Proses Hukum Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Anak Dibawah Umur
Rahmad Masturi 1 , Miftahul Jannah 2, A. Afgan Nugraha 3
1, 2, 3 Universitas Megarezky Makassar, Indonesia
rahmad.masturi@gmail.com

## Abstract
Nowadays,  it  is  not  only  adults  who  commit  traffic  violations  but  also  underage  school children because their level of awareness in traffic is still low. When a traffic accident occurs involving  a  child  as  the  perpetrator,  the  duties  and  functions  of  the  authorities,  including those  within  the  Police,  are  to  regulate  the  course  of  the  legal  process  that  will  be  taken. Based on this, this researcher will analyze the legal process of diversion in resolving traffic accident  criminal  cases  for  minors.  The  research  method  used  is  normative  legal  research whose  object  of  study  includes  statutory  provisions  (in  abstracto)  on  legal  events  (in concreto)  and  the  approaches  used  are  the  Statute  Approach  and  the  Case  Approach.  The legal materials used in this research consist of (1) Primary legal materials, namely statutory regulations, official records and official documents, (2) secondary legal materials consisting of textbooks, scientific  journals, newspapers and  internet  news relevant to research  problems and  (3)  tertiary  legal  materials,  namely  legal  dictionaries.  The  legal  process  of  diversion  in criminal cases involving traffic accidents resulting in minors being the suspect will be carried out  using  diversion  procedures  and  procedures  as  regulated  in  Law  number  11  of  2012 concerning  the  juvenile  criminal  justice  system,  namely  carried  out  through  deliberation involving  children  and  parents.  /guardians,  victims  and/or  their  parents/guardians, community  counselors,  and  Professional  Social  Workers  based  on  a  restorative  justice approach to reach mutual agreement (peace).
Keywords :   Diversion Legal Process, Criminal Traffic Accident, Resolving Criminal Traffic
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perlindungan terhadap anak dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan generasi penerus  dan  dapat  mewujudkan  cita-cita  bangsa  kedepannya.  Adapun  bentuk perlindungan  tersebut  antara  lain  memberikan  kenyamanan,  keamanan,  kesehatan, memberikan  pendidikan  yang  cukup,  dan  lain-lain.  Apabila  ditilik  dari  sisi  kehidupan, berbangsa dan bernegara, anak adalah sebagai pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak kekerasan  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil  dan  kebebasan.  Dengan  demikian, pembentukan  Undang-Undang  perlindungan  anak  harus  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa  perlindungan  anak  dalam  segala  aspeknya  merupakan  bagian  dari  kegiatan pembangunan  nasional,  khususnya  dalam  memajukan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008).
Terdapat  satu  masalah  serius  yang  ada  di  Indonesia,  yaitu  kecelakaan  lalu  lintas. Dilihat  dari  segi  makro  ekonomi,  kecelakaan  merupakan  in-efisiensi  terhadap penyelenggaraan  angkutan  atau suatu  kerugian  yang  mengurangi  kuantitas  dan  kualitas

## Jurnal Tana Mana
Vol. 5, No. 1, April 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
orang  dan  barang  yang  diangkut  termasuk  menambah  totalitas  biaya  penyelenggaraan angkutan.  Kecelakaan  tidak  terjadi  secara  kebetulan,  namun  diakibatkan  oleh  beberapa faktor  penyebab  kecelakaan  yang  harus  dianalisis  supaya  tindakan  korektif  dan  upaya preventif  (pencegahan)  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  dilakukan,  berbagai  program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.
Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  menegaskan  bahwa  setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka  ringan  dan  kerusakan  kendaraan  dan/atau  barang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda  paling  banyak  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah).  Pasal  ini  mempunyai  makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota  karena  naluri  dan  kebutuhan  penduduk  untuk  bergerak  atau  menggunakan transportasi  untuk  memindahkan  orang  dan  atau  barang  dari  suatu  tempat  ketempat lainnya.  Naluri  dan  keinginan  penduduk  untuk  mengadakan  perjalanan  atau memindahkan  barang  sifatnya  umum  tersebut  selalu  menimbulkan  masalah  dan  juga bersifat  umum  dalam  transportasi  kota.  Namun  demikian,  disisi  lain  terdapat  pengaruh tertentu  yang  mengakibatkan  terjadinya  gangguan  terhadap  ketentraman  kehidupan manusia.
Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  manusia,  cideranya  manusia  dan  kerugian  secara material. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  terutama  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  sistem  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  memiliki  peran  strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.
Pelanggaran  lalu  lintas  seperti  itu  dianggap  sudah  menjadi  kebiasaan  bagi masyarakat  pengguna  jalan,  sehingga  setiap  dilakukan  operasi  tertib  lalu  lintas  dijalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.  Selain  tidak jarang  juga  pelanggaran  yang  terjadi  kerap  menimbulkan  kecelakaan lalu lintas sehingga perlunya kehati-hatian dalam mengendari kendaraan.
Kecerobohan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka  berat  atau  korban  meninggal  dunia  bahkan  tidak  jarang  merenggut  jiwa pengemudinya  sendiri.  Beberapa  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi,  sebenarnya  dapat dihindari  apabila  diantara  pengguna  jalan  bisa  berperilaku  disiplin,  sopan  dan  saling menghormati.  Ketentuan-ketentuan  tentang  penggunaan  jalan  raya,  diatur  di  dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dijaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas  tetapi  juga  anak  sekolah  yang  masih  dibawah  umur,  tingkat  kesadaran  mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita temui begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak- anak dalam mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana anak tinggal (Maidin  Gultom,  2010).  Selain  itu,  orang  juga  memperbolehan  anaknya  membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang  siswa  membawa  kendaraan  karena  mereka  belum  cukup  umur  dan  belum mempunyai  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM).  Semestinya  para  bapak  ibu  guru  tegas  dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah  akan  dikenakan  sanksi  atau  perlu  membentuk  tim  khusus  dengan  aparat
Kepolisian  untuk  memantau  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  sekolah  (M.  Joni  dan Zulchaina, 1995).
Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang  melibatkan seorang anak sebagai pelaku maka  tugas  dan  fungsi  dari  pihak  berwenang  termasuk  pihak  dalam  Kepolisian  untuk mengatur jalannya proses hukum yang akan ditempuh.

## METHOD
Tipe  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normatif  yang  objek kajiannya  meliputi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (in  abstracto) pada peristiwa  hukum (in  concreto). Penelitian  normatif  digunakan  untuk  mendapatkan penjelasan secara sistematis mengenai aturan yang berlaku untuk suatu kategori hukum tertentu  dan  menganalisis  hubungan  antara  peraturan-peraturan  yang  digunakan. pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Undang-undang (Statute  Approach), yaitu  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang sesuai  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti  dan  Pendekatan  Kasus (Case  Approach), dilakukan dengan menelaah   kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.

## RESULT AND DISCUSSION Teori Tujuan Hukum
Hukum  mempunyai  sasaran  yang  hendak  dicapai  dan  dalam  fungsinya  sebagai perlindungan  kepentingan  manusia  (John  Rawls, 2019). Tujuan hukum merupakan  arah atau  sasaran  yang  hendak  diwujudkan  dengan  memakai  hukum  sebagai  alat  dalam mewujudkan  tujuan  tersebut  dengan  mengatur  tatanan  dan  prilaku  masyarakat.  Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongkan sebagai grand theory tentang tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan Acmad Ali  dalam  bukunya.  Achmad  Ali  membagi grand  theory tentang  tujuan  hukum  ke  dalam beberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum islam yakni sebagai berikut:
a. Teori  Barat  menempatkan  teori  tujuan  hukumnya  yang  mencakup  kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
b. Teori Timur berbeda dengan teori barat, bangsa-banga timur masih menggunakan kultur  hukum  asli  mereka  yang  hanya  menekankan  maka  teori  tentang  tujuan hukumnya  hanya  menekankan  bahwa  “keadilan  adalah  keharmonisasian,  dan keharmonisasian adalah kedamaian.
c. Teori  tujuan  hukum  islam,  pada  prinsipnya  bagaimana  mewujudkan “kemanfaatan”  kepada  seluruh  umat  manusia,  yang  mencakup  “kemanfaatan” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat.
Soebekti  berpendapat  bahwa  hukum  itu  mengabdi  kepada  tujuan  negara,  yaitu mendatangkan  kemakmuran  dan  kebahagiaan  para  rakyat.  Dalam  mengabdi  kepada tujuan negara dengen menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Menurut hukum positif yang  tercantum  dalam  alienea  ke  4  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar,  menyatakan bahwa  tujuan  hukum  positif  kita  adalah  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## Teori Perlindungan Hukum
Hukum sebagai  instrument  terpenting  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  menjadi alat  utama  negara  dalam  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Kepentingan masyarakat yang begitu banyak dan beragam yang menyebabkan negara harus turut hadir mengatur  sedemikian  rupa  agar  terciptanya  suatu  keharmonisan.  Tujuan  pokok  hukum sebagai wadah yang melindungi kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan
masyarakat  yang  tertib  dan  teratur  sehingga  dengan  begitu  diharapkan  dapat  terwujud kehidupan individu didalam masyarakat secara seimbang (Sajipto Rahardjo, 2000).
Perlindungan hukum menurut Philippus M.Hadjon sebagaimana yang telah dikutip oleh Ridwan HR bahwasanya perlindungan hukum itu terdapat 2 macam pembagian atau klasifikasi, yaitu perlindungan hukum preventif kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk  mengajukan  keberatan  (inspraak)  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan pemerintah  mendapat  bentuk  yang  defentif,  yang  artinya  bahwa  perlindungan  hukum bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  sengketa  sedangkan  perlindungan  hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Maskawati, 2019).
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan  bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia  yang  menurut  sejarah,  ibaratnya  lahirnya  suatu  konsep-konsep  tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  diarahkan  pada  pembatasan- pembatasan  dan  peletakan  kewajiban  pada  masyarakat  dan  pemerintah  (Ridwan  Hr, 2010).
Mewujudkan  suatu  tatanan  kehidupan  masyarakat  yang  aman,  damai  serta harmonis dalam berbangsa dan bernegara tidak cukup bila hanya melibatkan pemerintah dalam  memberikan  perlindungan  secara  keseluruhan,  dibutuhkan  semua  sinergi  segala elemen  masyarakat  untuk  turut  serta  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  orang lain  terlebih  dahulu.  Kepentingan  hadir  sebagai  keniscayaan  manusia  untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  menjalankan  kehidupannya  dan  hal  itu  tidaklah  menjadi  alasan  untuk saling menyikut demi memenuhi kepentingan diri semata (Philipus M. Hadjon, 1987).

## Konsep Hukum Diversi
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dalam  pasal  1  ayat  7  diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.Ketentuan  Diversi  secara khusus diatur dalam Pasal  6 sampai 16 Undang  -Undang Nomor 11 tahun 2012,  namun peraturan  dalam  pengimplementasiannya  diatur  dalam  peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  4  tahun  2014  tentang  pedoman  pelaksanaan  diversi  dalam  sistem  peradilan pidana  anak  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  tahun  2015  tentang  pedoman pelaksanaan  pelaksanaan  diversi  dan  penanganan  anak  yang  belum  berumur  12(dua belas) tahun.
Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri  wajib  diupayakan  Diversi.  Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan  pengulangan  tindak  pidana.  Diversi  dilakukan terhadap  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun  tetapi  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Soerjono Soekanto, 2005).
Apabila  anak  yang  belum  berusia  12  tahun  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  namun  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65 tahun  2015  tersebut  tidak  memberikan  perbedaan  secara  spesifik  dalam  palaksanaan diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 tahun maupun yang belum berusia 12 tahun walaupun sama sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum
bisa  memilah  antara  yang  benar  dengan  yang  salah  (Mohammad  Taufik  Makarao  dkk, 2014).
Dalam  melakukan  upaya  diversi  tidak  seperti  orang  dewasa  yang  melakukan tindak pidana bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani kasus anak memiliki  kekhususan  yang  telah  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 dalam Pasal 1 ayat 8 yaitu adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum (M. Nasir Djamil, 2013).
Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal  6 Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  disebutkan  bahwa  tujuan  dari  diversi adalah  untuk  mencapai  perdamaian  antara  korban  dan  anak,  menyelesaiakan  perkara anak  diluar  proses  pengadilan,  menghindarkan  anak  dari  perampasan  kemerdekaan, mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan  menanamkan  rasa  tanggung  jawab kepada  Anak.  Hal  ini  pun  diatur  dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun 2015  mengenai  tujuan  diversi.  Dengan  demikian,  dapat  terlihat  dalam  UndangUndang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015 memuat  klausula  yang  mendorong  anak  anak  agar  tidak  perlu  menjalani  proses  pidana dan  menanamkan  rasa  tanggungjawab  kepada  anak  dalam  proses  diversi  (Wagiati Soetedjo dan Melani, 2014).
