Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## FAKTOR YANG MEMENGARUHI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI UMKM PASCA PANDEMI COVID-19

## Abstract
This study aims to analyze the factors that can affect the  effectiveness  of  the  implementation  of  economic recovery  policies  for  SMEs  in  Depok  City  Government. This study adopts a number of important variables from previous  public  policy  models,  both  top-down  and bottom-up  models,  namely  the  ability  of  implementing groups,  SME  community  support,  and  incentives  as factors  that  affect  the  effectiveness  of  policy implementation.  However,  unlike  previous  studies  in Indonesia, this study considers the endogeneity problem of  these  variables  by  adding  four  strictly  exogenous variables,  namely  policy  objectives,  organizational resources,  work  standards  and  involvement  of  SME associations.  The  estimation  results  using  the  2SLS approach show that the first policy targets, organizational resources, work standards, and incentives have a positive impact on the ability of the implementing agency. Second, organizational resources have a positive impact on organization's remunerative ability to provide incentives.  Third,  the  involvement  of  SME  associations has  a  positive  impact  on  the  support  of  the  SME community  in  implementing  policies.  Fourth,  the  ability of implementing groups, organizational resources, work standards, and support from the SME community have a positive effect on the effectiveness of the implementation of  SME  economic  recovery  policies.  One  of  the  factors that has the greatest influence on policy effectiveness is the support of the targeted group. This has implications that, the MSME economic recovery model in Depok City needs to be based on three main principles emphasizing a  bottom-up  approach:  (i)  community  oriented,  (ii) community based (iii) managed by the community.

## Gedung EKP, Prodi Ekonomi Pembangunan FEB USK
Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111 Telp/Fax: (0651) 7551265 Email : ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id
©2023 FEB USK. All rights reserved.

## Murthada Sinuraya 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila

## Aulia Keiko Hubbansyah 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pancasila
Nurul Hilmiyah 3 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila E-mail: nurulhilmiyah@univpancasila.ac.id

## Keywords:
Policy implementation, SME, economic recovery

## INFORMASI ARTIKEL
Dikirim: 26 Januari 2023 Diterima setelah revisi:18 April 2023 Diterima: Mei 2023 Dipublikasi: Mei 2023
1 Nurul Hilmiyah (*) adalah corresponding author

## 1. Pendahuluan
Tidak  hanya  memicu  krisis  kesehatan  masyarakat,  pandemi  Covid-19  juga  secara  nyata menganggu aktivitas ekonomi nasional. Keputusan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdampak luas dalam produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Terbukti, hampir semua lapangan usaha atau sektor ekonomi mengalami kontraksi. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan hingga 2.7 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019 (Pakpahan, 2020).
Di  antara  sektor-sektor  yang  terdampak  akibat  Covid-19,  UMKM  merupakan  sektor  yang dinilai  paling  terpukul.  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  mencatat  43  persen  UMKM  berhenti beroperasi  akibat  pandemi  sejak  April  2020.  Hal  ini  membuat  UMKM  menghadapi  kesulitan dalam memenuhi kewajiban kreditnya, sehingga mendorong kenaikan nonperforming loan (NPL) kredit perbankan UMKM (ILUNI, 2020). OECD menyebut bahwa UMKM berada dalam pusat krisis  yang  lebih  parah  dibandingkan  krisis  finasial  global  2008  (OECD,  2020).  Kemunduran situasi  keuangan UMKM  dapat  memberi efek sistemik pada krisis ekonomi secara keseluruhan mengingat  lebih dari  96  persen tenaga kerja di  Indonesia bekerja di  UMKM dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 60 persen.
Terkait  dengan  hal  di  atas,  pemerintah  mencanangkan  sejumlah  kebijakan  dalam  rangka perlindungan dan pemulihan UMKM, yang meliputi (i) penundaan pokok dan bunga UMKM dan UMi, (ii) subsidi bunga kredit UMKM dan UMi, (iii) insentif perpajakan, (iv) penjaminan modal kerja UMKM, dan (v) stimulus modal kerja. Selain bantuan yang langsung menyasar pada kegiatan bisnis UMKM seperti di atas, pemerintah juga memberi bantuan yang menyasar pemilik UMKM sebagai individu/rumah tangga dan berorientasi kepada kebutuhan yang lebih luas dalam bentuk dana insentif daerah dan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi pelaku UMKM kategori miskin dan kelompok rentan terdampak Covid-19 (ILUNI, 2020).
Persoalannya,  meski  desain  kebijakan  sudah  cukup  baik,  akan  tetapi  ada  masalah  dari  sisi implementasi. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa realisasi anggaran bantuan untuk pelaku  UMKM  baru  mencapai  Rp  2.69  triliun,  atau  sekitar  11.91  persen  dari  total  anggaran bantuan  yang  mencapai  Rp  22.01  triliun.  Kendala  implementasi  ini  yang  membuat  kebijakan- kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif mengatasi kendala cash flow dan operasional pada UMKM  akibat  pandemi  Covid-19.  Padahal,  tahapan  implementasi  kebijakan  merupakan  inti ( core ) dalam kebijakan publik, karena menjadi jembatan antara dunia konsep dengan dunia realita (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Melalui implementasi kebijakan inilah berlangsung yang disebut dengan delivery mechanism , yakni dimana berbagai input kebijakan ditransformasi menjadi policy
output untuk disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan.
Sebab,  seringkali  tidak  munculnya  suatu  keluaran  yang  diharapkan  ( expected  output ),  baik dalam bentuk hasil maupun dampak ( impact ) dari suatu kebijakan publik, lebih disebabkan oleh kegagalan pada tahap implementasi. Sebaik apapun kebijakan publik pada tahap perumusan dan perencanaan,  kemungkinan  untuk  gagal  dan  menjadi  bad  policy  sangat  besar  bila  tidak  diikuti dengan  upaya  implementasi  yang  baik  (Purwanto  &  Sulistyastuti,  2017).  Untuk  itu  perlu diidentifikasi  faktor-faktor  yang  dapat  memengaruhi  pelaksanaan  kebijakan  ini  menjadi  lebih efektif.
Oleh karena itu, berbeda dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang fokusnya membahas implikasi Covid terhadap bisnis UMKM dan juga desain kebijakan perlindungan dan pemulihan UMKM  secara  deskripsional  (Pakpahan,  2020;  ILUNI,  2020;  Harirah  &  Rizaldi,  2020;  Sugiri, 2020),  fokus  utama  pada  penelitian  ini  adalah  menganalisis  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan dan pemulihan UMKM.
Penelitian  ini  merupakan  studi  eksplanatori  yang  menggunakan  metode  survei  dan dilaksanakan  melalui  penyebaran  kuesioner.  Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah implementing agency , atau pelaksana kebijakan yang meliputi aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas  di  Pemerintah  Kota  Depok.  Fokus  pada implementing  agency menjadi  penting  karena mereka yang terlibat secara langsung, dan berperan sebagai aktor yang memobilisasi sumberdaya, keterampilan  dan  berbagai  fasilitas  lainnya  untuk  dapat  menyampaikan  policy  output  secara efektif, efesien dan akurat kepada kelompok sasaran —dalam hal ini, pelaku UMKM terdampak Covid-19. Hanya saja selama ini belum banyak dilakukan penelitian yang berfokus pada penilaian ASN  terhadap  faktor-faktor  determinan  yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas  implementasi kebijakan  publik.  Kotamadya  Depok  dipilih  karena  menjadi  salah  satu  daerah  yang  paling terdampak akibat Covid-19. Struktur kegiatan ekonomi daerahnya yang bergerak dalam sektor jasa dan  UMKM  relatif  lebih  besar  dibandingkan  kota  lainnya  di  Jawa  Barat.  Menjadikan  ekonomi Kota Depok ini lebih rentan mengalami shock jika terjadi gangguan di dalam perekonomian seperti pandemi Covid-19.

## 2. Tinjauan Teoritis
Implementasi kebijakan adalah tahapan inti (core phase) dalam kebijakan publik. Disebut inti karena tahapan ini merupakan jembatan antara dunia konsep dengan dunia realita (Purwanto & Sulistyastuti,  2017).  Lewat  implementasi  kebijakan  inilah  berlangsung  yang  disebut delivery
mechanism, yakni  dimana berbagai  input  kebijakan ditransformasi  menjadi policy output untuk disampaikan  kepada  kelompok  sasaran  sebagai  upaya  nyata  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan, kata kunci yang perlu diperhatikan adalah penekanannya pada tindakan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Rencana tindakan ini diterjemahkan ke dalam pola operasional guna mencapai hasil dan dampak yang diharapkan (Pont, 2017).
Studi-studi  tentang  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  sebelumnya  menekankan beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan agar implementasi suatu kebijakan dapat berjalan efektif.  Pont  (2017)  menekankan  empat  variabel  determinan  yang  mempengaruhi  efektivitas implementasi  kebijakan  publik,  yakni  desain  kebijakan,  keterlibatan  kelompok  kepentingan, institusi,  dan  strategi  implementasi  kebijakan.  Tezera  (2019),  di  dalam  penelitiannya  tentang implementasi  kebijakan  publik  yang  efektif,  menam-bahkan  peran  faktor  justifikasi  kebijakan, policy logic dan kelayakan, sebagai variabel yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Sementara Taweekaew (2014) menemukan sembilan variabel yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan, yakni penerimaan komunitas, kesadaran publik, partisipasi, pengaturan organisasi, kerjasama dengan sektor privat, kebutuhan klien, masukan dan evaluasi, komunikasi, serta ukuran birokrasi.
Sementara itu, beberapa penelitian mengenai implementasi kebijakan publik yang efektif di Indonesia  mendapati  bahwa  komunikasi,  sumberdaya,  sikap  pelaksana,  struktur  birokrasi,  dan disposisi  memiliki  peran  penting  terhadap  keberhasilan  implementasi  kebijakan  (Joni,  2015; Mansur, 2021; Sutmasa, 2021; Manik, 2022; Majid & Dewi, 2022; Zulkarnain, Yunus, & Lukman, 2022). Temuan-temuan ini  pada  dasarnya selaras dengan taksonomi  variabel  yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebija-kan berdasarkan model Edward III, Grindle, Van Meter dan Van Horn, serta Sebatier dan Mazmanian sebagai berikut:
Tabel 1. Taksonomi Variabel
Edward III Grindle Van Meter dan Van Horn Sabatier dan Mazmanian Komunikasi Komunikasi Sumberdaya Sumberdaya Dukungan dari Stakeholders Disposisi Sikap Pelaksana Pelaksana Struktur Birokrasi Struktur Implementasi Lingkungan Implementasi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik Kondisi Sosio-Ekonomi Isi Kebijakan Standar dan Sasaran Tujuan
Sumber: Purwanto & Sulistyastuti, 2017
Masing-masing model implementasi kebijakan publik memiliki keunggulan komparatif, yang berarti bahwa tidak ada satu pun model yang secara mutlak mengungguli model lain. Walaupun mungkin ada satu-dua model yang, pada kenyatannya, lebih sering digunakan dalam studi-studi kebijakan publik dibanding yang lainnya, seperti model klasik Van Meter  dan Van Horn. Tidak berarti model yang lain lebih jelek atau kurang komprehensif. Sebaliknya, karena masing-masing model memiliki keunggulannya sendiri, maka pilihan terkait model kebijakan publik mana yang dipilih sangat bergantung pada konteks studi yang dilakukan.
Mempertimbangkan kondisi di atas, studi ini memadukan dua perspektif yang terdapat dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu top-down theory dan bottom-up theory. Berdasarkan top-down theory, faktor kejelasan sasaran kebijakan (policy objectives) menjadi hal paling penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan adanya sasaran kebijakan yang jelas dan relevan, subyek yang menjadi sasaran kebijakan memperoleh gambaran tentang apa yang akan dilakukan. Sasaran kebijakan yang jelas dan relevan menjadi panduan bagi pelaksana dalam  menjalankan  kebijakan  publik.  Selain  sasaran  kebijakan,  ketersediaan  sumberdaya  dan insentif  yang  memadai  dari  kelompok  yang  menjadi  target  kebijakan  akan  dapat  membantu pelaksana kebijakan menjalankan kebijakan dengan baik. Sementara itu, dari bottom-up theory, para  pelaksana  lokal (local  implementers) adalah  operator/pelaksana  kebijakan  yang  paling mengetahui situasi lapangan, dan apa yang harus dilakukan agar sasaran kebijakan dapat tercapai.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan,  penting  juga  memperhatikan  faktor-faktor  yang  berkaitan dengan  kondisi  sosio-ekonomi.  Menurut  teori  pembelajaran  dan  perubahan  kebijakan,  kondisi sosio-ekonomi,  yang  dalam  studi  ini  meliputi  kondisi  keamanan  dalam  pelaksanaan  kebijakan publik.  Dukungan  yang  memadai,  baik  dari  sisi  kuantitas  maupun  kualitas  dari  berbagai  faktor kebijakan publik, akan sangat menentukan sejauhmana efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal  ini,  makin  efektif  pelaksanannya,  maka  apa  yang  menjadi  objektif  dari  kebijakan  publik tersebut pun akan lebih mungkin terwujud.

