Islam  pada  masa  Dinasti  Umayyah,  menurut Annemarie Schimel: “Telah sampai ke Atlantic, perbatasan Bizantium, Selat Gibraltar,  (Jabal  Tarik)  tahun  711.  Pada  tahun  itu  juga  mereka  juga menguasai  Transoxiana,  Sind,  serta  Indusvalley  (sekarang  arah  selatan Pakistan). 41
Adanya  persoalan  intern  dan  ekstern  tersebut  di  atas  mengakibatkan terjadinya  perkembangan  administrasi  pemerintahan  sesuai  dengan perkembangan wilayah dan perkembangan urusan kenegaraan yang semakin lama semakin kompleks.
Pengelolaan  administrasi  dalam  struktur  pemerintahan  Dinasti  Bani Umayyah  adalah  merupakan  penyempurnaan  dari  pemerintahan  khulafaur rasyidin yang diciptakan oleh Khalifah Umar. Wilayah kekuasaan yang luas itu,  sebagaimana  periode  Madinah  dibagi  menjadi  wilayah  provinsi.  Setiap provinsi  dikepalai  oleh  seorang  gubernur  atau  amir  yang  diangkat  oleh khalifah.  Gubernur  didampingi  seseorang  atau  beberapa  orang  katib (sekretaris),  seorang  hajib  (pengawal),  dan  pejabat-pejabat  penting  lain, yaitu  shahib  al-kharaj  (pejabat  pendapatan),  shahib  al-syurthat  (pejabat kepolisian),  dan  qadhi  (kepala  keagamaan  dan  hakim).  Pejabat  pendapatan dan qadhi diangkat oleh khalifah dan bertanggung jawab kepadanya. 42
Pada  tingkat  pemerintahan  pusat  dibentuk  beberapa  lebaga  dan departemen, al-katib, al-hajib, dan diwan. Lembaga al-katib terdiri dari katib al-rasail  (sekretaris  negara),  katib  al-kharaj  (sekretaris  pendapatan  negara), katib  al-jund  (sekretaris  militer),  katib  al-syurthat  (sekretaris  kepolisian), katib al-qadhi (panitera). 43
Para katib bertugas mengurusi administrasi negara secara baik dan rapi untuk  mewujudkan  kemaslahatan  negara.  Al-hajib  (pengawal  dan  kepala rumah  tangga  istana)  bertugas  mengatur  para  pejabat  atau  siapapun  yang bertemu  dengan  khalifah.  Lembaga  ini  belum  dikenal  di  zaman  negara
40 Syed Mahmudun Nasir, op.cit., hal. 152.
41 Annemarie  Schimel,  Islam  An  Introduction,  (New  York:  University  of  New York Press, 1992) hal. 20-21.
42 J. Suyuthi Pulungan, op.cit., hal. 168.
43 Ibid. Bandingkan dengan Joesoef Sou’yb, op.cit., hal. 234 -235.
Madinah,  karena  siapa  saja  boleh  bertemu  dan  berbicara  langsung  dengan khalifah tanpa melalui birokrasi. 44 Tapi ada tiga orang yang boleh langsung bertemu dengan khalifah tanpa hajib, yaitu muazin untuk memberi tahukan waktu  shalat  pada  khalifah,  shahib  al-barid  (pejabat  pos)  yang  membawa berita-berita  penting  untuk  khalifah,  dan  shahib  al- tha’am,  petugas  yang mengurus hal ikhwal makanan dalam istana. 45
Dalam  bidang  pelaksanaan  hukum  yaitu al-Nidzam  al-Qadhai terdiri dari  tiga  bagian,  yaitu  al-qadha  dipimpin  seorang  qadhi  yang  bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan membuat peraturan-peraturan yang digali langsung  dalam  al- Qur’an,  sunnah  Rasul,  Ijma’,  atau berdasarkan  ijtihad. Badan  ini  bebas  dari  pengaruh  penguasa  dalam  menetapkan  keputusan hukum,  baik  terhadap  pejabat  atau  pagawai  negara  yang  melakukan pelanggaran.  Pejabat  badan  al-Hisbat  disebut  al-Muhtasib,  tugasnya menangani  kriminal  yang  perlu  penyelesaian  segera.  Sedang  pejabat  al- Mazhalim  disebut  qadhi al-mazhalim  atau  shahib  al-mazhalim.  Kedudukan badan ini lebih tinggi dari al-qadha dan al-hisbat, karena badan ini bertugas meninjau  kembali  akan  kebenaran  dan  keadilan  keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh qadhi dan muhtasib. 46
Jika  terjadi  kasus  tentang  perkara  yang  keputusannya  dianggap  perlu ditinjau  kembali,  baik  rakyat  maupun  pejabat  yang  menyalah  gunakan jabatan,  badan  ini  menyelenggarakan  mahkamah  al-mazhalim  yang mengambil  tempat  di  masjid.  Sidang  inni  dihadiri  oleh  lima  unsur  lengkap yaitu  para  pembantu  sebagai  juri,  para  hakim,  para  fuqaha,  para  katib,  dan para saksi. 47
Di dalam tubuh pemerintahan Bani Umayyah terdapat beberapa diwan atau departeman yaitu:
1. Diwan  al-Rasail,  departemen  yang mengurus  surat-surat  negara dari  khalifah  kepada  gubernur  atau  menerima  surat-surat  dari gubernur. 48 Departemen  ini  memiliki  dua  sekretariat,  untuk  pusat
44 J. Suyuthi Pulungan, loc.cit.
45 Ibid., lihat juga, Joesoef S ou’yb, op.cit., hal. 236.
46 J. Suyuthi Pulungan, op.cit., hal. 169.
47 Ibid.
48 Ibid, hal. 170. Lihat juga, Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh Islam (Mesir: Maktabah Nahdhah, 1974) hal. 458.
menggunakan  bahasa  Arab,  dan  daerah  menggunakan  bahasa Yunani dan bahasa Persia. 49

## Philip K. Hitti mengatakan bahwa:
The  Arabization  in  changing  the  language  of  the  public registers  (diwan)  from  Greek  to  arabic  in  Damascus  and from Pahlavi to  Arabic in Al-Iraq and Easten provinces and in  the  creation  of  an  Arabic  coinage  with  the  charge  in personal naturally took place. 50
Berdasarkan  kepada  pendapat  Philip  K.  Hitti  di  atas, menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Abdul Malik telah diterapkan  peraturan  gerakan  Arabisasi  yaitu  dengan  hanya menggunakan  bahasa  Arab  dalam  penulisan  surat-surat negara. 51 bahkan pengaruh gerakan Arabisasi masih terlihat hingga sekarang,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  M.A.  Shaban: “ this was most evident froom the fact that the language of public record,  which  until  then  had  been  copric,  Greek,  or  Pahlavi change to Arabic. 52
2. Diwan al-Khatim, departemen pencatatan yang bertugas menyalin dan  meregistrasi  semua  keputusan  khalifah  atau  oereturan- peraturan pemerintah untuk dikirim pada pemerintah daerah. 53 3. Diwan  al-Kharaj,  departemen  pendapatan  negara  yang  diperoleh dari  kharaj,  zakat,  ghanimah,  dan  sunmber-sumber  lain.  Semua pwmasukan dari sumber-sumber itu disimpan di Baitul Mal. 54 4. Diwan  al-Barid,  departemen  pelayanan  pos,  bertugas  malayani informasi  tentang  berita-berita  penting  dari  daerah  kepada pemerintah  pusat  dan  sebaliknya.  Pelayanan ini  sudah
diperkenalkan pada masa Mu’awiyah. 55
49 Syed Mahmudun Nasir, op.cit., hal. 153.
50 Philip K. Hitti, op.cit., hal 217.
51 J. Suyuthi Pulungan, loc.cit.
52 M.A.  Shaban,  Islamic  History  A  New  Interpretation  I  (London;  Cambridge University Press, 1976) hal. 114.
53 W.  Montgomery  Watt,  The  Majesty  That  Was  Islam  (London:  Singwich    and Jackson, 1976) hal. 51. Lihat juga, K. Ali, op.cit., hal 212. Hasan Ibrahim Hasan, loc.cit.
54 J. Suyuthi Pulungan, loc.cit., lihat Syed Mahmudun Nasir, loc.cit.
55 Ibid. Lihat juga, W. Montgomery Watt, loc.cit.
5. Diwan al-Jund, departemen pertahanan yang bertugas mengorganisir militer. 56
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  perkembangan administrasi  pada  masa  Dinasti  Bani  Umayyah  sudah  semakin  kompleks, mengingat  munculnya  berbagai  persoalan  yang  crusial  yang  menuntut adanya  kebijaksanaan-kebijaksanaan.  Namun  secara  prinsip  kebijaksanaan yang  dilakukan  Bani  Umayyah  adalah  merupakan  pengembangan  dan penyempurnaan  dari  administrasi  yn\ang  pernah  diciptakan  oleh  Khalifah Umar ibn Khattab.

## BANI ABBASIYAH

## ABBASIYYAH:  PERKEMBANGAN  POLITIK,  EKONOMI,  DAN ADMNISTRASI
Sejarah  telah  mngukir,  bahwa  pada  masa  pemerintahan  Daulah Abbasiyyah,  umat  Islam  benar-benar  berada  di  pucuk  kejayaan  dan memimpin  peradaban  dunia  saat itu.  Von  Grunebaum,  misalnya,  dalam bukunya  “Classical  Islam”,  menggambarkan  masa  pemerintahan  Bani Abbasiyyah merupakan “ golden age” (masa kejayaan dan keemasan) dalam sejarah perjalanan peradaban Islam, terutama pada massa Khalifah Harun al- Rasyid  dan  al- Ma’mun. 57 Begitu  juga  Jurji  Zaidan,  menggambarkan  hal yang  sama,  bahwa  Daulah  Abbasiyyah  merupakan  zaman  di  mana kedaulatan umat Islam telah sampai pada puncak kemuliaan, baik kekayaan, kemajuan  ataupun  kekuasaan.  Pada  zaman  inilah  telah  lahir  berbagai  ilmu pengetahuan  Islam,  seperti  filsafat,  astronomi,  kedokteran,  fisika, matematika,  dan  sebagainya,  dan  juga  telah  diterjemahkan  ilmu-ilmu penting ke dalam Bahasa Arab. 58
