## ANALISIS HUKUM TENTANG PENOLAKAN GUGATAN PERCERAIAN OLEH HAKIM DENGAN ALASAN CACAT. (Studi Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY
Oleh

## Rolis Triomasi Halawa 1)
Kaleb Yosua Pandapotan Siagian 2)
Andini Pratiwi Siregar 3)
Universitas Prima Indonesia, Medan (1,2)
E-mail : rolistriomasi.halawa@gmail.com 1) kalebsiagin41295@gmail.com 2)
andinipratiwisiregar@unprimdn.ac.id 3)

## ABSTRACT
Human  nature,  in  his  life  is  as  a  social  being  who  cannot  live  alone  without  the  help  of others.  Therefore,  every  human  being  must  have  a  desire  to  find  a  life  partner.  It  has become  a  basic  life  necessity,  if  every  human  being  will  married,  and  this  can  be  done through the institution of marriage. The dissolution of a marriage when the parties are still alive  based  on  justified  reasons  and  determined  by  a  judge's  decision.  Divorce  is  a  last action that can be taken after first taking the path for peace efforts, repairs, and so on and then  nothing  but  the  occurrence  of  divorce.  This  research  uses  the  normative  legal research method, where the normative research method is carried out by examining library materials  or  literature.  There  is  also  the  nature  of  the  research  used  is  descriptive analytical. Divorce is the end of a relationship as husband and wife. Both the husband and wife  can  file  a  divorce  suit  in  court.  For  couples  who  are  Muslim,  the  lawsuit  can  be submitted  to  the  Religious  Court,  while  for  non-Muslim  couples  the  lawsuit  can  be registered at the District Court. the reason for a divorce suit on the grounds of disability can and legally be used as a reason, but of course it must be accompanied by evidence that is  charged  to  the  plaintiff  as  a  principle  in  civil  procedural  law,  where  the  plaintiff  is required  to  prove  the  grounds  of  his  lawsuit.  And  if  it  is  related  to  Decision No.1257/Pdt.G/2021/PN.Sby,  that  based  on  the  reasons  and  considerations  as  mentioned above,  in  the  opinion  of  the  Plaintiff's  Panel  of  Judges,  the  Plaintiff's  claim  was  not successful in proving the arguments for its claim, and therefore the Plaintiff's claim must be rejected entirely.
Keywords: Decision Analysis, Disabled, Divorce lawsuit .

## ABSTRAK
Kodrat  manusia,  di  dalam  kehidupannya  adalah  sebagai  mahkluk  sosial  yang  tidak  dapat hidup  sendiri  tanpa  bantuan  dari  orang  lain.  Maka  dari  itu,  tiap-tiap  insan  niscaya mempunyai  ambisi  untuk  mengejar  jodohnya.  Tidak  asing  lagi  jika  tiap  laki-laki  dan perempuan  memiliki  keinginan  untuk  menikah,  dan  peristiwa  ini  dapat  dilaksanakan melalui  lembaga  pernikahan.  Pengakhiran  dari  sebuah  rumah  tangga  diakui  jika  adanya penetapan  dari  keputusan  hakim  tetapi  didampingi  dengan  alasan-alasan  yang  telah  di benarkan  oleh  keputusan  hakim  itu  sendiri.  Perpisahan  menjadi  pilihan  terakhir  setelah
terjalankannya permusyawarahan ataupun usaha-usaha untuk mempertahankan perkawinan tersebut.. Penelitian  ini  menggunakan  metode  Penelitian  Hukum  Normatif  menjadi  salah satu  metode  yang  dipakai  di  dalam  penelitian  ini,  yang  dimana  dilakukan  dengan  cara mengkaji bahan pustaka atau kepustakaan. Adapula sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Perceraian  adalah akhir dari suatu hubungan sebagai suami istri. Baik suami maupun istri dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Bagi pasangan muslim, gugatan  dapat  diajukan  ke  pengadilan  agama  sedangkan  untuk  pasangan  non  muslim gugatan  dapat  diajukan  ke  pengadilan  negeri.    alasan  gugatan  perpisahan  dengan  alasan cacat  dapat  dan  sah  dijadikan  sebagai  alasan,  namun  tentu  harus  disertai  dengan pembuktian  yang  dibebankan  kepada  penggugat  sebagai  prinsip  dalam  hukum  acara perdata, dimana penggugat  diwajibkan untuk  membuktikan dasar-dasar  gugatan nya. Dan jika  dikaitkan  dengan  Putusan  No.1257/Pdt.G/2021/PN.Sby,  bahwa  berdasarkan  alasan- alasan dan pertimbangan sebagaimana  tersebut  di  atas,  berdasasrkan  pendapat  Majelis  Hakim,  si  Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang mendasari untuk membuat gugatan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.
