## Intervensi Politik terhadap Hukum : Sebuah Studi Pustaka

## A. Afgan Nugraha, Miftahul Jannah
Universitas Megarezky, Makassar, Indonesia
miftahuljannah@unimerz.ac.id

## Abstract
Negara merupakan hasil konsensus sosial dimana rakyat bersepakat untuk membentuk suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat kelengkapan negara  yang  merupakan  suatu  keutuhan  berbentuk  sistem  yang  menghubungkan  serta membagi  tugas  dan  kewajiban    antara  masing-masing  alat  perlengkapan  negara  itu  untuk mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Demi  terwujudnya  tujuan  dan  cita-cita  negara  maka kepastian  hukum  sangat  dibutuhkan  guna  mewujudkan  prinsip-prinsip  persamaan  hak dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah  konsepsi  dan  struktur  kekuasaan  politik.  Pada  realitanya  politik  hanya  pertarungan kekuatan,  sehingga  menghalalkan  segala  cara.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  menganalisis Intervensi  Politik  terhadap  hukum.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum normative dengan pendekatan Undang-undang ( Statute Approach ), Pendekatan Kasus ( Case Approach ), dan  Pendekatan Konseptual (Conseptual  Approach) .  Pengumpulan  bahan hukum dilakukan  dengan  metode  studi  kepustakaan  ( library  research )  dan  data  yang  diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  betapa kekuasaan yang menjadi  andalan  utama  dalam  politik  justru  meletakkan  kelompok-kelompok  manusia tertentu  (secara  massal)  diluar  hukum,  sehingga  tidak  ada  lagi  hubungannya  dengan kesalehan manusia.
Keywords : Intervensi Politik, Intervensi Hukum, Konsep Hukum Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Negara  merupakan  hasil  konsensus  sosial  dimana  rakyat  bersepakat  untuk membentuk  suatu  organisasi    kekuasaan  dan  organisasi  itu  merupakan  tata  kerja  dari pada  alat-alat  kelengkapan  negara  yang  merupakan  suatu  keutuhan  berbentuk  sistem yang  menghubungkan  serta  membagi  tugas  dan  kewajiban    antara  masing-masing  alat perlengkapan  negara  itu  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Menurut  Woodrow Wilson,  Negara  adalah  orang-orang  yang  diatur  menurut  hukum  dalam  suatu  batas wilayah  tertentu  (Soehino,  1980:  140).  Negara  yang  pada    dasarnya  merupakan  produk konsensus    sosial  atau  kesepakatan  sosial  yang  dimana  jika  ditijuau  dari  pendekatan Filsafat Negara, maka tujuan utama negara dari sisi paham Perjanjian rakyat yaitu untuk mengatur  kepentingan  yang  tak  searah  agar  tidak  terjadi  apa  yang  dikatakan  Thomas Hobbes  yaitu homo  homini  lupue  est ‘manusia  adalah  serigala  bagii  sesamanya’  (Gede Atmaja,  2013:  29).  Demikian  pula  Aristoteles  dalam  memberikan  pandangannya  bahwa negara  dibentuk  dan  dipertahankan  karena  tujuan  negara  yang  paling  fundamental mengandung nilai-nilai luhur dalam menyeleggarakan dan menghadirkan kehidupan yang tertib dan damai ( urede en orde’ ( Ni’matul Huda, 2013: 54).
Tujuan suatu negara adalah menghadirkan kehidupan yang tertib dan damai yang dimana dalam mencapai tujuan tersebut diwujudkan dengan tatacara ataupun sistematika

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
instrumen hukum yang ada dalam negara tersebut. Menurut Rogert Soltau tujuan negara ialah mengharapkan rakyat memiliki peluang untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya dalam berbagai aspek dengan sebebas mungkin ( ( Ni’matul Huda,  20 13). Hal tersebut  bermakna  sama  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Harold  J.  Laski  bahwa  tujuan negara  adalah  negara  menciptakan  dan  menghadirkan  keadaan  yang  memungkinkan rakyat  dapat  mewujudkan  keinginan-keinginan  yang  sifatnya  indivudual  maupun  yang sifiatnya sosial ( https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.460602) . Perspektif yang mempunyai makna samapun dikemukakan oleh Emmanuelt Kant tentang  tujuan  negara  yaitu  membentuk  dan  mempertahankan  hukum  yang  menjamin kedudukan  hukum  dalam  masyarakat  yang  dimana  hukum  tersebut  memberikan kepastian kepada setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama sehingga negara  atau  penguasa  tidak  sewenang-wenang  menentukan  hukum  yang  diberlakukan kepada warga negara (Ni’matul Huda, 2013: 56). Dalam Undang -Undang Dasar 1945 yang secara  legal  telah  disepakati  bersama  menjadi  dasar  konstitusi  negara  Indonesia mengamanatkan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum dan kekuasaan (Pasal 27 (1) UUD 1945).  Dalam setiap regulasi dalam bentuk produk hukum yang dilahirkan oleh negara seharusnya melibatkan partisipasi publik atau realisasi polis dan  penerapan  hukum  harus  objektif  tanpa  terintervensi  oleh  hal  apapun  termasuk kekuasaan.
