## Bhirawa Law Journal
Volume 2, issue 1, May 2021 ISSN ONLINE; 2775-2070,  ISSN CETAK; 2775-4464 Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/
PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK

## DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

## Talita Costanza, Hatarto Pakpahan
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

## Abstrak
Hukuman  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  adalah hukuman  tambahan  yang  dapat  diberikan  bagi  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Hukuman  tambahan  ini  melengkapi  pemberatan  hukuman pokok  (pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara minimal  10  tahun  dan  maksimal  12  tahun)  bagi  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak  dengan  jumlah  korban  anak  yang  lebih  dari  satu.  Penelitian ini  mengkaji  tentang  pengaturan  hukuman  kebiri  kimia  dan  pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam perspektif UUD 1945 dan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative.  Pendekatan  ini  fokus  meneliti  peraturan  perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Hasil  dari  penelitian ini  yaitu  hukuman  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, bertentangan dengan nilai-nilai dalam UUD 1945 yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seluruh warga negara Indonesia selain dampak yang sangat negatif yaitu penyakit-penyakit berbahaya yang akan muncul di tubuh pelaku akibat dari hukuman tersebut. Selain  itu  hukuman  tersebut  tidak  sejalan  dengan  tujuan  hukum  pidana  di Indonesia, karena gairah seksual yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual terhadap  anak  akan  tetap  ada  karena  dampak  dari  kebiri  kimia  (suntikan cairan  anti-androgen)  tidak  bersifat  permanen  sehingga  tidak  efektif  dalam penerapannya.

## Abstract
Punishments  for  chemical  castration  and  the  installation  of  electronic  detectors  are additional  penalties  that  can  be  imposed  for  perpetrators  of  sexual  violence  against children. This additional penalty complements the weighting of the basic sentence (death penalty, life imprisonment, or imprisonment of at least 10 years and a maximum of 12 years) for perpetrators of sexual violence against children with more than one child victim. This research examines the regulation of chemical castration punishment and
Kata kunci:
Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, Kebiri Kimia.
Keywords:
Criminal Law, Human Rights, Chemical Castration.
Volume 2, Issue 1, May 2021
the installation of electronic detection devices in the perspective of the 1945 Constitution and from  the  perspective  of  criminal  law  in  Indonesia. This  study  uses a  normative juridical approach. This approach focuses on examining laws and regulations which is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue that is being handled. The results of this study are chemical castration punishment and the installation of electronic detection devices for perpetrators of sexual violence against children, contrary to the values in the 1945 Constitution which uphold the dignity of all Indonesian citizens apart from the very negative impact, namely dangerous diseases that will appear in the body of the perpetrator as a result of the sentence. In addition, this punishment is not in line with the objectives of criminal law in Indonesia, because the sexual arousal possessed by perpetrators of sexual violence against children will still exist because the effects of chemical castration (injection of anti-androgen fluid) are not permanent and thus ineffective in its application.
Koresponden Penulis; Hatarto Pakpahan Email; hatarto.pakpahan@unmer.ac.id

## 1. Latar Belakang
Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah hukuman tambahan yang  dapat  diberikan  bagi  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak.  Hukuman      tambahan ini  melengkapi  pemberatan  hukuman  pokok bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak dengan jumlah korban anak yang lebih dari satu. Hukuman  pokok  bagi  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak ialah pidana mati, pidana penjara seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  minimal  10 tahun dan maksimal 12 tahun.
Penerapanhukumankebirikimiayaitudengan cara  menyuntikan  cairan anti-androgen ke  dalam tubuh  pelaku  (pria)  yang  bertujuan  agar  dapat mengurangi  hormon androgen (gairah  seksual) dan  kadar  testosteron  pada  pelaku.  Sedangkan, penerapan pemasangan alat pendeteksi elektronik yaitu  dengan  cara  memasukkan  alat  pendeteksi elektronik ( chip ) tersebut ke dalam tubuh pelaku setelah penerapan kebiri  kimia guna mengontrol gairah  seksual  pelaku  apakah  dalam  kondisi stabil, menurun atau justru kembali meningkat.
