## PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
Danu Aris Setiyanto Email: danuaris07@gmail.com Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## ABSTRAK
Penelitian  ini  difokuskan  tentang  peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam  sosialisasi kepada  masyarakat  tentang  perkawinan  beda  agama  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi (MK). Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Tujuan penelitian ini adalah memberikan penjelasan secara substansi hukum terutama KUA dalam menangangi kasus  perkawinan  beda  agama.  Putusan  MK  menolak  permohonan  pemohon  yang mengajukkan  yudicial  review  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan.  Hasil  penelitian  ini  adalah bahwa secara  hukum, putusan MK sebaiknya menjadi perhatian  khusus untuk KUA sebagai salah  satu  agen  negara  pencatat  perkawinan.  KUA  sebagai  pelaksana  UU  Perkawinan memiliki  peran  sosialisasi  yang  penting  baik  sebelum  dan  sesudah  perkawinan  yang dicatatkan agar terbentuk keluarga sakinah. Apabila terjadi kasus perkawinan beda agama, maka KUA berhak  memberikan sosialisasi tentang perkawinan beda agama baik yang akan terjadi  ataupun  yang  telah  terjadi  dengan  berbagai  pendekatan  hukum  yang  tegas  baik hukum Islam dan Hukum perkawinan di Indonesia.
Kata kunci: Kantor Urusan Agama, Pernikahan Beda Agama, Mahkamah Konstitusi

## ABSTRACT
This  study focused on the role of  the Religious Affairs  Office (KUA) in  the dissemination to the  public  about  interfaith  marriage  after  the  decision  of  Constitutional  Court.  As  for  the approach  in  this  study  is  juridical.  Purpose  of  this  study  is  to  provide  an  explanation  in substance  KUA  law,  especially  in  cases  of  interfaith  marriage.  Constitutional  Court’s decision to reject the applican’t application to judicial review Article 2, paragraph 1of Law Marriage (UUP). The results of this study are KUA should have special attention to decision of  the  Court  as  one  of  the  state  agencies  marriage  registrar.  KUA  as  the  executor  of  the Marriage Law has an important role socialization both before and after marriage registered in  order  to  form  harmonious  family.  In  case  of  interfaith  marriage,  then  KUA  entitled  to provide  socialization  on  interfaith  marriage  good  is  going  to  happen  or  has  happened  with various strict legal approach both Islamic law and the law of marriage in Indonesia.
Keywords: the Religious Affairs Office, interfaith marriage, the Constitutional Court

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan fitrah manusia untuk meredam segala gejolak biologis dan psikologis  dalam  diri  manusia.  Oleh  sebab  itu,  perkawinan  merupakan  hal  yang  penting untuk  diperhatikan  baik  dari  sisi  hukum  agama  maupun  hukum  suatu  negara.  Hukum agama berperan dalam arti pertanggungjawaban kepada agama masing-masing mempelai, sedangkan hukum negara berperan dalam mengatur hubungan sosial antar warga negara itu sendiri.Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan maka berarti terikat dalam  ikatan suci dan perjanjian yang kokoh untuk menciptakan keluarga sakinah.  Dalam Islam,  untuk  mencapai  keluarga  yang  sakinah  tersebut  dianjurkan  dengan  perkawinan antara dua orang yang seagama. Perkawinan beda agama dalam Islam diatur dengan sangat ketat dan bahwa bisa dikatakan bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang dilarang.
Perkawinan  beda  agama  secara  fakta  merupakan  persoalan  yang  menjadi perdebatan  dalam  hukum  keluarga. 1 Di  Indonesia  sendiri  perkawinan  beda  agama mengalami  perubahan  sejak  sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP atau UU Perkawinan) dan setelah adanya UU Perkawinan.  Namun  walaupun  ada  perubahan  secara  regulasi  tetapi  hal  itu  tetap  saja dianggap  beberapa  pihak  bahwa  pengaturan  perkawinan  beda  agama  tidak  tegas  dan dianggap  telah  ada  ketidakjelasan/penyelundupan  hukum  di  dalamnya.  Dalam  UU Perkawinan  disebutkan  bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan berdasarkan  agama  dan  kepercayaan  masing-masing. 2 Bukan  hanya  itu  saja  pelaksanaan perkawinan  beda  agama  terkadang  menimbulkan  masalah  lain  seperti  keabsahan pernikahan yang berakibat konflik hak dan kewajiban suami dan isteri; hak waris mewarisi suami isteri dan anak; masalah pengadilan untuk menyelesaikan perkawinan beda agama. 3 Lebih lanjut, yudicial review di Mahkamah Konstitusi tentang regulasi perkawinan beda agama juga telah diajukan oleh para pemohon 4 yang merasa dirugikan dengan adanya UU  Perkawinan  dalam  Pasal  2  ayat  (1).  Perkara  tersebut  juga  telah  diputuskan  oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dan  MK  menyatakan  penolakan  seluruhnya  tentang  uji materiil UUP yang diajukan oleh pemohon. Permohonan pemohon ditolak seluruhnya oleh MK 5 karena  dinilai  tidak  beralasan  menurut  hukum. 6 MK  justru  menilai  bahwa  negara
1 Yusdani, Menuju Fiqh Progresif, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 22-23.
2 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  2  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3 M.  Kasayuda, Perkawinan  Beda  Agama  Menakar  Nilai-nilai  Keadilan  Kompilasi  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta; Total Media, 2006), 89-90.
4 Pemohon tersebut adalah tiga konsultan hukum dan satu orang mahasiswa, Damian Agata Yuvens, Varita, dan Megawati Simarmata. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, 1-2.
5 Putusan MK ini diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 18 Juni 2015; Ibid., 154.
6 Ibid., hlm. 153.
harus  mengeluarkan  peraturan  dengan  nilai  agama,  moral,  keamanan,  dan  ketertiban umum. Menurut MK perkawinan beda agama justru tidak menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, pembatasan dalam perkawinan beda agama akan bisa memberikan kebahagiaan dalam melaksanakan perkawinan. 7
Pada  sisi  lain,  peran  KUA  merupakan  hal  yang  penting  sebagai  salah  satu  agen dari  negara  yang  berperan    memberikan  penerangan  terhadapa  segala  hal  yang  berkaitan dengan perkawinan beda agama. KUA sebagai salah satu pelaksana Undang-undang tentu memiliki  kewenangan  dalam  memberikan  sosialisasi  tentang  perkawinan  sesuai  dengan undang-undang  perkawinan.  Dalam  hal  ini,  peran  KUA  juga  dikuatkan  dengan  adanya Kompilasi  Hukum  Islam,  putusan  MK  dan  peraturan  lain  yang  terkait  dengan  tugas  dan wewenangnya.
Dari uraian di atas, jelas bahwa perkawinan beda agama menjadi isu kontroversial dan  problematika  yang  berakibat  adanya  perbedaan-perbedaan  baik  secara  hukum  positif maupun  secara  fakta.  Padahal  hakikat  perkawinan  adalah  untuk  mencapai  keluarga  yang sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, peranan KUA dalam hal ini sangatlah penting sebagai salah satu agen negara yang berhak mencatatkan perkawinan serta  memiliki  kemampuan  dalam  sosialiasi  kepada  masyarkat  untuk  mencapai  keluarga yang  sakinah.  Permasalahan  tersebut  semakin  runcing  setelah  adanya  putusan  MK  yang bersifat final dan menolak pengajuan uji materiil Pasal 2 ayat (1) UUP. Sehingga dalam hal ini,  terdapat  kegelisahan  akademik  yang  ingin  diteliti  adalah  bagaimanakah  peran  KUA dalam sosialisasi pernikahan beda agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mencapai  Keluarga  Sakinah .  Analisis  dalam  tulisan  ini  difokuskan  pada  teori  peran KUA  yang  berkaitan  dengan  hukum  perkawinan  di  Indonesia.  Jenis  penelitian  ini merupakan penelitian pustaka.

## B. Metode dan Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  pustaka  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  beda agama.  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  68/PUU-XII/2014  dan    KMA  No.  34  Tahun  2016  Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari  beberapa  referensi  yang  terkait  perkawinan  beda  agama  dan  peranan  KUA  baik  itu dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  merupakan  upaya  menggali  permasalahan substansif  secara  hukum  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  beda  agama.  Untuk
7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 , 150-153.
mendapatkan analisis yang tepat sesuai objek penelitian maka penelitian ini menggunakan teori  hukum  positifisme  atau  teori  hukum  murni.  Teori  hukum  ini  menekankan  bahwa sebuah  hukum  yang  tertulis  harus  ditaati  oleh  sebuah  masyarakat  wilayah  tertentu. Sehingga segala hal yang berkaitan tentang sebuah fenomena yang tidak dibenarkan secara hukum normatif harus diabaikan untuk mencapai keadilan substansif.
Adapun  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis.  Sehinga dalam penelitian ini tidak terlepas dari beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang  dimaksud  terkait  erat  dengan  sistem  perkawinan  di  Indonesia  terutama  tentang perkawinan  beda  agama.  Oleh  sebab  itu,  maka  dalam  hal  ini  tidak  terlepas  dari  beberapa pasal dan peraturan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini.
Tujuan dalam penelitan ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan kepada masyarakat  dalam  mencapai  keluarga  sakinah,  memberikan  masukkan  dan  saran  kepada KUA  dalam  sosialisasi  pentingnya  keluarga  sakinah  terutama  dalam  menanggapi  isu perkawinan  beda  agama  seteah  putusan  MK,  memberikan  pertimbangan  secara  legal formal  kepada  instansi  dan  pihak-pihak  terkait  yang  berfungsi  dalam  penegakkan  hukum keluarga di Indonesia.
C. Keluarga Sakinah Perspektif Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia
1. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam
Islam  merupakan  ajaran  agung  yang  memiliki  cita-cita  yang  mulia  dalam membentuk  masyarakat  dengan  segala  tatanan  kebersamaan  hidup.  Hal  ini  dapat dipahami karena Islam selalu memperhatikan permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Dalam  lingkup  yang  sempit,  Islam  sangat  memperhatikan  segala  hal yang  berkaitan  dengan  keluarga.  Agama  Islam  menekankan  bahwa  dalam  sebuah keluarga  merupakan  organisasi  penting  bagi  setiap  pasangan  untuk  menjadi  memadu kasih  sayang,  cinta,  dalam  kebersamaan  dan  ketakwaan  kepada  Allah  SWT.  Hal  ini didasari  sebuah  konsep  dalam  Islam  bahwa  pernikahan  adalah  sebuah  ikatan  suci  dan bukan  sebatas  hubungan  perdata  semata.  Perkawinan  dalam  Islam  harus  diwujudkan dalam sebuah tujuan yang jelas yaitu keluarga yang sakinah.
Setiap muslim yang memiliki keluarga tentu saja mengidamkan keluarga yang sakinah.  Oleh  sebab  itu,  maka  kemudian  ada  beberapa  konsekuensi  yang  harus dilakukan,  diantaranya  adalah  mengikuti  pola  hidup  yang  benar  dan  lurus.  Terkait dalam hal ini, yaitu mengikuti perikehidupan Rasulullah SAW. Kata sakinah dalam al- Qur’an disebutkan sebanyak enam kali, yakni pada surat al-Baqarah ayat 248, surat at-
Taubah ayat 26 dan 40, dan surat al-Fath ayat  4, 18, dan 26. 8 Sakinah ditegaskan dalam al  Qur’an  diberikan  hanya  kepada  para  Nabi  dan  orang-orang  yang  beriman.  Sakinah yang  berarti  ketenangan  tersebut  akan  menimbulkan  sifat  lain  yaitu  saling  mengasihi dan menyanyangi ( mawaddah) serta tanggungjawab kedua belah pihak semakin tinggi.
Al-Quran sebagai pedoman hidup seorang muslim menyebutkan bahwa tujuan salah  satu  perkawinan  adalah  menciptkan  keluarga sakinah , mawaddah ,  dan rahmah . Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al Qur’an Surat ar-Rum ayat 21. Apabila ditelaah dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, sakinah bermakna  kedamaian,  ketentraman, ketenangan,  kebahagiaan.  Sedangkan  kata mawaddah memiliki  makna  kasih  sayang, dan  rahmat  berarti  belas  kasih,  rahim,  anugrah,  ganjaran,  limpahan,  restu,  berkah. Dalam  tulisan  A.  M  Ismatulloh  dijelaskan  bahwa mawaddah mengandung  pengertian filosofis  adanya  dorongan  batin  yang  kuat  dalam  diri  sang  pencipta  untuk  senantiasa berharap  dan  berusaha  menghindarkan  orang  yang  dicintainya  dari  segala  hal  yang buruk,  dibenci  dan  menyakitinya.  Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  rahmah  adalah kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikkan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. 9
M.  Quraish  Shihab  dalam  tafsir  al-Misbah  menjelaskan  bahwa  makna    kata sakinah  dalam  Q.S  ar-Rum:  21  adalah  berasal  dari  kata sakana yang  berarti  diam, tenang  setelah  sebelumnya  goncang  dan  sibuk.  Penggunaan  kata sakan yang  artinya rumah, merupakan tempat untuk melahirkan ketenangan setelah ditinggal penghuninya. Adapun yang dimaksud ketenangan dalam ayat ini adalah ketenangan seseorang setelah melakukan perkawinan. Hal ini karena disebabkan adanya ketidaksempurnaan manusia apabila setiap jenis kelamin, baik itu laki-laki atau wanita, yang berdiri sendiri. Dalam hal  ini  Allah  memberikan  adanya  naluri  seksual  yang  bisa  menimbulkan  gejolak  jika penggabungan  dan  kebersamaan  dengan  pasangan  tidak  terpenuhi.  Sehingga  dengan adanya pensyariatan perkawinan, maka segala gejolak jiwa dan kekacauan pikiran dapat mereda, dan memperoleh dan mendapatkan ketenangan. 10
Keluarga  sakinah  berdasarkan  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemiihan  Keluarga Sakinah  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor DJ.II/191  Tahun  2011  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemilihan  Keluarga  Sakinah adalah  keluarga  yang  dibina  atas  perkawinan  yang  sah,  mampu  memenuhi  kebutuhan
8 Ahmad Zaini, “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan”, Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam ”,  Vol. 6, No. 1, Juni 2016, 91.
