Ajeng  Rahayu,  Abdul  Rivai,  M.  Nur  Alamsyah,  Nuraisyah/ Implementasi  Kebijakan  Sosialisasi,  Pendidikan Pemilih  dan  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Palu  Tahun 2020/Vol 5 No 3 (2024)
DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i3.422 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 3, Juli 2024
Implementasi  Kebijakan  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020
Ajeng Rahayu, Abdul Rivai, M. Nur Alamsyah, Nuraisyah Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako, Indonesia Email: nuraisyah121270@gmail.com
Article Information Submitted: 28  Juni 2024 Accepted: 16  Juli
2024 Online  Publish: 16 Juli 2024

## Abstrak
Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan inti dari  demokrasi  yang  mengukuhkan  kedaulatan  rakyat.  Implementasi  kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020  menjadi  fokus  penelitian  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap bagaimana  implementasi  kebijakan  tersebut  berdasarkan  konsep  implementasi kebijakan  Marilee  S.  Grindle  yang  mempertimbangkan  aspek  "content"  (isi)  dan "context"  (kondisi  lingkungan).  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait di KPU Kota Palu dan data sekunder dari dokumen  dan  arsip  terkait.  Analisis  data  dilakukan  dengan  teknik  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  meskipun  KPU  Kota  Palu  telah  melakukan  upaya  maksimal dalam sosialisasi  dan pendidikan pemilih, partisipasi  masyarakat  dalam pemilihan hanya  mencapai  63,06%,  yang  menunjukkan  adanya  tantangan  dalam implementasi  kebijakan  tersebut.  Faktor  seperti  pandemi  COVID-19,  alokasi sumber  daya  yang  terbatas,  dan  keberagaman  karakteristik  masyarakat  setempat mempengaruhi  proses  sosialisasi  dan  partisipasi.  Kesimpulannya,  implementasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi  masyarakat  memerlukan perhatian  lebih  terhadap  koordinasi  lintas  instansi,  peningkatan  akses  teknologi informasi,  dan  strategi  yang  lebih  inklusif  untuk  meningkatkan  efektivitasnya  di masa depan.
Kata Kunci : Implementasi  Kebijakan,  Konten,  Lingkungan Implementasi kebijakan

## Abstract
This study aims to  describe and explain the services provided to  pregnant  women through Antenatal Care (ANC) services at the Kamonji Community Health Center. This  research  method  is  a  qualitative  descriptive  research  method  and  data collection techniques are by means of observation, interviews and documentation. This  research  was  conducted  at  the  Kamonji  Community  Health  Center  using  a purposive  selection  and  determination  technique  for  informants  as  many  as  11 (eleven) people. This research uses aspects used by George Edward III, namely: 1. Communication  2.  Resources  3.  Disposition  4.  Bureaucratic  Structure.  Based  on the  results  of  research  and  discussion,  based  on  Minister  of  Health  regulation number  21  of  2021  concerning  Services  for  Pregnant  Women,  it  shows  that communication between health workers, health cadres and pregnant women in the implementation of services for pregnant women is quite smooth, human resources from health workers carry out service activities Pregnant women are available as needed,  the  disposition  of  the  implementation  of  services  for  pregnant  women  at the  Kamonji  Community  Health  Center  is  going  well,  however  the  bureaucratic structure  is  running  but  not  yet  optimal.  The  general  conclusion  is  that  the implementation of services for pregnant women at the Kamonji Community Health
Center is going well.
Keywords: Pregnant Women, Policy Implementation, Services .

## Pendahuluan
Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan elemen penting  dalam  demokrasi,  di  mana  partisipasi  masyarakat  menjadi  indikator  utama  dari kedaulatan  rakyat.  Menurut  berbagai  pandangan  ahli,  Pemilu  dianggap  sebagai  mekanisme utama dalam demokrasi modern. Robert A. Dahl mengidentifikasi delapan kriteria demokrasi yang  mencakup  hak  untuk  memilih,  hak  untuk  dipilih,  kompetisi  bebas  antar  pemimpin politik,  pemilu  yang  adil,  kebebasan  berserikat,  kebebasan  berekspresi,  sumber  informasi alternatif, dan institusi yang tergantung pada suara rakyat (Kodiyat, 2019).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  menekankan  pentingnya penyelenggaraan  Pemilu  yang  jujur, adil,  dan  partisipatif.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  Pemilu  yang  profesional  dan  berintegritas.  KPU memiliki  tugas  untuk  melakukan  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  guna  meningkatkan partisipasi masyarakat (Astuti, 2023).
Tingkat  partisipasi  pemilih  dalam  Pemilihan  Walikota  Palu  Tahun  2020  mencapai 63,06%,  yang  menunjukkan  ada  masalah  dalam  implementasi  kebijakan  sosialisasi  dan pendidikan  pemilih.  Kondisi  pandemi  Covid-19  juga  mempengaruhi  pelaksanaan  sosialisasi tersebut.  Oleh  karena  itu,  penelitian ini  penting  untuk  melihat implementasi  kebijakan  KPU tentang  sosialisasi,  pendidikan  pemilih,  dan  partisipasi  masyarakat  berdasarkan  konsep implementasi  kebijakan  yang  diajukan  oleh  Marille  S.  Grindle  dengan  dua  aspek  utama: "Content" (isi) dan "Context" (kondisi lingkungan) (Ilman & Fitrie, 2021).
Tujuan  yang  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimanakah  implementasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan  Wakil  Walikota  Palu  Tahun  2020.  Dalam  studi  ini  akan  membahas  implementasi kebijakan KPU tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat oleh KPU Kota  Palu  pada  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Palu  Tahun  2020  ditinjau  dari konsep  implementasi  kebijakan  yang  diajkukan  oleh  Marille  S.  Grindle  dengan  dua  aspek utama  “ Content ”  (isi)  dan  “ Context ”  (kondisi  lingkungan)  pada  Pemilihan  Walikota  dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dinyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini  berbeda  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya,  terutama  penelitian  hampir  memiliki kesamaan  terkait  dengan  implementasi  kebijakan.  Perbedaan  yang  sangat  mendasar  antara penelitian  ini  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya,  dapat  dilihat  pada  tujuan  penelitian, teori  yang  digunakan  dan  juga  lokus  penelitian.  Perbedaan  yang  sangat  mendasar  dengan penelitian sebelumnya pada Teori yang digunakan, pada penelitian Erni Pegia menggunakan konsep Implementasi yang diajukan oleh Edward III, sedangankan pada penelitian yang akan dilakukan  menggunakan  Konsep  Implementasi  Kebijakan  yang  diajukan  oleh  Marille  S. Grindle,  perbedaan  dengan  Fairouz  Moehammad  menggunakan  teori  yang  diajukan  Marille S.  Grindle  Namun  terkait  dengan  implementasi  Keibijakan  Tahapanan  Verifikasi  Syarat Dukungan  Bakal  Calon  Perseorangan  pada  Pemilukada,  sedangkan  penelitian  yang  akan dilakukan  terkait  implementasi  kebijakan  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi Masyarakat.
Selanjutnya  untuk  kesamaan  terletak  pada  metode  penelitian  yaitu  metode  kualitatif. Untuk  lebih  jelasnya  perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  dapat  dilihat matriks berikut:

## Tabel 1. Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan
No Judul, Nama Peneliti dan Tahun Teori Metode Hasil 1 Analisis Implementasi Kebijakan Tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Bakal Calon  Perseorangan (Studi pada Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu, (Moehammad,  2022) (Tesis) Merilee S. Grindle Kualitatif Implementasi  Kebijakan belum  berjalan  dengan baik 2 Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemilukada Bupadi Donggala  2008-2013 oleh  KPU  Kabupaten Donggala, (Pegia, 2012) (Tesis) Edward III Kualitatif Implementasi  Kebijakan dalam Pemilukada di KPU  Donggala,  dalam aspek  Disposisi  belum berjalan dengan baik.
3 Implementasi Kebijakan  Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan  Wakil  Walikota Palu Tahun 2020,
(Rahayu, 2020).
Marille S. Grindle Kualitatif -
Sumber: Fairouz Moehammad (2020) dan Emi Pegia (2012)
Merilee  S.  Grindle  dalam  Leo  Agustino  (2016:142)  memperkenalkan  model implementasi  kebijakan  yang  dikenal  dengan  dengan  istilah  Implementation  as  A  Political and  Administrative  Process.  Menurut  Grindle  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan dapat  diukur  dari  proses  pencapaian outcomes (tercapai  atau  tidaknya  tujuan  yang  ingin diraih).  Ada  dua  aspek  utama  keberhasilan  implementasi  yang  dikemukakan  oleh  Grindle, yaitu content of policy dan context of policy .
1) Aspek content of policy terdapat enam parameter/unsur, meliputi:
a. Interest  Affected (pihak  yang  kepentingannya  dipengaruhi).  Kebijakan  yang  dibuat membawa  pengaruh  terhadap  proses  politik  yang  di  “stimuli”  oleh  aktivitas perumusan kebijakan.
b. Type  of  Benefits (manfaat  yang  diperoleh).  Program  yang  menyediakan  manfaat kolektif, dapat lebih mudah untuk diimplementasikan. Program yang hanya memberi manfaat  dan  dapat  dibagi  habis  serta  bersifat  partikulastik/khusus  dapat
mempertajam konflik.
c. Exstent of Change Envisioned (jangkauan yang diharapkan). Program dalam jangka panjang,  atau  menuntut  perubahan  pelaku,  cenderung  mengalami  kesulitan implementasinya.
d. Site  of  Decision  Making (letak  pengambilan  keputusan).  Semakin  tersebar implementor (secara geografis, organisasi), maka semakin sulit diimplementasikan.
e. Program  Implementor (pelaksana  program).  Kualitas  dari  pelaksana  program mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi.
f. Resources Comitted (sumber-sumber yang dapat dialokasikan). Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi program.
2) Aspek context of policy meliputi 3 unsur, yaitu:
a. Power,  Interest  and  Strategies  of  Actor  Involved (kekuasaan,  kepentingan  serta strategi  dari  para  aktor  yang  terlibat).  Keterlibatan  para  pihak  ditentukan  oleh  isi serta bentuk dari program yang diadministrasikan.
b. Institution  and  Regime  Characteristics (ciri-ciri  kelembagaan/rezim).  Kemampuan atau  kekuasaan  dari  para  pihak  yang  terlibat  dan  karakteristik  dari  rezim  dimana berinteraksi,  memudahkan  penilaian  terhadap  tingkat  peluang  untuk  mewujudkan tujuan kebijakan atau program.
Complience  and  Responsivenesi (responsi  dan  daya  tanggap).  Pejabat  pelaksana  harus fokus  pada:  bagaimana  mewujudkan  konsistensi  tujuan  dalam  kebijakan.  Mereka  harus mampu  untuk  merubah  sikap  menetang  dari  yang  dirugikan  oleh  kebijakan  atau  program menjadi menerima.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  (Arikunto, 2021)  menjelaskan  bahwa  penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi mengenai  status  atau  gejala  yang  ada  sesuai  keadaan  saat  penelitian  dilakukan,  sementara (Sugiyono,  2017)  menambahkan  bahwa  metode  deskriptif  adalah  prosedur  pemecahan masalah  dengan  menggambarkan  keadaan  subjek  atau  objek  penelitian  berdasarkan  fakta- fakta  yang  ada.  Berdasarkan  pendekatan  ini,  penelitian  akan  mendeskripsikan  implementasi kebijakan  sosialisasi,  pendidikan  pemilih,  dan  partisipasi  masyarakat  serta  faktor-faktor kendala dalam implementasi kebijakan tersebut pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, dengan mengacu pada aspek-aspek Implementasi Kebijakan dari Marilee S. Grindle.  Penelitian  direncanakan  berlangsung  selama  enam  bulan,  dimulai  pasca  seminar rancangan  penelitian,  dan  dilaksanakan  di  Kota  Palu  dengan  alasan  bahwa  pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat menjadi masalah utama dalam pemilihan tersebut. Teknik penentuan informan menggunakan metode snowball dengan kriteria informan yang meliputi penyelenggara  pemilihan  di  Kota  Palu,  jajaran  sekretariat,  pegiat/pengamat  pemilu,  dan stakeholder  pemilu  terkait.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder, dengan  data  primer  diperoleh  langsung  dari  wawancara  mendalam  dan  data  sekunder diperoleh  dari  arsip  dan  dokumen.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelitian kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  dengan  wawancara  mendalam.  Instrumen  penelitian adalah  panduan  wawancara  mendalam  dan  peneliti  sendiri.  Teknik  analisis  data menggunakan  prosedur  dari  Miles  dan  Huberman  yang  meliputi  pengumpulan  data,  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk membangun konfigurasi yang utuh dari data yang telah terkumpul dan memperoleh makna dari data tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  Kebijakan  Implementasi  Kebijakan  Sosialisasi,Pendidikan  Pemilih  Dan Partisipasi  Masyarakat  Pada  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Di  Kota  Palu Tahun 2020.
Proses  demokrasi  langsung  yang  dimulai  sejak  2004  telah  membawa  dampak  politik yang  signifikan  terhadap  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung.  Tradisi  politik  baru  ini sesuai  dengan  prinsip  dasar  demokrasi,  di  mana  setiap  individu  memiliki  hak  untuk menentukan sikap politiknya dan memilih pemimpin berdasarkan pilihannya masing-masing. Pada  tahun  2020,  pemilihan  kepala  daerah  serentak  dilaksanakan  di  berbagai  provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Salah satu hal yang menarik dari pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 adalah pelaksanaannya di tengah pandemi COVID-19. Kota Palu adalah salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan tersebut. Berbeda dengan kabupaten di Sulawesi Tengah yang luas secara geografis, wilayah administratif Kota Palu relatif lebih kecil dengan hanya delapan kecamatan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  KPU  Kota  Palu  melalui  rapat  pleno  tanggal  16 Oktober 2020, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020 adalah 250.635 pemilih yang tersebar di delapan kecamatan. Data per kecamatan  menunjukkan  tingkat  partisipasi  yang  bervariasi,  dengan  Kecamatan  Palu  Timur mencatat  partisipasi  sebesar  54,47%,  Kecamatan  Matikulore  58,10%,  Kecamatan  Palu Selatan  58,58%,  Kecamatan  Palu  Barat  55,53%,  Kecamatan  Tatanga  62,73%,  Kecamatan Ulujadi 72,74%, dan Kecamatan Tawaeli 72,89%. Secara keseluruhan, partisipasi pemilih di Kota Palu hanya mencapai 63,06%, menjadikannya daerah dengan tingkat partisipasi pemilih terendah  kedua  di  Sulawesi  Tengah  setelah  Kabupaten  Morowali  dengan  partisipasi  sebesar 51,95%.
Fakta-fakta ini mengindikasikan adanya masalah dalam implementasi Kebijakan PKPU Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  dan  Partisipasi  Masyarakat pada  Pemilihan  Wali  Kota  Palu  Tahun  2020.  Salah  satu  masalah  yang  diamati  adalah sosialisasi  pemilihan  yang  seolah-olah  hanya  menjadi  tugas  KPU,  padahal  seharusnya melibatkan  seluruh  pihak,  termasuk  pemerintah  dan  partai  politik.  Pandangan  Marilee  S. Grindle  tentang  implementasi  kebijakan,  yang  mencakup  aspek  "content  of  policy"  dan "context  of  policy",  dapat  digunakan  untuk  memahami  masalah  ini.  Selain  itu, penyelenggaraan  pemilihan  pada  masa  pandemi  COVID-19,  yang  memerlukan  kepatuhan terhadap  protokol  kesehatan,  juga  mempengaruhi  proses  sosialisasi.  Penelitian  ini  akan menelaah  implementasi  kebijakan  KPU  tentang  sosialisasi,  pendidikan  pemilih,  dan partisipasi masyarakat dengan mengacu pada konsep implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle, yang meliputi aspek "content" (isi) dan "context" (kondisi lingkungan).

## A. Content (Isi)
Isi  kebijakan  atau  program  akan  berpengaruh  pada  tingkat  keberhasilan  Implementasi Kebijakan  kontroversial,  kebijakan  yang  dipandang  sebagai  tidak  populis,  kebijakan menghendaki  perubahan  besar,  akan  mendapatkan  perlawanan  baik  dari  kelompok  sasaran, maupun  dari  pelaksananya  yang  merasa  sulit  melaksanakan  kebijakan  tersebut  atau  merasa dirugikan kan. Isi kebij akan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut.

## 1. Kepentingan Yang Mempengaruhi (Interest Effected).
Interest  Affected  berkaitan  dengan  berbagai  kepentingan  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan,  di  mana  jika  kebijakan  tersebut  tidak  merugikan  salah  satu  pihak,
implementasinya  akan  lebih  mudah  karena  tidak  menimbulkan  perlawanan  dari  pihak  yang dirugikan.  Dalam  konteks  ini,  peran  pemangku  kepentingan  atau  stakeholder,  khususnya KPU  Kota  Palu,  Forkompimda,  dan  beberapa  pihak  lainnya  sangat  membantu  dalam pelaksanaan  tahapan  Pilkada.  Stakeholder  ini,  seperti  diungkapkan  oleh  Ketua  KPU  Kota Palu,  Agus  Wahidi,  telah  berdiskusi  tentang  penegakan  hukum  dan  menyediakan  fasilitas penunjang.  Menurut  Agus  Wahidi,  penegak  hukum  sangat  mendukung  pelaksanaan  tahapan Pilkada,  dan  pemerintah  daerah  memberikan  bantuan  fasilitas  yang  signifikan,  seperti memfasilitasi Ad Hoc di tingkat kelurahan dan kecamatan. Stakeholder berperan aktif dalam membantu KPU Kota Palu mensukseskan Pemilu dengan mendukung kegiatan sosialisasi dan pendidikan  pemilih.  KPU  Kota  Palu  juga  melibatkan  pemangku  kepentingan  seperti Kesbangpol  dalam  sosialisasi  di  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran  politik. Resvirenol,  perwakilan  KPU  Kota  Palu,  menyatakan  bahwa  Kesbangpol  adalah  lembaga pemerintah yang paling aktif dalam sosialisasi. Selain itu, partai politik juga berperan penting dalam  sosialisasi  dengan  memberikan  pendidikan  politik  dan  informasi  terkait  pelaksanaan pemilihan.  Partai  politik  bekerja  sama  dengan  KPU  Kota  Palu  sebagai  pemateri  dalam sosialisasi.  Anggota  partai  politik  dan  tim  sukses  mendukung  program  sosialisasi  KPU sebagai  sarana  pendidikan  politik  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  Pemilu.  Berdasarkan  pembahasan  ini,  peranan  stakeholder  dalam mendukung  implementasi  kebijakan  KPU  tentang  sosialisasi,  pendidikan  pemilih,  dan partisipasi  masyarakat  dalam  poin  Interest  Affected  berdampak  cukup  signifikan  dan mendapatkan dukungan besar dari para pemangku kepentingan.

