## PENERAPAN MEDIASI PENAL DI POLRES BARITO UTARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Ramadhani Wijaya 1 , Sanawiah 2 , Ariyadi 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia *Corresponding Author e-mail: dedenstts@yahoo.com, sanawiah.sanaw@gmail.com, ariyadialbanjari@gmail.com

## Article History
Received:21 May 2 Revised: Published: .017
Key Words: Penal Mediation, Criminal Action, Domestic
Violence,
Polres, North Barito
Abstract: The resolution of criminal cases in restorative justice can be exemplified in the form of penal mediation because the impact caused is very significant in the law enforcement  process.  The  conception  of  penal  mediation  can  be  an  alternative  in solving  cases  of  Domestic  Violence  Crimes.  The  basis  of  this  concept  is  taken  to provide justice with a balance between victims and perpetrators by striving for a win- win solution and trying to be a solution to problems in the criminal justice system. Handling Domestic Violence Cases Through out-of-court mediation that occurred at the North Barito Police where finally the parties decided to accept each other back, as  well  as  an  agreement  to  the  husband  not  to  commit  a  criminal  act  of  domestic violence  and  an  agreement  by  the  litigants,  through  the  principle  of  consensus deliberation, and respect for social/customary legal norms and based on justice for the  parties.  The  methods  and  types  of  research  used  in  this  study  are  qualitative methods of empirical Legal Research, namely data collection, namely document study techniques,  interview  techniques,  and  observation  or  observation  techniques.  The research was conducted by going directly to the area of the research object to obtain data related to handling Domestic Violence Crimes through the Application of Penal Mediation at the North Barito Police Station. The results showed that obstacles in solving criminal cases of domestic violence through penal mediation are and victims or  victims'  families  do  not  want  to  be  resolved  peacefully,  operational  problems, failure  to  maintain  initial  goals,  accountability  of  perpetrators  and  perceptions  of Indonesian  people  towards  domestic  violence  cases  that  domestic  problems  are husband and wife affairs Settlement of criminal cases of domestic violence through penal mediation is carried out by the North Barito Regional Police, namely with the provision of losses suffered by small victims and agreed by the litigants, through the principle  of  consensus  deliberation,  making  an  agreement,  and  respecting social/customary legal norms and based on justice for the parties. Kata Kunci: Mediasi Penal, Tindak Pidanan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
Polres, Barito Utara
Abstrack: Penyelesaian  perkara  pidana  pada restorative  justice dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal,  karena  dampak  yang ditimbulkan  sangat  signifikan dalam    proses  penegakan    hukum.  Konsepsi  mediasi  penal  bisa  menjadi  alternatif dalam menyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dasar dari  konsep  ini  diambil  untuk  memberikan  keadilan  dengan  adanya  keseimbangan antara korban dan pelaku dengan mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta  berupaya  menjadi  solusi  atas  permasalahan  dalam  sistem  peradilan  pidana. Penangan Kasus Kekerasan dalam rumah tangga Melalui mediasi diluar pengadilan yang  terjadi  di  Kepolisian  Barito  Utara  dimana  akhirnya  para  pihak  memutuskan saling  menerima  kembali,  serta  adanya  perjanjian  kepada  suami  untuk  tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga  dan adanya kesepakatan oleh para pihak yang berpekara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Metode dan Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  Penelitian Hukum  empiris  yakni  pengumpulan  data,  yaitu  teknik  studi  dokumen,  teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kedaerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan menangani Tindak Pidana Kekerasan Dlam Rumah Tangga melalui Penerapan Mediasi Penal di Polres Barito Utara. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kendala dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yaitu serta korban atau keluarga korban tidak mau diselesaikan secara damai, masalah  operasional,  kegagalan  untuk  mempertahankan  tujuan  awal,  akuntabilitas
pelaku serta persepsi masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT bahwa masalah rumah tangga adalah urusan suami-istri Penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polres Barito Utara yaitu dengan ketentuan kerugian yang diderita korban kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prisip musyawarah mufakat,melakukan sebuah perjanjian, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

## Pendahuluan
Indonesia  bukan  negara  Islam  tetapi  mayoritas  penduduknya  beragama  islam, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya penduduk Indonesia yang beragama islam akan berhadapan dengan dua hukum yang berbeda orientasinya, seperti halnya dalam permasalahan  tentang  anak.  Pada  era  globalisasi  sekarang  ini  kekerasan  terhadap  manusia sudah  sangat  menghawatirka,  kekerasan  terjadi  tidak  hanya  pada  lingkup  lingkungan masyarakattetapijuga  sudahmerambah kedalam wilayah yang pada zaman dahulu dianggap sebagai wilayah yang sacral yaitu wilayah keluarga.
Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu dibidang hukum keluarga muslim. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan  bentuk  tindak  kekerasan  bisa  berupa  kekerasan  fisik  dan  kekerasan  verbal (ancaman  kekerasan).  Pelaku  dan  korban  tindak  kekerasan  didalam  rumah  tangga  bisa menimpa  siapa  saja,  tidak  dibatasi  oleh  strata,  status  sosial,  tingkat  pendidikan,  dan  suku bangsa.
Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  dibangun  berdasarkan  pemahaman  manusia  atas nash Al-Qur’an maupun sunah yang mengatur kehidupan manusia yang berlaku universial. Perbuatan kekerasan fisik menurut hukum pidana Islam dapat digolongkan kepada perbuatan kejahatan  terhadap  nyawa  atau  badan  orang  lain,  perbuatan  itu  merupakan  bentuk  tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa.
Dalam  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU PKDRT) diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan di ranah keluarga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa:
1. Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  korban mendapat  jatuh  sakit  atau  luka  berat,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak  Rp  45.000.000,00  (empat  puluh  lima  juta  rupiah);  dan  (4)  Dalam  hal  perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pihak  kepolisian  berdasarkan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana, telah menyediakan suatu ruang khusus  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sehingga penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi berada di dalam ruang pemeriksaan yang lazimnya yang digunakan untuk menyidik tersangka kasus-kasus lainnya. Ruang  khusus  ini  dinamakan  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  yang  berada  diluar  kantor kepolisian  baik  itu  ditingkat  Polisi  Sektor,  Polisi  Resor,  Polisi  Kota  Besar  maupun  Polisi Daerah.
Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana menyebutkan:
1. Tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuandan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK.
2. RPK  sselain  sebagai  tempat  pelaksanaan  dan  pelayanan  dan  perlindungan  terhadap Perempuan  dan  anak  yang  menjadi  saksi  dan/atau  korban  Perempuan  dan  anak  dalam tindak pidana lainnya.
3. Perlindungan  dan  pelayanan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (2)  juga  bermakna  untuk menghindari pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan Tindakan yang dapat menimbulkan akses trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi Perempuan dan anak.
Adanya  ruang  khusus  ini  menjadi  suatu  tempat  dimana  pihak  kepolisian menyelesaikan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menggunakan  cara  mediasi penal. Mediasi penal adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan.
Barda Nawawi Arief menjelaskan perkembangan dan latar belakang munculnya ide mediasi penal sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana yang terintegrasi  dalam system peradilan  pidana.  Mediasi  penal  bisa  digunakan  untuk  menangani  perkara  yang  dilakukan orang  dewasa  maupun  anak-anak.  Metode  ini  melibatkan  berbagai    pihak  yang  bertemu dengan  dihadiri  oleh  mediator  yangditunjuk.  Mediasi  penal  sebagai  alternatif  system peradilan saat ini sangat diperlukan, karena :
a. Diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara;
b. Merupakansalah satuprosespenyelesaian sengketa yangdianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
c. Dapat  memeberikan  akses  seluas-luasnya  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  untuk memeroleh keadilan;
d. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi Lembaga pengadilan dalam penyelesaiansengketa di samping proses menjatuhkan pemidanaan.
Konsepsi  mediasi  penal  diharapkan  bisa  menjadi  alternatif  dalam  menyelesaian perkara  KDRT.  Dasar  dari  konsep  ini  diambil  dari restorative  justice yang  berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT dengan mengupayakan  penyelesaian  yang  win-win  solution  serta  berupaya  menjadi  solusi  atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.
Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat  ini  semakin lazim  dilakukan dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat karena  dirasakan  lebih  mampu menjangkau  rasa  keadilan, walaupun  para  praktisi  dan  ahli hukum  berpandangan  bahwa Alternatif  Dispute  Resolution (ADR)  hanya  dapat  diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk  menyelesaikan    perkara    pidana  karena  pada  asasnya  perkara  pidana  tidak    dapat diselesaikan  melalui mekanisme  di  luar  peradilan. 1 Penyelesaian  perkara  pidana  dalam restorative  justice dalam dicontohkan dalam bentuk mediasi penal,  karena  dampak  yang ditimbulkan  dalam  mediasi  penal sangat  signifikan  dalam  proses penegakan  hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem.
Sebagaimana  observasi  awal  oleh  unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  Satuan Reserce Kriminal Kepolisian Resor Barito Utara berdasarkan data dari Anggota Polisi Polres Barito Utara bapak Heru Hidayat tentang Kasus Kekerasaran Dalam Rumah Tangga 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 57 dengan rincian  pada tahun 2021 terdapat 22 kasus, sedangkan
1 I Ketut Widiarta, “Penyelesaian  Perkara Kdrt Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan  Di Polres  Kapuas ”,  Fakultas Hukum  Universitas  Brawijaya,  Malang, 2017, hlm. 3.
pada tahun 2022 terdapat 19 kasus, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 16 kasus. Sedangkan Penangan  Kasus  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  Melalui  mediasi  diluar  pengadilan  yang terjadi pada 3 tahun terakhir terdapat 22 pasangan. Pada tahun 2021 ada 8 pasangan, pada tahun 2022 terdapat 7 pasangan, kemudian pada tahun 2023 terdapat 7 pasangan keluarga. Adapun  menurut  pengakuan  pasangan  keluarga  yaitu  keluarga  Sukirman  dan  Nurhidayah, Keluarga Anton dan Misnah serta Keluarga Rinto dan Haryati,  dimana akhirnya para pihak memutuskan  saling  menerima  Kembali,  serta  adanya  perjanjian  kepada  suami  untuk  tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga  dan adanya kesepakatan oleh para pihak  yang  berpekara,  melalui  prinsip  musyawarah  mufakat,  serta  menghormati  norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Berikut data Pasangan Keluarga mengunakan penerapan Mediasi Penal akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Barito Utara :
No Kasus Tahun 2021 2022 2023 1. Kasus KDRT di Polres Barito Utara 22 19 16 2 Penanganan  Kasus  KDRT  melalui  Jaur Mediasi Penal di Polres Barito Utara 8 7 7 Jumlah Perkara KDRT 57
Penyelesaian  perkara  pidana  melalui    mediasi    tidak    dapat  dilepaskan    dari    cita hukum  yang didasarkan  pada  landasan  filsafat hukum  yaitu  keadilan  (law  is justice),  dan asas  hukum  proses penyelesaian  perkara  yang  mengacu pada  sumber  hukum  tertulis  dan sumber    hukum    tidak    tertulis.  Perumusan    kaidah    hukum    untuk  penyelesaian    perkara pidana dilakukan  melalui  mediasi  yang diderivasi  dari  cita  hukum  dan  asas hukum.  Oleh karena  itu  pola mediasi  yang  diterapkan  harus mengacu  pada  nilai-nilai  keadilan, nilai kepastian    hukum    dan  kemanfaatan,    sedangkan    norma  hukum    yang    diterapkan    harus mempertimbangkan  landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yakni suatu metode yang menekankan dan memfokuskan pada proses pencarian data yang berkualitas sesuai dengan yang diperlukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam rangka pengumpulan data primer, data sekunder maupun tersier, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan  teknik  observasi  atau  pengamatan.  penelitian  dilakukan  dengan  cara  terjun  langsung
kedaerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Mediasi Penal Di Polres Barito Utara Dalam Penanganan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Konsep Mediasi
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  Mediasi  diberi  arti  sebagai“proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat”. Pengertian  mediasi yang diberikan kamus lengkap Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur  penting.  Pertama,  mediasi  merupakan  proses  penyelesaian  perselisihan  atau sengketa  yang  terjadi  antara  dua  pihak  atau  lebih.  Kedua  pihak  yang  terlibat  dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga,  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut  bertindak  sebagai penasihat  dan  tidak  memiliki  kewenangan  apa-apa  dalam  pengambilan  keputusan Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil dari kesepakatan atau persetujuan para pihak.
Istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu Mediare yang berarti ada di tengah. Pengetrian  mediasi  dalam  Kamus  Hukum  Indonesia  adalah  berasal  dari  bahasa  inggris mediation  yang  berarti  “proses  penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang  melibatkan bantuan  pihak  ketiga  untuk  memberikan  solusi  yang  dapat  diterima  pihak-pihak  yang bersengketa”.
Penyelesaian  dapat  dapat  dicapai  jika  semua  pihak  yang  bersengketa  dapat menerima  penyelesaian  itu.  Suatu  prosedur  penengahan  dimana  seseorang  bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang  berbeda  atas  sengketa  tersebut  dapat  dipahami  dan  mungkin  didamaikan,  tetapi tanggung  jawab  utama  tercapainya  suatu  perdamaian  tetap  berada  ditangan  para  pihak sendiri. Konsep mediasi pada upaya yang yang dilakukan mediator dalam menjalankan mediasi. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.
Mediasi sebagai proses negosiasi pemecah masalah dimana pihak luar yang tidak memihak  bekerja  sama  dengan  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka memperoleh  kesepakatan  perjanjian  untuk  memuaskan”.  Goopaster  mencoba
mengeksploitasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan melalui mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga serta tujuan dilakukan suatu mediasi.
Adapun  dasar  hukum  Mediasi  dalam  hukum  pidana  penulis  merujuk  kepada Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “reparative justice”, adalah  suatu  pendekatan  keadilan  yang  memfokuskan  kepada  kebutuhan  para  korban, pelaku  kejahatan,dan  juga  melibatkan  peran  serta  masyarakat  dan  tidak  semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.
Kata  restoratif  dapat  diartikan  sebagai  obat  yang  menyembuhkan,  sedangkan restorative  justice  dimaknai  sebagai  penyelesaian  suatu  tindak  pidana  tertentu  yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana.
Konsep  restorative  justice  merupakan  suatu  konsep  penyelesaian  tindak pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dilakukan  dengan  membawa  korban  dan  pelaku (tersangka)  bersama-sama  duduk  dalam  suatu  pertemuan  untuk  sama-sama  Berbicara menyelesaikan konflik. Restorative Justice mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
Dalam hukum islam secara terminologi, perdamaian disebut dengan istilah is’lah (as-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatusuatu persengketaan antara dua pihak.  Dan  menurut  syara’  adalah  suatu  akad  dengan  maksud  untuk  mengakhiri  suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.
Dalam sistem hukum islam penyelesaian perselisihan dikenal dengan sebutan islah dan  hakam.  Islah  adalah  ajaran  islam  yang  bermakna  lebih  menonjolkan  metode penyelesaian atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang  menjadi  akar  perselisihan.  Hakam  adalah  pihak  ketiga  yang  mengikatkan  diri  ke dalam konflik yang terjadi diantara para pihak yang berselisih sebagai pihak yang akan menengahi menyelesaikan perselisihan mereka.
Konsep  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  mediasi  dalam  hukum  islam  jauh lebih  baik  dibandingkan  dengan  konsep  penyelesaian  perkara  pidana  dalam  hukum nasional. Peradilan pidana islam memberikn banyak solusi alternatif penyeleaian perkara pidana  dengan  menjaga  keseimbangan  kepentingan  korban,  masyarakat,  negara,  dan pelaku. Menurut Amin Suma, salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam yang biasa  diadopsi  KUHP  adalah  Lembaga  pemaafan.  Dalam  pidana  islam  seseorang
melakukan pembunuhan atau penganiayaan jika keluarga korban memaafkan maka pelaku bebas dari hukuman.  Di dalam ajaran islam perdamaian bukanlah hal yang baru, dalam Q.S An-Nisa ayat 35 Allah SWT berfirman:
وَاِنْ
ﺧِ ﻔْﺘُﻢْ ﺷِ ﻘَﺎ قَ ﺑـَﻴْﻨِ ﻬِ ﻤَﺎ ﻓَﺎﺑـْ ﻌَﺜـُ ﻮْا ﺣَ ﻜَ ﻤًﺎ ﻣِّﻦْ اَﻫْ ﻠِﻪ ◌ٖ وَ ﺣَ ﻜَ ﻤًﺎ ﻣِّﻦْ اَﻫْ ﻠِﻬَﺎ ۚ اِ نْ ﻳﱡﺮِﻳْ ﺪَآ اِ ﺻْ ﻼَ ﺣًﺎ ﻳـﱡ ﻮَﻓِّ ﻖِ اMُّٰ ﺑـَﻴـْ ﻨـَﻬُ ﻤَﺎ ۗ اِ نﱠ اMَّٰ ﻛَﺎ نَ ﻋَﻠِﻴْ ﻤًﺎ ﺧَﺒِ ﲑًْا
Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.  Jika  keduanya  bermaksud  melakukan  islah  (perdamaian),  niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.( Q.S An-Nisa ayat 35).
Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam islam diistilahkan dengan “sulhu”. Bahkan ruang lingkup mediasi dalam dalil-dalil diatas tampak lebih luas di bandingkan dengan yang dikonsepsikan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Pada pasal 4  PERMA  No.  1  Tahun  2016  menyebutkan  kecuali  perkara  yng  diselesaikan  melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian  sengketa  konsumen,  serta  keberatan  atas  putusan  komisi  pengawas persaingan  usaha,  semu  sengketa  perdata  yang  diajukan  kepengadilan  tingkat  pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
Pengertian  perdamaian  menurut  hukum  positif  sebagaimana  dicantumkan  dalam pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua  belah  pihak  dengan  menyerahkan,  menjanjikan,atau  menahan  suatu  barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.
Prosedur dan Mekanisme Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah sebagai berikut :
1. Tahap Pelaporan
Penggugat  mendaftarkan  gugatannyadi  Kepaniteraan  Pengadilan.  Kemudian ketua majelis hakim akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang waji mereka jalankan.
2. Pembentukan Forum
Dalam  waktu  lima  hari  setelah  para  pihak  yang  bersangkutan  menunjuk mediator yang telah disepakati oleh para pihak atau setelah para pihak gagal memilih mediator, maka para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog,  dalam  forum  tersebut  mediator  menampung  aspirasi,  membimbing  serta menciptakan hubungan da kepercayaan para pihak.
3. Pendalaman Masalah
Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus,mengolah data  dan  mengembangkan  informasi,  melakukan  eksplorasi  kepentingan  para  pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinvetarisir dan mengiring para pihak  untuk menyelesaikan masalah.
4. Penyelesaian Akhir Dan Penentuan Hasik Kesepakatan
Dalam  pasal  23  ayat  (3)  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang    Prosedur Mediasi  Di  Pengadilan  disebutkan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut :
a. Sesuai kehendak para pihak
b. Tidak bertentangan dengan hukum
c. Tidak merugikan para pihak
d. Dapat dieksekusi
e. Dengan iktikat baik
Pada  kesepakatan  akhir  dalam  tahap  penyelesaian  akhir  para  pihak  akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan  dan  mediator  akan  menampung  kehendak  dan  kesepakatan  para  pihak dalam  catatan  menuangkannya  ke  dalam  dokumen  kespakatan.  Jika  terdapat kesepakatan  yang  melanggar  syarat-syarat  tersebut  di  atas,  mediator  wajib mengingatkan  para  pihak.  Namun  bila  mereka  bersikeras,  maka  mediator  dapat menyatakan  bahwa  proses  mediasi  gagal  dan  melaporkan  kepada  Hakim  Pemeriksa Perkara.  Jika  tercapai  kesepakatan  perdamaian  para  pihak  dengan  bantuan  mediator wajib  merumuskan  secara  tertulis  kesepakatan  yang  dicapai  dan  ditandatangani  oleh
para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

## 5. Kesepakatan Di Luar Mediasi
Dalam  pasal  23  ayat  (1)  PERMA  tentang    prosedur  mediasi  di  pengadilan disebutkan  bahwa  para  pihak  dengan  bantuan  mediator  bersertifikat  yang  berhasil menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan  dengan  kesepakatan  perdamaian  tersebut kepada yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
6. Keterlibatan Ahli Dalam Proses Mediasi
Dalam Pasal 16 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang  Prosedur Mediasi di  Pengadilan  menyebutkan  bahwa  atas  persetujuan  para  pihak  atau  kuasa  hukum, mediator dapat mengundang 1 orang atau lebih yang ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan  penjelasan  atau  pertimbangan  yang  dapat  membantu  menyelesaikan perbedaan yang terdapat di antara para pihak.
7. Berakhirnya Mediasi
Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan dua (2) bentuk : Pertama: Mediasi berhasil  dengan  dengan  menghasilkan  butir-butir  kesepakatan  di  antara  para  pihak, proses  perdamaian  tersebut  akan  ditindak  lanjuti  dengan  pengukuhan  kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung ketentuan layaknya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua: Proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan.
8. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum
Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh Upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, sepanjang perkara  itu  belum  diputus.  Demikian  tahapan-tahahapan  proses  mediasi  yang  telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
9. Mediasi Penal
Mediasi  penal  sering  juga  disebut  dengan  berbagai  istilah,  antara  lain  : “mediation in criminal cases” atau “mediation in penal matters”. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan ADR atau Alternatif Dispute Resolution.
Mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak, metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri  oleh  mediator  yang  ditunjuk.  Mediator  dapat  berasal  dari  pejabat  formal, mediator  independen,  atau  kombinasi.  Mediasi  ini  dapat  diadakan  ada  setia  tahapan proses,  baik  ada  tahap  kebijakan  polisi,  tahap  penuntutan,  tahap  pemidanaan,  atau setelah pemidanaan.
Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan.  Keterlibatan  aparat  penegak  hukum  hanyalah  sebagai  mediator.  Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena  mayoritas  masyarakat  masih mengutamakan  penyelesaian  secara  damai  dalam  penyelesaian  sengketa  terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya  masyarakat  Indonesia  yang  terus  dijaga.  Tradisi  ini  sesuai  dengan  sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat

## B. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pengertian dari kekerasan rumah tangga dalam pasal 1ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,  dan  penelataran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum danlingkup rumah tangga.
Usulan perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legeslatif DPR tanggal 6 Mei 2003, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tanggaadalah setiap setiap perbuatan terhadap  seseorang    perempuan  dan  pihak  yang  tersubordinasi  lainnya,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan  atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara sewenang-wenangnya dalam lingkup rumah tangga.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  memiliki  ruang  lingkup  yang  relatif  tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya, karena persoalannya terjadi di dalam area keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan  istri  sekehendak  suami  merupakan  hak  suami  sebagai  pemimpin  dan kepala  rumah  tangga.  Akibatnya,  korban  memendam  persoalan  sendiri  tidak  tau
bagaimana menyelesaikan, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang mengontrol istrinaya.
Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya terjadinya disebabkan oleh beberapa hal.  Ada  beberapa  alasan  mengapa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sering  terjadi, penyebabnya antara lain:
1. Status  sosial  ekonomi,  menunjukan  keluarga  dari  status  ekonomi  lemah  cenderung untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Rasa atau suka kekeraasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena ada suatu perbedaan keturunan sebagai alasan.
3. Stres kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kecendrungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu.
4. Isolasi sosial, kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau antar pasangan
Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah sosial adalah tindakan kekerasan terhadap istri (perempuan) dan ruang lingkup selanjutnya yang mana diawali bentuk penganiayaan dan penyiksaan. Kekerasan dengan berbagai bentuk yang sangat keji, merupakan alat teror dan intimidasi untuk melakukan suatu tindakan yang menimbulkan suatu permasalahan pada rumah tangga agar tidak dapat ditemukan suatu penganiayaan pada istri di dalam rumah tangga.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  pada  umumnya  terjadi  terhadap  perempuan. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan kepada pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa.
Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada dua macam yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif yaitu  :
Unsur subyektif  seperti Setiap orang Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1) Dalam lingkup rumah tangga dan Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit  atau  luka  berat.  Unsur  objektif    Apabila  kekerasan  fisik  dilakukan  oleh  suami terhadap istri atau sebaliknya, maka syaratnya: Harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, Rasa sakit itu harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jahatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Apabila kekerasan fisik dilakukan  oleh  bukan/selain  oleh  suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya  maka  syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.
Dari bunyi pasal diatas dalam Undang-undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-bentuknya:

## 1. Kekerasan Fisik
Kekerasan  fisik  merupakan  kekerasan  yang  dapat    mengakibatkan  rasa  sakit, jatuh sakit atau luka beart, tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah  memukul,  menampar,  melebihi,  menjambak,  menendang  menyudut  rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan  fisik  ini  ke  dalam  3  (tiga)  kelompok,  yang  kekerasan  pembunuhan, penganiayan, dan pemerkosaan.
2. Kekerasan Psikologis
Kekerasan  psikologis  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang  PKDRT  memberikan  pengertian  kekerasan  psikis,  sebagai  berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri.
3. Kekerasan Seksual
Kekerasan  seksual  adalah  pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan terhadap  orang  yang  menetap  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut.  Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tertentu. Kekerasan seksual dalam Pasal 8 Undang- Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut,  Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah seorang  dalam  lingkup  rumah  tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersal dan/atau tujuan tertentu.
4. Kekerasan Ekonomi dan Penelantaraan
Kekerasan  ekonomi  adalah  setiap  orang  yang  menelantarkan  dalam  lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak. Penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 Undang-Undang PKDRT  adalah  :  Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

## C. Hambatan-  Hambatan  Kepolisian  Barito  Utara  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Melalui Mediasi Penal
Pada  umumnya Keunggulan  mediasi  penal  dapat  menjadi  ujung  tombak  dalam reformasi  hukum  di  Indonesia,  karena  selaras , sesuai  dengan  budaya  Indonesia , yang mengutamakan  musyawarah  dan  mufakat  dalam  menyelesaikan  segala  masalah  yang menguntungkan  baik  dari  pihak  pelaku  maupun  korban.  Hambatan  dalam pelaksanaannya   berupa  ketidak adaan   peraturan    khusus   mediasi baik penal, persepsi aparat hukum yang tidak sama, itikad dari pelaku/keluarga dan korban/pelaku sendiri. Aturan  yang  berlaku  dalam  sistem  hukum  yang  ada  mewajibkanpenyidik  untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam siste    pidana  diharapkan  polisi  melakukan  tindakan  untuk  melakukan  penangkapan. Selanjutnya dilakukan penahanan.
Penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penaladalah mekanisme di luar peradilanyang  saat  ini  semakin  sering  dilakukan  dan  telah  diterima  oleh  masyarakat. Penyelesaian  ini  dianggap  mampu  menjangkau  akanbrasa  keadilan,  walaupun  disatu sisibpara  ahli  beranggapan  bahwabAlternatif  Dispute  Resolutionb(ADR),  yang  hanya diterapkanbdalam perkara perdata, bukan untukbperkara pidana. Ini karena pada asasnya pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diluar pengadilan.
Adanya kendala dalam menangani KDRT di luar peradilan, seperti belum adanya kata sepakat antar pelapor dengan terlapor, misal menyangkut anak atau harta, adanya campur tangan pihak keluarga, belum bisa bertemu dalam satu tempat / satu waktu yang sudah disepakati, adanya pengaruh dari keluarga masing-masing, biasanya ketika diawal sebelum korban melaporkan telah mengalami Kasus KDRT dan Dilakukan BAP oleh penyidik  sudah  ditawarkan  untuk  mediasi  dan  menyelesaikan  secara  kekeluargaan terlebih  dahulu,  namun  korban  menolak  dan  ingin  meneruskan  kasus  kekerasan  fisik yang dialaminya ke proses hukum yang berlaku, disini penyidik hanya bertugas untuk menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Para pihak yang berperkara selalu merasa bahwa dialah yang benar dan keduanya memiliki  bukti,  maka  hal  ini  akan  menimbulkan  kesulitan  bagi  Unit  Reknata  sebagai mediator  untuk  meyakinkan  para  pihak  untuk  berdamai  karena  nilai  pembuktian  ini sendiri hanya bisa diproses lewat persidangan, sementara itu para pihak menunjukkan adanya  potensi  konflik,  sehingga  akan  menjadi  suatu  hal  sulit  bagi  mediator  untuk melanjutkan perdamaian. Dibandingkan dengan sengketa hak milik, sengketa ganti rugi, hutang  piutang,  wanprestasi,  pembuktiannya  lebih  mudah  dinilai,  hal  ini  akan memudahkan  mediator  untuk  meyakinkan  para  pihak  untuk  memasuki  keadaan  yang
kondusif, akan tetapi pada akhirnya proses yang dijalankan akan terbentur pada porsi hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  para  pihak,  sehingga  mediasi  penal kadang  mengalami  jalan  buntu.  Upaya  mengatasi  kendala  biasanya  dilakukan  dengan saling pengertian / mengalah diantara pelapor dan terlapor, pelapor dan terlapor harus tidak terpengaruh dengan perkataan / saran atau pengaruh dari keluarga masing-masing.
Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal (di luar peradilan) sebagai  alternatif  penyelesaian  tindak  pidana  KDRT  dalam  penerapannya,  terdapat beberapa kendala lainnya diantaranya adalah:
1. Belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat;
2. Tidak  adanya  dasar  hukum  yang  kuat  dalam  penyelesaian  melalui  mediasi  ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi;
3. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenainpenahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan;
4. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian;
5. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan;
6. Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi;
7. Ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  aparat  penegak  hukum,  sehingga  apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.

## D. Penerapan  Mediasi  Penal  oleh  Kepolisian  Barito  Utara  dalam  Penanganan  Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berkaitan  dengan  adanya  suatu  peristiwa  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga aparat kepolisian yang merupakan langkah awal dalam hal pelaksanaan penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana. Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di  tingkat  penyidikan  dijumpai  beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena
telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana). Penyelidikan merupakan salah satu cara atau atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa  penagkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan  surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
Pasal  19  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga mempertegas  kembali  apa  yang  telah  diatur  didalam  Pasal  102  KUHAP,  bahwa  pihak kepolisian (baik itu penyelidik maupun penyidik) yang mengetahui atau menerima laporan terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  segera  melakukan  penyelidikan  guna  untuk mengumpulkan  bukti  permulaan  atau  bukti  yang  cukup  agar  dapat  dilakukan  tindakan penyidikan dan membuatnya terangnya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan dapat menemukan serta menentukan pelakunya. Selain penyelesaian kekerasan dalam rumah  tangga  yang  dilakukan  melalui  jalur  Penal,  maka  penyelesaian  kekerasan  dalam rumah tangga dapat juga dapat diselesaikan secara damai yaitu melalui mediasi penal.
Munculnya  Undang-Undang  Pengahapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dan sosialisasi  yang  dilakukan  atasnya,  menyebabkan  kekerasan  Dalam  Rumah  tangga  yang mulamula  tidak  banyak  muncul  di  permukaan  menjadi  makin  banyak  terkuak  dan terdokumentasi. Pasal 54 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan  bahwa:  Penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam  undangundang  ini.  Mediasi  dalam  tindak  pidana  sering  dilakukan  dan  hal  ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat menginginkan suatu bentuk pemecahan permasalahan yang cepat dan biaya murah dengan hasil  yang  saling  memuaskan  kedua  belah  pihak.  Untuk  mencapai  itu  semua  berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya dipakai untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat.
Dilakukannya  Penyidik  pada  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  Polres  Barito Utara bahwa: Tawaran perdamaian atau mediasi antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana KDRT, ketika akan melaporkan terjadinya tindak pidana terlebih dahulu ditawarkan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan ketika korban mendatangi Unit PPA Polres Barito Utara, ketika terjadi kesepakatan damai antara pihak korban dengan pelaku, maka Unit PPA akan menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang intinya, korban mau memaafkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku sendiri bersedia dan sanggup  untuk  tidak  mengulanggi  dan  menyesali  perbuatannya,  sehingga  keluarga diharapkan dapat hidup harmonis dan bahagia. Tetapi jika tidak terjadi kesepakatan antara
pihak korban dengan Pelaku KDRT, maka Unit PPA berkewajiban untuk memeriksa dan memproses  laporan  dari  pihak  korban  KDRT  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.Proses  mediasi  atau  perdamaian  bisa  dilaksanakan  jika  korban  mengalami kekerasan  fisik  yang  berupa  penganiayaan  ringan  dan  tidak  berakibat  korban  luka  berat, mengalami cacat atau meninggal dunia.
Peran Polres Barito Utara dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaksanakan selama ini dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan  penal  dan  pendekatan  mediasi  penal.  Pendekatan  mediasi  penal  yang dilaksanakan oleh PolresBarito Utara terhadap penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, mediasi penal telah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Pendekatan  Mediasi  Penal  Polres Barito  Utara  oleh  pihak  penyidik  dilaksanakan  sesuai  dengan  kapasitas  institusi  dengan landasan Surat Edaran Kapolri No.Pol. B/3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang  penanganan  kasus  melalui  Alternatif  Dispute  Resolution  (ADR).  Pertimbangan- pertimbangan  Penyidik  Polres  Barito  Utara  dalam  proses  penyelesaian  kasus  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  melalui  pendekatan  mediasipenal  dititik  beratkan  bukan  pada penegakan hukumnya, akan tetapi pada nilai-nilai kemanfataan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.

## Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut:
1. Penyelesaian  perkara  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  melalui  mediasi  penal  yang dilaksanakan oleh Polres Barito Utara yaitu dengan ketentuan kerugian yang diderita korban kecil  dan  disepakati  oleh  para  pihak  yang  berperkara,  melalui  prisip  musyawarah mufakat,melakukan  sebuah  perjanjian,  serta  menghormati  norma  hukum  sosial/adat  dan berasaskan keadilan bagi para pihak.
2. Kendala dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yaitu serta korban atau keluarga korban tidak mau diselesaikan secara damai, masalah operasional,  kegagalan  untuk  mempertahankan  tujuan  awal,  akuntabilitas  pelaku  serta persepsi  masyarakat  Indonesia  terhadap  perkara  KDRT  bahwa  masalah  rumah  tangga adalah urusan suami-istri.

## Rekomendasi
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  penulis  dapat  memberikan  saran-saran  sebagai berikut:
1. Pertimbangan-pertimbangan Polres Barito Utara dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar peradilan hendaknya dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfataan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau  kepentingan  para  pihak  untuk  mendapatkan  solusi,  serta  penghindaran  dari  proses peradilan pidana yang panjang, serta perlunya penegasan terhadap kualifikasi mediasi penal yang  dibakukan  dalam  bentuk  formulasi  yang  lebih  konkrit  agar  implementasi  sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Perlunya pelatihan mediator di tingkat penyidikan yang bukan hanya dari kalangan penyidik sehingga  menghasilkan  mediator  yang  profesional  memiliki  integritas  agar  penyelesaian kasus kekerasan dalam tumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya.

## Referensi
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, 1993. Anton Tabah, Citra Polisi, Pustaka Media, Jakarta, 1991.
Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." Mitsaqan Ghalizan 1.1 (2021): 56-71.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, CV Ananta, Semarang, 1994.
Achmadi,  Dimyati  K.,  and  Budiono  A.  Absori.  "Cultural  Implications  of  Dayak  Tomun Indigenous  Peoples  in  the  Management  Land  Rights:  A  Case  Study  of  Lamandau, Central Kalimantan, Indonesia,“Humanities & Social Sciences Reviews” 2020, vol. 8 (4)." DOI: https://doi. org/10.18510/hssr (2020).
Achmadi,  A.  "Membangun  Cita  Hukum  Nasional  Berdimensi  Transendental:  Implementasi Nilai Kecerdasan Spiritual (Building the national legal ideals with the transcendental dimension:  Implementation  of  spiritual  intelligence  values,  in  Indonesian)." Seminar Nasional  &  Call  for  Papers  Hukum  Transendental  (National  seminar  and  call  for papers on transcendental law, in Indonesian) . 2018.
Cahyono,  Nor.  "Nushūz  Dan  Penyelesaiannya  Dalam  Tafsir  Al-Misbāḥ:  Kajian  Nilai-Nilai Maslaḥah Dalam Perspektif Gender." Hukum Islam 17.1 (2018): 107-125.
Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2008. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2011.
Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2011.
Fuad Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004. Gary Goodpaster, Panduan Negosiasi Dan Mediasi, Elips, Jakarta, 1999.
Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan  Penyelesaian  Sengketa  Melalui Negosiasi, Elips Project, Jakarta, 1993.
Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002. Harkristuti  Harkrisnowo,  Hukum  Pidana  dan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan,  Alumni,
Jakarta, 2001
I. S. Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
Iswanto, Materi Pelengkap Hukum Pidana I, UMM Press, Malang, 1995. Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Mushadi, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Walisongo Mediation Center, Semarang,
2007.
Rita Serena, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Alumni, Jakarta, 2000.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Soerjono Soekanto, dkk, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1989.
Sanawiah,  Sanawiah.  "Perkawinan  Sejenis  Menurut  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif Hukum Islam: The Homosex Marriage According to the Human Rights in Islamic Law Perspective." Anterior Jurnal 16.1 (2016): 77-83.
Sanawiah,  S.  Ag,  and  S.  H.  I.  Ariyadi. fiqih  Muamalah;  menggagas  pemahaman  fiqih kontemporer . Penerbit K-Media, 2018.
Waluyo, Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Penerbit UNS, Surakarta, 2001. Wahdini,  Muhammad.  "Paradigma  simbiotik  agama  dan  negara  (Studi  pemikiran  Ahmad Syafi’i Maarif)." Journal Of Islamic And Law Studies 4.1 (2020).
Perundang-Undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  Pol.:  10  Tahun  2007  Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Unit  Pelayanan  Perempuan  Dan  Anak  (Unit  PPA)  Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Surat Edaran Kapolri No.Pol. B/ 3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

## Jurnal:
Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Mediasi  Penal  Dalam  Masalah  Pertanggungjawaban Korporasi, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam konteks Good Corporate Governance”, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.
Budi Sampurna, Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik, Pusat Kajian Wanita dan Jender UII, Jakarta, 2000.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia,  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia, Jakarta, 1999.
Hani  Barizatul  Baroroh,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, dalam “IN RIGHT” Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2 No. 1, 2012.