## Upaya Antisipasi Tindak Asusila Di Lingkungan Institusi Pendidikan Formal Menurut Pandangan Agama Hindu

## Ni Putu Nita Pratiwi
Sekolah Dasar Negeri 22 Dauh Puri Denpasar nitapratiwi1@gmail.com

## Abstract
Immoral acts are an extreme phenomenon and are very common in society. Immoral acts are  an  extreme  phenomenon  and  are  very  common  in  society.  The  targets  of  victims  are  no longer  only  adults,  but  on  the  contrary,  where  the  perpetrators  are  adults  to  children  and adolescents. Of course, it is very sad considering that the perpetrators themselves are educated people  and  even  have  broad  religious  insight.  The  presence  of  this  study  aims  to  maximize preventive efforts when anticipating immoral acts that occur in formal educational institutions. As a characteristic of qualitative research, the data collection that is processed in this study is devoted to using library techniques and document recording. The data that has been obtained is then analyzed through qualitative descriptive techniques. The results of the analysis indicate that cases of immoral acts that occur in the formal education environment are still in the high category, which dominantly occurs in universities and islamic boarding schools, while in terms of  the  perpetrators  of  immoral  acts  themselves  are  dominantly  carried  out  by  teachers  and lecturers. The  triggering  factors  for  immoral  acts  were  recorded,  including; The  triggering factors  for  immoral  acts were recorded, including; connectedness  factor, biological factors, morality factor, education level factor or understanding, economic factor, social media factor and  family  condition  factor. There  are  efforts  that  can  be  made  in  tackling  the  incidence  of immoral acts according to the view of Hinduism, including by implementing severe sanctions (Criminal Law, Hindu Law and Customary Law) and actively holding religious counseling or socialization regarding these legal sanctions in formal educational institutions through Hindu- based organizations such as Parisada Hinduism, and deploying Hindu religious instructors.

## Keywords: Anticipation; Immoral; Formal Education; Hindu Religion

## Abstrak
Tindak  asusila  merupakan  fenomena  yang  ekstrim  dan  sudah  sangat  marak  terjadi  di lingkungan  masyarakat.  Yang  menjadi  target  korban  tidak  lagi  hanya  kaum  dewasa,  namun justru  berbanding  terbalik  dimana  pelakunya  adalah  orang  dewasa  terhada  anak-anak  dan remaja.  Tentunya  sangat  miris  mengingat  pelakunya  sendiri  ternyata  orang  berpendidikan bahkan memiliki wawasan agama yang luas.  Adapun kehadiran dari penelitian ini bertujuan untuk  memaksimalkan  usaha  preventif  saat  mengantisipasi  tindak  asusila  yang  terjadi  di lembaga pendidikan formal. Sebagai penciri dari penelitian kualitatif, pengumpulan data yang diolah  dalam  penelitian  ini  dikhususkan  menggunakan  teknik  kepustakaan  serta  pencatatan dokumen.  Data  yang  telah  diperoleh  kemudian  ditelaah  melalui  teknik  deskriptif  kualitatif. Hasil  analisis  mengindikasikan  bahwa  kasus  tindak  asusila  yang  terjadi  di  lingkungan pendidikan  formal  masih  berada  dalam  kategori  tinggi  yang  dominan  terjadi  di  lingkungan perguruan tinggi dan pondok pesantren, sedangkan dari segi pelaku tindak asusila itu sendiri dominan  dilakukan  oleh  tenaga  guru  dan  dosen.  Faktor  pemicu  terjadinya  tindak  asusila tercatat,  diantaranya;  faktor  keterhubungan,  faktor  biologis,  faktor  moralitas,  faktor  tingkat pendidikan atau pemahaman, faktor ekonomi, faktor media sosial dan faktor kondisi keluarga. Terdapat upaya  yang dapat dilakukan  dalam menanggulangi  kejadian tindak asusila tersebut
menurut pandangan agama hindu, diantaranya dengan menerapkan sanksi yang berat (Hukum Pidana, Hukum Hindu dan Hukum Adat) serta aktif mengadakan penyuluhan atau sosialisasi keagamaan mengenai sanksi hukum tersebut di lembaga pendidikan formal melalui organisasi- organisasi berbasis Hindu seperti Parisada Hindu, dan menerjunkan penyuluh-penyuluh agama Hindu.
Kata Kunci: Antisipasi; Asusila; Pendidikan Formal; Agama Hindu

## Pendahuluan
Fenomena tindak asusila di Indonesia bukanlah hal yang baru, bahkan apabila ditelisik berdasarkan  data  grafik  kasus  yang  terjadi  intensitasnya  cenderung  naik.  Tentu  hal  tersebut mengundang  pertanyaan  besar  bagi  khalayak  umum  mengingat  secara  teori  di  Indonesia memiliki  norma-norma  kesusilaan  yang  sangat  baik  dan  terstruktur.  Hanya  saja  efektifitas implementatifnya  yang  memang  perlu  dikaji  lebih  lanjut,  baik  itu  melalui  lembaga penyusunnya,  maupun  oleh  Lembaga-Lembaga  Pendidikan  yang  berperan  sebagai  agen penyalur  dan  pembentuk  kader  generasi  Susila.  Lembaga  Pendidikan  yang  dimaksud  tidak hanya  menyangkut  lembaga  formal  saja,  namun  lebih  dari  pada  itu  Lembaga  informal  dan Lembaga nonformal juga harus dan memiliki peran dalam mengimplementasikan norma-norma kesusilaan  yang  dimaksud  agar  segala  bentuk  kasus  tindak  asusila  di  lapangan  dapat diminimalisir intensitas kejadiannya. Namun yang menjadi masalah adalah, manakala Lembaga formal  yang  telah  memiliki  standar  operasional  prosedur  yang  mumpuni  dalam  kurikulum akademisnya justru juga banyak menampilkan atau memunculkan kasus-kasus tindak asusila yang cukup ekstrim, diantaranya pelecehan seksual terhadap siswa dan mahasiswa, pencabulan terhadap  santri,  serta  masih  relatif  banyak  lagi  kasus  lainnya  yang  ditemui  di  Lembaga Pendidikan formal.
Berbicara  mengenai  nilai  kesusilaan  bagi  rakyat  nusantara  tentunya  tidak  dapat dilepaskan  dari  eksistensi  norma  dasar  yang  telah  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  yaitu Pancasila. Hal tersebut dikarenakan dasar dari nilai kesusilaan itu ditemukan secara jelas dalam butir-butir Pancasila. Dalam implementasinya, Pancasila menginginkan dan berharap nilai-nilai luhur  tersebut  memiliki  sumber  utama  yaitu  nilai  religiusitas  atau  kerohanian  yang  tertuang dalam  “nilai  ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa”  sebagai  penciri  utama  identitas  nusantara  yang selanjutnya  memberikan  dasar  fundamental  bagi  berlakunya  nilai-nilai  lainnya,  atau  bahkan menjiwai norma-norma lainnya. Sedari awal bangsa Indonesia telah mendasarkan dirinya pada satu pengikraran legalisasi bahwa rakyat nusantara merupakan makhluk religius yang mengakui bahwa perjalanan kehidupan harus dijalani dengan  sangat hati-hati mengacu pada keyakinan akan  perintah  dari  Tuhan.  Berdasarkan  analisa  tersebut,  dipahami  bahwa  nilai  religiusitas ketuhanan (agama) berperan sangat penting dalam membentuk nilai atau norma kesusilaan di masyarakat.  Karenanya,  sangat  penting  untuk  dipahami  dengan  lebih  mendalam  bagaimana pembentukan nilai kesusilaan itu sendiri di masyarakat Indonesia (Christianti, 2017). Pancasila sebagai  norma  dasar  pun  telah  sangat  dikenal  di  Lembaga  Pendidikan  formal.  Mengingat eksitensi butir-butir Pancasila bahkan telah memenuhi seluruh dinding ruangan kelas di sekolah maupun  di  perguruan  tinggi.  Namun  kembali  lagi,  hal  yang  mesti  dievaluasi  adalah  sudah seberapa  jauh  nilai-nilai  Pancasila  tersebut  terimplementasi  dalam  praktek  Pendidikan  di lembaga Pendidikan tersebut.