## 2. Tipe manfaat (Type of Benefits)
Isi  kebijakan  harus  menunjukkan  manfaat  positif  yang  menjelaskan  dampak  positif untuk  memudahkan  implementasi  karena  mendapat  dukungan  dari  masyarakat.  Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kota Palu, Agus Wahidi, peraturan KPU tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat harus memiliki dampak positif. Agus Wahidi menyebut bahwa kegiatan KPU di tingkat masyarakat, termasuk melibatkan pegiat demokrasi dan komunitas seperti kelompok masyarakat Jawa, Bugis, dan perempuan, memberikan ruang untuk  penguatan  informasi  terkait  tahapan  pilkada.  Hal  ini  menunjukkan  peningkatan  peran kelompok masyarakat dalam pendidikan dan partisipasi pemilih serta memaksimalkan peran KPU  Kota  Palu.  Resvirenol  dari  KPU  Kota  Palu  menyampaikan  bahwa  kebijakan  ini diharapkan membuat masyarakat mengetahui tahapan pilkada, hari pemungutan suara, calon yang  dipilih,  dan  visi  misi  mereka,  sehingga  partisipasi  meningkat  dan  angka  golput menurun.  Namun,  Fandy  Rusman  dari  PPK  Palu  Timur  menyatakan  bahwa  partisipasi masyarakat  cenderung  menurun  akibat  pandemi  Covid-19  dan  pemilu  yang  tidak dilaksanakan pada hari libur, meskipun pendidikan politik dan sosialisasi telah tercapai. Dari ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih,  dan  partisipasi  masyarakat  belum  sepenuhnya  berhasil  karena  target  utama peningkatan partisipasi tidak tercapai.

## 3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai (Extent Of Change Envision)
Setiap  kebijakan  memiliki  target  yang  hendak  dicapai,  dan  kebijakan  yang menginginkan  perubahan  besar  cenderung  lebih  sulit  dilaksanakan.  Misalnya,  kebijakan antikorupsi di Indonesia sering gagal karena perubahan perilaku yang diperlukan tidak diikuti dengan  konsistensi  penerapan  sanksi.  Tujuan  kebijakan  sosialisasi,  pendidikan  pemilih,  dan partisipasi  masyarakat  adalah  mengubah  sikap  masyarakat  agar  peduli  dan  berpartisipasi dalam  pemilu.  Kota  Palu  menargetkan  75%  partisipasi,  dengan  perencanaan  dan  evaluasi
yang  matang,  seperti  disampaikan  oleh  Ketua  KPU  Kota  Palu,  Agus  Wahidi.  Namun, partisipasi  tetap  rendah,  sebagaimana  diakui  oleh  Resvirenol  dari  KPU  Kota  Palu,  yang menyebutkan bahwa partisipasi pemilu tidak mencapai target meskipun upaya maksimal telah dilakukan. Fandy Rusman dari PPK Palu Timur menambahkan bahwa sosialisasi yang masif dan  penyesuaian  metode  diperlukan  untuk  meningkatkan  partisipasi,  terutama  di  daerah dengan  karakteristik  khusus  seperti  pasar  atau  perumahan  pegawai.  Hal  ini  menunjukkan bahwa tujuan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi belum sepenuhnya tercapai.

## 4. Letak pengambilan keputusan (Site of Decision Making)
Pengambilan keputusan sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin tersebar pengambil  keputusan,  semakin  sulit  implementasinya,  terutama  jika  melibatkan  banyak instansi.  Di  KPU,  keputusan  diambil  secara  kolektif  melalui  rapat  pleno,  seperti  yang dijelaskan oleh Ketua KPU Kota Palu, Agus Wahidi. Semua kegiatan KPU direncanakan dan dievaluasi  melalui  rapat  pleno  untuk memastikan  koordinasi  dan  perencanaan  yang  matang. Hal  ini  juga  ditegaskan  oleh  Resvirenol  dari  KPU  Kota  Palu,  yang  menyebutkan  bahwa semua  perencanaan  dilakukan  melalui  mekanisme  pleno.  Fandy  Rusman  dari  PPK  Palu Timur menambahkan bahwa masalah di lapangan atau perubahan peraturan selalu dirujuk ke tingkat atas dan dibahas dalam rapat pleno.

