Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Dinamika Kemiskinan di Aceh: Analisis PDRB, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia
Miswar 1*, Siti Maysarah 1 , Maryana 1 , Musrizal 2 , Roza Mahardika 1 , Nurmaliza 1 , Cut Sofia Ramadina 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24351, Indonesia
2 Universitas Al Muslim, Bireun, Aceh 24261, Indonesia

## C ALIFORNIA

## ABSTRACT
Received: 13 June 2023 Revised: 25 July 2023 Accepted: 2 August 2023 Available online: 2 August 2023
Even  though  some  developing  nations  have  successfully implemented  production  and  national  income  development, poverty in these countries remains a very complex issue. This study  investigates  the  concurrent  and  partial  effects  of  the Gross  Regional  Domestic  Product,  Unemployment,  and  the human development index on poverty in Aceh Province. The data used in this study is secondary data based on time series available  on  the  official  website  of  the  Aceh  Provincial Statistics  Center  for  the  2017 – 2022  period.  The  processing  of this research data uses the E-Views 10.0 program. The research analysis  employed  in  this  study  is  a  panel  or  regression analysis,  which  indicates  that  the  variables  GRDP, unemployment, and HDI are the independent variables, and poverty  is  the  dependent  variable.  GRDP  partially  has  a positive and significant effect on poverty. Unemployment has a  partial  and  insignificant  effect  on  poverty.  HDI  partially harms  poverty.  Simultaneously,  it  concludes  that  the  Gross Regional Domestic Product, Unemployment, and the Human Development Index significantly affected poverty.