9 A. M Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah,  dan Rahmah dalam Al Qur’an  (Prepektif Penafsiran Kitab al-Qur’an dan Tafsirnya)”, Mazahib:Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), 54-55.
10 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur’an, Cet. I,(Jakarta: Lentera Hati, 2003),  35.
spiritual  dan  material  secara  layak  dan  seimbang,  diliputi  suasana  kasih  sayang  antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. 11
Dengan  segala  penjelasan  makna  keluarga  sakinah  di  atas,  maka  dapat dipahami  bahwa  keluarga  sakinah  adalah  hal  yang  sangat  penting.  Hal  ini  seperti  apa yang  disampaikan  oleh  Khoiruddin  Nasution.  Dia  menekankan  bahwa  makna  dan terwujudnya  keluarga  sakinah  adalah  hal  yang  penting.  Keluarga  sakinah  merupakan tujuan  perkawinan  itu  sendiri  berdasarkan  apa  yang  disebutkan  dalam  al-Qur’an  surah ar-Rum  ayat  21.  Posisi  keluarga  yang  merupakan  bagian  terkecil  dari  sebuah masyarakat, bangsa, dan negara menjadikan keluarga menjadi kunci terbangunnya suatu masyarakat  yang  sakinah.  Hal  ini  bermakna  bangsa  yang  sakinah  harus  dimulai  dari keluarga yang sakinah pula. 12
2. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan istilah  keluarga  sakinah.  Namun  hanya  ditemukan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah untuk  menciptakan  kebahagiaan  yang  kekal  abadi  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. 13 Dalam  mencapai  tujuannya  tersebut,  maka  suami  istri  perlu  saling  membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
Hukum  perkawinan  di  Indonesia  memiliki  peran  yang  penting  dalam menciptakan  keluarga  sakinah.  Peran  penting  tersebut  adalah  peran  dalam  bidang hukum  itu  sendiri,  baik  dimaknai  secara  luas  maupun  sempit.  Hal  itu  terkait  dengan fungsi hukum sebagai kepastian hukum, mengatur tingkah laku masyarakat, pemberian rasa aman, pengayoman, keadilan, dan pembentuk suatu tatanan masyarakat. Sehingga kemudian juga dapat disebut social of engineering.
Undang-undang  perkawinan  merupakan  unifikasi  hukum  perkawinan  di Indonesia.  Perkawinan di  Indonesia telah mengatur di di dalamnya secara rinci secara agama  dan  secara  hukum  negara  untuk  membentuk  keluarga  sakinah.  Eksistensi Undang-undang  perkawinan  merupakan  peran  negara  dalam  menciptakan  masyarakat
11 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/191 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah.
12 Khoiruddin  Nasution,  “Arah  dan  Pembangunan  Hukum  Keluarga:  Pendekatan  Integratif  dan  Interkonektif dalam membangun Keluarga Sakinah”, Asy-Syir’ah : Jurnal Ilmu Syariah dan  Hukum , Vol. 46, No. I, Januari- Juni 2012, 99-100.
13 Undang –Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang damai, tenang dan bahagia melalui keluarga sebagai institusi terkecil dalam suatu negara.Melalui  undang-undang  perkawinan,  negara  dapat  mengatur  segala  hal  yang terkait  dengan  perkawinan.  Pengaturan  tersebut  meliputi  dasar  perkawinan,  syarat- syarat  perkawinan,  pencegahan  perkawinan,  batalnya  perkawinan,  perjanjian perkawinan,  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  harta  benda  dalam  perkawinan,  dan sebagainya.  Lebih  lanjut,  undang-undang  perkawinan  telah  menetapkan  azas-azas penting, yaitu asas sukarela, asas partisipasi keluarga dan dicatat, asas monogami, asas perceraian dipersulit, asas kematangan calon mempelai, asas memperbaiki derajat kaum wanita. 14
Dengan  segala  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  kita  ketahui  bahwa  dengan adanya  pelaksanaan  Undang-undang  perkawinan  diperuntukan  bagi  warga  negara Indonesia supaya tentram dan bahagia dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Selain itu, Undang-undang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur dari perkawinan. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa negara telah berupaya menyatukan dimensi batin atau  agama  dengan  dimensi  lahiriyah  atau  dimensi  berusaha  untuk  mencapai  keluarga sakinah dalam undang-undang perkawinan.

## D. Problematika Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Peraturan  mengenai  perkawinan  beda  agama  sebelum  adanya  UU  Perkawinan sebenarnya  sudah  mengalami  beberapa  perubahan.  Pada  masa  VOC  perkawinan  beda agama adalah merupakan hal yang dilarang terutama orang Eropa yang beragama Nasrani dan  orang  Pribumi  yang  beragama  non-Nasrani.  Namun  karena  VOC  merugi,  akhirnya VOC  diambil  alih  resmi  oleh  Belanda.  Sejak  saat  itulah  Belanda  mengukuhkan penjajahannya. Di bidang hukum, Belanda memisahkan berdasarkan sekat asal-usul, dan hukum  adat.  Selanjutnya,  politik  hukum  Belanda  berusaha  memisahkan  antara  hukum Islam  dari  masyarakat  dan  mengutamakan  berlakunya  hukum  adat.  Pemerintah  Belanda juga  menerapkan  penggolongan  penduduk  dan  penerapan  hukum-hukum  yang  berbeda- beda di setiap golongan dan mengurangi pemberlakuan hukum Islam di masyarakat. 15
Sebelum  adanya  UU  Perkawinan  di  Indonesia  terdapat  bermacam-macam peraturan  yang mengatur perkawinan bagi  golongan masyarakat, mulai dari hukum adat sampai  hukum  agama. 16 Peraturan  perkawinan  dibagi  menjadi  empat,  yaitu:  bagi  orang
14 Penjelasan UU Perkawinan.
15 Sri  Wahyuni,  “Politik  Hukum  Perkawinan  dan  Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia”, Jurnal  Pusaka, Malang: Vol. , No. 2, Januari-Juni 2014,  6-7.
