https://jamsi.jurnal-id.com

## Edukasi Hukum Terhadap Perlindungan Identitas Diri dalam Transaksi Online Bagi Siswa di SMAN 1 Palu
Dewi Kemala Sari 1 , Irzha Friskanov. S* 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia *e-mail: dewi_synester@yahoo.com 1 , irzhafriskanov@untad.ac.id 2

## Abstrak
Teknologi  dan  informasi  adalah  pendukung  utama  bagi  terselenggaranya  globalisasi,  adanya dukungan untuk pelbagai kepentingan. Mayoritas masyarakat kini dipengaruhi oleh globalisasi yang mana merupakan  sifat  yang  tidak  dapat  dihindari  dan  dicegah.  Perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang sedemikian pesatnya telah menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat terkhususnya kalangan remaja  salah  satunya  siswa-siswi SMAN 1 Palu. Siswa  SMA  yang sudah menggunakan transaksi online  baiknya  memahami  tentang  perlindungan  identitas  diri  saat  mengakses  internet.  Globalisasi  dan perdagangan  via  internet  telah  menghasilkan  pelbagai  variasi  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat dikonsumsi. Kemudian didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi yang telah diperluas ruang  gerak  dalam  transaksi.  Kenyataannya,  seiring  dengan  berkembangnya  layanan  aplikasi  berbasis online tersebut banyak pula terjadi masalah. Maka permasalahannya yaitu sejauh mana pemahaman siswa- siswi sekolah menengah atas terkait perlindungan identitas diri. Kemudian apakah cukup sosialisasi pelajar mengenai  perlindungan  identitas  diri.  Metode  kegiatan  ini  adalah  metode  ceramah  dan  diskusi  dengan penyampaian  materi  pokok  yang  bersifat  teoritis  dengan  sasaran  yakni  siswa  SMAN  1  Palu.  Kegiatan  ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap identitas diri bagi para siswa SMAN 1 Palu ini masih minim. Siswa masih belum teliti terhadap informasi penggunaan identitas diri dalam penggunaan  ponsel.  Kurangnya  bimbingan  dan  pengetahuan  bahkan  ada  indikasi  pembiaran  dalam penggunaan ponsel.
Kata kunci : Edukasi, Identitas Diri, Siswa

## Abstract
Technology and information are the main support for the implementation of globalization, there is support for various interests. The majority of society is now affected by globalization which is an unavoidable and preventable trait. The rapid development of technology and information has caused changes in the needs and lifestyles of the  community, especially among teenagers, one of  which is the students of SMAN 1  Palu. High  school  students  who  have  used  online  transactions  should  understand  about  personal  identity protection  when  accessing  the  internet.  Globalization  and  trade  via  the  internet  have  resulted  in  a  wide variety  of  goods  and/or  services  that  can  be  consumed.  Then  it  is  supported  by  advances  in telecommunications and information technology that have expanded the space for movement in transactions. In fact, along with the development of online-based application services, there are also many problems. So the problem is the extent of the understanding of high school students regarding the protection of self-identity. Then  is  it  enough  to  socialize  students  regarding  the  protection  of  self-identity.  This  activity  method  is  a lecture  and  discussion  method  with  the  delivery  of  theoretical  subject  matter  with  the  target,  namely students of SMAN 1 Palu. It was concluded that the understanding related to legal protection of identity for the students of SMAN 1 Palu is still minimal. Inaccuracy with information on the use of personal identity in the use of mobile phones. Lack of guidance and knowledge there are even indications of neglect in the use of mobile phones.
Keywords : Education, Self-Identity, Student

## 1. PENDAHULUAN
Mayoritas masyarakat kini dipengaruhi oleh globalisasi yang mana merupakan sifat yang tidak  dapat  dihindari  dan  dicegah.  Teknologi  dan  informasi  adalah  pendukung  utama  bagi terselenggaranya  globalisasi,  adanya  dukungan  teknologi  informsi  dan  komunikasi  untuk pelbagai kepentingan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya telah
https://jamsi.jurnal-id.com
menimbulkan  perubahan  kebutuhan  serta  gaya  hidup  masyarakat  terkhususnya  kalangan remaja.
Dengan  adanya  penyalahgunaan  identitas  pribadi,  maka  dapat  terlihat  adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga identitas pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan  kerugian  bagi  pemilik  data.  Penyalahgunaan,  penjualan  data,  serta  pencurian data  merupakan  suatu  pelanggaran  hukum  dalam  bidang  teknologi  informasi.  juga  dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan dengan hal  itu,  terdapat  beberapa  kasus  dalam  penyalahgunaan  identitas  pribadi,  diantaranya  (Sahat Maruli, 2021); (a) penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah ( skimming ) dimana pelaku melakukan penarikan dana di tempat lain; (b) pinjaman online , dimana mekanisme transaksinya mengisi  data  secara online tetapi  dalam  hal  pembayaran  tidak  jarang  menggunakan  kolektor untuk  melakukan  intimidasi  kepada  konsumen,  keluarga  konsumen,  rekanan,  bahkan  dapat mengakses  dari  ponsel  konsumen  tersebut;  dan  (c)  transportasi online ,  dimana  konsumen mengalami pelecehan seksuai melalui aplikasi whatsapp .
Siswa  sekolah  menengah  yang  sudah  menggunakan  transaksi  tunai  maupun online baiknya  memahami  tentang  perlindungan  identitas  diri.  Perlindungan  identitas  diri  dalam transaksi online di internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada  misalnya  Undang-Undang  Perlindungan  Data  atau  undang-undang  lainnya  yang  mengatur pula mengenai perlindungan privasi data pribadi (Edmon, 2003). Salah satu tujuan penting dari adanya  undang-undang  mengenai  perlindungan  privasi  data  adalah  untuk  menjamin  bahwa setiap  individu  mempunyai  kemampuan  untuk  mengawasi  dan  mengakses  informasi  pribadi. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjamin  bahwa  setiap  individu  mengetahui  informasi  mengenai mereka yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang dikumpulkan.
Kejahatan  adalah  perbuatan  manusia  yang  melanggar  atau  bertentangan  dengan  apa yang  ditentukan  dalam  kaidah  hukum.  Tegasya  perbuatan  yang  melanggar  larangan  yang ditetapkan  dalam  kaidah  hukum  dan  tidak  memenuhi  atau  melawan  perintah  yang  telah ditetapkan  dalam  kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  di  mana  yang  bersangkutan bertempat tinggal (Herlambang, 2019).
Globalisasi  dan  perdagangan  via  internet  telah  menghasilkan  pelbagai  variasi  barang dan/atau  jasa  yang  dapat  dikonsumsi.  Kemudian  didukung  oleh  kemajuan  teknologi telekomunikasi dan informasi yang telah diperluas ruang gerak dalam transaksi. Kenyataannya, seiring  dengan  berkembangnya  layanan  aplikasi  berbasis online tersebut  banyak  pula  terjadi masalah. Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya khususnya dibidang pendidikan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang  sangat  mudah diakses.
Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran an pencarian data yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Kegiatan ini tidak dapat berlangsung jika tidak didukung oleh suati sistem telekomunikasi (Judhariksawan, 2005), dengan begitu internet telah  menjadi  permasalahan  khusus  sejak  dimanfaatkan  dalam  kegiatan  perdagangan  atau bisnis yang dikenal dengan transaksi e-commerce (Budi, 2003). Transaksi jual beli e-commerce merupakan suatu kontrak jual beli yang sama de gan jual beli yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja pada transaksi e-commerce , media yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet. Sehingga kesepakatan atau kontrak yang tercipta adalah melalui online (Abdul Halim, 2009) dimana komunikasi jarak jauh, dimanapun, siapapun, dan dari manapun dapat mengakses internet.
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari  pihak  manapun  (Satjipto  Raharjo,  2000).  Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  akan harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh
https://jamsi.jurnal-id.com
subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
Tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi dan mensejahteraan seluruh rakyat.  Olehnya,  negara  terutama  pemerintah  bertanggungjawab  atas  pemenuhan  hak konstitusinal  (Oki  Wahju,  2017)  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan kepastian  hukum  yang  adil  sebagai  amanat  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  NRI  1945.  Perlindungan hukum  merupakan  manifestasi  negara  hukum  Indonesia  yang  dalam  catatan  sejarah  meliputi serangkaian catatan kejadian penting dan jejak peristiwa mengenai hukum yang berlaku di masa lalu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjalanan hukum Indonesia hingga saat ini. Sejarah  hukum  Indonesia  membentang  jauh  sebelum  Proklamasi  kemerdekaan  (Irwansyah, 2020). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 27 Undang- Undang  Nomor  82  Tahun  2012  menjelaskan  bahwa  data  pribadi  adalah  data  perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh karena  itu  diperlukan  pengaturan  hal  ini  dalam  bentuk  undang-undang  yang  secara  khusus membahas mengenai privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik (Sinta Dewi, 2009).
Secara  umum  perlindungan  data  pribadi  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Noor 23 Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik  (PDPSE), namun kominfo menyebutkan saat ini masih dilakukan kajian lebih lanjut mengenai Rancangan Undang-Undang soal Perlindungan Data Pribadi (CNN).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  menarik  kegiatan  pengabdian  bagi  siswa  sekolah menengah  atas,  agar  dapat  mengetahui  dan  memahami  tentang  pentingnya  perlindungan identitas diri dalam bertransaksi online. Maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu sejauh mana  pemahaman  siswa-siswi  sekolah  menengah  atas  terkait  perlindungan  identitas  diri? Apakah cukup sosialisasi pelajar mengenai perlindungan identitas diri?

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  dengan  menggunakan metode  mater  dan  diskusi,  karena  dengan  menggunakan  teknik  demikian  dapat  mengetahui tingkat  pemahaman  siswa  SMA  Negeri  1  Palu.  Adapun  metode  yang  akan  digunakan  dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana  materi  dibawakan  oleh  beberapa  orang  sebagai  pemateri,  yang  kemudian  dilanjutkan dengan  sesi  tanya  jawab  dengan  para  siswa  sekolah  menengah.  Lokasi  pengabdian  akan dilaksanakan  di  SMA  Negeri  1  Palu.  Model  pengabdian  yang  diterapkan  adalah  ceramah  dan diskusi.  Evaluasi  dilakukan  untuk  menilai  tingkat  keberhasilan  dari  kegiatan  memberikan edukasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Palu. Aspek yang dinilai dari kegiatan pengabdian ini mencakup  keterlibatan  dan  pemahaman  siswa  terkait  materi  yang  dijabarkan.  Bentuk partisipasi mitra adalah menerima, memahami dan mengikuti penyuluhan hukum dengan baik agar dapat memahami tentang perlindungan identitas diri baik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Remaja  saat  ini  juga  mengakses  identitas  dirinya  untuk  berbagai  kebutuhan  salah satunya transaksi online . Transaksi yang digunakan beragam, baik media sosial maupun aplikasi e-commerce lainnya.  Berdasarkan  wawancara  pihak  sekolah,  siswa-siswi  secara  umum  telah mengetahui  tentang  penggunakan  aplikasi  pada  transaksi online .  Bukan  hanya  media  sosial, tetapi  ada  aplikasi  khusus  belanja online yang  dengan  gratis  dapat  diunduh  di smartphone mereka. Umumnya, usia sekolah menengah atas ini sudah menggunakan ponsel pintar. Mereka
https://jamsi.jurnal-id.com
dengan mudah dapat mengikuti petunjuk penggunaan. Namun, ketidak pahaman akan identitas diri  yang seharusnya  dijaga  privasi  dan minimnya  pengetahuan  akan  data pribadi  inilah  yang menjadi sasaran kami untuk memberikan edukasi.
Identitas  pribadi  adalah  data  yang  berhubungan  dengan  seseorang  untuk  dapat digunakan  dalam  mengidentifikasi  kepemilikannya.  Privasi  adalah  hak  asasi  manusia  yang bernilai  tinggi  karena  mencakup  rahasia  kepemilikan.  Sebagai  contoh,  saat  ini  nomor  telepon yang  dimiliki  seseorang  dalam  telepon  genggam  adalah  identitas  pribadi.  Karena  dalam mengaktifkan  nomor  telepon  harus  menggunakan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK).  Hak perlindungan identitas pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi.

## Gambar 1. Penyaji kegiatan edukasi terkait kegiatan pengabdian pada masyarakat di SMAN 1 Palu
Kegiatan berlangsung di SMAN 1 Palu yang dihadiri kurang lebih 36 orang peserta dari kelas dengan dimulai perkenalan dan dasar pengetahuan tentang identitas diri dan data pribadi. Penggunaan  media  sosial  dan  aplikasi  yang  umum  dapat  diunduh  di  ponsel  Android  atau  IOS membuat para peserta antusias dalam memahami.
Gambar 2. Penyampaian materi oleh para penyaji terkait perlindungan hukum terhadap identitas diri
Penyampaian  materi  terkait  perlindungan  hukum  terhadap  identitas  diri  dalam transaksi online menjadi kajian menarik dibahas, dikarenakan siswa-siswi sering menggunakan data pribadi mereka dalam pemesanan barang secara online baik dalam metode pembayaran via rekening bank maupun cash on delivery (COD).
Gambar 3. Foto bersama dengan siswa-siswi kelas XII IPA 2 SMAN 1 Palu
https://jamsi.jurnal-id.com
Penyampaian  materi  berkaitan  identitas  diri  yang  dipaparkan  pemateri  terkait menggunakan layanan aplikasi transaksi online ( e-commerce ). Berdasarkan diskusi, siswa-siswa SMAN  1  Palu  mengakui  bahwa  penggunakan  sistem  transaksi  online  yang  mereka  gunakan masih sebatas pembelanjaan online pada aplikasi sepeti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan  semacamnya.  Penggunaan  transaksi  berkaitan  dengan  pembelian  barang  berupa  pakaian, sepatu, hingga buku pelajaran. Dikarenakan barang tidak terdapat di toko yang ada di Kota Palu, maka mengefisenkan dengan penggunaan pembelian melalui aplikasi e-commerce . Selain lebih mudah, ada juga sistem Cash On Delivery (COD) atau bayar nanti ( paylater ).
Penggunaan identitas diri dalam transaksi tersebut mencantumkan, nama, alamat,  dan nomor  telepon.  Maka  siswa-siswi  menyadari  bahwa  data  identitas  diri  masih  aman  karena informasi umum yang tertera pada pengirim barang. Adapun data dan atau informasi konsumen yang  wajib  dirahasiakan  sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 14/SEOJK.07/2014  tentang  Kerahasiaan  dan  Keamanan  Data  dan/atau  Informasi  Pribadi Konsumen adalah sebagai berikut: a. Perseorangan yaitu nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau nama ibu kandung. Data/informasi di atas tidak boleh diberikan kepada  pihak-pihak  ketiga  atau  digunakan  untuk  tujuan  selain  yang  disepakati  dan  dapat digunakan  apabila  nasabah  memberikan  persetujuan  tertulis  atau  yang  diwajibkan  oleh peraturan perundang-undangan (Business, 2017).
