## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.405

## Penerapan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Serta Tata Cara Eksekusinya pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak
Nashru Nazar Rosyidi 1 *, Oci Senjaya 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. Hs Ronggo Waluyo Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang *Correspondence email: nashrunazar@gmail.com
Abstrak. Dewasa  ini  semakin  marak  terjadinya  kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  Indonesia.  Anak  sebagaimana mestinya  harus  dilindungi  pemerintah  agar  kelak  menjadi  generasi  penerus  bangsa.  Pada  tahun  2019  PN  Mojokerto  memutus perkara dengan nomor register 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dengan amar putusan  hukuman kebiri kepada Terdakwa Aris (20) yang terbukti  melakukan  kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap  anak  dan  putusan  tersebut  merupakan  putusan  pertama  di  Indonesia menerapkan  penjatuhan  hukuman  kebiri  kimia  bagi  pelaku  kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap  anak.  Penulisan  ini menggunakan metode yuridis-normatif dimana melihat data empiris sebagai acuan dari penulisan jurnal ini. Bagi beberapa pihak hukuman kebiri kimia dinilai efektif untuk menghukum pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak agar menjadi hal yang menakutkan bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual lainnya. Hal tersebut termasuk dalam kategori teori tujuan pemidanaan agar menciptakan  ketentraman  dan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Perppu  Nomor  1  Tahun  2016  merupakan  dasar  hukum  penerapan hukuman kebiri kimia. Akan tetapi, timbul banyaknya pro dan kontra terhadap hukuman kebiri. Salah satu hal yang menimbulkan kontra  adalah  bertentangan  dengan  ratifikasi  mengenai  Hak  Asasi  Manusia.  Mengingat  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang dimana dalam  negara  hukum  wajib  untuk  melindungi  dan  menjaminan  Hak  Asasi  Manusia  sesuai  dengan  yang tertuang dalam Pasal 28I UUD NRI 1945.
Kata kunci: Kebiri Kimia; Kejahatan Seksual; Hak Asasi Manusia
Abstract.  Nowadays,  there  are  more  and  more  crimes  of  child  sexual  abuse  in  Indonesia.  Children  should  be  protected  by  the government in order to become the nation's next generation. In 2019, the Mojokerto District Court sentenced the defendant Aris (20) who  was convicted of a crime of sexual abuse against a child and this verdict was the first verdict in Indonesia to impose chemical castration on perpetrators of crimes of sexual abuse against children. This writing uses the juridical-normative method which  looks  at  empirical  data  as  a  reference  for  writing  this  journal.  For  some  parties,  chemical  castration  punishment  is considered  effective  in  punishing  perpetrators  of  crimes  of  child  sexual  abuse  so  that  it  becomes  a  frightening  thing  for  other perpetrators of sexual abuse crimes. This is included in the category of the theory of the purpose of punishment in order to create order and order  in society.  Perppu  Number  1  of  2016  is  the legal basis for the application of chemical  castration punishment. However, there are many pros and cons to castration. One of the things that has created contra is contrary to the ratification of human rights. Considering that Indonesia is a state based on the rule of law, which is obliged to protect human rights guarantees as stated in Article 28 I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Keywords: Chemical Castration; Sexual Crime; Human Rights.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  Indonesia  semakin  hari  menjadi  negara  yang  darurat  pelecehan  maupun  kejahatan  pelecehan seksual  terhadap  anak.  Dari  tahun  ke  tahun  kasus  kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap  anak  selalu  meningkat sehingga  menjadi  urgensi  tersendiri  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  menindak  secara  tegas.  Mengingat  anak merupakan  aset  bangsa  untuk  kedepannya  sehingga  harus  dijaga  secara  tumbuh  kembangnya  agar  kelak  menjadi penerus bangsa yang dapat meregenerasi kehidupan dalam masyarakat.
Upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata bagi kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Republik Indonesia Jokowi dengan tegas  menyatakan  dan  mendukung  pemberian  hukuman  kebiri  kimia  bagi  pelaku  kejahatan  pelecehan  seksual terhadap anak di bawah umur, karna akibat yang ditimbulkan apabila dibiarkan secara bekerlanjutan dapat berdampak semakin buruk bagi kelangsungan berkehidupan dalam masyarakat terutama bagi tumbuh kembang anak. Dalam hal ini  dapat  berefek  buruk  bagi  generasi  muda  Bangsa  Indonesia.  Presiden  Jokowi  menyetujui  pemberian  hukuman tambahan bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengenai hukuman kebiri kimia.
