Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.2, Desember 2023, Hal. 237 - 257 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## SISTEM HUKUM PENGELOLAAN DANA PENSIUN JASA MARGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PESERTA
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana Email: saefullah@unkris.ac.id

## ABSTRAK
Berkembangnya pengelolaan dana pensiun di Indonesia mengharuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai  regulator  untuk  mengatur  tata  kelola  dana  pensiun,  khususnya  terkait  dana  pensiun  yang memiliki dampak sangat positif terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber hukum primer peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.  Hasilnya  Dana  Pensiun  Jasa  Marga  telah melaksanakan  penerapan  tata kelola  dana pensiun dan mematuhi serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum  perangkat  telah  berjalan  dengan  baik,  termasuk  diantaranya  perangkat  kebijakan  seperti Peraturan  Dana  Pensiun  (PDP)  dan  pedoman  tata  kelola,  maupun  perangkat  organ  tata  kelola  dana pensiun yang terdiri atas pendiri, dewan pengawas, dan pengurus/direksi. Menurut peneliti, jika sistem hukum  pengelolaan  dana  pensiun  dilaksanakan  dengan  maksimal  maka  tujuan  pengelolaan  dana pensiun  yaitu  memberikan  manfaat  pensiun  tepat  waktu,  tepat  penerima  dan  tepat  jumlah  dapat terlaksana dengan baik dan selalu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, jika hal ini tidak dilakukan secara maksimal maka tujuan itu tidak akan tercapai dengan maksimal juga. Kesimpulannya sistem hukum pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola  Dana  Pensiun,  namun  belum  maksimal.  Langkah  kongkret  yang  harus  dilakukan  dengan memberikan  pegawai  pelatihan  dan  sertifikasi  khususnya  sertifikasi  manajemen  risiko  dan  investasi yang disyaratkan dalam POJK.
Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Peraturan Dana Pensiun; Sistem Hukum .

## ABSTRACT
The development of pension fund management in Indonesia requires the Financial Services Authority (OJK) as a regulator to regulate pension fund governance, especially related to pension funds that have a very positive impact on the Indonesian economy. This research uses normative juridical methods with primary legal sources of legislation related to the object of research. The result is that the Jasa Marga pension fund has implemented the implementation of pension fund governance and complied with and fulfilled the provisions of the applicable laws and regulations. In general, the tools have been running well, including policy tools such as Pension Fund Regulations (PDP) and governance guidelines, as well  as  pension  fund  governance  organs  consisting  of  founders,  supervisory  boards,  and administrators/directors. According to researchers, if the legal system for pension fund management is implemented optimally, the objectives of pension fund management, namely providing pension benefits on time, the right recipient and the right amount, can be carried out  properly and always apply the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, if this is not done optimally, the goal will not be achieved optimally either. In conclusion, the legal system for managing the Jasa Marga pension fund is in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number  15/POJK.05/2019  concerning  Pension  Fund  Governance,  but  not  yet  maximized.  Concrete steps  that  must  be  taken  by  providing  employees  with  training  and  certification,  especially  risk management and investment certification required by POJK. .
Keywords: Financial Services Authority; Pension Fund Regulation; Legal System