Amanat  konstitusi  atau Staatfundamentalnorm negara  Republik  Indonesia  yaitu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  tertuang  dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  disebutkan  bahwa  tujuan  dibentuknya  Negara Kesatuan  Repeblik  Indonesia  adalah  :  (1).  Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh Tumpah darah Indonesia, (2). memajukan kesejahtraan umum, (3). mencerdaskan kehidupan  bangsa,  (4).  Ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial  (Pembukan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alenia Ke Empat).
Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch Demi terwujudnya tujuan dan cita- cita negara maka kepastian hukum sangat dibutuhkan guna mewujudkan prinsip-prinsip persamaan  hak  dihadapan  hukum  tanpa  adanya  diskriminasi.  Teori  kepastian  hukum bermakna  bahwa  tujuan  dan  cita-cita  negara  merupakan  hukum  positif  dalam  bentuk perundang-undangan  (Gede Atmaja, 2013: 39).  Jika menggunakan metode historis untuk mengetahui  secara  hipotesis  asal  mula  hukum  maka  akan  dirunut  mulai  sejak  hukum bermula  dari  kebiasaan  ( habit) kemudian  secara  bertahap  menjadi  adat  istiadat ( customary law) kemudian  menjadi  hukum  yang  dikodofikasikan  dalam  bentuk  undang- undang dimana produk hukum tersebut lahir dari proses politik (Kusumohamidjojo, 2019 :  180).    Hal  yang  sama  dilihat  dari  pendekatan  filsafat  negara  berdasarkan  paham kedaulatan negara bahwa salah satu sumber hukum bersumber dari negara (Gede Atmaja, 2013).  Untuk  melahirkan  sebuah  undang-undang  menurut  Daniel  S.  Lev  yang  paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik (Daniel S.Lev,  1990).  Politik  Menurut  Teori  klasik  Aristoteles  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh warga guna mewujudkan kebaikan bersama. Sehingga secara eksplisit politik mengandung nilai luhur didalam nya sebap politik yang baik merupakan realisasi dari rakyat.
Seiring  perkembangan  zaman  stigma  berpikir  manusia  memaknai  arti  kata  politik berubah haluan yang semula dimaknai mengandung nilai keluhuran yang sejatinya adalah urusan  moral  kemudian  berubah  makna    politik  hanya  pertarungan  kekuatan,  sehingga menghalalkan  segala  cara,  seperti  kata  Niccola  Machiavelli  politik  hanya  tentang kekuasaan (A. Sudiarja, 2018: XI). Sebap dasar manusia hanya cenderung ingin mengambil bagian  dalam  kekuasaan  dan  tidak  ingin  mengambil  bagian  pertanggung  jawaban terhadap  penggunaan  kekuasaan  itu.  Dari  uraian  diatas  lahir  sebuah  hipotisis  bahwa politik adalah  instrumen untuk merealisasikan hukum guna menjamin kepastian hukum rakyatnya.  Politik  tanpa  hukum  hanya  sekedar  angan-angan,  dan  hukum  tanpa  politik
merupakan  kesewenang-wenangan.  Rawannya  masalah  masyarakat versus kekuasaan yang dalam kenyataanya kerapkali digunakan merumuskan politik hukum yang partisan dan sentralnya kewenangan politik terhadap hukum membuatnya menarik untuk ditelaah lebih  dalam  menggunakan  pendekatan  kritik  hukum Critical  Legal  Studies oleh  Roberto Mangabeira  Unger  menjadi  suatu  aliran  teoritis  yang  menantang  atau  memberikan pandangan mengenai praktek politik yang jauh menyimpang dari tujuan awalnya. Adapun rumusan masalah yang ingin di telah lebih dalam berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yaitu “Bagaimana hubungan Politik dan Hukum ditinjau dari persperktif kekuasaan”.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normati  yang  obyek metode  penelitian  pustaka  (Library  Research)  yaitu  suatu  metode  pengumpulan  bahan hukum dengan jalan membaca dan menulusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian  yang kebanyakan terdapat di perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran. Contohnya: buku perpustakaan, artikel,  peraturan  Perundang-undangan,  yurisprudensi,  dan  karya  ilmiah  yang  ada hubungan nya  dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Politik Hukum
Melihat  konsep  Negara  secara  umum,  maka  Negara  merupakan  hasil  konsensus sosial  dimana  rakyat  bersepakat  untuk  membentuk  suatu  organisasi    kekuasaan  dan organisasi  itu  merupakan  tata  kerja  dari  pada  alat-alat  kelengkapan    negara  yang merupakan suatu keutuhan berbentuk sistem yang menghubungkan serta membagi tugas dan kewajiban  antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan  tertentu.  Menurut  Woodrow  Wilson,  Negara  adalah  orang-orang  yang  diatur menurut hukum dalam suatu batas wilayah tertentu (Soehino, 1980: 140).
