Vol.9 No.2, Oktober  2016 Hal. 192-206

## ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

## Bonilisa Rantebalik
Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang rantebalikbonilisa@gmail.com
Tawakkal
Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang rantebalikbonilisa@gmail.com
Anna Sutrisna S
Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang rantebalikbonilisa@gmail.com

## Abstract
This  research  was  conducted  to  analyze  the  implementation  performance  Regional  Revenues  and Expenditures  Budget  of  Tana  Toraja  sLocal  Government  during  the  2010-2014  period  with  three performace  approach  consist  of  Revenues,  Expenditures,  and  Financing.  Analyze  method  used  in  this research  is  descriptive  with  qualitative  approach  and  quantitative  approach.  The  results  showed  that the performance of Regional Revenues and Expenditures Budget Tana TorajaLocal Government during the 2010-2014 period generally is quite good.The Budget performance based on revenues approach is good with positive revenues growth and local real revenues during the 2010-2014 period could realized more than the expectation which is covered on budget. The Budget performance based on expenditures approach, there are some programs which is not realized maximal, besides that the allocation of budget utilization  focused  on  goverment  daily  activity.  Based  on  Fincing  sector,  showed  that  positive performance of SILPA growth so it means that appropriately budget presentation by local government.
Keyword: Regional revenues and expenditures budget , regional revenues and expenditures, SILPA.

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  kinerja  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Pemerintah  Daerah  Tana  Toraja  selama  periode  2010-2014  dengan  tiga  pendekatan performansi  yang  terdiri  dari  Pendapatan,  Pengeluaran,  dan  Pembiayaan.  Metode  analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dan  pendekatan kuantitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten  Tana  TorajaPemerintah  Lokal  selama  periode  2010-2014  umumnya  cukup  baik.  Kinerja anggaran  berdasarkan  pendekatan  penerimaan  baik  dengan  pertumbuhan  pendapatan  positif  dan pendapatan asli daerah selama periode 2010-2014 dapat menyadari lebih dari harapan yang tercakup dalam anggaran. Kinerja anggaran berdasarkan pendekatan pengeluaran, ada beberapa program yang tidak  terealisasi maksimal,  disamping  itu  alokasi  penggunaan  anggaran  terfokus  pada  kegiatan  harian pemerintah.  Berdasarkan  sektor  Fincing,  menunjukkan  bahwa  kinerja  pertumbuhan  SILPA  positif sehingga ini berarti presentasi anggaran yang tepat oleh pemerintah daerah.
Kata Kunci: Pendapatan daerah dan anggaran belanja, pendapatan dan belanja daerah, SILPA.

