## Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan : Perspektif Governmentality

## Gregorius Sahdan
Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Indonesia Korespondensi penulis: gsahdan@yahoo.com

## ABSTRAK
Sampai  dengan  saat  ini,  ilmu  pemerintahan  masih  dipandang  sebelah  mata  dan  bahkan diperlakukan sebagai anak tiri dalam kancah ilmu sosial dan politik. Hal ini terjadi karena, ilmu  pemerintahan  belum  memiliki  perspektif  yang  dapat  digunakan  dalam  menganalisis masalah-masalah  pemerintahan.  Padahal,  ilmu  pemerintahan  merupakan  induk  dari  ilmu pengetahuan.  Filsafat  dan  politik  yang  selama  ini  mengklaim  dirinya  sebagai  ilmu  tertua dan induk dari ilmu pengetahuan, justru lahir dan muncul, setelah pemerintahan Yunani dan Romawi  kuno  sudah  terbentuk.  Tulisan  ini  bertujuan  menyajikan  selubung  ideologi  yang mengganggu  perkembangan  studi  ilmu  pemerintahan  dengan  menggunakan  perspektif governmentality . Perspektif governmentality adalah perspektif yang mencoba menganalisis ilmu pemerintahan secara arkeologis atau dengan cara Foucaultian. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Data  dihimpun  melalui  studi literatur  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  deskriptif  interpretatif.  Temuannya menunjukkan  bahwa  selubung  ideologi  seperti  ideolog: “government  for  the  prince”, bukan “government for the people” telah menjebak ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang melayani kekuasaan. Kekuasaan sendiri memiliki corak yang sangat oligarksi, hirarksi dan pongah,  sehingga  ilmu  pemerintahan  menjauhkan  dirinya  dari  ilmu  yang  “memuliakan masyarakat”, menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek.

## Kata  kunci:  membongkar,  selubung  ideologi,  ilmu  pemerintahan  dan  perspektif
governmentality

## ABSTRACT
Until now, the science of government is still underestimated and even treated as a stepchild in the social and political sciences. This happens because, the science of government does not yet have a perspective that can be used in analyzing governance problems. In fact, the science  of  government  is  the  mother  of  science.  Philosophy  and  politics  which  have claimed themselves to be the oldest and mainstay of science, were born and emerged, after the  reign  of  ancient  Greece  and  Rome  had  been  formed.  This  paper  aims  to  present  an ideological veil that interferes with the development of governmental science studies using the  perspective  of  governmentality.  The  governmentality  perspective  is  a  perspective  that tries  to  analyze  the  science  of  government  in  an  archaeological  or  Foucaultian  way.  The method used in this research is descriptive qualitative method. Data were collected through literature studies  and analyzed using interpretive descriptive techniques.  His theme shows that the veil of ideology like an ideologist: "government  for the prince",  not  "government for  the  people"  has  trapped  the  science  of  government  as  a  science  that  serves  power. Power  itself  has  a  very  oligarchic,  hierarchical  and  arrogant  style,  so  that  the  science  of government  distanced  itself  from  the  science  of  "glorifying  the  community",  making society an object, not as a subject.
Keywords: dismantle, ideological veil, governance science and governmentality perspective

## Informasi Artikel
Diterima: April 2020, Disetujui: Mei 2020, Dipublikasikan: Juni 2020 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.80

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  dan  ilmu  pemerintahan  merupakan  dua  hal  yang  saling  berkaitan. Karena  itu,  agak  sulit  bagi  kita  untuk  mengatakan  bahwa  ilmu  pemerintahan  lahir  setelah pemerintahan Yunani kuno terbentuk. Saya berpandangan bahwa ilmu pemerintahan justru menjadi cikal bakal lahirnya pemerintahan Yunani kuno, karena tanpa ilmu pemerintahan, tidak  mungkin  sebuah  pemerintahan  bisa  terbentuk.  Banyak  ilmuwan  politik  yang mengatakan  bahwa  pemerintahan  di  Yunani  dan  Romawi  Kuno  terbentuk  2000  tahun sebelum  masehi  (Russell,  2002).  Sementara  Socrates  yang  hidup  pada  tahun  469  SM-399 SM,  muncul  belakangan  jauh  setelah  pemerintahan  Yunani  dan  Romawi  terbentuk.  Pada masa  Plato,  Yunani  dikendalikan  dan  dikuasai;  “Pemerintahan  Tiga  Puluh  Tiran”  yang tersebar di seluruh Yunani (Russell, 2002). Tetapi hampir dipastikan bahwa lebih dari 4000 tahun  perjalanan  pemerintahan  dari  pemerintahan  Yunani  kuno  sampai  dengan  saat  ini, ilmu pemerintahan mengalami perkembangan yang lambat dan jauh tertinggal dibandingan dengan ilmu politik. Padahal ilmu politik menjadikan pemerintahan sebagai objek kajian.
Contoh  ketertinggalan  itu  antara  lain,  belum  adanya  sebutan  pemerintahan  politik, pemerintahan ekonomi, pemerintahan sosiologi, pemerintahan antropologi dan sebagainya, sebagai  sebuah  perspektif  atau  pendekatan.  Mengacu  kepada  Gerry  Stoker,  ilmu pemerintahan  belum  mempunyai  pengetahuan  yang  didasarkan  pada  penyelidikan  yang bersifat  sistematis  terhadap  fakta-fakta  empiris.  Kita  juga  kerap  menemukan  fakta  bahwa produksi  pengetahuan  yang  sistematis  dan  berbasis  pada  pendekatan  ilmu  pemerintahan, belum sekaya apa yang  dilakukan di  dalam ilmu  politik. Ilmu politik telah lama memiliki perspektif  sendiri  seperti  politik  pemerintahan,  politik  ekonomi,  politik  sosiologi  dan sebagainya, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis masalah sosial dan memproduksi  pengetahuan  secara  sistematis.  Tetapi  perlu  juga  dilihat  bahwa  proses pengilmiahan  ilmu  politik,  telah  menjadikan  ilmu  politik  sebagai  ilmu  yang  semata-mata bekerja untuk melayani kekuasaan. Studi ilmu politik belakangan dengan corak pendekatan behavioralisme  yang  kian  maju,  membuat  ilmu  politik  terjebak  ke  dalam nalar  empirisme rasional di mana fakta-fakta dilihat sebagai alat bukti yang paling sahih, semisal data terkait dengan jejak pendapat dan perilaku pemilih dianggap memiliki tingkat validitas dan akurasi yang  tinggi.  Padahal,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Thomas  Samuel  Khun  (1962)  melalui bukunya  “ The  Structure  of  Scientific  Revolutions”, data  empiris  bukan  alat  untuk menunjukkan  objektivitas  dan  keilmiahan  ilmu  pengetahuan.    Keilmiahan  ilmu pengetahuan bisa dihasilkan melalui penalaran yang logis, konfrontasi antara tesis  dengan anti  tesis  yang  melahirkan  sintesis,  interaksi  antara  subjek  dan  melalui consensus para akademisi  atau  pakar  di  bidang  ilmu  tertentu.  Menurut  Khun,  perkembangan  ilmu pengetahuan  tidak  selalu  berjalan  linier.  Ilmu  pengetahuan  memiliki  dua  periode perkembangan  yaitu  pada  periode normal  science dan  pada  periode revolution  science . Pada  periode  normal,  ilmu  pengetahuan  selalu  mengikuti  tradisi  ilmiah  dan  pada  periode revolusi, ilmu pengetahuan berkembang untuk menghasilkan inovasi. Pada tahap revolusi, empirisme  rasional  yang  diusung  positivisme,  justru  dapat  menghambat  inovasi  dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Karena  popularitas  Ilmu  Politik  yang  melampaui  Ilmu  Pemerintahan,  di  kalangan ilmuwan pemerintahan bahkan canggung menyebut dirinya sebagai pengamat pemerintahan dan  lebih  suka  menyebut  dirinya  sebagai  pengamat  politik.  Padahal,  pemerintahan merupakan  objek  kajian  yang  lebih  awal  dikembangkan  para  filsuf.  Sebut  saja  di  antara mereka adalah Socrates yang mengkaji secara khusus tentang kebijakan pemerintah, Plato yang  lebih  tertarik  dengan  keadilan,  kepemimpinan  dan  konstitusi  sebagai  dasar penyelenggaraan  pemerintahan  dan  Aristoteles  yang  menekankan  perlunya  pemerintah bekerja  untuk  mewujudkan  kemakmuran  bersama  (masyarakat).  Di  antara  tiga  filsuf  ini, Socrates, tidak pernah melahirkan karya tulis yang bisa dibaca oleh banyak orang. Socrates menjadi  terkenal  dengan  ajarannya  tentang  “kebijaksanaan”  yang  dipopulerkan  oleh muridnya  Plato  (427-347  SM).  Plato  sendiri  menghasilkan  karya  monumental  tentang pemerintahan dalam bukunya yang berjudul: “Republic” yang berisi tentang pembentukan negara  persemakmuran  ideal  yang  terkenal  sebagai  konsep  Negara  Utopia.  Dalam  konsep Negara  utopia  ini,  Plato  mengusulkan  agar  pemimpin  pemerintahan  (negara)  adalah seorang  filsuf.  Buku  “ Republic” Plato  sebenarnya  lebih  normatif  berisi  tentang  keadilan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sebagai  upaya  untuk  mengendalikan  akal  budi  dan hasrat  berkuasa  yang  berlebihan,  ketimbang  berisi  tentang  politik  (Russell,  2002).  Plato dengan  tegas  mengatakan  bahwa  penggunaan  akal  budi  dan  hastrat  berkuasa  yang berlebihan  menimbulkan  malapetaka  dan  kehancuran,  di  mana  para  koruptor  menguasai pemerintahan.
