## UPAYA MENGURANGI KEPADATAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA
Galih Puji Mulyono 1 , Barda Nawawi Arief 2
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ena.feriana@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pemasyarakatan  merupakan  lembaga  pelaksana  pidana  penjara  di  Indonesia  dilaksanakan menggunakan  sistem  pembinaan  narapidana  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan. Kondisi  lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami kepadatan narapidana. Kondisi kelebihan penghuni di dalam lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum  maupun  fasilitas  khusus  yang  disediakan  dan  diperuntukkan  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan,  keadaan  tersebut  dapat  memicu  terjadinya  berbagai  permasalahan dalam  lembaga pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu upaya  mengurangi  kepadatan  narapidana  dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian  normatif  (doctrinal).  Strategi  pembinaan  dalam  upaya  mengurangi  kepadatan  narapidana  di lembaga pemasyarakatan saat ini masih belum maksimal. Kajian komparasi terhadap upaya mengurangi kepadatan narapidana dengan model Good Time Allowance di negara asing antara lain dalam undang- undang  negara  Wyoming  (AS),  Republik  Filipina,  Montana  (AS).  Model Good  Time  Allowance adalah pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik, dapat memberikan motivasi kepada  narapidana  dengan  melakukan  suatu  pekerjaan  baik  untuk  berkomitmen  menjadi  baik  dengan penghargaan pengurangan masa menjalani pidana.

## Kata Kunci: Kepadatan; Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Adanya sistem pemasyarakatan  memberikan  makna  yang penting  bagi  pembangunan  sistem  hukum pidana  bidang  pelaksana  pidana  di  Indonesia. Sistem  pemasyarakatan  merupakan  rangkaian kesatuan  penegakan  hukum pidana.  Oleh karena  itu,  pelaksanaannya  tidak  dapat dipisahkan  pengembangan  konsepsi  umum mengenai  sistem  pemidanaan. 3 Artinya  bahwa sistem  pemasyarakatan  berkaitan  erat  dengan pelaksanaan  pidana  penjara  yang  dilatar belakangi  oleh  sistem  pemidanaan  sebagai penjatuhan pidana.
Membicarakan    hubungan  antara penghukuman  atau  pemidanaan  dengan pemasyarakatan, Sudarto melihat bahwa, “Masalah  Penghukuman  dan  pemasyarakatan merupakan  bidang  politik  kriminal  yang  belum mendapatkan  perhatian.  Politik  kriminal  secara singkat  dapat  diartikan  sebagai  usaha  yang rasionil  dari  masyarakat  untuk  menanggulangi kejahatan. Ini mencangkup kegiatan pembentukan  undang-undang  pidana,  aktivitas dari  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan aparat  eksekusi,  disamping  usaha-usaha  yang tidak menggunakan hukum pidana.” 4
3 Dwidja  Priyatno, Sistem  Pelaksana  Pidana  Penjara  di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama), 2013, halaman 103.
4 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni),
1981, halaman 73.
Oleh  karena  itu,  mengaitkan  masalah hubungan  antara  pemidanaan  dengan pemasyarakatan  harus  dikembalikan  konsep rasionalitas mekanisme upaya penanggulangan kejahatan.  Fokus  dari  upaya  penanggulangan kejahatan  tidak  hanya  pada  mencegah  dan menanggulangi  kejahatan  tetapi  juga  dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan.  Perkembangan  di  lembaga pemasyarakatan  dewasa  ini  mengalami problematika  dimana  salah  satu  permasalahan dan terdapat sebagian lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  yaitu  masalah kepadatan narapidana.
Kondisi  lembaga  pemasyarakatan  di Indonesia terjadi kepadatan dimana perbandingan  jumlah  penghuni  lembaga pemasyarakatan  dan  kapasitas  lembaga pemasyarakatan  yang  tidak  sebanding jumlahnya.  Kepadatan  narapidana  dalam lembaga pemasyarakatan terjadi oleh beberapa faktor  penyebab.  Namun  terdapat  faktor  perlu mendapat  perhatian  khusus  penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan  adalah  sistem  pemidanaan. Faktor  penyebab  kepadatan  narapidana  di lembaga  pemasyarakatan  terjadi  bukan  hanya karena  meningkatnya  kejahatan  namun  juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan.
Permasalahan  yang  timbul  akibat  dari kepadatan narapidana
di lembaga
pemasyarakatan antara lain:
“Pembinaan/ proses rehabilitasi narapidana tidak berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan, memburuknya  psikologis  narapidana termasuk psikologis petugas, rentan konflik antar penghuni, rentan terjadi penyimpangan  seksual,  rusaknya  sistem sanitasi,  memburuknya  kondisi  kesehatan narapidana,  dan  terjadi  pemborosan anggaran  Negara  akibat  meningkatnya konsumsi makanan, air, dan pakaian.” 5 Permasalahan di atas merupakan realitas yang dihadapi pemasyarakatan saat ini. Kondisi kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan,  berakibat  pada  keterbatasan atau  bahkan  kekurangan  berbagai  fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan  diperuntukkan  narapidana,  yang  dapat memicu  terjadinya  berbagai  permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan.