## PENDAHULUAN
UU  No.  23  tahun  2014  mengenai  Pemerintahan  Daerah  menetapkan  bahwa pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan  atas  asas  desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  asas tugas  pembantuan,  maka  dalam  rangka  desentralisasi  dibentuk  dan  disusun  pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004  sebagai  revisi  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.
Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  yang  lebih  luas  oleh  pemerintah  daerah  pada dasarnya  perlu  didukung  oleh  sumber  pembiayaan  yang  memadai,  mengingat  bahwa  kondisi sumber-sumber  penerimaan  antar  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya  sangat  beragam.  Ada beberapa  daerah  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki  mampu  menyelenggarakan  otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan  tugas  desentralisasi,  mengingat  keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki. Kreativitas  dan  inisiatif  suatu  daerah  dalam  menggali  sumber  keuangan  sangat  tergantung pada  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintahan  daerah  itu  sendiri.  Di  satu  sisi,  mobilisasi sumber  daya  keuangan  untuk  membiayai  pelbagai  aktivitas  daerah  ini  dapat  meningkatkan kinerja  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagaimana  diamanatkan  dalam penerapan otonomi daerah.
Rahayu ,dkk (2007)  menyatakan  bahwa  penerapan performance  budgeting dalam proses  penyusunan  anggaran  belum  berjalan  sebagaimana  yang  diinginkan.  Perubahan kebijakan  hanya  diikuti  oleh  daerah  pada  tingkat  perubahan  teknis  dan  format,  namun perubahan  paradigma  belum  banyak  terjadi.  Dominasi  pembangunan  fisik  dan  alokasi anggaran yang lebih banyak dinikmati oleh kalangan birokrasi, menunjukkan bahwa fokus dan alokasi  dana  pembangunan  masih  harus  terus  diperbaiki.  Selain  itu,  Bryant  dan  White  dalam Nogi  (2007:  93)  mengemukakan  bahwa  kebanyakan  kritikus  mengemukakan  bahwa  rencana- rencana  lima  tahun  pemerintah  sudah  menjadi  mode,  formalitas,  dan  bahkan  ritualitas,  dan serta sedikit atau malah tidak ada akibatnya sama sekali terhadap keputusan sehari-hari.
Jika  dilihat  dari  struktur  pendapatan  daerah,  pemerintah  Kab.  Tana  Toraja  tergolong memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang cukup tinggi pada Pemerintah Pusat. Selain itu dari segi  Belanja,  sebagian  besar  anggaran  pemerintah  daerah  tidak  terealisasi  secara  maksimal. Hal  ini  mengindikasikan  dua  kemungkinan,  disatu  sisi  pemerintah  daerah  tidak  mampu mengoptimalkan  pelaksanaan  anggaran  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  daerah,  atau  disisi  lain  pemerintah  daerah  justru  berhasil  melakukan  efisiensi belanja untuk menekan pengeluaran sejumlah program pengembangan di deerah. Lebih lanjut, berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2008,  bagian  utara  Kabupaten  Tana  Toraja dimekarkan  menjadi  Kabupaten  Toraja  Utara,  dan  konsekuensi  logis  dari  hasil  pemekaran tersebut  tentunya  terdapat  terdapat  sejumlah  potensi  aset  yang  menjanjikan  dan  telah terdistribusi menjadi wilayah Kabupaten Toraja Utara.
Selain  jumlah  anggaran  pendapatan  dan  jumlah  anggaran  belanja,  dapat  dilihat  pula surplus/defisit  laporan  realisasi  APBD  Kab.  Tana  Toraja.  Selama  periode  lima  tahun  anggaran hanya  tahun  2010  pemerintah  Kab.  Tana  Toraja  mengganggarkan  terjadi  surplus  selebihnya tahun  2011-2014  dianggarkan  terjadi  nilai  defisit.  Sedangkan  pada  realisasinya,  tahun  2010 sampai  dengan  tahun  2011  mengalami  surplus,  menunjukkan  nilai  defisit  hanya  pada  tahun 2012  dan  kembali  menjadi  nilai  surplus  pada  dua  tahun  berikutnya  yaitu  pada  tahun  2013- 2014.  Hal  tersebut  mengindikasikan,  pemerintah  relatif  kurang  cermat  dalam  menyusun perencanaan anggaran.
Penelitian ini memberikan gambaran kinerja pelaksanaan APBD Pemerintah Kab. Tana Toraja selama tahun 2010-2014. Dipilihnya periode lima tahun terakhir karena penulis tertarik
untuk mengukur kinerja dari objek penelitian secara khusus setelah terjadi pemekaran wilayah Tana Toraja pada tahun 2008 serta diperlukan beberapa tahun perbandingan dalam penelitian ini  untuk  mengambil  kesimpulan  terkait  dengan  pelaksanaan  APBD  Pemerintah  Kabupaten Tana Toraja selama kurun waktu lima tahun terakhir.
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  penelitian  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  atau  analisis  anggaran  secara  umum  telah  banyak dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya.  Marizka  (2009)  dan  Maulana  (2014)  telah melakukan  penelitian  ditempat  yang  berbeda  yaitu  di  Kota  Medan  dan  Kabupaten  Sinjai dengan  pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif.  Penelitian  yang  akan  dilakukan  ini  akan mempertimbangkan kedua pendekatan dari penelitan sebelumnya.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Menurut Mamesah dalam Halim (2012: 25), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua  hak  dan  kewajiban  pemerintah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, demikian  pula  segala sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  yang  lebih tinggi  serta  pihak-pihak  lain  sesuai  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Menurut  Halim (2012:28),  “Ruang  lingkup  keuangan  daerah  terdiri  dari  keuangann  daerah  yang  dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk  dalam keuangan yang dikelola langsung  dalah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan  barang-barang inventaris  milik  daerah.  Sedangkan  keuangan  daerah  yang  dipisahkan  meliputi  Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD).

## Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada  pengimplementasian  perundang-undangan  yang  berkenan  dengan  pengelolaan keuangan/anggaran  daerah  dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  58  tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  kemudian  direvisi  menjadi  Permendagri  No.  16  Tahun 2013.  Sebagai  tindak  lanjut,  Menteri  Dalam  Negeri  telah  mengeluarkan  Permendagri  No.  13 tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dan  terakhir  telah  direvisi dengan  Permendagri  No.  59  tahun  2007  tentang  perubahan  atas  Permendagri  No.  13  tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelola keuangan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri No. 16 Tahun 2013  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah”. Pengelolaan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD).  APBD  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
APBD merupakan instrument kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  yang  harus  mencerminkan  kebutuhan  riil masyarakat  sesuai  dengan  potensi  dan  karakteristik  daerah  serta  dapat  memenuhi  tuntutan terciptanya  anggaran  daerah  yang  berorientasi  pada  kepentingan  dan  akuntabilitas  publik. Proses  penganggaran  yang  telah  direncanakan  dengan  baik  dan  dilaksanakan  dengan  tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Mahmudi  (2010:1),  menjelaskan  bahwa  negara-negara  maju  yang  memiliki  praktik akuntansi yang kompleks, kebutuhan terhadap publikasi informasi keuangan merupakan suatu keniscayaan. Bahkan tanpa harus dipaksa pun, institusi bisnis maupun publik secara suka rela bersedia  menyajikan  laporan  keuangan  dan  mengungkapkan  informasi  penting  yang  terkait dengan  organisasi  kepada  pemangku  kepentingannya  ( stakeholder ).  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  merupakan  suatu  informasi  atau  laporan  yang  menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah, yang secara spesifik terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

## Pengukuran Kinerja
Menurut Mahsun (2013:25), “Kinerja ( performance ) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi”. Kinerja dapat  diketahui  hanya  jika  individu  atau  kelompok  individu  tersebut  mempunyai  kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target- target  tertentu  yang  hendak  dicapai.  Tanpa  ada  tujuan  atau  target,  kinerja  seseorang  atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.
Sedangkan pengukuran kinerja ( performance measurement ) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi  atas:  efisiensi  penggunaan  sumber  daya  dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa; kualitas  barang  dan  jasa  (seberapa  baik  barang  dan  jasa  diserahkan  kepada  pelanggan  dan sampai  seberapa  jauh  pelanggan  terpuaskan);  hasil  kegiatan  dibandingkan  dengan  maksud yang  diinginkan;  dan  efektivitas  tindakan  dalam  mencapai  tujuan  (Robertson,  2002)  dalam Mahsun (2013:25).

## Akuntabilitas Kinerja
Menurut Mahsun (2012:169) Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai  komando  formal.  Pada  era  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  para  manajer  publik diharapkan  bisa  melakukan  transformasi  dari  sebuah  peran  ketaatan  pasif  menjadi  seorang yang  berpartisipasi  aktif  dalam  penyusunan  standar  akuntanbilitas  yang  sesuai  dengan keinginan dan harapan publik.

## Analisis Pembiayaan
Analisis Pembiayaan dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah. Sistem penganggaran berbasis  kinerja  yang  berlaku  saat  ini,  kinerja  anggaran  tidak  lagi  didasarkan  habis  tidaknya anggaran, tetapi diukur dari tercapai tidaknya target kinerja dengan anggaran yang disediakan.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis Data
Tujuan  dilakukannnya  tanya  jawab  dengan  SKPD  yang  mengelola  Pendapatan  dan Belanja  ialah  untuk  mengetahui  secara  lebih  rinci  mengenai  pos-pos  anggaran  dan  realisasi pendapatan dan belanja mendukung hasil kesimpulan dari perhitungan analisis rasio keuangan untuk  menilai  kinerja  pelaksanaan  anggaran  pemerintah  daerah  Kab.  Tana  Toraja.  Berikut  ini analisis rasio keuangan sektor publik yang dimaksud antara lain:
1. Analisis Kinerja Pendapatan
a. Analisis Varians Pendapatan
b. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan
c. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi
d. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Analisis Kinerja Belanja
a. Analisis Varians (selisih) Anggaran Belanja
b. Analisis Pertumbuhan Belanja
c. Analisis Keserasian Belanja
3. Analisis Pembiayaan
Jika  pada  tahun  anggaran  tertentu  tingkat  belanja  daerah  relatif  rendah  atau  terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinka diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja  daerah  tinggi,  maka  SILPA  yang  diperoleh  akan  semakin  kecil,  bahkan  jika  belanja daerah  lebih  besar  daripada  pendapatan  daerah  sehingga  menyebabkan  terjadi  defisit  fiskal, maka tidak ada SILPA untuk tahun anggaran bersangkutan tetapi justru dimungkinkan terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) (Mahmudi, 2010:174).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kinerja Pendapatan
Dengan  menggunakan  data  APBD  dan  realisasi  APBD  Pemerintah  Daerah  Kab.  Tana Toraja tahun anggaran 2010-2014, dilakukan analisis pendapatan dengan cara analisis:
a. Analisis Varians Pendapatan
Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan  yang  baik  apabila  mampu  memperoleh  pendapatan  yang  melebihi  jumlah  yang dianggarkan.Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal  itu  dinilai  kurang  baik.  Dari  analisis  varians,  secara  umum  kinerja  pendapatan  Kab.  Tana Toraja  dari  tahun  2010-2014  dapat  dikatakan  cukup  baik  dengan  rata-rata  realisasi  sebesar 96,82%.

## Tabel 1. Realisasi Pendapatan Kabupaten Tana Toraja Tahun anggaran 2010-2014
Uraian Realisasi  (%) Rata- rata Realisasi (%)
2010 2011 2012 2013 2014 Pendapatan Daerah 93,61 96,42 95,56 99,12 99,39 97 PAD 77,29 71,99 106,85 106,32 122,69 97 Pendapatan Transfer 94,78 96,95 97,69 98,88 98,69 97 Lain2 Pendapatan yang Sah 85,05 103,81 74,70 92,50 52,36 82
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)
Rendahnya  jumlah  penerimaan  PAD  pada  tahun  2010  dan  tahun  2011  beberapa diantaranya  disebabkan  oleh  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang belum  maksimal.  Secara  teknis  hal-hal  yang  menjadi  penghambat    antara  lain  frekuensi penagihan yang belum maksimal, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi
daerah  masih  rendah  dan  tidak  tepat  waktu,  serta  mekanisme  pengawasan  dan  sistem pengendalian dalam pengelolaan pendapatan daerah yang belum maksimal. Namun sejumlah kendala  ini  berhasil  diminimalisir  pada  tiga  tahun  anggaran  berikutnya,  sehingga  jumlah realisasi  PAD  berhasil  melampaui  target  anggaran  100%.  Secara  keseluruhan,  komposisi  PAD terhadap  total  pendapatan  sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  komponen  pendapatan lainnya seperti Pendapatan Transfer serta Lain-lain pendapatan yang sah  khusus untuk tahun 2011 dan 2012.

## b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Hasil  perhitungan  pertumbuhan  pendapatan  pemerintah  daerah  Kab.  Tana  Toraja  tahun 2010-2014 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

## Tabel 2.  Pertumbuhan Pendapatan
Thn Realisasi Pendapatan (dalam jutaan Rp) Selisih Pertumbuhan (dalam jutaan Rp) Tingkat Pertum buhan (%) 2009 412.223,80 . 2010 465.030,47 52.806,67 12,81% 2011 588.681,44 123.650,96 26,59% 2012 575.808,36 (12.873,08) -2,19% 2013 659.885,05 84.076,69 14,60% 2014 757.374,94 97.489,34 14,77% Rata-rata Pertumbuhan 13,44%
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)
Berikut,  dapat  pula  dilihat  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  selama  periode anggaran 2010-2014 pada tabel berikut:

## Tabel 3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Uraian Realisasi Pendapatan (dalam jutaan Rp) Avarage Growth (%) 2010 2011 2012 2013 2014 Pajak Daerah 1.811,30 2.356,02 3.736,53 3.882,20 6.516,32 23,73 Growth - 41,78% 30,07% 58,60 % 3,90% 67,85% Retribusi Daerah 13.486,1 9 11.572,40 22.338,06 27.834,71 59.960,99 44,06 Growth 1,46%  -14,19% 93,03 % 24,61 % 115,42 % Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 819,34 1.043,04 1.038,70 1.675,38 2.198,85 27,65 Growth  18,81% 27,30% -0,42% 61,30 % 31,24% Lain-lain PAD yang Sah 4.166,78 4.715,38 4.607,38 5.384,36 13.829,93 39,48 Growth 12,79% 13,17% -2,29%
16,86
% 156,85 % Total PAD
20.283,6
2 19.686,83 31.720,68 38.776,67 82.506,08 38,16 Growth -2,42% -2,94% 61,13
% 22,24 % 112,77
%
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)
Berdasarkan  perhitungan  pertumbuhan  pendapatan  pada  Tabel  2  kinerja  pendapatan Kab.  Tana  Toraja  tahun  2010-2014  tergolong  cukup  baik,  hal  ini  ditunjukkan  dari  rata-rata pertumbuhan  pendapatan  yang  bernilai  positif  yaitu  sebesar  13,44%.  Selain  itu,  kinerja pendapatan  dapat  pula  dilihat  dari  sisi  pendapatan  asli  daerah    yang  dimuat  pada  Tabel  3 menunjukkan  bahwa  kinerja  Kab.Tana  Tora  tahun  2010-2014  tergolong  baik,  hal  ini ditunjukkan  dari  rata-rata  pertumbuhan  PAD  yang  memiliki  nilai  positif    38,16%.  Secara  rinci pertumbuhan  Pendapatan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kab.  Tana  Toraja  tahun  2010-2014 dapat dilihat pada grafik berikut:

## Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana
Toraja tahun 2010-2014

## Rasio Derajat Desentralisasi
Hasil  perhitungan  rasio  Derajat  Desentralisasi  pemerintah  daerah  Kab.  Tana  Toraja tahun 2010-2014 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

## Tabel 4.  Derajat Desentralisasi
Tahun Pendapatan Asli  Daerah (PAD) (dalam jutaan Rp) Total Pendapatan Daerah (dalam jutaan Rp) Rasio Tingkat Desentralisasi 2010 20.283,6 465.030,5 4,36% Sangat Kurang 2011 19.686,8 588.681,4 3,34% Sangat Kurang 2012 31.720,7 575.808,4 5,51% Sangat Kurang 2013 38.776,7 659.885,1 5,88% Sangat Kurang 2014 82.506,1 757.374,4 10,89%  Kurang Rata-rata 4,83%
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  derajat  desentralisasi    pada  Tabel  4.8  dengan  cara membandingkan PAD dengan Total Pendapatan Daerah,dapat diketahui kemampuan keuangan Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014 ditinjau dari rata-rata tingkat desentralisasinyayakni sebesar
12,81% 26,59% -2,19%  14,60% 14,77% -2,42% -2,94% 61,13% 22,24% 112,77% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 2010 2011 2012 2013 2014 Pertumbuhan Pendapatan Daerah - PAD Pendapa tan Daerah
4,83%,menunjukkan  bahwa  masih  sangat  kurangnya  kontribusi  penerimaan  yang  diperoleh dari  pendapatan  asli  daerah  apabila  dibandingkan  dengan  total  pendapatan  daerah  secara keseluruhan.  Secara  rinci  gambaran  tingkat  desentralisasi  Kab.  Tana  Toraja  tahun  2010-2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

## Gambar 2  Grafik Derajat Desentralisasi Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014
Secara  umum  dengan  rendahnya  perolehan  persentase  derajat  desentralisasi  yang dimilki oleh Kab. Tana Toraja menunjukkan bahwa pemerintah Kab. Tana Toraja belum mampu membiayai  pengeluarannya  sendiri  dengan  kata  lain  masih  sangat  bergantung  pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah harus lebih berupaya untuk meningkatkan jumlah PAD baik  dengan  menggali  potensi  baru  ataupun  dengan  mengembangkan  potensi-potensi  yang sudah ada sebelumnya.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil  perhitungan  rasio  Kemandirian  Keuangan  pemerintah  daerah  Kab.  Tana  Toraja tahun 2010-2014 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

## Tabel 5.  Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun Pendapa tan Asli Daerah (PAD) (dalam jutaan Rp) Pendapata n Transfer- Pinjaman (dalam jutaan Rp) Rasio Kemampuan Keuangan Pola Hubungan 2010 20.284 433.771 4,68%  Rendah Sekali Instruktif 2011 19.687 514.530 3,83%  Rendah Sekali Instruktif 2012 31.721 493.609 6,43%  Rendah Sekali Instruktif 2013 38.777 604.563 6,41%  Rendah Sekali Instruktif 2014 82.506 662.603 12,45%  Rendah Sekali Instruktif Rata-rata 5,45%
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)
Berikut  perhitungan  komposisi  PAD  untuk  mengetahui  kontribusi  komponen-komponen PAD terhadap realisasi penerimaan PAD:

## Tabel 6. Komposisi PAD tahun anggaran 2009-2013 (dalam jutaan rupiah)
Komposisi PAD 2010 2011 2012 2013 2014 Total %  Total %  Total % Total %  Total (Rp) % 4,36% 3,34% 5,51%  5,88% 10,89% 0% 5% 10% 15% 2010 2011 2012 2013 2014 Derajat Desentralisasi Dera…
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Pajak Daerah 1.811   9  2.356   12  3.736 12 3.882 10 6.516 8 Retribusi Daerah 13.486  66  11.572  59  22.338 70 27.835  72 59.961 73 Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan 819. 4 1.043  5 1.039 3 1.675 4 2.199 3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.166  21  4.715  24 4.607 15 5.384 14 13.830 17 Total PAD 20.283  100  19.686 100  31.721  100  38.776.  100 82.506 100
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)
Berikut ini grafik kemandirian keuangan daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014:
Gambar 3  Grafik Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014
4,68% 3,83% 6,43% 6,41% 12,45% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2010 2011 2012 2013 2014 Kemandirian Keuangan Daerah Kemandi rian Keuanga n Daerah 66,49% 58,78% 70,42% 71,78% 72,67% 20,54% 23,95% 14,52% 13,89% 16,76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2010 2011 2012 2013 2014 Komposisi PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yg Sah
Berdasarkan  Gambar  4  menunjukkan  bahwa  penerimaan  PAD  terbesar  selama  tahun anggaran  2010-2014  berasal  dari  penerimaan  Retribusi  Daerah,  selanjutnya  diperoleh  dari Lain-lain  PAD  yang  sah  kemudian  penerimaan  pajak  daerah  dan  yang  terkecil  merupakan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

## Analisis Kinerja Belanja
Secara  umum  analisis  kinerja  belanja  terkait  dengan  pelaksanaan  anggaran  pemerintah Kab.  Tana  Toraja  periode  2010-2014  dilakukan  dengan  menganalisis  tingkat  pencapaian realisasi  anggaran  belanja  yang  bersumber  dari  data  APBD  dan  realisasi  APBD  Pemerintah Daerah  Kab.  Tana  Toraja  tahun  anggaran  2010-2014.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui sejauhmana  prioritas  pembangunan  daerah  dituangkan  dalam  alokasi  anggaran  per-urusan, untuk itu-lah dilakukan analisis belanja dengan cara analisis:
a. Analisis Varians Belanja
Analisis  varians  anggaran  belanja  dilakukan  dengan  cara  menghitung  selisih  antara realisasi  belanja  dengan  yang  dianggarkan.Mengacu  pada  pendekatan  kinerja.  Dari  analisis varians, secara umum kinerja belanja Kab. Tana Toraja dari tahun 2010-2014 dapat dikatakan cukup baik karena jumlah belanja tidak melebihi jumlah target yang dianggarkan, yakni dengan rata-rata realisasi sebesar 89,36% dan dari keseluruhan periode anggaran tersebut hanya pada tahun  2012  total  realisasi  belanja  daerah  menunjukkan  nilai  persentase  diatas  90%  yakni sebesar  94,33%.  Berikut  ini  tabel  ringkasan  realisasi  belanja  pemerintah  daerah  Kab.  Tana Toraja tahun 2010-2014:
Tabel 7.  Realisasi Belanja Kabupaten Tana Toraja Tahun anggaran 2010-2014
Uraian Realisasi Rata-rata Realisasi (%) 2010 2011 2012 2013 2014 Belanja Daerah 86% 89% 94% 89% 88% 89% Belanja Operasi 94% 96% 96% 92% 93% 94% Belanja Modal 56% 77% 90% 80% 79% 77%
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)
Rendahnya  jumlah  realisasi  belanja daerah  yang persentasenya  berkisar dibawah  90% secara  umum  disebabkan  karena  beberapa  program  memang  tidak  terlaksana  secara maksimal,dan  secara  teknis  hal  tersebut  disebabkan  oleh  keterlambatan  petunjuk  teknis  dan anggaran  dari  pemerintah  pusat  sehingga  mengambat  pelaksanaan  sejumlah  kegiatan, penetapan  APBD  perubahan  yang  belum  tepat  waktu,    pelaksanaan  penunjukan  dan pelelangan  kegiatan  terlambat  dilaksanakan,  tersebarnya  alokasi  dana  ke  beberapa  program pembangunan  sehingga  mengalami  kesulitan  dalam  pemantauan  atau  pengawasan  kegiatan, kegiatan pembangunan yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran.
b. Rasio Pertumbuhan Belanja
Hasil perhitungan pertumbuhan belanja pemerintah daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010- 2014 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

## Tabel 8. Pertumbuhan Belanja
Uraian Realisasi Belanja (dalam jutaan Rp) Growth Average (%) 2010 2011 2012 2013 2014 Belanja Operasi 336.801 395.116 437.235 473.377   533.610 9,81 Growth 0,07% 17% 11% 8,27% 12,72% Belanja Modal 68.881 166.152 153.048 118.010   188.362 24,49 Growth -48% 141 % -8% - 22,89% 59,62% Belanja Tidak Terduga           521 117 808 206 - 126,30 Growth 143% -77% 590 % 76,15% - 100,00 % Transfer 7.623 1.086 1.985 1.043     12.454 354,64 Pertumbuhan 729% -85% 83% - 47,47% 1094,6 1% Total Belanja 413.826 562.471 593.076 592.637   734.426 10,69 Growth - 11,78% 36% 5,44 % -0,07% 23,93%
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015) Secara rinci pertumbuhan Belanja Daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014 menunjukkan pada grafik berikut ini:
a. Rasio Keserasian Belanja
1) Analisis  Belanja  Operasi  terhadap  Total  Belanja  dan  Analisis  Belanja  Modal  terhadap

## Total Belanja
Tabel 9.  Rasio Keserasian BelanjaOperasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal
terhadap Total Belanja Thn Total Belanja (dalam
jutaan Rp) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Belanja Operasi (Rp) Rasio (%) Belanja Modal (Rp) Rasio (%) 2010  413.826  336.801  81 68.881 17 2011  562.471  395.116  70  166.152 30 2012  593.076  437.235  74  153.048 26 2013  592.636  473.377  80  118.010 20 2014  734.426  533.610  73  188.362 26 Rata-rata 75 24
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)
Gambar 6 . Grafik Proporsi Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014
2) Analisis  Belanja  Langsung  terhadap  Total  Belanja  dan  Analisis  Belanja  Tidak  Langsung terhadap Total Belanja
Tabel 10. Rasio Keserasian Belanja Langsung terhadap Total Belanja dan Belanja Tidak
Langsung terhadap Total Belanja Tahun Total Belanja (dalam jutaan Rp) Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja Rasio Belanja tidak Langsung terhadap Total Belanja Belanja Langsung (dalam jutaan Rp) Rasio (%) Belanja Tidak Langsung dalam jutaan Rp) Rasio (%) 2010 413.826 173.643 42 240.183 58,04 2011 562.471 395.116 70,25 166.152 29,54 2012 593.076 284.765 48,01 308.310 51,99 2013 592.636 256.098 43,21 336.538 56,79 2014 734.426 339.324 46,20 395.101 53,80 Rata-rata 53,56 46,36 Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)
81,39% 70,25% 73,72% 79,88% 72,66% 16,64% 29,54% 25,81% 19,91% 25,65% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2010 2011 2012 2013 2014
Alokasi Belanja Operasi - Belanja Modal
Belanja Operasi Belanja Modal
Gambar 7. Grafik Proporsi Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kab.

## Tana Toraja tahun 2010-2014
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Kabupaten  Tana  Torajacenderung mengalokasikan dana lebih besar untuk kebutuhan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan untuk pelayanan publik.Sedangkan secara normatif seharusnya belanja publik lebih besar daripada belanja operasional, minimal terjadi trend kenaikan dari tahun ke tahun.  Sehingga,  proporsi  demikian  belum  dapat  menjamin  percepatan  pemenuhan infrastrukturdasar  Kabupaten  Tabna  Toraja  oleh  karena  alokasi  belanja  tidak  langsung  lebih besar dari belanja langsung.

## Analisis Pembiayaan
Salah  satu  pos  yang  paling  penting  dalam  pembiayaan  ini  adalah  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran (SiLPA).Makin besar SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu  indikator  kurang  baiknya  kualitas  perencanaan  anggaran.  Hasil  perhitungan  pembiayaan pemerintah daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014 ditunjukkan pada tabel berikut ini.
Tabel 11. Perhitungan Pembiayaan Daerah Kab. Tana Toraja
Tahun Surplus/Defisit (dalam jutaan Rp) Pembiayaan Netto (dalam jutaan Rp) SiLPA (dalam jutaan Rp) 2010 51.204 (34.870) 16.334 2011 26.210 1.391 27.601 2012 (3.465) 18.735 15.270 2013 67.249 4.859 72.108 2014 22.949 68.442 91.371
41,96% 70,25% 48,01% 43,21% 46,20% 58,04% 29,54% 51,99% 56,79% 53,80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 Alokasi Belanja Langsung - Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)
Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  tahun  2010-2014  kinerja  pemerintah  daerah Kab. Tana Toraja secara umum sudah baik, hal ini terlihat dari SiLPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah daerah sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran. Hanya saja dari  segi  penerimaan  pembiayaan  sebagian  besar  hanya  terdiri  atas  alokasi  SiLPA  dari  tahun sebelumnya  sementara  Penerimaan  Piutang  Daerah  yang  dianggarkan  dalam  penerimaan pembiayaan  tidak  terealisasi  secara  maksimal  bahkan  sebagian  besar  persentase  realisasinya nihil.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  pada  beberapa  komponen  Laporan  Realisasi Anggaran  Kab.  Tana  Tana  Toraja  tahun  2010-2014  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa kinerja  pelaksanaan  Anggaran  pemerintah  daerah  secara  umum  dapat  dikategorikan  cukup baik. Secara spesifik dari sisi pendapatan, tergolong cukup baik karena rata-rata pertumbuhan pendapatan  daerah,  secara  khusus  pada  pertumbuhan  PAD  menunjukkan  rata-rata pertumbuhan  yang  positif.  Selain  itu  berdasarkan  realisasi  penerimaan  pendapatan  daerah, komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  selama  tiga  tahun  terakhir  berhasil  malampaui  target penerimaan  yang  direncanakan  sebelumnya.  Sedangkan  untuk  derajat  desentralisasi  dan tingkat kemandirian, diketahui bahwa Pemerintah Kab. Tana Toraja belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dengan kata lain masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.
Kinerja  belanja  Pemerintah  Kab.  Tana  Torajadapat  dikatakan  cukup  baik,  dimana berdasarkan realisasi belanja tahun 2010-2014, jumlah pengeluaran belanja pemerintah tidak melebihi target anggaran yang telah ditetapkan yakni dengan nilai realisasi rata-rata sebesar 89,36%.Capaian  tersebut  secara  persentase  menunjukkanterjadi  penyerapan  anggaran  yang cukup  rendah,  dimana  terdapat  kendala  yang  menghambat  pelaksanaan  beberapa  program pembangunan  sehingga  tidak  dapat  terealisasi  secara  maksimal.  Sedangkan  menurut pertumbuhan  belanja  menunjukkan  rata-rata  pertumbuhan  yang  positif  namun  cenderung fluktuatif.  Berdasarkan  rasio  keserasian  belanja  dapat  disimpulkan  bahwa  pemanfaatan anggaran  belanja  pemerintah  Kabupaten  Tana  Toraja  lebih  memprioritaskan  belanja  daerah untuk pemenuhan aktivitas rutin pemerintah,serta belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pelayanan publik.
Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  tahun  2010-2014  kinerja  pemerintah  daerah Kab. Tana Toraja secara umum sudah baik, hal ini terlihat dari SiLPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah daerah sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran. Hanya saja dari  segi penerimaan  pembiayaan  sebagian  besar  hanya terdiri  atas  alokasi  SiLPA  dari  tahun sebelumnya  sementara  Penerimaan  Piutang  Daerah  yang  dianggarkan  dalam  penerimaan pembiayaan tidak terealisasi secara maksimal.

## Saran
Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan  melakukan  penelitian  sama  diharapkan  untuk menganalisis  lebih  mendalam  mengenai  pelaksanaan  APBD  pada  Pemerintah  Daerah  dengan menambahkan  jumlah  rasio  yang  dijadikan  tolak  ukur,  agar  penelitian  yang  dihasilkan  lebih andal dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Oesi.  2013. Jurnal  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Tingkat Kemandirian  Daerah  Di  Era  Otonomi  Daerah:  Studi  Kasus  Kota  Malang  (Tahun Anggaran 2007-2011) .Universitas Brawijaya. Malang.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik , Edisi Pertama. Erlangga. Yogyakarta Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Fidelius.  2013. Analisis  Rasio  Untuk  Mengukur  Kinerja  Pengeloaan  Keuangan  Daerah  Kota Manado . Jurnal EMBA Vol. 1 No. Desember 2013. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Halim, Abdul dkk. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat. Jakarta.
Lutfieka,  Brodjonegoro  dan  Asanuma.  2001. Anggaran  Belanja  Daerah  Pemerintah  Daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Ditinjau Dari Proses Dan Pengalokasian
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Edisi Kedua. UPP STIM YPKN. Yogyakarta.
Mahsun, Moh., dkk. 2013. Akuntansi Sektor Publik . Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi. Marizka,  Addina.  2009. Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan: Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara. Maulana,  Achmad.  2014. Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai: Skripsi, Makassar: Politeknik Negeri Ujung Pandang.
Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik , Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006  tentang  pedoman  pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  tahun  2007  atas  perubahan    Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Purba, Ris Ulina. 2012. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan.
Rahayu, Sri at. Al.. 2007. Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Jambi. SNA X Unhas Makasar.
Tangkilisan,  Hesel Nogi S.  2007.  Manajemen Publik.  Grasindo,   Cetakan ke-2, Jakarta Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .