Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ISSN 1412-7083 (Print), 2579-9266 (Online) https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.342

## Upaya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pamong di Kalurahan Condongcatur
Ashar Abdillah 1 , Adji Suradji Muhammad 2
1, 2 Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyrakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia
1 ashar.abdillah15@gmail.com
2 adji.suradji@apmd.ac.id

## Abstrak
Kualitas  layanan  publik  tidak  terlepas  dari  kualitas  aparatur  yang  memberikan layanan.  Keterbatasan  sumberdaya  manusia  dalam  memberikan  layanan  publik  di tingkat  desa  sangat  ditentukan  oleh  berbagai.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  Pemerintah  Desa  Condongcatur  dalam    meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  pamong  untuk  memberikan  layanan public  secara  optimal.  Dengan  menggunakan  jenis    penelitian  kualitatif  model Fenomonologi  didukung  oleh  informan  yang  berkualitas  mulai  dari  Lurah,  Carik, Jogoboyo,  Tatalaksana,  Staf  Kalurahan  dan  juga  Pendamping  Kalurahan.  Selain informan  yang  berkualitas,  peneliti  juga  menggunakan  hasil  observasi  dan dokumentasi  untuk  mendukung  analisis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur dilakukan melalui 4  tahap  utama.  Pertama  melalui  rekrutmen  yang  transparan  dan  akuntabel,  kedua melalui Bimbingan Teknis penguatan tugas dan fungsi, ketiga melalui studi lanjut dan keempat melalui pola koordinasi yang intensif.
Kata Kunci: Kapasitas, Layanan Publik, Pamong.

## Abstract
The quality of public services cannot be separated from the quality of the apparatus providing  the  services.  The  limitations  of  human  resources  in  providing  public services at the village level are determined by various factors. This research aims to find out how the Condongcatur Village Government improves the quality of human resources  who  serve  as  officers  to  provide  optimal  public  services.  By  using  a qualitative  research  model,  the  Phenomonology  model  is  supported  by  qualified informants starting from the Village Head, Carik, Jogoboyo, Management, Village Staff and also Village Assistants. Apart from qualified informants, researchers also use  observation  results  and  documentation  to  support  the  analysis.  The  research results show that the strategy carried out by the Condongcatur District Government is carried out through 4 main stages. Firstly through transparent and accountable recruitment,  secondly  through  Technical  Guidance  to  strengthen  tasks  and functions,  thirdly  through  further  studies  and  fourthly  through  intensive coordination patterns.
Keywords: Capacity, Civil Servants, Public Services.

## 1. Pendahuluan
Desa dimaknai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan  berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam konsep asas Subsidiaritas dan Rekognisi. Penyelengaraan pemerintah desa dalam hal ini terkait tata kelola pemerintahan yang pada dasarnya menunjukkan keterkaitan dengan tindakan yang mengarahkan, mengendalikan,  serta  memberikan  pengaruh  dalam  segala  urusan  publik  dalam  rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Aparatur pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan di desa. Dari berbagai kekhawatiran yang melanda desa dalam menyelenggarakan pemerintah tak terlepas dari masih kurangnya sumberdaya aparatur desa itu sendiri.
Pemerintah desa tentu saja tak terlepas dari pada sumber daya aparatur. Sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat profesionalisme rendah yang dapat dilihat dari indikator pelayanan yang belum  optimal,  penggunaan  waktu,  serta  belum  memadainya  peran  dan  inovatif  dalam menjalankan  tugas.  Indikasi  rendahnya  SDM  setidaknya  tercermin  dari  tiga  hal,  yakni kesejahteraan, reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) (Satria & Rosnani, 2021).
Meningkatkan pembangunan didesa tentunya tak terlepas daripada penguatan kapasitas aparatur. Dengan kapasitas  aparat yang  mempuni akan menunjukkan progres pemerintah desa    dalam melakukan  pengubahan  pada    bidang    pemerintahan,    pembangunan,      pembinaan kemasyarakatan   dan   pemberdayaan    masyarakat.    Selain    itu,    sumber    daya  yang  tersedia di   desa    baik   sumber    daya   alam,    sumber  daya  manusia  (SDM),  sarana  dan prasarana  akan mempengaruhi dalam penguatan kapasitas utamanya dalam pengelolaan. Olehnya itu penguatan sumberdaya  manusia,    dan    disiplin    aparat    Desa  menjadi    faktor    pendukung    dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya kapasitas aparatur desa  yang  meningkat.  Sementara  itu  ditinjau  dari  penelitian  yang  juga  mengkaji  terkait peningkatan kapasitas.
