## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 1, 2022, pp. 25-50
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Analisis manajemen kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara
Taryanto Taryanto a *, Eko Prasojo b
Universitas Indonesia. Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Depok, West Java 16424, Indonesia a t.aryanto@outlook.com , b e_prasojo@yahoo.com
* Corresponding Author
Abstrak : Capaian pemulihan kerugian negara sebagai hasil kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak optimal yang menunjukkan adanya masalah pada manajemen kinerjanya. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk menemukan strategi mikro (organisasi) dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara dengan menggunakan model Balance Score Card . permasalahan pemulihan kerugian negara di KPK akan dianalisis dengan menggunakan teori kebijakan secara umum, dan secara lebih spesifik menggunakan teori manajemen kinerja Balanced Score Card (BSC) dan teori pemulihan aset ( asset recovery ). Secara keseluruh- an Balanced Score Card dalam mengukur kinerja KPK dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pida- na korupsi masih dikatakan cukup dengan total score 73%, artinya keseimbangan antara perspektif satu dengan yang lainnya masih belum bisa dicapai. Dalam analisis kualitatif, faktor-faktor yang mempengaruhi pengoptimalan  pemulihan kerugian adalah  (1) Regulasi yang diterapkan  belum  optimal khusunya pada penetapan hukuman dan denda yang diperoleh oleh tersangka; (2) Tunggakan perkara dan kurang dari segi kualitas dan kuantitas perkara yang diselidiki; (3) kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah; (4) Sinergisitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Aparat Penegak Hukum lain yang masih terbentur egosektoral.
Kata Kunci : Aset, Korupsi, Manajemen, Kinerja, Pemulihan
How to Cite : Taryanto, T., & Prasojo, E. (2022). Analysis of the performance management of the corruption  eradication  commission  in  optimizing  the  recovery  of  state  losses. Integritas  :  Jurnal Antikorupsi , 8 (1), 25-50. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.867

## Pendahuluan
Pemantauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Desember 2019-Juni 2020. Sehubungan dengan itu, ada tiga bidang kinerja KPK yang telah dinilai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) (Husodo et al., 2020). Dari tiga bidang ini salah satu topik yang menjadi sorotan adalah sektor penindakan.
KPK  membangun  strategi  pada  sektor  pencegahan  dan  penindakan,  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ke dalam Rencana Stra- tegis dan Arahan Kebijakan Umum. Pihak ICW dan TII menemukan empat dimensi masalah serius pada sub-sektor pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi sebagai evaluasi atas pelak- sanaan strategi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keempat komponen ini dinilai berkontribusi besar dalam Indeks Persepsi Korupsi, dan menjadi komponen berpengaruh terkait revisi UU KPK tahun 2020.
Komponen  pertama  adalah  koordinasi  dan  supervisi  dengan  APH  dan  pemerintah  daerah. Menurut pantauan ICW dan TII, data SPDP sulit dipantau melalui portal tersebut, karena sempat berhenti diperbaharui per September 2019. Hal ini bersamaan dengan minimnya capaian sub- aksi Implementasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPPT-TI) dan  SPDP  Online  yang  telah  dimandatkan  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).  Meskipun program ini telah dimulai sejak 2018, namun pencapaiannya per 16 Juni 2020 belum maksimal. Pencapaian SPPPT-TI baru mencapai 55,74%, dan SPDP baru mencapai 55,75%.
Komponen kedua berupa pencegahan kerugian keuangan negara. Kepemimpinan KPK 2015- 2019 berhasil mencegah kerugian keuangan negara sebesar Rp 63,9 triliun. Angka tersebut ber- asal  dari  gratifikasi  uang  dan  barang,  optimalisasi  PAD  dan  pengembalian  aset  daerah,  serta
penertiban  potensial  aset.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  memperoleh  porsi  yang besar dalam program pencegahan korupsi. Namun menurut hasil evaluasi ICW dan TII implemen- tasi program ini masih  minim, tampak dari rendahnya tingkat pencapaian Renaksi Korsupgah Nasional  yang  rata-rata  hanya  mencapai  66,5%  pada  delapan  area  intervensi  di  542  entitas pemerintah daerah
Pencegahan korupsi di sektor strategis; Efektifitas penindakan tindak pidana korupsi. Menurut laporan ICW dan TII tahun 2019, program pendampingan perbaikan tata kelola manajemen aset pemerintah daerah belum maksimal. Hal terlihat dari capaian program Korsupgah yang hanya 65,5%. Penelitian oleh Transparency International Indonesia mengenai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di 12 kota menemukan bahwa banyak Pemda yang masih belum melakukan pemetaan sehubungan dengan pengelolaan PAD, terutama pajak daerah. Di samping itu Pemda juga terbukti belum memetakan potensi risiko korupsi (Husodo et al., 2020).
Selanjutnya, dari aspek pencegahan korupsi di sektor strategis. Arahan Kebijakan Umum KPK tahun 2020-2024 memfokuskan pencegahan korupsi pada empat sektor strategis, yakni sektor bisnis,  politik,  yang  dilakukan  penegak  hukum,  dan  pada  sektor  pelayanan  publik  (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Pencegahan korupsi pada sektor-sektor ini cenderung menurun pada  satu  dekade  terakhir  ini.  Hal  itu  tampak  dari  Grafik  dari  sejumlah  lembaga  anti-korupsi menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 indeks persepsi korupsi Indonesia cenderung fluktiatif (PERC Asia Risk Guide, dan World Justice Project Rule of law Index), bahkan menurun (Varities of Democracy Project, World Economics Forum EOS), sebagaimana tampak pada Gambar 1.
Gambar 1. Pencapaian SPPPT-TI (Husodo et al., 2020)
Dari segi, efektifitas penindakan tindak pidana korupsi. Di bidang penindakan, pemulihan ke- uangan negara yang dihasilkan dari putusan pengadilan sebesar Rp 1,7 triliun. Menurut tinjauan ICW dan TII, KPK belum optimal dalam proses mengembalikan kerugian keuangan negara. Pada- hal pengembalian kerugian keuangan negara ( asset recovery ) yang bersumber dari pendapatan hasil lelang barang sitaan dan rampasan dari perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pida- na pencucian uang (TPPU) sangat besar. Berdasarkan data asset recovery dari 2016 sampai de- ngan tahun 2020 didapatkan bahwa tren yang cenderung menurun.
Uraian tersebut menunjukkan fenomena pencegahan maupun penindakan tindak pidana ko- rupsi yaitu terkait penyitaan aset ( asset confiscation ) milik negara dan pemulihan/pengembali-an aset milik negara yang sudah berada di tangan pihak ketiga atau asset recovery oleh KPK. Sehu- bungan dengan asset recovery ini, lingkup tugas KPK masih belum diketahui ketentuannya dengan pasti. Sesuai dengan definisi maupun lingkup tugas KPK yaitu KPK didefinisikan sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pemberantasan tindak pi- dana korupsi seseuai dengan undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Gambar 2. Tren Asset recovery KPK (LAKIP KPK, 2019)
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa masih ada kinerja KPK belum sepenuhnya optimal. Masih  banyak  pekerjaan  rumah  yang  perlu  diselesaikan.  Atas  dasar  itu  penelitian  ini  lebih memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan manajemen kinerja KPK dalam pemulihan kerugian negara dan faktor-faktor apa saja yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan manajemen kinerja KPK dalam pemulihan kerugian negara tersebut.