Dewasa ini upaya mengurangi kepadatan narapidana  dalam  lembaga  pemasyarakatan  di Indonesia  adalah  menambah  jumlah  gedung atau  lembaga  pemasyarakatan  baru  dan pemberian hak narapidana dengan
mempercepat reintegrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Upaya mempercepat reintegrasi  narapidana  merupakan  tindakan
5 Kementerian  Pemberdayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi, Tenaga  Administrasi  akan  Dialihkan Menjadi Sopir, (Jakarta: Kemenpan), diakses pada tanggal 21 Mei 2015. http://www.menpan.go.id.
setelah pemidanaan dalam sistem pemidanaan berupa  asimilasi,  cuti  menjelang  bebas,  cuti bersyarat,  pelepasan  bersyarat,  dan  remisi. Upaya  mempercepat  reintegrasi  narapidana adalah  upaya  hukum/  upaya  penal  sebagai upaya  menghindarkan  pengenaan  pidana penjara  yang  lama  beserta  akibat  negatif  yang mengikutinya,  upaya  tersebut  adalah  tindakan setelah pemidanaan.
Perkembangan  mempercepat  rehabilitasi narapidana  belum  maksimal  mengurangi kepadatan narapidana. Namun, menurut Dwidja Priyatno menyatakan bahwa
“Upaya  mempercepat  proses  pembinaan narapidana  tersebut  merupakan  tolak  ukur peran  strategis  lembaga  pemasyarakat dalam  keberhasilan  proses  pembinaan narapidana  dan  hal  ini  direkomendasikan sebagai  alternatif  yang  yang  paling  banyak mendatangkan  manfaat  terutama  dalam menanggulangangi  dampak  kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan. 6 Keberadaan upaya mempercepat reintegrasi sangat penting menyangkut masalah pembinaan  yang  dilakukan  oleh  petugas lembaga  pemasyarakatan  dengan  narapidana. Upaya  mengurangi  kepadatan  narapidana  di lembaga pemasyarakatan dengan mempercepat reintegrasi  narapidana  adalah  bagian  dari kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi dengan  pemasyarakatan.  Upaya  optimalisasi peningkatan mempercepat reintegrasi
6 Dwidja Priyatno, Op,cit., halaman 133.
merupakan  langkah  strategis  dalam  mengatasi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan suatu  upaya  optimalisasi  peningkatan mengurangi  kepadatan  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan  dengan  mencari  alternatif tindakan setelah pemidanaan yaitu
mempercepat reintegrasi.
Bertolak  dasar  pemikiran  diatas,  maka dalam  penelitian  ini  mengusulkan  gagasan upaya  alternatif  dalam  program  pembinaan narapidana  dan  dapat  digunakan  secara  tidak langsung sebagai upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam  lembaga  pemasyarakatan  di Indonesia,  yaitu  dengan  sistem Good  Time Allowance (pengurangan  masa  pidana  dengan melakukan  suatu  pekerjaan  baik),  yang diterapkan  negara  Republik  Filipina,  Wyoming (negara  bagian  Amerika  Serikat)  dan  Montana (negara  bagian  Amerika  Serikat). Good  Time Allowance merupakan bentuk pembinaan dalam upaya  mempercepat  reintegrasi  narapidana dengan  pengurangan  masa  lama  narapidana menjalani  pidana  di  lembaga  pemasyarakatan dengan melakukan pekerjaan baik.

## 2. Permasalahan
Maka  berdasarkan  pada  uraian  latar belakang  di atas,  selanjutnya  permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
1. Bagaimanakah  upaya  mengurangi  kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah  upaya  mengurangi  kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang akan datang?

## 3. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  hukum  terdapat beberapa  pendekatan-pendekatan.  Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan  informasi  dari  berbagai  aspek mengenai  isu  yang sedang  dicoba  untuk  dicari jawabannya. 7 Jenis  penelitian  hukum  dalam penulisan  tesis  ini  adalah  normatif  (doctrinal).
Penelitian  hukum  doktrinal  adalah  penelitian- penelitian  atas  hukum  yang  dikonsepsikan  dan dikembangkan  atas  unsur  doktrin  yang  dianut sang pengkonsep dan/ atau sang pengembangnya. 8
Pengertian  lain  mengenai  penelitian normatif  (doctrinal)  adalah  suatu  prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatif. 9 Dalam penelitian ini penulis menggunakan  beberapa  metode  pendekatan,
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum,  (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2014, halaman 133.
8 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika  Masalahnya,  (Jakarta:  Elsam  dan  Huma),  2002, halaman 147.
9 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metode  Penelitian  Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing), 2010, halaman 57.
metode  pendekatan  merupakan  anak  tangga untuk  menentukan  teori  penelitian  yang  akan dipakai.  Pendekatan  penelitian  dipakai  untuk menentukan  dari  sisi  mana  obyek  penelitian akan dikaji. 10
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  hukum  ini,  antara  lain  :  pendekatan undang-undang  (statute  aproach);  pendekatan konseptual  (conceptual  approach);  dan pendekatan perbandingan (comparative approach).Penelitian  ini  melalui  mencari  dan mengumpulkan  data  yang  diperlukan, difokuskan  pada  pokok-pokok  permasalahan yang  ada,  sehingga  dalam  penelitian  ini  tidak terjadi  penyimpangan  dan  kekaburan  dalam pembahasan.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi:  bahan hukum  primer;  bahan  hukum  sekunder;  dan bahan hukum tersier.