Tujuan  Diversi  tersebut  merupakan  implementasi  dari  keadilan  restoratif  yang berupaya  mengembalikan  pemulihan  terhadap  sebuah  permasalahan,  bukan  sebuah pembalasan  yang  selama  ini  dikenal  dalam  hukum  pidana.  Proses  diversi  berguna  bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang  anak  dimasa  depan  sehingga  dalam  proses  diversi  wajib  memperhatikan sebagai berikut :
a. Kepentingan korban
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
c. Menghindari stigma negatif
d. Penghindaran pembalasan
e. Keharmonisan masyarakat dan
f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

## Proses Hukum Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Anak Dibawah Umur
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakat alat negara yang berperan dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban,  menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  memelihara  keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara  pidana  guna  terwujudnya  supremasi  hukum  yang  mencerminkan  rasa  keadilan (Nashriana, 2014).
Perkembangan  hukum  dewasa  ini  sangat  mengalami  kemajuan  pesat  sesuai dengan dinamika sosial, politik, ekonomi dan keamanan di masyarakat, yang berdampak pada  penegakan  hukum  dimana  hukum  mengedepankan  kemanusiaan  dan  berdasarkan filosofi  sosiologi  hukum,  penegakan  hukum  bukanlah  balas  dendam  namun  suatu pembinaan. Dengan perkembangan hukum tersebut maka suatu tindak pidana tidak harus dibawa ke Pengadilan dalam memutuskan perkara, namun diharapkan ada terobosan lain seperti  Diversi  yang  khusunya  dalam menangani  perkara  tindak  pidana  yang  pelakunya adalah anak dibawah umur.
Paradigma baru atau pandangan secara luas bahwa kejahatan tidak hanya dilihat semata-mata  sebagai  pelanggaran  Undang-Undang  yang  abstrak  (Achmad  Ali,  2009),
tetapi  lebih  pada  pelanggaran  terhadap  orang  atau  hubungan  antar  orang,  ditujukan kepada kerusakan atau kerugian baik terhadap korban, lingkungan dan masyarakat luas (Effendi,  2020).  Penanganan  perkara  anak  berhadapan  dengan  hukum  yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan, sehingga dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (SPPA) yang di dalamnya mengatur Diversi dalam Pasal 6 sampai Pasal 16. Diversi didasarkan  pada  prinsip  Restorative  Justice  yang  mengembalikan  konflik  kepada  pihak- pihak  yang  paling  terkena  pengaruh  anak  korban  dan  anak  pelaku  tindak  pidana. Pentingnya  Diversi  dalam  Penyelidikan,  Penyidikan  dan  Penuntutan  terhadap  Anak Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH),  diantaranya  karena  Pasal  7  SPPA  mengamanatkan bahwa  di  setiap  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  pengadilan  harus diupayakan diversi (Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001).
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak  (selanjutnya  disebut  UU  Peradilan  Anak)  menyatakan  bahwa  diversi  adalah pengalihan  penyelesaian  perkara  pidana  ke  proses  diluar  peradilan  pidana.  Pasal  6  UU Peradilan Anak menyebutkan bahwa tujuan diversi yaitu :
a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak
Diversi merupakan salah satu tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di luar peradilan pidana. Hal ini merupakan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak  Nomor  11  Tahun  2012,  guna  mewujudkan  keadilan  restoratif  dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, baik dari segi fisik maupun pisikologis.
Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai upaya perlindungan anak  pelaku  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  dilakukan  oleh  Kepolisian  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian dilakukan dengan dengan memberikan  peringatan  informal  terhadap  tersangkan  anak  yang  melakukan  tindak pidana,  memberikan  peringatan  formal  dihadapan  orangtuanya.  Dibutuhkan  suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang ide diversi sehingga masyarakat akan pentingnya diversi dalam sistem peradilan pidana anak (Waluyo, 2009).
Pelaksanaan diversi yang dilakukan ditahap penyidikan dapat diperoleh gambaran dengan merujuk kepada praktik yang sudah pernah terjadi di dalam masyarakat. Praktik atas pelaksanaan diversi ini merupakan proses yang digunakan di tahap penyidikan untuk perkara pidana. Dalam kaitan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Perdilan  Pidana  Anak, dalam  Pasal  8  telah  ditentukan  bahwa  proses  diversi  dilakukan  melalui  musyawarah dengan  melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  berdasarkan  pendekatan Keadilan  Restoratif.  Menurut  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Ayat (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. Dalam  ayat  (3)  dalam  hal  proses  diversi  berhasil  mencapai  kesepakatan,  Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadian negeri  untuk  dibuat  penetapan.  (4)  dalam  hal  diversi  gagal,  Penyidik  wajib melanjutkan Penyidikan  dan  melimpahkan  perkara  ke  Penuntut  Umum  dengan  melampirkan  berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal
29  Ayat  (4)  bahwa  agar  pemeriksaan  pada  tahap  selanjutnya  mengetahui  ada  tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.
Pasal  8  Ayat  (2)  dikemukakan  bahwa  jika  diperlukan,  musyawarah  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1)  dapat  melibatkan  tenaga  kesejahteraan  sosial,  guru,  dan  tokoh masyarakat.  Sedangkan  dalam  Ayat  (3)  ditegaskan  bahwa  proses  diversi  dapat memperhatikan  kepentingan  korban,  kesejahteraan  dan  tanggng  jawab  anak, penghindaran stigma negatif,  penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan keputusan, kesusilaan serta kepentingan umum.
Dalam  pelaksanaan  proses  hukum  diversi  dijalankan  sesuai  dengan  standar operasional dan aturan mengenai diversi yang berlaku.  Proses diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional  berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Ismu  Chaidir Makkarnu, 2019). Keadilan restoratif yang dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  UU  Peradilan  Anak  yaitu  penyelesaian  perkara  tindak pidana dengan melibatkan pelaku,  korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU Peradilan Anak (Kumala Enggar Anjarani, 2019).
Perkara pidana kecelakaan lalau lintas yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku maka kewajiban sebagai seorang penyidik adalah melakukan upaya hukum diversi sebagai suatu urgensi karena banyaknya pertimbangan yang memang telah diamanatkan dalam  undang-undang.    Pada  saat  proses  hukum  diversi  tersebut  mencapai  titik  damai, maka  selanjutnya  pihak  dari  penyidik  kepolisian  akan  membuatkan  berita  acara kesepakatan  diversi  yang  wajib  hukumnya  di  hadiri  oleh  keluarga  korban,  keluarga pelaku,  pemerintah  setempat  seperti  Kepala  Dusun  /  Kepala  Desa,  Penyidik  yang bersangkutan  dan  pembimbing  kemasyarakatan  (Suparmanta,  2018).  Dalam  mencapai titik  perdamaian  salah  satu  hal  yang  paling  krusial  saat  proses  hukum  diversi  adalah penentuan kesepakatan mengenai ganti rugi yang akan disepakati bersama.
Dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  korban  meninggal  dunia  setelah kejadian, atas dasar hal itu pelaku dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ada beberapa proses yang ditempuh oleh  pelaku  anak  tersebut  sebelum  sampai  ke  tahap  hukum  diversi  yaitu,  introgasi berbasis  non  formal  yang  dilakukan  oleh  penyidik,  wawancara,  pemeriksaan,  penyitaan barang  bukti  dan  melakukan  visum  et  repertum.  Dalam  proses  diversi  tersebut,  telah disepakati  jumlah  ganti  rugi  yang  harus  disediakan  oleh  pelaku  (dalam  hal  ini  menjadi tanggung jawab keluarga pelaku sebagai wali / orang tua).
Dalam proses melakukan upaya hukum diversi tidak semudah yang kita bayangkan, ada banyak hal yang harus dipersiapkan dan ada banyak paham yang harus di tampung sebagai  bahan  pertimbangan  untuk setiap  langkah  yang  diambil  (Sartika,  2022).    Dalam mengupayakan proses hukum diversi antara pihak korban dan pihak pelaku maka selaku penyidik tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak dibawah umur seperti melakukan Introgasi terhadap anak sebagai  langkah  awal,  pemeriksaan,  wawancara,  meminta  bantuan  penelitian  terhadap pelaku  anak  kepada  Balai  Pemasyarakatan  Anak,  setelah  ada  ruang  untuk  melakukan diversi maka akan dilakukan panggilan secara resmi kepada pihak terkait, setelah ada titik damai  antara  pihak  korban  dan  pihak  pelaku  maka  akan  dibuatkan  berita  acara kesepakatan diversi yang selanjutnya akan dibuatkan permohonan penetapan diversi ke Pengadilan Negeri (Rini T Simangungsong, 2022).
Diversi  ditingkat  penyidikan  diketahui  melalui  dokumen  laporan  penyidik  khusus anak. Terungkap melalui laporan penyidik khusus anak tersebut bahwa diversi ditingkat penyidikan  itu  telah  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  lima  hari.  Diversi  tersebut memenuhi  persyaratan  formal.  Antara  lain  penetapan  diversi  dibubuhi  stempel
pengadilan.  Salinan  resmi  dari  penetapan  diversi  juga  ditanda  tangani  dan  dibubuhi stempel oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri (Rini T Simangungsong, 2022).
Hasil  kesepakatan  diversi  adalah  suatu  dokumen  (Sjef  Teuns,  1990).  Dokumen adalah  surat  ber-KOP  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Setelah  Kop  Surat,  diikuti dengan keterangan bertuliskan Pro  Justitia.  Surat diberi judul Hasil Kesepakatan diversi yang memuat dokumen dan informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan diversi. Dikemukakan  pula  dalam  dokumen  tersebut  pihak-pihak  yang  hadir  dalam  diversi dimaksud.  Penetapan diversi oleh penyidik khusus anak itu dikabulkan karena memenuhi syarat  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  juga  berisi pertimbangan  bahwa  pembinaan  terhadap  anak  tersangka  dilakukan  di  rumah  tempat tinggal orang tuanya sesuai permintaan orang tuanya dan dijamin Kepala Desa setempat (Suparmanta, 2018).
Pada  dasarya  ketentuan  beracara  dalam  peradilan  pidana  anak  berlaku  hukum acara pada umumnya kecuali yang ditentukan lain dalam UU Peradilan Anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 UU Peradilan Anak. Hal yang membedakan diantara keduanya yaitu  adanya  upaya  diversi  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana.  Pelaksanaan  diversi dilaksanak  dengan  cara  musyawarah  sebagaimana  dinyatakan  dalam  ketentuan  Pasal  8 ayat (1) UU Peradilan Anak. Diversi yang dilakukan dalam proses penyidikan, penuntutan dan  pemeriksaan  perkara  harus  mempertimbangkan  hal-hal  sebagaimana  disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Anak, yaitu (Roeslan Saleh, 1981) :
1.  Kategori tindak pidana
2.  Umur anak
3.  Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
4.  Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
Selain itu, Pasal 8 ayat (3) UU Peradilan Anak juga menyatakan bahwa dalam proses upaya diversi juga wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1.  Kepentingan korban
2.  Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak
3.  Penghindaran stigma negative
4.  Penghindaran pembalasan
5.  Keharmonisan masyarakat
6.  Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Kesepakatan  diversi  harus  mendapatkan  persetujuan  korban  dan/atau  keluarga anak  korban  serta  kesediaan  anak  dan  keluarganya,  kecuali  untuk  tindak  pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Peradilan Anak, diantaranya yaitu :
1.  Tindak pidana yang berupa pelanggaran
2.  Tindak pidana ringan
3.  Tindak pidana tanpa korban
4.  Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Terhadap  tindak  pidana  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  UU Peradilan Anak tersebut, diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya,  pembimbing  kemasyarakatan  serta  dapat  melibatkan  tokoh  masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Peradilan Anak. Kesepakatan diversi terhadap tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Peradilan Anak dapat berupa hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Peradilan anak berdasarkan atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan diantaranya :
1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
2. Rehabilitasi medis dan psikososial
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Pasal 11 UU Peradilan Anak menyebutkan bahwa hasil kesepakatan disversi dapat berbentuk hal-hal sebagai berikut :
1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
4. Pelayanan masyarakat
Hasil  kesepakatan  dituangkan  dalam  bentuk  kesepakatan  diversi  sebagaimana ketentuan  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  UU  Peradilan  Anak.  Hasil  kesepakatan  diversi disampaikan  oleh  atasan  langsung  pejabat  yang  bertanggungjawab  disetiap  tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama  3  (tiga)  hari  sejak  kesepakatan  dicapai  untuk  memperoleh  penetapan.  Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi (Nashriana, 2014).
Kemudian penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut  umum,  atau  hakim  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  ditetapkan. Setelah  menerima  penetapan,  penyidik  menerbitkan  penetapan  penghentian  penyidikan atau  penuntut  umum  menerbitkan  penghentian  penuntutan  sebagaimana  ketentuan dalam  Pasal  12  ayat  (5)  UU  Peradilan  Anak.  Apabila  diversi  tidak  menghasilkan kesepakatan  atau  kesepakatan  diversi  tidak  dilaksanakan,  mak  proses  peradilan  anak dilanjutkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 UU Peradilan Anak. Apabila penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk upaya diversi,  maka  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  dapat  dikenakan  sanksi  pidana sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  96  UU  Peradilan  Anak  yang  menyatakan  sebagai berikut :
“Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim  yang  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah).”
Penerapan  peradilan  khusus  anak  telah  memberikan  ruang  untuk  pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju  peradilan yang mengutamakan  perlindungan  anak.  Dengan  penerapan  konsep  diversi  bentuk  peradilan formal  yang  ada  selama  ini  lebih  mengutamakan  usaha  memberikan  perlindungan  bagi anak  dari  tindakan  pemenjaraan.  Selain  itu  terlihat  bahwa  perlindungan  anak  dengan kebijakan  diversi  dapat  dilakukan  di  semua  tingkat  peradilan  mulai  dari  masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.
Setelah itu, jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi,  polisi  dapat  melakukan  diversi  tanpa  meneruskan  ke  jaksa  penuntut.  Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial,  atau  sanksi  alternatif  yang  berguna  bagi  perkembangan  dan  masa  depan  anak. Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak, pelaksanaan  Diversi  tidak  hanya  berada  dalam  konteks  tingkat  penyidikan  namun  lebih luas  dimana  dalam  tiap  jenjang  peradilan  (dari  tingkat  kepolisian  hingga  Lembaga Pemasyarakatan) pelaksanaan Diversi masih tetap dimungkinkan.
Apabila ditilik dari segi ke efektifan berlakunya diversi harus diliat dari segi apakah penerapan  upaya  tersebut  menimbulkan  dampak  positif  atau  dampak  negative. Penyelenggaraan diversi adalah alternatif pertanggungjawaban pidana yang syarat nilai- nilai  keadilan  restoratif.  Anak  harus  mengakui  perbuatannya,  namun  tidak  dipidanakan
layaknya  tindak  pidana  yang  dilakukan  orang  dewasa.  Tujuan  utama  diversi  adalah mencapai perdamaian antara pihak korban dan pelaku tanpa melalui proses peradilan. Hal ini  dimaksudkan  untuk  menghindarkan  anak  dari  stigmatisasi  dan  marginalisasi  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  di  masyarakat.  Pelaksanaan  diversi  yang  tepat,  dan memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  akan  memenuhi  hak-hak  anak  (dalam  hal  ini  anak  sebagai  pelaku  pidana  ringan). Anak  yang  secara  hukum  masih  berada  dibawah  perwalian  orangtuanya,  sehingga penyelesaian perkara anak juga harus melibatkan peran orangtua.
Upaya penyelesaian perkara yang sarat akan nilai restorative justice memungkinkan anak  untuk  terhindar  dari  prinsip  diskriminasi  (Adami  Chazawi,  2002)  Artinya  semua anak dari golongan manapun (ras, suku, agama,  budaya) yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA ini berhak mendapatkan diversi tanpa terkecuali. Kemudian,  diversi  dilakukan  sebagai  bentuk  upaya  mencari  hukum  yang  solutif  dan terbaik untuk anak.
Setiap orang harus bertanggungjawab terhadap kejahatannya, harus mau mengakui kesalahan  dan  siap  mempertanggungjawabkan  (Nandang  sambas,  2013).  Nilai  filosofis tanggungjawab  kerap  disalahartikan  oleh  pelaku  anak  pasca  diversi  yang  berhasil dilakukan  sekedarnya  saja  yang  menyebabkan  anak  cenderung  melakukan  kejahatan serupa. Kejahatan serupa telah termindset dengan baik dalam memori anak, maka tidak heran  apabila  kehatan  seruapa  dapat  diulangi.  Disini  jelas  peran  orangtua,  guru, masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menekan kemungkinan kembalinya anak pada kejahatan serupa.
Sebenarnya tidak ada yang salah dalam tujuan pelaksanaan diversi dalam UU SPPA namun  beberapa  faktor  lain  turut  berpengaruh  seperti  kondisi  psikologis  anak,  respon lingkungan  paska  kejadian,  dan  keputusan  penegak  hukum  dalam  memberikan  sanksi. Pelaku  anak  harus  memenuhi  tanggungjawab  individu,  maksudnya  siap  menerima  dan mempertanggungjawabkan secara individu kejahatan yang dilakukan tanpa mencari-cari alasan, inilah mengapa diversi berperan penting dalam mempertemukan para pihak agar pelaku  mau  mengakui  kesalahannya  dengan  harapan  timbul  rasa  malu  dan  jera. Selanjutnya  tanggungjawab  dan  kebebasan,  diversi  membuat  anak  bebas  dari  beban hukum,  namun  bebas  yang  diharapkan  adalah  bebas  yang  bertanggungjawab  dan komitmen untuk tidak mengulangi lagi.

## CONCLUSION
Proses  hukum  diversi  dalam  perkara  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan tersangka anak dibawah umur akan dilakukan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  yaitu  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  berdasarkan  pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai kesepakatan bersama (damai).

## REFERENCES
Achmad  Ali,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Teoti)  dan  Teori  Keadilan  (Judicial Prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legis  Prudence), Jakarta  : Kencana Adami  Chazawi,  2002, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1:  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana, Teori-Teori  Pemidanaan  dan  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana ,  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada.
Ahmad  Kamill  dan  Fauzan,  2008, Hukum  Perlindungan  Dan  Pengangkatan  Anak  Di Indonesia , Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Effendi, 2020, Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 17 Tahun, Jurnal Pro-Hukum, Volume 9 Nomor 2 John  Rawls,  2019  (Cetakan  ketiga), A  Theory  Of  Justice  “TEORI  KEADILAN”  Dasar -Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara , Yogjakarta : Pustaka Pelajar.
Ismu Chaidir Makkarnnu, 2019, Efetivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui
Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana , Journal Al-Ishlah, Volume 22 Nomor
2.
Kumala enggar anjarani, 2019, Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Pelaku Anak, Jurnal Hukum Dialektika , Volume 14 nomor 2.
M.  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam  Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutip dari UNICEF, Situasi Anak di Dunia 1995, Jakarta 1995.
M.Nasir Djamil.2013. Anak Bukan Untuk Dihukum . Jakarta.Sinar Grafika. Maidin  Gultom,  2010, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  (Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak Di Indonesia), Bandung : Refika Aditama.
Maskawati,  2019, Perlindungan  Hukum  Mayarakat  Hukum  Adat  Dalam  Pembangunan Lingkungan Hidup, Yogjakarta : Litera. Mohammad  Taufik  Makarao,  Weny  Bukamo  dan  Syaiful  Azri, Hukum  Perlindungan  Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Rineka Cipta, 2014.
Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia , Jakarta : Rajawali Pers. Nashriana,  cetakan  ke-3  Tahun  2014, Perlindungan  Hukum  Pidana  (Bagi  Anak  di Indonesia), Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Nandang sambas, 2013 , Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional, Perlindungan Anak Serta Penerapannya , Graha Ilmu. P.A.F  Lamintang,  Theo  Lamintang,  2017, Hukum  Penitensier  Indonesia ,  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu.
Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : Raja Grafindo Persada. Roeslan Saleh, 1981 . Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana , Jakarta : Aksara Baru.
Rini T Simangungsong, 2022, Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak
Dibawah Umur Melalui Restorative Justice , Jurnal PROINTEGRITA, Volume 6 Nomor
1.
Suparmanta, 2018, Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Pada Anak-Anak Studi Kasus Daerah Istimewa Yogjakarta , Jurnal Hukum Pusaka, Volume 20 Nomor 2.
Sartika, 2022, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar, Journal Of Lex Generalis Volume 3 Nomor 5. Sjef Teuns, 1990, Terjemahan (Right of the child : How To Go On) (In The Report Of The First Asian Converence On Child Exploitasion , Calcutta : PTW Sholeh  Soeaidy  dan  Zulkhair,  2001 ,  Dasar  Hukum  Perlindungan  Anak  (anak  cacat,  anak terlantar,  anak  kurang  mampu,  pengangkatan  anak,  pengadilan  anak  dan  pekerja anak), Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri. Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti. Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
Wagiati Soetedjo dan Melani. 2014. Hukum Pidana Anak . PT.Refika Aditama Waluyo, 2009, Hukum Perlindungan Anak , Bandung : Mandar Maju.
Copyright Holder : © Rahmad Masturi, et al.,  (2024).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: