## Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Membedah Praktik Akuntansi Berdenominasi Mata Uang Asing Perbankan
Syariah : Pendekatan Fikih Tematis
Abd Rohim 1 , Sulhani 2 , Abdul Mughni 3

## Program Studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia
Abstract. The  use  of    rule  that  origin  of  muamalah  is  ibahah  (allowed)  often  causes  the  practice  of  sharia banking  to  be  un-creative  and  not  careful  about  things  that  are  subhat  or  even  haram.  Impersonation  or modification in addition to the product side also occurs in accounting treatment practices for  transactions that occur in Islamic banking. One of them is the treatment of foreign currency denominated transactions that occur in  sharia  banking.  This  research  uses  qualitative  method  by  studying  and  analyzing  fiqih  rules  on  foreign currency  denominated  transactions  that  occur  in  sharia  banking.  Using  the  classical  fiqh  study  approach  the study concludes that foreign currency-denominated transactions can be grouped into three things: first valuation at the balance sheet date and free of usury, valuation at balance sheet date but prone to usury, and valuation at balance sheet date but  not allowed to add assets or corporate earnings. In addition, foreign exchange gains or losses incurred from currency-denominated transactions should take account of the source of the profit / loss first before categorizing it as part of revenues in the sharia bank profit and loss statement.
Keywords: Foreign curency denominated transactions; Islamic Banking; riba; valuation
Abstrak. Penggunaan  kaidah  fikih  bahawa  hukum  dasar  muamalah  adalah  boleh  (ibahah)  seringkali menyebabkan  praktik  perbankan  syariah    menjadi  tidak  kreatif  dan  tidak  hati-hati  terhadap  hal-hal  yang  subhat atau  bahkan  haram.    Peniruan  atau  pemodifikasian  tersebut  selain  terjadi  pada  segi  produk  juga  terjadi  pada praktik perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi di perbankan syariah. Salah satunya adalah perlakuan atas transaksi berdenominasi mata uang asing yang terjadi di perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  mengkaji  dan  menganalisi  kaidah-kaidah  fiqih  atas  transaksi  berdenominasi  mata  uang  asing yang  terjadi  di  perbankan  syariah.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kajian  fiqh  klasik  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  transaksi  berdenominasi  mata  uang  asing  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  hal  yaitu  : pertama penilaian pada tanggal neraca dan bebas riba, penilaian pada tanggal neraca tetapi rawan akan riba, dan penilaian pada tanggal neraca tetapi tidak diperbolehkan menambah aset atau pendapatan perusahaan. Selain itu laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dari transaksi berdenominasi mata uang harus memperhatikan sumber dari laba/rugi tersebut terlebih dahulu sebelum mengategorikannya sebagai bagian dari pendapatan dalam laporan laba rugi perbankan syariah.
Kata Kunci: Penilaian; Perbankan Syariah, Riba;Transaksi Berdenominasi Mata Uang Asing
Corresponding author. Email: sulhani@tazkia.ac.id How to cite this article. Abd. Rohim, Sulhani, Abdul Mughni. 2018. Membedah Praktik Akuntansi Berdenominasi Mata Uang Asing Perbankan Syariah : Pendekatan Fikih Tematis Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi  Akuntansi  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia , 6 (3),  341–353. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670 History of article. Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI .

## PENDAHULUAN
Perbankan syariah
menunjukan perkembangan  yang  cukup  signifikan  sampai tahun  2016.  Tercatat  pada  tahun  2016  sudah ada  13  Bank  umum  syariah  (BUS),  34  Unit usaha  syariah  dan  166  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS)  (Otoritas  Jasa Keuangan,  2016).  Perkembangan  lainnya adalah  saat  ini  sudah  ada  enam  BUS  yang aktif  melakukan  transaksi  dengan  mata  uang asing  (  OJK,  2016).    Berdasarkan  data  OJK tahun  2016,  terdapat  enam    Bank  Umum Syariah (BUS) yang aktif melakukan transaksi bisnis  dengan  menggunakan  mata  uang  asing seperti  untuk  pembiayaan,  tabungan,  bagi hasil  dan  pembayaran  kewajibannya.  Enam BUS tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia  (BMI),  BNI  Syariah  (BNIS),  BRI Syariah  (BRIS),  Bank  Syariah  Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah (BMS) dan  yang terakhir  adalah  Maybank  Syariah.  Sedangkan tujuh BUS lainnya belum melakukan transaksi
dengan menggunakan mata uang asing dengan berbagai  alasan  seperti  belum  menjadi  bank devisa atau sudah menjadi bank devisa namun belum efektif melakukan operasionalnya.
Berdasarkan annual  report tahun  2014 dan  2015  Jumlah  transaksi  berdenominasi mata  uang  asing  di  perbankan  syariah  sudah cukup signifikan. Secara total, nilai transakasi berdenominasi  mata  uang  asing  pada  enam BUS  menurut  laporan  keungan  tahun  2014 sudah  mencapai  16.130.347  (  dalam  jutaan  ) dan  meningkat  pada  tahun  2015  menjadi 19.930.636  (  dalam  jutaan).  Transaksi berdenominasi  mata  uang  asing  tersebut terdapat  pada  beberapa  pos  akun  yaitu  kas atau setara kas, piutang, pembiayaan musyarokah, pembiayaan qord, kewajiban dan liabilities, dana syirkah temporer dan pendapatan bagi hasil bank. Untuk mempermudah, berikut data lengkap pos –pos transaksi  berdenominasi  mata  uang  asing tahun  2014  dan  2015  secara  rinci  disajikan pada gambar di bawah ini :
Gambar 1 Transaksi berdenominasi mata uang asing 6 BUS
Gambar  1.1  menunjukkkan  bahwa  saat ini  transaksi  berdenominasi  mata  uang  asing sudah  menjadi  bagian  dari  transaksi  utama
perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat  dari  sisi  nilai  yang  cukup  besar  dan juga  cukup  banyak  jenis  transaksi  yang
dilakukan  dengan  menggunakan  mata  uang asing. Namun selama ini Bank Umum Syariah di  Indonesia  menggunakan  standar  akuntansi PSAK  10,  11  dan  PAPSI  2013  sebagai panduan  dan  tata  cara  dalam  pencatatan  dan pelaporan transaksi  berdenominasi  mata uang asing.  Standar    tersebut  merupakan  pedoman yang  diikuti  oleh  semua  BUS  di  Indonesia sebab  saat  ini  belum  ada  PSAK  syariah  yang mengatur tranksaksi berdenominasi mata uang asing  untuk  entitas  syariah  sebagai  pedoman akuntansi  yang  mengatur  pencatatan  dan pelaporan transaksi  yang berdenominasi  mata uang asing.
Penggunaan  PSAK  10  sebagai  pedoman akuntansi  transaksi  berdenominasi  mata  uang asing di entitas syariah menyebabkan timbulnya  isu  pengukuran  nilai  mata  uang asing ke dalam mata uang fungsional baik saat transaksi maupun pelaporan. Sebab pengukuran  nilai  mata  uang  asing  seringkali menimbulkan  selisih  kurs  dalam  pencatatan dan  pelaporan  transaksi  mata  uang  asing. Selisih  kurs  dalam  transaksi  mata  uang  asing telah  diatur  dalam  ketentauan  fiqh  sehingga pencatatan transaksi berdenominasi mata uang asing pada saat transaksi dan pelaporan harus mengikuti  kaidah  yang  sudah  ditetapkan dalam  fiqh  khususnya  yang  berkaitan  dengan transaksi utang piutang. PSAK 10 menetapkan  bahwa  transaksi  berdenominasi mata  uang  asing  harus  dicatat  menggunakan kur  transaski  pada  saat  terjadi  transaksi tersebut. Namun untuk pelaporan akhir tahun, mata  uang  asing  harus  dicatat  menggunakan kurs  tanggal  neraca  (PSAK  10).  Akibatnya
terdapat  selisih  kurs  baik  keuntungan  atau kerugian dari tanggal pencatatan saat transaksi hingga  akhir  tutup  buku.  Keuntungan  atau kerugian  dari  pos  piutang  atau  kewajiban inilah  yang  nantinya  menimbulkan  masalah apakah  tergolong  memperoleh  manfaat  dari hutang  piutang  sebagaimana  dalam  kaidah riba fadl yaitu  “ Kullu qardin jarra manfaat fahuwa riba” . Padahal Ibnu Rajab (2005) dari madzhab  Hanbali  mengatakan  bahwa  tidak boleh memberikan atau mengambil tambahan pada saat pembayaran piutang karena pengaruh  inflasi,juga  tidak  boleh  mengurangi nilai  piutang  pada  saat  terjadi  deflasi  (Al Maqdisy, 2005).