Memang  khalayak  tidak  dapat  serta  merta  hanya  menyalahkan  faktor  internal,  karena bagaimanapun juga terdapat faktor eksternal lainnya yang berperan sebagai pemicu munculnya segala  bentuk  tindakan  asusila  di  lembaga  pendidikan,  salah  satunya  adalah  faktor perkembangan  teknologi  yang  intensitas  kecepatan  perkembangannya  telah  melampaui kecepatan kemampuan dari personalnya sendiri. Perkembangan teknologi informasi di media sosial  yang  sistemnya  semakin  canggih  dengan  penggunaan  alat-alatnya  yang  semakin
berkualitas  menjadikan  manusia  semakin  ketergantungan  pada  teknologi.  Bahkan  kehadiran teknologi  sanggup  menjadikan  kondisi  kehidupan  dan  sisi  psikologis  penggunanya  berubah drastis, itupun kalau kehadiran teknologi dimanfaatkan ke arah dimensi fungsionalisme positif. Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  realitanya  perkembangan  teknologi  justru  membuat proses  interaksi  sosial  manusia  beranjak  bebas,  utamanya  bagi  pengguna  media  sosial (internet).  Beragam  situs  yang  disajikan  oleh  media  internet  cenderung  sangat  mudah  untuk diakses oleh segala kalangan, bahkan termasuk pula situs-situs yang bernuansa pornografi dan situs-situs negatif lainnya. Apabila diperhatikan,  konsekuensi yang paling nyata  ditimbulkan akibat dari terlalu bebasnya mengakses media sosial adalah semakin banyaknya kemunculan kasus-kasus  tindak  pidana  asusila  yang  disebabkan  oleh  pengaruh  dari  sugesti  negatif  yang diperoleh  atau  ditampilkan  oleh  situs-situs  negatif  tertentu  (situs  porno,  situs  terorisme,  dan sebagainya).
Beragam kasus tindakan asusila sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, dengan harapan agar  generasi  muda  dapat  lebih  waspada  dan  lebih  peduli  terhadap  beragam  masalah  yang mungkin  dan  bisa  terjadi  di  lingkungan  sekitar.  Selain  itu  juga  untuk  semakin  menyadarkan pihak-pihak  terkait  dan  berwenang  dalam  mengintensifkan  pengawasan  terhadap  sektor keamanan,  sebab  hal  tersebut  juga  berkaitan  dengan  kebutuhan  publik  atau  masyarakat. Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bersama,  tindak  kejahatan  asusila  dapat  terjadi  dalam lingkungan  dan  situasi  apapun  serta  dengan  pelaku  dari  semua  kelas  atau  golongan.  Pelaku kejahatan asusila bukan hanya dilaksanakan oleh orang dewasa saja akan tetapi ternyata anak dibawah umur pun sudah terdata menjadi pelaku kejahatan asusila di zaman modern ini.
Tindak  kejahatan  Asusila  dalam  peraturan  yuridis  negara  sebagaimana  halnya  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan istilah misdrijven tegen de zeden telah secara spesifik dan ekslusif diatur dalam Buku II Bab XIV yang terdiri dari 20 (dua puluh) ketentuan yuridis terkait hukum pidana. Pada pasal 281 KUHP mengelompokkan 2 (dua) macam kejahatan kriminal yang tergolong tindakan asusila, Pertama adalah kejahatan tindakan  asusila  yang  dilakukan  di  depan  umum  serta  yang Kedua yaitu  kejahatan  tindakan asusila yang dilakukan di depan orang lain yang tidak dikehendaki oleh orang tersebut, namun memiliki  dasar  penilaian  yang  sama.  Dalam  perkembangannya,  tindakan  asusila  di  depan umum  yang  diatur  dalam  aturan  KUHP  Belanda  semakin  diperluas  menjadi  “di  tempat  lain yang dapat dimasuki oleh anak yang berumur di bawah 16 tahun”. Mengingat bahwa eksistensi masyarakat  Indonesia  tergolong  majemuk  dan  terdiri  dari  berbagai  macam  identitas kemasyarakatan dengan latar belakang budayanya yang beragam, maka bukan tidak mungkin beresiko terjadi perbedaan penilaian terhadap ketentuan yang termuat dalam norma kesusilaan. Karenanya disarankan investasi pengetahuan mengenai norma kesusilaan (melalui sosialisasi dan  sejenisnya)  dilaksanakan  melalui  pendayagunaan  interpretasi  sosiologis,  menimbang kentalnya perbedaan atau diferensiasi dalam menilai tindakan atau perilaku asusila antar daerah. Secara  insidental  (tidak  langsung)  ragam  penafsiran  yang  ada  cenderung  beresiko  membuka perbedaan  dalam  menilai  atau  menggolongkan  suatu  tindakan  yang  ada  sebagai  sebuah tindakan asusila atau kasus asusila (Hamzah, 2009).
Khusus untuk orang atau oknum yang melakukan tindakan asusila terhadap anak terlebih yang dibawah dibawah umur sebagaimana yang tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  digolongkan  sebagai  perilaku  “cabul”.  Perilaku  cabul  merupakan  suatu perilaku  yang  sudah  pasti  melanggar  norma  keasusilan  atau  tergolong  perbuatan  keji  yang berkaitan  dengan  nafsu  birahi  (Moeljetno,  2003).  Ada  beberapa  faktor  terkait  kasus  tindak pidana  asusila  atau  kasus  pencabulan  terhadap  anak  intensitasnya  justru  cenderung  semakin sering terjadi di Indonesia, salah satunya dikarenakan perkembangan kualitas teknologi yang semakin maju serta membawa dampak positif juga negatif. Dalam kualitas positif, kemajuan teknologi yang demikian pesat menyebabkan perkembangan dunia di berbagai sektor menjadi tanpa  batas  serta  menyebabkan  ruang  sosial  kemasyarakatan  mengalami  perubahan  yang
signifikan  dan  sangat  cepat.  Namun,  dampak  negatif  dari  kemajuan  teknologi  tersebut  juga sangat  terasa,  khususnya  berupa  maraknya  aktifitas  pornografi  dan  porno  aksi  yang  sangat mudah untuk diakses bahkan di unduh melalui media sosial internet (Puspitosari, 2010). Aksi pencabulan tersebut dapat terjadi dimana saja serta dapat dialami atau menimpa siapa saja tanpa memandang ras, suku bahkan agama. Tak jarang pula para pelaku pencabulan yang dimaksud justru  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  paham  agama  bahkan  berstatus  sebagai  tokoh agamamawan (guru agama, penyuluh agama, pemuka agama).
Pelaku kejahatan kesusilaan memang sudah sewajarnya memperoleh sanksi dan hukuman yang berat, karena secara realita para pelakunya telah melecehkan harkat dan martabat kaum perempuan,  terlebih  apabila  hal  tersebut  menimpa  kaum  perempuan  Hindu  yang  demikian dihormati  serta  dikagumi  bahkan  dimuliakan,  yang  kehadirannya  diakui  sebagai  simbol kesucian dalam ajaran agama Hindu. Dalam sastra ajaran agama Hindu telah banyak termuat sanksi-sanksi tegas yang dapat dikenakan kepada para pelaku tindak asusila. Kehadiran sastra Kantaka  Sodhana  yang  berperan  sebagai  kitab  hukum  pidana  Hindu,  yang  intisarinya bersumber dari kitab Manawadharmasastra yang dikonkretisasi kedalam kitab turunannya yang lain seperti kitab Sarasamusccaya, Adi Agama, Manawa Swarga, Kutara Menawa serta kitab- kitab  hukum  lainnya  yang  menyuratkan  tentang  ketentuan  hukum  bagi  personal  atau  umat manusia yang sejatinya dapat difungsikan sebagai panutan mutlak dalam melindungi generasi Hindu (khususnya) dari beragam tindakan asusila yang terdiri dari beragam bentuk dan kategori (Putrawan et al., 2019). Jadi kaitannya dengan kajian literatur yang penulis teliti dalam artikel ini,  dominan  terfokus  pada  beberapa  tindak  asusila  berupa  kasus  pemerkosaan,  pelecehan seksual,  serta  pencabulan  yang  terjadi  di  lingkungan  lembaga  pendidikan  formal,  seperti sekolah, pesantren, serta institusi lembaga pendidikan tinggi (perguruan tinggi).

