Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 333-339
Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan di Indonesia
Vidairotul Hamdiah 1*) ,  Sugianto 2) 1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara *Email korespondensi: vidairoh04@gmail.com

## Abstract
This research aims to evaluate the role of zakat in reducing poverty levels in Indonesia with a focus on fiscal policy. Islam teaches that poverty stems from unequal access to basic needs, and zakat is considered a potential instrument  in  overcoming  social  and  economic  inequality.  Even  though  the  government  has  made  efforts  to overcome poverty, the poverty rate in Indonesia is still high. This research uses qualitative methods with a library research  approach  to  analyze  literature  related  to  fiscal  policy,  zakat,  and  Islamic  economic  concepts.  The research results show that zakat has a positive impact in reducing poverty, especially through providing business capital. However, implementing zakat in Indonesia requires an evaluation of fiscal policy, and low public trust in zakat institutions is an obstacle. Therefore, the role of supportive, transparent and efficient fiscal policies in zakat management  is  very  important  to  increase  the  impact  of  zakat  in  alleviating  poverty.  The  implication  of  this research is that it can be used as a contribution to thinking or offering a solution to overcome poverty through collaboration between the government, zakat institutions and the community.

## Keywords : Evaluation, Fiscal Policy, Poverty, Zakat
Saran  sitasi :  Hamdiah,  V.,  &  Sugianto.  (2024).  Peran  Kebijakan  Fiskal  Dalam  Mengevaluasi  Zakat  Sebagai Upaya  Menyikapi  Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  10 (01),  333-339.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257

## 1. PENDAHULUAN
Agama  Islam  dipandang  sebagai  agama  yang membawa kedamaian dan keamanan, serta memerangi adanya  kemiskinan.  Kemiskinan  dalam  Islam dipahami  bersumber  dari  minimnya  akses  terkait kebutuhan primer, misalnya tempat tinggal, makanan, serta kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi penanganan  terkait  persoalan  tersebut.  Menurut perspektif Islam, keadaan kemiskinan bukanlah suatu nikmat,  melainkan  merupakan  sebuah  ujian  dalam kehidupan.  Dengan  kemampuan  dan  potensi  yang dimiliki,  seseorang  seharusnya  berusaha  keras  untuk menghindari  kemiskinan.  Jika  ternyata  kemiskinan masih  tetap  ada,  maka  seseorang  diwajibkan  untuk menghadapinya  dengan  penuh  kesabaran,  tawakkal (bergantung  sepenuhnya  pada  Allah),  dan  diiringi dengan  upaya  (ikhtiyâr)  sungguh-sungguh  untuk melepaskan  diri  dari  kondisi  tersebut  (Setiawan  & Hasanah, 2016).
Pada  konteks  Indonesia,  meskipun  berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan pertumbuhan  kemiskinan,  membuat  kebijakan- kebijakan,  baik  sektoral,  moneter,  fiskal,  ataupun kebijakan  lainnya,  belum  sepenuhnya  mampu menangani  masalah  kemiskinan.  Kemiskinan  ialah salah  satu  permasalahan  sosial  yang  dihadapi  oleh negara-negara  dunia,  tak  terkecuali  Indonesia. Kemiskinan  merupakan  tantangan  global  yang  tidak memandang  batasan  antara  negara  maju  dan berkembang.  Walau  demikian,  perlu  diperhatikan bahwa tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang cenderung lebih tinggi dibanding dengan negara maju. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek, seperti tingkat penghasilan, akses terhadap pendidikan dan  layanan  kesehatan,  serta  kesenjangan  sosial ekonomi yang lebih nyata. Negara-negara berkembang  seringkali  dihadapkan  pada  tantangan lebih  besar  dalam  upaya  mengatasi  kemiskinan,
mengingat  adanya  keterbatasan  sumber  daya  dan infrastruktur yang memadai (Hakim, 2020).