## 5. Pelaksanaan Program (Program Implementer)
Untuk  menjalankan  suatu  kebijakan  dengan  sukses,  pelaksana  yang  kompeten  dan kapabel  sangat  diperlukan.  Dalam  kebijakan  sosialisasi  pendidikan  pemilih  dan  partisipasi masyarakat,  KPU  Kota  Palu  melibatkan  seluruh  personil,  bukan  hanya  divisi  dan  subbag terkait. Ketua KPU Kota Palu, Agus Wahidi, menegaskan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama yang direncanakan dan dievaluasi melalui rapat pleno.
Kompetensi  dan  kapabilitas  SDM  KPU  Kota  Palu  dianggap  sangat  layak  untuk menjalankan  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  pada  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil Walikota  Palu  2020.  Resvirenol  dari  KPU  Kota  Palu  menambahkan  bahwa  komisioner, kasubbag,  dan  staf  terlibat  aktif  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  menunjukkan  kesiapan  dan kelancaran tanpa kendala berarti. Fandy Rusman dari PPK Palu Timur juga mengkonfirmasi bahwa SDM dari KPU Kota Palu selalu hadir dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik, memastikan kualitas dan kuantitas yang memadai.

## 6. Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan (Resources Commited)
Penerapan  kebijakan  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  pada  Pemilihan  Walikota  dan Wakil  Walikota  Palu  tahun  2020  menghadapi  tantangan  besar  karena  pandemi  Covid-19. Pengalihan  anggaran  untuk  penanganan  Covid-19  mengakibatkan  kurangnya  sumber  daya yang diperlukan, seperti sarana dan prasarana. Meskipun demikian, KPU Kota Palu berusaha kreatif  dengan  mengadopsi  sosialisasi  online  melalui  Zoom,  meskipun  ini  tidak  optimal karena  banyak  masyarakat  yang  tidak  memiliki  akses  atau  tidak  terbiasa  dengan  teknologi tersebut.  Di  tingkat  kecamatan,  peraturan  terkait  protokol  kesehatan  dalam  pemilihan  tidak jelas mengenai sanksi bagi pelanggar, yang menyebabkan kebingungan dan potensi kesalahan dalam implementasi di lapangan.

## B. Lingkungan Implementasi (Context OfImplementation),
Konteks implemetasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhas ilannya karena baik mudahnya  kebijakan  maupun  dukungan  kelompok  sasaran,  hasil  implementasi  tetap bergantung  pada  implementornya.  Karakter  dari  pelaksana  akan  memengaruhi  tindakan
pelaksana  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  karena  pelaksana  adalah  individu  yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Dalam  mengimplementasikan  suatu  kebijakan,  terdapat  suatu  kemungkinan  dari  pelaksana untuk  membelokkan  sesuatu  yang  sudah  ditentukan  demi  kepentingan  pribadinya  sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut.

## 1. Kekuasaan,  Kepentingan  Dan  Startegi  Dari  Aktor  Yang  Terlibat    (Power,Interest,
And Strategy Of Actor Involved).
Implementasi  kebijakan  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  di  Kota  Palu  menghadapi berbagai  strategi  dan  tantangan.  KPU  melibatkan  perguruan  tinggi  dan  mahasiswa  sebagai relawan  demokrasi  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Namun,  masalah  seperti keengganan  masyarakat  untuk  datang  ke  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  karena  alasan seperti Covid-19 dan jadwal kerja tetap menjadi hambatan yang harus diatasi. Meskipun telah ada  upaya  untuk  mengantisipasi  dampak  Covid-19,  persepsi  dan  kekhawatiran  masyarakat tetap mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilihan.

## 2. Karakteristik  Lembaga  Dan  Rezim  Yang  Berkuasa  (Institution  and  Regime Characteristic).
Implementasi  kebijakan  sosialisasi,  pendidikan  pemilih,  dan  partisipasi  masyarakat  di Kota  Palu  melibatkan  KPU  sebagai  lembaga  utama  implementor.  Meskipun  KPU berkomitmen  maksimal  dalam  melaksanakan  kebijakan  ini  meskipun  terdapat  keterbatasan anggaran  akibat  pengalihan  untuk  penanganan  Covid-19,  hasilnya  seperti  meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tidak mencapai target yang diharapkan. Salah satu  faktor  penghambat  adalah  tidak  adanya  hari  libur  saat  pemilihan,  yang  membuat sebagian  masyarakat  memilih  untuk  tetap  bekerja  daripada  mencoblos.  KPU  juga  telah memberikan  solusi  dengan  memberikan  fasilitas  pemungutan  suara  pada  jam  13.00  WITA bagi  masyarakat  yang  berdomisili  jauh  dari  TPS.  Selain  KPU,  partai  politik  juga  memiliki peran dalam pendidikan politik dan mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU di wilayah masing-masing.

## 3. Tingkat Kepatuhan Dan Respon Dari Pelaksana (Compliance and Responsiveness).
Kepatuhan  dan  respons  dari  pelaksana  kebijakan,  seperti  sekretariat  KPU  Kota  Palu, PPK, dan PPS dalam menjalankan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat pada  pemilihan  walikota  dan  wakil  walikota  tahun  2020,  telah  dijelaskan  oleh  beberapa narasumber.  Mereka  aktif  dalam  menerapkan  kebijakan  ini  dengan  berbagai  cara,  termasuk melalui  sosialisasi  aktif,  mobilisasi  relawan  demokrasi,  penggunaan  mobil  pintar  pemilu, pengumuman di masjid dan media massa, serta memberikan pelayanan khusus bagi pemilih yang terkendala, seperti mereka yang berstatus medis karantina karena Covid-19. Meskipun demikian,  terdapat  tantangan  seperti  ketidaksesuaian  informasi  yang  mengarah  pada  protes dari masyarakat yang memerlukan penanganan prosedural yang tepat dari pihak PPK.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  penulis  menarik  kesimpulan Implementasi  Kebijakan  KPU  tentang  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi Masyarakat  ditinjau  dari  konsep  implementasi  kebijakan  yang  diajkukan  oleh  Marille  S. Grindle  dengan  dua  aspek  utama  “Content”  (isi)  dan  “Context”  (kondisi  lingkungan). Menyimpulkan  bahwa  faktor  Context”  (kondisi  lingkungan)  diantaranya  ialah
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak pada hari libur sehingga, banyak masyarakat yang  lebih  memilih  untuk  bekerja.  Adapun  upaya  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Palu  agar penyelenggaraan dapat terlaksana dengan baik sehingga tingkat partisipasi politik masyarakat dapat  mencapai  target,  ternyata  belum  terlaksana  dengan  baik  jika  tidak  didukung  dengan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

## BIBLIOGRAFI
Arikunto, S. (2021). Penelitian tindakan kelas: Edisi revisi . Bumi Aksara. Astuti, T. (2023). Tinjaun Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak (Dprd, Dpd, Dpr Ri,  Presiden-Wakil  Presiden  Dan  Pemilukada)  Pada  Tahun  2024  Dalam  Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas . Universitas Islam Malang. Ilman, G. M., & Fitrie, R. A. (2021). Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dengan  Menggunakan  Multiple  Streams Framework. Jurnal  Transformative , 7 (1),  81– 111.
Kodiyat,  B.  A.  (2019).  Fungsi  Partai  Politik  Dalam  Meningkatkan  Partsipasi  Pemilih  Pada Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Di  Kota  Medan. EduTech:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan dan Ilmu Sosial , 5 (1).
Moehammad,  F.  (2022). Analisis  Implementasi  Kebijakan  Tahapan  Verifikasi  Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan (Studi pada Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020) . Universitas Sumatera Utara. Pegia,  E.  (2012). Implementasi  Kebijakan  Penyelenggaraan  Pemilukada  Bupadi  Donggala 2008-2013 oleh KPU Kabupaten Donggala . Rahayu, A. (2020). Implementasi Kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 . Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Alfabeta, CV.

## Copyright holder:
Ajeng Rahayu, Abdul Rivai, M. Nur Alamsyah, Nuraisyah (2024)
First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)