## K EYWORDS
Gross Regional Domestic Product; Unemployment; Human Development Index; Poverty; analysis PDRB
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
● Miswar, M., Maysarah, S., Maryana, M., Musrizal., Mahardika, R., Nurmazalia, N.,
& Ramadina. C.S. (2023). Dinamika
Kemiskinan Di Aceh: Analisis PDRB, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia. Asia-pacific Journal of Public Policy , 9 (1), 142-153.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  adalah  masalah  yang  sangat  sulit  diatasi,  apalagi  bagi  negara  berkembang. Kemiskinan menjadi momok dan kata yang sangat menakutkan karena semua orang pasti tidak mau menjadi  miskin.  Kemiskinan  pada  negara  berkembang  merupakan  masalah  yang  cukup  rumit meskipun  beberapa  negara  berkembang  telah  berhasil  melaksanakan  pembangunan  dalam  hal produksi dan pendapatan nasional. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan  dari  tingkat  kesejahteraan  penduduk  yang  tinggal  pada  negara  atau  daerah  tersebut (Leasiwal, 2013). Pada umumnya kemiskinan itu terjadi karena berbagai hal, salah satu diantaranya disebabkan dari karakter atau tipologi orang miskin. Ada 4 karakteristik yang dimiliki orang miskin; (1) mereka memiliki kemauan akan tetapi tidak memiliki kemampuan; (2) memiliki kemampuan akan tetapi tidak memiliki kemauan; (3) memiliki kemampuan akan tetapi tidak memiliki kemauan dalam arti kata malas; (4) memiliki kemampuan dan kemauan akan tetapi tidak memiliki peluang (Mulyono, 2017).
Angka kemiskinan di provinsi Aceh masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain  yang  ada  di  Pulau  Sumatera.      Data  Kementerian  Keuangan  menunjukkan  bahwa  pada  2021 realisasi pendapatan Aceh (tingkat provinsi dan seluruh kabupaten/kota) pendapatan negara tingkat Provinsi  Aceh  ditargetkan  sebesar  Rp5,75  triliun  dan  terealisasi  sebesar  Rp5,60  triliun  atau  97,30 persen.  Target  pendapatan  negara  di  Provinsi  Aceh  lebih  kecil  dalam  tiga  tahun  terakhir,  sebagai bentuk penyesuaian pendapatan negara pada masa new normal pandemi Covid-19.  Namun dari sisi realisasi,  pendapatan  Aceh  terealisasi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  tahun-  tahun  sebelumnya yang mencapai angka Rp4,88 triliun atau sebesar 75,73 persen pada tahun 2020 dan Rp5,53 triliun atau sebesar 93,23 persen pada tahun 2019.  Tingginya angka kemiskinan di Aceh menunjukan program pembangunan  yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh  pemerintah  belum  memberikan  hasil  yang maksimal,  terutama  program  penanggulangan  kemiskinan.  Padahal  pemerintah  daerah  telah melaksanakan berbagai macam program baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang.
Oleh  karena  itu  persoalan  kemiskinan  menjadi  tanggung  jawab  bersama,  terutama  bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Agustina et al., 2019). Pembangunan  daerah  pada  hakikatnya  dianjurkan  tidak  hanya  memusatkan  perhatian  pada pertumbuhan  ekonomi  saja  namun  juga  harus  mempertimbangkan  bagaimana  kemiskinan  yang dihasilkan  dari  suatu  proses  pembangunan  daerah  tersebut.    Sampai  akhir  tahun  1960  para  ahli ekonomi  percaya  bahwa  cara  terbaik  untuk  mengejar  keterbelakangan  ekonomi  adalah  dengan meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  dapat  melampaui  tingkat  pertumbuhan penduduk.    Dengan  cara  tersebut  angka  pendapatan  perkapita  akan  meningkat  sehingga  secara otomatis akan meningkatkan kemakmuran rakyat. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu  daerah  merupakan  permasalahan  mendasar,  karena  pertumbuhan  penduduk  yang  tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat  serta  menekan  angka  kemiskinan.  Malthus  dalam  skuosen  (2009)  mengemukakan  bahwa sumber  daya  bumi  tidak  bisa  mengimbangi  kebutuhan  populasi  yang  terus  bertambah,  akibatnya kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya alam yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia yang bersifat terbatas, hal ini mendorong manusia  mendekati  garis  kemiskinan  karena  persaingan  yang  cukup  ketat  dalam  memenuhi kebutuhan.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kemiskinan  diantaranya  PDRB,  pengangguran  dan Indek  Pembanguan  Manusia  (Nurul  Fadlillah,  2016).  Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan berkelaanjutan  merupakan  kondisi  utama  atau  suatu  keharusan  bagi  kelangsungan  pembangunan ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan.    Pertumbuhan  ekonomi  tanpa  dibarengi  dengan penambahan  kesempatan  kerja  akan  mengakibatkan  ketimpangan  dalam  pembagian  dari penambahan  pendapatan  (cateris  paribus),  yang  selanjutnya  akan  menciptkan  suatu  kondisi pertumbuhan ekonomi dengan penigkatan kemiskinan  (Tambunan, 2003).