Pada dasarnya, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai privasi ata data pribadi.  Jika  dicari  dalam  pencarian  website  siber(dot)com,  kemudian  pada  kolom  pencarian dicantumkan  nomor  telepon  konsumen,  maka  tercatat  ada  beberapa  aplikasi  yang  pernah dianggap  bocor  datanya  seperti  tokopedia,  bukalapak,  dan  canva.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pengaturan  hal  ini  dalam  bentuk  undang-undang  yang  secara  khusus  membahas  menegani privasi  atas  identitas  diri  dan  data  pribadi,  baik  yang  dilakukan  melalui  media  biasa  maupun elektronik (Sinta Dewi, 2009).

## 4. KESIMPULAN
Pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap identitas diri bagi para siswa SMAN 1 Palu  ini  masih  minim.  Ketidak  telitian  mereka  terhadap  informasi  privasi  data  pribadi  dalam penggunaan smartphone juga  masih  banyak  hal  yang  belum  mereka  ketahui.  Kurangnya bimbingan  dan  pengetahuan  dari  orang  terdekat  bahkan  ada  indikasi  pembiaran  dalam penggunaan  ponsel  pintar.  Siswa-siswi  masih  menggunakan  data  pribadi  dan  identitas  diri dalam media sosial dan surat elektronik ( email ). Dengan adanya kegiatan pemahaman edukasi terkait  perlindungan  hukum  terhadap  identitas  diri  ini,  maka  siswa-siswi  sekolah  menengah atas dapat bijak dalam penggunaan baik media sosial maupun aplikasi yang diunduh di dalam ponsel  pintar  ( smartphone ).  Ketika  mengisi  data  diri  pada  kegiatan  yang  mengharuskan mencantumkan data pribadi, mereka dapat dengan teliti dalam mengisi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  pihak  yang  telah  memberikan  bantuannya  sehingga  tulisan  ini dapat  terlaksana  dan  selesai,  yang  tidak  mungkin  dituliskan  satu  per  satu.  Kepada  mereka, penulis  haturkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya.  Secara  khusus  penulis  ucapkan  terima kasih  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Tadulako,  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Pada Masyarakat (LLPM) Universitas Tadulako, pimpinan dan  siswa SMAN 1 Palu, serta mahasiswa yang telah membantu agar kegiatan pengabdian ini dapat terlaksanakan dan terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  Barkatullah,  (2009), Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Transaksi  E- Commerce Lintas Negara di Indonesia , FH UII Press: Yogyakarta.
https://jamsi.jurnal-id.com
Budi Agus Riswandi, (2003), Hukum dan Internet di Indonesia , UII Press: Yogyakarta. Edmon Makarim, (2003), Kompilasi Hukum Telematika , Raja Grafindo Persada: Jakarta. http://business-law.binus.ac.idd/2017/07/21/perlindungan-data-nasabah-perbankan/  diakses pada tanggal 10 Juli 2022.
Indra  Trinugraha  Herlambang,  (2019), Korban  Kejahatan  Perbankan  Dalam  Perspektif  Hukum dan Viktimologis, Negara dan Keadilan , Vol. 8 No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.33474/hukum.v8i1.4481
Irwansyah, (2020), Refleksi Hukum Indonesia , Mirra Buana Media, Yogyakarta. Judhariksawan, (2005), Pengantar Hukum Telekomunikasi , PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Kominfo sebut uu data pribadi masih diskronisasi, CNN News (online), www.cnnindonesia.com diakses pada 08 Februari 2022
Ok i Wahju  Budijanto, (2016), “Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access of Law Aids To the Poor),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 16 No. 4, DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.463-475
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Sahat  Maruli  Tua  Situmeang,  (2021), Penyalahgunaan  Data  pribadi  Sebagai  Bentuk  Kejahatan Sempurna  Dalam  Perspektif  Hukum  Siber ,  Jurnal  Sasi  27(1),  p.  38 – 52,  DOI: 10.47268/sasi.v27i1.394
Satjipto Raharjo, (2000), Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sinta  Dewi,  (2009), Konsep  Perlindungan  Hukum  atas  Privasi  dan  Data  Pribadi ,  Universitas Padjajaran: Bandung.