Kendati  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia cenderung rendah dari masa pemerintahan orde baru, tapi  angka  kemiskinannya  masih  cukup  tinggi. Menurut  BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  (2023),  pada Maret 2023 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai  9,36%  atau  setara  dengan  25,90  juta  jiwa. Nilai  Garis  Kemiskinan  per  Maret  2023  ialah sejumlah  Rp.550.458  per  kapita  per  bulan,  yang meliputi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.408.522  (74,21  persen)  dan  Garis  Kemiskinan Bukan Makanan mencapai Rp.141.936 (25,79%). Di periode  tersebut,  rata-rata  jumlah  anggota  dalam rumah  tangga  miskin  di  Indonesia  mencapai  4,71 orang.  Jadi,  besaran  Garis  Kemiskinan  per  rumah tangga  secara  keseluruhan  ialah  Rp.2.592.657  per bulan.  Angka  ini  menyoroti  perlunya  peningkatan upaya dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Upaya  pengentasan  kemiskinan  di  lapangan nampaknya  hanya  jadi  tanggungjawab  pemerintah saja. Sebab terdapat beragam seruan pada pemerintah agar memberi berbagai bentuk dukungan, antara lain dukungan kebutuhan pokok, pinjaman modal, layanan kesehatan  gratis  serta  dukungan  lainnya.  Meskipun bantuan  pemerintah  terus  mengalir,  tapi  situasi perekonomian  negara  ini  belum  pulih  sepenuhnya pasca  resesi.  Untuk  itu,  sudah  waktunya  seluruh elemen  masyarakat  turut  serta  mendukung  program pemerintah  dalam  mengatasi  kemiskinan  yang menjadi  permasalahan  serius.  Salah  satunya  ialah dengan memanfaatkan potensi zakat.
Dalam  kerangka  ekonomi  Islam,  zakat  muncul sebagai instrumen yang kaya potensi untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Namun, keberhasilan zakat dalam meredam kemiskinan sangat tergantung  pada  peran  efektif  kebijakan  fiskal  yang mengatur, mengevaluasi, dan mengoptimalkan implementasinya.  Zakat dianggap sebagai  kewajiban bagi  umat  Islam  yang  mampu  dan  diharapkan  untuk mentransfer sebagian dari kekayaan yang dimilikinya, yaitu  2,5%  hingga  20%,    kepada  individu  atau organisasi  yang  membutuhkan  dukungan  keuangan sesuai standar Islam.
Penting  untuk  menyoroti  bahwa  zakat  dalam konteks  ini  tak  hanya  dipandang  sebagai  kewajiban keagamaan,  tapi  juga  sebagai  instrumen  ekonomi yang  mampu  memberi  kontribusi  signifikan  pada pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  yang  kurang mampu.  Evaluasi  peran  kebijakan  fiskal  dalam
pengelolaan  zakat  tidak  hanya  mencakup  aspek alokasi  dana,  tetapi  juga  mencakup  efisiensi pengumpulan, transparansi penggunaan, serta dampak nyata yang dirasakan oleh penerima zakat. Kemudian dalam  perspektif  Islam  juga,  Zakat    merupakan kewajiban  yang  mencakup  dua  aspek  yakni  dilihat dari  sudut  aspek  spiritual  serta  sosial.  Peran  sosial Zakat  adalah  untuk  menyeimbangkan  pendapatan masyarakat  dengan  cara  membagikan  harta  kepada fakir  miskin  sesuai    prinsip  yang  tertera  dalam  Al- Qur'an  Surah  At-Taubah  ayat  60  (Handoyo  & Khanifa, 2020).
Sayangnya, penerapan zakat di Indonesia masih memerlukan evaluasi kebijakan fiskal yang serius, dan belum  optimalnya  penyaluran  zakat  menjadi  faktor utama  rendahnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga  zakat.  Masalah  ini  juga  menjadi  hambatan dalam  mencapai  tujuan  penyaluran  zakat  untuk mengentaskan  kemiskinan.  Permasalahan  ini  sudah menjadi  sorotan  sepanjang  sejarah  Indonesia,  dari masa  kemerdekaan  hingga  era  reformasi  saat  ini. Meskipun pemerintah telah berupaya signifikan untuk mengatasi  kemiskinan,  masalah  ini  tetap  menjadi fokus utama di tingkat nasional.
Al-Quran  menegaskan  peran  Zakat  dalam mengatasi  kemiskinan,  namun  implementasinya  di Indonesia  masih  menghadapi  tantangan.  Tingginya penggalangan dana menunjukkan rendahnya kepercayaan pada lembaga zakat, sementara pengelolaan  dana  yang  kurang  optimal  memerlukan evaluasi  kebijakan  fiskal.  Faktor-faktor  seperti pendidikan, pendapatan, dan kepercayaan, khususnya di  masjid  dan  pesantren,  umumnya  masih  bersifat informal. Oleh karena itu, pentingnya kebijakan fiskal yang  mendukung  terlihat  jelas  dalam  evaluasi  zakat untuk  memperbaiki  regulasi,  alokasi  dana,  dan transparansi,  guna  meningkatkan  dampak  positif dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Romdhoni (2017) dalam penelitiannya melakukan  analisis  empiris  terhadap  dampak  zakat dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Sebab, persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan serius  di  Indonesia.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa zakat memiliki efek positif dalam menurunkan jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin  keluarga, serta meminimalisir keparahan kemiskinan. Kajian ini mengungkap  penerapan  modal  zakat  produktif, khususnya  berupa  modal  usaha,  memberikan  efek positif  serta  mampu  menurunkan  angka  kemiskinan. Untuk  itu,  pendistribusian  zakat  produktif  berupa
modal  usaha  perlu  diteruskan  serta  ditingkatkan.  Di samping  itu,  diperlukan  pengembangan  penyaluran zakat  ke  sektor  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UKM) atau  kelompok  usaha  patungan  (KUBE)  untuk mendorong  kerjasama  serta  sinergi  antarindividu. Temuan kajian menunjukkan adanya pengaruh positif antara pemanfaatan program zakat produktif LAZ An- Naafi  'Boyolali  pada  pendapatan  mustahiq,  di  mana kontribusi  pengaruhnya  mencapai  30,5%.  Terlihat bahwa penghasilan mustahiq mengalami perkembangan  serta  pemenuhan  kebutuhan  sesudah mengikuti  program  pemberdayaan  zakat  produktif LAZ  An-Naafi  'Boyolali,  yang  bisa  dipakai  sebagai modal bisnis.