## 3. Metodologi Penelitian
Dalam  operasionalnya,  penelitian  ini  mengadopsi  sejumlah  variabel  penting  dari  model kebijakan publik sebelumnya, baik top-down model (Van Meter & Van Horn, 1975; Mazmanian &  Sabatier,  1980)  dan  bottom-up  model  (Chandrasorn,  2009),  yakni  kemampuan  kelompok pelaksana,  dukungan  komunitas  UMKM,  dan  insentif  sebagai  faktor  yang  dapat  memengaruhi efektivitas  implementasi  kebijakan,  yang  telah  digunakan  di  dalam  studi-studi  mengenai efektivitas kebijakan publik di Indonesia (Joni, 2015; Mansur, 2021; Sutmasa, 2021; Manik, 2022;
Majid & Dewi, 2022; Zulkarnain, Yunus, & Lukman, 2022). Akan tetapi, berbeda dengan studi- studi  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  di  Indonesia,  studi  ini  mempertimbangkan  kondisi endogenitas  dari  variabel-variabel  tersebut.  Sebab,  kedua  variabel  ini  pada  dasarnya  bukan merupakan strictly  exogenous  variable ,  tetapi endogenous  variable .  Sehingga,  apabila memperlakukan endogenous variable sebagai exogenous variable dalam estimasi model empiris dapat menyebabkan hasil estimasi model menjadi bias (Gujarati, 2017).
Untuk  itu,  agar  model  dapat  diestimasi,  perlu  ditambahkan  sejumlah  variabel strictly exogenous lainnya.  Dalam  studi  ini,  ada  empat  variabel  eksogen  yang  dipilih  dengan  mengacu pada  kerangka top-down dan bottom-up model  (Van  Meter  &  Van  Horn,  1975;  Mazmanian  & Sabatier, 1980; Chandrasorn, 2009), yakni sasaran kebijakan, sumberdaya organisasi, standar kerja dan  keterlibatan  asosiasi  UMKM  dalam  pengambilan  kebijakan.  Berbeda  dengan  studi-studi  di Indonesia sebelumnya, studi ini juga memasukan keterlibatan asosiasi UMKM dalam pengambilan kebijakan  sebagai  faktor  determinan  yang  memenga-ruhi  efektivitas  implementasi  kebijakan pemulihan UMKM. Ini karena implementasi kebijakan bukan sekedar kegiatan manajerial, tetapi juga  kegiatan  yang  bersifat  politis.  Hal  ini  merupakan  realitas  yang  tidak  terhindarkan  ketika proses implementasi terjadi pada ranah publik yang mengandung kepentingan heterogen. Untuk itu, keterlibatan kelompok kepentingan sangat penting dalam mempengaruhi tingkat dukungan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik (Taweekaew, 2014; Pont, 2017; Tezera, 2019). Sasaran kebijakan, sumberdaya organisasi, standar kerja, dan keterlibatan asosiasi UMKM, yang menjadi variabel strictly  exogenous pada  studi  ini  diturunkan  dari  model-model  teoretik  efektivitas implementasi  kebijakan  publik  yang  telah  ada  sebelumnya  (Van  Meter  &  Van  Horn,  1975; Mazmanian & Sabatier, 1980; Taweekaew, 2014; Pont, 2017; Tezera, 2019).
Hal  ini  karena  konstruksi  hubungan  antar  variabel  dalam  analisis  implementasi  kebijakan publik  yang  efektif  bersifat  kompleks.  Seringkali  variabel-variabel  (yang  dikonstruksi  sebagai variabel) independen tidak berpengaruh secara langsung, akan tetapi melalui variabel antara, atau didahului oleh variabel yang muncul sebelum variabel bebas (Purwanto, et.al, 2017). Kompleksitas hubungan antarvariabel ini harus dipertimbangkan di dalam menganalisis efektivitas implementasi kebijakan  publik  pemulihan  ekonomi  UMKM  pasca  Covid-19.  Secara  eksplisit,  konstruksi hubungan antarvariabel dalam penelitian ini bisa dilihat dari gambar di bawah ini:

## Gambar 1. Hubungan Antarvariabel Penelitian
Model efektivitas implementasi kebijakan pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi Covid- 19 pada penelitian ini terdiri dari empat persamaan, meliputi (1) kemampuan kelompok pelaksana, (2) insentif, (3) dukungan komunitas UMKM, dan (4) efektivitas implementasi kebijakan. Berikut ini adalah rincian persamaan empiris penelitian:
a) Persamaan I
𝑦 1 = 𝑎 10 + 𝑏 11 𝑥 1 + 𝑏 12 𝑥 2 + 𝑏 13 𝑥 3 + 𝑏 14 𝑦 2 + 𝜀
Diharapkan bahwa 𝑏 11 , 𝑏 12 , 𝑏 13 , 𝑏 14 > 0
b) Persamaan II
𝑦 2 = 𝑎 20 + 𝑏 21 𝑥 2 + 𝜀
Diharapkan bahwa 𝑏 21 > 0
c)  Persamaan III
𝑦 3 = 𝑎 30 + 𝑏 31 𝑥 4 + 𝜀
Diharapkan bahwa 𝑏 31 > 0
d)  Persamaan IV
𝑦 4 = 𝑎 40 + 𝑏 41 𝑥 2 + 𝑏 42 𝑥 3 + 𝑏 43 𝑦 1 + 𝑏 44 𝑦 3 + 𝜀
Diharapkan bahwa 𝑏 41 , 𝑏 42 , 𝑏 43 , 𝑏 44 > 0
Unit analisis dalam penelitian ini adalah implementing agency, atau pelaksana kebijakan yang meliputi aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Pemerintah Kota Depok. Dalam menentukan responden,  teknik sampling yang  digunakan  adalah purposive  sampling. Purposive  sampling adalah suatu teknik penentuan sampel atas kriteria tertentu. Adapun kriteria yang diterapkan adalah
Sasaran Kebijakan (X 1 )
Sumberdaya
Organisasi (X 2 ) Keterlibatan Asosiasi Pedagang (X 4 ) Standar Kerja (X 3 )
Kemampuan Kelompok Pelaksana (Y 1 ) Insentif (Y 2 )
Dukungan Komunitas UMKM (Y 3 ) Efektivitas Implementasi Kebijakan (Y 4 )
pemilihan responden berdasarkan statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) pada Pemerintah Kota Depok. Sementara itu, jumlah responden ditentukan berdasarkan formula Green, yakni N ≥ 50  +  8p  (dimana  p  adalah  jumlah  variabel  dalam  penelitian).  Karena  jumlah  variabel  dalam penelitian ini adalah delapan, maka jumlah sampel penelitian ini menjadi 114 orang.
Penelitian  ini  terdiri  atas  tiga  tahapan.  Tahap  pertama,  penetapan  model  penelitian,  yang dirumuskan  melalui  kajian  kepustakaan (literature  review) untuk  mengonstruksi  model  empiris penelitian.  Tahap  kedua,  pengembangan  instrumen,  meliputi  operasionalisasi  variabel  dan penyusunan kuesioner dengan skala likert , yang diikuti dengan pengujian dan validasi kuesioner dengan  melakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas.  Uji  ini  dilakukan  untuk  memastikan  instrumen penelitian  yang  digunakan  mampu  mengukur  variabel  yang  diteliti  secara  tepat  dan  konsisten. Tahap ketiga, analisis data, penelitian ini mengadaptasi pendekatan persamaan simultan dengan teknik estimasi two stage least square (2SLS). Untuk itu ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat order  identification dan rank  condition. Untuk  mengetahui  apakah  suatu  persamaan simultan memenuhi syarat identifikasi bisa diketahui dengan formula berikut ini:
𝐾 − 𝑘 < > 𝑚 − 1
Dimana,
K = jumlah variabel independen (eksogen) dalam keseluruhan model
k = jumlah variabel independen (eksogen) dalam persamaan yang diestimasi
m = jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi
Ketentuan dalam pengujian order condition suatu persamaan simultan adalah:
Jika 𝐾 − 𝑘 > 𝑚 − 1 disebut overidentified
Jika 𝐾 − 𝑘 = 𝑚 − 1 disebut just/exact identified
Jika 𝐾 − 𝑘 < 𝑚 − 1 disebut underidentified
Akan  tetapi,  syarat order  condition ini  belum  cukup.  Untuk  itu,  harus  dilihat  kondisi rank condition dari persamaan yang akan diestimasi. Adapun indikator atau rule of thumb dari uji rank condition menurut  Gujarati  (2017)  adalah  “setidaknya  ada  satu  non-zero  determinant  yang diperoleh dari suatu persamaan (overidentified atau just identified), maka dalam kondisi ini bisa dinyatakan  bahwa  persamaan  tersebut  dapat  diidentifikasi”.  Berkaitan  dengan  syarat-syarat  uji identifikasi  di  atas,  adapun  hasil  uji  identifikasi  persamaan  simultan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:

## Tabel 2. Hasil Uji Order dan Rank Condition Persamaan Penelitian
Persamaan 𝐾 − 𝑘 𝑚 − 1 Order Condition Rank Condition I 2 2 Just/Exact 3 II 3 0 Overidentified 3 III 3 2 Overidentified 3 IV 2 2 Just/Exact 3
Dari hasil uji diketahui persamaan simultan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat uji, baik order condition maupun rank condition . Dengan rincian ada dua persamaan yang memiliki order  condition dengan  kategori just/exact dan  dua  persamaan  yang overidentified .  Sedangkan untuk rank  condition ,  seluruh  persamaan  memiliki  nilai  3  atau exact .  Karena  sudah  memenuhi syarat, maka seluruh persamaan dalam penelitian ini dapat diestimasi.
Untuk  memperoleh  alat  ukur  yang  konsisten,  perlu  dilakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas instrumen  penelitian.  Analisis  statistik  yang  digunakan  untuk  uji  validitas  adalah  nilai  korelasi product moment Pearson pada tingkat signifikansi lima persen ─disebut juga dengan nilai r tabel─ yang nantinya dibandingkan dengan nilai  r dari tiap-tiap item  pernyataan. Nilai r tabel  untuk  n sebanyak  30  responden  ─jumlah  responden  pada  tahap  uji  coba─  pada  tingkat  signifikansi  5 persen adalah 0.360. Karena itu, jika nilai r hitung pada item lebih besar dari r tabel, maka item tersebut dikatakan valid. Sebaliknya, jika nilai r hitung lebih kecil dari r tabel, maka item tidaklah valid dan akan dihapus.
Sementara  itu,  dalam  penelitian  ini,  yang  digunakan  sebagai  ukuran  reliabilitas  instrumen adalah nilai cronbach alpha . Pengukuran realibilitas yang tinggi menjadi dasar bagi peneliti untuk meyakini  bahwa  masing-masing  indikator  bersifat  konsisten  dalam  pengukuran.  Menurut Maholtra,  nilai  reliabilitas  yang  baik  untuk  indikator  penelitian  adalah  lebih  besar  dari  0.60. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil uji instrumen penelitian dengan menggunakan 30 responden menunjukkan  seluruh  pernyataan  ( item )  untuk  pengumpulan  data  penelitian  telah  valid  karena memiliki nilai r hitung > 0.360. Adapun pernyataan yang nilai r hitungnya lebih kecil dari 0.360 telah  dihapus  karena  dinilai  tidak  valid.  Setelah  seluruh  pernyataan  yang  tidak  valid  dihapus, berikutnya dilakukan uji reliabilitas dengan ukuran nilai Cronbach alpha yang sangat tinggi, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian
No Variabel Jumlah Item Jumlah Item Valid 1 Efektivitas Implementasi Kebijakan 10 9 2 Dukungan Komunitas UMKM 15 13 3 Insentif 16 14 4 Kemampuan Kelompok Pelaksana 20 17 5 Sasaran Kebijakan 18 14 6 Sumberdaya Organisasi 18 15 No Variabel Cronbach Alpha 1 Efektivitas Implementasi Kebijakan 0.889 2 Dukungan Komunitas UMKM 0.805 3 Insentif 0.821 4 Kemampuan Kelompok Pelaksana 0.877 3 Sasaran Kebijakan 0.837 4 Sumberdaya Organisasi 0.873 5 Standar Kerja 0.937 6 Keterlibatan Asosiasi UMKM 0.950 Sumber: Data Diolah (2022)

## 4. Hasil dan Pembahasan

## A. Statistik Deskriptif
Berikut  adalah  deskripsi  profil  responden  penelitian  yang  dianalisis  berdasarkan  kategori gender, usia, pendidikan, dan masa kerja. Rincian tabulasi profil responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:0
Tabel 4. Profil Responden Penelitian Variabel Kategori Jumlah Persentase (%) Gender Laki-Laki 77 67.5 Perempuan 28 24.6 114 100 Usia 21 – 30 18 15.8 31 – 40 51 44.7 41 – 50 36 31.6 > 50 9 7.9 114 100 Pendidikan Diploma 8 7.0 S1 68 59.6 S2 34 29.8 S3 4 3.5 114 100 Masa Kerja 1 – 10 32 28.1 11 – 20 35 30.7 21 – 30 47 41.2 114 100
Sumber: Data Diolah (2022)
Mayoritas responden penelitian ini adalah ASN berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 67.5 persen.  Sementara  jumlah  ASN  perempuan  sebesar  32.5  persen.  Rentang  usia  dari  mayoritas responden adalah 31  –  40 tahun dengan 51 persen, diikuti oleh responden dengan usia 41  – 50 tahun dengan 36 persen, 21 – 30 tahun 18 persen, dan lebih dari 50 tahun 9 persen. Dilihat dari
tingkat  pendidikannya,  mayoritas  responden  memiliki  kualifikasi  S-1  berjumlah  68  persen. Sementara yang memiliki tingkat pendidikan diploma, S-2 dan S-3 masing-masingnya adalah 8 persen, 34 persen, dan 4 persen

## B. Uji Endogenitas
Uji  endogenitas  yang  diadaptasi  dari  Gujarati  (2017)  ini  dimaksudkan  untuk  dan  memberi dasar statistik yang lebih kuat atas perlakuan variabel kemampuan kelompok pelaksana, insentif, dukungan  komunitas  UMKM  yang  dijadikan  variabel  endogen  dalam  penelitian  ini.  Untuk  itu, langkah pertama, membentuk persamaan reduced-form kemampuan kelompok pelaksana, insentif, dan dukungan komunitas UMKM untuk memperoleh nilai dugaan ( estimated value ) dari masing- masing  variabel.  Langkah  kedua,  secara  bersamaan,  kemampuan  kelompok  pelaksana,  insentif, dan dukungan komunitas UMKM beserta dengan nilai dugaannya diregresi terhadap efektivitas kebijakan  untuk  diuji  kondisi  endogenitasnya.  Persamaan  yang  akan  diestimasi  untuk  menguji kondisi endogenitas kemampuan kelompok pelaksana, insentif, dan dukungan komunitas UMKM adalah sebagai berikut:
𝑦 4 = 𝑎 40 + 𝑏 41 𝑦 1 + 𝑏 42 𝑦 2 + 𝑏 43 𝑦 3 + 𝛾 41 𝑦̂ 1 + 𝛾 42 𝑦̂ 2 + 𝛾 43 𝑦̂ 3 + 𝜀
Hasil F test, diuji  hipotesis  γ 41,  42,  43 =  0.  Jika  hipotesis  ini  ditolak,  maka  dapat  dinyatakan bahwa  kemam-puan  kelompok  pelaksana,  insentif,  dan  dukungan  komunitas  UMKM  adalah variabel endogen. Adapun hasil estimasi dan uji F dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Endogenitas Variabel
Variabel Koef Std. Error t-stat prob 𝑦 1 2.11 0.177 11.89 0.000 𝑦 2 0.63 0.012 49.39 0.000 𝑦 3 2.91 0.182 21.48 0.000 𝑦̂ 1 3.81 0.211 18.06 0.000 𝑦̂ 2 1.72 0.033 52.12 0.000 𝑦̂ 3 4.05 0.277 14.62 0.000 Cons 2.47 0.563 4.39 0.000 F-stat 912.17 Prob > F 0.000 R-square 0.832
Sumber: Data Diolah (2022)
Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui bahwa hipotesis γ 41 , γ 42 , γ 43 = 0 ditolak karena nilai F-stat yang tinggi, yakni 912.17, dan level signifikansinya lebih kecil dari 1 persen. Ini berarti bahwa semua variabel, yakni Kemampuan Kelompok Pelaksana ( 𝑦 1 ), Insentif ( 𝑦 2 ), dan Dukungan Komunitas UMKM ( 𝑦 3 ) adalah variabel endogen dan telah sesuai dengan dugaan penelitian ini sebelumnya

