## PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT
Oleh : Gusti Ayu Kade Komalasari, SH,MH Dr. Ni Ketut Wiratny, SH, MH AA. Gde Putra Arjawa, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar (komalasari@gmail.com, wiratny,@gmail.com, arjawa@gmail.com)
Abstract, The Republic of Indonesia National Police (Polri) as one of the institutions that carry out the public service function is required to be able to provide the best service to the community by displaying professional and reliable unity performance in their fields. The Criminal Procedure Code, gives a role to the National Police of the Republic of Indonesia to carry out the tasks of investigation and investigation of criminal acts (generally) without limitation of the power of the nature as long as it is included in the scope of public law. Based on the descriptions in the background, the problem above, the problems that can be formulated in this study are: How is the Law Enforcement of Polri's Discipline in Realizing Good Governance and Clean Governance, What obstacles are faced by Polri's Discipline Enforcement  in  realizing  Good  Governance  and  clean  governance  The  theory  used  to analyze the problems of the Law State Theory, Hirarkhi  Theory Legal Norms, Authority Theory,  Law  Enforcement  Theorem,  Government  Concepts  and  Clean  Government This  type  of  research  is  normative  legal  research  supported  by  empirical  legal research. The approach used by the author is the Law approach (Statute approach), legal concept  analysis  approach  (analytical  &  conseptual  approach),  comparative  approach. Sources of Primary Legal Materials and secondary legal materials, namely materials that provide an explanation of primary legal materials, such as the results of seminars or other scientific meetings, Secondary legal material is the Legal Material Collection Technique carried  out  by  a  card  system  (collecting  system)  material  both  legislation,  documents, library  materials  and  other  research  results  related  to  the  subject  matter.  Processing techniques  and  legal  material  analysis,  carried  out  qualitatively,  legal  materials  are collected and analyzed descriptively (in parallel and coherently) in the form of description. Conceptual  law  enforcement  and  law  enforcement  as  a  process  is  realized  with  an indicator that the factors that influence the implementation of disciplinary law enforcement by Polri are guided by: Law enforcement / personal rules, infrastructure facilities that need to  be  held  for  disciplinary  law  enforcement  processes  for  police  members  in  cultural factors, Constraints - constraints faced by Polri Discipline Enforcement in realizing Good Governance and Clean Governance. The police are expected to behave and behave in a consistent manner with the vision, mission, code of ethics built by the Indonesian National Police. In its implementation there is still the interference of state officials, the political elite  towards  the  implementation  of  Polri's  duties  so  as  to  influence  the  disciplinary members of the National Police.
Keywords: Polri  Law and Discipline Enforcement
Abstrak, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik  kepada  masyarakat  dengan  menampilkan kinerja  kesatuan  yang  profesional  dan handal  di  bidangnya.  KUHAP,  memberikan  peran  kepada  Kepolisian  Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
(secara umum)  tanpa  batasan  lingkungan  kuasa  sepanjang  masih  termasuk  dalam lingkup hukum  publik,  sehingga  pada  dasarnya  Polri  oleh  KUHAP  diberi  kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana Berdasarkan  uraian-uraian  dalam  latar  belakang,  masalah  di  atas,  maka permasalahan  yang  dapat  di  rumuskan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  Bagaimanakah Penegakan Hukum Disiplin Polri dalam Dalam mewujudkan Good Governance dan clean Governance ,  Kendala-kendala  apa  yang  dihadapi    Penegakan    Disiplin  Polri  dalam mewujudkan Good  Governance  dan  clean  Governance Adapun  teori  yang  dipakai menganalisis permasalahan Teori Negara Hukum, Teori Hirarkhi Norma Hukum,  Teori Kewenangan, Teor Penegakkan Hukum, Konsep Goverment dan Clean Goverment Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif ditunjang penelitian  hukum empiris., pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah    pendekatan  Undang-undang  ( Statute approach ),    pendekatan  analisis  konsep  hukum (analitical  &  conseptual  approach), pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ).  Sumber  Bahan  Hukum Primer    dan Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya,  Bahan hukum sekunder adalah Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan sistem kartu (card sistem) yaitu  dengan    mengumpulkan      bahan-bahan    baik    peraturan    Perundang- undangan,dokumen-dokumen,  bahan  pustaka  dan  hasil  penelitian  lainnya  yang  terkait dengan pokok permasalahan. Teknik  Pengolahan dan analisis bahan hukum , dilakukan secara  kualitatif,Bahan  hukum  yang  dikumpulkan  dan    di  analisis  secara deskriptif (secararuntun dan runtut) dalam bentuk uraian.
Penegakan  hukum  secara  konsepsional  maupun  penegakan  hukum  sebagai  suatu proses terwujud dengan indikator bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan penegakan  hukum  disiplin  anggota  Polri  berpedoman  pada  :  Aturan    Penegak hukum/personal,  Sarana  prasarana  yang  perlu  diadakan  untuk  proses  penegakan  hukum disiplin anggota Polri  factor budaya, Kendala-kendala  yang dihadapi  Penegakan  Disiplin Polri  dalam  mewujudkan Good  Governance  dan  clean  Governance. Polisi    diharapkan bersikap dan berprilaku yang konsisiten dengan visi, misi, kode etik yang dibangun oleh Polri  Dalam  pelaksanaannya  masih  ada  interpensi  pejabat  negara,  elit  politik  terhadap pelaksanaan tugas Polri sehingga mempengaruhi penegak hukum disiplin anggota Polri.
Kata Kunci : Penegakan Hukum  dan  Disiplin Polri

## BABI PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang Indonesia adalah  negara hukum, hal  ini  dinyatakan  dengan  tegas  dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 bahwa  “Negara  Republik  Indonesia berdasar atas hukum “( rechstaat) ”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machstaat ).    Cita-cita    yang  telah  di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia  adalah  negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan  antara hukum  dan  kekuasaan, bahwa  kekuasaan  tunduk  pada  hukum sebagai  kunci  kestabilan  politik  dalam
masyarakat.  Dalam  negara  hukum, hukum  merupakan  tiang  utama  dalam menggerakkan  sendi-sendi  kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Ciri  utama  dari  suatu  negara hukum  terletak  pada  kecendrunganya untuk  menilai  tindakan-tindakan  yang dilakukan oleh masyarakat dengan dasar peraturan-peraturan
hukum.