16 Muhammad  Ashsubli,  “Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum  Agama  ( Judicial  Review Pasal Perkawinan  Beda  Agama ” , Jurnal  Cita  Hukum, Jakarta:  Vol.  II  No.  2  Desember  2015,  hlm.  290. Pemerintah Kolonial  Belanda  berdasarjan  Pasal  163  IS  ( Indische  Staatsregeling ),  Stb.  1855  Nomor  2,  membedakan penduduk  Indonesia  dalam  3  golongan,  yaitu:  Golongan  Eropa,  Golongan  Timur  Asing,  dan  Golongan  Bumi
Indonesia  asli  yang  beragama  Islam  berlaku  Hukum  Islam  yang  sudah  diresepir  dalam Hukum Adat; bagi  orang  Indonesia asli berlaku  Hukum Adat; bagi  orang  Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Cristen Indonesier atau disingkat HOCI  (Stb.  1933  No.  74);  bagi  orang-orang  Timur  Asing  Tionghoa  dan  Warga  Negara Indonesia  Keturunan  Tionghoa  berlaku  KUHPerdata  ( Burgerlijk  Wetboek );  bagi  orang- orang  Timur  Asing  lainnya  dan  keturunannya  berlaku  hukum  adat  mereka;  dan  bagi orang  Eropa  dan  Warga  Negara  Indonesia  Keturunan  Eropa  berlaku  KUHPerdata ( Burgerlijk Wetboek ). 17
Berbagai  macam  aturan  tersebut  di  atas  telah  menyebabkan  berbagai  masalah tentang perkawinan terutama ketika perkawinan dilakukan oleh dua orang  yang berbeda golongan  asal  daerah  atau  berbeda  agama.  Maka  pemerintah  Belanda  saat  itu memberikan pengaturan dalam bentuk Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No.158 (Stb  1898  No.158)  yang  merupakan  peraturan  tentang  Perkawinan  Campuran  atau Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken (GHR). 18 Sisruwadi  menjelaskan  bahwa  dalam Staatblad  1896  No.  158  dikenal  dengan  perkawinan  campuran.  Perkawinan  dalam Staatblad  tersebut  ada  empat  jenis,  yaitu:  perkawinan  campuran  internasional, perkawinan  campuran  antar  tempat,  perkawinan  campuran  antar  golongan,  dan perkawinan campuran antar agama. 19
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  perkawinan  beda  agama  pada mulanya  disebut  pula  dengan  perkawinan  campuran  atau  hanya  salah  satu  jenis  dari perkawinan  campuran.  Hal  ini  tercantum  dalam  GHR    Pasal  1.  Dalam  Pasal  1  GHR dinyatakan  bahwa  perkawinan  campuran  adalah  perkawinan  antar  orang-orang  yang  di Indonesia tunduk kepada hukum  yang berlainan. Perbedaan  yang dimaksud dalam pasal ini  mencakup  dua  perbedaan  hukum,  yaitu  perbedaan  agama  dan  perbedaan kewarganegaraan. 20
Pasal 7 ayat (2) GHR menegaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama  sekali  bukanlah  halangan  perkawinan.  Hal  ini    menunjukkan  bahwa  sebelum adanya  UUP,  perkawinan  dapat  dilakukan  tanpa  melihat  perbedaan  agama,  bangsa  atau
putra.  Wiratni  Ahmadi,  “Hak  dan  Kewajiban  Wanita  dalam  Keluarga  Menurut  Undang-undang  No.  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Bandung: Vol. 26 No. 1, 2008, 371.
17 Wiratni  Ahmadi,  “Hak  dan  Kewajiban  Wanita  dalam  Keluarga  Menurut  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Bandung: Vol. 26 No. 1, 2008,  371.
18 Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis , (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), 149-150.
19 Sisruwadi, Praktek  Perkawinan  Beda  Agama  dalam  Masyarakat  Indonesia, slide    dipresentasikan  dalam seminar sehari yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 4.
20 Anshary, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Masalah-masalah  Krusial ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2010), 50.
asal.  Perkawinan  beda  agama  sebelum  adanya  UUP  adalah  tindakan  hukum  yang  sah yang diatur dalam GHR dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. 21
Beberapa  pasal  yang  terkait  dengan  perkawinan  beda  agama  terdapat  dalam  UU Perkawinan, yaitu: Pasal 2, Pasal 8 (f), Pasal 57, dan Pasal 66. Adanya beberapa Pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan beda agama telah diatur dalam beberapa Pasal UU Perkawinan.  Namun  beberapa  ahli  hukum  berbeda  pendapat  tentang  kebolehan  atau larangan perkawinan beda agama di Indonesia. 22
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yangan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu. 23 Pasal  ini  memberikan  pengertian  bahwa  perkawinan  beda  agama pada  dasarnya  tidaklah  diperkenankan  karena  perkawinan  yang  sah  adalah  yang dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki  kesamaan  agama  dan  kepercayaan.  Pasal  ini  juga menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh UU Perkawinan. 24 Sedangkan dalam Pasal  8  UU  Perkawinan  ditegaskan  bahwa  perkawinan  dilarang  antara  dua  orang  yang mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku  dilarang kawin.
Lebih  lanjut,  M.  Ashary   memberikan contoh berkenaan dengan Pasal  2 ayat  (1) di  atas.  Dia  menjelaskan  apabila  yang  melakukan  perkawinan  adalah  perempuan beragama  Kristen  dengan  laki-laki  beragama  Islam,  maka  tidaklah  mungkin  kemudian dilakukan  akad  dua  kali,  sekali  menggunakan  agama  Kristen  dan  sekali  menggunakan agama  Islam.  Menurutnya,  perbuatan  hukum  hanya  bisa  dilakukan  dengan  sekali  akad untuk menjamin kepastian hukum. Apabila dilakukan dua kali akad maka justru tidak ada kepastian hukum.  Selain itu, perkawinan tersebut juga sangatlah rumit dalam alat bukti, jika  perkawinan    menurut  Islam  maka  dicatatkan  perkawinannya  tersebut  di  KUA,  dan
21 Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama, 150.
22 Zaidah  Nur  menegaskan  bahwa  perkawinan  beda  agama  setelah  adanya  UU  Perkawinan  tidak  diatur  secara jelas dan tegas.
23 Penjelasan dari Pasal ini berbunyi: “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sesuai  dengan  Undang-undang  Dasar  1945.  Yang dimaksud  dengan  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Ermi Suhasti menjelaskan bahwa dalam pasal ini terdapat ketentuan bahwa  perkawinan  sah  apabila  mengikuti  satu  agama.  Orang  Islam  hanya  bisa  mengikuti  tatacara  perkawinan dalam Islam, sehingga tidak mungkin dia melaksanakan perkawinan dengan nonmuslim dan mengikuti tata cara pelaksanaan  perkawinan  nonmuslim.  Hal  ini  juga  berlaku  sebaliknya  kepada  nonmuslim.  Menurutnya perkawinan  juga  tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  mengikuti  tatacara  pelaksanaan  dua  agama  sekaligus.  Ermi Suhasti, “Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta”, Jurnal Asy-Syir’ah , Yogyakarta: Vol. 45, No. 1, 2011, 1234.
24 Zaedah Nur Rosidah, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama”, Al- Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Surakarta: Volume 23, Nomor 1, April 2013, 11.
apabila  dia  melakukan  perkawinan  secara  Kristen  maka  dicatatkan  di  Kantor  Catatan Sipil.  Dua  akad  perkawinan  inilah  yang  juga  bisa  dipermasalahkan  sebagai  bukti perbuatan  hukum. 25 Wiratni  juga  menjelaskan  bagi  orang  yang  beragama  Islam,  dalam melangsungkan perkawinan harus berdasarkan Hukum Islam, dan tidak mungkin dirinya kemudian melanggar hukum agama Islam. Hal ini juga berlaku kepada agama yang lain, yaitu: Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan kepercayaannya masing-masing. 26
Pasal  57  UU  Perkawinan  menegaskan  bahwa  perkawinan  campuran  adalah perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga  dalam  hal  ini  makna  perkawinan  campuran  sebelum  dan  sesudah  adanya  UU Perkawinan  mengalami  perubahan  makna. 27 Menurut  GHR,  perkawinan  campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang beda agama atau beda kewarganegaraannya.  Sedangkan  dalam  UU  Perkawinan,  perkawinan  campuran  adalah perkawinan  yang  terjadi  antara  WNI  dan  WNA  saja. 28 Hal  ini  menunjukkan  bahwa perkawinan  sah  apabila  orang  yang  melakukan  perkawinan  berbeda  kewarganegaraan tetapi memiliki agama yang sama. 29
Pendapat  lainnya,  tentang  perkawinan  beda  agama  disampaikan  oleh  Sirman Dahwal.  Dia berpendapat  bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan di  Indonesia harus diakui masih terpengaruh dengan hukum peninggalan Belanda. 30 Menurutnya perkawinan beda  agama  di  Indonesia  belum  diatur  sepenuhnya  secara  jelas  dan  rinci  dalam  UU Perkawinan.  Sehingga  perkawinan  beda  agama  diatur  dan  bersandarkan  pada  hukum sebelumnya. 31 Hal  inilah  yang  digunakan  pegangan  para  hakim  di  Pengadilan  dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Sehingga bagi pasangan beda agama masih terdapat pilihan hukum ( choice of law ) untuk melangsungkan perkawinannya. 32
25 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia , 56.
26 Wiratni Ahmadi, “Hak dan Kewajiban Wanita”, 370.
27 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial , (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010),  50.
28 Zaedah Nur Rosidah, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan”,  11. Perkawinan  campuran  menurut UU Perkawinan dapat mengakibatkan memperoleh kewarganegaraan suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 58.
29 Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia , 52.
30 Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  Pasal  66  UU  Perkawinan  beserta  penjelasannya  dan  pelaksanaanyaPeraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.  Hal  ini  juga  dijelaskan  dalam  penjelasan  umum  Nomor.  5  bahwa,  “apabila mengenai  suatu  hal  undang-undang  ini  tidak  mengaturnya  dengan  sendirinya  berlaku  ketentuan  yang  ada”. Selain  itu,  juga  ada  dalam  penjelasan  Pasal  47  PP  Nomor    1975  mengemukakan  bahwa,  “dengan  berlakunya peraturan Pemerintah ini, maka  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku”.
31 Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  Penjelasan  Umum  Nomor  5  Undang-undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975.
32 Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama, 166.

## E. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama
Pada  tanggal  4  Juli  2014,  tiga  konsultan  hukum  dan  seorang  mahasiswa (selanjutnya  disebut  sebagai  pemohon)  yaitu  Damian  Agata  Yuvenus,  Rangga  Sujud Widigda,  Anbar  Jayadi  mengajukan  permohonan judicialreview ke  MK.  Pemohon mengajukan  permohonan yudicial  review terhadap  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu . ” 33
Adapun keseluruhan alasan pemohon dituliskan dalam rincian alasan pemohon yang  dibagi  menjadi  dua  alasan,  yaitu  alasan  uji  materiil  dan  alasan  uji  formil 34 .  Para pemohon  merinci  alasan  uji  materiil  permohonannya  menjadi  lima  alasan  dan  tiga alasan  secara  formal.  Pemohon  menyatakan  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  alasan  uji materiil yaitu:
a. Adanya penghakiman negara terhadap warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan  melalui  Pasal  2  ayat  (1)  dinilai  melanggar  pasal  28E  ayat  (1)  dan  ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; 35
b. Adanya  pembatasan  dalam  melangsungkan  perkawinan  dan  membentuk  keluarga yang sah terkait dengan Pasal 2 ayat (1) melanggar Pasal 28E ayat (1) UUD 1945; 36 c. Adanya  ruang  penafsiran  yang  amat  luas  dan  menimbulkan  pertentangan  antara norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum  yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (10 UUD 1945; 37
d. Adanya  pertentangan  dalam  Pasal  2  ayat  1  UU  Perkawinan  terhadap  Pasal  27  ayat (10  dan  Pasal  28  ayat  (1)  UUD  1945  mengenai  hak  atas  persamaan  di  hadapan hukum  dan  Pasal  28I  ayat  (2)  UUD  1945  mengenai  kebebasan  dari  perlakuan diskriminatif; 38
e. Adanya  pembatasan  hak  dan  kebebasan  yang  tidak  sesuai  dalam  Pasal  28J  ayat  (2) UUD 1945. 39
Sebagaimana  pernyataan  pemohon  maka  Mahkamah  Konstitusi  menguji konstitusionalitas  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
33 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, 2-3.
34 MK berpendapat bahwa bahwa pemohon terkait uji formil karena telah melewati masa tenggat 45 (empat puluh lima)  hari  setelah  Undang-undang  perkawinan a  qua dimuat  dalam  Lembaran  Negara.  Maka  MK  tidak  dapat mempertimbangkan  permohonan  pengujian  formil  yang  diajukan  para  pemohon  berdasarkan  Putusan  Nomor 27/PUU-VII/2009. Ibid. , 150.
