Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir di Nagari Ampiang Perak, Sumatera Barat 1

## LUCKY ZAMZAMI
2

## Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas Padang

## Abstract
The  research  is  focused  on  the  evaluation  of  Coastal  Community  Economic  Empower- ment Program (PEMP) in Ampiang Perak Village, Sutera Sub District, South Bay of West Sumatera. PEMP is a program created by government to improve people’s lives in coastal area of West Sumatera. A qualitative study revealed that microcredit plan and boat engine loans of PEMP were less in accordance with existing concept being formulated before.  This is  due  to  cultural  matters,  such  as  unproductive  lifestyle,  lazyness,  inefficiency,  lack  of education, dependency on broker/middleman, and low level of competence on technology of fishing machineries.
Riset ini difokuskan pada evaluasi terhadap  program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Perkampungan Ampiang Perak, Sub Distrik Sutera, Pesisir Selatan Sumatera Barat. Program PEMP diciptakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kehidupan penduduk di  kawasan  pesisir  Sumatera  Barat.  Kajian  kualitatif  memperlihatkan  bahwa  rencana mikrokredit dan pinjaman mesin boat dalam cakupan PEMP tidak sejalan dengan konsep yang semula direncanakan. Hal ini disebabkan permasalahan kultural, seperti kemalasan, gaya hidup yang tidak produktif, tidak efisien, rendahnya tingkat pendidikan, ketergantungan pada tengkulak, serta rendahnya kompetensi penguasaan teknologi mesin-mesin perikanan.
Kata Kunci: Village, PEMP Programs, Loans, Goverment, Fishermen Workers

## I. PENDAHULUAN
Propinsi  Sumatera  Barat  merupakan  salah satu  propinsi  yang  berada  di  pesisir  Barat  pulau Sumatera yang memiliki potensi penangkapan dan pengelolaan ikan di laut yang sangat besar. Hal ini didukung  oleh  pantai  sepanjang  375  km,  yang dimulai  dari  Kabupaten  Pasaman  Barat  di  utara sampai Kabupaten Pesisir Selatan di selatan, serta 2.420  km  jika  termasuk  pantai  di  Kepulauan Mentawai.
Namun, dengan realitas sosial yang ada saat ini, tidak kurang 1/3 daerah yang terletak di daerah pesisir,  yang  berada  di daerah  pesisir  terutama  di wilayah  pantai  Barat  Sumatera  dikategorikan sebagai  daerah  yang  memiliki  penduduk  miskin dibandingkan  dengan  penduduk  petani  di  daerah daratan  (Http//: pemprov-sumbar.go.id:  diakses tanggal 15 Nopember 2010).
Daerah pesisir pantai Barat Sumatera adalah
kantong-kantong  kemiskinan  struktural  yang potensial. Kesulitan mengatasi masalah kemiskinan di  daerah  pesisir  telah  menjadikan  penduduk  di kawasan  ini  harus  menanggung  beban  kehidupan yang  tidak  dapat  dipastikan  masa  berakhirnya. Kerawanan di bidang sosial-ekonomi dapat menjadi lahan subur bagi timbulnya kerawanan-kerawanan di bidang kehidupan yang lain.
Sejak  krisis  mulai  merambah  ke  berbagai wilayah pertengahan tahun 1997, nelayan tradisional boleh  dikata  adalah  kelompok  masyarakat  pesisir yang  paling  menderita  dan  merupakan  korban pertama dari perubahan situasi sosial-ekonomi yang terkesan  tiba-tiba,  namun  berkepanjangan.  Bisa dibayangkan,  apa  yang  dapat  dilakukan  nelayan tradisional  untuk  bertahan  dan  melangsungkan kehidupannya, jika dari hari ke hari potensi ikan di luat makin  langka karena cara penangkapan yang berlebihan?
Dengan  hanya  mengandalkan  pada  perahu
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian Dosen Muda 2010, yang didanai oleh DIPA Universitas Andalas.
2 Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas, Padang, Gedung Jurusan Lantai I FISIP Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, Email: hafidz_smartillah@yahoo.com
LUCKY ZAMZAMI. Pemberdayaan Ekonomi Pesisir pada Masyarakat Nelayan Buruh di Sumatera Barat
tradisional dan alat tangkap ikan yang sederhana, jelas para nelayan tradisional ini tidak akan pernah mampu  bersaing  dengan  nelayan  modern  yang didukung perangkat yang serba canggih dan kapal besar yang memiliki daya jangkau yang jauh lebih luas (Suyanto, 2003; Kusnadi, 2002).
Berdasarkan klasifikasi Masyuri dalam Zamzami (2009:39),    ciri-ciri  nelayan  buruh  atau  dikatakan nelayan  tradisional  ditandai  dengan  (a)  kegiatan mereka  yang  lebih  banyak  menggunakan  padat, kalaupun menggunakan  mesin, ukuran  atau  tenaga mesin  relatif  kecil  atau  motor  tempel  dengan menggunakan  alat  tangkap  yang  sederhana;  (b) teknologi  yang  dipakai  untuk  penangkapan  atau pengolahan ikan yang masih sederhana dan (c) tingkat pendidikan  dan  keterampilan  yang  rendah.  Ciri-ciri tersebut  di  atas  dibuktikan  dengan  peralatan penangkapan  ikan  yang  sederhana  seperti  perahu (biduak) yang memakai mesin tempel, alat pancing/ jala, sehingga hasilnya sangat berbeda jauh dengan peralatan nelayan modern.
Berbagai kajian mengenai kehidupan nelayan umumnya  menekankan  pada  kemiskinan  dan ketidakpastian  perekonomian,  karena  kesulitan hidup  yang  dihadapi  nelayan  dan  keluarganya (Acheson, 1981, Emerson, 1980).
Kehidupan nelayan dapat dikatakan tidak saja belum  berkecukupan,  melainkan  juga  masih terbelakang,  termasuk  dalam  hal  pendidikan. Keterbatasan sosial yang dialami nelayan memang tidak terwujud dalam bentuk keterasingan, karena secara  fisik  masyarakat  nelayan  tidak  dapat dikatakan  terisolasi  atau  terasing.  Namun,  lebih terwujud  pada  ketidakmampuan  mereka  dalam mengambil bagian dalam  kegiatan ekonomi pasar secara  menguntungkan,  yang  ditunjukkan  oleh lemahnya  mereka  mengembangkan  organisasi keluar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal (Boedhisantoso, 1999).
Kondisi keterbatasan sosial dan kemiskinan yang diderita masyarakat nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumber daya  manusia, keterbatasan modal, kurangnya akses, dan jaringan perdagangan ikan yang cenderung eksploitatif terhadap nelayan se ba ga i  produs en,  se rta  da mpak   negatif mo de rnis as i  pe rika na n  ya ng  m endo ro ng terkurasnya  sumber  daya  laut  secara  cepat  dan be rle bihan,  s erta  terbata sny a  peluang  dan kesempatan nelayan untuk melakukan diverisifikasi pekerjaan, terutama di luar kegiatan pencarian ikan di laut (Sri Haryono, 2005: 119-120).
Dalam  rangka  mengatasi  masalah  yang dihadapi  nelayan  tradisional  tersebut,  maka pemerintah  mencanangkan  suatu  program  yang diupayakan dapat langsung menyentuh kepentingan masyarakat nelayan, terutama nelayan buruh yang berorientasi kepada  pertumbuhan ekonomi.
Di s am ping untuk m eningk atka n kesejahteraan masyarakat nelayan, juga bertujuan untuk mendidikan  agar nelayan  lebih  mandiri  dan mempunyai  kemampuan  untuk  hidup  lebih  baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal  dan  berkelanjutan.  Melalui  program pemerintah, terutama program pemberdayaan, tetap memerhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lokal, sehingga  program  yang  ada  tersebut  diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe ngam bila n  ke putusa n  da n  pe ngaw as an pengelolaan  sumber  daya  laut  dan  daerah  pesisir (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001: 6-7).
Untuk meningkatkan  partisipasi masyarakat te rs ebut,  ma ka   peran  pem erinta h  ha rus dilaksanakan  dengan  suatu platform strategis. Ko mitm en  pem erinta h  untuk  me ncipta ka n kesejahteraan bagi seluruh masyarakat miskin dapat dilaksanakan  terus  menerus  hanya  berdasarkan kebijakan  yang  bersifat emergency  treatment (Dahuri, 1999: 2).
Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah melalui Departemen Perikanan dan Kelautan telah membuat  suatu  program  pemberdayaan  kepada masyarakat  pesisir,  terutama  nelayan  buruh  yang dinamakan dengan PEMP (Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Pesisir).
Sebelum program PEMP dilaksanakan untuk menanggulangi  kemiskinan  pada  masyarakat nelayan,  pemerintah  telah  berusaha  melakukan berbagai  macam  program  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  nelayan.
Pada tahun 1980, pemerintah mengeluarkan Undang-undang  Nomor  39  tahun  1980  tentang pemberian  kredit  kepada  nelayan  dalam  bentuk program KIK, KMPK dan kredit BIMAS melalui bank BRI (Fitrisia, 1996: 23).
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  melibatkan ma sy arak at  pes is ir  dalam   s etia p  ta ha pa n kegiatannya.
Program  PEMP  pertama  kali  dilaksanakan pada tahun 2000 di 26 Kabupaten pada 7 propinsi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  Nusa  Tenggara  Barat,  dan Sulawesi  Selatan.  Untuk  tahun  anggaran  2001, pelaksanaan program PEMP diperluas menjadi 125 Kabupaten/Kota di 30 propinsi yang ada di Indone- sia (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001: 12).
Program PEMP yang dilaksanakan di propinsi Sumatera  Barat  sendiri  dilaksanakan  pada  tahun 2001  di  4  Kabupaten/Kota,  yaitu  Pesisir  Selatan, Pasaman, Padang Pariaman dan Kota Padang. Untuk pelaksanaan PEMP tahun 2001 di Kabupaten Pesisir Selatan  dilaksanakan  di  3  (tiga)  nagari  yang terdapat di Kecamatan Ranah Pesisir, yaitu kampung Nyiur  Melambai,  kampung  Pasir  Palangai  dan
kampung Pasir Harapan.
Setiap lokasi yang dijadikan sasaran program PEMP  dibentuk  kelompok  Masyarakat  Pemanfaat (KMP), yang nantinya akan memperoleh bantuan dari program  tersebut.  Pada  kampung  Nyiur  Melambai, dibentuk KPM Mercusuar dengan anggota 36 orang, kampung Pasir Palangai dibentuk  KMP  Bandar  Baru dengan  anggota 35 orang dan kampung Pasir Harapan dibentuk  KMP  Harapan  Jaya    dengan    anggota  42 orang (Armansyah,  2008: 8-9).
Untuk  tahun  anggaran  2002,  Kabupaten Pesisir Selatan kembali menjadi lokasi sasaran dari program PEMP. Pada tahun anggaran tersebut, pihak Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Pesisir Selatan  menunjuk  4  kecamatan  sebagai  lokasi sasaran PEMP, yaitu Kecamatan Sutera, Kecamatan IV  Jurai,  Kecamatan  Lengayang  dan  Kecamatan Linggo Sari Baganti.
Setelah lokasi kecamatan ditentukan, maka selanjutnya  tiap-tiap  kecamatan  melaksanakan musyawarah  untuk  me nentukan  nagari  dan kampung  yang  menjadi  sasaran  PEMP.  Untuk Kecamatan Sutera adalah kampung Ampiang Perak, Kecamatan IV Jurai adalah kampung Painan Selatan, Kecamatan Lengayang adalah kampung Lakitan dan Kecamatan  Linggo  Sari  Baganti  adalah  nagari Punggasan.
Disamping itu, didirikan pula suatu lembaga ekonomi yang mengurus kelanjutan perguliran dana bagi  masyarakat,  yaitu  Lembaga  Pengembangan Pesisir  Makro  Mitra  Mina  (LEPP  M3).  Lembaga  ini secara  struktural  berada  di  diatas  KMP,  dengan pengurus dari masing-masing lembaga yang dipilih dari anggota  masyarakat.
Lokasi  sasaran  PEMP  yang  telah  dijadikan sebagai  lokasi  penelitian  ini  adalah  berada  di kampung  Ampiang  Perak,  Kecamatan  Sutera. Berdasarkan  kepada  pola  mata  pencaharian masyarakat di lokasi ini bahwa yang bekerja sebagai nelayan  memiliki  prosentase  cukup  tinggi,  yaitu 60%, diikuti petani (sawah dan kebun) sekitar 30% dan  lain-lain  (10%).  Sebagian  besar  pekerjaan nelayan didominasi oleh  para nelayan buruh yang memiliki pendapatan rendah, yaitu berkisar antara Rp.10.000,- hingga Rp.30.000,- per harinya.
Sejak digulirkan tahun 2000 sampai dengan 2009, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir  (PEMP)  melalui  Departemen  Kelautan  dan Perikanan (DKP) telah menjangkau 293 kabupaten/ kota pesisir di seluruh Indonesia.
Secara  umum,  program  PEMP  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir melalui  pengembangan  budaya  kewirausahaan, penguatan  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha  ekonomi  produktif  lainnya  yang  berbasis sumber daya lokal dan dilaksanakan berkelanjutan (Kusnadi,  2009:63)
Program  PEMP  merupakan  program  yang
dijalankan  pemerintah  sejak  tahun  2001  untuk da erah  pro vins i  Suma te ra   B arat,  dima na pelaksanaannya dilaksanakan  oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dalam  proses  pelaksanaannya  program  ini tentu tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Sebagai  suatu  program  yang  berusaha  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir, dalam  proses  pelaksanaannya  dibentuk  beberapa organisasi sebagai wadah untuk pengembangannya, se pe rti  didirika nnya   L em ba ga   Eko no mo Pengembangan Pesisir “Mikro Mitra Mina” (LEPP M3) dan  Kelompok  Masyarakat  Pemanfaat  (KMP). Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana proses  pelaksanaannya  dari  awal  sehingga  dapat mengetahui apa inti dari program PEMP tersebut.
Maka  itu, panulis mencoba mengeskplorasi program PEMP dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi  dalam  proses  pembentukan  sehingga proses  pelaksanaan  di  masyarakat  sehingga  kita da pa t  me liha t  im plem enta siny a  te rhadap masyarakat.
Dari  uraian  permasalahan  tersebut  di  atas, yang  menjadi  pertanyaan  penelitian  adalah bagaimana  bentuk  program  PEMP  dalam  rangka mengurangi  tingkat  kemiskinan  di  Kampung Ampiang  Perak,  Kecamatan  Sutera,  Kabupaten Pesisir  Selatan  dan  apa  permasalahan  yang dihadapi  dalam  melaksanakan  program  PEMP se ba ga i  sa la h  sa tu  pro gram   peningk atan kesejahteraan  masyarakat  nelayan  terutama nelayan buruh.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) U n t u k menguraikan  proses  dari  program  PEMP  yang dijalankan pemerintah selama ini Kampung Ampiang Perak,  Kecamatan  Sutera,  Kabupaten  Pesisir Selatan; (2) Menganalisis faktor-faktor penghambat da la m  me njalanka n  pro gram   P EM P  se la ma pelaksanaannya pada masyarakat Kampung Ampiang Perak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.
Dengan  memeroleh  gambaran  tentang kondisi  aktual  proses  pelaksanaan  program  PEMP diharapkan dapat bermanfaat memberikan wacana yang  baru  bagi  pemerintah  dalam  perencanaan progra m  ke pa da   m as ya ra ka t  de ngan  lebih memerhatikan  dan  mempertimbangkan  arah perencanaan  yang  lebih  baik  lagi,  sehingga  pro- gram-program  yang  ada  benar-benar  berdampak positif  kepada  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  masukan  untuk me la hirk an  rek om enda si  y ang  me mbantu pemahaman  bagi  perumusan  kebijaksanaan pembangunan, khususnya program-program yang berkaitan  dengan  pembangunan  potensi  keluarga ne la ya n  buruh  da la m  ra ngka   peningk atan kesejahteraan, baik sosial maupun ekonomi.
Penelitian dilakukan di Nagari Ampiang Perak, Kecamatan  Sutera,  Kabupaten  Pesisir  Selatan, Propinsi  Sumatera  Barat.  Alasan  pemilihan  lokasi
LUCKY ZAMZAMI. Pemberdayaan Ekonomi Pesisir pada Masyarakat Nelayan Buruh di Sumatera Barat
penelitian adalah Nagari Ampiang Perak merupakan nagari  yang  paling  banyak  penduduknya  (60%) yang bekerja sebagai nelayan buruh dan sebagian besar rumah tangga nelayan buruh di nagari tersebut dikategorikan ke  dalam  rumah tangga  miskin  dan memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi yang tersedia di lingkungannya. Selain itu, daerah  ini  merupakan salah  satu  nagari penerima program PEMP pada tahun 2006-2008. Hal ini akan menjelaskan kepada pencapaian tujuan penelitian, yaitu  untuk  melihat  pelaksanaan  program  PEMP tersebut  dan  menjelaskan  secara  rinci  mengenai kendala-kendala  pelaksanaan  program  PEMP tersebut  di  tengah-tengah  masyarakat  nelayan, terutama rumah tangga buruh nelayan.
Penelitian  ini  bertipe  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif, di mana menurut Bogdan dan Taylor,    penelitian  kualitatif  adalah  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskiptif berupa data tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang dapat  diamati  dari  lingkungan  yang  alamiah (Moleong,1991:3).
Pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk mendapatkan penjelasan mendetail tentang proses pe laks ana an  program   PEMP  s eba gai  upa ya meningkatkan  taraf  hidup  rumah  tangga  nelayan buruh. Selain itu, juga menjelaskan kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  program  PEMP terhadap  rumah  tangga  nelayan  buruh  di  Nagari Ampiang  Perak,  Kecamatan  Sutera,  Kabupaten Pesisir  Selatan.
Dalam  menggunakan  metode  ini,  peneliti mendapatkan  data  deskripsi  dari  latar  belakang yang  terjadi  terhadap  rumah  tangga  masyarakat nelayan  buruh  berdasarkan  hasil  wawancara  dan pengamatan  yang  dilakukan  serta  aspek-aspek penting lainnya yang terkait dengan penelitian.
Teknik  pemilihan  informan  yang  digunakan adalah  dengan  cara purposif (sengaja),  yaitu menentukan  informan  berdasarkan  atas  tujuan penelitian.  Adapun  kriteria  yang  ditetapkan  untuk memilih informan adalah: (1) Masyarakat  nelayan khususnya  para  nelayan    buruh;  (2)  Mengikuti tahapan  kegiatan  pelaksanaan  program  PEMP, sehingga dianggap mengetahui awal mulanya pro- gram  PEMP  di  Nagari  Ampiang  Perak,  Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan; (3) Mengetahui permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  dalam progra m  PEMP ;  (4 )  Me miliki  k em am puan memberikan informasi tentang program PEMP; dan (5)  Mampu  memberikan  keterangan  mengenai informasi lain yang berhubungan dengan program PEMP.
Oleh  karena  itu,  yang  dijadikan  informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung  dalam  pelaksanaan  program,  yaitu  dari pemerintah  adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, perangkat LEPP M3, tokoh-tokoh masyarakat seperti wali  kampung  dan  mantan  wali  kampung  yang
pernah terlibat dalam kepengurusan program PEMP dan anggota KMP.
Adapun  yang  menjadi  informan  penelitian dari  pihak  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  adalah sebanyak 2 orang, pihak LEPP M3 sebanyak 1 or- ang,  tokoh  masyarakat  sebanyak  2  orang,  dan anggota  KMP  yang  berjumlah  52  orang,  yang dijadikan  sebagai  informan  untuk  studi  kualitatif adalah  sebanyak  15  orang  dengan  teknik purpo- sive adalah (1) anggota KMP yang berhasil melunasi pembayaran  kredit;  (2) anggota  KMP yang  ditarik bantuannya  karena  melakukan  tunggakan  dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut; (3) anggota KMP  yang  menunggak  pembayaran,  namun  tidak sampai  ada  penarikan.
Teknik  analisa  data  terhadap  data  yang diperoleh  di  lapangan  yang  didapat  melalui pengamatan  dan  wawancara  di  kumpulkan, dipelajari  dan  di  klasifikasikan  menurut  temanya masing-masing. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan  sejak  awal  penelitian,  yaitu  pada  saat merumuskan permasalahan sampai pada pelaporan hasil  penelitian  sehingga  laporan  tersebut  akan bersifat deskriptif berupa uraian tentang bagaimana proses yang dijalankan pemerintah dalam program PEMP,  kendala-kendala  yang  dihadapi  masyarakat dan hasil dari adanya program tersebut.

## II. PEMBAHASAN
Masyarakat pesisir yang terdiri atas nelayan, pembudidaya  ikan,  pengolah  dan  pedagang  hasil laut,  serta  masyarakat  lainnya  yang  kehidupan sosial-ekonominya  tergantung  pada  sumber  daya kelautan,  merupakan  segmen  anak  bangsa  yang pa da   umumnya   m as ih  tergo lo ng  m is kin. Ke te rtinggalan  m as ya ra ka t  pe sisir  se la in terbatasnya dalam mengakses sumber permodalan dan  lemahnya  infrastruktur  kelembagaan  sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa. Kondisi seperti ini membuat masyarakat pesisir semakin tertinggal (Mubyarto, 1984).
Nelayan  dan  komunitas  desa  pesisir,  pada umumnya adalah bagian dari kelompok masyarakat miskin  yang  berada  pada level paling  bawah  dan acapkali  menjadi  korban  pertama  yang  paling me nderita  ak ibat  k etidak be rday aa n  da n kerentanannya. Berbagai kajian yang telah dilakukan menemukan,  bahwa  para  nelayan  (tradisional) bukan  saja  sehari-hari  harus  berhadapan  dengan ketidakpastian  pendapatan  dan  tekanan  musim paceklik  ikan  yang  panjang,  tetapi  lebih  dari  itu mereka  juga  sering  harus  berhadapan  dengan berbagai  tekanan  dan  bentuk  eksploitasi  yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi  di  sektor  perikanan  (Satria,  2002; Yustika, 2003)
De ngan  latar  belak ang  ke misk inan masyarakat  nelayan  yang  selalu  mendera,  maka
pemerintah  perlu  mengeluarkan  program  inovasi agar  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat nelayan.
Salah satu program pemberdayaan tersebut adalah program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Konsistensi  kebijakan  program  PEMP  merupakan sa la h  satu  uns ur  penting  yang  menunja ng pelaksanaan  program  pemberdayaan  di  kawasan pesisir.    Program  PEMP  yang  ditujukan  untuk mengatasi  kemiskinan  dan  mengembangkan dinamika ekonomi kawasan pesisir dirancang untuk mencapai pendekatan kelembagaan (Miraza, 2009).
Dalam  program  PEMP  terdapat  strategi pemberdayaan  untuk  mengatasi  kemiskinan.  Hal tersebut dapat ditempuh dengan mengembangkan dua  model  beserta  variasinya. Pertama, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pranata budaya  atau  kelembagaan  sosial. Kedua ,  model pemberdayaan  masyarakar  pesisir  berbasis  gen- der.  Kedua  model  juga  bisa  disinergikan  dan didukung dengan program-program terkait. Pilihan terhada p  sa lah  s atu  mode l  tersebut  da lam pemberdayaan masyarakat pesisir akan dipengaruhi oleh  tujuan  pemberdayaan,  unsur-unsur  yang terlibat  dan  kondisi-kondisi  lingkungan  sekitar (Suharto,  2005).
Salah satu wilayah yang memeroleh program PEMP di propinsi Sumatera Barat adalah di Nagari Ampiang  Perak,  Kecamatan  Sutera,  Kabupaten Pesisir  Selatan,  berdasarkan  profil  isian  data monografi  Nagari  (2009),  bahwa  nagari  Ampiang Perak  sendiri  merupakan  salah  satu  di  antara nagari-nagari yang terdapat di Kecamatan Sutera, Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Nagari  Ampiang  Perak terletak di wilayah pesisir yang merupakan kawasan pantai,  sehingga  dapat  dikatakan  kenagarian Ampiang  P erak  yang  di  dalamnya   terda pat kampung-kampung  yang  digolongkan  sebagai wilayah pantai. Luas wilayah Nagari Ampiang Perak mencapai  2.800  Ha,  memiliki  batas  teritorial: sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah  Selata n  berbatasan  dengan  Nagari Kambang, sebelah Utara berbatasan dengan nagari Surantih  dan  sebelah  Timur  berbatasan  dengan nagari  Amping Perak  Timur.
Nagari Ampiang Perak memiliki kesejarahan yang cukup  dinamis,  bukan  hanya dari  masa  pra kemerdekaan  saja  ketika  masih  berjayanya Kesultanan Amping Parak (masa Sutan Jamak) yang menurut  sejarah  awalnya  bernama  Payung  Perak atau nama lainnya Hamparan Perak yang berinduk ke  Kerajaan  Indrapura  yang  berkuasa  di  sebelah Utara  Nagari  Ampiang  Perak  dan  secara  umum me ngua sa i  se ba gian  bes ar  P es is ir  Selatan Sumatera  Barat  (http:// www.urangminang.com: diakses tanggal 10 Nopember 2010)
Menurut Profil  Isian  Data  Monografi  Nagari (2009),  secara  keseluruhan,  wilayah  Nagari Ampiang Perak beriklim tropis dengan hawa sedang
dengan  memiliki  curah  hujan  cukup  tinggi  antara 2.500  sampai  20.000  mm/tahun.  Suhu  udara berkisar  antara  18-23  derajat  selsius.  Topografi Nagari  Ampiang  Perak  berupa  daerah  daratan, gunung dan bukuit yang merupakan gugusan bukit barisan yang letaknya di sepanjang garis pantai. Di Nagari  Ampiang  Perak,  terutama  di  4  (empat) kampung,  yaitu  kampung  Alai,  kampung  Pasar Hamparan  Perak,  kampung  Padang  Tae,  dan kampung  Ujung  Air  yang  terletak  di  sepanjang pesisir  pantai,  sebagian  besar  nelayan  yang berdomisili  merupakan nelayan  buruh.
Berdasarkan  data  kependudukan  Nagari Ampiang  Perak  tahun  2009,  jumlah  penduduk sebanyak 8.023 jiwa orang, dengan penduduk laki- laki berjumlah 3.955 jiwa dan penduduk perempuan 4.068  jiwa  orang.  Jumlah  kepala  keluarga  (KK) adalah  1.741.  Selain itu,  jumlah  penduduk  miskin di  wilayah  Nagari  Ampiang  Perak  berjumlah  559 KK  (31.10%)  dan  penduduk  menengah  ke  atas berjumlah  1.182  (68.90%)  (Profil  Isian  Data Monografi Nagari, 2009).
Sebagian besar penduduk di Nagari Ampiang Perak bermata pencarian sebagai nelayan, terutama nelayan buruh sebanyak 1.637 (33%) dibandingkan dengan  yang  lainnya.  Salah  satu  penyebabnya adalah kondisi wilayah Nagari Ampiang Perak yang terletak memanjang  di garis  pentai  daerah Pesisir Selatan yang terdapat di 4 kampung, yaitu kampung Alai,  kampung  Pasar  Hamparan  Perak,  kampung Padang  Tae  dan  kampung  Ujung  Air.  Selain  mata pencaharian  nelayan,  mata  pencarian  terbesar kedua adalah dari segi pertanian yang terletak di 2 (dua)  kampung  di  Nagari  Ampiang  Perak,  yaitu Kampung Padang Laweh dan Koto Tarok.
