## Journal of Political Issues
Volume 3, Nomor 1, Juli 2021, pp. 1-12 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber
Jerry Indrawan 1* , Astin Julia Rosa 1 , Anwar Ilmar 1 , Garcia Krisnando Nathanael 2
1 Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia
2 Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia
Info Artikel Dikirim: Mar 03, 2021 Diterima: Jun 06, 2021 Dipublikasi: Jul 31, 2021
Kata Kunci: Masyarakat;Partisipasi; Politik;Siber;Teknologi;

## Koresponden:
Jerry Indrawan Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta
Email: jerry.indrawan@upnvj.ac.id
Sitasi Cantuman: Indrawan, J., Rosa, A. J., Ilmar, A., & Nathanael, G., K . (2021). Partisipasi  Politik  Masyarakat di  Era  Politik  Siber. Journal  of Political  Issues.  3(1);    1-12. https://doi.org/10.33019/jpi.v3i 1 . 44
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v3i 1 . 44
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract In today's world, many technologies have emerged that can facilitate human life, one of which is the internet, which is in the realm of cyber. The development of technology in  the  internet  today  allows  political  activities  to  be  carried  out  through  this  realm. Developments  in  the  form  of  facilities  for  accessing  information  relating  to  political activities are currently mostly carried out through this cyber medium, so it is called cyber politics.  Cyber  politics  relies  heavily  on  digital  platforms  to  disseminate  political messages. Thus, in the midst of the current fast pace of information technology, it is hoped that the era of cyber politics can have a positive effect on people's political participation. Community  political  participation  is  indispensable  in  determining  political  leaders because  their  role  in  very  high  in  the  era  of  cyber  politics.  The  results  of  the  research show that public political participation in the cyber era has increased, especially through online means. These tools are an increase in online campaigns that are mostly carried out through  social  media.  For  this  reason,  this  paper  will  explain  the  relationship  between political activity in the cyber politics era and the political participation of the people. The research  method  is  qualitative  and  the  data  gathering  technic  is  conducted  through literature studies.
Abstrak Dalam perkembangan dunia masa kini banyak bermunculan teknologi-teknologi yang  dapat  mempermudah  hidup  manusia,  salah  satunya  adalah  internet  yang  berada dalam  ranah  siber.  Perkembangan  teknologi  dalam  internet  saat  ini  memungkinkan aktivitas-aktivitas  politik  dijalankan  melalui  ranah  tersebut. Perkembangan  dalam  bentuk kemudahan-kemudahan  untuk  mengakses  informasi-informasi  yang  berkaitan  aktivitas- aktivitas politik saat ini banyak dilakukan melalui medium siber tersebut, sehingga disebut dengan  politik  siber.  Politik  siber  sangat  mengandalkan  platform  digital  untuk mendiseminasikan  pesan-pesan  politik.  Dengan  demikian,  di  tengah  kencangnya  arus teknologi  informasi  saat  ini,  diharapkan  era  politik  siber  dapat  berpengaruh  positif terhadap  partisipasi  politik  masyarakat.  Partisipasi  politik  masyarakat  sangat  diperlukan dalam  menentukan  pemimpin-pemimpin  politik  karena  peran  mereka  sangat  tinggi  di dalam  era  politik  siber.  Hasil  penelitian  penulis  menunjukkan  bahwa  partisipasi  politik masyarakat di era siber mengalami peningkatan, khususnya melalui sarana-sarana daring. Sarana-sarana  tersebut,  adalah  peningkatan  kampanye  daring  yang  banyak  dilakukan melalui  media  sosial.  Untuk  itu, tulisan ini  akan  menjelaskan  keterkaitan  antara  aktivitas politik di era politik siber dengan partisipasi politik masyarakat. Metode penelitian bersifat kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur.

## Tentang:
Jerry Indrawan, menyelesaikan studi S2 di Universitas Pertahanan pada tahun 2014. Saat ini  penulis  merupakan  dosen  tetap  di  Jurusan  Ilmu  Politik  Universitas  Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Astin  Julia  Rosa, merupakan  mahasiswa  di  Jurusan  Ilmu  Politik  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Anwar Ilmar, menyelesaikan studi S2 Jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Garcia  Krisnando  Nathanael, menyelesaikan  studi  S2  Jurusan  Ilmu  Komunikasi  di Sekolah  Tinggi  Ilmu  Komunikasi  London  School  of  Public  Relations  pada  tahun  2015. Saat  ini  penulis  merupakan  dosen  tetap  di  Jurusan  Ilmu  Komunikasi  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

## PENDAHULUAN
Kajian ilmu politik memiliki artian sebagai sebuah bentuk ilmu yang mempelajari politik dan kepolitikan yang mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat kehidupan masyarakat pada  masa  sebelumnya  ( Budiardjo,  2008 ).  Ilmu  politik  pada  dasarnya  mempelajari keterkaitan  antara  yang  akan  dipilih  dan  juga  yang  memilih  atau  dikenal  dengan  sebutan pemilihan umum yang mana hak pilih warga negara digunankan dengan semestinya.
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  dengan  jumlah  penduduk  yang  banyak  jika dibandingkan  dengan  mayoritas  negara-negara  lain  di  dunia.  Sebelum  memasuki  kalimat yang lebih mendalam, bentuk Negera Indonesia yaitu Republik sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk  Republik”. Dikatakan oleh Ni’matul  Huda “Negara kesatuan  dideklarasikan oleh para pendirinya saat kemerdekaan dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari suatu  negara,  negara  tidak  dibentuk  berdasarkan  kesepakatan,  setelah  itu  baru  dibentuk wilayah atau daerah di bawahnya ( Huda, 2004 ).
Kesatuan  berarti  setiap  warga  yang  ada  di  dalamnya  merasakan  bentuk  kenyamana dan kedamaian, akan tetapi hingga saat ini Indonesia memiliki banyak permasalahan, seperti misalnya Indonesia memiliki 34 Provinsi di negara ini  yang secara tidak langsung memiliki beragam  permasalahan mulai  dari masalah keuangan, kebudayaan, bahkan hingga mencapai permasalahan terkait pada saat adanya pesta demokrasi baik dalam bentuk pemilihan presiden dan wakilnya hingga pemilihan terkait kepala daerah, seperti gubernur dan bupati.
