## MEMAKNAKAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR SECARA IDEAL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

## Ricca Anggraeni
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila Jln. Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, 12640 riccaanggraeni@univpancasila.ac.id

## Abstract
As  the  basic  rule  of  state  governance,  the  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  1945 contains the legal norm that is the basis for the establishment of an operational platform for the objectives and idealsof Indonesian can be achieved. In other words, the legal norm contained in the basic articles of law is a stake for the Indonesian regulatory system. The crucial role of the Constitution, is not possible for the legislation to rely on the legacy ratio to be disconnected from understanding  the  meaning  of  the  legal  norm  of  the  Constitution  itself.  Just  case,  in  practice political compromise tends to be the main focus for pouring the legal norm. This is to enter the problem for the misconceptualation of the Indonesian legislation system.
Keywords: Constitution; Political Compromise; Legislation; System of Legislation

## Abstrak
Sebagai  aturan  dasar  atau  pokok  penyelenggaraan  negara,  tentu  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  memuat  norma  hukum  yang  menjadi  dasar  bagi  pembentukan landasan operasional  agar tujuan dan  cita hukum  negara  Indonesia dapat  tercapai.  Dengan kata lain,  norma  hukum  yang  terkandung  dalam  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  menjadi  tiang pancang bagi sistem peraturan perundang-undangan di  Indonesia. Peran Undang-Undang Dasar yang  krusial,  sangat  tidak  memungkinkan  bagi  pembentuk  Undang-Undang  atau  peraturan perundang-undangan  untuk  mengandalkan ratio  legis yang  terputus  dari  pemahaman  makna knstruksi  norma  hukum  Undang-Undang  Dasar  itu  sendiri.  Hanya  saja,  dalam  praktiknya kompromi  politik  cenderung  menjadi  tumpuan  utama  untuk  menuangkan  norma  hukum  dalam Undang-Undang Dasar di Undang-Undang. Inilah yang diyakini sebagai pembuka pintu masalah bagi miskonsepsinya sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Keywords: Undang-Undang  Dasar;  Kompromi  Politik;  Undang-Undang;  Sistem  Peraturan Perundang-Undangan

## A. Pendahuluan
Berpijak  pada  data  jumlah  pengajuan judicial  review atas  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi,  kajian  ini  sampai  pada  dugaan, serendah  itukah  kualitas  Undang-Undang. Lalu,  bagaimana  dampaknya  bagi  peraturan
pelaksana dan peraturan otonom yang menjadikan Undang-Undang (diajukan judicial review ) itu sebagai dasar atau sumber pembentukannya.  Artinya,  stabilitas  sistem peraturan  perundang-undangan  akan  sering terganggu, jika Undang-Undang yang menjadi dasar  atau  sumber  pembentukan  diajukan
judicial review kemudian diputuskan bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar dan  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat.
Jumlah  putusan  atas judicial  review Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang Dasar, berdasarkan website https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPU U&menu=4  dari  tahun  2003  sampai  dengan tahun  2019  sudah  mencapai  1258  (seribu  dua ratus  lima  puluh  delapan).  Dari  jumlah  itu, hasil  putusan  yang  dikabulkan  sebanyak  261 (dua  ratus  enam  puluh  satu).  Dengan demikian,  pemikiran  sederhananya  ialah bahwa  putusan  MK  yang  berjumlah  261  itu akan mempengaruhi sistem peraturan perundang-undangan.
Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengkaji mengenai konsistensi, koherensi dan korespondensi  antara  Undang-Undang  dengan Undang-Undang  Dasar.  Sebagai  aturan  dasar atau  pokok  negara,  menurut  Hans  Nawiasky merupakan  aturan-aturan  yang  masih  bersifat pokok  dan  merupakan  aturan  umum  yang masih bersifat  garis besar dengan norma  yang masih  merupakan  norma  hukum  tunggal. Aturan  dasar  negara  dapat  dituangkan  dalam suatu  dokumen  negara  yang  dikenal  dengan Staatsverfassung atau dalam beberapa dokumen negara yang disebut dengan Staatsgrundgesetz .  Sebagai  aturan  dasar  atau pokok negara, berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan  Undang-Undang  dan  peraturan lain yang lebih rendah (Indrati, 2007).
Konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar juga  dianggap  sebagai  kerangka  kehidupan politik  suatu  negara  yang  di  dalamnya mengatur  tentang  kehidupan  bernegara  yang memperluas  partisipasi  politik,  memberi kekuasaan  legislatif  kepada  rakyat,  serta menolak  kekuasaan  yang  otoriter  (Santoso, 2013).  Dalam  pengertian  konstitusi  yang diberikan  oleh  Brian  Thompson,  dapat  dilihat bahwa  konstitusi  merupakan  suatu  aturan untuk  menjalankan  suatu  organisasi  yang disebut  negara.  Ini  tidak  jauh  berbeda  apabila
memahami  konstitusi  dari  pengertiannya secara  etimologis,  yaitu  pernyataan  untuk membentuk, menyusun suatu Negara (Suhardjana, 2010).
Dengan  pemahaman  tersebut,  disadari betul  bahwa  Undang-Undang  Dasar  memiliki peranan  sentral  di  dalam  penyelenggaraan negara. Bahkan, Undang-Undang Dasar merupakan titik pijak bagi politik hukum yang akan  bertanggung  jawab  melahirkan  sistem hukum  nasional  untuk  mencapai  tujuan negara.  Dikatakan  sebagai  titik  pijak  bagi politik  hukum  dan  sistem  hukum  nasional, karena Undang-Undang Dasar sebagai dokumen  yang  menentukan  penyelenggaraan negara,  tidak  hanya  terdiri  dari  pasal-pasal yang  tertuang  dalam  batang  tubuh,  melainkan juga  pembukaan  yang  di  dalamnya  tertuang tujuan  dan  cita  negara,  bahkan  landasan filosofis negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Politik  hukum  sendiri  menurut  Mahfud Md.,  diartikan  sebagai  arah  kebijakan  hukum dari  lembaga,  badan  atau  pejabat  yang memiliki  kewenangan  untuk  membentuk peraturan.  Melalui  politik  hukum  pula, ditambahkan oleh Mahfud Md, sebuah produk hukum  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan  dapat  dikritisi  dan  dievaluasi mengenai kesesuaiannya dengan tujuan Negara  (Mahfud  Md,  2012).  Artinya  dengan politik hukum, dapat dibentuk dan dipengaruhi sistem  hukum  nasional  yang  digunakan  untuk mencapai  tujuan  negara,  bahkan  untuk menentukan  isi  dari  peraturan  sebagai  salah satu wujud dari suatu kebijkan.
Sistem  hukum  nasional  bukanlah  suatu sistem  yang  berdiri  bebas  merdeka  tanpa terpengaruh  oleh  unsur  lain  di  dalam  suatu negara, melainkan tempat saling bergantungnya banyak komponen untuk menentukan  sistem  hukum,  diantaranya  isi peraturan, lembaga-lembaga, kesadaran hukum  dan  perilaku  masyarakat,  sarana termasuk  di  dalamnya  sumber  daya  manusia, perkembangan informasi dan teknologi
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 283-293
bahkan  pendidikan  tinggi  hukum  (Mahfud Md, 2012).
Salah  satunya  yang  menentukan  sistem hukum  nasional  ialah  isi  peraturan.  Isi peraturan atau substansi  peraturan perundang- undangan  inilah  yang  menyusun  berbagai peraturan  perundang-undangan  sebagai  suatu sistem.  Di  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  untuk  konteks  Indonesia harus mengikuti cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan. Selain itu, sebagai konsekuensi dari negara yang “telah diposisikan” mengkonsepkan  hukum  sebagai  norma,  aliran positivisme  hukum  atau  legisme    mendarah daging  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia. Oleh  karena  itu  pula,  ajaran  hukum  sebagai kehendak yang dikemukakan oleh John Austin dan  teori  hukum  murni  yang  dikemukakan oleh  Hans  Kelsen  sangat  dimaknai  dalam penyusunan  sistem  perundang-undangan  di Indonesia.
Melalui  ajaran  hukum  sebagai  kehendak dan teori hukum murni Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  dibentuk. Jadi, pijakan dibentuknya norma hukum dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia ialah  berdasarkan  kehendak  dari  penguasa, yang  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai lembaga/badan  atau  pejabat  yang  memiliki kewenangan.  Selain  itu,  juga  berpijak  pada ajarannya  Hans  Kelsen,  bahwa  pembentukan norma  hukum  itu  bersumber  dan  berdasar pada  norma  yang  yang  lebih  tinggi,  demikian seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang tidak  dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  dan  bersifat hipotetis  dan  fiktif  yaitu  norma  dasar  atau Grundnorm (Indrati, 2007).
Artinya,  apabila  mengikuti  ketentuan Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia,  maka  yang  menjadi dasar  atau  sumber  pembentukan  seluruh norma  hukum  di  Indonesia  ialah  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Mengingat,  Undang-Undang Dasar  lah  yang  menduduki  puncak  hierarki dari jenis norma hukum  peraturan perundang- undangan di Indonesia.
Dikarenakan itulah, sekali lagi dinyatakan bahwa Undang-Undang  Dasar  memiliki  peran sentral  di  dalam  penyelenggaraan  negara. Undang-Undang Dasar sebagai pijakan dibentuknya  seluruh  norma  hukum  peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi landasan operasional bahkan landasan teknis  pengambilan  kebijakan.  Oleh  karena itu, sangat tidak memungkinkan bagi pembentuk  Undang-Undang  atau  peraturan perundang-undangan  untuk  mengandalkan ratio  legis yang  terputus  dari  pemahaman makna  konstruksi  norma  hukum  Undang- Undang  Dasar  itu  sendiri,  karena  itu  yang harus  mengalir  ke  seluruh  norma  hukum  di dalam  sistem  peraturan  perundang-undangan di Indonesia.
Pembukaan dan pasal-pasal  dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  itulah  yang dikonkretisasikan serta dioperasionalkan melalui undang-undang dan peraturan pelaksana serta peraturan otonom. Seharusnya, di dalam pembentukan norma hukum Undang- Undang tidak bisa tidak mengembangkan nilai lain  selain  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalam Undang-Undang Dasar, sehingga undang-undang yang dibentuk sebagai panduan  penyelenggaraan  negara  konsistensi, koherensi dan korespondensi dengan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Hanya  saja  dalam  praktiknya,  kompromi politik  di  kalangan  pembentuk  Undang- Undang  sebagai  cerminan  dari  kehendak penguasa  atau  lembaga/badan  atau  pejabat yang memiliki kewenangan cenderung menjadi  tumpuan  utama  untuk  menuangkan norma hukum dalam Undang-Undang Dasar di Undang-Undang.  Inilah  yang diyakini sebagai pembuka  pintu  masalah  bagi  miskonsepsinya
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 283-293
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
sistem  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.