Secara  sederhana  dapat  kita  maknai,  bahwa  eksistensi  Negara  yaitu  sebagai lembaga  yang  lahir  dari  kesepakatan  atau  konsensus  sosial  yang  diberikan  kekuasaan untuk  mengatur  dan  menjalankan  sistem  pemerintahan,  yang  dalam  sistem  tersebut diatur  jelas  mengenai  tujuan  Negara  serta  hak  dan  kewajiban  warga  negara.  Kebijakan- kebijakan  tersebut  negara  tersebut  merupakan  produk  hukum  yang  bentuknya  tertulis guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Menurut  Filosof  Karl  Theodor  Jaspers  (Jerman  1883-1969)  mengatakan  bahwa hukum  adalah  bangunan  gagasan  manusia  yang  menghimpun  aspirasinya  mengenai keberadaban  yang  seharusnya  niscaya  dalam  kehidupan  bersamanya,  yang  dalam keseharian  dikristalisasi  sebagai  kompleks  norma  yang  mengandalkan  kekuasaan  untuk mewujudkan keberadaban itu.  Keberadaban itu menghimpun segala kebajikan unggulan manusia yang memang tidak mungkin mengalami reifikasi yang sempurna dalam bentuk undang-undang  dan  peraturan  yang  wadak,  dan  yang  jika  di  refleksikan  kembali  pada keberadaban  yang  mengilhaminya  memang  tidak  akan  pernah  memadai  untuk menampilkan keunggulan akal sehat manusia (Karl Jaspers, 1948: 49).
Berdasarkan uraian singkat mengenai Negara, dimana tujuan negara sebagai hasil kesepakatan atau konsensus sosial wajib memuat fungsi dan tujuan negara serta hak dan kewajiban  warga  Negara.  Segala  bentuk  hal-hal  yang  terkait  dengan  sistem  kenagaraan tersebut  kemudian  dikristalisasi  dalam  bentuk  produk  hukum  yang  tertulis  demi terwujudnya kepastian hukum. Demi merealisasikan tujuan Negara dalam bentuk produk hukum tertulis diperlukan sebuah proses oleh negara yaitu proses “politik”.
Menurut Delia  Noer  politik  adalah segala aktivitas  atau sikap  yang  berhubungan dengan  kekuasaan  dan  yang  bermaksud  untuk  mempengaruhi  atau  mempertahankan, suatu  macam  bentuk  susunan  masyarakat  (Noer  Deliar,  1983:  6).  Jika  merujuk  dari
definisi tersubut maka hakekat politik mengarah pada segala bentuk aktivitas atau prilaku dan sikap yang bertujuan untuk mempegaruhi atau  mempertahankan tatanan kelompok masyarakat  dengan  menggunakan  kekuasaan  yang  berarti  politik  bukanlah  hakikat  dari kekuasaan. Meskipun harus diakui bahwa politik dan hukum tidak dapat dipisahkan sebap politik  dibutuhkan  agar  suatu  kebijakan  atau  hukum  dapat  berjalan  dalam  kehidupan masyarakat.
Proses politik dalam merumuskan kebijakan atau hukum dikenal dengan “politik hukum”.  Definisnya  politik  hukum  dapat  dengan  mudah  dipahami  apabila  dapat memahami  betapa  besarnya  pengaruh  Negara  sebagai  organisasi  manusia  dalam  suatu wilayah  tertentu  dan  bertujuan  menjaga  tata  tertib  di  dalamnya,  terhadap  corak  dan bentuk  hukum  yang  berlaku  di  dalamnya.  Kata  ‘politik’  dalam  perkataan  ‘politik hukum’dapat  berarti  kebijaksanaan  atau  disebut dengan  policy  dari  penguasa.  Kata ‘kebijaksanaan’ dalam kamus besar bahasa indonesia berarti, rangkaian konsep dan asas yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001: 49).
RM. Girindro  Pringgodigdo  menjelaskan  bahwa  istilah  ‘politik’  dalam  bahasa indonesia kerap dipakai secara bergantian dengan pengertian yang hampir serupa, yakni dapat  berarti  kebijakan  (wisdom;  wijsheid)  dan/atau  kebijaksanaan  (policy;  beleid). Kebijaksanaan  adalah  serangkaian  tindakan  atau  kegiatan  yang  direncanakan  dibidang hukum  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  dikehendaki,  sedangkan  kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika melihat situasi dan kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan  keputusan  dibidang  hukum  yang  dapat  bersifat  pengaturan  (tertulis) dan/atau  keputusan  tertulis  atau  lisan,  yamg  antara  lain  berdasarkan kewenangan/kekuasaan  diskresi  (discretionary  power/freis  Ermessen).  Perbedaan pengertian  diatas  pada  tataran  konseptual  dengan  sendirinya  akan  berimbas  pada aktualisasi  konsep  pada  tataran  praksis.  Namun,  meskipun  terdapat  perbedaaan pengertian, kedua istilah itu kerap dipakai dalam pengertian yang sama. Dengan demikian secara etimologis, politik hukum secara singkat berarti kebijaksanaan hukum (Imam Sya ukani dan A. Ahsin Thohari, 2007: 25).