Menurut  penjelasan  yang  disampaikan  Flew  dalam  Situmorang,  “ the  idea  of  new media  captures  both  the development  of  unique forms of  digital media  and the remaking  of more traditional media forms to adopt and adapt to the new media technologies ”. Yang mana penjelasannya  berarti  istilah  media  baru  telah  disepakati  sebagai  sebuah  perbedaan  antara media lama dengan media saat ini yaitu media terbaru ( Situmorang, 2012 ).
Semakin  pesatnya  sebuah  perkembangan  zaman  juga  tidak  terlepas  dari  keadaan perpolitikan  yang  sering  kali  membutuhkan  adanya  saran  dan  juga  kritik  yang  disampaikan dari rakyat sebagai bentuk evaluasi kepada partai politik dan politisi yang akan mencalonkan dirinya. Para pelaku politik harus bisa menyampaikan pesan atau visi dan misi serta program kerja mereka kepada para pendukungnya melalui sarana media sosial yang dapat membangun berbagai  opini  dari  masyarakat  pemilih,  yang  kemudian  opini  ini  yang  dimanfaatkan  partai politik dan politisi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat ( Wahyudi, 2018 ).
Pemilu  merupakan  sebuah  instrumen  yang  mentransformasikan  kedaulatan  menjadi kewenangan. Melalui pemilu,  prinsip kedaulatan di  tangah rakyat  akan diuji  melalui sebuah kontestasi  politik.  Warga  negara  yang  memiliki  kedaulatan,  melalui  pemilu  akan  memilih wakil  atau  orang  yang  akan  duduk  di  badan  eksekutif  atau  legislatif.  Wakil-wakil  ini  akan memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  kebijakan  publik  yang  terkait  dengan  kepentingan seluruh warga negara.
Dalam setiap pemilu yang dilaksanakan di era reformasi, mulai dari tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan terakhir 2019, partisipasi politik tidak selalu maksimal, alias masih ada yang tidak  menggunakan  hak  suaranya.  Kondisi  ini  terjadi  di  dalam  pemilu  legislatif  (pileg), maupun  pemilu  presiden  (pilpres)  Oleh  karena  itu,  dari  setiap  pemilihan  yang  diadakan  di Indonesia memiliki permasalahan dalam hal jumlah pemilih yang mulai berpartisipasi secara aktif  untuk  mengikuti  pemilihan  suara.  Partisipasi  sendiri  digunakan  oleh  orang-orang sebagai bentuk kegiatan yang ikut aktif dan serta dalam pemilihan yang dilangsungkan oleh negaranya baik memilih secara langsung dan juga tidak langsung ( Budiardjo, 2008 ).
Selanjutnya,  perkembangan  dunia  siber  sudah  sangat  marak  dewasa  ini.  Hal  ini diawali dengan adanya internet  yang merupakan suatu inovasi teknologi yang menyebabkan manusia lebih mudah untuk berinteraksi dalam arus komunikasi dan informasi dengan akses
yang lebih cepat, daya jangkau luas, dan menggunakan biaya terjangkau. Penggunaan internet dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dibendung selaras dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi  komunikasi  dan informasi oleh masyarakat  menyebabkan terciptanya ruang baru untuk saling berinteraksi yang disebut dengan cyberspace (ruang siber). Interaksi yang  terjadi  di  ruang  siber  oleh  suatu  kelompok  masyarakat,  baik  di  lingkungan  terkecil hingga  antar-negara  dan  antar-benua  dapat  terjadi  dalam  berbagai  hal  dalam  kehidupan bermasyarakat, meskipun harus tetap memperhatikan faktor keamanannya.
Dengan  demikian,  politik  siber  merupakan  suatu  perspektif  baru  untuk  melihat, memahami,  dan  menganalisis  aktivitas-aktivitas  politik,  baik  politik  dalam  negeri  maupun politik luar negeri dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di dalam ruang siber.  Itu  sebabnya  tulisan  ini  akan  membahas  kaitan  antara  penggunaan  ruang  siber  untuk kepentingan aktivitas-aktivitas politik, khususnya partisipasi politik masyarakat.
Pentingnya  membahas  tema  ini  adalah  karena  kehidupan  politik  dunia,  khususnya pasca  pandemi  Covid-19  sudah  tidak  sama  lagi.  Aktivitas-aktivitas  politik  yang  dulu dilakukan  secara  fisik  sekarang  mulai  beralih  ke  dunia  maya.  Kondisi  ini  menjadi  sebuah masalah penting yang harus diteliti karena memiliki dampak yang snagat signifikan terhadap eksistensi  dari  politik  itu  sendiri.  Itu  sebabnya  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti partisipasi politik masyarakat di era siber. Dengan demikian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Apakah partisipasi  masyarakat  di  era politik siber mengalami peningkatan atau tidak?”.

## METODE PENELITIAN
Dalam  metode  penelitian  dibahas  metode  yang  merupakan  pendekatan  praktis  dalam  setiap penelitian  ilmiah.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan  bagi  setiap  peneliti  mengetahui suatu  peristiwa  atau  keadaan  yang  diinginkan.  Untuk  menerapkan  teori  terhadap permasalahan,  diperlukan  metode  khusus  yang  dianggap  relevan  dan  dapat  membantu memecahkan  permasalahan.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  yaitu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-yang  diamati Metode  deskriptif  dipilih  untuk  menjelaskan  masalah  pada  penelitian  ini  karena  metode  ini adalah  sebuah  metode  penelitian  yang  membuat  gambaran  mengenai  kejadian  untuk menggambarkan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan antar fenomena yang diteliti ( Moelong, 2001 ).
Desain  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  juga  dapat  diartikan  sebagai  prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau  objek  penelitian  (individu,  komunitas,  lembaga  masyarakat  dll)  pada  saat  sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya ( Nawawi, 1997 ). Fakta-fakta yang didapatkan di lapangan diharapkan dapat memberi gambaran tentang bagaimana korupsi di lakukan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Penulis melakukan proses studi  pustaka  dengan  mengunjungi  berbagai  perpustakaan  ( library  research )  dan mengumpulkan  data-data  primer  melalui  bahan-bahan  tulisan  dalam  berbagai  bentuk,  yang diharapkan dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

## LANDASAN TEORITIK
Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Politik Siber atau lebih dikenal dengan  teori Cyberpolitics. Teori Cyberpolitics menurut  Nazli  Choucri  adalah  sebuah terminologi  yang  diciptakan,  berkaitan  dengan  interaksi  manusia  (politik)  yang  meliputi kegiatan-kegiatan,  seperti  siapa  mendapat  apa,  kapan,  dan  bagaimana,  yang  dimungkinkan untuk  terjadi  melalui  ranah  ruang  siber  sebagai  sebuah  arena  baru  pertarungan  dengan pengandaiandaian  dan  realitanya  sendiri.  Meskipun  ada  perbedaan  dalam  perspektif  di
Jerry Indrawan, Astin Julia Rosa, Garcia Krisnando Nathanael, Anwar Ilmar:
seluruh  dunia,  namun  tetap  terdapat  pemahaman  ilmiah  umum  tentang  arti  “politik”. Kompleksitas  yang muncul  terkait awalan  “ cyber ” itulah  yang membedakan semantik  yang baru dibangun ini ( Choucri, 2021 ).
Atas  dasar itulah, seperti  yang dikatakan Choucri, ada semantik  baru  yang dibangun dalam terminologi politik. Semantik tersebut adalah Cyberpolitics , di mana kegiatan-kegiatan politik  yang  memiliki  signifikansi  besar  terhadap  jalannya  sebuah  negara,  pemerintahan, termasuk  roda  kehidupan  masyarakat,  dilakukan  melalui  ruang  siber. Cyberpolitics berkembang  menjadi  sebuah  istilah  yang  bisa  dipakai  untuk  menjelaskan  aktivitas-aktivitas politik modern, yang tidak perlu lagi menggunakan ruang nyata, melainkan cukup ruang siber yang memiliki pengandai-andaian dan realitanya sendiri ( Choucri, 2012 ). Ini sebabnya untuk melihat peningkatan partisipasi masyarakat di era politik siber ini, penulis menggunakan teori Cyberpolitics .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Mengenal Politik Siber
Politik  siber  berkaitan  secara  langsung  dengan  ruang  siber.  Dalam  ruang  siber  terdapat sebuah bentuk-bentuk yang dapat menjelaskan seperti apa ruang siber itu. Timbulnya sebuah isu-isu  menjadikannya  dalam  bentuk  terminologi  yang  menunjukkan  latar  belakang  proses pengambilan keputusan oleh pemerintahan negara.  Politik  siber  berhubungan  erat  dengan bentuk  kegiatan-kegiatan  politik,  seperti  partisipasi  politik,  pendidikan  politik,  kampanye politik,  implementasi  demokrasi,  komunikasi  politik,  kampanye  politik,  keamanan  dan pertahanan sebuah negara. Selain itu, politik siber berkaitan juga dengan sosial, budaya, dan juga masyarakat ( Aji & Indrawan, 2019 ).
Politik  siber  dengan  demikian  sangat  terkait  dengan  media  digital.  Menurut  Hasfi dijelaskan  bahwa  media  digital  membuka  ruang  komunikasi  dan  partisipasi  politik  dengan meningkatkan  kemungkinan  interaksi  antara  elemen  penting  didalamnya  yakni  partai  dan institusi  negara  yang  disebut  sebagai  elite  dan  warga  negara  atau  non-elite.  Ruang  siber merupakan  sebuah  bentuk  sinyal  atas  terjadinya  kemajuan  modernitas  dalam  konteks  post- modernis ( Hasfi, 2019 ).
Ada  banyak  sekali  bentuk  media,  khususnya  media  sosial,  di  dalam  perkembangan teknologi dan informasi. Beberapa contoh yang paling terkenal, seperti, Facebook, Instagram, Twitter,  dan  lainnya.  Media  sosial  memberi  kemudahan  untuk  membagikan  data  sebagai bentuk  diseminasi  informasi  kepada  khalayak  luas.  Kehadiran  media  sosial  juga  membuat para penggunanya lebih mengerti keadaan di negaranya, maupun di luar negaranya. Dengan adanya media sosial ini, masyarakat mudah untuk mencari informasi di ranah daring tentang politik.  Begitu  pula  para  politisi  untuk  melakukan  kegiatan  dan  aktivitas  politiknya  secara daring.  Kemajuan  teknologi,  khususnya  penggunaan  media  sosial  akhirnya  mempermudah umat manusia untuk mengakses informasi apa pun yang tersedia secara daring, dalam hal ini khususnya informasi-informasi tentang politik.
Jadi, menurut penulis kajian politik siber sangat diperlukan dalam perkembangannya di  mana  aktivitas  politik  masyarakat  sudah  mulai  beralih  dari  yang  sifatnya  konvensional bergeser  dengan  memanfaatkan  kelebihan-kelebihan  yang  ada  dalam  ruang  siber.  Kondisi demikian  merupakan  bagian  dari  transformasi  masyarakat  untuk  menjadi  lebih  kreatif  dan kritis,  namun  tetap  bertanggung  jawab  atas  konten-konten  yang  disampaikan  dalam  ruang siber, yang sejalan dengan perkembangan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat yang diharapkan semakin meningkat.

## Perkembangan Teknologi Informasi
Dalam  media  digital  yang  mana  terdapat  sebuah  bentuk  hasil  dari  teknologi  tersebut  yang bernama  internet,  yaitu  sebuah  gudang  informasi  tanpa  batas,  sebagai  kumpula  data ( database ) atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap dalam bentuk maya ( Efriza  &  Indrawan,  2018 ).  Dengan  internet  juga  setiap  kegiatan  dapat  dipermudahkan  dan memiliki  pengaruh  yang  penting  dalam  kemajuan  bidang  teknologi  dan  informasi  yang dimiliki di negara tersebut.
Bentuk  media  komunikasi  dan  teknologi  pada  era  ini  memunculan  jenis-jenis  yang berbeda  beda.  Salah  satu  contohnya  adalah e-commerce, yang  berarti  adanya  kemudahan teknologi dalam bidang perdagangan atau dikenal juga dengan online shop . Tujuannya untuk memudahkan  penggunanya  untuk  memilih  jenis  barang  tanpa  langsung  bertatapan  muka dengan penjualnya ( Mardatila, 2020 ).
Selain  dalam  bentuk  perdagangan  daring,  bentuk  kemajuan  teknologi  dan  informasi juga  mempengaruhi  adanya  kemudahan  dalam  pemerintahan  seperti  terciptanya e- government yang  berguna  untuk  memudahkan  pemerintah  daerah  maupun  pusat  untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakatnya sehingga lebih efesien dan juga efektif  sebab  dapat  membuat  pelayanan  kepada  masyarakat  lebih  demokratis  dan e- government ini  dapat  diaplikasikan  kepada  lembaga  legislatif,  eksekutif,  dan  juga  yudikatif ( Aji & Indrawan, 2019 ).
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  terkait  bidang  politik  masih  terkesan  asing sebab jarang sekali masyarakat yang mengetahui bentuk teknologi terkait politik yang dikenal dengan istilah politik siber yang memiliki fakta bahwa peran ruang siber dalam dunia politik juga  memiliki  arti  yang  sama  penting  dengan  kemajuab  teknologi  di  bidang  yang  lainnya. Fakta  adanya  kemajuan  teknologi  dengan  perkembangan  yang  dialami  oleh  dunia perpolitikan  tak  terlepas  dari  adanya  komunikasi  politik  yang  membutuhkan  aktor-aktor politik dalam menjalankan perannya masing-masing ( Indrawan, 2019 ).
Menurut  Efriza  dan  Indrawan,  dalam  hal  ini  yang  termasuk  dalam  aktor  politik seperti, politisi, figur politik, birokrat, aktivis kelompok kepentingan, kelompok penekan dan juga jurnalis dari media massa sebagai sebuah hal yang penting. Begitu juga dengan internet, di  mana  berbagai  macam  hal,  pengetahuan,  bentuk,  seni  dan  yang  lainnya  dapat  mudah diakses  dan  dipelajari  oleh  bangsa  yang  lainnya.  Akan  tetapi  internet  ini  juga  memiliki  hal yang negatif dibalik segala sesuatu kemudahan yang diberikan, di dalam internet ada banyak sekali  bentuk  sifat  dan  pribadi  setiap  orang,  mulai  dari  adanya  sosialisasi  gagasan,  sebuah tuntutan, ajakan, hingga protes yang dilaksanakan secara orasi ( Efriza & Indrawan, 2018 ).

## Partisipasi Politik Era Politik Siber
Belakangan ini istilah siber semakin sering terdengar oleh telinga kita sebagai sebuah bentuk pengamanan,  pengawasan  dan  juga  pelayanan  dalam  era  digital  saat  ini.  Mulai  dari e- government hingga  bentuk  politik  siber  yang  digunakan  sebagai  bentuk  atas  pelayanan  dan infromasi  terkait  perpolitikan  di  daerah  tersebut.  Menurut  tulisan  yang  disampaikan  oleh Nazli  Choucri,  yang  dikutip  dari  Indrawan,  menurutnya  politik  siber adalah  sebuah terminologi  yang  diciptakan,  berkaitan  dengan  interaksi  manusia  (politik)  yang  meliputi kegiatan-kegiatan,  seperti  siapa  mendapat  apa,  kapan,  dan  bagaimana,  yang  dimungkinkan untuk  terjadi  melalui  ranah  ruang  siber  sebagai  sebuah  arena  baru  pertarungan  dengan pengandai-andaian dan realitanya sendiri ( Indrawan, 2019 ).
Setelah  mengetahui  dengan  adanya  internet  bisa  membuka  wawasan  masyarakat untuk  lebih  bisa  berpikir  secara  rasional  terkait  isu-isu  pemberitaan  pada  pemerintahan  dan politik.  Banyaknya  sudut  pandang  yang  dihasilkan  oleh  internet  kepada  pembacanya  bisa menimbulkan adanya suatu permasalahan. Permasalahan ini sering kali dikaitkan dengan rasa tidak  setuju  dengan  opini  yang  disampikan  oleh  sudut  pandang  yang  lainnya  di  sebuah
wilayah dalam bernegara, dari setiap opini yang dibuat dapat menghasilkan sebuah pemikiran terbaru terkait makna dari permasalahan tersebut.
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  di  era  saat  ini  tidak  lagi  hanya  lah menggunakan media seperti, media cetak dan lainnya, namun saat ini sudah beragam bentuk dari  perkembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK)  yang  dikenal  juga  dengan media  digital.  Kemajuan  yang  dihasilkan  oleh  teknologi  itu  sendiri  berimbas  juga  kepada faktor  pemerintahan  dan  juga  politik  di  suatu  negara.  Sebelum  mengalami  perkembangan yang begitu drastis, pada dasarnya konsep dari teknolgi sendiri sudah muncul sejak era 1960- an,  yang  semakin  lama  terjadilah  sebuah  eksperimen  internet  pada  saat  itu,  yang menghasilkan perkembangan yang pesat saat ini ( Herdyanto, 2019 ).
Penggunaan internet menjadi salah satu poin penting dalam teknologi, dengan tingkat pemakaian  internet  di  setiap  daerah  dalam  negara  Indonesia  mengalami  peningkatan  yang dratis tingginya. Menurut data yang disampaikan oleh sekretaris Jenderal APJII Henri Kasyfi Soemartono,  yang  dikutip  dari  situs  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kominfo) mengungkapkan  bahwa  penggunaan  internet  naik  dari  64,8%  tahun  2018  menjadi  73,7% tahun 2019 ( Kominfo, 2020 ).