Perekonomian Aceh Tahun 2022 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp211,75 triliun dengan migas dan tanpa migas adalah sebesar Rp198,44  triliun.  Sementara  itu  PDRB  atas  harga  konstan  dengan  migas  adalah  sebesar  Rp140,95 triliun dan tanpa migas adalah sebesar Rp134,38 triliun. PDRB per kapita Aceh mencapai Rp39,16 juta. “ Ekonomi Aceh tahun 2022 tumbuh sebesar 4,21 persen dengan migas sementara tanpa migas tumbuh sebesar 3,80 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan dan minum sebesar 32,40 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada di komponen ekspor barang dan jasa luar negeri yaitu sebesar 20,83 persen ,” demikian isi rilis BPS tersebut.
Sementara  kondisi  kemiskinan  di  Aceh  periode  September  2022  menunjukkan  Persentase Penduduk Miskin pada September 2022 sebesar 14,75 persen, naik 0,11 persen poin terhadap Maret 2022  dan  turun  0,78  persen  poin  terhadap  September  2021.    Jumlah  Penduduk  Miskin  Aceh  pada September  2022  sebesar  818,47  ribu  orang,  meningkat  11,7  ribu  orang  terhadap  Maret  2022  dan berkurang 31,79 ribu orang terhadap September 2021 (https://aceh.bps.go.id).
Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran dimana salah  satu  unsur  yang  menentukan  kemakmuran  suatu  masyarakat  adalah  tingkat  pendapatan, Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment ) dapat terwujud (Agustina et al., 2019).
Menurut  Sukirno  (2006:87)  mengemukakan  bahwa  pengangguran  akan  menimbulkan  efek mengurangi  pendapatan  masyarakat  dan  itu  akan  mengurangi  tingkat  kemakmuran  yang  telah dicapai  dimana  semakin  turunnya  tingkat  kemakmuran  akan  menimbulkan  masalah  lain  yaitu kemiskinan. Angkatan kerja yang tumbuh cepat akan menambah beban tersendiri bagi perekonomian yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja maka  bagian angkatan kerja itu akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada  (Dumairi, 1996).
Aceh yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang memiliki tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 6,30 pada tahun 2021 menjadi 6,17 pada tahun 2022.  Menurut BPS, data  Sakernas  Februari  2022  yang  diolah  Pusdatin  Kemnaker,  pada  Februari  2022  terdapat  kurang lebih 150.176 orang pengangguran terbuka (PT) di Provinsi Aceh atau 5,97 persen dari total tenaga kerja di Provinsi Aceh yang belum terserap pasar tenaga kerja (Aceh Journal National Network, 2023 ) .
Indeks  Pembangunan  Manusia  merupakan  salah  satu  ukuran  kinerja  pembangunan  secara keseluruhan. Indeks ini dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat,  pengetahuan,  dan  penghidupan  yang  layak.  Indikator-  indikator  yang  merepresentasikan
ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Aceh dari tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.
Namun  demikian,  pencapaian  dan  kemajuan  tersebut  masih  memerlukan  perhatian  yang  serius disebabkan masih tingginya disparitas pencapaian pembangunan antar kabupaten/kota. Badan Pusat Statistik mencatat IPM Provinsi Aceh pada tahun 2021 telah mencapai 72,18, meningkat sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya. Sejak tahun 2016, Aceh telah menempatkan diri sebagai wilayah dengan status  pembangunan  manusia  “tinggi”.  Status  ini  merupakan  babak  baru  dalam  pembangunan kualitas  manusia  khususnya  di  Provinsi  Aceh.  Umur  Harapan  Hidup  saat  lahir  di  Aceh  saat  ini mencapai 69,96 tahun. Ini berarti bahwa hidup bayi yang baru lahir diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 69,96 tahun. Secara rata-rata, penduduk Aceh usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 9,37 tahun masa sekolah atau setara kelas 1 SMA. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 14,36 tahun, setara dengan D-III atau memasuki semester VI pada jenjang pendidikan Strata I. Tidak kalah penting,  standar hidup layak yang  diwakili  oleh  indikator  pengeluaran  per  kapita  yang  disesuaikan  mencapai  Rp.9,572  juta  per kapita per tahun, mengalami peningkatan dibanding 2020 tercatat Rp.9,462 juta (Saputra 2011).

## LANDASAN TEORITIS

## Kemiskinan
Kemiskinan  adalah  kondisi  dimana  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  pokok  atau  kebutuhan  dasar sehingga  standar  hidup  layak  tidak  tercapai.    Kebutuhan  dasar  uyang  dmaksud  adalah  maknan, pakaian,  tempat  berlindung  atau  rumah,  pendidikan  dan  kesehatan    (Maipita,  2014).  Menurut  Sen dalam Hajiji (2010), kemiskinan adalah kegagalan untuk berfungsinya beberapa dasar atau dengan perkataan  lain  seseorang  dikatakan  miskin  jika  kekurangan  kesempatan  untuk  mencapai  atau mendapatkan kapabilitas dasar ini. Kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah ( low income ), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas ( capability handicap ).
Menurut Maipita (2014) definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:
1. Kemiskinan  menurut  standar  kebutuhan  hidup  layak.  Kelompok  ini  berpendapat  bahwa kemiskinan  terjadi  ketika  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  pokok  atau  kebutuhan  dasar. Kemiskinan ini disebut juga dengan kemiskinan absolut.
2. Kemiskinan  menurut  tingkat  pendapatan.  Pandangan  ini  berpendapat  bahwa  kemiskinan terjadi disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Inti dari kedua sudut pandang tersebut adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok atau hidup layak, yakni yang disebut dengan kemiskinan menurut basic needs approach .
Menurut Kurniawan (2004), kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah  satu  garis  kemiskinan  tertentu.  Kemiskinan  juga  berarti  kekurangan  kebutuhan  sosial, termasuk  keterkucilan  sosial,  ketergantungan  dan  ketidakmampuan  untuk  berpartisipasi  dalam kehidupan  masyarakat  yang  layak  (Khomsan  et  al,  2015).  Chambers  dalam  Nasikun  (2001), mengatakan  bahwa  kemiskinan  adalah  suatu integrated  concept yang  memiliki  lima  dimensi,  yaitu: Kemiskinan tidak berdaya, rentan terhadap situasi darurat, ketergantungan; dan keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang  dan  tingkat  pendapatan  rendah,  tetapi  juga  banyak  hal  lain,  seperti:  tingkat  kesehatan, pendidikan  rendah,  perlakuan  tidak  adil  dalam  hukum,  kerentanan  terhadap  ancaman  tindak
kriminal, ketidak berdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Khomsan, et al, 2015).

## Indikator Kemiskinan
Menurut Badan Pusat Statistik, indikator kemiskinan terdiri dari (Badan Pusat Statistik, 2016): a. Head Count Index , yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
b. Poverty Gap Index (Indeks kedalaman kemiskinan), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
c. Poverty  Severity  Indeks (Indeks  Keparahan  Kemiskinan)  merupakan  gambaran  mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

## PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  hal  yang  selalu  diprioritaskan  sebab  adanya  pertumbuhan ekonomi  mengindikasikan  adanya  pertambahan  pendapatan  perkapita.  hal  ini  dikarenakan pertumbuhan  ekonomi  memungkinkan  terjadinya  pembangunan  ekonomi  di  banyak  bidang. Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara  untuk  menyediakan  semakin  banyak  jenis  barang-barang  ekonomi  kepada  penduduknya; kemampuan  ini  tumbuh  sesuai  dengan  kemajuan  teknologi,  dan  penyesuaian  kelembagaan  dan ideologis yang diperlukannya (Keumala, Farida, & Triana, 2023).
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk  bertambah  setiap  tahun  yang  dengan  sendirinya  kebutuhan  konsumsi  sehari-hari  juga bertambah setiap tahun. Maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2013). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasa meningkat.
Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu.  Kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam tetapi satuan ukurannya pun berbeda. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan kenaikan nilai riil produk domestik bruto ( gross domestic product ), bukan semata-mata menunjukkan peningkatan  produk  atau  pendapatan  secara  makro.  Pertumbuhan  ekonomi  juga  telah  menaikkan pendapatan perkapita masyarakat. Oleh karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Untuk  mengukur  pertumbuhan  ekonomi,  nilai  PDRB  yang  digunakan  adalah  PDRB berdasarkan harga konstan.  Sebab dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDRB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu (Manurung, 2008).

## Pengangguran
Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan  suatu  usaha  baru  atau  penduduk  yang  tidak  mencari  pekerjaan  karena  sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang
mempengaruhi  kelangsungan  hidup  manusia  secara  langsung.  Bagi  kebanyakan  orang  kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan (Riva et al., 2014).  Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin  memperoleh  pekerjaan  akan  tetapi  belum  mendapatkannya.  Jadi  tidak  mengejutkan  apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang  seringkali  mengkaji  bahwa  kebijakan  yang  mereka  tawarkan  akan  membantu  terciptanya lapangan pekerjaan (Riva et al., 2014).

