## Budi Pramono 1

## Universitas Hang Tuah Surabaya
budi.pramono@hangtuah.ac.id
Abstract  : In  this  life  people  need  to  socialize  and  have  some  interaction,  and  for controlling the interaction they need norm, such as religion norm, obscenity, decency and law  norm.  Norm  can  be  used  to  become  a  tool  for  evaluating  how  the  law  works  in community, like the law making processes, the law implementing processes and the role occupant.
Keywords : Norm, Law, Community.
Abstrak  : Dalam  kehidupan  ini  orang  perlu  bersosialisasi  dan  memiliki  beberapa interaksi, dan untuk mengendalikan interaksi mereka membutuhkan norma, seperti norma agama,  kecabulan,  kesusilaan,  dan  norma  hukum.  Norma  ini  dapat  digunakan  untuk menjadi alat untuk mengevaluasi bagaimana hukum bekerja di masyarakat, seperti proses pembuatan undang-undang, proses penerapan hukum dan peran penghuni.
Kata kunci: Norma, Hukum, Komunitas.
1 Penulis adalah dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya.

## Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat
Pendahuluan Manusia dalam kehidupan sehari-hari itu selalu hidup
berkelompok  dan  saling  berhubungan antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya (bermasyarakat), baik karena
dikehendakinya  atau  tidak  mereka saling  bergaul  yang  disebut  dengan interaksi sosial. Hubungan
antaranggota masyarakat tersebut
merupakan  hubungan  timbal  balik yang saling mempengaruhi dan adanya kesadaran untuk saling tolong menolong.  Dalam  interaksi  sosial, hukum  menampilkan  suatu  jaringan yang kompleks meliputi dan menerima kehadiran    komunitas  yang  sangat majemuk  dan  oleh  karena  itu  interaksi sosial  juga  semakin  kompleks  dan majemuk pula.
Dalam  berhubungan  tersebut, terjadilah interaksi sosial yang dinamis yang lama kelamaan karena pengalaman  menjadi  nilai-nilai  sosial, yaitu  konsep-konsep  abstrak  yang hidup  dalam  alam  pikiran  sebagian besar anggota kelompok sosial tersebut. Nilai-nilai tersebut merupakan hal-hal yang dianggap baik dan  jelek  di  dalam  pergaulan  hidup. Nilai-nilai  sosial  yang  telah  mencapai kemantapan di anggap sebagai
pedoman tata kelakuan anggota kelompok  sosial.  Nilai-nilai  yang
abstrak tersebut mendapat bentuk yang konkrit  di  dalam  norma  atau  kaidah- kaidah  sosial,  termasuk  di  dalamnya norma hukum.
Dalam  melakukan  interaksi sosial  yang  berupa  pergaulan  itu, manusia  mempunyai  kebutuhan  dan kepentingan.  Kebutuhan  itu  dapat bersifat  jasmaniah  dan  kebutuhan rohaniah, sedangkan kepentingan- kepentingan  itu  dapat  digolongkan kepentingan  sendiri  (individu)  dan kepentingan bersama (kelompok sosial).
Rumusan Masalah.
Bertolak  dari  latar  belakang permasalahan  yang  telah  dijelaskan  di atas, yang menjadi pokok permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah apakan  normaitu  dapat  digunakan sebagai sarana untuk menilai bekerjanya hukum dalam masyarakat? Pembahasan
1. Pengertian Norma.
Istilah  norma  berasal  dari bahasa Yunani nomos atau norm dalam bahasa  Inggris  yang  berarti  model, peraturan atau standar perilaku. Dalam bahasa Arab berarti kaidah, sedangkan dalam  bahasa  Indonesia  seting  disebut pedoman, patokan atau aturan. 2 Norma
2 Budi Pramono, Kompetensi Mengadili  Tindak  Pidana  Umum  Yang Dilakukan  Oleh  Prajurit  Tentara  Nasional
atau kaidah itu memberi ancangan atau arahan  pada  manusia    untuk  bertindak dan sebagai pegangan dalam bertingkah laku. Soedjono Dirdjosisworo  menjelaskan  pengertian norma adalah sebagai berikut.
Norma  adalah  ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di  tengah  pergaulan  hidupnya, dengan menentukan perangkat-
perangkat atau penggal-pengal
aturan  yang  bersifat  erintah  dan anjuran serta larangan-larangan.
Ketentuan  larangan-larangan  untuk perbuatan-perbuatan  yang  apabila dilakukan  atau  tidak  dilakukan dapat membahaakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah- peritah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama. 3 Dalam pergaulan hidup manusia  mendapatkan  pengalaman tentang
bagaimana memenuhi kebutuhan  pokok  atau primary  need, yang  antara  lain  mencakup  sandang, pangan,  papan,  keselamatan  jiwa  dan harta,  harga  diri,  potensi  untuk berkembang, dan kasih sayang.
Pengalaman terebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi  abstrak  yang  baik  dan  harus dianuti  serta  konsepsi  yang  buruk  dan
ndonesia, Surabaya,  Untag  Press  (Disertasi), 2012, hal. 254.
3 Soedjono  Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu  Hukum ,  Jakarta,  Raja  Grasindo  Persada, 2010, hal. 37.
harus  dihindari.  Sistem  nilai-nilai tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap pola berfikir manusia, yang merupakan suatu pedoman mental baginya. 4
Hukum  positif  adalah  sebuah tatanan  normatif  yang  mengatur  sikap tingkah  laku  manusia  dalam  cara tertentu  (cara yang  khusus dan spesifik). Norma adalah sebuah pernyataan  mengenai  yang  seharusnya (ought  proposition) yang  menyatakan bukan  apa  yang  tidak  dan  apa  yang dilakukan  atau  wajib  dilakukan (must be) tetapi apa yang seharusnya ada dan dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Keberadaannya bermakna validitasnya,  dan  hal  ini  merujuk  pada hubungan  dengan  sistem  norma  di mana norma yang bersangkutan menjadi salah satu norma dalam sistem tersebut. Norma tidak dapat dibuktikan ada  secara  faktual  tetapi  bahwa  ia muncul dari norma-norma yang lainnya  dan  karena  itu  norma  tersebut valid. 5
2. Norma yang Ada dalam
Kehidupan Bermasyarakat Dalam pergaulan manusia bermasyarakat  ternyata  kebutuhan  dan
4 Soerjono  Soekanto ,  Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum, Jakarta,  Raja  Grasindo Persada, 1988, hal. 67.
5 Antonius  Cahyadi  dan  E.  Fernandi M.  Manullang, Pengantar  ke  Filsafat  Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 81.
kepentingan  mereka  tidak  selalu  sama dan  seirama,  bahkan  sering  bertolak belakang  dan  bertabrakan,  karena seseorang itu pada dasarnya tidak mau dirugikan  dalam  hubungannya  dengan sesamanya,  sehingga  perlu  diatur bagaimana  seharusnya  tingkah  laku seseorang  anggota  masyarakat  dalam berhubungan dengan sesamanya.
Ketentuan-ketentuan  atau  pengaturan itu  yang  disebut  dengan  norma  atau kaidah. 6
Sosiolog Amerika, William Graham Summer , dalam karya klasiknya Folkways (1906)
mengidentifikasikan  3  (tiga)  macam tipe norma, yaitu kebiasaan (folkways), tata  kelakuan (mores) dan  hukum.
Kebiasan  adalah  norma  yang  paling lemah  kekuatannya  dan  menunjuk pada  kelaziman,  tradisi,  adat  istiadat atau kekhasan  yang diutamakan, tetapi tidak memiliki sanksi yang serius. Tata kelakuan  menujuk  pada  adat  istiadat lebih  serius  yang  melibatkan  penilaian moral  maupun  sanksi    yang  berupa ganjaran atau hukuman.
Tata
kelakukan  meliputi  larangan  terhadap perilaku yang dirasa sangat
mengancam cara hidup suatu kelompok. Contohnya, misalnya
6 S.R.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya, Jakarta, Babinkum TNI, 2012, hal.25.
kebohongan,  kecurangan,  pencurian, dan pembunuhan hampir bisa dipastikan termasuk dalam tata kelakuan.  Hukum  merupakan  model formal  kontrol,  peraturan-peraturan perilaku yang terkodifikasi. 7 Kebiasaan dan  tata  kelakukan  merupakan  contoh model  informal  kontrol  sosial  dan merupakan  ciri  kebudayaan  kecil homogen  yang  memiliki  teknologi sederhana  dan  konsesus  berskala  luas, sedangkan hukum merupakan institusional atau kristalisasi tata kelakuan.
Perbuatan  yang  menyimpang merupakan  perbuatan  yang  melanggar harapan suatu kelompok dan kejahatan sebagai  perbuatan  yang  melanggar hukum pidana. Perbuatan dapat dibedakan menjadi mala prohibita dan mala in se. Perbuatan yang dikategorikan  sebagai mala  prohibita menunjuk  pada  perbuatan  yang  buruk karena  dilarang,  yakni  perbuatan- perbuatan  yang  tidak  dipandang  buruk dengan  sendirinya,  namun  merupakan pelanggaran karena hukum mendefinisikan  demikian.  Pelanggaran lalu lintas, pelacuran, pengelandangan, dan lain-lain merupakan contoh- contohnya.
7 Frank E. Hagan , Pengantar Kriminologi  Teori,  Metode,  dan  Perilaku Kriminal, Bandung,  Prenadamedia  Group, 2013, hal. 8-9.
Perbuatan mala  in  se adalah perbuatan yang buruk dengan
sendirinya,  perilaku-perilaku  terlarang
yang  ditopang  konsesus  luas  tentang berbagai tata kelakuan
bagi
larangannya. Universalitas hukum yang mengatur pembunuhan, pemerkosaan,  penganiayaan,  dan  lain sebagainya  tanpa  memandang  sistem ekonomi  dan  politik  yang  berlaku, menunjukan  tidak  adanya  konflik kemasyarakatan  dalam  pelembagaan hukum-hukum  demikian.  Tidak  semua perbuatan menyimpang adalah kejahatan  dan  tidak  semua  penjahan mesti berperilaku menyimpang, dengan  asumsi  bahwa  hukum  yang banyak mengatur mala prohibita lazim dilanggar. 8
Berbeda dengan William Graham Summer, SR Sianturi
membagi  norma  yang  ada  dalam masyarakat  tersebut  dalam  4  (empat) kategori  yaitu  norma  keagamaan, norma  kesusilaan,  norma  kesopanan dan  norma  hukum. 9 Memasukan  suatu perbuatan  atau  tingkah  laku  dalam suatu  norma  tersebut  tidak  harus diartikan  secara  mutlak,  karena  suatu tingkah laku tertentu ada kemungkinan
8 Ibid, hal. 10.
9 S.R.  Sianturi, Asas-Asas…..Op.Cit , hal.25.
dapat  dimasukan  dalam  beberapa kelompok norma lainnya.
Norma keagamaan. Setiap manusia mendambakan kehidupan yang harmonis, tenteram, damai, dan tidak ada yang menginginkan hal sebaliknya. Norma agama memegang peranan  penting  untuk  mencapai tujuan tersebut, karena norma agama merupakan  aturan  atau  kaidah  yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman dan  lampu  penerang  manusia  dalam menjalani  kehidupannya.  Petunjuk hidup  ini  sifatnya  pasti  dan  tak  ada keraguan  karena  merupakan  hadiah langsung  dari  Allah  SWT.  Norma keagamaan  dapat  dikatakan  sebagai bentuk  kasih  sayang  Allah  terhadap manusia  sebagai  mahluknya  agar manusia  selamat  dalam  menjalani kehidupan  di  dunia  hingga  menuju akhirat  nantinya.Norma  keagamaan merupakan  landasan  bagi  norma- norma lainnya.
Norma  keagamaan  adalah peraturan hidup yang diterima sebagai  perintah-perintah,  larangan- larangan  dan  anjuran-anjuran  yang berasal dari
Allah. Norma keagamaan  bersumber  dari  Allah yang  terdapat  dalam  kitab  suci. Norma  keagamaan  adalah  norma- norma  yang  ada  pada  suatu  ajaran
agama  tertentu  dan  diakui  oleh pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan  berdasarkan  firman Tuhan. Pada umumnya ajaran agama
itu berisi aturan-aturan tentang
hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan antarsesama  manusia.  Orang  akan
terdorong untuk mentaati dan melaksanakan norma keagamaan dikarenakan adanya keyakinan
tentang pahala yang akan diterimanya kelak
setelah meningalkan  alam  dunia,  sedangkan terhadap  perbuatan  sebaliknya  akan dijatuhkan  kepadanya  suatu  nestapa atau  siksa  baik  di  dunia  maupun kelak di akhirat.
Norma ini mengharuskan penganut  suatu  agama  untuk  metaati semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang agama,  sifatnya  mutlak  dan  tidak dapat  ditawar-tawar  atau  diubah. Norma agama bagi sebagian manusia yang menyakininya dianggap sebagai norma  yang  paling  tinggi  nilainya. Selain  mengatur  hubungan  antara manusia, norma agama juga mengatur  hubungan  antara  manusia dan Tuhannya serta hubungan antara manusia  dengan  makhluk  ciptaan Tuhan  lainnya.  Oleh  karena  itu, norma  keagamaan  dapat  dijadikan
sebagai  dasar  atau landasan berpikir, berbuat, dan berprilaku untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang.
Norma  keagamaan  menuntut adanya  ketaatan  yang  mutlak  dari penganutnya, dan mengharuskan kepada  umatnya  untuk  menjunjung tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  serta mewujudkan keimanan dalam kehidupan  sehari-hari  sesuai  dengan firman  Tuhan  untuk  menjalankan semua perintaah dan menjauhi segala larangannya guna mencapai kebahagiaan  hidup  di  dunia  dan akhirat.  Contoh  dari  norma  agama antara  lain  dilarang  untuk  mencuri, berzina,  mabuk-mabukan,  perintah untuk berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.
Pelanggaran  terhadap  norma keagamaan akan mendapatkan sanksi berupa  dosa.  Sanksi  dan  hukuman bagi  pelanggar  norma  keagamaan tidak  bersifat  langsung,  sanksi  akan diberikan di akhirat nantinya. Sementara  sanksi  yang  diberikan  di dunia  dapat  berupa  depresi  dan goncangan  jiwa,  maupun  perang batin  hati  nurani.    Pelanggaran terhadap  norma  keagamaan  berarti menentang  perintah  dan  larangan Tuhan, akibatnya bahwa si pelanggar
akan  mendapat  hukuman  dari  Tuhan di akhiran nanti.

## Norma Kesusilaan
Manusia  dalam  kehidupan bermasyarakat  mempunyai  dua  segi yaitu sebagai individu atau perorangan  dan  manusia  sebagai mahluk sosial, kesusilaan menyangkut manusia sebagai mahluk individu.  Norma  kesusilaan  hadir dalam  bentuk  kesadaran  hati  nurani yang  selalu  muncul  mengiringi perjalanan  hidup  setiap  manusia, norma kesusilaan inilah yang membuat kita pantas disebut manusia dan membedakan kita dengan makhluk  ciptaan  Tuhan  lainnya. Semua  manusia  ciptaan  Tuhan  pasti memiliki norma kesusilaan,
meskipun  harus  diakui  ada  diantara kita seringkali menolak, menyangkal, melakukan perlawanan terhadap norma ini.
Norma  kesusilaan  merupakan peraturan  atau  petunjuk  hidup  yang bersumber  dari  suara  hati  manusia, yang mengatur tentang patut tidaknya  perbuatannya    atau  susila tidaknya  perilaku  manusia  tersebut. Norma kesusilaan memberikan petunjuk  tentang  cara  bersikap  dan bertingkah  laku  dalam  memutuskan hal-hal yang harus dilakukan,
dihindari  dan  ditentang.  Sianturi
menjelaskan pengertian norma kesusilaan adalah sebagai berikut.
Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan  bertingkah  laku dalam  hubungan  antara  sesama manusia  yang  dalam  banyak  hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Tegasnya,  norma  kesusilaan  adalah ketentuan-ketentuan  tentang  tingkah laku yang baik dan yang jahat. Yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah  dalam  arti  yang  luas.  Bukan hanya  menyangkut  soal  kebirahiian atau  sex  saja,  akan  tetapi  meliputi semua  kebiasaan  hidup  yang  pantas dan beraklhak dalam suatu kelompok masyarakat  (tertentu)  yang  sesuai dengan  sifat-sifat  dari  masyarakat yang bersangkutan. 10
Norma  kesusilaan  merupakan ketentuan-ketentuan  bertingkah  laku dalam  hubungan  antara  sesama manusia  yang  dalam  banyak  hal didasarkan  pada  kata  hati  nurani, tegasnya  adalah  ketentuan-ketentuan tentang  tingkah  laku  yang  baik  dan jahat.  Norma  kesusilaan  berupa peraturan  sosial  yang  berasal  dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu  yang  dianggap  baik  dan
10 Ibid, hal.26.
sesuatu yang dianggap buruk. Norma kesusilaan  termasuk  dalam  norma yang  tidak  tertulis,  tetapi  dilakukan karena  berdasarkan  hati  nurani. Norma  kesusilaan  ini  merupakan norma  yang  paling  tua  karena  lahir bersamaan dengan kelahiran manusia atau  keberadaan  manusia,  sejak manusia pertama (Adam). Norma ini terdapat  dalam  jiwa  setiap  manusia tanpa mengenal batas wilayah, bangsa, dan masyarakat. Barangsiapa yang  melanggar  norma  ini  berarti dianggap  sebagai  orang  yang  asusila atau  tidak  bermoral.  Oleh  sebab  itu, norma kesusilaan disebut juga norma moral karena bersumber dari kesusilaan, yang juga moral manusia.
Norma  kesusilaan  hendaknya dihadirkan dalam tata cara pergaulan. Dalam  pergaulan  sopan  santun  yang muda  harus  menghormati  yang  lebih tua  umur  pada  waktu  bertemu,  yang muda  terlebih  dahulu  hormat  kepada yang tua.Begitupun sebaliknya, meskipun  umur  kita  lebih  tua  dari teman  sepergaulan,  tetapi  kita  harus menghargainya.  Jika  ini  dilakukan, maka  akan  tercipta  keharmonisan. Sebagai  makhluk  sosial,  manusia hidup  bersama  orang  lain.  Dalam hidup bersama, tentu seorang manusia tidak dapat bertindak sesukanya.  Mengambil  hak  orang
lain  merupakan  perbuatan  yang sangat  merugikan  bagi  orang  yang diambil haknya.
Pelanggaran  terhadap  norma kesusilaan adalah pelanggaran penasaran  yang  bersifat  penyesalan karena telah
melakukan pengingkaran  terhadap  hati  nurani. Setiap  orang  dianggap  mempunyai bisikan  hati  yang  mengarah  kepada kebenaran  yang  merupakan  dasar norma  kesusilaan.  Oleh  karena  itu, sanksi  terhadap  norma  kesusilaan pun  bersifat  individual.  Bentuk pelanggaran  kesusilaan  merupakan pengingkaran  terhadap  hati  nurani, seperti selalu bersikap dan bertingkah laku jujur, tidak menfitnah orang lain, tidak menghina orang  lain.  Sanksi  atas  pelanggaran norma  ini  muncul  dalam  bentuk pengucilan  secara  fisik  (dipenjara, diusir)  atau  batin  (penyesalan,  rasa malu, dan kegelisahan).
Norma Kesopanan.
Norma kesopanan adalah aturan-aturan dalam suatu
masyarakat  tertentu  tentang  sopan santun dalam hubungan antara anggota masyarakat sesamanya.
Ukuran  norma  kesopanan  adalah kepantasan, kebiasaan, atau kepatutan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, sehingga setiap
masyarakat  memiliki  ukuran  sendiri- sendiri  mengenai  apa  yang  dianggap pantas,  bisa  dan  patut.  Norma kesopanan  dalam  banyak  hal  sangat dipengaruhi  oleh  kebudayaan  suatu daerah atau suku bangsa tertentu.
Norma kesopanan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat,  kebudayaan  dan  suku angsa  tertentu.  Perbuatan  hormat menghormati  yang  dilakukan  orang- orang dari  suatu daerah tertentu ada kalanya  dirasakan  sebagai  perbuatan yang  kasar,  jorok,  dan  tidak  beretika oleh orang-orang dari daerah lainnya, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa norma  kesopanan  dalam  masyarakat yang  satu  kadang-kadang  berlainan dengan  masyarakat  lainnya.  Hal  ini sesusi  dengan  yang  dijelaskan  oleh S.R. Sianturi adalah sebagai berikut.
Norma kesopanan dalam masyarakat, yang satu dengan lainnya sering berbeda dalam
pelaksanaannya
walaupun sebenarnya hakekatnya sama, berupa menghargai  diri  orang  lain  sesuai dengan  kedudukan  masing-,masing dalam masyarakat yang bersangkutan untuk mengundang penghargaan pada diri sendiri. 11
Norma  kesopanan  bersumber pada  adat  kebiasaan  masyarakat, tujuan  dari  norma  kesopanan  adalah agar dalam pergaulan manusia saling menghormati dan menghargai. Contoh dari norma kesopanan antara lain  jangan  menyela  orang  lain, jangan  makan  sambil  berbicara, jangan meludah disembarang tempat, oarang yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Pelanggaran terhadap norma kesopanan  akan  mendapatkan  sanksi berupa  celaan  dan  pengucilan  oleh masyarakat.
Norma Hukum.
Satu lagi norma yang
diterapkan masyarakat untuk mengatur kehidupannnya yaitu norma  hukum,  namun  demikian terdapat  perbedaan  antara  norma hukum  dengan  norma  lainnya,  yakni norma  hukum  biasanya  ditemukan dalam  bentuk  tertulis  dan  secara resmi  penyusunannya  diserahkan oleh  lembaga  berwenang  dibawah naungan  negara.  Norma  hukum mempunyai cakupan yang lebih luas, menaungi  seluruh  warga  negara tanpa terkecuali.Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang
kompleks  mengenai  kehidupan  dan penghidupan manusia dalam
pergaulan  sehari-hari,  yang  berlaku
pada  waktu  dan  tempat  tertentu. Norma  hukum  berisi  peraturan- peraturan yang
ditetapkan diberlakukan dalam suatu negara.
Norma  hukum  dibuat  karena ketiga  norma  yaitu  norma  agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan belum mampu
memberikan  jaminan  untuk  menjaga ketertiban masyarakat.  Ketiga  norma tersebut belum bisa menjamin terciptanya  ketertiban  masyarakat karena  (a)  tidak  adanya  ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan  dari  luar;  dan  (b)  belum semua  tata  tertib  keputusan  manusia dalam masyarakat itu dilindungi oleh ketiga norma tersebut. Norma tersebut  harus  ditaati  baik  sepabagi individu  maupun  dalam  hubunganya dalam bermasyarakat. Norma hukum melengkapi  norma-norma  yang  lain yang  ada  dalam  masyarakat,  artinya norma  hukum  memperkuat  sanksi atas  pelanggaran  norma  lainnya, norma hukum yang mengatur bidang yang belum diatur oleh norma-norma lainnya.
Pengertian norma hukum adalah  undang-undang,  peraturan, ketentuan,  dan  sebagainya  yang dibuat  oleh  negara.  Norma  hukum biasanya  bersifat  tertulis  yang  dapat dijadikan  pegangan  dan  rujukan
konkret bagi setiap anggota masyarakat  baik  dalam  berprilaku maupun  dalam  menjatuhkan  sanksi bagi  pelanggarnya.Norma  hukum dibuat  oleh  badan  yang  berwenang untuk mengatur hubungan antarwarga suatu masyarakat, antarwarga Negara, dan antara warga Negara dengan pemerintahnya.Norma hukum
bersifat mengatur dan memaksa, jika dilanggar,  sanksinya  adalah  berupa hukuman.  Itu  sebabnya  keberlakuan norma  sifatnya  tegas  dan  pasti, karena  ditunjang  dan  dijamin  oleh hukuman atau sanksi bagi
pelanggarnya. Manusia dalam hidup bermasyarakat diatur dan
dikendalikan  oleh  berbagai  kaidah yang  pada  hakekatnya  bertujuan untuk  mencapai  suatu  tata  tertib dalam masyarakat yang bersangkutan, karena memang dalam setiap  masyarakat  memerlukan  suatu mekanisme  pengendalian  sosial  agar segala  sesuatunya  berjalan  dengan tertib dan teratur. Mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses  yang  direncanakan  untuk mendidik,  mengajak,  atau  bahkan memaksa  warga  negara  dan  warga masyarakat  agar  menyesuaikan  diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan
nilai-nilai kehidupan masyarakat
yang bersangkutan. Rianto  Adi  yang  mengutip pendapat Soerjono Soekanto
menjelaskan  secara  umum  ciri-ciri yang  membedakan  norma  hukum dengan norma lainnya adalah sebagai berikut:
a. Kaidah  hukum  mempunyai
sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan  orang  maupun kelompok  dalam  masyarakat. Kaidah hukum berusaha
untuk  membawakan  suatu keseimbangan atau yang bertentangan.
Ini bukan berarti  bahwa  tujuan  hukum adalah semata-mata menghilangkan konflik dalam masyarakat,  tetapi  bertujuan untuk menetralisis atau mengalihkan  konflik  tersebut ke  arah  keseimbangan  yang dapat diterima oleh
masyarakat;
b. Kaidah  hukum  dengan  tegas mengatur
perbuatan-
perbuatan manusia yang bersifat lahiriah; dan c. Kaidah hukum pada umumnya mengandung sanksi  hukum  yang  teratur rapi, yang pasti, dan
dijalankan  oleh  badan-badan yang  diakui  oleh  masyarakat sebagai badan-badan pelaksana hukum. 12
12 Rianto Adi, Sosiologi Hukum Kajian  Hukum  Secara  Sosiologis, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2012, hal. 3.
Gambaran  secara  umum  perbedaan  antara  norma  hukum  dengan  norma  lainnya  adalah sebagai berikut:
MACAM
NORMA SUMBER ISI BERLAKU
SASARAN TUJUAN SANKSI AGAMA Wahyu atau  Kitab Suci Bersifat batiniah Universal Umat manusia Penyempurnaan manusia menjadi lebih baik Secara tidak langsung di  akhirat kelak
KESUSILAAN  Hati nurani  Bersifat batiniah
Luas, waktu disesuaikan Umat manusia Memperbaiki manusia  secara individu Rasa penyesalan dan malu
KESOPANAN  Masyarakat  Bersifat
lahiriah Sempit pada daerah tertentu Pelaku secara kolektif Individu Memperbaiki Individu sebaga bagian dari masyarakat Dari masyarakat secara tidak resmi dicemooh dan dikucilkan HUKUM Negara Bersifat lahiriah Pada wilayah Yang  telah ditentukan Pelaku secara konkret Ketertiban masyarakat  dan tidak terjadi tindak kejahatan Dari negara  dan secara resmi
diberikan hukuman
Norma  hukum  ada  berbagai macam  jenisnya,  ada  banyak  macam hukum yang kita kenal dalam kehidupan
bermasyarakat  dan  bernegara.  Hukum ini  antara  lain  adalah  hukum  acara (hukum  formil),  hukum  pidana,  hukum
perdata, hukum agama, hukum internasional,  dan  lain  sebagainya.  Dari berbagai macam hukum tersebut, hukum pidana  dan  perdata  adalah  yang  paling banyak  kita  temui  dalam  kehidupan sehari-hari.
Beberapa  jenis  hukum  yang penting  untuk  diketahui,  antara  lain  (a) Hukum  Acara  yaitu  hukum  yang mengatur tentang penuntutan, pemeriksaan,  dan  pemutusan  suatu perkara. Hukum acara terbagi dua,  yaitu hukum  acara  pidana  dan  hukum  acara perdata;  (b)  Hukum  pidana  adalah hukum mengenai kejahatan, pelanggaran,  atau  tindakan  kriminal beserta  sanksi-sanksinya.  Contohnya KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana)  yang  mengatur  tentang  hukum pidana;  dan  (c)  Hukum  perdata  adalah hukum yang mengatur tentang hak harta benda  dan  hubungan  antarindividu dalam  masyarakat,  hukum  ini  biasa disebut hukum privat atau hukum public, hukum  perdata  diatur  dalam  KUH Perdata.
Tujuan  norma  hukum  adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan
bernegara,  melalui  upaya  penciptaan
kepastian  hukum.  Contoh  norma  hukum yang sering diterapkan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  antara  lain sebagai  berikut:  (a)  Setiap  warga  wajib mempunyai  Kartu  Tanda  Penduduk kalau  sudah  berumur  17  tahun;  (b) Kepala  keluarga  wajib  memiliki  kartu keluarga;  (c)  Menjaga  keamanan  di lingkungan  seperti  ikut  melaksanakan siskamling;  (d)    Setiap  anak  wajib mengikuti  pendidikan  atau  sekolah;  (e) Orang  yang  melakukan  kesalahan  harus dihukum seperti korupsi; (f) Orang yang menggunakan  jalan  raya  harus  menaati aturan  lalu  lintas,  seperti  memakai  helm kalau  menggunakan  sepeda  motor, berhenti  kalau  lampu  merah  menyala; dan  (g)  Jika  menginap  di  salah  satu kerabat  di  daerah  lain  harus  melaporkan diri  kepada  ketua  RT  setempat;  (h) dilarang membunuh atau menghilangkan nyawa  orang  lain  karena  bertentangan dan  melanggar  pasal  338  KUHP;  (h) dilarang  mencuri  karena  bertentangan dan  melanggar  pasal  362  KUHP,  dan lain  sebagainya.  Sanksi  pada  norma hukum  dapat  berupa  hukuman  mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara,  hukuman  denda,  dan  hukuman kurungan.
Kaidah yang ada dalam masyarakat  tidak  dengan  sendirinya menjadi  bagian  dari  suatu  lembaga kemasyarakatan  atau  lembaga  sosial. Untuk  menjadi  bagian  dari  lembaga- lembaga  sosial,  kaidah-kaidah  tersebut harus  mengalami  proses  pelembagaan. Proses  pelembagaan  tersebut  dimulai dengan  adanya  pengetahuan  terhadap kaidah-kaidah tersebut, kemudian diikuti oleh  proses  pemahaman  dan  pentaatan, dan  mencapai  puncaknya  pada  proses penghargaan  dan  penjiwaan  terhadap kaidah-kaidah tersebut, sehingga kaidah- kaidah  tersebut  membudaya  dalam masyarakat.
3. Bekerjanya
Hukum
dalam Masyarakat.
Teori  yang  dapat  menjelaskan bekerjanya hukum dalam masyarakat itu harus  mampu  membeberkan  hubungan antara  hukum  di  satu  pihak  dan  bidang kehidupan  sosial  kemasyarakatan  di pihak  yang  lain,  sehingga  teori  tersebut harus menggabungkan hukum dan sosial kemasyarakat.  Oleh  karena  itu,  dengan sendirinya  teori  itu  menggambarkan suatu  kerangka  masyarakat  yang  umum sifatnya  untuk  kemudian  ditengah- tengah  kerangka  tersebut  diharapkan dapat  dikatahu  tempat  hukum  berada.
Kerangka  hukum  dalam  masyarakat terdebut  dapat  diketahui  dari  teori  yang dikembangkan  oleh Talcott  Parsons, adalah sebagai berikut:
Tindakan individu pada tempatnya  yang pertama tidaklah dilihat  sebagai  suatu  kelakuan biologis, melainkan suatu kelakuan yang bermakna. Tindakan seseorang itu senantiasa  ditempatkan  dalam suatu  kaitan  sosial  tertentu  atau dengan perkataan lain merupakan tindakan yang terstruktur. Tindakan seseorang itu ditempatkan dalam kerangka suatu  sistem  yang  besar  dan terbagi dalam subsistem- subsistem. 13
Suatu  kelakuan  yang  bermakna tersebut oleh Talcott Parsons digunakan istilah action dan bukan behavior .Tindakan  manusia  itu  dibatasi oleh  dua  macam  lingkungan  yang masing-masing  bersifat  fisik  dan  ideal, yang  disebut  dengan  alam  fisik  organis dan realita terakhir. Struktur tindakan itu sendiri terurai dalam beberapa subsistem, yang berarti bahwa subsistem-subsistem itu saling merupakan lingkungan satu sama lain di antara mereka. Masing-masing subsistem  tersebut  mempunyai  fungsi
13 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu  Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di
Indonesia ,
Yokyakarta, Gentha Publising, 2009, hal.22-23.
primer sendiri, subsistem sosial mempunyai  fungsi  primer  integrasi, subsitem  budaya  mempunyai  fungsi primer  mempertahan  pola,  subsistem kepribadian  mempunyai  fungsi  untuk mencapai tujuan, dan subsistem organisme  kelakuan  mempunyai  fungsi primernya adalah adaptasi.
Berdasarkan teori Talcott
Parsons tersebut,  selanjutnya  Satjipto Rahardjo 14 menguraikan arti dari masing-masing  fungsi  primer  tersebut, adalah sebagai berikut:
a. Fungsi integrasi.  Integrasi adalah subsistem yang berhubungan erat dengan  proses  interaksi  dalam masyarakat. Proses interaksi tersebut tidak cukup untuk digarap oleh fungsi mempertahankan  pola  saja  yaitu berupa pengakuan nilai-nilai.
Proses interaksi sebetulnya menyimpan potensi yang
mengarah  timbulnya  konflik  dan keberantakan sosial sehingga menimbulkan  masalah.  Disini Talcott  Parsons mengambil  titik tolak pengutaraan Thomas Hobbes yang  menyatakan  bahwa
“masyarakat itu merupakan
14 Ibid, hal.23-24.
medan peperangan antara manusia yang satu dengan manusia  yang  lainnya.” Oleh karena  itu,  diperlukan  suatu fungsi yang sifatnya lebih memaksa  dan  tidak  sekedar mempertahankan asas-asas terakhir yang mengatur kehidupan  masyarakat.  Norma- norma  ini  mengkoordinasikan unit-unit dalam lalu lintas kehidupan dengan cara memberikan  pedoman  orientasi tentang  bagaimana  seharusnya orang  bertindak  atau  diharapkan untuk bertindak.
b. Fungsi  mempertahankan  pola.
Fungsi ini menghubungkan antara  subsistem  sosial  tindakan dengan  subsistem  sosial  budaya. Melalui  fungsi  dan  aktifitas tersebut hubungan-hubungan dalam masyarakat menjadi bermakna. Pemberian makna oleh subsistem budaya menampakan  diri  dalam  bentuk penggunaan lambang-lambang dalam masyarakat. Fungsi mempertahankan pola mengusahakan pemantapan pengunaan lambing-lambang
tersebut  dan  pada  saat  yang diperlukan merubahnya.
Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka  mempertahan  kan  asas- asas  tertinggi  yang  mengatur kehidupan masyarakat yang bersumber  pada  realita  terakhir masyarakat  yang  bersangkutan. Nilai-nilai mempunyai kedudukan  yang  utama  dan menentukan
bentuk-bentuk
hubungan  yang dikehendaki oleh masyarakat tersebut.
c. Fungsi  mencapai  tujuan.  Fungsi ini berhubungan dengan
subsistem kepribadian yaitu
sesuatu yang merupakan perantara untuk melakukan tindakan-tindakan.  Kepribadian diajukan sebagai kategori tersendiri karena kepribadian merupakan  sesuatu  yang  unik dan diterima sebagai suatu sistem yang  secara analitik  adalah independen.  Kepribadian  sebagai suatu  perwujudan  diri  manusia, di satu pihak berhubungan dengan  atau  dikondisikan  oleh organisme  kelakuannya.  Namun demikian,  tidak  dapat  dikatakan kepribadian  hanya  berunsurkan
kelakuan semata-mata sebab kepribadian adalah kelakuan yang terstruktur dan berhubungan  dengan  subsistem budaya. Melalui tindakan- tndakan  yang  dilakukan  oleh kepribadian itu ditetapkanlah prinsip-prinsip  dan  syarat-syarat yang  dialirkan  dari  subsistem budaya tersebut. Sebaliknya, individu  juga  tidak  sepenuhnya dapat  didisipliner  oleh  subsistem budaya,  setiap  individu  berusaha untuk mencapai tujuannya sendiri  dan  oleh  karena  itulah  ia dinamakan  kepribadian.  Apabila digantikan satuannya, yaitu bukan individu melainkan kelompok, maka dapat  dikatakan setiap  kelompok  itu  merupakan pengorganisasisan dan mobilisasi sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok yang bersangkutan.
d. Fungsi adaptasi. Fungsi ini mempunyai hubungan yang paling  dekat  dengan  lingkungan fisik-organis.  Melalui  tindakan yang  berupa  adaptasi  ini  orang menyesuaikan dirinya pada lingkungan fisik organis tersebut.
Dengan demikian, maka adaptasi ini  mewujudkan  diri  dalam bentuk-bentuk untuk memanfaatkan  lingkungan  bagi kelangsungan  hidup  manusia, seperti  pemanfaatan  teknologi dan aktivitas perekonomian.
4. Norma  Sebagai  Sarana  Menilai Bekerjanya Hukum dalam
Masyarakat.
Proses  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga komponen  penting  yang  saling  terkait antara satu dengan lainnnya, sebagaimana digambarkan oleh Model of Law  and  Develompment dari Robert  B.
Seidman ,  yang  menyatakan  bahwa komponen  bekerjanya  hukum  meliputi tiga unsur  yang saling terkait dan saling mempengaruhi,  yaitu  proses  pembuatan hukum (law  making  processes), proses penegakan  hukum (law  implementing processes), dan  pemakai  hukum (law accupan). 15 Dalam  rangka  memberikan gambaran  yang  lebih  realitis  tentang norma sebagai sarana menilai bekerjanya hukum  dalam  masyarakat  maka  akan dikupas satu persatu komponen
15 Robert  B.  Seidman, The  State  Law and Development, New York St, Martin’s Press, 1978, hal. 75-77.
bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat, adalah sebagai berikut :
a. Proses  Pembuatan  Hukum (Law Making Processes).
Bekerjanya hukum dalam masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh proses  pembuatan  hukum  berupa peraturan  perundang-undangan  yang dilakukan  secara  bersama-sama  oleh pihak  eksekutif  dengan  legislatif, sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa sebenarnya  hukum  itu  merupakan salah satu bentuk hasil dari pengambilan keputusan. Untuk bangsa Indonesia, bahwa
pengambilan  keputusan  itu  harus berlandaskan sila ke empat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.Secara teoritis, ada kemungkinan bahwa hasil keputusan dari  suatu  musyawarah  mufakat  itu tidak dapat menjamin atas terpenuhinya  rasa  keadilan  dalam masyarakat,  namun  demikian  dilihat dari  dasar  negara  Pancasila  maka inilah  satu-satunya  pilihan  yang paling baik bagi masyarakat Indonesia.
Peraturan  perundang-undangan  yang baik  sebagaimana  yang  dijelaskan
oleh  Bagir  Manan  harus  memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. 1) Keharusan  adanya  kewenangan dari pembuat perundang- undangan, setiap peraturan perundang-undangan harus
dibuat oleh pejabat yang berwenang, kalua tidak peraturan itu batal demi hukum.
2) Keharusan  adanya  kesesuaian bentuk  atau  jenis  perundang- undangan  dengan  materi  yang diatur,terutama kalua
diperintahkan oleh peraturan perundangan-undangan tingkat yang  lebih  tinggi  atau  yang sederajat.
3) Keharusan  mengikuti  tata  cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan
perundang-undangan mungkin
batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
4) Keharusan  tidak  bertentangan dengan perturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi tingkatannya. 16
16 Bagir Manan,
Dasar-Dasar Perundang-Undangan  Indonesia, Jakarta,  Ind Hill Co, 1992, hal. 14-15.
Dalam
pembuatan produk-produk hukum dan perundang-undangan  disamping kriteria  di  atas  juga  harus memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang meliputi norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum,  tanpa  memperhatikanya maka  bekerjanya  hukum  tidak akan efektif. Untuk bangsa Indonesia, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus  mengacu  pada  nilai-nilai luhur  bangsa  Indonesia  yang sudah dituangkan dalam
Pancasila, karena Pancasila merupakan  dasar  negara  dan sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Pancasila  digali  dan  bersumber dari  akar  budaya,  adata-istidat, dan  filosofis  bangsa  Indonesia, sehingga  norma  hukum  dalam peraturan  perundangn-undangan Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan  hidup  bangsa  berarti di  dalamnya  terkandung  sistem nilai yang
kemudian
berkelanjutan  menjadi  norma- norma kehidupan, apabila
Pancasila  itu  dikaitkan  dengan ideologi  maka  Pancasila  itu merupakan  suatu  pedoman  aksi. Nilai-nilai yang terkandung dalam  Pancasila  yang  berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan  sila-sila  Pancasila akan menempati kedudukan yang penting  dalam  kaitannya  dengan hukum,  di  dalamnya  terkandung nilai-nilai keadilan.
b. Proses  Penegakan  Hukum (Law Implementing Processes). Hukum bukanlah suatu
peraturan yang abadi yang ditentukan oleh hasil pemikiran saja, hukum  bukanlah  puncaknya  rasio yang  berasal  dari  kodrat  alam  yang tidak  dapat  diubah,  tetapi  hukum  itu asalnya  dari  keyakinan  rakyat  dalam tingkatan  masyarakat.Hukum  tidak dapat  dipisahkan  dari  kehidupan manusia,  sifat  hukum  tergantung tempat,  waktu  dan  keadaan.Hal  ini sesuai  dengan  konsep  hukum  yang disampaikan oleh Friedrich Carl von Savigny yang dikenal dengan Dictum Savigny, yang  menyatakan  bahwa
“hukum  itu  tidak  dibuat,  melainkan tumbuh  dan  berkembang  bersama-
sama  dengan  masyarakat  dan  akan punah  pula  bersama-sama  punahnya masyarakat itu.” 17
Proses penegakan hukum harus  dapat  mecerminkan  keadilan masyarakat,  bukan  hanya  keadilan segelintir orang yang mampu membayar  aparat  pemberi  keadilan (hakim) sehingga menimbulkan peradilan  yang sesat  dan mencederai rasa keadilan.Proses penegakan hukum  di  Indonesia  harus  dapat menciptakan keadilan yang berdasarkan  atas  Pancasila,  karena Pancasila  itu  digali  dari  norma- norma  yang  ada  di  bumi  pertiwi  ini. Keadilan walaupun sifatnya universal  namun  demikian  dalam konsep berbangsa dan bernegara juga harus memperhatikan kehidupan bangsa  yang  sifatnya  dibatasi  oleh lingkungan  hidup  nasional  bangsa tersebut,  maka  konsepsi  keadilan  itu harus sesuai dengan konsepsi keadilan  bangsa  Indonesia  seperti yang tertuang dalam Pancasila.Hukum  itu  adalah  sesuatu yang mengikat, apabila ikatan
17 Satjipto  Rahardjo, Lapisan-Lapisan dalam  Studi  Hukum, Malang,  Bayu  Media Publising, 2009, hal. 4.
tersebut  dikaitkan  dengan  manusia maka ikatan itu hendaknya adil.
Keadilan,  yang  merupakan norma  agama  dan  hukum,  dalam konsepsi  adalah  keadilan  dalam dunia sollen, walaupun  demikian dunia sollen dari  keadilan  itu  patut dirumuskan  dalam  rangka  usaha menerjemahkan  idea  itu  menjadi kenyataan. Berkaitan dengan keadilan, maka keadilan yang absolut  adalah  hanya  pada  Tuhan Yang  Maha  Esa.  Dalam  Pancasila terdapat  sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa, dan Ketuhanan Yang Maha Esa itu berkaitan dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.  Dengan  demikian,  maka Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai maha  adil  itu  merupakan  gambaran keadilan  yang  seadil-adilnya,  dan manusia  Indonesia  hanya  dapat menerjemahkan  konsepsi  keadilan itu  dalam  hubungannya  dengan Pancasila, dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sehingga  bangsa  Indonesia  yang harus menerapkan keadilan itu sendiri.
c. Pemakai Hukum (Law Accupan).
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka akan selalu menghadapi  berbagai  permasalahan yang  harus  dipecahkan,  dan  dalam memecahkan  permasalahan  tersebut peranan  hukum  sangat  dominan. Pemecahan  permasalah  hukum  itu merupakan ranah pemakaian hukum, yang dilakukan oleh pemakai hukum yang  meliputi  masyarakat  pada umumnya,  aparat  penegak  hukum, dan  masyarakat  pencari  keadilan, yang dalam mencari keadilan tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Peranan hukum dalam menyelesaiakan  permasalah  dalam dinamika  masyarakat  sangat  sentral, dan  diharapkan  dapat  bertindak objektif  serta  tidak  mencederai  rasa keadilan masyarakat. Pemakaian hukum  dalam  rangka  menyelesaikan problematika yang ada dalam masyarakat  harus  dilakukan  dengan cara  yang  santun,  adil,  dan  tidak mencederaikan rasa keadilan masyarakat, serta tidak mengoyahkan ketenteraman dan ketenangan  masyarakat.  Konsepsi tentang  ketenagan  masyarakat  di
dalam  dinamika  itu  harus  pula didorong  oleh  hukum,  sehingga dapat  dijelaskan  bahwa  hukum  itu harus  mampu  mendorong  dinamika masyarakat.
Hukum pada dasarnya bukanlah  sebagai  suatu  tujuan  tetapi hanyalah  sebagai  alat  atau  sarana untuk  mencapai  tujuan,  sedangkan yang  mempunyai  tujuan  itu  sendiri adalah  manusia  yang  mengunakan hukum  tersebut.  Dalam  pemakaian hukum  bahwa  manusia  sebagai anggota  masyarakat  tidak  mungkin dapat dipisahkan dari hukum. Gustaf
Radbruch 18 dalam bukunya Einfuhrung Indie Rechtswissenschaft, menjelaskan
bahwa    sesuatu  yang  dibuat  pasti memiliki cita atau tujuan, jadi hukum
18 Gustav  Radbruch (1878-1949)  adalah seorang politikus dan sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada zaman neokantianisme Marburg dan neokantianisme  Baden .  Mahzab Baden ini  berusaha  mengatasi  dualisme  diantara “ada” (sein) dan “harus”  (sollen), yang menghinggapi  system  n eokantianisme lainnya. Diantara hasil karyanya yang paling berpengaruh adalah Grundzuge der Rechtsphilosophie, “Garis-garis  Dasar  Filsafat  Hukum”  (1914)  dan “Funf  Minuten  Rechtsphilosophie ,  “ Lima  Menit Filsafat Hukum ” (1945), serta buku yang ke tiga
berjudul Gesetzliches
Unrecht und Ubergesetzliches Recht“Ketidakadilan dari Undang-Undang  dan  Keadilan  yang  di  atas Undang-Undang”  ( 1945).  Ketiga  buku  tersebut diterbitkan  kembali  oleh Erik  Wolf dalam  satu buku  dengan  judul Rechtsphilosophie  “Filsafat Hukum” (1963).
dibuatpun  pasti  mempunyai  tujuan. Tujuan  inilah  yang  merupakan  nilai yang ingin diwujudkan oleh manusia.Tujuan  hukum  yang  utama ada  (3)  tiga,  yaitu:    (a)  keadilan untuk  keseimbangan;  (b)  kepastian untuk ketepatan, dan (c) kemanfaatan untuk kebahagiaan. Ketiga  nilai  dasar  tersebut  tidak selalu  berada  dalam  hubungan  yang harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan bertegangan satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan  dan  kepastin  hukum; tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan  dengan  keadilan  dan kepastian hukum, dan seterusnya. 19
Hukum  sebagaimana  yang dijelaskan  di  atas  mempunyai  nilai kemanfaatan  yang  bersumber  dari norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga dapat digunakan  sebagai  sarana  untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik yang ada dalam masyarakat dapat diselesaikan  dengan  sebaik-baiknya, tidak hanya yang kuat mesti menang,
19 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Dalam Jagat  Ketertiban, Jakarta,  UKI  Press,  2006,  hal. 135.
akan  tetapi  berdasarkan  aturan  yang berorientasi pada kepentingan- kepentingan  dan  nilai-nilai  objektif dengan  tidak  menbedakan  antara yang  kuat  dengan  yang  lemah,  dan orientasi  inilah  yang  disebut  dengan keadilan.  Hukum  berfungsi  untuk memanusiakan penggunaan
kekuasaan dalam masyarakat.
Tatanan  hukum  menjamin    bahwa orang  atau  golongan  yang  berkuasa tidak dapat bertindaksewenang- wenang.  Di  luar  batas-batas  hukum pengguanaan  kekuasaan  tidak  sah dan  di  pihak  lain  hukum  merupakan satu-satunya saluran pengunaan kekuasaan yang sah.
Kesimpulan.
Berdasarkan  hasil  identfikasi, analisis  dan  pembahasan  yang  telah diuraiakan  maka  dapat  ditarik  pokok- pokok kesimpulan bahwa norma merupakan sarana yang dapat digunakan menilai bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang meliputi tataran pembuatan,  penegakan  dan  pemakaian hukum.
a. Dalam  pembuatan  produk-produk hukum  dan  perundang-undangan
harus  memperhatikan  hal-hal  yang
berkaitan
dengan adanya
kewenangan dari pembuatnya, kesesuaian  antara  bentuk  dengan jenis, mengikuti tata cara, dan tidak bertentangan  dengan  aturan  yang lebih  tinggi,  serta  juga  harus memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang meliputi  norma  agama,  kesusilaan, kesopanan  dan  norma  hukum, tanpa memperhatikanya maka bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak akan efektif. b. Proses  penegakan  hukum  dalam masyarakat  harus  memperhatikan norma-norma  yang  ada  sehingga dapat  mecerminkan  rasa  keadilan, bukan hanya keadilan untuk segelintir  orang  yang  mampu membayar aparat pemberi keadilan (polisis, jaksa, dan hakim) sehingga  menimbulkan  peradilan yang  sesat  dan  mencederai  rasa keadilan masyarakat.
c. Pelaksanaan  pemakaian  hukum harus mengacu pada tujuan hukum yang  utama,  yaitu  menghasilkan keadilan untuk keseimbangan, kepastian  untuk  ketepatan,  dan kemanfaatan  untuk  kebahagiaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Rianto,  2012, Sosiologi  Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis, Jakarta,  Yayasan
Pustaka Obor.
Cahyadi,  Antonius  dan  E.  Fernandi  M. Manullang,  2010, Pengantar  ke Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Dirdjosisworo, Soedjono. 2010, Pengantar Ilmu Hukum ,
Jakarta, Raja Grasindo Persada.
Hagan , Frank  E.  2013, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku  Kriminal, Bandung, Prenadamedia Group.
Manan,  Bagir,  1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan
Indonesia, Jakarta, Ind Hill Co.
Pramono, Budi, 2012, Kompetensi Mengadili Tindak Pidana Umum  Yng  Dilakukan  Oleh Prajurit Tentara Nasional ndonesia, Surabaya, Untag Press (Disertasi).
Satjipto  Rahardjo,  2006, Hukum  Dalam Jagat  Ketertiban, Jakarta,  UKI Press.
……….,  2009, Hukum  dan  Perubahan Sosial  Suatu  Tinjauan  Teoretis Serta  Pengalaman-Pengalaman di Indonesia , Yokyakarta,
Gentha Publising.
………..,  2009, Lapisan-Lapisan  dalam Studi  Hukum, Malang,  Bayu
Media Publising.
Seidman, Robert B. 1978, The State Law and Development, Martin’s Press, New York St.
Sianturi,  S.R.  2012, Asas-Asas  Hukum
Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Babinkum TNI.
Soekanto , Soerjono,  1988, Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum, Jakarta,  Raja Grasindo Persada.