Hukuman  kebiri  kimia  dan  pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak.  Namun  saat  ini,  PERPPU tersebut telah disahkan menjadi Undang-undang dimana pengaturan kebiri kimia dan pemasangan alat  pendeteksi  elektronik  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  81 ayat  (7)  Undang-Undang Nomor 17  tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak  yang mengatur  terkait  pidana  tindakan  dalam  bentuk kebiri kimia dan juga pemasangan alat pendeteksi elektronik.
Undang-undang  tersebut  dirancang  oleh DPR-RI  beserta  pemerintah  dan  disahkan  oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Adapun yang mendasari dan yang menjadi pertimbangan dalam  membuat  peraturan  atau  sanksi  pidana ini  adalah  karena  semakin  meningkatnya  kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Indonesia. Di  berbagai  daerah  jumlah  tindak  kekerasan terhadap  anak  terus  meningkat  terutama  kasus- kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak-anak. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Ditreskrimum  Polda  Jatim,  Kompol  Yasinta mengatakan bahwa peningkatan yang tercatat di Jawa Timur pada tahun 2015, terdapat 672 kasus kekerasan anak dan perempuan, sedangkan pada
Talita Costanza, Hatarto Pakpahan
tahun  2016  per  September,  sudah  mencapai  600 kasus.  Yasinta  mengatakan,  kasus  kekerasan terhadap  anak-anak  yang  terjadi  di  Jawa  Timur mayoritas  terkait  kasus  persetubuhan  dan kekerasan.
Atas desakan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) supaya kemudian kekerasan kekerasan  seksual  terhadap  anak  ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) karena anak-anak berada pada posisi yang sangat lemah  yaitu  tidak  bisa  membela  diri,  sehingga diperkosa,  bahkan  harus  meregang  nyawa (Komnas  PA,  2015).  Kemudian  tanggal  10  Mei 2016  Presiden  Joko  Widodo  menyatakan  bahwa kejahatan  seksual  terhadap  anak  di  Indonesia telah  masuk  kategori  kejahatan  luar  biasa  yang kemudian  diikuti  dengan  perintah  penanganan, sikap  dan  tindakan  aparat  penegak  hukum  atas perkara-perkara  demikian  juga  harus  dengan upaya yang luar biasa.
Meski demikian hingga saat ini masih banyak pro  dan  kontra  baik  pada  masyarakat,  lembaga Negara  ataupun  berbagai  kalangan  terhadap hukuman pemasangan alat pendeteksi elektronik dan  kebiri  kimia.  Ada  pihak  yang  menyetujui disahkannya hukuman tersebut karena bertujuan supaya pelaku menjadi jera dan dapat mengatasi masalah  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang semakin  meningkat.  Tetapi  ada  pihak  yang menentang hukuman tersebut, seperti KOMNAS HAM  dengan  pertimbangan  bahwa  pemberian hukuman pemasangan alat pendeteksi elektronik dan  kebiri  kimia  bagi  para  pelaku  merupakan bentuk  penghukuman  keji  dan  tidak  manusiawi karena  bertentangan  dengan  dengan  Hukum Konstitusi  Negara  kita  yaitu  pasal  28G  ayat  (2) UUD  1945  yang  menjamin  hak  warga  negara bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang merendahkan derajat martabat manusia demikian halnya  dalam  pasal  28I  ayat  (1)  juga  menjamin hak  warga  negara  untuk  hidup  dan  juga  hak untuk tidak disiksa, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Dalam  sebuah  negara  yang  modern  suatu kekuasaaan negara harus dilakukan berdasarkan hukum dasar ( droit constitutionil ). Undang-undang Dasar atau verfassung yang merupakan keputusan politik  tertinggi  dalam  suatu  negara.  Oleh sebab itu  kedudukan  konstitusi  memiliki  kedudukan dan  derajat  yang  sama  dengan  supremasi dalam  suatu  Negara  artinya  konstitusi  memiliki kedudukan  tertinggi  dalam  tertib  hukum  suatu Negara  (Dahlan  Thaib  dkk,  2017).  Sesuai  hirarki peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, UUD  1945  merupakan  hukum  tertinggi  Negara Indonesia  yang  berarti  segala  peraturan  yang berada di bawahnya tidak dapat menyimpanginya atau bertentangan dengannya. Dalam penyusunan dan  pembentukan  UUD  1945  terdapat  nilai-nilai dan  norma  dasar  yang  hidup  dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan Negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2017).