Pada  penelitian  Sitti  Aminah  dan  Hari  Prasetyo  Sutanto  (2018)  menunjukkan  Peningkatan kapasitas  dapat  dilakukan  melalui  diklat  dengan  pendalaman  materi  disertai  dengan  praktik. Dekki Umamur Ra’is (2022) melaksanakan peningkatan kapasitas melalui pelatihan peningkatan kapasitas  sumber  daya  manusia  pemerintah  desa.  Dalam  penelitian  Ilham  Zitri,  dkk  (2022) mengulas proses penguatan kapasitas melalui proses pendampingan Perangkat Desa. Lalu pada penelitian  Susi  Krisjuyani  (2023)  menguraikan  kapasitas  diukur  dari  berbagai  indikator diantaranya  kemampuan,  pemahaman,  keterampilan,  sikap,  nilai-nilai  hubungan,  perilaku, motivasi,  sumberdaya  manusia.  Tentu  dalam  pelaksanaan  didesa  sebagai  upaya  mewujudkan kapasitas  pemerintahan  desa.  Dari  uraian  penelitian  terdahulu  menilai  bahwasanya  tolak  ukur kinerja  aparatur  mempengaruhi  pelaksanaan  Pemerintahan,  ini  menjadi  konsen  dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintahan. Selain itu penguatan kapasitas bisa didapatkan dengan peningkatan pendidikan, pelatihan serta pendampingan bagi aparatur desa. Sementara itu kebaruan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menkonsepsikan  terkait  upaya  pemerintah  Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pamong dengan pendekatan analisa kapasitas kelembagaan.
Peneliti  mengangkat  pelaksanaan  peningkatan  kapasitas  pamong  di  Kalurahan  Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Pada pelaksanaan dapat dilihat bahwasanya pemerintah kalurahan  dalam  penguatan  kapasitas  pamong  terntunya  akan  berdampak  dalam  meningkatnya tatanan  pemerintahan  di  Kalurahan.  Ini  menunjukkan  bagaimana  pemerintah  kalurahan  sangat
Vol. 18; No. 01; 2024; 26-36
memperhatikan terkait terkait peningkatan kapasitas aparatur sebagai upaya dalam menjalankan peran penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat yang menjadi dua kata kunci penting. Hal ini terlihat dari pada tingkatan pendidikan masing-masing pamong yang rata-rata lulusan sarjana dan bahkan sampai kejenjang S2.
Gambar 1. Rata-rata Pendidikan Pamong
Kalurahan  sendiri  secara  penyebutan  khusus  untuk  desa  pada  wilayah  di  DIY  merujut  pada Peraturan  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Kelembagaan Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Maka  dalam  penyebutan  nomenklatur  bagi Desa mengandung nilai-nilai lokal disebut Kalurahan, hal ini kemudian yang menarik dan berbeda penyebutannya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagaimana pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan daerah tersebut tentang nomenklatur sebutan Kalurahan, selain itu dalam penyebutan aparatur  Kalurahan,  Kepala  Desa  disebut  Lurah,  Sekertaris  Desa  disebut  Carik,  Kasi Pemerintahan  disebut  Jagabaya,  Kasi  kesejahteraan  disebut  ulu-ulu,  Kasi  Sosial  Kamituwa sebagai  pelaksana  teknis  dalam  pemerintahan  dikalurahan.  Lanjut  itu  pada  wilayah  sekretariat kalurahan  Kaur  TU  dan  Umum  disebut  Tata  Laksana,  Kaur  Keuangan  disebut  Danarta,  Kaur Perencanaan disebut Pangripta.

## 2. Tinjauan Pustaka
Bicara terkait dengan kapasitas pamong kalurahan, dalam hal ini untuk stasus penyebutan aparatur desa disebut pamong kalurahan. Erat kaitannya dalam mendorong berbagai kemampuan  aparatur desa  dalam  perwujudan pemerintah desa  dalam menempatkan komponen yang  harus  dimiliki oleh  setiap  aparatur  desa.
Keterampilan  dan  keahlian aparatur memastikan keberhasilan pelaksanaan pemerintah desa itu sendiri,  oleh  sebab  itu  kompetensi  tersebut  penting  serta  perlu    ditingkatkan.  Peningkatan kapasitas menjadi suatu upaya dalam mengembangkan rangkaian gerakan perubahan  multi-level bagi individu,  kelompok organisasi  dan  system  memperkuat orientasi  individu  dan  organisasi sehingga  dapat  peka  terhadap  transformasi yang ada (Morison;2014).