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta

## A. PENDAHULUAN
Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar  penyelenggaraan  program  pensiun.  Dalam  pengertian  dana  pensiun  tersebut terkandung  tiga  substansi, Pertama ,  mengatur  kelembagaannya,  yaitu  dana  pensiun berstatus  sebagai  badan  hukum, Kedua mengatur  kegiatan  usahanya,  yaitu menyelenggarakan Program Pensiun; dan Ketiga , mengatur cara pembayarannya. Tata kelola yang baik bagi dana pensiun yang selanjutnya disebut Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh dana pensiun untuk pencapaian tujuan  pengelolaan  dana  pensiun  dengan  menerapkan  prinsip  transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,  dan kewajaran. 1 Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar tata kelola dana pensiun.
Sebagai salah satu tolak ukur kinerja pengurus dalam mengelola program dana pensiun,  dengan  melakukan  penilaian  ( assessment )  baik  secara  internal  maupun eksternal (pihak independen). Proses dan struktur yang digunakan oleh dana pensiun sebagai  pendorong  lembaga,  pengelola  sumber  daya,  dan  risiko  secara  efisien  dan efektif,  serta  pertanggungjawaban  pengurus  kepada  peserta  dana  pensiun, pendiri/pemberi  kerja  dan  pihak  terkait  lainnya  adalah  dengan  menjalankan  dan menerapkan tata kelola yang baik bagi dana pensiun.
Kemudian pihak-pihak yang terlibat langsung di dana pensiun yaitu terdiri atas pendiri, dewan pengawas, pengurus, peserta, karyawan dan mitra bisnis lainnya telah diatur  dalam  pedoman  tata  kelola  dana  pensiun.  Penerapan  prinsip  tata  kelola  dana pensiun dalam setiap kegiatan usaha dana pensiun termasuk pada saat penyusunan visi,
1 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  15/POJK.05/2019  Tahun  2019  tentang  Tata  Kelola Dana  Pensiun  (Lembaran  Negara  Republik  Inonesia  Tahun  2019  Nomor  106,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356) Pasal 1 angka 2.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
misi,  rencana  strategis,  pelaksanaan  kebijakan,  dan  langkah-langkah  pengawasan internal  pada  seluruh  tingkatan  atau  jenjang  organisasi. 2 Oleh  sebab  itu,  penguatan penerapan tata kelola dana pensiun sangat dibutuhkan dalam bentuk penyempurnaan ketentuan  mengenai  tata  kelola  dana  pensiun  yang  merupakan  bentuk  harmonisasi peraturan  serupa  lainnya  di  sektor  jasa  keuangan.  Untuk  Penguatan  Penerapan  Tata Kelola  tersebut,  maka  pada  tanggal  27  Mei  2019  diundangkan  POJK N0.15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, yang tidak hanya mengatur pedoman tata kelola saja, namun secara keseluruhan tentang tata kelola dana pensiun.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman,  sistem  hukum  ( legal  system )  adalah  satu kesatuan hukum yang terdiri atas tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan  kultur  hukum. 3 Secara  sederhana,  struktur  hukum  berkaitan  dengan  lembaga- lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dana pensiun diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri dana  pensiun  dan  dapat  menjaga  pengelolaan  kekayaannya  secara  hati-hati  sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun  yang  memuat:  1)  Kewajiban  Penerapan  Tata  Kelola  Dana  Pensiun;  2) Ketentuan  Mengenai  Komite  Dana  Pensiun;  3)  Penunjukan  Auditor  Eksternal;  4) Pelaporan; dan 5) Ketentuan Sanksi. 4
Mengingat  semakin  banyaknya  kasus  penyalahgunaan  dana  pensiun  seperti kasus  adanya  kerugian  negara  dari  pengelolaan  dana  pensiun  TNI  dan  Polri  di  PT.
2 Ibid ., Pasal 2 angka 1.
3 M.  Friedman  Lawrence, The  Legal  System:  A  Sosial  Science  Perspektive (New  York:  Russel Soge Foundation, 1975), hlm. 124.
4 Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas, “Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia,” Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 18, no. 2 (2020): hlm. 867, https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
Asabri (Persero), 5 kasus korupsi dana pensiun Pertamina, 6 dan kasus penyalahgunaan lainnya.  Dana  pensiun  harus  mampu  menjaga  kelangsungan  dana  pensiun  dengan memastikan manfaat pensiun diterima peserta pensiunan tepat waktu, tepat penerima dan  tepat  jumlah  serta  manfaat  pensiunan  yang  diterima  mampu  menjaga kesejahteraan para pensiunan.
Menurut Ridwan, dikatakan bahwa konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Dalam konsep ini negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga ketertiban atau keamanan masyarakat  saja,  tetapi  juga  memikul  tanggung  jawab  dalam  mewujudkan  keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 7
Menurut  peneliti,  pengelolaan  dana  pensiun  harus  dilaksanakan  dengan maksimal agar tujuan pengelolaan dana pensiun yaitu memberikan manfaat pensiun tepat waktu, tepat penerima dan tepat jumlah dapat terlaksana dengan baik. Pemberian manfaat  pensiun  kepada  karyawan  bukan  saja  hanya  memberikan  kepastian penghasilan  dimasa  datang,  akan  tetapi  juga  ikut  memberikan  motivasi  bagi  para karyawannya untuk lebih giat bekerja, sehingga akan menguntungkan para pihak baik perusahaan  maupun  karyawan  itu  sendiri.  Untuk  itu  dana  pensiun  harus  selalu melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran sesuai dengan tata kelola dana pensiun, sehingga tercapai hasil yang maksimal  untuk  kesejahteraan  pensiunan.  Pengelolaan  dana  pensiun  membutuhkan penanganan serius karena menyangkut dana yang sangat besar yang dikumpulkan oleh pekerja di mana manfaatnya akan dirasakan ketika waktu pensiun tiba. Oleh karena
5 Cantika  Adinda  Putri,  “Geger  Asabri,  Dana  Pensiun  TNI/Polri  Bakal  Dikelola  Koperasi?,” CNBC  Indonesia,  2021,  https://www.cnbcindonesia.com/news/20210305102519-4-228051/geger- asabri-dana-pensiun-tni-polri-bakal-dikelola-koperasi diakses 30 Juli 2022.
6 Andi Saputra, “MA Tolak PK Terpidana Korupsi Rp 612 Miliar Dana Pensiun Pertamina,” Detik News,  2021,  https://news.detik.com/berita/d-5540381/ma-tolak-pk-terpidana-korupsi-rp-612-miliar- dana-pensiun-pertamina diakses 30 Juli 2022.
7 Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 12.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
itu, penerapan tata kelola yang baik sangat perlu menjadi perhatian. 8 Pelaksanaan tata kelola dana pensiun harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar tata kelola dana pensiun.
Permasalahan yang signifikan adalah bahwa sampai dengan saat ini belum ada undang-undang  yang  mengatur  tentang  tata  kelola  pengembangan  dana  pensiun. Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  Peneliti  akan  memfokuskan  pada  tata  kelola  dan pengembangan  Dana  Pensiun  Jasa  Marga  untuk  menguraikan  problematika  sistem hukum  pengelolaan  Dana  Pensiun  Jasa  Marga  dan  merumuskan  sistem  hukum pengelolaan  Dana  Pensiun  Jasa  Marga  yang  mampu  meningkatkan  kesejahteraan peserta.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yang bersifat normatif (doktrinal) dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum doktrinal dipakai  untuk  menemukan  bahan-bahan  hukum  positif  yang  akan  digunakan  untuk menjawab  permasalahan  yang  membutuhkan  dukungan  dari  bahan-bahan  ini. Pendekatan  yang  diterapkan  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 9
Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh peneliti melalui studi kepustakaan ( library research ). Data kepustakaan meliputi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan atau sumber primer. 10 Bahan atau sumber primer ini terdiri atas peraturan perundang- undangan, artikel penelitian berupa jurnal dan buku-buku yang erat kaitannya dengan
8 Asep Ahmad Saefuloh et al., “Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi,” Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 6, no. 1 (2015): hlm. 78, https://doi.org/10.22212/jekp.v6i1.157.
9 Ahmad  Yani,  “Sistem  Pemerintahan  Indonesia:  Pendekatan  Teori  dan  Praktek  Konstitusi Undang-Undang  Dasar  1945,” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 12,  no.  2  (2018):  hlm.  123, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135.
10 I. Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 34.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Problematika Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga
Dalam  perkembangannya,  dana  pensiun  menghadapi  permasalahan,  terutama dalam  bidang  investasi,  yaitu: 11 Pertama ,  Pemahaman  struktur governance dana pensiun  (pendiri-pengawas-pengurus)  yang  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh pengelola dana pensiun. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, yang dapat menjadikan kinerja yang tidak baik.
Kedua ,  peningkatan  kualitas  SDM  dan  sistem  operasi  dana  pensiun.  Hal  ini penting  terkait  dengan  investasi  yang  memerlukan  prinsip  kehati-hatian  ( prudent ); Saat  ini  belum  ada  kewajiban  perusahaan  dana  pensiun  untuk  menyediakan  bagian tersendiri yang mengatur manajemen investasi, yang lebih banyak mengetahui kondisi pasar uang.
Ketiga , arahan investasi  untuk dana pensiun harus bersifat flexible , adjustable disesuaikan  kebutuhan  namun  tetap  mengedepankan  kehati-hatian  ( prudent ). Penurunan kondisi pasar saham, surat berharga, dan investasi lain yang menjadi acuan pemilihan investasi oleh dana pensiun, dapat menyebabkan penurunan kinerja industri dana pensiun.
Keempat ,  kontribusi  langsung  pada  pembangunan  belum  maksimal  ( indirect investment ). Hal ini muncul karena secara umum investasi (portofolio dana pensiun) yang dilakukan masih dominan pada pasar modal dan pasar uang, belum memasuki sektor  riil.  Pemilihan  investasi  oleh  dana  pensiun  diatur  oleh  PMK  No.  199  Tahun 2008 tentang Investasi Dana Pensiun, yang tidak memasukkan investasi di sektor riil sebagai salah satu pilihan berinvestasi.
11 Saefuloh et al., Op.cit ., hlm. 77.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
Terakhir, kinerja dana pensiun berfluktuasi tergantung kondisi makro ekonomi dan mikro ekonomi, sehingga perlu kebijakan fleksibel saat ekonomi normal dan tidak normal dengan menerapkan kriteria-kriteria tertentu.
Sedangkan  permasalahan  dan  problematika  sistem  hukum  pengelolaan  Dana Pensiun  Jasa  Marga,  berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  bahwa  sistem  hukum pengelolaan  Dana  Pensiun  Jasa  Marga  telah  sesuai  dengan  POJK  Nomor 15/POJK.05/2019  tentang  Tata  Kelola  Dana  Pensiun.  Struktur  organisasi  Peraturan Dana  Pensiun  Jasa  Marga  telah  terpenuhi  dan  Dana  Pensiun  Jasa  Marga  juga  telah memiliki Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Jasa  Marga  (Persero)  Tbk.  Selaku  Pendiri  Dana  Pensiun  Jasa  Marga  Nomor 53/KPTS/2021  tanggal  08 Juni 2021 tentang Tata Kelola Dana Pensiun Jasa Marga dan Pengurus Dana Pensiun Jasa Marga juga telah menetapkan Pedoman Tata Kelola Internal sesuai dengan kebijakan dasar tata kelola dana pensiun yang tertuang dalam Keputusan  Direksi  PT.  Jasa  Marga  (Persero)  Tbk.  Nomor  53/KPTS/2021  tentang Pedoman  Tata  Kelola  yang  telah  ditetapkan  pengurus  tersebut  adalah  Tata  Kelola Investasi,  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi,  Tata  Kelola  Manajemen  Risiko,  Tata Kelola Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Etika Bisnis.
Berdasarkan penelitian ini pada Laporan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Jasa  Marga  Periode  Tahun  2022,  terdapat  adanya  ketidaksesuaian  dengan implementasi  laporan  penerapan  tata  kelola  tersebut,  dalam  laporan  tersebut disampaikan  bahwa  pendiri  telah  menetapkan  Pedoman  Tata  Kelola  Dana  Pensiun, yang  diatur  dalam  SK  Direksi  PT.  Jasa  Marga  (Persero)  Tbk  selaku  Pendiri  Dana Pensiun  tanggal  8  Juni  2021  Nomor  53/KPTS/2021  merujuk  pada  POJK  Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, akan tetapi Dana Pensiun Jasa Marga  belum  menerapkan  secara  maksimal  Tata  Kelola  Dana  Pensiun  yang  baik, sehingga  proses  bisnis  berjalan  tidak  sesuai  dengan  SK  Direksi  PT.  Jasa  Marga (Persero) Tbk Nomor 53/KPTS/2021 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, dari Laporan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Jasa Marga Periode Tahun 2022 tersebut, peneliti

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
menemukan beberapa temuan yang menjadi problematika dalam sistem pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga yaitu sebagai berikut: Pertama , sistem hukum pengelolaan Dana  Pensiun  Jasa  Marga  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan telah  dilengkapi  dengan  Peraturan  Dana  Pensiun,  Peraturan  Internal,  Struktur Organisasi,  Pedoman  Tata  Kelola  Dana  Pensiun,  Pedoman  Tata  Kelola  Investasi, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi, Pedoman Tata Kelola Manajemen Risiko, Pedoman Tata Kelola Pengendalian Internal, Arahan Investasi, Rencana Bisnis, dan pedoman-pedoman lain sesuai dengan ketentuan OJK, namun pada praktiknya belum secara maksimal dilaksanakannya.
Kedua ,  masih  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  belum  diimplementasikan, sehingga  masih  belum  sesuai  dengan  POJK  Nomor  15/POJK.05/2019  tentang  Tata Kelola  Dana  Pensiun  dan  Pedoman  Tata  Kelola  Dana  Pensiun  Jasa  Marga  Nomor 53/KPTS/2021  sebagai  turunan  dari  POJK  15/2019,  ketentuan  yang  belum diimplementasikan adalah sebagai berikut:
1) Adanya  kekosongan  fungsi  manajemen  risiko  sejak  tanggal  22  Desember  2022 sampai  dengan  penelitian  selesai  yaitu  tanggal  18  April  2023,  sehingga kekosongan  fungsi  manajemen  risiko  ini  tidak  sesuai  dengan  PJOK  Nomor 15/POJK.05/2019 Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Pensiun wajib membentuk fungsi: a) audit internal; b) manajemen risiko; dan c) kepatuhan;
2) Adanya Fungsi Internal Audit, Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang dirangkap oleh  satu  orang  sehingga  tidak  sesuai  dengan  PJOK  Nomor  15/POJK.05/2019 Pasal 39 ayat (3) yang menyebutkan bahwa fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan oleh penanggung jawab yang berbeda untuk setiap fungsinya dan dapat dijalankan oleh 1 (satu) atau lebih satuan kerja;
3) Masih  adanya  3  (tiga)  pegawai  yang  ditempatkan  di  bidang  investasi  tidak memiliki kompetensi/sertifikat manajemen risiko/investasi, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun  yang  mengatur  bahwa  Pengurus  DPPK,  pegawai  DPPK  yang

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
membidangi  investasi  pelaksanaan  tugas  pengurus  dan  pegawai  DPLK  yang membidangi  investasi  wajib  memiliki  kemampuan  yang  memadai  di  bidang investasi dan/atau manajemen risiko;
4) Belum  dibentuknya  Komite  Audit  dan  Komite  Nominasi  dan  Remunerasi, sehingga tidak sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.05/2019 Pasal 41 ayat (1) bahwa dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dewan pengawas dapat membentuk: a) komite audit; b) komite pemantau risiko; dan c) komite nominasi dan remunerasi.
5) Dana  Pensiun  Jasa  Marga  telah  membentuk  Komite  Pemantau  Risiko,  namun susunan  komite  belum  sesuai  dengan  POJK  Nomor  15/POJK.05/2019  Pasal  43 ayat (4) yaitu anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada DPPK paling sedikit terdiri atas salah satu anggota dewan pengawas yang mewakili peserta dan pihak lain, namun sesuai Keputusan Dewan Pengawas Dana Pensiun Jasa Marga Nomor 14/KPTS-DEWAS/X/2021 tentang Pengakhiran dan Penunjukan Kembali Komite Pemantau Risiko anggota Komite Pemantau Risiko masih  dijabat  oleh  Karyawan  PT.  Jasa  Marga  (Persero)  Tbk.  bukan  dari  Pihak lain.
Tujuan  dari  penerapan  tata  kelola  dana  pensiun  yang  baik  yaitu  untuk:  1) Mengoptimalkan  nilai  dana  pensiun  bagi  pemangku  kepentingan  khususnya  peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; 2) Meningkatkan pengelolaan dana pensiun  secara  profesional,  efektif,  dan  efisien;  3)  Meningkatkan  kepatuhan  komite dana  pensiun  serta  jajaran  di  bawahnya  agar  dalam  membuat  keputusan  dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan  perundang-undangan,  dan  kesadaran  atas  tanggung  jawab  sosial  dana pensiun  terhadap  pemangku  kepentingan  maupun  kelestarian  lingkungan;  4) Mewujudkan  dana  pensiun  yang  lebih  sehat,  dapat  diandalkan,  amanah,  dan kompetitif;  dan  5)  Meningkatkan  kontribusi  dana  pensiun  dalam  perekonomian nasional.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta

## 2. Kondisi Ideal Tata Kelola Dana Pensiun
Secara  konseptual,  Tipuric  menjelaskan  bahwa  tata  kelola  merupakan  pola hubungan antar beberapa pihak dalam suatu entitas seperti manajemen, anggota dewan direksi  maupun  komisaris,  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  yang  lain. Tata  kelola  dibentuk  sebagai  sebuah  kerangka  kerja  yang  ditetapkan  untuk menentukan arah tujuan serta strategi untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Sehingga,  tata  kelola  dapat  digunakan  untuk  memantau  kinerja  dan  efisiensi perusahaan.  Kualitas  dari  tata  kelola  suatu  perusahaan  bergantung  pada  dua  aspek yaitu aspek internal dan eksternal yang saling bersinergi. 12
Tata  kelola  perusahaan  membantu  dalam  meluruskan  atau  menyeimbangkan kepentingan  dan  tugas  dari  masing-masing  pemangku  kepentingan  di  setiap  tingkat struktur  yang  berbeda-beda  serta  mengurangi  potensi  munculnya  perilaku  negatif, menyimpang,  serta  oportunis  yang  dapat  membahayakan  fungsi  manajemen  dalam suatu  perusahaan.  Efektivitas  dan  kualitas  sistem  tata  kelola  yang  diterapkan  oleh perusahaan  bergantung  pada  prinsip-prinsip  tata  kelola  dan  standar  kinerja  yang disusun  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  memengaruhi  penyelesaian  masalah  yang timbul dari struktur perusahaan seperti kemungkinan konflik kepentingan, kontrol dan transparansi yang meningkat untuk pemegang saham. 13
Pengelolaan  dana  pensiun  harus  memenuhi  prinsip-prinsip  kepatutan pengelolaan dana pensiun yang baik atau Good Pension Fund Government (GPFG). GPFG merupakan kaidah atau norma yang harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung  jawab  oleh  seluruh  jajaran  dana  pensiun  dengan  memperhatikan
12 Darko  Tipurić,  Katarina  Dvorski,  dan  Mia  Delić,  “Measuring  the  Quality  of  Corporate Governance-a  Review  of  Corporate  Governance  Indices,” The  Journal  of  Corporate  Governance, Insurance, and Risk Management (JCGIRM) , no. 1 (2014): hlm. 224.
13 Zahra Mousavi dan Hamid Moridipour, “Corporate Governance Quality: A Literature Review,” International Research Journal of Applied and Basic Sciences 4, no. 10 (2013): 3093–3098.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
kepentingan stakeholder , peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai- nilai etika. 14 Prinsip-prinsip yang terdapat dalam GPFG yaitu: 15

## 1) Transparansi ( Transparency )
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatannya, dana pensiun harus menerapkan  keterbukaan  dan  transparansi  dalam  semua  penyampaian  dan pengungkapan informasi yang materiil dan relevan mengenai dana pensiun secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat dipercaya.
2) Akuntabilitas ( Accountability )
Kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  dana  pensiun  harus ditetapkan  secara  tertulis.  Pengelolaan  dana  pensiun  dilaksanakan  dengan penetapan fungsi, kegiatan dan tugas yang harus dijalankan, sesuai dengan arah dan  tujuan  pendirian  dana  pensiun.  Penerapan  prinsip  akuntabilitas  disertai dengan menerapkan sistem kontrol dan pengawasan serta penilaian kinerja bagi semua jajaran dana pensiun. 16
3) Responsibilitas ( Responsibility )
Dana Pensiun mempunyai tanggung jawab terhadap Peserta dan Pendiri/Pemberi Kerja serta menaati Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan  peraturan  pelaksanaan  lainnya  dalam  rangka  terjaminnya  kesinambungan pembayaran  manfaat  pensiun.  Pedoman  umum  dana  pensiun  berpegang  pada prinsip  kehati-hatian  dalam  pengendalian  risiko  dengan  berpedoman  pada ketentuan yang berlaku. 17
4) Independensi ( Independency )
14 Kelompok Kerja Literasi, “Dana Pensiun untuk Menjamin Masa Tua Mandiri dan Sejahtera,” Otoritas Jasa keuanganeuangan , 2016, hlm. 49-50, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/NewDetailMateri/174.
15 Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/POJK.05/2016  Tahun  2016  tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2016 Nomor 48).
16 Ibid . 17 Ibid .