Pembicaraan  mengenai  hukum  selalu berkaitan  dengan  masalah  penegakan hukum ( law enforcement ) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan  lagi,  akan  terarah  pada aparat penegak hukum khususnya
POLRI  mengemban  tugas  yang  luas, kompleks.    Sebagai  penegak  hukum,
merupakan komandan dalam melaksanakan  amanat  undang-undang dalam  menegakkan  ketertiban,  dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi mempunyai  fungsi yang unik dan rumit karena  dalam  menjalankan  tugas  di tengah  masyarakat,  cenderung  mandiri berbeda  dengan  Tentara,  selalu  dalam kelompok  dipimpin  komandan  sebagai penanggung jawab dengan medan tempur  yang  jelas  dan  cukup  waktu mengatur strategi. Dalam  era    modern,  Polisi  adalah suatu  pranata  sipil  yang  mengatur  tata tertib  ( orde )  dan  hukum,    Polisi  dalam lingkungan  pengadilan  bertugas  sebagai penyidik.  Dalam  tugasnya  dia  mencari keterangan-keterangan  dari  berbagai sumber  dan  keterangan  saksi.  Tumbuh dan  berkembangnya  POLRI  tidak  lepas dari  sejarah  perjuangan  kemerdekaan Republik  Indonesia  sejak  Proklamasi Kemerdekaan  Indonesia,  POLRI  telah dihadapkan  pada  tugas-tugas  yang  unik dan  kompleks.  Selain menata  keamanan dan  ketertiban  masyarakat  di  masa perang,  POLRI  juga  terlibat  langsung dalam  pertempuran  melawan  penjajah dan  berbagai  operasi  militer  bersama- sama  kesatuan  bersenjata  yang  lain. Keadaan  seperti  ini  dilakukan  oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu- satunya  kesatuan  bersenjata    lengkap. Tugas  kepolisiaan  Negara  Republik Indonesia  yang  makin  meningkat  dan berorientasi  kepada  masyarakat  yang dilayaninya secara universal tugas polisi ada  dua,  yaitu  menegakkan  hukum  dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian  represif  atau  tugas  terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang
Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  tugas yang  kedua  mengandung  pengertian preventif  atau  tugas  mengayomi  adalah tugas  yang  luas  tanpa  batas,  boleh melakukan  apa  saja  asal  keamanan
terjaga  dan  tidak  melanggar  hukum  itu sendiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah  satu  institusi  yang  mengemban fungsi  pelayanan  publik  dituntut untuk mampu  memberikan  pelayanan  yang terbaik  kepada  masyarakat  dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional  dan  handal  di  bidangnya.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakkan  hukum  serta memberikan  perlindungan,  pengayoman dan pelayananmasyarakat
Dalam  era  reformasi    tugas  Polri semakin berat sehingga tugas memberikan pelayanan kepada masyara kat semakin sulit dilaksanakan. Selain itu,  adanya  sikap  kritis  dari  masyarakat terhadap  kinerja Polri, serta  tidak  kalah pentingnya  perubahan  struktural  Polri yang dulunya merupakan bagian dari institusi  militer  yang  tergabung dalam ABRI dan sekarang berdiri sendiri sehingga banyak harapan dari masyarakat agar Polri mampu
membangun  postur  yang  ideal  sebagai polisi yang  berwatak  sipil  dan  mampu menjadi  tulang  punggung  bangsa  dalam menangani permasalahan kamtibmas. Sejak  resmi  memisahkan  diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2  Tahun  1999  dan  TAP  MPR  Nomor  6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI, yang diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor  7  Tahun  2000  mengenai  Peran
TNI dan Polri Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  Polri  berusaha membangun image sekaligus  paradigma baru. Image Polri yang semula militeristik  dan  cenderung  represif berangsur-angsur  mulai  berubah dengan paradigma  barunya  sebagai  pelindung, pengayom,  dan  pelayan  masyarakat  ( to serve and  protect ).  Namun  disadari
tidaklah  mudah  melakukan  perubahan terhadap budaya militeristik serta paradigma  alat  negara  yang  sudah mengakar dalam tubuh Polri. 1 Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  terkandung  dalam  tugas- tugas penegakan  hukum  yang  dilakukan oleh  Polri  dalam  hal  ini  dilaksanakan oleh  fungsi Reserse  Kriminal.  Pasal  14 ayat  (1) huruf  g  Undang-undang  Nomor 2  tahun  2002, di  sebutkan  bahwa  dalam melaksanakan  tugas pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  13,  Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan  hukum  acara  pidana  dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penegakkan  hukum  dalam  rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan  secara  bersama- sama  dalam  suatu  Sistem  Peradilan Pidana  (SPP)  yang  merupakan  suatu proses  panjang  dan  melibatkan  banyak unsur  di  dalamnya.  Sistem  Peradilan Pidana sebagai suatu sistem  di dalamnya terkandung  beberapa  subsistem  yang meliputi  subsistem  kepolisian  (sebagai penyidik),  subsistem  kejaksaan  sebagai penuntut  umum,  subsistem  kehakiman sebagai  hakim,  dan  subsistem  lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem
rehabilitasi.
Keempat  subsistem  di  atas  baru bisa  berjalan  secara  baik  apabila  semua saling  berinteraksi  dan  bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana  jiwa  dan  semangat  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana dalam  kerangka  penegakan  hukum pidana,  KUHAP  merupakan  acuan umum  yang  harus  di  jadikan  pegangan
1 Sancipto  Rahardjo, Membangun
Polisi  Sipil  Perspektif  Hukum,  Sosial   & Kemasyarakatan, Penerbit  Buku  Kompas, Jakarta, 2007, hal 75
bagi  semua  yang  terlibat  dalam  proses bekerjanya  Sistem  Peradilan  Pidana dalam  rangka  mencapai  satu  tujuan bersama.
Undang-Undang Nomor  8  tahun
1981  tentang  KUHAP,  memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas  penyelidikan  dan  penyidikan tindak  pidana  (secara umum)  tanpa batasan  lingkungan  kuasa  sepanjang masih  termasuk  dalam  lingkup hukum publik,  sehingga  pada  dasarnya  Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua  tindak pidana, walaupun KUHAP juga memberikan  kewenangan  kepada  PPNS tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai  dengan  wewenang khusus  yang  diberikan  oleh  undang- undang  yang  menjadi  dasar hukumnya masing-masing.
Indonesia    menganut  sistem penegakan  hukum  terpadu  (I ntegrated Criminal  Justice  System) merupakan legal  spirit  dari  KUHAP.  Keterpaduan tersebut  secara  filosofis  adalah  suatu instrumen  untuk  mewujudkan  tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh The Founding Father dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat ( social defence) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial ( social welfare) .2
Dalam  sistem  penegakan  hukum terpadu  berdasarkan  KUHAP  yang  kita miliki selama ini menganut asas division of  function atau  sistem kompartemen , yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan  penyidikan  penuntutan  dan permeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan  putusan  dan  penetapan pengadilan  yang  terintegrasi,  menuju
2 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme  dan  Abilisionisme ,  Cet  II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996,  hal 9-10.
kepada  sistem  peradilan  pidana  terpadu ( integrated criminal justice system), tetapi  di  dalam  praktek  belum memunculkan  sinergi  antar  institusi terkait.3
Penegakan  hukum  di  Indonesia, terutama di mulai dari tahap penyidikan, mengatur  wewenang  penyidikan    untuk terjadinya  suatu  keterpaduan  dalam pelaksanaannya.  Akhirnya  yang  terlihat adalah  saling  rebut  perkara  antara instansi  yang  merasa  diberi  wewenang oleh undang-undang sehingga masyarakat  sering  menjadi  korban sebagai pencari keadilan akibat kesalahan penegakan hukum dan mengakibatkakan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga peradilan. Dalam  melaksanakan  penegakan hukum, apabila kalangan aparat penegak hukum  tidak  mampu  memperlihatkan kemampuannya,  maka  masyarakat  akan mencari  jalan  keluar  yang  lain  atau  apa yang disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Pandangan masyarakat yang radikal akan menghakimi  masalah  yang  muncul sehingga akan terjadi suatu keadaan yang kacau ( chaos ) karena tidak melalui suatu jalur  hukum  yang  sudah  ada,  hal  ini terjadi  karena  mereka  menganggap lembaga peradilan sudah tidak dipercaya lagi. Proses penyidikan merupakan tahap  yang  paling  krusial  dalam  Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan  yang  di  bebankan  kepada
Polri  sangat  kompleks,  selain  sebagai penyidik  juga  sebagai  pengawas  serta sebagai koordinator bagi penyidik PPNS. Kompleksitas  tugas  penyidik  Polri semakin  bertambah  seiring  dengan bergulirnya  reformasi  di  segala  bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut  untuk  berhasil  mengungkap semua  perkara  yang  terindikasi  telah melanggar hukum yang ditanganinya.