## B. Politik Dan Hukum Dari Perspektif Kekuasaan
Secara  historis  usia  dari  hukum  adalah  setua  usia  kehidupan  bersama  manusia, hukum itu baru dapat berwujud ketika ada kekuasaan dan kemudian organisasi menjadi bagian  dari  kehidupan  bersama  itu.  Sementara  reifikasi  yang  maksimal  dari  sebuah organisasi  kehidupan  bersama  itu  terwujud  dalam  politik.  Politik  dapat  dipahami kelompok-kelompok  dengan  sebuah  proses  membuat  keputusan.  Pada  umunnya dikenakan pada prilaku dalam pemerintahan sipil, tetapi politik juga diamati dalam segala interaksi  kelompok  manusia,  lembaga-lembagsa  korporasi,  akademik  dan  keagamaan (Kusumohamidjojo  Budiono,  2014).  Kita  lantas  bisa  memahami  poltik  itu  singkatnya sebagai  paradigma  perilaku  manusia  dalam  kerangka  pemerintahan,  tetapi  yang sebenarnya  bisa  ditemukan  dalam  segala  lapangan  hidup  manusia    pada  segala  tingkat peradaban. Ekspresi, motivasi, dan visi politik terwujud dalam kehidupan bersama dengan berbagai  wajah  yang  bisa  tampak  manusiawi,  tetapi  sebaliknya  juga  bisa  tampil  dengan tidak manusiawi.
Tugas  hukum  adalah  membuat  penyelenggaraan  politik  itu  menjadi  manusiawi, apalagi  jika  penyelenggaraan  politik  melibatkan  banyak  kekuasaan  yang  memang diperlukan  untuk  mengkonversikan  prilaku  orang  banyak  banyak  menuju  ketertiban, serta  mengarahkan  menuju  jalan  keadilan.  Dengan  demilkian  salah  satu  fungsi  hukum adalah untuk menberadabkan atau memanusiakan pengguna kekuasaan (Magnis Suseno, 1987:  114).  Hubungan  antara  kekuasaan  dengan  hukum  itu  seperti  minyak  dan  air, kekuassan itu bagaikan minyak yang diperlukan untuk menimbulkan api untuk membakar supaya mesin pemerintahan yang menyelenggarakan politik itu dapat berjalan, sedangkan
air  untuk  menjaga  tempraturnya  dan  dimana  perlu  harus  memadamkannya,  jika kekuasaan  politik  itu  disalah  gunakan  sehingga  membuat  penyelenggaraanya  dapat menimbulkan keadaan berbahaya bagi kehidupan bersama.
Secara  ringkas  hubungan  antara  hukum  dan  kekuasaan  diilustrasikan  melalui adagi um (pedoman ilmian/slogan) yang ditulis oleh Blaise Pascal bahwa: “Hukum tanpa kekuasaan  adalah  angan- angan,  kekua  saan  tanpa  hukum  adalah  kelaliman”(  Mochtar Kusumaatmadja,  B.  Arief  Sidarta,  2000:  35.).  Slogan  ini  mempunyai  makna,  bahwa “kekuasaan” merupa kan unsur esensial bagi suatu masyarakat hukum yakni masyarakat yang diatur berdasarkan hukum. Berarti bahwa “kekuasan”  sangat penting dalam setiap tatanan hukum dalam masyarakat, begitu menurut Carl Johahim Frederich (Carl Johahim Frederich, 1969: 251). J adi “kekuasaan” merupakan fungsi dari masyarakat yang teratur. Secara  sosiologis  menurut  Mahmud  Marzuki  “kekuasaan”  diartikan  suatu  kemanpuan seseorang  atau  kelompok  untuk  memaksakan  kehendaknya  atas  pihak  lain,  bila  perlu melalui paksaan. Jadi akar “kekuasaan” adalah hasrat untuk mendominasi pihak lain dan menun-dukan mereka (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 81).
