INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11316-11329 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Konsistensi Pemerintah Indonesia dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Historis
Pasha Athallah Rasyad 1 ✉ , Airiique Bintang 2 , Niko Rafael Ramadhan 3 , Atik Winanti 4
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: pashaathallah91@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini membahas konsistensi pemerintah Indonesia dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara. Indonesia telah mengakui keberadaan HAM yang tertuang di dalam konstitusi, namun masih ditemukan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang mengacu pada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar aturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam menegakkan HAM, terlihat  dalam  kasus  Proyek  Strategis  Nasional  Rempang Eco  City  di  Batam,  di  mana  terdapat diskriminasi  terhadap  penduduk  yang  terdampak  proyek  tersebut.  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah bahwa  pemerintah  Indonesia  harus  lebih  memperhatikan  HAM  dalam  pelaksanaan  proyek-proyek strategis. Saran penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian yang lebih in-depth dan inklusif, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan HAM.
Kata Kunci: Indonesia, HAM, Konstitusi
Abstract
This study examines the consistency of the Indonesian government in guaranteeing Human Rights (HR) for its citizens. The background is that Indonesia has acknowledged the existence of HR as stipulated in the constitution, yet still finds cases of HR violations committed by authorized officials. The research method  used  is  Normative  Juridical,  referring  to  norms  and  legal  principles  found  in  legislation  or beyond. The findings show that the Indonesian government is not consistent in upholding HR, evident in the case of the National Strategic Project Rempang Eco City in Batam, where there was discrimination against the affected population. The conclusion of this study is that the Indonesian government should prioritize HR in implementing strategic projects. The suggestion for this study is to conduct more in- depth and inclusive research, considering other factors that affect the implementation of HR.
Keywords: Indonesia, Human Rights, Constitution

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  tentu  memiliki  peraturan  tertinggi  yang  menjadi rujukan  bagi  peraturan-peraturan  di  bawahnya  untuk  menjadi  pedoman  kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum pun telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, pedoman kehidupan  setiap bangsa tertuang di dalam masing-masing konstitusi negara, konstitusi negara Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah  disusun  oleh  para  pendiri  bangsa.  Dalam  penyusunan  UUD  1945  tentu  bangsa Indonesia merujuk pada falsafah-falsafah kehidupan bangsa atau dasar negara Indonesia yang berlandaskan dengan nilai leluhur, identitas, serta karakter bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila.Konstitusi setiap negara tentu mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara, salah satu hak yang diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Hak Asasi Manusia. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 sendiri tertuang dalam pasal 28A sampai dengan 28J yang secara terperinci mengatur Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh negara.
Namun sangat disayangkan bagaimana pengaturan HAM sendiri di Indonesia seolah hanya lah sebuah tulisan diatas kertas saja, dikarenakan sejak awal pencanangan Hak Asasi Manusia  yang  dijamin  oleh  negara  sampai  dengan  saat  ini  masih  banyak  terjadi  kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seperti misalnya kasus yang menimpa masyarakat pulau Rempang  di  Batam,  dalam  permasalahan  tersebut  terjadi  konflik  pertanahan  antara masyarakat Rempang dengan pihak yang terikat dengan pembangunan Rempang Eco city. Dengan penggusuran secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah bersama pihak yang terkait  dengan  pembangunan  Rempang Eco  City  telah  memperlihatkan  kejadian  nyata
kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjamin Hak Asasi Manusia warga negara nya sendiri.  Sekaligus  mengkhianati  amanat  yang  telah  diberikan  dalam  konstitusi  untuk menjamin Hak Asasi Manusia rakyatnya sendiri.
Seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 28D ayat (1) bahwasannya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, dengan melihat kasus Rempang Eco City sendiri telah memperlihatkan kepada dunia bahwasannya pemerintah Indonesia  tidak  konsisten  dalam  menegakkan  Hak  Asasi  Manusia.  Mengingat  tidak terdapatnya perlindungan  dan kepastian hukum dari masyarakat Rempang,  dikarenakan dalam penggusurannya pun tidak diperhatikan Hak Asasi Manusia disana seperti dilakukan penggusuran secara sepihak sehingga tidak adanya kepastian hukum yang didapatkan oleh masyarakat  pulau  Rempang.  Sehingga  hal  inilah  yang  menyebabkan  penulis  mencari seberapa konsisten pemerintah Indonesia dalam menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga nya, dan tindakan apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjamin Hak Asasi Manusia warga negara nya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Normatif, penelitian  mengacu  pada  norma-norma  serta  asas-asas  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  atau  diluar  aturan  perundang-undangan,  penelitian terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  sinkronisasi  hukum  dan  perbandingan hukum serta sejarah hukum.
Terdapat dua pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan  ( Statue  Approach)  dan  pendekatan  historis  (Historical  Approach). Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach),  dengan  menganalisis  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  berlaku  di Indonesia.  Sedangkan  pendekatan  historis  menganalisis  sejarah  penegakan  Hak  Asasi Manusia sejak masa Orde Lama sampai dengan pasca reformasi. Penelitian hukum normatif dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, data yang dihimpun berasal dari studi kepustakaan. Data berbentuk dalam Peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta penelitian-penelitian terdahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Hak Asasi Manusia
Sejarah hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati. Teori tersebut menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena Ia manusia. Artinya,  meskipun  setiap  manusia  terlahir  dengan  kondisi  yang  berbeda-beda,  baik  dari warna  kulit,  kewarganegaraan,  jenis  kelamin,  mereka  memiliki  hak  yang  sama  sebagai manusia. Begitupun sebaliknya, sejahat apapun manusia, mereka tetap memiliki hak yang sama  sebagai  manusia.  Salah  satu  tokoh  yang  mengemukakan  teori  kodrati  yaitu  John Locke.  Ia  mengatakan  bahwa  manusia  dikaruniai  oleh  alam  hak  untuk  hidup,  hak kepemilikan, dan kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara. Pemikiran  tersebut  dikenal  dengan  istilah  “kontrak  sosial”.  Apabila  pemimpin  di  suatu negara  mengabaikan  tentang  kontrak  sosial  tersebut,  maka  rakyat  di  negara  tersebut berhak menurunkan pemimpinnya. Pemikiran John Locke mengenai gagasan hak kodrati dan  kontrak  sosial  memiliki  dampak  terhadap  revolusi  di  Inggris,  Amerika  Serikat,  dan Perancis di abad ke-17 dan abad ke-18. Hak-hak kodrati memiliki peran dalam penyusunan landasan bagi suatu sistem hukum nasional. Namun, dalam penerapannya hak-hak kodrati terus meluas cakupannya, tidak terbatas pada hak sipil dan politik. Kini hak-hak tersebut menyebar pada tuntutan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

## Generasi Hak Asasi Manusia
1. Generasi Pertama
Hak klasik adalah istilah lain untuk generasi pertama. Melepaskan diri dari kekuatan negara dan sosialnya adalah hak yang diperjuangkan oleh generasi pertama. Salah satu hak generasi pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk kesehatan fisik dan mental, hak untuk bebas bergerak, hak untuk terbebas dari penindasan, hak untuk mempertahankan properti pribadi, hak untuk berpikir bebas, hak untuk memilih agama dan kepercayaan, hak untuk berorganisasi dan berpendapat, hak untuk dilindungi dari pengadilan yang tidak adil, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Kesuksesan generasi pertama hak asasi manusia bergantung pada kebebasan individu. Negara harus mampu melindungi dan memenuhi hak individu. Negara-negara telah mengakui hak-hak individu tersebut dengan memasukkannya ke dalam konstitusi mereka.

## 2. Generasi Kedua
Pada  generasi  ini,  ada  banyak  tuntutan  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar masyarakatnya, dimulai dari sandang dan pangan. Contoh hak generasi kedua termasuk
hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, jaminan sosial, pendidikan yang layak, kesehatan, pangan, tempat tinggal yang layak, dan perlindungan karya ilmiah, sastra, dan seni. Secara umum, generasi kedua ini digambarkan sebagai pemenuhan hak ekonomi. Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  adalah  hasil perjuangan  generasi  ini  untuk  hak  asasi  manusia.  Selain  itu  Hasil  dari  pemenuhan  hak generasi kedua ini bisa diwujudkan melalui kebijakan yang dibuat oleh konstitusi negara. Perjuangan  hak  asasi  manusia  pada  generasi  ini  ditandai  dengan  lahirnya  Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selain itu, ada juga konvensi yang disahkan yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disepakati dalam Sidang umum PBB pada tahun 1966.

## 3. Generasi Ketiga
Tuntutan  hak  generasi  ketiga  muncul  dari  negara-negara  berkembang  yang menginginkan terciptanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif. Hak yang  diperjuangkan  tersebut  di  antaranya,  hak  untuk  mendapatkan  perdamaian,  hak pembangunan,  hak  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik,  hak  untuk mengembangkan  dan  memperjuangkan  sumber  daya  alam  sendiri,  dan  hak  atas peninggalan budaya sendiri. Generasi ketiga ini sering disebut dengan istilah “hak bersama”.
Di  abad  ke-19,  perhatian  internasional  terhadap  hak-hak  warga  negara  meningkat sebagai akibat dari kemajuan sistem negara modern dan kesadaran masyarakat tentang hak setiap  orang  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  pantas.  Salah  satu  contohnya  adalah Perjanjian Westphalia di tahun 1648, yang mampu mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun dan mencapai  kesepakatan  tentang  persamaan  hak  antara  komunitas  Katolik  Roma  dan Protestan di Jerman.
❖ Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional Tradisional Hukum internasional diciptakan untuk memperkuat hubungan antara negara. Ketika warganya diperlakukan dengan tidak pantas atau bertentangan dengan aturan negara lain, negara harus melindungi mereka. Sistem ini bertujuan untuk dirinya sendiri. Oleh karena  itu,  orang-orang  harus  mematuhi  dan  tunduk  terhadap  hukum  negara dimanapun mereka berada.
❖ Intervensi Kemanusiaan
Intervensi  kemanusiaan  memungkinkan  negara  mampu  melakukan  perlindungan secara  militer  kepada  penduduk  yang  tinggal  di  negara  lain,  apabila  pemimpin  di negara tersebut memperlakukan mereka dengan semena-mena yang mengganggu
hak kemanusiaan penduduk tersebut. Salah satu tokoh yang mendukung kebijakan ini yaitu  Hugo  Grotios.  Namun,  dalam  implementasinya  kebijakan  ini  sering disalahgunakan oleh negara kuat untuk memperluas kepentingan politiknya.
❖ Penghapusan Perbudakan
Secara  legalitas  hukum,  praktek  perbudakan  mulai  dilarang  semenjak  Traktat Perdamaian Paris disahkan tahun 1814, antara Inggris dan Prancis. Setelah itu, Akta Umum  Konferensi  Berlin  juga  mengatur  tentang  hubungan  Eropa  di  Afrika  yang menyepakati  perdagangan  budak  dilarang  karena  bertentangan  dengan  asas-asas hukum  internasional.  Di  tahun  1926,  organisasi  Liga  Bangsa-Bangsa  mengesahkan Konvensi Penghapusan Perbudakan dan Perdagangan Budak. Di tahun 1953, konvensi tersebut  diamandemen.  Hingga  kini,  dokumen  tersebut  menjadi  acuan  yang  sah secara internasional melarang praktek perbudakan.
❖ Palang Merah Internasional
Komite Palang Merah Internasional terbentuk di tahun 1863. Tujuan dari organisasi tersebut  yaitu  untuk  melindungi  para  korban  perang,  dan  tawanan  perang,  yang dikenal dengan nama Konvensi Jenewa. Selain bertujuan untuk itu, organisasi Palang Merah  Internasional  merupakan  dasar  dari  terbentuknya  hukum  kemanusiaan internasional.
❖ Liga Bangsa-Bangsa
Tujuan  dari  organisasi  Liga  Bangsa-Bangsa  untuk  memperkuat  dan  mendukung kerjasama  internasional untuk mencapai perdamaian  dan keamanan.  Organisasi ini memiliki elemen yang penting yaitu Dewan, Majelis, dan Sekretariat. Anggota yang tergabung  dalam  Liga  Bangsa-Bangsa  dilarang  untuk  melakukan  perdagangan perempuan  dan  anak,  dilarang  untuk  mengendalikan  penyakit,  dan  memberikan perlakuan  yang  adil  terhadap  penduduk  bumi  dari  wilayah  jajahan.  Liga  Bangsa- Bangsa dibubarkan pada 18 April 1946.

## Setelah Perang Dunia II
Status individu tidak lagi menjadi subjek hukum internasional, melainkan seseorang yang harus memperoleh hak dan kewajiban. Setelah Perang Dunia II, situasi berubah. Oleh karena  itu, masyarakat internasional telah menyepakati  beberapa perjanjian  baik  berupa norma,  prinsip,  dan  institusi.  Salah  satu  contohnya  adalah  munculnya  hukum  hak  asasi manusia internasional melalui sistem hukum internasional.
❖ Hak Asasi Manusia Internasional Modern
Posisi individu dalam hak asasi manusia internasional modern adalah sebagai subjek. Orang-orang ini mempunyai hak yang dijamin secara internasional. Negara saat ini mengambil posisi sebagai debitur yang harus memberikan hak kepada individu. PBB merupakan organisasi yang menjembatani hubungan antara  pihak yang menerima hak  dan  pihak  yang  memberikan  kewajiban.  Semakin  banyak  negara  yang  mulai memperhatikan hukum internasional. Akibatnya, karakter “eksklusif” negara berdaulat mulai memudar. Negara-negara tidak lagi dapat mengajukan klaim mengenai isu-isu hak asasi manusia di wilayah mereka.
❖ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
Piagam PBB memuat ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia. Tujuan PBB adalah  untuk  memajukan  dan  menghormati  hak  asasi  manusia.  Selain  itu,  ia memberikan  kebebasan  bagi  semua  orang,  tanpa  memandang  ras,  jenis  kelamin, bahasa, atau agama.
❖ The International Bill of Human Rights
Istilah “International Bill of Human Rights” digunakan untuk merujuk tiga instrumen pokok mengenai hak asasi manusia. Instrumen itu yaitu:
1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
❖ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia  disahkan pada tahun 1946 oleh  Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya disahkan pada tahun 1966 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, Kovenan Internasional itu baru berlaku di mata hukum pada tahun 1976.

## Sejarah HAM masuk dan berkembang di Indonesia
Sejarah  hak  asasi  manusia  dapat  menjadi  referensi  bagi  perkembangan  hak  asasi manusia  di  negara-negara  termasuk  Indonesia.  Ketaatan  suatu  negara  terhadap perlindungan hak asasi manusia menjadi titik awal dalam merumuskan kebijakan nasional untuk mencapai pembangunan berbasis hak asasi manusia.

## ★ Periode 1950-1959
Pada  masa  ini,  perkembangan  tentang  hak  asasi  manusia  dipengaruhi  oleh  sistem pemerintahan  Indonesia  yang  berubah.  Pada  periode  ini,  sistem  politik  Indonesia
dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, dengan diberlakukannya UUDS sejak 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959. Aktualisasi hak asasi manusia pada periode ini, di antaranya:
1. Partai  politik semakin  banyak bermunculan, meskipun tumbuh  dengan  ideologinya masing-masing. Hak pers, pada periode ini memiliki kebebasan.
2. Pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat,  menunjukkan  hasil  kerja  yang  baik  dengan  pengawasan  dan  kontrol  yang seimbang. Keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda-berbeda, tetap memiliki visi yang sama yaitu untuk memasukkan tentang hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar.
Pada periode ini, Indonesia mengikuti dua konvensi HAM internasional yaitu:
1. Konvensi  Jenewa  tahun  1949,  yang  membahas  mengenai  perlindungan  hak  bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil ketika perang.
2. Konvensi tentang hak politik perempuan yang berisi tentang hak perempuan tanpa diskriminasi dan hak perempuan untuk mendapatkan jabatan publik.

## ★ Periode 1959-1966
Sejak  diberlakukannya  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959,  oleh  Presiden  Soekarno,  sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Hal ini berdampak kepada sistem politik yang berada  di  bawah  kendali  Presiden  sepenuhnya.  Oleh  karena  itu,  kebebasan  untuk berpendapat  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pikiran  dengan  tulisan  sangat dibatasi.
Pemerintahan Orde Baru memberikan penolakan terhadap konsep HAM. Alasannya dikarenakan Hak Asasi Manusia merupakan gagasan yang datang dari Barat dan dipandang bertentangan  dengan  nilai-nilai  budaya  negara  Indonesia  dan  negara  pendiri  Pancasila. Masyarakat  Indonesia  mengetahui  hak  asasi  manusianya  melalui  UUD  1945,  yang mendahului  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia.  Permasalahan  hak  asasi  manusia diyakini berasal dari negara-negara Barat dan dipandang sebagai senjata tak kasat mata yang  menyudutkan  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Faktanya,  beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah terjadi pada masa Orde Baru. Politik pada periode ini bersifat terpusat, dan pendapat yang bertentangan dengan pemerintah tidak dapat ditoleransi. Gerakan yang menentang pemerintah adalah anti pembangunan dan anti Pancasila. Beberapa kasus pelanggaran HAM pada masa Orde Baru antara lain peristiwa Tanjung  Priok,  peristiwa  Kedung  Ombo,  peristiwa  Lampung,  dan  peristiwa  Aceh.  Meski pemerintah  telah  beberapa  kali  melakukan  pelanggaran  HAM,  namun  masih  banyak
masyarakat  yang  peduli  terhadap  HAM.  Di  bawah  tekanan  masyarakat  setempat, pemerintah mengalah dan setuju untuk membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas  HAM).  Tujuan  dari  organisasi  ini  adalah  untuk  menyelidiki  dan  memantau pelaksanaan  hak  asasi  manusia  serta  memberikan  pendapat,  pertimbangan  dan  saran kepada pemerintah mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.

## ★ Periode 1966 – 1998
Pemberontakan G30S/PKI pada tanggal 30 September 1966 membawa Indonesia ke Abad Kegelapan. Pada saat itu, hak asasi manusia dianggap sebagai produk pemikiran Barat (asing). Fokus utama pada periode ini adalah pembangunan Indonesia, namun hak asasi manusia dipandang sebagai penghambat pembangunan. Namun, sebagian warga negara berpendapat  bahwa  hak  asasi  manusia  adalah  masalah  yang  tersebar  luas  dan  belum terselesaikan. Puncak perlindungan hak asasi manusia pada periode ini adalah pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998.
Pada periode ini Indonesia mengikuti beberapa konvensi HAM di antaranya:
1. Konvensi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tertuang dalam UU No. 7 tahun 1984.
2. Konvensi anti-apartheid dalam olahraga anti-apartheid, tertuang dalam UU No. 48 tahun 1993.
3. Konvensi Hak Anak, tertuang dalam keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 Perkembangan HAM di era reformasi mengalami perkembangan yang sangat baik.
Salah satu buktinya yaitu, lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Rencana aksi nasional HAM, juga turut lahir di bulan Agustus 1998. Isinya merupakan empat pilar tentang HAM, yaitu: 1) persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM; 2) diseminasi informasi dan pendidikan bidang HAM; 3) penentuan skala prioritas; dan 4) pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM.

## Prosesi Pengakuan HAM Di Indonesia
Di masa reformasi Indonesia, pengaturan mengenai hak asasi mengalami kemajuan yang signifikan dengan ditambahkan suatu bentuk aturan yaitu HAM ke dalam Undang- Undang. Kemajuan pengaturan HAM dikuti dengan adanya pembuktian kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan dan juga proses penandatanganan berbagai dokumen tentang aturan tersebut menjadi lebih baik dengan sejumlah prosedur administrasi yang mudah. Proses tersebut dilalui dengan persidangan, rapat dan persetujuan antara badan legislatif dengan yudikatif. Dokumen atau undang-undang yang mencantumkan pengaturan HAM
di Indonesia antara lain berada di UUD 1945 hasil amandemen, TAP MPR No. XVII/MPR.1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dokumen-dokumen diatas berisikan sekumpulan  aturan  mengenai  HAM  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  telah  diakui  sebagai landasan hukum, dasar perlindungan, dan pengaturan terkait lainnya.
Di tahun 2005, pengaturan mengenai HAM di Indonesia mengalami peningkatan yang disebabkan kinerja pemerintah untuk meratifikasi dua instrumen dalam menegakan HAM, yaitu  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  (ICESCR) menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjadi undang-undang No. 12 Tahun 2005.

## Kondisi Penegakan HAM Saat Ini
Berbicara mengenai penegakan HAM  di Indonesia masa sekarang dapat dikatakan masih abu-abu yang disebabkan  ramainya kondisi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Akibatnya penegakan HAM saat ini masih memerlukan suatu peninjauan kembali dan pembenahan untuk proses hukum yang lebih baik. Peninjauan kembali dapat dilakukan dengan mengkaji hal-hal terkait proses hukum penegakan HAM, meneliti suatu kasus dan melakukan segala revisi penyebab terjadinya permasalahan yang ada. Selain permasalahan tentunya ada hambatan dalam proses penegakan HAM di Indonesia salah satunya terkait dengan ketertiban dan keamanan nasional. Faktor hambatan lain dikarenakan terjadinya rendahnya  kesadaran  masyarakat  tentang  hak  asasi  serta  disebabkan  oleh  minimnya perangkat  hukum  dengan  jumlah  perundang-undangan  yang  sedikit.  Tidak  sedikit kelompok  yang  selalu  melakukan  tindakan  merugikan  masyarakat  lain  seperti  kejahatan pembunuhan dan perampokan. Faktor rendahnya pendidikan juga mempengaruhi tindakan masyarakat dalam menyikapi penegakan HAM disebabkan kemampuan berpikir masyarakat yang  tergolong sempit  serta mudah terprovokasi dapat menyebabkan hambatan  dalam menegakan HAM.
Di Indonesia sendiri memiliki lembaga yang berperan sebagai penegak hukum dalam memberikan fungsi sebagai perlindungan hak asasi manusia. Lembaga tersebut diantara terdapat Mahkamah konstitusi sebagai peradilan tertinggi bertugas melakukan pengujian undang-undang,  lembaga  ombudsman  sebagai  pengawas  penyelenggaraan  pelayanan publik, Komisi Yudisial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran  Indonesia,  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Lembaga  Komisi  Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pendidikan, Dewan Pers, Komisi Pemberantasan Korupsi
serta Komisi Pemilihan Umum. Seluruh badan dan lembaga berikut bekerja sama dalam kontribusinya menegakan keadilan dan melindungi setiap  hak asasi manusia yang berada di Indonesia.

## Peraturan HAM di Indonesia
Di Indonesia terdapat 2 undang-undang yang berlaku terkait pengaturan HAM yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang didasarkan pada pasal 27 - 34 UUD 1945. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang perlindungan hak asasi seseorang, perlindungan hak anak berdasarkan pasal 52 ayat 1, hak perempuan dan larangan diskriminasi terhadap SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), jenis kelamin, serta usia. Fungsi dari UU hak asasi manusia ditujukan untuk mempertahankan hak seseorang dalam menjalankan kehidupan nya tanpa mendapatkan diskriminasi serta gangguan dari orang lain.
Sedangkan  pada  UU  No.  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia mengatur tentang acara peradilan HAM di Indonesia. UU Acara peradilan HAM di Indonesia meliputi  larangan  untuk  melanggar  hak  asasi  seseorang,  proses  peradilan  pelanggaran, tahapan  beracara  di  pengadilan,  dan  perlindungan  terhadap  korban  HAM  di  Indonesia. Terdapat juga lembaga-lembaga yang bernaung untuk melakukan penegakan hak asasi di Indonesia  baik  lembaga  hukum  dan  lembaga  perlindungan  atau  penegak  hak  asasi. Lembaga tersebut bertugas dalam melakukan peradilan hak asasi dan memiliki wewenang untuk  memberikan  perlindungan  serta  menegakan  keadilan  hak  asasi  di  Indonesia. Lembaga  tersebut  tidak  lain  merupakan  Lembaga  Hak  Asasi  Manusia  Nasional  sebagai badan hukum yang  bertugas untuk menegakan keadilan hak asasi manusia, melindungi korban kekerasan, dan memajukan hak asasi di Indonesia. Lembaga ini memiliki berbagai macam komisi sebagai bentuk kerja memberikan perlindungan dan menegakan keadilan untuk  semua  masyarakat  di  Indonesia  terkait  dengan  hak  asasi  manusia.  Yaitu  Komisi Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Lembaga  Perlindungan  Anak  dan  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Di tingkat swasta ada beberapa lembaga yang berperan sebagai  pendukung  dalam  memberikan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  diantaranya terdapat Lembaga Bantuan Hukum , Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  tersebut  adalah  bahwa  pemerintah  Indonesia  masih mengalami  keterlambatan  dalam  menjamin  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  warga  negara, terutama  dalam  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang berwenang.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pemerintah  Indonesia  tidak  konsisten dalam menegakkan HAM, terlihat dalam kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam, di mana terdapat diskriminasi terhadap penduduk yang terdampak proyek  tersebut.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Indonesia  tidak memenuhi asas Equality Before The Law, seperti yang dijamin dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Kekurangan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya fokus pada analisis normatif dan historis, tidak memperlihatkan data primer yang dapat menunjukkan tingkat pelaksanaan HAM di Indonesia. Selain itu, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor- faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan HAM, seperti budaya dan kebiasaan masyarakat  Indonesia.  Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  untuk  melakukan penelitian  yang  lebih  in-depth  dan  inklusif,  termasuk  pengumpulan  data  primer  yang dapat  menunjukkan  tingkat  pelaksanaan  HAM  di  Indonesia.  Penelitian  ini  juga  dapat mempertimbangkan  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  HAM,  seperti budaya  dan  kebiasaan  masyarakat  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini  dapat membandingkan pelaksanaan HAM di Indonesia  dengan pelaksanaan HAM  di negara lain,  untuk  mengetahui  bagaimana  Indonesia  dapat  meningkatkan  pelaksanaan  HAM secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000
Arifin,  Firdaus  (2019).  Hak  Asasi  Manusia:  Teori,  Perkembangan,  dan  Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media.
Gunakaya, Widiada (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Hidayat, Komarudin (2003). Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta:
Prenada Media.
Nurdin,  Nurliah  dan  Astika  Ummy  Athahira.  2022.  Hak  Asasi  Manusia,  Gender,  dan Demokrasi. Jatinangor: Sketsa Media
Saleh, M. Ridha (2020). Menghijaukan HAM. Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Solusi, 19(2), 221.
Alias, A. T., & Suryaningsi, S. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2(4), 138-147.
Audina,  D.  J.  (2022).  Kesetaraan  Gender  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.  Nomos:
Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2(4), 148-154.
Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 7811-7818.
Ghani,  R.,  &  Tajuddin,  M.  S.  (2017).  G30S/PKI  1965  DAN  TRAGEDI  LUBANG  BUAYA: SEBUAH TRILOGI [THE G30S/PKI 1965 AND LUBANG BUAYA TRAGEDY: A TRILOGY]. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 2(2), 295-305.
Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Wijaya Putra Law Review, 1(2), 170-188.
Hakim,  L.,  &  Kurniawan,  N.  (2021).  Membangun  Paradigma  Hukum  HAM  Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, 18(4), 869-897.
Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan), 1(1), 12-18.
Nasution, L. A. A., & Harahap, F. Y. (2019). Hak Asasi Manusia.
Nurdiansah, M. A. (2023). Penerapan Kebijakan Komutasi Pidana Mati Pada RKUHP Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(01), 20-28.
Palguna, A. Y., Sugiartha, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Persepektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(1), 1-4.
Pradana, Y. (2022). Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham). Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham), 1(2), 43-53.
Renggong,  R.,  &  Ruslan,  D.  A.  R.  (2021).  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Perspektif  Hukum Nasional.
Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto ( Crypto Currency) Di Indonesia. Jurnal Supremasi, 1-10.
Roring,  E.  B.,  Dewani,  C.  H.,  Alamsyah,  F.  D.,  Safira,  N.  G.,  &  Winanti,  A.  (2024). Implementasi Resolusi Konflik dalam  Upaya Pemulihan Hubungan Sosial:“Analisis Dinamika Konflik dan Integrasi Etnis Dayak- Madura di Kalimantan”. Quantum Juris:
Jurnal Hukum Modern, 6(2).
Santoso, I. (2003). Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia/Departemen Kehakiman.
Saputri, N. (2022). Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jurnal Pusdansi, 2(2).
Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan hukuman mati menurut hukum  positif  di  Indonesia  ditinjau  dari  perspektif  Hak  Asasi  Manusia.  Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 134-142.
Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora, 1(1), 17-28.
Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151- 168.
Syafi’ie,  M.  (2012).  Instrumentasi  Hukum  HAM,  Pembentukan  Lembaga  Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 9(4), 681-712.
Wirawan,  V.  (2022).  Pancasila  Sebagai  Sumber  Tertib  Hukum  Tertinggi  (Suatu  Kajian Filsafat):  Pemahaman  Bagi  Mahasiswa  UNJAYA,  UNIMUGO  dan  UMK.  Abdi Masyarakat, 4(1).