## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## TINJAUAN KRITIS PASAL 27 & PASAL 28 UU ITE TERHADAP KEBEBASAN PERS

## A CRITICAL REVIEW OF ARTICLE 27 & ARTICLE 28 OF UU ITE ON PRESS FREEDOM

## Suparman
PT. Talika Media Perkasa Mahasiswa Magister Hukum Universitas Mataram Email: adrian.firmansah@gmail.com

## Galang Asmara
Univeritas Mataram Email: galang_alkawoii@yahoo.com

## Zunnuraeni
Univeritas Mataram Email: zunnuraenifh@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis mengenai aktualisasi dan implementasi UU No. 11 Tahun 2008 beserta perubahannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE lebih khsususnya pada rumusan Pasal 27 dan 28 UU ITE, yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara analitis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori- teori hukum yang relevan dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ), Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) dan Pendekatan Kasus ( Case Approach ). Kemudian analisis bahan hukum menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yakni pengaturan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian, akan tetapi pasal ini justru menyasar kelompok dan individu bahkan pers yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah. Sedangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE justeru memperburuk kondisi dan mempermudah wartawan untuk dijerat, malah digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat, terlebih dalam Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik serta ujaran kebencian dan permusuhan.
Kata kunci : Pasal 27, UU ITE, Pers

## Abstract
This study aims to identify and analyze the actualization and implementation of Law No. 11 of 2008 and its amendment Law No. 19 of 2016 concerning ITE, especially in the formulation of Articles 27 and 28 of the ITE Law, which have the potential to threaten press freedom and freedom of expression. The research method used is normative juridical research with descriptive analytical research specifications, namely describing analytically the applicable laws and regulations and relevant legal theories associated with research problems. The approach used is using the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Approach. Then analyze legal materials using qualitative juridical analysis methods. The results and conclusions of this study
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 2~11
are that the regulation of Article 28 paragraph (2) of the ITE Law is not in accordance with the original purpose of formulating criminal acts on hate propaganda, but this article targets groups and individuals and even the press who criticize institutions with legitimate expressions. Meanwhile, Article 27 paragraph (3) of the ITE Law actually worsens the condition and makes it easier for journalists to be charged, instead it is used to silence freedom of expression and opinion, especially in Articles 27 paragraph (3) and 28 paragraph (2) of the ITE Law does not mention explicitly, definitively and limitatively what actions are classified as insults, defamation and hate speech and hostility
Keywords: Article 27, ITE Law, Press