## Gambar 1 Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2021
Dijelaskan  pada  bentuk  infografik  diatas  bahwa  dengan  peningkatan  jumlah  penduduk  di Indonesia  hampir  dalam  hitungan  sekitar  272,1  Juta  penduduk  yang  mendiami  daerah Indonesia,  dari  jumlah  penduduk  yang  berada  di  Indonesia  memungkinkan  adanya  tingkat peningkatan  grafik  terkait  penggunaan  internet  yang  tinggi  juga  yaitu  berkisar  175,3  Juta penduduk yang terdapat di Indonesia pada saat itu. Dengan jumlah penetrasinya sekitar 64% ini  juga  memungkinkan  adanya  tingkat  penggunaan  sosial  media  yang  berkisar  hingga  160
Juta dengan jumlah telepon pintar yang telah terdaftar dan mendapatkan koneksi oleh internet sekitar 338,2 Juta ( Saputra, 2020 ).
Internet  di  Indonesia  jelas  telah  meningkat  yang  dapat  juga  berpengaruh  baik  secara positif  dan  juga  negatif  kepada  pemerintahan  politik  di  Indonesia.  Dalam  kegiatan perpolitikan  tidak  lah  terlepas  dari  sebuah  kegiatan  yang  dinantikan  oleh  warga  negara sebagai ajang bentuk dipilih dan memilih setiap lima tahunnya, kegiatan tersebut dikenal juga dengan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu).
Menurut  Rahmatunnisa  ( 2017 )  terdapat  fenomena  yang  dimiliki  oleh  pemilihan umum  yang  mana  semakin  menjadi  sebuah  fenomena  global,  yaitu  pemilu  masih  menjadi bahan  topik  pembicaraan  di  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Hal  ini  membuat  isu-isu kepemiluan  selalu  menjadi trending  topic dunia,  dimana  pun  pemilu  diadakan,  apalagi  di negara  dengan  ratusan  juta  penduduk  seperti  kita.  Baik  di  dalam  negara  maju  maupun berkembang,  pemilu  menjadi  sarana  terbaik  untuk  memfasilitasi  pergantian  kekuasaan  yang damai. Dalam pemilu yang akan dilaksanakan sudah pasti memerlukan sebuah partisipasi dan peran aktif dari masyarakat.
Berikutnya,  peran  masyarakat  dalam  politik  siber  menjadi  penting  karena  penulis berpendapat, pendidikan politik siber adalah kunci menjaga demokrasi bersih dari segala hal- hal  yang  negatif  dan  hoaks.  Ranah  yang  berwarna  abu-abu  ini  harus  dipenuhi  oleh  netizen yang cerdas sehingga jika muncul konten negatif atau hoaks, kontra-isunya langsung muncul untuk  menanggapi  konten-konten  tersebut.  Pemerintah  di  negara-negara  demokratis  harus bekerja  berdasarkan  parameter  kebebasan  berbicara  untuk  membangun  daya  tahan  dan penangkalan ( Aji & Indrawan, 2019 ).
Membangun  sebuah  komunitas  masyarakat  yang  sehat  digital,  yang  dapat  dengan cepat  merespons  ancaman  terhadap  demokrasi  siber  yang  muncul,  adalah  hal  yang  dapat dilakukan  oleh  pemerintah.  Tidak  seperti  negara-negara  otoriter  yang  mengandalkan  pada solusi top-down , demokrasi memiliki keunggulan untuk melahirkan solusi langsung dari akar rumput untuk menangani masalah yang ada dalam politik siber. Solusi tidak harus datang dari pusat  atau  diarahkan  dari  sebuah  regulasi  yang  kuat  atau  memaksa.  Masyarakat,  atau katakanlah civil  society ,  dapat  memanfaatkan  pendidikan  politik  siber  untuk  membangun sebuah  kontranarasi  yang  positif,  termasuk  memberikan  penyadaran-penyadaran  digital kepada  masyarakat  agar  memahami  politik  siber,  dengan  demikian  juga  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ranah tersebut ( Aji & Indrawan, 2019 ).
Politik digital dalam kaitannya dengan peningkatan jumlah partisipasi juga disebakan makin  maraknya  bentuk  media  sosial.  Dalam  partai  politik  juga  telah  memiliki  beberapa bentuk media sosial seperti akun facebook, Twitter dan YouTube. Sekalipun penggunaannya memang  belum  merata  seluruh  partai  politik,  tetapi  paling  tidak  semua  partai  politik  di Indonesia saat ini sudah memiliki akun media sosial ( Anshari, 2013 ).
Hal ini sesuai dengan teori Cyberpolitics , karena berkaitan dengan interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang  dimungkinkan  untuk  terjadi  melalui  ranah  ruang  siber  sebagai  sebuah  arena  baru pertarungan dengan pengandaiandaian dan realitanya sendiri. Meskipun ada perbedaan dalam perspektif  di  seluruh  dunia,  namun  tetap  terdapat  pemahaman  ilmiah  umum  tentang  arti “politik”.  Kompleksitas  yang  muncul  terkait  awalan  “ cyber ”  itulah  yang  membedakan semantik  yang  baru  dibangun  ini.  Artinya,  penggunaan  media  sosial  untuk  kepentingan politik sesuai dengan realita baru kegiatan-kegiatan politik yang terjadi di ranah siber.
Kemudian, masyarakat dapat memainkan empat peranan penting dalam politik siber. Pertama,  mereka  dapat  memainkan  peran  sebagai  anjing  penjaga  ( watchdog ),  yang mengawasi  media  sosial,  termasuk  hoaks  atau  kampanye  hitam  yang  muncul.  Kedua, masyarakat  dapat  membantu  memberikan  informasi  kepada  warganet  melalui  program- program literasi media. Ketiga, masyarakat dapat menekan perusahaan, bisnis, atau platform media sosial, yang sadar atau tidak, bertanggung jawab menampilkan atau menyebarluaskan
konten  yang  menyesatkan.  Keempat,  masyarakat  dapat  bekerja  sama  dengan  semua stakeholder di  bidang  politik  siber  untuk  menciptakan  kondisi  yang  kondusif,  serta memperbaiki  ranah  siber  dari  kondisi-kondisi  ketidakpercayaan,  polarisasi,  sampai penyebaran  hoaks  dan  kampanye  hitam.  Mencari  satu  suara  yang  sama  terkait  iklim demokrasi siber yang sehat juga dilakukan agar ancaman otoritarianisme tidak lagi muncul di era demokrasi siber yang berkembang sangat masif ini ( Schafer, 2018 ).
