Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 171-176| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4679.171-176

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI DI INDONESIA
Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ditaaryputri@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Indonesia sebagai negara berkembang yang salah satu pendapatannya melalui pungutan Bea dan Cukai dengan pertanggung  jawabannya  akan  dibebankan  kepada  aparat  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  seperti  Rokok. Namun masih banyak pabrik atau pengusaha rokok yang melakukan pelanggaran berupa peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia. Tujuan penelitian  ini guna  menganalisa pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai  di  Indonesia  serta upaya  penegakan  hukum  terhadap  peredaran  rokok tanpa  cukai  di  Indonesia.  Metode penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  dengan  cara  pencatatan  dalam dokumentasi.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  sumber  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. Setelah  data  dikumpulkan,  kemudian  dianalisis  secara  sistematis,  hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia diatur dalam pasal 4 yang menyatakan rokok merupakan barang kena cukai  karena  merupakan  hasil  olahan  tembakau  dan  pasal  29  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2007  yang menyatakan  barang  kena  cukai  wajib  dilekati  pita cukai  atau  dibubuhi  tanda  pelunasan cukai  lainnya  untuk  di ditawarkan,  diserahkan,  dijual,  atau disediakan  untuk  dijual.  Upaya  penegakan  hukum  terhadap  rokok  tanpa cukai di Indonesia  meliputi upaya penegakan  hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakan  hukum  terhadap  peredaran  rokok  tanpa  cukai  dapat  dikenakan  hukuman  pidana  berupa  pidana penjara dan pidana denda yang merupakan hukuman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan).
Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Peredaran, Rokok Tanpa Cukai

## Abstract
Indonesia  as  a  developing  country,  one  of  whose  income  is  through  Customs  and  Excise  levies,  the responsibility of  which  will be borne by the apparatus of the Directorate General of Customs and Excise, such as cigarettes. However, there are still many cigarette factories or entrepreneurs  who commit violations in  the form of  distributing  cigarettes  without  excise in  Indonesia. The purposes of  this study are to  analyze the legal regulation  of  the  circulation  of  excise-free  cigarettes  in  Indonesia  and  law  enforcement  efforts  against  the distribution  of  excise-free cigarettes in  Indonesia. This research method  is a normative legal  research method with a conceptual approach. The technique of collecting legal materials used in this research is by recording in the  documentation.  Sources  of  legal  materials  used  in  the  form  of  primary,  secondary,  and  tertiary  legal sources.  After  the  data  was  collected,  then  analyzed  systematically,  the  results  of  the  study  revealed  that  the circulation  of  cigarettes  without  excise  in  Indonesia  is  regulated  in  Article  4  which  states  that  cigarettes  are excisable goods because they are processed tobacco products and Article 29 of Law Number 39 of 2007 which states  that  goods  are  subject  to  excise.  must  be  attached  with  excise  stamps  or  affixed  with  other  signs  of payment  of  excise  duty  to  be  offered,  delivered,  sold,  or  made  available  for  sale.  Law  enforcement  efforts against  excise-free  cigarettes  in  Indonesia  include  preventive  (prevention)  and  repressive  (enforcement)  law enforcement  efforts.  Law  enforcement  against  the  distribution  of  cigarettes  without  excise  may  be  subject  to criminal penalties in the form of imprisonment and fines which are cumulative (combined) criminal penalties. Keywords: Legal Regulation, Circulation, Cigarettes Without Excise

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  saat  ini  berada  dalam  tahap  usia  tumbuh  kembang  yang  pada dasarnya  diibaratkan  sebagai  sebuah  rumah  tangga  yang  begitu  memerlukan  biaya  sebagai support system untuk  anggaran pembiayaan guna memenuhi  kebutuhan  negara. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut,  negara  mendapatkan  sumber  penerimaan  keuangan  melalui  pendapatan  pungutan  Bea  dan Cukai  dan  pungutan  pajak  lainnya  yang  sah  serta  dipertanggung  jawabkan  oleh  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai.  Pungutan  dan  pajak  yang  dimaksud,  disebut  Cukai  yang  dikenakan  terhadap  suatu
produk atau barang yang mempunyai karakteristik  atau sifat yang ditetapkan sesuai dengan Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang kemudian disebut dengan  Undang-undang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang berfungsi menyekat penyebaran barang yang harus melunasi cukai,  dengan  konsekuensi  bahwa  cukai  memberikan  kontribusi  terhadap  pendapatan  negara  yang berarti (Surono, 2013) .
Karakteristik  barang  kena  cukai  salah  satunya  terdapat  pada  hasil  tembakau  yakni  rokok sesuai  dengan  yang  dijelaskan  dalam  pasal  4  ayat  1  Undang-undang  Cukai,  yang  dikenakan  cukai karena  rokok  merupakan  barang  yang  beredar  luas  dan  perlu  dipantau  karena  pemakainya  dapat menyebabkan pengaruh buruk bagi populasi penduduk dan ekologi di Indonesia. Rokok yang beredar luas di masyarakat Indonesia harus merupakan rokok yang legal edar dengan ciri utama yakni terdapat pita  cukai  yang  terbalut  pada  bungkus  rokok  tersebut.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  peredaran rokok  legal  mulai  disandingkan  dengan  rokok  yang  beredar  luas  tanpa  terbalut  pita  cukai  pada kemasannya  yang  kemudian  dinamakan  sebagai  rokok  ilegal.  Pengusaha  rokok  tanpa  lekatan  pita cukai  dapat  disebut  melanggar  Undang-undang  Cukai,  dengan  tujuan  menghindari  kewajiban  pajak terhadap negara.
Pengendalian terhadap rokok tanpa cukai ini pemerintah membutuhkan kerja secara bersama dengan  seluruh  pihak  seperti  instansi  pengawasan,penegakan,  serta  produsen  rokok  dan  masyarakat. Kesatuan kerjasama yang baik dari semua instansi seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satuan Polisi  Pamong  Praja,  serta  Dinas  Perindustrian  diyakini  berdampak  positif  dalam  hal  pengawasan, pengendalian,  dan  penegakan  hukumnya.  Akan  tetapi,  fakta  nya  masih  sangat  banyak  beredar  luas rokok tanpa pita cukai di wilayah Indonesia yang dapat dikatakan tidak patuh dengan Undang-undang Cukai  yang  berlaku.  Dalam  memberantas  peredaran  rokok  illegal  sejatinya  dibutuhkan  upaya kongkret  dari  berbagai  stakeholder  baik  itu  pemerintah  daerah,  Bea  Cukai  dan  juga  masayarakat sendiri,  oleh  sebab  itu  kesadaran  hukum  menjadi  kunci  untuk  memberantas  peredaran  rokok  illegal dimasyarakat (Herdianto, 2020) .
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  ketentuan tindak  pidana  mengenai  cukai  secara  khusus  di  atur  dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Naldi, 2019) . Adapun pertanggungjawaban  pidana  tindak  pidana  menjual  barang  kena  cukai  yang  tidak  dilekati  pita  cukai berdasarkan  putusan  Nomor  18/Pid.Sus/2020/PN  Mdn  yaitu  pelaku  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  menjual  barang  kena  cukai  yang  tidak  dilekati  pita cukai dipidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah),  dengan  ketentuan  jika  denda  tidak  dibayarkan  maka harta benda atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa sejumlah denda yang harus dibayarkan dan  jika  tidak  mencukupi  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  2  (dua)  bulan (Panjaitan, 2022) .  Penegakan  hukum  dalam  memberantas  peredaran  rokok  ilegal  tanpa  cukai  yaitu  berupa penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa mengadakan penyuluhan hukum, melaksanakan pengamatan  dan  melakukan  patroli,  sedangkan  penegakan  hukum  secara  represif  yaitu  berupa melakukan  penangkapan,  penyitaan  atau  penegahan  dan  operasi  pasar (Syahputra  et  al.,  2016) . Dari fenomena  tersebut  maka  dilakukanlah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menganalisa  pengaturan hukum  terhadap  peredaran  rokok  tanpa  cukai  di  Indonesia  serta upaya  penegakan  hukum  terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  mengkaji hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek  namun  tidak  mengkaji  aspek  implementasi  maupun  terapannya dengan  menggunakan  pendekatan  masalah  secara  konseptual  yakni  beranjak  dari  perundang- undangan serta beberapa ideologi yang tumbuh dan hidup di dalam ilmu hukum sebagai dasar untuk menjelaskan  gagasan  atau  ide  melalui  penjelasan  pemahaman  dasar  hukum,  konsepsi  hukum  yang berkesinambungan  dengan  problematika  hukum,  serta  dan  pendekatan  masalah  secara  perundang- undangan  dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  isu  hukum  yang dihadapi (Fathori, 2016) . Adapun sumber hukum  yang digunakan yakni sumber  hukum primer  yang bersifat  yurisdiksi  seperti  peraturan  perundang-undangan,  dan  catatan  formal (Soekanto,  1983) . Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang menopang secara kuat bahan hukum primer dengan  memberikan  pemahaman  lebih  rinci  terhadap  bahan  hukum  primer.  Serta  peneliti
menggunakan  bahan  hukum  tersier  sebagai  pelengkap  yang  bersifat  sebagai  pemberi  petunjuk  dan penjelasan kuat terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni  dengan  cara  pencatatan  dalam  dokumentasi  yaitu  dengan  membaca,  mencatat,  mengutip, meringkas,  dan  menelaah  informasi  serta  pemahaman  yang  didapat  dari  peraturan  perundang- undangan,  beberapa  literatur  yang  berkaitan  dengan  inti  permasalahan.  Selanjutnya,  setelah  bahan hukum yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan tersebut,  peneliti mengolah dan menganalisis dengan menggunakan metode pengolahan bahan baku secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia
Suatu  produk  dapat  dikatakan  legal  edar  di  Indonesia  diukur  salah  satunya  melalui  legalitas  usaha sebagai  pencerminan  jati  diri  dari  produk  tersebut.  Pada  sebuah  usaha,  legalitas  ini  berbentuk  izin usaha  sebagai  syarat  dari  penyelenggaraan  sebuah  kegiatan  usaha,  seperti  usaha  produk.  Legalitas usaha  juga  sebagai  simbol  dari  kualitas  suatu  produk  yang  akan  diedarkan  secara  luas,  sebab  usaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari  hal-hal  yang  merugikan. Legalitas  usaha  di  Indonesia  diklasifikasikan  dalam  bentuk  Surat  Izin Usaha  Perdagangan  (SIUP),  dan  Surat  Izin  Tempat  Usaha  (SITU).  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  diberikan  kepada  pengusaha  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah terhadap sektor usaha kecil sampai sektor usaha besar kecuali sektor  usaha  kecil  perorangan.  Syarat  untuk  mendapatkan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP), perusahaan  diwajibkan  mengajukan  Surat  Permohonan  Izin  serta  dikenakan  biaya  administrasi (Fitriani,  2017) .  Selanjutnya,  Surat  Izin  Tempat  Usaha  merupakan  perizinan  mengenai  lokasi  yang akan  digunakan  sebagai  tempat  usaha  yang  layak  digunakan  sebagai  tempat  produksi  serta  tidak menimbulkan dampak negatif kepada beberapa pihak dengan dasar hukum yaitu peraturan dari setiap daerah pada tingkatan kabupaten atau kota.
Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang legal edar di Indonesia harus sebanding dengan  aturan  dalam  Undang-undang  yang  legal  seperti  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang mengatur mengenai kandungan rokok yakni bahwa rokok  yang  diproduksi  wajib  melakukan  pemeriksaan  dan  pengujian  di  laboratorium  yang  sudah terakreditasi  terhadap  kandungan  nikotin  serta  tar  pada  setiap  varian  batang  rokok  yang  diproduksi. Selanjutnya, setelah diperiksa dan diuji, kandungan nikotin serta tar tersebut  wajib tertera  pada label kemasan  produk  rokok  dengan  penempatan  yang  kasat  mata  dan  mudah  dibaca,  dengan  ketentuan yakni kandungan nikotin dan tar tersebut diletakkan pada salah satu sisi kecil bungkus rokok, tertulis dalam  bentuk  persegi  dengan  tepian  garis  1  (satu)  mm,  berwarna  yang  bertolak  belakang  antara pondasi  kemasan  dan  tulisan,  dengan  standar  tulisan  minimal  3  (tiga)  mm.  Ketentuan  lain  mengenai label  pada  kemasan  rokok  agar  layak  edar  di  Indonesia  juga  tertera  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003  yang  tertulis  bahwa  selain  kadar  nikotin  serta  tar  yang dicantumkan  pada  label  bungkus  rokok,  kode  produksi  serta  tulisan  mengenai  peringatan  terhadap kesehatan  juga  wajib  dicantumkan.  Tulisan  tentang  peringatan  terhadap  kesehatan  harus  mudah dilihat  dan  jelas  dibaca  yakni  berupa  “merokok  dapat  menyebabkan  kanker,  serangan  jantung, impotensi dan gangguan kehamilan.
Selain  mengenai  legalitas  usaha  dan  legalitas  produksi,  rokok  yang  layak  edar  di  Indonesia juga  harus  legal  dalam  iklan  dan  promosi  nya  sesuai  dengan  aturan  yang  turut  serta  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003  yakni  bahwa  iklan  dan  promosi rokok  dapat  dilakukan  di  media  elektronik,  cetak  atau  luar  ruang  dengan  larangan  terhadap  materi muatan  seperti  iklan  yang  memicu  atau  merekomendasikan  setiap  orang  untuk  merokok,  iklan  yang menggambarkan  atau  menyatakan  bahwa  rokok  bermanfaat  terhadap  kesehatan,  menggambarkan iklan  dalam  bentuk  tulisan  atau  gambar  yang  mengarah  pada  seseorang  yang  sedang  merokok,  serta iklan  yang ditujukan atau menggambarkan terhadap anak, remaja, atau wanita hamil. Materi muatan iklan juga turut memperingatkan bahaya merokok bagi kesehatan yang dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca dengan ukuran yang proporsional.
Iklan  terhadap  rokok  yang  legal  edar  di  Indonesia  juga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  109  Tahun  2012  Tentang  Pengamanan  Bahan  yang  Mengandung  Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yakni iklan produk tembakau wajib mencantumkan
peringatan  tentang  kesehatan  yang  diimplementasikan  dalam  bentuk  tulisan  maupun  gambar  dengan ukuran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan atau 15 % (lima belas persen) dari total  luasnya  iklan,  serta  mencantumkan  dan  menerapkan  verifikasi  umur  untuk  membatasi  akses dalam  bentuk  penandaan  atau  tulisan  “18+”  dalam  iklan  produk  tembakau  tersebut.  Kemudian, terhadap  iklan  yang  dipromosikan  di  media  luar  ruangan  tidak  diperkenankan  meletakkan  iklan  di kawasan tanpa rokok, tidak diletakkan di jalan utama atau protokol, tidak memotong bahu jalan, dan ukuran tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.
Rokok  tanpa  cukai  atau  rokok  yang  dibubuhi  pita  cukai  palu  dapat  juga  dikatakan  sebagai rokok  ilegal  dengan  ciri-ciri  pita  cukai  asli  diantaranya  yaitu  pita  cukai  asli  dapat  dideteksi  secara kasat mata, kertas hologram biasanya berwarna hijau dengan lambang  Indonesia namun warna dapat berubah  setiap  tahunnya,  serta  kertas  pita  cukai  asli  memiliki  serat  seperti  cacing  dan watermark. Rokok yang wajib edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas  promosi  sebagai  birokrasi  dari  peredaran  rokok  di  Indonesia.  Serta  seperti  yang  telah diuraikan  diatas,  bahwa  merokok  merupakan  hasil  olahan  tembakau,  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Cukai  maka  pada  kemasan  rokok  wajib  dibubuhi  dan  dilekati  pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan,  disediakan  untuk  dijual.  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Cukai  juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-ndang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia
Secara  konsepsional,  inti  dari  penegakkan  hukum  terletak  pada  keselarasan  hubungan  nilai  dalam kaidah  dengan  sikap  tindak  yang  menjadi  tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup (Soekanto,  1986) .  Masyarakat  membentuk  hukum dengan  harapan  bahwa  hukum  akan  menciptakan  keamanan,  menjamin  hak  hidup  masyarakat,  serta menjaga  ketertiban  masyarakat.  Dalam  rangka  mencapai  harapan  tersebut,  diperlukan  proses  dengan melibatkan  banyak  hal  di  dalamnya  yang  disebut  sebagai  penegakan  hukum.  Efektif  atau  tidaknya penegakan  hukum  ini  dapat  ditentukan  dari  faktor  hukum  itu  sendiri  seperti  produk  hukum,  faktor penegak  hukumnya,  faktor  sarana  prasarana  yang  mendukung  proses  penegakan  hukum,  faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan.
Tahapan-tahapan  yang  dilalui  dalam  proses  penegakan  hukum  terdiri  dari  tahap  formulasi yaitu tahap dimana peraturan dirumuskan, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan dan penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi yaitu aparat pelaksana pidana menegakan peraturan yang telah ditetapkan dalam  putusan  pengadilan.  Dalam  menegakkan  hukum,  terdapat  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi yakni  kepastian  hukum  yang  merupakan  hasil  kerjasama  antara  lembaga  penegak  hukum  dengan masyarakat,  antar  lembaga  penegak  hukum,  serta  antar  masyarakat.  Selanjutnya,  memenuhi  unsur manfaat dalam artian hukum harus bermanfaat bagi manusia dengan memberi dampak positif. Unsur yang  terakhir  yaitu  unsur  keadilan,  dalam  artian  bahwa  hukum  diletakkan  tepat  pada  tempatnya  dan sesuai dengan porsinya.
Upaya  pengawasan  terhadap  rokok  yang  beredar  tanpa  pelunasan  cukai  meliputi  upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk  mencegah  timbulnya  suatu  kejahatan  di  dalam  lingkup  masyarakat dan  upaya  penegakan hukum  secara  represif  (penindakan)  yang  merupakan  salah  satu  upaya  yang  bersifat  konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan (Singgi et al., 2020) . Upaya penegakan hukum  secara  preventif  dapat  ditempuh  dengan  menyelenggarakan  penyuluhan  hukum  seperti sosialisasi  peraturan  kepabeanan  dan  cukai,  melaksanakan  pengamatan  untuk  menggali  informasi mengenai  peredaran  rokok  tanpa  cukai  dengan  maksud  mencegah  maraknya  peredaran  rokok  tanpa cukai  di  masyarakat,  serta  melakukan  patroli  Bea  dan  Cukai  dengan  eksekusi  secara  langsung  ke lapangan.  Upaya  penegakan  hukum  terhadap  peredaran  rokok  tanpa  cukai  secara  represif  dapat ditempuh  dengan  melakukan  penangkapan  dengan  tujuan  siapapun  yang  mengedarkan  produk  tanpa cukai tersebut diproses sampai pengadilan. Upaya represif selanjutnya yaitu melakukan operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan  Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) bersama tim pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui operasi pasar gabungan. Kemudian melakukan pencegahan
atau  penyitaan  dengan  status  barang  sitaan  yakni  barang  milik  negara,  dilelang,  dimusnahkan.  Serta upaya represif pemusnahan terhadap rokok tanpa cukai yang secara mutlak tidak boleh diedarkan.
Dalam  melakukan  upaya  penegakan  hukum  tentunya  tidak  berjalan  lurus  dengan  yang  telah diupayakan, karena dihambat oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan  masyarakat  terhadap  rokok  tanpa  cukai,  lemahnya  aturan  atau  regulasi  terhadap  rokok  ilegal, kurang  kuatnya  pengawasan  dan  penindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat  terkait,  serta  adanya kenaikan  tarif  cukai.  Berdasarkan  hambatan  tersebut,  adapun  upaya  lain  yang  dapat  ditempuh  untuk menekan  peredaran  rokok  tanpa  cukai  yakni  perlu  adanya  penyederhanaan  tarif  cukai  agar  produsen rokok tidak memproduksi rokok dengan modal yang rendah keuntungan yang banyak.
Penegakan  hukum  dalam  prosesnya  tentu  mendasar  pada  produk  hukum  yang  ada.  Seperti yang  telah  diuraikan  diatas  bahwa  peredaran  rokok  dapat  ditempuh  melalui  iklan  dan  promosi, mengenai hukuman pidana terhadap peredaran rokok yang tidak layak edar di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 yaitu siapapun yang mengiklankan atau  mempromosikan  rokok  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  dimaksud  dalam  Undang- undang  tersebut  dapat  dikenakan  hukuman  administratif  berupa  penarikan  atau  perbaikan  iklan, peringatan  tertulis,  pelarangan  sementara  pengiklanan  produk  tembakau,  teguran  secara  lisan  dan tertulis,  serta  penarikan  produk.  Penegakan  hukum  berupa  hukuman  administratif  juga  dapat dikenakan  terhadap  pengusaha  pabrik  rokok  tanpa  izin  yang  tertera  dalam  Undang-undang  Cukai yakni setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa mempunyai izin dapat dikenakan  hukuman  administrasi  berupa  denda  paling  sedikit  Rp.20.000.000,00  (dua  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Kemudian  mengenai  rokok  tanpa  cukai  yang  tersebar  luas  di  Indonesia,  penegakkan hukumnya  juga  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Cukai  yaitu  kepada setiap  orang  yang  tidak  memiliki  izin  menjalankan  pabrik  atau  mengimpor  barang  kena  cukai  dapat terjerat  pidana  penjara  minimal  1  (satu)  tahun  dan  maksimal  2  (dua)  tahun  dan  dipidana  denda minimal  2  (dua)  kali  dan  maksimal  10  (sepuluh)  kali  pentaksiran  cukai  yang  semestinya  dilunasi. Serta mengatur juga terhadap seseorang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk kemudian dijual barang kena cukai tanpa pelekatan pita cukai atau tanpa tanda pelunasan  cukai lainnya dapat dijerat dengan  hukuman penjara sesingkat  - singkatnya 1 (satu) tahun dan  maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai  yang  semestinya  dilunasi.  Sesuai  dengan  ketentuan  di  atas,  penegakan  hukum  terhadap  rokok yang  beredar  tanpa  pita  cukai  atau  pelunasan  cukai  dapat  dilaksanakan  dengan  penerapan  hukuman pidana, penerapan hukuman seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman pidana rangkap yang cukup berat, yaitu di satu sisi penerapan hukuman pidana penjara serta pidana denda.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Rokok  yang  legal  edar  di  Indonesia  dapat  diukur  melalui  legalitas  usaha,  legalitas  produk,  serta legalitas  iklan  dan  promosi  sebagai  sarana  peredarannya.  Mengenai  pengaturan  hukum  terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia yaitu bahwa karena rokok termasuk ke dalam karakteristik barang  kena  cukai  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2007  yaitu  bahwa karakteristik barang kena cukai salah satunya dikenakan terhadap hasil tembakau, maka pada kemasan rokok  wajib  dilekati  pita  cukai  sehingga  rokok  tersebut  dapat  dikatakan  legal  untuk  ditawarkan, diserahkan,  dijual,  atau disediakan  untuk  dijual  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang Cukai.  Upaya  penegakan  hukum  terhadap  peredaran  rokok  tanpa  cukai  di  Indonesia  meliputi  upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yaitu dengan peningkatan sinergi internal Bea Cukai (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai), Pengawasan pendistribusian  dan  penggunaan  pita  cukai  secara  elektronis,  Pengawasan  produksi  BKC  secara elektronik, serta dengan upaya represif (penindakan) yaitu pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan  dan  pemasaran,  pertukaran  data  Bea  Cukai  dengan  Ditjen  Pajak,  operasi  pasar, penyitaan,  dan  pemusnahan.  Serta  Penegakan  hukum  terhadap  peredaran  rokok  tanpa  cukai  dapat dikenakan  hukuman  pidana  berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda  yang  merupakan  hukuman pidana  yang  bersifat  kumulatif  (gabungan),  dengan  mengutamakan  penerapan  hukuman  pidana penjara dans selanjutnya digandakan dengan hukuman pidana denda secara kumulatif.

## 2. Saran
Sudah  sepatutnya  Aparat  Penegak  Hukum  mengeksekusi  lebih  ketat  lagi  agar  dapat  dijatuhkan hukuman  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  Produk  Hukum  yang  telah  berlaku  agar  tidak  merugikan negara  dari  sektor  perekonomian  terhadap  mereka  yang  menawarkan,  menyerahkan,  menjual,  atau menyediakan  untuk  dijual  barang  kena  cukai  yang  tidak  dikemas  untuk  penjualan  eceran  atau  tanpa dilekati pita cukai atau tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai.

## DAFTAR PUSTAKA
Fathori, A. (2016). Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi . Rineka Cipta, Jakarta.
Fitriani,  R.  (2017).  Aspek  Hukum  Legalitas  Perusahaan  Atau  Badan  Usaha  dalam  Kegiatan  Bisnis.
Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 (1), 136–145.
Herdianto, R. (2020). Implementasi Pasal 8 dan 9 PERMENKEU RI Nomor 7/PMK.07/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Al-Balad: Journal of Constitutional Law , 2 (3), 1– 15.
Naldi,  S.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Rokok  Tanpa  Cukai  oleh  Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  (KPPBC)  Tipe  Madya  Pabean  C  Bengkalis. JOM Fakultas Hukum , 6 (2), 1–15.
Panjaitan,  C.  J.  (2022).  Tindak  Pidana  Menjual  Barang  Kena  Cukai  yang  Tidak  Dilekati  Pita  Cukai Dalam  Perspektif  Undang-undang  Nomor  39  tahun  2007  Tentang  cukai  (Analisis  Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn). Jurnal Hukum KAIDAH : Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 21 (2), 279–311.
Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiartha, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak  Pidana  Peretasan  sebagai  Bentuk  Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime). Jurnal Konstruksi Hukum , 1 (2), 334–339. Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum . Raja Gafindo Persada, Jakarta.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press, Jakarta. Surono. (2013). Bahan Ajar Teknis Cukai . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Syahputra,  I.,  Erdianto,  &  Edorita,  W.  (2016).  Penegakan  Hukum  Peredaran  Rokok  Ilegal  Tanpa Cukai  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2007  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  11  Tahun  1995  Tentang  Cukai  di  Wilayah  Hukum  Kantor  Pengawasan  san  Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota. JOM Fakultas Hukum , 3 (1), 1–15.