Kemudian  Yuliana  &  Nasrulloh  (2023)  dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa pengurangan tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  saat  ini  perlu dijadikan  agenda  bersama  umat  muslim  Indonesia, bukan sekadar menyerukan kepada pemerintah untuk mengatasi  peningkatan  kemiskinan.  Salah  satu  cara efektifnya  adalah  melalui  pelaksanaan  kewajiban membayar zakat, terutama karena mayoritas penduduk  Indonesia  menganut  agama  Islam.  Zakat dianggap  sebagai  instrumen  yang  dapat  mengatasi kemiskinan  yang  terus  meningkat,  karena  zakat berfungsi  sebagai  modal  yang  dikumpulkan  untuk membantu  individu  yang  membutuhkan,  dan  juga diakui  secara  resmi  oleh  pemerintah.  Hasil  dari penelitian  ini  menegaskan  bahwa  pengelolaan  dana zakat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat,  terutama  di  Kabupaten  Bojonegoro. Program-program  zakat  yang  diterapkan  sudah membantu orang  banyak di wilayah tersebut melalui Lazismu Kabupaten Bojonegoro.
Berangkat dari ulasan di atas, maka tujuan artikel ini  ialah  untuk  mengkaji  kemiskinan  secara  umum saat ini serta peran zakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan  dalam  pemerataan  ekonomi  masyarakat. Dalam  konteks  ini,  peran  kebijakan  fiskal  menjadi krusial untuk memastikan efektivitas penyaluran dan pengelolaan  zakat.  Persoalan  ii  mesti  disadari  serta dievaluasi  supaya  tak  menimbulkan  ketimpangan ekonomi  antara  yang  kaya  dengan  yang  miskin.  Di samping  itu,  kajian  ini  memiliki  tujuan  untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam berzakat  serta  dapat  mewujudkan  pengoptimalan pengrlolaan serta pendistribusian zakat pada masyarakat. Dengan mengintegrasikan konsep kebijakan fiskal, kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi  nyata  dalam  merumuskan  solusi  yang
berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Kajian  ini  memakai  metode  kualitatif,  yakni suatu  penelitian  yang  digunakan  untuk  memahami serta  mendalami  sebuah  fenomena  tertenu  dengan menggali  informasi  yang  sifatnya  deskriptif  terkait subjek  penelitian.  Adapun  fenomena  yang  dimaksud ialah  meliputi  persepsi,  perilaku,  tindakan,  serta motivasi,  yang  diuraikan  secara  deskriptif  (Fiantika, et, al., 2022). Penelitian ini termasuk jenis penelitian library  research (studi  pustaka)  sebagai  pendekatan utama untuk mendapatkan wawasan yang mendalam terkait  peran  kebijakan  fiskal  dalam  evaluasi  zakat sebagai  strategi  penanggulangan  kemiskinan  di Indonesia.  Pendekatan  ini  melibatkan  analisis  dan sintesis literatur-literatur terkait dari berbagai sumber, seperti  jurnal  akademis,  buku,  dan  publikasi  terkini mengenai kebijakan fiskal, zakat, dan konsep ekonomi Islam.  Selain  itu,  pendekatan  library  research  ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan  pandangan  ahli  serta  konsep- konsep  kunci  yang  telah  diajukan  oleh  peneliti- peneliti  terdahulu.  Dengan  merinci  temuan-temuan dari literatur, penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman  mendalam  terkait  hubungan  antara kebijakan  fiskal  dan  evaluasi  zakat  dalam  konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Kemiskinan  melibatkan  aspek  yang  kompleks, seperti  yang  diungkapkan  oleh  BAPPENAS  (2004). Menurut  definisinya,  kemiskinan  bukan  hanya sekadar  kurangnya  sumber  daya  materi,  tetapi  juga mencakup  kondisi  di  mana  individu  atau  kelompok, entah  itu  pria  ataupun  wanita,  tak  mempunyai kemampuan  untuk  memenuhi  hak-hak  dasar  dalam menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  yang bermartabat. Definisi ini menyoroti dimensi kemiskinan yang lebih luas, yang tak sekedar terbatas pada  aspek  materi,  tapi  juga  mencakup  hak-hak esensial  yang  membentuk  dasar  kehidupan  yang bermartabat bagi setiap individu (Ulya, 2018).
Pada  dasarnya,  konsep  kemiskinan  terbentuk melalui proses identifikasi dan pengukuran sekelompok  individu  atau  kelompok  tertentu,  yang kemudian  diacu  sebagai  kemiskinan.  Secara  umum, semua  negara,  termasuk  Indonesia,  mempunyai  cara
pandang  tertentu  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan  kemiskinan.  Keadaan  kemiskinan    bersifat relatif  dan  bergantung  pada  faktor  ekonomi,  standar kesejahteraan  dan  aspek  sosial  yang  berlaku  pada masing-masing negara. Negara-negara mendefinisikan kemiskinan berdasarkan kriteria atau ukuran  tertentu,  seperti  pendapatan  rata-rata,  daya beli, kemampuan belanja rata-rata, tingkat pendidikan, dan status kesehatan.
Kemiskinan  secara  umum  didefinisikan  sebagai ketidakmampuan  seseorang  atau  kelompok  untuk menjamin  kelangsungan  hidup  dengan  tak  mendapat pendapatan  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan dasarnya.  Dalam  beberapa  kasus,  kemiskinan  juga dapat  diartikan  sebagai  kurangnya  keuangan, pendidikan,  atau  kesejahteraan    umum.  Meskipun definisi ini bisa saja berbeda di tiap negara, definisi ini pada dasarnya tetap mengacu pada terbatasnya sumber daya yang mempengaruhi kesejahteraan  individu atau kelompok yang tergolong miskin (Suwandi & Samri, 2022).
Berdasarkan  data  persentase  kemiskinan  di Indonesia  yang  dapat  ditemukan  pada  situs  resmi Badan  Pusat  Statistik,  terlihat  bahwa  sejumlah provinsi  masih  menunjukkan  grafik  kemiskinannya yang cukup signifikan. Menariknya, grafik kemiskinan  di  beberapa  provinsi  ini  hampir  sejajar atau  bahkan  melebihi  angka  kemiskinan  secara keseluruhan  di  Indonesia.  Sebagaimana  dapat dicontohkan  seperti  pada  provinsi  Aceh  yang  angka kemiskinannya  melampaui  angka  kemiskinan  di Indonesia.  Jumlah  kemiskinan  yang  tinggi  bisa  jadi penyebab  utama  persoalan  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.  Dengan  merujuk  pada  data  akumulasi, Aceh  menempati  peringkat  pertama  dari  35  provinsi di  Indonesia  dalam  hal  angka  kemiskinan  (BPS Indonesia, 2021-2023).
Gambar 1 . Persentase Tingkat Kemiskinan Indonesia dan Aceh Pada Tahun 2021-2023
Kemiskinan di Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu permasalahan serius dalam ranah ekonomi, sehingga  perlu  dilakukan  penyembuhan  atau  upaya
penurunan  dalam  mengatasinya.  Istilah  kemiskinan muncul  ketika  seseorang  tak  mampu  memenuhi kebutuhannya  minimal  sesuai  dengan  standar  hidup yang berlaku.
Kemiskinan  dapat  disebabkan  oleh  sejumlah faktor  antara  lain  peningkatan  jumlah  penduduk, tingkat upah yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi,  pertumbuhan  ekonomi,  kualitas  hidup masyarakat, serta faktor-faktor lain. Menurut Kuncoro seperti  yang  disampaikan  oleh  Agustina  (2018), terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan yang perlu dicermati. Pertama, secara makro kemiskinan muncul karena ada perbedaan dalam pola kepemilikan sumber daya,  yang  menghasilkan  ketidaksetaraan  dalam distribusi  penghasilan.  Masyarakat  yang  tergolong miskin  hanya  memiliki  sumber  daya  yang  terbatas serta  kualitasnya  di  bawah  standar.  Kedua, kemiskinan  muncul  karena  ketidaksetaraan  mutu SDM yang rendah, yang berakibat pada produktivitas yang  rendah  serta  upah  yang  minim.  Ketiga, kemiskinan juga muncul akibat ketidaksetaraan dalam akses  serta  modal.  Keterbatasan  akses  manusia menyebabkan mereka memiliki pilihan yang terbatas untuk menaikkan kualitas hidupnya, terikat pada apa yang  dapat  mereka  lakukan  saat  ini  bukan  pada  apa yang semestiya dilakukan.
