Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471    E-ISSN 2528-0147
Kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi:  Studi  aspek pengetahuan,  kesadaran,  kualitas  layanan  dan  kebijakan sunset policy
Suyanto a , Yhoga Heru Pratama b a Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, iyant@ustjogja.ac.id
b Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, yhoga.pratama@gmail.com

## A R T I C L E   I N F O
Riwayat Artikel: Received 28-01-2017 Revised 25-09-2017 Accepted 05-04-2018
Keywords: taxpayers’ knowledge, taxpayers’ awareness, tax officials’ service quality, sunset policy, taxpayers’ compliance
Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kebijakan sunset policy

## A B S T R A C T
This research aims to test the effects of taxpayers’ knowledge and awareness, tax officials’ service quality, and the sunset policy on individual taxpayers’ compliance. The study focuses on individual taxpayers who run their business activities in Jogjakarta City to investigate: (1) the effect of taxpayers’ knowledge on taxpayers’ compliance, (2) the effect of taxpayers’ awareness on taxpayers’ compliance,  (3)  the  effect  of  tax  officials’  service  quality  on taxpayers’  compliance,  (4)  the  effect  of  the  sunset  policy  on taxpayers’ compliance. The study  generates the primary data by distributing  the  questionnaires  to  individual  taxpayers  in Jogjakarta City as the respondents. Using the accidental sampling method,  the  data  collection  generates  108  respondents,  with  77 usable responses. The multiple regression analysis shows that (1) taxpayers’  knowledge  does  not  affect  their  tax  compliance,  (2) taxpayers’  awareness  exhibit  a  positive  effect  on  taxpayers’ compliance,  (3)  tax  officials’  service  quality  does  not  affect taxpayers’ compliance, and (4) the sunset policy does not affect taxpayers’ compliance.

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan sunset  policy terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Penelitian  ini  fokus  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  yang melakukan kegiatan usaha di Kota Yogyakarta untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,  (2)  Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  (3)  Pengaruh  kualitas  pelayanan  fiskus  terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (4) Pengaruh kebijakan sunset policy terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Data  penelitian  ini  adalah  data primer, menggunakan kuesioner sebagai media untuk mendapatkan  data.  Kuesioner  dalam  penelitian  ini  dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Yogyakarta. Sebanyak 108 responden Wajib Pajak  yang
melakukan  kegiatan  usaha  di  kota  Yogyakarta  dengan  metode accidental  sampling .  Sampel  yang  dapat  dianalisis  sebanyak  77 kuesioner.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  analisis regresi  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  (1) Pengetahuan  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  (2)  Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan  kepatuhan  wajib  pajak,  (3)  Kualitas  pelayanan  fiskus tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  (4) Kebijakan sunset  policy tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.