Disamping  itu  penyidik  juga dituntut  untuk  tidak  melanggar  Hak
Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan  terhadap  seseorang  yang  di duga melakukan tindak pidana.
Tantangan  lain  yang  dihadapi  oleh penyidik  Polri  bukan  saja  berasal  dari keberhasilan  meneruskan  suatu  perkara ke  pengadilan  melalui  kejaksaan,  tetapi juga  kemungkinan  akan  dituntut  oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan  pra-peradilan  karena  kesalahan penyidik Polri itu sendiri.
Kegiatan  penyidikan  merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya  paksa,  pemeriksaan, penyelesaian  dan  penyerahan  berkas perkara. Kenyataan dilapangan berdasarkan  penelitian  awal  ( observasi ) oleh penulis terutama di wilayah hukum Polres Singaraja  yang dijadikan wilayah penelitian  dalam  penulisan  tesis  ini, pelaksanaan  penyidikan  tersebut  tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah di atur dalam KUHAP sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan pada saat proses
penyidikan sedang berlangsung.
Permasalahan-permasalahan yang timbul  dalam  proses  penyidikan  oleh pihak  kepolisian  adalah    Penyelesaian perkara  ( crime  clearance) yang dilaporkan  oleh  masyarakat  dalam penyelesaian  tindak  pidana    adalah penyelesaian perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan (P-21)  dan  disertai  dengan  penyerahan tersangka bersama barang bukti. Hal ini menunjukan bahwa kinerja aparat kepolisian  khususnya  penyidik  dalam penangangan tindak pidana  masih perlu mendapapat perhatian,  disamping itu ada indikasi  yang  sulit  dibuktikan  secara hukum  “Budaya  86 ” yaitu  upaya-upaya penyalahgunaan wewenang penyelidikan dan  penyidikan  dengan  maksud  dan tujuan tertentu demi
kepentingan  pribadi  penyidik  maupun penyidik  pembantu.
Berbagai mekanisme dalam menjalankan  budaya  dimaksud  secara turun  temurun  diperoleh  oleh  para penyidik  maupun  penyidik  pembantu dari penyidik maupun penyidik pembantu  lainnya  yang  lebih  senior (lebih dahulu berdinas di fungsi Reskrim).   Walaupun   terkesan   layakny a sebuah “ hidden curriculum ”  yang  diturunkan  dari  satu generasi penyidik maupun  penyidik  pembantu  ke  genera si  penyidik  maupun penyidik pembantu berikutnya.  Adanya  kasus  yang  di  sidik oleh polisi tidak di selesaikan berdasarkan  urut-urutan  proses  yang berlaku  dalam  sistem  peradilan  pidana, Kasus yang diselesaikan berdasarkan tata urutan  yang  telah  ditentukan  hanyalah kasus-kasus yang sudah terlanjur diketahui oleh masyarakat melalui media masa  atau  kasus    perhatian  masyarakat yang  ditunjukan melalui  aksi  dan  reaksi yang ditandang mendapati dengan suatu ancaman/tuntutan  melalui  unjuk  rasa atau  demonstrasi.  Sebaliknya    pada kasus-kasus  yang    tidak  mendapat perhatian dari masyarakat sering diselesaikan  oleh  polisi  dengan  jalan damai atau dengan pembayaran sejumlah uang  sebagai  ganti  kerugian  pada  pihak korban . Dalam proses damai ini baik polisi maupun korban masing-masing mengambil inisiatif untuk menyelesaikan secara diam-diam, yang akhirnya perkara tersebut  akan  dihentikan  oleh    Penyidik dalam  hal  ini  untuk  menutup  suatu perkara    secara  damai.    Dalam  hal penangguhan penahanan, polisi menetapkan  sejumlah  uang  sebagai jaminan  atas  penangguhan  penahanan yang  besarannya    di  sesuaikan    dengan ketentuan. Dengan kondisi-kondisi yang dikemukakan  di  atas,  maka  dapat dikatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri
menghadapi  suatu  permasalahan  yang begitu kompleks, sehingga dalam pelaksanaannya  sulit  untuk  berjalan dengan  baik  dan    akan  menimbulkan dampak  negatif  bagi  bekerjanya  suatu sistem peradilan pidana dalam menciptakan proses hukum sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian-uraian dalam latar  belakang,  masalah  di  atas,  maka permasalahan  yang  dapat  di  rumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penegakan Hukum Disiplin Polri dalam Dalam mewujudkan Good Governance dan clean Governance 1.3 Metode Penelitian a) Jenis Penelitian, Pada dasarnya  bahwa  ilmu  hukum itu mengenal dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum  normatif  adalah  suatu penelitian  dimana sumber atau bahan  utamanya  atau  bahan hukum primernya adalah berupa  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan, UUD 1945,  Undang-Undang  No  2 Tahun  2002  Tentang    Tentang Kepolisian, Undang-Undang No.  28  tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, KUHAP,  Undang-Undang No 8  Tahun  1981    dan    Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya. b) Pendekatan Masalah, Pendekatan masalah yang akan dipergunakan  dalam  penelitian ini  adalah  pendekatan  dengan konsep  hukum,  pendekatan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, peraturan      kebijakan  yang
terkait  dengan  permasalahan dan  pembahasan  khususnya untuk penelitian hukum, selain pendekatan yang bersifat kualitatif,  pendekatan  yang digunakan  oleh  penulis  adalah pendekatan Undang-undang ( Statute approach ), pendekatan  analisis  konsep hukum (analitical & conseptual approach), pendekatan perbandingan ( comparative approach ). Pendekatan Undang-undang dilakukan  dengan    menelaah semua  Undang-Undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.  Pendekatan  analisis konsep hukum dilakukan dengan  menelusuri  tentang keberadaan  hubungan  antara peraturan perundang-undangan yang terkait antara satu dengan yang lainnya, sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan Undang- undang yang berhubungan penegakan hukum c) Sumber Bahan Hukum Sumber hukum dalam penelitian    ini  adalah  :  Bahan Bahan  Hukum  Primer,  Bahan hukum  sekunder,  dan  Bahan Hukum terrsier. d) Teknik  Pengumpulan  Bahan Hukum, Dalam hal ini dilakukan  dengan  sistem  kartu
(card  sistem) yaitu  dengan mengumpulkan      bahan-bahan baik    peraturan    Perundang- undangan,dokumen-dokumen,
bahan pustaka dan hasil
penelitian  lainnya  yang  terkait dengan pokok permasalahan.
4 Muhammad Imaduddin
Abdulrahim  dalam  tulisannya  yang  berjudul
e) Teknik Pengolahan dan Analisis    Bahan  Hukum. Analisis Pengolahan dan analisis bahan hukum, dilakukan  secara  kualitatif, Bahan hukum yang dikumpulkan  dan    di  analisis secara deskriptif (secara runtun dan  runtut)  dalam  bentuk uraian.berarti usaha pemecahannya  yang  dilakukan dengan upaya yang didasarkan pada pengukuran yang memecahkan  objek  penelitian ke  dalam  unsur-unsur  tertentu, untuk kemudian ditarik BAB

## II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN  HUKUM  DISIPLIN ANGGOTA POLRI
2.1.  Pengertian Profesi Kepolisian Profesi menurut keiser adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap  masyarakat  dengan  penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan  dalam  rangka  melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat Polri adalah ; aparat penegak hukum  yang  bertanggung  jawab  atas ketertiban  umum,  keselamatan  dan keamanan masyarakat.