Dalam konteks ini, manusia memiliki keterbatasan  untuk  menentukan  pilihan,  yang menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan  tingkat  hidup.  Kemiskinan  juga disebabkan  oleh  ketidaksetaraan  mutu  sumber  daya manusia,  yang  berpengaruh  pada  aspek  lain  seperti pendapatan.  Namun,  masalah  klasik  ini  kini  disertai dengan  pemicu  kemiskinan  yang  lebih  aktual,  yaitu ketidakmemadaiannya  pendapatan.  Beberapa  orang yang  memiliki  pendapatan  yang  cukup  memiliki peluang  besar  untuk  mengembangkan  karir  mereka melalui  pendidikan  lebih  lanjut.  Sebaliknya,  bagi sebagian  orang  yang  ada  di  bawah  garis  kemiskinan dan  tak  memiliki  pendapatan  memadai,  hal  ini mengakibatkan  keterbatasan  dalam  melanjutkan pendidikan  ke  jenjang  lebih  tinggi.  Kendala  ini disebabkan  oleh  kurangnya  penghasilan  untuk membayar  biaya  pendidikan  di  tingkat  SMA  atau perguruan tinggi (Ramadhani, et.al., 2022).
Kemiskinan  bukan  hanya  sekadar  masalah ekonomi,  namun  juga  memiliki  dampak  yang mendalam  terhadap  dimensi  spiritual,  intelektual, moral, dan sosial individu serta keluarga. Kemiskinan dapat  merusak  akidah,  menghambat  perkembangan
0 5 10 15 20 2021 2022 2023 Indonesia
Aceh
fikiran, mempengaruhi perilaku akhlak, dan merugikan  stabilitas  keluarga.  Oleh  karenanya, penting  bagi  masyarakat  serta  pemerintah  agar mencari solusi yang komprehensif dalam menanggulangi kemiskinan.
Salah  satu  solusi  yang  diusulkan  dalam menangani  persoalan  kemiskinan  ialah  melalui kebijakan  fiskal,  khususnya  berupa  zakat.  Dalam ajaran Islam, zakat termasuk pilar penting yang sangat dianjurkan sebagai sarana dalam mengatasi kemiskinan.  Praktik  zakat  dapat  memberikan kontribusi  besar  dalam  upaya  mengurangi  tingkat kemiskinan,  dengan  memberikan  bantuan  kepada kaum  dhuafa  dan  orang-orang  marginal  sehingga kemiskinan  yang  mereka  alami  dapat  diminimalisir (Suryani & Fitriani, 2022).
Dengan demikian, implementasi kebijakan fiskal berupa zakat tidak hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi  juga  membawa  manfaat  sosial  dan  spiritual. Melalui zakat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan berkeadilan, di mana  setiap  individu  memiliki  akses  yang  setara terhadap  kebutuhan  dasar  dan  dapat  menjalani kehidupan dengan martabat.

## 3.2. Pembahasan
Peran  kebijakan  fiskal  dalam  meningkatkan efektivitas  zakat  merupakan  aspek  krusial  dalam memastikan  bahwa  dana  zakat  dapat  dioptimalkan dengan sebaik-baiknya untuk mengentaskan kemiskinan.  Dalam  ranah  kebijakan  publik  pada negara  Islam,  zakat  menjadi  unsur  kunci  dalam kerangka  kebijakan  fiskal.  Zakat  ialah  salah  satu mekanisme  keuangan  dalam  Islam  yang  sudah diterapkan  dari  awal  peradaban  Islam.  Praktik  zakat tidak sekadar diilustrasikan  melalui tindakan Rasulullah  SAW,  tapi  mempunyai  landasan  hukum yang kuat, seperti tertulis dalam Al Qur'an dan hadis. Eksistensi  zakat  di  Indonesia  juga  diakui  dan diberdayakan  melalui  undang-undang  yang  berlaku secara hokum (Zarkasih & Pakkana, 2023).
Zakat  berfungsi  sebagai  sarana  distribusi sebagian kekayaan yang dimiliki oleh individu kaya, dianggap  sebagai  bentuk  sanksi  terhadap  akumulasi kekayaan  tersebut.  Dana  zakat  tersebut  kemudian diarahkan kepada individu atau kelompok yang berada dalam kondisi kekurangan, terutama yang membutuhkan bantuan. Dalam konteks modern, zakat dapat  diinterpretasikan  sebagai  suatu  bentuk  pajak yang dikumpulkan dari individu kaya yang beragama
Islam.  Pajak  ini  kemudian  diperuntukkan  khusus untuk  membantu  masyarakat  Muslim  yang  berada dalam keadaan kekurangan. Dengan demikian, zakat tidak  hanya  menjadi  instrumen  distribusi  kekayaan, tetapi juga mengandung elemen sosial dan kemanusiaan dalam membantu mereka yang membutuhkan (Sakti, 2021). Dalam model ekonomi Islam yang dipersembahkannya,  zakat  memiliki  peran  sentral sebagai  sarana  distribusi  kekayaan  dan  sebagai instrumen  stabilisator  bawaan.  Dengan  kata  lain, kewajiban  pembayaran  zakat  oleh  kelompok  kaya diarahkan  untuk  secara  otomatis  mengalokasikan kekayaan  dari  kelompok  tersebut  pada  kelompok miskin, entah  itu  dalam  keadaan ekonomi yang  baik ataupun  ketika  terjadi  resesi.  Hal  ini  bertujuan  agar perekonomian,  terutama  dalam  konteks  konsumsi masyarakat, jadi lebih stabil secara relatif. Di samping itu,  zakat  juga  dapat  berfungsi  sebagai  alat  alokasi, sebab dapat dipakai untuk membiayai produksi barang dan jasa yang bersifat publik. Dengan kata lain, dana zakat dapat dialokasikan untuk mendukung produksi barang  dan  jasa  yang  memberikan  manfaat  kepada masyarakat  secara  umum.  Melalui  peran  ganda  ini, zakat tidak hanya berperan dalam meratakan distribusi kekayaan,  tetapi  juga  dalam  mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendukung sektor-sektor yang bersifat kolektif dalam masyarakat (Kasri, 2018)
Pada  tahun  2021-2023,  zakat  di  Indonesia mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Merujuk pada  data  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS), total  dana  zakat  yang  terkumpul  di  Indonesia  pada tahun  2023  mencapai  Rp.34,2  triliun.  Tren pertumbuhan zakat di Indonesia dapat disimak melalui data yang tercantum pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Pertumbuhan Zakat di Indonesia 30 Tahun
Terakhir (2021-2023) Tahun Total Zakat 2021 Rp. 27,4 triliun 2022 Rp. 30,8 triliun 2023 Rp. 34,2 triliun
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tiga tahun  belakangan  ini,  zakat  di  Indonesia  mengalami peningkatan terus-menerus, di mana pada tahun 2021 jumlah  zakat  yang  terkumpul  mencapai  Rp.27,4 triliun. Jumlah ini meningkat menjadi Rp.30,8 triliun di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023, jumlah zakat yang terkumpul mencapai Rp.34,2 triliun. Peningkatan  zakat  nasional  ini  menunjukkan  bahwa kesadaran  masyarakat  Indonesia  untuk  menunaikan
zakat semakin meningkat. Hal ini dapat didorong oleh berbagai  faktor,  seperti  peningkatan  pemahaman masyarakat tentang zakat, serta dukungan pemerintah melalui  kebijakan  fiskal.  Peningkatan  zakat  nasional memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia.  Zakat  dapat  digunakan  untuk  membiayai program-program penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.
Di  Indonesia  zakat  sudah  diatur  melalui  UU Pengelolaan Zakat yang dikelola oleh BAZNAS serta Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  sebagai  bagian  dari kerangka  regulasi  yang  melibatkan  kebijakan  fiskal dalam  pengelolaan  dana  zakat  tersebut.  BAZNAS ialah instansi pemerintah nonstruktural yang bertanggungjawab  atas  pengelolaan  zakat  secara nasional,  seperti  dijelaskan  oleh  Kharina  (2021). Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  diatur  berdasarkan prinsip  syari’ah  serta  UU  No.23  Tahun  2011  terkait Pengelolaan Zakat. Kehadiran UU tersebut menguatkan peranan BAZNAS sebagai lembaga yang mempunyai  kewenangan  untuk  mengelola  zakat secara  nasional.  Di  sisi  lain,  LAZ,  yang  diinisiasi masyarakat  sipil  dan  memperoleh  persetujuan  dari menteri  atau  pejabat  terkait,  juga  memiliki  peran penting. LAZ memiliki tugas utama untuk mendukung BAZNAS dalam kegiatan pengumpulan, pengalokasian,  serta  pemanfaatan  zakat.  Pendirian LAZ melibatkan izin dari Menteri atau pejabat terkait (Zuchroh, 2022).
Pada  konteks  ini,  penyaluran  zakat  juga menampilkan  tren  peningkatan  yang  signifikan  dari tahun ke tahun, selaras dengan kebijakan fiskal yang diterapkan.  Pada  tahun  2021,  jumlah  zakat  yang disalurkan mencapai Rp.25,8 triliun. Terjadi peningkatan  yang  cukup  besar  pada  tahun  2022,  di mana  jumlah  zakat  yang  disalurkan  meningkat menjadi Rp.29,2 triliun. Tren positif ini terus berlanjut pada  tahun  2023,  dengan  jumlah  zakat  yang disalurkan  mencapai  Rp.32,6  triliun.  Diagram  di bawah  ini  menggambarkan  visualisasi  peningkatan penyaluran zakat dari tahun 2021 hingga 2023.
Gambar 2. Perkembangan penyaluran oleh Zakat Nasional Tahun 2021 hingga 2023
Efektivitas  kebijakan  fiskal  dalam  mendukung pertumbuhan  penyaluran  zakat  terlihat  jelas  melalui diagram  ini.  Kenaikan  jumlah  zakat  yang  signifikan dari  tahun  ke  tahun  mencerminkan  peran  positif kebijakan  fiskal  dalam  memperkuat  peran  zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
Untuk mengatasi kemiskinan, pilihan penggunaan zakat dianggap sebagai solusi yang tepat dalam  memperbaiki  pola  produksi,  konsumsi,  serta distribusi,  dengan  tujuan  mencapai  kesejahteraan umat.  Zakat  bukan  hanya  sebagai  alat  untuk mengentaskan  kemiskinan,  tetapi  juga  mampu mencapai  tujuan  lebih  luas  dalam  menanggulangi berbagai masalah sosial  masyarakat. Dengan memahami konsep ini, zakat memiliki potensi optimal ketika orang kaya dan miskin sama-sama berkomitmen dalam memberikan zakat dan melaksanakan  distribusinya  secara  adil.  Penerapan kebijakan  fiskal  yang  mendukung  pelaksanaan  zakat menjadi  langkah  strategis  dalam  memperkuat  peran zakat sebagai instrumen yang efektif dalam mengatasi kemiskinan.  Kebijakan  fiskal  yang  baik  dapat mencakup  insentif  pajak  bagi  individu  atau perusahaan  yang  berzakat,  pengembangan  regulasi yang  mendukung  transparansi  dalam  pengelolaan zakat,  serta  pemberian  dukungan  finansial  untuk lembaga-lembaga  pengelola  zakat.  Dengan  cara  ini, dapat  diharapkan  bahwa  zakat  tidak  hanya  akan berperan sebagai alat pengentasan kemiskinan, tetapi juga  sebagai  pendorong  perkembangan  sosial  dan ekonomi yang lebih luas di masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  bisa disimpilkan  bahwa  kemiskinan  melibatkan  aspek yang  cukup  kompleks,  termasuk  kurangnya  sumber daya materi dan ketidakmampuan memenuhi hak-hak dasar.  Di  Indonesia,  beberapa  provinsi  mengalami tingkat  kemiskinan  yang  signifikan,  seperti  Aceh. Faktor penyebab kemiskinan mencakup pertumbuhan penduduk, upah rendah, dan pengangguran. Perbedaan  kepemilikan  sumber  daya,  mutu  sumber daya  manusia,  dan  ketidaksetaraan  akses  dan  modal adalah faktor utama penyebab kemiskinan. Kemiskinan memiliki dampak luas terhadap dimensi spiritual,  intelektual,  moral,  dan  sosial.  Solusi  untuk mengatasi  kemiskinan  termasuk  kebijakan  fiskal, terutama  zakat,  yang  diatur  oleh  Undang-Undang Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia  dan  dikelola  oleh BAZNAS  dan  LAZ.  Penyaluran  zakat  meningkat,
0 10 20 30 40 2021 2022
2023 Penyaluran Zakat (Triliun IDR) Penyaluran Zakat (Triliun IDR)
mencerminkan  kesadaran  masyarakat  dan  dukungan pemerintah  melalui  kebijakan  fiskal.  Peningkatan zakat berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  pengentasan  kemiskinan. Dengan  demikian,  kebijakan  fiskal  berperan  penting dalam  meningkatkan  efektivitas  zakat  sebagai  alat untuk mengatasi kemiskinan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Untuk  meningkatkan  efektivitas  zakat  dan mengurangi kemiskinan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan memberikan  insentif  pajak  yang  mendukung  zakat. Transparansi  pengelolaan  zakat  perlu  ditingkatkan, dan  lembaga  zakat  harus  meningkatkan  efisiensi dalam  pendistribusian  dana.  Sosialisasi  mengenai zakat dan peningkatan literasi keuangan penting untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat.  Penerapan teknologi  dan  platform  digital  dapat  mempermudah pengumpulan  dan  distribusi  zakat,  meningkatkan akuntabilitas, serta mencapai dampak yang lebih luas dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan kerja sama yang baik, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih efektif  dalam  mencapai  tujuan  kesejahteraan  sosial dan pengentasan kemiskinan.