Untuk  pertama  kalinya  hukuman  kebiri  kimia  diterapkan  di  Indonesia  diberikan  oleh  hakim  kepada  terdakwa yang bernama Aris pemerkosa 9 anak di Mojokerto, Jawa Timur. Hukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga masyarakat sekitar agar tidak melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini merupakan bentuk keseriusan negara yang telah mengategorikan kekerasan seksual kepada anak sebagai kejahatan
Nashru  Nazar  Rosyidi  dan  Oci  Senjaya,  Penerapan  Penjatuhan  Hukuman  Kebiri  Kimia  Serta  Tata  Cara  Eksekusinya  pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak
luar biasa atau extraordinary crimes yang setara dengan kejahatan narkoba, terorisme, dan korupsi. 1
Kejahatan  yang  dilakukan  Aris  (20)  seorang  pemuda  asal  Mojokerto,  Jawa  Timur  tergolong  sangat  serius. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 9 korban rata-rata masih duduk di bangku Taman Kanak- kanak  (TK).  Bermula  saat  sedang  dalam  perjalanan  pulang  kerja,  ia  bertemu  degan  korban  yang  sedang  bermain sendirian didepan rumah. Kemudian saat terdakwa Aris timbul niat untuk mengajak korban agar ikut bersamanya ke sebuah  rumah  kosong  yang  tak  jauh  dari  tempatnya  hingga  akhirnya  terdakwa  Aris  membekap  mulut  korban  dan memperkosa  korban  sehingga  menyebabkan  alat  kelamin  korban  berdarah.  Hasil  visum  menunjukkan  korban mengalami robek dan pendarahan pada alat kelaminnya.
Saat proses penyidikan polisi  ternyata  terdakwa  Aris bukan hanya sekali melakukannya, akan tetapi sudah 11 kali  melakukannya  kepada  anak-anak  kecil  yang  rata  rata  menduduki  di  bangku  Taman  Kanak-kanak.  Hingga akhirnya  perbuatan  terdakwa  Aris  terbukti  bersalah  melakukan  kejahatan  seksual  terhadap  9  orang  anak.  Aris  telah dinyatakan  bersalah  berdasarkan  putusan  hakim  kaarena  melanggar  Pasal  76  D  juncto  Pasal  81  ayat  (2)  Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Ketika itu Jaksa Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto menuntut terdakwa dengan hukuman  penjara  17  tahun  dan  denda  Rp.  100.000.000,-  subsider  6  bulan  kurungan  apabila  tidak  membayar  denda. Kemudian  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dan  memberikan  putusan  yaitu  hukuman  kebiri  kimia  dan  hukuman penjara  selama  12  tahun  dan  denda  Rp.  100.000.000,-  subsider  6 bulan  kurunganapabila  tidak  membayar  denda  hal tersebut tercantum dalam putusan hakim putusan nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.
Hal  tersebut  bukan  berarti  tanpa  dasar  hukum  yang  pasti,  bahkan  sudah  disahkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Perppu  Nomor  1  tahun  2016  ini  kemudian  disahkan  menjadi  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tanggal  9  November  2016  tentang  Penetapan  Perppu  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tepatnya pada Pasal 81 ayat (5) dan 81 ayat (7) yang mengatur mengenai pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual  terhadap  anak  yaitu  hukuman  pidana  mati,  seumur  hidup,  dan  maksimal  20  tahun  penjara  serta  pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. 2
Pada  kasus  terdakwa  Aris,  muncul  pro  dan  kontra  dalam  masyarakat  atas  putusan  hakim  mengenai  hukuman kebiri  kimia  yang  akan  dilaksanakan  oleh  terdakwa  dengan  dalih  melanggar  esensi  Hak  Asasi  Manusia  yang  telah disepakati  oleh  negara-negara  dunia  termasuk  oleh  negara  Indonesia  sendiri  termasuk  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia  juga  berpendapat  melalui  komisionernya  Choirul  Anam  mengenai  hukuman  kebiri  kimia  yang  dijatuhkan oleh  hakim  PN  Mojokerto  agar  ditinjau  ulang  berdasarkan  ratifikasi  ICCPR  dan  CAT  yang  telah  dianut  sejak  lama oleh  negara  Indonesia,  agar  Indonesia  tetap  berkomitmen  dalam  hal  pemidanaan  melihat  unsur-unsur  jaminan  Hak Asasi Manusia. Selain itu, pelaksanaan tindakan hukuman kebiri secara kimia juga harus memperhatikan aspek biaya tinggi dan adanya persetujuan ( informed consent ) dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan hukuman kebiri kimia yang dilakukan padanya.
Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, seperti halnya California yang merupakan negara bagian Amerika Serikat  yang  pertama  melakukan  pemberlakuan  hukuman  kebiri  kimia  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Lalu disusuli dengan  negara-negara  bagian  lainnya  seperti  Georgia,  Lowa,  Louisiana,  Montana,  Oregon,  Texas  dan  Winconsin. Selain itu, hukuman kebiri kimiawi juga diberlakukan di negara-negara Eropa seperti di Polandia, Inggris, Estonia dan Makedonia. Lalu ada negara Korea Selatan dan Rusia yang memberlakukan pidana kebiri juga bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. 3
Masyarakat  luas  sedikit  banyaknya  percaya  apabila  adanya  hukuman  kebiri  kimia  tersebut  dilaksanakan  atau diterapkan  akan  menjadi  hal  yang  menakutkan  bagi  para  pelaku  kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap  anak  dan meminimalisir  adanya  kejahatan  tersebut.  Karena  akibat  dari  kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap  anak  sangat mengkhawatirkan bagi anak dan tidak dipungkiri bahwa anak yang menjadi korban mendapatkan trauma yang sangat hebat hingga menghancurkan hidupnya sebagai manusia dan serasa tidak mampu untuk melanjutkan hidupnya. Akan
1 Dilansir  pada  https://nasional.republika.co.id/berita/pww9mi384/hukum-kebiri-diterapkan-fahira-ini-peringatan-keras  ; diakses tanggal 22 November 2020.