Batasan manajemen kinerja KPK terkait penelitian ini adalah merujuk pada Rencana Strategis KPK 2015-2019 dimana penelitian ini memfokuskan kepada aspek-aspek dalam perspektif penin- dakan  pada  kerangka  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi.  Riset  ini  berusaha  memecahkan  dua  problem,  pertama  terkait  dengan  pelaksanaan manajemen kinerja KPK dalam pemulihan kerugian negara? Faktor-faktor apa saja yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan manajemen kinerja KPK dalam pemulihan kerugian negara?
Artikel ini, bertujuan untuk melakukan analisis terhadap manajemen kinerja Komisi Pembe- rantasan Korupsi saat ini dalam pemulihan kerugian negara dan melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor apa saja yang seharusnya dapat mengoptimalkan manajemen kinerja Komisi Pem- berantasan Korupsi dalam pemulihan kerugian negara.
Sehubungan penelitian ini ditemukan sedikitnya 17 penelitian terdahulu yang dipublikasikan melalui jurnal internasional yang mengkaji tema yang sama, yakni mengenai asset recovery . Tahun publikasi  penelitian  terdahulu  tersebut  adalah  2016-2020.  Pada  Tabel  1  disajikan systematic mapping studies (SMP) ke-18 jurnal terdahulu tersebut. SMP tersebut ditinjau dari pendekatan penelitian, prediktor asset recovery , persepsi publik mengenai asset recovery , strategi memaksi- malkan asset recovery , serta teknik analisis data. Merujuk  pada  Pemikiran  terebut  dalam  kaitan asset  recovery maka  dapat  dilihat  berbagai penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  mengenai  tema  pemulihan  aset  negara  ( asset  recovery ). Sejumlah penelitian lebih mendeskripsikan pemulihan aset (seperti penelitian (Esoimeme, 2020), mendeskripsikani  regulasi  internasional  mengenai  pemulihan  aset  (seperti  penelitian  (Busol, 2020;  Pavlidis,  2017;  Wang,  2021),  mendeskripsikan  regulasi  nasional  terkait  pemulihan  aset (Busol, 2020; Esoimeme, 2020; Pavlidis, 2017; Sujono et al., 2017; Tromme, 2019; Wahyudi, 2019; Wang,  2021),  reformasi  kebijakan  mengenai  pemulihan  aset  seperti  penelitian Qisa’i (2020), strategi untuk meningkatkan efektivitas, kecepatan, dan transparansi Pusat Pemulihan Aset (PPA) (Suud, 2020; Trinchera, 2020). Kemudian terdapat penelitian yang menghubungkan pemulihan aset dengan hak azasi manusia (Allena, 2019; Supardi, 2018), analisis bentuk, problematika, dan optimalisasi  pemulihan  hasil  korupsi  (Allena,  2019;  Danil  &  Kurniawan,  2017;  Huyen  &  Giao, 2018; Mansyah, 2018; Qisa’i, 2020; Sujono et al., 2017; Supardi, 2018; Trinchera, 2020; Usman, 2016b; Wahyudi, 2019).
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  tersebut,  tampak  bahwa  penelitian  yang  mirip  dengan penelitian ini adalah penelitian (Danil & Kurniawan, 2017; Huyen & Giao, 2018; Mansyah, 2018; Usman, 2016a). Adapun celah penelitian ( research gap ) dari sejumlah penelitian tersebut adalah tidak  ada  penelitian  terdahulu  tersebut  yang  membahas  pemulihan  aset  dengan  model  BSC (Niven, 2008). Selain itu penelitian-penelitian terdahulu tersebut lebih mengkaji masalah pemu- lihan aset negara itu dari perspektif makro, dan bukan  dari perspektif mikro (organisasi). Oleh karena  itu state  of  the  art  (SOTA)  dan  sekaligus  kebaharuan  penelitian  ( novelty  reserarch )  ini adalah pengkajian mengenai strategi mikro (organisasi KPK) dalam mengoptimalisasi pemulihan kerugian negara dengan menggunakan model BSC (Niven, 2008).
Ditinjau dari fokus kajian, kesemua penelitian memfokuskan pada strategi dan/atau solusi ba- gaimana meningkatkan pemulihan aset hasil korupsi ( corruption asset recovery ). Rata-rata teknik analisis data menggunakan analisis perundang-undangan, baik perundang-undangan domestik maupun internasional. Pembahasan mengenai pemulihan aset hasil korupsi ini lebih diarahkan pada  strategi  bagaimana  meningkatkan  pemulihan  aset  hasil  korupsi,  namun  sebagian  lagi menghubungkan dengan hak asasi manusia dan keadilan.
Adapun faktor-faktor yang terkait dalam pemulihan kerugian negara, secara umum terdiri atas faktor institusi, legal dan operasional. Faktor institusi dalam konteks kurangnya pemahaman yang komprehensif, berkelanjutan, dan kebijakan terpadu atau strategi untuk mengidentifikasi pemu- lihan aset sebagai prioritas dan untuk memastikan keselarasan dari tujuan, alat, dan sumber daya untuk tujuan ini. Faktor legal biasanya terkait dengan mutual legal assistance, kerahasiaan bank yang berlebihan, kurangnya prosedur pemulihan aset melalui non-conviction based, hukum acara dan pembuktian yang terlalu memberatkan. Kemudian faktor operasional berkutat pada masalah koordinasi  antar  lembaga,  kesulitan  melakukan  identifikasi  pemilik  aset  hasil  kejahatan  dan penjagaan nilai aset yang disita (Stephenson et al., 2011). Merujuk pada faktor-faktor diatas maka akan  menjadi  menarik  apakah  faktor-faktor  diatas  berpengaruh  juga  terhadap  KPK  dalam melakukan asset recovery .
KPK  dalam  menerapkan  manajemen  kinerja  mengadopsi  konsep Balance  Score  Card (BSC) sejak tahun 2010 yang diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2010-2014. Pada Perkom tersebut secara ekspli- sit disebutkan dalam halaman 18 (delapan belas) bahwa Peta Strategi KPK digambarkan dengan metode Balance Score Card . Pada awalnya konsep BSC diterapkan pada level lembaga (KPK Wide) dan kemudian diturunkan ( cascade ) kepada pejabat Eselon I yaitu para Deputi dan Sekjen. Pada tahun yang sama BSC tersebut diturunkan kepada pejabat Eselon II yaitu para Direktur dan Ke- pala Biro. Turunan dari pejabat Eselon II kemudian menjadi BSC pada level Kepala Satuan Tugas/ Kepala Group Head atau Kepala Tim pada masing-masing direktorat atau biro. Untuk menjamin bahwa proses implementasi BSC pada setiap unit berjalan dengan standar yang sama maka KPK menugaskan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan koordinasi implementasi antar unit kerja. Proses adaptasi BSC pada KPK berjalan relatif cepat meski dirasakan masih adanya kendala dalam penyelarasan antar unit kerja lintas kedeputian. Untuk mengatasi kendala tersebut maka pada tahun 2019 dibentuklah Kelompok Kerja Strategis Pimpinan (KKSP) yang bertanggung jawab  langsung  kepada  Pimpinan,  unit  ini  bertugas  melakukan  koordinasi  secara  lebih  intens antar kedeputian sehingga tercapai keselarasan dalam pencapaian tujuan lembaga. Pada tahun 2020,  pasca  penerapan  Undang  Undang  nomor  19  tahun  2019,  melalui  penetapan  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2020 maka KKSP menjelma menjadi Biro Pusat Perencanaan Strategis. Dengan penguatan dalam struktur kelembagaan ini diharapkan penerap- an manajemen kinerja di KPK dapat berjalan lebih sistematis, efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi KPK yaitu bersama elemen bangsa memberantas korupsi.
Meskipun proses cascading telah dilaksanakan secara menyeluruh sampai tingkat individu dan dipandu secara intensif oleh unit terkait, namun capaian dalam kaitan pemulihan kerugian negara dirasakan belum optimal yang merupakan indikasi permasalahan secara konseptual pada mana- jemen kinerja KPK. Sesuai hasil assessment yang dilakukan Palladium pada tahun 2016, KPK perlu melakukan analisis strategis terkait pemetaan stakeholder s’ yang prioritas. KPK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada publik perlu memetakan siapa saja stakeholder nya dan pada periode tertentu stakeholder mana yang menjadi prioritas utama beserta model keter-
libatan stak. Kemudian pada proses internal perlu dilakukan penyelarasan kinerja vertikal-hori- zontal lintas kedeputian dan direktorat. Hal ini menjadi menarik karena KPK merupakan lembaga yang  unik  dimana  memiliki  fungsi  represif,  preventif  dan  sekaligus  edukatif.  Ketiga  fungsi  ini harus saling menunjang dan tidak saling meniadakan, sebagai contoh dalam optimalisasi pemu- lihan kerugian negara maka fungsi penindakan dapat bekerja sama dengan fungsi pencegahan dalam membangun kasus ( case building ) secara komprehensif. Selanjutnya Accenture menyam- paikan indikasi permasalahan kapabilitas organisasi pada dua titik utama yaitu pengelolaan sum- ber daya manusia dan manajemen data. SDM KPK bersumber dari berbagai instansi, kepolisian dan kejaksaan, hal ini tentu memerlukan usaha yang tidak mudah untuk merencanakan, merekrut, memelihara dalam rangka membangun SDM yang kompeten untuk mendukung tugas pokok dan fungsi  KPK.  Saat  ini  indeks  penilaian  manajemen  SDM  KPK  dinilai  masih  belum  cukup  untuk menjadi world class organization . Adapun secara data, KPK perlu meningkatkan ketersediaan data untuk  proses  pengambilan  keputusan  yang  lebih  baik,  mengelola  dan  memantau  Organisasi, Deputi dan Direktorat serta membentuk penyimpanan elektronik untuk laporan kinerja historis dan informasi untuk memfasilitasi tren analisis dan keputusan operasional.
Atas uraian-uraian tersebut maka secara teoritis, permasalahan pemulihan kerugian negara di KPK akan dianalisis dengan menggunakan teori kebijakan secara umum, dan secara lebih spesifik menggunakan teori manajemen kinerja balanced scorecard (BSC) dan teori pemulihan aset ( asset recovery ).

## Metode
Penelitian ini berangkat dari teori disertai pengamatan empiris dalam kaitan strategi pemulih- an kerugian negara oleh KPK, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan post-posi- tivisme. Keberadaan faktor-faktor dalam teori tidak dipergunakan untuk mengukur namun lebih sebagai  instrumen  penelitian  sehingga  dapat  dideskripsikan  pemahaman  yang  komprehensif terkait strategi KPK dalam memulihkan kerugian negara.
Pendekatan penelitian ini adalah metode kombinasi ( mixed methods ), (Creswell, 2013). Asumsi pendekatan kombinasi adalah bahwa integrasi data dan analisis kualitatif dan kuantitatif dapat menghasilkan  wawasan  yang  lebih  lengkap  dibandingkan  dengan  hanya  menggunakan  hanya pendekatan kualitatif atau hanya pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini pengumpulan data kuantitatif  menggunakan  metode  survei  dengan  instrumen  penelitian  adalah  kuesioner (Arikunto, 2010). Skala yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur indikator masing- masing variabel adalah skala Likert yaitu dengan ukuran skala setuju-tidak setuju dengan skala interval 1 sampai dengan 5 (Ferdinand, 2011).
Pada penelitian ini pengumpulan data kuantitatif menggunakan metode survei dengan instru- men penelitian adalah kuesioner. Arikunto (2010) menyatakan bahwa kuesioner merupakan per- nyataan atau pertanyaan yang berguna untuk mendapatkan informasi dari responden. Skala yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur indikator masing-masing variabel adalah skala Likert yaitu dengan ukuran skala setuju-tidak setuju dengan skala interval 1 sampai dengan 5 (Ferdinand, 2011).
Tabel 1. Alokasi Sampel No.  Bagian Jumlah Perhitungan Sampel Sampel 1. Penyelidik 84 84/326 x 180 = 46,38 47 2. Penyidik 127 127/326 x 180 = 70,12 70 3. Jaksa Penuntut Umum 62 62/326 x 180 = 34,23 34 4. Spesialis Labuksi 53 53/326 x 180 = 29 Jumlah 326 180 responden
Sumber: Dihitung berdasarkan data dari KPK (2021) Sehubungan dengan metode survei, maka ditentukan populasi dan sampel penelitian. Populasi umum penelitian ini adalah SDM pada Kedeputian Bidang Penindakan KPK yang per Maret 2021 berjumlah 392 pegawai, yang terdiri atas 326 spesialis, 70 pegawai administrasi, dan 6 pimpinan struktural. Sementara itu populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah hanya tenaga spesialis yang berjumlah 326 pegawai.
Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan melalui media komunikasi digital yaitu google form dimana para responden telah sangat familiar menggunakannya dalam bekerja sehari- hari.
Link untuk menuju kuesioner tersebut adalah
https://docs.google.com/forms/d/1uFwI_mArnDhwdyGW7- LYA0XbCUPojKOW7BlDsx0KCf8/edit ..
Link tersebut peneliti buka pada tanggal 23 Juli 2021 setelah mendapatkan izin dari Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi pada tanggal 22 Juli 2021. Peneliti menggunakan media email blast kepada seluruh pegawai pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi untuk meminta kepada para pegawai mengisi kuesioner pada tanggal 23 Juli 2021. Kuesioner kemudian peneliti tutup pada 6 September 2021 setelah mendapatkan data yang cukup yaitu 180 responden.
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggu- nakan teknik wawancara. Tahapan wawancara mendalam sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk menggali informasi sehingga diperoleh data penelitian yang akurat dan detail. Oleh karena itu penelitian ini diperlukan wawancara terencana yang didasarkan pada operasionalisasi konsep. Rencana wawancara tersebut akan mengarahkan peneliti dalam melakukan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait. Adapun bentuk pertanyaan dalam wawancara diperguna- kan metode terbuka dimana narasumber dapat menjawab pertanyaan tanpa ada batasan jawab- an. Wawancara dilakukan secara tatap muka secara langsung maupun daring.
Narasumber yang akan menjadi informan digolongkan dalam fungsi jabatan sebagai berikut: (1) Pimpinan KPK atau mantan Pimpinan KPK; (2) Pejabat Kepolisian; (3) Pejabat Kejaksaan; (4) Akademisi; dan (5) LSM terkait.
