## PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL, DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ TATA RUANG KOTA TERNATE)

## Faissal Malik, Syawal Abdulajid
Fakultas Hukum, Universitas Khairun e-mail : faissalmalik10@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji penerapan prinsip-prinsip Good Governance oleh instansi  pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  (Dukcapil) Badan Pertanahan Nasional  dan  Tata  Ruang  Kota  Ternate;  (2)  mengkaji  optimalisasi  pemerintah  pusat  maupun daerah dalam penegakan asas-asas Good Governance dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.  Metode  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatife  empiris  ( mix  method ). Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendakatan  peraturan  perundang- undangan,  ( statute  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  observasi,  wawancara  ( interview ),  daftar pertanyaan ( kuesioner ), serta penentuan sampel dan populasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) untuk mewujudkan Good Governance dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak, aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat, dan pelaksanaannya di samping menuntut adanya koordinasi yang baik, juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi; (2) diperlukan adanya laporan dan rencana strategis yang transparan melalui prinsip-prinsip Good Governance dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  Bersih  Korupsi,  Kolusi  Serta Nepotisme di  Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil  (Dukcapil) dan Kantor Pertanahan Kota Ternate.
Kata Kunci : Good Governance, Pencegahan, Korupsi

## ABSTRACT
This  research  aims  to  (1)  examine  the  application  of  Good  Governance  principles  by government agencies, the Population and Civil Registry Service (Dukcapil), the National Land Agency and Ternate City Spatial Planning; (2) reviewing the optimization of central and regional governments in enforcing the principles of Good Governance in efforts to eradicate criminal acts of  corruption.  This  research  method  is  empirical  normative  legal  research  (mix  method).  The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques  are  carried  out  by  conducting  observations,  interviews,  questionnaires,  and determining the sample and population. The results of the research show that (1) to realize Good Governance  requires  commitment  and  consistency  from  all  parties,  state  apparatus,  business world  and  society,  and  its  implementation  in  addition  to  requiring  good  coordination,  also requires  integrity,  professionalism,  work  ethic  and  high  morals.  ;  (2)  it  is  necessary  to  have transparent reports and strategic plans based on the principles of Good Governance in the context
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
of  implementing  a  government  that  is  free  from  corruption,  collusion  and  nepotism  in  the Population and Civil Registry Service (Dukcapil) and the Ternate City Land Office.

## Keywords : Good Governance, Prevention, Corruption

## PENDAHULUAN
Dalam dasawarsa terakhir, berbagai Negara dihampir seluruh pelosok dunia, dan lembaga- lembaga internasional yang bergerak dalam pemberian bantuan dan asistemsi pembangunan, giat melakukan  dan  mempromosikan  perubahan  paradigm  pemerintahan  dan  pembangunan berdasarkan konsepsi kepemerintahan yang baik/ good governance . Konsep kepemerintahan yang baik yang mengemuka di penghujung abad ke-20 merupakan respon yang muncul dan berkembang di berbagai Negara untuk mengoreksi peranan pemerintah yang bersifat sentralistik dan bahkan otoriter,  korup  dan  kolutif,  kearah  pemerintahan  dan  penyelenggaraab  pembangunan  yang berorientasi pada misi pemberdayaan  masyarakat  dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, serta demokratisasi politik. 1
Krisis ekonomi politik yang melanda Indonesia sejak 1997 yang lalu, setidaknya semakin meyakinkan bahwa melakukan koreksi ke dalam terhadap berbagai konsep, metode dan praktik- praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diyakini oleh sebagian besar pengamat  berperan  besar  dalam  menyumbang  terjadinya  krisis  multidimensi  ini.  Pemerintahan yang sentralistik dan birokrasi yang patrimonialistik, penyelenggaraan Negara yang terlepas dari control  sosial  dan  control  politik  suprastruktur  dan  insfrastruktur  polititk  serta  ideologfi pembangunan  yang  tidak  berbasis  pada  ekonomi  kerakyatan,  berimplikasi  ;luas  pada  praktik- praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari kegagalan bangsa  ini dalam  mengembangkan  sistem  penyelengaraan  Negara  dan  pembangunan  yang  tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu “good governance” . Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan govermance ini telah dilakukan pula, antara lain diwujudkan dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme. Dan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dimana dimuat asas-asas penyelenggaraan Negara yang meliputi : (i) asas kepastian hukum; (ii) asas tertib penyelenggaraan Negara; (iii) asas kepentingan umum; (iv) asas keterbukaan; (v) asas proporsionalitas; dan (vi) asas akuntabilitas. Kedua peraturan ini merupakan langka awal reformasi di bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. 2
Reformasi  peraturan  perundang-undangan  tentang  korupsi  secara  khusus  telah  dilakukan dengan  dicabut  dan  gantikannya  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Komitmen  untuk  memberantas  korupsi  kemudian dipertegas melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Hal ini setidaknya menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi dalam banyak hal telah memberikan hasil, akan tetapi di lain pihak tampaknya upaya ini juga dianggap masih belum cukup membawa kepada peneyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Seluruh  upaya  yang  telah  dilakukan  tersebut  hendaknya  merupakan  langkah  awal  dalam
1 Sjahruddin  Rasul,  2009, Penerapan  Good  Governance  Di  Indonesia  Dalam  Upaya  Pencegahan Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 21, Nomor 3, Oktober ISSN 0852- 100X hlm,538.
2 Ibid., hlm. 409 .
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penegakan  reformulasi  dibidang  peraturan  perundang-undangan,  yang  seharusnya  dilanjutkan dengan implementasi secara sungguh-sungguh dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab.
Kepemerintahan  yang  baik (good  governance) ,  merupakan  isu  yang  mengemuka  dalam pengelolaan  administrasi  publik.  Hal  ini  antara  lain  tercermin  dari  tuntutan  yang  gencar  dari masyarakat kepada para penyelenggara  Negara, baik di pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat maupun  Yudikatif  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  baik.  Tuntutan  ini  tidak  saja berasal dari masyarakat Indonesia melainkan juga dari masyarakat internasional.