## A. PENDAHULUAN
Pergeseran kecenderungan masyarakat Indonesia dalam mengakses berita dari media cetak (koran, majalah, tabloid) ke-media online membuat hampir semua perusahaan pers di Indonesia berlomba-lomba menyajikan berita dalam bentuk paperless melalui media online. Disamping itu membangun bisnis media cetak  sekala besar, seperti (harian) tentu punya modal besar. Selain punya kantor yang representatif, harus punya mesin cetak sendiri, dan puluhan perangkat komputer. Sedangkan media online tak demikian, tak perlu kantor bertingkat dan megah, sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga sesuai kebutuhan. Ketersediaan modal media oneline pun tidak terlalu banyak. Inilah kelebihan media online yang sedang tren saat ini . Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers Indonesia, Ratna Komala memaparkan ada sekitar 43 ribu portal media online yang terdata. Namun, dari jumlah tersebut hanya 500 yang terdaftar oleh Dewan Pers. 1 Data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di 2017 terdapat 800 ribu situs yang terindikasi penyebar berita palsu dan ujaran kebencian. 2 Saat ini masyarakat lebih memilih untuk mengakses pemberitaan secara online . Namun, hanya sedikit media yang terverifikasi dan itu dapat memicu munculnya berita bohong atau hoax karena terdapat ribuan media.
Perkembangan pesat media pers sejak awal kemunculannya sampai saat ini, baik yang berbasis kertas maupun yang berbasis digital tentu tidak lepas dari peranan kebebasan pers yang sudah dijamin oleh negara. Indonesia saat ini sudah menikmati kebebasan pers, kebebasan pers itu bahkan sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pendek kata secara “ de jure ” kebebasan pers di Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dan jaminan. Tetapi pengakuan atau jaminan secara yuridis demikian tidak lah cukup. Kebebasan pers itu juga harus diterima secara “ de facto ” oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat perlu memahami dan mengakui pentingnya kebebasan pers. Dengan penerimaan itu, tidak akan terjadi tindakan yang bisa menganggu kebebasan pers.
1 Dewan Pers Indonesia, Pers Nasional  “Cukup Bebas”, Website Resmi Dewan Pers Indonesia https://dewan- pers.or.id, IKP 2022, diakses pada tanggal 31 Desember 2022.
2 Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Website Resmi : https://www.kominfo.go.id, diakses pada tanggal 1 Januari 2023.
Secara normatif, kemerdekaan pers telah dijamin secara expressis verbis oleh Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sedangkan secara implisit kemerdekaan pers dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya dalam pasal 28 yang menyatakan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Sejumlah ketentuan tentang hak asasi, seperti hak atas kebebasan berkomunikasi, hak atas kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, memerlukan bahkan efektif apabila ada kebebasan pers. Begitu pula bila ditinjau dari aspek demokrasi, tidak dapat dilepas dari kehadiran pers. Tanpa adanya kemerdekaan pers maka tidak akan ada demokrasi, dan begitu pula sebaliknya, tanpa demokrasi tidak aka ada kemerdekaan pers.
Perkembangan teknologi berbasis internet tersebut kemudian menciptakan budaya baru pada masyarakat Indonesia yang tentu saja menuntut pemerintah juga harus ikut beradaptasi terutama dalam aspek hukum. Untuk mengimbangi perkembangan teknologi bebasis internet tersebut pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pembentukan UU ITE ditujukan untuk mencegah kejahatan yang dilakukan melalui internet dan melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan berbasis online .
UU ITE ini telah menjadi pionir dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia yang seyogianya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 3 Setelah berjalan hampir 8 tahun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami perubahan pada 25 November 2016, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perlindungan hukum di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan lebih baik serta agar hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.
Dalam aktualisasi dan implementasinya, UU No. 11 Tahun 2008 beserta perubahannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seyogianya berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Ancaman tersebut secara eksplisit termaktub di dalam Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai
3 Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Bambang Sadono, Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam UndangUndang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, BUDIMAS (ISSN: 2715- 8926) Vol. 02, No. 02, 2020, hlm. 109.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 4~11
distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan ancaman bagi pelaku yang dijerat dengan pasal tersebut di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian ancaman lain datang dari Pasal 28 ayat (2) yang menegasikan jika seseorang sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, terhadap pelaku yang melanggar pasal tersebut bisa di pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 1 Miliar.
Keberadaan pasal-pasal yang mengatur soal penyebaran kebencian dan penghinaan tersebut mengingatkan kita pada pasal haatzaai artikelen di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasal karet produk kolonial tersebut, sebenarnya sudah tidak boleh diberlakukan berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang hapusnya Pasal 134, 136 dan 137 KUHP 4 dan Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 tentang Pasal 154 dan 155 KUHP, “Karena menghalang-halangi kemerdekaan menyatakan pikiran dan sikap serta pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar”. 5
Keberadaan Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE sangat berpotensi mengancam kebebasan pers dan kebebasan atau berekspresi suatu masyarakat. Oleh karenanya, tentunya sesuatu hal yang sangat fundamental karena terkait dengan hak asasi manusia. Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE secara parsial berpotensi mengebiri pers karena penyajian berita pers yang salah satunya dalam wujud informasi elektronik (media pers online) yang terkait dengan kasus-kasus korupsi, stabilitas politik, perkembangan dinamisasi oligarki pemerintahan, sengketa-sengketa sektoral tertentu rentan dan dapat dinilai sebagai penyebaran pencemaran atau kebencian.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mendalami lebih jauh terkait dengan masalah pemaknaan kebebasan pers setelah berlakunya UU ITE, sehingga menarik bagi penulis mengangkat masalah ini dengan judul “Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers”.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan Metode Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan ( Statute Approach ),  yakni  mengkaji  beberapa  Peraturan  Perundang-undangan  yang  relevan dengan masalah yang dibahas seperti UUD NRI Tahun 1945, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  ITE;  Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual Approach ); Pendekatan Kasus ( Case Approach ). Analisis Bahan Hukum menggunakan metode analisis
4 Putusan Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
5 Putusan Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-V/2007.
yuridis kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya diurai dan dihubungkan sedemikian rupa untuk disajikan dalam bentuk tulisan yang  lebih  sistematis  guna  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan.  Adapun  cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal umum ke hal khusus.

## c. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan dalam Pasal 27 dan 28 UU ITE yang Berpotensi Membatasi Kebe- basan Pers
Kebebasan pers merupakan salah satu hal yang menjadi amanat konstitusi, yang artinya keberadaannya diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD) 1945. Walaupun tidak diatur secara eksplisit namun elemen-elemen kebebasan pers telah jelas-jelas diatur dalam UUD 1945 seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkomunikasi dan hak atas informasi. 6 Pengakuan atas kebebasan pers dalam konstitusi negara, membuat setiap peraturan perundang-undangan yang sifatnya turunan harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut membuat sebuah undang- undang yang dibentuk dan tidak boleh bertentangan nilai-nilai hak asasi manusia.
Selanjutnya kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting sebuah negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu perlindungannya harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wartawan atau jurnalis adalah subjek yang berperan sebagai pelaksana dari kebebasan pers. Sehingga sebuah peraturan perundang- undangan yang berlaku harus bisa memastikan dan menjamin perlindungan kepada wartawan dalam melaksanakan kerja-kerja pers (jurnalistik). Namun kenyataannya, tidak semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar melindungi pihak wartawan. Masih ada beberapa ketentuan yang justru mengancam dan bahkan menggerus hak atas kebebasan pers. 7 Peraturan perundang-undangan seharusnya bertujuan untuk melindungi namun di sisi lain justru menjadi ancaman serius bagi wartawan atau jurnalis dalam menjalankan fungsinya.
UU ITE dianggap menjadi salah satu penghambat kebebasan pers, dan faktanya terdapat beberapa kasus wartawan yang dijerat dengan UU ITE, bahkan hingga divonis bersalah oleh Hakim. UU ITE berpotensi melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat, menyebarkan informasi, padahal kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partipasi publik dalam pembuatan keputusan-keputusan. 8 Kebebasan berekspresi ini tidak hanya penting bagi martabat individu, tetapi juga untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban,
6 H. Suwardi, Peranan Pers dalam Politik Indonesia , PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 23.
7 B. Manan, Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia , Jakarta: Dewan Pers, 2016, hlm. 37.
8 M. Fajar Shodiq Ramadlan, Kemunduran Demokrasi Dan Kebebasan Pers Di Asia Tenggara: Refleksi Dari Enam Negara , https://ejournal.politik.lipi.go.id, Jurnal Penelitian Politik, Volume 18 No. 2, Desember 2021, hlm 15.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 6~11
dan demokrasi. Dalam hal ini, kehadiran pasal-pasal khususnya pasal 27 dan 28 dalam UU ITE masih terdapat ketidakjelasan dan multitafsir sehingga sangat berpotensi bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik yang terdapat dalam konstitusi maupun dalam instrumen perundang-undangan yang mengatur dan menjamin hak asasi manusia lainnya khususnya kebebasan pers. Tehadap pasal 27 dan 28 yang terkandung dalam UU ITE juga dianggap bermasalah yang dapat berpotensi dan menghambat kebebasan pers dapat ditinjau sebegai berikut:

## a. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik dan penghinaan
Pasal 27 ayat 3 yang mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
Pengaturan mengenai setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.
Pasca lahirnya UU ITE, pasal tentang pencemaran dan penghinaan ini syarat dan sangat rentan menjerat wartawan saat melakukan kerja jurnalistik. Adanya UU ITE Pasal pencemaran dan penghinaan memperburuk kondisi dan mempermudah wartawan untuk dijerat pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Kerap kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang online tidak terkecuali pada wartawan.

## b. Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian
Pasal 28 ayat 2 yang mengatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.
Kemudian di dalam pasal 45A ayat 2 yang mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Pasal ini seharusnya dirumuskan sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian. Namun pasal ini justru menyasar kelompok dan individu bahkan pers yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah dan
lebih memprihatinkan pasal ini kerap digunakan untuk membungkam pengkritik Presiden, yang seyogianya sesuatu keadaan yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional pasca putusan penghapusan pasal tentang penghinaan terhadap Presiden di dalam KUHP.
Seharusnya pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari propaganda kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Namun karena sangat lenturnya pasal ini, wartawan yang kritis bisa berpotensi dan dianggap menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu.

## 2. Implikasi Penerapan dan Penegakan Pasal 27 dan 28 UU ITE terhadap Kebe- basan Pers
Secara garis besar dalam Pasal 27 dan 28 UU ITE tidak ada pendefinisian yang secara spesifik dan komprehensif mengenai maksud dari penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian antargolongan dan permusuhan (dalam akronim SARA). Dalam kedua rumusan pasal UU ITE tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang dikualifikasi dan diklasifikasikan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik serta ujaran kebencian dan permusuhan. Sebagai akibatnya, tidak ada kepastian hukum serta akan menimbulkan dan mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa, aparat hukum, individu maupun golongan tertentu untuk menafsirkan perbuatan tertentu sebagaimana rumusan pasal dimaksud terkait penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan permusuhan antargolongan (dalam akronim SARA).
Keadaan rumusan pasal yang termaktub dalam UU ITE tersebut, khususnya pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE tentunya sangat mengancam kebebasan pers yang penyajian berita pers-nya dalam wujud informasi elektronik (media pers online), karena tidak ada batasan yang jelas mengenai apa itu penghinaan, pencemaran nama baik serta ujaran kebencian dan permusuhan karena dengan adanya Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE seyogianya ruang gerak setiap warga untuk melaporkan setiap wartawan yang memberitakan orang lain akan sangat terbuka lebar.
Penghinaan dalam KUHP dapat digolongkan ke dalam 5 jenis yaitu menista, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan persangkaan palsu. Namun dalam UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumannya dan juga berdasarkan jenisnya, namun hanya disatukan dalam satu tindak pidana sebagaimana rumusan dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE juga tidak memberikan sebuah syarat penting dalam mengatur muatan penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian tersebut dengan tidak memberikan syarat pembuktian kebenaran untuk kepentingan umum
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 8~11
dan menyamaratakan seluruh muatan penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian tersebut.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin keprofesionalitas dan kemerdekaan pers serta memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, maka pers membingkai dirinya dengan garis-garis dasar yang terbingkai secara imperatif dalam Kode Etik Jurnalistik yang dilakoni oleh Dewan Pers. Oleh karena itu, kebebasan pers tentu memiliki ukuran- ukuran yang jelas serta diberikan pembatasan-pembatasan, paling tidak melandasi apa yang termaktub dalam rambu-rambu kode etik dan UU Pers. Sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh insan pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab.
Sejalan dengan dinamisasi isu-isu krusial tentang UU ITE, seharusnya dalam hal ini peranan pemerintah menjadi sangat penting sebagai garda terdepan untuk melindungi kebebasan pers dengan membuat peraturan perundang-undangan yang lebih ramah terhadap kebebasan pers, sesuai dengan pernyataan negara terkait dengan jaminan perlindungan jurnalis dan kebebasan pers dalam rangka melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan UU Pers. 9 Namun faktanya hal tersebut berbanding terbalik, dengan diberlakukannya UU ITE ini pemerintah yang secara nyata mendegradasi kebebasan pers yang memiliki fungsi informatif, kontrol, interpretatif, direktif, menghibur, regeneratif, dan pengawalan hak-hak negara dengan pasal-pasal karetnya.
Disisi lain UU ITE yang notabenenenya mengatur tindak pidana yang berbasis elektronik berpotensi menghambat kebebasan pers. Sebagai undang-undang tindak pidana tentu saja asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law tetap berlaku terhadap semua warga negara Indonesia termasuk para wartawan, yang notabene adalah insan pers. 10 Asas persamaan di hadapan hukum tersebut juga diatur secara tegas dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu di dalam Pasal 27 Ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28 D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dengan demikian para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan ( immune ) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.
9 S. Sidik, Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hu- kum dan Sosial dalam Masyarakat, https://e-journal.jurwidyakop3.com/ index.php/jurnal-ilmiah/article/view/, Jur- nal Ilmiah Widya, Vol.1,(No.1), 2013.
10 Shofia, Dina., & Iqbal, Muhamad, Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Un- dang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 574 K/Pid. Sus/2018) , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.4, (No.3), 2020, hlm. 16.
Pengaturan Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE sejatinya melanggar asas lex certa dan kepastian hukum. Syarat lex certa (undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat) sering dikaitkan dengan kewajiban pembuat undang-undang untuk merumuskan suatu ketentuan pidana. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum. Sebagai ketentuan yang mengatur kaidah larangan dan memuat sanksi pidana, maka rumusan Pasal 27 ayat (3) Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE tentunya terikat dengan syarat lex certa , yakni dengan memberikan penjelasan secara terperinci dan rumusan yang cermat atas perbuatan pidana yang diformulasikan. Namun nyatanya, berbanding terbalik dengan menilik aktualisasi daripada rumusan Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) rentan akan tidak terpenuhinya syarat lex certa atau yang dikenal sebagai bestimmtheitsgebot.
Pemberlakuan pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE juga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu makna negara hukum adalah “a legal system in which rules are clear, well understood, and fairly enforced” yang berarti bahwa sistem hukum dimana aturan-aturannya jelas, dipahami dengan baik, dan ditegakkan dengan adil . Sedangkan salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Ketentuan dari pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE syarat tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil ( fair ). Selain itu, rumusan dalam pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE rentan akan penafsiran yang tidak jelas, sumir dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang.

## d. KESIMPULAN
Dalam UU ITE terdapat dua pasal yang dapat membatasi kebebasan pers yaitu pengaturan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE. Hal ini dikarenakan baik dalam Pasal 27 ayat (3) maupun Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik serta ujaran kebencian dan permusuhan. Sehingga  Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) Undang-Undang ITE sangat mengancam kebebasan pers dalam penyajian berita media online.
Dilihat dari masih rancunya pemaknaan penghinaan, pencemaran nama baik serta ujaran kebencian dan permusuhan dalam Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) Undang- Undang ITE, kedepannya seluruh warga termasuk jurnalis lebih bijaksana dalam melakukan aktivitas di dunia maya agar tercipta ruang digital yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta memberikan dampak  yang positif untuk negara. Kemudian pada pemerintah dalam hal ini DPR sebagai pelaksana fungsi legislasi harus dapat merevisi pasal 27 dan pasal 28 UU ITE yang sangat rentan dan berpotensi memidanakan dan menghalangi kebebasan pers.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 10~11

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
B. Manan, (2016), Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Dewan Pers.
H. Suwardi, (1993), Peranan Pers dalam Politik Indonesia, PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

## Jurnal
Shofia, D., & Iqbal, M. (2020). Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 574 K/Pid. Sus/2018). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 4(3), 590-599.
Sidik, S. (2013). Dampak undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat. Jurnal Ilmiah Widya, 1(1), 1-7.
Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Bambang Sadono, Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam UndangUndang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, BUDIMAS (ISSN: 2715-8926) Vol. 02, No. 02, 2020.
M. Fajar Shodiq Ramadlan, Kemunduran Demokrasi Dan Kebebasan Pers Di Asia Tenggara: Refleksi Dari Enam Negara , https://ejournal.politik.lipi.go.id, Jurnal Penelitian Politik, Volume 18 No. 2, Desember 2021.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV, LN. No. 14 Tahun 2006.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, LN. 1999/ No. 166, TLN NO. 3887, LL SETNEG : 9 HLM.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN.2008/NO.58, TLN No.4843, LL SETNEG : 25 HLM.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN.2016/ NO.251, TLN NO.5952, LL SETNEG : 13 HLM.

## Internet
Bantuan Hukum Pers, Bebaskan M. Resa Als Epong, Jurnalis mediarealitas.com dari Dakwaan Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, https://lbhpers. org/bebaskan-m-reza-als-epong-jurnalis-mediarealitas-com-dari-dakwaan- pasal-pencemaran-nama-baik-dan-berita-bohong/, di akses pada tanggal 23 Januari 2023.
Malau, AJI: Kebebasan Pers Di Indonesia Masih Buruk Meskipun Peringkat IKP Naik, Retrieved from https://www.tribunnews.com/ nasional/2021/05/03/ aji-kebebasan-pers-di-indonesia-masih-buruk-meskipun-peringkat-ikp-naik, diakses pada tanggal 1 Januari 2023.
Situs resmi berita CNN, https://www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 21 November 2022.
Situs resmi berita Kompas, https://regional.kompas.com, diakses pada tanggal 21 November 2022.