INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8057-8063 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Bumdes di Desa Cibarusah Kota, Kabupaten Bekasi
Yunianti Maulidina Mislam 1 ✉ , Evi Priyanti 2
Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang Email : yuniantimaulidina@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam hubungannya antara Pemerintah Desa dengan BUMDes itu saling terikat satu sama lain. Pada BUMDes yang ada di Desa Cibarusah Kota ini masih belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya beberapa kendala. Padahal BUMDes ini dibuat untuk menambah perekonomian masyarakat dan juga sebagai  salah  satu  untuk  menunjang  ketahanan  ekonomi.  Dalam  penelitian  kali  ini,  peneliti menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dianalisis  bahwa BUMDes Desa Cibarusah Kota memiliki program yang telah dimusyawarahkan bersama dengan BPD, beberapa tokoh, dan juga masyarakat, program tersebut bernama “Koperasi Simpan - Pinjam” (2019) yang baru terarah hanya kepada perangkat pemerintahan  desa saja dan juga RT/RW. Dikarenakan minimnya modal dan adanya pandemi Covid-19 dana BUMDes dalam hal ini juga diprioritaskan oleh pemerintah  desa  untuk  menangani  kasus  Covid-19  yang  berkembang  atau  penanganan  Covid-19. Berdasarkan  hasil  penelitian  manajemen  pengelolaan  BUMDes  di  Desa  Cibarusah  Kota  ini  belum berjalan secara maksimal dan juga tertunda dikarenakan adanya pandemi hingga saat ini Kata Kunci: BUMDes, Covid-19, Pemerintah Desa.

## Abstract
In the relationship between the Village Government and BUMDes, they are mutually bound to each other. The BUMDes in Cibarusah City Village is still not running optimally due to several obstacles. Whereas  BUMDes  was  created to  increase  the  community's  economy  and  also as one  to  support economic resilience. In this research, the researcher used descriptive qualitative method. Based on the results of the study, it can be analyzed that the BUMDes in Cibarusah City Village has a program that has been discussed together with the BPD, several figures, and also the community, the program is called the "Savings and Loans Cooperative" (2019) which is only focused on village government officials and also RT /RW. Due to the lack of capital and the Covid-19 pandemic, BUMDes funds in this case are also prioritized by the village government to handle developing Covid-19 cases. Based on the results of the research, the management of BUMDes in Cibarusah City Village has not run optimally and is also delayed due to the current pandemic.
Keyword : BUMDes, Covid-19, Village Government

## PENDAHULUAN
Pada  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yakni  dijelaskan  bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang  mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sekitar atau setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional  yang diakui  serta  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan juga bahwa  Kepala Desa sebagai pemerintah desa yang memiliki 15 kewenangan.
Dari 15 kewenangan tersebut terdapat 5 kewenangan yang berkaitan dengan keuangan desa, yakni untuk mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan  belanja  desa,  membina  dan  juga  meningkatkan  perekonomian  desa  dan  juga mengintegrasikannya  supaya  mencapai  perekonomian skala  produktif  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  desa,  mengembangkan sumber  pendapatan  desa,  serta mengusulkan  dan menerima  pelimpahan sebagian kekayaan negara  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam hal ini manajemen yang baik dalam pembangunan desa memiliki berbagai aspek dalam  kehidupan  masyarakat  di  pedesaan.  Namun  pada  kenyataannya,  masyarakat pedesaan  masih  memiliki  berbagai  sumber  daya  yang  terbatas,  yaitu  antara  lain  seperti sumber daya manusia (SDM), sumber daya Alam (SDA), dan sumber daya modal. Hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat ini membentuk hubungan yang baik dalam prosesnya melaksanakan pembangunan pedesaan. Agar mencapai hasil pembangunan  yang  sebesar-besarnya,  kuncinya  ialah  melalui  proses  perencanaan,
pelaksanaan  sampai  penyelesaian  pembangunan,  disertai  perlunya  pengelolaan  yang sistematis.
Jika dilihat dalam hal lain, system manajemen tata kelola merupakan sebuah alat internal yang sangat diperlukan dalam pengelolaan pembangunan pedesaan yang berperan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat desa. Kemudian aparat pemerintahan desa juga  sebagai determinan  penyelenggara manajemen pemerintahan  desa wajib  dan harus memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai keadilan dalam proses pembangunan pedesaan. Nilai keadilan ini terkait dengan realisasi hak sipil, dan pemerintah desa juga harus merealisasikan hak tersebut secara utuh.
Seperti pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah dijelaskan diatas, maka desa memiliki lembaga yang bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui  pengelolaan  potensi desa  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  atau  sebagai  salah  satu  sumber  kegiatan ekonomi desa. BUMDes ini mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan usaha  perekonomian  dari  masyarakat  desa  yang  membutuhkan  adanya  dukungan  dari pemerintah sebagai basis pengembangan industri kecil menengah atau UMKM.
Menurut Kepala Desa Cibarusah Kota, BUMDes yang berkembang di desanya saat ini cukup dan sudah berjalan dengan sangat baik dan lancar. Semua aparat pemerintahan desa dan  juga  masyarakat  saling  terbuka  dan  mereka  saling  berembug supaya  meningkatkan produktivitas BUMDes yang ada di desanya tersebut. Selanjutnya dari musyawarah tersebut, akhirnya mereka membuat sebuah program yang disebut dengan “Koperas i Simpan- Pinjam” yang sudah berdiri sejak tahun 2019.
Akan tetapi dalam hal ini juga terdapat kendala dalam hal pembayaran, namun kepala desa sudah memudahkan masyarakat desanya dengan memberikan bunga hanya sebesar 0,25%  bagi  warga  yang  menunggak  pembayaran  di  setiap  bulannya. Ditambah  juga  jika melihat situasi pandemi Covid-19 saat ini, produktivitas BUMDes di Desa Cibarusah Kota ini berjalan  secara  tidak  maksimal  bahkan  tertunda  karena  anggaran  yang  teralokasi diprioritaskan untuk menangani pandemi yang berkembang saat ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Bogdan  dan  Tylor mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis ataupun dalam bentuk lisan yang berasal dari orang- orang  atau  perilaku  yang  diamati  (Lexy  J.  Moleong,  2010:  4).  Metode  kualitatif  deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Proses penelitian dilakukan secara bertahap  sesuai  dengan  jadwal.  Dan data  yang sudah didapat  dari proses wawancara  dan observasi disajikan dalam bentuk deskripsi dengan memakai atau menggunakan kata-kata yang mudah dipahami serta dimengerti.
Selain itu juga terdapat data yang mendukung yakni foto-foto hasil observasi. Adapun prosedur penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling agar data yang diperoleh atau didapatkan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perencanaan Strategis Desa Cibarusah Kota Untuk Meningkatkan Produktivitas BUMDes Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pemerintahan (Kades) Desa Cibarusah Kota, pada  proses  perencanaan  sebelum  adanya  Covid-19  yang  berkembang  secara  luas  ini Kepala Desa, BPD, serta beberapa tokoh dalam rangka meningkatkan produktivitas BUMDes ini  melakukan  musyawarah  bersama  untuk  menentukan  arah  dan  tujuan  dari  adanya BUMDes tersebut. Kemudian banyak masukan atau tanggapan dari masyarakat mengenai hal tersebut seperti membangun sembako untuk menunjang UMKM masyarakat Desa Cibarusah Kota, bank sampah, serta Koperasi Simpan-Pinjam.
Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, akhirnya dibuatlah “Koperasi Simpan- Pinjam” yang  telah  berdiri  sejak  tahun  2019  yang  baru terarah  hanya  kepada perangkat  pemerintahan desa saja  dan  juga RT/RW. Dikarenakan minimnya permodalan yang diterima yaitu hanya sebesar 50 Juta. Namun program ini sudah berjalan dengan cukup baik  hingga  saat  ini.  Akan  tetapi terkadang  sering  terhambat  dikarenakan  adanya  kasus pandemi  Covid-19  yang  berkembang  hingga  saat  ini,  yang  sebelumnya  anggaran  desa pertahun  sebesar 4,2 Miliar kemudian  dipotong  sebesar  sekitar 400  Juta  setiap tahunnya untuk penanganan Covid-19. Dimana hal ini juga secara tidak langsung dapat menghambat jalannya BUMDes tersebut.
Menurut  Kepala  Desa  Cibarusah  Kota  yaitu  Bapak  Iwan  Setiawan  mengatakan bahwa “Untuk meningkatkan produktivitas BUMDes ini, seharusnya diadakan  penanaman modal kembali.  Dengan  adanya  penambahan  modal  tersebut, maka  pihak  desa  dapat  bergerak atau  mengembangkan  arah  dari  adanya  Koperasi  Simpan-Pinjam  tersebut,  serta  dapat
memilih  mana  yang  lebih  menguntungkan  untuk  masyarakat  dan  juga  bisa  menambah modal  dari  BUMDes”.  Kemudian  juga dalam  hal  ini  maka  peserta  yang  mengikuti  dalam program tersebut juga tidak hanya dari perangkat pemerintahan desa saja namun dapat diikuti oleh masyarakat dan juga UMKM dalam peminjaman modal tersebut.

## B. Pengorganisasian Desa Cibarusah Kota Dalam Meningkatkan Prouktivitas BUMDes
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat pemerintahan di Desa Cibarusah Kota,  beliau  berkata  bahwa  “Dalam  proses  pengorganisasian  agar meningkatkan produktivitas  BUMDes  ialah  yaitu  dengan  solidaritas  dan  juga  dari  setiap  lini  di  tingkat struktur BUMDes”. Dalam hal ini jabatan -jabatan yang ada distruktur BUMDes harus benar- benar berperan pada setiap tindakannya.
Sebenarnya pemerintah desa tidak memiliki hak intervensi mengenai kewenangan yang dilakukan oleh BUMDes, dikarenakan BUMDes itu sendiri sudah mempunyai atau memiliki strukturnya sendiri. Hanya saja dalam program tersebut serta langkah-langkah yang akan dilakukan  oleh  BUMDes  itu  harus  atau  wajib dibuatkan proposal untuk penyaluran dana program  kerja  yang  kemudian  bisa  disampaikan  kepada  desa  untuk  mendapatkan persetujuan tersebut.
C.  Pelaksanaan  Yang  Dilakukan  Desa  Cibarusah  Kota  Dalam  Meningkatkan Prouktivitas BUMDes
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  terkait  proses  perencanaan  diatas,  Pemerintah Desa Cibarusah Kota sudah melakukan musyawarah terkait peningkatan produktivitas BUMDes ini  yang  akhirnya  dalam  musyawarah  tersebut  dibuatlah  suatu program yang dinamakan “Koperasi Simpan- Pinjam” yang baru diikuti hanya oleh perangkat pemerintahan desa saja dan juga RT/RW. Menurut Kepala Desa Cibarusah Kota, yakni Bapak Iwan Setiawan “Dalam program tersebut juga peminjam dana mendapatkan keleluasaan atau keringanan dalam bunga yang diberikan, yakni hanya sebesar 0,25 % saja”. Dalam hal ini juga program tersebut memang sudah berjalan dengan baik dan lancar, namun terdapat juga beberapa kendala yang terjadi pada program tersebut.
Seperti adanya kendala dalam hal pembayaran atau sering ditemui beberapa peminjam yang menunggak, kemudian didampingi oleh adanya pandemi Covid-19 yang berkembang hingga  saat  ini  juga  dapat  menghambat  jalannya  program  tersebut. Kemudian menurut Kepala  Desa  Cibarusah  Kota  untuk  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT),  dalam  hal  ini  desa mengeluarkan dana untuk masyarakat sebesar 862 Juta untuk membantu  masyarakat  desa yang  terdampak  adanya  Covid-19.  Dana  pinjaman  yang  dilakukan  oleh  BUMDes  ini berfungsi untuk membantu pendanaan yang ditujukkan untuk kepentingan bersama.

## D. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BUMDes di Desa Cibarusah Kota
Dalam keberlancaran kegiatan BUMDes ini, pada proses pengawasan terdapat penasihat serta pengawas. Penasihat ini yakni ialah Kepala Desa  itu sendiri yang  dapat  memberikan bimbingan kepada BUMDes terkait jalannya suatu program. Kemudian tugas pengawasan diberikan  kepada  ketua  BPD  yang  bertangung  jawab,  memantau  setiap  tindakan  dan kegiatan  yang  dijalankan  oleh  BUMDes.  Kemudian,  tugas  pengawas  dalam  hal  ini  yaitu dengan memperhatikan struktur BUMDes yang telah dibentuk, pengawasan terhadap audit anggaran. “Bentuk pengawasan  tersebut  yakni  berbentuk  audit  baik  secara  administrasi, penyaluran dana hingga perkembangan jumlah keuangan (silva, neraca, dan lainya)”, ujar Bapak Trie Wanto selaku Kasie Pemerintahan.
Dalam hal ini, hambatan yang dirasakan oleh Kepala Desa Cibarusah Kota ialah dalam hal pendanaan  yang  diberikan  oleh  BUMDes.  “Menurutnya  dana  yang dikeluarkan  atau diberikan  cenderung  kecil  sehingga  dapat  menghambat  proses  keberlancaran  program- program BUMDes tersebut. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan produktivitas BUMDes ini Pemerintah Desa Cibarusah Kota perlu adanya penanaman modal kembali”. Dengan adanya penambahan  modal  ini,  maka pihak  desa  dapat  bergerak  lebih  maju  atau  lebih  bisa mengembangkan arah dari adanya Koperasi Simpan-Pinjam tersebut, serta dapat memilih mana yang lebih menguntungkan untuk masyarakat dan juga bisa menambah modal dari BUMDes tersebut.

## SIMPULAN
1. Pada  perencanaan  strategis  dalam  meningkatkan  produktivitas  BUMDes  Pemerintah  Desa Cibarusah Kota telah melakukan musyawarah bersama dengan BPD, dan beberapa tokoh lainnya, yang  kemudian  dari  banyaknya  masukan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  agar  membuat beberapa program. Kemudian  dari  hasil  musyawarah  tersebut  dibangunlah  program  Koperasi Simpan-Pinjam  terlebih  dahulu  yang  dimana  hanya  baru  dapat  diikuti  oleh  perangkat pemerintahan saja dan juga RT/RW yang terbentuk  sejak  tahun 2019.  Dan dalam penyaluran permodalan BUMDes hanya sebesar 50 Juta.
2. Pengorganisasian yang dibangun di Desa Cibarusah Kota yakni pemerintah desa tidak memiliki hak intervensi mengenai kewenangan yang dilakukan BUMDes karena BUMDes telah memiliki strukturnya sendiri. Hanya saja program yang akan dilakukan oleh BUMDes wajib berdasarkan izin dan koordinasi dalam urusan pencairan dana.
3. Pada  proses  pelaksanaannya  sebenarnya  program  ini  sudah  berjalan  dengan baik,  namun terdapat  beberapa  kendala  yaitu  seperti  dalam  hal  pembayaran dan  juga  ditambah  dengan situasi  Covid-19  yang  akhirnya  menyebabkan  manajemen  pengelolaan  BUMDes  di  Desa Cibarusah Kota ini belum berjalan secara maksimal dan juga tertunda.
4. Dalam tugas pengawasan ketua BPD bertanggung jawab untuk memonitoring semua kegiatan
yang  dilakukan  BUMDes,  dan  pengawas  juga  memperhatikan  struktur  BUMDes  yang  telah dibentuk. Sedangkan Penasihat ini yakni ialah Kepala Desa itu sendiri yang dapat memberikan bimbingan kepada BUMDes terkait jalannya suatu program

## DAFTAR PUSTAKA
Priyanti, E., Agustin, D. R., Pradani, W. I., & Noviyanti, D. (2021). Manajemen Pemerintahan Desa  Dalam  Meningkatkan  Produktivitas  BUMDes  (Studi  Kasus  Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang).  Ekonomikawan: Jurnal Ilmu  Ekonomi dan Studi Pembangunan, 21(1), 76-84.
Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta.
Creswell, John.W .( 2013). Reseach Design ( Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)
Edisi Ketiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. Nurcholis. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wasistiono, Sadu (2007). Prospek Pengembangan Desa.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Cetakan Ketiga,
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Hamid, H. (2020). Manajemen Pemerintahan Daerah.
Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(4), 367-371.
Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen pada Bumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. doi, 10.
Hasanah, N. Y., Hidayah, R., & Nababan, R. (2022). Manajemen Pemerintahan Desa Sirnabaya Dalam  Meningkatkan  Produktivitas  Unggulan  Bumdesa  Jayabaya. Jurnal  Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(5), 11-16.
Ramadhina, A. P., & Priyanti, E. (2023). Manajemen Pemerintahan Desa Ciangsana Dalam Meningkatkan  Produktivitas  BUMDes. JDKP  Jurnal  Desentralisasi  dan  Kebijakan Publik, 4(1), 52-61.
Anwar,  H.  P.,  &  Priyanti,  E.  (2023).  UPAYA  MANAJEMEN  PEMERINTAHAN  DESA  DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS BUMDES SEBAGAI PENGUAT EKONOMI DI DESA CIKALONG  KECAMATAN  CILAMAYA  WETAN. Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan, 9(3), 606-627.
Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang  Lentera  Sebagai  Penggerak  Desa  Wisata  Lerep. Journal  of  Politic  and Government Studies, 7(04), 221-230.