Sumber yang melandasi “kekuasaan”, meliputi: kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, atau harta kekayaan, hukum, kejujuran, moral yang tinggi dan pengetahuan. Tiga sumber kekuasaan  yakni  kejujuran,  moral,  dan  pengetahuan  disebut  sumber  kekuasaan  yang berbentuk  “wibawa”  (Mochtar  Kusumaatmadja,  B.  Arief  Sidarta,  2000:  37).  Kekuasaan yang  bersumber  pada  hukum  dapat  dikatakan  melahirkan  otoritas  formal  atauu wewenang,  khususnya  berkaitan  dengan  negara  serta  organ  atau  lembaga-lembaganya. Dalam hubungan ini N. M. Kurkonov mengatakan bahwa: Apapun kekuasaan yang dimiliki oleh  suatu  negara,  hati  nurani  manusia  cenderung  selalu  tunduk  pada  kekuasaan  yang legal, interest atau kepentingan kekuasaan selalu diperlantangkan dengan prinsip-prinsip hukum.  Dalam  menerima  otoritas  negara,  warga  negara  serta  organ-organ  negara dipersyaratkan harus sama-sama mematuhi hukum. Kekuasaan dalam negara tidak akan pernah  hanya  didukung  oleh  kekuasaan  fisik  karena  porsi  atau  jumlah  pihak  yang memerintah  adalah  minoritas  dalam  masyarakat.  Konsekuensi  hal  ini  dirasakan  bahwa dukungan legalitas terhadap kekuasaan sangat penting (Kurkokunov, N.M, 1992).
Menjadi  makin  jelas,  meskipun  kekuasaan  mempunyai  arti  bahkan  fungsi  yang penting  bagi  masyarakat  yang  teratur,  efektif,  tetapi  hukum  dalam  bentuknya  yang original  membatasi  kesewenang-wenengan  dari  pihak  yang  memerintah  atau  penguasa. Walaupun  dari  realita  sosial-politik,  mungkin  karena  karakter  dari  kekuasaan, sebagaimana  ungkapan  Lord  Acton  bahwa  “power  tends  to  corrupt,  absolutely  power corrupt  absolutely”  atau  mungkin  karena  kelalaian  kita  sebagai  warga  negara menggunakan  hak  kontrol,  maka  dalam  kekuatan  tarik-menarik  antara  hukum  dan kekuasaan (abuse of power). Akibatnya hukum ditundukkan dibawah kekuasaan, prinsip negara  hukum  dilanggar.  Sebap  dalam  negara  hukum  kekuasaan  harus  tunduk  pada hukum.
Filosofi  mengenai  kekuasaan  negara  harus  tunduk  kepada  hukum  secara  hangat dikaji oleh tiga ahli hukum tentang negara, yakni:
1. Von  Jhering  (dengan  argumen  politiknya) berpendapat  “bahwa  hukum  akan memiliki  makna  yang  sesungguhnya  jika  penguasa  atau  pemerintah  dan  rakyat yang  diperintah  keduanya  tunduk  pada  hukum”.  Argumen  politiknya:  “hukum adalah kekuasaan untuk membuat kebijakan, dan akan lebih mudah memerintah apabila negara secara sukarela menaati hukum yang dibentuknya”.
2. George  Jellinek,  dengan  doktrin,  “teori  autolimitation” (dalam  bahasa  jerman dinamakan “selbbidungtheorie”), senada dengan Ih ering: memang negara sebagai pembentuk  hukum,  tetapi  secara  sukarela  negara  tunduk  pada  hukum  yang diciptakannya”.
3. Karabbe, dengan “teori psikologi”, berpendapat bahwa: “hukum eksis mendahului negara  dan  hukum  mengikat  begitu  negara  berdiri.  Karena  hukum  bersumber pada kesadaran hukum individu (Atmaja Gede, 2013: 64-65).
Itulah sebapnya juga kenapa kita tidak bisa naif dan menyangkal bahwa kehidupan bersama  manusia  dengan  segala  kompleks  prilakunya  yang  kerap  paradoksal  itu  bisa mengesampingkan  kekuasaan.  B ahkan  hukum  akan  menjadi  seperti  ‘lampu  yang  tidak menyala’ jika tidak didukung oleh kekuasaan politik. Memang betul demikian, seperti yang sudah  lebih  dulu  dikemukakan: kekuasaan ini merupakan energi yang diperlukan untuk menjalankan mesin politik sebagai mekanisme utama dari kehidupan bersama. Karena itu hubungan  antara  kekuasaan  dan  hukum  jangan  dilihat  sebagai  api  yang  niscaya  akan dipadamkan oleh air, melainkan lebih bahwa keduanya itu saling membatasi dalam bejana kehidupan  bersama,  justru  karena  minyak  dan  air  tidak  bisa  dipersatukan.  Dimana keduanya  bertemu,  seharusnya  disanalah  tercipta  pembatasan  diantara  keduanya. Meskipun  hukum  boleh  dipandang  sebagai  rumusan  konsensus  politik,  sebagaimana terutama  tampak  dalam  konstitusional,  manakala  hukum  itu  sudah  dikukuhkan  sebagai hukum  positif,  segala masalah  politik  harus diselesaikan  berdasarkan  konsensus  hukum positif itu. Ini sebenarnya adalah tidak lain dari penerapan doktrin ‘pacta sunt servanda’ yang kesohor itu. Kendati demikian metaphor air dan minyak itu tidaklah selalu berlaku kenyataan  ,  karena  dalam  empiri  sering  terjadi  bahwa  kekuatan  sosial  yang  kebetulan memdominasi kekuasaan yang merupakan instrumen utama dari suatu sistem politik itu menyeberangi  perbatasan  dan  lantas  melabrak  hukum  dan  tidak  jarang  malahan mengkebirikannya sehingga hilangnya keperkasaan hukum dalam mengendalikan prilaku manusia dalam kehidupan politik (Kusumohamidjojo Budiono, 2019: 214).