56 K.  Ali,  loc.cit.,  J.  Suyuthi  Pulungan,  op.cit.,  hal  171.  Lihat  juga,  W. Montgomery watt, loc.cit.
57 G.E. Von Grunebaum, Classical Islam, George Allan 7 Unwin LTD., 1970, hal. 90.
58 Jurji Zaidan, History of Islam Civilization, New Delhi: Kitab Bhavan: 1978, hal. 231.

## A. Abbasiyyah : Perkembangan Politik
Daulah  Abbasiyyah  berkuasa  kurang  lebih  selama  lima  abad,  yaitu mulai  tahun  132  H/750  M – 656H/1258  M.  untuk  mempermudah  dalam menganalisa  perkembangan  politikselama  pemerintahan  yang  panjang tersebut,  perlu  dibuat  peta  periodisasi  perjalanan  politik  selama pemerintahan Abasiyyah. Periode I: masa antara tahun 132 H/ 750 M – 334
H/945 M, yaitu mulai pemarintahan Abu Abbas sampai al-Mustakfi. Periode II:  masa  antara  tahun  334  H/945  M – 656  H/1258  M,  yaitu  masa  al- Muti’ sampai al- Musta’sim. 59 Pembagian periodisasi ini diasumsikan bahwa pada periode  I,  perkembanga di  berbagai  bidang  masih  menunjukan  grafik vertikal,  stabil,  dan  dinamis.  Sedang  dalam  periode  II,  kejayaan  terus merosot  sampai  datangnya  pasukan  Tartar  yang  berhasil  menghancurkan Daulah Abbasiyyah.

## 1. Perkembangan Politik Abbasiyyah Periode I
Pada masa pemerintahan Abbasiyyah  I ini, kebijakan-kebijakan politik yang dikembangkan antara lain:
Pertama, memindahkan ibu kota negara. Langkah awal yang diambil al- Saffah  adalah  memindahkan  ibu  kota  negara  dari  Damaskus  (yang  dahulu ibu kota Umayyah) dipindahkan ke Baghdad. 60 Alasan pemindahan ibu kota negara ini untuk menghindari situasi yang tidak menentu baik di Damaskus maupun di Kufah yang masih kelihatan plin-plan. 61 Dengan dipindahkannya ibu  kota  negara  ini,  diasumsikan  roda  pemerintahan  akan  berjalan  dengan lancar dan cepat maju, di samping secara geografis letaknya amat strategis, karena  Baghdad  yang  bekas  wilayah  kekuasaan  Persia  waktu  itu  sudah menjadi  basisnya  pemimpin-pemimpin  besar,  sarjana,  dan  filosof-filosof besar, semanjak terjadinya kontak dengan Mesir dan Romawi. 62
59 Kerangka  tersebut  diambil  dari  J.H.  Kramers  (Ed.),  Enciclopedi  of  Islam, Netherlands, E.J. Brill, Leiden, hal. 17.
60 Carl brockelmann, History of Islamic Peoples, London: routledge and Kegan Paul and Henley, 1982, hal. 109. Lihat juga, misalnya, M. Lombard, The Golden Age of islam, New York, Nort Holland Publishing Company, 1975, hal. 124.
61 Syed Mahmudunnasir, Islam Its Concepts and History, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981, hal. 187-8.
62 Lihat, Jurji Zaidan, op.cit., hal. 161.
Kedua,  memusnahkan  keturunan  Bani  Umayyah. 63 Menurut  Syed Mahmudunnasir,  al-Saffah  dalam  menerapkan  kebijakan  pemusnahan anggota  keluarga  Umayyah  dengan  jalan  yang  kejam  dan  licik.  Pada  suatu ketika,  al-Saffah  mengundang  90  orang  keluarga Umayyah  untuk  suatu upacara, tapi kemudian membunuh mereka secara kejam dan curang. Agen- agen  dan  mata-mata  al-Saffah  menjelajahi  seluruh  imperium  untuk memburu para pelarian keluarga Umayyah. Salah satu di antaranya ada yang berhasil lolos dari pembunuhan massal yaitu Abd al-Rahman, seorang cucu Hisyam.  Ia  kemudian  berhasil  mendirikan  pemerintahan  Bani  Umayyah yang  gemilang  di  Spanyol. 64 Tindakan  politik  ini  diambil  untuk  menjaga kemungkinan timbul lagi gerakan pemberontakan dari keluarga Umayyah.
Ketiga,  merangkul  orang-orang  Persia.  Dalam  rangka  politik memperkuat diri, Abbasiyyah memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada  kaum  Mawali 65 keturunan  Persia  dalam  berbagai  bidang pemerintahan.  Demikian  rupa  dalam  mengutamakan  orang-orang  Persia, sehingga terkesan mereka dilebihkan atas orang Arab. Bahkan selama kurun waktu  pemerintahan  empat  khalifah,  mulailah  al-Mansur  sampai  tiga sesudahnya,  terdapat  satu  keluarga  yang  sangat  berpengaruh  dan memainkan peran utama dalam pemerintahan. 66 Ia adalah keluaga Barmakid
63 Lihat Jurji Zaidan, op.cit., hal. 1156. Carl Brockelmann, op.cit., hal. 114.
64 Syed Mahmudunnasir, op.cit., hal. 187.
65 Mawali: asal mula mawali yaitu budak-budak tawanan perang yang telah dimerdekakan. Kemudian istilah ini berkembang menjadi sema orang Islam yang bukan bangsa Arab disebut Mawali, sebagai ejekan. Latar belakang istilah ini muncul pada masa Umayyah yang telah mengetrapkan semacam “politik kasta”. Politik kasta ini muncul karena ingin membangkitkan lagi semangat fanatisme Arab atau lebih khusus lagi “fanatisme Quraisy” yang telah lama terhapus sejak kedatangan Islam sampai masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidi. Sebagai dampak dari politik kasta yang dijalankan Umayyah, maka egoisme Arab semakin tinggi, terutama sikap mereka terhadap umat Islam non-Arab. Demikian congkaknya sampai memuncak pada sebutan al-Hamra (si merah) untuk kaum Mawali. Sedangkan orang Arab memandang dirinya sebagai sayyid (tuan), seakan- akan mereka dijadikan Tuhan untuk memerintah. Pada masa Abbasiyyah “politik kasta” ini dihapus total dan diganti deng an politik egalitarianisme.
66 Lihat Hamilton, A.R. Gibb, Studies on The Civilization of Islam, Kanada: Sounders of Toronto LTD, 1968, hal. 69-70.
(Barmakiah) 67 yang  kepala  keluarganya  ialah  Khalid  ibn  Barmak. 68 Khalid diangkat  menjadi  wazir  oleh  al-Mansur  dan  keturunannya  memegang kedudukan  itu  di  bawah  khalifah-khalifah  selanjutnya.  Keluarga  Barmakid semuanya terkenal orang-orang yang cerdik dan pandai. 69
Keempat,  menumpas  pemberontakan-pemberontakan.  Pada  awal berdirinya  Abbasiyyah  banyak  timbul  pemberontakan  pada  hampir  seluruh pelosok  negeri.  Pemberontakan-pemberontakan  yang  menggoncangkan stabilitas  pemerintahan  Abbasiyyah  tersebut,  antara  lain:  Pemberontakan Abdullah  (paman  al-mansur  yang  menjadi  gubernur  di  Syiria), pemberontakan Sanfad (penuntut balas kematian Abu Muslim al-Khurasani, Gubernur Khurasan), pemberontakan Rawandiyah, pemberontakan Muhammad  ibn  Ibrahim  (keturunan  Khalifah  Ali), 70 pemberontakan  kaum Khajar di Mesopotamia, pemberontakan Khawarij, dan lain sebagainya.
Kelima, menghapus politik kasta. Ciri-ciri yang menonjol dari revolusi Abbasiyyah  ialah  munculnya  negara  Islam  yang  berbeda  dengan  Daulah Umayyah, yang di dalamnya semua unsur penduduk memperoleh hak yang sama  dalam  kekuasaan.  Perlakuan  demokrasi  tentang  persamaan  dan persaudaraan  manusia,  benar-benar  mendapat  perhatian  yang  serius. Pengetrapan politik persamaan ras ini, mendorong Abbasiyyah membangun suatu  struktur  yang berlangsung  tanpa  persaingan  selama  lebih  dari  lima abad. 71 Philip  K.  Hitti  mengatakan,  bahwa  pemerintahan  yang  dibangun oleh  Abbasiyyah  lebih  bersifat  internasional  dan  menjadi  wilayah  neo- muslim di mana bangsa Arab menjadi satu bagian dari ras-ras yang ada. 72
67 Keluarga Ba\rmak  sebelum  menganut Islam adalah  keluarga bangsawan Persia yang beragama Budha. Sebenarnya ia mulai diangkat menjadi menteri semenjak al-Saffah, hanya  saja  ia  belum  diberi  peranan  yang  cukup  luas  dibanding  seperti  pada  masa  al- Mansur.  Keterangan  lebih  lengkap  baca:  Carl  Brockelmann,  op.cit.,  hal.  114:  Kramers (Ed.), op.cit., hal. 17.
68 Jurji Zaidan, op.cit., hal. 164.
69 Mahmudunnasir, op.cit., hal. 191.
70 Lihat  Hasan  Ibrahim  Hasan,  Tarikh  Islam,  Kairo:  Maktabah  al-Nahdhah  al- Mishriyyah, jilid II, 1976, hal. 121-124.