35 Ibid , 16-22.
36 Ibid. , 22-26.
37 Ibid. ,  26-35.
38 Ibid. , 36-38.
39 Ibid. , 38-45.
Perkawinan  terhadap  Pasal  27  ayat  (1),  Pasal  28B  ayat  (1),  Pasal  28D  ayat  (1),  Pasal 28E ayat (1) dan (2) 40 , Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) 41 UUD  1945,  MK  kemudian  mempertimbangkan  kewenangannya  dan  kedudukan para pemohon. Dalam Hal ini MK berpendapat bahwa MK memiki kewenangan untuk memeriksa  pemohon  dan  pemohon  secara  konstitusi  termasuk  warga  negara  Indonesia yang  berhak  mengajukan  permohonan yudicial  review .  Mahkamah  Konstitusi  juga berpendapat bahwa pemohon mengalami kerugian secara konstitusional. 42
Dalam  pertimbangan  hukum  MK  kemudian  memeriksa  keterangan  dari pemohon,  keterangan  Presiden,  keterangan  pihak  terkait,  keterangan  dari  beberapa tokoh/  organisasi  agama  di  Indonesia  dan  saksi  ahli.  Beberapa  organisasi  agama tersebut adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja- gereja  di  Indonesia,  Perwakilan  Umat  Budha  Indonesia,  Konferensi  Waligereja Indonesia,  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia,  dan  Majelis  Tinggi  Agama  Khonghucu. Para  pemohon  dalam  permohonannya  mengajukan  saksi  dari  Tim  Advokasi  Untuk Kebhinekaan, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh pemohon. 43
Selanjutnya,  MK  memberikan  beberapa  pendapat  terkait  apa  yang dipermohonkan  oleh  pemohon.  Pertimbangan  MK  yang  pertama  tentang  hubungan perkawinan  dan  prinsip  Ketuhanan  dalam  pembukaan  UUD  1945 44 dan  Pasal  29  ayat (2) UUD 1945. MK berpendapat bahwa setiap warga negara dalam setiap tindakannya berhubungan  erat  dengan  agama.  Termasuk  tindakan  seorang  warga  negara  dalam  hal ini  adalah  perkawinan.  MK  mempertegas  bahwa  perkawinan  merupakan  hak konstitusional  warga  negara  yang  harus  dilindungi  dan  dihormati  oleh  negara.  Hak konstitisional dalam hal ini terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang  lain.  Sehingga  untuk  menghidari  adanya  benturan  terkait  hak  konstitusional tersebut maka negara diperlukan aturan dalam pelaksanaanya. 45
Selanjutnya,  MK  mempertimbangkan  terkait  dalil  pemohon  adanya pelanggaran  hak  konstitusional  untuk  melangsungkan  perkawinan  dan  membentuk keluarga hak secara sah. Dalam hal ini pemohon menyatakan bahwa pasal 2 ayat (1) UU
40 Pasal 28E ayat (2) UUD 1945: “ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyakini pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya .”
41 Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
42 Kerugian  tersebut  sebagaimana  dimaksud  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  006/PUU-III/2005, bertanggal  31  Mei  2005  dan  Putusan  Nomor  11/PUU-V/2007,  bertanggal  20  September  2007.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, 145-149.
43 Ibid .
44 Dalam  Alinea  Keempat  Pembukaan  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  “ ...  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasarkan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha Esa” .
45 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, 151.
Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, maka MK berpendapat bahwa  setiap  warga  negara  harus  tunduk  terhadap  segala  apa  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang.  Ketundukan  masing-masing  warga  ini  dimaksudkan  demi terwujudnya  pengakuan  dan  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain.  Selain itu, juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.  Hal  ini  secara  keseluruhan  demi  mewujudkan  prinsip-prinsip  yang terkandung  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945.  Terkait  dengan  hal  ini  MK  berpendapat bahwa UU Perkawinan dianggap telah mampu mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dan telah mampu menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 46
Adapun pertimbangan MK terkait pemohon  dirugikan karena Pasal  2 ayat (2) beranggapan  ada  unsur  “memaksa”  setiap  warga  negara  untuk  mematuhi  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  dalam  bidang  perkawinan,  maka  MK berpendapat  bahwa  perkawinan  adalah  permasalahan  yang  telah  diatur  dalam  bidang hukum  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  setiap  hal  yang  berkaitan  dengan  urusan perkawinan  harus  taat  dan  tunduk  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan. 47
Lebih  lanjut  MK  menegaskan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  tentang perkawinan  untuk  mengatur  dan  melindungi  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  negara. Dijelaskan lebih lanjut ditegaskan bahwa perkawinan dalam UU Perkawinan merupakan ikatan  lahir  dan  batin  yang  bertujuan  menciptakan  keluarga  atau  rumah  tangga  yang kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 48 Pertimbangan MK  selanjutnya  adalah terkait dengan dalil pemohon yang merasa ada pelanggaran konstitusi dalam hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama. Negara telah dianggap pemohon telah  mencampuradukkan  pelaksanaan  administrasi  dan  pelaksanaan  ajaran  agama, sehingga  negara  mendikte  penafsiran  agama  dan  kepercayaan  dalam  bidang perkawinan.  Terkait  hal  ini,  MK  berpendapat  bahwa  dalam  kehidupan  beragama  dan bernegara harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 termasuk dalam hal ini adalah urusan perkawinan. 49
Menurut MK bahwa agama adalah landasan komunitas individu yang menjadi komunitas  individu  di  dalamnya.  MK  juga  menegaskan  bahwa  negara  berperan  dalam memberikan pedoman untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan
46 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 151-152.
47 Ibid. , 152.
48 Ibid.
49 Ibid., 152-153.
melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah  yang  merupakan  wujud  dan keberlangsungan  manusia.  Selain  itu  menurutnya  bahwa  perkawinan  harus  didasarkan kepada  agama  bukan  hanya  aspek  formal  semata.  Selain  itu,  perkawinan  harus  juga melihat aspek sosial dan spritual. Terkait dengan pencatatan dan pengesahan, maka MK berpendapat bahwa agama berperan sebagai penentu keabsahan perkawinan dan negara berperan menetapkan keabsahan administratif. 50
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  68/PUU-XII/2014  diucapkan  terbuka untuk  umum.  Putusan  dibacakan  dalam  Sidang  Pleno  Mahkamah  Konstitusi  pada  hari Kamis,  tanggal  18  Juni  2015  oleh  delapan  hakim  MK. 51 Dalam  kesimpulannya,  MK menilai  bahwa  pemohonan  para  pemohon  memang  benar  adalah  kewenangan  MK. Pemohon  juga  memiliki  kedudukan  hukum  untuk  mengajukan  permohonan  pengujian Undang-Undang  atas  Undang-Undang  Dasar.  Maka  MK  selanjutnya  menilai  bahwa permohonan  pemohon  tidak  beralasan  menurut  hukum.  Selanjutnya,  MK  memutuskan dalam  amar  putusannya  menyatakan  menolak  permohonan  pemohon  untuk seluruhnya. 52
F. Sosialisasi  Pernikahan  Beda  Agama  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mencapai Keluarga Sakinah
Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menjelaskan bahwa KUA merupakan sebuah instansi di lingkungan Kementerian  Agama  yang  melaksanakan  sebagian  tugas  pemerintah  di  bidang  agama Islam,  yang  berada  di  Kecamatan.  Peran  KUA  sudah  ada  sejak  adanya  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1976 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Namun sejak  adanya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  maka  kewenangan  talak  dan  cerai diurus  oleh  Pengadilan  Agama.  Semua  hal  itu  kemudian  dikuatkan  melalui  Putusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
KUA  pada  dasarnya  memiliki  banyak  hal  yang  bersifat  penting  dan  bukan  saja terkait dengan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh orang islam semata. Lebih dari itu,  KUA  juga  memiliki  peran  dalam  pembinaan  masjid,  pelayanan  zakat,  wakaf, pelayanan  keluarga  sakinah,  pelayanan  bimbingan  hisab  rukyat  dan  lain-lain. 53 Dalam menjalankan  tugasnya  KUA  memiliki  susunan  organisasi  di  tingkat  Kecamatan  yang
50 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, 152-153.