Oleh sebab itu Indonesia sangat menjunjung tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan,  menghargai, melindungi  serta  menjamin  HAM  warga negaranya baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, dan sebagai Warga Negara Indonesia (Majda  El  Muhtaj,  2017).  Senada  dengan  hal tersebut  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  UU  HAM  juga menjamin  Hak  setiap  orang  untuk  bebas  dari penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  yang kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan  derajat dan martabat kemanusiaannya, artinya ketentuan tersebut  sesungguhnya  menentang  adanya hukuman yang kejam dan tidak manusiawi untuk diterapkan di Indonesia.
Indonesia  telah  meratifikasi International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang International  Covenant  on  Civil  Political  Rights . Adapun  Kovenan  Internasional  Tentang  Hak- Hak  Sipil  dan  Politik  tersebut  bertujuan  untuk memperkuat  HAM  pokok  di  bidang  sipil  dan politik yang tercantum dalam Universal Declaration of  Human  Rights atau  Deklarasi  Universal  Hak-
Volume 2, Issue 1, May 2021
Hak  Asasi  Manusia  (ICJR,  2012). Pasal  7  UU No 12  Tahun  2015  juga  menjamin  bahwa  tidaklah boleh disiksa maupun dihukum dengan hukuman yang keji terlebih jika hukuman tersebut menjadi merendahkan manusia.
Dengan  diratifikasinya      ICCPR      menjadi UU  No  12  Tahun  2015  maka  Indonesia  dalam penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat  pendeteksi  elektronik  di  Indonesia  menjadi menimbulkan  pro  dan  kontra.  Ada  yang menyatakan indonesia telah melanggar ketentuan dalam ICCPR terkait larangan penyiksaan. Di sisi lain ada yang menyatakan korban kejahatan luar biasa juga memiliki hak untuk hidup yang sama dengan pelaku kejahatan tersebut, sehingga hukum di Indonesia harus lebih berpihak pada Hak Asasi Manusia korban dengan cara menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman yang setimpal.
Situasi  yang  demikian  membuat  kita untuk  merenungkan  bagaimana  seharusnya penerapan  hukum  yang  paling  tepat  agar  dapat mengatasi  permasalahan  yang  ada  akan  tetapi tidak  menyimpangi  nilai-nilai  atau  bertentangan dengan  peraturan  yang  ada  terutama  UUD  1945 serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya tentang HAM yang berlaku di Indonesia. Namun tentunya  sebagai  warga  negara  Indonesia  kita berharap  jenis  hukuman  yang  demikian  bisa ditinjau  kembali  dan  juga  kedepan  jenis  hukum pidana  yang  diterapkan  di  negara  kita  adalah hukuman  pidana  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai bangsa Indonesia.
Oleh  karena  artikel  jurnal  ini  penulis  akan mencoba mengkaji tentang pengaturan hukuman kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik  dalam  perspektif  UUD  1945  dan juga  mengkaji  dan  menguji  tentang  pengaturan hukuman  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat pendeteksi elektronik apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum pidana di Indonesia.

## 2. Metode
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan dalam artikel jurnal ini adalah penelitian  hukum normatif, dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji  penerapan  kaidah  atau  norma  yang ada  dalam  hukum  positif.  Penelitian  hukum  ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan- aturan hukum yang bersifat formil seperti segala peraturan  serta  putusan  pengadilan  yang  berisi konsep-konsep  terkait  dengan  kedudukan  kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam perspektif UUD 1945.