Masalah  lainnya,  sampai  dengan  sekarang  kajian  ilmu  pemerintahan  lebih  banyak menggunakan  pendekatan  normatif  dan  institusional  dibandingkan  dengan  pendekatan kritis, neomarxian , behavioralisme  (positivisme) , post  postivisme ,  dan governmentality . Penggunaan  pendekatan  normatif  yang  berlebihan  ini,  membuat  ilmu  pemerintahan  tidak lebih  sebagai  kepanjangan  tangan  ilmu  hukum  yang  posisi  aksiologinya  lebih  berpihak kepada  pemerintah  (negara),  dibandingkan  dengan  masyarakat.  Penggunaan  pendekatan governmentality dalam  kajian  ilmu  pemerintahan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  baru. Pendekatan governmentality merupakan  sebuah  pendekatan  yang  diperkenalkan  oleh Michel Foucault (1926-1984) yang pemikirannya lebih banyak dipengaruhi oleh Karl Max (1818-1883),  Friedrich  Nietzsche  (1844-1900)  dan  Gilles  Deleuze  (1925-1995). Penggunaan  pendekatan governmentality mencoba  membongkar  ideologi ilmu pemerintahan  secara  arkeologis  (sejarah  ilmu  pemerintahan),  dipadukan  dengan teknik diskursus  yang  mempertanyakan  hakikat  ontologis  ilmu  pemerintahan,  posisi epistemologinya  di  tengah  ilmu-ilmu  sosial  dan  bagaimana  aksiologinya  di  tengah masyarakat (Said, 2016).
Tulisan  ini,  tentu  saja  memiliki  keterbatasan-keterbatasan  yang  bersumber  dari minimnya  literatur  yang  tersedia  untuk  melacak  perkembangan  ilmu  pemerintahan  secara arkeologis,  sehingga  diskursus  tentang  hakekat  ilmu  pemerintahan  secara  historis  perlu dilakukan  kajian  yang  lebih  mendalam.  Tetapi  penulis  mencoba  menyampaikan  beberapa pendekatan yang digunakan dalam studi ilmu politik dan diperbaharui dengan cara pandang penulis,  bagaimana  pendekatan  ini  digunakan  dalam  kajian  ilmu  pemerintahan.  Sebagai
bahan  pembelajaran,  berikut  ini  merupakan  pendekatan-pendekatan  yang  seharusnya digunakan dalam studi atau kajian ilmu pemerintahan (lihat tabel 1):
Tabel 1. Pendekatan Dalam Studi Ilmu Pemerintahan Pende- katan Cakupan Pemahaman Klaim Ilmiah Posisi  Terhadap  Ilmu Pemerintahan Hubungan dengan Praktik Pemerintahan No rm atif Id ea lis tik Berkonsentrasi terhadap  nilai,  tradisi, keyakinan  masyarakat sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan Menghasilkan  norma  dan tradisi yang menjadi rujukan  bersama  dalam pemerintahan Ilmu Pemerintahan harus  selaras  dengan tradisi  dan  nilai  yang dianut dalam masyarakat. Praktik pemerintahan yang benar sesuai dengan  nilai,  tradisi, dan  keyakinan  dalam masyarakat.
No rm atif In stitu si o n alis m e
Berfokus  pada  aturan, nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi  landasan  bagi lembaga-lembaga pemerintahan Ilmu pemerintahan berlandaskan pada konstitusi, norma, dan nilai yang dianut. Ilmu pemerintahan mengacu  pada  aturan dan  konstitusi  yang berlaku dalam pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan  berbasis pada aturan dan konstitusi. No rm atif Fem in is m e
Sesuatu  yang  bersifat privat  menjadi  urusan pemerintahan  (gizi  ibu dan anak dapat menjadi perhatian pemerintah yang berkuasa). Ilmu pemerintahan berbasis kepentingan perempuan,  (keterwakilan perempuan dalam pemerintahan) Ilmu Pemerintahan sebaiknya menjadi ilmu yang tidak diskriminatif, emansipatif,  membuka ruang bagi perempuan.
Ada  persamaan  antara perempuan  dan  laki- laki dalam memperoleh akses terhadap sumberdaya pemerintahan.
R atio n al C h o ices Peduli  pada  tindakan kolektif dalam pemerintahan, (individu memiliki kepentingan dan preferensi pemerintahan  berbeda) Menghasilkan tatanan sosial yang memiliki kemampuan prediktif. Ilmu Pemerintahan baiknya  menjadi  ilmu yang mampu mengorganisasi kekuatan bersama dalam pemerintahan Ada konsolidasi bersama yang dilakukan secara kolektif untuk pemerintahan yang makin maju.
Po sitiv is m e
(B eh av io ra lis m e) Berfokus  pada  prilaku penyelenggara pemerintahan yang rasional dan empiris. Menghasilkan
hukum umum dan falsifikasi dalam  pemerintahan  yang dapat  dibuktikan  secara ilmiah. Ilmu pemerintahan yang ilmiah, bebas nilai,  sistematis,  serta bisa diverifikasi kebenarannya. Pemerintahan yang diselenggarakan  secara rasional, sistematis,
objektif, dan bebas nilai
Ma rx is m e Fokus pada ketimpangan dan ketidakadilan  ekonomi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan kelas. Relasi  kritis  dan  fokus pada  struktur  yang  tidak kelihatan,  tetapi  menjadi dominan. Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang melayani kelas berkuasa/ kelompok borjuis Menghendaki praktik penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan tidak diskriminatif.
Neo Ma x is m e Fokus pada pemerintahan yang emansipatif, komunikatif, dan deliberatif. Emansipasi, komunikasi, dan  deliberasi  merupakan kunci  bagi  penyelenggara pemerintahan Ilmu pemerintahan yang emansipatif, komunikatif, dan deliberatif bagi masyarakat. Praktek  pemerintahan yang  tidak  menjadikan masyarakat sebagai objek,  tetapi  sebagai subjek.
Po st Po sitiv is m e Fokus  pada  penolakan pemikiran  positivisme dan menganggap bahwa fakta tidak bebas  nilai,  teori  tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan bukti empiris,  dan  realitas bersifat jamak. Tindakan manusia merupakan  ekspresi  dari keputusan  yang  tidak  bisa difalsifikas,  digeneralisas, dan dibuktikan secara empiris. Ilmu pemerintahan baiknya merupakan ilmu  yang  diperoleh dari hasil interaksi dengan berbagai subjek. Praktek  pemerintahan sebaiknya mengedepankan interaksi  antar  subjek agar menghasilkan kerjasama  yang  baik untuk pemerintahan
yang lebih maju.
Sumber:  Marsh  &  Stoker  (2002)  yang  telah  diolah  penulis  sesuai  dengan  pemikiran penulis.

## IDEOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
Sebuah ilmu berkembang karena adanya ideologi yang menyertainya. Ideologi sendiri didefinisikan  sebagai  “ilmu  tentang  ide  atau  gagasan”.  Selama  ini,  ilmu  pemerintahan dikaitkan dengan ide atau gagasan yang mempelajari tentang pemerintah, hubungan antara pemerintah  dengan  yang  diperintah,  rakyat  sebagai  yang  diperintah,  dan  perbuatan pemerintah. Di Indonesia, definisi ini bahkan diperkuat oleh Simposium para sarjana Ilmu
Pemerintahan di  Bandung pada 23 November 2015 yang kemudian melahirkan organisasi profesi  yang  diberi  nama  Kesatuan  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Seluruh  Indonesia (KAPSIPI). Berikut ini merupakan beberapa ide besar yang sedikitnya sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ide-ide yang menjadi ideologi ilmu pemerintahan itu  bersumber  dari:  (1) Republic karya  Plato  yang  membahas  tiga  hal  yaitu  pemerintahan utopis (Negara Utopia),  pemerintahan yang dipimpin oleh para filsuf, dan perlunya setiap pemerintahan memiliki konstitusi, serta Politics karya Aristoteles yang membahas tentang bentuk-bentuk pemerintahan; (2) Il Principe atau The Prince dari Niccolo Machiavelli yang berisi  tentang  cara  penguasa  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan;  (3)  Pemerintahan Leviathan  dari  Thomas  Hobbes  yang  berisi  tentang  naluri  alamiah  yang  didorong  oleh hasrat  kekerasan;  (4) The  Second  Treatise  of  Government dari  John  Locke  yang  berisi tentang  naluri  alamiah  manusia  yang  menginginkan  perdamaian,  kebahagiaan,  dan kekayaan;  (5) Discourse  on  the  Origin  and  Foundations  of  Inequality  Among  Men dari Jean-Jacques  Rousseau  yang  berisi  naluri  alamiah  manusia  yang  soliter,  saling  membantu dan  memiliki  rasa  kemanusiaan;  (6) Genealogy  of  Morals dari  Friedrich  Nietzsche;  (7) Governmentality dari  Michel  Foucault;  (8) Reinventing  Government dari  David  Osborne, dan; (9) Pemerintahan Semesta dari Sutoro Eko yang merupakan Tokoh Mazhab Timoho. Dalam  tulisan  ini,  kita  mengupas  sedikit  pemikiran  (ide)  dari  para  filosof  dan  pemikir tersebut untuk menggambarkan bagaimana pemikiran mereka telah menjadi ideologi yang berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pemerintahan.
