Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Analisis Hukum Terhadap Amandemen Asean Protocol On The Enhanced Dispute Settlement Mechanism

## Dwi Astuti Nurjanah
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email: dwiastuti.nurjanah@gmail.com
Abstrak. berlakunya  ketentuan Enhanced  Dispute  Settlement  Mechanism (EDSM)  yang dideklarasikan oleh ASEAN pada tahun 2004, kemudian diamandemen dalam ASEAN Protocol on Enhanced  Dispute  Settlement  Mechanism pada  tahun  2019  yang  diadopsi  oleh  Negara-negara anggota  ASEAN  yang  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut, salah  satunya  yang  terlihat  nyata  dapat  dilihat  dalam  praktik  mekanisme  penyelesaian  sengketa sangat  menitikberatkan  konsultasi  tertulis  yang  menunjukkan  dasar  hukum  pengaduan  dan Senior Economic  Officials  Meeting (SEOM)  sebagai  lembaga  pengajuan  permintaan  untuk  konsultasi. Fokus Permasalahan dalam penulisan jurnal ini yaitu menganalisa isu permasalahan bahwa ASEAN EDSM  lazimnya  diketahui  sebagai  mekanisme  yang  tidak  pernah  digunakan  oleh  ASEAN,  serta prospek  bagi  negara-negara  ASEAN  untuk  menggunakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa tersebut di masa depan dengan adanya amandemen EDSM di tahun 2019, dan bagaimana Negara- negara anggota ASEAN akan mengadopsi amandemen dari Protokol ASEAN ESDM ini. Hasil dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  mungkin  akan  terjadi dalam  proses  implementasi  protokol  ESDM  pada  sektor  ekonomi  dan  perdagangan  internasional harus  lebih  diperjelas.  Pengikatan  atau  kewajiban  yang  disepakati  dalam  amandemen  Protokol EDSM  yang  baru  memperkuat  mekanisme  penyelesaian  sengketa  Perdagangan  ASEAN  untuk mencapai efisiensi dengan cara meningkatkannya menjadi praktis, transparan dan jelas.
Kata Kunci : EDSM, Penyelesaian Sengketa, ASEAN.
Abstract. the  enactment  of  the  provisions  of  the Enhanced  Dispute  Settlement  Mechanism (EDSM) declared by ASEAN in 2004, then amended in the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement  Mechanism  in  2019  which  was  adopted  by  ASEAN  member  countries  which  regulate dispute settlement. Based on these provisions, one of the obvious ones can be seen in the practice of the  dispute  settlement  mechanism  emphasizing  written  consultation  showing  the  legal  basis  for complaints  and  the  Senior  Economic  Officials  Meeting  (SEOM)  as  an  institution  for  submitting requests for consultation. The focus of the problem in writing this journal is to analyze the issue of problems that ASEAN EDSM is generally known for as a mechanism that has never been used by ASEAN, as well as the prospects for ASEAN countries to use the dispute  settlement  mechanism in the future with the EDSM amendment in 2019, and how ASEAN member countries will adopt this amendment  to  the  ASEAN  ESDM  Protocol.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  dispute settlement  mechanisms  that  may  occur  in  the  process  of  implementing  the  EMR  protocol  in  the economic sector and international trade must be clarified. The binding or obligation agreed in the new  EDSM  Protocol  amendment  strengthens  the  ASEAN  Trade  dispute  settlement  mechanism  to achieve efficiency by increasing it to be practical, transparent and clear.
Keywords : EDSM, Dispute Settlement, ASEAN.

## PENDAHULUAN
Piagam  ASEAN  merupakan  badan hukum  internasional  yang  dibentuk  dalam rangka  untuk  memelihara  dan  meningkatkan
perdamaian,  keamanan  dan  stabilitas  serta lebih  memperkuat  nilai-nilai  berorientasi perdamaian  di  kawasan.  Suatu  organisasi yang  berlandaskan  aturan  tentunya  perlu
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
memiliki prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa dalam rangka pemenuhan  hak  dan  kewajiban  setiap  negara anggotanya, secara khusus untuk menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  antar negara anggota ASEAN itu sendiri. Disebutkan  pula  bahwa  ASEAN  adalah sebuah komunitas, bukan sekedar sekelompok negara  yang  dilingkupi  oleh  kedekatan geografis. ASEAN merupakan suatu organisasi  regional  yang  tertutup  ( closed regional
organization ) karena
keanggotaannya tidak terbuka untuk kelompok negara-negara lainnya.
