## FORMAT AKAD KONTRAKTUAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Abdurrahman Hakim gusdur.cirebon140708@gmail.com

## Abstrak
Hukum  muamalat  merupakan  bagian  dari  bangunan hukum  Islam  telah  mengatur  secara  rinci  berbagai  aspek kehidupan  manusia,  baik  mengenai  hubungan  manusia  dengan Allah Swt  yang disebut  dengan ibadah mahdhah maupun ibadah ghair  mahdhah yang  hubungan  manusia  dengan  manusia  serta dengan makhluk lainnya yang disebut dengan muamalah. Hukum muamalah  dalam  pengertian  fikih  adalah  seperangkat  aturan- aturan Allah Swt yang wajib ditaati, mengatur hubungan manusia dengan  manusia  dalam  kaitannya  untuk  memperoleh  dan mengembangkan harta benda.
Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang  memiliki  kedudukan  seimbang  dan  kedua  pihak  berusaha mencapai  kata  sepakat  melalui  proses  negosiasi.  Dalam perkembangannya,  banyak  perjanjian  dalam  transaksi  bisnis bukan  terjadi  melalui  negosiasi  yang  seimbang  di  antara  para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak  lain  untuk  disetujui  dengan  hampir  tidak  memberikan kebebasan  sama  sekali  kepada  pihak  lainnya  untuk  melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.
Format perjanjian dalam Islam dapat berlaku positif pada Lembaga Keungan Syariah (LKS) Bank maupun Non-Bank pada dasarnya  tidak  bertentangan  prinsip-prinsip  dalam  ekonomi Islam, dan dalam aplikasi akad-akad kontraktual dalam perjanjian syariah  yang  absah  dan  dibenarkan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Muamalat, Penjanjian, dan Keuangan Syariah

## A. Pendahuluan
Al-Qur‟an adalah kalam  Allah  yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad Saw  dengan  lafadz  yang  berbahasa  Arab  dan  makna-maknanya yang  benar,  untuk  menjadi hujjah bagi  utusan  Allah  Swt  atas pengakuannya  sebagai  Rasulullah,  menjadi  undang-undang  bagi aktifitas ekonomi bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi pedoman dalam mereka beribadah dengan membacanya. Dari klasifikasi al-Qur‟an yang terbagai menjadi 3 (tiga), penulis berfokuskan  pada  al-Qur‟an  yang  menyangkut  hukum-hukum muamalat - amaliayah .  Di  samping  itu,  hukum  muamalat- amaliyah  terbagi  menjadi  dua  yakni  hukum-hukum  ibadah  dan hukum-hukum  muamalat.  Artikel  ini  menekankan  pada  hukum- hukum muamalat khususnya  tema tentang aqad (perjanjian). 1
Hukum muamalat merupakan bagian dari bangunan hukum Islam telah  mengatur  secara  rinci  berbagai  aspek  kehidupan  manusia, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah Swt yang disebut dengan  ibadah mahdlah maupun  ibadah ghair  mahdlah yang hubungan  manusia  dengan  manusia  serta  dengan  makhluk lainnya yang disebut dengan muamalah. Hukum muamalah dalam pengertian fikih adalah seperangkat aturan-aturan Allah Swt yang wajib ditaati, mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya  untuk  memperoleh  dan  mengembangkan  harta  benda. Hubungan  muamalah  antara  sesama  manusia  merupakan hubungan  sosial  yang  paling  dominan  di  dalam  kehidupan. Karena  untuk  memudahkan  pemenuhan  segala  kebutuhan hidupnya  seorang  manusia  selalu  berinteraksi  dengan  manusia lainnya,  sebagaimana  halnya  kegiatan  tukar  menukar  harta  atau jasa, yang merupakan sebuah fenomena  yang sangat lazim, yang terjadi  dalam  sebuah  proses  yang  dinamakan  dengan  transaksi. Apabila  transaksi  tersebut  bersifat  tertulis,  maka  ia  dinamakan kontrak,  dan  secara  hukum  umum  transaksi  adalah  bagian  dari perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.
1 Abdul  Wahab  al-Khallaf, Ilmu  Ushul  Fiqh , terj.  Moh.  Zuhri  dan Ahmad  Qarib  (Semarang:  Toha  Putra  Group,  1994),  18.  Lihat  Hudhari Bik, Tarikh Al-Tasyri‟ Al-Islami: Sejarah Pembinaan Hukum Islam , terj. Moh. Zuhri  (Indonesia:  Darul  Ihya,  t.t),  5.  Lihat,  Titik  Triwulan  Tutik, Hukum Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Jakarta:  Kencana,  2008),  221.  Dan juga  dalam  pasal  1313  KUH  Perdata,  dan  Abdulkadir  Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990), 78.
Pembahasan  artikel  ini  akan  menitik  beratkan  bagaimana aturan  hukum  Islam  tentang  Format  Penjanjian  yang  ada  dalam praktik  Lembaga  Keuangan  Syariah  baik  Bank  maupun  Non- Bank.  Sehingga  perjanjian  yang  seperti  apa  yang  dicita-citakan dalam  aturan  perauturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dan hukum Islam.

## B. Pembahasan

## 1) Pengertian Hukum Perjanjian Syariah
Di  dalam  menjelaskan  pengertian  hukum  perjanjian syariah  terdapat  2  (dua)  arti,  baik  secara  etimologi  maupun secara istilah. Dalam istilah bahasa Arab kata “perjanjian” itu diartikan sebagai mu‟ahadah ittifa‟ . 2 Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia, “perjanjian”  dikenal sebagai kontrak, yang mana  dengan  hal  ini,  perjanjian  merupakan  suatu  perbuatan yang  dilakukan  oleh  seorang  atau  kelompok  dengan  yang lainnya sehingga untuk mengikat antar keduanya baik dirinya sendiri maupun orang lain. 3
Selanjutnya  istilah  “perjanjian”  dalam  al-Quran terdapat  dua  macam  yang  berhubungan  dengan  perjanjian yaitu  „ al-aqdu dan  atau al- „ ahdu .  Akad  itu  hubungannya dengan  perjanjian.  Sedangkan  kata al- „ ahdu merupakan „ pesan‟ , „ masa‟ , „ penyempurnaan‟ dan „ janji‟ . Dalam hal ini, akad  itu  disamakan  dengan  seperti  halnya  perikatan, sedangkan kata al-„ahdu disamakan dengan perjanjian. Maka dari itu, perjanjian  juga  dapat diartikan  yaitu  pernyataan  dari seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan apa-apa dan  tidak  berkaitan  dengan  kemauan  orang  lain. 4 Sedangkan dalam  KUH  Perdata  pasal  1313  yang  berbunyi:  “perjanjian adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. 5
2 Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian Dalam  Islam (Jakarta:  sinar  grafika,  2004),1.  Suharnoko, Hukum  Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 1.
