## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMILIK APLIKASI MICHAT SEBAGAI SARANA PROSTITUSI ONLINE
Arvin Dian Ardiansyah 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus Surabaya Email: arvindian68@gmail.com 1 , mahyani.fh@untag-sby.ac.id 2

## Abstrack
The  MiChat  Application  Developer  basically  created  the  MiChat  Application  as  a  means  of communication, with excess features that make it easier to find new friends who are within a 5-20 km area of the vicinity and are not intended as a means of prostitution which is happening a lot now. And it cannot be said that it is also a means of online prostitution because at first the MiChat application was created as an instant messaging application in general that functions for communication. Online prostitution is a human activity that involves sexuality as an object to be used as a field or a place to do business carried out by a handful of individuals to gain profit through wrong and deviant methods through online media. all parties can detect the existence of prostitution cases because they are carried out through media that continues to experience developments such as online media. Indonesia is one of the countries that has experienced very rapid technological developments which have had various impacts, one of which is the negative impact which has made prostitution cases easily accessible, and has become an event that has trapped many women and men in the world of prostitution. Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is the foundation for making online media regulations in preventing cases of prostitution that are currently widespread in electronic crime. In this case,  a  careful  role  is  needed  between  the  Government  and  the  MiChat  application  developer  in prostitution  cases  by  updating  regulations  for  all  applications  so  that  they  can  anticipate  online prostitution cases so that they can facilitate people's efforts to carry out online prostitution.

## Abstrak
Pengembang  Aplikasi  MiChat  pada  dasarnya  menciptakan  Aplikasi  MiChat  sebagai  sarana  untuk komunikasi, dengan kelebihan fitur yang mempermudah dalam menemukan teman baru yang berada di lingkup 5-20 km area sekitar dan tidak diperuntukkan sebagai sarana Prostitusi yang sedang banyak terjadi sekarang. Dan tidak dapat dikatakan juga sebagai sarana prostitusi online karena pada mulanya Aplikasi  MiChat  diciptakan  sebagai  aplikasi  pesan  instan  pada  umumnya  yang  berfungsi  untuk komunikasi.  Prostitusi  online  adalah  kegiatan  manusia  yang  melibatkan  seksualitas  sebagai  objek untuk dijadikan ladang maupun wadah untuk melakukan bisnis yang dilakukan oleh segelintir oknum untuk  mendapat  keuntungan  melalui  cara  yang  salah  dan  menyimpang  melalui  media  online, keberadaan  kasus  prostitusi  online  terbilang  menyusahkan  untuk  dijangkau  karena  dalam  lingkup yang  hampir  tidak  semua  pihak  dapat  mendeteksi  keberadaan  kasus  prostitusi  karena  dilakukan melalui media yang terus mengalami perkembangan seperti media online. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat yang menimbulkan berbagai dampak,  salah  satunya  dampak  negatif  yang  membuat  kasus  prostitusi  menjadi  sebuah  hal  yang mudah  diakses,  dan  menjadi  peristiwa  yang  membuat  banyak  wanita  maupun  pria  yang  terjebak dalam  dunia  Prostitusi.  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik menjadi pondasi dalam membuat regulasi media online dalam mencegah kasus prostitusi yang sedang meluas dalam kejahatan elektronik. Dalam kasus ini butuh peran yang dilakukan dengan seksama  antara  Pemerintah  dan  Pengembang  aplikasi  MiChat  dalam  kasus  Prostitusi  dengan  cara memperbarui regulasi untuk seluruh aplikasi agar dapat mengantisipasi adanya kasus prostitusi online agar dapat mempermudah dalam upaya masyarakat untuk melakukan prostitusi online.
Kata Kunci: (Pengembang, Aplikasi MiChat, Prostitusi Online)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## PENDAHULUAN
Teknologi  yang  sedang  menjadi  acuan  perkembangan  menjadi  efek  yang  sangat mempengaruhi tingkat perkembangan prostitusi online di tengah kehidupan bermasyarakat. Masalah yang saat ini telah tersebar luas dan masih menjadi polemik yang terbilang susah dalam hal pemberantasan adalah prostitusi secara online. Dizaman modern seperti ini, semua dapat  dilakukan  dengan  mudah  melalui  media  teknologi  atau  internet  yang  berkembang begitu pesat,yang mengakibatkan masalah prostitusi dapat dilakukan melalui media aplikasi seperti aplikasi MiChat dan sebagainya. Kasus yang terjadi semacam ini tidak hanya orang- orang  dewasa  saja  yang  menjadi  pekerja  prostitusi,  bahkan  anak  juga  turut  serta  menjadi pekerja prostitusi.
Dengan  kebebasan  dalam  dunia  teknologi  membuat  setiap  orang  dengan  mudah mengakses  dan  melakukan  segala  kegiatan  online  baik  maupun  yang  buruk  tanpa  ada pengetahuan  dan  bekal  dalam  melakukan  sesuatu.  Prostitusi  sangat  membahayakan  bagi kehidupan  masyarakat  luas  dari  segala  aspek  yang  terjalin  hingga  dapat  menimbulkan pelanggaran hukum dan tindak pidana. Agama yang mana sebuah pondasi dan prinsip dalam hidup sama sekali tidak dipedulikan oleh para pelaku yang berada di dalam praktik prostitusi ini dan sangat menyimpang dari agama. Prostitusi tidak sekedar masalah individu melainkan sudah menjadi polemik yang sulit dibrantas dan melanggar norma dan juga agama.
Kecanggihan  Teknologi  pada  zaman  sekarang  membuat  para  mucikari  maupun penyedia jasa prostitusi menjadi lebih mudah dalam menjalankan kegiatan prostitusi online. Yang mana menjadi sangat rumit untuk pemerintah dalam memberantas kasus prostitusi. Dan juga  semakin  mempermudah  untuk  para  mucikari,  PSK,  dan  yang  ingin  menyewa  jasa prostitusi dalam berunding perjanjian demi terlaksananya kegiatan prostitusi.
Pemilik Aplikasi juga merasa bahwa saat ini kegiatan prostitusi sangat banyak terjadi melalu platform aplikasi MiChat yang dibuat. Dengan maksud menciptakan Aplikasi tersebut hanya  untuk  berkomunikasi,  dan  menambah  relasi  teman,  namun  tanpa  disangka-sangka, maksud awal dibuatnya aplikasi justru menjadi tempat untuk seseorang melakukan kegiatan prostitusi.
Maka  dengan  adanya  fenomena  kasus  ini,  pemilik  Aplikasi  pun  enggan  untuk disalahkan, memang pada prinsipnya aplikasi tersebut dibuat tidak untuk tempat atau sarana prostitusi. Namun dengan kecanggihan teknologi saat ini, banyak orang yang akhirnya dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
tidak atau sadar melakukan penyalahgunaan aplikasi, yang membuat aplikasi MiChat menjadi sasaran  untuk  dijadikan  tempat  prostitusi,  ditambah  fitur  yang  mendukung  untuk mempermudah para pengguna atau oknum dalam melancarkan aksi prostitusi online.

## METODE PENELITIAN
Berisi  tentang  Metode  yang  membahas  Kasus  dan  judul  yang  diangkat,  berupa Pendeketan  Masalah,  Refrensi  dan  sumber  data beserta  jenis, Pengumpulan Data,  Analisis kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Pengertian Aplikasi MiChat
MiChat menjadi salah satu aplikasi komunikasi dengan berbagai fitur yang unik, salah satunya bisa mengetahui pengguna aplikasi MiChat yang lain dari jarak tertentu. Yang mana mempermudah seseorang dapat berkomunikasi dengan siapapun tanpa harus mendaftarkan nomor  pihak  lain  terlebih  dahulu.  Menjadi  fitur  yang  diunggulkan  dari  aplikasi  komunikasi yang lain.
Dalam  hukum  pidana  Indonesia  terdapat  istilah  pelacuran  atau  yang  bisa  disebut prostitusi. Namun ada istilah baru yakni prostitusi online, yang merupakan sebuah perbuatan seksual  yang  menggunakan  transaksi  yang  mana  pelaksanaannya  dapat  melalui  media elektronik.  Yang  membedakan  Prostitusi  online  dengan  Prostitusi  konvesional  hanya  cara transaksi prostitusi online dilakukan melalui media elektronik atau media sosial. Pada kasus prostitusi online ini, para penyedia jasa prostitusi atau bahkan pekerja seks komersial akan mempromosikan diri menggunakan akses media sosial, yang mana para pengguna jasa seks komersial dapat melihat dan menggunakan jasa prostitusi online yang telah di promosikan. Kemudian terjadi kesepakatan terkait biaya, waktu dan tempat antara PSK dan pengguna jasa prostitusi online yang kemudian melakukan hubungan seks(Muhtadi 2021).
Secara khusus tindak pidana prostitusi online melalui media online telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang menjadi payung hukum terhadap penanggulangan kasus prostitusi online. Dengan adanya UU ITE  memberi  kebebasan  aparat  dalam  menangani  kasus  prostitusi  yang  dilakukan  melalu media online dengan tetap dalam acuan Kitab undang-Undang Hukum Pidana.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Jika dilihat memang peristiwa prostitusi online tidak berdampak besar terhadap orang lain,  tetapi  tetap  bahwa  prostitusi  menjadi  salah  satu  peristiwa  yang  tidak  benar  dan bertentangan  dengan  kaidah  kesusilaan  dan  kesopanan  dan  juga  termasuk  pelanggaran moral.  Jika  dilihat  dan  diamati  prostitusi  termasuk  perbuatan  yang  melanggar  moral supernatural yang mana dianggap perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Tuhan

## Faktor - Faktor Terjadinya Prostitusi
Latar  belakang  seseorang  memasuki  dunia  prostitusi  sangat  buruk  dikarenakan lingkungan  yang  memungkinkan  seseorang  terjebak  didalam  lingkup  yang  sama,  dengan berbagai  faktor  yang  menjadi  alasan.  Faktor  yang  menjadi  penyebab  seseorang  menjadi pekerja seks melalui media internet, sebagai berikut :
1. Faktor iman dan akal
a. Rendahnya  faktor  iman  dan  keyakinan  seseorang  terhadap  ajaran agamanya.
b. Pemahaman maupun pengetahuan yang diperoleh didalam keluarga dan juga pendidikan yang dapat mempeengaruhi pola pikir.
c. Dapat  diaksesnya  konten  pornografi  yang  ada  tanpa  ada  pengawasan yang khusus dari keluarga yang membuat seseorang dapat bebas melihat atau mengakses konten pornografi.
2. Faktor Ekonomi
Tingkat  kehidupan  yang  susah  dan  kebutuhan  yang  cenderung  tidak  tercukupi juga keinginan untuk hidup mewah tanpa harus bersusah payah dan ditambah  tingkat pendidikan  yang  rendah  membuat  sesorang  terpicu  untuk  terjun  kedalam  dunia prostitusi yang dianggap dapat mendatangkan uang lebih cepat dan mudah.
3. Faktor Sosiologis
a. Tawaran  atau  ajakan  dari  teman  maupun  seseorang  yang  lebih  dulu berada didunia prostitusi
b. Dengan  pendidikan  dan  pengetahuan  yang  sangat  kurang,  membuat mereka dengan mudah tergiur dan terbujuk. Juga dijanjikan dengan gaji yang tinggi dan cepat mendapat uang yang ujung-ujungnya dijebloskan ke tempat-tempat prostitusi.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## 4. Faktor Psikologis
Rasa  trauma  terhadap  perjalanan  hidup  yang  pernah  dialami,  dengan berbagai  permsalahan  didalaam  keluarga,  lingkungan  dan  lain-lain,  yang membuat  seseorang  mengambil  jalan  yang  tidak  seharusnya,  dengan  dalih agar apa yang dialami dan dirasakan dapat terobati.
5. Faktor kemalasan
Hal  ini  terkadang  dipicu  karena  faktor  mental  yang  rendah,  kurangnya pondasi  terhadap  norma  agama  yang  menyebabkan  terjerumusnya seseorang  kedalam  dunia  prostitusi  hanya  dengan  modal  fisik  dan kemudahan dalam mendapatkan uang.

## Prostitusi Menurut Hukum Pidana di Indonesia
Prostitusi  mempunyai  arti  hubungan  seksual  yang  mana  ada  imbalan  ataupun pembayaran didalam praktiknya, dan juga melalui perjanjian dan kesepakatan antar pihak jika hendak melakukan kegiatan prostitusi. Prostitusi bisa juga diartikan sebagai suatu pekerjaan dengan cara menjual diri atau juga disebut dengan penjualan jasa kepada lingkup yang umum untuk mendapat bayaran dengan melakukan kegiatan prostitusi sesuai dengan kesepakatan PSK dengan pengguna jasa prostitusi. Oleh karena itu, PSK yang terlibat dalam kasus prostitusi tersebut dibebani pertanggungjwaban pidana terhadapnya(Yuhermansyah and Zahara 2018) Pada kasus prostitusi ada beberapa pihak yang terlibat yakni diantara lain:

## 1. Pekerja Seks Komersial/PSK
Pekerja  Seks  Komersial  yakni  seorang  wanita  yang  menjadikan  prostitusi sebagai pekerjaan dengan cara menjual diri kepada pria untuk medapatkan upah.
2. Mucikari/Germo
Mucikari atau Germo adalah orang yang berperan menjadi perantara antara PSK dengan pengguna jasa prostitusi, dan juga sebagai pemilik PSK.
Pengguna Jasa Seks Komersial
3. Pengguna  Jasa  Seks  Komersial  biasanya  diartikan  sebagai  “pria hidung be lang” yang mana pengguna jasa seks tersebut bertujuan untuk memuaskan nafsu dengan cara membeli jasa seksual dari PSK.
Dengan itu sangat diharapkan kasus seperti Prostitusi dapat dengan mudah dihadapi oleh  para  penegak  hukum,  dengan  berbagai  cara  yang  tetap  sejalan  dengan  prinsip  dan pedoman hukum agar penuntasan dapat terjadi sesuai koridor hukum. Karena masih sangat menjadi  pekerjaan  rumah  untuk  penanggulangan  kasus  ini,  karena  banyaknya  unsur  yang harus ditinjau dan dijaga, yang tidak asal dalam menangani dan memberantas kasus ini. Maka dengan itu, aspek hukum dalam penangan harus dijaga dan diterapkan sebaik mungkin agar menghindari hal yang tidak sejalan dengan kaidah Hukum(Kurniadi Prasetyo 2020).

## KESIMPULAN
Dengan banyaknya kasus prostitusi yang kerap terjadi melalui sarana Aplikasi Online, Pemerintah  dan  pemilik  aplikasi  dapat  membuat  kesepakatan  atau  kebijakan  dalam penanganan pencegahan kasus postitusi melalui aplikasi online. Dengan membuat regulasi agar dapat mengurangi kasus prostitusi yang masih sangat kompleks untuk dicegah. Namun dengan  adanya  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  pemilik  aplikasi,  diharapkan  dapat membuat trobosan dalam mencegah kasus prostitusi. Begitupun juga keluarga yang menjadi benteng  utama  untuk  selalu  mengawasi  atau  memberi  bekal  ilmu  agar  anak  dan  generasi muda  tidak  terjerumus  dalam  kegiatan  prostitusi  yang  masih  menjadi  permasalahan  yang besar.  Regulasi  dan  peraturan  menjadi  pondasi  penting  dalam  pemberantasan  kasus prostitusi,  maka  dengan  bekal  peraturan  maka  menjadi  salah  satu  langkah  mulus  untuk pemerintah dan  para  penegak hukum dalam  memberantas tindakan  prostitusi  yang  sudah sangat meluas.

## DAFTAR PUSTAKA
Herman, Herman. 2017. ‘PENGATURAN DAN SISTEM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF’, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 4.2 (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar): 130 <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I2.4058>
Humulhaer, Siti. 2020. ‘TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN TRANSAKSI
VIA MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF TEORI ANOMI ROBERT KING
MERTON’, SUPREMASI HUKUM , 16.1 (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang): 1 – 6
<https://doi.org/10.33592/JSH.V16I1.713>
Kurniadi Prasetyo. 2020. ‘PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI SURABAYA’, Esensi Hukum , 2.2 (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta): 36 – 47 <https://doi.org/10.35586/ESENSIHUKUM.V2I2.30> Kusumawati, Apriliani, and Nur Rochaeti. 2019. ‘MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK
PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI’,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1.3 <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366- 378>
Muhtadi, Afif Fathin. 2021. ‘Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang’, Jurist-Diction , 4.6 (Universitas Airlangga): 2125
<https://doi.org/10.20473/JD.V4I6.31838>
Subawa, I Made Agastia Wija Prawira & Made. 2020. ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia ’, Jurnal Fakultas Hukum Udayana , 1.2
Suzanalisa, Suzanalisa. 2019. ‘KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI INDONE SIA’, Legalitas: Jurnal Hukum , 10.1 (Universitas Batanghari Jambi): 20 <https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V10I1.155> Yuhermansyah, Edi, and Rita Zahara. 2018. ‘KEDUDUKAN PSK SEBAGAI KORBAN DALAM
TINDAK PIDANA PROSTITUSI’, LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum , 6.2 <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3960> Soerjono, 2014. Faktor-Faktor Pengaruh Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press.
Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, 2011, Kencana, Jakarta . Narwoko, Suyanto.(Eds).2004
Sindo News, 2016, September 21. “Polisi Bongkar Prostitusi Online.” Diakses dari https://daerah.sindonews.com/read/1147100/23/polisi-bongkar-prostitusi-onlinepelajar- dan-mahasiswi-di-kediri-1476413288.
Royani, A., & Ningtias, A. D. (2021). Uji Konteks Terhadap Penerapan Teknik Undercover Buy Dalam Prostitusi Online Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Di Indonesia. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 5(1), 132 – 148.
Tamarol, A. A. (2019). Proses Hukum Terhadap Pelaku Yang Terlibat Prostitusi Online Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. Lex Et Societatis Vol.,
VII(7), 69 – 76.