Fokus dalam peningkatan kapasitas pamong kalurahan menjadi satu kesatuan yang harus ditata dalam rangka mengoptimalkan proses pelaksanan tatanan pemerintahan. Posisi kalurahan dengan segala kompleksitas termaksud terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia dalam hal ini pamong  kalurahan,  penguatan  tatanan  pemerintahan,  penataan  kelembagaan  yang  menjadi penting dalam rujukan agar lebih ditingkatkan.
Ditinjau  dari  segi  penguatan  kapasitas  kelembagaan,  dalam  penuturan  Fauzi  (2016) mengemukakan bahwa terdapat tiga level peningkatan kapasitas (Tauvik et al., 2023) yaitu:
a. Tingkatan  individu  (sumberdaya  manusia/aparatur  pemerintah)  dilakukan  dengan  yang peningkatan kemampuan dan ketrampilan melalui pendidikan dan latihan.
b. Tingkatan lembaga, tingkatan ini diusahakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melaui struktur dan proses kelembagaan.
c. Tingkatan sistem, dilakukan dengan melakukan perbaikan dibidang ketatalaksanaan yang meliputi pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam sistem tersebut.
Menurut    Rozaki,  dkk  (2005)  mengemukakan terdapat tiga  asa utama  organisasi desa,  yaitu: (1)  kapasitas  desa  masih  terbatas  terkait dengan menjalankan  fungsi  regulasi, pelayanan  dan pemberdayaan;    (2)    penguatan  kapasitas  pemerintah  desa  tidak  cukup  mendapatkan perhatian dari pemerintah; (3) kapasitas pemerintah desa merupakan sebuah esensi dari otonomi desa.  Itu berarti  penguatan  kapasitas  pemerintah  desa  sangatlah  penting berdasarkan tuntutan global serta regulasi  negara (Jennifer. R. Dhue1, 2021).
SDM pemerintah desa menjadi hal terpenting dalam melaksanakan tata pemerintahan yang ada didesa. Selain itu  yang tidak kalah penting dalam memberikan motivasi kerja, pemberian reward atas kinerja bagus akan memberikan nilai dalam menguapayakan pelaksanaan tata pemerintahan yang optimal kepada masyarakat itu sendiri. Kapasitas sebagai suatu konsep dalam menganalisa sejauh mana optimalnya penyelengaraan pemerintahan.
Pandangan  Milen  (2001) mengemukakan bahwasanya  kapasitas  ditafsirkan  sebagai  kapabilitas baik  dari  individual,  organisasi  dan  sistem  untuk  mendorong  dan  melaksanakan  tugas  secara efektif dan berkelanjutan, hal tersebut menunjukkan kapasitas tidak hanya dipandang dari sudut pandang  statis  tetapi  juga  memiliki  nilai  dinamis  yang  mengalami  transformasi  adaptasi  yang semakin cepat dan variatif (Mustari et al., 2022).
Penjabaran  teori  diatas  mendudukan  sebagaimana  kapasitas  sebagai  pemahaman  serta keterampilan  secara  personal  dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan  dalam  desa. Dalam  menumbuhkan  pelaksanaan  pemerintah  desa  yang  ideal  tentu  tak  terlepas  pada pengoptimalkan  kapasitas  perangkat  desa.  Dengan  merefleksikan  posisi  desa  yang  terus dipandangan  masih kurang  pada  segi  tatanan  pemerintahan,  maka  dari  itu  penguatan  kapasitas aparatur  desa  menjadi  poin  terpenting  dalam  mewujudkan  kontestasi  pelaksanaan  yang  ideal sebagai upaya dalam meningkatkan penghidupan dan kehidupan kepada masyarakat itu sendiri.
Tatakelola  pemerintahan  yang  baik  dalam  peruntukan  mengupayakan  penghidupan  dan kehidupan.  Tentunya  tak  terpelas  daripada  penguatan  kapasitas  aparatur  pemerintahan,  selain itupula dari segi aspek pemberian motivasi seperti reward dan juga dalam bentuk lainnya menjadi acuan dalam pengimplementasian ditengah-tengah masyarakat. Banyak hal yang masih kurang khususnya dalam fermine pemerintah desa, ini masih sangat jauh dari cita-cita para pejuang dalam
menilai  desa  sebagai  ujung  tombak  pembangunan  nasional.  Dalam  melaksanakan  kewajiban sebagai pemerintah desa harus memiliki motivasi.

## 3. Metodologi
Jenis    penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif,  model  Kualitatif  Fenomonologi  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi pamong untuk memberikan layanan publik secara optimal. Lokasi di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok Sleman. Adapun  Informan terdiri dari Lurah, Carik, Jogoboyo, Tatalaksana, Staf, Pendamping Kalurahan. Teknik pemilihan informan yang  digunakan  yakni  teknik purposive .  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi, dokumentasi dan wawancara. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data  dalam  penelitian  kualitatif  meliputi  uji  kredibilitas  ( credibility ),  uji  transferabilitas ( transferability ), uji dependabilitas ( dependability ) dan terakhir uji obyektivitas ( confirmability ). Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  tahapan:  identifikasi  data,  reduksi  data,  penyajian  data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Hasil Penelitian
Kapasitas  pemerintah  Kalurahan  Condongcatur  dengan  menguraikan  pada  konsep  yang  salah satunya dengan penguatan baik secara internal struktural  dengan pendidikan lanjutan, prekrutan pamong,  koordinasi,  serta  bimtek.  Tentunya  dalam  menjalankan  kapasitas  desa  sebagai  fungsi regulasi, pelayanan  dan  pemberdayaan.
Pengembangan  kapasitas  dapat  dilihat  sebagai  suatu    proses  dalam  melaksanakan  berbagai perubahan  baik  secara  individu,  kelembagaan  dan  sistem  untuk  meningkatkan  kemampuan- kemampuan.  Adapun  upaya  dalam  meningkatkan  kapasitas  Kalurahan  Condongcatur  melalui pendidikan  lanjutan  bagi  pamong,  membangun  koordinasi,  pula  melalui  kegiatan  bimbingan teknis,  serta  pola  penempatan  pamong  melalui  proses  prekrutan  secara  akuntabel.  Bersasarkan hasil  penelitian  maka  dapat  uraian  4  upaya  yang  dilaksanakan  dalam  peningkatan  kapasitas pamong kalurahan diantaranya:

## a. Pendidikan Lanjutan
Program Studi lanjutan yang diprioritaskan bagi Pamong dalam melanjutkan pendidikan baik D3- S3 sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas pamong.  Pendidikan  merupakan  bagian dari cara  yang  mendasar  dalam  mencapai tuntunan dan  cita-cita individu, mencapai kematangan dalam peningkatan karir sehingga dibutuhkan informasi mengenai bimbingan karir.
Kebijakan yang cukup baik dalam rangka meningkatkan kapasitas Pamong, dengan mendorong Pamong  untuk  melanjutkan  studi  kejenjang  yang  lebih  tinggi.  Sebagaimana  dalam  penuturan tersebut  menunjukkan  bahwasanya  dengan  adanya  program  studi  lanjutan  ini  memperlihatkan bagaimana  komitmen  dari  pemerintah  kalurahan  dalam  meningkatkan  kapasitas  pamong  yang tentunya akan memberi dampak bagi pamong dalam menjalankan tugas dalam tata pemerintah di Kalurahan. Studi lanjut ini menjadi salah satu kebijakan dalam mendorong Pamong Kalurahan Condongcatur  dalam  meningkatkan  pengetahuan  dalam  menejerial  untuk  menopang  tugas  dan
tanggung  jawab  sebagai  Pamong  Kalurahan.  Bantuan  pendidikan  pada  program    studi  lanjut betujuan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  pamong  kalurahan  dalam  mengembangkan potensi akademik mereka.

## b. Prekrutan Pamong
Pola  prekrutan  ini  menjadi  sebuah  tindakan  mencari  kompetensi  dalam  bidang  pemerintahan mengenai  tugas  dan  fungsi  di  bawah  manajemen  sumber  daya  manusia  dan  vital  memastikan memiliki personil yang berkualitas, yang mana mendukung kebijakan-kebijakan yang muaranya kepada  Masyarakat  itu  sendiri.  Dalam  pola  prekrutan  yang  menjadi  fokus  dalam  penentuan kompetensi  posisi  kelembagaan  Kalurahan  Condongcatur  berdasarkan  kesesuaian  komponen yang menjadi kebutuhan dalam bidang struktural pemerintahan.

## c. Koordinasi
Koordinasi  yang  dimaksudkan  yakni  pada  upaya  dalam  membangun  sinergitas  bersama  dalam pelbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda. Pada asa kepentingan bersama sehingga di satu sisi segala kegiatan sistematis pada arah yang telah disepakati bersama. Dalam koordinasi tersebut sebagai  bagian  dalam  memberikan  masukan  terkait  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  maupaun evaluasi  atas  kinerja.  Koordinasi  yang  dipimpin  langsung  oleh  Lurah  menunjukkan  sinergitas yang dibangun untuk peningkatan kinerja pamong kalurahan.

## d. Bimtek
Kegiatan  tersebut  biasanya  berupa  pelatihan  yang  mencakup  berbagai  bidang,  termasuk manajemen  administrasi,  keuangan  desa,  perencanaan  pembangunan,  pelayanan  publik, pengelolaan  lingkungan,  dan  lain  sebagainya.  Sebagai  langkah  dalam  meningkatkan  kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur yang berpatokan pada kompetensi di setiap bidang. Salah satunya melalui kegiatan bimtek yang bekerjasama dengan instansi terkait. Kegiatan tersebut di dasari  kebutuhan  yang  dirasakan  perlu  untuk  lebih  dioptimalkan.  Hal  itu  dalam  keterampilan individu  yang  mencangkup  prospek  kognitif  diantaranya  terkait  pemahaman  dan  kemampuan menjadi  suatu  komitmen,  motivasi  serta  konsisten  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya.
Pelaksanaan Bimtek menjadi salah satu obsi dalam meningkatkan kapasitas pamong kalurahan. Sebagaimana dalam penjelasan di atas yang tak hanya terfokus bagi kasi saja melainkan pula staf dalam  meningkatkan  kompetensi  dari  segi  pengetahuan  akan  ketugasanya  di  struktural pemerintahan itu sendiri. Selain dari kegiatan Bimtek juga pada pola pendampingan dari Kepala seksi  kepada  staf-staf  dalam  menopang  perbaikan-perbaikan  sebagai  Upaya  meningkatkan kapasitasnya.  Dimensi  peningkatan  kapabilitas  SDM  aparatur  mengupayakan pada  keberadaan tenaga yang ahli dan memahami secara teknis, yang dikembangkan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, serta lingkungan kerja yang baik, pula melalui rekrutmen. Oleh sebab itu sanagt penting dalam upaya pelaksanaan  program peningkatan kompetensi SDM agar tercapai tujuan organisasi.

## 4.2 Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bagaimana  upaya  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah kalurahan  Condongcatur  dalam  meningkatkan  kapasitas.  Kemampuan  dalam  manajemen  yang meliputi  manajemen  SDM,  manajemen  pelayanan  publik,  manajemen  aset,  dan  manajemen
Vol. 18; No. 01; 2024; 26-36
keuangan.  Sedangkan  kemampuan  tersebut  sebagaimana  dalam  analisa  kapasitas  kelembagaan yang dibangun  secara  individu, kelembagaan  serta  sebuah  sistem  yang  dibangun.  Kemampuan tersebut  meliputi  penyusunan  administrasi  desa,  penyusunan  perencanaan  pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan peraturan desa (perdes), dan pelayanan publik. Sebagaimana yang  diupayakan  di  Kalurahan  Condongcatur  sendiri  dalam  memaksimalkan  kemampuan  bagi pamongnya  melalui  pendidikan,  pelatihan,  membangun  koordinasi  serta  sistem  prekrutan berdasarkan kompetensi pamong yang dimiliki.
Ditinjau  dari  segi  penguatan  kapasitas  kelembagaan,  dalam  penuturan  Fauzi  (2016) mengemukakan bahwa terdapat tiga level peningkatan kapasitas.
a. Kemampuan  individu  pada  penguatan  bagi  pamong  sendiri  berdasarkan  dari  hasil penelitian diantaranya yakni melalui kegiatan bimbingan teknis, pula pendidikan lanjutan bagi  pamong.  Konsep  tersebut  yang  kemudian  diharapkan  meningkatkan  kapasitas individu-individu pamong sebagai upaya dalam membangun kompetensi serta pemahaman akan pelaksanaan tupoksinya masing-masing. Membangun kemampuan manajerial dalam menjalankan  tugas  dengan  baik  demi  menciptakan  kolerasi  antara  pemerintah  dengan Masyarakat.
b. Tingkatan  lembaga  yang  dibangun  pada  penempatan  posisi  pamong  berdasarkan kompetensi  yang  dimiliki.  Hal  ini  melalui  sebuah  sistem  yang  dibangun  dengan melaksanakan  prekrutan  terbuka  dengan  melibatkan  kedua  institusi  kampus  yakni  UNY dan  AMIKOM  sebagai  pelaksana  teknis  dalam  menjaring  pamong  yang  memiliki kompeten.  Kebijakan  tersebut  diharapkan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi, baik secara pelaksanaan tugas maupun dalam melayani masyarakat.
c. Tingkatan sistem yang dilakukan dengan membangun komunikasi yang melalui koordinasi antar  sesama  pamong.  Tentunya  selain  membangun  sebuah  komunikasi  pula  sinergitas yang  meliputi  ketatalaksanaan  yang  optimal,  akuntabilitas,  dan  pelayanan  prima. Koordinatif yang dilaksanakan baik secara horizontal maupun vertical dalam membangun sinergitas sebagaimana dalam rangka membangun kompetensi baik pamong maupun secara pelaksanaan program-program itu sendiri. Dalam membangun kompetensi yang dibangun tak hanya dari segi pelaksanaan tugas melainkan banyak hal yang mesti dibangun seperti ketersediaan SDM sekaligus kemampuan teknologi dan informasi.
Berdasarkan  uraian  tersebut  menunjukkan  peningkatan  kapasitas  pamong  secara  kelembagaan dalam  mengaktualisasikan  berbagai  kemampuan  yang  diharapkan  yakni  kemampuan  dalam memahami kebijakan, kecakapan dan keterampilan, dari penjabaran tersebut secara garis  besar yang diambil yaitu terkait dengan kemampuan pamong dalam memenejerial pemerintahannya.
Kemampuan  dalam  menjalankan  berbagai  kebijakan  atau  program  serta  runut  aturan  dari pemerintah  pusat,  akan  terasa  sangat  kurang  ideal  dalam  melaksanakan  jikalau  kapasitas  yang masih  kurang.  Oleh  sebab  itu  sangat  penting  untuk  terus  membangun  sebuah  sistem  secara terpadu  dalam  rangka  meningkatkan  kompetensi  bagi  setiap  pamong  kalurahan  atau  perangkat desa secara keseluruhan.
Pengembangan kompetensi sendiri tak hanya melalui pendidikan ataupun pelatihan, hal itu pula dimulai dari saat proses penjaringan posisi pamong dalam struktural melalui rekrutmen dengan menggandeng  institusi  sebagai  bagian  dari  pelaksana  teknis  dalam  melakukan  seleksi  pamong yang betul-betul mempunyai kompeten juga kapabel dalam jabatan yang dibutuhkan. Sementara
itu  dari  segi  penguatan  kapasitas  seringkali  masih  banyak  hal-hal  yang  masih  kurang  dalam memaksimalkan aspek dalam menguatkan kapasitas pamong Kalurahan Condongcatur.
Dimensi pengembangan kapasitas SDM aparatur menitikberatkan pada ketersediaan tenaga yang profesional  dan  memiliki  kemampuan  secara  teknis,  yang  dapat  dilakukan  dengan  melakukan pelatihan,  pengupahan,  kondisi  lingkungan  kerja  yang  kondusif,  dan  rekrutmen.  Pentingnya penyelenggaran program pengembangan kapasitas SDM agar tercapai ideal dalam pelaksanaan pemerintahan.
Dari  ulasan  tersebut  dari  hasil  penguatan  kapasitas  kelembagaan  bagi  pamong  kalurahan  di Condongcatur,  dengan  pendekatan  analisis  pada  level  peningkatan  kapasitas.  Maka  dapat diuraikan kedalam ulasan berupa bagan analisa sebagai berikut.

## Gambar 2. Pola Penguatan Kapasitas Kalurahan Condongcatur Sumber: diolah Penulis dari analisa kapasitas kelembagaan
Pola  di  atas  menunjukkan  penguatan  kapasitas  yang  dilaksanakan  di  Kalurahan  Condongcatur melalui 4 upaya yakni pendidikan lanjutan, koordinasi, bimtek, rekrutmen pamong. Pola tersebut menunjukkan  dalam  upaya  penguatan  kapasitas  dalam  pemerintahan  secara  kelembagaan  baik dari  segi  individu,  lembaga  serta  sistem.  Kapasitas  secara  individu  melalui  pendidikan,  serta kegiatan  bimbingan  teknis.  Kemudian  dari  segi  kelembagaan  melalui  pengembangan  posisi pamong berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Aspek selanjutnya yakni dari segi membangun sebuah  sistem  dalam  pemerintahan,  pada  pemerintahan  Condongcatur  sendiri  mengupayakan membangun koordinasi yang notabenenya akan berpengaruh terhadap sinergitas antar struktural pemerintah.
Konsep tersebut yang mesti menjadi rujukan dalam peningkatan kapasitas secara kelembagaan pemerintahan.  Suatu  yang  menarik  yang  menjadi  kebijakan  dari  pemerintah  Kalurahan Condongcatur  dalam  prekrutan  pamong  dengan  melibatkan  institusi  sebagai  pelaksana  teknis dalam  menyeleksi  pamong-pamong  yang  betul-betul  mempunyai  kompetensi.  Dengan  pola prekrutan yang membentuk tahapan dianataranya mulai dari seleksi berkas, wawancara, sampai tahapan tes tertulis yang tim penilai dari institusi kampus. Ini tentu saja menjadi sebuah Langkah yang ideal dalam menjaring pamong-pamong yang betul-betul punya kompetensi. Hal tersebut otomasi akan berpengaruh dalam penguatan kemampuan secara individu-individu bagi pamong.
Peningkatan kapasitas dikembangkan dalam meningkatkan kompetensi pamong melalui kegiatan Bimtek. Bimbingan tehnis sendiri dilaksanakan dalam meningkatkan pemahaman terkait dengan pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi.  Bimtek  sendiri  sebagai  langkah  dalam  memaksimalkan
Vol. 18; No. 01; 2024; 26-36
pelaksanaan  program  yang  merupakan  kebijakan  dari  kementrian  maupun  aplikasi  yang diharapkan  memksimalkan  peranan  pemerintahan  desa.  Kemampuan  dalam  memutuskan  serta menentukan kebijakan strategi dalam merumuskan kebijakan. Tentunya kemampuan konseptual tersebut tidak dapat mencapai titik tanpa adanya kemampuan pamong dalam membangun sebuah sistem.  Maka  dari  itu  tentu  saja  peningkatan  kapasitas  menjadi  sebuah  keharusan  demi mewujudkan sebuah tata kelola yang baik didalam pemerintahan di Kalurahan Condongcatur.
Pengembangan  kapasitas  melalui  peningkatan  pendidikan  sebagaimana  yang  dimaksudkan diharapkan  mampu  memperkuat  dari  aspek  kepemimpinan  dari  pada  pamong  itu  sendiri.  Dari program  tersebut  memberikan  dampak  yang  signifikan  dari  aspek  pengetahuan  dalam memenejerial dalam kelembagaan sebagai pamong. Selain itu dengan pemahaman yang di dapat diharapkan mampu membangun sebuah sistem yang tentunya akan memberikan banyak dampak bagi struktural mamupun masyarakat.

## 5. Kesimpulan
Pengembangan kapasitas dalam meningkatkan kemampuan konseptual dalam hal kecakapan dari segi pemahaman tupoksi, ini kemudian melalui pendidikan, pelatihan serta pendampingan. Proses pendampingan  yang  dilaksanakan  melalui  pendamping  desa  sebagai  jalur  koordinasi  yang merupakan  perpanjangan  tanggan  dari  kementrian  memberikan  uraian  dengan  menilai pengembangan kapasitas di Kalurahan berjalan dengan baik.
Upaya semangat belajar bagi pamong mengingat bahwasanya SDM yang menjadi pamong dan staf di Kalurahan Condongcatur dituntut memiliki kapasitas yang tinggi serta mampu menguasai teknologi  yang  diharapkan  akan  mengupayakan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat. Pemahaman akan tumbuh jikalau didukung dengan cara berpikir yang progresif tanpa cenderung konservatif.  Hal  tersebut  didapakan  dengan  penguatan  kapasitas  baik  secara  peningkatan Pendidikan  maupun  penempatan  pamong  yang  sesuai  dengan  kompetensinya.  Sejatinya  ada beberapa konsen sehingga kapasitas pamong penting untuk ditingkatkan dalam memahami tugas fungsi secara regulasi, pelayanan dan juga pemberdayaan.
Pemerintahan  Kalurahan  Condongcatur  mencoba  mendudukan  dalam  konsep  pengembangan kapasitas secara individu maupun secara kelembagaan. Makna dari kapasitas secara individu ini melalui  kebijakan  yang  di  keluarkan  pemerintah  kalurahan  dengan  memberikan  kesempatan kepada  pamong dalam  melanjutkan pendidikan  mulai dari  D3-S3 yang kemudian  untuk  segala pembiayaan di bantu oleh pemerintah kalurahan.
Kapasitas individu yang mesti dimiliki oleh pamong ialah kemampuan memahami tupoksi serta pemerataan pengetahuan, gunanya untuk mengantisipasi adanya kelambatan pada proses layanan kepada  masyarakat.  Selain  itu  juga  dalam  membangun  sinergitas  antar  pamong  dalam  artian secara  pelaksanaan  tugas  bisa  saling  membantu  dalam  mengatasi  segala  permasalahan  atau ketidak pemahaman dari satu kebijakan tertentu, semisal ada kebijakan baru dari kementrian dapat membangun sebuah sinergi dalam menyikapinya secara kelembagaan.

## Daftar Pusataka
Ayuningtyas,  D.  P.  (2023).  Tingkat  Kedisiplinan  Kerja  Dengan  Pemanfaatan  Fasilitas  Kantor Guna  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Administrasi  Pada  Kantor  Pemerintah  Desa
Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Jurnal Manajemen Dinamis , 1 (1), 36– 44.
Hayat, H. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Pelayanan Publik. Aristo , 8 (1), 1. Https://Doi.Org/10.24269/Ars.V8i1.2270 Ichwan, S. (2019). Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Noken , 5 (1), 81–98. Jennifer.  R.  Dhue1,  F.  B.  T.  (2021).  Penguatan  Kapasitas  Pemerintah  Merencanakan Pembangunan Desa Di Desa Oben Kabupaten Kupang. Jurnal Pemerintahan , 2 (2), 335– 356.
Kapriaji,  M.  N.,  &  Siswidiyanto,  S.  (2022).  Desentralisasi  Dan  Kapasitas  Pemerintah  Dalam Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik ,
8 (2), 241–255. Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Jiap.2022.008.02.14 Khaidir  Ali,  A.  S.  (2020).  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Terhadap  Peningkatan  Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. Jurnal Warta Dharmawangsa , 14 (4), 602–614.
Krisjuyani,  S.  (2023).  Kapasitas  Pemerintah  Desa  Dalam  Membangun  Desa. Fokus:  Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang , 21 (1), 198–205.
Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas  Pemerintah  Desa  Melalui  Tata  Kelola  Aset  Desa. Aksiologiya:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (3), 451. Https://Doi.Org/10.30651/Aks.V6i3.12963 Mustari,  N.,  Sulastri,  S.,  Sulfiyanti,  S.,  &  Syukri,  U.  (2022).  Strategi  Penguatan  Kapasitas Birokrasi  Pemerintah  Daerah  Kota  Makassar  Pasca  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (Jipsk) , Vii (02), 82–88.
Norman, N. A., Razak, A. R., & Kasmad, R. (2020). Adaptive Governance Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl)
Di Kota Mamuju. Jurnal Ilmiah Akademik (Pujia) , 1 (1), 145–161. Https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/8787-Full_Text.Pdf
Pamungkas, B.  A.  (2019).  Pelaksanaan  Otonomi  Desa  Pasca  Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. Jurnal Usm Law Review , 2 (2), 210–229. Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V2i2.2271
Rizal,  A., Triandani, S.,  April,  M.,  &  Alkadafi,  M.  (2022).  Pengembangan Kapasitas  Aparatur Pemerintah  Desa  Dalam  Penataan  Administrasi  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Teknologi Informasi (E-Government). Jurnal El-Riyasah , 13 (1), 76. Https://Doi.Org/10.24014/Jel.V13i1.18174
Satria, A., & Rosnani, T. (2021). Pemberdayaan Sdm Aparatur Pemerintahan Desa. Proceeding
Seminar Bisnis , 5 , 1–11.
Suhendar, D. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pasca Implementasi Undang-Undang Desa. Jurnal Ilmiah Neo Politea , 1 (1), 43–61. Https://Doi.Org/10.53675/Neopolitea.V1i1.102 Syahruddin  Hattab,  Daswati,  R.  (2022).  Sosialisasi  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur  Dalam Pembangunan  Desa  Kanuna  Kecamatan  Kinovaro  Kabupaten  Sigi. Sikemas  Journal , 1 (2022), 23–30.
Tamam, B. (2023). Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas  Rekognisi  Dan  Subsidariaritas  Di  Indonesia  Pendahuluan. Annual  Conference  On Islam, Education, And Humanities , 2 , 109–124. Tauvik,  I.,  Endah,  K.,  &  Mutholib,  A.  (2023).  Kapasitas  Perangkat  Desa  Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Di Desa Cisontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Repository Unigal , 3 (1), 278–290.
Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 48 (2),  323–344. Https://Doi.Org/10.21143/Jhp.Vol48.No2.1666
Vol. 18; No. 01; 2024; 26-36
Untari, S., Habibi, M. M., Mu, A., Fauziah, L. N., & Ardhana, A. (2022). Capacity Of Village Apparatus  In  Implementing  Village  Goverment  Administration. Jurnal  Praksis  Dan Dedikasi (Jpds) , 5 (2), 80–87.
Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas Pemerintah  Desa  Dermaji  Kabupaten  Banyumas  Dalam  Pengurangan  Risiko  Bencana. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 7 (3), 591–606.