نبا بجر ىلبنحلا
ىأر اھنا زوجتلا ةدایزلا ةدایزل
راعسلأا صقنلالاو اھصقنل Selain  itu,  permasalahan  yang  muncul  dari transkasi  berdenominasi  mata  uang  asing adalah  pengakuan  pendapatan  atau  kerugian akibat  selisih  kurs  yang  selama  ini  dilakukan BUS.  Menurut  data  yang  ada,  data  mengenai keuntungan  atau  kerugian  yang  ditimbulkan oleh selisih  kurs ini nominalnya cukup besar. Hal  itu  biasa  terjadi  bagi  BUS  yang  volume dan  nominal  transaksi  dengan  menggunakan mata  uang  asing  cukup  besar.  Salah  satu contohnya adalah Bank Muamalat, pada tahun buku  2015  mendapat  keuntungan  dari  pos selisih  kurs  lebih  dari  24  M.  Pendapatan selisih  kurs  ini  akan  dimasukkan  kepada pendapatan  non  usaha  atau  pendapatan komprehensif lainnya. Berikut data keuntungan  atau  kerugian  6  BUS  akibat selisih kurs :
Gambar 1 . Keuntungan atau kerugian selisih kurs 6 BUS
Dari  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwa semua  BUS  yang  melakukan  transaksi berdenominasi  mata  uang  asing  mengalami keuntungan atau kerugiah selisih Kurs. Sesuai dengan  PSAK  10,  keuntungan  atau  kerugian selisih  kurs  tersebut  harus  diakui  sebagai bagian dari pendapatan non operasional dalam laporan  laba  rugi  perusahaan.  Pelaporan keuntungan  dan  kerugian  selisih  kurs  sebagai bagian  dari  laporan  laba  rugi  persuahaan menjadi  salah  satu  isu  dalam  kajian  hukum fiqh.  Hal  tersebut  disebabkan  dalam  istilah fiqh  konsep keuntungan atau laba selisih kurs ternyata  berbeda  dengan  konsep yang ditetapkan  dalam  PSAK  10.  Hal  itu  terjadi karena dalam  literatur fiqh islam,  keuntungan yang  bisa  diakui  menjadi  bagian  dari pendapatan  adalah Ribh (keuntungan  dari aktifitas  bisnis) Ghullah (keuntungan  dari apresiasi  inventory)  dan Faidah (keuntungan dari  apresiasi  aset  tetap)  (Kantakji,  2003  dan Abu  Ubaid  :  2009).  sehingga  dari  perbedaan konsep  pengakuan  laba  atau  rugi  selisih  kurs di  atas,  menjadi  sangat  penting  untuk  dikaji apakah pedoman  yang selama ini diikuti oleh BUS  sudah  sesuai  dengan  konsep  dan ketentuan dalam ilmu fiqih.
Penelitian  ini  mencoba  untuk  mengkritisi praktik  akuntansi  transaksi  berdenominasi mata  uang  asing  pada  perbankan  syariah dengan  pendekatan  fiqh  .Penelitian  ini merupakan  pengembangan  dari  penelitian Daud  (  1999)  mengenai  perubahan  nilai sebuah  mata  uang  dalam  kajian  fiqh,  serta penelitian  Kantakji  (  2003)  dan  Abu  Ubaid (2009)  mengenai  konsep  laba  dalam  kajian fiqh  islam.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  menjawab  dua  rumusan    masalah sebagai  berikut  :  Bagaimana  kajian  tematis fiqh  islam  atas  perlakuan  akuntansi  transaksi berdenominasi mata uang asing pada perbankan syariah Indonesia? Apakah pengakuan  keuntungan  atau  kerugian  akibat selisih  kurs  di  perbankan  syariah  sesuai dengan  ketentuan  fiqh  ?  manfaat  yang diharapkan dari penelitian ini adalah perbankan  syariah  dan  pihak-pihak  yang terkait  dapat  mengaji  lebih  dalam  terkait dengan  perlakuan  akuntansi  di  perbankan
syariah  khususnya  transaksi  berdenominasi mata uang asing.

## KAJIAN TEORI Konsep Penilaian dalam Fiqh
Perlakuan akuntansi atas transaksi berdenominasi  mata  uang  asing  di  Indonesia diatur dalam PSAK 10 dan 11. PSAK tersebut menjelaskan bahwa perlakukan akuntansi atas transaksi  berdenominasi  mata  uang  asing terjadi  dalam  tiga  proses  yaitu  pengakuan awal,  pelaporan  pada  tanggal  neraca  dan pengakuan  selisih  kurs.    Dalam  proses pengakuan  awal,  PSAK  mengatur  untuk mencatat  transaksi  berdenominasi  mata  uang asing  dengan  kurs  saat  transaksi  (kurs  spot). Sedangkan  untuk  pelaporan  pada  tanggal neraca  berikutnya , pencatatan  pos  aktiva  dan kewajiban  moneter  dalam  mata  uang  asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan  kurs  tanggal  neraca.  Apabila terdapat  kesulitan  dalam  menentukan  kurs tanggal  neraca,  maka  dapat  digunakan  kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang obyektif.
Namun  demikian,  konsep    pengukuran nilai  mata  uang  harus  ditelaah  melalui  kaca mata ilmu fiqh. Sebab pengukuran nilai suatu barang/ harta dalam ilmu fiqh memang terjadi perbedaan  pendapat  khususnya  mengenai mata uang apakah termasuk barang  yang bisa dinilai  atau  tidak.  Sebab  prosedur  penilaian aktiva dalam Fiqh Islam tidak bisa dilepaskan dari  interpretasi fuqoha’ mengenai  klasifikasi harta.
Klasifikasi ini nantinya sangat berpengaruh  pada  verifikasi  harta  untuk kelayakan penilaian, penghitungan dan pelaporan. menurut Az Zuhaili (1989) ditinjau dari ada atau tidak adanya padanan di pasaran harta diklasifikasikan ke dalam dua pembagian, yaitu: Al Mitsli Adalah harta yang terdapat  padanannya  di  pasaran  tanpa  adanya perbedaan bentuk fisik atau bagian-bagiannya atau kesatuannya. Al Qimi Adalah harta  yang tidak  terdapat  padanannya  di  pasaran,  atau terdapat padanannya  namun  nilai  satuannya berbeda,  seperti  domba,  kayu  atau  lainnya. Oleh  karena  itu,  klasifikasi  harta  ke  dalam mitsli dan qimi versi  Al  Zuhaily,  ini
mengandung  interpretasi  bahwa  penilaian harta  dalam  akuntansi  syariah  tak  lepas  dari konsep  tersebut,  tergantung  dari  jenis  barang yang akan dinilai.
Konsep taqwim (penilaian)  harta/benda ke  dalam  satuan  moneter  dalam  ilmu  fiqh lebih  banyak  ditemukan  untuk  kepentingan membayar  kewajiban  zakat  dan  pembayaran utang-piutang  yang  mengalami taghoyyurul qimah (perubahan nilai). Penilaian harta untuk kepentingan  pembayaran    zakat  dalam  kajian fiqh ada 3 pendapat yaitu penilaian menggunakan bima  usyturiat  bihi/ taqwim waqta  syira’ ( historical  cost) ,  penilaian Taqwim  yauma  hala  al  haul / taqmim  min tsamanihi yauma hallat fihi az zakat ( Current Value) dan peneliaian menggunakan tarabbus hatta  yabi’a ( Realizable  Value  Modified) (al Khotib,1415H: al kasani, 1982 : As Sarkhosi , 2000 : Abu Ubaid,2009 dan al Bujairami,1996).  Di  antara fuqoha’ yang menyatakan  bolehnya  menggunakan  metode historical  cost adalah  al  Bujairami  dan  al Khotib  dari  kalangan  syafi’iyah  dalam karyanya tuhfatul  habib  ala  syarhil  khotib berpendapat  bahwa  di  akhir  haul, ‘urud tijaroh (inventory) dinilai menggunakan harta pada  saat  pembelian/ bima  usyturiat  bihi (historical  cost). Al  Qurdlowi  (1993)  juga menukil  perkataan  Ibnu  Rusyd  (w.  594  H) dalam Bidayah al Mujtahid yang menyatakan bahwa: Ibnu  Rusyd  menyatakan  bahwa sebagian  fuqoha’  mengatakan  bahwa  cukup mengeluarkan  zakat  dari  harta  diwaktu membeli  barang  (historical  cost),  bukan  nilai barang pada saat tersebut (current cost).
Berbeda dengan pendapat pertama, kelompok  kedua  yang  didalamnya  termasuk Ba  alawi  dan  al  Qordhowi  menentang penggunaan historical  cost dalam  penilaian harta  untuk  memenuhi  kewajiban  zakat. Kelompok ini berpendapat untuk menggunakan Taqwim  yauma  hala  al  haul / taqmim  min  tsamanihi  yauma  hallat  fihi  az zakat ( Current  Value) .  Ba  Alawi  dalam Bughiyah al  Mustarsyidin menyatakan :  yang dianggap  dalam  metode  penilaian  ini  adalah melihat  pada  harga  yang  disenangi  (manusia) dalam  membeli  barang  serupa  pada  saat  tiba kewajiban  zakat.  Pendapat  ini  juga  didukung
oleh  Al  Qurdlowi  (1993)  yang  menyatakan bahwa:  Menurut  pendapat  yang  masyhur, penilaian tersebut menggunakan harga sekarang  dimana  barang  itu  diperjualbelikan di  pasar  ketika  kewajiban  zakat  berlaku atasnya. Diriwayatkan dari Jabir bin Zaid dari Tabi’in dalam masalah barang yang diniatkan untuk  diperdagangkan  bahwasanya  penilaian itu  dengan menggunakan taqmim  min tsamanihi  yauma  halat  fihi  az  zakat (harga saat  zakat  itu  telah  mencapai  haul)  kemudian dikeluarkan  zakatnya  (Abu  Ubaid,  2009).  Ini adalah pendapat mayoritas fuqoha .
Selain  dua  pendapat  di  atas,  pendapat yang terkahir adalah tarabbus hatta yabi’a (Realizable  Value  Modified). Metode  ini didasarkan  pada  perkataan  Ibnu  Abbas  yang membolehkan  menunggu  hingga ending inventory tersebut  terjual  (Abu  Ubaid,  2009). Tujuan  menunggu  hingga  penjualan  barang itu terealisasi adalah untuk mendapatkan nilai barang  yang  valid  guna  penghitungan  zakat nanti.