Para  ahli  belum mempunyai kata sepakat mengenai definisi profesi sebab tidak  ada  suatu  standar  (yang  telah disepakati)  pekerjaan/  tugas  yang bagaimanakah  yang  disebut  sebagai profesi. Muhammad Imaduddin Abdulrahim    mengemukakan  bahwa profesionalisme  biasanya  dipahami sebagai  suatu  kualitas,  yang  wajib dimiliki setiap eksekutif yang baik. Di dalamnya  terkandung  beberapa  ciri, yaitu4.
a) Memiliki  ketrampilan  tinggi dalam  suatu  bidang,  serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan Profesionalisme  dalam  Islam  pada  Jurnal Ulumul Quran No 2, Vol. IV Tahun 1993
tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan  dengan  bidang tadi. b) Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan peka  dalam  membaca  situasi, cepat  dan  tepat  serta  cermat dalam  mengambil  keputusan terbaik atas dasar kepekaannya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungannya. c) Memiliki sikap mandiri berdasarkan  keyakinan  akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai  pendapat  orang lain,  namun  cermat  dalam memilih yang terbaik bagi diri kita dan perkembangan pribadinya. 2.2 Pengertian Disiplin Dalam Profesi Kepolisian
Pengertian  Disiplin  berasal  dari bahasa  latin Discipline ,  yang  berarti instruksi.  MenurutPeraturan  Pemerintah
Nomor  2  tahun  2003,  Disiplin  adalah ketaatan  dan  kepatuhan  yangsungguh- sungguh terhadap peraturandisiplin anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia 5 .Disiplin  dapat  didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai,  patuh  dan  taat  terhadap peraturan-peraturan  yang  berlaku,  baik yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis  serta sanggup  menjalankannya  dan  tidak mengelak  untuk  menerima  sanksi- sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang  yang  diberikan  kepadanya6. Pendapat  lain  merumuskan bahwa disiplin  adalah  kesadaran  dan  kesediaan seseorang  menaati  semua  peraturan  dan norma-norma sosial yang berlaku.
5 Peraturan Pemerintah Tentang
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP. No. 2
Kesadaran  adalah  sikap  seseorang  yang secara sukarela menaati semua peraturan dan  sadar  akan  tugas  dan  tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah  laku,  dan  peraturan  perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak.

## BAB  III  PENEGAKAN  HUKUM
DISIPLIN ANGGOTA POLRI DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT. 3.1    Pelaksanaan    dan  Dampak Penjatuhan Sidang Hukuman Disiplin. Anggota  Polri  sebagai  objek dalam  penegakan  hukum  mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Kegiatan  atau  usaha  yang  bertujuan untuk  menciptakan  warga  masyarakat termasuk anggota Polri untuk mentaati peraturan  atau  hukum.      Pelaksanaan sidang disiplin dapat dikelompokkan :
1. Ankum  tidak  menepati  tengang waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran  Disiplin  (BPPD)  dari Provos  Polri  untuk  melaksanakan sidang  disiplin  terhadap  terperiksa, sebagimana yang telah diatur dalam Kep Kapolri No. Pol : Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September  2004  tentang  tata  cara sidang disiplin 2. Anggota  Polri  yang  bertindak sebagai  penuntut  perkara  dalam sidang  disiplin,  tidak  memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan  peraturan  perundang-undangan lainya  yang  terkait  dengan  perkara yang  sedang  diperiksa,  sehingga tidak mampu berbuat banyak dalam
Tahun 2003, 1 Januari 2003, LN No. 2 Pasal. 1 (2) 6  Sastrohadiwiryo,Siswanto,2001, Manajemen  Tenaga  Kerja  Indonesia .  Bumi Aksara : Jakarta. hal, 291
mengajukan  pertanyaan,  tuntutan serta pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin. 3. Anggota  Polri  yang  bertindak sebagai  penunutut  perkara  dalam sidang disiplin, tidak banyak memahami posisi kasus ynag sedang diperika  sehingga  tidak  mampu membuktikan dalam sidang disiplin atas perbuatan terperiksa. 4. Anggota  Polri  yang  bertindak sebagai pendamping terperiksa telah memanfaatkan kelemahan- kelemahan  yang  ada  dalam  PP  RI No.  Tahun  2003  dan  Kep  Kapolri No.  Pol:  Kep/43/IX/2004  tangal  30 September 2004. Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin. a. Ankum cenderung menjatuhkan sanksi hukuman disiplin yang paling ringan bahkan membebaskan terperiksa sehingga tidak memilki efek jera bagi terperiksa dan daya cegah  bagi  anggota  Polri lainya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin. b. Ankum dalam menjatuhkan sanksi hukum disiplin, cenderung  subyektif  karena disamping  terpaksa  sebagai anggota  bawahanya  yang mempunyai hubungan emosional kuat, juga memungkinkan  dilakukan karena jenis sanksi hukuman disiplin sebagaimana  yang  diatur dalam  pasal  9  PP  RI  No.  2 tahun  2003  dan  pasal  14 Kep  Kapolri  No.  Pol: Kep/43/IX/2004  tanggal  30 September 2004, tidak secara  tegas  menyebutkan jenis  sanksi  untuk  setiap bentuk pelanggaran disiplin yang tercantum dalam pasal
3. Pasal 4, pasal 5, dan pasal
6  PP  RI  No.2  tahun  2003 tentang  peraturan  disiplin nggota Polri. c. Penjatuhan  hukuman  oleh Ankum  sering  subyektif saat  Terperiksa  melakukan pelanggaran dengan Ankum saat terperiksa dalam persiadangan disiplin sebagai dampak dari pemutasian  anggota  Polri yang  belum  menuntaskan perkaranya. d. Tanpa melaui sidang disiplin,  terhadapa  anggota Polri yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak  pada  turunya citra Polri, Ankum mengambil  keputusan  yang berbentuk  sanksi  hukuman disiplin sebagaimana tersebut  dala  pasal  9  PP  RI No. 2 tahun 2003 dan pasal 14  Kep  Kapolri  No.  Pol  : Kep/43/IX/2004  tanggal  30 September 2004. e. Terlambatnya pelaporan atau bahkan tidak disampaikan tembusan surat keputusan  hukum  disiplin terperiksa  kepada  pejabat
Polri  yang  berkepentingan dalam  hal  pengembangan karir  anggota  Polri  yang bersangkutan. f. Sanksi hukum disiplin yang telah dijatuhkan, tidak diketahui  oleh  masyarakat luas  terutam  pihak  korban karena  tidak  diberitahukan secara tertulis, menimbulkan kesanksian bagi masyarakat atas proses penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri.
Dampak Good  Governance
dan Clean  Government .    terhadap perilaku  dan  sikap mental anggota  Polri untuk membina, menegakan dan
memelihara  tata  tertib  anggota  Polri sangat    diharapkan,  dengan  indikator  : Dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara : a. Masih ada yang mencari keuntungan pribadi denga merugikan kepentingan negara. b. Masih  ada  sebagian  anggota
Polri  yang  kurang  mampu menyimpan  rahasia  jabatan dengan sebaik-baiknya.
c. Masih ada yang melangar HAM.
d. Kurang mentaati peraturan perundang-undangan.
e. Masih  ada  yang  bersikap  dan berprilaku tidak santun terhadap masyarakat dan berpakaian  tidak  rapi  dan pantas. f. Bertindak sebagai pelindung di empat perjudian, prostitusi dan
tempat  hiburan  atau  sebagai penagih hutang.
g. Menjadi makelar perkara
h. Menelantarkan keluarga
i. Masih ada anggota yang mengikuti aliran  yang  dapat  menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Dalam pelaksanaan tugas : a. Tidak  mentaati  sumpah  janji anggota  Polri  atau  sumpah  dan janji jabatan.
b. Melaksanakan tugas kurang
penuh  kesadaran  dan  tanggung jawab.
c. Kurang  respon  terhadap  laporan atau pengaduan masyarakat.
d. Kurang  memberi  contoh  dan teladan terhadap bawahan.
e. Tidak  mentaati  ketentuan  jam kerja.
f. Menghindarkan  tanggung  jawab dinas.
g. Kurang  bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahanya. h. Menguasai  barang  dinas  dan barang  bukti  untuk  kepentingan pribadi.
i. Membuat  opini  negatif  tentang rekan  sekerja,  pimpinan,  dan atau kesatuan.
j. Diskriminatif dalam pelaksanaan tugas.
k. Rekayasa dan manipulasi perkara.
l. Berpihak  dalam  dalam  perkara pidana yang ditangani.
m. Menyalahgunakan wewenang.
n. Melakukan pungutan tidak sah.
o. Meresahkan dan merugikan masyarakat Dampaknya Good  Governance dan clean Goverentment di Internal Polri a. Polri sebagai sub sistem dari pemerintah  tentu  segala pelaksanaan  tugas  pokok dan fungsinya adalah dalam rangka  menjabarkan  dan mendukung terwujudnya progam pemerintah termasuk good  governance dan clean  goverentment yaitu tata kelola pemerintah yang  baik  dan  pemerintah yang bersih.
b. Dengan  melihat  dampak dari kondisi penegakan hukum disiplin anggota Polri saat ini dengan wujud perilaku,  sikap  mental  dan moral  yang  masih  negatif tersebut  adalah  merupakan suatu hal yang mustahil dan merupakan bertolak belakang  suatu  keadaan yang  kontra  produktif  bagi terwujudnya Good Governance dan clean Government di Internal Polri. c. Oleh karenanya untuk mewujudkan Good Governance dan clean Government di Internal Polri  diperlukan  individu- individu Polri yang disiplin dalam mengawasi organisasi Polri agar memperoleh individu- individu  yang  berdisiplin yaitu individu yang taat dan patuh secara sungguh- sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Polri diperlukan penegakan hukum disiplin anggota Polri  secara  konsisten  dan konsekuen yang pada ahirnya  akan  memantapkan citra Polri sebagaimana paradigma  baru  Polri  yaitu polisi  yang  berwatak  sipil dan dekat dengan masyarakatnya. 3.2 Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Dalam Mewujudkan  Good  Governance dan Clean Government. Inti  dan  arti  dari  penegakan hukum  secara  konsepsional  terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam kaidah  -  kaidah  dan  mengejawantah dalam sikap dan tindak untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.  Sedangkan  untuk  penegakan hukum  sebagai  suatu  proses  pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh  kaidah  hukum,  akan  tetapi mempunyai  unsur  penilaian  pribadi ( Wayne  Lafvre 1964).  Oleh  karena  itu untuk  menghasilkan  tegaknya  hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum disiplin anggota Polri, maka penegakan hukum  secara  konsepsional  maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah  terwujud  dengan  indikator bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin anggota Polri berpedoman pada
: a. Aturan Hukum .
Undang-undang  atau  aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta  titik  awal  dari  proses  penegakan hukum  yang  tujuannya  adalah  agar aturan  hukum  tersebut  mempunyai dampak  positif  haruslah  mencakup beberapa  azas  seperti  tidak  berlaku surut,  undang-undang  yang  dibuat penguasa  lebih  tinggi  berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus  menyampingkan  yang  bersifat umum,  aturan  hukum  yang  berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu,  aturan  hukum  tidak  dapat diganggu  gugat  dan  aturan  hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan material  bagi  masyarakat  maupun pribadi  melalui  pelestarian  ataupun pembaharuan.  Oleh  karenanya  dalam penegakan  hukum  peraturan  disiplin anggota  Polri  pun  aturan  hukum disiplinnya  juga  harus  mencerminkan azas-azas tersebut di atas dalam arti:
1) Substansi  atau  materi  aturan hukum  disiplin  anggota  Polri harus  mencerminkan  persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan  mudah,  tidak  boleh  ada
pertentangan internal antar pasal- pasal,  tidak  boleh  bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. 2) Rumusannya  secara  jelas,  tegas dan pengecualian terhadap aturan yang lain harus dilakukan secara terbatas dan proporsional. 3) Harus memuat sanksi yang e q u i  va  l  e  n atau  setara  dengan kepentingan hukum yang dilanggar. b.  Aparat Penegak Hukum Disiplin Aparat  penegak  hukum  adalah manusia yang akan menerapkan hukum disiplin  anggota  Pori  dalam  hal  ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas  membantu  Pimpinan  untuk membina  dan  menegakkan  disiplin serta  memelihara  tata  tertib  kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Ankum atau  atasan  yang  berhak  menghukum adalah  atasan  yang  karena  jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman  disiplin  kepada  bawahan yang dipimpinnya. Faktor aparat dalam konteks  penegakan  hukum  adalah sangat  penting,  seorang  ahli  hukum Belanda  berucap "beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik  maka  dengan  hukum  yang  buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih  baik".  Maka  profil  aparat  yang dibutuhkan  dalam  rangka  penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah : 1) Aparat yang menguasasi hukum. 2) Memiliki keterampilan teknis yuridis.
3) Berintegritas.
4) Profesional.
5) Bersih,  memiliki  komitmen pada  keadilan,  serta  berani dan disipilin. 6) Bahwa aparat penegak hukum  disiplin  tersebut  di atas  perlu  disokong  oleh policy organisasi yang kondusif  seperti  :  adanya program peningkatan keahlian yang terus menerus, adanya sinkronisasi penugasan  dengan  keahlian sehingga  dapat  menjalankan wewenangnya  secara  tepat, tidak adanya intervensi
kekuasaan yang dapat mengganggu tugas yang sedang dilaksanakan, jaminan penghasilan  yang  memadai,
serta tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau  setiap  langkah pelaksanaan tugas.
c . Sarana dan Fasilitas.
Aspek  yang  tidak  kalah pentingnya dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah aspek  sarana  dan  fasilitas  meliputi peralatan  yang  memadai,  keuangan yang  cukup,  apakah  sarana  dan fasilitas  yang  ada  sudah  sesuai dengan yang dibutuhkan dan masih dapat  dipakai,  apakah  sarana  yang ada  telah  digunakan  secara  efektif dan sarana apa yang perlu diadakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sarana  dan  fasilitas  yang  perlu diadakan  untuk  proses  penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah
: 1) Alat  transportasi  dan  alat komunikasi.
2)
Alat deteksi.
3) Ruang kerja yang kondusif. 4)
Peralatan  administrasi  yang memadai. 5) Komputer  dan  internet  yang memiliki program dan jaringan luas. 6) Sarana pustaka hukum sebagai  bahan  referensi  bagi para penyidik Provos. 7) Dana yang cukup seperti
a) Terpenuhinya hak-hak anggota  mulai  dari  gaji sampai dengan tunjangan  jabatan  atau pun fungsional.
b) Tidak adanya pembebanan finansial kepada  para  penegak hukum  disiplin  anggota Polri. c) Tersedianya anggaran yang cukup atau memadai mulai dari penyelidikan Provos, pemeriksaan, Provos sampai  pada  kegiatan penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankum. d) Faktor Budaya. Dewasa ini dalam pembangunan kultur Kepolisian dituntut untuk melakukan  perubahan  dan  militeristik menjadi  perilaku  yang  mencerminkan Polisi  Sipil,  demokratis,  menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjunjung tinggi HAM. Polisi dituntut  untuk  memenuhi  harapan masyarakat, mengaplikasikan arah dan tujuan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat secara proporsional serta membangun, kemitraan antara polisi dengan masyarakat sehingga fungsi kepolisian harus  dapat  mencerminkan  semangat aparatur  negara  yang  baik,  tertib  dan berdisipiin.  Sebagaimana  paradigma baru  Polri  dalam  landasan  teori  selain itu  juga  dilandasi  dari  nilai-nilai reformasi Polri mulai dari keunggulan, integritas,  akuntabilitas,  transparansi dan  berkelanjutan.  Oleh  karenanya untuk  menghasilkan  fungsi  Kepolisian dengan cerminan tersebut di atas tentu perlu didahului dengan :
1) Pembangunan  kultur  individu
Kepolisian . Di  kalangan  Kepolisian  di berbagai  negara  telah  mencoba membangun  empat  lapisan  kultur polisi yaitu a) Membangun  mentalitas dasar  bahwa masyarakat dengan  polisi  adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum. b) memadai, serta tersedianya sistem monitoring  yang  efektif untuk  memantau  setiap langkah pelaksanaan tugas. 2) Pembangunan kultur organisasi Kepolisian. Keanekaragaman  latar belakang kultur setiap individu polisi  sebagaimana  polisi  di negara Indonesia mencerminkan adanya berbagai perbedaan kultur individu tersebut, hal ini berdampak  pada  warna  kultur pluralistik  namun  harmonisasi harus  dikembangkan  sehingga akan bermuara dalam pelaksanaan tugas yang efektif. Demikian juga dalam pengambilan  keputusan  yang berakar  dari  masing-masing anggota  polisi  perlu  diarahkan kepada kultur organisasi polisi yang  mengacu  pada  visi,  dan misinya. Polisi dan masyarakat yang demokratis, pemolisiannya  mengacu  pada prinsip-prinsip demokratis, yaitu  antara  lain  :  berdasarkan supremasi hukum, memberikan jaminan  dan  perlindungan  hak asasi manusia, transparan, bertanggung  jawab  kepada publik,  berorientasi  kepada masyarakat, serta adanya pembatasan  dan  pengawasan kewenangan  polisi.  Untuk  itu perlu  membangun  komitmen kebersamaan  seluruh  personel polisi untuk menegakan supremasi hukum melalui:
a) Keteladanan seluruh pemimpin dalam organisasi Kepolisian secara berjenjang. b) Membangun rasa kebanggaan sebagai anggota Kepolisian secara terus-menerus sehingga tumbuh kasadaran akan pentingya kebanggaan terhadap profesi Kepolisian tersebut. c) Membangun  kemitraan dengan masyarakat, tolak  ukurnya  adalah bahwa  sosok  polisi  sipil dan  demokratis  dalam menegakan  hukum  dan hak  asasi  manusia  telah dirasakan oleh masyarakat. Institusi polisi memiliki keberanian membuka diri  untuk  menerima masukan dari masyarakat dan menindaklanjutinya demi kepentingan masyarakat sebagai stake holders . d) Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pengawasan Internal Polri diantaranya implementasi penegakan hukum  disiplin  anggota Polri sehingga masyarakat  diharapkan ikut secara aktif memonitor,  mengawasi bahkan  melaporkan  bila ada  pelanggaran  disiplin anggota Polri guna tegaknya disiplin anggota Polri. Dengan terjadinya peningkatan mulai  dari  aturan  hukumnya,  aparat penegak  hukum  (Penyidik)  sampai
dengan  budaya  Kepolisian  diharapkan ke  depan  akan  terjadi  perubahan, peningkatan  ataupun  perbaikan  dalam pelaksanaan penyidikan sebagai berikut
: 1) Kegiatan penyelidikan tidak lagi dilakukan secara bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan  dalam  rangka penyidikan. 2) Pemanggilan terhadap saksi anggota Polri dapat dihadiri tepat  waktu  karena  antara Ankum dengan Provos Polri saling mendukung. 3) Pemeriksaan terhadap saksi-saksi  tetap  dilakukan terlebih  dahulu  kemudian disusul dengan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga  telah  melakukan pelanggaran disiplin walaupun  terhadap  kasus pelanggaran  tertentu  yang memerlukan percepatan pemeriksaan  dan  pelaporan kepada pimpinan. 4) Penyidik Provos Polri memahami dan mengerti PP RI No. 2 Tahun 2003,Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, sehingga  dapat  mengetahui saat kapan pelanggaran disiplin  tersebut  terjadi  dan selanjutnya dapat menerapkan  pasal  dengan tepat atas pelanggaran disiplin tersebut. 5) Penyidik Provos Polri memiliki  banyak  referensi hukum dan perundang- undangan, baik yang berlaku umum maupun yang  berlaku  khusus  di internal Polri. 6) Diharapkan ada kewenangan pihak Penyidik Provos Polri untuk
melakukan  upaya  paksa dalam  rangka  penyidikan perkara pelanggaran disiplin  terhadap  terpaksa yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, melalui  deregulasi  PP  RI No.  2  Tahun  2003  maupun Kep  Kapolri  No.  Pol.: Kep/43/IX/2004  tanggal  30 September 2004, untuk kecepatan penuntasan penyidikan pelanggaran peraturan disiplin. 7) Para  Ankum  /  Atasan terperiksa dapat sepenuhnya memberikan atensi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Provos Polri,  tidak  timbul  lagi perbedaan  persepsi  yang berujung pada disharmonisasi hubungan kerja yang kurang kondusif. 8) Proses penyelesaian pemeriksaan saksi dan terperiksa  sampai  dengan penyerahan  berkas  perkara pelanggaran disiplin (BPPD)  Terperiksa  kepada Ankum dapat berjalan cepat dan  tepat  waktu  untuk pelaksanaan sidang disiplin. 9) Tidak lagi terjadi mutasi ke kesatuan lain terhadap anggota  Polri  yang  sedang dalam  proses  pemeriksaan penyidik Provos Polri, sejalan dengan Kep Kapolri No.Pol.  :  Kep  /  828  /  XI  / 2004  tanggal  1  November 2004 tentang pedoman administrasi  pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri. 10) Perkembangan proses penyidikan perkara pelanggaran disiplin,
anggota Polri dipublikasikan  secara  luas kepada masyarakat terutama kepada pihak pelapor Dengan  demikian  maka  dalam rangka tegaknya hukum disiplin, diharapkan anggota Polri dapat berpartisipasi  aktif  dengan  bentuk  sikap dan perilaku : 1. Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan  yang berlaku  termasuk  terhadap peraturan  hukum  disiplin anggota Polri. 2. Mentaati sumpah janji anggota  Polri  atau  sumpah dan janji jabatan. 3. Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 4. Mampu  memberi  contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan. 5. Tidak menyalahgunakan wewenang  yang  ada  pada dirinya. 6. Mentaati ketentuan- ketentuan jam kerja. 7. Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya. 4.3.  Kendala-kendala      Penegakan Disiplin Polri dalam mewujudkan  Good  Governance dan clean Governance Penegak  hukum  atau  aparat seyogyanya merupakan golongan panutan dan memberi keteladanan yang baik  dalam  masyarakat,  dalam  hal  ini termasuk  anggota  Polri  sebagai  objek dari  hukum  disiplin  anggota  Polri, tetapi yang terjadi dewasa ini dirasakan terdapat  beberapa  kelemahan  pada Provos Polri, Pimpinan ataupun Ankum sebagai  aparat  penegak  hukum    dalam menerapkan  disiplin  anggota  Polri, dapat diklasifikasikan antara lain:

## a.BidangSosialBudaya
1) Krisis kebudayaan yang bersumber pada longarnya nilai- nilai dan moralitas, menimbulkan  gejala  kerapuhan tentang  persatuan  dan  kesatuan bangsa, kebebasan dan kerukunan umat beragama berubah  drastis  yang  rentan terhadap disintegrasi. 2) Tindakan korektif tentang kebijakan nasional terhadap pemerintahan  yang  lalu  (Orde Baru)  dilakukan  secara  sporadis oleh masyarakat seperti penduduk tanah-tanah perkebunan, penjarahan kekayaan hutan, perlawanan atas dominasi  ekonomi,  main  hakim sendiri  dan  pengerusakan  / pembakaran kantor pemerintah / Polri telah mewarnai era reformasi. 3) Kemampuan  ilmu  pengetahuan dan teknologi untuk mendukung modernisasi belum dikuasai secara merata. 4) Lambannya  pemulihan  ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri. 5) Masih  ada  anggota  legislatif yang skeptif dan vocal menyuarakan tentang ketidakmampuan  Polri  dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai penegak hukum, pemelihara Kamtibmas serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, karena adanya kepentingan politik yang memboncengi. 6) Adanya usaha istansi pemerintah tertentu yang mengatas namakan kepentingan  masyarakat  untuk menempatkan institusi Polri dibawah suatu departemen tertentu Faktor kebudayaan bersatu padu dengan  faktor  masyarakat  karena kebudayaan  (sistem)  hukum  pada dasarnya mencakup nilai-nilai mendasari hukum yang berlaku. Nilai- nilai yang merupakan konsepsi- konsepsi  abstrak  mengenai  apa  yang dianggap  baik  (sehingga  dianuti),  dan apa  yang  dianggap  buruk  (sehingga dihindari).  Rumusan  budaya  dalam organisasi Polri seperti yang terkandung  dalam  Tribrata  ternyata belum  terlalu  efektif  secara  oprasional dalam  kehidupan  Polisi  sehari-hari, karena  kalimat  pendek  dan  padat menjadi sekedar rumus matematis yang abstrak,  tanpa  pengembangan  budaya secara  terarah  dan  mengakar  kepada kejidupan  organsasi.  Maka  manusia seperti  Polisi  tidak  dapat  diharapkan bersikap dan berprilaku yang konsisiten dengan  visi,  misi,  kode  etik  yang dibangun  oleh  Polri.  Terlihat  masih adanya  sebagian  individu-  individu Polri  yang  bergaya  feodal,  munafik,
tidak bertanggung jawab dan sebagainya Masih  banyak  pandangan  negatif terhadap  Polri  dari  pejabat  negara,  elit politik, pejabat publik maupun masyarakat  sehingga  respon  kepada Polri  juga  negatif  walaupun  langkah reformasi telah dilakukan oleh organisasi Polri. Masih adanya interpensi  pejabat  negara,  elit  politik terhadap  pelaksanaan  tugas  Polri mempengaruhi penegak hukum disiplin anggota  Polri.Lembaga  Kompolnas
belum  sepenuhnya  berfungsi  dengan baik  karena  produk  kinerjanya  baru sebatas pemberian saran kepada Presiden  tentang  tugas  pokok,  fungsi dan  peranan  Polri.  Masih  ada  LSM yang  bersifat  skeptic  atas  pelaksanaan tugas Polri khusunya dalam penegakan hukum.Tingkat
kepercayaan
masyarakat  terhadap  Polri  masih rendah  takut  berurusan  dengan  Polri, sebagi  akibat  persepsi  masa  lampau
dimana  Polri  dalam  mengahadapi masyarakat lebih menonjolkan kekerasan  yang  pada  akhirnya  kurang peduli  untuk  melakukan  pengawasan dan  enggan  mengadukan  tindakan negatif anggota Polri, kalaupun mengadukan akan tetapi enggan memberikan kesaksian sehingga kesulitan dalam melakukan penyidikannya.  Pemanfaatan  media masa dalam menyebarluaskan informasi yang berlebihan dan menyudutkan  masih  adanya  KKN dalam tubuh Polri.
b . Hukum dan HAM 1) Peranan  politik  hukum  yang termuat  dalam  UUD  1945 masih belum menjadi blue print dari Pembangunan hukum nasional, terbukti dengan munculnya berbagai RUU yang tumpang tindih, tidak memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi dengan berbagai produk Peraturan Perundang-undangan yang telah ada. 2) Kurangnya  daya  inovatif  para penegak hukum disiplin anggota  Polri  seperti  perlunya sosialisasi  peraturan  disiplin anggota  Polri  di  kalangan masayarakat  dengan  maksud tumbuhnya  partisipasi  aktif masyarakat  dalam  penegakan hukum  disiplin  anggota  Polri juga masih relative rendah. 3) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan penegakan hukum  disiplin  Anggota  Polri masih  ada  aturan  hukumnya yang  tidak  jelas  dan  tegas, multi tafsir sehingga menimbulkan  ketidak  pastian hukum dan keadilan, akibatnya penerapan  hukumnya  relatif sering bersifat subyektif. 4) Masih  ada  di  antara  Pimpinan satuan  selaku  Ankum  yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan  tugas  penegakan hukum  disiplin  anggota  Polri termasuk kepada petugas Provos Polri. 5) Tingkat pemahaman dan penerapan  aturan  hukum  oleh Penyildik  Provos  Polri  dalam penyidikan perkara pelanggaran  disiplin  masih rendah. 6) Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atasperaturan  disiplin  yang mengikat  dan  berlaku  baginya masih  relatif  rendah  sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi. 7) Masih  banyak  campur  tangan, intervensi  dari  Para  pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota  Polri  sehingga  hasil dari  penegakan  hukum  yang dicapai masih relatif subyektif. 8) Penegakan hukum disiplin anggota  Polri  sering  terkesan kurang transparan. Kendala-kendala    lain yang  dihadapi    Penegakan Disiplin Polri dalam mewujudkan Good Governance dan clean Governance. Polisi    bersikap dan berprilaku belum
konsisiten  dengan  visi,  misi, kode  etik  yang  dibangun  oleh Polri  Dalam  pelaksanaannya masih  ada  interpensi  pejabat negara,  elit  politik  terhadap pelaksanaan tugas Polri sehingga mempengaruhi penegak hukum disiplin anggota Polri. Lembaga Kompolnas  belum  sepenuhnya berfungsi  dengan  baik  karena produk kinerjanya baru sebatas pemberian saran  tentang tugas pokok,  fungsi  dan  peranan
Polri.    Sebagi  akibat  persepsi masa  lampau    Polri  dalam mengahadapi masyarakat lebih menonjolkan  kekerasan  yang pada  akhirnya  kurang  peduli untuk  melakukan  pengawasan dan enggan mengadukan tindakan negatif anggota Polri. BAB IV KESIMPULAN Penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum  sebagai  suatu  proses  terwujud dengan indikator bahwa faktor - faktor yang  mempengaruhi    pelaksanaan penegakan  hukum  disiplin  anggota Polri berpedoman pada : a) Aturan  Hukum  atau  materi aturan  hukum  disiplin  anggota Polri harus mencerminkan persoalan  secara  tepat  yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak  boleh  ada  pertentangan internal antar pasal-pasal, tidak boleh  bertentangan  dengan aturan yang lebih tinggi.Rumusannya secara jelas,  tegas  dan  pengecualian terhadap aturan yang lain harus dilakukan  secara  terbatas  dan proporsional.  Harus  memuat sanksi yang e q u i va l e n atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar. b) Penegak hukum/personal, aparat  yang  dibutuhkan  dalam rangka penegakan hukum disiplin  anggota  Polri  adalah :Aparat yang menguasasi hukum, Memiliki keterampilan teknis  yuridis,  berintegritas,
profesional,  bersih,  memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disipilin. c) Sarana  prasarana  yang  perlu diadakan untuk proses penegakan hukum disiplin anggota  Polri  adalah  :Alat transportasi dan alat komunikasi, Alat deteksi. Ruang  kerja  yang  kondusif, Peralatan  administrasi  yang memadai, Komputer dan internet yang memiliki program  dan  jaringan  luas, Sarana pustaka hukum sebagai bahan  referensi  bagi  para penyidik Provos. d) factor budaya, polisi yang baik dengan    hukum  yang  buruk sekalipun  akan  memperoleh hasil  yang  lebih  baik".  Maka profil  pembangunan  kultur Kepolisian dituntut untuk melakukan  perubahan  yang mencerminkan  Polisi  Sipil, demokratis, menjunjung  tinggi supremasi hukum dan menjunjung nilai-nilai reformasi  Polri  mulai  dari keunggulan, integritas, akuntabilitas, transparansi . Daftar  pustaka
Agus  Wijayanto,  2010.  Tesis  : Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri guna mewujudkan Good  governance  dan  Clean government Di  internal  polri Dalam  rangka  memantapkan citra Polri . Semarang Abdul        Rohim,        2008 ,        Pengertian Etika Profesi serta Profesionalisme , (online) , https://csagboyz.wordpress.com, Achmad  Ali,  2009, Menguak  Teori Hukum  (Legal  Theory)  dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)  Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Abdul  Kadir  Muhammad, 2004, Hukum dan  Penetitian  Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro,
1983, Azas-Azas  Hukum Tata Negara. Ghalia Indonesia, Jakarta. Andreas  Fockema,  1983, Kamus  Istilah Hukum  Belanda-Indonesia , Penerjemah Saleh Adiwinata,  Cet.  Pertama, Bina Cipta, Bandung Budi Rizki Husin,2016, Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia ,  Snar
Grafika.
Bagir  Manan,  2000, Arogansi  MPR , dalam Harian Republik, Rabu, 9 April.
Bagir Manan, 2000, Wewenang Provinsi, Kabupaten  dan  Kota  dalam Rangka Otonomi Daerah, makalah pada seminar nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung. MM  Billah,  2007, Membalik  Kuasa Negara  Ke  Kendali Rakyat ,  Pusat  Studi Pengembangan Kawasan, Jakarta. Budi Rizki Husin, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia , Sinar Grafika, cet. Peratama. ...................., Politik  Hukum  Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Finer  Samuel  Edward,  1995, Comparing Constitutions, Clandorn Press, Oxport Ganie Rochman, 2000, Good Governance, Prinsip Komponen dan
Penerapannya  dalam  Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik, Penerbit KOMNAS HAM, Jakarta. Han Kelsen, 1995, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif  sebagai  Ilmu Hukum Empirik- Deskriptif ,  Rimdi  Press, Jakarta, ...................., General Theory of Law and State ,  Translate  by  Anders Wedberg, Russel & Russel, New York
Hasibuan,2000,    Malayu Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Bumi  Aksara :Jakarta
Joko  Widodo,  2001, Good  Covernance telaah dan Dimensi Akuntabilitas Birokrasi pada  Era  Desentralisasi dan    Otonomi  Daerah Candikia
Jan  Hendrik  Rapar,  1996, Pengantar filsafatYogyakartaPenerbit Kanisisus
Kunarto,2001, Perilaku  Organisasi Polri ,  Cipta  Manunggal, Jakarta, 2001 Lalolo  Kirana    Loina,  2003, Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan  Partisipasi ,  Jakarta badan Perencanaa Pembangunan  Nasional M.  Hadjon,  1997, Tentang  Wewenang, Dalam Yuridika, nomor 5 dan 6
Marjanne  Termoshuizen,  2004, The
Concept Rule of Law , dalam
JENDERA, Jurnal Hukum :
Rule of Law, edisi 3 Tahun II,
JH  Rapar,  1988, Filsafat  Politik  Plato, Rajawali Press, Jakarta.
Padmo  Wahyono,  1989, Pembangunan Hukum di Indonesia , Ind-Hill, Jakarta.
Prajudi  Atmosudirjo,  1981, Hukum Administrasi Negara, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta. Philipus M. Hadjon,2005, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative  Law), Cet. I. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta ........................., 1985, Pengertian- Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan  (bestuur handeling) Djumali, Surabaya. Romli  Atmasasmita,  1996, Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif  Eksistensialisme dan  Abilisionisme ,  Cet  II revisi, Bina Cipta, Bandung, Sancipto  Rahardjo  2007, Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Smith Stanley de Brazier, Rodney,  1994, Constitutional and Administrative Law, ad.London Penguin Book. Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati,  1998, Ilmu  Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya ,  Kanisius, Yogyakarta. Syaukani,  et.al.,  2002, Otonomi  Daerah
Negara  Kesatuan ,  Pustaka
Pelajar, Yogyakarta. Siti  Tananjoel  Tarki  Soejardjono,  1994, Onrechtmatige Vergunning Als Onrechtmatige Gebruik van Een Vergunning zander Als Onrechtmatigeaaad, dimu at  dalam  kumpulan  hasil terjemahan PTUN, Jakarta, Sedarmayanti., 2007, Good Governance dan Good Corporate Governance . Mandar Maju, Bandung. Soerjono  Soekanto,  2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum ,  PT Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji, 1990, Penelitian  Hukum
Normatif  Suatu  Tinjauan
Singkat, Rajawali  Press, Jakarta.
Sastrohadiwiryo,Siswanto,2001, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia .  Bumi  Aksara  :
Jakarta Soerjono  Soekanto,  2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas      Indonesia, Jakarta Sidi  Gazalba,  1981, Sistematika  Filsfat Buku  IV ,  Jakarta,  Bulan
Bintang,
E.  Utrecht,  1980, Pengantar  Hukum Administrasi Negara Indonesia, cet.IV, Universitas  Padjadjaran, Bandung. Wildan Suyuti Mustofa, 2004, Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Hakim, Jakarta, Mahkamah Agung RI
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia Citra Bakti  Jakarta