Pertama,  adalah  buku Republic karya Plato  dan  buku Politics karya  Aristoteles. Argumentasi  Plato  yang  paling  utama  dalam  buku Republic adalah:  “tak  ada  seorang  pun yang  mau  memerintah  secara  sukarela”.  Setiap  orang  yang  memerintah,  kata  Plato  pasti menuntut  upah,  seolah-olah  keuntungan  dari  memerintah  bukan  untuk  pemerintah,  tetapi untuk  yang  diperintah  (Losco  &Williams,  2005).    Argumentasi  Plato  ini  terkenal  dengan sebutan “Platonic  Government” di  mana  pemerintahan  diisi  oleh  para  ahli  yang  digaji, karena bekerja untuk kepentingan rakyat (yang diperintah). Plato dengan tegas mengatakan bahwa:  “harus  terdapat  upah  bagi  mereka  yang  mau  memerintah,  baik  berupa  uang, kehormatan,  atau  hukuman  seandainya  ia  tidak  mau  memerintah.  Pemerintahan  sejati menurut  Plato  tidak  mempertimbangkan  keuntungan  diri  sendiri,  melainkan  bagi  yang diperintah. Hal ini menyebabkan ide Plato tentang pemerintahan dianggap sebagai sesuatu yang utopis, karena sama sekali tidak ada pemerintahan yang ideal dan benar-benar bekerja untuk  kesejahteraan  rakyat,  selain  memerintah  untuk  mencapai  keuntungan  diri  sendiri. Dianggap  utopis  juga  karena  banyak  yang  memegang  kekuasaan  dalam  pemerintahan cendrung  menggunakan  kekuasaan  untuk  keuntungan  diri  sendiri,  keluarga,  kolega,  dan kelompok-kelompok yang ada di sekitar kekuasaan. Dalam bahasa saya, setiap pemerintah yang  berkuasa  memiliki  kecendrungan  untuk  memperkuat  struktur  modal  ekonomi  dan sosial  politiknya,  dengan  lebih  banyak  mengabaikan  apa  yang  menjadi  kepentingan masyarakat. Mereka yang berkuasa dalam pemerintahan cendrung memperkuat oligarkinya melalui  penguasaan  sumberdaya  ekonomi  politik  yang  dipergunakan  untuk  memperkuat pengaruh dalam masyarakat.
Plato  juga  tidak  setuju  dengan  Thrasymarcus  yang  mengatakan  bahwa  keadilan menjadi  keuntungan bagi  yang kuat.  Menurut Plato,  keadilan diperlukan  oleh yang lemah dan  menguntungkan  mereka  yang  lemah.  Pemerintah  yang  adil  menurut  Plato  diperlukan untuk  melindungi  mereka  yang  lemah,  rakyat  jelata  yang  memiliki  posisi  yang  rendah dalam  masyarakat  karena  ketimpangan  struktur  sosial  dan  ekonomi.  Dale  Hall  (2005) dalam  tulisannya  yang  berjudul;  “Republik  dan  Batas-Batas  Politik”  mengatakan  bahwa inilah  alasan  sesungguhnya  mengapa  Plato  mengusulkan  pemerintahan  dipimpin  oleh filosof  atau  baiknya  yang  menjadi  raja  adalah  filosof,  karena  mereka  bebas  dari kepentingan  dan  dapat  bertindak  adil  kepada  rakyat.  Pendapat  Plato  tentang  keadilan diperlukan  oleh  orang  miskin,  lemah  dan  tertindas,  tidak  selaras  dengan  penggunaan kekuasaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Kekuasan  justru  cendrung  digunakan  untuk membela  yang  kuat  dan  melindungi  mereka  dari  serangan  masyarakat  yang  tertindas. Hukum misalnya di banyak negara, lebih melindungi kepentingan kekuasaan dibandingkan dengan  kepentingan  masyarakat  yang  lemah  dan  tertindas.  Di  Indonesia  terkenal  dengan idiom:  “hukum  tajam  ke  bawah,  tumpul  ke  atas”.  Artinya  yang  memerlukan  keadilan sebenarnya  orang  yang  ada  di  dalam  kekuasaan.  Hukum  sebagai  sumber  keadilan  belum sepenuhnya  berpihak  kepada  yang  lemah  dan  tertindas.  Plato  menganggap  ada  dua  cacat dalam pemerintahan yaitu; inkompetensi pejabat  publik yang dirasakan sangat aneh untuk pemerintahan  yang  demokratis  dan  faksionalisme  yang  diciptakan  atau  muncul  untuk memperjuangkan dan merebut kekuasaan.
Pendapat  Plato  tentang  pemerintahan  diperkuat  oleh  Aristoteles  (385  SM-323  SM). Aristoteles  dalam  bukunya  “ Politics ”,  mengatakan  bahwa  “kita  harus  memikirkan  bukan saja  bentuk  pemerintahan  apa  yang  terbaik,  namun  juga  apa  yang  mungkin  dan  paling mudah  dicapai  oleh  semua”,  termasuk  bagaimana  pemerintahan  itu  bekerja  untuk kesejahteraan masyarakat ( bonum commune ) (Schmandt,2015). Aristoteles mendefinisikan negara sebagai komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Tujuan negara menurut  Aristoteles bukan semata-mata untuk  mencegah  kejahatan,  tetapi  negara  yang  benar  harus  peduli  dengan  karakter warganya.  Pemerintah  harus  mendidik  dan  membiasakan  warganya  untuk  melakukan kebajikan.  Pemerintah  juga  harus  memberi  kesempatan  kepada  warga  untuk  meraih ekonomi,  moral  dan  intelektual.  Aristoteles  mendeskripsikan  tiga  bentuk  aturan  yang diterapkan  oleh  negara,  yaitu:  (1)  despotik  yang  merupakan  peraturan  tiran;  (2) konstitusional  yang  merupakan  peraturan  untuk  kalangan  setara;  dan  (3)  royal  yaitu peraturan  untuk  monarki  yang  bijak.  Terdapat  6  (enam)  bentuk  pemerintahan  menurut Aristoteles,  yaitu:  monarki,  aristokrasi,  dan  demokrasi  moderat  yang  merupakan  bentuk pemerintahan  yang  konstitusional—dimana  aturan  ditegakkan  untuk  kesejahteraan  rakyat; dan  tirani,  oligarki,  serta  demokrasi  ekstrem  atau  hukum  rimba  yang  merupakan  bentuk pemerintahan yang bekerja untuk melayani kepentingan pribadi pemegang kekuasaan.
Kedua ,  adalah  buku Il  Principe atau The  Prince dari  Niccolo  Machiavelli  (1469- 1527). Machiavelli menyampaikan gagasan dasar tentang kekuasaan. Menurut Machiavelli, manusia  pada  dasarnya  memiliki  hasrat  untuk  berkuasa  atau  hasrat  untuk  memerintah. Hasrat  manusia  untuk  memerintah  bersifat constancy (tidak  berubah).  Manusia  pada
dasarnya  digerakkan  oleh  hasrat  ( passions )  untuk  berkuasa  dan  reaksinya  selalu  sama. Maciavelli menggunakan metode komparatif untuk mempelajari pemerintahan dengan cara membandingkan apa yang terjadi di masa lalu dengan apa yang terjadi saat ini mempunyai kaitan  dan  kecenderungan  untuk  terjadi  secara  berulang,  terus-menerus.  Pandangan Machiavelli  tentang  pemerintahan  dibuktikan  dengan  apa  yang  ditulisnya  dalam  buku Il Principe (Sang  Pangeran)  ”… siapapun  yang  menjalankan  negara  dan  menyusun  hukum- hukum  bagi  pemerintah,  harus  menganggap  bahwa  semua  manusia  adalah  jahat  dan bahwa  mereka  akan  memperlihatkan  penyimpangan  ini,  ketika  mereka  mempunyai kesempatan  nyata,  meskipun  untuk  sementara  mereka  menutupi  kebohongan ” (Schmandt,2015). Pemerintah menurut Machiavelli didorong oleh kepentingan diri sendiri, ketamakan  pribadi,  ketakutan,  kesombongan,  dan  nafsu  akan  kekuasaan.  Karenanya,  ilmu pemerintahan  harus  menjadi  ilmu  yang  memperkuat  keahlian  praktis  sebagai  negarawan dalam  mengelola  dan  menjalankan  pemerintahan  ( the  science  of  practical  statecraft ). Hanya  dengan  cara  itu,  ketamakan  dan  nafsu  berkuasa  bisa  dibuktikan  melalui  keahlian dalam mengelola pemerintahan. Keahlian mengelola negara hanya bisa dibuktikan dengan tindakan-tindakan operasional dan nyata dalam mengatasi persoalan pemerintahan.
Dalam  konteks  ini  Machiavelli  hendak  mengatakan  bahwa  hasrat  untuk  memerintah harus  dibuktikan  dengan  keahlian  dalam  menjalankan  pemerintahan.  Keahlian  untuk memerintah diperlukan untuk melindungi diri para raja atau pemimpin dalam menjalankan pemerintahan.    Pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  para  ahli  ini,  pernah  terjadi  dalam sejarah Pemerintahan Republik Indonesia Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno (1901- 1970) dan Mohammad Hatta (1902-1980). Soekarno memiliki keahlian di bidang ideologi dan  pembentukan  institusi  negara,  sementara  Mohammad  Hatta  memiliki  keahlian  di bidang  ekonomi.  Tetapi  sayang  pemerintahan  ini  terjebak  dalam  absolutisme  kekuasaan hingga  berakhir  pada  1965  melalui  kudeta  militer.  Pemerintahan  dengan  Demokrasi Terpimpin  Soekarno  bertentangan  dengan  konsep  John    Locke  tentang:  “ limited government ”.  Pemerintahan-pemerintahan  sesudah  Orde  Lama,  hampir  semua  tidak memiliki  keahlian  dalam  memerintah,  sehingga  segala  kebijakan  ekonomi  politik  lebih bersifat  pragmatis,  jauh  meninggalkan  ideologi,  pengetahuan  dan  keterampilan  yang menjadi  kebutuhan  utama  dalam  pemerintahan.  Pemerintahan  Orde  Baru  misalnya,  lebih banyak  dibimbing  oleh  restriksi  militer  dalam  menjalankan  kekuasaan,  ketimbang  oleh keahlian dalam memerintah.
Sementara pemerintahan-pemerintahan sesudah Orde Baru, lebih banyak dibentuk dan dikendalikan  oleh  dendam  politik  masa  lalu,  ketimbang  menunjukkan  keahlian  dalam memrintah.  Aspek-aspek like  and  dislike dalam  penggunaan  kekuasaan  pemerintah,  lebih menonjol  ketimbang  apa  yang  dikatakan  Machiavelli  sebagai practical  statecraft ,  yaitu suatu  keterampilan  praktis  dalam  memerintah  (Emmerson,  2001).  Pemerintahan  Jokowi saat  ini  misalnya,  masih  banyak  dibimbing  oleh  dendam  di  masa  lalu  ketimbang memerintah  berdasarkan  profesionalitas  dalam  memerintah.  Satu  contohnya  adalah bagaimana  pemerintahan  Jokowi  gagal  dalam  menggerakan  birokrasi  dalam  menjalankan kebijakan  pembangunan  ekonomi  dan  politik.  Birokrasi  dalam  pemerintahan  Jokowi sebagaimana  ditunjukkan  dalam  survei  hasil  pemilu  2019,  justru  mayoritas  tidak
mendukung  Jokowi  dalam  pemilu  (www.detik.com).  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa tantangan  utama  pemerintahan  Jokowi  adalah  kesulitanya  dalam  menggerakan  birokrasi pemerintahan,  karena  adanya  anggapan  Jokowi  bahwa  birokrasi  telah  lama  digunakan sebagai  alat  kekuasaan,  terutama  pada  masa  Orde  Baru.  Pemerintahan  Orde  Baru menggerakan  kekuasaan  berdasarkan  tiga  instrumen  yaitu  Golkar,  Birokrasi,  dan  ABRI (sekarang TNI).
Ketiga , adalah buku Thomas Hobbes (1588-1679) tentang Leviathan . Leviathan milik Thomas  Hobbes  merupakan  sebuah  karya  tulis  yang  berisi  tentang  justifikasi  absolutisme pemerintahan Stuart dan meletakkan fondasi teoritis bagi pemerintahan yang absolut secara umum,  baik  oleh  monarki,  kediktatoran Commonwealth, dan  bahkan  oleh  parlemen (Schmandt,2015).  Pendapat  Hobbes  tentang  pemerintahan  yang  absolut  bertentangan dengan  konsep  pemerintahan  Yunani  pertengahan  yang  menghendaki  pembatasan kekuasaan  dan  perlunya  aturan  hukum  yang  menjamin  supaya  kekuasaan  tidak  bertindak semena-mena.  Hobbes  menganjurkan  pemerintahan  absolut  untuk  menjamin  keteraturan dan keamanan yang disebabkan oleh hasrat alamiah manusia untuk saling menguasai, homo homini  lupus ,  manusia  menjadi  serigala  bagi  manusia  yang  lain.  Gagasan  pokok  Hobbes adalah  kedaulatan  negara  dapat  menerima  tiadanya  pembatasan  kekuasaan  di  tangan leviathan  (penguasa) pemerintah.  Doktrin  ini  menganjurkan  absolutisme  untuk menghindari terjadinya anarki (Acemoglu, 2014).
Konsep  Hobbes  tentang  absolutisme  atau  kesewenang-wenangan  pemerintah  dalam penggunaan  kekuasaan,  hanya  bisa  dipahami  dalam  konteks  anarki  dan  kekacauan  yang disebabkan  oleh  konflik  dan  peperangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Dalam  sejarah Pemerintahan  Republik  Indonesia,  absolutisme  kekuasaan  justru  menjadi  sumber  utama malapetaka  dalam  masyarakat.  Pemerintahan  Orde  Lama  yang  berkuasa  hampir  20  tahun (1945-1965) dan pemerintahan Orde Baru yang berkuasa lebih dari 30 tahun (1966-1998), menciptakan  kesewenang-wenangan  dalam  memerintah.  Penggunaan  kekerasan  menjadi senjata  ampuh  bagi  pemerintah  dalam  menciptakan  ketundukan  dan  kepatuhan  terhadap masyarakat.  Walaupun  cara  penggunaan  kekerasan  dari  dua  pemerintahan  ini  berbeda misalnya  Orde  Lama  yang  menonjolkan  kekerasan  ideologis  dan  Orde  Baru  yang menampilkan  kekerasan  militer,  menjadi  catatan  buram  bagi  sejarah  Pemerintahan Republik Indonesia bahwa kekuasaan cendrung bertindak absolut dan semena-mena.
Keempat , adalah ide yang bersumber dari buku “The Second Treatise of Government dari John Locke (1632-1704). John Locke seringkali diperkenalkan kepada mahasiswa Ilmu Pemerintahan  Amerika  sebagai  pewaris  intelektual  gagasan  liberal  yang  menjadi  fondasi pemerintahan  Amerika.  Gagasan  pokok  Locke  terkait  dengan  kebebasan,  hak  hidup,  dan kepemilikan  individu.  Dalam The  Second  Treatise  of  Government ,  Locke  sama  dengan Hobbes  yang  memanfaatkan  konvensi  keadaan  alami  untuk  menjelaskan  pandangan- pandangannya  tentang  sifat  manusia  dan  politik.  Seperti  Hobbes,  Locke  mengadopsi kontrak  sebagai  instrumen  untuk  mendirikan  masyarakat  dan  pemerintahan-pemerintahan yang  berdasarkan  kontrak  sosial.  Namun,  berbeda  dengan  keadaan  alami  Hobbes  yang anarkis,  keadaan  alami  yang  dikemukakan  Locke  relatif  damai.  Di  dalam  keadaan  alami yang damai ini, manusia menghargai hukum alam, akal, dan nafsu yang bisa dikendalikan.
Dalam keadaan tidak ada pemerintah menurut Locke, masyarakat dapat mengakhiri konflik dan  membuat  perdamaian  atas  dasar  kesepakatan.  Locke  dengan  tegas  menentang pemerintahan  absolut  atau  pemerintahan  monarki.  Locke  mengatakan  bahwa  pemerintah dapat  mengakhiri konflik dalam masyarakat  dengan menciptakan perdamaian. Locke juga menolak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah dan kekuasaan pemerintah harus  dibatasi  oleh  konstitusi.  Locke  dengan  tegas  juga  mengatakan  bahwa  manusia  pada dasarnya adalah mahkluk yang bebas. Kebebasan perlu dibatasi supaya tidak mengganggu kebebasan  orang  lain.  Pembatasan  kebebasan  perlu  diatur  dalam  konstitusi  untuk menghindari terjadinya kesewenangan pemerintah yang berkuasa. Pendapat Locke tentang limited  government memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  pembentukan pemerintahan  modern.  Di  Indonesia  misalnya  pembatasan  kekuasan  mulai  diperkenalkan sejak  diberlakukannya  perubahan  pertama  UUD  1945  yang  ditetapkan  oleh  MPR  pada tanggal  19  Oktober  1999  yang  dalam  pasal  7  berisi:  “Presiden  dan  Wakil  Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan saja” (Chrisdianto Eko Purnomo, 2010).
Perubahan  ini  berpengaruh  besar  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan.  Sejak terbentuknya  pemerintahan  hasil  pemilu  1999  di  Indonesia  sampai  dengan  pemerintahan hasil  pemilu  2019,  kita  menyaksikan  bahwa  pembatasan  kekuasaan  menggeser  dominasi penyelenggaraan  negara  dari  rezim personal  rule ke multy  actor  rule ,  di  mana  kekuasaan pemerintah  tidak  lagi  berpusat  pada  pribadi  atau  figur  tertentu,  tetapi  terdesentralisasi  ke masing-masing  level  kekuasaan  dan  berpusat  juga  pada  aktor-aktor  di  luar  negara  ( extra state actors ).
Kelima , buku “ Discourse on the Origin and Foundations of Inequality Among Men” dari Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Rousseau menguraikan kebangkitan pemerintahan  yang  dibentuk  berdasarkan  naluri  alamiah  yang  berbeda  dari  Hobbes  dan Locke. Menurut Rousseau, manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang soliter, polos, dengan  kepentingan  diri  yang  dibentuk  oleh  simpati  alam,  meskipun  lemah  kepada mahkluk-mahkluk  hidup  yang  lain.  Rousseau  menggambarkan  pemerintah  sebagai perwujudan  kepentingan  umum,  dimana  masyarakat  perlu  patuh  dan  tunduk  kepada pemerintah.  Kepentingan  umum  yang  dihasilkan  melalui  kontrak  sosial  ini  merupakan bentuk  legitimasi  dan  otoritas  bagi  pemerintah  (penguasa)  dalam  menjalankan  kekuasaan. Pandangan Rosseau ini mengarah pada pemerintahan yang humanistik yang berbasis pada nilai-nilai  kemanusiaan.  Pandangan  ini  bertentangan  dengan  pemikiran  Hobbes  tentang Leviathan  Government. Solitarian  government Rousseau  menghendaki  agar  kekuasaan menampilkan  wajah  yang  manusiawi  bagi  masyarakat.  Jika  selama  ini,  pemerintah  selalu dianggap  sebagai  “binatang  buas”  yang  cendrung  mengontrol  dan  mengekang  kebebasan masyarakat, maka konsep Solitarian Government Rousseau menghendaki  agar pemerintah berempati dan mengambil bagian dalam penderitaan masyarakat. Pemerintahan soliter lebih mengedepankan  hati  ketimbang  rasio.  Pemerintahan  yang  tidak  bersembunyi  dibalik  data statistik  yang  dianggap  lebih  ilmiah  dan  akurat,  tetapi  pemerintahan  yang  hadir  dan  ada bersama  masyarakat.  Pemerintahan  yang  soliter  adalah  pemerintahan  yang  tahu  apa  yang harus dilakukan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana dan wabah. Model
pemerintahan  soliter  menghendaki  agar  pemerintah  selalu  berada  di  depan  dalam menyelsaikan  persoalan-persoalan  masyarakat  dan  solider  dengan  penderitaan  masyarakat yang  mengalami  bencana.  Jika  merujuk  pada  pemerintahan  soliter  berdasarkan  pemikiran Rousseau,  ilmu  pemerintahan  perlu  menjadi  ilmu  yang  soliter  terhadap  masyarakat.  Ilmu pemerintahan  menjadi  ilmu  yang  paling  depan  dalam  memuliakan  masyarakat.  Ilmu pemerintahan  harus  tampil  di  depan  bagi  penyelsaiaan  persoalan-persoalan  masyarakat. Kritik utama dari pandangan solitarian government adalah pemerintah yang menjaga jarak dengan  masyarakat,  pemerintah  yang  menjauhi  masyarakat  dan  pemerintah  yang  tidak bekerja untuk masyarakat.
Mengacu kepada wabah virus corona-19 dan bencana lainnya yang pernah terjadi di Indonesia,  pemerintah  gamang  mengambil  posisi  yang  paling  tepat  dalam  “memuliakan” masyarakat.  Pemerintah  bahkan  membangun  tembok  pemisah  dengan  masyarakat  melalui nalar  positivisme.  Salah  satu  kebijakan  pemerintah  mengatasi  wabah  misalnya  dengan isolasi diri atau isolasi mandiri, stay at home, work from home dan sebagainya. Kebijakan ini memiliki dampak yang sangat besar dalam relasi antara pemerintah dengan masyarakat. Hubungan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  kian  renggang,  jauh  dan  berjarak. Kebijakan  pemerintah  ini  memperkuat  krisis  modal  sosial  dalam  masyarakat,  terutama modal  kepercayaan  ( trust )  yang  menjadi  jaminan  dalam  membangun  hubungan  yang soliter, empatik dan tenggang rasa, sebagaimana yang selama ini terjadi dalam masyarakat (Chikuwa,  2004).  Hubungan  itu  digantikan  oleh  kecurigaan,  kecemburuan  sosial  dan ketidakpercayaan yang meluas antara pemerintah dengan masyarakat.

## SELUBUNG IDEOLOGI DAN GOVERNMENTALITY FOUCAULT
Berbagai  ide  atau  gagasan  tenteng  pemerintah  sebagai  simbol  kebijaksanaan (Socrates);  keadilan  (Plato);  kemakmuran  dan  kesejahteraan  bersama  (Aristoteles); absolutisme kekuasaan (Hobbes); pembatasan kekuasaan (Locke); sampai dengan Rousseau yang menghendaki adanya pemerintahan yang soliter atau yang peduli dengan masyarakat; menunjukkan  bahwa  objek  kajian  mereka  lebih  mengarah  kepada “governing the power” atau  perbuatan  kekuasaan.  Kekuasaan  sendiri  merupakan  salah  satu  objek  kajian  ilmu pemerintahan  dimana  ilmu  pemerintahan  melihat  kekuasaan  sebagai  ototitas  untuk memerintah  atau  perbuatan  pemerintah.  Pemerintah  bahkan  dijadikan  lokus  utama  dalam kajian  para  filsuf.  Hal  ini  menyebabkan  perhatian  terhadap  pemerintah  lebih  tinggi dibandingkan dengan masyarakat (rakyat sebagai yang diperintah). Fokus yang berlebihan ini  membuat  aktor  di  dalam  pemerintahan  merasa  diri  sebagai  “dewa”  yang  membawa cahaya  bagi  masyarakat.  Dalam  bahasa  Latin  disebut  dengan  istilah:  “ Deus  lux  est,  ex imperio  ad  populum ”  yang  artinya  pemerintah  adalah  dewa  pembawa  cahaya  bagi masyarakat.
Michel  Foucault  menolak  pemerintah  sebagai  pembawa  cahaya  bagi  masyarakat. Dalam tulisannya tentang “Governmentality”, Foucault banyak mengkritik tentang praktik pengelolaan  pemerintahan  yang  hanya  melayani  kekuasaan  (Foucault,1991:87-104).  Jika pemerintahan  dikelola  untuk  melayani  kekuasaan,  bagaimana  mungkin  pemerintah  dapat menjadi  cahaya  bagi  masyarakat,  bagaimana  mungkin  pemerintah  bisa  mensejahterakan
masyarakat selain dirinya sendiri. Foucault mengatakan dengan jelas bahwa “ government of the  state  by  the  prince ” atau pemerintahan negara yang dijalankan oleh pangeran. Hal ini disampaikan  Foucault  untuk  mengkritik  bahwa  penyelenggara  negara  sebetulnya  tidak bekerja  untuk  melayani  masyarakat,  termasuk  membuat  kebijakan  untuk  melayani  dan memenuhi  kebutuhan  kekuasaan  itu  sendiri.  Di  sini  berlaku  adigium  yang  mengatakan bahwa: “qui  dominatur  in  virtute  qui” yang  artinya  siapa  yang  memerintah  dia  yang berkuasa dan siapa yang berkuasa, dia mendapatkan semuanya.
Foucault  menolak  dengan  tegas  “ government  Platonik ”,  dimana  pemerintah merupakan simbol keadilan bagi masyarakat dan pemerintah bertindak adil. Bagi Foucault, tidak ada pemerintahan yang adil. Semua pemerintahan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri  dan  tidak  mengurus  kepentingan  masyarakat.  Karena  itu,  pandangan  yang menganggap  pemerintah  sebagai  simbol  keadilan,  sama  dengan  mengatakan  bahwa masyarakat  merupakan  pencipta  ketidakadilan.  Padahal,  baik  pemerintah  maupun masyarakat  memiliki  kontribusi  yang  sama  terhadap  keadilan  dan  ketidakadilan.  Menurut Foucault,  tidak  hanya  pemerintah  yang  bisa  mengkalim  dirinya  menjadi  cahaya  bagi masyarakat,  tetapi  masyarakat  juga  bisa  mengklaim  diri  sebagai  pembawa  cahaya  bagi pemerintah.  Ada  beberapa  konsep  dasar  yang  dianjurkan  Foucault  tentang  bagaimana masyarakat  bisa  mengatur  dan  mengurus  dirinya  sendiri  dengan  apa  yang  diistilahkan Foucault  sebagai “How to  govern oneself, how to be governed, how to  govern others, by whom the people will accept being governed, how to be come the best possible governor”.
