## Akuntansi dan Manajemen
Vol.14, No.2, 2019, Hal. 50-64
Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Royda 1 dan Dwi Riana 2
1-2 Jurusan Manajemen, Universitas Tridinanti Palembang
Email: royda@univ-tridinanti.ac.id Email:  dwi.riana@sbm-itb.ac.id

## Abstract
Fiscal decentralization  aims  to improve  regional  finance independency  and reduce the fiscal dependency of central goverment. However, in practice, there are still many areas that rely on the assistance central finance for their regional development. The purpose of this study was to determine the level of development of local independence and financial ability as well as effects on economic growth in regency and city in the Sumatera selatan  Province  year  2008-2018.this  research  takes  place  in  regency  and  city  in  the  sumatera  selatan province.  While  the  data  used  in  this  research  is  financial  data  and  economic    growth  2008-2018  in  the sumatera selatan province.
Methods of data analysis in this study there are two kinds, the first is the ratio of local independence  and the ratio  of  local  financial  ability.  Secondly,  to  investigate  the  influence  of  independent  variables  on  the dependent  variable  used  multiple  linear  regression  analysis  tool.  According  to  analysis  result  have  been obtained as follows. The ratio of local financial independence of regions indicated by the ratio of the average rate  so  low,  still  be  between  0%-25%.  According  the  ratio  of  local  financial  ability  of  regions    averages between 0%-10% which is low. Local self-reliance has positive and significant on economic growth. Regional financial  capability  have  positive  but  not  significant  effect  on  economic  growth  in  regency  and  city  in  the sumatera selatan province.
Key word: local goverment, local finance, local independence

## Abstrak
Desentralisasi  fiskal  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemandirian  keuangan  daerah  dan  mengurangi ketergantungan  fiskal  terhadap  pemerintah  pusat,  namun  pada  pelaksanaannya  masih  banyak  daerah yang  bergantung  pada  bantuan  dana  pusat  untuk  pembangunan  daerah.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  tingkat  perkembangan  kemandirian  dan  kemampuan  keuangan  daerah  serta  pengaruhnya terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten/kota  provinsi  sumatera  selatan  darti  tahun  2008-2018. Penelitian  ini  dilakukan  di  15  kabupaten/kota  di  provinsi  sumatera  selatan.  Sedangkan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008-2018.
Metode analisis data pada penelitian ini ada dua macam, yang pertama adalah analisis rasio kemandirian dan  kemampuan  keuangan  daerah.  Yang  kedua,  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel dependen digunakan alat regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan  diperoleh  hasil  sebagai  berikut:  Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  rata-rata  sangat  rendah masih  disekitar  0%-25%,  sedangkan  untuk  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  juga  tergolong  masih kurang yaitu rataa-rata berada di antara 0%-10%. Kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomisedangkan  kemampuan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi sumater selatan.
Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Keuangan Daerah, Kemendirian Daerah

## Pendahuluan
Berkaitan dengan hakikat otonomi daerah, yakni berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat, maka  peranan  data  keuangan  daerah  sangat  dibutuhkan  untuk  mengidentifikasikan sumber-sumber  pembiayaan  daerah  serta  jenis  dan  besaran  belanja  yang  harus dikeluarkan  agar  perencanaan  keuangan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien. Data  keuangan  daerah  yang  memberikan  gambaran  perkembangan  anggaran  dan realisasi,  baik  penerimaan  maupun  pengeluaran  dan  analisis  terhadapnya  merupakan informasi  yang  penting  terutama  untuk  membuat  kebijakan  dalam  pengelolaan  daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.
Untuk  melihat  kemampuan  dan  kemandirian  pemerintah  daerah  dalam menjalankan  otonominya,  salah  satunya  bisa  diukur  melalui  kinerja/kemampuan keuangan  daerah.  Menurut  Musgrave  &  Musgrave,  1980  (dalam  Sumarsono,  2009:14) beberapa variabel yang menunjukkan hal tersebut antara lain : kebutuhan fiskal ( fiscal need), kapasitas fiskal ( fiscal capacity), upaya fiskal ( fiscal effort), derajat desentralisasi fiskal,  serta  koefisen  elastisitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB).
Pengukuran  kinerja  sangat  penting  untuk  menilai  akuntabilitas  pemerintah daerah  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Akuntabilitas  bukan  sekedar kemampuan  menunjukan  bagaimana  uang  publik  dibelanjakan,  akan  tetapi  meliputi kemampuan  yang  menunjukan  bahwa  uang  publik  tersebut  telah  dibelanjakan  secara ekonomis, efisien, dan efektif.  Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian  yang  lebih  besar  terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah.  Berikut gambaran Pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

## Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan
Tahun 2010 - 2017 Kabupaten/ Kota di Sumsel PAD Kabupaten/Kota di Sumsel (dalam juta rupiah) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kab. Musi Rawas 20.000 30.040 35.455 53.223 60.000 72.506 76.131 90.319 Kota Lubuk Linggau 12.202 15.515 22.071 25.378 28.830 30.135 35.019 37.860 Kab. Musi Banyuasin 13.285 34.574 19.512 32.570 39.773 53.749 88.207 105.766 Kab. Banyuasin 10.024 12.197 15.194 20.005 20.005 28.376 31.189 39.342 Kota Palembang 103.261 113.596 155.457 196.108 224.461 263.010 458.534 509.788 Kab. Ogan Ilir 10.049 12.629 16.033 15.252 25.867 16.102 30.134 63.895 Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) 13.777 11.888 25.178 30.606 30.051 37.479 41.061 54.165 Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) 12.948 21.064 28.793 37.413 38.598 39.866 42.913 42.869 Kab. OKU Timur 2.681 9.555 9.587 11.087 31.717 26.487 23.041 30.864 Kab. OKU Selatan 1.395 2.922 5.509 4.555 6.594 13.113 13.207 13.444 Kota Prabumulih 9.250 12.093 15.009 16.826 21.146 24.009 26.887 33.864 Kab. Muara Enim 27.044 38.020 48.255 58.121 70.908 62.161 82.716 101.100 Kab. Lahat 18.280 20.474 26.500 40.500 35.151 51.733 76.525 62.156 Kab. Empat Lawang - - 7.154 6.089 10.060 10.905 14.603 16.603
Dari  Tabel  1.1  di  atas,  dapat  dilihat  perkembangan  PAD  Kabupaten/  Kota  di Provinsi  Sumatera  Selatan  periode  2010-2017,  dimana  selalu  terjadi  peningkatan  PAD setiap  tahunnya  untuk  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Akan  tetapi  cukup  fluktuatif  untuk Kabupaten Musi Banyu Asin, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat dan Empat Lawang.
Pembangunan  ini  memerlukan  biaya  yang  tidak  sedikit  sehingga  peningkatan pembangunan ini akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Untuk dapat memenuhi pengeluaran  pemerintah,  kabupaten/kota  tersebut  harus  dapat  menggali  potensi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  tidak  bisa  hanya  dengan  mengandalkan  dana perimbangan  dari  pusat.  Peningkatan  pengeluaran  pemerintah  akan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
Pelaksanaan pembangunan menghadapi beberapa kendala, diantaranya perbedaan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya alam dan sumber dana pembangunan akan memperbesar ketimpangan tingkat kemandirian keuangan daerah antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Kabupaten/kota yang memiliki sumber dana pembangunan yang tinggi dapat membiayai sebagian besar pengeluaran pemerintah daerahnya, sementara Kabupaten/Kota yang memiliki sumber dana yang rendah memiliki ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

## Perumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan secara parsial?
b. Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan secara parsial?
c. Bagaimana  pengaruh  kemandirian  dan  kemampuan  keuangan  daerah  terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan secara simultan?

## Landasan Teori Otonomi dan Desentralisasi
Otonomi daerah menurut UU.No. 32 Tahun 2004 adalah hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, serta mengembangkan potensi dan  sumber  daya  daerah.  Penyelenggaraan  otonomi  dimaksudkan  agar  dapat mendorong  pemberdayaan  masyarakat,  menumbuhkan  prakarsa  dan  kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dengan pemberian  otonomi  kepada  daerah,  maka  sistem  yang  dianut  daerah  adalah  sistem desentralisasi.
Menurut  UU.  No.  32  Tahun  2004  desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  otonom  dalam kerangka  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Agar  daerah  otonom  tersebut  mampu mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  yang  telah  diserahkan,  maka  daerah  harus memiliki  bermacam-macam  kemampuan  antara  lain  keuangan,  aparatur,  ekonomi  dan lain sebagainya.
Kota Pagar Alam 4.182 4.683 6.277 10.000 12.502 18.957 25.966 26.170 Total PAD 245.093 339.250 435.984 557.633 1.496.643 1.563.704 1.899.650 2.287.016 Sumber : Data diolah

## Desentralisasi Fiskal
Desentraliisasi  fiskal  merupakan  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat untuk  mengambil  keputusan  dan  pengelolaan  fiskal  kepada  pemerintah  daerah. Pelimpahan wewenang tersebut selanjutnya dipertanggungjawabkan secara transparan kepada  masyarakat  yang  bersangkutan  (Boex,  2001:  13).  Desentralisasi  fiskal  terdiri dari empat pilar (Boex, 2001: 14), yaitu:
a. Pengeluaran,  mengatur  mengenai  fungsi  dan  tanggung  jawab  pengeluaran untuk masing-masing tingkat pemerintahan,
b. Pendapatan, berkenaan dengan sumber-sumber penerimaan objek pajak atau non pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah,
c. Transfer,  berkenaan  dengan  pendapatan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat, dan
d. Pembiayaan,  sebagai  penyeimbang  antara  pendapatan  dan  pengeluaran daerah.
Desentralisasi  Fiskal  Daerah  menunjukkan  seberapa  besar  ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui  seberapa  besar  tingkat  ketergantungan  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan  ukuran  apa  yang  disebut  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  dengan  berbagai proxy, menurut Abdul Halim, (2007 : 144) sebagai berikut:
a. . Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Penerimaan Daerah (TPD)
b. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah(BHPBP) Total Penerimaan Daerah (TPD)
c. Sumbangan Daerah (SB)

## Total Penerimaan Daerah (TPD)

## Kemandirian Keuangan Daerah
Desentralisasi  Fiskal  bertujuan  untuk  memberdayakan  dan  meningkatkan kemampuan  perekonomian  daerah,  juga  untuk  menciptakan  sistem  pembiayaan  yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, serta untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah (Riyanto dan Siregar, 2005: 15). Kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007: 128).
Kemandirian  keuangan  daerah  ini  juga  menggambarkan  tingkat  partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

## Tabel 2
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian
Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan RasioKemandirian Pola Hubungan
Rendah Sekali 0-25 Instruktif Rendah >25-50 Konsultatif Sedang >50-75 Partisipatif Tinggi >75-100 Delegatif
Sumber : Dwiranda, 2007 : 7

## Kemampuan Keuangan Daerah
Kriteria  penting  yang  lain  untuk  mengetahui  secara  nyata  kemampuan  daerah  dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan  perkataan  lain,  faktor  keuangan  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  105  tahun  2000,  menyebutkan  bahwa  keuangan daerah  adalah  semua  hak  dan  kewjiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang temasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.
Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :

## Tabel 3
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal % Kemampuan Keuangan Daerah 0,00-10,00 Sangat Kurang 10,01-20,00 Kurang 20,01-30,00 Cukup 30,01-40,00 Sedang 40,01-50,00 Baik >50,00 Sangat baik
Sumber : Anita Wulandari (2001: 22)

## Pertumbuhan Ekonomi
Dalam pembangunan ekonomi daerah terdapat suatu proses dimana pemerintah daerah  dan  masyarakatnya  mengelola  sumber-sumber  daya  yang  ada  dan  membentuk suatu  pola  kemitraan  antara  pemerintah  daerah  dengan  sektor  swasta  untuk menciptakan  suatu  lapangan  kerja  baru  dan  merangsang  perkembangan  kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
Pertumbuhan  ekonomi  biasanya  diukur  dengan  pertumbuhan  angka-angka pendapatan  nasional  atau  Produk  Domestik  Bruto.  Ukuran  ini  lebih  relevan  digunakan karena  batas  wilayah  pengukurannya  yang  memungkinkan  kebijakan  pemerintah  yang dilakukan  untuk  meningkatkan  laju  pertumbuhan  tersebut  dapat  dinilai  efektifitasnya. Selanjutnya  yang  lebih  relevan  untuk  digunakan  adalah  nilai  PDB  berdasar  harga konstan daripada PDB atas dasar harga berlaku.
Untuk  membangun  suatu  pengukuran  perubahan  kuantitas  output  (dan  bukan perubahan  harga  output),  yang  disebut  GDP  riil.  Pengukuran  output  ini  dalam  harga konstan atau nilai mata uang yang konstan dari tahun dasar (Froyen, 2009: 33).

## Kerangka Penelitian
Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan melalui diagram berikut ini :
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
a. Variabel  Kemandirian  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan
b. Variabel  Kemampuan  keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan
c. Kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah  diduga  berpengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera.

## Metode Penelitian Lokasi Penelitian
Adapun  lokasi  Penelitian  ini  dilakukan  di  15  Kabupaten/  Kota  di  Provinsi Sumatera Selatan

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  inferensial  melakukan  analisis  hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Dengan demikian, kesimpulan penelitian jauh melebihi sajian data kuantitatif saja, dan kesimpulannya adakalanya bersifat umum.

