## OPTIMALISASI ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN JAKSA GUNA MEMINIMALISIR DAMPAK PRIMUM REMEDIUM DALAM PEMIDANAAN
Muhamad Yodi Nugraha Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara email: nugraha.yodi@gmail.com disampaikan 30/7/19 – di -review 3/10/19 – diterima 4/6/2020
DOI: 10.25123/vej.3882
Abstract In  the  Indonesian  criminal  justice  system,  every  public  prosecutor  possesses  the  authority  to  cease criminal prosecution in the name of public interest. In contrast, in the Netherland, only the Attorney General (Procureur  Generaal) at  the  Supreme  Court  has  this  authority.    This  article  discusses  this authority  to  cease  of  terminate  criminal  prosecution  in  the  name  of  public  interest.    To  do  this  a comparative approach is used in which the ruling of this authority to terminate criminal prosecution as found in the Draft of the Indonesian Criminal Code will be compared against the same regulation and  policy  used  in  the  Netherlands.    A  doctrinal  and  comparative  law  approach  will  be  used.  One recommendation resulting from this research is the need to re-evaluate the existing procedure and requirement of terminating criminal prosecution in the public interest in the Indonesian context and the introduction of Rechter-Commissaris into the criminal justice system.
Keywords :
Opportunity Principle, Termination of Criminal Prosecution, Public Interest
Abstrak
Di  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  jaksa  penuntut  umum  memiliki  wewenang  untuk mendeponir  perkara  berdasarkan  asas  oportunitas.    Ini  berarti  bahwa  kewenangan  ini,  berbeda dengan  Belanda,  tidak  lagi  hanya  berada  di  tangan  Jaksa  Agung.  Tulisan  ini  menelaah  asas oportunitas  dan  kewenangan  Jaksa/Penuntut  Umum  untuk  mengenyampingkan  perkara  demi kepentingan umum.  Untuk itu akan dilakukan perbandingan antara pengaturan hal ini di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum dan kebijakan sepot di Belanda yang  diberikan pada OM (openbaar  ministerie). Pendekatan doctrinal dan  perbandingan hukum  akan  digunakan  di  sini.    Usulan  yang  muncul  dari  telaahan  adalah  perlunya  dilakukan penyempurnaan  syarat  pelaksanaan  pengenyampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  dan pengkajian  terhadap  lembaga  Hakim  Komisaris  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Hukum Acara Pidana.
Kata Kunci:
asas oportunitas, Pengenyampiran perkara pidana, kepentingan umum

## Pendahuluan
Negara  merupakan  suatu  organisasi  yang  memiliki  kewenangan  sangat luas. Kewenangan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, melindungi warga  negara,  dan  turut  menjaga  ketertiban  dunia  dalam  konteks  lintas  negara.
Setiap negara memiliki corak dan tujuan yang berbeda. Tujuan negara bermuara pada  bagaimana  negara  dapat  menjamin  kesejahteraan  warga  negaranya, sebagaimana ciri dari negara kesejahteraan ( welvaartsstaat ).
Dalam  konteks  negara,  Indonesia  merupakan  negara  yang  mengukuhkan eksistensinya sebagai negara hukum. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia adalah negara hukum”, konsekuensi logis dari suatu negara hukum adalah Negara Indonesia  harus  mampu  berdiri  di  atas  hukum  yang  menjamin  keadilan  kepada warga  negaranya.  Sifat  negara  hukum  adalah  alat  perlengkapannya  hanya  dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “rule of law”.
Ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah 1 :
a. Pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  yang  mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
b. Peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak  serta  tidak  dipengaruhi  oleh  suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga;
c. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.
Dilihat  dari  implementasi  Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum sebagaimana tercantum dalam grundnorm yakni pada Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang  Dasar  1945,  menyatakan  bahwa  “Setiap  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  tinggi hukum  dan  pemerintahan  dengan  tidak  ada  kecualinya”.  Hal  tersebut  selaras dengan  gambaran  sebuah  negara  hokum,  yakni  Negara  Indonesia  harus melaksanakan  wewenang  dan  melaksanakan  segala  peraturan  dalam  format kesetaraan bagi masyarakatnya.
Untuk  dapat  mewujudkan  cita  hukum  sebagaimana  tersurat  dalam konstitusi  maka  seyogyanya  negara  Indonesia  membentuk,  melaksanakan,  dan terus  menerus  membenahi  sistem  hukum  yang  akan  menjadi  motor  untuk
1 Moh.  Kusnardi,  Harmaily  Ibrahim,  Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Pusat  Studi Hukum Tata Negara, Jakarta Selatan, 1988, hlm., 162
mencapai  hakikat  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakatnya.  Doktrin  ilmu  hukum  ketika  kita  berbicara  mengenai  sistem hukum  maka  akan  terbagi  ke  dalam  tiga  sub-sistem  yakni  sub-sistem  yang pertama  adalah  sistem  hukum  mempunyai  struktur,  dalam  hal  ini  struktur diartikan  sebagai  penegak  mulai  dari  tingkat  kepolisian,  kejaksaan,  penasehat hukum,  sampai  pengadilan,  unsur  tersebut  yang  menentukan  apakah  hukum dapat  diberlakukan  atau  tidak.  Aspek  lain  sistem  hukum  adalah  substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.  Penekannya  di  sini  terletak  pada  hukum  yang  hidup  ( living  law ),  bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum ( law books ). Komponen ketiga dari sistem hukum  adalah  budaya  hukum,  yaitu  sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem hukum  –  kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta  harapannya.  Dengan  kata  lain budaya  hukum  adalah  suasana  pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. 2
Kejaksaan  Republik  Indonesia  memiliki  eksistensi  penting  dan  sentral sebagai  struktur  hukum  dalam  sub-sistem  hukum  di  Indonesia.  Hal  tersebut didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  13  Jo.  Pasal  14  huruf  g  Jo.  Pasal  137  KUHAP, yang  menyatakan  bahwa  Penuntut  Umum  ialah  Jaksa  yang  diberi  wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak  pidana  dalam  daerah  hukumnya  dengan  melimpahkan  perkara  ke pengadilan  yang  berwenang  mengadili.  Monopoli  penuntutan  yang  dimiliki kejaksaan  diutarakan  oleh Djoko  Prakoso bahwa  setiap  orang  baru dapat  diadili jika  ada  tuntutan  dari  penuntut  umum  atau  hanya  penuntut  umum  lah  yang berwenang mengajukan seseorang ke muka pengadilan. 3 Hal tersebut menjadikan Kejaksaan  sebagai  filter  antara  proses  penyidikan  dan  proses  pemeriksaan
2 Lawrence  M.  Friedman,  American  Law  An  Introduction  Second  Edition  (Hukum  Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm., 7
3 Djoko  Prakoso,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim  Dalam  Proses  Hukum  Acara  Pidana,  Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm., 11
perkara  di  persidangan,  dengan  kata  lain  Kejaksaan  menjadi dominus  litis dari penanganan perkara pidana di Indonesia.
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan,  kewenangan  lain  yang  dimiliki  oleh Jaksa  adalah Jaksa  dapat bertindak sebagai  penyelidik dari  tindak pidana  tertentu  sebagaimana  diberikan wewenangnya oleh Undang-Undang.
Kejaksaan  merupakan dominus  litis dari  penanganan  perkara  pidana, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak menutup kemungkinan seorang  Jaksa  mengambil  kebijakan  (diskresi).  Kedudukan  jaksa  di  berbagai yurisdiksi  sebenernya  jaksa  itu  “setengah  hakim”  ( semi-judge )  atau  seorang “hakim  semu”  ( quasijudicial  officer ).  Itulah  sebabnya  jaksa  boleh  mencabut dakwaan  atau  menghentikan  proses  perkara,  bahkan  diskresi  putusan  berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi. Fungsi yuridis  semu  jaksa  itu  berasal  dari  peran  dan  fungsi  jaksa  yang  bersifat  ganda karena  sebagai  jaksa:  “Mempunyai  kekuasaan  dan  wewenang  yang  berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara  itu  ia  harus  membuat  putusan-putusan  agak  bersifat  yustisial  yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final”. 4
Anggapan  diskresi  hanya  dikenal  dalam  lingkup  hukum  administrasi negara jelas sudah bergeser pemaknaannya, dalam tataran acara pidana diskresi dimaknai kewenangan yang dimiliki aparat negara dalam hal ini aparat penegak hukum,  baik  polisi,  hakim,  jaksa,  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu tindakan,  misalnya,  masalah  penahanan.  Aparat  kepolisian,  jaksa,  dan  hakim terserah  kepada  mereka  untuk  melakukan  penahanan  atau  tidak  melakukan penahanan  kepada  tersangka/terdakwa. 5 Diskresi  dalam  tataran  acara  pidana dimaknai  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  aparat  penegak  hukum,  baik  polisi, hakim,  maupun  jaksa  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan.
4 Surachman  dan  Andi  Hamzah,  Jaksa  di  Berbagai  Negara,  Peranan  dan  Kedudukannya,  Sinar Grafika, Jakarta, 1966, hlm., 6-7
5 Didik  Endro  Purwoleksono,  Hukum  Pidana,  Untaian  Pemikiran,  Airlangga  University  Press (Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga), Surabaya, 2019, hlm., 13.
Sebagai contoh diskresi untuk tidak melakukan penahanan dikarenakan tersangka bersikap kooperatif selama pemeriksaan pada tingkat penyidikan.
Berdasarkan  Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  kewenangan  mengesampingkan  perkara demi kepentingan umum dengan berlandaskan asas oportunitas diberikan hanya kepada  Jaksa  Agung.  Dari  hal  tersebut  dapat  dikatakan  diskresi  dalam  Lembaga Kejaksaan  bukan  hal  baru  mengingat  Jaksa  memiliki  kewenangan  diskresi penuntutan  ( prosecutorial  discretion )  walaupun  terdapat  alat  bukti  yang  cukup, termasuk diskresi untuk menghentikan penuntutan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.  Berbeda  dengan  Lembaga  Penuntutan  di  Negara  Belanda  yang memperbolehkan  Jaksa  mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum dengan  dilandasi  asas  oportunitas  ( beleidssepot). Penggunaan  asas  oportunitas pada Openbaar  Ministerie di  Belanda  dengan  menganggap  penggunaan  diskresi penuntutan  menjadi  suatu  keharusan  bagi  penuntut  umum  nyatanya  telah memberikan  hasil  yang  positif,  karena  hal  tersebut  membuat  pelaksanaan pemidanaan di Belanda menjadi lebih efektif dan efisien.
Sistem  pemidanaan  dengan  penggunaan  asas  oportunitas  di  Indonesia merupakan implikasi dari politik pemidanaan yang bersifat represif dan primum remidium .  Politik  pemidanaan  tersebut  mengakibatkan  terjadinya overcrowding pada hampir setiap Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan (RUTAN) di Indonesia. Kondisi LAPAS dan RUTAN yang mengalami overcrowding memiliki  efek  domino,  yakni  rendahnya  pemenuhan  hak-hak  tahanan  dan narapidana. Dampak lain dari hal tersebut adalah dalam pengaturan pengelolaan LAPAS dan RUTAN seperti kelebihan beban kerja yang dialami oleh sipir sehingga dalam  melaksanakan  tugasnya  sipir  cenderung  melakukan  kekerasan  untuk memudahkan  pengaturan  tahanan  dan  napi. Overcrowding juga  mengakibatkan membengkaknya  anggaran  negara  untuk  pembiayaan  pengelolaan  LAPAS  dan RUTAN,  sebagai  contoh  pada  tahun  2019  pemerintah  menyiapkan  anggaran makan  tahanan  dan  narapidana  sebesar  Rp.  1,79  triliun  dengan  rata-rata  biaya
makan  Rp.  20.000,00  per  narapidana/tahanan  setiap  harinya. 6 Dari  hal sebagaimana  di  atas,  penting  untuk  menelisik  akar  permasalahan  dalam  sistem pemidanaan di Indonesia.
Dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  penulis  melakukan pengkajian  terhadap  peranan  asas  oportunitas  pada  wewenang  Jaksa  Penuntut Umum  di  Indonesia  disertai  dengan  perbandingan  hukum  khususnya  terkait sistem penuntutan, diskresi, dan perlekatan asas oportunitas dalam pelaksanaan kewenangan  Jaksa  di  Belanda  dengan  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana Indonesia karena selanjutnya berimplikasi pada Politik Pemidanaan yang  saat  ini  menjadi  salah  satu  faktor  besar overcrowding pada  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia.

## Pembahasan
Asas Oportunitas Pada Wewenang Penuntutan Jaksa Penuntut Umum
Asas  oportunitas  adalah  suatu  asas  hukum  yang  dapat  memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang ataupun badan hukum yang telah mewujudkan delik demi  kepentingan  umum. 7 Secara  harfiah  tentang  oportunitas  sendiri  adalah ketepatan,  kepantasan,  menguntungkan  saat  yang  tepat,  layak/kesempatan,  dan manfaat  yang  baik.  Dari  hal  tersebut  jelas  sekali  bahwa  ruh  dari  asas  tersebut ditujukan guna memberikan kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan baik, guna kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dengan kosa kata oportunitas itu sendiri. 8
Dalam  hubungan  dengan  hak  penuntutan  dikenal  adanya  2  (dua)  asas yaitu 9 :
6 Marfuatul  Latifah, Overcrowded pada  Rumah  Tahanan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia: Dampak dan Solusinya, dalam jurnal hukum INFO Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis) Vol. XI, No.10/II/Puslit/Mei/2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2019, hlm., 5
7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm., 17
8 Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm., 96
9 Andi  Hamzah,  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Tentang  Pelaksanaan  Asas  Oportunitas  Dalam Hukum Acara Pidana, BPHN, Jakarta, 2006, hlm., 59.
1. Asas  legalitas  yakni  penuntut  umum  wajib  melakukan  penuntutan  terhadap suatu delik (hal ini tidak dianut di Indonesia);
2. Asas Oportunitas ialah penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan  tindak  pidana.  Jika  menurut  pertimbangannya  akan  merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diskresi yang melekat pada lembaga Kejaksaan  berupa  diskresi  penuntutan  ( prosecutorial  discretion ),  dimana kewenangan  mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  dengan berlandaskan asas oportunitas hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Asas oportunitas bukan  merupakan  hal  baru  dalam  sistem  hukum  acara  pidana  di  Indonesia khususnya  dalam  penerapan  wewenang seponeering Jaksa  Agung.  Ihwal  asas oportunitas  telah  terkandung  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak  Pidana  Korupsi.  Ketentuan  Pasal  4  menyatakan  bahwa  “Jaksa  hanya diperbolehkan  menyampingkan  perkara  korupsi,  jika  ada  perintah  dari  Jaksa Agung”. 10 Selang  satu  tahun  selanjutnya  asas  tersebut  kembali  dipertahankan pada  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1961  tentang  Pokok-Pokok Kejaksaan  sampai  dengan  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan. Wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum yang  hanya  diberikan  kepada  Jaksa  Agung  memiliki  alasan  mendasar,  yakni seponering rentan  terhadap  penyalahgunaan  wewenang  ( detournament  de povouir )  dan  kesewenang-wenangan  ( willeukeur )  dikarenakan  sifatnya  yang terbuka dan tanpa tolak ukur yang ajeg.
Hal  di  atas  ditegaskan  kembali  oleh  Andi  Zainal  Abidin  Farid  yang menyatakan  bahwa  wewenang  Jaksa  Agung  untuk  mengesampingkan  perkara demi  kepentingan  umum  berdasarkan  asas  oportunitas  termasuk beleidsrvijheid ,
10 Nasroen Yasabari, Mengerling Hukum Positif Kita, Alumni, Bandung, 1979, hlm., 31.
maka ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan kebijakan atau penggunaan seponeering dapat juga mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. 11
Menurut  hemat  penulis,  diskresi  yang  dilandasi  asas  oportunitas  penting bagi  Jaksa  agar  tidak  tegak  lurus  dalam  melaksanakan  kewenangannya, dikarenakan  subjek  dalam  berhukum  adalah  masyarakat.  Faktor  sosiologis (masyarakat) menjadi tolak ukur apakah hukum memiliki nilai keadilan maupun kemanfaatan atau tidak pada saat hukum tersebut ditegakkan. Jaksa sebagai salah satu  pengemban  hukum  yang  terikat  undang-undang  selain  mutlak  memiliki ketajaman  berpikir,  juga  harus  memiliki  rasa  kesusilaan  yang  halus  untuk menangkap rasa keadilan di masyarakat.
Perbandingan  antara  Penyampingan  Perkara  Demi  Kepentingan  Umum dalam RUU KUHAP dengan Beleidssepot milik Openbaar Ministerie Belanda Kewenangan seponeering yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung disebabkan adanya  perbedaan  pandangan  terkait  asas  oportunitas  di  Indonesia  dengan Belanda, secara teoritis perbedaan pandangan terhadap asas oportunitas tersebut, yaitu 12 :
a. Positif
Menurut  pandangan  ini,  maka  sesuatu  penuntutan  barulah  dapat  dilakukan, jika telah dipenuhi syarat-syarat formal, dan harus pula dianggap perlu demi kepentingan  umum,  sehingga  penuntut  umum  tidak  akan  menuntut  suatu perkara  sebelum  unsur  kepentingan  umum  tersebut  telah  dapat  terpenuhi, yakni apakah suatu penuntutan itu benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum atau tidak;
b. Negatif
Sedangkan  menurut  pandangan  negatif,  maka  penerapannya  haruslah  selalu merupakan  suatu  keistimewaan  ( uitzondering ),  terhadap  kewajiban  umum untuk  melakukan  penuntutan  terhadap  setiap  tindak  pidana.  Sehingga  titik
11 Andi Zainal Abidin Farid, Bunga Rampai Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm., 96.
12 A.  Karim  Nasution,  Makalah  berjudul  “Kepentingan  Umum  Sebagai  Dasar  Penyampingan Perkara”, disampaikan dalam Simposium Masalah-Masalah Asas Oportunitas, Ujung Pandang, 1981, hlm., 56-58.
berat  ada  pada  penuntutan  setiap  tindak  pidana  yang  bersifat  mutlak,  tetapi dalam  hal-hal  yang  didasarkan  atas  kepentingan  umum,  boleh  diadakan penyimpangan dari asas tersebut.
Indonesia  menganut  pandangan  negatif  atas  asas  oportunitas,  dimana penuntut umum mempunyai hak untuk menuntut, dan tanpa pertanggungjawaban dapat melaksanakan tuntutan, kecuali terdapat “kontra indikasi” yang menentang penuntutan  tersebut.  Hal  ini  tercermin  dalam  Pasal  139  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dimana  Jaksa  diberikan  kewenangan  untuk menuntut  atau  tidak  menuntut  apabila  berkas  yang  dilimpahkan  oleh  penyidik telah  selesai  diperiksa  dan  selanjutnya  ditentukan  apakah  berkas  perkara  dapat dilimpahkan  ke  pengadilan  atau  tidak.  Tolok  ukur  dapat  atau  tidaknya  berkas dilimpahkan berkas ke pengadilan, yakni ketentuan teknis yang diantaranya tidak terdapat  cukup  bukti,  peristiwa  tersebut  bukanlah  suatu  tindak  pidana,  atau perkara ditutup demi hukum (set aside) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat  (2)  huruf  a  KUHAP.  Ketentuan  teknis  sebagaimana  dinyatakan  sebelumnya disebut sebagai upaya penghentian penuntutan dengan dilandasi teknis prosesuil. Ketentuan  teknis  tersebut  memiliki  pengecualian  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  yakni  tugas  dan  wewenang  Jaksa  Agung  untuk  melakukan penyampingan perkara demi kepentingan umum, harus berlandaskan pada alasan “kepentingan umum” dan harus mendapatkan saran dari badan-badan kekuasaan negara.  Dari  hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  Indonesia  menganut  pandangan negatif yang berarti penuntutan merupakan hal yang harus dilakukan, sedangkan penyampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  atau  seponering  merupakan pengecualian dari hal tersebut.
Berbeda  halnya  dengan  negara  Indonesia,  Belanda  menganut  pandangan positif atas asas oportunitas. Hal ini disampaikan Menteri Smidt pada tahun 1893 sebagaimana dikutip oleh A. Karim Nasution yang menerangkan “pada tahun 1893 Menteri  Smidt  menyatakan  pada  kejaksaan  agar  hanya  melakukan  penuntutan, jika  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  telah  merugikan  ketertiban  dan
kepentingan  umum”. 13 Dengan  demikian  penuntut  umum  Belanda  harus mempertimbangkan untuk tidak menuntut jika ketertiban dan kepentingan umum tidak  dirugikan,  juga  apabila  tidak  dapat  dilakukan  penyelesaian  lain  selain  dari penuntutan  ke  pengadilan.  Pandangan  positif  asas  oportunitas  tersebut menyebabkan  diskresi  penuntutan  di  Belanda  menjadi  begitu  luas.  Telah  terjadi perubahan  paradigma,  tentang  fungsi  yudikatif  tidak  hanya  dilaksanakan  oleh pengadilan  tetapi  juga  oleh  penuntut  umum  (eksekutif).  Penggunaan  asas oportunitas  oleh  penuntut  umum  Belanda  lebih  mempergunakan  serta mempertimbangkan landasan “ doelmatigheid ” daripada landasan “ rechtmatigheid ”. 14 Lebih lanjut, baik di Belanda maupun Indonesia terdapat dua bentuk beleidssepot (demi kepentingan umum), yakni 15 :
a. Bersyarat,  penyampingan  perkara  karena  alasan  kebijaksanaan dilakukan apabila tersangka telah memenuhi syarat yang ditetapkan;
b. Tanpa  syarat,  penyampingan  perkara  karena  alasan  kebijaksanaan dilakukan tanpa disertai syarat tertentu.
Bentuk beleidssepot yang  berlaku  di  Indonesia  adalah beleidssepot tanpa syarat  yang  diaplikasikan  oleh  Jaksa  Agung  melalui seponeering. Sehingga pelaksanaannya  tanpa  tolok  ukur  yang  jelas  dan  akan  sulit  untuk  menakar keabsahan maupun kepatutan dari kebijaksanaan yang telah diambil oleh seorang Jaksa Agung.
Berdasarkan  data  yang  dilansir  oleh  penulis  terkait  Rancangan  Undang- Undang  KUHAP  Indonesia,  arah  kebijakan  pemidanaan  Indonesia  dalam penerapan  asas  oportunitas  mulai  mendekati  arah  kebijakan  penyampingan perkara yang dilakukan negara-negara di Eropa, khususnya openbaar ministerie di Belanda. Hal sebagaimana diatas tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) pada BAB III tentang  Penuntut  Umum  dan  Penuntutan  RUU  KUHAP 16 yang  menyatakan: “Penuntut  Umum  juga  berwenang  menghentikan  penuntutan  demi  kepentingan
13 Id.
14 Andi Zainal Abidin Farid, supra no. 11, hlm., 88.
15 Id.
16 Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  diakses  dari http://pantaukuhap.id/ serta diselaraskan dengan draft RUU KUHAP dari http://ditjenpp.kemenkumham.go.id diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 21.00 WITA.
umum  dan/atau  dengan  alasan  tertentu”.  Muatan  RUU  KUHAP  mencoba menyelaraskan dengan definisi oportunitas seperti yang dijabarkan oleh A. Zainal Abidin Farid diartikan sebagai the public prosecutor may decide to prosecute or not to prosecute, whether conditionally or not, atau asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut, dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. 17 Selanjutnya  dalam  ayat  (3)  dinyatakan  bahwa  “Kewenangan  Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika:
a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
b. Tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama 4 (empat) tahun;
c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
e. Kerugian sudah diganti.
Kaidah  hukum  acara  yang  masih  bersifat ius  constituendum tersebut mencoba melihat sebagian syarat dari pelaksanaan beleidssepot lembaga openbaar ministerie Belanda,  sebagaimana  tercantum  dalam Aanwijzing  Gebruik Sepotgronden (Instructions for the Application of Reasons to Waive a Prosecution) 18 antara lain:
a. Kejahatannya merupakan kejahatan ringan;
b. Keterlibatan tersangka dalam tindak pidana tergolong kecil;
c. The crime has a low degree of punishability;
d. Tindak pidana sudah lampau (daluwarsa);
e. Usia tersangka terlalu muda atau terlalu tua;
f. Tersangka pada saat itu telah dihukum untuk tindak pidana lain;
g. Kejahatan  yang  telah  terjadi  telah  memberikan  dampak  negatif terhadap  tersangka  sendiri  (yakni  tersangka  menjadi  korban  atas kejahatan yang dilakukannya);
h. Kondisi kesehatan tersangka;
i. Kemungkinan rehabilitasi terhadap tersangka sangat besar;
j. Perubahan kondisi kehidupan tersangka;
17 A. Zainal Abidin F, supra no. 14 , hlm., 21.
18 Peter J.P Tak, The Dutch Prosecutor, A Prosecuting and Sentencing Officer, in The Prosecutor in Transnational Perspective, edited by Erik Luna and Marianne Wade, Oxford University Press, New York,  2012 , hlm. ,11.
k. Tersangka tidak dapat ditelusuri;
l. Terdapat pertanggungjawaban pidana korporasi;
m. Pihak yang mengendalikan tindak pidana sudah dituntut;
n. Tersangka telah membayarkan kompensasi;
o. Korban berkontribusi dalam tindak pidana;
p. Terdapat hubungan yang sangat erat antara korban dan tersangka dan penuntutan bertentangan dengan kepentingan korban.
Berdasarkan  perbandingan  dari  kriteria  penyampingan  perkara  yang terdapat  dalam RUU  KUHAP  Indonesia  dengan Aanwijzing Gebruik  Sepotgronden Belanda  tidak  semua  kriteria  memiliki  kesamaan,  menurut  hemat  penulis  hal tersebut  bukan  menjadi  permasalahan  yang  berarti  karena  pada  dasarnya pembentukan  hukum  di  sebuah  negara  digantungkan  pada  politik  hukum  dan keadaan sosial masyarakat, sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang mendefinisikan  politik  hukum  sebagai  aktivitas  memilih  dan  cara  yang  hendak dipakai  untuk  mencapai  suatu  tujuan  sosial  dan  hukum  tertentu  dalam masyarakat. 19
Terdapat  adagium  hukum  “ geen  bevoegheid  zonder  verantuvoordelijkheid ” atau  “ there  is  no  authority  without  responsibility ”  yang  mana  dalam  konteks  ini berarti beleidssepot produk bangsa ini harus dapat diujikan keabsahan, kepatutan, serta nilai kepentingan umumnya dalam setiap penggunaan wewenang mengingat penghentian  kali  ini  bukan  penghentian  yang  dilakukan  demi  hukum  seperti perkara  tidak  cukup  bukti,  bukan  peristiwa  pidana,  atau nebis  in  idem yang melahirkan keputusan set aside . Selaras dengan pendapat J.M. van Bemmelen yang merupakan  intelektual  asal  Belanda  mengingatkan  bahwa  “terdapat  kerugian yang  melekat  pada  penerapan  asas  oportunitas,  yakni  jika  diterapkan  dengan sewenang-wenang  akan  menguntungkan  orang  lain  dan  pada  umumnya  dapat mengarah  pada  penyalahgunaan, 20 sehingga  daripada  itu  sangatlah  diperlukan pranata  untuk  menguji output dari beleidssepot tersebut  guna  menghindari penyalahgunaan pelaksanaan beleidssepot . Namun sangat disayangkan dalam RUU KUHAP  Indonesia  tersebut  tidak  tercantum  mekanisme  pengujian  pelaksanaan
19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Adita Bakti, Bandung, 2000, hlm., 35.
20 A. Karim Nasution, supra no. 12, hlm., 55.
kewenangan penyampingan tersebut. Pasal 42 ayat (5) hanya menyatakan “Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  penuntut  umum  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat melalui Kepala Kejaksaan Negeri setiap bulan”. Yang  berarti  setiap  dilakukan beleidssepot maka  hanya  akan  diregister  guna dipertanggungjawabkan  kepada  pimpinan  dan/atau  atasan  pimpinan  jaksa  yang bersangkutan.  RUU  KUHAP  hanya  menyediakan Legal  Remedies untuk penghentian penyidikan atau penuntutan dengan berdasarkan alasan teknis saja ( technischessepot ),  hal  tersebut  ditegaskan  dalam  BAB  IX  Tentang  Hakim Komisaris 21 Pasal  111  ayat  (1)  huruf  h  yang  berbunyi,  “penghentian  penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas”. Implikasi dari  ketiadaan  mekanisme  untuk  membuka  kembali  perkara  yang  telah dikesampingkan oleh Jaksa sebagaimana diatur dalam RUU KUHAP adalah sekali suatu perkara yang ditangani oleh Jaksa kemudian dilakukan penghentian dengan berdasarkan  pada  kepentingan  umum  sebagaimana  termuat  takarannya  pada Pasal  42  ayat  (3)  maka  perkara  tersebut  tidak  dapat  dibuka  kembali  untuk dilakukan penuntutan, dalam artian keputusannya menjadi bersifat final.
Terkait  pertanggungjawaban beleidssepot di  Belanda  sendiri, openbaar ministerie Belanda  melakukan  pencatatan  pada  register  PPS  ( Public  Prosecution Service )  dan  tidak  ada  keharusan  untuk  meminta  persetujuan beleidssepot baik dari  pelaku,  korban,  ataupun  meminta  penetapan  dari  pengadilan. 22 Dari  hal tersebut  dapat  dikatakan  pranata beleidssepot kepunyaan openbaar  ministerie Belanda bersifat sangat mandiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai dominus litis pemidanaan  karena  tidak  digantungkan  pada  faktor-faktor  lain  selain penilaian  dari Public  Prosecutor nya  sendiri,  pun  di  dalam National  Prosecution
21 Istilah  Hakim  Komisaris  termuat  dalam  Rancangan  Penjelasan  KUHAP  pada  bagian  ke-1 paragraf  15  bahwa  “Untuk  menggantikan  lembaga  praperadilan  yang  selama  ini  belum berjalan sebagaimana mestinya, ditentukan lembaga baru dalam KUHAP ini, yakni lembaga “ hakim  komisaris”.  Lembaga  ini  pada  dasarnya  merupakan  lembaga  yang  terletak  antara penyidik  dan  penuntut  umum  di  satu  pihak  dan  hakim  di  lain  pihak.  Wewenang  hakim komisaris lebih luas dan lebih lengkap daripada prapenuntutan (lembaga praperadilan).
22 Jörg-Martin Jehle & Marianne Wade, Coping with Overloaded Criminal Justice System (The Rise of Prosecutorial Power Across Europe), Springer, Heidelberg , 2006, hlm., 62.
Guidelines yang  dibuat  oleh the  Assembly  of  Prosecutors  General memberikan batasan  dalam  ruang  lingkup  pelaksanaan  diskresi  penuntutan  sebagaimana dimaksud, diantaranya:
- Other than penal sanctions or measures (e.g disciplinary, administrative or civil measures) are preferable or more efficacious;
- Prosecution would be disproportionate, unjust or ineffective with regard to the nature of the offence (e.g. the offence caused no harm and there is No. need to impose a punishment);
- Prosecution would be disproportionate, unjust or ineffective with regard to the offender (e.g. very old age or good probability of re-socialization);
- Prosecution  would  be  contrary  to  the  interest  of  the  state  (e.g  state security, peace and order), and;
- Prosecution  would  be  contrary  to  the  interest  of  the  victim  (e.g.  when compensation has already been paid). 23
Namun, Openbaar  Ministerie Belanda  menyediakan  peluang  untuk  dapat membuka kembali perkara yang telah  dikesampingkan demi kepentingan umum oleh  penuntut  umum.  Berdasarkan  Pasal  12  huruf  k  dan  l  Hukum  Acara  Pidana Belanda  menyatakan  jika  Jaksa  Penuntut  Umum  memutuskan  untuk  tidak menuntut  suatu  tindak  pidana  dengan  alasan  kepentingan  umum,  maka  pihak yang  secara  langsung  berkepentingan  atas  perkara  dapat  menguji  keabsahan beleidssepot , nantinya pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap apakah benar  perkara  tersebut  masuk  kedalam  kategori  kepentingan  umum  atau  tidak. Sehingga,  nanti  hakim  dapat  membuat  suatu  putusan  untuk  memerintahkan Penuntut  Umum  untuk  melanjutkan    ke  tahap  penuntutan.  Sifat  dari  putusan pengadilan tersebut final dan mengikat.
Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia
Sistem  peradilan  pidana  merupakan  sistem  penanganan  perkara  sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan  perbuatan  pidana  hingga  pelaksanaan  putusan  hakim.  Sebagai  suatu jaringan,  sistem  peradilan  pidana  mengoperasionalkan  hukum  pidana  sebagai
23 Peter  J.P.  Tak,  The  Dutch  Criminal  Justice  System  (Onderzoek  en  beleid),  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Den Haag, 1999 , hlm., 42-43.
sarana utama, dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. 24 Due process Sistem Peradilan Pidana Indonesia ditentukan dalam KUHAP secara umumnya dan secara khusus tertuang di dalam beberapa  instrumen  undang-undang  lainnya  seperti  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  melalui  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001. Due  process diversi perkara  anak  tidak  mengikuti  apa  yang  tertera  di  KUHAP,  tetapi  mengacu  pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Integrated  Criminal  Justice  System harus  dilaksanakan  secara berkesinambungan guna memastikan due process of law dapat memunculkan nilai nyata  dari  keadilan,  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  perlindungan  hak  asasi manusia  terhadap  masyarakat  baik  pelaku  tindak  pidana,  korban,  maupun dampak yang mungkin muncul terhadap keamanan negara dan ketertiban umum. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan due process of law harus dilakukan secara holistik dan sinergis dari lembaga-lembaga pelaksananya.
Arah kebijakan dan pelaksanaan sistem peradilan pidana sendiri menurut hemat  penulis  dapat  dinilai  dari  kondisi  pada  hilir  sistem,  yakni  pada  kondisi LAPAS dan RUTAN yang ada di Indonesia. Terjadi peningkatan tajam dari jumlah tahanan dan narapidana pada Rutan maupun Lapas secara nasional pada periode 2013 hingga 2017 sebagaimana termuat dalam tabel.

## Tabel  1:  Peningkatan  Jumlah  Tahanan  dan  Narapidana  pada  Rutan  dan Lapas Nasional 2013-2017
No Tahun Tahanan Narapidana Jumlah Total Penghuni Kapasitas Hunian Rutan dan Lapas Selisih antara Jumlah Total Penghuni dengan Kapasitas Hunian Persentase Overcrowding 1 2013 51.395 108.668 160.063 111.857 48.206 143% 2 2014 52.935 110.469 163.404 114.921 48.483 142% 3 2015 57.547 119.207 176.754 119.797 56.957 147% 4 2016 65.554 138.997 204.551 119.797 84.757 170% 5 2017 70.739 161.342 232.082 123.481 108.600 188% Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan  HAM,  2017,  diakses  dari  Jurnal  Strategi  Menangani Overcrowding di  Indonesia:  Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2018, hlm., 11.
24 Yasmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep,  Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm., 86
Tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa  tingkat  persentase overcrowding pada RUTAN dan LAPAS secara nasional terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.  Tingkat overcrowding paling  parah  terjadi  pada  tahun  2017  yakni dengan  persentase overcrowding mencapai  188%  dengan  selisih  antara  jumlah total  penghuni  dengan  kapasitas  hunian  mencapai  angka  108.600.  Lebih  lanjut, berdasarkan data tahun 2018 satuan kerja yang mengalami tingkat overcrowding paling  signifikan  diraih  oleh  Cabang  RUTAN  Bagan  Siapi-Api  yang  dengan perbandingan  antara  kapasitas  RUTAN  98  orang  namun  jumlah  penghuni mencapai angka 808 orang.
Tabel 2: UPT dengan Tingkat Overcrowded Tertinggi di Indonesia
No UPT Jumlah Penghuni Kapasitas Over crowded Jumlah Petugas 1 Cab. Rutan Bagan Siapi-Api 808 98 824% 36 2 Rutan Kelas Iib Takengon 453 65 597% 26 3 Lapas Kelas Iib Banjarmasin 254 366 595% 112 4 Lapas Kelas IIa Tarakan 996 115 543% 53 5 LPKN Kelas IIA Bandar Lampung 1.055 168 528% 90 6 Cab. Rutan Langsa 379 63 502% 25 7 Lapas Kelas IIb Kota Baru 1.070 180 494% 47 8 Lapas Kelas IIa Labuan Ruku 1.770 300 490% 49 9 Rutan Kelas IIb Dumai 920 198 458% 39 10  Rutan Kelas IIb Kupang 265 50 430% 45
Sumber:    Laporan  Statistik  Pemasyarakatan,  Data  Pendukung  Rapat  kerja  Komisi  III  dengan Menteri  Hukum  dan  HAM  RI,  Kamis  25  Januari  2018,  data  diakses  melalui smslap.ditjenpas.go.id
Meskipun  telah  ada  upaya  untuk  membangun  tempat-tempat  baru  lapas dan  rutan  yang  dilakukan  pemerintah  melalui  Ditjen  Pemasyarakatan  dengan tujuan tempat bagi para penghuni rutan dan lapas tercukupi, namun hal tersebut akan  menjadi  hal  yang  akan  terus  percuma  jika  lonjakan  pertumbuhan  jumlah orang yang akan masuk rutan dan lapas juga selalu meningkat. 25 Bahkan pada 21 Provinsi  di  Indonesia  dinyatakan  dalam  tahapan Extreme  Overcrowding yang mana  kondisi  tersebut  secara  tidak  langsung  mengarah  pada  kondisi  yang  sama
25 Rully  Novian,  Supriyadi  Widodo  Eddyono,  Ajeng  Gandini  Kamilah,  Sustira  Dirga,  Carla Nathania, Erasmus A.T. Napitupulu, Syarial Martanto Wiryawan, Adhigama Andre Budhiman, Jurnal  Strategi  Menangani Overcrowding di  Indonesia:  Penyebab,  Dampak,  dan Penyelesaiannya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) , Jakarta, 2018, hlm., 12
seperti situasi penjara di 30 negara di dunia yang mengalami hal yang sama antara lain 26 :
1. 15  negara  di  wilayah  Afrika  (Benin,  Burkina  Faso,  Buruni,  Kamerun,  Mesir, Gambia,  Kenya,  Liberia,  Madagaskar,  Malawi,  Mozambik,  Sierra  Leone,  Togo, Uganda, Zambia);
2. 8  negara  di  benua  Amerika  Utara  dan  Karibia  (El  Savador,  Guatemala, Honduras, Antigua dan Barbuda, Bahama, Republik Dominika, Grenada, Haiti);
3. 5 negara di wilayah Amerika Selatan (Bolivia, Paraguay, Peru, Venezuela, dan Brazil);
4. 7  Wilayah  di  Asia  (Afghanistan,  Bangladesh,  Kamboja,  Iran,  Nepal,  Pakistan, Filipina).
Tingginya  tingkat overcrowding di  Indonesia  salah  satu  faktor  besarnya adalah politik pemidanaan yang masih berpatokan pada target pemenjaraan guna menyelesaikan  perkara,  selain  itu  juga  persepsi  publik  atau  masyarakat  yang memiliki  pandangan  bahwa  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan dilakukan  untuk  memperbaiki  diri  pelaku  dan  melindungi  kepentingan masyarakat, dalam kenyataannya penjatuhan pidana yang ditetapkan oleh hakim terhadap  pelaku  kejahatan  dilakukan  semata-mata  karena  perintah  undang- undang. Pemidanaan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena  itu,  banyak  hakim  yang  menjatuhkan  pidana  penjara  tinggi,  dengan keyakinan semakin tinggi pidana yang dijatuhkan, maka semakin besar efek jera yang  diberikan  kepada  pelaku.  Kondisi  tersebut  memperlihatkan  bahwa  hakim belum  menyadari  sepenuhnya  bahwa  penjatuhan  pidana  penjara  adalah  upaya terakhir ( ultimum remedium ) apabila upaya lain tidak berhasil dilakukan. 27
Selain  itu,  di  Indonesia  masih  cukup  banyak  pasal-pasal  “karet”  yang berdampak pada over kriminalisasi. Akhirnya over kriminalisasi ini menjadi salah satu penyebab overcrowding di Rutan dan Lapas semisalnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Temuan yang mengejutkan, ialah kecenderungan untuk menggunakan Pasal 27  ayat  (3)  UU  ITE  sebagai  alat  untuk  membalas  dendam,  karena  mudahnya
27 Id.
menahan seseorang dengan bersandar pada ketentuan ini. Apalagi sejumlah kasus memperlihatkan  relasi  kuasa  yang  timpang  antara  pelapor  dengan  orang  yang dilaporkan. Para pelapor pada umumnya adalah mereka yang memiliki kekuatan politik  (kepala  daerah,  birokrat),  ekonomi  (pengusaha),  atau  memiliki  pengaruh sosial  yang  kuat.  Sementara  mereka  yang  dilaporkan  mayoritas  berasal  dari kalangan lemah, sehingga kesulitan akses keadilan secara memadai. 28
Penulis  berpandangan  perlu  untuk  berkaca  pada  sejarah  pelaksanaan lahirnya national  prosecution  guidelines di  Belanda,  hingga  akhir  1960-an pelaksanaan beleidssepot dilakukan pada skala yang sangat terbatas, yakni hanya mengacu  pada  Pasal  167  ayat  (2)  KUHAP  Belanda  ( wetboek  van  strafvordering ), melihat  kondisi  tersebut  dilakukanlah  penelitian  terhadap  dampak  dari penegakkan hukum dan keterbatasan sumberdaya pada lembaga penegak hukum yang  mana  menghasilkan  konklusi  bahwa  sebenarnya  penegakkan  hukum  di Belanda sedang berada dalam keadaan yang mustahil, tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, dan bahkan kontra-produktif apabila harus menuntut semua perkara yang  dihasilkan  dari  penyidikan  yang  berujung  pada  menumpuknya  narapidana. Sejak saat itu secara bertahap diskresi untuk tidak melakukan penuntutan dengan dilandasi  pertimbangan  kebijakan  mulai  dilaksanakan  lebih  gencar.  Guna mengharmonisasi fungsi dari diskresi lembaga penuntutan kemudian Assembly of Prosecutors-General menerbitkan national  prosecution  guidelines sebagaimana tercantum di atas. 29 Tentunya hal tersebut memberikan dampak cukup signifikan terhadap  angkat  penuntutan  terhadap  perkara  pidana  di  Belanda,  dengan wewenang non-prosecute , angka perkara yang diajukan ke pengadilan hanya 50% dari  semua  perkara  yang  diterima  oleh penuntut  umum. 30 Hal  tersebut  memang dipengaruhi juga oleh faktor lain di Belanda yakni conditional disposals ( afdoening buiten process) yang mana berdasarkan data penyelesaian perkara oleh penuntut umum  di  Belanda  pada  tahun  2002,  untuk  tindak  pidana  kategori  B
28 Id.
29 Id.
30 Andi Hamzah, Supra no. 9, hlm., 28.
( Kantonzaken ) 31 dari  209.500  total  perkara  dilakukan beleidssepot sebanyak 11,500 dan ada sekitar 37.600 perkara diselesaikan di luar pengadilan ( afdoening ) dengan rincian 36.900 perkara diselesaikan dengan pembayaran dan 20 perkara diselesaikan dengan pelaku melakukan kerja bakti sosial. 32
Berdasarkan  hal  di  atas,  peran  dari  penegak  hukum  yang  masih  sangat bersifat represif bahkan dalam artian mencoba mengabaikan prinsip pemidanaan yang  bersifat ultimum  remedium itulah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  besar terjadinya overcrowded pada  LAPAS  dan  RUTAN.  Kejaksaan  selaku  lembaga penuntutan  seharusnya  dapat  mereduksi  dampak  tersebut  dengan  pelaksanaan beleidssepot untuk  menyisihkan  perkara-perkara  yang  memang  sebenarnya bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan  tidak  akan  proporsional  apabila harus  dilanjutkan.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Agustinus  Pohan  bahwa dengan dilaksanakannya beleidssepot seharusnya dapat mengurangi tingkat over kapasitas  penjara,  hal  ini  disebabkan  kejaksaan  sebagai dominus  litis memiliki peran  besar  guna  menentukan  apakah  suatu  perkara  hendak  dilakukan penuntutan  atau  tidak. 33 Mengenai  hal  tersebut  pun  didukung  oleh  pernyataan Fachrizal Afandi, bahwa masalah overcrowded lapas memiliki banyak dimensi, jika beleidssepot diterapkan di Indonesia bisa jadi salah satu jalan mengurangi masalah ini. Meski ada masalah lain juga seperti kriminalisasi dalam perumusan undang- undang di DPR dan peraturan internal Kejaksaaan serta KUHAP yang juga harus dievaluasi. 34
31 Kantonzaken adalah salah satu dari tiga kategori tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Belanda, yang mana contoh-contohnya seperti pelanggaran lalu lintas yakni berkendara diluar batas  kecepatan,  mabuk  dan  berbuat  onar  di  tempat  umum. Kantonzaken ditangani sebagaimana  perkara  pidana  kategori  C (bankzaken) seperti  perkara  tindak  pidana  anak, meninggalkan  tempat  terjadinya  peristiwa  kecelakaan,  yang  menjadi  pembedanya  adalah untuk Kantonzaken adalah ketiga perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, maka perkara akan ditangani terlebih dahulu oleh pengadilan tingkat terendah (kantongerecht).
32 Peter J.P. Tak, supra no.24, hlm., 246.
33 Agustinus  Pohan,  Telewicara  terkait  efektivitas  penyampingan  perkara  demi  kepentingan umum dikaitkan dengan tingkat overcrowded penjara/lapas di Indonesia, pada tanggal 25 Juli, pukul 13.35 WITA.
34 Fachrizal  Afandi, (Ph.D  Candidate  at  the  Van  Vollenhoven  Institute,  Leiden  Law  School)., konsultasi  dengan  menggunakan  surat  elektronik  terkait  pengaruh  penggunaan  asas oportunitas dan kosongnya penjara di Belanda serta permasalahan overcrowded lapas/rutan di Indonesia.

## Penutup
Peran  serta  Kejaksaan  sebagai  lembaga  sentral  dalam  sistem  peradilan pidana  terpadu  Indonesia  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  pelaksana  kuasa penuntutan berdiri diatas dua asas yang berlawanan yakni asas legalitas dan asas oportunitas.  Perbenturan  kedua  asas  tersebut  sangatlah  kuat  yang  mana  asas legalitas  mengharuskan  dilakukannya  penuntutan  terhadap  semua  perkara  yang ditangani oleh Jaksa dan disisi lain asas oportunitas memberikan kesempatan bagi Jaksa untuk tidak melakukan penuntutan setelah berkas hasil penyidikan diterima dari  kepolisian.    Meskipun  dalam  konsideran  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:
“Bahwa  Negara  Republik  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  serta  menjamin  segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di dalam hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
Melihat pada konsideran KUHAP tersebut berarti kita memahami maksud dari wetgever adalah  menanamkan  semangat  legalistik  yang  tinggi,  tapi    pada akhirnya  harus  diakui  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  asas oportunitas  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  77  KUHAP  yang  menyebutkan wewenang  Jaksa  Agung  untuk  melakukan seponeering .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  asas  oportunitas  yang  sudah  berjalan  selama kurang  lebih  38  tahun  sejak  kelahiran  KUHAP  sepertinya  mulai  menunjukkan akan adanya perubahan pada lini penuntutan di Indonesia, yakni perubahan dari cara  pandang,  pelaksanaan,  serta  implikasi  dari  asas  oportunitas  yang  mana pemegang  kendali  asas  oportunitas  tidak  lagi  bersifat  eksklusif  di  tangan  Jaksa Agung semata, melainkan dapat juga dilaksanakan oleh Jaksa pada umumnya.
Sebagai ius  constituendum ,  penulis  merasa  RUU  KUHAP  pada  bagian tentang penuntutan sedikit banyak terinspirasi dari KUHAP Belanda ( wetboek van strafvordering ) yang mana ketentuan Pasal 42 RUU KUHAP mencantumkan bahwa setiap  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  melakukan  penyampingan  perkara  dengan persyaratan-persyaratan  yang  tercantum  dalam  ayat  (3).  Tidak  semua  syarat penyampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  identik  dengan  syarat
beleidssepot Belanda  sebagaimana  tercantum  dalam National  Prosecution Guidelines kepunyaan openbaar  ministerie Belanda,  namun  dapat  dikatakan mendekati  seperti  syarat  terkait  tindak  pidana  yang  bersifat  ringan,  tidak dilakukan  penuntutan  karena  terdakwa  lanjut  usia  (di  atas  70  tahun),  dan  telah dilakukan  penggantian  kerugian  oleh  pelaku.  Mengingat  RUU  KUHAP  masih bersifat ius constituendum maka setidaknya kita masih dapat berharap dilakukan penyempurnaan kembali terhadap syarat-syarat tersebut agar lebih sesuai dengan kondisi  sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  serta  tidak  berbenturan  dengan politik hukum pemidanaan di Indonesia secara umumnya. Menurut hemat penulis hal  yang  paling  penting  untuk  dilakukan  pengkajian  kembali  adalah  terkait  sifat final  dari beleidssepot Indonesia  ini,  dikarenakan  dalam  RUU  KUHAP  tidak terdapat mekanisme pengujian keabsahan atas keputusan penyampingan perkara baik  terhadap  nilai  kepatutan,  takaran  kepentingan  umum  yang  dinilai  oleh penuntut umum maupun hak korban untuk menyetujui beleidssepot ini kelak akan terabaikan.
Selain  penyesuaian  terhadap  instrumen  perundang-undangan,  penulis merasa  cara  pandang  terhadap  penggunaan  asas  oportunitasnya  pun  harus diubah,  yang  mana  sebelumnya  pandangannya  terhadap  asas  oportunitas menggunakan  pandangan  negatif  sehingga  penerapan  penyampingan  perkara demi  kepentingan  umum  haruslah  selalu  merupakan  suatu  keistimewaan ( uitzondering )  yang  berarti  mengedepankan  sisi  prosesuil  dengan  nuansa legalistik,  setelah  muncul  ketentuan  baru  tersebut  maka  penuntut  umum  harus mengedepankan sisi kebijaksanaannya guna menakar tingkat kepentingan umum yang hadir dalam perkara tersebut guna mencapai kemanfaatan dari pelaksanaan wewenangnya.
Apabila  penyampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  ini  benar-benar terealisasikan maka akan menjadi angin segar bagi lembaga pemasyarakatan dan rumah  tahanan  di  seluruh  Indonesia,  mengingat  kondisi  lapas  di  Indonesia  yang mencapai  tahapan extreme  overcrowded maka  diharapkan  pelaksanaan  asas oportunitas terbaru ini akan menjadi “penawar” bagi kondisi memprihatinkan di lapas  ataupun  rutan  yang  dapat  dikatakan  rawan  sekali  dengan  terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia bagi narapidana maupun tahanan yang tinggal di sana.  Pada  intinya  dengan  dihadirkannya  wewenang  oportunitas  bagi  seluruh Jaksa  Penuntut  Umum  tanpa  terkecuali,  maka  penuntutan  dapat  dilaksanakan dengan  landasan  kebijaksanaan  dari  penuntut  umum  sehingga  penuntut  umum dapat  menghindari  pelaksanaan  pemidanaan  yang  bersifat prium  remedium karena  hal  tersebut  tidak  akan  sesuai  dengan  tujuan  hukum  yakni  keadilan  dan kemanfaatan.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Andi  Zainal  Abidin  Farid,  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  I,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 1995
Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang  Fondasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagai Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional,  Mandar  Maju,  Bandung,
1999
Didik  Endro  Purwoleksono,  Hukum  Pidana,  Untaian  Pemikiran,  Surabaya, Airlangga  University  Press  (Pusat  Penerbitan  dan  Percetakan  Universitas Airlangga), 2019
Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1985
Djoko  Prakoso,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  Dalam  Proses  Hukum  Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987
Jörg-Martin  Jehle  &  Marianne  Wade,  Coping  with  Overloaded  Criminal  Justice System  (The  Rise  of  Prosecutorial  Power  Across  Europe),  Springer, Heidelberg, 2006
Lawrence  M.  Friedman,  American  Law  An  Introduction  Second  Edition (Hukum Amerika  Sebuah  Pengantar)  Penerjemah  Wishnu  Basuki,  Penerbit  PT. Tatanusa, Jakarta, 2001
Luhut  M.P.  Pangaribuan,  S.H.,LL.M.,  Hukum  Acara  Pidana  (Surat-Surat  Resmi  di Pengadilan oleh Advokat), Djambatan, Jakarta, 2008
Mardjono  Reksodiputro,  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana (Kumpulan  Karangan  Buku  Ketiga),  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
Martiman  Prodjohamidjojo,  Kekuasaan  Kejaksaan  dan  Penuntutan,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, 1988 Nasroen Yasabari, Mengerling Hukum Positif Kita, Alumni, Bandung, 1979 O.C.  Kaligis,  Perlindungan  Hukum  atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa,  dan Terpidana, Alumni, Bandung, 2006
Osman  Simanjuntak,  Tehnik  Penuntutan  dan  Upaya  Hukum,  Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1995
Peter  J.P.  Tak,  The  Dutch  Criminal  Justice  System  (Onderzoek  en  beleid),
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Den Haag, 1999
Peter J.P. Tak, The Dutch Prosecutor (A Prosecutoring and Sentencing Officer) in Erik Luna – Marianne L. Wade, Oxford University Press, New York, 2012.
S.F, Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, FH-UII Press, Yogyakarta, 2011 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Adita Bakti, Bandung, 2000 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 1986 Surachman  dan  Andi  Hamzah,  Jaksa  di  Berbagai  Negara,  Peranan  dan Kedudukannya, Jakarta: Sinar Grafika, 1966
Yasmil  Anwar  dan  Adang,  Sistem  Peradilan  Pidana  (Konsep,  Komponen  dan Pelaksanaannya  dalam  Penegakkan  Hukum  di  Indonesia),  Widya Padjadjaran, Bandung, 2009
Jurnal: Strategi  Menangani Overcrowding di  Indonesia:  Penyebab,  Dampak,  dan Penyelesaiannya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2018
Makalah:
Karim  Nasution,  Makalah  berjudul  “Kepentingan  Umum  Sebagai  Dasar Penyampingan Perkara”, disampaikan dalam Simposium Masalah-Masalah Asas Oportunitas, Ujung Pandang, 1981
A.  Zainal  Abidin  F,  Sejarah  dan  Perkembangan  Asas  Oportunitas  di  Indonesia, Makalah disampaikan pada Simposium Masalah-Masalah Asas Oportunitas, Ujung Pandang, 1981
Studi  tentang  Implementasi  Kekuasaan  Penuntutan  di  Negara  Hukum Indonesia,
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2008
Andi  Hamzah,  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Tentang  Pelaksanaan  Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana, BPHN, Jakarta, 2006

## Tesis:
Arin  Karniasari,  Tesis  yang  berjudul  “Tinjauan  Teoritis,  Historis,  Yuridis,  dan Praktis  Terhadap  Wewenang  Jaksa  Agung  Dalam  Mengesampingkan Perkara  Demi  Kepentingan  Umum”,  telah  berhasil  dipertahankan  di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 3 Juli 2012

## Wawancara:
Agustinus  Pohan,  S.H.,M.S.,  (Dosen  Hukum  Acara  Pidana  FH  Universitas  Katolik Parahyangan  Bandung)  Telewicara  terkait  efektivitas  penyampingan perkara  demi  kepentingan  umum  dikaitkan  dengan  tingkat overcrowded penjara/lapas di Indonesia, pada tanggal 25 Juli, pukul 13.35 WITA
Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H. (Ph.D Candidate at the Van Vollenhoven Institute, Leiden  Law  School) konsultasi  dengan  menggunakan  surat  elektronik terkait pengaruh penggunaan asas oportunitas dan kosongnya penjara di Belanda serta permasalahan overcrowded lapas/rutan di Indonesia.
Situs Daring : http://pantaukuhap.id/ diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 21.00 WITA. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id diakses  pada  tanggal  25  Juli  2019  pukul 21.00 WITA.