## Metode
Metode  dalam  suatu  penelitian  ilmiah  dapat  dikatakan  sebagai  identitas  penegas  yang mampu menampilkan corak dari sebuah penelitian. Metode secara umum dikenali sebagai suatu cara  ataupun  prosedur  guna  mengetahui,  mempelajari,  serta  memecahkan  beragam  masalah melalui pendayagunaan langkah-langkah yang terstruktur, dinamis dan sistematis. Penelitian upaya antisipasi tindak asusila di lembaga pendidikan keagamaan menurut pandangan agama Hindu ini adalah tergolong jenis penelitian kualitatif, dengan pola kajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Data yang diperoleh untuk selanjutnya dikaji dalam penelitian ini diperoleh melalui  beberapa  teknik,  diantaranya  melalui  teknik  kepustakaan  serta  pencatatan  dokumen. Teknik  kepustakaan  dalam  penelitian  ini  diimplementasikan  dengan  jalan  mengumpulkan referensi,  mencermati  referensi,  menelaah  referensi,  menganalisis  serta  mengidentifikasikan segala pengetahuan dan informasi yang termuat dalam kepustakaan tersebut, diantaranya dalam hasil penelitian sejenis, artikel jurnal ataupun report (laporan), sumber bacaan atau buku-buku referensi  guna  menunjang  proses  penelitian.  Terkait  asal  data  yang  dikumpulkan  melalui pencatatan  dokumen  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  sejumlah  barang-barang  atau benda-benda  tertulis  diantaranya  dokumen,  buku-buku,  artikel  jurnal,  media  masa,  majalah serta  data  media  sosial  internet.  Pengumpulan  data  melalui  pencatatan  dokumen  dilakukan dengan  cara  membaca  semua  data  dokumen  tersebut,  dimana  peneliti  memperoleh  sejumlah data konkrit yang diperlukan, baik itu dalam bentuk huruf, kalimat, kata, gagasan-gagasan, ide, pesan, opini, ideologi, dan lain-lain.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Fenomena Tindak Asusila di Lembaga Pendidikan Formal
Istilah  Asusila  merupakan  istilah  yang  sudah  sering  menjadi  topik  perbincangan  di masyarakat.  Apabila  ditinjau  dari  kosa  kata  Bahasa  Inggris,  istilah  Asusila  disebut  dengan istilah ecthis yang bermakna moral juga kesusilaan, dan juga decent yang berarti kesopanan,
kepatutan  atau  hal  yang  patut.  Tindak  asusila  dalam  ajaran  agama  manapun  digolongkan sebagai  perbuatan  atau  tindakan  yang  melanggar  norma-norma  ketuhanan.  Pelanggaran terhadap norma ketuhanan yang dimaksud tersebut diyakini akan memperoleh catatan dosa atau yang  disebut  dengan  dosa  perbuatan  maksiat.  Adapun  yang  tergolong  perbuatan  maksiat dimaksud, diantaranya perbuatan asusila, judi dan mabuk-mabukan. Para ahli hukum sepakat menyatakan  bahwa  keasusilaan  merupakan  pengertian  adat-istiadat  mengenai  tingkah  laku personal  (umat)  dalam  pergaulan  hidupnya,  kaitannya  dengan  hal  yang  berkaitan  dengan masalah-masalah seksualitas (Adami, 2008).
Secara teori, terdapat 10 (sepuluh) tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan asusila, diantaranya;  (1) Voyeurisme ,  yaitu  tindakan  asusila  dengan  cara  melihat  langsung  atau menonton  (menyaksikan)  langsung  menggunakan  alat  atau  media  perantara;  (2) Zina ,  yaitu hubungan  seksual  yang  terjadi  antara  pria  dengan  wanita  tanpa  ada  ikatan  pernikahan  yang resmi (sah); (3) Homoseksual dan lesbian , yaitu hubungan seksual sejenis; (4) Mastrubasi, ialah pemuasan  nafsu  seksual  secara  mandiri;  (5) Fetisme ,  adalah  perilaku  menyimpang  demi kepuasan seksual dengan jalan melihat, memegang, serta memiliki benda milik lawan jenis; (6) Sodomi, merupakan penyimpangan perilaku seksual melalui dubur; (7) Pemerkosaan, adalah hubungan  seksual  melalui  pemaksaan;  (8)  Aborsi  atau  menggugurkan  kandungan;  (9) Pelecehan Seksual ialah perilaku menghina juga melecehkan martabat lawan jenis, dengan jalan meraba,  memegang,  mencolek  dan  sebagainya;  serta  (10)  Pacaran,  tentunya  yang  telah melewati batas wajar atau perzinahan (Kartini, 1985).
Mengacu  pada  beberapa  definisi  tersebut,  maka  kajian  literatur  yang  menjadi  obyek penelitian penulis dalam artikel ini terfokus pada literatur mengenai tindak asusila diantaranya berupa  kasus  pelecehan  seksual,  pemerkosaaan,  dan  pencabulan  yang  marak  terjadi  di lingkungan lembaga Pendidikan yang bersifat formal, seperti di sekolah-sekolah dasar hingga menengah, pesantren, serta lembaga pendidikan tinggi.
Berdasarkan analisa 5 (lima) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, baik itu berupa  artikel  jurnal  ataupun  report  (laporan)  badan  tertentu,  diperoleh  hasil  yang  sangat mengejutkan  dan  memprihatinkan.  Mengacu  pada  laporan  dari  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terkait kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa perguruan tinggi serta pondok pesantren tercatat sebagai  lembaga  yang  paling  banyak  melaporkan  kejadian  tindak  pidana  kekerasan  seksual. Terdapat 14 (empat belas) laporan yang tercatat berasal dari perguruan tinggi sepanjang tahun 2015 hingga periode Agustus 2020.
Selain  perguruan  tinggi,  Lembaga  pendidikan  keagamaan  yaitu  pondok  pesantren  atau sekolah berbasis Agama Islam juga banyak melaporkan aksi kekerasan seksual yang terjadi di lembaganya.  Tercatat  sebanyak 10  (sepuluh) kasus  yang terjadi  hingga  bulan  Agustus  2020. Selanjutnya, terdapat 8 (delapan) kasus tindak asusila yang terjadi di lembaga menengah atas (SMA/SMK)  serta  4  (empat)  kasus  berasal  dari  lembaga  menengah  pertama  (SMP).  Terkait tindak asusila di lingkungan taman kanak-kanan (TK), sekolah dasar (SD), sekolah luar biasa (SLB),  pendidikan  berbasis  Kristen,  serta  vokasi  tercatat  mengalami  2  (dua)  kasus.  Kasus tindak asusila yang diadukan dan tercatat diibaratkan seperti puncak gunung es, karena masih banyak kasus tindak asusila di lingkungan pendidikan belum terendus bahkan tidak dilaporkan. Melihat  intensitas  jumlah  laporan  tindak  asusila  tersebut  mengindikasikan  bahwa penyelenggaraan  pendidikan  nasional  harus  semakin  serius  dalam  mengantisipasi  serta menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai upaya penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan (Pahlevi, 2021).
Apabila  digrafikkan  intensitas  terjadinya  kasus  tindak  asusila  yang  dimaksud  dapat dicermati pada gambar berikut:
Gambar 1. Grafik Intensitas Kasus Tindak Asusila Berdasarkan Jenis Lembaga Pendidikan (Sumber: Komnas Perempuan 2020)
Berdasarkan  gambar  tersebut  diatas  dapat  dilihat  dengan  sangat  jelas  bahwa  terdapat banyak  sistem  yang  perlu  diperbaiki  atau  dibenahi  dalam  lingkungan  Pendidikan  sekelas lembaga  pendidikan  tinggi  (universitas)  dan  juga  pondok  pesantren.  Perlu  ada  peninjauan menyeluruh  terhadap  kurikulum  serta  proses  pembelajaran  di  perguruan  tinggi,  serta pemantauan  atau  pengawasan  terpadu  dan  evaluasi  terhadap  proses  pembelajaran  di  pondok pesantren. Hal ini bukan dalam misi untuk menjatuhkan kedua Lembaga Pendidikan tersebut namun  justru  untuk  segera  menolong  atau  menyelamatkan  kedua  jenis  Lembaga  Pendidikan tersebut  agar  tetap  bisa  eksis  dan  berkembang  lebih  lanjut.  Sebagaimana  yang  diketahui bersama, universitas merupakan Lembaga Pendidikan yang paling tinggi serta dengan kualitas pengetahuan  yang  paling  mumpuni,  ditambah  dengan  kualitas  tenaga  pengajarnya  yang dominan diisi oleh para pakar ilmuan dengan strata Pendidikan yang tinggi. Terlebih di pondok pesantren  yang  tingkat  pemahaman  pengajar  agamanya  berpredikat  sangat  ahli  dan  diakui. Namun  realitanya  justru  berbanding  terbalik  dan  kontradiktif,  dimana  di  kedua  Lembaga Pendidikan yang berkualitas  tinggi tersebut  justru menampilkan grafik tingkat  tindak asusila yang  paling  tinggi.  Oleh  karenanya  perlu  dilakukan  evaluasi  yang  sangat  mendalam  dan menyeluruh dari segi manajemen, kurikulum hingga ke kualitas moral dari para tenaga pendidik dan kependidikan yang ada didalamnya.
Selain itu, apabila ditelisik dari jumlah pelaku tindak asusila di Lembaga formal tersebut, justru yang mendiminasi adalah para guru atau ustadz. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan milik  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan)  yang menunjukkan adanya  50  (lima puluh) laporan tindak asusila di lembaga  pendidikan,  dimana pelaku yang dilaporkan terbanyak didominasi oleh para kaum Guru atau Ustadz. Selanjutnya ada profesi dosen yang menjadi pelaku berikutnya yang paling banyak dilaporkan setelah guru atau  ustadz,  yaitu  sebanyak  10  laporan.  Menurut  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap Perempuan  (Komnas  Perempuan),  kasus  yang  diadukan  tersebut  merupakan  bukti  penegas berikutnya  bahwa  tindak  asusila  diibaratkan  puncak  gunung  es.  Hal  tersebut  lagi-lagi dikarenakan  kasus-kasus  tindak  asusila  di  lingkungan  pendidikan  tersebut  tidak  dilaporkan. Diperlukan lembaga yang lebih peduli dan lebih berani serta serius dalam menangani segala bentuk  tindak  asusila  terhadap  perempuan  dan  anak  (Jayani,  2021).  Apabila  digrafikkan intensitas  pelaku  tindak  asusila  di  Lembaga  Pendidikan  formal  yang  dimaksud  dapat  dilihat pada gambar berikut:
2 2 2 2 2 4 5 8 10 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Kasus Vokasi Pendidikan Kristen SLB
SD TK SMP Tidak Teridentifikasi SMA/SMK Pondok Pesantren Universitas
Gambar 2. Grafik Intensitas Kasus Tindak Asusila Berdasarkan Status (profesi) Pelaku Tindak Asusila (Sumber: Komnas Perempuan 2020
Selain  data  tersebut  diatas,  kasus  yang  lebih  spesifik  juga  dapat  ditemukan  dalam beberapa artikel jurnal yang memiliki keberanian untuk mengangkat serta menganalisis kasus- kasus tindakan asusila yang terjadi di lingkungan Lembaga Pendidikan. Contoh kasus kejahatan tindak asusila dimaksud salah satunya dapat diambil dari kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres  Lhokseumawe  yaitu  kejahatan  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  pekerja  dayah yang berstatus sebagai pendidik atau pengajar pada sebuah pesantren. Pekerja dayah tersebut diidentifikasi  melakukan  tindak  kekerasan  seksual  terhadap  para  santri  laki-laki  dengan melakukan beberapa perbuatan yang merusak mental dan fisik anak yang sedang melaksanakan aktifitas  belajar  mengajar  di  pondok  pesantren.  Tentunya  hal  atau  perilaku  tersebut  sangat melanggar ketentuan hukum pidana yang ada dan bahkan melanggar ketentuan syariat  Islam yang  telah  dimiliki  serta  menjadi  panutan  di  Kabupaten  Lhokseumawe  (Zainuddin  & Darmawan,  2020).  Kasus  yang  terjadi  di  Kabupaten  Lhokseumawe  tersebut  tentunya merupakan  fenomena  yang  sangat  ironis,  mengingat  sebagai  bangsa  yang  kental  dengan identitas dan wawasan keagamaannya namun justru menjadi pelaku tindak asusila bagi generasi penerusnya.
Selain itu, kasus serupa juga terjadi pada Lembaga pndok pesantren lainnya pada tanggal 28 September 2017, sekitar Pukul 06.30 s/d 08.00 WIB yang berlokasi di Pesantren Nurul Fata kabupaten  Gayo  Lues,  provinsi  Aceh,  dimana  terindikasi  bahwa  pimpinan  dari  Pesantren tersebut  melakukan  tindak  asusila  terhadap  para  santriwatinya  dengan  melakukan  tindak pencabulan  terhada  korbannya.  Santriwati  yang  menjadi  korban  pencabulan  tersebut merupakan personal yang masih berstatus sebagai anak yang baru berusia 17 tahun (Iskandar, 2020).  Menurut  Kapolres  Gayo  Lues  AKBP  Eka  Surahman  melalui  Kasat  ReskrimIptu  Eko Rendi Oktama menyebutkan bahwa pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fata tersebut dijemput langsung oleh aparat kepolisian di rumah sakit Kota Mini Berneun Kabupaten Pidie, dimana pelaku  selanjutnya  dibawa  kembali  ke  gayo  lues.  Terkait  dengan  kasus  tersebut,  tersangka dimungkinkan untuk dijerat dengan pasal 82 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 78 atau pasal 76 E Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Dosaino, 2017).
Hasil penelitian dari Amalia et al., (2018) yang dilakukan di lingkungan sekolah dasar (SD) bahkan menemukan fakta yang sangat mengejutkan dimana dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh yang berlokasi di sekolah dasar (SD)
22 10 8 6 2 2 0 5 10 15 20 25 Kasus Guru/ Ustadz Dosen
Kepala Sekolah Murid Pelatih Lain-Lain
negeri 4 Balai Rupih Simalanggang diperoleh data bahwa telah terjadi tindak asusila (kekerasan seksual) terhadap 32 (tiga puluh dua) orang siswa perempuan pada siswa di sekolah tersebut yang  dilakukan  oleh  teman  sebayanya.  Selain  itu  masih  di  daerah  yang  sama,  dari  hasil wawancara  dengan  Wali  Nagari  Simalanggang  pada  tanggal  17  November  2017  tercatat intensitas  kejadian  kekerasan  seksual  pada  siswa  dari  tahun  2016  hingga  pertengahan  2017 sejumlah 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) kasus tindak asusila. Tentu merupakan fakta yang sangat ironis apabila melihat bahwa korban dari tindakan asusila sebanyak itu terjadi pada anak- anak.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  sebagian  besar  responden  berasumsi  bahwa berpegangan  tangan  dengan  lawan  jenis  tidak  tergolong  sebagai  perilaku  seksual,  bahkan responden juga berasumsi bahwa berpacaran serta bergandengan tangan pada usia anak-anak setingkat sekolah dasar boleh saja untuk dilakukan. Fakta asumsi tersebut justru menunjukkan suatu  perilaku  yang  beresiko  meningkatkan  tindak  asusila  (kekerasan  seksual),  dimana bergandengan atau berpegangan tangan beresiko merangsang hasrat seksual (libido) personal yang pada akhirnya memungkinkan untuk mengarah pada suatu tindak asusila berupa kekerasan seksualitas apabila personal tidak mampu mengendalikan dirinya dengan baik.

## 2. Penyebab Terjadinya Tindak Asusila di Lembaga Pendidikan Formal

## a. Faktor Keterhubungan
Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin & Ridho Darmawan (2020) menemukan fakta bahwa  faktor  penyebab  terjadinya  suatu  tindak  pidana  pelecehan  seksual  di  Lembaga pendidikan  formal  yaitu  keterhubungan  posisi  korban  dengan  tersangka  (pelaku).  Jadi sebelumnya antara korban dengan tersangka (pelaku) sudah ada keterhubungan atau interaksi yang  cukup  baik  dalam  ukuran  intensitas  tertentu.  Misalnya  adanya  hubungan  antara  guru (pelaku) dengan siswa (korban), hubungan baik antara pimpinan sekolah dengan oknum guru sebagai pelaku, hubungan mahasiswa dengan dosen. Apabila antara pelaku dengan korban tidak ada  hubungan  relasi  yang  komunikatif  dengan  pelaku,  maka  presentase  terjadinya  tindak kekerasan  tersebut  relatif  kecil,  karena  hubungan  horizontal  antara  korban  dengan  tersangka (pelaku)  telah  dimanfaatkan  oleh  pelaku  itu  sendiri  untuk  mencoba  melakukan  perbuatan- perbuatan kontra produktif yang melanggar hukum dan merugikan pihak korban.
Data serta fakta riil dari segi faktor keterhubungan tersebut dapat dilihat pada data report yang  dimiliki  oleh  Komnas  Perempuan  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  kasus  pelecehan seksual yang dialami siswa dengan pelaku seorang guru di sekolah, terbukti bahwa, dominan atau  umumnya  (oknum)  pihak dari bidang kesiswaan  serta guru  BK (Bimbingan Konseling) akan meminta atau bernegosiasi kepada pihak korban untuk menenangkan diri serta meminta korban untuk tidak melaporkan tindak asusila yang dialami siswa ke orang tua atau wali murid, dominan  hal  tersebut  berada  dibawah  bayang-bayang  intervensi  (tekanan  atau  ancaman). Fenomena tersebut terjadi dikarenakan pihak sekolah atau institusi khawatir aduan atau laporan korban  akan  merusak  nama  baik  (citra)  sekolah  karena  pelaku  sendiri  umumnya  merupakan orang kepercayaan pihak sekolah (Jayani, 2021). Selain adanya faktor hubungan antara pelaku dengan  korban,  mengacu  pada  data  dari  Komnas  Perempuan  tersebut  sejatinya  dapat  dilihat bahwa  ada pemanfaatan  faktor hubungan khusus  antara pelaku dengan institusinya sehingga pihak  institusinya  berusaha  menutup-nutupi  kejadian  tersebut,  sehinga  bukan  tidak  mungkin kasus tersebut menghilang begitu saja, dan bukan tidak mungkin pula dikarenakan rasa aman yang diberikan oleh institusi  tersebut  terhadap pelaku, maka kejadian tindak asusila tersebut dapat terulang kembali.