Peran masyarakat dalam politik siber pun saat ini makin gencar dilakukan. Dalam hal ini,  penulis  ingin  khusus  mengamati  kalangan  masyarakat  dari  generasi  milenial  (usia  di bawah 29 tahun). Sekalipun harus diakui generasi milenial saat ini masih sedikit sekali yang tertarik  isu-isu  politik.  Sebuah  fakta  yang  dipotret  dari  penelitian  CSIS,  bahwa  hanya  2.3% generasi milenial yang tertarik untuk membahas isu-isu politik. Olahraga dan musik menjadi dua  hal  yang  paling  menarik  perhatian  generasi  milenial.  Namun,  di  penelitian  yang  sama, lebih  dari  80%  generasi  milenial  percaya  bahwa  pemerintah  akan  mampu  membawa kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan. Bahkan, tingkat optimisme mereka terhadap masa depan mencapai 94.8% ( Aji & Indrawan, 2019 ).
Sebuah  fakta  yang  miris  sebenarnya,  akan  tetapi  dari  sisi  penulis,  justru membangkitkan  tantangan  tersendiri  bagi  aktivitas  politik  dalam  ruang  siber,  mengapa? Karena di penelitian yang sama, CSIS juga menanyakan penetrasi generasi milenial terhadap sumber informasi, di mana 54.3% milenial mendapat informasi dari media daring. Kemudian, tingkat  pemilikan  akun  media  sosial  pun  tinggi,  mencapai  di  atas  80%  (Facebook  yang tertinggi).
Apa artinya, penulis melihat bahwa ini adalah kesempatan besar untuk mengenalkan politik  kepada  generasi  milenial.  Mereka  sangat  rutin  untuk  mengakses  dunia  maya  setiap harinya. Hanya saja mereka belum tertarik untuk “meng-klik” berita-berita politik. Kesadaran mereka  berpolitik  harus  ditingkatkan  dengan  memperbanyak  ekspose  mereka  terhadap konten-konten  politik  di  ruang  siber,  karena  sebenarnya,  banyak  generasi  milenial  yang tertarik dunia politik, hanya mereka “ kudate ”, alias kurang update , terkait hal tersebut.
Selanjutnya, dalam sebuah pemilihan umum ada sebuah bentuk perayaan yang mana sebagai ajang kontestasi dan juga dapat digunakan sebagai ajang penyampaian visi dan misi dari  setiap  calon  yang  akan  dipilih.  Aktivitas  tersebut  sering  kali  terdengar  dengan  sebutan kampanye  politik,  yang  digunakan  sebagai  sebuah  bentuk  promosi  kandidat  pada  saat  ada acara pemilihan umum. Kampanye ini menurut penulis saat ini sudah banyak menggunakan media digital.
Kampanye  merupakan  sebuah  bentuk  atas  persiapan  untuk  melakukan  sebuah pertandingan  politik  dimana  para  kandidat  berlomba-lomba  untuk  menarik  perhatian masyarakat  untuk  memilih  dirinya  atau  partai  politiknya.  Hal  seperti  ini  terjadi  karena semakin  banyak  suara  yang  didapatkan  maka  pemenang  akan  mendapatkan  sebuah kewenangan  dan  juga  kewajiban  untuk  menduduki  kursi  kekuasaan  dalam  bentuk  sebuah pemerintahan ( Fatimah, 2018 ).
Kemudian,  kampanye  menurut  Sayuti  ( 2014 ),  adalah  sebuah  bentuk  usaha terorganisasi yang berusaha untuk mempengaruhi sebuah proses-proses pembuatan keputusan di  dalam  kelompok  spesifik.  Kampanye  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  yang  digunakan untuk berkomunikasi politik yang disampaikan oleh aktor kepada pendengar.
Bentuk-bentuk  kampanye  saat  ini  memiliki  dua  bentuk,  yaitu  secara  dalam  jaringan dan  luar  jaringan  seperti  kegiatan  tatap  muka  antara  calon  kandidat  dengan  masyarakat sebagai  pemilih  dalam  kegiatan  demokrasi.  Kampanye  Politik  biasanya  dilaksanakan  dalam bentuk  pertemuan  dan  rapat-rapat  umum  yang  berisi  berbagai  pidato,  pembicaraan, penyampaia  slogan-slogan  atau  dalam  bentuk  penyebaran  barang-barang  cetakan,  rekaman
yang  berisi  sebuah  bentuk  ajakan,  bujukan,  gambar  dan  juga  bisa  berupa  simbol-simbol khusus dalam kelompok politik tersebut ( Efriza & Indrawan, 2018 ).
Selain dilaksanakan secara tatap muka, kampanye juga bisa dijalankan dalam bentuk daring  (dalam  jaringan).  Menurut  tulisan  yang  dikemukakan  oleh  Efriza  dan  Indrawan ( 2018 ),  menjelaskan  terkait  bentuk  kampanye  yang  dilaksanakan  secara  daring,  sebab semakin  tingginya  perkembangan  teknologi  dan  informasi  membuat  semuanya  dapat  terasa lebih  mudah  dan  lebih  efesien.  Bentuk  kampanye  di  era  politik  digital  dapat  dilaksanakan menggunakan  media  internet.  Bentuk  kampanyenya  dapat  berupa  sebuah  ajakan  yang disampaikan di dalam blog atau tulisan elektronik, lalu bisa juga menggunakan situs seperti situs resmi dari partai politik dan lainnya, selain itu juga kampanye secara daring juga dapat memanfaatkan  kecanggihan  dari  media  sosial,  seperti  media facebook , twitter , Instagram . Bentuk pengemasan informasi secara daring juga dapat tertata dengan rapih sebab kemajuan teknologi  dan  kecepatan  akses  sebuah  informasi  seperti  hal  nya  bentuk  informasi  ajakan untuk  mendukung  organisasi  atau  individu  tertentu  sesuai  dengan  pilhan  yang  didapatkan dengan hati nurani tiap individu.
Keuntungan  yang  diperoleh  dari  adanya  kampanye  daring  yaitu,  melakukan kampanye  daring  dapat  mengehemat  pengeluaran  dana  yang  biasanya  dibutuhkan  untuk kampanye  tatap  muka  yang  membutuhkan  dana  lebih  besar,  namun  dengan  melaksanakan kampanye  daring  para  kandidat  dapat  menghemat  pendanaan  yang  digunakan  pada  saat pelaksanaan  kampanye  tatap  muka  ( Farisa,  2020 ).  Dengan  kampanye  daring  juga  tidak adanya  keterbatasan  dalam  hal  jumlah  yang  akan  ikut  dalam  pelaksanaan  kampanye  partai politik  dan  individu  perorangan,  sebab  internet  dapat  membuat  ruangan  komunikasi  politik menjadi lebih luas. Jika menggunakan metode kampanye daring, masyarakat bisa mengikuti kegiatan kampanye tersebut tanpa harus kepanasan dan menimbulkan kerumunan yang begitu besar,  apalagi di  zaman  pandemi seperti sekarang ini.  Tentunya hal  ini dapat  meningkatkan partisipasi politik masyarakat di era politik siber dewasa ini.
Kekurangan kampanye daring terjadi apabila masih ada daerah pemilihan yang masih sulit  terkoneksi  dalam  jaringan  internet.  Kondisi  demikain  merupakan  poin  penting  sebab internet adalah hal yang penting dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan secara daring. Penyelenggaraan  suatu  pemilihan  umum  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  sukses  jika layanan internet berfungsi memadai dan dapat diakses di seluruh tempat pemilihan.
Peningkatan  partisipasi  politik  diartikan  bahwa  negara  harus  memiliki  bentuk pemerintahan  yang  bersifat  demokratis  yang  mana  harus  bekerja  berdasarkan  parameter kebebasan  berbicara  ( Aji  &  Indrawan,  2019 ).  Peran  masyarakat  dalam  demokrasi  yang  saat ini bersifat siber juga penting, sebab kalangan masyarakat saat ini ada sebuah generasi  yang dikenal  dengan  generasi  milenial  yang  mana  ketertarikannya  pada  isu-isu  politik  masih terbilang rendah dan yang berminat hanya sekitar 2.3%. Akan tetapi bentuk partisipasi politik terhadap  pemerintah  yang  dianggap  dapat  membawa  kesejahteraan  percaya  hingga  kisaran 80% dengan optimisme 94.8% terhadap masa depan ( Aji & Indrawan, 2019 ).
Hasil  penelitian  penulis  menunjukkan  bahwa  partisipasi  politik  masyarakat  di  era siber  mengalami  peningkatan,  khususnya  melalui  sarana-sarana  daring.  Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring  yang banyak dilakukan melalui media sosial. Akses  media  sosial  yang  luas  dan  mudah  membuat  kampanye  jenis  ini  menjadi  salah  satu penyebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat di era politik siber. Temuan penulis ini berhubungan  erat  dengan  teori Cyberpolitics yang  mensyaratkan  adanya  aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan melalui ranah siber.
Terakhir,  sebagai  penutup,  politik  siber  memang  bukan  wacana  baru  dalam  diskusi publik.  Kebaruan  ( novelty )  dalam  diskusi  tersebut  adalah  pembahasan  tentang  peluang  dan risikonya  bagi  peningkatan  kualitas  demokrasi  di  Indonesia.  Dalam  arti  luas,  kontribusi politik  siber  berupa  peningkatan  kesadaran  politik  warga  negara,  penguatan  otonomi  diri dalam  pengambilan  keputusan  politik,  dan  pematangan  etika  sosial  untuk  kehidupan
multikultural,  sehingga  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat.  Dalam  arti  khusus, politik siber meningkatkan interaksi antara masyarakat dan negara, antara warga negara dan perwakilan politiknya, atau antara kelompok kepentingan dan komunitas pembuat kebijakan di tingkat pemerintahan.

## SIMPULAN
Perkembangan  dunia  siber  sudah  sangat  marak  dewasa  ini.  Hal  ini  diawali  dengan  adanya internet  yang  merupakan  suatu  inovasi  teknologi  yang  menyebabkan  manusia  lebih  mudah untuk  berinteraksi  dalam arus komunikasi  dan informasi dengan akses  yang lebih cepat  dan memiliki  daya  jangkau  luas.  Penggunaan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  oleh masyarakat  menyebabkan  terciptanya  ruang  baru  untuk  saling  berinteraksi  yang  disebut dengan cyberspace (ruang siber).
Politik  siber  berhubungan  erat  dengan  bentuk  kegiatan-kegiatan  politik,  seperti partisipasi  politik,  pendidikan  politik,  kampanye  politik,  implementasi  demokrasi, komunikasi  politik,  kampanye  politik,  keamanan  dan  pertahanan  sebuah  negara.  Selain  itu, politik siber berkaitan juga dengan sosial, budaya, dan juga masyarakat. Kajian politik siber sangat diperlukan dalam perkembangannya di mana aktivitas politik masyarakat sudah mulai beralih dari yang sifatnya konvensional bergeser dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang  ada  dalam  ruang  siber.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  perkembangan  demokrasi  dan partisipasi politik masyarakat yang diharapkan semakin meningkat.
Masyarakat  dapat  memainkan  empat  peranan  penting  dalam  politik  siber.  Pertama, mereka dapat memainkan peran sebagai anjing penjaga ( watchdog ),  yang mengawasi media sosial,  termasuk  hoaks  atau  kampanye  hitam  yang  muncul.  Kedua,  masyarakat  dapat membantu memberikan informasi kepada warganet melalui program-program literasi media. Ketiga, masyarakat dapat menekan perusahaan, bisnis, atau platform media sosial, yang sadar atau  tidak,  bertanggung  jawab  menampilkan  atau  menyebarluaskan  konten  yang menyesatkan. Keempat, masyarakat dapat bekerja sama dengan semua stakeholder di bidang politik  siber  untuk  menciptakan  kondisi  yang  kondusif,  serta  memperbaiki  ranah  siber  dari kondisi-kondisi ketidakpercayaan, polarisasi, sampai penyebaran hoaks dan kampanye hitam.