51 Delapan hakim tersebut,  yaitu: Arief Hidayat selaku Ketua  merangkap anggota,  Anwar Usman, Maria Farida Indrati,  Aswanto,  Patrialis  Akbar,  I  Dewa  Gede  Palguna,  Suhartoyo,  dan  Manahan  MP;  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, 154.
52 Ibid. , 153-154.
53 KMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3.
terdiri dari Kepala KUA Kecamatan, petugas tata usaha, Kelompok Jabatan Fungsional. 54
Adapun  yang  dimaksud  dengan  kelompok  jabatan  fungsional  adalah  penyuluh  dan penghulu serta kelompok jabatan fungsional umum lainnya. 55
KUA  merupakan  ujung  tombak  Kementerian  Agama.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan KMA  No.  34  Tahun  2016  disebutkan  bahwa  KUA  adalah  pelaksanan  teknis  pada Kementerian  Agama,  yang  bertanggungjawab  kepada  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. Salah satu hal yang penting adalah bahwa KUA tentu saja adalah unit dari negara  untukmengimplementasi  Undang  Undang  Perkawinan.  KUA  juga  bukan  hanya berperan  sebagai  pencatat  nikah  tetapi  juga  memiliki  tanggungjawab  penting  untuk menciptakan  keluarga  sakinah.  Perwujudan  keluarga  sakinah  dapat  dilakukan  oleh  KUA dengan berbagai metode baik sebelum perkawinan, maupun sesudah adanya perkawinan.
Peran  KUA  dalam  mewujudkan  keluarga  sakinah  yang  dilakukan  sebelum perkawinan  dilakukan,  antara  lain  dengan  kursus  pra  pernikahan  dan  penelitian  terhadap calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan.  Pendidikan  pranikah  merupakan  hal  penting untuk  mensosialisikan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  supaya  calon mempelai  terutama  yang  masih  muda  bisa  memahami  dan  melaksanakan  perkawinan sesuai  tujuan  tepat.  Adapun  penelitian  perkawinan  merupakan  hal  yang  bersifat  preventif untuk megetahui apakah kedua mempelai sudah memenuhi syarat atau belum sesuai UUP untuk melaksanakan perkawinan.
Adapun  apabila  dikaitkan  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  di  atas, KUA  hendaknya  juga  memiliki  beberapa  langkah  untuk  pencegahan  perkawinan  beda agama. Salah satu langkah yang penting adalah melalui penyuluh agama, atau bekerjasama dengan  tokoh  masyarakat  untuk  memberikan  pencerahan  kedudukan,  manfaat  dan madharat  perkawinan  beda  agama.  Hal  ini  penting  karena  selama  ini  agama  masih dianggap  sebagai  langkah  yang  terbaik  yang  dipercaya  oleh  masyarakat.  Pendekatan melalui  agama,  bukan  saja  dianggap  sebagai  solusi  namun  hendaknya  dimaknai  untuk wujud kedekatan kepada Tuhan sehingga menimbulkan ketenangan dalam hidup. Dengan demikian,  KUA  juga  tidak  terbebani  sebagai  instansi  yang  meng- agama -kan  negara. Namun  KUA  hanya  berperan  sebagai  bagian  dari  negara  yang  mendorong  agar penduduknya  tetap  mempertahankan  nila-nilai  agama  dan  kesakralan  perkawinan  itu sendiri.  Sehingga  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  di  dasarkan  atas  kesamaan ideologi dan teologi.
54 KMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 5.
55 KMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 11.
Persamaan  agama  di  antara  pasangan  calon  merupakan  hal  yang  penting  dalam perkawinan. Hal ini mengingat karena tujuan perkawinan adalah mencapai keluarga  yang sakinah atau keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah hal yang  mudah.  Perjalanan  pasangan  membangun  rumah  tangga  kadang  harus  mengalami beberapa  permasalahan.  Dengan  demikian,  persamaan  agama  atau  keyakinan  adalah pondasi  awal  sebuah  perkawinan.  Keluarga  yang  dibangun  dengan  pondasi  beda  agama akan lebih rentan mengalami pertengkaran yang mungkin saja berujung kepada perceraian.
Landasan untuk melakukan perkawinan dengan pasangan yang sama agama bukan saja  anjuran  dalam  agama  Islam,  namun  juga  di  atur  dalam  UU  Perkawinan.  Dalam pembahasan subbab sebelumnya telah jelas perbedaan pendapat baik sebelum dan sesudah adanya  UU  Perkawinan.  Namun,  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang menolak  perkawinan  beda  agama,  maka  hendaknya  KUA  bisa  menjalankan  konstitusi tersebut  tanpa  ada  penafsiran  lain  dan  mendukung  kesakralan  perkawinan  dan  menolak pencatatan perkawinan beda agama dengan segala metodenya.
Maka  dengan  analisis  di  atas  maka  apabila  dikaitkan  dengan  perkawinan  beda agama  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  KUA  sebagai  perwakilan  negara  harus  ikut dan  tunduk  terhadap  putusan  MK  tersebut.  Putusan  MK  yang  menolak  permohonan pemohon,  yang  bisa dipahami menguatkan substansi  perkawinan di  Indonesia sejak lebih dari  41  tahun.  KUA  merupakan  ujung  tombak  dari  segala  hal  yang  berkaitan  dengan pencatatan perkawinan.
Putusan MK terkait dengan perkawinan beda agama, hendaknya dimaknai sebagai intropeksi  diri  KUA  selama  ini.  Perbaikan  sistem  dan  sosialisasi  tentang  perkawinan hendaknya  dilakukan  terus  menerus  untuk  mengurangi  atau  bahkan  menghilangkan perkawinan  beda  agama  di  masyarakat.  Dengan  adanya  permohonan  judicial  review tentang  perkawinan  beda  agama  menunjukkan  adanya  konsistensi  upaya  pelegalan perkawinan  beda  agama,  salah  satunya  lewat  KUA.    Pengaruh  isu  feminisme  dan perkembangan  teknologi  juga  merupakan  tantangan  sulit  untuk  membendung  adanya pluralisme dan komunikasi  yang tiada mengenal perbedaan  agama, suku, ras, bangsa dan sebagainya. Hal  itu semakin  mendorong dan berpotensi munculnya rasa sayang dan cinta terjadi kepada setiap pasangan untuk melakukan perkawinan beda agama.
Lebih lanjut, dalam mencapai keluhuran dan ketentraman hidup (sakinah) sekaligus sebagai pembentukan masyarakat yang harmoni, maka asas pembinaan sebuah perkawinan sangat  penting  untuk  dilakukan. 56 Oleh  sebab  itu,  peran  lembaga  pencatat  perkawinan
56 Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari, “Model Keluarga Bahagia Menurut Islam”, Jurnal Fiqh , No. 8 Tahun 2011, 25.
