## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1377-1387
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.84

## POLA PENGAWASAN UJI KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE UTARA
Jopang 1 , Wa Ode Harliyanti Unga 2 , La Ode Efrianto 3 , Rosika 4 , Yusnita 5
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Correspondence Author: Jopang@uho.ca.id Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study was to analyze the pattern of oversight of the due diligence of motorized vehicles at the North Konawe Regency Transportation Service. This study used a descriptive qualitative approach with 8 informants. The determination of informants was carried out using a purposive technique. The research data was obtained through desk studies, interviews and document studies. The data obtained is then analyzed qualitatively with an interactive model and continues continuously until the data is saturated, starting from data collection, data reduction, data presentation and conclusions.
The results of the study show that the monitoring pattern for the due diligence of motorized vehicles at the North Konawe District Transportation Service has not been implemented properly. This is due to the absence of a motorized vehicle testing center at the North Konawe District Transportation Service. Testing the feasibility of motorized vehicles is carried out at the Kendari City Motor Vehicle Testing Center UPTD. However, the North Konawe Regency Transportation Service through the Traffic Sector which is carried out operationally by the traffic monitoring and control section carries out a direct supervision pattern for consumers by ensuring that vehicles that will be tested must obtain a recommendation, registration and test number from the North Konawe Regency Transportation Service . Indirect supervision by requesting test results documents and complaints about vehicle testing problems before and after testing.

## Keywords: Due Diligence; Supervision; Vehicles

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan sebanyak 8 orang. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Data penelitian ini diperoleh melalui desk studi, wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil studi menunjukkan pola pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan belum adanya balai pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara. Namun demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara melalui Bidang Lalu Lintas yang dilaksanakan secara operasional oleh seksi pengawasan dan penertiban lalu lintas melakukan pola pengawasan secara langsung kepada konsumen dengan memastikan kendaraan yang akan melakukan uji harus mendapatkan rekomenasi, registrasi dan nomor uji dari Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara. Pengawasan tidak langsung dengan meminta dokumen hasil uji dan pengaduan atas permasalah pengujian kendaraan sebelum dan setelah dilakukan pengujian.

## Keywords: Kendaraan; Pengawasan; Uji Kelayakan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## POLA PENGAWASAN UJI KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1377-1387 Jopang. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.84 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Keberadaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan transportasi darat. Pelayanan kepada masyarakat diperlukan untuk menciptakan kinerja pelayanan publik yang baik agar tercipta tujuan yaitu kepuasan pengguna jasa pengujian kandaraan bermotor (Hafid, 2020). Pengujian kendaraan juga bertujuan untuk mengurangi banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kelayakan kendaraan bermotor yang tidak lolos uji (Hafiid, 2020); (Sahulata, 2015). Banyak kendaraan yang sebenarnya tidak laik jalan tetapi lulus uji dan beroperasi dengan bebas yang sangat berbahaya bagi keselamatan serta menambah polusi udara (Sitorus, 2013). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam Sofyan (2022) & Santen (2022) menyebutkan, setiap 24 detik, satu orang di seluruh dunia meninggal dalam kecelakaan di jalan atau total sekitar 1,3 juta orang setiap tahun. Untuk membantu mengatasi hal ini, World Health Organizatio n memulai Decade of Action for Road Safety menyerukan agar pemerintah dan para mitra bertindak bersama guna mengakhiri masalah ini.
Data Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan (Sofyan, 2022); (Santen, 2022). Hasil survey 3M yang dirilis oleh Sofyan (2022) dan Santen (2022) menyebutkan tingginya angka kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, (2) 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan, dan (3) 9% disebabkan karena faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik layak jalan). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pengujian kendaraan bermotor sangat penting dalam keselamatan dan layak jalan kendaraan. Sitorus (2013) menyebutkan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh petugas berwenang masih menggunakan peralatan manual, prosesnya dipercepat dan tidak teliti sehingga hasilnya tidak akurat. Selain itu pengguna jasa pengujian tidak mengetahui kapasitas jalur pengujian dan prosesnya, karena itu keberhasilan dan kualitas ada pada petugas pengujian dan peralatan yang dipakai sehingga diperlukan pengawasan. Disisi lain dalam pengurusan uji kelayakan kendaraan bermotor seringkali terjadi penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh sejumlah oknum dalam penyelenggaraannya.
Hasil observasi awal menunjukkan pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor tidak dilakukan secara fisik di gedung pengujian dan bahkan hasil pengujian (buku KIR) diterbitkan oleh POS PAD atau dengan istilah diselesaikan di bawah pohon. Selain itu permintaan dana atau tarif biaya untuk pengurusan KIR tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta adanya kemudahan layanan yang disampaikan langsung

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1377-1387
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.84
oleh petugas layanan dari Dinas Perhubungan dengan melakukan pemeriksaan secara cepat. Selain beberapa permasalahan yang ditemukan di atas pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara juga mengungkapkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan uji KIR antara lain tidak berfungsinya beberapa alat dalam pengujian, minimnya sumber daya tenaga penguji, minimnya anggaran biaya pengujian yang disediakan oleh pemerintah daerah serta tidak tersedianya sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor sehingga publik yang memiliki kendaraan bernegosiasi dengan petugas KIR untuk diselesaikan secara individu banyak terjadi pugutan liar di kalangan petugas KIR.
Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara mencapai 67.871 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan jumlah penduduk mencapai 2,7% (BPS, 2021). Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut diiringi oleh kenaikan sarana transportasi darat seperti bus, truck dan angkutan umum yang memadai. Pada tahun 2021 kendaraan di Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut : bus besar 4 unit, bus sedang 56 unit, bus kecil 1.732 unit, truck besar 70 unit, truck sedang 212 unit dan truck kecil sebanyak 622 unit (LPJIK Dinas Perhubungan Konawe Utara, 2021). Meningkatnya sarana transportasi darat perlu diawasi penggunaannya agar pada saat melayani masyarakat berada dalam londisi layak jalan serta memenuhi persyaratan teknis (Sahulata, 2015), disisi yang lain semua jenis mobil tersebut wajib untuk melakukan uji kelaikan kendaraan, namun unit pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota belum mencukupi apalagi pada daerah-daerah pemekaran.
Berdasarkan data dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Propinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan dari 17 Kabupaten/Kota, hanya 6 (lima) kabupaten/kota yang memiliki alat, sarana prasarana, tenaga penguji KIR yaitu Kota Bau-Bau, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe Selatan. dari 6 kabupaten tersebut hanya Kota Bau-Bau yang memiliki alat yang sudah dikalibrasi, sehingga memeuhi persyaratan pengujian KIR. 11 Kabupaten lainnya belum memiliki alat, sarana dan prasarana serta tenaga penguji, termasuk di Kabupaten Konawe Utara, padahal daerah ini memiliki prospek yang baik untuk membangun gedung KIR. Belum adanya sarana dan prasarana, alat uji dan tenaga penguji yang ada dibeberapa kabupaten ini diduga sebagai pemicu terjadinya indikasi pungutan liar. Untuk meminimalisir terjadinya kondisi tersebut diperlukan pengawasan secara berjenjang di Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
Pengawasan KIR penting sebagai upaya untuk memastikan suatu kendaraan yang beroperasi di jalan sudah sesuai dengan persyaratan, aman, serta layak untuk digunakan berkendara di jalan. Setiap kendaraan memiliki potensi mencelakakan orang lain dan

## POLA PENGAWASAN UJI KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1377-1387 Jopang. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.84 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
mencemari lingkungan, sehingga diperlukan pengawasan agar tetap berkeselamatan, mendukung kelestarian lingkungan dan juga pelayanan kepada publik. Menurut Siagian (2005) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efesien, dapat digunakan teknik pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dalam pengujian kendaraan bermotor berupa pengawasan dalam pengujian berkala dan pengujian teknis, sedangkan pengawasan tidak langsung berupa persyaratan administrasi dalam pelaksanaan KIR dan mekanis kendaraan bermotor. Pengawasan dilakukan supaya tidak tetjadi penyimpangan dan tercapai tujuan pengujian kendaraan bermotor yakni menciptakan keselamatan.
Konsep uji kelayakan kendaraan bermotor mempunyai dua aspek penting, yaitu: keamanan (safety) dan pencemaran (pollution) (Safuan, 2021). Aspek keamanan meliputi kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran berkaitan dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Di dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (KIR) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan. Sementara menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1472/AJ.402/DRJD/2017 uji kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk: (a) Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dijalan. (b) Mendukung terwjudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan dan (c) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

## METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, dengan pertimbangan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan adanya angka kecelakaan yang terus meningkat. Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan disinyalir karena adanya factor kelayakan teknis kendaraan. Oleh karena itu perlunya untuk dilakukan uji kelayakan kendaraan agar memenuhi persayaratan teknis layak jalan. Untuk memenuhi kelayakan tekins tersebut perlu dilakukan pengawasan dalam pengujiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan sebanyak 8 orang. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive . Data penelitian ini diperoleh melalui desk studi , wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1377-1387
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.84
berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data untuk menganalisis pola pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan (Purwadi, 2017). Dengan demikian, pengawasan merupakan kegiatan manajerial, dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada pada tingkat kemampuan, keterampilan para pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.
Pola pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor dalam studi ini merujuk pada Sari, dkk (2019) yaitu pola pengawasan langsung dan pola pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung terdiri dari: (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor; (2) Pemeriksaan dan Pengujian fisik dan (3) Pengesahan hasil uji. Sedangkan pengawasan tidak langsung meliputi: (1) Dokumen; (2) Surat Pengaduan dan (3) Berita atau artikel di media massa.

## POLA PENGAWASAN LANGSUNG
Pola pengawasan langsung adalah sistem pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk: (a) Inspeksi langsung (b) Observasi ditempat, (c) Laporan ditempat, yang berarti juga penyampaian keputusan di tempat bila diperlukan karena makin kompleksnya tugas seorang manajer, pengawasan langsung tidak selalu dapat dijalankan dan sebagai gantinya sering dilakukan dengan pengawasan tidak langsung. Dalam pengawasan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara langsung adalah sebagai berikut:

## A. Pengujian berkala kendaraan bermotor
Pengujian kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara belum dilakukan. Hal ini disebabkan belum adanya UPTD Balai Pengujian kendaraan bermotor pada instansi tersebut, namun beberapa peralatan uji kendaraan bermotor telah diadakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara. Pengajuan uji kelayakan kendaraan bermotor saat ini baru sebatas pemberian rekomendasi dan pemberian nomor

## POLA PENGAWASAN UJI KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1377-1387 Jopang. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.84 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
registrasi untuk selanjutnya diteruskan oleh konsumen ke UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Kendari. Hal utama yang mesti diperhatikan dalam pengawasan Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor. Persyaratan pengujian Kendaraan bermotot pada Dinas Perhubungan Kota Kendari sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Struktur dan Besaran Tarif Retribusi adalah sebagai berikut: (a) Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) (b) foto Copy KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) pemilik asli dan fotokopi dan (c) Foto Copy Faktur
Selanjutnya system, mekanisme dan prosedur pengawasan sesuai dengan Standar Opersional Prosedur (SOP) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
1. Datang langsung ke loket pendaftaran uji baru di Gedung UPTD PKB DISHUB Kota Kendari Jl.R.soeprapto no 232 kel punggolaka
2. Membawa dan melengkapi berkas-berkas persyaratan
3. Mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang telah disediakan
4. Melunasi biaya retribusi sesuai ketentuan di loket pembayaran
5. Proses pengujian kendaraan
6. Apabila kendaraan lulus dalam proses pengujian, akan diberikan bukti laik jalan (Buku Uji, Tanda plat, Stiker samping)
7. Waktu penyelesaian 90 menit
8. Biaya, terdiri dari biaya pendaftaran uji berkala pertama Rp. 50.000, dan uji berkala regular Rp. 15.000,-. Jasa uji berkala : mobil penumpang umum Rp. 23.000, Mobil Bus Rp. 24.000, dan Mobil barang Rp. 25.000. Buku Uji terdiri dari pergantian buku uji baru penuh rusak Rp. 15.000,- dan pergantian buku uji hilang Rp. 25.000. Plat uji terdiri dari pergantian plat uji baru/rusak perpasang Rp. 15.000, pergantian plat uji hilang perkeping Rp. 15.000. Tanda samping terdiri dari cat tanda samping/stiker tanda samping (besar) Rp. 25.000,- cat tanda samping stiker kecil ganti tanggal Rp. 5.000. surat rekomendasi numpang uji keluar Rp. 25.000,-
Pengawas uji kelayakan kendaraan bermotor memiliki tugas: (a) menyiapkan peralatan dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan persyaratan teknis dan prosedur sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) menyusun kegiatan dan angaran pengadaan dan perbaikan fasilitas peralatan pengujian dan sarana penunjang teknis lainnya; (2) menyusun petunjuk teknis pengoperasian dan perlatan fasilitas pengujian dan sarana penunjang teknis lainnya, (3) melakukan perawatan fasilitas alat pengujian dan sarana penunjang teknis lainnya; (b). melakukan pengawasan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas dengan tahapan sebagai berikut: (1) menerima dan mencatat detail utama fisik dan data-data

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1377-1387
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.84
teknis tambahan kendaraan bermotor untuk jenis sepeda motor dan mobil barang yang dating; (2) mengidentifikasikan masalah jumlah alat uji dan melaporkannya untuk ditindaklanjuti (3) melakukan uji KIR dan rekapitulasi harian, laporan mingguan, bulanan dan tahunan terhadap pengujian tipe yang dilakukan untuk kendaraan bermotor dan mobil barang. (c) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebgai bahan masukan kepada pimpinan, dengan tahapan sebagai berikut: (1) mereview dokumen laporan; (b) mengkosultasikan dokumen laporan kepada atasan; (c) mengolah data dokumen laporan seeuai dengan arahan dan petunjuk dan penyampaian hasil laporan dari atasan.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan langsung dalam pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebakan oleh karena pengujian kendaraan bermotor tidak dilakukan di Dinas Perhubungan, tetapi masih numpang uji di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Pengawas pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara sudah tersedia, namun saat ini baru melayani registrasi kendaraan yang akan diuji. Biaya rekomendasi numpang uji keluar ditetapkan sebsar Rp. 25.000/unit kendaraan. Hasil studi menunjukkan bahwa pada tahun Pada tahun 2021 kendaraan yang melakukan registrasi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut : bus besar 4 unit, bus sedang 56 unit, bus kecil 1.732 unit, truck besar 70 unit, truck sedang 212 unit dan truck kecil sebanyak 622 unit. Sementara pada tahun 2022 (periode Januari-September) sudah mencapai 105 unit kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Konawe Utara sangat tinggi sehingga diperlukan upaya untuk percepatan berdirinya UPTD pengujian kendaraan bermotor. Masalah lain yang mesti juga disikapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara agar mempersipakan tenga pengujian kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi pendidikan khusus dan kompetensi khusus. Minimnya peralatan uji juga menjadi kendala. Peralatan pengujian kendaraan bermotor sementara proses pengusulan melalui APBD tahun 2022, namun sampai saat ini juga belum direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk harus dibarengi dengan upaya pembenahan system perhubungan darat. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara harus segera ditangani agar pelayanan publik bidang transportasi berjalan dengan baik, terutama aspek keamanan dan pencemaran (Safuan, 2020).

## B. Pemeriksaan dan Pengujian fisik
Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Kendari terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu: (1) Pra uji; (2) Uji Mekanik.

## POLA PENGAWASAN UJI KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1377-1387 Jopang. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.84 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
1. Pra Uji, yaitu pemeriksaan awal kendaraan, uji yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a) Melakukan pencocokan data kendaraan; b) Moonstruck kendaraan bermotor berupa pengamatan secara visual; c) Rangka landasan berupa pemeriksaan kondisi; d) Motor penggerak berupa pemeriksaan kondisi dan unjuk kerja; e) System pembuangan berupa pemeriksaan kondisidan unjuk kerja; f) Penerus daya; g) Istem roda; h) System suspense; i) Alat kemudi; j) System rem; k) Lampu-lampu dan alat pemantul cahaya; l) Komponen pendukung berupa pemeriksaan unjuk kerja; m) Badan kendaraan, terdiri dari pemriksaan, pengukuran dan pengamatan secara visual; n) Peralatan dan perlengkapan kendaraan terdiri dari pemeriksaan dan pengamatan secara visual o) Perisai kolong, apabila; (1) kereta gandengan atau kereta tempelan yang tinggi ujung landasannya bagian belakang atau samping kiri badannya berjarak 700 milimeter di atas jalan; (2) apabila sumbu paling belakang berjarak lebih dari 1000 milimeter yang diukur dari sisi terluar bagian belakang kereta gandengan atau kereta tempelan; p) Ukuran kendaraan berupa pengukuran dimensi kendaraan (dilakukan pada uji yang pertama kali) sesuai ketentuan dan q) Berat kendaraan berupa penimbangan untuk menentukan berat uang diizinkan (dilakukan pada uji kendaraan bermotor pertama kali)
2. Uji mekanik, yaitu a) uji emisi gas buang; b) uji speedometer; c) uji lampu utama; d) uji klakson dan kebisingan dan e) uji kuncup roda depan, berat kendaraan dan rem.
Hasil studi menunjukkan bahwa pengawasan teradap pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan belum dilaksanakan dengan baik oleh pimpinan. Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan masih dilakukan di Kabupaten Konawe dan Kota Kendari. Hal ini disebabkan minimnya alat yang tersedia dan belum adanya etugas yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi pengujian kendaraan bermotor. Pemeriksaan dan uji fisik merupakan salah satu faktor penting dalam proses pengawasan uji berkala KIR, dimana tanpa adanya pemeriksaan dan ujian fisik, maka besar kemungkinan banyak angkutan umum yang tidak laik beroperasi namun banyak dijumpai di jalanan di Kabuapaten Konawe Utara.

## C. Pengesahan Hasil Uji
Petugas administrasi pada bagian plat uji dan buku uji melakukan entry nomor seri buku uji (untuk ganti buku uji). Selanjutnya dilakukan pengeahan dan penandatanganan buku uji dan kartu induk oleh petugas yang berwenang tentang hal tersebut. Apabila semua proses telah dilaksanakan sampai akhir pembayaran, buku uji diserahkan kepada pemohon dan petugas bagian dokumentasi kartu induk menjadi satu dan disipan pada arsip. Pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan hasil uji berlangsung dengan baik. Di dalam pelaksanaan pemeriksaan dan ujian fisik sudah dilakukan sesuai prosedur, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sudah memalsukan buku KIR. Oleh karena peran Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara baru sebatas melayani registrasi kendaraan yang hendak

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1377-1387
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.84
melakukan pengujian, maka hasil uji menjadi kewenangan tempat pengujian kendaraan bermotor dan konsumen berusrusan langsung dengan petugas pengujian kendaraan bermotor di tempat yang direkomendasikan dalam hal ini UPTD Balai Pengujian Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.

## POLA PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG
Pola pengawasan tidak langsung dilakukan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk: (a) Laporan lisan, (b) Laporan tertulis. Kelemahan dari pengawasan bentuk ini adalah bahwa di dalam laporan- laporan itu hanya dibuat laporan-laporan yang baik saja yang diduganya akan menyenangkan atasan. Manajer yang baik akan meminta laporan tentang hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Sebab kalau laporan-laporan itu berlainan dengan kenyataan akan menyebabkan manajer memberi kesan yang berlainan juga mengambil keputusan yang salah. Dalam Pengujian Kendaraan bermotor pengawasan tidak langsung dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:

## 1. Dokumen
Dokumen merupakan surat berharga yang ditulis atau dicetak yang digunakan sebagai keterangan atau bukti secara nyata. Dokumen merupakan bagian penting dari pengawasan tidak langsung. Pengawasan KIR dapat di nilai terlaksana dengan baik atau tidak dapat dilihat melalui hasil pengawasan di lapangan yang dibuat dalam sebuah catatan atau dokumen. Pengawasan tidak langsung mengenai dokumen berharga menjadi kewajiban UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Kendari. Sementara Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara hanya mendapatkan foto copy sebagai arsip.

## 2. Surat Pengaduan
Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada instansi khususnya Dinas Perhubungan yang berwenang untuk menindak menurut ketentuan, terhadap seseorang atau badan usaha angkutan kota yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Pengaduan dapat dilakukan melalui sms, telepon, ataupun melalui email yang berkaitan langsung dengan Dinas Perhubungan Kota Batam. Hal ini bagian dari upaya Dinas Perhubungan untuk menampung keluhan masyarakat terkait angkutan umum dan angkutan barang..surat pengaduan ditujukan kepada Dishub Kota Kendari Jl. Tambolo Soano Oleo Komp. Terminal BAruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, email: dishubkendari@gmail.com dan lapor.go.id

## POLA PENGAWASAN UJI KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1377-1387 Jopang. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.84 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## KESIMPULAN
Pola pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan belum adanya balai pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara. Pengujian kelayakan kendaraan bermotor dilakukan di UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Kendari. Namun demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara melalui Bidang Lalu Lintas yang dilaksanakan secara operasional oleh seksi pengawasan dan penertiban lalu lintas melakukan pola pengawasan secara langsung kepada konsumen dengan memastikan kendaraan yang akan melakukan uji harus mendapatkan rekomenasi, registrasi dan nomor uji dari Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara. Pengawasan tidak langsung dengan meminta dokumen hasil uji dan pengaduan atas permasalah pengujian kendaraan sebelum dan setelah dilakukan pengujian. Untuk optimalisasi uji kelayakan kendaraan bermotor di Kabupaten Konawe Utara agar dibentuk UPTD Balai Pengujian. Hal ini didukung oleh pertunmbuhan kendaraan yang signifikan dengan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu Kabupaten Konawe Utara meripakan jalur alternative penghubung antara propinsi sehingga UPTD Pengujian Kendaraan berpotensi menjadi sumber PAD bagi Kabupaten KOnawe Utara pada masa yang datang.

## REFERENSI
Asriani. 2021. Gedung Uji KIR Butuh Rp 26 Miliar, Dewan Minta Percepat Pembangunan. https://klikkaltim.com/category/bontang/gedung-uji-kir-butuh-rp-26-miliar-dewan- minta-percepat-pembangunan , Diunduh 20 Oktober 2022.
BPS. 2021. Badan Pusat Statistik. Republik Indonesia . Jakarta.
BPS. 2021. Kabupaten Konawe Utara dalam Angka . Badan Pusat Statistik. Wanggudu.
Hafid,H. 2020. Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama). Jakarta.
Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING
POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626–642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18 LPJIK. 2021 Dinas Perhubungan Konawe Utara. Wanggudu. Nuraeni, S. 2021. Forum Diskusi 6: Mitigasi dan Pengawasan,.
https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/forum/discuss.php?d=2378

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1377-1387
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.84
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
Purwadi. 2017. Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda Purwadi. AKUNTABEL , Volume 14, No. 2. Hal: 187-194.
Rochim, R.N.D.R., Novianto, I., & Endrawati, L. 2015. Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim. Jurnal Hukum . Malang: Universitas Brawijaya. Hal: 1-10.
Rohida, L. 2018. Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. . Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia, Vol. 6, Nomor 1, hal: 114-123
Santen, B. 2022. Survei 3M Menyebutkan Kekawatiran Masyarakat Terhadap Keselamatan di Jalan Raya. https://www.mobilinanews.com/artikel/39985/Survei-3M-Menyebutkan-Kekawatiran-Masyarakat- Terhadap-Keselamatan-di-Jalan-Raya/
Sari, Y.K., Lestari, L., & Nurhayati. 2019. Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Angkutan Kota. DIMENSI, VOL. 8, NO. 3 Hal: 432- 448.
Siagian, Sondang P, 2005, Fungsi-Fungsi Manajerial , Edisi Revisi Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
Sitorus, B. 2013. Pengawasan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Kelaikan Jalan. Jurnal Balitbanghub . Volume 25, nomor 1. Hal: 36-45.