licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Kedudukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Ahmad Nur Azizy 1 , Budi Parmono 2 , Moh. Muhibbin 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, 22102021035@unisma.ac.id 2 Universitas Islam Malang 3 Universitas Islam Malang 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO The purpose of this research is to describe the regulation of criminal law in Indonesia and to analyze the position of corruption in Indonesian criminal law.
This research uses a type of normative legal research in the form of library research  which  uses  three  types  of  legal  materials,  namely  primary  legal materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials,  with  the nature of a qualitative descriptive research. The results of the research show that the criminal act of corruption is a part of Indonesian criminal law whose arrangements  are  outside  the  Criminal  Code  (KUHP).  Apart  from  that,  this crime has certain specifications that are different from general criminal law which  are  regulated  in  separate  laws,  namely:  Law  Number  31  of  1999  as amended  in  Law  Number  20  of  2001  concerning  Eradication  of  Corruption Crimes. The crime of corruption is also called a special crime. The criminal act of  corruption  is  a  part  of  the  special  criminal  law  which  has  certain specifications  that  are  different  from  the  general  criminal  law,  such  as deviations from procedural law and when viewed from the regulated material.
The criminal procedural law for corruption that is applied is lex specialist in nature, i.e. there are deviations intended to speed up procedures and obtain investigations, prosecutions and examinations at court hearings.
Manuscript History:
Received: 2023-05-08
Accepted: 2024-02-27
Corresponding Author: Ahmad Nur Azizy, 22102021035@unisma.ac.id
Keywords : Position; Corruption Crime; Criminal Law System
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Azizy,  A.  N.,  Parmono,  B.,  &  Muhibbin,  M.  (2024). Kedudukan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Sistem
Hukum  Pidana  Indonesia.  Widya  Yuridika:  Jurnal Hukum, 7(1).

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  suatu  pedoman  yang  mengatur  pola  hidup  manusia  yang memiliki  peranan  penting  dalam  mencapai  tujuan  ketentraman  hidup  bagi  masyarakat. 1 Hukum pidana menurut Satochid Kartanegara memiliki beberapa arti. Arti tersebut berasal dari beberapa sudut pandang. Pertama, hukum pidana dalam arti objektif; kedua, hukum pidana  dalam  arti  subjektif.  Hukum  pidana  dalam  arti  objektif  disebut Ius  Poenale yakni
1 Alin,  F.  (2017).  Sistem  pidana  dan  pemidaan  di  dalam  pembaharuan  hukum  pidana Indonesia. Jurnal Cendikia Hukum, 3 (1): 14-31, DOI:  http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6, p. 15
sejumlah  peraturan  yang  mengandung  larangan-larangan  atau  keharusan-keharusan  di mana  terhadap  pelanggarannya  diancam  dengan  hukuman. 2 Hukum  pidana  dalam  arti subyektif disebut Ius Puniendi yakni sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.
Moeljatno mengatakan, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:  a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  melanggar larangan tersebut; b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah  diancamkan;  dan  menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 3
Salah  satu  hambatan  dalam  usaha  mewujudkan  Indonesia  menjadi  Negara  yang sejahtera adalah korupsi. 4 Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio . Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt , dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie . 5 Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata  korupsi  dalam  bahasa  Indonesia.  Korup  berarti  busuk,  buruk;  suka  menerima  uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). 6
Korupsi merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana pemerintah/ negara (korporasi, organisasi, yayasan, dan lain-lain) demi kepentingan pribadi atau orang lain. 7 Korupsi menurut Transparency International (TI) didefenisikan sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri  dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  yang  telah  masyarakat  percayakan  kepada mereka.
Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana, di samping mempunyai spesifikasi  tertentu  yang  berbeda  dengan  hukum  pidana  umum,  seperti  adanya penyimpangan  hukum  acara  serta  apabila  ditinjau  dari  materi  yang  diatur  maka  tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.  Korupsi  di  Indonesia  dapat  di  umpamakan  seperti  virus  flu  yang  menyebar  ke seluruh  tubuh  pemerintahan  sehingga  sejak  tahun  1960-an  langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat. 8 Korupsi di Indonesia telah menyebar ke segala aspek kehidupan, ke segala sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, dimana penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum. 9
Pemberantasan korupsi telah diupayakan dengan berbagai cara, namun korupsi tetap saja  dilakukan  dan  terjadi  di  berbagai  lembaga.  Padahal  korupsi  sangat  merugikan  baik
2 Sunarso, S. (2015). Filsafat Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 167
3 Moeljanto. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, p. 1
4 Guslan, O. F. (2018). Tinjauan yuridis mengenai Batasan antara perbuatan maladministrasi dengan tindak pidana korupsi. Jurnal Cendikia Hukum, 4 (1): 9-25 , DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.38, p. 10 5 Hamzah, A. (2008). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p. 7
6 Poerwadarminta, W. J. S. (1982). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka, p. 524
7 Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2002). Analisis perilaku korupsi aparatur pemerintahan di Indonesia (Studi pada  pengelolaan  bantuan  sosial  di  era  pandemic  covid-19). Jurnal  Media  Birokasi,  4 (2):  33-50,  DOI: https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744, p. 35
8 Atmasasmita, R. (2004). Sekitar Masalah Korupsi – Aspek Nasional dan Internasional. Bandung: Mandar Maju, p. 1
9 Jaya, N. S. P. (2008). Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 57
masyarakat  maupun  individu,  generasi  muda,  politik,  ekonomi,  bangda  dan  birokrasi (Setiadi, 2018: 249). 10 Secara internasional korupsi di akui sebagai fenomena global yang bersifat extra  ordinary  crime . 11 Oleh  karena  itu  penanganan  tindak  pidana  korupsi membutuhkan penanganan khusus ( extra ordinary measure ).
Dengan antisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat  pada  umumnya. 12 Dalam  rangka  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi  yang merembes  ke-segala  aspek  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  para  penegak  hukum  lebih sering  mempergunakan  hukum  pidana  sebagai  primum  remidium  untuk  menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan hakikat hukum pidana itu sendiri yang bersifat ultimum remidium atau sebagai obat terakhir dalam menanggulangi kejahatan. 13 Salah  satu  ‘upaya  luar  biasa’  yang  dilakukan  adalah  dengan  membentuk  sebuah  lembaga penegak hukum baru dalam sistem peradilan pidana, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (KPK)  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagai  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pembentukan lembaga KPK, peraturan dan regulasi juga perlu dibenahi sehingga tidak ada lagi celah bagi wabah korupsi untuk bertumbuh kembang.
Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, hukum acara dalam menangani tindak pidana korupsi menggunakan kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  penyimpangannya  yang  diatur  secara  khusus  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 14
Berdasarkan  latar  belakang    di  atas,  penelitian  in  bertujuan  untuk  mendeskripsikan pengaturan hukum pidana di Indonesia dan untuk menganalisis kedudukan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  yang  menitikberatkan  pada  bahan  hukum  primer  yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Sifat  analisis  deskriptif  kualitatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau kepustakaan, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan mensistematika. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan konprehensif
10 Setiadi, W. (2018). Korupsi di indonesia (Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi). Jurnal LEGISLASI INDONESIA , 15(3): 249-260. DOI: https://doi.org/10/54629/jli.v15i3.234, p. 20
11 Pujiyono. (2007). The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials. Bandung: Mandar Maju, p. 20
12 Mulyadi,  L.  (2000). Tindakan  Pidana  Korupsi  (Tijauan  Khusus  Terhadap  Proses  Penyidikan,  Penuntutan, Peradilan  Serta  Upaya  Hukumnya  Menurut  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999). Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, p. 1-2
13 Guslan, O. F. (2018). Tinjauan yuridis mengenai Batasan antara perbuatan maladminstrasi dengan tindak pidana korupsi. Jurnal Cendikia Hukum, 4 (1): 9-25 , DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.38, p. 10
14 Hamzah, A. (2008). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana serta bagian dari keseluruhan hukum  yang  berlaku  disuatu  negara,  yang  mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan-aturan untuk: 15
1. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang telah diancamkan.
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Tujuan hukum pidana menurut para sarjana hukum adalah untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak ( generale preventie )  maupun  secara  menakut-nakuti  orang  tertentu  yang  sudah  menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi ( speciale preventie ) serta untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang yang bertabiat baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Pada dasarnya hukum pidana itu berpokok kepada 2 (dua) hal, yaitu:
a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam  itu  dapat  disebut  “perbuatan  yang  dapat  dipidana”  atau  “perbuatan jahat”.  Harus  ada  orang  yang  melakukannya,  sehingga  masalah  perbuatan “tertentu” diperinci menjadi dua yakni perbuatan yang dilarang, dan orang yang melanggar larangan itu.
b. Pidana;  pidana  dan  tindakan  memiliki  persamaan  yanga  berupa  penderitaan. Perbedaannya  hanya  terletak  pada  penderitaan  baik  pada  penderitaan  akibat tindakan  lebih  kecil  atau  ringan  daripada  penderitaan  yang  diakibatkan  oleh penjatuhan pidana. Pidana atau straf (Belanda) disebut hukuman. Pidana lebih tepat  didefenisikan  sebagai  suatu  penderitaan  yang  sengaja  dijatuhkan  atau diberikan oleh negara pada seorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus  larangan  dalam  hukum  pidana  ini  disebut  sebagai  tindak  pidana (strafbaar feit).  KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah memberikan rincian jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.
Segala  peraturan-peraturan  tentang  pelanggaran  ( overtredingen ),  kejahatan ( misdrijven ),dan sebagainy, diatur oleh Hukum Pidana ( Strafrecht ) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Wetboek van Strafrecht ), disingkat "KUHP" (WvS) 16 . Moeljatno,  mengatakan  hukum  pidana  adalah  bagian  daripada  keseluruhan  hukum  yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
a. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  dan  yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
15 Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, p. 1
16 Kansil, C. S. T. (1976). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, p. 257
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Hukum pidana memiliki sumber tertulis dan terkodifikasi seperti: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI), diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 3315 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. 17 WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886.
Walaupun  WvSNI  notabene  turunan  dari  WvS  Belanda,  namun  pemerintah  kolonial pada  saat  itu  menerapkan  asas  konkordansi  (penyesuaian)  bagi  pemberlakuan  WvS  di negara  jajahannya.  Beberapa  pasal  dihapuskan  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. WvSNI berubah menjadi KUHP dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan dipertegas dengan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 (LN nomor 127 tahun 1958)  tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. 18
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang- undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama " Het Herziene Inlandsch Reglement " atau H.I.R. 19 (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Darurat. Tahun 1951, seberapa mungkin  harus  diambil  sebagai  pedoman  tentang  acara  perkara  pidana  sipil  oleh  semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya.
Sementara itu sumber hukum tertulis dan tidak terkodifikasi. Sumber hukum ini juga biasa disebut hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang mengatur golongan-golongan tertentu  atau  terkait  dengan  jenis-jenis  tindak  pidana  tertentu.  Sumber  hukum  pidana khusus  di  Indonesia  ini  di  antaranya  KUHP  Militer,  dan  beberapa  perundang-undangan antara lain:
a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
c. Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.

## Kedudukan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
Salah satu kejahatan yang sangat serius terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi  telah  menjadi  penyebab  yang  dapat  membawa  kehancuran  bagi  perekonomian Negara. Dan praktik korupsi yang terjadi telah menimbulkan banyak kerugian; tidak saja bidang ekonomi, juga bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan. 20
17 Soetami, A. S. (2007). Pengantar Tata Humum Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama, p. 61
18 Ibid , p. 62
19 Ibid , p. 73
20 Styawati, D. (2008). KPK Pemburu Koruptor . Yogyakarta: Pustaka Timur, p. 1
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan  kedalam  30  bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi.  Pasal  pasal  tersebut menerangkan  secara  terperinci  mengenai  perbuatan  yang  bisa  dikenakan  sanksi  pidana karena  korupsi.  Ketigapuluh  bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi  tersebut  pada  dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Kerugian keuangan negara
b. Suap-menyuap
c. Penggelapan dalam jabatan
d. Pemerasan
e. Perbuatan curang
f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
g. Gratifikasi
Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah Negara,  pejabat  Negara  atapun  orang-orang  yang  mempunyai  kedudukan  terhormat  di dalam  masyarakat.  Rasa  nasionalisme  dan  cinta  tanah  air  dapat  dikatakan  masih  sangat perlu ditingkatkan oleh setiap individu yang ada di negara ini. Jika semangat nasionalisme dan cinta tanah air itu tertanam dalam diri setiap individu yang ada di negara ini, tentu angka korupsi bisa sangat ditekan karena kepentingan negara dan masyarakat lebih diutamakan dari pada kepentingan dan keinginan diri sendiri yang sebenarnya tidak diperlukan. 21 Jiwa nasionalisme  menjadi  upaya  sadar  mewujudkan  aparatur  sipil  negara  yang  memiliki kecintaan terhadap negara dalam pengabdiannya. 22
Hal  ini  disebabkan  oleh  peran  konponen  masing-masing  dalam  menjaga  ketahanan ekonomi negara. Kalau ketahan komponen-komponen tersebut kuat, maka ketahan ekonomi kuta juga. Begitu sebalaiknya, kalau ketahanan komponen-komponen tersebut lemah, maka ekonomi  negara  juga  lemah.  Harkristuti  Harkrisnowo  menyatakan:  baik  korupsi  maupun tindak pidana biasa, kedua golongan kasus tersebut sama-sama merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Perbedaannya, setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yakni pelaku dan korban. Pelaku korupsi terang bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses  untuk  melakukan  korupsi  tersebut  dengan  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya.
Masih ada tindak pidana lain yang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah :
a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
e. Orang  yang  memegang  rahasia  jabatan  tidak  memberikan  keterangan  atau memberikan keterangan palsu.
f. Saksi yang membuka identitas pelapor
21 Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2002). Analisis perilaku korupso aparatur pemerintahan di Indonesia (Studi pada pengelolaan bantuan sosial di era pandemic covid-19). Jurnal Media Birokasi, 4 (2): 33-50, DOI: https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744, p. 43
22 Tamtanus, A. S., & Oja, H. (2022). Pemahaman mata ajar nasionalisme calon pegawai negeri sipil. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial , 11 (1): 30-41, https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4334
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi kedudukannya sebagai sub-sistem dari tindak pidana umum. Dan oleh karena itu tindak pidana korupsi dikatakan sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana, berada  di  luar  hukum  pidana  umum  yang  berlaku  terhadap  orang  maupun  perbuatan tertentu dan memiliki ketentuan khusus acara pidana.
Adapun  asas  tindak  pidana  khusus  dapat dianalisis  dari  asas  hukum  yang  tercantum dalam KUHP dan di luar KUHP. Asas-asas hukum yang tercantum dalam KUHP meliputi:
1.  Asas  legalitas;  artinya  tidak  ada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum  perbuatan  itu  dilakukan.    Jika  sesudah  perbuatan  dilakukan  ada perubahan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  maka  yang  dipakai  adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa.
2.  Asas teritorial; artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  termasuk  pula  kapal  berbendera  Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.
3.  Asas nasionalitas aktif; artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua  WNI  yang  melakukan  tindak  pidana  di  manapun  ia  berada.  Asas nasionalitas  pasif,  artinya  ketentuan  hukum  pidana  Indonesia  berlaku  bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negra Indonesia.
Reformasi di Indonesia telah memunculkan berbagai macam perubahan dalam sistem hukum  di  Indonesia,  khususnya  hukum  Ketatanegaraan    khususnya  perubahan  pada Konstitusi  Negara  Indonesia.  Salah  satu  hasil  dari  Perubahan  Konstitusi  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  Negara  RI  Tahun  1945)  adalah beralihnya  supremasi  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  menjadi  supremasi konstitusi.  Akibatnya,  MPR  bukan  lagi  lembaga  tertinggi  negara  karena  semua  Lembaga Negara didudukkan sederajat dalam mekanisme checks and balances .
Konstitusi  diposisikan  sebagai  hukum  tertinggi  yang  mengatur  dan  membatasi kekuasaan  lembaga-lembaga  Negara.  Perkembangan  konsep  trias  politica  juga  turut memengaruhi  perubahan  struktur  kelembagaan  di  Indonesia.  Di  banyak  negara,  konsep klasik  mengenai  pemisahan  kekuasaan  tersebut  dianggap  tidak  lagi  relevan  karena  tiga fungsi  kekuasaan  yang  ada  tidak  mampu  menanggung  beban  negara  dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis  Lembaga  Negara  baru  yang  diharapkan  dapat  lebih  responsif  dalam  mengatasi persoalan aktual Negara. 23
Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi melahirkan beberapa lembaga negara yang kewenangannya diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya adalah MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK),  Mahkamah  Agung  (MA),  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  dan  Komisi  Yudisial  (KY), Tentara Nasional Indonesia TNI), dan Kepolisian Negara. Sedangkan lembaga negara yang sumber  kewenanganya  diberikan  dalam  undang-undang,  salah  satunya  adalah  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Indonesia  memiliki  dasar-dasar  hukum  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar  pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  atau  KPK  untuk  menjadi  penggawa pemberantasan  korupsi  di  tanah  air.  Dasar-dasar  hukum  ini  adalah  bukti  keseriusan pemerintah  Indonesia  dalam  memberantas  korupsi.  Dalam  perjalanannya,  berbagai perubahan  undang-undang  dilakukan  untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  terkini penindakan  kasus  korupsi.  Menyadari  tidak  bisa  bekerja  sendirian,  pemerintah  melalui Peraturan  Pemerintah  juga  mengajak  peran  serta  masyarakat  untuk  mendeteksi  dan melaporkan tindak pidana korupsi.
Pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  bukan  hanya  persoalan  hukum  dan  penegak hukum semata-mata, melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerintah  kesejahteraan  dan  merupakan  persoalan  psikologi  sosial  karena  korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan. 24
Upaya  penanganan  korupsi  yang  sistematis  dan  berkelanjutan  di  beberapa  negara tampak begitu kontras dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia masih sangat lambat dan belum mampu membuat jera para koruptor. Walaupun telah terdapat sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam penanganan tindak pidana korupsi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, BPK, serta BPKP dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  sangat  berbeda  dengan  tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses  peradilan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  telah  di  sebutkan  dalam alenia  pertama.  Kondisi  demikian  merupakan  konsekuensi  logis  dari  predikat  yang  di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Sebagai  tindak  pidana  yang  dikategorikan  sebagai  extra  ordinary  crime  tindak  pidana korupsi  mempunyai  daya  hancur  yang  luar  biasa  dan  merusak  terhadap  sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa.
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dibandingkan satu sama lain. Hanya saja,  kedudukannya  meskipun  tidak  lebih  tinggi,  tetapi  jauh  lebih  kuat.  Keberadaannya disebutkan  secara  emplisit  dalam  undang-undang,  sehingga  tidak  dapat  ditiadakan  atau dibubarkan  hanya  karena  kebijakan  pembentuk  undang-undang.  Komisi  Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Korupsi  merupakan  salah  satu  struktur  hukum  yang  luar  biasa  yang dibentuk  di  era  transisi  yang  sampai  saat  ini  masih  eksis.  Dalam  banyak  hal  lembaga  ini berhasil memberikan shock therapydalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dilihat dari sudut desain kelembagaan masuk  dalam  kerangka  “proportional  model”  yaitu  merupakan  desainkelembagaan  yang bertumpu pada prinsip pemencaran kekuasaan, karena sesuai dengan salah satu konsideran di  atas  pertimbangan  dibentuknya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  karena  tidak efektifnya  lembaga  penegak  hukum  konvensional  yang  ada.  Pada  masa  rezim  orde  baru berkuasa mekanisme kerja lembaga penegak hukum konvensional tersebut tidak lepas dari
24 Djaja, E. (2010). Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, p. 28
control  eksekutif  dan  pada  masa  transisi  ini  eksistensi  lembaga  konvensional  penegak hukum tersebut mengalami krisis legitimasi. 25
Keberadaan sistem hukum atau peraturan hukum tidak  akan terwujud tanpa adanya dukungan dari penegak hukumnya. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu bagian dari pada penegak hukum yang sudah diamanahkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu keberadaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  dapat dipandang  sebagai bentuk  control  warga  Negara  terhadap  lembaga  kepolisian,  kejaksaan dan  pengadilan.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  atau  KPK  adalah  lembaga  negara  yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan  manapun. 26 Hal  tersebut  dinyatakan  pada  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independent  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan manapun. Yang dimaksud kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara indivudial dari pihak eksekutif, legislative, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi,  atau  keadaan  dari  situasi  ataupun  dengan  alasan  apapun.  Sedangkan  tujuan dibentuknya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen  dan  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  tetapi  tidak  berada  di  bawah kekuasaan  kehakiman.  Dalam  hal  ini  juga  di  tegaskan  terkait  status  keberadaan  sebuah lembaga negara, Mahkamah Konstitusi  menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain  yang  dibentuk  dengan  dasar  perintah  dari  peraturan  di  bawah  konstitusi,  seperti Undang Undang dan bahkan Keputusan Presiden (Keppres).
Melihat  kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  seperti  diuraikan  di  atas  terlihat bahwa  lembaga  ini  memiliki  independensi  yang  lebih  dibanding  dengan  kepolisian  dan kejaksaan. Padahal lembaga ini kewenangannya mencakup kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yaitu berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Secara teoritis keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (Legislatively entrusted power). Pembentukan Lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat  ketidak  percayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  konvensional  yang  ada  seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu konsideran dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.
25 Aditjondro, G. J. (2002). Korupsi Kepresidenan Di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat Kajian Korupsi Di Indonesia . Yogyakarta: Yayasan Aksara, p. 35
26 Pope,  J.  (2003). Strategi  Memberantas  Korupsi  Elemen  Sistem  Integritas  Nasional .  Jakarta:  Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, p. 177
Bentuk-bentuk  perbuatan  korupsi  menurut  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Merugikan Keuangan Negara: Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama20  (dua  puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
b. Suap menyuap : Pasal 5 ayat (1) huruf a Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  atau  pidana  denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00  (duaratus  limapuluh  juta  rupiah)  setiap  orang  yang  memberi atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
c. Penggelapan  dalam  Jabatan:  Pasal  8  Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling  sedikit  Rp.  150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang  ditugaskan  menjalankan  suatu  jabatan umum  secara  terus  menerus  atau  untuk  sementara  waktu,  dengan  sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan  uang  atau  surat  berharga  tersebut  diambil  atau  digelapkan  oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
d. Pemerasan: Pasal 12 hurut e Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara  negara  yang  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan  hukum,  atau  menyalahgunakan  kekuasaannya memaksa  seseorang  memberikan  sesuatu,  membayar,  atau  menerima pembayaran  dengan  potongan,  atau  untuk  mengerjakan  sesuatu  bagi  dirinya sendiri;
e. Perbuatan  curang  :  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  a  Dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
f. Benturan  Kepentingan  dalam  Pengadaan  :  Pasal  12  huruf  i  Dipidana  dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singat 4 (empat) tahun dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun  tidak  langsung  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  pemborongan, pengadaan, ataupersewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugasan untuk mengurus atau mengawasinya.
g. Benturan  Kepentingan  dalam  Pengadaan  :  Pasal  12  huruf  i  Dipidana  dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singat 4 (empat) tahun dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun  tidak  langsung  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  pemborongan, pengadaan, atau persewaan,
h. Gratifikasi  :.  Pasal  12B  (1)  Setiap  gratifiasi  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya  dan  yang  berlawanan  dengan  kewajibn  atau  tugasnya,  dengan ketentuan  sebagai  berikut:  a.  yang  nilainya  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah)  atau  lebih,  pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut  merupakan  suap dilakukan  oleh  penerima  gratifikasi;  b.  yang  nilainya  kurang  dari  Rp. 10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah),  pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum

## PENUTUP
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana Indonesia yang pengaturannya di luar dari Kitab Undang-Undangh Hukum Pidana (KUHP). Selain itu tindak pidana ini  yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersendiri  yakni:    Undang-Undang  Nomor    31 tahun  1999  sebagaimana  diubah  dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kedudukan  tindak  pidana  korupsi  adalah  salah  satu  bagian  dari  hukum  pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Hukum  Acara  Pidana  tindak  pidana  korupsi  yang  diterapkan  bersifat lex  specialist yaitu adanya  penyimpangan-penyimpangan  yang  dimaksudkan  untuk  mempercepat  prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

## Saran
Mengingat  tindak  pidana  korupsi  sebagai  tindak  pidana  luar  biasa  disebabkan pengaturan  penegakan  hukumnya  dilakukan  dengan  menggunakan  undang-undang tersendiri di luar KUHP serta dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa bagi Pendidikan, generasi  mendatang,  keuangan  dan  perekonomian  negara,  maka  dalam  pencegahan, penanggulangan  dan  pemberantasan  harus  melibatkan  seluruh  komponen  bangsa    atau pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aditjondro, G. J. (2002). Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat Kajian Korupsi di Indonesia .  Yogyakarta: Yayasan Aksara.
Atmasasmita,  R.  (2004). Sekitar  Masalah  Korupsi – Aspek  Nasional  dan  Internasional. Bandung: Mandar Maju.
Darwan, P. (2002). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Djaja,  E.  (2010). Meredesain  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi. Jakarta:  Penerbit  Sinar Grafika
Hamzah,  A.  (2008). Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Jaya, N. S. P. (2008) Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Kansil,  C.  S.  T.  (1976). Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka, p. 257
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami Untuk Membasmi. Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK.
Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Mulyadi,  L.  (2000). Tindak  Pidana  Korupsi  (Tinjauan  Khusus  Terhadap  Proses  Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Poerwadarminta, W. J. S. (1982). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka Pope,  J.  (2003). Strategi  Memberantas  Korupsi  Elemen  SistemIntegritas  Nasional. Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
Pujiyono. (2007). Kumpulan Tulisan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.
Soetami, A. S. (2007). Pengantar Tata Hukum Indonesia . Bandung:  PT. Refika Aditama.
Styawati, D. (2008). KPK Pemburu Koruptor . Yogyakarta: Pustaka Timur.
Sunarso, S. (2015). Filsafat Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

## Artikel Jurnal
Alin,  F.  (2017)  Sistem  pidana  dan  pemidanaan  di  dalam  pembaharuan  hukum  pidana
Indonesia. Jurnal Cendekia Hukum, 3 (1), 14-31. DOI:
http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6
Guslan, O. F. (2018). Tinjauan yuridis mengenai batasan antara perbuatan maladministrasi dengan  tindak  pidana  korupsi. Jurnal  Cendekia  Hukum,  4 (1),  9-25.  DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.38
Setiadi,  W.  (2018).  KORUPSI  DI  INDONESIA  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  dan  Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). Jurnal LEGISLASI INDONESIA , 15(3), 249-260. DOI: https://doi.org/10/54629/jli.v15i3.234
Setiawan,  I.,  &  Jesaja,  C.  P.  (2002).  Analisis  perilaku  korupsi  aparatur  pemerintah  di Indonesia (Studi pada pengelolaan bantuan sosial di era pandemi covid-19). Jurnal Media Birokasi, 4 (2), 33-50. DOI: https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744 Tamtanus, A. S., & Oja, H. (2022). Pemahaman mata ajar nasionalisme calon pegawai negeri sipil. Societas:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Dan  Sosial,  11 (1),  30 – 41. https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4334