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  pembangunan  manusia  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi  (Suliswanto, 2012). Oleh sebab itu, manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan non fisik mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. (Lilya & Ketut, 2014). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang  pembangunan  manusia  yang  mendasar  yaitu  usia  hidup,  pengetahuan,  dan  standar  hidup layak. Aspek usia hidup indikatornya adalah angka harapan hidup, aspek pengetahuan indikatornya adalah harapan lama sekolah rata-rata lama sekolah, aspek standar hidup layak indikatornya adalah pengeluaran  per  kapita  yang  disesuaikan  (BPS,  2018).  Davies  dan  Quinlivan  (2006)  berpendapat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek  huruf,  pendidikan  dan  standar  hidup  untuk  semua  negara  selueuh  dunia.  IPM  digunakan untuk mengklarifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang  dan  juga  untuk  mengukur  pengaruh  dari  kebijaksanaan  ekonomi  terhadap  kualitas hidup. IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, pendidikan, dan standar hidup.
Nilai  indeks  IPM  berkisar  antara  0-100.  IPM  mengukur  pencapaian  keseluruhan  dari  suatu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak.   Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan,  dan  pengeluaran  per  kapita  jika  IPM  hanya  dilihat  dari  pengeluaran  per  kapita  saja, berarti  hanya  melihat  kemajuan  status  ekonomi  suatu  daerah/negara  berdasarkan  pendapatan  per tahun sedangkan apabila melihat pada sisi sosial (pendidikan dan kesehatan), maka akan dapat dilihat dimensi yang jauh lebih beragam terkait dengan kualitas hidup masyarakat. Secara tidak langsung, IPM selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat (Hartini & Chyntia, 2023). Dengan kata lain semakin tinggi/baik setiap komponen yang menyusun IPM juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

## Hubungan PDRB,  Pengangguran dan  Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan
Prayoga et al. (2021) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain  upah  minimum  yang  tidak  memadai,  taraf  hidup  masyarakat  yang  buruk,  dan  meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja.  Todaro dan Stephen (2014)  menjelaskan upah minimum dibuat dengan tujuan untuk meningkatan kesejahteraan pekerja dan  dengan  demikian  dapat  mengurangi  kemiskinan.  Standar  hidup  masyarakat  digambarkan melalui  meningkatnya  kualitas  pengetahuan,  keterampilan  dan  bakat.  Pangiuk  (2018)  menjelaskan dengan  pertumbuhan  ekonomi  akan  terwujud  kesejahteraan  masyarakat  melalui  berbagai pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Terbatasnya jumlah  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  menjadi  penyebab  utama  terjadinya  pengangguran  dan berdampak langsung pada tingginya kemiskinan (O’Campo et al., 2015) .

## METODOLOGI
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  bersifat  data  time  series  yang diperolah dari  Badan Pusat Statistik, yaitu data PDRB, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan 23 kabupten/kota di Provinsi Aceh periode 2017-2022.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yaitu metode pengolahan data teknik estimasi model dengan menggunakan data panel atau pooled data ( pooling cross section time series regression ). Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series Menurut Widarjono (2007) adalah sebagai berikut:
Yit = α + β1X1it + β2X2it  + … + βnXnit + eit dimana:
Yit            = variabel terikat (dependent) Xit            = variabel bebas (independent) i               = entitas ke-i t               = periode ke-t

## HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN Uji Kesesuian (Uji Chow)
Berdasarkan  pada hasil uji chow, diperoleh nilai probabilitas (P-value) cross section F sebesar 0.0000 ≤ 0.05  maka  hipotesis H 0 ditolak  dan  H 1 diterima yang  berarti  model Fixed  Effect  Model (FEM) merupakan  model  yang  lebih  tepat  untuk  digunakan.  Hasil  dari  pengujian  kesesuaian  terhadap estimasi model dapat dilihat ditabel 1 dibawah ini :
Tabel 1. Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 915.002634 (22,110) 0.0000 Cross-section Chi-square 709.231652 22 0.0000
Sumber: Data telah diolah menggunakan Eviews 10

## Uji Hausman
Uji hausman merupakan pengujian untuk membandingkan antara random effect model dengan fixed effect model . Hasil pengujian ini untuk mengetahui metode mana yang sebaiknya dipilih dengan kriteria sebagai berikut:
1. Jika  nilai  probabilitas  chi- square  ≥  0.05  maka  H 0 diterima,  sehingga  model  yang  tepat  untuk digunakan adalah random effect model (REM).
2. Jika  nilai  probabilitas  chi- square  ≤  0.05  maka  H 0 ditolak,  sehingga  model  yang  tepat  untuk digunakan adalah fixed effect model (FEM).
Hipotesis yang digunakan dalam uji hausman adalah sebagai berikut :
H 0 : Random Effect Model (REM) H 1 : Fixed Effect Model (FEM)
Hasil uji hausman dapat dilihat pada tabel 2. sebagai berikut:

## Tabel 2. Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 40.763836 3  1.37801

## Sumber: Data telah diolah menggunakan Eviews 10
Berdasarkan  tabel  2  pada  hasil  uji  hausman,  diperoleh  nilai  probabilitas chi-square sebesar 1.37801  ≥  0.05  maka  hipotesis H 0 diterima  dan  H 1 ditolak yang  berarti  model Random  Effect  Model (REM) merupakan model yang lebih tepat untuk digunakan.
Hasil Uji Model Regresi Data Panel

## Tabel 3.

## Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model

## Sumber: Data telah diolah menggunakan Eviews 10
Berdasarkan tabel random effect Model , maka ditemukan hasil dari perhitungan PDRB, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan sebagai berikut:
Y = 67.95262 + 3.585166 (x1) + 0.132608 (x2) – 1.246333 (x3) + e
1. Konstanta sebesar 67.95262 menunjukkan bahwa jika variabel independen (PDRB, Pengangguran, dan IPM) adalah nol, maka kemiskinan adalah sebesar 67.95262 %.
2. Nilai koefisien regresi X1 (PDRB) sebesar 3.585166 yang berarti setiap kenaikan jumlah penduduk 1% maka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 3.585166%.
3. Nilai  koefisien  regresi  X2  (Pengangguran)  sebesar  0.132608  yang  berarti  setiap  kenaikan pengangguran 1% maka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0.132608%.
4. Nilai  koefisien  regresi  X3  (IPM)  sebesar  -1.246333  yang  berarti  setiap  kenaikan  IPM  1%  maka kemiskinan mengalami penurunan sebesar -1.246333%.

## Pengujian hipotesis dengan Regresi Data Panel
Untuk  melihat  besarnya  pengaruh  variabel  secara  parsial  (sebagian)  terhadap  kemiskinan digunakan Uji t. Pengujian parsial atau uji t ini digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya.  Apabila nilai probabilitas t lebih kecil dari 0.05, maka hasilnya  signifikan  berarti  terdapat  pengaruh  dari  variabel  independen  secara  individual  terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

## a. Pengaruh PDRB (X1) terhadap Kemiskinan (Y)
Hasil  pengujian  analisis  regresi  data  panel  menunjukkan  hasil  t-hitung  untuk  variabel independen PDRB adalah sebesar 2.299710, sementara nilai t- tabel dengan α = 5% dan df = (n -k), df = 132 dimana nilai t-tabel adalah sebesar 1.97810 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai
Variable Coefficien t  Std. Error  t-Statistic Prob. C 67.95262 13.41358 5.065957 0.0000 LOG(PDRB) 3.585166 1.558964 2.299710 0.0230 TPT 0.132608 0.119937 1.105644 0.2709 IPM -1.246333 0.230438  -5.408539 0.0000 R-squared 0.232107     Mean dependent var  1.105381 Adjusted R- squared 0.214655     S.D. dependent var 1.403798 S.E. of regression 1.230708     Sum squared resid 199.9327 F-statistic 13.29964     Durbin-Watson stat  0.852042 Prob(F-statistic) 0.000000
t-tabel (2.299710 > 1.97810), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.0230 yang lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 3.585166.  Hal ini berarti bahwa PDRB memiliki pengaruh terhadap  Kemiskinan,  yaitu  apabila PDRB  naik sebesar  1  persen,  maka  kemiskinan  akan  menurun sebesar 3.585166 persen.
Hasil  tersebut  sesuai  dengan  teori  dan  penelitian  terdahulu  yang  menjadi  landasan  teori  dalam penelitian  ini.  Menurut  Tambunan  (2001)  pertumbuhan  dan  kemiskinan  mempunyai  korelasi  yang sangat  kuat,  karena  pada  tahap  awal  proses  pembangunan  kemiskinan  cenderung  meningkat  dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan, kemiskinan secara bertahap tahap berkurang.

## b. Pengaruh Pengangguran (X2) terhadap Kemiskinan (Y)
Hasil  pengujian  analisis  regresi  data  panel  menunjukkan  hasil  t-hitung  untuk  variabel independen Pengangguran adalah sebesar 1.105644, sementara nilai t- tabel dengan α = 5% dan df = (n - k), df = 132 dimana nilai t-tabel adalah sebesar 1.97810 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari  nilai  t-tabel  (1.105644  <  1.97810),  hasil  uji  t  pada  variabel  pengangguran  memiliki  probabilitas 0.2709  yang  berarti  >  0.05  dengan  nilai  koefisien  0.132608%,  yang  berarti  setiap  kenaikan pengangguran  1%  maka  kemiskinan  mengalami  peningkatan  sebesar  0.132608%.    Hasil  penelitian yang  dilakukan  ini  mendukung  (Suadnyani  &  Darsana,  2018)  yang  dikemukakan  bahwa pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bangli. Hasil penelitian  ini  juga  menunjukkan  kesesuaian  dengan  hipotesis  penelitian  yang  menyatakan  bahwa pengangguran  berpengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan.  Peningkatan  pengangguran  diartikan sebagai  rendahnya  produktivitas  seseorang.  Hal  itu  dikarenakan  pengangguran  tidak  melakukan pekerjaan apapun.

## c. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X3) terhadap Kemiskinan (Y)
Hasil  pengujian  analisis  regresi  data  panel  menunjukkan  hasil  t-hitung  untuk  variabel independen IPM adalah sebesar 5.408539, sementara nilai t- tabel dengan α = 5% dan df = (n -k), df = 132 dimana nilai t-tabel adalah sebesar 1.97810 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel (5.408539 > 1.97810). Hasil uji t pada variabel IPM memiliki probabilitas 0.0000 yang berarti < 0.05,  dengan  nilai  koefisien  -1.246333  yang  berarti  berarti  setiap  kenaikan  Indeks  Pembangunan Manusia  1  maka  kemiskinan  mengalami  penurunan  sebesar  -1.246333.    Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Suliswanto, 2012) yang meneliti tentang pengaruh Produk Domestik Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Angka Kemiskina di Indonesia. Hasil penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  Indeks  Pembangunan  Manusia  memiliki  pengaruh  yang negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  (Ningrum,  2017)  yang  meneliti  tentang  pengaruh  tingkat  pengangguran  terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015
d. Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto,  Pengangguran  dan  Indeks  Pembangunan Manuasia terhadap Kemiskinan secara Simultan (Uji F)
Berdasarkan hasil output eviews pada tabel 3, nilai F hitung yaitu sebesar 13.29964 sementara F tabel dengan tingkat α = 5% adalah sebesar 3,12. Dengan demikian F hitung > F tabel (13.29964  > 3.12), kemudian  juga  terlihat  dari  nilai  probabilitas  yaitu  sebesar  0,000000  yang  lebih  kecil  dari  tingkat signifikansi  sebesar  0.05 . Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Produk  Domestik  Regional  Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan    Produk  Domestik Regional  Bruto  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Aceh. Pengangguran secara parsial berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Aceh. Variabel Indek  Pembangunan  Manusia  secara  parsial  berpengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan  di  Aceh. Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.