## PENDAHULUAN
Pajak dapat disebut sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan  digunakan untuk  keperluan negara bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, 2007). Saat ini pemerintah terus berupaya agar penerimaan pajak bisa maksimal. Salah satu  caranya  adalah  dengan  menerapkan  sistem self  assessment yaitu  wajib  pajak diberikan kepercayaan penuh untuk  mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan  sendiri  berapa  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan.  Kepatuhan perpajakan merupakan suatu definisi untuk wajib pajak  yang memenuhi semua  hak dan  kewajibannya  dalam  hal  perpajakan  (Nurmantu,  2005).  Sebagai  konsekuensi penerapkan  sistem self  assessment, membuat  penerimaan  pajak  sangat  bergantung kepada  patuhnya  wajib  pajak.  Sebagian  besar  negara  yang  menerapkan  sistem self assessment, kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik dihadapi.  Pada tahun 2015 realisasi pajak hanya 81,5% atau sekitar Rp 1.055 triliun, ini sangat buruk apabila dibandingkan  dengan  realisasi  penerimaan  pajak  tahun  sebelumnya  yang  mencapai 91,7% atau sekitar Rp 1.143 triliun. Hal ini menunjukkan ada indikasi ketidakpatuhan wajib pajak.
Di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2015 terdapat 95.345 Wajib Pajak yang terdaftar, dengan rincian 9.101 Wajib Pajak Badan, 65.021 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, dan 19.208 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Namun di antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha hanya 5.461  yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), hal  ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Yogyakarta hanya 28%.
Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT
di KPP Pratama Yogyakarta Tahun Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Badan 2012 7.350 2.747 37% 2013 7.887 3.012 38% 2014 8.693 4.912 57% 2015 9.101 3.333 37% Wajib Pajak OP Karyawan 2012 53.678 32.863 61% 2013 51.225 31.293 61% 2014 60.766 34.512 57% 2015 65.021 36.258 56% Wajib Pajak OP Non Karyawan 2012 16.555 6.018 36% 2013 20.703 6.126 30% 2014 18.884 5.383 29% 2015 19.208 5.461 28%
Sumber: KPP Pratama Yogyakarta, tanggal proses data 29 Agustus 2016
Seperti yang terlihat pada tabel 1 rasio kepatuhan paling rendah dan dari tahun ke  tahun  semakin  menurun  adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  non  karyawan. Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  banyak  faktor,  diantaranya  adalah  pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penghapusan sanksi administrasi pajak. Pengetahuan wajib pajak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya  pendidikan,  informasi,  lingkungan,  sosial  budaya,  pengalaman  dan sebagainya.  Kesadaran  untuk  membayar  pajak  dapat  meningkat  seiring  dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak melalui pendidikan pajak baik formal maupun tidak.  Variabel  ini  pernah  diteliti  oleh  Siregar,  Saryadi,  dan  Listyorini  (2012)  dan Murti, Sondakh, dan Sabijono (2014) yang menguji kepatuhan wajib pajak dengan dua variabel  yaitu pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan di  Kota Semarang dan Kota  Manado.  Karakteristik  yang  dominan  membentuk  perilaku  wajib  pajak dicerminkan oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang tergambar dalam tingkat kesadaran dalam membayar pajak (Sulistyawati, Lestari, & Tiandari, 2012). Variabel ini pernah diteliti oleh Halimi (2013) yang menguji kepatuhan di KPP Pratama Jember dengan variabel bebas  kesadaraan wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan petugas pajak.
Upaya  lain  dalam  peningkatan  kepatuhan  dilakukan  dengan  meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Sebagai pelanggan, wajib pajak merasa puas
dengan kuantitas dan kualitas pelayanan yang semakin meningkat. Kemampuan untuk memenuhi  keinginan  pelanggan  ini  merupakan  tingkat  keunggulan  dalam  kualitas pelayanan  yang  dapat  dinilai  dari  membandingkan  kenyataan  yang  dialami  oleh pelanggan dengan apa yang diharapkan pelanggan (Komala, Suhadak, & NP, 2014). Variabel ini pernah diteliti oleh Wirenungan (2013) yang menguji kepatuhan di KPP Pratama  Bitung  dan  KPP  Pratama  Manado  dengan  tiga  variabel  bebas  yaitu  sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus.
Kebijakan sunset policy atau penghapusan sanksi administrasi biasanya di buat oleh pemerintah karena realisasi penerimaan pajak sangat rendah dari target yang telah ditetapkan. Sunset  Policy dilaksanakan  pemerintah  berdasarkan  (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, 2007) pasal 37A. Ketentuan pelaksanaan sehubungan dengan sunset  policy tersebut  diatur  dalam  PMK  Nomor  66/PMK.03/2008  dan  Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2008 sekarang telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor  30/PJ/2008.  Agar  tidak  terjadi  multitafsir  tentang  ketentuan  tersebut,  maka Dirjen Pajak membuat (“Surat Edaran Dirjen Pajak - SE 34/PJ/2008 | OnlinePajak,” 2008) tentang penegasan pelaksanaan undang-undang KUP pasal 37A.
Pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2015  kembali  membuat  kebijakan sunset policy melalui  Menteri  Keuangan  menerbitkan  (PMK  No.  29/PMK.03/2015,  2015), namun  sanksi  administrasi  bunga  yang  dimaksud  hanya  bunga  yang  timbul  atas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.  Variabel  ini  pernah  diteliti  oleh  Ngadiman  dan  Huslin  (2015)  yang  menguji kepatuhan di Lingkungan KPP Pratama Jakarta Kembangan dengan tiga variabel bebas yaitu sunset policy , tax amnesty , dan sanksi pajak.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada wajib pajak yang  melakukan  usaha  ada  dan  terdaftar  di  KPP  Pratama  Yogyakarta  dan.  Alasan pemilihan sasaran penelitian tersebut adalah karena wajib pajak orang pribadi tersebut lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi karyawan maupun  badan,  hal  ini  didukung  data  pada  Tabel  1.  Selain  itu  penelitian  ini menggunakan empat variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak,  kualitas  pelayanan  fiskus,  kebijakan sunset  policy ,  satu  variabel  terikat  yaitu kepatuhan.  Hasil  penelitian  ini  bermanfaat  bagi  dunia  akademis  dan  praktisi  dalam mengkaji kebijakan di bidang perpajakan.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Berdasarkan  (PMK  No.  74/PMK.03/2012,  2012),  kriteria  kepatuhan  wajib pajak adalah sebagai berikut: 1) dalam menyampaikan SPT tepat waktu; 2) tidak punya tunggakan  pajak  apapun,  kecuali  tunggakan  yang  memperoleh  izin  menunda  atau
mengangsur  pembayaran  pajak;  3)  laporan  keuangan  mendapatkan  pendapat  Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP)  selama  3  tahun  berturut-turut  dari  hasil  audit  lembaga pengawasan keuangan pemerintah  atau Akuntan  Publik;  4) Selama 5 tahun terakhir tidak  pernah  dipidana  di  bidang  pajak  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tepat waktu  yang dimaksud adalah: 1) sebelum tahun  penetapan  kriteria  Wajib  Pajak  patuh  sudah  menyampaikan  SPT  Tahunan selama 3 tahun terakhir; 2) Penyampaian masa pajak Januari sampai November yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria patuh; 3) telah menyampaikan seluruh SPT Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria patuh; 4) SPT Masa yang dimaksud dalam poin 2 telah disampaikan tidak lebih dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

## Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan  pajak  adalah  mengerti  mengenai  konsep  ketentuan  umum  di bidang pajak dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari objek pajak, subjek pajak, perhitungan pajak terutang, tarif pajak. pencatatan pajak terutang, sampai pada pembayaran  dan  pelaporan.  Pengetahuan  perpajakan  ini  tidak  hanya  pemahaman konseptual  berdasarkan  Undang-undang  Perpajakan,  keputusan  Menteri  Keuangan, Surat  Edaran,  Surat  Keputusan  tetapi  juga  adanya  tuntutan  kemampuan  atau ketrampilan  teknis  bagaimana  menghitung  besarnya  pajak  yang  terutang  (Supriyati, 2011).
Hardiningsih dan Yulianawati (2011) meneliti tentang pengetahuan terhadap kepatuhan  yang  hasilnya  pengetahuan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan. Demikian juga Siregar et al ., (2012) memberi temuan empiris adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan. Semakin banyak  pengetahuan  yang  dimiliki  maka  akan  semakin  patuh  wajib  pajak  tersebut terhadap ketentuan perpajakan, sebaliknya karena kurangnya pengetahuan maka wajib pajak kurang memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya  tingkat  kepatuhan.  Berdasarkan  argumentasi  dan  hasil  riset  terdahulu maka hipotesis satu dirumuskan sebagai berikut:
H1: Pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  berkaitan  dengan  pandangan  atau  pemikiran  wajib pajak dalam menentukan perbuatannya (perceived behavioral belive) dalam kepatuhan
untuk bayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadarannya, maka akan dapat menentukan perbuatan  yang  sesuai  dengan  undang-undang  pajak  sehingga  memiliki  tingkat kepatuhan yang tinggi (Nalendro & Isgiyarta, 2014).
Tiraada (2013) sebelumnya pernah meneliti tentang kesadaran wajib pajak dan sikap  fiskus  terhadap  kepatuhan  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan  yang  hasilnya kesadaran  perpajakan  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan, sedangkan  sikap  fiskus  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.  Semakin  masyarakat  sadar  maka  akan  semakin  patuh  wajib  pajak  tersebut terhadap ketentuan perpajakan, sebaliknya karena kurangnya kesadaran  maka wajib pajak  kurang  memahami  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sehingga  menyebabkan menurunnya tingkat  kepatuhan tersebut.  Dengan  memperhatikan riset  terdahulu  dan logika yang disajikan, maka hipotesis dua dirumuskan sebagai berikut:
H2: Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Martínez  Caro  dan  Martínez  García  (2007)  menunjukkan  bahwa  indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu hasil kualitas pelayanan, kualitas lingkungan  fisik,  dan  kualitas  interaksi.  Maksud  dari  kualitas  interaksi  yaitu bagaimana  wajib  pajak  merasa  puas  terhadap  layanan  melalui  komunikasi  kepada wajib  pajak.  Kualitas  lingkungan  fisik  yang  dimaksud  adalah  wajib  pajak  dapat merasakan  peranan  lingkungan  dalam  pelayanan  pajak  Kualitas  pelayanan  yang dimaksud adalah apabila wajib pajak mendapat kepuasan dari pelayanan dari fiskus maka pandangan wajib pajak tentang fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.
Wirenungan (2013) smeneliti tentang pelayanan fiskus terhadap kepatuhan di KPP  Pratama  Bitung  dan  KPP  Pratama  Manado,  hasilnya  kepatuhan  dipengaruhi positif oleh pelayanan fiskus. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak, apabila wajib pajak mempunyai pengalaman  yang baik  mengenai pelayanan  yang diberikan fiskus  terhadap  wajib  pajak.  Apabila  wajib  pajak  puas  terhadap  pelayanan  yang diberikan  oleh  fiskus  maka  wajib  pajak  tersebut  akan  taat  membayar  pajak  dan kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan hal di atas maka hipotesis tiga dirumuskan sebagai berikut:
H3: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sunset  policy merupakan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  sebagai upaya  untuk  meningkatkan  realisasi  penerimaan  pajak.  Sebagaimana  kita  ketahui bahwa sampai dengan akhir kuartal ketiga penerimaan pajak baru terealisasi 53% atau Rp  686,27  triliun.  Dengan  demikian  diharapkan  dengan  kebijakan sunset  policy ini mampu merealisasikan target penerimaan pajak.
Penelitian yang dilakukan Suryarini dan Anwar (2010) menunjukkan di KPP Semarang Barat kebijakan sunset policy memiliki dampak positif terhadap kemauan membayar  pajak.  Hasil  sebaliknya  oleh  Ngadiman  dan  Huslin  (2015)  menyatakan bahwa  kebijakan sunset  policy memiliki  pengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap  kepatuhan.  Pemberian  fasilitas  berupa sunset  policy diharapkan  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin sering kebijakan sunset policy diambil oleh pemerintah maka tingkat  kepatuhan akan meningkat.  Berdasarkan argumentasi dan hasil riset terdahulu maka hipotesis empat dirumuskan sebagai berikut:
H4: Kebijakan sunset  policy berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## METODA PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan responden seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan  kegiatan  usaha  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Yogyakarta  tahun  2016. Metode  pengambilan  sampel  adalah accidental  sampling .  Sampelnya  adalah  orang- orang yang ditemui oleh peneliti secara acak dan mau mengisi kuesioner. Dari hasil penelitian  lapangan  diperolah  108  responden  tetapi  dengan  mempertimbangkan kelayakan dan konsistensi jawaban maka menjadi 77 responden yang dapat dijadikan sampel.

## Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel  bebas  adalah  pengetahuan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan sunset policy . Variabel ini akan diukur dengan likert scale 5  point  mulai  dari  sangat  tidak  setuju,  tidak  setuju,  netral,  setuju,  dan  sangat setuju. Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

## Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Kriteria validitas dapat ditentukan dengan melihat nilai Correlated Item-Total Correlation. Jika nilai Correlated Item-Total Correlation lebih besar dari nilai r-tabel dan nilai positif, maka item disebut valid dengan derajat kepercayaan 95% (Ghozali &
Ratmono, 2013). Sebuah faktor dinyatakan reliabel/handal jika koefisien Alpha lebih besar  dari  0,600.  Apabila Alpha  Cronbach (α)  lebih  besar  dari  0,600  maka  data penelitian  dianggap  sangat  baik  dan  reliabel  untuk  digunakan  sebagai  input  dalam proses penganalisaan data guna menguji hipotesis penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut:
𝑌 = 𝛼 + 𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2 + 𝛽 3 𝑋 3 + 𝛽 4 𝑋 4 + 𝜀 ...........................................................................................  2 Keterangan: Y = Kepatuhan Wajib Pajak X 3 = Kualitas Pelayanan Fiskus α = Konstanta X 4 = Kebijakan Sunset Policy β = Koefisien Regresi ɛ = error X 1 = Pengetahuan Wajib Pajak
X 2 = Kesadaran Wajib Pajak

## Teknik Analisis
Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi adalah  di  antara  nol  sampai  dengan  satu  (Gozali,  2013).  Nilai  R 2 kecil  berarti kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel dependen  amat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu  berarti  variabel-variabel independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi variabel dependen (Nugroho & Zulaikha, 2012).

## Uji Parsial (Uji t)
Uji t pada dasarnya untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tujuan dari uji t adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual. Jika t hitung lebih besar  dari  t  tabel  maka  hubungan  antara  kedua  variabel  berpengaruh  posistif. Sebaliknya  apabila  t  hitung  lebih  kecil  dari  t  tabel  maka  hubungan  antara  kedua variabel berpengaruh negatif (Ghozali & Ratmono, 2013)

## Uji Simultan (Uji F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam  model  regresi  mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel dependen. Untuk kepentingan pengambilan keputusan maka digunakan significance level 0,05 (5%). Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis. Jika signifikansi > 0,05,
maka  hipotesis  ditolak  (koefisien  regresi  tidak  signifikan).  Sebaliknya  apabila signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima (koefisiensi regresi signifikan) (Ghozali & Ratmono, 2013).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Hasil Statistik Deskriptif
Hasil  uji  statistik  deskriptif  disajikan  pada  tabel  2  yang  menyajikan  nilai minimum, maksimum, rerata dan standar deviasi masing-masing variabel.
Tabel 2 Descriptive Statistics
N Min  Max  Mean Std. Deviation Pengetahuan Wajib Pajak 77 15 34 27,43 4,018 Kesadaran Wajib Pajak 77 10 25 19,96 3,011 Kualitas Pelayanan Fiskus 77 9 25 19,74 2,370 Kebijakan Sunset Policy 77 7 20 14,34 2,604 Kepatuhan Wajib Pajak 77 14 25 20,19 2,439 Valid N (listwise) 77
Sumber: Data primer diolah 2016
Responden  memiliki  kecenderungan  menjawab  netral  pada  pertanyaan  yang berkaitan  dengan  pengetahuan  wajib  pajak.  untuk  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas pelayanan  fiskus,  kebijakan sunset  policy memiliki  arti  bahwa  responden  memiliki kecenderungan  menjawab  tidak  setuju  pada  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan kesadaran  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan  fiskus,  dan  kebijakan sunset  policy . Sedangkan  untuk  kepatuhan  wajib  pajak  responden  memiliki  kecenderungan menjawab  netral  pada  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  kesadaran  wajib  pajak. Berdasarkan  data  kategori  pengukuran  untuk  masing-masing  variabel  dapat  dilihat pada tabel 3. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Yogyakarta mayoritas memiliki pengetahuan, kualitas pelayanan, mengetahui/mendukung/memanfaatkan  kebijakan sunset  policy ,  kesadaran  dan kepatuhan yang sedang.
Tabel 3 Sebaran Frekuensi Data Kategori Rentang Frekuensi Presentase Pengetahuan Wajib Pajak Rendah 15 – 22 7 9 % Sedang 23 – 30 57 74 % Tinggi 31 – 38 13 17 % Kesadaran Wajib Pajak Rendah 10 – 15 6 8 % Sedang 16 – 21 48 62 % Tinggi 22 – 27 23 30 % Kualitas Pelayanan Fiskus Rendah 9 – 15 2 3 % Sedang 16 – 22 65 84 % Tinggi 23 – 29 10 13 % Kebijakan Sunset Policy Rendah 7 – 12 23 30 % Sedang 13 – 18 50 65 % Tinggi 19 – 24 4 5 % Kepatuhan Wajib Pajak Rendah 14 – 17 12 16 % Sedang 18 – 21 44 57 % Tinggi 22 – 25 21 27 %
Sumber: Data Primer diolah, 2016

## Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Pada  penelitian  ini  kuesioner  yang  disebar  kepada  responden  sebanyak  108 kuesioner  dan  yang  dapat  diolah  sebanyak  77  kuesioner.  Selanjutnya  kuesioner tersebut diolah dengan memindahkan skor setiap butir pertanyaan ke dalam tabulasi data dengan bantuan software microsoft excell 2007. Hasil Uji Validitas dapat dilihat pada tabel 8 (Lampiran).
Berdasarkan tabel 8 butir pertanyaan  2.4 dinyatakan tidak valid. Hal tersebut karena  nilai Correlated  Item-Total  Correlation kurang  dari  nilai  r-tabel.  Sedangkan butir  pertanyaan  selain  butir  2.4  dinyatakan  valid karena  nilai Correlated  Item-Total Correlation lebih besar dari nilai r-tabel. Untuk butir indikator yang tidak valid, maka dilakukan eliminasi guna selanjutnya dilakukan pengujian berikutnya.
Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 9 (Lampiran). Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel reliabel. Hal ini karena nilai crobach's alpha untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,600.

## Pengujian Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada nilai signifikansi pada tiap variabel (Tabel 11, 12 dan 13). Output SPSS versi 23 pada tabel 4, menunjukkan besarnya nilai Adjusted  R  Square sebesar  0,158  yang  berarti  15,8%  Kepatuhan  Wajib  Pajak dipengaruhi  oleh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas
Pelayanan Fiskus, dan Kebijakan Sunset Policy , sedangkan sisanya 84,2% dipengaruhi oleh  variabel  lain  di  luar  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Misalnya sanksi pajak, penerapan e-filing, e-billing, dan lain-lain.
Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 0,450 a 0,202 0,158 2,238 a. Predictors: (Constant), Kebijakan Sunset Policy , Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Wajib Pajak b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Data primer diolah 2016
Berdasarkan tabel 5 uji statistik F menghasilkan F hitung sebesar 4,561 dengan tingkat  signifikansi  nilai  probabilitas  0,002,  nilai  F  hitung  lebih  besar  dari  F  tabel (2,50),  maka  dengan  hasil  ini  model  regresi  dapat  digunakan  untuk  memprediksi Kepatuhan  Wajib  Pajak  atau  dapat  dikatakan  bahwa  Pengetahuan  Wajib  Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  dan  Kebijakan Sunset  Policy secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Tabel 5
Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 91,401 4 22,850 4,561 0,002 b Residual 360,677 72 5,009 Total 452,078 76 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Kebijakan Sunset Policy , Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Sumber: Data primer diolah 2016
Tabel 6 Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 13,786  3,784 3,643 0,001 Pengetahuan Wajib Pajak -0,027 0,070 -0,045 -0,387 0,700 Kesadaran Wajib Pajak 0,362 0,091 0,447 3,971 0,000 Kualitas Pelayanan Fiskus -0,065 0,118 -0,063 -0,548 0,585 Kebijakan Sunset Policy 0,084 0,103 0,089 0,813 0,419 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data primer diolah 2016

## Hubungan Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Dari hasil uji hipotesis 1, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan (p=0,700). Hasil pengujian ini berbeda dengan Siregar et al., (2012) dan Murti, Sondakh, dan Sabijono (2014) yang memperoleh hasil pengetahuhan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan.  Temuan penelitian  ini  sama  dengan  Hardiningsih  dan  Yulianawati  (2011)  yang  menyatakan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Pengetahuan wajib pajak pada penelitian ini tidak mempengaruhi kepatuhan berarti tidak menjadi jaminan wajib pajak yang memperoleh pendidikan yang tinggi akan lebih menyadari keajiban pajaknya. Kurangnya pengetahuan wajib pajak dapat dilihat dari hasil uji kualitas data statistik deskriptif  yang  menunjukkan rata-rata total untuk  pengetahuan  wajib pajak sebesar 27,43 dengan standar deviasi 4,018 memiliki arti bahwa responden memiliki kecenderungan menjawab netral pada pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak. Pada sebaran frekuensi data juga menunjukkan pengetahuan wajib pajak pada posisi sedang dengan sebaran 74%. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi petugas untuk  lebih  gencar  mensosialisasikan  pentingnya  pajak  untuk  pembangunan  negara dengan berbagai cara misalnya mengadakan pelatihan atau workshop tentang pajak.

## Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis  2  merumuskan  kesadaran  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan. Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  kesadaran  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  (p=0,000).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Halimi  (2013) yang menyatakan kesadaran berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti dengan semakin baiknya penerapan kesadaran maka wajib pajak akan semakin patuh.
Wajib  pajak  sadar  bahwa  melakukan  kepatuhan  berarti  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan  pembangunan  negara.  Pajak  dibayar  tepat  waktu  tanpa  pengaruh orang lain. Wajib pajak sadar bahwa kepatuhan adalah sebuah kewajiban, dan wajib pajak juga sadar bahwa pajak digunakan untuk pembangunan sarana publik/fasilitas umum.  Begitu  juga  dengan  Tiraada  (2013)  memberi  temuan  bahwa  kesadaran berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan.  Masyarakat  tidak  terlalu  memandang penting kepatuhan wajib pajak dikarenakan kesadaran perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut.  Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan  Wilda (2015) yang  menunjukkan  kesadaran  wajib  pajak  di  Kota  Padang  masih  rendah  dan  tidak mendorong  kepatuhan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  wajib  pajak  memiliki kesadaran yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi. Dalam kondisi demikian wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan.

## Hubungan Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  3,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa kualitas  pelayanan  fiskus  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  (p=  0,585).  Hasil pengujian ini berbeda dengan Siregar et al ., (2012) yang  menujukkan bahwa kualitas pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun demikian,  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Widiawati  dan  Mita  (2016) maupun  Wirenungan  (2013)  bahwa  pelayanan  fiskus  tidak  memberikan  pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan.
Kualitas  pelayanan  fiskus  tidak  mempengaruhi  keputusan  disebabkan  oleh kurang  baiknya  pelayanan  fiskus.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  uji  kualitas  data statistik  deskriptif  yang  menunjukan  rata-rata  total  untuk  kualitas  pelayanan  fiskus sebesar 19,74 dengan standar deviasi 2,370 memiliki arti bahwa responden memiliki kecenderungan menjawab tidak setuju pada pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan fiskus. Pada sebaran frekuensi data juga menunjukkan kualitas pelayanan fiskus pada posisi sedang dengan sebaran 84%.

## Hubungan Kebijakan Sunset Policy dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa kebijakan sunset policy tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  (p=0,419).  Kebijakan sunset  policy tidak berpengaruh  karena  terdapat  kemungkinan  wajib  pajak  menganggap  kebijakan  ini tidak  adil.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  uji  kualitas  data  statistik  deskriptif  yang menunjukkan  rata-rata  total  untuk  kebijakan sunset  policy sebesar  14,34  dengan standar  deviasi  2,604.    Responden  memiliki  kecenderungan  menjawab  tidak  setuju pada  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  kebijakan sunset  policy .  Pada  sebaran frekuensi data juga menunjukkan kebijakan sunset policy pada posisi sedang dengan sebaran 65%. Hal ini juga diperkuat dengan data kepatuhan wajib pajak yang menurun dari 29% menjadi 28% saat kebijakan ini dilaksanakan. Hasil pengujian ini berbeda dengan Suryarini  dan Anwar (2010)  yang memberi temuan bahwa kebijakan sunset policy berpengaruh  terhadap  kepatuhan.  Akan  tetapi,  hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan sunset policy tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  kesadaran  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan,  namun  pengetahuan  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan fiskus, dan kebijakan sunset policy tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Dari hasil tersebut  Direktorat  Jenderal  Pajak  khususnya  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Yogyakarta hendaknya memperbaiki pelayanan dan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya  pajak  bagi  negara  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam membayar  pajak.  Saran  lain  adalah  perlu  adanya  kebijakan-kebijakan  yang  dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ghozali,  I.,  &  Ratmono,  D.  (2013).  Analisis  multivariat  dan  ekonometrika  teori, konsep, dan aplikasi dengan eviews 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
Gozali, I. (2013). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 update PLS regresi, edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang .
Halimi, A. K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan petugas pajak, dan sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan pekerjaaan bebas di wilayah KPP Pratama Jember. Artikel Ilmiah Mahasiswa , 1–6.
Hardiningsih,  P.,  &  Yulianawati,  N.  (2011).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kemauan membayar pajak. Dinamika Keuangan Dan Perbankan , 3 (2), 126– 142. https://doi.org/ISSN: 1979-4878
Komala,  K.  C.,  Suhadak,  &  NP,  M.  G.  W.  E.  (2014).  Pengaruh  kualitas  pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi pada kantor pelayanan pajak  madya  Malang). Jurnal  Mahasiswa  Perpajakan , 2 (1),  1–9.  Retrieved from http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/2 4
Martínez  Caro,  L.,  &  Martínez  García,  J.  A.  (2007).  Measuring  perceived  service quality  in  urgent  transport  service. Journal  of  Retailing  and  Consumer Services , 14 (1), 60–72. https://doi.org/10.1016/J.JRETCONSER.2006.04.001
Murti, H. W., Sondakh, J. J., & Sabijono, H. (2014). Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakn  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  kota  Manado. Jurnal EMBA , 2 (3), 389–398. Retrieved from
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5556
Nalendro,  T.  I.,  &  Isgiyarta.  (2014).  Faktor–faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan membayar  pajak  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  berwirausaha  dengan lingkungan  sebagai  variabel  moderasi. Diponegoro  Journal  of  Accounting ,
3 (3), 1–75.
Ngadiman,  &  Huslin, D. (2015). Pengaruh sunset policy  , tax amnesty  , dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ( studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama  Jakarta  Kembangan  ). Journal  Tarumanegara , XIX (2),  225–241. Retrieved from http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jakt/article/view/2292
Nugroho,  R.  A.,  &  Zulaikha.  (2012).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemauan untuk  membayar  pajak  engan  kesadaran  membayar  pajak  sebagai  variabel intervening ( studi kasus wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Semarang  Tengah  Satu  ). Diponegoro Journal of Accounting , 1 (28), 1–11. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/351
Nurmantu, S. (2005). Pengantar perpajakan . Yayasan Obor Indonesia.
PMK  No.  29/PMK.03/2015.  Penghapusan  sanksi  administrasi  bunga  yang  terbit berdasarkan  pasal  19  ayat  (1)  undang-undang  nomor  6  tahun  1983  tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (kup) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009, Pub. L. No. Nomor  29/PMK.03/2015,  1  (2015).  Republik  Indonesia.  Retrieved  from http://www.pajak.go.id/content/peraturan-menteri-keuangan-nomor- 29pmk032015
PMK  No.  74/PMK.03/2012.  Tata  cara  penetapan  dan  pencabutan  penetapan  wajib pajak  dengan  kriteria  tertentu  dalam  rangka  pengembalian  pendahuluan kelebihan  pembayaran  pajak,  Pub.  L.  No.  NOMOR  74/PMK.03/2012,  1 (2012). Republik Indonesia. Retrieved from http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJinoKI%3D
Siregar,  Y.  A.,  Saryadi.,  &  Listyorini,  S.  (2012).  Pengaruh  pelayanan  fiskus  dan pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (studi  empiris terhadap wajib pajak di Semarang Tengah). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis , 1 (1), 1–9. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/856 Sulistyawati,  A.  I.,  Lestari,  D.  I.  T.,  &  Tiandari,  N.  D.  (2012).  Pengaruh  kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak. Jurnal InFestasi , 8 (1), 81–96. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21107/infestasi.v8i1.1256
Supriyati, S. (2011). Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak. The  Indonesian  Accounting  Review , 1 (1),  27–36. https://doi.org/10.14414/tiar.v1i01.430
Surat Edaran Dirjen Pajak - SE 34/PJ/2008 | OnlinePajak. (2008). Retrieved March 27, 2016,  from  https://www.online-pajak.com/id/surat-edaran-dirjen-pajak-se- 34pj2008
Suryarini, T., & Anwar, S. (2010). Dampak kebijakan sunset policy terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Semarang Barat Trisni Suryarini. Jurnal Dinamika Akuntansi , 2 (2), 135–145.
https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jda.v2i2.1937
Tiraada,  T.  (2013).  Kesadaran  perpajakan,sanksi  pajak,sikap  fiskus  terhadap kepatuhan  WPOP  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Emba , 1 (3),  999–1008.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Undang-undang republik indonesia nomor 28
tahun 2007, Pub. L. No. Nomor 28 Tahun 2007, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 1 (2007). Republik Indonesia. Retrieved from
http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D
Widiawati,  S.  H.,  &  Mita,  E.  R.  M.  (2016).  Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak, kepemilikan npwp, pelayanan fiskus dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak  di  kota  kediri. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi , 1 (2),  165–173. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29100/.v1i02.51
Wilda, F. (Universitas N. P. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP yang malakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang. Jurnal Akuntansi , 3 (1), 1–20.
Wirenungan,  O.  L.  (2013).  Sosialisasi  perpajakan,  pelayanan  fiskus  dan  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  WPOP  di  KPP  Manado  dan  KPP  Bitung. Jurnal EMBA , 1 (3), 960–970. https://doi.org/ISSN 2303-1174
Tabel 7
Definisi Operasional Variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas
Pelayanan Fiskus, Kebijakan Sunset Policy, Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Pengetahuan Wajib Pajak (X 1 ) Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai
dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan 1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia Ordinal Kesadaran Wajib Pajak (X 2 ) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. 1. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP
setempat.
2. Memahami Undang- undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 4. Penundaan pembayaran dan pengurangan pajak sangat merugikan negara. 5. Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar dan sukarela. 7. Wajib pajak akan menyampaikan pengetahuan pajaknya ke orang lain. Ordinal Kualitas Pelayanan Fiskus (X 3 ) Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus,
atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. 1. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik
2. Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil
3. WP merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus
dapat membantu pemahaman WP mengenai hak dan kewajiban Ordinal
4. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan WP atas pajak yang dikenakan 5. Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien Kebijakan Sunset Policy (X 4 ) Fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015 1. Wajib Pajak mengetahui adanya Kebijakan Sunset
Policy
2. Wajib Pajak mendukung adanya Kebijakan Sunset
Policy
3. Wajib Pajak memanfaatkan Kebijakan Sunset Policy 4. Wajib Pajak merasa terbantu dengan adanya Kebijakan Sunset Policy Ordinal Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melaksanakan ketentuan
aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 2. Wajib pajak telah mengisi SPT dengan benar, engkap, jelas, dan
menyampaikannya tepat
waktu.
3. Penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih
dari 3 masa paja untuk setiap jenis pajak berikutnya. 4. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 5. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. 6. Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan besaran pajak yang terutang. 7. Wajib Pajak melakukan pembayaran di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak. Ordinal
Tabel 8 Hasil Uji Validitas No Variabel/Indikator Correlated Item- Total Correlation r-tabel Keterangan 1 Pengetahuan Wajib Pajak Butir 1.1 0,228 0,189 Valid Butir 1.2 0,601 0,189 Valid Butir 1.3 0,532 0,189 Valid Butir 1.4 0,599 0,189 Valid Butir 1.5 0,591 0,189 Valid Butir 1.6 0,478 0,189 Valid Butir 1.7 0,216 0,189 Valid 2 Kesadaran Wajib Pajak Butir 2.1 0,546 0,189 Valid Butir 2.2 0,382 0,189 Valid Butir 2.3 0,557 0,189 Valid Butir 2.4 0,080 0,189 Tidak Valid Butir 2.5 0,491 0,189 Valid Butir 2.6 0,606 0,189 Valid 3 Kualitas Pelayanan Fiskus Butir 3.1 0,363 0,189 Valid Butir 3.2 0,457 0,189 Valid Butir 3.3 0,365 0,189 Valid Butir 3.4 0,512 0,189 Valid Butir 3.5 0,302 0,189 Valid 4 Kebijakan Sunset Policy Butir 4.1 0,526 0,189 Valid Butir 4.2 0,709 0,189 Valid Butir 4.3 0,440 0,189 Valid Butir 4.4 0,461 0,189 Valid 5 Kepatuhan Wajib Pajak Butir 5.1 0,416 0,189 Valid Butir 5.2 0,535 0,189 Valid Butir 5.3 0,271 0,189 Valid Butir 5.4 0,421 0,189 Valid Butir 5.6 0,377 0,189 Valid
Sumber: Data primer diolah 2016
Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas No Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 1 Pengetahuan Wajib Pajak 0,744 Reliabel 2 Kesadaran Wajib Pajak 0,708 Reliabel 3 Kualitas Pelayanan Fiskus 0,640 Reliabel 4 Kebijakan Sunset Policy 0,738 Reliabel 5 Kepatuhan Wajib Pajak 0,645 Reliabel
Sumber: Data primer diolah 2016