FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751
May 2023, Vol.8  No.1
K a j i a n   R e g u l a s i C o r p o r a t e   S o c i a l   R e s p o n s i b i l i t y ( C S R )   D a l a m M e n d u k u n g   P e m b a n g u n a n   d i   J a w a   B a r a t
Aprilia Dwiandini 1 , Bayu Adi Laksono 2
Aprilia Dwiandini, 192103077@student.unsil.ac.id, 0895327033046, Universitas Siliwangi 1 Bayu Adi Laksono, bayu.adi@unsil.ac.id, 085730318025, Universitas Siliwangi 2

## Abstract
In improving the quality of development in West Java, the local government involves the social responsibility  of  companies  through  the  regulation  of  Corporate  social  responsibility policies/corporate environmental social responsibility/environmental development partnership  programs  in  West  Java  along  with  optimization  in  its  implementation.  In  this study, researchers used descriptive research methods with qualitative approach methods, and data  collection  techniques  using  literature  studies.  The  data  analysis  used  is  the  SWOT analysis method so that it is found things that are strengths in West Java's CSR regulatory policies,  weaknesses,  opportunities  in  improving  the  quality  of  their  implementation  and threats that can hinder the implementation of CSR in supporting development in West Java.

## Keywords: CSR Regulation; Development; West Java

## Abstrak
Dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Jawa Barat, Pemerintah Daerah melibatkan kewajiban sosial  dari  perusahaan-peusahaan  melalui  regulasi  kebijakan  mengenai  program Corporate  Social Responsibility (CSR)  di  Jawa  Barat  berikut  dengan  optimalisasi  dalam  implementasinya.  Dalam kajiannya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya dan menggunakan metode penelitian  deskriptif, untuk pengumpulan data menggunakan studi literatur/kajian kepustakaan. Teknik analisis  datanya  menggunakan  metode  analisis  SWOT  sehingga  ditemukan  hal-hal  yang  menjadi keunngulan dalam kebijakan regulasi CSR Jawa Barat, kelemahan, peluang dalam peningkatan kualitas pelaksanaannya dan ancaman yang dapat menghambat implementasi CSR tersebut dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat.
Kata kunci : Regulasi CSR; Pembangunan; Jawa Barat
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work simultaneously licensed undera Creative Commons Attribution 4.0 International License that  allows  others  to  share  the  work  with  an  acknowledgement  of  the  work's authorship and initial publication in this journal.
Kajian Regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mendukung Pembangunan di Jawa Barat

## 1. LATAR BELAKANG
Pembangunan dapat ditafsirkan sebagai suatu upaya pemulihan atau pembaruan  yang berkelanjutan  dan  secara  menyeluruh  dalam  lingkungan  masyarakat  untuk  mencapai kehidupan  yang  lebih  sejahtera  dari  sebelumnya.  Konsep  pembangunan  telah  mengalami pergeseran  dari  berorientasi  pertumbuhan  menjadi  berbasis  masyarakat  (BPS,  2018). Paradigma baru tersebut mengindikasikan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dan penting  dalam  pembangunan.  Modal  manusia  ( human  capital )  besar  pengaruhnya  terhadap pembangunan  karena  manusia  yang  berkualitas  memberi  andil  untuk  mendorong  laju perekonomian. Sumber daya manusia yang handal perlu ditunjang dengan nutrisi yang baik, kesehatan  dan  pendidikan  yang  layak,  serta  memiliki  pekerjaan  dan  keterampilan  yang kompeten (Kesuma dan Astuti, 2018). Kesehatan dan pendidikan berperan penting menunjang modal manusia karena bila dua komponen tersebut berkualitas baik maka produktivitas akan meningkat sehingga mendorong laju pembangunan (Amar et al., 2019).
Berkaitan dengan kemajuan, Provinsi Jawa Barat memiliki rumusan pencapaian untuk kemajuan  Jawa  Barat,  yaitu  mempercepat  perbaikan  dalam  menggarap  bantuan  pemerintah perseorangan.  Hal  tersebut  mengandung  pemahaman  bahwa  pendekatan  peningkatan  Jawa Barat tidak hanya menekankan pada bagian pembangunan atau nilai saja, tetapi arah perubahan kemajuan yang menonjolkan bagian dari peningkatan kecepatan di bidang pembangunan dan pemerataan kemajuan Jawa Barat. Majunya pendekatan peningkatan kecepatan perbaikan ini tergantung pada: (a) kesenjangan antar wilayah/masyarakat perkotaan di Provinsi Jawa Barat, (b)  celah  antara  daerah-daerah  di  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  daerah-daerah  lainnya  di Indonesia, (c) celah antara Jawa Barat, proses kemajuan dan kota dengan komunitas perkotaan yang berbeda di negara lain, dan (d) kesenjangan antara rencana capaian dan hasil pencapaian. Dari keadaan yang telah disebutkan, Pemerintah daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat memupuk gagasan percepatan perbaikan untuk memperluas bantuan pemerintah perseorangan. (Bapeda Provinsi Jawa Barat 2005) dalam (Sutjipto, 2007).
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  yang  merangkap  jabatan  sebagai  ketua  atau penanggung  jawab  pelaksanaan  pembangunan  dapat  menjalin  hubungan  koordinasi  dengan perusahaan-perusahaan swasta bersama program CSR Jawa Barat dan daerah yang ditangani
oleh  asosiasi  non  legislatif/perkumpulan  masyarakat  umum  yang  bertanggung  jawab  dan elemen yang sah dalam menyelesaikan rencana kemajuan. Sesuai RPJMD Jawa Barat 2013  - 2018,  melalui  pembagian  kerja  dan  ruang  kerja  yang  diikuti  dengan  penilaian  berkala (csr.sukabumikota.go.id).  Dengan  melihat  pada  perbaikan  yang  sedang  berlangsung, pandangan dunia dan isu-isu kunci dari pergantian peristiwa di masa depan, termasuk pekerjaan yang dinamis dari daerah dan asosiasi pendanaan oleh daerah dan  para pelaku bisnis melalui tanggung  jawab  pelaksanaan  program  sosial  yaitu  CSR  atau  Program  Kemitraan  dan  Bina Lingkungan  (PKBL).  Pemerintah  daerah  (Perda)  Provinsi  Jawa  Barat  telah  mengeluarkan pedoman  kebijakan  mengenai  hal  tersebut,  khususnya  pedoman  yang  diberikan  oleh  Perda Jawa  Barat  untuk  melakukan  kerjasama  dan  berkoordinasi  dalam  implementasi Corporate Social  Responsibility (CSR)  yakni  sebagai  kewajiban  sosial  perusahaan  guna  mendukung kemajuan Jawa Barat. untuk menggarap pembangunan untuk kesejahteraan Jawa Barat, yaitu Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  30  tahun  2011  tentang  Fasilitasi  Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat (Amerta, 2018). Kemudian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaam serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat.

## 2. METODE
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif dan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan gambaran mengenai kajian regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) di  Jawa  Barat  sebagai  bagian  dari  kontribusi  masyarakat  yang  memiliki  perusahaan  guna mendukung pembangunan masyarakat . Dalam teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode Studi literatur merupakan kumpulan bahan referensi, referensi, dan bukti permulaan yang  dapat  dikenali  dalam  konsentrat  seperti  ujian  lain  yang  berlaku,  informasi-informasi harian dari beberapa artikel, serta peraturan atau undang-undang resmi yang berkaitan dengan pusat kajian . (Machmud, 2015, p. 37). Data dalam penelitian ini menggunakan teknik Analisis SWOT ( Strength, Weaknes, Opportunity, Threat ) dari kajian regulasi program tanggung jawab Corporate Social Responsibility (CSR) di Jawa Barat.

## 3. HASIL

## 3.1 Strength (Kekuatan)
Sesuai  dengan  Perda  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Pedoman Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  Perusahaan  Serta  Program  Kemitraan  Dan  Bina Lingkungan Di Jawa Barat, Program CSR di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat membuktikan bahwa telah terjalin hubungan mitra yang bagus antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku perusahaan yang wajib melaksanakan program CSR. Pemerintah juga untuk memotivasi para perusahaan agar melaksanakan CSR dengan konsisten dan terus berupaya memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dengan meberikan penghargaan sesuai dengan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang “Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat” Pasal 15 ayat (1) yang  berbunyi  “ Perusahaan  yang  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  keberhasilan penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diberikan penghargaan dari Badan dan/atau Badan Kabupaten/Kota ”.
Untuk  mempertahankan  keberlangsungan  pelaksanaan  CSR  secara  berkelanjutan, Pemerintah  Jawa  Barat  memiliki  Duta  CSR  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  Perda  Jawa Barat  No.  2  Tahun  2013  Tentang  “Pedoman  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat” yang diberi tugas memperluas sosialisasi mengenai informasi tanggung jawab sosial pelaksanaan program TJSL dan  PKBL,  sesuai  rencana  yang  ditetapkan  yang  telah  dirancang  oleh  Tim  Fasilitasi berdasarkan  kesepakatan  perusahaan,  Provinsi,  dan  Kabupaten/Kota.  Adapun  Tim  Fasilitasi CSR sebagaimana diatur dalam Perda Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat, Pasal 8 yaitu  “ bertugas  membantu  Gubernur  dalam  memfasilitasi  perencanaan  program,  fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah” ,  hal  tersebut  dapat  membantu  pemerataan  pelaksanaan  CSR  di  setiap  daerah  Jawa Barat sehingga pembangunan melalui penerapan CSR dapat dilakukan secara menyeluruh.

## 3.2 Weaknes (Kelemahan)
Kebijakan program sosial Corporate Social Responsibility (CSR) di Jawa Barat masih memiliki kekurangan dikarenakan beberapa hal yaitu belum adanya kebijakan sosialisasi yang berkelanjutan  secara  komprehensif  tentang  urgensi  pelaksanaan  CSR  yang  dapat  mengatasi permasalahan mengenai masih banyak perusahaan di Jawa Barat yang memiliki cara berpikir
bahwa  pelaksanaan  CSR  hanya  sebatas  biaya  yang  harus  dikeluarkan  agar  tidak  mendapat penolakan dari masyarakat. Ketetapan tentang adanya Duta CSR pun belum dijelaskan terkait implementasi program yang berkelanjutan untuk menjalankan tugasnya. Kemudian, didalam kebijakan atau regulasi CSR yang ada belum adanya peraturan yang menjelaskan secara lebih detail kriteria perusahaan yang wajib melaksanakan CSR sehingga memberikan kesan bahwa pelaksanaan  CSR  ini  hanya  diperuntukkan  bagi  perusahaan-perusahaan  besar  yang menyanggupi saja. Kemudian, yang menjadi kelemahan dalam regulasi atau kebijakan CSR di Jawa barat ini adalah tidak ada penjelasannya terkait sanksi bagi yang tidak melaksanakan CSR sehingga  masih  banyak  pelaku  perusahaan  yang  acuh  terhadap  tanggung  jawab  kewajiban sosialnya.

## 3.3 Opportunity (Peluang)
Regulasi  kebjakan  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  di  Jawa  Barat memiliki  arah  program  yang  jelas,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  (Akbar  et  al.,  2022)  yaitu jalannya program CSR Provinsi Jawa Barat tergabung dan berpedoman pada peningkatan yang akan dilaksanakan di Jawa Barat dengan proyek-proyek yang menyertainya: (a) Bidang sosial, khususnya sebagai pemulihan ramah, pembantu pensiun federal, penguatan sosial dan jaminan sosial  untuk  individu  dengan  masalah  bantuan  sosial  pemerintah  (PMKS);  (b)  bidang ekologi/lingkungan,  khususnya  sebagai  bangunan  batas,  penghindaran  kontaminasi, pemanfaatan  aset  yang  dapat  dipertahankan,  moderasi  dan  transformasi  terhadap  perubahan lingkungan,  jaminan  dan  pembangunan  kembali  iklim;  (c)  bidang  kesehatan/medis,  untuk menjadi  pendukung  kesejahteraan  fisik,  aksesibilitas  peralatan  klinis  dan  makanan,  serta penguatan  kualitas  kesehatan  masyarakat  secara  spesifik;  (d)  bidang  pendidikan, khususnya program  gratis  untuk  yang  tidak  memiliki  kesempatan  menempuh  pendidikan  di  sekolah formal,  hibah  dan  penyediaan  sarana  prasarana  untuk  membantu  peningkatan  kualitas pendidikan  informal,  formal  dan  nonformal;  (e)  upaya  peningkatan  daya  beli  meliputi peningkatan sektor koperasi untuk ruang lingkup bisnis secara mikro, agribisnis, perikanan dan sektor  usaha  konvensional;  (f)  bidang  infastruktur  berupa  peningkatan  ketersediaan  sarana prasarana  di  ruang  lingkup  kota  dan  desa;  (g)  sarana  prasarana  untuk  memenuhi  kebutuhan beribadah  setiap  agama;  (h)  program  pembangunan lainnya  yang  disetujui  oleh  perusahaan, organisasi masyarakat dan pemerintahan wilayah/regional.
Selanjutnya, r egulasi kebjakan program Corporate Social Responsibility (CSR) di Jawa Barat memiliki kebijakan yang lengkap mengenai manajemen pelaksanaan CSR seperti adanya Duta CSR dan Tim Fasilitasi CSR yang membantu menguatkan dalam pelaksanaan CSR secara
berkelanjutan. Hal tersebut dapat terus dioptimalkan keberadannya agar sosialisasi pelaksanaan CSR  lebih  meluas  dan  menyeluruh melalui  promosi  yang  berkelanjutan  dari  Duta CSR  dan optimalisasi  dari  tugas  Tim  Fasilitasi  CSR  yang  membantu  dalam  efektivitas  pengelolaan pelaksanaan CSR untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah.

## 3.3 Threat (Ancaman)
Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Jawa Barat belum berhasil karena beberapa  hal,  antara  lain:  (1)  Sosialisasi  Peraturan  Daerah  Tentang  Kebijakan  Program Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) belum ideal, mengingat saat pelaksanaan sosialisasi tidak sedikit para pelaku perusahaan yang tidak menghadiri yang disebabkan adanya kendala, terdapat sebagian yang menghadiri tetapi tak lebih dari agen yang tidak layak untuk membuat  keputusan;  (2)  Kondiri  ruang  lingkup  nasional  yang  cenderung  kurang  memiliki stabilitas terkait berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat, rivalitas bisnis yang  semakin  kompetitif,  perkembangan  moneter  yang  lamban  dan  tidak  ditemukannya kepastian hukum di Indonesia sebagai pemicu perselisihan bagi para pebisnis; (3) Kebudayaan Indonesia  dalam  peristiwa-peristiwa  penting  yang  membutuhkan  dana  cadangan  umumnya menawarkan  proposal  kepada  organisasi  terdekat  guna  membantu,  sehingga  hal  tersebut dianggap  bagi  Pengusaha,  digolongkan  sebagai  program  tanggung  jawab  sosial  (CSR);  (4) Terdapat  jurang  pemisah  yang  besar  antara  satu  wilayah  Kota/Kabupaten  dengan Kota/Kabupaten  lainnya, mengingat  tidak  semua  wilayah/kelurahan  di  Jawa  Barat memiliki banyak  organisasi  dan  klasifikasi  yang  besar,  sehingga  partisipan  yang  cenderung  memiliki perbedaan, baik jumlah perusahaan, maupun jumlah pendapatannya; (5) Masih tidak terdapat tanggung jawab dan koordinasi yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memadukan Kota/Kabupaten mengenai kebijakan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR),  sehingga  terdapat  respon  dan  melaksanakannya  secara  efektif,  namun  sebagian  lagi belum memberikan respon  dan belum melaksanakannya secara efektif; (6) Belum ada batas kekuasaan antara wilayah perusahaan di provinsi yang jadi mitra dan wilayah perusahaan di Kota/Kabupaten, sehingga belum jelas antara wilayah Provinsi dan Kota/Kabupaten (Sudrajat, 2017, pp. 11–12).

## 4. PEMBAHASAN
Biaya atau anggaran untuk pembangunan semakin menjadi kebutuhan yang mendesak, sementara anggaran pemerintah daerah masih terbatas bahkan masih memiliki ketergantungan terhadap aset dari pemerintah pusat. Sehingga disini CSR dapat menjadi solusi alternatif yang bermanfaat dan lebih aman sebagai sumber alternatif pendanaan dibandingkan dengan sumber
dana  alternatif  pendukung  lainnya.  Kemudian,  implementasi  pengoptimalan  CSR  juga  akan memperluas  kerjasama dari perusahaan-perusahaan swasta untuk berkontribusi mewujudkan pembangunan,  utamanya  terhadap  kontribusi  pembangunan  daerah.  Hubungan  kerjasama antara  perusahaan  swasta  dan  pemerintah  daerah  untuk  mendukung  kemajuan  pemanfaatan CSR  harus  diatur  dan  dilaksanakan  dengan  baik  secara  terpadu  dan  progresif  sehingga perbaikan yang direncanakan dapat dilakukan secara efektif.
Pengoptimalan  implementasi  CSR  untuk  penambahan  ketersediaan  anggaran pembangunan  dengan  efektif,  efisien  dan  kontinu  ini  dapat  ini  dapat  direalisasikan  dengan langkah-langkah  diantaranya:  (a)  Menjalin  koordinasi  yang  efektif  dengan  perusahaan- perusahaan;  (b)  Membuat  pemetaan  perusahaan  pelaksana  CSR  dan  mengklasifikasikannya sesuai pengaruh yang diberikan dari kinerja usahanya; (c) Merumuskan rencana pengelolaan anggaran  dana  CSR  untuk  pembangunan  sesuai  pemetaan  dan  klasifikasi  yang  telah dirumuskan. (Bahri, 2016)
Dalam melaksanakan program CSR di Provinsi Jawa Barat, Pemda Provinsi Jawa Barat telah  membuktikan  adanya  hubungan  mitra  yang  baik  antara  substansi  dunia  usaha  dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaku implementasi CSR. Informasi tersebut sesuai dengan data dalam  RPJMD  Jawa  Barat  yang  memperlihatkan  kuantitas  substansi  bisnis/usaha  yang berminat pada program CSR, diantaranya 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 41 Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  dan  163  badan  usaha  swasta.  Asosiasi  antara  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  dan  berbagai  mitra  seperti  perusahaam,  ormas,  dan  institusi  non- pemerintahan  lainnya  dalam  menyelesaikan  program  CSR  untuk  berupaya  melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai pasal 363 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur kemitraan  daerah  secara  umum.  Keterkaitan  organisasi  antara  DPRD  dan  organisasi  yang berkepentingan  dengan  program  CSR  sudah  memenuhi  3  standar  asosiasi  yang  meliputi: standar  keseragaman,  transparansi,  dan  manfaat  bersama.  Kesetaraan  kewajiban  antara pemerintah daerah dengan badan korporasi/perusahaan telah memenuhi prinsip keseimbangan dalam  menjalankan  program  CSR  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bersama.  Adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan merupakan bagian dari kesetaraan (Larasati et al., 2020, p. 171).
Selanjutnya,  hal  yang  mendukung  semakin  meningkatnya  penerapan  CSR  di  Jawa Barat  adalah  dengan  adanya  kebijakan  mengenai  pemberian  apresiasi  ( reward )  bagi perusahaan  yang  berhasil  konsisten  melaksanakan  kewajiban  CSR  dan  memberikan  banyak
pengaruh positif bagi kemajuan masyarakat di lingkungannya. Kebijakan tersebut tercantum Bab  III  (Penghargaan)  Pasal  15  Perda  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat.
Untuk  mendukung  keberlangsungan  CSR  agar  tetap  terus  berjalan  dan  berprogres secara konsisten di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Jawa Barat juga menetapkan adanya Duta CSR untuk mempromosikan dan membuat laporan pelaksanaan CSR sesuai dengan rumusan perencanaan  oleh  Tim  Fasilitasi  CSR  sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  (14)  Pasal  1 Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  30  Tahun  2011  Tentang  Fasilitasi  Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat. Dimana dalam ayat (11) Pasal  1  dijelaskan  bahwa  Tim  Fasilitasi  CSR  Jawa  Barat  adalah  pihak  yang  memberikan fasilitas perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian dan evaluasi implementasi tanggung jawab sosial CSR dari para pelaksananya. Kemudian dalam pelaksanannya diatur lagi dalam Pasal  12-nya  yaitu untuk  melakukan  pemantauan  terhadap  perusahaan  yang  konsisten melaksanakan  CSR  secara  efektif,  efisien  dan  progresif  agar  mencapai  keberhasilan  dalam penyelenggaraannya.
Dalam  segi  manajemen  pengelolaan  CSR,  pemerintah  daerah  Jawa  Barat  memiliki regulasi yang lengkap dan sistematis, namun masih ada banyak hal yang belum diatur dalam kebijakannya.  Seperti  sanksi  atau  hukuman  yang  jelas  bagi  perusahaan  yang  tidak mengimplementasikan CSR dan tidak disebutkan secara spesifik mengenai krtteria perusahaan yang wajib melaksanakan CSR sehingga efektivitas dalam pelaksanannya masih kurang dan seringkali diartikan hanya sebatas agar mendapat penerimaan saja dari masyarakat lingkungan sekitar perusahaan dan belum banyak yang memahami bahwa adanya kebijakan CSR menjadi peluang  kesempatan  untuk  turut  memberikan  kontribusi  dalam  membantu  memperluas pelaksanaan upaya pembangunan masyarakat di Jawa Barat.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  sudah  sepatutnya  perusahaan  memiliki  pemahaman bahwa  pelaksanaan  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  adalah  implementasi bagian  mengenai  manajemen  perusahaan  yang  ideal  agar  cara  berperilaku  pengelola perusahaan  dapat  mengarahkan  hubungan  yang  dapat  dipenuhi  terhadap  semua  pihak pemangku  kepentingan,  mencegah  kesalahan  langkah  kritis  dalam  sistem  perusahaan  dan menjamin  segala  kesalahan  yang  ada  dapat  segera  direvisi  (Gracia,  2014)  dalam (Suryaningsum et al., 2016, p. 27).
Untuk  menyikapi  segala  kekurangan  yang  ada,  perlu  adanya  penegasan  mengenai optimalisasi  pelaksanaan  seluruh  peraturan    mengenai  program Corporate  Social Responsibility (CSR) di Jawa Barat dari mulai tata kelola kinerja birokrasi pelaporan program CSR,  sosialisasi  urgensi  CSR  untuk  pembangunan  masyarakat  khususnya  di  Jawa  Barat, hingga pemantauan yang lebih komprehensif untuk pelaksanaan CSR bagi seluruh perusahaan di  Jawa  Barat  dan  segala  bentuk  upaya lainnya  yang  dilakukan  untuk  meminimalisir  segala kekurangan  dalam  pengelolaan  kebijakan  CSR  sehingga  kontribusi  perusahaan  untuk pembangunan masyarakat dapat terus berprogres di Jawa Barat.

## 5. SIMPULAN
Untuk  mengimplementasikan  perencanaan  pembangunan  Jawa  Barat,  perlu  adanya upaya peningkatan sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsektoral, dan antar level pemerintahan.  Pendekatan  sinergis  yang  diharapkan  yakni  terdapat  kombinasi  yang  terpadu antara satu sama lain, antara lembaga, target dan implementasi program untuk pemberdayaan masyarakat Jawa Barat (Sutjipto, 2007, p. 489). Untuk meningkatkan sinergitas pembangunan di  Jawa  Barat  maka  pemerintah  daerah  melibatkan  tanggung  jawab  sosial  dari  perusahaan- perusahaan  untuk memberikan  peran aktif  sesuai  PP  No.  47  Tahun  2012  tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana kewajiban perusahaan yaitu untuk meneruskan komitmen dengan tanggung jawab sebagai pelaku bisnis untuk berperilaku secara etnis,  bermoral  dan  berkontribusi  pada  peningkatan  kualitas  ekonomi  serta  meningkatkan kualitas  kesejahteraan  dan  tata  kerja,  baik  untuk  keluarga  maupun  masyarakat  seara keseluruhan (Taufiq & Iqbal, 2021, p. 30).
Untuk mengupayakan efektivitas dalam pengelolaan pelaksanaan program Corporate Social  Responsibility (CSR)  di  Jawa  Barat  maka  pemerintah  Jawa  Barat  telah  menetapkan Regulasi terkait dengan hal tersebut, yaitu peraturan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat  untuk  memfasilitasi  koordinasi  dan  sinergitas  pelaksanaan Corporate  Social Responsibility (CSR) sebagai kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan untuk berkontribusi dalam  pembangunan  Jawa  Barat,  yaitu  Pergub  Jawa  Barat  Nomor  30  tahun  2011  tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat dan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  No.  2  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaam serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat.

## Kajian Regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mendukung Pembangunan di Jawa Barat
Didalam  regulasi  tersebut  dicantumkan  segala  bentuk  pengelolaan  pelaksanaan  CSR seperti  mengenai  Tim  Fasilitasi  CSR,  arah  program  pembangunan  CSR,  pelaksana  promosi program  CSR,  mitra  CSR,  pendanaan  CSR  dan  segala  bentuk  pengelolaan  lainnya  dalam menjaga keberlangsungan program CSR untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Jurnal:
Akbar, F., Buchori, A., & Jaja, S. (2022). KETERLIBATAN AKTOR DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. Jurnal MODERAT , 8 (February), 18–28.
Bahri, S. (2016). PERAN CSR DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DAERAH Oleh. Jurnal Warta .
Larasati, N. D., Murwadji, T., & Rahardjo3, D. S. (2020). AUDIT MUTU HUKUM PENGATURAN DAN PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL. Jurnal Ius Civile , 4 (2), 163–177.
Machmud, S. (2015). KAJIAN PEMANFAATAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship , 9 (1), 29–44.
Sudrajat, A. D. E. (2017). Implementasi kebijakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan di wilayah pemerintahan provinsi jawa barat. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) , 2 , 1–12.
Suryaningsum, S., Effendi, M. I., Gusaptono, R. H., & Wahyuni, S. (2016). Perbandingan Penerapan Corporate Social Responsibility ( CSR ) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk dengan PT Adhi Karya Tbk Keywords : Corporate Social Responsibility ( CSR ), PT Bukaka Teknik Utama Tbk , PT Adhi Karya Tbk. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | , 2 (1), 25–40.
Sutjipto, H. (2007). SINERGITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN IPM DI JAWA BARAT . 22 (4), 479–495.
Taufiq, A. R., & Iqbal, A. (2021). Analisis Peran Corporate Social Responsibility terhadap Aspek Sosial , Ekonomi , dan Lingkungan pada Industri Ritel. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 6 (1), 22–36.
Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  30  Tahun  2011  Tentang  Fasilitasi  Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Tanggung Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  Perusahaan  Serta  Program  Kemitraan  Dan  Bina Lingkungan Di Jawa Barat

## Website
Amerta.(2018).Perkembangan CSR di Jawa barat.Tersedia:
https://www.amerta.id/2018/04/25/1304/perkembangan-csr-di-indonesia.php.Diakses pada 25 April 2018.
CSR  Kota  Sukabumi.(n.d).  Masa  Depan  CSR  Jawa  Barat:  Kemitraan  Swasta.  Pemerintah Provinsi Dan kabupaten/Kota Serta Masyarakat Jawa Barat. Tersedia: csr.sukabumikota.go.id/post/masa-depan-csr-jawa  barat-kemitraan-swasta-pemerintah- provinsi-dan-kabupatenkota-serta-masyarakat-jawa-barat.