## MEMBANGUN KOMUNIKASI PANDEMI
(Analisis Pola Komunikasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Masa Covid-19)
1 Irma El-Mira Husbuyanti, 2 Denda Devi Sarah Mandini
1 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 45 Mataram
2 Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram Email : irmaelmirah@gmail.com

## ABSTRAK
Pengaplikasian  pola  komunikasi  yang  efektif  antara  masyarakat  dan  pemerintah  merupakan  salah  satu ujung  tombak  dalam  penanganan  persebaran  Covid-19.  Kendati  demikian,  pola  komunikasi  pandemi  di  Indonesia masih  didominasi  oleh persebaran berita bohong dan anggapan konspirasi. Hal  ini menyebabkan kolaborasi  antara pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menghadapi  krisis  pandemi  sukar  untuk  dibangun.  Penelitian ini  berfokus  pada analisa pola komunikasi pandemi di daerah, dengan mengambil objek Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah dengan angka pandemi terbesar di  Provinsi  Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di  tiga  kecamatan yang dipilih secara  purposif  berdasarkan  jumlah  persebaran  kasus  tertinggi,  yaitu  Kecamatan  Selong,  Kecamatan  Sakra  dan Kecamatan Pringgabaya. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dengan tujuan untuk  menganalisa  jenis  pola  komunikasi  pandemi  yang  diterapkan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  komunikasi pandemi pemerintah Lombok Timur menggunakan pola rantai, yang dilakukan melalui tiga jalur, yaitu komunikasi tatap muka, media massa elektronik dan above the line , serta media sosial. Hambatan komunikasi terletak pada belum dilakukannya segmentasi audiens di masyarakat, sehingga menghambat pemilihan jalur komunikasi yang efektif. Juga belum  diadakannya  evaluasi  terkait  efektifitas  media  komunikasi,  sehingga  pemerintah  belum  memiliki  gambaran terkait tingkat keberhasilan penerimaan pesan selama pandemi di masyarakat.
Kata Kunci: Pola Komunikasi, Komunikasi Pandemi, Komunikasi Organisasi, Covid-19.

## ABSTRACT
The application of effective communication patterns between the public and the government is one of the spearheads in handling the spread of Covid-19. Nevertheless, the pattern of pandemic communication in Indonesia is still  dominated  by  the  spread  of  fake  news  and  alleged  conspiracies.  This  makes  it  difficult  to  build  collaboration between the government and the community in dealing with a pandemic crisis. This research focuses on analyzing pandemic communication patterns in the regions by taking the object of East Lombok Regency as one of the areas with  the  largest  number  of  pandemics  in  West  Nusa  Tenggara  Province.  Precisely  in  the  3  districts  that  were purposively selected based on the highest number of cases, namely Selong District, Sakra District, and Pringgabaya District. The research was carried out using a qualitative approach and descriptive method, to analyze the types of pandemic communication patterns used. The results of the study show that the East Lombok government's pandemic communication uses a chain pattern, which is carried out through 3 channels, namely face-to-face communication, electronic and above-the-line mass media, and social media. The communication barrier lies in the fact that audience segmentation in society has not been carried out, thus hindering the selection of effective communication channels. There has also not been an evaluation regarding the effectiveness of communication media, so the government does not yet have an idea regarding the success rate of receiving messages during a pandemic in the community.
Keywords: Communication, Pandemic Communication, Organizational Communication, Covid-19

## PENDAHULUAN
Mewabahnya  Covid-19  di  Indonesia  membawa  dampak  signifikan  pada  seluruh  sektor. Angka  positif  di  Indonesia  dilaporkan  menyentuh  6,45  juta  kasus,  dengan  rekor  persebaran mencapai  4,267  kasus  dalam  sehari  ( https://covid19.go.id.) .  Data  ini  resmi  menjadikan  Indonesia sebagai negara dengan pandemi tertinggi di Asia Tenggara ( https://www.csis.org/) . Salah satu aspek yang  menentukan  keberhasilan  penanganan  pandemi  di  sebuah  negara  adalah  efektifitas  pola komunikasi  yang  terbangun  antara  pemerintah  dan  masyarakat  ( Anttiroiko,  2021) .  Komunikasi pandemi yang tidak efektif cenderung memunculkan dampak negatif, yang akan berimbas pada keberhasilan pelaksanaan peraturan dan program pemerintah. Dampak lainnya adalah penurunan pemahaman masyarakat mengenai kondisi lingkungannya ( Ochega A. Ataguba & John E. Ataguba, 2020) . Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan komunikasi pandemi di daerah merupakan langkah awal untuk membangun kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi pandemi.
Namun,  jalur  komunikasi  pandemi  di  Indonesia  masih  didominasi  dengan  persebaran berita bohong dan menjamurnya anggapan konspirasi. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan  terdapat  17%  masyarakat  yang  tidak  mempercayai  adanya  pandemi  Covid-19. Angka tersebut setara dengan 45.000.000 penduduk ( Ochega A. Ataguba & John E. Ataguba, 2020) . Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  pola  komunikasi  pandemi  yang  ada  masih  belum mencapai titik efektif. Hal ini juga mengindikasikan bahwa penciptaan komunikasi pandemi yang tepat menjadi begitu urgen, baik dalam lingkup nasional maupun regional daerah.
Lombok Timur merupakan kabupaten terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan luas wilayah 1.606 m2, berpenduduk 1,105,476 jiwa ( https://ntb.bps.go.id) . Kabupaten ini tercatat sebagai 3 daerah dengan angka tertinggi persebaran pandemi  Covid-19 di NTB, dengan jumlah 515 kasus  ( https://corona.ntbprov.go.id) . Persebaran kasusnya terjadi di 33 titik di seluruh kabupaten ( Dokumen Persebaran Covid-19 Kabupaten Lombok Timur) .
Komunikasi  merupakan  pilar  utama  yang  menjadi  jembatan  penghubung  antara pemerintah  dan  masyarakat.  Dalam  situasi  krisis  seperti  pandemi  saat  ini,  komunikasi  dinilai sebagai faktor krusial yang berpengaruh pada tingkat persebaran kasus  ( Ochega A, 2020) . Hal ini terlihat dari kecenderungan negara dengan sistem komunikasi yang baik ternyata memiliki angka persebaran  pandemi  yang  lebih  landai.  Sistem  komunikasi  mampu  mempengaruhi  bagaimana pemerintah melakukan perencanaan kebijakan, sosialisasi peraturan,  hingga melakukan evaluasi tentang ketepatan pelaksanaan peraturan di masyarakat ( Daniel Black dkk, 2020) Masyarakat dan pemerintah sejatinya berada pada posisi yang sama dalam masa pandemi, yaitu sebagai awam yang beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru. Namun perbedaannya, pemerintah  harus  dapat  mengambil  kebijakan  yang  cepat  dan  tepat,  agar  masyarakat  mampu memahami kondisi lingkungannya dengan lebih baik. Tanpa adanya komunikasi dua arah yang baik,  perencanaan  dan  pelaksanaan  kebijakan  selama  pandemi  tidak  akan  terlaksana.  Sistem komunikasi  yang  baik  disebut  juga  sebagai  komunikasi  efektif,  yaitu  pada  saat  komunikator (pemberi pesan) mampu menyampaikan isi pesan dengan jelas, melalui media yang tepat, diterima, dan dipahami maknanya oleh komunikan (penerima pesan). Komunikasi efektif ditunjukkan pula dengan  adanya  umpan  balik  dari  penyampaian  pesan  tadi.  Berdasarkan  respon  tersebut, selanjutnya  dapat  dinilai  apakah  komunikan  sudah  memahami  isi  pesan  sesuai  dengan  yang diniatkan oleh komunikator atau tidak ( Kelly, James. D, Ken Smith, 2020).
Berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi yang efektif, para ahli merumuskan apa yang disebut  sebagai  pola  komunikasi.  Pola  dapat  dimaknai  sebagai  sebuah  struktur  yang  tetap, sedangkan komunikasi merupakan proses pemaknaan terhadap simbol dan pesan, untuk menjadi
sebuah  gagasan  dan  ide.  Selain  itu,  komunikasi  juga  dikenal  sebagai  kegiatan  pengiriman  dan penerimaan  pesan  oleh  komunikator  dan  komunikan,  sehingga  terjadi  kesepahaman  makna (DeVito, 2018).
Mengacu  pada  uraian  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pola  komunikasi  adalah sebuah  rangkaian  yang  terstruktur  dalam  proses  pengiriman  dan  penerimaan  pesan,  sehingga tercapai pemahaman yang homogen antara komunikator dan komunikan. Pola komunikasi fokus pada  proses  pelaksanaan  komunikasi,  yang  tersusun  secara  simultan  dari  aspek-aspek komunikator, pesan, media, dan komunikan. Keseluruhan aspek tersebut kemudian membentuk struktur yang berkesinambungan, dengan tujuan utama penyampaian dan penerimaan pesan yang efektif.
Wabah  pandemi  saat  ini  mewajibkan  pemerintah  pusat  dan  daerah  merumuskan  pola komunikasi  yang  tepat.  Untuk  itu  pemerintah  harus  memerhatikan  kebutuhan  dan  keadaan masyarakat  di  lapangan,  agar  terhindar  dari  penyusunan  pola  komunikasi  yang  serampangan. Perencanaan  pola  komunikasi  yang  tepat  dapat  menghindarkan  masyarakat  dari  kekeliruan identifikasi  terhadap  diri  dan  lingkungannya  selama  pandemi.  Pola  komunikasi  yang  tidak terbangun  dengan  baik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  berdampak  pada  tersebarnya  berita bohong,  konspirasi  dan  penolakan  kebijakan,  pembangkangan  anjuran  kesehatan,  hingga meroketnya angka persebaran kasus. Adapun pola komunikasi terbagi menjadi empat jenis, yaitu pola komunikasi primer, sekunder, linear dan sirkular.
a. Pola  komunikasi  primer  terjadi  ketika  komunikator  menyampaikan  pesan  kepada komunikan  melalui  medium  simbol  verbal  dan  non  verbal.  Simbol  verbal  meliputi penggunaan bahasa yang tersirat. Sedangkan simbol non verbal melingkupi segala isyarat tersirat yang ditunjukkan oleh tubuh. Selain itu gambar juga merupakan sebagai lambang komunikasi nonverbal, sehingga dengan memadukan keduanya maka proses komunikasi dengan pola ini akan lebih efektif.
b. Pola komunikasi sekunder terlaksana ketika adanya rangkaian pesan yang disampaikan oleh  pelaku  komunikasi,  menggunakan  perantara  alat.  Pola  komunikasi  sekunder umumnya dilakukan untuk menyasar audiens dengan jumlah besar dan jarak yang jauh. Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektifitas  penyampaian  dan  penerimaan  pesan. Seperti sebutannya, pola komunikasi ini merupakan pengembangan dari pola komunikasi primer,  dengfan  penambahan  teknologi  dalam  pengaplikasiannya.  Karena  itu,  semakin canggih teknologinya, maka komunikasi yang terlaksana diasumsikan juga akan menjadi semakin baik. Pola komunikasi sekunder inilah yang kemudian dikenal dengan formula Lasswell  dalam  ilmu  komunikasi.  Yaitu  sebuah  proses  penyampaian  pesan  dari komunikator kepada komunikan, melalui sebuah medium, dan menghasilkan efek timbal balik.
c. Pola  Komunikasi  Linear  disebut  juga  sebagai  komunikasi  langsung.  Pada  awalnya, komunikasi  linear  hanya  berlaku  untuk  proses  tatap  muka,  namun  seiring  dengan perkembangan zaman, komunikasi ini juga diakui pada proses yang melibatkan alat-alat komunikasi. Ciri khas yang ada pada komunikasi yang bearti ‘lurus’ ini adalah umumnya tidak terjadi secara spontan, melainkan telah direncanakan terlebihdahulu.
d. Pola Komunikasi Sirkular disebut juga sebagai komunikasi keliling atau bulat. Pola ini menginisiasi adanya timbal balik tiada henti antara komunikator dan komunikan dalam rangka mendukung terjadinya komunikasi yang efektif. Karena itulah pola komunikasi ini menitikberatkan pada kontinyuitas timbal balik, sebagai salah satu bagian dari proses
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
komunikasi.  Tanpa  adanya  timbal  balik  dari  komunikan  ke  komunikator,  maka keberhasilan komunikasi akan susah dideteksi.
Pola komunikasi juga dapat dikategorikan dalam empat kelompok (Widjaja, 2000) yaitu:
a. Pola Komunikasi Roda. Pola ini menggambarkan proses komunikasi yang terjadi ketika satu orang dapat melakukan penyampaian pesan kepada banyak pihak. Pola ini kerap terjadi pada komunikasi organisasi yang memiliki hirarki. Seorang pimpinan umumnya bisa melakukan komunikasi kepada seluruh anggotanya, namun para anggota hanya bisa berhubungan dengan pemimpinnya saja, dan tidak bisa membangun komunikasi dengan sesama rekan kerja.
b. Pola  Komunikasi  Rantai.  Komunikasi  yang  terbangun  dalam  pola  ini  sama  seperti estafet.  Pesan  yang  disampaikan  disebarkan  sesuai  dengan  hirarkinya.  Misalnya  saja seperti penyampaian pengumuman atau himbauan dari pimpinan kepada ketua divisi, yang  kemudian  diteruskan  ke  masing-masing  anggota.  Prosesnya  terhenti  pada penerimaan  pesan  oleh  anggota,  dan  tidak  bisa  memberikan  umpan  balik  kepada pemimpin.
c. Pola Komunikasi Lingkaran. Pola komunikasi ini serupa namun tak sama dengan pola rantai. Jika pada pola rantai bekerja selayaknya estafet, maka komunikasi lingkaran ini memungkinkan adanya timbal balik antara pemberi pesan pertama dan penerima pesan paling  akhir.  Pola  komunikasi  ini  juga  mengindikasikan  posisi  yang  setara,  dengan tiadanya pemimpin. Sebab maisng-masing orang bisa berkomunikasi dengan orang di sebelah kiri dan kanannya.
d. Pola  Komunikasi  Bintang.  Pola  ini  dinamai  juga  komunikasi  seluruh  saluran,  sebab setiap  anggota  dapat  berkomunikasi  dengan  yang  lainnya.  Pola  komunikasi  ini umumnya terlihat di masyarakat, dengan anggota yang berinteraksi bebas.
Lebih  lanjut  proses  komunikasi  umumnya  menemui  hambatan  ( noise ),  yang  dapat menyebabkan  rusaknya  proses  komunikasi. Noise diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang menyebabkan  distorsi  makna  dalam  komunikasi  (De  Vito,  2016).  Lebih  jauh,  para  ahli berpendapat  bahwa  dalam  sebuah  proses komunikasi, noise tidak  dapat  dihilangkan.  Ini  berarti tidak ada sistem komunikasi yang seratus persen efektif, melainkan hanya dapat dimaksimalkan dengan meminimalisir efek dari adanya noise .
Terdapat  beberapa  jenis  hambatan  dalam  proses  komunikasi  yaitu  hambatan  pengirim pesan, hambatan penyandian, hambatan media, hambatan bahasa sandi, dan hambatan penerima pesan.  Sementara  itu  hambatan  komunikasi  dapat  disebabkan  oleh  3  faktor  utama,  yaitu  faktor teknis, hambatan semantik, dan hambatan perilaku. Mendata jenis dan faktor utama noise dapat membantu  merumuskan  pola  komunikasi  yang  memungkinkan  untuk  diterapkan,  juga  untuk mengetahui sejauh mana pemahaman komunikan terkait informasi yang selama ini disampaikan (Bove dan Thill, 2007).
Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas komunikasi pandemi antara pemerintah dan masyarakat tidak dapat diputuskan berdasarkan perkiraan tanpa data yang valid di lapangan. Untuk itu, diperlukan penelitian yang fokus pada analisis proses komunikasi pandemi (Nicole M. Krause dkk, 2020).
Sampai saat ini, di Indonesia khususunya di wilayah Nusa Tenggara Barat, belum terdapat publikasi hasil penelitian yang membahas tentang pembangunan pola komunikasi yang efektif di
daerah  selama  masa  pandemi  Covid-19.  Untuk  itu  penelitian  ini  menjadi  mendesak  untuk dilaksanakan,  guna  menemukan  pola  komunikasi  yang  tepat,  agar  dapat  membantu  proses penanganan penyebaran pandemi. Hasil dari penelitian ini juga dapat diaplikasikan dalam jangka panjang  sebagai  rujukan  yang  terverifikasi  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  terkait  kultur komunikasi yang berkembang di daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  terkait  pola  komunikasi  yang  terbentuk  selama  masa  pandemi  di  Kabupaten Lombok  Timur  dilakukan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dengan  metode  studi kasus.  Metode  ini  memungkinkan peneliti  untuk  mempertahankan  karakteristik  holistik dan bermakna    dari    peristiwa-peristiwa  kehidupan    nyata    seperti    siklus    kehidupan    seseorang, perubahan  lingkungan  sosial,  dan lainnya   (Yin,   2009).
Analisa  pola  komunikasi  didasarkan  pada  aspek-aspek  utama  komunikasi,  yakni komunikator (pengirim pesan), isi pesan, media yang digunakan, hingga ke komunikan (penerima pesan).  Adapun  objek  penelitian  ditentukan  dengan  teknik purposive  sampling ,  berdasarkan kecamatan dengan angka persebaran pandemi Covid-19 tertinggi di Lombok Timur. Merujuk pada data  terakhir,  terdapat  tiga  kecamatan  di  Kabupaten  Lombok  Timur  yang  memiliki  persebaran kasus terbanyak, yaitu Kecamatan Selong dengan 94 kasus, Kecamatan Sakra dengan 57 kasus, dan Kecamatan Pringgabaya dengan 55 kasus.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan empat cara, yaitu observasi, studi dokumen, wawancara,  dan Focus  Group  Discussion (FGD).  Wawancara  dilakukan  dengan  pemerintah daerah  sebagai  pembentuk  dan  pelaksana  kebijakan.  Selanjutnya  FGD  dilaksanakan  bersama masyarakat, dengan tujuan mendapatkan pandangan yang lebih mendalam mengenai pengalaman komunikasi  selama  masa  pandemi  Covid-19.  Sementara  itu  observasi  dan  studi  dokumen dilakukan  dengan  mengamati  jenis-jenis  informasi  yang  beredar  saat  pandemi  Covid-19  di kecamatan terkait.