Kata Kunci: Analisis Putusan, Cacat, Gugatan Perceraian

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kodrat manusia, di dalam kehidupannya  adalah  sebagai  mahkluk sosial  yang  tidak  dapat  hidup  sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu,  tiap-tiap  insan  niscaya  mempunyai ambisi  untuk  mengejar jodohnya.  Tidak asing  lagi  jika  tiap  laki-laki  dan perempuan  memiliki  keinginan  untuk menikah,  dan  peristiwa  ini  dapat dilaksanakan
melalui
lembaga pernikahan.
Menurut  penulis,  kebhinekaan pada Undang-Undang Perkawinan tersebut  bertujuan  agar  dapat  mengatasi kesulitan  yang  muncul  apabila  dalam sebuah  perkawinan  terdapat  dua  orang yang  berbeda  latar  belakangnya  dan
mereka masing-masing mempertahankan  pegangannya.  Tentu bila  masalah  tersebut  terus  dibiarkan maka akan dapat menimbulkan gangguan dalam berumah tangga.
Oleh  karena  itulah  Undang- Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974  masih  menegakkan  keragaman tersebut.  Pekawinan  memiliki  makna yang  dimana  seorang  pria  dan  seorang wanita  sudah  memiliki  ikatan  yang  sah untuk  saling  mencintai  dan  menyayangi satu  sama  lain.  Dalam  UU  No  1  Tahun 1974  ditegaskan  bahwa  perkawinan merupakan  hubungan  luar  dalam  antara laki-laki  dan  perempuan  yang  dimana laki-laki  adalah  seorang  suami  dan perempuan adalah seorang isteri dengan tujuan  membangun  rumah  tangga  yang harmonis, konsisten berdasarkan
kepercayaannya  masing-masing.  Tak jarang,  pasti  banyak  sekali  masalah maupun  hal-hal  yang  harus  dihadapi  di dalam suatu hubungan suami istri untuk guna  mempertahankan  rumah  tangga yang  harmonis.  Tetapi,  tidak  semua pasangan  suami  isteri  yang  tahan  untuk mempertahankan  rumah  tangga  tersebut dengan  adanya  masalah  yang  dihadapi terus-menerus.  Belum  adanya  kesiapan mental  menjadi  pendorong  baik  suami maupun isteri untuk merasakan kebosanan  ataupun  menyerah  untuk mempertahankan  pernikahannya.  Dari hal ini, banyak sekali yang memutuskan untuk  bercerai  menjadi  jalan  yang paling terbaik.
Pengakhiran  dari  sebuah  rumah tangga  diakui  jika  adanya  penetapan dari  keputusan  hakim  tetapi  didampingi dengan  alasan-alasan  yang  telah  di benarkan  oleh  keputusan  hakim  itu sendiri.  Perpisahan  menjadi  pilihan terakhir setelah terjalankannya permusyawarahan  ataupun  usaha-usaha untuk mempertahankan perkawinan tersebut.
Alasan-alasan  perceraian  telah diatur  dalam  PP  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  pelaksanaan  UU  No  1  Tahun 1974 Pasal 19 yaitu: Pertama, perceraian  terjadi  jika  satu  diantara pasangan  tersebut  telah  melakukan
perzinahan,  mabuk-mabukan,  pecandu, bermain  judi,  dan  apapun  yang  susah untuk  dihilangkan.  Kedua,  jika  satu diantara  pasangan  itu    melalaikan pasangannya  dalam  kurun  waktu  2 tahun  secara  terus  menerus  dan  tidak adanya  izin  dari  pihak  yang  lain  serta tidak  adanya  alasan  yang  valid  atau apapun itu termasuk hal yang diluar dari kekuatannya. Ketiga, jika salah satu dari pasangan  itu  telah  terjerat  hukuman penjara selama 5 tahun maupun hukuman  yang  lebih  sulit  daripada  itu dan  juga  tanpa  adanya  izin  dari  pihak lain serta tidak adanya alasan yang valid atau apapun yang diluar dari kekuatannya.  Keempat,  jika  salah  satu pihak  telah  berbuat  kekerasan  atau  3 penyiksaan berat yang dapat mengganggu  kemanan  dari  pihak  lain. Kelima, jika salah satu pihak  memiliki  kerusakan  pada  tubuh maupun adanya penyakit yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban  suami  dan  isteri.  Keenam, suami maupun isteri terdapat perselisihan  secara  berkepanjangan  dan pertikaian dan nihil untuk
mempertahankan rumah tangganya lagi.
Jika  dikaitkan  dengan  Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY. Erwin Hadi  Wibowo  melakukan  gugatan  cerai terhadap  Chrsitine  Wiguna,  istrinya,
yang selanjutnya disebut sebagai tergugat  dalam  kasus  ini.  Bahwasanya Penggugat memiliki dalil dalam gugatan nya  bahwa  telah  ada  pertengkaran  yang tidak bisa diselesaikan di antara mereka, dan  juga  tergugat  sedang  mengalami penyakit  yang  dianggap  penggugat  ,
tergugat tidak lagi
mampu
melaksanakan  kewajiban  nya  sebagai istri.  Selanjutnya  Pengadilan  Surabaya menolak gugatan penggugat seluruhnya. Berdasarkan  penjelasan  diatas,  penulis terdorong untuk meneliti dan membawa
judul “ANALISIS HUKUM TENTANG PENOLAKAN GUGATAN PERCERAIAN OLEH HAKIM DENGAN  ALASAN  CACAT.  (Studi Putusan
No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY)”.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas,  terdapatlah  beberapa  rumusan masalah  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana  tata  cara  melakukan perceraian  sesuai  dengan  hukum perkawinan yang ada di
Indonesia?
2. Apakah  alasan  cacat  saja  cukup untuk mengabulkan suatu gugatan perceraian ?
3. Apa  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan  penolakan  gugatan
yang sesuai dengan
No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk tata cara melakukan perceraian  sesuai  dengan  hukum perkawinan yang ada di Indonesia
2. Untuk  memahami  syarat  suatu gugatan perceraian dapat dikabulkan menurut hukum
perkawinan di Indonesia
3. Untuk  mengetahui  apa  yang menjadi pertimbangan hakim dalam  memutuskan  penolakan gugatan  yang  sesuai  dengan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY
1.4 Manfaat Penelitian
a. Bagi penulis Dapat  menyampaikan  pendapat sekaligus untuk menambah pemahaman  penulis  mengenai hukum  perkawinan  yang  berlaku di Indonesia.
b. Bagi Penegak hukum Dapat memberikan informasi bagi masyarkat khususnya bagi pasangan  Suami-isteri  mengenai hukum perkawinan di Indonesia. c. Bagi Penegak hukum Dapat  menjadi  masukan  bagi penegak  hukum terkhususnya hakim dan advokat dalam
berpraktek sebagai penegak hukum di Indonesia.
d. Bagi Penulis lain Dapat  menjadi  refrensi  dalam mengembangkan  penelitian  yang terkait  dengan  topik  yang  sama dengan yang dibuat penulis.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Kerangka Teori Dan             Konsepsi
2.1.1. Kerangka Teori
Kerangka  Teoritis  atau  dengan istilah teoritical framework
merupakan rancangan dalam mengemukakan  isi  pikiran  si peneliti  yang  berbentuk  teoritis mengenai studi putusan yang akan dikaji,  yang  menunjukkan  suatu hubungan  antara  ide  maupun gagasan yang akan dikaji.
2.1.2. Kerangka Konsepsi
a. Analisis  Hukum  adalah  suatu bentuk cara untuk mengetahui kondisi  hukum  yang  ada dengan  tujuan  memberikan penilaian,  mengetahui  apakah telah tecapainya bentuk tujuan tersebut, dan mengetahui implikasi  dari  pelaksanaan aturan-aturan hukum. Gugatan cerai  adalah  gugatan  yang diajukan  oleh  suami  atau  istri atau  wakilnya  ke  pengadilan
yang  berwenang  atas  domisili tergugat.
b. Cacat  adalah  tidak  normalnya tubuh  seseorang,  baik  tubuh maupun  anggota  tubuh,  baik berupa  hilangnya  kestabilan fisik, bentuk yang tidak normal, atau keterbatasan fungsi  karena  sudah  terbawa dari lahir atau karena penyakit dan  kelainan  lain  sepanjang hidupnya
hingga menimbulkan keterbatasan yang nyata dalam pemenuhannya. tugas dan penyesuaian hidup.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian
Penelitian Hukum Normatif menjadi salah satu metode yang dipakai di  dalam  penelitian  ini,  yang  dimana dilakukan  dengan  cara  mengkaji  bahan pustaka atau kepustakaan. Adapula sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif  Analitis,  penelitian  yang melakukan  pengungkapan  PP  yang terdapat  di  konsep  hukum  yang  sudah menjadi bahan Penelitian.
3.2. Sumber Bahan Buku
Sumber  bahan  dalam  Penelitian ini  adalah  bersumber  dari  bahan  bahan
hukum,  yakni  merupakan  suatu  cara dengan  mengumpulkan  data-data  yang sumbernya dari buku , putusan Pengadilan yang berkaitan dengan objek yang  sedang  dikaji.  Sumber  tersebut yaitu :
a.  Bahan  Hukum  Primer  :  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974, Peraturan  Pemerintah  No.9  Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  No.1  Tahun  1974,  Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.Sby.
b. Bahan  Hukum  Sekunder:  Data diperoleh melalui studi pustaka yang dilakukan  di  buku-buku  hukum  dan jurnal yang relevan dengan permasalahan  kemudian  data  ini akan  dihimpun  dan  dikaji  oleh peneliti,  selanjutnya  terhadap  Perpu atau  sumber  bacaan  lain  yang berhubungan dengan penelitian ini.
c.  Bahan  Hukum  Tersier:  berupa iformasi-informasi
yang
berhubungan  dengan  bahan  hukum primer dan sekunder, seperti biografi,  KBBI  dan  ensiklopedia
yang berkaitan dengan obyek penelitian.
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang didasarkan  dengan  penggunaan  data
perpustakaan  yang  diambil  dari  Putusan Pengadilan,    Perppu  ,  konsep  hukum yang  berlaku,  serta  jurnal  dan  media massa.

## 3.4. Analisis Data
Analisis  data  adalah  suatu  metode yang  digunakan  untuk  mengkaji  semua data  yang  tersedia  dari  berbagai  macam sumber.  Sampai  ditemukan  kesimpulan yang  kokoh,  lalu  digunakan  analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu suatu metode yang diawali dari  menganalisis  secara  umum  untuk memperoleh  hasil  yang  spesifik.  Metode ini  menggunakan  analisis  berdasarkan pengertian  umum  atau  fakta.  Kemudian meneliti hasil apa yang dapat memecahkan  masalah  tertentu.  Kondisi yang  diperlukan  bagi  seorang  peneliti untuk memperoleh dasar-dasar kesimpulan  yang  benar  dan  masuk  akal membutuhkan  ketekunan,  ketelitian  dan akurasi dalam pengumpulan data, objektivitas  dalam  analisis,  interpretasi dan penarikan kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Prosedur perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia Ketika  kasus  dibawa  ke  pengadilan sampai adanya kepastian dari hakim, ada tahapannya. Mereka harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu, membawa saksi
ke pengadilan, dan jika alasan perpisahan  diterima,  pengadilan  akan menyetujui  gugatan.  Perceraian  diatur oleh  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Proses  perceraian  dapat dilanjutkan  ketika  kedua  belah  pihak telah setuju untuk menandatangani surat cerai dan kemudian mematuhi persyaratan pengadilan yang diperlukan.
Perceraian  tidak  hanya  umum  di kalangan selebriti tetapi juga di kalangan  masyarakat  umum.  Perceraian didasarkan  pada  banyak  faktor,  seperti: masalah  keuangan,  kehadiran  orang ketiga, ketidakcocokan dengan pasangan,  kekerasan  dalam  rumah tangga  dan  banyak  lagi.  Perceraian adalah  akhir  dari  suatu  hubungan sebagai  suami  istri. Baik suami  maupun istri  dapat  mengajukan  gugatan  cerai  di pengadilan.  Bagi  pasangan  muslim, gugatan  dapat  diajukan  ke  pengadilan agama  sedangkan  untuk  pasangan  non muslim  gugatan  dapat  diajukan  ke pengadilan negeri.
Berdasarkan  Pasal  20  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975, gugatan  cerai  diajukan  oleh  suami  atau istri  atau  pengacaranya  ke  pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat  kedudukan  terdakwa.  Perceraian merupakan  salah  satu  dasar  hukum untuk putusnya perkawinan, yaitu Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1
Tahun  1974.  Pasal  39  Undang-Undang Perkawinan menyatakan:
1. Pengadilan yang bersangkutan mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil.
2. Untuk  dapat  bercerai  harus  ada alasan  yang  cukup  bagi  suami  istri untuk  tidak  dapat  hidup  rukun sebagai suami istri.
3. Proses  perceraian  di  pengadilan diatur  dengan  ketentuan  undang- undang tersendiri.
4.2.    Apakah  alasan  cacat  saja  cukup untuk  mengabulkan  suatu  gugatan perceraian
Perceraian  terkadang  merupakan jalan keluar bagi rumah tangga yang tak terselamatkan. Meskipun perceraian dibenci  oleh  Sang  Pencipta,  namun perceraian  tetap  diizinkan  jika  ada alasan yang mengizinkannya.
Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan  No.  1  Tahun  1974,  alasan suami  atau  istri  dapat  mengajukan gugatan  cerai  di  pengadilan  adalah sebagai berikut:
1. Salah  satu  pihak  (suami  atau  istri) berzina  atau  menjadi  penjudi,  atau menjadi  mabuk,  kental  atau  hal-hal lain yang sulit disembuhkan.
2. Salah  satu  pihak  (suami  atau  istri) salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya  selama  2  (dua)  tahun
berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa sebab yang baik atau alasan lain di luar kekuasaannya;
3. Salah  satu  pihak  (suami  atau  istri) dipidana  dengan  pidana  penjara selama-lamanya  5  (lima)  tahun  atau pidana  yang  lebih  berat  setelah perkawinan;
4. Salah  satu  pihak  (suami  atau  istri) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;
5. Salah  satu  pihak  (suami  atau  istri) menjadi cacat atau sakit karena tidak dapat  menjalankan  tugasnya  sebagai suami atau istri;
6. Antara  suami  dan  istri  selalu  ada pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan untuk hidup damai lagi di rumah.
7. Suami  melanggar  Shigat  Taklik- Talak.
8. Perpindahan agama atau kemurtadan yang menyebabkan
ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
Apabila  kita  meninjau  alasan-alasan yang  tercantum,  dengan  itu  alasan dakwaan  perceraian  dengan  alasan  cacat dapat  dan  sah  dijadikan  sebagai  alasan, namun  tentu  harus  disertai  dengan pembuktian  yang  dibebankan  kepada penggugat  sebagai  prinsip  dalam  hukum acara perdata, dimana penggugat
diwajibkan  untuk  membuktikan  dasar- dasar gugatan nya.
Bagi  umat  Islam  khususnya,  selain alasan  di  atas,  ada  dua  alasan  lain  untuk perceraian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 116 KUHP, yaitu: suami melanggar taklik-talak;  Pindah  agama,  atau  sering disebut murtad, juga menimbulkan keresahan dalam rumah tangga.
4.3. Pertimbangan Hakim
Dalam Memutuskan  Penolakan  Gugatan Yang  Sesuai  Dengan    Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY Pada  putusan  tersebut,  dijelaskan bahwa  suami  isteri  yang  merupakan pihak yang PENGGUGGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahannya di Surabaya pada tanggal 19  Desember  2006,  yang  terdapat  juga pada Kutipan Akta Perkawinan No.1638/WNI/2006  yang  dikeluarkan oleh  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya  pada tanggal  19  Desember  2006.  Bahwa, sejak  awal  pernikahan  PENGGUGAT dan  TERGUGAT  merupakan  pasangan yang sah suami dan istriyang berkediaman di Jl. Sukomanunggal Jaya
7/11, RT.03/RW.03, Kel.
Sukomanunggal,  Kec.  Sukomanunggal, Surabaya.
Selanjutnya  terakhir  PENGGUGAT tinggal  di  Jl.  Cik  Ditiro  No.  30  Besusu Tengah,  Palu  Timur,  Palu  Sulawesi Tengah.  dalam  perkawinan  mereka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diperoleh  2  anak.  Dijelaskan  juga  pada awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja  dan  jarang  terjadinya  pertengkaran, namun  semenjak  2018  mulai  terjadi pertengkaran  dalam  kehidupan  rumah tangga  penggugat  dan  tergugat,  yang menurut  keterangan  penggugat  bahwa tergugat  selaku  istri  sudah  tidak  lagi mematuhi  penggugat  selaku  suami, selanjutnya  dalam  dalil penggugat disampaikan bahwa tergugat selaku istri mengalami penyakit  yang menyebabkan cacat sehingga tidak dapat lagi melaksanakan  kewajiban  nya  sebagai istri  dalam  kehidupan  rumah  tangga. Maka dari itu si  yang membuat gugatan melayangkan gugatan perceraian terhadap  tergugat  yang  diajukan  ke Pengadilan Negeri Surabaya.
Pertimbangan Hakim Maksud  dan  tujuan  gugatan  si penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  yaitu antara  perkawinan  antara  PENGGUGAT dan  TERGUGAT  sesuai  yang  terdapat dalam  dalam  Kutipan  Akta  Perkawinan No.  1638/WNI/2006  yang  dikeluarkan oleh  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya  pada
tanggal
19
Desember 2006 putus karena perceraian.
Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut  alasan  gugatan  perceraian tersebut, terlebih dahulu diperiksa apakah benar  penggugat  dan  tergugat  telah menikah secara sah menurut hokum.
Menimbang,  dari  tinjauan  bahwa alasan bercerai sebagaimana yang dikemukakan
Penggugat  karena  terdapatnya  kelainan pendapat  dan  pericuhan  dalam  rumah tangga yang berkepanjangan yang menimbulkan keraguan untuk mempertahankan pernikahan itu, dan juga penggugat  menyertakan  alasan  bahwa tergugat  telah  mengalami  cacat  badan yang  menyebabkan  tergugat  selaku  istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya  lagi.  Sesuai  yang  telah diatur  Pasal  19  huruf  f  Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun1975.
Menimbang,  yang  diartikan  dengan perbedaan  pendapat  dan  pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi hal yang bisa diperbuat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah pericuhan dan pertengkaran antara pasangan  suami  isteri  yang  sedemikian rupa,  termasuk  tidak  adanya  persesuaian paham dan prinsip hidup dalam membina rumah tangga, sehingga  berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah
perkawinan sudah tidak dapat dipertanggung- jawabkan
lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian. Menimbang, bahwa apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  terbukti  sudah  tidak  ada kecocokan  lagi  karena  antara    Penggugat dan  Tergugat  selalu  kedapatan  kelainan pendapat sering  terjadi perselisihan maupun  pertikaian  yang  berkepanjangan di kehidupan pernikahannya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
Menimbang, maka selanjutnya dengan memperhatikan fakta peraturan di persidangan  (  notoir  feiten  )  dimana kondisi  fisik  Tergugat  yang  cacat sehingga  tidak  dapat  berjalan  normal ( akibat terkena serangan stroke ), Majelis meragukan  jika  antara  orang  yang menggugat dan orang yang digugat selalu adanya pertengkaran secara berkepanjangan.  Karena  orang  yang digugat  sendiri  sebagaimana  di  dalam surat  jawabannya  menerangkan  tidak benar  adanya  pertengkaran  secara  terus- menerus  sebagaimana  didalilkan  oleh Penggugat.
Menimbang, bahwa berdasarkan
alasan-alasan dan
pertimbangan sebagaimana tersebut
di atas, berdasasrkan pendapat  Majelis  Hakim, si
Penggugat tidak  dapat  membuktikan  alasan-alasan yang mendasari untuk  membuat  gugatan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat  harus  ditolak  seluruhnya. Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan  pertimbangan  tersebut  di atas,  maka  gugatan  Penggugat  dapat dikabulkan seluruhnya. Menimbang, karena gugatan Penggugat  ditolak,  sehingga  Penggugat sebagai pihak yang kalah, harus dikenakan  sanksi  berupa  pembayaran biaya perkara.
Adapun hakim dalam memutus perkara  ini  dengan  dasar  hukum  UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP RI Nomor : 9 Tahun 1975, pasal-pasal dalam HIR serta PerPu  lainnya  yang  berkaitan  dengan kasus ini.

## 5. SIMPULAN
1. Perceraian adalah akhir dari hubungan  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita.  Baik  suami  maupun istri dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Bagi pasangan muslim  gugatan  dapat  diajukan  di Pengadilan  Agama  sedangkan  bagi pasangan  non muslim gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri.
2. Jika  kita  melihat  alasan-alasan  yang tercantum  di  atas,  maka  alasan
gugatan  perceraian  dengan  alasan cacat  dapat  dan  sah  dijadikan sebagai  alasan,  namun  tentu  harus disertai  dengan  pembuktian  yang dibebankan kepada penggugat sebagai  prinsip  dalam  hukum  acara perdata, dimana penggugat diwajibkan untuk membuktikan dasar-dasar gugatan nya.
3. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan  sebagaimana  tersebut di  atas,  menurut  pendapat  Majelis Hakim Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang
mendukung gugatannya, oleh karena itu  gugatan  Pemohon  harus  ditolak untuk seluruhnya..

## 6. DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
UU  No  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.Sby

## BUKU
Djamil  Latif,  1985,  Aneka  Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian
Hukum (Jakarta : Kencana, 2007)
Sukmadinata,  Metode  Penelitian Pendidikan, 2017.

## SKRIPSI/JURNAL
Tety Kurniawati, GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN  DALAM  RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK  TERBUKTI Universitas  Jember, 2008. Min Usihen, S.H., M.H, KEBIJAKAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM, DISKUSI PUBLIK PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PENGAMBILAN

## KEBIJAKAN PUBLIK PANGKAL
PINANG, 28 JULI 2016.

## INTERNET
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, diambil dari https://kbbi.web.id/cacat Cara  Mengajukan  Gugatan  Cerai dan  Dokumen  yang  Perlu  Disiapkan", diambil dari https://tirto.id/eiRF
Alasan-alasan  perceraian  menurut hukum, diambil dari https://konsultanhukum.web.id/ Alasan-alasan mengajukan perceraian, diambil dari https://lawoffice- amanah.com/main/news/detail/4/alasan alasan-mengajukan-perceraian-di- pengadilan-agama.