Hasil  penelitian  penulis  menunjukkan  bahwa  partisipasi  politik  masyarakat  di  era siber  mengalami  peningkatan,  khususnya  melalui  sarana-sarana  daring.  Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring  yang banyak dilakukan melalui media sosial. Akses  media  sosial  yang  luas  dan  mudah  membuat  kampanye  jenis  ini  menjadi  salah  satu penyebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat di era politik siber. Temuan penulis ini berhubungan  erat  dengan  teori Cyberpolitics yang  mensyaratkan  adanya  aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan melalui ranah siber.
Politik  siber  memang  bukan  wacana  baru  dalam  diskusi  publik.  Kontribusi  politik siber  berupa  peningkatan  kesadaran  politik  warga  negara,  penguatan  otonomi  diri  dalam pengambilan  keputusan  politik,  dan  pematangan  etika  sosial  untuk  kehidupan  multikultural, sehingga  meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Dalam  arti  khusus,  politik  siber meningkatkan  interaksi  antara  masyarakat  dan  negara,  sehingga  berpengaruh  terhadap partisipasi politik masyarakat secara umum.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada UPN Veteran Jakarta atas insentif publikasi karya  ilmiah  melalui  Surat  Keputusan  Rektor  UPN  Veteran  Jakarta  Nomor 518/UN61.0/HK.2/2021 tentang Ketentuan dan Mekanisme untuk Mendapatkan Insentif bagi Dosen di Lingkungan UPN Veteran Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  P.  M.,  &  Indrawan,  J.  (2019). Cyberpolitics:  Perspektif  Baru  Memahami  Politik  Era Siber . Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Anshari.  A.  (2013).  Komunikasi  Politik  di  Era  Media  Sosial .  Jurnal  Komunikasi 8(1), 91- 101.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
Choucri, N. (2012). Cyberpolitics in International Relations . Cambridge: MIT Press.
Efriza., & Indrawan, J. (2018). Komunikasi Politik Pemahaman secara Teoretis dan Empiris . Malang: Intrans Publishing.
Farisa,  F.  C.  (2020,  Juni  19). Menurut  Bawaslu  Ini  Kelebihan  Dan  Kekurangan  Kampanye Daring .
kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/06/19/17352881/menurut-bawaslu-ini- kelebihan-dan-kekurangan-kampanye-daring?page=all (23 Januari 2021).
Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi  dalam. Resolusi: Jurnal Sosial Politik , 1(1), 5-16. https://doi.org/10.2489/resolusi.v1i1.154
Hasfi,  N.  (2019).  Komunikasi  Politik  di  Era  Digital. Jurnal  Ilmu  Politik ,  10(1),  93-111. https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111
Herdyanto, A. (2019, Juli 31). Ini 6 Fakta Sejarah Awal Mula Internet di Dunia, Nyawanya Era Digital . idntimes.com. https://www.idntimes.com/tech/trend/abraham- herdyanto/sejarah-awal-mula-internet/1 (21 Januari 2021).
Huda, N. 2004. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Pilihan atas Federalisme atau
Negara Kesatuan. Yogyakarta: UII Press.
Indrawan,  J.  (2019).  Cyberpolitics  sebagai  Perspektif  Baru  Memahami  Politik  di  Era  Siber.
Jurnal Politica , 10(1), 1-15. 10.22212/jp.v10i1.1315
Kominfo.  (2020). Dirjen  PPI:  Survei  Penetrasi  Pengguna  Internet  di  Indonesia  Bagian
Penting dari
Transformasi
Digital. Online. https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna- internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker 23
Januari 2021 .
Mardatila,  A.  (2020,  September  18). E-Commerce  adalah  Pembelian  dan  Penjualan  secara Elektronik,  Berikut  Selengkapnya .  merdeka.com. https://www.merdeka.com/sumut/e- commerce-adalah-pembelian-dan-penjualan-secara-elektronik-berikut-selengkapnya- kln.html (21 Januari 2021).
Moelong, L. J. (2001). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Jerry Indrawan, Astin Julia Rosa, Garcia Krisnando Nathanael, Anwar Ilmar:
Nawawi, H. (1997). Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rahmatunnisa,  M.  (2017).  Mengapa  Integritas  Pemilu  Penting.  Jurnal  Bawaslu,  3(1),  1-11. http://skpp.jatim.bawaslu.go.id/images/cart/RI/JURNAL/JURNAL%20MENGAPA%2 0INTEGRITAS%20ITU%20PENTING.pdf
Saputra, B. (2020, September). Infografis Pengguna Internet Indonesia 2020. validnews.com.
https://www.validnews.id/Infografis-Pengguna-Internet-Indonesia-2020-4k (21 Januari 2021).
Sayuti, S. D. 2014. Komunikasi Pemasaran Politik . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Schafer,  B.  (2018). A  Democratic  Response  to  Digital  Disinformation:  The  Role  of  Civil Society ,  dalam  AICGS  Policy  Report:  Moving  Beyond  Cyber  Wars:  A  Transatlantic Dialogue.  Washington:  American  Institute  for  Contemporary  German  Studies  John Hopkins University & Hanns Seidel Stiftung.
Situmorang,  R,  J.  (2012).  Pemanfaatan  Internet  Sebagai  New  Media  dalam  Bidang  Politik, Bisnis,  Pendidikan  Dan  Sosial  Budaya. Jurnal  Administrasi  Bisnis ,  8(1),  73-87. https://doi.org/10.26593/jab.v8i1.418.%25p
Wahyudi, V. (2018) . Politik Digital Di Era Revolusi Industri 4.0 Marketing & Komunikasi Politik. Politea: Jurnal Politik Islam , 1(2), 149-168. https://doi.org/10.20414/politea.v1i2.819