2 Nuzul Qur’aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual , Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
3 Dilansir pada http://www.tribunnews.com/internasional/2016/05/27/ini-negara-negara-yang-berlakukan-hukuman- kebiri- bagi-pelaku-pelecehan ; diakses tanggal 22 November 2020

## Nashru  Nazar  Rosyidi  dan  Oci  Senjaya,  Penerapan  Penjatuhan  Hukuman  Kebiri  Kimia  Serta  Tata  Cara  Eksekusinya  pada
tetapi hukuman kebiri kimia tersebut belum tentu berbanding lurus dengan tujuan pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Tujuan pemidanaan sebenarnya bukan sebuah hal pemikiran yang baru, melainkan sedikit banyaknya telah mendapat pengaruh  dari  pemikir-pemikir  pada  beberapa  abad  yang  lalu,  yaitu  tentang  dasar  pembenaran  ( Recht  Vaardigings Ground ) dari suatu pemidanaan. 4
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali. 5
Andi  Hamzah  menyebutkan  mengenai  teori  tujuan  pemidanaan  berpendapat  bahwa  Pembalasan  ( Vergelding ) oleh  banyak  orang  dikemukakan  sebagai  alasan  untuk  memidana  suatu  kejahatan,  kepuasan  hatilah  yang  dikejar. Apabila ada seseorang oknum atau pelaku yang langsung merasakan atau menderita karena kejahatan, maka kepuasan itu  ada  pada  oknum.  Dalam  hal  pembunuhan,  kepuasan  hati  ada  pada  keluarga  korban  khususnya  dan  masyarakat umumnya. 6
Adapun menurut teori telatif dalam tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Prof Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pidana dijatuhkan bukan qula peccatum est atau karena orang berbuat kejahatan, melainkan untuk ne  peccatum atau  supaya  orang  jangan  melakukan  kejahatan. 7 mengenai  dengan  hal  tersebut,  tujuan pemidanaan terbagi menjadi beberapa pendapat, yaitu : 1. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah akibat dari telah terjadinya kejahatan.
2. Tujuan pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dapat dibagikan atas pencegahan umum ( general preventie ) dan pencegahan khusus ( special preventie ), yang antara lain yaitu : a. Pencegahan Umum ( general preventie )
Pencegahan umum didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut terdapat beberapa cara, yaitu:
1) Dengan  mengadakan  ancaman  pidana  yang  cukup  berat  untuk  menakut-nakuti  orang-orang  yang  tidak melakukan kejahatan
2) Dengan  menjatuhkan  pidana  dan  melaksanakan  pidana  yang  dilakukan  dengan  cara  yang  kejam  sekali dengan dipertontonkan kepada umum, sehingga setiap orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan. 8 b. Pencegahan Khusus ( special preventie )
Pencegahan  khusus  ini  didasarkan  pada  pikiran  bahwa  pidana  itu  dimaksudkan  agar  orang  yang  telah melakukan  kejahatan  tidak  mengulanginya  kembali.  Berikut  prevensi  khusus  mengenai  suatu  tindak  pidana menurut Van Hammel, antara lain yaitu :
1) Pidana itu harus memuat unsur-unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2) Pidana itu harus mempunyai unsur unruk memperbaiki terpidana.
3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan ketertiban hukum. 9
Sehingga secara tidak langsung tujuan pemidanaan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial ( individual and social damages ) yang  diakibatkan oleh pelaku  kejahatan. Hal tersebut terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan catatan bahwa tujuan dan makna yang merupakan titik berat sifatnya adalah  kasuistis.  Perangkat  tujuan  pemidanaan  yang  dimaksud  adalah  pencegahan  umum,  perlindungan  masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbalan/pengimbangan 10
Dalam hukum positif di Indonesia aturan mengenai pemidanaan diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berisikan sebagai berikut:
4 Gunadi, dkk, Penologi dan Pemasyarakatan , (Jakarta : PT. Adhi Sarana Nusantara, 2018), hlm. 44.
5 Muladi, dkk, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , (Bandung : Alumni), 2008.
6 Otje  Salman,  dkk, Teori  Hukum  (Mengingat,  Mengumpulkan,  dan  Membuka  Kembali) ,  (Bandung  :  Refika  Aditama, 2005), hlm. 99.
7 Ibid, hlm. 23
8 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.
9 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia , (Bandung : Alfabet, 2009).