Miskonsepsi peraturan perundang- undangan itulah yang diduga menjadi penyebab banyaknya pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Permasalahan  itu  terjadi  karena  memang pembentukan norma hukum peraturan perundang-undangan bersandarkan pada kompromi  politik,  meskipun  berdasar  dan bersumber  pada  norma  yang  lebih  tinggi. Dengan  demikian,  pertanyaan  yang  timbul  di dalam kajian ini ialah mengenai bagaimanakah seharusnya  Batang  Tubuh  Undang-Undang Dasar  berfungsi  di  dalam  pembentukan Undang-Undang,  sehingga  bersandarkan  pada kompromi politik untuk mencapai ksepakatan?
Melalui peminatan terhadap Teori Perundang-undangan, kajian ini ingin menguraikan  tentang  seharusnya  pembentuk Undang-Undang memaknakan fungsi Undang- Undang Dasar di dalam pembentukan Undang-Undang,  agar  dapat  terdeteksi  solusi mengenai pembenahan sistem peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Mengingat Undang-Undang  merupakan  pedoman  dalam penyelenggaraan negara.
Melalui  kajian  ini,  dikonstruksikanuraian agar dapat memberikan solusi untuk pembenahan  sistem  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia,  sehingga  kajian  ini terdiri  dari  3  (tiga)  bagian.  Bagian  pertama merupakan  bagian  pendahuluan  yang  yang didalamnya  terdapat  permasalahan  dari  kajian ini. Bagian berikutnya yaitu pembahasan yang menguraikan  hasil  elaborasi  dari  doktrin  dan pendekatan-pendekatan  lain  yang  digunakan. Bagian terakhir dari penelitian ini simpulan.

## B. PEMBAHASAN
1. Konstitusi  Dalam  Konstelasi  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Seperti telah diketahui sebelumnya, bahwa konstitusi merupakan kerangka bangunan  pemerintahan  dan  dokumen  yang menjamin  hak-hak  asasi  manusia  serta  wujud
dari  kesepakatan  masyarakat  untuk  membina dan  mengatur  masyarakat.  Konstitusi  dapat saja  diartikan  sebagai  Undang-Undang  Dasar (Rumokoy,  2011).  Sri  Soemantri  bahkan menyatakan  bahwa  konstitusi  atau  Undang- Undang  Dasar  pada  umumnya  berisi  3  (tiga) hal  pokok,  yaitu:  (1)  Jaminan  terhadap  hak asasi  manusia  dan  warga  Negara;  (2) Ditetapkannya  susunan  ketatanegaraan  suatu negara  yang  bersifat  fundamental;  dan  (3) Adanya  pembagian  dan  pembatasan  tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental (Rumokoy, 2011).
Dari pemahaman mengenai konstitusi dan isinya,  dapat  dinyatakan  bahwa  memang konstitusi atau Undang-Undang Dasar memuat aturan-aturan  pokok  tentang  penyelenggaraan negara.  Melalui  itulah  dirumuskan  berbagai aturan,  kaidah  yang  membangun  sistem ketatanegaraan suatu negara.
Berdasarkan  hal  tersebut,  artinya,  dari Undang-Undang  Dasarlah  dapat  diketahui konstelasi  sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia.  Menyebut  Undang-Undang  Dasar, sudah  harus  diketahui  bahwa  itu  merupakan sebagian  dari  hukum  dasarnya  Indonesia, karena di samping itu, masih ada hukum dasar lain  yang  tidak  tertulis  yang  disebut  dengan konvensi  ketatanegaraan.  Dengan  kata  lain, Undang-Undang  Dasar  merupakan  sumber hukum  formil  suatu  negara  yang  di  dalamnya mengatur tentang masalah ketatanegaraan dan hukum  dasar  bagi  pengembangan  peraturan, seperti  di  Undang-Undang,  dan  peraturan perundang-undangan lain di bawahnya, bahkan  sampai  pengambilan  kebijakan  yang berkaitan  dengan  kepentingan  negara  dan masyarakat (Sinamo, 2012).
Sebagai  sumber  bagi  ketatanegaraan Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar menjamin  perlindungan  hukum  atas  hak-hak asasi  anggota  masyarakatnya,  dan  landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatur tentang pengelolaan kekuasaan pemerintahan. Ini dapat dilihat dari
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 283-293
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
konstruksi  sistematika  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebelumnya, dapat digunakan pendekatan sejarah dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945.  Pada  tahun  1999  sampai  dengan  tahun 2002, Undang-Undang Dasar telah mengalami empat tahap perubahan.  Empat  tahap itu telah mengubah  hampir  keseluruhan  materi  muatan Undang-Undang Dasar. Dari catatannya Jimly Asshiddiqie,  perubahan  terhadap  naskah  asli UUD  1945  telah  menghasilkan  199  butir ketentuan dari sebelumnya 71 butir ketentuan. Dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945,  hanya  25  (12%)  butir  ketentuan  yang tidak  mengalami  perubahan.  Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan  materi  yang  baru  atau  mengalami perubahan (Rohi, 2013).
Perubahan  yang  terjadi  secara  mendasar tentu  membawa  perubahan  bagi  konstelasi sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia. Pengaruh  yang  luar  biasa  terjadi,  seperti  pada munculnya lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan  baru,  perubahan  kewenangan  pada Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  dan menghapus  lembaga  pemegang  kekuasaan yang  telah  ada,  yaitu  Dewan  Pertimbangan Agung (DPA).
Pengaruh tersebut, misalnya pada lembaga yang memiliki kewenangan di bidang legislasi  yaitu  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD).  Munculnya  DPD  dalam  sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia  tentu mengubah  konstelasi  pembentukan  Undang- Undang  di  Indonesia.  Semula  kekuasaan membentuk  Undang-Undang  dipegang  oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, berubah menjadi dipegang oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan persetujuan  bersama  Presiden.  DPD  sebagai lembaga  baru  memiliki  kewenangan  untuk mengajukan  ke  DPR  RUU  yang  berkaitan dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain mengajukan  RUU,  DPD  juga  memiliki kewenangan  untuk  membahas  dan  melakukan pengawasan atas pelaksanaan RUU tersebut.
Pengaruh  lainnya  ialah  pada  kekuasaan kehakiman  di  dalam  sistem  ketatanegaraan Republik Indonesia. Munculnya, lembaga baru seperti  Mahkamah  Konstitusi  dan  Komisi Yudisial  mengubah  pelaksana  kekuasaan kehakiman  dari  yang  semula  dilakukan  oleh Mahkamah  Agung  dan  badan-badan  lain kehakiman menurut Undang-Undang, menjadi dilakukan oleh sebuah  Mahkamah Agung dan badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum,  peradilan agama,  peradilan  militer,  peradilan  tata  usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  Sedangkan  Komisi  Yudisial  hadir dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia  untuk  menjaga  dan  menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Pengaruh  pereduksian  dari  kewenangan MPR ialah bahwa MPR tidak lagi berkedudukan  sebagai  lembaga  tertinggi negara,  melainkan  hanya  sebagai  lembaga negara,  yang  menjadi  wadah  dari  anggota DPR  dan  DPD.  MPR  hanya  memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang  Dasar,  melantik  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden,  dan  hanya  dapat memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  dalam  masa  jabatannya  menurut Undang-Undang  Dasar.  Dari  yang  semula MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis- garis  besar  ada  haluan  negara,  memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Pengaruh  lain  dari  perubahan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  ialah  dimuatnya  hak  asasi manusia,  yang  semula  hanya  sedikit  pasal- pasalnya  yang  berkaitan  dengan  HAM.  Dari semua  pasal  yang  dimuat  dalam  Undang- Undang  Dasar  sebelum  diubah,  tidak  akan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 283-293
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
pernah  dijumpai  pemakaian  istilah  hak  asasi manusia,  tetap  hak  dan  kewajiban  warga negara.  Setelah  perubahan  Undang-Undang Dasar, pengaturan mengenai HAM dicantumkan    dalam    satu    bab    tersendiri yaitu dalam Bab XA yang terdiri dari 10 pasal yaitu  dari Pasal  28A  sampai  dengan  Pasal 28J.  Rumusan  HAM  dalam  perubahan Undang-Undang  Dasarsangat  lengkap  yang mencakup seluruh aspek HAM secara universal  sebagaimana  yang  tercantum  dalam Universal Declaration of Human Rights . Perlu juga dipahami bahwa HAM yang diatur dalam perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  tidak  ada yang bersifat mutlak dan tanpa batas, termasuk HAM  yang  termuat  dalam  Pasal  28I  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  meskipunhak  itu dikategorikan  sebagai  hak  yang  tidak  dapat dikurangi  dalam  keadaan  apapun  ( non derogable  rights )  yang    meliputi   hak  untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan  pikiran  dan    hati    nurani,    hak beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak untuk   diakui   sebagai   pribadi   di hadapan hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar yang berlaku surut (Handayani, 2014).
Dengan demikian, konstitusi atau Undang-Undang  Dasar  sebagai  bagiannya merupakan  aturan  tertinggi  menurut  tata urutan  atau  hierarki  peraturan  perundang- undangan  yang  diajarkan  oleh  Kelsen  dan Nawiasky.  Isinya  yang  mengatur  tentang jaminan  hak  asasi  manusia,  ditetapkannya susunan ketatanegaraan negara dan pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan membuat  Undang-Undang  Dasar  berfungsi sebagai  aturan  yang  mengatur  jalannya organisasi  negara.  Oleh  karena  itu,  apapun yang  dimuat  dalam  Undang-Undang  Dasar sangat  mempengaruhi  kerangka  kerja  dari lembaga atau badan penyelenggara kekuasaan negara yang menjadi landasan untuk menjalankan kewenangan dalam penyelenggaraan  negara  (Suhardjana,  2010).
Itulah  sebab,  konstitusi  atau  Undang-Undang Dasar menjadi tiang pancang bagi penyelenggaraan negara yang sangat mempengaruhi
konstelasi sistem
ketatanegaraan suatu negara.

## 2. Sistem  Hukum  Nasional  Kaitannya Dengan  Sistem  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia
Berbicara  sistem  hukum  nasional  tidak bisa jauh dari berbagai sub sistem yang saling mempengaruhi dan terkait sehingga membentuk  satu  kesatuan  yang  utuh  dan teratur  (Atmadja,  1984).  Sebagai  suatu  sistem yang  mengalir  dalam  negara  bertradisi civil law ,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  yang menjadi  sub  sistem  paling  berpengaruh  ialah norma  hukum  yang  tertulis  dalam  suatu peraturan  perundang-undangan.  Mengingat, karena  memang  sumber  hukum  utama  di negara  bertradisi civil  law ialah  Undang- Undang (aturan formal).
Berpijak  dari  deskripsi  tersebut,  di  dalam pembentukan  sub-sub  sistem  yang  saling mempengaruhi  di  dalam  sistem  hukum nasional,  tidak  boleh  mangkir  dari  Pancasila yang  menjadi Staatsfundamentalnorm (norma dasar) di  dalam  konsep  negara  Indonesia. Hal ini  penting,  agar  penyusunan  sistem  hukum nasional  menjadi  searah  dengan  cita  dan  jiwa bangsa Indonesia. Dengan demikian, pembangunan  hukum  nasional  pun  akan memainkan  perannya  untuk  mencapai  tujuan negara,  seperti  yang  sudah  dirumuskan  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Menggunakan  pendapatnya  Lawrence  M. Friedmann  mengenai  sistem  hukum,aturan hukum  merupakan  salah  satu  dari  tiga  unsur sistem  hukum  lainnya  yaitu  struktur  dan budaya (Yuliandri, 2013).  Aturan hukum  atau legal substance dalam pemahamannya Satjipto Rahardjo ialah “produk” dari sistem hukum itu sendiri  yang  diwujudkan  dalam  norma-norma hukum  yang  tertuang  dalam  peraturan  dan putusan  hakim.  Bahkan  doktrin  pun  dapat
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 283-293
dikategorikan  sebagai legal  substance dalam pemahamannya  Satjipto  Rahardjo  (Rahardjo, 1980).    Agak  mirip  dengan  yang  dikatakan oleh  Satjipto  Rahardjo  mengenai  substansi hukum  yaitu  yang  diungkapkan  oleh  Laica Marzuki, bahwa “substansi hukum merupakan seperangkat kaidah hukum yang lazim disebut dengan peraturan perundang-undangan.” Tetapi,  substansi  hukum  tidak  hanya  meliputi pengertian  kaidah  hukum  tertulis  tetapi  juga kaidah hukum kebiasaan atau tidak tertulis.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  (RPJPN)  2005-2025  pun  telah menyebutkan  bahwa  sistem  hukum  nasional dapat  diwujudkan  dengan  pembangunan substansi  hukum  yang  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat  dan  kebutuhan  pembangunan, penyempurnaan  struktur  hukum  dan  pelibatan seluruh komponen masyarakat yang berkesadaran hokum (Rohi, 2013).
Dengan demikian, seperti telah dinyatakan  di  awal  bahwa  dalam civil  law system , substansi hukum menjadi sub-sub dari sistem  hukum  yang  menonjol  dibandingkan dengan sub-sub sistem yang lain. Pengembangan aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan  di civil  law  system menjadi  arus  utama.  Dikarenakan  menjadi arus utama, pembentukan peraturan perundang-undangan  menjadi  pekerjaan  yang sulit  bagi  lembaga  legislatif  di  Indonesia. Unger pun memperingatkan tentang pembentukan  norma  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan  di  suatu  sistem  hukum. Menurut Unger, setiap sistem pembuat hukum akan  mencerminkan  nilai-nilai  sosial-politik tertentu  sebagai  akibat  dari  pilihan  hukum tertentu  dalam  menentukan  metode  hukum tertentu.  Dengan  kata  lain  pilihan  terhadap metode  hukum  tertentu  akan  menghasilkan keputusan hukum yang tertentu pula.
Menurut  Unger,  hukum  tak  terpisahkan dari  politik  dan  berbagai  norma  non-hukum lainnya. Hukum dibentuk oleh berbagai faktor non-hukum  seperti  kepentingan  ekonomi,  ras, gender,  atau  politik  dengan  mengandaikan
interaksi dan negosiasi antar berbagai kelompok masyarakat. Akibatnya hukum akan terisolasi  dari  konteks  sosial-politiknya,  jika pendekatannya hanya doktrinal. Ketika hukum terisolasi,  maka  hukum  tidak  bisa  mengatasi berbagai  masalah  sosial  politik  (Danardono, 2015).
Pembentukan  hukum  dalam  konteks peraturan  perundang-undangan  memegang peranan penting di dalam pembangunan sistem hukum  nasional.  Mewujudkan  sistem  hukum nasional  yang  mampu  membawa  bangsa Indonesia mencapai cita dan tujuan negaranya diperlukan pembentukan peraturan perundang- undangan  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila  sebagai  norma fundamental  negara  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan dasar atau aturan pokok negara. Meskipun dalam realitas empiriknya, interaksi dan  negoisasi  untuk  mencapai  kesepakatan dalam  menentukan  nilai  di  suatu  norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.
Melihat  sub-sub  sistem  yang  mendukung dan  saling  terkait  di  dalam  sistem  hukum nasional,  substansi  hukum  yang  merupakan salah  satu  sub  sistem  dapat  diartikan  sebagai norma hukum  peraturan  perundang-undangan. Dengan  demikian,  sistem  hukum  nasional sangat  terkait  dengan  sistem  peraturan perundang-undangan, karena ini yang membentuk  satu  kesatuan  yang utuh  di  dalam siklus legal  substance peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Melalui  sistem peraturan  perundang-undangan  dapat  dilihat nilai yang hidup dan konsisten dari perwujudan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  cita  dan tujuan negara dari bangsa Indonesia.

## 3. Ideal  Memaknakan  Fungsi  Undang- Undang Dasar Di Dalam Pembentukan Undang-Undang
Seperti yang dinyatakan oleh Mahfud Md, bahwa peraturan perundang-undangan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 283-293
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
merupakan  dokumen  peraturan  negara  yang berada  di  bawah  Undang-Undang  Dasar (Mahfud  Md,  2010).  Ini  artinya,  termasuk Undang-Undang.Dari berbagai  jenis  peraturan perundang-undangan, dengan mengingat Pasal 7  dan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang merupakan jenis peraturan perundang- undangan  yang  memiliki  kelebihan  di  atas peraturan  perundang-undangan  yang  lain.  Hal itu  dikarenakan  Undang-Undang  dibentuk langsung  oleh  perwakilan  rakyat  Indonesia yang  termanifestasi  dalam  lembaga  Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam pembentukannya memerlukan persetujuan bersama dari Presiden.
Undang-Undang juga merupakan pengaturan lebih lanjut dari berbagai ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Dasar.  Artinya,  Undang-Undang merupakan landasan operasional yang menjadi penentu  bagi  pelaksanaan  penyelenggaraan negara dan pedoman bagi perilaku masyarakat dalam pergaulan berbangsa dan bernegara.
Seperti  diketahui,  Undang-Undang  Dasar yang  merupakan  aturan  dasar  atau  aturan pokok negara berbagai aturan yang membangun  sistem  ketatanegaraan  suatu negara.  Sebagai  aturan  dasar  atau  pokok negara,  pun,  Undang-Undang  Dasar  berisi aturan-aturan  umum  yang  masih  merupakan norma  hukum  tunggal,  dan  berfungsi  sebagai landasan  bagi  pembentukan  Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih rendah.
Undang-Undang  Dasar  sebagai  bagian dari  hukum  dasarnya  negara,  juga  dianggap sebagai  kerangka  kehidupan  politik  suatu negara  atau  suatu  aturan  untuk  menjalankan suatu  organisasi  negara.  Dengan  pemahaman itu,  disadari  betul  bahwa  Undang-Undang Dasar  memiliki  peranan  sentral  di  dalam penyelenggaraan  negara.  Bahkan,  Undang- Undang  Dasar  menjadi  titik  pijak  bagi  politik hukum yang akan bertanggung jawab melahirkan  sistem  hukum  nasional  untuk
mencapai  tujuan  negara,  karena  di  dalam Undang-Undang  Dasar,  tidak  hanya  terdiri dari  pasal-pasal  batang  tubuh,  melainkan  juga pembukaan  yang  di  dalamnya  tertuang  tujuan dan  cita  negara,  bahkan  landasan  filosofis negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Sebagai negara yang lebih mengkonsepkan  hukum  sebagai  norma  yang tertuang  dalam  bentuknya  yang  pasti  yaitu peraturan perundang-undangan, aliran positivisme  hukum  atau  legisme  tentu  sudah mendarah  daging  dalam  pembentukan  sistem hukum  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  ajaran hukum  sebagai  kehendak  yang  dikemukakan oleh  John  Austin  dan Stufenttheorie yang dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  sangat dimaknai  dalam  sistem  perundang-undangan di  Indonesia,  sehingga  norma  hukum  yang lebih  tinggi  menjadi  dasar  dan  sumber  bagi pembentukan norma hukum di bawahnya.Artinya,  norma  hukum  yang  lebih rendah  hierarkinya  mendapatkan  aliran  dari norma hukum yang lebih tinggi.
Kembali  apabila  merujuk  pada  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  yang telah  menentukan  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-  undangan  di  Indonesia,  bahwa Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  lebih  memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan tingkatannya,  dibandingkan  dengan  peraturan perundang-undangan  lain,  sehingga  dapat ditemukan jenis peraturan perundang- undangan  yang  menjadi  sumber  aliran,  yaitu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Aliran  yang  dimaksud  dalam  kajian  ini ialah  aliran  nilai,  sehingga  nilai  yang terkandung  dalam  norma  hukum  yang  lebih tinggi  terkandung  pula  di  dalam  norma  yang lebih  rendah.  Jika,  nilai  itu  dapat  dicapai, konsekuensi  logisnya  ialah,  tujuan  yang hendak  dicapai  oleh  norma  yang  lebih  tinggi dapat  dicapai  pula  oleh  norma  yang  lebih rendah,  sehingga  antara  norma-norma  itu tercipta  harmonisasi  dalam  dinamika  untuk
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 283-293
mencapai  tujuan  bersama,  di  dalam  sebuah sistem  peraturan  perundang-undangan.  Setiap jenis  peraturan  perundang-undangan,  bahu membahu  untuk  mewujudkan  nilai  yang terkandung  di  dalam  Undang-Undang  Dasar, sehingga tujuan dan cita negara akhirnya dapat tercapai.
Hal  tersebutlah  yang  menurut  Arief Hidayat ialah sebagai politik hukum instrumental  atau  operasional,  sehingga  nilai- nilai  di  dalam  norma-norma  hukum  peraturan perundang-undangan  memiliki  konsistensi, koherensi  dan  korespondensi  dengan  politik hukum  dasar,  dalam  hal  ini  ialah  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, dan ideal yaitu Pancasila. Hal ini penting, mengingat –pun yang dinyatakan oleh Barda  Nawawi  Arief  bahwa  Pancasila merupakan landasan filosofis bagi terbentuknya  Politik  dan  Sistem  Hukum Nasional  Indonesia,  sehingga  dalam  landasan operasionalnya terbangun, terbina dan terwujud  nilai-nilai  Pancasila  (Arief,  2012). Dengan  kata  lain,  seluruh  sistem  peraturan perundang-undangan di Indonesia harus secara konsisten  mengimplementasikan  nilai-nilai dalam Undang-Undang Dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat secara luas (Arief, 2008).
Tetapi  dalam  realitasnya,  nilai-nilai  itu belum  tentu  terbangun  dan  terwujud  dalam sistem  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  atau  dalam  bahasa  perundang- undangannya ialah sinkronisasi dan harmonisasi  tidak  teramu  dalam  suatu  sistem, sehingga  nilai  yang  terkandung  antara  norma yang  termuat  tidak  harmonis  dengan  nilai yang  terkandung  dalam  Undang-Undang Dasar.
Persoalan  tidak  harmonisnya  kandungan nilai  di  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan,  perlu  mengingat  yang  dinyatakan oleh  Unger,  bahwa  setiap  sistem  pembentuk hukum  akan  mencerminkan  nilai-nilai  sosial- politik  tertentu.  Oleh  karenanya,  hukum  tak terpisahkan  dari  politik  dan  berbagai  norma
non-hukum  lainnya.  Hukum  dibentuk  oleh berbagai faktor non-hukum seperti kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik dengan  mengandalkan  interaksi  dan  negosiasi antar berbagai kelompok masyarakat.
Apabila  di  dalam  pembentukan  Undang- Undang  masih  didominasi  oleh  kepentingan tertentu  dengan  mengandalkan  interaksi  dan negoisasi untuk mencapai kesepakatan diantara berbagai kelompok masyarakat, maka yang terjadi ialah kemungkinan bertambahnya jumlah pengajuan judicial review atas Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang Dasar  ke  Mahkamah  Konsitusi.  Oleh  karena itu,  sesungguhnya  pekerjaan  membentuk Undang-Undang  bukanlah  pekerjaan  yang mudah,  karena  harus  memahami  makna  yang terkandung  di  dalam  Undang-Undang  Dasar, baik  di  bagian  pembukaan  dan  pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar.
Membentuk Undang-Undang, artinya membuat landasan operasional bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, membuat  landasan  berperilaku  bagi  seluruh bangsa Indonesia, sehingga diperlukan pemahaman  yang  sangat  mendasar  mengenai permasalahan,  realitas  yang  ada  atau  dihadapi dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Memahami  suatu  permasalahan  atau  realitas yang  ada  pun  bukan  pekerjaan  yang  mudah, diperlukan  metode  penelitian  yang  tepat sehingga membawa pada pilihan penyelesaian yang  juga  tepat  untuk  permasalahan  tersebut. Artinya,  di  dalam  pembentukan  Undang- Undang, akan berbahaya sekali jika, pembentuknya  memahami  persoalan  tidak secara mendasar karena akan memangkas lagi ide  dan  gagasan  yang  akan  tertuang  dalam bahasa teks peraturan perundang-undangan.
Penuangan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, menurut kajian ini tidak cukup dianggap selesai jika hanya mengandalkan pada teori jenjang norma Hans Kelsen  secara  formalitas.  Maksudnya,  norma yang  lebih  tinggi  hanya  digunakan  sebagai dasar hukum mengingat saja tanpa memahami
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 283-293
lebih jauh mengenai nilai atau teks bahasa dari pasal-pasal  dalam  batang  tubuh  Undang- Undang Dasar. Terlebih jika hanya mengandalkan pada negosiasi untuk mencapai kesepakatan  demi  kepentingan  politik  yang perlu  diakomodasi  di  dalam  pembentukan Undang-Undang. Jika hanya ini yang dilakukan,  maka  norma  hukum  di  dalam Undang-Undang  akan collapse dan  terisolasi ketika  harus  menyelesaikan  masalah  di masyarakat.  Ini  pun  akan  berbahaya  jika Undang-Undang  akan  menjadi  sumber  dan dasar  bagi  pembentukan  peraturan  pelaksana dan  peraturan  otonom,  bahkan  sampai  ke peraturan  di  tingkat  daerah.  Oleh  karena  itu sistem  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk tidak mampu mendukung pembangunan  sistem  hukum  nasional,  bahkan hanya  menyebabkan  penumpukan  regulasi yang tidak efektif dan efisien.
Diperlukan pemahaman  makna dari suatu teks  bahasa  Undang-Undang  Dasar  untuk dapat  mengadopsi  nilai  yang  terkandung  di dalamnya  untuk  diturunkan  ke  peraturan perundang-undangan yang  lebih  rendah. Misalnya  saja,  ada  yang  menawarkan  dengan menggunakan hermeneutika. Melalui hermeneutik, kebenaran  menjadi  sesuatu  yang harus ditemukan dan dicari untuk keadilan dan kemanfaatan  hukum,  meskipun  itu  tidak pernah  final.  Hermeneutika  dianggap  penting, karena norma dalam konteks Undang-Undang dianggap  sebagai  penentu  dari  nasib  manusia di  suatu  negara.  Melalui  hermeneutika, pembentuk  Undang-Undang  dapat  sampai  ke perenungan  lebih  mendasar  tentang  apa artinya  'menafsir',  apa  resiko  terjauhnya,  dan faktor  apa  saja  yang  perlu  diwaspadai  di dalamnya (Puspitadewi, 2017).
Dengan demikian, memfungsikan Undang-Undang  Dasar  sebagai  pembangun dari  sistem  hukum  nasional,  dalam  hal  ini ialah  sistem  peraturan  perundang-undangan Indonesia  menjadi  penting  agar  pembentukan Undang-Undang tidak menemukan kesia-siaan dan  mampu  menurunkan  nilai  dari  norma
hukum  yang  lebih  tinggi  ke  norma  hukum yang  lebih  rendah.  Efek  dominonya  yang diharapkan  timbul  ialah  berkurangnya  jumlah pengajuan judicial  review atas  Undang- Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  di Mahkamah Konstitusi.Artinya, memang dibutuhkan pemaknaan secara ideal dari fungsi Undang-Undang  Dasar  yang  sesungguhnya, bahkan  pendekatan  filsafati  dapat  menjadi pilihan  untuk  dapat  memahami  makna  yang terkandung  dalam  teks  bahasa  Undang- Undang  Dasar  agar  norma  hukum  yang dituangkan  dalam  Undang-Undang  sebagai landasan  operasional  dapat  pula  berfungsi dengan baik sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional.

## C. Simpulan
Seharusnya Batang Tubuh Undang- Undang  Dasar  tidak  hanya  difungsikan sebagai  dasar  hukum  yang  hanya  dituliskan dalam butir Mengingat di dalam pembentukan Undang-Undang, melainkan diperlukan pemahaman  makna  dari  suatu  teks  bahasa Undang-Undang
Dasar untuk dapat mengadopsi nilai yang terkandung di dalamnya  untuk  diturunkan  ke  Undang- Undang  atau  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  rendah.  Misalnya  saja,  ada  yang menawarkan dengan menggunakan hermeneutika.  Pemahaman  makna  atas  fungsi Undang-Undang  Dasar  sebagai  aturan  pokok yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan negara  menjadi  penting,  karena  pekerjaan membentuk Undang-Undang, artinya membuat landasan operasional bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, sebagai  kelanjutan  dari  bunyi  pasal-pasal Undang-Undang  Dasar.Namun,  memahami suatu permasalahan atau realitas yang ada pun bukan  pekerjaan  yang  mudah,  diperlukan metode  penelitian  yang  tepat  sehingga membawa  pada  pilihan  penyelesaian  yang juga  tepat  untuk  permasalahan  tersebut. Artinya,  di  dalam  pembentukan  Undang- Undang,  pembentuknya  harus  memahami persoalan  secara  mendasar  agar  mampu
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 283-293
menuangkan  ide  dan  gagasan  dalam  bahasa teks peraturan perundang-undangan. Penuangan  norma  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan, menurut kajian ini tidak cukup dianggap selesai jika hanya mengandalkan pada teori jenjang norma Hans Kelsen  secara  formalitas.  Terlebih  jika  hanya mengandalkan pada negosiasi untuk mencapai kesepakatan  demi  kepentingan  politik  yang perlu  diakomodasi  di  dalam  pembentukan Undang-Undang. Jika hanya ini yang dilakukan,  maka  norma  hukum  di  dalam Undang-Undang akan terisolasi dan menemukan kesia-siaan serta gagal menurunkan  nilai  dari  norma  hukum  yang lebih  tinggi  ke  norma  hukum  yang  lebih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi.  (2008). Kebijakan Hukum  Pidana .  Jakarta:  Prenada  Media Group.
Arief,  Barda  Nawawi.  (2012). Pembangunan Sistem  Hukum  Nasional  (Indonesia) . Semarang: Pustaka Magister.
Danardono,  Donny.  (2015). Critical  Legal Studies :  Posisi  Teori  dan  Kritik. Jurnal Ilmiah Hukum Kisi Hukum , pp. 1-6, p. 2- 3.
Handayani,  Yeni.  (2014).  Pengaturan  Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat. Jurnal  Rechtvinding  Online , Oktober 2014, pp. 1-9, p. 1-4.
Indrati, Maria Farida. (2007). Ilmu
Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan
Materi Muatan . Yogyakarta: Kanisius.
MD.  Mahfud.  (2010). Perdebatan  Hukum
Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi . Jakarta: Rajawali Press. MD.  Mahfud.  (2012). Membangun  Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Jakarta: Rajawali Press. Puspitadewi,  Rachmani.  (2017). Penerapan
Hermeneutika Di Ranah Hukum . Bandung: Unpar Press.
Rahardjo,  Satjipto.  (1980). Hukum  dan Masyarakat . Bandung: Angkasa.
Rohi,  Sofia  L.  (2013).  Implikasi  Undang- Undang  Dasar  1945  Terhadap  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional. Jurnal  Politika.  Volume  4 .  (Nomor  1,
April), pp. 82-92, p. 82-83. Rumokoy, Donald A. (2011). Praktik
Konvensi  Ketatanegaraan  di  Indonesia:
Kajian Perbandingan di Inggris,
Amerika  Serikat,  dan  Belanda .  Jakarta: Media Prima Aksara.
Santoso,  M.  Agus.  (2013).  Perkembangan Konstitusi  Indonesia, Jurnal  Yustisia , Volume  2 .  (Nomor  3,  September- Desember).
Sinamo,  Nomensen.  (2012). Hukum  Tata Negara:  Suatu  Kajian  Kritis  Tentang Kelembagaan  Negara .  Jakarta:  Permata
Aksara.
Suhardjana,  Johannes.  (2010).  Supremasi
Konstitusi Adalah Tujuan Negara. Jurnal  DinamikaHukum . Volume  10 . (Nomor  3,  September).  pp.  257-269,  p. 260
Yuliandri.  (2013). Asas-Asas  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  Yang Baik:  Gagasan  Pembentukan  Undang-
Undang Berkelanjutan . Jakarta: Rajawali Press.