ISSN 1410-4830 (print) | e-ISSN 2502-1966 (online) | © 2020 The Author(s). Published by LIPI Press. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

## TINJAUAN BUKU INDONESIA DI TENGAH BELANTARA DIGITAL: MERDEKA ATAU TIDAK BERDAYA?

## Yoka Pramadi
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI yoka.pramadi@lipi.go.id
Judul Buku:  Jagat Digital (Pembebasan dan Penguasaan) Penulis: Agus Sudibyo Penerbit:   Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta Tahun: 2019 Jumlah Halaman: xxii+ 466 halaman ISBN: 978­602­481­212­6

## PENDAHULUAN
Akhir­akhir  ini  kita  sering  mendapati  kabar bohong  atau  hoaks  yang  muncul  di  lini  masa media sosial kita. Menurut laporan isu hoaks dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ke­ menkominfo) pada April 2019 tercatat sebanyak 486 hoaks teridentifikasi, 209 antara lain adalah hoaks  dengan  kategori  politik.  Hoaks  dengan kategori  politik  adalah  berupa  kabar  bohong yang menyerang KPU, Bawaslu, calon presiden dan  calon  wakil  presiden,  serta  partai  politik peserta pemilu. Hoaks jenis itu mencuat karena pada saat itu adalah momen pemilu. Sepanjang Agustus 2018 – April 2019 terkumpul laporan sebanyak 1.731 hoaks, terus meningkat pada 17 April  saat  gelaran  pemilu  berlangsung.  Seba­ nyak 620 hoaks merupakan kategori politik, 210 hoaks  merupakan  kategori  pemerintahan,  200 hoaks merupakan kategori kesehatan, 159 hoaks merupakan kategori fitnah, dan 113 merupakan kategori kejahatan, dan sisanya isu lainnya (detik. com) 1 .
1  Detik.com.  https://news.detik.com/berita/d­4532182/ kominfo­identifikasi­486­hoax­sepanjang­april­ 2019­209­terkait­politik.  Diakses  pada  30  September 2020.
Lalu kenapa penyebarannya begitu cepat dan masif? Tak bisa kita pungkiri, bahwa perkembang­ an teknologi dan disrupsi di era digital melaju dengan cepat layaknya kendaraan yang melaju di jalan bebas hambatan.
Asumsi  pengarang  buku Jagat Digital ini akan media sosial adalah sebagai jalan raya gratis tempat siapa pun dapat menggunakan layanan tersebut dengan bebas. Namun, di balik gratisnya layanan, tanpa kita sadari ada perangkap peng­ awasan ( surveillance ). Platform penyedia layanan dapat  memasang  “jalan  raya”  tersebut  dengan CCTV  atau  kamera­kamera  pengawas.  Gerak­ gerik  pengguna  layanan  dan  data  pribadinya terekam oleh kamera­kamera pengawas tersebut.
Beberapa  kalangan  berpendapat  bahwa digital platform seperti Instagram, Twitter, You­ tube,  Facebook,  dan  jenis  media  baru  lainnya ditengarai merupakan salah satu faktor penyebab disintegrasi bangsa dan negara. Platform-platform tersebut dipersalahkan atas persebaran hoaks dan ujaran kebencian yang terjadi.
Lalu di mana posisi negara ketika platform- platform tersebut dipersalahkan? Apakah benar Indonesia  sudah  merdeka  atau  bebas  di  jagat digital ini? Penulis buku Jagat Digital yang kini menjadi anggota Dewan Pers ini juga sependapat dengan kalangan yang menyatakan media sosial bertanggung  jawab  akan  hal  tersebut.  Seperti halnya dikatakan Sudibyo dalam bagian penda­ huluan buku ini, banyak orang tidak sadar bahwa yang dipersalahkan atas kasus penyebaran hoaks hanyalah pelaku penyebar. Namun, jauh di balik itu seharusnya platform media sosial juga meme ­ gang tanggung jawab atas penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
Alih­alih hanya menyalahkan media sosial dan membuat aturan dalam memperketat kontrol terhadap media, perlu juga adanya pendekatan literasi  kepada  masyarakat  sebagai  pengguna media. Sudah saatnya ada regulasi yang mengin­ tegrasikan literasi media baru ke dalam kuriku ­ lum  pendidikan  formal  (Sudibyo,  2019:  439). Baik pemerintah maupun perusahaan penyedia layanan atau produk digital memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam hal literasi media.
Media  sosial  tidak  sepenuhnya  bermotif “sosial”, alih­alih merupakan institusi bisnis yang motif utamanya adalah pemanfaatan sebagai alat sekaligus komersialisasi. Platform media sosial, juga mesin pencari dan e-commerce , merekam aktivitas digital penggunanya untuk menghasil­ kan data perilaku pengguna internet (Sudibyo, 2019:6).
Revolusi digital adalah istilah untuk meng­ gambarkan  suatu  fase  dalam  sejarah  perkem­ bangan  teknologi  ketika  terjadi  peralihan  dari penerapan  teknologi  mekanik­analog  menuju penerapan teknologi elektronik­digital di hampir semua bidang (Sudibyo, 2019:206).
Pengalaman yang digambarkan oleh Sudibyo tersebut kita rasakan dalam kehidupan kita sehari­ hari. Beberapa di antaranya adalah di dunia per­ bankan yang melayani nasabahnya dalam peng­ ambilan bahkan penyetoran uang menggunakan mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Di dunia industri  manufaktur  kita  bisa  melihat  banyak robot  industri  yang  menggantikan  fungsi  dari para pekerja manusia. Bahkan di dunia hiburan tidak luput dari revolusi digital ini, yakni peng­
gunaan computer-generated imagery (CGI) atau pencitraan yang dihasilkan oleh komputer untuk film dan tayangan televisi, musik elektronik, serta sistem majalah dinding elektronik. Tidak kalah pentingnya juga, yakni adanya perubahan yang besar dalam konsep pengembangan suatu hunian, sebuah kampung, atau sebuah kota yang kita kenal saat ini dengan munculnya konsep smart house, smart village, atau smart city . Hal­hal tersebut di atas menggambarkan bagaimana revolusi digital telah  memasuki  segala  lini  kehidupan  dalam masyarakat.
Konsep penting lainnya dalam proses revo­ lusi digital ini yakni adanya konsep Internet of Things ( IoT ). Konsep IoT ini merujuk pada satu tahap dalam perkembangan teknologi komputasi.
Kecerdasan buatan ( Artificial  Intelligent /AI) perlahan­lahan  menjadi  tumpuan  baru  dalam dunia industri sehingga banyak pekerjaan yang diambil oleh AI . Sudibyo kemudian memperta­ nyakan, apakah Indonesia sudah mengantisipasi problem ketenagakerjaan ini?
Selain lahan pekerjaan di beberapa bidang yang telah diambil alih oleh mesin, robot atau kecerdasan  buatan,  permasalahan  lain  yang kemudian  muncul  adalah  apakah  budaya digital membunuh privasi? Perlu disadari bahwa pertanyaan­pertanyaan yang kemudian muncul berkenaan  dengan  kehidupan  di  dunia  maya ini  memang  tampaknya  akan  selalu  memiliki kecenderungan  efek  positif  dan  negatif.  Reed (2019) mengemukakan bahwa tidak dapat mene­ mukan hal positif mengenai dampak teknologi digital terhadap hak privasi pengguna teknologi. Menurutnya, apabila internet atau teknologi digi­ tal lainnya cukup mambu “membunuh” privasi seseorang, hal tersebut kemudian menjadi fatal dan berbahaya sehingga dengan matinya privasi, hilang juga segala hak asasi.
Sudibyo kemudian mengajak pembaca agar menyadari bahwa internet adalah alat pengintai terbesar yang pernah ditemukan dalam sejarah umat manusia. Amandemen keempat atas Kon­ stitusi Amerika  Serikat  dan  banyak  dokumen demokrasi  lainnya  menjamin  hak  atas  privasi karena tanpa hal tersebut kebebasan pribadi dan politik tidak mungkin dilakukan. Namun, dengan kecepatan perkembangan  yang luar biasa, era
digital  telah  mengikis  sebagian  besar  ruang privasi utama kita.
Lalu pembahasan lainnya mengarah kepada pertanyaan mengapa privasi itu menjadi penting? Itu adalah pertanyaan yang hanya ditanyakan oleh orang­orang di negara demokrasi yang menerima begitu saja. Siapa pun yang pernah hidup dalam rezim otoriter tahu bahwa privasi adalah kompo­ nen kunci dari kebebasan dan identitas pribadi. Prioritas adalah tentang pilihan, informasi apa yang disimpan hanya untuk diri kita sendiri apa yang akan dibagikan hanya dengan satu teman atau orang tua, apa yang akan dibagikan dengan lingkaran yang lebih besar dari pertemanan kita dan seterusnya hingga apa yang diketahui publik atau di tangan lembaga pemerintah. Seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Reed (2019) bahwa siapa pun yang pernah hidup di dalam pengekang­ an  (rezim  otoriter),  ketika  Anda  kehilangan privasi, maka Anda kehilangan sebagian besar diri Anda. Selanjutnya, serangan terhadap privasi selalu  menjadi  bagian  dari  serangan  terhadap kebebasan.
Kondisi yang sudah cukup mengkhawatir­ kan akan mudahnya kehilangan sebuah privasi dalam  hidup  tidak  ayal  karena  ada  pengaruh dari perkembangan teknologi yang cukup pesat. Perkembangan teknologi komputer telah secara drastis mengubah langkah komunikasi dan in­ formasi global. Riset dan eksperimen teknologi komputasi yang diinisiasi Howard Aiken pada 1944 memungkinkan manusia tidak hanya bisa menyimpan  dan  mengolah  informasi  secara efisien,  tetapi  juga  bisa  berkomunikasi  dalam lingkup yang semakin luas dan hampir tak terba­ tas. Internet yang awalnya dikembangkan terbatas untuk kebutuhan militer Amerika Serikat ini men­ jadi bagian integral dan kehidupan masyarakat modern (Sudibyo, 2019: 210). Bahkan seorang balita saja saat ini sudah terbiasa dengan gawai pintar yang terkoneksi dengan internet. Mereka terkadang selangkah lebih maju dalam menguasai gawai tersebut.
Perkembangan teknologi internet dan tele ­ pon pintar mulai memberikan banyak perubahan pada cara bermasyarakat. Bukan hanya di satu bidang, bahkan hampir di segala bidang dan lini kehidupan kita. Seperti yang sudah dijelaskan di
awal bahwa mesin, robot dan kecerdasan buatan telah  menggantikan  sebagian  besar  pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Pada gilirannya perubahan  ini  juga  mempengaruhi  referensi masyarakat terhadap media, terlebih lagi media sosial yang semakin hari semakin digandrungi banyak  orang.  Bahkan  bukan  hanya  satu  atau dua  saja  platform  yang  ada,  tetapi  semakin banyak  jenis  media  sosial  yang  telah  hadir  di kehidupan masyarakat. Namun, Sudibyo (2019, 211)  menekankan  bahwa  kehadiran  beraneka ragamnya  media  sosial  perlu  ditinjau  kembali karena terdapat potensi yang besar untuk mem­ berdayakan dan juga sekaligus membebaskan.
Dengan  bermunculannya  platform  media sosial  tumbuh  bak  jamur  di  musim  hujan  dan konektivitas antara satu gawai dan gawai lain­ nya, hal tersebut menuntut sebuah sarana atau fasilitas  penyimpanan  yang  juga  terbilang besar. Salah satu persoalan mendasar dalam IoT adalah  proses  penyimpanan  data.  Faktor  yang memperlancar  proses  dalam  menghubungkan begitu beragamnya perangkat guna meningkat­ kan  efisiensi  pada  muaranya  tergantung  pada kapasitas  penyimpanan  dan  pengolahan  data sebuah perusahaan. Kemudian perusahaan yang berbasis pada penyediaan dan pemanfaatan IoT berkepentingan untuk mengumpulkan data dari berbagai  sumber,  lalu  menyimpannya  untuk proses lebih lanjut. Pada titik inilah muncul ino­ vasi berkelanjutan yang bermuara pada lahirnya sistem ke cloud of thing dan big data . Dengan sistem cloud , masalah penyimpanan data untuk sementara waktu dapat teratasi. Namun, hal itu malah menimbulkan masalah baru. Pengopera­ sian cloud membutuhkan energi yang besar dan penyediaan energi ini menciptakan polusi akibat pembakaran bahan bakar fosil.
Kecemasan terbesar dalam proses pengolahan data yang juga cukup besar adalah perlindungan privasi dan keamanan data pribadi. Apakah peng­ guna internet sudah terlindungi privasinya dan bagaimana keamanan data­data pribadi mereka di jagat digital? Mungkinkah data­data tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan tidak bertanggung jawab, bisa saja penyedia layanan digital kemudian mencoba mengembangkan serta memodifikasi IoT ? Kebocoran data bisa terjadi
kapan saja dan menimpa siapa saja. Seperti hal­ nya yang dijelaskan oleh Sudibyo (2019, 215) bahwa  dalam  konteks  inilah  berbagai  negara dewasa ini mencurahkan lebih banyak perhatian untuk merumuskan peraturan yang dibutuhkan untuk IoT , big data , maupun cloud of things . Salah  satu  pembahasan  yang  kemudian sa ngat menarik untuk kita ikuti dalam buku ini, yakni mengenai pembahasan surveillance capi- talism atau adanya kapitalisme baru yang muncul dari proses pengawasan di jagat digital. Salah satu ciri imperatif dari surveillance capitalism ialah membutuhkan lebih banyak data perilaku peng­ guna internet untuk memperoleh lebih banyak surplus perilaku dan menghasilkan lebih banyak prediksi  masa  depan.  Maka,  setiap  keputusan, investasi,  pengembangan,  dan  ekspansi  yang mereka lakukan selalu bertolak dari dan berakhir pada logika tersebut. Lebih banyak layanan gratis untuk  lebih  banyak  data  gratis.  Lebih  banyak peng awasan untuk lebih banyak prediksi perilaku. Hal ini yang merupakan kapitalisme jenis baru (Sudibyo, 2019:  242).

## GEOPOLITIK DIGITALISASI
Bab II buku ini membahas geopolitik digitalisasi yang menurut penulis adalah hal yang mendasar dari permasalahan di jagat digital. Pakar media dari Kanada, Vincent Mosco (2017), mengiden­ tifikasi dua cara pandang terhadap jagat digital. Pertama, dia melihat ranah digital sebagai ruang publik demokratis­deliberatif. Kedua, dia melihat ranah digital sebagai objek pengelolaan dan pe­ ngendalian perusahaan digital global dan lembaga intelijen negara.