10 Otje Salman, Op Cit , hlm. 103.
Nashru  Nazar  Rosyidi  dan  Oci  Senjaya,  Penerapan  Penjatuhan  Hukuman  Kebiri  Kimia  Serta  Tata  Cara  Eksekusinya  pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak
a. Pidana Pokok :
1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.
b. Pidana Tambahan :
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim
Berdasarkan hal tersebut posisi hukuman kebiri kimia merupakan masuk dalam klasifikasi hukuman tambahan yang diatur lebih lanjut dalam tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  telah  disahkan  menjadi  undang-undang  pada  tanggal  9  November 2016.

## METODE
Metode penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara yuridis-normatif dengan melihat data empiris yang  telah  terjadi.  Kemudian  menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  awalnya,  dilanjutkan  dengan  data  primer, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang hingga putusan hakim. Penelitian ini ingin mencari hubungan atau korelasi antara  berbagai  gejala  atau  variabel  sebagai  alat  penunjang  data  yang  terdiri  dari  studi  dokumen  dan  pengamatan. Dengan  jenis  penelitian  kualitatif,  dimana  penelitian  kualitatif  mengkaji  perspektif  dengan  strategi-strategi  yang bersifat  fleksibel.  Penelitian  kualitatif  ditujukan  untuk  memahami  fenomena-fenomena  sosial  dari  sudut  pandang penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Indonesia
Kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  adalah  apabila  seseorang  menggunakan  obyek  anak  untuk mendapatkan  kenikmatan  atau  kepuasan  seksual  bagi  pribadinya.  Tidak  terbatas  pada  hubungan  seksual  saja,  akan tetapi terdapat juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktifitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh  anak  secara  seksual  terutama  bagian  alat  vital,  segala  bentuk  penetrasi  seksual  (termasuk  penetrasi  melalui mulut  anak  menggunakan  benda  atau  anggota  tubuh),  membuat  atau  memaksa  anak  terlibat  dalam  aktifitas  seksual (secara sengaja melakukan aktifitas seksual di hadapan anak atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktifitas  seksual  yang  dilakukan  orang  lain),  membuat,  mendistribusikan,  serta  menampilkan  gambar-gambar  atau video  yang  mengandung  adegan  anak-anak  dalam  tindakan  tidak  senonoh,  serta  memperlihatkan  kepada  anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.
Kejahatan  Kekerasan  seksual  terhadap  anak  termasuk  kejahatan  luar  biasa  ataun extraordinary  crimes yang semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu  dan  secara  signifikan  mengancam  dan  membahayakan  jiwa  anak,  merusak kehidupan  pribadi  dan  tumbuh  kembang  anak,  serta  mengganggu  rasa  kenyamanan,  ketentraman,  keamanan,  dan ketertiban  masyarakat  luas.  Masuknya  kekerasan  seksual  terhadap  anak  ke  dalam  bagian  kejahatan  luar  biasa ( extraordinary crimes ) tidak dipungkiri dilakukannya juga penegakkan hukum ( enforcement law ) yang luar biasa. Kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dapat  mengancam  siapa  saja  dan  dimana  saja,  maka  dari  itu diperlukan  juga  pengawasan  secara  ketat  agar  melindungi  anak  dari  hal-hal  yang  bersifat  kekerasan  seksual terhadapnya  guna  kebaikan  dan  kelangsungan  hidup  si  anak.  Secara  bersama-sama  pemerintah  maupun  keluarga mempunyai peranan penting bagi perlindungan untuk anak.
Peraturan  Pemerintah  pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disahkannya Peppu ini semata-mata bahwa sanksi pidana yang  dijatuhkan  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  belum  memberikan  efek  jera  dan  belum  mampu mencegah  secara maksimal mengenai terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, oleh  karena  itu sangat diperlukan perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang- Undangan 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

## Nashru  Nazar  Rosyidi  dan  Oci  Senjaya,  Penerapan  Penjatuhan  Hukuman  Kebiri  Kimia  Serta  Tata  Cara  Eksekusinya  pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak
Perppu  Nomor  1  Tahun  2016  ini  sangat  memberatkan  sanksi  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  yakni  menambah pidana  pokok  berupa  pidana  mati  dan  seumur  hidup  serta  pidana  tambahan  berupa  pengumuman  identitas  pelaku. Selain itu, ada penambahan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan  rehabilitasi.  Dengan  kata  lain  kebiri  kimia  merupakan  tindakan  yang  dilaksanakan  selama  dan/atau  setelah terpidana menjalani pidana pokok. Kebiri adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.
Ada  dua  macam  teknik  kebiri  yang  diterapkan,  yaitu  kebiri  fisik  dan  kebiri  kimiawi.  Kebiri  fisik  dilakukan dengan  cara  mengamputasi  organ  seks  eksternal  pemerkosa  sehingga  membuat  pelaku  kekurangan  hormon testosteron . Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksual bagi pelaku yang dilakukannya kebiri kimia.