Sedangkan penilaian uang untuk kebutuhan  pembayaran  utang  -piutang  ketika terjadi  perubahan  nilai  mata  uang  masih menjadi  perdebatan  dalam  kalangan  ulama fiqh.  Perbedaan  pendapat  dalam  melihat  nilai ( qimah )  mata  uang    dengan  jumlah  piutang dapat  diklasifikasikan  menjadi, pertama, pembayaran  sesuai  dengan mistl (harga nominal saat penerima pinjaman atau historical  cost) karena  perubahan  tersebut bukan  karena  mata  uangnya  tetapi  karena menurunnya  nilai  permintaan.  Ini  adalah pendapat As Salusi (1999). Senada dengan As Salusi  adalah  Keputusan  Muktamar    Bank  al Islami  bersama  Ma’had  ‘Ali  di  Jeddah  pada tahun  1987  M  (Daud,  1999).  Pendapat  ini diambil  dari  pendapat    kalangan  Hanafiyah yaitu  Ibnu  Qudamah  (1405  H),  Ibnu  Abidin (2000),  kalangan  Malikiyah  dari  pendapat yang masyhur (Malik, tanpa tahun), Alisy ( 1989 ), kalangan  syafi’iyah  (al  Haitami,  1991)  dan Hanabilah dari salah satu dari dua pendapatnya  (  al  Hambali,1397:  al  Bahuti, 1406). Kedua ,  pembayaran  sesuai  dengan qimah  yauma  al  qord (nilai  moneter  ketika menghutang  atau current  value) ,  karena  pada dasarnya  walaupun  bilangannya  berbeda,
tetapi nilainya sama dengan waktu menghutang,  ini  adalah  pendapat  Shoqor,  an Nasymi  dan  az  Zarqa  (Daud,  1999).  Shoqor menyatakan  bahwa  pendapatnya  ini  hanya ijtihad  semata.  Oleh  karena  itu,  untuk menghindari perselisihan antara da’in (pemberi  piutang)  dan madin (pemanfaat piutang),  hendaknya  dibuat  kesepakatan ketika menghutang mengenai jenis pembayarannya,
walaupun dengan kesepakatan ini masih terdapat ghoror, namun hal  ini  masih  lebih aslam (selamat).  Sesuai dengan  kaidah  fiqh yurtakabu  akhoffu  ad dhororain (melakukan  yang  lebih  kecil
dhoror -nya). Ketiga, Pembayaran menggunakan  nilai  moneter  ketika  berhutang ( Qimah )  ketika  terjadi  perubahan  nilai  mata uang  yang  sangat  signifikan  ( fahiys ).  Pada dasarnya pendapat ini senada dengan pendapat  golongan  pertama  yakni  wajib membayar mitsil ,  hanya  saja  bila  perubahan tersebut sampai melewati batas (fahisy) maka pembayaran  harus  menggunakan qimah . Pendapat demikian dikemukakan oleh kalangan  malikiyah  dalam  pendapat  yang melawan  pendapat  yang  terkenal  ( muqabil masyhur) dalam  menyikapi  naik  atau  turunya nilai fulus (Al Hattab,2004)
Dalam kaidah fiqh, setiap utang yang bisa memperoleh  manfaat  bagi  orang  yang mengutangi  ( muqrid )  termasuk  riba  dan hukumnya  haram.  Kaidah  fiqh  tersebut merupakan  kaidah  umum  yang  digunakan oleh mayoritas ulama fiqh. Hal itu berdasarkan banyak hadits yang menunjukkan keharaman  memperoleh  manfaat  bagi muqrid dalam pinjaman seperti hadis yang diriwayatkan  oleh  Harits  bin  Usamah  yang diriwayatkan  dari    Ali  (As  Shon’ani,  1960) dan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Al  Baihaqi dari Fudolah bin Ubaid dengan redaksi َّرَج  ٍض ْرَق  ُّلُك اَب ِ رلا  ِهوُج ُو  ْنِم  ٌه ْج َو  َوُهَف  ًةَعَفْنَم (al Baihaqi, 1344 H). Sekalipun demikian, hadis- hadis  mengenai  keharaman  memperoleh manfaat dalam pinjaman memang diperdebatkan  dalam  ke shohihan nya,  namun hadis  mengenai  pembahasan  ini  layak dijadikan argumentasi ( hujjah ) karena didukung  oleh  banyak  pendukung  ( qorinah ) yang  semakna  dengan  larangan  dalam  hadis
tersebut  sehingga  menguatkan  kedudukan hadis tersebut (Salim, 1420 H).
Sehubungan  dengan  kaidah  di  atas,  para ahli  fiqh  sepakat  bahwa  Pinjaman  yang mendapatkan  manfaat  baik  materi  atau  non materi  bisa  tergolong  riba  yang  diharamkan ketika  disyaratkan  atau  dijanjikan  (Ibnu Abidin,  2000  ;  An  Nawawy,  1405  ;  Al Maqdisi,  2005).  Sedangkan  manfaat  yang tidak  disyaratkan  atau  tidak  dijanjikan,  maka menurut  ahli  fiqh  dibolehkan  dan  bukan termasuk  riba  berdasarkan  hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, Jabir berkata bahwa Nabi Muhammad mempunyai kewajiban padaku, kemudian nabi melunasinya dan menambahkan ” (HR Bukhori). Sedangkan untuk pemberian pinjaman yang sudah menjadi kebiasaan ( urf ) mengembalikan  pinjaman  dengan  tambahan maka  para  ulama  fiqh  berbeda  pendapat. Kalangan syafiiyah dan malikiah berpendapat haram  menerima  tambahan  ketika  tambahan tersebut  sudah  menjadi  kebiasaan  ( urf )  di tengah masyarakat.  Berbeda dengan pendapat prtama, Kalangan Hanafiyah ( pengikut imam Hanafi  )  berpendapat  hukumnya  makhruh bagi muqrid menerima  tambahan  tersebut. Sedangkan  menurut  kalangan  Hanabilah (pengikut  imam  ahmad  bin  hambal)  yang Ashoh adalah boleh tanpa makruh ( jawaz bila karahah )  menerima  tambahan  tersebut  (az Zuhaily,9191 )
Masih  dalam  permasalahan  kaidah  fiqh ini, kalangan madzhab syafi’iyah berpendapat mengenai  hutang  yang  disyaratkan  pelunasan pada waktu yang tertentu, bahwa ketika orang yang  mengutangi  menyaratkan  pembayaran pada  suatu  waktu  tertentu  dan  disitu  ada manfaat  yang  bisa  diperoleh  oleh  orang  yang menghutangi,  maka  praktek  tersebut  bisa merusak akad dan termasuk riba fadl jika ada tujuan  agar  memperoleh  manfaat  sebab  ada manfaat  yang  diterima  oleh  orang  yang mengutangi  (Abu  ‘Arjah  dan  Shibah  :  2005) sebab  menurut  pendapat  ini  manfaat  yang diperoleh dalam konteks ini bisa masuk dalam qaidah  fiqh  yang  berupa  “ setiap  utang  yang memperoleh manfaat merupakan riba ”.
Berbeda dengan mayoritas ulama di atas, Abu Hanifah memilih untuk menjahui dan
menghindar dari segala bentuk tambahan yang dihasilkan dari kegiatan pinjaman ( qord ) baik disyaratkan maupun tidak disyaratkan walapun  hanya  sebatas  berteduh  di  bawah pohon  milik  seorang  tetangga  yang  berutang padanya.  Diceritakan  bahwa  Abu  hanifah memilih  untuk  tidak  berteduh  di  pohon  yang dimiliki oleh seorang tetangga yang berhutang padanya  dan  kemudian  beliau  berkata  bahwa setiap  pinjaman  yang  bisa  memperoleh manfaat termasuk riba (al Qusairi, tanpa tahun dan al Kholwaty, 1999 )

## Mata  Uang  Termasuk  ‘Urud  Tijarah  atau Tsaman
Para  ulama  fiqh  berbeda  pendapat mengenai  apakah  mata  uang  yang  beredar sekarang  tergolong ‘urud  tijaroh (barang dagangan)  atau  berlaku  seperti  emas  dan perak  sebagai tsaman (harga  dan  alat pembayaran). Sebagian golongan berpendapat bahwa mata uang sekarang ( nuqud waraqiyah )  disamakan  seperti fulus (mata uang logam pada masa dulu ) dalam berbagai hukumnya  seperti  hukum  riba  dan  kewajiban zakat  (Qosim,tanpa  tahun).  Pendapat  ini berpegangan  pada  pendapat  Al  Anshori (2000) dari Kalangan syafiiyah yang berpendapat  bahwa  Fulus  termasuk  barang dagangan  sehingga  hukum  riba  dan  wajib zakat  tidak  terdapat  pada  fulus  ketika pemilikan  fulus  tidak  ada  tujuan Tijarah (bisnis).  Sedangkan  menurut  Ibnu  Nujaim (1997) dari kalangan hanafiyah fulus berstatus seperti  barang  dagangan  dari  satu  sisi  dan menjadi Tsaman (harga  atas  sesuatu  harta) dari satu sisi.