## 4. Kerangka Teori
Pemasyarakatan  sebagai  bagian  dari sistem  peradilan  pidana  terpadu  dan  bagian akhir dari sistem pemidanaan terdapat beberapa problematika.  Problematika  tersebut  dapat dilihat  dari  masalah  kepadatan  narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.
10 M.  Syamsudin, Operasionalisasi  Penelitian  Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, halaman 56.
Dengan  demikian  dalam  menyelesaikan permasalahan  di  atas,  teori  yang  digunakan sebagai pisau analisis yaitu:
1. Negara Hukum
Indonesia  adalah  negara  hukum termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, yang memuat secara jelas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 11 Menurut Jimly  Asshiddiqie  makna  yang  terkandung dalam konsep negara hukum adalah “Adanya  pengakuan  terhadap  supremasi hukum  dan  konstitusi,  dianutnya  prinsip pemisahan  dan  pembatasan  kekuasaan menurut  sistem  konstitusi,  adanya  jaminan- jaminan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam Undang-Undang Dasar 1945, equality before the  law, kekuasaan  pengadilan  independen dan jaminan keadilan bagi setiap orang dari penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.” 12
Pandangan A.V. Dicey memberikan 3 ciri  dari  sebuah  negara  sehingga  dapat dikatakan sebagai negara hukum yaitu:
a. supremasi hukum;
b. persamaan  kedudukan  di  depan  hukum;
dan
c. perlindungan  dan  pengakuan  terhadap Hak Asasi Manusia. 13
Sejalan  dengan  pandangan  A.V. Dicey,  terutama  pada  point  c,  Indonesia
11 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
12 Jimly  Asshiddiqie, Konstintusi  dan  Konstitusionalisme, (Jakarta: Konstitusi Pers), 2005, halaman 69. 13 AV.Dicey,An Introduction to The Study of The Law of The Constitution,10 th ed.  (London: Macmillan  Pres), 1973,  page 202.
sesuai  dengan  negara  hukum  unsur perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  hak asasi manusia (HAM) hendak menghandirkan bahwa dalam rule of law, hak asasi  manusia  (HAM)  merupakan  bagian penting  dalam  negara.  Negara  menjamin perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  hak asasi manusia (HAM) semua warga negara.
Konstitusi menjamin perlindungan hak asasi manusia  (HAM)  warga  negaranya,  dalam konteks ini juga terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakan.
Asas equality  before  the  law atau kedudukan  yang  sama  dalam  menghadapi hukum,  supremasi  hukum  dan  hak  asasi manusia  merupakan  syarat  dari  konsep Negara  hukum. 14 Atas  konsep  itulah kebijakan-kebijakan  menyangkut  regulasi yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  serta implemantasi  atas  kebijakan-kebijakan mengedepankan  aspek  hak  asasi  manusia.
Aturan  tentang  hak  asasi  manusia  yang melekat  pada  setiap  manusia  diatur  lewat seperangkat aturan hukum yang ada. 15
Sistem  pemasyarakatan  dapat  dilihat mengenai  hak-hak  narapidana,  sebagai negara hukum hak-hak narapidana dilindungi
14 S.F.  Marbun, Dimensi-Dimensi  Pemikiran  Hukum
Administrasi Negara, (Yogyakarta: UUI Pers), 2001, halaman 8. 15 A.  Mansyur  Effendi, Perkembangan  Dimensi  Hak  Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2005, halaman 32.
dan  diayomi  oleh  aparat  penegak  hukum, khususnya staf di lembaga pemasyarakatan. Narapidana  diayomi  hak-haknya  walaupun telah  melanggar  hukum,  tindakan  apapun yang  dilakukan  terhadap  narapidana,  baik berupa  pembinaan  ataupun  tindakan  lainya harus  bersifat  mengayomi  dan  tidak  boleh bertentangan  dengan  tujuan  sistem pemasyarakatan itu sendiri.
2. Kebijakan Kriminal
Pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan upaya penanggulangan  kejahatan  dalam arti  luas yang  merupakan  bagian  dari  kebijakan kriminal  atau  politik  kriminal.  Kebijakan kriminal digunakan dalam perwujudan upaya mengurangi  kepadatan  narapidana  dalam kebijakan sistem pemidanaan melalui tahap- tahap yang direncanakan sebelumnya, yaitu tahap  formulasi  oleh  pembuat  undang- undang,  tahap  aplikasi  oleh  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dan  tahap  eksekusi. Dari  ketiga  tahap  tersebut  “akan  diketahui bagaimana  negara  melalui  alat-alat perlengkapannya  memperlakukan  para warganya  yang  kebetulan melakukan  tindak pidana”. 16
16 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Beberapa  Permasalahan dalam  Sistem  Pemidanaan  dalam  Konsep  KUHP  Baru, (Semarang: Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 1), 1989, halaman 25.