Sejak awal berdirinya, ASEAN bertujuan
mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam perkembangannnya, kerjasama  ekonomi  ASEAN  memerlukan suatu  mekanisme  yang  lebih  baik  dengan dilaksanakannya  Konferensi  Tingkat  Tinggi yang  selanjutnya  disebut  KTT  ASEAN  I  dan II  di  Bali  pada  tahun  1976  dan  di  Kuala Lumpur (1977) yang membahas agar ASEAN memperkuat solidaritas politik dalam hubungan kerjasama ekonomi dengan menumbuhkan  pandangan  yang  selaras. Selanjutnya,  pada  tahun  1992  diadakan  KTT ASEAN  IV  bertempat  di  Singapura,  telah menandatangani Framework  Agreement  on Enhancing  ASEAN  Economic  Cooperation yang  menjadi  dasar  terebentuknya  kerjasama dalam  bidang  ekonomi  sekaligus  menandai dicanangkannya AFTA pada tanggal 1 Januari 1993  dengan Common  Effective  Preferential Tariff (selanjutnya disebut CEPT).
Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam  bentuk  pengurangan  dan  eliminasi tarif,  penghapusan  hambatan-hambatan  non- tarif,  dan  perbaikan  terhadap  kebijakan- kebijakan  fasilitasi  perdagangan.  Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan  pada  liberalisasi  perdagangan barang, tetapi juga investasi.
Terkait  dengan  penyelesaian  sengketa kerjasama  ekonomi  antar  negara  anggota ASEAN  telah  diatur Framework  Agreement on Enhancing ASEAN Economic Coorperation Pasal 9, dinyatakan bahwa:
“Any  differences  between  the  Member States  concerning  the  interpretation  or application  of  the  agreement  or  any agreements  arising  thereform  shall,  as far  as  possible,  be  settled  amicably between the parties. Whenever necessary,  an  appropriate  body  shall be  designated  for  the  settlement  or disputes.”
Negara-negara  anggota  ASEAN  yang terlibat  dalam  suatu  sengketa  lebih  memilih untuk  menggunakan  lembaga  lain  di  luar mekanisme  institusional  yang  terdapat  di dalam ASEAN.  Kesadaran akan penyelesaian sengketa  telah  ada  di  tahun  1971  yang tertuang  dalam Declaration  on  the  Zone Peace,  Freedom  and  Neutrality (selanjutnya disebut  ZOPFAN)  kemudian  dilanjutkan dalam Declaration  of  ASEAN  Concord 1976 dimana  negara  anggota  berkomitmen  untuk melaksanakan settlement  of  intraregional disputes .  Atas  dasar  itu  dibuatlah  tiga mekanisme  utama  penyelesaian  sengketa  di ASEAN yaitu Treaty of Amity and Cooperation  in  Southeast  Asia (selanjutnya disebut  TAC  1976), Protocol  on  Dispute Settlement Mechanism 1996 dan Protocol for Enhanced  Dispute  Settlement 2004  dan amandemen 2019. Ketiga mekanisme tersebut masih  lemah  dengan  melihat  deklarasi ASEAN  1967  sebagai  landasan  hukum terbentuknya instrumen.
Kemudian, ASEAN  Member  Countries (AMCs) bermaksud untuk membentuk ASEAN Community 2015 (AC15) yang terdiri dari tiga pilar yaitu ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic
Community (AEC),  dan ASEAN  Socio- Cultural  Community (ASCC).  Di  antara  tiga pilar  tersebut,  MEA  bisa  dikatakan  sebagai inti  dari  kesepakatan.  Memiliki  empat karakteristik  yaitu,  pasar  tunggal  dan  basis produksi,  kawasan  ekonomi  yang  berdaya saing tinggi, kawasan pembangunan ekonomi yang  merata,  dan  kawasan  yang  terintegrasi penuh  ke  dalam  perekonomian  global. Kawasan  ASEAN  tidak  akan  ada  hambatan perdagangan,  hambatan  tarif  dan  hambatan non tarif ekonomi kawasan. Anggota mengadopsi cetak biru MEA untuk mencapai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kawasan  ekonomi  yang  sangat  kompetitif, dengan  barang,  jasa,  investasi,  tenaga  kerja terampil,  dan  modal  yang  mengalir  bebas. Dengan  kata  lain,  integrasi  ekonomi  ASEAN telah  menekankan  perlunya  regionalisme terbuka  lebih  dari  pengelompokan  ekonomi regional lainnya, pangsa interaksi perdagangan  dan  investasi  ASEAN  adalah ekstra-regional.  Ini  adalah  ekspresi  dari strategi pembangunan ASEAN.