Konsep  Foucault  ini  lebih  mengarah  pada  pemahaman  kekuasaan  sebagai kemampuan  untuk  mengatur  dan  mengurus  diri  sendiri  dalam  relasinya  (memerintah) dengan orang lain. Untuk bisa memerintah dengan baik menurut Foucault, seseorang harus bisa  mendisiplinkan  dirinya  sendiri,  menjadi  yang  terbaik  bagi  dirinya  sendiri,  baru kemudian  menjadi  pemerintah  yang  bisa  berguna  bagi  banyak  orang.  Konsep  ini sebenarnya  sangat  dekat  dengan  konsep  Aristoteles  tentang  bagaimana  menggunakan kekuasaan  pemerintah  untuk  memakmurkan  dan  mensejahterakan  rakyat  dengan  melatih masyarakat  untuk  melakukan  sebanyak  mungkin  kebaikan  dan  ketundukan  terhadap hukum. Secara sederhana, Foucault sebenarnya hendak mengatakan bahwa kalau anda mau berkuasa  atas  orang  lain,  anda  harus  memulainya  dengan  bagaimana  anda  mengendalikan diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri, dan membuat diri anda taat terhadap hukum. Jika anda tidak bisa mengendalikan diri anda, maka anda tidak bisa memerintah, dan anda hanya akan memperbudak orang lain (yang diperintah).
Foucault sendiri memandang kekuasaan dengan empat cara: pertama, kekuasaan tidak dipahami  dalam  pengertian  hegemoni  dan  dominasi,  tetapi  dibentuk  melalui  relasi  antar manusia  yang  sederajat  serta  memiliki  kekuatan  yang  sama  dan  setara.  Karena  itu, pandangan Foucault ini mengkritik dengan tegas praktik penyimpangan kekuasaan dimana pemerintah  yang  berkuasa  cenderung  dilayani  ketimbang  melayani. Kedua, kekuasaan  itu menyebar dimana-mana  ( dispersed ) dan tidak dapat  dilokalisasi.  Dimana  ada struktur dan relasi di sana ada kekuasaan. Kekuasaan tidak ditentukan oleh subjek yang berasal dari luar struktur  relasi  yang  ada,  tetapi  dari  dalam  struktur  relasi  itu  sendiri. Ketiga ,  kekuasaan hanya  dapat  dioperasikan  dalam  bidang  tertentu,  tidak  bisa  digeneralisasikan. Keempat ,
kekuasaan  dan  pengetahuan  memiliki  relasi  yang  sangat  kuat.  Bahkan  pengetahuan  oleh Foucault  dianggap  sebagai  kekuasaan  untuk  memerintah.    Pandangan  Foucault  tentang kekuasaan,  berbeda  dengan  pandangan  Edward  W.  Said  (1978)  yeng  melihat  kekuasaan terdiri  dari  kekuasaan  politik  (pembentukan  kolonialisme  dan  imperialisme),  kekuasaan intelektual  (mendidik  timur  melalui  sains,  linguistic  dan  pengetahuan  lainnya),  dan kekuasaan  kultural  (kanonisasi  selera,  teks  dan  nilai-nilai  budaya).  Menarik  bahwa governmentality Foucault dapat membongkar bagaimana kekuasaan digunakan di Indonesia dengan  berbagai  cara.  Cara  yang  paling  sering  tampak  ke  publik  adalah  bagaimana pemerintah  menyembunyikan  pengetahuan,  misalnya  menyembunyikan  data  korban bencana  atau  menyembunyikan  data  penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT).  Hal  ini bertujuan  untuk“mengendalikan  dan  menguasai  masyarakat,  termasuk  menggunakan  data untuk  memperoleh  manfaat  atas  kekuasaan  memerintah.  Dalam  tulisannya  tentang “governmentality ”,  Foucault  menuliskan  tiga  hal  yang  sangat  penting  terkait  dengan kekuasaan,  yaitu:  keamanan,  populasi,  dan  pemerintahan. Governmentality Foucault melihat ilmu pemerintahan telah terjebak menjadi ilmu yang mempelajari layanan terhadap pangeran  atau “advice  to  the  prince”. Berdasarkan  pandangan  Foucault  ini,  ilmu pemerintahan berada pada posisi yang sangat rendah, karena dipandang sebagai ilmu yang melayani  kekuasaan,  bekerja  untuk  memperkuat  posisi  pangeran  (penguasa)  dan  ikut memperkuat struktur perbudakan dalam masyarakat. Perbudakan yang paling keji di zaman modern  adalah  penjajahan  atau  kolonialisme  yang  mengabaikan  harkat  dan  martabat manusia.
Menurut  Sutoro  Eko,  salah  seorang  pemikir  ilmu  pemerintahan  dan  Guru  Desa bahkan pernah mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu merupakan ilmu kolonial, karena itu  kita  harus  mampu  melakukan  dekolonialisasi  terhadap  ilmu  pemerintahan  (Eko,2020). Pangeran  sendiri  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  di  masa  lalu  dalam  bentuk pemerintahan seperti monarki dan sultanistik merupakan orang yang jauh dari rakyat. Para pangeran  (raja  atau  dengan  sebutan  lain)  yang  menjalankan  kekuasaan,  menjalankan  pola hidup  serba  dilayani,  bukan  melayani  sebagaimana  dalam  bentuk  pemerintahan  modern yang  lebih  demokratis.  Dalam  pemerintahan  modern,  pemerintah  diperlukan  untuk melayani  masyarakat  bukan  dilayani.  Tetapi  harus  diakui  bahwa  “pemerintahan  oleh pangeran”  menjadi  batu  sandungan  yang  membuat  studi  ilmu  pemerintahan  tidak mengalami perkembangan yang berarti dan bahkan lambat dibandingkan dengan studi ilmu politik.
Ide  dan  konseptualisasi  yang  menempatkan  ilmu  pemerintahan  sebagai  “ilmu  yang melayani  kekuasaan”  telah  menghambat  perkembangan  studi  dan  kajian  ilmu pemerintahan.  Beberapa  hambatan  itu  antara  lain  diproduksi  melalui  perilaku  pejabat  di dalam pemerintahan dan hubungan dengan ilmuwan pemerintahan. Ilmuwan pemerintahan sejauh  ini  memberikan  pasokan  konsep  dan  resep  yang  diperlukan  pemerintah  dalam mengambil  kebijakan.  Sebagaimana  bahasa  Foucault  tentang  relasi  antara  kekuasaan  dan pengetahuan yang sangat  kuat,  relasi ini bersifat saling menguntungkan. Tidak heran jika, bentuk  relasi  mutualistik  ini  menghambat  perkembangan  studi  ilmu  pemerintahan,  karena ilmu  pemerintahan  hanya  berfungsi  dalam  membentuk  relasi  yang  saling  menguntungkan
antara  pemerintah  dengan  ilmuwan  pemerintahan.  Dalam  proses  relasi  ini,  tentu  saja masyarakat  berada  pada  posisi  terpinggirkan,  kurang  diperhatikan  oleh  ilmuwan pemerintahan.  Ilmuwan  pemerintahan yang menjalin relasi mutualistik dengan kekuasaan, justru  menjaga  jarak  dengan  masyarakat  dimana  seharusnya  ilmu  pemerintahan  itu beroperasi.  Pielke  (2007)  memetakan  empat  kategori  ilmuwan  dalam  hubungan  dengan kekuasaan antara lain adalah; (1) sebagai ilmuwan yang berposisi sebagai honest broker of policy alternative , dimana ilmuwan berperan sebagai pembuat naskah akademik peraturan- peraturan  perundangan  dan  memberikan  masukkan  terkait  dengan  kebijakan-kebijakan pemerintah  secara  akademik;  (2)  sebagai  ilmuwan  yang  berposisi  sebagai issue  advocate terkait  dengan  masalah  sosial  masyarakat  dan  pemerintahan,  dimana  ilmuwan memperjuangkan  isu  tertentu  yang  menjadi  problem  dalam  masyarakat;  (3)  sebagai ilmuwan yang berposisi science arbiter yang mengambil posisi independen menjaga jarak dengan  kekuasaan  dan  tidak  berjuang  untuk  kepentingan  masyarakat;  (4)  ilmuwan  yang berposisi  sebagai pure  scientist dengan  tingkat  independensi  yang  sangat  tinggi,  jauh  dari kekuasaan dan masyarakat ( Nurtariani, 2018).

## TRANSFORMASI ILMU PEMERINTAHAN
Gagasan  ilmu  pemerintahan  dengan  ideologi  untuk  melayani  kekuasaan  atau pemerintahan  oleh  pangeran  sebenarnya  telah  ditransformasikan  oleh  Abraham  Lincoln (1809-1865)  ( www.  Clingendael.org). Presiden  Amerika  Serikat  yang  ke-16.  Lincoln mengatakan  bahwa “Government  of  the  people,  by  the  people  and  for  the  people” .  Apa yang  disampaikan  oleh  Lincoln  ini  dapat  dilihat  sebagai  kritikan  terhadap  pemerintahan tradisional yang dijalankan oleh pangeran ( government by the prince ), sekaligus merupakan era baru dalam memandang pemerintahan. Jika pemerintahan dipandang sebagai organisasi yang  lebih  banyak  melayani  kepentingan  pangeran  atau  penguasa,  maka  sebagaimana pendapat Lincoln, pemerintahan dibentuk oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat dan hasilnya untuk rakyat.
Hal  ini  sebenarnya  menginspirasi  ilmuwan  ilmu  pemerintahan  agar  lebih  banyak mengkaji  masalah  pemerintahan,  tidak  hanya  dari  sisi  penyelenggara  pemerintahan,  tetapi juga dari sisi masyarakat. Jika hal ini yang dilakukan maka dampaknya sangat besar. Ilmu Pemerintahan akan dianggap sebagai ilmu yang memuliakan masyarakat, berpihak kepada masyarakat  dan  menjadikan  masyarakat  sebagai  subjek  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Tetapi  jika  mengamati  praktek  penyelenggaraan  pemerintahan  kita  di Indonesia  dan  di  berbagai  belahan  dunia,  kita  masih  menemukan  kenyataan  bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum banyak mengalami perubahan.
Government  by  the  prince sebagaimana  dikatakan  Foucault  masih  terjadi  di Indonesia.  Kita  belum  menemukan  adanya  “rakyat  jelata”  yang  berhasil  masuk  ke  dalam pemerintahan  dan  menjadikan  organisasi  pemerintahan  sebagai  lembaga  yang  bekerja melayani masyarakat. Buku Yosihara Kunio (1990) dengan judul “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”,  bahkan  memberikan  perspektif  yang  baru  bagi  kita  dalam  melihat  praktik penyelenggaraan  pemerintahan.  Kunio  menggambarkan  dengan  jelas  bahwa  pejabat  di dalam  pemerintahan  merupakan  agen  dari  kelas  borjuasi  yang  bekerja  semata-mata  untuk
melayani kepentingan pemilik modal. Kapitalisme yang berkembang di Indonesia menurut Kunio merupakan “ersazt capitalism” yaitu sebuah kapitalisme yang digerakkan oleh para pemburu rente ( rent seekers ) yang bekerjasama dengan pejabat di dalam pemerintahan. Jika mengacu  kepada  Yosihara  Kunio,  Ilmu  Pemerintahan  telah  menjelmakan  dirinya  sebagai ilmu  yang  mengajarkan  tentang  bagaimana  cara  melayani  kelas  borjuasi  atau  pemilik modal.  Model  ilmu  seperti  ini  tentu  saja  tidak  membawa  pengaruh  terhadap  perubahan masyarakat.  Karena  itu,  ilmu  pemerintahan  juga  telah  berkembang  menjadi  ilmu  yang mempelajari  bagaimana  caranya  melayani  kelas  borjuasi.  Dalam  banyak  kasus  misalnya, hampir semua pejabat  di dalam pemerintahan mulai dari pemerintah  pusat sampai dengan pemerintah  daerah  menekankan  pentingnya  investasi  dan  pertumbuhan  kapital  untuk meningkatkan  pendapatan  negara  dari  pajak.  Jokowi  dalam  berbagai  pidatonya  bahkan selalu  mengeluhkan  tentang  investasi  ( CNN  Indonesia,  Senin  15  Juli  2019). Pemerintah memberikan domain yang kecil terhadap pemberdayaan masyarakat.  Tidak heran jika ada anggapan  bahwa  ilmu  pemerintahan  telah  melestarikan  perbudakan  manusia, mengeksploitasi  manusia,  melalui  penyelenggaraan  negara  yang  lebih  banyak  melayani kepentingan pemodal.
Proses  perbudakan  ini  bahkan  diperkuat  dengan  hadirnya  berbagai  ide  baru  yang menggoda  kajian  Ilmu  Pemerintahan,  seperti  munculnya  gagasan “Digital  Government” atau  E- Government ”  yang  membuat  relasi  pemerintah  dengan  masyarakat  semakin  jauh.
Berbagai  konsep  ini  memperkuat  mekanisme  teknoadministrasi  atas  masyarakat,  yang dalam bahasa Karl Marx justru membuat masyarakat semakin teralienasi dan tersingkirkan sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses teknokratisasi dan munculnya e-government sebagai  ideologi  baru  yang  dipelajari  di  Ilmu  Pemerintahan  merupakan bagian  dari  pelestarian  Ilmu  Pemerintahan  sebagai  ilmu  perbudakan  yang  hanya menjadikan masyarakat sebagai objek untuk melayani kekuasaan. E-government dan segala variannya  menjadikan  manusia  sebagai  mesin,  dan  ini  tentu  saja  sangat  bertentangan dengan  konsep  Michael  Foucault  tentang  kekuasaan  yang  menyebar,  serta  setiap  orang menjadi  subjek  atas  kekuasaan.  Di  sini  Ilmu  Pemerintahan  belum  menjadikan  masyarakat sebagai  subjek  yang  diperlakukan  secara  mulia,  tidak  sebagai  objek  kekuasaan,  tetapi sebagai subjek kedaulatan kekuasaan. Padahal, sumber utama kedaulatan untuk memerintah berasal dari rakyat.
Untuk  itu  Ilmu  Pemerintahan  perlu  segera  mentransformasikan  diri  dengan  gagasan baru  dan  dengan  pendekatan  baru  yang  lebih  mengarah  pada  pergeseran  dari  dua  aspek ideologis,  yaitu:  (1)  bergeser  dari  hanya  sekedar  sebagai  ilmu  yang  melayani  kekuasaan (government  by  the  prince) ke  ilmu  yang  memberdayakan,  memperkuat,  dan  memuliakan masyarakat;  (2)  bergeser  dari  hanya  sebagai  mesin  dan  agen  penindasan  baru  atas masyarakat melalui ideologi “digital government” atau e-government” yang tidak sekedar menjadikan  masyarakat  sebagai  mesin  tekno  administrasi  atas  kekuasaan  memerintah, tetapi  model  baru  eksploitasi  masyarakat  atas  nama  teknologi  administrasi  yang mempercepat proses keterasingan masyarakat dalam ruang kekuasaan pemerintah.
Model digital government telah melahirkan kecanduan bagi pemerintah desa. Melalui digital government , pemerintah desa menghabiskan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan
urusan administrasi seperti laporan keuangan desa, profil desa, pendataan masyarakat yang dikategorikan miskin, dan sebagainya. Kemunculan digital government, telah menegasikan kewenangan desa. Pemerintah desa yang dibentuk untuk melayani masyarakat, dijebak dan diperbudak digital  government menjadi  hanya  sekedar  melayani  kekuasaan.  Di  sisi  lain, kehadiran ideologi digital government telah mendistorsi pemerintahan dan demokrasi desa yang  sejatinya  untuk  mempercepat  pemenuhan  kedaulatan  rakyat  dan  akses  masyarakat terhadap  sumber  daya  desa,  bergeser  ke “government  by  the  prince” yang  semata-mata bekerja untuk melayani kekuasaan dan pemerintahan di atasnya (Sahdan,2019). Untuk itu, kajian  ideologi  yang  menyelubungi  Ilmu  Pemerintahan  menjadi  sangat  penting  untuk mendorong  perubahan  cara  pandang  terhadap  Ilmu  Pemerintahan  dari  ilmu  kekuasaan menjadi ilmu yang memuliakan masyarakat, dari government for the prince ke government for the people.
Untuk  mentrasformasikan  Ilmu  Pemerintahan  dari  ilmu  kekuasaan  dan  ilmu  mesin administrasi,  Ilmu  Pemerintahan  perlu  ideologi  dan  pendekatan  baru  yaitu  ideologi “governmentality” . Governmentality memungkinkan  Ilmu  Pemerintahan  memandu masyarakat  sebagai  individu  yang  mandiri  dan  mampu  mengatur  dirinya (self  governing ), tidak sekedar tunduk dan patuh terhadap kekuasaan pemerintah, tetapi mampu memberikan perlawanan  terhadap  kekuasaan  pemerintah  yang  menindas  dan  menjadikan  masyarakat sebagai mesin teknoadministrasi. Governmentality memungkinkan terjadinya keseimbangan  relasi  kekuasaan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat,  dan  mampu melawan  segala  bentuk  perbudakan  serta  penindasan  kekuasaan  dalam  wujud  hegemoni dan  dominasi,  melalui  apa  yang  disebut  oleh  Foucault  dengan  istilah  “disiplin  diri”. Menurut  Foucault, governmentality hanya  mungkin  berlangsung  di  antara  subjek  yang memiliki kebebasan atau memiliki banyak kemungkinan pilihan tindakan. Governemntality disebut  juga  sebagai conduct  of  conduct ,  suatu  relasi  kekuasaan  yang  dibangun  dengan mengandaikan  adanya  kebebasan  tetapi  sekaligus  mengarahkan  (Foucault  1982b) (Mudhofir, 2011).

## KESIMPULAN
Setidaknya  kita  menemukan  empat  selubung  ideologi  yang  menghambat perkembangan  Ilmu  Pemerintahan,  antara  lain  mengutip  Foucault  bahwa  Ilmu Pemerintahan  telah  lama  terjebak  sebagai: Pertama, ilmu  yang  mempelajari  kekuasaan pangeran  (raja).  Keterjebakan  ini  telah  menjadikan  Ilmu  Pemerintahan  menarik  untuk dipelajari  bagi  mereka  yang  mau  bekerja  dalam  birokrasi  pemerintah  dengan  kemahiran dan  penguasaan  terhadap  administrasi  pemerintahan. Kedua, Ilmu  Pemerintahan  telah mereduksi  dirinya  menjadi  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana  caranya  memberikan pelayanan yang baik kepada pemilik modal atau kelas borjuasi. Ketiga, Ilmu Pemerintahan tersesat ke dalam pelajaran “Digital Government” yang menyebabkan Ilmu Pemerintahan menyediakan  tenaga-tenaga  yang  handal  untuk  menjadi  mesin  tekno  administrasi  digital yang dijalankan oleh pemerintah atau yang sedang menjadi fokus pemerintah. Kelima , Ilmu Pemerintahan  telah  lama  terjebak  ke  dalam  penggunaan  pendekatan  normatif  yang membuat  Ilmu  Pemerintahan  menjadi  tidak  kritis  dan  tidak  bisa  mengambil  posisi
berseberangan dengan pemerintah. Kalau kita mau jujur, kita bisa mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan  telah  melahirkan  banyak  intelektual  yang  menjadi  agen  pemerintah  bukan menjadi “juru bicara” masyarakat.
Pendekatan governmentality dalam  studi  Ilmu  Pemerintahan,  tidak  hanya  berguna dalam  melihat  selubung  ideologi  yang  menghambat  perkembangan  Ilmu  Pemerintahan, tetapi  juga: pertama, melihat  pemerintah  yang  tidak  hadir  dalam  bentuk  hegemoni  dan dominasi,  tetapi  dalam  bentuk  memperkuat  relasi  kekuasaan  yang  setara,  seimbang,  dan sama,  dimana  kekuasaan  berperan  dalam  memperkuat  kapasitas  masyarakat  dalam mengatur  dan  memerintah  dirinya  sendiri; kedua, perlunya  perubahan  pandangan  di kalangan  ilmuwan  pemerintahan  bahwa  kekuasaan  itu  ada  di  mana-mana,  sehingga  posisi ilmuwan  yang  berpihak  kepada  pemerintah  berbahaya  bagi  perkembangan  kajian  Ilmu Pemerintahan; ketiga, pemerintah  perlu  menyadari  berbagai  keterbatasannya,  sehingga kesadaran  akan  keterbatasan  ini  memungkinkan  pemerintah  menerima  masukkan  dari banyak  pihak; keempat, kekuasaan  dan  pengetahuan  memiliki  relasi  yang  sangat  kuat.  Di sini pemerintah perlu mengelola kekuasaan dengan ilmu  pengetahuan.  Ilmu  Pemerintahan perlu  hadir  dan  menjadikan  dirinya  sebagai  ilmu  yang  dapat  memperkuat  penggunaan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat.
Mengacu kepada  Foucault, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ilmu pemerintahan agar  berkembang  menjadi  ilmu  yang  mampu  memberikan  kontribusi  terhadap  masyarakat antara  lain; pertama, ilmu  pemerintahan  perlu  mengembangkan  berbagai  pendekatan, terutama  bagaimana  ilmu  pemerintahan  mengusung  pendekatan  governmentality  sebagai cara untuk mengkaji masalah pemerintahan; kedua, cakupan studi ilmu pemerintahan tidak hanya  pemerintah,  relasi  pemerintah  dengan  masyarakat,  perbuatan  pemerintah  dan sebagainya,  tetapi  juga  sejarah  dan  ideologi  ilmu  pemerintahan  yang  dikaji  secara geneologis  dan  arkeologis  atau  berani  membongkar  kedok  ilmu  pemerintahan  itu  sendiri; ketiga, pemahaman ilmu pemerintahan terhadap klaim ilmiah, tidak hanya bersifat empiris rasional,  naturalistik  dan  sebagainya,  tetapi  melalui  diskursus  yang  bersifat  egaliter  dan setara  yang  melampaui  penalaran  logis; keempat, ilmu  pemerintahan  harus  bergeser  dari ilmu  yang  melayani  penguasa  dan  pasar  ke  ilmu  yang  memuliakan  masyarakat; kelima, ilmu  pemerintahan  harus  berani  menempatkan  diskursus  akademik  sebagai  jalan  untuk mengkonfrontasi  praktik  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bertentangan  dengan  ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Acemoglu, Daron ( ed ). 2014. Mengapa Negara Gagal . Jakarta: Kompas Gramedia.
Chikuwa, Jackop. 2004. A Crisis of Governance Zimbabwe . New York: Algora Publishing. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Kompas Gramedia.
Burchell,  Graham  (ed).  1991. The  Foucault  Effect  Studies  In  Governmentality .  Chicago: The University of Chicago Press.
Emmerson,  Donald,  K.  2001. Indonesia  Beyond  Soeharto. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Mc Vei, Ruth. 1998. Kaum Kapitalis Asia Tenggara . Jakarta: Buku Obor.
Nurtariani,  Fitri  (dkk).  2018.  Peran  Ilmuwan  Dalam  Pembuatan  Kebijakan  Fisikal  Hija- Studi Kasus Provinsi Jambi. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 15 No.1.
Foucault, Michel. 2002. Pengetahuan dan Metode . Yogyakarta: Jalasutra.
--------------------. 2019. Teknologi-Teknologi Diri. Yogyakarta: Circa. Greene, Robert. 2018. The Laws of Human Nature . Viking: New York.
Heywood, Andrew. 2013. Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kebung,  Konrad.  2017. Membaca  Kuasa  Michel  Foucault  Dalam  Konteks  Kekuasaan  di Indonesia . Jurnal Melintas: STFK Ledalero.
Khun,  Thomas,  S.  1962. The  Structure  of  Scientific  Revolution .  Chicago:  University  of Chicago Press.
Kunio, Yosihara. 1990. Kapitalisme Semu Asia Tenggara . Jakarta; LP3ES
Losco,  Joseph  ( Ed ).  2005. Political  Theory:  Kajian  Klasik  dan  Kontemporer .  Jakarta: Jakarta Grafindo Persada.
Marsh,  David  &  Stoker,  Gerry.  2011. Teori  dan  Metode  Dalam  Ilmu  Politik .  Bandung: Nusa Media.
Martin, Vincent. 2003. Filsafat Eksistensialisme . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mudhofir,  Abdil,  Mughis.  2011. Governmentality  Dan  Pemberdayaan  Dalam  Advokasi Lingkungan Kasus Lumpur Lapindo. Jakarta; Jurnal LabSos UI.
Pierre, Jon (ed). Governance, Politics and The State . New York: Martin’s Press.
Pielke, R. A. 2004. When Scientists Politicize Science: Making Sense of Controversy over the Skeptical Environmentalist . Environmental Science & Policy, 7.
…………………….2007. The  Honest  Broker:  Making  Sense  of  Science  in  Policy  and Politics . New York: Cambridge University Press.
Purnomo,  Eko,  Chrisdianto.2010. Pengaruh  Pembatasan  Kekuasaan  Presiden  Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia . Jurnal Konstitusi.
Russel, Bertrand. 2002. Sejarah Filsafat Barat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Said,  Edward  W.  2016. Orientalisme-Menggugat  Hegemoni  Barat  dan  Mendudukkan Timur Sebagai Subjek . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sahdan,  Gregorius,  dkk  ( Ed ). Profil  Lulusan  dan  Capaian  Pembelajaran  Program  Studi Ilmu Pemerintahan . Bandung: Apsipi Press Sahdan, Grgeorius (ed). 2019. Desa Kuat Negara Berdaulat. Yogyakarta: IPD Press.
----------------------(ed).2019. Petani Buntung di Negeri Sawit. Yogyakarta: IPD Press.
----------------------(ed).  2019. Membongkar  Mafia  dan  Oligarki  Dalam  Pemilu  2019. Yogyakarta: IPD Press.
Schacht, Richard. 2009. Alienasi . Yogyakarta: Jalasutra.
Schmandt, Henry J. 2015. Filsafat Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Website dan Internet www. wikibooks.org https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn www. Clingendael.org www.cnnindonesia.com www.kompas.com www.detik.com www.tirto.id