Sementara  teori  tentang  kebijakan kriminal  yang  disampaikan  Barda  Nawawi Arief menyatakan bahwa:
“Dari  uraian  diatas,  dapat  dikatakan bahwa  upaya  mencari  alternatif  pidana penjara  yang  merupakan  perwujudan kebijakan selektif dan limitatif. Kebijakan selektif  dan  limitatif  bukan  bertujuan menghapuskan  pidana  secara  total, melainkan  sekedar  upaya  menghindari sisi  negatif  dan  kelemahan/  kekurangan dari pidana penjara.” 17
Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa upaya mencari alternatif pelaksanaan pidana penjara  baru  dan  suatu  kegiatan  pemikiran tentang  perlakuan  cara  baru  terhadap narapidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan kebijakan sistem pemidanaan.  Upaya  mengurangi  kepadatan di  lembaga  pemasyarakatan  ditekankan dalam draf resolusi PBB ke-8 mengenai “The Preventions of crime and treatment Offender” (Hanava-Cuba,  27  Agustus-7  September 1990),  yang  melahirkan  standart  minimum pidana penjara atau standard minimum rules (SMR),  untuk  tindakan-tindakan non- custodial oleh  majelis  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) yang disebut juga The Tokyo Rules.
Menurut Barda Nawawi Arief tindakan non-custodial pada tahap setelah pemidanaan  (post  sentencing  stage)  adalah
17 Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2013, halaman 273.
“untuk  menghindari  proses  institusionalisasi dan  membantu  pelaku  tindak  pidana berinteraksi kembali ke masyarakat, pejabat yang berwenang harus mempunyai alternatif tindakan  setelah  pemidanaan  (“post- sentencing  alternatives”)  yang  cukup  luas. (Rule 9.1 SMR)” 18

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia Saat Ini
1.1. Kondisi  Kepadatan  Narapidana  dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
Pembinaan  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan  merupakan  hak  bagi narapidana  untuk  mendapatkan  pembinaan untuk bertaubat dan menjadi warga negara yang baik.  Pemberian  hak  kepada  narapidana  untuk mendapat  pembinaan  tersebut  merupakan bentuk  perlindungan  dan  pengakuan  hak  asasi manusia  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Pasal  1  ayat  3,  yang  berbunyi  bahwa  “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” 19 Makna yang terkandung  Negara  hukum  ialah  adanya pengakuan dan penjaminan unsur perlindungan dan  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia (HAM).  Negara  menjamin  perlindungan  dan
18 Barda  Nawawi  Arief, Perbandingan  Hukum  Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, halaman 114.
19 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) semua  warga  negara.  Konstitusi  menjamin perlindungan  hak  asasi  manusia  (HAM)  warga negaranya,  dalam  konteks  ini  juga  terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.
Dalam  pandangan  A.V.  Dicey  bahwa perlindungan  hak  Asasi  manusia  merupakan bagian  dari  negara hukum  pengakuan  dan perlindungan hak asasi manusia ini merupakan keharusan  yang  ada  dalam  negara  hukum. Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum menjamin  dan  melindungi  hak  asasi  manusia seluruh  warganya  termasuk  dalam  narapidana di lembaga pemasyarakatan tanpa memandang status  warga  tersebut.  Pengakuan  dan perlindungan  hak  asasi  manusia  oleh  Negara digunakan  dalam  kebijakan  menyangkut regulasi  yang  dikeluarkan  pemerintah  maupun implemantasi  atas  kebijakan-kebijakan  Negara dengan  mengedepankan  aspek  hak  asasi manusia.  Pembinaan  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan  untuk  dapat  berubah  menjadi baik dan diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat adalah hak dari narapidana dan hak dari warga masyarakat mendapatkan rasa aman dari pelaku tindak pidana yang berubah menjadi baik.  Proses  tersebut  merupakan  bagian kebijakan kriminal dalam upaya menanggulangi kejahatan dan perlindungan masyarakat.
Kebijakan kriminal menyangkup keseluruhan  kebijakan  perundang-undangan,
fungsi  aparat  penegak  hukum  dan  sistem peradilan pidana.  Apabila dihubungkan dengan kebijakan kriminal upaya mengurangi kepadatan narapidana, maka secara luas dapat mencakup kebijakan  sistem  pemidanaan  yang  merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana dalam upaya  mengurangi  kepadatan  narapidana. Kebijakan  kriminal  dapat  digunakan  sebagai perwujudan  kebijakan  dari  penerapan  pidana penjara  dalam  sistem  pemidanaan  yang berorientasi  dengan  pemasyarakatan  maupun kebijakan  selektif dan  limitatif.  Oleh  karena  itu, kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi dengan  pemasyarakatan  maupun  kebijakan selektif  dan  limitatif  akan  mencegah  terjadinya kepadatan narapidana.