Penelitian ini juga melakukan elaborasi data melalui studi dokumentasi. Dokumen dan data yang relevan akan dilakukan analisa sehingga diperoleh data sekunder yang meliputi namun tidak terbatas pada surat, notulensi rapat, laporan, surat edaran, surat elektronik dan bahan tulisan lain yang  terkait.  Adapun  data  sekunder  yang  terkait  dengan  strategi  pemulihan  kerugian  negara antara lain: (1) Produk-produk kebijakan terkait strategi KPK yaitu dokumen Rencana Strategis KPK tahun 2015-2019, Rencana Strategis KPK 2020-2024, Arah Kebijakan Umum Pimpinan, SOP Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi dan sejenisnya; (2) Notulensi Rapat dan kegiatan pemulihan kerugian negara; (3) Data statistik penanganan perkara tindak pidana korupsi; dan (4) LAKIP dan Laporan Tahunan KPK.
Analisa pada penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu analisa deskriptif dan inferensial. Tek- nik  analisis  ini  akan  menggunakan  pisau  analisis  model  BSC  versi  Niven  (2008).  Selanjutnya, untuk data hasil wawancara menggunakan teknik content analysis dengan bantuan N-Vivo.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis Pelaksanaan Manajemen Kinerja di KPK Menggunakan Balance Score Card
Analisis  manajemen  kinerja  KPK  dengan  menggunakan Balance  Score  Card dimulai  dengan melakukan  analisa  terhadap  kinerja  Perspektif  pemangku  kepentingan  (Pelanggan),  Perspektif akuntabilitas (Keuangan), Perspektif Proses Internal, Perspektif Kapabilitas Organisasi ( innovation and  learning ).  Perspektif  pemangku  kepentingan  merupakan  hal  utama  dalam  menggunakan balance  scorecard karena  prespektif  ini  mengarah  ke  tujuan  utama  penelitian  ini  yaitu  untuk mengoptimalisasi kinerja pemulihan kerugian negara.

## Perspektif Pemangku Kepentingan
Perspektif pemangku kepentingan memiliki dua dimensi utama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penindakan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan meningkatnya penegakan hukum korupsi. Dari kedua subdimensi ini dibagi menjadi beberapa per- tanyaan untuk melihat seberapa besar tingkat kepuasaan pegawai yang menjadi user interview ter- hadap tingkat perkara korupsi yang sudah ditangani dan pengembalian asset yang didapatkan, dari perspektif ini akan diketahui performa dari keberhasilan KPK dalam menuntaskan perkara korupsi dan seberapa besar pemulihan kerugian negara. Dengan 15 butir pertanyaan dan 180 responden.
Ditinjau berdasarkan perspektif pemangku kepentingan nilai akhir performa dari perspektif ini adalah 68% yang artinya perspektif ini performanya masih kurang, jika ditinjau lebih dalam untuk
mengetahui performa masing- masing dimensi “meningkatkan penegakan hukum korupsi” yang memiliki performa yang kurang dengan sub dimensi perkara TPK melalui TPPU/korporasi. Kemu- dian untuk performa dimensi “ Meningkatkan efektivitas dan Efisiensi penindakan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan Tindak Pidana korupsi” memiliki persentase 75% yang artinya cukup dan pengembalian asset memiliki nilai paling tinggi.
Tabel 2. Scorecard Perspektif Pemangku kepentingan Perspektif Dimensi Sub Dimensi Goal Hasil Score Card Score Dimension Score Pemangku Kepentingan Meningkatkan efektivitas dan Efisiensi penindakan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan Tindak Pidana korupsi Asset recovery 70% 56% 80% 75% 68% Perkara Tipikor ditangani 120 88 73% 100% 74% 74% 50% 36% 72% 120 90 75% 70% 53% 76% Meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi Sentencing Rate (pidana badan, denda, rampasan dan uang pengganti) 70% 51% 73% 61% Perkara TPK melalui TPPU/Korporasi 20 10 50%
Hasil balance scorecard untuk perspektif pemangku kepentingan dapat diartikan bahwa kepu- asan terhadap proses penindakan dan eksekusi pidana korupsi sudah cukup tetapi untuk proses putusan hakim terhadap jumlah ganti rugi yang ditetapkan masih kurang sehing-ga dari perspektif ini secara keseluruhan memiliki performa yang kurang, hal ini dapat dijadikan sebuah insight dima- na perlunya adanya fokus untuk bagian tersebut diperbaiki atau dievaluasi kembali.
Perspektif Akuntabilitas
Tabel 3. Scorecard Perspektif Akuntabilitas Perspektif Dimensi Sub Dimensi Goal Hasil Score Card Score Dimension  Score Akuntabilitas  Meningkatnya tingkat efektifitas akuntabilitas dan kelembagaan Kepatuhan dan kualitas laporan keuangan oleh unit kerja (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK) 100% 76% 76% 76% 76%
Kepatuhan dan kualitas laporan kinerja KPK unit kerja (nilai sistem akuntabilitas kinerja KPK) 100% 76% 76% Kontribusi unit kerja dalam peningkatan indeks maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) KPK 100% 75% 75%
Perspektif akuntabilitas atau sudut pandang keuangan memiliki tiga sub dimensi antara lain laporan keuangan KPK, laporan kinerja KPK dan peningkatan index matirutas SPIP dengan tiga sub dimensi tersebut terdapat tiga butir pertanyaan yang mengarah kepada kepuasan penyidik yang menjadi narasumber terhadap ketiga sub dimensi tadi dengan 175 responden.
Hasil yang diperoleh dari persepektif akuntabilitas mencapai nilai 76% yang artinya performa dari akuntabilitas di KPK bagus, dilihat dari seluruh aspek penilaian kepuasan rata-rata merasa
puas dengan performa KPK diperspektif akuntabilitas yang artinya para pegawai mendapati hasil yang sesuai dengan ekspektasi mereka dari sisi keuangan, hasil Tabel 3 merupakan hasil balance scorecard untuk perspektif akuntabilitas, sehingga pada proses ini bisa dibiarkan atau ditingkatkan lagi untuk memaksimalkan performa dari akuntabilitas KPK.

## Perspektif Proses Internal
Perspektif internal merupakan perspektif yang menggambarkan kinerja dari internal KPK itu sendiri perspektif ini memiliki 5 dimensi yang dapat dilihat pada Tabel 4, untuk mendapatkan hasil performa dari perspektif internal ini dilakukan interview kepada 175 penyidik sesuai dengan kate- gori dan dengan 9 butir pertanyaan yang bersangkutan dengan kinerja dari proses internal.
Tabel 4. Scorecard Perspektif Proses Internal Perspektif Dimensi Sub Dimensi Goal Hasil Score Card Score Dimension Score Proses Internal Meningkatkan kualitas penindakan tipikor Kualitas kesesuaian perencanaan penanganan perkara 50% 37% 74% 74% 74% Tindak pidana korupsi kategori kompleks (stratifikasi pelaku, transaksi modern dan ruang lingkup) 15% 11% 73% Meningkatkan efisiensi penindakan korupsi Efisiensi waktu LID, DIK, TUT, Labuksi 42% 31% 74% 74% Efisiensi pembiayaan penanganan perkara 42% 31% 74% Meningkatkan penindakan tipikor secara terpadu Perkara terpadu internal KPK dari Dumas, Mon, Gah dan Korsup 120 90 75% 75% Perkara Terpadu Eksternal kolaborasi dg BPK, BPKP, PPATK, OJK, dan APH Lainnya 120 90 75% Meningkatkan pengelolaan aset, benda sitaan dan barang rampasan negara” Jumlah Pelacakan Aset 55 41 75% 75% 55 41 75% Meningkatkan Integrasi Penindakan Pencegahan Perkara penindakan yang ditindaklanjuti dengan sistem pencegahan korupsi 20 15 75% 75%
Hasil keseluruhan dari persepektif proses internal ini dapat dilihat pada Tabel 4, dimana score akhir adalah 74% yang artinya performa dari proses internal ini masih cukup sehingga perlu ada- nya peningkatan sedikit di bagian kualitas penindakan tipikor dan efesiensi penindakan korupsi, karena nilai dari kedua dimensi ini masih kurang sedikit untuk mencapai kategori baik, khusus untuk sub dimensi efiseiensi waktu dan biaya penanganan perkara perlu adanya perbaikan proses guna mendapatkan hasil yang maksimal dengan sumber daya yang se-efisien mungkin. Dari hasil penilaian proses internal ini performa keseluruhan proses yang ada di KPK secara internal masih tergolong aman dan hanya perlu di tingkatkan di beberapa aspek yang memiliki performa kurang.