71 Mahmudunnasir, op.cit., hal. 186-7.
72 “In one respect there where was fundamental difference: The Umayyah empire was Arab, The Abbasid was more international. The Abbasid was an empire of neo muslim
Keenam,  kebijakan  luar  negeri.  Dalam  melaksanakan  politik  luar negerinya,  Abbasiyyah  menjalin  hubungan  yang  erat  dengan  Kaisar Charlemagne (Charles) yang berkuasa di Barat. 73 Abad kesembilan ditandai dengan  adanya  dua  raja  adikuasa,  yaitu  Charles  di  Barat  dan  Harun  di Timur.  Di  antara  kedua  raja  itu,  Harun  tidak  diragkan  lagi  merupakan  raja yang  paling  berkuasa  dan  mencerminkan  kebudayaan  yang  tinggi.  Keduai raja  besar  itu  menjalin  hubungan  diplomasi  luar  negerinya  yang  didorong oleh  kepentingan  masing-masing.  Charles  berharap  pada  Harun  untuk menghadapi  Bizantium,  yang  juga  bermusuhan  dengan  Harun.  Sementara Harun  menginginkan  persahabatan  dengan  Charles  untuk  menghadapi saingan  dan  musuhnya  yang  sangat  berbahaya,  yaitu  Dinasti  Umayyah  di Spanyol  yang  juga  menjadi  seteru  Charles.  Persahabatan  saling menguntungkan ini berwujud sampai pada tingkat pertukaran data besar dan saling  memberi  hadiah. 74 Sebagai  realisassi  dari  kebijakan  politik  luar negeri  ini,  pada  masa  Khalifah  al-Mahdi  (775-785  M)  dibuka  kembali ekspansi ke Bizantium dengan sebuah misi “perang suci” ( Holy War). 75
Selain  kebijakan-kebijakan  di  atas,  langkah-llangkah  yang  diambil dalam  program  politiknya  adalah:  1)  para  khalifah  tetap  dari  Arab, sementara para menteri, gubernur, panglima perang, dan pengawal lainnya banyak  diangkat  dari  golongan  Mawali  turunan  Persia.  2)  kota  Baghdad ditetapkan  sebagai  ibu  kota  negara,  dan  menjadi  pusat  kegiatan  politik, ekonomi,  sosial,  dan  kebudayaan,  dijadikan  kota  “pintu  terbuka”.  3)  para khalifah  harus mendukung  terhadap  usaha-usaha  memajukan  ilmu pengetahuan.  4)  kebebasan  berpikir  dan  kebebasan  berpendapat  mendapat porsi  yang  tingg,  sehingga  masyarakat  terhindar  dari  kaqlid. 76 5)  para pejabat  istana  dan  kaum  ulama  wajib  mengakui  tentang  “haqq  al - Qur’an”, untuk itu maka dilaksanakan mihnah. 77
in which the Arab formed only one of the many componen races”; lebih lanjut baca: Philip K. Hitti, op.cit., hal. 289.
73 Charlemagne,  juga  sering  disebut  dengan  Charles  (karel)  yang  agung,  Raja Franka yang kelak kemudian menjadi kaisar Romawi.
74 Lihat Philip K. Hitti, op.cit., hal. 298. Mahmudunnasir, op.cit., hal.195.
75 Lihat Philip K. Hitti, op.cit., hal. 199. Mahmudunnasir, op.cit., hal 193.
76 A. Hasjmy, op,cit., hal. 213-4.
77 Von Grunebaum, op.cit., hal 94. Mahmudunnasir, op.cit., hal 204-5.
2. Perkembangan Politik Abbasiyyah II
Dalam periode II ini, kekuasaan politik Abbasiyyah mulai menurun dan terus  menurun,  terutama  kekuasaan  politik  pusat.  Karena  negara-negara bagian  sudah  tidak  begitu  mempedulikan  lagi dengan  pemerintahan  pusat, kecuali  pengakuan  secara  politis  saja.  Kekuasaan  militer  pusat  pun  mulai berkurang  pengaruhnya,  sebab  masing-masing  panglima  di  daerah-daerah sudah berkuasa sendiri, bahkan pemerintahan daerah pun telah membentuk tentara sendiri.
Wilayah-wilayah  kekuasaan  Abbasiyyah  secara  politis  sudah  mulai cerai  berai.  Ikatan-ikatan  mulai  putus  satu  per  satu  antara  wilayah-wilayah Islam.  Di  wilayah  Barat,  Andalusia,  Bani  Umayyah  telah  bangkit  lagi dengan  mengangkat  Abd  al-Rahman  Nasir  menjadi Amir  al- Mu’minin.  Di Afrika  Utara,  Syi’ah  Ismailiyyah  bangkit  dan  membentuk  Daulah Fatimiyyah, 78 dengan  mengangkat  Ubaidullah  al-Mahdi  menjadi  khalifah dan  kota  mhdiyah  dekat  Tunisia  dijadikan  pusat  kerajaan.  Di  Mesir, Muhammad  Ikhsyad  berkuasa  atas  nama  Bani  Abbas,  demikian  pula  di Halan  dan  Musil  Bani  Hamdan  bangkit.  Sementara  di  Yaman,  kedudukan Syi’ah  semakin  kokoh,  sedangkan  di  ibu  kota  Baghdad,  Bani  Buwaihi berkuasa  dalam  prektek  (defacto)  dan  Bani  Abbas  tinggal  nama  saja. Sedangkan di wilayah bagian timur, Daulah Samawiyah yang berkedudukan di  Bukhara  berpengaruh  besar.  Dalam  keadaan  yang  penuh  kekacauan  dan berkeping-keping  inilah  datang  pasukan  Hulako  Khan  dengan  tentara Tartarnya menghancurkan Baghdad, dan sampai  di sini berakhirlah Daulah Abbasiyyah. 79
B. Abbasiyyah: Perkembangan Ekonomi Sektor  pembangunan  di  bidang  ekonomi  merupakan  masalah  sentral dalam  pembangunan  suatu  negara.  Ia  dapat  dikatakan  sebagai  tulang punggung  atau  bahkan  jantung  dari  kehidupan  suatu  negara.  Tanpa didukung  oleh  ekonomi  yang kuat,  mustahil  suatu  negara  dapat melaksanakan pembangunan-pembangunan di bidang  yang lain secara baik dan sempurna.
78 Kramers, op.cit., hal,. 20.
79 Kramers (Ed.), op.cit., hal.  21. A. Hasjmy, op.cit., hal. 215.
Dalam  masa  permulaan  pemerintahan  Bani  Abbasiyyah,  pertumbuhan ekonomi (economic growth) dikatakan cukup stabil dan menunjukkan angka vertikal. Devism negara penuh berlimpah-limpah, uang masuk lebih banyak dari  pada  pengeluaran.  Kue  nasional  membengkak  melebihi  dari  anggaran belanja  negara.  Khalifah  al-Mansur  merupakan  tokoh  ekonom  Abbasiyyah yang telah mempu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan  keuangan  negara.  Keutamaan  al-Mansur  dalam  menguatkan  dasar Daulah  Abbasiyyah  dengan  ketajaman  pikiran,  disiplin,  dan  adil  adalah sama halnya dengan Khalifah Umar ibn Khattab dalam menguatkan Islam.
Pada  waktu  khalifah  al-Mansur  meninggal  dunia  setelah  memerintah selama  22  tahun,  dalam  kas  negara  tersisa  kekayaan  negara  sebanyak 810.000.000  dirham.  Sedangkan  pada  Khalifah  harun  al-Rasyid meninggalkan  kekayaan  negara  sebanyak  900.000.000  dirham.  Kecakapan Harun  dalam  menggunakan  anggaran  belanja  negara  sama  dengan  al- Mansur, hanya saja Harun lebih banyak mengeluarkan dibanding dengan al- Mansur, mungkin karena tuntutan zaman yang berbeda. 80
Pada  masa  permulaan  Abbasiyyah,  semua  khalifah  menaruh  perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan negara. Sektor-sektor perekonomian  yang  dikembangkan  meliputi  pertanian,  perindustrian,  dan perdagangan.
1. Sektor Pertanian
Di sektor pertanian, usaha-usaha yang dilakukannya antara lain: 1) memperlakukan ahl zimmah dan mawali denga perlakuan baik dan adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka, hingga kembalilah mereka bertani di seluruh penjuru negeri. 2) mengambil tindakan keras terhadap para  pejabat  yang  berlaku  kejam  kepada  para  petani.  3)  memperluas daerah-daerah  di  segnap  wilayah negara.  4)  membangun  dan mentempurnakan sarana perhubungan ke daerah-daerah pertanian, baik darat maupun air. 5) membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal  baik  besar  maupun  kecil,  sehingga  tidak  ada  daerah pertanian  yang  tidak  terjangkau  irigasi. 81 Dengan  langkah  seperti  itu,
80 A. Hasjmy, op.cit., hal. 239.
81 A. Hasjmy, op.cit., hal. 239-40
maka  pertanian  menjadi  maju  pesat,  tidak  saja  di  tanah  Iraq  yang tanahnya terkenal subur, tapi juga di seantero negeri. Tiap-tiap wilayah mempunyai kekhususan dalam menghasilkan pertanian.

## 2. Sektor Perindustrian
Pada  masa Abbasiyyah  dibangun  tempat-tempat  perindustrian hampir  meliputi  seluruh  wilayah  tanah  air.  Perindustrian  terbesar  dari sektor pertambangan yang meliputi: tambang perak, tembaga, seng, dan besi  yang  dihasilkan  dai  tambang-tambang  di  Persia  dan  Khurasan. Dekat Beirut terdapat beberapa tambang besi, seperti halnya marmer di Tibris,  dan  sebagainya.  Juga  di  Asia  barat  terdapat  pabrik-pabrik, seperti pabrik permadani, sutera, katun, wol, brokat (baju perempuan), sofa, dan lain-lain. 82
Dengan  banyaknya  dibangun  tempat-tempat  industri,  maka terkenallah,  misalnya:  Bashrah,  terkenal  dengan  industri  sabun  dan gelas;  Kufah  dengan  industri  suteranya;  Khuzastan,  dengan  tekhtil sutera  bersulam;  Damaskus,  dengan  kemeja  sutera;  Khurasan,  dengan selendang, wol, emas, dan peraknya; Syam, dengan keramik dan  gelas berwarnanya;  Andalusia,  dengan  kapal,  kulit,  dan  senjata; 83 Baghdad sebagai  ibu  kota  negara  memiliki  berbagai  macam  tempat  industri. Dalam  catatan  sejarah,  Baghdad  mempunyi  lebih  100  kincir  air,  4000 pabrik  gellas,  30.000 kilang  keramik.  Di  samping  itu,  Baghdad mempunyai  industri-industri  khusus  barang-barang  mewah  (lux)  baik gelas,  tekstil,  keramik,  dan  sebagainya.  Di  kota  Baghdad  diadakan pasar-pasar  khusus  untuk  macam-macam  hasil  produksi,  seperti  pasar besi, pasar kayu jati, pasar keramik, pasar tekstil, dan sebagainya. 84

## 3. Sektor Perdagangan
Kota  Baghdad, di samping sebagai kota politik, kota agama, kota kebudayaan,  juga  merupakan  “kota  perdagangan”  yang  terbesar  di dunia  saat  itu.  Sedangkan  kota  Damaskus  merupakan  kota dagang nomor dua, sebagai pusat kota perdagangan translit bagi kafilah-kafilah
82 Philip K. Hitti, op.cit., hal. 345.
83 Philip K. Hitti, op.cit., hal. 345-48.
84 A. Hasjmy, op.cit., hal 240-1.
dagang  dari  Asia  Kecil,  dan  daerah-daerah  Furat  yang  menuju  negeri- negeri Arab dan Mesir atau sebaliknya.
Sungai  Tigris  dan  Furat  menjadi  pelabuhan  transmisi  bagi  kapal- kapal  dagang  dari  berbagai  penjuru  dunia.  Terjadinya  kontak perdagangan  tingkat  internasional  ini  semenjak  Khalifah  al-Mansur. 85 Kecuali  Baghdad  dan  Damaskus,  juga  terkenal  sebagai  kota  dagang adalah Bashrah, Kufah, Madinah, Kairo, dan kota-kota di Persia. Kapal- kapal  dagang  Arab  Islam  telah  sampai  ke  Ceylon,  Bombai,  Malaka, pelabuhan-pelabuhan di Indocina, tiongkok, dan India. 86 Pada waktu itu terjadilah hubungan dagang antara kota-kota dagang Islam dengan kota- kota dagang di seluruh penjuru dunia.
Untuk  menghindari  terjadinya  kolusi  dan  penyelewengan  dalam sektor  perdagangan,  Khalifah  Harun  membentuk  satu  badan  khusus yang bertugas mengawasi pasaran dagang, mengatur ukuran timbangan, menentukan  harga  pasaran,  atau  dengan  kata  lain  mengatur  politik harga. 87

## C. Abbasiyyah: Perkembangan Adminstrasi
Dalam bidang administrasi negara, masa Daulah Abbasiyyah tidak jauh berbeda dengan masa Umayyah. Hanya saja, pada masa ini telah mengalami kemajuan-kemajuan, perbaikan, dan penyempurnaan.
Secara umum, menurut  Philip K. Hitti, krndali pemerintahan dipegang oleh khalifah sendiri. Sementara dalam operasinya, yang menyangkut urusa- urusan  sipil  dipegang  oleh  wazir  (menteri),  masalah  hukum  diserahkan kepada qadi (hakim), dan masalah militer dipegang oleh amir ( jenderal). 88 Sistem  pemerintahan  Abbasiyyah  bersifat  sentralisasi.  Dalam  kesadaan darurat,  sering  khalifah  menyerahkan  pemerintahan  kepada  panglima  besar angkatan perang, dan diberi gelar ‘Amiru al - Umara’. 89
Adapun menteri-menteri departemen tersebut terdiri dari:
85 Philip K. Hitti, op.cit., hal. 343.
86 Philip K. Hitti., op.cit., hal. 343.
87 A. Hasjmy, op.cit., hal. 241-2.
88 Philip K. Hitti, op.cit., hal. 317.
89 Jurji Zaidan, op.cit., hal. 227. Kramers, op.cit., hal. 20.
1. Diwan al-Kharaj (departemen keuangan)
2. Diwan al-Diyah (departemen kehakiman)
3. Diwan al-Zimam (departemen pengawasan urusan-urusan negara)
4. Diwan al-Jund (departemen ketentaraan)
5. Diwan al-Mawali wa al-Ghilman (departemen perburuan)
6. Diwan al-Barid (departemen post dan telekomunikasi)
7. Diwan  al-Ziman  wa  al-Nafakat  (departemen  pengawasan keuangan)
8. Diwan al-Rasail (departemen urusan arsip)
9. Diwan al-Toukia (departemen permohonan)
10. Diwan  al-Nazr  fi  al-Mazalim  (departemen  pembelaan  rakrat tertindas)
11. Diwan  al-Ahdas  wa  al-Shurta (departeman  keamanan  dan kepolisian)
12. Diwan al- ‘Ata (departemen sosial)
13. Diwan al-Akhsyam (pedartemen keluarga dan wanita) 14. Diwan al-Akarah (departemen pekerjaan umum dan tenaga kerja) 90

## KESIMPULAN
Dalam  mempelajari  sejarah  selain  diperlukan  kemampuan  untuk menangkap  “coding”  (kode)  atau  simbol -simboL  yang  nampak  dari  luar, juga yang lebih penting kemampuan dalam menangkap sesuatu yang berada di balik kode tersebut yaitu muatan yang terkandung dalam “decoding”nya.
Menyimak  uraian  di  atas,  ternyata  perkembangan  ekonomi  pada  masa Dinasti  Bani  Umayyah  sudah  mulai  meningkat  dibanding  dengan  masa sebelumnya.  Peningkatan  perekonomian  yang  pada  gilirannya  akan membawa  kemakmuran  pada  dinasti  ini,  pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  diterapkan  para  khalifah,  disamping partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.
90 Philip K. Hitti, op.cit., hal. 319. Ameer Ali, op.cit., hal. 284. A. Hasjmy, op.cit., hal. 230-1.
Sedangkan perkembangan dalam bidang administrasi pada Dinasti Bani Umayyah  sudah  semakin  kompleks.  Namun  secara  prinsip  perkembangan dan  kebijaksanaan  administrasi  pada  dinasti  ini  adlah  merupakan penyempurnaan  administrasi  yang  pernah  dikelola  oleh  Khalifah  Umar  ibn Khattab.
Adapun  Bani Abbasiyyah  bisa  menjadi  dinasti  besar  kerena  tidak terlepas dari rakyatnya dan kemampuan dalam mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, K., A Study Of Islamic History (India: Idarat Adabiyat, 1980)
Ameer Ali, The Spirit of Islam, Idarat-i Adabiyat-i, 1978.
Brockelmann,  Carl,  History  of  The  Islamic  Peoples  (London: routledge, 1982).
Carl  Brockelmann,  History  of  Islamic  People,  London,  routledge  & Kegen Paul henley, 1982.
Cliveland,  William  L.,  A  History  of  The  Modern  Middle  East  (San Fransisco: Westview Press, 1994).
Depag RI,Ensiklopedi Islam, Jakarta, CV. Anda Utama.
Departemen  Agama  RI,  Al- Qur’an  dan  Terjemahny a  (Bandung: Gema Risalah Press,1989).
Fuad  Mohd  Fachruddin,  Perkembangan  Kebudayaan  Islam  (Jakarta: Bulan Bintang,1985).
Fuad  Muh.  Fachruddin,  Perkembangan  Kebudayaan Islam,  Jakarta, Bulan Bintang,1986.
G.E.  Von  Grunebaum,  Classical  Islam,  George  Allan  &  Unwin LTD, 1970.
Hamilton  A.R.  Gibb,  Studies  on  the  Civilization  of  Islam,  Kanada, Sounders of Toronto td., 1986.
Harun  Nasution,  Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya  I  (Jakarta: UI Press, 1974).
Hasan  Ibrahim  Hasan,  Tarikh  Islam,  Kairo,  Maktabah  al-Nahdhah  al- Mishriyyah, Jilid II, 1976.
Hasan  Ibrahim  Hasan,  Tarikh  Islami  (Mesir:  Maktabah  Nahdhah,
1974). A. Hasjmy,  Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta, Bulan Bintang,
1993.
Hitti,  Philip  K.,  History  of The  Arabs  (London:  The  Macmillan, 1974).
J.  suyuthi  Pulungan,  Fiqh  Siyasah  Ajaran  Sejarah  dan  Pemikiran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).
J.H.  Kramers  (Ed.),  the  Enciclopedy  of  Islam,  Netherlands,  e.J.  Brill, 1967.
Joesoef  Sou’yb,  Sejarah Daulah  Umayyah  I  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1977).
Jurji  Zaidan,  History  of  Islam  Civilization,  New  Delhi,  Kitab Bhavan, 1978.
Kennedy,  Hugh,  The  Prophet  and  The  Age  of  The  Caliphate  (London and New York: Longman, 1991).
M.  Lombard,  The  Golden  Age  of Islam,  New  York,  Nort  Holland Publishing Company, 1975.
Munawir  Sjadzali,  Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran  Sejarah  dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1990).
Nasir,  Syed  Mahmudun,  Islam  its  Concept  and  History  (New  Delhi: Kitab Bhavan, 1981).
Nurcholish  Madjid,  Islam  Doktrin  dan  Peradaban  (  Jakarta:  Yayasan Wakaf Paramadina, 1992).
Philip K. Hitti, History of The Arab, Macmillan Press td., 1970.
Schimel,  Annemarie,  Islam  An  Introduction  (New  York:  University of New York, 1972).
Shaban,  M.A.,  Islamic  History A  new  Interpretation  I  (London: Cambrridge, 1976). Stephan and Renard, nandy, Concise Enciclopedia of Arabic Civilization (Amsterdam: Jambatan, 1966).
Syalaby,  Ahmad,  Tarikh  Al-Islami  wa  Hadhrotul  Islamiyyah  (Mesir: Maktabah Nahdhah, 1978).
Syed  Mahmudunnasir,  Islamic  Its  Concepts  and  History,  New  Delhi, kitab Bhavan, 1981.
Watt,  W.  Montgomery,  The  Majesty  That  Was  Islam  (London: Sidgwich,1976).
Zaidan,  Jurzi,  Tarikh  Tamaddun  al-Islami  (Beirut:  Dar  Maktabah Hayah, 1967).