Selain  itu,  apabila  dilihat  dari  modus  operandinya,  Pelaku  yang  melakukan  pelecehan seksual  terhadap  peserta  didik  (siswa  atau  santri  di  bawah  umur,  mahasiswa)  dengan  cara pelaku  yang  merasa  memiliki  kedekatan  dengan  para  korban,  umumnya  dikarenakan  pelaku sering berada di lingkungan para siswa atau peserta didik (pelaku merasa dekat dengan para korban),  mengajak  bermain  ataupun  berkomunikasi  secara  intens  dengan  peserta  didik  yang
selanjutnya  diajak  ke  tempat  tertentu  dengan  iming-iming  atau  janji  tertentu,  dan  saat  itulah pelaku melakukan tindak asusila atau pelecehan seksual terhadap korban setelah korban sendiri berhasil dibujuk dan mengiyakan (Zainuddin & Ridho Darmawan, 2020). Jadi dapat dipahami bahwa  faktor  keterhubungan  merupakan  faktor  penyebab  kategori  awal  pemicu  terjadinya tindak asusila di Lembaga Pendidikan formal, karena bagaimanapun juga keterhubungan antara korban dengan pelaku diawali karena adanya komunikasi yang merupakan faktor awal dalam membangun sebuah hubungan.
b. Faktor Biologis
Faktor biologis merupakan faktor internal yang dapat memicu terjadinya tindakan atau perilaku  asusila  di  lingkungan  Lembaga  Pendidikan  formal.  Faktor  biologis  mengacu  pada kebutuhan biologis manusia yang terdiri dari kebutuhan makanan, hingga kebutuhan seksualitas (Harser & Blanchard, 2010).
Perubahan  yang  muncul  pada  fisik  anak-anak  ataupun  remaja  akan  disertai  pula  oleh adanya  dorongan  bahkan  intervensi  internal  yang  cenderung  bertentangan  dengan  nilai-nilai yang  pernah  diperolehnya,  baik  dari  orang  tua  di  lingkungan  keluarganya  ataupun  dari  para guru  di  lingkungan  sekolahnya.  Efeknya  adalah  timbul  kecenderungan  untuk  berfantasi  atau mengkhayal  serta  menyukai  jenis  lain.  Di  sisi  lain,  akan  timbul  berbagai  keguncangan  dari dalam  diri  yang  seakan  bergejolak  dalam  dirinya  tersebut,  hingga  menyebabkan  dirinya semakin tidak tenang,  cemas, gelisah, sensitif (mudah  marah), hingga sedih  dan sebagainya. Bahkan,  sisi  spiritualitasnya  berupa  keyakinannya  terhadap  eksistensi  Tuhan  dengan  segala kemahakuasaannya cenderung terganggu, sehingga memunculkan kemunduran kualitas dalam beragama, seperti ibadah yang semakin jarang, kontra dengan nilai-nilai ketuhanan, sikapnya bahkan terlihat tidak percaya dengan kehadiran Tuhan (Panuju & Umami, 2005).
Menurut  data  yang  diperoleh  terkait  dengan  tindakan  asusila  di  Lembaga  Pendidikan formal maka terungkap bahwa para pelaku juga banyak memperoleh dorongan atau stimulus dari perkembangan fisiknya atau sisi biologisnya. Terkait pada aktivitas spiritual para pelaku akan  menunjukkan  kemunduran,  seperti  diawal  rajin  sembahyang  namun  tiba-tiba  enggan bahkan  mogok  bersembahyang.  Perilaku  dan  bahkan  persepsi  pelaku  terhadap  dimensi keyakinannya  ( sradha )  cenderung  berubah-ubah,  dimana  diawal  meyakini  perbuatannya tersebut  tidak  dibenarkan  oleh  agama,  namun  terkadang  akan  cenderung  berubah  manakala dorongan  hasrat  biologisnya  menguasai.  Jadi  dapat  dipahami  pula  bahwa  semua  tindakan asusila yang telah terjadi di Lembaga Pendidikan formal cenderung terjadi akibat kebutuhan seksualitas  pelaku  yang  tidak  terpenuhi,  sehingga  memungkinkan  untuk  dirinya  menjadikan siswa  ataupun  mahasiswa  di  institusi  pendidikannya  untuk  dijadikan  sebagai  korban pelampiasan hasrat biologisnya tersebut.
c. Faktor Moralitas
Dimensi  moralitas  merupakan  faktor  yang  sangat  berperan  sebagai  penyebab  dalam menentukan munculnya segala tindak kriminalitas atau kejahatan di masyarakat. Moral sering dianggap sebagai “mesin” penyaring dalam menfilterisasi kemunculan berbagai perilaku yang menyimpang  (Harser  &  Blanchard,  2010).  Di  dalam  moral  diajarkan  terkait  nilai  kebenaran atau kebaikan yang menjadikannya sebagai hal yang sangat penting didalam menentukan serta mengarahkan segala perilaku manusia. Apabila seseorang dalam dirinya tidak memiliki kualitas moral yang baik, maka oknum personal tersebut memiliki kecendrungan besar untuk melakukan tindak  kejahatan,  seperti  halnya  tindak  kejahatan  kekerasan  seksual  yang  marak  terjadi (Setiawan  &  Purwanto,  2019).  Moralitas  yang  tidak  terarah  merupakan  pemicu  munculnya tindakan-tindakan asusila di masyarakat, terlebih di lingkungan Pendidikan formal. Meskipun di masyarakat telah banyak para ahli ataupun sarjana yang bermunculan, namun realita tersebut tidak  bisa  dijadikan  sebagai  dasar  pembenar  terhadap  tolak  ukur  dalam  menilai  kematangan moralnya.  Karenanya  tidak  mengherankan  apabila  tindak  asusila  pun  akhirnya  terjadi  di lingkungan lembaga formal seperti di sekolah, pesantren bahkan hingga di perguruan tinggi.
d. Faktor Ekonomi
Menurut  Zainuddin  &  Ridho  Darmawan  (2020)  dalam  penelitiannya  menyebutkan bahwa,  personal  atau  masyarakat  yang  tergolong  kedalam  status  ekonomi  miskin  cenderung mengakibatkan  masyarakatnya  tersebut  mengabaikan  kualitas  lingkungannya,  termasuk kualitas internal di lingkungan keluarga (kualitas generasi penerus atau anak-anak). Hal tersebut dikarenakan  kesibukan  para  orang  tua  yang  totalitas  memfokuskan  dirinya  hanya  pada pekerjaannya  dengan  alasan  memenuhi  kebutuhan  hidup,  dan  mengabaikan  kualitas  anak- anaknya  yang  pada  akhirnya  tidak  terurus.  Ruang  keluarga  bagi  seorang  anak  secara fundamental  merupakan  ruang  sosial  terkecil  yang  menjadi  pijakan  awal  bagi  pembentukan karakter  individu  sebelum  terjun  ke  ruang  sosial  yang  lebih  besar.  Pertimbangan  eksistensi faktor  kemiskinan  dalam  segala  tindak  kekerasan  seksual  tersebut  tidak  hanya  bisa  diukur secara sepihak, namun wajib dilihat dari kedua belah pihak yakni dari pihak korban dan juga dari pihak pelaku itu sendiri.