Kebiri  kimia  tidak  dilakukan  dengan  mengamputasi  t estis ,  tetapi  dengan  cara  memasukkan  zat  kimia antiandrogen  ke  tubuh  seseorang  supaya  produksi  hormon  testosteron  di  tubuh  mereka  berkurang.  Hasil  akhirnya sama  dengan  kebiri  fisik,  yakni  menghilangkan  libido  atau  hasrat  seksual  atau  kemampuan  ereksi.  Hukuman  kebiri kimia menimbulkan efek yang negatif berupa penuaan dini pada tubuh orang yang dilakukannya kebiri kimia. 11 Cairan antiandrogen diketahui  akan  mengurangi  kepadatan  tulang  sehingga  risiko  tulang  keropos  atau osteoporosis meningkat. Cairan antiandrogen juga mengurangi massa otot sehingga memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Berbeda dengan kebiri  fisik,  kebiri  kimia  tidak  bersifat  permanen.  Artinya,  jika  pemberian  cairan  antiandrogen  dihentikan,  maka efeknya  juga  akan  berhenti,  dan  pemerkosa  akan  mendapatkan  lagi  fungsi  seksualnya,  baik  berupa  hasrat  seksual, maupun kemampuan ereksi.
Sehingga penerapan hukuman kebiri kimia diperlukan penelitian lebih lanjut terkait hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pemerintah seharusnya mempunya kajian lebih lanjut terkait penelitian medis terkait  dengan  hukman  kebiri  kimia.  Karena  terdapat  hal-hal  yang  dianggap  merampas  Hak  Asasi  Manusia  dalam pemidanaan  yang  dijalankan  oleh  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Dalam  hal  ini  hukuman  kebiri  kimia meskipun  sudah  terdapat  aturan  yang  lebih  lanjut  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  pemerintah  terus  melakukan penelitian medis mengenai hukuman kebiri kimia.

## Tata  Cara  Pelaksanaan  Hukuman  Kebiri  Kimia  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia
Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  dan Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  (selanjutnya  disingkat  PP  No.  70  Tahun  2020). Pertimbangan pemerintah mengeluarkan PP No. 70 Tahun 2020 adalah untuk mengatasi  kekerasan seksual terhadap anak,  memberi  efek  jera  terhadap  pelaku,  dan  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual  terhadap  anak  serta  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi Undang-Undang.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  PP  No.  70  Tahun  2020  yang  didefinisikan  mengenai  Tindakan  Kebiri  Kimia adalah  pemberian  zat  kimia  melalui  penyuntikan  atau  metode  lain,  yang  dilakukan  kepada  pelaku  yang  pernak dipidana  karena  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya atau dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,  penyakit  menular,  terganggunya  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia  untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi.
Kemudian  berdasarkan  PP  No.  70  Tahun  2020  juga  menyebutkan  bahwasannya  tindakan  kebiri  kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Serta pelaksanannya  dilaksanakan  atas  perintah  jaksa  setelah  berkoordinasi  dengan  kementrian  yang  menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, kementrian yang menyelenggarakan di bidang hukum, dan kementrian yang menyelenggarakan di bidang sosial.
Tata  cara  pelaksanan  hukuman  kebiri  kimia,  berdasarkan  Pasal  5  dan  Pasal  6  paling  lama  dikenakan  dalam jangka  waktu  2  (dua)  tahun  dan  berdasarkan  beberapa  tahapan,  yaitu;  a.  Penilaian  Klinis,  b.  Kesimpulan,  dan  c. Pelaksanaan. Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan  psikiatri.  Adapun  penilaian  klinis  meliputi  beberapa  hal,  yang  diantaranya  adalah;  a.  wawancara  klinis  dan psikiatri,  b.  pemeriksaan  fisik,  dan  c.  pemeriksaan  penunjang.  Setelah  penilaian  klini  dilakukan,  kemudian dilakukannya  kesimpulan  yamg  memuat  hasil  penilaian  klinis  untuk  memastikan  pelaku  persetubhan  layak  atau
11 https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210104193518-255-589391/mengenal-kebiri-kimia-menghilangkan- fungsi-testis-dan-libido (diakses pada tanggal 26 maret 2021 pukul 1:28 Wib)

## Nashru  Nazar  Rosyidi  dan  Oci  Senjaya,  Penerapan  Penjatuhan  Hukuman  Kebiri  Kimia  Serta  Tata  Cara  Eksekusinya  pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak
tidaknya  untuk  dikenakan  tindakan  hukuman  kebiri  kimia.  Setelah  kesimpulan  dilakukan,  rangkaian  selanjutnya adalah  Pelaksanaan  hukuman  kebiri  kimia.  Adapun  yang  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  7  hari  kerja  sejak diterimanya  kesimpulan,  jaksa  dapat  memerintahkan  dokter  untuk  melakukan  pelaksanaan  pelaksanaan  tindakan hukuman kebiri kimia. Kemudian pelaksanannya juga dilakukan setelah terpidana telah menjalani pidana pokok dan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia juga dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementrian yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum, kesehatan, dan sosial  serta  dituangkan  dalam  bentuk  berita  acara  dan  diberitahukan  kepada  korban  atau  keluarga  korban bahwasannya telah dilakukan pelaksaan hukuman kebiri kimia.
Pasal  10  PP  No.  70  Tahun  2020  menjelaskan  mengenai  apabila  terpidana  tidak  memenuhi  syarat  penilaian klinis dan  kesimpulan.  Adapun  apabila  terpidana dinyatakan tidak  layak untuk dilakukannya  hukuman  kebiri kimia, maka  pelaksanaan  penundaan  tindakan  hukum  kebiri  kimia  ditundak  paling  lama  6  (enam)  bulan.  Kemudian  dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan terpidana tetap dinyatakan tidak layak, maka jaksa memberitahukan secara tertulis  kepada  pengadilan  yang  memutus  perkara  pada  tingkat  pertama  dengan  melampirkan  hasil  penilaian  klinis ulang dan kesimpulan ulang.

## Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia
Masalah pokok dalam hukum pidana berkenaan dengan tiga hal, yaitu: masalah perbuatan atau tindakan pidana, masalah  kesalahan  atau  pertanggungjawaban  pidana,  serta  masalah  pemidanaan.  Kaitannya  dengan  tiga  masalah pokok  hukum  pidana  tersebut,  ilmu  hukum  pidana  yang  dikembangkan  dewasa  ini  lebih  banyak  membicarakan masalah-masalah  yang  bersifat  dogmatik  hukum  pidana  daripada  sanksi  pidana.  Pembahasan  tentang  sanksi  pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana dirasakan masih belum serasi. Andi Hamzah juga menyatakan bahwa perbuatan pidana dan pemidanaan bukan hanya berkaitan erat dengan hukum pidana, tetapi menjadi permasalahan inti mengenai hukum pidana. 12
Sedangkan dalam hal masalah pidana dan pemidanaan menurut Bambang Purnomo dianggap merupakan suatu bentuk  yang  tak  banyak  diketahui,  sehingga  pembahasan  tentang  hal  tersebut  menyoroti  pidana  pada  umumnya  dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana terletak di bidang asas-asas hukum pidana mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang pada dasarnya terletak di luar bidang pidana dan sistem pemidanaan. 13
Hal  ini  tampak  pada  tujuan  pemidanaan,  yaitu  sebagai  sarana  pencegahan,  pembinaan  dan  pemulihan ketertiban  masyarakat,  serta  sarana  pembebasan  rasa  bersalah  pelaku  tindak  pidana,  antara  lain  tujuan  pemidanaan, yaitu:
1. Pemidanaan bertujuan :
a. Mencegah  dilakukannya  perbuatan  tindak  pidana  dengan  menegakan  norma  hukum  demi  melindungi masyarakat;
b. Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga  menjadi  orang  yang  baik  dan  berguna bagi masyarakat luas;
c. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  karena  perbuatan  tindak  pidana,  memulihkan  keseimbangan  dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan;
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia
3. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada poin 1 menentukan berat ringanya pidana
Sementara  pada  pidana  mati  merupakan  pidana  pokok  yang  bersifat  khusus  dan  selalu  diancamkan  secara alternatif, antara lain:
1. Pidana tambahan terdiri atas :
a. Pencabutan  hak-hak  tertentu;  Keduduan  Pidana  Kebiri  Dalam  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia  (Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2016);
b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
c. Pengumuman putusan hakim;
d. Pembayaran ganti kerugian; dan
e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagaimana pidana  yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersamasama dengan pidana tambahan lain.
12 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 9.
13 Ibid , hlm. 9.
Nashru  Nazar  Rosyidi  dan  Oci  Senjaya,  Penerapan  Penjatuhan  Hukuman  Kebiri  Kimia  Serta  Tata  Cara  Eksekusinya  pada

## Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak
3. Pidana  tambahan  berupa  pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  dan/atau  kewajiban  menurut  hukum  yang  hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
Eksekusi hukuman kebiri kimia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang ingkrah. Sanksi pidana hukuman kebiri kimia ini akan diberikan 2 (dua) tahun setelah menjalani  pidana  pokok  dan  juga  diberlakukan  maksimal  selama  2  (dua)  tahun  atas  keputusan  dari  hakim.  Maka ketika  masa  berlaku  kebiri  kimia  tersebut  sudah  mencapai  maksimal  2  (dua)  tahun  sehingga  alat  reproduksi  pelaku akan  berfungsi  kembali.  Apabila  pelaku  dijatuhi  hukuman  kebiri  kimia  dalam  pembuktian  kejahatannya  tersebut dibutuhkan kesaksian dari ahli yang harus memberikan keterangan tentang latar belakang pelaku hingga ia melakukan kekerasan seksual pada anak.
Disisi lain hukuman kebiri kimia didasarkan pada teori gabungan yaitu teori absolut dan relatif. Disamping itu sanksi kebiri kimia merupakan bentuk hukuman pembalasan dendam atas pihak yang merasa dirugikan yaitu anak dan juga  keluarga  korban.  Akan  tetapi  disisi  lain  sanksi  kebiri  kimia  merupakan  upaya  untuk  mencegah  terpidana  dari kemungkinan mengulangi kekerasan seksual dimasa depan.
Seorang  pelaku  kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap  anak  memiliki  faktor  utama  yang  berkepanjangan  dan lemahnya  ikatan  individu  atau  ikatan  sosial  pada  masyarakat  atau  macetnya  integrasi  sosial.  Faktor  lainnya  adalah berupa  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  merupakan  faktor  biologis,  faktor  kejiwaan,  serta  faktor moral.  Sedangkan  faktor  eksternal  merupakan  faktor  ekonomi,  faktor  sosial-budaya,  serta  faktor  media  massa. Seharusnya  hukuman  kebiri  kimia  merupakan  suatu  penanganan  yang  diberikan  kepada  pelaku  yang  diharapkan mampu  untuk  memulihkan  pola  pikir  pelaku  untuk  tidak  akan  melakukan  kejahatan  lagi.  Permasalahan  utama  dari seorang  pelaku  kekerasan  seksual  adalah  terdapat  pada  masalah  kejiwaannya  dan  bukan  terdapat  pada  alat  vitalnya. Selain  itu  biaya  atau  anggaran  yang  dibutuhkan  didalam  pelaksanaan  sanksi  tersebut  terbilang  cukup  tinggi  dalam pelaksanaan  eksekusinya  dan  belum  ada  kepastian  siapakah  yang  menjadi  eksekutor  pemberian  zat antiandrogen untuk  pelaku  karena  bagi  IDI  atau  Ikatan  Kedokteran  Indonesia  hal  tersebut  bertolak  belakang  dengan  Kode  Etik Kedokteran. Oleh karena itu, diperlukan juga eksekutor berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Langkah untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak tidak bisa hanya sekedar dari tindakan represif tetapi juga  dengan  tindakan  preventif  karena  apabila  berpacu  pada  undang-undang,  kekerasan  seksual  pada  anak  masih dirasa lebih merugikan terhadap korban, karena proses pemberian tindakan terhadap pelaku hanya untuk menghukum saja  tidak  ada  proses  untuk  memperbaiki.  Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  manusia,  yang  melekat  pada  manusia, dimana manusia  juga dikaruniai  akal pikiran  serta hati nurani  yang  hal tersebut harus dilindungi oleh  negara karena mengingat  Indonesia  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  yang  menjelaskan  bahwa  Indonesia  merupakan negara hukum yang mana dalam negara hukum harus memegang teguh hak asasi manusia pula. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat  yang sama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam individu manusia sejak dilahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban  dari  manusia  lain  untuk  menghormatinya.  Indonesia  adalah  negara  yang  masih  mengakui  adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyatnya sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Sehingga hukuman kebiri secara kimia dianggap tidak mendukung adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. Karena kebiri kimia tersebut dianggap menurunkan harkat dan martabat bagi seseorang yang divonis hukuman kebiri kimia.
Penetapan  hukuman  kebiri  kimia  dapat  dinyatakan  sebagai  salah  satu  hukuman  yang  dapat  melanggar  hak seseorang.  Sehingga  kebiri  kimia  ditolak  oleh  organisasi-organisasi  yang  menitik  beratkan  pada  hak  asasi  manusia karena dasar-dasar pemikiran, yaitu pertama, kebiri kimia tidak dapat dinyatakan benar didalam sistim hukum pidana Indonesia  Kedua,  kebiri  kimia  dapat  dinyatakan  sebagai  pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  yang  terdapat didalam  berbagai  konvensi  internasional  yang  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  diantaranya  adalah  Konvenan  Hak Sipil  dan  Politik  (ICCPR),  Konvensi  Anti  Penyiksaan,  dan  Konvensi  Hak  Anak.  Ketiga,  setiap  perbuatan  yang menyiksa anak, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual.
Dari  berbagai  alasan-alasan  yang  telah  dinyatakan  oleh  organisasi  Hak  Asasi  Manusia,  sehingga  pemerintah diminta  untuk  fokus  pada  perlindungan  anak  dengan  cara  komprehensif  dan  menyeluruh,  yang  didalam  kondisi tersebut  anak  adalah  sebagai  salah  satu  korban  dari  kekerasan  seksual.  Oleh  karena  itu  pemerintah  sebaiknya memberikan akses yang berguna serta menitik beratkan pada pemulihan fisik dan mental dari anak yang telah menjadi korban.