Selalu  ada  momen  dalam  sejarah,  ketika  keberangasan  perilaku  manusia  justru mengesampingkan  keperkasaan  hukum  dan  menegakkan  semacam  keadaan  darurat, persis seperti yang diamati oleh Georgio Agamben (Italia, 1942) dalam berbagai karyanya, terutama  dalam  bukunya  Homo  sacer.  Ilpoteresovrano  e  la  nudavita  (Ita:  manusia  yang kudus,  kekuasaan  berdaulat  dan  hidup  yang  telanjang).  Disitulah  ia  memperlihatkan betapa  kekuasaan  yang  menjadi  andalan  utama  dalam  politik  justru  meletakkan kelompok-kelompok manusia tertentu (secara massal) diluar hukum, sehingga tidak ada lagi hubungannya dengan kesalehan manusia. Homo sacer jadinya merupakan istilah yang dilekatkan  pada  manusia  (tertentu)  yang  oleh  kekuasaan  dikeluarkan  dari relasi hukum yang masuk akal (Georgio Agamben, 1995). Dalam kehidupan begitu kehidupan manusia yang kompleks itu direduksi menjadi ‘biopolitik’ yang namum demikian tidak relevan bagi dengan konsep zoon politikon dari Aristoteles.
Angamben  melihat  fenomena  itu  terjadi  dalam  kamp-kamp  konsentrasi  yang dibangun  ileh  jerman  selama  perang  dunia  II,  dan  di  zaman  postmodern  dia  menunjuk contohnya dalam penjara Guantanamo yang milik Amerika Serikat. Dalam penjara-penjara itu  dia  melihat  dikecualikannya  sekelompok  manusia  tertentu  dari  hubungan  hukum normal  dengan  manusia  lain,  sebagai  akibat  dari  kekuasaan  yang  mengesampingkan kelompok-kelompok  itu  dengan  alasan  keunggulan  subjektif  belaka:  ras,  moralitas, ideologi,dan  sebagaianya.  Agambeng  berusaha  membuktikan  bahwa  hukum  memang berkuasa untuk merumuskan apa itu ‘hidup yang telanjang’ sepenuhnya berada dibawah kontrol  politik,  tetapi  diluar  hukum.  Homo  sacer  semata- mata  menjadi  ‘tubuh’  barelife yang  terpisah  dari  Zoon  Politikon  ‘warga  negara’.  Agamben  memperlihatkan,  betapa hukum  yang  diperalat  oleh  kekuasaan  politik  untuk  memisahkan  sekolompok  zoon politikon  dari  bare  life  sudah  merupakan  praktik  yang  berlangsung  sejak  zaman  kuno. Fakta inilah yang hendak diatasi oleh Hans Kalsen dengan membangun ‘reine Rechtslehre’ atau doktrin hukum murni (Kusumohamidjojo Budiono, 2019 : 215).
Untuk sebagian besar hukum memang merupakan produk konsensus sosial yang direalisasikan  sebagai  kekuasaan  politik.  Kita  tidak  mungkin  menjalankan  suatu  sistem hukum  yang  tidak  merupakan  refleksi  dari  konsensus  politik  yang  dicapai  melalui
komunitas pendukungnya sebagai reasoning public (Amartya Zein), kecuali sistem hukum itu  dijalankan  oleh  suatu  kekuasaan  yang  tidak  peduli  pada  konsensus  sosial.  Situasi serupa memang masih banyak terdapat didunia tatkala hukum yang maunya diguratkan dalam  kesadaran  kolektif  dan  antara  lain  bekerja  menertibkan  para  pengendara  dijalan raya atau perdagangan dipasar modal digantikan oleh kehadiran aparat kekuasaan politik disegala  pojok  kehidupan.  Sebaliknya  jika  hukum  ditaati  sebagai  hasil  konsensus  sosial, dia  akan  dijalankan  bagaikan  ikan  yang  berenang  dalam  air.  Contohnya  di  negara  yang memiliki  sistem  hukum  yang  kuat,  kita  akan  jarang  melihat  polisi  atau  penegak  hukum yang  berkeliaran  dijalan,  karena  rakyat  sadar  akan  konsensus  hukum  yang  mereka kukuhkan  tidak  memerlukan  polisi  dalam  penerapannya.  Namum  jika  sebaliknya  kita melihat banyaknya polisi atau tentara yang berkeliaran dikota, kita akan terdorong untuk memperoleh kesan, bahwa ada yang tidak betul yang sedang terjadi dalam masyarakat.
Politik  harus  diselenggarakan  untuk  suatu  tujuan  yang  mulia  dari  pada  hanya sekedar tentang kekuasaan semata. Bahkan dotrin militer, bahwa tidak ada gunanya untuk menguasai suatu wilayah atau komunitas yang tidak produktif atau kata Hannah Arendt: “kekuasaan  itu  tidak  berguna  jika  kita  menghadapi  orang  mati”  (Hannah  Arendt,  1989: 201).  Kekuasaan  itu  niscaya  untuk  melindungi  dan  melaksanakan  hukum,  sambil  tidak pernah akan bisa menggatikannya. Tetapi disisi tersebut ironi melihat hubungan hukum dengan  kekuasaan  politik,  bukan  tidak  mungkin  kekuasaan  politik  tidak  berdasarkan hukum melainkan dengan bertumpu pada perintah-perintah despotic.
Mangabeira  Ungar  mengamati  bahwa  hukum  itu  senantiasa  merupakan  bulan- bulanan perebutan kekuasaan dalam masyarakat (Mangabeira Unger,  Roberto,  1983: 8). Seperti  pemahaman  Marx,  hukum  itu  semata-mata  alat  ditangan  yang  berkuasa  untuk mempertahankan  kedudukan  nikmat  mereka.  Karena  hukum  pada  akhirnya  merupakan realisasi dari politik, hukum tidaklah bersifat bebas nilai. Tidak bisa dihindari bahwa pada akhirnya  ‘hukum  adalah  politik’  tetapi  tidaklah  sekaligus  niscaya  bahwa  ‘politik  adalah hukum’.  Studi  kritik  versi  Mangabeira  unger  memahami  situasi  itu  sebagai  akibat  dari konstruksi dan kelanggengan ruang sosial  yang tunduk pada dominasi hegemonial  yang bersandar pada positvisme hukum.
Studi  kritik  hukum  menyanggah  positivesme  hukum  yang  menyatakan  bahwa hukum dan politik itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainya. Sebaliknya tidak ada ‘hukum murni’ (Hans Kalsen) atau ‘politik murni’. Kaum pendukung Studi Kritik Hukum hendak membongkar struktur dominasi itu dan menggunakan hukum yang tidak dicedarai oleh  kepentingan  politik  partisan  sebagai  instrumen  untuk  mencapai  keadilan  sebagai tujuannya.  Dalam  kerangka  itu,  mereka  hendak  mencari  akar  masalahnya  dalam hubungan  antarsubjek  dibidang  politik  dan  kebudayaan  sekaligus.  Orang  banyak  yang termarjinalkan  secara  struktural  itu  bisa  membiarkan  diri  tunduk  pada  tatanan kelembagaan dan nilai-nilai yang menindasnya. Disebapkan oleh dua faktor, bahwa yang pertama, hukum itu dapat dipahami sebagai bentuk ideologis, dan kedua, bahwa ideologi hukum  itu  berperanan  penting  dalam  proses  reproduksi  sistemik  yang  menghasilkan penghambaan  orang  banyak  (Hunt,  Alan,  1986).  Namum    secara  sederhana  dapat dipahami, bahwa orang banyak yang termarjinalkan secara struktural itu membiarkan diri tunduk pada penindasan adalah memang karena ketidakberdayaan yang kompleks yang terutama  terjangkar  dalam  kebodahan  dan  kemiskinan,  bukannya  karena  mereka  tidak ingin melakukan perlawanan.
Salah satu hal yang membedakan negara y ang satu dengan yang lain yaitu ‘politik’. Politik  memang  sepertik  dikatakan  oleh  Marcus  Tullius  Cicero  (106-43  SM)  adalah makhluk hidup. Bahkan dapat dikatakan makhluk paling hidup yang pernah ada di dunia ini,  dengan  seribu-ribu  otak,  kaki,  tangan,  mata,  pikiran,  hasrat,  nafsu,  dan  keinginan (Sudiarja  A,  2018:  XIII).  Dengan  semua  itu,  ia  akan  menggeliat,  berputar,  berlari, mencengkram,  menerkam,  menggigit,  dan  kalau  perlu  menelan  mentah-mentah  semua
lawannya,  dan  kerap  kali  berjalan  atau  bahkan  berlari  kearah  yang  tidak  pernah  dikira atau terduga. Terkadang tindakannya, semata-mata demi memuaskan diri sendiri.
Politik bisa melahirkan bencana apabila berselingkuh dengan kekuasaan. Apabila politik digunakan sebagai ‘tangga’ untuk naik ke kursi kekuasaan. Pad ahal, dalam politik ada yang disebut political virtue. Disini virtue berarti moral excellence. Dalam berpolitik, moral tidak boleh dilupakan. Sebap, urusan politik itu sejatinya adalah urusan moral. Para politisi,  menurut  Paus  Yohanes  Paulus  II  dalam  Surat Apostolik  “Moto  Propio  yang memaklumkan  Santo  Thomas  More  sebagai  pelindung  Negarawan  dan  Politisi”  (2001), tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Karena itu, dalam dunia politik, mucul istilah-istilah yang  berkaitan  dengan  moral,  misalnya,  kesetian  dan  dedikasi  atau  pengkhianatan. Dengan kata lain, berpolitik itu harus bermartabat. Sebap, kerja politik merupakan bonum commune (kemaslahatan bersama, kesejahteraan bersama).

## KESIMPULAN
Untuk  merealisasikan  tujuan  Negara  dalam  bentuk  produk  hukum  tertulis d iperlukan sebuah proses oleh negara yaitu proses “politik”. Hubungan antara kekuasaan dengan hukum itu seperti minyak dan air, kekuasaan itu bagaikan minyak yang diperlukan untuk  menimbulkan  api  untuk  membakar  supaya  mesin  pemerintahan  yang menyelenggarakan politik itu dapat berjalan, sedangkan air untuk menjaga temperaturnya dan dimana perlu harus memadamkannya. Kekuasaan yang menjadi andalan utama dalam politik  justru  meletakkan  kelompok-kelompok  manusia  tertentu  (secara  massal)  diluar hukum,  sehingga  tidak  ada  lagi  hubungannya  dengan  kesalehan  manusia.  Homo  sacer jadinya merupakan istilah yang dilekatkan pada manusia (tertentu) yang oleh kekuasaan dikeluarkan dari relasi hukum yang masuk akal.

## REFERENSI
Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1985, Politik Hukum Nasional, LBH, Surabaya Atmaja Gede, 2013, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Histori, Setara Press, Malang. Budiardjo, Meriam, 1982, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. Carl Johahim Frederich, 1969, Filsafat Hukum, Nusa Media, Bandung. Dahl,  Robert  A,  1974,  Modern  Political  Analisys,  Printice-Hall  Of  India  Private  Limited, New Delhi.
Georgio Agamben, Homo sacer: Sovereign Power and Bare Life (1995); State of Exception , Homo Sacer II, 1(2003); State of Exception (2005)
Hannah Arendt, 1989, The Human Condition, The University of chicago Press. Huda Ni’matul, 2013, Ilmu Negara, Rajawali Press, Jakarta.
Hunt, Alan, 1986, The Theory Of Critical Legal Studies, Oxford Journal of  Legal Studies Vol.
6, Oxford University Press 1986. Download from ojls.oxfordjournals.org
Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari,2007,    Dasar-Dasar  Politik  Hukum,  Raja  Grafindo Persada,Jakarta.
Karl Jaspers, 1948,Der Philosophische Glaube, Piper And Co, Munchen.
Kartono, Kartini, 1989, Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa, Mandar Maju, Bandung.
Kurkokunov,  N.M,  1992,  General  Theory  of  Law,  Modern  Legal  Philosophy  Series,  The Macmilan Company.
Kusumohamidjojo  Budiono,  2019,  Teori  Hukum  Dilema  Antara  Hukum  dan  Kekuasaan,
Yrama Widya, Bandung.
Lloyd, Dennis, 1964, The Idea Of Law, Penguin, Harmondswortth. Mahfud Moh.MD,1998,  Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta. Magnis  Suseno,  Etika  Politik,  1987,  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern, Gramedia, 1987,Jakarta.
Mangabeira  Unger,  Roberto,  1983,  The  Critical  Legal  Studies  Movement,  Harvard Universty Press.
Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidarta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Jakarta Noer Deliar, 1983, Pengantar Ke Pemikiran Politik, Rajawali, Jakarta. Nur Zaman, 2001, Kamus Umum Bahasa Arab, Indonesia-Inggiris-Arab, M2S, Bandung. Radhie  Mohammad  Teuke,  1973,  Pembaharuan  Politik  Hukum  dalam  Rangka Pembangunan Nasional, JUrnal Prisma No.6
Ruthers,Bernd, 2009, Rechtstheorie, CH Beck, Munchen. Satjipto Rahardjo Satjipto, 2006,Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Sudiarja A, 2018, Percakapan politik, Kompas, Jakarta.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa,  2001,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  III Cetakan I, Balai Pustaka, Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2008,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Kencana    Predana  Mediagrub, Jakarta
Wahjono Padmo, 1968,  Indonesia Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. Woodrow Wilson dalam Soehino, 1980, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.
Copyright Holder :
© A.Afgan Nugraha, Miftahul Jannah (2023).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: