Volume 02, No. 01, January  2019 : hal 16 - 38

## PENGARUH ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN CIANJUR DAN LIMA KABUPATEN DI JAWA BARAT

## ILHAM
Jurusan Teknik Sipl Fakultas Teknik Universitas Suryakancana Cianjur ilhamipong@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kabupaten  Cianjur  pada  tahun  2015  memiliki  laju  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  5,47  % dan  pada  tahun  2016  pertumbuhannya  mencapai  6,39%. Walaupun  laju  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur relatif cukup tinggi diantara kabupaten se Jawa Barat, namun besarnya  PDRB  Kabupaten  Cianjur  tahun  2016  berdasarkan  harga  konstan  tahun  2010 sebesar  Rp.  26,98  triliun  tergolong  masih  rendah,  dimana  PDRB  rata-rata  kabupaten  di Provinsi  Jawa  Barat  adalah  sebesar  Rp.  54,29  triliun.  Sehingga  hal  tersebut  masih memerlukan peningkatan dari yang telah dicapai saat ini.
Selain  daripada  itu  infrastruktur  jalan  Kabupaten  Cianjur  kondisi  mantapnya  pada  tahun 2016 masih sangat rendah, yaitu sebesar 37,87%, bahkan terendah diantara 14 kabupaten di  Jawa  Barat.  Kualitas  jalan  yang  rendah  ini  kurang  mendukung  terhadap  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur.
Hasil  analisis  efisiensi  korelasi  kualitas  jalan  (kondisi  mantap)  terhadap  pertumbuhan ekonomi  tahun  2015  dengan  menggunakan  metode  Data  Envelopment  Analysis  (DEA) terhadap Kabupaten Cianjur dan 5 kabupaten lainnya di Jawa Barat, menunjukkan kualitas jalan yang dicapai  6  kabupaten tersebut pada tahun 2015 belum mencapai skala efisiensi untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  setiap  kabupaten.  Inefisiensi  pada  Kabupaten Cianjur  terjadi  karena    rendahnya  kualitas  jaringan  jalan  yang  menjadi  akses  menuju  ke pusat-pusat produksi pertanian, dimana sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Cianjur.
Dari  hasil  analisis  efisiensi  alokasi  anggaran  infrastruktur  jalan  terhadap  kualitas  jalan dengan  menggunakan  metode  DEA,  menunjukkan  bahwa  alokasi  anggaran Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang belum mencapai skala efisiensi.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  terhadap  capaian  kondisi  mantap  jalan  Kabupaten  Cianjur, yang  diperoleh  dari  hasil  pelaksanaan  program  kegiatan  penanganan  jalan  yang  telah dilaksanakan  pada  tahun  2015  dan  2016,  dapat  diketahui  inefisiensi  alokasi  anggaran infrastruktur jalan terjadi karena tidak seluruh ruas jalan Kabupaten Cianjur dalam kondisi mantap  mendapat  alokasi  anggaran  pemeliharaan  jalan.  Akibatnya  terjadi  penurunan kondisi  sebagian  dari  ruas  jalan  mantap  menjadi  rusak.  Pada  tahun  2015  penurunan kondisi jalan mantap menjadi rusak sebesar 3,13% dan pada tahun 2016 sebesar 1,28%.
Untuk  dapat  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Cianjur  dari  sektor  lapangan usaha  pertanian  dan  kehutanan,  alokasi  anggaran  penanganan  jalan  agar  diprioritaskan pada  ruas-ruas  jalan  yang  merupakan  akses  menuju  pusat-pusat  produksi  pertanian  yang kondisinya  rusak,  mengingat  sektor  tersebut  merupakan  penyumbang  terbesar  PDRB Kabupaten  Cianjur.  Selain  daripada  itu untuk  meningkatkan  kondisi  jalan  mantap  dan efisiensi  alokasi  anggaran  infrastruktur  jalan,    Pemerintah  Kabupaten  Cianjur  sebaiknya lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan jalan daripada jenis penanganan jalan lainnya.
Kata kunci : PDRB, kualitas jalan, kondisi mantap, Data Envelopment Analysis, efisiensi .

## BAB I PENDAHULUAN

## 1. 1 Latar Belakang
Kabupaten  Cianjur  memiliki  luas wilayah 361.434,98 Ha (3.614,35 km 2 ) dengan jumlah  penduduk  2.243.904  jiwa  pada  tahun 2015. Secara administratif, Kabupaten Cianjur terdiri dalam 32 Kecamatan. Berada di tengah Provinsi  Jawa  Barat,  dengan  jarak  sekitar  65 km  dari  Ibu  Kota  Provinsi  Jawa  Barat (Bandung)  dan  120  km  dari  Ibu  Kota  Negara (Jakarta).
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik  Kabupaten  Cianjur,  nilai  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kabupaten Cianjur  tahun  2016  atas  dasar  harga  konstan tahun  2010  sebesar  Rp.  26,98  trilIun  dengan laju  pertumbuhan  sebesar  6,43%  dan  pada tahun  2017  sebesar  Rp.  28,52  triliun  dengan laju  pertumbuhaN  SEBESAR  5,72%.  Sektor penyumbang  terbesar  PDRB  tahun  2016 tersebut  adalah  sektor  Pertanian,  Kehutanan, dan  Perikanan,  yaitu  sebesar  Rp.  8,44  triliun (33,77%).  Hal  ini  dapat  dimengerti  karena Kabupaten  Cianjur  merupakan  daerah  agraris yang  sudah  sejak  lama  dikenal  sebagai  salah satu  penghasil  padi  terbesar  di  Jawa  Barat. Padi yang dihasilkan para petani di Kabupaten Cianjur sangat dikenal tidak hanya di wilayah Jawa  Barat  saja,  tetapi  sudah  diakui  oleh masyarakat  Indonesia  pada  umumnya.  Jenis padi yang sangat terkenal yang dihasilkan oleh petani  Kabupaten  Cianjur  adalah  jenis  beras Pandan Wangi ( Aromatic Rice ). Beras Pandan Wangi  merupakan  salah  satu  jenis  beras kualitas  premium  dan  komoditas  unggulan Kabupaten  Cianjur.  Selain  beras  komoditas sektor  pertanian  unggulan  lainnya  adalah kacang  tanah,  kedelai,  jagung  ,  ubi  kayu  dan ubi jalar.
Walaupun  laju  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten Cianjur relatif cukup tinggi diantara kabupaten di Jawa Barat, namun besarnya nilai PDRB  Kabupaten  Cianjur  pada  tahun  2016 menempati peringkat ke-10 dari 17 kabupaten di  Provinsi  Jawa  Barat,  sebagaimana  terlihat pada Gambar 1 berikut.
Sumber  :  Diolah  dari  Data  BPS  Jawa  Barat  Th 2017
Gambar 1.  PDRB  dan  LPE  Kabupaten  di  Jawa
Barat Atas Dasar Harga Konstan Th 2010  Menurut  Lapangan  Usaha  Th 2016 Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  sangat dipengaruhi  oleh  kondisi  infrastrukturnya. Salah  satu  infrastruktur  pendukung  kegiatan ekonomi  daerah  tersebut  adalah  infrastruktur jalan.  Hal  tersebut  sebagaimana  dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang  Jalan,  bahwa  peran  infrastruktur  jalan adalah  sebagai  bagian  dari  prasarana transportasi  yang  mempunyai  peran  penting dalam  bidang  ekonomi,  sosial  budaya, lingkungan  hidup,  politik,  pertahanan  dan keamanan.  Dengan  demikian  kondisi  kualitas jaringan  jalan  di  daerah  kabupaten  sangat mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di kabupaten tersebut.
Untuk  mengetahui  kondisi  jalan kabupaten  dalam  memberikan  dukungan terhadap  kegiatan  perekonomian  di  wilayah kabupaten  Jawa  Barat,  Tabel  1  berikut  ini memperlihatkan  data  panjang  jaringan  jalan kabupaten dan kondisi jalan di 14 kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2016.

## Tabel 1. Panjang Jaringan dan Kondisi Jalan
Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2016
Dari  Tabel  1  tersebut  di  atas  terlihat Kabupaten  Cianjur  memiliki  panjang  jalan kabupaten  terpanjang  ke-2  di  Jawa  Barat setelah  Kabupaten  Bogor,  namun  pada  tahun 2016 kondisi mantap jalan Kabupaten Cianjur merupakan yang terendah dari 14 kabupaten di Jawa  Barat,  yaitu  sebesar  37,87  %,  sementara rata-rata  kondisi  mantap  jalan  kabupaten  di Jawa Barat pada umumnya berada di atas 60%.
Untuk  menjaga  kualitas  kondisi  jalan agar  dapat  melayani  kebutuhan  pergerakan barang  dan  jasa  yang  mendukung  kegiatan perekonomian  daerah,  pemerintah  daerah kabupaten  setiap  tahun  mengalokasikan anggaran untuk menjaga kualitas kondisi jalan dengan  jumlah  alokasi  anggaran  bervariasi sesuai  dengan  panjang  dan  kondisi  jalan  di masing-masing  daerah  kabupaten.  Tabel  2 berikut  ini  memperlihatkan  perbandingan alokasi  anggaran  penanganan  jalan  kabupaten dan  kualitas  kondisi  jalan  mantap  serta pertumbuhan  ekonomi  6  kabupaten  di  Jawa Barat pada tahun 2015.
Tabel  2.    Alokasi  Anggaran  Penanganan  Jalan
Kabupaten,  Kualitas  Jalan  Dan Pertumbuhan Ekonomi 6 Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2015 No.  KABUPATEN ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN KUALITAS JALAN (KONDISI MANTAP) PERTUMBUHAN EKONOMI 1 Cianjur Rp. 99 miliar 35,88% 5,47% 2 Majalengka Rp. 283 miliar 80,92% 5,33% 3 Bandung Rp. 270 miliar 76,30% 5,89% 4 Sumedang Rp. 197 miliar 63,08% 5,25% 5 Bandung Barat Rp. 165 miliar 65,16% 5,03% 6 Garut Rp. 257 miliar 90,20% 4,51%
Sumber  :  Dinas  PU  Bina  Marga  tiap-tiap  Kabupaten dab BPS Kabupaten Tn 2015
Dari  Tabel  2  tersebut  di  atas  dapat dilihat,  Kabupaten  Cianjur  memiliki  alokasi anggaran  penanganan  infrastruktur  jalan kabupaten  dan  kondisi  jalan  mantap  yang paling  rendah  di  antara  6  kabupaten  di  Jawa Barat.  Sementara  5  kabupaten  lainnya memiliki  alokasi  anggaran  penanganan infrastruktur  jalan  rata-rata  sudah  di  atas  Rp. 160  miliar  dan  memiliki  kondisi jalan  mantap rata-rata di atas 60%.
1. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan  pada  latar  belakang  tersebut  di atas,  permasalahan  pokok  yang  akan  dibahas dalam policy paper ini adalah:
1. Apakah kondisi jalan mantap yang ada di Kabupaten  Cianjur  sudah  mendukung pertumbuhan ekonomi daerah?
2. Apakah  alokasi  anggaran  infrastruktur jalan  Kabupaten  Cianjur  telah  mencapai skala  efisiensi  untuk  meningkatkan kondisi jalan mantap? 3. Faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat menjelaskan efisiensi anggaran infrastruktur di Kabupaten Cianjur?

## 1. 3 Tujuan
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut di  atas,  maka  tujuan  dari  penulisan  policy paper ini adalah:
No.  Kabupaten Panjang Jalan (km) Kondisi Jalan Persentase Jalan Mantap Baik (km) Sedang (km) Rusak (km) 1 Bogor 1.698,720  1.262,914  154,638  281,168  83,45% 2 Cianjur 1.301,697  324,763  168,168  808,766  37,87%
3 Sukabumi 1.184,845  226,400  379,200  579.271  51,11%
4 Bandung 1.123,773  588,548  248,859  286,337  74,52%
5 Subang 1.054,500  502,310  401,930  150,266  85,75% 6 Bekasi 946,997 789,961 21,661  135,421  85,70% 7 Ciamis 848,290 381,670  153,530  313,104  63,09%
8 Kuningan 828,440 518,450  192,550  117,473  85,82%
9 Indramayu 809,870 566,560  133,150  110,142  86,40%
10  Sumedang 774,606 446,251  138,328  190,011  75,47% 11  Purwakarta 728,924 497,868  139,549  91,480 87,45% 12  Majalengka  718,315 652,975 20,410 44,895 93,75% 13  Bandung Barat 553,650 213,670  127,660  212,325  61,65% 14  Garut 362,920 222,650  106,240  34,042 90,62% Sumber : Kabupaten Dalam Angka Th 2017
1. Menganalisis pengaruh kualitas infrastruktur  jalan  terhadap  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur.
2. Menganalisis  efisiensi  alokasi  anggaran infrastruktur  jalan  terhadap  kualitas kondisi jalan Kabupaten Cianjur.

## 1. 4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang akan dibahas dalam policy  paper  ini  dibatasi  pada  masalah pengaruh kualitas infrastruktur jalan
Kabupaten  Cianjur  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Cianjur  dan  tingkat efisiensi  alokasi  anggaran  infrastruktur  jalan terhadap  kualitas  jalan  Kabupaten  Cianjur diantara  6  kabupaten  di  Jawa  Barat berdasarkan keadaan pada tahun 2015.

## 1. 5 Metodologi
Metodologi  yang  digunakan  untuk melakukan  analisis  dalam  penulisan  policy paper  ini  adalah  menggunakan  metode deskriptif  kuantitaif  berdasarkan  hasil  analisis efisiensi  dengan  pendekatan  metode  Data Envelopment Analysis (DEA).

## BAB II PERMASALAHAN
2. 1 Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  Kabupaten  Cianjur  Masih Rendah Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat
Statistik  Kabupaten  Cianjur,  nilai  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kabupaten Cianjur  atas  dasar  harga  konstan  tahun  2010 menurut  lapangan  usaha  pada  tahun  2016 sebesar  Rp.  26,98  triliun  dengan  laju pertumbuhan  sebesar  6,43  %  dan  pada  tahun 2017  sebesar  Rp.  28,52  triliun  dengan  laju pertumbuhan  sebesar  5,72%.  Nilai  PDRB Kabupaten  Cianjur  ini  termasuk  rendah  jika dibandingkan  dengan  PDRB  kabupaten  lain yang terdapat di Jawa Barat, karena menempati peringkat ke 10 dari 17 kabupaten di Provinsi Jawa  Barat,  sebagaimana  diperlihatkan  pada Gambar 1.
Nilai  PDRB  Kabupaten  Cianjur  tahun 2013  sebesar  Rp.  22,88  triliun  dan  meningkat menjadi  Rp.  28,52  triliun  pada  tahun  2017, dengan  tingkat  rata-rata  pertumbuhan  sebesar 5,51%  pertahun,  dan  pertumbuhan  tertinggi dicapai  pada  tahun  2016 sebesar  6,43%.  Nilai PDRB  Kabupaten  Cianjur  berdasarkan  harga
konstan tahun 2010 menurut kategori lapangan usaha dan laju pertumbuhan PDRB dari tahun 2013  sampai  tahun  2017  sebagaimana diperlihatkan  pada  Tabel  3  dan  Gambar  2 berikut.
Tabel  3.  PDRB Kabupaten  Cianjur  Atas  Dasar
Harga  Konstan  Tahun  2010  Menurut Lapangan  Usaha  Tahun  2013  -  2017 (dalam Triliun Rp.) No. Lapangan Usaha PDRB (Triliun Rp.) 2013 2014 2015 2016 2017 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7,78 7,91 8,07 8,44 8,52 2 Pertambangan 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 3 Industri Pengolahan 1,33 1,38 1,44 1,55 1,80 4 Listrik, gas dan Air Bersih 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 5 Konstruksi 1,95 2,05 2,17 2,33 2,52 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,50 5,84 6,23 6,59 6,96 7 Transportasi dan Komunikasi 2,55 2,79 3,07 3,37 3,70 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 1,13 1,21 1,29 1,40 1,48 9 Jasa Lain-lain 2,56 2,77 2,99 3,19 3,43 JUMLAH 22,88 24,04 25,35 26,98 28,52 Sumber :BPS Kabupaten Cianjur
Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten Cianjur Gambar 3.PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga  Konstan  2010  danLaju Pertumbuhan  PDRB  Menurut Lapangan  Usaha  Tahun  2013  - 2017
Distribusi sektor-sektor usaha  penyumbang  PDRB  Kabupaten  Cianjur dari  tahun  2015  sampai sebagaimana diperlihatkan pada grafik Gambar 4 berikut.

## Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten Cianjur
Gambar  2.  Distribusi  PDRB  Kabupaten Cianjur  Menurut  Lapangan  Usaha  Tahun 2015 - 2017
Dari grafik pada Gambar
atas  dapat  dilihat  sektor  penyumbang  terbesar PDRB  Kabupaten  Cianjur  dari  tahun  2012 sampai  2017  rata-rata  berasal  dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kemudian dari sektor perdagangan, berikutnya dari  sektor  transportasi,  kemudian  dari akomodasi,  makan  dan  minum
2016  dari  sektor  pertanian, perikanan  menyumbang  PDRB 33,77%,  sektor  Perdagangan PDRB sebesar 17,97%, selanjutnya dari sektor transportasi  menyumbang  sebesar kemudian  dari  sektor  akomodasi minum menyumbang sebesar 5,81
sektor lapangan abupaten  Cianjur sampai  tahun  2017 perlihatkan pada grafik Gambar
Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten .  Distribusi  PDRB  Kabupaten Cianjur  Menurut  Lapangan  Usaha  Tahun Gambar 4 tersebut di ektor  penyumbang  terbesar dari  tahun  2012 rata  berasal  dari  sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian dari sektor perdagangan, berikutnya kemudian  dari  sektor akomodasi,  makan  dan  minum.  Pada  tahun 2016  dari  sektor  pertanian,  kehutanan  dan
PDRB  sebesar sektor  Perdagangan  menyumbang , selanjutnya dari sektor sebesar  9,18%, akomodasi,    makan  dan 5,81%. 2. 2 Kualitas Infrastruktur Kabupaten Cianjur Barat Jika diperhatikan Tabel 3 4  tersebut  di  atas,  terlihat  sektror penyumbang  terbesar  PDRB Cianjur  tahun  2012  –  201 atau  berhubungan  dengan  keberadaan  atau kondisi  infrastruktur  daerah,  yang  salah satunya  adalah  infrastruktur  jalan. digunakan untuk mengangkut dan memasarkan hasil  produksi  pertanian,  kehutanan  dan perikanan.  Jalan  juga  diperlukan  di  sektor perdagangan,  hotel  dan  restoran,  sektor transportasi  dan  sektor  jasa  lainnya  untuk mendukung  kemudahan  aksesibilitas  dan mobilitas pergerakan barang, manusia dan jasa berupa  pengurangan  waktu  tempuh  dan  biaya perjalanan.
Di wilayah Kabupaten Cianjur terdapat jalan  nasional  sepanjang terdiri dari jalan arteri primer (JAP) sepanjang 47,48  km  yang  menghubungkan  kota dan Bandung melalui kota Sukabumi –  Padalarang,  dan  jalan  kolektor  primer (JKP-1) sepanjang 164,97 km menghubungkan  Bogor  dan  Cianjur  lewat Puncak.  Selain  jaringan  jalan  nasional terdapat  jaringan  jalan  provinsi  sepanjang 186,400  km  yang  fungsinya  sebagai  jalan Kolektor  Primer  2  (JKP km  dan  Kolektor  Primer  3  (JKP 48,55 km. Kualitas jaringan jalan nasional dan jalan  provinsi  yang  terdapat  di  wilayah Kabupaten  Cianjur  pada  umumnya  dalam kondisi baik  (kondisi mantap 100%).
Adapun  jaringan  jalan  kabupaten, berdasarkan Keputusan Bupati 620/Kep.
168-Binamarga/2013,
Penetapan  Ruas  Jalan  Kabupaten  Cianjur, panjang  ruas  Jalan  Kabupaten  Cianjur  adalah 1.301,697  km.  Ruas-ruas  jalan tersebut  terdiri  dari  jalan  kolektor jalan  lokal  primer  (JLP)  dan  jaringan  jalan sekunder di dalam kota.
Jaringan jalan  yang  berada  di  wilayah Kabupaten  Cianjur  sebagai pada Gambar 5 sebagai berikut.
ualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten Cianjur Terendah di Jawa Jika diperhatikan Tabel 3 dan Gambar tersebut  di  atas,  terlihat  sektror-sektor penyumbang  terbesar  PDRB  Kabupaten 2017,  semuanya  terkait atau  berhubungan  dengan  keberadaan  atau kondisi  infrastruktur  daerah,  yang  salah satunya  adalah  infrastruktur  jalan.  Jalan digunakan untuk mengangkut dan memasarkan hasil  produksi  pertanian,  kehutanan  dan perikanan.  Jalan  juga  diperlukan  di  sektor perdagangan,  hotel  dan  restoran,  sektor transportasi  dan  sektor  jasa  lainnya  untuk mendukung  kemudahan  aksesibilitas  dan litas pergerakan barang, manusia dan jasa berupa  pengurangan  waktu  tempuh  dan  biaya
abupaten Cianjur terdapat jalan  nasional  sepanjang  212,45  km  yang terdiri dari jalan arteri primer (JAP) sepanjang yang  menghubungkan  kota  Jakarta ung melalui kota Sukabumi – Cianjur dan  jalan  kolektor  primer  1 1) sepanjang 164,97 km yang menghubungkan  Bogor  dan  Cianjur  lewat Selain  jaringan  jalan  nasional,  juga terdapat  jaringan  jalan  provinsi  sepanjang fungsinya  sebagai  jalan
2  (JKP-2)  sepanjang  137,85
dan  Kolektor  Primer  3  (JKP-3)  sepanjang Kualitas jaringan jalan nasional dan vinsi  yang  terdapat  di  wilayah abupaten  Cianjur  pada  umumnya  dalam i baik  (kondisi mantap 100%).
Adapun  jaringan  jalan  kabupaten, erdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor Binamarga/2013, tentang
Penetapan  Ruas  Jalan  Kabupaten  Cianjur, panjang  ruas  Jalan  Kabupaten  Cianjur  adalah ruas  jalan  kabupaten jalan  kolektor  4  (JKP-4), (JLP)  dan  jaringan  jalan
jalan  yang  berada  di  wilayah abupaten  Cianjur  sebagaimana  diperlihatkan sebagai berikut.
Gambar 3.  Peta Jaringan Jalan di Wilayah Kabupaten Cianjur
Kondisi jalan Kabupaten Cianjur pada akhir  tahun  2016,  dari  total  panjang  jalan kabupten  1.301,697  km  tersebut,  37,87% dalam  kondisi  mantap  (baik  24,95%  atau sepanjang  324,763  km  dan  sedang  12,92% atau sepanjang 168,168 km), selebihnya dalam kondisi  tidak  mantap  (rusak  62,13%  atau sepanjang 808,766 km). Sebagaimana dapat di lihat  pada  Tabel  1,  Kabupaten  Cianjur memiliki  panjang  jalan  kabupaten  terpanjang ke-2  di  antara  14  kabupaten  di  Jawa  Barat setelah Kabupaten Bogor. Namum pada tahun
2016 kualitas kondisi jalan Kabupaten Cianjur  merupakan  yang  terendah  diantara  14 kabupaten  di  Jawa  Barat,  dimana  rata-rata kondisi mantap jalan kabupaten di Jawa Barat pada  umumnya  sudah  berada  di  atas  60%. Kualitas jalan Kabupaten Cianjur yang rendah ini  tentunya  kurang  mendukung  terhadap pertumbuhan sektor pertanian yang merupakan sektor penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Cianjur.
Jalan Nasional
Jalan Provinsi
Jalan Kabupaten
2. 3 Alokasi  Anggaran  Jalan  Kabupaten Belum Berhasil Meningkatkan Kualitas  Jalan  Kabupaten  Cianjur Secara Signifikan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang  Nomor  38  Tahun  2004 Tentang  Jalan,  bahwa  pemerintah  daerah kabupaten bertanggungjawab dalam penyelenggaraan  jalan  kabupaten.  Salah  satu bentuk  kegiatan  penyelenggaraan  jalan tersebut  adalah  pembangunan  jalan  yang  di dalamya  meliputi  kegiatan  pemrograman  dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan  konstruksi,  serta  pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Penganggaran penanganan jalan bertujuan  untuk  menjaga  agar  kondisi  jalan
tetap  dapat  melayani  pergerakan  arus  lalu lintas  kendaraan.  Alokasi  anggaran  jalan tersebut  meliputi  biaya  untuk  kegiatan pembangunan/peningkatan jalan, untuk pemeliharaan  periodik/rehabilitasi  jalan,  dan untuk kegitan pemeliharaan rutin jalan. Untuk itu pemerintah kabupaten setiap tahunnya telah mengalokasikan  anggaran  untuk  penanganan jalan kabupaten.
Untuk  melihat  perkembangan  kondisi jalan mantap Kabupaten Cianjur, pada Tabel 4 berikut  disajikan  data  alokasi  anggaran penangan  jalan  dan  perkembangan  kualitas kondisi jalan mantap Kabupaten Cianjur tahun 2014 – 2017.
Tabel 4 . Alokasi Anggaran Penanganan Jalan dan Kondisi Jalan Mantap Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 - 2017 Jenis Penanganan Jalan 2014 2015 2016 2017 2018 Miliar Rp. % Miliar Rp. % Miliar Rp. % Miliar Rp. % Miliar Rp. % Pemb/Peningkt Jalan 42,624 75,21 83,500 84,28 117,004 60,01  313,066 83,54  367.415  78,79 Pemel Periodik/ Rehab Jalan 5,565 9,82 7,729 7,80 68,537 35,15  51,451 13,73  83.895  17,99 Pemel Rutin Jalan 8,483 14,97 7,847 7,92 9,446 4,85  10,213 2,73  15.000 3,22 JUMLAH 56,672 100,00 99,076 100,00 194,987 100,00  374,739  100,00  466,310  100,00 Persentase Terhadap APBD 2,16% 2,96% 6,01% 10,23% 11,61% Kondisi Jalan Mantap 35,56% 35,88% 37,87% 40,53% 50,98% Sumber : diolah dari LKPJ Bupati Cianjur dan Renstra Dinas PUPR Th 2016 – 2021
Dari  Tabel  4  tersebut  di  atas  dapat dilihat  anggaran  untuk  penanganan  jalan kabupaten  yang  telah  dialokasikan  oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dari tahun 2014 –  2018  ternyata  hanya  dapat  menghasilkan kondisi  mantap  jalan  kabupaten  sebesar 50,98%  pada  tahun  2018.  Kondisi  ini  masih sangat jauh di bawah rata-rata kondisi mantap jalan  kabupaten  di  Jawa  Barat  yang  sudah mencapai di atas 60%.
BAB III STUDI LITERATUR 3. 1 Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ketersediaan  infrastruktur  dengan pembangunan  ekonomi  mempunyai  hubungan yang erat dan saling ketergantungan satu sama lain.  Infrastruktur  jalan  merupakan  salah  satu infrastruktur transportasi yang berperan dalam merangsang  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah.  Ketersediaan  infrastruktur  jalan  yang baik  akan  meminimalkan  biaya  transportasi untuk  mendistribusikan  hasil  produksi  suatu
wilayah  untuk  diangkut  menuju  ke  lokasi pemasaran.  Perbaikan  dan  peningkatan infrastruktur  jalan  pada  umumnya  akan  dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya penurunan  ongkos  pengiriman  barang-barang, dan  terdapatnya  pengangkutan  barang-barang dengan  kecepatan  yang  lebih  tinggi,  serta perbaikan kualitas dari jasa-jasa pengangkutan tersebut. Sehingga dengan tersedianya infrastruktur  jalan  yang  baik,  proses  produksi dan  distribusi  barang  dan  jasa  menjadi  lebih efisien.
Pembangunan  prasarana  jalan  juga turut  meningkatkan  pertumbuhan  suatu wilayah.  Sebaliknya  prasarana  jalan  yang buruk  dan  rusak  akan  menghambat  alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian hasil produksi, barang dan jasa suatu daerah.
Dalam  Undang-undang  Nomor  38 Tahun  2004  tentang  Jalan,  dijelaskan  bahwa peran infrastruktur jalan adalah sebagai bagian dari  prasarana  transportasi  yang  mempunyai peran  penting  dalam  bidang  ekonomi,  sosial budaya,  lingkungan  hidup,  politik,  pertahanan dan keamanan.

## 3. 2 Pengelolaan Jalan Kabupaten
Undang-undang  Nomor  38  Tahun 2004  Tentang  Jalan  mengamanatkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  bertanggungjawab dalam  penyelenggaraan  jalan  kabupaten. Kewenangan  tersebut  dipertegas  lagi  dalam Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa  urusan pemerintahan  bidang  pekerjan  umum,  sub urusan  jalan,  pemerintah  daerah  kabupaten bertanggungjawab  dalam  penyelenggaraan jalan  kabupaten.  Wewenang  penyelenggaraan jalan  kabupaten  sebagaimana  dijelaskan  pada Pasal  16  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  38 Tahun  2004  meliputi  pengaturan,  pembinaan, pembangunan,  dan  pengawasan.  Selanjutnya dijelaskan  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  b,
bahwa penyelenggara jalan wajib memrioritaskan  pemeliharaan,  perawatan  dan pemeriksaan  jalan  secara  berkala  untuk mempertahankan  tingkat  pelayanan  jalan
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

## 3. 3 Penanganan  Jalan  Kabupaten  di Indonesia
Untuk  menjaga  kelancaran  pergerakan orang,  arus  barang  dan  jasa,  dibutuhkan kondisi  jalan  yang  dalam  kondisi  baik. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diperlukan adanya  penangan  jalan  agar  tetap  terjaga kondisinya  dalam  melayani  arus  lalu  lintas pergerakan orang, barang dan jasa.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Dirjen Bina  Marga  No.  77/KPTS/Db/1990  Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten, kondisi jalan dibagi menjadi dua bagian, meliputi:
1. Jalan  mantap  (stabil),  jalan  yang kondisinya  baik  dan  sedang,  yaitu  jalan yang  dari  kondisi  baru  dibangun  sampai dengan  kondisi  pelayanan  pada  batas kemantapan (akhir umur rencana pelayanan),  dengan  penurunan  nilai kemantapan wajar seperti yang diperhitungkan dalam perencanaan teknis. 2. Jalan  tidak  mantap  (tidak  stabil),  yaitu jalan  dalam  kondisi  rusak/rusak  berat, yaitu  jalan  yang  kondisi  pelayanannya berada diantara batas kemantapan sampai dengan batas kritis.
Untuk menentukan kondisi jalan dapat dilakukaan  dengan  beberapa  cara.  Salah satunya  berdasarkan  nilai  dari  indeks  kondisi jalan  ( Road  Condition  Index,  RCI ),  yaitu tingkat  kekasaran  permukaan  jalan  yang diperoleh  dengan  melakukan  survei  secara visual.  Kondisi  jalan  berdasarkan  nilai  RCI sebagaimana  Lampiran  I  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor  47/PRT/M/2015
Tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur sebagaimana  diperlihatkan  pada  Tabel  5 berikut.

## Tabel 5. Kondisi Jalan berdasarkan Nilai RCI
No . Jenis Permukaan Jalan Kondisi ditinjau secara visual Niali RCI 1.  Jalan tanah dengan drainase yang jelek, dan semua tipe jalan yang tidak diperkeras Tidak dapat dilalui 0 – 2 2.  Semua tipe perkerasan jalan yang tidak diperhatikan sejak lama (4 – 5 th atau lebih) Rusak berat, banyak lubang di seluruh daerah perkerasan 2 – 3 3.  Lapen lama, Latasbum lama, batu kerikil Rusak bergelombang, banyak lubang 3 – 4 4.  Lapen setelah pemakaian 2 tahun, Latasbum lama Agak rusak, kadang-kadang ada lubang, permukaan tidak rata 4 – 5 5.  Lapen baru, Latasbum baru, Lasbutag setelah pemakaian 2 tahun Cukup tidak ada atau sedikit sekali lubang, permukaan jalan agak tidak rata 5 – 6 6.  Lapis tipis lama dari Hotmix, Latasbum baru, Lasbutag baru Baik 6 – 7 7.  Hotmix setelah 2 tahun, Hotmix tipis di atas PM Sangat baik, umumnya rata 7 – 8 8. Hotmix baru (Lataston, Laston), Peningkatan dengan menggunakan lebih dari 1 lapis Sangat rata dan teratur 8 – 10 Sumber : Permen PU No. 47/PRT/M/2015 Berdasarkan  pengertian  yang  terdapat di  dalam  Lampiran  I  Peraturan  Menteri
Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor  47/PRT/M/2015  Tentang  Petunjuk Teknis  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  Bidang  Infrastruktur,  yang  dimaksud dengan:
− Pemeliharaan  Rutin  (PR)  adalah  kegiatan merawat  serta  memperbaiki  kerusakan- kerusakan  yang  terjadi  pada  ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap;
− Rehabilitasi  Jalan  merupakan  kegiatan penanganan  terhadap  setiap  kerusakan yang  tidak  diperhitungkan  dalam  desain, yang  berakibat  menurunnya  kondisi kemantapan  pada  bagian/tempat  tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan,  agar  kondisi  kemantapan  tersebut dapat  dikembalikan  sesuai  dengan rencana;
− Pemeliharaan  Berkala  (PM)  adalah kegiatan  penanganan  terhadap  setiap kerusakan  yang  diperhitungkan  dalam desain, agar penurunan kondisi jalan dapat
dikembalikan  pada  kondisi  kemantapan sesuai dengan rencana;
− Peningkatan  Jalan  (PK)  adalah  kegiatan penanganan  untuk  dapat  meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak  mantap  atau  kritis  agar  ruas  jalan tersebut  dalam  kondisi  mantap  sesuai dengan  umur  rencana.  Peningkatan kapasitas  merupakan  penanganan  jalan dengan  pelebaran  perkerasan,  baik menambah  maupun  tidak  menambah jumlah lajur;
− Pembangunan  Jalan  adalah  kegiatan membangun  jalan  tanah/jalan  setapak menjadi  standar  jalan  minimum  sesuai dengan  tingkat  kebutuhan  lalu  lintas  dan sesuai  dengan  standar/pedoman  yang berlaku.

## 3. 4 Metode  Data  Envelopment  Analysis (DEA)
Data  Envelopment  Analysis  (DEA) adalah  suatu  pendekatan  yang  relatif  baru untuk  mengevaluasi  kinerja  dari  suatu  entitas yang  disebut  Decision  Making  Units  (DMU) yang  mengubah  beberapa  input  menjadi
beberapa  output.  Beberapa  tahun  terakhir  ini telah  terlihat  berbagai  macam  aplikasi  DEA untuk  digunakan  dalam  mengevaluasi  kinerja berbagai  jenis  entitas  yang  terlibat  dalam berbagai  kegiatan  di  banyak  negara.  Aplikasi DEA  ini  telah  digunakan  oleh  DMU  dari berbagai  bentuk  untuk  mengevaluasi  kinerja entitas,  seperti  rumah  sakit,  Angkatan  Udara AS,  universitas,  kota,  pengadilan,  perusahaan bisnis,  termasuk  kinerja  negara,  wilayah,  dan lain-lain.  Karena  DEA  memerlukan  sangat sedikit  asumsi,  DEA  juga  telah  membuka kemungkinan  untuk  digunakan  dalam  kasus- kasus yang telah resisten terhadap pendekatan lain  karena  sifat  hubungan  yang  kompleks (sering  tidak  diketahui)  antara  beberapa  input dan beberapa output yang terlibat dalam DMU (Cooper, Seiford and Joe, 2011).
Data  Envelopment  Analisys  (DEA) adalah  suatu  metode  nonparametrik  yang menggunakan teknik pemrograman linier yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari  suatu  unit  pengambilan  keputusan ( Decision  Making  Unit,  DMU ).  Berdasarkan data-data  yang  tersedia  dari  semua  unit  yang dianalisis,  sebuah  batas/garis  efisien  ( efficient frontier ) dapat dibentuk. Unit-unit yang berada pada  batas/garis  efisien  ini  dikatakan  sebagai unit  yang  efisien  ( relative  efficient )  dan  unit- unit  yang  berada  di  luar  batas/garis  ini dikatakan sebagai unit-unit yang tidak efisien. Unit  yang  menghasilkan  output  maksimum dari  input  yang  diberikan  dikatakan  sebagai analisis  berorintasi  kepada  output  ( output-
oriented DEA ), atau unit-unit yang menggunakan input minimum untuk menghasilkan output yang diberikan dikatakan sebagai  analisis  berorientasi  kepada  input (input-oriented DEA). Unit-unit yang menghasilkan output maksimum atau unit-unit yang menggunakan input minimum ini terletak pada batas/garis efisiensi (Cooper et al., 2006, dalam Molinos and Encinas, 2016).
Gambar  6  berikut  memperlihatkan contoh  sederhana  analisis  menggunakan metode  pendekatan  DEA  yang  berorientasi kepada  input  ( input-oriented  approach ),  di mana  setiap  unit  menggunakan  satu  input untuk  menghasilkan  satu  output.  Dengan  cara yang  sama  konsep  ini  dapat  diterapkan  pada proses  produksi  lainnya  dengan  menggunakan banyak  input  dan/atau  output.    A  sampai  F mewakili  enam  unit    yang  akan  dievaluasi
tingkat  efisiensinya.  Unit  A  sampai  D  adalah unit-unit efisien yang terletak pada batas/garis produksi yang efisien ( the efficient production frontier ).  Unit  E  dan  F  adalah  unit-unit  yang inefisien  karena  unit-unit  tersebut  dapat mengurangi penggunaan input untuk menghasilkan  tingkat  output  yang  sama (Molinos and Encias, 2016).

## Sumber : Molinos and Encinas, 2016
Gambar 6. Contoh Grafik Data Envelopment Analysis
Tergantung  pada  bagaimana  input digabungkan  untuk  menghasilkan  output, model DEA dapat dikatakan sebagai mencapai skala hasil konstan ( Constant Returns to Scale, (CRS )  (Charnes  et  al.,  1978)  atau  mencapai skala  hasi  yang  variabel  ( Variable  Returns  to Scale,    VRS )  (Banker  et  al.,  1982)  (dalam Molinos and Encias, 2016).
− Jika  output  meningkat  dalam  proporsi yang  sama  dengan  input,  maka  model tersebut  dikatakan  mencapai  skala  hasil yang konstan (CRS);
− Jika  output  meningkat  dalam  proporsi yang  tidak  sama  dengan  input,  model tersebut  mencapai  skala  hasil  yang variabel (VRS). 3. 5 Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Beberapa penelitian terdahulu menyatakan  adanya  pengaruh  infrastruktur jalan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu daerah. Hasil penelitian tersebut diantaranya:
1. Laen  Sugi  (2015)  dalam  penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten  Mamasa  Periode
2003  –  3013  menyimpulkan,  pengaruh rasio  infrastruktur  jalan  rusak  terhadap pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan berkorelasi positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan  kondisi  jalan  baik  yang jumlahnya  semakin  menurun  memiliki hubungan  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi. 2. Indayani Hasim (2013) dalam penelitiannya  yang  berjudul  Analisis Keterkaitan  Transportasi  Darat  Dengan Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten Merauke Periode 2002 – 2011 menyimpulkan, pembiayaan jalan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke. 3. Nugroho Maku (2011) dalam penelitiannya  yang  berjudul  Analisis Determinansi Infrastruktur Jalan Terhadap Produk  Domestik  Regional  Bruto  (Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur) menyimpulkan, infrastruktur
jalan
berpengaruh  signifikan  terhadap  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Adi Pramomo (2011) dalam penelitiannya yang  berjudul  Pengaruh  Pembangunan Infrastruktur  Jalan  Dan  Listrik  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kalimantan Tahun  1994  –  2008  menyimpulkan, Infrastruktur jalan signifikan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. 3. 6 Target Kondisi Mantap Jalan Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Di dalam dokumen RPJMD kabupaten
Cianjur  tahun  2016  –  2021,  ditetapkan  target sasaran  yang  ingin  dicapai  di  bidang infrastruktur  jalan,  yaitu  persentase  kondisi mantap  jalan  kabupaten  sebesar  70%  pada akhir  tahun  2021.  Adapun  tahapan  target pencapaian  setiap  tahunnya  sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 6 sebagai berikut. Tabel 6  Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Cianjur Th 2016 - 2021 Bidang Infrastruktur Jalan Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan Meningkat nya pembangu nan infrastrukt ur daerah Persentase kondisi mantap jalan kabupaten 36,35 % 44,00 % 52,00 % 60,00 % 65,00 % 70,00 % BAB IV PEMBAHASAN 4. 1 Tingkat  Efisiensi  Kualitas  Jalan Kabupaten  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Jawa Barat
Untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi kualitas jalan  dalam  mendukung  pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah kabupaten di Jawa Barat,  dilakukan  studi  kasus  terhadap  6 kabupaten  di  Jawa  Barat  berdasarkan  kualitas
jalan  kabupaten  dan  pertumbuhan  ekonomi pada tahun 2015 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).
Kabupaten  tersebut  terdiri  dari Kabupaten  Cianjur,  Kabupaten  Majalengka, Kabupaten  Bandung,    Kabupaten  Sumedang, Kabupaten  Bandung  Barat  dan  Kabupaten Garut.  Alasan  dipilihnya  6  kabupten  tersebut dikarenakan  ketersediaan  data  yang  cukup memadai, jika dibandingkan dengan
kabupaten/kota  lainnya  yang  ada Barat.
Hasil analisis efisiensi korelasi jalan  (kondisi  mantap)  terhadap  pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode
Tabel 7.  Kualitas Jalan dan Efisiensi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 6 No . KABUPAT EN KUALIT AS JALAN 1 Cianjur 35,88% 2 Majalengka 80,92% 3 Bandung 76,30% 4 Sumedang 63,08% 5 Bandung Barat 65,16% 6 Garut 90,20% Sumber : Hasil Analisis Menggunakan Metode DEA
Dari  hasil  analisis tersebut di atas, dibuat grafik efisiensi kualitas jalan terhadap pertumbuhan ekonomi dan garis kecenderungan (trend line) target ekonomi  kabupaten  yang  efisien kualitas  jalan,  yang  disebut  dengan efisien  ( efficient  frontier ). ditampilkan pada Gambar 7 sebagai
Gambar  7.    Grafik  Efisiensi  Kualitas  Jalan (Jalan  Mantap)  Terhadap  Pertumbuhan
kabupaten/kota  lainnya  yang  ada  di  Jawa
efisiensi korelasi kualitas terhadap  pertumbuhan menggunakan metode Data Envelopment  Analysis  (DEA)  terhadap  6 kabupaten  di  Jawa  Barat Tabel 7 sebagai berikut. .  Kualitas Jalan dan Efisiensi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 6 Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2015 KUALIT AS JALAN PERTUMBUH AN EKONOMI TARGET PERTUMBU HAN EKONOMI EFISIEN SI 35,88% 5,47% 9,15% 32,80% 80,92% 5,33% 6,61% 75,90% 76,30% 5,89% 7,96% 64,80% 63,08% 5,25% 7,35% 60,10% 65,16% 5,03% 6,80% 64,80% 90,20% 4,51% 4,51% 100,00% Sumber : Hasil Analisis Menggunakan Metode DEA asil  analisis  pada  Tabel  7 efisiensi kualitas jalan terhadap pertumbuhan ekonomi dan garis target pertumbuhan yang  efisien  terhadap ,  yang  disebut  dengan  garis Grafik  tersebut sebagai berikut.
Grafik  Efisiensi  Kualitas  Jalan
(Jalan  Mantap)  Terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi (PDRB) 6 Kabupaten di Jawa Barat Th 2015
Dari Gambar 7 tersebut di atas, terlihat garis  pertumbuhan  ekonomi  yang ( efficient frontier ) cenderung menurun dengan  meningkatnya  kualitas  jalan.  Hal  ini dapat  dikatakan  bahwa  berdasarkan  kondisi pada  tahun  2015  peningkatan  kualitas  jalan kabupaten di 6 kabupaten di Jawa Barat, berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuh ekonomi  6  kabupaten  di  Jawa  B
Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  beberapa hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya, dimana dikatakan infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan  ekonomi Hasyim  2013,  etc).  Dari  Gambar  8  tersebut juga  dapat  dilihat ekonomi  di  6  kabupaten  di  Jawa  Barat  masih berada  di  bawah  garis  efisien. DEA, unit-unit yang berada di luar batas/garis ini  dikatakan  sebagai  unit efisien. Oleh karena itu dapat kualitas  jalan  kabupaten  di  6  kabupaten tersebut belum mencapai skala efisien mendukung  pertumbuhan  ekonomi  daerah kabupaten.
Kualitas  jalan  (kondisi  jalan  mantap) dikatakan  mencapai  skala  efisiensi  apabila
Envelopment  Analysis  (DEA)  terhadap  6 kabupaten  di  Jawa  Barat,  ditampilkan  pada
.  Kualitas Jalan dan Efisiensi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 6
EFISIEN INEFISIE NSI 32,80% 67,20% 75,90% 24,10% 64,80% 35,20% 60,10% 39,90% 64,80% 35,20% 100,00% 0,00% 6 Kabupaten di Jawa Barat tersebut di atas, terlihat pertumbuhan  ekonomi  yang  efisien ) cenderung menurun seiring dengan  meningkatnya  kualitas  jalan.  Hal  ini dapat  dikatakan  bahwa  berdasarkan  kondisi pada  tahun  2015  peningkatan  kualitas  jalan kabupaten di 6 kabupaten di Jawa Barat, tidak berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi  6  kabupaten  di  Jawa  Barat  tersebut.
Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  beberapa hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya, dimana dikatakan bahwa kualitas struktur jalan berpengaruh positif terhadap
(Laen  Sugi,  2015, Dari  Gambar  8  tersebut juga  dapat  dilihat  bahwa  pertumbuhan 6  kabupaten  di  Jawa  Barat  masih berada  di  bawah  garis  efisien.  Menurut  teori unit yang berada di luar batas/garis ini  dikatakan  sebagai  unit-unit  yang  tidak dapat dikatakan bahwa ten  di  6  kabupaten tersebut belum mencapai skala efisiensi dalam buhan  ekonomi  daerah
Kualitas  jalan  (kondisi  jalan  mantap) dikatakan  mencapai  skala  efisiensi  apabila
kualitas  jalan  (persentase  jalan mantap)  dapat  mendukung  pertumbuhan ekonomi  daerah  yang  tinggi.  Hal  ini  dapat ditunjukkan  bila  pertumbuhan  ekonomi terjadi  berada  pada  garis  efisien frontier ) pada Gambar 7.
Untuk  Kabupaten  Cianjur kualitas  jalan  terjadi  karena  sektor  pertanian dan  kehutanan,  yang  merupakan  penyumban terbesar  pertumbuhan  ekonomi Cianjur,  tidak  didukung  oleh  kualitas  kondisi jaringan  jalan  yang  baik.  Hal  tersebut  karena kondisi  jalan  kabupaten  yang kawasan pertanian yang berfungsi menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian  dengan  lokasi  pemasaran  pada umumnya  dalam  kondisi  rusak, diperlihatkan  pada  Gambar  8 Sehingga  rendahnya  kualitas  jalan  tersebut berakibat kepada rendahnya tingkat produktivitas hasil pertanian. Gambar 8. Jaringan Jalan Kabupaten Pada Kawasan Pertanian Dalam Kondisi Rusak
Gambar 9. Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Rusak Pada Kawasan Pertanian
jalan  dalam  kondisi mendukung  pertumbuhan
.  Hal  ini  dapat ertumbuhan  ekonomi  yang garis  efisien  ( efficient Untuk  Kabupaten  Cianjur  inefisiensi sektor  pertanian merupakan  penyumbang terbesar  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Cianjur,  tidak  didukung  oleh  kualitas  kondisi Hal  tersebut  karena yang  berada  di kawasan pertanian yang berfungsi pusat produksi pertanian  dengan  lokasi  pemasaran  pada umumnya  dalam  kondisi  rusak,  sebagaimana dan  Gambar  9. endahnya  kualitas  jalan  tersebut berakibat kepada rendahnya tingkat Gambar 8. Jaringan Jalan Kabupaten Pada Kawasan Pertanian Dalam Kondisi Rusak . Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Rusak Pada Kawasan Pertanian
4. 2 Pengaruh  Kualitas  Jalan  Kabup Cianjur  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Untuk  mengetahui infrastruktur jalan kabupate pertumbuhan  ekonomi dilakukan pemetaan Kabupaten  Cianjur  pada distribusi  PDRB  dan jalan  kabupaten  sebagai pada Gambar 10 sebagai Gambar  10.  Matriks  Pemetaan  Distribusi  PDRB Pada  Kualitas  Jalan  Kabupaten  Cianjur  Tahun 2015 Gambar  10  memperlihatkan pemetaan  distribusi  sektor  lapangan  usaha penyumbang  terbesar  PDRB  Kabupaten Cianjur  pada  kondisi Cianjur pada tahun 2015. Dari pemetaan lapangan  usaha  penyumbang  PDRB kondisi  jalan  Kabupaten  Cianjur dijelaskan sebagai berikut : − Sektor penyediaan akomodasi makan  dan  minum  mem terhadap  PDRB  sebesar  5, perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi mobil  dan  sepeda  motor kontribusi terhadap PDRB sebesar 18,4
Dua  sektor  tersebut dimana  kuadran  tersebut  menunjukkan ruas-ruas jalan dengan kondisi mantap (baik dan  sedang).  Untuk

## alitas  Jalan  Kabupaten Cianjur  Terhadap  Pertumbuhan
Untuk  mengetahui  pengaruh  kualitas infrastruktur jalan kabupaten terhadap pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Cianjur, distribusi PDRB abupaten  Cianjur  pada  matriks  korelasi distribusi  PDRB  dan  kualitas  infrastruktur jalan  kabupaten  sebagaimana  diperlihatkan sebagai berikut.
.  Matriks  Pemetaan  Distribusi  PDRB
Pada  Kualitas  Jalan  Kabupaten  Cianjur  Tahun memperlihatkan  matriks distribusi  sektor  lapangan  usaha penyumbang  terbesar  PDRB  Kabupaten jalan  di  Kabupaten tahun 2015. Dari pemetaan tersebut sektor penyumbang  PDRB  terhadap abupaten  Cianjur  dapat sebagai berikut : akomodasi (perhotelan), mempunyai  kontribusi terhadap  PDRB  sebesar  5,60%  dan  sektor besar  dan  eceran,  reparasi mobil  dan  sepeda  motor  mempunyai terhadap PDRB sebesar 18,41%.
berada  di  kuadran  II, dimana  kuadran  tersebut  menunjukkan ruas jalan dengan kondisi mantap (baik Untuk  Kabupaten  Cianjur,
sektor-sektor tersebut sebagian besar berada pada ruas jalan nasional dan ruas-ruas jalan kabupaten  yang  kondisinya  sudah  mantap. Sektor-sektor  ini  pada  umumnya  berlokasi di  Kecamatan  Cipanas  dan  Pacet  yang merupakan  kawasan  wisata,  sebagaimana diperlihatkan  pada  peta  Gambar  11. Walaupun  sektor-serktor  ini  berapa  pada ruas-ruas  jalan  dengan  kondisi  mantap, namun  karena  kontribusinya  terhadap PDRB  kecil,  sehingga  kurang  mendukung terhadap  pertumbuhan  PDRB  Kabupaten Cianjur.
Gambar  4.  Peta  Lokasi  Hotel,
Restoran  dan  Pertokoaan  Di Kota  Cipanas  Pada  Ruas  Jalan Nasional  dan  Jalan  Kabupaten Dalam Kondisi Mantap − Sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan merupakan sektor lapangan usaha penyumbang  terbesar  PDRB  Kabupaten Cianjur, dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 34,11% pada tahun 2015. Sektor ini berada  pada  kuadran  IV,  yaitu  kuadran dengan  kondisi  jalan  tidak  mantap  (rusak). Ini  berarti  sektor  pertanian  dan  kehutanan yang  merupakan  penyumbang  terbesar PDRB  Kabupaten  Cianjur  tidak  didukung oleh  kondisi  jaringan  jalan  yang  mantap. Jaringan  jalan  yang  kondisinya  tidak mantap  (kondisi  rusak)  ini  pada  umumnya di Kabupaten Cianjur terjadi pada ruas-ruas jalan kabupaten di kawasan pertanian yang berfungsi  menghubungkan  pusat-pusat produksi pertanian dengan lokasi pemasaran.  Ruas-ruas  jalan  tersebut
sebagaimana  diperlihatkan  pada  Gambar  8 dan Gambar 9.
− Dengan  masih  rendahnya  kualitas  jaringan jalan  pada  kawasan  pertaniaan  tersebut, sehingga menyebabkan terhambatnya kelancaran distribusi produk hasil pertanian dan kehutanan ke daerah pemasaran. Hal ini berakibat  kepada  rendahnya  tingkat produktifitas hasil pertanian dan kehutanan, yang  pada  akhirnya  dapat  mempengaruhi tingkat  pertumbuhan  PDRB  dari  sektor pertanian  dan  kehutanan  di  Kabupaten Cianjur.
− Berdasarkan  data  dari  BPS  Kabupaten Cianjur, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten  Cianjur  dari  sekor  pertanian, kehutanan  dan  perikanan  pada  tahun  2015 adalah sebesar 2,09% dan pada tahun 2016 sebesar  4,60%.    Laju  pertumbuhan  PDRB sektor  ini  tergolong  masih  rendah, sementara  dari  sektor  perdagangan  laju pertumbuhannya  pada  tahun  2015  sudah mencapai  6,45%  dan  pada  tahun  2016 sebesar 4,55%, serta dari sektor akomodasi dan  makan  minum  pada  tahun  2015 pertumbuhannya  sudah  mencapai  7,35%
dan  pada  tahun  2016  mencapai  sebesar 9,74%.
− Apabila  kondisi  jaringan  jalan  di  kawasan pertanian dan kehutanan dapat ditingkatkan kualitasnya,  sehingga  distribusi  produk hasil  pertanian  dan  kehutanan  ke  daerah pemasaran  menjadi  lebih  lancar.  Hal tersebut dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan  produktifitas  hasil  pertanian dan  kehutanan,  dan  selanjutnya  dapat memberi  dukungan  terhadap  peningkatan laju  pertumbuhan  PDRB  Kabupaten Cianjur  dari  sektor  pertanian  dan kehutanan.
− Zongzhang  Li  dan  Xiaomin  Liu  (2009) dalam penelitiannya mengenai dampak dari pengembangan  infrastruktur  perdesaan terhadap efisiensi teknis produksi pertanian di negara Cina, menghasilkan suatu bentuk persamaan  efisiensi  teknis  produksi pertanian  dari  hasil  analisis  regresi  dengan menggunakan Tobit Model. Efisiensi teknis produksi  pertanian  tersebut  dipengaruhi oleh lima variable independen infrastruktur perdesaan  yang  meliputi  jalan,  sekolah, listrik, telekomunikasi, dan suplai air. Hasil
estimasi  dari  persamaan  tersebut  dengan efisiensi  teknis  sebagai  variabel  dependen sebagaimana  diperlihatkan  pada  Tabel  8 berikut.
Tabel 8. Hasil Estimasi Variabel Infrastruktur
Perdesaan Persamaan Efisiensi Teknis Tobit Model di Provinsi Negara Cina, Tahun 2006
Sumber  :  Zongzhang  Li  dan  Xiaomin  Liu (2009)
− Menurut  Zongzhang  Li  dan  Xiaomin  Liu (2009), jika proporsi kota-kota dengan jalan raya di atas kelas dua di daerah meningkat satu  unit,  maka  efisiensi  teknis  produksi pertanian  akan  meningkat  sebesar  2,859 unit.
− Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Zongzhang  Li  dan  Xiaomin  Liu,  terlihat bahwa  kualitas  jalan  di  daerah  mempuyai pengaruh  yang  besar  terhadap  peningkatan
produksi  pertanian.  Hal  ini  dapat dimengerti  karena  jalan  mempunyai  peran yang  besar  dalam  melancarkan  distribusi produksi pertanian ke daerah pemasaran.
− Apabila  penelitian  seperti  yang  dilakukan oleh  Zongzhang  Li  dan  Xiaomin  Liu  juga dapat  dilakukan  di  Indonesia,  maka  dapat dihitung  besarnya  pengaruh  kualitas  jalan daerah  terhadap  efisiensi  teknis  produksi pertanian  di  Indonesia,  yang  selanjutnya dapat  dihitung  besarnya  peningkatan pertumbuhan PDRB dari sektor pertanian. 4. 3 Analisis Efisiensi Anggaran Infrastruktur Jalan Terhadap Kualitas Jalan Sebagaimana  telah  dimaklumi,  setiap tahun  pemerintah  daerah  mengalokasikan anggaran untuk menjaga kualitas kondisi jalan daerah  dengan  jumlah  alokasi  anggaran bervariasi  sesuai  dengan  panjang  dan  kondisi jalan  di  masing-masing  daerah.  Untuk mengetahui  tingkat  efisiensi  alokasi  anggaran infrastruktur  jalan  kabupaten  di  beberapa daerah  kabupaten  di  Jawa  Barat,  dilakukan studi kasus terhadap 6 kabupaten di Jawa Barat berdasarkan  alokasi  anggaran  infrastruktur jalan  dan  kualitas  jalan  pada  tahun  2015 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil analisis efisiensi korelasi alokasi anggaran  infrastruktur  jalan  terhadap  kualitas jalan  (kondisi  mantap)  dengan  metode  DEA terhadap  6  kabupaten  di  Jawa  Barat  tersebut, sebagaimana  diperlihatkan  pada  Tabel  9 sebagai berikut.
Tabel 9. Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan dan Efisiensi Capaian Kualitas Jalan
6 Kabupaten di Jawa Barat No. KABUPATEN ANGGARAN INFRASTRUKT UR JALAN KUALITA S JALAN TARGET KUALITAS JALAN EFISIENSI INEFISIENSI 1 Cianjur Rp. 92 miliar 35,88% 43,78% 78,00% 22,00% 2 Majalengka Rp. 283 miliar 80,82% 81,87% 98,80% 1,20% 3 Bandung Rp. 270 miliar 76,30% 76,30% 100,00% 0,00% 4 Sumedang Rp. 197 miliar 63,08% 70,49% 88,30% 11,70% 5 Bandung Barat Rp. 165 miliar 65,16% 83,69% 71,60% 28,40% 6 Garut Rp. 257 miliar 90,20% 100,00% 80,50% 19,50%
Sumber : Hasil Analisis Menggunakan Metode DEA
Dari  hasil  analisis tersebut  di  atas,  dibuat  grafik anggaran  infrastruktur  jalan  terhadap  kualitas jalan  dan  garis  kecenderungan target  kualitas  jalan  kabupaten terhadap  alokasi  anggaran  infrastruktur  jalan yang  disebut  dengan  garis  efisien  ( frontier ),  sebagaimana  diperlihatkan  pada Gambar  12  berikut.  Berdasarkan alokasi  anggaran  infrastruktur  jalan  mencapai skala  efisiensi  apabila  kualitas  jalan  yang dicapai  (persentase  kondisi
berada pada garis efisien.
Gambar  12.  Grafik  Efisiensi  Alokasi Anggaran  Infrastruktur  Jalan Terhadap  Kualitas  Jalan  6 Kabupaten  Di  Jawa  Barat Tahun 2015 Dari  Gambar  12 dijelaskan sebagai berikut :
− Kualitas  kondisi  jalan  Kabupaten  Garut berada  di  atas  garis  kurva kabupaten  yang  efisien  ( efficient
Dapat  dikatakan  alokasi  anggaran  untuk infrastruktur  jalan  Kabupaten  Garut mencapai  sekala  efisiensi.  S diperlukan  adanya  peningkatan penambahan  alokasi  angg infrastruktur jalan Kabupaten
− Untuk  Kabupaten  Majalengka,  kualitas kondisi jalan  yang  dicapai  mendekati
Dari  hasil  analisis  pada  Tabel  9 tersebut  di  atas,  dibuat  grafik  efisiensi ran  infrastruktur  jalan  terhadap  kualitas kecenderungan  (trend  line) ten  yang  efisien alokasi  anggaran  infrastruktur  jalan, yang  disebut  dengan  garis  efisien  ( efficient ),  sebagaimana  diperlihatkan  pada
Berdasarkan  teori  DEA,
struktur  jalan  mencapai skala  efisiensi  apabila  kualitas  jalan  yang dicapai  (persentase  kondisi  jalan  mantap) Grafik  Efisiensi  Alokasi Anggaran  Infrastruktur  Jalan Terhadap  Kualitas  Jalan  6 Kabupaten  Di  Jawa  Barat tersebut,  dapat abupaten  Garut kurva  kualitas  jalan efficient  frontier) .
alokasi  anggaran  untuk abupaten  Garut  telah
.  Sehingga  tidak peningkatan  atau alokasi  anggaran  untuk abupaten Garut.
ten  Majalengka,  kualitas yang  dicapai  mendekati  garis
kurva kualitas jalan kabup Sehingga dapat dikatakan infrastruktur  jalannya  sudah  mendekati skala efisiensi.
− Untuk  Kabupaten  Cianjur, Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten  Bandung,  kualitas  kondisi jalan berada  di  bawah  garis kabupaten  yang  efisien. kondisi  jalan  yang  dicapai  pada  saat  ini berdasarkan  besarnya  anggaran  yang dialokasikan  belum  mencapai  skala efisiensi.
Untuk membahas lebih kualitas  kondisi  jalan dapat  dilihat  dari  besaran  alokasi infrastruktur  jalan  yang  telah  dialokasikan Kabupaten  Cianjur  telah anggaran  infrastruktur  jalan  kabupaten  pada tahun  2015  sebesar  Rp.  99  miliar anggaran ini relatif lebih rendah dibandingkan 5  kabupaten  lainnya  yang  ada  di  Jawa  Barat.
Dengan  capaian  kondisi  jalan  mantap tahun  2015  sebesar  35,88% penanganan  jalan  tersebut  belum  dikatakan mencapai skala efisiensi. hasil  analisis  efisiensi  dengan  metode  DEA sebagaimana  diperlihatkan  pada  Tabel  8 tersebut  di  atas.  Tingkat  efisiensi  alokasi anggaran  infrastruktur  jalan  denga kondisi  jalan  mantap  sebesar  35,88%  adalah sebesar 78,00% atau terjadi inefisiensi alokasi anggaran  infrastruktur  jalan  pada  tahun  2015 sebesar 22,00%. Alokas infrastruktur  jalan  Kabupaten  Cianjur  sebesar Rp. 99 miliar tersebut, mencapai skala efisiensi relatif  terhadap  5  kabupate persentase  kondisi  jalan  mantap target  kualitas  jalan  mantap 43,78%.  Dimana  persentase  kondisi mantap  tersebut  berada  pada  garis kualitas  jalan  yang  efisien sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1
Untuk mengetahui penyebab terjadinya inefisiensi alokasi anggaran infrastruktur jalan Kabupaten  Cianjur,  perlu terhadap  capaian  kondisi  mantap  jalan kabupaten  dari  hasil  pelaksanaan program kegiatan penanganan jalan yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun belakangan  ini.  Dengan  diketahui terjadinya inefisiensi alokasi anggaran infrastruktur  jalan  ters
kualitas jalan kabupaten yang efisien. dapat dikatakan alokasi anggaran infrastruktur  jalannya  sudah  mendekati
abupaten  Cianjur,  Kabupaten abupaten Sumedang, dan abupaten  Bandung,  kualitas  kondisi jalan garis  kurva  kualitas  jalan efisien.  Ini  berarti  kualitas kondisi  jalan  yang  dicapai  pada  saat  ini berdasarkan  besarnya  anggaran  yang alokasikan  belum  mencapai  skala
Untuk membahas lebih lanjut terhadap jalan  Kabupaten  Cianjur, besaran  alokasi  anggaran yang  telah  dialokasikan. telah  mengalokasikan anggaran  infrastruktur  jalan  kabupaten  pada tahun  2015  sebesar  Rp.  99  miliar.  Alokasi relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten  lainnya  yang  ada  di  Jawa  Barat.
Dengan  capaian  kondisi  jalan  mantap  pada sebesar  35,88%,  alokasi  anggaran penanganan  jalan  tersebut  belum  dikatakan mencapai skala efisiensi. Hal ini sesuai dengan hasil  analisis  efisiensi  dengan  metode  DEA sebagaimana  diperlihatkan  pada  Tabel  8 ingkat  efisiensi  alokasi anggaran  infrastruktur  jalan  dengan  capaian kondisi  jalan  mantap  sebesar  35,88%  adalah sebesar 78,00% atau terjadi inefisiensi alokasi anggaran  infrastruktur  jalan  pada  tahun  2015 sebesar 22,00%. Alokasi anggaran abupaten  Cianjur  sebesar mencapai skala efisiensi kabupaten  lainnya,  apabila persentase  kondisi  jalan  mantap  mencapai target  kualitas  jalan  mantap,  yaitu  sebesar persentase  kondisi  jalan berada  pada  garis  kurva efisien  ( efficient  frontier ) sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 12.
Untuk mengetahui penyebab terjadinya i anggaran infrastruktur jalan perlu  dilakukan  evaluasi capaian  kondisi  mantap  jalan kabupaten  dari  hasil  pelaksanaan  program- program kegiatan penanganan jalan yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun Dengan  diketahui  penyebab terjadinya inefisiensi alokasi anggaran tersebut,  sehingga  dapat
dijadikan  sebagai  dasar  untuk  melakukan perubahan terhadap alokasi anggaran infrastruktur  jalan  Kabupaten  Cianjur  pada tahun-tahun  yang  akan  datang,  agar  alokasi anggaran  tersebut  dapat  mencapai  skala efisiensi.
Untuk  dapat  meningkatkan  kualitas jalan  (kondisi  mantap)  setiap  tahunnya  perlu dilakukan hal-hal sebagaimana berikut :
1. Mempertahankan  kondisi  jalan  mantap yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya  dengan  cara  melaksanakan pemeliharaan rutin pada seluruh ruas-ruas jalan  yang  dalam  kondisi  mantap  sesuai dengan umur pelayanannya.
2. Melaksanakan pemeliharaan periodik/rehabilitasi untuk memperpanjang  umur  pelayanan  jalan mantap  yang  hampir  habis  umur pelayanannya,  yaitu  untuk  kondisi  jalan yang  mengalami  rusak  sedang  sampai mendekati rusak.
3. Melaksanakan  pembangunan/peningkatan jalan  yang  mengalami  rusak  berat  untuk menambah  panjang  ruas  jalan  dalam kondisi mantap. Adapun jenis program/kegiatan penanganan  jalan,  besarnya  alokasi  anggaran penanganan  jalan,  dan  capaian  kualitas (kondisi  mantap)  jalan  Kabupaten  Cianjur, serta tingkat efisiensi anggaran dari tahun 2015 sampai  2016  sebagaimana  diperlihatkan  pada Tabel 10 berikut.
Tabel 10. Program/Kegiatan Penanganan Jalan, Alokasi Anggaran, dan Capaian Kondisi Jalan Mantap Kabupaten Cianjur, serta Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2015 - 2016
2015 2016 Anggaran (M Rp.) Pj Jalan (km) Kondisi Mantap Anggaran (M Rp.) Pj Jalan (km) Kondisi Mantap Peningkatan/ Pemb Jalan 83,500 44,930 3,45% 117,000 42,569 3,27% Pemel Periodik/ Rehab Jalan 7,729 21,311 1,64% 68,530 39,669 3,05% Pemel Rutin Jalan 7,847 365,90 0 28,11 % 9,450 295,37 22,69% JUMLAH 99,076 _ 33,20 % 194,990 _ 29,01% Kondisi Jalan Mantap  yang dicapai pada tahun berjalan _ _ 35,88 % _ _ 37,87% Kondisi Jalan Tahun Sebelumnya Yang Tetap Dalam  Kondisi Mantap Tanpa Adanya Penanganan Jalan 2,68% 8,86% Persentase kondisi jalan mantap tahun sebelumnya yang dipelihara melalui pemel rutin dan periodik _ _ 29,75% _ _ 25,74% Persentase kondisi jalan mantap tahun sebelumnya _ _ 35,56% _ _ 35,88%
Persentase jalan mantap dapat dicapai jika seluruh jalan mantap  thn sebelumnya dipelihara _ _ 39,01% _ _ 39,15% Kondisi jalan mantap tahun sebelumnya yang menjadi rusak akibat tidak dipelihara _ _ 3,13% _ _ 1,28% Inefisiensi anggaran akibat seluruh jalan mantap tahun sebelumnya tidak terpelihara _ _ 8,72% _ _ 3,38% Efisiensi anggaran akibat seluruh jalan mantap tahun sebelumnya tidak terpelihara _ _ 91,28% _ _ 96,62%

## Sumber :Hasil analisis data dari Dinas PUPR Kab. Cianjur
Dari  Tabel  10  tersebut  di  atas  dapat dilihat,  kondisi  jalan  mantap  kabupaten  pada tahun 2015 sebesar 35,88% diperoleh dari:
1. Kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dengan  alokasi  anggaran  sebesar  Rp. 83,500  miliar,  menghasilkan  panjang penanganan  jalan  sepanjang  44,930  km.
Kegiatan  ini  menambah  persentase kondisi jalan mantap sebesar 3,45%;
2. Kegiatan pemeliharaan periodik/rehabilitasi  jalan  dengan  alokasi anggaran  sebesar  Rp.  7,729  miliar, dengan panjang penanganan  jalan sepanjang  21,311  km.  Kegiatan  ini memperpanjang  umur  pelayanan  jalan, sehingga  jalan  tidak  menjadi  rusak  dan tetap  berada  dalam  kondisi  mantap sebesar 1,64%;
3. Kegiatan pemeliharaan rutin jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,847 miliar. Kegiatan  ini  untuk  menjaga  agar  jalan tetap  dalam  kondisi  mantap  sepanjang 365,900  km,  sehingga  jalan  tetap  terjaga dalam kondisi mantap sebesar 28,11%. 4. Kondisi  jalan  mantap  pada  tahun  2014 yang tidak mendapat penanganan pemeliharaan  tetapi  masih  tetap  dapat bertahan  dalam  kondisi  mantap  pada tahun 2015 sebesar 2,68%. Dari  kondisi  jalan  mantap  pada  tahun 2014 sebesar 35,56%, yang dapat dipertahankan  kondisinya  melalui  kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan periodik/rehabilitasi  jalan  pada  tahun  2015
adalah  sebesar  29,75%,  yaitu  diperoleh  dari pemeliharaan  periodik  sebesar  1,64%  dan pemeliharaan rutin sebesar 28,11%. Seharusnya  seluruh  jalan  mantap  pada  tahun 2014 tersebut mendapat penanganan peliharaan  rutin  atau  periodik,  agar  kondisi jalan  mantap  yang  telah  dicapai  pada  tahun 2014  tersebut  dapat  dipertahankan  pada  tahun 2015.
Seandainya  apabila  seluruh  jalan mantap  tahun  2014  sebesar  35,56%  tersebut mendapat pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan  periodik/rehabilitasi  pada  tahun 2015, maka jalan mantap yang dihasilkan pada tahun  2015  dapat  mencapai  sebesar  39,01%. Angka ini diperoleh dari kondisi jalan mantap tahun  2014  yang  dapat  dipertahankan kondisinya pada tahun 2015, ditambah dengan kondisi  jalan  mantap  hasil  dari  kegiatan pembangunan/  peningkatan  jalan  tahun  2015 sebesar 3,45%.
Dengan tidak
dilaksanakannya pemeliharaan  seluruh  ruas  jalan  mantap  tahun 2014  pada  tahun  2015,  akibatnya  terjadi penurunan  kondisi  jalan  mantap  yang  dicapai pada  tahun  2014  menjadi  tidak  mantap  (turun menjadi  rusak)  pada  tahun  2015  sebesar 3,13%.  Penurunan  kondisi  mantap  menjadi rusak  ini  didapat  dari  selisih  dari  persentase kondisi  jalan  mantap  yang  seharusnya  dapat dicapai  sebesar  39,01%  dengan  kondisi  jalan mantap  yang  dicapai  sebesar  35,88%  pada tahun 2015.
Dengan turunnya kondisi jalan mantap tahun 2014 sebesar 3,13% tersebut pada tahun
2015,  terjadi  inefisiensi  alokasi  anggaran infrastruktur  jalan  sebesar  8,72%,  yaitu merupakan persentase jalan mantap yang turun kondisinya  menjadi  rusak  terhadap  kondisi jalan  mantap  yang  dicapai  pada  tahun  2015, atau  efisiensi  alokasi  anggaran  infrastruktur jalan  yang  terjadi  pada  tahun  2015  mencapai sebesar 91,28%.
Demikian  juga  halnya  yang  terjadi pada  tahun  2016.  Akibat  tidak  seluruh  ruas jalan dalam kondisi mantap yang dicapai pada tahun 2015 mendapat penanganan pemeliharaan baik rutin maupun periodik/rehabilitasi pada tahun 2016, sehingga terjadi  penurunan  kondisi  jalan  mantap  tahun 2015  menjadi  rusak  pada  tahun  2016  sebesar 1,28%.  Yaitu  merupakan  selisih  dari persentase  kondisi  jalan  mantap  yang seharusnya  dapat  dicapai  sebesar  39,15% dengan  kondisi  jalan  mantap  yang  dicapai sebesar 37,87% pada tahun 2016. Dengan demikian akibat dari penurunan kondisi jalan mantap sebesar 1,28% tersebut  pada  tahun  2016,  terjadi  inefisiensi alokasi  anggaran  infrastruktur  jalan  sebesar 3,38%.  Yaitu  merupakan  persentase  jalan mantap  yang  turun  kondisinya  menjadi  rusak terhadap  kondisi  jalan  mantap  yang  dicapai pada  tahun  2016,  atau  efisiensi  alokasi anggaran  infrastruktur  jalan  yang  terjadi  pada tahun 2016 mencapai sebesar 96,62%.
Dari  hasil  evaluasi  terhadap  capaian kondisi mantap jalan Kabupaten Cianjur tahun 2015  dan  tahun  2016,  dapat  diketahui inefisiensi alokasi anggaran infrastruktur jalan Kabupaten  Cianjur  pada  tahun  2015  adalah sebesar  8,72%,  dan  pada  tahun  2016  sebesar 3,38%.  Akibat  inefisiensi  dari  pengalokasian anggaran infrastruktur jalan tersebut, sehingga berdampak  terhadap  rendahnya  capaian kondisi  mantap  jalan  Kabupaten  Cianjur  pada tahun 2015 dan tahun 2016.
Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal  30  ayat  (1)  huruf  b  Undang-undang Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan,  bahwa Penyelenggara  jalan  wajib  memprioritaskan pemeliharaan,  perawatan  dan  pemeriksaan jalan  secara  berkala  untuk  mempertahankan tingkat  pelayanan  jalan  sesuai  dengan  standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Kemudian di dalam Pasal 97 ayat (2) Peraturan
Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2006  Tentang
Jalan  juga  ditegaskan  bahwa  pemeliharaan jalan merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis  penanganan jalan.  Yang  mana  pada  ayat (3)  Peraturan  Pemerintah  tersebut  dijelaskan pemeliharaan  jalan  meliputi  pemeliharaan rutin,  pemeliharaan  berkala  (periodik),  dan rehabilitasi jalan.
Selain  kondisi  jalan  dipengaruh  oleh besarnya  alokasi  anggaran  penanganan  jalan, faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya  kualitas  jalan  Kabupaten  Cianjur diantaranya adalah:
− Tidak  terpeliharanya  jalan  dengan  baik akibat  pelaksanaan  pemeliharaan  jalan dilaksanakan  tidak  sesuai  prosedur, sehingga  kualitas  hasil  pelaksanaan pemeliharaan  menjadi  kurang  baik.  Hal ini  diketahui  dari  hasil  monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan  jalan.  Dimana  pelaksanaan pekerjaan  pemeliharaan  jalan  dikerjakan tanpa  mengikuti  prosedur  sebagaimana mestinya,  karena  kurangnya  tingkat kepedulian  dan  rasa  tanggungjawab  para pekerja  pemelihara  jalan  terhadap  hasil pelaksanaan pekerjaannya .
− Pelaksanaan  pembangunan/peningkatan jalan kualitasnya rendah.
Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan oleh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Cianjur terhadap  pelaksanaan  pekerjaan  jalan yang dilakukan oleh Pihak Penyedia Jasa.
− Keterbatasan  kemampuan  SDM  aparatur Dinas  Pekerjaan  Umun  dan  Penataan Ruang Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan pemeliharaan jalan. Kurangnya pengetahun para pekerja jalan dan  aparatur  yang  bertanggungjawab terhadap  pelaksanaan  pemeliharaan  jalan menyebabkan hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan  jalan  kurang  memenuhi standar teknis. Hal ini dikarenakan dari 11 Balai  Pemeliharaan  Jalan  yang  dimiliki Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Kabupaten  Cianjur,  mulai  dari pejabat  struktural  sampai  ke  petugas pemelihara  jalan,  tidak  ada  satupun  yang memiliki  latar  belakang  pendidikan  di bidang  pekerjaan  jalan,  sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 11 berikut.
Tabel 11. Jumlah Aparatur Pada Balai Pemeliharaan Jalan Kabupaten Cianjur dan Tingkat Pendidikannya
JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH S1/S2 Non T Sipil SMA/STM SMP SD Kepala Balai 9 org 2 org - - 11 org Ka Subag TU 7 org 4 org - - 11 org Pengawas dan Pemelihara Jalan 6 org 82 org 25 org 20 org 133 org JUMLAH APARATUR 22  org 88 org 25 org 20 org 155 org Sumber : Subag Bagian Umum dan Kepegawairan DinasPUPR Kab. Cianjur − Penentuan pelaksanaan program pemeliharaan  jalan  tidak  berdasarkan penilaian yang objektif. Penentuan ruas-ruas jalan yang  mendapat penanganan  pemeliharaan  jalan  tidak mengikuti  prosedur  sebagaimana  diatur dalam  Surat  Keputusan  Dirjen  Bina Marga  No.  77/KPTS/Db/1990  Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan  Program  Jalan  Kabupaten, melaikan  berdasarkan  penilaian  subjektif. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan  para  aparatur  pengelola program  pemeliharaan  jalan,  akibat seringnya terjadi pergantian personil baru yang tidak memiliki pengetahuan mengenai prosedur program pemeliharaan jalan. − Terjadinya  kelebihan  muatan  kendaraan ( exessive over loading ) yang menyebabkan  terjadinya  kerusakan  jalan secara  dini  sebelum  umur  teknis  jalan tercapai.
Hal  ini  disebabkan  karena  tidak tersedianya jembatan timbang sebagai alat ukur  untuk  mengendalikan  kelebihan muatan  kendaraan  pada  ruas-ruas  jalan kabupaten.
− Sering  terjadi  kerusakan  jalan  pada daerah-daerah rawan bencana.
Di  beberapa  kolaksi  di  wilayah  bagian tengah  dan  selatan  Kabupaten  Cianjur sering  terjadi  bencana  alam  akibat
pergerakan  tanah.  Hal  ini  menyebabkan sering  terjadinya  kerusakan  jalan  akibat dari pergerakan tanah tersebut.

## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 5. 1 Kesimpulan
1. Dari  hasil  analisis  efisiensi  dengan menggunakan  metode  Data  Envelopment Analysis  (DEA)  terhadap  kondisi  jalan kabupaten  dan  pertumbuhan  ekonomi daerah  Kabupaten  Cianjur  dan  5 kabupaten  lainnya  di  Jawa  Barat, menunjukkan  bahwa  kualitas  jalan (kondisi  mantap)  6  kabupaten  di  Jawa Barat tersebut pada tahun 2015 semuanya belum  mencapai  skala  efisiensi  untuk mendukung  pertumbuhan  ekonomi  di setiap kabupaten.
2. Kondisi  jalan  mantap  Kabupaten  Cianjur belum  mendukung  terhadap  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur. Hal tersebut dikarenakan  rendahnya  kualitas  jaringan jalan  akses  menuju  ke  pusat-pusat produksi pertanian dan kehutanan, dimana sektor  pertanian  dan  kehutanan  tersebut merupakan  penyumbang  terbesar  PDRB Kabupaten Cianjur, yaitu sebesar 34,09% pada  tahun  2015.  Rendahnya  kualitas jalan  akses  menuju  ke  pusat-pusat produksi  pertanian  dan  kehutanan  ini menyebabkan  distribusi  hasil  produksi pertanian  dan  kehutanan  ke  daerah
pemasaran  menjadi  terhambat.  Sehingga hal  tertsebut  berakibat  kepada  rendahnya tingkat  produktifitas  hasil  pertanian  dan kehutanan,  yang  kemudian    berdampak terhadap  tingkat  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten  Cianjur  dari  sektor  lapangan usaha  pertanian  dan  kehutanan.  Kualitas jaringan  jalan  akses  menuju  ke  pusat- pusat  produksi  pertanian  dan  kehutanan tersebut  seharusnya  dalam  kondisi mantap,  agar  dapat  mendukung  terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur dari  sektor  lapangan  usaha  pertanian  dan kehutanan.
3. Kualitas jaringan jalan Kabupaten Cianjur dalam  kondisi  mantap  pada  umumnya berada  di  kawasan  perkotaan  dan  di kawasan  wisata,  dimana  sektor-sektor lapangan  usaha  seperti    penyediaan akomodasi  (perhotelan),  perdagangan besar  dan  eceran,  pada  umumnya terkonsentrasi  pada  ruas  jalan  tersebut.
Namun  sektor-sektor  lapangan  usaha tersebut  kontribusinya  cukup  kecil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten  Cianjur.  Akomodasi  dan perhotelan  hanya  mempunyai  kontribusi terhadap  PDRB  sebesar  5,9%,  sedangkan
Sektor  perdagangan  besar  dan  eceran, hanya berkontribusi sebesar 18,46% pada tahun  2015.  Kondisi  jalan  mantap  yang mendukung  sektor-sektor  tersebut  tidak mendukung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur secara signifikan.
4. Dari  hasil  analisis  efisiensi  dengan menggunakan  metode  DEA  terhadap alokasi  anggaran  infrastruktur  jalan  dan kondisi  jalan  kabupaten  terhadap  6 kabupaten  di  Jawa  Barat,  menunjukkan alokasi  anggaran  infrastruktur  jalan  pada tahun  2015  untuk  Kabupaten  Garut  telah mencapai  skala  efisiensi,  dan  Kabupaten Majalengka  mendekati  skala  efisiensi. Sedangkan  untuk  Kabupaten  Cianjur,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat,  dan  Kabupaten  Sumedang  belum mencapai skala efisiensi untuk meningkatkan kualitas jalan.
5. Dari  hasil  evaluasi  terhadap  capaian kondisi  jalan  mantap  Kabupaten  Cianjur tahun  2015  dan  tahun  2016,  diketahui inefisiensi  alokasi  anggaran  infrastruktur
jalan  terjadi  karena  tidak  seluruh  ruas jalan kabupaten yang sudah dalam kondisi mantap  mendapat  alokasi  anggaran pemeliharaan  jalan.  Akibatnya  sebagian ruas  jalan  kondisi  mantap  yang  tidak dipelihara  turun  kondisinya  menjadi rusak. Pada tahun 2015 terjadi penurunan kondisi  jalan  mantap  menjadi  rusak sebesar  3,13%  dan  pada  tahun  2016 penurunannya sebesar 1,28%.
6. Selain  daripada  faktor  alokasi  anggaran pemeliharaan  jalan,  faktor-faktor  lain yang  dapat  menyebabkan  terjadinya inefisiensi  anggaran  infrastruktur  jalan  di Kabupaten Cianjur, diantaranya :
− Tidak terpeliharanya jalan dengan baik  akibat  tidak  cukupnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan  jalan,  sehingga menyebabkan kualitas hasil pekerjaan pemeliharaan rendah;
− Pelaksanaan  pemeliharaan  jalan tidak  dilakukan  sesuai  dengan prosedur;
− Keterbatasan  kemampuan  SDM aparatur  Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Penataan  Ruang  dalam penyelenggaraan pemeliharaan jalan; − Penentuan  pelaksanaan  program pemeliharaan jalan tidak berdasarkan penilaian yang objektif;
− Kelebihan  muatan  kendaraan ( exessive  over  loading )  yang menyebabkan terjadinya kerusakan  jalan  secara  dini sebelum  umur  teknis  jalan tercapai;
− Kerusakan  jalan  terjadi  pada daerah  –  daerah  rawan  bencana alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  H.  Rahardjo.  2005. Dasa-dasar
Ekonomi  Wilayah .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Badan  Pusat  Statistik.  2017.
Kabupaten Bandung  Dalam  Angka  2017 . Bandung: BPS Kabupaten Bandung. --------------  2017. Kabupaten  Bandung  Barat Dalam  Angka  2017 .  Bandung Barat:  BPS  Kabupaten  Bandung Barat. --------------  2017. Kabupaten  Bekasi  Dalam Angka  2017 .  Bekasi:  BPS Kabupaten Bekasi. --------------   2017. Kabupaten  Bogor  Dalam
Angka  2017 .  Cibinong:  BPS Kabupaten Bogor. --------------  2017. Kabupaten  Ciamis  Dalam
Angka  2017 .  Ciamis:  BPS Kabupaten Ciamis. --------------  2017. Kabupaten Cianjur  Dalam Angka  2017 .  Cianjur:  BPS Kabupaten Cianjur. --------------  2017. Kabupaten  Garut  Dalam Angka 2017 . Garut: BPS Kabupaten Garut. --------------  2017. Kabupaten  Indramayu Dalam  Angka  2017 .  Indramayu: BPS Kabupaten Indramayu. --------------  2017. Kabupaten Kuningan Dalam  Angka  2017 .  Kuningan: BPS Kab. Kuningan. --------------  2017. Kabupaten  Majalengka
Dalam  Angka  2017 .  Majalengka: BPS Kabupaten Majalengka. --------------  2017. Kabupaten  Purwakarta
Dalam  Angka  2017 .  Purwakarta: BPS Kabupaten Purwakarta.
--------------  2017. Kabupaten  Subang  Dalam
Angka  2017 .  Subang:  BPS Kabupaten Subang. --------------  2017. Kabupaten Sukabumi Dalam  Angka  2017 .  Sukabumi: BPS Kab. Sukabumi. --------------  2017. Kabupaten Sumedang Dalam  Angka  2017 .  Sumedang: BPS Kabupaten Sumedang. Cooper,  W.W.,  Seiford,  L.M.  and  Zhu,  Joe. (2011) Data Envelopment Analysis:  History,  Models,  and Interpretation .
https://www.researchgate.net/publ ication/  226038831.  Diakses  25
Agustus 2018.
Ditjen  Bina  Marga.  1990. Surat  Keputusan Direktur  Jendral  Bina  Marga Nomor 77/KPTS/Db/1990 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan  dan  Penyusunan Program Jalan Kabupaten. Jakarta: Ditjen Bina Marga. Hasim,  Indayani.  2013. Analisis  Keterkaitan Transportasi Darat Dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten  Merauke  Periode 2002 – 2011 . Makassar. International  Labour  Organization.  2004. Review of Rural Road Maintenance  in  Lao  PDR: Current  Status,  Issues  and Options . https://www.ilo.org/wcmsp5/grou ps/ public/---asia/--- ro.../wcms_107569.pdf. Diakses 9 November 2018. Jean, Marc Huguenin. 2012. Data Envelopment  Analysis  (DEA)  A pedagogical  guide  for  decision makers in  the  public  sector . Lausanne. IDHEAP.
Kementerian  PUPR.  2015. Peraturan  Menteri Pekerjaan umum  dan  Perumahan Rakyat  Nomor  47/PRT/M/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus  Bidang  Infrastruktur . Jakarta: Kementerian PUPR.
Li,  Zongzhang  and  Liu,  Xiaomin.  2009.  The Effects  of  Rural  Infrastructure Development  on  Agricultural Production  Technical  Efficiency: Evidence from the Data of Second National  Agricultural  Census  of China.
http://ageconsearch.umn.edu/
bitstream/51028/2/Rural- Infrastructure.pdf.  Diakses  19 November 2018.
Maku,  Nugroho.  2011. Analisis  Determinasi Infrastruktur  Jalan  Terhadap Produk  Regional  Bruto  (Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Makalah Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah. Surabaya. Molinos,  Maria  and  Encias,  Pelipe.  2016. Benchmarking The Energy Performance Of Office Buildings: A  Data  Envelopment  Analysis Approach .  Santiago.  Univ  of Chile.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cianjur.  2016. Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Kabupaten
Cianjur  Tahun  2016  –  2021.
Cianjur.
Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat.  2017. PDRB Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat Atas  Dasar  Harga  Berlaku Menurut  Lapangan  Usaha  Tahun 2010 – 2016 . Bandung: Pusdalitbang Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004  Tentang  Jalan .  Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan  Pemerinta  Nomor  34 Tahun  2006  Tentang  Jalan . Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014  Tentang  Pemerintahan Daerah . Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Sidik,  Adi  Pramono.  2011. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Listrik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan  Tahun  1994  –  2008. Jakarta.
Tandung,  Laen  Sugi  Rante.  2015. Analisis Pengaruh  Infrastruktur  Jalan
Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten Mamasa Periode 2003 – 2013. Makassar.
The  United  Republic  Of  Tanzania  and  JICA. 2014. Operational  Guidelines  for District  Roads  Maintenance . https://www.jica.go.jp/tanzania/en glish/activities/...att/guide lines_all.pdf. Diakses 9 November 2018. Yong-bae  Ji  and  Lee,  Choon  Joo. Data Envelopment  Analysis  in  Stata. The  Stata Journal  (yyyy).  Seoul. Korea National Defense University.