Untuk meningkatkan performa dari proses internal khususnya untuk sub dimensi penanganan kasus  tidak  pidana  korupsi  yang  lebih  kompleks  perlu  adanya  pengelolaan  sumber  daya  lebih maksimal baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang dapat dijadikan kajian untuk penindakan  lebih  dalam.  Perspektif  ini  tidak  lepas  dari  persepektif  kapabilitas  organisasi  yang akan menilai performa dari sisi sumber daya manusia.

## Perspektif Kapabilitas Organisasi
Perspektif kapabilitas organisasi atau innovative and learning merupakan sesuatu yang penting dalam  sebuah  organisasi  karena  merupakan  perspektif  yang  mengacu  kepada  perkembangan internal yang melibatkan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi, kemudian dalam menilai performa dari perspektif kapabilitas organiasasi terdapat 5 dimensi yang dilihat pada table 4 yang berfokus kepada pengembangan organisasi dilihat dari beberapa sisi yaitu sumber daya manusia dan kualitas organisasi secara menyeluruh.
Tabel 5. Scorecard Perspektif Kapabilitas Organisasi Perspektif Dimensi Sub Dimensi Goal Hasil  Score Card Score Dimension Score Kapabilitas Organisasi Membentuk sumber daya manusia yang berkinerja optimal Efektivitas pencapaian kontrak kinerja unit kerja 80% 60% 75% 75% 75% pemanfaatan anggaran tepat sasaran dan penguatan pengendalian internal yang terkelola dan terukur Pengelolaan keuangan unit kerja 95% 71% 75% 75% Meningkatkan reputasi organisasi Kontribusi unit kerja dalam menjaga reputasi KPK 100% 76% 76% 76% Meningkatkan kualitas penataan tata laksana organisasi KPK Penerapan peta proses bisnis direktorat/biro atau jenderal/ kedeputian 100% 75% 75% 74% implementasi IT dalam penanganan perkara 100% 73% 73% Membentuk SDM berkinerja optimal dan budaya kerja yang tinggi ” Peningkatan kualitas SDM dalam rangka aset recovery 80% 59% 74% 74%
Hasil  performa  perspektif  kapabilitas organisasi cukup  dan  hamper  baik  dengan score 75% untuk nilai keseluruhan, reputasi organisasi memiliki nilai yang baik sedangkan dimensi lainya cukup, kekurangan yang perlu di tingkatkan adalah dari sisi implementasi IT dalam penanganan perkara  dan  kualitas  SDM  dalam  meningkatkan  kualitas  pengembalian  asset.  Dari  score  untuk keseluruhan perspektif kapabilitas organisasi sudah mencukupi tetapi hanya perlu di tingkatkan di beberapa hal yang sudah dijelaskan guna mendapatkan performa yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola organisasi.
Guna  meningkatkan  performa  dari  perspektif  kapabilitas  organiasasi  perlu  beberapa  aspek yang harus di benahi, terutama di bidang implementasi pemanfaatan informasi dan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam mengatasi kasus tindak pidana korupsi, dan ini tidak lepas juga dengan persepektif proses internal sehingga secara berkesinambungan jika perspektif proses internal sudah bagus akan berdampak juga ke persepektif lainnya.

## Analisis Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara Perspektif Teori Asset Recovery
Analisis faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemulihan kerugian negara dilakuan dengan analisis secara semantik melalui koding menggunakan Nvivo 12. Melalui proses dapat dipertegas hasil koding dengan fitur Word Cloud untuk mencari kata yang memiliki dominasi dari data wa- wancara. Word Cloud sendiri merupakan hasil hasil secara simantik berdasarkan kata yang memi- liki frekuensi tinggi atau data yang sering muncul pada setiap data yang sudah di import ke Nvivo,
dari  hasil World  Cloud karena  terdapat  dua  Bahasa  maka  terdapat  data  yang  bermakna  sama tetapi dengan Bahasa yang berbeda.
Gambar 3. Hasil World Cloud
Merujuk pada hasil Word Cloud (Gambar 3) dapat dilihat besar kecilnya kata tergantung dari kemunculan tiap kata di dalam hasil wawancara, dapat dilihat kata ‘kpk,’korupsi’,’perkara’,’aset’ ‘tipikor’, 'pidana', 'negara' memiliki data yang dominan.
Analisis kualitatif menggunakan Nvivo 12 dalam penelitian Analisis Menajemen Kinerja KPK dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara. Dalam penelitian ini metode kualitatif bertujuan untuk mengalisis faktor-faktor apa saja yang dapat dioptimalkan untuk pemulihan kerugian nega- ra. Hasil dari penelitian ini terdiri dari empat kategorisasi yaitu Perspektif Stakeholder , Akuntabi- litas KPK, Faktor Internal organisasi KPK, dan Kapabilitas organisasi KPK.
Perspektif Pemangku Kepentingan
Pertama, menurut perspektif stakeholder . Menurut narasumber stakeholder sebagai hasil ana- lisis persentasi kerugian negara akibat tipikor berkisar dominan berkisar antara 10%-40%, dan 50%-60%. Kerugian negara ini di kalkulasi berdasarkan aset negara hasil korupsi yang ada di luar negeri.
Gambar 4. Persentasi kerugian negara
Selanjutnya, dari aspek kebocoran aset negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia diukur dari besarnya  kerugian  negara  yang  diakibatkanya,  dalam  hal  ini  kebocoran  aset  negara  yang disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah perbedaan masa atau waktu tentang potensi
kebocoran aset negara. Dalam penelitian ini, analisis terhadap perbedaan rezim yaitu orde baru dan reformasi tentang kebocoran aset negara terpapar pada Gambar 5.
Gambar 5. Kebocoran aset negara terhadap perbedaan
Gambar 6. Kebocoran aset yang diselamatkan
Kebocoran aset yang diselamatkan sangat sedikit karena terkendala undang-undang atau per- aturan  tentang  tentang  pemulihan  aset  dan  masih  kesulitan  pengembalian aset  negara  di  luar
negeri. Penyelamatan aset negara dari kebocoran juga tergantung dari rezim yang berkuasa apa- kah rezim tersebut komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Minimalisir tingkat kebocoran aset negara, maka perlu strategi yang yang menyeluruh untuk mengatasi hal tersebut yaitu pencegahan melalui penerapan nilai-nilai anti korupsi melalui sistem dasar yaitu pendidikan, simplifikasi birokrasi, meningkatkan kerja sama antara APH, dan meman- faatkan seoptimal mungkin kerjasama antara intelejen keuangan bersama PPATK.