## Jenis Data
Data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan dari time series dan cross section selama 11 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2018 meliputi Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  Dana  alokasi  Umum,  Belanja  Daerah,  Pendapatan  Daerah,  Dana Perimbangan dan PDRB Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan. Selain itu digunakan data sekunder lainnya seperti pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Teknik Analisis Data Analisis Kualitatif
Analisis  kualitatif  adalah  analisa  yang  berdasarkan  data  dan  dinyatakan  dalam bentuk  uraian.  Data  ini  merupakan  data  yang  berupa  informasi  uraian  dalam  bentuk bahasa  prosa  kemudian  dikaitkan  dengan  data  lainnya  untuk  mendapatkan  kejelasan atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada.
Kemandirian
Keuangan Daerah (X 1 ) (( Kemampuan Keuangan Daerah (X 2 )
Pertumbuhan ekonomi (Y)

## Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran  kuantitas  (jumlah  dan  angka).  Pendekatan  ini  berawal  dari  data  yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melalui  tahap-tahap  sebagai berikut:
- Untuk  mengukur  Kemampuan  keuangan  daerah  digunakan  Derajat  Otonomi Fiskal (DOF)
= 100% .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .   (6.1) Dimana :   DOF :  Derajat Otonomi Fiskal PAD :  Pendapatan Asli Daerah TPD :  Total Penerimaan Daerah i         :  Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan
- Untuk  mengukur  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  digunakan  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) = 100% .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (6.2) Dimana :  RKKD  :  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah PAD :  Pendapatan Asli Daerah i :  Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan
- Untuk mengukur tingkat pertumbuhanekonomi (r t ) digunakan rumus berikut : rit = PDRBit 1 PDRBit 1 100% .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (6.3) Dimana :   r : Pertumbuhan ekonomi PDRB  : Produk Domestik Regional Bruto i : Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan t : Tahun t t-1 : Tahun t - 1 - Untuk  mengukur  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  terhadap pertumbuhan ekonomi di gunakan rumus di bawah ini :
= .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .   (6.4) Dimana : RKKD :  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah r :  Pertumbuhan Ekonomi :  Perubahan i :  Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan t :  Tahun t
- Untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  kemandirian  dan  kemampuan keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/  Kota  di Provinsi Sumatera Selatan, digunakan model regresi berganda.
1 = + 1 1 + 2 2 + 1
Dimana :   Y 1t : Pertumbuhan Ekonomi X 1 : Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) X 2 : Derajat otonomi fiskal (DOF) e 1t :  Variabel pengganggu yang tidak diamsukkan dalam model
t : Tahun t a, b 1, b 2, b 3 : Konstanta

## Hasil Analisis dan Pembahasan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Untuk  mengukur  kemampuan  keuangan  daerah  pada  kabupaten  dan  kota provinsi  sumatera  selatan  dilakukan  dengan  melihat  rasio  kemandirian  keuangan daerah.
Tabel 4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Pro. Sumatera Selatan

## Sumber: data diolah
Berdasarkan  tabel  rasio  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  rasio  kemandirian keuangan  daerah  selama  11  tahun  pada  kabupaten/kota  di  provinsi  sumatera  selatan rata-rata  masih  dalam  kategori  rendah  sekali  (RS)  dengan  pola  hubungan  instruktif. Akan  tetapi  untuk  provinsi  sumatera  seatan  secara  keseluruhan  masuk  pada  kategori Tinggi dengan pola hubungan Delegatif. Untuk kabupaten/kotanya sendiri masih sangat rendah kecuali satu kota yang masuk kategori rendah dan sedang yaitu kota palembang. Hampr keseluruhan Kabupaten dan kota yang masuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif artinya kemandirian keuangan daerah di masing-masing kabupaten dan kota sumatera selatan masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat.
Menurut  uraian  dan  perhitungan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  rasio kemandirian  keuangan  daerah  untuk  kabupaten  dan  kota  di  provinsi  sumatera  selatan selama 11 tahun terakhir masih sangat kurang , karena masih dalam skala interval 0% – 25%  dan  ini  berarti  dapat  disebabkan  pada  sumber  penerimaan  daerah  dan  dasar pengenaan biaya. Pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan karena daerah
Nama Daerah 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prov. Sumatera Selatan 64,32   78,08   94,99   84,07   86,15   86,47 64,62   85,36   100,74   58,28   113,83 Kab. Lahat 4,71 5,92 5,35 7,12 8,98 6,20 7,40 8,43 7,54   10,27 9,39 Kab. Musi Banyuasin 1,50 2,95 3,15 3,12 4,50 4,31 3,93   10,01 8,83 8,91 9,89 Kab. Musi Rawas 4,46 6,44 6,11 7,14 7,23 6,90 9,27 9,20 7,36 9,83 9,49 Kab. Muara Enim 6,92 6,75 8,74 6,45 7,37 7,74 9,50   10,11 9,11 8,77 11,29 Kab. Ogan Komering Ilir 3,60 3,90 4,09 4,17 4,04 4,52 4,99   10,68 20,51   20,01 22,52 Kab. Ogan Komering Ulu 5,27 7,19 7,91 6,78 6,08 5,27 8,00   12,25 11,00 8,57 17,52 Kota Palembang 16,87   20,69   23,51   24,39   39,12   34,58 43,46   51,57 48,41   45,96 52,89 Kota Prabumulih 4,29 4,50 5,44 5,45 5,56 6,02 8,09   10,96 10,86   14,31 16,21 Kota Pagar Alam 1,82 2,98 3,61 4,55 5,96 5,22 5,84 6,13 7,07 8,12 8,73 Kota Lubuk Linggau 6,80 7,55 8,67 6,76 7,29 7,08 7,44 9,21 11,48   12,05 15,82 Kab. Banyuasin 2,34 2,76 2,78 3,43 3,20 3,24 4,98 7,39 6,70 7,57 7,77 Kab. Ogan Ilir 2,77 2,40 4,20 2,52 4,19 7,79 9,14 5,29 19,21   26,53 19,60 Kab. OKU Timur 1,68 1,81 5,22 3,99 3,15 3,49 3,84 5,62 4,36 5,59 6,10 Kab. OKU Selatan 1,42 1,16 1,62 2,62 2,37 2,04 2,80 5,05 4,69 5,03 4,71 Kab. Empat lawang 5,36 1,80 2,68 2,26 3,17 2,94 3,07 3,35 4,37 5,10 5,74
masih belum mengoptimalkan sumber-sumber pendapat daerahnya,  juga karena masih rendahnyabasis pjak/retribusi pada masing-daerah daerah.

## Analisis Rasio Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk  mengukur  tinggi  rendahnya  kemampuan  keuangan  daerah  dapat  dilihat pada  derajat  desentralisasi  fiskal  masing-masing  daerah.  Nilai  rasio-rasionya ditunjukkan pada tabel dibawah ini.
Tabel 5 Rasio Keuangan Daerah Kab/Kota Prov. Sumatera Selatan Nama daerah 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prov. Sumatera Selatan 39,01   43,69   47,79   45,52   38,46   39,65 34,78   38,71   38,84   36,80   52,55 Kab. Lahat 4,35 5,11 4,49 6,00 7,39 5,17 5,86 6,50 5,36 7,72 7,00 Kab. Musi Banyuasin 1,42 2,72 2,91 2,91 4,16 3,96 3,66 8,38 7,67 7,46 7,87 Kab. Musi Rawas 4,08 5,42 5,60 6,11 6,30 6,00 7,55 7,40 6,21 7,92 7,18 Kab. Muara Enim 6,29 5,78 7,60 5,40 6,26 6,52 7,72 8,18 7,11 7,23 8,31 Kab. Ogan Komering Ilir 3,32 3,53 3,67 3,54 3,40 3,72 4,17 8,66   14,66   14,37   15,97 Kab. Ogan Komering Ulu 4,82 6,39 6,57 5,70 5,30 4,30 6,47 9,31 8,16 7,04   12,17 Kota Palembang 13,03   15,23   16,98   15,52   22,98   20,13 23,24   25,65   26,05   28,35   28,97 Kota Prabumulih 3,82 4,07 4,85 4,64 4,87 5,26 6,64 8,83 9,21   11,62   13,04 Kota Pagar Alam 1,74 2,79 3,26 4,06 5,12 4,52 5,07 5,15 5,72 7,07 7,60 Kota Lubuk Linggau 6,11 6,46 6,83 5,29 6,38 5,85 5,49 6,78 8,21   10,23   12,06 Kab. Banyuasin 2,08 2,38 2,43 2,74 2,66 2,62 3,96 5,86 4,94 5,83 5,68 Kab. Ogan Ilir 2,51 2,26 3,75 2,15 3,67 6,27 7,47 4,24   12,66   17,80   13,14 Kab. OKU Timur 1,52 1,55 4,46 3,29 2,78 3,00 3,15 4,30 3,43 4,12 4,43 Kab. OKU Selatan 1,31 1,03 1,41 2,19 2,20 1,82 2,49 4,21 3,42 3,82 3,42 Kab. Empat lawang 4,60 1,70 2,49 2,04 2,82 2,60 2,72 2,90 3,65 4,11 4,42

## Sumber: data diolah
Berdasarkan tabel rasio kemampuan keuangan daerah diatas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio masing-masing daerah meningkat tiap tahunnya walaupun masih dalam skala  interval  sangat  kurang.  Namun  apabila  dilihat  hanya  Provinsi  Sumatera  Selatan saja maka rata-rata intervalnya masuk ke skala baik. Ada beberapa Kabupaten dan Kota yang  peningkatannya  cukup  baik  untuk  3  tahun  terakhir  yaitu  kota  palembang  yang sudah  masuk  skala  interval  cukup  baik,  sedangkan  daerah-daerah  lainnya  diantaranya Kabupaten OKI, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih.
Melihat  dari  rasio  yang  ditampilkan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  masih  pada  skala  interval  sangat kurang. Ini berarti bahwa pendapatan asli daerah mempunyai kemampuan yang masih sangat  rendah  dalam  membiayai  pembangunan  daerah.hal  ini  terjadi  karena  PAD Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  masih  relatif  sangat  kecil dibandingkan  dengan  total  pendapatan  daerahnya.  Sehingga  dalam  membiayai pelaksanaan  pemerintah  dan  pembangunannya  masih  sangat  tergantung  pada  sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  pemerintah daerah  harus  mampu  mengoptimalkan  sumber-sumber  pendapatan  daerahnya. Pemerintah  harus  mencari  alternatif  yang  memungkinkan  untuk  dapat  mengatasi
kekurangan  pembiayaan  untuk  melaksanakan  pemerintah  dan  program  pembangunan yang berkelanjutan.
Deskripsi Statistik Kuantitatif Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
0 4 8 12 16 20 24 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5
Series: Standardized Residuals Sample 2008 2018 Observations 165 Mean -1.43e-17 Median 0.021280 Maximum 0.839434 Minimum -1.731309 Std. Dev. 0.379139 Skewness -1.026564 Kurtosis 5.493516 Jarque-Bera 71.72656 Probability 0.000000

## Gambar 1
Salah  satu  asumsi  dalam  model  regresi  liniear  adalah  distribusi  probabilitas gangguan µi memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkolerasi dan mempunyai  varian  konstan.  Uji  normalitas  bertujuan  untuk  melihat  bahwa  suatu  data berdistribusi  normal  atau  tidak.  Untuk  menguji  apakah  data  berdistribusi  normal  atau tidak, dilakukan uji jarque-bera.
Dari histogram, dapat dilihat bahwa nilai JB sebesar 71,72656 sedangkan nilai chi square yang dilihat dari jumlah variable independent k=2, maka df = 165-2=163 dengan alpha 5%  yakni sebesar193,791. Nilai JB < Chi square menyimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 6 Uji Multikolinearitas Y X 1 X 2 Y 1.000000 0.737760 0.465756 X 1 0.737760 1.000000 0.553605 X 2 0.465756 0.553605 1.000000
Model yang baik adalah nilai R 2 tingginya tidak lebih tinggi dari 0,80. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi q korelasi antar variable independent.

## Uji Heterokedastisitas
Tabel 7

## Uji Heterokedastisitas
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1 0.395132 0.050573 7.813045 0.0000 X 2 0.092774 0.096068 0.965716 0.3358 C 8.276687 1.035897 7.989871 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.652264     Mean dependent var 13.86061 Adjusted R-squared 0.614671     S.D. dependent var 0.642945 S.E. of regression 0.399107     Akaike info criterion 1.098154 Sum squared resid 23.57440     Schwarz criterion 1.418160 Log likelihood -73.59769     Hannan-Quinn criter. 1.228056 F-statistic 17.35063     Durbin-Watson stat 1.614810 Prob(F-statistic) 0.000000
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  terlihat  nilai  R 2 sebesar  0,652264.  Nilai  chi square  hitung  diperoleh  dari  nilai  R 2 dikali  dengan  nilai  observasi  yakni  sebesar 0,652264  x  165  =  107,6236.  Sedangkan  nilai  chi  square  table  adalah  193,791. Dikarenakan  nilai  chi  square  hitung  lebih  kecil  daripada  chi  square  tabel,  maka disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas pada penelitian ini.

## Uji Autokorelasi
Uji yang dikenal untuk mendeteksi autokolerasi adalah uji Durbin Watson (DW), Gujarati  (2007:121).  Adapun  untuk  melihat  ada  tidaknya  autokolerasi  dalam  hasil regresi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson statistiknya.
Dari  table  regresi  pada  metode  fixed  effect,  nilai  DW  sebesar  1.614810.  Jika nilainya mendekati angka 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika mendekati angka 0 atau 4, maka akan terjadi masalah autokorelasi (+/-).

## Hasil Estimasi Regresi Data Panel Uji Simultan (Uji F)
Hasil  regresi  dari  pengarus  kemandirian  dan  kemampuan  keuangan  daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota provinsi sumatera selatan tahun 2008-2018 dengan menggunakan taraf keyakinan 95% (α = 5%), dengan df = 165, dapat dilihat berdasarkan uji F, nilai F statisti sebesar 17,3506 lebih besar dari nilai F kritis (F tabel)  pada  α  =  5%,  df  =  165  yaitu  sebesar  3,05.  Artinya  seleruh  variabel  bebas  yaitu kemandirian  dan  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  model  memiliki  pengaruh  yang nyata  terhadap  variabel  terikat  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  pada  tingkat  keyakinan 95% atau bahkan 99%. Signifikasi kedua variabel bebas ditunjukkan juga oleh nilai F =
0,0000  <  0,05  (yakni  nilai  α  =  5%)  atau  bahkan  probabilitas  F  =  0,0000  <  0,01  (yakni nilai α = 1%).
Berdasarkan uji simultan tersebut dapat dijelaskan bahwa kedua variabel bebas yaitu  kemandirian  dan  kemampuan  keuangan  daerah  memiliki  pengaruh  yang  kuat terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

## Uji Signifikansi Parsial (Uji T)
Berdasarkan  output  estimasi  regresi  data  panel  dengan  metode  FEM  di  atas, maka hasil estimasi tersebut dapat diringkas sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 8 Nilai t-Statistik
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares Date: 08/19/19   Time: 01:54 Sample: 2008 2018 Periods included: 11 Cross-sections included: 15 Total panel (balanced) observations: 165
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1 0.395132 0.050573 7.813045 0.0000 X 2 0.092774 0.096068 0.965716 0.3358 C 8.276687 1.035897 7.989871 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.652264     Mean dependent var 13.86061 Adjusted R-squared 0.614671     S.D. dependent var 0.642945 S.E. of regression 0.399107     Akaike info criterion 1.098154 Sum squared resid 23.57440     Schwarz criterion 1.418160 Log likelihood -73.59769     Hannan-Quinn criter. 1.228056 F-statistic 17.35063     Durbin-Watson stat 1.614810 Prob(F-statistic) 0.000000
Dari tabel diatas maka persamaan regresi yang tercipta adalah:
1 = 8 . 2766 + 0 . 3951 1 + 0 . 0927 2 Nilai  t  =  α  semua  variabel,  ternyata  lebih  kecil  dari  t-hitung  pada  α  =  5%  yaitu 1,6543,  maka  Ho  ditolak  yang  artinya  semua  variabel  bebas  pada  penelitian  ini berpengaruh terhadap variabel terikat.
Uji koefisien Determinan (Adjusted R 2 )
Hasil  koefisien  determinan  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen  secara  statistik  dengan  nilai
koefisien  determinasi  (R 2 )  =  0,6522,  hal  ini  berarti  bahwa  65  persen  pertumbuhan ekonomi  di  15  kabupaten/kota  di  provinsi  Sumatera  Selatan  dapat  dijelaskan  oleh variabel  kemandirian  dan  kemampuan  keuangan  daerah.  Sedangkan  35  persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model atau faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

## Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan
Pada  regresi  data  panel  menunjukkan  bahwa  variabel  kemandirian  keuangan daerah  dalam  jangka  pendek  signifikan  (0,0000).  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hipotesis yang  digunakan  dalam  penelitian,  dimana  kemandirian  keuangan  daerah  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten/kota  Provinsi  sumatera  Selatan.  Halim (2008)  mengemukakan  bahwa  Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukan  oleh  besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.
Indikator  kemandirian  keuangan  daerah  ini  diukur  dengan  menggunakan  rasio pendapatan  asli  daerah  dibagi  dengan  total  pendapatan  daerah.  Mengetahui kemandirian  keuangan  daerah  ini  dapat  menunjukkan  seberapa  besar local  taxing power suatu  daerah,  serta  seberapa  besar  kemampuan  PAD  dalam  mendanai  belanja daerah  yang  dianggarkan  untuk  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat. Rasio kemandirain keuangan daerah ini apabila hasil semakin tinggi maka akan semakin kecil  angka  ketergantungan  daerah  terhadap  pihak  lain  (pemerintah  pusat  khususnya) dan  berlaku sebaliknya. Dengan  melihat  hubungan antara rasio kemandirian keuangan daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  dianalisis  dengan  regresi  berganda dengan  menggunakan  alat  analisis  eviews  maka  dapat  terlihat  bahwa  rasio  salah  satu pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  dapat  pula  dipengaruhi  oleh  rasio  kemandirian daerah, apabila daerah tersebut tingkat kemandiriannya tinggi maka akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya.

## Pengaruh  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan
Pada  regresi  data  panel  menunjukkan  bahwa  variabel  kemandirian  keuangan daerah  dalam  jangka  pendek  signifikan  (0,3358).  Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan hipotesis  yang  digunakan  dalam  penelitian,  dimana  kemampuan  keuangan  daerah berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten/kota  Provinsi  sumatera Selatan.
Keuangan  daerah  sebagai  salah  satu  indikator  untuk  mengetahui  kemampuan daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Dengan dikeluarkannya  undang-undang  tentang  Otonomi  Daerah,  membawa  konsekuensi  bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama  dalam  hal  kemampuan  keuangan  daerah.  Hasil  analisi  regresi  yang menunjukkan  bahwa  tidak  signifikannya  pengaruh  kemampuan  keuangan  daerah terhadap  pertumbuhaan  ekonomi  ini  mungkin  disebabkan  sedikit  atau  bahkan  tidak terlalu  terlihat  hubungan  antara  tingkat  kemampuan  daerah  terhadap  pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang terjadi  pada  pertumbuhan ekonomi  baik  naik atau  turunnya tidak terlalu dipengaruhi oleh tingkat rasio kemampuan keuangan daerah, mungkin ada faktor-faktor  lain  yang  lebih  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah diantaranya seperti rasio  kemandirian daerah.

## Kesimpulan
Berikut ini beberapa kesimpulan dari hasil penelitian :
a. Berdasarkan analisis rasio kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa bahwa rasio kemandirian keuangan daerah untuk kabupaten dan  kota  di  provinsi  sumatera  selatan  selama  11  tahun  terakhir  masih  sangat kurang  ,  karena  masih  dalam  skala  interval  0%  –  25%  dan  untuk  rasio kemampuan  keuangan  daerah  juga  masih  di  angka  0%    10%.  Ini  berarti  dapat disebabkan  pada  sumber  penerimaan  daerah  dan  dasar  pengenaan  biaya. Pendapatan  asli  daerah  masih  belum  dapat  diandalkan  karena  daerah  masih belum mengoptimalkan sumber-sumber pendapat daerahnya,  juga karena masih rendahnyabasis pjak/retribusi pada masing-daerah daerah.
b. Kemandirian  keuangan  daerah  (X 1 )  berpengaruh  signifikan  terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dimana nilai signifikansi Kemandirian keuangan daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi sebesar 0,00 > 0,05.
c. Kemampuan  keuangan  daerah  (X 2 )  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Pertumbuhan  ekonomi  (Y)  di  kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan dimana nilai signifikansi upah terhadap inflasi sebesar 0,335 > 0,05.

## Saran
Berikut ini adalah beberapa saran yang didapat dari hasil kesimpulan penelitian diantaranya :
1. Diharapkan  kepada  pemerintah  agar  pada  pelaksanaan  otonoi  daerah  ,  kontribusi kemandirian dan kemamuan keuangan daerah perlu diperhatikan daan ditingkatkan agar daerah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.
2. Diharapkan  kepada  pemerintah  untuk  lebih  menggali  potensi-potensi  daerah  yang akan  menjadi  sumber  pendapatan  asli  daerah  guna  membantu  pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  Kasih  tim  peneliti  ucapkan  kepada  Kementrian  Ristekdikti  yang  telah memberikan  dukungan  moril  dan  bantuan  Dana  Penelitian  untuk  Penelitian  Dosen Pemula  (PDP)  No.  108/SP2H/LT/DRPM/2019  Tanggal  11  Maret  2019  kepada  tim peneliti.

## Referensi
Boex, J., R. Kampanje, and R. Mwadiwa. 2001. Malawi Intergovernmental Fiscal Transfers Study . Government of Malawi / UNCDF.
Dwiranda,  et.al,  2007. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada  Belanja  Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali . Bali
FROYEN,  R.T.,  2009. Macroeconomics:  Theories  and  Policies. (9e).  Upper  Saddle  River, New Jersey: Prentice Hall.
Halim, & Theresia. (2007). Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah (Ed. 2). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Siregar,  Riyanto.  (2005).  A nalisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Riau  dengan  Belanja  Modal  sebagai  Variabel Pemoderasi . KURS , 1 (1) .
Sumarsono,  Sugeng.  2009. Dampak  Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Efisiensi Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur . JESP. Vol,1 No.2. malang