## 3. Pembahasan
3.1 Pengaturan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UUD 1945 merupakan hukum dengan jenjang tertinggi  yang  berlaku  di  Indonesia,  maka  dari itu  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang berada  di  bawahnya,  haruslah sejalan  atau  tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 yang juga merupakan  sebaagai  hukum  dasar.  Pengaturan hukuman  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat pendeteksi elektronik yang termaktub dalam Pasal 81  ayat  (7)  UU  Perlindungan  Anak  2016  tentang Perlindungan Anak yang mengatur terkait pidana tindakan  dalam  bentuk  kebiri  kimia  dan  juga pemasangan alat pendeteksi elektronik.
Dengan peraturan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat umum maupun pejuang hak asasi manusia terhadap hukuman tambahan ini. Pihak yang kontra atau tidak menyetujui hal ini,  beranggapan  bahwa  pemberian  hukuman tambahan  dengan  cara  pemberian  kebiri  kimia dan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik kepada  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak merupakan  hal  yang  kejam,  tidak  manusiawi, sadis  dan  ganas.  Hukuman  tersebut  dianggap telah  menyimpangi  atau  bertentangan  dengan UUD  1945.  Hal  ini  disebabkan  karena  UUD
Talita Costanza, Hatarto Pakpahan
1945  menjamin  hak  asasi  manusia  setiap  warga negaranya  karena  hak  asasi manusia  adalah  hak mendasar  yang  dimiliki  manusia  bukan  karena diberikan  melainkan  melekat  dan  merupakan hakikat dan keberadaban manusia sebagai mahluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, untuk  penghormatan  serta  perlindungan  harkat dan martabat manusia (Sudarto, 1986).
Dalam  pasal  28G  ayat  (2)  UUD  1945  yang menjammin  hak  warga  negara  bebas  dari penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan derajat  martabat  manusia  demikian  halnya dalam  pasal  28I  ayat  (1)  juga  menjamin  hak warga  negara  untuk  hidup  dan  juga  hak  untuk tidak  disiksa,  HAM  tersebut  merupakan  hak yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apa pun  (M.  Taufik,  2005).  Isi  kedua  pasal  tersebut memiliki arti bahwa di dalam UUD 1945, terdapat jaminan  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia atas perlindungan kemanusiaan terutama berkenaan  dengan  bebas  dari  penyiksaan,  bebas dari  perbuatan  yang  merendahkan  harkat  dan martabat  sebagai  seorang  manusia,  hak  untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Maka dengan adanya  penerapan  hukuman  pemasangan  alat pendeteksi  elektronik  dan  kebiri  kimia  bagi pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  jelas berbanding  terbalik  dengan  amanat  UUD  1945. Menyuntik  pelaku  kejahatan  dengan cairan anti- androgen yang memiliki dampak buruk bagi tubuh pelaku serta memasukan chip atau alat pendeteksi elektronik  ke  dalam  tubuh  pelaku  ialah  sebuah bentuk penyiksaan dan merendahkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia, sekalipun bagi seorang pelaku kejahatan.
Lebih  dalam  daripada  itu,  perlindungan kemanusiaan yang telah diatur dalam UUD 1945 ini merupakan rujukan dari ideologi dasar negara Indonesia  yaitu  Pancasila.  Pancasila  merupakan rumusan  dan  pedoman  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber dari segala
sumber hukum negara Indonesia, yang memiliki arti bahwa sekalipun UUD tahun 1945 merupakan hukum  tertinggi  di  negara  Indonesia,  namun sesungguhnya  UUD  1945  dibentuk  berdasarkan Pancasila.  Pancasila memiliki  makna dan  filosofi yang  sangat  mendalam  karena  pancasila  telah dirancang,  dirumuskan  dan  dibangun  oleh  para pendahulu yang telah berjuang atas masa depan kesejahteraan  Indonesia.  Maka  dari  itu,  makna dalam  sila-sila  Pancasila  tidak  dapat  diabaikan, haruslah  terealisasikan,  tercermin  dan  menjadi pedoman  dalam  segala  aspek  berkehidupan berkebangsaan di negara Indonesia (Darji, 1991).