Terdapat  beberapa  tantangan  yang dihadapi ASEAN dalam mencapai tujuannya, antara  lain  masih  kurangnya  mekanisme pemantauan  untuk  memastikan  pelaksanaan yang  efektif,  identifikasi  prioritas  perjanjian ASEAN,  untuk  setiap  periode  dan  badan pelaksana,  serta  meningkatkan  koordinasi antar  pilar,  sebagai  serta  mobilisasi  sumber daya. Sementara kemajuan telah dibuat dalam menurunkan  tarif  dan  beberapa  hambatan ekonomi  di  balik  perbatasan,  hambatan  non- tarif  tetap  menjadi  hambatan  utama  untuk mencapai  pasar  tunggal  pada  tahun  2025. Liberalisasi  perdagangan  jasa  juga  berjalan lambat meskipun Industri ini semakin penting di kawasan. Semua masalah ini akan menjadi akar perselisihan antar AMC dalam mencapai tujuan  MEA.  Berdasarkan  Piagam  ASEAN, sengketa  perdagangan  harus  diselesaikan sesuai  dengan  ASEAN  Protokol  tentang Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  yang Ditingkatkan tahun 2004 ( Protocol Vientiane ).
Rumusan Masalah
Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan  penulisan  artikel  ilmiah  dengan judul Analisis  Hukum Terhadap  Amandemen Asean  Protocol  On  The  Enhanced  Dispute Settlement  Mechanism .  Dengan  fokus  pada rumusan  permasalahan  :  bagaimana  prospek bagi negara-negara ASEAN untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa  tersebut  di  masa  depan  dengan adanya  amandemen  EDSM  di  tahun  2019  ?, ASEAN  EDSM  lazimnya  diketahui  sebagai mekanisme yang tidak pernah digunakan oleh ASEAN dan bagaimana Negara-negara anggota
ASEAN akan mengadopsi
amandemen dari Protokol ASEAN ESDM ini ?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami prospek bagi negara-negara ASEAN untuk menggunakan  mekanisme  penyelesaian sengketa  tersebut  di  masa  depan  dengan adanya amandemen EDSM di tahun 2019
dan mengadopsi amandemen dari Protokol ASEAN ESDM ini.
2. Manfaat Penelitian Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan  praktis.  Secara  teoritis  penelitian  ini diharapkan  memberikan  kontribusi  dalam perkembangan  ilmu  pengetahuan  hukum, terutama  bidang  penyelesaian  sengketa internasional.  Sedangkan  secara  praktis, hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai  sumber  kajian  ilmu  pengetahuan bagi  masyarakat  umum  pada  umumnya dan kepada akademisi pada khususnya.

## HASIL PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
ASEAN  Way  Sebagai  Cara  ASEAN Menghadapi Berbagai Sengketa Mekanisme kerjasama dan
penyelesaian  konflik  di  kawasan  Asia Tenggara yang dilandasi prinsip non intervency  diplomacy ,  saling  menghormati, konsensus,  dialog  dan  konsultasi,  juga larangan penggunaan kekerasan bersenjata itu disebut  sebagai  ASEAN Way .  Ditambahkan pula  oleh  Narine  bahwa  ASEAN  way mengutamakan  pengaturan  dan  implementasi nasional  dibandingkan  penciptaan  otoritas supranasional.
Pada  tahun  1971  ASEAN  way  yang ditetapkan  dalam  TAC  kembali  ditegaskan oleh  ASEAN.  Pada  tahun  ini  ASEAN menyatakan  diri  sebagai  wilayah  damai, bebas,  dan  netral.  ASEAN  merupakan The Zone  of  Peace,  Freedom,  and  Neutrality (ZOPFAN).  Kebebasan  dalam  ZOPFAN dimaksudkan  sebagai  kebebasan  yang  berhak diperoleh  oleh  setiap  anggota  untuk  tidak diintervensi mengenai permasalahan domestik mereka. Intervensi disini bisa diartikan dalam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
hal  kemerdekaan  atau  independensi  serta integritas  negara  itu  sendiri.  Intervensi  akan mengganggu  kebebasan,  kemerdekaan  dan integritas ASEAN yang menginginkan netralitas di regionalnya.
ASEAN Way semakin  memperoleh kekuatan  ketika  dinyatakan  lagi  dalam ASEAN
Charter .
Piagam ASEAN menyebutkan bahwa ASEAN dilandasi prunsip-prinsip utama sebagai berikut:
a. menghormati  kemerdekaan,  kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara  anggota ASEAN;
b. tidak  campur  tangan  urusan  dalam  negeri negara anggota ASEAN;
c. penghormatan  terhadap  hak  setiap  negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya  bebas  dari  campur  tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
d. menghormati kebebasan fundamental pemajuan  dan  perlindungan  HAM,  dan pemajuan keadilan sosial;
e. menjunjung  tinggi  piagam  PBB  dan hukum  internasional  termasuk  hukum humaniter yang telah disetujui oleh negara anggota ASEAN;
f. tidak  turut  serta  dalam  kebijakan  atau kegiatan  apapun  termasuk  penggunaan wilayahnya, yang  dilakukan Negara anggota  atau  nonanggota  ASEAN  atau subyek negara manapun yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah, atau stabilitas  politik  dan  ekonomi  negara- negara anggota ASEAN.
Di  samping  prinsip-prinsip  di  atas, ASEAN Way juga dirumuskan dalam Pasal 2 (e)  Piagam  ASEAN  yang  menetapkan  bahwa kerjasama  negara-negara  anggota  ASEAN dilandasi prinsip non intervensi urusan dalam negeri anggotanya.
Dari  sisi  fungsional,  ada  empat kewajiban  yang  harus  dipatuhi  setiap  negara anggota  ASEAN  sebagai  konsekuensi  dari keberadaan prinsip non intervensi, yaitu:
a. Pantangan  untuk  mengkritisi  tindakan apapun  dari  satu  negara  anggota  terhadap warga  negaranya,  termasuk  pelanggaran terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  serta membuat
keputusan mengenai
keanggotaan  suatu  negara  berdasarkan sistem atau bentuk pemerintahannya;
b. Mengkritisi  tindakan  dari  satu  Negara yang melanggar prinsip nonintervensi;
c. Menolak pengakuan ( recognition ),
permohonan  suaka  ,  ataupun  bentuk dukungan  lainnya  terhadap  kelompok pemberontak yang mengganggu kestabilan nasional negara tetangga;
d. Menyediakan dukungan politis dan bantuan materi untuk negara yang sedang berkampanye menentang kegiatan- kegiatan  subversif  yang  mengganggu stabilitas negara.
Lebih  lanjut,  Pasal  20  (1)  ASEAN Charter menekankan  bahwa  pengambilan keputusan  berdasarkan  prinsip  konsultasi  dan konsensus. Satu catatan penting yang merupakan perkembangan baru dalam ASEAN Way tercantum dalam Pasal 21. Pasal ini  menyatakan  bahwa  apabila  berkaitan dengan  implementasi  komitmen  di  bidang ekonomi  maka  Pasal  21  (2)  memungkinkan diterapkannya  ketentuan  yang  lebih  fleksibel. Apa  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  21  ini sesungguhnya  merupakan  penegasan  dari Enhanced  Dispute  Settlement  Mechanism (EDSM)  yang  dideklarasikan  oleh  ASEAN pada  tahun  2004,  kemudian  diamandemen dalam  ASEAN Protocol  on  Enhanced Dispute  Settlement  Mechanism pada  tahun 2019,  yang  merasakan  tidak  adanya  jaminan atau lemahnya pelaksanaan komitmen kerjasama  bidang  ekonomi  akibat  kuatnya prinsip  kedaulatan  negara  di  organisasi mereka.  Namun  demikian  ini  hanya  berlaku untuk  bidang  ekonomi  saja,  tidak  untuk bidang  yang  lain  seperti  terjadinya  kekerasan atau  pelanggaran  HAM  di  suatu  negara ASEAN.
1. Penjabaran Analisa Amandemen ASEAN  Protocol  on  The  Enhanced Dispute Settlement Mechanism (ASEAN EDSM 2019) Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Pasal  3  Amandemen  ASEAN Protocol on The Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2019  (EDSM),  langkah  wajib pertama  harus  dimulai  dengan  konsultasi tertulis  yang  menunjukkan  dasar  hukum
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pengaduan.  Kemudian, Senior  Economic Officials Meeting (SEOM) akan memberi tahu pengajuan  permintaan  untuk  konsultasi. Negara  Anggota  yang  memiliki  keuntungan secara  langsung  atau  tidak  dapat  membuat pernyataan  atau  proposal  kepada  Negara Anggota  yang  bersangkutan  dan  harus dipertimbangkan. Kemudian, pihak lain harus menjawab  dalam  waktu  10  hari  setelah tanggal  penerimaan  permintaan,  konsultasi diadakan  dalam  jangka  waktu  30  hari  setelah tanggal  penerimaan  permintaan.  Protokol mengizinkan  para  pihak  yang  bersengketa setiap saat dapat menyetujui atau menghentikan  tiga  mekanisme  lain  yaitu  jasa baik,  konsiliasi  dan  mediasi  tergantung  pada permintaan pihak tersebut.
Pasal  4  EDSM,  setelah  prosedur  untuk jasa  baik,  konsiliasi  atau  mediasi  dihentikan, pihak  pengadu  kemudian  dapat  melanjutkan permintaan kepada SEOM untuk pembentukan panel.
Pasal  5  EDSM,  menetapkan  panel harus  dibentuk  SEOM,  kecuali  SEOM memutuskan  dengan  konsensus  untuk  tidak membentuk  panel.  Jika  konsultasi  gagal, pengadu  dapat  mengajukan  perselisihan  ke SEOM  dalam  waktu  45  hari  setelah penerimaan  permintaan  dan  sirkulasi.  Panel akan  terdiri  dari  tiga  atau  lima  panelis tergantung  pada  kesepakatan  para  pihak. Lampiran  II  Protokol,  menetapkan  bahwa pemilihan  mereka  yang  memenuhi  syarat untuk  menjadi  anggota  panel  harus  memiliki kualifikasi:
1. Perorangan pemerintah dan/atau nonpemerintah yang berkualifikasi baik;
2. Profesional  hukum  atau  akademisi  di bidang  hukum  perdagangan  internasional dan perjanjian ekonomi ASEAN.
Sekretariat ASEAN bertanggung jawab untuk mendaftarkan individu yang memenuhi syarat  dapat  ditarik  anggota  panel.  Daftar harus menunjukkan pengalaman atau keahlian khusus.
Pengadilan  telah  mengadopsi  aturan prosedurnya  berdasarkan  mutatis  mutandis berdasarkan  Fasilitas Tambahan ICSID untuk Administrasi Proses  Konsiliasi, Arbitrase dan Pencarian  Fakta.  Sidang  pertama  tentang
yurisdiksi pengadilan berlangsung di ibu kota ASEAN  lainnya  yang  netral  pada  bulan Januari 2002. Protokol menambahkan Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  ASEAN (DSM)  sebagai  alternatif.  modalitas  untuk menyelesaikan  perselisihan  antar  Negara berdasarkan Perjanjian (Pasal 4).
Selain  46  perjanjian  tercakup  yang berlaku pada saat penerapan DSM pada tahun 1996,  sejumlah  perjanjian  ekonomi  lainnya telah  ditandatangani  dalam  beberapa  tahun terakhir.  Namun  demikian,  telah  berfungsi untuk  memperjelas  dan  membedakan  antara dua  jenis  sengketa,  di  bawah  Perjanjian ASEAN  1987  untuk  Mempromosikan  dan Melindungi  Investasi:  Pasal  IX  berkaitan dengan perselisihan antara Negara atau pihak kontraktor  yang  tercakup  dalam  Protokol 1996 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa  ,  dan  perselisihan  antara  suatu Negara  atau  pihak  kontraktor  dan  investor nasional  atau  perusahaan  dari  Negara  lain atau  pihak  kontraktor  berdasarkan  Pasal  X. Perjanjian  biasanya  berisi  ketentuan  yang, jika  penyelesaian  tidak  dapat  dicapai  melalui konsultasi  dan  negosiasi,  perselisihan  akan ditangani sesuai dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.
Protokol  EDSM  baru  telah  direvisi  di beberapa  bagian  dengan  tujuan  agar  sesuai dengan kondisi-kondisi Negara-negara anggota ASEAN saat ini dan lebih jelas, serta sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisasi: WTO)  serta  dapat  menggunakan  mekanisme penyelesaian  sengketa  ASEAN  yang  baru untuk menyelesaikan sengketa dan memperdagangkan  dan  mendorong  Negara Anggota  ASEAN  untuk  mematuhi  kewajiban seperti:
1. Pasal 3 – Konsultasi
(1)  Batasi  ruang  lingkup  permintaan. Konsultasikan  untuk  tidak  Termasuk kasus  yang  tidak  (Keluhan  Non- Pelanggaran:  NVC)  dan  situasi  apa  pun yang  timbul  (Keluhan  situasi:  SC)  (2) Persyaratan  konsultasi  yang  lebih  jelas Ini  harus  rahasia  dan  tidak  boleh mempengaruhi  hak  negara  anggota dalam  prosedur  lebih  lanjut  dan  (3)
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
memberikan  prosedur  yang  jelas  untuk Negara Anggota lain yang menunjukkan bahwa  mereka  memiliki  kepentingan yang jelas dalam meminta partisipasi.
2. Pasal 7 - Kerangka Acuan Panel
(1) Memperpanjang jangka waktu penetapan  Kerangka  Kerja  panel  dari aslinya. "Sebelum pembentukan panel"  adalah  "dalam  waktu  20  hari setelah  panel  dibentuk"  dan  (2) membatasi  ruang  lingkup  panel  untuk memutuskan  petisi  yang  diperlukan untuk keputusan penyelesaian
sengketa.
3. Pasal 9 - Fungsi Panel Tentukan  tugas  fakultas.  Pertimbangan tambahan  Mereka  memberikan  konsultasi rutin  dengan  negara-negara  pesaing  dan memberikan  kesempatan  kepada  negara- negara pesaing. Cukup menemukan resolusi yang saling memuaskan.
4. Pasal  10  -  Prosedur  Panel,  Musyawarah dan Temuan
(1) Memperpanjang jangka waktu penyerahan kesimpulan  dan  rekomendasi  kepada SEOM  dari  "dalam  60  hari"  menjadi "dalam  6  bulan"  termasuk  Jangka  waktu dapat  diperpanjang  dalam  kasus  khusus dari  "tidak  lebih  dari  10  hari"  menjadi "tidak  lebih  dari  3  bulan".  Dan  (3) mensyaratkan  agar  pendapat  responden diungkapkan  dalam  laporan  tertulis  pada laporan  interim  panel  Keputusan  Komite Peninjau.
5. Pasal 11 - Perlakuan Laporan Panel
(1) Tetapkan  jangka  waktu  bagi  SEOM untuk  menyetujui  laporan  panel  tidak kurang  dari  20  hari.  Setelah  tanggal
SEOM  menerima  laporan  dan  (2) memperpanjang jangka waktu
pengesahan  laporan  oleh  SEOM  dari "dalam  30  hari"  menjadi  "dalam  60 hari.
6. Pasal 13 - Pihak Ketiga
(1) Panjang  diperpanjang  Pemberitahuan niat SEOM sebelumnya adalah "sebelum pembentukan majelis
hakim" menjadi "dalam waktu 10 hari sejak  pembentukan  majelis  hakim" dan  (2)  menyerahkan  hak  kepada
negara  anggota  pihak  ketiga  seperti hadir  dalam  rapat.  Pertimbangan  para pihak  dengan  majelis  hakim  pertama dan  kedua  menghadirkan  keterangan tertulis.  Setidaknya  sekali  sebelum sidang  pertama  Buat  pernyataan  lisan kepada panel dan tanggapi pertanyaan dari  panel  pada  sidang  pertama. Langsung  secara  tertulis,  dll.  Panel dapat  memperluas  hak  kepada  pihak ketiga  lebih  banyak.  Tapi  pasti  begitu Persetujuan  sebelumnya  dari  negara pesaing.
7. Pasal  17  -  Pengawasan  Pelaksanaan Temuan dan Rekomendasi menetapkan  bahwa  yurisdiksi  diperlukan. Jangka  waktu  kepatuhan  c  Mampu membuat  penilaian  dan  rekomendasi Namun,  itu  harus  menjadi  jangka  waktu yang  wajar  untuk  mematuhi  putusan  dan rekomendasi  dari  panel  hakim  dan organisasi banding.
8. Pasal 19 – Arbitrase Memberikan kemampuan untuk mengajukan permohonan. Arbitrase sebagai Alternatif Mekanisme
Penyelesaian Sengketa.
9. Pasal 21 - Kerangka Waktu Maksimum Menentukan  durasi  maksimum  proses peradilan  dari  penunjukan  Panel  hingga Laporkan  sertifikasi  Yang  tidak  boleh melebihi 9 bulan di panel dan 12 bulan di kelas banding Didefinisikan secara spesifik  Di  mana  pihak  yang  berkonflik tidak  boleh  memengaruhi  hak  pihak ketiga.
10. Pasal 22 - Tanggung Jawab Sekretariat menetapkan bahwa Sekretariat memberikan  bantuan  kepada  Negara Anggota  ASEAN.  Tentang  suspensi Sengketa  atas  permintaan  dan  dapat memberikan  nasihat  hukum  yang  wajar dan sesuai serta bantuan lainnya.
11. Pasal  23  -  Prosedur  Khusus  yang melibatkan Negara-negara anggota ASEAN yang Paling Sedikit Berkembang (1) meningkatkan  identifikasi  prinsip- prinsip  pertimbangan  khusus  untuk keadaan  khusus  dari  negara-negara anggota  yang kurang berkembang dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
melakukan  pengendalian  yang  wajar dalam  mengangkat  masalah-masalah di  bawah  proses-proses  ini  dalam kaitannya dengan Negara-negara Anggota.
Negara paling tidak berkembang Dalam menuntut kompensasi  atas  kerusakan  Atau meminta persetujuan untuk menangguhkan  pemberian  manfaat Dan (2) Presiden SEOM akan mengusulkan metode koordinasi,
sikap,  konsiliasi  dan  mediasi.  Sendiri
untuk  membantu  para  pihak  dalam menyelesaikan sengketa Sebelum meminta  panel  juri,  presiden  SEOM dapat  berkonsultasi  dengan  sumber mana  pun  yang  dianggapnya  tepat, atas kebijakannya.
12. Pasal 26 – Amandemen Tentukan kondisi dan prosedur amandemen.  Ketentuan  Protokol  Dan untuk  memperjelas  lampiran,  amandemen Protokol  tersebut  harus  disetujui  secara tertulis  oleh  semua  Negara  Anggota. Amandemen  Annex  I  dapat  dilakukan secara  berkala  oleh  Sekretariat  ASEAN. Setiap  amandemen  Annex  II,  III,  dan  V harus disetujui oleh SEOM, dan amandemen  Annex  IV  dapat  dibuat  oleh organisasi  banding,  yang  tunduk  pada diskusi  dan  opini.  Disukai  oleh  SEOM dan Sekretaris Jenderal ASEAN.
13. Pasal 27 - Ketentuan Akhir
Dijadwalkan  mulai  berlaku  pada  Semua 10 negara anggota ASEAN telah menginformasikan  Sekretaris  Jenderal ASEAN  telah  menyelesaikan  prosedur internal  yang  diperlukan  untuk  penerapan Protokol ini.

## KESIMPULAN
Mekanisme penyelesaian sengketa yang  mungkin  akan  terjadi  dalam  proses implementasi  protokol  ESDM  pada  sektor ekonomi dan perdagangan internasional harus lebih  diperjelas.  Perlu  dicatat,  bahwa  usaha ini bukan pekerjaan yang mudah karena untuk membantu  membangun  kepercayaan  Sektor swasta  ke  dalam  berdagang  dan  berinvestasi satu sama lain melalui mekanisme,
mengesahkan  atau  membantu  memecahkan masalah  komersial  Negara  internasional, terutama dengan dikeluarkannya regulasi atau langkah  perdagangan  yang  tidak  sesuai. Pengikatan  atau  kewajiban  yang  disepakati dalam amandemen Protokol EDSM yang baru memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa Perdagangan ASEAN untuk mencapai efisiensi
dengan cara meningkatkannya  menjadi  praktis,  transparan dan jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A.A.  Ngr.  Sri  Rahayu  Gorda,  Kadek Januarsa  Adi  Sudharma,  dan  Pipin Carolina  BR  Barus,  “The  Analysis  of Tendency on Choice of  Forum in The Settlement  of  Dispute  of  International Trade  Among  ASEAN  Countries”, Arena Hukum , Vol. 13, No. 1, 2020. Acharya,  Amitav ,  constructing  a  Security community  in  Southeast  Asia:  ASEAN and  the  Problem  of  Regional  Order,
London: Routledge, 2001.
Anna G Tevini, Regional Economic Integration  and  Dispute  Settlement  in East Asia , New York: Hart Publishing, 2018.
ASEAN Charter 2008
ASEAN  Protocol  On  The  Enhanced  Dispute Settlement Mechanism
Collin Wong, Venus Kim, dan Affendy Arip, “The impact of ASEAN free trade area on intra-ASEAN manufacturing trade ”,  International  Journal  of Business  and  Society Vol,  18,  No.  3, 2017.
Dan  Jefferson  Lopez,  “The  ASEAN Geography  and  Its  Significance  to  Its Economic Development”, Asia Society Project , 2019.
Departemen Luar Negeri RI, ASEAN Selayang Pandang , Jakarta: Sekretariat Nasional ASEAN, 2010. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju  ASEAN  Economic
Community  2015 ,  Jakarta:  Kemendag,
2013.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Diane A Desierto dan David J Cohen, ASEAN Law and Regional Integration , 2020.
Farhad  Taghizadeh-hesar,  et.al., Achieving Energy Security In Asia: Diversification, Integration And
Policy Implications , Singapore: World Scientific Publishing Co, 2019.

## Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Coorperation
Ghosh,  S.  &  Yamarik,  dan  2004,  “Are preferential  trade  agreements  trade creating?  An  application  of  extreme bounds analysis”, Journal of
International Economics , 2004.
Heri  Akhmadi,  “Assesment  in  the  Impact  of ACFTA  of  Exports  of  Indonesian Agricultural  Commodity ”,  Journal  of
Agribusiness  and  Rural  Development Research , Vol. 3, No. 1, 2019.
Hilton Tarnama Putra, Mekanisme Penyelesaian  Sengketa  di  ASEAN:
Lembaga  dan  Proses ,  Jakarta:  Graha Ilmu, 2011.
Imelda  Deinla, The  Development  of  the  Rule of  Law  in  ASEAN ,  Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
Joel  Vander  Kooi,  “The  ASEAN  Enhanced Dispute  Settlement  Mechanism  doing it  the  ASEAN  way”, New  York International Law Review , 2007. Koesrianti,  “Analisa  Kekuatan  Mengikat Piagam  Asean  Dan  Perkembangan Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Di Asean”, Yuridika ,  Volume  26  No  1, Januari-April 2011.
Kooi,  Joel  Vander  2007,  “The  ASEAN
enhanced Dispute Settlemet Mechanism:  Doing  it  the  ASEAN
Way”, New  York  International  Law Review ,  20  N.Y.  Int’l  L.  Rev.  1,  hlm. 1-37.
Najjamudin  Khairur  Rijal,  “Tantangan Impelementasi  Asean  Community: Kasus  di  Kota  Malang”, Jurnal Insignia ,  Vol.  4,  No.  1,  April  2017, hlm. 55; Sanchita Basu Das, et.al, The ASEAN  Economic  Community:  A Work  in  Progress ,  Singapore:  Asian Development Bank, 2013.
Naldi,  G.  J,  “The  ASEAN  Protocol  on Dispute  Settlement  Mechanisms:  An Appraisal”, Journal  of  International Dispute  Settlement ,  Vol.  1,  No.  34,
2015. Narine, Shaun, Explaining ASEAN:
Regionalism  in  southeast  Asia ,  Lynne Rienner  Publishers,  Dahai.  2008.” State Immunity, China and Its Shifting Position”,  7 Chinese  J.  Int’l  L. 307, 2002, hlm.307-333.
Nattapat  Limsiritong,  “How  to  Apply  the
ASEAN Protocol on Enhanced Dispute  Settlement  Mechanism  2004 to Settle Disputes on the Interpretation of ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009”, PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research , Vol. 7 No.
2 (July-December 2018).
Natthada  Termudomchai,  “ASEAN  Dispute
Settlement  Mechanism:  a  Study  of  its Ineffectiveness in Resolving Economic Disputes ”,  Assumption
University Law Journal , Vol. 7, No. 2, 2016.
Pornchai Danvivathana, “Role of ALA in the current legal issues under the ASEAN Charter”, Thailand  Law  Journal , Volume 13, 2016.
Ralf  Emmers, Cooperative  Security  and  the Balance  of  Power  in  ASEAN  and  the ARF , London: Routledge, 2017. Ramcharan,  Robin,  “ASEAN  and  Non-
interference : A Principle
Maintained”. Contemporary Southeast Asia , Vol. 22, No.1, 2000, hlm.60-88. Ross  Garnaut, O  pen  Regionalism  and  Trade
Liberalization: An Asia-Pacific Contribution  to  the  World  Trade System , Sydney:  Institute of Southeast Asian Studies, 1996.
Rungnapa  Adisornmongkon,  “The  Dispute Settlement  Mechanism  of  ASEAN, Does it work?’”, Assumption University  Law  Journal ,  Vol.  7,  No.
2559, 2016. Sanchita  Basu  Das, Achieving  the  ASEAN Economic Community 2015: Challenges  for  Member  Countries  &
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Business , Singapore: Institute of South east Asian Studies, 2012. Simon  Chesterman,  “Does  ASEAN  Exist?
The  Association  Of  Southeast  Asian Nations  As  An  International  Legal Person”, Public  Law  &  Legal  Theory Research Paper Series Working Paper
No. 08-26, 2010 Singapore Year Book Of International Law And Contributors. Sumaryo  Suryokusumo, Studi  Kasus  Hukum Organisasi  Internasional ,  Bandung: Alumni, 1997.