Pandangan  pertama,  kita  menyadari  akan kebebasan berpendapat ( freedom of speech ) dan juga kebebasan bertindak ( freedom of act ) dalam jagat  digital  batasnya  terkadang  tidak  terlihat jelas. Walaupun kita mengetahui ada syarat dan ketentuan yang berlaku ketika kita menggunakan fasilitas sebuah platform atau penggunaan inter­ net pada umumnya.
Pandangan  kedua,  adanya  campur  tangan yang kuat dari sisi pemerintah (badan­badan in­ telijen negara) ataupun pihak swasta (perusahaan pengelola layanan) dalam hal pengelolaan atau
pengawasan  jagat  digital.  Namun,  pembagian atau porsi tanggung jawab yang diemban oleh pihak­pihak tersebut terkadang sampai saat ini masih  belum  jelas.  Menurut  Sudibyo  (2019), masalah jagat digital adalah jagat digital ini bak hutan belantara yang menurut Sudibyo (2019), jagat digital ini bak hutan belantara yang tidak benar­benar terikat pada hukum terestrial. Jagat digital  adalah  ruang  tanpa  hukum  terbesar  di dunia. Lalu bagaimana cara mengatur lalu lintas digital  ini?  Bagaimana  pula  menghukum  para pelanggar di jagat digital yang lintas negara?
Bagi  sebagian  orang  yang  menggunakan fasilitas internet mungkin tidak mengetahui ada apa saja di belantara digital ini. Terkait hal­hal yang terlarang di dunia internet sebetulnya banyak juga material lain yang tidak tersingkap atau bisa diakses dengan mudah oleh orang awam. Mosco (2017)  menjelaskan  bahwa  internet  bukanlah keseluruhan dari jagat digital karena sebetulnya sebagian  lainnya  berada  di  suatu  tempat  yang dikenal dengan Deep Web atau Dark Web. Pada umumnya yang kita lihat di browser yang kita gunakan hanya menampilkan sebagian besar data yang  bisa  diakses  dari  mesin  pencari  ( search engine ) baik itu Google , Yahoo , Bing , atau mesin pencari lainnya. Faktanya Deep Web memelihara database yang tidak dapat dijangkau oleh mesin pencari  standar,  tetapi  memerlukan  perangkat lunak yang disediakan oleh manajernya.
Fakta tersebut di atas memang tidak banyak diketahui orang. Namun, yang pasti masyarakat modern saat ini sudah banyak yang menyadari bahwa internet adalah lahan bisnis untuk sebagian besar orang. Hal paling sering kita dapati adalah penggunaan internet untuk berjualan secara daring baik yang sifatnya individual atau bahkan yang korporasi. Memang awal mula diciptakan internet pun  tak  lepas  dari  kepentingan  bisnis.  Dalam buku ini dijelaskan bahwa internet diibaratkan sebagai  proyek  bersama  negara  dan  pebisnis. Awal  mula  ditemukan  dan  dikembangkannya internet  dikarenakan  adanya  pendanaan  besar­ besaran oleh pemerintah Amerika Serikat pada akhir  1960­an  untuk  riset  dan  pengembangan teknologi komputasi.
Seiring berjalannya waktu, perkembangan internet dan teknologi komputasi ini menyebar ke
seluruh negeri di dunia. Bahkan saat ini hampir semua negara sudah terkoneksi dengan internet. Walaupun ternyata ada juga negara yang mem­ batasi koneksi internetnya seperti di Korea Utara atau bahkan di Suriah akses internet diputus oleh pemerintahnya 2 . Selain itu perbedaan kecepatan internet juga bervariasi dari satu negara dengan negara  yang  lain.  Ada  negara  yang  memiliki koneksi internet yang super cepat ada juga yang sangat lambat. Sebuah laporan penelitian yang diterbitkan oleh WebsiteToolTester menyebutkan bahwa Taiwan, Singapura, dan Jersey merupakan negara­negara  dengan  internet  paling  cepat. Sementara itu, Indonesia berada di posisi ke 92 3 . Terlepas  dari  persoalan  konektivitas  yang muncul  atas  kehadiran  internet  ini,  isu  perda­ gangan  (ekonomi)  juga  politik  mencuat  ke permukaan.  Terciumnya  “bau”  monopoli  atau istilah di buku ini dalam pembahasannya yaitu geopolitik digitalisasi sangat penting sekali un­ tuk  dibahas.  Dominasi  Amerika  Serikat  (AS) dalam  jagat  digital  sangat  terlihat  jelas.  Rival terbesar AS adalah Cina yang sejak dulu selalu bersaing di bidang perdagangan juga berjibaku dalam  menghadapi  dominasi  AS.  Pemerintah Cina menegaskan perdagangan dan kerja sama internasional berbasis internet harus berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menolong, dan saling menguntungkan sehingga semua pihak harus menahan diri menggunakan kebebasan jaringan ( freedom network ) secara serampangan untuk mencari kekuasaan jaringan ( network hegemony ).  Pembahasan  ekonomi inilah yang kemudian dibahas di beberapa bab selanjutnya dalam buku ini.
Lebih  lanjut  lagi,  Mosco  (2017)  melihat bahwa The Next Internet bisa menjadi alat untuk memperluas demokrasi, memberdayakan orang di seluruh dunia, menyediakan lebih banyak kebu­ tuhan hidup, dan memajukan kesetaraan sosial. Namun sebaliknya, sekarang ini pada praktiknya lebih  digunakan  terutama  untuk  memperbesar komodifikasi  dan  militerisasi  dunia.  Tren  ini
2  h t t p s : / / t e c h n o . o k e z o n e . c o m / read/2017/03/16/207/1644534/ini­tempat­tanpa­akses­ internet. Diakses pada 19 Oktober 2020.
3  https://tekno.tempo.co/read/1311367/ini­negara­ dengan­internet­tercepat­di­dunia­posisi­indonesia/ full&view=ok. Diakses pada 19 Oktober 2020.
tidak bisa dihindari, tetapi intervensi politik dan kebijakan bersama diperlukan untuk membalik­ kannya. Memahami dunia digital, dan terutama transisi ke The Next Internet , membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan teknologi. Ini juga mem­ butuhkan perspektif atau cara untuk memikirkan pergolakan sosial saat ini. Detail spesifik penting, tetapi begitu juga cara melihatnya.

## EKONOMI DIGITAL
Setelah  pembahasan  geopolitik  digitalisasi, tiga bab selanjutnya dalam buku ini sebetulnya membahas dari segi keuntungan ekonomi yang diperoleh  dalam  jagat  digital.  Belajar  dari beberapa  kasus  yang  terjadi  di  Inggris  terkait periklanan  digital,  faktanya  adalah  terjadinya kemerosotan  daya  hidup  industri  pers  seiring dengan perubahan dan kontestasi yang menjadi tren globalisasi. Pengalaman Inggris menghadapi perubahan dramatis dalam jagat periklanan sangat relevan untuk konteks Indonesia saat ini.