Sila ke-2 Pancasila menyatakan “Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”,  sila tersebut  punya  makna  bahwa  manusia  harus diakui  dan  diperlakukan  sesuai  sesuai  dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, yang memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan  kewajibannya  tanpa  membedakan  dari  segi unsur  SARA.  Karena  itu  perlu  dikembangkan sikap  tenggang  rasa  dan tapa  salira ,  serta  sikap tidak  semena-mena  terhadap  orang  lain.  Selain itu,  sila  kedua  tersebut  juga  memiliki  makna untuk  suka  melakukan  kegiatan  kemanusiaan serta  berani  membela  kebenaran  dan  keadilan. Sehingga  perlu  dikembangkanlah  pula  sikap hormat  menghormati  dan  bekerjasama  dengan bangsa-bangsa lain (Solly Lubis, 1997).
Tujuan  penerapan  hukuman  kebiri  kimia dan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik yaitu  untuk  menurunkan  gairah  seksual  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak,  namun  pada kenyataannya  dampak  yang  timbul  tidak  hanya demikian,  melaikan  menimbulkan  efek  samping atau  dampak  yang  sangat  negatif  bagi  tubuh pelaku, antara lain: sakit kepala, mual dan panas dingin,  ginekosmatia  (penumbuhan  payudara pria),  perubahan  suara  pria  menjadi  suara wanita  dan  penambahan  berat  badan,  hilangnya kemampuan  untuk  ereksi,  flebitis  (penyakit yang menyerang  darah),  pendarahan  pada  usus, dabetes, merusak  jantung,  pembuluh  darah,
Volume 2, Issue 1, May 2021
ginjal, hati dan beberapa organ tubuh lainnya dan osteoporosis (tulang mengeropos).
Maka  dengan  diterapkannya  hukuman kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik  bagi  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak,  nilai-nilai  kemanusiaan  yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 jelas tidak tercermin dalam hukuman ini. Seluruh dampak  negatif  yang  akan  dialami  oleh  pelaku akan  sangat  merugikannya,  mengurangi  harkat dan martabatnya sebagai manusia dan hilangnya jaminan  kesejahteraan  hidupnya,  yang  sejatinya semua  itu  telah  dijamin  oleh  negara  melalui konstitusi atau hukum tertinggi negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 (Dahlan, 2017).
Pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak memang  merupakan  seseorang  yang  telah melakukan  perbuatan  jahat  dan  melanggar hukum,  pelaku  harus  dihukum  agar  menyadari perbuatannya  yang  salah  dan  berubah  menjadi orang  yang  lebih  baik  setelah  kembali  ke masyarakat.  Namun  hukuman  yang  diberikan tidak  boleh  sampai  melukai  harkat  dan martabatnya  sebagai  manusia,  seperti  hukuman kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik.  Pelaku  tetaplah  merupakan  manusia yang  harkat  dan  martabatnya  harus  dihormati dan dijunjung tinggi,  tidak dapat dikurangi oleh apapun sesuai amanat UUD 1945.

## 3.2 Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Dalam Persfektif Tujuan Hukum Pidana
Melindungi kepentingan orang perseorangan atau  hak  asasi  manusia  dan  masyarakat merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara, dengan  demikian  hukum  pidana  di  Indonesia tujuannya adalah mengayomi seluruh rakyat
Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (Barda, 1996): Pertama, tujuan hukum pidana  sebagai  hukum  sanksi  dan Kedua, tujuan dalam  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  orang yang melanggar hukum pidana.
Sementara  itu  terdapat  2  aliran  yang berbeda terkait dengan hukum pidana : Pertama, menakut-nakuti setiap orang untuk jangan sampai melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik  (aliran klasik),  Kedua,  mendidik  orang  yang  pernah melakukan  kejahatan  untuk  menjadi  orang  yang baik  dan  diterima  kembali  dalam  kehidupan lingkungannya  (aliran  modern).  Oleh  sebab  itu tujuan  hukum  pidana  ini  dimaksudkan  supaya setiap pemidanaan yang dilakukan ada arah yang jelas  dan  terukur  dalam  pemidanaan.  Sehingga pemidanaan  itu  menuntut  keadaan  nyata  yang disebabkan  pelanggaran  hukum  pidana  dan bukan suatu tujuan yang abstrak.
MuladidanBardaNawawimenguraibeberapa makna penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas  dan  terdapat  2  makna  penting  yang perlu  digaris  bawahi  berkaitan  dengan  adanya hukuman pemasangan alat pendeteksi elektronik dan  kebiri  kimia,  yaitu:“Jangan  menggunakan hukum  pidana  dengan  secara  emosional  untuk melakukan  pembalasan  semata”  dan  “apabila tidak  didukung  oleh  masyarakat  secara  kuat apabila  penggunaannya  diperkirakan  tidak  akan efektif ( unforceable ) maka janganlah menggunakan hukum pidana tersebut (Muladi dkk, 1992).
Oleh  sebab  itu  penerapan  hukuman  kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik jelas  tidak  sesuai  dengan  tujuan  hukum  pidana di  Indonesia.  Setiap  hukuman  atau  sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan, memang  seharusnya  bertujuan  untuk  membuat pelaku  merasa  jera  dan  tidak  akan  mengulangi kejahatannya  lagi  setelah  ia  selesai  menjalani hukuman  lalu  kembali  ke  masyarakat.  Namun, hukuman  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat pendeteksi  elektronik  dinilai  sama  sekali  tidak memberikan  jaminan  bahwa  pelaku  akan  jera
Talita Costanza, Hatarto Pakpahan
setelah diberikan hukuman tersebut. Cairan anti- androgen yang disuntikan ke tubuh pelaku harus dilakukan  terus  menerus  selama  beberapa  bulan sekali,  dan  apabila  dihentikan,  dampak  dari penyuntikan tersebut hilang sepenuhnya. Pelaku akan kembali memiliki hormon atau gairah seksual yang  tinggi  dan  tidak  menutup  kemungkinan dapat mengulangi kejahatannya.
Selain  tidak  efektif  jenis  hukuman  ini  juga mengandung pro dan kontra dimasyarakat, tidak sedikit  pihak-pihak  yang  menentang  atau  tidak setuju  dengan  adanya  penerapan  hukuman  ini di  Indonesia.  Bahkan,  Ikatan  Dokter  Indonesia (IDI)  menolak  untuk  menjadi  eksekutor  dalam hukuman  ini  karena akan menciderai  kemuliaan profesinya dan melanggar kode etik kedokteran. Seorang dokter haruslah memberikan pertolongan kesembuhan bagi pasien-pasiennya dan mengupayakan setiap orang yang sakit agar dapat menjadi  sehat.  Namun  dengan  menyuntikan cairan anti-androgen secara terus menerus kepada pelaku,  seorang  dokter  justru  akan  memberikan penyakit-penyakit  atau  dampak  yang  sangat buruk bagi kesehatan pelaku, seperti sakit kepala, mual,  panas  dingin,  ginekosmatia  (penumbuhan payudara  pria),  perubahan  suara  pria  menjadi suara  wanita  dan  penambahan  berat  badan, hilangnya  kemampuan  untuk  ereksi,  flebitis (penyakit  yang  menyerang  darah),  pendarahan pada usus, diabetes, merusak jantung, pembuluh darah,  ginjal,  hati  dan  beberapa  organ  tubuh lainnya serta osteoporosis (tulang mengeropos).
Selain  itu,  terkait  peraturan  pelaksana penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  sampai saat  ini  belum  ada  kejelasan  dari  pemerintah. Padahal, peraturan pelaksana sangat dibutuhkan untuk  menerapkan  hukuman  ini,  harus  adanya peraturan yang tertulis secara hukum bagaimana prosedur hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat  pendeteksi  elektronik  ini  diterapkan.  Siapa pihak  yang  harus  mengeksekusi  hukuman  ini, berapa lama hukuman ini diterapkan pada
pelaku, berapa banyak dosis cairan anti-androgen yang  harus  disuntikan  pada  tubuh  pelaku  dan lain  sebagainya.  Dapat  disimpulkan,  bahwa hukuman ini sama sekali tidak matang dan akan menimbulkan  ketidakpastian  hukum  apabila hukuman ini diterapkan di Indonesia.
Maka dari itu, sangat jelas bahwa penerapan hukuman  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat pendeteksi elektronik merupakan hukuman yang tidak  tepat  untuk  diterapkan  di  Indonesia,  tidak mendapat dukungan dari masyarakat secara kuat, penggunaannya  diperkirakan  tidak  akan  efektif ( unforceable ), tidak dapat menjadi solusi dan tidak dapat mengatasi permasalahan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia.

## 4. Simpulan
Hukuman  kebiri  kimia  dan  pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak  merupakan  hukuman tidak  hanya  berdampak  sesuai  tujuannya  yaitu untuk  mengurangi  gairah  seksual  pelaku,  tetapi juga  adanya  dampak  yang  sangat  negatif  yaitu penyakit-penyakit berbahaya yang akan muncul di tubuh pelaku. Sekalipun sebagai pelaku kejahatan, hukuman  ini  jelas  tidak  pantas  untuk  diberikan karena  akan  melukai  harkat  dan  martabatnya sebagai manusia serta hukuman ini tidak sejalan dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  termaktub dalam  Pancasila  yang merupakan  ideologi  dasar serta pedoman hidup bangsa Indonesia dan UUD 1945.
Hukuman  kebiri  kimia  dan  pemasangan alat  pendeteksi  elektronik  juga  tidak  sesuai dengan  tujuan  hukum  pidana  di  Indonesia. Karena kenyataannya, dengan adanya penerapan hukuman  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat pendeteksi elektronik tidak menjamin para pelaku akan  menjadi  jera  dan  tidak  akan  mengulangi perbuatan  yang  sama.  Gairah  seksual  yang dimiliki  oleh  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak  akan  tetap  ada  karena  dampak  dari  kebiri
Volume 2, Issue 1, May 2021
kimia (suntikan cairan anti-androgen ) tidak bersifat permanen. Maka jika penyuntikan itu dihentikan, gairah  seksual  pelaku  yang  telah  menurun  akan kembali meningkat seperti semula.
Oleh  sebab  itu  hukuman  pemasangan  alat pendeteksi elektronik dan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukanlah solusi yang  tepat  dan  dapat  mengatasi  permasalahan kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Indonesia, karena  dampak  dari  hukuman  ini  menyimpangi nilai-nilai  kemanusiaan  dalam  Pancasila  dan UUD 1945 serta penerapannya dinilai tidak efektif dan  tidak  menjamin  dapat memberikan  manfaat sesuai tujuan hukum pidana di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung,
1996
Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi , Cetakan ke-13,  PT  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta, 2017
Darji  Darmodiharjo,  et  all, Santiaji  Pancasila, Cetakan  ke-10,  Usaha  Nasional,  Surabaya, 1991
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , Cetakan ke-4,  Sinar Grafika,  Jakarta, 2017
Majda  El  Muhtaj, Hak  Asasi  Manusia  dalam Konstitusi  Indonesia ,  Cetakan  ke-7,  Kencana,
Jakarta, 2017
Mohammad  Taufik  Makarao, Pembaharuan  Hukum Pidana , Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005
Muladi, et all, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni,
Bandung, 1992.
Solly Lubis, Pembahasan UUD 1945 , Cetakan ke-5,
Penerbit P.T Alumni, Bandung, 1997
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Cetakan ke-4, Penerbit Alumni, 1986