Namun demikian, pendapat yang mengatakan  mata  uang  sekarang  seperti fulus dalam hukumnya di bantah oleh Qosim (tanpa tahun)  dengan  tiga  alasan.  Pertama  adalah ‘urud  tijaroh (barang  dagangan)  dinilai dengan nuqud waraqiyah (uang kertas) untuk memenuhi  kewajiban  zakat  bila  diniati  untuk tijarah . Dan bagaimana mungkin uang saat ini bisa  dinilai  dengan  uang  itu  sendiri  ketika uang saat ini berlaku seperti barang dagangan. Kedua,  pendapat  yang  menyamakan  mata uang  saat  ini  dengan fulus dalam  hukumnya tergolong  pendapat  yang  bisa  merobohkan
kaidah  fikih  syariah  dalam  masalah  riba  dan merusak  kewajiban  zakat  .  konsekuensinya ketika  mata  uang  sekarang  berlaku  seperti hukum  fulus  maka  tidak  berlaku  hukum  riba dalam  transaksi  jual  beli  mata  uang  ( sharf ) dan setiap orang yang memiliki uang melebihi nishob  tidak  terkena  kewajiban  zakat  kecuali diniatkan  untuk  tujuan  tijarah.  Ketiga, pendapat  yang  mengatakan  mata  uang sekarang  disamakan  dengan  hukum  fulus tidak  bisa  dibenarkan  sebab  peredaran  fulus pada masa dulu bersamaan dengan penggunaan  emas  dan  perak  sebagai  alat transaksi resmi saat itu. Sedangkan mata uang sekarang  beredar  menjadi  mata  uang  satu satunya  sebagai  alat  transaksi  dan  resmi sebagai mata uang resmi berdasarkan ketetapan  negara  sebagai    alat  transaksi sehingga  posisinya  menjadi  pengganti  mata uang emas dan perak dan semua hukum  yang berlaku  pada  mata  uang  emas  dan  perak  juga berlaku  pada  mata  uang  sekarang  karena memiliki  kesamaan illat yaitu tsamaniyah (Qasim,  tanpa  tahun).  Disamping    itu,  Ibnu Abidin  (2002)  juga  menegaskan  bahwa  uang logam  ( fulus )  yang  digunakan  sebagai  alat transaksi  pada  masanya  merupakan atsman (alat pembayaran) dan bukan termasuk barang dagangan ( Sil’ah )

## Konsep  Keuntungan  dan  Kerugian  dalam Fiqh
Pencatatan  pengakuan  selisih  kurs  akibat penjabaran pos aktiva dan kewajiban moneter dalam  mata  uang  asing  pada  tanggal  neraca dan  laba  rugi  kurs  yang  timbul  dari  transaksi dalam  mata  uang  asing  dikreditkan  atau dibebankan  pada  laporan  laba  rugi  periode berjalan (PSAK  10).  keuntungan atau kerugian selisih kurs ini nantinya akan diakui sebagai  pendapatan  operasional  lainnya  dan beban usaha lainnya dalam laporan laba rugi Namun  demikian,  pengakuan  keuntungan dalam selisih kurs nampaknya berbeda dengan berbagai  pendapat  para  ulama.  Perbedaan terebut  terjadinya  akibat  dari  perbedaan konsep  laba  antara  standart  akuntansi  dan hukum  fiqh.  Al  Kantakji  (2003)  ,  syahatah (1980) dan  Abu Ubaid  (2009) membagi laba ke  dalam  tiga  pembagian,  yaitu ribh  al  tijari,
ghullah  dan  faidah. Pendapat  ketiga  orang tersebut  pada  dasarnya  merupakan  konsep yang  juga  di  usung  oleh  imam  malik  untuk mengklasifikasikan  jenis  laba  yang  terkena zakat  perdagangan  dan  tidak  (Abu  Ubaid, 2009). Pendapat tersebut kemudian dikembangkan  dan  diperjelas  oleh  para  ahli fiqh  pengikut  imam  malik  ( mdzhab  maliki ) (Ad  Dasuqy,  tanpa  tahun  :  Alys,  1989  dan  al Qorwi, tanpa tahun )
Sedangkan pengertian Ribh adalah keuntungan  yang  diperoleh  dari  aktifitas bisnis.  Alys  (1989)  dalam  karyanya Minahul Jalil  Syarh  ala  Mukhtashor  Sayyid  kholil mendefinisikan ribh sebagai  tambahan  harga atas  penjualan  barang  yang  melebihi  harga pokok penjualan.
Faidah
merupakan keuntungan  atau  penambahan  yang  diperoleh dari  apresiasi  atas  nilai ‘ard  qinyah (aktiva tetap)  atau  penambahan  yang  diperoleh  dari harta  yang  tidak  terkena  zakat  seperti pemberian  atau  warisan.  Al  Qorwi  (Tanpa tahun)  memberikan  contoh  Faidah  seperti kendaraan,  rumah  dan  hewan  yang  dibeli bukan  untuk  tujuan tijarah tapi  untuk  tujuan qinyah (inventaris). Ghullah adalah keuntungan  yang  diperoleh  akibat  apreasiasi atas sila’i  tijaroh (inventory)  sebelum  dijual. Ad  Dasuqi  dalam  karyanya Hasyiyah  Ad Dasuqi memberikan  contoh  Ghullah  seperti Ghullah (pertambahan)  budak  seperti  tambah kuat  dan  pohon  kurma  yang  kemudian berbuah  ketika  budak  dan  pohon  kurma tersebut dibeli untuk tujuan tijarah (bisnis).

## METODE PENELITIAN
Penulis  melakukan  pengamatan  terhadap 6  annual  report  BUS  pada  tahun  2014  dan 2015  dan  kemudian  menelaah  satu  pos  akun yaitu  transaksi  berdemoninasi  mata  uang asing untuk  kemudian ditelaah melalui kajian tematis fiqh dengan argumentasi  berupa teks- teks  Al  Qur’an,  Hadist, atsar  alshohabah serta kitab turast/fiqh klasik maupun kontemporer dan disertasi akuntan islam timur tengah.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  juga menggunakan  metode  eksploratif.  Metode tersebut  sangat  fleksibel  dan  tidak  terstruktur sehingga  memudahkan  pencarian  ide  serta
petunjuk  mengenai  situasi  permasalahan. Pendekatan  penulisan  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif dalam analisis.
Aktifitas dalam analisa data penelitian ini adalah  pengumpulan  data,  penyajian  data. reduksi  data,  dan  pemaparan  dan  penarikan kesimpulan  atau  verifikasi.  Langkah-langkah analisa data ditunjukan gambar berikut :
1. Analisis pengumpulan data
2. Reduksi data ( data reduction ). 3. Pengorganisasian data kedalam kelompok-kelompok ( data display )
4. Proses Validasi Data
5. Pemaparan  dan  penarikan  kesimpulan (verivikasi)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Transaksi  Berdenominasi  Mata  Uang Asing Menurut Kajian Fiqh
Untuk  menjawab  pertanyaan  pertama apakah  transaksi  berdenominasi  mata  uang asing sesuai dengan kaidah fiqh, Hal pertama yang  dilakukan  adalah  mengidentifikasi transaksi-transaksi  di  perbankan  syariah  yang berdenominasi  mata  uang  asing.  Berdasarkan analisis dan identifikasi laporan tahunan tahun 2014 dan 2015 pada 12 Bank Umum syariah, dapat diketahui bahwa transaksi berdenominasi  mata  uang  asing  mencakup pos-pos  berikut  ini:  Pertama  kas  dan  setara kas.  Dalam  bagian  pertama  ini  terdiri  dari akun  kas,  simpanan  pada  BI  dalam  bentuk sertifikat  SBIS  dan  penempatan  pada  bank konvensional, kedua, piutang yang ditimbulkan  dari  pembiayaan  dengan  akad murabahah, salam dan istisna, ketiga, berbagai  macam  kewajiban  dan  liabilities seperti kewajiban kepada pihak luar, keempat, pembiayaan Qord, kelima, Pembiayaan musyrakah,  keenam,  dana  syirkah  temporer dengan  akad  wadia’h,  mudhrabah  dan musyarakah  dan  yang  terakhir  adalah  pos akun bagi hasil yang menjadi hak BUS.
Untuk  mengetahui  pakah  penilaian  atas pos-pos  tersebut  telah  sesuai  dengan  kaidah fiqh maka dilakukan analisis satu persatu atas pos-pos tersebut sebagai berikut:
1. Pos Kas dan Setara Kas
Pos akun kas dan setara kas pada dasarnya meruapakan  istilah  yang  dibuat  oleh  penulis untuk  mengelompokkan  3  pos  akun  yanng terdapat  dalam  laporan  keuangan  6  BUS. Ketiga pos akun tersebut adalah kas, giro pada BI dan Penempatan pada bank lain baik bank syariah  maupun  konvensional.  Adapun  giro pada  BI  dilakukan  dalam  bentuk    Sertifikat Bank  Indonesia  Syariah  (SBIS)  dengan  akad jualah  dan  uang  yang  dititipkan  pada  BI menggunakan  akad  wadiah.  Dan  untuk penempatan pada Bank lain yang berupa bank syariah menggunakan akad wadiah. Sedangkan  untuk  penempatan  pada  bank konvensional  maka  penempatan  tersebut merupakan  penempatan  yang  tidak  syariah dan pendapatannya diakui sebagai pendapatan non halal (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).
Berdasarkan  identifikasi  pada  laporan keuangan  enam  bank  umum  syariah  tahun 2014  dan  2015  nilai  pos  kas  dan  setara  kas dalam  bentuk  mata  uang  asing  mencapai 5,132  T.  Pos  mata  uang  asing  terjadi  karena bank  umum  syariah  bertindak  sebagai  bank devisa  atau  memiliki  cabang  di  luar  negeri seperti  Bank  Muamalat.  Menurut  kajian  fiqh, konsep  penilaian  seuatu  aset  dimulai  dari konsep klasifikasi barang berupa mutaqawwam (barang  yang  bernilai)  atau ghairu mutaqawwam (tidak bernilai) dan qimi (tidak punya persamaan) atau mistli (memiliki persamaan)  (Az  Zuhaili,  1989  ;  Ibnu Abidin,2002).  Bila  ditinjau  dari  klasifikasi  di atas,  mata  uang  merupakan  jenis  dari  harta mutaqawwam  dan  mistli.  Oleh  karenanya mata  uang  asing  bisa  dinilai  berdasarkan klasifikasi  tersebut.  Sedangkan  peninjauan selanjutnya,  dalam  konteks  fiqh  Az  Zuhaili (1989)  menjadikan  mata  uang  asing  sebagai atsman  (harga)  yang  bisa  dinilai.  Pendapat tersebut  merupakan  pendapat  yang  sesuai dengan  perubahan  zaman  bila  dibandingkan dengan  pendapat  ulama  fiqh  lainnya  yang mengatakan  bahwa  mata  uang  termasuk atsman  dan  tidak  bisa  dinilai  (Qasim,  tanpa tahun:  ibnu  Abidin,2002).  Untuk  2  konsep  di atas  yaitu  mata  uang  sebagai  mutaqawwam, mitsli dan tergolong atsman (harga) yang bisa dinilai  menjadi  konsep  yang  juga  dipakai
dalam  semua  pembahasan  pos  akun  lainnya dalam penelitian ini.
Adapun untuk ketentuan penilaian terhadap mata uang asing dalam pos akun kas dan  setara  kas,  dalam  ketentuan  fiqh  harus dilihat  terlebih  dahulu  akad  yang  digunakan dalam  pos  akun  tersebut.  Sebab  konsekunsi hukum akan berbeda-beda sesuai dengan akad yang  digunakan.  Penilaian  mata  uang  asing dalam  pos  kas  dan  setara  kas  menurut ketentuan  fiqh  bisa  dilakukan  dengan  3  cara penilaian  yang  dilakukan  untuk  menilai barang dagangan (sil’ah tijarah) dengan tujuan zakat  yaitu  penilaian  menggunakan bima usyturiat bihi/ taqwim waqta syira’ ( historical cost) , penilaian Taqwim yauma hala al haul / taqmim  min  tsamanihi  yauma  hallat  fihi  az zakat ( Current Value) dan penilaian menggunakan tarabbus hatta yabi’a ( Realizable Value Modified)
(al Khotib,1415H:  al  kasani,  1982  :  As Sarkhosi,2000  :  Abu  Ubaid,2009  dan  al Bujairami,1996).  Akan  tetapi  kas  merupakan aset BUS yang tidak ada hubungannya dengan akad  dan  utang-piutang  maka  penilaian sebaiknya menggunakan Taqwim yauma hala al  haul / taqmim min tsamanihi  yauma hallat fihi  az  zakat ( Current  Value) baik  pencatatan saat transaksi maupun pelaporan pada tanggal neraca.  Sebab  penilaian  mata  uang  asing dalam  pos  ini  tidak  rentan  terhadap  riba  fadl maupun  riba  nasi’ah  dan  tidak  ada  unsur manfaat  yang  dilarang  menurut  syar’i  dalam proses penilaian.
2. Pos akun piutang dan pembiayaan Qord Pos  akun  piutang  enam  BUS  merupakan pos piutang yang ditimbulkan dari pembiayaan  menggunakan  akad  murabahah, salam dan istishna’. Semua jenis pembiayaan tersebut  menjadi  piutang  akibat  penyelesaian pembayaran  yang  dilakukan  nasabah  dengan cara  cicilan.  Berdasarkan  identifikasi  pada laporan  keuangan  enam  bank  umum  syariah tahun  2014  dan  2015  dalam  pos  piutang berbentuk  mata uang asing mencapai   11,670 T.
Adapun untuk ketentuan penilaian terhadap  mata  uang  asing  dalam  pos  akun piutang,  maka  harus  diperhatikan  terlebih dahulu  mengenai  konsekuensi  dari  akad
piutang/qord.  Sebab  dengan  mengacu  kepada ketentuan  PSAK  10,  penilaian  mata  uang asing  saat  transaksi  dengan  nilai  kurs  saat transaksi  dan  penilaian  menggunakan  nilai tanggal  neraca  saat  pembuatan  laporan keuangan  tahunan  menyebabkan  adanya tambahan  yang  cukup  signifikan  dalam laporan  keuangan  BUS.  Padahal  dalam ketentuan fiqih, dilarang memperoleh, mengambil  atau  memberikan  manfaat  dalam hutang  piutang    sesuai  dengan  kaidah  fiqh  “ Kullu  qardin  jarra  manfaah  fahuwa  riba “(Salim, 1420 H).
Sehubungan  dengan  tambahan  tersebut, penulis  menemukan  adanya  penambahan akibat  penilaian  menggunakan  kurs  tanggal neraca  tergolong  riba  fadl  dengan  alasan mengikuti  dan  menggunggulkan  pendapat kalangan  syafi’iyah  dan  mailikian  yang mengatakan bahwa haram menerima penambahan  dalam  bentuk  apapun  sekalipun tidak  disyaratkan  dalam  akad  dan  pemberian tersebut  sudah  menjadi  kebiasaan  di  teengah masyarakat  (urf)  (AzZuhaili,  1989:  Abu ‘Arjah dan Shibah : 2005). Pendapat tersebut juga  dikuatkan  oleh  pernyataan  Abu  Hanifah bahwa  setaip  penerimaan  tambahan  dalam bentuk  materi  maupun  non  materi,  baik disyaratkan ataupun tidak, tergolong riba yang diharamkan  dan  harus  dihindari  walau  hanya berteduh  dibawah  atap  pemilik  rumah  orang yang berhutang (al Qusairi, tanpa tahun dan al Kholwaty,  1999).  Senada  dengan  berbagai pendapat  di  atas  al  Fauzan  (1423  H)  juga mengungkapkan bahwa sekalipun tidak disyaratkan  penambahan  manfaat  dalam piutang  tetap  diharamkan  ketika  ada  tujuan untuk memperoleh penambahan dalam pemberian utang tersebut.
Kesimpulan  tersebut    diambil  penulis berdasarkan  beberapa  alasan.  Pertama,  alasan ihtiyathi (lebih berhati-hati) dalam ranah yang rawan  riba  harus  diambil  untuk  menghindari BUS terjerumus dalam kubangan syubhat (belum  jelas  antara  haram  dan  halal)  dan haram. Kedua, keuntungan akibat selisih kurs dalam  laporan  keungan  BUS  pada  2014  dan 2015 cukup signifikan, sedangkan keuntungan tersebut  pada  dasarnya  bukanlah  keuntunga riil dari perusahaan sehingga nilai yang tertera
dalam laporan keuangan tidak merepresentasikan kinerja laba yang
sesungguhnya dalam BUS. Ketiga,
keuntungan akibat selisih kurs bukan termasuk  laba  yang  diakui  dalam  konsep pembagian laba dalam fiqh (pembahasan lebih jelas dalam pembahsan konsep laba). Keempat,  tujuan  dari  qord  (menghutang) mencari keuntungan m’nawi yaitu beridabadah  kepadah  Allah  bukan  untuk memperoleh  keuntungan  secara  kasat  mata (hissi) (Al fauzan, 1423).
Oleh  karena  itu,  konsep  penilaian  pada saat  tanggal  neraca  untuk    mata  uang  asing dalam  pos  piutang  harus  mengikuti  konsep penilaian  piutang  dengan  nilai  yaumal  qord (nilai  saat  berutang/nilai  saat  transksi) sebagaimana yang dilakukan untuk kepenntingan pembayaran utang-piutang yang mengalami perubahan nilai. Penilaian menggunakan qimah  yauma  al  qord (nilai saat  transaksi)  pendapat  Shoqor,  an  Nasymi dan  az  Zarqa    yang  diambil  dari  pendapat kedua  Abu  Yusuf  dari  kalangan  hanafiyah (Daud,  1999).  Penilaian  tersebut  tentunya sesuai  dengan  tujuan  untuk  menghindari  dari terjerumus dalam kubangan riba fadl sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Pos akun pembiayaan Musyarakah
Berdasarkan  identifikasi  pada  laporan enam  bank  umum  syariah  tahun  2014  dan 2015  terdapat    mata  uang  asing  dalam  pos pembiayaan  musyarokah  senilai  3,26  T. Pembiayaan musyarakah biasanya diaplikasikan  untuk  pembiayaan  proyek  dan investasi  dalam  kepemilikan  perusahaan dengan skema modal ventura dimana nasabah dan BUS sama sama menyediakan dana untuk hal  tersebut  dan  setelah  selesai,  nasabah mengembalikan  dana  tersebut  bersama  bagi hasil yang telah disepakati.
Adapun  penilian  mata  uang    asing  dalam pos pembiayaan musyarokah untuk kebutuhan pencatatan  pada  tanggal  neraca  mengikuti konsep  Penilaian  yang  dilakukan  terhadap mata  uang  asing  terhadap  pos  kas  dan  setara kas  yaitu  menggunakan  metode  penilaian Taqwim  yauma  hala  al  haul / taqmim  min tsamanihi yauma hallat fihi az zakat ( Current
Value) (al  kasani,  1982  :  As  Sarkhosi,2000  : Abu  Ubaid,2009).  Hal  itu  sudah  sesuai dengan ketentuan fiqh sebab akad musyarakah meruapakan akad  yang tidak ada hubungannya  dengan  akad  utang-piutang sehingga  sebaiknya  penilaian  menggunakan Taqwim  yauma  hala  al  haul / taqmim  min tsamanihi  yauma  hallat  fihi  az  zakat ( kurs saat  tanggal  neraca) untuk  diterapkan  pada penilaian  mata  uang  asing  dalam  pos pembiayaan musyarokah. Selain itu, penilaian mata  uang  asing  dalam  pos  ini  tidak  rentan terhadap  riba  fadl  maupun  riba  nasi’ah  dan tidak ada unsur maisir, ghoror, riba. 4. Pos Dana syirkah temporer Pos akun dana syirkah temporer merupakan pos  akun dengan mata uang asing terbesar  bagi  BUS  selama  periode  laporan keuangan  tahun  2014  dan  2015.  Total  pos dana  syirkah  temporer  berbentuk  mata  uang asing selama 2014 dan 2015 mencapai 15,3 T. Sedangkan  Dana  syirkah  temporer  adalah dana  yang  diterima  oleh  bank  syariah,  yang kemudian  memiliki  hak  untuk  mengelola  dan menginvestasikan  dana,  dengan  keuntungan yang  dibagikan  ssuai  dengan  kesepakatan. Dana  syirkah  temporer  tidak  digolongkan sebagai  kewajiban  karena  entitas  syariah berkewajiban  untuk  mengembalikan  jumlah awal  dana  ketika  mengalami  kerugian  yang tidak  disebabkan  kelalaian  entitas  syariah. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan  sebagai  ekuitas  karena  memiliki waktu  jatuh  tempo  dan  pemilik  tidak mempunyai  hak  kepemilikan  seperti  hak pemegang  saham.  Dana  syirkah  temporer mencakup produk tabungan, giro dan deposito dengan  akad  wadiah,  mudharabah,  dan musyarakah (Ikatan bankir Indonesia,2014).
Berdasarkan penjelasan di atas, keberadaan  dana  syirkah  temporer  dengan berbagai  macam  akad  produknya  dianggap sebagai  bukan  aset  yang  dimiliki  oleh  BUS dengan  alasan  karakteristik  yang  disebutkan di  atas.  Sehingga  penilaian  mata  uang  asing dalam  pos  dana  syirkah  temporer  memiliki konsekuensi  yang  berbeda  dengan  pos  pos akun  yang  telah  disebutkan.  Untuk  metode penilaian  mata  uang  asing  dalam  pos  dana syirkah temporer untuk  kebutuhan pencatatan
pada  tanggal  neraca  sebaiknya  menggunakan metode penilaian Taqwim yauma hala al haul / taqmim  min  tsamanihi  yauma  hallat  fihi  az zakat ( kurs tanggal neraca) (al kasani, 1982 : As Sarkhosi,2000 : Abu Ubaid,2009). Hal itu sudah  sesuai  dengan  ketentuan  fiqh    sebab akad  karakteristik  dana  syirkah  meruapakan akad  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan akad utang-piutang dan transaksi valuta asing sehingga  penulis  menggunggulkan  penilaian menggunakan Taqwim  yauma  hala  al  haul / taqmim  min  tsamanihi  yauma  hallat  fihi  az zakat ( kurs  saat  tanggal  neraca) dengan  cara menyamakan  penilaian  untuk  kebutuhan penyusunan laporan tahunan dengan pengungkapan  untuk  kebutuhan  membayar zakat.  Selain  itu,  penilaian  mata  uang  asing dalam  pos  ini  tidak  rentan  terhadap  riba  fadl maupun  riba  nasi’ah  dan  tidak  ada  unsur maisir, ghoror, riba.
Akan  tetapi  yang  harus  diperhatikan adalah  karakteristik  dana  syirkah  temporer bahwa  aset  tersebut  bukan  aset  yang  menjadi hak  milik  dari  BUS.  Sehingga  setiap  dampak yang  ditimbulkan  dari  penilaian  mata  uang asing  berbentuk  dana  syirkah  temporer  tidak bisa  mempengaruhi  posisi  keuangan  dari BUS. Hal itu terjadi karena posisi BUS hanya sebagai  pihak  yang  membantu  menilai  aset milik nasabah yang berada pada BUS.
5. Pos Bagi Hasil BUS Pos  akun  bagi  hasil  dalam  laporan keuangan  BUS  merupakan  pos  akun  yang paling kecil nominalnya. Pos Bagi  hasil BUS ini  merupakan  hak  milik  BUS  dalam  bentuk pemberian  dari  nasabah  hasil  investasi  atau pembiayaan dalam bentuk musyarakah ataupun mudharabah. Sedangkan untuk penilaian pos akun Bagi hasil BUS berdasarkan PSAK 10 harus dicatat berdasarkan  kurs  saat  transaksi  dalam pencatatan transaksi dan dicatat menggunakan nilai kurs tanggal neraca atau tengah BI untuk pencatatan  saat  tanggal  neraca.  Adapun penilaian  dalam  fiqh  untuk  pos  akun  ini mengikuti konsep penilaian untuk kepentingan pembayaran zakat yaitu dilakukan dengan 3 cara penilaian menggunakan bima  usyturiat  bihi/ taqwim waqta  syira’ ( historical  cost) ,  penilaian
Taqwim  yauma  hala  al  haul / taqmim  min tsamanihi yauma hallat fihi az zakat ( Current Value) dan peneliaian menggunakan tarabbus hatta  yabi’a ( Realizable  Value  Modified) (al Khotib,1415H:  al  kasani,  1982  :  As Sarkhosi,2000  :  Abu  Ubaid,2009  dan  al Bujairami,1996). Akan tetapi karena pos bagi hasil  ini  merupakan  aset  yang  tidak  ada hubungannya  dengan  akad  utang-piutang maka  penulis  menggunggulkan  penilaian menggunakan Taqwim  yauma  hala  al  haul / taqmim  min  tsamanihi  yauma  hallat  fihi  az zakat ( kurs  tanggal  neraca) .  Sebab  penilaian mata  uang  asing  dalam  pos  ini  tidak  rentan terhadap  riba  fadl  maupun  riba  nasi’ah  dan tidak  ada  unsur  manfaat  yang  dilarang menurut syar’i dalam  proses penilaian.
6. Pos Kewajiban dan Liabilities Liabilities merupakan pengorbanan ekonomis yang  wajib  dilakukan  oleh  perusahaan  di masa  yang  akan  datang  dalam  bentuk penyerahan  aset  atau  pemberian  jasa  yang disebabkan  oleh  tindakan  atau  transaksi  pada masa  sebelumnya.  Diantara  komponen  dari pos  liabilitis  bisa  berbentuk  liabilitas  segera, bagi  hasil  yang  belum  dibagikan,  pinjaman dari  pihak  lain,  pinjaman  dari  bank  lain  dan pinjaman subordinasi (Ikatan Bankir Indonesia,  2010).  Berdasarkan  identifikasi pada  laporan  bank  umum  syariah  tahun  2014 dan  2015  pos  akun  kewajiban  dan  liabilitis berbentuk  mata  uang  asing  mencapai  682,3 M.
Adapun untuk ketentuan penilaian terhadap  mata  uang  asing  dalam  pos  akun utang atau kewajiban, maka harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai konsekuensi  dari  akad  utang/qord.  Sebab dengan mengacu kepada ketentuan PSAK 10, penilaian  mata  uang  asing  dengan  nilai  kurs saat  transaksi  dan  penilaian  menggunakan nilai  tanggal  neraca  saat  pembuatan  laporan keuangan  tahunan  menyebabkan  adanya tambahan  yang  cukup  signifikan  dalam laporan  keuangan  BUS    dari  kewajiban  yang berbentuk  mata  uang  asing.  Padahal  dalam ketentuan fiqih, dilarang memperoleh, mengambil  atau  memberikan  manfaat  dalam hutang  piutang    sesuai  dengan  kaidah  fiqh  “
Kullu  qardin  jarra  manfaah  fahuwa  riba “(Salim, 1420 H).
Sehubungan  dengan  tambahan  tersebut, penulis menemukan adanya penambahan yang tercatat  dalam  laporan  keuangan  akibat penilaian  menggunakan  kurs  tanggal  neraca atau kurs tengah BI tergolong riba fadl dengan alasan mengikuti dan menggunggulkan pendapat  kalangan  syafi’iyah  dan  mailikian yang  mengatakan  bahwa  haram  memberikan atau  menerima  penambahan  dalam  bentuk apapun  sekalipun  tidak  disyaratkan  dalam akad  dan  pemberian  tersebut  sudah  menjadi kebiasaan  di  teengah  masyarakat  (urf) (AzZuhaili,  1989:  Abu  ‘Arjah  dan  Shibah  : 2005).  Pendapat  tersebut  juga  dikuatkan  oleh pernyataan  Abu  Hanifah  bahwa  setiap penerimaan  tambahan  dalam  bentuk  materi maupun non materi, baik disyaratkan ataupun tidak,  tergolong  riba  yang  diharamkan  dan harus  dihindari  walau  hanya  berteduh dibawah  atap  pemilik  rumah  orang  yang berhutang  (al  Qusairi,  tanpa  tahun  dan  al Kholwaty,  1999).  Senada  dengan  berbagai pendapat  di  atas  al  Fauzan  (1423  H)  juga mengungkapkan bahwa sekalipun tidak disyaratkan  pemberian  penambahan  dalam piutang  tetap  diharamkan  ketika  ada  tujuan untuk memperoleh penambahan dalam pemberian utang tersebut.
Kesimpulan  tersebut    diambil  penulis berdasarkan  beberapa  alasan.  Pertama,  alasan ihtiyathi (lebih berhati-hati) dalam ranah yang rawan  riba  harus  diambil  untuk  menghindari BUS  terjerumus  dalam  kubangan syubhat belum  jelas  antara  haram  dan  halal)  dan haram.  Kedua,  kerugian  akibat  selisih  kurs dalam  laporan  keungan  BUS  pada  2014  dan 2015  cukup  signifikan,  sedangkan  kerugian tersebut  pada  dasarnya  bukanlah  bentuk kerugian  riil  dari  perusahaan  sehingga  nilai yang  tertera  dalam  laporan  keuangan  tidak merepresentasikan kinerja yang sesungguhnya dalam BUS.
Oleh  karena  itu,  konsep  penilaian  pada  saat tanggal  neraca untuk   mata uang asing dalam pos  kewajiban  harus  mengikuti  konsep penilaian  utang-piutang  dengan  nilai  yaumal qord  (nilai  saat  berutang/nilai  saat  transksi) sebagaimana yang dilakukan untuk
kepenntingan pembayaran utang-piutang yang mengalami perubahan nilai. penilaian menggunakan qimah  yauma  al  qord (nilai saat  transaksi ) adalah  pendapat  Shoqor,  an Nasymi dan az Zarqa  yang sekaligus menjadi pendapat  kedua  Abu  Yusuf  dari  kalangan hanafiyah  (Daud,  1999).  Penilaian  tersebut
tentunya sesuai dengan tujuan untuk menghindari  dari  terjerumus  dalam  kubangan riba  fadl  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan sebelumnya.  Ringkasan  dari  kajian  fiqh  atas transaksi berdnominasi mata uang asing dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 . Kajian Fiqh Transaksi Berdenominasi Mata Uang Asing Perbankan Syariah di Indonesia Nomor  Pos Akun Metode  penilaian yang diusulkan Alasan  pemilihan metode penilaian Sumber kajian 1 Kas  dan  Setara Kas Penilaian pada tanggal neraca (sesuai dengan PSAK 10) tidak ada kemungkinan timbulnya riba Al Kasani, As sharkosi,  dan  Abu Ubaid 2 Piutang dan Pembiayaan Qard Penilaian dengan nilai  saat  transaksi (Tidak Sesuai dengan PSAK 10) Untuk menghindari kemungkina timbulnya riba fadhl Shoqor, An Nasymi,  Az  Zarqo dan  pendapat  Abu Yusuf dari kalangan hanafiyah 3 Pembiayaan Musyarakah Penilaian pada tanggal neraca (sesuai dengan PSAK 10) tidak ada kemungkinan timbulnya riba Al Kasani, As sharkosi,  dan  Abu Ubaid
4
Dana Syirkah Temporer Penilaian pada tanggal neraca (sesuai dengan PSAK 10) tidak ada kemungkinan timbulnya riba, namun penilaian tidak boleh berdampak pada laporan  keuangan BUS Al Kasani, As sharkosi,  dan  Abu Ubaid 5 Bagi hasil BUS Penilaian pada tanggal neraca (sesuai dengan PSAK 10) tidak ada kemungkinan timbulnya riba Al Kasani, As sharkosi,  dan  Abu Ubaid
6 Kewajiban dan Liabilitas Penilaian dengan nilai  saat  transaksi (Tidak Sesuai dengan PSAK 10) Untuk menghindari kemungkina timbulnya riba fadhl Shoqor, An Nasymi,  Az  Zarqo dan  pendapat  Abu Yusuf dari kalangan hanafiyah

## Sumber: diolah dari berbagai sumber kajian

## Keuntungan Selisih Kurs
Nilai  dari  keuntungan  selisih  kurs  mata uang  asing dalam laporan keuangan memiliki nilai yang sangat signifikan. Dalam ketentuan PSAK  10,  Pencatatan  pengakuan  selisih  kurs akibat  penjabaran  pos  aktiva  dan  kewajiban moneter  dalam  mata  uang  asing  pada  tanggal neraca  dan  laba  rugi  kurs  yang  timbul  dari transaksi  dalam  mata  uang  asing  dikreditkan atau  dibebankan  pada  laporan  laba  rugi periode berjalan (PSAK 10). keuntungan atau kerugian selisih kurs ini nantinya akan diakui sebagai  pendapatan  operasional  lainnya  dan beban usaha lainnya dalam laporan laba rugi. Lantas,  bagaimana  pendapat  para  ulama  fiqh terkait  laba  selisih  kurs  dalam  laporan keuangan perbankan syariah. Apakah perlakuan ini sudah sesuai dengan kaidah fiqh yang seharusnya. Untuk membahas permaslahan  ini  maka  perlu  dijabarkan pengertian dan konsep laba dalam kaidah fiqh.
Al Kantakji (2003) , syahatah (1980) dan Abu  Ubaid  (2009)  membagi  laba  ke  dalam tiga  pembagian,  yaitu ribh  al  tijari,  ghullah dan faidah. Pendapat ketiganya pada dasarnya merupakan  konsep  yang  juga  di  usung  oleh imam  malik  untuk  mengklasifikasikan  jenis laba  yang  terkena  zakat  perdagangan  dan tidak  (Abu  Ubaid,  2009).  Pendapat  tersebut kemudian  dikembangkan  dan  diperjelas  oleh para  ahli  fiqh  pengikut  imam  malik  ( mdzhab maliki ) (Ad Dasuqy, tanpa tahun : Alys, 1989 dan al Qorwi, tanpa tahun)
Sedangkan pengertian Ribh adalah keuntungan  yang  diperoleh  dari  aktifitas bisnis.  Alys  (1989)  dalam  karyanya Minahul Jalil  Syarh  ala  Mukhtashor  Sayyid  kholil mendefinisikan ribh sebagai  tambahan  harga atas  penjualan  barang  yang  melebihi  harga pokok  penjualan.  Dalam  kontek  BUS,  ribh
merupakan  pendapatan  utama  dari  jasa  yang diberikan  oleh  BUS  dalam  produk  jual  beli ataupun  investasi    yang  dilakukan  oleh  BUS seperti  murabahah,  salam,  bagi  hasil  dalam pembiayaan  mudharabah  atau  musyarakah atau sewa. Adapun Faidah adalah keuntungan atau penambahan yang diperoleh dari apresiasi  atas  nilai ‘ard  qinyah (aktiva  tetap) atau  penambahan  yang  diperoleh  dari  harta yang  tidak  terkena  zakat  seperti  pemberian atau  warisan.  Al  Qorwi  (Tanpa  tahun) memberikan contoh Faidah seperti kendaraan, rumah  dan  hewan  yang  dibeli  bukan  untuk tujuan tijarah tapi  untuk  tujuan qinyah (inventaris).  Dari  definisi  dan  contoh  di  atas dapat  dipahami  bahwa  faidah  merupakan penambahan nilai atas aset tetap yang dimiliki oleh  BUS  seperti  bangunan,  kendaraan  atau lainnya.  Sehingga  bila  setiap  aset  tetap  yang dimiliki  BUS  tersebut  terjadi  kenaikan  nilai seperti tanah dan bangunan setelah melakukan revaluasi aset nilai dari tanah dan bangunannya  semakin  naik.  Maka  kenaikan nilai  dan  harga  aset  tanah  dan  bangunan tersebut  merupakan  jenis  laba  yang  bisa diakui  oleh  BUS.  Adapun Ghullah adalah keuntungan  yang  diperoleh  akibat  apreasiasi atas sila’i  tijaroh (inventory)  sebelum  dijual. Ad  Dasuqi  dalam  karyanya Hasyiyah  Ad Dasuqi memberikan  contoh  Ghullah  seperti Ghullah (pertambahan)  budak  seperti  tambah kuat  dan  pohon  kurma  yang  kemudian berbuah  dan  pohon  kurma  tersebut  dibeli untuk  tujuan tijarah (bisnis).  Diantara  contoh Ghullah dalam aktifitas BUS adalah kenaikan nilai  pada aset  ijarah,  aset  salam dan lainnya. Sehingga kenaikan nilai dari aset tersebut bisa diakui  sbagai  keuntungan  dalam  laporan keuangan menurut fiqh.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka laba atau rugi selisih kurs dapat dikategorikan sebagai  penilaian  kembali  pos-pos  transaksi yang menggunakan mata uang asing. Berdasarkan  analisis  pada  kajian  fiqh  di  atas maka  kenaikan  nilai  dalam  mata  uang  asing yang  dimiliki  oleh  BUS  tidak  masuk  dalam semua  jenis  laba/keuntungan  yang  dijelaskan oleh para ulama fiqh di  atas sebab mata uang asing bukan termasuk inventori  yang menjadi komoditas  yang  diperjual  belikan  oleh  BUS sebab  dalam  terminilogi  fiqh,  sil’ah  tijarah ataupun arud tijarah merupakan setiap barang yang  dipersiapkan  untuk  diperdagangkan (Alhashyni,1994)  bahkan  Ibnu  Qudamah (tanpa tahun) menjelaskan bahwa ‘urud tijarah merupakan  setiap  segala  sesuatu  yang  bukan atsman  (mata  uang)  seperti  hewan  ataupun benda.  Akibatnya  setiap  kenaikan  nilai  mata uang  tidak  bisa  diakui  dan  disebut  sebagai ghullah .    Selain  itu,  mata  uang  asing  bukan termasuk urud  qinyah (aset  tetap)  seperti bangunan  dan  tanah  sehingga  kenaikan nilainya tidak bisa diakui sebagai laba dengan jenis faidah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  kenaikan  nilai mata  uang  asing  tidak  boleh  diakui  sebagai pendaatan  yang  diperoleh  oleh  BUS  sebab tidak  masuk  dalam  kategori  salah  satu  dari  3 jenis  laba  menurut  ulama  fiqh,  bahkan  lebih lanjut, Al Qarahdaghi (2009) mengulas secara jelas bahwa mengungkapkan keuntungan atau kerugian  akibat  penilaian  terhadap  auraq  al maliyah  (mata  uang)  dengan  nilai  yang  adil harus  dilakukan  akan  tetapi  keuntungan  atau kerugian tersebut tidak bisa membagi keuntungan  yang  diakibatkan  oleh  penilaian tersebut. Oleh karena itu, pos keuntungan dari penilaian  mata  uang  asing  bukan  termasuk pendapatan yang diakui dalam fiqh islam.
Sedangkan  untuk  kenaikan  nilai  mata uang  tersendiri  harus  diklasifikan  lagi menurut  karakteristik  akad  dan  akun  yang memiliki  pos  mata  uang  asing  sebab  masing masing pos akun mata uang asing menghasilkan keuntungan yang harus disesuaikan  dengan  karaktertik  akad  dalam pos  akun  tersebut.  Berikut  ilustrasi  tabel mengenai keuntungan/laba selisih kurs berdasarkan masing-mamsing pos akunnya : Tabel 2  Kajian atas Laba-Rugi Selisih Kurs Perbankan Syariah di Indonesia Nomor  Kategori Akun yang menimbulkan laba/rugi  selisih kurs Penggolongan laba dalam fiqh Dampak 1 Rawan riba Piutang, Pembiayaan qardh, dan kewajiban  atau liabilitas tidak  masuk  kelompok laba dalam fiqh. Dimasukan kedalam pendapatan  dana  non halal kenaikan  nilai  tergolong riba fadl 2 Bebas riba kas  dan  setara kas, Pembiayaan Musyarakah, dan  bagi  hasil BUS tidak  masuk  kelompok laba  dalam  fiqh.  Dapat dimasukan kedalam kelompok  pendapatan komprehensife lainnya kenaikan nilai tidak tergolong riba
3 Dana Syirkah temporer Tabungan,  Giro wadiah, Deposito mudharabah, dan Deposito musyarakah tidak masuk dalam kelompok  laba  dalam fiqh setiap  kenaikan  nilai  yang berasal dari akun ini tidak boleh berpengaruh terhadap harta atau pendapatan BUS.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  terhadap  transaksi berdenominasi  mata  uang  asing  di  perbankan syariah,  maka  disimpulkan  terdapat  tiga kategori yang harus diperhatikan yaitu:
1. Jika  penilaian  kembali  pada  tanggal neraca  pos-pos  tersebut  rawan  untuk menimbulkan riba fadl maka sebaiknya  digunakan  penilaian  pada saat transaksi atau historical value,
2. Jika  penilaian  kembali  pada  tanggal neraca  dimungkinkan  tidak  akan menimbulkan riba fadl maka penilaian atas  transaksi  berdenominasi  mata uang  asing  pada  perbankan  syariah dapat  menggunkan  aturan  sesuai dengan PSAK 10.
3. Penilaian  kembali  untuk  dana  syirkah temporer  tidak  boleh  menyebabkan pengaruh terhadap harta atau
pendapatan  perbankan  syariah,  hal  ini dikarenakan  dana  tersebut  secara  fiqh bukan merupakan milik BUS.
Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  bagi lembaga  keuangan  syariah  khususnya  BUS lebih  berhati-hati  dalam  menerapkan  PSAK umum,  perlu  ada  kajian  lebih  mendalam  jika hal  tersebut  dapat  menyangkut  riba  bagi perbankan  syariah.  Selain  itu  perlu  dilakukan kajian  secara  mendalam  dan  komprehensif terhadap  ketaatan  praktik-praktik  akuntansi syariah  terhadap  fiqh  karena  hal  ini  akan memberikan  keberkahan  pada  praktik  bisnis keuangan syariah itu sendiri.
Keterbatasan penelitian ini adalah metode yang  digunakan  hanya  menggunakan  metode kajian  literatur  sehingga  kajian  dalam penelitian  ini  belum  diperkaya  pendapat  para
praktisi  baik  diperbankan  syariah  maupun  di Dewan
Syariah
Nasional. Untuk memperakaya  kajian  atas  masalah  ini  perlu dilakukan  metode  Forum  Group  Discussion dengen melibatkan banyak pihak yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  I.  (  2000  M/1421  H).  In Hasyiyah Raddul  Mukhtar  ala  ad  Durril Mukhtar. Bairut Lebanon: Dar Al Fikr. Al-Anshori,  S.  A.-I.  (2000/1422  H).  In Asna Al-Matholib Fi Syarh Raud at Tholib . Bairut  Lebanon  :  Dar  Al-Kutub  Al- Ilmiyah Cetakan Pertama.
Albahuti,  M.  B.  (1406  H).  In Al  Raud  Al Murabba’  Syarh  Zad  Al  Mustanqi’  fi Ikhtishor Al Muqni’. Bairut Lebanon : Dar al Fikr .
Albukhari.  (1422  H).  In Shohih  Bukhori. Dar Tuq an Najah, Cetakan pertama.
Alfauzan,  S.  b.  (1423  H).  In Al  Mulakhos  al Fiqhi. Arab  Saudi  :  Dar  al  ‘Ashimah Riyad, Cetakan Pertama .
Al-Hanbali,  A.  R.  (1397  h).  In Hasyiyah  Ar Raud Al Murabba’,. Al Multaqa Ahl al Hadits Cetakan 1.
Alisy, M. (1989 M/ 1409 H). In Minahul Jalil Syarh ‘ala Mukhtashor Sayyid  Kholil.
Dar al Fikr .
Al-Maqdisy,  A.  R.  (2005/1426).  In Al-'Iddah Syarh  Al-Umdah  . Bairut  :  Dar  Kutub Al-Ilmiyah .
Annual  Report  Bank  Muamalat,  B.  S.  (2014- 2015).
Antonio,  M.  S.  (2010/1431  H).  In Bank Syariah  :  dari  Teori  ke  Praktik. Jakarta: Gema Insani cetakan ke enam. Arikunto, S. (2002). In ProsedurPpenelitian : Suatu  Pendekatan  Praktek  edisi  revisi ke 5. Jakarta : PT Rineka Cipta.
As-Sarkhosi,  S.  A.  (2000/1421  H  ).  In Al- Mabsut  Li  As  Sarkhosi  Al-Khotib  . Bairut Lebanon : Dar Fikr Cetakan1. Bakar,  A.  (2016/1437  H).  In Nadzoiyah  Al- Muhasabah  (Madkhol  Mu'ashir). Dar Al Kitab Al-Jami'I Cetakan Pertama . Bogdan  R.  C  dan  Biklen,  S.  K.  (1982).  In Riset  Kualitatif  untuk  Pendidikan, Terjemahan  oleh  Munandir. Jakarta  :
Depdikbud.
Bujairami,  S.  b.  (1996).  In Tuhfatul  Habib ‘ala Syarh al Khotib. Bairut Lebanon :
Dar Al Kutub Al Ilmiyah Cetakan 1.
Bungin,  B.  (2003).  In Analisis  Data
Penelitian  Kuantitatif. Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Darwis,  S.  D.  (2003).  In Metode  Penelitian
Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan
Etik. Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Daud,  H.  A.  (1999  M/1418  H).  In  T.  A. Waraqiyah, al  Ma’had  ‘Alami  lil  fikr al  Islami  . Kairo:  Al  Ma’had  ‘Alami Lil Fikr Al Islami .
Fauzan,  S.  b.  (1423  H).  In Al-Mulakhos  Al- Fiqhi. Riyad  Arab  Saudi  :  Dar  Al- 'Ashimah Cetakan 1. Hattab, S. A. (2004). Dar ‘Alim al Kutub,. Idris, M. b. (1406 H). In Al Raud Al Murabba' Syah  Zad  Al  Mustanqi'  Fi  Ikhtisor  Al Muqni . Bairut Lebanon : Dar Al Fikr . Ikatan  Bankir  Indonesia.  (2014  ).  In
Memahami  Bisnis  Bank  Syariah.
Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  utama, Jakarta. .
Kantakji.  (2005  ).  In Fiqh  al  Muhasabah  al
Islamiyah. Muassasah ar risalah wa an Nasiun.
kasani, ‘. A. (1982).  In Bada’i  As  Shonai’  Fi Tartibi  As  Syarai’. Bairut  Lebanon:
Dar al Kitab al Arab.
Kholwaty,  I.  H.  (1999).  In Tafsir  Ruh  Al Bayan. Dar Ihya’ at Turats al Arabi.
Khotib,  M.  A.  (1415  H).  In Al  Iqna’  fi  Hilli Alfadzi  Abi  Syuja’. Bairut  Lebanon: Dar Fikr.
Malik,  M.  b.  ((Tanpa  Tahun)).  In Al Mudawwanah al Kubra. Bairut
lebanon: Dar Kutub al Ilmiyah.
Maqdisi,  A.  M.  (2005  M/1426  H).  In Al ‘iddah Syarh al ‘Umdah. Dar al Kutub al Ilmiyah, Cetakan kedua.
Nawawy,  A.  (1405  H).  In Rauda  at  Tholibin wa  ‘Umdatu  al  Muftin. Bairut Lebanon : al Maktab al Islam.
Nujaim,  Z.  I.  (1997).  In Al  Bahr  Ar  Roiq Syarh  Kanz  Ad  Daqaiq. Dar  al Ma’rifah.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  (2016).

## Statistik Perbankan Syariah .
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keungan  ( PSAK ) 10 mengenai Transaksi dalam mata uang. (n.d.).
Qarahdaghi, D. A. (2009). In Buhuts fi Fiqhil Bunuk  al  Islamiyah. Bairut  Lebanon: Dar  al  basyair  al  islamiyah,  Cetakan kedua.
Qordhowi, D. Y. ((Tanpa Tahun)). In Fiqh az Zakah. Maktabah Syamilah.
Qorwi,  M.  a.  ((Tanpa  Tahun)).  In al Khulashoh  al  Fiqhiyah  ala  madzhab as  Sadah  al  Malikiyah. Dar  al  Kutub al Ilmiyah.
Qosim,  D.  Y.  ((Tanpa  Tahun)).  In taghoyyur Qimatil  ‘Umlah (pp.  1283-1305). majallah Majma’ al Fiqh al Islami jilid 5.
Qudamah,  A.  M.  (1405  H).  In Al  Mughni  fi Fiqh  al  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  As Syaibani. Bairut : Dar al Fikr. Qusairi, A. ((Tanpa Tahun)). In Ar Risalah al Qusyairiyah. Mawqi’ al Waraq. Salim,  ‘.  b.  (  1420  H).  In Syarh  Bulughu  al Maram. Mauqi’  s  Syabkah  al
Islamiyah.
Sallam,  A.  U.  (2009).  In Al-Amwal. Kairo,Mesir: Dar As-Salam Cetakan 1. Shibah,  S.  M.  (2005).  Ahkam  roddil  Qord  fi Fiqh  al  Islami. Jurnal  majalah  al Jamiah al  Islamiyah jilid 13 no 2 , hal 103-148.
Son’ani, M. b. (1960 M/1379 H). In Subul As Salam. Maktabah  Mustofa  al  Babi  al Halabi.
Syahatah,  S.  (1980). Mabadi’  Ammah  fi  al Taqwim  al  Muhasabi  fi  al  Fikri  al
Islami. Bairut  –  Lebanon:  Majallah  al Muslim al Mu’ashir.
Zuhaili,  D.  W.  (1989).  In Al  Fiqh  Al  Islami Wa  Adillatuhu. Damaskus  Syuriah  : Dar al Fikr, Cetakan 4.