Gambar 7. Strategi meminimalisis kebocoran aset negara
Dalam pemulihan kerugian negara berdasarkan hasil analisis melalui project maps pada Gam- bar 7, pemulihan negra hanya berkisar 17%. Pemulihan kerugian negara sangat bergantung pada putusan pengadilan terhadap tersangka tipikor. Secara umum narasumber menilai bahwa pemu- lihan kerugian negara belum sesuai dengan harapan dari putusan pengadilan karena perlu pe- ningkatan denda baik masalah materil maupun sosial, dan cenderung putusan pengadilan hanya berfokus kepada oknum/pejabat penerima suap yang notabenya merupakan hanya aktor pendu- kung dalam tindakan korupsi dan kurang berfokus pada pemberi suap yang merupakan aktor utama  dan  mendapatkan  banyak  manfaat  dari  tindakan  suap  tersebut.  Mekanisme  pemulihan kerugian negara yang diharapkan dalam analisis penelitian ini berupa memperkuat forensi akun- ting untuk dapat melacak aset negara yang hilang secara detail, dan meningkatkan denda baik penjara badan, pembekuan dan perampasan aset untuk meningkatkan efek jera.
Gambar 8. Pemulihan kerugian negara
Penindakan tipikor oleh KPK secara umum dapat menggambarkan efektifitas kinerja KPK. Da- lam penelitian ini yang terpapar pada Gambar 8, bahwa efektifitas kerja KPK dapat diwujudkan berdasarkan narasumber melalui pemberian pembobotan pada setiap kasus yang ditangani KPK sehingga, dalam proses penanganannya ada level prioritas sehingga efektifitas kinerja KPK dapat ditingkatkan, adanya sistem  yang  dapat mendeteksi  pola  tipikor sehingga  kejadian  yang sama tidak akan terulang, dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM KPK agar setiap perkara yang ditangani dapat diselesaikan secara efisien baik waktu dan biaya.
Jumlah  penindakan  yang  dilakukan  KPK  juga  berkaitan  dengan  kinerja  KPK,  namun  perlu diperhatikan juga kualitas dari suatu perkara. Jumlah penindakan KPK setiap tahunnya cenderung fluktuatif  dan  kadang  berkurang,  hal  ini  diakibatkan  dengan  perubahan  undang-undang  yang mendasari KPK.
Gambar 9. Efektifitas kinerja KPK
Gambar 10. Jumlah penindakan perkara tipikor
Selain  jumlah  perkara  yang  ditangani,  kualitas  perkara  menjadi  suatu  bagian  penting,  jika semua kasus perkara tipikor ditangani oleh KPK, maka adanya efisiensi yang berkurang baik dari segi waktu dan biaya. Berdasarkan hasil penelitian ini, kualitas perkara yang ditangani KPK cen- derung fluktuatif dan kurang fokus kepada case building pada perkara yang besar. Strategi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perkara tipikor yaitu dengan kategorisasi perkara berdasar- kan level prioritas untuk efisiensi dan meningkatkan kualitas dari SDM personil KPK untuk penye- lidikan perkara korupsi yang semakin berkembang dan kompleks.
Penunggakan perkara yang ada ditubuh KPK saat ini mencerminkan majemen perkara yang kuramg optimal dan tidak effisien, oleh karen itu strategi yang dibutuhkan berdadarkan hasil ana- lisis pada penelitian ini berupa pengkategorian level perkara berdasarkan prioritas, monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap semua perkara baik menuntaskan perkara yang panjang dan
komitmen untuk menyelesaikan, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM KPK sebagai jawaban untuk meningkatkan kinerja KPK dimasa depan.
Gambar 11. Kualitas perkara tipikor
Gambar 12. Tunggakan perkara tipikor
Penindakan tipikor tidak lepas dari seberapa besar hukuman yang diterima oleh tersangka, walaupun sudah sesuai dengan tuntutan jaksa, namun hukuman yang diterima kurang setimpal dan kurangnya efek jera, hukuman yang diterima seharusnya sesuai dengan kerugian yang ditim- bulkan baik kerugian negara berupa materil maupun dalam bentuk sosial. Sehingga strategi yang dapat meningkatkan sentencing rate atau peningkatan hukuman yang diterima dan pemulihan kerugian negara dapat berupa peningkatan pengetahuan oleh KPK tentang forensi akunting untuk penelitian  kasus  lebih  mendalam,  perlunya  penguatan  undang-undang  tentang  hukuman  yang
membuat efek jera, dan penindakan harus lebih fokus ke pemberi suap yang memperoleh banyak manfaat.
Gambar 13. Hukuman dan denda bagi tersangka tipikor
Adapun strategi yang seharusnya dilakukan KPK untuk pencegahan dan penindakan tipikor yaitu penambahan jumlah personil untuk meningkatkan jumlah dan kualitas perkara yang dita- ngani serta adanya sistem reward bagi pesonil yang berprestasi, membuka ruang bagi partisipasi masyarakat  dalam  penindakan  tipikor,  dan  menyiapkan  unit  khusus  untuk  penyidikan  yang kompleks.
Gambar 14. Strategi pencegahan dan penindakan tipikor
Perkara TPPU dan korporasi masih minim ditangani di Indonesia oleh KPK, hal ini disebabkan pengertian korupsi sendiri yang kurang luas di Indonesia bahwa tindakan korupsi hanya seputar
suatu kegiatan yang merugikan negara, namun tindakan pencucian uang dan suap oleh sebuah korporasi yang umunya sulit dideteksi dan undang-undang yang ada sangat sedikit untuk penin- dakan. Kurangnya barang bukti juga menjadi suatu masalah untuk penindakan tipikor pada sektor ini, karena aset tersebut umunya sudah perpindah tangan ataupun berada di luar negeri. Oleh ka- rena hal tersebut, strategi yang tepat untuk penindakan TPPU dan korporasi yaitu mengoptimal- kan  PPATK  untuk  pelacakan  aset,  meningkatkan  kualitas  personil  KPK  khusunya  pada  bidang forensi akunting, dan adanya regulasi yang responsif dan advokasi peraturan tentang TPPU dan korporasi.

## Gambar 15. Perkara TPPU dan Korporasi
Perbandingan  kebocoran  dan  pemulihan  aset  Indonesia  dengan  negara  lain  yaitu  tentang perkara TPPU yang kurang optimal di Indonesia dibandingkan negara lain sehingga pengembalian aset kurang maksimal. Kebocoran aset pada negara maju relative kecil karena sudah ada pengen- dalian aset yang optimal dan budaya anti korupsi yang sudah diterapkan. Sementara itu, perban- dingan penindakan dilakukan oleh KPK jika dibandingkan dengan negara lain masih kurang opti- mal khusunya negara tentangga seperti  Malaysia dan Singapura karena KPK sulit menerapkan metode NCB ( Non-Conviction Based ) atau perampasan hasil kejahatan.
Gambar 16. Perkara TPPU dan Korporasi

## Perspektif Pemangku Akuntabilitas
Perspektif kedua adalah dari sisi pemangku akuntabilitas. Menurut responden ini, Penggunaan biaya KPK menjadi suatu hal yang menarik, dimana penggukuran kinerja dari KPK dapat digam- barkan  dalam  akuntabilitas.  Sebagian  besar  narasumber  menggangap  bahwa  audit  dari  BPK (Badan Pengawan Keuangan) sudah perjalan di KPK dan selama ini menurut narasumber kinerja KPK jika dihitung dari penggunaan biaya dengan pemulihan kerugian negara masih belum opti- mal dan cenderung memakan banyak waktu dalam menanggani suatu perkara yang agak kom- pleks. Sebagi suatu lembaga yang bekerja secara independen, KPK juga memerlukan tim inde- penden untuk melakukan audit dan monitoring dimana lembaga tersebut tidak berkaitan dengan APH lain maupun Dewan.