## 6. REFERENSI
Agustina, E., Syechaladd, M.N, & Hamzah, A. (2018).
Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat
Pengangguran  dan  Tingkat  Pendidikan  pada Kemiskinan di Provinsi Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 3 (1), 264-285.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS-Indonesia),  diakses  pada tanggal  04  Januari  2024  pada  jam  20.00  WIB. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/1 7/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret- 2023.html
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Persentase  Penduduk
Miskin Menurut Provinsi.
https://jatim.bps.go.id/indicator/23/344/1/persent ase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-.html. diakses pada tanggal 04 Januari 2024 pukul 20.30 WIB.
Fiantika,  R.F., Jumiyati, S., Wasil, M., Wahyuni, S., Honesti,  L.,  Waris,  L.,  &  Mouw,  E.  (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta:
GetPress.
Hakim,  L.,  &  Saputra,  A.D.  (2020).  Al-Qur’an  dan
Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah
Ekonomi Islam, 6 (3), 629-644.
Handoyo,  H.,  &  Khanifa,  N.  K.  (2020).  Zakat  Dan Paradigma  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat. Jurnal StudiAl-Qur'an dan Hukum, 4 (3), 55-73. Kasri,  R.  A.  (2018).  Zakat,  Kebijakan  Fiskal  Dan Pengentasan  Kemiskinan  Di  Indonesia. Jurnal Majelis , 7 (2), 110-112.
Kharina, N. (2021). Analisa Pengelolaan Zakat, Infak, serta  Sedekah  Dalam  Meningkatkan  Ekonomi Duafa  (Studi  Kasus  di  Lembaga  Amil  Zakat Nurul  Hayat  Cabang  Medan). AT-TAWASUTH: JurnalEkonomi Islam, 3 (2), 161-185.
Ramadhani,  H.,  Safitri,  N.  A.  N.,  Nasution,  W.,  & Nasution,  J.  (2022).  Tingkat  Kemiskinan diWilayah  Kota  Medan  dan  Solusi  Pemerintah Dalam  Mengatasinya. Transformasi:  Journal ofEconomics and Busines Managemen, 1 (4), 34- 45.
Romdhoni,  A.  H.  (2017).  Zakat  Dalam  Mendorong Pertumbuhan  Ekonomi  serta  Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3 (1), 41-51.
Sakti,  A.  B.  (2021).  Optimalisasi  Pengelolaan  Zakat dalam  Perspektif  Kebijakan  Fiskal  (Studi  Pada Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh).  ( Doctoral dissertation , UIN Ar-Raniry).
Setiawan, F., & Hasanah, I. (2016). Kemiskinan serta Pengentasannya dalam pandangan Islam. Jurnal Ekonomidan Keuangan Islam, 2 (3).
Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam
Menanggulangi
Kemiskinan.
AlIqtishod:
JurnalPemikiran  dan  PenelitianEkonomi  Islam, 10 (2), 42-63.
Suwandi,  A.,  &  Samri,  Y.  (2022).  Peran  Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah dalam  Mengentaskan  Kemiskinan  Masyarakat Kota  Medan. Managemenof  Zakat  andWaqf Journal, 3 (2), 15-30.
Ulya,  N.  H.  (2018).  Paradigma  Kemiskinan  dalam Perspektif  Islam  dan  Konvensional. Journalof Islami Economic and Busines, 2 (3), 128-152. Yuliana,  P.,  &  Nasrulloh,  N.  (2023).  Peran  Dan
Kontribusi dana Zakat Sebagaiakselerasi
Penanggulangan  Kemiskinan  Masyarakat  Duafa Kab. Bojonegoro. JEMBI, 4 (2), 34-51.
Zarkasih,  T.,  &  Pakana,  M.  (2023).  Strategi Peningkatan  Penerimaan  Dana  Zakat  di  Badan Amil  Zakat  Nasional  Kepahiang. Jurnal IlmiahEkonomi Islam, 9 (3), 3907-3918.
Zuchroh,  I.  (2022).  Zakat  Produktif:  Kebijakan
Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrument Pengentasan Kemiskinan di
Indonesia. Jurnal  IlmiahEkonomi  Islam,  8 (3), 3067-3073.