## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## EKSISTENSI  PATIWANGI  DALAM  PERKAWINAN NYEROD PASCA
KEPUTUSAN  MAJELIS  UTAMA  DESA  PAKRAMAN  BALI  NOMOR 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010

## Si Ngurah Ardhya
Universitas Pendidikan Ganesha E-mail: ngurah.ardhya@undiksha.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus  2022 Keywords: Marriage, Nyerod, Patiwangi This  study  aims  to  find  out  the  philosophical, sociological and juridical basis for the issuance of the Decree  of  the  Main  Council  of  Desa  Pakraman  Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 regarding  the  elimination  of  Patiwangi  in  Nyerod marriages, as well as the internalization of Patiwangi in Nyerod marriages after the issuance of the Decree Main  Council  of  Desa  Pakraman  Bali  Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. This research is a normative  juridical  research,  with  a  statutory approach. The data used is secondary data, the legal materials  used  are  primary  and  secondary  legal materials. The collection of legal materials is carried out using library research. Analysis of legal materials was  carried  out  systematically  and  presented  in  a qualitative  descriptive  manner.  The  philosophical basis  for  the  issuance  of  the  Decree  of  the  Main Assembly  of  Desa  Pakraman  Bali  Number 01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  is  the  Vedic philosophy which is further developed on the essence of  human  beings  as  Monopluralism  and Antromorphic beings. Sociologically, women who are Nyerod will have the status of Ngambang when their marriage  ends  due  to  divorce.  Juridically,  the prohibition  of  Nyerod  marriage  is  a  form  of discrimination, so it contradicts Article 16 paragraph 1  and  paragraph  2  of  the  Universal  Declaration  of Human Rights. Nyerod marriages can be carried out although basically it is not recommended to be held
or not to be the main choice for couples who wish to marry.

## Abstrak
Kata kunci: Perkawinan, Nyerod, Patiwangi
Corresponding Author : Si Ngurah Ardhya, e -mail : ngurah.ardhya@undiksha.ac.id
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahu  landasan filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis  dikeluarkannya Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terkait penghapusan Patiwangi dalam perkawinan Nyerod, serta internalisasi  Patiwangi  dalam  perkawinan  Nyerod pasca  dikeluarkannya  Keputusan  Majelis  Utama  Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  undang-undang. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan dengan  menggunakan  studi  kepustakaan  (library research).  Analisis  bahan  hukum  dilakukan  secara sistematis  dan  disajikan  secara  deskriptif  kualitatif. Landasan  filosofis  dikeluarkannya  Keputusan  Majelis Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM- 3/MDP  Bali/X/2010  yakni  filosopi  Weda  yang selanjutnya  dikembangkan  pada  esensi  manusia sebagai  makhluk  Monopluralisme,  dan  makhluk Antromorfis. Secara sosiologis perempuan yang Nyerod akan  berstatus  Ngambang  saat  perkawinannya  putus karena perceraian. Secara yuridis larangan perkawinan Nyerod merupakan suatu bentuk diskriminasi sehingga bertentangan  dengan  Pasal  16  ayat  1  dan  ayat  2 Universal  Declaration  of  Human  Right.  Perkawinan
Nyerod dapat dilakukan meskipun pada dasarnya tidak dianjurkan  untuk  diselenggarakan  atau  tidak  menjadi pilihan utama bagi pasangan yang ingin kawin.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  bagi  setiap  orang  dengan  tujuan membentuk  keluarga  dalam  rangka  meneruskan  keturunan.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disingkat  UU  Perkawinan)  dinyatakan  bahwa
perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga  dan/atau rumah tangga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Mengacu  pada definisi tersebut dapat dimaknai bahwa frase “ikatan lahir” merupakan hubungan formal yang mengikat para pihak dalam perkawinan berdasarkan UU Perkawinan. Frase “ikatan batin” merupakan hubungan non formal yang dibentuk atas kemauan tulus para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Frase “seorang pria dengan seorang wanita” bermakna bahwa dalam suatu masa ikatan lahir dan batin hanya dapat terjadi antara seorang yang berjenis kelamin pria dengan seorang yang  berjenis  kelamin  wanita. Frase “suami - isteri” bermakna  bahwa  para  pihak dalam  perkawinan  memiliki  fungsinya  masing-masing  sebagai  akibat  dari  ikatan lahir dan batin. Frase “bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna bahwa ikatan perkawinan antara suami dan isteri diharapkan memberi kebahagiaan, keutuhan (langgeng), dan keberkahan karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersiat religius.
Setiap  orang  yang  mengikatkan  dirinya  dalam  perkawinan  tentunya menghendaki  suatu  pengakuan  terhadap  perkawinannya,  baik  pengakuan  dari keluarga,  masyarakat  serta  pengakuan  berdasarkan  hukum  nasional.  Untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud, maka dalam hal melangsungkan perkawinan  para  pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  terlebihdahulu harus memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan, baik yang meliputi syarat materiil (subjektif) maupun syarat formil (objektif).  Syarat  materiil  (subjektif)  merujuk  pada  syarat  yang  ada  dan  melekat pada  diri  para  pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 hingga Pasal 11 UU Perkawinan yang secara garisbesarnya  berorientasi  pada  persetujuan  calaon  mempelai,  izin  untuk melangsungkan  perkawinan  bagi  calon  mempelai  yang  belum  cakap  hukum,  usia calon  mempelai  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  larangan  perkawinan bagi calon mempelai yang saling memiliki kedekatan hubungan keluarga; larangan kawin bagi mempelai yang masih terikat perkawinan dengan orang lain; larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, serta pemberlakuan waktu tunggu untuk kawin bagi wanita yang janda.
Syarat  formil  (objektif)  perkawinan  merujuk  pada  tata  cara  dan/atau prosedur  melangsungkan  perkawinan  sebagaimana  ditentukan  dalam  ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang  undangan  yang berlaku.  Apabila  dicermati  lebih  mendalam maka  adapun  syarat  formil  (objektif) perkawinan  juga  didasarkan  pada  ketentuan  pasal  12  UU  Perkawinan  yang menyatakan  bahwa  tatacara  pelaksanaan  perkawinan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  tersendiri.  Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU Perkawinan  dan  ketentuan  Pasal  12  UU  Perkawinan  perlu  kita  sadari  bahwa tatacara  melangsungkan  perkawinan  adalah  berbeda  antara  agama  yang  satu dengan agama yang lain. Meskipun demikian adapun maksud tatacara perkawinan berdasarkan pasal 12 UU Perkawinan yakni meliputi tata cara yang bersiat umum
saja meliputi laporan, pengumuman, pencegahan, serta pelangsungan sebagaimana ditentukan  dalam  BAB  III  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 TA 1975).
Berkaitan  dengan  perkawinan  khususnya  bagi  masyarakat  Hindu  di  Bali, sesuai  dengan  ajarannya  sejak  zaman  kerajaan  hingga  saat  ini  meyakini  bahwa perkawinan  sebagai  suatu  hal  yang  suci  dan/atau  sakral  sebagaimana  tertuang dalam Manava Dharmasastra IX. 96 yang menyatakan :
“Prnja nartha striyah  srstah  samtarnartham  ca  manavah.  Tasmat  sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah” , Artinya :
Untuk  menjadi  ibu,  wanita  diciptakan  dan  untuk  menjadi  ayah,  laki-laki  itu diciptakan.  Upacara  keagamaan  karena  itu  ditetapkan  di  dalam  Veda  untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya  (Pudja dan Sudharta, 2002: 551). Kesucian dan/atau kesakralan perkawinan sebagaimana dimaksud tercermin dari tatacara perkawinan yang syarat akan nilai-nilai religius seperti halnya dalam penyelenggaraan upacara perkawinan yang berbasis pada ajaran agama. Upacara perkawinan dalam ajaran Agama Hindu merupakan upacara pesaksian kehadapan Ida  Sang  Hyang  Widhi  Wasa  (Tuhan  Yang  Maha  Esa),  kepada  masyarakat,  serta kepada keluarga bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan mengikatkan diri sebagai suami-isteri.
Suatu hal menarik yang berimplikasi terhadap perkawinan masyarakat Hindu di  Bali  adalah  dengan  adanya  perbedaan  status  sosial  yang  melahirkan  berbagai golongan yang dikenal dengan istilah Catur Warna . Dalam Bhisama Sabha Pandita Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  Pusat  Nomor  :  3/  Bhisama  /Sabha  Pandita Parisada  Pusat/X/2002  khususnya  pada  bagian  menimbang  poin  2  dinyatakan bahwa Catur  Vama ( Catur  Warna )  adalah  ajaran  tentang  pembagian  tugas  dan kewajiban  masyarakat  berdasarkan Guna (bakat)  dan Karma (kerja)  yang  sesuai dengan pilihan hidupnya. Adapun pembagian Catur Warna sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : (1). Brahmana , yakni masyarakat yang berkewajiban dalam bidang  keagamaan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  seperti  Pendeta, Sulinggih , dan/atau Rohaniawan; (2). Ksatria , yakni masyarakat yang berkewajiban dalam bidang pemerintahan dan militer, seperti Raja, Punggawa, atau Pejabat; (3). Wesya ,  yakni  masyarakat  yang  berkewajiban  dalam  bidang  kesejahteraan masyarakat,  seperti  pedagang;  (4). Sudra yakni  masyarakat  yang  berkewajiban membantu Brahmana, Ksatria , dan Waisya , seperti pekerja dan buruh (Hardy, 2016 : 83).
Dalam  sejarah  perkembangan  Agama  Hindu, Catur  Warna selanjutnya diartikan  sebagai Kasta atau Wangsa, dalam  hal  ini  sebenarnya  telah  terjadi penyimpangan  pengertian  ajaran  tentang Catur  Warna sebagaimana  dinyatakan dalam Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 3/ Bhisama  /Sabha  Pandita  Parisada  Pusat/X/2002  khususnya  pada  bagian menimbang poin 3. Istilah Kasta dan Wangsa tidak ditemukan dalam ajaran Agama Hindu. Dalam Agama Hindu sebenarnya hanya mengenal istilah Warna yang artinya Guna dan Kama yakni penggolongan seseorang berdasarkan bakat atau kemampuan dalam  memilih  pekerjaannya  (Wiana,  2006  :  24),  (untuk  memudahkan pembahasaan  dan  pemahaman  maka  selanjutnya  akan  digunakan  istilah Catur Wangsa ).
Harus diakui bahwa hingga saat ini konsep Catur Wangsa masih begitu kuat menyelimuti  aktivitas  kehidupan masyarakat  Hindu  di  Bali.  Masyarakat  masih begitu  fanatik,  meskipun  dilain  sisi  sebenarnya  ada  juga  masyarakat  yang  tidak terlalu  mempersoalkan  perihal Catur Wangsa tersebut.  Apabila  ditelisik  lebih mendalam  untuk  mencoba  lebih  memahami,  sebenarnya Catur Wangsa tidak menunjukkan stratifikasi sosial yang bersifat vertikal sehingga menimbulkan opini di  masyarakat  bahwa  ada  satu Wangsa yang  lebih  tinggi  dari Wangsa yang  lain. Opini yang demikian sebenarnya dipengaruhi oleh faktor subjektif seseorang dalam memahami dan menyikapi perihal Catur Wangsa itu sendiri. Ditengah  moderenisasinya  zaman  seperti  saat  ini  ternyata Wangsa masih menjadi  polemik  yang  menimbulkan  pro  dan  kontra  dalam  hal  perkawinan. Perbedaan Wangsa dalam  perkawinan  dianggap  menimbulkan  permasalahan sehingga  dalam  praktiknya  perkawinan  beda Wangsa biasanya  dihindari.  Suatu fenomena  yang  klasik  apabila  terjadi  halangan  perkawinan  terhadap  perempuan dengan Wangsa yang dianggap lebih tinggi kawin dengan laki-laki dengan Wangsa yang dianggap lebih rendah, seperti halnya perempuan Wangsa Brahmana kawin dengan  laki-laki Wangsa  Ksatria, Wesya, dan/atau Sudra, atau  antara  perempuan Wangsa Ksatria kawin dengan laki-laki Wangsa Wesya dan/atau Sudra. Dalam hal perkawinan  beda Wangsa sebagaimana  dicontohkan  diatas,  calon  mempelai perempuan  kerap  dianggap  merendahkan  martabat  keluarganya  sehingga perkawinan  beda Wangsa ini  akan  dilarang  khususnya  oleh  keluarga  calon mempelai  perempuan.  Berbanding  terbalik  dengan  perkawinan  antara  seorang perempuan  dengan Wangsa yang  dianggap  lebih  tinggi  kawin  dengan  laki-laki dengan Wangsa yang  dianggap  lebih  rendah,  menjadi  suatu  hal  yang  unik  dan menarik  ketika  tidak  menjadi  suatu  polemik  apabila  dalam  perkawinan  beda Wangsa calon  mempelai  laki-laki Wangsa -nya  lebih  tinggi  dari  calon  mempelai perempuan,  dalam  hal  ini  tidak  ada  anggapan  merendahkan  martabat  keluarga. Kondisi  yang  demikian  sangat  jelas  menggambarkan  bahwa  telah  terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam hal perkawinan beda Wangsa . Perempuan dengan Wangsa lebih tinggi yang kawin dengan laki-laki dengan Wangsa lebih  rendah  dikatakan  telah  berada  dalam  status Nyerod ,  dan perkawinannya  disebut  sebagai  perkawinan Nyerod . Nyerod dalam  bahasa Indonesia  berarti  terpeleset.  Apabila  didefinisikan  maka Nyerod dalam  konteks perkawinan di Bali mengandung arti pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat Bali antara seorang perempuan yang berasal dari Wangsa lebih tinggi dengan seorang laki-laki dari Wangsa yang lebih rendah (Segara, 2015 : 5). Terdapat 2 (dua) jenis  perkawinan Nyerod berdasarkan Paswara DPRD  Bali  No.  11  Tahun  1951, yakni:
1. Alangkahi Karang Hulu, ialah perkawinan antara perempuan Wangsa Ksatria dengan  laki-laki  dari Wangsa  Wesya , Sudra ,  dan/atau  perkawinan  seorang perempuan dari Wangsa Wesya dengan laki-laki dari Wangsa Sudra;
2. Asu  Pundung, ialah  perkawinan  antara  perempuan  dari Wangsa  Brahma dengan laki-laki dari Wangsa Ksatria , Wesya atau Sudra .
Perkawinan Asu  Pundung dan Alangkahi  Karang  Hulu oleh  penguasa  Bali zaman itu dianggap menentang hukum alam, karena air mani laki-laki Wangsa yang lebih  rendah  dialirkan  ke  atas  melalui  ovum  perempuan  yang Wangsanya lebih
tinggi.  Tindakan  ini  dianggap  sama  artinya  dengan  melangkahi  kepala  para bangsawan Bali (Atmaja, 2008 : 155).
Dulu perkawinan Nyerod baik Alangkahi Karang Hulu maupun Asu Pundung sangat  dilarang  dan  bahkan  terdapat  sanksi  bagi  yang  melanggarnya,  hal  ini dikuatkan  dengan  adanya Paswaran Residen  Bali  dan  Lombok  Tahun  1910  yang selanjutnya  diubah  dengan Belsit Residen  Bali  dan  Lombok  Nomor.  352,  JI.  C.  2 Tahun  1927  yang  mengatur  larangan  perkawinan Nyerod (selanjutnya  disebut Paswaran  1927).  Adapun  sanksi  yang  ditentukan  bagi  para  pelaku  perkawinan Nyerod yakni  dapat  berupa  denda  dan  bahkan  pembuangan  keluar  Bali  seumur hidup.  Ditengah  moderenisasinya  zaman  akhirnya  larangan  perkawinan Nyerod baik Alangkahi Karang Hulu maupun Asu Pundung dicabut melalui Paswara PHDI, Gubernur dan DPRD Bali pada tahun 1961 (Sudiana, 2019: 14). Alasan pencabutan Paswaran 1927  adalah  berkenaan  dengan  relevansinya  pada  masa  sekarang  ini dimana Paswaran tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta Hak Asasi Manusia. Meskipun Paswaran 1927 sudah  tidak berlaku lagi, nampaknya dilema perkawinan Nyerod masih terasa secara psikologis hingga saat ini terutama bagi calon mempelai perempuan Hindu di Bali. Adapun dilemma yang  dirasakan  calon  mempelai  perempuan  yang  akan  dan/atau  telah melaksanakan perkawinan Nyerod adalah terkait dengan adanya Patiwangi. Patiwangi merupakan  suatu  tradisi  upacara  yang  mutak  dilakukan  bagi masyarakat yang akan kawin beda Wangsa dimana mempelai perempuan Wangsa - nya lebih tinggi dibandingkan dengan mempelai laki-laki (Sudiana, 2019: 7). Dalam Lontar  Sastra  Purwana  Tatwa  Pariksa dinyatakan  bahwa  “upacara Patiwangi merupakan  suatu  upacara  penyamaan  status,  kedudukan  atau Wangsa guna tercapainya  kesamaan  dan  keseimbangan  dalam  kehidupan  suami-isteri  secara lahir  dan  batin.  Upacara Patiwangi juga  dimaksudkan  agar Sang  Sadaka atau Sulinggih (Rohaniawan  yang  menyelesaikan  upacaranya)  tidak  melanggar ketentuan-ketentuan Sesana (sastra Agama) yang telah diamanatkan (Basma, 1984:
11). Selanjtnya di dalam lontar Lebu Guntur dijelaskan bahwa :
“Nihan  kramaning  Sang  Tri  Wangsa  amejah  wangsa  Kang  ingaranan  patita anasar  kang  wenang  kalungsur  wangsanya,  tekaning  krama  basaning  wang kabeh”
Artinya : Yang  disebut Patiwangi adalah  cara Sang  Tri  Wangsa meninggalkan  atau menurunkan  derajatnya  dan  bahasanya  sama  dengan  orang  biasa  (Jelantik, 1931: 5).
Berdasarkan  definisi-definisi  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat dirangkum  bahwa Patiwangi merupakan  upacara  penyamaan  status  untuk menghilangkan  atau  membunuh  harumnya  seseorang  sehingga  status  kedua mempelai  berada  pada  posisi  yang  sama  sehingga  dapat  melaksanakan  upacara Mawidi-Widana (Sudiana, 2019: 8). Apabila dicermati dapat dipahami bahwa begitu besarnya  arti  upacara Patiwangi dalam  upacara  perkawinan  masyarakat  Hindu sebagai usaha menetralisir kedudukan perkawinan antar Wangsa yang merupakan suatu  permulaan  hubungan  sebagai  suami-isteri.  Meskipun  upacara Patiwangi memiliki  arti  yang  sangat  penting  dalam  perkawinan  beda Wangsa dan/atau Nyerod, seharusnya  perlu  disadari  bersama  bahwa  sebagai  manusia  setiap  orang berhak  untuk  mencintai  dan  dicintai  asal  tidak  bertentangan  dengan Dharsana
Agama. Namun demikian, nampaknya adat masih sulit untuk menerima perkawinan beda Wangsa dan/atau Nyerod sebelum terlaksananya suatu upacara penyamaan dan penetralisir kedudukan atau Wangsa seseorang dengan upacara Patiwangi. Bila  ditelisik  lebih  mendalam  lagi  mengenai  upacara Patiwangi dalam perkawinan Nyerod maka  dapat  diketahui  bahwa  upacara Patiwangi ini  justru menyisakan suatu persoalan manakala perempuan yang telah Nyerod dikemudian hari bercerai dengan suaminya. Dalam hal ini timbul pertanyaan bagaimana status perempuan  bersangkutan?  Lebih  lanjut  lagi  mengenai  kemana  dia  akan  pulang setelah  bercerai  dari  perkawinan Nyerod ?  Pada  akhirnya  perempuan  ini  akan berstatus  ngambang  (statusnya  tidak  jelas),  terlebih  lagi  apabila  ada  larangan berdasarkan tradisi setempat untuk mulih deha dan/atau mulih bajang (kembali ke rumah asal dan/atau kembali ke rumah orang tua) setelah bercerai dari perkawinan Nyerod yang sebelumnya didahului dengan upacara Patiwangi . Berkenaan  dengan  persoalan  implikasi  upacara Patiwangi terhadap  status ngambang perempuan yang bercerai pasca perkawinan Nyerod , sebenarnya sejak tahun 2010 telah ada regulasi berupa Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  Tentang  Hasil-Hasil  Pesamuhan  Agung III  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  (selanjutnya  disingkat  Kep  MUDP  Bali  TA 2010) sebagai langkah menjamin terlaksananya kepastian hukum bagi perempuan yang bercerai pasca perkawinan Nyerod . Terkait perihal upacara Patiwangi dalam perkawinan Nyerod ,  Kep  MUDP  Bali  TA  2010  memutuskan  bahwa  upacara Patiwangi tidak  dilaksanakan  lagi  (dihapuskan)  sehingga  tidak  ada  prosesi penyetaraan Wangsa sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Jadi dalam hal ini perempuaan Hindu yang melangsungkan perkawinan Nyerod tidak akan kehilangan Kewangsaan yang  melekat  pada  dirinya  sejak  Ia  lahir.  Implikasi  dihapuskannya upacara Patiwangi dalam perkawinan Nyerod adalah  bilamana  terjadi  perceraian pasca  perkawinan Nyerod ,  pihak  perempuan  selaku Pradana akan mulih  deha dan/atau mulih bajang (boleh kembali ke rumah asal dan/atau kembali ke rumah orang  tua).  Adapun  yang  melatar  belakangi  keputusan  penghapusan  upacara Patiwangi tersebut diuraikan pada bagian lampiran Kep MUDP Bali TA 2010 yakni bahwa  upacara Patiwangi dalam  perkawinan Nyerod bertentangan  dengan  HAM dan menimbulkan dampak ketidaksetaraan kedudukan perempuan dalam keluarga baik selama perkawinan maupun setelah perceraian.
Mengacu  pada  penelitian-penelitian  lain  yang  terkait  dengan  penelitian  ini, dapat  diketahui  bahwa  fakta  dilapangan  menunjukkan  implementasi  dari  Kep MUDP  Bali  TA  2010  terkait  dengan  penghapusan  upacara Patiwangi dalam perkawinan Nyerod tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata ada daerah-daerah tertentu di Bali yang masih mensyaratkan upacara Patiwangi pada setiap perkawinan Nyerod seperti halnya di Desa Banjar Kabupaten Buleleng, Desa Selat Kabupaten Karangasem, Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung dan Desa Penatih Kota Denpasar.
Berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan  pada  paragraf-paragraf  sebelumnya, penulis  merasa  perlu  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  landasan  filosofis, sosiologis, dan yuridis dikeluarkannya Kep MUDP Bali TA 2010  khususnya terkait dengan  penghapusan  upacara Patiwangi dalam  perkawinan Nyerod, serta internalisasi  upacara Patiwangi dalam  perkawinan Nyerod pasca  dikeluarkannya Kep  MUDP  Bali  TA  2010.  Adapun  penelitian  yang  akan  dilakukan  berjudul
“ EKSISTENSI PATIWANGI DALAM PERKAWINAN NYEROD PASCA KEPUTUSAN MAJELIS  UTAMA  DESA  PAKRAMAN  BALI  NOMOR  01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 ” .

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut (Hernoko, 2013: 37). Penelitian  mengenai  Konsekuensi  Yuridis  Hapusnya  Patiwangi  Pasca  Keputusan Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor  01/Kep/Psm-3/Mdp  Bali/X/2010  ini menggunakan penelitian yuridis normatif, artinya dalam melakukan pembahasan masalah yang ada peneliti akan mengacu pada studi kepustakaan serta pada kaidah- kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan (Supratman dan Dillah, 2015: 250). Pada penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sebagainya.  Secara  garis  besarnya,  penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan berkaitan dengan asas-asas hukum khususnya dalam perkawinan, konsep Nyerod dan konsep Patiwangi dalam hukum adat Bali.

## Jenis Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ). Pendekatan  undang-undang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  (isu hukum) yang sedang dihadapi (Amiruddin dan Asikin, 2016:164). Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor  01/Kep/Psm- 3/Mdp Bali/X/2010, serta undang-undang terkait lainnya.

## Data Penelitian
Dalam  penelitian  hukum  normatif  menggunakan  jenis  data  sekunder  yaitu buku-buku,  literatur,  karya  ilmiah,  dokumen,  dan  putusan  pengadilan,  yang dikelompokkan  ke  dalam  3  (tiga)  bahan  hukum.  Adapun  bahan  hukum  yang dijadikan rujukan yaitu:
1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
d. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
e. Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor  01/Kep/Psm- 3/Mdp Bali/X/2010
2. Bahan  Hukum  Sekunder  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan
artikel-artikel  hukum  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  dalam penyusunan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  menggunakan  studi kepustakaan ( library research ) yaitu menelusuri dan mempelajari literatur-literatur yang  ada  kaitannya  dengan  materi  penelitian  ini.  Studi  kepustakaan  dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan hukum terkait permasalahan  dalam  penelitian  ini  (Windari,  Jurnal  Komunikasi  Hukum,  No.  1, Pebruari  2015:  108-118).  Data  sekunder  dikumpulkan  melalui  studi pustaka/dokumen,  yaitu  pada  bahan-bahan  hukum  yang  relevan  dengan permasalahan  penelitian.  Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengkaji peraturan  perundang-undangan,  buku  teks,  karya  tulis  ilmiah,  berita  terkait  di media cetak, maupun penelusuran data secara online di internet. Metode ini sangat bermanfaat dilakukan karena tidak mengganggu objek penelitian ataupun suasana penelitian.  Berkaitan  dengan  hal  ini  akan  menelusuri  dan  menganalisis  berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan topik peneliti yakni UU No. 1 Tahun 1974, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yurisprudensi  sehingga  akan  menjadi sinkron  dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

## Teknik Analisis Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum normatif, analisis data pada hakikatnya merupakan kegiatan  untuk  mengadakan  sistematisasi  yang  berarti  membuat  klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi  (Sunggono,  2013:  186).  Rangkaian  tahapan  yang  dilakukan  dalam analisis data dengan teknik sistematisasi yaitu :
1. Inventarisasi  dan  identifikasi  terhadap  sumber  bahan  hukum  terkait  dan memilih  pasal-pasal  yang  berisi  kaidah  hukum  tentang  perkawinan  serta identifikasi  terhadap  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.
2. Melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada dan membuat sistematik  dari  pasal-pasal  tersebut  sehingga  menghasilkan  klasifikasi tertentu yang selaras dengan konsep perkawinan.
3. Kemudian  data  tersebut  dianalisis  berdasarkan  hukum  nasional  dan Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.
Data  yang  telah  tersusun  secara  sistematis,  kemudian  dihubungkan  antara yang satu dengan yang lainnya. Setelah data-data tersebut dihubungkan, kemudian akan  dilakukan  interpretasi  untuk  memahami  makna  dari  keseluruhan  data. Setelah  proses  analisis  secara  kualitatif  dilakukan  maka  selanjutnya  data  akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan secara sistematis (Ibrahim, 2006:34).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasan  Filosofis,  Sosiologis,  dan  Yuridis  Dikeluarkannya  Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Terkait Penghapusan Patiwangi Dalam Perkawinan Nyerod Esensi  manusia  berdasarkan  Pancasila  yakni  sebagai  makhluk Monopluralisme dan  makhluk Antromorfis .  Manusia  dilukiskan  sebagai  makhluk Monopluralisme artinya terdiri  dari  banyak  segi  tapi  merupakan  suatu  kesatuan yang  tidak  dapat  dipisahkan  (Rindjin,  2017  :  123). Monopluralisme mencakup susunan kodrat manusia yang terdiri dari jiwa dan raga, manusia sebagai makhluk individu  sekaligus  makhluk  sosial,  serta  manusia  sebagai  makhluk pribadi  yang mandiri  dan  sebagai  makhluk  Tuhan.  Selain  sebagai  makhluk “Monopluralisme” , dalam  konteks  Pancasila,  manusia  juga  dipandang  sebagai  makhluk Antromorfis, yakni merupakan suatu konsep yang menggambarkan bahwa di dalam setiap jiwa dan  raga  manusia  terdapat  sifat-sifat  kesucian  Tuhan  sehingga  setiap  manusia adalah sama dan/atau sederajat dihadapan Tuhan ( Wordpress , 2010 : 1). Beranjak dari  esensi  manusia  berdasarkan  Pancasila  yang  melukiskan  eksistensi  manusia sebagai  makhluk Monopluralisme dan  makhluk Antromorfis ,  maka  tidaklah  tepat apabila  mengelompokkan  manusia  kedalam  golongan Wangsa yang  lebih  tinggi ataupun  lebih  rendah.  Namun  demikian  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sistem Wangsa khususnya di Bali sendiri memang sangat kental sejak zaman kerajaan. Perlu digaris bawahi bahwa sebenarnya di dalam Kitab Suci Weda dan Kitab Bhagawan Gita tidak dikenal konsep Catur Wangsa , melainkan digunakan konsep Catur  Warna. Dalam  Agama  Hindu  istilah Warna artinya Guna dan Kama , yang mendasarkan  sistem  pembagian  masyarakat  menjadi  empat  kelompok  atau golongan  berdasarkan  kewajiban,  bakat  atau  jenis  pekerjaan  (Wiana,  2006  :  24). Dalam Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 3/ Bhisama  /Sabha  Pandita  Parisada  Pusat/X/2002 di  bagian  menimbang  terutama pada  poin  2  (dua)  dan  3  (tiga)  dijelaskan  dengan  sangat  jelas  mengenai Warna , Kasta dan Wangsa sebagai berikut :
Bahwa Catur  Vama adalah  ajaran  tentang  pembagian  tugas  dan  kewajiban masyarakat  berdasarkan Guna (bakat)  dan Karma (kerja)  yang  sesuai  dengan pilihan hidupnya (Bagian menimbang poin 2 (dua) Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu  Dharma  Indonesia  Pusat  Nomor  :  3/  Bhisama  /Sabha  Pandita  Parisada Pusat/X/2002).
Bahwa di dalam sejarah perkembangan Agama Hindu telah terjadi penyimpangann pengertian  ajaran  tentang Catur  Vama menjadi Kasta atau Wangsa yang berdasarkan  atas  kelahiran  (keturunan/keluarga)  seseorang  (Bagian  menimbang poin  3  (tiga)  Bhisama  Sabha  Pandita  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  Pusat Nomor : 3/ Bhisama /Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002).
Mengacu  pada  Bhisama  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  sebenarnya Wangsa tidak menunjukkan stratifikasi sosial yang sifatnya vertikal, dalam arti ada satu Wangsa yang lebih tinggi dari Wangsa yang lain sehingga berimplikasi pada urusan perkawinan beda Wangsa (perkawinan Nyerod ).
Hingga  saat  ini  perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod )  masih menimbulkan pro dan kontra, sehingga dalam praktiknya perkawinan beda Wangsa (perkawinan Nyerod )  baik Asu  Pundung maupun Alangkahi  Karang  Hulu sangat dilarang.  Perkawinan  yang  demikian  sebagai  suatu  penghinaan  dan  menentang hukum alam karena air mani laki-laki Wangsa yang lebih rendah dialirkan ke atas melalui  ovum  wanita  yang Wangsanya lebih  tinggi.  Tindakan  ini  dianggap  sama artinya  dengan  melangkahi  kepala  para  bangsawan  Bali  (Atmaja,  2008  :  155). Persoalan  mengenai Wangsa ternyata  tidak  hanya  menimbulkan  permasalahan dalam  perkawinan,  namun  begitu  juga  halnya  dalam  perceraian  khususnya  bagi pihak wanita yang melangsungkan perkawinan beda Wangsa (perkawinan Nyerod ). Apabila  pasangan  yang  melangsungkan  perkawinan  berasal  dari Wangsa yang sama,  kemudian  perkawinannya  putus  karena  perceraian  maka  pada  umumnya pihak  wanita  akan  kembali  kerumah  asalnya  ( Mulih  Bajang / Mulih  Deha ). Permasalahan  muncul  dalam  hal  putusnya  perkawinan  wanita  yang  telah melangsungkan perkawinan beda Wangsa (perkawinan Nyerod ), dalam kondisi ini muncul  suatu  polemik  dimana  wanita  bersangkutan  dalam  masyarakat  kerap dianggap  berstatus  ngambang  karena  wanita  bersangkutan  tidak  diijinkan  oleh pihak  keluarga  kembali  ke  rumah  asal  karena  dianggap  sudah Nyerod dan Patiwangi . Sebenarnya  perkawinan Nyerod saat  ini  adalah  merupakan  salah  satu  jenis perkawinan  yang  dilegalkan  dalam  perkawinan  adat  Bali,  walaupun  dalam pelaksanaannya perkawinan ini harus dilakukan dengan membawa lari mempelai perempuan dari rumahnya secara diam-diam. Hal ini dikuatkan dengan dihapusnya sanksi  hukum  bagi  pasangan  yang  melakukan  perkawinan Nyerod. Dulu  sanksi Perkawinan Nyerod secara yuridis formal diatur dalam Paswara tahun 1910, yang kemudian  diubah  menjadi  Beslit  Residen  Bali,  dan  Lombok  nomor  352,  JI  C.2, tanggal  11  April  1951.  Paswara  yang  mencantumkan  larangan  atas  Perkawinan Nyerod ini  kemudian  dihapus  dengan  terbitnya  Paswara  Nomor  11/DPRD  Bali, tertanggal  12  Juli  1951.  Dengan  ditetapkannya  Paswara  No.  11/DPRD  Bali  yang menghapus Paswara tahun 1910, maka secara formal hukum pidana adat mengenai Perkawinan Nyerod baik Asu  Pundung maupun Alangkahi  Karang  Hulu telah dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu konsekuensi dari Pencabutan Peswara  tahun  1910,  maka  Perkawinan Nyerod yang  dulunya  dipandang  sebagai perkawinan yang dilarang karena melanggar Hukum Adat Bali dan ajaran Agama Hindu,  kini  berubah  menjadi  perkawinan  yang  tidak  dilarang,  melainkan  hanya tidak dikehendaki dan/atau tidak dianjurkan.
Mengacu  pada  Peraturan  Perundang-Undangan  Nasional  yang  berkaitan dengan  perkawinan  baik  sebelum  dan/atau  setelah  diberlakukannya  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disingkat  UU Perkawinan),  maka  tidak  ada  larangan  ataupun    hukuman  bagi  orang  yang melangsungkan perkawinan beda Wangsa (Perkawinan Nyerod ). Adapun larangan perkawinan  dalam  ketentuan  Pasal  8  UU  Perkawinan  hanya  menentukan  bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
d. Berhubungan  susuan,  yaitu  orang  tua  susuan,  anak susuan,  saudara  susuan dan bibi/paman susuan;
e. Berhubungan  saudara  dengan  isteri  atau  sebagai  bibi  atau  kemenakan  dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  9  UU  Perkawinan  dinyatakan  bahwa, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,  kecuali  dalam  hal  yang  tersebut  pada  Pasal  3  ayat  (2)  dan  Pasal  4  Undang- undang ini. Mengacu pada ketentuan Pasal 9 UU Perkawinan dapat dipahami artinya bahwa terdapat pengecualian dalam hal seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari  satu  apabila  atas  izin  dari  Pengadilan  (Pasal  3  ayat  (2)  UU  Perkawinan). Berdasarkan  ketentuan  Pasal  10  UU  Perkawinan  juga  diatur  mengenai  larangan perkawinan  yang  menyatakan  bahwa,  apabila  suami  dan  isteri  yang  telah  cerai kawin  lagi  satu  dengan  yang  lain  dan  bercerai  lagi  untuk  kedua  kalinya,  maka diantara  mereka  tidak  boleh  dilangsungkan  perkawinan  lagi,  sepanjang  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dari  yang  bersangkutan  tidak menentukan lain. Mengacu pada perkawinan berdasarkan Hukum Adat Bali tidak ada ketentuan yang menentukan larangan perkawinan Nyerod didalamnya. Secara tradisi, larangan perkawinan dikenal dengan istilah Gamya , seperti Gamya Gamana (larangan kawin dengan saudara), Gurwa Gamana (larangan kawin dengan guru), Gana Gamana (larangan kawin dengan binatang) dan Paradara Gamana (larangan kawin dengan istri orang lain).
Dalam  perkawinan  idealnya  calon  suami  dan/atau  istri  memilih  sendiri pasangan hidupnya atas kemauan dan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Namun demikian dalam praktiknya ada kondisi dimana para pihak dalam perkawinan tidak berada dalam kehendak yang bebas untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya, hal ini dikarenakan mereka dibatasi oleh keberadaan  tradisi adat  yang  berlaku  turun-temurun  yang  menentukan  larangan  untuk melangsungkan  perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod ).  Kondisi  yang demikian  sebenarnya  telah  mengenyampingkan  asas  persetujuan  bebas  dalam suatu  perkawinan  sebagaimana  tercermin  dalam  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.  Adapun  hal  yang  perlu  digaris  bawahi  terkait  asas  persetujuan  bebas adalah bahwa persetujuan (kesepakatan) dalam hal ini tidak boleh dipengaruhi atas unsur paksaan ( Dwang ), unsur kekhilafan ( Dwaling ) dan unsur penipuan ( Bedrog ), hal  ini  sejalan  dengan  konsep  perikatan  dalam  konteks  hukum  perdata  dengan rasional  bahwa  perkawinan  adalah  perikatan  sebagaimana  tercermin  dalam ketentuan  Pasal  1  UU  Perkawinan,  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  ialah “ ikatan ” lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Beranjak dari adanya tradisi larangan perkawinan beda Wangsa (Perkawinan Nyerod )  yang  membatasi  kehendak  bebas  para  pihak  dalam  melangsungkan perkawinan  sebenarnya  telah  menimbulkan  diskriminasi  terhadap  pihak  yang wangsanya  dianggap  lebih  rendah  dalam  suatu  perkawinan.  Merujuk  pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  (selanjutnya  disingkat  UU  HAM) dinyatakan  bahwa,  diskriminasi  adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan,  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan  politik, yang  berakibat  pengurangan,  penyimpangan,  atau  penghapusan  pengakuan, pelaksanaan,  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3  UU  HAM,  apabila  dipahami  secara  mendalam  maka  ketentuan  tersebut  dapat diartikan bahwa tidak boleh terjadi suatu diskriminasi dalam hal apapun termasuk dalam hal perkawinan.
Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU HAM, dalam Pasal 16 angka 1 Universal Declaration of Human Right dinyatakan bahwa :
Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution” ( Universal Declaration of Human Right, 1948 : 4).
Artinya: Laki-laki dan perempuan dewasa tanpa pembatasan apapun menurut ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk kawin dan membentuk suatu keluarga. Mereka berhak atas hak-hak yang sama pada saat perkawinan, selama perkawinan dan saat perceraian.
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 Universal Declaration of Human Right dinyatakan bahwa :
Marriage  shall  be  entered  into  only  with  the  free  and  full  consent  of  the  intending spouses” ( Universal Declaration of Human Right, 1948 : 4).
Artinya: perkawinan hanya boleh dilakukan dengan sukarela dan kesepakatan bulat dari kedua mempelai.
Potret Perkembangan hak wanita Bali dalam Hukum Keluarga menyebutkan bahwa   hak  wanita  memilih  jodoh  secara  bebas  terbelenggu karena  menghindari perkawinan Nyerod . Jadi hak wanita yang sering luput dari perhatian adalah hak yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  memilih  suami  sebagaimana  tertuang  dalam ketentuan Pasal 16 angka 1 dan angka 2 Universal Declaration of Human Right yang telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  7  Tahun
1984).  Merujuk  pada  ketentuan  UU  No.  7  Tahun  1984  sebagaimana  disebutkan diatas, maka setiap perempuan dijamin kebebasannya dan tiada diskriminasi dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan, khusunya menjamin hal-hal sebagai berikut :
a. Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
b. Hak  yang  sama  untuk  memilih  suami  secara  bebas  dan  untuk  memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawina dan pada pemutusan perkawinan;
d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua;
e. Hak  yang  sama  untuk  menentukan  secara  bebas  dan  bertanggung  jawab mengenai  jumlah  dan  penjarakan  kelahiran  anak-anak  mereka  serta  untuk memperoleh penerangan, pendidikan, dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;
f. Hak  dan  tanggung  jawab  yang  sama  berkenaan  dengan  perwalian, pemeliharaan,  pengawasan,  dan  pengangkatan  anak  atau  lembaga-lembaga yang  sejenis  dimana  konsep-konsep  ini  ada  dalam  perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak yang wajib diutamakan;
g. Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
h. Hak  sama  untuk  kedua  suami  istri  bertalian  dengan  pemikiran,  perolehan, pengelolaan,  administrasi,  penikmatan,  dan  memindahtangankan  harta benda, baik secara Cuma-Cuma maupun penggantian berupa uang.
Beranjak  dari  peristiwa  konkret  mengenai  adanya  tradisi  larangan perkawinan  beda Wangsa di  Bali,  setelah  dilakukan  pengkajian  berdasarkan peraturan  hukum  yang  relevan  sebagaimana  telah  diuraikan  pada  paragraph- paragraf  sebelumnya  diatas  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  telah  terjadi kesenjangan  dan/atau  ketidak  sesuaian  antara  Peraturan  Perundang-Undangan yang  berlaku  dengan  praktiknya  di  lapangan.  Atas  dasar  kesenjangan  dan/atau ketidak  sesuaian  tersebut  maka  legalitas  dari    tradisi  adat  larangan  perkawinan beda Wangsa (Perkawinan Nyerod )  secara  hukum  sudah  tidak  relevan  untuk dipertahankan  meskipun  tradisi  adat  bersangkutan  sudah  turun-temurun dilaksanakan dari generasi ke generasi hingga saat ini.
Suatu  tradisi  adat  lahir  dari  pribadi  manusia  yang  menimbulkan  kebiasaan pribadi. Kebiasaan-kebiasaan pribadi tersebut kemudian diterima dan ditiru oleh masyarakat  dan/atau  kelompok-kelompok  masyarakat  hingga  pada  akhirnya secara berlahan menjadi tradisi adat yang berlaku bagi semua anggota masyarakat seperti  halnya  keberadaan  tradisi  adat  larangan  perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod ). Tradisi adat pada akhirnya akan berkembang menjadi suatu instrumen hukum tidak tertulis yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum Adat tidak terkodifikasi  dalam  bentuk  Peraturan  Perundang-Undangan  Nasional,  namun demikian harus kita sadari bersama bahwa  hukum adat tetap diakui sebagai salah satu hukum yang sah di Indonesia. Beranjak dari perihal terbentuknya hukum adat berdasarkan  kebiasaan-kebiasaan  yang  diterima  dan  ditiru  oleh  masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi sebuah tradisi adat, maka sebenarnya keberadaan
tradisi  adat  larangan  perkawinan  beda Wangsa (Perkawinan Nyerod )  pada kelompok masyarakat tertentu di Bali adalah merupakan suatu bentuk hukum yang sah.  Namun  demikian  perlu  digaris  bawahi  bahwa  hukum  selalu  mengalami perubahan  seiring  perkembangan  zaman,  atau  dengan  kata  lain  bahwa  hukum sangat  berkaitan  dengan  masyarakat,  hukum  lahir  karena  masyarakat  dan masyarakat memerlukan hukum, dimana ada masyarakat disana ada hukum ( Ubi Societas Ibi Ius ).
Pembentukan  suatu  aturan  hukum  di  Indonesia  haruslah  bersumber  pada Pancasila.  Kedudukan  Pancasila  pada  tatanan  hukum  dipertegas  sebagai  sumber tertib  hukum  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  sumber  segala  sumber  hukum melalui  Ketetapan  MPR  Nomor  XX/MPRS/1966 jo Ketetapan  MPR  Nomor V/MPR/1973  jo  Ketetapan  MPR  Nomor  IX/MPR/1978.  Maka  dari  itu,  Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak  sumber  hukum  maka  sumber  hukum  tersebut  haruslah  sesuai  dengan Pancasila.  Oleh  karena  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  di Indonesia  yang  mensyaratkan  bahwa  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  haruslah sesuai  dengan  Pancasila,  maka  bila  ditelaah  mengenai  tradisi  adat  larangan perkawinan  beda Wangsa (Perkawinan Nyerod )  di  Bali  sebenarnya  telah menyimpang dari amanat Pancasila. Penyimpangan ini terlihat jelas dalam hal esensi manusia berdasarkan  Pancasila  yang  tertuang  dalam  Sila  kedua  Pancasila sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yakni sebagai makhluk Monopluralisme dan Antromorfis. Berdasarkan penyimpangan ini maka ditegaskan kembali bahwa legalitas  tradisi  adat  larangan  perkawinan  beda Wangsa (Perkawinan Nyerod ) sudah tidak relevan dan harus disesuaikan dengan amanat Pancasila.
Sebenarnya  istilah  perkawinan Nyerod sudah  dihapus  saat  rapat  DPRD (Paswara 1995). Paswara pada saat itu menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa larangan  perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod )  dihapuskan  karena dianggap  sudah  tidak  relevan  lagi  pada  zaman  sekarang.  Selain  Paswara  1995, sempat  juga  diselenggarakan  Pasamuan  Agung  Majelis  Desa  Pakraman  yang membahas  terkait  perkawinan Nyerod .  Dalam  paruman  tersebut  menghasilkan suatu  keputusan  bahwa  perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod )  sudah dianggap sebagai perkawinan biasa. Bahkan semua prosesi upacaranya semestinya berlangsung dengan normal. Terkait dalam perceraian telah ada keputusan Majelis Desa Pakraman Agung III yang diselenggarakan tanggal 15 Oktober 2010 bertempat di  gedung  Wiswasabha  Kantor  Gubernur  Provinsi  bali,  yang  memutuskan  bahwa seorang wanita jika bercerai bisa pulang kembali ke rumah Deha atau rumah bajang. Saat proses hukum sudah terselesaikan maka si wanita yang bercerai ini kembali lagi ke rumah bajangnya, yang intinya sudah dikembalikan dan statusnya dianggap sebagai orang bajang kembali.
Letak permasalahan dalam perkawinan beda Wangsa (perkawinan Nyerod ) ini ada pada prosesi upacara Patiwangi yang berarti menggugurkan keharuman atau kehormatan dengan makna simbolik untuk menurunkan Wangsa perempuan yang kawin Nyerod menjadi  sederajat  dengan Wangsa suaminya.  Penurunan  derajat Kewangsan ini  sebenarnya  tidak  terlalu  menjadi  persoalan  bagi  si  perempuan selama perkawinannya berlangsung kecuali berkait dengan hubungannya dengan keluarga  asalnya  yang  tidak  sama  seperti  dulu  lagi,  seperti  soal parid-kaparid , sumbah-kasumbah ,  tanggung-katanggung  dan sor  singgih  basa .  Sebaliknya  akan
menjadi persoalan yang sangat berat jika perempuan tersebut kemudian bercerai dengan suaminya. Menyikapi persoalan tersebut, Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali dengan tegas melalui Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Terkait Penghapusan Patiwangi Dalam Perkawinan Nyerod memutuskan bahwa upacara Patiwangi tidak dilaksanakan lagi terkait  dengan  upacara  perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod ).  Dalam Lampiran  Keputusan  Pasamuan  Agung  III  tersebut  dijelaskan  latar  belakang keputusan  ini  bahwa  upacara Patiwangi dalam perkawinan Nyerod bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan menimbulkan dampak ketidaksetaraan kedudukan perempuan dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian.
Dengan dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  terkait  penghapusan Patiwangi dalam perkawinan Nyerod maka  ada  kelonggaran  dalam  regulasi  perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod ).  Dihapusnya  upacara Patiwangi dalam perkawinan beda Wangsa (perkawinan Nyerod ) tentu sangat menguntungkan para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan beda Wangsa (perkawinan Nyerod ), khussnya pihak Wanita dengan Wangsa lebih tinggi yang akan kawin dengan laki-laki Wangsa lebih rendah. Dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  tentu  didasarkan  atas  berbagai  landasan, adapun landasan-landasan tersebut adalah sebagai berikut :

## a. Landasan Filosofis
Setiap insan manusia, laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan kasih atas dasar suka sama suka pada akhirnya akan sampai pada hubungan sakral yang disahkan  melalui  perkawinan.  Sejalan  dengan  pandangan  hidup  berbangsa  dan bernegara,  kesadaran,  dan  cita  hukum  bangsa  Indonesia  berdasarkan  Pancasila, perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan sakral yang berorientasi pada hak  asasi  sebagai  manusia  dalam  hal  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah  sebagaimana  dijamin  berdasarkan ketentuan  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  NRI  1945.  Secara  khusus  perihal  perkawinan bahkan telah diatur dalam UU No. 1 Th 1974, yang pada Pasal 1 menentukan bahwa perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Namun demikian bilamana antara laki-laki dan perempuan Hindu di Bali yang menjalin  hubungan  kasih  berasal  dari Wangsa yang  berbeda,  maka  seakan  ada dinding  pemisah  yang  membatasi  kesakralan  tujuan  mulia  mereka  untuk membentuk  keluarga  seperti  halnya  yang  hingga  saat  ini  masih  saja  menjadi persoalan  yang  harus  dihadapi  masyarakat  Bali.  Akar  permasalahan  dalam perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod )  sebenarnya  terletak  pada keberadaan  prosesi  upacara Patiwangi yang  meresahkan  pihak  perempuan  yang terlanjur Nyerod bilamana suatu saat nanti perkawinannya putus karena perceraian yang berimplikasi pada status Ngambang sehingga tidak bisa Mulih Deha (kembali ke rumah saat dirinya masih gadis / kembali ke rumah orang tuanya).
Sebenarnya  persoalan  ini  sudah  dapat  diatasi  dengan  dikeluarkannya Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 mengenai penghapusan Patiwangi dalam perkawinan Nyerod . Adapun
landasan filosofis dikeluarkannya keputusan ini yakni berangkat dari filosopi Weda yang  menggambarkan  bahwa  tidak  ada  konsep  penggolongan   manusia  menjadi manusia  dengan Wangsa lebih  tinggi  ataupun Wangsa lebih  rendah  untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Semua jiwa adalah sederajat. Oleh  karena  itu  tidak  seharusnya  terjadi  pembatasan  perkawinan  yang  terjadi akibat  adanya  perbedaan Wangsa antara  mereka  yang  hendak  kawin  karena perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mulia dan sakral.
Filosofis Weda selanjutnya dikembangkan pada esensi manusia berdasarkan Pancasila (sila  ke  dua  “Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab”), dimana  manusia dipandang  sebagai  makhluk Antromorfis, yakni merupakan  suatu  konsep  yang menggambarkan bahwa di dalam setiap jiwa dan raga manusia terdapat sifat-sifat kesucian  Tuhan  sehingga  setiap  manusia  adalah  sama  dan/atau  sederajat  di hadapan  Tuhan.  Berdasarkan  konsep  ini  dapat  dipahami  bahwa  tidak  ada  suatu pembatasan dalam bentuk diskriminasi untuk melangsungkan perkawinan terlebih saat perkawinan dipahami sebagai suatu perbuatan yang sakral dengan tujuan yang mulia. Kemuliaan tujuan perkawinan berorientasi pada hak asasi sebagai manusia dalam hal membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan hal ini bahkan dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945.

## b. Landasan Sosiologis
Dalam  praktiknya  perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod )  menjadi dilemma tersendiri bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan kasih, terutama bagi pihak perempuan dengan Wangsa lebih tinggi yang akan kawin dengan  laki-laki Wangsa lebih  rendah.  Dilemma  sebagaimana  dimaksud  diawali dengan  adanya  pemberlakuan  tradisi  larangan  perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod ) pada lapisan masyarakat tertentu di Bali. Apabila dicermati lebih  mendalam,  maka  akar  permasalahan  yang  mendasari  persoalan  dalam perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod )  sebenarnya  ada  pada  prosesi upacara Patiwangi (upacara penurunan drajat Wangsa ). Secara  umum  penurunan  derajat Wangsa sebenarnya  tidak  terlalu  menjadi persoalan  bagi  Wanita  yang  hendak  melangsungkan  perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod )  karena  orientasi  resiko  yang  dihadapi  berkait  dengan hubungannya  dengan  keluarga  asalnya  yang  tidak sama  seperti  dulu  lagi,  seperti soal parid-kaparid , sumbah-kasumbah , tanggung-katanggung dan sor singgih basa , dengan  catatan  bahwa  dirinya  masih  dalam  suatu  ikatan  perkawian  dengan suaminya.  Namun  sebaliknya  akan  menjadi  persoalan  yang  sangat  berat  jika perempuan tersebut kemudian bercerai dengan suaminya, dimana perempuan yang telah Nyerod tersebut  akan  berstatus Ngambang sehingga  tidak  bisa Mulih  Deha (pulang  ke  rumah  saat  dia  masih  gadis  dan/atau  pulang  ke  rumah  orangtuanya) karena  wangsanya  sudah  tidak  sedrajat  lagi  dengan  keluarga  asalnya  dan/atau orangtuanya.
Atas dasar landasan-landasan sosiologis sebagaimana telah diuraikan diatas pada  akhirnya  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  mengambil  sikap  melalui Pasamuan Agung III mengeluarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  yang memutuskan  bahwa  upacara Patiwangi tidak dilaksanakan lagi dalam prosesi upacara perkawinan beda Wangsa (perkawinan Nyerod ).

## c. Landasan Yuridis
Pembentukan  suatu  aturan  hukum  di  Indonesia  haruslah  bersumber  pada Pancasila.  Kedudukan  Pancasila  pada  tatanan  hukum  dipertegas  sebagai  sumber tertib  hukum  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  sumber  segala  sumber  hukum melalui  Ketetapan  MPR  Nomor  XX/MPRS/1966 jo Ketetapan  MPR  Nomor V/MPR/1973  jo  Ketetapan  MPR  Nomor  IX/MPR/1978.  Maka  dari  itu,  Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak  sumber  hukum  maka  sumber  hukum  tersebut  haruslah  sesuai  dengan Pancasila.  Merujuk  pada  ketentuan  diatas  yang  menyatakan  bahwa  Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang mensyaratkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia haruslah sesuai dengan Pancasila.
Dikeluarkannya  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  Terkait  Penghapusan Patiwangi Dalam Perkawinan Nyerod secara  yuridis  didasarkan  pada  esensi  manusia  berdasarkan Pancasila  sebagaimana  tertuang  dalam  Sila  kedua  Pancasila  (Kemanusiaan  Yang Adil  dan  Beradab),  yakni  sebagai  makhluk Monopluralisme, dan  makhluk Antromorfis sehingga  dipandang  tidak  tepat  apabila  mengelompokkan  manusia kedalam golongan Wangsa yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  39  tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya  disingkat  UU  HAM)  menyatakan bahwa,  diskriminasi  adalah  setiap  pembatasan,  pelecehan,  atau  pengucilan  yang langsung  ataupun  tak  langsung  didasarkan  pada  pembedaan  manusia  atas  dasar agama,  suku,  ras,  etnik,  kelompok,  golongan,  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis kelamin,  bahasa,  keyakinan  politik,  yang  berakibat  pengurangan,  penyimpangan, atau  penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan,  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia dan  kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik  individual  maupun  kolektif  dalam bidang  politik,  ekonomi,  hukum,  sosial,  budaya  dan  aspek  kehidupan  lainnya. Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  3  UU  HAM,  apabila  dipahami  secara mendalam maka ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa tidak boleh terjadi suatu diskriminasi dalam hal apapun termasuk dalam hal perkawinan.
Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU HAM, dalam Pasal 16 angka 1 Universal Declaration of Human Right dinyatakan bahwa :
Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution” ( Universal Declaration of Human Right, 1948 : 4).
Terjemahan  bebas:  Laki-laki  dan  perempuan  dewasa  tanpa  pembatasan  apapun menurut ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk kawin dan membentuk suatu  keluarga.  Mereka  berhak  atas  hak-hak  yang  sama  pada  saat  perkawinan, selama perkawinan dan saat perceraian.
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 Universal Declaration of Human Right dinyatakan bahwa :
Marriage  shall  be  entered  into  only  with  the  free  and  full  consent  of  the  intending spouses” ( Universal Declaration of Human Right, 1948 : 4).
Terjemahan  bebas:  perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  dengan  sukarela  dan kesepakatan bulat dari kedua mempelai.
Mengacu pada ketentuan Pasal 16 angka 1 dan angka 2 Universal Declaration of Human Right sebagaimana telah diuraikan diatas memberikan hak kepada laki- laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan atau berumah tangga, dengan demikian tidak ada paksaan yang dibolehkan untuk mencegah perkawinan itu dan tidak ada penghalang yang legal dalam bentuk diskriminasi.
Internalisasi Patiwangi Dalam  Perkawinan Nyerod Pasca  Dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010
Mengacu  pada  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  diketahui  bahwa sesungguhnya masih ada kelompok masyarakat tertentu, yang kurang menghayati esensi  manusia  berdasarkan  Pancasila,  yakni  sebagai  makhluk “Monopluralisme” dan makhluk “ Antromorfis ” . Sebagai bentuk nyata kurangnya penghayatan terhadap esensi  manusia berdasarkan  Pancasila  adalah terwujud  dalam  kentalnya penggolongan  manusia  berdasarkan  sistem Wangsa .  Terkait  kentalnya  sistem Wangsa di Bali, perlu digaris bawahi bahwa sebenarnya di dalam Kitab Suci Weda dan Kitab Bhagawan Gita tidak dikenal konsep Catur Wangsa , melainkan digunakan konsep Catur Warna. Dalam Agama Hindu istilah Warna artinya Guna dan Kama , yang  mendasarkan  sistem  pembagian  masyarakat  menjadi  empat  kelompok  atau golongan  berdasarkan  kewajiban,  bakat  atau  jenis  pekerjaan  (Wiana,  2006  :  24). Melalui  Bhisama  Sabha  Pandita  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  Pusat  Nomor: 3/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 di bagian menimbang terutama pada  poin  2  (dua)  dan  3  (tiga)  dijelaskan  dengan  sangat  jelas  mengenai Warna , Kasta dan Wangsa sebagai berikut :
Bahwa Catur  Vama adalah  ajaran  tentang  pembagian  tugas  dan  kewajiban masyarakat  berdasarkan Guna (bakat)  dan Karma (kerja)  yang  sesuai  dengan pilihan hidupnya (Bagian menimbang poin 2 (dua) Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu  Dharma  Indonesia  Pusat  Nomor  :  3/  Bhisama  /Sabha  Pandita  Parisada Pusat/X/2002).
Bahwa di dalam sejarah perkembangan Agama Hindu telah terjadi penyimpangann pengertian  ajaran  tentang Catur  Vama menjadi Kasta atau Wangsa yang berdasarkan  atas  kelahiran  (keturunan/keluarga)  seseorang  (Bagian  menimbang poin  3  (tiga)  Bhisama  Sabha  Pandita  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  Pusat Nomor : 3/ Bhisama /Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002).
Mengacu  pada  Bhisama  diatas,  sebenarnya Wangsa tidak  menunjukkan stratifikasi  sosial  yang  sifatnya  vertikal,  dalam  arti  ada  satu Wangsa yang  lebih tinggi dari Wangsa yang lain sebagaimana halnya pada masyarakat adat Bali saat ini yang  berimplikasi  pada  urusan  perkawinan  beda Wangsa (perkawinan Nyerod ). Perlu  digarisbawahi  bahwa  perkawinan Nyerod saat  ini  adalah  merupakan  salah satu jenis perkawinan yang dilegalkan dalam perkawinan adat Bali, walaupun dalam
pelaksanaannya perkawinan ini harus dilakukan dengan membawa lari mempelai perempuan dari rumahnya secara diam-diam. Hal ini dikuatkan dengan dihapusnya sanksi  hukum  bagi  pasangan  yang  melakukan  perkawinan Nyerod. Sanksi Perkawinan Nyerod secara yuridis formal dulu diatur dalam Paswara tahun 1910, yang kemudian diubah menjadi Beslit Residen Bali, dan Lombok nomor 352, JI C.2, tanggal  11  April  1951.  Paswara  yang  mencantumkan  larangan  atas  Perkawinan Nyerod ini  kemudian  dihapus  dengan  terbitnya  Paswara  Nomor  11/DPRD  Bali, tertanggal  12  Juli  1951.  Dengan  ditetapkannya  Paswara  No.  11/DPRD  Bali  yang menghapus Paswara tahun 1910, maka secara formal hukum pidana adat mengenai Perkawinan Nyerod baik Asu  Pundung maupun Alangkahi  Karang  Hulu telah dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Hak Asasi Manusia.
Mengacu  pada  Peraturan  Perundang-Undangan  Nasional  yang  berkaitan dengan  perkawinan  baik  sebelum  dan/atau  setelah  diberlakukannya  UU Perkawinan, tidak ada larangan ataupun hukuman bagi orang yang melangsungkan perkawinan  beda Wangsa (Perkawinan Nyerod ).  Pasal  8  UU  Perkawinan  secara garis  besarnya  mengatur  mengenai  larangan  perkawinan  yang  berorientasi  pada adanya hubungan darah pada tingkatan tertentu antara calon mempelai, hubungan semenda  antara  calon  mempelai,  hubungan  susuan  antara  calon  mempelai,  serta hubungan yang oleh agama calon mempelai dilarang. Pasal 9 UU Perkawinan secara garis  besarnya  mengatur  larangan  perkawinan  bagi  calon  mempelai  yang  masih terikat  perkawinan  dengan  pihak  lain.  Pasal  10  UU  Perkawinan  secara  garis besarnya mengatur mengenai larangan perkawinan bagi suami dan isteri yang telah cerai  kawin  lagi  satu  dengan  yang  lain  dan  bercerai  lagi  untuk  kedua  kalinya. Mengacu pada perkawinan berdasarkan Hukum Adat Bali juga tidak ada ketentuan yang  menentukan  larangan  perkawinan Nyerod .  Adapun  larangan  perkawinan dalam Hukum Adat Bali meliputu Gamya Gamana (larangan kawin dengan saudara), Gurwa  Gamana (larangan  kawin  dengan  guru), Gana  Gamana (larangan  kawin dengan binatang) dan Paradara Gamana (larangan kawin dengan istri orang lain). Dalam  melangsungkan  perkawinan  idealnya  calon  suami  dan/atau  istri memilih  sendiri  pasangan  hidupnya  atas  kemauan  dan  kesadaran  sendiri  tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Namun demikian dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan terdapat calon suami dan/atau istri tidak memilih sendiri pasangan hidupnya  atas  kemauan  dan  kesadaran  sendiri,  melainkan  semata-mata  karena adanya  paksaan  dari  pihak  lain.  Kondisi  yang  demikian  sebenarnya  telah mengenyampingkan Asas Persetujuan Bebas dalam suatu perkawinan sebagaimana tercermin  dalam  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  UU  Perkawinan  yang  menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Adapun hal yang perlu digaris bawahi terkait Asas Persetujuan Bebas sebagaimana tercermin dalam  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  UU  Perkawinan  adalah  bahwa  persetujuan (kesepakatan) dalam hal ini tidak boleh dipengaruhi atas unsur paksaan ( Dwang ), unsur  kekhilafan  ( Dwaling )  dan  unsur  penipuan  ( Bedrog ),  hal  ini  sejalan  dengan konsep  perikatan  dalam  konteks  hukum  perdata  dengan  rasional  bahwa perkawinan adalah perikatan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan ialah “ ikatan ” lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Melihat adanya larangan perkawinan beda Wangsa (Perkawinan Nyerod ) yang membatasi  kehendak  yang  bebas  dari  pasangan  beda  wangsa  yang  bermaksud melangsungkan  perkawinan,  maka  dalam  hal  ini  telah  terjadi  suatu  bentuk diskriminasi terhadap pihak yang wangsanya dianggap lebih rendah dalam suatu perkawinan. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya  disingkat  UU  HAM) menyatakan  bahwa,  diskriminasi  adalah  setiap  pembatasan,  pelecehan,  atau pengucilan  yang  langsung  ataupun  tak  langsung  didasarkan  pada  pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan  politik,  yang  berakibat  pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik  individual  maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU HAM, apabila dipahami secara mendalam maka ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa tidak boleh terjadi suatu diskriminasi dalam hal apapun termasuk dalam hal perkawinan.
Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU HAM, dalam Pasal 16 angka 1 Universal Declaration of Human Right dinyatakan bahwa :
Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution” ( Universal Declaration of Human Right, 1948 : 4).
Terjemahan  bebas:  Laki-laki  dan  perempuan  dewasa  tanpa  pembatasan  apapun menurut ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk kawin dan membentuk suatu  keluarga.  Mereka  berhak  atas  hak-hak  yang  sama  pada  saat  perkawinan, selama perkawinan dan saat perceraian.
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 Universal Declaration of Human Right dinyatakan bahwa :
Marriage  shall  be  entered  into  only  with  the  free  and  full  consent  of  the  intending spouses” ( Universal Declaration of Human Right, 1948 : 4).
Terjemahan  bebas:  perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  dengan  sukarela  dan kesepakatan bulat dari kedua mempelai.
Mengacu pada ketentuan Pasal 16 angka 1 dan angka 2 Universal Declaration of Human Right sebagaimana telah diuraikan diatas memberikan hak kepada laki- laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan atau berumah tangga, dengan demikian tidak ada paksaan yang dibolehkan untuk mencegah perkawinan itu dan tidak  ada  penghalang  yang  legal  dalam  bentuk  diskriminasi.  Dengan  demikian, adapun fakta yang terjadi di lapangan terkait larangan perkawinan Nyerod adalah tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur diskriminasi, dimana seseorang karena Wangsa -nya dibatasi haknya untuk melangsungkan perkawinan. Beranjak dari fakta-fakta dan/atau peristiwa konkret yang di jumpai di lapangan sebagai Das Sein yang kemudian dikaji berdasarkan kajian-kajian pustaka dan/atau peraturan hukum yang relevan sebagai Das Sollen sebagaimana telah dikaji sebelumnya, maka
dapat  dinyatakan  bahwa  telah  terjadi  banyak  kesenjangan  dan/atau  ketidak sesuaian antara Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan praktiknya di lapangan. Atas dasar kesenjangan tersebut maka, adapun legalitas dari  tradisi adat  larangan  perkawinan  beda Wangsa (Perkawinan Nyerod )  pada  beberapa daerah di Bali secara hukum sudah tidak relevan untuk dipertahankan meskipun tradisi  adat  bersangkutan  sudah  turun-temurun  dilaksanakan  dari  generasi  ke generasi hingga saat ini.
Pembentukan  suatu  aturan  hukum  di  Indonesia  haruslah  bersumber  pada Pancasila.  Kedudukan  Pancasila  pada  tatanan  hukum  dipertegas  sebagai  sumber tertib  hukum  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  sumber  segala  sumber  hukum melalui  Ketetapan  MPR  Nomor  XX/MPRS/1966 jo Ketetapan  MPR  Nomor V/MPR/1973  jo  Ketetapan  MPR  Nomor  IX/MPR/1978.  Maka  dari  itu,  Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak  sumber  hukum  maka  sumber  hukum  tersebut  haruslah  sesuai  dengan Pancasila.  Merujuk  pada  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  maka  bila  ditelaah mengenai tradisi adat larangan perkawinan beda Wangsa (Perkawinan Nyerod ) di Bali  sebenarnya  telah  menyimpang  dari  amanat  Pancasila.  Penyimpangan  ini terlihat jelas dalam hal esensi manusia berdasarkan Pancasila yang tertuang dalam Sila  kedua  Pancasila  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  yakni  sebagai makhluk Monopluralisme dan Antromorfis. Berdasarkan  penyimpangan  ini  maka ditegaskan kembali bahwa legalitas tradisi adat larangan perkawinan beda Wangsa (Perkawinan Nyerod )  sudah  tidak  relevan  dan  harus  segera  disesuaikan  dengan amanat Pancasila.

## PENUTUP
Kesimpulan
1. Landasan  filosofis  dikeluarkannya  Keputusan  Majelis  Utama  Desa Pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  yakni  filosopi Weda yang  selanjutnya  dikembangkan  pada  esensi  manusia  sebagai makhluk Monopluralisme, dan makhluk Antromorfis sehingga dipandang tidak tepat apabila mengelompokkan manusia kedalam golongan Wangsa yang  lebih  tinggi  ataupun  lebih  rendah.  Secara  sosiologis  penurunan derajat Wangsa sebenarnya  tidak  menjadi  persoalan  bagi  Wanita  yang hendak  melangsungkan  perkawinan Nyerod ,  namun  sebaliknya  akan menjadi persoalan yang sangat berat jika perempuan tersebut kemudian bercerai dengan suaminya, dimana perempuan yang telah Nyerod tersebut akan  berstatus Ngambang. Secara  yuridis  larangan  perkawinan Nyerod merupakan  suatu  bentuk  diskriminasi  sebagaimana  makna  dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta bertentangan dengan Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Universal Declaration of Human Right.
2. Sebagai  suatu  konsekuensi  dari  Pencabutan  Peswara  tahun  1910  maka Perkawinan Nyerod yang  dulunya  dipandang  sebagai  perkawinan  yang dilarang karena melanggar Hukum Adat Bali dan ajaran Agama Hindu, kini berubah menjadi perkawinan yang tidak dilarang, melainkan hanya tidak dikehendaki  dan/atau  tidak  dianjurkan.  Dengan  kata  lain  bahwa
Perkawinan Nyerod dapat  dilakukan  meskipun  pada  dasarnya  tidak dianjurkan untuk diselenggarakan dan/atau tidak menjadi pilihan utama bagi  pasangan  yang  ingin  kawin.  Upacara Patiwangi dalam  perkawinan Nyerod juga  telah  dihapuskan,  sehingga  pihak  yang  melangsungkan perkawinan Nyerod dapat kembali pulang ( Mulih Deha ) apabila suatu saat nanti perkawinannya putus karena perceraian.
Saran
1. Pembentukan suatu aturan hukum di Indonesia haruslah bersumber pada Pancasila  karena  kedudukan  Pancasila  pada  tatanan  hukum  dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan  MPR  Nomor  V/MPR/1973  jo  Ketetapan  MPR  Nomor IX/MPR/1978.  Melihat  kondisi  yang  terjadi  di  lapangan,  khususnya keberadaan tradisi adat larangan perkawinan Nyerod yang bertentangan dengan  Pancasila  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang kedudukannya  lebih  tinggi  dalam  tata  urutan  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Indonesia,  maka  segala  ketidak  sesuaian  yang  ada  pada tradisi adat demi hukum atas dasar keadilan harus dihapuskan dan/atau disesuaikan dengan Pancasila serta Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya  lebih  tinggi  dalam  tata  urutan  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia.
2. Perlu  dilakukan  sosialisasi  tentang  Paswara  Nomor  11/DPRD  Bali tertanggal 12 Juli 1951, Paswara tahun 1995, dan Keputusan Pasamuan Agung tahun 2006, yang merupakan dasar hukum perkawinan Nyerod di Bali.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  perlu juga  disosialisasikan  Keputusan Pasamuan Agung tahun 2010  yang menjamin kepastian hukum terhadap pelaku  Pekawinan Nyerod bilamana  perkawinannya  putus  karena perceraian agar tidak berada dalam status ngambang.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Adji  Sution  Usman,  1989, Kawin    Lari    dan    Kawin  Antar  Agama ,        Liberty, Yogyakarta.
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. “ Pengantar Metode Penelitian Hukum ”, Cetakan ke-9. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Atmaja  Jiwa,  2008, “Bias  Gender  Perkawinan  Terlarang  Pada  Masyarakat  Bali”, Udayana University Press, Denpasar.
Basma, Ida Bagus Putu, 1981. Lontar Catur Purwa Tatwa Parikan. Hernoko,  Agus  Yudha.  2011. “Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam Kontrak Komers ial”. Kencana, Jakarta.
Ibrahim,  Johnny.  2006, “Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif”, Bayumedia, Malang.
Jelantik AA Putu, 1931, Lontar Lebur Guntur Jelantik AA Putu, 1931, Lontar Catur Yuga Pudja Gede, 1975, Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Jukum Hindu , Edisi ke-2, Maya Sari, Jakarta.
Rindjin Ketut, 2017, “Pendidikan Pancasila (Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia” , Unit Penerbitan Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
Segara  Nyoman  Yoga,  2015, Perkawinan  Nyerod  (Kontestasi,  Negosiasi,dan Komodifikasi  di  Atas  Mozaik  Kebudayaan  Bali) ,  PT.  Saadah  Pustaka Mandiri, Cetakan ke-1, Jakarta Selatan.
Sunggono, Bambang. 2013. “Metodologi Penelitian Hukum” . Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Suprat man dan Philips Dillah. 2015. “ Metode Penelitian Hukum” Alfabeta, Bandung. Sudiana I Gusti Ngurah @ all, 2019, “Upacara Pati Wangi Pada Perkawinan Antar Klen di Bali” , IHDN Press, Cetakan ke-1, Denpasar.
Wiana  Ketut,  2006, “Memahami  Perbedaan  Catur  Warna,  Kasta  dan  Wangsa”, Paramitha, Surabaya.
Widetya Alit Bayu Chrisna, Sulistyarini Rachmi, dan Ratih Dheviana Puru HT, 2015, “Akibat  Hukum  Perceraian  Terhadap  Kedudukan  Perempuan  Dari Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Windia Wayan dan Sudantra I Ketut, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali , Setia Kawan, Denpasar.
Jurnal : Hardy  Wiras,  2016, Pengaruh  Sistem  Catur  Wangsa  Terhadap  Perwujudan  Tata Spasial  Kota  Peninggalan  Kerajaan  Hindu  di  Bali  (Kasus  Kota Karangasem) , Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Triyanto, 2013, “Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional”, Jurnal PPKn, Vol.1. No.1, Januari 2013.
Windari, Ratna Artha. 2015. “ Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen”. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Pebruari 2015 (hlm. 108-118).

## Peraturan Perundang-Undangan :
Bhisama  Sabha  Pandita  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  Pusat  Nomor  :  3/ Bhisama /Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002
Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  (MUDP)  Bali Nomor  01/KEP/PSM- 3/MDP  Bali/X/2010,  tanggal  15  Oktober  2010, tentang  Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utana Desa Pakraman (MUDP) Bali.
Keputusan DPRD Bali Nomor 11/Tahun 1951 tanggal 12 Juli 1951. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia.
United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948. Internet :
https://www.google.co.id/amp/s/jelajahminiatur.wordpress.com/2015/01/13/p erkawinan-menurut-hukum-adat-bali/amp/
https://vedicfilsup.wordpress.com/2010/08/03/veda-mengajarkan- kesederajatan-antara-semua-mahluk-hidup-dan-cinta-kasih-sesama/