Beberapa contoh lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  yang  mengalami kepadatan  narapidana.  Kondisi  lembaga pemasyarakatan  di  atas  mengalami  kelebihan penghuni,  kondisi  tersebut  juga  semakin membuat  tidak  berimbang  dengan  jumlah penghuni  di  lembaga  pemasyarakatan. Lembaga  pemasyarakatan  sebagai  tempat hunian  bagi  tahanan  dan  narapidana  maupun pegawai,  memiliki  kapasitas  tertentu  yang disesuaikan  dengan pola  bangun  ruang lembaga  pemasyarakatan.  Penghuni  yang menempati  lembaga  pemasyarakatan  tersebut harus  pula  diimbangi  dengan  ketersediaan kapasitas  hunian  yang  proporsional  guna
memaksimalkan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi pelayanan tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan. 20
Kondisi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan kendala krisis bagi terwujudnya pembinaan narapidana yang terjadi di  Indonesia  selama  ini.  Kondisi  krisis pengelolaan  penjara  harus  memperhatikan  8 faktor penyebab krisis menurut Woolf, yakni: “(1)  Populasi  penjara  tinggi;  (2)  Kelebihan kapasitas; (3) kondisi Bad dalam penjara (untuk kedua  narapidana  dan  petugas  penjara);  (4) understaffing; (5) Kerusuhan antara staf penjara; (6)  Miskin  keamanan;  (7)  "campuran  beracun" dari  jangka  panjang  dan  tahanan  hukuman seumur  hidup  dan  tahanan  mental  terganggu; (8)  Kerusuhan  dan  kerusakan  lain  dari  kontrol atas tahanan.” 21 Kondisi
penghuni lembaga
pemasyarakatan yang penuh sesak menimbulkan  dampak  negatif  dengan  tidak berjalanannya  sistem  pembinaan  karena menimbulkan berbagai masalah sosial di dalam pemasyarakatan.  Terjadinya  berbagai  kendala tersebut  tidak  mencerminkan  asas  persamaan perlakuan  dan  pelayanan  dalam  pemberian perlakuan  dan  pelayanan  yang  sama  kepada narapidana  tanpa  membeda-bedakan  orang sehingga  menimbulkan  konflik  dalam  lembaga pemasyarakatan.  Patut  diingat  bahwa
20 Eko  Soponyono,  dkk., Realitas  Penjara  Indonesia  2,
(Jakarta: Center for Detention Studies), 2015, halaman 21.
21 Michael  Cavadino and James Dignan, The Penal System an Introduction, (London: Sage Publications), 2003, page 10.
mempertimbangkan  tujuan  pemidanaan  bahwa pidana untuk memperbaiki penjahat itu sendiri.
Kepadatan narapidana tersebut merupakan  bagian  kebijakan  sosial,  kebijakan kriminal  dan  kebijakan  Bangnas/  Bangkumnas.
Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  upaya menanggulangi  kepadatan  narapidana  dalam pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan kebijakan-kebijakan tersebut.
1.2. Bentuk-bentuk  Kebijakan  dalam  Upaya Mengurangi  Kepadatan  Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Saat Ini
Upaya mengurangi kepadatan narapidana dapat diartikan sebagai upaya negara dalam hal ini  pemerintah  melalui  kebijakan  kriminal.  Akar penyebab  tingginya  tingkat  penjatuhan  pidana penjara  dan  kepadatan  di  lembaga pemasyarakatan  hanya  dapat  diatasi  secara berkelanjutan  jika  dianalisis  dan  dipahami dengan akurat dan komprehensif. Jika kebijakan kriminal  mengenai  penanggulangan  kejahatan dan peradilan pidana benar-benar komprehensif,  menangani  semua aspek  yang relevan,  bukan  hanya  faktor  masalah  yang terkait  peradilan  pidana.  Menganalisis  secara komprehensif penyebab khusus dari kepadatan narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  dalam konteks apapun dan mengatasi penyebab yang mendasari  kejahatan  dan  hukuman  penjara adalah penting bagi keberhasilan strategi jangka panjang  yang  bertujuan  untuk  mengurangi
tingkat  kepadatan  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan  dan  penjatuhan  pidana penjara.  Faktor  ini  diakui  oleh  Rekomendasi yang  diusulkan  dalam The  Seventh  United Nations Congres on the Prevention of Crime and the  Treatment  of  Offenders (1985  di  Milan, Italia).
Lembaga  pemasyarakatan  merupakan tahap  akhir  sistem  pemindanaan  dan  bagian dari  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia sebagai pelaksana pidana penjara di Indonesia. Kedudukan lembaga pemasyarakatan merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  dibawah dibawah pengawasan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan  merupakan  tempat  untuk membina narapidana untuk menjadi masyarakat seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kebijakan  strategi  Kementerian  Hukum dan  HAM  Republik  Indonesia  disampaikan dalam rapat kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia  dengan  Menteri Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  pada tanggal 21 Januari 2015. Laporan singkat rapat kerja  tersebut  memberikan  kesimpulan  terkait strategi  dalam  meneruskan  agenda  yang  telah ada dan menyelesaikan berbagai masalah yang dirasa  masih timbul,  salah  satunya  upaya mengatasi  kepadatan  narapidana  di  lembaga
pemasyarakatan  antara  lain:  membangun lembaga pemasyarakatan baru atau menambah kapasitas  dengan  gedung  baru,  mempercepat program  reintegrasi  sosial,  mengadakan redistribusi  narapidana, memperkuat  forum MAHKUMJAKPOL (Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan  HAM),  menerapkan  prinsip restorative justicemelalui  proses  diversi  terutama  pada kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). 22 Kebijakan  reintegrasi  bagian  dari  sistem peradilan  pidana  dan  merupakan  amanat  dari peraturan  perundang-undangan.  Kebijakan mempercepat  reintegrasi  yang  mempercepat narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan  akan  mengurangi  pengaruh budaya  penjara  (prisonisasi)  yang  cenderung negatif. Disamping mengurangi kepadatan, juga akan  mengurangi  biaya  makan  dan  perawatan narapidana sehingga dapat menekan pengeluaran negara.
22 Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  Laporan Singkat  Rapat  Kerja  Komisi  III  dengan  Menteri  Hukum  dan HAM  Republik  Indonesia,  (Jakarta:  Dewan  Perwakilan Rakyat),  2015,  diakses  pada tanggal  3  Januari  2015, www.dpr.go.id
2. Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia yang Akan Datang
2.1. Perumusan Good  Time  Allowance sebagai  Upaya  Mengurangi  Kepadatan
Narapidana dalam
Lembaga Pemasyarakatan  Di  Beberapa  Negara Asing
Kajian  perbandingan  merupakan  usaha untuk menemukan gagasan di dalam melakukan perkembangan  hukum  yang  dikehendaki. Perbandingan  hukum  juga  merupakan  suatu studi  atau  kajian  perbandingan  mengenai konsepsi-konsepsi intelektual) yang ada di balik institusi/  lembaga hukum  yang pokok  dari  atau beberapa  sistem  hukum  asing,  sebagaimana pendapat E. Ewald, bahwa perbandingan hukum pada  hakikatnya  merupakan  kegiatan  yang bersifat  filosofis  (comparative  law  is  an essentially philosohical activity). 23
Berkaitan  dengan  kegiatan  komparasi mengenai  upaya  mengurangi  kepadatan narapidana  di  lembaga  pemasyarakan  dalam pembahasan  ini,  peneliti  mengusulkan Good Time  Allowance sebagai  upaya  mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemayarakatan.  Oleh  karena  itu  penulis melakukan  kajian  komparasi  dengan  beberapa negara asing antara yang mengatur Good Time
23 W.  Ewald,  dalam  Barda  Nawawi  Arief,  Perbandingan Hukum Pidana, Op. cit., halaman 3.

## Allowance, antara  lain:  Montana  (Amerika
Serikat),  Wyoming  (Amerika Serikat),  dan Republik  Filipina.  Perumusan good  time allowance di  beberapa  negara  ini  dapat digunakan  dalam  program  pembinaan narapidana  di  Indonesia  di  masa  akan  datang sebagai variasi alternatif pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.
Ketentuan yang terdapat dalam good time allowance yang  merupakan  tindakan non- custodial setelah pemidanaan. Tujuan good time allowance sebagaimana  yang  dikemukakan Barda  Nawawi  Arief  merupakan  sarana individualisasi sanksi dan rehabilitasi narapidana.  Dengan  demikian,  adanya  model Good  Time  Allowance ini  hanya  mengurangi masa  narapidana  menjalani  pidana  dalam lembaga  pemasyarakatan,  bukan  mengurangi masa  pidana  itu  sendiri.  Berdasarkan  tujuan pemidanaan  tersebut  sejalan  dengan  ide  dan tujuan  pemasyarakatan.  Patut  dipertimbangkan bahwa, sistem pembinaan good time allowance seyogyanya  dapat  diterapkan  di  Indonesia sebagai  pembaharuan  program    pembinaan narapidana.
2.2. Korelasi  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  2015  dalam Upaya Mengurangi Kepadatan

## Narpaidana
Berikut  beberapa  substansi  pokok  RKUHP tahun 2015, antara lain:
1. Pergeseran  filosofi  pemidanaan  jika dibandingkan  dengan  KUHP  warisan pemerintah  kolonial  Belanda  (wetboek  van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) sehingga RUU  KUHP  ini  berorientasi  pada  pemikiran aliran neo  classical  school yang  selain mempertimbangkan  aspek  tindak  pidana yang telah dilakukan juga mempertimbangkan  aspek  individualitas pelaku  tindak  pidana  (daad-dader  straf recht).
2. Pengaturan  mengenai  tindak  pidana  dan pemidanaan berdasarkan hukum yang hidup dalam  masyarakat  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila,  hak  azasi  manusia,  dan  prinsip- prinsip  hukum  umum  yang  diakui  oleh masyarakat internasional.
3. Modernisasi hukum pidana nasional dengan menegaskan  pengaturan  bahwa  korporasi merupakan  subjek  hukum  pidana  sehingga dianggap  mampu  melakukan  tindak  pidana dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana.
4. Adanya penambahan beberapa jenis pidana baru  yakni  pidana  pengawasan  dan  pidana kerja  sosial  sebagai  pidana  pokok  serta pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban  adat  setempat  sebagai  pidana tambahan.
5. Pidana mati tidak lagi diatur sebagai pidana pokok,  melainkan  diatur  dalam  pasal tersendiri  untuk  menunjukan  bahwa  pidana mati  betul-betul  bersifat  khusus  sebagai upaya  terakhir  (ultimum  remedium)  untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana  yang  paling  berat  dan  harus  selalu diancamkan  secara  alternatif  dengan  jenis pidana  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun.  Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan  memberikan  masa  percobaan, sehingga  dalam  tenggang  waktu  masa percobaan  tersebut  terpidana  diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak  perlu  dilaksanakan,  dan  dapat  diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan.
6. Adanya  beberapa  perubahan  konsep pemidanaan, antara lain:
a. Dianutnya  sistem  2  (dua)  jalur  (double- track)  yakni  selain  jenis-jenis  pidana, diatur  pula  jenis-jenis  sanksi  tindakan (maatregelen)  khusus  bagi  mereka  yang melakukan  tindak  pidana,  namun  tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan  perbuatannya karena  menderita  gangguan  jiwa  atau retardasi mental.
b. Diaturnya rambu-rambu pemidanaan baru guna  menghindari  disparitas  pidana terhadap tindak pidana yang relatif sama kualitasnya  serta  pengaturan  mengenai pidana minimim khusus yang hanya boleh diterapkan  untuk  tindak  pidana  tertentu yang  dipandang  sangat  merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat,  dan  untuk  tindak  pidana yang dikualifikasikan atau diperberat oleh akibatnya.
c. Adanya sistem kategorisasi pidana denda guna  mengantisipasi  flutuasi  nilai  mata uang akibat situasi prekonomian, dan
d. Diaturnya  cara  pelaksanaan  secara khusus  terhadap  anak,  sejalan  dengan konvensi  tentang  Hak-Hak  anak (Convention on the Rights of the Child)
7. Adaptasi  dan  harmonisasi  terhadap perkembangan  tindak  pidana  di  luar  KUHP dan berbagai tindak pidana yang bersumber dari  berbagai  konvensi  internasional  yang telah  diratifikasi  oleh  Indonesia.  Dengan demikian, terhadap jenis tindak pidana baru yang  akan  muncul  namun  belum  diatur dalam  RUU  KUHP  yang baru  ini, pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui perubahan KUHP atau diatur dalam Undang- Undang  tersendiri  karena  kekhususannya berdasarkan  buku  kesatu  Pasal  211  RUU tentang KUHP ini. 24
24 Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia, (Jakarta: kementrian Hukum dan HAM), diakses pada tanggal 21 Desember 2015, www.kemenkumham.go.id
Berdasarkan  substansi  pokok  di  atas terdapat  substansi  yang  dapat digunakan sebagai  upaya  mengurangi  kepadatan narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  masa akan  datang  dalam  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  Tahun  2015. Upaya  mengurangi  kepadatan  dalam  RKUHP antara  lain  memasukkan  rekomendasi  PBB dalam  mengurangi  pidana  custodial  dengan menggunakan pidana non-custodial.
Bentuk  terintegrasinya  antara  sistem pemasyarakatan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan  dapat  dilihat  dari  adanya pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan memberikan  suatu  pedoman  dan  arah kebijakan  dengan  memperhatikan  rasa keadilan serta rasa kemanusiaan bagi korban, masyarakat  dan  pelaku  kejahatan  di  dalam RKUHP Tahun 2015.
2.3. Good  Time  Allowance (Pengurangan Masa  Menjalani  Pidana  dengan Melakukan  Suatu  Pekerjaan  Baik)
Sebagai  Upaya  Alternatif  Mengurangi Kepadatan  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan yang Akan Datang Dalam  penelitian  ini  penulis  memberikan ide  gagasan  program  pembinaan good  time allowance sebagai  sumbangan  pembaharuan hukum  pidana  bidang  pelaksana  pidana  untuk menanggulangi  kepadatan  narapidana  upaya alternatif  lain  mengurangi/  pemotongan  lama
narapidana  menjalani  pidana  penjara.  Model Good  Time  Allowance (GA). Good  Time Allowance ini  bisa  dijadikan  cara  untuk mengurangi  adanya  kepadatan  lembaga pemasyarakatan yang selama ini terjadi.
Model Good  Time  Allowance juga mengarahkan  pada  sisi  pelaku  (narapidana) selama  dalam  pembinaan  di  lembaga pemsyarakatan  juga  mempunyai  hak  untuk mengajukan pengurangan masa pidana dengan melakukan pekerjaan yang baik tersebut. Good Time  Allowance dapat  digunakan  dalam kebijakan  kriminal  dalam  menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana dengan tujuan perbaikan individu narapidana dengan diberikan motivasi untuk berubah memperbaiki kepribadianya  menjadi  baik  di  lembaga pemasyarakatan.  Hal  tersebut  sesuai  tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan.
Pengurangan  masa  pidana  dengan melakukan suatu pekerjaan baik dapat dijadikan sebagai  sarana  preventif  (pencegahan)  bagi narapidana  untuk  mengulangi  tindak  pidana, karena  selama  menjalani  pembinaan  setiap narapidana termotivasi dengan melakukan suatu pekerjaan  baik.Pengurangan  masa  menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik merupakan ketentuan pelaksana pidana penjara melalui  program  pembinaan  narapidana  di dalam maupun diluar lembaga pemasyarakatan dengan melakukan program pekerjaan di tempat
yang  disediakan  pemerintah  atau  lembaga sosial.
Upaya  hukum  tidak  akan  menghentikan pemberian pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik.Pengurangan  masa  menjalani  pidana dengan  melakukan  suatu  pekerjaan  baik  tidak diberikan  kepada  narapidana  yang  melarikan diri,  Narapidana  sakit  mental  dan  bagi narapidana  yang  diancam  dengan pidana minimum  khusus,  narapidana  yang  diancam dibawah  pidana  1  tahun atau  pidana  kurungan dan  untuk  pembinaan  di  luar  lembaga pemasyarakatan  tidak  untuk  narapidana  yang diancam dibawah 5 tahun pidana penjara.
Narapidana  yang  melakukan  pekerjaan baik  mendapatkan  penghargaan  atau  upah pengurangan  masa  menjalani  pidana  dengan ketentuan  2  hari  bekerja  mendapatkan pengurangan  selama  1  hari  atau  minimum pengurangan  menjalani  masa  pidana  1  hari sampai  dengan  maksimum  15  hari  per  bulan. Ketentuan lama waktu penguranan masa pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik adalah bekerja  selama  7  jam  per  hari  selama  6  hari atau  bekerja  42  jam  selama  satu  minggu. Pengurangan masa menjalani pidana denganmelakukan  suatu  pekerjaan  baik  tidak dilaksanakan  pada  hari  minggu  dan  hari  libur dan  hari  besar  nasional  yang  ditetapkan pemerintah.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan
Strategi Kementerian  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia sebagai operator pelaksana dalam upaya mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan Upaya-upaya yang dilakukan  selama  ini  belum  maksimal  dalam menanggulangi  kepadatan  narapidana  di lembaga  pemasyarakat  karena  masih  terjadi kepadatan  narapidana  dalam  lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Upaya  alternatif  mengurangi  kepadatan narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  yang akan datang dapat ditempuh  dengan  membuat program  pembinaan  narapidana  Pengurangan masa  menjalani  pidana  dengan  melakukan suatu  pekerjaan  baik    merupakan  ketentuan pelaksana  pidana  penjara  melalui  program pembinaan narapidana di dalam maupun diluar lembaga  pemasyarakatanyang  di  sediakan pemerintah  atau  lembaga  sosial.  Narapidana yang  melakukan  pekerjaan  baik  mendapatkan penghargaan  atau  upah  pengurangan  masa menjalani  pidana  dengan  ketentuan  2  hari bekerja  mendapatkan  pengurangan  menjalani masa  pidana  selama  1  hari  atau  minimum pengurangan  menjalani  masa  pidana  1  hari sampai  dengan  maksimum 15  hari  per  bulan.
Ketentuan lama waktu penguranan masa pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik adalah
bekerja  selama  7  jam  per  hari  selama  6  hari atau bekerja 42 jam selama satu minggu.

## 2. Saran
Adanya  strategi  kebijakan  di  lembaga pemasyarakatan  untuk membantu  rehabilitasi narapidana  untuk  menyiapkan  proses resosialisasi  dengan  mengupayakan  kegiatan- kegiatan  positif  yang  dapat  membantu narapidana tersebut.
Adanya  upaya  memperkuat  program pembinaan mempercepat reintegrasi narapidana untuk  mengurangi  kepadatan  narapidana  di lembaga  pemasyarakatan  dengan  melahirkan kebijakan yang fleksibel sehingga permasalahan kepadatan  narapidana  akan  teratasi  dengan pengurangan  masa  menjalani  pidana  dengan melakukan pekerjaan baik.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Arief,Barda  Nawawi,  2002.Perbandingan  Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada
, 2013,Kapita Selekta Hukum
Pidana,Bandung: Citra Aditya Bakti Asshiddiqie,Jimly,2005,Konstintusi dan Konstitusionalisme,Jakarta:
Konstitusi Press
Cavadino, Michael, and  James  Dignan,2003,The Penal  System  an  Introduction,London:
Sage Publications
Dicey,A.V.,1973,An  Introduction  to  The  Study  of The  Law  of  The  Constitution,10 th ed. London: Macmillan Press
Effendi,A., Mansyur, 2005, Perkembangan Dimensi
Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika penyusunan
Hukum Hak Asasi Manusia,Bogor: Ghalia Indonesia
Ibrahim,Johnny, 2010, Teori dan Metode Penelitian Normatif,Malang: Bayumedia Publishing Marbun,S.F.,  2001,Dimensi-Dimensi  Pemikiran Hukum  Administrasi  Negara,Yogyakarta: UUI Perss
Marzuki,Peter Mahmud, 2014,Penelitian Hukum,Jakarta: Kencana Prenada Media
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,1989,Beberapa Permasalahan dalam Sistem Pemidanaan dalam  Konsep  KUHP  Baru, Majalah Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro No. 1,  Semarang:  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro
Priyatno, Dwidja,2013,Sistem  Pelaksana  Pidana Penjara  di  Indonesia,Bandung:  Refika Aditama
Soponyono, Eko,  2015,Realitas  Penjara  Indonesia
2,Jakarta: Center for Detention Studies
Sudarto,
1981,Kapita Selekta Hukum Pidana,Bandung: Alumni
Syamsudin,M.,  2007,Operasionalisasi  Penelitian
Hukum.,Jakarta: Raja Grafindo Persada
Wignjosoebroto,Soetandyo, 2002,Hukum Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya,Jakarta: Elsam dan Huma

## Internet
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, Laporan  Singkat  Rapat  Kerja  Komisi  III dengan  Menteri  Hukum  dan  HAM Republik  Indonesia,  (Jakarta:  Dewan Perwakilan  Rakyat),  2015,  diakses  pada tanggal 3 Januari 2015, http://www.dpr.go.id
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Penyempurnaan  RUU KUHP, (Jakarta: kementrian  Hukum  dan  HAM),  diakses
pada  tanggal  21  Desember  2015,
http://www.kemenkumham.go.id
Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi  Birokrasi,
Tenaga Administrasi  akan  Dialihkan  Menjadi Sopir, (Jakarta: Kemenpan), diakses pada tanggal 21 Mei 2015, http://www.menpan.go.id

## Undang-Undang
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945