## C. Estimasi Model Penelitian
Seperti  telah  diuraikan  sebelumnya,  bahwa  model  penelitian  ini  meliputi empat  persamaan utama, yakni (1) kemampuan kelompok pelaksana ( 𝑦 1 ), (2) insentif ( 𝑦 2 ), (3) dukungan komunitas UMKM ( 𝑦 3 ), dan (4) efektivitas implementasi kebijakan pemulihan ekonomi UMKM ( 𝑦 4 ). Pada penelitian ini, kemampuan kelompok pelaksana ( 𝑦 1 ), sebagai salah satu komponen penting dalam efektivitas  implementasi  kebijakan  merupakan  fungsi  dari  variabel  sasaran  kebijakan  ( 𝑥 1 ), sumberdaya  organisasi  ( 𝑥 2 ),  standar  kerja  ( 𝑥 3 ),  dan  insentif  ( 𝑦 2 ) .  Berikut  ini  adalah  hasil pengujiannya:
Tabel 6. Hasil Estimasi Persamaan Pertama Variabel Koef Std. Error t-stat prob 𝑥 1 0.18 0.015 12.1 0.000 𝑥 2 0.12 0.012 10.4 0.000 𝑥 3 0.49 0.010 49.8 0.000 𝑦 2 0.07 0.013 5.38 0.000 Cons 2.47 0.563 4.39 0.000 F-stat 91.38 Prob > F 0.000 R-square 0.692
Sumber: Data Diolah (2022)
Berdasarkan hasil uji didapati sasaran kebijakan yang jelas dapat meningkatkan kemampuan kelompok pelaksana di dalam menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi UMKM. Lebih lanjut penelitian ini juga mendapati sumberdaya organisasi, standar kerja dan insentif memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemampuan kelompok pelaksana. Secara umum, temuan ini sejalan dengan  pendekatan top-down  approach di  dalam  analisis  kebijakan  publik  yang  menekankan pentingnya  aspek  kelembagaan  dari  kebijakan.  Dengan  positif  dan  signifikannya  dampak  dari sasaran  kebijakan,  sumberdaya  organisasi  standar  kinerja,  dan  insentif  terhadap  kemampuan kelompok pelaksana, maka terlihat bahwa efektivitas dari implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada perencanaan dan kontrol yang baik, sistem remunerasi yang transparan, uraian tugas  dan  sasaran  yang  jelas,  serta  standar  kerja  yang  tinggi,  relevan,  dan  praktis.  Hasil  uji menunjukkan  bahwa  kontribusi  dari  keempat  variabel  ini  mencapai  69.20  persen  terhadap kemampuan kelompok pelaksana (implementing agency) dalam menjalankan kebijakan publik.
Tabel 7. Hasil Estimasi Persamaan Kedua
Variabel Koef Std. Error t-stat prob 𝑥 2 0.38 0.087 4.36 0.000 Cons 46.1 4.760 9.69 0.000 F-stat 222.35 Prob > F 0.000 R-square 0.604 Sumber: Data Diolah (2022)
Sementara  dalam  kaitannya  dengan  insentif,  baik  dalam  bentuk  monener  maupun  non- moneter, studi ini menemukan bahwa sumberdaya organisasi, baik finansial, teknis, maupun SDM, berdampak  positif  dan  signifikan  terhadap  kemampuan  organisasi  dalam  memberikan  insentif. Hasil temuan ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa kemampuan remuneratif menjadi salah satu sarana yang efektif dalam mendorong pelaksana kebijakan guna mencapai hasil kerja yang memuaskan.
Pentingnya peranan insentif dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri, sebagai pelaksana kebijakan publik, juga ditemukan Hasanah & Baehaki (2022). Insentif yang cukup dapat mengatasi berbagai  masalah  di  tempat  kerja  yang  semakin  kompleks,  seperti  rendahnya  semangat  kerja pegawai. Hasil yang sama juga didapatkan Sari (2022) yang menemukan adanya pengaruh positif dan  signifikan  insentif  terhadap  kinerja  pegawai  negeri  pada  Dinas  Pendidikan  salah  satu kabupaten di Jambi.
Pentingnya peranan insentif bagi organisasi salah satunya dapat dilihat dari kemampuannya di  dalam  meningkatkan  komitmen  para  pelaksana  kebijakan,  yang  membuat  mereka  cenderung akan menunjukan perilaku kerja positif (Nongo, 2012). Banyak efek positif yang bisa diperoleh organisasi  yang memiliki  pekerja dengan tingkat atau derajat komitmen  organisasi  yang tinggi. Dari mulai tingkat absensi kerja yang rendah, performa kerja yang tinggi, penerimaan yang baik terhadap  nilai-nilai  organisasi,  sampai  pada  meningkatnya  retensi  (tidak  keluar/bertahan)  para pekerja dari pekerjaan. Karena itu, keberhasilan organisasi di dalam mencapai sasaran-sasarannya, termasuk  dalam  melaksanakan  kebijakan  organisasi,  sangat  bergantung  pada  keberadaan  para pekerja berkomitmen ini (Rabita, 2018). Faktor inilah yang membuat pada akhirnya pelaksanaan kebijakan publik dapat berjalan lebih efektif.
Selain faktor-faktor yang terkait dengan aspek ‘internal’ dalam konteks top-down approach , penelitian  ini  juga  mengadopsi bottom-up  approach dengan  melibatkan  faktor  dukungan komunitas  UMKM  ( 𝑦 3 )  dalam  analisis  model  implementasi  kebijakan  pemulihan  ekonomi UMKM. Hal ini sejalan dengan studi (Pont, 2017) yang menekankan pentingnya peran keterlibatan kelompok  kepentingan  sebagai  salah  satu  komponen  dalam  rangka  mewujudkan  implementasi kebijakan publik yang efektif.
Tabel 8. Hasil Estimasi Persamaan Ketiga
Variabel Koef Std. Error t-stat prob 𝑥 4 0.15 0.011 13.6 0.000 Cons 38.1 5.223 7.29 0.000 F-stat 146.17 Prob > F 0.000 R-square 0.565 Sumber: Data Diolah (2022)
Hasil estimasi persamaan ketiga penelitian menunjukkan, keterlibatan asosiasi UMKM dalam rumusan kebijakan, melalui bentuk konsultasi publik dan collaborative decision making, memiliki dampak positif terhadap dukungan komunitas UMKM di dalam pelaksanaan kebijakan. Kontribusi keterlibatan asosiasi UMKM terhadap tingkat dukungan komunitas UMKM mencapai 56.5 persen. Pentingnya  keterlibatan  asosiasi  UMKM  sebagai  target  sasaran  dalam  konteks  penerimaan kebijakan yang ditemukan oleh studi ini sesuai dengan hasil penelitian Stich & Holland (2011) yang menekankan pentingnya peran partisipasi dalam kebijakan publik. Ini karena implementasi kebijakan bukan sekedar kegiatan manajerial, tetapi juga kegiatan yang bersifat politis. Untuk itu, keterlibatan  kelompok  kepentingan  sangat  penting  dalam  mempengaruhi  tingkat  dukungan  dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik (Taweekaew, 2014; Pont, 2017; Tezera, 2019).
Melibatkan  masyarakat,  khususnya  kelompok  kepentingan,  dalam  proses  pengambilan keputusan publik membawa sejumlah keuntungan. Pertama, partisipasi kelompok UMKM dapat meningkatkan  legitimasi  keputusan  pemulihan  ekonomi  pasca  Covid.  Dengan  melibatkan masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  keputusan  yang  dihasilkan  lebih  mewakili kepentingan  dan  nilai-nilai  yang  diinginkan  oleh  masyarakat.  Hal  ini  membantu  membangun kepercayaan  dan  dukungan  masyarakat  terhadap  keputusan  yang  diambil.  Kedua,  partisipasi publik  dapat  memperkaya  informasi  yang  tersedia  untuk  pengambilan  keputusan.  Dengan melibatkan berbagai kelompok usaha, pendapat, pandangan, dan pengetahuan yang beragam dapat lebih diakomodasi. Ini menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan lebih baik, yang mungkin tidak dapat dicapai melalui proses pembuatan keputusan yang terbatas hanya pada  pemerintah.  Ketiga,  partisipasi  publik  membantu  meningkatkan  akuntabilitas  pemerintah. Ketika masyarakat terlibat di dalam pengambilan keputusan, pemerintah harus bertanggung jawab atas  keputusan  yang  diambil  dan  menjelaskan  alasannya  kepada  publik.  Hal  ini  membantu mengurangi  risiko  korupsi  dan  keputusan  yang  didasarkan  pada  kepentingan  pribadi  atau kelompok  tertentu.  Keempat,  partisipasi  publik  memungkinkan  pelaku  usaha  memahami  lebih baik isu dan konteks di balik pengambi-lan keputusan. Melalui dialog, diskusi, dan informasi yang disampaikan,  masyarakat  dapat  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  masalah- masalah yang kompleks dan dampak dari keputusan yang diambil. Ini memungkinkan masyarakat jadi lebih terampil dalam menganalisis masalah-masalah publik dan berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan (Gaventa & Barret, 2010).
Temuan  ini  sejalan  dengan  de  Leon  et.al  (2001)  yang  menjelaskan  pentingnya  perspektif demokratisasi  suatu  kebijakan  publik.  Gagasan  ini  tidak  terlepas  dari  fakta  empiris  yang menunjukkan bahwa ketika pembuatan kebijakan publik dilakukan secara demokratis maka akan
menciptakan situasi yang kondusif bagi keberhasilan implementasi. Mengikuti pendapat de Leon, et.al, (2001), maka penting untuk tidak hanya mempertimbangkan variabel-variabel yang sifatnya manajemen-administratif, tapi juga proses bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan. Menurut pandangan  ini,  apabila  suatu  kebijakan  publik  dirumuskan  dengan  memberi  ruang  keterlibatan publik yang baik maka kemungkinan kebijakan berhasil menjadi semakin besar, sebab masyarakat (i) memiliki pemahaman yang lebih baik soal tujuan kebijakan sekaligus dapat memberi masukan, (ii)  memahami  program,  sekaligus  dapat  melakukan  identifikasi  kendalanya,  (iii)  masyarakat mengenali tentang mekanisme implementasi program dengan lebih baik, dan (iv) masyarakat bisa melakukan kontrol.
Tabel 9. Hasil Estimasi Persamaan Keempat
Variabel Koef Std. Error t-stat prob 𝑦 1 0.12 0.029 4.13 0.000 𝑥 2 0.79 0.096 8.23 0.000 𝑥 3 0.11 0.033 3.33 0.001 𝑦 3 0.41 0.107 3.83 0.001 Cons 24.3 4.266 5.69 0.000 F-stat 68.59 Prob > F 0.000 R-square 0.852
Sumber: Data Diolah (2022)
Hasil estimasi persamaan keempat menunjukkan kemampuan kelompok pelaksana memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Sebagai salah satu pihak yang paling bertanggung  jawab,  tentu  kemampuan  kelompok  pelaksana  memiliki  peran  penting  untuk mewujudkan  pelaksanaan  kebijakan  yang  efektif.  Semakin  memadai  kemampuan  pelaksana kebijakan, baik dalam hal kolaborasi, sikap, pengetahuan dan keahlian, maupun kepemimpinan, maka  kemungkinan  implementasi  kebijakan  pemulihan  ekonomi  UMKM  dapat  berjalan  efektif akan semakin besar. Hasil penelitian ini memperkuat rumusan model integratif yang menekankan peran kunci dari kemampuan kelompok pelaksana. Majid & Dewi (2022) juga menemukan bahwa hal-hal yang terkait dengan attitude dari pelaksana, seperti nilai personal, kepercayaan, minat, dan disposisi  memiliki  pengaruh  langsung  terhadap  hasil  yang  dicapai  (result)  dari  implementasi kebijakan.
Peranan  kemampuan  kelompok  pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan  publik  sangat penting  untuk  mencapai  keberhasilan.  Tanpa  ada  kemampuan  yang  memadai,  pelaksanaan kebijakan dapat mengalami kendala dan menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam konteks  implementasi  kebijakan  publik,  kelompok  pelaksana  berperan  sebagai  pelaksana  tugas dan  kegiatan  yang  terkait  dengan  kebija-kan  yang  telah  ditetapkan.  Mereka  bertanggung  jawab mengubah  kebijakan  menjadi  tindakan  konkret  yang  dapat  dirasakan  masyarakat.  Kemampuan
kelompok  pelaksana  yang  kuat  memungkinkan  mereka  untuk  melaksanakan  kebijakan  dengan efektif, efisien dan tepat waktu (O’Toole & Meier, 2004).
Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa sumberdaya organisasi dan standar kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini,  semakin  besar  sumberdaya  organisasi  dan  jelas  standar  kerja  yang  diterapkan,  maka implementasi kebijakan juga akan berjalan efektif. Ini karena, dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana memerlukan dukungan finansial, teknis, maupun SDM yang memadai. Tanpa adanya dukungan sumberdaya ini, maka sejelas apapun rancangan kebijakan yang telah dihasilkan tetap akan sulit untuk berjalan dengan baik. Selain itu, dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana juga  memerlukan  standar  kerja  yang  baik  dan  relevan.  Ini  karena  standar  kinerja  yang  baik merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas. Dilihat dari fungsinya, standar  kerja  membentuk  sistem  dan  aliran  kerja  yang  teratur,  sistematis  dan  juga  dapat dipertanggungjawabkan. Chandrasorn (2009) menjelaskan bahwa standar kerja berfungsi sebagai tolak ukur yang menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja, memotivasi  kelompok pelaksana  untuk  bekerja  lebih  keras  agar  mampu  mencapai  standar  kerja,  memberikan  arah pelaksanaan  pekerjaan  yang  harus  dicapai,  baik  dalam  hal  kuantitas  maupun  kualitas,  serta memberi pedoman bagi para petugas berkenaan dengan proses pelaksanaan pekerjaan.
Temuan  ini  memperkuat  studi-studi  yang  membahas  model  implementasi  kebijakan  yang menempatkan  sumberdaya  dan  standar  kerja  sebagai  faktor  penting  untuk  mewujudkan pelaksanaan  kebijakan  yang  efektif  di  Indonesia  ( Joni,  2015;  Mansur,  2021;  Sutmasa,  2021; Manik,  2022;  Majid  &  Dewi,  2022;  Zulkarnain,  Yunus,  &  Lukman,  2022 ).  Pentingnya  peran sumberdaya  dan  standar  kerja  dalam  pelak-sanaan  kebijakan  publik  juga  dapat  dijumpai  dalam studi Riyanto ( Purwanto & Sulistyastuti, 2017 ), yang menemukan bahwa ketersediaan sumberdaya berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas implementasi kebijakan publik.
Selain  faktor-faktor  internal,  seperti  level  kemampuan  kelompok  pelaksana,  sumberdaya organisasi dan standar kerja, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor eksternal dalam bentuk dukungan komunitas UMKM juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dukungan komunitas, di berbagai studi kebijakan publik, dikelompokkan sebagai faktor kultural. Faktor kultural, sebagai bagian dari kondisi sosio-ekonomi, mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan (Mazmanian et.al, 1980). Temuan ini sejalan dengan hasil studi de  Leon  et.al  (2001)  yang  menjelaskan  pentingnya  aspek  demokratisasi  kebijakan  publik. Pembuatan  kebijakan  publik  yang  dilakukan  secara  demokratis  akan  menciptakan  situasi  yang kondusif  bagi  keberhasilan  implementasi.  Karena  itu,  penting  untuk  tidak  hanya
mempertimbangkan aspek-aspek yang sifatnya manajemen-administratif, tapi juga proses politik dan kultural dari formulasi kebijakan, termasuk kebijakan pemulihan ekonomi UMKM. Ini karena keterlibatan  publik  yang  baik,  terutama  pihak  yang  menjadi  target  kebijakan,  bisa  mendorong keberhasilan  implementasi  kebijakan,  sebab  masyarakat  (khususnya  target  sasaran)  memiliki pemaham-an  yang  lebih  baik  mengenai  tujuan  kebijakan,  program,  mekanisme  implementasi program, dan juga melakukan kontrol atas pelaksanaannya.

## 5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesim- pulan. Pertama, sasaran kebijakan yang jelasm sumberdaya organisasi, standar kerja, dan insentif berdampak positif dan signifikan terhadap kemampuan kelompok pelaksana dalam menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi UMKM. Temuan ini sejalan dengan pendekatan top-down di dalam analisis kebijakan publik yang menekankan pentingnya aspek kelembagaan sebagai factor penentu keberhasilan  kebijakan. Kedua, sumberdaya  organisasi,  baik  finansial,  teknis,  maupun  SDM, berdampak  positif  dan  signifikan  terhadap  kemampuan  organisasi  dalam  memberikan  insentif. Hasil temuan ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa kemampuan remuneratif menjadi salah satu sarana yang efektif dalam mendorong pelaksana kebijakan guna mencapai  hasil  kerja  yang  memuaskan. Ketiga, keterlibatan  asosiasi  UMKM  dalam  perumusan kebijakan, melalui bentuk konsultasi public dan collaborative decision making , memiliki dampak positif terhadap dukungan komunitas UMKM di dalam pelaksanaan kebijakan. Keempat, kemam- puan kelompok pelaksana, sumberdaya organisasi, standar kerja, dan juga dukungan komunitas UMKM  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  implementasi  kebijakan pemulihan  ekonomi  UMKM.  Ini  menunjukkan  efektivitas  implementasi  kebijakan  merupakan kombinasi dari faktor-faktor internal, seperti aspek kelembagaan (kemampuan pelaksana, sumber- daya  organisasi  dan  standar  kerja)  dan  faktor  eksternal,  yakni  dukungan  dari  kelompok  kepen- tingan, terutama pihak yang menjadi target sasaran dari kebijakan itu sendiri.

## Implikasi Kebijakan
Dalam  kerangka  implementasi  kebijakan,  salah  satu  faktor  yang  secara  relatif  mempunyai pengaruh paling besar terhadap efektivitas kebijakan adalah dukungan kelompok sasaran. Karena aspek yang berkaitan dengan kelompok sasaran secara relatif memberi pengaruh lebih besar, maka model pemulihan ekonomi UMKM di Kota Depok perlu dilandasi oleh tiga prinsip utama yang menekankan pada pendekatan bottom-up , yakni (i) community oriented, (ii) community based dan
(iii) community managed. Dalam hal ini, community oriented berarti bahwa pelaksanaan kebijakan harus didasarkan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Community based berarti bahwa kebija- kan yang dijalankan harus berdasar pada keadaan sumberdaya masyarakat. Adapun yang terkait prinsip community managed, pengelolaan ekonomi dilakukan oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM Kota Depok.
Selain  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan  pelaku  UMKM  di  atas,  studi  ini  juga menemukan bahwa sasaran kebijakan publik yang jelas dan relevan merupakan prasyarat dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Sasaran kebijakan publik yang jelas penting karena, pertama, membuat pelaksana kebijakan dapat memahami isi dan tujuan kebijakan dengan baik, sehingga bisa  mencapai  hasil  yang  diharapkan. Kedua, sasaran  kebijakan  yang  jelas  membuat  kelompok yang jadi target kebijakan dapat memahami dan menerima, sehingga penolakan terhadap kebijakan pemulihan UMKM menjadi lebih rendah.

## Daftar Pustaka
Chandrasorn,  W.  (2009).  An  Integrated  Theories  of  the  Public  Policy  Implementation.  4th  ed.
Bangkok: TURA.
Chompucot,  M.  C.  (2011).  Major  factors  affecting  educational  policy  implementation effectiveness  for  the  three  southernmost  provinces  of  Thailand  as  perceived  by  school directors.
Deleon, P., & Steelman, T. A. (2001). Making public policy programs effective and relevant: The role of the policy sciences. Journal of Policy Analysis and Management, 20(1), 163-171.
Grindle,  M.S.  (1980).  Politics  and  Policy  Implementation  in  the  Third  World.  New  Jersey: Princenton University Press.
Gujarati, D. (2017). Econometrics by Example. Palgrave Macmillan.
Harirah, Z., Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 7(1), 36 – 53.
ILUNI. (2020). Pandemi Covid-19 dan New Normal: Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Untuk UMKM. Universitas Indonesia.
Joni. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Universitas Terbuka.
Majid, A., & Dewi, F. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Bone-Bone  Kecamatan  Batupoaro  Kota  Baubau.  Indonesian  Journal  of  Intellectual Publication, 2(3), 86-95.
Manik,  H.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Efektivitas  Implementasi  Kebijakan Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  dalam  Kawasan  Hutan. Jurnal  Widyaiswara Indonesia , 3 (4), 177-188.
Mansur,  J.  (2021).  Implementasi  Konsep  Pelaksanaan  Kebijakan  Dalam  Publik. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam , 6 (2), 324-334.
OECD.  (2020).  SME  Policy  Responses:  Tackling  Coronavirus  (Covid-19)  Contributing  to  A Global  Effort.  Retrieved  from  https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119680- di6h3qgi4x.pdf.
Pakpahan,  A.K.  (2020).  Covid-19  dan  Implikasi  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah. Universitas Katolik Parahyangan.
Purwanto,  E.A.,  Sulistyastuti,  D.  R.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Rabita, E. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, Imbalan, dan Kepuasan  Kerja  terhadap  Komitmen  Organisasi  Pustakawan  Perpustakaan  Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Sinopsis Disertasi. Medan: Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
Sugiri,  D.  (2020).  Menyelamatkan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dari  Dampak  Pandemi Covid 19. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 19(1), 76 – 86.
Sutmasa,  Y.  G.  (2021).  Memastikan  Efektivitas  Implementasi  Kebijakan  Publik. Jurnal  Ilmiah Cakrawarti , 4 (1), 25-36.
Taweekaew, K. (2014). An Analysis of the Factors Affecting the Success of Enviromental Policy Implementation: A Study of the Tambon Administration Organization. Scientific Research Journal, 2(10), 20 – 25.
Tezera, D. (2019). Factors for the Succesful Implementation of Policies. Merit Research Journal, 7(8), 92 – 95.
Van  Meter,  D.  S.,  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process:  A  Conceptual Framework. Administration Society, 6(4), 445 – 488.
Viennet  R,  B  Pont  (2017).  Education  policy  implementation:  A  literature  review  and  proposed framework”,  OECD  Education  Working  Papers,  No.  162,  OECD  Publishing,  Paris. http://dx.doi.org/10. 1787/fc467a64-en
Zulkarnain, M., Yunus, R., & Lukman, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 19 Di Kabupaten Gowa. Jurnal Sosio Sains, 8(1), 129-148.