## REFERENSI
Agustina,  E.,  Syechalad,  M.  N.,  &  Hamzah,  A.  (2019).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk,  Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 4 (2), 265 – 283. https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13022 A. Sen (1981) Kemiskinan dan kelaparan: Sebuah esai tentang hak dan   kekurangan Pers Universitas Oxford (1981) Ali Khomsan, dkk. (2015). Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin , Jakarta, Yayasan
Pustaka Obor Indonesia BPS Kota Probolinggo. (2020). Berita Resmi Statistik. Bps.Go.Id , 19 (27), 1 – 5.
Cut  Muftia  Keumala,  Ratna  Farida,  Neni  Triana,  M.  A.  (2023).  Human  Capital  dan  Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berpenduduk Muslim. Asia-Pacific Journal Of Public Policy , 01 , 24 – 40.
Davies, A. and G. Quinlivan (2006). A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on
Human
Development, Journal of Socioeconomics Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: 1996. Hartini, Eka Chyntia, F. (2023). Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi : Apakah korupsi melumasi atau mengamplas  roda  pembangunan  di  Indonesia ? JAKTABANGUN:  Jurnal  Akuntansi  dan Pembangunan , 09 (April). Leasiwal, Christianto, T. (2013). Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di
Provinsi
Maluku.
Universitas Pattimura. Vol 7, No 2, Hal 1.
Lilya  S,  N.,  &  Ketut  S,  I.  (2014).  Pngaruh  Komponen  Indeks  Pembangunan  Manusia  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud , 3 (3), 106 – 114. Maipita, I. (2014). Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mulyono, Edy, S. (2017). Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Penerbit Ombak Nasikun. (2001). Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan . Magister   Administrasi Publik.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Diktat Mata
Kuliah Tidak diterbitkan
Ningrum,  S.  S.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  Terbuka,  Indeks  Pembangunan Manusia,  Dan Upah Minimum  Terhadap Jumlah Penduduk  Miskin  Di  Indonesia  Tahun  2011- 2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 15 (2), 184. https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364 Nurul  Fadlillah,  S.  dan  A.  S.  D.  (2016).  ANALISIS  PENGARUH  PENDAPATAN  PER  KAPITA,
TINGKAT  PENGANGGURAN,  IPM  DAN  PERTUMBUHAN  PENDUDUK  TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2013. Eko-Regional , 11 no 1 . O’Campo, P., Molnar, A., Ng, E., Renahy, E., Mitchell, C., Shankardass, K., St. John, A., Bambra, C., & Muntaner,  C.  (2015).  Social  welfare  matters:  A  realist  review  of  when,  how,  and  why unemployment  insurance  impacts  poverty  and  health. Social  Science  and  Medicine , 132 ,  88 – 94. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.03.025 Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi  Tahun  2009-2013. ILTIZAM  Journal  of  Sharia  Economic  Research , 2 (2),  44. https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160
Prayoga, M. L., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo.
Jambura Economic Education Journal , 3 (2), 135 – 142. https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11058
Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. (2008) Pengantar Ekonomi  (Mikroekonomi dan Makroekonomi). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. (2008) Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Riva,  V.  A.,  Kadir,  H.,  &  Setiawan,  D.  (2014).  Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  Dan  Tingkat  Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau. Jom Fekon , 1 (2), 1 – 15. Suadnyani, N. W. R., & Darsana, I. B. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Pendidikan  Terhadap  Kemiskinan  Di  Kabupaten  Bangli. E-Jurnal  Ekonomi  Pembangunan Universitas Udayana , 7 (5), 1022 – 1049.
Suliswanto,  M.  (2012).  Pengaruh  produk  domestik  bruto  dan  indeks  pembangunan  manusia. Ub Malang , 3 , 3.
Sukirno, S. (2011). Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Tambunan, Tulus T.H. (2001). Perekonomian Indonesia Teori Dan Temuan Empiris. Jakarta . Graha Indonesia.
Todaro,  M.  P.,  &  Stephen  C,  S.  (2014). Economic  Development .  United  Kingdom:Pearson  Education Limited.
Widarjono, A. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Ekonosia, Yogyakarta. Sukirno, S. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan . Kencana, Jakarta.
(https://www.ajnn.net/news/strategi-pengurangan-pengangguran-di-aceh/index.html) https://.bps.go.id/ https://aceh.bps.go.id/ https:www.undp.org