(KUA)  sangatlah  penting  sebagai  penguasa  untuk  melegalkan  segala  peristiwa  titik  awal terbentuknya  sebuah  keluarga.  Hal  ini  disebabkan  karena  secara  fakta  perkawinan  beda agama  tetap  bisa  dilaksanakan  dengan  berbagai  metode  dan  model  walaupun  sudah dinyatakan  jelas  dalam  UU  Perkawinan  bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan yang  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing.  Namun  dalam menafsirkan UU Perkawinan tersebut terjadi perbedaan baik masyarakat maupun pencatat perkawinan.
Oleh  sebab  itu,  pernikahan  beda  agama  haruslah  menjadi  isu  yang  seharusnya segera direspon oleh KUA. Respon yang dimaksud tentu saja karena adanya putusan MK tersebut  di  atas.  Dengan  adanya  putusan  tersebut  setidaknya  KUA  harus  sadar  bahwa perkawinan beda agama bukan saja menjadi isu secara teoritis, tetapi harus disadari bahwa secara  praktis  sebagian  orang  tetap  akan  melakukan  perkawinan  beda  agama  dengan berbagai cara. Salah satu cara yang pro terhadap perkawinan beda agama tentu saja lewat KUA.
Penghulu sebagai salah satu salah satu bagian penting KUA sebaiknya memberikan sikap tegas atas penolakkan perkawinan beda agama. Hal ini harus dibuktikan dengan jelas baik  secara  konsep  maupun  praktik.  Tidak  bisa  dipungkiri  tetap  ada  beberapa  penghulu yang  mau  menihkahkan  perkawinan  beda  agama. 57 Oleh  sebab  itu,  secara  praktek  perlu semua  komitmen  bersama  agar  perkawinan  beda  agam  tidak  menjadi  permasalahan  yang tiada habisnya.
Adapun  peran  KUA  dalam  menciptakan  keluarga  sakinah  sesudah  perkawinan berlangsung  dapat  dilakukan  antara  lain  melalui  konseling  pernikahan,  melakukan penyuluhan  agama,  dan  terus  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  mendorong terwujudnya  keluarga  sakinah.  Melakukan  konseling  perkawinan  dapat  berjalan  dengan baik apabila masyarakat yang mengalami masalah rumah tangga berkonsultasi dengan baik dan  datang  di  KUA.  KUA  kemudian  memberikan  solusi  tentang  permasalahan  yang dihadapi  dan  menjaga  kerasahasiaan  permasalahan  yang  ada.  Sedangkan  melakukan penyuluhan, dilakukan oleh dengan cara pembinaan agama di masjid atau di majelis taklim dan  dalam  acara-acara  tertentu  dengan  memberikan  penjelasan  baik  secara  pendekatan batiniyah atau agama dan pendekatan lahiriyah  atau hukum negara atau ilmu lain.

## G. Kesimpulan
57 Danu  Aris  Setiyanto, Tuhan  Ridhoi  Kami:  Kajian  Perkawinan  Beda  Agama  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi, (Surakarta: BukuKu Media, 2016), 133.
Putusan MK tentang perkawinan beda agama sebaiknya menjadi perhatian khsusus untuk KUA sebagai salah satu agen negara pencatat perkawinan. KUA sebagai pelaksana UU  Perkawinan  sebaiknya  memiliki  peran  sosialisasi  yang  penting  baik  sebelum  dan sesudah  perkawinan  yang  dicatatkan  agar  terbentuk  keluarga  sakinah.  Sosialisasi perkawinan beda agama  dapat  dilakukan dengan  memaksimalkan kursus pranikah. Selain itu  juga  dapat  dilakukan  melalui  penyuluh  agama,  atau  bekerjasama  dengan  tokoh masyarakat untuk memberikan pencerahan kedudukan, manfaat dan madharat perkawinan beda agama.
Adapun  jika  sudah  terjadi  perkawinan  maka  peran  KUA  dapat  dilakukan  dengan cara konseling pernikahan, melakukan penyuluhan agama, dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat  yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah. Apabila terjadi kasus perkawinan  beda  agama,  maka  KUA  berhak  memberikan  sosialisasi  tentang  perkawinan beda agama baik yang akan terjadi ataupun yang telah terjadi dengan berbagai pendekatan hukum yang tegas baik hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Wiratni, “Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Bandung: Vol. 26 No. 1, 2008
A. M  Ismatulloh,  “Konsep Sakinah, Mawaddah,   dan Rahmah dalam  Al  Qur’an   (Prepektif Penafsiran  Kitab  al-Qur’an  dan  Tafsirnya)”, Mazahib:Jurnal  Pemikiran  Hukum Islam , Vol. XIV, No. 1, Juni 2015 Anshary, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Masalah-masalah  Krusial ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010
Ashsubli,  Muhammad,  “Undang-Undang  Perkawinan  dalam  Pluralitas  Hukum  Agama
( Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama ” , Jurnal Cita Hukum, Jakarta: Vol. II No. 2 Desember 2015
Azahari, Raihanah dan Nur Zahidah Hj Jaapar, , “Model Keluarga Bahagia Menurut Islam”,
Jurnal Fiqh , No. 8 Tahun 2011
Hadikusuma,  Hilman, Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Perundangan,    Hukum  Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990
KMA  No.  34  Tahun  2016  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan M.  Anshary  MK, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Masalah-masalah  Krusial ,  Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010
M.  Kasayuda, Perkawinan  Beda  Agama  Menakar  Nilai-nilai  Keadilan  Kompilasi  Hukum Islam , Yogyakarta: Total Media, 2006
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur’an, Cet. I,Jakarta: Lentera Hati, 2003
Nasution, Khoiruddin, “Arah dan Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif dan Interkonektif  dalam  membangun  Keluarga  Sakinah”, Asy-Syir’ah : Jurnal  Ilmu Syariah dan  Hukum , Vol. 46, No. I, Januari-Juni 2012, hlm. 99-100.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  DJ.II/191  Tahun  2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014
Rosidah,  Zaedah  Nur,  “Sinkronisasi  Peraturan  Perundang-undangan  Mengenai  Perkawinan Beda  Agama”, Al-Ahkam:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Islam ,  Surakarta:  Volume  23, Nomor 1, April 2013
Setiyanto, Danu  Aris, Tuhan Ridhoi Kami: Kajian Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surakarta: BukuKu Media, 2016
Sisruwadi, Praktek  Perkawinan  Beda  Agama  dalam  Masyarakat  Indonesia, slide dipresentasikan  dalam  seminar  sehari  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
Wahyuni,  Sri, Perkawinan  Beda  Agama  di  Luar  Negeri:  Kajian  Filosofis,  Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis , Yogyakarta: SUKA-Press, 2014
Wahyuni, Sri, “Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Yusdani, Menuju Fiqh Progresif, Yogyakarta: Kaukaba, 2015
Zaini,  Ahmad,  “Membentuk  Keluarga  Sakinah  Melalui  Bimbingan  dan  Konseling Pernikahan”, Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam ”,  Vol. 6, No. 1, Juni 2016