## Kepemilikan Institusional dan Transparansi Informasi terhadap
Penghindaran Pajak: Sebelum, Saat, dan Setelah Tax Amnesty

## Razali 1
Ferawati 2
Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara 1,2 e-mail: razali.wbi@gmail.com 1 e-mail: ferawati_zhang@wbi.ac.id 2
Abstrak – Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  kepemilikan  institusional  dan transparansi  informasi  terhadap  penghindaran  pajak  sebelum,  saat,  dan  setelah tax  amnesty . Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 dari tahun 2015-2017 yang merepresentasikan tahun sebelum, saat, dan  setelah  pelaksanaan tax  amnesty .  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini ialah multiple  linear  regression  analysis. Data  yang  berhasil  dikumpulkan  akan  diproses  dengan menggunakan  aplikasi  SPSS  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  hubungan  yang  jelas  antar variabel  dependen  dan  independen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kepemilikan  institusional  dan transparansi informasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingkat penghindaran pajak tertinggi terjadi pada tahun 2016, saat dilaksanakannya tax amnesty .
Kata kunci:   kepemilikan  institusional,  penghindaran  pajak, tax  amnesty ,  transparansi informasi.
Abstract  – This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  institutional  ownership  and  transparency  of information on tax avoidance before, during, and after tax amnesty. This study uses secondary data obtained  from  the  company’s  financial  statement  of  companies  listed  in  Indeks  of  LQ-45  from 2015-2017 represented timeline of tax amnesty. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis. Data collected will be processed by using SPSS. The result of this study shows that institutional ownership and transparency of information has no effect on tax avoidance. The highest tax avoidance ratio occured in 2016, when tax amnesty was conducted.
Keyword:   institutional  ownership,  tax  amnesty,  tax  avoidance,  transparency  of information.

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi atau badan. Pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar menjadi tumpuan pengeluaran  negara.  Bertambah  besarnya  pengeluaran  negara  yang  disusun  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun berdampak pada target pajak yang juga meningkat setiap tahunnya.
Pada tahun 2015, realisasi penerimaan perpajakan ialah sebesar Rp1.240T atau sebesar  83,27%  dari  target.  Pada  tahun  2016,  realisasi  penerimaan  perpajakan  ialah sebesar  Rp1.284T  atau  sebesar  83,43%.  Pada  tahun  2017,  realisasi  penerimaan perpajakan  ialah  sebesar  Rp1.343T  atau  sebesar  91,23%  (Laporan  Keuangan Pemerintah  Pusat).  Realisasi  penerimaan  perpajakan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  Perubahan  (APBNP)  2017  menunjukkan  hasil  yang  memuaskan  dan didukung oleh pelaksanaan tax amnesty .
Penerimaan negara karena tax amnesty bertambah sebesar Rp135T yang terdiri dari uang tebusan, pembayaran bukti permulaan, dan pembayaran tunggakan. Salah satu pihak yang berpartisipasi dalam tax amnesty dengan total uang tebusan sebesar Rp14,7T ialah  wajib  pajak  non-UMKM  (Praditya,  Ilyas  Istianur.  2017).  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  selama  ini  masih  cukup  banyak  wajib  pajak  non-UMKM  yang melakukan tindakan penghindaran pajak.
Di perusahaan terdapat hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Pemegang saham membutuhkan penghindaran pajak dalam takaran yang tepat,  yaitu  tidak  terlalu  sedikit  mengurangi  keuntungan  serta  tidak  terlalu  banyak mendapatkan  risiko  denda  dan  kehilangan  reputasi  (Armstrong,  et,  al.  2015).  Adanya kepemilikan  institusional  di  suatu  perusahaan  seharusnya  memainkan  peranan  penting dalam  memantau,  mendisiplinkan,  dan  memengaruhi  manajemen.  Dengan  demikian, semakin besar kepemilikan institusional akan menyebabkan semakin besarnya tekanan yang  diperoleh  manajemen  untuk  melakukan  penghindaran  pajak  agar  dapat memaksimalkan laba perusahaan.
Perbedaan  tujuan  antara  pihak  prinsipal  dan  agensi  menyebabkan  munculnya masalah agensi. Dalam menghadapi masalah agensi yang parah, transparansi informasi dibutuhkan  untuk  mengurangi  konflik  keagenan  antar  pemangku  kepentingan (Armstrong,  et,  al.  2015).  Transparansi  informasi  berfungsi  sebagai  tata  kelola
perusahaan yang efektif untuk mengurangi konflik kepentingan antar pemegang saham (Armstrong, et, al 2012) Selain itu, transparansimembuat operasi bisnis lebih transparan bagi pemerintah dan melemahnya kemampuan penghindaran pajak.
Praktik  penghindaran  pajak  sudah  banyak  dilakukan  di  Indonesia.  Pada  tahun 2005,  terdapat  750  perusahaan  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  yang  diindikasikan melakukan  praktik  penghindaran  pajak.  Perusahaan  melakukan  praktik  penghindaran pajak  dengan  melaporkan  rugi  selama  lima  tahun  berturut-turut  dan  tidak  membayar pajak.  Selain  itu,  perusahaan-perusahaan  yang  melakukan  penghindaran  pajak  dan sudah  ditindaklanjuti  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP),  yaitu  Asian  Agri,  Bumi Resources,  Adaro,  Indosat,  Indofood,  Kaltim  Prima  Coal  (KPC),  dan  PT.  Airfast Indonesia  (Budiman,  Judi  dan  Setiyono.  2012).  Hal  tersebut  semakin  menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia.
Adanya kebijakan pelaksanaan tax amnesty pada tahun 2016 yang dibuka selama tiga  periode  merupakan  kesempatan  emas  bagi  wajib  pajak  untuk  melaporkan  harta kekayaan  dan  penghindaran  pajak  yang  telah  dilakukan  tanpa  terkena  sanksi. Berakhirnya  kebijakan tax  amnesty diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  warga Indonesia  terhadap  pajak.  Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini, antara  lain  (1)  menganalisis  pengaruh  kepemilikan  manajerial  terhadap  penghindaran pajak  dan  (2)  menganalisis  pengaruh  transparansi  informasi  terhadap  penghindaran pajak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Pembayaran pajak bukanlah suatu tindakan sederhana tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya, tidak ada seorangpun yang senang membayar pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pajak terhutang tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.  Upaya  tersebut  dikenal  dengan  penghindaran  pajak  atau tax  avoidance . (Dyreng,  S.D.,  Hanlon,  M,  Maydew,  E.L.  2008)    menyatakan  bahwa  penghindaran pajak  merupakan  segala  bentuk  kegiatan  yang  diperbolehkan  oleh  pajak  atau  kegiatan khusus  untuk  mengurangi  pajak  dan  memanfaatkan  kelemahan-kelemahan  hukum pajak.
Faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk mematuhi pajak di antaranya tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, denda, dan tidak
mau menanggung risiko. Hal tersebut berlaku juga untuk wajib pajak badan. Selain itu, (Hanlon,  Michelle  dan  Shane  Heitzman.  2010)    juga  menyatakan  bahwa  tambahan faktor  yang  mendukung  perusahaan  untuk  mematuhi  pajak  ialah  terpisahnya kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol dapat  menyebabkan  keputusan  pajak  perusahaan  mencerminkan  kepentingan manajemen.
Penghindaran  pajak  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara  oleh  perusahaan, seperti:  (1)  menampakkan  laba  dari  aktivitas  operasional  sebagai  laba  dari  modal sehingga  mengurangi  laba  bersih  dan  utang  pajak  perusahaan,  (2)  mengakui pembelanjaan  modal  sebagai  pembelanjaan  operasional  dan  membebankan  yang  sama pada  laba  bersih  sehingga  mengurangi  utang  pajak,  (3)  membebankan  biaya  personal sebagai  biaya  bisnis  sehingga  mengurangi  laba  bersih,  dan  (4)  mencatat  pembuangan yang  berlebihan  dari  bahan  baku  sehingga  mengurangi  laba  kena  pajak  (Hoque,  et,al. 2011 )
Penghindaran pajak bagi perusahaan merupakan suatu usaha perencanaan pajak untuk  meminimumkan  beban  pajak  yang  harus  dibayarkan  (Purwanti,  Ningsih.  2014). Perusahaan  memandang  bahwa  penghindaran  pajak  memberikan  keuntungan  ekonomi yang  besar  dan  sumber  pembiayaan  yang  tidak  mahal.  Meskipun  demikian, penghindaran pajak perusahaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap masyarakat, perusahaan  yang  melakukan  penghindaran  pajak  memberikan  kesan  yang  buruk. Masyarakat  akan  beranggapan  bahwa  aktivitas  tersebut  akan  membatasi  transfer pendapatan kepada masyarakat luas (Fuest, C., and N. Riedel. 2009).
Tax  amnesty atau  pengampunan  pajak  adalah  penghapusan  pajak  yang seharusnya terutang tetapi tidak dikenai sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana  di  bidang  perpajakan,  dengan  cara  mengungkapkan  harta  dan  kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan (UU No. 11  Tahun  2016). Tax  amnesty bertujuan  untuk  repatriasi  atau  menarik  dana  warga negara  Indonesia  yang  ada  di  luar  negeri,  meningkatkan  pertumbuhan  nasional, meningkatkan  basis  perpajakan  nasional,  dan  meningkatkan  penerimaan  pajak  pada tahun pelaksanaan.

