FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021, Vol. 6 No. 2

## T A N TA N GA N   S U M B E R   D A Y A   M A N U S I A   D A L A M K E B I J A K A N   P E M BE R D A Y A A N   U M K M   D I   M A S A   P A N D E M I
Rivaldio Rizki Pradana 1 , Lukmanul Hakim 2 , Dewi Noor Azijah 3
Rivaldio Rizki Pradana, rivaldiorizki07@gmail.com, 082213030646, Universitas Singaperbangsa Karawang 1
Lukmanul Hakim, lukmanul.hakim@staff.unsika.ac.id, 081310847735, Universitas Singaperbangsa Karawang 2
Dewi Noor Ajizah, dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id, 085721465174, Universitas Singaperbangsa Karawang 3

## Abstract (English Version)
The  current  Covid-19  pandemic  threatens  income  and  decreased  sales  made  by  businesses,  one  of which has an impact, namely UMKM which should be able to provide a variety of economic services to the community, play a role in the process of fair equality, increase people's income, and play a role in promoting economic growth, but  it does not run optimally, especially  in Karawang Regency.  The empowerment  of  UMKM  that  are  still  uneven  in  their  implementation  makes  the  policy  process factors  will  not  be  as  expected.  This  study  was  conducted  to  look  at  the  factors  that  influence  the implementation  of  the  policy  using  the  implementation  theory  of  Donald  Van  Meter  and  Carl  Van Horn  which  has  six  dimensions,  namely  the  first  dimension  is  the  size  and  purpose  of  the  policy, Resources  that  become  supporting  factors  and  can  be  an  inhibitory  factor  also  in  carrying  out  the empowerment  of  UMKM,  Characteristics  of  Implementing  Agents  who  do  not  implement  in accordance  with  existing  procedures  in  managing  the  empowerment  of  UMKM  in  Karawang, Attitudes / tendencies of the implementers, Communication between organizations that  are not good between  implementors,  and  lastly  is  the  economic,  social,  political  environment.  This  research  uses descriptive research method and qualitative research approach which is a research that aims to provide an overview of how to empower UMKM in Karawang Regency.
Keywords: Policy Implementation; Regent Regulation No. 10 of 2017; Micro, Small and Medium Enterprises.
__________________________________________________________________________________

## Abstrak (Indonesia Version)
Masa pandemi Covid-19  saat ini banyak  mengancam pemasukan serta penurunan penjualan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha salah satunya  yang berdampak yakni UMKM  yang mana seharusnya dapat memberikan berbagai macam pelayanan ekonomi kepada masyarakat, berperan  dalam  proses  pemerataan  yang  adil,  meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  dan berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut tidaklah berjalan dengan optimal khususnya di Kabupaten Karawang. Pemberdayaan UMKM yang masih tidak merata dalam pengimplementasiannya menjadikan faktor proses kebijakan tidak akan sesuai dengan  yang  diharapkan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  faktor  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  tersebut  dengan  menggunakan  teori  Implementasi  dari  Donald  Van Meter dan Carl Van Horn yang mempunyai enam dimensi, yakni dimensi pertama merupakan ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya yang menjadi faktor pendukung dan bisa menjadi
faktor  penghambat  juga  dalam  melaksanakan  pemberdayaan  UMKM,  Karakteristik  Agen Pelaksana  yang  tidak  melaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada  dalam  mengelola pemberdayaan UMKM di Karawang, Sikap/kecenderungan para pelaksana, Komunikasi antar organisasi  yang  kurang  baik  antar  implementor,  dan  terakhir  merupakan  Lingkungan ekonomi,  sosial,  politik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dan pendekatan  penelitian  kualitatif  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran mengenai bagaimana pemberdayaan UMKM di Kabupaten Karawang.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017; Usaha Mikro; Kecil dan Menengah.
DOI
:  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi di Kabupaten Karawang

## 1. LATAR BELAKANG
Pandemi  yang  sedang  melanda  dunia,  yakni  Covid-19,  telah  menjerumuskan  negara dan  perekonomian  global  ke  dalam  resesi  ekonomi.  Hal  ini  ditandai  dengan  pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang negatif atau menurun. Perekonomian nasional sendiri baru mengalami  kontraksi  pada  triwulan  II  tahun  2020,  dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi sebesar -5,3%. Masalahnya adalah berkurangnya konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial  untuk  mencegah  Covid-19,  termasuk  pengurangan  belanja  investasi  untuk pengembangan  dan  akuisisi  aset  tetap,  serta  pengurangan  belanja  pemerintah  termasuk belanja  komoditas.  Selain  itu,  perdagangan  luar  negeri  merosot  tajam.  Bagian  bawah penurunan  pertumbuhan  ekonomi  telah  berlalu  pada  kuartal  kedua,  tetapi  Covid-19  masih akan  mengekang  pertumbuhan  ekonomi  pada  kuartal  ketiga  dan  keempat.  Oleh  karena  itu, pemerintah  sedang  bekerja  keras  untuk  meningkatkan  kinerja  perekonomian  nasional  pada triwulan  III,  dan  diharapkan  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2020  berada  pada  kisaran  - 0,4% hingga 1%.
Untuk  itu,  pemerintah  melaksanakan  rencana  "Pemulihan  Ekonomi  Nasional",  yang diharapkan  mulai  berlaku  pada  kuartal  ketiga.  PEN  mencakup  tiga  (tiga)  kebijakan  utama, yaitu  peningkatan  konsumsi  (permintaan)  dalam  negeri,  peningkatan  kegiatan  komersial (penawaran),  serta  menjaga  stabilitas  ekonomi  dan  ekspansi  moneter.  Ketiga  kebijakan tersebut  harus  didukung  oleh  berbagai  kementerian  /  lembaga,  pemerintah  daerah, BUMN  / BUMD,  pelaku  usaha  dan  masyarakat.  Peran  UMKM  dalam  perekonomian  nasional merupakan salah satu industri yang terkena dampak parah / terkena pandemi Covid-19 yaitu usaha  mikro  kecil,  dan  menengah  (UMKM),  yang  turut  mendorong  kemerosotan perekonomian  nasional.  Ini  bisa  dimaklumi,  karena  usaha  kecil  dan  menengah  memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional.
Usaha  mikro  kecil  dan  menengah  atau  disingkat  UMKM  adalah  basis  ekonomi kerakyatan.  Oleh  karena  itu,  perannya  dalam  pembangunan  perekonomian  nasional  sangat penting  karena  memperluas  kesempatan  kerja,  memberikan  berbagai  macam  pelayanan ekonomi  kepada  masyarakat,  berperan  dalam  proses  pemerataan  yang  adil,  meningkatkan pendapatan  masyarakat,  dan  berperan  dalam  mempromosikan  pertumbuhan  ekonomi.  Itu berhasil. Stabilitas negara. Dalam rangka mengurangi kemiskinan masyarakat yang semakin meningkat,  pemberdayaan  usaha  kecil  dan  menengah  merupakan  pilihan  yang  baik  untuk meningkatkan  pendapatan  kelompok  berpenghasilan  rendah.  Salah  satu  karakteristik  umum yang melekat pada ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah adalah kurangnya modal.
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751
Padahal, permodalan merupakan elemen yang sangat penting untuk mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat itu sendiri, khususnya bagi pelaku UMKM.
Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah dengan potensi industri yang terus berkembang,  sehingga  pendapatan  koperasi  dan  UMKM  Karawang  juga  meningkat.  Hal  ini tentunya  menjadi  faktor  positif  yang  perlu  terus  dikembangkan  untuk  meningkatkan perekonomian  masyarakat.  Namun  demikian,  pengembangan  koperasi  dan  usaha  kecil menengah memerlukan metode dan strategi yang tepat agar dapat memberikan dampak yang positif dan maksimal. Aspek penting untuk dipelajari pertama kali adalah sejauh mana usaha kecil  dan  menengah  dapat  melihat  perubahan  selera  pasar  dan  kemampuan  mereka  untuk memenuhi kebutuhan dan selera pasar tersebut. Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM  tanpa  memperhatikan  tingkat  orientasi  pasar  dikhawatirkan  dapat  menjadi  sia-sia. Secara  umum,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  dan  menganalisis  implementasi kebijakan  pada  Peraturan  Bupati  Nomor  10  Tahun  2017  mengenai  Pemberdayaan  Koperasi dan UMKM.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi awal untuk menyusun kebijakan pengembangan serta pemberdayaan UMKM dimasa yang akan datang.
Suatu  bentuk  usaha  yang  dilakukan  oleh  Dinas  UMKM  dan  Koperasi  di  Kabupaten Karawang  dalam  Perbup  Nomor  10  Tahun  2017  yaitu  pemberdayaan  usaha  mikro  seperti yang  disebutkan  diatas.  Akan  tetapi  fakta  dilapangan  ada  beberapa  yang  memang  belum sepenuhnya dilakukan secara terus menerus atau difokuskan kepada program yang tercantum pada perda tersebut. Ada pula hal yang membuat Dinas UMKM dan Koperasi tidak sanggup memenuhi  salah  satu  program  pemberdayaan  yang  disebutkan  dalam  Perda  diatas  yaitu dalam hal fasilitasi perkuatan modal.
Namun  karena  pandemi  Covid-19  yang  berkepanjangan,  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  (UMKM)  Karawang  mendatangi  kantor  Koperasi  dan  UMKM  Karawang  untuk mendaftarkan  program  Banpres  Usaha  Mikro  Produktif  (BPUM)  dalam  bentuk  bantuan permodalan. Rp 2,4 juta. Sejak dibuka dari 7 Agustus hingga 11 November tahun lalu, sudah tercatat 87.574 UMKM peserta, dan sekitar 150.000 masih menginput data untuk dikirim ke koperasi dan Kementerian UKM.
"Yang sudah kita daftarkan langsung ke Kementerian sebanyak 87.574 UKMK untuk mendapatkan  BPUM.  Namun  yang  masih  kita  input  data  sekitar  150  ribu  UMKM.  Saking banyaknya  peminat  kami  kewalahan  juga  menginput  data,  tapi  harus  tetap  dijalankan  untuk membantu  warga  Karawang,"  kata  kepala  Bidang  UMKM  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Karawang, Agus Jaelani, Rabu (11/11/2020).

## Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi di Kabupaten Karawang
Program  BPUM  dibuka  sejak  7  Agustus  lalu  dan  akan  berakhir  15  November  ini. Pelaku  UMKM  dapat  mendaftar  secara  online  di  kantor  Koperasi  dan  UMKM  di Http://bit.ly/banpres2,  atau  langsung  ke  kantor  desa  atau  kantor  jalan  setempat.  Ia mengatakan "Hingga hari ini, kami masih menerima pendaftaran hingga 15 November. Jika melihat ratusan ribu pendaftar, maka animo masyarakat terhadap peserta UMKM tinggi."
Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi  Pemerintah  Daerah  khususnya  Dinas  UMKM  dan Koperasi  dalam  menangani  berbagai  permasalahan  yang  ada  di  karawang  yang  khususnya pelaku  UMKM.  Itu  menjadi  bentuk  pertanggungjawaban  tujuan  visi  dan  misi  dari  Dinas UMKM  dan  Koperasi  dapat  mengimplementasikan  atau  tidak  dengan  yang  disebutkan  di dalam  Perbup  Nomor  10  Tahun  2017  di  Kabupaten  Karawang.  Inilah  yang  menjadi  topik masalah  yang  membuat  peneliti  ingin  mengetahui  apakah  sudah  sesuai  atau  belum sepenuhnya dalam mengimplementasikannya.
Dalam  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Pemberdayaan  Koperasi  dan UMKM di Kabupaten Karawang beberapa dimensi yang digunakan yakni Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition ) para  Pelaksana,  Komunikasi  Antarorganisasi  dan  Aktivitas  Pelaksana,  dan  Lingkungan Ekonomi,  Sosial,  dan  Politik.  Berdasarkan  faktor  faktor  diatas  oleh  karena  itu  peneliti mengambil  masalah  yang  cukup  krusial  untuk  dibahas  yaitu  mengenai  sumber  daya  yang mencakup sumber daya manusia dan anggaran.

## 2. METODE
Metode  penelitian  adalah  suatu  metode  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk mengumpulkan  informasi  yang  relevan.  Dari  segi  teknologi  pengumpulan  data,  metode  ini terbagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  melalui  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan, sumber data, identifikasi objek informasi, dan teknik analisis. dilakukan oleh peneliti.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan metode  analisis  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  memberikan  penjelasan  data  yang  didapat dari  hasil  pengamatan  dan  tujuannya  mempertegas  serta  memperkuat  suatu  teori,  hingga memperoleh  informasi  mengenai  keadaan  saat  sekarang  yang  menghasilkan  data  deskriptif mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis,  dan  tingkah  laku  yang  diamati  dari  orang-orang yang diteliti, sekarang ini harus memiliki fakta-fakta atau tampak sebagaimana mesti nya.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  subjek  penelitian  adalah  beberapa  sumber  daya manuasia  yang  ada  di  Dinas  koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kabupaten
Karawang,  yang menjadi objek penelitian  yaitu Subjek penelitian adalah subjek  yang dituju untuk  diteliti  oleh  peneliti.  Objek  penelitian  adalah  hal  yang  dijadikan  fokus  utama  dalam suatu penelitian.
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah keseluruhan sumber daya manuasia  yang  ada  di  Dinas  koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kabupaten Karawang,  yang  menjadi  objek  penelitian  yaitu  Implementasi  Kebijakan  di  Dinas  Koperasi dan  Usaha  Mikro  dan  Menengah  dalam  pemberdayaan  dan  pengembangan  UMKM  di Kabupaten Karawang.
Dalam  penelitian  ini  sumber  data  utama  peneliti  adalah  hasil  studi  lapangan  yang dilakukan  dengan  informan  di  Dinas  UMKM  dan  Koperasi  di  Kabupaten  Karawang. Sedangkan,  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  penulis  meminta  berbagai  instansi  untuk memberikan  data  mengenai  jumlah  umkm  dan  koperasi  yang  masih  ada  /  aktif  serta implementasi  kebijakan  dalam  Perbup  No.10  Tahun  2017  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Karawang.

## 3. HASIL
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang pelaksanaannya menggunakan landasan azas kekeluargaan dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi. Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro di daerah merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah  Kabupaten  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  ingin diwujudkan  melalui  katahanan,  kemandirian  ekonomi,  maka  terhadap  koperasi  dan  usaha mikro  sebagai  salah  satu  pelaku  pembangunan  ekonomi  di  Kabupaten  Karawang  perlu diberdayakan.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menganalisis  permasalahan  penelitian  Analisis Implementasi  Kebijakan  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Pada Masa  Pandemi  di  Kabupaten  Karawang  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi  implementasi  Kebijakan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  UMKM  di  Kabupaten Karawang tersebut peneliti berpedoman pada teori implementasi  dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975).
Dalam  proses  implementasi  kebijakan,  sumber  daya  tersebut  sangat  penting  untuk menentukan  hasil  dari  strategi  yang  ada  dan  berhasil  tidaknya  kebijakan  yang  bergantung

## Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi di Kabupaten Karawang
pada sumber daya yang tersedia. Sumber daya penting dalam pelaksanaannya adalah sumber daya finansial atau anggaran dan sumber daya manusia. Tampilkan sumber anggaran dengan bertanggung  jawab  atas  anggaran  yang  tersedia.  Di  saat  yang  sama,  sumber  daya  manusia yang kompeten juga menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan yang dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.
Sumber  daya  merupakan  hal  penting  dalam  menentukan  hasil  dari  adanya  kebijakan yang  ada.  Sumber  daya  yang  penting  dalam  implementasi  kebijakan  adalah  sumber  daya finansial atau anggaran dan juga sumber daya manusianya.
(1)Sumber daya anggaran diperlihatkan dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang  tersedia.  Pada  kajian  penelitian  ini  sumber  daya  anggaran/finansial  yang  dikeluarkan merupakan  tanggungjawab  pemerintah  daerah  kabupaten  karawang  yang  diluncurkan menggunakan APBD Kabupaten Karawang.
(2) sumber daya manusia yang berkompeten juga merupakan kunci keberhasilan suatu kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  sesuai  tujuan.    dalam  sumber  daya  manusia  yang dibutuhkan  saat  ini  yakni  peran  Dinas  UMKM  yang  dapat  mengelola  dan  mengembangkan daya saing pelaku usaha UKM, dalam hal ini staff dinas dan semua perangkat daerah harus saling  meningkatkan  kompetensi  untuk  mewujudkan  pemberdayaan  UMKM  sesuai  dengan yang sudah tertuang dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2017.

## 4. PEMBAHASAN
Dimensi  sumber  daya  merupakan  hal  penting  dalam  menentukan  hasil  dari  adanya kebijakan  yang  ada,  berhasil  atau  tidaknya  suatu  kebijakan  tergantung  pada  sumber  daya yang ada. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan tergantung pada sumber daya yang ada. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya finansial  atau  anggaran  dan  juga  sumber  daya  manusianya.  Sumber  daya  anggaran diperlihatkan dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang tersedia. Sedangkan sumber daya manusia yang berkompeten juga merupakan kunci keberhasilan suatu kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  dapatkan  dilapangan  mengenai pemberdayaan  UMKM  dari  bentuk  sumber  daya  manusianya  ternyata  dalam  bentuk realisasinya  masih  banyak  staff  yang  belum  sepenuhnya  menjalankan  tupoksinya  dengan maksimal, dibuktikan dengan permasalahan baru-baru ini karena terdapatnya dampak covid- 19 yang berkepanjangan sehingga menjadikan pelaku UMKM di Karawang datang ke Kantor
Dinas  koperasi  dan  UMKM  Karawang,  untuk  mendaftar  program  Banpres  Produktif  Usaha Mikro (BPUM) berupa bantuan modal sebanyak 2,4 juta rupiah, tercatat sudah 87.574 pelaku UMKM  yang  terdaftar  di  kementerian,  namun  ternyata  masih  banyak  juga  yang  belum terinput langsung di Kementerian, hal tersebut karena kurangnya sumber daya manusia pada bidangnya  dalam  melakukan  proses  implementasi  pemberdayaan  UMKM  di  Karawang, selain itu juga kurangnya tenaga ahli yang bisa membantu proses penginputan data ke pusat menjadi cepat.  Maka  dari itu  selain  diperlukannya  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten maka  diperlukan  juga  pelatihan  dan  procedural  yang  baik  dan  benar,  sehingga  tidak  akan adanya penumpukan data dan masih banyaknya UMKM yang tidak menerima bantuan karena tidak terinput dengan baik oleh para implementor di Dinas UMKM Karawang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  proses  implementasi pemberdayaan  UMKM  di  Karawang  ini  belum  efektif  dilakukan  oleh  para  implementor terkait. Oleh karenanya diperlukan bimtek lanjutan untuk para staff Dinas UMKM untuk bisa mengelola data dengan cepat dan tepat.
Tidak hanya dari hasil pengamatan lapangan peneliti saja, data yang peneliti dapatkan pada  Rencana  Strategis  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Karawang  Tahun  2016-2021 sudah menyebutkan bahwa Dinas tersebut kekurangan sumber daya manusia yang mempuni dengan  dibuktikan  adanya  kekosongan  jabatan  pada  salah  satu  jabatan  fungsional  dalam bidang teknis, seperti yang sudah tertuang dalam renstra yakni, Hingga saat ini, untuk Jabatan Fungsional  Khusus  Bidang  Teknis  belum  ada,  sehingga  diharapkan  ke  depannya  Dinas Koperasi  dapat  memiliki  Jabatan  Fungsional  Teknis  yang  menangani  secara  khusus permasalahan  yang  bersifat  teknis.  Jabatan  Fungsional  Teknis  yang  dibutuhkan  dan dimungkinkan antara lain: Peneliti, Auditor Koperasi dan Jabatan Fungsional Teknis lainnya yang dapat lebih mendukung pelaksanaan kegiatan dinas.
Minimnya  sumber  daya  manusia  yang  mempuni  dalam  mengelola  sebuah  kebijakan tentu  akan  menjadi  hambatan  dalam  mewujudkan  suatu  keadilan  bagi  masyarakatnya terutama dalam hal pemberdayaan UMKM yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat karena sumber daya manusia yang berkompeten juga merupakan kunci keberhasilan suatu kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.
Dalam  hasil  observasi  peneliti  didapat  bahwa  dalam  rencana  strategis  dinas  juga disebutkan  bahwa  pembagian  tugas  dan  fungsi  antar  unit-unit  pelaksana  kegiatan  perlu dilakukan  secara  tegas  dan  jelas  agar  sumber  daya  dapat  digunakan  secara  lebih  efisien.

## Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi di Kabupaten Karawang
Upaya  ini  perlu  didukung  penguatan  kerjasama  antar  unit  karena  adanya  kebutuhan  untuk saling  melengkapi.  Sarana  dan  prasarana  pendukung  kerja  dan  pelayanan  bagi  masyarakat juga perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kerja. Tidak hanya itu perlu adanya  perbaikan  prosedur  perencanaan  kegiatan,  criteria  dan  proses  seleksi  penerima bantuan,  serta  monitoring  dan  evaluasi  (monev)  kegiatan.  Upaya  perbaikan  tersebut  perlu didukung  dengan  keterbukaan  informasi  tentang  program  dan  kegiatan  yang  dapat  diakses koperasi dan UMKM, serta masyarakat.
Selain sumber daya manusia, hal lain yang tidak kalah diperlukan dalam berjalannya sebuah implementasi kebijakan adalah sumber daya anggaran atau finansial. Pada penelitian kali  ini  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  10  Tahun  2017  Paragraf  7 Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Pasal 19 menjelaskan bahwa Pembiayaan pendidikan dan  pelatihan  bagi  sumber  daya  manusia  koperasi  dan  pengusaha  mikro  yang diselenggarakan  oleh  Dinas  yang  membidangi  koperasi  dan  usaha  mikro  bersumber  dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pembiayaan pendidikan dan  pelatihan  bagi  sumber  daya  manusia  koperasi  dan  pengusaha  mikro  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  non  pemerintah  bersumber  dari swadana atau bantuan lainnya.
Sumber  daya  anggaran  yang  diperlukan  dalam  proses  berjalannya  pemberdayaan UMKM  di  Kabupaten  Karawang  tidak  sedikit,  hal  itulah  yang  menjadikan  peran  dinas kesusahan  dalam  mengimplementasikan  terciptanya  UMKM  yang  mandiri,  karena  dari masyarakat  pun  banyak  yang  kesulitan  dalam  mencari  modal  awal  dalam  mendirikan UMKM.  Kesulitan  tersebut  banyak  dirasakan  masyarakat  karena  finansial  yang  tersedia belum cukup mampu untuk mewujudkan UMKM yang diinginkan.
Anggaran  yang  di  distribusikan  pada  setiap  bidang  pada  Dinas  UMKM  dilihat  dari misi  strategis  masyarakat,  yang  mana  terdapatnya  pemulihan  ekonomi  nasional  pada  masa covid-19  dimana  kebijakan  utamanya  adalah,  peningkatan  konsumsi  (permintaan)  dalam negeri,  peningkatan  kegiatan  komersial  (penawaran),  dan  serta  menjaga  stabilitas  ekonomi. Dalam  pembagian  anggaran  yang  dimaksudkan  adalah  yang  membantu  masyarakat  secara langsung yaitu salah satunya termasuk pelaku UMKM.

## 5. SIMPULAN
Sumber  daya  menjadi  faktor  penghambat  dalam  melaksanakan  pemberdayaan UMKM  ini  dikarenakan  anggaran  yang  dikeluarkan  masih  belum  cukup  dioptimalkan  dan kesulitan  dalam  permodalan,  kurangnya  sumber  daya  manusia  pada  Dinas    dan  terdapat sumber  daya  manusia  yang  tidak  memenuhi  kompetensi  dalam  melaksanakan  kegiatan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Karawang.
Sumber  daya,  dalam  sumber  daya  anggaran  harus  lebih  direncanakan  secara terstruktur dan sistematis sebelum dikeluarkan dan harus sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh  para  pelaku  UMKM,  adanya  transparansi  anggaran,  juga  memperhatikan  permodalan oleh  pihak  investor  harus  lebih  ditingkatkan  dan  lebih  diperhatikan  dengan  baik.  Sumber daya  manusia  lebih  dioptimlkan  dengan  terus  mengadakan  bimtek  dan  penambahan  staff pada Dinas UMKM yang ahli pada bidangnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  (2012). ANALISIS  KEBIJAKAN:  Dari  Formulasi  kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. AG. Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Agustino, Leo. (2012). Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Jakarta: CV Alfabeta.
Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik .  Bandung : CV Pustaka Setia.
Mariyati  Endah  Lestari  Astono.,  Martha  Ogotan.,  &  Burhanuddin  Kiyai.  (2018).
Implementasi Kebijakan  Pemberdayaan  Usaha  Kecil  Masyarakat  di  Kecamatan Tuminting Kota Manado.
Ndraha,  Taliziduhu,  (2003), Teori  Budaya  Organisasi,  Cetakan  Kedua .  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
Peraturan  Bupati  Nomer  10  Tahun  2017  tentang  pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah di Kabupaten Karawang
Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019
Reswell,  Jhon  W.  (2016). Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudrajat.  (2015).  Pemberdayaan  UMKM  dalam  Mewujudkan  Tujuan  Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan) Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sulistyo  Ady  Purnomo. (2012).  Analisis  Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Klaten.
Tiga  Tantangan  Utama  Yang  Dihadapi  UMKM  Selama  Pandemi  Covid  19.  Diakses  pada tanggal 24 Juni 2021. dari https://money.kompas.com/read/2020/07/02/150000926/3- tantangan-utama- yang-dihadapi-umkm-selama-pandemi-covid-19?page=all

## Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi di Kabupaten Karawang
UMKM  Bangkit,  Ekonomi  Indonesia  Terjungkit.  Diakses  pada  tanggal  22  Juni  2021.  dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi- Indonesia-Terungkit.html
UMKM Bebas Retribusi. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021. dari https://radarkarawang.id/metropolis/umkm-bebas-retribusi/
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah.
Wilda  Karunia  Eka,  Roro  Merry  Chornelia  Wulandary.  (2019).  Implementasi  Program Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (Pada  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro Dan   Perdagangan).
Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses) . Jakarta: Media Pressindo.