## ANALISIS KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH: KASUS APBD KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018-2020
Mahpudin 1 , Fransisca Mega Lestari 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2 Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada E-mail: Mahpudin.ip@untirta.ac.id 1 ; fransisca.megalestari@mail.ugm.ac.id 2

## ABSTRAK
Desentralisasi  fiskal  yang  diterapkan  sejak  era  reformasi  memberi  peluang  yang  cukup  besar  kepada  daerah untuk  mengelola  keuangan  secara  mandiri  sesuai  dengan  kebutuhan  daerahnya.  Selain  itu,  daerah  memiliki keleluasaan  menggali  potensi  sumber  daya  di  daerah  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Namun, kewenangan yang besar ini tidak selalu berkorelasi positif. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tata  kelola  penganggaran  dijalankan.  Artikel  ini  berusaha  menganalisa  anggaran  daerah  untuk  mengetahui bagaimana  kinerja dan kemampuan anggaran daerah dengan  mengambil kasus  APBD Kabupaten  Lebak tahun anggaran  2018-2020.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  terhadap  sejumlah  indikator  yang  digunakan  untuk mengukur kinerja tata kelola dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lebak periode anggaran 2018-2019 dapat  disimpulkan  bahwa  secara  garis  besar  kinerja  keuangan  (APBD)  Kabupaten  Lebak  belum  menunjukkan performa  yang  baik.  Berbagai  indikator  memperlihatkan  hasil  kurung  memuaskan  dengan  nilai  persentase rendah.
Kata Kunci: Kinerja keuangan, APBD, Kabupaten Lebak

## ABSTRACT
Fiscal decentralization which has been implemented since the reform era, has provided ample opportunities for regions to manage finances independently according to regional needs. In addition, regions have the freedom to explore  potential  resources  to  increase  local  revenue.  However,  this  great  authority  is  not  always  positively correlated. This can be seen from how the budgeting governance policies are implemented. This article attempts to  analyze  the  regional  budget  to  find  out  how  the  performance  and  capability  of  the  regional  budget  is  by taking  the  case  of  the  Lebak  Regency  Budget  for  the  2018-2020  fiscal  year.  Based  on  the  results  of  the examination  of  several  indicators  used  to  measure  the  performance  of  governance  and  regional  financial capacity of Lebak Regency for the 2018-2019 budget period, it can be concluded that in general the financial performance (APBD) of Lebak Regency has not shown good performance. Various indicators show satisfactory brackets with low percentage values.
Keywords: Financial performance, APBD, Lebak Regency

## PENDAHULUAN
Kajian  ini  membahas  tentang kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Analisa  tentang  anggaran  daerah  menjadi penting dilakukan untuk menguji seberapa jauh  anggaran  yang  dikelola  pemerintah daerah  berkontribusi  dalam  mendorong percepatan  pertumbuhan  pembangunan
daerah, serta yang lebih penting meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat lokal.  Hal  ini  senada  dengan  semangat lahirnya ide desentralisasi yang memberikan  kewenangan  lebih  besar kepada  daerah  sejak  tahun  1999.  Daerah memiliki  keleluasaan  yang  lebih  dinamis dalam  mengatur  urusan  rumah  tangga daerahnya  dalam  arena  sosial,  politik,  dan
ekonomi  (Ahmad  &  Ali,  2011;  Booth, 2003).
Salah satu transformasi besar sebagai implikasi dari desentralisasi adalah desentralisasi  fiskal.  Daerah  memiliki kewenangan  untuk  mengelola  keuangan daerah  dan  menggali  berbagai  potensi sumber  daya  di  daerah  untuk  dikonversi menjadi pendapatan asli daerah.
Desentralisasi  fiskal  diharapkan  mampu melepaskan dominasi dan intervensi pemerintah pusat terhadap daerah.
Implikasinya,  pemerintah  daerah  saat  ini mengemban  tugas  dan  tanggungjawab yang  besar  untuk  membangun  daerahnya melalui  kinerja  tata  kelola  keuangan  yang sehat  dengan  menerapkan  prinsip good governance (Sijabat,  2016;  Kyriacou  &
Roca,  2011;  Brojonegoro  &  Asanuma, 2000; Pepinsky & Wihardja, 2011).
Studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal  terhadap  pertumbuhan  daerah  dan kesejahteraan  masyarakat  lokal  telah banyak dilakukan. Hasil studi menunjukkan variasi yang sangat beragam di  berbagai  daerah.  Beberapa  studi memperlihatkan  korelasi  yang  positif, tetapi  banyak  pula  yang  menunjukkan hasil  negatif  (Saputra  &  Mahmudi,  2012; Abdillah  &  Mursinto,  2014;  Samekto, 2012;  Ezcurra,  2015).  Berangkat  dari  sini, kajian  ini  berupaya  membedah  anggaran daerah  untuk  melihat  seberapa  sehat kinerja  tata  kelola  keuangan  daerah.
Secara  spesifik  kajian  ini  berfokus  pada analisis APBD Kabupaten Lebak, Provinsi Banten  tahun  anggaran  2018,  2019,  dan 2020.
Alasan  mengapa  Kabupaten  Lebak dipilih dalam kajian ini dengan pertimbangan dua hal: pertama, Kabupaten Lebak  mendapat  kategori  sebagai  daerah tertinggal di Indonesia berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  131  Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun  2015-2019.  Kenyataan  ini  cukup mencengangkan  sebab  Kabupaten  Lebak secara  letak  geografis  dekat  dengan  DKI Jakarta,  Ibukota  Negara.  Idealnya,  proses penetrasi  pembangunan  tidak  mengalami hambatan.  Selain  itu,  Kabupaten  Lebak memiliki  potensi  sumber  daya  alam  yang melimpah  dan  lengkap  berupa  laut, pertanian,  perkebunan,  pegunungan,  dan pertambangan.  Idealnya,  potensi  tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Kedua,  terjadi  pergeseran  yang ‘radikal’  terkait  rencana  pembangunan daerah sebagaimana tertuang dari visi misi kepala  daerah.  Pada  periode  2013-2018, visi-misi  kepala  daerah  sebagaimana tertuang  dalam  dokumen  RPJMD  adalah “Menjadikan  Kabupaten  Lebak  Cerdas, Sehat  dan  Sejahtera”.  Sementara  periode 2019-2024 berubah menjadi “Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan
Nasional Berbasis Potensi Lokal”. Melihat
visi 2013-2018 terlihat menekankan pelayanan dasar terkait pendidikan, kesehatan,  dan  ekonomi.  Sedangkan,  visi 2019-2024  lebih  menekankan  pada  aspek pariwisata.
Dua  point  pertimbangan  tersebut memunculkan pertanyaan, bagaimana konsistensi antara perencanaan dan anggaran daerah. Apakah anggaran daerah yang dikelola telah sesuai dengan kebutuhan  daerah  dan  mampu  menjawab persoalan  di  Kabupaten  Lebak.  Anggaran menjadi  penting  untuk  dianalisis  sebab program  dan  kegiatan  pemerintah  tidak akan  terlaksana  tanpa  ditopang  oleh anggaran.  Di  sisi  lain,  kinerja  keuangan yang  sehat  menjadi  salah  satu  indikator untuk  melihat  bagaimana  program  dan kegiatan pemerintah direalisasikan.
Kajian  ini  tidak  semata  hanya membedah  dan  menganalisa  anggaran daerah  Kabupaten  Lebak,  tetapi  kajian  ini berupaya menawarkan rekomendasi sebagai  bahan  pertimbangan  kepada  stake holder  terkait  dalam  mewujudkan  kinerja pengelolaan  keuangan  daerah  yang  sehat untuk  mendorong  pembangunan  daerah dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan demikian,  kajian  ini  akan  dimulai  dengan menguraikan  deskripsi  analitis  APBD Kabupaten  Lebak  dilihat  dari  tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020. Deskripsi analitis tersebut digunakan untuk
merumuskan  beberapa  point  saran  dan rekomendasi.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  tentang  analisis  anggaran daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Data diperoleh melalui data sekunder yang menyajikan  informasi  terkait  anggaran daerah  seperti  ABPD,  realisasi  anggaran, dokumen  perencanaan  daerah,  dan  BPS yang  memiliki  kaitan  dengan  konteks Kabupaten  Lebak  dari  tahun  2018  sampai 2020.  Analisa  anggaran  pada  beberapa Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang strategis dalam menyediakan fungsi pelayanan  umum  dasar  di  Kabupaten Lebak  seperti  Dinas  Pendidikan,  Dinas Kesehatan,  Dinas  Sosial,  dan  Dinas Pariwisata,  juga  turut  dianalisis  untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang  kinerja  dan  kemampuan  keuangan daerah.
Adapun  ruang  lingkup  analisis anggaran  daerah  yang  digunakan  pada kajian  ini  meliputi  16  indikator  sebagai berikut:
1. Pendapatan daerah per kapita
2. Ruang Fiskal Daerah
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
4. Rasio Efektivitas
5. Rasio efisiensi
6. Share and Growth
7. Analisa Varian Pendapatan
8. Analisis Pertumbuhan Pendapatan
9. Analisis varian Belanja
10. Analisis Pertumbuhan Belanja
11. Kemampuan Mendanai Belanja
Daerah
12. Rasio  Belanja  Modal  Terhadap  Total Belanja
13. Belanja  Pegawai  Terhadap  Belanja Daerah
Selain  menganalisa  13  indikator tersebut untuk menilai kinerja dan kemampuan  anggaran  daerah  Kabupaten Lebak,  analisa  juga  diperkaya  dengan mempertimbangkan  infromasi  dari  data lainnya  seperti  data  BPS,  dokumen perencanaan daerah, dan literatur lain yang menggambarkan potensi dan masalah yang ditemukan di Kabupaten Lebak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Singkat Kabupaten Lebak,

## Provinsi Banten
Kabupaten Lebak merupakan wilayah  yang  berada  di  Provinsi  Banten. Kabupaten  Lebak  memiliki  luas  wilayah 304.472  ha  atau  sekitar  3.305,  07  km,, hampir  lima  kali  luas  wilayah  Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten Lebak terdiri dari
28  kecamatan,  340  desa  dan  5  kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.302.608 jiwa. Pusat pemerintahan Kabupaten  Lebak  terletak  di  kecamatan Rangkasbitung.
Secara geografis, wilayah Kabupaten Lebak memiliki batas-batas sebagai berikut: di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten  Pandeglang;  wilayah  timur berbatasan dengan 3 daerah, yaitu kabupaten  Bogor,  Kabupaten  Sukabumi dan  Kabupaten  Tangerang.  Sementara  di utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan  sebelah  selatan  berbatasan  dengan Samudera  Indonesia.  Secara  garis  besar, wilayah Kabupaten Lebak terbagi memiliki  topografi  yang  berbeda-beda.  Di bagian barat dan utara merupakan wilayah yang  berupa  dataran  rendah  hingga perbukitan  bergelombang.  Di  bagian selatan  berupa  dataran  rendah  yang  relatif lebih  sempit  dari  pesisir  Samudera  India sehingga  wilayah  ini  memiliki  banyak pantai  dan  potensi  laut.  Sedangkan wilayah  yang  bertopografi  pegunungan berada  di  wilayah  timur  hingga  tenggara (Lebak B., 2020).
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lebak
Sumber: Lebakkab.go.id
Perbedaan  topografi  wilayah  ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah  daerah  Kabupaten  Lebak dalam  menyusun  rencana  pembangunan wilayah. Wilayah Lebak Utara yang terdiri dari  tujuh  kecamatan  (Rangkasbitung, Cikulur,  Cimarga,  Warunggunung,  Maja, Kalanganyar, Curugbitung) didesain sebagai  wilayah  perdagangan  dan  industri dari  hulu  hingga  hilir.  Kawasan  Lebak Barat dan Timur sebagai wilayah perbukitan  dan  pegunungan  didesain
sebagai kawasan perkebunan dan pertanian. Sementara Lebak Selatan sebagai wilayah yang memiliki karakteristik  wilayah  yang  unik,  yaitu sebagian  berada  di  pegunungan  dan sebagian  yang  lain  di  daerah  pantai sehingga  wilayah  ini  didesain  untuk pembangunan di bidang pertanian, perikanan laut, pariwisata, dan pertambangan. Untuk memperjelas deskripsi  wilayah  di  Kabupaten  Lebak, akan disajikan tabel berikut ini.
Tabel 1. Zona Wilayah Lebak berdasarkan jumlah penduduk, topografi, dan proyeksi pembangunan Zona Wilayah Kab. Lebak Kecamatan Jumlah Penduduk Kondisi Topografi Proyeksi Pembangunan Utara Rangkasbitung 124668 Dataran rendah hingga perbukitan bergelombang Perdagangan  dan  industri termasuk industri pengolahan hasil pertanian. Warunggunung 56292 Cikulur 50290 Cimarga 65502 Maja 54402 Curugbitung 32788 Kalanganyar 34547 Cibadak 62174 Selatan Malingping 66019 Pegunungan  dan  Pertanian, tanaman
Wanasalam 55098 Laut pangan,  perikanan  laut, pertambangan, pariwisata Cijaku 29364 Panggarangan 38534 Bayah 32205 Cilograng 34667 Cibeber 58915 Cigemblong 21733 Cihara 32205 Timur Cipanas 49102 Perbukitan dan Pegunungan Pertanian dan perkebunan Muncang 34361 Sobang 31047 Leuwidamar 54354 Sajira 50153 Bojongmanik 23420 Lebakgedong 23495 Cirinten 27130 Barat Cileles 50594 Hutan dan pegunungan Perkebunan dan pertanian Gunungkencana 35492 Banjarsari 61871
Sumber: data diolah dari Lebak B., 2020
Berdasarkan  informasi  yang  tersaji pada  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa Kabupaten Lebak memiliki potensi sumber daya  alam  yang  memadai  terutama  dalam aspek  pertanian.  Hal  ini  diperkuat  oleh kenyataan  bahwa  mayoritas  masyarakat bekerja  pada  sektor  pertanian.  Sementara pekerjaan pada sektor jasa dan pemerintahan  sangat  rendah  dan  hanya terkonsentrasi  pada  wilayah  Lebak  Utara khususnya  di  Kecamatan  Rangkasbitung sebagai ibukota Kabupaten Lebak.
Pembangunan  di  Kabupaten  Lebak dapat  dilihat  dari  perkembangan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi  barometer  yang  diperkenalkan oleh United  Development  Programme (UNDP)  sejak  tahun  1990  untuk  menilai bagaimana  penduduk  pada  suatu  wilayah dapat  mengakses  hasil  pembangunan dilihat dari tiga indikator yaitu pendidikan,
kesehatan  dan  ekonomi.  Secara  garis besar,  perkembangan  IPM  di  Kabupaten Lebak  mengalami  peningkatan  setiap tahun.  Kendati  demikian,  peningkatan tersebut tidak signifikan. Pada tahun 2017, IPM  kabupaten  Lebak  hanya  menempati angka 62, 95 %. Angka tersebut naik tipis dari  62,  78  %  pada  tahun  2016  (Lebak, 2018).
Apabila dibandingkan secara nasional, tingkat pertumbuhan di Kabupaten  Lebak  pada  tahun  2017 menempati  posisi  ke  444  dari  514 kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  (Lebak, 2018). Jika dikomparasikan dengan kabupaten/kota terdekat di Provinsi Banten,  Kabupaten  Lebak  menempati posisi  terakhir  sebagai  daerah  dengan tingkat  pertumbuhan  yang  paling  rendah. Berangkat  dari  realita  ini,  Kabupaten Lebak  mendapat  predikat  sebagai  daerah
tertinggal  pada  tahun  2015  berdasarkan Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  131 Tahun  2015  tentang  Penetapan  daerah Tertinggal  Tahun  2015-2019.  Ironisnya, wilayah kabupaten Lebak secara geografis termasuk  memiliki  jarak  yang  dekat dengan  ibukota  negara,  DKI  Jakarta  yaitu 98 km dengan jarak tempuh normal sekitar 2-3 jam.
Masyarakat  di  Kabupaten  Lebak yang  masuk  dalam  kategori  miskin  pada tahun  2018  mencapai  8,41  persen  atau sebanyak  108.901  orang  dari  1,2  juta penduduk. Fakta ini menempatkan Kabupaten Lebak sebagai daerah termiskin kedua di Provinsi Banten setelah Kabupaten  Pandeglang.  Sementara  potret pendidikan di Kabupaten Lebak mengungkap  bahwa  di  tahun  2017,  rata- rata  lama  sekolah  penduduk  di  Lebak berkisar  pada  angka  6,20.  Artinya, mayoritas masyarakat mengenyam pendidikan  sampai  pada  jenjang  Sekolah Dasar  (SD).  Padahal  pemerintah  Lebak menargetkan harapan lama sekolah mencapai  angka  11,92  atau  setingkat lulusan SMA sederajat sebagaimana program  pemerintah  pusat  terkait  wajib belajar 12 tahun dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Sedangkan  dari  kondisi  kesehatan salah  satunya  dapat  dilihat  dari  rata-rata usia  harapan  hidup.  Di  tahun  2017,  angka harapan hidup masyarakat Lebak berada di
usia  66,  59  tahun,  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  angka  rata-rata nasional  yang  mencapai  70,  1  tahun. Deskripsi  ini  menjelaskan  bahwa  kondisi pembangunan di Kabupaten Lebak termasuk lamban.
Analisa Kinerja dan Kemampuan Anggaran Daerah
Analisis  kinerja  dan  kemampuan anggaran  daerah  merupakan  salah  satu pendekatan yang digunakan untuk menilai seberapa  sehat  pengelolaan  keuangan daerah.  Anggaran  daerah  yang  dimaksud yaitu  APBD.  Kajian  ini  menganalisa APBD  Kabupaten  Lebak  dilihat  dari  tiga tahun  anggaran  (2018,  2019,  2020). Analisa  APBD  ini  terdiri  dari  13 indikator, sebagaimana diuraikan berikut.
1. Pendapatan daerah per kapita
Indikator  ini  menjelaskan  nilai  riil dari  besarnya  pendapatan  daerah  dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk  yang  harus  dilayani  oleh pemerintah  daerah.  Dengan  kata  lain, pemerintah wajib menjamin bahwa seluruh penduduk  yang  ditinggal  di  wilayah tersebut  dapat  menerima  dan  mengakses layanan publik. Logikanya, semakin banyak  jumlah  penduduk,  maka  semakin besar  beban  tanggungjawab  yang  harus ditanggung oleh pemerintah daerah.
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Lebak pada tahun 2019 sebanyak 1.293.224 jiwa. Sementara  jumlah  pendapatan  riil  APBD
di  tahun  2018-2020  dapat  dilihat  pada
tabel berikut: Tabel 2. Jumlah Pendapatan Rill Jumlah Pendapatan Riil 2018 2019 2020 2.504.433.551.432 2.676.822.234.189 2.547.087.060.222 Pendapatan per kapita 1.936.581 2.069.882 1.969.563
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Dengan asumsi bahwa jumlah penduduk  di  Kabupaten  Lebak  dianggap sama  pada  tahun  2018,  2019,  dan  2020 yaitu  sebesar  1.293.224  jiwa,  maka  dapat dilihat bahwa besarnya  pendapatan daerah per  kapita  pada  tahun  2018  rata-rata sebesar  1,9  juta/jiwa.  Angka  ini  naik  tipis pada  tahun  2019  menjadi  2  juta/jiwa. Namun,  pada  tahun  2020  mengalami penurunan menjadi 1, 9 juta/jiwa. Mengacu  pada  hasil  tersebut,  besaran pendapatan daerah per kapita di Kabupaten Lebak  termasuk  rendah.  Hal  ini  salah satunya  karena  faktor  jumlah  penduduk yang  termasuk  besar  sehingga  berdampak pada  angka  rasio.  Implikasinya,  meskipun rata-rata  pendapatan  daerah  relatif  besar, di atas 2 Triliun, namun angka pendapatan per kapita tergolong rendah.
Pendapatan daerah per kapita menjadi  barometer  untuk  mengetahui sejauh  mana  perkembangan  pembangunan ekonomi sosial di wilayah yang bersangkutan. Terdapat premis yang menyebut bahwa semakin besar pendapatan  daerah  per  kapita,  semakin maju pembangunan daerah tersebut. Dalam  konteks  ini,  rata-rata  pendapatan
daerah  per  kapita  di  Kabupaten  Lebak yang  tergolong  rendah  mengindikasikan bahwa laju pembangunan belum maksimal.  Hal  ini  dipertegas  oleh  data BPS  tahun  2017  bahwa  angka  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Kabupaten Lebak berkisar di point 62.
Menurut  Bank  Dunia,  salah  satu faktor yang menjelaskan rendahnya pendapatan  daerah  per  kapita  dipicu  oleh tingkat  pendidikan  yang  rendah.  Kualitas pendidikan yang rendah berimplikasi pada minimnya  keterampilan  dan  kapabilitas sumber  daya  manusia.  Hal  ini  sangat relevan  jika  dikaitkan  dengan  kasus Kabupaten Lebak. Merujuk pada data BPS 2017,  penduduk  di  Lebak  rata-rata  hanya lulusan SD.
2. Ruang Fiskal Daerah
Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur tingkat keleluasaan  yang dimiliki oleh pemerintah daerah  dalam  mengalokasikan  APBD untuk  membiayai  program  dan  kegiatan yang  menjadi  prioritas  daerah.  Mengacu pada standar aturan  yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan, rumus untuk menghitung  ruang  fiskal  daerah  diperoleh
dengan  menghitung  total  keseluruhan pendapatan  daerah  dikurangi  dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya  dan  belanja  yang  sifatnya mengikat  seperti  DAK,  Dana  Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Darurat, Belanja  Pegawai  dan  Belanja  Bunga. Kemudian  selanjutnya  dibagi  dengan keseluruhan Pendapatan Daerah.
Mengacu  pada  APBD  Kabupaten Lebak,  besarnya  ruang  fiskal  tahun  2018, 2019,  dan  2020  berturut-turut  adalah 549,506,248,901,  553,827,082,108,  dan
510,277,621,184.  Dari  angka  tersebut dapat  dilihat  bahwa  ruang  fiskal  daerah selama tiga tahun berada pada posisi  yang sama  yaitu  sebesar  5%  dari  total pendapatan daerah. Ruang fiskal Kabupaten  Lebak  termasuk  rendah.  Hal tersebut  dikarenakan  tingginya  jumlah pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya dan belanja wajib, terutama belanja  pegawai  yang  mencapai  hampir setengah  dari  jumlah  keseluruhan  total pendapatan daerah.
Tabel 3. Perbandingan Total Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun anggaran Total Pendapatan Daerah Total Belanja Pegawai 2018 2.511.747.359.526 1.065.581.673.248 2019 2.734.655.051.800 1.099.710.831.483 2020 2.500.728.711.965 1.058.519.078.781 Sumber:  Data sekunder diolah, 2021
Persentase  ruang fiskal  daerah  yang ideal  lebih  dari  30%  sehingga  pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam membangun  daerahnya.  Dalam  hal  ini, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran  yang tertuang dalam APBD memiliki  peran  yang  sangat  penting. Ketersediaan  ruang  fiskal  yang  cukup menjadi  penting  bagi  pemerintah  untuk mencapai  tujuan  pembangunan  tanpa menghambat  kesinambungan  keuangan pemerintah.  Padahal,  jika  berkaca  pada kondisi di Kabupaten Lebak yang memiliki  potensi  sumber  daya  alam  yang signifikan  termasuk  potensi  pariwisata, seharusnya  dapat  berkontribusi  dalam
memperbesar  ruang  fiskal  daerah  melalui peningkatan  PAD.  Namun,  hal  tersebut belum tergali secara optimal sebab kondisi kualitas  infrastruktur  yang  baik  belum merata  di  semua  wilayah  dan  penetrasi investasi  belum  begitu  menjanjikan.  Oleh karena itu perlu ada upaya yang signifikan untuk  mendorong  perubahan  ekonomi  di Kabupaten Lebak.
3. Rasio Kemandirian Keuangan

## Daerah
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan  daerah  dalam  membiayai sendiri kegiatan pemerintah berupa pembangunan dan pelayanan publik. Hasil dari  rasio  ini  menjadi  barometer  untuk
mengukur  seberapa  jauh  daerah  dapat mandiri menghasilkan sumber-sumber pendapatan  daerah  atau  justru  masih sangat bergantung pada sumber pendapatan  yang  berasal  dari  pihak eksternal, terutama pemerintah pusat. Oleh karenanya,  rumus  untuk  menghitung  rasio ini  adalah  total  pendapatan  asli  daerah dibagi total keseluruhan pendapatan
daerah.  Semakin  tinggi  pendapatan  asli daerah,  maka  semakin  mandiri  keuangan daerah.
Halim  (2002)  membuat  klasifikasi rasio  kemandirian  keuangan  daerah  untuk mempermudah dalam melakukan kategorisasi.  Sebagaimana  nampak  pada tabel berikut:
Tabel 4. Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0-25 Instruktif Rendah 25-50 Konsultatif Sedang 50-75 Partisipatif Tinggi 75-100 Delegatif Sumber: Halim (2002) Pola hubungan
instruktif mengindikasikan  bahwa  daerah  belum mampu  mandiri  dalam  menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga intervensi pemerintah  pusat  sangat  kentara.  Pola hubungan Konsultatif memperlihatkan intervensi pemerintah pusat mulai berkurang  karena  pemerintah  daerah dianggap  sedikit  lebih  mampu  dalam menjalankan otonomi daerah. Pola hubungan Partisipatif menunjukkan
campur  tangan  pemerintah  pusat  semakin
berkurang sebab daerah dianggap semakin efektif dalam menjalankan urusan otonomi. Sedangkan pola hubungan Delegatif  adalah  kategori  yang  ideal dimana  intervensi  pemerintah  pusat  tidak ada karena daerah dinilai mampu menjalakan otonomi.
Dalam  konteks  rasio  kemandirian daerah  di  Kabupaten  Lebak  yang  tertuang dalam  APBD  2018,  2019,  2020  dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
Tabel 5. Rasio Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lebak
Tahun anggaran Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah Rasio Kemandirian Daerah Pola Hubungan 2018 308.912.592.160 2.511.747.359.526 12 % Instruktif 2019 333.766.548.700 2.734.655.051.800 12% Instruktif 2020 338.941.257.475 2.500.728.711.965 13% Instruktif Sumber: Data sekunder diolah, 2021 Dari  tabel  tersebut  dapat  dilihat
bahwa rasio kemandirian keuangan daerah
Kabupaten  Lebak  tahun  anggaran  2018- 2020  cenderung  stagnan.  Dimana  tahun
anggaran  2018  dan  2019,  tingkat  rasio kemandirian  daerah  berkisar  di  angka  12 %.  Terdapat  peningkatan  pada  tahun anggaran  2020  namun  sangat  tidak signifikan  menjadi  13%.  Pola  hubungan yang  terbentuk  adalah  instruktif  yang menegaskan  bahwa  intervensi  pemerintah pusat terhadap sumber penerimaan keuangan  di  Kabupaten  Lebak  masih sangat  besar.  Dengan  kata  lain,  data dikatakan  bahwa  Kabupaten  Lebak  belum mandiri. Otonomi fiskal yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali  dan  mengelola  potensi  sumber- sumber  pendapatan  asli  daerah  ternyata belum  berkontribusi  secara  signifikan dalam  mewujudkan  kemandirian  daerah. Kabupaten Lebak masih bergantung kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan  bantuan  keuangan  dalam menjalankan urusannya.
Secara  garis  besar,  pendapatan  asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, pendapatan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  pendapatan lainnya  yang  sah.  Pajak  dan  retribusi merupakan  dua  item  sumber  pendapatan asli  daerah  yang  sangat  penting  bagi daerah  yang  bersangkutan.  Jenis-jenis pendapatan yang termasuk pajak kabupaten/kota  antara  lain:  pajak  hotel, restoran,  hiburan,  reklame,  penerangan jalan,  pajak  mineral  bukan  logam  dan batuan. Sementara jenis retribusi mencakup:  jasa  umum,  jasa  usaha,  dan jasa perizinan.
Pada tahun 2019 misalnya, dari total penerimaan PAD
sebesar Rp 333,766,548,700 terinci sebagaimana tersaji pada tabel berikut:
Tabel 6. Jenis PAD dan Persentase Rasio Jumlah Pendapatan
Jenis PAD Jumlah Pendapatan Persentase Pajak 84.625.000.000 25% Retribusi 21.622.621.100 7% Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.629.530.800 1% Pendapatan lain yang sah 222.889.396,800. 67% Total 333.766.548.700 100%
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Data  diatas  menunjukkan  bahwa pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  pajak dan retribusi masih sangat kecil. Pemerintah Kabupaten Lebak hanya mampu  mendapatkan  penerimaan  dari pajak  84  Miliar  (25  %)  dan  retribusi  21
Miliar  (7%).  Padahal  sektor  pajak  dan retribusi  adalah  bagian  terpenting  dalam menggenjot  peningkatan  pendapatan  asli daerah.  Artinya  pemerintah  Kabupaten Lebak  belum  optimal  dalam  mengelola dan  menggali  sumber-sumber  pendapatan
di  wilayahnya.  Implikasinya,  menjadi wajar  apabila  rasio  kemandirian  keuangan daerah  Kabupaten  Lebak  mash  sangat rendah  dengan  tingkat  ketergantungan terhadap  pemerintah  pusat  yang  masih tinggi.
4. Rasio Efektivitas
Rasio efektivitas menjelaskan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah
yang  telah  direncanakan  dibandingkan dengan  target  pendapatan  asli  daerah.  Hal ini  sebagai  barometer  untuk  menilai seberapa optimal kinerja keuangan pemerintah  daerah  dalam  menggali  dan mengelola  potensi  sumber  daya  yang dimiliki  untuk  meningkatkan  pendapatan asli  daerah.  Indikator  efektivitas  kinerja keuangan sebagai berikut:
Tabel 7. Persentase Kinerja Keuangan
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Adapun  rasio  efektivitas  keuangan
Kabupaten  Lebak  tahun  anggaran  2018- 2020  sebagaimana  tersaji  pada  tabel berikut ini: Tabel 8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun anggaran Realisasi Pendapatan Asli daerah Target Pendapatan Asli Daerah Persentase Keterangan 2018 349,479,362,707 308.912.592.160 113% Sangat efektif 2019 334,722,679,400 333.766.548.700 100,2% Sangat efektif 2020 377,504,404,119 338.941.257.475 111% Sangat efektif
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Mengacu  pada  tabel  di  atas,  dapat dilihat  bahwa  rasio  efektivitas  keuangan Kabupaten  Lebak tahun  2018-2020 sangat efektif, dimana pemerintah daerah mampu merealisasikan  target  pendapatan  asli daerah (di atas 100%). Meskipun demikian,  pencapaian  ini  sering  kali dianggap  wajar  sebab  pemerintah  daerah pada  dasarnya  memasang  target  di  bawah potensi pendapatan yang apabila
dimaksimalkan  nilai  pendapatan  yang diterima  dapat  jauh  lebih  besar  dari anggaran  yang  telah  direncanakan.  Hal tersebut  dilakukan  agar  terkesan  bahwa pemerintah  dapat  mengklaim  keberhasilan dalam  merealisasikan  target  sebagaimana yang telah direncanakan. Dengan kata lain, anggaran  kerap  dibuat  lebih  kecil  dari potensi  penerimaan  pendapatan  yang
Persentase kinerja keuangan (%) Kriteria Di bawah 60 Tidak efektif 60-80 Kurang efektif 80-90 Cukup efektif 90-100 Efektif Di atas 100 Sangat efektif
mungkin  dapat  diperoleh  oleh  pemerintah daerah (Habiburrahman, 2016).
Asumsi  tersebut  mungkin  terjadi  pula  di Kabupaten  Lebak.  Pendapatan  asli  daerah
Kabupaten  Lebak  pada  tahun  anggaran 2019  secara  lebih  mendetail  spesifik  pada pendapatan  pajak  dan  retribusi  daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.
Tabel 9. Jenis PAD berdasarkan anggaran dan realisasi Jenis PAD Anggaran Realisasi % Pajak daerah Pajak hotel 320.400.000 369.683.930 115.38 Pajak Restoran 5.000.000.000 6.661.576.327 133.23 Pajak Hiburan 350.000.000 383.134.597 109.47 Pajak Reklame 650.800.000 786,003.738 120.78 Pajak Penerangan Jalan 18.300.000.000 18.661.399,931 101.97 Pajak Parkir 219.600.000 290.185.040 132.14 Pajak Air Tanah 135.000.000 146.536.317 108.55 Pajak  Burung  Walet  dan Sejenisnya 3.200.000 5.256.300 164.26 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 16.845.450.000 21.069.134.367 125.07 PBB Pedesaan dan Perkotaan 22.580.550.000 27.224.421.309 120.57 Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan 20.220.000.000 25.261.834.849 124.93 Total 84.625.000,000 100.859.166,705 119.18 Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum 8.239.240.000 9.106.524.500 110.53 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 450.080.000 488.800.000 108.60 Retribusi  Pelayanan  Parkir di Tepi Jalan umum 258.680.000 241.696.700 93.43 Retribusi Pelayanan Pasar 2.661.290.000 2.613.342.000 98.20 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 387.162.500 438.225.000 113.19 Penyediaan/penyedotan Kakus 43.774.500 36.900.000 84.30 Pelayanan Tera Ulang 45.471.600 55.352.100 121.73 Pengendalian Menara Telekomunikasi 600.000.000 725.760.000 120.96 Pemakaian kekayaan daerah 3.161.301.000 3.535.298.524 111.83 Retribusi Pelelangan Ikan 1.000.589.500 1.289.504.000 128.87 Retribusi Terminal 504.064.000 461.430.000 91.54 Retribusi  rumah  potong hewan 32.000.000 32.220.000 100.69 Retribusi  tempat  rekreasi dan olah raga 318.225.000 323.600.000 101.69 Retribusi penjualan produksi usaha daerah 285.000.000 316,015,000 110.88 Retribusi  izin  mendirikan bangunan 3.500.000.000 3.599.056.570,00 102.83 Retribusi izin trayek 91.743.000 112.100.000.00 122.19 Retribusi izin perikanan 44.000.000 44.000.000.00 100.00 Total 21.622.621.100,00 23.419.824.394.00 108.31
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Mengacu  pada  tabel  di  atas  dapat dilihat  bahwa  pos  pemasukan  pendapatan asli  daerah  yang  paling  terbesar  untuk kategori pajak berasal dari jenis pajak PBB Pedesaan  dan  Perkotaan  dengan  nilai  27 Miliar.  Sementara  pendapatan  asli  daerah dari  jenis  pajak  lainnya  terbilang  kecil seperti  pajak  hotel,  restoran,  hiburan  dan parkir.  Sementara,  pendapatan  asli  daerah kategori  retribusi  yang  paling  tinggi berasal  dari  jenis  retribusi  pelayanan umum sebesar 9 Miliar. Retribusi pelayanan  umum  yang  dimaksud  berasal dari pelayanan kesehatan.
Seluruh  pos  anggaran,  secara  garis besar dapat  telah memenuhi  target  dengan realisasi lebih dari 100% meskipun apabila melihat  nilai  real,  besaran  pendapatan  asli daerah  yang  diterima  belum  signifikan dalam  meningkatkan  penerimaan  APBD. Dengan kata lain terdapat dua kemungkinan  yang  dapat  menjelaskan  hal tersebut.  Pertama,  pemerintah  Kabupaten Lebak  menargetkan  anggaran  yang  lebih rendah dari kemungkinan pendapatan yang dapat diperoleh. Kedua, pemerintah Kabupaten  Lebak  belum  optimal  dalam menggali  potensi  sumber  daya  yang  dapat dikonversi menjadi pendapatan asli daerah.
Hal  ini  misalnya  dipertegas  oleh kenyataan  bahwa  wilayah  Kabupaten Lebak  memiliki  sumber  daya  alam  yang
melimpah dan beragam berupa hutan, laut, kebun,  tambang.  Seharusnya,  hal  tersebut menjadi  potensi  untuk  menggali  pos penerimaan  APBD,  misalnya  dengan  cara mengoptimalkan kawasan pariwisata, perikanan,  dan  pertambangan  sehingga dapat  meningkatkan  pajak  dan  retribusi daerah.  Namun,  sebagaimana  tersaji  pada tabel  di  atas,  justru  pajak  dan  retribusi terbesar bukan berasal dari potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Lebak.
5. Rasio efisiensi
Rasio  ini  digunakan  sebagai  indikator untuk  menilai  seberapa  jauh  kemampuan keuangan daerah dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja daerah (pengeluaran) dengan realisasi  pendapatan daerah. Hal ini bertujuan memotret tingkat efisiensi keuangan daerah. Efisiensi menjadi  penting  sebab  merupakan  salah satu  prinsip  dalam  tata  kelola  keuangan. Semakin kecil nilai rasio efisiensi mencerminkan  bahwa  kinerja  pemerintah dalam membelanjakan pendapatannya semakin baik sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan  daerah.  Adapun  indikator untuk  mengukur  tingkat  rasio  efisiensi dapat  dilihat  pada  tabel  10  dan  Rasio efisiensi keuangan Kabupaten Lebak tahun anggaran  2018,  2019,  dan  2020  tersaji pada tabel 11.
Tabel 10.  Kriteria Kinerja Keuangan Persentase kinerja keuangan (%) Kriteria Di bawah 60 Sangat efisien 60-80 Efisien 80-90 Cukup efisien 90-100 Kurang efisien Di atas 100 Tidak efisien Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tabel 11. Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun anggaran Realisasi Belanja Daerah Realisasi Pendapatan Daerah Persentase Keterangan 2018 2.447.025.136.764  2.504.433.551.432 98 % Kurang efisien 2019 2.658.286.134.993  2.676.822.234.189 99 % Kurang efisien 2020 2.497.002.959.537  2.547.087.060.222 98 % Kurang efisien
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat diketahui  bahwa  rasio  efisiensi  Kabupaten Lebak  pada  tahun  anggaran  2018-2020 relatif  stagnan  dengan  kriteria  kurang efisien.  Pada  tahun  anggaran  2018, realisasi belanja daerah sebesar 2.447.025.136.764  dibagi  dengan  realisasi pendapatan daerah yakni sebesar 2.504.433.551.432  sehingga  persentase rasio yang muncul adalah 98%. Pada tahun anggaran  2019,  realisasi  belanja  daerah sebesar  2.658.286.134.993  dibagi  dengan jumlah realisasi pendapatan daerah sebesar 2.676.822.234.189 sehingga memunculkan angka  persentase  rasio  efisiensi  99%. Tahun  anggaran  2020,  realisasi  belanja daerah  sebesar  2,497,002,959,537  dibagi dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 2,547,087,060,222 sehingga persentase rasio yang muncul adalah 98%.
Rasio  efisiensi  pada  dasarnya  tidak hanya terkait soal sejauh mana kemampuan daerah membelanjakan
anggaran  yang  diperoleh  dari  pendapatan daerah.  Karena  apabila  hal  tersebut menjadi  acuan  utama,  maka  tidak  sulit bagi pemerintah daerah untuk “menghabiskan”  anggaran  yang  dimiliki. Hal  yang  substantif  terletak  pada  sejauh mana belanja anggaran tersebut berdampak  pada  pembangunan  daerah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan  bahwa  alokasi  belanja daerah harus dipastikan mampu berkontribusi  terhadap  pendapatan  daerah. Selain  itu,  perlu  upaya  untuk  melakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari kemungkinan  terjadinya  penyimpangan dalam pengelolaan anggaran belanja daerah seperti pemborosan anggaran, mark up ,  dan  korupsi,  dan  tindakan  melawan hukum  lainnya.  Hal  ini  bertujuan  agar rasio  efisiensi  anggaran  Kabupaten  Lebak mendapat  kategori  baik  pada  tahun-tahun berikutnya, mengingat dalam kurun waktu tiga  tahun  anggaran  berturut-turut,  rasio
efisiensi  keuangan  Kabupaten  Lebak belum efektif.
6. Share and Growth
Share  and  Growth merupakan  dua entitas  yang  saling  terkait  satu  sama  lain. Keduanya  dapat  menjadi  rujukan  yang berguna  untuk  memotret  kemampuan keuangan daerah serta dengan mempertimbangkan  juga    perkembangan arus pendapatan dan belanja. Share adalah rasio  pendapatan  asli  daerah  terhadap belanja. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh  mana  kemampuan  daerah  dalam membiayai kegiatan rutin dan pembangunan.  Dengan  demikian  rumus yang  digunakan  untuk  menghitung Share adalah  total  pendapatan  asli  daerah  dibagi dengan total belanja.
Sementara Growth adalah  rasio pertumbuhan  Pendapatan  asli  daerah dengan  PDRB  untuk  mengetahui  sejauh mana fleksibilitas dan elastisitas pendapatan asli daerah terhadap
pembangunan  ekonomi  di  daerah  yang bersangkutan.  Rumus  untuk  menghitung Growth adalah  jumlah  pendapatan  asli daerah  pada  periode  tertentu  (PAD-i) dibagi  dengan  jumlah  pendapatan  asli daerah  pada  periode  sebelumnya  (PAD-i- 1).  Keterkaitan  antara Share dan Growth nampak pada kuadran berikut ini.
Tabel 12. Kuadran Share and Growth Kuadran I
Share tinggi, Growth tinggi Kuadran II Share  rendah,  Growth tinggi Kuadran III Share  tinggi,  Growth Rendah Kuadran IV Share  rendah,  Growth rendah Nilai Share Kabupaten Lebak periode anggaran 2018-2020 adalah
sebagai berikut:
Tabel 13. PAD dan Total Belanja
Tahun Anggaran PAD Total Belanja Nilai 2018 308.912.592.160 2.707.075.580.544 11% 2019 333.766.548.700 2.982.610.098.541 11% 2020 338.941.257.475 2.747.614.915.401 12% Rata-rata Share 11,5%
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Mengacu  pada  tabel  di  atas,  dapat dilihat  bahwa  nilai  share  keuangan Kabupaten  Lebak  selama  tiga  tahun anggaran  (2018-2020)  cenderung  stabil tanpa  mengalami  penurunan  maupun
kenaikan. Namun stabilitas tersebut menunjukkan  nilai  yang  rendah.  Rata-rata nilai share yang mencerminkan perbandingan antara pendapatan asli darah dengan  total  belanja  berada  pada  nilai  11,
5%.  Perolehan  nilai  yang  tergolong  cukup rendah.  Dengan  kata  lain,  nilai share keuangan Kabupaten Lebak dalam periode tiga  tahun  terakhir  stabil  dengan  nilai
rendah. Artinya, tidak ada perubahan yang signifikan  ke  arah  tata  kelola  keuangan yang lebih baik.
Tabel 14. PAD dimensi Growth Tahun Anggaran PAD-i PAD-i-1 Nilai 2018 308.912.592.160 320.167.214.575 9,6 % 2019 333.766.548.700 308.912.592.160 10 % 2020 338.941.257.475 333.766.548.700 10 % Rata-rata Growth 10 %
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai Growth keuangan  Kabupaten  Lebak pada periode anggaran 2018-2020 cenderung  stabil,  namun  stabil  dengan perolehan  nilai  yang  rendah  (tidak  lebih dari  10%).  Tahun  anggaran  2018  jumlah pendapatan asli daerah sebesar 308.912.592.160  dibagi  dengan  total pendapatan  asli  daerah  tahun  sebelumnya yakni tahun 2017 sebesar 320.167.214.575 menghasilkan persentase nilai 9,6%.
Tahun  anggaran  2019  jumlah  pendapatan asli daerah sebesar 333.766.548.700 dibagi dengan  total  pendapatan  asli  daerah  tahun sebelumnya sebesar 308.912.592.160 menghasilkan persentase nilai 10%. Tahun anggaran  2020  jumlah  pendapatan  asli daerah  sebesar  338.941.257.475  dibagi dengan  total  pendapatan  asli  daerah  tahun sebelumnya sebesar 333.766.548.700 menghasilkan persentase nilai 10%. Terdapat  kenaikan  nilai Growth pada tahun  anggaran  2019  meskipun  tidak signifikan  yaitu  1%.  Nilai growth tahun
anggaran 2019 tidak mengalami perubahan yang  berarti  pada  tahun  2020.  Secara keseluruhan,  rata-rata growth keuangan Kabupaten Lebak tergolong rendah.
Berdasarkan  perhitungan share dan growth terhadap  anggaran  Kabupaten Lebak  dari  tahun  2018-2020,  diketahui bahwa  nilai  rata-rata share sebesar  11,5% dan growth sebesar  10%.  Nilai share dan growth sama-sama rendah. Dengan demikian, apabila dipetakan dalam kuadran,  kemampuan  keuangan  daerah Kabupaten  Lebak  berada  dalam  kuadran IV. Kondisi tersebut tidak ideal. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total belanja sangat minim, begitu pula  potensi  pertumbuhan  pendapatan  asli daerah  setiap  tahun  sangat  rendah.  Oleh karena  itu,  pemerintah  Kabupaten  Lebak dituntut  agar  lebih  kreatif,  inovatif  dan memperbaiki  kinerja  keuangan  sehingga mampu  meningkatkan  pendapatan  asli daerah semata-mata untuk tujuan
pembangunan  daerah  dan  kepentingan publik.
7. Analisa Varian Pendapatan
Indikator  ini  menjelaskan  rasio antara realisasi pendapatan dengan anggaran  pendapatan.  Hal  ini  yang membedakan  dengan  rasio  efektivitas. Rasio efektivitas spesifik pada pendapatan asli  daerah  sedangkan  analisa  varian pendapatan mencakup keseluruhan
pendapatan  yang  diterima  oleh  daerah. Meski  berbeda,  namun  tujuannya  sama yaitu  untuk  mengukur  kemampuan  daerah merealisasikan  total  pendapatan  sesuai dengan perencanaan anggaran. Hal tersebut  membantu  menjelaskan  seberapa optimal upaya daerah meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Tabel 15. Realisasi Pendapatan dan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan Nilai (%) 2018 2.504.433.551.432 2.511.747.359.526 99,7% 2019 2.676.822.234.189 2.734.655,051.800 97,8% 2020 2.547.087.060.222 2.500.728.711.965 101,8% Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Tabel di atas memperlihatkan bahwa analisa varian pendapatan keuangan daerah  Kabupaten  Lebak  tahun  anggaran 2018-2020  sudah  efektif.  Rasio  antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan  mendapatkan  rata-rata  nilai 90-100%.  Artinya,  pemerintah  daerah dianggap  telah  mampu  mencapai  target penerimaan sebagaimana yang telah direncanakan.  Pada  tahun  anggaran  2018,
realisasi pendapatan
sebesar 2.504.433.551.432 dibagi
jumlah anggaran  pendapatan  yang  direncanakan sebesar  2.511.747.359.526  menghasilkan nilai  99,7%.  Pencapaian  ini  mengalami penurunan  pada  tahun  anggaran  2019, dimana realisasi pendapatan sebesar 2.676.822.234.189 dibagi jumlah anggaran
pendapatan  yang  direncanakan  sebesar 2.734.655.051.800 menghasilkan nilai 97,7%. Namun pada tahun anggaran 2020, nilai varian pendapatan mengalami kenaikan  menjadi  101,8%  yang  diperoleh dari realisasi pendapatan sebesar 2.547.087.060.222 dibagi jumlah anggaran pendapatan  yang  direncanakan  sebesar 2,500,728,711,965. Artinya, varian pendapatan  selama  tiga  tahun  berturut- turut  bersifat  fluktuatif,  meskipun  masih dalam kategori efektif.
8. Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis  pertumbuhan  pendapatan adalah  indikator  yang  dipakai  untuk mengukur  rasio  pertumbuhan  pendapatan dengan  PDRB.  Rasio  ini  berguna  untuk mengetahui sejauh mana tingkat elastisitas
pendapatan daerah terhadap pembangunan ekonomi  pada  daerah  yang  bersangkutan. Adapun  rumus  yang  digunakan  untuk menghitung analisis pertumbuhan pendapatan  adalah  total  pendapatan  pada tahun  tertentu  (Pendapatan  tahun  t) dikurangi total pendapatan tahun
sebelumnya (pendapatan tahun t-1) kemudian  dibagi  jumlah  total  pendapatan tahun sebelumnya (pendapatan tahun t-1).
Pertumbuhan  pendapatan  keuangan Kabupaten  Lebak  pada  tahun  anggaran 2018-2020 tersaji pada tabel di bawah ini:
Tabel 16. Realisasi Pendapatan dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun Anggaran Realisasi Pendapatan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kriteria 2018 2.504.433.551.432 3,4% Positif 2019 2.676.822.234.189 6,8% Positif 2020 2.547.087.060.222 -4,8% Negatif Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan pendapatan APBD Kabupaten Lebak tahun 2018  sebesar  3,4%.  Pencapaian  ini mengalami  kenaikan  dua  kali  lipat  pada tahun  2019  dengan  rasio  pertumbuhan sebesar 6,8%. Meskipun demikian, peningkatan  tersebut  belum  konsisten. Pada  tahun  2020,  rasio  pertumbuhan pendapatan  justru  mengalami  penurunan dengan nilai rasio -4,8%. Secara keseluruhan, rasio pertumbuhan pendapatan APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran  2018-2020  belum  menunjukkan performa  yang  baik.  Oleh  karena  itu, pemerintah  daerah  perlu  mengoptimalkan upaya-upaya  meningkatkan  pertumbuhan pendapatan daerah.

## 9. Analisis varian Belanja
Analisis  varian  belanja  mengukur kemampuan  daerah  menyerap  belanja yang  telah  dianggarkan.  Oleh  karena  itu, rumus  untuk  menilai  analisis  varian belanja  adalah  jumlah  realisasi  belanja dikurangi anggaran belanja. Kinerja keuangan pemerintah daerah varian belanja  dapat  dikatakan  baik  apabila  total realisasi  belanja  tidak  melebihi  anggaran belanja yang telah ditargetkan.
Analisa  varian  belanja  pada  APBD Kabupaten  Lebak  tahun  anggaran  2018- 2020 dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 17. Realisasi Belanja, Anggaran Belanja, dan Rasio Belanja
Tahun Anggaran Realisasi Belanja Anggaran Belanja Rasio Belanja Kriteria Kemampuan 2018 2.447.025.136.764 2.707.075.580.544 -260.050.443.780 Menguntungkan 2019 2.658.286.134.993 2.982.610.098.541 -324.323.963.548 Menguntungkan
2020 2.497.002.959.537 2.747.614.915.401 -250.611.955.864 Menguntungkan
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  belanja APBD  Kabupaten  Lebak  tahun  anggaran 2018  memiliki  sisa  anggaran  sebesar 260.050.443.780.  Sisa  anggaran  belanja pada  tahun  anggaran  2019  mengalami kenaikan  dibandingkan  tahun  sebelumnya yaitu  sebesar  324.323.963.548.  Meskipun mengalami penurunan, rasio belanja tahun anggaran 2020 masih menyisakan anggaran sebesar 250.611.955.864. Secara keseluruhan,  analisa  varian  belanja  APBD Kabupaten Lebak selama tahun 2018-2020 menunjukkan trend positif, dimana realisasi  anggaran  tidak  melebihi  target belanja  yang  telah  ditetapkan.  Dengan demikian,  pemerintah  Kabupaten  Lebak dapat  dikatakan  memiliki  perencanaan yang baik terkait belanja daerah.
10. Analisis Pertumbuhan Belanja
Analisa  pertumbuhan  belanja  adalah indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan  belanja  APBD  dari  tahun  ke
tahun. Idealnya, total belanja daerah setiap tahun seharusnya terus mengalami peningkatan.  Hal  ini  dikaitkan  dengan asumsi  bahwa  semakin  besar  belanja daerah,  maka  semakin  banyak  aktivitas dan  program  pemerintah  yang  akan direalisasikan.  Tujuannya  adalah  untuk mendorong  pembangunan  daerah  dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik. Rumus  menghitung  pertumbuhan  belanja adalah  total  realisasi  anggaran  belanja pada  tahun  tertentu  (total  belanja  tahun  t) dikurangi  total  realisasi  belanja  tahun sebelumnya  (total  belanja  tahun  t-1) kemudian dibagi lagi dengan total realisasi belanja  tahun  sebelumnya  (total  belanja tahun  t-1).  Adapun  pertumbuhan  belanja APBD  Kabupaten  Lebak  tahun  anggaran 2010-2020 sebagai berikut:
Tabel 18. Realisasi Belanja dan Rasio Pertumbuhan Belanja
Tahun Anggaran Realisasi Belanja Rasio Pertumbuhan Belanja (%) Kriteria 2018 2.447.025.136.764 1 % Positif 2019 2.658.286.134.993 9 % Positif 2020 2.497.002.959.537 -6 % Negatif
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Tabel  di  atas  menunjukkan  realisasi belanja  APBD  tahun  anggaran  2018 sebesar  2.447.025.136.764  menghasilkan nilai  pertumbuhan  belanja  sebesar  1%
dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan  Belanja  APBD  tahun  2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan  sebesar  9%  dengan  total
realisasi belanja sebesar
2.658.286.134.993.  Meskipun  demikian,
pertumbuhan belanja mengalami penurunan  pada  tahun  anggaran  2020 dengan  nilai  -6%.  Dengan  demikian, pertumbuhan  belanja  dalam  kurun  tahun anggaran 2018-2020 mengalami fluktuasi. 11. Kemampuan Mendanai Belanja

## Daerah
Indikator  ini  menyangkut  seberapa besar kemampuan daerah mendanai belanja daerah. Hal tersebut tercermin dari
rasio antara seluruh pendapatan daerah dan penerimaan  pembiayaan  dengan  seluruh belanja dan pengeluaran pembiayaan  yang direncanakan. Idealnya, pemerintah daerah seharusnya  mampu  mendanai  seluruh belanja  menggunakan  pendapatan  yang dimiliki.  Semakin  besar  rasio  penerimaan daerah  terhadap  pengeluaran,  semakin besar  pula  kemampuan  mendanai  belanja daerah.  Dalam  konteks  Kabupaten  Lebak, kemampuan  mendanai  belanja  daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 19. Rasio Total Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran Total Pendapatan Total Belanja Rasio 2018 2.725.130.630.544 2.725.130.630.544 100% 2019 2.987.610.098.541 2.987.610.098.541 100% 2020 2.767.219.915.401 2.767.219.915.401 100%
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Mengacu  pada  tebal  diatas  dapat dilihat  bahwa  total  pendapatan  daerah berbanding  lurus  dengan  total  belanja. Implikasinya, kemampuan daerah mendanai  belanja  daerah  selalu  100%. Namun dampaknya, daerah tidak memiliki SiLPA  dari  tahun  anggaran  yang  berjalan. Padahal  SiLPA  sala  satu  pos  penerimaan penting  untuk  digunakan  pada  tahun anggaran berikutnya. Kemampuan mendanai  belanja  daerah  di  Kabupaten Lebak  termasuk  ideal  meskipun  masih mainstream  sebab  mayoritas  daerah  tentu akan menyeimbangkan antara total pendapatan  dan  belanja.  Oleh  karena  itu, pemerintah  Kabupaten  Lebak  diharapkan
dapat melakukan upaya-upaya anti- mainstream  dimana  pendapatan  dapat lebih  besar  dibandingkan  belanja  tanpa mengurangi  sedikit  pun  tujuan  substansi pembangunan  dan  pelayanan  publik, sehingga  daerah  memiliki  SiLPA  yang signifikan.

## 12. Rasio  Belanja  Modal  Terhadap Total Belanja
Belanja modal merupakan salah satu pos  pengeluaran  anggaran  daerah  yang paling  penting  karena  terkait  langsung dengan  pertumbuhan  dan  layanan  publik. Selain  itu,  belanja  modal  juga  dapat menstimulus peningkatan penerimaan daerah.  Oleh  karena  itu,  anggaran  daerah
yang  sehat  mensyaratkan  proporsi  belanja modal  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan  belanja  lainnya.  Semakin  besar proporsi  belanja  daerah  terhadap  belanja daerah, maka semakin positif pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. Sebaliknya, anggaran  belanja  modal  yang  rendah,
berpotensi  negatif  terhadap  pembangunan di  daerah  yang  bersangkutan.  Rumus untuk  menghitung  rasio  belanja  modal adalah total anggaran belanja modal dibagi dengan jumlah keseluruhan belanja daerah.
Rasio belanja modal APBD Kabupaten  Lebak  pada  tahun  anggaran 2018-2020 sebagai berikut:
Tabel 20. Rasio Total Belanja Modal terhadap Belanja Keseluruhan Tahun Total Belanja Modal Total Belanja Keseluruhan Rasio Keterangan 2018 354.226.094.102 2.707.075.580.544 13% Tidak seimbang 2019 474.510.291.053 2.982.610.098.541 16% Tidak seimbang 2020 262.668.241.999 2.747.614.915.401 10% Tidak seimbang Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan  informasi  yang  tersaji pada  tabel  di  atas,  rasio  belanja  modal terhadap total keseluruhan belanja menunjukkan  hasil  yang  tidak  seimbang.
Tahun  anggaran  2018,  nilai  rasio  belanja modal sebesar 13 %. Pada tahun anggaran 2019  mengalami  kenaikan  menjadi  16%, namun pada tahun anggaran 2020 menurun pada  angka  10%.  Selama  tiga  tahun anggaran  tersebut,  rasio  belanja  modal masih  sangat  rendah.  Padahal,  proporsi belanja  modal  yang  ideal  adalah  minimal 30%  dari  total  keseluruhan  belanja  daerah sehingga  daerah  memiliki  banyak  aset tetap jangka panjang yang dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Oleh karena  itu,  pemerintah  Kabupaten  Lebak diharapkan  memberikan  perhatian  lebih dalam  pembagian  komponen  pengeluaran
daerah  dengan  memberikan  proporsi  yang lebih ideal terhadap belanja modal.
13. Belanja  Pegawai  Terhadap  Belanja Daerah
Indikator  ini  menjelaskan  proporsi belanja  pegawai  terhadap  belanja  daerah. Berbanding terbaik dengan analisa belanja modal,  belanja  pegawai  memiliki  logika berfikir  bahwa  semakin  kecil  pengeluaran belanja  pegawai  terhadap  keseluruhan belanja  daerah,  maka  kualitas  belanja daerah dianggap positif. Penurunan proporsi belanja pegawai (terutama belanja pegawai  tidak  langsung)  diharapkan  dapat meningkatkan  belanja  langsung  terutama belanja modal dan belanja barang dan jasa) karena  hal  tersebut  sangat  terkait  dengan aspek pelayanan publik.
Rasio  belanja  pegawai  terhadap belanja  daerah  Kabupaten  Lebak  pada
tahun anggaran 2018-2020 sebagai berikut:
Tabel 21. Rasio Belanja Pegawai dan Belanja Daerah Tahun anggaran Belanja Pegawai Belanja Daerah Rasio 2018 1.065.581.673.248 2.707.075.580.544 39% 2019 1.099.710.831.483 2.982.610.098.541 37% 2020 1.058.519.078.781 2.747.614.915.401 38%
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Mengacu  pada  tabel  diatas,  proporsi belanja pegawai terhadap total keseluruhan belanja  daerah  pada  tahun  anggaran  2018 sebesar  39%.  Nilai  rasio  ini  turun  tipis pada  tahun  anggaran  2019  menjadi  37  %. Namun, mengalami kenaikan menjadi 38% pada  tahun  anggaran  2020.  Secara keseluruhan,  analisa  belanja  pegawai terhadap  belanja  daerah  di  Kabupaten Lebak  masih  terbilang  cukup  besar dibandingkan  dengan  rasio  belanja  modal. Idealnya,  rasio  belanja  modal  lebih  besar dari  pada  belanja  pegawai.  Terlebih,  bagi daerah  yang  menyandang  status  sebagai daerah tertinggal, proporsi belanja langsung  sebaiknya  lebih  ditingkatkan karena berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelayanan publik.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah indikator yang digunakan  untuk  mengukur  kinerja  tata kelola  dan  kemampuan  keuangan  daerah Kabupaten  Lebak  periode  anggaran  2018- 2019  dapat  disimpulkan  bahwa  secara garis  besar  kinerja  keuangan  (APBD)
Kabupaten  Lebak  belum  menunjukkan performa  yang  baik.  Berbagai  indikator memperlihatkan  hasil  kurung  memuaskan dengan  nilai  persentase  rendah.  Secara keseluruhan, berbagai indikator menunjukkan  pola  yang  sama,  dimana trend  positif  yang  ditandai  oleh  rasio kinerja  keuangan  meningkat  terjadi  pada tahun  anggaran  2019  dibandingkan  tahun anggaran  sebelumnya.  Namun  mengalami penurunan  dengan  hasil  rasio  negatif terjadi  pada  tahun  anggaran  2020.  Hal  ini terjadi  karena  pada  tahun  2019  terdapat peningkatan pendapatan APBD dibandingkan  tahun  2018  dan  2020, sehingga  menjadi  realitas  yang  wajar apabila  tahun  2019  menghasilkan  kinerja keuangan  yang  positif  meskipun  belum dapat  dikatakan  signifikan  sebab  hasil pencapaian tersebut tergolong kecil.
Hasil  kinerja  keuangan  daerah  yang rendah  ternyata  berbanding  lurus  dengan kondisi pembangunan di Kabupaten Lebak yang  masih  tergolong  daerah  tertinggal, dibuktikan  dengan  IPM  yang  rendah. Berpijak  pada  hasil  analisa  kinerja keuangan  daerah  Kabupaten  Lebak  tahun
anggaran  2018-2020,  Nampaknya  kinerja keuangan  daerah  pada  tahun  yang  akan datang  tidak  akan  berbeda  jauh  dengan hasil kinerja keuangan yang masih rendah. Kecuali,  pemerintah  melakukan  sejumlah inovasi kebijakan substantif, seperti inovasi kebijakan terkait upaya meningkatkan potensi PAD.
Berangkat  dari  persoalan  ini,  artikel ini  merumuskan  beberapa  rekomendasi. Pertama,  perlu  ada  konsistensi  antara perencanaan dan penganggaran.
Perencanaan  penganggaran  disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  persoalan  nyata yang  tengah  dihadapi  masyarakat  di Kabupaten  Lebak.  Saat  ini,  Kabupaten Lebak  masih  bermasalah  dengan  kualitas pelayanan  dasar  (pendidikan,  kesehatan, dan ekonomi). Oleh karena itu, perencanaan  anggaran  sebaiknya  lebih banyak  difokuskan  pada  hal  ini  dengan mengalokasikan  anggaran  lebih  besar, terutama  pos  belanja  modal  dan  belanja barang dan jasa.
Kedua, pemerintah Kabupaten Lebak perlu  menggali  pendapatan  asli  daerah secara  optimal.  Terutama  memaksimalkan potensi  pariwisata.  Hal  ini  bisa  dilakukan dengan  menggandeng  pihak  swasta  dan komunitas lokal ( multi stakeholders partnership ). Memaksimalkan potensi sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pemasukan pajak dan retribusi.
Ketiga, mendorong kebijakan penganggaran  yang  efektif,  efisien,  dan berpihak pada kepentingan publik. Misalnya,  proporsi  belanja  pegawai  tidak langsung  dipangkas  sehingga  belanja barang  dan  jasa  dan  belanja  modal  lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, K., & Mursinto. (2014).
Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Dan  Kesenjangan  Ekonomi  Antar Daerah Serta Kesejahteraan Masyarakat  Kabupaten  /  Kota  Di Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2006  –
2010. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 24 (3), 187-197.
Ahmad, F., & Ali, A. (2011). Decentralised Governance and
People Participation in Local Development.  Indian  Journal  of Public  Administration,  57(2),  234– 241. https://doi.org/10.1177/0019556120 110206
Booth,  A.  (2003).  Decentralization  and Poverty  Alleviation  in  Indonesia.
Environment and Planning C:
Government and Policy, 21(2), 181– 202. https://doi.org/10.1068/c0127
Brodjonegoro,  B.,  &  Asanuma,  S.  (2000). Regional  Autonomy  and  Fiscal Decentralization in Democratic Indonesia.  Hitotsubashi  Journal  of Economics, 41(2), 111–122.
http://www.jstor.org/stable/4329603 4
Ezcurra, R. (2015). Fiscal decentralization and  internal  conflict:  an  empirical investigation. Environment and Planning C: Government and Policy,
33(3), 580–600.
https://doi.org/10.1068/c13141r
Halim,  Abdul.  (2002). Akuntansi  Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah .
Edisi  Pertama.  Jakarta:  Salemba
Empat.
Kyriacou,  A.  P.,  &  Roca-Sagalés,  O.
(2011). Fiscal and Political
Decentralization  and  Government Quality.  Environment  and  Planning C:  Government  and  Policy,  29(2), 204–223. https://doi.org/10.1068/c1016r
Pepinsky,  T.  B.,  &  Wihardja,  M.  M. (2011). Decentralization
and
Economic Performance in Indonesia. Journal of East Asian Studies, 11(3), 337–371. http://www.jstor.org/stable/2341904 1
Samekto,  A.  (2012).    The  Impacts  of
Budget Decentralization on Economic Growth and Local
Government  Performance .  Journal
of Economics, Business, and Accountancy  Ventura, 15  (1),  157- 170.
Saputra  B.,  & Mahmudi. (2012) Pengaruh
Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. JAAI, 16 (2), 185-199
Sijabat,  R.  (2016).  Fiscal  Decentralization and Sustainable
Development: Lesson  in  Indonesia.  Asia-Pacific Journal  of  Rural  Development  26
(1),
1-60. https://doi.org/10.1177/1018529120 160101.