## 2.1 Pengembangan Hipotesis
2.1.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak
Hubungan agensi terjadi pada pihak prinsipal selaku pemegang saham dan pihak agen  selaku  manajemen.  Salah  satu  elemen  dari  teori  agensi  ialah  prinsipal  dan  agen memiliki  preferensi  atau  tujuan  berbeda.  Seorang  manajer  tentu  lebih  mengetahui keadaan  perusahaan  dibandingkan  pemilik  perusahaan.  Manajer  berkewajiban  untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan
Kepemilikan  institusional  adalah  kepemilikan  saham  perusahaan  oleh pemerintah,  institusi  keuangan,  institusi  berbadan  hukum,  institusi  luar  negeri,  dan institusi lainnya. Aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri (Lim, Youngdeok. 2010) .  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  (Feranika,  Ayu.  2015),  (Mahulae,  et,  al  2016)dan (Khan,  M,  et.  al.  2016).  menyimpulkan  bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Berdasarkan  teori  dan  hasil  penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan ialah:
H1: kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## 2.1.2 Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Penghindaran Pajak
Hubungan agensi terjadi pada pihak prinsipal selaku pemegang saham dan pihak agen  selaku  manajemen.  Salah  satu  elemen  dari  teori  agensi  ialah  prinsipal  dan  agen memiliki  preferensi  atau  tujuan  berbeda.  Seorang  manajer  tentu  lebih  mengetahui keadaan  perusahaan  dibandingkan  pemilik  perusahaan.  Manajer  berkewajiban  untuk memberikan  informasi  kepada  pemilik  perusahaan.  Namun,  informasi  yang disampaikan  terkadang  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya  terjadi  di perusahaan.
Transparansi  informasi  didefinisikan  sebagai  ketersediaan  informasi  mengenai perusahaan  bagi  para  pengguna  publik  dan  berfungsi  sebagai  tata  kelola  perusahaan yang  efektif  untuk  mengurangi  konflik  kepentingan  antar  pemegang  saham. Transparansi informasi dibutuhkan untuk mengurangi konflik keagenan (Budiman, Judi dan Setiyono. 2012) . Namun, di sisi lain transparansi informasi membuat operasi bisnis lebih  transparan  bagi  pemerintah  dan  melemahnya  kemampuan  penghindaran  pajak. (Wang,  X.  2010)  menemukan  bahwa  perusahaan  yang  transparan  lebih  agresif  untuk menghindari  pajak  dibandingkan  perusahaan  yang  tidak  transparan.  (Wang,  X.  2010) juga menemukan bahwa investor bereaksi positif terhadap praktik penghindaran pajak.
(Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010) menemukan bahwa transparansi informasi  oleh  perusahaan  dapat  meminimalkan  ketidakseimbangan  informasi  dari aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan, yaitu:
H2: transparansi informasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2.2 Kerangka Berpikir
Gambar 1. Kerangka Berpikir

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1.1 Data dan Sampel Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dari  perusahaan-perusahaan  yang terdaftar  pada  LQ-45  Bursa  Efek  Indonesia.  Data  yang  digunakan  bersumber  dari laporan  tahunan  dari  tahun  2015-2017  yang  diambil  dari  situs  Bursa  Efek  Indonesia ( www.idx.co.id )  dan  situs  resmi  perusahaan  terkait.  Periode  penelitian merepresentasikan waktu sebelum, saat, dan setelah tax amnesty. Teknik sampling yang digunakan  ialah  teknik purposive  sampling .  Sampel  perusahaan  yang  diteliti  ialah perusahaan-perusahaan  yang  selama  periode  penelitian  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:  (1)  perusahaan  yang  terdaftar  di  LQ-45  dan  tidak  pernah  keluar  dalam  daftar tersebut selama tahun 2015-2017, (2) mempunyai data yang lengkap untuk keseluruhan variabel,  (3)  perusahaan  yang  laporan  keuangannya  dalam  mata  uang  Rupiah  dan pelaporan  keuangan  berakhir  tanggal  31  Desember,  (4)  perusahaan  tidak  mengalami kerugian  dan  tidak  mendapatkan  manfaat  pajak  selama  tahun  pengamatan,  dan  (5) perusahaan harus mengumumkan harga saham pada saat penutupan setiap tahun selama tahun 2015-2017 dan hanya memiliki satu jenis saham.

## 3.1.2 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel
Variabel  yang  diamati  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  variabel independen dan satu variabel dependen.
1. Variabel Independen
a. Kepemilikan Institusional (X 1 )
Kepemilikan  institusional  merupakan  proporsi  kepemilikan  saham  oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan  presentase  jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh  investor  institusi  intern (Fadhilah, Rahmi. 2014). Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan:
𝐼𝑁𝑆𝑇 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
b. Transparansi Informasi (X 2 )
Transparansi  informasi  menggunakan  proksi voluntary  disclosure ,  yaitu pengungkapan  informasi  yang  dilakukan  secara  sukarela  oleh  perusahaan  tanpa diwajibkan  oleh  peraturan  yang  berlaku.  Pengukuran voluntary  disclosure mengacu  pada  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengenai  penyampaian laporan  tahunan  emiten  atau  perusahaan  publik,  yaitu  (Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  No.  29/POJK.04/2016).  Proksi  pengukuran  menggunakan  prosedur checklist dengan  skor  1  jika  perusahaan  mengungkapkan  item  dan  skor  0  jika tidak  mengungkapkan  item.  Dengan  demikian,  tingkat  pengungkapan  sukarela dihitung sebagai berikut:
𝐷𝐼𝑆𝐶 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑡𝑒𝑚

## 2. Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen pada penelitian ini ialah penghindaran pajak. Pada penelitian ini, variabel penghindaran pajak menggunakan pengukuran Cash Effective Tax Rate (CETR)  yang  juga  digunakan  pada  penelitian  (Chen,  S.,  Chen,  X.,  Cheng,  Q  dan Shevlin, T. 2010). CETR menggambarkan total pembayaran pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak.
CETR = !"#$ &"' (")* (+,&"' )-!./, x 100%

## 3.1.3 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan multiple linear  regression  analysis. Data  setiap  variabel  diperoleh  dari  perusahaan-perusahaan yang  tergabung  dalam  Indeks  LQ-45  Bursa  Efek  Indonesia.  Data-data  tersebut sebelumnya  diproses  melalui purposive  sampling dan  kemudian diproses  dengan menggunakan  aplikasi  SPSS  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  hubungan  yang jelas antar variabel dependen dan independen.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  maka  jumlah  sampel  dalam penelitian ini berjumlah 63 perusahaan.

## a. Statistik Deskriptif
Tabel  1  menunjukkan  statistik  deskriptif  masing-masing  variabel  penelitian, yaitu  kepemilikan  institusional,  transparansi  informasi,  dan  penghindaran  pajak.
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Kepemilikan Institusional 63 58,47 99,98 92,5059 9,40047 Transparansi Informasi 63 40,00 70,53 56,3659 7,08456 Penghindaran Pajak 63 0,02 48,56 23,0840 11,48042 Valid N (listwise) 63
Sumber: data diolah.
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas,  nilai  minimum dari  variabel  kepemilikan institusional  ialah  58,47  dan  nilai  maksimum  99,98. Mean dari  variabel  kepemilikan institusional ialah sebesar 92,5059. Hal tersebut menunjukkan bahwa 92,5059% saham perusahaan  dimiliki  oleh  pihak  institusional.  Standar  deviasi  variabel  kepemilikan institusional  sebesar  9,40047.  Standar  deviasi  yang  lebih  kecil  daripada mean menunjukkan bahwa hasil yang cukup baik. Hal tersebut menunjukkan penyebaran data yang normal dan tidak menyebabkan bias.
Nilai  minimum dari  variabel  transparansi  informasi  ialah  40,00  dan  nilai maksimum 70,53. Mean dari variabel transparansi informasi ialah sebesar 56,3659. Hal
tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel sudah cukup transparan dalam  mengungkapkan  informasi  laporan  keuangan  berdasarkan form  voluntary disclosure yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Standar deviasi sebesar 7,08456 menunjukkan hasil yang cukup baik karena nilainya lebih kecil daripada mean .
Hal tersebut menunjukkan penyebaran data yang normal dan tidak menyebabkan bias.
Nilai minimum dari variabel penghindaran pajak ialah 0,02 dan nilai maksimum 48,56. Rata-rata dari variabel penghindaran pajak ialah sebesar 23,0840. Hasil tersebut menunjukkan  bahwa mean perusahaan  yang  menjadi  sampel  penelitian  memiliki kecenderungan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Standar deviasi variabel penghindaran  pajak  sebesar  11,48042  menunjukkan  hasil  yang  cukup  baik  karena nilainya  lebih  kecil  daripada mean .  Hal  tersebut  menunjukkan  penyebaran  data  yang normal dan tidak menyebabkan bias.
b. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  uji  normal probability  plot menghasilkan  titik- titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.  Hal  tersebut  menunjukkan  pola  distribusi  yang  normal  dan  model  regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. Sumber: data diolah.
Gambar 2. Grafik P-Plots

## 2) Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  digunakan  untuk  menunjukkan  adanya  hubungan  linear yang  sempurna  di  antara  variabel-variabel  independen  dalam  metode  regresi. Multikolinearitas  dapat  dideteksi  dengan  melihat  nilai  VIF  ( Variance  Inflations Factors ) atau nilai TOL ( Tolerance ).
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1     (Constant) Kepemilikan Institusional 0,978 1,022 Transparansi Informasi 0,978 1,022 Sumber: data diolah.
Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  nilai tolerance semua  variabel  independen lebih  besar  dari  0,10  dan  nilai  VIF  semua  variabel  independen  kurang  dari  10.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi  gejala  multikolinearitas  antarvariabel independen dalam model regresi.

## 3) Uji Autokorelasi
Pendeteksian adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin- Watson (DW) dengan kriteria sebagai berikut: (a) angka DW di atas +2 berarti terdapat autokorelasi  negatif,  (b)  angka  DW  di  antara  -2  sampai  +2  berarti  tidak  ada autokorelasi,  dan  (c)  angka  DW  di  bawah  -2  berarti  terdapat  autokorelasi  positif.
Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Model Durbin-Watson 1 1,843 a. Predictors: (Constant), Transparansi Informasi, Kepemilikan Institusional
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Sumber: data diolah.
Hasil  uji  autokorelasi  menunjukkan  nilai  Durbin-Watson  sebesar  1,843.  Dengan demikian,  model  regresi  yang  akan  digunakan  tidak  terdapat  masalah  autokorelasi karena terletak di antara -2 dan +2.

## 4) Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  melihat  pola  grafik scatterplot .  Pada Gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  hampir  semua  titik  menyebar  secara  acak  dan  tidak membentuk  pola  tertentu  yang  jelas.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
Sumber: data diolah.
Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

## c. Analisis Regresi Linear Berganda
Penelitian  ini  menggunakan  model  analisis  regresi  linear  berganda.  Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui dampak variabel dependen dengan variabel  independen.  Pada  penelitian  ini,  analisis  regresi  linear  berganda  digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional dan transparansi informasi terhadap penghindaran pajak. Penentuan persamaan regresi dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1      (Constant) 25,738 20,284
Kepemilikan Institusional 0,036 0,159 Transparansi Informasi -0,106 0,211 a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Sumber: data diolah.
Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output SPSS diperoleh model persamaan regresi berikut ini.
Y = 25,738 + 0,036X 1 – 0,106X 2
Nilai  konstanta  sebesar  25,738  menunjukkan  jika  seluruh  variabel  bebas  yang digunakan  tidak  mengalami  perubahan  (konstan),  maka  penghindaran  pajak  akan mengalami kenaikan sebesar 25,738 kali yang disebabkan oleh variabel lain yang tidak digunakan  dalam  penelitian  ini.  Koefisien  regresi  X 1 untuk  variabel  kepemilikan institusional  sebesar  0,036.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  jika  kepemilikan institusional  mengalami  kenaikan  sebesar  satu  kali,  nilai  penghindaran  pajak  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,036  kali  dengan  asumsi  variabel  lainnya  konstan. Koefisien regresi X 2 untuk variabel transparansi informasi sebesar -0,106. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika transparansi informasi mengalami kenaikan sebesar satu kali, nilai penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,106 kali dengan asumsi variable lainnya konstan.
Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,075 a 0,006 -0,027 11,63696 a. Predictors: (Constant), Transparansi Informasi, Kepemilikan Institusional
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Sumber: data diolah.
Tabel 5 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R Square) dalam regresi linear berganda mendapatkan hasil sebesar 0,006 atau 0,6%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan  bahwa  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini,  yaitu  penghindaran  pajak mampu  dijelaskan  oleh  kepemilikan  institusional  dan  transparansi  informasi  sebesar 0,6%  sedangkan  sisanya  99,4%  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lain  yang  tidak digunakan dalam penelitian ini.
d. Uji Hipotesis
1) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  Tabel  6,  diketahui  bahwa  t hitung sebesar  0,225  dan  nilai  t tabel untuk 63  sampel  dengan  taraf  signifikansi  5%  (2- tailed )  adalah  sebesar  2,00030.  Nilai  t hitung lebih  kecil  dari  t tabel dengan  signifikansi  besar  dari  0,05.  Hal  tersebut  menunjukkan hipotesis  “kepemilikan  institusional  berpengaruh  positif  terhadap  penghindaran  pajak” ditolak dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 2) Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  Tabel  6,  diketahui  bahwa  t hitung sebesar  -0,502  dan  nilai  t tabel untuk  63 sampel dengan taraf signifikansi 5% (2- tailed ) adalah sebesar 2,00030. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dengan signifikansi besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan hipotesis “transparansi informasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.” ditolak dan transparansi informasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Tabel 6. Hasil Uji t Coefficients a Model t Sig. 1      (Constant) 1,269 0,209 Kepemilikan Institusional 0,225 0,823 Transparansi Informasi -0,502 0,618 a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Sumber: data diolah

## V. PENUTUP
Kesimpulan  penelitian  ini  ialah  kepemilikan  institusional  dan  transparansi informasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak tertinggi terjadi  pada  tahun  2016,  yaitu  saat  dilaksanakannya tax  amnesty .  Hal  tersebut menunjukkan semakin agresifnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajer.

## VI. SARAN
Saran  yang  dapat  diberikan  kepada  penelitian  berikutnya,  yaitu  (1) menggunakan  sampel  seluruh  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  agar hasil  penelitian  lebih  merepresentasikan  penghindaran  pajak  di  Indonesia  dan  (2)
menggunakan  faktor-faktor  lain  yang  mungkin  mendukung  variabel  penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2015. Republik Indonesia. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2016. Republik Indonesia. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2017. Republik Indonesia.
Praditya,  Ilyas  Istianur.  2017.  Resmi  Berakhir  di  31  Maret,  Ini  Hasil  Tax Amnesty. https://www.liputan6.com/bisnis/read/2906371/resmi-berakhir-di-31-maret- ini-hasil-tax-amnesty , diakses 2 Oktober 2018.
Armstrong,  Chris,  Jennifer  Blouin,  and  Alan  D.  Jagolinzer.  2015.  Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. Journal of Accounting and Economics 60 : 1 – 17.
Armstrong, C. S., Blouin, J. L. & Larcker, D. F. 2012. The Incentives for Tax Planning. Journal of Accounting and Economics , 53, 391-411.
Budiman,  Judi  dan  Setiyono.  2012.  Pengaruh  Karakter  Eksekutif  Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Simposium Nasional Akuntansi XV.
Dyreng,  S.D.,  Hanlon,  M,  Maydew,  E.L.  2008.  Long-run  Corporate  Tax  Avoidance. The Accounting Review, 83: 61-82.
Hanlon,  Michelle  dan  Shane  Heitzman.  2010.  A  Review  of  Tax  Research. Journal  of Accounting and Economics, Vol. 50, hal 127-178.
Hoque, Md. Jahirul, Mohammad Z.H. Bhuiyan, dan Afzal Ahmad. 2011. Tax Evasion and  Avoidance  Crimes  –  A  Study  on  Some  Corporate  Firms  of  Bangladesh.  Eastern University and International Islamic University Chittagong Working Paper.
Purwanti,  Ningsih.  2014.  Pengaruh  Penghindaran  Pajak  terhadap  Biaya  Hutang  Pasca Perubahan  Tarif  Pajak  Badan  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol.3 No. 2 Juli 2014, hal. 113-128.
Fuest,  C.,  and  N.  Riedel.  2009.  Tax  Evasion  and  Tax  Avoidance  in  Developing Countries:  The  Role  of  International  Profit  Shifting.  Paper  prepared  for  World  Bank Conference on The Dynamics of Illicit Flows from Developing Countries.
Republik  Indonesia.  2016.  UU  No.  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak. Sekretariat Negara. Jakarta.
Lim,  Youngdeok.  2010.  Tax  Avoidance,  Cost  of  Debt  and  Shareholder  Activism: Evidence from Korea. Journal of Banking & Finance, 35 : (2011) 456 – 470.
Feranika,  Ayu.  2015.  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional,  Dewan  Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Tax  Avoidance (Studi  Empiris  pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). Jurnal Akuntansi:31-39.
Mahulae,  Endang  Endari,  Pratomo  Budi,  dan  Nurbaiti  Annisa.  2016.  Pengaruh Kepemilikan  Institusional,  Kepemilikan  Manajerial,  dan  Komite  Audit  terhadap Tax Avoidance (Studi  pada  Perusahaan  Otomotif  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia Periode 2010-2014). Jurnal Manajemen, 3(2): 1626-1633.
Khan,  M,  et.  al.  2016.  Institusional  Ownership  and  Corporate  Tax  Avoidance:  New Evidence. Journal of Accounting : 1-54.
Wang,  X.  2010.  Tax  Avoidance,  Corporate  Transparancy,  and  Firm  Value:  Retrieved from http://papers.ssrn.com .
Chen,  S.,  Chen,  X.,  Cheng,  Q  dan  Shevlin,  T.  2010.  “Are  Family  Firms  More  Tax Aggressive than Non-family Firms?”. Journal of Financial Economics, Vol.95, hal.41- 61.
Fadhilah,  Rahmi.  2014.  Pengaruh Good  Corporate  Governance Terhadap Tax Avoidance. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Republik  Indonesia.  2016.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Sekretariat Negara. Jakarta.