Bukti lainnya telah ditampilkan oleh Komnas perempuan dalam report atau laporannya yang menyebutkan bahwa dalam kasus pelecehan seksual yang dialami siswa dengan pelaku seorang guru di sekolah, terbukti bahwa, oknum pendidik tersebut memanfaatkan kelemahan posisi korban yang belum memenuhi kewajiban dalam membayar SPP sesuai ketentuan selama 2 (dua) bulan (Jayani, 2021). Dari data tersebut terlihat jelas bahwa faktor kekurangan dalam hal  tingkat  perekonomian  dari  peserta  didik  dimanfaatkan  oleh  oknum  pendidik  guna membujuk, merayu, bahkan mengintervensi agar korban berkenan mengikuti segala keinginan dari oknum pendidik tersebut dalam hal melakukan tindakan asusila. Di Lembaga Pendidikan yang  memiliki  ketentuan  baku  mengenai  kewajiban  memenuhi  biaya  administrasi  biasanya ketentuan tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu di Lembaga Pendidikan tersebut untuk menekan  posisi  calon  korbannya.  Pihak  korban  akan  diiming-imingi  dengan  sejumlah  janji berupa bantuan sesuai dengan kapasitas kesulitan yang dialami korban.
e. Faktor Tingkat Pendidikan/Pemahaman
Menurut hasil kajian dari Amalia et al., (2018), faktor pendidikan dalam hal ini terkait dengan kurangnya pengetahuan responden khususnya anak usia sekolah dasar (SD) mengenai bentuk-bentuk  perilaku  kejahatan seksual  atau tindak asusila dimaksud.  Data dari  responden menunjukkan  bahwa  pada  usia  anak-anak  masih  belum  cukup  paham  bahwa  berpegangan tangan dengan lawan jenis dapat  memicu bangkitnya hasrat  atau nafsu seksual, terlebih bagi mereka aktifitas berpegangan tangan dianggap hal yang biasa saat masa bermain. Disamping itu, fenomena berpacaran yang sudah mulai terlihat pada masa anak usia sekolah dasar (SD) cenderung menunjukkan kebiasaan mereka yang diperoleh dari aktifitas meniru perilaku orang dewasa  yang  mereka  lihat  di  lingkungannya  dalam  kesehariannya.  Yang  juga  sangat berpengaruh adalah perilaku mencontoh aktor idola yang dicontoh melalui media televisi atau film, sedangkan maksud dari aktifitas berpacaran itu sendiri belum cukup dipahami dengan baik oleh  anak  setingkat  sekolah  dasar.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  pengawasan  dan penanaman pengetahuan mengenai seksualitas masih rendah. Sehingga pada akhirnya banyak ditemui generasi penerus setingkat sekolah dasar sudah mengalami berbagai tindak kejahatan seksual, dan hal tersebut kerap terjadi diluar dari pemahaman mereka. Fakta yang sering terjadi di  lingkungan  masyarakat  adalah  manakala  Pendidikan  seksualitas  dianggap  tabu  untuk dibicarakan, terlebih kepada generasi  muda atau  anak-anak.  Faktor nilai  kepantasanlah yang dipakai  sebagai  tolak  ukur  di  masyarakat,  sehingga  bermunculan  persepsi  bahwa  anak-anak masih  belum  pantas  menerima  pendidikan  seksualitas  yang  benar.  Tentu  hal  tersebut merupakan persepsi yang keliru, karena pengetahuan kesehatan seksualitas yang baik dan benar wajib  diberikan  kepada  generasi  penerus  sejak  dini  sebagai  bekal  dalam  pertumbuhan  dan perkembangan anak tersebut selanjutnya.
Senada  dengan  penelitian  diatas,  Zainuddin  &  Ridho  Darmawan  (2020)  justru  lebih mengkhusus menyimpulkan penyebab dari munculnya  beragam  tindak asusila di  lingkungan
Lembaga  Pendidikan  justru  dipicu  oleh  faktor  lemahnya  keyakinan  atau  keimanan  yang dimiliki  oleh  personal  itu  sendiri.  Lemahnya  keimanan  yang  dimaksud  adalah  kurangnya pengetahuan keagamaan  dalam diri personal sehingga menyebabkan seseorang tidak mampu membedakan  hal  yang  baik  dan  hal  yang  buruk  atas  segala  tuduhan  yang  mungkin dilakukannya.  Hal  tersebut  merupakan  faktor  yang  sangat  fundamental  (mendasar)  dalam kehidupan seseorang, yang memungkinkan berperan sebagai penyebab bagi seseorang untuk melakukan  tindak  kejahatan,  termasuk  dalam  hal  ini  tindak  asusila  yang  salah  satunya  bisa berupa pelecehan seksualitas.
f. Faktor Media Sosial
Zainuddin  &  Ridho  Darmawan  (2020)  dalam  kajian  ilmiahnya  menyebutkan  bahwa tontonan, gambar atau bacaan pornografi yang bertebaran di media sosial merupakan salah satu pemicu dari maraknya tindak asusila, khususnya kasus pelecehan seksual. Intensitas dari para pelaku  yang  sering  bahkan  kecanduan  film  porno  juga  menjadi  penyebab  signifikan bermunculannya kasus-kasus tindak asusila di masyarakat. Masih leluasanya seseorang dalam mengakses  situs-situs  porno  dan  film-film  dewasa  yang  berbau  pornografi,  baik  mengunduh melalui  media  sosial  (internet)  maupun  melalui  jalur  perdagangan  ilegal  kaset-kaset  video porno  di  pasaran.  Pikiran  dan  juga  perilaku  seseorang  yang  aktif  bahkan  kecanduan  dalam mengakses situs-situs porno melalui media sosial secara tidak langsung akan terpengaruh pula oleh  hal  tersebut.  Realita  tersebutlah  yang  mendorong  para  pelaku  nekat  melakukan  tindak asusila berupa pelecehan seksual. Intensitas kecanduan seseorang terhadap media sosial yang mempengaruhi  segala  perilakunya  ke  arah  tindak  kejahatan  asusila  tersebut  sejatinya  dapat diamati dari jenis media sosial apa yang sering pelaku kunjungi untuk memperoleh tontonan yang  berbau  pornografi  tersebut.  Artinya  juga  bahwa  realita  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh faktor keinginan yang muncul dari dalam diri pelaku untuk melakukan tindak kejahatan asusila.
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bersama  dan  juga  tanpa  disadari  bahwa  kehadiran media masa (koran, majalah dewasa) yang juga tergolong media sosial, juga merupakan media atau wahana informasi didalam pernak-pernik kehidupan seksual. Pewartaan tentang kejahatan pemerkosaan atau pencabulan yang termuat di koran secara terbuka umumnya menggambarkan dramatisasi tentang kepuasaan dari para pelaku pencabulan itu sendiri, tentu hal tersebut sangat berbahaya. Dramatisasi kepuasaan dari para pelaku tindak asusila tersebut dapat merangsang kepada para pembaca khususnya orang yang bermental lemah (lemah iman) untuk membangun ide  dalam  melakukan  tindak  asusila  (Wickman  &  West,  2002).  Karenanya  perlu  adanya kepedulian semua pihak, khususnya kaum yang paham agama dalam membuat sarana filterisasi yang mumpuni agar kemunculan berita-berita yang berbau pornografi dan porno aksi tersebut dapat  lebih  dikontrol.  Selain  itu,  kehadiran  media  masa  berupa  majalah-majalah  keagamaan merupa majalah-majalah hindu harus lebih diberikan ruang eksistensi agar denyut manfaatnya dalam  hal  penanaman  nilai  kesusilaan  dapat  dirasakan  oleh  pembaca  yang  dalam  hal  ini masyarakat luas.
g. Faktor Kondisi Keluarga
Meskipun  keluarga  merupakan  faktor  eksternal  yang  tidak  secara  langsung  terlibat  di Lembaga Pendidikan, namun faktor keluarga juga menitipkan situasional tertentu kepada siswa yang akan berpengaruh besar terhadap keselamatannya di Lembaga Pendidikan. Lingkungan keluarga  memberikan  pengaruh  yakni  memberikan  motivasi  atau  stimulus  terhadap  segala perilaku  anak-anak  terlebih  remaja  yang  masih  menempuh  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah.  Penanaman  rasa  kasih  sayang  dari  orang  tua  terhadap  anak  berupa  hubungan emosional  yang  intim  akan  menimbulkan  rasa  aman  pada  diri  anak  tersebut.  Frend  bahkan berasumsi bahwa kasih sayang yang intensif diberikan sejak dini oleh orang tua kepada anak- anaknya  dapat  membentuk  kata  hati,  yang  oleh  para  ahli  lainnya  seperti  Longeveed  disebut sebagai  “kata  hati  pengganti”,  yang  dimaknai  sebagai  hati  yang  terbentuk  dikarenakan  rasa kasih sayang (Willis, 2008).
Mengacu pada literatur dari Zainuddin & Ridho Darmawan (2020), kondisi keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi dari kedua orang tua korban tindak asusila juga kondisi dari keluarga pelaku tindak asusila. Menelisik dari sisi korban, terlebih korban merupakan anak broken  home ,  juga  dikarenakan  faktor  kesibukan  orang  tua  yang  hanya  mementingkan pekerjannya  semata  akan  berpotensi  terabaikannya  anak  di  lingkungan  keluarga.  Anak  yang terabaikan dalam kehidupan keluarga, terlebih tidak ada yang mengurus, maka berpotensi bagi anak  tersebut  untuk  mencari  tempat  perlindungan  ke  luar  lingkungan  keluarganya  dan cenderung  mencari  perhatian  pada  orang  lain  di  luar  lingkungan  keluarganya.  Masalahnya adalah  manakala  anak  justru  mencari  perlindungan  dan  perhatian  kepada  orang  yang  salah (jahat,  criminal,  negatif),  karena  anak  merasa  lebih  nyaman  berada  bersama  pelaku,  maka disanalah anak akan menjadi korban tindak asusila baik itu berupa pelecehan seksualitas. Tidak hanya  dari  sisi  korban,  situasional  keluarga  pelaku  juga  bisa  menjadi  pemicu  utama.  Pelaku yang hidup dalam keluarga yang kurang harmonis, seperti halnya bercerai dengan pasangannya atau  juga  karena  tinggal  jauh  dengan  pasangannya  juga  akan  berpotensi  menjadi  pemicu terjadinya tindak asusila (kekerasan seksual).
Mengacu pada rangkaian uraian data tersebut di atas maka dapat diungkapkan secara jelas bahwa faktor kondisi  keluarga dari pelaku dan  juga kondisi  keluarga dari  korban juga dapat menjadi  faktor  yang  mendorong  terjadinya  tindak  asusila  di  Lembaga  Pendidikan  Formal. Sederhananya, hal tersebut dapat digolongkan sebagai faktor bawaan dari lingkungan keluarga sebagai lembaga pendidikan informal yang pada akhirnya terbawa ke lingkungan pendidikan formal.

## 3. Upaya  Antisipasi  Tindak  Asusila  Di  Lembaga  Pendidikan  Formal  Menurut Pandangan Agama Hindu
Upaya  antisipasi  pada  dasarnya  masuk  kedalam  ranah  upaya  preventif  atau  upaya pencegahan.  Tindakan  preventif  dapat  digolongkan  sebagai  salah  satu  upaya  pengendalian sosial.  Tindakan  preventif  itu  sendiri  secara  definitive  memiliki  pengertian  sebagai  sebuah upaya pencegahan awal sebelum terjadinya kontradiktif atau konflik sosial. Sebagai informasi, pemerintah  saat  ini  telah  mengupayakan  cara  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  tindak kekerasan  seksual  (sebagai  salah  satu  tidak  asusila)  melalui  Permendikbud  Nomor  31  tahun 2021. Namun demikian, kehadiran peraturan tersebut masih menimbulkan sejumlah kontroversi di lapangan karena dinilai akan melegalkan seks bebas (Pahlevi, 2021). Terkait dengan tindak asusila  yang  marak  terjadi  di  lingkungan  Pendidikan  formal,  terdapat  beberapa  upaya  yang dapat diambil menurut pandangan agama Hindu, diantaranya;
a. Memberikan  atau  Menerapkan  Sanksi  Yang  Berat  (Hukum  Pidana,  Hukum  Hindu  dan Hukum Adat)
Mengacu  pada  ketentuan  yang  tersurat  dalam  teori  kontrol  sosial,  terdapat  solusi  yang dapat diimplementasikan guna mengantisipasi segala bentuk tindak kejahatan kesusilaan dalam persepektif  Jurnal  Penelitian  Agama  Hindu. Pertama ,  Lembaga  Pemerintah  wajib  berupaya lebih  tegas  dalam  memberikan  sanksi  hukum  terhadap  pelaku  tindak  kejahatan  asusila berdasarkan  sistem  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Menurut  Putrawan  et  al. (2019)  sebagaimana  diketahui  bersama  bahwa  tindak  kejahatan  asusila  termasuk  tindak kejahatan  seksualitas  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  secara  jelas tersurat dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang secara khusus diatur pada pasal  285  sampai  pasal  296  KUHP.  Didalamnya  mengatur  terkait  tindak  kejahatan  seksual antara lain perbuatan cabul, perbuatan zina dan pemerkosaan yang kesemuanya itu termasuk perbuatan  kesusilaan.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dimana disebutkan hukuman maksimalnya selama 20 tahun penjara, kebiri kimia dan pemasangan detektor serta pengumuman pelaku.
Kedua ,  menjatuhkan  sanksi  hukum  pidana  Hindu  yang  mengacu  pada  sastra  Kantaka Sodhana  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Kitab  Manavadharmasastra,  Adi  Agama, Sarasamuccaya, Manawa swarga, Kutara Manawa, serta turunannya. Penerapan kitab kantaka sodhana atau hukum pidana Hindu tersebut, akan lebih memberatkan bagi para pelaku tindak asusila, karena disamping dijatuhi hukuman denda, hukuman potong jari hingga hukuman mati juga  akan  diterima  para  pelaku  sebagai  bentuk  hukuman  maksimal  (Putrawan  et  al.,  2019). Sebagaimana yang tertuang dalam Manawa Dharmasastra VIII.359, yang menyatakan bahwa “Seorang bukan Brahmana diancam dengan hukuman mati karena perbuatan berzina, karena istri  dari  keempat  warna  itu  harus  dijaga  benar-benar”  (Pudja  &  Sudharta,  2002).  Dalam Sarasamuccaya khususnya pada Sloka 153, sanksinya berupa memperpendek umur dari pelaku (istilah  lain  dari  hukuman  mati),  selanjutnya  dalam  Parasara  Dharmasastra  X.30  disebutkan bahwa sanksinya diusir. Sanksi yang sama beratnya juga ditemukan dalam kitab Adi Agama khususnya  yang  termuat  pada  pasal  207  yang  menerapkan  sanksi  hukuman  mati  oleh  raja. Dalam Kutara Manawa, pada pasal 159 sanksinya tegas berupa hukuman mati, demikian pula dalam Manawa Swarga pada pasal 28 serta pasal 198 Sad Atatayi disebutkan sanksinya berupa hukuman mati juga denda.
Ketiga , menerapkan sanksi adat yang berat terhadap pelaku tindak asusila. Bagaimanapun juga  eksistensi  Lembaga  Pendidikan  formal  di  Bali  tidak  dapat  dilepaskan  dari  keberadaan tatanan lingkungan yang memiliki aturan atau sanksi adatnya sendiri. Sanksi adat inilah yang mutlak juga diterapkan secara nyata bagi  para pelaku tindak asusila di  Lembaga Pendidikan formal. Berdasarkan kajian Putrawan et al. (2019), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi adat tersebut dapat berupa harta danda (denda material) juga berupa Sangaskara danda (melakukan  upacara  agama  guna  penyucian  dengan  tingkat  yang  besar),  juga  diberhentikan statusnya di masyarakat sebagai Krama adat ( kanorayang ) juga diberhentikan sebagai krama desa, dituntut mengadakan upacara penyucian ( prayascitta ) atau pembersihan secara sekala dan niskala .  Pembersihan  secara  niskala  bertujuan  mengembalikan  kesucian  perempuan  Hindu yang telah dinodai oleh pelaku tindak asusila tersebut, dengan harapan ada efek jera bagi para pelaku kejahatan kesusilaan lainnya.
b. Mengadakan penyuluhan, pelatihan atau sosialisasi keagamaan
Mengadakan  sosialisasi  atau  penyuluhan  merupakan  sebuah  upaya  pendekatan,  yang secara teoritis dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Mentalitas Approach atau pendekatan mentalitas  serta Conditional  Approach atau  pendekatan  kondisional.  Menurut  Dwija  (2021), Mentalitas  Approach ,  merupakan  bentuk  usaha  untuk  menumbuh  kembangkan  pengertian, pemahaman dan pengetahuan bagi anak - anak, orang tua serta bagi masyarakat terkait dengan pentingnya perlindungan yang wajib diberikan kepada anak agar terhindar dari segala bentuk tindak  asusila.  Hal  tersebut  dapat  diwujudkan  melalui  pelaksanaan  penyuluhan,  ataupun sosialisasi,  baik  oleh  Petugas  Kesehatan  itu  sendiri  dengan  menggandeng  Penyuluh  Agama, Penyuluh Bahasa Bali, serta para guru di sekolah, dan tokoh informal lainnya yang kompeten. Sedangkan Conditional Approach dilakukan dengan jalan menyiapkan juga menciptakan serta memelihara  kondisi  yang  optimal  dan  ramah  anak.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan membangun  lingkungan  keluarga  yang  senantiasa  harmonis,  karena  keharmonisan  keluarga berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis anak.