Didalam  Pasal  5  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  tahun  1948  menyatakan  “ tidak  seorang  pun  boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi.” Sedangkan dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  menyatakan  “ setiap  orang  atau  warga  negara  berhak  untuk  hidup,  tidak  mendapatkan penyiksaan,  bebas  dalam  peikiran  dan  hati  nurani,  berhak  beragama,  tidak  diperbudak,  dituntut  atas  dasar  hukum yang berlaku dan semua hak tersebut tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang

## Nashru  Nazar  Rosyidi  dan  Oci  Senjaya,  Penerapan  Penjatuhan  Hukuman  Kebiri  Kimia  Serta  Tata  Cara  Eksekusinya  pada
Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak
lain maupun warga negara itu sendiri .” Sehingga hak-hak didalam pasal tersebut dapat ditegakkan maka masyarakat pun akan menghormati dan menghargai hak orang lain dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemberian zat antiandrogen kepada diri pelaku dianggap melanggar hak asasi manusia yang berupa penyiksaan secara fisik dan merendahkan martabat diri pelaku. Selain itu pemberian zat tersebut berefek samping berupa penuaan diri  dan  dapat  mengurangi  kepadatan  tulang  yang  berakibat  tulang  keropos  atau  osteoporosis.  Serta  disisi  lain  zat antiandrogen dapat  mengurangi  masa  otot  yang  dapat  memperbesar  tubuh  menumpuk  lemak  dan  kemudian  dapat menimbulkan risiko penyakit jantung.

## SIMPULAN
Kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap  anak  dianggap  sebagai extra  ordinary/serious  crimes seperti  korupsi, terorisme  atau  perdagangan  narkotika.  Hal  ini  dianggap  apabila  menjatuhkan  hukuman  seberat-beratnya  merupakan solusi untuk menanggulangi kejahatan dikemudian hari dan mereka yang berpotensial menjadi pelaku kejahatan juga akan berupaya menahan diri agar tidak melakukan kejahatan yang serupa karena takut dihukum berat.
Menurut penulis bahwa sesungguhnya efek jera bukanlah dilihat dari hukuman yang berat, tetapi lebih kepada 3 hal  yaitu: appropriate  (proportionate  punishment,  punishment  should  fit  the  crime),  prompt  (promptness  of punishment/celerity), and inevitable (certainty of punishment).
Hukuman  kebiri  kimia  apabila  diterapkan  pada  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak  harus  dengan  cara berkali-kali disuntikkan terhadap pelaku agar hormon testosteron ditekan dan menjadi  kadar  yang  rendah.  Sehingga dapat menyebabkan  kerusakan terhadap tubuh pelaku apabila terus menerus dilakukan. Oleh karena  itu, hal tersebut tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dijaminkan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  yang  tercantum  dalam  pasal  28  I  UUD  NRI 1945, Deklarasi Hak asasi Manusia, dan ICCPR. Serta apabila penyuntikan tersebut dihentikan karena masa hukuman telah  dijalani,  maka  tidak  menjadi  jaminan  terhadap  pelaku  yang  dapat  mengulangi  tindak  pidana  karena  dorongan seksualnya telah kembali pulih.
Kita sepakat bahwa kejahatan pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa dan sangat serius  karena  anak  merupakan  aset  bagi  bangsa  dan  negara  untuk  keberlangsungan  hidup  dalam  masyarakat.  Akan tetapi,  penanggulangan  kejahatan  harus  dilakukan  secara  rasional.  Alangkah  baiknya  bahwa  menggunakan  hukum pidana yang bersifat non penal yang menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Gunadi, dan Oci Senjaya. Penologi dan Pemasyarakatan . Jakarta : PT. Adhi Sarana Nusantara, 2018. Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993. Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung : Alumni: 2008. Salman, Otje, dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali) . Bandung : Refika Aditama, 2005.
Setiady, Tolib. Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia . Bandung : Alfabet, 2009. Sunarso, Siswanto. Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis . Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

## Jurnal
Denni  Dwi  Putri  Sitanggang,  “Eksistensi  Sanksi  Kebiri  Ditinjau  dari  Aspek  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kode  Etik Kedokteran” terdapat dalam http://e- journal.uajy.ac.id/11192/1/JURNAL.pdf.
Ivo  Naviana,  “Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak  :  Dampak  dan  Penanganannya  Child  Sexual  Abuse  :  Impact  and Hendling.
Nuzul  Qur’aini  Mardiya,  Penerapan  Hukuman  Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual,  Jurnal  Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, (Maret 2017).

## Peraturan Perundang-Undangan
KUHP KUHAP
Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.

## Nashru  Nazar  Rosyidi  dan  Oci  Senjaya,  Penerapan  Penjatuhan  Hukuman  Kebiri  Kimia  Serta  Tata  Cara  Eksekusinya  pada

## Naskah Internet
http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/8ko2rBrb-mencermati-kebiri-di-negara-lain  ;  diakses  pada  tanggal  23 November 2020
http://www.tribunnews.com/internasional/2016/05/27/ini-negara-negara-yang-berlakukan-
hukuman-kebiri-bagi- pelaku-pelecehan ; diakses tanggal 22 November 2020 https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-  seksual-3441985.html  ; (diakses pada tanggal 23 November 2020 https://nasional.republika.co.id/berita/pww9mi384/hukum-kebiri-diterapkan-fahira-ini- peringatan-keras (diakses tanggal 22 November 2020 jam 21.31 WIB) https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210104193518-255-589391/mengenal-kebiri- kimia-menghilangkan- fungsi-testis-dan-libido