Beberapa pihak telah mengartikan governance dalam beberapa perspektif diantaranya UNDP bahwa governance memiliki  tiga  pilar  yang  berkaitan  yaitu economic,  governance  dan administrative . Economic  governance meliputi  proses-proses  pembuatan  keputusan  yang memfasilitasi  aktivitas  ekonomi  di  suatu Negara  dan  interaksi  diantara  para  pelaku  ekonomi. Political  govermamce  berkaitan  dengan  proses-proses  memformulasikan  kebijakan.  Sedangkan administrative governance berkaitan dengan system implementasi kebijakan. Untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan maksimal kadang kala masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan.
Di lain sisi, sejak awal petugas pelayanan publik tidak memberikan informasi yang terang mengenai  besaran biaya  yang harus ditanggung  masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, potensi munculnya praktik pungutan liar akan terjadi. Praktik buruk  penyelenggaraan pelayanan publik yang  lain  adalah  waktu  pengurusan  pelayanan  publik  yang  lambat,  dalam  arti  pelayanan  yang diberikan petugas melebihi  batas waktu pelayanan publik yang sudah ditentukan.
Lambatnya waktu pelayanan publik sering mengakibatkan masyarakat pengguna pelayanan public mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang diambil berupa membayar uang lebih (menyuap) oknum petugas,  ironisnya  praktik seperti ini terjadi dihampir semua sektor pelayanan publik. 3 Identifikasi kondisi-kondisi di atas, setidaknya menjelaskan bahwa kondisi buruknya pelayanan publik lebih dikontribusikan oleh buruknya pelayanan publk karena standar norma yang tidak jelas dan tegas, juga adanya prilaku menyimpang dari sebagian masyarakat pengguna.
Atas kondisi-kondisi ini, dimungkinkan terjadi pada instansi Dinas Catatan Sipil (Dukcapil) dan  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Tata  Ruang  Kota  Ternate,  sehingga  mendorong  untuk dilakukan  penelitian  dengan  judul  penelitian  sebagai  berikut: “Penegakan Good  Governance Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Study Pada Instansi Pelayanan Dinas Catatan  Sipil  &  Kependudukan  dan  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Tata  Ruang  Kota Ternate”

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum dapat dilihat dari sumber data dan tujuannya. Dilihat dari sumber data, peneltian hukum dapat dibedakan menjadi peneltian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.  Penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  memilah  dan  menghimpun  bahan  hukum pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum yang utamanya  meneliti  data  primer  disebut  penelitian  hukum  empiris.  Berkaitan  hal  tersebut 7 menjelaskan  bahwa  penelitian  kepustakaan  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  disertai  atau  dilengkapi dengan  peneltian  lapangan.  Penelitian  hukum  normatif  empiris  bermula  dari  ketentuan  hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in conreto dalam masyarakat sehingga
3 Zainal Arifin Mochtar dan Hasrul Halili, Tingkat Integraitas Instansi Pelayanan BPN SAMSAT di Provinsi DIY, dikutip pada Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada MImbar Hukum,  Volume 21, Nomor 3, Oktiber 2009, hlm, 576.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dalam  penetlitian  ini  akan  menggabungkan  pada  kajian  mengenai  aspek  hukum  normatif  dan penerapan pada pada peristiwa conkreto.
Penelitian hukum dapat  semata-mata  berdasarkan pada penelitian kepustakaan (peneltian hukum  normatif).  Penelitian  kepustakaan  dapat  dilengkapi  dengan  penelitian  lapangan. Berdasarkan sumber datanya peneltiian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang pada pokok kajiannya adalah “Penegakan Good Governance Dalam Upaya  Pencegahan Tindak Pidana  Korupsi  (Studi  Instansi  Pelayanan  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  dan  Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kota Ternate” Bahan Hukum.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, noma dasar atau kaidah dasar, dalam hal ini berupa prinsip- prinsip dasar UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor  15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Nomor 32 Tahun 2002  Tentang  Komisi  Pemberatasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Inpres  Nomor  5  Tahun 2004 tentang  Percepatan  Pemberantasan  Korupsi.  Bahan  hukum  sekunder  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer, jurnal nasional, doktrin yang berhubungan dengan permaasalahan yang  diteliti.  Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  member  petunjuk  maupun penjelsasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Penelitian  ini  membutuhkan  pendekatan  yang  digunakan  peneliti  untuk  mendapatkan informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  isu  yang  sedang  di  telaah  untuk  dicari  jawabannya. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendakatan  peraturan  perundang- undangan , (statute approach) , dan pendekatan konseptual ( conceptual approach) .
Langkah  pertama  yang  dilakukan  peneliti  untuk  mengumpulkan  data  adalah  melakukan analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  mengenai  norma  UU  yang  terkait  dengan penegakan good  governance dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  pada  Instansi pemerintah yakni pada Dinas Kependukan dan Catatan Sipil dan Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Wilayah Kota Ternate. Selain itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan hukum ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara ( interview ), daftar pertanyaan (kuesioner), serta penentuan sampel dan populasi.
Observasi  adalah  proses  pengamatan  dan  pencatatan  secara  sistematis  mengenai  gejala- gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan penulis ialah mengendalikan pengamatan dan ingatan peneliti. Pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami, mencatat data yang diperoleh  dari  berbagai  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  serta  data  primer  yang diperoleh dari masyarakat yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi  verbal,  semacam  percakapan  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi.  Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan mengadakan tanya jawab secara langsung ataupun tidak langsung, bebas terpimpin guna memperoleh data secara mendalam yang diperlukan dalam penelitian ini.
