## DEKONSTRUKSI SYARI’AH DALAM PERNIKAHAN MUSLIMAH DENGAN NON-MUSLIM
Harda Armayanto* dan Maria Ulfa**

## Abstrak
Tidak dipungkiri, Syariah Islam merupakan tujuan kritik  para  liberalis  agama,  bahkan  kalau  bisa  di- dekonstruksi,  dihancurkan,  untuk  dibangun  kembali syariah yang baru yang sesuai dengan selera mereka. Salah satu yang diserang yaitu pernikahan Muslimah dengan non- Muslim. Dalam masalah ini, para liberalis menghalalkan- nya  dengan  tidak  ada  nash  yang  jelas  (sharîh)  dan  tegas (qath’i) dalam al-Qur’an yang melarang pernikahan jenis ini.  Pelarangan  nikah  campur  hanya  soal  ijtihadi  yang dianggap ketinggalan zaman. Sehingga perlu menganalisis, mengkritik, dan menjawab tuduhan para liberalis agama di  atas  agar  segalanya  menjadi  jelas  dan  proporsional. Analis  dimulai  dengan  merujuk  ayat-ayat  al-Qur’an  dan hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan pernikahan beda agama ini disertai dengan tafsir dan keterangan dari para ulama terdahulu. Hal ini sebagai jawaban sekaligus kritik terhadap  su’udzhon  kalangan  liberalis  terhadap  hukum pelarangan  pernikahan  campur  yang  dianggap  tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama.
Kata Kunci: Syariah Islam, pernikahan, liberalisme agama, al-Qur’an, al-Hadits

## Pendahuluan
Banyak  aspek  syariah  yang  diserang  oleh  para  liberalis,  salah satunya adalah pernikahan beda agama antara muslimah dengan non- muslim.  Hal  ini  menjadi  penting  karena  merupakan  propaganda penyebaran  humanisme  sekuler.  Bagi  kalangan  liberalis,  agama  tidak boleh  mengatur  dan  ikut  campur  terhadap  rasa  cinta  yang  ada  pada
* Dosen Institut Studi Islam Darussalam (harda_faza@yahoo.com)
manusia. Untuk itu, rasa cinta seorang muslimah terhadap non-muslim merupakan fitrah yang tidak boleh diatur.
Alasannya, pernikahan Muslimah dengan non-Muslim hanyalah soal ijtihadi dan terkait konteks tertentu. Pernikahan bukanlah suatu ibadah,  sehingga  pernikahan  tersebut  bukanlah  suatu  yang  haram. Pelarangan pernikahan model ini adalah ketinggalan zaman dan sudah tidak relevan  lagi. 1 Mereka beranggapan  bahwa tidak  ada dalil  yang jelas (sharîh) dan tegas (qath’i) dalam al-Qur’an yang melarang perempu- an Muslimah menikah dengan non-Muslim. Untuk itu, ketiadaan dalil dapat dimaknai sebagai dalil (‘adam al-dalîl huwa al-dalîl) bagi pernikahan Muslimah  dengan  non-Muslim.  Tambah  mereka,  penting  untuk dicatat,  pelarangan  pernikahan  Muslimah  dengan  non-Muslim  ter- cantum dalam kitab-kitab tafsir dan fikih, dan bukan dalam al-Qur’an dan hadis mutawatir. 2 Benarkah klaim para liberalis ini? Apakah benar pelarangan  nikah  beda  agama  tidak  terdapat  dalam  nash  al-Qur’an dan hadis mutawatir?
Klaim para liberalis di atas tidak mendasar, ada penyelewengan opini  dan  pengaburan  data  mengenai  pelarangan  kawin  campur  ini. Peneliti  menemukan  data  di  dalam  nash-nash  agama  Islam  mengenai larangan  pernikahan  jenis  ini.  QS.  2  [al-Baqarah]:  221,  QS.  60  [al- Mumtahanah]: 10, dan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik, merupakan dalil-dalil sharîh yang terdapat dalam ajaran Islam. Atas dasar itu, tulisan ini merupakan jawaban bagi para liberalis agama yang menghalalkan pernikahan Muslimah dengan non-Muslim.

## Pentingnya Isu Pernikahan Muslimah dengan Non-Muslim
Dalam buku Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif- Pluralis yang diedit Mun’im A. Sirry, wacana fiqih (termasuk fiqih kawin campur) perlu direkonstruksi. 3 Hal ini karena produk-produk fiqih ulama
1 Ulil  Abshar  Abdallah,  “Menyegarkan  Kembali  Pemahaman  Islam”.  Kompas. Senin, 18 November 2002.
2 Ahmad Nurcholis dan Ahmad Baso [ed.]. Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
2010).  250.
3 Peneliti  melihat,  wacana  fiqih  ini  tidak  sebatas  direkonstruksi,  melainkan didekonstruksi  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dikonstruksi.  Hal  ini  diakui  dalam “Pengantar  Redaksi”.  Suhadi,  Kawin  Lintas  Agama,  Perspektif  Kritik  Nalar  Islam,
(Yogyakarta: LKiS, 2006), vi.
terdahulu  tidak  mencerminkan  toleransi  dan  menjadi  penghambat hubungan  agama.  Untuk  itu,  wacana  fiqih  yang  digagas  dalam  buku tersebut dapat dijadikan mediator untuk merekatkan hubungan agama yang  dijamin  dengan  adanya  produk-produk  fiqih  yang  memberikan ruang gerak bagi agama lain. Gagasan akan hal ini, bergantung pada pemahaman  teologi  yang  pluralis. 4 Satu  kutipan  yang  penting  men- dukung hal  ini ada  dalam buku Kawin Lintas  Agama, Perspektif  Kritik Nalar Islam:
“Jika secara teologis disepakati bahwa sebuah wacana pluralis yang pro existance,  maka  secara  muamalah  pun  seharusnya  memiliki  landasan yang kuat untuk applicability. Karena itu, sebenarnya tidak ada larangan untuk melintas batas agama dalam bidang perkawinan.” 5
Salah satu produk fiqih yang dimaksud adalah pernikahan beda agama  antara  wanita  muslimah  dengan  laki-laki  non-muslim  sebagai- mana ditulis di atas. Mereka beralasan bahwa gagasan ini adalah untuk membangun tali kasih (al-mawaddah) dan tali sayang (al-rahmah). Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang ini kemudian akan terjalin kerukun- an dan kedamaian.
“Bahwa tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan (baca: pernikahan Muslimah dengan non-Muslim) adalah untuk membangun tali kasih (al-mawaddah)  dan  tali  sayang  (al-rahmah).  Di  tengah  rentannya hubungan antar agama saat ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan  wahana  untuk  membangun  toleransi  dan  kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang, kita rajut kerukunan dan kedamaian.”

## Para pengusung paham liberal  berpendapat bahwa pernikahan
beda agama adalah masalah ijtihâdi dan terkait konteks tertentu.
“Jadi,  soal  pernikahan  laki-laki  non-Muslim  dengan  wanita  Muslim merupakan  wilayah  ijtihâdi  dan  terikat  dengan  konteks  tertentu,  di antaranya  konteks  dakwah  Islam  pada  saat  itu,  yang  mana  jumlah umat  Islam  tidak  sebesar  saat  ini,  sehingga  pernikahan  antar  agama merupakan sesuatu yang terlarang.”
4 Mun’im  A.  Sirry  [ed.],  Fiqh  Lintas  Agama:  Membangun  Masyarakat  Inklusif- Pluralis, (Jakarta: Paramadina, 2004), 15.
5 Suhadi, Kawin Lintas Agama..., vi.
“Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka  amat  dimungkinkan  bila  dicetuskan  pendapat  baru,  bahwa wanita  Muslim  boleh  menikah  dengan  laki-laki  non-Muslim,  atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya.” 6
Sama  seperti  kutipan  di  atas,  Rachman  menilai  hal  tersebut merupakan wilayah ijtihadi dan terkait konteks tertentu. Ia menganggap bahwa  pernikahan  beda  agama,  yakni  pernikahan  wanita  Muslimah dengan non-Muslim, tidak ada teks suci, baik al-Qur’an maupun al-Hadits, yang  memperbolehkan  atau  tidak  memperbolehkannya. 7 Anggapan Rachman ini menurut peniliti tidak berdasar, karena gagasan tentang pernikahan beda agama ini secara jelas tidak mendapat legitimasi dari al-Qur’an. Hal ini juga diakui oleh para penulis buku Fiqh Lintas Agama. Di buku itu para penulis mengakui bahwa tidak ada satu teks suci pun, baik al-Qur’an, hadits, maupun kitab fiqih yang memperbolehkan nikah seperti itu. 8 Walaupun demikian, mengapa para penggagas liberalisme agama  semangat  sekali  melegalkannya?  Apakah  hanya  atas  nama kerukunan tadi kemudian menghalalkan yang sudah dilarang oleh Allah? Padahal secara jelas Allah SWT melarang praktik tersebut dalam Surah Al-Baqarah ayat 221.
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan  orang-orang  musyrik  (dengan  wanita-wanita  Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin- Nya.  Dan  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
Dalam tafsirnya Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wil Ây al-Qur’ân, al-Thabari mengungkap  bahwa  hukum  dilarangnya  wanita  Muslimah  menikah dengan laki-laki non-Muslim tidak ada yang berbeda pendapat. Artinya, para ulama sepakat akan haramnya praktik ini. Berbeda dengan hukum
6 Mun’im A. Sirry [ed.], Fiqh Lintas Agama..., 164.
7 Rachman,  Budhy Munawar.  2010.  Argumen  Islam Untuk  Pluralisme.  Jakarta: Grasindo. 182.
8 Mun’im A. Sirry [ed.], Fiqh Lintas Agama..., 163.
pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslimah, para ulama berbeda pendapat. 9
Islam dan Pernikahan Muslimah dengan Non-muslim

## 1. Dalam QS. 2 [al-Baqarah]: 221
Redaksi ayat tersebut tepatnya tertulis:
Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  Musyrik,  sebelum  mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga  dan  ampunan  dengan  izin-Nya.  Dan  Allah  menerangkan  ayat-ayat- Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada  manusia  supaya  mereka  mengambil pelajaran.
Redaksi ayat ini sangat jelas, yakni larangan mengawinkan wanita- wanita muslimah dengan orang-orang musyrik (non-muslim). 10 Pada hari diturunkannya  ayat  ini,  Kaum  Muslim  dan  Kaum  Musyrik  masih bercampur-baur di Madinah. Kaum Muslim pada waktu itu posisinya jauh  dari  kerabat  Muslim  mereka  yang  masih  menetap  di  Mekkah, sehingga  tidak  dapat  dipungkiri  di  antara  laki-laki  Muslim  ingin mengawini wanita-wanita Musyrik, dan sebaliknya, laki-laki Musyrik ingin
9 Perbedaan  pendapat  seputar  apakah  wanita  Musyrik  yang  dimaksud  oleh ayat tersebut berlaku secara umum, yakni semuanya tanpa terkecuali, termasuk wanita Yahudi dan Nasrani, atau hanya ditujukan kepada sebagian wanita Musyrik saja? Juga apakah hukum ayat ini dihapus dengan ayat lain atau tidak? Ibn Jarîr Al-Thabarî, Jâmi’ Al-Bayân ‘an Ta’wîl ay Al-Qur’ân. Jilid III. (Kairo: Hajr. Cet. I.), 711-719.
10 M.  Quraish  Shihab.  Tafsir  Mishbah:  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  al-Qur’an.
Volume I. (Jakarta: Lentera Hati. Cet. II. 2009), 578.
menikahi wanita-wanita Muslimah. Oleh karena itu, Allah menjelaskan hukum pernikahan semacam itu dengan ayat di atas, yakni melarang laki-laki Muslim menikah dengan wanita-wanita Musyrik dan melarang wanita-wanita Muslimah menikah dengan laki-laki Musyrik. 11
Ibn  al-Jauzî  secara  tegas  menyatakan  bahwa  wa  lâ  tankihû  al- musyrikîn  artinya  tidak  boleh  bagi  para  orang  tua  menikahkan  putri- putri mereka dengan orang-orang musyrik. 12 Al-Thabarî juga sependapat, ayat  tersebut  menunjukkan  bahwa  Allah  SWT  mengharamkan Muslimah menikahi non-Muslim, bahkan, menikahi hamba sahaya yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lebih baik bagi Muslimah daripada menikah dengan non-Muslim yang kemuliaan, nasab, dan asal-muasalnya lebih tinggi. Hal ini karena mereka (non-Muslim) akan mengajak kepada perbuatan buruk yang menjerumuskan ke neraka, yakni mengingkari Allah SWT dan Rasul-Nya. 13 Dalil ini menurut Imam al-Sa’ady bersifat umum tanpa ada pengecualian, yakni semua laki-laki musyrik, baik dari Ahli Kitab maupun tidak. Ini juga diamini oleh Imam al-Syafi’i dalam al-Umm 14 dan Muhammad ‘Ali al-Shâbûni dalam Rawâi’u al-Bayân. 15
Sayyid  Ja’far  ‘Alam  al-Huda  ketika  ditanya  mengenai  larangan pernikahan  antara  Muslimah  dengan  non-Muslim  menjawab,  bahwa hal  tersebut  merupakan  perintah  agama.  Menurutnya  seorang  suami memiliki pengaruh yang besar terhadap isteri, yakni bagi kepercayaan (iman)  dan  jalan  kehidupan  rumah  tangga.  Laki-laki  juga  lebih  kuat dari  pada  wanita,  sehingga  akan  memberi  pengaruh  terhadap  akidah anak-anaknya  kelak,  si  anak  mengikuti  akidah  bapaknya  dan  anak menjadi hamba yang mengingkari Allah. Padahal dalam ajaran Islam, seorang istri wajib mematuhi suami. Bagaimana dipatuhi, jika suaminya mengajak untuk maksiat kepada Allah SWT. Dua hal yang kontradiktif ini (antara patuh dan maksiat), menjadikan perkawinan antara keduanya
11 Ibn Âsyûr, Tafsîr Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr. Jilid II. (Tunis: Al-Dâr Al-Tunisiyyah, 1984),  359-362.
12 Abû  Al-Faraj  Jamâl  al-Dîn  ‘Abd  al-Rahmân  ibn  ‘Ali  ibn  Muhammad  al-Jauzî,
Zâd Al-Masîr fî ‘Ilmi Al-Tafsîr. Jilid I. (T. Tp: Al-Maktab Al-Islâmî, T. Th.), 274.
13 Ibn  Jarîr  al-Thabarî,  Jâmi’  Al-Bayân  ‘an  Ta’wîl  ay  Al-Qur’ân.  Jilid  III.  (Kairo: Hajr. Cet. I. 2001), 718-719.
14 Muhammad ibn Idrîs  al-Syâfi’î,  Al-Umm. Jilid VI.  Dalam Rif’at Fauzi  ‘Abd  Al- Mathlab (ed.). (T.Tp: Dâr Al-Wafâ’. Cet. I. 2001), 16.
15 Muhammad  ‘Ali  Al-Shâbûni,  Rawâi’u  Al-Bayân  Tafsîr  Âyat  Al-Ahkâm  min  Al-
Qur’ân. Jilid I. (Damaskus: Maktabah Ghazâlî. Cet. III. 1980), 289.
tidak dapat dibenarkan. 16
Selain dari penjelasan ulama di atas, melalui kaidah ushul fiqh pun hukum ayat ini dapat dipahami. Kaidah al-ashlu fi al-nahyi li al-tahrîm, menunjukkan  bahwa  fî’il  al-nahyi  (kata  kerja  larangan)  yang  terdapat pada  ayat”
”  adalah  pengharaman  akan pernikahan jenis ini. Dari sini, klaim pengusung liberal tentang tiadanya nash  yang  mengharamkan  pernikahan  muslimah  dengan  non-muslim adalah klaim yang tidak mendasar.

## 2. QS. 60 [al-Mumtahanah]: 10
Selain QS. 2: 221 di atas, ayat lain yang sangat jelas mengharamkan pernikahan  muslimah  dengan  non-muslim  adalah  QS.  60  [al- Mumtahanah]: 10:
Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan- perempuan  yang  beriman,  maka  hendaklah  kamu  uji  (keimanan)  mereka. Allah  lebih  mengetahui  tentang  keimanan  mereka,  maka  jika  kamu  telah mengetahui  bahwa  mereka  (benar-benar)  beriman,  maka  janganlah  kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula  bagi  mereka.  Dan  berikanlah  kepada  (suami  suami)  mereka,  mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila
16 h t tp: / / w ww. ra fed. n e t / res earch / i n dex . ph p ?o p t i o n =co m _ co n t en t &view=article&id=1856:2010-12-05-13-56-42&catid=313:2009-08-02-17-06- 56&Itemid=1414. Diakses Rabu, 16 Mei 2012
kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar  yang  telah  mereka  bayar.  Demikianlah  hukum  Allah  yang ditetapkanNya  di antara kamu. Dan  Allah Maha  Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dalam Tafsîr al-Thabarî, ayat ini turun berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada tahun keenam Hijrah. Dalam Perjanjian itu disebutkan bahwa jika ada seorang laiki-laki musyrik datang kepada Umat Islam di Madinah dan  menyatakan keislamannya, maka Umat Islam wajib mengembalikan orang itu kepada Kaum Musyrik di Mekkah. Namun hal itu tidak berlaku bagi wanita yang datang dan menyatakan keislamannya,  maka  mereka  tidak  boleh  dikembalikan  kepada  Kaum Musyrik. Untuk hal itu, ayat ini melarang Umat Islam mengembalikan wanita musyrik yang menyatakan keimanannya kepada Allah SWT dan Muhammad  SAW  kepada  kaumnya.  Ini  dikarenakan  wanita-wanita Mukminah/Muslimah  tidak  halal  bagi  orang-orang  kafir,  begitu  pula sebaliknya. 17
Riwayat yang sama datang dari Syeikh al-Buthy. Ia mengatakan bahwa setelah Rasulullah SAW dan Kaum Muslim sampai di Madinah selepas  Perjanjian  Hudaibiyah,  datanglah  beberapa  wanita  Mukmin, berhijrah ke Madinah. Di antara mereka terdapat Ummu Kultsum binti ‘Uqbah. Allah kemudian menurunkan ayat ini, dan Rasulullah SAW tidak mau mengembalikan wanita-wanita itu kepada orang-orang kafir. 18
Ibn ‘Âsyûr memperjelas siapa saja wanita yang datang kepada Nabi SAW ketika itu. Mereka adalah Ummu Kultsûm binti ‘Uqbah yang lari dari suaminya ‘Amr ibn al-‘Âsh, Subay’ah al-Aslamiyah lari dari suaminya Shaify ibn Râhib atau Musâfir al-Makhzûmi, dan Umaimah bin Basyr yang lari dari Tsâbit ibn al-Syimrâkh (ada yang mengatakan Hasân ibn al-Dahdah).  Kemudian  suami-suami  mereka  datang  ke  Madinah meminta  agar  para  isteri  dikembalikan  kepada  mereka.  Suami  dari Subay’ah  al-Aslamiyah  memprotes  mengapa  Kaum  Muslim  sudah melanggar Perjanjian Hudaibiyah, padahal cat tulisannya belum kering?
17 Al-Thabarî, Jâmi’ Al-Bayân..., XXII/ 578.
18 Muhammad  Sa’id  Ramadhan  al-Buthy,  Sirah  Nabawiyah.  Jakarta:  Robbani Press,  1999),  342.
Untuk itu ia meminta isterinya dikembalikan kepadanya, maka turunlah ayat ini, dan Nabi SAW enggan mengembalikan wanita-wanita Muslimah itu  kepada  para  suami  mereka.  Akhirnya,  para  wanita  Muslimah  itu tetap tinggal di Madinah dan menikah dengan Kaum Muslim di sana. Ummu Kultsûm menikah dengan Zaid ibn Haritsah, sedang Subay’ah al-Aslamiyah dan Umaimah bin Basyr menikah dengan Sahal ibn Hanif. Selain ketiga wanita itu, datang juga ke Madinah putri Nabi SAW, Zainab RA. Nabi Muhammad SAW kemudian mengembalikan Zainab kepada suaminya, Abû al-‘Âsh ibn al-Rabî’ ibn ‘Abd al-‘Uzza, setelah menyatakan keislamannya dan setelah mereka terpisah beberapa tahun. 19
Pertanyaan yang muncul kemudian dengan adanya peristiwa ini, apakah  Nabi  SAW  merusak  Perjanjian  Hudaibiyah?  Jawabnya  tidak. Mengutip Shîrah Ibn  Ishâq yang diriwayatkan  Ibn Hisyâm, Ibn  ‘Âsyûr menulis bahwa kata-kata dalam Perjanjian itu tidak menjelaskan secara rinci mencakup para wanita. Hal itu karena dhamîr atau kata ganti yang digunakan dalam Perjanjian adalah dhamîr tadzkîr (kata ganti untuk laki- laki). Untuk itu, ketika Nabi SAW diminta pertanggungjawaban terkait Perjanjian Hudaibiyah, ia berkata syarat itu untuk para laki-laki, bukan para  wanita.  Ayat  ini  sebagai  ketetapan  bagi  Kaum  Muslim  untuk menerima  wanita-wanita  Muslimah  yang  datang  kepada  mereka,  di samping  itu  juga  sebagai  pemberitahuan  bagi  Kaum  Musyrik  bahwa ketentuan  mengembalikan  wanita-wanita  Muslimah  kepada  mereka tidak  tertera  di  dalam  Perjanjian  Hudaibiyah,  karena  dalam  sebuah perjanjian, sepatutnya syarat-syarat di dalamnya harus ditulis jelas, detail, dan rinci. 20
Meskipun demikian, para wanita yang datang itu, tidak serta merta diterima  oleh  Rasulullah  SAW  dan  Kaum  Muslim  Madinah.  Sesuai perintah Allah di ayat tersebut, mereka harus diuji terlebih dahulu. Para ulama  berbeda  pendapat  tentang  bentuk  ujian  itu.  Mengutip  Hadits dari ‘Aisyah yang bersumber dari al-Zuhry, bahwa Nabi SAW menguji wanita-wanita Mukmin dengan beberapa perjanjian sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT:
19 Ibn Âsyûr, Tafsîr Al-Tahrîr..., XXVIII/155.
20 Ibid.
Apabila  datang  kepadamu  perempuan-perempuan  yang  beriman  untuk mengadakan  janji  setia,  bahwa  mereka  tiada  akan  menyekutukan  Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, serta tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik (QS. 60 [al-Mumtahanah]:  12). 21
Ibn ‘Âsyûr mengatakan bahwa ujian itu adalah ujian memilih, memilih  beriman  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  atau  tidak. 22 Hampir sama  dengan  itu,  menurut  Ibn  al-Jauzî  ujiannya  adalah  pertanyaan mengenai motivasi mereka hijrah ke Madinah. Jika jawabannya karena Allah dan Rasul-Nya, maka akan diterima, akan tetapi jika hijrah karena mencari suami atau harta, maka akan dikembalikan lagi ke Kaum Musyrik Quraisy. 23 Dengan  demikian,  wanita-wanita  yang  datang  ke  Madinah harus  memiliki  niat  yang  tulus  karena  Alllah  dan  Rasul-Nya,  bukan karena sebab lain.
Terlepas  dari  itu,  sama  seperti  QS.  2  [al-Baqarah]:  221  di  atas, para  ulama  sepakat  bahwa  ayat  ini  mengharamkan  wanita  Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Imam al-Qurthubî dalam al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân menjelaskan, ayat ini menjadi petunjuk bahwa yang mewajibkan  para  wanita  Muslimah  berpisah  dari  suami  mereka  yang kafir  maupun  musyrik  adalah  faktor  agama,  bukan  karena  perintah hijrah. Oleh sebab itu, Allah tidak menghalalkan wanita Mukmin bagi laki-laki kafir, demikian pula tidak menghalalkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik. 24 Sepakat dengan itu, menurut Musthafa al-Marâghî  dalam  Tafsîr  al-Marâghînya,  ayat  itu  sangat  jelas  tertulis  lâ hunna hillun lahum wa lâ hum yahillûna lahunna, yang artinya para wanita
21 al-Thabarî,  Jâmi’ Al-Bayân..., XXII/576.
22 Ibn ‘Âsyûr, Tafsîr Al-Tahrîr..., XXVIII/156.
23 Abû Al-Faraj Jamâl al-Dîn ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Ali ibn Muhammad Al-Jauzî, T. Th. Zâd Al-Masîr fî ‘Ilmi Al-Tafsîr. Jilid VIII. (T. Tp: Al-Maktab Al-Islâmî), 239.
24 Abû  Bakar  al-Qurthubî,    Al-Jâmi’  li  Al-Ahkâm  Al-Qur’ân.  Jilid  XX.  (Beirut: Muassasah al-Risâlah. Cet. I, 2006), 414.
Mukmin tidak halal bagi laki-laki kafir dan juga sebaliknya. 25 Demikian pula  dengan  Syeikh  Manshur  al-Bahûtî  berdasarkan  QS.  60  [al- Mumtahanah]: 10 ini dan QS. 2 [al-Baqarah]: 221 sebelumnya, meng- haramkan  pernikahan  wanita  muslimah  dengan  non-muslim,  kecuali sampai ia memeluk Islam. 26

## 3. Hadits Nabi
Di  atas  telah  dibuktikan  bahwa  terdapat  dalil  al-Qur’an  yang sangat  jelas  melarang  pernikahan  muslimah  dengan  non-Muslim. Adapun  dari  Hadits  Nabi  SAW,  sebagaimana  tercantum  dalam  al- Muwattha’ karya Imam Malik, terdapat beberapa hadits, bahkan Imam Malik  menulis  bab  tersendiri  mengenai  pelarangan  pernikahan  jenis ini,  yaitu  Bâb  Nikâh  al-Musyrik  idza  Aslamat  Zaujatuhu  Qablahu  (Bab Pernikahan Laki-laki Musyrik Jika Isterinya Mendahuluinya Masuk Islam). Salah satu haditsnya tertulis: 27
25 Ahmad  Mushthafâ  al-Marâghi,  Tafsîr  Al-Marâghi.  Jilid  XXVIII.  (Mesir: Mushthafâ Al-Bâbî Al-Halabî wa Awlâduhu. Cet. I, 1946), 72.
26 Manshur ibn Yûnus Ibn Idrîs al-Bahûtî, Syarh Muntahâ Al-Irâdât. Jilid V. (T. Tp: Muassasah al-Risâlah. Cet. I, 2000), 172.
27 Mâlik Ibn Anas, Al-Muwattha’. Jilid II. (Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî. Cet. I,  1424/2003),  50.
Dari  hadits  di  atas  dipahami,  bahwa  terdapat  wanita-wanita muslimah yang tidak ikut hijrah bersama Nabi SAW dan Kaum Muslim ke  Madinah.  Mereka  menetap  di  Mekkah  bersama  para  suami  yang masih kafir. Di antara mereka adalah putri dari al-Walîd ibn al-Mughîrah yang bersuamikan Shafwan ibn Umayyah. Kemudian Nabi SAW meng- utus putra pamannya, Wahab ibn ‘Umair, dengan membawa selendang- nya  untuk  menemui  Shafwan  dan  mengajaknya  masuk  Islam.  Tetapi ajakan itu ditolak dan Shafwan tetap kafir. Karena itu, ia dipisahkan dari  isterinya.  Namun,  di  akhir  hadits  diketahui  bahwa  selanjutnya Shafwan  memeluk  Islam,  dan  pernikahan  antara  keduanya  pun  di- pandang  sah.  Pada  catatan  kaki  yang  ada  dalam  Kitab  Muwattha’, diketahui bahwa ini derajat hadits ini adalah masyhûr. Meski demikian, kemasyhuran hadits ini lebih kuat dari pada sanadnya. 28
Larangan  kawin  campur  juga  dipertegas  oleh  Imam  Bukhâri, bahkan ia membuat bab khusus dalam Shahîhnya: Bâb Idzâ Aslamat al- Musyrikatu aw al-Nashrâniyyah Tahta al-Dzimmy aw al-Harby. Imam Bukhâri meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs, “jika ada wanita Nashrani lebih dulu masuk  Islam  dari  suaminya,  satu  saat  saja,  maka  wanita  tersebut diharamkan baginya (bagi suaminya)”. 29
28 Ibid., II/52.
29 Al-Bukhâri.  1400  H.  Al-Jâmi’  Al-Shahîh.  Jilid  III.  (Kairo:    Al-Maktabah  Al- Salafiyah),  409.

## Kesimpulan
Dalam  Islam,  perkara  menikah  tidak  dipandang  main-main. Pernikahan merupakan Sunnah Nabi SAW yang harus diikuti. Masalah pernikahan Muslimah dengan non-Muslim juga harus sesuai syari’at yang ditetapkan. Pelegalan hukum nikah beda agama antara muslimah dengan non-muslim yang didengungkan para liberalis agama tidak mendasar. Bahkan tuduhan bahwa pelarangan nikah jenis ini hanyalah masalah ijtihadi juga asal bunyi. Ketahuan jika para liberalis tidak membaca apalagi menelaah secara seksama ayat-ayat al-Qur’an maupun hadits Nabi SAW yang  berkenaan  dengan  hal  itu.  Al-Qur’an  Surat  2  [al-Baqarah]:  221, QS. 60 [al-Mumtahanah]: 10, dan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik adalah dalil nyata bahwa pernikahan Muslimah dengan non-Muslim  dalam  Islam  adalah  terlarang.  Anehnya,  mereka  masih ngotot  mengatakan  bahwa  dalil  tersebut  tidak  ada.  Hal  ini  tidak mengherankan, karena tujuan mereka adalah mendekonstruksi syari’ah Islam. Tujuan ini dipengaruhi cara pandang mereka terhadap agama, yang memisahkan hubungan agama dengan masyarakat, Tuhan dengan hamba-Nya.  Meskipun  sudah  dikabarkan  kebenaran  kepada  mereka, hal ini akan sia-sia belaka dan tidak berpengaruh apa-apa. Karena sudah menjadi tren mereka untuk menutup hati dan pikiran dari kebenaran. Khatamallâh ‘alâ qulûbihim wa ‘alâ sam’ihim wa ‘alâ abshârihim.

## Daftar Pustaka
‘Âsyûr, Ibn. 1984. Tafsîr Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr. Jilid II dan XXVIII. Tunis:
Al-Dâr Al-Tunisiyyah.
Abdallah,  Ulil  Abshar  .  2002.  “Menyegarkan  Kembali  Pemahaman Islam”. Kompas. Senin, 18 November 2002.
Anas, Mâlik Ibn. 1424/2003. Al-Muwattha’. Jilid II. Beirut: Dâr Ihyâ’ Al-
Turâts Al-‘Arabî. Cet. I.
Al-Bahûtî, Manshur ibn Yûnus Ibn Idrîs. 2000. Syarh Muntahâ Al-Irâdât. Jilid V. T. Tp: Muassasah Al-Risâlah. Cet. I.
Al-Bukhâri. 1400 H. Al-Jâmi’ Al-Shahîh. Jilid III. Kairo: Al-Maktabah Al- Salafiyah.
http://www.rafed.net/research/index.php?option=com_content  & view=article&id=1856:2010-12-05-13-56-42&catid=313:2009-08- 02-17-06-56&Itemid=1414. Diakses Rabu, 16 Mei 2012

## Al-Jauzî,  Abû  Al-Faraj  Jamâl  al-Dîn  ‘Abd  al-Rahmân  ibn  ‘Ali  ibn
M uhammad. T. Th. Zâd Al-Masîr fî ‘Ilmi Al-Tafsîr. Jilid I dan VIII. T. Tp: Al-Maktab Al-Islâmî.
Al-Marâghi, Ahmad Mushthafâ. 1946. Tafsîr Al-Marâghi. Jilid XXVIII.
Mesir: Mushthafâ Al-Bâbî Al-Halabî wa Awlâduhu. Cet. I.
Nurcholis, Ahmad. Baso, Ahmad. [ed.]. 2010. Pernikahan Beda Agama:
Kesaksian,  Argumen  Keagamaan,  dan  Analisis  Kebijakan.  Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).
Al-Qurthubî, Abû Bakar. 2006. Al-Jâmi’ li Al-Ahkâm Al-Qur’ân. Jilid XX. Beirut: Muassasah Al-Risâlah. Cet. I.
Rachman,  Budhy  Munawar.  2010.  Argumen  Islam  Untuk  Pluralisme.
Jakarta: Grasindo.
Al-Shâbûni, Muhammad ‘Ali. 1980. Rawâi’u Al-Bayân Tafsîr Âyat Al-Ahkâm min Al-Qur’ân. Jilid I. Damaskus: Maktabah Ghazâlî. Cet. III. Shihab. M. Quraish. 2009. Tafsir Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian
al-Qur’an. Volume I. Jakarta: Lentera Hati. Cet. II.
Sirry, Mun’im A. [ed.]. 2004. Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis.  Jakarta:  Paramadina.
Suhadi, Kawin Lintas Agama, Perspektif Kritik Nalar Islam, (Yogyakarta:
LKiS, 2006)
Al-Syâfi’î, Muhammad ibn Idrîs. 2001. Al-Umm. Jilid VI. Dalam Rif’at Fauzi ‘Abd Al-Mathlab (ed.). T.Tp: Dâr Al-Wafâ’. Cet. I. Al-Thabarî, Ibn Jarîr. 2001. Jâmi’ Al-Bayân ‘an Ta’wîl ay Al-Qur’ân. Jilid III, XXII. Kairo: Hajr. Cet. I.