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
Dana  pensiun  dikelola  secara  profesional  tanpa  benturan  kepentingan  dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dengan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat.
5) Kesetaraan dan Kewajaran ( Fairness )
Dana  pensiun  senantiasa  memperhatikan  kepentingan  seluruh  pihak  terkait berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar. Kesetaraan dan kewajaran di dalam memenuhi hak-hak pihak terkait yang timbul berdasarkan perjanjian  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 18 Dana  pensiun memberikan  perlakuan  yang  setara  kepada  karyawan  untuk  berkarir  dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi. 19
Dalam  mengelola  program  pensiun,  dana  pensiun  harus  memahami asset liability  management ,  yaitu  komitmen  pendiri  untuk  memenuhi  kewajibannya,  baik akibat  adanya  masa  kerja  lalu,  maupun  pendanaan  untuk  jangka  panjang  guna mencapai  kekayaan  yang  cukup  untuk  membayar  pensiun  yang  dilakukan  melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana dengan memastikan bahwa investasi yang dilakukan  sudah  tepat  dengan  biaya  seefisien  mungkin.  Pengurus  dana  pensiun diharapkan  dapat  memenuhi  harapan  para stakeholder dengan  sistem  pengelolaan secara  profesional.  Sistem  pengelolaan  dana  pensiun  yaitu  dengan  menerapkan  tata kelola  dana  pensiun  yang  baik  ( Good  Pension  Fund  Governance/GPFG ).  GPFG merupakan  suatu  proses  dan  struktur  yang  digunakan  oleh  dana  pensiun  untuk mendorong  pengembangan  lembaga,  pengelolaan  sumber  daya  dan  risiko  secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban pengurus dana pensiun kepada peserta, pendiri/pemberi kerja dan pihak terkait lainnya. 20
Pada  dasarnya,  penyelenggaraan  program  pensiun  perlu  didukung  dengan ketersediaan  sumber  daya  manusia  dengan  kualifikasi  yang  relevan.  Sumber  daya
18 Ibid .
19 Ibid . 20 Kelompok Kerja Literasi, Op.cit ., hlm. 1.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
dengan  kualifikasi  relevan  diharapkan  dapat  memahami  prinsip-prinsip good corporate  governance dan  manajemen  risiko,  khususnya  dalam  hal  pengelolaan investasi. Selain itu, sebagai bagian dari sistem pengendalian dan pemantauan dalam penyelenggaraan  proses  bisnis  dana  pensiun,  peran  konsultan  aktuaria  perlu dioptimalkan,  sehingga  dapat  menjadi trusted  advisor ,  baik  bagi  regulator  maupun bagi penyelenggara program pensiun itu sendiri. Dengan demikian konsultan aktuaria diharapkan dapat memberikan masukan atau pandangan dari sisi aktuaria atas berbagai isu atau permasalahan yang berpotensi membahayakan kelangsungan program pensiun dan kemudian merugikan kepentingan peserta. 21
Tata kelola dana pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh dana pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan dana pensiun dengan menerapkan prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  independensi,  dan kewajaran, dalam mendorong pengembangan organisasi, pengelola sumber daya dan risiko  secara  efisien  dan  efektif,  serta  pertanggungjawaban  pengurus  dana  pensiun kepada  peserta,  pendiri/pemberi  kerja  dan  pihak  terkait  lainnya  ( stakeholder ), sebagaimana  diatur  dalam  POJK  No.  15  Tahun  2019  tentang  Tata  Kelola  Dana Pensiun.
Setidaknya,  tata  kelola  dana  pensiun  harus  memperhatikan  aspek risk management (manajemen  risiko), compliance (kepatuhan),  tata  kelola  dana  pensiun yang baik dan struktur menilai.
1) Risk Management (Manajemen Risiko)
Penerapan manajemen risiko bagi dana pensiun mengacu kepada standar pedoman penerapan  manajemen  risiko  dana  pensiun  sesuai  dengan  POJK  No. 44/POJK.05/2020  dan  SEOJK  No.  28/SEOJK.05/2020  tentang  Penerapan Manajemen Risiko Bagi Dana Pensiun. Penerapan manajemen risiko diperlukan
21 Muhhamad  Habibi  Miftakhul  Marwa,  “Analisis  Status  Badan  Hukum  Dana  Pensiun,” Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan 23, no. 01 (2020): hlm. 3,
https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
dan dibutuhkan untuk mengimbangi peningkatan kegiatan usaha dan risiko yang dihadapi oleh dana pensiun, di mana membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur. Dana pensiun wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha dana pensiun.
2) Compliance (Kepatuhan)
Fungsi  kepatuhan  merupakan  serangkaian  tindakan  atau  langkah-langkah  yang bersifat preventif ( ex-ante ) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan  prosedur  serta  kegiatan  aktivitas  usaha/bisnis  yang  dilakukan  oleh  dana pensiun telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi dana pensiun, serta memastikan kepatuhan dana pensiun terhadap OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
3) Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
Tata kelola yang baik  bagi  dana pensiun adalah suatu  proses dan struktur  yang digunakan oleh dana pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan sesuai dengan POJK  No.  15/POJK.05/2019  tentang  Tata  Kelola  Dana  Pensiun.  Penerapan prinsip  tata  kelola  dana  pensiun  wajib  diterapkan  dalam  setiap  kegiatan  usaha dana  pensiun  termasuk  pada  saat  penyusunan  visi,  misi,  rencana  strategis, pelaksanaan  kebijakan,  dan  langkah-langkah  pengawasan  internal  pada  seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dengan adanya kewajiban penerapan tata kelola dana  pensiun  diharapkan  dapat  mendukung  pertumbuhan  industri  dana  pensiun dan  dana  pensiun  sendiri  dapat  menjaga  pengelolaan  kekayaannya  secara  hati- hati.
4) Struktur Menilai
Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi dana pensiun  agar  menghasilkan outcome yang  sesuai  dengan  harapan stakeholder s. Dengan  adanya  keharusan  sesuai  POJK  No.  15/POJK.05/2019  bahwa  di  dana pensiun harus ada fungsi dan komite, maka struktur organisasi dana pensiun harus

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
menyesuaikan dengan POJK tersebut dengan menambahkan fungsi pada struktur organisasi pengurus dan komite pada struktur organisasi dewan pengawas.
Proses  menilai  efektivitas  penerapan  prinsip  tata  kelola  dana  pensiun  yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur, sehingga menghasilkan outcome yang  sesuai  dengan  harapan stakeholders. Dana  pensiun  dalam  menjalankan operasionalnya  harus  memiliki  kebijakan/pedoman  sebagai  dasar  hukumnya.  POJK No.  15  Tahun  2019  mewajibkan  dana  pensiun  untuk  membuat  kebijakan/pedoman yaitu: Pedoman Induk Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik, Kebijakan Remunerasi, Tata  Kelola  Investasi,  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi,  Kebijakan  Manajemen Risiko, Kebijakan Pengendalian Internal, Pedoman Keterbukaan Informasi, Pedoman dengan  Pemangku  Kepentingan  dan  Pedoman  Etika  Bisnis.  Dana  pensiun  harus memastikan  bahwa  struktur  dalam  organisasi  pengurus  dan  dewan  pengawas  sudah dibentuk dan sudah dilaksanakan.
Dalam pengelolaan program pensiun ada dua tantangan yang cukup besar saat ini, pertama adalah  mengenai  eksistensi  kelembagaan  dana  pensiun  pemberi  kerja yang  berkelanjutan,  dalam  kerangka  sistem  pengelolaan  program  pensiun  secara nasional. Kedua ,  mengenai  bagaimana  kemampuan  secara  terus  menerus  bagi pengelola  dana  pensiun  dalam  menjaga  pertumbuhan  aset  kelolaan  yang  progresif dengan  tetap  didukung  oleh  regulasi  yang  akomodatif,  tata  kelola  yang  kuat  dan penerapan manajemen risiko yang efektif.
Dengan  diberlakukannya  dana  pensiun  pada  suatu  perusahaan,  dapat memberikan  kemungkinan  untuk  memperkecil  permasalahan-permasalahan  yang timbul  di  tengah  masyarakat  heterogen  dalam  menghadapi  kehidupan  hari  tuanya, misalnya  risiko  kehilangan  perkerjaan,  risiko  kecelakaan  yang  tidak  mungkin  lagi untuk bekerja, atau risiko meninggal dunia. Risiko tersebut memberi dampak finansial terutama bagi pegawai atau keluarga sehingga kesejahteraan yang bersangkutan secara

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
otomatis  akan  terganggu  dan  menimbulkan  guncangan-guncangan  yang  pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidupnya. 22
Dana pensiun merupakan salah satu pilihan sistem pendanaan dalam membentuk akumulasi  dana,  yang  dibutuhkan  untuk  memelihara  kesinambungan  penghasilan peserta  pada  hari  tua.  Keyakinan  akan  adanya  kesinambungan  penghasilan menimbulkan  ketenteraman  kerja,  sehingga  akan  meningkatkan  motivasi  kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas. 23
Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang  dibayarkan  kepada  peserta  pada  saat  dan  dengan  cara  yang  ditetapkan  dalam ketentuan  yang  menjadi  dasar  penyelenggaraan  program  pensiun.  Pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. 24
Negara  patut  melindungi  kepentingan  rakyat  dalam  hal  ini  para  pekerja. Indonesia  sebagai  Negara  hukum  berkepentingan  mengatur perlindungan  hukum terhadap  pekerja  dalam  kaitannya  dengan  program  dana  pensiun  yang  berkepastian hukum.  Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan pekerja  untuk  masa  depannya  guna  pemanfaatan  secara  maksimal  program  dana pensiun.
Perlindungan  pada  prinsipnya  merupakan  salah  satu  aset  ekonomi  yang berfungsi  sebagai  sistem  perlindungan  dasar  bagi  masyarakat  beserta  keluarganya terhadap  risiko-risiko  sosial-ekonomi.  Perlindungan  sebagai  bagian  dari  kebijakan ekonomi  makro  juga  merupakan  salah  satu  komponen  hak  asasi  manusia  yang
22 Siamat Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 456.
23 Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2003), hlm. 50-51.
24 Muhammad Mahmud, “Dana Pensiun Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” HEI EMA: Jurnal  Riset  Hukum,  Ekonomi  Islam,  Ekonomi,  Manajemen  dan  Akuntansi 2, no. 1  (2023): hlm.  84, https://doi.org/10.61393/heiema.v2i1.113.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
berdimensi  luas  bagi  harkat  dan  martabat  manusia.  Dalam  pelaksanaannya perlindungan berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya.
Pengelolaan dana pensiun merupakan bagian dari pembangunan sosial ekonomi dan demikian itu merupakan salah satu implementasi program pembangunan nasional. Oleh  karena  itu,  pengembangan  dana  pensiun  menjadi  penting  dan  strategis  guna meningkatkan  taraf  hidup  (kesejahteraan).  Demikian  itu  sangat  terkait  dengan konsepsi welfare  state. Menurut  Ridwan,  dikatakan  bahwa  konsepsi  negara  hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Dalam  konsep  ini  negara  atau  pemerintah  tidak  semata-mata  sebagai  penjaga ketertiban atau keamanan masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggung jawab dalam mewujudkan  keadilan  sosial,  kesejahteraan  umum  dan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Pengelolaan  dana  pensiun  harus  memenuhi  prinsip-prinsip  kepatutan pengelolaan dana pensiun yang baik atau Good Pension Fund Government (GPFG). GPFG merupakan kaidah atau norma yang harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung  jawab  oleh  seluruh  jajaran  dana  pensiun  dengan  memperhatikan kepentingan stakeholder , peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai- nilai etika.
Tujuan  dari  penerapan  tata  kelola  dana  pensiun  yang  baik  yaitu  untuk:  a) Mengoptimalkan  nilai  dana  pensiun  bagi  pemangku  kepentingan  khususnya  peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; b) Meningkatkan pengelolaan dana pensiun  secara  profesional,  efektif,  dan  efisien;  c)  Meningkatkan  kepatuhan  komite dana  pensiun  serta  jajaran  di  bawahnya  agar  dalam  membuat  keputusan  dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan  perundang-undangan,  dan  kesadaran  atas  tanggung  jawab  sosial  dana

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
pensiun  terhadap  pemangku  kepentingan  maupun  kelestarian  lingkungan;  d) Mewujudkan  dana  pensiun  yang  lebih  sehat,  dapat  diandalkan,  amanah,  dan kompetitif;  serta  e)  Meningkatkan  kontribusi  dana  pensiun  dalam  perekonomian nasional.
Pada dasarnya sistem hukum pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah  dilengkapi  dengan Peraturan Dana Pensiun, Peraturan Internal, Struktur Organisasi, Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, Pedoman Tata Kelola Investasi, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi, Pedoman Tata Kelola Manajemen Risiko, Pedoman Tata Kelola Pengendalian Internal, Arahan Investasi, Rencana Bisnis, dan pedoman-pedoman lain yang sesuai dengan ketentuan OJK, namun pada praktiknya belum secara keseluruhan dilaksanakan.

## 2. Saran
Perlu  mendorong  investasi  Dana  Pensiun  Jasa  Marga  kepada  sektor  riil  serta perlu terus  dilakukan sosialisasi  terencana tentang pentingnya dana pensiun sebagai perlindungan  di  hari  tua  sehingga  program  pensiun  dapat  dipahami  dan  diterima peserta dan masyarakat secara luas.
Perlu adanya percepatan pemenuhan kekosongan fungsi manajemen risiko yang berkompeten  untuk  memenuhi  Struktur  Organisasi  Dana  Pensiun  Jasa  Marga  yang sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.05/2019, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3)  dan  perlu  adanya  perubahan  Struktur  Organisasi  Dana  Pensiun  Jasa  Marga, sehingga sesuai dengan kompetensi dan kompleksitas Dana Pensiun Jasa Marga.
Pengurus  harus  segera  memenuhi  fungsi  kepatuhan  dan  internal  audit  sesuai dengan PJOK Nomor 15/POJK.05/2019 Pasal 39 ayat (3) yang menyebutkan bahwa fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan oleh penanggung jawab yang berbeda untuk  setiap fungsinya dan dapat  dijalankan oleh 1 (satu) atau lebih satuan kerja, sehingga tidak ada fungsi yang dirangkap oleh satu orang pegawai.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
Penerapan  Tata  Kelola  Dana  Pensiun  selalu  dilaksanakan  dan  dipantau  oleh Dana Pensiun Jasa Marga, agar tidak terjadi kecurangan, penyalahgunaan wewenang, kasus  korupsi  atau  penggelapan  dalam  kegiatan  operasional  dana  pensiun,  dengan penguatan  pembangunan  hukum  dan  penerapan  sanksi  yang  berat  apabila  ada pengurus,  dewan  pengawas  ataupun  karyawan  dana  yang  melanggar  dan  tidak menerapkan tata kelola dana pensiun dan agar semua proses bisnis Dana Pensiun Jasa Marga dapat dipantau baik pemenuhan perangkat peraturan dan penerapan tata kelola dana pensiun yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Dahlan, Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan .
Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
Diantha,  I.  Made  Pasek. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Lawrence, M. Friedman. The Legal System: A Sosial Science Perspektive . New York: Russel Soge Foundation, 1975.
Syahrizal,  Darda. Hukum  Administrasi  Negara  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara . Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2016 Nomor 48).

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta

## C. Artikel Jurnal
Diba, Nabilah Farah, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas. “Kebijakan Tata  Kelola  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  di  Indonesia.” Ekspose:  Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 18, no. 2 (2020): 868–876. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485.
Mahmud, Muhammad. “Dana Pensiun Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.” HEI  EMA:  Jurnal  Riset  Hukum,  Ekonomi  Islam,  Ekonomi,  Manajemen  dan Akuntansi 2, no. 1 (2023): 83–91. https://doi.org/10.61393/heiema.v2i1.113.
Marwa, Muhhamad Habibi Miftakhul. “Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun.” Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  Dan  Keadilan 23,  no.  01  (2020):  1–12. https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403.
Mousavi,  Zahra,  dan  Hamid  Moridipour.  “Corporate  Governance  Quality:  A Literature  Review.” International  Research  Journal  of  Applied  and  Basic Sciences 4, no. 10 (2013): 3093–3098.
Saefuloh, Asep Ahmad, Achmad Sani Alhusain, Sahat Aditua F Silalahi, Teuku Ade Surya,  dan  Achmad  Wirabrata.  “Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Pensiun  Sektor Korporasi.” Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan  Publik 6,  no.  1  (2015):  77–96. https://doi.org/10.22212/jekp.v6i1.157.
Tipurić, Darko, Katarina Dvorski, dan Mia Delić. “Measuring the Quality of Corporate Governance-a  Review  of  Corporate  Governance  Indices.” The  Journal  of Corporate  Governance,  Insurance,  and  Risk  Management  (JCGIRM) ,  no.  1 (2014): 224–241.
Yani,  Ahmad.  “Sistem  Pemerintahan  Indonesia:  Pendekatan  Teori  dan  Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 2 (2018): 119–135. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135.

## D. Artikel Internet
Kelompok  Kerja  Literasi.  “Dana  Pensiun  untuk  Menjamin  Masa  Tua  Mandiri  dan Sejahtera.” Otoritas Jasa keuanganeuangan , 2016. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/NewDetailMateri/174. Putri,  Cantika  Adinda.  “Geger  Asabri,  Dana  Pensiun  TNI/Polri  Bakal  Dikelola Koperasi?” CNBC Indonesia, 2021. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210305102519-4-228051/geger-asabri- dana-pensiun-tni-polri-bakal-dikelola-koperasi.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Rekha Mursidi, Anwar Budiman, Saefullah: Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta
Saputra,  Andi.  “MA  Tolak  PK  Terpidana  Korupsi  Rp  612  Miliar  Dana  Pensiun Pertamina.”  Detik  News,  2021.  https://news.detik.com/berita/d-5540381/ma- tolak-pk-terpidana-korupsi-rp-612-miliar-dana-pensiun-pertamina.