Aktivitas  penangkapan  ikan  yang  dilakukan oleh nelayan buruh di Nagari Ampiang Perak hampir sama  dengan  aktivitas  penangkapan  ikan  lainnya di  berbagai  daerah  di  wilayah  Pesisir  Selatan. Aktivitas  penangkapan  ikan  yang  dilakukan  oleh nelayan  buruh  di  wilayah  pesisir  pantai  Selatan Sumatera  Barat  adalah membagan,  memayang, memukat,  menjaring  dan  memancing (Zamzami, 2009:  76-78).
Kesadaran  masyarakat  di  Nagari  Ampiang Perak terhadap pentingnya pendidikan, cukup tinggi, di  mana  sebagian  besar  masyarakatnya  sudah mengenyam pendidikan pada tingkat SMP dan SMA. Meskipun demikian, sebagian masyarakatnya juga ada  yang  menamatkan  pendidikan  hanya  pada tingkat  SD,  bahkan  tingkat  pendidikan  di  Nagari Am piang  Pe ra k  cukup  tinggi.  Ha l  te rs ebut diperlihatkan melalui jumlah penduduk yang telah menamatkan  pendidikan  SMP  dan  SMA  sebanyak 2.030  (54%).  Meskipun  demikian,  diperoleh  juga terdapat  penduduk  yang  tidak  menamatkan pendidikan SD  (18%).
Pa da   umumnya ,  me re ka   y ang  tida k menamatkan  pendidikan  SD  dikarenakan  faktor
LUCKY ZAMZAMI. Pemberdayaan Ekonomi Pesisir pada Masyarakat Nelayan Buruh di Sumatera Barat
ekonomi  dan  kesempatan.  Untuk  jumlah  sarana pendidikan  di  Nagari  Ampiang  Perak  cukup memadai  dengan  tersedianya  sarana  pendidikan SMP dan SMA. Hal tersebut diperlihatkan dari tingkat pendidikan  yang  cukup  tinggi  dengan  tingkat pendidikan SMP dan SMA.
Pola pemukiman Nagari Ampiang Perak yang mengikuti garis pantai, dimulai dari kampung Alai, kemudian  dilanjutkan  menuju  kampung  Pasar Hamparan Perak, kampung Padang Tae, kampung Ujung  Air.  Untuk  2  kampung  lainnya  berada  di sepanjang  perbukitan  yang  berada  di  seberang garis  pantai,  yaitu  kampung  Padang  Laweh  dan kampung  Koto  Tarok.  Untuk  menuju  Nagari Ampiang Perak, dapat ditempuh dengan kendaraan beroda  dua  dan  empat dengan sarana  jalan yang cukup  baik  sehingga  dapat  ditempuh  selama  1.5 jam  perjalanan  dari  ibu  kota  Pesisir  Selatan  yaitu kota Painan.
Salah  satu  faktor  penting  dalam  aktivitas nelayan  buruh  di  Nagari  Ampiang  Perak  adalah menjual  hasil  penangkapan  ikan.  Hasil  produksi berupa  ikan  yang  telah  ditangkap  di  laut  oleh nelayan buruh merupakan produksi ikan yang cepat rusak  sehingga  harus  segera  dipasarkan.  Kondisi ini menyebabkan para nelayan buruh menjual hasil tangkapannya secepatnya setelah berlabuh di tepi pantai.  Biasanya,  hasil  tangkapan  para  nelayan buruh  akan  langsung    dijual  di  pinggir  pantai,  dii mana  di  tempat  tersebut  telah  menunggu  para pedagang  (toke’)  dan  juga  pengolah  ikan  untuk membeli  hasil  tangkapan  mereka.  Dalam  proses penjualan  ikan  tersebut,  nelayan  buruh  langsung berhubungan dengan para pedagang atau pengolah ikan tanpa ada  perantara.
Harga ikan yang dijual oleh nelayan buruh di Nagari  Ampiang  Perak  bervariasi,  sesuai  dengan jenis ikan  yang ditangkap,  yaitu ikan  Bulato (ikan Kembung) 1 kg  seharga Rp. 13.000,-, ikan Gabua 1 kg seharga Rp. 15.000,-, ikan Kaliang-kaliang 1 kg seharga Rp. 7.000,-, ikan Tongkol 1 kg seharga Rp. 10.000,-, ikan Tambolo 1 kg seharga Rp. 14.000,- ,  ikan  Bowl  putih  1  kg  seharga  Rp.40.000,-,  ikan Bowl hitam 1 kg seharga Rp.20.000,-, ikan Tenggiri Aceh  1  kg  seharga  Rp.  20.000,-  dan  ada  juga terdapat  pengolahan bada  teri (ikan  teri),  namun jarang karena ikan teri lumayan sulit didapat.
Untuk  aktivitas  penangkapan  ikan  yang dilakukan  nelayan buruh di Nagari Ampiang Perak, terdapat  beberapa  perahu  yang  digunakan  dalam mencari  ikan,  yaitu:  (1)  Kapal Bagan ,  kapal  yang cukup  be sa r  me ngguna ka n  me sin  se ba ga i penggerak  kapal,  dan  memiliki  lampu  sebagai penarik  ikan.  Biasany a,  kapal  bagan  dapat ditemukan di daerah Suranti; (2) Kapal Tondo atau kapal boat, yaitu kapal dengan mesin disel seperti boat;  (3) Pompong ,  kapal  yang  menggunakan tenda;  (4) Payang, yaitu  biduak  atau  perahu be rcadik;  (5) R obin, y aitu  pera hu  denga n
menggunakan  mesin  robin  atau  mesin  tempel seperti speedboat. Biasanya hanya untuk 2 orang; dan (6) Sampan Boling yaitu sampan biasa dengan menggunakan dayung saja.
Untuk aktivitas penangkapan ikan di Nagari Ampiang Perak, terdapat hari di mana para nelayan buruh tidak diperbolehkan melaut, yaitu pada hari Jumat. Pada hari Jumat tersebut para buruh nelayan hanya fokus beribadah (salat Jumat), terutama bagi yang laki-laki  di mana  kalau ada  yang melanggar, maka  nelay an  buruh  yang  mela kukan  akan mendapatkan  sanksi  sosial  seperti cemoohan  dari masyarakat.  Kemudian  saat  ada  kematian,  buruh nelayan  harus  melayat  ke  rumah  jenazah  dan mengikuti proses-proses upacara kematian sebagai pe ngho rm atan  k epada  orang  ya ng  s udah meninggal.
Biasanya,  para  nelayan  buruh  di  Nagari Ampiang  Perak  ketika  ke  laut  dilakukan  pada  pagi hari, sekitar pukul 06.30 Wib.
Kemudian  kembali  pada  pukul  16.00  Wib. Kegiatan tersebut dikatakan tidak menentu di mana tergantung kepada hasil tangkapan ikan.
Untuk  melakukan  penangkapan  ikan  pada malam hari, tidak banyak dilakukan oleh para nelayan buruh,  dikarenakan  kondisi  fisik  nelayan  buruh  dan penggunaan perahu sebatas payang dan perahu tanpa mesin.
Hasil  tangkapan  ikan  tidak  menentu  setiap harinya, bahkan tidak mendapatkan ikan sama sekali. Untuk hasil dari memukat, hasil tangkapan ikan bisa mencapai lebih dari 3 ton sehari dan untuk memancing akan  mendapatkan  lebih  kurang  100  kg  dengan menggunakan perahu boling atau perahu robin.
Ikan  hasil  tangkapan  di  laut  biasanya langsung  dijual  kepada  pedagang  ikan  (toke’)  di gudang ikan. Di kampung Alai sendiri tidak memiliki Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI),  karena  TPI  hanya dijumpai  di  daerah  Surantih  dan  Kambang. Penawaran  dalam  penjualan  ikan  cukup  adil.  Jika nelayan buruh tidak mau menjual ikan dengan toke’, biasanya ikan akan dijual sendiri ke pasar di Surantih atau Pasar Rabu yang hanya ada di hari rabu hingga pukul 11 siang.
Di  empat  kampung,  yaitu  kampung  Alai, kampung Pasar Hamparan Perak, kampung Padang Tae,  dan  kampung  Ujung  Air  yang  terletak  di sepanjang  pesisir  pantai  Nagari  Ampiang  Perak, pa ra   nelay an  buruh  m elak uk an  a ktiv itas penangkapan ikan di laut, dimulai dari subuh, yaitu sekitar  pukul  4-5  Wib,  dimana  menurut  para informan,   pada waktu tersebut jumlah  ikan lebih banyak. Aktivitas penangkapan ikan akan berhenti ketika sudah menjelang sore hari, yaitu pada pukul 5  sore  dan  lebih cepat  apabila  cuaca  buruk  mulai muncul.
Gambaran Program PEMP di Nagari Ampiang Perak.  Berdasarkan  hasil  identifikasi  lokasi  yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di
wilayah kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan 4  (empat)  kecamatan  sebagai  lokasi  pelaksanaan PEMP untuk tahun 2002, yaitu:
(1) Kecamatan IV Jurai (2) Kecamatan Sutera (3) Kecamatan Lengayang (4) Kecamatan Linggosari Baganti. Alasan dipilihnya 4 (empat) lokasi kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain, (1) program bidang perikanan tahun anggaran 2020 belum  teralokasikan,  pada  tahun;  (2)  pada  tahun sebelumnya  merupakan  kecamatan  yang  belum mendapatkan  alokasi  program  perikanan;  (3) merupakan  kecamatan  pengembangan  sentra penangkapan ikan; dan (4)  masyarakat pesisirnya lebih banyak bertempat tinggal di sepanjang pantai.
Untuk  penentuan  lokasi  nagari  di  setiap kecamatan  didasarkan  pada  karakteristik  sasaran program PEMP, dengan indikator nelayan buruh yang me miliki  k em auan  dan  k einginan  untuk mengembangkan  usaha,  nelayan  skala  kecil  (mo- tor  tempel),  petani  budidaya  ikan  skala  kecil  dan buruh tambak, pengolah ikan tradisional, pedagang ikan  setempat  dan  pelaku  ekonomi  skala  kecil la innya  ya ng  berus aha  di  dae ra h  pe sisir. Penetapannya diputuskan dalam musyawarah yang dihadiri    kepala  cabang  dinas  sebagai  ketua  tim identifikasi,  camat  dan  pimpagpro  PEMP.  Pada Kecamatan  Sutera,  khususnya  di  Nagari  Ampiang Perak, terdapat 4 (empat) kampung yang terletak di sepanjang pantai, yaitu kampung Alai, kampung Pasar Hamparan Perak, kampung Padang  Tae dan kampung Ujung Air.
Penduduk terpadat berada di kampung Alai dengan  jumlah  1.385  jiwa  dengan  560  KK.  Dari jumlah  tersebut,  konsentrasi KK  miskin  terbanyak berada  di  kampung  ini  dengan  228  KK,  yang sebagian  besar  adalah  nelayan  buruh.  Untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, terutama nelayan  buruh,  pemerintah  memberikan  bantuan modal perikanan (perahu/mesin) dan modal di luar perikanan  (modal  usaha).  Adapun  jenis  bantuan yang diterima oleh  anggota  KMP  melalui  program PEMP  terdiri  atas  pengadaan  mesin  tempel  dan modal  usaha.  Proses  pencarian  dana  program PEMP  di  Nagari  Ampiang  Perak  adalah  dana  dari KPKN yang diturunkan ke LEPP-M3 melalu rekening Bank  Nagari  Cabang  Painan.  KMP  mengajukan permintaan  penyediaan  dana  kepada  LEPP-M3 sesuai dengan prioritas usulan  kenis kegiatan dan jumlah dana yang disepakati dalam musyawarah.
LEPP-M3 yang dikuasanakan mencairkan dana di  Bank  Nagari  Cabang  Painan  atas  nama  rekening PEMP  2002  LEPP-M3  dengan  pengawasan  dari Pimbagpro  PEMP  dan  selanjutnya  LEPP-M3 menyalurakan dana kepada rekening masing-masing KMP.  Sebelum  bantuan  diterima  terlebih  dahulu anggota PEMP mengisi format kelengkapan pinjaman berupa  surat  perjanjian  kerjasama  pinjaman  dana
ekonomi produktif bagi anggota KMP dan pengurus. Perjanjian kerjasama yang berisi persetujuan antara anggota  KMP  dengan  pengurus  KMP  bahwa  pihak pengurus menyetujui pembayaran pinjaman kepada anggota  dan  anggota  KMP  sanggup  menerima pinjaman ditambah  dengan bunga.  Apabila anggota KMP melanggar perjanjian akan dikenakan sanksi dan tidak boleh meminjam lagi.
Program PEMP yang dilaksanakan di nagari Ampiang  Perak  tersebut  bisa  dikatakan  sebagai suatu program usaha perikanan terpadu, mulai dari tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga evaluasi.  Keterpaduan  juga  terwujud  dalam  hal kegiatan  ekonomi  produktif  yang  dilakukan masyarakat  yang  memang  tidak  terfokus  pada kegiatan  tertentu,  namun  tersebar  ke  dalam kelompok  kegiatan  yang  saling  terkait.  Demikian pula  keterpaduan  diwujudkan  melalui  pelibatan stakeholder yang  berasal  dari  berbagai  pihak, instansi pemerintah, masyarakat  dan  swasta.
Visi program PEMP yang dijalankan di nagari Ampiang Perak adalah menjadi program unggulan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat pesisir  melalui  pemberdayaan  masyarakat  dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan laut secara lestari. Maksudnya  adalah program ini merupakan program  yang  disiapkan  dan  disusun  sedemikian rupa,  sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan tingkat  perekonomian  masyarakat  dengan  cara me mberda ya ka n  ma sy arak at  m is kin  da n menggunakan  sumber  daya  alam.  Dalam  hal  ini sumber  daya  pesisir  dan  laut  yang  ada  sebagai modal yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan menjaga tetap lestari sehingga dapat dimanfaatkan secara  berkesinambungan  (Armansyah,  2008).
Adapun  yang  menjadi  misi  dari  program PEMP adalah sebagai berikut:
(1) Meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir melalui  pengembangan  kegiatan  ekonomi, peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan  kelembagaan  sosial  ekonomi masyarakat pesisir.
(2) Mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya pesisir  dan  laut  secara  optimal,  lestari,  dan berkelanjutan.
(3) Mengembangkan  kemitraan  dengan  lembaga swasta dan pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan,  2001).
Secara  umum,  program  PEMP  bertujuan meningkatkan  pendapatan  masyarakat  pesisir me la lui  pe ngem ba ngan  k egia ta n  ek onom i, penguatan  kelembagaan  sosial  ekonomi,  dan partisipasi  masyarakat  dengan  mendayagunakan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.
Program  PEMP  yang  dilaksanakan  di  nagari Ampiang Perak memiliki 4 kegiatan utama, yaitu: (1) pengembangan  lembaga keuangan  mikro di tingkat masyarakat yang bernama lembaga Mikro Mitra Mina
LUCKY ZAMZAMI. Pemberdayaan Ekonomi Pesisir pada Masyarakat Nelayan Buruh di Sumatera Barat
(M3). Lembaga ini pada awalnya adalah lembaga in- formal  yang  didirikan  sendiri  oleh  masyarakat  serta dijalankan  atau  diorganisir  oleh  mereka  sendiri;  (2) pengembangan  usaha  ekonomi  produktif  oleh kelompok  pemanfaat  yang  merupakan  kelompok- kelompok  kecil  yang  memiliki  kesamaan  usaha, aspirasi, dan tujuan. Kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan,  tentu  saja,  berdasarkan  atas  potensi sumberdaya  alam  yang  tersedia,  peluang  pasar, kemampuan  dan  penguasaan  teknologi  oleh masyarakat, serta dukungan adat dan budaya. Bentuk- bentuk  kegiatan  ekonomi  produktif  meliputi  usaha budidaya ikan, penangkapan ikan, pengolahan ikan, pemasaran ikan, serta usaha jasa yang mendukung seperti perbengkelan atau penyediaan sarana produksi lainnya; (3) pelatihan dan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat lokal. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menjalankan pro- gram  yang  dilaksanakan.  Agenda  pelatihan  lebih banyak  bermuatan  nonteknis  seperti  peningkatan motivasi,  kerjasama  kelompok,  serta  bagaimana merumuskan masalah dan menyampaikan pendapatan secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis;    (4) pengembangan model pemberdayaan pasca program yang diarahkan pada pengembangan jaringan usaha antara  masyarakat  sasaran  dengan  kelompok  lain, LSM, swasta, serta pemerintah daerah.

## A. Proses Pelaksanaan Program PEMP
Program  PEMP  sebagai  suatu  program inovasi  dalam  usaha  mengentaskan  kemiskinan. Meskipun telah  ada program lainnya  dalam upaya pengentasan  kemiskinan  tersebut,  misalnya  pro- gram IDT, kredit BIMAS, KIK, KMPK. Program PEMP adalah  program  pembangunan  untuk  masyarakat yang  bersifat  pembangunan  partisipatif  dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Pembangunan partisipatif adalah suatu cara  yang dilakukan oleh stakeholders ,  di  mana dalam  proses  perencanaan dalam  pembentukan  suatu  kebijakan  yang output nya berupa suatu program, melibatkan masyarakat yang merupakan sasaran dari kebijakan yang akan dikeluarkan. Secara umum nantinya kebijakan yang akan  diambil  dari  keikutsertaan  masyarakat  tadi harus bisa membuat masyarakat itu lebih maju dan mandiri dalam meningkatkan taraf kehidupan, baik sosial maupun ekonomi.
Dalam pembangunan partisipatif, pemerintah mempunyai posisi sebagai fasilitator dari apa yang direncanakan  oleh  masyarakat  itu  sendiri  dan mendukung penuh baik berupa pemikiran maupun penyiapan materi serta membina masyarakat agar perencanaan yang telah disepakati bersama tadi bisa berjalan dengan semestinya, sehingga membentuk sosial  ekonomi  masyarakat  yang  tangguh  dan berkesinambungan. Oleh karena itu, program PEMP dalam  proses  pembentukannya  mengikutsertakan masyarakat.  Pembentukan  program  PEMP  melalui partisipasi masyarakat tersebut berupa musyawarah
yang  dilakukan  oleh  perwakilan  dari  pemerintah, perwakilah  dari  masyarakat  yang  diwakili  oleh perangkat  nagari,  tokoh-tokoh  masyarakat,  dan masyarakat nelayan buruh.
Oleh karena itu, program PEMP dalam proses pembentukannya  mengikutsertakan  masyarakat. Pembentukan  program  PEMP  melalui  partisipasi masyarakat  di  nagari  Ampiang  Perak,  Kecamatan Sutera tersebut berupa musyawarah yang dilakukan oleh  perwakilan  dari  pemerintah,  perwakilan  dari masyarakat  yang  diwakili  oleh  perangkat  nagari, tokoh-tokoh  masyarakat  dan  masyarakat  nelayan buruh.
Musyawarah tersebut dilakukan sebanyak 4 kali dengan pencapaian tujuan sebagai berikut:
(1) Musyawarah 1.  Dalam  musyawarah  pertama ini  yang  dilakukan  adalah  pemilihan  lokasi  di mana  program  PEMP  akan  dijalankan.  Pada tingkat  kecamatan  diprakarsai  oleh  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  yang  bekerjasama dengan  camat  pada  kecamatan  yang  terpilih dan  selanjutnya  dipilih  nagari  pada  masing- masing kecamatan terpilih. Dalam musyawarah pertama ini dilakukan  program tingkat nagari dan pembentukan mitra nagari, sehingga dapat membentuk  komunikasi  yang  baik  antara fasilitator dengan masyarakat. Pengurus mitra nagari  sedikitnya  terdiri  atas  ketua  dan sekretaris  yang  disahkan oleh  wali  kampung. Pengurus  mitra  nagari  adalah  orang  yang berasal dari nagari yang menjadi sasaran dari progra m  PEMP   y ang  difa silita si  o le h Departemen  kelautan  dan  Perikanan  Pesisir Selatan.
(2) Musyawarah 2 . Dalam musyawarah kedua  ini dilakukan  pemilihan  pengurus  Kelompok Masyarakat  Penerima  (KMP)  pada  masing- masing  nagari.  Tim  teknis  bersama  mitra nagari  membentuk  KMP  yang  nantinya  akan melaksanakan  dan  mengembangkan  usaha ekonomi  produktif  di  nagari  masing-masing. Pe mbentuka pengurus KP M untuk me mpermuda h  pe la ks anaa n  PEMP   dan melakukan  verifikasi  bantuan  yang  diterima anggota  K MP.  Pada  musyawa rah  ke dua tersebut,  kegiatan  yang  dilaksanakan  adalah pemilihan  pengurus  KMP  yang  terdiri  atas ketua,  sekretaris,  dan  bendahara,    juga sosialisasi  mengenai  pelaksanaan  program, pendanaan,  pelaporan,  dan  penyusunan rencana tindak lanjut.
(3) Musyawarah 3 . Setelah pengurus KMP terpilih, maka  dibentuklah  pengurus  LEPP-M3  melalui musyawarah kabupaten. LEPP-M3 merupakan lembaga  ekonomi  da erah  yang  w ilayah kerjanya  meliputi  Kabupaten  Pesisir  Selatan. Pengurus  LEPP-M3  terdiri  atas  perwakilan pengurus KMP yang menjadi sasaran dari pro- gram   P EM P.  Dalam   imple me ntas inya ,
pembentukan pengurus LEPP-M3 dihadiri oleh pengurus-pengurus KMP yang ada di Kabupaten Pesisir  Selatan,  pengurus  mitra  nagari,  tim teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pimbagpro PEMP.
(4) Musyawarah 4 . Sebelum dilakukan penetapan anggota  KPM,  terlebih  dahulu  dilakukan verifikasi terhadap calon anggota KMP. Verifikasi mulai  dilakukan  pada  musyawarah  keempat yang mencakup tempat tinggal, jenis usaha dan keluarga  calon  anggota  KMP.  Sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada anggota KMP jika melakukan  tunggakan  terhadap  pembayaran kredit  berupa  te gura n  pe rtam a  ya ng disampaikan  oleh  pengurus  KMP  apabila anggota  tidak   meme nuhi  kewa jibannya membayar  cicilan  bulanan.  Teguran  kedua disampaikan  oleh  pengurus  KMP  disertai penarikan  jaminan  anggota  apabila  tidak memenuhi cicilan pada bulan kedua.  Teguran ketiga disampaikan oleh pengurus KPM disertai pengallihan  jaminan  anggota  kepada  pihak pemberi  bantuan  (LEPP-M3),  apabila  tidak memenuhi cicilan pada bulan ketiga. Berdasarkan    hasil  musyawarah  keempat  ini diputuskan bahwa setiap calon anggota harus menyerahkan identitas diri berupa fotokopi KTP. Dari  musyawarah  tersebut  diharapkan  calon anggota  dapat  memahami  sanksi  apa  yang ak an  dia   terim a  na ntinya   jik a  te rjadi penunggakan  terhadap  pembayaran  kredit. Untuk  selanjutnya,  bagi  calon  anggota  harus menyediakan  jaminan  yang  akan  diberikan untuk  mendapatkan  bantuan  dari  PEMP. Jaminan  yang  harus  diserahkan  oleh  calon anggo ta  KMP  disesuaika n  dengan  jenis pinjaman yang akan diterima. Bagi yang ingin mendapatkan  mesin  harus  menjaminkan perahunya  dan  yang  ingin  meminjam  modal untuk usahanya, maka jaminannya berupa TV, VCD, dan kendaraan bermotor.
(5) Musyawarah 5. Setelah musyawarah 4 selesai dilakukan  untuk  selanjutnya  dilaksanakan musyawarah ke-5. Pada musyawarah ini akan dilakukan  penetapan  anggota  KMP  dengan melakukan  verifikasi  terhadap  calon  anggota KMP.  Verifikasi  ini  dilakukan  oleh  tim  teknis, mitra Desa dan pengurus KMP. Kesempatan ini merupakan verifikasi akhir dari pengurus KMP dan  mitra  desa  untuk  menentukan  anggota yang berhak menerima.
Selain  musyawarah,  proses pencairan  dana menjadi tahapan proses pelaksanaan PEMP. Proses pencairan  dana  program  PEMP  adalah  dana  dari KPKN diturunkan ke LEPP-M3 melalui rekening Bank Na ga ri  C abang  Pa inan.  KM P  me ngajuk an permintaan  penyediaan  dana  kepada  LEPP-M3 sesuai  dengan  prioritas  usulan  jenis  kegiatan  dan
jumlah dana yang disepakati dalam musyawarah.
LEPP-M3 yang dikuasakan mencairkan dana di Bank Nagari Cabang Painan atas nama rekening PEMP  2002  LEPP-M3  dengan  pengawasan  dari Pimbagpro   PEMP  dan  selanjutny a  L EPP- M3 menyalurkan dana kepada rekening masing-masing KPM.    Sebelum  bantuan  diterima,  terlebih  dahulu anggota KMP mengisi format kelengkapan pinjaman berupa  surat perjanjian  kerjasama pinjaman dana ekonomi produktif bagi anggota KMP dan pengurus.
De ngan  m engisi  perja njia n  te rs ebut, diharapkan  anggota  KMP  mengetahui  kewajiban yang  harus  dipenuhi  tiap  bulannya.  Jika  terjadi pelanggaran,  yaitu  melakukan  penunggakan pembayaran  tiga  bulan  berturut-turut    maka pengurus KMP tidak akan ragu-ragu lagi melakukan penarikan terhadap bantuan yang diberikan. Setelah semua  persyaratan  terpenuhi,  barulah  diberikan paket bantuan kepada anggota KMP sesuai dengan hasil musyawarah 5.
Namun, dalam proses pelaksanaan program PEMP di nagari Ampiang Perak, Kecamatan Sutera masih  ada  beberapa  hal  yang  belum  terealisasi. Hal ini karena tidak adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill bagi para anggotanya maupun menjadi mitra yang baik dalam menyelesaikan  masalah.  Para  pengurus  KPM terkesan  hanya  memikirkan  bagaimana  cara  para peminjam  atau  pengguna  dana  PEMP  dapat mengembalikan hutangnya  dengan lancar  dengan mem berikan  tekanan-tekanan  se perti  surat peringatan  apabila  terjadi  tunggakan.

## B.   Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program PEMP
Program  P EMP  yang  dikelua rkan  oleh pemerintah  bertujuan    mengentaskan  kemiskinan pada masyarakat nelayan, terutama nelayan buruh. Dalam perjalanan pelaksanaan program PEMP, tentu tidak luput dari permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi, yang dimulai dari pihak pemerintah sebagai penanggung jawab dari program PEMP ini sampai  kepada  anggota  KMP  yang  menjadi pengguna dana dari program tersebut.
Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peran yang cukup sentral, karena merupakan institusi yang bertanggung  jawab  terhadap  program  ini.  Dalam buku Pedoman  Umum  PEMP disebutkan  bahwa pemerintah  melakukan monitoring dan  evaluasi terhadap  kemajuan  pelaksanaan,  kendala  dan rencana  tindak  lanjut.  Dalam  pelaksanaannya, ternyata pihak Dinas Kelautan dan Perikanan tidak pernah  melakukan  monitoring  dan  evaluasi.  Hal tersebut  terlihat  bahwa  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  hanya  sekedar  akibatnya  masalah- masalah  yang  terjadi  di  KMP  tidak  diketahui  oleh mereka  karena  yang  mereka  terima  hanyalah laporan mengenai realisasi pengembalian kredit dari anggota KMP.
LUCKY ZAMZAMI. Pemberdayaan Ekonomi Pesisir pada Masyarakat Nelayan Buruh di Sumatera Barat
Selain itu, dalam pelaksanaan program PEMP, pemerintah tidak melakukan upaya pemberdayaan masyarakat  secara  kultural.  Dinas  Kelautan  dan Perikanan sebagai penanggung jawab dari program tersebut seharusnya mengagendakan kegiatan untuk melakukan  upaya  pemberdayaan  secara  kultural seperti melakukan pembinaan kepada anggota KMP. Upaya  tersebut  tidak  dilakukan  karena  yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan hanya sekedar memberikan bantuan kepada anggota KMP. Setelah dana bantuan diberikan pihak Dinas Kelautan dan  Perikanan hanya  menerima  laporan dari  KMP dan LEPP-M3 tiap bulannya. Padahal, di dalam buku Pedo man  Um um   PEM P dis ebutka n  ba hw a penyusunan  program  PEMP  terdiri  dari  program ekonomi,  sosial  budaya  dan  lingkungan,  dan insf ra struktur.  Te ta pi,  da la m  pros es   yang dilaksanakan hanyalah program ekonomi saja.
Fungsi LEPP-M3 dalam program PEMP adalah melakukan pembinaan kepada KMP dimana secara administrasi,  LEPP-M3  membina  KMP.  Namun, pembinaan  kepada  anggota  KMP  dilakukan  oleh pengurus  KMP  dan  LEPP-M3  hanya  menerima laporan dari KMP kemudian direkap dan dilaporkan kepada  Dinas  Kalutan  dan  Perikanan.  Selain  itu, dalam penerapan di lapangan, pihak LEPP-M3 tidak pernah memberikan dukungan operasional kepada KMP,  melainkan  hanya  sekedar menerima  laporan dari pengurus KMP.
Hal  ini  juga  disebabkan  oleh  struktur kepengurusan  LEPP-M3  itu  sendiri  di  mana kepengurusan  LEPP-M3  lebih  banyak  didominasi oleh sekretaris, mulai dari pengurusan administrasi, penyampaian  laporan  ke  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  sampai  dengan  mengikuti  pelatihan- pelatihan  pengurus  yang  dilaksanakan  di  luar daerah.  Bagi  ketua  sendiri  tidak  begitu  banyak dilibatkan  karena  tidak  menguasai  masalah administrasi.  Hal  ini  berpengaruh  kepada  kinerja pengurus  LEPP-M3  yang  tidak  seimbang  dalam pembagian  kerjanya.
Kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap kelangsungan dari kegiatan PEMP, terutama kepada LEPP-M3, bahwa tidak ada anggaran yang diberikan untuk  biaya  operasional  seperti  membuat  kantor, membeli  komputer,  dan  lain-lain.  Hal  tersebut mengakibatkan  pengurus  LEPP-M3  terpaksa berusaha  sendiri  untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut.  Selain  itu,  pengurus  LEPP-M3  sendiri mengakui  kalau  mereka  tidak  menerima  sepeser rupiah pun sebagai uang kesejahteraan atas kerja yang mereka lakukan dari pemerintah, di mana upah yang  mereka  terima  adalah  pengembalian  kredit dari anggota KMP, yaitu bunga yang ada sebanyak 1% dibagi rata untuk LEPP-M3 dan pengurus KMP. LEPP-M3 merupakan suatu lembaga yang berperan untuk  memberikan  dukungan  operasional  kepada KMP dengan memberikan pembinaan belum mampu menjalankan peran sebagaimana mestinya karena
LEPP-M3 hanya sekadar menerima laporan dari KMP.
Kelompok  masyarakat  pemanfaat  adalah kelompok  masyarakat  yang  memperoleh  dana ek onom i produk tif ma sy arak at untuk me ngem ba ngka n  da n  me la ks anak an  usa ha ekonomi.  Dalam Pedoman  Umum  Pelaksanaan PEMP, pengurus  KMP  memiliki  kewajiban  untuk menyalurkan dana ekonomi produktif yang diterima oleh  LEPP-M3  kepada  anggota  KMP,  melaporkan pe rk em ba ngan  P EM P  ke pa da   L EP P- M3 , mengadakan  pertemuan  bagi  anggota  KMP  untuk mengevaluasi  perkembangan  usaha  anggota  KMP dan  mendiskusikan  permasalahan  yang  dihadapi oleh  anggota  KMP,  dan  melakukan  penarikan bantuan  bagi  anggota  KMP  yang  tidak  mau membayar  cicilan  kredit.
Dalam implemetasinya, pengurus KMP telah melaksanakan kewajibannnya seperti menyalurkan dana  ekonomi  kepada  anggota  KMP,  melaporkan perkembangan  kegiatan  PEMP  kepada  LEPP-M3. Namun,  masih  ada  yang  belum  dijalankan  oleh pengurus  KMP,  seperti  tidak  adanya  perkumpulan bagi para anggota yang semestinya dilaksanakan. Perkumpulan  anggota  tersebut  diperlukan  untuk mengevaluasi  bagaimana  pembayaran  kredit  dari anggota,  bagaimana  kelangsungan  usaha  dan anggota, dan persoalan-persoalan lainnya. Dengan tidak  adanya  perkumpulan  bagi  anggota  KMP, pe ngurus  tidak   me nge ta hui  perm as ala ha n- permasalahan  yang  dihadapi    anggota,  kendala- kendala yang dihadapi dan bagaimana kondisi dari bantuan yang mereka terima.
Dengan  kinerja  pengurus  KMP  tersebut mengakibatkan anggota KMP kurang terperhatikan. Salah  satu  contohnya  adalah  ketika  terjadi kerusakan  mesin  yang  dialami  oleh  seorang anggota,  pengurus  KMP  tidak  mau  ambil  pusing dengan  kejadian  tersebut.  Ketika  hal  tersebut dikonfirmasikan  kepada  pengurus  KMP,  pengurus memberikan keterangan lain, yaitu kualitas barang yang diberikan dalam program PEMP sangat kurang, sehingga  mengakibatkan  mesin  yang  diberikan rentan  mengalami  kerusakan.  Berdasarkan  hal tersebut di atas, terdapat persoalan-persoalan yang diperoleh  bahwa  kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan  mengenai  tata  cara  penggunaan  mesin yang baik, bagaimana cara perawatannya, karena dengan menggunakan mesin, maka nelayan harus menyesuaikan penggunaan teknologi tradisional ke modern.
Dalam  tahap  kegiatan  program  PEMP  yang be rlangs ung  da ri  bulan  Septe mber  s am pa i Nopember 2006, berjalan  lancar tanpa ada kendala yang dihadapi,  di mana  mulai dari musyawarah 1 sampai  musyawarah  4, masyarakat  yang  menjadi anggota KMP menyambut baik kehadiran program PEMP.  Masyarakat  mengetahui  bahwa  di  daerah mereka  akan  dilaksanakan  program  PEMP  yang bertujuan  memberikan  pinjaman  modal  kepada
masyarakat dan sambutannya sangat baik.
Pada  dasarnya,  permasalahan  utama  yang dihadapi nelayan buruh dalam pembayaran cicilan pinjaman  kredit  adalah  faktor  alam  atau  keadaan laut yang tidak bisa diprediksi. Selain itu, faktor lain yang  menyebabkan  terjadinya  tunggakan  cicilan adalah  rusaknya  bantuan  yang  mereka  terima. Kerusakan  mesin  yang  dialami  oleh  anggota  KMP sebanyak 5 unit, selain disebabkan oleh rendahnya kualita s  m esin  juga   dise babkan  kura ngnya sosialisasi  yang  dilakukan  mengenai  tatacara penggunaan mesin yang baik sehingga mesin yang diberikan bisa  tahan lama.
Selain  itu,  masalah  yang  dihadapi  oleh anggota  KMP  dalam  menjalankan  peranannya sebagai anggota yaitu membayar cicilan kredit tiap bulannya disebabkan oleh faktor eksternal, seperti penghasilan yang tidak tetap karena hasil tangkapan yang  tidak  pasti,  kondisi  pekerjaan  yang  sangat dipengaruhi  oleh  keadaan  alam,  dan  adanya kerusakan  pada  bantuan  yang  diberikan.  Untuk faktor  internalnya  adalah  nelayan  beuruh  lebih mendahulukan  memperbaiki  mesinnya  daripada membayar cicilan  kreditnya.
Berdasarkan  penelitian  di  atas,  penulis be rpenda pa t  ba hw a  progra m  PEMP   y ang dilaksanakan oleh pemerintah belum optimal dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, nelayan buruh cukup terbantu dengan pinjaman mesin dan dana bergulir, tapi  sisi  lainnya,  pelaksanaannya  masih  ditemui kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut berasal dari  masyarakat  sendiri  dan  pemerintah,  yaitu tingkat  pendidikan  yang  rendah,  ketergantungan ke pa da   tengk ulak ,  pe ngua sa an  tek no lo gi penangkapan yang rendah mengakibatkan program PEMP  berupa  bantuan  perahu  dan  mesin  tidak efektif  dan  persoalan  kultural  seperti  gaya  hidup yang  tidak  produktif  dan  tidak  efisien,  pemalas menyebabkan penerapan program PEMP hanya bisa dinikmati  oleh  para  nelayan  pemilik/majikan  dari nelayan-nelayan  buruh.
Adapun  kendala  yang  dihadapi  pemerintah dalam  pelaksanaan  program  PEMP,  antara  lain, proses  pelaksanaan  program  dan  evaluasi  tidak dilakukan  sepenuhnya  dan  tidak  menyentuh langsung  terjun  ke  masyarakat  untuk  melihat persoalan-persoalan  yang  ada  dan  program  tidak tepat sasaran dikarenakan sebagian nelayan buruh mengalami kesulitan dalam  menjalankan program PEMP seperti program bantuan kredit bergilir.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilaksanakan,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut:
(1)  Program  PEMP  merupakan  suatu  program inovasi dalam usaha mengentaskan kemiskinan pada  masyarakat  nelayan  buruh  dengan  2
kegiatan besar, yaitu bantuan mesin perahu dan peminjaman  modal  usaha.  Namun,    dalam prosesnya, ada beberapa prosedur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu verifikasi terhadap calon anggota di mana verifikasi yang digunakan  tidak  berdasarkan  atas  ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum PEMP .
(2) Da lam   pela ksa naa nnya,  program   PEMP dianggap  suatu  program  yang  memberikan sanksi-sanksi yang jelas bagi anggota KMP yang menunggak.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada anggota KMP  yang  menunggak  menimbulkan  dampak yang  negatif,  karena  sanksi  yang  diberikan adalah  penarikan  bantuan  beserta  dengan jaminannya.
Salah satu kendala yang dihadapi dalam pro- gram  PEMP  adalah  tidak  adanya  monitoring  dan evaluasi  dari Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  untuk mengetahui  perkembangan  kesejahteraan  nelaya buruh dan pelaksana program PEMP yang dilakukan oleh  masyarakat  sendiri. Akibat  dari  tidak  adanya monev tersebut, maka pihak dinas tidak mengetahui masalah  apa  saja  yang  muncul  dalam  program PEMP (1).
Kendala lainnya adalah  belum berfungsinya LEPP -M 3  se ba ga i  le mbaga  ya ng  berpe ra n memberikan  dukungan  operasional  bagi  anggota KMP dengan memberikan pembinaan, karena dalam struktur kepengurusan LEPP-M3 yang lebih banyak berparan  adalah  sekretaris  yang  hanya  mengurus laporan kepada  LEPP-M3 yang sifatnya hanya  ad- ministratif.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  anggota  KMP dalam  membayar  kredit  disebabkan  oleh  faktor eksternal seperti penghasilan yang tidak tetap yang dipengaruhi  faktor  alam  atau  cuaca,  kerusakan mesin  bantuan  dan  faktor  internal  yaitu  seperti malas  membayar  karena  kecewa  bantuan  yang diterima tidak sesuai dengan yang diminta.
Berdasarkan  kesimpulan  di atas,  maka  ada beberapa  rekomendasi  yang  sangat  diperlukan untuk  keberlajutan  program  terhadap  masyarakat nelayan, yakni:
(1) Pada dasarnya berbagai program pembangunan masyarakat  harus  mengikutsertakan  konsep pemberdayaan berbasis komunitas lokal. Dalam hal  ini,  program  PEMP  yang  dilaksanakan  di Nagari Ampiang Perak hanya menyentuh aspek ekonomi  yang  sekadar  memberikan  bantuan berupa materi saja. Untuk itu, apabila ada pro- gram pemerintah yang akan dilaksanakan, tidak melupakan  aspek  pemberdayaan  masyarakat dilihat dari aspek sosial dan budaya.
(2) Pemerintah  hendaknya  memerhatikan  setiap keluhan  yang  disampaikan  dari  masyarakat karena  keluhan  itu  berupa  masalah  yang
LUCKY ZAMZAMI. Pemberdayaan Ekonomi Pesisir pada Masyarakat Nelayan Buruh di Sumatera Barat
dihadapi masyarakat, sehingga dapat dijadikan intropeksi  bagi pelaksana  program itu  sendiri untuk membuat program pemerintah itu lebih baik lagi.
(3) Sebagai  organisasi  tertinggi  dalam  program PEMP  yang  mengatasnamakan  masyarakat, hendaknya  LEPP-M3  memberikan  pembinaan secara sosial dan budaya kepada KMP, bukan hanya sekadar menerima laporan dari KMP tiap bulannya.  Pengurus  LEPP-M3  seharusnya langsung  turun  ke  lapangan  dan  melihat faktanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Acheson, James M. (1981). ”Anthropology of Fish- ing”. Annual Review Anthropology Inc. Vol. 10. P 275-316
Armansyah, Andrea. (2008). “Pelaksanaan Program Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir (PEMP)  di Kampung  Painan Selatan.”  Padang:
Skripsi yang tidak dipublikasikan
Boedhisantoso,  S.(1999).  Komunitas  Lokal  di Kawasan  Pesisir  dan  Pemberdayaannya. Makalah  Lokakarya  Pembangunan  Pranata Sosial Komunitas pesisir. Depok 30 Mei – 1 juni 1999.
Dahuri,  Rokhmin.  (1999).  “Ekonomi  Politik  Sektor Perikanan.” Dalam Harian Umum Republika Departemen  Kelautan  dan  Perikanan.  2001. Buku Pedoman Umum Program PEMP .
Emerson, Donald K. (1980). “Rethingking Artisanal Fisheries  Development:  Western  Concept, Asian Experiences.” World Bank Staff Working Paper.
Fitrisia, Azmi. (1996). “Nelayan Kenagarian Painan (Tinjauan  Sejarah  Sosial  Ekonomi.”    Padang: Skripsi yang tidak dipublikasikan
Gie,  The  Liang.  (1989). Ensiklopedi  Administrasi . Jakarta: PT. Air Agung Putra. Http//: www.pemprov-sumbar.go.id.  2010.  Profil Sumatera Barat: diakses tanggal 15 Nopember 2010)
Http:// www.urangminang.com : diakses tanggal 20 Nopember 2010 Kusnadi. (2002). Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan  Perebutan  Sumber  Daya  Perikanan , Yogyakarta:  LkiS.
_______(2005). Akar  Kemiskinan  Nelayan , Yogyakarta:  LkiS.
_______(2009). Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir . Yogyakarta: Ar-RuzzMedia
Miraza,  Razak.  (2009).  “Implementasi  Program Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten La ngka t.”  Me da n:  Departe me n  Ilmu Kesejahteraan  Sosial  FISIP  USU.  Skripsi  yang tidak  dipublikasikan
Moleong, Lexy. (1991). Metode Penelitian Kualitatif, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung.
Mubyarto,  Dkk.  (1984). Nelayan  dan  Kemiskinan , Yayasan Agri Ekonomika.
Nikijuluw,  Victor  P.H.  (2001).  “Populasi dan  Sosial Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  serta  Strategi Pe mberda ya an  M erek a  da la m  Ko ntek s Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  Secara Terpadu,” dalam Makalah  pada  Pelatihan Pengelolaan  Pesisir  Terpadu.  Proyek  Pesisir, Pusat  Kajian  Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Hotel Permata, Bogor, 29 Oktober 2001
Profil Isian Data Monografi Nagari. (2009). Nagari Ampiang  Perak  Kecamatan  Sutera  Kabupaten Pesisir  Selatan.
Satria,  Arif,  dkk.  (2002). Menuju  Desentralisasi Kelautan. Jakarta: Cisesindo
Sri  Ha ry ono,  Tri  J ok o.  (20 05 ).    “Strategi Kelangsungan  Hidup  Nelayan:  Studi  tentang diversifikasi  pekerjaan  keluarga  nelayan se ba ga i  sa la h  sa tu  s trategi  da la m mempertahankan kelangsungan hidup”  dalam Jurnal Ilmiah Kependudukan Vol. 7, No. 2, Juli - Desember 2005. Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universi- tas  Airlangga.
Suharto,  Edi.  (2005). Membangun  Masyarakat Memberdayakan  Masyarakat .  Bandung:  PT. Refika Aditama.
Suyanto.  (2003). Kajian  Model  Pember-dayaan Ekonomi  Rakyat  di  Desa  Pantai  Madura  dan Kawasan Selatan Jawa Timur. Surabaya: Lemlit Unair dengan Balitbang Propinsi Jatim.
Yustika,  Ahmad  Erani.  (2003). Negara  vs  Kaum Miskin . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Zamzami, Lucky. (2009). “Sistem Pengetahuan Lokal Nelayan Terhadap Teknologi Penangkapan Ikan pada  Masyarakat  Pasar  Laban,  Kecamatan Bungus  Teluk  Kabung,  Kota  Padang”  dalam Jurnal FENOMENA Volume 07, Nomor 02, Sep- tember 2009, Hal. 71-83
Zamzami,  Lucky. (2009).  “Studi Kualitatif  Dampak Perubahan  Sosial  terhadap  Amalan  Merantau di  Kalangan  Nelayan.”  Satu  Kajian  Kes  di Kelurahan Purus, Kota Padang: UKM Malaysia: Tesis yang tidak dipublikasikan.