## PEMBAHASAN Proses Komunikasi Pandemi
Pada  tahun  2019  lalu  Indonesia  menindak  persebaran  Pandemi  Covid-19,  salah  satunya dengan  meresmikan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  440/5184/SJ  tentang Pembentukan  Satuan  Tugas  (SATGAS)  Penanganan Corona  Virus  Disease Daerah.  Maklumat negara  inilah  yang  kemudian  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  dengan mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Nomor  188.45/555/BPBD/2020  terkait  pembentukan Satgas  Penanganan  Pandemi  di  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan  di  seluruh  area  kabupaten ( Dokumen  Surat  Keputusan  Bupati  Nomor  188.45/555/BPBD/2020) .  Hal  ini  bertujuan  untuk memudahkan  pemerintah  dalam  mengakomodasi  pencegahan  dan  penanganan  kasus.  Dalam melaksanakan  tugas,  struktur  organisasi  SATGAS  Covid-19  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan dibagi menjadi Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Hukum dan Pendisiplinan, Seksi Kesehatan, Seksi  Kesejahteraan  Sosial  dan  Seksi  Komunikasi  Informasi  dan  Edukasi  (KIE).  Pemerintah menyadari  pentingnya  membuka  jalur  komunikasi,  informasi  dan  edukasi  yang  maksimal  bagi masyarakat, demi mencegah dan menangani kasus dengan tepat. Oleh sebab itu, dalam struktur
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
SATGAS  Covid-19  dibentuklah  divisi  khusus  yang  bertugas  untuk  melakukan  inseminasi  dan distribusi pesan pandemi.
Pola  komunikasi  pandemi  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  dibentuk  dengan melaksanakan  proses-proses  komunikasi,  yang  diawali  dengan  penentuan  ide  atau  gagasan, penyusunan  pesan,  pengiriman  pesan  melalui  media,  dan  penerimaan  timbal  balik  dari  target komunikasi  ( Bovee  dan  Thill,  2007) .  Berikut  merupakan  penjelasan  proses  komunikasi  pandemi pemerintah kabupaten Lombok Timur:

## 1. Penentuan ide dan gagasan
Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara bersama Juru Bicara SATGAS Covid-19 Kabupaten Lombok Timur, Dr. H. Fathurrahman, M. AP., pemerintah berusaha untuk menyusun  pesan  komunikasi  berdasarkan  laporan  yang  diberikan  oleh  masing-masing kelurahan  dan  kecamatan.  Laporan  ini  merepresentasikan  persebaran  kasus,  serta  masalah- masalah  yang  timbul  di  tengah  masyarakat.  Strategi  ini  dilakukan  demi  mendapatkan penyelesaian masalah yang tepat sasaran. Umumnya laporan pandemi di tiap kecamatan dan kelurahan meliputi progres pencegahan dan penanganan kasus. Dimulai dari upaya pencegahan apa  saja  yang  telah  diterapkan,  layaknya penyediaan  fasilitas  pandemi,  hingga  penyampaian himbauan  jaga  jarak  serta  penggunaan  masker.  Adapun  terkait  penanganan  kasus,  laporan menjelaskan  mengenai  jumlah  masyarakat  yang  baru  datang  dari  luar  daerah,  lokasi  detail tempat  tinggal  mereka,  kondisi  kesehatannya,  respon  keluarga,  beserta  bagaimana  kondisi masyarakat  yang  bersinggungan  langsung  dengannya.  Berdasarkan  keterangan  yang disampaikan oleh narasumber, proses pelaporan ini tidaklah mudah, sebab reaksi masyarakat terkait  pandemi  begitu  beragam.  Tidak  mudah  melakukan  pemetaan  terhadap  kondisi masyarakat  yang  terhitung  awam  terhadap  persebaran  pandemi.  Oleh  karena  itu,  pelaporan umumnya  dilakukan  melalui  rapat  terstruktur  dan  kontinyu,  untuk  mendapatkan  data  yang terbaru di masyarakat.

## 2. Penyusunan pesan pandemi
Pengumpulan  data  terkait  pandemi  umumnya  dilakukan  melalui  rapat  rutin  bersama perwakilan SATGAS Covid-19 tingkat kecamatan dan kelurahan. Informasi ini kemudian akan direduksi,  guna  menyusun  pesan  pandemi  yang  sesuai.  Respon  masyarakat  selama  pandemi terbagi menjadi tiga; percaya mengenai adanya pandemi, menolak keberadaan pandemi, dan sikap  netral  yang  ditunjukkan  dengan  perilaku  tak  acuh  terhadap  himbauan  pandemi. Keberagaman respon ini merupakan hal wajar, sebab pandemi berpotensi kuat untuk mengubah pola  kehidupan  dan  kebiasaan  yang  dilakukan  sehari-hari.  Sehingga  sikap  resisten  dari masyarakat  diartikan  sebagai  ekspresi  manusawi  oleh  pemerintah.  Pandemi  yang  menyebar melalui mulut dan hidung memaksa masyarakat untuk mengubah pola interaksi secara instan. Mulai  dari aktifitas  pendidikan,  pekerjaan,  hiburan,  hingga  kegiatan  berinteraksi  sehari-hari. Masyarakat yang awalnya dapat melakukan kegiatan dengan bebas, tiba-tiba dihimbau untuk menaati protokol kesehatan yang tidak sedikit, layaknya menggunakan masker, membersihkan tangan, hingga menjaga jarak satu sama lain. Pesan pandemi tak hanya satu jenis, melainkan beragam  dan  datang  secara  beruntun.  Sedangkan  pemerintah  maupun  masyarakat sesungguhnya tak memiliki banyak waktu untuk beradaptasi, karena angka kasus yang terus meningkat.  Di  saat  masyarakat  berusaha  untuk  mencerna  pesan  yang  diterima  dalam  waktu
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
yang  singkat,  pemerintah  juga  berusaha  untuk  mengupayakan  strategi  yang  efektif  dalam penyampaian pesan. Sehingga pergolakan di masyarakat terkait pandemi merupakan hal yang natural  dan  tidak  dapat  serta-merta  dibendung  dan  dihentikan,  melainkan  harus  dimediasi dengan tepat.
Oleh  sebab  itu,  proses  penyampaian  informasi  dan  edukasi  ke  masyarakat  selama pandemi merupakan ujung tombak keberhasilan program pemerintah. Narasumber menuturkan bahwa  pemerintah  menyadari  pencegahan  dan  penanganan  pandemi  seperti  berpacu  dengan waktu. Jumlah kasus terus mengalami kenaikan, sedangkan masyarakat masih belum terbiasa membatasi  aktifitas  dan  menerapkan  protokol  kesehatan.  Karenanya  pemerintah  mencoba untuk  menyusun  pesan  komunikasi  yang  efektif  dan  diperbaharui  secara  rutin.  Muatan komunikasi  selama  pandemi  ditentukan  langsung  oleh  pemerintah  di  kabupaten,  untuk kemudian  didistribusikan  ke  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan.  Pesan  pandemi  ini  juga diserahkan  kepada media  partner pemerintah,  untuk  memaksimalkan  proses  penyebaran informasi. Proses penyampaian pesan pandemi menggunakan sistem satu pintu, untuk menekan terjadinya  penyebaran  hoaks  dan  distorsi  data.  Seluruh  informasi  terkait  pandemi  hanya disalurkan melalui juru bicara SATGAS Covid-19 di tingkat kabupaten.

## 3. Penyampaian pesan pandemi
Pemerintah  menyadari  bahwa  Indonesia  masih  berada  dalam  posisi  awam  dalam menangani  persebaran  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  diperburuk  dengan  tingginya  aktifitas masyarakat secara berkerumun, yang menyulitkan pelaksanaan protokol kesehatan. Begitu juga dengan  proses  isolasi  masyarakat  yang  baru  datang  dari  luar  daerah,  sebelum  kembali  ke lingkungan tempat tinggalnya. Perubahan pola interaksi secara drastis ini menimbulkan sikap resitensi di tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan pemerintah harus menyusun penyampaian pesan pandemi yang terstruktur dan tepat sasaran, agar masyarakat secara perlahan membuka diri terhadap informasi pandemi. Dalam hal ini, narasumber menyampaikan bahwa pemerintah melakukan distribusi pesan pandemi melalui tiga jalur komunikasi, yaitu:

## a. Komunikasi tatap muka
Komunikasi  tatap  muka  dilakukan  melalui  rapat  terbatas  pemerintah  kabupaten dengan  perwakilan  SATGAS  Covid-19  tingkat  kelurahan  dan  kecamatan.  Seperti  yang dijelaskan  sebelumnya,  strategi  ini  merupakan  upaya  pelaksanaan  komunikasi  berbasis satu  pintu,  untuk  menekan  persebaran  berita  bohong  di  masyarakat.  Dengan  meminta bantuan dari tokoh masyarakat,
pemerintah  menargetkan  proses  komunikasi  yang  lebih  terarah  dan  sesuai  degan situasi  di  masing-masing  daerah.  Komunikasi  jalur  ini  juga  dilakukan  bersama  media partner, untuk penerbitan rilis, pembaharuan informasi, dan penyampaian penjelasan serta klarifikasi terkait isu pandemi yang beredar di masyarakat.
b. Media massa
Selain  menggunakan  strategi  komunikasi  langsung  atau  tatap  muka,  pemerintah Lombok  Timur  juga  menggunakan  strategi  promosi  media  massa.  Dalam  teori  bauran promosi, media promosi massa dikategorikan menjadi dua, yaitu above the line (ATL) dan below the line (BTL) . Media promosi ATL disebut sebagai media yang menyasar audiens luas yang heterogen. Media ini umumnya disebarkan melalui jasa biro periklanan, sebab menargetkan audiens yang luas dan beragam. Yang termasuk media promosi ATL adalah televisi,  radio,  media  cetak,  baliho,  poster,  spanduk. Sedangkan  media  promosi  ABL
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
memiliki  target  yang  terfokus.  Oleh  karena  itu,  media  promosi  ini  biasanya  dilakukan secara mandiri dan tidak melalui jasa periklanan yang memiliki komisi. Misalnya seperti pesan  pesan  singkat,  pengiriman  email  rekomendasi,  flyer,  brosur,  pamphlet,  sample produk, dan event khusus. Dalam strtategi komunikasi pandeminya pemerintah Kabupaten Lombok  Timur  menggunakan  media  promosi  ATL,  berupa  siaran  televisi,  radio,  media cetak, dan baliho yang diletakkan di pusat kota dan kecamatan.

## c. Media Sosial
Selain menggunakan media massa dan tatap muka, pemerintah Kabupaten Lombok Timur  juga  menggunakan  media  digital  untuk  membantu  penyebaran  pesan  pandemi. Antara  lain  melalui  portal  resmi  Kabupaten  Lombok  timur,  Dinas  Komunikasi  dan Informasi  Kabupaten  Lombok  Timur,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lombok  Timur,  dan halaman  Facebook  SATGAS  Covid-19  Kabupaten  Lombok  Timur.  Informasi  yang disampaikan  dapat  diklasifikasikan  menjadi  pesan  dan  himbauan  pandemic, pemberitahuan  pelaksanaan  program  pandemic  pemerintah,  serta  pemberitahuan  terbaru mengenai angka kasus per kecamatan.

## 4. Penerimaan Pesan Pandemi
Komunikasi yang efektif terjadi ketika muatan pesan yang dikirimkan oleh komunikator ditafsirkan sebagaimana mestinya oleh komunikan. Oleh sebab itu, efektifitas komunikasi dapat diukur dari tingkat pemahaman komunikan terkait pesan yang diterima. Seperti yang dijelaskan sebelumnya,  penyampaian  pesan  pandemi  dilakukan  melalui  tiga  jalur,  yaitu  tatap  muka  atau komunikasi langsung, media massa dengan metode ABL, dan media sosial. Data ini juga diperkuat oleh penuturan responden di tiga kecamatan dengan angka kasus tertinggi di Lombok Timur. Pesan tatap muka umumnya diterima masyarakat melalui penyuluhan keliling oleh dinas kesehatan, yang bertugas  untuk  melakukan  pendataan terkait  kondisi  kesehatan  keluarga,  dan  kesiapan  protokol kesehatan.  Kemudian  penerimaan  pesan  secara  massa  melalui  pengumuman  di  masjid  sekitar tempat tinggal.
Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, masyarakat paling banyak menerima pesan pandemi melalui sosial media. Kendati demikian, masyarakat masih awam terhadap ketersediaan situs-situs resmi pemerintah, dan terpapar pesan pandemi melalui rekan di sosial media.
Bahkan  masyarakat  tidak  mengetahui  secara  detail  terkait  nomor  pengaduan  Covid-19 yang  telah  disediakan  oleh  pemerintah.  Walaupun  pemerintah  telah  meletakkan  narahubung tersebut di setiap pembaharuan berita tentang kasus Covid-19. Masyarakat lebih cepat menangkap paparan pesan pandemi melalui kerabat, daripada situs-situs resmi yang dimiliki oleh pemerintah. Untuk  media  televisi,  koran  dan  radio,  masyarakat  menuturkan  bahwa  mereka  memiliki keterbatasan akses terhadap tiga jenis media massa tersebut, sehingga tidak mengetahui mengenai muatan pesan pandemi yang disiarkan.
Misalnya  seperti  keterbatasan  saluran  TV  daerah  yang  digunakan  oleh  pemerintah, kemudian radio daerah dengan jangkauan frekuensi yang pendek, hingga surat kabar yang bersifat eksklusif  sehingga  harus  berlangganan  terlebihdahulu.  Masyarakat  menuturkan  bahwa  media tersebut  bukanlah  sarana  utama  mereka  dalam  menerima  pesan,  sebab  hanya  terjangkau  oleh kalangan  tertentu  saja.  Untuk  penggunaan  media  komunikasi  ABL,  masyarakat  juga  kesulitan untuk mengaksesnya, sebab umumnya hanya sampai di pusat kecamatan saja. Untuk baliho dan spanduk, mereka jarang menemuinya di sekitar rumah.

## Pola Komunikasi Pandemi
Pola komunikasi pandemi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur adalah rantai. Komunikasi yang terbangun dalam pola ini sama seperti estafet. Pesan yang disampaikan disebarkan sesuai dengan hirarkinya.  Prosesnya  terhenti  pada  penerimaan  pesan  oleh  anggota,  dan  tidak bisa  memberikan umpan balik kepada pemimpin. Dalam penyebaran pesan pandemi, pemerintah kabupaten Lombok Timur menggunakan sistem satu pintu, untuk kemudian disebarkan melalui satgas di kecamatan dan kelurahan, media partner dan media sosial. Data di lapangan menjelaskan bahwa masyarakat memang bisa menerima pesan  pandemi  dari  berbagai  jalur  komunikasi.  Akan  tetapi,  mereka  menemukan  kesulitan  dalam memberikan  umpan  balik  berupa  pertanyaan  dan  pengaduan.  Kendati  pemerintah  telah  mengatur narahubung dan posko di tiap daerah. Layaknya di Kecamatan Selong, Sakra dan Pringgabaya, masyarakat masih  kesulitan  mengidentifikasi  lokasi  posko  SATGAS  Covid-19.  Sehingga  mereka  tidak  dapat melakukan pengaduan dan pertanyaan secara resmi. Hal ini mencerminkan pola komunikasi rantai, dimana komunikan di tahap akhir, memiliki akses terbatas dalam mengembalikan pesan komunikasi yang diterima.

## Hambatan Komunikasi Pandemi
Terdapat  dua  hambatan  utama  dalam  proses  komunikasi  pandemi  Kabupaten  Lombok Timur:

## 1. Hambatan pengirim pesan
Pengirim  pesan merupakan  komponen  utama  dalam  proses  komunikasi.  Pengirim pesan yang  akan  menentukan  muatan  dan  jalur  komunikasi  yang  akan  digunakan.  Dalam  proses komunikasi  yang  efektif,  pengirim  pesan  harus  mengetahui  audiens  yang  akan  dituju,  dengan harapan pesan yang disampaikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Salah  satu  hambatan  yang  dialami  oleh  pemerintah  Lombok  Timur  dalam  proses komunikasi  pandemi adalah  belum adanya  segmentasi  audiens.  Segmentasi audiens  merupakan salah satu upaya untuk melihat keberagaman penerima pesan pandemi. Sasaran audiens yang jelas akan memudahkan pemilihan saluran komunikasi, dan penyusunan pesan pandemi. Hingga  saat ini,  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  belum  melakukan  pemetaan  segmentasi  audiens  di masyarakat. Oleh karena itu, penyampaian pesan pandemi masih disamaratakan. Hal ini terlihat dari muatan pesan pandemi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu melalui media massa, media sosial dan tatap mukapun masih bersifat umum, tanpa klasifikasi audiens.

## 2. Hambatan saluran komunikasi
Dari  penjelasan  sebelumnya,  diketahui  bahwa  pemerintah  Lombok  Timur  berusaha menjangkau masyarakat dengan menggunakan seluruh saluran komunikasi. Mulai dari tatap muka, media  massa,  hingga  media  sosial.  Kendati  demikian,  pemerintah  belum  pernah  melakukan evaluasi  berkala  mengenai  kualitas  penerimaan  pesan  di  masyarakat.  Hal  ini  perlu  dilakukan, dalam  rangka  mengetahui  efektifitas  media.  Hasil  akhirnya,  pemerintah  memiliki  gambaran mengenai  tingkatan  penerimaan  pesan  pandemi  melalui  masing-masing  media.  Sehingga  bisa memilih jalur komunikasi berbeda, untuk masing-masing target masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  dan  penyajian data  pada  bab  sebelumnya,  maka  peneliti menyimpulkan  bahwa  proses  komunikasi  pandemi  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur dilakukan  melalui  empat  tahap,  yaitu  penentuan  ide  dan  gagasan,  penyusunan  pesan  pademi, penyampaian pesan pandemi dan penerimaan pesan pandemi.
Komunikasi ini dilaksanakan melalui tiga jenis media yaitu komunikasi tatap muka, media massa elektronik dan above the line , serta media sosial melalui situs dan laman resmi pemerintah.
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
Adapun  pola  komunikasi  yang  terbangun  antara  pemerintah  dan  masyarakat  adalah  pola komunikasi rantai. Pola ini memungkinkan tersampainya pesan secara bertahap dari pemerintah ke  masyarakat,  namun  memiliki  keterbatasan  dalam  pemberian  umpan  balik.  Dalam  penerapan pola komunikasi pandemi di Kabupaten Lombok Timur sendiri ditemukan dua hambatan utama yaitu hambatan pengirim pesan dan saluran komunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anttiroiko, A. (2021). Successful Government Responses to the Pandemic: Contextualizing National and Urban Responses to the COVID-19 Outbreak in East and West. International Journal of E-Planning Research (IJEPR), 10(2), 1-17. doi:10.4018/IJEPR.20210401.oa1
Bovee, dan Thill. (2007). Komunikasi Bisnis. Indeks: Jakarta.
Daniel  Black,  Geoff  Bates,  Andy  Gibson,  Eli  Hatleskog,  Eleonora  Fichera,  Jenny  Hatchard,  Hasan  Md Nazmul, Ges Rosenberg, Charles Larkin, Rachel Brierley, Judi Kidger, Krista Bondy, Matt Hickman, Kathy Pain, Ben Hicks, Gabriel Scally, Arpana Verma, Neil Carhart, Paul Pilkington, Alistair Hunt & Paddy Ireland. (2020). Pandemics, vulnerability, and prevention: time to fundamentally reassess how we value and communicate risk?, Cities & Health , DOI: 10.1080/23748834.2020.1811480 DeVito, Joseph A. (2018). Human Communication: The Bassic course . Pearson : USA. DeVito, Joseph A. (2016). Essential of Human Communication . Pearson : USA. Kelly, James. D, Ken Smith. (2020). Handbook of Visual Communication . Routledge : New York.
Nicole  M.  Krause,  Isabelle  Freiling,  Becca  Beets  &  Dominique  Brossard.  (2020). Fact-checking as  risk communication:  the  multi-layered  risk  of  misinformation  in  times  of  COVID-19,  Journal  of  Risk Research , DOI: 10.1080/13669877.2020.1756385
Ni Wayan  Puspasari  dan Febriansyah. (2018). Pengaruh  Efektivitas  Promosi  Above The Line The Below Terhadap Daya Tarik Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 3(3), 313 – 320
Ochega  A.  Ataguba  &  John  E.  Ataguba.  (2020). Social  determinants  of  health:  the  role  of  effective communication  in  the  COVID-19  pandemic  in  developing  countries,  Global  Health  Action ,  13:1, 1788263, DOI: 10.1080/16549716.2020.1788263
Widjaja, H.A.W. (2000). Ilmu Komunikasi: Pengantar Studi. Jakarta: Rineka Cipta.
Yin,  Robert  K.  (2009). Case  Study Research Designs  and  Methods  fourth  edition.  Amerika: Sage Publications.

## INTERNET
Data Jumlah Penduduk Provinsi NTB. (2020). Diakses pada 2 Oktober 2020 melalui https://ntb.bps.go.id .. Data Persebaran Covid-19 NTB. (2020). Diakses pada 2 Oktober 2020 melalui https://corona.ntbprov.go.id . Analisis Data Covid-19 Indonesia. (2020). Diakses pada 2 Oktober 2020 melalui https://covid19.go.id . https://www.csis.org/.
Deti Mega Purnamasari, Diamanty Meiliana. (2020). Anggota Satgas: Survei BPS, 17 Persen Masyarakat Indonesia Tak Percaya Covid-19 . Diakses pada 2 Oktober 2020 melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/10/02/16414751/anggota-satgas-survei-bps-17- persen%20masyarakat-indonesia-tak-percaya-covid?page=all .

## DOKUMEN
Dokumen Persebaran Kasus COVID-19 Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020. Dokumen Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/536/BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Lombok Timur. Dokumen Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/555/BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan  Tugas  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Tingkat  Kecamatan  dan Kelurahan.