Penyuluhan  atau  sosialisasi  keagamaan  yang  dimaksud  dalam  mengantisipasi  tindak asusila  di  lembaga  pendidikan  formal  dapat  dilaksanakan  oleh  berbagai  pihak,  diantaranya menerjunkan  organisasi-organisasi  berbasis  Hindu  seperti  Parisada  Hindu,  menerjunkan penyuluh-penyuluh  agama  Hindu,  hingga  bahkan  menerjunkan  pihak-pihak  berwajib  seperti kepolisian. Pihak-pihak yang berkompeten tersebut dapat melaksanakan sosialiasi ke lembaga- lembaga  pendidikan  yang  ada  di  masyarakat,  baik  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)  guna mensosialisasikan  secara intensif mengenai  tindak pidana  asusila (pemerkosaan, pencabulan). Penyuluhan tersebut  diharapkan
dapat memberikan tambahan wawasan juga pemahaman peserta didik, agar para siswa mampu untuk  saling  menjaga  serta  mengingatkan  dengan  rekan  sesama  siswa.  Pihak-pihak  yang berkompeten  tersebut  juga  wajib  terjun  melakukan  penyuluhan  ke  pelosok  desa  dengan mendayagunakan  perangkat  desa  yang  telah  ada  guna  memberikan  pemahaman  mendasar mengenai  tindak  pidana  asusila  tersebut  dan  menghimbau  kepada  para  orang  tua  agar  lebih memperhatikan anak-anaknya yang masih berstatus peserta didiktersebut guna mengantisipasi terjadinya  tindakan  asusila.  Proses  pembekalan  pengetahuan  melalui  sosialisasi  memang penting  adanya.  Menurut  Willis  (2008),  mulai  sejak  dini  seorang  remaja  diharapkan  dengan sangat  untuk  berusaha  menambah  wawasan  yang  cukup  tentang  dunia  kemasyarakatan, misalnya kebudayaan, sejarah, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya. Penguasaan terhadap pengetahuan yang besar akan membuat bekal bagi seorang remaja dalam menapaki hidup serta berkembang di masyarakat.
Apabila  dikaji  dari  sudut  pandang  teori  sosialisasi,  kita  akan  menemukan  bahwa sosialisasi keagamaan pada peserta didik tersebut mutlak dan berlangsung seumur hidup. Hal tersebut  ditegaskan oleh  Lawang (2013), yang membagi sosialisasi  menjadi  2 (dua) macam; Pertama , sosialisasi primer, yang merupakan suatu proses sosialisasi pada usia usia balita. Pada fase sosialisasi primer, anak dibekali pengetahuan mengenai dimensi sosial (orang-orang) yang terdapat dilingkungan sosial anggota keluarga yang lainnya. Anak dibekali kemampuan guna mengenali  dirinya  sendiri,  termasuk  dalam  hal  ini  mengenai  identitas  pribadinya,  nama panggilannya,  juga  kemampuan  membedakan  antara  dirinya  dengan  orang  lain  disekitarnya. Peran orang-orang disekelilingnya pada fase ini tentu sangat penting, guna membentuk karakter anak  di  usia  selanjutnya  khususnya  yang  berkaitan  dengan  bimbingan  perilaku,  agar  anak tersebut memiliki kepribadian yang mumpuni dan juga berkualitas dalam menempatkan dirinya di lingkungan sosialnya. Kedua , adalah sosialisasi sekunder, yang eksistensinya berlangsung setelah sosialisasi primer, yaitu dari usia 4 (empat) tahun hingga akhir hayatnya. Hal yang unik adalah, apabila dalam sosialisasi primer tersebut nampak dominasi peran keluarga sangat kuat, namun justru dalam sosialisasi sekunder proses pengenalan tata perilaku terdapat di lingkungan sosialnya, seperti pada kalangan teman sepermainan, sekolah, rekan sejawat, orang yang lebih dewasa, hingga pada proses pengenalan budaya dan adat istiadat yang terdapat di lingkungan sosialnya.  Jadi  apabila  ditelisik  dari  kasus  tindak  asusila  di  Lembaga  Pendidikan  formal, sosialisasi yang dilaksanakan tergolong kedalam sosialisasi sekunder.

## Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  mendalam  terhadap  beberapa  kasus  tindak  asusila  yang  terjadi  di Lembaga Pendidikan formal sebagaimana yang termuat dalam beberapa kajian literatur maka dapat  disimpulkan  bahwa  keberadaan  kasus  tindak  asusila  yang  terjadi  di  lingkungan pendidikan formal berada dalam status yang dapat diketagorikan tinggi yang apabila ditinjau dari  lokasi  kejadian  dominan  terjadi  di  lingkungan  perguruan  tinggi  dan  pondok  pesantren, sedangkan  dari  segi  pelaku  tindak  asusila  itu  sendiri  dominan  dilakukan  oleh  tenaga  guru/ ustadz dan dosen. Ditelisik dari faktor penyebab terjadinya tindak asusila tersebut ditemukan data serta fakta bahwa terdapat 7 faktor utama yang menjadi pemicu, diantaranya; faktor tingkat Pendidikan  atau  pemahaman,  faktor  keterhubungan,  faktor  biologis,  faktor  moralitas,  faktor ekonomi, faktor media sosial dan faktor kondisi keluarga. Terdapat langkah konkrit yang dapat dilakukan  guna  menanggulangi  kejadian  tindak  asusila  tersebut  menurut  pandangan  agama Hindu, diantaranya dengan memberikan atau menerapkan sanksi yang berat (Hukum Pidana, Hukum  Hindu  dan  Hukum  Adat)  serta  aktif  mengadakan  penyuluhan  atau  sosialisasi keagamaan mengenai sanksi hukum tersebut di lembaga pendidikan formal diantaranya melalui organisasi-organisasi berbasis Hindu seperti Parisada Hindu, menerjunkan penyuluh-penyuluh agama Hindu.

## Daftar Pustaka
Adami, C. 2008. Pelajaran Hukum Pidana I . Raja Grafindo Persada.
Amalia,  E.,  Afdila,  F.  L.,  &  Andriani,  Y.  2018.  Pengaruh  Pemberian  Pendidikan  Seksual Terhadap  Kejadian  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Di  SD  Negeri  04  Balai  Rupih Simalanggang Payukumbuh  Tahun 2018. Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis’s Health Journal) , 5 , 188–194.
Christianti, H. 2017. Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus . Suluh Media. Dosaino.  (2017). Polres  Galus  Berhasil  Amankan  Tersangka  Pelecehan  Seksual . GONEWS.Co. https://www.gonews.co/berita/baca/2017/11/01/polres-galus-berhasil- amankan-tersangka-pelecehan-seksual
Dwija,  W.  2021.  Studi  Bentuk  dan  Dampak  Pelecehan  Seksual  terhadap  Anak  Etnis  Hindu. Jurnal Lampuhyang , 12 . Hamzah, A. 2009. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP . Sinar Grafika.
Harser, P., & Blanchard, K. 2010. Seksual dan Fertilitas Remaja, Terjemahan Agus Dharma . Erlangga.
Iskandar. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Blangkejeren). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 4 , 385–397. Jayani,  D.  H.  2021. Guru  dan  Ustadz  Pelaku  Kekerasan  Terbanyak  di  Sekolah . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/17/guru-dan-ustadz-pelaku- kekerasan-terbanyak-di-sekolah
Kartini, K. 1985. Psikologi Abnormalitas Seksual . Bandar Maju. Lawang, R. M. Z. 2013. Kapital Sosial, dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar . FISIP UI Press.
Moeljetno. 2003) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Bumi Aksara. Pahlevi, R. 2021. Kampus dan Pesantren Paling Banyak Terima Laporan Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual dan Diskriminasi Menurut Jenjang Pendidikan (2015-Agustus 2020) . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/17/kampus-dan-pesantren-paling- banyak-terima-laporan-kekerasan-seksual
Panuju, P., & Umami, I. 2005. Psikologi Remaja . PT Tiara Wacana.
Pudja,  &  Sudharta.  2002. Manawa  Dharmasastra  Manu  (Manu  Dharmasastra) .  CV.  Pelita Nursatama Lestari.
Puspitosari, H. 2010. Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jurnal Komunikasi  Massa , 3 .  https://www.jurnalkommas.com/docs/Upaya  penanggulanagn Prostitusi Online.pdf
Putrawan, I. N. A., Sirta, I. N., & Sudiana, I. G. N. 2019. Paradara Dalam Delik Kesusilaan Di Kota Denpasar
Perspektif Hukum Hindu. Jayapangus Press , 3 . https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH/article/download/1177/575
Setiawan, I. P. A., & Purwanto, I. W. N. 2019. Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Dalam  Lingkup  Keluarga  (Incest)  (Studi  di  Polda Bali). Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana , 8 , 1–16. Wickman, R. E., & West, J. 2002. Therapeutic Work With Sexuallu Abused Children . SAGE Publications.
Willis,  S.  2008. Remaja  dan  Masalahnya  Mengupas  Berbagai  Bentuk  Kenakalan  Remaja Seperti Narkoba, Free Sex Dan Pemecahnya . Alfabeta.
Zainuddin, & Ridho Darmawan. (2020). Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri  Yang  Dilakukan  Pekerja  Dayah  (Studi  di  Kabupaten  Lhokseumawe). Scenario , 441–454.