Faktanya memang terjadi praktik monopoli rantai periklanan digital yang didominasi peru­ sahaan raksasa digital Amerika Serikat, seperti Google dan Facebook. Platform mesin pencari, media  sosial,  dan  situs e-commerce berhasil menguasai pangsa pasar terbesar dalam periklan­ an  global.  Keberadaan  dan  operasi  bisnis mereka ibarat tsunami yang menggulung daya hidup  media  massa  konvensional.  Episentrum dunia media kemudian secara sentralistis adalah Google, Facebook, dan Amazon sebagai penyedia platform media baru.
Facebook,  Google,  dan Amazon  memperoleh keuntungan dari aktivitas log-in para pengguna atas berbagai layanan yang mereka sediakan. Se­ tiap aktivitas log-in menghasilkan data pengguna. Data  ini  memungkinkan  perusahaan  platform mengidentifikasi  pengguna  berdasarkan  data registrasi secara lintas perangkat dan browser . Facebook, Google, dan Amazon juga mendapat­ kan keuntungan dari volume jangkauan pengguna yang besar serta data pengguna yang terperinci pada berbagai kategori (Sudibyo, 2019).
Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perusahaan  Amerika  Serikat  yang  menguasai pasar  iklan  digital  di  Inggris  adalah  Google, Facebook  dan  Amazon  yang  dikenal  dengan trilogi GFA.
Lalu  bagaimana  dengan  Indonesia  harus menyikapi dari kasus Inggris tersebut? Pada prin­ sipnya, trilogi GFA mungkin tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia. Karena kalau kita perhatikan Amazon kurang terlalu diminati layanannya di Indonesia. Namun, memang dua raksasa lainnya , yaitu Google dan Facebook, masih merajai jagat digital di Indonesia. Fakta inilah yang mungkin harus menjadi perhatian pemerintah, perusahaan layanan digital, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.  Kita  tidak  harus  menolak  layanan dari dua perusahaan raksasa Amerika tersebut, tetapi kita bisa mengarahkannya untuk menjadi penggerak dan cambuk bagi perusahaan layanan digital di Indonesia untuk bersaing.
Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  RI (2019), Rudiantara, menjelaskan dalam pengan­ tarnya di buku ini bahwa pertumbuhan ekonomi digital  Indonesia  merupakan  yang  tertinggi  di kawasan ASEAN. Ekosistem dan regulasi digital di Indonesia juga dipandang dunia sebagai yang sangat kondusif bagi pertumbuhan start-up , uni- corn , dan decacorn . Populasi pengguna internet kita saat ini juga salah satu yang terbesar di dunia,
171 juta pengguna atau 65 persen total populasi 4 . Senada dengan Rudiantara, update terakhir di 2020 diketahui bahwa sektor ekonomi digital Indonesia  diprediksi  akan  terus  berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan, pada tahun 2025, ekonomi digital Indonesia disebut akan terus meroket hingga angka ratusan miliar dolar Amerika.  Prediksi  tersebut  diungkapkan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam acara Digi- tal Economy Summit yang digelar Microsoft pada 27  Februari  2020,  di  kawasan  SCBD  Jakarta. Bahkan menurutnya, ekonomi digital Indonesia saat ini adalah yang terbesar di ASEAN.
Menurut Jokowi, saat ini Indonesia merupa­ kan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di  Asia  Tenggara,  dengan  pertumbuhan  yang paling cepat. Pada tahun 2025, Indonesia akan memiliki sebesar 133 miliar dolar AS. Pada tahun 2015, Jokowi menjelaskan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia tercatat berada pada angka 8 miliar dolar AS. Angka tersebut kemudian me­
4  Kompas.com. https://tekno.kompas.com/ read/2020/02/20/14090017/penetrasi­internet­di­ indonesia­capai­64­persen.  Diakses  pada  19  Oktober 2020.
ningkat secara drastis hingga 40 miliar dolar AS pada tahun 2019.
“Indonesia  juga  tercatat  memiliki  ekosistem startup yang paling aktif di Asia Tenggara, nomor 5 di dunia setelah Amerika, India, Inggris, dan Kanada,” ungkap Jokowi. Adapun jumlah startup di Indonesia saat ini, menurut Jokowi, tercatat mencapai  2.193 startup ,  di  mana  1 startup berstatus decacorn (Gojek) dan 4 startup lain ­ nya berstatus unicorn ( Tokopedia, Bukalapak,
Traveloka, Ovo ) (Kompas.com) 5 .
Dari  informasi  di  atas,  kita  bisa  berharap bahwa  Indonesia  memiliki  posisi  tawar  dalam menghadapi persaingan jagat digital.
Permasalahan lainnya di Inggris yang juga kemudian secara kontekstual bisa menjadi pe­ lajaran bagi Indonesia yakni hubungan timpang penerbit dan perusahaan platform . Banyak media jurnalistik yang mengikuti tren penyajian infor­ masi yang instan, patah­patah, dan terlalu ekspre­ sif layaknya media sosial (Facebook, Youtube, Twitter). Seharusnya media jurnalistik menjadi pembeda dalam penyebaran informasi atau berita. Fenomena seperti ini bisa kita lihat di beberapa media massa daring yang mengedepankan ke­ cepatan  dan  tren  semata  tanpa  memerhatikan kualitas isi berita. Bahkan saat ini kita mengenal apa yang disebut clickbait di media massa daring. Metode clickbait ini digunakan media daring dengan cara memberikan judul yang bombastis serta berisikan informasi yang terkadang tidak utuh. Hal inilah yang menimbulkan rasa penasa­ ran para pembaca sehingga kemudian melakukan klik tautan berita tersebut.
Judul clickbait dibuat agar terlihat menarik dengan menggunakan jenis konten dan format tertentu seperti superlative (kata sifat dan kata keterangan),  kutipan,  seru,  penggunaan  huruf besar,  mengajukan  pertanyaan,  dll.  Selain  itu, judulnya sering kali menyesatkan dan menjan­ jikan substansi yang tidak tercermin dari konten halaman tujuan ( landing page ) (Biyani, et. al., 2016).
5  K o m p a s . c o m . h t t p s : / / t e k n o . k o m p a s . c o m / read/2020/02/27/18010097/jokowi­­ekonomi­digital­ indonesia­terbesar­di­asia­tenggara.  Diakses  pada  12 Agustus 2020.
Dari beberapa definisi di atas, kita kemudian paham  bahwa  tujuan  media  daring  menggu­ nakan clickbait yaitu  untuk  menarik  perhatian awal  para  pembaca  agar  mau  melakukan  klik terhadap tautan konten media yang ada dengan tujuan monetize (menghasilkan uang). Kontrol lembaga  penyiaran,  seperti  Komite  Penyiaran Publik (KPI) akan menjadi sangat penting jika dihadapkan  pada  situasi  seperti  ini.  Namun sebetulnya, masyarakat Indonesia sudah mulai menyadari fenomena ini dan bahkan tidak sedikit yang ikut mengkritisi juga melaporkan hal seperti ini. Artinya, masyarakat sudah cukup bijak dan cerdas dalam memilah informasi. Walaupun pada satu sisi terkadang gelombang informasi hoaks atau  ujaran  kebencian  yang  besar  akan  selalu datang menghantam masyarakat Indonesia. Inilah tantangan  terbesarnya  bagi  perusahaan  media (jurnalistik) dalam mengimbangi hal tersebut.

## HEGEMONI DIGITAL NEGERI PAMAN SAM
Konsep globalisme unilateral dalam tata kelola internet  global  yang  disampaikan  oleh  Milton Mueller dalam Sudibyo (2019) adalah kondisi ketika  internet  telah  menjadi  realitas  global. Lebih dari separuh penghuni bumi telah menggu­ nakannya. Pengaruh yang dibawa internet secara cepat merembes ke seluruh bidang kehidupan dan menciptakan perubahan serius dan dramatis. Na­ mun, hal yang menjadi masalah yaitu globalisasi internet secara unilateral ini hanya dikendalikan oleh satu negara saja yaitu Amerika Serikat.
Salah satu realitas global lainnya setelah in­ ternet hadir di muka bumi yakni berkembangnya periklanan digital. Kekuatan yang secara oligopo­ listis menguasai komputerisasi dan digitalisasi global adalah Apple, Google, Microsoft, Amazon, dan Facebook. Keberadaan perusahaan raksasa digital  tersebut  menjadikan  batas­batas  antara media lama dan media baru menjadi kabur, sama halnya dengan batas antara media konvensional dan alternatif (Sudibyo, 2019).
Di Inggris, seperti yang disampaikan pada Bab  sebelumnya  di  dalam  buku  ini,  memang menjadi  tidak  berdaya  dengan  dominasi  peru­ sahaan digital raksasa tersebut. Namun, situasi ini agak berbeda kondisinya dengan Indonesia.
Penguasaan perusahaan raksasa digital Amerika memang  cukup  menonjol  dalam  periklanan digital,  tetapi  belanja  iklan  digital  Indonesia tidak terlalu besar dibandingkan dengan Ing ­ gris.  Walaupun  porsi  belanja  iklan  per  tahun di Indonesia cukup besar, yakni sekitar Rp40,7 triliun di 2018, namun belanja iklan digital In­ donesia baru menyentuh 6% dari total tersebut atau sekitar Rp2,4 triliun . Tuntutan pemerintah yang  juga  begitu  gencar  dilayangkan  kepada perusahaan digital terkait pajak, pada akhirnya menimbulkan perubahan positif terkait perilaku perusahaan digital tersebut. Perusahaan raksasa mesin  pencarian,  yakni  Google  pada  akhirnya bersedia  membayar  pajak  di  Indonesia.  Berita ini merupakan kabar membanggakan bagi Indo­ nesia tepat pada Juni 2017. Keberhasilan dalam membujuk Google untuk mau membayar pajak memang  patut  untuk  diapresiasi.  Langkah  ini merupakan tonggak penting dalam hal kedaulatan fiskal  juga dalam kedaulatan digital Indonesia pada porsi yang semestinya.
Kabar terbaru lainnya adalah Google sudah memiliki server di Indonesia. Pada Juni 2020, Google akhirnya resmi mengoperasikan layanan Cloud pertamanya  di  Indonesia.  Kota  Jakarta dipilih sebagai region pertama di Indonesia untuk pengoperasian  Google  Cloud  Platform  (GCP) serta merupakan lokasi kesembilan di Asia Pasifik untuk GCP.
Seperti  yang  dikatakan  Megawaty  Khie,  ke­ hadiran Cloud Region di Indonesia diharapkan akan  berdampak  positif  bagi  perekonomian Indonesia. “Salah satunya, kami menyediakan hampir 350.000 lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia,” (Kompas.com) 6 .
Kedua  berita  tersebut  sebetulnya  menan­ dakan  sebuah  kemajuan  bagi  Indonesia  dalam menunjukkan kedaulatan digitalnya. Walaupun masih  belum  dikatakan  merdeka  sepenuhnya, setidaknya  masih  berdaya  dalam  memperta­ hankan posisinya di belantara digital.
Hal menarik lainnya dari buku ini yakni Bab X yang membahas “Pemilu, Media Sosial, dan
6  Kompas.com. https://tekno.kompas.com/ read/2020/03/04/18054197/server­cloud­google­di­ indonesia­bakal­ditempatkan­di­3­zona.  Diakses  pada 30 September 2020.
Kejahatan Elektoral”. Seperti yang dipaparkan di awal bahwa Indonesia sudah memiliki masalah akan persebaran berita hoaks dan ujaran keben­ cian pada saat pemilu berlangsung. Masalah ini semakin mencuat dan menjadi­jadi karena ke­ hadiran media sosial yang menjadi sarana utama penyalur  informasi.  Lalu  lahir  pula  kejahatan elektoral yang berujung pada pemenangan salah satu kandidat.
Sama halnya dengan Indonesia, di buku ini juga  diceritakan  bagaimana  proses  pemilihan presiden  di Amerika  Serikat  pada  tahun  2016 ketika Donald Trump menjadi salah satu kandidat presiden.  Singkat  cerita  terbongkarlah  sebuah kasus  yang  menghebohkan  jagat  digital  yakni skandal Cambridge Analytica .
Peran platform media sosial yang selama ini telah menjadi kebanggaan Amerika Serikat menjadi tak terpisahkan dari skandal itu. “Pengadilan” atas Facebook, Google, dan Twitter yang dianggap “tidak berbuat sebagaimana semestinya” untuk menghambat infiltrasi Rusia terjadi pada serang­ kaian forum dengar pendapat yang digelar Komite Intelijen Senat Amerika Serikat (Sudibyo, 2019).
Skandal Cambridge Analytica kemudian menyadarkan kita semua bahwa kejahatan digi­ tal bisa terjadi di negara mana pun. Kejahatan elektoral seperti ini merujuk pada dua hal, yakni penyalahgunaan data perilaku pengguna internet dan penyebaran hoaks maupun ujaran kebencian bernuansa primordial untuk kebutuhan mobilisasi politik.
Tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia ketika pemilu 2019, ketika istilah “cebong” dan “kampret” kemudian muncul ke permukaan dan ramai hingga masih terbawa sampai saat ini di jagat digital kita.

## MATA-MATA DIGITAL
David Lyon (2007), Profesor Sosiologi di Univer­ sitas Queen, Kanada, menyebut abad 21 dimulai dengan  percakapan  penting  tentang  identitas warga.  Menurutnya,  dalam  makalah National ID Cards: Crime-Control, Citizenship and Social sorting yang diterbitkan oleh Oxford University Press , sistem identifikasi warga, termasuk KTP, bisa jadi adalah perkembangan sistem informasi
paling penting yang menjadi program pemerintah di berbagai belahan dunia.
“Di  dunia  modern,  birokrasi  dan  adminis­ trasi  mewajibkan  setiap  orang  bisa  dikenali agar bisa disebut sebagai warga negara. Tanpa identifikasi,  seseorang  tidak  bisa  menunaikan tanggung jawab, seperti memilih dalam pemilu, juga  tidak  bisa  menikmati  hak,  seperti  perlin­ dungan dari berbagai ancaman.” (Lyon, 2007)
Kemudian, setelah seseorang memiliki tanda identitas sebagai warga, permasalahan yang akan timbul  adalah  keamanan  data  pribadi.  Kartu Tanda Penduduk (KTP) kita kemudian melalui proses digitalisasi. Semua data penduduk tersim­ pan dalam satu server, yang mana jika keamanan server  tersebut  kurang  baik,  maka  bisa  hilang datanya dicuri orang atau disalahgunakan orang. Kerentanan  inilah  yang  kemudian  akan  juga ditemui di beberapa penyimpanan data lainnya. Selain kehilangan data karena faktor manusia, bisa juga karena keadaan kahar ( force majeure ), atau bahkan adanya kebocoran data.
Kasus  kebocoran  data  sempat  terjadi  di beberapa platform jual beli daring di Indonesia, salah satunya adalah Bukalapak yang mengalami kebocoran data setahun yang lalu. Dikabarkan bahwa ada peretas berasal dari Pakistan meng­ gunakan nama samaran Gnosticplayers mengaku telah  mencuri  13  juta  akun  yang  berasal  dari platform jual beli daring ini.
“Seperti kasus Tokopedia, data-data tersebut juga dijual di situs gelap, dengan harga 1.2431 bitcoin. Saat itu, Bukalapak mengonfirmasi me - mang pernah ada upaya hacker untuk meretas situs Bukalapak. Namun, startup bernuansa merah marun itu mengklaim data penting peng- guna seperti password, rekaman finansial, serta informasi pribadi lain milik pengguna, aman dari serangan hacker. Kasus agak berbeda dialami Gojek. Pada tahun 2016, seorang programmer bernama Yohanes Nugroho membeberkan celah keamanan di aplikasi Gojek untuk Android dan iOS” (kompas.com) 7 .
7  K o m p a s . c o m . h t t p s : / / t e k n o . k o m p a s . c o m / read/2020/02/27/18010097/jokowi­­ekonomi­digital­ indonesia­terbesar­di­asia­tenggara.  Diakses  pada  12 Agustus 2020.
Berita di atas hanya merupakan salah satu permasalahan  yang  muncul  terkait  keamanan data pribadi atau privasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah  Anda  pernah  merasakan  kemunculan sebuah iklan pada saat Anda melakukan kegi­ atan berselancar di dunia maya? Atau mungkin tiba­tiba  muncul  iklan  di  email  Anda?  Jika jawabannya  iya,  mungkin  bisa  saja  penyebab sederhananya karena Anda sering menggunakan layanan Google. Saat ini Google menjadi pelo­ por,  penemu,  elaborator,  pelaku  eksperimen, praktisi utama, teladan, dan pusat difusi kapi­ talisme  pengawasan  ( Surveillance Capitalism ) (Zuboff, 2019). Penemuan Google tentang iklan bertarget membuka jalan menuju kesuksesan finansial, tetapi juga meletakkan landasan bagi perkembang an yang lebih jauh: penemuan dan penjabaran kapitalisme pengawasan.
Menurut Schiller dalam Sudibyo (2019), timbul­ nya permasalahan struktural dan kultural yang timbul karena dominasi pandangan positivistik dalam penggunaan internet memberi kontribusi pada terciptanya keadaan berupa ranah digital yang seakan­akan dibiarkan tak terjangkau oleh hukum nasional maupun internasional. Bukan hanya hukum media yang dalam kenyataannya sulit menjangkau ranah digital, melainkan juga hukum  pajak,  hukum  teknologi,  dan  hukum persaingan  usaha.  Ketidakterjangkauan  ranah digital ini mempersulit upaya untuk mengoreksi dominasi raksasa digital seperti Amazon , Google , Facebook , Microsoft , dan platform besar lain, serta untuk mengatasi berbagai dampak yang muncul, seperti  ketimpangan  ekonomi,  penghindaran pajak, gelombang pengangguran akibat alih daya digital, kemunduran bisnis media nasional, dan praktik kapitalisme pengawasan.
Reed  (2019)  kemudian  mempertanyakan, apakah dunia digital menciptakan kesetaraan so­ sial yang lebih besar atau mereplika atau bahkan memperluas ketidaksetaraan yang ada?

## LITERASI MEDIA BARU
Salah  satu  saran  di  bagian  penutup  buku  ini, Sudibyo  menyodorkan  ide  agar  pemerintah mengintegrasikan literasi media baru ke dalam kurikulum  pendidikan.  Menurutnya, negara berkewajiban menyiapkan masyarakat agar mam­ pu menghindari dampak negatif dan sebaliknya,
mampu menyerap dampak positif media digital (Sudibyo, 2019:440).
Sudibyo mencontohkan bahwa di beberapa negara Eropa dan negara maju seperti Jepang, Australia,  dan  Korea  Selatan  sudah  dilakukan pelembagaan literasi media baru, hal ini karena di negara­negara tersebut khalayak media bukan hanya sebagai konsumen produk teknologi in­ formasi, tetapi juga diperlakukan sebagai publik.
Sudibyo juga menekankan akan pentingnya literasi media baru terhadap generasi muda yang memiliki proporsi terbesar sebagai pengakses in­ ternet dan penggunaan telepon pintar. Walaupun demikian, Sudibyo tidak menjelaskan generasi muda yang mada dan rentang usia berapa yang menjadi  perhatiannya.  Beda  halnya  dengan Tapscott  yang  mengklasifikasikan  masyarakat kaitannya  teknologi  dalam  beberapa  kategori. Jika kaitannya dengan teknologi internet Tapscott (2009) menyebutnya dengan The Net Generation atau yang lahir dari Januari 1977 hingga Desem­ ber 1997 atau yang kita kenal dengan generasi millenial atau generasi Y. Bertentangan dengan pendapat Sudibyo, Tapscott (2009) mengemuka­ kan bahwa generasi Y sebetulnya terbukti sebagai generasi terpintar yang pernah ada.
Bahkan, menurut Tapscott (2019), mereka memiliki sifat yang lebih terbuka, toleran, dan merupakan  generasi  yang  paling  tidak  berpra­ sangka  buruk  sehingga  tidak  mengherankan ketika  ditanya,  apakah  mereka  merasa  bahwa anak muda digambarkan terlalu negatif di me­ dia? Jawabannya adalah mayoritas (dua pertiga di Amerika  Serikat)  menyatakan  setuju  kalau mereka (anak muda) digambarkan terlalu negatif.
Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, yang terpenting adalah bagaimana literasi media ini menyasar kalangan dari generasi mana pun yang memiliki sifat yang kurang terbuka, kurang toleran, dan sering berprasangka buruk. Hal ini yang mungkin nantinya akan menekan laju perse­ baran hoaks atau ujaran kebencian yang semakin meningkat.
Potter (2019) mendefinisikan istilah literasi dalam penggunaan paling mendasar yakni sebagai kemampuan seseorang dalam membaca kata­kata tertulis. Namun, dengan munculnya teknologi un­ tuk menyampaikan pesan selain untuk mencetak,
gagasan  literasi  diperluas  sehingga  mencakup hal­hal seperti literasi visual (kemampuan untuk memproses gambar dua dimensi datar atau dunia tiga dimensi), literasi cerita (kemampuan untuk mengikuti plot di televisi dan film), dan melek komputer  (kemampuan  untuk  merekam  pesan sendiri, mengirimkannya kepada orang lain se­ cara elektronik, mencari pesan, dan memproses makna dari layar elektronik).
Lain  halnya  dengan  Perdew  (2017) mendefinisikan  literasi  media  digital  adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk memperoleh, mengevaluasi, dan mengo­ munikasikan temuan. Hal tersebut juga termasuk keterampilan  teknis  seperti  kemampuan  untuk menggunakan  beragam  teknologi  digital,  me­ nentukan alat digital mana yang terbaik untuk tugas  tertentu,  dan  memutuskan  cara  terbaik untuk membagikan informasi. Senada dengan hal tersebut, literasi digital merupakan kemampuan untuk secara efektif dan efisien memahami dan menggunakan segala bentuk komunikasi yang di­ mediasi. Hal ini berbeda dengan literasi informasi yang melibatkan fokus pada informasi itu sendiri — bagaimana informasi itu diperoleh, dievaluasi, dan digunakan ketika diambil dari sumber cetak, digital, atau jenis lain.
Tiga  pilar  bangunan  literasi  media  adalah keterampilan, struktur pengetahuan, dan lokus pribadi. Kombinasi ketiganya diperlukan untuk membangun  kumpulan  perspektif  masyarakat yang  lebih  luas  tentang  media.  Keterampilan adalah alat yang digunakan untuk membangun struktur  pengetahuan.  Struktur  pengetahuan adalah organisasi dari apa yang telah kita pelajari, sedangkan lokus pribadi memberikan energi dan arahan mental (Potter 2016).
Menurut Baran (2014), keterampilan literasi media adalah kemampuan untuk secara efektif dan efisien memahami dan menggunakan segala bentuk komunikasi yang dimediasi. Karakteristik lain dalam tulisan tentang literasi media adalah fokus pada media massa sebagai sesuatu yang merugikan, yaitu pesan media massa membuat orang menghadapi risiko dari efek yang berba­ haya (Potter, 2019). Kita sering sekali mendapati tayangan,  berita,  atau  informasi  kejahatan, kekerasan, dan hal buruk lainnya yang beredar
di media massa atau mungkin sekarang sedang tren  di  media  sosial.  Langkah  pertama  dalam literasi media membutuhkan pengakuan bahwa kita dihadapkan pada banyak pesan setiap hari melalui media dan bahwa pesan­pesan tersebut dapat  memengaruhi  sikap,  nilai,  dan  perilaku kita. Lalu bagaimana seharusnya kita menghadapi hal­hal negatif seperti ini agar tidak berpengaruh negatif juga terhadap diri kita?
Kuncinya adalah pada peningkatan keteram­ pilan media. Literasi media adalah keterampilan yang dianggap remeh, tetapi seperti semua kete­ rampilan lainnya bahwa keterampilan dapat di­ tingkatkan. Baran (2014) mengemukakan bahwa apabila mempertimbangkan betapa pentingnya media massa dalam menciptakan dan memelihara budaya yang membantu di kehidupan, itu adalah keterampilan yang harus ditingkatkan. Hal lain­ nya yang perlu diperhatikan menurut Silverblatt et  al.  (2014)  adalah  salah  satu  prinsip  literasi media melibatkan nilai tentang diet media yang seimbang, di mana audiens menggunakan media dalam  kombinasi  untuk  memanfaatkan  atribut khas masing­masing media. Dengan kata lain, kita sebagai penonton, pendengar, atau pemilik akun media sosial ( media user )  harus  bisa memilah­milah  mana  konten  yang  baik  untuk kita konsumsi setiap hari.

## PENUTUP
Perubahan  sosial  di  era  digital  bisa  kita  lihat dalam kehidupan keseharian, mulai dari derasnya arus  informasi  yang  beredar  di  media  sosial, pemanfaatan mesin pencari, serta pada situs jual beli secara daring. Perubahan atau transformasi ini kemudian muncul ke permukaan sebagai se­ buah teka­teki yang perlu disusun dengan penuh kehati­hatian  dan  ketelatenan.  Sudibyo  me­ nyatakan secara tegas pada judul bukunya bahwa kehadiran jagat digital menawarkan pembebasan juga  secara  laten  mengarahkan  pada  pengua­ saan. Jagat digital menyuguhkan harapan akan deli berasi juga menunjukkan begitu besar dan kuatnya penekanan terhadap pemanfaatan sebagai alat yang serba bisa. Dalam beberapa hal Sudibyo sepertinya memang banyak mengambil inti sari dari pemikiran Mosco (2017). Oleh karenanya, penulis  menyarankan  pembaca  buku  ini  juga

## bisa menikmati alur pikir yang digagas Vincent
Mosco dalam bukunya Becoming Digital: Toward a Post-Internet Society yang diterbitkan oleh Em- erald Publishing Limited di 2017. Buku ini mem­ bahas secara mendalam bagaimana masyarakat pasca internet dan kemudian menjadi masyarakat digital. Hal yang menariknya yakni konsep The Next Internet serta pembahasan terkait politik, ekonomi politik dan kekuasaan. Serta bagaimana Mosco menghubungkan ekonomi politik dengan budaya pada setiap tingkat perkembangannya.
Namun, dari semua hal tersebut, jagat digital memang menciptakan berbagai peluang yang cu­ kup menjanjikan dalam bidang ekonomi kreatif. Sayangnya,  pergerakan  ekonomi  ini  juga  ikut menciptakan sebuah struktur kapitalisme baru, yaitu kondisi adanya pemusatan surplus ekonomi digital global hanya pada sebagian kecil peru­ sahaan besar yang berasal dari beberapa negara atau lebih tepatnya segelintir negara saja, salah satunya negeri Paman Sam.
Hal  lain  yang  kemudian  penting  untuk diungkapkan yaitu perspektif kritis yang sangat ditonjolkan  oleh  Sudibyo  dalam  memandang sebuah fenomena digitalisasi di saat yang lain bersikap  positivistik  ketika  melihat  fenomena ini. Dibutuhkan investigasi lanjutan atas dimensi­ dimensi “anti­demokrasi” kaitannya dengan isu digitalisasi. Beberapa kalangan sudah terlanjur mengaitkan  isu  digitalisasi  ini  dengan  istilah demokratisasi. Namun, masyarakat juga sangat membutuhkan  keseimbangan  perspektif  dalam memandang  transformasi  digital.  Saat  ini  ma­ syarakat tak pelak menghindari gerak digitalisasi di era Internet of Things (IoT). Idealnya memang transformasi digital ini perlu dikaji dari perspektif positivistik  maupun  perspektif  kritis.  Adanya pemikiran bahwa integrasi sebuah negara masuk dalam lanskap informasi global memungkinkan untuk bisa membawa pengaruh positif, tetapi juga bisa sekaligus membawa dampak negatif bahkan destruktif.
Oleh  karena  itu,  buku Jagat Digital ini berusaha  memberikan  sumbangan  pemikiran yang menurut saya sangat berarti dalam konteks pembelajaran bagi Indonesia. Ketika tidak ba­ nyak buku yang menawarkan pembahasan yang komprehensif akan sebuah fenomena digitalisasi,
buku ini dianggap mampu menstimulus diskursus yang bersifat kritis terhadapnya. Buku ini berisi kritik yang argumentatif dan konstruktif terkait dengan lanskap digitalisasi global. Sony Subrata dalam  pengantarnya  mengatakan  bahwa  buku ini memelopori kajian kritis terhadap tren digi­ talisasi di Indonesia. Sependapat dengan peng­ akuan penulis bahwa buku ini merupakan buku berbahasa  Indonesia  pertama  yang  mene laah dimensi­dimensi  ekonomi­politik  digitalisasi, sekaligus memelopori kajian kritis terhadap aspek psikologi,  psikologi  massa,  epistemologi  dari munculnya media­media baru yang dewasa ini semakin mendominasi kehidupan publik.
Penulis  buku  ini  mencoba  membantah klaim­klaim yang selama ini begitu lekat dengan media sosial, mesin pencari, atau situs jual beli daring.  Selain  menghadirkan  berbagai  macam kemudahan dan segala manfaatnya, digitalisasi juga memunculkan permasalahan­permasalahan pelik. Dalam buku ini dibedah fakta bahwa media sosial bukan hanya sarana interaksi sosial semata, tetapi juga sebagai sarana komodifikasi, komer­ sialisasi, bahkan sarana surveillance . Ditegaskan pula bahwa tidak ada yang benar­benar gratis di jagat digital. Apa pun layanan digitalnya yang dinikmati  oleh  pengguna  internet  selama  ini baik itu laman mesin pencari (Google, Yahoo, Bing,  dan  lain­lain),  surat  elektronik  (surel), media sosial, aplikasi pesan, dan yang lainnya harus rela kita tukarkan dengan data pribadi kita secara gratis. Masalah privasi dan keamanan data pengguna internet inilah yang perlu segera diatasi dan begitu gamblang dibahas dalam buku ini.
Pembahasan  Sudibyo  terkait  munculnya permasalahan pengawasan yang berujung pada pemanfaatan  data  sehingga  dibuat  satu  bab tersendiri yakni Surveillance Capitalism memang tidak  luput  dari  pemikiran  Shosana  Zuboff, seorang professor dari Harvard Bussiness School yang  juga  seorang  psikolog  sosial.  Dengan bukunya yang berjudul The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power yang diterbitkan oleh PublicAffairs pada 2019, ini akan menjadi bahan bacaan lain dan memberikan pemahaman yang mendalam terkait kapitalisme pengawasan. Zuboff menafsirkan kembali kapitalisme kontemporer
melalui  prisma  revolusi  digital,  menghasilkan sebuah buku penuh ambisi dan pengetahuan yang sangat besar. Zuboff adalah salah satu pemikir yang cukup kritis dalam membahas kebangkitan digital. Oleh karena itu, buku ini direkomendasi­ kan untuk dibaca sebagai pendamping buku jagat digital.
Platform media sosial maupun mesin pencari sampai dengan saat ini telah banyak memberikan terobosan­terobosan dalam hal efektivitas peker­ jaan bidang jurnalistik atau dalam hal penyebaran informasi (berita). Selain itu juga memberikan tantangan bagi para pelaku usaha media massa, baik konvensional maupun media daring pada iklim usaha yang bersaing secara kurang sehat dan tidak baik. Namun, di lain sisi media sosial berhasil  menghasilkan  sebuah  peningkatan dalam  kualitas  kebebasan  berpendapat  dan dalam kebebasan berekspresi. Selain itu, tanpa disadari kehadirannya telah melahirkan sebuah kebiasaan baru di berbagai negara, yakni lahirnya kejahatan elektoral adalah sebuah kejahatan yang berbasis pemanfaatan media sosial dengan cara merusak kualitas demokrasi serta memecah­belah masyarakat.
Setelah  secara  komprehensif  membahas berbagai macam permasalahan yang berkembang dalam proses transformasi digital, pada bagian akhir Sudibyo juga mencoba mengusulkan be­ berapa langkah yang perlu diambil oleh negara (pemerintah, perusahaan media, maupun masyara­ kat). Upaya tersebut perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi  integrasi  Indonesia  ke  dalam sebuah  ekosistem  informasi  global.  Langkah antisipatif sangat dibutuhkan supaya Indonesia bisa mendapatkan manfaat sebesar­besarnya serta dapat menghindari dampak lain yang mungkin muncul dengan lebih sigap. Sudibyo mengemu­ kakan solusi dalam  mempersiapkan tantangan tersebut, yaitu dengan mengintegrasikan literasi media ke dalam kurikulum. Namun, dalam buku ini tidak dibahas terlalu mendalam akan seperti apa bentuk kurikulumnya dan diterapkan pada institusi  apa  saja.  Penulis  menyarankan  agar para pembaca buku ini juga bisa membaca karya James Potter yang berjudul Media Literasi edisi kesembilan yang diterbitkan pada 2019 oleh Sage
Publication . Dengan membaca buku ini diharap­
kan  pemahaman  akan  literasi  media  bisa  kita dapatkan lebih baik lagi.
Terakhir, memang perlu adanya penegasan dalam  mengambil  langkah­langkah  antisipatif tersebut.  Indonesia  harus  sebisa  mungkin tidak  mereduksi  atau  menghapuskan  sisi­sisi konstruktif­deliberatif dari digitalisasi. Indonesia juga  harus  segera  melakukan  penanggulangan dampak­dampak negatif yang timbul atas proses digitalisasi, dengan tidak menafikan bahwa tetap ada kontribusi positif terhadap berbagai aspek kehidupan  masyarakat  dalam  berbangsa  dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Baran, S. J. (2014). Introduction to mass communica- tion: Media literacy and culture (Eight). Mc Graw Hill.
Biyani, P., Tsioutsiouliklis, K., & Blackmer, J. (2016). 8  amazing  secrets  for  getting  more  clicks: Detecting clickbaits in news streams using article informality. Proceedings of the Thirtieth AAAI  Conference  on  Artificial  Intelligence (AAAI-16), 94–100.
Clinten, B. (2020). Jokowi: Ekonomi digital Indonesia terbesar di Asia Tenggara . Diakses pada 12 Agustus 2020 dari https://tekno.kompas.com/ read/2020/02/27/18010097/jokowi­­ekonomi­ digital­indonesia­terbesar­di­asia­tenggara.
Hill.
Lyon, D. (2007). National ID cards: Crime­control, citizenship  and  social  sorting . Policing: A Journal of Policy and Practice, 1 (1), 111­118., https://doi.org/10.1093/police/pam015
Maharani, T. (2019). Kominfo identifikasi 486 hoax sepanjang April 2019 ,  209  terkait  politik. Diakses pada 30 September 2020 dari h ttps:// news.d etik.com/berita/d­4532182/kominfo­ identifikasi­486­hoax­sepanjang­april­ 2019­209­terkait­politik.
Mos co, V. (2017). Becoming digital: Toward a post- internet society. Emerald Publishing Limited.
Perdew, L. (2017) . Information literacy in the digital age . E. D. Schneider (Ed.). Abdo Publishing.
Pertiwi, W. K. (2020). Kasus kebocoran data di Indo- nesia dan nasib UU perlindungan data pribadi. Diakses  pada  27 Agustus  2020  dari  https:// tekno.kompas.com/read/2020/05/05/19080067/ kasus­kebocoran­data­di­indonesia­dan­nasib­ uu­perlindungan­data­pribadi?page=2.
Potter,  W.  J.  (2019). Media literacy (Ninth) .  Sage Publication. Pratama, K. R. (2020). Server cloud Google di Indone- sia bakal ditempatkan di 3 zona . Diakses pada 30 September 2020 dari https://tekno.kompas. com/read/2020/03/04/18054197/server­cloud­ google­di­indonesia­bakal­ditempatkan­di­
3­zona.
Silverblatt, A.,  Smith, A.,  Miller,  D.,  Smith,  J.,  & Brown,  N.  (2014). Media literacy: Keys to interpreting media messages. Praeger.
Sudibyo, A. (2019). Jagat digital (Pembebasan dan penguasaan) . Kepustakaan Populer Gramedia.
Tapscott, D. (2009). Grown up digital: How the net generation is changing your world . Mc Graw.
Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism:
The Fight for a Human Future at the New Fron­ tier of Power. In PublicAffairs . Public Affairs.