© 2023 Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## Fanny Rosalia
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia Gedung IASTH Lt.6, Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya 4 Jakarta No. Telp: (+62 21) 315 6941, 082133541104 Email: fannyy@gmail.com / fanny.rosalia21@ui.ac.i
Received: June 2023; Accepted: September 2023; Published: November 2023

## Abstract
The  implementation  of  periodic  monitoring  and  evaluation  is  one  of  the  keys  to  the  successful  implementation  of bureaucratic  reform  in  an  organization.  Various  ways  are  carried  out  so  that  the  implementation  of  evaluation monitoring  is  carried  out  periodically  by  each  organization.  Various  components  become  objects  that  must  be monitored  and  evaluated  continuously.  This  is  not  an  easy  thing  to  do  with  its  various  complexities.  One  of  the government agencies has implemented Information Technology as one of the efforts to implement scheduled, up to date and optimally evaluated bureaucratic reforms. With  an adaptive structuring  theory approach, this study aims to  see how the adaptive structuring  process in  the use of e-monitoring applications qualitatively by interviewing  a number  of  respondents  who  are  Civil  Servants  in  each  Working  Group  in  eight  areas  of  bureaucratic  reform changes.  The  results  showed  that  the  use  of  e-monitoring  application  is  the  process  of  structuring  information technology on rules and resources produced and reproduced by users in the organization. Then there is an interplay between  the  information  technology  structure  ofe-monitoring  with  the  structure  of  features,  other  structures,  and internal  organizational  systems.    Adjustments  made  in  interacting  also  give  rise  to  a  new  structure  that  is continuously carried out by users so that it is legitimized in the use of e-monitoring as a process of monitoring and evaluating the implementation of bureaucratic reforms.
Keywords: Information Technology; Adaptive Structuration; e-monitoringrb..

## Abstrak
Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala  menjadi  salah  satu  kunci  keberhasilan  pelaksanaan  reformasi birokrasi dalam sebuah organisasi. Berbagai cara dilakukan agar pelaksanaan monitoring evaluasi dilakukan secara berkala  oleh  setiap  organisasi.  Berbagai  komponen  menjadi  objek  yang  harus  dimonitoring  dan  dievaluasi  terus menerus.  Hal  tersebut  bukanlah  hal  yang  mudah  dilakukan  dengan  berbagai  kompleksitasnya.  Salah  satu  instansi pemerintah  telah  melakukan  penerapan  Teknologi  Informasi  sebagai  salah  satu  upaya  pelaksanaan  reformasi birokrasi  yang  terjadwal,  up  to  date  dan  terevaluasi  secara  optimal.  Dengan  pendekatan  teori  strukturasi  adaptif penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  proses  strukturasi  adaptif  pada  penggunaan  aplikasi  e- monitoringrb  secara  kualitatif  dengan  wawancara  sejumlah  responden  yang  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil  di setiap Kelompok Kerja pada delapan area perubahan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukan penggunaan aplikasi e-monitoringrb adalah proses strukturisasi teknologi informasi atas aturan dan sumber daya yang diproduksi dan direproduksi oleh pengguna dalam organisasi. Kemudian terdapat interplay antara struktur teknologi informasi e-monitoringrb  dengan  struktur  fitur,  struktur  lain,  dan  sistem  internal  organisasi.    Penyesuaian  yang  dilakukan dalam  berinteraksi  juga  menimbulkan  struktur  baru  yang  terus  menerus  dilakukan  para  pengguna  sehingga terlegitimasi  dalam  penggunaan  e-monitoringrb  sebagai  proses  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  reformasi birokrasi.
Kata Kunci: Teknologi Informasi; Strukturasi Adaptif; e-monitoringrb.

## PENDAHULUAN
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Evaluasi  Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi menyatakan bahwa reformasi birokrasi saat ini sudah memasuki periode ketiga yaitu tahun 2020- 2024. Reformasi    Birokrasi    sendiri diartikan    sebagai proses     perubahan     dari     kondisi baru menuju  kondisi  yang  dikehendaki,  karena itu  Reformasi  Birokrasi  merupakan  upaya perubahan untuk merespon kondisi birokrasi  saat  ini  dan  tuntutan  perbaikan kinerja (Yusriadi, 2018).  Salah  satu  bentuk  upaya  perbaikan  dilakukan  dalam  proses  pelaksanaan  reformasi birokrasi  itu  sendiri.  Penerapan  Teknologi  Informasi  menjadi  salah  satu  upaya  untuk mengoptimalkan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi.  Penerapan  Teknologi  Informasi  di  dalam pemerintahan  bukanlah  merupakan  hal  yang  baru.  Kebutuhan  dalam  menerapkan  TI  pada sebagai  aspek  pelaksanaan  di  organisasi  pemerintahan  telah  menjadi  perhatian  utama  dalam setiap  unsur  yang  ada  di  setiap  Instansi  Pemerintah  (Tanaamah,  Wijaya  &  Maylinda,  2021). Dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan  lingkungan  strategis  menuntut  birokrasi  pemerintahan  untuk  direformasi  dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat (Krisnandari, Wiharta & Sastra, 2019).
Agar  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dapat  berjalan  sesuai  dengan  arah  yang  telah ditetapkan,  maka  perlu  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  berkala  untuk  mengetahui  sejauh mana  kemajuan  dari  hasil  pelaksanaannya.  Disamping  itu  monitoring  dan  evaluasi  juga dimaksudkan  untuk  memberikan  masukan  dalam  menyusun  rencana  aksi  perbaikan berkelanjutan  bagi  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  tahun  berikutnya.  Pelaksanaan  evaluasi reformasi  birokrasi  bertujuan  untuk:  a.  Memperoleh  informasi  tentang  pelaksanaan  dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah; b.  Memonitor  rencana  aksi  tindak  lanjut  hasil  penilaian  mandiri  di  lingkungan  internal kementerian/lembaga/pemerintah  daerah  periode  sebelumnya;  c.  Memberikan  saran  perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah; d. Menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dalam  pelaksanaannya  monitoring  evaluasi  ini  masih  menjadi  permasalahan  yang kompleks  di  tingkat  Kementerian  karena  diperlukan  koordinasi  menyeluruh  yang  melibatkan pemangku  kepentingan  pada  Instansi  Pemerintah,  seluruh  unit  organisasi  di  bawahnya  sampai individu untuk memperoleh gambaran atas proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi  atas  pelaksanaan  reformasi  birokrasi.  Komponen  yang  harus  dicapai  setiap  unit organisasi maupun kementerian melingkupi delapan area perubahan yang harus diturunkan lagi kepada unit kerja dan individu terpilih di dalam unit organisasi. Delapan area perubahan tersebut meliputi  Manajemen  Perubahan,  Deregulasi  Kebijakan,  Penguatan  Organisasi,  Penataan  Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  menjadi  elemen  Reformasi  Birokrasi  yang  harus  dilaksanakan  dan  dipenuhi  melalui proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  monitoring  evaluasi  secara  berkala  dan  konsisten. Pemenuhan delapan area perubahan tidak hanya meliputi tingkatan tertinggi pada sebuah instansi pemerintah  tapi  harus  sampai  kepada  tingkatan  unit  organisasi,  unit  kerja  sampai  individu. Lemahnya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan menjadi salah satu faktor gagalnya sebuah Instansi Pemerintah dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi.
Kompleksnya  permasalahan  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  ini  diminimalisir instansi  pemerintah  dengan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (TI)  untuk  mempermudah pelaksanaan  tugas  monitoring  evaluasi  dengan  segala  kompleksitasnya.  Namun  pelaksanaan
penggunaan  TI  ini  juga  bukan  tanpa  kendala,  keberadaan  perangkat  dan  struktur  TI  masih membutuhkan  penyesuaian  oleh  individu  di  lingkungan  internal  unit  organisasi  (Kharisma  dan Sujono,  2018).  Penyesuaian  pada  struktur  teknologi  oleh  aktor-aktor  organisasi  menjadi  faktor kunci dalam perubahan organisasi (DeSanctis dan Poole, 1994).
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses  dinamis  strukturasi  adaptif  dalam  interaksi  pengguna  pada  tingkatan  unit  organisasi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dengan struktur TI pada aplikasi e-monitoringrb.

## TINJAUAN LITERATUR
Penelitian ini menggunakan teori strukturasi adaptif untuk membahas bagaimana proses dinamis    strukturisasi  TI  terjadi  dalam  unit  organisasi  pemerintahan  dalam  pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Teori strukturasi yang dicetuskan oleh Giddens  menjelaskan  bahwa  tindakan  individu  adalah  sebuah  proses  produksi  dan  reproduksi struktur  atas  berbagai  sistem  sosial  melalui  penyesuaian  terhadap  aturan  dan  sumber  daya (Littlejohn  dan  Foss,  2009).  Struktur  pada  sebuah  institusi  dimaknai  sebagai  salah  satu  bentuk penyampaian  laporan  secara  hirarki,  berbagai  pengetahuan  tentang  organisasi  dan  Standar Operasional  Prosedur  (DeSanctis  &  Poole,  1994).  Poole  kemudian  mengaplikasikan  teori strukturasi  Giddens  pada  kelompok  kecil  yang  lebih  spesifik  sehingga  menghasilkan  teori strukturasi  adaptif.  Ia  menamai  teori  tersebut  strukturasi  adaptif  berdasarkan  hasil pengamatannya  terhadap  suatu  kelompok  yang  yang  dengan  sengaja  mengadaptasi  aturan  dan sumber  daya  yang  ada  agar    mencapai  tujuan  untuk  membuat  keputusan  kelompok  (Griffin, 2008).  Setelah  itu,  bersama  dengan  DeSanctis,  Poole  mengaplikasikan  teori  tersebut  untuk mendalami  proses  strukturasi  dalam  melihat  kompleksitas  penggunaan  TI  pada  sebuah organisasi. Dengan munculnya Teknologi informasi, struktur-struktur yang ada di dalam sebuah organisasi  diproduksi  dan  direproduksi  termasuk  berbagai  hal  yang  bersifat  non  teknologi dimodifikasi  sehingga  menghasilkan  struktur  baru  yang  disebut  dengan  struktur  teknologi (DeSanctis  &  Poole,  1994).  Teori  strukturasi  adaptif  memperlihatkan  sebuah  model  yang menggambarkan  pengaruh  antara  teknologi  informasi,  struktur  sosial,  dan  interaksi  manusia (DeSanctis  &  Poole,  1994).  Keseluruhan  struktur  ini  dibawa  ke  dalam  interaksi  dan  dipakai dalam kehidupan sosial.
Appropriation  moves atau  penyesuaian  diadopsi  kelompok/organisasi  /individu  secara berbeda-beda  (DeSanctis  &  Poole,  1994).  Penyesuaian  ini  adalah  penerapan  dari  struktur- struktur  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya,  apakah  cocok  dengan  konsep-konsep  dari appropriation tersebut. Penyesuaian strukturasi akan menghasilkan kesimpulan berupa interaksi sosial  yang  akan  mendukung  proses  pengambilan  keputusan  oleh  suatu  organisasi  untuk mengadaptasi teknologi terbaru (Luckandi, 2019). Analisis dilakukan dengan melihat  berbagai struktur  yang  mempengaruhi  penyesuaian  para  pengguna  sistem  monitoring  evaluasi  rb  dalam struktur TI.
Berbagai struktur yang dapat mempengaruhi penyesuaian antara lain: Pertama, Teknologi Informasi  yang  terdiri  atas  dua  struktur  yaitu  fitur  struktur  dan spirit. Fitur  struktur  merupakan teknologi  itu  sendiri  dengan aturan  dan  sumber  daya  spesifik  dan  kemampuan  yang  disediakan dalam TI. Semakin komprehensif sistemnya, maka semakin banyak variasi fitur yang ditawarkan kepada penggunanya. Spirit berkaitan dengan nilai-nilai dan tujuan yang mendasari fitur struktur. Spirit adalah bagaimana teknologi disajikan kepada pengguna terkait dengan penggunaan sistem, penafsiran  fitur-fiturnya  dan  mengisi  kesenjangan  yang  tidak  secara  eksplisit  ditentukan
(DeSanctis  &  Poole,  1994).  Kedua  adalah  adanya  struktur  lain . Struktur  lain  yang  berperan dalam  sebuah  kelompok  adalah  struktur  tugas.  Tugas  dapat  berupa  karakteristik,  manajemen waktu, serta pembagian tugas. Sedangkan penilaian tentang lingkungan organisasi dapat berupa struktur organisasi itu sendiri serta berbagai sifat organisasi. Ketiga adalah sistem internal pada suatu  organisasi.  Hal  ini  meliputi  cara  anggota  kelompok    berinteraksi,  pengetahuan  dan pengalaman  terhadap  struktur  organisasi,  cara  menanggapi  persepsi  orang  atau  anggota organisasi lain, serta kesamaan dalam menyikapi kesesuaian strukturasi terhadap interaksi sosial (Luckandi, 2019).
Implementasi  penggunaan  Teknologi  Informasi  telah  dilakukan  pada  penelitian- penelitian  sebelumnya  dengan  menggunakan  beragam  teori,  Batara,  Nurmandi,  Warsito,  dan Pribadi  (2017)  meneliti  implementasi  TI  dalam  organisasi  pemerintahan  menggunakan  teori kognitif  sosial  dan reasoned  action, Nurmandi  dan  Kim  (2015)  meneliti  penggunaan  TI  pada pengadaan  barang  jasa  dengan  kajian  berbagai  konsep-konsep  studi  literaturnya,  Tawaqal  dan Meltareza  (2022)  membahas  penggunaan  teknologi  dalam  kehidupan  beragama  dengan  teori Technological  Determinism,  dan  Aboelmaged  et  al  (2009)  juga  meneliti  implementasi  TI  pada pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  teori  planned  behavior.  Penelitian  sebelumnya  dilakukan untuk membahas proses strukturasi dalam pemanfaatan TI untuk pelaksanaan pelayanan publik pada  sebuah  organisasi  pemerintahan  (Kharisma  dan  Sujono,  2018),  penerapan  TI  di  dalam sebuah  kelompok  kecil  di  bidang  pendidikan  diteliti  oleh  Poole  dan  DeSanctics  (1994), implementasi TI dalam bidang keuangan pada organisasi di luar Indonesia (Treku dan Wiredu, 2016),  pemanfaatan  Big  Data  bagi  praktisi  Humas  pada  BUMN  wilayah  timur  (Ananda  et  al., 2022), dan pemanfaatan pemasaran digital sebagai peralihan dari pemasaran konvensional yang memberikan  banyak  manfaat  (Masril  &  Lubis,  2023).  Penelitian-penelitian  terdahulu  tersebut membahas  berbagai  bentuk  implementasi  teknologi  informasi  dalam  lingkup  organisasi pemerintahan  dan  non  pemerintahan  dengan  menggunakan  berbagai  teori,  konsep,  dan  objek yang  beragam.  Melalui  penelitian  ini,  peneliti  akan  menelaah  lebih  dalam  dan  memberikan perspektif  yang  berbeda  dalam  penerapan  teknologi  informasi  e-monitoringrb  melalui  teori strukturatif adaptif pada lingkup organisasi pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  metode  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar dan hasil review artikel jurnal dan buku (Moleong,  2005).  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  dengan  melakukan  wawancara  mendalam, observasi  lapangan  dan  studi  dokumen.  Penentuan  informan  dilakukan  dengan purposive sampling, yang  digunakan  pada  kasus  yang  spesifik  dengan  tujuan  tertentu  (Neuman,  2013). Wawancara dilakukan terhadap lima pegawai di tingkat  unit organisasi, yang menggunakan TI e-monitoringrb ,  dengan  komposisi  empat  pegawai  pada  level  pelaksana  pada  kelompok  kerja (Pokja) yang berbeda-beda dan satu pegawai pada level eselon 4 pada unit kerja yang berbeda. Hal  ini  dilakukan  untuk  dapat  mewakili  perspektif  setiap  Pokja  dalam  penggunaan  aplikasi. Keseluruhan pegawai masuk dalam lingkup Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja yang dalam salah satu tanggung jawabnya adalah melakukan pengisian bukti dukung atas pelaksanaan reformasi birokrasi melalui aplikasi e-monitoringrb pada unit organisasi.

## Tabel 1
Rincian Pengguna TI e-monitoringrb Pengguna TI Level Kedudukan Dalam Tim Pengguna 1 Eselon IV Anggota Pokja Penguatan Tata Laksana Pengguna 2 Pelaksana Anggota Pokja Deregulasi Kebijakan Pengguna 3 Pelaksana Anggota Pokja Penguatan Organisasi Pengguna 4 Pelaksana Anggota Pokja Penguatan Pengawasan Pengguna 5 Pelaksana  Anggota Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  wawancara  peneliti  kepada  sejumlah  pegawai  yang  menggunakan  aplikasi ini, para pegawai tersebut menyampaikan bahwa aplikasi e-monitoringrb ini merupakan bentuk baru atau  inovasi  dari  penyampaian  progres  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  pada  delapan  area perubahan dari yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi elektronik.
“menurut  saya  aplikasi  ini  adalah  aplikasi  pemantauan  atas  hal  yang  sudah  kita lakukan. Selain untuk pemantauan, juga untuk menyimpan dokumen untuk apa yang sudah kita rencanakan dalam mendukung RB. Dulu manual pengirimannya masih menggunakan whatsapp atau flashdisk kalau sekarang tinggal isi dan bisa diakses oleh banyak orang. Atasan saya bisa melihat  dokumen  yang  sudah  diupload  sehingga  bisa  dicek  salah  atau  benar  dokumennya  dan bisa langsung menggantinya kalau salah’’ (pengguna 2).
“aplikasi  ini  merupakan  inovasi  untuk  mempermudah  pengumpulan  bukti  dukung  RB yang  tadinya  bersifat  print  out  dengan  resiko  sulit  untuk  mencari  berkasnya  bila  sudah  lama sekaligus  untuk  melakukan  pemantauan  terhadap  elemen-elemen  yang  harus  dipenuhi  dalam RB” (pengguna 4).
Terdapat  perubahan  proses  penyampaian  progres  pelaksanaan  reformasi  birokrasi. Perubahan tersebut adalah beberapa modifikasi dengan adanya penggunaan TI yang disampaikan kepada  seluruh  tim  reformasi  birokrasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  strukturasi  adaptif  dimana terdapat  proses  produksi  dan  reproduksi  struktur  sosial  yang  telah  ada  baik  aturan  dan sumberdaya  yang  telah  ada  sebelumnya.  Strukturisasi  TI  mendorong  perubahan  aturan  dengan penyesuaian  pada  komponen-komponen  yang  harus  dipenuhi  dalam  pelaksanaan  reformasi birokrasi  disajikan  dalam  tampilan  elektronik  sehingga  dapat  diproses  dan  dievaluasi  sesuai kebutuhan.
Strukturisasi  TI  dalam  organisasi  pemerintahan  dalam  berbagai  bentuk  e-government telah  menghadapkan  pemerintah  pada  tantangan  transformasi  dan  kebutuhan  untuk  melakukan penataan  kembali  nilai,  pola  pikir,  sikap  seluruh  elemen  dalam  organisasi  dan  struktur kelembagaan  yang  baru  dalam  koordinasi  dan  kerjasama  baik  dalam  internal  maupun  kepada pihak  eksternal  organisasi  (Batara,  Nurmandi,  Warsito,  dan  Pribadi  ,  2017).  Hal  inilah  yang kemudian  harus  dipersiapkan  organisasi  pemerintahan  secara  baik  dalam  mewujudkan good governance.
Selanjutnya,  berdasarkan  hasil  wawancara,  peneliti  melihat  penyesuaian  para  pengguna aplikasi e-monitoringrb ini memiliki perbedaan antara pegawai yang satu dengan yang lainnya.
“Aplikasinya  bagus,  tidak  sulit  untuk  digunakan  dan  ada  manual  penggunaannya  di dalam aplikasinya jadi bisa dibaca dari situ… tujuannya kan supaya kita tidak kasih dokumen manual  lagi  dan  kalau  yang  sudah  atau  belum  upload  dokumen  bisa  terpantau.  Mulai  dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi bisa terpantau” (pengguna 3)
“Dengan  aplikasi  ini  kita  tidak  lagi  secara  manual  menyampaikan  data.  Ketika  proses pada  pokja  saya  selesai  dilakukan  dan  dokumennya  sudah  tersedia  biasanya  saya  langsung upload  dokumennya,  dalam  proses  upload  juga  cepat,  kalau  ada  yang  kurang  atau  salah  bisa kita ganti…Bisa mempermudah kita sih untuk bisa segera upload atau lapor data, dan terpantau progresnya.” (pengguna 5)
Dari  penjelasan  tersebut  secara  garis  besar  fitur  struktur  dimaknai  secara  berbeda-beda antara  pengguna  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Dari  hasil  wawancara,  peneliti  melihat  para pengguna  memahami  sistem  dan  fitur-fitur  yang  ada  dalam  aplikasi e-monitoringrb.  Spirit diantara  para  pengguna  dilihat  peneliti  dimaknai  sebagai  sebuah  aplikasi  yang  memiliki  tujuan untuk  mempermudah  proses  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  mulai  dari  proses  perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya.
Hal tersebut sejalan dengan karakteristik transformasi budaya digital dalam implementasi berbagai  bentuk  e-government  yang  menghubungkan  pemerintah  dengan  pegawainya. Penyesuaian  dilakukan  dalam  bentuk  pertukaran  informasi,  komunikasi  interpersonal  secara daring,  pengelolaan  data  dalam  skala  besar,  penilaian  kinerja  individu  sampai  pengurangan penggunaan kertas (Fang, 2002).
Dalam  prosesnya,  peneliti  menemukan  struktur  lain  dalam  proses  penyesuaian  terhadap penggunaan  aplikasi e-monitoringrb yaitu  struktur  tugas  sebagaimana  penjelasan  dari  setiap agen:
“Ini  merupakan  bagian  dari  tugas,  semua  ada  di  Peraturan  Menterinya,  tugas  fungsi sudah  jelas  tercantum  di  situ, kemudian juga  ada  SK  Direktur  Jenderal terkait  Tim  Pelaksana Reformasi  Birokrasi,  walaupun  kedudukan  saya  di  tim  sebagai  anggota  salah  satu  Pokja  tapi karena di Permen tusinya jelas dan nama saya dimasukan ke dalam WAG tingkat Kementerian jadi  saya  memiliki  tanggung  jawab  lebih,  walaupun  tetap  koordinasi  dengan  pimpinan  ya” (pengguna 1).
“Awalnya penugasan dari Bagian Kepegawaian ya, karena saya di Bagian Komunikasi Publik  tugasnya  juga  terkait  dengan  Pokja  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  jadi dimasukin  ke  Tim  RB  Unit  Organisasi.  Terus  yang  saya  tahu  dari  Bagian  Kepegawaian    juga menunjuk  anggotanya  yang  PNS  dari  setiap  unit  kerja  dan  pimpinan  saya  mungkin  sudah koordinasi  dengan  koordinator  Kepegawaian  jadi  saya  masuk  ke  SK  dan  melaksanakan  tugas RB yang salah satunya” (pengguna 5)
Hal serupa juga disampaikan oleh agen lain pada Kelompok Kerja (Pokja) yang berbeda bahwa  pemakaian  aplikasi e-monitoringrb dilakukan  sebagai  sebuah  penugasan  yang  melekat dalam  keputusan  yang  berlaku  yang  tertuang  pada  Surat  Keputusan  pimpinan  organisasi.  Hal tersebut didasari pada budaya organisasi yang menekankan perlunya legitimasi dasar aturan bagi setiap  individu  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sehingga  segala  hal  yang  dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan tersistem dengan baik.
Cara  Komunikasi  yang  dilakukan  para  pengguna  dalam  penggunaan  aplikasi  ini dilakukan  para  pengguna  dilakukan  secara  vertikal,  dan  diagonal  dengan  penjelasan  dari  para pengguna sebagai berikut:
“Untuk  pengisian  aplikasi  biasanya  saya  dapat  info  langsung  dari  WAG  tingkat Kementerian,  di  situ  tiap  bulannya  dimonitoring  pengisiannya,  jadi  biasanya  saya  langsung share kembali ke grup di tingkat unit organisasi supaya bisa segera melaksanakan arahan dari tim rb tingkat kementerian. Setalah itu saya baru lapor pimpinan unit kerja saya. Saya paham beliau  memiliki  kesibukan  tersendiri,  jadi  karena  ini  masih  jadi  bagian  tanggung  jawab  saya, saya  biasanya  langsung  share  kemudian  lapor  sekiranya  ada  permasalahan  terutama  terkait substansinya,  kalau  untuk  kendala  teknis  biasanya  saya  langsung  konsultasi  dengan  pembuat kebijakan di tingkat kementerian karena mereka yang paling paham untuk kendala teknis yang ada” (pengguna 1).
“Kalau saya kan masuk ke WAG unit organisasi, pimpinan saya (eselon IV) juga masuk ke situ) jadi kalau koordinator Bagian Kepegawaian ngasih pemberitahuan harus mengisi bukti dukung pada aplikasi e-monitoringrb ya saya sih nunggu arahan pimpinan eselon IV saya, kalau belum  ngisi juga  biasanya  koordinator  dan  stafnya japri  pimpinan  dan  saya  langsung.  Setelah itu  biasanya  pimpinan  panggil  saya  dan  kasih  arahan,  terus  saya  isi  dan  saya  laporkan,  terus kalo  untuk  kendala  teknis  biasanya  saya  langsung  tanya  koordinator  atau  staf  pelaksananya karena mereka yang paham sih” (pengguna 4).
Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat adanya komunikasi yang dilakukan secara diagonal  dan  vertikal  yang  digunakan  agen  dalam  berinteraksi.  Komunikasi  diagonal top  down dilakukan  untuk memberikan  arahan  dan penugasan  dari tingkat  kementerian  kepada  pengguna unit  organisasi  yang  secara  tidak  langsung  ditetapkan  sebagai  koordinator.  Komunikasi bottom up nya  dilakukan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  teknis  terkait  penggunaan  aplikasi  dari tingkat  unit  organisasi  ke  tingkat  kementerian  dan  pengguna  di  pokja  dengan  koordinator  unit organisasi.  Komunikasi  vertikal  secara top  down dilakukan  untuk  memberikan  arahan  dari pimpinan pada unit kerja kepada staf pelaksananya dan bottom up dilakukan sebagai pelaporan kepada  pimpinan  eselon  III  atas  arahan  pelaksanaan  monitoring  evaluasi  dengan  TI  yang disampaikan  tingkat  Kementerian  dan  pelaporan  kepada  pimpinan  atas  pengisian bukti  dukung pada e-monitoringrb.
Sistem  internal  organisasi  lain  yang  mendukung  tindakan  pengguna  dalam  interaksi sebagai  penyesuaian  terhadap  struktur TI  adalah  adanya  fasilitasi  peningkatan  kemampuan  dan pemahaman terhadap aplikasi.
“ Kalau  dari koordinator  RB  kita  waktu  di  awal  sudah  kasih  informasi  bagaimana  cara input data ke dalam aplikasi, jadi dari situ kita langsung coba dan gak ada masalah, waktu pas disosialisasiin  juga  kan  dibagi  lagi  per  pokja  jadi  kita  dikasih  tau  apa-apa  saja  yang  bisa diupload, disesuain sama target kementerian, jadi dari awal udah dikasih tau apa yang harus di upload  dan  cara  uploadnya,  dan  langsung  ditanyakan  juga  untuk  kendala  cara  mengatasinya seperti apa” (pengguna 2)
“Kalau  pas  di  tengah  jalan  ada  kendala  biasanya  kita  langsung  koordinasi  dengan Bagian  Kepegawaian,  karena  mereka  yang  tahu  persis  bagaimana  pengaplikasiannya  dan mereka yang punya akses ke tingkat kementerian, jadi kalau ada kendala kita langsung hubungi bagian  kepegawaian,  dan  mereka  biasanya  cepat  tanggap  jadi  sejauh  ini  gak  ada  masalah” (pengguna 3)
Lingkungan internal organisasi dikatakan memiliki peran besar dalam proses penyesuaian penggunaan aplikasi e-monitoringrb. Sosialisasi menjadi penting dilakukan sebagai bagian dari proses pelaksanaan dan keberhasilan penggunaan struktur TI.
Dari  wawancara  yang  dilakukan  kepada pengguna  level  pelaksana,  komitmen  pimpinan dan sinergi seluruh pegawai menjadi salah satu penghambat dalam penggunaan aplikasi ini.
“ Hambatan  yang  ada  lebih  ke  substansinya  sih,  jadi  lebih  ke  bukti  dukung  yang diperlukan. Pelaksanaan RB itu kan hari ini disuruh terus besok kita bisa upload bukti dukung ya  tapi  bener-bener  harus  kita  laksanakan  sesuai  perencanaan  yang  sudah  dibuat,  yang  jadi masalah  ketika  yang  sudah  direncanakan  tapi  gak  dilakukan,  jadi  kadang  bingung  apa  yang mau  diupload.  Sedangkan  pelaksanaan  kan  harus  balik  lagi  ke  pimpinan  ya,  kalau  saya  cuma pelaksana  tinggal  melaksanakan.  Saya  sudah  pernah  saya  tanyakan  pimpinan  tapi  sepertinya beliau cukup sibuk jadi kurang kepegang untuk melaksanakan tugas-tugas RB yang sesuai yang sudah direncanakan di awal” (pengguna 5).
Hal  tersebut  mengindikasikan  adanya  hambatan  tanda  tanya  besar  dalam  upaya pelaksanaan  reformasi  birokrasi  sesuai  realitas  yang  diharapkan.  Upaya  pemenuhan  “bukti dukung”  tidak  dibarengi  dengan  upaya  perubahan  pola  pikir  dan  budaya  kerja  yang  menjadi tujuan utama atas perubahan reformasi birokrasi yang sesungguhnya.
Komitmen  kuat  pimpinan  dan  sinergi  seluruh  pegawai  untuk  mendukung  dan melaksanakan  reformasi  birokrasi  sangat  diperlukan  sehingga  penggunaan  teknologi  informasi dalam  monitoring  dan  evaluasi e-monitoringrb dapat  berjalan  dengan  optimal  dan  bukan  apa adanya.
Struktur baru dipahami sebagai struktur yang muncul dalam interaksi kelompok sebagai aturan  dan  sumber  daya  TI  yang  disesuaikan  dalam  konteks  tertentu  dan  direproduksi  dalam kelompok dari waktu ke waktu (Olowa, Witt, Morganti, Teittinen & Lill, 2022). Dengan adanya aplikasi e-monitoringrb sebagai  sebuah  sistem  yang  dapat  memantau  secara up  to date progres pengisiannya  menimbulkan  beberapa  struktur  baru  dimana  untuk  pengguna  eselon  IV,  struktur TI telah memberikan fungsi baru yaitu sebagai koordinator yang mengkoordinir dan memastikan seluruh  proses  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  rb  dilakukan  secara  maksimal.  Dalam koordinasi  yang  dilakukan,  koordinator  memerlukan  bentuk  komunikasi  yang  dapat  cepat mendapatkan respon dari seluruh tim RB, sehingga media komunikasi melalui WAG terbentuk sebagai  penyesuaian  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  dengan  TI tercapai dengan baik yang pada akhirnya mendapatkan penilaian optimal di tingkat Kementerian.
Struktur  baru  yang  terbentuk  telah  mereduksi  intensitas  koordinasi  secara  tatap  muka yang sebelumnya sering dilakukan seluruh tim untuk mengevaluasi capaian progres pelaksanaan RB  ke  dalam  ruang-ruang  digital  yang  terbentuk.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  implikasi penerapan TI dalam ruang-ruang pemerintahan dalam upayanya mewujudkan kinerja organisasi yang lebih gesit, efektif dan efisien. Hal tersebut menjadi baik untuk dilakukan, akan tetapi juga mengaburkan  pola  koordinasi  berjenjang  atas  pelimpahan  tugas  yang  diberikan  tanpa dilakukannya evaluasi untuk memberikan pola koordinasi yang jelas dan tidak tumpang tindih. Sementara  itu, appropriation yang  dilakukan  para  agen  memiliki  perbedaan  satu  dengan lainnya. Beberapa hambatan internal memiliki dampak terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang  sesungguhnya.  Inilah  yang  menyebabkan  transformasi  monitoring  evaluasi  dengan penggunaan TI masih berjalan apa adanya, sehingga tujuan yang diperoleh belum sesuai dengan tujuan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  yang  seutuhnya  dan  konsisten  dengan  apa  yang diharapkan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dalam  hal monitoring  dan  evaluasi  berbasis  TI  memang  terjadi  dengan  kompleks,  akan  tetapi  perubahan yang  diharapkan  dari  tujuan  utama  reformasi  birokrasi  itu  sendiri  tidak  sesuai  dengan harapan/inkonsisten.
Hal lain yang peneliti garis bawahi adalah bahwa penggunaan TI tidak menjadi penentu dalam  mewujudkan  perubahan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  pada  instansi  pemerintahan, namun  ada  hal  lain  yang  berpotensi  memberikan  perubahan  dalam  pelaksanaan  reformasi birokrasi. Komitmen kuat baik dari pimpinan sampai kepada lini pelaksana di lingkungan sebuah unit organisasi adalah hal yang seharusnya dapat dilakukan untuk mewujudkan perubahan pola pikir  dan  budaya  kerja  dengan  semangat  reformasi  birokrasi,  Karena  perubahan  pola  pikir  dan budaya  kerja  bukan  hanya  merubah  medium  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  reformasi birokrasi  atau  bentuk  fisik  lainnya,  tapi  ketika  sebuah  unit  organisasi  memutuskan  untuk melakukan  perubahan  secara  menyeluruh,  seharusnya  kesadaran  seluruh  unsur  dalam  unit organisasi akan mampu membentuk pola pikir dan budaya kerja yang lebih baik sesuai dengan semangat pelaksanaan reformasi birokrasi yang sesungguhnya.

## KESIMPULAN
Approriation  moves pada  penelitian  Poole  (1994)  dilakukan  dalam  kelompok  kecil sehingga  memungkinkan  terjadinya  penyesuaian  secara  langsung,  menghubungkannya  dengan struktur  lain,  melalui  paksaan,  atau  dengan  menyatakan  sikap  setuju  atau  menolak.  Hal  ini berbeda dengan lingkup organisasi pemerintahan yang memiliki kompleksitas, perbedaan budaya kerja  dan  sub  bidang  yang  beragam.  Segala  bentuk  strukturasi  atas  reproduksi  struktur sebelumnya  tidak  dapat  dilakukan appropriation secara  langsung,  tidak  juga  dengan menghubungkan  dengan  struktur  lain  secara  sederhana,  melalui  paksaan  dengan  pemberian perintah  dengan  penjelasan  tata  cara  pelaksanaan  maupun  persetujuan  maupun  penolakan langsung  atas  struktur  baru  TI.  Budaya  kerja  berjenjang  dalam  organisasi  pemerintahan memainkan  peranan  penting  dalam  setiap  pergerakan  organisasi  dalam  membentuk  tujuan bersama.  Keputusan  pimpinan  untuk  memberikan  perintah  harus  tertuang  dalam  aturan  tertulis yang dilegitimasi oleh  pucuk pimpinan. Atas aturan yang terlegitimasi tersebut para agen akan dapat melaksanakan penugasan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan perspektif  yang  berbeda  atas  appropriation  yang  dilakukan  dalam  lingkup  organisasi pemerintahan dalam strukturisasi TI.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  tindakan  penggunaan aplikasi e-monitoringrb adalah  strukturisasi  Teknologi  Informasi  atas  aturan  dan  sumber  daya yang  diproduksi  dan  direproduksi  oleh  pengguna  dalam  organisasi.  Tindakan  para  pengguna menunjukan adanya interplay antara struktur pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi  birokrasi  berbasis  teknologi  dengan  struktur  fitur,  struktur  lain,  dan  sistem  internal organisasi. Sistem fitur dalam TI monitoring dan evaluasi dipahami dengan baik oleh pengguna sehingga  proses input bukti  dukung  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dapat  dilakukan  dengan baik.  Kemudian,  para  pengguna  melakukan  penyesuaian  atas  struktur  lain  yaitu  struktur  tugas yang dibawa dalam appropriation tapi tidak secara sederhana dan dapat langsung dilaksanakan. Adanya  budaya  kerja  berjenjang  yang  kental  dalam  sistem  organisasi  pemerintahan  membuat
struktur  tugas  dilegitimasi  pada  Surat  Keputusan  Pimpinan  Unit  Organisasi  untuk  kemudian dapat  dilaksanakan.  Dalam  proses  interaksi  komunikasi  atas  penugasan,  pelaporan,  dan penyelesaian permasalahan dilakukan secara diagonal dan vertikal secara manual maupun digital yang melibatkan tingkat kementerian, unit organisasi dan unit kerja.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  adanya  struktur  baru  yang  diproduksi  dan direproduksi sebagai hasil interaksi antar pengguna dan struktur TI di dalam unit organisasi, hal ini yang kemudian diterima oleh pengguna lain dan terus menerus dilakukan sebagai bagian dari upaya pemenuhan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan TI.  Bentuk  komunikasi  melalui whatsapp  group menjadi  salah  satu  struktur  baru  dalam mempermudah komunikasi untuk pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian  Sihombing  dan  Sugianto  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  komunikasi  dan  informasi lebih  cepat  sampai  melalui whatsapp  group. Dalam  realitasnya,  struktur  baru  tersebut mengaburkan pola koordinasi yang telah ada sehingga diperlukan bentuk evaluasi atas pola yang terbentuk untuk menghindari tumpang tindih terhadap sistem yang telah ada sebelumnya.
Kompleksnya  bentuk  dan  budaya  organisasi  pemerintahan  ini  memberikan  perspektif berbeda  dalam  proses  strukturasi  TI  atas  struktur-struktur  yang  memberikan  pengaruh.  Hirarki birokrasi  dan  budaya  organisasi  memberikan  implikasi  berbeda  dalam  appropriation  yang terbentuk yang menandakan bahwa teori strukturasi adaptif dapat berbeda dalam konteks ruang dimana teori tersebut terjadi.
Dalam penelitian ini, tidak semua asumsi teori yang melingkupi teori strukturasi adaptif dapat semuanya dibahas dari penelitian ini karena setiap pengguna dalam penelitian ini memiliki peran  yang  berbeda-beda  sehingga  ada  keterbatasan  yang  tidak  bisa  dijangkau  oleh  para pengguna.  Dengan  banyaknya  keterbatasan  peneliti  dalam  melaksanakan  penelitian  ini,  masih terdapat  asumsi  yang  dapat  dilihat  lebih  mendalam  dan  diteliti  dengan  melibatkan  pembuat kebijakan sehingga bisa dilakukan cross check terhadap fitur struktur dan spirit yang melandasi nilai  atau  tujuan  dari  adanya  struktur  TI.  Dengan  mengikutsertakan  lebih  banyaknya  pengguna dari  generasi  lain  diharapkan  dapat  memperlihatkan  kompleksitas  dinamika  yang  ada  dalam penggunaan  TI  ini  sehingga  mampu  memberikan  perspektif  berbeda  dalam  pengaplikasian  TI ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aboelmaged, Mohamed Gamal. “Predicting e-procurement adoption in a developing country: an empirical integration of technology acceptance model and theory of planned behavior.”
Industrial Management & Data Systems , Vol. 110 No. 3 (2010), https://doi.org/10.1108/02635571011030042
Ananda, Indriani Dewi Resky, Muh Iqbal Sultan, and Sudirman Karnay. “Pemanfaatan Big Data Bagi Praktisi Public Relations Pertamina Regional Sulawesi.” JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu
Pendidikan , 5 (11), (November 2022): 4803-4806.
https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1074
Batara,  Enrique,  Achmad  Nurmandi,  Tulus  Warsito,  and  Ulung  Pribadi.  “Are  Government Employees  Adopting  Local  E-government  Transformation?  The  Need  For  Having  The Right  Attitude,  Facilitating  Conditions  and  Performance  Expectations.” Transforming Government:  People,  Process  and  Policy ,  Vol.  11  No.  4,  (2017):  612-638. https://doi.org/10.1108/TG-09-2017-0056
Dainton,  M  and Elaine  D. Zelley. Applying  Communication  Theory For  Professional  Life . Los Angeles: Sage Publication, 2019.
DeSanctis,  Gerardine,  and  Marshall  Scott  Poole.  “Capturing  the  Complexity  in  Advanced Technology  Use:  Adaptive  Structuration  Theory.” Jurnal  Organization  Science Vol.  5 No.2 (1994): 121-147.
Fang,  Zhiyuan.  “E-Government  in  Digital  Era:  Concept,  Practice,  and  Development.” International  Journal  of  The  Computer,  The  Internet  and  Management, Vol.  10,  No.2, (2002):1-22
Griffin,  Em. A  First  Look  at  Communication  Theory  7th  edition. New  York:  Mc  Graw  Hill, 2008.
Kharisma,  Tiara,  and  Firman  Kurniawan  Sujono.  “Analisis  Strukturasi  Adaptif:  Implikasi Penggunaan  Teknologi  Informasi  Dalam  Pelayanan  Informasi  Publik  Organisasi Pemerintahan.” Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 22 No.2, (Desember 2018):110-125
Krisnandari,  Anak  Agung  Made  Dian,  Dewa  Made  Wiharta,  and  Nyoman  Putra  Sastra. “Penerapan  Teknologi  Informasi  dalam  Reformasi  Birokrasi  pada  Bidang  Pendidikan.” Majalah  Ilmiah  Teknologi  Elektro ,  Vol.  18,  No.  2  (Mei  -  Agustus  2019).  DOI: https://doi.org/10.24843/MITE.2019.v18i02.P19
Kumara,  Ajengmas  Restia. Dinamika  Komunikasi  Organisasi  dalam  Praktik  Teleworking  Tim Pengembang Perangkat Lunak di Indonesia . Yogyakarta, 2021.
Luckandi,  Diardo.  “Analisis  Transaksi  Pembayaran  Menggunakan  Fintech  Pada  UMKM  di Indonesia Pendekatan Adaptive Structuration Theory.” Jurnal Informatika dan Komputer Volume 4, Nomor 1, (Februari 2019): DOI: http://dx.doi.org/10.26798/jiko.v4i1.126
Littlejohn,  Stephen  W.,  and  Karen  A.  Foss Encyclopedia  of  Communication  Theory .  United States in America: Sage Publication, 2009.
Littlejohn,  Stephen  W,  Karen.  A.  Foss  &  Oetzel,  J.  Z. Theories  of  Human  Communication . United State of America: Waveland Press, Inc.
Moleong, L. Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya, 2005.
Munzaimah  Masril,  and  Fatma  Wardy  Lubis.  “Digital  Marketing  Among  the  Millennials Generation  of  MSMEs  in  Serdang  Bedagai  Regency”, JURNAL  LENSA  MUTIARA KOMUNIKASI 7 (1):144-51 2023,  https://doi.org/10.51544/jlmk.v7i1.3786. Neuman,  W.  Laurence. Metodologi  Penelitian  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif, Edisi Ketujuh. Jakarta: Indeks, 2013.
Nurmandi, A. and Sunhyuk Kim. “Making e-procurement work in a decentralized procurement system: a comparison of three Indonesian cities”, International Journal of Public Sector Management , Vol. 28 No. 3, (2015).
Markus,  M.  L.,  &  Mark  S.  Silver.  “A  foundation  for  the  study  of  IT  effects:  A  new  look  at DeSanctis  and  poole's  concepts  of  structural  features  and  spirit.” Journal  of  the Association for Information Systems , 9(10), (2008): 609-632.
Olowa,  T.,  Emlyn  Witt,  Caterina  Morganti,  Toni  Teittinen,  and  Irene  Lill.  “Defining  a  BIM- enabled learning Environment—An adaptive structuration theory perspective.” Buildings, 12 (3), (2022): 292. doi: https://doi.org/10.3390/buildings12030292
Sihombing, Mega Ulva Sari and Arifin Sugianto, “Mega PENGARUH KOMUNIKASI MELALUI GRUP WHATSAPP UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI HOTEL GRANDHIKA MEDAN”, JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI , 1 (1),
33–42 (2018), Retrieved from http://e-journal.sari-
mutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/308
Tanaamah,  A.R,  Agustinus  Fritz  Wijaya,  and  Sarah  Ayu  Maylinda.  “Tata  Kelola  Teknologi Informasi  Pada  Sektor  Publik:  Penyelarasan  Teknologi  Informasi  Dengan  Visi Kepemimpinan  (Studi  Kasus:  Kota  Salatiga  dan  Kabupaten  Bengkayang).” Jurnal Teknologi  Informasi dan  Ilmu  Komputer  (JTIIK) .Vol.  8,  No.  6,  (Desember  2021): 1319-1330
Tawaqal,  R.  S.,  and  RMeltareza.  “Teknologi  Perubahan  Terhadap  Kehidupan  Beragama.”
JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI , 6 (1), (2022): 207–216.
https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.3141
Yusriadi,  Y.  “Reformasi  Birokrasi  Indonesia:  Peluang  dan  Hambatan.” Jurnal  Administrasi Publik (Public Administration Journal) , 8 (2), (2018): 178–185.
https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824