3 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syari‟ah di
Indonesia (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), 51.
4 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syari‟ah  di Indonesia ., 51.
5 Syahrani, Ridwan, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum
Perdata (Bandung  :  Alumni,  1992), 256.  Menurut  bahasa perjanjian berasal dari  bahasa  arab  yang  artinya arribtu (ikatan), aqdatun (akad)  dan al- „ahdu (janji),  lihat  Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah (Jakarta:  Rajawali  Press, 2005), 44.
66 | Misykat, Volume 03, Nomor  01, Juni 2018
Dalam  pengertian  diatas,  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  kedudukan  antara  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian  adalah  sama  dan  seimbang. 6 Di  dalam  melakukan suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.  Yang  mana  terdapat ijab qabul .  Agar  perjanjian  yang telah  disepakati  dapat  berjalan  dengan  lancar  sesuai  dengan tujuan.  Dengan  adanya ijab qabul ini,  suatu  perjanjian  dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan syariat Islam.  Yang  mana  terjadi  pemindahan  suatu  kepemilikan antara  orang  yang  satu  kepada  orang  yang  lain  yang manfaatnya  bisa  dirasakan  oleh  kedua  belah  pihak  yang melakukan suatu perjanjian. 7
Terdapat  beberapa  pendapat  antara  lain,  menurut Ahmad  Azhar  Basyir,  dia  mengatakan  akad  merupakan perikatan  antara ijab dan qabul ,  yang  mana  keduanya  dapat menetapkan  adanya  akibat-akibat  hukum  yang  ada  yang mengacu  kepada  obyeknya.  Di  dalam  Peraturan  Indonesia Nomor  7/46/PBI/2005  yang  di  dalamnya  menetapkan  dalam hal akan penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi Bank yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip Syariah. 8 Dalam hal ini setelah pemaparan di atas, maka dapat dikatakan  bahwasannya  akad  adalah  suatu  perjanjian  yang menimbulkan  kewajiban  untuk  berprestasi  antara  pihak  yang satu  dengan  pihak  yang  lainnya,  yang mana  antara keduanya terdapat  hubungan  timbal  balik.  Perjanjian  atau  perikatan secara  etimologi  perjanjian  atau  perikatan  adalah  ikatan. Sedangkan  menurut  terminologi  perjanjian  atau  perikatan adalah  suatu  perbuatan  dimana  seseorang  mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain.
6 Djumadi, Hukum  Perburuhan  Perjanjian  Kerja (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2006), 13.
7 Salim  H.  S, Hukum  Kontrak:  Teknik  dan  Penyusunan  Kontrak ,  cet. Ke-4  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  (2006)),    25-  27.  Sebenarnya  banyak  sekali definisi- definisi perjanjian yang tertuang dalam berbagai buku fikih muamalah seperti  definisi  yang  disampaikan  oleh  Prof.  Sri  Sadewi  Masychoen  Sofwan, Prof Dr. Wirdjono Prodjodikoro dan KRMT Tirtodiningran. Namun, kesemua definisi  tersebut  berakhir  pada  kalimat  bahwa perjanjian adalah  sebagai perbuatan  hukum  sebagai  pengikat  diri  terhadap  seseorang  atau  lebih.  Lihat. Syamsuddin  Melila,  A.  Qirom, Pokok-Pokok  Hukum  Perjajian Serta Perkembanganya (Yogyakarta: Liberty, 1985), 7-8.
8 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syari‟ah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 53.
Menurut  Abdulkadir  Muhammad  perjanjian  adalah suatu  persetujuan  dengan  dua  orang  atau  lebih  saling mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal  dalam lapangangan  harta  kekayaan.  Sedangkan  menurut  hukum Islam perjanjian berasal dari kata aqad yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”.
عجم فيرط ينلبح و ّذشي اهمدحا رخلأاب تىح لاصتي احبصيف ةعطقك ةدحاو Artinya: “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah  satunya  dengan  yang  lain  sehingga  bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”.
Sedangkan  menurut  istilah  sesuatu  yang  dengannya akan  sempurna  perpaduan  antara  dua  macam  kehendak,  baik dengan  kata  atau  yang  lain,  dan  kemudian  karenanya  timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya.
طبترا بايجلاا لوبقب ىلع وجو عورشم تبثي ىضترلا Artinya :  “perikatan  ijab  dan  qabul  yang  dibenarkan syara‟ yang menetapkan keridhan kedua belah pihak”.
Menurut  Abdul  Aziz  Muhammad  kata aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat, makna aqad ini kemudian  diterjemahkan  sebagai:  “ menghubungkan  antara dua  perkataan,  masuk  juga  di  dalamnya  janji  dan  sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakanya  isi  sumpah  atau  meninggalkanya.  Demikan juga  dengan  janji  halnya  dengan  janji  sebagai  perekat hubungan  antara  kedua  belah  pihak  yang  berjanji  dan menguatkannya ”. 9 Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 1313 yang  berbunyi:  “perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang  atau  lebih  lainnya”.  Dalam  pengertian  diatas,  dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Di dalam melakukan  suatu  perjanjian  itu  harus  ada  kesepakatan  antara kedua belah pihak.
9 Untuk memahami secara detail mengenai perbedaan antara perjanjian dan  perikatan  Dr.  Yusuf  Musa  menjelaskan  bahwa  perjanjian  itu  hanya sebatas  pernyatan  untuk  melakukan  sesuatu.  Sedangkan  perikatan  adlaah pelaksanaan dari pernyataan tersebut sehingga  menimbulkan hubuugan antara kedua  orang  itu,  yaitu  tuntut  dan  menuntut.   Musa,  Yusuf, al-Fiqh  al-Islami (Beirut: Dar al-Kutub al-Hadistah, 1956), 320.
Yang  mana  terdapat ijab  qabul .  Agar  perjanjian  yang telah  disepakati  dapat  berjalan  dengan  lancar  sesuai  dengan tujuan.  Dengan  adanya ijab  qabul ini,  suatu  perjanjian  dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan syariat Islam,  yang  mana  terjadi  pemindahan  suatu  kepemilikan antara  orang  yang  satu  kepada  orang  yang  lain  yang manfaatnya  bisa  dirasakan  oleh  kedua  belah  pihak  yang melakukan suatu perjanjian. 10
Terdapat  beberapa  pendapat  antara  lain,  menurut Ahmad  Azhar  Basyir,  dia  mengatakan  akad  merupakan perikatan  antara ijab dan qabul ,  yang  mana  keduanya  dapat menetapkan  adanya  akibat-akibat  hukum  yang  ada  yang mengacu kepada obyeknya. Dalam hal ini setelah pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwasannya akad adalah suatu perjanjian  yang  menimbulkan  kewajiban  untuk  berprestasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang mana antara keduanya terdapat hubungan timbal balik.
2) Dasar Hukum Perjanjian
a) Al-Qur’an
َينِقَّتُمْلا ُّبُِيُ َوَّللا َّنِإَف ٰىَقَّ تاَو ِهِدْهَعِب َٰفَْوَأ ْنَم ٰىَلَ ب
Artinya: (bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati  janji  (yang  dibuat)  nya  dan  bertakwa,  maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Ali „Imran : 76).
Dalam firman Allah Swt lainnya: ُهوُبُتْكاَف ىِّمَسُم  ٍلَجَأ  َٰلَِإ  ٍنْيَدِب  ْمُتْنَ ياَدَت اَذِإ اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي ۚ ْبُتْكَيْلَو ْمُكَنْ يَ ب بِتاَك ِلْدَعْلاِب ۚ َلاَو َبْأَي ِتاَك اَمَك  َبُتْكَي  ْنَأ   ب ُوَّللا ُوَمَّلَع ۚ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya.”
(Q.S al-Baqarah : 282).
10 Isi pasal tersebut karena dinilai tidak spesifik dalam mengartikan kata perbuatan/peristiwa, menurutnya seharusnya kata perbuatan tersebut ditambah menjadi  perbuatan  hukum.  Lihat  Salim  H.  S, Hukum  Kontrak:  Teknik  dan Penyusunan Kontrak , cet. Ke-4 (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 27.

## b) Hadis
Hadis Nabi Muhammad Saw:
لا و دهعلاب سيخا لا نيا : م.ص بينلا لاق : لاق عفار بيا نعو

## با هاوار( لسرلا سبحا نابح نبا وححص و ئاسنلا و دواد و )
Artinya:  “Sesunggunhnya  aku  tidak  menyalahi janji,  dan  tidak  menahan  utusan”  (H.R.  Abu  Dawud  dan An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).
Dalam Hadis Nabi Saw lainnya:
ناداتري وا عئابلا لوقلاف اعيابت ينعيب ايما لاق ونا دوعسم نبا ثدح
Artinya:  “Hadis dari Ibnu Masud, siapa saja  dua orang  yang  berjual  beli.  Maka  yang  menjadi  pegangan adalah perkataan penjual atau saling mengembalikan.” 11
تناك ّنهنم ةلصخ ويف تناك نمو اصلاخ اقفانم ناك ويف ّنك نم عبرا دعو  اذا  و  بذك  ثدح  اذا  :  اهعدي  تىح  قافنلا  نم  ةلصخ  ويف رجف مصاخ اذاو ردغ دىاع اذا و فلخا

## 12
Artinya:  “Perkara  empat,  barang  siapa  yang memiliki  seluruhnya  dalam  keperibadianya  maka  dia adalah  munafik  sejati.  Dan  barang  siapa  mempunyai salah  satu  dari  padanya  maka  dia  mempunyai kepribadian  munafik  sehingga  ditinggalkanya:  Bila berbicara,  bohong.  Bila  berjanji,  menyalahinya.  Bila mengadakan  persetujuan  terhadap  suatu  masalah,  cidra. Bila  berbantahan,  berkata  jelek”. (HR.  Bukhari  dan Muslim).
c) Ijma’ Ulama
Hukum  akad,  menurut  mazhab  Hambali,  bebas dilakukan  selama  tidak  ada  hal-hal  dilarang  agama. Sedangkan  mazhab  Hanafi,  akad  dilarang,  kecuali  ada keadaan  yang  membuatnya  untuk  berakad  kepada  orang lain  ( istihsan ).  Kemudian  mazhab  lainnya,  seperti  Syafi‟i juga  tidak  membolehkan  akad  apabila  objeknya  belum ada di hadapan pihak yang membutuhkan. 13
11 Ibnu Rusdy, Bidayatul Muztahid (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 128.
12 Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malybari, Irsadul Ibad (Libanon: Dar el-Fikr, 1995), 543.
13 Abdur  Rahman, Syari‟ah  The  Islamic  Law , terj.  Zaimuddin  dan Rusydi  Sulaiman  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  1996),  16.  Rachamat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 46-49.

## 3) Fungsi Perjanjian Pembiayaan
Fungsi  perjanjian  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah  bukan  hanya  untuk  mencari  keuntungan  dan meramaikan  ekonomi  dan  bisnis  lembaga  keuangan  Syariah di  Indonesia,  tetapi  juga  untuk  menciptakan  lingkungan ekonomi  dan  bisnis  lembaga  keuangan  Syariah  yang  aman, diantaranya  :  (a)  Memberikan  kepastian  hukum  perjanjian bagi  para  pelaku  ekonomi  dan  bisnis  lembaga  keuangan Syariah. (b) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.  (c)  Membantu  kaum dhuafa dalam pemenuham  modal  dalam  usahanya  dengan  pelayanan  yang optimal.  (d)  Membantu  masyarakat  ekonomi  lemah  yang selalu  dipermainkan  oleh rentenir dengan  membantu  melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. 14

## 4) Format atau Komposisi dan Susunan Akta Perjanjian
Setiap  badan  usaha  dan  perorangan  yang  membuat dan/atau  merancang  suatu  perjanjian/kontrak  dengan  itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUH Perdata  yang  menyebutkan  semua  perjanjian  yang  dibuat secara sah berlaku sebagai  undang-undang bagi  mereka  yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian (kontrak) harus mempunyai  anatomi  perjanjian  (kontrak)  yang  jelas  agar dapat  dipahami  oleh  para  pihak  yang  membuat,  anatomi perjanjian/kontrak  yang  digunakan  dalam bisnis,  yaitu memuat: a) Kepala Perjanjian ( kontrak ), judul dari suatu perjanjian/kontrak, misalnya judulnya pembiayaan
musyarakah.
b) Komparasi  ( preamble ),  hari,  tanggal,  tahun  pembuatan perjanjian/kontrak  dan  data  para  pihak  yang  melakukan perjanjian/kontrak.
14 Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, Manajemen operasional Bank Syariah (Cirebon :  STAIN Press., 2009), 68
c) Latar  belakang  ( recital ),  Latar  belakang  di  adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
d) Kalimat Penghubung: kalimat berupa pernyataan kesepakatan  para  pihak  sebelum  memuat  pasal  -  pasal tentang isi atau muatan perjanjian. e) Substansi Perjanjian/Kontrak: definisi, obyek perjanjian/kontrak,  jangka  waktu  perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak. f) Klausul Penunjang: force majeur /keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan,  pengakhiran  perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan. g) Penutup ( testimonium ): memuat pernyataan tegas kekuatan  hukum  dalam  perjanjian/kontrak  yang  dibuat para  pihak  yang  berlaku  sama  dan  tanda  tangan  para pihak. h) Lampiran:  lampiran  yang  memuat  hal-hal  detail  atau penjelasan lebih lanjut dari klausul-klausul dalam kontrak. Dalam  literatur  lain  disebutkan  bahwa  susunan  akta perjanjian,  lazimnya  dibuat  dengan  susunan  antara  lain sebagai  berikut:  (a)  judul  kontrak  atau  perjanjian  ( heading ),
(b) bagian pembukaan ( opening ), (c) pendahuluan ( preambule ), (d) isi atau materi kontrak atau perjanjian, (e) isi perjanjian,  (f)  penutup  ( closure ),  (g)  penandatanganan
( atteestation ),  (h)  judul  kontrak  misalnya  “pembiayaan musyarakah”.

## 5) Klausula-Klausula Perjanjian
Kontrak  atau  perjanjian  pada  dasarnya  dibuat berlandaskan  pada  asas  kebebasan  berkontrak  di  antara  dua pihak  yang  memiliki  kedudukan  seimbang  dan  kedua  pihak berusaha  mencapai  kata  sepakat  melalui  proses  negosiasi. Dalam  perkembangannya,  banyak  perjanjian  dalam  transaksi bisnis  bukan  terjadi  melalui  negosiasi  yang  seimbang  di antara para pihak.
Salah satu  pihak telah menyiapkan syarat-syarat  baku pada  formulir  perjanjian  yang  sudah  ada  kemudian disodorkan  kepada  pihak  lain  untuk  disetujui  dengan  hampir tidak  memberikan  kebebasan  sama  sekali  kepada  pihak lainnya  untuk  melakukan  negosiasi  atas  syarat-syarat  yang disodorkan.  Perjanjian  yang  demikian  disebut  sebagai perjanjian baku atau perjanjian
standar atau perjanjian adhesi. 15
Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai  patokan  atau  pedoman  bagi  setiap  konsumen  yang menandakan  hubungan  hukum  dengan  pengusaha,  yang dibakukan  dalam  perjanjian  baku  meliputi  model,  rumusan dan ukuran. 16
Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku ( form standard ), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan  blangko  untuk  beberapa  bagian  yang  menjadi  obyek transaksi,  seperti  besarnya  nilai  transaksi,  jenis,  dan  jumlah barang  yang  ditransaksikan  dan  sebagainya  sehingga  tidak membuka  kesempatan  kepada  pihak  lain  untuk  melakukan negosiasi  mengenai  apa  yang  akan  disepakati  untuk dituangkan dalam kontrak. 17
15 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlidungan Yang
Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia
(Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 65-66.
16 Abdul  Kadir  Muhammad, Perjanjian  Baku  Dalam  Praktek Perusahaan Perdagangan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 6.
17 Hasanuddin  Rahman, Contract  Drafting (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2003), 97.
Ada  pendapat  beberapa  ahli  hukum  mengenai keabsahan kontrak baku adalah sebagai berikut 18 :
a) Pitlo berpendapat bahwa kontrak baku merupakan kontrak paksaan  ( dwang  contract )  karena  kebebasan  para  pihak yang  dijamin  oleh  ketentuan  Pasal  1338  KUH  Perdata sudah  dilanggar  sedangkan  pihak  yang  lemah  terpaksa menerimanya sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
b) Sluyter  berpendapat  bahwa  perbuatan  kreditur  secara sepihak  menentukan  isi  kontrak  standar  secara  materiil melahirkan  pembentuk  undang-undang  swasta  ( legio
particuliere wetgevers ). c) Stein  berpendapat  bahwa  dasar  berlakunya  kontrak  baku atau standar adalah de fictie van will of vertrouwen , sehingga  kebebasan  kehendak  yang  sunguh- sungguh tidak ada pada para pihak, khususnya debitur. Menurut Subekti, pelangaran terhadap asas konsensualisme  yang  terdapat  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata jo.  Pasal  1338  KUH  Perdata  mengakibatkan  kontrak menjadi  tidak  sah  dan  juga  tidak  mengikat  sebagai  undang- undang.  Kemudian  menurut  Hardijan  Rusli,  kontrak  baku menjadi  tidak  patut  atau  tidak  adil  jika  kontrak  itu  terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang.
Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan  para  pihak  tidak  seimbang,  maka  keadaan  ini dinamakan undue  influence .  Sedangkan  jika  ketidakadilan terjadi  pada  suatu  keadaan  (bukan  hubungan)  yang  tidak seimbang,  maka  hal  ini  dinamakan unconscionability . Undue influence dipandang  dari  akibat  ketidakseimbangan  terhadap pemberian  kesempatan  dari  pihak  yang  dipengaruhi. Sedangkan unconscionability dipandang  dari  kelakuan  pihak yang  kuat  dalam  usahanya  memaksakan  atau  memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah. 19
18 Hasanuddin  Rahman, Contract  Drafting (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2003), 196-197.
19 Hasanuddin Rahman, Contract Drafting. , 197-198.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  10  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK),  klausula  baku  dimaknai  setiap  aturan atau ketentuan dan syarat-syarat  yang telah dipersiapkan dan ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.
Lebih  lanjut  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK  menjelaskan bahwa  pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan  klausula  baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:
a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
b) Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
c) Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak penyerahan  kembali  uang  yang  dibayarkan  atas  barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
d) Menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak  yang  berkaitan dengan  barang  yang  dibeli  oleh  konsumen  secara angsuran.
e) Mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
f) Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi manfaat  jasa  atau  mengurangi  harta  kekayaan  konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa  aturan  baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau pengubahan  lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku usaha  dalam  masa  konsumen  memanfaatkan  jasa  yang dibelinya.
h) Menyatakan  bahwa  konsumen  memberi  kuasa  kepada pelaku  usaha  untuk  pembebanan  hak  tanggungan,  hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang  yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Dan  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  UUPK,  pelaku  usaha dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas yang  pengungkapannya  sulit  dimengerti.  Pemberlakuan kontrak  baku  dalam  praktek  transaksi  syariah  harus  tetap berlandaskan pada prinsip syariah.
Menurut  Iswahyudi  A.  Karim,  hal-hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  kontrak  syariah  adalah  hal  yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak  terdapat  ketidakjelasan  ( gharar )  dalam  rumusan  akad maupun  prestasi  yang  diperjanjikan,  para  pihaknya  tidak menzalimi  dan  tidak  dizalimi,  transaksi  harus  adil,  transaksi tidak mengandung unsur perjudian ( maisyir ), terdapat prinsip kehati-hatian,  tidak  membuat  barang-barang  yang  tidak bermanfaat  dalam  Islam  ataupun  barang  najis  ( najsy ),  dan tidak  mengandung riba . 20 Di  samping  itu,  perlu  diperhatikan beberapa  asas  yang  berlaku  dalam  hukum  perikatan  Islam, diantaranya 21 : Pertama, Asas kebebasan berkontrak ( al-hurriyah ) 22
Kedua, Asas konsensualisme ( ar-ridha‟iyah ) 23
20 Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 206-207.
21 Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan Perasuransian Syariah di Indonesia. , 213-218. 22 Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak  dan  kesukarelaan  dari  masing-masing  pihak  yang  mengadakan transaksi  (Q.S.  an-Nisa  [4]:  29).  Menurut  Faturrahman  Djamil,  bahwa  syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan  yang  diinginkan,  tetapi  yang  menentukan  akibat  hukumnya  adalah ajaran  agama.  Gemala  Dewi,  dkk, Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 31.
23 Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Suatu akad baru lahir  setelah  dilaksanakan  ijab  dan  kabul.  Dalam  hal  ini  diperlukan  kejelasan pernyataan  kehendak  dan  harus  adanya  kesesuaian  antara  penawaran  dan penerimaan.  Selain  itu,  harus  adanya  komunikasi  antara  para  pihak  yang bertransaksi dan di sini juga diperlukan adanya kerelaan kedua pihak mengenai hal-hal yang diakadkan. Mengenai kerelaan ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan  berkehendak  dari  masing-masing  pihak  yang  bersangkutan  dalam transaksi tersebut.
Ketiga, Asas persamaan ( al-musawamah ) 24
Keempat, Asas keadilan ( al-adalah ) 25
Kelima, Asas kejujuran dan kebenaran ( as-shidiq ) 26
Keenam, Asas manfaat 27
Ketujuh, Asas saling menguntungkan ( at-ta‟awun ) 28
Lebih  lanjut,  mengenai  kegiatan  usaha  yang berasaskan  prinsip  syariah  menurut  penjelasan  Pasal  2 Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
a) Riba,  yaitu  penambahan  pendapatan  secara  tidak  sah
( batil )  antara  lain  dalam  transaksi  pertukaran  barang sejenis  yang  tidak  sama  kualitas,  kuantitas,  dan  waktu penyerahan  ( fadhl ),  atau  dalam  transaksi  pinjam- meminjam  yang  mempersyaratkan  nasabah  penerima fasilitas  mengembalikan  dana  yang  diterima  melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu ( nasi‟ah ).
24 Asas  ini  menempatkan  para  pihak  di  dalam  persamaan  derajat  dan kesetaraan  para  pihak  dalam  bertransaksi.  Apabila  ada  kondisi  yang menimbulkan  ketidakseimbangan  dan  ketidaksetaraan  maka  undang-undang dapat  mengatur  batasan  hak  dan  kewajiban  dan  meluruskan  kedudukan  para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak.
25 Menurut  Yusuf  Qardhawi,  keadilan  adalah  keseimbangan  antara berbagai  potensi  individu,  baik  moral  ataupun  materiil,  antara  individu  dan masyarakat,  dan  antara  masyarakat  satu  dengan  lainnya  yang  berlandaskan pada  syariat  Islam. Asas  keadilan  dalam  hal  ini  menuntut  para  pihak  yang berkontrak  untuk  berlaku  benar  dalam  pengungkapan  kehendak  dan  keadaan, memenuhi  kontrak  yang  telah  mereka  buat  dan  memenuhi  semua kewajibannya.  Asas  ini  juga  berarti  bahwa  segala  bentuk  transaksi  yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.
26 Kejujuran  adalah  satu  nilai  etika  mendasar  dalam  Islam.  Allah memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (QS.  Al-Ahzab [33]: 70). Nilai kebenaran  memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.  Apabila  asas  ini  tidak  dilaksanakan  maka  akan  merusak  legalitas akad yang dibuat. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak  yang  melakukan perikatan dan juga bagi  masyarakat dan lingkungannya, Sedangkan
perbuatan muamalat yang mendatangkan madharat adalah dilarang.
27 Asas  ini  memperingatkan  bahwa  sesuatu  bentuk  transaksi  dilakukan atas  dasar  pertimbangan  mendatangkan  manfaat  dan  menghindari  madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu kontrak, objek apa yang akan diakadkan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua belah pihak.
28 Setiap  akad  yang  dilakukan  haruslah  bersifat  saling  menguntungkan semua pihak yang melakukan akad.
b) Maisir,  yaitu  transaksi  yang  digantungkan  kepada  suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
c) Gharar,  yaitu  transaksi  yang  objeknya  tidak  jelas,  tidak dimiliki,  tidak  diketahui  keberadaannya,  atau  tidak  dapat diserahkan  pada  saat  transaksi  dilakukan  kecuali  diatur dalam syariah.
d) Haram,  yaitu  transaksi  yang  objeknya  dilarang  dalam syariah.
e) Zalim,  yaitu  transaksi  yang  menimbulkan  ketidakadilan bagi pihak lainnya. Berdasarkan  uraian  tentang  asas-asas  yang  berlaku dalam  perikatan  Islam,  beberapa  prinsip  syariah,  dan  hal-hal yang  harus  diperhatikan  dalam  pembuatan  kontrak  syariah maka keberadaan klausula baku dalam kontrak syariah dinilai sah apabila tidak bertentangan dengan hal-hal tersebut.
6) Bentuk Akta-akta Perjanjian Pembiayaan
Mariam  Darus  Badrulzaman  juga  membagi  bentuk akta-akta perjanjian menjadi empat jenis, yaitu:
a) Perjanjian  baku  sepihak,  yaitu  perjanjian  yang  isinya ditentukan  oleh  pihak  yang  kuat  kedudukannya  di  dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang  lazimnya  mempunyai  posisi  (ekonomi)  kuat dibandingkan pihak debitur.
b) Perjanjian  baku  timbal  balik,  yaitu  perjanjian  baku  yang isinya  ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak,  misalnya perjanjian  baku  yang  terdiri  dari  pihak  majikan  ( kreditur )
dan  pihak  buruh  ( debitur ).  Kedua  pihak  lazimnya  terkait dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
c) Perjanjian  baku  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  yaitu perjanjian  baku  tertentu,  misalnya  perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
d) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat,  yaitu  perjanjian-perjanjian  yang  konsepnya  sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota  masyarakat  yang  minta  bantuan  notaris  atau advokat yang bersangkutan.

## 7) Contoh Perjanjian Pembiayaan
Murabahah adalah  akad  jual  beli  atas  suatu  barang, dengan  harga  yang  disepakati  antara  penjual  dan  pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga  perolehan  atas  barang  tersebut  dan  besarnya keuntungan  yang  diperolehnya.  Dalam  kamus  istilah keuangan  dan  perbankan  Syariah  yang  diterbitkan  oleh direktorat perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan murabahah ( bai‟  murabahah )  adalah  jual beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan yang disepakati.
Dalam bai‟  murabahah ,  penjual  harus  memberitahu harga  produk  yang  ia  beli  dan  menentukan  suatu  tingkat keuntungan  sebagai  tambahannya.  Dalam  himpunan  fatwa dewan  Syariah  nasional  dijelaskan  bahwa  akad murabahah adalah  menjual  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.
Sedangkan  dalam  PSAK  102  dijelaskan  bahwa  akad murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga  perolehan  ditambah  keuntungan  yang  disepakati  dan penjual  harus  mengungkapkan  harga  perolehan  barang tersebut  kepada  pembeli.  Adapun  rukun bai‟  murabahah  :
(1) bai‟ atau  penjual  (pihak  yang  memiliki  barang),  (2) musytari atau  pembeli  (pihak  yang  akan  membeli  barang),
(3) mabi‟ atau barang yang akan diperjualbelikan, (4) tsaman atau harga barang, (5) sighat atau ijab dan qabul .
Sedangkan syaratnya adalah : (1) Pihak yang berakad cakap  hukum  dan  tidak  dalam  keadaan  terpaksa,  sukarela ( ridha ),  (2)  Barang  yang  diperjualbelikan  tidak  termasuk yang dilarang/diharamkan, dan jelas jenis maupun jumlahnya,  (3)  Harga  barang  harus  dinyatakan  secara transparan  (harga  pokok  dan  komponen  keuntungan)  dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. (4) Pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.
Akad murabahah dapat  dilakukan  berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan,  penjual  melakukan  pembelian  barang  setelah  ada pemesanan dari pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus ada  pada  saat  akad,  sedangkan  pembayarannya  dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau cicilan. Akad berakhir ketika pembayaran angsuran telah lunas atau karena sebab tertentu terjadi  pembatalan akad oleh penjual maupun pembeli.  Berikut  ini  adalah  contoh  akad  perjanjian pembiayaan murabahah :

## C. Analisis  Kritis  Format  Penjanjian  Pembiayaan  Syariah dalam Konteks Kekinian
Dalam  ajaran  Islam  terkait  masalah  perikatan  atau  yang lebih  dikenal  dengan  istilah akad .  Sesuai  dengan  definisi sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan  hukum yang  terjadi  antara  pihak-pihak  yang  melakukan akad tersebut terdiri  dari  tiga  hal  pokok,  yaitu:  hubungan  untuk  melakukan sesuatu,  tidak  melakukan  sesuatu  dan  kepemilikan  sebagaimana telah  dibahas  mengenai  sumber  perikatan  syari‟ah  sebelumnya, yang pada intinya hubungan hukum yang terjadi dalam perikatan syari‟ah tidak jauh berbeda dengan hubungan hukum yang terjadi dalam  perikatan  konvensional.  Namun  demikian  tetap,  kedua perikatan  itu  memiliki  perbedaan-perbedaan  yang  cukup mendasar.
Dalam  hal  suatu  perhubungan  hukum  mengenai  suatu benda, hukum B.W membedakan antara hak terhadap suatu benda dan hak terhadap orang, sedemikian rupa bahwa, meskipun suatu perjanjian  adalah  mengenai  suatu  benda,  perjanjian  itu  tetap merupakan  perhubungan  hukum  antara  orang  dan  orang,  lebih tegas lagi antara seorang tertentu dan orang lain tertentu. 29
Artinya  hukum  B.W  tetap  memandang  suatu  perjanjian sebagai  hubungan  hukum  dimana  seorang  tertentu,  berdasar  atas suatu perjanjian, berkewajiban untuk melakukan sesuatu hal, dan orang tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu.
Dalam B.W, ada suatu macam perikatan yang dinamakan
“ natuurlijke  verbintenis” secara  tegas  tidak  diberikan  apa  yang dimaksud  dengan  perikatan  semacam  itu. 30 Satu-satunya  pasal yang  memakai  istilah  tersebut  ialah  pasal  1359  ayat  2,  yang hanya  menerangkan,  bahwa terhadap “ natuurlijke  verbintenis”, tidaklah diperkenankan untuk meminta apa yang telah dibayarkan itu.
Dengan  kata  lain  apa  yang  sudah  dibayarkan  tetap menjadi hak si berpiutang, karena pembayaran tersebut dianggap sah.  Artinya  tidak  termasuk  dalam  golongan  pembayaran  yang tidak  diwajibkan,  seperti  yang  dimaksudkan  dalam  ayat  1  pasal 1359.
Menurut   Wirdjono  Prodikoro  dalam  bukunya  asas-asas hukum perjanjian membagi pembatalan menjadi dua bagin, yaitu:
Pertama pembatalan  absolut,  yaitu  pembatalan  yang terjadi apabila harus dianggap batal, msekipun tidak diminta oleh suatu  pihak.  Dan  perjanjian  seperti  ini  dianggap  tidak  ada  sejak semula dan terhadap siapapun juga.
Kedua, pembatalan  tak  mutlak  yaitu  pembatalan  yang terjadi hanya jika diminta oleh pihak  yang melakukan perjanjian dan hanya berlaku untuk para pihak itu.
29 Prodjodikoro,  Wirjono, Asas-Asas  Hukum  Perjanjian (Yogyakarta: Mandar Maju, 2000), 7.
30 Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata (Jakarta:  Intermasa,  1995), 125.
Selantunya  Wirdjono  membagi  lagi  pembatalan  jenis kedua  ini  menjadi  dua  bagian,  yaitu:  (1)  Pembatalan  atas kekuatan  sendiri,  maka  para  hakim  diminta  supaya  menyatakan batal,  misalnya  perjanjian  yang  diadakan  oleh  seorang  yang belum  dewasa  (pasal  1446  B.W).  (2)  Pembatalan  belaka  oleh hakim, yang putusannya harus berbunyi: membatalkan, misalnya dalam  hal  perjanjian  yang  terbentuk  secara  paksaan,  kekeliruan atau penipuan (pasal 1449 B.W). 31
Perjanjian  dalam  hukum  Islam  dikenal  dengan  istilah al- aqd yang  berarti  perikatan,  permufakatan.  Secara terminology fiqih akad di  definisikan  dengan: ”pertalian  ijab  (pernyataan melakukan  ikatan)  dan  qabul  (pernyataan  menerima  ikatan) sesuai  dengan  kehendak  syariat  yang  berpengaruh  pada  objek perikatan”.
Sementara  dalam  KUH  Perdata  disebutkan  bahwa perjanjian  adalah “suatu  peristiwa  dimana  seorang  berjanji kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji untuk  melakukan  suatu  hal”. Dengan  demikian,  setelah  adanya perjanjian  yang  menimbulkan  perikatan  maka  timbulah  yang dinamakan  kontrak  atau  oleh  Hasanaddin  Rahmad  disebut perjanjian tertulis sebagai media atau bukti kedua belah pihak.
Perbedaan  pokok  hukum  perjanjian  syariah  dengan hukum perjanji konvensional adalah sebagai berikut:
1. Landasan filosofis dalam hukum perjajian syariah, religious, transedental, nilai  agama  dari  ketentuan  Allah, sedangkan  dalam  hukum  perjanjian  konvensional sekuler, tidak ada nilai agama.
2. Sifat dalam hukum perjanjian syariah: individual proporsional, sedangkan  dalam  hukum  perjanjian  konvensional,  individual atau liberal.
31 Prodjodikoro,  Wirjono, Asas-Asas  Hukum  Perjanjian (Yogyakarta:
Mandar  Maju,  2000),  196,  lihat  juga   Muttaqien,  Dadan,  “ Perjanjian: Pengertian Pokok dan Teknik Perancangan ”, makalah: FIAI- UII, 2009.
3. Ruang  lingkup  ( subtansi )  dalam  hukum  perjanjian  syariah: hubungan bidimensional manusia  dengan  Allah  ( vertikal ), manusia dengan manusia, benda, dan lingkungan ( horizontal ), sedangkan  hukum  perjanjian  konvensional,  hanya  hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda ( horizontal ).
4. Proses  terbentuknya  dalam  hukum  perjanjian  syariah,  adanya pengertian al-ahdu (perjanjian)–kata alakhdu (perikatan)  (QS.
Ali Imron: 76, QS. al-Maidah: (1). Sedangkan dalam hukum perjanjian konvensional, adanya perngertian perjanjian ( overeenkomst) dan perikatan ( verbintebsis ), (1313 dan 1233 BW).
1) Sahnya  perikatan  adalah  dalam  hukum  perjanjian  syariah: halal,  sepakat,  cakap,  tanpa  paksaan, ijab dan qobul .
Sedangkan  hukum  perjanjian  konvensional:  sepakat,  cakap, hal tertentu, halal (1320 BW).
2) Sumber  adalah:  hukum  perjanjian  syariah:  sikap  tindak  yang didasarkan  syariat,  persetujuan  yang  tidak melanggar syariat. Sedangkan dalam hukum perjanjian konvensional: persetujuan, undang-undang (1233 BW).

## D. Penutup
Keberadaan  kontrak  baku  dalam  dunia  bisnis  menjadi suatu keniscayaan sebagai wujud efisiensi dalam praktik ekonomi dan  bisnis  yang  telah  diterima  kehadirannya  oleh  masyarakat, termasuk  kontrak  baku  syariah.  Kontrak  baku  mengandung  arti kontrak  yang  dibuat  secara  baku,  yang  mana  salah  satu  pihak telah  menyiapkan  syarat-syarat  baku  pada  formulir  kontrak  yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan  kesempatan  bernegosiasi  yang  terbatas.  Keabsahan kontrak baku syariah ditentukan melalui apakah klausula-klausula baku  yang  tertera  dalam  kontrak  syariah  tersebut  bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak.
Format perjanjian dalam Islam dapat  berlaku positif pada Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  Bank  maupun  Non-Bank pada  dasarnya  tidak  bertentangan  prinsip-prinsip  dalam  ekonomi Islam, dan dalam aplikasi akad-akad kontraktual dalam perjanjian syariah  yang  absah  dan  dibenarkan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fenomena  inovasi  produk  LKS  yang  ada  saat  ini  belum memiliki  tata  kelola  yang  kondusif.  Oleh  karena  itu  menuntut bagi  semua stakeholder yang  terlibat  dalam  kebijakan  ini  untuk berperan  aktif  dalam  mewujudkan  aturan  yang  jelas  dan  melalui pengawasan  yang  objektif,  komprehensif  serta  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Urgensitas  akad-akad  kontraktual  dalam  praktik  LKS yang  belum  tersusun  atau  terbentuk  secara  baku,  membutuhkan upaya  bersama  antara stakeholder yang  berkepentingan  dengan pemerintah  sebagai regulator  role ,  agar  terwujudnya  praktik akad-akad  perjanjian  pembiayaan  di  LKS  berjalan  dengan kondusif dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
Perlu adanya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah terhadap para pelaku ekonomi dan bisnis secara berkesinambungan  dengan  mengedepankan  etika  produksi  yang dibenarkan  oleh  ajaran  Islam.  Perlu  adanya  peraturan perudangan-undangan  yang  mengatur  tentang  fenomena  “multi akad” ( hybrid contracts ) yang terjadi di setiap LKS.

## Daftar Pustaka
Abdul  Kadir  Muhammad, Perjanjian  Baku  Dalam  Praktek Perusahaan Perdagangan , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perikatan, Bandung:  Citra
Aditiya Bakti, 1990.
Abdur  Rahman, Syari‟ah  The  Islamic  Law , terj.  Zaimuddin  dan Rusydi  Sulaiman,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
1996.
Al-Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh , terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Toha Putra Group, 1994. Anshori, Abdul Ghofur, Perbankan Syari‟ah Di Indonesia, Yogyakarta  :  Gadjah  Mada  University  Press, 2009. Bik,  Syekh  Khudhari, Tarikh Al-Tasyri‟  Al-Islami : Sejarah Pembinaan  Hukum  Islam , terj.  Moh.  Zuhri,  Indonesia: Darul Ihya, t.t.
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: sinar grafika, 2004. Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006.
Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan Perasuransian  Syariah  di  Indonesia ,  Jakarta:  Kencana, 2006.
Hasanuddin  Rahman, Contract  Drafting ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2003.
Ibnu Rusdy, Bidayatul Muztahid , Surabaya: Al-Hidayah, tt. Musa,  Yusuf, Al  Fiqh  Al  Islami ,  Beirut:  Dar  Al  Kutub  Al Hadistah, 1956.
Muttaqien,  Dadan, Perjanjian:  Pengertian  Pokok  dan  Teknik Perancangan , makalah: FIAI-UII, 2009. Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian ,
Yogyakarta : Mandar Maju, 2000. Rachamat  Syafei, Fiqh  Muamalah ,  Bandung:  Pustaka  Setia, 2001.
Salim  H.  S, Hukum  Kontrak:  Teknik  dan  Penyusunan  Kontrak , Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Subekti, Pokok-  Pokok  Hukum  Perdata ,  Jakarta  :  Intermasa, 1995.
Suharnoko, Hukum Perjanjian; Teori Dan Analisa Kasus, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2007.
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah , Jakarta: Rajawali Press, 2005. Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlidungan Yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian Kredit  Bank  di  Indonesia ,  Jakarta:  Institut  Bankir
Indonesia, 1993.
Syahrani,  Ridwan, Seluk-  Beluk  dan  Asas-Asas  Hukum Perdata , Bandung: Alumni, 1992. Syamsuddin Melila, A. Qirom, Pokok-Pokok Hukum Perjajian Serta  Perkembanganya ,  Yogyakarta:  Liberty, 1985.
Tutik,  Titik  Triwulan, Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum Nasional , Jakarta: Kencana, 2008.
Yusuf,  Ayus  Ahmad  dan  Abdul  Aziz, Manajemen  operasional
Bank Syariah , Cirebon :  STAIN Press, 2009.
Zainuddin  Ibnu  Abdul  Aziz Al-Malybari, Irsadul  Ibad , Libanon: Dar el-Fikr, 1995.