Gambar 17. Akuntabilitas Organisasi KPK

## Perspektif Pemangku Proses Internal
Dalam  hal  effesiensi  waktu  dan  biaya,  menurut  sebagian  besar  narasumber  masih  kurang efisien  baik  dari  segi  waktu  dan  biaya,  dengan  kata  lain  pengeluaran  negara  jauh  lebih  besar dibandingkan  dengan  pengembalian  uang  yang  didapatkan  dari  hasil  pemulihan  aset.  Adapun stra-tegi untuk meningkatkan effesiensi kinerja KPK baik secara waktu dan biaya yaitu dengan: (1) KPK harus memiliki sistem informasi yang sistematis dan mempuni; (2) Sinergisitas antara kede-putian dalam KPK; (3) Meningkatkan manajemen pengendalian dan penyelesaian perkara yang optimal; (4) Melakukan pemetaan terhadap waktu dan biaya terhadap suatu perkara.
Selanjutnya, dari aspek pelacakan dan pemeliharaan aset oleh KPK masih lemah berdasarkan analisis dari penelitian ini pada Gambar 18. Terutama dalam pemeliharaan barang bukti, dimana barang  bukti  yang  ada  terutama  seperti  kendaraan  sitaan  yang  harganya  ada  depresiasi  atau menurun setiap waktu, maka jika dilelang setelah perkara selesai untuk mengembalikan kerugian negara tidak akan setimpal dengan biaya pemeliharaan seperti sewa gudang penyimpanan dan lainya. Strategi yang dibuthkan KPK menurut narasumber dalam upaya pelacakan aset yaitu per- lunya meningkatkan kualitas SDM dalam hal forensik akunting, sehingga aset yang sulit dilacak akan lebih mudah didapatkan dan mengoptimalkan pemulihan kerugian negara. Sementara dari sisi pemeliharaan barang bukti, ada beberapa strategi yang disarankan yaitu melimpahkan biaya perawatan barang bukti ke tersangka, meningkatkan manajemen pemeliharaan barang bukti, dan mengajukan peraturan untuk segera melakukan lelang barang bukti.
Gambar 18. Efektifitas biaya dan waktu
Gambar 19. Pelacakan dan pemeliharaan aset
Dari sisi penindakan tipikor untuk perkara yang kompleks yang dilakukan KPK mendapatkan ketidakpuasan dari seluruh hasil analisis dari penelitian ini pada Gambar 11. Ketidakpuasan ini disebabkan  oleh  beberap  faktor  yaitu  banyak  kasus  besar  yang  kompleks  sering  berhenti  di tengah jalan karena proses penangananya yang lama hingga puluhan tahun yang diakibatkan dari kurang komitmen dari KPK, banyaknya konflik internal hingga saat ini, dan yang paling disoroti adalah kurangnya personil untuk menanggani kasus besar tipikor yang kompleks, dan sebagian besar berasal dari TPPU dan Korporasi.
Gambar 20. Perkara tipikor kompleks
Terkait dengan sinergitas dengan APH lain KPK dinilai kurang optimal. Bersinergi dengan APH lain merupakan suatu bentuk menciptakan sistem integrasi untuk meningkatkan pemulihan keru- gian negara, karena KPK tidak dapat berjalan sendiri untuk memberantas tipikor dan perlu bantu- an dari lembaga lainya seperti kepolisian dan kejaksaan. Sinergitas antara APH ini sudah berjalan, namun kurang optimal karena masih ada egosektoral antar lembaga. Perbaikan yang diharapkan dari analisis pada penelitian ini berupa menjalin kerjasama yang sistematis, tidak ada rangkap jabatan antar APH yang seringkali menimbulkan kepentingan tertentu, dan KPK bertindak seba- gaiman mestinya sebagai partner untuk APH lain dan sebagi trigger mechanism.
Demikian  halnya  dengan  srategi  Trisula  (Pendidikan-Pencegahan-Penindakan)  Pencegahan Korupsi KPK juga dinilai kurang optimal. Strategi triula pendidikan-pencegahan-penindakan tipi- kor merupakan suatu usaha KPK untuk menanamkan sikap anti korupsi secara mendasar, namun hasil analisis menurut narasumber sistem ini kurang optimal walupun sudah berjalan sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan tidak relevanya sistem maupun contoh yang dijelaskan ataupun masuk dalam  kurikulum  dan  cendrung  lebih  seperti  pendidikan  biasa,  pada  hakikatnya  anti  korupsi bukan cuman perihal kognitif, namun juga hati nurani dan perasaan yang berperan meningkatkan nilai nilai tersebut.
Perbaikan yang disarankan dalam penelitian ini untuk memajukan nilai anti koruspi melalui strategi trisula ini yaitu perlu disusunya roadmap yang revelan untuk implementasi, membahas isu yang relevan dan dengan contoh serta kerugian yang ditimbulkan baik secara materil maupun sosial, dan perlunya integrasi strategi ini di segala sektor.
Gambar 21. Sinergitas dengan APH lain
Gambar 22. Strategi trisula pencegahan korupsi

## Perspektif Pemangku Kapabilitas Organisasi
Dalam penelitian ini kapabilitas organisasi KPK diukur dari dua hal, yaitu penggunaan tekno- logi informasi berbentuk aplikasi dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) personil KPK. Faktor dominan  dari  pemanfaatan  aplikasi  teknologi  dan  informasi  dalam  organisasi  menurut  hasil wawancara yaitu untuk mempercepat analisis dan mengambilan keputusan, dan membuat sistem terintegrasi untuk monitoring suatu perkara maupun personil yang bertugas. Percepatan analisis yang  dimaksudkan  yaitu  dalam  hal  menangani  suatu  perkara,  karena  perkembangan  metode analisis seperti Machine Learning dan Artificial Intelegent sehingga suatu perkara penyelidikan dapat dengan cepat dapat ditindak lanjutin ketahap berikutnya. Sementara sistem integrasi sis- tem yang dimaksud berupa segala data yang ada di tubuh KPK dapat diakses dengan mudah oleh seluruh personel KPK sehingga penyampaian informasi detail tentang suatu hal dapat berjalan dengan mudah, dan suatu perkara maupun personil dapat diawasi ataupun dimonitoring secara real-time (saat itu juga). Sistem integrasi ini juga dapat memudahkan KPK dapat bertukar infor- masi atau data dengan APH (Aparat Penegak Hukum) lain untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.
Gambar 23. Peran Aplikasi teknologi bagi KPK
Sementara kompetensi SDM personil KPK menjadi sebuah sorotan utama dalam penelitian ini, dimana  kualitas  kompetansi  SDM  merupakan  motor  penggerak  suatu  organisasi  baik  itu  KPK maupun  organisasi  lain.  Dalam  penelitian  ini  pada  Gambar  7  dapat  dilihat  pada project  maps bahwa kurang kompetitif SDM KPK dalam meningkatkan pemulihan aset negara, sementara itu skill yang menurut narasumber perlu dikembangkan untuk SDM KPK yaitu Forensik Akunting. Kompetansi SDM KPK menurut beberapa narasumber juga sudah mempuni namun masih lemah dari sisi kuantitas personil yang idealnya 5000 sampai 10.000 personil. Keberagaman keilmuan
juga  menjadi  sorotan  karena  kasus  korupsi  merupakan  kasus  yang  kompleks  dan  melibatkan segala unsur sehingga masih kurang kualitas SDM KPK jika hanya terdiri dari polisi dan jaksa, sedangkan kasus tipikor memerlukan kualitas SDM yang lebih dari itu.
Gambar 24. Kompetansi SDM KPK

## Simpulan
Mendasarkan pada kedua analisis tersebut maka dapat disimpulkan secara umum bahwa hasil analisis untuk pengukuran manajemen kinerja KPK dalam pemulihan kerugian negara mengguna- kan dua metode yaitu kuantitatif dengan BSC untuk analisis manajemen kinerja KPK dan metode kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dioptimalkan dalam pemulihan kerugi- an negara. Dilihat dari segi pemangku kepentingan dalam analisis performa merupakan bagian yang kurang optimal dari segi putusan yang diberikan hakim terkait timdakan korupsi, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kurangnya regulasi atau undang-undang terkait tindak pidana korupsi khususnya pada TPPU dan korporasi, serta hukuman badan dan denda yang tidak setimpal diberikan bagi pelaku korupsi baik secara materil maupun segi sosial. Dari segala lini, kualitas SDM yang menjadi sorotan utama karena merupakan motor penggerak yang ada ditubuh KPK kualitas dan kuantitasnya masih jauh dari harapan baik dari segi kompe- tensi penanganan perkara maupun dari sisi manajemen perkara.
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka  terhadap  masing- masing  pertanyaan  penelitian  terdapat  beberapa  rekomendasi  penulis  terhadap  KPK  dalam meningkatkan kinerjanya. Pertama, perlu adanya perbaikan di sisi pemangku kepentingan lebih khususnya di bagian putusan hakim yang dirasa masih belum dapat menutupi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan, kemudian untuk dua persepektif yang cukup perlu di tingkatkan pada bagian kualitas penindakan tipikor, efesiensi penindakan korupsi, efiseiensi
waktu dan biaya penanganan perkara, sisi implementasi IT dalam penanganan perkara dan kuali- tas SDM dalam meningkatkan kualitas pengembalian asset.
Kedua,  perlu  optimalisasi  penerapan  regulasi  yang  diterapkan  khususnya  pada  penetapan hukuman dan denda yang diperoleh oleh tersangka baik menutupi secara material maupun sosial untuk  kerugian  negara.  Selain  itu,  perlu  adanya  pengategorian  suatu  perkara  menurut  level prioritas untuk menigkatkan effektifitas dan effisiensi dari organisasi KPK.
Ketiga, perlunya skill atau kemampuan khusus para personil KPK seperti forensik akunting un- tuk meningkatkan pemulihan kerugian negara akibat tipikor. Selain itu, kapabilitas KPK dari segi penerapan teknologi masih minim sehingga diharapkan kedepanya penerapan ini dapat diguna- kan  untuk  meningkatkan  effesiensi  serta  integrasi  sistem  untuk  mempermudah  segala  proses yang  ada  dalam  tubuh  KPK.  Kapabilitas juga menggacu  pada  kemampuan SDM KPK  yang  dari jabaran diatas masih kurang baik dari segi kuantias maupun kualitas personil untuk menangani perkara- perkara yang kompleks dalam upaya pemulihan kerugian negara.

## Daftar Pustaka
Allena, M. (2019). Anti-mafia confistication against corruption: The new frontier of human rights. Italian Journal of Public Law , 11 , 196 – 222. Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik . Rineka Cipta.
Busol, О. (2020). International legal regulations and issues of corrupt assets recovery. Baltic Journal of Economic Studies , 6 (4), 35 – 45. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-4- 35-45
Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE.
Danil, E., & Kurniawan, I. (2017). Optimizing confiscation of assets in accelerating the eradication of corruption. Hasanuddin Law Review , 3 (1), 67. https://doi.org/10.20956/halrev.v3i1.717
Esoimeme, E. E. (2020). Institutionalising the war against corruption: new approaches to assets tracing and recovery. Journal of Financial Crime , 27 (1), 217 – 230. https://doi.org/10.1108/JFC-12-2018-0125
Ferdinand, A. (2011). Metode penelitian manajemen pedoman penelitian untuk penulisan skripsi tesis dan disertai ilmu manajemen . Universitas Diponegoro.
Husodo, A. T., Widoyoko, D. J., Suyatmiko, W., Umam, A. K., Ramadhana, K., & Nicola, A. (2020). Pemantauan kinerja komisi pemberantasan korupsi Desember 2019-Juni 2020 . Indonesia Corruption Watch & Transparancy International Indonesia.
Huyen, D. T., & Giao, V. C. (2018). Asset recovery in the fight against corruption in Vietnam: problems and perspective. Jindal Global Law Review , 9 (1), 57 – 74. https://doi.org/10.1007/s41020-018-0057-3 Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 2020- 2024 . Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Mansyah, M. S. (2018). An attempt of returning assets from corruption in the form of tourist attraction. Proceedings of the International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2018) , 282 (Icblt), 149 – 152. https://doi.org/10.2991/icblt-18.2018.36 Niven, P. R. (2008). Balanced scorecard: Step-by-step for government and nonprofit agencies (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
Pavlidis, G. (2017). Asset recovery: a Swiss leap forward? Journal of Money Laundering Control ,
20 (2), 150 – 158. https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2016-0024
Qisa’i, A. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) and challenges of policy reform on asset recovery in Indonesia. Indonesian Journal of International Law , 17 (2), 231 – 352. https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.2.785 Stephenson, K., Gray, L., & Power, R. (2011). Barriers to asset recovery: An analysis of the key
barriers and recommendations for action . World Bank Publications.
Sujono, S., Sulistiyono, A., Hartiwiningsih, H., & Handayani, I. G. A. K. R. (2017). The recovery of corruption assets through additional criminal penalty of substitute money payment.
International Journal of Business, Economics and Law , 13 (4), 144 – 150. http://ijbel.com/wp-content/uploads/2017/10/LAW-238.pdf
Supardi, S. (2018). Third party’s asset confiscation in corruption crime. Yuridika , 33 (3), 468. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.8427
Suud, A. K. (2020). Optimization of the role of asset recovery center (PPA) of the attorney- general’s office of the Republic of Indonesia in asset recovery of corruption crime results. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 9 (2), 211. https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.211-231 Trinchera, T. (2020). Confiscation and asset recovery: Better tools to fight bribery and corruption crime. Criminal Law Forum , 31 (1), 49 – 79. https://doi.org/10.1007/s10609- 020-09382-1
Tromme, M. (2019). Waging war against corruption in developing countries: how asset recovery can be compliant with the rule of law. Duke Journal of Comparative & International Law , 29 , 165 – 233. Usman, E. (2016a). Implementation of Collateral Confiscation ( Conservatoir Beslag ) in Order to Manifest the Restoration of Assets Obtained from Corruption . 49 (2013), 30 – 44.
Usman, E. (2016b). Implementation of collateral confiscation (conservatoir beslag) in order to manifest the restoration of assets obtained from corruption. Journal of Law, Policy and Globalization , 49 , 30 – 44.
Wahyudi, S. (2019). Penal policy on assets recovery on corruption cases in Indonesia. Journal of Indonesian Legal Studies , 4 (1), 45 – 72. https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.28224 Wang, S. J. (2021). Tackling suspect wealth: towards an accountable and transparent future? Journal of Money Laundering Control , 24 (2), 246 – 256. https://doi.org/10.1108/JMLC-08-
2020-0091