Sempel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Sampel dari suatu penelitian harus mewakili karakteristik populasi yang diwakilinya, agar informasi yang diperoleh dari sampel tersebut benar-benar mewakili populasi tersebut. Informasi dari sampel yang baik akan dapat mencerminkan informasi dari populasi  secara  keseluruhan.  Daftar  pertanyaan  (Kuesioner/Angket)  yaitu  daftar  yang  diajukan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kepada  orang-orang  yang  terkait  yakni  setiap  orang  yang  diwawancara  pada  pada  Dinas Kependukan dan Catatan Sipil  dan Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang  Wilayah  Kota Ternate
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola kategori dan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan rumuskan hipotesa kerja seperti dimaksud oleh data. Teknik analisa data adalah suatu uraian tentang cara analisis, dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian  diadakan  pengeditan terlebih  dahulu,  untuk  selanjutnya  dimanfaatkan  sebagai  bahan analisa  yang  sifatnya  kuantitatif.  Permasalahan  akan  dianalisis  dengan  asas,  teori,  doktrin  dan peraturan perundang-undangan berkaitan penegakan good governance dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada instansi pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pertanahan  dan  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Ternate.  Penarikan  kesimpulan  dilakukan dengan mengumpulkan  data,  mengkualifikasi  data,  menganalisis  data,  dengan  Metode  dan  alat  analisa yang telah dipersiapkan untuk diperoleh kesimpulan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip-Prinsip Good  Governance yang  diterapkan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate Esensi dari good governance diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang  demokratis.    Esensi  dari  pemerintahan  yang  demokratis  merupakan  pemerintahan  yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. 4 Gagasan governance secara  sederhana  merujuk  pada  proses  pembuatan  keputusan  dan  dan  implementasinya Governance berlaku dan berlangsung di semua tingkatan baik nasional maupun lokal. 5 Adapun makna good  governance menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  101  Tahun  2000  Kepemerintahan yang  baik  ( good  governance )  adalah  kepemerintahan  yang  mengembangkan  dan  menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum yang dapat diterima seluruh masyarakat.
Berbeda  dengan  pemerintah government merujuk  pada  struktur  fungsi  dan  penampilan otoritas publik institusi di semua level. Governance ini mencakup manajemen fungsi publik seperti penyediaan layanan publik dalam pembangunan ( public service delivery public resources human natural economic financial ) dan kekuasaan regulasi publik dijalankan termasuk penegakan hukum ( public  regulatory  powers  are  exer  cised  including  enforcement )  dalam  mengelola  masalah Negara.
Pemerintahan  yang  baik  merujuk  pada  adanya  akuntabilitas  partisipasi  konsensus transparansi  efisiensi  dan  efektivitas  responsivitas  persamaan  dan  inklusivitas  serta  kepatuhan pada rule of law. Dengan ciri ciri tersebut realisasi good governance menjadi sangat penting karena dampaknya  yang  dapat  mendorong  terwujudnya  pembangunan  ekonomi  daerah.  Peningkatan pembangunan ekonomi daerah dimungkinkan dengan adanya good governance . Dengan demikian, good governance merujuk pada suatu proses dan aspirasi menuju governance systems yang lekat dengan beberapa nilai-nilai berikut: 6
4 Kholida  Qothrunnada  ,  "Good  Governance  :  Pengertian  dan  Prinsip-prinsipnya"  selengkapnya https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance--pengertian-dan-prinsip-prinsipnya (diakses pada tanggal 1 Agustus 2022).
5 Jon Pierre dan B Guy Peters Governance Politics and the State New York St Martins Press 2000 hlm. 1
6 R Siti Zuhro, Good Governance Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Jurnal Penelitian Politik: Vol 7, No 1, 2010, SSN 1829 8001 Terakreditasi dengan predikat A No 135 Akred/LIPI/ P2MBI/06/ 2008, hlm. 5-6.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
1. Institusi publik yang efisien terbuka transparan tidak korup dan akuntabel di semua level termasuk prosedur pembuatan keputusan yang jelas;
2. Pengelolaan sumber daya manusia melalui ekonomi dan finansial yang efektif dan efisien demi terciptanya pembangunan yang adil dan berkesinambungan;
3. Masyarakat demokratis dikelola dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan prinsip prinsip demokrasi;
4. Partisipasi civil society dalam proses pembuatan keputusan; serta
5. Penegakan hukum dalam bentuk kemampuan untuk menegakkan hak dan kewajiban melalui mekanisme hukum ( the ability to enforce rights and obligations through legal mechanism ). Semua nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk melihat fenomena good local governance di Indonesia.  Sedangkan,  untuk  dapat  memaknai  bagaimana  penerapan  prinsip-prinsip good governance mampu dijadikan tolak ukur dan menilai baik buruknya kinerja suatu pemerintahan maka  kunci  utamanya  adalah  pemahaman  terhadap  semua  unsur  prinsip-prinsip  yang  ada didalamnya. Menyadari hal ini maka penting untuk memahami prinsip-prinsip good governance berikut ini : 7
1) Participation yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan  baik  secara  langsung  maupun  melalui  lembaga  perwakilan  yang  mewakili kepentingan masyarakat secara sah. Partarsipasi dalam konteks good  governance bagi  pemerintah  daerah  adalah  penyediaan  saluran  komunikasi  bagi masyarakat.
2) Rule of Law merupakan penegakan supremasi hukum yang mendukung pada proses partisipasi yang melibatkan masyarakat. Dalam mewujudkan good governance maka  pemerintah  daerah  mengejantawahkan  komitmen  terhadap  perlindungan  dan penegakkan  hukum  yang  tidak  dikriminatif  dan  konsisten  di  dalam  terutama  yang menyangkut hak asasi manusia.
3) Transparency atau keterbukaan atas semua tindakan , kebijakan atas pengelolaan sumber daya  yang  dipercayakan  masyarakat.  Wujud  transparansi  dalam  penerapan  prinsip  good governace bahwa pemerintah utamanya pemerintah mampu menyediakan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi sehingga menciptakan kepercayaan secara timbal-balik. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan, partisipasi masyarakat dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan.
4) Responsiveness (Peduli) dalam penerapan prinsip good governance diartikan kepedulian pemerintah melayani semua pihak yang berkepentingan terhadap seluruh proses dalam konteks praktek usaha untuk berkotribusi terhadap masyarakat di sekitarnya.
5) Consensus Orientation bahwa keputusan apapun yang diambil pemerintah harus melalui proses musyawarah yang mampu memuaskan semua pihak dan menjadi keputusan mengikat dan milik bersama sehingga akan memiliki kekuatan yang sifanya memaksa karena semua pihak terlibat untuk melakasanakan semua keputusan tersebut. Dalam konteks pemerintah
7 Idris  HM  Noor  dan  Dr.  Noris  Rahmatllah, Inovasi  Tata  Kelola  Sekolah  Menengah  atas  (SMA)  dalam Implementasi  Kebijakan  Merdeka  Belajar" prinsip-prinsip  dari  good  governance  yang  dikemukakan  oleh  UN Development Program (UNDP).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
daerah maka tata kelola pemerintahan mampu menjembatani kepentingan- kepentingan yang berbeda demi terbangunnya konsesus yang menyeluruh dan terbaik bagi masyarakat.
6) Equity (kesetaraan) adalah perlakuan dan pelayanan yang sama bagi semua masyarakat. Prinsip kesetaraan dalam good governance menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dalam pengelolaan daerah yang berkaitan dengan kebijakan dan layanan yang disediakan oleh pemerintah.
7) Effectiveness and Efficiency , kriteria penerapan prinsip good governance maka para pejabat pemerintah harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memenuhi unsur berdaya guna dan berhasil guna. Sehingga masyarakat mudah digrakkan karena program yang ditetapkan dalam proses perencaan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat.
8) Accountability
(akuntabilitas) adalah kemampuan pejabat public mempertanggungjawabkan  kewenangan  yang  diberikan  masyarakat  yang  memberinya kewenangan  untuk  mengurusi  kepentingan  mereka  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang telah ditetapkan.
9) Strategic  Vision /  pandangan-pandangan  strategis untuk  menghadapi  masa  yang  akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. 8
Prinsip-prinsip good  governance selaras  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Grand Design Reformasi  Birokrasi  2010-2025  merupakan  penyempurnaan  dari  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum  Reformasi  Birokrasi  dan  Permenpan  Nomor:  PER/04/M.PAN/4/2009  tentang  Pedoman Pengajuan  Dokumen  Usulan  Reformasi  Birokrasi  di  Lingkungan  Kementerian/  Lembaga/ Pemerintah Daerah. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan  perubahan  atau  perbaikan  birokrasi  ke  arah  yang  lebih  baik.  Di  mana  Pada  tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Kondisi di atas dapat dikemukakan pada gambar berikut ini:
Gambar 1.1

## Kondisi Birokrasi yang diharapkan
8 Haeili, 2020, Jurnal Bestari: Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus) The Application Of Good Governance Principles In The West Nusa Tenggara Provincial Government (Case Study) , Volume /Nomor 01, Agustus 2020, hlm. 2-3

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Penerapan ke- 9 (Sembilan) prinsip-prinsip good governance jika dapat diterapkan secara totalitas  maka  kualitas  pelayanaan  dan  tata  kelola  pemerintahan  menjadi  kondisi  paling  ideal. Namun, di Indonesia baru mulai benar-benar dirintis sejak era reformasi. 9 Tujuan reformasi yang menginginkan penguatan peranan masyarakat dalam penerapan demokrasi tidak akan tercapai jika tidak  didukung  oleh  suatu  pemerintahan  yang  baik  dan  betanggung  jawab.  Oleh  sebab  itu, diperlukan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) yang mendukung tujuan daripada  reformasi  tersebut  sehingga  tercipta  suatu  pemerintahan  yang  kredibel  dan  dapat dipertanggungjawabkan. 10 Semangat  reformasi  secara  tidak  langsung  juga  mendorong pendayagunaan  aparatur  negara  dengan  tuntutan  untuk  mewujudkan  suatu  administrasi  negara yang  mampu  mendukung  kelancaran  dan  keterpaduan  antara  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip good governance . Menurut H. Nurul Aini dalam Surjadi, 11 bahwa,
“Secara spesifik, fungsi pemerintahan daerah meliputi fungsi pengaturan,   fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan”.
Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan permasalahan,  masih  adanya  praktik  calo,  prosedur  pelayanan  masih  terkesan  bertele-tele, ketidakpastian  waktu  dan  harga  yang  menyebabkan  pelayanan  menjadi  sulit  dijangkau  secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan, sehingga masyarakat mencari jalan alternative untuk mendapatkan pelayanan melalui cara-cara tertentu.
Mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima 12 sebab pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang wajib diberikan sebaik-baiknya  oleh  pejabat  publik.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  di  lakukan  adalah  dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance , yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan prima terhadap masyarakat. 13
Pelayanan  publik  yang  prima  ( excellent )  merupakan  tanda  dari  kesadaran  baru  dari pemerintah  atas  tanggung  jawab  utama  dalam  mengelola  pemerintahan  dan  memenuhi  segala kebutuhan masyarakat agar pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah dapat lebih memuaskan masyarakat  pengguna  layanan,  maka  perlu  perubahan  mindset  dari  seluruh  aparatur  pelaksana pelayanan  publik  sebagai  langkah  awal  dalam  memberikan  pelayanan  yang  prima  tersebut. Aparatur pelayanan publik atau birokrasi yang selama ini didesain untuk bekerja lambat, terlalu berhati-hati  dan procedural  minded sudah  tidak  bisa  lagi  diterima  oleh  masyarakat  pengguna layanan yang membutuhkan pelayanan yang cepat, efisien, dan tepat waktu. 14 Atas dasar itulah, setiap instansi pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada
9 Ibid
10 Tamaela,  E.  Y.,  Pattiasina,  V.,  Dasinapa,  M.  B.,  Marani,  Y.,  &  Duri,  J.  A.  (2020).  Regional  Financial Monitoring Models With Community Participation And Public Policy Transparency As Moderators. International Journal of Psychosocial Rehabilitation,  24(02),  4223 – 4232. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200745 www.bpn.go.id.  Diakses  pada tanggal 2 Agustus 2022.
11 Surjadi. (2009). Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik . Bandung: Refika Aditama
12 Rohman, A. A. (2010). Reformasi Pelayanan Publik . Malang: Averroes
13 Syakrani. (2009). Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
14 Ibid., hlm. 441
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
masyarakat  termasuk  salah  satu  bentuk  intansi  pemerintah  adalah  Instansi  Kependudukan  dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate.
Agar  dapat  mengetahui  pengaruh  penerapan  prinsip-prinsip good  governance terhadap kualitas  pelayanan  publik  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Dukcapil)  dan  Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate, digunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan  data.  Selanjutnya,  dalam  hal  pengujian  hipotesis  maka  dilakukan  uji  kuantitatif. Penelitian ini juga mengambil sampel dengan menggunakan metode random sampling. Random sampling merupakan metode pengambilan data dengan maksud atau tujuan tertentu secara acak. Seseorang atau sekelompok orang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sekelompok orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian penulis. Sampel dalam penelitian ini adalah staf yang bekerja di Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  (Dukcapil)  dan  Badan  Pertanahan  Nasional/  Tata  Ruang  (ATR/BPN)  Kota Ternate.
Data  yang disajikan dalam penelitian ini adalah data  yang diperoleh dari kuesioner  yakni berupa daftar pertanyaan yang terkait dengan variabel penerapan prinsip-prinsip good governance . Variabel good governance terdiri dari 4 indikator utama yaitu; 1) transparansi, 2) Responsivitas, 3) Efektivitas dan Efisiensi, 4) Akuntabilitas; 5) Persamaan mendapatkan akses pelayanan publik, yang  kemudian  dijabarkan  dalam  8  pertanyaan.  Berikut  akan  diuraikan  hasil  analisis  data penelitian terkait frekuensi kualitas pelayanan publik kualitas pelayanan publik (X) dan penerapan prinsip-prinsip good governance (Y).
Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Governance Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate
Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelayanan E-KTP
Hasil  penelitian  dimaksudkan  untuk  memperoleh  gambaran  umum  mengenai  kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate dengan menggunakan  distribusi  frekuensi.  Untuk  mengetahui  secara  komprehensif  dapat  dilihat  dari rekapitulasi jawaban kuesioner responden seluruhnya dalam tabel berikut ini;

## Tabel 1.1 Distribusi frekuensi kualitas pelayanan publik dalam pelayanan E-KTP
No Kategori Jawaban Interval Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Baik (SB) 40-50 8 32% 2 Baik (B) 30-39 16 64% 3 Cukup Baik (CB) 20-29 1 4% 4 Kurang Baik (KB) 10-11 0 0 5 Tidak Baik (TB 5-9 0 0 Jumlah 25 100%
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  kualitas  pelayanan  publik  pada  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Dukcapil)  Kota  Ternate  berada  pada  kategori  baik,  yang ditunjukkan dari 16  responden atau 64 %, kategori sangat baik sebanyak 8 responden atau 32%, dan kategori cukup baik sebanyak 1 responden atau 4%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate. Sudah cukup  baik,  yang  ditinjau  dari  indikator  partisipasi  masyarakat  serta  daya  tanggap,  keandalan, jaminan, dan empati.
Penerapan  Prinsip Good  Governance pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (Dukcapil) Kota Ternate
Hasil  penelitian  kualitas  pelayanan  publik  berada  pada  kategori  baik.  Lebih  lanjut,  untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil  (Dukcapil)  Kota  Ternate,  dapat  dilihat  dari  rekapitulasi  jawaban  kuesioner  responden seluruhnya dalam tabel berikut ini:
Tabel 1.2: Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan E-KTP
No Tolak Ukur Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate Tra nspa rans i Akun tabilit as Res pons if Efektif dan Efisien Persamaa n akses Pelayana n Freku ensi Pers enta se (%) 1 SB √ √ √ √ √ 9 36% 2 B √ √ √ √ √ 14 56% 3 CB - - - - - 2 8% 4 KB - - - - - 0 5 TB - - - - - 0 Jumlah 25 100 % Sumber : Jawaban Informan yang diolah
Berdasarkan  tabel  diatas,  tingkat  penerapan  prinsip Good  Governance dalam  penydiaan pelayanan E-KTP di Kota Ternate yang disajikan dengan akurat sesuai dengan data yang diolah sebelumnya.  Dari  hasil  pengumpulan  data  tersebut,  peneliti  menilai  bahwa  tingkat  penerapan prinsip Good Governance dalam penyediaan  pelayanan E-KTP di Kota Ternate di  kategorikan Cukup Baik, sesuai hasil data yang diolah peneliti dari masing-masing prinsip good governance sebelumnya  dan  diperkuat  oleh  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  Ibu  Umiyati Bayan Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate  pada tanggal 18 Juli 2022tentang masing-masing penerapan prinsip good governance dalam penyediaan pelayanan E-KTP di Kota Ternate. Menyatakan bahwa: 15
15 Hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  ibu  Umiyati  Bayan  kasubag  perencanaan  dinas kependudukan dan catatan sipil kota ternate  pada tanggal 18 juli 2022

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
“Suatu dinas atau instansi pemerintahan sangat perlu menerapkan prinsip good governance di semua pelayanan untuk masyarakat agar masyarakat sangat menikmati hasil pelayanan yang diberikan oleh petugas sehingga masyarakat merasakan puas. Termasuk dalam Kota Ternate  yang  berada  di  Provinsi  Maluku  Utara  tentu  diharapkan  tetap  mengupayakan fungsi operasional pelayanan sebagai upaya menerapkan prinsip good governance dalam memberikan pelayanan E- KTP menuju sistem yang lebih baik”
Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Governance Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  pada Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  ( ATR / BPN )  Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

## Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kota Ternate
Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan (institusi).
Hasil  penelitian  pada  point  ke-2  (ini)  hendak  menganalisis  mengenai  kualitas  pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Ternate dengan menggunakan distribusi frekuensi.  Untuk mengetahui  secara  komprehensif  dapat  dilihat  dari  rekapitulasi  jawaban  kuesioner  responden seluruhnya dalam tabel berikut ini:
Tabel 1.3 Distribusi frekuensi kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Ternate:
No Kategori Jawaban Interval Frekuensi Persentase (%) 1 Sangat Baik (SB) 40-50 12 48% 2 Baik (B) 30-39 10 40% 3 Cukup Baik (CB) 20-29 2 8% 4 Kurang Baik (KB) 10-11 0 0 5 Tidak Baik (TB 5-9 0 0 Jumlah 25 100%
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  kualitas  pelayanan  publik  pada  Kantor Pertanahan  Kota  Ternate  berada  pada  kategori  baik,  dimana  dari  25  responden  menunjukan sebanyak 12 responden atau 44 % sangat baik, kategori baik sebanyak 10 responden atau 40%, dan kategori cukup baik sebanyak 2 responden atau 8%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Ternate sudah baik dalam pelaksanaanya.
Penerapan Prinsip Good Governance pada Kantor Pertanahan Kota Ternate Penerapan prinsip-prinsip good governance memiliki pengaruh yang kuat terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota  Ternate. Ini berarti prinsip-prinsip good  governance dapat  diterapkan  oleh  pegawai  dengan  baik  dan  penerapannya  berpengaruh
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
positif terhadap pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari good governance dalam rangka modernisasi  dan  reformasi  birokrasi adalah perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Nilai-nilai atau prinsip good governance dijadikan sebagai aturan sehingga membuat kinerja pegawai menjadi lebih baik khususnya dalam melayani konsumen. Dari tingginya tingkat pengaruh penerapan prinsip-prinsip good  governance terhadap  kualitas  pelayanan  publik,  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  baik penerapan prinsip-prinsip good governance maka akan semakin berkualitas pelayanan publik yang diberikan kepada konsumen di Kantor Pertanahan Kota Ternate.
Begitu juga sebaliknya, jika prinsip-prinsip good governance tidak dilaksanakan dengan baik di Kantor Pertanahan Kota Ternate, maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut, untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate, dapat dilihat dari rekapitulasi jawaban kuesioner responden seluruhnya dalam tabel berikut ini:
Tabel 1.4: Prinsip Good Governance Di Kantor Pertanahan Kota Ternate
No Tolak Ukur Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Dukcapil) Kota Ternate
Tra nspa rans i Akun tabilit as Res pons if Efektif dan Efisien Persamaa n akses Pelayana n Freku ensi Persenta se (%) 1 SB √ √ √ √ √ 15 36% 2 B √ √ √ √ √ 7 56% 3 CB - - - - - 3 8% 4 KB - - - - - 0 5 TB - - - - - 0 Jumlah 25 100% Sumber : Jawaban Informan yang diolah
Berdasarkan  tabel  diatas,  tingkat  penerapan  prinsip Good  Governance dalam  penydiaan pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Ternate yang disajikan dengan akurat sesuai dengan data yang diolah sebelumnya. Dari hasil pengumpulan data tersebut,  peneliti menilai bahwa tingkat penerapan  prinsip Good  Governance dalam  penyediaan  pelayanan  di  Kantor  Pertanahan  Kota Ternate dikategorikan sangat baik.
Penegakan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  bersih  Korupsi,  Kolusi  Serta  Nepotisme  di  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate
Pemerintahan  yang  bersih  umumnya  berlangsung  di  negara  yang  masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pemerintahan  yang  baik  itu  hanya  bisa  dibangun  melalui  pemerintahan  yang  bersih  dengan aparatur  birokrasinya  yang  terbebas  dari  Korupsi  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN).  Untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih,  pemerintah  harus  memiliki  moral  dan  proaktif  serta prinsip  saling  mengawasi  dan  mengimbangi  ( check  and  balances ). 16 Konseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang  demokratis  menjadi  syarat  mutlak  bagi  terwujudnya good  governance ,  yang  berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Idealnya,  ketiga  hal  itu  akan  ada  pada  diri  setiap  aktor  institusional  dimaksud  dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah governance. Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.
Sasaran  yang  hendak  dicapai  dalam  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  meliputi:  1. kelembagaan/organisasi  (tepat  fungsi  dan  tepat  ukuran),  2.  budaya  kerja  organisasi  (birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi), 3.ketatalaksanaan (sistem, proses, dan prosedur kerja yang  jelas,  efektif,  efisien,  terukur,  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip good  governance ),  4. regulasi  dan  deregulasi  birokrasi  (regulasi  yang  tertib,  tidak  tumpang  tindih,  berjalan  secara kondusif), dan 5. Sumber daya manusia (memiliki  integritas, kompeten, profesional, produktif, dan sejahtera) menuju terciptanya masyarakat madani ( civil society).
Prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai landasan good governance ,  yaitu  akuntabilitas,  transparansi,  dan  partisipasi  masyarakat.  Selain  itu, Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.
Berdasarkan teori dan praktik Pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan the good governance , terlebih dahulu perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Demokratisasi dan otonomisasi berpengaruh linear terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, praktik governance yang baik adalah  praktik  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari  praktik  KKN  dan  berorientasi  pada kepentingan publik.
Penerapan good  governance di  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  dua  hal  yang  sangat mendasar:
1. Tuntutan  eksternal :  Pengaruh  globalisasi  telah  menghendaki  untk  menerapkan good governance . Istilah good governance mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun 1990- an,  seiring  dengan  interaksi  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  negara-negara  luar  dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia.
2. Tuntutan  internal :  Masyarakat  melihat  dan  merasakan  bahwa  salah  satu  penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya juse of power yang terwujud dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan sudah sedemikan rupa mewabah dalam  segala  aspek  kehidupan.  Masyarakat  menilai  praktik  KKN  yang  paling  mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang-cabang pemerintahan,
16 Yeheschiel  B.  Marewa  dan  Marcel  Tanan,  2016,  Jurnal:  Penerapan  Prinsip  Good  Governance  Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara,
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12455, hlm. 1 (diakses pada tanggal 5 Agustus 2022).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 17
Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta  atas  nama  pemerintah,  ataupun  pihak  swasta  kepada  masyarakat,  dengan  atau  tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau  kepentingan  masyarakat.  Terdapat  tiga  alasan  mengapa  pelayanan  publik  menjadi  titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia, yaitu:
1. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan  lembaga  non  pemerintah.  Keberhasilan  dalam  pelayanan  publik  akan  mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi.
2. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek clean dan good governance dapat diartikulasikan secara mudah.
3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance , yaitu pemerintah, masyarakat,dan pihak swasta.
Seiring dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta  mewujudkan  peran  masyarakat  untuk  mencegah  dan  memberantasnya,  maka  pemerintah Indonesia telah mengeluarkan ber-
bagai  peraturan  perundang-undangan,  antara  lain:  Undang-Undang  RI  Nomor  3  Tahun  1971 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  1980 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Suap; Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 31/1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi;  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; PP  Nomor  30  Tahun  1980  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  sipil;  PP  Nomor  71  Tahun  2000 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Peran  Serta  Masyarakat  dan  Pemberian  Penghargaan  Dalam Pencegah  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Sementara,  dalam  rangka  memberikan kualitas  pelayanan  yang  baik  dari  aparatur  negara,  pemerintah  membuat  peraturan  Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Selaras  dengan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  sebagai  upaya  Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 diarahkan pada beberapa bidang. Bidang pencegahan tindak pidana korupsi dengan kegiatan meliputi:
1. Penyempurnaan sistem pelayanan publik dengan hasil yang diharapkan adalah kejelasan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam waktu, biaya dan persyaratan;
2. Pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara dengan hasil yang diharapkan peningkatan jumlah Pejabat/Pejabat Negara Wajib Lapor; dan
3. Peningkatan  efektifitas  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pembinaan aparatur  dan  penanganan  pengaduan  masyarakat  dengan  hasil  yang  diharapkan  adalah perbaikan kinerja perangkat daerah. 18
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menginstruksikan kepada para Gubernur serta para Bupati dan Walikota dalam rangka percepatan pemberantasan  korupsi,  untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik
17 Neneng Siti Maryam, 2016, Jurnal: Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016, hlm. 7
18 Muhammad Fauzan, dkk, 2012, Implementasi Pemerintahan Yang Bersih Dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (Rad-Pk) (Studi Di Kabupaten Pemalang), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, Hlm. 452

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
dalam bentuk jasa ataupun perizinan  melalui  transparansi  dan  standar  pelayanan  minimum  yang  meliputi  persyaratan- persyaratan, kemudahan/kesederhanaan dan kepastian target waktu penyelesaian, serta tarif biaya yang  harus  dibayar  oleh  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  tersebut  sesuai  peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar. 19
Atas  dasar  itulah,  untuk  mengejawahtakan  Undang-Undang  RI  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  dan  Instruksi  Presiden  di  atas  dalam  rangka  pemberantas  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat termasuk salah satu bentuk intansi pemerintah yang menjadi objek penelitian penulis adalah Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate. Berikut akan diuraikan hasil analisis data penelitian terkait  penegakan prinsip-prinsip good governance dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih  korupsi,  kolusi  serta  nepotisme  di  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  (Dukcapil)  dan  Badan  Pertanahan  Nasional/  Tata  Ruang (ATR/BPN) Kota Ternate.
Penegakan  Prinsip-Prinsip Good  Governance Dalam  Rangka  Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil)
Tabel 1.5: No Penegakan Prinsip Good Governance sebagai upaya Pemberantasan KKN di Dukcapil Kota Ternate Kategori Jawaban Sudah Belum Tidak Tahu 1  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara  Negara  dalam  situs e-Announcement LHKPN - 2 3 2  Program  Indeks  Persepsi  Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 1 1 3 3  Apakah Dukcapil Kota Ternate telah melaksanakan  langkah  strategis dalam meniadakan pungutan liar dan gratifikasi 3 - 2 4  Monitoring  dan  Evaluasi  Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Ternate terkait kepercayaan masyarakat  terhadap  kesungguhan dan  komitmen  dalam  memberantas korupsi 3 - 2
5  Apakah  Pemerintah  Daerah  telah menerapkan langkah strategis
terhadap  komitmen  pemberantasan korupsi  sebagai  wujud  Penegakan Good Governance di Kota Ternate 3 - 2 Jumlah 10 1 12 Sumber : Jawaban Informan yang diolah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  penegakan  prinsip-prinsip good governance dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih  Korupsi,  Kolusi  Serta Nepotisme di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) belum cukup efektif. Hal ini didasarkan  atas  alasan  ketiadaan  laporan  dan  rencana  strategis    yang  transparan  mengenai pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran.
Menurut  penulis,    seyogianya  penegakan  prinsip-prinsip good  governance dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih  korupsi,  kolusi  serta  nepotisme  di  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) harus terungkap tentang pencapaian hasil ( outcome ), perbandingan  dengan  standar  kinerja  yang  telah  ditetapkan,  kendala-kendala  dan  upaya  yang dilakukan  untuk  pemecahannya,  dan  penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi  dalam  proses kegiatan.
Sejak awal telah dikemukakan bahwa inti dari keberhasilan suatu sistem akuntabilitas adalah transparasi.  Transparasi  berarti  adanya  keterbukaan  dalam  pengelolahan  kegiatan,  sumber ekonomi,  lingkungan,  dan  pelaporan.  Apabila  tidak  terdapat  transparasi  dalam  sistem  yang diimplementasikan,  maka  tujuan  akuntabilitas  dan  pengukuran  kinerja  untuk  membasmi penyelewengan (maladministrasi) tidak akan tercapai.
Penegakan  Prinsip-Prinsip Good  Governance Dalam  Rangka  Penyelenggaraan Pemerintahan  yang  Bersih  Korupsi,  Kolusi  Serta  Nepotisme  di  Kantor  Pertanahan  Kota Ternate
No Penegakan Prinsip Good Governance sebagai upaya Pemberantasan KKN di Dukcapil Kota Ternate Kategori Jawaban Sudah Belum Tidak Tahu 1  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara  Negara  dalam  situs e-Announcement LHKPN 5 - - 2  Program  Indeks  Persepsi  Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 5 - - 3  Apakah Badan Pertanahan Nasional Kota  Ternate  telah  melaksanakan langkah strategis dalam meniadakan pungutan liar dan gratifikasi 5 - -

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
4  Monitoring  dan  Evaluasi  Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Ternate terkait kepercayaan masyarakat  terhadap  kesungguhan dan  komitmen  dalam  memberantas korupsi 5 - - 5  Apakah  Pemerintah  Daerah  telah menerapkan langkah strategis terhadap  komitmen  pemberantasan korupsi  sebagai  wujud  Penegakan Good Governance di Kota Ternate 3 - 2 Jumlah 23 - 2
Berbeda dengan penegakan prinsip-prinsip good governance dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil  (Dukcapil).  Uraian  hasil  penelitian  yang  dilakukan  tentang  pengaruh  penerapan  prinsip- prinsip good governance terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Ternate sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan  prinsip-prinsip good  governance berada  pada  kategori  baik  berdasarkan  jawaban responden  yang  berjumlah  5  staf  kantor  Pertanahan  Kota  Ternate  yang  menunjukan  kualitas pelayanan publik juga sudah dijalankan dengan baik.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Prinsip-prinsip good  governance telah  diterapkan  di  Instansi/Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kota Ternate yang telah selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand  Design Reformasi  Birokrasi  2010 – 2025. Grand  Design Reformasi Birokrasi  2010-2025  merupakan  penyempurnaan  dari  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (Permenpan)  Nomor  PER/15/M.PAN/7/2008  tentang Pedoman  Umum  Reformasi  Birokrasi  dan  Permenpan  Nomor:  PER/04/M.PAN/4/2009 tentang  Pedoman  Pengajuan  Dokumen  Usulan  Reformasi  Birokrasi  di  Lingkungan Kementerian/  Lembaga/  Pemerintah  Daerah.  Reformasi  birokrasi  merupakan  upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Penilaian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari kuesioner yakni berupa  daftar  pertanyaan  yang  terkait  dengan  variabel  penerapan  prinsip-prinsip good governance . Variabel good governance terdiri dari 4 indikator utama yaitu; 1) transparansi, 2) responsivitas, 3) efektivitas dan efisiensi, 4) akuntabilitas; 5) persamaan mendapatkan akses pelayanan publik.
2. Penegakan prinsip-prinsip good governance di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kota Ternate telah sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi: 1. kelembagaan/organisasi (tepat fungsi dan tepat ukuran), 2. budaya kerja organisasi (birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi), 3.ketatalaksanaan (sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,  terukur,  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip good  governance ),  4.  regulasi  dan deregulasi birokrasi (regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, berjalan secara kondusif), dan  5.  Sumber  daya  manusia  (memiliki  integritas,  kompeten,  profesional,  produktif,  dan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sejahtera).  Namun,  khusus  mengenai  penegakan  prinsip-prinsip good  governance dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih  Korupsi,  Kolusi  Serta  Nepotisme  di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) belum cukup efektif. Sedangkan, untuk kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Ternate sudah diterapkan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Hehamahua, 2017, Jihad Memberantas Korupsi, Edunews Publishing Banten Agus Widiyarta,  2012, Pelayanan Kesehatan Dari  Perspektif  Participatory Governance  (Studi Kasus  Tentang  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pelayanan  Dasar  Kesehatan  Di  Kota Surabaya),  Disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Administrasi  Fakultas  Ilmu  Administrasi , Malang, Universitas Brawijaya
Ainur  Rofieq,  2011,  Pelayanan  Publik  DanWelfare  State,  Jurnal:  g  overnance,Vol.  2,  No.  1, November 2011, hlm. 107-108 (diakses pada tanggal 5 Juni 2021).
Akhmad  Sukardi,  Participatory  Governance  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Eddy Suhartono, 2001, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi , Buletin Pengawasan, http/www/google.com/korupsi, (diakses tanggal 23 Pebruari 2014)
Nuriyanto,  2014,  Jurnal: Penyelenggaraan  Pelayanan  PublikDi  Indonesia,  Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? , Vol 11 No 3 (2014), (diakses pada tanggal 6 Juni 2021).
Nuriyanto,  2014 ,  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  di  Indonesia,  Sudahkah  Berlandaskan Konsep “Wlefare State”?, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September
P.J.J  Sipayung  (Editor),1989,  Pejabat  Sebagai  Calon  Tergugat  Dalam  Peradilan  Tata  Usaha Negara, Jakarta: CV. Sri Rahayu.
Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih,  2006, Manajemen  Pelayanan:  Pengembangan  Model Konseptual ,  Penerapan  Citizen’s  Charter  dan  Standart  Pelayanan  Minimal,  Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Siswono  Yudo  Husodo,  Indonesia: “Welfare  State”  yang  Belum  Sejahtera,  dalam http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/25/opini/2605736.htm diunduh 29 Mei 2021. Sjahruddin Rasul, 2009, Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 21, Nomor 3, Oktober ISSN 0852-100X.
Zainal Arifin Mochtar dan Hasrul Halili, Tingkat Integraitas Instansi Pelayanan BPN SAMSAT di  Provinsi  DIY,  dikutip  pada  Jurnal  Berkala  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada MImbar Hukum,  Volume 21, Nomor 3, Oktiber 2009.